Pernyataan itu disampaikan Johanis menanggapi usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai perlunya kajian terhadap ketentuan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Baca Juga:

• Usulan Kerugian Negara Bukan Korupsi Ramai Disorot, Luhut Beri Penjelasan Baru

Menurutnya, apabila unsur tersebut dihapus, aparat penegak hukum berisiko kehilangan dasar untuk menuntut pelaku dalam perkara yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.

"Sekiranya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dihapus, maka negara tidak berhak menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara yang umumnya dilakukan oleh penyelenggara negara bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya," kata Johanis, Rabu (21/10/2026).

Johanis menjelaskan, perkara korupsi yang melibatkan penyuapan dan pemerasan kerap berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Proyek tersebut umumnya menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara maupun pinjaman luar negeri.

Dalam praktiknya, menurut Johanis, tindakan suap antara pihak pemberi dan penerima pekerjaan dapat menyebabkan pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara akibat penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Johanis mencontohkan sejumlah perkara korupsi yang telah ditangani aparat penegak hukum, termasuk kasus yang berkaitan dengan penggunaan dana negara di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Menurutnya, perkara tersebut menunjukkan pentingnya mempertahankan ketentuan mengenai kerugian keuangan negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

Johanis juga menyinggung United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Ia menegaskan UNCAC tidak melarang negara anggotanya memiliki ketentuan pidana korupsi yang mengatur perbuatan merugikan keuangan negara.

Menurut Johanis, setiap negara tetap memiliki kewenangan untuk mengatur tindak pidana korupsi dalam hukum nasionalnya sepanjang sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Karena itu, ia menilai penggunaan UNCAC sebagai dasar untuk menghapus unsur kerugian negara perlu dikaji secara cermat.

Di sisi lain, Johanis memahami adanya kebutuhan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha perusahaan milik negara.

Namun, menurutnya, persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui pengaturan di sektor badan usaha milik negara (BUMN) tanpa harus menghapus unsur kerugian negara dari ketentuan pemberantasan korupsi.

Ia mengatakan Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan perlindungan hukum kepada direksi yang mengambil keputusan bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan tersebut antara lain diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Johanis menilai apabila pemerintah ingin memperjelas kedudukan kekayaan perusahaan negara, pembahasan dapat difokuskan pada ketentuan mengenai BUMN.

Menurutnya, langkah itu lebih tepat dibandingkan menghapus pengertian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari aturan tindak pidana korupsi.

"Oleh karena itu saya tidak sependapat dengan saran dari Pak Luhut. Salam anti korupsi," tegas Johanis.* (k/dh)

BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo atas dedikasi, loyalitas, serta kontribusinya selama menjabat sebagai Wakapolda Aceh.

Apresiasi tersebut disampaikan Ruddi dalam acara kenal pamit Wakapolda Aceh yang berlangsung di Gedung Serbaguna Mapolda Aceh, Banda Aceh, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:

• Brigjen Latif Usman Resmi Jabat Wakapolda Aceh, Gantikan Ari Wahyu Widodo

Sementara posisi Wakapolda Aceh kini dipercayakan kepada Brigjen Pol. Latif Usman.

Ruddi mengatakan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang bertujuan memperkuat regenerasi kepemimpinan, pengembangan karier, serta penyegaran organisasi.

Menurutnya, rotasi jabatan juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Kapolda Aceh menyampaikan penghargaan kepada Brigjen Ari atas pengabdian dan kerja sama yang telah dibangun selama bertugas di lingkungan Polda Aceh.

Ia berharap pengalaman dan kontribusi yang diberikan Ari dapat menjadi bekal dalam melaksanakan tanggung jawab di tempat penugasan yang baru.

Ruddi juga mendoakan agar Brigjen Ari senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalankan amanah sebagai Auditor Utama Tingkat II Itwasum Polri.

Pada kesempatan yang sama, Ruddi menyambut kehadiran Brigjen Pol. Latif Usman sebagai Wakapolda Aceh yang baru.

Ia berharap kehadiran Latif dapat semakin memperkuat koordinasi dan kerja sama antarsatuan kerja di lingkungan Polda Aceh.

Menurut Ruddi, komunikasi yang baik antara pimpinan dan seluruh jajaran menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan organisasi kepolisian yang solid dan profesional.

Jenderal bintang dua yang merupakan lulusan Akabri 1996 itu menegaskan keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada sosok pimpinan, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh personel.

Karena itu, Ruddi mengajak seluruh jajaran Polda Aceh untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan kedisiplinan, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan pelayanan kepolisian yang profesional dan humanis kepada masyarakat.

Ruddi berharap pergantian Wakapolda Aceh dapat menjadi momentum untuk memperkuat kinerja organisasi, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Aceh.

"Diharapkan kesinambungan kepemimpinan di lingkungan Polda Aceh dapat berjalan dengan baik. Momentum ini juga diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh personel dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas Polri secara profesional dan humanis," tutur Ruddi.

Pergantian jabatan tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan program kerja Polda Aceh sekaligus memperkuat sinergi seluruh personel dalam menghadapi tantangan tugas kepolisian ke depan.

Dengan kepemimpinan Wakapolda yang baru, Polda Aceh diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga stabilitas keamanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.* (dh)

Laporan tersebut rencananya menyasar sejumlah pihak, mulai dari kepala dinas, kepala bidang, hingga kepala sekolah. Persoalan yang disorot meliputi pelaksanaan program revitalisasi sekolah, pengadaan buku menggunakan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS), serta praktik penjualan seragam sekolah.

Koordinator Masyarakat Tegal Bersatu, Ismet Gunawan, SH, mengatakan pihaknya telah menyiapkan laporan berdasarkan sejumlah indikasi yang dinilai perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah yang tidak sesuai dengan mekanisme swakelola sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.

Menurut Ismet, terdapat indikasi pekerjaan revitalisasi sekolah diserahkan kepada pihak ketiga.

"Untuk revitalisasi, adanya dugaan kegiatan tersebut dipihakketigakan. Yang jelas itu menyalahi aturan," kata Ismet, Rabu (21/10/2026).

Ismet menilai dugaan tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan penggunaan anggaran pendidikan.

Pemeriksaan dinilai perlu mencakup dokumen perencanaan, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, penggunaan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban proyek.

Pasalnya, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan ketentuan yang berlaku, persoalan tersebut dapat menjadi bahan pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat berwenang.

Selain program revitalisasi, Masyarakat Tegal Bersatu turut menyoroti penggunaan dana BOS untuk pengadaan buku di sejumlah sekolah.

Ismet menyebut terdapat dugaan penggunaan pemasok yang sama secara berulang dalam kegiatan pengadaan buku. Selain itu, harga pembelian buku juga dipersoalkan karena dinilai tidak wajar.

Menurutnya, dugaan tersebut harus diperiksa melalui dokumen transaksi, bukti pembelian, perbandingan harga, serta laporan penggunaan dana BOS.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pengadaan buku telah dilakukan sesuai kebutuhan sekolah, ketentuan yang berlaku, dan prinsip transparansi penggunaan anggaran.

Masyarakat Tegal Bersatu juga menyoroti praktik penjualan seragam sekolah yang dinilai perlu mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan beban biaya pendidikan orang tua siswa.

Kelompok tersebut meminta agar dugaan pemaksaan pembelian seragam maupun kemungkinan adanya penunjukan pemasok tertentu diperiksa apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Ismet menegaskan persoalan pendidikan tidak boleh diabaikan, terlebih jika menyangkut penggunaan uang negara dan pengeluaran yang dibebankan kepada masyarakat.

Karena itu, pihaknya berharap laporan yang akan disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal secara profesional.

"Adanya laporan tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal harus bisa menindaklanjuti laporan tersebut," ujar Ismet.

Masyarakat Tegal Bersatu berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri setiap indikasi yang dilaporkan secara objektif, termasuk memeriksa dokumen dan meminta keterangan pihak-pihak terkait apabila diperlukan.

Meski demikian, berbagai persoalan yang disampaikan kelompok masyarakat tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana sebelum melalui proses pemeriksaan serta pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Pihak kepala dinas, kepala bidang, maupun kepala sekolah yang disebut dalam rencana laporan juga tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan.* (dh)

Kapal MT Global 168 tiba dan bersandar di dermaga Terminal Penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, Rabu (21/10/2026) siang. Petugas gabungan langsung melakukan pengamanan di sekitar lokasi untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar.

