SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten Simalungun mulai menyusun Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) sebagai landasan pembangunan jangka panjang yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah hingga puluhan tahun ke depan.

Penyusunan dokumen strategis tersebut dibahas dalam rapat yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Simalungun dan dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mewakili Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih.

Baca Juga:

• Rico Waas Geram Masih Ada Jalan Tanah di Medan: Harus Segera Diaspal!

Dalam sambutannya, Mixnon mengatakan penyusunan RIPD merupakan langkah penting untuk memastikan arah pembangunan Kabupaten Simalungun berjalan lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Menurut dia, selama ini berbagai program pembangunan sering kali berjalan tanpa didukung dokumen induk yang terintegrasi sehingga sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional belum berjalan optimal.

"Ketika perencanaan ini selesai, seluruh pembangunan yang akan dilaksanakan harus mengacu pada dokumen tersebut. Dengan begitu arah pembangunan daerah akan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan memiliki tujuan yang lebih jelas," kata Mixnon.

Mixnon menjelaskan bahwa RIPD akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan daerah, termasuk pelaksanaan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ia menilai kualitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas perencanaan yang disusun sejak awal.

Karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk terlibat aktif memberikan masukan dalam proses penyusunannya.

"Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada kualitas perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaannya," ujarnya.

Menurut Mixnon, Kabupaten Simalungun memiliki tantangan pembangunan yang cukup kompleks karena luas wilayahnya mencapai lebih dari 4.000 kilometer persegi, menjadikannya salah satu daerah terluas di Sumatera Utara.

Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa.

Selain itu, sejak perpindahan ibu kota kabupaten ke Raya, pemerintah daerah juga terus berupaya memperkuat fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik untuk mendukung aktivitas masyarakat.

"Wilayah kita sangat luas. Infrastruktur yang harus ditangani juga besar. Karena itu melalui rencana induk ini kita berharap pemerintah pusat semakin memahami kebutuhan daerah dan memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan Kabupaten Simalungun," kata Mixnon.

Ia berharap dokumen tersebut nantinya dapat menjadi instrumen strategis dalam memperjuangkan berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat maupun menarik minat investasi ke daerah.

"Sehingga kita tidak hanya bergantung pada APBD dan investor merasa nyaman untuk berinvestasi serta mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki daerah," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pengurus Bidang V LPJK Kementerian PUPR RI, Prof. Manlian Ronald A. Simanjuntak, menekankan pentingnya penyusunan rencana induk yang berbasis pada karakteristik dan keunggulan lokal Kabupaten Simalungun.

Menurut dia, setiap daerah memiliki identitas dan potensi yang dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun daya saing jangka panjang.

"Penyusunan rencana induk harus berangkat dari potensi dan kekuatan daerah. Dari sana kemudian dibangun visi besar pembangunan yang terarah dan berkelanjutan," katanya.

Manlian menjelaskan bahwa setelah tahap pengumpulan data dan penelitian selesai, pemerintah akan melanjutkan proses penyusunan melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD) yang membahas berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur, ekonomi, investasi, tata ruang, lingkungan hidup hingga pengembangan sumber daya manusia.

Hasil pembahasan dari berbagai sektor tersebut nantinya akan disusun menjadi satu dokumen komprehensif yang menjadi acuan pembangunan Kabupaten Simalungun dalam jangka panjang.

Menurut Manlian, Kabupaten Simalungun saat ini menjadi salah satu daerah yang bergerak cepat dalam penyusunan rencana induk pembangunan daerah.

Dokumen tersebut akan menjadi "cetak biru" pembangunan yang menghubungkan RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2029 sehingga arah pembangunan tetap konsisten meskipun terjadi pergantian kepala daerah di masa mendatang.

Dengan posisi strategis sebagai daerah penyangga kawasan wisata Danau Toba, didukung luas wilayah dan sumber daya alam yang besar, Simalungun dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi daerah yang lebih maju dan berdaya saing.

"Rencana induk ini diharapkan menjadi peta jalan pembangunan menuju Simalungun yang lebih maju, terhubung, berkelanjutan, dan berdaya saing di masa depan," kata Manlian.*

(ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh camat di Kota Medan memprioritaskan penggunaan Dana Kelurahan (Dankel) untuk pembangunan fisik, terutama perbaikan jalan lingkungan dan drainase yang masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

Permintaan itu disampaikan Rico saat memimpin Rapat Evaluasi Capaian Kerja Janji Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan di Kantor Wali Kota Medan, Senin, 8 Juni 2026.

Baca Juga:

• Lebih dari 80 Pohon Tumbang, Rico Waas Semprot Kadis LH Medan: Jangan Cuma Bilang On Progres!

"Dankel ini lebih banyak dipakai untuk kegiatan nonfisik. Sementara masih banyak jalan rusak, bahkan ada yang belum pernah diaspal sama sekali. Harusnya dana ini digunakan terlebih dahulu untuk pembenahan jalan dan drainase," kata Rico.

