FAM menyoroti keputusan ofisial pertandingan yang semula menetapkan tambahan waktu dua menit, tetapi kemudian berubah menjadi tujuh menit pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Baca Juga:

• Gelar Juara di Depan Mata Timnas Indonesia Tantang Thailand di Final FIFA ASEAN Cup 2026

"Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) menanggapi dengan serius masalah terkait perubahan waktu tambahan selama pertandingan Indonesia melawan Bangladesh dalam ajang Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tadi malam, di mana waktu tambahan yang semula ditetapkan selama dua menit kemudian diubah menjadi tujuh menit," tulis FAM dalam pernyataannya.

FAM menyatakan pengelolaan waktu pertandingan yang akurat dan konsisten merupakan bagian penting dalam menjaga integritas kompetisi. Federasi sepak bola Malaysia itu juga meminta penerapan aturan pertandingan dilakukan secara adil, transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Mengingat keadaan seputar masalah tersebut, FAM akan mengajukan permohonan resmi kepada FIFA untuk meminta klarifikasi mengenai dasar, prosedur, dan keadaan yang menyebabkan perubahan jumlah waktu tambahan tersebut," tulis FAM.

Menurut FAM, persoalan tersebut perlu mendapatkan penjelasan karena pertandingan Indonesia vs Bangladesh berpengaruh terhadap klasemen akhir Grup A serta penentuan tim yang lolos ke final.

"FAM dengan hormat meminta FIFA untuk meninjau keadaan seputar insiden tersebut dan memberikan klarifikasi mengenai prosedur yang diikuti oleh ofisial pertandingan, termasuk dasar penyesuaian durasi waktu tambahan," lanjut pernyataan tersebut.

FAM juga menegaskan permintaan klarifikasi itu tidak dimaksudkan untuk menggugat hasil pertandingan maupun mempertanyakan penampilan tim mana pun.

"Permohonan ini tidak dimaksudkan untuk menggugat hasil pertandingan atau mempertanyakan penampilan atau prestasi tim mana pun. Sebaliknya, permohonan ini bertujuan untuk meminta klarifikasi resmi mengenai proses dan prosedur wasit dalam pertandingan," tulis FAM.

Dalam pertandingan tersebut, Indonesia sempat unggul 7-1 ketika waktu tambahan awalnya diumumkan dua menit. Pada saat bersamaan, Malaysia telah menang 6-0 atas Singapura dalam pertandingan yang berlangsung di Bandung.

Setelah waktu tambahan berubah menjadi tujuh menit, Indonesia mampu mencetak dua gol tambahan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 9-2 atas Bangladesh.

Hasil tersebut membuat Indonesia menjadi juara Grup A berdasarkan keunggulan produktivitas gol, sementara Malaysia gagal melaju ke final. Indonesia kemudian dijadwalkan menghadapi Thailand pada partai final FIFA ASEAN Cup 2026.

FAM selanjutnya menunggu tanggapan resmi FIFA mengenai perubahan waktu tambahan dalam pertandingan Indonesia vs Bangladesh tersebut.* (d/dh)

Penetapan Stadion Teladan dilakukan setelah panitia mempertimbangkan sejumlah aspek dan melakukan peninjauan langsung terhadap beberapa pilihan lokasi yang dinilai layak untuk menjadi tempat pembukaan muktamar.

Baca Juga:

• Hitung Mundur 400 Hari Muktamar ke-49 Muhammadiyah, Panitia Siapkan 2 Posko Utama di Medan

Sementara itu, Stadion Teladan memiliki kapasitas sekitar 20.000 kursi dan berada di kawasan pusat Kota Medan.

Tim PP Muhammadiyah sebelumnya telah melakukan peninjauan lapangan terhadap kedua stadion tersebut. Stadion SuSu ditinjau sebanyak dua kali, termasuk saat pemantauan pelaksanaan pertandingan internasional pada malam hari.

Sementara Stadion Teladan turut ditinjau untuk memastikan kesiapan fasilitas dan kelayakan teknis sebagai lokasi pembukaan Muktamar ke-49 Muhammadiyah dan 'Aisyiyah.

Ketua Panitia Penerima Muktamar ke-49 yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Prof. Dr. Akrim, M.Pd., membenarkan keputusan tersebut. Penetapan Stadion Teladan diambil melalui rapat pleno PP Muhammadiyah.

"Ada berbagai aspek utama yang menjadi pertimbangan dalam memilih Stadion Teladan, di antaranya aspek syiar Muktamar, dampak sosial dan ekonomi masyarakat, hingga faktor aksesibilitas seperti jarak dan kemudahan transportasi," ujar Prof. Akrim.

Dari sisi lokasi, Stadion SuSu berjarak sekitar 21 kilometer dari pusat Kota Medan. Sementara Stadion Teladan berada di kawasan inti kota sehingga dinilai lebih dekat dengan sejumlah lokasi penginapan peserta dan penggembira muktamar.

Penetapan tersebut membuat Panitia Daerah Muktamar ke-49 Muhammadiyah dan 'Aisyiyah kini akan memusatkan persiapan pembukaan di Stadion Teladan.

Stadion tersebut akan menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan Muktamar ke-49 yang dijadwalkan mempertemukan warga Muhammadiyah dan 'Aisyiyah dari berbagai wilayah Indonesia di Kota Medan pada November 2027.

Panitia selanjutnya akan mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis dan pendukung agar pelaksanaan pembukaan muktamar di Stadion Teladan dapat berjalan sesuai rencana.* (im/dh)

Dua sekretariat tersebut masing-masing akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pelayanan informasi selama persiapan hingga pelaksanaan Muktamar ke-49 Muhammadiyah dan 'Aisyiyah.

Baca Juga:

• Biar Gak Cuma Kejar Gelar Dekan FT UMSU Pesan Maba Jadi 'Insinyur Humanis' dan Hapus Senioritas

Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumut sekaligus Sekretaris Panitia Daerah, Dr. Irwan Syahputra, mengatakan sekretariat pendamping dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan melengkapi kinerja sekretariat utama.

Irwan menekankan pentingnya kesiapan seluruh tim mengingat jumlah warga persyarikatan yang diperkirakan datang ke Medan dalam gelaran tersebut mencapai jutaan orang.

"Waktu pelaksanaan Muktamar tinggal sekitar 400 hari lagi. Karena waktu yang kian singkat ini, seluruh tim sekretariat dituntut untuk bekerja secara maksimal dan responsif," tegas Irwan.

Menurut panitia, persiapan Muktamar ke-49 diarahkan untuk mencapai tiga target utama, yakni sukses hasil, sukses pelaksanaan dan sukses siar.

Sukses hasil diarahkan pada lahirnya keputusan strategis dan kebijakan organisasi yang berkemajuan. Sukses pelaksanaan mencakup penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan secara tertib, aman dan berkesan.

Sementara sukses siar ditujukan untuk memperluas jangkauan dakwah Muhammadiyah agar memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat.

Wakil Sekretaris PWM Sumut sekaligus Wakil Ketua Panitia, Mutholib, M.M., mengatakan koordinasi antarbagian akan terus diperkuat untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai kebutuhan.

Ia menyebut terdapat 17 bidang tugas penting yang menjadi perhatian panitia dalam penyelenggaraan Muktamar ke-49 Muhammadiyah.

