MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas keberangkatan 1.883 calon jemaah haji (calhaj) asal Kota Medan untuk musim haji 1447 Hijriah, dalam suasana hangat dan khidmat yang dirangkaikan dengan halal bihalal di Medan, Kamis, 16 April 2026.

Prosesi pelepasan diawali pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan lantunan talbiyah, serta tradisi tepung tawar sebagai doa keselamatan bagi para jemaah.

Baca Juga:

• Rico Waas Perintahkan Jajaran Jenguk Korban Begal di Medan Marelan, Instruksikan Penguatan Poskamling

Dalam sambutannya, Rico menekankan pentingnya menjaga kesehatan, memperkuat solidaritas, serta menjaga nama baik bangsa Indonesia selama berada di Tanah Suci.

"Berbahagialah Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah panggilan dari Allah. Tidak semua yang mampu mendapat kesempatan ini," kata Rico.

Rico menyebutkan, jemaah haji Kota Medan tahun ini memiliki rentang usia yang cukup lebar, mulai dari 15 tahun hingga 89 tahun.

Sekitar 80 jemaah atau 4 persen di antaranya merupakan lanjut usia di atas 80 tahun.

Menurut dia, kondisi tersebut menuntut kerja sama antarpeserta, terutama jemaah yang lebih muda untuk membantu pendampingan lansia selama ibadah berlangsung.

"Kita harus saling menjaga, baik kesehatan pribadi maupun sesama jemaah. Dengan kerja sama yang baik, insya Allah ibadah dapat berjalan lancar," ujarnya.

Ia juga mengingatkan jemaah untuk menjaga kondisi fisik, mengatur pola makan, serta menghindari konflik selama di Tanah Suci.

Rico bahkan berpesan agar jemaah tetap disiplin menjaga kesehatan di tengah godaan kuliner.

"Jaga lisan, kendalikan emosi, dan fokuslah pada ibadah," kata dia.

Selain itu, Rico menegaskan bahwa jemaah haji merupakan duta bangsa Indonesia di mata dunia, sehingga harus menjaga kebersihan, ketertiban, dan mematuhi aturan petugas haji.

Pemkot Medan juga memastikan kesiapan menjaga keamanan rumah-rumah jemaah yang ditinggalkan selama ibadah berlangsung.

"Silakan berkoordinasi dengan pihak kewilayahan jika ada hal yang perlu dipantau," ujar Rico.

Acara kemudian ditutup dengan penyerahan cenderamata secara simbolis serta tausiah singkat oleh Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsum.*

(ad)

BANGKA BELITUNG - Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menanggapi pemberitaan yang menuding ketidakprofesionalan lembaga tersebut serta rencana pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

KI Babel menyebut narasi yang berkembang perlu diluruskan agar tidak menyesatkan publik.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Sambut Audiensi Unmuha, Sepakat Perkuat Sinergi di Bidang Pendidikan Hukum

Perkara tersebut, kata dia, telah diputus dalam sidang Komisi Informasi Nomor 001/III/KIP-BABEL/2025 pada 19 Juni 2025.

Menurut Rikky, putusan tersebut kemudian digugat ke PTUN Pangkalpinang, namun pengadilan menguatkan keputusan KI dalam putusan Nomor 5/G/KI/2025/PTUN.PGP tertanggal 25 September 2025.

Upaya hukum berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, tetapi ditolak melalui putusan Nomor 8 K/TUN/KI/2026 pada 10 Maret 2026.

"Dengan demikian perkara ini telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap," kata Rikky, Kamis, 16 April 2026.

Ia menilai, pengangkatan kembali isu yang telah berkekuatan hukum tetap berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Menurut dia, seluruh proses telah ditempuh sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Terkait laporan ke Ombudsman RI, Rikky menjelaskan bahwa lembaga tersebut hanya memiliki kewenangan dalam pengawasan pelayanan publik secara administratif, bukan membatalkan putusan pengadilan.

Ia juga menyebut Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung telah menutup laporan tersebut melalui surat tertanggal 27 Februari 2026.

"Rekomendasi Ombudsman bersifat administratif, bukan putusan hukum," ujarnya.

KI Babel menegaskan penyelesaian sengketa informasi publik telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lembaga itu juga menyatakan tetap terbuka terhadap kritik, selama disampaikan berdasarkan koridor hukum.*

(ad)

JAKARTA - Roy Suryo, pakar telematika yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, memimpin aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 April 2026.

Dalam aksi bertajuk Mimbar Rakyat yang diikuti sejumlah kelompok massa, termasuk Gerakan Aksi Ummat Melawan Ketidakadilan dan UI Watch, Roy Suryo berorasi dari atas mobil komando.

Baca Juga:

• Pengendalian Inflasi Jadi Fokus, Pemprov Sumut Siapkan Terobosan Baru

Aksi tersebut digelar dalam rangka memperingati satu tahun gerakan yang menyoroti isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Massa mulai berkumpul sejak siang hari dan membawa berbagai spanduk serta poster bernada kritik terhadap pemerintah.