Ia menilai pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan kualitas hidup masyarakat di tingkat kelurahan.

Rico mengungkapkan bahwa saat melakukan kunjungan ke sejumlah kawasan di Medan Utara, ia masih menemukan banyak jalan lingkungan yang belum tersentuh pembangunan dan sebagian masih berupa jalan tanah.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dasar agar masyarakat dapat menikmati akses jalan yang layak.

"Ketika saya turun ke gang-gang permukiman warga di Medan Utara, masih banyak jalan yang kondisinya tanah. Ini harus segera dibangun dan diaspal. Harus ada peningkatan infrastruktur yang nyata," ujarnya.

Selain menyoroti penggunaan Dana Kelurahan, Rico juga meminta para camat lebih aktif melakukan pendataan kondisi infrastruktur di wilayah masing-masing.

Ia menilai kecamatan tidak boleh hanya bergantung pada usulan yang masuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi juga harus melakukan pemetaan langsung terhadap kebutuhan pembangunan di lapangan.

"Saya minta kecamatan membenahi data pembangunan di kelurahan-kelurahan. Masih banyak ruas jalan yang rusak atau belum selesai dibangun. Camat harus peduli dengan data tersebut dan jangan bergantung sepenuhnya pada data Musrenbang," katanya.

Data yang telah diperbarui, lanjut Rico, nantinya harus disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar dapat ditindaklanjuti dalam program pembangunan pemerintah kota.

Menurut dia, kebijakan pembangunan harus berbasis kondisi riil di lapangan sehingga tidak ada lagi kawasan permukiman yang masih memiliki jalan tanah.

"Kita harus adaptif terhadap kondisi di lapangan. Jangan ada lagi jalan yang masih berupa tanah di Kota Medan," ujarnya.

Rico juga menanggapi adanya anggapan bahwa sebagian lurah masih ragu menggunakan Dana Kelurahan karena khawatir terhadap aspek administrasi dan pertanggungjawaban.

Ia menegaskan bahwa penggunaan Dana Kelurahan tidak perlu ditakuti selama dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut dia, optimalisasi penggunaan dana tersebut justru diperlukan agar pembangunan di tingkat kelurahan dapat berjalan lebih maksimal dan menjawab kebutuhan masyarakat.

"Kalau datanya jelas dan penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan, tidak perlu takut. Benahi saja jalannya, karena memang itu yang dibutuhkan masyarakat," kata Rico.

Pemerintah Kota Medan berharap pemanfaatan Dana Kelurahan yang lebih terarah pada pembangunan fisik dapat mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota.*

(sp/ad)

Teguran itu disampaikan Rico saat memimpin Rapat Evaluasi Capaian Kerja Janji Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan di Balai Kota Medan, Senin, 8 Juni 2026.

Baca Juga:

• Heboh Kabar Menkeu Diganti, Istana Akhirnya Buka Suara

Menurut dia, pohon yang sudah berusia tua dan berpotensi membahayakan seharusnya tidak hanya dipangkas, tetapi juga dievaluasi untuk ditebang dan diganti apabila kondisinya tidak lagi layak.

"Kalian tidak mengecek pohon, makanya banyak pohon tumbang. Banyak sekali pohon kita yang sudah tua. Pohon yang terlalu tua itu bukan hanya butuh dipangkas, tetapi harus diangkat karena sudah membahayakan," kata Rico.

Ia menegaskan tidak ingin kejadian serupa kembali terulang, terutama jika sampai menimbulkan korban jiwa maupun kerugian bagi masyarakat.

"Saya tidak mau kejadian seperti ini terjadi lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Rico mempertanyakan perkembangan penanganan dampak pohon tumbang yang terjadi akibat cuaca ekstrem beberapa hari terakhir.

Namun, jawaban singkat dari Kepala DLH Medan yang hanya menyebut penanganan masih "on progres" membuat Rico tidak puas.

Wali Kota kemudian meminta penjelasan yang lebih rinci terkait jumlah pohon tumbang, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah yang telah dilakukan oleh dinas terkait.

"Dari kemarin asal ditanya jawabnya on progres terus. On progresnya bagaimana? Berapa total pohon yang tumbang? Yang tertimpa pohon bagaimana kondisinya? Jelaskan, jangan cuma on progres saja," kata Rico.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Melvi Marlabayana menjelaskan bahwa jumlah pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang mencapai lebih dari 80 pohon yang tersebar di berbagai titik di Kota Medan.

Menurut dia, peristiwa tersebut menyebabkan dua anak mengalami luka-luka serta sejumlah rumah dan kendaraan mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon.

"Total pohon yang tumbang lebih dari 80. Ada dua anak yang menjadi korban dan sudah mendapatkan penanganan medis. Rumah dan mobil yang tertimpa juga sudah ditangani," ujar Melvi.

Melvi mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan inventarisasi terhadap pohon-pohon yang dinilai berisiko tumbang.