Bidang tersebut meliputi kesekretariatan dan teknologi informasi, persidangan, media dan publikasi, acara pembukaan dan penutupan, sponsorship, keuangan, acara pendukung, protokoler, akomodasi, konsumsi, keamanan, kesehatan, dokumentasi, kehidupan Islami, green muktamar hingga pelayanan kepada penggembira.

Pembagian tugas tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan penyelenggaraan muktamar sekaligus memastikan setiap layanan bagi peserta dan penggembira dapat terkoordinasi.

Mutholib menegaskan koordinasi lintas lini antara sekretariat utama dan sekretariat pendamping akan terus dimantapkan. Langkah tersebut dilakukan agar berbagai agenda besar persyarikatan Muhammadiyah di Medan dapat dipersiapkan secara terintegrasi.

Pembentukan dua sekretariat menjadi salah satu tahapan awal Panitia Daerah dalam mempersiapkan Muktamar ke-49 Muhammadiyah dan 'Aisyiyah yang diproyeksikan menghadirkan peserta serta penggembira dalam jumlah besar dari berbagai wilayah Indonesia.* (im/dh)

JAKARTA- Atase Pendidikan KBRI Singapura dan KBRI Canberra, Australia, menyatakan tidak memiliki arsip dokumen riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Keterangan itu disampaikan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Gibran di Mahkamahtidak memiliki arsip dokumen riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Keterangan itu disampaikan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (2/10/2026).

Atase Pendidikan KBRI Singapura Nur Aeni Ariyanti dan Atase Pendidikan KBRI Canberra Yuli Rahmawati memberikan keterangan secara daring dalam persidangan yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta.

Baca Juga:

• Bikin Riuh MK! Disentil Candaan 'Munkar-Nakir', Hasyim Asy'ari Ngaku Tanpa Beban Bersaksi Soal Gibran

"Mohon izin Yang Mulia, ada setelah kami menelusuri dokumen yang ada, kami tidak menemukan adanya dokumen yang disimpan di KBRI, Yang Mulia," jawab Nur Aeni.

Saldi kemudian memastikan apakah tidak ada dokumen yang tersimpan baik ketika Gibran masuk maupun setelah meninggalkan Singapura.

"Betul," jawab Nur Aeni.

Pertanyaan serupa kemudian diajukan kepada Yuli Rahmawati terkait dokumen pendidikan Gibran selama berada di Australia. Yuli mengatakan KBRI Canberra juga tidak memiliki arsip yang dimaksud.

"Berdasarkan penelusuran arsip, baik secara hard copy maupun soft copy, kami tidak memiliki pengajuan permohonan dari Pak Gibran," jawab Yuli.

Sebelum memberikan keterangan mengenai arsip, kedua Atase Pendidikan tersebut terlebih dahulu menjelaskan sistem pendidikan di Orchid Park Secondary School di Singapura dan UTS Insearch yang kini bernama UTS College di Sydney, Australia.

Keterangan dari KBRI Singapura dan Australia tersebut menjadi bagian dari agenda pemeriksaan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. MK menjadwalkan sidang pada Jumat (2/10/2026) untuk mendengarkan keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan KBRI Australia.

Perkara tersebut diajukan oleh 12 pemohon, termasuk Denny Indrayana, yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Para pemohon mendalilkan adanya persoalan terkait pemenuhan syarat pendidikan tersebut.

Dalam persidangan sebelumnya, mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari memberikan keterangan mengenai proses penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, termasuk Pasal 18 ayat (3) yang mengatur pengecualian dokumen bukti kelulusan tertentu bagi calon yang menempuh pendidikan di sekolah asing dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Hasyim membantah norma tersebut dibuat untuk mempermudah calon tertentu.

Pihak pemohon memiliki pandangan berbeda dan mempertanyakan proses munculnya norma tersebut. Denny Indrayana juga sebelumnya menyoroti waktu penetapan PKPU serta proses pembentukan Pasal 18 ayat (3).

Keterangan Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia selanjutnya menjadi bahan pendalaman majelis hakim dalam memeriksa dalil serta alat bukti yang diajukan para pihak. Putusan terhadap perkara tersebut belum dijatuhkan dan proses persidangan masih berlangsung.* (d/dh)

Mengacu data Bloomberg yang dikutip Jumat (2/10/2026), dolar AS berada di level Rp17.945 atau turun 21 poin setara 0,12 persen.

Baca Juga:

• Turun Lagi Harga Emas Antam Terpangkas Rp 5.000, Cek Rincian Lengkap Hari Ini

Dolar AS menguat 0,02 persen terhadap dolar Singapura dan naik 0,3 persen terhadap euro. Sementara terhadap dolar Australia, dolar AS menguat 0,11 persen dan naik 0,01 persen terhadap pound sterling.

Di sisi lain, dolar AS melemah terhadap yen Jepang dan yuan China. Dolar AS turun 0,09 persen terhadap yen Jepang serta melemah 0,02 persen terhadap yuan China.

Pergerakan dolar AS terhadap rupiah pada Jumat pagi menjadi perhatian pasar setelah sebelumnya nilai tukar rupiah masih berada di sekitar level Rp18.000 per dolar AS.

Data Bloomberg menunjukkan posisi dolar AS kini berada di Rp17.945. Artinya, rupiah berada sekitar Rp55 di bawah level psikologis Rp18.000 per dolar AS berdasarkan pergerakan pagi ini.* (d/dh)

LHOKSEUMAWE - Komandan Kodim (Dandim) 0103/Aceh Utara Letkol Inf Faisal meminta para prajurit tidak ragu dalam menjalankan tugas serta terus menjaga kehormatan diri, satuan dan TNI.

Pesan tersebut disampaikan Faisal saat memimpin upacara kenaikan pangkat sejumlah perwira, bintara dan tamtama di Makodim 0103/Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Jumat (2/10/2026).

Baca Juga:

• Biar Gak Cuma Kejar Gelar Dekan FT UMSU Pesan Maba Jadi 'Insinyur Humanis' dan Hapus Senioritas

Faisal mengucapkan selamat kepada para prajurit yang memperoleh kenaikan pangkat. Ia berharap kenaikan pangkat tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan dedikasi, tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

"Selamat kepada para perwira, bintara dan tamtama yang naik pangkat. Kita patut bersyukur atas pencapaian ini dan semoga kenaikan pangkat dapat menjadi motivasi untuk terus memberikan pengabdian terbaik," ujar Faisal.

Sementara kepada prajurit yang memasuki masa purna tugas, Faisal menyampaikan apresiasi atas pengabdian selama menjalankan tugas di lingkungan TNI.

"Purna tugas bukan akhir dari persaudaraan. Kita tetap harus menjalin silaturahmi dan persaudaraan," pesannya.

Dalam amanatnya, mantan Danden Intel Kodam IM itu juga mengingatkan para prajurit untuk menjauhi judi online, narkotika serta berbagai bentuk pelanggaran yang dapat berdampak terhadap karier maupun nama baik satuan.

"Jauhi pelanggaran, khususnya judi online dan narkotika. Ancaman dan konsekuensinya tidak main-main. Bisa berdampak pada penundaan kenaikan pangkat, bahkan sampai PTDH," tegasnya.

Faisal juga meminta para prajurit berani menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, namun tetap berpegang pada aturan, disiplin dan profesionalisme.

"Jangan takut bertindak. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab karena tugas yang kita emban ini merupakan tugas yang mulia. Tetap jaga kehormatan diri, satuan, dan TNI," kata Faisal.

