"LPG no issue (tidak ada masalah), karena kita sudah mendapat kontrak jangka panjang," kata Bahlil dalam acara Innovation Technology for Social and Environmental Awards (InTechSEA) di Jakarta, dikutip Selasa (15/9/2026).

Baca Juga:

• Nilai Tukar Rupiah Hari Ini: Dolar AS Naik Tipis ke Level Rp17.671 di Awal Perdagangan

Selain memastikan stok aman, Bahlil juga menegaskan pemerintah tidak berencana menaikkan harga LPG nonsubsidi.

Terkait rencana impor LPG dari Rusia, Bahlil menjelaskan pembahasan kerja sama energi Indonesia dan Rusia saat ini masih berada pada tahap impor minyak mentah atau crude oil.

"Kalau kontrak jangka panjang kita dari LPG kan salah satunya dari Amerika. Kalau di Rusia itu, kami baru bicara pada tataran crude, minyak. Kalau LPG masih dari Amerika, ya," ujarnya.

Dengan demikian, pasokan LPG melalui kontrak jangka panjang saat ini masih mengandalkan impor dari AS.

Selain membahas LPG, Bahlil sebelumnya juga memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman. Cadangan BBM disebut berada di kisaran 20 hari, sedangkan standar nasional minimal berada pada kisaran 21-28 hari.

Pernyataan itu disampaikan setelah muncul antrean panjang pembelian BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terutama di Makassar, Sulawesi Selatan. Bahlil mengatakan pemerintah telah mengecek penyebab antrean tersebut.

"Aku sudah cek apa ini masalahnya, karena cadangan nasional kita 20 hari. Harusnya enggak (antre). Ternyata, bapak ibu semua, itu adalah ada sebagian yang shifting (berpindah)," katanya.

Menurut Bahlil, antrean di sejumlah SPBU turut dipengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat. Sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi beralih menggunakan BBM subsidi setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan.

Bahlil mengatakan perpindahan tersebut tidak menjadi persoalan, tetapi mengimbau masyarakat yang tergolong mampu agar tidak menggunakan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar.

"Yang tadinya tidak memakai subsidi, mereka beralih ke minyak subsidi. Ya, nggak apa-apa, tetapi saya mohon, saya mengimbau kepada saudara-saudara kita yang mampu, yang mobilnya bagus, pakai perasaanlah," ujarnya.* (mt/dh)

Taruna mengatakan BPOM memiliki peran sebagai pengawas dalam pelaksanaan program MBG, termasuk memastikan standar keamanan pangan dan prosedur pengolahan makanan diterapkan dengan baik.

Baca Juga:

• Geram Kasus Keracunan MBG Terus Berulang, Pimpinan DPR Desak APH Langsung Sikat Pelaku Tanpa Tunggu Laporan

Menurut Taruna, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam setiap tahapan penyediaan makanan MBG, mulai dari proses memasak hingga makanan sampai kepada penerima.

Dia mencontohkan makanan yang diproduksi pada dini hari, tetapi baru disajikan pada siang hari. Jeda waktu yang terlalu panjang dinilai meningkatkan risiko terhadap keamanan pangan.

"Salah satu penyebabnya misalnya diproduksi jam 01.00 malam, diolah, dimasak, nanti diedarkan, disajikan pada saat jam 12.00 siang. Artinya itu kurang lebih 11 jam," ujarnya.

Taruna mengatakan SOP BPOM menetapkan makanan tidak boleh melewati batas empat jam setelah matang sebelum didistribusikan dan disajikan.

"Sementara SOP yang kami berikan kepada satuan pelaksana yang berhubungan itu jangan lewat 4 jam. Kalau lewat 4 jam itu hitungan kami sudah basi," tegasnya.

Dia menjelaskan makanan yang terlalu lama disimpan dapat mengalami degradasi sehingga berisiko meningkatkan kemungkinan terjadinya keracunan pangan.

Karena itu, BPOM mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan SOP secara disiplin, terutama dalam hal waktu distribusi dan penyajian makanan.

Taruna juga menyebut BPOM merekomendasikan pemberian sanksi terhadap SPPG yang tidak mampu menjalankan SOP dengan baik. Sanksi tersebut dapat berupa penghentian sementara hingga penutupan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat MBG sekaligus mencegah kejadian keracunan pangan kembali terjadi.* (mt/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Adrianto ikut terjaring dalam operasi tersebut.

Baca Juga:

• "Tinggal Sejengkal Lagi", Ucapan Noel 7 Bulan Lalu soal Purbaya Ramai Dibahas Lagi usai Pergantian Menkeu

Selain Adrianto, KPK juga mengamankan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Mereka di antaranya Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantah Tangerang Tardi.

"Di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor, dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya," ujar Budi.

KPK sebelumnya menyebut OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor. Penyidik juga mendalami dugaan penerimaan lainnya dalam operasi tersebut.

Namun, KPK belum menetapkan status tersangka terhadap 17 orang yang diamankan. Seluruhnya masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang terjadi.

Budi mengatakan KPK masih melakukan ekspose atau gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Jadi ini masih di tahapan penyelidikan yang kemudian nanti digelar perkara, nanti akan diputuskan apakah kemudian ditemukan peristiwa tindak pidananya untuk kemudian naik ke tahap penyidikan atau seperti apa," kata Budi.

KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Operasi ini menjadi perhatian karena melibatkan sejumlah pejabat pertanahan dan pihak swasta serta berkaitan dengan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. KPK masih mendalami seluruh keterangan dan barang bukti sebelum menentukan status hukum masing-masing pihak.* (d/dh)

Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, harga emas ukuran 0,5 gram kini berada di level Rp1.346.000. Sementara emas ukuran 10 gram dijual Rp25.415.000 dan ukuran terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram dibanderol Rp2.543.600.000.

Baca Juga:

• Nilai Tukar Rupiah Hari Ini: Dolar AS Naik Tipis ke Level Rp17.671 di Awal Perdagangan

Harga buyback emas Antam juga ikut melemah. Hari ini harga pembelian kembali turun Rp15.000 menjadi Rp2.437.000 per gram.Harga buyback merupakan harga yang diberikan Antam ketika pemilik emas menjual kembali emas batangan yang dimilikinya kepada Antam.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2017, pembelian emas batangan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,9%.

Tarif tersebut dapat lebih rendah menjadi 0,45% apabila pembeli mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam transaksi.

