Dalam persidangan yang digelar Rabu (13/5/2026), Edi mengungkapkan bahwa usulan tersebut muncul setelah dirinya dan para terdakwa lain melihat video viral terkait Andrie Yunus.

Baca Juga:

• Hakim Militer Desak Andrie Yunus Dihadirkan di Sidang: Ingin Pastikan Kondisi Luka Korban Penyiraman Air Keras

Edi juga mengaku awalnya membahas kekesalannya terhadap Andrie Yunus bersama Budhi saat berada di mess. Pembicaraan itu kemudian berkembang hingga melibatkan terdakwa lain yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Menurut Edi, saat video viral tersebut diputar, para terdakwa ikut merespons dengan emosi yang sama. Ia bahkan mengaku sempat menyampaikan keinginan untuk melakukan pemukulan terhadap korban.

Sebelumnya, Edi menilai Andrie Yunus bersikap arogan dan "overacting", terutama saat video yang viral memperlihatkan Andrie menginterupsi rapat tertutup antara pejabat TNI dan anggota DPR yang membahas revisi undang-undang di sebuah hotel.

Perkara ini masih terus disidangkan untuk mengungkap peran masing-masing terdakwa dalam insiden penyerangan yang melibatkan penggunaan cairan berbahaya terhadap aktivis tersebut.*

(oz/dh)

Penyerahan tersebut merupakan bagian dari hasil penegakan hukum dan penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Uang denda dan sitaan yang akan diserahkan kepada negara terdiri dari Rp3,42 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan serta Rp6,84 triliun dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dan non-PBB.

Baca Juga:

• Kejagung Tangkap Bos PT Toshida Indonesia, Tersangka Suap Ketua Ombudsman dalam Kasus Nikel Sultra

Dalam kegiatan tersebut, Kejagung juga menampilkan visualisasi uang pecahan Rp100.000 hasil sitaan yang disusun rapi setinggi lebih dari dua meter sebagai simbol nilai pengembalian keuangan negara.

Penyerahan ini merupakan bagian dari tahap VII penguasaan kembali kawasan hutan dengan total luas mencapai 2.373.171,75 hektare. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini menjadi bukti kehadiran negara dalam menindak pelanggaran hukum yang merugikan keuangan dan sumber daya alam nasional.*

(mt/dh)

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan pengumuman terkait apakah berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau belum (P21).

Baca Juga:

• Jokowi Dikabarkan Pulih 99 Persen, Siap Keliling Indonesia Lagi Mulai Juni 2026

Ia menegaskan bahwa proses hukum akan disampaikan secara terbuka kepada publik. Namun, pihaknya belum bisa memastikan tanggal pasti pengumuman tersebut.

"Ya pasti, ini masih tanggal berapa. Pasti dalam waktu dekat," tambahnya.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah melimpahkan kembali berkas perkara dugaan fitnah ijazah Presiden Jokowi ke kejaksaan.

Dalam kasus ini, sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka yang terbagi dalam beberapa klaster.

Di antaranya, klaster pertama terdiri dari lima tersangka, sementara klaster kedua terdiri dari tiga tersangka termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr Tifa. Sebagian tersangka lainnya telah mendapatkan restorative justice (RJ) sehingga statusnya dicabut.

Polda Metro menegaskan penanganan perkara akan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku hingga tuntas.*

(oz/dh)

Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman, membenarkan rencana pemeriksaan tersebut. Ia menyebut proses sidang akan dilakukan di DPP Partai Gerindra.

Baca Juga:

• Dinkes Sumut Perkuat Deteksi Dini Hantavirus Meski Belum Ada Kasus

Meski demikian, pihak partai belum merinci lebih jauh terkait bentuk sanksi yang akan diberikan. Habiburokhman menegaskan bahwa proses internal partai tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Iya, makanya disidang di Mahkamah Partai," ujarnya.

Sebelumnya, video anggota DPRD Jember itu viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, ia terlihat menggunakan telepon genggam saat rapat berlangsung dan diduga merokok di ruang rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jember.

Peristiwa itu terjadi saat Komisi D DPRD Jember menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) membahas penanganan stunting, yang merupakan salah satu program prioritas daerah.

