Hingga Mei 2026, jumlah rekening yang telah diblokir mencapai 33.836 rekening. Angka ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebanyak 33.250 rekening.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Istana: Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat

"OJK telah meminta perbankan melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) dan pemblokiran terhadap sekitar 33.836 rekening yang terindikasi terkait judi online," ujar Dian dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB), Jumat (5/6/2026).

Menurut Dian, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mendukung upaya pemerintah memberantas praktik judi online yang semakin meresahkan masyarakat.

Setelah menerima data dari Komdigi, OJK melakukan pengembangan informasi serta analisis lebih lanjut melalui proses Enhanced Due Diligence (EDD) guna memastikan keterkaitan rekening dengan aktivitas perjudian online.

OJK menilai praktik judi online tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian nasional dan sistem keuangan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap transaksi mencurigakan akan terus diperketat bersama industri perbankan.

Selain melakukan pemblokiran rekening, OJK juga terus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga terkait, dan perbankan untuk memperkuat sistem deteksi dini terhadap aktivitas keuangan ilegal yang memanfaatkan layanan perbankan.

Pemerintah berharap langkah tegas ini dapat mempersempit ruang gerak pelaku judi online sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh aktivitas perjudian digital.

OJK menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan serta mengambil tindakan cepat terhadap rekening yang terbukti terlibat dalam transaksi judi online maupun aktivitas keuangan ilegal lainnya.*

(d/dh)

Langkah tersebut dilakukan mengingat kebutuhan minyak nasional masih bergantung pada impor. Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), biaya impor energi otomatis meningkat dan berpotensi membebani perekonomian nasional.

Baca Juga:

• Negosiasi Gas Andaman Mandek, Akademisi USK Minta Tim PoD Aceh Dirombak

"Jika produksi dalam negeri meningkat, maka impor bisa ditekan sehingga dampak fluktuasi nilai tukar terhadap sektor energi dapat diminimalkan," ujar Yuliot di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, salah satu wilayah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan migas non konvensional adalah Wilayah Kerja (WK) Rokan. Saat ini, Pertamina Hulu Rokan tengah melakukan kajian awal terkait penerapan teknologi tersebut.

ESDM juga telah menerima sejumlah tawaran teknologi dari berbagai pihak untuk mendukung pengembangan migas non konvensional. Namun implementasinya masih menunggu penyelesaian kerangka regulasi yang sedang disusun bersama SKK Migas.

"Kami sedang berkejaran dengan waktu. Targetnya akhir Juni kerangka regulasi selesai dan awal Juli sudah bisa mulai diimplementasikan," jelasnya.

Yuliot menilai pengembangan migas non konvensional dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak.

Ia mencontohkan keberhasilan Amerika Serikat yang mampu meningkatkan produksi migas secara signifikan setelah mengembangkan sumber daya migas non konvensional. Bahkan, negara tersebut berhasil bertransformasi menjadi eksportir energi setelah sebelumnya mengalami penurunan produksi.

Pemerintah optimistis langkah percepatan produksi migas nasional akan memberikan dampak positif terhadap ketahanan energi, stabilitas pasokan, serta membantu mengurangi tekanan akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Selain memperkuat sektor energi nasional, peningkatan produksi migas dalam negeri juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas neraca perdagangan Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.*

(d/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026), merespons isu pengunduran dirinya yang belakangan ramai beredar di publik dan pasar keuangan.

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan Persetujuan Kopi Internasional 2022, Perkuat Posisi Kopi Indonesia di Pasar Dunia

Menurutnya, isu tersebut sengaja dimainkan oleh pihak tertentu untuk memengaruhi sentimen pasar. Meski demikian, ia memastikan tetap fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya mengaku telah membaca berbagai informasi yang beredar terkait isu pengunduran dirinya. Ia menilai sebagian informasi memang berdasarkan fakta, namun terdapat sejumlah narasi yang dipelintir sehingga menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

"Saya juga baca selembaran yang beredar itu. Sebagian informasinya benar, tapi sebagian lagi salah dan dipelintir," katanya.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus bekerja menjaga stabilitas ekonomi nasional bersama jajaran pemerintah dan otoritas terkait.

"Komitmennya kuat, maju terus. Mundur juga maju," ucapnya sambil tertawa.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga telah membantah kabar pergantian Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih. Menurutnya, pemerintah saat ini lebih fokus memperkuat koordinasi antarotoritas ekonomi dalam menghadapi dinamika global.

Prasetyo menegaskan tidak ada agenda reshuffle ataupun pergantian Menteri Keuangan. Pemerintah saat ini terus memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dengan adanya klarifikasi dari Istana dan Menkeu Purbaya, pemerintah berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan tetap optimistis terhadap kondisi perekonomian Indonesia.*

(d/dh)

Yahya mengatakan Komisi IX DPR akan memperketat fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan BGN agar pengelolaannya berjalan sesuai aturan dan terhindar dari praktik penyimpangan.