Berikut rincian harga emas Antam pada Selasa (15/9/2026):

0,5 gram: Rp1.346.000
1 gram: Rp2.592.000
2 gram: Rp5.124.000
3 gram: Rp7.661.000
5 gram: Rp12.735.000
10 gram: Rp25.415.000
25 gram: Rp63.412.000
50 gram: Rp126.745.000
100 gram: Rp253.412.000
250 gram: Rp635.265.000
500 gram: Rp1.266.320.000
1.000 gram: Rp2.543.600.000Penurunan harga emas Antam kembali menjadi perhatian investor dan masyarakat yang menjadikan logam mulia sebagai salah satu pilihan investasi.* (d/dh)

Berdasarkan data Bloomberg yang dikutip Selasa (15/9/2026), dolar AS naik 2 poin atau 0,01% ke level tersebut.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah 0,81 Persen di Level 6.481, Pasar Cermati Arah Kebijakan Menkeu Suahasil Nazara

Dolar AS juga menguat 0,11% terhadap dolar Singapura dan naik 0,01% terhadap yuan China.

Sementara terhadap yen Jepang, dolar AS menguat 0,38%. Mata uang Paman Sam juga naik 0,10% terhadap baht Thailand dan menguat 0,05% terhadap ringgit Malaysia.

Pergerakan dolar AS terhadap sejumlah mata uang tersebut menjadi salah satu perhatian pasar pada perdagangan valuta asing hari ini.* (d/dh)

Pergerakan IHSG tersebut sejalan dengan mayoritas bursa saham Asia yang dibuka melemah. Beberapa indeks yang tertekan antara lain Straits Times Singapura, PSEi Filipina, KLCI Malaysia, Hang Seng Hong Kong, TW Weighted Index Taiwan, Topix Jepang, dan Shanghai Composite China.

Baca Juga:

• Dapat Instruksi Khusus Prabowo DPR Yakin Menkeu Suahasil Mampu Amankan APBN Lewat Sektor Pajak & Cukai

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), setelah satu jam perdagangan berlangsung volume transaksi mencapai 10,79 miliar saham dengan nilai Rp4,78 triliun. Frekuensi transaksi tercatat sebanyak 633.040 kali.

Sebanyak 318 saham menguat, 283 saham melemah, dan 181 saham tidak mengalami perubahan.

Dari sisi sentimen domestik, pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara menjadi perhatian pelaku pasar. Sejumlah analis menilai pasar memberikan respons positif terhadap pergantian tersebut, tetapi investor kini menunggu langkah dan kebijakan awal Menkeu baru.

BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) menilai fokus pasar selanjutnya akan tertuju pada arah pengelolaan fiskal dan upaya menjaga kredibilitas keuangan negara.

Secara teknikal, BRIDS melihat IHSG membentuk pola dragonfly doji setelah sempat menguji level support 6.390 dan bertahan di atas MA20 pada 6.545. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya technical rebound, meski momentum masih terbatas karena indikator MACD menunjukkan bearish crossover.

BRIDS memperkirakan IHSG berpeluang menguji resistance 6.585-6.605. Sementara level support berada di 6.390 dengan support berikutnya di 6.220.

Phintraco Sekuritas juga menilai pergantian Menteri Keuangan berpotensi membantu memulihkan kredibilitas dan konsistensi kebijakan fiskal. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali kepercayaan investor domestik maupun global terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut Phintraco, apabila kepercayaan meningkat, arus modal masuk berpotensi menguat sehingga rupiah dapat lebih stabil, yield Surat Berharga Negara (SBN) menurun, dan IHSG bergerak lebih stabil.

Namun, dampak pergantian Menteri Keuangan dalam jangka pendek dinilai masih berpotensi membuat pasar bergerak fluktuatif. Dalam jangka panjang, investor akan menunggu realisasi kebijakan yang dijalankan Suahasil.

CGS International Sekuritas Indonesia menilai pelemahan bursa Wall Street menjadi salah satu sentimen negatif bagi pasar domestik. Di sisi lain, pergantian Menteri Keuangan diharapkan menjaga kredibilitas APBN, sementara kenaikan sejumlah harga komoditas dapat menjadi sentimen positif.

CGS memperkirakan IHSG bergerak bervariasi cenderung menguat dengan kisaran support 6.465-6.395 dan resistance 6.600-6.670.

Panin Sekuritas juga memproyeksikan IHSG berpotensi menguat meski pasar global masih dibayangi volatilitas tinggi. Investor masih mencermati kenaikan harga minyak dan potensi perubahan suku bunga The Fed.

Ekspektasi terhadap Menteri Keuangan baru dinilai dapat mendorong kebijakan fiskal yang lebih prudent serta membantu menjaga stabilitas nilai tukar dan yield obligasi.

Di tengah dinamika tersebut, sejumlah saham menjadi pilihan berbagai sekuritas. BRIDS merekomendasikan UNTR, COCO, dan BBNI. Phintraco memilih BMRI, BBNI, BBRI, TLKM, dan ASII.

Sementara CGS merekomendasikan BMRI, BBNI, ASII, DSNG, BRMS, dan AMMN. Panin Sekuritas memilih BNGA, CLEO, dan ANTM.

Selain sentimen domestik, pasar juga masih menghadapi tekanan dari faktor global. Perhatian investor tertuju pada rapat Federal Reserve Amerika Serikat yang hasilnya dijadwalkan diumumkan pada Kamis (17/9/2026) dini hari waktu Indonesia.

Pergerakan harga minyak, arah yield obligasi global, nilai tukar rupiah, serta perkembangan geopolitik juga akan menjadi faktor yang memengaruhi arah IHSG dalam perdagangan selanjutnya.* (bb/dh)

Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram PLN UP3 Medan. Pemeliharaan dilakukan di wilayah kerja ULP Medan Selatan dengan penurunan daya mulai pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Baca Juga:

• Darurat Udara Kotor! Medan Diselimuti Asap Kiriman Tetangga hingga AQI Tembus Angka 103, BMKG Imbau Warga Waspada

Adapun enam lokasi yang terdampak pemadaman listrik yakni Jalan Garu II, Jalan Garu IIA, Jalan Garu IIB, Jalan Nusa Indah, Jalan Markisa, serta kembali mencakup Jalan Garu II.

Dalam pemeliharaan tersebut, PLN melakukan pemindahan utilitas yang terdampak pekerjaan galian drainase. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan keandalan jaringan listrik.

PLN juga mengingatkan pelanggan yang menggunakan generator set (genset) selama pemadaman agar memperhatikan instalasi kelistrikan.