DLH Medan juga sedang menyiapkan alat khusus untuk mengukur usia dan kondisi batang maupun dahan pohon.

Dengan alat tersebut, petugas dapat mengetahui tingkat kepadatan batang, mendeteksi bagian yang telah lapuk atau kopong, serta menentukan tindakan yang perlu dilakukan terhadap pohon tersebut.

"Kami sedang melakukan pengecekan. Saat ini ada alat yang dapat mengukur usia pohon dan mengetahui apakah batang atau dahannya masih padat atau sudah kopong. Dari situ bisa ditentukan apakah pohon perlu dipangkas atau diganti," kata Melvi.

Pemerintah Kota Medan berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pohon-pohon tua yang berada di sepanjang jalan protokol maupun kawasan permukiman guna mencegah risiko tumbang saat cuaca ekstrem kembali terjadi.*

(sp/ad)

MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengajukan upaya hukum banding atas putusan bebas terhadap empat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi penjualan aset milik PTPN I Regional I atau sebelumnya PTPN II kepada pengembang PT Ciputra Land melalui skema kerja sama operasional (KSO) dengan PT Nusa Dua Propertindo.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan keputusan untuk mengajukan banding diambil setelah tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempelajari dan mengevaluasi putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tegur PLN, Minta Kompensasi untuk Warga Terdampak Pemadaman Listrik Bergilir di Sumut

Menurut dia, Kejati Sumut akan menyampaikan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Medan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

Rizaldi menjelaskan memori banding dijadwalkan didaftarkan pada Rabu, 10 Juni 2026.

Langkah tersebut merupakan bentuk penggunaan hak hukum jaksa terhadap putusan pengadilan yang dinilai belum sejalan dengan tuntutan maupun pembuktian yang telah disampaikan selama proses persidangan.

"Memori banding akan didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Medan melalui kepaniteraan Pengadilan Tipikor Medan," ujarnya.

Dalam perkara tersebut, jaksa sebelumnya menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan serta denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Empat terdakwa yang sebelumnya divonis bebas oleh majelis hakim yakni mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Askani, mantan Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang Abdul Rahim Lubis, mantan Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin, serta Direktur PT Nusa Dua Propertindo Iman Subakti.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan yang diketuai Muhammad Kasim menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dalam amar putusannya, majelis hakim membebaskan seluruh terdakwa dari seluruh dakwaan.

Hakim juga memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan serta memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabat mereka seperti semula.

Putusan bebas tersebut kini akan diuji kembali di tingkat banding setelah Kejati Sumut secara resmi menggunakan hak hukumnya untuk meminta pemeriksaan ulang oleh Pengadilan Tinggi Medan.*

(at/ad)

Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium (JIS), Senin, 8 Juni 2026.

Baca Juga:

• Indonesia Lolos Semifinal AFF U-19 2026, Ini Jadwal Lengkap Pertandingannya di Sumut

Menurut Prapanca, Persija membutuhkan sosok pelatih yang memiliki pengalaman di level tertinggi, kepemimpinan kuat, serta mampu membangun budaya kompetitif yang berkelanjutan di dalam tim.

"Persija membutuhkan figur dengan pengalaman level tertinggi, memiliki kepemimpinan kuat, memahami tuntutan sepak bola modern, serta mampu membangun budaya kompetitif dan keberlanjutan," kata Prapanca.

Ia menilai rekam jejak Shin Tae-yong memenuhi kriteria tersebut.

Selama karier kepelatihannya, Shin pernah membawa Seongnam Ilhwa Chunma menjuarai Liga Champions Asia 2010 dan memimpin Tim Nasional Korea Selatan di Piala Dunia 2018.

"Semoga pilihan ini menjadi titik balik bagi masa depan Persija," ujar Prapanca.

Dalam kesempatan yang sama, Shin Tae-yong mengungkapkan alasan menerima tawaran Persija Jakarta.

Melalui penerjemahnya, Jeje, ia mengaku memiliki kedekatan dengan sepak bola Indonesia setelah lima tahun menangani Timnas Indonesia.

Menurut Shin, pengalaman tersebut membuatnya memahami atmosfer sepak bola nasional, termasuk dukungan suporter dan kualitas kompetisi domestik yang terus berkembang.

"Saya sudah lima tahun melatih Timnas Indonesia, sehingga sangat mengenal Jakarta, Stadion Gelora Bung Karno, dan Jakarta International Stadium. Persija adalah salah satu klub terbaik di Indonesia," kata Shin.

Ia menilai kompetisi Indonesia memiliki banyak klub kuat seperti Persib Bandung, Borneo FC, dan Bali United.

Namun, diskusi dengan manajemen Persija membuatnya tertarik menerima tantangan baru di level klub.

"Saya ingin meraih prestasi bersama Persija, membangun sistem yang lebih baik, dan ikut membantu perkembangan sepak bola Indonesia," ujarnya.

