Data penutupan perdagangan menunjukkan sebanyak 141 saham menguat, 599 saham melemah, dan 219 saham bergerak stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai sekitar Rp15 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 19,3 miliar saham.

Baca Juga:

• Zona Merah Lagi! IHSG Dibuka Melemah 0,66 Persen ke Level 5.782

Seluruh indeks sektoral ikut berada di zona merah. Tekanan terjadi pada sektor energi, keuangan, teknologi, infrastruktur, industri, bahan baku, transportasi, properti, kesehatan, konsumer siklikal, hingga konsumer non-siklikal.

Di tengah pelemahan pasar, beberapa saham masih mampu mencatatkan penguatan signifikan. Saham PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) menjadi salah satu top gainers setelah melonjak 34,29 persen ke level Rp141. Disusul PT Aryakana Lestari Group Tbk (AYLS) yang naik 27,54 persen ke Rp176 dan PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) yang menguat 21,95 persen ke Rp300.

Sementara itu, daftar saham dengan pelemahan terdalam ditempati PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME) yang turun 14,90 persen ke Rp354. Kemudian PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) melemah 14,84 persen ke Rp545, serta PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk (EPAC) yang terkoreksi 14,81 persen ke level Rp69.

Pelemahan IHSG pada perdagangan hari ini mencerminkan tingginya tekanan di pasar saham domestik, dengan mayoritas emiten mengalami penurunan harga di tengah sentimen yang memengaruhi pergerakan bursa.* (oz/dh)

Operasi pencarian masih berlangsung di sejumlah wilayah terdampak, terutama di negara bagian La Guaira, yang menjadi salah satu kawasan dengan kerusakan paling parah akibat gempa yang terjadi pada Rabu (24/6/2026).

Baca Juga:

• IHSG Terpuruk ke Level 5.820, Tekanan Jual Seret Bursa RI Meski Rupiah Menguat

Para petugas tetap melanjutkan proses evakuasi di berbagai titik yang dipenuhi reruntuhan, sementara keluarga korban masih bertahan di sekitar lokasi untuk menunggu kabar anggota keluarganya yang belum ditemukan.

Bencana tersebut juga memicu kekhawatiran akan terjadinya krisis kemanusiaan berkepanjangan. Pemerintah Venezuela dinilai menghadapi tantangan besar dalam menyediakan tempat tinggal, bantuan logistik, hingga pelayanan kesehatan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Di tengah kritik terhadap lambatnya penanganan bencana, aparat kepolisian dan militer mulai mendistribusikan bantuan berupa makanan kepada para pengungsi di wilayah La Guaira.

Pemerintah juga mengklaim pasokan listrik telah kembali pulih di sekitar 90 persen wilayah terdampak. Selain itu, sebanyak 15 kamp pengungsian sementara telah disiapkan untuk menampung warga yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa.

Sementara itu, aktivitas gempa susulan masih terus terjadi. Pada Senin, wilayah dekat Caraballeda kembali diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 4,6. Hingga kini telah tercatat lebih dari 600 gempa susulan sejak dua gempa besar mengguncang Venezuela.

Meski tidak menimbulkan kerusakan baru, getaran susulan kembali memicu kepanikan warga, terutama di Caracas, yang berhamburan keluar rumah saat guncangan terasa.

Otoritas setempat memastikan proses pencarian korban akan terus dilakukan hingga seluruh wilayah terdampak selesai disisir, sembari mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan kepada para penyintas.* (oz/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Nadiem usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara, Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,5 Miliar

"Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk berjuang demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi. Saya tidak akan berhenti," ujar Nadiem kepada awak media.

Selain itu, Nadiem mengatakan perjuangan hukum yang akan ditempuh juga ditujukan untuk keluarga serta negara yang menurutnya masih sangat ia cintai.

"Saya akan terus berjuang demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai," katanya.

Ia juga meminta doa dan dukungan masyarakat agar proses hukum yang akan dijalaninya dapat berlangsung dengan baik.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim setelah dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan perangkat Chrome Device Management (CDM).

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan sesuai ketentuan, akan diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Dalam perkara ini, jaksa sebelumnya menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara disertai uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun.* (in/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Iman Imanuddin mengatakan, tiga tersangka tersebut yakni Kurnia Tri Rohyani, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Minta Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo: Permohonan Cacat Formil dan Yuridis

Menurutnya, ketiga tersangka akan menyusul proses hukum yang lebih dahulu dijalani Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma alias Dokter Tifa, yang sebelumnya telah dilimpahkan untuk memasuki tahap persidangan.

Polda Metro Jaya menjelaskan, Kurnia Tri Rohyani, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah merupakan bagian dari klaster pertama dalam perkara dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum.

Sementara itu, dua tersangka lain dalam klaster yang sama, yakni Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, tidak lagi menjalani proses hukum setelah perkara keduanya dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) menyusul adanya kesepakatan damai dengan pihak pelapor.

Selain itu, penyidik juga telah menghentikan proses hukum terhadap Rismon Hasiholan Sianipar yang sebelumnya masuk dalam klaster kedua bersama Roy Suryo dan Dokter Tifa. Penghentian perkara dilakukan setelah Rismon mengakui kekeliruan dalam penelitiannya serta menyatakan ijazah Presiden Joko Widodo merupakan dokumen asli.

Polda Metro Jaya memastikan proses hukum terhadap para tersangka lainnya akan terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku hingga seluruh berkas dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan.* (in/dh)

Usai menjalani pemeriksaan, Dito mengatakan penyidik kembali mendalami keterangan yang sebelumnya telah ia sampaikan dalam proses penyidikan perkara tersebut.

