Di wilayah Jembrana, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan suhu berkisar 25–30 derajat Celcius dan kelembapan 69–97 persen. Kondisi serupa juga terjadi di Tabanan yang diprakirakan hujan ringan dengan suhu 26–31 derajat Celcius serta kelembapan 70–96 persen.

Baca Juga:

• KPK Bongkar Jejak Kasus Silmy Karim di Bali, Kantor Imigrasi Denpasar Ikut Digeledah

Berbeda dengan wilayah lainnya, Klungkung diperkirakan cerah dengan suhu 27–32 derajat Celcius dan kelembapan 58–81 persen. Kondisi cerah juga terjadi di Karangasem dan Buleleng dengan suhu berkisar 26–31 derajat Celcius.

Sementara itu, Bangli diprakirakan berawan dengan suhu 23–28 derajat Celcius dan kelembapan cukup tinggi mencapai 66–99 persen.

Untuk wilayah Kota Denpasar, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu 27–32 derajat Celcius dan kelembapan 67–92 persen.

BMKG mengimbau masyarakat tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama bagi aktivitas di luar ruangan dan perjalanan antardaerah.*

(dh)

Keputusan tersebut disampaikan oleh komando militer gabungan tertinggi Iran dan dikutip dari Reuters. Langkah ini disebut sebagai respons atas dugaan pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh Amerika Serikat dan Israel.

Baca Juga:

• Di Hadapan Ribuan Petani dan Nelayan, Gibran: Indonesia Tak Boleh Bergantung pada Negara Lain

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Oman dan menjadi salah satu titik transit utama ekspor minyak dunia. Penutupan jalur ini berpotensi memicu gangguan besar pada pasar energi global.

Sebelumnya, ketegangan di kawasan meningkat setelah serangan Israel ke Lebanon yang menewaskan sejumlah korban dan memicu kekhawatiran runtuhnya kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat.

Meski AS sebelumnya mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah, situasi di lapangan masih menunjukkan eskalasi konflik yang belum mereda.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi lanjutan dari Amerika Serikat maupun Israel terkait keputusan terbaru Iran tersebut.*

(in/dh)

Kebijakan tersebut sebelumnya dibahas dalam pertemuan antara Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kesinambungan anggaran serta pembentukan Akademi Olahraga guna menjaring bibit atlet sejak usia 8–10 tahun.

Baca Juga:

• Demokrat Desak PDIP Tegaskan Posisi Politik, Pendukung atau Penyeimbang Pemerintah?

"Bagi kami di PASI, ini adalah kabar baik yang telah lama dinantikan. Kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa prestasi olahraga tidak bisa dibangun dengan pendekatan jangka pendek," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/6/2026).

Ia menegaskan, pembentukan atlet berprestasi membutuhkan proses panjang dan tidak dapat dicapai dalam satu musim kompetisi.

"Seorang atlet tidak dibentuk dalam satu musim kompetisi. Perjalanan dari atlet muda berbakat hingga mampu bersaing di level dunia membutuhkan waktu bertahun-tahun," katanya.

PB PASI juga menilai rencana pembinaan atlet sejak usia sekolah dasar hingga menengah atas sejalan dengan visi regenerasi organisasi.

Menurut Luhut, pemetaan bakat sejak usia 8–10 tahun menjadi kunci penting untuk mencetak atlet berdaya saing global.

Selain itu, PB PASI menyatakan siap menyelaraskan program pembinaan yang sudah berjalan, termasuk pusat pelatihan desentralisasi di Papua, agar terintegrasi dengan konsep Akademi Olahraga nasional.*

(d/dh)

Api terlihat melalap hampir seluruh bagian bangunan pabrik yang berada di kawasan gang sempit. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara dan terlihat dari berbagai titik di sekitar Kecamatan Medan Johor.

Baca Juga:

• Penyebab 4 Kapal Ikan Terbakar di Belawan Terungkap, Diduga Korsleting Saat Perbaikan Mesin, Kerugian Rp10 Miliar

Sejumlah unit mobil pemadam kebakaran terus menyiram titik api guna mencegah kebakaran merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi.

Di tengah proses pemadaman, suara dentuman keras beberapa kali terdengar dari dalam area pabrik. Kondisi tersebut membuat warga yang menyaksikan kebakaran sempat berlarian menjauh karena khawatir terjadi ledakan yang lebih besar.

"Lari, lari," teriak sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi saat dentuman kembali terdengar.

Salah seorang warga, Andi, mengatakan kebakaran mulai terjadi sekitar pukul 20.35 WIB. Menurutnya, api awalnya terlihat muncul dari salah satu bangunan pabrik sebelum akhirnya merembet dan membesar.