Baca Juga:

• Nanik S. Deyang Ungkap Tugas Baru Dua Wakil Kepala BGN Pilihan Prabowo

Menurutnya, penguatan pengawasan diperlukan agar seluruh penggunaan anggaran negara dapat dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yahya juga mengingatkan Kepala BGN yang baru beserta seluruh jajaran agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran negara. Ia menegaskan pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara bersih dan bebas dari praktik korupsi.

"Saya mengimbau kepada Kepala BGN yang baru dan pejabat di lingkungan BGN untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran, harus bersih dan bebas dari korupsi," tegasnya.

Di sisi lain, Yahya menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi di tubuh BGN. Ia meminta seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan sambil mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai pengadilan membuktikan mereka terbukti bersalah secara hukum," ujarnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewiyk Pusung sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelembungan anggaran sejumlah proyek pengadaan di BGN.

Dalam perkara tersebut, penyidik menemukan sejumlah pengadaan yang diduga bermasalah, antara lain 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, lebih dari 31.000 unit komputer tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Kejaksaan Agung juga mengungkap adanya dugaan praktik meloloskan vendor yang tidak memenuhi syarat dalam proses pengadaan barang tersebut. Kasus ini kini masih terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.*

(dw/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya berharap proses ekstradisi Paulus Tannos dapat segera dituntaskan setelah adanya putusan pengadilan di Singapura tersebut.

Baca Juga:

• Pengadilan Singapura Tolak Gugatan Paulus Tannos, KPK Segera Ekstradisi ke Indonesia

Menurutnya, Paulus Tannos selama ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK. Keberadaannya di luar negeri menjadi salah satu tantangan dalam proses penegakan hukum terhadap kasus yang menjeratnya.

Budi menilai putusan Pengadilan Tinggi Singapura menjadi perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum lintas negara. Keputusan tersebut juga membuka peluang percepatan proses ekstradisi yang saat ini tengah berjalan.

"KPK berkomitmen menuntaskan perkara ini secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Ia menegaskan, kehadiran Paulus Tannos di Indonesia sangat diperlukan agar proses peradilan dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Untuk mengawal proses ekstradisi, KPK terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum, aparat penegak hukum terkait, serta berbagai pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.

"Kehadiran tersangka di Indonesia nantinya sangat penting untuk memastikan proses peradilan dapat berjalan secara efektif serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak," ujarnya.

Lebih lanjut, KPK memastikan sinergi antarotoritas akan terus diperkuat guna memastikan seluruh tahapan ekstradisi berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan dapat diselesaikan dalam waktu yang efektif.

Paulus Tannos diketahui merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). KPK terus berupaya memulangkan yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum Indonesia.*

(oz/dh)

Perpres tersebut ditetapkan pada 13 Mei 2026 dan telah diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Salinan beleid tersebut dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Istana: Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat

Selain itu, Indonesia sebelumnya telah menandatangani International Coffee Agreement 2022 pada 8 Maret 2023 di London, Inggris. Kesepakatan tersebut merupakan hasil keputusan Dewan Kopi Internasional melalui Resolusi Nomor 476 yang disahkan dalam sidang ke-133 pada 9 Juni 2022.

"Pemerintah Republik Indonesia mengakui pentingnya kopi sebagai salah satu komoditas penggerak perekonomian nasional untuk memajukan kesejahteraan umum," demikian bunyi pertimbangan dalam Perpres tersebut, dikutipJumat (5/6/2026).

Melalui pengesahan ini, Indonesia secara resmi menjadi bagian dari kerja sama internasional di sektor kopi yang bertujuan memperkuat perdagangan, meningkatkan keberlanjutan industri kopi, serta mendukung kesejahteraan petani kopi di negara-negara anggota.

Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa International Coffee Agreement 2022 yang telah ditandatangani Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tersebut. Naskah perjanjian tersedia dalam beberapa bahasa resmi beserta terjemahan bahasa Indonesia.

Perpres ini sekaligus mencabut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengesahan International Coffee Agreement 2007. Dengan demikian, seluruh ketentuan yang mengacu pada perjanjian lama dinyatakan tidak berlaku sejak Perpres Nomor 30 Tahun 2026 diundangkan.

Pemerintah berharap pengesahan Persetujuan Kopi Internasional 2022 dapat membuka peluang yang lebih besar bagi ekspor kopi Indonesia, memperkuat daya saing produk kopi nasional, serta meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai salah satu produsen kopi terbesar dunia, Indonesia memiliki peluang untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah komoditas kopi melalui kerja sama internasional yang lebih kuat dan berkelanjutan.*

(oz/dh)

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur meski sempat menghadapi kendala saat persiapan. Beberapa pemain diketahui terlambat bergabung dalam pemusatan latihan karena alasan kesehatan dan perjalanan.

Baca Juga:

• Nova Arianto Larang Pemain Timnas Indonesia U-19 Main Media Sosial Selama Piala AFF 2026

"Tim sudah siap. Kami sudah menjalani lima hari yang baik bersama-sama. Beberapa pemain datang terlambat karena sakit, tetapi sekarang semuanya sudah berada dalam ritme yang baik," ujar Herdman dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Pelatih asal Inggris tersebut mengungkapkan suasana latihan terakhir berlangsung positif. Menurutnya, para pemain menunjukkan semangat tinggi untuk tampil maksimal di hadapan ribuan pendukung yang akan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno.