Baca Juga:

• KPK: Yaqut Jalani Tindakan Medis di RS Polri, Kondisinya Terus Dipantau

Dito mengungkapkan, penyidik melontarkan sekitar 10 pertanyaan yang sebagian besar berkaitan dengan kunjungannya ke Arab Saudi.

Menurutnya, materi pemeriksaan masih berfokus pada sejumlah agenda dan pertemuan yang berlangsung saat kunjungan tersebut.

"Tadi yang dibutuhkan penyidik seputar waktu kunjungan ke Arab Saudi," ujarnya.

Ia menjelaskan, penyidik juga menggali keterangannya terkait pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), karena dirinya berada di lokasi saat agenda tersebut berlangsung.

Selain itu, penyidik turut menanyakan sejumlah informasi yang berkaitan dengan pihak-pihak yang hadir dalam rangkaian kunjungan tersebut.

Sebelumnya, Dito tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.15 WIB untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi.

Kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 mulai disidik KPK pada Agustus 2025. Dalam perkembangan perkara tersebut, KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka.

Selanjutnya, penyidik juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Ismail Adham dan Asrul Aziz Taba, yang diduga memiliki keterkaitan dalam perkara dugaan korupsi penyelenggaraan kuota haji.* (in/dh)

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Ini Alasan Hakim Jatuhkan Vonis 10 Tahun Nadiem Makarim: Perbuatan Terencana, Terstruktur, dan Sistematis

Apabila hasil penyitaan tidak mencukupi, sisa kewajiban akan diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Selain pidana tambahan, majelis hakim juga menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim setelah dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada program digitalisasi pendidikan.

Tak hanya itu, majelis hakim turut menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp5,67 triliun dengan subsider sembilan tahun penjara.

Dalam dakwaan, Nadiem disebut terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan perangkat pendukung pembelajaran digital tahun anggaran 2020 hingga 2022 yang disebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp2,18 triliun.

Kerugian tersebut terdiri dari sekitar Rp1,56 triliun pada program digitalisasi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta sekitar USD44,05 juta atau setara Rp621,39 miliar terkait pengadaan perangkat Chrome Device Management (CDM) yang dinilai tidak diperlukan.

Jaksa juga mendakwa perkara tersebut dilakukan bersama sejumlah pihak lainnya, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Jurist Tan yang hingga kini masih berstatus buron.* (mt/dh)

Meutya mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), sebanyak 52 persen spam komentar judi online ditemukan di akun media sosial milik influencer daerah.

Baca Juga:

• Instagram–Facebook Dibanjiri Iklan Judol, Komdigi Siapkan Pertemuan dengan Meta

Selain akun influencer daerah, Kemkomdigi mencatat sebanyak 31 persen spam komentar judi online ditemukan di akun instansi pemerintah, 12 persen di akun media massa, serta lima persen di akun tokoh publik dan politisi.

Menurut Meutya, akun influencer daerah menjadi target utama karena dinilai memiliki audiens yang sesuai dengan sasaran operator judi online sehingga lebih efektif dalam menjangkau calon pengguna.

Sementara itu, akun milik instansi pemerintah dan media massa juga menjadi sasaran karena memiliki tingkat keterlihatan yang tinggi dan relatif sulit diblokir maupun diputus aksesnya oleh platform digital.

Kemkomdigi juga mengungkapkan sebagian besar spam komentar tersebut berasal dari akun palsu yang dioperasikan secara otomatis menggunakan bot.

Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, jumlah komentar bermuatan promosi judi online meningkat hingga 128 persen dalam periode 14–28 Juni 2026 dibandingkan dengan periode Januari hingga 13 Juni 2026.

Adapun lima platform media sosial yang paling banyak ditemukan spam komentar judi online yakni TikTok sebesar 35 persen, Facebook 28 persen, Instagram 22 persen, YouTube 10 persen, dan X sebesar lima persen.

Pemerintah menyatakan akan terus berkoordinasi dengan penyelenggara platform digital guna memperkuat upaya pemberantasan promosi judi online di ruang digital serta menekan penyebaran akun-akun bot yang digunakan pelaku.* (an/dh)

Amran menegaskan pemerintah telah menyiapkan kebutuhan bahan baku sehingga implementasi program B50 dipastikan tidak mengganggu pasokan dalam negeri maupun kebutuhan ekspor.

Baca Juga:

• Prabowo Turun Tangan, Harga LNG Industri Resmi Dipangkas Jadi USD13/MMBTU

Menurutnya, produksi CPO nasional terus meningkat seiring naiknya produktivitas sektor kelapa sawit. Peningkatan tersebut tercermin dari volume ekspor yang naik dari sekitar 26 juta ton menjadi 32 juta ton.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah optimistis kebutuhan CPO untuk mendukung program biodiesel B50 tetap dapat dipenuhi tanpa mengurangi pasokan minyak goreng maupun komitmen ekspor Indonesia ke pasar internasional.

Amran menjelaskan penerapan B50 bukan lagi tahap uji coba. Program tersebut merupakan kelanjutan dari implementasi biodiesel B40 yang selama ini telah berjalan.

"Programnya sudah berjalan. Dari B40 sekarang ditingkatkan menjadi B50," ujarnya.

Ia menilai penerapan mandatori B50 menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Pemerintah mencatat produksi CPO nasional saat ini mencapai sekitar 52 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 5,3 juta ton diproyeksikan dialokasikan untuk mendukung kebutuhan program biodiesel B50.