"Kebakaran mulai sekitar pukul 20.35 WIB sampai sekarang masih berlangsung," kata Andi di lokasi kejadian.

Ia menyebutkan kobaran api dengan cepat menyebar karena material yang berada di dalam bangunan diduga mudah terbakar.

Hingga berita ini diturunkan, petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Belum ada laporan resmi terkait korban jiwa maupun penyebab pasti kebakaran.

Pihak berwenang juga masih melakukan pendataan terkait kerugian yang ditimbulkan akibat insiden tersebut.

Warga di sekitar lokasi diimbau tetap waspada dan tidak mendekati area kebakaran demi menghindari risiko yang tidak diinginkan selama proses pemadaman berlangsung.*

(tm/dh)

Menurut Om Sur, semangat ribuan jamaah yang tidak meninggalkan lokasi kegiatan menjadi bukti kuat bahwa masyarakat Aceh masih memiliki kecintaan yang tinggi terhadap majelis ilmu, dakwah Islam, dan kegiatan keagamaan yang memberikan manfaat bagi umat.

Baca Juga:

• Firmansyah Kembali Pimpin Permasa, Terpilih Aklamasi untuk Periode 2026-2029

Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan Hari Bhayangkara tersebut juga dihadiri sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Aceh, termasuk wali kota dan bupati. Turut hadir Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, yang menyaksikan langsung antusiasme masyarakat sepanjang kegiatan berlangsung.

Selain memberikan apresiasi kepada para jamaah, Om Sur juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh panitia dan jajaran penyelenggara Bhayangkara Fest 2026 yang dinilai sukses menghadirkan suasana yang aman, tertib, nyaman, serta humanis bagi seluruh peserta.

Ia menilai pelaksanaan kegiatan tersebut tetap memperhatikan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Karena itu, ia membantah anggapan sebagian pihak yang menyebut kegiatan tersebut tidak sejalan dengan penerapan syariat Islam.

"Faktanya sejak masyarakat datang ke lokasi, panitia telah mengatur dengan baik. Jamaah perempuan ditempatkan di sisi kanan, sementara jamaah laki-laki berada di sisi kiri. Ini menunjukkan penyelenggara tetap memperhatikan norma dan nilai-nilai syariat yang berlaku di Aceh," tegasnya.

Menurut Om Sur, pengaturan tersebut menjadi bukti bahwa panitia tidak hanya berfokus pada kesuksesan acara, tetapi juga berupaya menjaga ketertiban, kenyamanan, dan nilai-nilai keislaman selama kegiatan berlangsung.

Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh panitia yang dinilai mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga suasana Bhayangkara Fest berlangsung damai, tertib, dan penuh nuansa kekeluargaan.

"Saya mengapresiasi seluruh panitia Bhayangkara Fest 2026 yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Suasana yang tercipta sangat humanis, damai, tertib, dan nyaman sehingga masyarakat dapat mengikuti kegiatan dengan baik," katanya.

Om Sur berharap semangat kebersamaan yang terbangun dalam Bhayangkara Fest 2026 dapat terus dipertahankan dan menjadi contoh pelaksanaan kegiatan publik yang mengedepankan nilai edukasi, dakwah, persatuan, serta mempererat hubungan masyarakat dengan institusi negara.

Bhayangkara Fest 2026 sendiri merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara yang menghadirkan berbagai kegiatan sosial, budaya, hiburan, hingga keagamaan. Kehadiran ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Aceh menjadi bukti tingginya dukungan publik terhadap kegiatan yang mengedepankan semangat kebersamaan, persaudaraan, dan nilai-nilai religius di Tanah Rencong.*

(dh)

Empat kapal yang terbakar diketahui merupakan milik PT Maharani Samudera Rintis Tama. Api pertama kali muncul dari salah satu kapal sebelum dengan cepat merambat ke kapal lain yang berada berdekatan di area dermaga.

Baca Juga:

• Tangis Pedagang Pecah, Kebakaran Pasar Dwikora Hanguskan Modal Ratusan Juta Rupiah

"Objek yang terbakar empat kapal milik PT Maharani Samudera Rintis Tama. Informasi awal yang kami terima, kebakaran dipicu korsleting mesin saat perbaikan," ujar Rusli.

Laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 11.15 WIB. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan langsung mengerahkan sembilan unit mobil pemadam ke lokasi kejadian.

Proses pemadaman berlangsung cukup sulit karena api dengan cepat membesar dan menjalar ke kapal lainnya. Petugas juga mendapat bantuan dari nelayan yang menggunakan perahu untuk menyiramkan air dari sisi laut guna mempercepat proses pemadaman.