Aksi tersebut menuai kritik publik karena dinilai tidak etis dan tidak menghormati jalannya rapat resmi, terlebih agenda yang dibahas berkaitan langsung dengan isu kesehatan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Ia menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti kasus tersebut secara kelembagaan sesuai aturan yang berlaku.

"Kita akan proses karena ini menyangkut etika lembaga DPRD. Kita tegur karena tidak menerapkan kedisiplinan serta etika saat berada di ruang rapat," ujarnya.*

(oz/dh)

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Indonesia, serta Deputi Pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov di Kazan, Rusia, Selasa (12/5/2026).

Baca Juga:

• Sulaiman Harahap Dorong Penguatan Investasi dan Kerja Sama Sumut-Belanda di Berbagai Sektor Strategis

Adapun sektor kerja sama yang disepakati meliputi perdagangan dan investasi, energi terbarukan, pertanian dan perikanan, industri, transportasi, pendidikan tinggi dan sains, kesehatan, pariwisata, digitalisasi, hingga pengelolaan sumber daya mineral dan lingkungan perkotaan.

Airlangga menyebut dokumen tersebut menjadi acuan penting untuk memastikan implementasi kerja sama kedua negara berjalan lebih terarah dan konkret.

"Dokumen ini menjadi acuan penting bagi kedua negara dalam melanjutkan dan memperkuat implementasi kerja sama pada berbagai sektor prioritas serta memetakan potensi yang selama ini belum dikembangkan dengan baik," kata Airlangga, dikutip Rabu (13/5/2026).

Ia menambahkan, penandatanganan ini juga mencerminkan komitmen Indonesia dan Rusia untuk memperkuat hubungan bilateral yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional masing-masing negara.

Dalam agenda tersebut, Airlangga turut didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Wakil Menteri ESDM, Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Perdagangan, serta Duta Besar RI untuk Moskow.*

(k/dh)

Nadiem menyampaikan hal itu menjelang sidang pembacaan tuntutan dirinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (13/5/2026). Ia mengaku kaget dan syok atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Ibam.

Baca Juga:

• Gelang Elektronik di Kaki Nadiem Jadi Perhatian Saat Hadiri Sidang Tuntutan Korupsi Chromebook

Ia juga menyinggung adanya dissenting opinion dari dua hakim dalam putusan tersebut yang menilai Ibrahim Arief tidak terbukti memenuhi unsur dakwaan jaksa dan seharusnya dibebaskan. Menurut Nadiem, pendapat berbeda itu perlu menjadi perhatian publik.

"Saya harap masyarakat benar-benar menyimak dissenting opinion itu karena kebenaran itu ada di situ," katanya.

Nadiem menegaskan keyakinannya bahwa Ibam tidak bersalah dalam perkara tersebut. Ia menyebut vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim sebagai hal yang menyedihkan dan tidak mencerminkan fakta persidangan menurut pandangannya.

Dalam perkara ini, Ibrahim Arief alias Ibam divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider, setelah dinilai terlibat dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek.*

(k/dh)

Kepala Bakom Pemerintah RI Muhammad Qodari menyampaikan bahwa pemulihan listrik di tiga provinsi terdampak telah mencapai 100 persen dan tidak ada lagi desa yang mengalami pemadaman akibat bencana.

Baca Juga:

• Pemerintah Siapkan Subsidi Pangan Impor Jika Harga Tembus HET Imbas Rupiah Melemah ke Rp 17.500 per Dolar AS

Selain listrik, pemerintah juga melaporkan pemulihan layanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar terus berjalan. Sebanyak 130 rumah sakit dan 1.265 puskesmas yang terdampak kini telah kembali beroperasi normal.

Namun demikian, masih terdapat enam puskesmas pembantu yang belum beroperasi, yang seluruhnya berada di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Di sektor pendidikan, sebanyak 4.922 sekolah terdampak kini sudah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sementara ribuan sekolah lainnya masih dalam tahap rehabilitasi dan perbaikan fasilitas.

