JAKARTA — Kuasa hukum para pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Hadi Yanto, SH, MH, CLA, meminta majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU terhadap PT Duri Rejang Berseri.

Permohonan tersebut diajukan oleh Lina sebagai Pemohon PKPU I dan Jamilah sebagai Pemohon PKPU II melalui Kantor Hukum Hadi Yanto & Rekan dalam perkara Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst.

Baca Juga:

• Eks Wakil Kepala BGN Ajukan JC, Sebut 20 Nama Terlibat Kasus Korupsi MBG!

Menurut Hadi, permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Ia menyebut rangkaian persidangan telah menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pemohon sebagai kreditur dengan PT Duri Rejang Berseri sebagai termohon.

Dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim Rosana Kesuma Hidayah dengan anggota Sunoto dan Harika Nova Yeri, terungkap bahwa salah satu pemohon, Lina, merupakan investor dalam pekerjaan pengerukan yang dijalankan perusahaan tersebut berdasarkan kontrak dengan PT Bumi Natura Indonesia.

Nilai pembiayaan yang diberikan disebut mencapai Rp1,057 miliar, disertai adanya surat perjanjian pengembalian dana investasi tertanggal 29 Oktober 2025 yang menjadi dasar klaim kewajiban pembayaran.

Hadi juga menyebut adanya pengalihan hak piutang yang memperkuat kedudukan hukum para pemohon sebagai kreditur.

"Dengan adanya perjanjian dan pengalihan hak atas piutang tersebut, para pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah," ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti fakta persidangan terkait keterlibatan pihak lain dalam operasional proyek perusahaan, termasuk proses penagihan dan penerbitan invoice yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan proyek.

Di sisi lain, PT Duri Rejang Berseri membantah memiliki hubungan pembiayaan langsung dengan para pemohon.

Perusahaan menyatakan pembiayaan proyek dilakukan melalui pihak ketiga, serta menegaskan adanya laporan pidana terhadap pihak terkait dugaan penggelapan dan perbuatan curang.

Namun Hadi menilai laporan pidana tersebut tidak menghapus kewajiban perdata dalam perkara PKPU.

"Fokus PKPU adalah ada atau tidaknya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih," katanya.

Para pemohon juga menyatakan perusahaan memiliki lebih dari satu kreditur, yang menjadi salah satu syarat pengajuan PKPU.

Dalam petitumnya, pemohon meminta majelis hakim menetapkan PKPU sementara selama 45 hari, menunjuk hakim pengawas, serta mengangkat tim pengurus.

Majelis hakim dijadwalkan membacakan putusan perkara tersebut pada 18 Juni 2026.*

(ad)

Dewan ini akan berperan sebagai pengarah kebijakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Heboh Dapur MBG Diduga Stop Beroperasi, Kepala BGN Bantah

Ia menjelaskan, Dewan Pengarah tersebut akan beranggotakan tujuh orang yang bertugas memberikan arahan dan supervisi kepada pimpinan BGN dalam menjalankan program MBG.

Sebagian besar anggota, kata dia, akan berasal dari kalangan akademisi dan pakar gizi.

"Yang akan meng-guidance kami, yang akan membimbing kami nanti adalah Dewan Pengarah yang terdiri dari tujuh orang. Mungkin lima di antaranya pakar gizi," ujarnya.

Pembentukan Dewan Pengarah ini dilakukan seiring dengan restrukturisasi kepemimpinan BGN yang baru.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melantik Nanik sebagai Kepala BGN bersama dua wakil kepala, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, melalui Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026.

Pergantian ini juga sekaligus menggantikan jajaran sebelumnya yang terseret kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Di sisi lain, BGN juga mulai mengubah arah kebijakan program MBG pada 2026.

Setelah sebelumnya fokus pada percepatan pembangunan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tahun ini pemerintah menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sleman, Harsono Budi Waluyo, menyebut fase ekspansi pada tahun pertama pelaksanaan program telah mencapai hasil signifikan.

Karena itu, pemerintah kini melakukan konsolidasi untuk memperbaiki standar layanan.

"Kalau tahun 2025 temanya percepatan, maka tahun 2026 temanya kualitas. Yang ingin kita bangun sekarang bukan hanya jumlah dapurnya, tetapi bagaimana layanan yang diberikan benar-benar berkualitas," kata Harsono di Purworejo.

Perbaikan kualitas tersebut mencakup tata kelola, standar menu, keamanan pangan, disiplin pengelola, hingga pengawasan anggaran.

Pemerintah juga menerbitkan Surat Edaran BGN Nomor 3 Tahun 2026 sebagai pedoman baru pelaksanaan program.

Sejumlah evaluasi menunjukkan masih adanya persoalan di lapangan, mulai dari konflik pengelolaan dapur, kedisiplinan SPPG, hingga distribusi makanan yang tidak konsisten.

Selain itu, pemerintah juga memperketat standar menu MBG dengan menghindari jenis makanan yang dinilai kurang sesuai untuk distribusi massal, serta memperkuat penggunaan bahan baku lokal untuk mendorong ekonomi daerah.

BGN mencatat sekitar 70 persen anggaran program MBG dialokasikan untuk pengadaan bahan baku, yang diharapkan memberi dampak langsung bagi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.*

(km/ad)

JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa dana operasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dicairkan secara bertahap sejak Jumat (5/6/2026).

Ia membantah kabar yang menyebut sejumlah dapur menghentikan operasional karena keterlambatan anggaran.