Setelah berjibaku selama lebih dari lima jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.30 WIB. Dalam proses tersebut, petugas menghabiskan sekitar 143.500 liter air untuk menjinakkan kobaran api.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka, kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian material yang cukup besar. Kerugian sementara ditaksir mencapai Rp10 miliar.

Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam pendalaman pihak berwenang. Namun, dugaan awal mengarah pada korsleting listrik yang terjadi saat perbaikan mesin kapal dilakukan di area dermaga.

Petugas juga masih melakukan pendataan terhadap kerusakan yang dialami masing-masing kapal serta mengumpulkan keterangan saksi guna memastikan penyebab utama insiden tersebut.*

(tm/dh)

Menurut Boni, publik tidak perlu berprasangka buruk terhadap institusi Polri apabila terdapat personel yang dipercaya mengisi posisi tertentu di lingkungan kementerian maupun instansi pemerintah.

Baca Juga:

• Demokrat Desak PDIP Tegaskan Posisi Politik, Pendukung atau Penyeimbang Pemerintah?

Ia menegaskan, Polri merupakan bagian dari masyarakat sipil yang juga memiliki tanggung jawab untuk ikut memperkuat demokrasi dan mendukung jalannya pemerintahan sesuai konstitusi.

Boni mengajak masyarakat melihat kebijakan tersebut secara objektif. Menurutnya, pelibatan anggota Polri dalam jabatan sipil dilakukan untuk mengisi posisi yang memang membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan dan pengalaman tertentu.

Ia juga menyoroti komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menegaskan bahwa penempatan personel Polri di jabatan aparatur sipil negara tidak bersifat memaksa, melainkan berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari lembaga terkait.

"Argumen Kapolri menunjukkan komitmen Polri untuk tetap menjaga dan menghormati kultur demokrasi dalam kerangka negara hukum Indonesia," ujarnya.

Boni menjelaskan terdapat tiga syarat utama yang harus menjadi dasar dalam pelibatan personel Polri di jabatan sipil.

Pertama, harus berdasarkan kompetensi teknis yang relevan dengan posisi yang akan ditempati. Kedua, mekanisme penempatannya tidak boleh bersifat memaksa, melainkan atas dasar kebutuhan institusi yang membutuhkan.

Ketiga, pelaksanaan tugas tersebut harus tetap berada dalam konteks tanggung jawab sipil dan mendukung penguatan demokrasi.

"Polri sebagai bagian integral masyarakat sipil memiliki tanggung jawab konstitusional untuk berkontribusi dalam penguatan demokrasi, bukan sekadar menjadi institusi penegak hukum semata," jelasnya.

Lebih lanjut, Boni menilai Indonesia saat ini membutuhkan konsolidasi seluruh elemen bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan global, baik di bidang ekonomi maupun politik.

Menurutnya, dukungan dari seluruh institusi negara diperlukan guna menyukseskan agenda pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Karena itu, ia menilai skeptisisme berlebihan terhadap Polri maupun institusi negara lainnya sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

"Seluruh elemen bangsa telah memahami pentingnya prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing institusi dalam sistem politik Indonesia," kata Boni.*

(an/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat memberikan kuliah umum di Nankai University, Tianjin, China, Jumat (19/6/2026).

Baca Juga:

• Purbaya Ungkap Perubahan di Kemenkeu, Sinergi Pajak dan Bea Cukai Kini Lebih Solid

"Indonesia terus tampil menonjol dengan pertumbuhan PDB kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen yoy, mengungguli banyak negara G20 dan ASEAN. Di saat yang sama, kami mempertahankan stabilitas harga dengan inflasi Mei 2026 sebesar 3,08 persen," ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, kombinasi pertumbuhan ekonomi yang solid dan inflasi yang terkendali menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang kuat serta kebijakan yang kredibel.

Selain itu, Indonesia dinilai memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi risiko gejolak energi global. Berdasarkan analisis yang dipaparkan, tingkat ketahanan energi Indonesia mencapai 77 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan China yang berada di angka 76 persen.

Menurut Purbaya, kondisi tersebut didukung oleh pengelolaan fiskal yang disiplin dengan defisit anggaran yang tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menghadapi berbagai tekanan eksternal.

Sejumlah indikator ekonomi domestik juga menunjukkan tren positif. Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur berada di level ekspansif 50,0, pertumbuhan likuiditas perekonomian (M0) mencapai 14,8 persen, sementara kredit perbankan tumbuh 11,5 persen secara tahunan.