Selain memenuhi kebutuhan energi, produksi sawit nasional juga dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri serta menjaga kinerja ekspor Indonesia yang menjadi salah satu produsen CPO terbesar di dunia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan B50 diperkirakan mampu menghemat subsidi energi hingga Rp48 triliun serta mengurangi konsumsi bahan bakar fosil sekitar 4 juta kiloliter per tahun.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut implementasi B50 juga berpotensi membuat Indonesia mengalami surplus solar pada 2026 seiring peningkatan kapasitas kilang nasional.* (an/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tindakan medis terhadap mantan Menteri Agama itu dilakukan oleh tim dokter pada Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• Ruang Kerjanya Disegel KPK, Dimana Bupati Kuansing?

Menurut Budi, penyidik terus memantau perkembangan kondisi kesehatan Yaqut dan berharap proses pemulihannya berjalan baik sehingga dapat kembali menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami berharap kondisi kesehatannya semakin membaik. Penyidik terus memantau perkembangan kondisinya," katanya.

Kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Yaqut bermula dari penyidikan yang dibuka KPK pada Agustus 2025. Yaqut kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, pada Januari 2026.

Dalam proses penyidikan, KPK menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp622 miliar.

Yaqut ditahan di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK pada 12 Maret 2026. Status penahanannya sempat dialihkan menjadi tahanan rumah atas permohonan keluarga sebelum akhirnya kembali menjalani penahanan di Rutan KPK.

Perkembangan perkara juga berlanjut dengan penetapan dua tersangka lainnya, yakni Direktur Operasional Maktour Ismail Adham dan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba.

Sebelumnya, pada 24 Juni 2026, KPK membantarkan masa penahanan Yaqut ke Rumah Sakit Polri setelah yang bersangkutan mengalami gangguan pada saluran pencernaan. Hingga kini, penyidik masih terus memantau perkembangan kesehatannya sembari melanjutkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut.* (an/dh)

Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, saat menerima audiensi delegasi BNPT di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Banggakan Sumut! Penampilan Felicia Tuai Standing Ovation dan Lolos ke Top 5, HBB Ajak Masyarakat Batak Dukung Menuju Juara The Icon Indonesia

"Tentu kami dari Pemerintah Provinsi tetap mendukung penuh. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kami akan meneruskan seluruh program tersebut hingga ke seluruh kabupaten dan kota," ujar Surya.

Dalam pertemuan itu, Surya juga menilai penanganan isu radikalisme di Sumatera Utara harus mempertimbangkan kondisi sosial di daerah. Menurutnya, persoalan sengketa lahan menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu konflik apabila tidak ditangani secara tepat.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BNPT semakin memperkuat langkah pencegahan sehingga mampu memberikan dampak positif bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

Sementara itu, Deputi Kerja Sama Internasional BNPT Dionisius Elvan Swasono menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan mengoordinasikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2026–2029.

Menurut Elvan, setiap pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur dan melaporkan pelaksanaannya secara berkala sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional.

Ia mengatakan, pelaksanaan RAN PE dirancang secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, masyarakat sipil, hingga aparat penegak hukum guna memperkuat daya tahan masyarakat terhadap penyebaran paham ekstremisme.

BNPT juga berharap dukungan pemerintah daerah, termasuk dalam pengalokasian anggaran, agar program pencegahan dapat berjalan optimal di lapangan.

"Dukungan nyata dari pemerintah daerah sangat kami butuhkan agar upaya pencegahan ekstremisme dapat dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan," kata Elvan.* (dh)

Ajakan tersebut disampaikan Zakiyuddin saat membuka Forum Bakti Bappeda yang menjadi rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI ke-XVIII Tahun 2026 di Hotel JW Marriott Medan, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas: Jangan Wariskan Cerita Sedih, Kota Harus Tumbuh Tanpa Merusak Lingkungan

"Dalam perspektif yang paling sederhana, kota yang baik adalah kota yang membuat warganya tersenyum dan meningkat kualitas hidupnya. Mari kita buktikan bahwa dari ruang diskusi hari ini, cetak biru kota masa depan akan dilahirkan," ujarnya.

Ia menegaskan, Forum Bakti Bappeda tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan wadah strategis untuk bertukar gagasan dan merumuskan solusi pembangunan antardaerah.

Dalam kesempatan tersebut, Zakiyuddin menyampaikan lima poin penting sebagai arah pembangunan kota ke depan. Pertama, mendorong kolaborasi antarkota karena menurutnya tidak ada daerah yang dapat berkembang sendiri tanpa sinergi dengan daerah lain.

Kedua, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan agar pembangunan tetap berkelanjutan.

Ketiga, memperkuat peran Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dalam mendorong digitalisasi dan perluasan pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bersaing di tingkat nasional.

Keempat, pemerintah daerah diminta mencari skema pembiayaan kreatif dengan melibatkan sektor swasta untuk mengatasi keterbatasan fiskal dalam pembangunan infrastruktur.

Sementara poin kelima, Zakiyuddin menilai pemerintah daerah harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah pusat dengan memberikan masukan terhadap implementasi berbagai kebijakan di lapangan.

Ia berharap forum tersebut mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi acuan pembangunan kota di masa mendatang.

"Saya berharap melalui forum ini kita dapat merumuskan rekomendasi kebijakan sebagai solusi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan kota," katanya.

Forum Bakti Bappeda turut dihadiri Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Deddy Winarwan, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Ketua Forum Bakti Dadang Wihana, serta para kepala Bappeda, Bapperida, dan Bappelitbangda dari berbagai daerah di Indonesia.* (dh)

JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memaparkan sejumlah pertimbangan yang memberatkan dalam menjatuhkan vonis kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, dalam perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.

Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah mengatakan, perbuatan Nadiem dinilai bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Baca Juga:

• Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara!

Majelis hakim juga menilai, sebagai seorang menteri, Nadiem seharusnya memberikan teladan dalam menjalankan pemerintahan.

