Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan keinginannya melihat Indonesia sejahtera merupakan bagian dari sumpah dan komitmen yang dipegangnya dalam menjalankan tugas sebagai Presiden.

Baca Juga:

• Yakini Presiden Prabowo Diberi Info Menyesatkan, Eks Jampidsus Febrie Ingatkan Adanya 'Database Abadi' Skandal Kakap

Prabowo juga menyinggung persoalan kesejahteraan masyarakat, termasuk kebutuhan gizi dan kondisi anak-anak Indonesia. Menurutnya, pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mewujudkan masa depan bangsa.

Di tengah penyampaian tersebut, Prabowo kemudian menanggapi kritik dari sejumlah pihak yang disebutnya sebagai pakar. Dia melontarkan pernyataan bernada sindiran terhadap pihak yang menurutnya terlalu mengedepankan kepakaran.

"Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar, saking pintarnya jadi goblok," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan dirinya tidak ingin terlalu memperpanjang perdebatan mengenai pandangan para pakar tersebut. Dia menyebut pernyataannya disampaikan ketika berbicara di hadapan pihak-pihak yang dianggapnya sebagai kawan.

"Ini masalahnya kalau bicara di tengah kawan-kawan sejati," katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung pentingnya kejujuran dalam menyampaikan pendapat. Dia mengaitkan kritik yang diterimanya dengan tudingan yang menurutnya tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi pemerintah.

Prabowo sebelumnya menegaskan keinginannya agar tidak ada masyarakat Indonesia yang mengalami kelaparan, anak yang mengalami stunting atau kekurangan gizi, serta masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan ketika membutuhkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam rangkaian pidato HUT ke-28 PAN yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Jumat (18/9/2026).* (fj/dh)

Mahfud menyampaikan pandangan tersebut saat menanggapi penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Baca Juga:

• Geledah Rumah Dirjen ATR/BPN di Bekasi, KPK Temukan Bukti Chat Aliran Uang Suap HGB Summarecon

Mahfud meminta KPK mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Menurut dia, penanganan kasus jangan hanya berhenti pada sejumlah pejabat atau pihak yang lebih rendah apabila dalam proses persidangan nantinya terdapat informasi mengenai keterlibatan pihak lain.

"KPK harus bersikap tegas. Jangan sampai seperti banyak kasus lain yang hanya dilokalisir kepada beberapa orang, meskipun nama pimpinannya sudah disebut berulang kali dalam persidangan," ujarnya.

Mahfud juga menyoroti posisi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Dari sisi etika politik, menurutnya, seorang pejabat dapat mempertimbangkan pengunduran diri apabila bawahan langsung atau orang yang dekat dengannya terseret perkara korupsi.

"Kalau dari sudut etika politik, kalau sudah seperti ini kan mestinya mundur agar tidak kikuk. Apalagi nama yang bersangkutan sudah disebut dalam persidangan dan perlu kejelasan status hukumnya agar publik tidak bertanya-tanya," kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud mendorong KPK memanggil Nusron untuk meminta keterangan terkait perkara tersebut. Dia juga menyebut sektor pertanahan sebagai salah satu bidang yang rawan praktik korupsi, bersama sejumlah sektor lainnya.

Pernyataan Mahfud muncul di tengah penyidikan KPK terhadap kasus dugaan suap pengurusan HGB Summarecon dan dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dalam operasi tangkap tangan perkara tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang sekitar Rp106,3 miliar dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Salah satu tersangka ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri. Selain pejabat ATR/BPN, KPK juga menetapkan sejumlah pihak swasta sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Di sisi lain, Nusron Wahid menyatakan dirinya tidak mengetahui duduk perkara dugaan suap pengurusan HGB Summarecon yang sedang diproses KPK. Pernyataan itu disampaikan Nusron saat ditemui wartawan di Jakarta pada Jumat (18/9/2026).

"Enggak tahu (duduk perkara kasus suap di Summarecon itu seperti apa)," kata Nusron.

KPK sendiri masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap rangkaian dugaan suap serta kemungkinan penerimaan lain di lingkungan ATR/BPN. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik untuk mendalami perkara.

Mahfud menilai proses hukum perlu berjalan secara terbuka agar pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara dapat diperiksa berdasarkan bukti yang ditemukan penyidik.* (fj/dh)

Kasat Lantas Polres Toba Iptu Elon Sitinjak mengatakan kecelakaan terjadi pada Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 21.00 WIB. Saat kejadian, kedua korban sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BK K5742 AMD.

Baca Juga:

• Tragis Dua Mahasiswi Tewas Ditabrak Dua Mobil di Toba, Sopir Tabrak Lari Masih Diburu Polisi

"Setibanya di TKP, diduga bersenggolan dengan satu unit mobil yang identitas kendaraannya tidak diketahui," ujar Elon dalam keterangan tertulis, Jumat (18/9/2026).

Setelah bersenggolan, sepeda motor yang ditumpangi kedua korban terpental. Tak lama kemudian, motor tersebut kembali ditabrak oleh mobil lain yang melintas.

Ruth mengalami luka serius akibat kecelakaan tersebut. Dia menderita luka robek pada bagian kepala dan patah tulang hingga akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian.

"Akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Honda Beat, Ruth terseret dan mengalami luka robek di kepala, patah tulang dan meninggal dunia di lokasi," kata Elon.

Sementara Lia juga mengalami sejumlah luka, di antaranya luka robek pada kepala dan patah tulang bahu sebelah kiri.

Lia sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum HKBP Balige untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, nyawanya tidak tertolong dan korban meninggal dunia saat menjalani perawatan.

