JAKARTA — Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fathimah Azzahra, terlibat perdebatan dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Hutagalung saat massa aksi berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026.

Perdebatan tersebut bermula ketika polisi memblokir pergerakan massa dan meminta mobil komando yang digunakan mahasiswa untuk berbalik arah.

Baca Juga:

• Anggaran BGN Rp240 Triliun, Tapi Realisasi Belanja Kerap di Bawah Pagu: Ada Apa?

"Ketika sedang berbicara dengan Pak Kapolres, tiba-tiba ada salah satu polisi, tiba-tiba ngomong ke sopir mokom kita untuk disuruh putar balik dengan dibentak-bentak sampai driver kita shock," kata Fathimah di lokasi aksi, Selasa (18/8/2026).

Menurut Fathimah, perlakuan tersebut tidak semestinya terjadi.

Ia mengatakan mobil komando yang digunakan dalam aksi disewa menggunakan uang hasil donasi masyarakat dan menjadi salah satu sarana mahasiswa menyampaikan aspirasi.

Fathimah juga mempertanyakan alasan polisi melarang penggunaan mobil komando di kawasan Sudirman.

Menurut dia, petugas menyebut pengeras suara dari kendaraan tersebut dapat mengganggu aktivitas di gedung-gedung perkantoran.

"Bukan disuruh dipinggirkan, tapi benar-benar disuruh putar balik enggak boleh pakai mokom, alasannya karena semua orang di gedung-gedung ini akan terganggu kalau kita pakai pengeras suara," jelasnya.

Fathimah menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan komunikasi awal antara mahasiswa dan kepolisian yang berkomitmen menjaga aksi tetap aman dan kondusif.

Ketegangan kemudian meningkat hingga terjadi aksi saling dorong antara Fathimah dan salah seorang petugas.

"Di situ perdebatannya terjadi. Pak Reynold sebagai Kapolres bilang bahwa dia akan menjaga anak-anaknya, tapi kenyataannya bawahannya malah menyuruh mobil kita putar balik. Bahkan sampai harus saya dengan polisi ini dorong-dorongan," ungkapnya.

Sementara itu, massa aksi tetap bertahan di depan Plaza UOB, Jalan Jenderal Sudirman. Polisi memasang barrier untuk membatasi pergerakan massa.

Negosiasi antara massa dan aparat masih berlangsung.

Mahasiswa meminta akses dibuka agar mereka dapat melanjutkan aksi menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Koordinator Lapangan Aksi Merebut Kemerdekaan, Hafidz Haernanda, mengatakan massa akan tetap bertahan sampai mendapatkan akses untuk melanjutkan aksi.

"Kami akan terus (bertahan). Kami pusatkan di sini," kata Hafidz di sela-sela orasi, Selasa sore.

Hafidz mengatakan massa tidak menginginkan adanya bentrokan yang menyebabkan korban.

"Apapun resikonya. Ya kalau semisalnya sampai ada tumpah darah pasti enggak," kata dia.

Massa BEM UI Bawa Delapan Tuntutan

Massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 500 hingga 700 orang tersebut sebelumnya bergerak dari Kampus Universitas Indonesia menggunakan puluhan angkot.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sedikitnya delapan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.

Delapan tuntutan tersebut meliputi:

- Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
- Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Mewujudkan reforma agraria sejati.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Mengevaluasi total PSN serta menghentikan MBG dan KDMP.
- Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
- Menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
- Menghentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.

Hafidz mengatakan salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah menghentikan apa yang mereka sebut sebagai bentuk penjajahan negara terhadap rakyat.

"Yang pertama adalah hentikan penjajahan negara atas rakyat. Karena kami merasa saat ini, sayangnya, setelah kami dahulu dijajah oleh para penjajah yaitu Belanda, Jepang dan sebagainya, kok kita sekarang merasa masih dijajah oleh pemerintah," kata Hafidz.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Selain persoalan ekonomi, mereka mempersoalkan pemusatan kekuasaan dan kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Massa meminta otonomi daerah diberikan seluas-luasnya.

Hafidz mengklaim terdapat pandangan dari BEM UI bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi mengarah pada pemusatan kekuasaan.

"Kami merasa, terutama dari BEM UI punya tesis, bahwa saat ini Prabowo itu ingin menjadi Soeharto, tapi dalam arti yang lebih luas lagi," ujarnya.

Tuntutan mahasiswa juga menyasar revisi Undang-Undang TNI dan Polri serta evaluasi terhadap seluruh aparatur sipil negara (ASN).

Mereka meminta pemerintah menghentikan intervensi TNI dan Polri di ruang sipil.

Mahasiswa juga menolak keberadaan batalyon-batalyon yang disebut akan dibangun di sejumlah daerah.

Menurut Hafidz, penguatan militer di daerah bukan menjadi kebutuhan utama masyarakat.

"Yang dibutuhkan negara ini adalah kesejahteraan," katanya.

Ia menyebut sejumlah kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih mendesak, seperti pemenuhan gizi anak, pendidikan, alat tulis, hingga kesehatan mental.

Hafidz juga menyinggung persoalan kesehatan mental anak-anak di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Karena itu, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah NTT dan Flores.

"Tuntutan terakhir kami adalah meminta pemerintah menetapkan status Bencana Nasional di NTT dan Flores," tegasnya.

Menurut Hafidz, kondisi di NTT dan Flores menjadi keprihatinan mahasiswa.

Ia juga mengkritik pidato Presiden dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan yang menurutnya tidak menyinggung kondisi di wilayah tersebut.

"Ini sangat menyedihkan. Bayangkan, seorang pemimpin negara berpidato di hari kemerdekaan, tidak memperdulikan rakyatnya sama sekali," ucap dia.* (km/ad)

JAKARTA — Penyanyi Pradikta Wicaksono atau Dikta resmi menikah dengan kekasihnya, Rachel Florencia atau Rachel Cia.

Pernikahan keduanya berlangsung pada Ahad, 16 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas dan Ketua Pengadilan Agama Medan Perkuat Perlindungan Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian ASN

Kepala KUA Pesanggrahan, Basirun, mengatakan pernikahan Dikta dan Rachel telah tercatat dan dilaksanakan beberapa hari sebelum kabar tersebut disampaikan kepada publik.

"Kebetulan yang memang sudah terdaftar dan sudah dilaksanakan di tanggal 16 Agustus 2026," kata Basirun kepada awak media, Selasa (18/8/2026).

Menurut Basirun, Dikta dan Rachel melangsungkan pernikahan di sebuah restoran.

Sebelum pernikahan digelar, pasangan tersebut telah mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA.

Dikta tercatat mendaftarkan pernikahannya pada awal Juli 2026.

"Hari Kamis, (berkas didaftarkan) tanggal 9 Juli 2026," kata Basirun.

Kedekatan Dikta dan Rachel Florencia mulai menjadi perhatian publik sejak Februari 2025.

Keduanya beberapa kali terlihat membagikan momen kebersamaan melalui akun media sosial masing-masing.

Hubungan keduanya semakin menarik perhatian setelah Dikta dan Rachel kerap menunjukkan kebersamaan dalam berbagai kesempatan.

Salah satu unggahan yang sempat mencuri perhatian adalah ketika Rachel membagikan foto dirinya bersama Dikta saat berboncengan menggunakan sepeda motor.

"Ayo. Mau ke mana?" tulis Rachel dalam unggahan tersebut.

Dikta kemudian membalas unggahan itu dengan komentar bernada bercanda. Ia mengatakan ingin membawa Rachel ke pom bensin.

Kabar pernikahan ini sekaligus menjawab spekulasi mengenai hubungan keduanya yang selama beberapa waktu menjadi perhatian penggemar.

Dengan telah dilaksanakannya pernikahan pada 16 Agustus 2026, Dikta dan Rachel kini resmi menjadi pasangan suami istri.* (km/ad)

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan anggaran/" target="_blank">Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027.

Pemerintah mengalokasikan Rp240,2 triliun untuk lembaga yang menangani sejumlah program gizi nasional tersebut.

Baca Juga:

• 13 Kepala Dinas di Sumut Terseret Perkara Korupsi, Mengapa Terus Berulang?