"Kami baru menyelesaikan latihan terakhir. Energi tim sangat baik dan kami sangat bersemangat untuk bermain bagi para pendukung seperti biasa," katanya.

Beberapa pemain seperti Joey Pelupessy, Calvin Verdonk, dan Marselino Ferdinan juga mendapat perhatian khusus dari tim pelatih guna memastikan kondisi fisik mereka tetap prima menjelang pertandingan.

Selain menjadi ajang pemanasan internasional, laga melawan Oman memiliki nilai penting dalam perhitungan ranking FIFA. Kemenangan atas tim asal Timur Tengah tersebut berpotensi memberikan tambahan poin berharga bagi Timnas Indonesia.

Setelah menghadapi Oman, skuad Garuda dijadwalkan kembali menjalani laga FIFA Matchday melawan Mozambik pada Selasa (9/6/2026). Karena itu, Herdman berharap anak asuhnya mampu menjaga performa terbaik dalam dua pertandingan internasional tersebut.

Dukungan suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga diyakini menjadi faktor penting untuk meningkatkan motivasi para pemain saat menghadapi Oman malam ini.

Jadwal Timnas Indonesia vs Oman:

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Juni 2026

Kick Off : 20.00 WIB

Stadion : Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta

Ajang : FIFA Matchday 2026

Laga ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk memperbaiki posisi di ranking FIFA sekaligus menjaga momentum positif menjelang agenda internasional berikutnya.*

(in/dh)

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana mengatakan, pengungkapan kasus penyelundupan sabu itu merupakan hasil kerja sama antara Satresnarkoba Polresta Banda Aceh, personel TNI AU, dan petugas Aviation Security (Avsec) Bandara SIM.

Baca Juga:

• Enam Kilogram Ganja Ditemukan di Lapas Padangsidimpuan, Empat Napi Narkoba Jadi Tersangka

Petugas Avsec mencurigai sebuah kardus cokelat yang dibawa tersangka. Setelah diperiksa, ditemukan empat bungkus sabu dengan total berat sekitar 2 kilogram yang disembunyikan di sela-sela kardus tersebut.

"MK mengaku mendapatkan sabu tersebut di depan gedung Bandara SIM sebelum masuk ke area keberangkatan," kata Kombes Andi Kirana dalam konferensi pers di Meuligoe Rastra Sewakottama, Jumat (5/6/2026).

Menurut Andi, MK berangkat dari Kabupaten Bireuen atas perintah seseorang berinisial AS yang kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Tersangka dijanjikan bayaran Rp60 juta jika berhasil mengantarkan sabu ke Jakarta.

"Namun baru diberikan uang muka sebesar Rp2 juta. Tersangka mengaku baru pertama kali melakukan pekerjaan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, kasus kedua terjadi pada Rabu (15/4/2026). Petugas Avsec mengamankan seorang pria berinisial AS (21) saat hendak berangkat ke Jakarta menggunakan Batik Air.

Kecurigaan muncul setelah hasil pemeriksaan X-Ray menunjukkan adanya benda mencurigakan di dalam koper milik tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, ditemukan sabu seberat 2 kilogram yang disembunyikan di dalam koper.

AS mengaku narkotika tersebut rencananya akan dibawa ke Kendari dengan imbalan sebesar Rp85 juta. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap dua orang lainnya berinisial MR dan MGA di sebuah penginapan di Kabupaten Pidie.

"AS, MR, dan MGA mengambil sabu di kawasan Pidie saat perjalanan menuju Bandara Sultan Iskandar Muda. Saat ini kami masih memburu sejumlah pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut," jelas Andi.

Selain pengungkapan dua kasus besar tersebut, Satresnarkoba Polresta Banda Aceh juga mencatat keberhasilan dalam penanganan perkara narkotika selama lima bulan terakhir.

Sebanyak 57 tersangka diamankan dari 38 kasus yang berhasil diungkap. Barang bukti yang disita meliputi sabu seberat 4.134,38 gram, ganja 59,60 gram, 26 butir pil ekstasi, serta sejumlah minuman keras berbagai merek.

Kapolresta menegaskan pihaknya akan terus menggencarkan upaya pemberantasan narkotika melalui langkah preventif maupun represif guna memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

"Kami tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku peredaran narkoba. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti secara serius. Narkoba adalah musuh bersama yang merusak masa depan generasi bangsa," tegasnya.

Andi juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, agar menjauhi penyalahgunaan narkotika karena dampaknya sangat merusak, baik terhadap kesehatan, masa depan, maupun kehidupan sosial.

"Mari bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba," pungkasnya.*

(dh)

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan, langkah tersebut merupakan implementasi langsung amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Baca Juga:

• Dudung Minta Anggaran KSP Dipisah dari Kemensetneg, Sebut Dana Pengawasan Sangat Terbatas

Menurut Dudung, Indonesia memiliki kawasan hutan yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun selama bertahun-tahun, negara menghadapi berbagai pelanggaran berupa aktivitas perkebunan, pertambangan, hingga usaha lain yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin yang sesuai dengan ketentuan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Regulasi itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

"Setiap bentuk pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif, penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara, hingga sanksi pidana bagi kegiatan yang tidak memiliki izin," tegasnya.