Baca Juga:

• Baru Dilantik, Kepala BGN Langsung Ambil Langkah Tegas: Program MBG Tidak Boleh Bebani Anggaran Negara

Menurut Nanik, pencairan dana dilakukan secara bertahap. Sebagian SPPG telah menerima dana pada akhir pekan lalu, sementara sebagian lainnya baru dicairkan pada hari ini.

"Jadi memang ada beberapa yang Jumat itu sudah dicairkan, yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau tidak salah kami dapat laporan 5T ya, dicairkan hari ini," ujarnya.

Ia menilai isu yang menyebut penghentian operasional dapur MBG akibat dana belum cair tidak sepenuhnya benar.

Menurutnya, kondisi tersebut lebih disebabkan faktor teknis dalam proses penyaluran.

"Jadi tidak ada masalah, ini masalah teknis saja," kata Nanik.

Sebelumnya, sejumlah daerah melaporkan penghentian sementara operasional dapur MBG.

Di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sebanyak 30 SPPG dilaporkan berhenti beroperasi karena dana operasional belum masuk hingga awal pekan ini.

Koordinator wilayah BGN Kabupaten Demak, Muzani Ali Sadikin, mengatakan penghentian itu berdampak pada distribusi makanan bagi siswa penerima manfaat program.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Koordinator wilayah BGN setempat, Arya Dewa Nugroho, menyebut 31 SPPG menghentikan sementara distribusi makanan karena belum adanya pencairan dana operasional dari pusat.

Akibat gangguan tersebut, ribuan siswa di sejumlah sekolah dilaporkan tidak menerima paket makanan seperti biasanya.

Meski demikian, pemerintah berharap program MBG dapat segera kembali berjalan normal.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar pemenuhan gizi anak sekolah, terutama di daerah dengan tingkat kerentanan gizi tinggi.*

(km/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023–2024.

Keduanya adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (ISM) dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba (ASR).

Baca Juga:

• Sewakan Lahan PTPN IV Sejak 1996 di Siantar, M. Eslo Simanjuntak Dituntut 3 Tahun Bui

KPK menahan keduanya untuk 20 hari pertama.

"Tersangka ISM dan ASR ditahan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 8 sampai 27 Juni 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Taufik dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga keduanya bersama pihak di Kementerian Agama mengatur pembagian kuota haji khusus tambahan.

Kuota tersebut kemudian dialokasikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktour dan Asosiasi Kesthuri melalui skema percepatan tanpa antrean.

Dari praktik tersebut, PT Makassar Toraja disebut memperoleh keuntungan tidak sah atau illegal gain yang mencapai sekitar Rp 27,8 miliar pada 2024.

KPK menilai pemberian kuota khusus itu tidak sesuai ketentuan dan dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk perantara di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam proses penyidikan, KPK sebelumnya telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini.

Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, eks Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, serta dua pihak swasta yakni Ismail Adham dan Asrul Azis Taba.

Dengan penahanan Ismail dan Asrul, seluruh tersangka dalam perkara ini kini telah ditahan KPK.

KPK juga mengungkap adanya aliran dana yang diduga terkait pengurusan kuota haji.

Ismail disebut memberikan uang sebesar USD 30 ribu kepada pihak perantara, serta USD 5.000 kepada pejabat di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.

Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 622 miliar.*

(d/ad)

JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan langkah awal kepemimpinannya adalah melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengubah target utama program, yakni peningkatan kualitas gizi masyarakat, namun diarahkan agar tidak membebani keuangan negara.

Baca Juga:

• Rico Waas Minta Seluruh Aset Pemko Medan Dimaksimalkan dan Tidak Terbengkalai: Kita Harus Saving Cost!

Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah moratorium sementara pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru.

Nanik menyebut langkah ini bukan penghentian permanen, melainkan penataan ulang distribusi dan kebutuhan layanan di daerah.

"Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata," ujarnya.

Menurut Nanik, penataan diperlukan karena sebaran dapur MBG saat ini belum merata.

Ia menyebut terdapat konsentrasi titik layanan yang masih terpusat di Pulau Jawa, sementara wilayah lain termasuk kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan perhatian lebih besar.

"Dapur ini masih menumpuk di Jawa. Setelah kami menata, baru kami hitung apakah perlu membuka kembali atau tidak," katanya.

BGN juga akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas dapur yang sudah berjalan, termasuk memastikan apakah kapasitas layanan sesuai dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah atau justru terjadi kelebihan distribusi.

Dalam kesempatan itu, Nanik menegaskan komitmen transparansi dan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.

Ia menyebut seluruh keputusan pengeluaran akan dikontrol ketat oleh jajaran teknis di bidang keuangan.

"Saya tidak akan mengambil keputusan apa pun berkait pengeluaran duit bila Bu Sari tidak oke," ujarnya merujuk Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari.

Selain efisiensi, BGN juga akan memperluas fokus program ke wilayah 3T yang selama ini belum terjangkau optimal oleh layanan gizi nasional.

Pemerintah menargetkan pemerataan akses sebagai bagian dari penguatan intervensi gizi berbasis wilayah.

Nanik menambahkan, program MBG dinilai tidak hanya sebagai intervensi kesehatan, tetapi juga instrumen penggerak ekonomi di tingkat bawah.