Apabila menggunakan genset, pelanggan diminta memastikan sambungan genset dipisahkan dari instalasi listrik PLN untuk menghindari risiko keselamatan maupun gangguan pada jaringan.

Pemadaman sementara tersebut dijadwalkan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB. Setelah pekerjaan pemeliharaan selesai, aliran listrik akan kembali dinormalkan secara bertahap.* (ds/dh)

"Memang sudah ada sekitar 4.000 lebih hektare yang terbakar di Kaltim sampai hari ini," kata Suharyanto saat melakukan peninjauan, dikutip Selasa (15/9/2026).

Baca Juga:

• Kabut Asap Karhutla Selimuti 20 Daerah di Sumut, Jarak Pandang Turun hingga 1 Km

"Untuk Kalimantan Timur ini relatif lebih baik kondisinya dibandingkan tiga provinsi yang saya sampaikan tadi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan," ujarnya.

Menurut Suharyanto, tiga provinsi tersebut menjadi wilayah prioritas penanganan karena setiap tahun menghadapi kebakaran dengan skala besar.

Penanganan karhutla di Kalimantan Timur tetap dilakukan secara intensif. Pada hari sebelumnya, lebih dari 700 hektare area telah berhasil ditangani melalui operasi pemadaman oleh satuan tugas darat dengan dukungan udara.

Sementara itu, pada Senin (14/9/2026) masih terdapat sekitar 300 hektare area yang dalam proses penanganan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur.

"Dari sekitar 300 hektare ini, sebagian ada di IKN, kawasan IKN. Ada empat titik tadi kita dengar laporannya yang masih dipadamkan terus," kata Suharyanto.

Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian khusus dalam operasi penanganan karhutla. Suharyanto menyebut IKN merupakan objek vital sehingga menjadi prioritas berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Memang kawasan IKN ini menjadi prioritas untuk Kaltim, tentu saja ini objek vital dan ada arahan langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semua kekuatan dikerahkan," tegasnya.

Suharyanto menjelaskan operasi darat saat ini menjadi salah satu fokus utama untuk menangani titik-titik kebakaran. Ribuan personel gabungan telah dikerahkan di kawasan IKN dan wilayah Kalimantan Timur.

Pemerintah terus melakukan pemadaman dan penanganan di sejumlah titik untuk mencegah kebakaran meluas, terutama di sekitar kawasan IKN.* (k/dh)

"Kita percaya bahwa Pak Suahasil seorang ekonom yang mampu mengatasi situasi yang saat ini," kata Wihadi, dikutip Senin (14/9/2026).

Baca Juga:

• "Bukan Anak Menteri Lagi, Bebas Asbun!" Anak Purbaya Sentil Keras Gaji Kecil, Kerja Nonstop, hingga Singgung Bawahan Korup

"Saya kira masalah bea cukai dan pajak adalah kunci daripada APBN kita karena itu adalah penerimaan," ujarnya.

Karena itu, Wihadi berharap Suahasil mampu memperkuat sistem penerimaan negara dan menyelesaikan berbagai persoalan yang masih terdapat di sektor pajak maupun kepabeanan dan cukai.

"Bagaimana melakukan penanganan terhadap sistem penerimaan kita yang memang harus kita kunci dari APBN, itu yang kita harapkan Pak Suahasil mampu," tambahnya.

Suahasil Nazara sebelumnya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Usai dilantik, Suahasil mengungkapkan dirinya mendapat arahan khusus dari Prabowo untuk menjaga kondisi keuangan negara. Menurutnya, kesehatan dan kredibilitas APBN menjadi hal yang harus dipastikan.

"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," kata Suahasil.

Dia menegaskan APBN harus tetap sehat sekaligus dapat dipercaya oleh masyarakat dan pelaku ekonomi.

"Karena itu APBN-nya harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya," ujarnya.

Suahasil mengatakan setelah pelantikan dirinya akan langsung kembali bekerja di Kementerian Keuangan. Dia menyatakan fokus melanjutkan tugas dan menjaga keberlangsungan pekerjaan yang selama ini berjalan.

"Saya akan kembali ke Kementerian Keuangan dan kita akan melanjutkan pekerjaan di Kementerian Keuangan seperti biasa," katanya.

Suahasil juga mengajak seluruh jajaran Kemenkeu untuk bekerja bersama menjaga kredibilitas institusi.

"Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Suahasil.

Pergantian Menteri Keuangan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan Suahasil dalam mengawal kebijakan fiskal, penerimaan negara, serta pengelolaan APBN di tengah berbagai tantangan ekonomi.* (k/dh)

Data Air Quality Index (AQI) menunjukkan kualitas udara Medan berada pada angka 103 berdasarkan pembaruan pukul 09.00 WIB. Konsentrasi PM2.5 tercatat 36,3 µg/m3.

Baca Juga:

• IHSG Diproyeksi Rebound Hari Ini! Investor Langsung Cermati Gebrakan Menkeu Baru Suahasil di Tengah Tekanan Global

"Meningkatnya konsentrasi PM2.5 di Kota Medan pada sekitar pukul 04.00 WIB kemungkinan berkaitan dengan kondisi atmosfer pada malam hingga dini hari yang lebih stabil," kata Putri, Selasa (15/9/2026).

Menurut Putri, kondisi atmosfer yang stabil pada malam hingga dini hari dapat memengaruhi penyebaran polutan. Fenomena inversi suhu dapat membuat udara dingin terperangkap di dekat permukaan, sementara kecepatan angin yang relatif rendah dan kelembapan tinggi membuat partikulat lebih mudah terakumulasi.

Selain sumber emisi lokal, kontribusi partikulat dari wilayah lain juga perlu diperhitungkan. Penentuan sumbernya dapat dilihat dari arah dan kecepatan angin serta pola sebaran asap.

"Kondisi tersebut menyebabkan proses dispersi polutan menjadi kurang optimal, sehingga partikulat PM2.5 lebih mudah terakumulasi di dekat permukaan. Selain sumber emisi lokal, kontribusi partikulat dari wilayah lain juga perlu dilihat berdasarkan arah dan kecepatan angin serta kondisi sebaran asap," ujarnya.

Putri mengatakan arah angin saat ini bertiup dari Tenggara menuju Barat Laut hingga Utara. Kondisi tersebut membuat kemungkinan adanya kiriman asap dari wilayah provinsi lain perlu diperhatikan.

"Angin bertiup dari arah Tenggara-Selatan, dan kemungkinan kiriman asap dari provinsi tetangga," kata Putri.

