TAPTENG - Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Penangkapan tersebut dilakukan setelah pengembangan kasus dari seorang tersangka warga sipil yang lebih dahulu diamankan.

Baca Juga:

• Aksi “Binjai Darurat Kriminalitas” di Depan Polres, Massa Soroti Absennya Kasat Reskrim

Ia mengatakan, oknum polisi itu kini telah diamankan oleh Propam Polres Tapteng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Sebagai bentuk ketegasan dalam pembersihan internal institusi, Polres Tapteng mengamankan seorang oknum personel berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika," ujar Haikel, Jumat, 15 Mei 2026.

Kasus ini bermula dari penangkapan seorang warga sipil berinisial RM (33) di kawasan Lubuk Tukko, Tapanuli Tengah, pada 28 April 2026.

Dari tangan RM, polisi menyita dua paket sabu dengan berat bruto 8,3 gram.

Dari hasil pemeriksaan terhadap RM, penyidik menemukan indikasi keterlibatan pihak lain yang mengarah kepada Aipda JEB.

Namun saat dipanggil untuk dimintai keterangan, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan.

Petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah Aipda JEB di Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, pada 5 Mei 2026.

Dalam penggeledahan tersebut, polisi menemukan sabu seberat 204,92 gram yang disimpan di dalam kendaraan milik oknum tersebut.

Selain itu, hasil tes urine menunjukkan Aipda JEB positif mengonsumsi amfetamin dan metamfetamin.

Saat ini, yang bersangkutan telah ditahan di Lapas Kelas IIA Sibolga untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kapolres menyebut, Aipda JEB juga telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah proses pemeriksaan kode etik dinyatakan selesai.

"Tidak ada kompromi bagi siapa pun yang terlibat jaringan narkotika. Penindakan ini adalah bukti keseriusan kami menjaga marwah institusi," kata Haikel.

Polres Tapteng menegaskan akan terus melakukan pemberantasan narkotika, termasuk di internal kepolisian, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas institusi Polri.*

(vv/ad)

JAKARTA - Apple kembali mengejutkan pasar perangkat komputasi dengan meluncurkan MacBook Neo, laptop Mac termurah yang dibanderol mulai 599 dolar AS atau sekitar Rp10,5 juta.

Meski masuk kategori entry-level, perangkat ini justru disebut mampu mengganggu dominasi MacBook Pro di segmen profesional ringan.

Baca Juga:

• Menuju Pendidikan Modern, Disdikpora Bali Perkuat Transformasi Berbasis Teknologi: Adaptif, Inovatif, dan Inklusif

Ia bahkan mengakui sempat mempertimbangkan beralih dari MacBook Pro M4 Pro 16 inci miliknya karena performa Neo yang dinilai cukup mumpuni untuk kebutuhan harian.

Hal yang paling mencuri perhatian adalah penggunaan chip A18 Pro, prosesor yang sebelumnya hanya digunakan pada lini iPhone.

Keputusan Apple memakai chip mobile untuk laptop sempat memunculkan keraguan, terutama terkait kemampuan menjalankan macOS secara optimal.

Namun dalam praktiknya, performa MacBook Neo justru melampaui ekspektasi.

Chip A18 Pro disebut mampu menangani multitasking, aktivitas browsing dengan banyak tab, hingga pengeditan gambar ringan tanpa kendala berarti.

Dalam pengujian benchmark, performa multi-core chip ini mendekati MacBook Air M1, sementara single-core-nya bahkan diklaim lebih cepat.

Dari sisi desain, MacBook Neo tetap membawa karakter premium Apple dengan bodi aluminium dan layar 13 inci Liquid Retina.

Bobotnya yang ringan membuatnya nyaman untuk mobilitas tinggi, dengan pilihan warna "Blush" yang menjadi daya tarik tersendiri.

Meski demikian, Apple melakukan sejumlah kompromi untuk menekan harga.

Laptop ini hanya memiliki dua port USB-C tanpa MagSafe, tidak dilengkapi Touch ID pada varian dasar 256GB, serta terbatas pada satu monitor eksternal.

Selain itu, layar MacBook Neo belum mendukung gamut warna P3 dan tidak memiliki fitur True Tone.

Kapasitas penyimpanan 256GB juga dinilai cepat penuh untuk pengguna dengan kebutuhan file besar, sementara kecepatan SSD disebut kurang optimal saat instalasi aplikasi berat.

Di sektor daya, Apple mengklaim baterai mampu bertahan hingga 11 jam penggunaan web dan 16 jam streaming video.

Namun dalam penggunaan nyata, hasilnya bervariasi tergantung aktivitas. Pengisian daya juga terbilang lambat, apalagi tanpa adaptor bawaan di beberapa pasar.

Meski memiliki sejumlah keterbatasan, MacBook Neo tetap dipandang sebagai perangkat dengan value tinggi di kelasnya.

Reviewer menilai laptop ini ideal untuk pelajar, pekerja kantoran, penulis, dan pengguna kasual yang membutuhkan perangkat ringan untuk aktivitas sehari-hari.

Namun untuk kebutuhan profesional berat seperti gaming, editing video intensif, atau penggunaan multi-monitor kompleks, MacBook Pro masih menjadi pilihan utama.