Karena itu, pengelolaan program akan diarahkan agar tetap berdampak luas tanpa pemborosan anggaran.*

(km/ad)

PEMATANGSIANTAR — Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menuntut terdakwa M. Eslo Simanjuntak dengan pidana penjara selama tiga tahun dalam perkara dugaan korupsi penguasaan dan penyewaan lahan milik PTPN IV di Jalan Simbolon, Kecamatan Siantar Barat.

Tuntutan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Kurniawan Sinaga dalam persidangan pada Senin, 8 Juni 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Minta Seluruh Aset Pemko Medan Dimaksimalkan dan Tidak Terbengkalai: Kita Harus Saving Cost!

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Eslo Simanjuntak oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga tahun," kata JPU di persidangan.

Jaksa menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp1 miliar.

Dakwaan tersebut merujuk pada sejumlah ketentuan hukum, termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui dalam regulasi terbaru.

Selain pidana penjara, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp50 juta subsider 50 hari kurungan apabila tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Jaksa juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1 miliar.

Jika tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara.

Apabila harta tidak mencukupi, terdakwa akan diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Dalam pertimbangan tuntutannya, JPU menyebut perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Namun, jaksa juga mempertimbangkan hal yang meringankan, yakni terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan di persidangan, dan telah berusia lanjut.

Majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) yang dijadwalkan pada Rabu, 17 Juni 2026.*

Baca Juga:

• DPR dan Pemerintah Sepakat Ubah Usia Pensiun Anggota Polri, Kapolri Bisa Tugas hingga 61 Tahun

(d/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut polemik pasangan suami istri yang meminta bantuan biaya pengobatan anaknya di RS Mitra Medika Premiere senilai Rp147 juta dipicu kesalahan dalam proses rujukan fasilitas kesehatan.

Menurut Bobby, rumah sakit yang pertama kali menangani pasien diduga merujuk ke fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga biaya pengobatan tidak ditanggung skema jaminan kesehatan nasional.

Baca Juga:

• Robohnya 12 Tower Transmisi Sumut Picu Pemadaman Bergilir, Desakan Audit Infrastruktur Menguat

Bobby menegaskan pemerintah tidak menyalahkan keluarga pasien yang sempat viral karena meminta bantuan hingga bersujud di kantor gubernur.

Namun ia menyoroti mekanisme rujukan yang dinilai keliru sejak awal.

"Saya tidak salahkan pasiennya, tapi rumah sakit yang merujuk. Ini yang sedang kita cek ke Dinas Kesehatan," ujarnya.

Ia menyebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menanggung biaya pengobatan pasien tersebut.

Namun, Pemprov juga akan menelusuri dan meminta pertanggungjawaban rumah sakit yang melakukan rujukan.

"Sudah ditanggung pemerintah provinsi. Tapi nanti kita minta pertanggungjawaban rumah sakit yang merujuk," kata Bobby.

Menurutnya, fasilitas layanan kesehatan di Kota Medan sudah cukup memadai, termasuk rumah sakit yang melayani pasien BPJS.

Karena itu, ia mempertanyakan alasan rujukan ke rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS.

"Kita punya RS Adam Malik dan rumah sakit lain yang melayani BPJS. Jadi ini perlu kita tanya kenapa dirujuk ke sana," ujarnya.

Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan pasangan suami istri mendatangi Kantor Gubernur Sumut sambil bersujud, meminta bantuan biaya pengobatan anak mereka di RS Mitra Medika Premiere.*

(mi/ad)

JAKARTA — Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan memberikan masukan dan analisis kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto setelah resmi ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Pernyataan itu disampaikan Said Iqbal saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta menjelang pelantikan oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Senin, 8 Juni 2026.

Baca Juga:

• Momen Nanik Sudaryati Deyang Menangis Usai Dilantik Prabowo sebagai Kepala BGN

Said menjelaskan keputusannya bergabung dalam lingkaran pemerintahan telah melalui diskusi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta sejumlah organisasi buruh lainnya.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai strategi "berjuang dari dalam" untuk memperjuangkan kepentingan kelas pekerja.

"Secara platform perjuangan, keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru mendorong kami untuk bersama-sama memberikan masukan dan menjaga keseimbangan," ujarnya.

Meski kini menjadi bagian dari struktur pemerintahan, Said menegaskan dirinya tetap akan menjaga sikap kritis terhadap kebijakan ketenagakerjaan.

Ia menyebut peran barunya tidak akan menghilangkan fungsi kontrol dari gerakan buruh.

"Saya juga harus memberikan keseimbangan terhadap apa yang diperjuangkan kaum buruh. Secara demokratis, tidak akan mengurangi daya kritis kami," kata dia.

Salah satu agenda utama yang akan ia dorong adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru.

Menurutnya, regulasi tersebut menjadi prioritas penting dalam memperkuat perlindungan buruh di Indonesia.

"RUU Ketenagakerjaan menjadi prioritas," ujarnya singkat.

Said juga menyinggung peran kelompok pengusaha yang selama ini dinilai lebih banyak menyampaikan masukan kepada pemerintah melalui jalur informal maupun formal di sektor ekonomi.

Karena itu, ia menilai kehadirannya di lingkaran istana penting untuk menghadirkan keseimbangan.

"Selama ini pengusaha banyak memberikan masukan ke menteri-menteri ekonomi. Saya berikhtiar untuk memberikan keseimbangan," kata dia.