Dudung mengungkapkan, sejak dibentuk pada Februari 2025 hingga April 2026, Satgas PKH telah menunjukkan hasil signifikan. Pada sektor perkebunan sawit, negara berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 5,88 juta hektare. Sementara pada sektor pertambangan, kawasan yang berhasil diamankan mencapai 12.371 hektare.

Tak hanya menyelamatkan aset berupa lahan, Satgas PKH juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Hingga 13 Mei 2026, satgas berhasil menyerahkan dana riil sebesar Rp10,27 triliun kepada negara.

"Penertiban kawasan hutan tidak hanya berdampak pada penguasaan kembali aset negara, tetapi juga memperkuat keuangan negara serta memulihkan hak negara atas sumber daya alam nasional," katanya.

Pemerintah berharap keberhasilan Satgas PKH menjadi fondasi dalam menciptakan tata kelola kehutanan yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, langkah tersebut juga diyakini mampu menciptakan iklim usaha yang lebih adil sekaligus menjaga kelestarian hutan Indonesia untuk generasi mendatang.

Dudung menegaskan, keberhasilan Satgas PKH menjadi bukti bahwa negara hadir dalam menjaga kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam Indonesia.

"Satgas PKH telah membuktikan bahwa kedaulatan negara atas tanah air adalah harga mati. Langkah ini menjadi fondasi bagi tata kelola hutan yang lebih sehat, iklim usaha yang adil, dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.*

(mt/dh)

Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/6/2026), Purbaya menjelaskan realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun. Sementara itu, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.185 triliun.

Baca Juga:

• Purbaya Paparkan Kinerja Pajak ke S&P, Defisit APBN Dipastikan Tetap di Bawah 3 Persen

"Kalau dilihat dari situ, APBN kita aman dan masih bisa dikendalikan karena penerimaan pajak serta bea cukai menunjukkan perbaikan yang signifikan," ujar Purbaya.

Ia mengungkapkan pendapatan negara hingga Mei 2026 tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp834,4 triliun atau 35,4 persen dari target APBN tahun ini.

Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp123,8 triliun atau 36,8 persen dari target, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp226,4 triliun.

Menurut Purbaya, tren positif pada sektor perpajakan menjadi salah satu indikator membaiknya kondisi fiskal nasional. Bahkan, ia memperkirakan pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini dapat menembus angka 20 persen seiring peningkatan efektivitas sistem perpajakan.

"Terjadi perbaikan signifikan dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan pajak negatif. Tahun ini pertumbuhan penerimaan pajak sudah kembali positif," katanya.

Di sisi lain, belanja negara juga mengalami peningkatan sebesar 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp1.059,3 triliun atau 33,6 persen dari target APBN, sementara transfer ke daerah mencapai Rp306,1 triliun atau 44,2 persen dari target.

Purbaya juga menyoroti surplus keseimbangan primer yang kembali mencatat angka positif sebesar Rp58,6 triliun. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator penting bahwa kesehatan fiskal Indonesia semakin membaik.

"Surplus keseimbangan primer sudah kembali positif. Ini menunjukkan anggaran negara semakin berkelanjutan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya," ujarnya.

Pemerintah optimistis kondisi fiskal nasional tetap terjaga hingga akhir tahun dengan dukungan penerimaan negara yang terus membaik serta pengelolaan belanja yang lebih efektif dan terarah.*

(mt/dh)

Sidang terbuka itu dibuka langsung oleh Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo dan dihadiri para Pejabat Utama Polda Aceh, panitia internal, pengawas eksternal dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh, serta tim pengawas teknologi informasi dari Universitas Syiah Kuala.

Baca Juga:

• Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polda Aceh Gelar Turnamen Tenis Kapolda Cup 2026

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan, sidang terbuka tersebut bertujuan menetapkan peserta yang memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahapan Rikkes II.

"Sidang ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses penyaringan untuk mendapatkan calon anggota Polri yang terbaik. Peserta yang dinyatakan lulus agar terus mempersiapkan diri menghadapi tahapan berikutnya, khususnya Rikkes Tahap II dan uji kesamaptaan jasmani," ujarnya.

Dalam sidang tersebut, panitia menetapkan peserta yang lolos dari berbagai jalur penerimaan, mulai dari Akademi Kepolisian (Akpol), Rekrutmen Proaktif (Rekpro), Bakomsus, Bintara Intelijen, Bintara Polair, Bintara PTU/SPKT hingga Tamtama.

Adapun peserta yang dinyatakan lulus menuju Rikkes Tahap II terdiri dari 10 pria dan 1 wanita jalur Akpol, 7 peserta Rekpro ditambah 1 peserta talent scouting, 14 pria dan 1 wanita Bintara Intelijen, 14 peserta Bintara Polair, 12 peserta Bintara PTU/SPKT wanita, 114 peserta Bintara SPKT pria, 49 peserta Tamtama, serta 5 peserta Tamtama Polair.