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menyoroti realisasi belanja BGN dalam dua tahun terakhir yang masih berada di bawah alokasi anggaran yang ditetapkan pemerintah.

"Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai yang terbesar, mencapai Rp 240 triliun. Meski nilainya turun dari Rp 268 triliun pada APBN 2026, namun masih mempertahankan posisi pertama," ujar Awalil dalam keterangan tertulis pada Selasa (18/8/2026).

Menurut Awalil, besarnya alokasi anggaran dalam RAPBN tidak otomatis menunjukkan besarnya belanja yang benar-benar terealisasi.

Ia mencontohkan anggaran BGN pada 2025.

Saat itu, BGN memperoleh alokasi sebesar Rp71 triliun. Namun, realisasi belanjanya hanya mencapai Rp51,59 triliun, atau sekitar 72,66 persen dari pagu anggaran.

Kondisi serupa diperkirakan terjadi pada 2026. Pemerintah mengalokasikan Rp268 triliun untuk BGN.

Namun, outlook realisasi belanja diproyeksikan hanya mencapai Rp214 triliun, atau sekitar 74,83 persen dari alokasi.

Dengan angka tersebut, terdapat selisih sekitar Rp54 triliun antara alokasi anggaran dan proyeksi realisasi belanja BGN pada 2026.

Dalam RAPBN 2027, alokasi anggaran BGN sebesar Rp240,2 triliun tetap menempatkannya di posisi pertama sebagai kementerian atau lembaga dengan anggaran terbesar.

Angka tersebut memang turun dibandingkan alokasi BGN dalam APBN 2026 yang mencapai Rp268 triliun.

Namun, BGN masih berada di atas sejumlah kementerian dan lembaga lain.

Kementerian Pertahanan berada di posisi kedua dengan alokasi Rp189 triliun.

Kemudian Kepolisian RI memperoleh Rp139,2 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp114,59 triliun, dan Kementerian Kesehatan Rp102,12 triliun.

Awalil mengingatkan bahwa urutan kementerian dan lembaga berdasarkan alokasi anggaran belum tentu sama dengan urutan berdasarkan realisasi belanja.

Menurut dia, perbedaan tersebut terlihat dari belanja Kementerian Pertahanan.

Meskipun berada di posisi kedua dalam RAPBN 2027, realisasi belanjanya pada 2025 dan 2026 justru jauh melampaui alokasi awal.

Pada 2025, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi Rp166,26 triliun.

Namun, realisasi belanjanya mencapai Rp348,94 triliun, atau sekitar 209,87 persen dari pagu.

"Demikianlah, Kementerian Pertahanan merupakan institusi yang belanjanya paling besar pada 2025 dan 2026. Meski sementara dialokasikan RAPBN 2027 sebagai urutan kedua, kemungkinan besar pada realisasinya nanti akan kembali menjadi urutan pertama lagi," kata Awalil.

Sorotan terhadap anggaran BGN menunjukkan bahwa besarnya pagu anggaran perlu dilihat bersamaan dengan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan belanja.

Dengan alokasi Rp240,2 triliun pada RAPBN 2027, BGN akan menjadi salah satu lembaga dengan porsi anggaran terbesar.

Karena itu, tingkat penyerapan dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

Perbandingan antara alokasi dan realisasi anggaran juga menjadi indikator untuk melihat sejauh mana anggaran negara benar-benar digunakan untuk menjalankan program pemerintah.* (km/ad)

MEDAN — Sebanyak 13 kepala dinas di Sumatera Utara terseret perkara dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sepanjang Juni 2025 hingga Juni 2026.

Belasan pejabat tersebut berasal dari tujuh kabupaten, empat kota, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Febrie Adriansyah Ingatkan Kejagung: Penegakan Hukum Harus Hati-hati dan Tak Terburu-buru

Berdasarkan pemantauan di persidangan dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan, 13 kepala dinas itu terlibat dalam perkara dengan pola dan sektor yang beragam.

Total terdakwa dalam perkara-perkara tersebut mencapai 38 orang.

Adapun nilai kerugian keuangan negara yang disebut dalam dakwaan maupun putusan mencapai sekitar Rp53,6 miliar.

Pakar hukum tata negara Universitas Sumatera Utara (USU), Mirza Nasution, menilai banyaknya pejabat daerah yang terseret perkara korupsi merupakan fenomena yang perlu mendapat perhatian serius.

Menurut dia, pemerintah seharusnya menjadi institusi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus membangun daerah.

Namun, praktik korupsi masih ditemukan di lingkungan birokrasi.

"Kalau saya melihat ini fenomena krusial saat ini. Hukuman atau pidana diharapkan memberikan efek jera, tapi catatan kita tindak pidana korupsi kerap terjadi. Di mana sebenarnya problemnya?," ucap Mirza.

Mirza mengatakan perangkat hukum untuk pemberantasan korupsi sebenarnya sudah cukup tersedia.

Namun, persoalan moral dan budaya hukum juga tidak dapat diabaikan.

Menurutnya, hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis.

Ada substansi hukum yang mencakup norma dan budaya hukum. Budaya tersebut terus berubah dan sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang menjalankan hukum.

"Saya gak muluk-muluk, yang namanya tindak pidana korupsi itu terjadi, kalau dari aspek pidananya, ada kesengajaan, kesempatan," jelas Mirza.

Ia mengatakan praktik korupsi juga tidak selalu dilakukan oleh satu atau dua orang.

Dalam sejumlah kasus, korupsi dapat melibatkan banyak pihak dan lintas sektor, mulai dari birokrasi, penegak hukum, pemodal, partai politik hingga masyarakat.

Karena itu, upaya mencegah korupsi menurut Mirza tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum.

Pencegahan juga perlu dimulai dari lingkungan sosial dan keluarga.

"Gak cukup. Hukum itu terakhir, apa kepentingan yang mau dijahit mulai sosial, budaya, kultur, ekonomi, supaya bisa tertib, teratur," tambah Mirza.

Pengamat kebijakan publik sekaligus dosen Ilmu Administrasi Publik FISIP USU, Tunggul Sihombing, menilai korupsi yang dilakukan pejabat dapat berkaitan dengan keserakahan dan lemahnya pengawasan.

Padahal, anggaran pemerintah telah ditentukan peruntukannya setiap tahun dan seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Tidak jera-jera dengan tindakan korupsi. Akibatnya terjadi kerugian negara, kerugian kepentingan umum. Jadi saya berpikir, apakah mereka sudah tidak memikirkan lagi kepentingan publik. Itu kan uang rakyat," ujar Tunggul.

Tunggul mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan Inspektorat di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi.

Menurut dia, keterbatasan anggaran dapat membuat pemeriksaan tidak dilakukan secara rutin sehingga sejumlah persoalan berpotensi luput dari pengawasan.

"Nah seperti yang saya ketahui, pengawas ini gak mau bergerak karena anggaran yang tersedia tidak sesuai. Anggaran terbatas maka luput lah semua pengawasan, tidak rutin diawasi. Ini salah satu persoalannya, di samping memang perilakunya, serakah," tegas Tunggul.

Selain persoalan pengawasan, Tunggul menyoroti praktik pemberian uang dari bawahan kepada atasan atau yang biasa disebut setoran.

Menurut dia, praktik tersebut masih dapat ditemukan di lingkungan birokrasi maupun dunia hukum.

"Tindakan korupsi itu seharusnya tidak terjadi, apalagi Kepala Dinas sudah memiliki tunjangan, fasilitas yang cukup untuk pekerjaannya. Sudah lumayan kalau PNS (pegawai negeri sipil) sekarang ini," ucap Tunggul.

Ia mendorong hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi sekaligus memperkuat sistem pencegahan, salah satunya melalui digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah.

"Menurut saya membantu, sehingga tidak bisa lagi anggaran itu dimainkan-mainkan. Itu salah satu mengantisipasi tindak pidana korupsi," tambah Tunggul.

