BANDA ACEH — Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengungkap kasus dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor Yamaha Aerox.

Polisi mengamankan seorang pria berinisial IE, 52 tahun, yang berdomisili di Gampong Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Baca Juga:

• 41 Dugaan Pelanggaran PTPN IV Dilaporkan ke KPK, APEMPEMUS Desak Jatmiko Krisna Santosa Diperiksa

"Terduga pelaku diamankan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor," kata Kompol Miftahuda.

Kasus tersebut dilaporkan Sulastari, 48 tahun, warga Kota Banda Aceh, melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/789/X/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh tertanggal 4 Oktober 2026.

Menurut keterangan korban, kasus tersebut bermula pada Kamis, 25 Desember 2025 sekitar pukul 14.30 WIB.

Saat itu, korban bersama terduga pelaku pergi ke Gampong Lagang, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.

Korban kemudian menggadaikan sepeda motor Yamaha Aerox dengan nomor polisi BL 3390 AAI kepada seorang perempuan yang dikenal dengan panggilan Kak Nah.

Sepeda motor tersebut digadaikan dengan nilai Rp5 juta dan dapat ditebus kembali dengan membayar Rp6 juta.

Namun, pada Minggu, 4 Oktober 2026, ketika korban hendak menebus sepeda motornya, ia mendapat informasi bahwa kendaraan tersebut telah ditebus dan diambil oleh terduga pelaku tanpa izin dan sepengetahuan korban.

"Hingga laporan dibuat, sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh untuk diproses secara hukum," tutur Kompol Dizha.

Kompol Miftahuda menjelaskan, IE diamankan pada Minggu, 4 Oktober 2026 sekitar pukul 22.00 WIB di kawasan Gampong Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

IE kemudian dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan.

Pada Senin, 5 Oktober 2026 sekitar pukul 10.00 WIB, penyidik melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut IE mengakui telah menebus atau mengambil sepeda motor Yamaha Aerox milik korban dari Kak Nah.

"Terduga pelaku mengakui mengambil sepeda motor tersebut dari saudari Kak Nah dengan alasan disuruh oleh pemilik sepeda motor," jelasnya.

Namun, setelah sepeda motor tersebut diambil, IE mengaku menyerahkannya kepada seorang pria yang tidak dikenalnya.

Menurut keterangan polisi, pria tersebut dikenalkan kepada IE oleh temannya yang dipanggil Aang.

Sepeda motor kemudian dibawa pria tersebut dan hingga kini keberadaannya masih ditelusuri polisi.

Sepeda motor yang menjadi objek perkara diketahui merupakan Yamaha Aerox tahun 2019 berwarna abu-abu dengan nomor polisi BL 3390 AAI.

Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap IE untuk kepentingan penyidikan.

Selain itu, penyidik mengumpulkan bahan keterangan dan melakukan gelar perkara untuk menentukan proses hukum selanjutnya.

"Kami masih melakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap secara utuh perkara ini, termasuk menelusuri keberadaan sepeda motor yang menjadi barang bukti," ujar Kompol Miftahuda.

Polresta Banda Aceh selanjutnya akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) dalam proses penanganan perkara tersebut.

Penyidikan masih berlangsung, termasuk untuk menelusuri keberadaan sepeda motor dan pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.* (ad)

BATU BARA — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berkomitmen meningkatkan kualitas pembinaan, rehabilitasi, serta pelayanan bagi warga binaan.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi bagi Warga Binaan yang dirangkaikan dengan Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Pemasyarakatan secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• 8 Kali Ajukan Bantuan, Rumah Nurhayani yang Hampir Rubuh Akhirnya Dibedah di Era Wali Kota Rico Waas

Jajaran Lapas Labuhan Ruku telah bergabung dalam ruang Zoom Meeting sejak pukul 07.00 WIB.

Persiapan dilakukan melalui pengecekan teknis dan absensi sebelum rangkaian kegiatan resmi dimulai pada pukul 08.00 WIB.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Rapat Koordinasi Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi bagi Warga Binaan yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Analisis dan Evaluasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Melalui rakor dan anev tersebut, jajaran pimpinan memberikan berbagai arahan strategis serta petunjuk teknis terkait penguatan program rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan.

Langkah tersebut diharapkan dapat semakin mengoptimalkan proses pembinaan sekaligus mendukung reintegrasi sosial warga binaan setelah menyelesaikan masa pidananya.

Selain membahas penguatan program rehabilitasi dan reedukasi, rapat juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja jajaran Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Pembentukan Pusat Rehabilitasi dan Reedukasi menjadi salah satu langkah konkret dalam memperkuat pembinaan karakter, mental, dan keterampilan warga binaan agar mereka memiliki bekal yang lebih baik ketika kembali ke tengah masyarakat.

Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, menegaskan bahwa seluruh arahan yang disampaikan dalam rakor dan anev tersebut akan menjadi pedoman bagi jajarannya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan.

"Seluruh arahan dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bapak Dirjenpas hari ini menjadi pedoman utama bagi kami di Lapas Labuhan Ruku untuk terus meningkatkan efektivitas program pembinaan, memperkuat pengawasan, serta mengoptimalkan evaluasi kinerja secara berkelanjutan," ujar Hamdi.

Ia menambahkan, penguatan rehabilitasi dan reedukasi harus terus didukung dengan pelaksanaan program pembinaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan mengikuti rakor dan anev tersebut, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berkomitmen untuk terus menyelaraskan pelaksanaan tugas dengan kebijakan nasional Pemasyarakatan, sekaligus menghadirkan layanan pembinaan yang semakin optimal bagi seluruh warga binaan.* (ad)

JAKARTA — Puluhan massa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Memajukan Sumatera Utara (APEMPEMUS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Agro Plaza, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 5 Oktober 2026.

Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan perkebunan negara, termasuk yang berkaitan dengan tata kelola, aset, pengadaan hingga dugaan korupsi di lingkungan PTPN IV.

Baca Juga:

• Derita Vonis Seumur Hidup, Koruptor Kakap Heru Hidayat Malah Kepergok Nikmati Klaster Mewah Lapas Cibinong

Saat massa digiring keluar dari area gedung, Ketua APEMPEMUS Iqbal, SH, melontarkan pernyataan keras dengan menyebut Jatmiko Krisna Santosa tidak bermoral.

Dalam aksinya, massa membentangkan sejumlah spanduk yang berisi tuntutan dan sorotan terhadap dugaan penyimpangan, korupsi, pengelolaan aset serta tata kelola di lingkungan perusahaan perkebunan negara.

Agro Plaza menjadi lokasi aksi karena gedung tersebut merupakan salah satu pusat perkantoran entitas di lingkungan PTPN Group.

PTPN III (Persero) atau Holding Perkebunan Nusantara berkantor di lantai 15, PTPN I di lantai 14, sedangkan PTPN IV berada di lantai 8.

APEMPEMUS mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung mengusut berbagai dugaan penyimpangan yang telah mereka laporkan.

Massa juga meminta pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab diperiksa.

Salah satu tuntutan utama adalah meminta Direktur Utama Holding PTPN III mencopot Jatmiko Krisna Santosa dari jabatannya sebagai Direktur Utama PTPN IV PalmCo.

Massa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto, Danantara dan Badan Pengelola (BP) BUMN mengambil langkah terhadap sejumlah pejabat yang mereka nilai lalai dalam pengelolaan dan pengamanan aset negara.

Selain itu, APEMPEMUS meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan aset, gratifikasi dan suap.

Mereka juga menyoroti dugaan permainan vendor, mark-up serta pengaturan pemenang tender dalam sejumlah proyek.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah dugaan hilangnya aset bernilai miliaran rupiah milik PTPN I Regional I yang disebut dikelola melalui kerja sama dengan PT LNK.

Sebelumnya, APEMPEMUS menyampaikan laporan mengenai 41 dugaan perbuatan melawan hukum dan persoalan tata kelola di lingkungan PTPN IV kepada KPK.

Dugaan tersebut antara lain berkaitan dengan penyimpangan dana dan potensi kerugian negara, penyalahgunaan kewenangan, pengelolaan aset, dugaan penggelapan, gratifikasi dan suap.

Massa juga menyoroti dugaan monopoli vendor dalam proyek peremajaan atau replanting kelapa sawit tahun anggaran 2026 serta dugaan penggunaan data atau identitas fiktif dalam program kemitraan kebun plasma.

Dugaan lainnya menyangkut pencairan dana Corporate Social Responsibility (CSR) secara tunai, dugaan manipulasi instrumen pembayaran, penjualan pupuk perusahaan secara ilegal serta dugaan ketidaksesuaian anggaran pemeliharaan dan pemangkasan tanaman kelapa sawit dengan realisasi di lapangan.

APEMPEMUS meminta aparat penegak hukum memanggil dan memeriksa Jatmiko Krisna Santosa untuk dimintai keterangan mengenai proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab strukturalnya.

Dalam laporan yang disampaikan, APEMPEMUS menyoroti dugaan pengaturan sepihak atau monopoli vendor dalam proyek peremajaan kelapa sawit atau replanting tahun anggaran 2026.

Mereka juga menyebut adanya indikasi manipulasi data atau penggunaan identitas fiktif dalam penyaluran maupun pengelolaan program kemitraan kebun plasma.

Pada sektor keuangan, APEMPEMUS menyoroti dugaan penyerahan atau pencairan dana CSR secara tunai yang dinilai menyalahi prosedur.

Mereka juga menyebut adanya dugaan manipulasi instrumen pembayaran atau cek keuangan oleh oknum internal.

Persoalan lain yang disampaikan berkaitan dengan dugaan penjualan pupuk milik perusahaan secara ilegal di area perkebunan kepada masyarakat umum.

Dugaan tersebut disebut melibatkan oknum mandor, salah satunya yang disorot berada di Kebun Marihat.

Selain itu, terdapat dugaan penyimpangan pencatatan biaya pemeliharaan dan pemangkasan atau pruning kelapa sawit yang disebut tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan.

Pada akhir September 2026, APEMPEMUS menyerahkan laporan mengenai 41 dugaan pelanggaran kepada KPK.

Laporan tersebut kemudian menjadi dasar bagi massa untuk menyampaikan tuntutan agar persoalan yang mereka soroti di lingkungan PTPN IV ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Pada 2 Oktober 2026, APEMPEMUS kembali mengungkap dugaan penyimpangan yang mereka soroti, mulai dari dugaan korupsi, penyalahgunaan kewenangan hingga persoalan pengadaan.

Puncaknya, Senin, 5 Oktober 2026, puluhan massa menggelar aksi terbuka di depan Agro Plaza, Jakarta Selatan.

Selain menyampaikan tuntutan melalui pengeras suara, massa secara khusus mendesak pencopotan Jatmiko Krisna Santosa sebagai Direktur Utama PTPN IV.

Massa juga meminta KPK dan Kejaksaan Agung menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam laporan.

Seluruh tudingan yang disampaikan dalam aksi tersebut masih merupakan dugaan dari pihak APEMPEMUS.

Kebenarannya masih memerlukan verifikasi dan pembuktian melalui proses hukum oleh lembaga yang berwenang.

