Bonatua mengatakan sengketa informasi tersebut berkaitan dengan sejumlah arsip yang menurutnya belum jelas keberadaannya. Ia mengaku telah mendaftarkan permohonan sengketa informasi ke KIP.

Baca Juga:

• Bukan Wewenang KPU Era Sekarang: DKPP Tegas Tolak Aduan Bonatua soal Verifikasi Ijazah Jokowi

Bonatua juga menyoroti proses administrasi di KIP yang menurutnya berjalan lambat. Dia mempertanyakan transparansi penjadwalan persidangan karena menyebut ada pemohon lain dengan nomor registrasi lebih rendah yang justru telah memperoleh jadwal sidang lebih dahulu.

"Tolong KIP jangan dilama-lamakan karena saya lihat orang yang nomornya justru di bawah saya jauh sudah duluan disidangkan. Saya belum. Ini terkait ini, arsip ini," ujarnya.

Menurut Bonatua, arsip yang disengketakan dinilai penting karena dianggap dapat memberikan informasi terkait dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Ini arsip penting karena apa? Di sinilah jejak-jejak awal yang orang mencurigai insinyur kah atau doktor kah. Tapi ini yang hilang dan semua diam," kata Bonatua.

Sebelumnya, DKPP menolak seluruh pengaduan yang diajukan Bonatua terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua dan Anggota KPU RI. Aduan tersebut mempersoalkan dugaan tidak dilakukannya tindakan korektif atau adanya kelalaian dalam proses verifikasi dokumen pencalonan Jokowi pada berbagai kontestasi politik periode 2005 hingga 2019.

Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito membacakan putusan tersebut dalam sidang di Kantor DKPP, Jakarta, Senin (24/8/2026).

"Memutuskan, menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya," ujar Heddy.

Dengan putusan tersebut, jalur pengaduan etik yang ditempuh Bonatua di DKPP dinyatakan tidak diterima. Bonatua kemudian memilih melanjutkan upaya melalui mekanisme sengketa informasi di KIP untuk menelusuri arsip yang menjadi perhatiannya.* (in/dh)

Ahmad Doli mengatakan dirinya menerima informasi mengenai kasus tersebut dan langsung berkoordinasi untuk memastikan korban mendapatkan penanganan medis.

Baca Juga:

• Ketua Baitul Mal Pidie Jaya Ditemukan Meninggal di Banda Aceh, Autopsi Tak Temukan Tanda Kekerasan

Dia kemudian memastikan korban telah berada di RS Haji Medan. Ahmad Doli berencana datang langsung ke rumah sakit pada Selasa (25/8/2026) untuk melihat kondisi korban.

"Korban sudah di RS Haji," ujar Ahmad Doli, Senin (24/8/2026) malam.

Kasus tersebut menjadi perhatian setelah video kondisi salah satu korban berinisial AGP (7) beredar di media sosial pada Jumat (21/8/2026). Dalam video itu, korban terlihat mengalami sejumlah luka dan mengaku mendapat kekerasan.

Polres Dairi kemudian menetapkan seorang pria berinisial RS (52) sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap dua bocah tersebut. RS telah ditangkap dan ditahan sejak Jumat (21/8/2026).

Kasi Humas Polres Dairi AKP Syahril Ramadhan mengatakan RS bukan merupakan keluarga korban. RS disebut sebagai tetangga sekaligus teman ibu korban yang selama sekitar lima tahun dipercaya menjaga kedua anak tersebut.

Karena kedekatan tersebut, RS dipanggil dengan sebutan "Mak Tua". Berdasarkan informasi kepolisian, ibu korban sebelumnya menitipkan kedua anaknya kepada RS dengan imbalan sekitar Rp500 ribu per minggu.

Sementara itu, ayah kedua korban diketahui sedang menjalani hukuman dalam perkara narkotika di Nusakambangan. Hingga kini, ibu korban disebut belum datang melihat kondisi anak-anaknya.

Dalam pemeriksaan, RS mengaku kerap memukul kedua korban ketika dianggap melakukan kesalahan atau kenakalan. Polisi menyebut kekerasan dilakukan menggunakan sejumlah benda yang ada di sekitar rumah, seperti sapu dan gantungan baju.

RS disebut mengaku mengalami tekanan hidup, namun tetap menyatakan menyayangi kedua anak tersebut.

Salah satu korban, AGP, ditemukan dalam kondisi mengalami sejumlah luka. Petugas Unit PPA Satreskrim Polres Dairi bersama Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak kemudian mengevakuasi korban untuk mendapatkan penanganan medis dan pemeriksaan visum.

Hasil pemeriksaan menunjukkan AGP mengalami luka pada bibir, lebam di tangan kiri, luka bernanah di kaki, pembengkakan pada kedua kaki serta luka goresan di bagian pelipis.

Adik AGP, AP (6), juga diduga mengalami perlakuan serupa. Keduanya kemudian mendapatkan perawatan dan pendampingan dari aparat serta tenaga medis.

Ahmad Doli mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang bergerak cepat dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya, perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama, terutama ketika anak berada dalam kondisi rentan.

Sebelumnya, Ahmad Doli juga pernah memberikan perhatian terhadap kasus kekerasan terhadap anak di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Ia menyatakan akan terus mendorong penanganan yang mengutamakan keselamatan dan pemulihan korban.* (tm/dh)

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, setelah menyerahkan kesimpulan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• Mencari 'Asbabun Nuzul' Harta: Saat Kubu Febrie Skakmat Dalil TPPU Bisa Berdiri Sendiri

Febri mengatakan temuan tersebut telah dituangkan dalam berkas kesimpulan perkara Nomor 134/Pid.Pra/2026/PN dan diserahkan kepada hakim tunggal praperadilan Richard Edwin Basoeki.

"Kami mengidentifikasi dan menyimpulkan, kami tuangkan dalam kesimpulan bahwa terdapat 40 bagian ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar selama proses hukum tersebut," ujarnya.

Menurut Febri, dugaan pelanggaran tersebut tersebar dalam sejumlah aturan. Rinciannya, satu ketentuan dalam konstitusi, 23 ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dua ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta empat ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selain itu, pihak Febrie mengklaim menemukan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Kejaksaan, empat putusan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan Kapolri dan Peraturan Jaksa Agung.

Febri menilai proses praperadilan tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan pribadi Febrie sebagai tersangka. Menurutnya, perkara tersebut juga menjadi momentum untuk menguji prosedur penegakan hukum.

"Poin yang ingin kami sampaikan adalah selain proses praperadilan ini perlu dilihat sebagai pelaksanaan hak dari tersangka, tapi kami melihat dan ingin menempatkan ini jauh lebih besar dan jauh lebih penting, yaitu sebagai upaya untuk meluruskan dan mengoreksi proses hukum yang dilakukan secara melanggar hukum, atau tergesa-gesa dan bahkan terkesan dipaksakan," katanya.

Hakim tunggal PN Jakarta Selatan dijadwalkan membacakan putusan praperadilan Febrie Adriansyah pada Kamis (27/8/2026). Febri berharap hakim tidak ragu dalam mengambil keputusan atas permohonan yang telah diajukan.