Dari sektor eksternal, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut. Cadangan devisa nasional juga mencapai 144,9 miliar dolar AS atau setara 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Purbaya menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang kuat turut berdampak pada perbaikan pasar tenaga kerja. Sebanyak 1,9 juta lapangan kerja baru tercipta sehingga tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68 persen pada tahun 2026.

Di sisi lain, angka kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025, yang didukung oleh efektivitas berbagai program perlindungan sosial pemerintah.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah saat ini menjalankan delapan klaster program prioritas nasional yang mencakup ketahanan pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, hingga ketangguhan menghadapi bencana.

Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi industri, pembangunan ekonomi desa, penguatan ekonomi kerakyatan, serta percepatan pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial dan penciptaan lapangan kerja yang terintegrasi.

"Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tangguh di tingkat makro, melainkan juga secara nyata bertransformasi menjadi ketersediaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata," kata Purbaya.*

(an/dh)

Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Endah Wulandari, mengatakan pihak oditur menerima putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim dalam persidangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Vonis Kasus Andrie Yunus Dikritik, Koalisi Sipil Sebut Keadilan untuk Korban Belum Tuntas

Meski demikian, empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut memilih menempuh jalur hukum lanjutan dengan mengajukan banding melalui penasihat hukumnya.

"Benar para terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan upaya hukum banding," ujarnya.

Keempat terdakwa yang mengajukan banding masing-masing adalah Serda Edi Sudarko, Lettu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Lettu Sami Lakka.

Sebelumnya, Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan vonis penjara antara satu tahun enam bulan hingga tiga tahun terhadap empat anggota BAIS TNI yang dinyatakan bersalah dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS tersebut.

Majelis hakim yang dipimpin Kolonel Chk Fredy Ferdian menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan perencanaan sebelumnya.

Dalam putusan itu, Serda Edi Sudarko dijatuhi hukuman tiga tahun penjara disertai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Sementara Lettu Budhi Hariyanto Widhi divonis dua tahun enam bulan penjara dan juga dipecat dari dinas militer.

Adapun Kapten Nandala Dwi Prasetya divonis dua tahun penjara, sedangkan Lettu Sami Lakka dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara. Masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.

Dengan diajukannya banding oleh para terdakwa, proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS tersebut akan berlanjut ke tingkat peradilan militer yang lebih tinggi untuk mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap.*

(k/dh)

Amran mengatakan, ketersediaan cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog berada dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah menilai tidak ada alasan untuk membuka keran impor beras medium.

Baca Juga:

• Pemerintah Kembali Beri Diskon Transportasi Libur Sekolah 2026, Tiket Kereta hingga Pesawat Lebih Murah

Menurut Amran, besarnya stok beras nasional dapat dilihat dari kapasitas gudang Bulog yang saat ini tidak lagi mampu menampung seluruh cadangan beras yang tersedia. Dari kapasitas gudang sekitar 3 juta ton, Bulog bahkan harus menyewa tambahan gudang berkapasitas sekitar 2,2 juta ton untuk menyimpan stok yang terus bertambah.

"Kapasitas gudang Bulog hanya sekitar 3 juta ton, sementara stok saat ini mencapai 5,2 juta ton. Artinya, Bulog harus menyewa tambahan gudang untuk menampung kelebihan stok tersebut," ujarnya.

Selain itu, Amran mengungkapkan laporan terbaru Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) turut mencatat peningkatan stok beras Indonesia sebagai salah satu faktor yang mendukung tingginya cadangan beras global.

Dalam laporan Food Outlook edisi Juni 2026, FAO memperkirakan stok beras dunia pada akhir periode 2026/2027 mencapai 213,8 juta ton atau menjadi salah satu level tertinggi dalam satu dekade terakhir. Indonesia diproyeksikan memiliki stok beras sekitar 7,5 juta ton pada periode 2025/2026 dan meningkat menjadi 7,8 juta ton pada periode 2026/2027.

Dengan kondisi tersebut, Amran menilai peluang Indonesia untuk menjadi negara pengekspor beras semakin terbuka apabila tren peningkatan produksi dan cadangan pangan nasional terus berlanjut.

Tak hanya itu, Amran juga menegaskan bahwa komoditas beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi nasional dalam dua tahun terakhir. Menurutnya, peningkatan produksi dan terjaganya pasokan dalam negeri berhasil menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

"Selama dua tahun berturut-turut, beras bukan lagi penyumbang utama inflasi nasional. Ini menunjukkan produksi dan pasokan kita semakin kuat," tegas Amran.

Pemerintah berharap kondisi stok yang melimpah dapat menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat terkait ketersediaan beras di seluruh wilayah Indonesia.*

(oz/dh)

Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, mengatakan pihaknya akan mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti proses tahap II sekaligus mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya.