Pada penutupan sidang, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Alibasyah mengingatkan seluruh peserta dan orang tua agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.

"Apabila ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu, jangan terpengaruh dan segera laporkan kepada panitia. Rekrutmen Polri dilaksanakan secara transparan dan hasil seleksi ditentukan sepenuhnya berdasarkan kemampuan serta prestasi peserta," tegas Kapolda.

Kapolda juga meminta peserta yang lolos untuk terus meningkatkan kesiapan fisik, kesehatan, dan mental menjelang tahapan seleksi berikutnya. Sementara bagi peserta yang belum berhasil, diharapkan tetap semangat dan menjadikan hasil seleksi tahun ini sebagai bahan evaluasi untuk mencoba kembali pada kesempatan mendatang.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembukaan segel hasil nilai seleksi yang disaksikan langsung oleh pengawas internal dan eksternal sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas dalam proses penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026.*

(dh)

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan pihaknya telah menggelar operasi khusus pengamanan bertajuk Operasi ASEAN U-19 Toba 2026 selama berlangsungnya kompetisi sepak bola usia muda tingkat Asia Tenggara tersebut.

Baca Juga:

• Timnas Indonesia U-19 Taklukkan Timor Leste 3-0, Bobby Nasution: Ribak Sude!

Menurutnya, pengamanan tidak hanya difokuskan di area pertandingan, tetapi juga mencakup sejumlah lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas para peserta dan tamu dari berbagai negara.

Ferry menjelaskan terdapat 13 objek pengamanan yang menjadi perhatian aparat selama pelaksanaan turnamen. Lokasi tersebut meliputi stadion pertandingan, bandara, hotel tempat menginap tim peserta, hingga sejumlah destinasi wisata yang berpotensi dikunjungi para pemain maupun ofisial.

"Objek pengamanan yang kita lakukan ada 13 titik, mulai dari stadion, bandara, hotel, hingga tempat-tempat wisata yang berpotensi didatangi pemain dan kru selama berada di Sumatera Utara," jelasnya.

Selain itu, Polda Sumut juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama ajang internasional tersebut berlangsung.

Menurut Ferry, dukungan masyarakat sangat penting dalam menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif bagi para tamu mancanegara yang datang ke Sumatera Utara.

"Kami mengharapkan dukungan seluruh masyarakat agar dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif selama kegiatan berlangsung sehingga para tamu dari berbagai negara merasa betah saat berada di Sumut," katanya.

Piala AFF U-19 2026 sendiri menjadi salah satu ajang sepak bola internasional terbesar yang digelar di Sumatera Utara tahun ini. Kehadiran ribuan penonton serta peserta dari berbagai negara menjadikan aspek keamanan sebagai prioritas utama demi suksesnya penyelenggaraan turnamen.*

(mi/dh)

Nova Arianto mengatakan larangan tersebut sudah diberlakukan sejak tim menjalani pemusatan latihan (training camp/TC) di Yogyakarta pada Mei 2026 lalu. Menurutnya, penggunaan media sosial berpotensi mengganggu performa pemain di tengah persaingan ketat ajang internasional.

Baca Juga:

• Timnas U-19 Sapu Bersih Dua Laga, Bobby Nasution Suntik Semangat Jelang Duel Kontra Vietnam

Menurut Nova, media sosial kerap menjadi distraksi yang dapat memengaruhi kondisi mental maupun fokus pemain. Karena itu, dirinya ingin seluruh skuad benar-benar fokus menjalani latihan dan pertandingan selama Piala AFF U-19 berlangsung.

"Kalau saya ingin saat TC pemain bisa fokus, karena kita tahu media sosial bisa mengganggu performa, bisa mengganggu konsentrasi pemain sehingga itu yang kita larang melakukan update di media sosial," katanya.

Nova menegaskan aturan tersebut akan tetap berlaku hingga Timnas Indonesia U-19 menyelesaikan seluruh rangkaian pertandingan di Piala AFF U-19 2026.

"Sampai Piala AFF ini selesai," tegasnya.

Saat ini Timnas Indonesia U-19 tengah berjuang di Grup A Piala AFF U-19 2026 bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Garuda Muda berhasil menunjukkan performa positif dan terus menjaga peluang untuk melangkah ke babak berikutnya.

Kebijakan pembatasan media sosial ini menjadi salah satu strategi Nova Arianto untuk menjaga mentalitas, disiplin, serta fokus para pemain dalam menghadapi setiap pertandingan di turnamen bergengsi tingkat Asia Tenggara tersebut.*

(mi/dh)

Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi antara Pemko Medan dan Sekretariat APEKSI yang dipimpin Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, M. Sofyan, di Balai Kota Medan, Jumat (5/6/2026).

Baca Juga:

• HLUN ke-30 di Medan, Dinas P3APM Tekankan Lansia Tetap Aktif, Sehat, dan Bermartabat

"Hari ini tersisa 23 hari lagi menjelang tanggal 28 Juni, yaitu dimulainya rangkaian Rakernas APEKSI di Kota Medan. Pemko Medan terus melakukan persiapan untuk semakin mematangkan perhelatan akbar ini," ujarnya.