Baca Juga:

• Gerebek Sarang Narkoba Rel Tembung, Tim Gabungan Ratakan Barak Sabu dan Diciduk 3 Residivis

Menurut Kristian, operasi dilakukan bersama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polair Baharkam Polri, BNN, Bea Cukai, dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

"Kapal sudah ditarik dan dikawal oleh kapal Polair serta Bea Cukai, sandar dengan aman beserta barang bukti narkoba jenis ketamin," kata Kristian, Rabu (21/10/2026).

Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan delapan orang yang diduga terlibat dalam perkara penyelundupan tersebut.

Kristian menyebut delapan orang yang diamankan terdiri atas tujuh warga negara Indonesia (WNI) dan satu warga negara asing (WNA).

Meski demikian, kepolisian belum membeberkan identitas maupun peran masing-masing orang dalam aktivitas yang diduga berkaitan dengan jaringan penyelundupan narkoba tersebut.

Sebelumnya, kapal MT Global 168 diamankan petugas saat berlayar di kawasan Selat Malaka. Kapal berukuran besar itu diduga digunakan untuk mengangkut barang terlarang yang akan diselundupkan ke wilayah Indonesia.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal di perairan, petugas mengawal kapal menuju Pelabuhan Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pengamanan berlangsung ketat. Puluhan personel gabungan terlihat berjaga di sekitar dermaga ketika kapal mulai bersandar.

Sejumlah petugas dilaporkan membawa senjata api laras panjang untuk mengamankan kawasan pelabuhan dan mengantisipasi gangguan selama proses penanganan kapal.

Dugaan penyelundupan narkoba dalam jumlah besar tersebut menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa kapal membawa muatan mencapai dua hingga tiga ton.

Informasi itu berasal dari sejumlah sumber di kawasan Pelabuhan Belawan yang menyebut adanya dugaan muatan sabu-sabu cair dalam jumlah besar.

Namun, perkiraan berat tersebut belum menjadi angka resmi yang dapat dipastikan berdasarkan hasil pemeriksaan aparat.

Di sisi lain, Bareskrim Polri telah menyampaikan adanya temuan barang bukti yang disebut sebagai ketamin dalam operasi pengamanan MT Global 168.

Sejumlah laporan juga menyebut barang bukti ketamin yang diamankan mencapai sekitar satu ton.

Perbedaan informasi mengenai jenis dan berat muatan masih memerlukan penjelasan resmi dari penyidik.

Kepastian kandungan zat serta berat keseluruhan barang bukti menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan lanjutan.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring turut membenarkan kedatangan kapal tersebut di Pelabuhan Belawan.

Aditya mengatakan barang bukti yang ditemukan masih menjalani pemeriksaan laboratorium forensik untuk memastikan kandungannya.

"Iya benar sudah sandar. Terkait jenisnya sedang diperiksa Labfor," kata Aditya.

Pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk memastikan identitas zat yang ditemukan, termasuk kandungan dan karakteristiknya.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi salah satu dasar bagi penyidik untuk melanjutkan proses hukum dan mengungkap dugaan penyelundupan.

Selain memeriksa barang bukti, petugas juga mendalami asal perjalanan kapal serta tujuan pengiriman muatan.

Kepolisian belum mengumumkan secara terperinci rute perjalanan MT Global 168 maupun kemungkinan keterlibatan jaringan penyelundupan narkoba lintas negara.

Keterlibatan seorang warga negara asing dalam perkara tersebut turut menjadi bagian dari pendalaman penyidik.

Namun, dugaan hubungan dengan jaringan internasional masih harus dibuktikan melalui hasil pemeriksaan dan pengembangan penyidikan.

Sementara itu, kepolisian berencana menggelar konferensi pers mengenai pengungkapan kasus MT Global 168 pada Jumat (23/10/2026).

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyebut perkembangan penanganan perkara tersebut akan disampaikan dalam konferensi pers oleh Kapolri.

Kapolres Pelabuhan Belawan juga meminta masyarakat menunggu keterangan resmi mengenai kronologi pengamanan kapal, jumlah barang bukti, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Lebih lengkapnya nanti tunggu rilis rencana hari Jumat ya," ujar Aditya.

Pengungkapan MT Global 168 menjadi perhatian karena melibatkan operasi gabungan sejumlah instansi penegak hukum di salah satu jalur pelayaran internasional yang menghubungkan berbagai negara.* (km/dh)

Direktur Reserse Siber Polda Sumut Kombes Pol Bayu Wicaksono membenarkan pihaknya telah mengirimkan undangan kepada Aleh untuk memberikan klarifikasi mengenai unggahan yang sempat viral tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Beri Ultimatum soal Karhutla, Sebut Terorisme Lingkungan hingga Ancam Cabut Izin Perusahaan

"Kita undang, nanti kita undang. Kan, undang kan ada waktunya, ya. Kemarin kita sudah undang. Insyaallah, dalam waktu dekat, sesuai dengan undangan kami, nanti bisa hadir," kata Bayu, Rabu (21/10/2026).

Meski telah melayangkan undangan, Bayu belum mengungkap secara terperinci kapan Aleh dijadwalkan memberikan keterangan di Direktorat Reserse Siber Polda Sumut.

Polisi juga belum menjelaskan identitas pihak yang melaporkan Aleh terkait dugaan penyebaran informasi bohong tersebut.

Menurut Bayu, laporan yang diterima kepolisian berkaitan dengan pengakuan Aleh mengenai tawaran kerja sama senilai Rp80 juta agar dirinya tidak membicarakan persoalan karhutla melalui akun media sosial.

Laporan tersebut diterima polisi dua hari setelah Aleh mengunggah video mengenai dugaan tawaran tersebut.

Bayu menegaskan penanganan perkara masih berada pada tahap penyelidikan. Penyidik belum meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan.

"Penyelidikan. Nah, belum bisa diungkap, karena kan belum selesai. Belum selesai," ujarnya.

Sebelumnya, Aleh menjadi perhatian publik setelah mengunggah video melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu (17/10/2026).

Dalam video tersebut, Aleh mengaku mendapatkan pesan penawaran kerja sama dari seseorang yang memintanya untuk tidak membahas isu kebakaran hutan dan lahan.

Ia juga memperlihatkan tangkapan layar percakapan yang disebut berisi tawaran uang Rp80 juta sebagai imbalan atas permintaan tersebut.

"Waduh, heran. Kacau, asli kacau. Aku baru dapat tawaran kerja sama malam ini ya dan aku baru di chat-nya mengenai untuk tidak membahas isu bencana karhutla. Nah, kalian bisa baca ini chat-nya," ujar Aleh dalam video tersebut.

Unggahan itu kemudian menjadi perbincangan di media sosial dan memunculkan berbagai tanggapan masyarakat.

Namun, setelah ramai dibahas dan menuai kritik, video tersebut diketahui telah dihapus dari akun media sosialnya.

Hingga kini, belum diketahui secara pasti siapa pihak yang diduga menawarkan uang Rp80 juta kepada Aleh maupun apakah penawaran tersebut benar-benar terjadi.

Pengakuan itu juga mendapat perhatian Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan sekaligus Wakil Ketua DPRD Sumut, Ihwan Ritonga.

Ihwan sebelumnya meminta Polda Sumut mengusut kebenaran informasi yang disampaikan Aleh agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menurut Ihwan, kepolisian perlu memastikan apakah benar terdapat pihak yang menawarkan uang kepada konten kreator untuk menghentikan pembahasan mengenai karhutla.

"Kalau memang ada penawaran, siapa yang menawarkan dan untuk kepentingan siapa. Itu yang harus ditelusuri oleh Kapolda Sumut," kata Ihwan, Minggu (18/10/2026).

Ia menilai dugaan penawaran tersebut perlu diselidiki karena berkaitan dengan persoalan lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat.

Ihwan juga meminta aparat mengidentifikasi pihak yang diduga memberikan tawaran apabila pengakuan tersebut terbukti benar.

Sebaliknya, apabila ditemukan adanya informasi yang sengaja direkayasa, ia meminta polisi mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.

"Kalau benar ada yang menawarkan, pihak yang menawarkan itu harus ditangkap. Tapi ternyata kebohongan, kami meminta agar konten kreator itu yang ditangkap karena membuat resah," ujarnya.

Ihwan menegaskan penyelidikan diperlukan untuk memastikan duduk perkara sebenarnya sekaligus mencegah munculnya anggapan bahwa terdapat pihak tertentu yang berupaya membungkam pembahasan mengenai karhutla.

Ia juga mengingatkan agar persoalan kebakaran hutan dan lahan tetap ditangani secara terbuka dan bertanggung jawab.

Menurutnya, karhutla merupakan persoalan serius yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.