Ia menambahkan bahwa langkahnya masuk ke pemerintahan merupakan hasil keputusan kolektif bersama KSPI dan Partai Buruh, sebagai bagian dari strategi perjuangan jangka panjang.*

(ssd/ad)

Ia meminta seluruh aset milik Pemko Medan dimaksimalkan fungsinya dan tidak dibiarkan terbengkalai.

Baca Juga:

• Robohnya 12 Tower Transmisi Sumut Picu Pemadaman Bergilir, Desakan Audit Infrastruktur Menguat

"Saya minta seluruh aset yang kita punya ini harus bisa berfungsi dengan baik, jangan sampai menjadi aset terbengkalai. Tahun ini harus dikejar semuanya," kata Rico.

Dalam rapat yang turut dihadiri Ketua Pansus Penertiban Aset DPRD Medan Robi Barus beserta anggota dewan, Rico menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tengah kebutuhan pembangunan kota yang terus meningkat.

Salah satu perhatian utama, kata dia, adalah kebiasaan pemerintah daerah menyewa gedung atau fasilitas, padahal masih terdapat aset milik daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Menurut Rico, pemanfaatan aset yang sudah ada harus menjadi prioritas sebelum pemerintah daerah mengeluarkan anggaran untuk pengadaan baru.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai upaya penghematan atau saving cost.

"Jangan membeli barang baru jika masih ada aset yang bisa digunakan, itu pemborosan. Kita harus saving cost," ujarnya.

Rico juga meminta aset yang sudah tidak produktif, termasuk kendaraan dinas yang terbengkalai, untuk segera ditertibkan dan dilelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menegaskan proses lelang harus dilakukan secara transparan.

"Barang-barang yang tidak terpakai itu bisa kita lelang sesegera mungkin sesuai aturan," katanya.

Di akhir arahannya, Rico mengapresiasi kerja sama DPRD Medan melalui Pansus Penertiban Aset yang telah melakukan studi banding ke Bandung dan DKI Jakarta.

Ia menyebut hasil kajian tersebut dapat menjadi rujukan dalam perbaikan tata kelola aset di Medan.

Sementara itu, Ketua Pansus Penertiban Aset DPRD Medan, Robi Barus, menilai pengelolaan aset di DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi Kota Medan, terutama dalam sistem pendataan dan pengawasan berbasis digital.

"Jakarta kami nilai sukses membangun ekosistem pengelolaan aset yang rapi, mulai dari pendataan digital hingga pengawasan aset bergerak," kata Robi.

Rapat tersebut juga diisi diskusi antara pemerintah kota dan DPRD Medan mengenai strategi optimalisasi aset daerah agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap efisiensi anggaran dan pelayanan publik.*

(ad)

MEDAN — Ambruknya 12 tower transmisi listrik di Sumatera Utara kembali memicu pemadaman bergilir di Medan dan sejumlah wilayah sekitarnya.

Insiden ini terjadi hanya beberapa minggu setelah blackout besar melanda Sumatera, sehingga memunculkan kekhawatiran serius terhadap ketahanan sistem kelistrikan nasional.

Baca Juga:

• Rico Waas Evaluasi Janji Kampanye, Minta Data Program Disampaikan Apa Adanya: Jangan Asal Bapak Senang

Pada SUTET 275 kV Galang–Simangkuk, tiga tower dilaporkan roboh serta dua lainnya mengalami deformasi.

Sementara pada SUTT 150 kV Tebing Tinggi–Sei Rotan, enam tower ambruk dan satu lainnya mengalami kerusakan struktur.

Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai insiden tersebut tidak dapat serta-merta disederhanakan sebagai dampak cuaca buruk semata.

Menurut dia, tower transmisi seharusnya dirancang untuk tahan terhadap kondisi ekstrem seperti hujan deras, angin kencang, dan sambaran petir.

"Penyebab utama kejadian ini tidak boleh langsung disimpulkan sebagai cuaca buruk semata. Yang harus dijawab adalah mengapa infrastruktur yang relatif baru dapat mengalami kerusakan beruntun dalam kondisi yang seharusnya sudah diperhitungkan sejak desain," kata Fabby dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Juni 2026.

Fabby menilai peristiwa ini mengindikasikan adanya titik lemah dalam perencanaan dan standar ketahanan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.

Apalagi salah satu jalur yang terdampak, SUTET 275 kV Galang–Simangkuk, merupakan bagian dari proyek strategis Tol Listrik Sumatera yang baru beroperasi sejak 2019.

Menurut dia, kegagalan struktural pada infrastruktur yang tergolong baru menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap standar desain, kualitas material, hingga pelaksanaan konstruksi.

"Investigasi tidak boleh berhenti pada faktor pemicu di lapangan, tetapi harus menelusuri mengapa sistem gagal merespons kondisi yang sebenarnya sudah dapat diprediksi," ujarnya.

IESR mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk segera melakukan audit teknis menyeluruh terhadap jaringan transmisi yang terdampak.

Lembaga itu juga menilai perlu adanya investigasi independen guna memastikan penyebab utama kegagalan sistem secara transparan.

Investigasi tersebut, kata Fabby, penting untuk menguji kemungkinan adanya kesalahan desain, penurunan kualitas material, maupun kelemahan dalam eksekusi proyek.

Ia juga menyinggung pengalaman negara lain, seperti Spanyol, yang melakukan evaluasi menyeluruh setelah mengalami gangguan listrik berskala besar.

