JAKARTA — Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menilai penggunaan anggaran untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto tidak menjadi persoalan selama ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas.

Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin menanggapi sorotan publik terkait pengadaan 1.098 ekor sapi kurban Presiden Prabowo dengan total anggaran sekitar Rp100 miliar pada Idul Adha 1447 Hijriah.

Baca Juga:

• Komnas HAM Tegaskan Kewenangan Bentuk Tim Ad Hoc Sudah Berlaku Sejak 2000

Menurut Nasaruddin, semangat Idul Adha tidak hanya berkaitan dengan ibadah penyembelihan hewan kurban, tetapi juga memastikan masyarakat dapat menikmati pangan bergizi, khususnya protein hewani.

Ia menjelaskan, jika Idul Fitri identik dengan zakat fitrah untuk memastikan masyarakat tidak kelaparan, maka Idul Adha memiliki makna sosial melalui distribusi daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Diharapkan pada bulan-bulan kurban ini tidak ada orang yang tidak mengonsumsi daging," katanya.

Nasaruddin juga menegaskan bahwa manfaat daging kurban tidak terbatas hanya untuk umat Islam, tetapi juga dapat diberikan kepada masyarakat lintas agama yang membutuhkan bantuan pangan.

"Siapapun yang membutuhkan. Ada hadis Nabi tentang seorang perempuan Yahudi yang kelaparan. Rasulullah mengatakan tidak boleh ada yang kelaparan pada hari itu, apa pun agamanya," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan penyaluran sapi kurban Presiden merupakan bagian dari program Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banpres) yang telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya.

Menurut Juri, bantuan tersebut bertujuan membantu masyarakat di berbagai daerah agar dapat merayakan Idul Adha dan menikmati daging kurban bersama.

"Maksud dari sapi kurban dari Presiden adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya agar warga yang membutuhkan dapat merayakan Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban bersama," ujar Juri dalam keterangannya, Rabu, 27 Mei 2026.

Ia menegaskan sapi kurban yang dibeli melalui anggaran negara tidak digunakan untuk kepentingan pribadi Presiden, melainkan sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat.

Sementara itu, secara pribadi Presiden Prabowo Subianto juga disebut tetap melaksanakan ibadah kurban menggunakan dana pribadi yang disalurkan secara terpisah kepada masyarakat.*

(km/ad)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam kembali mengalami penurunan pada perdagangan Kamis pagi, 28 Mei 2026.

Berdasarkan pembaruan harga di laman resmi Logam Mulia per pukul 10.00 WIB, harga emas Antam turun Rp 31 ribu menjadi Rp 2.754.000 per gram.

Baca Juga:

• Rupiah Nyaris Rp17.900 per Dolar AS, Menkeu Purbaya: Ini Nggak Masuk Akal

Penurunan ini melanjutkan tren koreksi harga emas dalam beberapa hari terakhir.

Selain harga jual, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga biasanya mengikuti pergerakan pasar global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Logam mulia Antam tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram.

Produk tersebut menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati masyarakat karena dinilai aman untuk jangka panjang.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Kamis, 28 Mei 2026:

0,5 gram: Rp 1.427.000
1 gram: Rp 2.754.000
2 gram: Rp 5.448.000
3 gram: Rp 8.147.000
5 gram: Rp 13.545.000
10 gram: Rp 27.035.000
25 gram: Rp 67.462.000
50 gram: Rp 134.845.000
100 gram: Rp 269.612.000
250 gram: Rp 673.765.000
500 gram: Rp 1.347.320.000
1.000 gram: Rp 2.694.600.000

Sementara itu, transaksi pembelian maupun penjualan kembali emas Antam dikenakan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Untuk pembelian emas, pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,45 persen berlaku bagi pembeli yang memiliki NPWP, sedangkan non-NPWP dikenakan tarif 0,9 persen.

Adapun transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta dikenakan potongan pajak sebesar 1,5 persen untuk pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP.

Harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setiap hari mulai pukul 08.30 WIB mengikuti perkembangan pasar emas global.*

(ad)

JAKARTA — Produsen ponsel gaming RedMagic resmi meluncurkan ponsel flagship terbarunya, RedMagic 11S Pro, untuk pasar global pada Rabu, 27 Mei 2026.

Perangkat ini sebelumnya lebih dulu diperkenalkan di China dan kini hadir dengan spesifikasi premium yang menyasar para penggemar game mobile.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Terima Sapi Kurban dari Presiden Prabowo, Disembelih di Masjid Al-Huda Air Batu

Ponsel ini dibekali sistem pendingin terbaru bernama AquaCore yang terdiri dari kipas internal berkecepatan 24.000 RPM, vapor chamber seluas 13.116 milimeter persegi, serta pendingin cair fluorinated liquid cooling berbasis kecerdasan buatan (AI).

RedMagic mengklaim teknologi pendingin cair tersebut menjadi yang pertama di industri smartphone gaming.

Sistem ini disebut mampu membuang panas lebih optimal, tetap tahan benturan, tahan suhu rendah, dan tidak menghantarkan listrik sehingga dinilai aman untuk penggunaan jangka panjang.

Desain pendingin cair itu juga dibuat transparan membentuk lingkaran di bagian belakang perangkat, memberikan tampilan futuristik khas ponsel gaming.

Sementara modul kamera dibuat rata tanpa tonjolan.

Dari sisi performa, RedMagic 11S Pro ditenagai chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version dengan kecepatan clock hingga 4,74 GHz.

Perangkat ini juga dilengkapi chip tambahan RedCore R4 yang berfungsi mengoptimalkan audio, getaran haptic, dan efek visual ketika bermain game.

RedMagic 11S Pro hadir dengan layar OLED 6,85 inci beresolusi 1,5K, refresh rate 144 Hz, dan tingkat kecerahan mencapai 1.800 nits.

Ponsel ini tetap mempertahankan kamera depan under-display sehingga tampilan layar terlihat penuh tanpa poni maupun punch hole.

Untuk mendukung aktivitas gaming intensif, RedMagic membekali perangkat ini dengan baterai berkapasitas 7.500 mAh yang mendukung pengisian cepat 80 watt, baik melalui kabel maupun nirkabel.

Fitur reverse charging kabel dan wireless juga tersedia untuk mengisi daya perangkat lain.