Karena itu, seluruh informasi yang beredar mengenai dugaan upaya pembatasan pembahasan karhutla harus diperiksa berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Polda Sumut masih menunggu klarifikasi dari Aleh untuk mendalami asal-usul pesan penawaran Rp80 juta yang ditampilkan dalam unggahannya.

Penyelidik juga masih perlu memastikan keaslian informasi dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.* (tm/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka evaluasi dua tahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:

• Diancam Penurunan Status Pasar Modal, Prabowo Semprot MSCI: Jangan Coba Takut-takuti Kita

Menurutnya, hasil penyelidikan di lapangan menunjukkan bahwa peristiwa karhutla tidak seluruhnya disebabkan faktor alam. Terdapat indikasi campur tangan manusia yang perlu diusut secara mendalam.

"Tapi saudara-saudara ternyata hasil penyelidikan kita di lapangan bahwa fenomena karhutla tidak semata-mata alamiah ada campur tangan manusia dan menurut saya harus kita sikapi dengan hati-hati, dengan teliti," kata Prabowo.

Prabowo meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.

Ia secara khusus menginstruksikan Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Kehutanan untuk bekerja sama dengan dukungan TNI serta unsur intelijen.

"Saya minta kepolisian, kejaksaan, kementerian kehutanan, dibantu TNI dibantu intelijen untuk selidiki, karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab," ujarnya.

Presiden menilai dugaan keterlibatan perusahaan dalam kebakaran hutan harus menjadi perhatian serius karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Prabowo bahkan menggunakan istilah terorisme lingkungan untuk menggambarkan tindakan pembakaran hutan secara sengaja yang menimbulkan dampak luas.

"Rakyat juga menangkap oknum yang sengaja membakar dan bisa kita anggap ini terorisme lingkungan. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan," tegasnya.

Menurut Prabowo, asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan dapat membahayakan kesehatan jutaan warga, termasuk masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi kebakaran.

Karena itu, penanganan karhutla tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah harus meningkatkan upaya pencegahan, pemadaman, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melawan hukum.

Prabowo juga menegaskan bahwa penindakan terhadap pelaku karhutla harus dilakukan secara serius dan menyeluruh.

"Kita tidak boleh anggap remeh. Kita akan massif menangani itu, dan kita juga akan usut tuntas," kata Prabowo.

Selain memerintahkan penyelidikan, Prabowo mengancam akan mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan dan terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.

Ia mengatakan pemerintah tidak akan lagi mengambil langkah biasa dalam menghadapi korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas perusakan lingkungan.

"Dan kali ini maaf kita tidak akan bertindak biasa-biasa saja, kalau bukti sudah jelas, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar," tegasnya.* (in/dh)

Prabowo menyampaikan sikap tersebut saat membuka Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka evaluasi dua tahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:

• Usulan Luhut Ubah Definisi Korupsi Bikin Gempar, Menkum Buka Suara: Tunggu Arahan Prabowo

Menurutnya, meskipun sejumlah program pemerintah telah berjalan, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan untuk memenuhi harapan masyarakat.

"Saudara-saudara, kita telah bekerja dengan baik tapi kita tahu tantangan masih besar, rakyat kita berharap, kesulitan kita masih banyak, gangguan masih banyak kita terus diadang," kata Prabowo.

Prabowo kemudian menyinggung MSCI yang tengah mempertimbangkan penurunan status pasar modal Indonesia. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap Indonesia.

"Ada apa itu, macem-macem lah, ada MSCI macem-macem, dia mau takut-takutin kita," ujarnya.

Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan menyerah dalam menghadapi berbagai tekanan maupun tantangan yang datang dari luar.

"Saya hanya katakan pada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar," tegasnya.

Presiden mengatakan Indonesia memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapi situasi sulit. Ia meminta jajaran pemerintah tetap bekerja dan tidak kehilangan semangat dalam menjalankan program pembangunan.

"Kita tidak takut kita punya kekuatan keberanian, kita punya keberanian dan kita rela berkorban dan kita tidak mengenal menyerah saudara-saudara sekalian," katanya.

Pernyataan Prabowo tersebut muncul setelah MSCI menyampaikan kekhawatiran terhadap sejumlah aspek tata kelola pasar saham Indonesia.

Lembaga penyedia indeks global itu mempertimbangkan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market atau pasar berkembang menjadi standalone market atau pasar mandiri.

Potensi perubahan klasifikasi tersebut menjadi perhatian pelaku pasar karena indeks MSCI digunakan oleh banyak investor internasional sebagai acuan dalam menempatkan dana di pasar saham berbagai negara.

Apabila penurunan klasifikasi benar-benar dilakukan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi aliran investasi asing ke pasar modal Indonesia.

Namun, perubahan status itu masih dalam tahap pertimbangan dan belum menjadi keputusan final MSCI.

Sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengadakan pertemuan secara virtual dengan MSCI pada Senin (19/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan berkaitan dengan pasar modal Indonesia dan rencana peninjauan klasifikasi oleh lembaga indeks global tersebut.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan terdapat berbagai hal yang dibicarakan bersama MSCI. Namun, berdasarkan kesepakatan kedua pihak, hasil pembahasan belum dapat disampaikan secara terperinci kepada publik.

"Kami membicarakan banyak hal. Namun, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan MSCI, kami tidak dapat mengungkapkan detail maupun kesimpulan dari pertemuan tersebut," kata Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Meski demikian, BEI mengumumkan dua langkah baru sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas dan transparansi pasar modal Indonesia.

Langkah pertama berkaitan dengan penghapusan saham yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC) atau konsentrasi kepemilikan saham tinggi dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperbaiki kualitas indeks serta merespons kekhawatiran mengenai struktur kepemilikan saham yang terlalu terkonsentrasi.

Langkah kedua berupa peningkatan transparansi kepemilikan saham melalui pengungkapan data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen.

Pengungkapan tersebut juga akan dilengkapi informasi mengenai afiliasi pemegang saham dengan perusahaan tercatat atau emiten terkait.

Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya BEI memperkuat keterbukaan informasi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal nasional.

Persoalan transparansi kepemilikan saham, praktik perdagangan, serta kualitas tata kelola menjadi perhatian MSCI dalam menilai kelayakan pasar Indonesia.

Di tengah situasi tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah akan tetap berupaya menjaga ketahanan nasional dan melanjutkan agenda pembangunan.

Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk mempertahankan kepercayaan investor sekaligus memastikan pasar modal Indonesia memiliki tata kelola yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.* (in/dh)

Penjelasan tersebut disampaikan Luhut melalui keterangan resmi pada Rabu (21/10/2026), setelah pernyataannya mengenai perlunya kajian definisi korupsi mendapat perhatian publik.

Baca Juga:

• Usulan Luhut Ubah Definisi Korupsi Bikin Gempar, Menkum Buka Suara: Tunggu Arahan Prabowo

Menurutnya, ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), serta Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetap dipertahankan.

Dengan demikian, pihak yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan diwajibkan mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur dalam UU Tipikor, dan uang negara yang diselewengkan tetap harus dikembalikan," tegas Luhut.

Ia menjelaskan, persoalan utama yang ingin diperbaiki adalah mekanisme pembuktian unsur tindak pidana korupsi agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum.

Menurut Luhut, seseorang yang terbukti melakukan korupsi harus tetap mendapatkan hukuman, sementara pihak yang mengambil keputusan dengan iktikad baik dan sesuai prosedur tidak seharusnya dipidana tanpa dasar hukum yang jelas.

Penyempurnaan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, terutama dalam pengambilan keputusan bisnis dan kebijakan yang memiliki risiko ekonomi.

Luhut juga menegaskan bahwa rekomendasi DEN justru bertujuan memperluas jangkauan pemberantasan korupsi melalui penambahan sejumlah ketentuan pidana yang belum diatur secara khusus dalam hukum nasional.

Salah satunya adalah tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing atau bribery of foreign public officials.

Menurutnya, Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun, sejumlah ketentuan dalam konvensi tersebut dinilai belum sepenuhnya diadopsi ke dalam hukum nasional.

Karena itu, DEN mengusulkan agar aturan pemberantasan korupsi Indonesia semakin selaras dengan standar internasional tanpa mengurangi efektivitas penindakan terhadap pelaku korupsi.

Luhut menilai kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong investasi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia merujuk pada studi Freedom and Prosperity Indexes 2025 yang menganalisis data 164 negara selama tiga dekade. Dalam kajian tersebut, penerapan prinsip supremasi hukum atau rule of law disebut memiliki hubungan kuat dengan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Menurut Luhut, ketidakpastian dalam penerapan hukum dapat memengaruhi keberanian pelaku usaha maupun pengambil kebijakan dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Karena itu, pembenahan aturan pemberantasan korupsi dinilai perlu dilakukan agar penegakan hukum tetap tegas, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap keputusan yang diambil secara sah.