Dengan kombinasi harga murah, desain premium, dan performa yang mengejutkan, MacBook Neo disebut sebagai salah satu produk Apple paling "mengganggu" lini MacBook dalam beberapa tahun terakhir.*

(vo/ad)

PATI — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah akan memberikan pendampingan menyeluruh bagi korban kasus pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati.

Pendampingan mencakup pemulihan psikologis, perlindungan sosial, hingga keberlanjutan pendidikan para santri.

Baca Juga:

• MK Tolak Gugatan Syarat S2 untuk Caleg, Ini Alasannya

"Kami bersepakat untuk melakukan langkah-langkah pemulihan bagi seluruh korban dan memikirkan bersama agar para santri tetap dapat melanjutkan pendidikannya," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan pemerintah bersama pemerintah daerah akan memastikan korban mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi secara menyeluruh.

Menurut dia, negara hadir di sisi korban dalam penanganan kasus tersebut.

"Kita semua berdiri di sisi korban. Kami bersama Bupati akan bekerja sama memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan," ujarnya.

Terkait keberlanjutan pendidikan para santri, Gus Ipul menyebut keputusan teknis akan dilakukan pemerintah daerah bersama Kementerian Agama dan instansi terkait.

Pemerintah, kata dia, memastikan anak-anak tetap memperoleh akses pendidikan yang aman dan layak.

"Pada dasarnya kita ingin akses pendidikan tetap bisa diperoleh, di tempat yang paling aman dan nyaman," katanya.

Ia juga menyatakan pemerintah akan melakukan asesmen terhadap kondisi korban dan keluarga untuk menentukan bentuk penanganan lanjutan yang sesuai kebutuhan masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul mengutuk keras peristiwa pelecehan seksual tersebut dan meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman maksimal kepada pelaku.

"Kita mengutuk keras kejadian itu. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya, kalau perlu seumur hidup," ujarnya.

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas khusus untuk penanganan kasus tersebut.

Satgas akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dalam proses pendampingan lanjutan.*

(tb/ad)

JAKARTA — Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kali ini, advokat Moratua Silaban menggugat ketentuan yang mengatur pembagian peran suami dan istri dalam rumah tangga karena dinilai mengandung diskriminasi gender.

Baca Juga:

• MK Tolak Gugatan Syarat S2 untuk Caleg, Ini Alasannya

Sementara ayat (2) menyatakan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Moratua menilai ketentuan tersebut menempatkan suami dan istri dalam peran yang kaku dan tidak setara.

Menurut dia, norma itu tidak lagi relevan dengan prinsip kemitraan sejajar dalam perkawinan modern.

"Rumusan teks ini melahirkan cacat bawaan dalam tata hukum keluarga nasional kita yang menyalahi konstitusi dalam tiga dimensi yang sangat fundamental," kata Moratua dalam persidangan di MK, Jumat, 15 Juni 2026.

Ia menilai aturan tersebut secara tidak langsung mengonstruksi suami sebagai pencari nafkah utama, sementara istri diposisikan sebagai pengurus domestik rumah tangga.

Kondisi itu, menurutnya, menghilangkan prinsip kesetaraan dalam perkawinan.

Dalam permohonannya, Moratua juga mengaku mengalami konflik rumah tangga yang berkaitan dengan penerapan norma tersebut.

Ia menyebut beban finansial yang ditanggungnya tidak proporsional hingga berujung pada sengketa hukum dan perceraian.

Selain itu, ia juga menyinggung dugaan pelanggaran hak atas harta benda yang dialaminya, termasuk klaim pengambilan barang-barang berharga yang dilaporkan ke pihak kepolisian.

Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa suami dan istri memiliki kewajiban timbal balik secara setara dan proporsional dalam rumah tangga.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam persidangan meminta pemohon memperkuat argumentasi hukum dengan dasar teori, doktrin, dan yurisprudensi.

"Ingin pemaknaan, ini harus dibangun argumentasi yang kuat," ujar Daniel.

MK memberi waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki permohonan sebelum sidang dilanjutkan.*

(km/ad)

JAKARTA — konstitusi/" target="_blank">Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta syarat pendidikan minimal calon anggota legislatif ditingkatkan menjadi lulusan strata-2 (S2).

MK menilai permohonan tersebut tidak memiliki argumentasi hukum yang jelas atau kabur.

Baca Juga:

• Status Guru Honorer 2027 Dipersoalkan, Pemprov Sumut Masih Tunggu Petunjuk Teknis Pemerintah Pusat

Namun, MK menyatakan dalil yang diajukan tidak menunjukkan secara meyakinkan adanya pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar 1945.

"Uraian dalam posita Pemohon lebih banyak mengutip tautan atau laman tanpa menguraikan secara jelas ihwal argumentasi hukum," kata Wakil Ketua MK Saldi Isra saat membacakan pertimbangan putusan di Jakarta, Jumat, 15 Juni 2026.

Saldi menegaskan, Mahkamah tidak menemukan dasar yang cukup untuk menyatakan norma dalam UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi sebagaimana didalilkan pemohon.

"Tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur," ujarnya.

Dengan pertimbangan tersebut, MK yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo menyatakan perkara Nomor 124/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima.

Dalam permohonannya, pemohon berargumen bahwa ketiadaan syarat pendidikan minimal bagi calon anggota legislatif dinilai membuka ruang kompetisi politik yang tidak berbasis kualitas intelektual.