Menurutnya, kenaikan pangkat bukan hanya bentuk penghargaan atas pengabdian, tetapi juga menjadi tanggung jawab baru bagi setiap prajurit untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.

Ia berharap momentum tersebut dapat mendorong seluruh prajurit Kodim 0103/Aceh Utara semakin meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.* (dh)

Pesan itu disampaikan Ade Faisal saat menutup rangkaian Masa Ta'aruf (MASTA) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Teknik UMSU di Halaman Fakultas Teknik UMSU, Kamis (1/10/2026).

Baca Juga:

• Sentil Kader IMM UMSU di Era AI, Anggota DPRD Medan: Jangan Cuma Jago Organisasi, Bikin Inovasi

Dalam sambutannya, Ade Faisal meminta mahasiswa menjadikan masa kuliah sebagai kesempatan untuk membangun kompetensi sekaligus karakter.

"Jadilah insinyur yang humanis. Kuasai ilmu dan teknologi, tetapi jangan kehilangan kepedulian terhadap manusia. Ilmu yang kalian miliki nantinya harus mampu memberikan manfaat dan menghadirkan solusi bagi masyarakat," pesan Ade.

Menurutnya, perkembangan teknologi yang semakin cepat membutuhkan lulusan teknik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial.

Mahasiswa Fakultas Teknik, kata Ade, nantinya akan berhadapan dengan berbagai persoalan nyata di tengah masyarakat. Karena itu, kemampuan teknis perlu berjalan beriringan dengan kepekaan terhadap lingkungan dan kebutuhan manusia.

"Ketika kalian merancang sebuah bangunan, mengembangkan teknologi, membuat sistem kelistrikan, atau menyelesaikan persoalan teknik lainnya, ingat bahwa hasil kerja kalian akan bersentuhan dengan kehidupan manusia. Karena itu, ilmu harus disertai tanggung jawab dan nilai kemanusiaan," ujarnya.

Ade juga mengingatkan pentingnya hubungan yang sehat antara mahasiswa baru dan senior. Ia meminta lingkungan kampus menjadi ruang yang aman untuk belajar, bertumbuh dan mengembangkan potensi.

"Senior bukan untuk ditakuti, tetapi untuk menjadi tempat belajar dan berbagi pengalaman. Junior bukan untuk direndahkan, tetapi harus dibimbing dan diberikan ruang untuk berkembang," tegasnya.

Ia berharap semangat kebersamaan dapat terus tumbuh di lingkungan Fakultas Teknik UMSU. Perbedaan latar belakang, program studi maupun angkatan, menurutnya, tidak boleh menghalangi mahasiswa dalam membangun persaudaraan.

MASTA IMM juga diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan pengenalan mahasiswa baru. Kegiatan tersebut menjadi pintu awal bagi mahasiswa untuk mengenal kehidupan akademik, organisasi dan nilai-nilai Muhammadiyah sekaligus memahami pentingnya kontribusi kepada masyarakat.

Ade mengajak mahasiswa memanfaatkan masa perkuliahan untuk mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan akademik maupun organisasi.

"Jangan hanya mengejar nilai dan gelar. Bangun pengalaman, persahabatan, kepemimpinan, dan kepedulian. Karena ketika nanti kalian lulus, masyarakat tidak hanya membutuhkan orang yang pintar, tetapi juga orang yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat," katanya.

Mahasiswa juga diminta tidak takut bermimpi dan menjalani proses selama menempuh pendidikan di Fakultas Teknik UMSU.

"Nikmati prosesnya. Tidak semua perjalanan akan mudah, tetapi jangan pernah menyerah. Belajar dari kesalahan, hormati dosen, sayangi teman, jaga nama baik almamater, dan tetap rendah hati ketika suatu saat kalian berhasil," pesannya.

Penutupan MASTA IMM Fakultas Teknik UMSU menjadi momentum untuk menegaskan bahwa pendidikan tinggi bukan hanya tentang memperoleh gelar akademik, tetapi juga membentuk mahasiswa yang berilmu, berkarakter, mampu bekerja sama dan memiliki kepedulian terhadap sesama.

Melalui semangat "Jadilah Insinyur yang Humanis", mahasiswa baru Fakultas Teknik UMSU diharapkan dapat tumbuh menjadi lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi di bidang teknik, tetapi juga mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.* (dh)

Dalam pertemuan tersebut, Rico menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga kehidupan beragama yang harmonis. Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah.

Baca Juga:

• Kumpul di Istana Maimun 23 Paguyuban Suku dan Tokoh Agama Bersatu Redam Konflik di Sumut

Rico juga mengatakan Pemerintah Kota Medan terbuka terhadap berbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan dari seluruh golongan. Menurutnya, keberadaan komunitas Buddhis Tamil turut menjadi bagian dari perjalanan keberagaman Kota Medan.

"Pemko Medan selalu mendukung dan sangat terbuka terhadap agama apapun yang ingin merayakan hari besar agama maupun budaya," kata Rico.

Menjelang peringatan 100 tahun Buddhis Tamil Nusantara, Rico berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi perayaan seremonial. Ia meminta nilai spiritual dan sejarah yang terkandung dalam perjalanan komunitas tersebut dapat turut ditampilkan.

"Dalam acara nantinya saya berharap bukan sekadar perayaan, namun benar-benar menampilkan kesakralan agama," pesan Rico.

Pembina Masyarakat (Pembimas) Buddha Sumatera Utara, Sukasdi, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemko Medan terhadap kegiatan keagamaan dan budaya. Ia juga mengundang Rico untuk menghadiri puncak peringatan 100 Tahun Buddhis Tamil Nusantara yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 di Medan.

Sukasdi mengatakan peringatan satu abad tersebut membawa misi untuk menelusuri kembali perjalanan etnis Tamil di Sumatera Utara, termasuk sejarah berdirinya vihara pertama serta berbagai kegiatan sosial dan lingkungan.

"Peringatan 100 tahun ini akan membawa misi besar menelusuri kembali rekam jejak etnis Tamil di Sumatera Utara, merunut sejarah berdirinya vihara pertama, hingga aksi nyata menjaga alam melalui gerakan penghijauan," jelas Sukasdi.

Peringatan 100 Tahun Buddhis Tamil Nusantara dijadwalkan menjadi salah satu agenda yang mengangkat sejarah, kehidupan keagamaan dan keberadaan komunitas Tamil di Sumatera Utara. Rangkaian kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kerukunan dan kebersamaan masyarakat di Kota Medan.

Kegiatan audiensi tersebut menjadi bagian dari komunikasi antara Pemko Medan dan panitia untuk mempersiapkan agenda peringatan satu abad Buddhis Tamil Nusantara sekaligus memperkuat semangat keberagaman di Kota Medan.* (dh)

Pertemuan tersebut menjadi ajang mempererat persaudaraan lintas suku, agama dan budaya sekaligus membahas sejumlah program kerja FKN Sumut ke depan.

Baca Juga:

• Pulang dari Kamboja Malah Bikin Judol Polda Sumut Libas 2 Pengelola 'Nexplay88' Beromzet Rp 300 Juta

"Pertemuan ini untuk menjalin dan mempererat tali persaudaraan serta kebersamaan sesama pengurus FKN Sumut. Kita juga berdiskusi, bertukar pikiran dan merumuskan program kerja ke depan," ujarnya.