Dalam kajian DEN, terdapat empat rekomendasi utama yang disampaikan kepada pemerintah.

Rekomendasi pertama adalah penyempurnaan rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.

Rekomendasi kedua berkaitan dengan penerapan ketentuan policy judgment rule atau business judgment rule untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kebijakan dan keputusan bisnis yang dilakukan dengan iktikad baik, sesuai prosedur, serta tanpa benturan kepentingan.

Melalui pendekatan tersebut, kerugian yang muncul akibat risiko bisnis tidak serta-merta diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi apabila tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang memenuhi ketentuan pidana.

Namun, perlindungan tersebut tidak berlaku bagi tindakan penyelewengan, penyuapan, penyalahgunaan kewenangan, maupun perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum.

Rekomendasi ketiga adalah mengadopsi sejumlah ketentuan UNCAC yang belum diatur dalam peraturan nasional, termasuk penyuapan terhadap pejabat publik asing.

Sementara rekomendasi keempat adalah penyusunan omnibus law keuangan negara untuk memperjelas status kekayaan negara dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaannya.

Luhut menyebut rekomendasi DEN juga berkaitan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perlunya kajian terhadap ketentuan dalam UU Tipikor.

Dalam Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024, MK mendorong pembentuk undang-undang melakukan kajian komprehensif dan membuka kemungkinan perumusan ulang Pasal 2 serta Pasal 3 UU Tipikor.

Mahkamah menilai penerapan kedua pasal tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum.

Meski demikian, MK juga menekankan bahwa perubahan aturan tidak boleh mengurangi semangat pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

Luhut menjelaskan rekomendasi tersebut telah didiskusikan bersama sejumlah pihak, termasuk perwakilan Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta tokoh antikorupsi dan mantan pimpinan KPK.

Diskusi tersebut dilakukan untuk menghimpun pandangan mengenai penyempurnaan aturan agar penegakan hukum dapat berjalan lebih konsisten dan berkeadilan.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026), Luhut menyampaikan hasil kajian DEN mengenai perlunya penyesuaian aturan korupsi dengan standar internasional.

Luhut mengatakan Presiden Prabowo menyetujui agar kajian tersebut ditindaklanjuti.

Namun, persetujuan untuk mengkaji rekomendasi tersebut belum berarti pemerintah telah mengubah ketentuan UU Tipikor.

DEN menyatakan akan terus memantau perkembangan pembahasan dan menyampaikan rekomendasi lanjutan kepada Presiden.

Luhut berharap pembenahan aturan tersebut dapat memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara negara, pengambil keputusan bisnis, dan masyarakat.

Ia menegaskan kepastian hukum diperlukan bukan hanya untuk mendukung kegiatan ekonomi, tetapi juga memastikan penegakan hukum berjalan secara adil, proporsional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.* (d/dh)

Meutya menegaskan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tidak pernah meminta platform digital menurunkan maupun membatasi jangkauan informasi terkait kebakaran hutan dan lahan.

Baca Juga:

• Buntut OTT Suap Proyek Internet Kominfo, Keponakan Wali Kota Tebing Tinggi Divonis 1,5 Tahun BUI

Menurut Meutya, informasi yang disampaikan masyarakat melalui media sosial justru memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memantau perkembangan kebakaran hutan dan lahan.

Berbagai laporan masyarakat mengenai kondisi lingkungan, kabut asap, hingga dampak karhutla dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan.

Karena itu, Meutya mendorong perusahaan pengelola media sosial untuk lebih terbuka mengenai cara kerja algoritma yang menentukan penyebaran informasi kepada pengguna.

Ia menilai transparansi platform digital diperlukan agar masyarakat mengetahui bagaimana konten didistribusikan dan alasan suatu unggahan mengalami penurunan jangkauan.

"Bantu kami mendorong platform digital agar lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap algoritma mereka. Suara kita penting, informasi adalah hak kita, dan platform harus bertanggung jawab atas cara informasi menjangkau masyarakat," kata Meutya.

Pernyataan tersebut muncul ketika sejumlah pengguna media sosial mengeluhkan penurunan jumlah penonton dan jangkauan unggahan setelah menyuarakan persoalan karhutla.

Keluhan itu kemudian memunculkan dugaan adanya pembatasan distribusi konten atau shadowban oleh platform media sosial.

Salah satu figur publik yang mengungkapkan persoalan tersebut adalah kreator konten Tasya Farasya.

Melalui akun media sosialnya, Tasya mengaku jumlah penonton Instagram Stories miliknya mengalami penurunan setelah mengunggah konten mengenai kebakaran hutan dan lahan.

Menurut pengakuannya, jumlah penonton yang biasanya mencapai sekitar satu juta turun menjadi sekitar 85.000.

Penurunan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penyebaran konten dan kemungkinan adanya pembatasan jangkauan terhadap unggahan yang membahas isu lingkungan.

Namun, penurunan jumlah penonton belum dapat dijadikan bukti bahwa suatu akun mengalami shadowban.

Istilah shadowban digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika jangkauan atau visibilitas konten di media sosial diduga dibatasi tanpa pemberitahuan yang jelas kepada pemilik akun.

Dalam kondisi tersebut, pengguna tetap dapat mengunggah konten, tetapi unggahannya mungkin tidak banyak muncul dalam rekomendasi atau sulit menjangkau pengguna baru.

Meski demikian, distribusi konten juga dipengaruhi sejumlah faktor, seperti algoritma rekomendasi, interaksi pengguna, waktu unggahan, serta kebijakan moderasi masing-masing platform.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) turut memberikan perhatian terhadap dugaan pembatasan konten mengenai karhutla.

Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum mengatakan diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah penurunan jangkauan yang dialami sejumlah akun benar-benar disebabkan oleh pembatasan platform.

"Untuk memastikan apakah suatu konten mengalami shadow banning, diperlukan akses terhadap data dan proses pengambilan keputusan platform," ujar Nenden Rabu (21/10/2026).

Menurut Nenden, transparansi mekanisme moderasi menjadi penting karena masyarakat membutuhkan informasi yang akurat mengenai kerusakan lingkungan, risiko kesehatan, serta respons pemerintah terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Ia mengingatkan perusahaan platform digital memang memiliki kewajiban menangani konten yang melanggar hukum maupun pedoman komunitas.

Namun, proses moderasi tersebut harus dilakukan secara terbuka, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

SAFEnet juga menegaskan bahwa kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh secara otomatis dianggap sebagai pelanggaran aturan platform.

"Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh serta-merta dianggap sebagai pelanggaran," tegas Nenden.

Karena itu, SAFEnet meminta Komdigi menjelaskan dasar hukum setiap permintaan pembatasan konten, mendorong keterbukaan praktik moderasi, serta memastikan tersedianya mekanisme pemberitahuan dan pengajuan banding bagi pengguna yang terdampak.

Sebelumnya, Direktur Pengendalian Ruang Digital Komdigi Safriansyah Yanwar Rosyadi juga membantah adanya instruksi pemerintah untuk membatasi konten karhutla.

Safriansyah menjelaskan setiap platform digital mempunyai ketentuan komunitas serta mekanisme moderasi tersendiri.

Menurutnya, apabila terdapat dugaan penurunan jangkauan atau penghapusan unggahan, penyebabnya harus ditelusuri berdasarkan fakta dan dikonfirmasi kepada pihak platform terkait.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap karhutla, pemerintah menegaskan tidak melakukan pembatasan informasi mengenai peristiwa tersebut.

Sementara itu, SAFEnet mendorong transparansi yang lebih besar agar dugaan pembatasan konten dapat diperiksa secara objektif.* (d/dh)

Supratman memastikan pemerintah akan membahas gagasan yang disampaikan Luhut. Namun, pembahasan lebih lanjut masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Dituding Kabinet Gemuk dan Tak Efisien, Prabowo Balas Kritik dengan Perbandingan Eropa: Mana yang Tidak Efisien?

Supratman mengatakan dirinya belum menerima arahan khusus dari Presiden mengenai tindak lanjut kajian perubahan definisi korupsi tersebut.

"Nanti, nanti kalau itu kan nanti kita tunggu arahan Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan usulan penyesuaian definisi tindak pidana korupsi kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Luhut mengatakan kajian yang disusun tim Dewan Ekonomi Nasional mendapat persetujuan Presiden untuk dibahas lebih lanjut.

"Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi," ujar Luhut.

Menurut Luhut, perubahan diperlukan agar aturan dan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diselaraskan dengan standar internasional.