Penunjukan Shin Tae-yong juga diikuti ambisi besar Persija untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar juara.

Berdasarkan laporan yang beredar, manajemen klub disebut menyiapkan investasi hingga 30 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 543 miliar untuk memperkuat skuad.

Dana tersebut direncanakan digunakan untuk mendatangkan sejumlah pemain berkualitas, termasuk pemain Timnas Indonesia yang pernah bekerja sama dengan Shin selama menangani skuad Garuda.

Dengan dukungan finansial yang besar, Persija berharap dapat membangun tim yang kompetitif dan mampu bersaing di papan atas Super League musim mendatang.

Shin Tae-yong lahir di Yeongdeok, Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan, pada 11 Oktober 1970.

Sebelum menjadi pelatih, ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik Korea Selatan dan menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya bersama Seongnam FC.

Karier kepelatihannya mulai mencuri perhatian ketika membawa Seongnam menjuarai Liga Champions Asia 2010.

Ia kemudian dipercaya menangani berbagai kelompok usia Timnas Korea Selatan sebelum menjadi pelatih tim senior dan tampil di Piala Dunia 2018 Rusia.

Pada Januari 2020, Shin ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia menggantikan Simon McMenemy.

Selama lima tahun menangani skuad Garuda, ia dinilai berhasil meningkatkan daya saing tim nasional di berbagai kelompok umur dan level senior.

Setelah mengakhiri masa tugasnya bersama Timnas Indonesia pada Januari 2025, Shin sempat menjabat Direktur Sepak Bola Seongnam FC dan melatih klub Korea Selatan, Ulsan HD.

Kini, pelatih berlisensi AFC Pro itu memulai babak baru kariernya bersama Persija Jakarta dengan target mengembalikan Macan Kemayoran ke jalur juara.*

(tm/ad)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pemerintah tengah menyiapkan pergantian Menteri Keuangan.

Ia menegaskan hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum memiliki agenda untuk melakukan perombakan kabinet maupun mengganti pejabat di Kementerian Keuangan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tegur PLN, Minta Kompensasi untuk Warga Terdampak Pemadaman Listrik Bergilir di Sumut

"Tidak ada, tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan," kata Prasetyo.

Ia juga kembali menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mengaitkan berbagai nama yang belakangan beredar dengan isu pergantian menteri.

Menurut Prasetyo, spekulasi yang berkembang mengenai pergantian sejumlah menteri tidak memiliki dasar karena hingga kini tidak ada pembahasan resmi terkait perubahan susunan kabinet.

"Berkali-kali sudah kami sampaikan tidak ada rencana reshuffle. Maka mohon maaf, jangan dikait-kaitkan dengan isu yang beredar atau berkembang, nama tokoh si A, si B, dan si C, karena memang sesungguhnya tidak sedang ada rencana pergantian," ujarnya.

Isu pergantian Menteri Keuangan mencuat setelah nama ekonom senior Chatib Basri disebut-sebut berpeluang kembali menduduki jabatan tersebut.

Rumor itu kemudian berkembang luas di ruang publik dan media sosial.

Menanggapi hal itu, Prasetyo mengakui pemerintah tidak dapat mengendalikan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Namun, ia menegaskan bahwa pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan tidak didasarkan pada isu maupun rumor yang beredar.

"Yang namanya sesuatu yang berkembang di masyarakat tidak bisa juga kita cegah atau kita tahan. Tetapi yang pasti, kita bekerja tidak berdasarkan atau karena isu," kata dia.

Meski demikian, Prasetyo tidak menutup kemungkinan adanya evaluasi terhadap kinerja kementerian di masa mendatang.

Menurut dia, apabila Presiden Prabowo Subianto memandang perlu melakukan penyegaran atau perubahan dalam kabinet, pemerintah akan menyampaikan keputusan tersebut secara terbuka kepada publik.

"Nanti kalau memang kita merasa, tidak hanya salah satu kementerian, kalau memang presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, ada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat," ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan pemerintah bahwa hingga saat ini tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan maupun reshuffle Kabinet Merah Putih sebagaimana yang ramai diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir.*

(d/ad)

Anggota Majelis Etik Ombudsman, Partono, menyampaikan bahwa Hery Susanto terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik sehingga layak dijatuhi sanksi maksimal berupa pemberhentian dari jabatannya.

Baca Juga:

• Komisi IX DPR Dukung Refocusing MBG, Soroti Sasaran Bantuan Tak Perlu Menyeluruh

Majelis Etik juga merekomendasikan agar hasil putusan tersebut segera disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, DPR RI khususnya Komisi II juga diminta segera memproses pengisian jabatan baru di Ombudsman.

"Putusan ini bersifat final dan mengikat dalam penegakan kode etik dan kode perilaku insan Ombudsman Republik Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Majelis Etik Ombudsman telah memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan Hery Susanto, termasuk terkait kasus yang juga menyeretnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.