Daftar 13 Kepala Dinas yang Terseret Perkara Korupsi

Berikut 13 kepala dinas atau pejabat yang terseret perkara korupsi berdasarkan data perkara yang dipaparkan:

1. Saiful Abdi — Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
Terseret dugaan korupsi pengadaan smartboard untuk SD dan SMP tahun anggaran 2024 dengan kerugian negara Rp29,58 miliar. Saiful sebelumnya juga divonis tiga tahun penjara dalam perkara suap seleksi PPPK 2023.
2. Tamrin — Kepala Dinas PUTR Kabupaten Batubara
Telah divonis dalam perkara korupsi sejumlah proyek peningkatan jalan dengan kerugian negara sekitar Rp6 miliar.
3. Budiman Gultom — Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tapanuli Utara
Didakwa korupsi pembangunan lampu penerangan jalan yang bersumber dari dana pinjaman daerah PEN 2020. Kerugian negara mencapai Rp4,85 miliar.
4. Fitri Agus Karo-karo — Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Samosir
Didakwa korupsi bantuan penguatan ekonomi bagi korban bencana alam banjir bandang. Kerugian negara disebut mencapai Rp516,29 juta.
5. Falah Alfitri — Kepala Dinas Pertanian Padang Lawas
Didakwa korupsi dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun anggaran 2023 dengan kerugian negara Rp1,27 miliar.
6. Wahid Khusyairi — Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Batubara
Telah divonis dalam perkara korupsi dana Belanja Tak Terduga (BTT) tahun anggaran 2022 yang merugikan negara Rp1,1 miliar.
7. Deni Syahputra — Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Batubara
Didakwa dalam perkara korupsi dana BTT dengan kerugian negara Rp1,1 miliar. Perkara tersebut terjadi saat Deni masih menjabat sebagai PPTK di bawah Wahid Khusyairi.
8. Idam Khalid — Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi
Didakwa korupsi pengadaan smartboard SD dan SMP tahun anggaran 2024 yang menimbulkan kerugian negara Rp6,2 miliar.
9. Muhammad Hasbie Ashshiddiqi — Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebingtinggi
Didakwa dalam perkara pembelian bahan bakar minyak bersubsidi untuk truk sampah dengan kerugian negara Rp863 juta.
10. Benny Iskandar Nasution — Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
Didakwa korupsi kegiatan Medan Fashion Festival 2024 dengan kerugian negara Rp1,04 miliar.
11. Erwin Saleh — Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan
Terseret perkara yang terjadi saat dirinya masih menjabat sebagai sekretaris koperasi di bawah Benny Iskandar Nasution.
12. Ridho Indah Purnama — Plt Kepala Dinas PUTR Kota Binjai
Telah divonis dalam perkara korupsi 12 paket pekerjaan jalan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sawit (DBH) tahun anggaran 2024. Kerugian negara mencapai Rp2,65 miliar.
13. Topan Obaja Putra Ginting — Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara
Telah divonis dalam perkara suap proyek peningkatan struktur jalan Provinsi ruas Sipiongot-Batas Labuhanbatu tahun anggaran 2025.
Batubara Terbanyak

Dari 13 pejabat tersebut, Kabupaten Batubara menjadi daerah dengan jumlah kepala dinas terbanyak yang terseret perkara korupsi, yakni tiga orang.

Selanjutnya, Kota Tebingtinggi dan Kota Medan masing-masing mencatat dua pejabat.

Daerah lainnya masing-masing memiliki satu pejabat yang terseret perkara.

Tiga pejabat telah mendapatkan putusan pengadilan, yakni Topan Ginting, Ridho Indah Purnama, dan Wahid Khusyairi.

Sementara perkara lainnya masih menjalani proses persidangan.

Fenomena tersebut kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.

Selain penindakan setelah perkara terjadi, penguatan sistem pengawasan internal dan transparansi pengelolaan keuangan dinilai menjadi bagian penting untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah.* (km/ad)

JAKARTA — Kuasa hukum eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, meminta Kejaksaan Agung menjalankan proses hukum terhadap kliennya secara hati-hati dan sesuai tahapan hukum yang berlaku.

Febri menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 18 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Tim 9 Kejagung Kebut Penyidikan TPPU Febrie Adriansyah, 8 Saksi dan 1 Ahli Diperiksa

"Kalau penegakan hukum itu betul-betul dilakukan untuk penegakan hukum, maka seharusnya dilakukan dengan hati-hati, tahapan yang jelas, tahapan yang benar, tidak terburu-buru," kata Febri di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).

Menurut Febri, proses hukum yang dilakukan secara terburu-buru dapat menimbulkan anggapan bahwa penegakan hukum terhadap Febrie dipaksakan.

Karena itu, ia berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

"Agar penegakan hukum itu kemudian tidak dipersepsikan seperti dipaksakan. Nah itu yang kita harapkan tidak terjadi dan itu yang sedang diuji dalam proses praperadilan ini," ujarnya.

Dalam proses praperadilan tersebut, tim hukum Febrie mengidentifikasi sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural.

Dugaan tersebut, kata Febri, berkaitan dengan lima aspek dalam penanganan perkara.

"Kalau hari ini kami identifikasi ada indikasi 30 pelanggaran terhadap lima aspek dalam penanganan perkara, besok akan kami uraikan lebih lanjut," kata dia.

Lima aspek yang dipersoalkan tim hukum Febrie antara lain penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU, penerbitan surat perintah penyidikan, proses penggeledahan dan penyitaan, penetapan tersangka, serta pencegahan Febrie ke luar negeri.

Pertama, tim hukum mempersoalkan penetapan Febrie sebagai tersangka TPPU karena tindak pidana asal atau predicate crime dinilai belum jelas.

Kedua, mereka mempersoalkan penggabungan tindak pidana asal dengan perkara TPPU dalam satu surat perintah penyidikan atau sprindik.

Tim hukum juga mempertanyakan proses penggeledahan dan penyitaan, penetapan Febrie sebagai tersangka tanpa pemeriksaan sebagai calon tersangka, serta tindakan pencegahan Febrie bepergian ke luar negeri.

Aspek lain yang dipersoalkan berkaitan dengan penanganan perkara di lingkungan Kejaksaan Agung sebagai proses lanjutan.

"Dari lima aspek tersebut, kami mengidentifikasi ada indikasi 30 pelanggaran hukum acara dan prinsip-prinsip due process of law. Nah, 30 inilah tentu yang akan diuji lebih lanjut," ujar dia.

Febri mengatakan seluruh dugaan tersebut akan diuji melalui mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tim hukum akan mendasarkan permohonan tersebut pada ketentuan hukum acara pidana serta prinsip due process of law atau proses hukum yang adil.

Praperadilan menjadi forum bagi tim hukum Febrie untuk menguji sejumlah tindakan dalam proses penyidikan, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU.

Setelah menjalani pemeriksaan, Febrie ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan KPK Cabang Jakarta Timur.

Kejaksaan Agung menyebut dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan posisi Febrie sebagai jaksa dan pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono sebelumnya mengatakan dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan tindakan yang dilakukan seorang penyelenggara negara ketika menjalankan jabatannya sebagai jaksa maupun pejabat struktural.

"Modus secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat, mengabdikan diri di kejaksaan," ujar Rudi di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 24 Juli 2026.

Namun, Rudi belum membeberkan secara rinci konstruksi maupun dugaan modus dalam perkara tersebut.

Menurut dia, informasi tersebut berkaitan dengan kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan.

"Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Kalau kita sampaikan akan menyulitkan kita ke depannya," kata dia.

Kini, proses praperadilan Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi ruang bagi tim hukumnya untuk menguji sah atau tidaknya sejumlah tindakan penyidik dalam perkara tersebut.* (km/ad)

MEDAN — Tim 9 Kejaksaan Agung terus mendalami perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah.

Pada Selasa, 18 Agustus 2026, penyidik memeriksa delapan saksi dan seorang ahli untuk memperkuat konstruksi perkara.

Baca Juga:

• 11 Terdakwa Kasus Ekspor Limbah Minyak Kelapa Sawit Didakwa Rugikan Negara Rp7,3 Triliun

Pemeriksaan juga dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana asal berupa korupsi yang melibatkan Febrie.

