JAKARTA – Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virgo Transport 8, Arief Yunianto, sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan kapal di perairan Laut Jawa.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Arief langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Kalimantan Selatan.

Baca Juga:

• BTC Polda Aceh Raih Juara III Turnamen Tenis Piala Panglima TNI, Perkuat Sinergi TNI-Polri Lewat Olahraga

Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Kukuh Prabowo, mengatakan penyidik masih melakukan pemeriksaan untuk mengusut secara menyeluruh kecelakaan tersebut.

"Perkara sudah dilimpahkan ke Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri. Saat ini sudah kita tangani dan saat ini kita sementara sudah menetapkan tersangka nakhodanya dan sudah dilakukan penahanan," kata Kukuh kepada wartawan, Rabu, 30 September 2026.

Selain menetapkan nakhoda sebagai tersangka, polisi masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8.

Kukuh mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak masih berlangsung.

Penyidik akan menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan.

"Pemeriksaan sementara masih berlanjut untuk mencari para pihak yang bisa dimintai pertanggungjawabannya," jelas Kukuh.

Namun, polisi belum mengungkap konstruksi perkara maupun pasal yang dikenakan kepada Arief Yunianto.

Menurut Kukuh, informasi tersebut akan disampaikan setelah pemeriksaan selesai.

"Untuk release resmi nanti menunggu hasil pemeriksaan seluruhnya selesai," tuturnya.

Kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8 sebelumnya ditangani Polda Kalimantan Selatan.

Mabes Polri kemudian mengambil alih penanganan perkara melalui Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan penanganan kecelakaan kapal tersebut sejak awal dilakukan secara terpadu bersama sejumlah instansi.

Polri bersama Basarnas, TNI, dan pemangku kepentingan terkait terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan atau SAR, evakuasi, serta pelayanan kepada korban dan keluarga korban.

"Sejak awal kejadian, Polri bersama Basarnas, TNI, dan stakeholder terkait telah melakukan langkah-langkah mitigasi dan penanganan secara terpadu, baik dalam mendukung operasi SAR, evakuasi dan pelayanan kepada korban maupun keluarga korban, maupun dalam proses penyelidikan dan penyidikan," kata Isir melalui keterangan tertulis, Senin, 28 September 2026.

Isir mengatakan proses hukum kasus tersebut kemudian dilimpahkan kepada Mabes Polri untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

"Untuk proses perkaranya, saat ini telah dilimpahkan ke Mabes Polri melalui Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan," lanjutnya.

Penetapan Arief Yunianto sebagai tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam penyidikan kecelakaan KM Virgo Transport 8.

Polisi masih memeriksa kemungkinan keterlibatan atau tanggung jawab pihak lain sebelum menyampaikan konstruksi perkara dan pasal yang dipersangkakan secara resmi.* (d/ad)

LANGKAT – Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan se-Kabupaten Langkat, Rabu, 30 September 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, jajaran Forkopimda Kabupaten Langkat, para camat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan kader PMS dari berbagai wilayah di Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Rencana Pengukuhan Forum Alumni Dipersoalkan, IKA FDK UIN SU Medan Minta Rektor Libatkan Alumni secara Transparan dan Representatif

Organisasi juga diharapkan turut menjaga kelestarian adat dan budaya serta membantu menciptakan suasana yang kondusif dan memperkuat persatuan masyarakat di Langkat.

Ketua PMS Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, mengatakan seluruh pengurus kecamatan telah siap untuk dikukuhkan.

"PMS Langkat harus hadir sebagai garda terdepan dalam membantu program pemerintah dan menjadi wadah pemersatu masyarakat.

Pelantikan ini bukan sekedar seremonial, tapi ikrar pengabdian untuk Negeri Bertuah Langkat," ujar Edi Bahagia Sinuraya Selaku Ketua PMS Kabupaten Langkat.

Menurut Edi, keberadaan PMS tidak hanya berkaitan dengan kegiatan organisasi, tetapi juga diarahkan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Pelantikan pengurus kabupaten dan pengukuhan pengurus kecamatan diharapkan menjadi awal penguatan koordinasi organisasi hingga tingkat kecamatan.

Dengan struktur kepengurusan yang semakin terkonsolidasi, PMS Langkat diharapkan dapat menjalankan peran sosial dan kebudayaan sekaligus menjadi wadah komunikasi bagi masyarakat.

Kehadiran Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti dalam kegiatan tersebut diharapkan memberikan arahan dan semangat bagi para pengurus PMS yang baru dilantik.

Sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintah daerah dinilai penting untuk mendukung berbagai program pembangunan, sekaligus menjaga keharmonisan kehidupan sosial masyarakat.

PMS Langkat juga diharapkan dapat ikut menjaga nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat serta berkontribusi dalam mewujudkan Langkat yang religius, maju, dan sejahtera.

Pelantikan pengurus kabupaten dan pengukuhan pengurus kecamatan ini menjadi bagian dari upaya PMS Langkat memperkuat organisasi sekaligus memperluas kontribusinya bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Langkat.* (ad)

JAKARTA – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2007-2012, I Gusti Putu Artha, mengungkapkan adanya ketentuan pengecualian bukti kelulusan dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menurut pengetahuannya baru muncul pada Pemilihan Presiden 2024.

Hal itu disampaikan Putu Artha ketika memberikan keterangan sebagai saksi pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu, 30 September 2026.

Baca Juga:

• Denny Indrayana di Sidang MK: Dokumen Gibran yang Ada Hanya Surat Penyetaraan Pendidikan, Bukan Ijazah

Ketentuan tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

"Dalam pemilu presiden sejak tahun 2004 sampai tahun 2019 tidak ada. Maka, Pasal pengecualian ini baru muncul memang dalam Pemilu Presiden 2024. Itu memang pengetahuan saya soal itu," ujar Putu di hadapan Hakim Konstitusi.

PKPU Nomor 19 Tahun 2023 merupakan aturan KPU mengenai pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

JDIH KPU mencatat aturan tersebut ditetapkan pada 9 Oktober 2023 dan kemudian diubah melalui PKPU Nomor 23 Tahun 2023.

Menurut Putu, ketentuan pengecualian serupa juga tidak ditemukannya dalam pemilu legislatif, pemilihan anggota DPD, maupun pemilihan anggota DPRD pada periode yang ia ketahui.

"Dalam pemilu legislatif, sepengetahuan Putu, sejak tahun 2004 sampai 2024 juga tidak ada pasal pengecualian tersebut. Pun begitu dengan Pemilu DPD RI maupun DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam periode yang sama."

Ia juga menyebut pengalaman dalam pemilihan kepala daerah.

"Dalam pemilu kepala daerah yang saya alami tahun 2008, 2010, kemudian 2015 dan 2020, Pasal pengecualian itu tidak ada," lanjut Putu.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam perkara yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam persidangan tersebut, Putu Artha juga menceritakan pengalamannya ketika melakukan verifikasi persyaratan calon anggota legislatif pada Pemilu 2009.

Ia mengatakan pernah mencoret seorang calon anggota legislatif yang disebutnya merupakan anak orang nomor satu di Indonesia setelah menemukan persoalan pada dokumen ijazah.

"Saya kebetulan punya pengalaman 2009 mencoret satu caleg penting anak orang nomor 1 di Republik ini yang tidak bisa dicalonkan anggota DPR oleh karena pada saat saya turun ke lapangan saya mencoba untuk konsisten melaksanakan apa yang menjadi memang Peraturan KPU berkaitan dengan verifikasi persyaratan calon," tutur Putu.

Menurut Putu, verifikasi persyaratan calon tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen.

KPU juga harus memastikan kebenaran setiap dokumen yang diserahkan calon.

"Maka, yang saya lakukan adalah memastikan bahwa dokumen itu betul-betul benar. Untuk mengetahui itu benar, maka kita harus datang ke lembaga yang mengeluarkan dokumen itu, lalu kami bikin Berita Acara bahwa dokumen itu memang benar dikeluarkan oleh lembaga itu dan isinya seperti itu, baru kita sampai," ungkap Putu.

Dalam pengalaman tersebut, Putu mengaku menemukan persoalan pada ijazah SMA yang digunakan calon legislatif tersebut.

"Dalam konteks Pemilu 2009 itu, saya menemukan ijazah yang SMA, tapi saya punya temuan secara pribadi bahwa itu bermasalah. Begitu saya datang bersama Bawaslu ketika itu ke salah satu sekolah di kawasan Kuningan, memang benar ternyata ijazah itu nomor Stambuk milik orang lain. Yang bersangkutan cuma sampai kelas 2 SMA," lanjutnya.

Keterangan mengenai pengalaman verifikasi tersebut disampaikan Putu untuk menjelaskan pandangannya mengenai pentingnya pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen calon.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan oleh sejumlah pemohon, di antaranya Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Mereka mendasarkan permohonannya antara lain pada Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan ketentuan syarat pendidikan tersebut merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Para pemohon juga meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan serta menyatakan penetapannya sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 cacat hukum.

Selain itu, pemohon meminta sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dibatalkan.

Pemohon juga meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dan memerintahkan MPR menyelenggarakan pemilihan wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah putusan dibacakan.

Seluruh permintaan tersebut merupakan petitum atau permohonan dari pihak pemohon, bukan putusan MK.

Dalam persidangan sebelumnya pada 23 September 2026, KPU mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa perkara tersebut.

KPU berpendapat persoalan yang diajukan pemohon berkaitan dengan sengketa proses pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu, bukan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.

Dengan demikian, keterangan Putu Artha mengenai Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dan pengalaman verifikasi dokumen pada Pemilu 2009 menjadi bagian dari pembuktian dalam perkara yang masih diperiksa Mahkamah Konstitusi.* (cn/ad)

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana kembali menyoroti dokumen pendidikan yang digunakan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu syarat pencalonan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Denny, yang menjadi salah satu pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK), menyebut dokumen yang diserahkan sebagai syarat pencalonan bukan berupa ijazah atau bukti kelulusan, melainkan surat keterangan penyetaraan pendidikan.