Setelah kecelakaan, dua mobil yang diduga terlibat dalam insiden tersebut meninggalkan lokasi. Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi kendaraan sekaligus mencari keberadaan kedua pengemudinya.

"Kami masih mengidentifikasi dan memburu pengemudi mobil yang melarikan diri usai terlibat kecelakaan," ujar Elon.

Polres Toba masih mendalami kronologi kecelakaan serta mengumpulkan informasi untuk mengungkap identitas dua pengemudi yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Kasus kecelakaan yang menewaskan dua mahasiswi ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Toba.* (tm/dh)

Sebelumnya, kabut asap sempat memengaruhi indeks kualitas udara di Sumatera Utara. Menurut BMKG Wilayah I Medan, asap tersebut merupakan kiriman dari wilayah lain yang terbawa angin menuju Sumut.

Baca Juga:

• Razia Skala Besar Rutan Medan: Pasukan Gabungan Sita 4 HP, 500 WBP Bersih Narkoba

Sementara Belawan tercatat memiliki AQI 56 dengan PM2.5 sebesar 11,9 mikrogram per meter kubik. Berastagi berada pada AQI 55 dengan PM2.5 sebesar 11,4 mikrogram per meter kubik.

Lubuk Pakam dan Binjai masing-masing mencatat AQI 57 dengan konsentrasi PM2.5 sebesar 12,3 mikrogram per meter kubik. Pematangsiantar memiliki AQI 62 dengan PM2.5 sebesar 14,8 mikrogram per meter kubik.

Deli Tua menjadi wilayah dengan kategori baik dengan AQI 32. Namun, data tersebut menunjukkan parameter PM10 masih terdeteksi sebesar 41,2 mikrogram per meter kubik.

Data indeks kualitas udara tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk arah angin yang dapat membawa kabut asap dari wilayah lain serta sumber polusi lokal seperti emisi kendaraan dan pembakaran sampah.

Dalam data tersebut, PM10 merupakan partikel dengan diameter aerodinamis hingga 10 mikrometer. Sementara PM2.5 merupakan partikulat halus berukuran hingga 2,5 mikrometer yang dapat masuk lebih jauh ke saluran pernapasan.

Kondisi kualitas udara di Sumatera Utara tetap perlu dipantau karena indeks dapat berubah mengikuti kondisi cuaca, arah angin dan sumber emisi di masing-masing wilayah.* (tm/dh)

Kepala Dinkes Pematangsiantar Urat H Simanjuntak mengatakan pihaknya meningkatkan pembinaan dan pengawasan dengan turun langsung ke lapangan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh dapur SPPG menjalankan standar kebersihan secara konsisten.

Baca Juga:

• Puluhan Siswa dari Empat Sekolah di Galang Diduga Keracunan MBG, Dinkes Deli Serdang Periksa Sampel Makanan

Menurut Urat, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kebersihan dapur dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh para juru masak setiap hari.

Dia mengatakan pergantian pekerja di dapur SPPG juga menjadi tantangan dalam menjaga standar keamanan pangan. Pekerja baru yang belum memiliki sertifikasi harus mendapatkan pelatihan agar memahami prosedur pengolahan makanan yang aman.

"Pegawai SPPG ini kan sering berganti-ganti. Makanya, setiap ada pekerja baru yang belum punya sertifikasi, langsung kami minta ikut pelatihan ulang soal keamanan pangan," tegasnya.

Selain kebersihan personel, Dinkes Pematangsiantar juga melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan. Pemeriksaan mencakup proses pengolahan, pemilihan bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Langkah tersebut dilakukan untuk menekan risiko kontaminasi makanan dan memastikan standar keamanan pangan diterapkan sejak bahan baku diterima hingga makanan disalurkan.

Pengawasan diperketat menyusul sejumlah kasus dugaan keracunan MBG yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera Utara. Sebelumnya, puluhan siswa di MTs Negeri 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Karo yang melibatkan ratusan siswa. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi makanan MBG.

Dinkes Pematangsiantar memastikan pengawasan terhadap SPPG akan dilakukan secara rutin. Pemerintah daerah juga meminta pengelola dan pekerja dapur menjaga standar kebersihan serta keamanan pangan dalam setiap proses penyediaan makanan.* (mi/dh)

Camat Girsang Sipangan Bolon Victor Sijabat mengatakan pihaknya mengecek lokasi setelah video yang memperlihatkan aktivitas pungutan tersebut ramai di TikTok.

Baca Juga:

• Jalur Utama STM Hulu Deli Serdang Amblas Terputus, Kendaraan Gak Bisa Lewat

Dalam video yang beredar, seorang perempuan yang disebut merupakan warga setempat terlihat menempatkan ornamen adat di tepi RTP Pantai Bebas. Pengunjung yang berfoto di lokasi tersebut kemudian disebut dimintai sejumlah uang.

Victor mengatakan fasilitas dan ruang publik di kawasan Pantai Bebas tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tanpa izin pemerintah.

Dia juga mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan kesan bahwa pungutan tersebut merupakan kegiatan resmi pemerintah.

"Jangan ada pihak yang memanfaatkan fasilitas atau ruang publik untuk kepentingan pribadi dengan menyatakan kegiatan tersebut resmi diketahui oleh pemerintah," ujarnya.

Menurut Victor, perempuan yang melakukan pungutan tersebut merupakan warga setempat. Penertiban dilakukan agar kawasan RTP Pantai Bebas dapat kembali digunakan masyarakat dan wisatawan tanpa adanya pungutan yang tidak resmi.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun Franky Fernandus Purba membenarkan adanya penindakan terhadap aktivitas tersebut.

"Sudah ditindak. Pelaku warga Parapat dan sudah diberikan peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya," kata Franky.