Dalam prosesnya, Majelis Etik memberikan kesempatan kepada Hery untuk menyampaikan pembelaan tertulis sebelum putusan dijatuhkan. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, klarifikasi tersebut tidak terpenuhi.

Kasus ini sebelumnya juga telah menjadi perhatian publik setelah Kejaksaan Agung menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka dalam dugaan korupsi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan nikel periode 2013–2025.*

(k/dh)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegur PT PLN (Persero) terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir.

Bobby meminta PLN bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat dan memperbaiki pola komunikasi kepada pelanggan.

Baca Juga:

• Indonesia Lolos Semifinal AFF U-19 2026, Ini Jadwal Lengkap Pertandingannya di Sumut

Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran pimpinan PLN wilayah Sumatera Utara itu, Bobby Nasution mengaku menerima banyak keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang berlangsung berulang.

Menurut dia, persoalan utama bukan hanya gangguan pasokan listrik, tetapi juga minimnya informasi yang diterima pelanggan mengenai jadwal maupun lokasi pemadaman.

"Masyarakat sudah mengeluh, mereka merugi akibat pemadaman bergilir ini, terutama pengusaha kecil yang mengandalkan penggunaan listrik. Masalahnya, masyarakat tidak diberi informasi yang jelas sehingga tidak ada persiapan," kata Bobby Nasution.

Menurut Bobby, masyarakat masih dapat memahami kondisi darurat yang sedang dihadapi PLN akibat kerusakan belasan menara transmisi listrik karena cuaca ekstrem.

Namun, ia menilai kondisi tersebut seharusnya diikuti dengan penyampaian informasi yang transparan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Ia meminta PLN memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota agar informasi pemadaman dapat segera diteruskan kepada warga.

"Kalau ada kendala seperti ini, sampaikan ke kami. Mana yang bisa kami bantu. Atau sampaikan ke kepala daerah supaya mereka juga bisa membantu sosialisasi kepada masyarakat," ujarnya.

Selain meminta perbaikan komunikasi, Bobby Nasution juga mendesak PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman.

Bentuk kompensasi, menurut dia, tidak harus berupa uang tunai, melainkan dapat berupa potongan tagihan listrik atau diskon pembelian token bagi pelanggan prabayar.

"Besaran kompensasinya nanti ditentukan PLN. Tetapi yang jelas harus ada kompensasi. Sebagaimana masyarakat yang terlambat membayar listrik langsung dikenai sanksi, maka ketika layanan terganggu juga harus ada bentuk pertanggungjawaban," katanya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Mundakhir Salman, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan pasokan listrik yang terjadi.

Menurut Mundakhir, PLN saat ini tengah mempercepat perbaikan terhadap 12 tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem.

Perbaikan dilakukan secara intensif agar sistem kelistrikan dapat kembali beroperasi normal.

Terkait usulan kompensasi pelanggan, Mundakhir menyatakan pihaknya akan meneruskan permintaan tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia menjelaskan bahwa kebijakan kompensasi berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

"Kami akan menyampaikan penekanan dari Bapak Gubernur kepada Kementerian ESDM karena kewenangan kompensasi berada di tingkat pusat," ujarnya.

PLN menargetkan proses pemulihan jaringan listrik dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga hari ke depan.

Dengan selesainya perbaikan tersebut, pasokan listrik di seluruh wilayah Sumatera Utara diharapkan kembali normal dan pemadaman bergilir dapat dihentikan.*

(ad)

Aksi tersebut dipimpin oleh koordinator Gemuka, Buyung Sanang Manik, bersama koordinator lapangan Rasukuddin Malau. Dalam aksinya, massa meminta kejelasan realisasi bantuan yang dinilai belum sampai ke masyarakat terdampak.

Baca Juga:

• Bupati Aceh Singkil: Penghafal Al-Qur'an Adalah Cahaya bagi Keluarga, Daerah dan Bangsa

Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon menyayangkan adanya sejumlah pihak di luar struktur organisasi Gemuka yang ikut dalam aksi tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen mengawal pengajuan bantuan ke pemerintah pusat.

"Data sudah kami usulkan kembali lebih dari delapan ribu penerima. Usulan sudah kami kirim ke kementerian terkait," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta mencairkan bantuan dalam waktu singkat karena seluruh proses harus mengikuti mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Aliasmi Pohan menyebut pihaknya telah melakukan pendataan langsung ke desa-desa terdampak banjir dan mengirimkan data ke pemerintah pusat untuk diproses lebih lanjut.

Hal senada disampaikan Kalaksa BPBD Alhusni yang mengatakan data kebencanaan telah dikumpulkan secara valid melibatkan perangkat desa dan kecamatan.

Dari unsur keamanan, aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif.

Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triono bersama Dandim 0109 Aceh Singkil Letkol M. Aminudin turut memantau langsung jalannya unjuk rasa tersebut.