Baca Juga:

• Sidang MK soal Syarat Pendidikan Gibran, Eks Komisioner KPU Ungkap Pernah Coret Caleg Anak Pejabat karena Masalah Ijazah

Menurut Denny, surat keterangan tersebut menyatakan Gibran pernah bersekolah di UTS Insearch, Sydney, Australia.

Dokumen itu menyebut pendidikan Gibran setara Grade 12 atau kelas 12 SMA dan setara dengan SMK peminatan Akuntansi.

Denny mempertanyakan karena menurutnya surat tersebut tidak mencantumkan keterangan bahwa Gibran telah lulus dari sekolah tersebut.

"Surat ini tidak pernah dimunculkan secara resmi. Surat itu baru didapatkan setelah ada kawan yang namanya Bonatua Silalahi minta ke Kementerian," kata dia.

Denny juga mempertanyakan dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.

Menurut dia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) belum menunjukkan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut.

"Pada saat menjawab, Kementerian tidak bisa menunjukkan mana tanda tamatnya sehingga surat keterangan keluar," kata dia.

Dalam keterangan resmi MK mengenai perkara ini, para pemohon memang mendalilkan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak pernah disertai dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma yang menurut mereka menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan.

Namun, hal tersebut masih merupakan dalil pihak pemohon dalam perkara yang sedang diperiksa MK, bukan putusan pengadilan.

Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Para pemohon merujuk Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketentuan tersebut mengatur persyaratan pendidikan paling rendah bagi calon presiden dan wakil presiden.

Menurut para pemohon, syarat pendidikan tersebut harus dibuktikan dengan dokumen yang menunjukkan calon telah menamatkan pendidikan tingkat sekolah menengah atas atau sederajat.

MK dalam penjelasan mengenai perkara tersebut mencatat bahwa pemohon mempermasalahkan dokumen yang digunakan untuk menunjukkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran.

Mereka juga mempertanyakan dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan tersebut.

Di sisi lain, perkara ini masih dalam proses persidangan.

MK telah menjadwalkan agenda pembuktian pemohon pada Rabu, 30 September 2026, termasuk mendengarkan keterangan ahli dan atau saksi pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan ketentuan syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu sebagai persyaratan yang wajib dipenuhi secara sah sejak proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon.

Para pemohon juga meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai calon wakil presiden.

Selain itu, mereka meminta penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 dinyatakan cacat hukum dan sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonannya dibatalkan.

Para pemohon juga meminta pembatalan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden serta meminta MPR menyelenggarakan pemilihan wakil presiden sesuai mekanisme yang mereka cantumkan dalam petitum.

Seluruh permintaan tersebut merupakan petitum atau permohonan yang diajukan para pemohon.

Hingga tahap ini, MK belum menjatuhkan putusan akhir atas perkara tersebut.

Dalam persidangan sebelumnya, KPU juga telah mempertanyakan kewenangan MK untuk memeriksa persoalan tersebut.

KPU berpandangan persoalan syarat pencalonan merupakan bagian dari sengketa proses pemilu yang berada dalam ranah Bawaslu, bukan sengketa hasil Pemilu yang menjadi kewenangan MK.

Dengan demikian, polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran kini menjadi bagian dari pembuktian dalam perkara PHPU yang sedang diperiksa MK.

Keputusan mengenai sah atau tidaknya dalil para pemohon akan bergantung pada proses persidangan dan pertimbangan hakim konstitusi.* (cn/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi capaian kafilah Sumut yang berhasil masuk lima besar pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-31 di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Capaian tersebut dinilai telah memenuhi target yang ditetapkan Pemprov Sumut.

Baca Juga:

• Rencana Pengukuhan Forum Alumni Dipersoalkan, IKA FDK UIN SU Medan Minta Rektor Libatkan Alumni secara Transparan dan Representatif

Hal itu disampaikan Bobby saat bertemu dengan para kafilah Sumut di Anjungan Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu, 30 September 2026.

"Alhamdulillah target lima besar tercapai, ini luar biasa," kata Bobby.

Bobby optimistis prestasi kafilah Sumut dapat ditingkatkan pada penyelenggaraan MTQ Nasional berikutnya.

Ia meminta persiapan dilakukan secara tepat dan berkelanjutan.

Menurut Bobby, dukungan Pemprov Sumut diperlukan agar pembinaan para qori dan qoriah dapat dilakukan secara lebih optimal.

Ia juga menilai keikutsertaan dalam MTQ Nasional tidak hanya berkaitan dengan persaingan untuk meraih juara.

Lebih dari itu, para kafilah diharapkan membawa keberkahan bagi Sumut dan ikut menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Alquran.

Pemprov Sumut, kata Bobby, juga terbuka terhadap masukan dan usulan program dari para qori dan qoriah.

Masukan tersebut diharapkan dapat memperkuat proses penjaringan peserta sekaligus meningkatkan syiar Alquran di Sumut.

Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Sumut Muhammad Yasir Tanjung mengatakan capaian Sumut pada MTQ Nasional ke-31 mengalami peningkatan dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

Ia mengatakan Pemprov Sumut juga telah memberikan bonus kepada kafilah yang berhasil meraih juara.

Besaran bonus yang diberikan yakni Rp100 juta untuk juara 1, Rp75 juta untuk juara 2, Rp50 juta untuk juara 3, Rp10 juta untuk juara harapan 1, Rp7,5 juta untuk juara harapan 2, dan Rp5 juta untuk juara harapan 3.

Yasir mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut terhadap kafilah yang mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Jawa Tengah.

"Pada MTQ ke-31 ini Sumut meraih perolehan yaitu tiga juara 1, dua juara 2, dua juara 3, serta juara harapan 1, 2, dan 3," kata Yasir.

MTQ Nasional kini diselenggarakan setiap tahun.

Setelah pelaksanaan di Semarang pada 2026, penyelenggaraan berikutnya dijadwalkan berlangsung di DKI Jakarta pada 2027.

LPTQ Sumut akan segera melakukan persiapan untuk menghadapi kompetisi tersebut.

Pembinaan dan penjaringan kafilah diharapkan dapat dilakukan lebih awal sehingga prestasi Sumut dapat terus meningkat.

Target berikutnya bukan hanya mempertahankan posisi lima besar, tetapi berupaya menembus tiga atau empat besar nasional.

Capaian pada MTQ Nasional ke-31 menjadi salah satu modal bagi Sumut untuk melanjutkan pembinaan qori dan qoriah sekaligus memperkuat syiar Alquran di daerah.* (ad)

MEDAN — Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Sumatera Utara (UIN SU) Medan meminta Rektor UIN SU tidak mengambil kebijakan secara parsial dalam pengelolaan dan pembentukan wadah alumni di lingkungan kampus.

Sikap tersebut merupakan hasil diskusi Pengurus IKA FDK UIN SU Medan yang digelar di Campoes Coffe, Medan Estate.

Baca Juga:

• Banjir Kembali Terjang Tukka dan Badiri, Pemkab Tapteng Tetapkan Status Tanggap Darurat 14 Hari

Dalam pertemuan tersebut, pengurus membahas perkembangan pembentukan dan rencana pengukuhan Forum Alumni UIN SU Medan.

Mereka menilai persoalan kelembagaan alumni perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan persoalan baru di lingkungan keluarga besar UIN SU.

Bendahara Umum IKA FDK UIN SU Medan, Parulian Siregar, mengatakan keberadaan Forum Alumni UIN SU perlu dikaji dari sisi mekanisme pembentukan, legitimasi, keterwakilan, serta hubungan kelembagaannya dengan organisasi alumni yang sudah ada.

Menurut Parulian, organisasi alumni perguruan tinggi pada umumnya menggunakan wadah Ikatan Keluarga Alumni (IKA), baik di tingkat universitas maupun fakultas.

Karena itu, menurut dia, pembentukan organisasi alumni perlu dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan melibatkan alumni secara luas.

"Pembentukan organisasi alumni seharusnya dilakukan secara transparan, terbuka dan melibatkan alumni secara luas. Jangan sampai proses yang tidak melibatkan alumni justru menimbulkan persoalan mengenai legitimasi organisasi," ujar Parulian.

Ia juga menyoroti mekanisme pembentukan dan pemilihan pengurus Forum Alumni UIN SU yang dinilai belum memberikan ruang partisipasi yang cukup bagi alumni UIN SU secara keseluruhan.

Parulian mengatakan persoalan tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai kepentingan kelompok tertentu.

Menurut dia, seluruh alumni merupakan bagian dari keluarga besar UIN SU dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan wadah serta kepengurusan organisasi alumni.

IKA FDK UIN SU Medan juga mengingatkan agar pembentukan wadah alumni tidak justru menimbulkan dualisme organisasi maupun konflik internal.

"Jangan sampai niat membangun silaturahmi alumni justru melahirkan dualisme dan konflik internal. Kalau konflik internal berkembang, tentu bisa berdampak terhadap hubungan kelembagaan dan citra UIN Sumatera Utara di mata publik," tegasnya.

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, IKA FDK UIN SU Medan meminta Rektor UIN SU meninjau kembali dan membatalkan rencana pengukuhan Forum Alumni UIN SU Medan.

Mereka juga mendorong penyusunan regulasi yang jelas mengenai mekanisme pembentukan, pemilihan, dan pengangkatan kepengurusan organisasi alumni UIN SU.

Regulasi tersebut diharapkan disusun melalui dialog dan musyawarah dengan melibatkan unsur alumni secara luas.

Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan maupun dualisme organisasi alumni.