Menurutnya, pendekatan serupa diperlukan agar Indonesia tidak mengulang kegagalan sistemik yang sama.

"Yang perlu dicari bukan hanya pemicu gangguan, tetapi mengapa sistem tidak mampu mengisolasi dan mencegah dampaknya meluas," kata dia.

Pemadaman bergilir di Sumatera Utara kini menjadi sorotan publik karena terjadi berulang dalam waktu berdekatan, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai ketahanan infrastruktur listrik nasional di tengah meningkatnya risiko cuaca ekstrem akibat perubahan iklim.*

(km/ad)

JAKARTA — Pemerintah bersama Komisi III DPR RI menyepakati perubahan ketentuan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Polri.

Skema baru ini menetapkan batas usia pensiun berbeda berdasarkan jenjang kepangkatan, dengan perwira tinggi bintang empat atau Kapolri dapat menjabat hingga usia 60 tahun dan berpeluang diperpanjang satu tahun.

Baca Juga:

• Mensos Tinjau Sekolah Rakyat di Aceh Besar, Wagub Fadhlullah: Perluas Akses Pendidikan Anak Keluarga Kurang Mampu

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengetuk palu persetujuan setelah meminta konfirmasi dari pemerintah.

"Oke ya pemerintah ya?" ujar Habiburokhman sebelum mengetuk palu tanda kesepakatan.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej sebelumnya memaparkan usulan pemerintah terkait gradasi usia pensiun.

Dalam skema itu, Tamtama dan Bintara pensiun maksimal usia 59 tahun, sementara Perwira Pertama hingga Perwira Tinggi maksimal 60 tahun.

"Untuk Perwira Tinggi Bintang 4, usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berdasarkan keputusan presiden," kata Edward dalam rapat.

Ia menjelaskan, perbedaan usia pensiun tersebut didesain untuk menjaga motivasi dan pengembangan karier di tubuh Polri.

Menurut dia, penyamaan usia pensiun dinilai dapat menurunkan dorongan peningkatan kompetensi, khususnya bagi Bintara dan Tamtama.

"Kalau semuanya sama rata 60, bisa terjadi demotivasi. Bintara dan Tamtama akan merasa tidak perlu sekolah untuk menjadi Perwira," ujarnya.

Pemerintah juga menyoroti perbedaan masa kerja antarkelompok kepangkatan.

Bintara dan Tamtama, kata dia, dapat memiliki masa kerja hingga 42 tahun, lebih panjang dibanding Perwira.

Sementara itu, perwakilan Polri yang hadir dalam rapat menilai skema gradasi usia pensiun dapat menjadi insentif peningkatan kompetensi anggota di lapangan.

"Dengan adanya gradasi ini, akan meningkatkan motivasi untuk mengikuti pendidikan dan pengembangan karier," kata Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Irjen Agus N.

Meski demikian, sejumlah anggota Komisi III DPR RI mengusulkan agar batas usia pensiun disamakan menjadi 60 tahun untuk seluruh jenjang.

Mereka menilai perbedaan usia pensiun berpotensi tidak sejalan dengan meningkatnya usia harapan hidup dan kebutuhan personel di lapangan.

"Kalau kita mempensiunkan Bintara sebelum 60 tahun, mereka masih produktif," kata anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta.

Namun, sebagian anggota dewan lainnya menyetujui skema pemerintah dengan alasan mendorong kompetisi dan regenerasi di internal Polri.

Dengan kesepakatan ini, RUU Polri akan mengatur batas usia pensiun Bintara dan Tamtama maksimal 59 tahun, Perwira hingga 60 tahun, serta Kapolri dapat diperpanjang hingga 61 tahun berdasarkan keputusan presiden.*

(km/ad)

JAKARTA – Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya resmi mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan BGN periode 2025–2026.

Langkah tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juni 2026.

Baca Juga:

• Momen Nanik Sudaryati Deyang Menangis Usai Dilantik Prabowo sebagai Kepala BGN

"Kami baru saja dari rutan untuk mendapatkan pernyataan dari klien kami, di mana klien kami menyatakan akan mengajukan JC," kata Krisna kepada wartawan.

Ia menegaskan pengajuan justice collaborator tersebut bukan bentuk upaya menghindari proses hukum, melainkan sikap kooperatif untuk membuka keterlibatan pihak lain dalam proyek program pemerintah itu.

"Bukan menghindar dari permasalahan hukum, tapi ingin mengungkap siapa saja yang terlibat dalam program ini," ujarnya.

Menurut Krisna, Sony telah mulai menyampaikan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Namun, keterangan itu disebut masih bersifat awal dan akan dilengkapi dalam pemeriksaan lanjutan.

"Lebih dari 20 nama sudah disebutkan, tetapi itu baru sebagian. Akan diungkap lagi pada pemeriksaan berikutnya," kata dia.

Ia juga menyebut kliennya enggan menjadi satu-satunya pihak yang dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini.

Menurutnya, terdapat banyak pihak yang berperan sebagai penanggung jawab teknis (PIC) dalam pelaksanaan program.

Krisna mengungkapkan bahwa dugaan penyimpangan tidak hanya terjadi pada pembagian tanggung jawab proyek, tetapi juga dalam sejumlah proses pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan tersebut disebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari perangkat teknologi hingga perlengkapan pendukung program.

"Mulai dari motor listrik, IT, tablet, sampai pengadaan lainnya. Itu akan diungkap lebih jauh, dan klien kami tidak membidangi seluruh pengadaan itu," ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara ini, yakni Sony Sonjaya, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.