BMKG juga memantau peta sebaran asap di Pulau Sumatera. Asap terdeteksi di sejumlah wilayah, antara lain Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Asap di Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung terpantau bergerak ke arah Barat Laut. Sementara asap di Kepulauan Riau bergerak ke arah Barat Laut hingga Utara.

Secara umum, arah angin di Indonesia pada periode tersebut bertiup dari Tenggara menuju Barat Laut hingga Utara. Pola angin dan sebaran asap tersebut menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam melihat kemungkinan kontribusi asap dari wilayah lain terhadap kualitas udara Medan.

Selain itu, BMKG mencatat terdapat 12 titik panas (hotspot) di wilayah Sumatera Utara berdasarkan pantauan citra satelit pada 14 September 2026.

Kondisi kualitas udara yang memburuk tersebut membuat masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan partikulat. Terutama bagi kelompok yang sensitif terhadap perubahan kualitas udara.* (tm/dh)

Yudo menyampaikan reaksinya melalui akun Instagram pribadinya pada Senin (14/9/2026). Unggahannya kemudian menjadi perhatian dan ramai dibagikan di media sosial.

Baca Juga:

• "Tinggal Sejengkal Lagi", Ucapan Noel 7 Bulan Lalu soal Purbaya Ramai Dibahas Lagi usai Pergantian Menkeu

"Sekarang Yudo sudah bukan anak menteri, jadi boleh bebas asbun ya," tulis Yudo Sadewa.

Dalam unggahan berikutnya, Yudo menyoroti beratnya pekerjaan yang selama ini dijalani ayahnya sebagai Menteri Keuangan. Dia menyebut Purbaya harus bekerja menangani persoalan ekonomi sekaligus menghadapi berbagai persoalan di lingkungan kementerian.

"Pensiun saja dari politik, enak jadi trader gajinya miliaran per bulan. Jadi menteri gaji kecil, kerjanya nonstop ngurusin negara yang bawahan korup," tulisnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Yudo setelah Purbaya dicopot dari jabatan Menteri Keuangan. Presiden Prabowo kemudian menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru.

Pergantian Purbaya menjadi perhatian publik karena berlangsung secara mendadak. Purbaya disebut masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026) sebelum menerima kabar mengenai pergantian dirinya.

Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan kini dipercaya melanjutkan tugas sebagai Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo Subianto.

Sementara itu, komentar Yudo mengenai gaji dan beban kerja menteri merupakan pandangan pribadinya. Unggahan tersebut tidak menjelaskan secara rinci kondisi maupun alasan resmi Presiden Prabowo mengganti Purbaya dari posisi Menteri Keuangan.* (tv/dh)

Charles mengatakan APH dapat langsung menelusuri pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga:

• Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Karo, 20 Murid SMKN 1 Merdeka Dilarikan ke Rumah Sakit

Menurut Charles, kasus keracunan MBG bukan merupakan delik aduan sehingga aparat penegak hukum memiliki ruang untuk bergerak melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara mandiri.

"Karena ini kan deliknya bukan delik aduan. Jadi pihak APH bisa melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, baik itu SPPG maupun pihak Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Charles menilai langkah proaktif tersebut penting untuk memberikan keadilan bagi para korban. Selain itu, proses hukum diharapkan dapat menjadi efek jera sehingga kejadian serupa tidak terus berulang.

"Untuk bisa memberikan keadilan bagi para korban yang sudah mengalami keracunan. Tetapi lebih dari itu, selain memberikan keadilan kepada para korban, kita juga mengharapkan adanya efek jera," tuturnya.

Dia menyoroti sejumlah kasus dugaan keracunan MBG yang telah dilaporkan keluarga korban kepada kepolisian. Salah satunya terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Charles juga menyebut terdapat kasus serupa di Toraja yang telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Namun, menurutnya, proses penanganan hukum tidak semestinya bergantung pada ada atau tidaknya laporan dari keluarga korban, mengingat persoalan keamanan makanan dalam program pemerintah menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Charles mengatakan korban juga memiliki pilihan untuk menempuh jalur hukum melalui mekanisme pidana maupun perdata.

Dari sisi pidana, dia menyebut terdapat sejumlah aturan yang dapat digunakan apabila pihak yang menyediakan makanan dinilai menyajikan pangan yang tidak aman atau tidak layak hingga menyebabkan orang lain mengalami keracunan.

"Kalau dari sisi pidana kan cukup jelas ya, sudah banyak pakar yang juga sudah menyampaikan, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang KUHP yang bisa mempidanakan pihak-pihak yang menyajikan makanan yang tidak aman, tidak layak, sehingga menyebabkan keracunan terhadap orang lain," katanya.

Sementara dari sisi perdata, Charles menyebut korban dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab. Gugatan tersebut juga dapat dilakukan secara bersama-sama melalui mekanisme class action.

"Dari sisi perdata, ada langkah lain yang bisa dilakukan yaitu melakukan gugatan secara perdata, bahkan class action terhadap baik SPPG maupun lembaga negara yang memang mengelola program ini," pungkasnya.

Dorongan Charles muncul di tengah munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan MBG di berbagai daerah. Ia berharap penanganan tidak hanya berfokus pada korban setelah kejadian, tetapi juga memastikan adanya pertanggungjawaban dan evaluasi agar keamanan pangan dalam pelaksanaan program tetap terjaga.* (dw/dh)

Video pernyataan Noel itu kembali beredar di media sosial setelah diunggah ulang akun TikTok @lensanegeri pada Senin (14/9/2026). Dalam video tersebut, Noel yang saat itu terlihat mengenakan borgol mengaku memiliki informasi mengenai Purbaya.

Baca Juga:

• IHSG Diproyeksi Rebound Hari Ini! Investor Langsung Cermati Gebrakan Menkeu Baru Suahasil di Tengah Tekanan Global

Noel kemudian mengaitkan informasi yang diklaim dimilikinya dengan kemungkinan Purbaya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Apalagi kemarin, KPK bilang saya angkat topi ke Pak Purbaya, lama-lama Pak Purbaya akan angkat koper dari rumahnya untuk ke KPK dan itu pesannya," ujarnya.

Dalam pernyataan yang sama, Noel juga pernah meminta Purbaya berhati-hati dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan. Dia menilai sejumlah kebijakan Purbaya berpotensi mengganggu kepentingan kelompok elite tertentu.

"Makanya saya mau bilang hati-hati Pak Purbaya karena beliau memiliki kebijakan yang luar biasa bagus tetapi banyak elit akan terganggu," kata Noel.