Sejumlah tuntutan juga terlihat dalam spanduk yang dibentangkan, di antaranya desakan "TANGKAP dan ADILI JOKOWI" serta "MAKZULKAN GIBRAN" yang merujuk pada Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Selain Roy Suryo, beberapa tokoh lain seperti Rizal Fadillah turut hadir dan menyampaikan orasi secara bergantian.

Massa juga menyuarakan kritik terhadap sejumlah isu nasional, mulai dari kebijakan sumber daya alam, pelemahan lembaga antirasuah, hingga isu pendidikan dan penggunaan buzzer politik.

Dalam kesempatan itu, Roy Suryo juga memperlihatkan kaos bergambar sampul buku berjudul Jokowi's White Papers, yang ia klaim disusun berdasarkan kajian forensik digital dan telematika.

Nama salah satu penulis, Rismon Sianipar, tampak ditutupi plester cokelat.

Roy menyebut tindakan tersebut sebagai simbol kekecewaan terhadap Rismon yang disebutnya telah menarik diri dari kelompok tersebut.

"Ini untuk mengingatkan soal integritas dalam perjuangan," kata Roy.

Ia menegaskan gerakan tersebut tidak akan berhenti meski terjadi perpecahan di internal kelompok.

Sementara itu, aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar lokasi aksi untuk mengatur arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang sempat mengalami kepadatan akibat kerumunan massa.*

(tbsn/ad)

JAKARTA — Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meragukan motif dendam pribadi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Keraguan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Oditur Militer yang menyebut serangan itu dilatarbelakangi motif personal.

Baca Juga:

• Jelang Sidang Kasus Andrie Yunus, Puan Maharani Minta Proses Hukum Digelar Seadil-adilnya

"Tidak masuk akal jika disebut persoalan individual atau dendam pribadi. Mereka tidak saling mengenal," ujar Fadhil, Kamis, 16 April 2026.

Menurut dia, dugaan motif personal semakin sulit diterima karena jumlah pelaku yang terlibat tidak sedikit.

Berdasarkan temuan sementara, sedikitnya 16 orang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Fadhil menilai konflik pribadi umumnya tidak melibatkan banyak pihak, apalagi hingga melibatkan aktor lapangan dalam jumlah besar.

"Masalah pribadi seperti apa yang bisa menggerakkan banyak orang untuk melakukan serangan seperti ini," katanya.

Ia menduga, aksi penyiraman air keras tersebut merupakan serangan terencana yang berkaitan dengan aktivitas advokasi hak asasi manusia yang dilakukan korban.

Pandangan serupa juga disampaikan perwakilan Divisi Hukum KontraS, M Yahya Ihyaroza.

Ia menyebut serangan tersebut menunjukkan pola yang terorganisasi dan tidak sekadar tindakan spontan.

"Kuat dugaan ini bukan kehendak pribadi. Polanya terlihat sistematis dan terorganisasi," ujar Yahya.

Ia menambahkan, hingga kini pihaknya belum menemukan motif pasti di balik serangan tersebut.

Namun, KontraS mendesak aparat penegak hukum membuka proses penanganan perkara secara transparan.

Sementara itu, Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Andri Wijaya, sebelumnya menyatakan motif penyiraman air keras diduga dilatarbelakangi dendam pribadi terhadap korban.

Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap para terdakwa.

"Motif sementara yang kami dalami adalah dendam pribadi terhadap korban," kata Andri dalam keterangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Ia menyebut, motif tersebut masih akan didalami lebih lanjut dalam proses persidangan, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Dalam perkara ini, empat anggota TNI telah ditetapkan sebagai terdakwa dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan militer.

Persidangan akan menjadi ruang pembuktian untuk mengungkap motif dan pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.*

(kmd/ad)

PEMATANGSIANTAR - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah pihak sepakat merelokasi SMA Negeri 5 Pematangsiantar sebagai solusi atas sengketa lahan yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Relokasi diputuskan setelah berbagai opsi penyelesaian dinilai tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan.

Baca Juga:

• Pemprov Aceh Hentikan Tanggungan BPJS Warga Desil 8–10, Ini Penjelasan Mualem

Sekolah tersebut saat ini tengah bersengketa dengan PT Detis Sari Indah (DSI).

Mahkamah Agung telah menyatakan PT DSI sebagai pemilik sah lahan, meski proses hukum peninjauan kembali masih berjalan.

Selain putusan kepemilikan, pengadilan juga menetapkan kewajiban ganti rugi yang harus dipenuhi pihak sekolah, yakni sekitar Rp40,7 miliar serta biaya sewa lahan selama kurang lebih 18 tahun sebesar Rp10 miliar.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan relokasi menjadi pilihan paling rasional setelah mempertimbangkan aspek hukum, keselamatan, dan kondisi fisik sekolah yang berada dekat jalan raya serta rawan banjir.