"Selasa 18 Agustus 2026, Tim Penyidik pada Kejaksaan Agung (Tim Sembilan) telah melaksanakan tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi dan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Tersangka FA," kata Anang dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Dari delapan saksi yang diperiksa, tujuh di antaranya berasal dari pihak swasta.

Satu saksi lainnya berasal dari sektor perbankan. Penyidik juga memeriksa seorang ahli berinisial YH.

Berikut daftar saksi dan ahli yang diperiksa:

- SP, pihak swasta.
- RC, pihak swasta.
- RR, pihak swasta.
- A, pihak swasta.
- PS, pihak swasta.
- HY, pihak swasta.
- AA, pihak swasta.
- Saksi dari pihak perbankan.
- YH, ahli.

Anang mengatakan pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik memperjelas rangkaian perkara.

Penyidik juga masih menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana.

"Tim penyidik akan terus menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkas Anang.

Selain memeriksa saksi dan ahli, Tim 9 Kejaksaan Agung disebut tengah melakukan pelacakan terhadap aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap aliran dana sekaligus memperkuat bukti dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie.

Kejaksaan Agung memastikan proses penyidikan dilakukan secara profesional dan transparan.

Febrie sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah perkara.

Penanganan perkara tersebut pada awalnya dilakukan oleh Polri sebelum kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Salah satu perkara yang menjerat Febrie berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU dalam kasus ASABRI.

Dalam perkara tersebut, Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama pengusaha Don Ritto.

Febrie juga menjadi tersangka dalam perkara dugaan TPPU yang berkaitan dengan temuan barang bukti berupa 74 kilogram emas dan uang tunai ratusan miliar rupiah.

Dalam perkara ini, Kejagung turut menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka.

Selain dua perkara tersebut, penyidikan lain yang berkaitan dengan Febrie masih berjalan.

Perkara itu mencakup dugaan korupsi di PT Krakatau Steel serta pengadaan batu bara untuk PLTU yang disebut berkaitan dengan peristiwa blackout.

Pemeriksaan delapan saksi dan satu ahli menjadi bagian terbaru dari penyidikan Tim 9 Kejaksaan Agung.

Penyidik masih mendalami dugaan tindak pidana asal, aliran dana, serta aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Kejaksaan Agung menyatakan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada publik sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum yang berlaku.* (d/ad)

JAKARTA – Sebanyak 11 terdakwa dalam kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit periode 2022-2024 didakwa merugikan keuangan dan perekonomian negara hingga Rp7,3 triliun.

Jaksa menyebut kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp7.368.108.196.035,3.

Baca Juga:

• Hakim Tolak Pengalihan Tahanan Rumah Eks Menag Yaqut dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Dakwaan tersebut dibacakan jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, 18 Agustus 2026.

"Yang merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp 7.368.108.196.035,3 sen berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan," kata jaksa.

Menurut jaksa, dugaan penyimpangan dilakukan melalui rekayasa klasifikasi komoditas ekspor Crude Palm Oil (CPO).

Rekayasa tersebut membuat produk CPO dengan kadar asam lemak bebas atau Free Fatty Acid (FFA) di atas 20 persen dikategorikan sebagai POME, Palm Acid Oil (PAO), High Acid Palm Oil Residue (HAPOR), dan Mixed Oil.

Akibat perubahan klasifikasi tersebut, komoditas yang diekspor dapat menggunakan pos tarif berbeda sehingga pungutan ekspor dan Bea Keluar (BK) menjadi lebih kecil.

11 Terdakwa dalam Perkara Ekspor POME

Sebelas terdakwa yang didakwa dalam perkara ini berasal dari unsur pejabat pemerintah dan pengusaha. Mereka adalah:

- R. Fadjar Donny Tjahjadi, Direktur Teknis Kepabeanan periode 2017-2024.
- Lila Harsyah Bakhtiar, Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan periode 2021-2024.
- Muhammad Zulfikar, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai pada 2021.
- Edy Susanto, Direktur Utama PT Sinar Mutiaranusa Palmindo sejak 2022.
- Tony, Direktur PT Tanimas Edible Oil sekaligus salah satu pemegang saham.
- Yusrin Husin, Direktur sekaligus pemilik PT Kencana Permata Nusantara.
- Randy Tjahyadi Maliwarna, Direktur PT Trimitra Agro Jaya.
- Van Ricardo, Direktur PT Surya Inti Primakarya.
- Felix, Direktur sekaligus pemilik PT Agrojaya Perdana.
- Erwin, Direktur PT Bumi Mulia Makmur.
- Robin, Direktur PT Cakra Kaya Kreasi.

CPO Dikategorikan sebagai POME dan PAO

Jaksa mengatakan Lila, atas permintaan Fadjar, membuat dan menyusun draf peta hilirisasi industri kelapa sawit.

Dalam draf tersebut, CPO dengan kadar FFA di atas 20 persen dikategorikan sebagai PAO.

Menurut jaksa, penyusunan klasifikasi tersebut dilakukan untuk mengakomodasi permintaan sejumlah pengusaha kelapa sawit yang tergabung dalam berbagai asosiasi industri.

Rekayasa juga disebut dilakukan dengan memasukkan produk tersebut ke kelompok residu padat lainnya menggunakan pos tarif Harmonized System Code (HS Code) 2306.60.90.

Jaksa menyebut proses itu dilakukan tanpa pengujian laboratorium dan tanpa dasar literasi ilmiah yang memadai.

Tujuannya, menurut jaksa, agar CPO dengan kadar FFA di atas 20 persen yang seharusnya menggunakan HS Code 1511.10.00 dapat ditetapkan sebagai POME, PAO, HAPOR, dan Mixed Oil dengan menggunakan sejumlah kode tarif lainnya.

"Sehingga tarif Bea Keluar (BK) dengan pungutan ekspor menjadi lebih kecil," ujar jaksa.

Jaksa juga menyebut Lila dan Fadjar menggunakan lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 yang telah dicabut dalam penyusunan draf peta hilirisasi industri kelapa sawit.

Menurut jaksa, mereka hanya menggunakan parameter kadar FFA untuk mengategorikan CPO dengan kadar asam lemak bebas di atas 20 persen sebagai POME, PAO, HAPOR, dan Mixed Oil.

"Dan tidak menggunakan kriteria pengujian CPO sebagaimana disyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 2901:2021 minyak kelapa sawit mentah," ucap jaksa.

Fadjar kemudian disebut menyetujui draf tersebut meski masih dalam tahap pembahasan dan belum diundangkan.

Draf itu kemudian digunakan sebagai referensi dalam pengujian laboratorium dan kegiatan ekspor.

Jaksa mendakwa proses rekayasa berlanjut dengan mengarahkan pemeriksa atau analis di Balai Laboratorium Bea Cukai Medan untuk mengondisikan hasil pengujian CPO yang akan diekspor sejumlah perusahaan.

CPO milik Edy Susanto, Yusrin Husin, Tony, Randy, Van Ricardo, Felix, Erwin, dan Robin disebut diarahkan agar dikategorikan sebagai POME, PAO, HAPOR, dan Mixed Oil.

Produk tersebut kemudian menggunakan HS Code 2306.60.90, 2306.90.90, dan 1517.90.69 dengan merujuk pada draf peta hilirisasi yang belum diundangkan.

"Edy Susanto, Yusrin Husin, Tony, Randy Tjahjadi Maliwarna, Van Ricardo, Felix, Erwin, dan Robin selaku eksportir merekayasa pembelian Crude Palm Oil dari supplier pabrik kelapa sawit dan trader, dan dalam dokumen ekspor untuk dicatat sebagai Palm Acid Oil (PAO) dan POME dengan kadar asam lemak bebas FFA di atas 20 persen," ujar jaksa.

Dalam dakwaan, jaksa juga menyebut Lila menerima uang sebesar Rp25 juta dari pengusaha kelapa sawit yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Uang tersebut disebut diberikan melalui perantara Manumpak Manurung maupun dari perusahaan lainnya.

Jaksa menduga uang itu berkaitan dengan pembuatan draf peta hilirisasi industri kelapa sawit yang mengategorikan CPO dengan kadar FFA di atas 20 persen sebagai PAO dan POME.