Noel juga menyinggung keberadaan pihak yang menurutnya menjalankan kepentingan tertentu di tengah kebijakan pemerintah. Dia menyebut adanya dugaan permainan perkara yang berkaitan dengan kepentingan bisnis.

"Karena, banyak sekali pemain-pemain liar di republik ini dengan kebijakan Pak Purbaya. Mereka sangat terganggu dan ingat hukum di republik ini bisa dibeli," tuturnya.

Pernyataan tersebut kembali ramai setelah Purbaya resmi tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026). Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai pengganti Purbaya.

Pergantian tersebut menjadi perhatian karena Purbaya disebut masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan pada Senin pagi. Dia kemudian mengetahui kabar mengenai pencopotan setelah menerima telepon dari Presiden Prabowo saat mengikuti rapat bersama Komite IV DPD RI di Jakarta.

Momen tersebut juga beredar di media sosial dan memperlihatkan Purbaya menerima panggilan telepon sebelum meninggalkan agenda rapat.

Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 setelah menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Masa jabatannya berakhir setelah Prabowo menunjuk Suahasil sebagai Menteri Keuangan yang baru.

Sementara itu, pernyataan Noel mengenai Purbaya merupakan pernyataan yang disampaikan pada Februari 2026. Klaim mengenai informasi yang dimilikinya maupun dugaan yang disampaikannya saat itu tidak secara otomatis menjadi bukti adanya pelanggaran hukum oleh Purbaya.

Kini, Purbaya telah meninggalkan posisi Menteri Keuangan, sementara Suahasil Nazara mulai menjalankan tugas sebagai bendahara negara di pemerintahan Prabowo.* (fj/dh)

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan secara teknikal IHSG masih berada dalam struktur bullish meski mengalami koreksi. Menurutnya, indeks mulai menunjukkan peluang penguatan setelah membentuk pola dragonfly doji candle.

Baca Juga:

• Sentil Pedas Mahfud MD! Sebut Purbaya Lemah Komunikasi hingga Bongkar Kebijakan Whoosh yang Berubah Haluan

Indikator moving average (MA) 20 dan MA 60 juga masih berada dalam kondisi bullish crossover. Namun, indikator Stochastics K_D dan Relative Strength Index (RSI) masih menunjukkan sinyal negatif.

Di sisi lain, volume perdagangan mulai meningkat sehingga membuka peluang IHSG kembali menguat. Meski demikian, penguatan diperkirakan masih terbatas dan indeks tetap berpotensi bergerak fluktuatif.

Nafan memperkirakan level support IHSG berada di 6.453 dan 6.353. Sementara area resistance berada pada 6.552 dan 6.695.

Untuk sentimen pasar domestik, investor dinilai perlu mencermati harga minyak mentah dunia, pergerakan yield US Treasury dan dolar AS, serta respons kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia.

Apabila ketegangan geopolitik mereda sehingga harga minyak dan yield global kembali stabil, ditambah fundamental domestik tetap kuat, tekanan terhadap IHSG dinilai berpeluang berkurang.

Pergantian Menteri Keuangan juga menjadi perhatian pelaku pasar. Respons awal pasar terhadap pengangkatan Suahasil Nazara cenderung positif meski dampaknya masih bersifat jangka pendek.

Suahasil yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dinilai memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Pasar selanjutnya akan melihat kemampuannya menjaga kredibilitas APBN, disiplin fiskal, stabilitas rupiah, serta konsistensi komunikasi kebijakan pemerintah.

"Dengan demikian, respons positif hari kemarin dapat dibaca sebagai sinyal awal meredanya ketidakpastian, tetapi investor masih membutuhkan bukti melalui implementasi kebijakan ke depan," ujar Nafan.

Dalam jangka menengah, pergantian Menteri Keuangan berpotensi menjadi katalis positif bagi IHSG apabila mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas dan kesinambungan kebijakan ekonomi Indonesia.

Koordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas sektor keuangan juga dinilai penting untuk menjaga kredibilitas fiskal dan memberikan kepastian mengenai arah kebijakan APBN serta pembiayaan pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi membuka peluang masuknya modal asing dan mendorong penguatan aset domestik.

Namun, arah IHSG tetap tidak hanya ditentukan oleh pergantian Menteri Keuangan. Pasar juga akan dipengaruhi oleh suku bunga Amerika Serikat, pergerakan rupiah, arus dana asing, kinerja emiten, serta perkembangan geopolitik.

Nafan juga menyoroti rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurutnya, proses tersebut perlu dilakukan secara transparan dan tetap menjaga independensi serta tata kelola bursa.

Demutualisasi dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan daya saing BEI, memperdalam pasar modal, memperkuat perlindungan investor, dan meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor domestik maupun asing.

Dari sisi global, pasar masih menghadapi tekanan akibat meningkatnya harga minyak, ketidakpastian geopolitik, serta perubahan ekspektasi suku bunga global.

Harga minyak Brent disebut berada di kisaran US$107 per barel setelah naik hampir 9% pada pekan sebelumnya. Sementara harga minyak West Texas Intermediate (WTI) ditutup naik 1,84% menjadi US$101,89 per barel.

Kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan inflasi global dan mempersempit ruang bank sentral untuk melonggarkan kebijakan moneter. Pasar juga memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada pertemuan 17 September 2026 mencapai 92,4%.

Selain itu, yield US Treasury 10 tahun naik 0,46% menjadi 4,998%. Kenaikan imbal hasil tersebut dapat menekan valuasi saham karena tingkat diskonto meningkat, terutama untuk saham dengan valuasi tinggi.

Tekanan terhadap saham teknologi dan sektor kecerdasan buatan juga menjadi perhatian di tengah kekhawatiran perlambatan pengembangan AI. Meski demikian, kondisi tersebut dinilai belum otomatis mengubah struktur pasar menjadi bearish.

Menurut Nafan, tekanan saat ini lebih mencerminkan repricing risiko makro. Arah pasar selanjutnya akan sangat ditentukan oleh seberapa lama harga minyak bertahan tinggi, perkembangan inflasi, serta keberlanjutan kenaikan yield obligasi.* (k/dh)

JAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Mahfud, terdapat dua persoalan utama dalam kinerja Purbaya, yakni komunikasi publik yang dinilai buruk dan sejumlah kebijakan yang dianggap belum beres.

Purbaya diketahui menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025. Namun, masa jabatannya berakhir pada Senin (14/9/2026) setelah Prabowo menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya.