Menurut Sofyan, Pemko Medan secara rutin menggelar rapat evaluasi bersama seluruh perangkat daerah guna memantau progres persiapan. Langkah tersebut dilakukan agar setiap kendala yang muncul dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

"Alhamdulillah, sampai saat ini semua berjalan dengan lancar. Evaluasi terus kita lakukan untuk mengetahui progres kesiapan secara mendetail," katanya.

Rapat tersebut juga diikuti Sekretariat Dewan Pengurus dan Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, melalui sambungan virtual. Dalam pertemuan itu, masing-masing pimpinan perangkat daerah memaparkan perkembangan persiapan berbagai agenda yang akan menjadi bagian dari Rakernas APEKSI XVIII.

Selain menyukseskan agenda rapat kerja nasional, Pemko Medan juga berkomitmen menghadirkan berbagai kegiatan pendukung yang menampilkan potensi budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif Kota Medan kepada para wali kota dan delegasi dari seluruh Indonesia.

Melalui persiapan yang terus dimatangkan, Kota Medan optimistis mampu menjadi tuan rumah yang sukses sekaligus memberikan kesan positif bagi seluruh peserta Rakernas APEKSI XVIII Tahun 2026.*

(dh)

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas P3APM P2KB Kota Medan, Edliaty, melalui Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Elviyanti Pohan, dalam kegiatan HLUN yang digelar di Gedung PKK Kota Medan, Jumat (5/6/2026).

Baca Juga:

• HMI Medan Kritik Kisruh AFF U-19, Minta PSSI Jangan Jadikan Pemda Tumbal Persoalan Anggaran

"Lansia adalah bagian penting dari keluarga dan masyarakat. Mereka harus tetap sehat, aktif, mandiri, dan bermartabat," ujarnya.

Pemko Medan disebut terus berupaya meningkatkan kualitas hidup lansia melalui berbagai program pembinaan, termasuk Sekolah Lansia serta kegiatan pemberdayaan lainnya. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan lansia.

Kegiatan HLUN yang digelar IPeKB Kota Medan bersama Sekolah Lansia Kota Medan ini mengusung tema "Tambah Usia, Menuju Lansia Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif".

Rangkaian acara berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan seperti senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, penyuluhan kesehatan, hingga permainan yang melibatkan para lansia.

Acara kemudian ditutup dengan pemotongan kue serta pemilihan Lansia Terheboh dan Lansia Paling Semangat. Pemerintah berharap para lansia di Kota Medan tetap sehat, bahagia, mandiri, serta produktif di tengah keluarga maupun masyarakat.*

(dh)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan tugas yang akan dijalankan dua Wakil Kepala BGN yang baru ditunjuk Presiden Prabowo Subianto, yakni Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.

Menurut Nanik, keduanya akan mengemban peran strategis dalam pembenahan tata kelola lembaga sekaligus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Baca Juga:

• Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Klaim Ada “Nama-Nama Besar” di Balik Dugaan Korupsi MBG

Nanik mengatakan penugasan tersebut sejalan dengan pengalaman panjang Arum di bidang pengawasan dan audit.

"Beliau memiliki pengalaman selama 34 tahun di bidang pengawasan dan audit. Sesuai arahan Presiden, beliau akan mengawasi secara ketat tata kelola serta pengelolaan keuangan negara di BGN," kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2026.

Selain mengawasi tata kelola lembaga, Arum juga diberi mandat untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Sementara itu, Mayjen TNI Trenggono mendapat tugas memperkuat implementasi Program MBG di wilayah 3T.

Nanik menjelaskan, pengalaman Trenggono dalam bidang teritorial menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penunjukan tersebut.

Menurut dia, tantangan distribusi dan pelaksanaan program di daerah terpencil membutuhkan pendekatan yang berbeda dibanding wilayah perkotaan.

"Untuk wilayah 3T kami membutuhkan kemampuan teritorial yang kuat agar program dapat menjangkau masyarakat secara optimal," ujarnya.

Nanik memastikan Trenggono telah memproses pengunduran diri dari dinas aktif TNI setelah menerima penugasan sebagai Wakil Kepala BGN.

Selain menjelaskan pembagian tugas wakil kepala, Nanik juga memaparkan empat prioritas utama yang akan dijalankan BGN dalam waktu dekat.

Prioritas pertama adalah melakukan penataan ulang sasaran penerima manfaat Program MBG.

Menurut dia, BGN akan lebih menekankan kualitas layanan dibanding mengejar target kuantitas penerima manfaat.

Fokus program akan diarahkan kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik tingkat sekolah dasar.

Langkah kedua adalah melakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG guna menata kembali distribusi fasilitas yang dinilai belum merata di berbagai daerah.

Prioritas ketiga berupa peningkatan kualitas dapur MBG yang telah beroperasi, termasuk perbaikan sarana, prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Adapun prioritas keempat adalah penyusunan skema alternatif pelaksanaan MBG di wilayah 3T agar program tetap berjalan efektif tanpa memberikan beban tambahan yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami akan fokus pada efisiensi anggaran sekaligus memastikan program tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," kata Nanik.

Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BGN melakukan pembenahan internal sekaligus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.*

(km/ad)

BINJAI – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Binjai Sumatera Utara (PB IMBI-SU), Aldo Tarigan, mengaku mengalami pengusiran saat berada di The Break Pool and Cafe Binjai yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 34, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai.

Menurut Aldo, peristiwa itu terjadi ketika dirinya datang sebagai pelanggan untuk bermain biliar di tempat usaha tersebut.

Baca Juga:

• 1.015 Pelari dari 34 Negara Ramaikan Trail of The Kings by UTMB 2026 di Samosir

Aldo menilai tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik, khususnya terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan pekerja.

Ia menduga tindakan yang diterimanya berkaitan dengan sikap organisasi yang selama ini menyoroti sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang disebut terjadi di lingkungan usaha tersebut.

"Apakah saat ini sudah tidak boleh lagi menyampaikan kritik terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan pekerja?" kata Aldo dalam keterangannya.

Polemik antara PB IMBI-SU dan pihak The Break Pool and Cafe Binjai disebut bukan kali pertama terjadi.

Sejak Maret 2026, organisasi mahasiswa tersebut mengaku menerima berbagai laporan dan keluhan yang berkaitan dengan kondisi tenaga kerja di tempat usaha tersebut.

Selain isu mengenai hak-hak pekerja, organisasi itu juga mengaku memperoleh informasi terkait dugaan pemotongan gaji yang disampaikan oleh sejumlah pekerja.

Namun, tudingan tersebut hingga kini belum mendapat tanggapan resmi dari pihak manajemen.

Atas kejadian yang dialaminya, Aldo meminta manajemen The Break Pool and Cafe Binjai memberikan klarifikasi terbuka kepada publik mengenai berbagai persoalan yang berkembang, termasuk terkait dugaan pengusiran yang dialaminya.

"Kami meminta pihak manajemen memberikan klarifikasi terbuka atas berbagai persoalan yang terjadi serta menyampaikan permohonan maaf secara langsung terkait tindakan pengusiran yang kami alami," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, pihak manajemen The Break Pool and Cafe Binjai belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.*

(ad)

ACEH BESAR – Dosen Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA, menyampaikan bahwa kepemimpinan Nabi Ibrahim AS memberikan perhatian besar terhadap keselamatan bangsa dan negara sebelum kepentingan pribadi maupun keluarga.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasanuddin dalam khutbah Jumat di Masjid Babul Iman, Lambheu, Keutapang, Kabupaten Aceh Besar, Jumat, 5 Juni 2026, bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1447 Hijriah.

Baca Juga:

• Bolehkah Polisi Jadi Anggota Ormas? DPR Usulkan Aturan Khusus dalam RUU Polri

Ia mengutip firman Allah dalam Surah Ibrahim ayat 35: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah) negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala."

"Doa Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa perhatian terhadap keamanan dan keberlangsungan sebuah negeri menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan," kata Hasanuddin.

Ia menjelaskan bahwa unsur penting lainnya dalam kepemimpinan Nabi Ibrahim adalah ketauhidan.

Menurut dia, pemimpin dan rakyat sama-sama merupakan hamba Allah sehingga tata kelola kepemimpinan harus berlandaskan nilai-nilai keimanan.

Hasanuddin menilai kepemimpinan yang tidak berorientasi pada ketauhidan berpotensi menjauh dari prinsip-prinsip moral dan keadilan yang diajarkan agama.

Selain itu, ia menyebut kepemimpinan Nabi Ibrahim juga menempatkan kepentingan rakyat serta keberhasilan ibadah sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pandangannya, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung masyarakat menjalankan kewajiban keagamaan.

Menurut Hasanuddin, teladan Nabi Ibrahim juga terlihat dalam upaya mengajak masyarakat kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Ia menegaskan bahwa prinsip amar makruf nahi mungkar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepemimpinan yang berorientasi pada nilai-nilai Islam.

Dalam khutbahnya, Hasanuddin juga menyinggung pendekatan Nabi Ibrahim terhadap masyarakat yang berbeda pandangan.

Menurut dia, Nabi Ibrahim lebih mengedepankan doa dan harapan agar masyarakat mengikuti jalan kebenaran, sementara urusan hidayah diserahkan kepada Allah.

"Tidak ada konsep penindasan terhadap rakyat dalam teladan kepemimpinan Nabi Ibrahim. Yang ditonjolkan adalah kasih sayang, keteladanan, dan ketaatan kepada Allah," ujarnya.

Hasanuddin menambahkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan Nabi Ibrahim yang berlandaskan ketauhidan, kasih sayang, dan keadilan masih relevan untuk dijadikan inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Ia menilai penerapan nilai-nilai tersebut dapat menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan stabilitas negara.*

(ad)

JAKARTA – Draf Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) memuat ketentuan baru mengenai status anggota Polri yang saat ini menduduki jabatan sipil di kementerian maupun lembaga negara.