Pemohon juga membandingkan tingkat pendidikan anggota parlemen di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Iran, Ukraina, dan Polandia.

Namun, MK menilai perbandingan tersebut tidak cukup untuk menguji konstitusionalitas norma yang berlaku di Indonesia.*

(km/ad)

MEDAN — Polemik mengenai masa depan guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) atau guru honorer pada 2027 mencuat setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-ASN.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait implementasi kebijakan tersebut.

Baca Juga:

• Sumut Siap Jadi Tuan Rumah Piala AFF U-19 2026! Ini Pembagian Grup Lengkapnya

Ia menyebutkan, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu di lingkungan Pemprov Sumut mencapai sekitar 11 ribu orang

Namun, data rinci mengenai jumlah guru honorer tidak disebutkan secara spesifik karena berada di masing-masing organisasi perangkat daerah.

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada kebijakan penghentian guru non-ASN pada 2027.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyebut isu tersebut merupakan kesalahpahaman.

"Tidak ada sama sekali pernyataan itu. Yang dilakukan pemerintah adalah penataan tenaga non-ASN secara bertahap sesuai Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023," kata Nunuk dalam keterangan resmi, dikutip Senin, 11 Mei 2026.

Nunuk menjelaskan, masa transisi penataan tenaga non-ASN berlangsung hingga 31 Desember 2026 dan ditujukan untuk penyesuaian sistem administrasi kepegawaian, bukan penghentian penugasan guru.

Ia juga menegaskan masih banyak sekolah yang membutuhkan dukungan guru non-ASN, sehingga pemerintah tetap memastikan mereka dapat menjalankan tugas selama masa transisi, sambil melakukan pemetaan kebutuhan guru secara nasional.*

(d/ad)

MEDAN — Piala AFF U-19 2026 dipastikan akan digelar di Sumatera Utara pada 1–14 Juni 2026.

Turnamen sepak bola usia muda tingkat Asia Tenggara tersebut akan diikuti 11 negara, termasuk Australia, dengan sistem pembagian tiga grup.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Siapkan Rp4,5 Miliar untuk Relokasi SMKN 1 Gido di Nias

Indonesia yang berstatus sebagai tuan rumah berada di Grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar.

Sementara Grup B diisi Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Adapun Grup C dihuni Australia, Kamboja, dan Filipina.

Turnamen ini menggunakan tiga stadion di wilayah Medan dan Deli Serdang sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan Medan, dan Stadion Madya 1 Deli Serdang.

Pada laga perdana, Timnas Indonesia U-19 akan langsung menghadapi Myanmar pada 1 Juni 2026 pukul 20.00 WIB di Stadion Utama Sumatera Utara.

Berikut jadwal fase grup Indonesia:

Indonesia vs Myanmar (1 Juni 2026), Indonesia vs Timor Leste (4 Juni 2026), dan Indonesia vs Vietnam (7 Juni 2026), seluruhnya digelar di Stadion Utama Sumatera Utara.

Sistem turnamen akan meloloskan juara grup dan satu runner-up terbaik ke babak semifinal.

Penyelenggaraan Piala AFF U-19 di Sumut diharapkan menjadi momentum penguatan sepak bola usia muda sekaligus promosi daerah sebagai tuan rumah event olahraga internasional.*

(d/ad)

PADANG — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kecerdasan artifisial (AI).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, program tersebut menargetkan 3.100 pemuda di Kota Padang dan sekitarnya untuk mengikuti pelatihan digital berbasis AI.

Baca Juga:

• GEM Perkuat Budaya Keselamatan Kerja Lewat Pelatihan dan Simulasi Tanggap Darurat

"Anak muda harus memiliki kompetensi yang relevan agar mampu bersaing di tingkat global," kata Yassierli saat meresmikan sumur bor di Masjid Raya Balai Gadang, Padang, Kamis, 14 Mei 2026.

Ia menambahkan, pemerintah membuka kemungkinan penambahan kuota apabila minat peserta melebihi target awal.

Program ini diharapkan menjadi salah satu instrumen percepatan pemulihan ekonomi di Sumatera Barat.

Selain pelatihan SDM, Kemnaker juga menyalurkan bantuan melalui program padat karya dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

Program ini ditujukan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pascabencana banjir dan tanah longsor yang sebelumnya melanda sejumlah wilayah di Sumbar.

Yassierli menyebut pihaknya juga telah mengoperasikan posko layanan masyarakat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang selama tiga bulan sebagai bagian dari respons penanganan bencana.

Bantuan Rp30,3 miliar tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus mendorong transformasi tenaga kerja di Sumatera Barat.*

(ad)

JAKARTA — GEM Co., Ltd. melalui unit usahanya di Indonesia memperkuat penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh lini operasional.

Perusahaan menilai keselamatan kerja sebagai fondasi utama dalam mendukung keberlanjutan industri energi baru dan daur ulang sumber daya.

Baca Juga:

• Jokowi Jadi Patron Politik PSI, Target Menang Besar di Pemilu 2029

Selain itu, perusahaan juga menjalankan audit keselamatan, inspeksi lapangan, serta evaluasi berkala terhadap prosedur K3.

GEM Indonesia turut mengembangkan program pelatihan rutin, simulasi tanggap darurat, serta edukasi penggunaan APD bagi pekerja dan mitra kerja sebagai upaya membangun budaya sadar keselamatan di lingkungan kerja.