Baca Juga:

• Tahap II Kasus Ijazah Jokowi Dijadwalkan Senin, Roy Suryo dan Dokter Tifa Masih Tunggu Kondisi Kesehatan

Menurutnya, permohonan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah tokoh nasional. Bahkan, pihaknya mengklaim telah mengantongi sekitar 50 nama yang siap memberikan jaminan bagi Roy Suryo.

"Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh yang memberikan dukungan kepada Pak Roy Suryo," ujarnya.

Khozinudin menyebut sejumlah tokoh yang bersedia menjadi penjamin di antaranya mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin serta mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno.

Meski demikian, ia belum bersedia menjelaskan secara rinci kondisi kesehatan Roy Suryo yang saat ini masih menjalani pemeriksaan dan pemantauan medis di Rumah Sakit Polri.

Sebelumnya, Din Syamsuddin menyatakan kesediaannya menjadi penjamin bagi Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa agar keduanya tidak menjalani penahanan. Menurut Din, perkara tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara terbuka tanpa harus berujung pada penahanan.

Sementara itu, proses hukum kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Jokowi terus berjalan. Penyidik Polda Metro Jaya dijadwalkan melaksanakan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum pada Senin mendatang sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara.*

(in/dh)

Musyawarah yang dihadiri sekitar 200 peserta dari masyarakat Kota Langsa yang berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar itu menghasilkan keputusan mufakat melalui tim formatur yang menetapkan kembali Firmansyah untuk memimpin organisasi paguyuban tersebut selama tiga tahun ke depan.

Baca Juga:

• Komisi III DPR Tekankan Kualitas SDM Jadi Penentu Keberhasilan Implementasi UU Polri Baru

"Suksesnya musyawarah ini bukan hanya karena banyaknya peserta yang hadir, tetapi yang lebih penting adalah terbentuknya tim formatur yang mampu mengakomodasi aspirasi peserta sehingga menghasilkan keputusan terbaik bagi organisasi," kata TM Zulfikar.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Ketua Tim Formatur, Dr Sulaiman, SH, MH beserta seluruh anggota yang dinilai bekerja cepat dan efektif dalam menyusun keputusan hasil musyawarah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh Aceh, di antaranya Ketua ICMI Aceh Dr Taqwaddin, Nur Mahdi, MH, Kepala Dinas Pertanahan Aceh Dr Aznal, AKBP Dr Dahlan, serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Firmansyah menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya untuk memimpin Permasa periode kedua.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Langsa yang telah kembali mempercayakan saya untuk memimpin Permasa. Amanah ini akan saya jalankan sebaik mungkin demi memperkuat silaturahmi dan kekompakan warga Langsa di Banda Aceh dan Aceh Besar," ujarnya.

Firmansyah yang juga menjabat sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Aceh itu berharap seluruh anggota terus menjaga kebersamaan dan saling mendukung dalam berbagai kegiatan sosial maupun kemasyarakatan.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Dr M Nasir Jamil, yang didapuk sebagai Pembina Permasa, turut menyampaikan apresiasi atas terpilihnya kembali Firmansyah sebagai ketua organisasi tersebut.

Menurut Nasir Jamil, Firmansyah merupakan sosok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan sahabat-sahabatnya sejak usia muda.

"Pak Firmansyah teman saya sejak kecil. Dari dulu hingga sekarang beliau tetap menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama. Saya menilai beliau adalah sosok yang tepat untuk memimpin organisasi paguyuban ini," ujar Nasir Jamil.

Dengan terpilihnya kembali Firmansyah, Permasa diharapkan semakin solid dalam mempererat hubungan silaturahmi serta memperkuat peran masyarakat Langsa yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar.*

(dh)

Juru Bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan yang terpenting bukan soal mendukung atau tidak mendukung pemerintah, melainkan bagaimana sikap tersebut dikomunikasikan secara jelas kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Ara Tegas! Orang Kaya Tak Boleh Lagi Nikmati Program Bedah Rumah Pemerintah

Herzaky menilai hingga saat ini posisi politik PDIP masih belum terlihat secara tegas. Menurutnya, publik membutuhkan kepastian apakah PDIP berada di dalam pemerintahan atau berperan sebagai penyeimbang di luar pemerintahan.

Ia kemudian mencontohkan pengalaman Partai Demokrat yang pernah berada di luar pemerintahan selama sembilan tahun dengan menunjukkan sikap politik yang jelas kepada publik.

"Kalau Demokrat sebelumnya berada di luar pemerintahan selama sembilan tahun, kami mengambil sikap yang tegas dan menyampaikan kritik secara terbuka," ujarnya.