Ia merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Dalam penjelasannya, Luhut menyoroti penyuapan atau bribery sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian dalam konvensi tersebut.

Luhut berpandangan bahwa penggunaan unsur kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia perlu dikaji kembali.

Menurutnya, tidak setiap kerugian yang muncul dalam kegiatan usaha dapat langsung disamakan dengan tindak pidana korupsi, mengingat setiap keputusan bisnis memiliki risiko.

Luhut juga menyinggung operasional perusahaan negara dan lembaga pengelola investasi seperti Danantara yang menjalankan kegiatan bisnis dengan berbagai potensi keuntungan maupun kerugian.

Ia menilai ketidakpastian hukum dalam membedakan risiko bisnis dengan perbuatan korupsi berpotensi membebani pengambilan keputusan investasi.

"Karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara. Ini memang memberatkan kepada, seperti Danantara untuk membuat bisnis, yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya. Maka ini saya kira penting," terang Luhut.

Pernyataan Luhut tersebut merupakan pandangannya mengenai aturan pemberantasan korupsi di Indonesia dan masih membutuhkan pembahasan hukum lebih lanjut.

UNCAC sendiri tidak hanya mengatur penyuapan, tetapi juga mencakup sejumlah bentuk kejahatan lain, termasuk penggelapan aset oleh pejabat publik, perdagangan pengaruh, serta penyalahgunaan jabatan.

Karena itu, penyesuaian aturan pemberantasan korupsi tidak dapat disimpulkan hanya sebagai penghapusan unsur kerugian negara dari seluruh perkara korupsi.* (d/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna dalam momentum dua tahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:

• Dua Kali Mangkir Panggilan KPK, Menteri Nusron Wahid Tiba-tiba Muncul di Rapat Istana

"Koalisi kita besar, benar karena saya ingin sebanyak mungkin kekuatan bersatu untuk menjalankan perbaikan kehidupan rakyat kita," kata Prabowo.

Ia mengatakan Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan tantangan pemerintahan yang beragam. Karena itu, menurutnya, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Prabowo kemudian menyinggung kritik sejumlah pihak yang menyebut kabinet pemerintahannya terlalu besar dan tidak efisien.

Untuk menjawab kritik tersebut, Prabowo membandingkan luas wilayah Indonesia dengan Eropa yang terdiri atas banyak negara dan memiliki struktur pemerintahan masing-masing.

"Tapi saudara-saudara, saya ingatkan negara kita hampir 300 juta. Negara kita fisiknya sebesar Eropa," ujar Prabowo.

Dalam perbandingannya, Prabowo menyebut Eropa memiliki puluhan negara dengan pemerintahan masing-masing. Sementara Indonesia hanya memiliki satu pemerintahan pusat yang bertanggung jawab mengelola seluruh wilayah nasional.

"Eropa itu, 30 negara. Ada 30 kabinet. Ada 30 Menteri Keuangan. Ada 30 Panglima TNI. Ada 30 Jaksa Agung. Ada 30 Kapolri," katanya.

Prabowo kemudian mempertanyakan anggapan bahwa kabinet yang dipimpinnya tidak efisien.

"Indonesia satu kabinet saudara-saudara. Mana yang tidak efisien? Mana yang tidak efisien?" tegasnya.

Menurut Prabowo, luas wilayah, besarnya jumlah penduduk, serta kompleksitas persoalan nasional menjadi pertimbangan penting dalam membentuk struktur pemerintahan.

Ia menilai Indonesia membutuhkan koordinasi yang kuat antarkementerian dan lembaga untuk menjalankan program pemerintah sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang muncul.

Selain menanggapi persoalan ukuran kabinet, Prabowo turut membahas dinamika persaingan politik dalam negeri.

Ia mengatakan negara sebesar Indonesia memiliki banyak kekuatan politik yang ingin berkontribusi dalam pemerintahan. Namun, jumlah jabatan kepemimpinan yang tersedia tetap terbatas.

"Negara sebesar kita, dinamika politik sebesar kita, pasti persaingannya keras, kursi terbatas. Kok ada yang senyum ya?" ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung keberadaan para pemimpin partai politik yang tergabung dalam pemerintahan. Ia mengatakan persaingan untuk mendapatkan jabatan merupakan bagian dari dinamika politik.

"Pemimpin partai ini sadar kursi terbatas. Presiden hanya satu," ucapnya.

Meski demikian, Prabowo menekankan pentingnya persatuan berbagai kekuatan politik agar pemerintah dapat berkonsentrasi menjalankan agenda pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung penanganan sejumlah bencana alam yang terjadi selama masa pemerintahannya.

Ia menyebut pemerintah telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari bencana di wilayah Sumatera bagian utara, gempa bumi, aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Prabowo, penanganan berbagai situasi tersebut membutuhkan kekompakan jajaran pemerintah dan koordinasi antarlembaga.

"Dan kita mampu mengendalikan ada bencana alam, kita hadapi. Sumatera bagian utara kemarin habis-habisan kita turun," katanya.

Prabowo mengakui pemerintah masih perlu melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap berbagai langkah yang telah dijalankan.

Ia menegaskan kerja sama kabinet harus terus diperkuat agar pemerintah mampu menghadapi persoalan nasional dengan lebih baik.

Sidang Kabinet Paripurna tersebut digelar dalam rangka mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Pernyataan Prabowo mengenai ukuran kabinet menjadi respons terhadap kritik efisiensi pemerintahan. Namun, perbandingan jumlah pemerintahan Indonesia dan Eropa yang disampaikannya merupakan argumen Presiden, bukan pengukuran langsung atas efisiensi anggaran atau kinerja kabinet.

Penilaian mengenai efisiensi pemerintahan tetap memerlukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran, efektivitas koordinasi, kualitas pelayanan publik, dan hasil pelaksanaan program pemerintah.* (in/dh)

Nusron terlihat mengikuti sidang kabinet bersama sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Ia duduk di barisan ketiga jajaran kabinet dengan papan nama bertuliskan Menteri ATR/BPN di atas mejanya.

Baca Juga:

• 2 Tahun Menjabat, Prabowo Puji Setinggi Langit Kinerja Menterinya: Cukup Membanggakan

Sidang Kabinet Paripurna tersebut digelar dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang membahas evaluasi dan pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Sejumlah menteri koordinator juga terlihat menghadiri sidang tersebut, di antaranya Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, Yusril Ihza Mahendra, dan Dudung Abdurachman.

Kehadiran Nusron di Istana menjadi sorotan karena sebelumnya ia dua kali tidak menghadiri pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK.

Penyidik KPK pertama kali menjadwalkan pemeriksaan Nusron pada Rabu (7/10/2026). Namun, Menteri ATR/BPN tersebut tidak hadir dengan alasan memiliki agenda lain yang telah dijadwalkan di lingkungan kementerian.

KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis (15/10/2026). Pada pemanggilan kedua itu, Nusron kembali tidak memenuhi panggilan penyidik.

Ketidakhadiran tersebut dikaitkan dengan agenda perjalanan dinas ke luar negeri yang disampaikan kepada KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengingatkan pentingnya sikap kooperatif dari setiap pihak yang dipanggil untuk memberikan keterangan dalam proses penyidikan.

"Tentu kami berharap yang bersangkutan kooperatif dalam proses hukum, khususnya yang terkait dengan Kementerian ATR/BPN ini," kata Budi kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).

Nusron dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Salah satu perkara yang tengah diusut berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam penanganan perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Penyidik membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami perkara yang berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah dan dugaan praktik korupsi di lingkungan kementerian.

Meski demikian, pemanggilan Nusron dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi, bukan sebagai tersangka.

KPK sebelumnya juga menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan untuk memastikan proses pemeriksaan terhadap Nusron dapat terlaksana.

Penyidik memiliki kewenangan melakukan pemanggilan kembali sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila seseorang belum memenuhi panggilan pemeriksaan.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Imigrasi sebelumnya memberikan penjelasan mengenai perjalanan Nusron ke luar negeri melalui Batam menuju Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Malaysia.

Perjalanan tersebut disebut berkaitan dengan agenda kedinasan.

Kehadiran Nusron dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Rabu (21/10/2026) memastikan dirinya telah kembali mengikuti agenda pemerintahan di Istana Kepresidenan.* (in/dh)

Arman yang menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap (Kasi Intel Gartap) 1/Jakarta diduga terlibat dalam penyewaan rumah dinas kepada pihak lain. Ia kini telah ditahan di Pomdam Jaya untuk menjalani proses hukum.