CEO PT QMB New Energy Materials, Pan Hua, mengatakan keselamatan kerja merupakan investasi jangka panjang yang tidak dapat ditawar.

Ia menekankan pentingnya memastikan setiap pekerja dapat kembali ke rumah dengan selamat.

"Keselamatan adalah prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional," ujarnya.

Seiring peningkatan kapasitas produksi, GEM juga berkomitmen memperkuat sistem manajemen keselamatan kerja agar sejalan dengan standar industri global.

Perusahaan menyatakan tidak hanya berfokus pada capaian produksi, tetapi juga pada perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan lingkungan.

GEM berharap pengembangan industri hijau yang aman dan bertanggung jawab dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan di Indonesia.*

(ad)

NGANJUK — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan pentingnya pemanfaatan lahan tidur untuk memperkuat kemandirian pangan nasional.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Panen Raya Kedelai di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (14/5/2026).

Baca Juga:

• Ekspor Pupuk RI Tembus Australia, Prabowo Dapat Ucapan Terima Kasih Langsung dari PM Albanese

Panen raya dilakukan di lahan seluas 100 hektare dari total pengembangan kedelai di wilayah tersebut yang mencapai 400 hektare.

Pemerintah menargetkan peningkatan produksi kedelai sebagai bagian dari upaya menuju swasembada.

Selain di Wilangan, pengembangan lahan juga dilakukan di Kecamatan Rejoso seluas 1.270,9 hektare dan Kecamatan Bagor seluas 629,1 hektare yang masih dalam tahap pengembangan.

Agus Subiyanto mengatakan TNI berkomitmen mengoptimalkan lahan tidur, baik milik institusi maupun desa, untuk mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

"Pemanfaatan lahan harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan masif agar memberikan dampak nyata bagi kemandirian pangan," kata Agus dalam keterangan yang disampaikan di lokasi kegiatan.

Ia juga mengapresiasi sinergi antara TNI, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, petani, dan akademisi dalam memperkuat sektor pangan nasional.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat kedaulatan sumber daya alam Indonesia.

TNI, kata dia, akan terus melakukan pendampingan kepada petani sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan di berbagai daerah.*

(ad)

BINJAI — Aksi unjuk rasa bertajuk "Binjai Darurat Kriminalitas" berlangsung di depan Mapolres Binjai, Kamis (15/5/2026).

Aksi yang berjalan tertib itu diwarnai sorotan massa terhadap absennya Kasat Reskrim Polres Binjai dalam merespons aspirasi warga.

Baca Juga:

• Melawan saat Ditangkap, Pelaku Penembak Polisi di Lampung Tewas

Koordinator aksi, Zia Ulhaq, mengatakan masyarakat saat ini berada dalam situasi yang tidak aman akibat meningkatnya kasus kejahatan jalanan.

"Ini suara masyarakat yang resah, tapi hari ini Kasat Reskrim tidak hadir. Ini menjadi tanda tanya bagi kami," ujarnya dalam orasi.

Peserta aksi lainnya menyoroti lemahnya upaya pencegahan kriminalitas, termasuk minimnya patroli di sejumlah titik rawan.

Mereka menilai kondisi tersebut memberi ruang bagi pelaku kejahatan untuk beraksi.

"Kalau pencegahan diperkuat, masyarakat tidak akan terus menjadi korban," kata salah satu orator.

Dalam aksi tersebut, massa juga meminta aparat menindak dugaan keberadaan pegadaian ilegal yang disebut berpotensi menjadi tempat penampungan barang hasil kejahatan.

Mereka menegaskan aksi tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap kepolisian, melainkan dorongan agar penegakan hukum lebih maksimal dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Meski sempat diwarnai kekecewaan, aksi berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian.

Massa juga menyerahkan dokumen tuntutan kepada Polres Binjai sebagai bentuk resmi aspirasi.

Hingga aksi berakhir, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Binjai terkait absennya Kasat Reskrim dalam kegiatan tersebut.*

(ad)

SIMEULUE — Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simeulue, Kamis (14/5/2026).

Kedatangannya bersama jajaran Pejabat Utama Polda Aceh disambut hangat oleh unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, dan jajaran Polres Simeulue di Bandara Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah.

Baca Juga:

• Melawan saat Ditangkap, Pelaku Penembak Polisi di Lampung Tewas

Setibanya sekitar pukul 15.30 WIB, Kapolda Aceh disambut langsung oleh Bupati Simeulue M. Nasrun Mikaris, Ketua DPRK, unsur TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, serta jajaran Polres Simeulue.

Rombongan kemudian melanjutkan agenda menuju Pendopo Bupati untuk kegiatan ramah tamah dan prosesi peusijuk bersama tokoh masyarakat.

Usai kegiatan tersebut, Kapolda Aceh mengunjungi Mapolres Simeulue dan menerima laporan situasi kamtibmas dari Kapolres AKBP Hendry Ferdinand Kennedy.

Dalam arahannya, Kapolda menyoroti tantangan geografis Simeulue yang terpisah dari daratan utama Aceh dan membutuhkan waktu tempuh laut hingga 12 jam.

Meski demikian, ia mengapresiasi kinerja personel Polres Simeulue yang dinilai tetap menjaga pelayanan dan pengamanan masyarakat secara optimal.

"Wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri, namun tidak boleh mengurangi semangat pengabdian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat," kata Marzuki.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga soliditas dan profesionalisme personel dalam menjalankan tugas kepolisian di wilayah perbatasan dan kepulauan.

Dalam kesempatan itu, Kapolda turut menyampaikan dukungan sarana operasional berupa kendaraan roda dua dan roda empat untuk menunjang mobilitas kepolisian di Simeulue.

Kunjungan kerja tersebut berakhir sekitar pukul 18.00 WIB dengan situasi berlangsung aman dan kondusif.*

(ad)

LAMPUNG – Perburuan terhadap Bahroni, pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) bersenjata api yang menewaskan Bripka Anumerta Arya Supena (32), berakhir setelah aparat kepolisian terlibat baku tembak di wilayah Lampung.

Pelaku dilaporkan tewas dalam insiden tersebut.

Baca Juga:

• Jaksa Ungkap Dugaan Skema Penyamaran Investasi Rp11 Triliun di Kasus Chromebook Nadiem

"Benar, sudah terungkap. Penangkapan terjadi pada pukul 05.00 WIB pagi tadi," kata Helfi, Jumat (15/5/2026).

Menurut dia, saat aparat mencoba mengamankan tersangka, Bahroni melakukan perlawanan hingga terjadi baku tembak.

Dalam insiden itu, pelaku akhirnya tewas setelah tertembak aparat di lokasi kejadian.

Jenazah Bahroni kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung untuk keperluan identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

"Untuk jenazah telah dievakuasi oleh tim gabungan ke RS Bhayangkara Polda Lampung," ujar Helfi.

Dalam penangkapan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sepeda motor dan senjata api yang diduga digunakan dalam aksi kejahatan.

Sebelumnya, Bripka Anumerta Arya Supena tewas ditembak di kepala saat berupaya menggagalkan aksi curanmor di depan sebuah toko roti di Jalan ZA Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung, Sabtu (9/5/2026) pagi.

Korban ditembak ketika bergelut dengan pelaku yang kepergok sedang mencuri sepeda motor.

Insiden itu kemudian memicu operasi besar-besaran kepolisian untuk memburu pelaku hingga akhirnya berhasil dilacak di wilayah Pesawaran.*

(cn/ad)

PALEMBANG – Korban kecelakaan bus Antar Lintas Sumatera (ALS), Jumiatun (34), meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Mohammad Hasan Palembang, Jumat (15/5/2026).

Ia mengembuskan napas terakhir setelah sembilan hari menjalani perawatan intensif akibat luka bakar berat.

Baca Juga:

• Usai Tragedi ALS, Pemprov Sumut Batasi Usia Bus AKAP Maksimal 25 Tahun

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Mohammad Hasan Palembang, Komisaris Besar Polisi Budi Susanto, membenarkan kabar duka tersebut.

Ia menyebut kondisi pasien terus memburuk dalam beberapa hari terakhir.

"Kabar duka, ibu Jumiatun, korban kecelakaan bus ALS meninggal dunia pagi tadi," ujar Budi, Jumat (15/5/2026).

Jumiatun, warga Pati, Jawa Tengah, sebelumnya mengalami luka bakar hingga 90 persen di tubuhnya.

Ia telah menjalani dua kali operasi untuk mengangkat jaringan kulit yang rusak serta benda asing di tubuhnya.

Menurut Budi, luka bakar yang diderita korban juga berdampak pada saluran pernapasan dan sistem pencernaan, yang memperburuk kondisi klinisnya hingga akhirnya tidak tertolong.

Sementara itu, suami korban, Ngadiono (44), masih menjalani perawatan di rumah sakit yang sama.

Kondisinya dilaporkan mulai menunjukkan perbaikan meski masih dalam pengawasan ketat tim medis dan berpotensi menjalani operasi lanjutan.

Hingga kini, dua korban lainnya masih dirawat intensif, sementara 17 korban tewas lain masih dalam proses identifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

"Dalam waktu dekat hasil identifikasi akan kami umumkan," kata Budi.*

(tt/ad)

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menduga adanya skema kejahatan kerah putih atau white collar crime dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai terdakwa.

JPU Roy Riady mengatakan skema tersebut diduga melibatkan penyalahgunaan celah birokrasi dan kewenangan jabatan untuk kepentingan tertentu.

Baca Juga:

• INISIATOR Dorong Pemeritah Tingkatan Kesejahteraan Jaksa

Menurut jaksa, Nadiem diduga menggunakan kewenangannya untuk membangun mekanisme pengambilan keputusan di luar jalur formal kementerian.

Mekanisme tersebut, kata dia, kemudian bermuara pada keuntungan komersial pihak tertentu.

"Bukannya memperkuat birokrasi yang ada, ia justru membangun mekanisme pengambilan keputusan di luar jalur formal," kata Roy.

Dalam uraian dakwaan, jaksa juga menuding adanya konflik kepentingan yang disebut terstruktur.

Nadiem disebut membentuk "organisasi bayangan" di luar struktur resmi kementerian untuk mengarahkan proyek pengadaan.

Entitas tersebut diduga berkaitan dengan kepentingan bisnis tertentu yang terafiliasi dengan perusahaan teknologi.

Jaksa turut menyoroti peningkatan harta kekayaan Nadiem yang dinilai tidak sebanding dengan penghasilan resmi sebagai pejabat negara.