Menurut Herzaky, kejelasan sikap politik tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan, tetapi juga harus tercermin dalam implementasi sehari-hari, baik di parlemen maupun dalam menyikapi berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat.

"Silakan tunjukkan sikap yang tegas. Apakah berada di luar atau di dalam pemerintahan. Bukan hanya dalam bentuk pernyataan, tetapi juga dalam implementasinya," tegasnya.

Ia menambahkan, banyak pihak hingga saat ini masih mempertanyakan posisi PDIP karena dinilai belum terlihat secara jelas.

"Masyarakat tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang berada di pemerintahan dan siapa yang menjadi penyeimbangnya. Ini yang masih menjadi pertanyaan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid juga meminta PDIP mengambil sikap yang lebih tegas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, posisi politik yang abu-abu berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa partainya saat ini berada di luar pemerintahan dan berperan sebagai partai penyeimbang.

"Partai penyeimbang di luar pemerintahan. Itu keputusan kongres partai," ujar Andreas.*

(d/dh)

Dokter spesialis mata dari Mayapada Eye Centre, dr Ucok P Pasaribu, SpM(K), menjelaskan bahwa wortel memang memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan mata. Meski demikian, konsumsi wortel tidak dapat menghilangkan ataupun mencegah pertambahan minus pada mata.

Baca Juga:

• 10 Kebiasaan Sehari-hari yang Tanpa Sadar Merusak Kesehatan Mata

Menurutnya, mata minus atau miopia umumnya dipengaruhi oleh faktor genetik. Namun seiring perkembangan zaman, faktor penggunaan gawai dan aktivitas melihat jarak dekat dalam waktu lama kini menjadi penyebab yang lebih dominan.

Dr Ucok mengatakan, tingginya durasi penggunaan layar gadget, komputer, maupun perangkat digital lainnya menjadi salah satu pemicu meningkatnya kasus mata minus, terutama pada anak-anak dan remaja.

"Dulu faktor genetik sangat berperan. Namun sekarang aktivitas dekat, screen time yang tinggi, serta durasi penggunaan gadget yang panjang menjadi faktor yang jauh lebih besar dalam menyebabkan mata minus," jelasnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk mulai mengurangi durasi penggunaan gadget yang berlebihan dan memberikan waktu istirahat bagi mata secara berkala guna menjaga kesehatan penglihatan.

Selain menjaga pola hidup sehat dan mengonsumsi makanan bergizi seperti wortel, masyarakat juga disarankan rutin memeriksakan kesehatan mata agar gangguan penglihatan dapat terdeteksi sejak dini.*

(d/dh)

Ara mengatakan penggunaan data BPS merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna memastikan berbagai bantuan, termasuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, tidak salah sasaran.

Baca Juga:

• Pemerintah Kembali Beri Diskon Transportasi Libur Sekolah 2026, Tiket Kereta hingga Pesawat Lebih Murah

Menurut Ara, akurasi data menjadi kunci utama dalam menjalankan program perumahan nasional. Pemerintah ingin mengetahui secara rinci jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah maupun yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

Karena itu, Kementerian PKP mendorong tersedianya data yang lebih detail berbasis nama dan alamat agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kami ingin mengetahui berapa rakyat yang belum punya rumah dan berapa yang rumahnya masih tidak layak huni secara by name by address. Dengan data yang akurat, bantuan pemerintah bisa lebih tepat sasaran," ujarnya.

Ara menegaskan pemerintah tidak ingin bantuan negara justru dinikmati kelompok masyarakat yang secara ekonomi sudah mapan. Sebaliknya, program perumahan harus menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan hunian layak.

"Jangan sampai yang sudah mampu secara ekonomi justru menerima bantuan, sementara masyarakat berpenghasilan rendah yang benar-benar membutuhkan malah tidak mendapatkan akses," tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPS yang selama ini mendukung penyusunan kebijakan sektor perumahan melalui penyediaan data, survei, dan riset yang dibutuhkan pemerintah.

Menurut Ara, sinergi antara Kementerian PKP dan BPS perlu terus diperkuat agar program pembangunan dan bantuan perumahan dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan serta mendukung target penyediaan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia.*

(k/dh)

Kabar hilangnya Azka pertama kali mencuat melalui unggahan akun Facebook yang menyebut korban diduga dibawa oleh seorang perempuan tak dikenal sesaat setelah salat Jumat, Jumat (19/6/2026).