Di sektor fotografi, RedMagic 11S Pro mengusung kamera utama 50 megapiksel dengan dukungan optical image stabilization (OIS), kamera ultrawide 50 megapiksel, serta kamera depan 16 megapiksel.

Ponsel ini menjalankan sistem operasi RedMagic OS 11.5 berbasis Android 16 dan telah dilengkapi sejumlah fitur AI seperti Circle to Search serta penerjemahan real-time.

Selain itu, perangkat ini juga telah mengantongi sertifikasi IPX8 untuk ketahanan air.

RedMagic 11S Pro tersedia dalam dua pilihan warna, yakni Nightfreeze dan Subzero.

Untuk pasar global, harga varian 12 GB/256 GB dibanderol 849 dolar AS atau sekitar Rp 15,1 juta. Sedangkan varian 16 GB/512 GB dijual seharga 949 dolar AS atau sekitar Rp 16,9 juta.*

(km/ad)

JAKARTA — Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam patroli dan perburuan begal menuai perhatian publik.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, menyebut keterlibatan serius TNI dalam penanganan kasus begal seperti saat ini merupakan hal yang baru terjadi.

Baca Juga:

• Bareskrim Tetapkan 4 Tersangka Kasus Narkoba di New Zone Medan, Perputaran Uang Diduga Capai Rp 65,7 Miliar

Menurut Hasanuddin, penanganan tindak kriminal jalanan seperti begal pada dasarnya merupakan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Karena itu, keterlibatan TNI dinilai harus berdasarkan permintaan resmi dan koordinasi dengan kepolisian.

"Pendapat saya, memberantas begal itu tupoksi polisi. Andaikan TNI turun, itu berarti sudah atas permintaan polisi," ujarnya.

Mantan ajudan Presiden ke-3 RI BJ Habibie itu menegaskan, koordinasi dan kendali operasi tetap harus berada di tangan Polri.

Ia menilai pelibatan TNI tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme resmi sesuai aturan perundang-undangan.

"Betul, harus ada permintaan dan terkoordinasikan," katanya.

Sebelumnya, keterlibatan prajurit TNI dalam patroli keamanan untuk membantu penanganan aksi begal di wilayah Kodam Jaya memunculkan perdebatan publik.

Sebagian pihak menilai kehadiran TNI dapat memperkuat rasa aman masyarakat di tengah maraknya kriminalitas jalanan.

Namun di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan agar fungsi penegakan hukum tetap berada dalam ranah kepolisian.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, pelibatan TNI dilakukan dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Menurut dia, TNI memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan Polri apabila situasi keamanan memerlukan penguatan kehadiran negara.

"Dalam konteks OMSP, TNI juga memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan membantu Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama ketika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan penguatan kehadiran negara di lapangan," ujar Rico, Selasa, 26 Mei 2026.

Ia menjelaskan, keterlibatan TNI di wilayah Kodam Jaya lebih diarahkan pada patroli bersama, dukungan kewilayahan, serta memperkuat efek pencegahan agar masyarakat merasa lebih aman.

Selain itu, Kementerian Pertahanan juga menilai pembentukan Batalyon Teritorial yang digagas Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dapat menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan menekan potensi kriminalitas di daerah.

Meski demikian, perdebatan mengenai batas pelibatan TNI dalam urusan keamanan sipil diperkirakan masih akan terus berkembang di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus kriminal jalanan.*

(km/ad)

JAKARTA — Pembentukan badan usaha ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai dapat menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis sekaligus menutup potensi kebocoran penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA).

Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, mengatakan selama ini tata niaga ekspor komoditas unggulan seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara masih menyisakan berbagai persoalan serius, terutama terkait praktik under invoicing, transfer pricing, hingga lemahnya posisi tawar Indonesia di pasar internasional.

Baca Juga:

• Rupiah Nyaris Rp17.900 per Dolar AS, Menkeu Purbaya: Ini Nggak Masuk Akal

Menurut Ronny, sejumlah korporasi selama ini diduga memanfaatkan perusahaan perdagangan di luar negeri untuk menekan nilai ekspor yang dilaporkan dari Indonesia.

Praktik tersebut dinilai berdampak pada tidak optimalnya penerimaan negara serta devisa hasil ekspor (DHE) yang masuk ke sistem keuangan nasional.

Ia menilai kehadiran PT DSI dengan skema ekspor satu pintu akan membuat pemerintah memiliki kontrol yang lebih besar terhadap volume, kualitas, dan harga riil komoditas yang dijual ke pasar global.

"Negara memegang kontrol penuh terhadap volume, kualitas, dan nilai riil dari komoditas yang dijual ke pasar internasional secara transparan," ujarnya.

Selain memperkuat pengawasan, Ronny menilai model sentralisasi ekspor juga dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar internasional.

Sebagai produsen CPO terbesar dunia dan salah satu eksportir batu bara utama, Indonesia dinilai selama ini masih berada dalam posisi sebagai price taker karena eksportir domestik bergerak sendiri-sendiri.

"Melalui penyatuan seluruh volume ekspor di bawah satu bendera negara, Indonesia bisa mentransformasikan dirinya menjadi kekuatan yang mampu mengatur ritme pasokan dan memiliki posisi tawar lebih kuat," kata dia.

Ronny juga menilai mekanisme tersebut dapat membantu pemerintah memastikan kebutuhan domestik tetap terpenuhi sebelum ekspor dilakukan, khususnya untuk komoditas strategis yang berkaitan dengan energi dan pangan nasional.

Meski demikian, rencana pembentukan PT DSI juga menuai kritik karena dinilai berpotensi menciptakan monopoli dalam tata niaga ekspor.

Namun Ronny menilai skema tersebut masih dapat dibenarkan selama dijalankan untuk kepentingan nasional dan penguatan tata kelola sumber daya alam.

"Dengan menggeser narasi publik dari isu hambatan bisnis menjadi isu kedaulatan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, pemerintah semestinya mampu menggalang dukungan publik secara organik," ujarnya.*

(km/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menembus level Rp17.800 per dolar AS pada perdagangan Kamis, 28 Mei 2026.

Pelemahan kurs tersebut memicu perhatian pemerintah karena dinilai tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi domestik yang masih relatif stabil.

Baca Juga:

• Tokoh Putra Daerah Maruli Siahaan Bantu Penerangan Jalan di Bahalimbalo, Warga Akhirnya Nikmati Lampu Setelah Bertahun-tahun Gelap

Angka itu naik 57 poin atau sekitar 0,32 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Penguatan dolar AS tidak hanya terjadi terhadap rupiah, tetapi juga sejumlah mata uang utama dunia.