Ketiganya diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi mitra BGN agar sejumlah yayasan tetap lolos meskipun tidak memenuhi syarat.

Yayasan tersebut kemudian disebut memperoleh aliran dana dalam jumlah besar dari skema program MBG.

Selain itu, penyidik juga mengendus adanya dugaan markup dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan puluhan ribu unit motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya dengan nilai mencapai triliunan rupiah.*

(d/ad)

ACEH BESAR – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kegiatan open house Sekolah Rakyat Sentra Darussa'adah di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Senin, 8 Juni 2026.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari peninjauan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat.

Baca Juga:

• Momen Nanik Sudaryati Deyang Menangis Usai Dilantik Prabowo sebagai Kepala BGN

Rombongan Menteri Sosial disambut antusias oleh siswa, orang tua, dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program pendidikan berbasis asrama bagi keluarga kurang mampu berjalan sesuai tujuan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pelaksanaan Sekolah Rakyat di berbagai daerah menunjukkan perkembangan yang positif.

Ia menilai program tersebut berjalan sesuai arahan pemerintah pusat dan perlu terus diperkuat melalui kolaborasi daerah.

"Saya bergembira karena secara umum pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia berjalan dengan baik. Kami berharap seluruh pihak dapat menyukseskan program ini sebagaimana arahan Presiden," kata Saifullah.

Ia juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Sosial, atas pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Aceh.

Menurut dia, program tersebut membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu karena seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara.

"Program ini sangat membantu masyarakat dan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu," kata Fadhlullah.

Ia menambahkan, Pemerintah Aceh akan terus mendukung pelaksanaan program tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Seluruh kebutuhan peserta didik, mulai dari biaya pendidikan, asrama, konsumsi, hingga layanan kesehatan, ditanggung oleh negara.

Program ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan akses pendidikan sekaligus melahirkan generasi yang lebih berdaya saing di masa depan.*

(ad)

Salah satu yang dilantik adalah Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga:

• 52 Tahun Menunggu, Pemerintah Aceh dan DPR RI Bahas Penyelesaian Tuntas Konflik Warga Eks Blang Lancang-Rancong

Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para pejabat yang baru dilantik.

Usai prosesi pelantikan, Prabowo memberikan ucapan selamat dan menyalami satu per satu pejabat yang baru dilantik.

Saat menerima ucapan selamat tersebut, Nanik tampak tak kuasa menahan haru hingga meneteskan air mata.

Ia beberapa kali terlihat mengusap matanya dengan tisu sambil berdiri menerima ucapan dari para pejabat lain, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain Nanik, Prabowo juga melantik Trenggono dan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN.

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga mengangkat Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam pelantikan tersebut, di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan para pejabat yang diangkat.

Para pejabat kemudian mengucapkan sumpah di hadapan Presiden sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelantikan ini menjadi bagian dari penataan struktur pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo, termasuk penguatan Badan Gizi Nasional yang menjadi salah satu lembaga strategis dalam kebijakan pangan dan gizi nasional.*

(d/ad)

Dalam operasi tersebut, total 10 orang diamankan, termasuk Bupati Muara Enim Edison.

Baca Juga:

• Empat Terdakwa Korupsi Aset PTPN Divonis Bebas, Kejati Sumut Ajukan Banding

"Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan," kata Budi kepada wartawan, Senin, 8 Juni 2026.

Dari total pihak yang diamankan, lima orang berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim, termasuk Bupati Edison.

Sementara lima lainnya merupakan pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

"Lima orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati. Kemudian lima orang lainnya dari pihak swasta," ujar Budi.

Namun, KPK belum mengungkapkan identitas lengkap para pihak yang diamankan maupun perkara yang tengah diusut dalam operasi tersebut.

Seluruh pihak yang diamankan saat ini masih berstatus terperiksa. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum terhadap para pihak yang terjaring OTT, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.

KPK juga belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai barang bukti maupun dugaan tindak pidana korupsi yang melatarbelakangi operasi tersebut.

OTT ini menambah daftar panjang penindakan KPK terhadap kepala daerah yang diduga terlibat praktik korupsi di sektor pemerintahan daerah.*

(d/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengevaluasi capaian program prioritas yang merupakan bagian dari janji kampanye dirinya bersama Wakil Wali Kota Medan dalam rapat di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Senin, 8 Juni 2026.

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, Kepala Bappeda Kota Medan Ferry Ichsan, seluruh pimpinan perangkat daerah, serta para camat se-Kota Medan.

Baca Juga:

• Rico Waas Geram Masih Ada Jalan Tanah di Medan: Harus Segera Diaspal!

"Janji kampanye yang kami sampaikan kepada masyarakat harus bisa diselesaikan. Karena itu di tahun pertama ini kita lakukan evaluasi untuk memastikan seluruh program tersebut berjalan," kata Rico.

Dari hasil evaluasi, Rico menyebut sebagian besar dari 24 program prioritas telah berjalan, bahkan sejumlah di antaranya telah dinyatakan terealisasi.

Program tersebut antara lain bantuan bagi siswa madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan tahfiz, bantuan pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, program sembako murah, PKH Medan Makmur, jaminan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dan lansia, hingga pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak.

Selain itu, program senam gratis bagi masyarakat serta pelatihan pemberdayaan perempuan dari keluarga kurang mampu juga telah berjalan.