Baca Juga:

• Viral Siswa Samosir Telat Sekolah karena Kapal Tak Datang, Bobby Siapkan Jalan dan Bus Sekolah

Korban kemudian menghampiri perempuan tersebut sebelum akhirnya dibonceng menggunakan sepeda motor dan meninggalkan lokasi.

Peristiwa itu membuat keluarga panik dan langsung melakukan pencarian. Informasi kehilangan Azka pun dengan cepat menyebar di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat.

Kapolsek Patumbak Kompol Daulat Simamora membenarkan pihaknya telah menerima aduan terkait dugaan hilangnya anak tersebut. Namun hingga kini polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan kronologi sebenarnya.

"Masih proses penelusuran. Karena ada informasi yang kami terima terkait persoalan keluarga antara ibu dan ayah anak tersebut," kata Daulat, Sabtu (20/6/2026).

Menurutnya, penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan apakah korban benar-benar menjadi korban penculikan atau terdapat faktor lain yang berkaitan dengan persoalan keluarga.

Polisi juga mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak serta menelusuri informasi yang berkembang di masyarakat guna mengetahui keberadaan korban.

Kasus ini mengingatkan masyarakat pada peristiwa serupa yang sempat terjadi di Deli Serdang beberapa waktu lalu. Saat itu seorang bocah berusia tiga tahun dilaporkan hilang dan akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat setelah dipulangkan oleh terduga pelaku.

Polisi mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan Azka Al Fatih atau memiliki informasi terkait kasus tersebut agar segera melapor ke pihak kepolisian terdekat guna mempercepat proses pencarian.*

(k/dh)

Bobby menjelaskan peristiwa yang ramai diperbincangkan di media sosial tersebut sebenarnya terjadi beberapa waktu lalu. Saat itu, kapal yang digunakan untuk mengangkut para pelajar dari kawasan Danau Toba mengalami kerusakan sehingga tidak dapat beroperasi.

Baca Juga:

• Libur Sekolah Dimulai, Tiket Kereta di Sumut Mulai Diserbu, 130 Ribu Kursi Disiapkan

Menurut Bobby, selain kendala transportasi air, akses jalan menuju sekolah juga menjadi persoalan yang perlu segera ditangani. Ia mengakui kondisi jalan provinsi di kawasan tersebut masih mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan.

"Jarak dari permukiman warga ke sekolah sekitar 8 kilometer. Jalannya merupakan kewenangan provinsi dan kami akan melakukan perbaikan," ujarnya.

Pemprov Sumut, lanjut Bobby, juga tengah menyiapkan program bus sekolah gratis untuk membantu mobilitas pelajar, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi.

Program tersebut akan diprioritaskan bagi wilayah yang sulit dijangkau sarana transportasi umum, termasuk kawasan terpencil di sekitar Danau Toba.

"Kami memiliki program bus antar-jemput anak sekolah. Daerah-daerah seperti ini akan menjadi prioritas. Mudah-mudahan tahun ini bisa direalisasikan, paling lambat tahun depan," jelasnya.

Sebelumnya, video sejumlah pelajar di Kecamatan Sitiotio, Kabupaten Samosir, viral di media sosial. Dalam video tersebut, para siswa mengeluhkan keterlambatan kapal penyeberangan yang membuat mereka terancam terlambat mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

Video itu menuai perhatian luas dari masyarakat dan mendorong berbagai pihak meminta adanya solusi permanen untuk mendukung akses pendidikan bagi pelajar di kawasan Danau Toba.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap perbaikan infrastruktur jalan serta penyediaan transportasi sekolah dapat menjadi solusi jangka panjang agar aktivitas belajar para siswa tidak lagi terganggu.*

(k/dh)

Kuasa hukum kedua tersangka, Refly Harun, mengatakan pelaksanaan Tahap II masih bergantung pada kondisi kesehatan kliennya yang saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Baca Juga:

• Kapolri Buka Suara soal Penahanan Roy Suryo dan dr Tifa, Sebut Murni Proses Hukum Tahap II

Menurut Refly, hingga saat ini Roy Suryo dan Dokter Tifa masih berada dalam pengawasan tim medis. Karena itu, keputusan mengenai pelaksanaan pelimpahan perkara akan mempertimbangkan hasil evaluasi kesehatan dari dokter yang menangani keduanya.

Ia menjelaskan informasi mengenai jadwal Tahap II masih bersifat informal sehingga mekanisme pelaksanaannya belum diketahui secara pasti. Pihaknya belum mendapatkan kepastian apakah kedua tersangka akan dibawa langsung ke kantor kejaksaan atau jaksa yang akan mendatangi RS Polri untuk menyelesaikan proses administrasi pelimpahan.