"Rektor memiliki posisi strategis dalam menjaga persatuan keluarga besar UIN SU. Karena itu, kami berharap kebijakan terkait alumni dilakukan melalui dialog, musyawarah dan mekanisme yang dapat diterima bersama," pungkas Parulian.

IKA FDK UIN SU Medan juga menilai marwah organisasi alumni perlu dijaga melalui regulasi yang konsisten dan berlaku secara periodik.

Mereka berpandangan pergantian rektor tidak semestinya secara otomatis diikuti dengan perubahan nama atau bentuk organisasi alumni.

Menurut IKA FDK, persoalan tersebut berkaitan dengan konsistensi kelembagaan dan integritas organisasi alumni.

Karena itu, IKA FDK berharap Rektor UIN SU dapat berada pada posisi netral dan menempatkan organisasi alumni sebagai wadah formal yang memiliki mekanisme serta aturan yang jelas di lingkungan UIN Sumatera Utara.

Diskusi tersebut sekaligus menjadi dasar sikap IKA FDK UIN SU Medan untuk mendorong tata kelola organisasi alumni yang lebih terbuka, demokratis, representatif, serta memperkuat hubungan antara alumni dan almamater.* (ad)

JAKARTA – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Gusti Putu Artha, mengungkap pengalamannya mencoret seorang calon anggota legislatif atau caleg yang disebut merupakan anak pejabat karena persoalan ijazah.

Pengalaman itu disampaikan Putu Artha ketika menjadi saksi dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempersoalkan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, Rabu, 30 September 2026.

Baca Juga:

• Wacana Duet Gibran-Dedi Mulyadi untuk 2029 Kembali Mencuat, Mardiansyah: Ini Kekuatan Dahsyat

Dalam perkara ini, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

MK mencatat agenda 30 September 2026 sebagai tahap pembuktian pemohon, termasuk mendengarkan keterangan ahli dan atau saksi serta pengesahan alat bukti tambahan.

Dalam kesaksiannya, Putu Artha mengatakan pengalaman tersebut terjadi ketika Pemilu 2009.

Saat itu, ia turun langsung untuk memastikan dokumen persyaratan calon telah memenuhi ketentuan.

"Saya kebetulan punya pengalaman 2009 mencoret satu caleg penting anak orang nomor 1 di Republik ini, yang tidak bisa dicalonkan anggota DPR," kata Putu Artha.

Ia menjelaskan, pencoretan dilakukan setelah proses verifikasi terhadap dokumen persyaratan calon.

Menurut dia, verifikasi tidak hanya menyangkut keberadaan dokumen, tetapi juga memastikan kebenaran dokumen tersebut.

"Oleh karena pada saat saya turun ke lapangan, saya mencoba untuk konsisten melaksanakan apa yang menjadi memang peraturan KPU berkaitan dengan verifikasi persyaratan calon," ujarnya.

Putu Artha mengatakan setidaknya terdapat dua hal yang harus diperiksa dalam verifikasi persyaratan calon, yakni kelengkapan dan kebenaran dokumen.

"Yang saya ketahui mengenai verifikasi persyaratan calon, di sana setidak-tidaknya ada dua elemen dalam konteks syarat calon yaitu kelengkapan dokumennya dan kebenaran tiap-tiap dokumen yang lengkap itu," kata dia.

Menurut Putu Artha, untuk memastikan keaslian dan kebenaran sebuah dokumen, KPU perlu mendatangi lembaga yang menerbitkan dokumen tersebut.

"Untuk mengetahui itu benar, maka kita harus datang ke lembaga yang mengeluarkan dokumen itu. Lalu kami bikin berita acara bahwa dokumen itu memang benar dikeluarkan oleh lembaga itu dan isinya seperti itu," ujarnya.

Dalam pengalaman Pemilu 2009 tersebut, Putu Artha mengaku menemukan persoalan pada ijazah SMA yang digunakan seorang caleg.

"Nah, dalam konteks yang saya alami di Pemilu 2009 itu saya menemukan ijazah yang apa namanya SMA begitu," kata Putu Artha.

Ia kemudian bersama Bawaslu mendatangi sebuah sekolah di kawasan Kuningan untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen tersebut.

"Tetapi saya punya kemudian temuan secara pribadi bahwa itu bermasalah. Sudah dilegislasi. Begitu saya datang bersama Bawaslu ketika itu ke salah satu sekolah di kawasan Kuningan, memang benar," ujarnya.

Menurut Putu Artha, hasil pengecekan menunjukkan ijazah tersebut bukan milik caleg yang bersangkutan.

"Ternyata ijazah itu milik, stambuk nomor stambuk milik orang lain yang bersangkutan cuman sampai kelas 2 SMA," kata dia.

Karena itu, Putu Artha menegaskan pengalaman tersebut menjadi alasan pentingnya melakukan verifikasi terhadap kebenaran dokumen, bukan sekadar memastikan dokumen persyaratan telah tersedia.

"Nah, pengalaman ini ingin saya katakan bahwa dalam pelaksanaan verifikasi yang kami alami di luar kelengkapan dokumen maka proses apa memastikan verifikasi kebenaran dokumen itu tetap harus kami lakukan," kata Putu Artha.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan sejumlah pihak, di antaranya Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Denny Indrayana, sejumlah anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Daftar perkara resmi MK mencatat perkara tersebut sebagai PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Mereka meminta MK menyatakan syarat pendidikan tersebut wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran dan penetapan pasangan calon.

Para pemohon juga mendalilkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan tersebut.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dinyatakan cacat hukum serta sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonannya dibatalkan.

Para pemohon juga meminta pembatalan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dan meminta MPR menyelenggarakan pemilihan wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Namun, permintaan tersebut masih merupakan petitum atau permohonan dari para pemohon dan belum merupakan putusan MK.

Dalam persidangan sebelumnya pada 23 September 2026, KPU mempertanyakan kewenangan MK untuk memeriksa perkara tersebut.

KPU berpendapat persoalan yang diajukan pemohon berkaitan dengan sengketa proses pencalonan, yang menurut KPU berada dalam ranah Bawaslu, bukan sengketa hasil Pemilu yang menjadi kewenangan MK.

Sidang 30 September 2026 sendiri merupakan bagian dari tahapan pembuktian perkara tersebut.

Dengan demikian, kesaksian Putu Artha mengenai pengalaman verifikasi caleg pada Pemilu 2009 menjadi bagian dari alat bukti dan keterangan yang dipertimbangkan dalam proses persidangan.* (km/ad)

SOLO – Wacana memasangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029 kembali menjadi pembicaraan.

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menilai kemungkinan duet tersebut menarik karena keduanya dianggap memiliki basis popularitas di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.

Baca Juga:

• Tugu Ampera Desa Kolam Jadi Pengingat Peristiwa 1965 di Sumatera Utara, Ini Sejarahnya

Menurut Mardiansyah, Jawa memiliki posisi penting dalam peta politik nasional.

Ia mengaitkan Dedi Mulyadi dengan Jawa Barat, sementara Gibran disebut memiliki kedekatan politik dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Jadi kalau bicara politik kekuasaan, itu kan Jawa itu jadi kunci suara. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah Jawa Barat itu identik dengan KDM, Mas Gibran identik dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya selesaikan, klop, kan gitu," ujar dia.

Mardiansyah mengatakan munculnya pembicaraan mengenai duet Gibran-Dedi Mulyadi merupakan bagian dari dinamika politik yang berkembang.

Ia menilai gaya keduanya dalam berinteraksi dengan masyarakat mulai terlihat memiliki kemiripan.

"Kalau misalnya KDM sekarang semua orang mulai bicara berpasangan dengan Mas Gibran, terus sudah mulai sepertinya ada kegelisahan-kegelisahan dari pihak-pihak yang lain, saya rasa wajar-wajar aja, karena memang ini kekuatan dahsyat," kata dia.

"Karena Mas Gibran dan KDM itu sepertinya memang udah agak mulai menyatu ya. Dari cara-cara berpolitiknya, cara-caranya ketemu masyarakat, dan lain sebagainya, saya rasa baik-baik aja tuh, bagus juga," imbuh dia.

Mardiansyah juga mengatakan arah dukungan yang selama ini dibawanya tetap berada pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Harapan kita sebenarnya kan dari awal ya, termasuk arahannya Pak Jokowi, itu kita dukung Prabowo-Gibran sampai 2029, bahkan sampai 2034. Tapi kalau Pak Prabowo-nya tiba-tiba enggak mau sama Mas Gibran lagi, ya masa mau dipaksa? Ya pasti kan ada takdir politik sendiri buat Mas Gibran ya," ujar dia.

"Kalau misalnya memang takdir politiknya nanti berpasangan dengan KDM, bagus-bagus aja kalau menurut saya sih. Bagus-bagus aja, dan kayaknya agak sulit dikalahkan juga ya," kata Mardiansyah.

Namun, hingga saat ini wacana Gibran-Dedi Mulyadi belum menjadi pasangan resmi untuk Pilpres 2029.

Dedi sebelumnya menyatakan belum memikirkan kontestasi tersebut dan memilih fokus menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Mardiansyah meminta pihak lain tidak lagi mempermasalahkan keluarga Jokowi, termasuk polemik dokumen pendidikan Gibran yang kini menjadi bagian dari perkara di Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menjadwalkan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memasuki agenda pembuktian pada 30 September 2026.

Agenda tersebut mencakup pemeriksaan keterangan ahli dan atau saksi pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan.

Mardiansyah mengatakan isu tersebut sempat dibicarakan dalam pertemuannya dengan Jokowi.

"Saya sih pesan buat yang lain-lain sudahlah, enggak usah ngoprek-ngoprek lagi Pak Jokowi dan keluarga, sudah cukuplah. Karena bicara soal ijazah Mas Gibran lah, apa segala macam, tadi sempat disinggung juga sama Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu udah melihat dokumennya sekolahnya Mas Gibran, enggak ada masalah sama sekali. Jadi tenang-tenang aja beliau," kata dia.