"Sehingga pengusaha ekspor dapat melakukan ekspor CPO yang seharusnya menggunakan HS Code 1511.10.00 dapat ditetapkan sebagai produk POME, PAO, HAPOR, atau Mixed Oil dengan kadar asam lemak bebas di atas 20% dengan menggunakan HS Code 2306.60 dan seterusnya, sehingga tarif Bea Keluar dan pungutan ekspor menjadi lebih kecil," kata jaksa.

Dalam dakwaan, jaksa juga merinci pihak-pihak yang disebut memperoleh keuntungan dari perkara tersebut.

Lila Harsyah Bakhtiar disebut menerima Rp25 juta. Muhammad Zulfikar disebut memperoleh fee Rp225 per kilogram dari ekspor yang dilakukan Tony melalui PT GPI dan PT TO selama periode 2022-2024.

Jika dihitung, total fee disebut mencapai sekitar Rp97 miliar, dengan sebagian dana telah diterima Muhammad Zulfikar melalui Benny sebesar Rp3,31 miliar.

Sementara itu, jaksa menyebut sejumlah terdakwa dari kalangan pengusaha memperoleh keuntungan melalui perusahaan masing-masing:

- Edy Susanto: sekitar Rp417 miliar melalui tiga perusahaan.
- Yusrin Husin: sekitar Rp445 miliar melalui empat perusahaan.
- Tony: sekitar Rp763 miliar melalui dua perusahaan.
- Randy Tjahjadi Maliwarna: sekitar Rp1,022 triliun melalui tiga perusahaan.
- Van Ricardo: sekitar Rp563 miliar melalui PT Surya Inti Primakarya.
- Felix: sekitar Rp100 miliar melalui PT Agro Jaya Perdana.
- Erwin: sekitar Rp493 miliar melalui PT Bumi Mulia Makmur.
- Robin: sekitar Rp7 miliar melalui PT Cakra Kreasi.

Jaksa juga menyebut ada 15 subjek hukum lainnya yang diperkaya dengan nilai total sekitar Rp3,377 triliun.

Atas perkara tersebut, jaksa mendakwa para terdakwa melanggar ketentuan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor dalam dakwaan primer.

Sementara dalam dakwaan subsider, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c juncto Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Seluruh uraian mengenai perbuatan dan keuntungan para terdakwa tersebut merupakan dakwaan jaksa dan masih harus dibuktikan dalam persidangan.

Para terdakwa memiliki hak untuk memberikan bantahan dan pembelaan hingga perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.* (d/ad)

MEDAN – Dua pemuda asal Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, M Ichsan (29) dan M Danil (30), ditangkap personel Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara karena diduga menjadi kurir 27 kilogram sabu.

Keduanya ditangkap di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Baca Juga:

• HUT ke-81 RI, Titiek Sugiharti Ajak DWP Sumut Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi mengatakan, kedua tersangka mengaku hendak membawa sabu tersebut ke Kota Tangerang, Banten.

Mereka disebut dijanjikan bayaran Rp100 juta apabila berhasil mengantarkan narkoba itu sampai tujuan.

"Petugas melakukan introgasi terhadap pelaku dan pelaku, mengaku sabu akan dibawa ke pulau Jawa, tepatnya ke Kota Tanggerang. Apabila kerjaan berhasil sampai tujuan, maka kedua pelaku akan mendapatkan upah sebesar Rp 100 juta," kata Dirresnarkoba Polda Sumut, Kombes Andy Arisandi, Selasa (18/8/2026).

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi mengenai rencana pengiriman sabu dari Lhokseumawe, Aceh Utara, menuju Pulau Jawa.

Narkoba itu disebut akan dibawa menggunakan mobil pribadi.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mendeteksi sebuah mobil Mitsubishi Xpander putih dengan nomor polisi BK 1205 AAB yang diduga digunakan untuk membawa sabu.

Setelah mengetahui keberadaan kendaraan tersebut, petugas membuntuti hingga menemukan mobil dengan ciri-ciri sesuai di jalan lintas Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Polisi kemudian menghentikan kendaraan dengan cara menghimpitnya dari bagian depan dan belakang.

Pengemudi dan penumpang diminta turun untuk menjalani pemeriksaan.

Namun, petugas tidak langsung menemukan narkoba di dalam kendaraan. Sabu tidak terlihat di bagian kursi maupun bagasi mobil.

Polisi kemudian melakukan pemeriksaan lebih teliti.

Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan puluhan paket sabu yang disembunyikan di dalam bodi mobil bagian bagasi.

Sabu dikemas menggunakan bungkusan berwarna biru dan direkatkan pada bodi mobil bagian kanan.

Dalam pemeriksaan, Ichsan dan Danil mengaku diperintah oleh seseorang berinisial P.

Keduanya disebut akan memperoleh upah Rp100 juta jika berhasil membawa sabu tersebut sampai ke Kota Tangerang.

Polisi masih memburu P yang diduga sebagai pihak yang memerintahkan pengiriman narkoba tersebut.

Andy mengatakan penyidik masih mendalami jaringan yang terlibat dalam pengiriman sabu tersebut, termasuk asal dan tujuan akhir barang haram itu.

"Personel menanyakan kepada pelaku tempat tinggalnya P, namun pelaku mengatakan bahwasanya berada di Aceh Timur,"tutupnya.

Kedua tersangka kini menjalani proses hukum di Polda Sumut.

Polisi juga masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.* (tm/ad)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi online.

Aturan tersebut nantinya tidak hanya mencakup layanan angkutan penumpang, tetapi juga pengiriman barang dan makanan.

Baca Juga:

• MoU Helsinki Genap 20 Tahun, Ini Sejumlah Janji Perdamaian Aceh yang Belum Terealisasi

Rapat itu dipimpin Dasco bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal.

"Alhamdulillah pada hari ini kami telah melakukan finalisasi karena yang diatur bukan cuma untuk urusanojol angkutan orang saja, tetapi ini sudah masuk angkutan barang dan makanan," kata Dasco.

Menurut Dasco, pembagian kewenangan pengaturan tarif akan disesuaikan dengan jenis layanan transportasi online.

Tarif pengiriman barang dan makanan akan berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sedangkan tarif angkutan orang akan diatur oleh Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, pelaku transportasi online akan berada di bawah pembinaan atau naungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Di mana nanti tarif barang dan makanan itu diatur oleh Kominfo dan tarif angkutan orang diatur oleh Kementerian Perhubungan dan pelaku transportasi online ini akan diampu atau dinaungi oleh Kementerian UMKM," sambungnya.

Setelah proses finalisasi, pemerintah akan melanjutkan pembahasan melalui tahapan harmonisasi sebelum Perpres diterbitkan.

Dasco mengatakan proses tersebut akan melibatkan organisasi atau perwakilan pengemudi transportasi online.

Pemerintah juga akan mengundang perusahaan aplikator untuk memberikan masukan sebelum aturan ditetapkan.

"Setelah finalisasi hari ini, para kementerian akan melakukan harmonisasi dengan melibatkan pelaku transportasi online atau organisasi-organisasi dan kemudian juga aplikator-aplikator sebelum kemudian akan dikeluarkan Perpresnya," ujarnya.

Dengan cakupan yang lebih luas, Perpres tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi dasar pengaturan berbagai layanan yang dijalankan melalui platform transportasi online.

Tidak hanya menyangkut pengemudi ojek online yang mengangkut penumpang, tetapi juga layanan pengantaran barang dan makanan.

Rapat finalisasi Perpres transportasi online tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah.

Mereka antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej.

Pembahasan aturan ini menjadi salah satu perhatian pemerintah karena transportasi online telah berkembang tidak hanya sebagai layanan mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas pengiriman barang dan makanan.

Tahapan berikutnya adalah harmonisasi antarkementerian dengan melibatkan pengemudi, organisasi transportasi online, dan aplikator.

Setelah proses tersebut selesai, pemerintah akan menerbitkan Perpres sebagai landasan pengaturan transportasi online.* (d/ad)

JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah yang diajukan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Yaqut merupakan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Baca Juga:

• Ngaku Kurang Sehat tapi Sudah Minum Obat, Yaqut Tetap Hadapi Sidang Dugaan Korupsi Kuota Haji Rp622 Miliar

Hakim menyatakan permohonan tersebut belum dapat dikabulkan.