Pemerintah juga mencatat perbaikan signifikan pada infrastruktur jalan dan jembatan. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagian besar ruas jalan dan jembatan yang rusak akibat banjir telah kembali dapat digunakan.

Sementara itu, seluruh jaringan telekomunikasi juga telah pulih. Sebanyak ribuan menara BTS di tiga provinsi terdampak kini kembali berfungsi normal.

Pemerintah menegaskan bahwa proses pemulihan akan terus dilanjutkan, terutama pada fasilitas yang belum sepenuhnya kembali beroperasi, dengan tujuan mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak banjir.*

(k/dh)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah siap memberikan subsidi apabila harga komoditas pangan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP).

Baca Juga:

• Pemkab Tanjung Jabung Timur Gelar Baksos Hari Buruh, Salurkan Sembako untuk Pekerja

Zulhas menjelaskan, subsidi tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik untuk menutup biaya distribusi maupun menekan harga jual di pasar. Ia menyebut pemerintah memiliki alokasi anggaran untuk kondisi darurat atau tidak terduga.

"Ada anggaran untuk bencana yang tidak terduga, jadi bisa disubsidi, apakah ongkosnya atau harganya," jelasnya.

Lebih lanjut, Zulhas menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ia meminta pemerintah daerah bergerak cepat jika terjadi lonjakan harga di wilayah masing-masing.

"Kalau ada masalah di daerah, bupati, wali kota, gubernur harus cepat tanggap. Pusat dan daerah harus jalan bersama," tegasnya.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah tercatat melemah hingga menyentuh level Rp 17.500 per dolar AS berdasarkan data pasar. Pelemahan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan biaya impor bahan pangan dan berdampak pada harga di tingkat konsumen.

Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar dan menyiapkan berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional.*

(d/dh)

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, menilai pelemahan IHSG yang terjadi masih dalam kondisi wajar dan merupakan bagian dari dinamika pasar.

Baca Juga:

• Rupiah Rebound Tipis ke Rp 17.515 per Dolar AS di Tengah Tekanan Pasar Global dan MSCI

Hasan menjelaskan, koreksi yang terjadi merupakan respons pasar terhadap keputusan MSCI dalam melakukan penyesuaian (rebalancing) portofolio indeks global. Menurutnya, kondisi tersebut masih dalam batas normal tanpa adanya gejolak berlebihan di pasar.

Ia juga menegaskan bahwa aktivitas transaksi tetap berjalan stabil meskipun IHSG melemah. Volume dan frekuensi perdagangan dinilai masih sesuai pola harian dan tidak menunjukkan tanda kepanikan investor.

"Secara umum tidak ada indikasi panic selling. Aktivitas transaksi masih normal seperti hari-hari sebelumnya," jelasnya.

Dalam rebalancing terbaru, MSCI mengeluarkan total 18 saham Indonesia dari indeks global, termasuk sejumlah emiten besar di sektor energi, konsumer, dan keuangan. Salah satu saham juga mengalami penurunan dari indeks utama ke indeks kapitalisasi kecil.

Meski demikian, OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) terus memantau pergerakan pasar untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan investor di tengah dinamika global.*

(d/dh)

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Risky Lubis, menyebutkan keempat tersangka ditangkap di sebuah hotel di kawasan Jalan Setia Budi, Kecamatan Medan Sunggal, pada Jumat (1/5/2026). Para pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari pencari pelanggan hingga pengelola uang.

Baca Juga:

• Polsek Medan Baru Tangkap Dua Remaja Pelaku Curanmor Motor Trail, Diduga Sudah 5 Kali Beraksi

Adapun identitas keempat tersangka yakni Eduardo Lee, Bobby Pratama, Rafi Rian Pratama, dan Isdiana Putri Sitorus. Sementara itu, polisi menyelamatkan dua orang remaja putri berusia 15 tahun berinisial SN dan LRY yang kini telah ditempatkan di rumah aman (safe house).

Modus Lewat MiChat
Adrian menjelaskan, jaringan ini menjajakan korbannya melalui aplikasi MiChat. Para pelaku mengunggah foto-foto korban untuk menarik minat pria hidung belang. Untuk sekali kencan berdurasi 30 menit (short time), pelaku mematok harga Rp 350 ribu.