"Orang saya udah cek dokumennya, saya udah saya juga yang mengantar dia sekolah dan segala macam, enggak ada masalah itu Mas. Jadi saya enggak ada kekhawatiran sama sekali soal sidang MK-nya," kata Mardiansyah kata menirukan pernyataan Jokowi.

Mardiansyah kemudian menyebut polemik tersebut sebagai upaya politisasi untuk mendiskreditkan Gibran.

Pernyataan itu merupakan pandangan Mardiansyah dalam menanggapi perkara yang sedang berjalan di MK.

"Bahwa memang ini ada politisasi dari berbagai pihak untuk mencoba mendiskreditkan Mas Gibran, silakan. Tapi saya cuma berpesan begini, bangsa kita ini kan sedang banyak juga soal, jauh lebih penting energinya buat yang lain lah dibanding ngurusin ijazah. Nanti Jan Ethes juga dimasalahin lagi, kan gitu lho, kan konyol juga," pungkasnya.* (mk/ad)

JAKARTA – Polda Metro Jaya belum menemukan bukti adanya tindak pidana dalam kematian Sutrimo, 42 tahun.

Kesimpulan sementara itu disampaikan setelah penyidik menggabungkan berbagai hasil pemeriksaan, termasuk keterangan saksi, pemeriksaan tempat kejadian perkara, rekaman CCTV, pemeriksaan laboratorium forensik, DNA, hingga hasil ekshumasi jenazah.

Baca Juga:

• Tugu Ampera Desa Kolam Jadi Pengingat Peristiwa 1965 di Sumatera Utara, Ini Sejarahnya

"Dalam proses penyidikan, apabila di kemudian hari adanya temuan baru, dapat dilakukan proses penyidikan kembali," kata Anom dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 30 September 2026.

Anom menjelaskan, kesimpulan tersebut diperoleh setelah penyidik menganalisis dan mengorelasikan seluruh fakta yang ditemukan selama proses penyelidikan dan penyidikan.

"Dari sanalah kita beranjak untuk melakukan proses penyidikan. Memang disimpulkan terhadap korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, juga tidak ditemukan zat-zat berbahaya yang menyebabkan korban meninggal dunia," ujar Anom.

Menurut dia, berbagai temuan tersebut kemudian dicocokkan untuk mengetahui rangkaian peristiwa sebelum Sutrimo meninggal dunia.

"Sehingga, kami mendapatkan kesimpulan sementara, seperti itu bahwa belum ditemukan peristiwa pidana," katanya.

Anom mengatakan hasil ekshumasi menjadi salah satu bagian penting dalam penyidikan.

Pemeriksaan terhadap kondisi jenazah dilakukan untuk mencari petunjuk yang dapat memperkuat atau menguji temuan penyidik lainnya.

"Ya makanya basically kita proses penyidikan larinya terhadap kondisi dari jenazah, sehingga penyidik melakukan ekshumasi," ujar Anom.

Ketua Tim Ekshumasi dr. Ahmad Yudianto sebelumnya menjelaskan, pemeriksaan jenazah tidak menemukan luka akibat kekerasan tajam maupun tumpul.

Tidak ditemukan pula patah tulang yang berkaitan dengan kekerasan.

Pemeriksaan toksikologi terhadap organ tubuh dan tanah di sekitar makam juga tidak menemukan pestisida, alkohol, arsen, maupun sianida.

Namun, pemeriksaan menemukan kafein pada sejumlah organ dan jaringan tubuh Sutrimo.

Tim forensik juga menemukan sejumlah kelainan pada jantung dan pembuluh darah. Salah satunya adalah dinding arteri koroner yang keras dan menebal.

Pemeriksaan histopatologi kemudian menunjukkan adanya penyempitan lumen arteri hingga sekitar 75 persen.

Berdasarkan rangkaian pemeriksaan tersebut, Yudianto mengatakan penyakit jantung iskemik tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian Sutrimo.

"Kafein yang ditemukan dalam tubuh dinilai dapat berperan sebagai faktor pencetus yang memperberat kondisi penyakit tersebut," kata Yudianto.

Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar pemeriksaan polisi dalam menyimpulkan bahwa hingga saat ini belum ditemukan bukti yang menunjukkan adanya peristiwa pidana dalam kematian Sutrimo.

Kasus kematian Sutrimo bermula ketika pria tersebut ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis, 23 Juli 2026.

Sutrimo kemudian dibawa ke RS Muhammadiyah Taman Puring. Namun, ia dinyatakan telah meninggal dunia ketika tiba di rumah sakit.

Saat dibawa dari lokasi, tubuh Sutrimo berada dalam balutan selimut biru dan diangkat oleh empat orang.

Salah satunya disebut merupakan staf Kejaksaan Agung bernama Febrio Adiono.

Pada tahap awal penyelidikan, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Sutrimo, termasuk kemungkinan adanya kekerasan atau tindak pidana.

Penyidik kemudian meminta keterangan dari keluarga, pengemudi ambulans, petugas rumah sakit, serta sejumlah pihak yang mengetahui peristiwa tersebut.

Polisi juga menelusuri rekam medis Sutrimo, riwayat pemesanan ambulans, lokasi pertama korban ditemukan, rekaman CCTV, serta informasi lain yang berkaitan dengan kematiannya.

Setelah seluruh temuan dianalisis, polisi menyatakan belum menemukan bukti adanya tindak pidana dalam kematian Sutrimo.

Meski demikian, Anom menegaskan proses hukum belum sepenuhnya tertutup.

Jika di kemudian hari muncul bukti atau fakta baru yang berkaitan dengan kematian Sutrimo, penyidikan dapat dilakukan kembali.* (km/ad)

Oleh:DR. dr. Tan Shot Yen, M.hum

MAKAN Bergizi Gratis sejak dimulai pertama kali 6 Januari 2025 hingga akhir bulan September 2026 tercatat telah merenggut 52.109 insiden keracunan makanan di 902 sekolah, 55 posyandu, 227 Kabupaten/kota dan 36 provinsi sesuai catatan surveillance MBG.

Baca Juga:

• Banjir Kembali Terjang Tukka dan Badiri, Pemkab Tapteng Tetapkan Status Tanggap Darurat 14 Hari

Revisi pedoman dan petunjuk teknis dilakukan berkali-kali hingga menimbulkan kebingungan.

Belum lagi kebijakan soal jenis bahan pangan, gonta-ganti patokan standar susu kemasan, begitu pula larangan menu soto, bersantan, ikan laut, telur bercangkang, olahan bukan telur utuh, buah potong, dan masih banyak lagi.

Pertama, sebagai Program Strategis Nasional – Makan Bergizi Gratis tidak berdiri di atas landasan kokoh yang bisa dipertanggungjawabkan.

Yang semestinya bukan hanya mempunyai landasan hukum, tapi juga standar baku yang telah lolos uji coba, sehingga bisa diterapkan dengan skala nasional besar-besaran. Apalagi, memakan anggaran tertinggi dari semua belanja negara.

Kedua, sebagai program pemenuhan gizi masyarakat, sekalipun telah menerima panduan standar gizi/makanan dari kementerian kesehatan, serta kementerian pendidikan dasar dan menengah, tapi pada pelaksanaannya jauh dari apa yang semestinya merupakan 'rembug bersama' antar kementerian dan lembaga.

Tujuan Utama Percepatan Penurunan Masalah Gizi Tak Tercapai

Dalam perjalanannya, tujuan utama sebagai percepatan penurunan masalah gizi dan kelaparan menjadi semakin kabur, bahkan beberapa pihak merasa perlu membangun narasi positif demi mengatasi insiden dan tragedi yang tak kunjung usai dari hari ke hari.

Media sosial menjadi semakin tidak kondusif dengan aneka video saling silang.

Di satu pihak menampilkan insiden keracunan di mana-mana dan di pihak lain tayangan beberapa anak sekolah menyantap isi omprengnya sambil mengucapkan terima kasih serentak.

Carut marut MBG, diakui Kepala BGN sendiri sebagai pelanggaran terhadap prosedur standar operasional hingga 80-90%.

Yayasan, mitra, dan SPPG tidak peduli dengan sertifikasi bahkan yang sudah punya sertifikat pun tidak menjalankan prosedur penyediaan MBG dengan benar, sesuai apa yang telah mereka dapatkan.

Banyak Celah Terabaikan

Di awal program ini berjalan, SPPG merupakan dapur yang dikelola dengan harapan menampung tenaga kerja, memberi penghasilan bagi masyarakat sekitar dan tentunya mendatangkan keuntungan bagi pemilik dapur.

Pemerintah membuka peluang bagi siapa saja yang mau 'berkontribusi' dan berkolaborasi demi program strategis nasional ini.

Kelihatannya amat demokratis dan populis, tetapi banyak celah terlupakan untuk dikaji lebih dalam sejalan dengan berjalannya program yang butuh monitoring, supervisi, dan evaluasi.

Dewan Perwakilan Rakyat tidak mungkin lagi berdiri sebagai pihak yang memonitoring secara objektif, karena begitu banyaknya anggota dewan yang terhormat berkedudukan sebagai pemilik yayasan dan dapur SPPG.

Begitu pula pejabat daerah yang memiliki beberapa dapur untuk meningkatkan citra mendukung program pemerintah pusat.

Formalitas aturan yang hanya tertulis dalam panduan sementara, dalam pelaksanaannya para pekerja baru menjalankan tugasnya 'seperti kebiasaan' mereka memperlakukan bahan pangan dan makanan sehari-hari di rumahnya.