"Relokasi opsi yang lebih efektif dan efisien. Sekolah ini juga terlalu dekat jalan raya dan sering banjir, jadi ini paling masuk akal," kata Bobby di SMA Negeri 5 Pematangsiantar, Kamis, 16 April 2026.

Pemerintah provinsi bersama pemerintah kota dan pihak sekolah kini mulai mencari lokasi baru dengan kriteria minimal luas 1,1 hektare, berjarak tidak terlalu jauh dari lokasi lama, serta berada di kawasan yang lebih aman dari risiko banjir.

Bobby menargetkan proses pencarian lahan dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu. Setelah itu, perencanaan teknis pembangunan akan segera disusun.

"Kalau lahannya sudah ada tahun ini, kita langsung buat DED. Tahun depan kita harap bisa mulai pembangunan," ujarnya.

Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menyatakan pemerintah kota akan ikut mendukung proses relokasi, termasuk dari sisi pembiayaan.

"Pemko sudah mengalokasikan Rp10 miliar untuk sewa lahan dan akan melihat kontribusi lain yang bisa diberikan," katanya.

Rapat pembahasan relokasi turut dihadiri DPR RI, DPRD Sumut, Dinas Pendidikan Sumut, serta pihak sekolah.

Pemerintah menyebut keputusan ini diambil untuk memastikan proses belajar siswa tidak terganggu di tengah sengketa lahan yang berkepanjangan.*

(ad)

BANDA ACEH - Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menangani kasus viralnya siaran langsung di platform TikTok yang diduga bermuatan asusila dan memicu keresahan publik.

Penanganan dilakukan oleh Subdirektorat Siber setelah konten tersebut menyebar luas di ruang digital.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Sambut Audiensi Unmuha, Sepakat Perkuat Sinergi di Bidang Pendidikan Hukum

Pemeriksaan dilakukan di Mapolda Aceh pada Rabu, 15 April 2026, dengan pendampingan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Aceh.

"Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus telah meminta keterangan terhadap perempuan berinisial PAF terkait video live TikTok yang viral," kata Joko, Kamis, 16 April 2026.

Menurut dia, dalam pemeriksaan tersebut, PAF dimintai klarifikasi terkait aktivitas siaran langsung di akun media sosial miliknya yang diduga mengandung unsur pelanggaran kesusilaan.

Ia juga menyebut yang bersangkutan dalam kondisi sehat dan bersedia memberikan keterangan kepada penyidik.

Kasus ini ditangani dengan dugaan pelanggaran Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait distribusi konten bermuatan asusila melalui media elektronik.

Joko menambahkan, saat ini PAF ditempatkan sementara di rumah aman milik UPTD PPA Aceh selama 14 hari untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan.

Langkah tersebut diambil karena yang bersangkutan masih di bawah umur.

"Ini bagian dari pendekatan perlindungan anak, sekaligus memastikan proses hukum berjalan profesional dan humanis," ujarnya.

Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk menindak setiap pelanggaran hukum di ruang digital secara profesional dan proporsional.

Aparat juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

"Gunakan media sosial secara positif dan bertanggung jawab," kata Joko.*

(ad)

BANDA ACEH - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) melakukan audiensi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh di Mapolda Aceh, Banda Aceh, Kamis, 16 April 2026.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring kelembagaan sekaligus memperkuat kerja sama di bidang pendidikan hukum dan pengembangan sumber daya manusia.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Aliran Dana Korupsi Kerap Mengalir ke Wanita Simpanan

Mereka disambut langsung oleh Kapolda Aceh, Inspektur Jenderal Marzuki Ali Basyah, beserta jajaran pejabat utama Polda Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Dr. Mainita menyampaikan bahwa kolaborasi antara institusi pendidikan dan kepolisian menjadi penting untuk memperkuat kualitas akademik, khususnya dalam bidang hukum yang bersentuhan langsung dengan praktik di lapangan.

"Audiensi ini merupakan langkah awal untuk menjajaki kerja sama strategis. Kami berharap dapat membuka ruang bagi mahasiswa dan dosen, mulai dari riset, kuliah umum, hingga pembelajaran langsung di lapangan," ujar Mainita.

Ia menilai, pembelajaran hukum tidak cukup hanya dilakukan di ruang kelas, tetapi juga membutuhkan pengalaman empiris agar mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terhadap sistem penegakan hukum.

Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah menyambut baik inisiatif kerja sama tersebut.

Ia menyebut sinergi antara kepolisian dan perguruan tinggi dapat memberikan dampak positif, baik bagi penguatan kapasitas akademik maupun peningkatan kompetensi personel kepolisian.

"Polda Aceh menyambut baik rencana kerja sama ini. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik di lingkungan kampus maupun kepolisian," kata Marzuki.