Ketua Dewan Pembina DPW FKN Sumut, H. Ruslan, SH, mengatakan keberadaan FKN merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga keberagaman sekaligus memperkuat persatuan.

Menurutnya, FKN dibentuk atas kepedulian terhadap pentingnya menjaga kerukunan dan meredam potensi konflik sosial, etnis maupun keagamaan.

"FKN hadir sebagai ikhtiar untuk merajut kebhinekaan dan keberagaman suku, budaya serta agama yang ada di tanah air. Latar belakang dan tujuan kita adalah menjaga persaudaraan dan meredam potensi konflik sosial, etnis dan agama," kata Ruslan.

Ia mengatakan visi utama FKN adalah menjaga keutuhan bangsa dengan membangun toleransi dan kebersamaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

FKN membawa semangat "Beragam, Bersatu, Berdaya untuk Indonesia Raya" dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Ruslan menjelaskan FKN diluncurkan di Kota Medan pada 11 Mei 2024 dan kemudian dideklarasikan di Kesultanan Ternate, Maluku Utara, pada Oktober 2025.

Forum tersebut disebut lahir atas inisiatif Ketua DPP Jaringan Batak Muslim Indonesia (JBMI), H. Arif R. Marbun, SE, yang kemudian dipercaya sebagai Ketua Umum DPP FKN.

"Keberagaman jangan menjadi sumber perpecahan. Justru keberagaman harus menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih maju, damai dan berdaya," tegas Ruslan.

Silaturahmi di Istana Maimun dihadiri sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi, antara lain Sultan Deli Lamanjiji Perkasa Alamsyah, Ketua DPP PMS Mbelin Brahmana, Ketua Umum PB Pendawa Indonesia H. Ruslan, pengurus DPP HBB, Pujakesuma Sumut M. Dayan, Ketua BM3 Farianda P. Sinik, Ketua Pasundan, Ketua Walubi Sumut Bunda Ayen dan Ketua FKUB Sumut H.M. Hatta.

Hadir pula perwakilan keluarga besar Makassar dan Sulawesi, warga Ambon, Ketua JBMI Sumut Aripay Tambunan, Nabari Ginting, paguyuban Banten, Bali dan NTT, perwakilan Khonghucu, Muslim Linggaw, PB GAMI, Pemuda Siliwangi, Dewan Adat Raja Angkola Sipirok, keluarga besar Tapanuli Tengah, KKSS, Kesultanan Serdang T. Ahmad Talaa, Ketua Sasak Lombok, Makatani, Maluku Bersatu dan PGI Sumut.

Sekjen FKN Sumut Taufik Siregar, para pemuka agama serta tokoh masyarakat Sumatera Utara juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan komitmen FKN Sumut untuk menjadikan keberagaman sebagai modal sosial dalam menjaga persatuan dan kondusivitas kehidupan masyarakat di Sumatera Utara.

FKN Sumut berharap keterlibatan berbagai paguyuban dan komunitas lintas suku serta agama dapat mendorong semangat toleransi melalui kerja bersama dan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam materi yang disampaikan, disebutkan pula bahwa Tuanku Alamsyah Arif Rahmansyah Marbun, yang pernah menjadi Staf Khusus Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin periode 2019-2024, merupakan penggagas berdirinya FKN dengan dukungan sejumlah tokoh lintas suku, budaya dan agama.

Cikal bakal FKN disebut diawali melalui Ikrar Merajut Keberagaman Nusantara di Kota Medan pada 19 Oktober 2023 bersama Wakil Presiden RI Prof. Dr. KH Ma'ruf Amin. Deklarasi FKN juga disebut pernah dilaksanakan di Istana Wakil Presiden RI pada Juli 2024.* (dh)

JAKARTA- Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami penurunan pada perdagangan Jumat (2/10/2026). Berdasarkan data laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram turun Rp5.000 menjadi Rp2.576.000 per gram.

Sehari sebelumnya, harga emas Antam berada di level Rp2.581.000 per gram. Penurunan harga jual tersebut turut diikuti penyesuaian harga pembelian kembali atau *buyback*.

Baca Juga:

• IHSG Terkoreksi ke Bawah Level 6.000 pada Jumat Pagi, 362 Saham Melemah

Untuk transaksi penjualan kembali emas dengan nilai nominal di atas Rp10 juta, dikenakan potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi saat proses buyback.

Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,25 persen dari harga dasar yang tercantum di laman resmi Logam Mulia.

Berikut daftar harga emas Antam berdasarkan pembaruan Jumat (2/10/2026):Emas Antam 0,5 gram: Rp1.338.000.

Emas Antam 1 gram: Rp2.576.000.

Emas Antam 2 gram: Rp5.092.000.

Emas Antam 3 gram: Rp7.613.000.

Emas Antam 5 gram: Rp12.655.000.

Emas Antam 10 gram: Rp25.255.000.

Emas Antam 50 gram: Rp126.945.000.

Emas Antam 100 gram: Rp251.812.000.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 2 Oktober: Hujan Ringan Mendominasi, 3 Daerah Hujan Petir

Emas Antam 250 gram: Rp629.265.000.

Emas Antam 500 gram: Rp1.258.320.000.

Emas Antam 1.000 gram atau 1 kilogram: Rp2.516.600.000.Masyarakat yang hendak membeli maupun menjual emas Antam disarankan memantau harga terbaru melalui kanal resmi Logam Mulia karena harga dapat berubah mengikuti kondisi pasar.

Pergerakan harga emas Antam menjadi salah satu perhatian investor dan masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi maupun aset lindung nilai.* (mi/dh)

Mengacu data RTI yang tercatat hingga pukul 09.14 WIB, IHSG terkoreksi 23,111 poin atau 0,38 persen.

Baca Juga:

• Buka Suara Soal Suyudi Gantikan Listyo Sigit, Jokowi: Memang Sudah Saatnya

Total transaksi saham hingga pukul 09.14 WIB mencapai Rp2,281 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 43,603 miliar saham.

Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman memperkirakan IHSG masih berpotensi melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini. Jika terjadi rebound, menurutnya pergerakan indeks berpeluang menguji area resistance.

"Diperkirakan support IHSG 5.950-6.000 dan resist IHSG 6.020-6.040," ungkap Fanny dalam riset hariannya.

Pergerakan pasar saham domestik turut dipengaruhi perkembangan bursa global. Bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street berbalik menguat pada perdagangan Kamis (1/10/2026).

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,04 persen, S&P 500 menguat 0,20 persen, sedangkan Nasdaq Composite bertambah 0,04 persen.

Sementara itu, bursa saham Asia ditutup bervariasi pada perdagangan Kamis. Investor mencermati data inflasi Amerika Serikat yang lebih rendah dari perkiraan serta dampaknya terhadap arah kebijakan suku bunga The Fed.

Indeks Nikkei 225 Jepang naik 3,3 persen dan Topix menguat 0,6 persen. Di Korea Selatan, Kospi meningkat 1,95 persen dan Kosdaq melonjak 4,5 persen.

Pada perdagangan sebelumnya, Kamis (1/10/2026), IHSG ditutup terkoreksi 1,02 persen. Pergerakan tersebut juga disertai aksi jual bersih atau net sell investor asing sebesar Rp240 miliar.

Sejumlah saham yang tercatat paling banyak dijual investor asing pada perdagangan tersebut antara lain BMRI, GOTO, BBRI, MDKA dan BBCA.