Hingga aksi berlangsung, Jatmiko Krisna Santosa masih tercatat sebagai Direktur Utama PTPN IV PalmCo.

Belum terdapat informasi resmi mengenai pencopotan Jatmiko dari jabatannya.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Jatmiko Krisna Santosa maupun manajemen PTPN IV PalmCo terkait tuntutan dan berbagai dugaan yang disampaikan APEMPEMUS.

Proses pemeriksaan oleh lembaga berwenang menjadi penting untuk menentukan kebenaran atas laporan tersebut dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.* (ad)

MEDAN — Kemeriahan dan histeria pendukung Timnas Indonesia membahana di Gedung TP PKK Kota Medan saat ratusan warga berkumpul untuk menggelar nonton bareng atau nobar laga pamungkas Final FIFA ASEAN Cup 2026, Senin, 5 Oktober 2026.

Ketegangan berubah menjadi sukacita setelah Timnas Indonesia sukses menundukkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2.

Baca Juga:

• Rico Waas: Keberagaman Budaya Medan Jadi Modal Besar Dongkrak Pariwisata dan Ekonomi

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas hadir langsung di tengah kerumunan warga untuk menyaksikan perjuangan Skuad Garuda.

Suasana riuh sudah terasa sejak peluit awal pertandingan dibunyikan.

Sorak-sorai dan tepuk tangan terus menggema setiap kali para pemain Timnas Indonesia melancarkan serangan ke pertahanan Thailand.

Rico Waas mengapresiasi semangat juang para pemain sekaligus antusiasme masyarakat Kota Medan yang hadir dalam acara nobar tersebut.

"Perjuangan anak-anak Garuda malam ini betul-betul luar biasa. Momen seperti ini bukan cuma soal sepak bola, tapi bagaimana kita bisa menyatu, bersorak, dan merasakan kebanggaan yang sama sebagai bangsa Indonesia," ujar Rico Waas di sela-sela kegiatan nobar.

Acara nobar yang difasilitasi Pemerintah Kota Medan berlangsung tertib dan penuh kehangatan.

Warga dari berbagai kalangan menyaksikan pertandingan dengan penuh ketegangan hingga peluit akhir.

Drama pertandingan semakin menegangkan setelah Indonesia dan Thailand bermain imbang 2-2 hingga 120 menit. Pemenang akhirnya ditentukan melalui adu penalti.

Ketika tendangan penalti terakhir memastikan kemenangan Indonesia dengan skor 4-2, penonton langsung melompat kegirangan.

Sebagian warga saling berpelukan dan meneriakkan yel-yel kemenangan.

Kemenangan tersebut sekaligus memastikan Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah melewati laga final yang berlangsung dramatis.

Bagi warga yang hadir di Gedung TP PKK Kota Medan, kemenangan itu menjadi momen kebanggaan bersama.

Kemeriahan nobar pun menjadi bagian dari perayaan keberhasilan Skuad Garuda meraih gelar juara.

Kegiatan tersebut juga memperlihatkan bagaimana sepak bola mampu menyatukan masyarakat.

Di tengah suasana pertandingan, warga Kota Medan bersama-sama memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia hingga detik terakhir.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan keberagaman budaya yang hidup berdampingan di Kota Medan bukan sekadar identitas masyarakat.

Menurut dia, keragaman tersebut merupakan modal besar untuk mengembangkan pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

Baca Juga:

• 8 Kali Ajukan Bantuan, Rumah Nurhayani yang Hampir Rubuh Akhirnya Dibedah di Era Wali Kota Rico Waas

Pertemuan tersebut dihadiri Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Erwita Dianti, Asisten Ekbang Citra Effendi Capah, Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan M. Odi Anggi Batubara, serta Ketua ASPPI DPD Sumut Achmad Fauzi Lubis.

Di hadapan para buyer dari Thailand, Malaysia, Singapura dan sejumlah daerah di Indonesia, Rico mengatakan Medan merupakan kota multikultur, multiagama dan multiras.

Masyarakat dari berbagai latar belakang tersebut hidup berdampingan secara harmonis.

Menurut Rico, keberagaman budaya Melayu, Batak, Jawa, Karo, Minang, Aceh, Tionghoa hingga India menjadi daya tarik wisata yang perlu terus dipromosikan.

Masyarakat Medan, kata dia, juga terbiasa mengenakan pakaian dan merayakan berbagai tradisi budaya.

Pemerintah Kota Medan turut menggelar berbagai perayaan keagamaan dan kebudayaan, seperti Thaipusam, Deepavali hingga Imlek.

"Sangat tepat JWB ke-4 ini dilaksanakan di Medan karena kota ini unlimited to explore" ujar Rico.

Rico mengatakan Pemko Medan tengah menyiapkan sejumlah kawasan strategis pariwisata.

Beberapa di antaranya Lapangan Merdeka, Kesawan, Kota Tua, Istana Maimun, Masjid Raya dan Taman Sri Deli.

Pengembangan kawasan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat sektor pariwisata, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.

"Kebudayaan adalah soft diplomacy kita. Bagi Indonesia, kekayaan budaya adalah soft power untuk dipromosikan ke luar negeri," tegasnya.

Selain kekayaan budaya, Rico memperkenalkan Medan sebagai the city that never sleeps. Kota ini memiliki beragam kuliner yang dapat dinikmati hampir 24 jam.

Menurut Rico, aktivitas publik seperti Car Free Day dan Car Free Night juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati seni, budaya dan kreativitas anak muda.

Ia kemudian mengajak para buyer dan seller yang mengikuti JWB ke-4 untuk memperpanjang kunjungan di Medan.

Mereka juga didorong menikmati kuliner khas Kota Medan dan mengunjungi Gallery Mustika Deli yang menampilkan produk unggulan UMKM lokal hasil kurasi.

"Stay one more day di Kota Medan agar memberikan kesan mendalam," ajaknya.

Rico berharap JWB ke-4 tidak berhenti sebagai ajang pertemuan pelaku industri pariwisata.

Menurut dia, kegiatan tersebut harus mampu memperkuat jejaring, membuka peluang kemitraan dan semakin memperkenalkan Medan sebagai destinasi wisata budaya yang kaya dan beragam.

Sebelumnya, Ketua ASPPI DPD Sumut Achmad Fauzi Lubis mengatakan JWB ke-4 menjadi momentum untuk melibatkan berbagai pelaku wisata.

Menurut dia, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat hubungan antarpelaku pariwisata sekaligus membuka peluang agar JWB berkembang menjadi produk wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan.

"Ke depannya akan dijadikan paket wisata," tegasnya.

Achmad mengatakan potensi Kota Medan perlu diperkenalkan lebih luas kepada wisatawan.

Potensi itu mencakup budaya, kawasan bersejarah, museum, destinasi wisata hingga kuliner.

Promosi dilakukan melalui para buyer domestik dan mancanegara yang mengikuti JWB ke-4.

JWB ke-4 berlangsung pada 5-8 Oktober 2026. Selain mengeksplorasi Kota Medan, peserta juga diajak mengenal potensi pariwisata Karo, khususnya Desa Dokan, Merek.

Peserta tidak hanya mengunjungi Desa Dokan, tetapi juga diajak mengenal lebih jauh alam, budaya, kuliner dan keramahan masyarakat setempat.

Melalui kegiatan tersebut, Medan dan Karo diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi wisata yang menawarkan pengalaman budaya, sejarah, kuliner dan kehidupan masyarakat yang beragam.* (ad)

MEDAN — Selama delapan tahun, Nurhayani Siregar tak berhenti mengajukan permohonan agar rumahnya yang hampir rubuh mendapat bantuan perbaikan.

Penantian panjang itu akhirnya berbuah lega setelah rumahnya di Jalan Air Bersih, Gang Amal Bakti No. 5, Medan, berubah menjadi hunian permanen dan layak huni.

Baca Juga:

• Air Mata Nurbaini Pecah, Rumah Lapuk yang Dihuni Puluhan Tahun Kini Dibedah Pemko Medan

Rasa haru dan syukur terpancar dari wajah Nurhayani ketika melihat rumah yang sebelumnya didominasi material papan dan hampir rubuh kini berdiri sebagai bangunan permanen.

"Alhamdulillah, terima kasih banyak buat Bapak Wali Kota Medan, Pak Rico Waas. Dengan program bedah rumah Pemko Medan ini, rumah kami sudah terbangun. Yang tadinya papan semua, sudah mau rubuh, sekarang sudah permanen," ujar Nurhayani saat ditemui ketika Wali Kota Medan Rico Waas meninjau rumahnya, Senin (5/10/26).

Bagi Nurhayani, bantuan tersebut bukan sekadar memperbaiki bangunan.

Setelah bertahun-tahun tinggal di rumah yang kondisinya memprihatinkan, kini ia memiliki tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman bersama keluarganya.

Ia mengaku perjuangan mendapatkan bantuan bedah rumah berlangsung cukup panjang.

Selama delapan tahun, Nurhayani berulang kali mengajukan permohonan agar rumahnya mendapat perbaikan.

"Sudah delapan tahun kami mengajukan ini. Perjuangan kami untuk mengajukan ini sudah delapan tahun," ungkap Nurhayani didampingi anaknya Sri Herawati Pulungan.

Penantian tersebut akhirnya terjawab setelah Pemko Medan merealisasikan program bedah rumah untuk keluarganya.

Proses pembangunan rumah berlangsung sekitar satu bulan.

"Sudah sebulan," kata Nurhayani ketika ditanya mengenai lama pengerjaan rumahnya.

Kehadiran Rico Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan Ny Airin Rico Waas saat meninjau rumah tersebut menjadi momen yang berkesan bagi Nurhayani dan keluarganya.

Selain bersyukur atas rumah yang kini lebih layak, Nurhayani juga menyampaikan harapan lain kepada Pemko Medan.

Ia berharap mendapat perhatian melalui program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Saat ini, Nurhayani mengaku masih tercatat dalam kategori Desil 6.

Harapan tersebut disampaikannya langsung kepada Rico Waas. Ia berharap permohonannya dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi pemerintah kecamatan dan kelurahan.

"Ya itulah, saya minta mudah-mudahan permintaan saya sama Pak Wali Kota ditanggapi. Tadi Pak Wali Kota sudah minta koordinasi sama Pak Camat dan Pak Lurah juga, nanti katanya Desil diturunkan," ujarnya.

Nurhayani juga berharap program bedah rumah Pemko Medan terus berlanjut sehingga warga kurang mampu lainnya dapat memperoleh tempat tinggal yang layak.

"Mudah-mudahan program ini berjalan terus buat warga-warga yang kurang mampu seperti kami, terbantu juga," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan pembangunan rumah melalui program rehabilitasi RTLH tidak sekadar mengganti atap, dinding atau lantai.

Menurut Rico, rumah yang diberikan kepada warga harus benar-benar selesai sehingga dapat langsung ditempati dengan aman dan nyaman.

Saat meninjau pengerjaan program rehabilitasi RTLH yang memasuki tahap akhir, Rico masih menemukan sejumlah bagian yang perlu diselesaikan, termasuk saluran air dan pengecatan.