Majelis menilai kebutuhan kesehatan Yaqut setelah menjalani operasi masih dapat ditangani melalui fasilitas kesehatan yang tersedia di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

"Ada dua hal sebenarnya kebutuhan dari terdakwa pasca operasi, itu yang pertama untuk keteraturan minum obat, dan yang kedua berkaitan dengan pembersihan luka. Jadi yang dikeluhkan berkaitan dengan caregiver yang tidak tersedia di Rutan KPK, seperti itu," kata hakim.

Menurut hakim, persoalan fasilitas kesehatan di Rutan KPK menjadi tanggung jawab pihak rutan dan penuntut umum.

Karena itu, majelis meminta agar kebutuhan kesehatan Yaqut terlebih dahulu ditangani melalui fasilitas yang tersedia di tempat penahanan.

"Nah, berkenaan dengan hal tersebut, ini tentunya adalah catatan bagi Rutan, seperti itu, Penuntut Umum, berkaitan dengan sarana kesehatan yang ada di sana, bagaimana kemudian setiap tahanan yang ada di sana bisa memperoleh fasilitas kesehatan. Saya rasa berkenaan dengan hal tersebut kami belum bisa mengabulkan permohonan tersebut karena berkaitan dengan kebutuhannya hanya dua hal tersebut," lanjut hakim.

Majelis hakim meminta Yaqut dan tim kuasa hukumnya berkonsultasi dengan dokter yang tersedia di Rutan KPK apabila kondisi kesehatannya membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Jika terjadi keadaan darurat dan Yaqut harus dibawa ke rumah sakit, dokter KPK dapat memberikan rekomendasi kepada majelis hakim mengenai kondisi kesehatan terdakwa.

"Tapi sekiranya saudara mengalami darurat medis yang harus segera dilarikan ke rumah sakit, silakan untuk berkonsultasi dengan dokter yang ada di KPK. Nanti dokter KPK akan menyampaikan kepada kami apakah memang perlu dirawat inap ataukah hanya untuk sekadar berobat luar," ujarnya.

Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, sebelumnya menyampaikan bahwa klinik Rutan KPK telah mengeluarkan rujukan agar kliennya segera diperiksa di poli bedah.

Menurut Mellisa, kondisi Yaqut rentan mengalami infeksi.

Hakim menyatakan tim kuasa hukum tetap dapat mengajukan permohonan izin berobat ke luar apabila dokter Rutan KPK tidak mampu menangani kondisi kesehatan Yaqut.

"Kalau seandainya seperti itu silakan saja. Nanti kalau seandainya mau ajukan, kita kan harus periksa dulu. Kita kan tidak tahu bagaimana kemudian hasil diagnosa dokter berkaitan dengan kondisi terdakwa untuk hari ini. Kalau seandainya memang dari dokter di rutan memang tidak bisa mengatasi, silakan nanti diajukan untuk izin berobat terlebih dahulu sehingga kami bisa mengetahui bagaimana kemudian kondisi terdakwa," ujar hakim.

Dalam persidangan yang sama, majelis hakim juga menolak permohonan penangguhan penahanan Ketua Umum Kesthuri, Asrul Azis Taba.

Sidang perkara Yaqut akan kembali digelar pada Jumat, 21 Agustus 2026, dengan agenda jawaban atas perlawanan yang diajukan Yaqut.

Sebelumnya, Yaqut didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Jaksa mendakwa perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut Yaqut didakwa bersama Asrul Azis Taba, mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, serta Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham.

Jaksa menyatakan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023-2024 dilakukan tidak sesuai ketentuan.

Menurut jaksa, kebijakan tersebut mengakomodasi permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Jaksa juga meyakini perkara tersebut memperkaya Yaqut sebesar US$271.500 atau sekitar Rp4,8 miliar berdasarkan nilai kurs yang disebut dalam dakwaan.

Selain itu, jaksa menyebut sejumlah pihak lain turut memperoleh keuntungan, termasuk 313 korporasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Dalam perkara tersebut, jaksa menduga terjadi praktik jual beli kuota haji khusus, jual beli kuota petugas haji, serta pemberian fee percepatan.

Praktik tersebut disebut berdampak pada keberangkatan jemaah, termasuk adanya jemaah yang seharusnya berangkat tetapi gagal diberangkatkan dan jemaah yang dinilai tidak berhak namun justru diberangkatkan.* (d/ad)

MEDAN — Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak seluruh anggota DWP untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan di Sumatera Utara.

Menurut Titiek, semangat perjuangan dalam mengisi kemerdekaan dapat diwujudkan melalui berbagai peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi maupun masyarakat.

Baca Juga:

• Relokasi 65 Sekolah Terdampak Bencana Dikebut, Administrasi Lahan Tak Boleh Hambat Pembangunan

Titiek mengatakan keluarga besar DWP perlu terus menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan.

Menurut dia, semangat tersebut dapat dibangun melalui berbagai kegiatan yang mempererat hubungan antaranggota.

Salah satunya melalui perlombaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar DWP Sumut.

Kegiatan tersebut, kata Titiek, bukan hanya menjadi hiburan dalam rangka perayaan kemerdekaan.

Perlombaan juga dapat menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi, membangun kekompakan, dan meningkatkan kepedulian antaranggota.

Ia berharap semangat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota DWP untuk terus berkembang.

Peran tersebut diharapkan ikut mendukung peningkatan kualitas keluarga sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan Sumatera Utara yang semakin maju, sejahtera dan berdaya saing.

"DWP yang berdaya adalah DWP yang mampu memberikan manfaat. Saya apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Perlombaan ini merupakan sarana untuk mempererat silaturahmi, membangun kekompakan, menumbuhkan semangat gotong royong, serta memperkuat rasa cinta tanah air," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DWP Sumut Boya Yanti Gultom menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan solidaritas di antara anggota organisasi.

Menurut Boya, kegiatan bersama seperti perlombaan peringatan kemerdekaan dapat menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme.

Ia juga mendorong seluruh anggota DWP Sumut untuk terus memperkuat kekompakan dan mengambil peran dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Mari kita dukung terhadap program pemberdayaan perempuan serta masyarakat dengan kolaborasi nyata," pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, DWP Sumut berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Nilai gotong royong, kemandirian, kepedulian sosial dan pemberdayaan perempuan diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.* (ad)

BANDA ACEH — Perjanjian Helsinki atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki merupakan kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Perjanjian ini ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 setelah konflik bersenjata di Aceh berlangsung hampir tiga dekade.

Baca Juga:

• Ditangkap Bersama Pasangan Sejenis di Ruang Kerja, Kepala Inspektorat Banda Aceh Dinonaktifkan dan Jadi Tersangka

Finlandia dipilih sebagai lokasi perundingan karena dianggap netral dan tidak memiliki kepentingan politik maupun sejarah kolonial di Indonesia.

Sejak ditandatangani, MoU Helsinki menjadi salah satu tonggak penting dalam proses perdamaian Aceh.

Setiap 15 Agustus, masyarakat Aceh memperingati kesepakatan tersebut sekaligus menyoroti sejumlah poin yang dinilai belum sepenuhnya terealisasi.

Penyelesaian Pelanggaran HAM

Salah satu bagian penting dalam kesepakatan damai tersebut berkaitan dengan penyelesaian persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama konflik Aceh.

MoU Helsinki mengatur sejumlah mekanisme, antara lain pembentukan Pengadilan HAM di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), demobilisasi militer Indonesia, rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang rusak akibat konflik, serta kompensasi bagi tahanan politik dan masyarakat sipil yang terdampak.

Dalam penyelesaian pelanggaran HAM, terdapat empat kewajiban negara yang menjadi perhatian, yakni pengungkapan kebenaran, penuntutan pidana, reparasi korban, dan jaminan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga mengatur pembentukan Pengadilan HAM di Aceh paling lambat satu tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan.

Namun, hingga kini Pengadilan HAM di Aceh belum terbentuk.