Namun, menurut hakim, terdakwa justru menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

"Terdakwa selaku menteri yang seharusnya menjadi teladan justru menyalahgunakan kewenangan jabatannya," kata hakim.

Selain itu, hakim menyebut perbuatan yang dilakukan Nadiem dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis sehingga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.

"Perbuatan dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar serta berdampak luas terhadap penyelenggaraan pendidikan khususnya bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar," ucap hakim.

Majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi ekonomi Nadiem sebagai salah satu faktor yang memberatkan putusan.

Menurut hakim, terdakwa memiliki kondisi ekonomi yang sangat berkecukupan sehingga tidak terdapat alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.

"Keadaan ekonomi terdakwa yang sangat berkecukupan sehingga tidak terdapat alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong perbuatannya," ujar hakim.

Meski demikian, majelis hakim menyatakan terdapat satu keadaan yang meringankan, yakni Nadiem belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.

Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun kepada Nadiem Makarim. Selain itu, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp1 miliar.

Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan sesuai ketentuan dalam putusan.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Perkara pengadaan Chromebook menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian publik karena berkaitan dengan penggunaan anggaran negara di sektor pendidikan.

Putusan tersebut sekaligus menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah* (km/ad)

JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.

Putusan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Minta Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo: Permohonan Cacat Formil dan Yuridis

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp1 miliar," ujar Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah saat membacakan amar putusan.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar kepada Nadiem.

Hakim turut menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809,5 miliar.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut terdapat sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa dinilai bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi serta dilakukan secara sistematis.

Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah Nadiem belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.

Putusan tersebut tidak diambil secara bulat. Salah seorang anggota majelis hakim, Andi Saputra, menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda.

Dalam pandangannya, dakwaan jaksa terhadap Nadiem tidak terbukti.

Ia berpendapat terdakwa seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan dalam perkara pengadaan Chromebook.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, jaksa menuntut Nadiem dengan pidana penjara selama 18 tahun serta denda Rp1 miliar.

Jika denda tidak dibayarkan, jaksa meminta agar diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

Jaksa juga menuntut Nadiem membayar uang pengganti sebesar Rp809.597.125.000 serta Rp4.871.469.603.758 yang disebut sebagai harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Perkara pengadaan Chromebook menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian luas karena berkaitan dengan penggunaan anggaran negara di sektor pendidikan.

Putusan tingkat pertama ini belum menutup kemungkinan adanya upaya hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.* (cn/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan pemerintah kota di seluruh Indonesia agar tidak hanya fokus membangun gedung tinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan generasi mendatang.

Baca Juga:

• Negara Punya Rp30 Juta untuk Melatih Manajer Kopdes, Mengapa Gaji Guru PPPK Masih Tertunda?

Di hadapan para kepala daerah, kepala dinas lingkungan hidup, dan pegiat lingkungan dari berbagai kota, Rico menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukan lagi sekadar pilihan.

Baginya, pelestarian lingkungan merupakan syarat utama agar pembangunan kota dapat berlangsung secara berkelanjutan.

"Jangan wariskan cerita sedih untuk anak cucu kita," kata Rico Waas, mengutip pesan peraih Kalpataru 2024, Wibi Nugraha, yang menurutnya layak menjadi pedoman setiap pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan.

Menurut Rico, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan promosi daerah memang penting.

Namun, seluruh upaya tersebut tidak akan memberikan manfaat jangka panjang apabila lingkungan hidup diabaikan.

"Tidak akan ada kota yang bisa sustainable apabila lingkungan hidupnya tidak terjaga," tegasnya.

Rico Waas mengatakan setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab meninggalkan warisan yang baik bagi masyarakat.

Kepemimpinan, menurutnya, bukan hanya soal pencapaian selama masa jabatan, tetapi juga memastikan generasi berikutnya dapat menikmati kota yang sehat, nyaman, dan layak huni.

Karena itu, Forum Lingkungan Hidup diharapkan menjadi wadah berbagi pengalaman dan inovasi antarkota dalam mengelola lingkungan.

"Medan butuh belajar dengan kota lain, kota lain mungkin perlu belajar dengan Kota Medan. Kita sama-sama berbagi success story agar kota-kota kita semakin hijau dan berkelanjutan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rico juga memaparkan tantangan pengelolaan sampah di Kota Medan.

Setiap hari, Medan menghasilkan sekitar 1.500 hingga 1.700 ton sampah.

Jumlah tersebut dipengaruhi oleh populasi sekitar 2,5 juta jiwa yang pada siang hari dapat meningkat menjadi sekitar 4 juta orang karena Medan menjadi pusat aktivitas ekonomi di kawasan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Medan terus menyiapkan berbagai langkah, salah satunya melalui pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Medan menjadi salah satu daerah yang ditunjuk sebagai pionir pelaksanaan proyek tersebut, dengan pembangunan yang ditargetkan dimulai pada akhir tahun ini.

Menurut Rico, pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya agar volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan dapat terus berkurang dan memberikan dampak nyata bagi kualitas lingkungan.

Mengangkat tema "Dari Komitmen ke Aksi: Tangguh untuk Mempercepat Penurunan Emisi di Indonesia", Rico mengajak seluruh peserta forum untuk tidak berhenti pada diskusi semata.

"Kita pulang ke kota masing-masing harus membawa aksi nyata. Jangan hanya berbicara di ruang ini, tetapi wujudkan komitmen itu menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat," pesannya.

Forum Lingkungan Hidup kemudian dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim APEKSI, Illiza Sa'aduddin Djamal.