"Dari uang Rp 350 ribu itu, korban hanya menerima Rp 150 ribu. Sisanya diambil oleh para pelaku untuk keperluan mereka," ungkapnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, bisnis haram ini ternyata sudah berjalan selama enam bulan. Para pelaku menyasar remaja yang putus sekolah atau berasal dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis (broken home) melalui media sosial.

Para korban awalnya diiming-imingi pekerjaan dengan upah yang layak. Namun nahas, mereka justru dieksploitasi dan dijadikan pemuas nafsu pria hidung belang.

Hingga kini, keempat tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.*

(tm/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Bob Hasan saat menerima audiensi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) di ruang rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Baca Juga:

• Razman Nasution Minta JK Maafkan Ade Armando Cs usai Dilaporkan 40 Ormas Islam

Bob menjelaskan, saat ini Baleg DPR sedang mengarahkan prioritas legislasi pada penyelesaian RUU Perampasan Aset yang dinilai memiliki urgensi tinggi dalam penguatan sistem hukum dan pemberantasan tindak pidana ekonomi.

Selain itu, ia menyebut Baleg juga telah menyelesaikan proses harmonisasi terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Langkah ini disebut sebagai bagian dari penguatan struktur kelembagaan hukum di Indonesia.

"LPSK sudah kita lengkapi legal structure-nya agar menjadi representasi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia," ujarnya.

Bob menambahkan, penguatan LPSK dilakukan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan hukum nasional, termasuk setelah pengesahan KUHP baru dan pembaruan KUHAP. Hal ini juga ditujukan untuk mendukung penerapan keadilan restoratif (restorative justice).

Sebelumnya, Baleg DPR RI menargetkan penyelesaian lima RUU prioritas pada masa persidangan V tahun sidang 2025–2026 yang berlangsung dari Mei hingga Juli 2026. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah RUU Perampasan Aset yang saat ini masih dibahas di Komisi III DPR RI.*

(k/dh)

Vivian membandingkan kondisi tersebut dengan situasi di Selat Hormuz yang sempat terdampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan memengaruhi pasokan energi dunia, termasuk kawasan Asia Tenggara.

Baca Juga:

• BSI Salurkan Hampir Rp 200 Miliar untuk 211 Dapur MBG, Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

Dalam pernyataannya, Vivian juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Iran dan mengundang pihak Iran untuk melihat langsung pentingnya perdamaian serta kepatuhan terhadap hukum laut internasional.

Vivian kemudian menyinggung keberhasilan Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam menjaga Selat Malaka tetap aman dan terbuka sebagai jalur perdagangan vital dunia.

"Ketiga negara telah mampu menjaga Selat Malaka dan Singapura sebagai jalur air yang terbuka, aman, dan vital bagi dunia," katanya.

Ia menilai kerja sama tiga negara tersebut yang berbasis pada hukum laut internasional atau UNCLOS dapat menjadi model bagi kawasan lain di dunia dalam menjaga stabilitas jalur perdagangan global.

Menurut Vivian, keberhasilan kerja sama di kawasan Selat Malaka tidak lepas dari peran Indonesia yang dinilai mampu menjaga koordinasi efektif bersama dua negara lainnya.

"Keberhasilan Indonesia dan kerja sama yang efektif di kawasan ini memiliki dampak besar, tidak hanya bagi ASEAN, tetapi juga sebagai contoh positif bagi dunia," ujarnya.*

(d/dh)

Hakim menilai kesaksian Andrie Yunus sangat penting untuk memperkuat pembuktian di persidangan, terutama dalam mengungkap tingkat luka serta dampak dari insiden tersebut.

Baca Juga:

• Novel Baswedan Jenguk Andrie Yunus di RSCM, Soroti Sikap Hakim di Sidang Kasus Air Keras

Dalam sidang tersebut, pihak oditur mengaku telah berupaya menjenguk Andrie Yunus di RSCM pada Selasa (12/5/2026). Namun, mereka belum dapat bertemu langsung dengan korban yang masih menjalani perawatan.