Membuat kita menyaksikan potret tumpukan belanjaan di depan toilet, ompreng yang sudah berisi makanan berjejer di atas lantai, peti-peti buah setengah busuk bertumpuk, bahkan penggunaan talenan yang sama untuk memotong daging, buah, dan sayur.

Mereka tidak paham HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), mereka tahunya hanya disuruh dan bekerja.

Bahkan, yang mendapat pelatihan hanya pengawas gizinya, yang juga bukan lulusan program gizi.

Setiap hari subuh pukul 02.00 tim pengolahan dan pemorsian sudah bekerja, jam kerja yang sama kepala SPPG dan timnya berada di dapur – setiap hari.

Bisa dibayangkan kelelahan fisik dan mental bagi orang-orang yang terbiasa punya jam tidur dan melek pada umumnyalk , mendadak perlu bekerja seperti itu.

Lebih mengerikan, satu dapur harus memproduksi 2000 porsi setiap hari sekali jalan, dengan pekerja yang sama sekali belum pernah bekerja di katering, restoran, apalagi dengan prosedur ketat keamanan pangan.

Sekali pun berbantah fakta bahwa masih ada SPPG yang bermutu sesuai propaganda Badan Gizi Nasional: MBG bagus, bersih, bergizi dan sehat – namun janji 'zero tolerance' terhadap insiden keamanan pangan dipertanyakan dengan terus bertambahnya korban yang sekarang terjadi setiap hari bergilir di antara SPPG di seluruh Nusantara.

Para petinggi dan pejabat negara akhirnya menghabiskan waktu dan biaya mengunjungi korban yang mestinya tidak perlu ada, seandainya MBG diterapkan dengan baik dan benar.

Masalah hilangnya kepercayaan publik menjadi hal yang krusial, ditambah lagi tidak ada kejelasan perubahan status gizi penerima manfaat dengan kocar kacirnya data.

Termasuk data penerima manfaat yang sungguh mengonsumsi jatahnya atau pindah wadah dibawa pulang atau sama sekali tidak dimakan dan menjadi "food waste" yang menambah persoalan lingkungan serta pemborosan anggaran.

Apakah MBG Masih Bisa Diharapkan?

Jadi, apakah kita masih bisa berharap dari MBG dengan tujuan semula? Mungkin.

Tapi banyak sekali catatan dan rekomendasi yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, perlu kebesaran hati untuk mengakui bahwa program ini membutuhkan "re-visitasi" alias peninjauan ulang.

Bukan sekadar "re-focussing". Apa yang ditinjau? Tentunya sistem.

Memaksakan sistem dapur sentral dengan menggenjot ribuan porsi sudah tidak mungkin lagi.

Celah melenceng dari prosedur operasional standar amat besar apalagi pekerjanya bukan profesional.

Ribuan porsi dikejar demi menutup ongkos dan cicilan hutang sama sekali tidak etis dengan mengorbankan kualitas dan mutu.

Dapur sentral mungkin perlu bermetamorfosis sebagai pusat penyortiran dan persiapan bahan baku.

Selanjutnya, proses memasak dan membagi secara prasmanan bisa menjadi porsi sekolah, melibatkan kantin dan POMG (Persatuan Orangtua Murid dan Guru), tanpa mengorbankan jam belajar dan memberatkan guru sebagai tumbal pencicip makanan berisiko.

Kedua, dibutuhkan 'musyawarah besar' tentu saja untuk menyelesaikan perkara hal-hal yang sudah terlanjur terjadi: pemilik SPPG yang meminjam modal bank, status ahli gizi yang diambil alih orang dengan kompetensi lain bahkan hanya 'dilatih' sebentar dengan pengetahuan yang amat terbatas – ini semua harus dikembalikan ke posisi masing-masing.

Artinya, menempatkan ahli gizi sesungguhnya pada posisi tersebut, sebagaimana di Jepang dan negara mana pun yang dikunjungi pejabat BGN.

Ketiga, perlu sinkronisasi program pemerintah yang sudah mapan dan terbukti memperbaiki status gizi kelompok 3B: Balita, Busui dan Bumil – yaitu pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan yang mempunyai durasi 28 hari atau 90 hari secara terukur, terpantau posyandu dan puskesmas.

Melibatkan kader dan memberi mereka insentif yang layak sudah membuka lapangan pekerjaan sesungguhnya – sebagai bonus, mereka adalah orang-orang terampil yang sudah terlatih apalagi jika berasal dari posyandu ILP (integrasi layanan primer) dimana sasaran pelayanan posyandu adalah untuk seluruh kelompok usia berdasarkan siklus hidup.

Keempat, keberadaan koordinator regional, wilayah dan kecamatan perlu mendapat kewenangan sesuai tupoksinya sebab mereka adalah perpanjangan tangan secara struktural BGN pusat dengan kewajiban melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi yang apabila itu semua berjalan maka mustahil terjadi insiden seperti yang kita dengar hingga kini.

Para koordinator ini tidak boleh 'kalah gertak' dengan pejabat daerah dan anggota dewan sebagai pemilik yayasan atau dapur, apabila ditemukan adanya pelanggaran dan penyelewengan.

Kelima, penutupan sementara SPPG yang sudah pernah terkena kasus tidak menyelesaikan masalah. Hanya menunda insiden berikutnya untuk terulang lagi.

Yang perlu dilakukan adalah identifikasi SPPG yang menjalankan praktik baik (best practice) lolos uji sistem dan uji dapur, bersertifikasi – dan dijadikan 'tempat magang' pengelola dan pekerja SPPG lain.

SPPG baru tidak boleh memproduksi lebih dari 500-1000 porsi per hari hingga kurun waktu tertentu, bebas insiden, sungguh-sungguh 'zero tolerance' – termasuk jika bekerja sama dengan kantin sekolah.

Dalam waktu yang sama monitoring edukasi makan bergizi bisa melibatkan Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) Puskesmas yang bertanggung jawab atas status gizi balita, bumil dan busui di wilayahnya.

Guru sekolah tidak bisa dijadikan jaminan memahami gizi seimbang dan pola makan bergizi, beragam, seimbang serta aman.

Bahkan, banyak guru masih mengikuti jargon 4 sehat 5 sempurna yang sudah punah 12 tahun yang lalu.

Kesempatan Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat

Kelihatannya cukup kompleks pembenahannya, yang sebenarnya tidak perlu terjadi apabila uji coba berskala kecil yang dilakukan untuk menguji kelayakan, efektivitas, dan potensi risiko dalam konteks yang sesungguhnya.

Bukan uji coba MBG seremonial "makan bersama di sekolah" seperti yang terjadi sebelum Januari 2025.

Masyarakat Indonesia pada umumnya berkarakter 'nrimo', pemaaf, toleran dan mudah tergerak dengan bantuan sosial apa pun bentuknya.

MBG pun sebenarnya amat bermanfaat bagi beberapa kelompok masyarakat yang memang membutuhkan, selama dikelola dengan baik dan benar.

Namun, bisa dibayangkan betapa ironisnya komunitas wilayah terdepan, terluar dan tertinggal menjadi korban insiden makanan bermasalah – secara khusus Makanan Pendamping ASI yang membutuhkan penanganan berbeda dari sisi komposisi, tekstur, konsistensi dan 'keamanan tingkat tinggi' di bidang higiene dan sanitasi.

Masih ada kesempatan mengembalikan kepercayaan publik, asal kita mau kembali pada tujuan semula.

Perlahan tapi pasti, bukan berarti terlambat. Sebab semua yang baik harus berada di jalur yang benar, sebaliknya semua yang benar perlu dijalankan dengan baik.*(lifestyle.kompas.com)

*) Penulis adalah Dokter, ahli nutrisi, magister filsafat, dan penulis buku.

TAPTENG – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, menetapkan Kecamatan Tukka dan Badiri berstatus tanggap darurat bencana selama 14 hari.

Status tersebut berlaku mulai 26 September hingga 10 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Tugu Ampera Desa Kolam Jadi Pengingat Peristiwa 1965 di Sumatera Utara, Ini Sejarahnya

Banjir terjadi di tengah tingginya intensitas curah hujan serta sejumlah sarana dan prasarana yang belum selesai diperbaiki.

Bupati Tapteng Masinton Pasaribu mengatakan pemerintah daerah mengambil langkah tersebut untuk mempercepat penanganan dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.

"Jadi, kemarin tanggal 26 September, terjadi lagi banjir. Merespons banjir tersebut, kami memutuskan status tanggap darurat di dua kecamatan. Keputusan ini telah dirapatkan," tutur Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, Rabu (30/9/2026).

Di Kecamatan Tukka, banjir berdampak cukup parah di Kelurahan Bonalumban, Hutanabolon, dan Sipange.

Sementara di Kecamatan Badiri, wilayah yang mengalami dampak paling parah berada di Kelurahan Lopian Badiri.

Menurut Masinton, status tanggap darurat diperlukan agar pemerintah dapat bergerak lebih cepat dalam melakukan evakuasi, penyelamatan, serta perlindungan terhadap masyarakat.

"Status tanggap darurat diambil agar kami bisa cepat melakukan penyelamatan dan perlindungan terhadap masyarakat," katanya.

Selain persoalan banjir, pemerintah daerah juga menangani sejumlah infrastruktur yang terdampak.

Salah satunya adalah jembatan yang mengalami kerusakan hingga putus.

"Kami juga sudah berkoordinasi bersama agar segera mengatasi jembatan yang putus," ucapnya lagi.

Penanganan bencana melibatkan berbagai pihak.

Selain TNI dan Polri, Pemkab Tapteng berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Sumatera Utara.

Keterlibatan lintas instansi tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan banjir, terutama di wilayah yang mengalami dampak cukup parah.

"Kami melibatkan Kementerian PU dan SDA Sumut untuk penanganan banjir di Bonalumban, Sipange dan Lopian," tuturnya.