Pergerakan IHSG pada awal perdagangan Jumat masih mencerminkan kondisi pasar yang fluktuatif. Pelaku pasar selanjutnya mencermati perkembangan indeks sepanjang sesi perdagangan serta sentimen dari pasar global.* (oz/dh)

Indonesia memastikan tiket ke final setelah melewati persaingan ketat di Grup A. Skuad Garuda menutup fase grup dengan kemenangan atas Bangladesh pada Kamis (1/10/2026).

Baca Juga:

• Jangan Lewatkan! Indonesia vs Malaysia Malam Ini di FIFA ASEAN Cup 2026, Cek Link Live Streaming Resmi di Sini

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengapresiasi perjuangan para pemain dan menegaskan fokus tim kini beralih ke pertandingan final.

"Syukur alhamdulillah, anak-anak bekerja dengan keras dan alhamdulillah kita bisa lolos ke final," kata Sumardji setelah pertandingan Indonesia melawan Bangladesh.

Setelah memastikan tiket final, persiapan Timnas Indonesia diarahkan untuk menghadapi Thailand. Sumardji sebelumnya menyampaikan bahwa tim akan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk melakukan pembenahan sebelum laga puncak.

"Sekarang fokus kita bagaimana di final kita harus bisa mewujudkan apa yang menjadi impian seluruh masyarakat Indonesia, kita juara," ujar Sumardji.

Thailand menjadi lawan Indonesia di partai puncak setelah lebih dahulu memastikan tempat di final sebagai juara Grup B. Thailand sebelumnya mencatat kemenangan dalam dua pertandingan awal grup.

Pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 akan digelar di SUGBK, Jakarta. Laga dijadwalkan berlangsung pada Senin, 5 Oktober 2026 mulai pukul 20.00 WIB.

Jadwal Final FIFA ASEAN Cup 2026:

Senin, 5 Oktober 2026

Timnas Indonesia vs Thailand

Kick-off: 20.00 WIB

Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Pertandingan tersebut menjadi laga terakhir Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 sekaligus penentu tim yang akan meraih gelar juara turnamen.* (oz/dh)

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/P Tahun 2026. Dengan pengangkatan itu, Luky kembali berada di lingkungan Kementerian Keuangan setelah sebelumnya diberhentikan dari posisi Direktur Jenderal Anggaran pada April 2026.
Luky sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Pemberhentiannya terhitung sejak 21 April 2026, bersamaan dengan pemberhentian Febrio Nathan Kacaribu dari posisi Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Baca Juga:

• Stop 'No Viral No Justice' Ini 6 Janji Tegas Kapolri Baru Suyudi Ario Seto Usai Dilantik

Perubahan posisi Luky kemudian menjadi sorotan setelah muncul polemik pengadaan kendaraan operasional untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Purbaya sebelumnya menyampaikan adanya persoalan pada sistem perangkat lunak Direktorat Jenderal Anggaran yang membuat anggaran pengadaan motor untuk Badan Gizi Nasional (BGN) dapat keluar meski sebelumnya disebut telah ditolak.

Namun, hubungan langsung antara pemberhentian Luky dan polemik pengadaan motor listrik tersebut tidak dinyatakan secara tegas dalam pengumuman awal pemberhentiannya. Purbaya juga sebelumnya menyebut pencopotan sebagai bagian dari rotasi jabatan.
Kini, sekitar lima bulan setelah meninggalkan posisi Dirjen Anggaran, Luky kembali ke Kementerian Keuangan dengan jabatan berbeda. Ia dilantik bersama Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wamenkeu. Kementerian Keuangan menyebut pelantikan tersebut membuat formasi Wamenkeu kembali menjadi tiga orang yang bekerja bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.

Kembalinya Luky juga disambut di lingkungan Kementerian Keuangan. Setelah dilantik, ia kembali berkantor di Kemenkeu dan menyatakan membutuhkan dukungan dari jajaran kementerian untuk mengikuti perkembangan serta pekerjaan yang berjalan.

Dengan jabatan barunya, Luky tidak lagi menduduki posisi Dirjen Anggaran. Ia kini menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Keuangan dan akan bekerja bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta Wamenkeu Juda Agung.

Luky merupakan birokrat senior Kementerian Keuangan yang telah berkarier di kementerian tersebut selama lebih dari tiga dekade. Ia kembali ke jajaran pimpinan Kemenkeu setelah sebelumnya sempat berada di luar struktur jabatan strategis kementerian.

Pengangkatan Luky sebagai Wamenkeu menandai babak baru kariernya di Kementerian Keuangan sekaligus menempatkannya kembali dalam jajaran pimpinan yang membantu pelaksanaan tugas bendahara negara.* (tm/dh)

Direktur Reserse Siber Polda Sumut Kombes Pol Bayu Wicaksono mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari patroli siber yang dilakukan pada pertengahan September 2026. Polisi kemudian menemukan situs judi online Nexplay88 dan menelusuri aktivitas pengelolaannya.

Baca Juga:

• Siap Unjuk Gigi di Sumut Walkot Rico Waas Gembleng Duta Budaya Medan Kuasai Sejarah & Kuliner

Polisi lebih dahulu menggerebek rumah MA di Kelurahan Rengas, Kecamatan Medan Marelan. Namun, MA telah melarikan diri saat penggerebekan dilakukan.

Dari lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dua unit ponsel Samsung, satu laptop Asus TUF Gaming, satu monitor MSI PRO serta uang tunai Rp105.970.000 yang disita dari istri MA.

"Mulai dari 1 unit handphone Samsung Galaxy A55, 1 HP Samsung A57, 1 laptop Asus TUF Gaming, 1 monitor MSI PRO dan uang tunai sebesar Rp 105.970.000 yang disita dari istri MA," ujar Bayu dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).

Sementara itu, polisi menangkap DH pada 15 September 2026 di Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi.

Dari rumah DH, petugas menyita satu laptop Asus Vivobook, satu unit iPhone 11 dan satu unit Samsung Galaxy A1.

Berdasarkan pemeriksaan, DH mengaku diajak MA untuk bekerja sebagai search engine optimization (SEO) situs judi online Nexplay88 sejak Agustus 2026. Saat itu, DH baru kembali ke Indonesia setelah sebelumnya bekerja sebagai pegawai judi online di Kamboja.

Dalam aktivitasnya, DH bertugas mencari dan membeli domain situs melalui Instagram. Setelah mendapatkan domain, ia mengedit landing page atau halaman awal situs, kemudian memasukkan alamat yang terhubung dengan Nexplay88.

Menurut polisi, aktivitas tersebut dilakukan agar situs lebih mudah ditemukan melalui mesin pencari dan dapat diakses pengguna.

"(Dari aksinya) tersangka DH mendapatkan keuntungan sebesar Rp 15.000 dari setiap orang yang menjadi user atau member pada website situs judi online NEXPLAY88. Dari praktik itu, DH memperoleh keuntungan Rp 7.060.000," kata Bayu.

Polisi kemudian mengembangkan kasus dan menangkap MA saat melarikan diri ke Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (24/9/2026).

Dari MA, polisi menyita satu iPhone 17 Pro, uang tunai Rp12.121.000, dua batangan emas Finegold dengan total berat 4 gram serta satu paspor.

Dalam pemeriksaan, MA mengaku memiliki kemampuan mengelola situs judi online setelah bekerja sebagai karyawan judi online sejak 2023 hingga Agustus 2026.