"Kami sudah berangkat ke RSCM, tetapi sampai di sana kami belum bisa mengunjungi Saudara Andrie Yunus. Kami juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan kuasa hukum," ujar oditur di persidangan.

Hakim menegaskan, kehadiran korban dibutuhkan untuk menggali secara utuh kronologi dan dampak kejadian, termasuk kemungkinan adanya ancaman atau teror sebelum peristiwa penyiraman air keras terjadi.

"Kita juga mau menggali apakah ada teror sebelumnya, apakah ada yang mengancam, atau membuntuti korban sebelum kejadian," lanjut hakim.

Sementara itu, perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus kini tengah disidangkan di pengadilan militer dengan empat terdakwa yang merupakan anggota TNI. Mereka didakwa melakukan aksi tersebut karena motif kekesalan terhadap korban saat terjadi insiden di sebuah rapat pembahasan revisi UU TNI.*

(d/dh)

Dalam sidang tersebut, Nadiem terlihat mengenakan gelang detektor elektronik yang terpasang di bagian kaki kirinya. Gelang itu merupakan penanda statusnya sebagai tahanan rumah.

Baca Juga:

• MPR Dorong Pendidikan Antikorupsi Jadi Fondasi Karakter, Nilai Integritas Harus Ditanam Sejak Dini di Sekolah

Di luar ruang sidang, sejumlah pendukung dari kalangan ojek online (ojol) tampak hadir memberikan dukungan moral. Keluarga dan kerabat juga terlihat mendampingi, termasuk sang istri, Franka Franklin Makarim.

"Saya siap menghadapi sidang tuntutan hari ini walaupun malamnya saya langsung operasi di rumah sakit," ujar Nadiem kepada wartawan sebelum persidangan dimulai.

Meski tengah menghadapi proses hukum, Nadiem mengaku hanya mempersiapkan kondisi mental untuk menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Ia juga kembali menegaskan bahwa dirinya tidak sepakat dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan menyebut hal tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Nadiem berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan memberikan putusan yang adil, termasuk kemungkinan pembebasan dari seluruh tuntutan.*

(in/dh)

Lestari menilai, pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk karakter generasi muda sehingga nilai-nilai integritas harus ditanamkan sejak dini melalui proses belajar mengajar di sekolah.

Baca Juga:

• KPK Periksa Mantan Kepala BBPJN Sumut terkait Pengembangan Kasus Korupsi Proyek Jalan

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi tidak boleh berhenti pada tataran formalitas. Menurutnya, diperlukan pelaksanaan yang benar-benar substantif agar nilai tersebut bisa membentuk perilaku nyata di lingkungan sekolah.

Lestari juga menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 dari KPK yang menunjukkan skor 69,50 dari 100. Angka tersebut, kata dia, menandakan bahwa sistem integritas di sektor pendidikan masih dalam tahap awal dan belum menjadi budaya yang kuat.

Selain itu, KPK mencatat masih terdapat berbagai persoalan di lapangan, di antaranya 28 persen sekolah masih melakukan pungutan liar dalam penerimaan peserta didik baru, serta 23 persen sekolah masih abai terhadap kecurangan dalam proses sertifikasi dan akreditasi.

"Temuan di sejumlah lembaga pendidikan yang berbuat curang untuk mendongkrak akreditasi harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata," tegasnya.

Ia menambahkan, pendidikan antikorupsi harus menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang bersih dan berintegritas.

"Lembaga pendidikan sebagai institusi penanam nilai-nilai luhur harus dikelola berdasarkan nilai luhur itu sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, dan KPK telah meluncurkan buku panduan serta bahan ajar pendidikan antikorupsi di Jakarta pada 11 Mei 2026.

Buku tersebut diperuntukkan bagi guru dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK dengan lima kompetensi utama, yakni menaati aturan, memahami konsep kepemilikan, menjaga amanah, mengelola dilema etis, dan membangun budaya antikorupsi.*

(an/dh)

KPPU menilai akar masalah utama justru berada pada struktur distribusi dan mekanisme pasar yang belum berjalan optimal, sehingga berdampak pada mahalnya harga di tingkat pedagang kecil.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok Rp20.000, Buyback Turut Merosot

"Kenaikan harga yang relatif seragam di banyak daerah menjadi sinyal bahwa ada tekanan dalam rantai distribusi atau pasar yang perlu dicermati lebih lanjut," kata Ridho, Rabu (13/5/2026).