Status tanggap darurat akan berlangsung selama 14 hari, terhitung sejak 26 September hingga 10 Oktober 2026.

Selama periode tersebut, pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan penanganan terhadap dampak banjir dan kebutuhan masyarakat terdampak.* (mi/ad)

DELI SERDANG – Tugu Ampera atau Tugu Pancasila di Dusun Sukom, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menjadi salah satu monumen yang berkaitan dengan sejarah kekerasan politik 1965.

Pengamat Sejarah Sumatera Utara, Eron L Damanik, mengatakan keberadaan Tugu Ampera di Kampung Kolam memiliki kaitan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi setelah Gerakan 30 September (G30S) pada 1965.

Baca Juga:

• Terungkap Hasil Autopsi Sutrimo: Tak Ada Tanda Kekerasan, Meninggal karena Serangan Jantung Iskemik

Desa Kolam dan Organisasi BTI

Eron menjelaskan, pada era 1960-an Desa Kolam merupakan wilayah perkebunan PTPN IX.

Kawasan tersebut disebut menjadi salah satu wilayah yang memiliki basis organisasi Barisan Tani Indonesia (BTI).

BTI merupakan organisasi yang pada masa itu berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan bergerak di kalangan petani serta buruh perkebunan.

Keberadaan organisasi tersebut membuat Desa Kolam kemudian menjadi salah satu lokasi yang terkait dengan konflik politik dan kekerasan setelah peristiwa G30S pada 1965.

Bentrokan pada Oktober 1965

Setelah peristiwa G30S di Jakarta, terjadi gelombang penindakan terhadap kelompok yang dikaitkan dengan PKI di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara.

Menurut Eron, pada Oktober 1965 terjadi operasi pembersihan terhadap orang-orang yang dianggap terkait dengan gerakan komunis di Kampung Kolam.

Operasi tersebut melibatkan sejumlah anggota Pemuda Pancasila (PP) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

"Sedang monumen Ampera di Kampung Kolam, Deliserdang adalah ekses dari tewasnya dua anggota Pemuda Pancasila di peristiwa Kampung Kolam. Sebagaimana di ketahui, Pemuda Pancasila saat itu, dikenal kental republik dan nasionalis dan anti komunis. Namun, para serdadu rakyat yang terhasut provokasi dan agitasi komunis melakukan perlawanan kepada anggota PP yang melakukan pembersihan atas antek komunis," jelas Eron.

Dalam bentrokan tersebut, dua anggota Pemuda Pancasila, M. Jacob dan Anadlin Prawira, tewas. Jenazah keduanya ditemukan di Dusun Sukom.

Tugu Ampera Dibangun untuk Mengenang Korban

Tugu Ampera kemudian didirikan di lokasi ditemukannya jenazah kedua korban.

Monumen tersebut menjadi penanda peristiwa yang terjadi di Kampung Kolam pada Oktober 1965.

Eron mengatakan peristiwa tewasnya dua anggota Pemuda Pancasila tersebut juga pernah diangkat dalam film dokumenter Jagal atau The Act of Killing karya Joshua Oppenheimer.

"Pada kejadian Oktober 1965 itu dua orang anggota PP tewas. Kejadian tewasnya keduanya sudah difilmkan oleh Joshua berjudul Jagal di mana Anwar Kongo dan lain-lain menjadi pentolan PP saat itu," kata Eron.

Film tersebut mengangkat kesaksian dan rekonstruksi mengenai kekerasan massal di Indonesia pada periode 1965-1966.

Jadi Lokasi Renungan Suci

Hingga kini, Tugu Ampera masih digunakan sebagai lokasi Renungan Suci setiap 30 September malam.

Kegiatan tersebut digelar Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Utara untuk mengenang dua anggota mereka yang meninggal dalam peristiwa 1965.

Pada 2025, kegiatan Renungan Suci di lokasi tersebut dihadiri ribuan kader Pemuda Pancasila se-Sumatera Utara.

Sejumlah pejabat juga hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara Musa Rajekshah dan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Ferdianto.

Keberadaan Tugu Ampera di Desa Kolam menjadi salah satu penanda lokal dari sejarah Indonesia pada 1965.

Sejarah mengenai monumen tersebut juga memperlihatkan bagaimana sebuah lokasi dapat menjadi ruang untuk mengenang korban sekaligus mengingat kembali rangkaian konflik politik dan kekerasan yang terjadi pada masa itu.* (it/ad)

MEDAN – Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 2 Medan masih mengalami kekurangan tenaga pengajar.

Pemerintah Kota Medan berjanji mencari solusi agar kebutuhan guru di sekolah tersebut dapat terpenuhi.

Baca Juga:

• Nikah Massal 23 Pasangan di Medan, Zakiyuddin: Menikah Mudah, yang Sulit Mempertahankannya

Pemerintah kota, kata dia, akan mencari solusi dengan tetap memperhatikan kualitas tenaga pengajar.

"Itu memang kami sudah sempat komunikasikan, nanti akan kita cari solusinya yang terbaik, supaya nanti kualitasnya (guru) juga bisa semakin meningkat," ujar Rico saat diwawancarai di gedung DPRD Medan, Rabu (30/9/2026).

Rico memastikan persoalan tersebut menjadi perhatian Pemkot Medan.

Menurut dia, bukan hanya jumlah guru yang perlu dipenuhi, tetapi kualitas guru dan wali asuh di Sekolah Rakyat juga perlu diperkuat.

"Ya, memang ini menjadi atensi bagi kami, agar kualitas-kualitas guru-guru, wali asuhnya juga akan lebih baik," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala SMA dan SD SRT 2 Medan Syahripal Putra mengatakan sekolah masih membutuhkan tambahan tenaga pengajar.

Ia berharap pemerintah daerah dapat membantu memenuhi kebutuhan guru, terutama untuk mata pelajaran agama.

"Kita juga meminta kepada Pemko maupun Pemprov untuk mengadakan guru. Namun memang tentu saja ada guru yang kita belum dapat, yaitu guru agama karena di tingkat Pemprov maupun Pemko sendiri itu kekurangan," kata Syahripal.

Menurut Syahripal, sekolah juga dapat mengambil kebijakan untuk merekrut guru secara mandiri dengan memilih tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi.

Syahripal mengatakan Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membantu menyediakan tiga tenaga pengajar untuk SRT 2 Medan.

Namun, kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu kebutuhan yang masih menjadi perhatian adalah guru agama.

Baca Juga:

• Polda Aceh dan KemenPAN-RB Sepakat Perkuat Komunikasi dan Koordinasi Pemerintahan, Fokus Tingkatkan Pelayanan Publik

"Sudah ada bantuan (dari Pemkot dan Pemprov). Sudah ada bantuan sebanyak tiga guru SD, namun tadi saya sampaikan ada guru yang juga di Pemko kekurangan yakni guru agama," pungkasnya.

Pemkot Medan kini menyatakan akan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar tersebut.

Selain memastikan jumlah guru mencukupi, pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas guru dan wali asuh di SRT 2 Medan.* (d/ad)

MEDAN – Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menghadiri acara nikah massal yang dirangkaikan dengan peringatan Milad ke-25 Pengajian An-Nisa di Raz Plaza Hotel, Jalan Dr. Mansyur, Medan, Rabu (30/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Zakiyuddin menyerahkan buku nikah secara simbolis kepada pasangan pengantin.

Baca Juga:

• Polda Aceh dan KemenPAN-RB Sepakat Perkuat Komunikasi dan Koordinasi Pemerintahan, Fokus Tingkatkan Pelayanan Publik

Didampingi Staf Ahli TP PKK Kota Medan Ny. Martinijal Zakiyuddin Harahap, Zakiyuddin menyampaikan apresiasi kepada para penyelenggara, termasuk Yayasan Safiatul dan Pengajian An-Nisa.

Menurut Zakiyuddin, kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pasangan yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi ingin melangsungkan pernikahan secara sah.

"Program seperti ini sangat baik dan harus didukung penuh. Pasangan pengantin sudah disiapkan pakaian, mahar, ongkos, uang saku, hingga penginapan hotel. Bahkan hari ini, saya pribadi juga akan menambah uang saku untuk para pengantin," ujar Zakiyuddin dalam sambutannya.

Selain memberikan ucapan selamat kepada para pasangan pengantin, Zakiyuddin mengingatkan pentingnya menjaga komitmen setelah pernikahan.

Ia menyoroti angka perceraian di Kota Medan yang disebut meningkat dari sekitar 3.500 kasus pada 2024 menjadi 3.800 kasus pada 2025.

Zakiyuddin berpesan agar persoalan ekonomi maupun materi tidak menjadi alasan utama pasangan suami istri untuk mengakhiri rumah tangga.

Ia juga mengingatkan pasangan pengantin agar menjaga kehormatan pernikahan, saling mendukung, serta menjalankan tanggung jawab terhadap anak sebagai amanah bersama.

"Menikah itu mudah dan gratis, tetapi yang sulit adalah mempertahankannya. Jangan pernah bercerai hanya karena harta atau godaan perselingkuhan. Jaga kebersamaan, saling mendoakan, dan lindungi amanah anak yang diberikan," tegasnya.

Acara nikah massal tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Dr. H. Impun Siregar, M.A., Kepala Badan Kesbangpol Andi Mario Siregar, Kabag Kesra Agus Maryono, serta Ketua Pengajian An-Nisa Hj. Mas Tiara atau Kak Imas.

Hadir pula Founder Sri Wahyuni Foundation dan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Medan, termasuk camat dan lurah.

Di akhir sambutannya, Zakiyuddin berharap Pengajian An-Nisa bersama organisasi masyarakat lainnya dapat terus berperan dalam kegiatan sosial.