"Ini masih ada beberapa yang perlu diatensikan, termasuk saluran air yang masih belum selesai, cat-cat yang juga masih belum kering. Itu perlu diatensikan supaya bisa segera, mungkin seminggu lagi sudah selesai," ujar Rico.

Rico menegaskan warga penerima bantuan tidak hanya membutuhkan bangunan baru. Rumah tersebut harus dalam kondisi siap dihuni dan bersih ketika diserahterimakan.

"Kalau bisa begitu serah terima, memang sudah rumah layak huni yang sudah bersih, sudah bagus. Jangan disisakan puing-puing. Begitu hanya dikasih rumah, sudah, ditinggal. Tidak. Jadi memang bagian dari pelayanan itu adalah sampai selesai betul, harus bersih," tegas Rico Waas.

Rico mengatakan perhatian terhadap rumah tidak layak huni merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Ia meminta kader Posyandu ikut berperan aktif menemukan keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak agar dapat direkomendasikan untuk mendapatkan perbaikan.

"Saya juga pesankan kepada kader Posyandu untuk bisa mencari ataupun mendapatkan informasi di mana rumah-rumah yang tidak layak huni itu bisa direkomendasi untuk dibenahi," ujar Rico Waas.

Peninjauan rumah Nurhayani juga membuka persoalan mengenai ketepatan data penerima bantuan sosial.

Di lokasi, Rico menemukan kondisi keluarga yang dinilai perlu mendapat perhatian, tetapi dalam data tercatat berada pada kategori Desil 6.

Temuan tersebut langsung mendapat perhatian Rico.

Ia meminta pihak kecamatan melakukan verifikasi ulang agar kondisi faktual keluarga sesuai dengan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial.

Bagi Nurhayani, perubahan rumah setelah puluhan tahun menunggu menjadi pengalaman yang tak mudah dilupakan.

Rumah yang dahulu hampir rubuh kini menjadi tempat tinggal permanen yang lebih aman bagi keluarganya.* (ad)

MEDAN — Air mata kebahagiaan tak terbendung membasahi pipi Nurbaini, 50 tahun, warga Jalan Air Bersih No. 68, Kecamatan Medan Kota.

Janda lima anak itu terharu melihat rumah yang selama puluhan tahun ditempatinya kini berubah menjadi hunian yang lebih layak.

Baca Juga:

• Ngeyel! Usai Pecat 4 Pekerja Sepihak, SPPG Medan Tembung 3 Nekad Beri Susu Terlarang BGN ke Anak-Anak

Selama bertahun-tahun, Nurbaini harus bertahan dalam kondisi rumah yang serba terbatas.

Selain atap yang bocor dan dinding papan yang semakin lapuk, fasilitas kamar mandi dan sumur juga tidak memadai.

Ia bahkan kerap tidur beralaskan semen di area tempat berjualan.

"Tadinya rumah saya ya sudah hancurlah. Dindingnya papan, sudah bocor-bocor," kenang Nurbaini menahan tangis saat ditemui usai peninjauan.

Perjalanan Nurbaini untuk mendapatkan rumah layak huni tidak mudah. Proposal pengajuan bedah rumah yang diajukannya sempat tiga kali gagal.

"Tiga kali gagal. Digagalkan orang supaya rumah ini jangan pernah terbangun. Sampai saya sakit-sakit dipikirkan orang," ucapnya sambil mengusap air mata yang tak henti menetes.

Meski sempat putus asa, Nurbaini tetap berdoa agar keluarganya bisa memiliki tempat tinggal yang lebih baik.

Harapannya kini mulai terwujud setelah rumah tersebut dibangun melalui program RTLH Pemko Medan.

"Alhamdulillah, saya kepingin punya rumah yang baik, yang pakai keramik. Hanya bisa berdoa sama Allah, dan akhirnya doa saya dijawab. Terima kasih banyak untuk Pak Wali Kota Medan Rico Waas" ungkapnya penuh rasa syukur.

Progres pembangunan rumah Nurbaini ditinjau langsung Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas pada Senin, 5 Oktober 2026 petang.

Bagi Rico Waas, program rehabilitasi RTLH bukan sekadar memperbaiki bagian rumah yang rusak.

Rumah yang dibangun untuk warga penerima bantuan harus benar-benar selesai dan siap ditempati.

Saat meninjau rumah Nurbaini, Rico masih menemukan sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan, di antaranya saluran air dan pengecatan.

"Ini masih ada beberapa yang perlu diatensikan, termasuk saluran air yang masih belum selesai, cat-cat yang juga masih belum kering. Itu perlu diatensikan supaya bisa segera, mungkin seminggu lagi sudah selesai," ujar Rico Waas.

Rico juga meminta agar setelah pembangunan selesai, tidak ada lagi sisa material atau puing bangunan yang tertinggal di sekitar rumah.

Menurut dia, bantuan rumah layak huni tidak berhenti pada pembangunan fisik.

Rumah harus diserahkan dalam kondisi bersih dan nyaman sehingga warga dapat langsung menempatinya.

"Kalau bisa begitu serah terima, memang sudah rumah layak huni yang sudah bersih, sudah bagus. Jangan disisakan puing-puing. Begitu hanya dikasih rumah, sudah, ditinggal. Tidak. Jadi memang bagian dari pelayanan itu adalah sampai selesai betul, harus bersih," tegasnya.

Program rehabilitasi RTLH Pemko Medan menargetkan pembangunan sebanyak 213 unit rumah.

Hingga saat ini, 111 unit atau sekitar 50 persen telah memasuki proses pengerjaan.

Setiap rumah membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 40 hingga 45 hari.

Rico mengatakan, penanganan rumah tidak layak huni merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Ia juga meminta kader Posyandu ikut membantu menemukan keluarga yang masih tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak agar dapat direkomendasikan untuk mendapatkan perbaikan.

"Kami juga pesankan kepada kader Posyandu untuk bisa mencari ataupun mendapatkan informasi di mana rumah-rumah yang tidak layak huni itu bisa direkomendasi untuk dibenahi," pungkas Rico Waas.* (ad)

JAKARTA — Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam turun pada perdagangan Selasa, 6 Oktober 2026.

Harga emas Antam hari ini berada di level Rp2.570.000 per gram.

Baca Juga:

• Pesta Sabu di Rutan Depok hingga Rumah Mewah di Lapas Cibinong, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback.

Antam menetapkan harga buyback sebesar Rp2.376.000 per gram, turun Rp10.000 dalam sehari.

Daftar Harga Emas Antam 6 Oktober 2026

Berikut harga emas batangan Logam Mulia Antam berdasarkan ukuran:

0,5 gram: Rp1.340.000
1 gram: Rp2.580.000
2 gram: Rp5.100.000
3 gram: Rp7.625.000
5 gram: Rp12.675.000
10 gram: Rp25.295.000
25 gram: Rp63.112.000
50 gram: Rp126.145.000
100 gram: Rp252.212.000
250 gram: Rp630.265.000
500 gram: Rp1.260.320.000
1.000 gram atau 1 kilogram: Rp2.520.600.000.

Pergerakan harga emas Antam tidak terlepas dari perkembangan harga emas dunia.

Harga emas dunia di pasar spot pada perdagangan sebelumnya ditutup di level US$4.134,3 per troy ons.

Angka tersebut turun 0,14 persen dibandingkan penutupan perdagangan akhir pekan lalu.

Pergerakan emas dunia dipengaruhi sejumlah sentimen dari perekonomian Amerika Serikat.

Pada September, ekonomi Amerika Serikat hanya menciptakan 29.000 lapangan kerja non-pertanian (non-farm payroll).

Angka tersebut jauh di bawah perkiraan pasar sebesar 90.000 lapangan kerja.

Baca Juga:

• Oppo F35 Pro Meluncur dengan Layar 144 Hz dan Baterai 8.000 mAh, Segini Harganya!

Capaian tersebut juga turun dibandingkan Agustus yang mencapai 133.000 lapangan kerja.

Data tersebut membuat pasar menilai Federal Reserve atau bank sentral AS tidak perlu menaikkan suku bunga acuan dalam rapat Oktober.

Berdasarkan CME FedWatch, peluang kenaikan Federal Funds Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4-4,25 persen dalam rapat bulan ini turun menjadi 22,7 persen.

Sepekan sebelumnya, peluang tersebut masih berada di 70,9 persen.

Emas merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil (non-yielding asset).

Karena itu, emas cenderung kurang menarik ketika suku bunga meningkat karena investor memiliki pilihan instrumen lain yang memberikan imbal hasil.

Di sisi lain, harga emas masih menghadapi tekanan dari kenaikan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah Amerika Serikat.

Pada perdagangan sebelumnya, yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun naik 2 basis poin menjadi 5,304 persen.

Level tersebut merupakan yang tertinggi sejak Maret 2022 atau lebih dari empat tahun terakhir.

Dua sentimen tersebut membuat pergerakan harga emas dunia relatif terbatas dan turut memengaruhi harga emas Antam pada perdagangan 6 Oktober 2026.* (bb/ad)

Baca Juga:

• Harga Cabai Merah Keriting di Sejumlah Wilayah Sumut Tembus Rp92.500 Per Kilogram, Jauh di Atas HET

Tapi nekadnya. SPPG yang dikelola Yayasan Atifa Maju Mandiri ini, juga diduga beberapa kali berani memberikan susu yang telah dilarang Badan Gizi Nasional (BGN) kepada anak-anak penerima manfaat.

Baca Juga:

• 4 Pencuci Omprengan SPPG Tembung 3 Dipecat Sepihak: Mohon Bantuan BGN Sumut dan KPPG Medan

Larangan ini disebabkan beberapa alasan. Pertama, karena Opao ternyata bukan susu, tapi minuman rasa susu. Berdasarkan data BPOM ML 466609024979, Opao terdaftar sebagai minuman rasa susu multivitamin, bukan susu segar atau susu sapi murni. Komposisi utamanya air + susu skim bubuk + gula.

Kedua, aturan baru BGN tanggal 8 September 2026 telah melarang keras penggunaan produk minuman susu, minuman mengandung susu, minuman rasa susu, maupun susu kental manis dalam menu MBG. Opao masuk dalam katagori yang dilarang tersebut. Karena hanya minuman rasa susu.

Larangan penggunaan Opao tersebut, ditetapkan BGN bersama Kemenko Pangan, Kementan, Kemenkes, Kemenperin dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Sehubungan dengan itu, untuk menghindari dampak buruk terhadap masyarakat penerima manfaat seperti anak-anak, Kepala BGN Sumut Yoga Arizanto dan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Medan Donal Simanjuntak diharap segera turun tangan memeriksa SPPG Tembung 3 tersebut.

Menurut informasi yang diperoleh bitvonline.com, SPPG Tembung 3 telah beberapa kali menggunakan Opao sebagai menu MBG yang dibagikan kepada penerima manfaat, terutama kepada anak-anak.

Hal ini dikhawatirkan menimbulkan kekhawatiran orang tua siswa penerima manfaat. Apalagi di tengah seringnya terjadi peristiwa keracunan MBG, terutama di Sumut. "Kami meminta BGN Sumut dan KPPG Wilayah Medan memeriksa SPPG Tembung 3," tegas salah seorang orang tua siswa.