Selain itu, terdapat dugaan keterkaitan proyek Chromebook dengan skema fraud dalam pengelolaan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB).

Dalam persidangan, JPU juga mengungkap adanya investasi Google senilai sekitar 786 juta dolar AS atau setara Rp11 triliun yang disebut hanya dicatat sekitar Rp60 miliar dalam administrasi.

"Kami melihat ada skema untuk menyamarkan nilai sebenarnya guna menghindari pajak dan menutupi konflik kepentingan," ujar jaksa.

JPU juga menilai Nadiem tidak menggunakan mekanisme pembuktian terbalik untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaannya secara terbuka selama proses persidangan.

Atas perbuatannya, jaksa menuntut Nadiem dengan pidana penjara 18 tahun, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp5,67 triliun.

Jika tidak dibayar, jaksa meminta tambahan hukuman sembilan tahun penjara.

Selain itu, jaksa turut mengkritik keterangan sejumlah ahli yang dihadirkan pihak terdakwa, dengan menyebutnya tidak independen dan tidak objektif dalam persidangan.

Sebelumnya, Nadiem didakwa merugikan negara sebesar Rp2,18 triliun dalam proyek digitalisasi pendidikan pengadaan Chromebook periode 2019–2022.

Perkara ini juga menjerat tiga terdakwa lain, sementara satu tersangka lainnya masih berstatus buron.*

(lp/ad)

SURABAYA – Suasana haru dan khidmat mewarnai keberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya menuju Tanah Suci, Jumat (15/5/2026).

Di dalam kabin pesawat Saudia yang bersiap lepas landas, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada para jemaah.

Baca Juga:

• Ekspor Pupuk RI Tembus Australia, Prabowo Dapat Ucapan Terima Kasih Langsung dari PM Albanese

Dalam peninjauan itu, Dahnil didampingi Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur sekaligus Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Mohammad As'adul Anam, serta Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Jawa Timur IV Kawendra Lukistian.

Ia memantau langsung proses pemeriksaan dokumen, layanan keimigrasian, hingga fasilitas pendukung jemaah sebelum masuk ruang tunggu.

Di sela kegiatan, Dahnil menyapa jemaah Kloter SUB 90 yang berasal dari Kabupaten Jember dan Situbondo.

Ia memberikan doa serta pesan agar seluruh calon haji diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.

"Bapak Presiden menitipkan pesan agar seluruh jemaah Indonesia menjadi duta bangsa yang menunjukkan akhlak terbaik selama berada di Tanah Suci," ujar Dahnil.

Menurut dia, Presiden Prabowo berharap jemaah Indonesia dapat menjadi teladan bagi jemaah dari negara lain melalui sikap tertib, disiplin, santun, serta saling membantu selama pelaksanaan ibadah haji.

Dahnil juga mengingatkan jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan mengingat padatnya rangkaian ibadah yang membutuhkan fisik prima.

Momen keberangkatan ditutup dengan lantunan talbiah yang dipimpin Dahnil dan diikuti jemaah di dalam pesawat sebelum bertolak menuju Arab Saudi.

Usai peninjauan, Dahnil memastikan bahwa jemaah haji Indonesia yang telah tiba di Arab Saudi dalam kondisi baik dan terus berada dalam pemantauan pemerintah.*

(bs/ad)

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan apresiasi atas persetujuan ekspor pupuk urea dari Indonesia ke Australia.

Komunikasi tersebut disebut menjadi sinyal menguatnya posisi Indonesia dalam rantai pasok pangan global.

Baca Juga:

• Tekan Angka Pengangguran, Disnaker Medan Fasilitasi 1.017 Warga Kerja ke Luar Negeri dalam Lima Bulan

Ekspor tersebut merupakan bagian dari kerja sama Government to Government (G2G) antara Indonesia dan Australia di sektor pupuk.

"Perdana Menteri Australia menelepon Bapak Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih karena Indonesia menyetujui ekspor pupuk ke Australia," ujar Amran dalam keterangan resmi, Jumat (15/5/2026).

Ekspor perdana yang dilepas mencapai 47.250 ton pupuk urea.

Total komitmen kerja sama disebut mencapai 250.000 ton dan berpotensi meningkat hingga 500.000 ton dengan nilai sekitar Rp 7 triliun.

Amran menyebut kerja sama ini tidak hanya bersifat perdagangan, tetapi juga bagian dari strategi diplomasi pangan Indonesia di kawasan Asia Pasifik.

Menurut dia, Indonesia kini mulai dipandang sebagai salah satu pemasok penting dalam sektor pupuk global.

"Ini mencetak sejarah, karena kita akan mengekspor pupuk ke beberapa negara termasuk Australia," kata dia.

Meski demikian, Amran menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan kebutuhan pupuk dalam negeri.

Ia menyebut kapasitas produksi nasional masih surplus sehingga memungkinkan adanya ekspor tanpa mengganggu pasokan petani domestik.

Produksi urea nasional pada 2026 ditargetkan mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan domestik diperkirakan sekitar 6,3 juta ton.

Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 1,5 juta ton yang dapat dialokasikan untuk pasar ekspor.