Pemerintah daerah juga mengapresiasi masyarakat yang turut mengawasi penggunaan fasilitas publik. Informasi dari masyarakat dinilai membantu pemerintah mengetahui adanya aktivitas yang dianggap mengganggu kenyamanan pengunjung.

Dengan penertiban tersebut, pemerintah berharap kawasan RTP Pantai Bebas Parapat tetap dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik dan destinasi wisata tanpa adanya pungutan yang tidak resmi kepada pengunjung.* (mi/dh)

MEDAN - Raziaa gabungan skala besar digelar di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Medan, Jumat (18/9/2026) sore hingga malam. Dalam razia yang melibatkan petugas pemasyarakatan, TNI, Brimob hingga BNN tersebut, petugas menemukan empat ponsel, sementara pemeriksaan urine terhadap 500 warga binaan pemasyarakatan (WBP) menunjukkan hasil negatif narkotika.

Razia dipimpin Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Sumatera Utara Jalu Yuswa Panjang. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen memberantas barang terlarang dan menindaklanjuti berbagai isu yang beredar terkait kondisi di dalam rutan.

Baca Juga:

• Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku Gelar Sholat Istisqa dan Doa Bersama, Mohon Hujan serta Perlindungan dari Dampak Kekeringan

Kepala Rutan Kelas I Medan Andi Surya mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen pemberantasan barang terlarang, khususnya narkoba dan peredaran ponsel.

"Kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari komitmen kami untuk memberantas segala bentuk barang terlarang di dalam rutan khususnya narkoba dan peredaran ponsel. Semua yang kami lakukan sesuai arahan Bapak Menteri Imipas dan Kakanwil Pemasyarakatan," tegas Andi.

Dalam razia tersebut, personel gabungan terdiri atas 40 anggota Brimob dan Gegana Polda Sumut, 20 personel Zipur, 15 personel Koramil serta 15 petugas Polsek Medan Helvetia.

Dari hasil penggeledahan seluruh kamar warga binaan, petugas menemukan empat unit ponsel. Barang tersebut terdiri atas dua ponsel Android dan dua telepon seluler berukuran kecil.

"Dari penggeledahan seluruh kamar warga binaan, ditemukan 4 ponsel terdiri dari 2 Android dan 2 unit HP kecil. Sedangkan untuk narkoba nihil," kata Andi.

Selain penggeledahan, sebanyak 500 WBP menjalani tes urine yang dilakukan oleh tiga petugas dari BNN Sumatera Utara.

Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh WBP yang menjalani tes urine dinyatakan negatif narkotika.

"Namun hasilnya, semua warga binaan kami negatif narkotika," ujar Andi.

Andi menegaskan pihaknya tidak memberikan ruang bagi warga binaan untuk melakukan pelanggaran selama menjalani masa pembinaan. WBP juga diminta mematuhi seluruh aturan dan memanfaatkan masa pembinaan untuk memperbaiki diri.

"Dan ingat, ikuti seluruh aturan dan berusahalah merubah diri selama dalam binaan. Karena tidak ada kompromi bagi kami bagi WBP yang tertangkap melakukan kejahatan, khususnya kejahatan narkoba dan menyelundupkan ponsel," pungkasnya.

Razia gabungan tersebut menjadi bagian dari upaya Rutan Kelas I Medan memperkuat pengawasan terhadap barang terlarang sekaligus memastikan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan tetap terjaga.* (ad/dh)

Pada 2026, Kementerian PKP menyiapkan delapan program utama terkait perumahan dan kawasan permukiman di Sumut. Program itu meliputi bedah rumah, rumah susun, penanganan kawasan kumuh, sanitasi, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), hunian tetap pascabencana, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Kredit Program Perumahan (KPP).

Baca Juga:

• Daftar 3 Pejabat Eselon II Pemprov Sumut yang Baru Dilantik Bobby Nasution, Tekankan Bebas Pungli

"Kami tentu berharap besar program ini bisa terealisasi sepenuhnya di Sumut karena kebutuhan hunian dan penataan kawasan di daerah kami benar-benar perlu dilakukan secepatnya," kata Bobby saat menerima audiensi Kementerian PKP di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jumat (18/9/2026).

Bobby juga menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi antara Pemprov Sumut dengan Kementerian PKP dalam pelaksanaan program perumahan. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi pengembang, diperlukan agar program dapat berjalan optimal.

"Banyak tantangan tentunya dalam menyediakan hunian dan penataan kawasan, kita perlu komunikasi dan sinergi yang kuat, mencari solusi bersama. Saya harap komunikasi kita bisa lebih intens lagi untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi untuk mewujudkan hunian layak ke masyarakat," ujarnya.

Staf Ahli Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian PKP Teddy Paul H Siagian mengatakan pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp1,5 triliun untuk berbagai program perumahan dan kawasan permukiman di Sumut pada 2026.

"Tentunya harapan kami, harapan kita bersama program-program di tahun 2026 ini bisa kita lakukan bersama-sama, tujuan utamanya adalah penataan kawasan dan juga memenuhi supply and demand hunian," kata Teddy.

Menurut Teddy, pelaksanaan program tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait agar pembangunan hunian serta penataan kawasan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pertemuan antara Pemprov Sumut dan Kementerian PKP turut dihadiri Kepala Balai P3KP Sumut Rizaldi Andi Atjo, Kepala Satker PKP Sumut Heri Sukarmanto, Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah, Pj Sekda Sumut Timur Tumanggor, Ketua Apersi Sumut HM Yulius serta Ketua REI Sumut Rakutta Karo-karo.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program perumahan sekaligus mendukung penataan kawasan permukiman di berbagai wilayah Sumatera Utara.* (dh)

Prabowo membagikan momen tersebut melalui unggahan di media sosial. Dalam unggahannya, dia mengajak anak-anak terus belajar, berbakti kepada orang tua, rajin membaca serta berani bermimpi.