Sayangnya, ketika dikonfirmasi, Kepala SPPG 3 Faisal Lubis SH tidak mau memberi penjelasan secara substantif. Dia malah menjawab dengan arogan. "Jangan pernah urusi dapur orang. Saya tidak takut," tegas Faisal Lubis melalui pesan WhatApps dari nomor 0895 4295 09***.

MEDAN — Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sumatra Utara mencapai 31.349 kunjungan pada Agustus 2026.

Angka tersebut meningkat 10,64 persen dibandingkan Juli 2026 yang tercatat sebanyak 28.334 kunjungan.

Baca Juga:

• 4 Pencuci Omprengan SPPG Tembung 3 Dipecat Sepihak: Mohon Bantuan BGN Sumut dan KPPG Medan

Namun, peningkatan jumlah wisatawan asing belum diikuti kenaikan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang secara bulanan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara mencatat TPK hotel bintang pada Agustus 2026 sebesar 42,85 persen.

Angka tersebut turun 2,54 poin dibandingkan Juli 2026 yang mencapai 45,39 persen.

Meski turun secara bulanan, TPK hotel bintang pada Agustus 2026 masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada Agustus 2025, TPK hotel bintang berada di angka 41,52 persen atau meningkat 1,34 poin secara tahunan.

"Dilihat dari tren Januari 2025–Agustus 2026, jumlah kunjungan wisman menunjukkan pola fluktuatif dan mulai cenderung meningkat meskipun sempat menurun pada bulan Juni 2026. Puncak kunjungan tertinggi kini mencatat rekor baru, yaitu pada bulan Agustus 2026 dengan jumlah sebanyak 31.349 kunjungan," tulis BPS Sumut melalui akun Instagram resminya.

Jika dibandingkan dengan Agustus 2025, jumlah wisman pada Agustus 2026 meningkat 4,38 persen. Pada Agustus tahun lalu, jumlah kunjungan tercatat sebanyak 30.034.

Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, jumlah wisman yang datang ke Sumatra Utara mencapai 207.785 kunjungan.

Angka itu naik 7,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 193.758 kunjungan.

Bandara Internasional Kualanamu masih menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara ke Sumatra Utara.

Pada Agustus 2026, sebanyak 31.105 kunjungan atau 99,22 persen dari total wisman masuk melalui Bandara Internasional Kualanamu.

Sementara itu, Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai mencatat 238 kunjungan dan Pelabuhan Laut Belawan sebanyak 6 kunjungan.

Secara kumulatif Januari hingga Agustus 2026, mayoritas wisman datang melalui jalur udara dengan jumlah 205.793 kunjungan.

Sementara kunjungan melalui jalur laut tercatat sebanyak 1.992.

Di tengah meningkatnya kunjungan wisman, tingkat penghunian kamar hotel bintang justru mengalami penurunan secara bulanan.

BPS mencatat TPK hotel bintang pada Agustus 2026 sebesar 42,85 persen, turun 2,54 poin dari Juli 2026 yang mencapai 45,39 persen.

Penurunan terjadi pada sebagian besar klasifikasi hotel bintang.

TPK hotel bintang 5 mengalami penurunan paling besar, yakni 7,65 poin menjadi 55,79 persen. Hotel bintang 3 turun 4,33 poin menjadi 35,64 persen.

Hotel bintang 1 turun 2,09 poin menjadi 24,97 persen, sedangkan hotel bintang 4 turun 0,49 poin menjadi 50,40 persen.

Hanya hotel bintang 2 yang mengalami peningkatan. TPK kelas hotel tersebut naik 2,78 poin menjadi 43,33 persen.

BPS Sumut menegaskan kondisi tersebut dalam unggahan resminya.

"Sementara itu, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di Sumatera Utara pada Agustus 2026 memiliki rata-rata 42,85 persen atau mengalami penurunan sebesar 2,54 persen poin dibandingkan Juli 2026 (m-to-m) dengan rata-rata sebesar 45,39 persen," tulis BPS Sumut.

Namun, secara tahunan kondisi hotel bintang masih menunjukkan pertumbuhan.

"Jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, TPK mengalami peningkatan secara y-on-y sebesar 1,34 persen poin dengan TPK hotel bintang sebesar 41,52 persen pada Agustus 2025," tulis BPS Sumut.

Penurunan tingkat hunian juga terjadi pada hotel nonbintang.

Pada Agustus 2026, TPK hotel nonbintang tercatat sebesar 23,83 persen. Angka tersebut turun 1,44 poin dibandingkan Juli 2026 yang mencapai 25,26 persen.

Jika digabungkan, TPK hotel bintang dan nonbintang pada Agustus 2026 berada di level 30,61 persen. Angka tersebut turun 1,85 poin secara bulanan.

Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia di hotel bintang juga sedikit menurun.

Pada Agustus 2026, rata-rata lama menginap tercatat 1,28 malam, dibandingkan 1,29 malam pada Juli.

Khusus tamu asing, rata-rata lama menginap turun dari 1,62 malam menjadi 1,34 malam.

Dari negara asal, wisatawan Malaysia masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan wisman ke Sumatra Utara.

Pada Agustus 2026, tercatat 16.491 kunjungan wisman asal Malaysia atau 52,60 persen dari total kunjungan. Jumlah tersebut meningkat 40,85 persen dibandingkan Juli 2026.

Setelah Malaysia, wisman asal Singapura tercatat sebanyak 1.609 kunjungan, Jerman 1.139 kunjungan, Tiongkok 989 kunjungan, dan Prancis 873 kunjungan.

Secara keseluruhan, 10 negara pasar utama menyumbang 75,61 persen dari total kunjungan wisman ke Sumatra Utara pada Agustus 2026.

Data tersebut menunjukkan arus wisatawan mancanegara ke Sumatra Utara terus meningkat dan mencatat rekor baru.

Namun, kenaikan jumlah wisman belum sepenuhnya mendorong tingkat hunian hotel secara bulanan.

Meski demikian, baik kunjungan wisman maupun tingkat penghunian hotel bintang masih mencatat pertumbuhan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.* (bi/ad)

JAKARTA — Dua kasus berbeda kembali menyoroti persoalan pengawasan dan keamanan di lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat.

Dalam beberapa pekan terakhir, muncul kasus pesta narkoba di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok dan temuan bangunan menyerupai rumah kluster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Baca Juga:

• Derita Vonis Seumur Hidup, Koruptor Kakap Heru Hidayat Malah Kepergok Nikmati Klaster Mewah Lapas Cibinong

Sementara di Lapas Kelas IIA Cibinong, Ombudsman RI menemukan lebih dari 10 bangunan yang disebut menyerupai homestay hingga rumah kluster dan diduga dihuni warga binaan.

Kedua kasus tersebut sama-sama menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan di balik tembok lembaga pemasyarakatan.

Pesta Sabu di Rutan Depok

Kepala Rutan Kelas I Depok Ario Galih Maduseno membenarkan lokasi dalam video yang beredar memang berada di dalam Rutan Depok.

Hal tersebut diketahui setelah pihak rutan melakukan pemeriksaan internal.

"Setelah kami investigasi, apa yang ada di video tersebut memang berada di Rutan Depok," ujarnya dalam konferensi pers, Minggu (5/10/2026).

Sedikitnya 22 warga binaan yang berada di kamar tempat pesta berlangsung telah diperiksa. Dari jumlah tersebut, tiga hingga empat orang menjalani pemeriksaan lanjutan.

Pihak rutan juga menemukan dugaan keterlibatan dua pegawai dalam pesta narkoba tersebut.

Indikasi awal menunjukkan narkoba diduga masuk ke dalam rutan melalui petugas.

"Jelas petugas kami, pegawai Rutan Depok, posisinya ada di jajaran satuan pengamanan dan staf di pembinaan," ucapnya.

Dugaan keterlibatan kedua petugas itu kemudian dilaporkan kepada kepolisian, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Ario mengatakan pemeriksaan dilakukan bersama tim dari Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Ditjenpas, dan Rutan Depok.

Petugas maupun warga binaan yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan.

"Kami juga berjanji untuk transparan dan responsif, siapapun yang terbukti terlibat dan melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dan kami Rutan Depok berkomitmen perang terhadap peredaran gelap narkoba," kata dia.

Dua Pegawai Diduga Berperan

Kapolres Metro Depok Kombes Pol Christian Rony Putra membenarkan adanya dugaan keterlibatan dua pegawai Rutan Depok.

Berdasarkan pemeriksaan awal Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok, kedua pegawai tersebut diduga memiliki peran berbeda.

Satu orang diduga menyediakan sabu, sedangkan seorang lainnya menyediakan alat musik yang digunakan dalam pesta.

"Yang jelas sampai sekarang peranan mereka berdua itu hanya: satu menyediakan alat musik, satu menyediakan sabu," ujarnya saat ditemui di Balaikota Depok, Senin (5/10/2026).

Kedua pegawai telah menjalani tes urine dan hasilnya negatif narkoba. Polisi juga tidak menemukan sabu saat penggeledahan pada Minggu.

Namun, hasil tes urine tersebut tidak serta-merta menghapus dugaan keterlibatan keduanya. Polisi masih mendalami asal sabu serta pihak-pihak lain yang terlibat.

Peristiwa pesta narkoba itu disebut terjadi pada 27 September 2026, atau sekitar sepekan sebelum penggeledahan.

"Kami nanti akan melakukan pemeriksaan ke oknum ada dua orang itu supaya nanti ke depan ada efek jera supaya tidak terulang lagi. Jadi mungkin setelah dilakukan pemeriksaan, kami akan sampaikan ke Kepala Lapas supaya yang dua orang ini bisa diberikan sanksi, apakah itu administratif atau sanksi kode etik dan sebagainya, tergantung dari hasil pemeriksaan, " kata dia.

Temuan Rumah Mewah di Lapas Cibinong

Persoalan lain muncul di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Ombudsman RI menemukan sejumlah bangunan yang bentuknya menyerupai homestay hingga rumah kluster di sekitar kompleks lapas.

Bangunan tersebut diduga dihuni oleh warga binaan.

Temuan itu diperoleh saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026.

Tim Ombudsman awalnya hendak memeriksa kondisi blok sel warga binaan, tetapi ditolak masuk oleh petugas lapas.

Tim kemudian melakukan penelusuran di area lain. Dari penelusuran tersebut, ditemukan lebih dari 10 bangunan yang bentuknya menyerupai hunian.

"Karena ditolak masuk ke dalam, tim kami justru menemukan sejumlah temuan lain yang berada di luar blok sel Lapas" tutur Syafrida dikutip dari siaran pers Ombudsman, Jumat (25/9/2026).

Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengatakan salah satu bangunan yang berhasil dimasuki memiliki sejumlah fasilitas, seperti sofa, televisi, kulkas, meja makan dan kamar.

"Kami menemukan beberapa lokasi hunian di sekitar lapas berupa bangunan terlihat seperti homestay dengan atap seng bercat warna biru dan ada seperti rumah kluster, di dalamnya berisi sofa, kulkas, TV, meja makan," kata dia.

Selain bangunan hunian, Ombudsman menemukan mobil mewah yang terparkir di kawasan tersebut.