Komnas HAM sebelumnya telah menyerahkan berkas penyelidikan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Aceh kepada Kejaksaan Agung.

Kasus tersebut antara lain Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Simpang KKA, Bener Meriah, serta Jambo Keupok.

Sementara itu, KKR Aceh akhirnya terbentuk pada 2016 setelah didorong masyarakat sipil.

Pembentukannya didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Dua Poin yang Disebut Masih Tertunda

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla pernah menyebut masih ada dua poin dalam MoU Helsinki yang belum tuntas.

Dua persoalan tersebut berkaitan dengan lahan pertanian bagi mantan kombatan GAM dan penggunaan bendera Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Jusuf Kalla dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Legislasi DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 11 September 2025.

"Kemudian ada dua hal yang selalu pending dalam pembicaraan, pertama tentang lahan. Di sini di pasal 325 ditentukan bahwa pemerintah RI akan mewariskan tanah-tanah pertanian dalam jangka panjang," ujar JK.

Menurut JK, pemerintah sebelumnya telah menawarkan pemberian lahan kepada mantan kombatan.

Namun, tawaran tersebut tidak sepenuhnya diterima karena sebagian eks kombatan tidak bekerja sebagai petani dan tinggal di wilayah perkotaan.

Kompensasi kemudian diberikan dalam bentuk dana melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

"Tapi ini sudah ditawarkan pada awalnya, namun mengatakan kami bukan petani, tinggal di kota dan sebagainya. Akhirnya diganti dengan uang. Karena itulah ada Badan Reintegrasi Aceh (BRA), maka diberikan kepada seluruh kombatan yang jumlahnya 3.000, dana khusus dari pada dana itu, itu triliunan juga," kata dia.

Persoalan lainnya adalah penggunaan bendera Aceh.

MoU Helsinki mengatur bahwa lambang, bendera, dan simbol yang digunakan GAM tidak dapat digunakan sebagai simbol resmi Aceh.

Pembahasan mengenai desain bendera Aceh kemudian menjadi persoalan yang belum menemukan titik temu.

Salah satu opsi yang pernah dibicarakan adalah perubahan desain agar tidak identik dengan simbol GAM.

"Karena di sini tidak boleh ada, dan juga ada PP yang mengatakan bendera daripada pemberontak itu tidak boleh dipakai. Jadi ada dua aturan, peraturan pusat dan di sini. Tidak boleh pakai emblem. Emblem itu sama dengan bendera. Itu yang pending, tinggal dua yang bermasalah," kata JK.

Reintegrasi Mantan Kombatan GAM

MoU Helsinki juga mengatur proses reintegrasi mantan anggota GAM, tahanan politik yang memperoleh amnesti, serta masyarakat yang terdampak konflik ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Kesepakatan tersebut menjamin orang-orang yang memperoleh amnesti mendapatkan kembali hak politik, ekonomi dan sosial sebagai warga negara Indonesia.

Mereka juga berhak berpartisipasi dalam proses politik di Aceh maupun tingkat nasional.

Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh juga diwajibkan membantu proses reintegrasi melalui berbagai kemudahan ekonomi.

Salah satunya melalui pembentukan Dana Reintegrasi di bawah kewenangan Pemerintah Aceh.

Selain itu, pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan dana untuk rehabilitasi harta benda publik dan pribadi yang rusak akibat konflik.

Dalam MoU Helsinki, Pemerintah RI juga berkomitmen mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh untuk mendukung reintegrasi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang memperoleh amnesti, serta masyarakat sipil yang mengalami kerugian akibat konflik.

Bantuan tersebut dapat berupa tanah pertanian, pekerjaan, atau jaminan sosial bagi mereka yang tidak mampu bekerja.

Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI juga disepakati membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim yang belum terselesaikan.

Di bidang keamanan, mantan anggota GAM juga mendapatkan hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi serta sesuai standar nasional.

MoU Helsinki pada akhirnya tidak hanya menjadi dokumen yang mengakhiri konflik bersenjata, tetapi juga menjadi dasar bagi proses reintegrasi, pemulihan korban, serta penyelenggaraan pemerintahan Aceh pascakonflik.

Karena itu, pelaksanaan setiap poin kesepakatan masih menjadi perhatian dalam perjalanan perdamaian Aceh hingga kini.* (it/ad)

MEDAN — Polisi menangkap pria berinisial EFS, 21 tahun, yang diduga menganiaya seorang perempuan berinisial EW, 23 tahun, di Jalan KL Yos Sudarso, Belawan, Medan.

Kasus tersebut mencuat setelah video dugaan penganiayaan terhadap korban beredar di media sosial.

Baca Juga:

• Ditangkap Bersama Pasangan Sejenis di Ruang Kerja, Kepala Inspektorat Banda Aceh Dinonaktifkan dan Jadi Tersangka

Saat ini, dia masih menjalani pemeriksaan dan penyidikan di Polres Pelabuhan Belawan.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring mengatakan polisi mengetahui dugaan penganiayaan tersebut setelah Tim Humas Polres Pelabuhan Belawan menemukan video yang memperlihatkan seorang perempuan diduga menjadi korban kekerasan.

"Begitu informasi tersebut diketahui, kami langsung melakukan pengecekan dan penyelidikan untuk memastikan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan," kata Aditya.

Peristiwa dugaan penganiayaan itu disebut terjadi pada Minggu, 16 Agustus 2026, sekitar pukul 20.00 WIB. EW disebut sebagai kekasih EFS.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan yang dipimpin Ipda Anci Sinaga.

Dari penyelidikan tersebut, polisi berhasil mengetahui keberadaan EFS. Petugas kemudian menangkap pria tersebut untuk menjalani pemeriksaan.

Berdasarkan pemeriksaan awal, EFS mengakui melakukan kekerasan terhadap EW.

Polisi menyebut tindakan tersebut antara lain menjambak rambut, memukul, dan menyeret korban ketika keduanya terlibat pertengkaran.

Dalam informasi yang beredar di media sosial, korban juga disebut diseret dan diduga mengalami pemerasan untuk mendapatkan uang yang disebut akan digunakan membeli narkoba.

Polisi masih mendalami informasi tersebut.

Kapolres mengatakan, motif sementara dugaan penganiayaan berkaitan dengan rasa cemburu dan kecurigaan pelaku terhadap korban.

"Motif sementara karena tersangka emosi dan mencurigai korban berselingkuh. Keterangan tersebut juga diperkuat oleh korban dan kepala lingkungan yang membenarkan bahwa keduanya memiliki hubungan asmara," ujar AKBP Aditya.

Selain menyelidiki dugaan penganiayaan, polisi melakukan tes urine terhadap EFS.

Hasil pemeriksaan menunjukkan EFS positif mengonsumsi narkotika.

Temuan tersebut menjadi bagian dari penyidikan untuk mengetahui secara lebih lengkap rangkaian peristiwa yang terjadi.

Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap EFS dan mengumpulkan keterangan serta bukti terkait perkara tersebut.

"Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Kami akan menangani perkara ini secara profesional sesuai aturan hukum yang berlaku," tegas Kapolres.

Aditya juga mengatakan kepolisian akan menindaklanjuti informasi mengenai dugaan tindak pidana maupun gangguan keamanan yang beredar di media sosial.

Kasus dugaan penganiayaan tersebut kini masih dalam proses penyidikan.

Polisi akan menentukan langkah hukum selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh.* (ss/ad)

BANDA ACEH — Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, 52 tahun, dinonaktifkan sementara dari jabatannya setelah ditangkap Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Banda Aceh bersama seorang pria berinisial AM, 22 tahun.

FD ditangkap polisi syariah di ruang kerjanya di Kantor Inspektorat Kota Banda Aceh pada Rabu sore, 12 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Relokasi 65 Sekolah Terdampak Bencana Dikebut, Administrasi Lahan Tak Boleh Hambat Pembangunan

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh Emila Sovayana mengatakan FD telah diberhentikan sementara dari tugas jabatannya.

"Yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dari tugas jabatannya," kata Emila kepada wartawan, Selasa, 18 Agustus 2026.