Dalam rancangan yang dipublikasikan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI, anggota Polri aktif yang bertugas di luar institusi kepolisian diwajibkan memilih antara beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau kembali berdinas di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Natalius Pigai Usul Sipil Bisa Jadi Pejabat Utama di Lingkungan Polri

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebelum berlakunya undang-undang ini menduduki jabatan di luar Kepolisian pada kementerian/lembaga selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), beralih status menjadi ASN atau kembali bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia," demikian bunyi ketentuan dalam draf RUU tersebut.

Aturan tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan Pasal 28 yang mengatur penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian.

Dalam rancangan revisi, anggota Polri pada prinsipnya diwajibkan mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun apabila ingin menduduki jabatan di luar korps Bhayangkara.

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian," demikian bunyi Pasal 28 ayat (3) dalam draf revisi.

Meski demikian, terdapat pengecualian bagi anggota Polri yang ditempatkan pada jabatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi, tugas, dan kewenangan kepolisian.

Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (4) yang memungkinkan anggota Polri tetap berstatus aktif tanpa harus mengundurkan diri ketika menduduki jabatan tertentu yang berkaitan dengan tugas kepolisian.

Sementara itu, Pasal 28 ayat (5) mengatur sebanyak 15 kementerian dan lembaga yang dapat ditempati oleh anggota Polri aktif.

Di antaranya kementerian yang membidangi koordinasi politik dan keamanan, hukum, imigrasi dan pemasyarakatan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, kelautan dan perikanan, perhubungan, perlindungan pekerja migran Indonesia, serta agraria dan tata ruang.

Selain kementerian, anggota Polri aktif juga dapat bertugas pada sejumlah lembaga strategis seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga yang menangani ketahanan nasional.

Meski telah masuk dalam draf revisi, substansi mengenai penempatan anggota Polri di kementerian dan lembaga tersebut belum dibahas secara mendalam dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Polri antara DPR dan pemerintah.

Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (4/6/2026) ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Senin (8/6/2026).

Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan pemerintah telah menyerahkan 112 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR untuk dibahas bersama dalam revisi UU Polri.

Menurut Edward, sejumlah substansi baru yang masuk dalam revisi tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lanjutan pekan depan.

Revisi UU Polri menjadi salah satu regulasi yang mendapat perhatian publik karena menyangkut penguatan profesionalisme, tata kelola kelembagaan, serta hubungan Polri dengan institusi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.*

(km/ad)

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengusulkan agar revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) memberikan ruang bagi kalangan sipil profesional untuk mengisi sejumlah jabatan strategis non-operasional di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Usulan tersebut disampaikan Pigai sebagai bagian dari penguatan reformasi kelembagaan, profesionalisme, serta supremasi sipil dalam tata kelola institusi kepolisian di Indonesia.

Baca Juga:

• Bolehkah Polisi Jadi Anggota Ormas? DPR Usulkan Aturan Khusus dalam RUU Polri

Menurut Pigai, jabatan yang dimaksud bukanlah posisi yang berkaitan langsung dengan fungsi utama kepolisian seperti penegakan hukum, keamanan, maupun operasi kepolisian.

Jabatan tersebut lebih berfokus pada bidang administrasi, pengawasan, manajemen sumber daya manusia, transformasi digital, pengelolaan keuangan, perencanaan, hingga tata kelola organisasi.

Ia menilai posisi-posisi tersebut dapat diisi oleh tenaga profesional sipil yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya tanpa mengganggu tugas pokok Polri sebagai aparat penegak hukum.

"Jabatan yang bisa diisi sipil seperti administrasi, keuangan, inspektorat, atau personalia yang tidak terkait langsung dengan tugas utama kepolisian," ujarnya.

Pigai menegaskan bahwa revisi UU Polri merupakan momentum penting untuk memperkuat institusi kepolisian yang profesional, modern, dan demokratis.

Menurut dia, pelibatan kalangan sipil dalam posisi strategis non-operasional telah menjadi praktik umum di berbagai negara demokrasi modern.

Selain meningkatkan profesionalisme birokrasi, langkah tersebut dinilai dapat memperkuat prinsip checks and balances serta mempertegas posisi Polri sebagai institusi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pigai juga menyoroti kondisi saat ini di mana anggota Polri memiliki peluang menduduki sejumlah jabatan strategis di kementerian maupun lembaga negara.

Oleh karena itu, menurutnya perlu ada keseimbangan melalui kesempatan yang sama bagi profesional sipil untuk berkontribusi di lingkungan kepolisian.

"Kalau selama ini anggota Polri bisa menjadi pejabat di institusi sipil, kementerian, dan lembaga, maka sebaiknya juga ada dari kalangan sipil yang bisa menduduki jabatan utama di institusi Polri," katanya.

Usulan tersebut menambah daftar masukan terhadap pembahasan revisi UU Polri yang saat ini tengah bergulir.

Sejumlah pihak sebelumnya juga mendorong penguatan aspek akuntabilitas, netralitas, profesionalisme, serta pengawasan terhadap institusi kepolisian melalui regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan demokrasi dan kebutuhan masyarakat.*

(km/ad)