Ada pula fasilitas gym dan pembangunan simulator golf yang sedang berlangsung ketika inspeksi dilakukan.

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan timnya bahkan sempat mengalami aksi dorong-dorongan ketika mencoba menelusuri kawasan tersebut.

"Semakin dihalangi semakin kami bertanya ada apa sebenarnya. Ternyata di dalamnya ada lebih dari 10 rumah, kami sudah wawancara penghuninya mengaku napi," ujar Fikri.

Ada Celah Keamanan dan Dugaan Pungli

Ombudsman juga menemukan celah keamanan di kawasan bangunan tersebut. Di bagian belakang deretan rumah petak terdapat akses keluar yang tidak terkunci.

Akses tersebut terhubung langsung dengan hutan bambu dan tempat pembuangan sampah.

Kondisi itu dinilai berpotensi menjadi kerawanan karena dapat dimanfaatkan sebagai jalur keluar narapidana.

Selain persoalan keamanan, Ombudsman menerima laporan keluarga warga binaan mengenai dugaan pungutan liar di Blok A.

Keluarga warga binaan mengaku diminta membayar Rp150.000 setiap pekan.

Dugaan pungutan tersebut menjadi sorotan karena Lapas Cibinong telah menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dua kasus tersebut memperlihatkan persoalan berbeda dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan, mulai dari dugaan peredaran narkoba dan keterlibatan petugas hingga persoalan fasilitas, pengawasan, keamanan, dan dugaan pungutan liar.* (km/ad)

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan perkara sengketa terkait syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, Selasa, 6 Oktober 2026.

Sejumlah nama yang menjadi bagian dari pemohon dijadwalkan hadir dalam sidang pengucapan putusan tersebut.

Baca Juga:

• Nasib Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Ditentukan MK Malam Ini

Selain para pemohon, pihak termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, serta pihak terkait juga akan dihadirkan dalam sidang akhir perkara tersebut.

Berdasarkan informasi pada laman resmi Mahkamah Konstitusi, pengucapan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dijadwalkan berlangsung pada pukul 20.00 WIB.

"Selasa, 6 Oktober 2026 (Pukul) 20:00 WIB, Acara: Pengucapan Putusan," tulis laman MK.

Jadwal tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan MK dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026.

Aturan itu mengatur bahwa sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan berakhir setelah menjalani 14 hari persidangan.

12 Pemohon Ajukan Sengketa

Perkara ini bermula dari pengajuan permohonan oleh 12 pemohon ke MK pada 10 September 2026.

Permohonan tersebut kemudian teregistrasi pada 17 September 2026.

Para pemohon berasal dari sejumlah kalangan, termasuk organisasi pemantau pemilu, partai politik, advokat, forum purnawirawan TNI, serta perorangan.

Pemohon I adalah Komite Independen Pemantau Pemilu, organisasi yang bergerak dalam pemantauan penyelenggaraan pemilu dan diwakili Brahma Aryana.

Pemohon II adalah Partai Umat yang diwakili Ansufri ID Sambo selaku Pelaksana Tugas Ketua Umum dan Muhammad Sadiq selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal.

Pemohon III adalah Denny Indrayana, yang mengajukan permohonan sebagai advokat dari Integrity Law Firm.

Sementara itu, Pemohon IV-XI berasal dari kelompok Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI).

Nama-nama yang menjadi perwakilan di antaranya mantan Menteri Agama RI sekaligus mantan Wakil Panglima TNI Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, dan Moeryono.

Adapun pemohon dari kalangan perorangan terdiri atas M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma Sihombing.

Delapan Tuntutan Pemohon

Dalam permohonannya, para pemohon menyampaikan delapan tuntutan atau petitum kepada MK.

Pertama, para pemohon meminta MK mengabulkan permohonan mereka untuk seluruhnya.

Kedua, mereka meminta MK menyatakan persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan syarat yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketiga, para pemohon meminta MK menyatakan Gibran didiskualifikasi karena dinilai tidak memenuhi persyaratan pendidikan tersebut.

Keempat, mereka meminta penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 dinyatakan cacat hukum sejak semula dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kelima, para pemohon meminta sejumlah keputusan KPU RI yang berkaitan dengan Gibran dibatalkan.

Keputusan yang dimaksud meliputi penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut pasangan calon dalam Pilpres 2024, serta penetapan hasil pemilihan presiden dengan nomor keputusan KPU 1632, 1644, 360, dan 504.

Keenam, para pemohon meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ketujuh, mereka meminta MK memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Terakhir, para pemohon meminta MK memerintahkan agar putusan perkara tersebut dimuat dalam berita negara.

Putusan MK yang dibacakan malam ini akan menjadi penentu atas permohonan sengketa terkait syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.* (ad)

MEDAN — Besaran hak keuangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi sorotan setelah pemerintah menerbitkan aturan baru pada 2026.

Bukan hanya nominal hak keuangan yang berubah. Jumlah anggota Wantimpres juga meningkat tajam.

Baca Juga:

• Prabowo Menjaga Jarak Aman dengan Jokowi

Di saat yang sama, hak keuangan setiap Ketua dan Anggota Wantimpres ditetapkan sebesar Rp76,5 juta per bulan.

Lantas, berapa besar uang negara yang diperlukan?

Dari Rp17,5 Juta ke Rp76,5 Juta

Pada awal 2007, hak keuangan anggota Wantimpres diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2007.

Dalam aturan tersebut, sejumlah komponen penghasilan anggota jika dijumlahkan mencapai sekitar Rp17,5 juta per bulan.

Namun, aturan itu kemudian dicabut.

Pada 31 Oktober 2007, Presiden SBY menerbitkan Perpres Nomor 96 Tahun 2007.

Sejak saat itu, hak keuangan Ketua dan Anggota Wantimpres disesuaikan dengan hak yang diberikan kepada Menteri Negara.

Ketentuan tersebut kemudian menjadi dasar pada periode berikutnya.

Pada era Jokowi, Wantimpres tetap berjumlah sembilan orang.

Dengan menggunakan gaji pokok dan tunjangan jabatan menteri sebagai rujukan, nilainya sekitar Rp18,648 juta per orang per bulan.

Artinya, sembilan anggota jika dihitung setahun membutuhkan sekitar Rp2,014 miliar untuk gaji pokok dan tunjangan jabatan.

Lalu Datang Aturan Baru di Era Prabowo

Pada 27 Maret 2026, Presiden Prabowo menerbitkan Perpres Nomor 15 Tahun 2026.

Aturan ini menetapkan hak keuangan Ketua dan Anggota Wantimpres sebesar Rp76,5 juta per bulan.

Angka tersebut sekitar 4,1 kali dibandingkan angka Rp18,648 juta yang menjadi rujukan pada periode sebelumnya.

Selisihnya mencapai:

Rp57,852 juta per orang setiap bulan.

Namun, perubahan paling menarik bukan hanya nominalnya.

Jumlah anggota Wantimpres juga berubah drastis.

Pada 2 Oktober 2026, Prabowo melantik 26 anggota Wantimpres.

Dari sembilan menjadi 26.

Artinya, jumlah penerima hak keuangan bertambah 17 orang.

Hitungannya Mulai Besar

Jika seluruh 26 anggota menerima Rp76,5 juta setiap bulan, hitungannya:

26 × Rp76,5 juta = Rp1,989 miliar per bulan.

Dalam setahun:

Rp1,989 miliar × 12 = Rp23,868 miliar.

Dengan kata lain, jika dihitung selama 12 bulan penuh, hak keuangan 26 anggota Wantimpres mencapai hampir Rp24 miliar setahun.

Dan angka tersebut baru hak keuangan anggota.

Belum memasukkan fasilitas lainnya maupun biaya operasional lembaga.

Bukan Sekadar Soal Gaji

Di sinilah pertanyaan publik menjadi penting.

Berapa sebenarnya total biaya Wantimpres yang harus ditanggung APBN?

Sebab, negara bukan hanya membayar hak keuangan anggota.

Ada sekretariat, pegawai, perjalanan dinas, rapat, barang dan jasa, fasilitas, pengelolaan aset, hingga kebutuhan operasional lainnya.

Karena itu, angka Rp23,868 miliar tidak boleh disebut sebagai total anggaran Wantimpres.

Angka tersebut hanya hasil perkalian hak keuangan 26 anggota apabila dibayarkan selama 12 bulan.

Pertanyaan berikutnya justru lebih besar:

Apakah peningkatan jumlah anggota dari 9 menjadi 26 orang sebanding dengan kebutuhan kerja dan fungsi Wantimpres?

Pertanyaan itu bukan soal siapa yang benar atau salah.

Ini menyangkut akuntabilitas penggunaan uang negara.

Semakin banyak pejabat yang memperoleh hak keuangan dari APBN, semakin penting pula transparansi mengenai alasan penambahan tersebut, beban kerja, hasil kerja, serta manfaat yang diberikan kepada negara.

Perbandingan Singkat

Pemerintahan SBY, awal 2007
Anggota : 9
Hak keuangan : ± Rp17,5 juta/bulan

Pemerintahan SBY, setelah perubahan aturan
Anggota : 9
Hak keuangan : Mengikuti hak Menteri Negara

Pemerintahan Jokowi
Anggota : 9
Hak keuangan : ± Rp18,648 juta/bulan*

Pemerintahan Prabowo, 2026
Anggota : 26
Hak keuangan : Rp76,5 juta/bulan

*Perhitungan gaji pokok dan tunjangan jabatan menteri sebagai rujukan hak keuangan.

Dari sisi angka, perubahannya jelas.

Jumlah anggota: 9 menjadi 26.

Hak keuangan: sekitar Rp18,648 juta menjadi Rp76,5 juta per bulan.

Perkiraan hak keuangan 26 orang dalam setahun: Rp23,868 miliar.

Namun, angka tersebut belum menjawab pertanyaan yang lebih penting:

Berapa total uang negara yang benar-benar dikeluarkan untuk Wantimpres dan apa hasil yang diterima negara dari anggaran tersebut?

Itulah data yang perlu dibuka secara transparan.

Sebab pada akhirnya, yang dipertanggungjawabkan bukan hanya besar kecilnya gaji pejabat, tetapi setiap rupiah uang rakyat yang digunakan untuk menjalankan lembaga negara.* (ad)

Sumber: Perpres Nomor 96 Tahun 2007, Perpres Nomor 15 Tahun 2026, dokumen APBN, dan dokumen resmi Sekretariat Wantimpres.

JAKARTA — Oppo memperkenalkan smartphone terbarunya, Oppo F35 Series, di India pada 5 Oktober 2026.

Seri ini terdiri atas dua model, yakni Oppo F35 dan Oppo F35 Pro.

Baca Juga:

• Harga Cabai Merah Keriting di Sejumlah Wilayah Sumut Tembus Rp92.500 Per Kilogram, Jauh di Atas HET

Salah satu perubahan terbesar terdapat pada kapasitas baterai yang kini mencapai 8.000 mAh, naik dari 7.000 mAh pada generasi sebelumnya.

Oppo juga meningkatkan kemampuan kamera. Pada model reguler, kamera depan kini menggunakan sensor 50 MP, sama seperti yang digunakan Oppo F35 Pro.