Dia juga menegaskan bahwa jika praperadilan dikabulkan, hal tersebut tidak serta-merta menghapus perkara pokok yang tengah dihadapi Febrie.

"Jadi tidak perlu ada kekhawatiran, karena kami lihat isu yang dimunculkan seolah-olah ya kalau praperadilan dikabulkan maka perkara pokok hilang, tidak," ujar Febri.

Menurutnya, putusan praperadilan nantinya dapat menjadi ruang untuk memastikan aparat penegak hukum menjalankan proses sesuai ketentuan yang berlaku.

"Penegak hukum, inilah saatnya penegak hukum betul-betul menangani hukum, menegakkan hukum tanpa melanggar hukum," tegasnya.

Putusan praperadilan pada 27 Agustus 2026 nantinya akan menentukan apakah permohonan yang diajukan Febrie terkait proses hukum terhadap dirinya dapat dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan.* (k/dh)

Prasetyo mengatakan kunjungan kerja Prabowo ke Riau dan Sumatera Selatan dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat dan tepat. Selain dua provinsi tersebut, Presiden juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah Jambi dan Lampung.

Baca Juga:

• Dari Ribuan Embung hingga Green Policing: Jurus Komprehensif Polda Riau Pikat Perhatian Presiden Prabowo di Medan Karhutla

Menurut Prasetyo, laporan dari provinsi/" target="_blank">empat provinsi tersebut menunjukkan kondisi karhutla sudah relatif terkendali. Sejumlah wilayah bahkan disebut sudah tidak lagi memiliki titik api, meski asap masih terlihat di beberapa lokasi.

"Alhamdulillah kalau untuk di Pulau Sumatera 4 provinsi relatif sudah terkendali beberapa dilaporkan sudah tidak ada titik api tetapi memang masih ada asap yang terus muncul, karena ini kan ada lahan gambut ada juga tadi dilaporkan ada batu bara juga di wilayah-wilayah terutama di Sumatera," ujarnya.

Meski kondisi kebakaran mulai terkendali, Prabowo tetap meminta jajaran daerah menyampaikan kebutuhan yang masih diperlukan untuk menyelesaikan penanganan karhutla.

Prasetyo mengatakan Presiden tetap memerintahkan pengiriman tambahan peralatan meski luas area kebakaran telah menurun. Bantuan tersebut diharapkan mempercepat proses pemadaman sekaligus mencegah munculnya kembali titik api.

"Karena memang El Nino tahun ini diprediksi cukup kuat sehingga sejak awal tahun memang bersama-sama untuk mengantisipasi untuk supaya mengurangi perilaku-perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kebakaran baik hutan dan lahan," kata Pras.

Prabowo juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah, TNI, Polri serta masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan pencegahan karhutla sejak awal tahun. Menurut Prasetyo, upaya edukasi dan gotong royong menjadi bagian penting dalam menekan risiko kebakaran.

"Bapak Presiden mengapresiasi karena Forkopimda baik di Riau dan di Sumsel dianggap Bapak Presiden telah banyak melakukan langkah-langkah preventif dan antisipatif yang luar biasa termasuk memberikan edukasi dan bersama-sama," ujarnya.

Pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca kering akibat El Nino berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Penanganan karhutla di Sumatera pun terus dilakukan melalui koordinasi lintas sektor serta dukungan personel dan peralatan dari pemerintah pusat.* (d/dh)

Paparan tersebut disampaikan Herry saat rapat penanganan karhutla bersama Prabowo di Posko Aju Provinsi Riau, Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• Dubes Belgia Kepincut Kota Medan Dari 'Bus Listrik' hingga Industri Cokelat Masuk Daftar Kerja Sama

"Khusus 2026 dari Januari sampai Agustus, total ada 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar 806,57 hektare," kata Herry.

Untuk mencegah kebakaran berulang, Polda Riau memasang 513 plang peringatan penegakan hukum di sejumlah lahan bekas karhutla. Plang tersebut dimaksudkan untuk mencegah lahan bekas kebakaran kembali digunakan dengan cara yang berpotensi memicu pembukaan lahan baru melalui pembakaran.

Herry menyebut kebakaran lahan juga berpotensi dimanfaatkan sebagai modus pembukaan perkebunan. Namun, untuk kasus karhutla pada 2026, dia mengatakan belum menemukan indikasi keterlibatan korporasi.

Menurut Herry, pada kasus tahun 2025 terdapat tiga orang yang diduga berada di lokasi tanpa memiliki lahan di kawasan tersebut. Informasi itu kemudian menarik perhatian Prabowo.

"Tolong dibawa ke Jakarta ya Pak Kapolri, nanti pendalamannya saya minta BIN juga ikut ya," ujar Prabowo.

Selain penegakan hukum, Polda Riau bersama Kodam XIX/Tuanku Tambusai dan pemerintah daerah mengerahkan 3.330 personel untuk penanganan karhutla.

Upaya mitigasi juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sumber air. Polda Riau dan jajaran telah membuat 18 sumur bor untuk mendukung kebutuhan pemadaman.

Herry mengatakan karakteristik Riau yang memiliki banyak sungai membuat sumber air relatif lebih mudah ditemukan dibandingkan wilayah tertentu di Kalimantan.

Polda Riau juga melaporkan pembangunan 1.390 embung. Di Kecamatan Kerumutan, embung dibuat dengan jarak sekitar 50 meter untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan yang luas.

"Ketika ini kosong kita pindah lagi ke embung yang lain, nanti 2-3 jam lagi ini akan muncul lagi airnya," jelas Herry.

Selain embung dan sumur bor, pemerintah juga membangun 998 sekat kanal serta 268 menara pantau yang dimiliki perusahaan perkebunan.

Herry mengungkapkan terdapat lima korporasi yang sebelumnya telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena dinilai belum memenuhi kewajiban dalam pencegahan karhutla. Prabowo meminta agar perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya kembali diperiksa.

"Cari lagi yang melanggar, tahun ini," kata Prabowo.

Prabowo juga menegaskan perusahaan tidak boleh mengabaikan kewajiban menjaga lingkungan. Menurutnya, sumber daya alam merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat maupun keberlangsungan usaha.

Dalam upaya pencegahan, Polda Riau bersama Forkopimda juga telah menerbitkan maklumat larangan pembakaran lahan. Edukasi dilakukan hingga tingkat desa serta melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Herry mengatakan upaya tersebut juga diterapkan melalui konsep Green Policing. Program ini menitikberatkan pada perlindungan lingkungan, restorasi serta pencegahan karhutla sejak dini.

"Kami ganti ke depan dengan program Presisi Bapak Kapolri, kami implementasikan dengan program Green Policing bahwa kita hadir untuk menjaga keberlangsungan dengan melakukan restorasi sebanyak-banyaknya," ujarnya.