Hingga aksi berakhir, sebagian massa masih bertahan di halaman kantor bupati menunggu kepastian lanjutan dari pemerintah daerah. Situasi dilaporkan tetap kondusif.*

(dh)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, koordinasi dilakukan untuk memastikan kebijakan strategis di sektor SDA berjalan efektif, termasuk pengelolaan ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di bawah Danantara.

Baca Juga:

• Tabanan Genjot Desa Presisi, Operator SID Didorong Perkuat Publikasi Digital Desa

Selain itu, pemerintah dan DPR juga membahas percepatan investasi melalui penyederhanaan regulasi perizinan usaha. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk antara otoritas fiskal dan moneter, guna menjaga stabilitas ekonomi.

"Kita terus bekerja keras meningkatkan koordinasi agar ekonomi berjalan sesuai harapan," kata Prasetyo.

Ia menambahkan, sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas makroekonomi di tengah dinamika global.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menegaskan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola ekspor SDA melalui DSI. Pemerintah meminta dukungan pelaku usaha untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.*

(mt/dh)

Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026), menanggapi kekhawatiran terkait potensi gangguan industri akibat keterbatasan pasokan gas.

Baca Juga:

• Indonesia Lolos Semifinal AFF U-19 2026, Ini Jadwal Lengkap Pertandingannya di Sumut

Meski demikian, ia menegaskan persoalan utama saat ini bukan pada ketersediaan gas, melainkan pada harga yang mengalami kenaikan mengikuti tren global.

"Harganya memang ada kenaikan dan itu bukan hanya di Indonesia, di dunia juga begitu," ujarnya.

Bahlil menyebut kondisi fluktuasi harga energi merupakan hal yang umum terjadi secara internasional, sehingga Indonesia juga terdampak dinamika pasar global tersebut.

Pemerintah, kata dia, tetap menjalankan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri yang memenuhi kriteria, guna menjaga stabilitas biaya produksi dalam negeri.

"Nah untuk harga HGBT itu sesuai dengan keputusan pemerintah," tegasnya.

Ia memastikan pemerintah akan terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri, stabilitas harga, dan keberlanjutan pasokan energi nasional.*

(d/dh)

Turnamen Piala AFF U-19 2026 sendiri digelar di Sumatera Utara dengan tiga stadion utama sebagai venue, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Madya.

Baca Juga:

• Vietnam U-19 Gantung Nasib, Lolos Semifinal AFF U-19 Ditentukan Hasil Grup Lain

Babak semifinal dijadwalkan berlangsung pada Kamis (11/6/2026) di Stadion Utama Sumatera Utara. Dua laga semifinal akan digelar dalam satu hari, dengan jadwal sebagai berikut:

- Semifinal 1: Juara Grup B vs Juara Grup C / Runner-up terbaik (16.00 WIB)
- Semifinal 2: Indonesia vs Juara Grup C atau Runner-up terbaik Grup B

Namun, hingga saat ini lawan Indonesia masih menunggu hasil pertandingan terakhir di Grup B dan Grup C. Beberapa kandidat kuat yang berpotensi menjadi lawan Garuda Muda adalah Australia dari Grup C serta pemenang duel Thailand vs Malaysia di Grup B.

Di Grup B, Thailand dan Malaysia sama-sama mengoleksi poin yang sama dan akan saling berhadapan untuk menentukan posisi juara grup.

Sementara itu, pihak penyelenggara memastikan seluruh pertandingan semifinal hingga final dapat disaksikan langsung di stadion maupun melalui siaran televisi nasional serta layanan streaming.*

(ds/dh)

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR RI serta sejumlah gubernur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Baca Juga:

• Cadangan Devisa RI Turun Rp 23 Triliun, BI Ungkap Penyebab Utamanya

Tito menjelaskan, kebijakan pengetatan ini merupakan bagian dari upaya mengendalikan belanja pegawai di daerah. Menurutnya, penambahan honorer justru berpotensi menjadi beban jangka panjang bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia menilai banyak tenaga honorer yang tidak memiliki kejelasan status dan kompetensi, khususnya di sektor administrasi. Bahkan, sebagian di antaranya merupakan titipan dari kebijakan kepala daerah sebelumnya.

"Jadi beban. Dan setelah itu numpuk lah honorer ini dari kepala daerah ke kepala daerah," ujarnya.

Tito juga menyinggung persoalan klasik terkait honorer yang menuntut kepastian pengangkatan menjadi PPPK atau ASN. Kondisi tersebut kerap memicu aksi demonstrasi hingga akhirnya pemerintah harus melakukan penyesuaian kebijakan.

Ia menegaskan, pemerintah daerah harus lebih disiplin dalam pengelolaan tenaga kerja agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Jangan ada lagi penambahan honorer karena akan menjadi beban biaya belanja pegawai dan beban kepala daerah berikutnya," tegasnya.*

(k/dh)

Permintaan tersebut disampaikan Bobby usai melakukan peninjauan ke Kantor PT PLN UID Sumut di Jalan Yos Sudarso, Medan, Senin (8/6/2026). Ia menegaskan, gangguan listrik yang terjadi telah berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga, terutama pelaku usaha kecil.