Melalui kerja sama tersebut, kedua pihak berharap dapat menghadirkan program yang lebih aplikatif dan berdampak bagi masyarakat, sekaligus memperkuat pemahaman hukum di kalangan mahasiswa sebagai calon praktisi hukum di masa depan.*

(ad)

BANYUMAS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa aliran dana hasil korupsi kerap tidak berhenti pada penikmatan pribadi pelaku, tetapi juga mengalir ke berbagai pihak, termasuk wanita simpanan.

Temuan ini sekaligus menunjukkan adanya keterkaitan antara praktik korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Juga:

• BNN Aceh Musnahkan 4,9 Kilogram Sabu Hasil Pengungkapan Kasus di Bireuen, Ini Kronologinya

Menurut Ibnu, dalam banyak kasus, uang hasil korupsi tidak langsung disimpan secara formal, melainkan dialirkan ke berbagai bentuk pengeluaran yang bertujuan menyamarkan asal-usul dana tersebut.

Salah satunya melalui pemberian kepada orang dekat di luar hubungan resmi, termasuk wanita simpanan.

"Kalau ada korupsi muncul, maka akan muncul TPPU. Biasanya seperti itu," kata Ibnu.

Ia menjelaskan, proses penelusuran aliran dana tersebut menjadi bagian penting dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang.

Penanganannya, kata dia, dapat dilakukan bersamaan dengan perkara korupsi atau setelah perkara pokoknya diputus, tergantung kecukupan alat bukti.

"Bisa bersama-sama, bisa sesudahnya. Kalau bukti lengkap bisa sekaligus," ujarnya.

Ibnu memaparkan bahwa TPPU dilakukan untuk menyamarkan jejak uang hasil kejahatan agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.

Dana tersebut, kata dia, sering kali sudah dialihkan ke berbagai bentuk pengeluaran, mulai dari keluarga, hiburan, hingga simpanan lain.

Dalam pemaparannya, ia juga menyinggung pola umum pelaku korupsi yang sebagian besar laki-laki dan kerap mengalihkan dana ke berbagai pihak yang memiliki kedekatan personal.

"Pelaku korupsi 81 persen laki-laki, dan sebagian mengalirkan dana ke pihak-pihak tertentu," kata Ibnu.

KPK menegaskan bahwa praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap kesenjangan sosial, menurunnya kepercayaan publik, serta menghambat investasi akibat ketidakpastian hukum.

Selain itu, korupsi disebut memperlebar jurang ketimpangan karena sumber daya negara tidak terdistribusi secara adil dan lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu.

Ibnu menekankan pentingnya penguatan integritas untuk mencegah praktik korupsi yang berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional.*

(tm/ad)

ACEH - Pemerintah Aceh berencana menghentikan penanggungan iuran BPJS Kesehatan bagi warga kategori desil 8 hingga 10 mulai 1 Mei 2026.

Kebijakan ini merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang saat ini tengah disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.

Baca Juga:

• BNN Aceh Musnahkan 4,9 Kilogram Sabu Hasil Pengungkapan Kasus di Bireuen, Ini Kronologinya

"Bukan dipotong, tapi kita evaluasi. Kita pilah mana tanggung jawab JKA dan mana tanggung jawab JKN, mana tanggung jawab provinsi dan pusat," kata Mualem, Kamis, 16 April 2026.

Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan di tengah keterbatasan anggaran daerah, termasuk dampak bencana yang terjadi pada akhir 2025 yang menyebabkan sebagian besar alokasi keuangan difokuskan pada pemulihan pascabencana.

Karena itu, menurut dia, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian belanja.

"Makanya kita harus hemat, mana yang harus kita evaluasi. Kalau nanti anggaran cukup, kita jalankan lagi seperti biasa," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh melalui Juru Bicara Muhammad MTA menyampaikan bahwa mulai 1 Mei 2026, masyarakat kategori desil 8, 9, dan 10 tidak lagi ditanggung dalam skema JKA.

Kelompok ini diminta untuk membayar iuran BPJS secara mandiri atau beralih ke skema mandiri.

Sementara itu, JKA tetap menanggung masyarakat pada kategori ekonomi desil 6 dan 7.

Adapun kelompok desil 1 hingga 5 ditanggung melalui program JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBN.

Pemerintah Aceh juga memastikan sejumlah layanan untuk kasus penyakit katastropik seperti cuci darah tetap ditanggung, tanpa dipengaruhi kategori desil ekonomi.

Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan daerah sekaligus mempertahankan cakupan universal health coverage (UHC) di Aceh.*

(d/ad)

BANDA ACEH - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh memusnahkan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu seberat 4.989,24 gram di Kantor BNN Provinsi Aceh, Kamis, 16 April 2026.

Pemusnahan ini merupakan bagian dari penanganan perkara tindak pidana narkotika hasil pengungkapan di wilayah Kabupaten Bireuen.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Pertamina Memanas, Ahli Sebut Kekayaan BUMN Bukan Keuangan Negara

Barang bukti yang dimusnahkan sebelumnya telah diuji di Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh dengan hasil positif mengandung metamfetamina.