Edukasi lingkungan juga diberikan sejak usia dini melalui sekolah. Bahkan, Polda Riau mendorong anak-anak menanam pohon sebagai bagian dari pembentukan kesadaran menjaga lingkungan.

Selain pencegahan, penanganan pascakarhutla dilakukan melalui posko kesehatan dan penyediaan masker. Polda Riau juga mendorong ketersediaan tabung oksigen di kantor-kantor kelurahan agar masyarakat terdampak asap dapat memperoleh bantuan dengan lebih cepat.

Berbagai program mitigasi tersebut kemudian mendapat apresiasi dari Prabowo. Presiden menilai penanganan karhutla di Riau membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat dan sektor usaha.* (d/dh)

Meutya mengatakan pemerintah bersama penyelenggara telekomunikasi terus memperluas pembangunan infrastruktur digital, termasuk jaringan fiber optik yang kini mencapai lebih dari 1,19 juta kilometer.

Baca Juga:

• Video Demo Lama Diedit Ulang, Menkomdigi Ungkap Modus Hoaks Jelang HUT RI

Jaringan tersebut menghubungkan berbagai wilayah Indonesia, mulai dari antarpulau hingga kota, kabupaten, kecamatan dan desa.

"Dengan cakupan tersebut, infrastruktur fiber optik kini telah menjangkau 53.382 desa atau 63,79 persen dari 83.687 desa di Indonesia," kata Meutya, Senin (24/8/2026).

Selain jaringan utama, pemerintah juga membangun Optical Distribution Point (ODP) sebagai titik pembagi sinyal fiber optik sebelum koneksi diteruskan ke pelanggan.

Hingga saat ini, tercatat 2.712.813 titik ODP telah terpasang. Infrastruktur tersebut disebut telah mencakup sekitar 43.233 desa atau 51,66 persen dari total desa di Indonesia.

"Dengan ODP tersebut, setara dengan 51,66 persen (43.233 desa) dari 83.687 desa di Indonesia yang telah tercover untuk menyebarkan sinyal optik ke pelanggan," ujar Meutya.

Di sektor jaringan seluler, pembangunan 4G menunjukkan cakupan yang jauh lebih luas. Hingga kuartal I 2026, layanan 4G telah menjangkau 98,96 persen populasi atau sekitar 267 juta jiwa.

Namun, jika dihitung berdasarkan luas wilayah, cakupan 4G masih sekitar 54,23 persen atau setara dengan 1,03 juta kilometer persegi.

Sementara itu, jaringan 5G masih dalam tahap pengembangan sejak pertama kali dikomersialkan di Indonesia pada Mei 2021.

"Adapun jaringan 5G masih dalam tahap awal pengembangan, dengan cakupan sekitar 2,38 persen wilayah, namun sudah mampu melayani sekitar 109 juta jiwa, menunjukkan langkah awal yang positif menuju transformasi digital berkecepatan tinggi di seluruh pelosok Indonesia," kata Meutya.

Pemerintah menargetkan kecepatan akses internet terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029, kecepatan internet nasional ditargetkan meningkat secara bertahap hingga 100 Mbps pada 2029.

Untuk layanan mobile broadband, kecepatan rata-rata nasional pada 2024 tercatat 47,02 Mbps dan ditargetkan meningkat menjadi sekitar 60 Mbps pada 2026.

Sedangkan layanan fixed broadband yang pada 2024 memiliki kecepatan rata-rata nasional 51,30 Mbps juga menjadi bagian dari agenda peningkatan kualitas konektivitas digital nasional.

Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi tantangan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan target agar 2.500 desa di wilayah 3T yang belum memiliki akses internet dapat segera terhubung.

Dalam kunjungannya ke Pulau Miangas, Sulawesi Utara, pada 9 Mei 2026, Prabowo mengatakan pemerintah akan memperkuat jaringan agar masyarakat di wilayah tersebut dapat menggunakan layanan telekomunikasi secara lebih optimal.

Pemerintah kini terus mendorong pemerataan infrastruktur digital agar peningkatan kualitas jaringan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat di berbagai pelosok Indonesia.* (d/dh)

Rico mengatakan Medan memiliki posisi strategis sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara sekaligus salah satu pintu gerbang internasional di Pulau Sumatera. Menurutnya, posisi tersebut menjadi modal penting untuk memperluas hubungan kerja sama dengan mitra internasional.

Baca Juga:

• Kemitraan Strategis Eropa-Sumut: Wagub Surya Pikat Dubes Belgia Lewat Optimalisasi Sawit dan Inovasi Olahraga

Selain letak strategis, Rico menjelaskan Medan merupakan kota multikultural dengan masyarakat yang berasal dari beragam agama dan latar belakang budaya. Kota Medan juga dinilai memiliki potensi ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dapat dikembangkan ke pasar internasional.

"Kami terus mengembangkan produk fesyen yang memadukan unsur budaya dengan desain modern. Produk-produk tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan dan diperkenalkan ke pasar internasional," ujar Rico.

Di sektor transportasi, Pemerintah Kota Medan tengah mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi publik yang lebih modern dan ramah lingkungan.

Rico menyebut pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) menjadi salah satu langkah yang tengah didorong Pemko Medan. Penggunaan kendaraan listrik diharapkan dapat mendukung sistem transportasi yang lebih berkelanjutan.

"Kami sekarang lebih fokus pada bus-bus yang menggunakan listrik. Ini menjadi bagian dari upaya kami dalam mengembangkan transportasi yang lebih modern dan ramah lingkungan," tuturnya.

Pengelolaan sampah juga menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut. Pemko Medan disebut tengah membenahi tata kelola sampah, termasuk menjajaki konsep waste to energy sebagai alternatif untuk mengurangi persoalan sampah sekaligus memanfaatkan limbah menjadi sumber energi.

Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan turut dibahas sebagai bidang yang berpotensi dikembangkan melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Medan dan Belgia.

Sementara itu, Duta Besar Belgia David Jordens mengatakan Medan menjadi kota pertama di Pulau Sumatera yang secara khusus dikunjunginya setelah resmi memulai masa tugas di Indonesia pada awal Agustus 2026.

"Saya tertarik mengunjungi Medan karena kota ini memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu gerbang internasional dan akses menuju berbagai wilayah di Sumatra," ungkap David.

David juga menyampaikan rencana mengaktifkan kembali Konsul Kehormatan Belgia di Medan yang sebelumnya pernah ada, tetapi tidak aktif. Menurutnya, keberadaan konsul kehormatan dapat membuka akses yang lebih luas dalam hubungan diplomasi, bisnis dan hubungan antarmasyarakat.

"Konsul Kehormatan di Medan untuk mempermudah jalur diplomasi, bisnis, dan hubungan antarwarga," tambahnya.

Pembahasan juga mencakup potensi komoditas kakao di Sumatera Utara. David mengatakan Belgia memiliki pengalaman panjang dalam industri cokelat dan telah menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra di Indonesia.

Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi peluang untuk mengembangkan potensi kakao Sumatera Utara, termasuk melalui penguatan hilirisasi sehingga komoditas lokal memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Pertemuan Rico Waas dan David Jordens diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Kota Medan dan Belgia melalui program yang lebih konkret di berbagai sektor strategis.* (dh)

Pertemuan Surya dan David Jordens berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (24/8/2026). Pemprov Sumut menegaskan komitmennya menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman bagi investor.

Baca Juga:

• Bukan Sengaja 'Diekspor', BMKG Ungkap Angin Musiman Jadi Biang Keladi Asap Kalimantan Menggeliat ke Negara Tetangga

"Saya rasa banyak yang bisa kita kembangkan bersama karena Sumut memiliki potensi yang sangat besar, dan kami memastikan investasi yang aman dan nyaman untuk membangun daerah kami," kata Surya.

Surya juga berharap pembicaraan tersebut berlanjut pada kerja sama yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Menurutnya, Belgia memiliki sejumlah keunggulan yang dapat dikolaborasikan dengan Sumut, terutama di bidang akademik, olahraga dan teknologi.

"Ke depannya saya harap kita bisa membahas kerja sama yang lebih konkret, kerja sama yang bisa memberikan dampak pada pembangunan Sumut dan Belgia dan juga kesejahteraan masyarakat kita," ujarnya.

Sementara itu, David Jordens menyampaikan ketertarikannya menjajaki kerja sama di sektor olahraga. Dia menilai Sumut memiliki kompleks fasilitas olahraga berstandar internasional yang dapat menjadi peluang untuk memperkuat hubungan Belgia dan Sumut.

Jordens mengatakan peluang kerja sama tidak hanya terkait pengembangan atlet, tetapi juga teknologi dan infrastruktur olahraga. Belgia memiliki sejumlah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan hingga pengelolaan fasilitas olahraga.

"Bukan cuma terkait atlet, tetapi juga teknologi olahraga, kami memiliki banyak perusahaan olahraga seperti penyedia dan pengelolaan rumput lapangan, pencahayaan, desain, bila ada business matching saya akan bawa investor ke sini," kata Jordens.

Selain olahraga, Jordens tertarik menjajaki kerja sama di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit. Menurutnya, pengembangan sawit ke depan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas tanpa harus memperluas lahan.

"Sekarang kita sudah berpikir bagaimana sawit bisa menghasilkan lebih banyak dengan lahan yang ada, bukan menambah luas lahannya, kita bisa perkuat kerja sama ini," ujarnya.

Pembahasan potensi investasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kerja sama ekonomi antara Sumut dan Belgia. Pemprov Sumut berharap komunikasi antarkedua pihak dapat dilanjutkan melalui skema kerja sama yang lebih terukur dan konkret.

David Jordens diketahui ditunjuk Kerajaan Belgia sebagai Duta Besar untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN pada Agustus 2026, menggantikan Frank Felix. Sebelum menjabat sebagai duta besar, Jordens merupakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Belgia.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Rico dalam Rapat Paripurna DPRD Medan, Senin (24/8/2026). Ia mengapresiasi rekomendasi yang disampaikan Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan PAD dan Pansus Penertiban Aset Daerah sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif.

Baca Juga:

• "Jangan Cuma Selempang Ditempel di Badan," Rico Waas Tegaskan Bunda PAUD Medan Wajib Turun Langsung ke Lapangan

"Setelah rekomendasi ini diterima Pemko Medan, tolong tindaklanjuti dengan serius dan benar," tegas Rico.

Menurut Rico, optimalisasi PAD tidak hanya mengandalkan pajak dan retribusi. Pemko Medan juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah secara tertib, transparan dan produktif agar memberikan nilai tambah bagi daerah.

Hingga 2026, realisasi penerimaan pajak daerah tercatat sebesar 52,78 persen. Capaian tersebut dinilai masih perlu terus didorong melalui perbaikan pengelolaan dan pengawasan.

Rico menekankan setiap aset milik pemerintah daerah harus memiliki status hukum dan dokumen yang jelas. Aset juga harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan Pansus. Salah satunya meminta dilakukan audit terhadap OPD dan pelaku usaha yang diduga berkontribusi terhadap kebocoran PAD.

Pansus menemukan sejumlah persoalan, mulai dari ketidakpatuhan wajib pajak, ketidaksesuaian data, digitalisasi yang belum optimal hingga pengelolaan retribusi yang dinilai belum maksimal.

DPRD juga mendorong Pemko Medan melakukan pembenahan regulasi PAD, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat digitalisasi data wajib pajak dan menetapkan target PAD 2027 secara lebih jelas.

Selain itu, DPRD meminta penerapan sistem pengawasan berbasis risiko untuk mencegah potensi kebocoran penerimaan daerah dan memperbaiki efektivitas pengelolaan aset.

Rico menegaskan peningkatan PAD dan penertiban aset harus dilakukan dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, seluruh hasil pengelolaan keuangan serta aset daerah harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Pemko Medan diharapkan dapat menjadikan rekomendasi DPRD tersebut sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan penerimaan PAD dan memastikan aset milik pemerintah digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan kota.* (dh)

Prasetyo memastikan tidak ada alasan khusus di balik ketidakhadiran Raja Juli dalam rapat maupun kunjungan kerja Prabowo terkait penanganan karhutla.

Baca Juga:

• Bukan Sengaja 'Diekspor', BMKG Ungkap Angin Musiman Jadi Biang Keladi Asap Kalimantan Menggeliat ke Negara Tetangga

Raja Juli sebelumnya tidak tampak ketika Prabowo memimpin rapat dan meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8/2026).

Hal serupa kembali terjadi saat Prabowo memimpin agenda penanganan karhutla di Riau dan Sumatera Selatan pada Senin (24/8/2026). Raja Juli juga tidak terlihat mendampingi Kepala Negara dalam kegiatan tersebut.

Menurut Prasetyo, Raja Juli sebelumnya telah beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi karhutla, termasuk di Sumatera Selatan. Karena itu, ketidakhadirannya dalam agenda terbaru bersama Presiden disebut bukan karena adanya persoalan tertentu.

"Jadi ini hanya masalah kebetulan saja," ujar Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan kunjungan Prabowo ke sejumlah wilayah terdampak karhutla lebih diarahkan untuk memastikan kesiapan tambahan personel dan peralatan apabila dibutuhkan di lapangan.

Presiden, kata dia, secara khusus meminta dukungan unsur TNI dan Polri diperkuat untuk mempercepat penanganan kebakaran.

"Hari ini kan Bapak Presiden memang fokus kepada mengajak Panglima TNI maupun Kapolri untuk menambah kekuatan kalau dibutuhkan personel maupun dibutuhkan alat-alat, termasuk heli water bombing, kemudian tadi ada permohonan motor trail yang dimodifikasi," jelasnya.

Kebutuhan tambahan tersebut disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani secara langsung melalui jalur darat.

Prasetyo kembali menegaskan tidak ada masalah khusus antara Presiden Prabowo dan Menhut terkait ketidakhadiran Raja Juli dalam rangkaian agenda penanganan karhutla.

"Jadi hanya masalah kebetulan saja," imbuhnya.