"Sejak bulan Agustus tahun 2026 pada saat tersangka pulang ke Indonesia tersangka kembali mengoperasikan situs judi online website dengan mengajak DH," ujar Bayu.

Menurut polisi, MA dapat mengendalikan permainan di situs tersebut sekaligus menarik uang dari anggota yang kalah berjudi. Selama beroperasi, sekitar 400 member disebut rutin bermain di situs Nexplay88.

"Selama bekerja (MA) telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000.000," kata Bayu.

Kini DH dan MA telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Keduanya dijerat Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 426 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Atas perkara tersebut, kedua tersangka terancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.* (km/dh)

Peristiwa tersebut sempat membuat warga dan penghuni asrama panik. Video proses pemadaman kebakaran juga beredar di media sosial dan memperlihatkan kobaran api di bagian lantai 4.

Baca Juga:

• Dua Pegawai SPPG Deli Serdang Dipecat Usai Ejek Korban Keracunan MBG: Dikasih Daging Diam, Dikasih Telur Bising

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Deli Serdang, Khairul Azman, membenarkan adanya kebakaran tersebut.

"Laporan (kebakaran) diterima dari salah seorang dosen di sana bahwa telah terjadi kebakaran di kompleks asrama Medistra pada Kamis (1/10/2026) sore," ujar Khairul, Jumat (2/10/2026).

Setelah menerima laporan, petugas pemadam kebakaran langsung bergerak menuju lokasi. Tim tiba di lokasi pada pukul 18.07 WIB dan segera melakukan proses pemadaman.

"Tim kemudian melakukan pemadaman, kemudian pengecekan kembali titik api yang tersisa. Api (kemudian) bisa dipadamkan dan dinyatakan aman pada pukul 18.40 WIB," kata Khairul.

Khairul menjelaskan, dua ruangan yang terbakar berada di lantai 4. Ruangan tersebut terdiri dari kamar asrama dan ruang penjemuran pakaian.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Sementara itu, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik.

Petugas kemudian memastikan titik api telah padam dan kondisi lokasi dinyatakan aman setelah proses pemadaman dan pengecekan selesai dilakukan.* (km/dh)

Perdebatan salah satunya muncul ketika tim kuasa hukum mempertanyakan kapasitas pihak yang dihadirkan JPU, apakah sebagai pelapor atau saksi. Kuasa hukum Tifa, Abdullah Alkatiri, meminta status pihak yang memberikan keterangan diperjelas sebelum pemeriksaan dilanjutkan.

Baca Juga:

• Buka Suara Soal Suyudi Gantikan Listyo Sigit, Jokowi: Memang Sudah Saatnya

JPU kemudian menjelaskan bahwa seseorang yang memberikan keterangan dalam persidangan dapat disebut sebagai saksi, termasuk pelapor. Perdebatan itu kemudian dihentikan oleh Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati dan JPU dipersilakan melanjutkan pemeriksaan.

Dalam sidang tersebut, JPU menghadirkan Lechumanan dan Maret Samuel Sueken sebagai saksi. Sebelumnya, JPU menjadwalkan tiga saksi, namun Andi Kurniawan berhalangan hadir.

Persoalan mengenai ijazah Jokowi kemudian mencuat saat pemeriksaan Lechumanan. Tim kuasa hukum Dokter Tifa menanyakan apakah saksi pernah melihat ijazah Jokowi secara langsung. Lechumanan menjawab bahwa dirinya pernah melihat dokumen tersebut.

Setelah jawaban itu, pihak kuasa hukum meminta agar ijazah Jokowi yang disebut menjadi barang bukti diperlihatkan di ruang persidangan. Menurut kuasa hukum, permintaan tersebut diperlukan untuk menguji apakah dokumen yang dilihat saksi sama dengan dokumen yang digunakan dalam pembuktian.

Dokter Tifa juga mempertanyakan hal serupa. Ia mengatakan pemeriksaan bukti seharusnya dapat dilakukan secara terbuka sehingga keterangan saksi dapat diuji secara langsung.

"Jangan-jangan yang dilihat, yang katanya dilihat oleh saksi itu bukan ijazah asli?" ujar Tifa kepada wartawan setelah persidangan.

Kuasa hukum Tifa menyatakan permintaan untuk memperlihatkan ijazah tersebut tidak dipenuhi dalam persidangan. Abdullah menilai dokumen yang menjadi objek pembuktian semestinya dapat diperiksa secara langsung di ruang sidang.

"Saya bilang, 'Jaksa, tolong tunjukkan, apa benar ijazah itu yang dilihat?' Hei, ke mana-mana! 'Wah, anu, enggak bisa ini.' Lho? Pembuktian yang akurat, yang komprehensif, ya di persidangan!" ujar Abdullah.

Di sisi lain, pihak terdakwa juga mempersoalkan penggunaan tangkapan layar unggahan media sosial sebagai bagian dari alat bukti. Dokter Tifa membantah bahwa unggahannya menghasut massa hingga menyebabkan pembakaran foto Roy Suryo di Malang maupun penggerudukan rumah Jokowi di Solo.

Menurut Tifa, tudingan tersebut tidak didukung kesaksian langsung karena saksi yang dihadirkan disebut tidak melihat sendiri peristiwa yang dikaitkan dengan unggahannya.

"Saksi mengatakan bahwa saya melakukan penghasutan yang mengakibatkan terjadi pembakaran di Malang. Pembakaran foto. Foto Roy Suryo. Tidak jelas, karena saksi tidak melihat secara langsung," kata Tifa.

Selain persoalan bukti, Tifa juga mempersoalkan batas waktu pemeriksaan saksi bagi dirinya dan tim kuasa hukum. Ia menyebut dirinya hanya memperoleh waktu sekitar 15 menit untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Atas persoalan tersebut, Tifa menyatakan berencana menyampaikan pengaduan kepada sejumlah lembaga, termasuk Komisi Yudisial, Komnas HAM, Komisi III DPR RI dan Ketua PN Jakarta Timur. Pernyataan tersebut merupakan sikap dari pihak terdakwa terhadap jalannya persidangan.

Sementara itu, tim kuasa hukum Dokter Tifa juga meminta agar Jokowi dihadirkan dalam persidangan sebagai pihak yang dilaporkan menjadi pelapor atau korban. Namun, JPU menyatakan kewenangan menghadirkan saksi berada pada penuntut umum.

Persidangan perkara Dokter Tifa masih memasuki tahap pemeriksaan saksi dan pembuktian. Karena proses persidangan belum selesai, keterangan para saksi serta alat bukti yang diajukan masih akan dinilai oleh majelis hakim dalam proses pemeriksaan perkara.

Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (8/10/2026) dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak penuntut umum. Perkembangan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembuktian dalam perkara yang masih berjalan di PN Jakarta Timur.* (k/dh)

Pasal tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat dari sekolah asing di luar negeri bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Baca Juga:

• Bikin Riuh MK! Disentil Candaan 'Munkar-Nakir', Hasyim Asy'ari Ngaku Tanpa Beban Bersaksi Soal Gibran

Menurut Hasyim, ketentuan tersebut muncul setelah adanya masukan dari pihak Kementerian Pendidikan dalam sejumlah rapat koordinasi pembahasan PKPU. Ia menyebut usulan terkait norma penyetaraan pendidikan tersebut disampaikan dalam rapat pada 15 September 2023.