"Apakah penyerahannya dilakukan langsung ke kejaksaan atau pihak kejaksaan yang datang ke sini, secara teknis saya belum tahu. Yang jelas kondisi keduanya akan menjadi pertimbangan utama," katanya.

Meski demikian, Refly memastikan Roy Suryo dan Dokter Tifa akan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku apabila kondisi kesehatan mereka memungkinkan.

"Kalau kondisinya sudah memungkinkan tentu akan hadir. Kami berkomitmen mengikuti proses hukum yang berjalan," tegasnya.

Di sisi lain, tim kuasa hukum masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan berupa pengajuan penangguhan penahanan terhadap kedua kliennya. Menurut Refly, opsi tersebut masih dikaji seiring rencana pelimpahan perkara ke kejaksaan dalam waktu dekat.

"Kami sedang menghitung apakah perlu mengajukan penangguhan penahanan atau tidak, atau nanti diajukan setelah perkara berada di kejaksaan," ujarnya.

Seperti diketahui, Roy Suryo dan Dokter Tifa merupakan tersangka dalam kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Keduanya saat ini masih menjalani perawatan medis setelah menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya.

Pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan menjadi tahapan penting sebelum perkara memasuki proses persidangan di pengadilan.*

(dw/dh)

Kebijakan tersebut diterapkan atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan akan berlaku pada sejumlah moda transportasi, mulai dari kereta api, kapal laut, angkutan penyeberangan hingga pesawat udara.

Baca Juga:

• Yusril Janji Bawa Aspirasi Mahasiswa ke Prabowo, MBG dan Harga BBM Jadi Perhatian

"Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bepergian dengan biaya yang lebih terjangkau. Kami berharap insentif ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat," ujar Dudy dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara terkait pemberian diskon tarif transportasi untuk stimulus ekonomi selama periode libur sekolah 2026 serta Natal dan Tahun Baru 2026/2027.

Untuk periode libur sekolah, pemerintah memberikan diskon sebesar 30 persen bagi seluruh layanan kereta api komersial kelas ekonomi yang berlaku mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Selain itu, tarif kapal laut penumpang kelas ekonomi juga mendapatkan potongan harga sebesar 30 persen untuk seluruh trayek pelayanan mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026.

Sementara itu, pemerintah memberikan diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhanan bagi penumpang pejalan kaki dan sejumlah golongan kendaraan pada tujuh lintasan angkutan penyeberangan yang berlaku mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Adapun lintasan yang mendapatkan fasilitas tersebut meliputi Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Kayangan–Pototano, Tanjung Uban–Telaga Punggur, Ajibata–Ambarita, serta Sape–Labuan Bajo.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat udara berjadwal kelas ekonomi yang berlaku pada 24 Juni hingga 5 Juli 2026.

Menhub menegaskan bahwa meskipun tarif transportasi mendapat potongan harga, aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang tetap menjadi prioritas utama selama periode liburan berlangsung.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, mendukung sektor pariwisata, serta mempercepat perputaran ekonomi di berbagai daerah selama musim libur sekolah.*

(oz/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril usai menerima berbagai masukan mahasiswa dalam audiensi yang berlangsung pada Kamis (18/6/2026). Ia menegaskan pemerintah tetap menjamin kebebasan berpendapat selama disampaikan secara bertanggung jawab dan berdasarkan kajian yang objektif.

Baca Juga:

• Pelabuhan Belawan Mencekam, Empat Kapal Ikan Hangus Terbakar Diduga Akibat Ledakan Tangki BBM

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sedikitnya lima tuntutan dan masukan kepada pemerintah. Beberapa isu yang menjadi sorotan meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga pengelolaan anggaran negara.

Menanggapi aspirasi terkait Program Makan Bergizi Gratis, Yusril menyatakan pemerintah terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang bertujuan memperbaiki tata kelola program strategis tersebut.

Menurutnya, apabila yang menjadi perhatian mahasiswa adalah pembenahan sistem dan pengelolaan program, maka pemerintah akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

"Saya berkeyakinan kalau yang diinginkan adalah perbaikan tata kelola program MBG, pasti akan dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Yusril menegaskan seluruh aspirasi mahasiswa akan ditampung dan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai dialog antara pemerintah dan kalangan mahasiswa merupakan bagian penting dalam menjaga komunikasi yang sehat di tengah dinamika demokrasi.

Selain itu, Yusril menilai mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kelompok intelektual yang mampu memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.

Karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga ruang demokrasi agar mahasiswa dapat terus menyampaikan pandangan secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab demi kemajuan bangsa.

Dialog tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah dan generasi muda dalam mengawal berbagai program pembangunan nasional.*

(mt/dh)