Pemerintah saat ini terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan personel, pemadam darat, helikopter water bombing, pompa air serta berbagai sarana pendukung lainnya di wilayah terdampak.* (d/dh)

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan asap karhutla yang mencapai Malaysia maupun Singapura terbawa oleh angin.

Baca Juga:

• Sains Lawan Asap: Saat Senjata Teknologi AI dan Garam Mikro BRIN Turun Gunung Padamkan Karhutla

Ardhasena menjelaskan pergerakan asap mengikuti pola angin musiman yang secara rutin terjadi. Kondisi tersebut memungkinkan asap dari wilayah terdampak karhutla di Indonesia bergerak menuju wilayah negara lain.

"Angin musiman yang rutin terjadi," ujarnya.

Penanganan dampak asap lintas batas saat ini dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah Indonesia juga meminta agar negara-negara yang terdampak tidak saling menyalahkan terkait sumber asap.

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Berton Pandjaitan mengatakan karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara. Karena itu, penanganan harus dilakukan secara bersama-sama dengan fokus mengurangi dampak.

"Jadi pendekatan kita bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana masing-masing negara melakukan upaya maksimal di wilayahnya dan bersama-sama mengurangi dampak asap lintas batas," kata Berton.

Berton mengatakan Indonesia memahami kekhawatiran negara tetangga terhadap dampak kabut asap. Menurutnya, pemerintah telah mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar untuk mengendalikan kebakaran dari sumbernya.

"Yang perlu kami sampaikan, Indonesia saat ini sudah melakukan upaya secara optimal dan mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk mengendalikan karhutla," ujarnya.

Berbagai langkah dilakukan, mulai dari pemadaman darat, patroli dan pemadaman udara, water bombing, hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pemerintah juga memperkuat personel TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat serta melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

BNPB mencatat pemerintah telah mengerahkan 52 pesawat untuk operasi penanganan karhutla di enam provinsi prioritas. Sebanyak 30 pesawat ditempatkan di wilayah Kalimantan, sedangkan 22 pesawat lainnya beroperasi di Sumatra.

Kekuatan TNI AU juga ditambah untuk memperkuat operasi penanganan karhutla di Kalimantan.

Menurut Berton, pengendalian kebakaran sedekat mungkin dengan sumbernya menjadi langkah utama untuk menekan produksi asap. Dengan demikian, potensi dampak kabut asap yang melintasi batas negara juga dapat dikurangi.

"Jadi fokus kita saat ini adalah mengendalikan api sedekat mungkin dari sumbernya dan secepat mungkin, karena apabila sumber kebakaran dapat dikendalikan, maka produksi asap dan potensi dampak lintas batas juga dapat kita tekan," tuturnya.

Pemerintah Indonesia bersama negara-negara tetangga kini terus memantau perkembangan titik panas dan kualitas udara untuk mengantisipasi dampak karhutla yang dapat meluas ke kawasan Asia Tenggara.* (d/dh)

Tradisi Maulid Nabi berkembang dalam berbagai bentuk. Umat Islam ada yang mengisinya dengan pembacaan selawat, kajian sirah Nabi, pengajian, santunan anak yatim dan fakir miskin, hingga tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Baca Juga:

• Prof Agussabti: Hadirkan Allah dalam Setiap Langkah, Kunci Meraih Keberuntungan Dunia dan Akhirat

Dalam literatur sejarah Islam terdapat sejumlah teori mengenai asal-usul tradisi tersebut. Salah satu teori menyebut peringatan Maulid mulai berkembang pada masa Dinasti Ubaid atau Fatimiyyah di Mesir yang berkuasa pada 362-567 Hijriah.

Pada masa tersebut, berbagai perayaan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintahan Dinasti Fatimiyyah. Selain Maulid Nabi Muhammad SAW, dikenal pula perayaan yang dikaitkan dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah az-Zahra, Hasan, Husain hingga khalifah yang sedang berkuasa.

Teori lain mengaitkan perkembangan peringatan Maulid dengan Sultan Abu Said Muzhaffar Kukabri, penguasa Irbil di Irak. Dalam sejumlah riwayat, ia disebut menggelar peringatan Maulid secara besar-besaran dengan menghadirkan ulama, ahli tasawuf, cendekiawan dan masyarakat.

Peringatan tersebut tidak hanya diisi ceramah. Masyarakat juga mendapatkan makanan, hadiah dan sedekah. Dari tradisi itulah Maulid kemudian berkembang sebagai momentum untuk mengekspresikan kecintaan kepada Rasulullah sekaligus berbagi dengan sesama.

Ada pula teori yang mengaitkan Maulid dengan Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi. Dalam sejumlah narasi, peringatan tersebut digunakan untuk membangkitkan semangat keagamaan dan persatuan umat dalam menghadapi Perang Salib.

Sementara riwayat lainnya menghubungkan tradisi tersebut dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Karena terdapat sejumlah teori mengenai asal-usulnya, sejarah awal Maulid Nabi hingga kini menjadi bagian dari pembahasan dan perdebatan di kalangan sejarawan serta ulama.

Di Indonesia, tradisi Maulid berkembang melalui proses akulturasi dengan budaya lokal. Salah satu tradisi yang kerap dikaitkan dengan dakwah Wali Songo adalah Sekaten yang berkembang di tanah Jawa.

Selain Sekaten, terdapat pula Gerebeg Maulud yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat Jawa. Prosesi tersebut biasanya disertai pengarakan gunungan berisi hasil bumi dan makanan sebagai simbol rasa syukur.

Di berbagai daerah lainnya, Maulid Nabi dirayakan dengan bentuk yang berbeda. Ada yang menitikberatkan pada pembacaan selawat dan sirah Nabi, sementara daerah lain mempertahankan tradisi budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Bagi ulama yang membolehkan peringatan Maulid, momentum tersebut dapat dijadikan sarana untuk mengingat risalah Nabi Muhammad SAW, mempelajari perjalanan hidup beliau serta meneladani akhlaknya.

Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah RA juga kerap dijadikan rujukan. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Senin merupakan hari beliau dilahirkan ketika ditanya mengenai alasan berpuasa pada hari tersebut.

"Itu adalah hari di mana aku dilahirkan."

Dari hadis tersebut, sebagian ulama berpandangan bahwa mengingat kelahiran Nabi dapat dilakukan melalui ibadah dan ungkapan syukur kepada Allah SWT.

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya beriman, memuliakan dan mengikuti Rasulullah SAW. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan hal tersebut adalah Surah Al-A'raf ayat 157.

Namun, peringatan Maulid Nabi juga mendapat kritik dari sebagian ulama. Mereka menilai tradisi tersebut tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in maupun empat imam mazhab.

Pandangan ini didasarkan antara lain pada catatan sejarah bahwa peringatan Maulid baru muncul beberapa abad setelah masa Rasulullah SAW. Sejumlah ulama juga mengkritisi praktik perayaan yang berkembang pada masa Dinasti Fatimiyyah karena dinilai memiliki latar belakang politik dan keagamaan tertentu.