Baca Juga:

• Sarang Judol Apartemen Medan Digerebek Polda Sumut, 5 'Alumni' Kamboja Digaji Rp 10 Juta Diciduk

"Sudah, sudah tersangka. Sekarang masih dalam proses. Sudah kita tahan di Pomdam," kata Unggul kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Unggul mengatakan penyidik menemukan adanya unsur pelanggaran terkait penyewaan rumah dinas TNI yang digunakan untuk aktivitas perjudian online.

Meski demikian, pihak Pomdam Jaya belum memerinci bentuk keterlibatan Arman selain dugaan pelanggaran dalam penyewaan rumah dinas tersebut.

Unggul menjelaskan, rumah dinas yang berada di kawasan KPAD Cijantung itu disewa oleh pihak yang bukan merupakan anggota TNI.

Ia memastikan penyewa bangunan tersebut berasal dari kalangan masyarakat sipil.

"Penyewa itu orang biasa (sipil), masyarakat," ujar Unggul.

Penyidik masih mendalami proses penyewaan rumah dinas tersebut serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Kasus ini menjadi perhatian setelah rumah yang merupakan fasilitas dinas militer diduga digunakan sebagai tempat menjalankan kegiatan perjudian online.

Sebelumnya, dugaan aktivitas perjudian online di kompleks rumah dinas TNI tersebut terungkap setelah adanya laporan masyarakat mengenai kegiatan mencurigakan di salah satu rumah.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran TNI AD melalui Kodim 0505/Jakarta Timur.

Saat mendatangi lokasi, petugas menemukan sejumlah orang yang diduga sedang menjalankan aktivitas operasional judi online.

Sebanyak 11 orang diamankan dalam pengungkapan kasus tersebut. Mereka terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan yang seluruhnya merupakan warga sipil.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono sebelumnya menjelaskan bahwa orang-orang yang diamankan dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Petugas juga melakukan pendalaman terhadap aktivitas yang berlangsung di rumah dinas tersebut guna mengetahui jaringan dan pihak yang bertanggung jawab.

Selain mengamankan 11 warga sipil, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kegiatan perjudian online.

Barang bukti tersebut meliputi 32 unit komputer, 14 telepon seluler, serta sembilan kartu tanda penduduk (KTP).

Perangkat elektronik itu diamankan untuk kepentingan pemeriksaan dan pengembangan kasus.

Penyidik masih mendalami fungsi peralatan tersebut dalam aktivitas perjudian online yang diduga dijalankan dari rumah dinas TNI.

Pengungkapan ini sekaligus membuka penyelidikan mengenai penggunaan fasilitas negara oleh pihak di luar lingkungan militer.

Penetapan Letkol Arman sebagai tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan dugaan penyalahgunaan rumah dinas TNI di Cijantung.

Pomdam Jaya telah melakukan penahanan terhadap Arman untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.

Sementara itu, perkara yang melibatkan warga sipil juga ditangani melalui proses hukum oleh aparat yang berwenang.

Hingga Rabu (21/10/2026), pihak Pomdam Jaya belum mengungkap secara terperinci apakah Arman mengetahui sejak awal bahwa rumah dinas tersebut akan digunakan sebagai tempat operasional judi online.

Penyidikan masih berlangsung untuk memastikan peran masing-masing pihak serta mengungkap seluruh rangkaian peristiwa dalam kasus tersebut.* (in/dh)

Pelemahan rupiah terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, serta kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed).

Baca Juga:

• IHSG Ditutup Menguat 49,47 Poin pada Perdagangan Rabu

Ketegangan tersebut menjadi perhatian pelaku pasar setelah muncul laporan mengenai kapal tanker raksasa yang terbakar akibat menghantam ranjau laut di sebelah selatan Selat Hormuz.

"Menurut catatan dari layanan pelacakan kapal Kpler pada hari Senin, setidaknya terdapat 18 serangan terhadap kapal yang dilaporkan dalam kurun waktu dua minggu," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Menurut analisis Ibrahim, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang menambah ketidakpastian pasar keuangan global.

Kelompok Houthi di Yaman dilaporkan mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah serangan terhadap fasilitas strategis di Arab Saudi, termasuk fasilitas energi Saudi Aramco.

Situasi tersebut turut meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur perdagangan dan pasokan energi internasional.

Ketegangan geopolitik juga menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi harga minyak dunia serta meningkatkan kehati-hatian investor dalam menempatkan dana di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyatakan negaranya belum menerima tanggapan dari Arab Saudi maupun kelompok Houthi terkait tawaran untuk membantu proses mediasi perdamaian.

Selain perkembangan geopolitik, pelaku pasar juga mencermati kondisi perekonomian Amerika Serikat.

Laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Indeks Harga Produsen (IHP) Amerika Serikat untuk September 2026 tercatat lebih tinggi dari perkiraan.

Kondisi tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa The Fed masih berpeluang menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi menuju target 2 persen.

Ekspektasi kebijakan moneter yang lebih ketat berpotensi meningkatkan daya tarik aset berbasis dolar AS dan memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang.

Investor juga menunggu sejumlah indikator ekonomi Amerika Serikat, termasuk data klaim pengangguran mingguan, indeks aktivitas bisnis S&P Global Flash PMI, serta indeks sentimen konsumen University of Michigan.

Data-data tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pasar dalam memperkirakan arah kebijakan The Fed pada periode berikutnya.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pada 20–21 Oktober 2026.

BI juga mempertahankan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen, tetapi menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 5,00 persen.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal serta menjaga inflasi dalam sasaran pemerintah.

Bank Indonesia juga meningkatkan insentif untuk instrumen lindung nilai guna mendukung masuknya modal asing dan memperkuat stabilitas pasar keuangan.

Selain faktor moneter, perkembangan fiskal Indonesia turut menjadi perhatian pelaku pasar.

Kementerian Keuangan sebelumnya menyatakan optimisme bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dapat dijaga tetap di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam outlook pertengahan 2026, defisit APBN diproyeksikan sebesar Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB, meningkat dibandingkan target awal Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.

Namun, pergerakan harga minyak dunia dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tetap menjadi risiko yang perlu diantisipasi.

Ibrahim mengatakan perubahan asumsi ekonomi makro dapat memengaruhi pendapatan, belanja, dan defisit negara.

"Deviasi kedua asumsi dasar ekonomi makro ini dapat berefek pada pergeseran postur APBN, baik pendapatan, belanja serta defisit," kata Ibrahim.

Melihat perkembangan pasar global dan domestik, Ibrahim memperkirakan nilai tukar rupiah masih akan bergerak fluktuatif pada perdagangan berikutnya.

Ia memprediksi rupiah berpotensi kembali melemah dengan rentang pergerakan Rp18.020 hingga Rp18.070 per dolar AS.

Meski demikian, proyeksi tersebut masih bergantung pada perkembangan geopolitik, pergerakan dolar AS, arah kebijakan The Fed, serta respons kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

Pelemahan rupiah ke level Rp18.022 per dolar AS pada penutupan perdagangan Rabu menjadi salah satu indikator tekanan yang masih dihadapi pasar keuangan Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.* (id/dh)

Berdasarkan data yang dihimpun dalam laporan perdagangan, sebanyak 384 saham menguat, 328 saham melemah, dan 251 saham bergerak stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp17,1 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 32,6 miliar saham.

Baca Juga:

• IHSG Menghijau Jelang Pengumuman BI Rate, Saham MBMA, DEWA dan ISAT Melesat!

Sejumlah saham mencatatkan kenaikan signifikan dalam perdagangan Rabu. Saham PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK) memimpin daftar top gainers dengan kenaikan 34,31 persen ke harga Rp137 per saham.

Posisi berikutnya ditempati PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA) yang naik 33,90 persen ke Rp79 per saham. Sementara itu, PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) menguat 33,33 persen ke Rp4 per saham.

Ketiga saham tersebut menjadi pencatat kenaikan tertinggi di antara saham-saham yang disebut dalam laporan perdagangan tersebut.

Di sisi lain, sejumlah saham mengalami tekanan dan masuk daftar top losers. PT Agung Menjangan Mas Tbk (AMMS) mencatat penurunan terbesar, yakni 9,40 persen ke Rp106 per saham.

Selanjutnya, PT Bahtera Bumi Jaya Tbk (PGJO) turun 8,54 persen ke Rp750 per saham. Adapun PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) melemah 8 persen ke Rp92 per saham.