"Pengiriman urea ke Australia bukan sekadar aktivitas perdagangan, tetapi bagian dari diplomasi pangan Indonesia di tengah tantangan global," ujar Amran.*

(km/ad)

Oleh: Yakub F. Ismail

Melihat kontribusi penegakan hukum atas pendapatan negara di saat krisis ekonomi global dan tekanan rupiah terhadap mata uang global, ada sedikit harapan bahwa penegakan hukum ternyata mampu berkontribusi dalam memberikan pendapatan terutama PNBP, sebagaimana diperlihatkan kepada kita semua pada Kamis (14/5/2026).

Baca Juga:

• Kejari Morowali Utara Eksekusi Mantan Bupati Terkait Korupsi Anggaran Perjalanan Dinas

Penyerahan aset tersebut disaksikan langsung oleh Presiden, dan ini termasuk penyerahan yang ketiga kalinya di mana sebelumnya juga telah menyerahkan sebesar Rp5 triliun lebih sekaligus Rp11 triliun lebih.

Juga, tercatat sudah jutaan ha telah diselamatkan oleh Satgas tersebut. Tidak cukup di pusat, semarak ini juga diikuti oleh institusi Kejaksaan di daerah daerah seperti Kejaksaan Tinggi Sumsel yang berhasil memulihkan keuangan negara hingga mencapai lebih dari Rp1.2 triliun dan seterusnya.

Itu semua dalam lingkup PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), tidak terhitung juga yang diselamatkan oleh Negara bidang Tindak Pidana Khusus dan bidang lain seperti Badan Pemulihan Aset dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Tentu usaha ini tidak mudah dan mendapat tantangan dari berbagai pihak, yakni pemilik lahan dan pelaku tindak pidana yang mempunyai kekuatan segalanya dan bisa membayar siapa saja untuk menghalangi proses-proses penegakan hukum.

Di sisi lain, tugas penegakan hukum tidak mudah dilakukan karena ancamannya adalah nyawa. "Tidak saja karena medannya yang berat, tapi juga menghadapi orang-orang yang mempunyai kuasa," ujar Sumber APK Kejaksaan.

Artinya, risiko petugas di lapangan adalah pertaruhan nyawa, karena perlawanan mereka menggunakan berbagai cara, tapi karena tugas, maka itu harus dilaksanakan. Sebab, jika tidak penegak hukum bisa diperiksa dan kena demosi.

Kepempimpinan ST Burhanuddin

Sepanjang masa kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanudin, Kejaksaan selalu dipandang oleh masyarakat sebagai aparat penegak hukum yang paling populer dan dipercaya publik berturut-turut sejak tahun 2020 sampai saat ini, menurut sumber berbagai lembaga survei.

Diketahui, untuk meraih prestasi tersebut dan mempertahankannya seperti saat ini tidaklah mudah. Tentu saja karena tren penegakan hukum terutama pemberantasan tindak pidana korupsi yang sangat masif yang disebut big fish dengan nilai kerugian fantastis triliunan rupiah.

Kemudian yang tidak kalah maraknya, kinerja di daerah juga bergeliat sehingga Kejaksaan selalu dapat mengambil hati masyarakat, bahkan bapak ST Burhanudin sampai diperpanjang masa jabatannya karena dianggap mempunyai kinerja yang positif sepanjang masa.

Di sisi lain, memang masih banyak Jaksa yang kedapatan bermain-main dengan keadilan, sehingga menyebabkan tertangkapnya beberapa oknum Jaksa di daerah. Termasuk, Jaksa Agung sendiri sempat menangkap anak buahnya dengan membentuk PAM SDO atau Satgas 53.

"Tidak ada tempat bagi Jaksa yang menggadaikan bertransaksi degan keadilan masyarakat," Tegas ST Burhanuddin.

Lalu, apakah ada korelasi terkait pencapaian di atas dengan kesejahteraan insan Adhyaksa? tentu ini menjadi pertanyaan yang serius.

Hampir 10 tahun atau satu dasarwasa, gaji maupun tunjangan Jaksa belum ada kenaikan, sehingga tertinggal dengan penegak hukum lainnya. Anggaplah di sini membandingkan dengan gaji pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyidik pajak, bea cukai, dan lain-lain.

Terakhir adalah kenaikan 280% gaji hakim naik, sehingga yang menyebabkan ketimpangan dalam hal pendapatan diantara penegak hukum, bahkan di daerah para pimpinan Satker mengeluhkan akibat pemotongan anggaran banyak ditalangi sendiri, kalau demikian siapa yang salah, apa sebenarnya terjadi di negeri ini.

Atas apa yang terjadi semua bukan tidak mungkin akan terjadi degradasi moral dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini harus disikapi serius oleh pimpinan negeri ini, khususnya Presiden.

Banyak terdengar keluhan pegawai Adhyaksa di daerah, namun mereka tidak berani bersuara karena takut diintimidasi atau dipindahkan.

Hal ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Harus ada political will untuk mendorong permasalahan ini menjadi solusi.

Penulis percaya bahwa pimpinan Kejaksaan juga sudah mengajukan hal ini dan presiden juga sudah memikirkan hal ini, "Biar tidak bisa disogok/disuap," ujar presiden di berbagai kesempatan.

Harapannya semoga presiden mendengar jeritan hati para insan Adhyaksa, jangan sampai seperti pepatah yang mengatakan "ayam yang melahirkan, sapi punya nama." Yakni, mereka yang bekerja keras orang lain yang menikmati hasilnya.*

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif INISIATOR

MOROWALI UTARA – Tim Kejaksaan Negeri Morowali Utara menangkap mantan Bupati Moh Asrar Abd Samad yang telah berstatus terpidana dalam kasus korupsi anggaran perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2021.