Dalam sambutannya, Illiza mengapresiasi Pemerintah Kota Medan sebagai tuan rumah Rakernas APEKSI 2026 sekaligus penyelenggara Forum Lingkungan Hidup.

Ia juga menilai kepemimpinan Rico Waas mulai menghadirkan perubahan bagi Kota Medan.

"Saya masuk ke Kota Medan sudah terasa perubahan tangan anak muda memimpin Kota Medan saat ini. Insya Allah ke depan Kota Medan akan menjadi kota yang tangguh, kota yang hijau, dan masyarakatnya semakin sejahtera," ujarnya.

Illiza mengatakan tema forum sangat relevan dengan kondisi saat ini.

Menurutnya, dampak perubahan iklim sudah dirasakan di berbagai daerah melalui cuaca yang semakin tidak menentu, banjir, kekeringan, gelombang panas, hingga abrasi pantai.

Karena itu, ia menegaskan kota-kota di Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam menghadapi krisis iklim, tetapi harus menjadi pelaku utama melalui kebijakan yang nyata.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan sampah masih menjadi tantangan besar.

Menurutnya, kota yang bersih bukanlah kota yang hanya rajin dibersihkan, melainkan kota yang mampu mengurangi sampah dari sumbernya melalui perubahan perilaku masyarakat, pemilahan sampah, dan penguatan bank sampah.

Forum Lingkungan Hidup ini turut dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ari Sudijanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Elfi Marfianti, serta kepala dinas lingkungan hidup dan perwakilan pemerintah kota dari berbagai daerah di Indonesia.* (ad)

BATU BARA – Rentetan dugaan kasus pencurian yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram semakin memicu keresahan masyarakat.

Aksi yang diduga berlangsung pada pagi hingga siang hari itu memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas langkah pencegahan aparat kepolisian, khususnya fungsi intelijen dan pengamanan di wilayah hukum Polres Batu Bara.

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Minta Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo: Permohonan Cacat Formil dan Yuridis

Sebuah laptop milik warga dilaporkan hilang di Gang Pesantren, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi.

Tak lama berselang, dugaan pencurian kembali terjadi di Dusun I, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram sekitar pukul 06.30 WIB.

Bagi masyarakat, peristiwa yang berulang dalam wilayah hukum yang sama bukan sekadar angka kriminalitas, melainkan alarm yang perlu mendapat perhatian serius.

Publik mulai mempertanyakan apakah sistem deteksi dini, pemetaan daerah rawan, penggalangan informasi, serta patroli preventif telah berjalan secara maksimal.

Dalam struktur kepolisian, fungsi intelijen memiliki peran penting sebagai "mata dan telinga" institusi untuk membaca potensi gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi tindak pidana.

Karena itu, ketika aksi kriminal terus berulang, wajar apabila masyarakat mempertanyakan sejauh mana fungsi tersebut telah dioptimalkan dalam mendukung pencegahan kejahatan.

Masyarakat juga berharap Kapolres Batu Bara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan di wilayah Talawi dan Tanjung Tiram, termasuk efektivitas patroli, koordinasi antarunit, serta langkah-langkah preventif yang selama ini diterapkan.

"Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam rasa waswas. Kami ingin melihat tindakan nyata, bukan hanya penanganan setelah ada korban. Pencegahan harus menjadi prioritas," ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Berulangnya kasus pencurian menjadi ujian bagi Polres Batu Bara dalam menjaga kepercayaan publik.

Masyarakat menantikan langkah konkret, mulai dari pengungkapan pelaku, peningkatan patroli, hingga evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengamanan agar kasus serupa tidak terus berulang.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polsek Talawi maupun Polres Batu Bara mengenai perkembangan penyelidikan atas dua dugaan kasus tersebut maupun evaluasi sistem pengamanan di wilayah Talawi dan Tanjung Tiram.

Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak kepolisian untuk memberikan penjelasan sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.* (ad)

Oleh: Raman Krisna

ANGGARAN negara pada hakikatnya adalah uang rakyat.

Baca Juga:

• Zakiyuddin Ajak Pakar Perencana Susun Cetak Biru Kota Masa Depan di Forum Bakti Bappeda

Di tengah kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan, muncul pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka.Apakah negara lebih membutuhkan latihan dasar militer (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, atau memastikan guru PPPK di seluruh Indonesia menerima gaji tepat waktu dan pelayanan publik tetap berjalan?

Pertanyaan ini bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Justru sebaliknya, ini merupakan bagian dari fungsi kontrol publik dalam negara demokrasi.

APBN Besar, Tetapi Daerah Masih Mengeluh

Dalam APBN 2025, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp724,3 triliun dialokasikan untuk sektor pendidikan atau sekitar 20 persen APBN, sesuai amanat UUD 1945.Pemerintah juga mengalokasikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pembiayaan ASN, termasuk PPPK.

Kementerian Keuangan menyatakan hingga Semester I 2025 realisasi TKD telah mencapai sekitar Rp400,6 triliun, termasuk untuk mendukung pembayaran gaji ASN daerah.
Secara angka, komitmen pemerintah terlihat besar.

Pengakuan Gubernur Maluku Utara

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan kondisi yang mengundang perhatian nasional.

Baca Juga:

• Rico Waas: Jangan Wariskan Cerita Sedih, Kota Harus Tumbuh Tanpa Merusak Lingkungan

"Kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun."Sherly menjelaskan bahwa persoalan utama bukan semata aturan belanja pegawai, melainkan keterbatasan kemampuan kas daerah.

Menurut paparannya, Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Maluku Utara sekitar Rp960 miliar, sedangkan belanja pegawai mencapai sekitar Rp1,1 triliun.Artinya, terdapat selisih yang membuat pemerintah provinsi mengalami tekanan fiskal dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai, termasuk PPPK.