Baca Juga:

• Dari Suntikan Rp200 Triliun ke Bank BUMN hingga Tunda Kenaikan Cukai Rokok, Ini Warisan Kebijakan Purbaya Setahun Pimpin Kemenkeu

"Menyangkut Purbaya, memang dulu kita terlalu besar harapannya. Kelemahan Purbaya yang paling mendasar tuh dua sebenarnya, satu, komunikasi publiknya buruk, kemudian substansi urusannya juga tidak beres," kata Mahfud melalui kanal YouTube miliknya, dikutip Senin (14/9/2026).

Mahfud menilai gaya komunikasi Purbaya terkadang terlalu percaya diri ketika menjelaskan persoalan ekonomi. Dia juga menyoroti perdebatan terbuka antara Purbaya dan Gubernur DKI Jakarta Pramono PramonoAnung terkait dana bagi hasil.

"Terakhir kayaknya debat kusir dengan Gubernur DKI, saling menanggapi di media soal dana bagi hasil. Masa komunikasi publik dilakukan dengan cara itu?" ujarnya.

Selain masalah komunikasi, Mahfud menyoroti sejumlah kebijakan yang menurutnya tidak sesuai dengan janji awal Purbaya. Salah satunya berkaitan dengan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Mahfud mengatakan sebelumnya Purbaya sempat berpandangan agar pembiayaan Whoosh tidak dibebankan kepada negara. Namun, menurutnya, arah kebijakan tersebut kemudian berubah.

"Dulu ketika bicara Whoosh, mula-mula dia sama dengan pandangan masyarakat, bahwa itu jangan ditanggung negara karena sejak semula dinyatakan tidak pakai APBN. Tiba-tiba pakai APBN dan harganya sekian kali lipat," katanya.

Mahfud juga menyoroti kebijakan perpajakan serta persoalan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu, dia mengkritik pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang menurutnya berdampak terhadap kemampuan fiskal sejumlah pemerintah daerah.

"Di daerah-daerah sekarang ini, karena pemangkasan dana alokasi, banyak daerah yang kesulitan bahkan lay-off tenaga kerja," ujar Mahfud.

Atas berbagai evaluasi tersebut, Mahfud mengapresiasi keputusan Prabowo mengganti Purbaya dengan Suahasil Nazara. Dia menilai Suahasil merupakan birokrat profesional yang lebih fokus bekerja dan tidak terlalu banyak membuat pernyataan di ruang publik.

"Kita apresiasi Presiden tanggap dan sensitif terhadap keluhan masyarakat mengenai kinerja Kementerian Keuangan. Pilihannya kepada Pak Suahasil menurut saya oke, seorang birokrat profesional, enggak banyak bicara, dan lebih fokus bekerja," tutur Mahfud.

Sementara itu, Suahasil menegaskan dirinya tidak akan melakukan perubahan besar terhadap arah kerja Kementerian Keuangan. Dia menyatakan akan melanjutkan tugas yang sudah berjalan, terutama dalam menjaga APBN serta mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

"Ini melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan. Solid semua? Melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan, kita bukan masalah berubah-berubah," kata Suahasil di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).

Di sisi lain, Purbaya mengetahui dirinya terkena reshuffle saat sedang mengikuti rapat Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengatakan Purbaya terlihat lebih diam setelah menerima telepon dari Istana.

Rangkaian pergantian Menteri Keuangan tersebut kini menjadi perhatian publik, sementara penilaian mengenai kinerja Purbaya yang disampaikan Mahfud merupakan pandangan politik dan evaluasi pribadi terhadap masa jabatannya.* (tm/dh)

Roy Suryo meminta dukungan doa dari masyarakat sebelum putusan dibacakan. Dia mengaku siap menerima apa pun keputusan hakim terkait permohonan ganti kerugian tersebut.

Baca Juga:

• Ajukan Kesimpulan 31 Halaman dan 2 Ahli, Roy Suryo Klaim Pihak Lawan Tak Punya Bukti Jelang Putusan Praperadilan Besok

Roy mengatakan dirinya akan menerima putusan apabila permohonannya dikabulkan seluruhnya maupun sebagian. Dia juga menegaskan tidak akan menggunakan uang ganti kerugian tersebut untuk kepentingan pribadi.

"Intinya, apapun yang besok (hari ini, red) akan kami terima, mau itu dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian," ujarnya.

Roy diketahui mengajukan permohonan ganti kerugian sebesar Rp206 juta dalam praperadilan tersebut. Dia menyatakan apabila permohonan dikabulkan, uang tersebut akan disedekahkan atau disumbangkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

"Kalaupun itu mau dikabulkan sebagian ataupun seluruhnya, itu yang akan diterima secara pribadi, tidak ada," kata Roy.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu juga membantah anggapan bahwa pengajuan praperadilan tersebut berkaitan dengan kepentingan finansial atau untuk menghambat sidang pokok perkara yang sedang dihadapinya.

"Jadi sama sekali ini menolak pendapat-pendapat atau statement-statement yang mengatakan ini ada masalah materiilnya, ada masalah finansialnya, sama sekali enggak ada," tuturnya.

Roy menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada hakim tunggal PN Jakarta Selatan. Dia berharap putusan yang dibacakan dapat memberikan keadilan terhadap permohonan yang diajukannya.

"Kalaupun tidak dikabulkan atau kalaupun apa yang akan terjadi ya kita minta putusan seadil-adilnya yang akan disampaikan hakim tunggal praperadilan," ujarnya.

Sidang putusan ini menjadi bagian dari praperadilan jilid V yang diajukan Roy Suryo terkait permohonan ganti kerugian. Sebelumnya, agenda kesimpulan telah digelar pada Senin (14/9/2026), dan para pihak telah menyerahkan kesimpulan masing-masing kepada hakim.

Putusan hari ini akan menentukan apakah permohonan ganti kerugian Roy Suryo tersebut dikabulkan atau ditolak oleh PN Jakarta Selatan.* (oz/dh)

JAKARTA, 10 SEPTEMBER 2026 – PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM memperoleh peringkat kredit internasional rating 'BBB-' dengan Outlook stabil dari S&P Global Ratings. Pencapaian ini menjadikan peringkat internasional investment-grade bagi INALUM sekaligus milestone yang sangat penting dalam memperkuat kredibilitas INALUM di pasar keuangan domestik dan internasional untuk mendukung pertumbuhan INALUM kedepannya.

Dalam laporannya yang diterbitkan pada tanggal 7 September 2026 S&P Global Ratings menilai posisi strategis INALUM dalam Grup MIND ID dan kuatnya dukungan Pemerintah melalui MIND ID terhadap INALUM. S&P Global Ratings juga memandang INALUM memiliki peran penting sebagai penggerak hilirisasi bauksit dan pengembangan rantai nilai aluminium nasional, sejalan dengan agenda strategis MIND ID untuk memperkuat industri mineral dan logam terintegrasi di Indonesia.