"Munculnya Pasal 18 ayat 3 itu sebetulnya sudah beberapa kali di rapat koordinasi," kata Hasyim dalam persidangan.

Hasyim menjelaskan, masukan tersebut berkaitan dengan pengalaman adanya pihak yang mengajukan penyetaraan pendidikan luar negeri ketika mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Dalam kondisi tertentu, peserta tidak memiliki dokumen pendidikan menengah yang diminta sehingga membutuhkan surat keterangan penyetaraan dari kementerian terkait.

"Karena semua pasti akan datang ke kementerian untuk minta surat keterangan atau SK penyetaraan ini," ujarnya.

Berdasarkan penjelasan Hasyim, ketentuan tersebut kemudian dirumuskan untuk mengakomodasi kebutuhan administrasi bagi orang yang menempuh pendidikan di luar negeri dan ingin melanjutkan pendidikan di Indonesia.

Hasyim juga membantah anggapan bahwa Pasal 18 ayat (3) dibuat untuk mempermudah Gibran lolos sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Jadi, tidak ada niat, tidak ada pandangan, tidak ada motif untuk meloloskan seseorang atau memudahkan seseorang dalam situasi ini," kata Hasyim.

Ia menerangkan ketentuan mengenai syarat pendidikan capres dan cawapres dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 berawal dari Pasal 13 ayat (1) huruf r yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat.

Kemudian, Pasal 18 ayat (1) huruf m mengatur dokumen berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar atau surat keterangan lainnya yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan. Sementara Pasal 18 ayat (3) memberikan pengecualian terhadap bukti kelulusan tertentu bagi lulusan sekolah asing di luar negeri yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Dalam persidangan, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan mengapa rumusan pengecualian tersebut tidak diterapkan dalam aturan pencalonan anggota legislatif.

"Itu kenapa tidak kemudian dibuat rumusannya pada PKPU-nya untuk yang Pileg gitu lho? Kan sama saja itu sebetulnya," tanya Enny.

Hasyim menjawab bahwa usulan tersebut baru diterima saat pembahasan PKPU untuk pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Seingat saya karena kita diingatkannya juga pada saat rumusan yang ini," jawab Hasyim.

Dalam persidangan yang sama, Hasyim juga menjelaskan bahwa KPU tidak melakukan klarifikasi terhadap dokumen syarat pendidikan Gibran saat pencalonan Pilpres 2024. Menurutnya, tidak ada keraguan dari KPU maupun laporan masyarakat yang menjadi alasan untuk melakukan klarifikasi tambahan.

Hasyim menyebut dokumen serupa pernah digunakan dalam pencalonan Gibran pada Pilkada Kota Surakarta 2020. Karena itu, KPU pada saat tersebut menilai tidak perlu melakukan klarifikasi lebih lanjut.

Keterangan Hasyim kemudian mendapat sorotan dari pihak pemohon. Dalam pendalaman keterangan ahli, Denny Indrayana mempertanyakan proses munculnya Pasal 18 ayat (3), termasuk tidak adanya pembahasan norma tersebut dalam uji publik dan risalah rapat konsultasi dengan DPR.

Denny juga menyoroti waktu penetapan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang berdekatan dengan masa pendaftaran pasangan calon Pilpres 2024. Menurut Denny, Pasal 18 ayat (3) ditandatangani pada 9 Oktober 2023 dan diundangkan pada 13 Oktober 2023, sementara pendaftaran pasangan calon berlangsung pada 16-18 Oktober 2023.

Hasyim sendiri tetap menyatakan bahwa norma tersebut muncul dalam proses pembahasan bersama kementerian terkait dan bukan ditujukan untuk kepentingan calon tertentu. Sementara pihak pemohon mempertanyakan proses pembentukan serta dasar munculnya norma pengecualian tersebut.

MK masih melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam sidang berikutnya, MK menjadwalkan agenda mendengarkan keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia.* (k/dh)

WIKA menilai kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selama ini, kepemilikan WIKA di PSBI yang terkait dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh turut memberikan tekanan terhadap laporan keuangan perseroan.

Baca Juga:

• Satu Atap, Dua Majikan

"Terkait bagaimana jika kereta cepat nanti diambil alih oleh pemerintah, ini memberikan dampak positif bagi WIKA. Jadi saat ini konsolidasi keuangan, WIKA melakukan konsolidasi berdampak ke ekuitas negatif karena saat ini kereta cepat itu menghasilkan return yang negatif," ujar Mulyadi dalam Public Expose WIKA secara daring, Kamis (1/10/2026).

PSBI diketahui merupakan pemegang 60% saham KCIC dari pihak Indonesia. Sementara 40% saham lainnya dimiliki konsorsium perusahaan China yang menjadi pemodal utama proyek.

Adapun pemegang saham PSBI terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar 58,53%, WIKA 33,36%, PT Perkebunan Nusantara I 1,03%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%.

Menurut Mulyadi, karena WIKA menjadi bagian dari pemegang saham PSBI, perusahaan harus membukukan bagian dari kinerja negatif proyek kereta cepat secara konsolidasi.

"Karena WIKA menjadi bagian dari pemegang saham, maka secara konsolidasi WIKA membukukan bagian dari konsolidasi yang negatif, sehingga di profit and loss WIKA, kinerja keuangan WIKA itu berdampak negatif atas konsolidasi kereta cepat," ungkapnya.

Mulyadi berharap proses pengambilalihan kepemilikan PSBI oleh pemerintah dapat terealisasi pada 2026. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi memperbaiki kinerja keuangan WIKA karena dampak negatif dari konsolidasi proyek kereta cepat dapat berkurang.

"Sehingga apabila kereta cepat ini diambil alih oleh pemerintah ataupun nanti dari kementerian yang ditunjuk oleh pemerintah, maka secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan kinerja keuangan WIKA. Dan mudah-mudahan pengambilalihan kereta cepat ini bisa terjadi juga di tahun 2026, sehingga nanti akhir 2026 kinerja keuangan WIKA akan semakin bagus lagi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Risiko & Legal WIKA Vera Kirana mengatakan proses pengambilalihan tersebut masih berada dalam tahap uji tuntas atau due diligence.

Menurutnya, WIKA bersama KAI, PTPN dan Jasa Marga sebagai pemegang saham PSBI terus berkoordinasi dengan Danantara, BP BUMN serta Kementerian Keuangan terkait proses tersebut.

"Jadi untuk kepemilikan saham di PSBI itu WIKA bersama KAI, demikian juga PT Perkebunan Nusantara dan Jasa Marga, itu saat ini sudah melakukan due diligence dan sebagaimana proses yang ada saat ini, kami sesama pemegang saham senantiasa berkoordinasi dengan Danantara, BP BUMN, maupun ke Kementerian Keuangan. Saat ini sudah berproses untuk due diligence-nya," tutur Vera.

Dengan proses tersebut, WIKA masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait rencana pengambilalihan kepemilikan PSBI dan dampaknya terhadap struktur serta kinerja keuangan perseroan.* (d/dh)

Suyudi sebelumnya telah menyampaikan arah kepemimpinannya dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Ia menekankan pentingnya seluruh insan Bhayangkara bergandengan tangan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Baca Juga:

• Buka Suara Soal Suyudi Gantikan Listyo Sigit, Jokowi: Memang Sudah Saatnya

1. Tidak ada pembenaran untuk rekayasa perkara

Suyudi mengatakan perubahan di tubuh Polri harus dimulai dari pimpinan dan dibuktikan melalui tindakan di lapangan. Ia berjanji turun langsung untuk melihat persoalan, mendengarkan anggota serta masyarakat, kemudian memastikan keputusan yang dibuat benar-benar dijalankan.