Baca Juga:

• Akhirnya Sepakat Indonesia Terima Bantuan Armada Udara Malaysia Padamkan Karhutla

Prabowo juga menyebut anak-anak sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia.

"Kalian adalah masa depan Indonesia," katanya.

Kegiatan tersebut dilakukan Prabowo di sela perjalanan menggunakan LRT Jakarta. Saat berada di Stasiun Pegangsaan Dua, Prabowo sempat menyapa dan berbincang dengan sejumlah anak sekolah dasar di ruang baca stasiun.

Pesan Prabowo itu kemudian mendapat tanggapan dari Peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma. Made merespons unggahan tersebut dengan komentar bernada satire.

Made mengaitkan ajakan Prabowo untuk rajin membaca dengan latar belakang Presiden yang pernah berkarier di militer. Dalam komentarnya, dia menulis bahwa ada orang yang tidak rajin membaca tetapi kemudian memilih menjadi tentara dan polisi.

"Katanya, rajin membaca jadi masa depan Indonesia," tulis Made.

Dia kemudian melanjutkan komentarnya dengan menyinggung latar belakang Prabowo.

"Malas membaca jadi tentara dan polisi," tulisnya.

Made juga mengaitkan komentarnya dengan cara Prabowo memperoleh informasi dalam kapasitasnya sebagai Presiden.

"Karena presidennya dari tentara, dia cuma dapat laporan, bukan membaca," tulis Made.

Di bagian akhir komentarnya, Made menyampaikan pernyataan mengenai posisi Prabowo sebagai Presiden dalam konteks pesan tentang masa depan Indonesia.

"Jadi, bapak bukan masa depan Indonesia dong," tulisnya.

Komentar tersebut merupakan tanggapan Made Supriatma terhadap unggahan Prabowo. Sementara itu, pesan Prabowo kepada anak-anak dalam unggahannya berisi ajakan untuk belajar, membaca, berbakti kepada orang tua dan berani memiliki cita-cita.* (fj/dh)

Mengutip laman Logam Mulia, harga buyback emas Antam juga mengalami kenaikan Rp15.000 menjadi Rp2.473.000 per gram.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 19 September: Hujan Ringan Mendominasi, Banda Aceh Berawan

Dalam transaksi emas batangan, terdapat ketentuan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sesuai PMK Nomor 34/PMK.10/2017. Untuk transaksi buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta, PPh 22 dikenakan sebesar 1,5% bagi pemegang NPWP dan 3% bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP. Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai buyback.

Sementara untuk pembelian emas batangan, PPh 22 dikenakan sebesar 0,45% bagi pembeli yang memiliki NPWP dan 0,9% bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP. Setiap transaksi pembelian disertai bukti potong PPh 22.

Selain ukuran 1 gram, harga emas Antam untuk pecahan lainnya juga tercatat berbeda sesuai beratnya. Emas 0,5 gram dijual Rp1.369.000, 2 gram Rp5.216.000, 3 gram Rp7.799.000, dan 5 gram Rp12.965.000.

Untuk pecahan 10 gram, harga emas Antam mencapai Rp25.875.000. Sementara emas 25 gram dibanderol Rp64.562.000 dan 50 gram Rp129.045.000.

Selanjutnya, emas Antam ukuran 100 gram dijual Rp258.012.000, 250 gram Rp644.765.000, 500 gram Rp1.289.000.000, serta 1.000 gram atau 1 kilogram mencapai Rp2.578.000.000.

Berikut rincian harga emas Antam pada Sabtu (19/9/2026):

0,5 gram: Rp1.369.000
1 gram: Rp2.638.000
2 gram: Rp5.216.000
3 gram: Rp7.799.000
5 gram: Rp12.965.000
10 gram: Rp25.875.000
25 gram: Rp64.562.000
50 gram: Rp129.045.000
100 gram: Rp258.012.000
250 gram: Rp644.765.000
500 gram: Rp1.289.000.000
1.000 gram: Rp2.578.000.000

Pergerakan harga emas Antam tersebut menjadi salah satu perhatian pelaku pasar di tengah dinamika harga emas dan kondisi ekonomi global.* (mt/dh)

Sekretaris Perusahaan BEI Elsierra Putri Yosita mengatakan pelemahan IHSG diikuti penurunan sejumlah indikator utama aktivitas perdagangan di pasar modal.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,78 Persen ke Posisi 6.512, Nilai Tukar Rupiah Bergerak Melemah Tipis

Seiring dengan penurunan IHSG, kapitalisasi pasar BEI juga mengalami koreksi 1,58%. Nilainya turun dari Rp11.446 triliun pada pekan sebelumnya menjadi Rp11.266 triliun atau berkurang sekitar Rp180 triliun.

Aktivitas transaksi harian juga ikut mengalami penurunan selama sepekan. Rata-rata nilai transaksi harian bursa tercatat Rp15,22 triliun, turun 6,95% dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai Rp16,36 triliun.

Rata-rata frekuensi transaksi harian juga terkoreksi 14,73% menjadi 1,89 juta kali dari sebelumnya 2,22 juta kali transaksi.

Sementara itu, rata-rata volume transaksi harian turun 20,71% menjadi 28,61 miliar lembar saham. Pada pekan sebelumnya, rata-rata volume transaksi harian tercatat sebanyak 36,09 miliar lembar saham.

Dari sisi aliran dana asing, investor asing mencatatkan aksi jual bersih atau net sell sebesar Rp1,79 triliun pada perdagangan Jumat (18/9/2026).