Total barang bukti dalam perkara ini mencapai 4.994,24 gram, dengan 5 gram disisihkan untuk kepentingan laboratorium dan persidangan.

BNN menyebut pengungkapan kasus ini berawal dari analisis intelijen melalui penyadapan yang mengindikasikan adanya transaksi sabu sekitar lima kilogram di wilayah hukum Bireuen.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyisiran hingga akhirnya mengamankan dua tersangka pada 25 Februari 2026 di Jalan Lintas Sumatera Medan–Banda Aceh, Kecamatan Gandapura.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan lima paket sabu yang dikemas dalam plastik teh bertuliskan "Refined Chinese Tea" di dalam tas belanja.

BNN Provinsi Aceh menegaskan para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan pidana lain yang berlaku.

Kepala BNN Aceh menyatakan pemusnahan barang bukti ini merupakan bentuk transparansi sekaligus akuntabilitas lembaga dalam penanganan perkara narkotika.

Ia menegaskan BNN akan terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba di Aceh.

"Ini bagian dari komitmen kami dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika," ujarnya.*

(ad)

MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengutus jajaran Kecamatan Medan Marelan untuk menjenguk korban pembegalan yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Wulan Windy, Kamis, 16 April 2026.

Korban, Juliana, mengalami luka akibat sabetan senjata tajam setelah menjadi sasaran aksi begal di Jalan Ileng, Rabu, 15 April 2026 siang.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Rico Waas: Keberhasilan Pemimpin Tak Lepas dari Peran TP PKK

Korban juga kehilangan tas miliknya.

Camat Medan Marelan, Zulkifli Pulungan, hadir mewakili Wali Kota Medan dan menyerahkan bantuan berupa tali asih serta buah-buahan sebagai bentuk kepedulian pemerintah kota.

Ia menyampaikan salam dari Wali Kota yang disebut menaruh perhatian terhadap kasus tersebut.

"Seyogianya Bapak Wali Kota Medan yang hadir langsung. Kami datang untuk memberikan semangat, semoga Ibu lekas pulih," kata Zulkifli didampingi sejumlah lurah.

Ia mengatakan pemerintah kecamatan bersama unsur Forkopimcam, termasuk kepolisian dan TNI, terus memperkuat koordinasi untuk menekan angka kriminalitas di wilayah Medan Marelan.

Menurut dia, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Zulkifli juga menyampaikan bahwa sesuai instruksi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, pemerintah kecamatan kini menggiatkan kembali pos keamanan lingkungan (poskamling) di setiap wilayah.

"Ini perintah langsung untuk mengaktifkan poskamling. Kami berharap dengan ronda malam, kasus begal dan tawuran bisa ditekan," ujarnya.

Sementara itu, Juliana menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemerintah Kota Medan yang telah menjenguk dan memberikan bantuan.

Ia menyebut dukungan tersebut menjadi dorongan moral di tengah masa pemulihan.*

(ad)

MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa keberhasilan para pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Medan tidak terlepas dari peran keluarga, khususnya pasangan yang aktif dalam Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

Penegasan tersebut disampaikan Rico saat menghadiri pelantikan TP PKK Kota Medan masa bakti 2025–2030 di Medan, Kamis, 16 April 2026.

Baca Juga:

• Sinergi Media dan Pemerintah, Wagub Fadhlullah Ajak Wartawan Lebih Aktif Kawal Isu Kebencanaan Aceh

Rico menyebut, dukungan dari pasangan, terutama yang terlibat dalam PKK, memiliki pengaruh terhadap stabilitas dan kualitas kepemimpinan di lapangan.

Ia menilai, kondisi keluarga yang harmonis menjadi salah satu faktor yang berdampak pada proses pengambilan kebijakan.

"Kesuksesan pimpinan, mulai dari wali kota hingga camat, ada di tangan pasangannya, yaitu Ketua TP PKK," ujar Rico.

Ia menegaskan PKK bukan sekadar organisasi pendamping, melainkan bagian penting dari struktur sosial yang berperan dalam pembangunan berbasis keluarga.

Peran tersebut mencakup pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan keluarga, hingga penguatan layanan posyandu.

Rico juga menyoroti masih adanya pandangan yang meremehkan peran PKK. Menurut dia, PKK memiliki kontribusi langsung dalam isu-isu sosial di tingkat akar rumput.

Dalam arahannya, Rico meminta pengurus TP PKK di seluruh tingkatan aktif turun ke masyarakat untuk mengidentifikasi persoalan sosial dan menjadi mitra pemerintah dalam penyelesaiannya.

Ia juga mengingatkan agar kegiatan PKK tidak terjebak pada gaya hidup yang berlebihan.

"PKK harus menjadi teladan dalam kesederhanaan, bukan menunjukkan kemewahan," katanya.

Rico turut mendorong penguatan program prioritas PKK, antara lain pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pendampingan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), peningkatan literasi keluarga, serta penguatan peran orang tua dalam pendidikan anak.