Selain baterai dan kamera, Oppo F35 Series membawa layar yang lebih besar pada model Pro, chipset yang lebih bertenaga, serta dukungan kamera ultrawide pada F35 Pro.

Spesifikasi Oppo F35 Pro

Oppo F35 Pro memiliki layar OLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1.272 × 2.772 piksel.

Layar tersebut mendukung refresh rate hingga 144 Hz dan tingkat kecerahan puncak hingga 1.800 nits.

Layar F35 Pro juga dilindungi kaca AGC DT-Star D Plus dan dilengkapi pemindai sidik jari di bawah layar.

Untuk performa, Oppo F35 Pro menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7360 MAX dengan fabrikasi 4 nm.

Chipset tersebut memiliki CPU octa-core yang terdiri dari empat Cortex-A78 dengan kecepatan hingga 2,5 GHz dan empat Cortex-A55 hingga 2,0 GHz. Pengolah grafisnya menggunakan GPU Mali-G615.

Oppo menyediakan F35 Pro dalam pilihan RAM 6 GB dan 8 GB LPDDR5X. Kapasitas penyimpanannya terdiri dari 128 GB dan 256 GB dengan teknologi UFS 3.1.

Dari sektor daya, F35 Pro membawa baterai berkapasitas 8.000 mAh yang mendukung pengisian cepat 80W SuperVOOC.

Ponsel ini juga mendukung pengisian 55W USB PPS dan 44W UFCS yang dapat menyesuaikan besaran output dengan kebutuhan perangkat.

Untuk kamera, Oppo F35 Pro memiliki kamera utama 50 MP dengan aperture f/1.8 dan Optical Image Stabilization (OIS).

Kamera utama tersebut ditemani kamera ultrawide 8 MP dengan sudut pandang 116 derajat dan aperture f/2.2.

Di bagian depan terdapat kamera selfie 50 MP dengan lensa ultrawide 100 derajat, aperture f/2.0, serta autofocus.

Kamera depan dan belakang F35 Pro sama-sama mampu merekam video hingga resolusi 4K pada 30 fps. Ponsel ini juga mendukung fitur perekaman dual-view.

Kemampuan tersebut menjadi peningkatan dibanding Oppo F33 Series yang hanya mendukung perekaman hingga 1080p 60 fps pada kamera depan dan belakang.

Spesifikasi Oppo F35

Oppo F35 reguler menggunakan layar OLED berukuran 6,57 inci dengan resolusi 1.080 × 2.372 piksel.

Layar tersebut memiliki refresh rate 120 Hz dan tingkat kecerahan hingga 1.400 nits dalam mode HBM.

Oppo melindungi layar F35 dengan kaca Crystal Guard serta menyematkan pemindai sidik jari di bawah layar.

Meski ukuran layarnya lebih kecil daripada versi Pro, kapasitas baterainya tetap sama, yakni 8.000 mAh.

Pengisian daya mendukung 80W SuperVOOC, 55W USB PPS, dan UFCS.

Untuk kamera depan, Oppo F35 menggunakan sensor 50 MP dengan sudut pandang 100 derajat dan autofocus. Aperture kamera selfie-nya berada di f/2.1.

Di bagian belakang terdapat kamera utama 50 MP dengan aperture f/1.9 tanpa OIS. Kamera tersebut ditemani sensor kedalaman 2 MP.

Untuk perekaman video, Oppo F35 mampu merekam hingga 1080p 60 fps.

Oppo juga menjanjikan dukungan perekaman 2.5K 30 fps melalui pembaruan software pada masa mendatang.

Berbeda dengan versi Pro, Oppo F35 masih menggunakan chipset MediaTek Dimensity 6360 Max. Chipset ini juga digunakan pada kedua model Oppo F33 Series.

Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 6 GB atau 8 GB LPDDR4X serta penyimpanan internal 128 GB UFS 2.2.

Kedua ponsel sama-sama mengantongi sertifikasi IP69. Sertifikasi ini memberikan perlindungan terhadap semprotan air bertekanan tinggi dan bersuhu panas.

Harga Oppo F35 dan F35 Pro

Oppo F35 Series diluncurkan di India dengan beberapa pilihan warna.

Oppo F35 Pro tersedia dalam warna Sunrise Orange, Wave Blue, dan Twilight Brown.

Sementara Oppo F35 hadir dalam pilihan Wave Blue, Mist Pink, dan Titanium Grey.

Berikut harga Oppo F35 dan F35 Pro di India:

Oppo F35 6/128 GB: 39.000 rupee atau sekitar Rp7,2 juta.
Oppo F35 8/128 GB: 43.000 rupee atau sekitar Rp7,9 juta.
Oppo F35 Pro 6/128 GB: 46.000 rupee atau sekitar Rp8,5 juta.
Oppo F35 Pro 8/128 GB: 50.000 rupee atau sekitar Rp9,2 juta.
Oppo F35 Pro 8/256 GB: 55.000 rupee atau sekitar Rp10,2 juta.

Harga tersebut merupakan harga peluncuran di India.

Ketersediaan, harga, serta konfigurasi Oppo F35 Series untuk pasar Indonesia dapat berbeda apabila perangkat ini nantinya dipasarkan secara resmi di Tanah Air.* (km/ad)

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan membacakan putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024, Selasa, 6 Oktober 2026.

Dikutip dari laman resmi MK, sidang dengan agenda pembacaan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 20.00 WIB di Gedung MK RI 1 Lantai 2.

Baca Juga:

• Keren! Yayasan Pendidikan Muttaqin Al-Farabi Cetak Jurnalis Muda Lewat Pelatihan Sehari

Dalam peraturan tersebut, tahapan Sidang Putusan atau pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 dijadwalkan pada 5-6 Oktober 2026.

Perkara ini diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya.

Para pemohon terdiri atas akademisi, Partai Ummat, serta perwakilan organisasi masyarakat.

Mereka mempersoalkan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Salah satu persoalan utama yang diperdebatkan adalah Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Pasal tersebut mengatur pengecualian syarat ijazah SMA atau sederajat bagi calon lulusan luar negeri yang memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Para pemohon menilai pembentukan ketentuan tersebut cacat prosedur karena tidak melalui uji publik.

Mereka juga menduga aturan tersebut dibuat untuk memuluskan pencalonan Gibran.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum pemohon mengajukan delapan tuntutan.

Di antaranya meminta MK membatalkan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon, nomor urut, hingga hasil Pilpres 2024.

Pemohon juga meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden serta memerintahkan MPR menggelar sidang pemilihan wakil presiden baru sesuai ketentuan UUD 1945.

KPU sebagai Termohon membantah tuduhan adanya manipulasi dalam penyusunan aturan pencalonan.

Saksi KPU sekaligus mantan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, mengatakan perumusan aturan tersebut tidak didasari niat atau motif tersembunyi untuk meloloskan kandidat tertentu.

KPU juga menjelaskan bahwa dokumen pendaftaran dan penyetaraan ijazah luar negeri milik Gibran telah diverifikasi dan dinyatakan sah sesuai dengan PKPU yang berlaku ketika itu.

Sebagai Termohon, KPU meminta Majelis Hakim Konstitusi menolak seluruh dalil permohonan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

KPU juga berpendapat bahwa tuntutan pembatalan pelantikan dan diskualifikasi pejabat yang sudah dilantik telah masuk ke ranah pemakzulan.

Dalam persidangan pada Jumat, 2 Oktober 2026, pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Taufiq Damarjati memberikan keterangan mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Taufiq mengatakan penyetaraan pendidikan Gibran dari UTS Insearch tidak didasarkan pada ijazah atau tanda tamat belajar.

Keterangan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi Saldi Isra mengenai dokumen yang menjadi dasar Kemendikdasmen menerbitkan surat penyetaraan pendidikan Gibran.

Taufiq kemudian menjelaskan bahwa Certificate of Attendance lebih merupakan keterangan bahwa Gibran mengikuti pendidikan di UTS Insearch.

"Ya, status mengenai tamat atau tidaknya, kami lihat dari transkrip nilai yang kami terima," kata Taufik.

Saldi kemudian kembali memastikan dokumen yang digunakan dalam pengajuan penyetaraan tersebut.

"Pada saat pengajuan (penyetaraan) tidak ada ijazahnya?"

Taufiq menjawab, "Tidak ada bentuk lain (selain sertifikat dan transkrip nilai), ya," tutur Taufiq lagi.

Saat Saldi kembali memastikan apakah dokumen tersebut hanya berupa sertifikat dan transkrip nilai, Taufiq menjawab, "Ya dan juga transkrip," jawab Taufik lagi.

Persidangan juga menghadirkan keterangan dari Atase Pendidikan KBRI Singapura Nur Aini Ariyanti dan Atase Pendidikan KBRI Canberra Yuli Rahmawati.

Keduanya mengonfirmasi tidak menemukan arsip dokumen pendidikan atas nama Gibran Rakabuming Raka dalam penelusuran yang dilakukan.

Nur Aini menjelaskan bahwa penelusuran di KBRI Singapura tidak menemukan rekam jejak dokumen, baik ketika Gibran masuk maupun setelah menyelesaikan pendidikan setara SLTA di Singapura.

Sementara itu, Yuli Rahmawati mengatakan penelusuran terhadap arsip fisik maupun digital di KBRI Australia juga tidak menemukan riwayat pengajuan permohonan terkait proses studi Gibran.

Seluruh keterangan tersebut kini menjadi bagian dari rangkaian persidangan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Putusan MK yang dibacakan Selasa malam akan menjadi penentu atas permohonan yang diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya terkait syarat pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.* (km/ad)

Oleh:Werdha Candratrilaksita

PRABOWO Subianto tampaknya mulai menemukan jarak yang dianggap paling aman dengan Joko Widodo.

Baca Juga:

• HUT ke-81 TNI di Labuhanbatu, Bupati Fery: Bersama Rakyat Kita Jaga Daerah Tetap Aman

Polanya terlihat dalam beberapa perombakan terakhir. Sejumlah figur yang memiliki jejak kuat bersama Jokowi tidak sepenuhnya dikeluarkan dari lingkar kekuasaan.

Mereka tetap dirangkul, tetapi sebagian dipindahkan dari posisi yang mempunyai kewenangan eksekutif sangat besar menuju jabatan yang lebih dekat pada fungsi koordinasi, pemberian pertimbangan, atau pendampingan presiden.

Pada saat bersamaan, Prabowo mulai memasukkan lebih banyak figur dari orbit politiknya sendiri, termasuk mereka yang selama ini bergerak di luar pagar partai politik.

Prabowo tidak sedang meninggalkan Jokowi. Ia sedang mengatur jaraknya.

Listyo Sigit Prabowo dapat dibaca melalui pola tersebut. Ia bukan orang yang jauh dari Jokowi.

Selain pernah menjadi ajudan, Jokowi pula yang memilihnya menjadi Kapolri pada 2021.

Dalam konfigurasi terakhir, Listyo tidak dikeluarkan dari kekuasaan, melainkan dipindahkan menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Pratikno mengalami pola hampir serupa.

Sepuluh tahun menjadi Menteri Sekretaris Negara Jokowi membuatnya menjadi salah satu figur yang paling dekat dengan pusat kekuasaan pemerintahan sebelumnya.