Pernyataan tersebut bukan sekadar keluhan sebuah daerah. Pernyataan itu menjadi alarm bahwa masih terdapat daerah yang menghadapi persoalan serius dalam menjaga pelayanan publik.

Guru Masih Menunggu Kepastian

Fenomena tersebut bukan hanya terjadi di Maluku Utara.

Dalam berbagai forum bersama Komisi II DPR RI, sejumlah kepala daerah menyampaikan bahwa kemampuan fiskal daerah menjadi pertimbangan utama dalam pengangkatan maupun pembayaran PPPK.

Sebagian lainnya harus melakukan penyesuaian karena keterbatasan anggaran.Artinya, persoalan PPPK bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut kapasitas fiskal daerah.

Di Tengah Kondisi Itu, Latsarmil Menjadi Sorotan

Baca Juga:

• 23 Titik Longsor dan Jalan Amblas Ancam Jalinsum Sipirok–Tarutung, Ijeck Desak Pemerintah Segera Bangun Jalur Alternatif Permanen

Di saat sebagian daerah masih berjuang menjaga pelayanan dasar, pemerintah juga menjalankan program pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang mencakup latihan dasar militer.

Program ini menuai kritik dari Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin.Menurut TB Hasanuddin, berdasarkan skema pelatihan selama 45 hari, peserta mengikuti 30 hari latihan dasar militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi.

Ia memperkirakan total biaya pelatihan mencapai sekitar Rp45 juta per peserta.Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk latihan dasar militer, sedangkan sekitar Rp15 juta digunakan untuk pembelajaran manajemen koperasi.

TB Hasanuddin menilai apabila komponen latihan militer dihapus, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta per peserta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan.Dengan jumlah peserta gelombang pertama mencapai 35.476 orang, ia memperkirakan potensi efisiensi anggaran dapat mencapai lebih dari Rp1 triliun.

TB Hasanuddin juga mempertanyakan relevansi latihan militer bagi calon manajer koperasi.

Perlu dicatat, angka-angka tersebut merupakan estimasi dan pernyataan TB Hasanuddin yang disampaikan sebagai kritik terhadap desain program. Hingga kini, pemerintah belum menetapkan secara resmi bahwa biaya pelatihan Latsarmil per peserta adalah sebesar angka tersebut.

Skala Prioritas Menjadi Persoalan

Baca Juga:

• Jelang HUT Kota Medan ke-436, Rico Waas Pimpin Ziarah Makam Pahlawan dan Tegaskan Komitmen Benahi Infrastruktur

Tidak ada yang mempersoalkan niat pemerintah membangun koperasi desa.

Koperasi merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.Namun, publik berhak bertanya apakah latihan dasar militer merupakan kompetensi yang paling dibutuhkan seorang manajer koperasi.

Bukankah koperasi akan lebih berkembang apabila pengelolanya menguasai akuntansi, pemasaran digital, manajemen bisnis, pengembangan usaha, dan tata kelola organisasi?Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika di sisi lain masih terdapat guru PPPK yang menunggu kepastian haknya dan pemerintah daerah yang mengaku kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji.

Keberanian Menentukan Prioritas

Konstitusi telah memberikan arah yang jelas.

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guru adalah fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.Dari ruang kelas lahir dokter, hakim, tentara, polisi, insinyur, pengusaha, dan pemimpin bangsa.

Karena itu, ketika masih terdapat daerah yang kesulitan membayar gaji guru PPPK, sementara negara menjalankan program-program baru yang menyerap anggaran besar, publik memiliki hak untuk mempertanyakan skala prioritas belanja negara.

Baca Juga:

• BPK Beberkan Hasil Audit LKPP 2025: 97 Kementerian/Lembaga Raih WTP, Hanya Bapanas yang Belum

Evaluasi Bukan Berarti Menolak

Opini ini bukan ajakan menolak program pemerintah.Sebaliknya, evaluasi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang sehat.

Apabila sebuah program memang efektif dan manfaatnya dapat dibuktikan, maka evaluasi justru akan memperkuat legitimasi kebijakan tersebut.Namun apabila manfaatnya belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, pemerintah seharusnya terbuka untuk melakukan penyempurnaan.

Keberhasilan APBN tidak diukur dari seberapa besar anggaran dibelanjakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat.Selama masih ada guru PPPK yang menunggu kepastian gaji, selama masih ada kepala daerah yang mengaku tidak memiliki cash flow untuk membayar pegawai, dan selama pelayanan publik masih menghadapi tekanan fiskal, maka pemerintah patut membuka ruang evaluasi terhadap seluruh program yang menyerap anggaran besar.

Sebab pada akhirnya, kesejahteraan guru, keberlangsungan pendidikan, dan pelayanan publik bukan sekadar angka dalam APBN.

Di tengah keterbatasan fiskal, keberanian menentukan prioritas adalah ukuran sesungguhnya dari keberpihakan pemerintah kepada rakyat.*

*) Penulis adalahanak desa pingiran Batu Bara

Baca Juga:

• Wapres Gibran Keliling Indonesia Timur, Istana: Presiden Prabowo Mengetahui Seluruh Agenda

TAPANULI SELATAN – Sedikitnya 23 titik longsor dan badan jalan amblas ditemukan di ruas Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Sipirok–Tarutung yang melintasi Kabupaten Tapanuli Selatan hingga Tapanuli Utara.

Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan sekaligus mengganggu arus transportasi dan distribusi barang di kawasan itu.