Meski demikian, Rico menilai masih ada sejumlah program yang membutuhkan percepatan, terutama layanan ambulans, pembangunan jaringan CCTV, dan penerangan jalan umum (PJU).

Untuk layanan ambulans, ia meminta agar Pemkot Medan tidak hanya mengandalkan pengadaan armada baru, tetapi juga mengintegrasikan ambulans swasta yang ada di Kota Medan.

"Selain pengadaan, harus ada kolaborasi dengan ambulans swasta agar layanan lebih cepat dan merata," ujarnya.

Sementara itu, pembangunan CCTV dan PJU disebut masih membutuhkan percepatan karena menyangkut kebutuhan dasar keamanan dan kenyamanan warga.

Rico juga menyoroti target perbaikan 10.000 gang di Kota Medan yang dinilai masih jauh dari capaian yang diharapkan.

Ia meminta seluruh perangkat daerah mempercepat realisasi program tersebut.

"Perbaikan 10.000 gang ini masih jauh di bawah 50 persen. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat," kata dia.

Selain itu, ia menilai target penciptaan 10.000 lapangan kerja yang telah tercapai masih perlu ditingkatkan.

"Kalau perlu targetkan 10.000 lapangan kerja setiap tahun. Kita harus berani memasang target lebih tinggi," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Rico juga menekankan pentingnya transparansi data dan mengingatkan jajarannya agar tidak menyampaikan laporan yang bersifat "asal bapak senang".

"Saya tidak suka ABS. Lebih baik disampaikan apa adanya meskipun pahit, supaya bisa diperbaiki," kata Rico.

Ia menegaskan, evaluasi dilakukan agar janji kampanye tidak berhenti sebagai dokumen politik, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program yang dirasakan masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat bertanya, mana janji kampanyenya. Karena itu seluruh program harus terus dievaluasi," ujarnya.*

(ad)

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI membahas penyelesaian persoalan warga eks Blang Lancang-Rancong, Kota Lhokseumawe, yang telah berlangsung selama 52 tahun tanpa kepastian penyelesaian.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir dan rombongan BAM DPR RI di Ruang Potensi Daerah I Sekretariat Daerah Aceh, Senin, 8 Juni 2026.

Baca Juga:

• Labusel Siapkan Pameran UMKM hingga Kegiatan Budaya untuk Hari Jadi ke-18, Bupati Fery: Harus Jadi Milik Seluruh Masyarakat

Menurut dia, pemerintah perlu merumuskan penyelesaian secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk relokasi maupun pemberian kompensasi kepada warga terdampak.

"Persoalan ini perlu kita bahas bersama agar dapat dipastikan langkah yang paling tepat untuk dilakukan. Mudah-mudahan dengan hadirnya BAM DPR RI ada jalan keluar bagi masyarakat," kata Nasir.

Pemerintah Aceh, kata Nasir, mendorong salah satu opsi penyelesaian berupa pemberian kompensasi dengan nilai setara satu kavling tanah kepada setiap kepala keluarga terdampak.

Opsi tersebut dinilai sebagai salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam upaya penyelesaian konflik lahan yang telah berlangsung lama.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh opsi masih perlu dibahas lebih lanjut secara komprehensif bersama pemerintah pusat, DPR RI, serta pihak terkait lainnya.

Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya hadir untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan masyarakat yang belum terselesaikan selama puluhan tahun.

Menurut dia, negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak masyarakat dapat dipenuhi secara adil dan tuntas.

"Ini mudah-mudahan kedatangan kami bisa menyelesaikan persoalan yang macet selama 50 tahun ini. Kami hadir untuk membela hak rakyat, dan negara wajib menyelesaikan kewajibannya," ujar Ahmad Heryawan.

Ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi momentum percepatan penyelesaian konflik eks Blang Lancang-Rancong yang selama ini belum menemukan titik akhir.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Lhokseumawe Husaini, Ketua Fraksi NasDem DPR Aceh Nurchalis, Staf Ahli Gubernur Aceh, perwakilan Pertamina wilayah Aceh, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh dan SKPA terkait.

Pemerintah berharap pembahasan lintas lembaga tersebut dapat menghasilkan solusi konkret bagi warga yang telah menunggu kepastian selama lebih dari lima dekade.*

(ad)

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta unsur terkait lainnya yang terlibat dalam rangkaian kegiatan peringatan hari jadi kabupaten.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Desak Kompensasi Pemadaman Listrik di Sumut, PLN Buka Suara

Ia menyebut keberhasilan peringatan hari jadi tidak hanya diukur dari kemeriahan acara, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat dan dampaknya terhadap daerah.

"Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus menjadi milik seluruh masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan harus menghadirkan kebersamaan, menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah, serta memberi ruang partisipasi bagi masyarakat," kata Fery.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah membahas sejumlah agenda yang akan digelar dalam rangkaian Hari Jadi ke-18, mulai dari kegiatan olahraga, perlombaan, pertunjukan seni budaya, pameran UMKM, hingga kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat luas.

Pemerintah daerah berharap rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi daerah serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, setiap organisasi perangkat daerah diminta mengambil peran aktif sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Bupati Fery mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tetap mengedepankan kreativitas, inovasi, dan semangat gotong royong dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan.

"Kita ingin perayaan yang sederhana namun berkesan, tertata dengan baik, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Semangat kebersamaan dan kerja sama menjadi kunci utama," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berharap peringatan Hari Jadi ke-18 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan mendorong percepatan pembangunan daerah.