Ia menyoroti tantangan penggunaan gawai yang berlebihan di kalangan anak serta lemahnya budaya literasi.

Karena itu, PKK diminta menghadirkan program berbasis keluarga seperti pojok baca dan kegiatan edukatif di tingkat lingkungan.

"Keberhasilan anak itu kuncinya di rumah. Orang tua harus hadir," ujarnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas menekankan pentingnya implementasi 10 program pokok PKK hingga tingkat dasawisma.

Ia meminta pengurus bekerja secara terukur dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Airin juga menegaskan bahwa PKK harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keluarga berkualitas dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

Ia mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan masyarakat.

Usai pelantikan TP PKK Kota Medan, kegiatan dilanjutkan dengan pelantikan Ketua TP PKK kecamatan serta Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kecamatan se-Kota Medan.

Struktur ini diharapkan memperkuat sinergi organisasi perempuan dalam mendukung program pembangunan keluarga di Kota Medan.*

(ad)

JAKARTA - Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola PT Pertamina (Persero) periode 2019–2023 kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 15 April 2026.

Agenda sidang kali ini berfokus pada pemeriksaan keterangan ahli a de charge atau ahli yang meringankan yang dihadirkan oleh tim penasihat hukum para terdakwa, yakni Hasto Wibowo, Toto Nugroho, Dwi Sudarsono, Hanung Budya Yuktyanta, dan Martin Haendra Nata.

Baca Juga:

• Terungkap! Hery Susanto Keluarkan Surat Koreksi Kemenhut, Diduga Terkait Suap Rp 1,5 Miliar

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nasrullah Syam menyoroti keterangan Yuli Hernawati yang menyatakan bahwa kekayaan badan usaha milik negara (BUMN) bukan merupakan bagian dari keuangan negara.

Menurut JPU, pandangan tersebut berbeda secara signifikan dengan keterangan ahli yang dihadirkan sebelumnya oleh pihak penuntut umum.

Jaksa menilai perbedaan pendapat itu menjadi bagian dari dinamika pembuktian dalam persidangan.

"Pihak JPU memandang ini sebagai ruang bagi terdakwa untuk menyampaikan pembelaan atas tindakan yang didakwakan," ujar Nasrullah di persidangan.

Meski demikian, jaksa tetap menegaskan sikapnya dengan berpegang pada surat dakwaan yang telah disusun.

Ia menyebut keterangan ahli yang dihadirkan pihak terdakwa dinilai tidak sejalan dengan konstruksi perkara maupun alat bukti yang telah diajukan sebelumnya.

Sidang perkara dugaan korupsi tata kelola PT Pertamina tersebut akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan berikutnya sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.*

(ad)

BANDA ACEH - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dalam pemberitaan isu kebencanaan di daerah.

Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan seminar nasional di Hotel Ayani, Banda Aceh, Kamis, 16 April 2026.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Hadiri Paripurna HUT ke-78 Sumut, Tekankan Kolaborasi Pembangunan

Dalam forum tersebut, Fadhlullah hadir sebagai narasumber dan berdialog dengan peserta UKW, termasuk menjawab sejumlah pertanyaan terkait penanganan bencana di Aceh.

Diskusi itu sekaligus menjadi bagian dari proses penilaian kompetensi wartawan oleh tim penguji.

Fadhlullah menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang cepat, akurat, dan berimbang, terutama pada situasi kebencanaan yang kerap terjadi di Aceh.

Menurut dia, sinergi antara pemerintah dan media menjadi elemen penting dalam memperkuat mitigasi dan penanganan bencana.

Ia meminta wartawan tetap aktif mengawal isu kebencanaan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyampaian informasi publik.

Hubungan yang sehat antara pemerintah dan media, kata dia, akan mendukung pembangunan Aceh secara lebih efektif.

"Kita ingin terus bekerja sama. Mari kita lari bersama, tapi tidak saling mendahului. Boleh tajam, tapi tidak saling melukai. Mari berkolaborasi dengan pemerintah, insya Allah kita wujudkan Aceh yang lebih baik ke depan," ujar Fadhlullah.

Di akhir kegiatan, Fadhlullah menerima piagam penghargaan dari AMSI Aceh sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan partisipasinya dalam pelaksanaan UKW dan seminar nasional tersebut.*

(ad)

TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota Tanjungbalai mempercepat penyelarasan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Tanjungbalai di Aula Baperida, 8 April 2026.

Baca Juga:

• Telkomsel Tawarkan Platform School ID, Pemko Tanjungbalai Siap Percepat Digitalisasi Pendidikan

Dalam arahannya, Fadly Abdina menekankan pentingnya kolaborasi antar-stakeholder dalam mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah, terutama untuk mempercepat proses perizinan serta memperkuat dukungan pembiayaan melalui skema kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Menurut dia, skema pembiayaan tersebut menjadi kunci dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Fokus kita adalah memastikan masyarakat MBR benar-benar bisa mengakses pembiayaan perumahan secara lebih mudah," ujar Fadly.