Kelompok yang mengkritisi Maulid juga menekankan pentingnya mengikuti praktik generasi awal Islam sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan ibadah. Mereka mengingatkan agar kegiatan keagamaan tidak memasukkan unsur yang tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa sejarah dan hukum peringatan Maulid Nabi memiliki pembahasan yang cukup panjang di kalangan ulama. Ada kelompok yang membolehkannya selama diisi dengan kegiatan yang sesuai syariat, seperti selawat, sedekah, kajian dan amal kebaikan. Ada pula yang tidak membolehkannya karena tidak menemukan praktik tersebut pada generasi awal Islam.

Terlepas dari perbedaan tersebut, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW pada akhirnya diharapkan tidak berhenti pada peringatan tahunan. Umat Islam dapat menjadikan momentum tersebut untuk mempelajari sirah, memperbaiki akhlak, memperbanyak selawat serta meneladani ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.* (d/dh)

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan penetapan Sarjito dilakukan setelah komisi menggelar rapat internal pada Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• Dari Kapal Perang hingga Calon Gubernur BI, Ini Deretan Surpres Prabowo yang Dibacakan di DPR Hari Ini

Sebelumnya, Sarjito menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI. Dalam proses tersebut, dia memaparkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi dalam pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Sarjito menyoroti potensi persoalan seperti under invoicing, transfer pricing, hingga penentuan harga komoditas. Menurutnya, faktor paling penting dalam membangun BMKS adalah menciptakan pasar yang terpercaya atau trusted market.

"Apa yang terpenting? Yaitu trusted market. Karena market yang bagus pasti akan dipakai untuk arbitrage. Price arbitrage, bukan supervisory dan regulatory arbitrage," ujar Sarjito di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Dia menjelaskan price arbitrage merupakan praktik memanfaatkan perbedaan harga dengan membeli suatu produk di pasar yang lebih murah dan menjualnya kembali di pasar yang menawarkan harga lebih tinggi. Mekanisme tersebut juga lazim terjadi pada pasar keuangan dan komoditas global.

Menurut Sarjito, keberadaan pasar yang terpercaya akan membuat pelaku pasar percaya terhadap produk dan ekosistem perdagangan yang dibangun.

"Kalau Bursa Indonesia tidak dipakai untuk arbitrage, artinya tidak trusted. Kalau pasarnya terpercaya, maka artinya produknya terpercaya. Ekosistemnya terpercaya," ujarnya.

Sarjito sebelumnya menjadi calon tunggal Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK. Nama tersebut diajukan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menyampaikan bahwa M Sarjito merupakan satu-satunya nama yang diusulkan Presiden untuk menjalani proses seleksi di Komisi XI.

"Namanya (yang diusulkan) itu Pak M Sarjito. Pak M Sarjito nantinya akan diproses sesuai dengan mekanismenya di Komisi XI," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Setelah Komisi XI menetapkan Sarjito, keputusan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang. Jika disahkan, Sarjito akan mulai mengemban jabatan Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK untuk periode 2026-2031.

Posisi tersebut dinilai strategis seiring pengembangan bursa mineral dan komoditas strategis di Indonesia, terutama dalam memastikan perdagangan komoditas berjalan transparan, memiliki mekanisme harga yang kredibel dan diawasi secara efektif.* (d/dh)

Kuasa hukum Febrie, Firman Wijaya, menanggapi keterangan ahli yang dihadirkan Kejaksaan Agung yang menyebut perkara TPPU dapat berdiri sendiri atau stand alone. Menurut Firman, konsep tersebut justru akan menimbulkan pertanyaan mengenai asal-usul harta yang diduga dicuci.

Baca Juga:

• Sidang Praperadilan Febrie, Eks Kepala PPATK: Kasus TPPU Tak Harus Tunggu Tindak Pidana Asal Terbukti

Firman menjelaskan TPPU pada dasarnya merupakan delik lanjutan yang berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari suatu tindak pidana. Karena itu, asal-usul aset yang diduga terkait pencucian uang harus dapat dijelaskan.

"Kalau mencuci, mencuci dari tindak pidana apa? Kan tidak mungkin begitu saja ada harta, ada aset, terus kemudian diidentikkan dengan tindak pidana pencucian uang," ujarnya.

Menurut Firman, keberadaan tindak pidana asal diperlukan untuk menjelaskan hubungan antara tindak pidana dengan harta kekayaan yang kemudian menjadi objek perkara TPPU.

"Karena ini hanya delik lanjutan. Harus ada delik asalnya. Dari mana? Asbabun nuzul-nya? Penyebabnya? Causa, cause effect-nya dari mana?" kata dia.

Pernyataan kuasa hukum Febrie tersebut berbeda dengan pandangan ahli yang dihadirkan Kejaksaan Agung dalam persidangan. Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein sebelumnya menyatakan perkara TPPU dapat diusut tanpa harus menunggu tindak pidana asal terbukti terlebih dahulu.

Yunus memberikan keterangan sebagai ahli yang diajukan Kejaksaan Agung dalam sidang praperadilan Febrie di PN Jakarta Selatan.

Dalam persidangan, tim Kejaksaan mempertanyakan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Pasal tersebut mengatur bahwa untuk penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara TPPU, tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

" Tidak wajib artinya dia ditempatkan sebagai suatu independent crime, yang bisa diusut sendiri ya. Nanti tetap dibuktikan di pengadilan pada waktu pemeriksaan di pengadilan," kata Yunus.

Perbedaan pandangan tersebut menjadi salah satu bagian yang diperdebatkan dalam sidang praperadilan Febrie Adriansyah. Persidangan digelar untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap mantan Jampidsus tersebut.

Dengan adanya dua pandangan tersebut, persoalan mengenai posisi tindak pidana asal dalam perkara TPPU menjadi salah satu isu penting yang diuji dalam proses praperadilan Febrie.* (k/dh)

Sari mengatakan Komisi III masih menghimpun masukan dari berbagai pihak melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU). Tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat mendapat ruang dalam proses penyusunan aturan.

Baca Juga:

• "Sound Horeg Sampai Tengah Malam, Kantor DPRD Diacak-acak," Warga Pati Curhat ke DPR, Plt Bupati Bakal Dipanggil

Menurut Sari, pembahasan RUU Perampasan Aset membutuhkan kehati-hatian karena terdapat sejumlah ketentuan yang dinilai kompleks. DPR ingin memastikan aturan yang dihasilkan dapat berlaku secara adil dan tidak disalahgunakan.

"Bukan diperlambat, tidak; tetapi lebih kepada kehati-hatian sehingga ketika undang-undang ini jadi jangan sampai nanti masyarakat juga yang menyesalinya," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Forum Komunikasi Rakyat Pati melakukan audiensi dengan pimpinan DPR di Gedung Parlemen, Senayan. Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Selain itu, aspirasi yang disampaikan mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kawasan ekonomi strategis serta pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat.

RUU Perampasan Aset saat ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Draf aturan tersebut sedang dibahas oleh Komisi III DPR.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset ditargetkan selesai pada akhir 2026. DPR menargetkan regulasi tersebut dapat disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama dalam dua masa sidang.