Dengan tambahan tersebut, akumulasi net sell investor asing sepanjang 2026 mencapai Rp74,36 triliun.

Selain mencatat perkembangan perdagangan saham, Self-Regulatory Organization (SRO) yang terdiri dari BEI, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) juga menggelar kegiatan sosial dalam rangka HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia.

SRO bersama Yayasan Sahabat Pedalaman menyalurkan bantuan CSR bertajuk "Pasar Modal Peduli Flores" bagi korban gempa di Kabupaten Sikka, Manggarai Timur dan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis (17/9/2026).

Bantuan yang disalurkan berupa sembako, family kit, perlengkapan ibu dan anak, obat-obatan serta dukungan konektivitas internet.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia sekaligus Direktur KSEI Dharma Setyadi kepada Ketua Yayasan Sahabat Pedalaman Wafiq Zuhair. Penyerahan turut disaksikan Direktur BEI Iding Pardi, Direktur KPEI Satya Birawa dan Direktur KSEI Imelda Sebayang.

Pada hari yang sama, BEI juga menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) terkait kerja sama peningkatan pemahaman mengenai pasar modal.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendorong pemanfaatan pasar modal dan penawaran umum perdana saham atau go public sebagai salah satu pilihan pendanaan bagi perusahaan di kawasan industri.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan pemaparan kebijakan dari Kementerian Perindustrian serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sebelum ditutup dengan diskusi panel bertajuk Road to Go Public.* (oz/dh)

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bantuan tersebut dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/9/2026).

Baca Juga:

• Setelah Beberapa Hari Berselimut Asap, Langit Sumut Kembali Bersih hingga Siang Ini

Prabowo menyampaikan terima kasih atas bantuan yang ditawarkan Malaysia. Menurutnya, Indonesia dan Malaysia merupakan negara sahabat sehingga kerja sama dalam menangani persoalan lingkungan perlu dilakukan.

"Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak walaupun itu kebakaran di Indonesia tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita, jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik," ujarnya.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus mengurangi dampak kabut asap yang berpotensi melintasi batas negara.

Prabowo juga mengatakan pemerintah sedang menyiapkan langkah pencegahan secara menyeluruh agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang setiap beberapa tahun.

"Ini juga pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dan ini juga saya sedang menyusun langkah-langkah pencegahan menyeluruh supaya tidak tiap beberapa tahun muncul lagi muncul lagi," katanya.

Tawaran bantuan Malaysia sebelumnya telah disampaikan sekitar sepekan sebelum pertemuan Prabowo dan Ahmad Zahid Hamidi. Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia Datuk Seri Arthur Joseph Kurup mengatakan negaranya siap membantu Indonesia menangani karhutla dan mengurangi risiko kabut asap lintas batas.

Malaysia saat itu menawarkan sejumlah kemampuan, di antaranya operasi water bombing menggunakan helikopter, dukungan pemadaman dengan pesawat amfibi, hingga operasi penyemaian awan atau cloud seeding untuk menghasilkan hujan buatan.

Arthur juga menyebut telah mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat untuk menyampaikan kesiapan Malaysia memberikan bantuan.

Sebelumnya, Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bantuan internasional dalam penanganan karhutla harus didahului kesepakatan antara kedua negara.

Menurut Berton, koordinasi bilateral diperlukan terutama jika bantuan melibatkan penggunaan aset udara agar pelaksanaan operasi berjalan efektif dan aman.

"Mekanisme, bentuk bantuan, kebutuhan operasional, termasuk penggunaan aset udara, perlu dikoordinasikan dan disepakati terlebih dahulu oleh kedua pemerintah agar bantuan yang diberikan benar-benar efektif dan aman di lapangan," kata Berton.

BNPB menyambut positif kesiapan Malaysia memberikan dukungan. Bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan mekanisme kerja sama antarpemerintah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan Indonesia tidak perlu mempertimbangkan faktor gengsi dalam menerima bantuan dari negara sahabat.

"Yang penting adalah memastikan api segera terkendali dan dampaknya terhadap masyarakat, termasuk gangguan penerbangan akibat kabut asap, dapat diminimalkan," ujar Dave.

Menurut Dave, Indonesia tetap memiliki kemampuan dan sumber daya sendiri untuk menangani karhutla. Namun, dukungan dari negara lain dapat diterima selama sesuai kebutuhan dan dilakukan melalui koordinasi pemerintah.

Kerja sama penanganan karhutla antara Indonesia dan Malaysia sebelumnya juga telah dibicarakan dalam pertemuan bilateral di Bali pada 8 Juli 2026 serta komunikasi telepon pada 24 Agustus 2026.* (k/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan di kediaman Lampri di kawasan Jatiwaringin, Kota Bekasi. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

Baca Juga:

• Bersama 33 Kepala Daerah se-Sumut, Bupati Asahan Teken Komitmen Cegah Korupsi dan Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

Penggeledahan rumah Lampri dilakukan sejak Jumat (18/9/2026) sore hingga larut malam. Lampri merupakan salah satu tersangka dalam perkara suap terkait pembukaan blokir HGB Summarecon di Bogor.

Sebelum menggeledah rumah Lampri, KPK juga menyasar kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara.

Barang bukti yang diamankan antara lain dokumen sertifikat hak guna bangunan (SHGB), dokumen keuangan PT Summarecon Agung Tbk dan kaitannya dengan PT KCJA, serta barang bukti elektronik terkait pemblokiran dalam sengketa tanah di Bogor.