Melalui persiapan yang terstruktur, pemerintah menargetkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung lancar, meriah, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan penguatan identitas daerah.*

(ad)

BANDA ACEH – Sebanyak 175 calon Bintara Polri mengikuti pemeriksaan kesehatan (Rikkes) tahap II dalam rangka penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di Gedung Presisi Polda Aceh, Senin, 8 Juni 2026.

Dari total peserta tersebut, 160 merupakan laki-laki dan 15 perempuan yang berasal dari berbagai jalur penerimaan.

Baca Juga:

• Mentan Amran Ultimatum 300 Perusahaan Sawit yang Tak Naikkan Harga TBS: Ini Anomali

Kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo serta sejumlah pejabat utama Polda Aceh dan panitia seleksi.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan seluruh rangkaian pemeriksaan berlangsung tertib dan sesuai prosedur yang berlaku.

"Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tahap II berjalan dengan tertib dan lancar. Dalam setiap tahapan penerimaan Bintara Polri, Polda Aceh menerapkan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH), sehingga proses seleksi dapat berjalan objektif dan profesional," kata Joko, Senin, 8 Juni 2026.

Menurut Joko, pemeriksaan kesehatan tahap II merupakan bagian dari rangkaian seleksi ketat penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan untuk menjaring calon anggota Polri yang berkualitas.

Ia menegaskan bahwa kesehatan fisik dan mental menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan kelulusan peserta, mengingat tugas kepolisian menuntut kesiapan jasmani yang prima.

"Kesehatan yang baik merupakan fondasi penting bagi setiap anggota Polri. Dengan kondisi fisik dan mental yang prima, para calon Bintara diharapkan mampu menjalankan tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Polda Aceh berharap melalui proses seleksi yang ketat dan transparan ini dapat terpilih calon-calon Bintara Polri yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki integritas dan kesiapan menghadapi tantangan tugas di lapangan.

Seleksi penerimaan Bintara Polri TA 2026 di wilayah Polda Aceh disebut akan terus mengedepankan prinsip profesional, objektif, dan bebas dari praktik kecurangan guna menghasilkan sumber daya manusia Polri yang unggul dan berintegritas.*

(ad)

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeluarkan ultimatum kepada sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit yang diduga belum menyesuaikan kenaikan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Pemerintah bersama Satuan Tugas Pangan Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Baca Juga:

• Mentan Sebut Harga TBS Sawit Anjlok di Tengah Kuatnya Dolar AS: Ini Kondisi Anomali

Rapat dihadiri asosiasi petani, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri, serta jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 provinsi sentra sawit.

"Hari ini kita sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu naik lebih tinggi," kata Amran dalam rapat tersebut.

Amran menilai penurunan harga TBS yang terjadi di sejumlah daerah tidak sejalan dengan kondisi pasar global.

Ia menyebut harga minyak sawit mentah (CPO) dunia dan nilai tukar dolar Amerika Serikat justru mengalami kenaikan signifikan.

Menurut dia, harga CPO dunia tercatat naik hingga 47 persen, sementara dolar AS menguat lebih dari 10 persen terhadap rupiah.

Namun di saat yang sama, harga TBS petani justru turun hingga sekitar 17 persen di sejumlah wilayah.

"Ini anomali. Tidak ada alasan harga tidak kembali normal, bahkan seharusnya naik sekitar 10 persen dari harga sebelumnya," ujar Amran.

Pemerintah, kata Amran, akan menelusuri perusahaan yang belum menyesuaikan harga sesuai ketentuan daerah.

Data perusahaan tersebut akan diserahkan kepada Satgas Pangan Polri serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus di berbagai daerah untuk dilakukan pemeriksaan.

Ia menegaskan negara tidak akan membiarkan praktik yang merugikan petani, mengingat sekitar 15 juta masyarakat bergantung pada komoditas kelapa sawit.

"Tidak boleh kita rugikan petani. Kalau harga dunia naik dan kurs naik, tetapi harga di petani turun, itu tidak masuk akal," kata dia.

Amran juga menyebut persoalan harga TBS menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengaku sempat menerima komunikasi langsung dari Presiden untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada petani sawit.

"Perintah Bapak Presiden sangat jelas, bela petani. Harga TBS harus kembali normal, bahkan naik mengikuti pergerakan pasar," ujarnya.

Dalam evaluasi rapat tersebut, sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah dilaporkan mulai mengalami pemulihan.

Namun pemerintah menargetkan normalisasi penuh dalam waktu dekat, termasuk memastikan keseragaman harga di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS) dan petani.

Amran menegaskan tidak akan ada kompromi bagi perusahaan yang belum menyesuaikan harga.

"Mulai hari ini tidak ada lagi kompromi. Yang belum menyesuaikan akan kami periksa," kata dia.

Selain penertiban harga, pemerintah juga mendorong penguatan ekosistem industri sawit melalui hilirisasi dan pengembangan bioenergi.

Program tersebut mencakup pengembangan biodiesel hingga bioetanol untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Amran menegaskan Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia harus memastikan petani menjadi pihak pertama yang merasakan manfaat kenaikan harga komoditas tersebut.

"Kita ingin petani sejahtera, pengusaha juga sejahtera. Pemerintah menjadi penyeimbang agar ekosistem berjalan adil," ujarnya.*

(sp/ad)