Ia berharap kegiatan tersebut menjadi contoh kepedulian terhadap warga sekaligus mendorong semakin banyak kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Medan.* (ad)

BOGOR – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengungkap hasil sementara investigasi terhadap keberadaan hunian mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan mengatakan, tim investigasi menemukan adanya warga binaan yang menempati sejumlah bangunan di kawasan tersebut.

Baca Juga:

• Terungkap! Klaster Mewah Lapas Cibinong Diduga Dibangun Tanpa Izin dan Bukan Aset Negara

"Tapi ditemukan ada dua warga binaan, nah ini juga kami sedang proses," kata Rudi pada konferensi pers di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Rabu (30/9/2026).

Rudi mengatakan, area asimilasi tersebut sebelumnya diketahui digunakan sebagai tempat latihan.

Keberadaan dua warga binaan di lokasi itu kini masih didalami oleh tim pemeriksa.

"Saya mohon waktu, saya tidak bisa memutuskan hanya dari satu keterangan saja. Kita harus melihat keterangan-keterangan lain dan bukti-bukti lain," kata Rudi.

Rudi juga mengakui bahwa sejumlah hunian dalam klaster mewah tersebut memang ditempati.

Hal itu diketahui dari temuan foto dan informasi yang diperoleh tim pemeriksa.

"Mengenai bangunan-bangunan (13 hunian klaster mewah) ini sebagaimana dilihat oleh Ombudsman memang ada yang ditempati atau dihuni dengan ditandai adanya foto," ujar Rudi.

"Itu sudah kami dapatkan beberapa informasi tentang siapa yang ada di sana, dan kami menindaklanjuti siapa yang membiarkan dan sebagainya," katanya.

Temuan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui siapa saja yang menempati bangunan serta pihak yang mengetahui atau membiarkan penggunaan hunian tersebut.

Rudi mengatakan tim juga masih mendalami keberadaan sejumlah fasilitas di kawasan itu, termasuk tempat kebugaran dan simulator golf.

"Itu kami juga dalami bagaimana pengadaannya," ucap Rudi.

Untuk simulator golf, Rudi menyebut fasilitas tersebut belum selesai dibangun.

"Simulator golf itu belum jadi, baru ada karpetnya saja, baru rencana pengadaan," kata Rudi.

Selain persoalan penggunaan hunian, tim investigasi juga menemukan persoalan administrasi dan perizinan bangunan.

Rudi mengatakan bangunan tersebut tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dibangun secara swadaya.

"Bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN. Ini ya, swadaya sendiri. Dan ini tidak terdaftar di BUMN. Kemudian tidak punya izin untuk mendirikan bangunan," kata Rudi dalam konferensi pers di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Rabu.

Rudi juga mengatakan lokasi bangunan berada di kawasan aliran sungai yang menurut hasil pemeriksaan tidak diperbolehkan untuk didirikan bangunan.

"Karena kalau kita lihat bersama di sepanjang sungai ini tuh aliran sungai, dan ini dilarang, dan tidak boleh didirikan bangunan," katanya.

Dari hasil investigasi sementara, Rudi menyebut terdapat peristiwa penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan temuan di Lapas Cibinong.

"Saya ulangi lagi, ada peristiwa penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam PP tadi pasal 5 dan diancam pasal 8," ujar Rudi.

Rudi merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam keterangannya, dugaan pelanggaran tersebut masuk dalam kategori pelanggaran berat.

Namun, Rudi menegaskan pemeriksaan belum selesai.

Tim masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak dan mencocokkannya dengan bukti yang ditemukan di lapangan.

Investigasi Kemenimipas dilakukan setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong pada Rabu, 23 September 2026.

Setelah temuan tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta Inspektur Jenderal Rudi Setiawan melakukan pemeriksaan lanjutan.

Rudi kemudian membentuk tim gabungan yang melibatkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktur Pengamanan dan Intelijen, Direktorat Kepatuhan, serta dua inspektur wilayah dari Kantor Wilayah Jawa Barat.

Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak masih berlangsung.

Kepala Lapas Cibinong menjadi salah satu pihak yang diperiksa, termasuk pada Selasa malam, 29 September 2026.

Rudi mengatakan hasil akhir investigasi akan disampaikan setelah seluruh keterangan dan bukti selesai dianalisis.* (kmcn/ad)

SOLO – Almas Tsaqibbirru Re A menyatakan dukungannya terhadap permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lain ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan salah satu pokok yang dipersoalkan pemohon adalah keabsahan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:

• Perkara Syarat Pendidikan Gibran Masuk Tahap Pembuktian, Denny Indrayana Hadirkan Ahli dan Saksi di MK

Agenda itu meliputi mendengarkan keterangan ahli dan atau saksi pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan.

Almas mengatakan telah mengirimkan surat dukungan kepada MK agar permohonan Denny Indrayana dikabulkan apabila dalam proses pembuktian pihak-pihak terkait tidak dapat membuktikan keabsahan persyaratan pendidikan Gibran.

"Pagi tadi kita kirimkan surat permohonan ke MK agar mengabulkan permohonan dari Prof. Denny apabila dalam pembuktian nanti, terlawan maupun pihak-pihak terkait tidak bisa membuktikan keabsahan dari yang bersangkutan," kata Almas saat ditemui di Solo, Rabu (30/9).

Nama Almas sebelumnya dikenal setelah mengajukan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ke MK terkait ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden.

Dalam putusan perkara tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan Almas.

MK menyatakan ketentuan usia minimal 40 tahun tetap berlaku, tetapi memberikan pengecualian bagi calon yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan itu kemudian menjadi dasar hukum yang memungkinkan calon berusia di bawah 40 tahun tetapi pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Gibran yang saat itu berusia 36 tahun dan menjabat Wali Kota Solo kemudian maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Kini, Almas mengambil sikap berbeda dengan mendukung permohonan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran dalam perkara PHPU 2024.

Almas mengatakan perubahan sikap tersebut merupakan bagian dari upayanya menunjukkan bahwa dirinya tidak memiliki keterikatan dengan pihak tertentu.

"Sekali lagi, saya ingin membuktikan bahwa tidak ada relevansi antara saya dengan pihak-pihak terkait (Putusan 90), terutama dengan mas wapres. Saya pun dengan Prof Denny juga nggak ada hubungan apa-apa. Netral aja sih, jadi saya bisa melangkah tanpa terikat apa pun," kata dia.

Kuasa hukum Almas, Arif Sahudi, mengatakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi salah satu alasan Almas mengirimkan surat dukungan tersebut.

"Perkara 90 itu kan putusannya menjadikan Mas Gibran bisa ndaftar (Cawapres). Saat ini masyarakat terkaget-kaget, kok ternyata ijazahnya dipertanyakan banyak pihak," kata Arif.

"Oleh karena itu Mas Almas tergerak untuk mendukung MK agar mengabulkan permohonan itu," lanjutnya.

Arif juga menegaskan tidak ada motif politik dalam surat dukungan yang dikirimkan Almas.

Menurut dia, dukungan tersebut dimaksudkan untuk mendorong keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam tata kelola pemerintahan.

"Kalau ditanya, apakah kita sudah ada calon wapres untuk didukung? Ndak ada," kata Arif.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan oleh sejumlah pemohon, termasuk Denny Indrayana.

Dalam persidangan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Di sisi lain, KPU dalam persidangan 23 September 2026 mempertanyakan kewenangan MK untuk memeriksa persoalan tersebut.

KPU berpendapat dalil yang diajukan pemohon berkaitan dengan sengketa proses pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu, bukan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.

Dengan demikian, dukungan Almas merupakan sikap salah satu pihak di luar perkara, sementara permohonan Denny Indrayana dan para pemohon lainnya masih dalam proses pemeriksaan di MK.

Belum ada putusan akhir MK yang menyatakan permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak.* (cn/ad)

BANDA ACEH – Bhayangkara Tennis Club (BTC) Polda Aceh meraih Juara III dalam Turnamen Tenis Piala Panglima TNI yang digelar untuk memperingati HUT ke-81 TNI.

Turnamen tersebut berlangsung di lingkungan Kodam Iskandar Muda (IM), Aceh, pada 24-27 September 2026.

Baca Juga:

• Polda Aceh dan KemenPAN-RB Sepakat Perkuat Komunikasi dan Koordinasi Pemerintahan, Fokus Tingkatkan Pelayanan Publik

Tim BTC Polda Aceh dipimpin AKBP Ibrahim.

Dalam pertandingan, tim tersebut menunjukkan permainan kompetitif sekaligus menjunjung tinggi sportivitas hingga berhasil menempati posisi ketiga.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan keikutsertaan BTC Polda Aceh tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan dan prestasi olahraga personel, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara TNI dan Polri.

"Keikutsertaan BTC Polda Aceh dalam turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergitas antara TNI dan Polri," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, dalam rilisnya, 30 September 2026.

Prestasi Juara III yang diraih BTC Polda Aceh menjadi kebanggaan tersendiri bagi institusi.

Hasil tersebut juga menunjukkan semangat personel Polda Aceh untuk mengembangkan prestasi melalui kegiatan olahraga.

Polda Aceh mengapresiasi perjuangan dan semangat seluruh anggota BTC Polda Aceh yang telah membawa nama baik institusi dalam turnamen tersebut.

Joko berharap kegiatan olahraga bersama seperti ini dapat terus menjadi ruang untuk memperkuat hubungan antarpersonel TNI dan Polri di Aceh.

"Semoga dengan kegiatan ini, sinergitas dan soliditas TNI-Polri di Aceh semakin kuat dalam mendukung terciptanya situasi keamanan yang kondusif serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," pungkasnya.* (ad)

BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Asisten Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di ruang kerjanya, Rabu, 30 September 2026.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat.