Baca Juga:

• INALUM Raih Rating Investment Grade BBB- dari S&P Global Ratings, Siapkan Ekspansi Hilirisasi Aluminium

Pencapaian rating internasional tersebut melengkapi penguatan profil kredit INALUM di pasar domestik. Pada Agustus 2026, PEFINDO juga meningkatkan peringkat INALUM satu tingkat dari idAA-/Stable menjadi idAA/Stable setelah INALUM mempertahankan peringkat idAA-/Stable selama tiga tahun sebelumnya.

Pemeringkatan internasional dan peningkatan peringkat domestik tersebut berlangsung pada saat INALUM tengah mempersiapkan peningkatan kebutuhan pendanaan untuk mendukung berbagai proyek hilirisasi aluminium pada periode 2026–2029.

Keunggulan Biaya Operasional dan Sumber Energi Hidro Perkuat Daya Saing INALUM
Dalam penilaiannya, S&P Global Ratings turut menyoroti struktur biaya operasional INALUM yang kompetitif. Perusahaan tercatat mampu beroperasi pada kuartil pertama kurva biaya global, dibandingkan rata-rata industri pada tahun 2026.

Efisiensi tersebut didukung oleh pasokan sumber energi hidro yang stabil serta integrasi sumber bahan baku domestik. Keunggulan biaya ini dinilai menjadi salah satu kekuatan kredit INALUM sekaligus memberikan daya tahan bagi perusahaan dalam menghadapi dinamika harga aluminium global.

S&P Global Ratings juga menyoroti pemanfaatan pembangkit listrik tenaga air yang membuat smelter INALUM yang tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon, tetapi juga mendukung profitabilitas dan efisiensi biaya produksi INALUM.

Saat ini INALUM mengoperasikan smelter aluminium primer dengan kapasitas produksi sekitar 275 ribu ton per tahun. Melalui kepemilikan mayoritas di PT Borneo Alumina Indonesia (BAI), INALUM telah berhasil mengatasi ketergantungan impor bahan baku alumina. BAI mengoperasikan Smelter-Grade Alumina Refinery 1 (SGAR 1) di Mempawah, Kalimantan Barat, dengan kapasitas sekitar 1 juta ton alumina per tahun.

Memperkuat Rantai Nilai Aluminium Nasional
S&P Global Ratings menilai posisi strategis INALUM dalam integrasi Grup MIND ID dan hilirisasi aluminium memberikan landasan kuat bagi dukungan berkelanjutan dari induk perusahaan. Peran tersebut semakin diperkuat melalui pengembangan SGAR 2 dan Smelter Aluminium 2 (Smelter 2) sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional yang memperkuat integrasi rantai nilai aluminium nasional.

Pengembangan proyek-proyek tersebut juga didukung oleh pemegang saham utama, baik melalui kemitraan strategis maupun dukungan permodalan, yang mencerminkan pentingnya proyek tersebut bagi penguatan industri aluminium nasional.

Adapun pengembangan proyek INALUM meliputi SGAR 2 dan Smelter 2. Kedua proyek tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional. SGAR 2 direncanakan menambah kapasitas produksi alumina sekitar 1 juta ton per tahun, sehingga akan meningkatkan menjadi dua kali lipat kapasitas alumina yang ada.

Adapun Smelter 2 dirancang dengan kapasitas produksi sekitar 600 ribu ton aluminium per tahun, sehingga total kapasitas smelter aluminium primer INALUM akan meningkat lebih dari tiga kali lipat kapasitas saat ini. Pengembangan proyek-proyek tersebut juga berpotensi meningkatkan kapasitas dan potensi pendapatan INALUM secara signifikan hingga 2030.

Kondisi industri yang positif diperkirakan akan mendukung kinerja INALUM dalam satu hingga dua tahun ke depan. Harga aluminium diperkirakan tetap suportif seiring kondisi pasokan global yang ketat, sementara stabilnya volume penjualan dari smelter eksisting akan turut menopang pertumbuhan EBITDA perusahaan.

Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita mengatakan, apa yang telah dicapai saat ini, menjadi pengakuan sekaligus momentum bagi perusahaan untuk terus memperkuat fundamental bisnis dan menjalankan transformasi industri aluminium nasional secara berkelanjutan.

"Investment grade ini merupakan pengakuan sekaligus tanggung jawab bagi INALUM untuk terus menjaga kinerja perusahaan secara prudent dan berkelanjutan. Di tengah agenda ekspansi dan hilirisasi, kami akan memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya mengejar skala tetapi tetap dibangun di atas fundamental operasional yang kuat, disiplin finansial, dan tata kelola yang baik dan kuat. Dengan dukungan MIND ID, kami akan terus memperkuat rantai nilai aluminium nasional dari hulu ke hilir.

Pengembangan SGAR 2 dan Smelter 2 tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas tetapi juga untuk memperkuat kemandirian bahan baku, daya saing industri aluminium nasionan serta menciptakan nilai jangka panjang bagi Indonesia." ujar Melati.

Ke depan, INALUM akan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, disiplin finansial dan keunggulan operasional. Melalui pengembangan rantai nilai aluminium yang semakin terintegrasi, INALUM berkomitmen memperkuat daya saing industri nasional, mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral Indonesia secara berkelanjutan.* (dh)

Serah terima jabatan Purbaya kepada Suahasil dijadwalkan berlangsung di Aula Gedung Djuanda I Kemenkeu, Selasa (15/9/2026). Sejumlah kebijakan Purbaya selama menjabat mencakup sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbankan, hingga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga:

• Wanti-Wanti Prabowo! Amien Rais Bongkar Isu 'Makar Besar' hingga Pertanyakan Loyalitas Aparat di Tengah Dinamika Politik Jokowi

Kebijakan tersebut berjalan bersamaan dengan optimalisasi sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan dan pengawasan.

Pada sektor kepabeanan dan cukai, salah satu kebijakan yang menonjol yakni keputusan menunda kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga keberlangsungan industri tembakau sekaligus mempertahankan penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah juga memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan serta mengoptimalkan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) untuk menekan peredaran rokok ilegal.

Salah satu kebijakan Purbaya yang paling banyak mendapat perhatian adalah penempatan dana pemerintah hingga Rp200 triliun pada bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Penempatan dana tersebut ditujukan untuk mengatasi persoalan likuiditas perbankan. Dengan likuiditas yang lebih longgar, kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor usaha diharapkan meningkat sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi.