Baca Juga:

• Banggakan Sumut! Penampilan Felicia Tuai Standing Ovation dan Lolos ke Top 5, HBB Ajak Masyarakat Batak Dukung Menuju Juara The Icon Indonesia

Kerusakan tersebut dinilai membutuhkan penanganan secara menyeluruh agar tidak terus mengancam pengendara yang melintas setiap hari.

Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan karena kerusakan jalan sudah berlangsung cukup lama.

"Yang masyarakat tahu, jalan ini sudah bertahun-tahun rusak tanpa ada perbaikan yang memadai," ujar seorang warga yang melintas di jalur tersebut, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa ruas Sipirok–Tarutung merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Ia mengatakan, kerusakan jalan tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Apalagi, jalur tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan Medan, Tarutung, Sipirok, hingga Kota Padangsidimpuan.

Jalur ini menjadi urat nadi distribusi barang, hasil pertanian, dan mobilitas masyarakat di wilayah Tapanuli.

"Kalau terjadi longsor, kemacetan bisa berlangsung berhari-hari. Distribusi barang terganggu dan hasil pertanian masyarakat juga sulit dipasarkan," pungkasnya.

Sorotan terhadap kondisi ruas Jalinsum Batu Jomba sebelumnya juga disampaikan anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah.

Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018–2023 yang akrab disapa Ijeck itu bahkan sempat meninjau langsung lokasi kerusakan.

Menurut Ijeck, kondisi tanah di kawasan Batu Jomba tergolong labil sehingga badan jalan kerap kembali amblas meski telah diperbaiki.

Karena itu, ia menilai perbaikan sementara tidak lagi menjadi solusi jangka panjang.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN), Ijeck mendesak Kementerian Pekerjaan Umum segera membangun jalur alternatif permanen agar mobilitas masyarakat tidak terus bergantung pada ruas yang rawan longsor tersebut.

Ia menilai keberadaan jalur alternatif penting untuk menjamin keselamatan pengguna jalan sekaligus menjaga kelancaran arus logistik di wilayah Tapanuli dan sekitarnya.

Hingga kini, masyarakat berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar kerusakan di ruas Jalinsum Sipirok–Tarutung tidak semakin meluas dan membahayakan pengguna jalan, terutama saat curah hujan tinggi yang berpotensi memicu longsor baru.* (ad)

MEDAN – Penyanyi muda asal Sumatera Utara, Felicia, berhasil melangkah ke babak Top 5 ajang pencarian bakat The Icon Indonesia yang ditayangkan SCTV.

Kepastian itu diperoleh setelah penampilannya pada babak Top 6, Senin, 29 Juni 2026, mendapat apresiasi tinggi dari seluruh dewan juri.

Baca Juga:

• Anak Berkebutuhan Khusus Diduga Diperalat Tetangga Curi Emas Orang Tuanya di Deli Serdang, Kerugian Capai Rp140 Juta

Penampilannya sukses memukau para juri hingga seluruhnya memberikan standing ovation sebagai bentuk penghargaan atas kualitas vokal dan penghayatan yang ditampilkan.

Salah satu juri, Ahmad Dhani, bahkan terlihat meneteskan air mata saat menyaksikan penampilan Felicia.

Momen tersebut menjadi perhatian penonton karena dinilai menunjukkan betapa kuatnya emosi yang dibangun melalui lagu yang dibawakan.

Apresiasi tidak hanya datang dari dewan juri.

Penonton di studio maupun masyarakat yang menyaksikan siaran langsung dari rumah juga memberikan dukungan kepada Felicia hingga akhirnya ia berhasil mengamankan satu tempat di babak lima besar.

Keberhasilan Felicia mendapat sambutan hangat dari Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul.

(Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul.)

Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Batak.

"Terus berjuang, jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Semoga masuk Top 4 hingga bisa juara satu untuk mengharumkan nama suku Batak di Indonesia," kata Lamsiang Sitompul kepada wartawan, Selasa, 30 Juni 2026.

Sebelum penampilan babak Top 6 berlangsung, Lamsiang Sitompul bersama jajaran pengurus DPP HBB, termasuk Sekretaris Umum Luhut Situmorang dan Ketua DPD HBB Sumatera Utara Thomson Marisi Parapat, telah mengajak seluruh pengurus, anggota, serta masyarakat Batak di berbagai daerah untuk memberikan dukungan kepada Felicia melalui video yang disebarluaskan di media sosial.

Sementara itu, Jamal Sinaga yang merupakan opung Felicia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara yang telah memberikan doa dan dukungan selama kompetisi berlangsung.

(Jamal Sinaga, opung Felicia.)

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum DPP HBB beserta seluruh jajaran yang telah memberikan dukungan moral kepada Felicia.

"Saya atas nama keluarga mengucapkan penghargaan dan rasa bangga kepada HBB. Seraya memohon doa kepada kita semua masyarakat Sumut mengingat perjuangan di Top 5 akan jauh lebih berat. Kami mohon doanya," kata Jamal Sinaga.

Babak Top 5 The Icon Indonesia dijadwalkan tayang pada Senin, 6 Juli 2026.

Dukungan masyarakat diharapkan kembali mengalir agar Felicia dapat melanjutkan langkahnya menuju babak berikutnya dan bersaing menjadi juara.* (ad)

MEDAN – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Medan ke-436 yang jatuh pada 1 Juli 2026, Pemerintah Kota (Pemko) Medan menggelar ziarah ke Taman Makam Pahlawan pada Selasa, 30 Juni 2026.

Kegiatan ini dipimpin langsung Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan mantan Wali Kota Medan yang telah berjasa membangun kota.

Baca Juga:

• Jejak Raja Sisingamangaraja XII di Sionom Hudon, Basis Perjuangan yang Masih Menyimpan Misteri Makam Sang Pahlawan

Seluruh peserta kemudian mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pejuang bangsa.