Menurut KPPU, kebijakan distribusi MinyaKita melalui jalur resmi sebenarnya bertujuan memangkas rantai pasok. Namun di lapangan, kebijakan tersebut masih menemui hambatan administratif.

Salah satu syarat utama yakni kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dinilai menyulitkan pedagang pasar tradisional. Banyak pedagang kecil yang belum memiliki atau belum mengurus dokumen tersebut.

Akibatnya, sebagian besar pedagang tetap bergantung pada jalur distribusi lama melalui agen atau distributor swasta dengan harga lebih tinggi, sehingga berdampak pada harga jual ke konsumen.

"Kondisi ini menyebabkan akses terhadap barang menjadi tidak merata dan posisi tawar pedagang kecil menjadi lemah," ujarnya.

KPPU juga menyoroti potensi ketidakseimbangan antara distribusi untuk program bantuan pangan dan pasar komersial. Jika pasokan terlalu banyak terserap program bantuan, maka pasokan di pasar tradisional bisa berkurang.

Kondisi tersebut dinilai dapat memicu lonjakan harga di tingkat konsumen dan merugikan masyarakat kecil.

Untuk itu, KPPU mendorong perbaikan struktur distribusi secara menyeluruh, termasuk penyederhanaan akses pedagang kecil ke jalur distribusi resmi BUMN pangan.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar sesaat. Struktur distribusi harus dibuat lebih terbuka, efisien, dan inklusif," tegas Ridho.*

(mi/dh)

Penggerebekan dilakukan setelah Unit Intel Kodim 0204/DS menerima laporan masyarakat terkait aktivitas ilegal di lokasi tersebut.

Baca Juga:

• Kurir 10 Kg Sabu dan 1.500 Vape Narkotika Ditangkap di Asahan, Satu Pelaku Kabur

Sekitar pukul 14.18 WIB, petugas tiba di lokasi dan langsung melakukan penyisiran. Dari hasil operasi tersebut, enam orang berhasil diamankan.

Dua di antaranya, yakni Boby Gunawan (33) dan Rifki Irwanda (30), diduga berperan sebagai pengedar narkoba. Sementara empat orang lainnya diduga sebagai pembeli.

Petugas juga menemukan sejumlah barang bukti di lokasi, mulai dari sabu seberat 10,30 gram, pil ekstasi, serbuk putih diduga kokain seberat 0,63 gram, hingga enam unit mesin judi dingdong serta sebilah parang.

"Di lokasi ditemukan sejumlah barang bukti berupa narkoba dan perangkat judi," ujar Kapten Inf Hendra, Rabu (13/5/2026).

Selain mengamankan pelaku dan barang bukti, personel TNI juga membongkar bangunan semi permanen yang diduga selama ini digunakan sebagai tempat aktivitas ilegal tersebut.

Seluruh terduga pelaku beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses hukum lebih lanjut.

Komandan Kodim 0204/DS, Letkol Arh Agung Pujiantoro, menegaskan pihaknya akan terus mendukung pemberantasan narkoba dan perjudian di wilayah teritorialnya.

"Tidak ada ampun bagi peredaran narkoba di wilayah kami. Kami juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi," tegasnya.*

(mi/dh)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, mekanisme ini dibuat agar menu MBG lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi siswa di lapangan.

Baca Juga:

• BSI Salurkan Hampir Rp 200 Miliar untuk 211 Dapur MBG, Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

Menurut Dadan, evaluasi terhadap menu MBG juga akan dilakukan secara berkala. Penyesuaian dilakukan mulai dari jenis makanan hingga tekstur nasi yang disajikan kepada siswa.

Ia mencontohkan, jika ada siswa yang tidak menyukai nasi, maka menu dapat disesuaikan dengan alternatif makanan lain yang tetap memenuhi standar gizi.