Kepala Balai P3KP Sumatera II, Wahyu Adi Satriawan, menegaskan pentingnya konsistensi penerapan regulasi dalam Program 3 Juta Rumah.

Ia menyebut konsistensi menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas pembangunan, ketepatan sasaran, dan kepastian hukum.

Ia juga menyoroti peran Klinik PKP sebagai ruang konsultasi dan fasilitasi penyelesaian berbagai persoalan di sektor perumahan.

Sementara itu, para pengembang menyampaikan sejumlah kendala di lapangan, di antaranya rendahnya akses masyarakat terhadap pembiayaan akibat riwayat kredit bermasalah atau status dalam sistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengembang juga menilai variasi kondisi wilayah membuat standar pembiayaan dan pembangunan tidak dapat disamaratakan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perkim Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Lubis menyatakan pemerintah daerah akan menempuh pendekatan kolaboratif untuk mencari solusi.

Ia menekankan pentingnya edukasi keuangan masyarakat serta penguatan koordinasi dengan perbankan untuk memperluas akses pembiayaan MBR.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengkaji penyesuaian kebijakan teknis yang lebih adaptif terhadap kondisi wilayah tanpa mengabaikan standar kelayakan hunian.

"Kami berkomitmen menjembatani berbagai kepentingan agar program ini berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," kata Fadly Lubis.

Pemko Tanjungbalai menyatakan akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar Program 3 Juta Rumah berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.*

(ad)

TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota Tanjungbalai membuka peluang kolaborasi dengan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) untuk mempercepat digitalisasi manajemen pendidikan, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah setempat.

Penawaran kerja sama tersebut disampaikan Telkomsel dalam audiensi bersama Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina di ruang kerjanya, Selasa, 14 April 2026.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Gandeng IPA, Perkuat Gerakan Anti Narkoba dan Judol di Kalangan Pelajar

Telkomsel, kata dia, berupaya menghadirkan kesetaraan akses digital bagi seluruh sekolah, termasuk di wilayah pinggiran.

"Kami ingin memberikan gambaran bahwa Telkomsel juga fokus pada dunia pendidikan, selaras dengan upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mendorong digitalisasi sekolah," ujar Albeno.

Ia menambahkan, salah satu bentuk dukungan tersebut adalah platform School ID yang dapat digunakan secara gratis oleh sekolah, siswa, dan orang tua.

Menurut dia, platform tersebut dirancang untuk membantu pengelolaan pendidikan yang lebih terintegrasi sekaligus mendorong penguatan keterampilan digital siswa, baik soft skill maupun hard skill.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyambut baik inisiatif tersebut.

Namun, ia menegaskan perlunya sinkronisasi dengan sistem dan kebijakan digital yang telah dikembangkan pemerintah kota.

"Secara prinsip saya setuju, tetapi perlu dibahas teknisnya lebih lanjut, termasuk penentuan sekolah percontohan. Kita siapkan ruangnya, Telkomsel masuk dengan perangkatnya," ujar Fadly.

Ia mengusulkan agar implementasi awal dilakukan melalui uji coba di sejumlah sekolah sebagai tahap percontohan.

Menurut dia, keterlibatan Tim Percepatan Digitalisasi Pemerintah Kota Tanjungbalai, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, diperlukan untuk memastikan integrasi program berjalan optimal.

Fadly menekankan pentingnya koordinasi agar seluruh program digitalisasi tidak berjalan parsial.

"Harus terkoneksi dengan baik. Jangan berjalan sendiri-sendiri," katanya.

Selain aspek teknis, ia juga mengingatkan agar kerja sama tersebut berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan manfaat jangka panjang.

Ia menolak jika program hanya berfokus pada aspek komersial.

"Manfaat untuk masyarakat harus diutamakan. Kalau komersial di depan, biasanya program tidak bertahan lama," ujarnya.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap penjajakan kerja sama ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem pendidikan berbasis digital yang berkelanjutan di daerah tersebut.*

(ad)

TANJUNGBALAI - Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menerima audiensi pengurus Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Kota Tanjungbalai di ruang kerjanya, Selasa, 14 April 2026.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Dinas Pendidikan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Ketua PD IPA Tanjungbalai Habib Maulana, serta jajaran pengurus.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Hadiri Paripurna HUT ke-78 Sumut, Tekankan Kolaborasi Pembangunan

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly meminta organisasi pelajar untuk aktif menyuarakan kampanye antinarkoba dan antijudi daring di lingkungan masing-masing.

Ia menilai keterlibatan pemuda menjadi salah satu kunci dalam memperkuat ketahanan sosial di tingkat pelajar.

"Suarakan tentang antinarkoba dan judi online. Ajak kawan-kawan kalian untuk menjauhi narkoba dan judol serta hal-hal lain yang berdampak negatif pada masa depan," ujar Fadly.

Ia menegaskan tidak ada keberhasilan yang dapat diraih melalui jalan negatif.