"Beberapa barang bukti yang disita tersebut dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik, antara lain dokumen SHGB terkait dengan perkara; dokumen terkait dengan keuangan PT Summarecon Agung Tbk dan kaitannya dengan PT KCJA; serta BBE terkait pemblokiran atas sengketa tanah di wilayah Bogor," jelas Budi.

Rangkaian penggeledahan tersebut merupakan lanjutan setelah sebelumnya penyidik menggeledah sejumlah ruangan direktur jenderal di Kementerian ATR/BPN.

Tiga ruangan yang digeledah yakni Ruang Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Ruang Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, serta Ruang Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

Dari kantor ATR/BPN, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan proses serta mekanisme layanan di kementerian tersebut.

Selain mendalami dugaan suap pembukaan blokir HGB Summarecon, KPK juga menelusuri dugaan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Budi mengatakan penerimaan yang didalami antara lain berkaitan dengan rotasi, promosi dan mutasi jabatan serta dugaan penerimaan yang berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya.

"Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga penerimaan yang dilakukan para oknum di Kementerian ATR/BPN ini berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya," ujarnya.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka yakni Lampri, Sontang Coin Manurung, Adrianto Pitojo Adi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Para tersangka berasal dari unsur pejabat ATR/BPN dan pihak swasta yang disebut KPK memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK juga telah menyita uang sebesar Rp106,3 miliar. KPK menyebut jumlah tersebut menjadi sitaan terbesar dalam sejarah operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah.

Penyidikan perkara masih berlangsung. KPK terus mendalami barang bukti yang ditemukan dari sejumlah lokasi untuk mengungkap aliran dana serta dugaan penerimaan lain dalam lingkungan ATR/BPN.* (d/dh)

Penunjukan tersebut dilakukan sebagai langkah manajemen menjaga stabilitas perusahaan selama masa transisi. Langkah itu sekaligus untuk mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan yang berpotensi mengganggu pelayanan kepada pelanggan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Beri Tenggat BUMD Sumut Bereskan Utang dan Hasilkan PAD, Jika Gagal Bakal Digabung

Joko Basuki dinilai memiliki pemahaman mengenai tata kelola perusahaan, regulasi serta berbagai tantangan dalam pelayanan air bersih di Kota Binjai. Pengalaman di bidang hukum dan pengawasan diharapkan dapat mendukung proses pembenahan internal perusahaan.

Selain menjaga kelangsungan operasional, penunjukan Plt Direktur juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Binjai dalam memastikan badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di sektor air bersih dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kota Binjai juga meminta dukungan dari seluruh pegawai serta masyarakat selama masa transisi kepemimpinan tersebut.

"Kami mohon dukungan dari seluruh pegawai dan masyarakat Kota Binjai. Fokus utama Plt. Direktur saat ini adalah menjaga kontinuitas pelayanan, mempercepat penanganan keluhan pelanggan, dan memastikan pasokan air bersih tetap aman," tegasnya.

Dengan adanya penunjukan tersebut, program kerja perusahaan yang telah berjalan diharapkan tetap dapat dilanjutkan dan ditingkatkan. Pelayanan kepada pelanggan juga menjadi salah satu fokus utama selama Joko Basuki menjalankan tugas sebagai Plt Direktur.

Penunjukan Joko Basuki diharapkan dapat menjaga kesinambungan pelayanan sekaligus mendukung peningkatan kualitas distribusi air bersih bagi masyarakat Kota Binjai.* (dh)

Spesialis Gizi dr Igus Ulfa Yaze, SpGK mengatakan protein dapat membantu memberikan rasa kenyang yang bertahan lebih lama. Efek tersebut dapat semakin baik ketika asupan protein dipadukan dengan serat dari sayuran dan buah.

Baca Juga:

• Bukan Musuh! Ngemil Justru Bisa Bantu Turunkan Berat Badan

Menurutnya, sumber protein tidak harus selalu berasal dari telur. Masyarakat dapat mengonsumsi berbagai jenis makanan berprotein untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sumber protein hewani yang dapat dipilih antara lain daging sapi, daging ayam, ikan, serta susu atau whey protein. Sementara sumber protein nabati bisa diperoleh dari tahu, tempe dan berbagai jenis kacang-kacangan.

Selain protein, kecukupan serat juga menjadi bagian penting untuk membantu menjaga rasa kenyang. Dr Yaze menyebut kebutuhan serat harian berada di kisaran 25-30 gram.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat dapat menerapkan pola konsumsi lima porsi sayur dan buah dalam sehari. Rinciannya terdiri atas tiga porsi sayur dan dua porsi buah.

"Jadi sehari itu lima porsi ya, tiga porsi sayur, dua porsi buah. Jadi kalau sudah terpenuhi, biasanya kenyangnya akan lebih lama," jelasnya.

Dengan mengombinasikan sumber protein dari bahan hewani maupun nabati serta mencukupi asupan sayur dan buah, rasa kenyang diharapkan dapat bertahan lebih lama.

Pola makan tersebut juga dapat membantu mengurangi keinginan untuk terlalu sering ngemil atau makan dalam jumlah berlebihan.

Variasi sumber protein juga membuat masyarakat memiliki lebih banyak pilihan menu sehingga kebutuhan protein harian dapat dipenuhi tanpa harus mengonsumsi jenis makanan yang sama setiap hari.* (ds/dh)

Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP Mangasitua Pasaribu membenarkan Dhody menjalani pemeriksaan di Subdit II Harta Benda (Harda)-Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut sebelum kemudian ditahan.

Baca Juga:

• Tersangka Pemalsuan Surat Tanah, Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Resmi Ditahan

Dhody sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat ketetapan tertanggal 21 Agustus 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau pemalsuan surat tanah.