Baca Juga:

• LAPK: Pemadaman Berulang, PLN Wajib Beri Kompensasi

Bobby menyebut pihaknya meminta PLN untuk memberikan kompensasi dalam bentuk penyesuaian tarif listrik, bukan berupa uang tunai. Ia menyebutkan pihak PLN di daerah telah menyepakati usulan tersebut dan akan menunggu mekanisme dari pemerintah pusat.

"Kalau hasilnya tadi, dari PLN Sumut sepakat ada kompensasi. Saya minta bukan dalam bentuk uang tunai, tapi berupa diskon tagihan listrik di bulan ini atau bulan depan," katanya.

Selain kompensasi, Bobby juga meminta PLN meningkatkan keterbukaan informasi terkait pemadaman listrik. Menurutnya, masyarakat perlu mendapat penjelasan cepat apabila terjadi gangguan akibat faktor cuaca ekstrem atau gangguan teknis lainnya.

"Penginformasian harus jelas supaya masyarakat bisa mengantisipasi, terutama pelaku usaha," ujarnya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Sumut mengatakan pihaknya menyetujui adanya pembahasan kompensasi tersebut, namun pelaksanaannya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat dan Kementerian ESDM.

Ia menambahkan, saat ini tim dari Kementerian ESDM juga telah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terkait gangguan pasokan listrik di wilayah Sumut.*

(tm/dh)

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, menyampaikan bahwa pengunduran diri Trenggono sudah diajukan sejak awal Juni 2026 dan telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan TNI.

Baca Juga:

• Nanik S. Deyang Ungkap Tugas Baru Dua Wakil Kepala BGN Pilihan Prabowo

Sebelumnya, Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2026. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari penguatan struktur Badan Gizi Nasional dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, Kepala BGN Nanik S Deyang menyebut pelibatan unsur militer dalam struktur BGN dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kenapa ada unsur militer? Karena kita butuh ahli teritorial untuk wilayah 3T," ujar Nanik dalam keterangannya.

Selain Trenggono, BGN juga memperkenalkan sejumlah pejabat baru yang akan memperkuat pengawasan tata kelola dan pelaksanaan program gizi nasional.

Pelantikan jajaran pimpinan BGN termasuk Wakil Kepala BGN dijadwalkan berlangsung di Istana Negara pada Senin sore (8/6/2026).*

(dw/dh)

Surat tersebut diserahkan ke PTSP Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebelum sidang lanjutan perkara yang beragendakan pembacaan replik digelar.

Baca Juga:

• 4 Prajurit TNI Penyerang Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun, KontraS Soroti Keadilan

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menyebut proses hukum seharusnya tidak lagi berada di ranah peradilan militer berdasarkan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dinilai memperkuat proses penyidikan lanjutan di peradilan umum.

"Kami menyerahkan surat permohonan penghentian perkara dengan argumentasi bahwa perkara ini seharusnya batal demi hukum dan diperiksa di peradilan umum," kata Dimas di lokasi, Senin (8/6/2026).

Ia menilai persidangan di peradilan militer tidak mencerminkan keadilan bagi korban. Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang belum terungkap dalam proses persidangan, termasuk dugaan keterlibatan pihak lain di luar empat terdakwa yang saat ini diadili.

TAUD juga menyoroti tidak dibahasnya dugaan aktor lain dalam kasus tersebut, serta minimnya pendalaman terhadap kemungkinan keterlibatan struktur yang lebih luas dalam peristiwa kekerasan terhadap Andrie Yunus.

Selain itu, mereka menilai tidak adanya pembahasan menyeluruh terkait dugaan operasi pengintaian serta motif di balik peristiwa yang menimpa korban.

TAUD menegaskan ini merupakan kali kedua mereka mengajukan surat keberatan ke pengadilan militer, setelah sebelumnya juga menyampaikan keberatan serupa terkait jalannya proses persidangan.*

(in/dh)

Kegiatan kali ini digelar di Kecamatan Baturiti, Senin (8/6/2026), bertempat di Aula Rapat Kantor Camat Baturiti. Acara dibuka oleh Sekretaris Camat Baturiti, I Made Yoga Mahendra, dan diikuti oleh 12 operator SID dari 12 desa di wilayah tersebut.

Baca Juga:

• PMR Wira SMAN 2 Tabanan Diminta Jadi Garda Terdepan Lawan Krisis Sampah

Dalam pemaparannya, Ariasa menekankan pentingnya integrasi antara Sistem Informasi Desa (SID), website desa, dan media sosial sebagai satu ekosistem informasi publik berbasis data.