Mata uang Negeri Paman Sam tercatat menguat 0,51 persen terhadap won Korea Selatan, 0,05 persen terhadap yen Jepang, 0,09 persen terhadap dolar Kanada, dan 0,20 persen terhadap franc Swiss.

Sementara terhadap dolar Hong Kong, dolar AS melemah tipis 0,03 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran dengan tekanan yang dialami rupiah.

Menurut dia, pelemahan hingga mendekati level Rp17.900 per dolar AS sulit dijelaskan jika melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

"Kan ekonomi bagus, ini terjadi ketika fundamentalnya bagus. Ini nggak masuk akal sebenarnya. Biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental," ujar Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu, 27 Mei 2026.

Meski demikian, Purbaya memastikan pemerintah masih mampu menjaga stabilitas pasar keuangan, terutama pasar obligasi negara.

Ia mengatakan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) justru mengalami penurunan setelah pemerintah melakukan operasi pasar.

Langkah intervensi tersebut dilakukan melalui pembelian SBN guna menjaga stabilitas nilai tukar dan menahan gejolak di pasar keuangan domestik.

Purbaya menegaskan pemerintah siap kembali melakukan langkah serupa apabila tekanan terhadap rupiah terus berlanjut.

Menurutnya, stabilitas pasar obligasi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mempertahankan aliran modal asing ke Indonesia.

Pelemahan rupiah dalam beberapa pekan terakhir menjadi sorotan pelaku pasar karena terjadi di tengah klaim pemerintah mengenai kondisi ekonomi nasional yang dinilai masih cukup solid, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kinerja fiskal.*

(mi/ad)

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan kewenangan membentuk tim ad hoc penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat sebenarnya telah dimiliki lembaga tersebut sejak tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Anggota Komnas HAM, Amiruddin, mengatakan pembentukan tim ad hoc bukan hal baru sebagaimana diatur dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang saat ini tengah menjadi pembahasan publik.

Baca Juga:

• My Little Bolu Ketan

Menurut dia, dalam praktiknya tim ad hoc tersebut lebih dikenal sebagai Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM atau KPP-HAM.

Hingga kini, Komnas HAM tercatat telah membentuk sedikitnya 17 tim ad hoc untuk menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

Amiruddin menilai pengaturan ulang soal kewenangan pembentukan tim ad hoc dalam revisi UU HAM tidak lagi mendesak karena kewenangan tersebut telah dimiliki Komnas HAM selama lebih dari dua dekade.

"Karena kewenangan untuk membentuk tim ad hoc penyelidik sudah menjadi kewenangan Komnas HAM, maka tidak perlu lagi diatur dalam UU lainnya," ujarnya.

Komnas HAM, kata Amiruddin, justru membutuhkan penguatan kelembagaan agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan HAM secara optimal di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan HAM di Indonesia.

Ia menyebut lembaganya membutuhkan postur kelembagaan yang lebih kokoh, dukungan sumber daya manusia profesional, serta anggaran yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

"Komnas membutuhkan postur kelembagaan yang kokoh untuk menopang fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang," katanya.

Selain itu, Amiruddin juga menekankan pentingnya dukungan anggaran agar Komnas HAM mampu menjalankan fungsi pengkajian, penyelidikan, mediasi, hingga pemantauan HAM secara maksimal di 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota.

Sebelumnya, dalam draf revisi UU HAM, Komnas HAM diusulkan memiliki kewenangan membentuk tim ad hoc penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan unsur lembaga HAM nasional dan masyarakat.

Draf tersebut juga mengatur kewenangan Komnas HAM melakukan pemanggilan paksa atau subpoena, pemeriksaan dokumen, hingga pemeriksaan setempat berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Selain itu, revisi UU HAM turut mengatur rekomendasi Komnas HAM bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah terkait.

Namun sejumlah pihak menilai sejumlah pasal dalam revisi UU HAM berpotensi membuka ruang intervensi politik terhadap independensi Komnas HAM.*

(km/ad)

Oleh:Muhammad Sarmuji.

DUA hari kemarin banyak pertanyaan pewarta kepada saya, tapi hanya satu yang saya jawab yaitu berkaitan dengan lagu yang lagi sangat viral; MBG, Mas Bahlil Ganteng.

Baca Juga:

• Catatan di Balik Menguatnya Peran Negara

Saya yang sudah mendengar lirik lagu tersebut tanpa ragu menjawab itu bagian dari kreatifitas netizen berapresiasi atas kerja keras Pak Bahlil.

Lagunya sendiri cukup cute dan menghibur.

Belakangan saya baru tahu mengapa wartawan agak ambigu dalam mengajukan pertanyaan. Ada yang menganggap lagu itu bagian dari body shaming dan terkesan bullying.

Saya menjawab pertanyaan tersebut saat jeda istirahat prosesi haji sambil lesehan waktu makan.

Menjawab dengan dua tiga kalimat bukan soalan yang berat untuk saya yang memang punya tradisi tulis yang cukup terlatih.

Dalam kondisi jeda ibadah, tidak ada pretensi politik atau keluar dari konteks terhadap lagu yang sangat disukai anak-anak itu.

Dalam pertemuan akbar manusia seluruh dunia, pikiran saya terkonstruksikan semua manusia sama di mata Tuhannya, yang membedakannya adalah taqwa dan amal kebaikan saja.

Mas Bahlil Ganteng bagi saya bukan body shaming dan bukan sarkastis.

Saya yang mengenal dengan baik budaya dan sastra jawa dengan "sanepan", satu pemaknaan yang berkebalikan dari makna leksikal, alarm saya pasti menyala jika ada unsur sarkastis.

Sebagai contoh, orang jawa untuk menyebut anak yang bertingkah banyak sebagai "anteng kaya kitiran", tenang seperti baling-baling.

Dalam konteks Mas Bahlil Ganteng di lagu itu saya tidak merasakan sarkastis bahkan sebagai sanepan atau sindiran halus sekalipun.

Bagi saya, ganteng yang disematkan untuk Pak Bahlil bisa benar seperti adanya.

Kawan saya S-2 pernah mengatakan ke saya bahwa orang intelek itu keren, sama dengan orang betawi mengatakan cakep kepada orang yang berbuat baik atau hal-hal yang baik.