Setelah itu, Rico Waas meletakkan karangan bunga di pusaran makam sebagai simbol penghormatan.

Prosesi dilanjutkan dengan penghormatan kembali kepada arwah para pahlawan, sebelum rombongan melakukan penaburan bunga di makam para pahlawan dan tokoh yang telah berjasa bagi Kota Medan.

Dalam ziarah tersebut, rombongan juga mengunjungi makam HM Saleh Arifin Harahap dan H. A.S. Rangkuti yang merupakan mantan Wali Kota Medan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan buku tamu oleh Rico Waas sebagai pemimpin rombongan ziarah.

Usai kegiatan, Rico Waas mengatakan ziarah makam merupakan agenda rutin tahunan Pemko Medan sebagai bentuk penghormatan yang tidak pernah terputus kepada mereka yang telah berjuang membangun bangsa, negara, dan Kota Medan.

"Kota ini tidak dibangun secara instan, melainkan dari tetesan keringat, air mata, darah, serta perjuangan selama puluhan hingga ratusan tahun. Apa yang kita nikmati saat ini, mulai dari fasilitas jalan hingga bangunan, adalah hasil perjuangan banyak orang," ujar Rico Waas.

Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak melupakan sejarah perjuangan para pendahulu.

Menurutnya, semangat para pahlawan harus diteruskan melalui kontribusi nyata dalam membangun kota, dimulai dari lingkungan sekitar dengan dilandasi rasa cinta terhadap daerah dan bangsa.

Selain membangun karakter generasi muda, Rico Waas menegaskan komitmen Pemko Medan untuk terus mempercepat berbagai program strategis.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan persoalan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, pembenahan drainase, hingga penanggulangan banjir.

"Pemko Medan juga menargetkan peningkatan sektor pelayanan publik serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi memposisikan Medan sebagai salah satu kota terbaik di wilayah barat Indonesia," katanya.

Kegiatan ziarah turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Pada kesempatan yang sama, Zakiyuddin Harahap berharap HUT ke-436 menjadi momentum bagi Kota Medan untuk terus berkembang menjadi kota yang lebih makmur, tertata, dan asri.

Ia juga memberikan pesan kepada generasi muda agar menjauhi penyalahgunaan narkoba dan mengambil peran dalam membangun masa depan Kota Medan.

"Kita berharap generasi penerus, terkhusus di Kota Medan, terus berusaha untuk memajukan Kota Medan dan yang paling penting adalah terus berusaha menjauhi narkoba," pungkas Zakiyuddin Harahap.* (ad)

JAKARTA – Polda Metro Jaya meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya.

Kepolisian menilai permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan mengandung cacat formil maupun yuridis.

Baca Juga:

• Anak Berkebutuhan Khusus Diduga Diperalat Tetangga Curi Emas Orang Tuanya di Deli Serdang, Kerugian Capai Rp140 Juta

Menurut Abrianto, pihak pemohon tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyidik selama proses penanganan perkara.

"Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh termohon. Bahkan permohonan pemohon mengandung cacat formil maupun cacat yuridis yang mendasar, oleh karena petitum (gugatan) tersebut patut untuk ditolak," kata Abrianto di hadapan majelis hakim.

Dalam jawabannya, Polda Metro Jaya juga menegaskan bahwa proses penggeledahan telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Penggeledahan disebut telah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sebelum dilaksanakan.

"Termohon telah memperoleh Penetapan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, menerbitkan surat perintah penggeledahan, memperkenalkan diri kepada penghuni rumah, selanjutnya dipersilakan masuk ke dalam rumah," tutur Abrianto.

Menurutnya, seluruh tahapan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain penggeledahan, Polda Metro Jaya juga menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan Roy Suryo merupakan bagian dari rangkaian proses hukum yang dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan hingga penyidikan.

Karena itu, kepolisian meminta hakim menolak permohonan pembatalan surat perintah penangkapan maupun penahanan yang diajukan Roy Suryo.

"Hal tersebut karena kedua surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan kewenangan yang diberikan KUHAP, memenuhi persyaratan administrasi penyidikan, serta menjadi dasar sah dilaksanakannya tindakan penyidikan terhadap pemohon. Oleh karenanya, tidak terdapat alasan hukum untuk membatalkannya," ujar Abrianto.

Roy Suryo mengajukan gugatan praperadilan karena menilai proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap dirinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Permohonan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL sejak 22 Juni 2026.

Roy mengaku diperlakukan layaknya pelaku tindak pidana berat ketika dijemput aparat kepolisian.

"Penangkapan yang luar biasa jahat ya, penangkapan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada," kata Roy seusai sidang di PN Jakarta Selatan, Senin, 29 Juni 2026.

Sebelumnya, Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa ditangkap di rumah masing-masing pada Jumat, 19 Juni 2026.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menjelaskan penangkapan dilakukan sebagai bagian dari proses Tahap II, yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21.

"Tindakan ini merupakan bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sehubungan dengan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21," kata Iman.

Keduanya kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Juni 2026.

Setelah kuasa hukum mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan keluarga dan sekitar 50 tokoh publik, Roy Suryo dan Dokter Tifa tidak ditahan oleh pihak kejaksaan.

Dalam perkara dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri, menyatakan para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma masuk dalam klaster yang diduga terkait manipulasi dokumen elektronik.

Sementara itu, seiring perkembangan perkara, Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar tidak lagi berstatus tersangka setelah penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Penyelesaian perkara mereka ditempuh melalui mekanisme restorative justice, sedangkan Rismon mengaku telah keliru dalam penelitiannya terkait ijazah Joko Widodo.* (km/ad)