Pada pemerintahan Prabowo, ia sempat menjadi Menko PMK, sebelum kemudian bergeser menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

Perubahan itu bukan berarti bahwa Kepala Staf Kepresidenan atau Ketua Wantimpres merupakan jabatan tidak penting.

Keduanya justru berada sangat dekat dengan Presiden. Namun, karakter kekuasaannya berbeda.

Kapolri mempunyai garis komando langsung terhadap organisasi kepolisian di seluruh Indonesia.

Menteri koordinator memiliki kewenangan koordinatif terhadap sejumlah kementerian.

Sementara Kepala Staf Kepresidenan dan Ketua Wantimpres lebih dekat dengan Presiden, tetapi tidak mempunyai jangkauan kewenangan sektoral sebesar jabatan sebelumnya.

Politik jarak aman sedang bekerja di Istana. Figur-figur yang mempunyai sejarah panjang bersama Jokowi tidak disingkirkan.

Mereka tetap berada di sekitar Istana sehingga kesinambungan politik tetap terjaga.

Namun, Prabowo secara perlahan dapat membangun pusat-pusat pengambilan keputusan yang lebih mencerminkan kendalinya sendiri.

Pembacaan ini melanjutkan tulisan saya sebelumnya, "Reshuffle, Konsolidasi Prabowo-Jokowi".

Ketika itu, kesinambungan figur era Jokowi memang terlalu mencolok untuk diabaikan.

Suahasil Nazara, Bahlil Lahadalia, Listyo Sigit Prabowo, Dudung Abdurachman, Fadil Imran, dan sejumlah nama lain memperlihatkan bahwa transisi Jokowi menuju Prabowo tidak menghasilkan diskontinuitas personal yang tegas.

Bahkan, beberapa figur justru memperoleh penguatan posisi. Namun, konsolidasi politik tidak harus berarti dua kekuatan terus berdiri pada jarak yang sama.

Setelah memperoleh stabilitas, seorang presiden mempunyai kebutuhan berikutnya, yaitu membangun pusat gravitasinya sendiri.

Dua Kaki Politik Prabowo: Akomodatif dan Konfirmatif

Karena itu, politik Prabowo sekarang dapat dibaca berjalan dengan dua kaki. Kaki pertama adalah "politik akomodatif".

Prabowo tetap menyediakan ruang bagi jaringan yang tumbuh selama pemerintahan Jokowi.

Kalkulasinya cukup rasional. Jokowi memang tidak lagi mempunyai kekuasaan formal sebagai presiden, tetapi pengaruh politiknya belum selesai.

Gibran Rakabuming Raka berada di kursi wakil presiden. Kaesang Pangarep memimpin PSI.

Sejumlah orang yang pernah tumbuh pada pemerintahan Jokowi masih tersebar di kabinet, lembaga negara, BUMN, birokrasi, kepolisian, dan militer.

Jokowi sendiri tetap mempunyai daya tarik elektoral serta kemampuan menciptakan perhatian publik.

Dalam tulisan "Pengaruh Politik Jokowi Masih Besar", saya menyebut sedikitnya lima sumber pengaruh tersebut: modal politik personal, modal simbolik, daya ungkit organisasi, posisi politik keluarga, serta kemampuan menentukan agenda percakapan politik.

Selama modal itu masih mempunyai nilai, bagi Prabowo tidak ada alasan untuk membuat Jokowi menjadi lawan.

Lebih menguntungkan mempertahankannya sebagai kawan pada jarak tertentu. Apalagi menuju Pemilu 2029, efek ekor jas Jokowi masih mungkin bernilai.

Pertanyaan mengenai seberapa besar pengaruh itu dapat dikonversi menjadi suara memang belum dapat dipastikan.

Namun, justru karena nilainya belum habis, secara politik lebih rasional bagi Prabowo untuk mengakomodasinya daripada memutusnya.

Kaki kedua adalah apa yang dapat disebut "politik konfirmatif".

Prabowo mulai mengonfirmasi dan memberi tempat kepada figur-figur yang selama ini berada dalam orbit pemikiran, dukungan, atau percakapan politik yang lebih dekat kepadanya, termasuk dari masyarakat sipil.

Masuknya Rocky Gerung ke Wantimpres dan Syahganda Nainggolan ke pemerintahan menarik ditempatkan dalam kerangka tersebut.

Rocky bahkan menghasilkan paradoks tersendiri.

Dalam tulisan "Rocky Gerung Dipangku Kekuasaan", saya menggunakan filosofi Jawa yen dipangku mati: pengkritik tidak selalu perlu dilawan; terkadang cukup dirangkul dan diberi tempat.

Namun, dari sudut pandang Prabowo, masuknya Rocky dapat mempunyai arti berbeda.

Ia memperluas basis legitimasi pemerintahan hingga ke kelompok yang sebelumnya berada di luar struktur formal kekuasaan, yaitu masyarakat sipil.

Meskipun, kini Rocky dianggap berkhianat oleh sebagian kalangan masyarakat sipil.

Namun, keberadaan Rocky di Wantimpres memperteguh bukti bahwa masyarakat sipil juga tidak benar-benar independen dan imparsial.

Sebagian masyarakat sipil juga bertindak seolah independen, tapi menyimpan kepentingan pseudo-politik praktis.

Syahganda juga menarik karena jejaknya lebih banyak dibangun melalui ruang masyarakat sipil dan percakapan politik daripada mesin partai.

Dengan memasukkan figur seperti ini, Prabowo tidak hanya membagi jabatan. Ia sedang memperluas orbit politiknya.

Dalam politik dikenal "distribusi kekuasaan".

Orang-orang yang sebelumnya memberikan dukungan gagasan, membangun argumentasi publik, atau berada pada lingkungan politik yang beririsan dengan kekuasaan dapat memperoleh tempat ketika kekuasaan terbentuk.

Itu bukan fenomena khas Prabowo. Hampir setiap rezim membangun lingkarannya (circle) sendiri.

Yang menarik adalah Prabowo melakukannya tanpa membongkar seluruh lingkaran lama mantan Presiden Joko Widodo.

Ia tidak memilih antara Jokowi atau kelompoknya sendiri. Ia merangkul keduanya, tetapi mulai mengubah komposisinya.

Maka, delapan kali reshuffle, terutama rangkaian terakhir pada Oktober, yang paling menarik perhatian publik, barangkali tidak cukup dibaca sebagai pergantian orang.

Di balik perpindahan kursi berlangsung penataan jarak politik. Figur-figur lama tetap dijaga dalam jarak cukup dekat agar tidak menjadi kekuatan lawan.

Figur-figur baru dimasukkan agar pemerintahan semakin mempunyai wajah Prabowo sendiri. Akhirnya hubungan Prabowo-Jokowi memasuki fase baru.

Pada awal pemerintahan, Prabowo membutuhkan kesinambungan. Setelah kekuasaannya semakin terkonsolidasi, ia membutuhkan diferensiasi.

Prabowo tentu masih membutuhkan Jokowi. Pengaruh mantan presiden itu terlalu besar untuk diabaikan dan terlalu berguna untuk dijadikan lawan.

Sebaliknya, Prabowo juga tidak mungkin membiarkan pemerintahannya selamanya berada di bawah bayang-bayang pendahulunya.

Maka jalan yang paling rasional adalah menjaga Jokowi tetap dekat, tetapi tidak lagi terlalu dekat.

Dalam politik, kawan tidak selalu harus duduk di sebelah kita, demikian juga lawan tidak harus duduk di seberang kita.

Kadang-kadang lebih berguna ketika ditempatkan pada jarak yang aman.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Abdi Negara di bidang kebijakan fiskal dan keuangan negara; sebagai civitas akademica, analis, dan penulis di bidang kebijakan publik dan multidisipliner.

Dalam rangka itulah, Yayasan Pendidikan Muttaqin Al-Farabi menggelar Pelatihan Jurnalistik yang direncanakan berlangsung Kamis, 8 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Desak Publis Identitas Pelapor Kamar Mewah Lapas Cibinong, 2 Anggota DPR Ditertawakan Mantan Kaper Ombudsman

Maulana menjelaskan, Pelatihan Jurnalistik Sehari yang berlangsung di Yayasan Pendidikan Muttaqin Al-Farabi Jalan Perjuangan Nomor 7, Desa Tanjung Selamat, Sunggal, Deliserdang ini, menghadirkan dua tenaga pengajar berkompeten dan berpengalaman di dunia jurnalistik.

Di antaranya Nurhalim Tanjung selaku Pemimpin Redaksi media online gosumut.com yang juga Ahli Pers di Sumut. Kemudian Abyadi Siregar selaku Pemimpin Redaksi bitvonline.com yang juga Direktur MATA Pelayanan Publik.

Nurhalim dan Abyadi akan melatih para siswa untuk memiliki kemampuan dalam menulis berita jurnalistik. Metode pengajarannya, jelas Abyadi Siregar, dilakukan dengan penyampaian materi teori dan diperkuat dengan praktik.

"Anak-anak akan diperkenalkan dengan dunia jurnalistik. Apa itu jurnalistik dan apa itu media. Dalam praktik, mereka akan dilatih mencari berita, mengolah, memilah dan menulis berita dengan terlebih dahulu memperkenalkan rumus 5W+1H. Selanjutnya, melakukan editing untuk menghindari terjadinya kesalahan sebelum ditayangkan," jelas Abyadi Siregar.

Melalui pelatihan itu, anak-anak diharapkan memiliki kemampuan dalam menulis berita jurnalistik. Ini dapat menjadi bekal bagi para siswa yang menjadi peserta. Kemampuan menulis berita ini merupakan modal besar bagi para siswa" jelas Abyadi.

Paling tidak, lanjut Abyadi, di sekolah Yayasan Pendidikan Muttaqin Al-Farabi, mereka sudah dapat membuat media internal sekolah yang dapat dijadikan sebagai media mempertajam kemampuan menulisnya.

"Bahkan, kemampuan menulis ini juga bisa menjadi modal setelah menyelesaikan studi dari Yayasan Pendidikan Muttaqin Al-Farabi. Bisa langsung bekerja sebagai jurnalis muda di perusahaan media online yang saat ini banyak berdiri di Kota Medan," kata Abyadi.

KERJASAMA
Maulana Malik Muttaqin lebih jauh mengharap, program Pelatihan Jurnalistik ini bernar-benar bermanfaat bagi para siswa dan menjadi bekal bagi mereka setelah selesai studi dari Yayasan Pendidikan Muttaqin Al-Farabi.

"Semoga mereka ke depan menjadi penulis tangguh dan jurnalis muda yang kompeten," harap Maulana.

JAKARTA — Kredit Usaha Rakyat atau KUR BCA 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan bisnis.

Melalui program KUR, pelaku usaha dapat memperoleh pembiayaan untuk kebutuhan produktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• Butuh Modal Usaha? Cek KUR BNI 2026 Rp500 Juta, Ini Syarat dan Simulasi Cicilannya

KUR BCA 2026 menawarkan suku bunga mulai dari 6 persen dengan pilihan tenor hingga lima tahun.

Untuk plafon pinjaman Rp200 juta, besaran cicilan berbeda tergantung jangka waktu pembiayaan.