Bagi saya kerja-kerja Pak Bahlil selama ini bisa diwakilkan dengan kata keren, cakep, bagus atau semisalnya.

Bahkan untuk ukuran fisik sekalipun Pak Bahlil juga ganteng sama gantengnya dengan yang lain.

Secara kebetulan saya ditakdirkan memiliki tiga anak yang memiliki gradasi kulit yang berbeda.

Anak pertama berkulit kuning langsat cenderung putih dengan wajah kearab-araban, anak kedua berkulit coklat terang berwajah oriental dan ketiga berkulit coklat gelap berwajah jawa.

Saya menyebutnya ketiganya dengan kata yang sama, ganteng.

Ketika saya bilang ganteng untuk anak ketiga saya, saya tidak sedang melakukan body shaming.

Saya hanya sedang menyatakan ganteng versi yang berbeda dengan anak kedua dan pertama. Ketiganya sama-sama ganteng.

Saya tidak sedang bersarkastis, saya memiliki konstruksi ganteng yang lebih luas dari sekedar ukuran warna kulit dan tipe wajah.

Versi ganteng saya tidak dikendalikan oleh konstruksi satu kultur atau ras tertentu.

Waktu mendengar kata my little Bolu Ketan yang saya bayangkan adalah kue bolu yang sering saya beli di pasar kaget kelurahan Manggarai Selatan dekat rumah saya.

Kue yang sangat saya suka ini terbuat dari ketan hitam dengan gula merah yang dimasak dengan cetakan daun pandan.

Baunya harum pandan bercampur gula merah. Rasanya luar biasa mewah meski harganya tipe kaki lima.

Sama seperti Pak Bahlil yang kinerjanya luar biasa meskipun tampilannya seperti rakyat kebanyakan.

Jadi kalau netizen bilang my little bolu ketan, saya bayangkan yang menyanyikan dengan nada suka bahkan sayang seperti saya suka my little bolu ketan.

Rasanya manis, baunya harum campuran gula merah dan pandan.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar

MEDAN — Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan peredaran narkoba di tempat hiburan malam New Zone, Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

Empat tersangka tersebut masing-masing Josef Liopisa alias Asiang (73) selaku admin Human Resources Development (HRD), Anthony Wijaya alias Aan (56) sebagai manajer operasional, Destri Ayu Lestari (39) yang diduga berperan sebagai penyedia narkoba, serta Sherina Husnaini (19) yang diduga menjadi perantara transaksi narkoba di lokasi hiburan malam tersebut.

Baca Juga:

• Polda Aceh Salurkan 46 Hewan Kurban pada Iduladha 1447 H, Didistribusikan ke Warga dan Pesantren

"Didapatkan fakta bahwa peredaran dan jual beli narkoba berlangsung bebas di tempat hiburan malam New Zone dan melibatkan pihak manajemen," kata Eko dalam keterangannya, Kamis, 28 Mei 2026.

Menurut Eko, kedua petinggi manajemen tersebut diduga mengetahui sekaligus membiarkan transaksi narkoba berlangsung di lokasi hiburan malam itu.

Bahkan, penyidik menemukan adanya keuntungan yang diperoleh dari penjualan pil ekstasi kepada pengunjung.

Transaksi disebut menggunakan kode tertentu seperti "obat", "obor", dan "O", yang dapat dipesan melalui pelayan atau waiter kepada pengunjung.

"Josef Liopisa alias Asiang melakukan monitoring terhadap razia aparat dan membiarkan adanya peredaran narkoba di lokasi.

Sementara Anthony Wijaya memperbolehkan transaksi tersebut dan memperoleh keuntungan dari setiap penjualan," ujar Eko.

Dari hasil penyidikan sementara, Bareskrim memperkirakan perputaran uang dari bisnis narkoba di tempat hiburan malam tersebut mencapai Rp 65,7 miliar dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Penyidik masih mendalami asal pasokan narkoba serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut.

Eko menegaskan Bareskrim Polri akan melakukan penindakan secara menyeluruh terhadap jaringan peredaran narkoba di tempat hiburan malam, termasuk menelusuri keterlibatan seluruh lapisan manajemen.

"Jika operasi biasa hanya menjaring pengunjung, maka Bareskrim berkomitmen menindak seluruh layer manajemen secara vertikal mulai waiter, supervisor, manajer, direktur hingga pemilik tempat hiburan malam," katanya.

Sebelumnya, tim gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menggerebek New Zone pada Sabtu dini hari, 23 Mei 2026 sekitar pukul 03.25 WIB.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 34 orang yang terdiri atas pemilik, manajemen, karyawan, pengunjung dewasa, hingga anak di bawah umur.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti narkoba dari lokasi penggerebekan.

Seluruh pihak yang diamankan telah menjalani pemeriksaan urine dan sebagian di antaranya dinyatakan positif mengonsumsi narkoba.

"Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba akan terus dilakukan tanpa pandang bulu demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda," ujar Eko.*

(vv/ad)

ACEH BESAR — Warga Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 6 ekor lembu dan 8 ekor kambing di Meunasah Darul Aman, Kamis, 28 Mei 2026.

Penyembelihan hewan kurban tersebut melibatkan masyarakat dari sejumlah dusun di Gampong Lam Lumpu, yakni Dusun Lam Lumpu Cot, Lam Lumpu Lhok, Dusun Bosnila, Dusun Lam Mee, dan Dusun Banda.

Baca Juga:

• 1.098 Sapi Kurban Prabowo dari APBN, MUI: Tidak Ada Masalah Secara Syar’i

Bendahara panitia kurban, H. Irawan SE, mengatakan enam ekor lembu yang disembelih berasal dari kelompok warga yang secara bersama-sama melaksanakan ibadah kurban tahun ini.

"Enam ekor lembu ini merupakan kurban masyarakat Gampong Lam Lumpu yang terdiri dari beberapa kelompok warga dari sejumlah dusun," ujar Irawan didampingi tokoh masyarakat sekaligus peserta kurban, M. Ilyas.

Selain sapi, panitia juga menyembelih delapan ekor kambing yang berasal dari warga setempat.

Proses penyembelihan dimulai sejak pukul 08.00 WIB dan pendistribusian daging kurban dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB.

Menurut panitia, pembagian daging kurban diprioritaskan kepada masyarakat Gampong Lam Lumpu yang berhak menerima.