Kasus tersebut berawal dari laporan Muhammad Gazali Iskandar yang masuk ke kepolisian pada 11 April 2023. Setelah proses penyidikan berjalan, Dhody kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2026.

Setelah penetapan tersangka, Dhody disebut dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Polisi kemudian melakukan penangkapan dan melanjutkan proses dengan penahanan.

Kasus dugaan pemalsuan tersebut berkaitan dengan dokumen pertanahan di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Hingga kini, kepolisian belum memaparkan secara rinci bentuk dugaan pemalsuan surat maupun nilai kerugian dalam perkara tersebut.

Sementara itu, Partai Golkar Sumut menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dijalani Dhody. Sekretaris Golkar Sumut Viktor Silaen mengatakan partai tunduk pada proses penegakan hukum.

"Golkar menghormati proses hukum yang masih berjalan. Karena memang kami tunduk dan patuh terhadap penegakkan hukum," kata Viktor, Kamis (17/9/2026).

Meski Dhody merupakan kader Golkar sekaligus anggota DPRD Sumut, Viktor menegaskan partai tidak memberikan pendampingan hukum dalam perkara tersebut.

"Golkar Sumut tidak melakukan pendampingan hukum, karena itu merupakan persoalan pribadi," ujarnya.

Untuk langkah internal, Golkar Sumut juga belum mengambil keputusan terhadap Dhody. Partai masih menunggu proses hukum hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

"Untuk tindakan, sejauh ini belum ada diambil, proses hukum masih berjalan. Kami menunggu seperti apa nantinya," kata Viktor.

Dhody Thahir kini masih menjalani proses hukum di Polda Sumut. Penyidik melanjutkan pendalaman terhadap dugaan pemalsuan surat tanah serta keterangan dalam akta autentik yang menjadi dasar perkara tersebut.* (km/dh)

Kasat Lantas Polres Toba Iptu Elon Sitinjak mengatakan kecelakaan terjadi pada Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 21.00 WIB. Saat kejadian, kedua korban sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat.

Baca Juga:

• Pecatan TNI Diduga Terlibat Sindikat Curanmor di 15 TKP, Polrestabes Medan Ungkap Peran 5 Terduga Pelaku

"Setibanya di TKP, diduga bersenggolan dengan satu unit mobil yang identitas kendaraannya tidak diketahui," kata Elon dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).

Setelah bersenggolan, sepeda motor yang ditumpangi korban terpental. Saat itu, sebuah mobil lain yang melintas kemudian kembali menabrak motor dan kedua korban.

Akibat kejadian tersebut, Ruth mengalami sejumlah luka serius, di antaranya luka robek pada kepala dan patah tulang. Ruth dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Sementara Lia juga mengalami luka berat, termasuk luka robek pada kepala dan patah tulang bahu sebelah kiri. Lia sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum HKBP Balige.

Namun, nyawa Lia tidak tertolong. Korban akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit.

Setelah kecelakaan, kedua mobil yang diduga menabrak korban justru meninggalkan lokasi. Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi kendaraan dan pengemudi yang terlibat.

"Kami masih mengidentifikasi dan memburu pengemudi mobil yang melarikan diri usai terlibat kecelakaan," ujar Elon.

Polisi masih melakukan pendalaman terhadap kronologi kecelakaan serta mencari keberadaan dua pengemudi mobil yang diduga terlibat dalam tabrak lari tersebut.* (km/dh)

Kepala Dinas Kesehatan Deli Serdang Tetti Keliat mengatakan pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk mengetahui penyebab keluhan kesehatan yang dialami para siswa.

Baca Juga:

• Buntut Puluhan Siswa MTsN 2 Kisaran Masuk IGD, DPRD Asahan Minta Program MBG Dievaluasi Total

Menurut Tetti, sebanyak 25 siswa sempat dibawa pihak sekolah ke Puskesmas Galang untuk mendapatkan penanganan medis. Sebagian besar siswa kemudian diperbolehkan pulang karena kondisi mereka berangsur membaik.

"Dari 25 orang yang dibawa ke Puskesmas terakhir tinggal 3 anak saja yang masih dirawat. Semuakan kondisinya nggak sama makanya ada yang bisa pulang," katanya.

Para siswa yang mengalami keluhan disebut antara lain merasakan sakit perut dan muntah-muntah. Kejadian tersebut sempat membuat suasana di Puskesmas Galang ramai karena orangtua mendatangi fasilitas kesehatan untuk melihat kondisi anak mereka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, total terdapat 38 anak yang dilaporkan mengalami keluhan dan diduga keracunan. Mereka berasal dari empat sekolah di Kecamatan Galang.

Rinciannya yakni SDN 101976 Desa Bandar Kuala sebanyak tujuh siswa, SDN 106197 Desa Paku sebanyak 13 siswa, SDN 101961 Desa Timbang Deli sebanyak 17 siswa, serta SDN 107827 Desa Titi Besi sebanyak satu siswa.

Para siswa disebut mulai mengalami keluhan setelah mengonsumsi menu MBG. Pihak sekolah kemudian membawa siswa yang mengalami gejala ke Puskesmas Galang untuk mendapatkan penanganan.

Hingga kini, belum diketahui secara pasti dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyalurkan makanan MBG kepada para siswa tersebut.

Dinas Kesehatan Deli Serdang masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan sebelum menyimpulkan penyebab kejadian tersebut.

Kasus dugaan keracunan MBG di Galang menambah daftar kejadian serupa yang dilaporkan terjadi di sejumlah daerah. Sebelumnya, kasus dugaan keracunan MBG juga terjadi di Kabupaten Karo dan Asahan, Sumatera Utara.