Dari sisi belanja negara, efisiensi juga menjadi salah satu fokus kebijakan Purbaya. Anggaran kementerian dan lembaga yang tidak terserap diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) ditingkatkan untuk memperkuat daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Rangkaian kebijakan tersebut mencerminkan pendekatan fiskal Purbaya yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi atau pro-growth, dengan kombinasi antara penguatan penerimaan negara, efisiensi belanja, serta stimulus melalui sektor keuangan.

Kini tongkat kepemimpinan Kemenkeu beralih kepada Suahasil Nazara. Purbaya mengakhiri masa jabatannya setelah sebelumnya dipercaya Prabowo menjadi Menteri Keuangan pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati.* (in/dh)

Amien menyoroti sejumlah pernyataan politik yang belakangan muncul, termasuk ucapan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan Pemilu 2029 dipercepat.

Baca Juga:

• Isu Jokowi Ingin Temui Megawati, PDIP: Kami Tidak Pernah Lagi Berpikir Tentangnya

Pernyataan Budi Arie tersebut sebelumnya memicu polemik. Budi kemudian memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada pihak yang merasa tidak nyaman. Dia mengatakan pernyataan mengenai percepatan pemilu merupakan pandangan atau insting pribadinya, bukan informasi mengenai rencana resmi untuk mempercepat Pemilu 2029.

Namun, Amien tetap menilai pernyataan tersebut serius. Dia bahkan menyebut muncul dugaan di tengah masyarakat mengenai adanya rencana "makar besar" yang dikaitkan dengan Jokowi.

"Sehari kemudian penjahat judol ini minta maaf, tetapi tidak ada gunanya. Karena masyarakat sudah menyimpulkan ada makar besar yang sudah disiapkan Jokowi," ujar Amien.

Amien juga mengaitkan dinamika politik tersebut dengan kemungkinan munculnya kembali gerakan massa atau people power. Dia merujuk pada peristiwa Reformasi 1998 yang berujung pada mundurnya Presiden Soeharto setelah tekanan politik dan demonstrasi besar-besaran.

Menurut Amien, situasi politik dapat berkembang di luar kendali apabila terjadi rekayasa politik oleh kelompok tertentu.

"Tetapi kalau kondisi dan situasinya makin keruh akibat political engineering para pendukung Jokowi yang kebelet ingin berkuasa kembali, perkembangan di lapangan bisa lepas kendali," katanya.

Dalam pernyataannya, Amien juga melontarkan kritik keras terhadap Jokowi dan menilai mantan wali kota Solo tersebut memiliki ambisi kekuasaan yang besar.

"Jokowi adalah sosok politik yang haus dan lapar kekuasaan tanpa batas," ujar Amien.

Selain membahas Jokowi, Amien mempertanyakan sikap Prabowo terhadap dua institusi keamanan negara, yakni Polri dan TNI. Dia menyinggung keputusan Prabowo yang menurut pandangannya belum mengganti Kapolri dan Panglima TNI.

Amien kemudian mempertanyakan loyalitas kedua pejabat tersebut terhadap pemerintahan saat ini.

"Dua tokoh kita ini menurut saya, ya saya bisa keliru, lahir batin hidup mati demi Jokowi," tuturnya.

Amien juga mengingatkan Prabowo agar tidak terjadi perbedaan antara pernyataan politik dan praktik pemerintahan. Dalam kritiknya, dia kembali membawa isu mengenai keaslian ijazah Jokowi.

"Nah, jangan sampai kita melihat paradoks Prabowo, omongannya galak-galak berjuang untuk bangsa, mati demi bangsa dan negara, jebul hidup dan mati untuk gurunya yang tidak punya ijazah asli," kata Amien.

Pernyataan Amien tersebut merupakan penilaian politiknya. Dia tidak menyertakan bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi sedang menyiapkan makar atau bahwa terdapat keputusan resmi untuk mempercepat Pemilu 2029.

Sementara itu, Budi Arie telah memberikan klarifikasi bahwa pernyataannya mengenai kemungkinan percepatan pemilu merupakan pandangan pribadi dan bukan pengumuman mengenai rencana resmi pemerintah.

Dinamika hubungan politik Prabowo, Jokowi, dan para pendukungnya pun masih menjadi bagian dari perdebatan politik nasional menjelang Pemilu 2029.* (fj/dh)

Jhon menilai posisi Menteri Keuangan sangat strategis karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara sekaligus kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia. Menurutnya, pernyataan seorang menteri keuangan harus terukur karena dapat memengaruhi persepsi investor.

Baca Juga:

• Detik-detik Purbaya Terima Telepon Saat Masih Rapat di DPD, Beberapa Jam Kemudian Dicopot dari Kursi Menkeu

Menurut Jhon, pernyataan yang menimbulkan ketidakpastian dapat membuat investor mengalihkan dananya ke negara lain. Dia menilai kondisi tersebut berpotensi berdampak terhadap nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG).

"Karena tidak ada kepastian, investor memilih menanam modal di luar negeri. Lalu rupiah anjlok dan IHSG rontok. Yang janjinya to the moon, malah to the floor... 'NYUNGSEP'," ujarnya.

Jhon kemudian menegaskan keputusannya menilai pencopotan Purbaya sebagai langkah yang tepat. Menurutnya, pasar lebih membutuhkan kepastian dan stabilitas dibandingkan pernyataan yang tidak terukur.

"Memecat Purbaya sudah tepat. Pasar butuh kepastian, psikologi pasar tidak akan pernah berbohong. Menteri Keuangan bukan menteri propaganda," tegasnya.

Dia berharap Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru dapat lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan serta fokus menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas perekonomian.

"Semoga Menteri Keuangan yang baru tidak kebanyakan omon-omon," katanya.

Presiden Prabowo sebelumnya melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Dalam pelantikan tersebut, Suahasil mengucapkan sumpah jabatan untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Suahasil bukan nama baru di Kementerian Keuangan. Dia sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan mendampingi Sri Mulyani Indrawati saat menjabat Menteri Keuangan.

Sementara itu, Purbaya ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Keuangan pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani. Sehari sebelum pergantian, Purbaya masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan, termasuk mendorong Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memperluas pembiayaan murah bagi industri dalam negeri.

Pergantian Menteri Keuangan tersebut menjadi perhatian karena posisi ini memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal sekaligus menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional.* (fj/dh)