Sementara itu, tokoh masyarakat M. Ilyas menyampaikan apresiasi terhadap kekompakan warga dan kerja keras panitia dalam menyukseskan pelaksanaan kurban tahun ini.

"Kita patut bersyukur melihat kebersamaan dan semangat gotong royong warga dalam pelaksanaan kurban. Panitia bekerja dengan ikhlas, mengorbankan waktu dan tenaga demi kelancaran kegiatan ini," katanya.

Ia berharap jumlah warga yang berkurban di tahun-tahun mendatang semakin bertambah seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

"Insya Allah ke depan semakin banyak warga yang berkurban dan rezeki masyarakat Gampong Lam Lumpu juga semakin bertambah," ujarnya.*

(ad)

Baca Juga:

• Kenapa Umat Islam Dilarang Berpuasa pada Hari Tasyrik 11–13 Zulhijah? Ini Penjelasannya

TAPUT — Anggota DPR RI Maruli Siahaan membantu pemasangan 13 titik lampu penerangan jalan di Dusun 1 Bahalimbalo, Sitio-tio, Desa Lobusiregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Bantuan ini menghadirkan penerangan di wilayah yang selama bertahun-tahun gelap pada malam hari.

Baca Juga:

• 1.098 Sapi Kurban Prabowo dari APBN, MUI: Tidak Ada Masalah Secara Syar’i

Ia mengatakan kebutuhan dasar seperti penerangan jalan tidak seharusnya menunggu terlalu lama untuk dipenuhi.

"Ini bukan soal dapil atau politik, tetapi soal kepedulian terhadap kampung halaman. Saya lahir di sini, besar di sini, jadi ketika ada kebutuhan mendasar seperti lampu jalan, saya merasa harus turun tangan," kata Maruli saat meninjau lokasi pemasangan, Rabu (27/5/2026).

Selama ini, warga mengaku telah berulang kali mengajukan permohonan pemasangan lampu jalan kepada pemerintah daerah.

Namun, permintaan tersebut belum terealisasi hingga bertahun-tahun.

Kondisi jalan yang gelap disebut warga kerap menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi anak-anak dan warga yang beraktivitas pada malam hari.

Selain rawan kecelakaan, minimnya penerangan juga membuat warga merasa tidak aman.

Tokoh masyarakat Dusun 1 Bahalimbalo, Mangasi Sitompul, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut.

"Kami bersyukur dan terharu. Sudah lama kami mengusulkan, tapi belum juga terealisasi. Kehadiran lampu jalan ini sangat membantu dan membuat warga lebih aman," ujarnya.

Hal senada disampaikan warga lainnya, Rosma br. Simanjuntak, yang menyebut penerangan jalan sangat berdampak pada aktivitas masyarakat malam hari.

"Sekarang sudah lebih aman. Anak-anak tidak takut lagi, dan warga bisa beraktivitas tanpa khawatir," katanya.

Warga berharap pembangunan fasilitas dasar seperti penerangan jalan dapat menjadi perhatian pemerintah ke depan, terutama di wilayah pedesaan yang masih minim infrastruktur.*

(ad)

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.

Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa penggunaan APBN melalui skema Bantuan Presiden (Banpres) untuk pembelian hewan kurban memiliki dasar hukum yang dapat dibenarkan secara fikih, selama ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat.

Baca Juga:

• Catatan di Balik Menguatnya Peran Negara

Ia menjelaskan, dalam perspektif fikih, pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan historis, di mana negara berperan sebagai pengelola kemaslahatan publik melalui mekanisme Baitul Mal, yang dalam konteks modern direpresentasikan oleh APBN.

Menurutnya, kurban yang dilakukan melalui anggaran negara pada dasarnya merupakan bentuk ibadah sosial yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas.

"Sehingga kurban dari negara untuk kepentingan masyarakat. Dan itu tidak ada soal secara syar'i," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara menyebut Presiden Prabowo membeli sebanyak 1.098 ekor sapi yang akan didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia pada Iduladha 2026.

Total anggaran yang digunakan disebut mencapai sekitar Rp100 miliar dan bersumber dari APBN melalui program Bantuan Kemasyarakatan Presiden.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan sapi-sapi tersebut dibeli dari peternak lokal dengan variasi harga sesuai bobot dan wilayah, serta telah memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam.

Namun, di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak mengetahui detail penggunaan APBN dalam program tersebut dan meminta konfirmasi kepada pihak Sekretariat Negara.

Sementara itu, Partai Gerindra menegaskan bahwa program tersebut sah secara hukum karena masuk dalam skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) yang memiliki dasar anggaran resmi dalam APBN dan bukan merupakan dana pribadi presiden.

Pemerintah menyebut distribusi sapi kurban tersebut telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia sebagai bagian dari program sosial negara pada momentum Iduladha.*

(tm/ad)

JAKARTA– Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Program ini menawarkan pinjaman modal usaha dengan bunga rendah, proses pengajuan relatif cepat, serta tenor fleksibel hingga lima tahun.

Baca Juga:

• Catatan di Balik Menguatnya Peran Negara

Dalam skema KUR 2026, suku bunga yang dikenakan ditetapkan sekitar 6 persen per tahun dengan plafon pinjaman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha.

Syarat Pengajuan KUR BRI 2026

Calon debitur wajib menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain:

- KTP dan Kartu Keluarga (KK)
- Akta nikah (jika sudah menikah)
- NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha
- Usia minimal 17–21 tahun (tergantung jenis KUR)
- Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain

Cara Pengajuan KUR BRI 2026

Pengajuan dapat dilakukan secara langsung di kantor cabang BRI atau secara daring melalui laman resmi https://kur.bri.co.id.

Untuk pengajuan online, nasabah diminta melakukan registrasi, mengisi data diri dan usaha, mengunggah dokumen pendukung, serta mengikuti proses survei lapangan sebelum pencairan dilakukan di kantor BRI terdekat.

Tabel Angsuran KUR BRI 2026 Pinjaman Rp100 Juta

12 bulan (1 tahun): Rp 8.833.333 per bulan
18 bulan: Rp 6.055.556 per bulan
24 bulan (2 tahun): Rp 4.666.667 per bulan
36 bulan (3 tahun): Rp 3.277.778 per bulan
48 bulan (4 tahun): Rp 2.583.333 per bulan
60 bulan (5 tahun): Rp 2.166.667 per bulan

Program KUR BRI 2026 diharapkan dapat memperkuat permodalan UMKM di tengah kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor usaha kecil di daerah.*

(di/ad)

Oleh:Dwi Munthaha.