"Memang nanti kita cek berapa orang yang tidak suka nasi, itu akan diganti dengan menu yang lain," ujarnya.

Selain itu, SPPG juga akan melakukan pendataan preferensi siswa terkait kualitas makanan, termasuk tingkat kematangan atau tekstur nasi.

"Apa yang mungkin dicek, berapa orang yang nasinya lembek, berapa orang yang nasinya keras," kata Dadan.

BGN juga menyebut preferensi siswa terhadap jenis beras akan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam penyusunan menu ke depan.

Dadan menilai sejauh ini respons siswa terhadap program MBG cukup positif. Bahkan, ada siswa yang mulai terbiasa mengonsumsi sayuran setelah mengikuti program tersebut secara rutin.

Program MBG sendiri menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi anak sekolah di seluruh Indonesia.*

(d/dh)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali tidak menerima gugatan uji materi terkait ketentuan kuota internet yang hangus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. MK menilai permohonan tersebut tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil pengajuan uji materi.

Wakil Ketua MK SaldiSaldi Isra dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 87/PUU-XXIV/2026 menyebut permohonan pemohon bersifat kabur atau obscuur.

Baca Juga:

• Kenapa Gugatan Kuota Internet Hangus Ditolak MK? Ini Alasannya

MK menilai pemohon tidak menguraikan secara jelas alasan pertentangan norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja dengan UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Selain itu, dasar kewenangan MK dalam perkara tersebut juga tidak dijelaskan secara lengkap sesuai ketentuan Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025.

Mahkamah juga menyoroti bahwa pemohon hanya mencantumkan poin kerugian konstitusional tanpa mengaitkannya dengan substansi hukum yang dipersoalkan. Hal tersebut membuat permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut.

Sebagai informasi, gugatan ini diajukan oleh Rachmad Rofik yang mempersoalkan kebijakan kuota internet yang hangus meski telah dibayar konsumen.

Ia menilai sistem tersebut melanggar hak milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945. Menurutnya, pembelian paket data merupakan transaksi jual-beli sehingga sisa kuota seharusnya tetap menjadi hak konsumen.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK agar mewajibkan adanya mekanisme data rollover atau pengalihan sisa kuota agar tidak hangus selama masa aktif kartu prabayar.

Sebelumnya, MK juga pernah tidak menerima gugatan serupa pada awal 2026 karena persoalan administrasi, termasuk tidak dibubuhkannya meterai dalam dokumen permohonan.

Hingga kini, masih terdapat beberapa perkara serupa yang belum diputus MK, yakni gugatan nomor 33/PUU-XXIV/2026, 273/PUU-XXIII/2025, dan 165/PUU-XXIV/2026 yang juga menyoal kuota internet hangus.

Dengan putusan terbaru ini, peluang penghapusan kebijakan kuota internet hangus melalui jalur uji materi kembali tertutup, setidaknya untuk permohonan yang diajukan dalam perkara ini.*

(d/dh)

Pakar sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, mengatakan dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) modern, utang negara digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp 17.500, Menkeu Purbaya Siapkan Intervensi Pasar Obligasi Mulai Besok

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), total utang pemerintah hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp 9.920,42 triliun atau setara 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Ronny menjelaskan, struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme pooled financing atau pembiayaan gabungan, bukan utang berbasis proyek tertentu. Karena itu, menurutnya tidak tepat jika kenaikan utang langsung dikaitkan dengan program MBG.

"Kalau logika itu dipakai, maka semua program pemerintah bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang negara. Padahal pengelolaan ekonomi jauh lebih kompleks," katanya.

Ia menilai program MBG justru merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, pemenuhan gizi anak akan berdampak terhadap produktivitas ekonomi di masa depan.

"Negara bukan sekadar memberi makan siang, tetapi sedang melakukan investasi biologis dan intelektual bagi generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang," ujarnya.

Selain meningkatkan kualitas gizi, program MBG juga disebut memiliki dampak ekonomi terhadap sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, hingga penciptaan lapangan kerja lokal.

Ronny menegaskan perdebatan publik seharusnya lebih difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program dan pengawasan anggaran agar tepat sasaran.*

(d/dh)