"Kami menargetkan RUU Perampasan Aset bisa disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama dua kali masa sidang," kata Habiburokhman, Selasa (18/8/2026).

Habiburokhman menjelaskan pembahasan RUU Perampasan Aset membutuhkan waktu lebih panjang dibanding sejumlah undang-undang lain karena konsep dan rancangan regulasi tersebut merupakan sesuatu yang baru dalam sistem hukum Indonesia.

Pemerintah juga mendorong agar pembahasan regulasi tersebut segera diselesaikan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pengesahan RUU Perampasan Aset dipercepat.

"Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum itu untuk disegerakan, tetapi karena ini usul inisiatif DPR kami menunggu, ya," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/8/2026).

Meski demikian, Supratman mengatakan pemerintah belum memberikan penilaian terhadap substansi draf RUU karena masih menunggu proses pembahasan di DPR. Pemerintah nantinya akan menyampaikan sikap dan membahas rancangan tersebut bersama DPR.

"Saya belum mau berkomentar substansinya karena pemerintah pasti punya sikap tersendiri karena arahan Bapak Presiden kan jelas kepada kami, tetapi kami menunggu dulu usul inisiatif DPR, kemudian pemerintah akan membahasnya secara bersama-sama," ujarnya.

Pembahasan RUU Perampasan Aset kini menjadi perhatian publik karena dinilai berkaitan dengan upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana. DPR memastikan proses legislasi tetap berjalan dengan mempertimbangkan masukan masyarakat serta prinsip kehati-hatian.* (an/dh)

Asisten I Pemkab Toba sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Toba, Eston Sihotang, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan supervisi ke SPPG bersama Dinas Kesehatan, Kecamatan Balige dan perwakilan SMA BTB.

Baca Juga:

• Sempat Kritis di PICU Tak Sadarkan Diri, Krismas Dayanti Korban Keracunan MBG Karo Akhirnya Bisa Pulang

Selama masa penghentian, SPPG diminta melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap proses penyediaan makanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan menu yang diberikan kepada siswa memenuhi standar keamanan dan kelayakan pangan.

"Setelahnya jangan mengulangi hal serupa dan harus meningkatkan mutu makanan yang disajikan sesuai kelayakan makanan yang dipersyaratkan," ujarnya.

Eston berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh SPPG di Kabupaten Toba agar lebih memperhatikan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada siswa.

Dia juga mengingatkan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, terutama setelah sebelumnya terdapat kasus keracunan menu MBG di SMP Laguboti.

"Terlebih jangan sampai terulang untuk kali kedua keracunan menu MBG di Kabupaten Toba seperti tahun lalu di SMP Laguboti. Kita tidak ingin anak-anak dan orang tua khawatir menyantap menu MBG," katanya.

Sebelumnya, dugaan temuan belatung atau ulat pada menu MBG di SMA BTB menjadi perhatian setelah videonya beredar di media sosial. Benda yang diduga belatung ditemukan pada menu daging yang diterima siswa pada Jumat (21/8/2026).

Guru SMA BTB, Manahan Simanjuntak, membenarkan adanya laporan dari siswa. Pihak sekolah kemudian meneruskan laporan tersebut kepada dapur penyedia MBG.

Kepala SMA BTB Frather Nisen mengatakan sejumlah siswa melaporkan adanya benda yang diduga ulat atau belatung pada makanan. Sekolah kemudian meminta siswa melaporkan apabila menemukan sesuatu yang dianggap tidak normal pada menu.

"Kita selalu anjurkan kepada setiap anak didik, sebelum dimakan menu harus terlebih dahulu diperiksa. Apabila ada yang ganjil segera dilaporkan. Ternyata kemarin berisi belatung dan kita langsung melaporkan ke dapur," ujar Frather.

Setelah laporan diterima, pihak sekolah bersama Kecamatan Balige dan Dinas Kesehatan Kabupaten Toba melakukan pemeriksaan ke dapur SPPG. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab temuan dan memastikan proses penyediaan makanan memenuhi ketentuan.

Penghentian sementara penyaluran MBG di SPPG Sangkar Nihuta diharapkan menjadi momentum pembenahan agar kualitas makanan yang diterima siswa tetap terjaga dan kejadian serupa tidak kembali terjadi.* (mi/dh)

Mengutip data RTI, IHSG turun 24,03 poin atau 0,37 persen dari penutupan perdagangan sebelumnya. Pada awal perdagangan, IHSG dibuka di level 6.544.

Baca Juga:

• Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.721 per Dolar AS

Aktivitas perdagangan saham juga cukup ramai. Volume transaksi tercatat mencapai 35,88 miliar saham dengan nilai transaksi atau turnover sebesar Rp14,29 triliun. Sementara frekuensi perdagangan mencapai 2.194.149 kali transaksi.

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 259 saham tercatat menguat. Sebanyak 367 saham melemah, sedangkan 166 saham lainnya bergerak stagnan.

Meski ditutup melemah secara harian, kinerja IHSG masih mencatat penguatan dalam beberapa periode. Secara mingguan, indeks menguat 1,56 persen dan secara bulanan naik 4,93 persen.

Namun, dalam periode yang lebih panjang, IHSG masih berada di zona negatif. Dalam tiga bulan terakhir indeks melemah 1,48 persen, sedangkan secara enam bulanan turun 21,95 persen.

Secara tahunan, IHSG tercatat masih mengalami penurunan sebesar 12,95 persen.

Pergerakan IHSG pada perdagangan berikutnya akan menjadi perhatian investor, terutama setelah indeks mengalami tekanan pada awal pekan meski secara mingguan dan bulanan masih mencatatkan penguatan.* (d/dh)

Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus mengatakan dirinya tidak mengetahui adanya rencana Dedi bergabung dengan partainya. Dia juga mempertanyakan sumber rumor tersebut.

Baca Juga:

• Bukan Wewenang KPU Era Sekarang: DKPP Tegas Tolak Aduan Bonatua soal Verifikasi Ijazah Jokowi

"Enggak ada itu. Sumber isunya pun enggak ada yang tulis siapa gitu. Jadi ada yang lempar bola liar aja kali ya? Enggak ada di kita," sambungnya.

Bestari menegaskan PSI juga tidak memiliki rencana khusus untuk menggaet Dedi Mulyadi menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, partai saat ini lebih fokus menghadapi tahapan verifikasi faktual di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Enggak, kita konsentrasi hari ini sebatas lolos verifikasi faktual KPU," ujarnya.

Di sisi lain, Bestari menyebut PSI masih berkomitmen mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2029. Sikap tersebut disebut sesuai arahan Ketua Dewan Pembina PSI, Joko Widodo.

"Kita kalau untuk Pilpres, kita kan sudah diperintah Pak Jokowi, Prabowo-Gibran dua periode. Ah, oke. Jadi kita tetap di situ saja sampai hari ini, enggak mikirin plan A plan B lagi, itu saja dulu," katanya.