Baca Juga:

• Terungkap Hasil Autopsi Sutrimo: Tak Ada Tanda Kekerasan, Meninggal karena Serangan Jantung Iskemik

Kapolda Aceh menyambut baik kunjungan tersebut.

Ia berharap komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin antara kedua lembaga dapat terus diperkuat.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan dan koordinasi antarlembaga.

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ujar Joko.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Polda Aceh dan KemenPAN-RB dalam mendukung tata kelola pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di Aceh.* (ad)

BOGOR – Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Irjen Imipas) Komjen Rudi Setiawan menyimpulkan sementara terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Rudi menyampaikan kesimpulan sementara tersebut saat meninjau Lapas Cibinong bersama Komisi XIII DPR RI dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada Rabu, 30 September 2026.

Baca Juga:

• Diratakan Ekskavator Klaster Mewah Lapas Cibinong Akhirnya Dibongkar Usai Terbukti Ilegal

Menurut Rudi, pelanggaran tersebut masuk kategori berat berdasarkan aturan yang berlaku bagi aparatur sipil negara.

Sanksinya dapat berjenjang, mulai dari demosi hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

"Ini termasuk pelanggaran berat, dengan ancaman tiga jenis hukuman, mulai dari demosi, penonaktifan dan pemberhentian dengan tidak hormat," kata Rudi.

Rudi mengatakan tim pemeriksa telah melakukan identifikasi dan pemeriksaan terhadap berbagai pihak terkait keberadaan klaster tersebut.

Pemeriksaan terakhir dilakukan terhadap Kepala Lapas Cibinong, Wisnu, pada malam sebelum kunjungan Komisi XIII DPR RI.

Hasil pemeriksaan sebelumnya kemudian dikonfrontasikan dengan informasi yang telah diperoleh tim.

Namun, Rudi mengatakan pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menganalisis seluruh keterangan dan bukti sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

"Saya mohon waktu. Saya tidak bisa memutuskan hanya dari satu keterangan saja. Kita harus melihat keterangan-keterangan lain dan bukti-bukti lain," ujar Rudi.

Dalam penjelasannya, Rudi menyebut bangunan klaster tersebut tidak dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), melainkan secara swadaya.

"Terhadap bangunan, bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN. Ini ya, swadaya sendiri," kata Rudi Setiawan saat konferensi pers di lokasi.

Bangunan tersebut juga disebut tidak terdaftar sebagai barang milik negara (BMN) dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

"Ini tidak terdaftar di BMN (barang milik negara). Kemudian tidak punya izin untuk mendirikan bangunan, karena kalau kita lihat bersama, di sempadan sungai itu tuh aliran sungai, dan ini dilarang, dan tidak boleh didirikan bangunan," tegas dia.

Rudi mengatakan tim juga menemukan sejumlah bangunan yang pernah ditempati atau dihuni.

Hal tersebut ditandai dengan adanya foto dan informasi lain yang ditemukan saat pemeriksaan.

"Bangunan ini sebagaimana yang dilihat oleh Ombudsman, memang ada yang ditempati atau dihuni dengan ditandai adanya foto. Itu kami sudah dapatkan beberapa informasi siapa yang di sana dan kami menindaklanjuti siapa yang membiarkan dan sebagainya," ujar dia.

Dari total 13 bangunan yang berada di kawasan tersebut, Rudi menyebut 10 di antaranya bukan merupakan aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Selain bangunan hunian, tim juga menemukan fasilitas lain, seperti tempat kebugaran dan rencana simulator golf.

Simulator golf tersebut belum selesai dan baru dilengkapi karpet.

Di bagian belakang kompleks juga terdapat ruang asimilasi berupa tiga kontainer.

Pemeriksaan dilakukan tim gabungan yang terdiri atas Ditjenpas, Direktorat Pengamanan dan Intelijen, serta Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Barat.

Di tengah proses pemeriksaan, klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong mulai dibongkar pada Rabu siang.

Ekskavator berwarna ungu dikerahkan ke depan bangunan.

Sebelum pembongkaran, barang-barang yang berada di dalam bangunan dikeluarkan dan diangkut menggunakan truk.

Pembongkaran dimulai sekitar pukul 12.45 WIB dari rumah dinas nomor 3. Ekskavator kemudian mendorong bagian kanopi hingga tembok bangunan tersebut.

Proses pembongkaran dilanjutkan ke sejumlah bangunan lainnya, termasuk rumah dinas nomor 4, 5, 6, dan 7.

Dirjen Pemasyarakatan Mashudi bersama jajaran Komisi XIII DPR RI turut memantau proses tersebut.

Pembongkaran dilakukan setelah sebelumnya Komisi XIII DPR RI mendesak agar bangunan yang bukan merupakan aset negara tersebut dikosongkan dan dibongkar.

Rudi menegaskan proses pemeriksaan internal masih berjalan. Ia meminta waktu untuk menganalisis seluruh keterangan dan bukti yang telah dikumpulkan.

"Saya tidak bisa memutuskan cuma dari satu keterangan saja. Kita harus dari keterangan-keterangan lain dan bukti-bukti lain," kata Irjen.

Pemeriksaan lanjutan dilakukan setelah Menteri meminta pendalaman menyusul kedatangan Ombudsman pada 23 September 2026.

Komisi XIII DPR RI dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat khusus dengan Irjen Pemasyarakatan pada Senin pekan depan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan internal terkait klaster mewah di Lapas Cibinong.* (dkm/ad)

JAKARTA – Tim kedokteran menyampaikan hasil ekshumasi dan autopsi terhadap Sutrimo, pria yang diketahui telah lama bekerja dengan mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Dari pemeriksaan tersebut, tim dokter tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh Sutrimo.

Baca Juga:

• Skandal Motor Listrik Rp 1 T Program Makan Gratis: Kejagung Jerat Perwira Aktif TNI Kolonel BU

"Pada pemeriksaan, tidak ditemukan luka ataupun jejak akibat kekerasan tajam maupun tumpul, serta tidak ditemukan adanya patah tulang yang berkaitan dengan kekerasan," kata Ahmad.

Selain pemeriksaan fisik, tim dokter melakukan pemeriksaan toksikologi terhadap organ tubuh Sutrimo serta tanah makamnya.

Dari pemeriksaan tersebut, dokter tidak menemukan kandungan pestisida, alkohol, arsen, maupun sianida.

Namun, pemeriksaan menemukan adanya kafein pada sejumlah organ dan jaringan tubuh.

"Tidak menemukan adanya kandungan pestisida, alkohol, arsen, maupun sianida. Di sisi lain, pemeriksaan menemukan adanya kafein pada berbagai organ dan jaringan tubuh," ujarnya.

Tim dokter juga menemukan perubahan patologis pada sistem kardiovaskuler, yakni pada jantung dan pembuluh darah.

Menurut Ahmad, temuan tersebut menunjukkan adanya penyakit jantung iskemik.

Kondisi ini terjadi ketika aliran darah dan oksigen ke otot jantung berkurang akibat penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah arteri koroner.

"Jadi, berdasarkan temuan serta fakta-fakta dalam pemeriksaan ekshumasi dan autopsi, jadi seperti kami simpulkan tadi, meninggalnya almarhum Tuan Sutrimo ini karena serangan jantung iskemik," katanya.

Tim dokter juga menjelaskan mengenai busa yang disebut keluar dari mulut Sutrimo saat ditemukan.

Ahmad mengatakan kondisi tersebut berkaitan dengan edema paru akut, yakni adanya cairan pada paru-paru yang dapat mengganggu saluran pernapasan.

"Sedangkan busa yang keluar dari korban, ini diakibatkan karena edema paru akut. Itu bisa disebabkan adanya cairan pada paru-paru dan lendir, dan karena saluran napas tidak lancar, sehingga seperti dikocok, sehingga keluar busa warna putih," ujarnya.

Hasil ekshumasi dan autopsi tersebut menjadi salah satu bagian dari penyelidikan Polda Metro Jaya terkait kematian Sutrimo.

Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dewa Anom Danunjaya mengatakan penyidik hingga kini belum menemukan bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana dalam peristiwa tersebut.

"Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan dianalisis, penyidik berkesimpulan sampai saat ini belum ditemukan adanya bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana dalam peristiwa meninggalnya Saudara Sutrimo," kata Anom dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu, 30 September 2026.

Menurut Anom, kesimpulan tersebut diperoleh setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, rekaman kamera pengawas atau CCTV, serta hasil ekshumasi dan pemeriksaan bukti elektronik lainnya.

"Penyidik melakukan analisis secara menyeluruh terhadap fakta yang diperoleh," ujarnya.

Anom menyampaikan dukacita kepada keluarga Sutrimo dan menegaskan bahwa penyidik tetap menghormati pihak keluarga.

"Penyidik akan melaksanakan langkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan melengkapi kelengkapan formil guna memberi kepastian hukum," ujarnya.

Sutrimo sebelumnya ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada 23 Juli 2026.

Ia kemudian dibawa menggunakan ambulans ke RS Muhammadiyah Taman Puring dan dinyatakan telah meninggal dunia.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kematiannya.

Informasi mengenai kondisi Sutrimo yang disebut mengeluarkan busa dari hidung dan mulut juga menjadi bagian yang didalami penyidik.

Polda Metro Jaya kemudian melakukan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo di Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, pada 12 Agustus 2026.

Proses ekshumasi berlangsung sekitar 3,5 jam, mulai pukul 09.30 hingga 13.00 WIB.

Polisi juga melakukan pengambilan sampel atau swab terhadap jenazah dalam proses tersebut.

Dengan hasil autopsi yang menyebut tidak ditemukan tanda kekerasan dan penyebab kematian berkaitan dengan serangan jantung iskemik, Polda Metro Jaya menyatakan hingga saat ini belum menemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana dalam kematian Sutrimo.* (d/ad)