DI BANYAK negara berkembang, arah politiknya sering bergerak layaknya bandul. Ada fase ketika negara dianggap terlalu lemah menghadapi pasar, oligarki, konflik sosial, dan tekanan global.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Serahkan 7 Ekor Sapi untuk 49 Lansia pada Momentum Iduladha 1447 H

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tampaknya sedang memasuki fase tersebut.

Sejak awal, arah politik Prabowo memperlihatkan keinginan untuk memperkuat posisi negara: perluasan peran negara dalam pangan dan energi, sentralisasi pengambilan keputusan strategis, penguatan aparat keamanan, peningkatan anggaran pertahanan, hingga pendekatan pembangunan yang bertumpu pada stabilitas politik.

Negara tidak lagi sekadar regulator, tetapi kembali diposisikan sebagai aktor utama yang mengarahkan masyarakat dan ekonomi nasional.

Negara Kuat dan Konsolidasi Kekuasaan

Menurut Joel S. Migdal dalam Strong Societies and Weak States (1988), negara kuat adalah negara yang memiliki kemampuan tinggi untuk menembus masyarakat (state penetration), mengatur relasi sosial, serta memastikan kebijakan dipatuhi warga.

Negara tidak hanya memiliki institusi formal, tetapi juga kapasitas politik untuk membentuk perilaku sosial masyarakat.

Dalam banyak pidato dan kebijakannya, Prabowo memperlihatkan orientasi semacam itu.

Negara dipandang sebagai instrumen utama untuk menyelesaikan problem nasional: ketahanan pangan, industrialisasi, hilirisasi, kedaulatan energi, hingga disiplin birokrasi.

Pendekatan ini lahir dari keyakinan bahwa pasar tidak cukup menyelesaikan ketimpangan sehingga negara harus hadir secara aktif.

Negara diposisikan bukan hanya "penjaga malam", melainkan motor pembangunan nasional.

Program makan bergizi gratis, ambisi swasembada pangan dan energi, serta penguatan BUMN strategis hendak menunjukkan negara memiliki orientasi dan kapasitas intervensi yang besar terhadap masyarakat dan ekonomi.

Namun Migdal (1988) juga mengingatkan bahwa negara kuat sering berkembang melalui pelemahan aktor sosial lain.

Ketika negara menjadi terlalu dominan, masyarakat sipil berpotensi kehilangan daya tawar.

Organisasi masyarakat, kampus, media, dan kelompok kritis dapat terdorong menjadi sekadar pelengkap legitimasi kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, kecenderungan itu mulai tampak dari menguatnya politik konsolidasi elite.

Oposisi mengecil, partai-partai bergerak masuk ke orbit kekuasaan, dan ruang kritik sering dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional.

Negara seakan menjadi semakin solid, tetapi masyarakat sipil berisiko mengalami fragmentasi.

Kondisi tersebut mengingatkan pada adagium politik legendaris dari Lord Acton: "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely."

Bagi Lord Acton, problem utama bukan sekadar siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan yang terlalu besar cenderung mengikis kontrol moral dan institusional.

Ketika kekuasaan terkonsentrasi, kritik dianggap gangguan, loyalitas lebih dihargai daripada kompetensi, dan negara perlahan berubah menjadi mesin legitimasi elite.

Populisme Nasionalis dan Bayang-bayang Oligarki

Meski pidato-pidato Prabowo sering dipenuhi retorika populis dan nasionalistik, terdapat keraguan besar apakah penguatan negara benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik luas atau justru memperkokoh konsolidasi oligarki.

Keraguan itu tidak muncul dari ruang kosong. Kekuasaan politik Indonesia hari ini tumbuh dalam lanskap ekonomi-politik yang semakin oligarkis, terutama sejak era Presiden Joko Widodo.

Selama satu dekade terakhir, pembangunan infrastruktur dijalankan secara masif dengan anggaran sangat besar.

Namun proyek-proyek tersebut lebih banyak mendorong akumulasi modal pada kelompok pemilik konsesi, kontraktor besar, dan elite bisnis yang dekat dengan kekuasaan, sementara manfaat ekonominya tidak terdistribusi secara merata kepada masyarakat luas.

Laporan CELIOS menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi Indonesia justru semakin tajam.

Dalam laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026: Republik Oligarki, CELIOS mencatat kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan sekitar 55 juta penduduk.

Bahkan total kekayaan kelompok elite tersebut mencapai sekitar seperlima PDB nasional dan melampaui APBN Indonesia.

CELIOS juga mencatat bahwa dalam periode 2019–2025, kekayaan 50 orang terkaya meningkat hampir dua kali lipat, dari sekitar Rp 2.508 triliun menjadi Rp 4.651 triliun.

Sementara itu, kenaikan kesejahteraan pekerja berlangsung sangat lambat.

Kekayaan kelompok superkaya meningkat sekitar Rp 13 miliar per hari, sedangkan kenaikan rata-rata upah pekerja hanya sekitar Rp 2 ribu per hari.

Data tersebut memperlihatkan paradoks pembangunan Indonesia: negara menjadi semakin aktif dan proyek infrastruktur semakin masif, tetapi konsentrasi kekayaan justru makin terkumpul pada segelintir elite ekonomi-politik.

Kritik serupa juga diarahkan pada proyek-proyek strategis nasional yang dinilai lebih banyak menguntungkan investor besar dibanding memperkuat kualitas hidup masyarakat.

CELIOS menyebut sejumlah proyek strategis nasional kerap menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas rendah, memperdalam konflik agraria, dan memperlebar ketimpangan sosial.

Pada bagian ini, penguatan negara menghadapi persoalan mendasar: ketika negara menjadi kuat, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan?

Publik luas atau elite yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan?

Lao Tzu memberi perspektif filosofis dalam kitab Tao Te Ching yang ditulis sekitar abad ke-6 SM.

Lao Tzu curiga terhadap negara yang terlalu dominan. Semakin banyak aturan dan intervensi, semakin besar potensi kerusakan harmoni sosial.

Dalam salah satu bagian Tao Te Ching, Lao Tzu menyatakan bahwa semakin banyak hukum dan larangan, semakin rakyat kehilangan keseimbangan hidupnya.