Pemerintah daerah bersama pihak terkait masih melakukan pendataan, pemeriksaan sampel dan pemantauan kondisi para siswa yang terdampak.* (tm/dh)

TANJUNGBALAI - Bripda SAS, anggota Polres Tanjungbalai, sedang menjalani pemeriksaan Propam setelah dipergoki warga berada di dalam sebuah mobil bersama seorang wanita di kawasan RusunawaRusunawa Kisaran, Kamis (17/9/2026) malam.

Kasi Humas Polres Tanjungbalai Ipda Muhammad Ruslan membenarkan Bripda SAS merupakan personel Satuan Samapta Polres Tanjungbalai. Pemeriksaan yang sebelumnya ditangani Propam Polres Asahan kini dilimpahkan ke Propam Polres Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Syok Saksikan Kebakaran Dekat Rumah, Warga Sidikalang Meninggal Dunia di RSUD Usai Alami Penurunan Kesadaran

Ruslan mengatakan proses pemeriksaan terhadap Bripda SAS masih berlangsung. Apabila ditemukan sedikitnya dua alat bukti, yang bersangkutan dapat ditempatkan secara khusus (Patsus) selama 30 hari.

"Saat ini masih dalam penyelidikan. Oknum tersebut bertugas di Satuan Samapta Polres Tanjungbalai," ujarnya.

Menurut Ruslan, wanita yang berada di dalam mobil bersama Bripda SAS disebut merupakan pacar anggota polisi tersebut.

"Benar, menurut penuturannya, wanita itu adalah pacarnya," kata Ruslan.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21.00 WIB di kawasan Rusunawa Kisaran. Berdasarkan keterangan petugas keamanan setempat, keberadaan mobil Toyota Rush putih bernomor polisi BK 1244 MOR itu awalnya diketahui sejumlah anak yang sedang bermain di sekitar rusunawa.

Mereka disebut melihat mobil dalam kondisi bergoyang-goyang. Warga kemudian mendatangi lokasi dan memeriksa kendaraan tersebut.

Menurut keterangan petugas keamanan yang tidak ingin disebutkan namanya, pengemudi sempat berusaha meninggalkan kawasan rusunawa. Namun, warga menutup pagar sehingga mobil tersebut tidak dapat keluar.

"Kondisinya sudah tidak berpakaian, dan anak-anak ini juga sudah resah," ujarnya.

Pengelola Rusunawa Kisaran bernama Oni juga membenarkan adanya kejadian tersebut. Dia mengatakan mobil Toyota Rush putih terparkir di lorong antara Gedung 1 dan Gedung 2 rusunawa.

Menurut Oni, salah satu orang yang berada di dalam mobil disebut berkaitan dengan penghuni rusunawa. Namun, status hubungan orang tersebut dengan penyewa rumah masih dalam penelusuran pihak pengelola.

"Iya benar, tadi malam ada digerebek satu mobil yang kami juga nggak tahu. Saya tidak tahu pasti bagaimana kejadiannya, tapi memang satu dari tiga orang ini dalam mobil itu ada penghuni sini hanya saja memang setahu saya rumah itu atas penyewa orang tua," kata Oni.

Pihak pengelola kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada UPT Rusunawa. UPT disebut akan mengecek lebih lanjut mengenai hubungan orang yang berada di dalam mobil dengan penghuni rumah.

Sementara itu, beredarnya video penggerebekan tersebut turut menjadi perhatian di media sosial. Namun, sejumlah informasi mengenai kondisi orang-orang di dalam mobil masih bersumber dari keterangan warga dan belum seluruhnya diverifikasi secara independen.

Polres Tanjungbalai hingga kini masih melakukan pemeriksaan internal terhadap Bripda SAS. Hasil pemeriksaan Propam nantinya akan menentukan tindak lanjut terhadap anggota tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.* (tm/dh)

Tiga pejabat yang dilantik yakni Terang Dewi Susantri Ujung sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumut. Sebelumnya, Terang menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut.

Baca Juga:

• Kucurkan Rp 100 Miliar Lebih, Pemprov Sumut Kebut Perbaikan Ratusan Kelas SMA-SMK yang Hancur Diterjang Bencana

Sementara Rudi Hadian Siregar dipercaya sebagai Kepala Biro Umum Setda Sumut. Sebelumnya, Rudi menjabat Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Sumut.

"Dengan ini saya melantik sejumlah pejabat di Pemprov Sumut. Saya harap bisa menjaga amanah yang diberikan," kata Bobby saat pelantikan, Jumat (18/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Bobby meminta pejabat yang berkaitan dengan program pemerintah pusat tidak menjadikan anggaran sebagai orientasi utama. Dia menekankan penggunaan anggaran harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

"Saya menitip kepada kepala dinas yang berkaitan dengan program pemerintah pusat. Jangan berpautan dengan anggaran. Kalau ada anggaran, berikan yang terbaik. Kalau diberikan Rp1 harus bisa memberikan berkali-kali lipat," tuturnya.

Bobby juga meminta para pejabat memastikan masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang diberikan.

"Tolong jangan sampai mereka masyarakat ada yang merasa kurang dan mereka bisa merasakan kehadiran kita di tengah-tengah mereka," jelasnya.

Selain soal pelayanan, Bobby secara khusus mengingatkan agar praktik pungutan liar (pungli) tidak terjadi di lingkungan Pemprov Sumut.

"Saya juga ingatkan agar tidak ada lagi kutip mengutip di area Pemprov Sumut," katanya.

Dengan pelantikan tiga pejabat tersebut, masih terdapat dua jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Sumut yang belum diisi melalui pelantikan. Keduanya yakni Dinas Sumber Daya Air (SDA) serta Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Disdukcapil PMD).* (tm/dh)