Menurut Suyudi, tekanan pekerjaan tidak boleh menjadi alasan bagi anggota untuk melanggar hukum. Ia menegaskan tidak boleh ada pembenaran terhadap pemerasan, suap, rekayasa perkara, menjadi beking kegiatan ilegal maupun penggunaan kekerasan secara sewenang-wenang.

2. Membawa semangat Jenderal Hoegeng

Suyudi juga menjadikan semangat mantan Kapolri Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso sebagai salah satu rujukan moral dalam kepemimpinannya.

Ia menyebut kejujuran, kesederhanaan, keberanian, integritas, penghindaran konflik kepentingan serta keteguhan dalam menjalankan tugas harus diterapkan dalam sistem Polri.

"Spirit Hoegeng tidak boleh berhenti sebagai nostalgia. Nilainya harus menjadi sistem. Integritas masuk dalam promosi, pelayanan masuk dalam KPI, pengaduan menghasilkan koreksi, teknologi dapat diaudit, penyidikan kuat dalam bukti dan perlindungan hak," kata Suyudi.

3. Tidak boleh ada titipan dalam rekrutmen Polri

Dalam pembenahan sumber daya manusia, Suyudi menyatakan tidak boleh ada praktik titipan, transaksi maupun sponsorship dalam rekrutmen dan pembinaan SDM Polri.

Ia juga menyampaikan rencana peninjauan struktur organisasi dan penyederhanaan lapisan persetujuan yang dinilai tidak memberikan nilai tambah.

"Seluruh siklus SDM dibenahi, perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, karier, kompetensi, kesejahteraan, sampai purnatugas. Meritokrasi dan rekam integritas menjadi dasar," ujarnya.

Suyudi menegaskan anggota berprestasi harus mendapatkan ruang karier, sementara pelanggaran ditindak secara proporsional dan konsisten.

4. Mewujudkan ruang publik yang aman

Suyudi juga menyiapkan program 100 hari pertama dalam memimpin Polri. Pada tahap awal, ia akan memetakan kondisi internal dan sejumlah persoalan, termasuk penerimaan laporan, respons 110, perkembangan perkara, pengaduan, perlindungan kelompok rentan serta kejahatan berdampak tinggi.

Pada hari ke-31 hingga 60, Suyudi akan menguji hasil perbaikan. Sementara hari ke-61 hingga 100 diarahkan untuk memperlihatkan hasil sekaligus melakukan koreksi terhadap hal-hal yang belum berjalan baik.

Program 100 hari tersebut juga mencakup penciptaan ruang publik yang aman, pemberantasan dan pemulihan kawasan narkoba, pemberantasan judi daring dan penipuan digital, percepatan respons layanan 110 serta penguatan SPKT agar lebih ramah terhadap korban.

5. Warga tak perlu menunggu viral untuk mendapat penanganan

Suyudi turut menyinggung fenomena "no viral no justice" dalam penanganan laporan masyarakat. Ia mengatakan pelayanan kepolisian harus memberikan kepastian kepada pelapor tanpa menunggu suatu perkara menjadi viral terlebih dahulu.

Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang perlu terus dibenahi, antara lain kecepatan merespons laporan, kesetaraan di hadapan hukum, pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, transparansi perkara serta kultur pelayanan.

"Masyarakat harus didengar, dihormati, memperoleh penjelasan, dan melihat aturan diterapkan secara konsisten," katanya.

Suyudi kemudian menegaskan perubahan pola pelayanan yang diinginkannya, dari masyarakat yang harus menunggu hingga kasus viral menjadi laporan yang diverifikasi, ditangani, diberi informasi perkembangan dan diselesaikan sesuai hukum.

6. Polri bersama masyarakat

Suyudi menempatkan kedekatan dengan masyarakat sebagai bagian dari arah kepemimpinannya. Ia mengatakan kritik dan keluhan publik harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki institusi.

Menurutnya, reformasi Polri membutuhkan pembenahan struktural, instrumental dan terutama kultural. Ia juga menyebut pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai momentum untuk mempercepat profesionalisme, akuntabilitas serta kualitas pelayanan kepolisian.

"Tujuannya bukan melemahkan Polri, melainkan memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan, serta kedekatan Polri dengan masyarakat," kata Suyudi.

Ia mengusung tema "Polisi Bersama Masyarakat" sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi Polri dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

Enam komitmen tersebut menjadi bagian dari arah awal kepemimpinan Suyudi setelah menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.* (d/dh)

Hasyim hadir sebagai saksi dari pihak KPU dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Dalam agenda tersebut, Hasyim memberikan keterangan terkait proses penyusunan aturan pencalonan dan syarat pendidikan Gibran.

Baca Juga:

• Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU

"Sehat Pak Hasyim ya? Walaupun pertanyaannya berat-berat, saya yakin ini masih jauh lebih ringan daripada pertanyaan Munkar dan Nakir di alam kubur nanti Pak Hasyim. Anggap aja ini panasan saja lah, pada akhirnya nanti kita semua akan ditanya Munkar-Nakir," ujar Arsul.

Ketua majelis sidang, Saldi Isra, kemudian ikut menanggapi candaan tersebut. Saldi mengatakan urusan mengenai Munkar dan Nakir diselesaikan secara "adat" sambil melanjutkan jalannya persidangan.

Momen lain terjadi ketika hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menyinggung perubahan penampilan Hasyim yang terlihat lebih kurus. Hasyim kemudian menjawab bahwa dirinya kini merasa tidak lagi memiliki beban.

"Justru sekarang tanpa beban, Bu, justru," jawab Hasyim.

Hakim konstitusi Adies Kadir juga sempat menyebut Hasyim menjadi "bintang" dalam persidangan malam itu. Adies mengatakan Hasyim terlihat lebih muda setelah tidak lagi menjabat sebagai Ketua KPU.

Candaan kembali dilontarkan Saldi Isra ketika menyinggung keputusan KPU menghadirkan Hasyim sebagai saksi. Saldi bergurau bahwa Hasyim seolah didorong ke depan agar pertanyaan dalam perkara tersebut lebih banyak diarahkan kepadanya.

Di luar momen tersebut, Hasyim dalam keterangannya membantah adanya keraguan KPU terhadap dokumen kelulusan Gibran saat proses pencalonan Pemilu 2024. Ia menjelaskan KPU saat itu tidak memiliki laporan masyarakat yang mengharuskan dilakukan klarifikasi tambahan.

Dalam sidang, Hasyim juga menjelaskan proses penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 terkait pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ia membantah adanya niat untuk mempermudah atau meloloskan calon tertentu melalui ketentuan tersebut.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan oleh 12 pemohon, di antaranya Denny Indrayana, dan mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Para pemohon meminta MK menguji persoalan tersebut melalui persidangan pembuktian.

MK menjadwalkan sidang lanjutan pada Jumat (2/10/2026) dengan agenda mendengarkan keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia.

Sidang tersebut menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan perkara yang saat ini masih berjalan di MK. Putusan akhir atas permohonan para pemohon belum diambil dalam tahapan persidangan tersebut.* (d/dh)