Pemerintahan terbaik adalah pemerintahan yang hampir tidak terasa keberadaannya oleh rakyat.

Pandangan ini penting untuk membaca kecenderungan politik kontemporer Indonesia.

Dalam semangat pembangunan nasional, negara sering merasa memiliki legitimasi moral untuk memperluas kontrol: atas pangan, informasi, keamanan, bahkan ekspresi publik.

Tetapi Lao Tzu mengingatkan bahwa kekuasaan yang terlalu aktif dapat menghasilkan efek sebaliknya: ketergantungan masyarakat, hilangnya kreativitas sosial, rendahnya partisipasi, dan meningkatnya ketakutan politik.

Prabowo tampaknya sedang membangun model "negara pembangunan" baru (neo developmentalism) dengan karakter nasionalistik dan sentralistik.

Model ini lahir dari konteks global yang penuh ketidakpastian: perang dagang, krisis pangan, geopolitik energi, dan kompetisi ekonomi dunia.

Dalam situasi demikian, negara kuat dianggap kebutuhan strategis. Namun kembali pada sejarah politik, negara kuat selalu memiliki dua wajah.

Di satu sisi, negara mampu menciptakan stabilitas dan percepatan pembangunan. Di sisi lain, negara yang terlalu dominan berpotensi mengecilkan demokrasi substantif.

Karena itu, pertanyaan penting bagi Indonesia bukan apakah negara perlu kuat atau lemah.

Pertanyaan utamanya adalah: kuat untuk siapa dan dikontrol oleh siapa?

Negara memang diperlukan untuk melindungi rakyat, menjaga kedaulatan, dan memastikan keadilan sosial.

Namun negara yang terlalu dekat dengan oligarki berisiko kehilangan orientasi publiknya.

Ketika kekuasaan bertemu dengan konsentrasi modal, pembangunan dapat berubah menjadi sekadar instrumen akumulasi elite.

Di siinilah demokrasi membutuhkan masyarakat sipil yang kuat, media yang kritis, kampus yang independen, serta partisipasi publik yang tidak dibungkam oleh stabilitas semu.

Negara yang kuat semestinya tidak diukur dari besarnya kontrol terhadap masyarakat, melainkan dari kemampuannya membangun kesejahteraan tanpa mematikan kebebasan.

Indonesia kini berada di persimpangan antara efektivitas negara dan kebebasan masyarakat.

Memang memperbesar kekuasaan negara jauh lebih mudah daripada menjaga keseimbangan antara otoritas dan kebebasan.

Kemampuan menjaga keseimbangan itu yang sampai saat ini belum terlihat.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Peneliti, Konsultan, Lulusan Sekolah Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta, anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

JAKARTA - Umat Islam memasuki hari Tasyrik setelah perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.

Pada tahun ini, hari Tasyrik berlangsung selama tiga hari, yakni 28, 29, dan 30 Mei 2026 yang bertepatan dengan 11, 12, dan 13 Zulhijah.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Serahkan 7 Ekor Sapi untuk 49 Lansia pada Momentum Iduladha 1447 H

Larangan tersebut berlaku bagi mayoritas umat Islam, kecuali dalam kondisi tertentu sebagaimana dijelaskan sejumlah ulama.

Istilah Tasyrik berasal dari kata yusyrikun yang berarti menjemur.

Pada masa awal Islam, umat Muslim menjemur daging kurban agar lebih awet setelah penyembelihan Idul Adha.

Ada pula pendapat yang menyebut kata Tasyrik berkaitan dengan syuruq atau terbitnya matahari, waktu dimulainya penyembelihan hewan kurban.

Dalam hadis riwayat Thabrani, Nabi Muhammad SAW menyebut hari Tasyrik sebagai hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah SWT.

"Hari-hari Mina (hari Tasyrik) adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah SWT."

Karena itu, mayoritas ulama menyatakan puasa pada hari Tasyrik hukumnya haram.

Hari-hari tersebut dipandang sebagai bagian dari perayaan Idul Adha dan momentum berbagi kebahagiaan melalui hidangan daging kurban.

Meski demikian, terdapat beberapa perbedaan pandangan di kalangan mazhab.

Mazhab Maliki menilai pengharaman puasa Tasyrik hanya berlaku dua hari setelah Idul Adha dan sebagian ulama menyebut hukumnya makruh.

Sementara ulama Syafi'iyah membolehkan puasa jika memiliki sebab tertentu seperti nazar, kafarah, atau qadha.

Selain larangan berpuasa, umat Islam dianjurkan memperbanyak amalan sunnah selama hari Tasyrik.

Di antaranya memperbanyak takbir, zikir, doa, serta melanjutkan penyembelihan hewan kurban.

Salah satu doa yang dianjurkan dibaca pada hari Tasyrik adalah doa sapu jagad:

"Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar."

Artinya: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka."

Hari Tasyrik juga menjadi pengingat bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, tetapi juga kebersamaan, rasa syukur, dan berbagi rezeki kepada sesama.*

(d/ad)

LABUSEL – Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menyerahkan bantuan tujuh ekor sapi untuk 49 lansia dalam rangka pelaksanaan ibadah kurban Iduladha 1447 H.

Penyerahan dilakukan di Simpang Tiga Bukit, Kelurahan Kotapinang, Rabu, 27 Mei 2026.

Baca Juga:

• Iduladha 1447 H, Bupati Labusel Ajak Warga Teladani Nilai Keikhlasan, Ketaatan, dan Pengorbanan Nabi Ibrahim

Hewan kurban itu kemudian akan didistribusikan untuk kepentingan ibadah masyarakat penerima.

Sebelumnya, Bupati Fery juga menyaksikan penyembelihan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di lingkungan Masjid Nur Hidayah, Desa Hadundung.

Sapi kurban tersebut memiliki bobot sekitar satu ton dan menjadi perhatian warga yang hadir.

Usai kegiatan di Desa Hadundung, Bupati melanjutkan agenda penyerahan bantuan sapi untuk lansia di Kotapinang

Ia menegaskan bahwa Iduladha merupakan momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat.

"Semoga bantuan ini dapat membawa keberkahan dan membantu para orang tua kita dalam pelaksanaan ibadah kurban," ujar Fery.

Warga penerima bantuan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah terhadap para lansia di wilayah tersebut.

Menurut mereka, bantuan itu meringankan beban sekaligus memberi kesempatan untuk tetap berpartisipasi dalam ibadah kurban.