Sebelumnya, isu mengenai Dedi Mulyadi disebut-sebut bakal meninggalkan Gerindra dan bergabung dengan PSI juga mendapat tanggapan dari Gerindra Jawa Barat.

Wakil Ketua Gerindra Jabar Buky Wibawa Karya Guna mengaku belum mengetahui dasar munculnya rumor tersebut. Namun, dia menyebut Dedi telah memberikan pernyataan tegas untuk tetap mendukung Prabowo.

"Saya tidak tahu data dan variabel apa yang menduga-duga Dedi Mulyadi (Demul) mau hijrah ke PSI. Namun, ada pernyataan sanggahan secara tegas bahwa Demul membantah hal tersebut. Dalam pernyataannya, ia menghendaki Prabowo untuk memimpin Indonesia," ujar Buky.

Dengan bantahan PSI dan Gerindra tersebut, isu perpindahan Dedi Mulyadi ke PSI hingga kini belum memiliki dasar pernyataan resmi dari pihak yang bersangkutan maupun kedua partai.* (cn/dh)

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan karhutla merupakan persoalan dengan banyak faktor sehingga membutuhkan pendekatan teknologi dan penanganan yang beragam.

Baca Juga:

• "Kalian Enggak Mengajukan, Ya Ajukan Dong!" Diminta 50 Kendaraan, Prabowo Malah Kirim 100 untuk Atasi Karhutla Sumsel

Salah satu teknologi yang dikembangkan BRIN adalah GEOMIMO atau Geoinformatika Multi Input Multi Output. Platform tersebut mengintegrasikan data citra satelit dengan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi sumber titik api.

"Aplikasi berbasis pada AI yang sudah kita kembangkan sudah agak lama dan ini sebenarnya sudah diadopsi oleh Kementerian Kehutanan," ujar Arif.

Selain teknologi pemantauan, BRIN juga mengembangkan teknologi yang mendukung operasi modifikasi cuaca. Salah satunya adalah Dumakron, yakni bahan semai garam berbentuk bubuk higroskopis dengan ukuran sekitar 2-5 mikron.

Arif menjelaskan ukuran partikel yang sangat kecil memungkinkan bahan tersebut disebarkan menggunakan drone sehingga proses modifikasi cuaca dapat dilakukan secara lebih efisien.

"Teknologi yang kita kembangkan salah satunya adalah teknologi tentang Dumakron, bagaimana NaCl yang selama ini digunakan untuk modifikasi cuaca dibuat dalam ukuran 2 sampai 5 mikron. Jadi Dumakron itu kecil sekali dan itu bisa membuat efisiensi sangat tinggi untuk modifikasi cuaca," jelasnya.

BRIN juga memiliki teknologi flare yang dapat digunakan dalam kegiatan modifikasi cuaca. Teknologi tersebut saat ini tengah ditawarkan kepada instansi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.

"Kita juga punya teknologi lain seperti flare yang saat ini juga sedang kita tawarkan ke instansi yang punya otoritas untuk melakukan kegiatan modifikasi cuaca ini. Jadi insya Allah, BRIN selalu berusaha memberikan support untuk solusi-solusi terhadap persoalan yang ada," kata Arif.

Menurut Arif, pengembangan teknologi tersebut menjadi bagian dari dukungan BRIN terhadap upaya pemerintah dalam mencegah dan menangani karhutla. Teknologi deteksi dini diharapkan membantu petugas mengetahui titik panas lebih cepat, sementara teknologi modifikasi cuaca dapat mendukung upaya pembasahan wilayah rawan kebakaran ketika kondisi memungkinkan.

Selain menangani karhutla, BRIN juga terlibat dalam penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). BRIN berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak.

Salah satu teknologi yang disiapkan yakni alat desalinasi air payau untuk menghasilkan air siap minum atau Arsinum.

BRIN juga mendorong penggunaan teknologi rumah tahan gempa dalam tahap pemulihan di NTT. Arif menyebut sudah terdapat tiga contoh rumah antigempa di wilayah tersebut yang tetap berdiri setelah gempa bermagnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026.

"Kita mencoba untuk replikasi dan akan mendorong agar pemulihan perumahan di sana bisa menggunakan teknologi BRIN," ujarnya.

Pengembangan dan penerapan teknologi tersebut diharapkan dapat memperkuat penanganan bencana, baik dalam pencegahan karhutla maupun pemulihan masyarakat setelah gempa.* (d/dh)

Kepala BPBD Medan Yunita Sari mengatakan kejadian pada Selasa menjadi yang paling besar. Cuaca ekstrem saat itu berdampak pada sembilan kecamatan dan 18 kelurahan.

Baca Juga:

• Usai dari Riau, Prabowo Langsung Gelar Rapat Karhutla Setibanya di Palembang

Dari kejadian tersebut, sebanyak 281 rumah mengalami rusak ringan, 22 rumah rusak sedang dan 13 rumah rusak berat. Selain rumah warga, tiga fasilitas umum juga terdampak, yakni gereja, masjid dan sekolah.

Sementara itu, angin kencang kembali menerjang wilayah Medan pada Sabtu (22/8/2026). BPBD mencatat dua kecamatan terdampak, yakni Medan Tuntungan dan Medan Johor.

"Untuk yang kemarin kalau nggak salah itu 13 rumah terdampak," ujar Yunita.

Di Medan Johor, tepatnya kawasan Kuala Bekala, dua rumah terdampak. Salah satu kejadian juga menyebabkan seorang anak perempuan berusia 10 tahun mengalami luka pada bagian kepala dan harus mendapat 10 jahitan.

Sementara di Medan Tuntungan, sebanyak 11 rumah dilaporkan terdampak. Dengan tambahan tersebut, total rumah warga yang mengalami kerusakan akibat dua kejadian cuaca ekstrem mencapai 318 unit.

BPBD Medan telah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Bantuan tersebut berupa material bangunan seperti seng, kayu, broti dan triplek, serta perlengkapan kebutuhan dasar berupa selimut, tikar dan terpal.

"Makanya kita bantu juga sembako," ujar Yunita.

BPBD juga mendirikan tenda pengungsian di Kecamatan Medan Johor. Namun, jumlah warga yang menginap di tenda disebut tidak terlalu banyak.

Menurut Yunita, sebagian warga terdampak memilih mengambil makanan siap saji dari posko untuk kemudian dibawa pulang dan dimakan di rumah. Warga disebut masih memilih menjaga barang-barang mereka di rumah masing-masing.

"Pengungsi waktu yang di hari Selasa itu, kami kan dirikan tenda, tenda pengungsi dan 2 tenda posko. Eh, masyarakat lebih cenderungnya ambil nasi di tenda posko, pulang ke rumah, takut barang-barangnya hilang. Jadi nggak seberapa lah yang ada menginap di tenda," katanya.

BPBD Medan masih melakukan pendataan dan penanganan terhadap warga yang terdampak cuaca ekstrem, termasuk menyalurkan bantuan material untuk memperbaiki rumah yang rusak.* (ds/dh)