Pergerakan saham-saham tersebut menunjukkan bahwa penguatan IHSG pada penutupan perdagangan tidak diikuti kenaikan seluruh saham yang diperdagangkan.* (in/dh)

Bantahan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PC 0202 KB FKPPI Deli Serdang, Hanafi Maksum Tanjung, pada Rabu (21/10/2026). Ia mengatakan klarifikasi itu disampaikan untuk menanggapi berbagai narasi dan spekulasi yang beredar di media sosial mengenai hubungan organisasinya dengan insiden tersebut.

Baca Juga:

• Standar Penilaian Naik Jadi 90, Diskominfo Sumut Berhasil Sabet Predikat Informatif 2026

"Atas kejadian ini, kami dari KB FKPPI menyampaikan turut berduka cita yang mendalam. Kami tegaskan bahwa KB FKPPI sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa penembakan tersebut," ujar Hanafi.

Ia menyayangkan beredarnya informasi yang dinilai dapat memperkeruh situasi dan memengaruhi hubungan antara organisasi kemasyarakatan.

Hanafi, yang juga menjabat Wakil Ketua Pengurus Daerah II KB FKPPI Sumatera Utara Bidang Bela Negara, meminta masyarakat tidak terburu-buru mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Selain menyampaikan bantahan, Hanafi meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penembakan yang menewaskan Doni Pa'cek. Menurutnya, pengungkapan motif dan pihak yang bertanggung jawab perlu dilakukan melalui proses hukum.

"Kami meminta kepada pihak penegak hukum supaya kasus ini diusut tuntas. Kami sangat mendukung proses hukum yang berjalan, baik secara pribadi maupun secara roda organisasi," tegasnya.

Hanafi juga mengimbau pengurus dan kader KB FKPPI, anggota Pemuda Pancasila, serta masyarakat agar menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh unggahan di media sosial yang belum dipastikan kebenarannya.

Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar situasi di Kabupaten Deli Serdang tetap kondusif.

FKPPI Pertimbangkan Langkah Hukum

Terkait narasi di media sosial yang dinilai menyeret nama organisasinya, Hanafi mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan mengambil langkah hukum terhadap akun yang menyebarkan informasi bohong.

Namun, keputusan tersebut akan dibahas terlebih dahulu melalui forum internal kepengurusan di tingkat daerah.

"Pengurus Daerah akan berdiskusi dan mengumpulkan jajaran pengurus untuk membahas hal tersebut secara matang. Intinya, saya mengajak kawan-kawan pengguna medsos agar bersama-sama menjaga kondusivitas," pungkasnya.

Penembakan Tewaskan Wadan Koti PP Deli Serdang

Kasus ini bermula dari penembakan yang terjadi di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, pada Minggu (18/10/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.

Doni Pa'cek dilaporkan meninggal dunia setelah terkena tembakan di bagian leher kiri saat berada di dalam mobil. Peristiwa tersebut juga menyebabkan dua orang lainnya mengalami luka-luka, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam pemberitaan sebelumnya.

Penembakan itu masih menjadi perhatian aparat kepolisian. Pengungkapan motif, kronologi lengkap, dan pihak yang bertanggung jawab menjadi bagian dari proses penyelidikan.

FKPPI Deli Serdang menyatakan mendukung proses hukum yang berjalan dan meminta masyarakat tidak menyebarkan spekulasi yang belum terkonfirmasi mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat.* (tm/dh)

Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai M Nazir dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ingatkan ASN Sumut: Gaji dari Masyarakat, Harus Amanah dan Mampu Menguasai Teknologi AI

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan perbuatan Erdian terbukti memenuhi unsur pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga, yakni Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Hakim menyebut perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Status Erdian sebagai ASN juga menjadi pertimbangan yang memberatkan.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Erdian dengan pidana penjara selama 2 tahun serta denda Rp 10 juta subsider 10 hari kurungan.

Nur Erdian tidak menjalani persidangan seorang diri. Ia diadili bersama Heny Afrianti, pihak swasta dari PT Whiz Digital Berjaya, yang didakwa sebagai pemberi suap dalam perkara pengadaan jaringan internet tersebut.

Dalam dakwaan, Erdian disebut menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) pada Dinas Kominfo Tebing Tinggi ketika perkara terjadi.

Kasus ini berkaitan dengan proyek pengadaan jaringan internet di lingkungan Dinas Kominfo Tebing Tinggi dengan pagu anggaran sebesar Rp 840 juta. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja kawat, faksimile, internet, dan televisi berlangganan, khususnya layanan bandwidth domestik sebesar 800 Mbps.

Jaksa mengungkapkan adanya dugaan permintaan success fee atau imbalan proyek kepada pihak penyedia jasa. Nilai imbalan yang disebut dalam dakwaan mencapai Rp 175 juta.

Pada Desember 2025, PT Whiz Digital Berjaya diduga telah memberikan uang sebesar Rp 150 juta kepada Erdian. Uang tersebut disebut digunakan untuk operasional dan kepentingan pribadi.

Perkara ini kemudian terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Penangkapan terjadi ketika Heny diduga menyerahkan uang tambahan sebesar Rp 25 juta kepada Erdian.

Heny Afrianti, selaku pihak swasta dari PT Whiz Digital Berjaya, turut menjadi terdakwa dalam perkara tersebut.

Dalam tuntutan sebelumnya, jaksa meminta Heny dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 10 juta subsider 10 hari kurungan.

Perkara kedua terdakwa berkaitan dengan dugaan suap dalam pengadaan jaringan internet di Dinas Kominfo Tebing Tinggi. Namun, informasi yang tersedia dalam bahan berita ini belum memuat putusan majelis hakim terhadap Heny.

Putusan terhadap Erdian menjadi bagian dari proses hukum atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan proyek pemerintah daerah. Penanganan perkara tersebut diharapkan memperjelas pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat sesuai hasil persidangan.* (tm/dh)

Gagasan itu sejalan dengan konsep BUS atau Bencana Urusan Sararea, sebuah pendekatan yang mengedepankan kebersamaan dalam menghadapi bencana. Konsep tersebut menempatkan keselamatan masyarakat sebagai tanggung jawab bersama, dengan pembagian tugas dan mekanisme koordinasi yang jelas.

Baca Juga:

• Tembus Top 3 Realisasi Belanja se-Sumut, Kinerja Keuangan Asahan Dipuji BPK RI

Setiap unsur harus memahami tugas, fungsi, dan batas kewenangannya. Dengan begitu, penanganan bencana dapat berjalan terarah tanpa tumpang tindih tugas maupun keterlambatan penyaluran bantuan.

Dalam konsep BUS, pemerintah tetap menjalankan kewenangannya, sedangkan relawan berperan sebagai mitra dalam memperkuat kesiapsiagaan, respons awal, pelayanan sosial, dan pendampingan masyarakat terdampak.

BPBD menjalankan fungsi penanggulangan dan koordinasi kebencanaan. Sementara itu, Dinas Sosial bersama TAGANA dapat mendukung pelayanan pengungsian, dapur umum, distribusi logistik, pendataan penyintas, hingga dukungan psikososial sesuai kebutuhan.

Adapun petugas penyelamatan, tenaga kesehatan, dan perangkat teknis menjalankan tugas berdasarkan kompetensi serta kewenangan masing-masing.

Menurut Deri, semangat kebersamaan perlu disertai pembagian tugas yang tegas, jalur komunikasi yang efektif, asesmen lapangan yang akurat, serta kesiapan personel. Prinsipnya, seluruh unsur bergerak bersama tanpa harus mengerjakan tugas yang sama.

Penguatan koordinasi hingga tingkat RT/RW menjadi salah satu aspek penting dalam gagasan BUS. Unsur kewilayahan tersebut dinilai memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami kondisi lingkungan, akses jalan, titik rawan bencana, serta keberadaan kelompok rentan.

Informasi mengenai lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas juga perlu diperhatikan dalam perencanaan kesiapsiagaan dan evakuasi.

Karena itu, jalur pelaporan dari RT/RW menuju kelurahan, kecamatan, relawan, dan petugas berwenang perlu dibangun melalui mekanisme yang disepakati bersama.

Dengan alur informasi yang jelas, potensi bahaya dapat dilaporkan lebih dini, kebutuhan masyarakat lebih cepat diketahui, dan proses evakuasi dapat dipersiapkan secara lebih terarah.

Namun, masyarakat tetap memerlukan pembekalan berupa pelatihan kebencanaan, simulasi evakuasi, pendataan warga rentan, serta pemahaman mengenai jalur komunikasi saat keadaan darurat.

Peran RT/RW bukan untuk menggantikan petugas profesional, melainkan memperkuat penyampaian informasi dan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat lingkungan.

Dalam penanggulangan bencana, kearifan lokal seperti gotong royong dan kepedulian antartetangga dapat menjadi modal sosial untuk membantu masyarakat menghadapi situasi darurat.