Penangkapan dilakukan tim dari Bidang Tindak Pidana Khusus dan Intelijen Kejaksaan Negeri Morowali Utara di kediaman Asrar di Desa Tanahsumpu, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Jumat, 15 Mei 2026.

Baca Juga:

• Sekjen Projo: Jokowi Bukan Milik Kelompok atau Partai Mana Pun, Tapi Milik Rakyat Indonesia

Menurut dia, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 964 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 28 Januari 2026 telah menolak upaya hukum kasasi yang diajukan terpidana.

"Terpidana dijatuhi pidana penjara selama dua tahun empat bulan serta denda Rp25 juta subsider tiga bulan kurungan," kata Andi dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Asrar dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara korupsi belanja perjalanan dinas pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021.

Saat proses penangkapan berlangsung, tim kejaksaan mendapat pengawalan ketat dari personel Kodim 1311 Morowali, Polres Morowali Utara, serta Subdenpom Bungku.

Kejaksaan memastikan seluruh rangkaian penangkapan hingga eksekusi terhadap mantan kepala daerah tersebut berjalan aman dan lancar.

Proses eksekusi disebut rampung sekitar pukul 15.30 WITA, setelah terpidana dibawa menuju rumah tahanan untuk menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan.

Kasus ini menambah daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi anggaran perjalanan dinas, yang belakangan menjadi sorotan aparat penegak hukum di berbagai daerah.*

(bs/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat pada Jumat, 15 Mei 2026.

Pelemahan mata uang Garuda dipicu kombinasi tekanan eksternal dan domestik yang dinilai berpotensi memicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

• Harga Cabai Rawit Tembus Rp77 Ribu/kg, Telur Ayam Rp32 Ribu: Ini Daftar Lengkapnya

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan tekanan global tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat rupiah terus melemah.

" Kondisi eksternal membuat dolar mengalami penguatan, kemudian harga minyak juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata rupiah," ujar Ibrahim, Jumat (15/5/2026).

Selain faktor global, tekanan domestik juga dinilai memperburuk kondisi rupiah.

Ekonom Wijayanto Samirin menilai potensi pelebaran defisit APBN, kebutuhan penerbitan utang pemerintah, hingga tekanan pada neraca pembayaran turut memberi sentimen negatif terhadap pasar keuangan nasional.

Pelemahan rupiah ini berisiko memicu imported inflation atau inflasi impor karena Indonesia masih bergantung pada sejumlah bahan baku dan barang konsumsi dari luar negeri.

Harga Pangan Berpotensi Naik

Produk pangan berbasis impor diperkirakan menjadi sektor yang paling cepat terdampak. Komoditas seperti gandum, kedelai, bawang putih, hingga susu berpotensi mengalami kenaikan harga.

Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, mengatakan kenaikan harga bahan baku impor dapat berdampak pada harga mi instan, roti, tahu, tempe, hingga pakan ternak.

"Pada komoditas berbasis impor seperti gandum dan kedelai, harga akan naik. Ini berarti harga mi instan, roti, tahu, dan tempe berpotensi merangkak naik," katanya.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya produksi industri yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen.

Gadget dan Elektronik Ikut Terdampak

Selain pangan, produk elektronik juga diprediksi mengalami penyesuaian harga.

Ponsel, laptop, televisi, kamera hingga perangkat rumah tangga berbasis elektronik berpotensi naik karena mayoritas komponen masih bergantung pada impor.

Distributor diperkirakan akan menaikkan harga setelah stok lama habis dan digantikan produk baru dengan biaya impor yang lebih mahal.

Obat dan Kosmetik Berisiko Mahal

Sektor farmasi juga menghadapi tekanan akibat pelemahan rupiah. Indonesia masih mengimpor bahan baku obat dalam jumlah besar.

Ekonom Center of Economic and Law Studies Nailul Huda mengatakan inflasi impor akan mulai terasa pada barang-barang yang bergantung pada bahan baku luar negeri.

"Imported inflation akan terjadi, terutama untuk barang yang terkait impor, baik bahan baku, penolong, ataupun konsumsi," ujarnya.

Sektor Otomotif Ikut Tertekan

Harga kendaraan dan suku cadang otomotif juga berpotensi naik. Komponen impor seperti ban, pelumas, hingga perangkat elektronik kendaraan diprediksi mengalami kenaikan harga.

Di sisi lain, lonjakan harga minyak dunia juga berpotensi menaikkan harga BBM nonsubsidi yang dapat berdampak pada biaya logistik nasional.

Langkah Antisipasi Masyarakat

Di tengah tekanan rupiah, masyarakat diimbau mulai mengatur pengeluaran dengan lebih bijak. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:

- Memprioritaskan kebutuhan pokok
- Mengurangi pembelian barang tersier
- Memilih produk lokal
- Mengantisipasi kenaikan harga barang impor
- Menghindari utang konsumtif berbunga tinggi

Pelemahan rupiah kali ini menjadi alarm serius bagi stabilitas ekonomi nasional.

Jika tidak segera diantisipasi, tekanan terhadap harga kebutuhan pokok dikhawatirkan akan semakin terasa di tingkat masyarakat.*

(km/ad)