Berikut simulasi angsuran KUR BCA 2026 untuk pinjaman Rp200 juta berdasarkan data yang tersedia.

Untuk tenor 1 tahun atau 12 bulan, angsuran sekitar Rp17.212.700 per bulan.
Untuk tenor 2 tahun atau 24 bulan, angsuran sekitar Rp8.863.400 per bulan.
Untuk tenor 3 tahun atau 36 bulan, angsuran sekitar Rp6.083.600 per bulan.
Untuk tenor 4 tahun atau 48 bulan, angsuran sekitar Rp4.694.700 per bulan.
Sedangkan untuk tenor 5 tahun atau 60 bulan, angsuran sekitar Rp3.861.400 per bulan.

Semakin panjang tenor yang dipilih, cicilan bulanan menjadi lebih ringan.

Namun, calon debitur tetap perlu mempertimbangkan kemampuan membayar serta total kewajiban selama masa kredit.

Syarat Pengajuan KUR BCA 2026

Sebelum mengajukan KUR BCA, calon debitur perlu memenuhi sejumlah persyaratan.

Calon debitur perorangan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Pemohon juga wajib memiliki e-KTP.

KUR BCA dapat diajukan oleh nasabah perorangan maupun badan usaha. Usaha yang dijalankan juga harus sudah berjalan minimal enam bulan.

Selain itu, calon debitur tidak sedang memiliki KUR yang masih berjalan di bank lain dan tidak pernah menerima fasilitas kredit di bank lain, sesuai ketentuan pengajuan yang berlaku.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Sejumlah dokumen juga harus dipersiapkan sebelum pengajuan.

Dokumen tersebut meliputi e-KTP calon debitur dan pasangan, Kartu Keluarga (KK), serta Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

Untuk pengajuan dengan nilai di atas Rp50 juta, calon debitur juga perlu menyiapkan NPWP.

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan KUR Kecil.

Cara Mengajukan KUR BCA 2026

Pengajuan KUR BCA dapat dilakukan secara online maupun dengan mendatangi kantor cabang BCA.

Untuk pengajuan online, calon debitur dapat mengakses situs resmi BCA dan memilih menu pengajuan KUR.

Setelah itu, pemohon mengisi nomor telepon dan melengkapi formulir serta dokumen yang dipersyaratkan.

Sementara untuk pengajuan secara offline, calon debitur dapat mendatangi kantor cabang BCA dan menyampaikan ke petugas bahwa ingin mengajukan KUR.

Petugas kemudian akan membantu proses pengisian formulir melalui webform BCA.

Selanjutnya, BCA akan melakukan evaluasi terhadap kelayakan usaha dan dokumen yang diajukan.

Jika pengajuan disetujui, dana KUR akan dicairkan ke rekening debitur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertimbangkan Kemampuan Membayar

Sebelum memilih plafon Rp200 juta, pelaku usaha sebaiknya menghitung kemampuan keuangan dan arus kas bisnis.

Besarnya cicilan bulanan perlu disesuaikan dengan pendapatan usaha agar pembayaran kredit tetap lancar.

Simulasi angsuran tersebut juga dapat berbeda tergantung hasil penilaian bank, suku bunga, ketentuan program, serta profil calon debitur.

Karena itu, calon peminjam disarankan memastikan informasi terbaru mengenai suku bunga, persyaratan, ketersediaan KUR, dan ketentuan pengajuan langsung melalui kanal resmi BCA sebelum mengajukan pinjaman.* (di/ad)

JAKARTA — Benarkah umur umat Islam di dunia tidak akan mencapai 1.500 Hijriah?

Pertanyaan ini kembali menjadi perhatian seiring umat Islam kini memasuki tahun 1448 Hijriah.

Baca Juga:

• Ingin Rezeki Halal dan Berkah? Amalkan 7 Doa Ini di Pagi Hari

Jika dihitung dari tahun 1448 Hijriah, angka tersebut memang tinggal sekitar 52 tahun lagi.

Namun, tidak ada dalil sahih dalam Al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas menyebut umur umat Islam akan berakhir pada tahun 1.500 Hijriah.

Angka tersebut lebih banyak muncul dari penafsiran sebagian ulama terhadap sejumlah hadis mengenai rentang waktu umat-umat terdahulu dan umat Islam.

Dalam buku Al-Masih Al-Muntazhar wa Nihayah Al-Alam karya Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, yang diterjemahkan Subhanur, disebutkan pendapat Imam Suyuthi dalam risalahnya Al-Kasyfu 'an Mujawazati Hadzihil Ummatil Alfi.

Imam Suyuthi menjelaskan sejumlah hadis yang menunjukkan umur umat Islam lebih dari 1.000 tahun, tetapi kelebihannya tidak mencapai 500 tahun.

Pendapat tersebut kemudian menjadi salah satu dasar munculnya perkiraan bahwa umur umat Islam tidak sampai 1.500 tahun.

Ada pula pendapat yang menghitung umur umat Islam sekitar 1.400 tahun lebih sedikit.

Perhitungan ini dikaitkan dengan usia umat Yahudi, umat Nasrani, dan tambahan waktu 500 tahun berdasarkan sebuah hadis.

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Abu Waqqas RA, Rasulullah SAW bersabda, "Saya berharap umatku tidak lemah di sisi Tuhannya yang menunda mereka selama setengah hari." Sa'id bertanya, "Berapakah setengah hari itu?" Beliau menjawab, "500 tahun." (HR Ahmad, Abu Dawud, Hakim, dan Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah).

Sejumlah ahli hadis kemudian melakukan perhitungan berdasarkan rentang waktu antara umat Yahudi, umat Nasrani dan masa diutusnya Nabi Muhammad SAW.

Dari perhitungan tersebut muncul angka sekitar 1.400 tahun lebih sedikit.

Meski demikian, perhitungan tersebut tidak dapat dijadikan kepastian bahwa umat Islam akan berakhir pada tahun tertentu.

Pengasuh Lembaga Pengembangan Da'wah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah, Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya, mengingatkan bahwa waktu terjadinya kiamat hanya diketahui oleh Allah SWT.

Menurut dia, Rasulullah SAW juga tidak pernah menentukan kapan kiamat akan terjadi.

Nabi Muhammad SAW hanya memberikan gambaran mengenai dahsyatnya hari kiamat serta tanda-tanda yang akan mendahuluinya.

"Pasti datang hari kiamat. Cuman apakah kita sudah punya persiapan? Pakai hitungan segala macam. Biarpun dinisbatkan kepada ulama sudah dikatakan tidak ada yang tahu hari kiamat (tiba) kecuali Allah," jelas Buya Yahya dalam ceramah yang diunggah di YouTube Al-Bahjah TV, dikutip Senin (5/10/2026).

Buya Yahya juga menegaskan bahwa angka 1.500 tidak boleh dipahami sebagai kepastian waktu terjadinya kiamat kubra atau kehancuran alam semesta.

"Kalau ada seseorang (yang mengatakan) 1500 kiamat, maksudnya gimana ini? Kiamat apa? Apakah kiamat kubra dengan leburnya semesta ini? Oh bukan. Enggak boleh kita ngomong itu karena sudah dikatakan yang tahu hanya Allah," tegasnya.

Al-Qur'an secara tegas menyebut bahwa waktu terjadinya kiamat merupakan pengetahuan Allah SWT.

Manusia tidak diberikan kepastian mengenai kapan hari tersebut berlangsung.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 187:

"Sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada (seorang pun) yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. (Kiamat) itu sangat berat (huru-haranya bagi makhluk yang) di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang dapat memastikan kapan kiamat terjadi.

Hal serupa ditegaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 63.

Allah SWT berfirman bahwa pengetahuan mengenai hari kiamat hanya berada di sisi-Nya dan manusia tidak mengetahui waktunya.

Karena itu, pembahasan mengenai angka 1.500 Hijriah lebih tepat dipahami sebagai hasil penafsiran dan perhitungan sebagian ulama, bukan sebagai kepastian mengenai batas akhir kehidupan umat Islam.

Sejumlah hadis sahih menyebutkan berbagai tanda yang akan mendahului datangnya kiamat.

Dalam hadis Abu Syuraihah Hudzaifah bin Usaid, Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat sepuluh tanda-tandanya: (1) terbitnya matahari dari barat, (2) asap, (3) binatang melata, (4) munculnya Yakjuj dan Makjuj, (5) keluarnya Dajjal, (6) munculnya Isa bin Maryam, (7) tiga gerhana; gerhana di barat (8) gerhana di timur, (9) gerhana di Jazirah Arab, (10) api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia atau mengumpulkan manusia dan bersama mereka di mana saja berada." (HR Muslim, Ahmad, dan lainnya. Ibnu Katsir mengatakan hadits ini shahih).

Dengan demikian, tidak ada dasar yang cukup untuk memastikan bahwa umat Islam akan berakhir pada tahun 1.500 Hijriah.

Yang menjadi pesan utama dalam ajaran Islam adalah bahwa kiamat pasti terjadi, tetapi waktunya merupakan rahasia Allah SWT.

Manusia justru diperintahkan untuk mempersiapkan diri dengan amal dan ketakwaan, bukan menetapkan sendiri kapan hari kiamat akan tiba.

Wallahu a'lam.* (d/ad)

LABUHANBATU SELATAN — Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0209/Labuhanbatu, Senin, 5 Oktober 2026.

Kehadiran Fery bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Labusel menjadi bentuk dukungan dan sinergi pemerintah daerah dengan TNI dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan di wilayah Labuhanbatu Raya.

Baca Juga:

• HUT ke-81 TNI di Kisaran, Bupati Asahan: TNI Harus Terus Hadir di Tengah Masyarakat

Mereka antara lain Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Rombongan Bupati Labusel disambut langsung Komandan Kodim (Dandim) 0209/Labuhanbatu Letkol Kav Hanung Kaptiaji.

Peringatan HUT ke-81 TNI tersebut juga dihadiri Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Hendri Yanto Sitorus, Wakil Bupati Labura Samsul Tanjung, serta Wakil Bupati Labuhanbatu H. Jamri.

HUT ke-81 TNI tahun 2026 mengusung tema "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur."

Tema tersebut menekankan pentingnya kedekatan dan kebersamaan TNI dengan masyarakat sebagai bagian dari kekuatan bangsa dalam menjaga kedaulatan dan mendukung terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur.

Bupati Fery mengatakan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan masyarakat menjadi salah satu kekuatan penting untuk menjaga kondisi daerah tetap aman sekaligus mendukung pembangunan.

"Selamat HUT ke-81 TNI. TNI adalah bagian dari rakyat dan bersama rakyat kita jaga daerah ini agar tetap aman, kondusif dan terus bergerak maju," ujar Bupati Fery.

Ia berharap soliditas dan kebersamaan yang telah terjalin antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan masyarakat dapat terus diperkuat.

Menurutnya, sinergi tersebut dibutuhkan untuk mendukung berbagai program pembangunan sekaligus memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Peringatan HUT ke-81 TNI di Makodim 0209/Labuhanbatu berlangsung dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menjaga persatuan sekaligus mendukung pembangunan di Labuhanbatu Raya.* (ad)