Kegiatan berlangsung hangat dan diwarnai suasana kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat.*

(ad)

LABUSEL – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) menggelar Salat Iduladha 1447 H di Lapangan Santun Berkata Bijak Berkarya (SBBK), Kotapinang, Rabu, 27 Mei 2026.

Ribuan warga hadir sejak pagi untuk mengikuti ibadah bersama Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Terima Sapi Kurban dari Presiden Prabowo, Disembelih di Masjid Al-Huda Air Batu

Ia menyebut Iduladha bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan momentum spiritual yang sarat nilai sejarah dan keteladanan umat Islam.

"Hari Raya Idul Adha merupakan hari yang sangat bersejarah bagi umat manusia," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ibadah kurban mengandung pelajaran penting tentang ketulusan dalam menjalankan perintah Allah SWT, sekaligus kesiapan untuk berkorban demi kepentingan agama dan umat.

Menurut Fery, Iduladha juga memiliki dimensi sosial yang kuat, yakni mendorong kepedulian terhadap sesama, terutama masyarakat yang membutuhkan.

Ia mengingatkan bahwa ibadah kurban bukan hanya bentuk ketaatan spiritual, tetapi juga solidaritas sosial.

"Makna Idul Adha dan ibadah kurban bukan hanya tentang ketakwaan kepada Sang Khalik, tetapi juga tentang kepedulian sosial," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Labusel Syahdian Purba Siboro melaksanakan Salat Iduladha bersama masyarakat di Pekan Tolan.

Kehadiran pimpinan daerah di dua lokasi berbeda menjadi simbol kedekatan pemerintah dengan warga.

Suasana Iduladha di Labusel berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, dengan partisipasi masyarakat dari berbagai wilayah.*

(ad)

ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan menerima satu ekor sapi bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Iduladha 1447 H.

Penyembelihan hewan kurban tersebut dilaksanakan di Masjid Besar Al-Huda, Dusun II Desa Sei Alim Hulu, Kecamatan Air Batu, Rabu, 27 Mei 2026.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Sembelih 101 Hewan Kurban, Distribusi Diprioritaskan untuk Warga Kisaran

Ketua BKM Masjid Besar Al-Huda, Subuh Heni Butar-Butar, menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menjadi kebanggaan bagi warga Kecamatan Air Batu.

"Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas bantuan kemasyarakatan ini," ujarnya.

Ia menyebut bantuan tersebut memberikan kebahagiaan sekaligus memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat, terutama pada momentum Iduladha.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan bantuan sapi kurban dari Presiden merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah, termasuk Kabupaten Asahan.

"Alhamdulillah Kabupaten Asahan, khususnya Air Batu, mendapat kehormatan menerima sapi bantuan kemasyarakatan dari Bapak Presiden," kata dia.

Ia berharap bantuan tersebut membawa keberkahan serta mempererat solidaritas sosial di masyarakat.

Bupati juga mengimbau panitia agar menjaga ketertiban selama proses penyembelihan hingga distribusi daging kurban.*

(ad)

ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan penyembelihan 101 hewan kurban dalam rangka Iduladha 1447 H di kawasan Alun-Alun Rambate Rata Raya Kisaran, Rabu, 27 Mei 2026.

Kegiatan ini dihadiri Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah pejabat daerah.

Baca Juga:

• Polda Aceh Salurkan 46 Hewan Kurban pada Iduladha 1447 H, Didistribusikan ke Warga dan Pesantren

Bupati Asahan mengatakan daging kurban akan segera didistribusikan kepada masyarakat, terutama warga di sekitar Kota Kisaran, agar manfaat Iduladha dapat dirasakan secara merata.

"Daging yang diperoleh dari penyembelihan hewan kurban ini nantinya akan segera dibagikan kepada masyarakat di sekitar Kota Kisaran," ujarnya.

Pada hari yang sama, Pemkab Asahan juga menerima dan menyalurkan satu ekor sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto.

Hewan kurban tersebut disembelih di Masjid Besar Al-Huda, Kecamatan Air Batu, dan dagingnya dibagikan kepada warga sekitar.

Bupati memastikan seluruh hewan kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan sehingga dinyatakan sehat dan layak konsumsi.

Ia juga berharap jumlah hewan kurban dapat meningkat pada tahun mendatang agar semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat.

Sebelum penyembelihan, jajaran Pemkab Asahan melaksanakan Salat Iduladha di halaman Masjid Agung H. Achmad Bakrie Kisaran yang dipimpin Imam Dedy Armansyah Dolok Saribu dengan khatib Dr. H. Muhammad Syafiq.

Bupati juga mengimbau panitia dan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan pascapelaksanaan kegiatan kurban.*

(ad)

BANDA ACEH – Kepolisian Daerah Aceh menyerahkan dan menyembelih hewan kurban dalam rangka Iduladha 1447 H/2026 M di lingkungan Mapolda Aceh, Rabu, 27 Mei 2026.

Total hewan kurban yang disiapkan mencapai 46 ekor, terdiri dari 27 ekor sapi dan 19 ekor kambing.

Baca Juga:

• Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Laksanakan Sholat Idul Adha di Masjid Raya An-Nur Tanjung Tiram

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan pelaksanaan kurban menjadi sarana memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat sekaligus memperkuat nilai kebersamaan.

"Pelaksanaan kurban ini menjadi bentuk kepedulian sosial Polda Aceh kepada masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, hewan kurban diserahkan secara simbolis kepada perwakilan Wali Nanggroe Aceh, Masjid Raya Baiturrahman, serta panitia penyembelihan.

Sejumlah pejabat utama Polda Aceh juga turut menyerahkan hewan kurban, termasuk Wakapolda Aceh Ari Wahyu Widodo dan Irwasda Polda Aceh.

Penyembelihan hewan kurban dilakukan di lingkungan Mapolda Aceh yang juga dihadiri jajaran Bhayangkari dan pejabat utama kepolisian.

Daging kurban kemudian akan didistribusikan ke masyarakat, desa-desa, serta pesantren di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.

Polda Aceh menyebut tradisi kurban ini sebagai bagian dari upaya menjaga kedekatan sosial dan memperkuat solidaritas di tengah masyarakat, terutama pada momentum Iduladha.

Usai kegiatan, acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan halal bihalal di lingkungan Polda Aceh.*

(ad)