Menurut dia, nilai-nilai agama harus menjadi fondasi moral sekaligus benteng bagi generasi muda dalam menghadapi pengaruh buruk lingkungan.

"Tidak ada orang yang sukses karena narkoba, dan tidak ada yang menjadi kaya karena judi," kata dia.

Selain itu, Pemerintah Kota Tanjungbalai menyatakan kesiapan untuk memperkuat kerja sama dengan organisasi kepemudaan dalam kegiatan edukasi dan pencegahan.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke tingkat sekolah dan komunitas remaja.

Pemerintah juga menyatakan dukungan terhadap program kaderisasi dan dakwah yang dijalankan Ikatan Pelajar Al Washliyah sebagai upaya pembentukan kader muda yang militan, kompeten, dan memiliki kesadaran sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Fadly juga menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan PD IPA Kota Tanjungbalai dan berharap organisasi tersebut dapat menjalankan program kerja secara aktif dan berkelanjutan.*

(ad)

ASAHAN - Pemerintah Kabupaten Asahan menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Rabu, 15 April 2026.

Kehadiran Pemkab Asahan diwakili Wakil Bupati Rianto.

Baca Juga:

• Airin Rico Waas Tinjau Progres Dekranas Mall, Siap Jadi Etalase UMKM Medan

Peringatan tahun ini mengusung tema "Satu Kolaborasi, Sejuta Energi" yang menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan daerah.

Rapat paripurna tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi forum konsolidasi untuk memperkuat arah pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam penyampaian arah kebijakan, pembangunan Sumatera Utara ke depan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah.

Strategi tersebut ditempuh melalui hilirisasi sektor pertanian, industri, dan pariwisata.

Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata.

Selain itu, sejumlah tantangan pembangunan juga menjadi perhatian, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk penanganan penyalahgunaan narkoba yang dinilai membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan berbagai elemen masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Sumatera Utara.*

(ad)

MEDAN - Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Medan, Airin Rico Waas, meninjau progres pembangunan Dekranas Mall yang berlokasi di lantai tiga Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan, Rabu, 15 April 2026.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pusat promosi tersebut memiliki standar visual dan kualitas yang memadai.

Baca Juga:

• Pengendalian Inflasi Jadi Fokus, Pemprov Sumut Siapkan Terobosan Baru

Dalam kunjungan tersebut, Airin berdiskusi dengan Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Hendra Ridho Gunawan bersama tim teknis.

Pembahasan difokuskan pada pematangan konsep desain yang mengedepankan aspek estetika sekaligus fungsionalitas ruang.

Airin juga memberikan sejumlah arahan teknis terkait penataan interior, mulai dari pemilihan material, komposisi warna, hingga penggunaan elemen dekoratif yang dinilai dapat memperkuat identitas ruang.

Menurut dia, kehadiran Dekranas Mall diharapkan tidak hanya menjadi pusat promosi, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing produk UMKM lokal.

Dengan ruang pamer yang representatif, pelaku usaha diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan nilai jual produknya.

Pembangunan Dekranas Mall menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM.

Ke depan, fasilitas ini diharapkan menjadi salah satu simpul pengembangan ekonomi lokal sekaligus wadah promosi produk kreatif yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas.*

(ad)

MEDAN - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara menggelar bakti sosial layanan kesehatan di Kabupaten Asahan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 sekaligus Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara ke-78.

Kegiatan yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Asahan pada Selasa, 14 April 2026, menghadirkan berbagai layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Pengendalian Inflasi Jadi Fokus, Pemprov Sumut Siapkan Terobosan Baru

Selain itu, masyarakat juga mendapatkan layanan pemeriksaan gigi dan mulut sebagai bagian dari upaya peningkatan kesehatan dasar serta pencegahan penyakit sejak dini.

Ketua TP PKK Sumatera Utara Kahiyang Ayu mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen PKK untuk menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"PKK berupaya hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan yang tidak bersifat seremonial semata, tetapi menyentuh kebutuhan dasar, khususnya di bidang kesehatan," ujar Kahiyang.

Ia menjelaskan, bakti sosial tersebut dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Menurut dia, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan serta melakukan pemeriksaan secara rutin.

Pada kesempatan yang sama, TP PKK Sumatera Utara turut menyerahkan bantuan kepada TP PKK Kabupaten Asahan berupa sarana dan prasarana pos pelayanan terpadu (posyandu) serta rompi bagi kader.

Kahiyang menilai, dukungan tersebut penting untuk memperkuat kapasitas layanan posyandu agar kader dapat bekerja lebih optimal dalam melayani masyarakat, khususnya di tingkat dasar.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HKG PKK dan Hari Jadi Sumatera Utara, sekaligus mencerminkan upaya penguatan sinergi antara TP PKK dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, TP PKK Sumatera Utara berharap dapat mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta memperluas jangkauan layanan berbasis kebutuhan di tingkat kabupaten dan kota.*

(ad)