"Di era digital saat ini, pembangunan desa tidak cukup hanya dilaksanakan, tetapi juga harus dipublikasikan secara transparan dan berkelanjutan. Masyarakat berhak mengetahui program, kegiatan, serta capaian pembangunan desa," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa SID berfungsi sebagai sumber data utama yang valid, sementara website desa menjadi pusat publikasi resmi, dan media sosial berperan sebagai kanal penyebaran informasi yang cepat dan luas kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir perwakilan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Bali-Nusa Tenggara, Kementerian Lingkungan Hidup, yang juga memberikan sosialisasi terkait pengelolaan sampah berbasis sumber sebagai bagian dari edukasi lingkungan di desa.

Para peserta menyambut baik kegiatan ini karena dinilai memberikan peningkatan kapasitas, terutama dalam pengelolaan informasi dan publikasi desa berbasis digital. Salah satu operator SID Desa Luwus, I Made Narka, mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru yang dapat langsung diterapkan.

Hal senada disampaikan operator SID Desa Perean Tengah, I Gusti Ngurah Kartika, yang menilai pelatihan praktik langsung membuat peserta lebih memahami teknik penulisan dan publikasi berita desa.

Melalui program ini, Pemkab Tabanan berharap operator SID semakin profesional dalam mengelola informasi desa, sehingga publikasi pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.*

(dh)

Menurutnya, Dadan Hindayana tidak pantas menerima Bintang Mahaputera Utama (Bintang Kelas 3, Keppres No. 74/TK/2025), dan Bintang Jasa Utama (Bintang Kelas 1, Keppres No. 12/TK/2026).

Baca Juga:

• Cadangan Devisa RI Turun Rp 23 Triliun, BI Ungkap Penyebab Utamanya

"Dengan perilaku korupsinya, maka Dadan Hindayana tidak pantas menerima Bintang Mahaputera Utama (Bintang Kelas 3, Keppres No. 74/TK/2025), dan Bintang Jasa Utama (Bintang Kelas 1, Keppres No. 12/TK/2026) tersebut," kata dalam rilisnya yang diterima bitvonline.com, Senin (8/6/2026).

BERHAK CABUT
Juliaman Saragih menjelaskan, pasal 35 UU No. 20 Tahun 2009 menyatakan tegas bahwa Presiden Prabowo Subianto berhak mencabut Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan yang telah diberikan.

Walaupun nanti dalam prosesnya terlebih dahulu diteliti, dibahas, dan di verifikasi oleh Dewan (Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan), bahkan menunggu keputusan hukum yang tetap dan kuat.

Tapi fakta kebrutalan tindak korupsi Dadan Hindayana (mantan Ketua Badan Gizi Nasional) terhadap dana kelolaan program prioritas MBG (Makan Bergizi Gratis) sudah sangat terang benderang. Bahkan menistakan kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, menurutnya, mencabut segera Bintang Mahaputera Utama dan Bintang Jasa Utama Dr. Ir. Dadan Hindayana adalah tindakan pemulihan kepercayaan Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, yang terbaik.*

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, penurunan cadangan devisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari penerbitan global bond pemerintah, penerimaan pajak dan jasa, hingga pembayaran utang luar negeri serta upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.

Baca Juga:

• Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Tembus Rp75.700 per Kg, Bawang Merah Rp54.350

BI menegaskan, posisi cadangan devisa tersebut masih berada pada level yang aman. Saat ini cadangan devisa setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor ditambah pembayaran utang luar negeri, dan masih di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Meski mengalami penurunan bulanan, BI menilai ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga. Hal ini ditopang oleh aliran masuk modal asing serta persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi nasional.

Ke depan, BI menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi, nilai tukar rupiah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.*

(d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat bersama pemerintah dan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Dalam forum tersebut, pemerintah membahas kepastian regulasi di sektor energi dan pertambangan.

Baca Juga:

• Prabowo Siapkan Skema Baru Tambang, Porsi Keuntungan Negara Bakal Lebih Besar

Ia menegaskan kebijakan tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku dan tidak akan diubah ke depan. Menurutnya, kepastian regulasi penting agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam menjalankan investasi di sektor energi dan pertambangan.

Bahlil juga menyoroti dinamika harga komoditas global, khususnya batu bara, yang dipengaruhi kondisi geopolitik dan fluktuasi pasar dunia. Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan penyesuaian kebijakan secara terukur agar keseimbangan antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat tetap terjaga.

"Kalau harganya bagus produksi ditingkatkan, kalau mulai turun kita lakukan kebijakan agar supply dan demand terjaga," ujarnya.

Ia menegaskan tidak ada perubahan aturan bagi pelaku usaha tambang yang sudah berjalan saat ini. Pemerintah, lanjutnya, tetap memberikan prioritas kepada UMKM serta mendukung hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah nasional.

Di akhir pernyataannya, Bahlil meminta agar publik tidak mudah terpengaruh isu yang tidak jelas terkait kebijakan energi dan tambang.

"Kalau tidak jelas, tanya saya langsung," tegasnya.*

(d/dh)