Melalui pendekatan BUS, TAGANA dapat bersinergi dengan Dinas Sosial, BPBD, pemerintah kewilayahan, dan organisasi relawan lain dalam mendukung edukasi kebencanaan, pelayanan pengungsian, penyediaan kebutuhan dasar, pengelolaan dapur umum, serta pendampingan psikososial.

Meski demikian, semangat gotong royong harus disertai pemahaman teknis dan prosedur keselamatan. Relawan perlu memahami risiko di lapangan, bekerja sesuai kompetensi, dan mengikuti koordinasi petugas berwenang.

Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya menjadi semangat kebersamaan, tetapi juga dapat memperkuat penanganan bencana yang lebih terorganisasi dan berkelanjutan.

Asesmen lapangan dan sistem peringatan dini atau early warning system juga menjadi bagian penting dalam konsep BUS.

Relawan dapat membantu melaporkan ancaman, kondisi warga, akses menuju lokasi, kerusakan, dan kebutuhan mendesak. Informasi tersebut perlu diverifikasi sebelum diteruskan kepada pihak berwenang sebagai dasar pengambilan keputusan.

Peringatan dini juga harus diterjemahkan menjadi tindakan yang mudah dipahami masyarakat, mulai dari waktu untuk meningkatkan kewaspadaan, kebutuhan evakuasi, lokasi tujuan, hingga pihak yang harus dihubungi.

Selain itu, pendataan relawan berdasarkan kompetensi, seperti pencarian dan pertolongan, kesehatan, logistik, serta pelayanan sosial, diperlukan agar pengerahan personel sesuai kebutuhan di lapangan.

Pemanfaatan teknologi melalui grup komunikasi resmi, aplikasi kebencanaan, dan pusat informasi terpadu juga dapat membantu mempercepat koordinasi. Namun, mekanisme verifikasi, penanggung jawab informasi, dan tindak lanjut laporan harus ditetapkan dengan jelas.

Pengelolaan data korban, kebutuhan logistik, serta distribusi bantuan juga perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan tetap melindungi informasi pribadi masyarakat terdampak.

Deri menekankan bahwa kolaborasi penanggulangan bencana tidak boleh baru dibangun ketika bencana terjadi. Sinergi perlu dimulai sejak tahap prabencana melalui edukasi, pemetaan risiko, pendataan kelompok rentan, penyusunan prosedur, dan simulasi evakuasi.

Saat keadaan darurat, prioritas utama adalah keselamatan jiwa, pertolongan, evakuasi, pelayanan kesehatan, pengungsian, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Setelah masa darurat berakhir, kerja sama perlu dilanjutkan melalui pendataan kerusakan, pembersihan lingkungan, dukungan psikososial, dan pemulihan kehidupan warga terdampak.

Pendekatan tersebut membutuhkan komitmen berkelanjutan dari pemerintah, relawan, dan masyarakat agar upaya penanggulangan bencana tidak berhenti ketika perhatian publik mulai berkurang.

Melalui gagasan BUS, Deri mendorong penguatan pembagian tugas, koordinasi lintas OPD, jalur informasi hingga RT/RW, peningkatan kompetensi relawan, serta keterhubungan asesmen dan peringatan dini dengan tindakan di lapangan.

Pada akhirnya, Bencana Urusan Sararea menempatkan kebersamaan sebagai fondasi, koordinasi sebagai penggerak, dan keselamatan masyarakat sebagai tujuan utama penanggulangan bencana.* (dh)

Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap mengatakan, pihaknya berkomitmen mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah.

Baca Juga:

• Kasus Penembakan Wadan Koti PP Deli Serdang, Polda Sumut Diciduk 6 Terduga Pelaku

"Capaian ini adalah hasil yang akan terus kami jaga, namun bukan cuma penghargaan ini yang kami upayakan. Kami terus berupaya agar masyarakat tahu proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga manfaat pembangunan yang dihasilkan," kata Erwin, Rabu (21/10/2026).

Erwin menjelaskan, salah satu upaya meningkatkan akses informasi publik dilakukan melalui pengembangan situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sumut di alamat ppid.sumutprov.go.id.

Layanan tersebut dikembangkan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi publik secara cepat dan transparan.

Menurutnya, keterbukaan informasi juga telah diintegrasikan ke dalam visi dan misi jangka panjang pemerintah daerah. Diskominfo Sumut terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Layanan ini untuk memudahkan masyarakat memperoleh berbagai informasi publik secara cepat dan transparan," jelasnya.

Selain melalui layanan digital, masyarakat yang membutuhkan informasi juga dapat mengajukan permohonan secara langsung melalui layanan di lobi Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.

Erwin mengatakan, pihaknya turut melakukan pemantauan secara berkala terhadap tingkat kepatuhan setiap unit kerja dalam menjalankan keterbukaan informasi. Masukan dan pengaduan masyarakat juga dianalisis sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumut Abdul Haris Nasution menjelaskan, penilaian Sumut Award 2026 dilakukan melalui sejumlah tahapan.

Tahapan tersebut meliputi bimbingan teknis, pengisian instrumen penilaian, serta monitoring dan evaluasi terhadap badan publik.

Menurut Abdul Haris, hasil penilaian dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya pergantian pejabat, lemahnya koordinasi, dan belum lengkapnya dokumen pendukung.

Ia juga menyebut standar nilai untuk memperoleh predikat Informatif meningkat dari sebelumnya 80 menjadi 90.

Peningkatan standar tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan badan publik dalam memenuhi indikator keterbukaan informasi, termasuk kelengkapan dokumentasi, koordinasi internal, dan kepatuhan terhadap mekanisme pelayanan informasi.

Melalui capaian ini, Diskominfo Sumut diharapkan dapat terus memperkuat keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh informasi mengenai kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program pembangunan di Sumatera Utara.* (tm/dh)

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, jumlah orang yang diamankan bertambah dari sebelumnya tiga orang menjadi enam orang.

Baca Juga:

• Sarang Judol Apartemen Medan Digerebek Polda Sumut, 5 'Alumni' Kamboja Digaji Rp 10 Juta Diciduk

Ferry belum merinci identitas keenam orang tersebut, termasuk peran masing-masing dalam insiden penembakan yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang.

Peristiwa penembakan itu terjadi di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada Minggu (18/10/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.

Doni Pa'cek, yang menjabat sebagai Wakil Komandan Komando Inti (Wadan Koti) Pemuda Pancasila Deli Serdang, meninggal dunia setelah terkena tembakan di bagian leher sebelah kiri.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Deli Serdang, Junaidi, sebelumnya menjelaskan bahwa korban sedang mengendarai mobil Toyota Yaris bersama sejumlah rekannya ketika peristiwa terjadi.

Mereka disebut sedang dalam perjalanan menuju rumah kerabat di Desa Bandar Labuhan.

Namun, di tengah perjalanan, mobil tersebut tiba-tiba ditembaki oleh orang tidak dikenal (OTK) yang mengendarai sepeda motor.

"Anggota sedang mengendarai mobil, tiba-tiba ditembak dari luar oleh pelaku yang menaiki sepeda motor," ujar Junaidi, Senin (19/10/2026).

Selain Doni yang meninggal dunia, insiden tersebut juga menyebabkan dua orang lainnya mengalami luka-luka.

Berdasarkan keterangan Junaidi, Indra Wijaya Lingga (23) mengalami luka tembak pada paha kiri. Sementara itu, Ahmad Sajali dilaporkan mengalami luka akibat sabetan senjata tajam.

Junaidi mengatakan, pihak keluarga dan organisasi menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada kepolisian, termasuk untuk mengungkap jenis senjata yang digunakan dalam penyerangan tersebut.

"Ada tiga korban, dua kena tembak (satu meninggal dunia) dan satu kena bacok. Kasus ini sepenuhnya sudah ditangani dan didalami oleh pihak kepolisian," tuturnya.

Hingga Rabu (21/10/2026), polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap enam orang yang telah diamankan. Penyidik berupaya mengungkap peran masing-masing serta memastikan siapa yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut.

Identitas pelaku utama, motif penyerangan, dan jenis senjata yang digunakan belum diungkap secara rinci dalam keterangan terbaru Polda Sumut.

Polisi dijadwalkan menyampaikan perkembangan kasus tersebut melalui konferensi pers pada Kamis (22/10/2026), sesuai keterangan Kabid Humas Polda Sumut.

Pengungkapan kasus ini diharapkan dapat menjelaskan rangkaian peristiwa yang menewaskan Doni Pa'cek sekaligus mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut.* (tm/dh)