Menurut Emila, keputusan tersebut diambil setelah FD menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satpol PP-WH Banda Aceh dan ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menunjuk Pelaksana Harian (Plh) yang menjalankan tugas di Inspektorat.

Selain proses hukum, FD juga akan menjalani pemeriksaan disiplin sebagai aparatur sipil negara.

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal disebut telah membentuk tim yang diketuai Sekretaris Daerah untuk memproses perkara tersebut dari sisi kepegawaian.

"Kita tentunya menghargai proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dan untuk penetapan kepegawaian selanjutnya tentunya kita menunggu hasil pemeriksaan dari penyidik lebih lanjut," jelas Emila.

Kasatpol PP-Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh M Rizal mengatakan penangkapan terhadap FD dan AM bermula dari laporan masyarakat mengenai seorang pria yang masuk ke Kantor Inspektorat setelah jam kerja berakhir.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas kemudian mengerahkan satu regu polisi syariah ke kantor tersebut.

Petugas menemukan FD dan AM berada di ruang kerja FD.

"Berdasarkan keterangan awal, keduanya dicurigai telah terjadi tindak pelanggaran Qanun Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," kata Rizal kepada wartawan.

Keduanya kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP-WH Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan.

Rizal mengatakan, berdasarkan bukti awal yang diperoleh penyidik, FD dan AM dinilai telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka.

"Keduanya dilakukan penahanan selama 20 hari ke depannya guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Proses hukum terhadap keduanya masih berlangsung.

Sementara dari sisi administrasi pemerintahan, Pemko Banda Aceh menunggu hasil penyidikan untuk menentukan langkah kepegawaian selanjutnya terhadap FD.* (d/ad)

JAKARTA — Pemerintah mempercepat relokasi 65 sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Penyelesaian administrasi lahan dilakukan bersamaan dengan persiapan pembangunan fisik agar proses pembangunan sekolah di lokasi yang lebih aman tidak tertahan persoalan sertifikat.

Baca Juga:

• Sofyan Tan: Data Sensus Ekonomi Harus Akurat agar Kebijakan Tepat Sasaran

Dari jumlah itu, sebanyak 3.134 sekolah telah selesai direvitalisasi dan 1.639 sekolah memperoleh bantuan sarana.

Sementara itu, 98 sekolah masih dalam proses revitalisasi dan 65 sekolah membutuhkan penyelesaian relokasi.

Ketersediaan dan legalitas lahan menjadi salah satu kendala utama dalam proses relokasi.

Persoalan tersebut perlu segera dituntaskan karena pembangunan gedung sekolah diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 90 hari dan harus dioptimalkan dalam Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan lahan hingga berstatus milik daerah.

Adapun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menangani pembangunan atau revitalisasi gedung sekolah.

Kepala Perencanaan, Pengendalian, Analisis, dan Evaluasi Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Brigjen TNI Andre Julian mengatakan proses administrasi lahan tidak boleh menghentikan seluruh persiapan pembangunan.

Menurut Andre, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan sejumlah pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan.

"Dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi diperlukan upaya-upaya paralel. Untuk relokasi sekolah, proses administrasi lahan perlu berjalan beriringan dengan persiapan pekerjaan fisik," kata Andre saat memimpin rapat koordinasi bersama Kemendikdasmen, Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial, kementerian terkait, serta pemerintah daerah di Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026.

Andre mengatakan pembangunan tidak harus menunggu sertifikat selesai diterbitkan selama terdapat kepastian bahwa lahan sedang diproses menjadi milik pemerintah daerah.

Dokumen seperti akta hibah, akta jual beli, atau bukti pendaftaran dan pengurusan di kantor pertanahan dapat disampaikan kepada Kemendikdasmen sebagai dasar untuk menyiapkan pembangunan.

Bagi daerah yang masih menyelesaikan proses pengalihan kepemilikan, pemerintah daerah diminta membuat surat keterangan proses kepemilikan lahan.

Surat tersebut ditandatangani bupati, kepala dinas pendidikan, pemilik lahan, dan kepala kantor pertanahan.

Sementara bagi daerah yang sudah memiliki lahan dengan status bersih dan jelas, pemerintah daerah diminta segera menyerahkan dokumen kepemilikan kepada Kemendikdasmen.

Ketua Tim Data Posko Nasional Satgas PRR Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma mengatakan pemerintah daerah yang belum memiliki lahan didorong menetapkan lokasi relokasi paling lambat akhir Agustus 2026.

Lokasi yang dipilih harus berada di zona aman dan memenuhi ketentuan pembangunan sekolah.

Menurut Tamimi, tambahan Transfer ke Daerah juga dapat dioptimalkan untuk mendukung pembelian lahan ataupun pembangunan akses menuju sekolah yang direlokasi.

Sejumlah daerah disebut telah menunjukkan perkembangan dalam proses penyediaan lahan.

Di Aceh Timur, lahan untuk SD Negeri 02 Lokop, SD Ranto Panyang Rubek, dan SD Sarah Galah telah siap dibangun dan memasuki proses pelepasan hak guna usaha.

Di Aceh Singkil, lahan relokasi SMP Negeri 3 Singkil telah dihibahkan oleh desa kepada pemerintah daerah.

Pembangunan sekolah oleh TNI dijadwalkan dimulai pada Agustus.

Perkembangan serupa terlihat di Sumatera Barat. Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerima hibah lahan dari masyarakat, memproses sertifikasi, serta melakukan pematangan lahan.

Di Kabupaten Agam, dokumen hibah untuk SD Negeri 15 Sungai Taleh telah tersedia.

Sementara lahan alternatif untuk SD Negeri 08 Durian Kapeh masih dalam proses tindak lanjut.

Di Sumatera Utara, lahan untuk tiga sekolah di Tapanuli Selatan sedang diproses melalui pelepasan hak dari PTPN.

Adapun untuk sekolah yang berada di kawasan hutan, pemerintah daerah diarahkan segera mengajukan izin penggunaan kawasan kepada Kementerian Kehutanan.

Jika seluruh dokumen persyaratan telah lengkap, proses izin tersebut diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua pekan.

Percepatan relokasi ini dilakukan agar sekolah yang terdampak bencana dapat segera memiliki lokasi belajar yang lebih aman.

Pemerintah menargetkan proses administrasi lahan dan pembangunan berjalan beriringan sehingga tidak kehilangan waktu dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2026.* (ad)

MEDAN — Sensus ekonomi dinilai memiliki peran penting dalam menyediakan data yang menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan dan program pembangunan.

Data yang akurat dari lapangan dapat membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat sekaligus menjadi acuan pelaku usaha dalam melihat peluang bisnis.

Baca Juga:

• Pemuda Tanjungbalai Diajak Jadi Penggerak Perubahan Menuju Tanjungbalai Emas

Dalam paparannya, Sofyan Tan menjelaskan data kemiskinan yang digunakan pemerintah berasal dari survei, bukan sensus.

Ia mencontohkan adanya perbedaan ukuran kemiskinan berdasarkan indikator Badan Pusat Statistik (BPS) dan ukuran yang disebutnya digunakan Bank Dunia.

Menurut Sofyan, perbedaan ukuran tersebut perlu menjadi perhatian, terutama ketika data ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat digunakan sebagai dasar menentukan penerima berbagai program pemerintah, termasuk KIP Kuliah.

Ia juga menyoroti persoalan desil dalam pendataan masyarakat.

Menurut dia, kesalahan dalam memasukkan data dapat berdampak terhadap masyarakat, termasuk dalam memperoleh bantuan pendidikan.

"Data yang diinput salah, keluarnya salah. Nah, kalau sudah salah seperti itu, mencelakakanlah banyak orang," ujar Anggota Komisi X DPR RI.

Sofyan juga menyoroti pentingnya pendidikan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Menurut dia, persoalan masyarakat Indonesia bukan semata-mata karena kurang rajin bekerja, tetapi juga berkaitan dengan penguasaan ilmu, keterampilan, teknologi, dan manajemen.

"Pendidikan menjadi hal yang sangat penting menjawab itu," katanya.

Dalam paparannya, Sofyan membandingkan pendapatan per kapita Indonesia dengan sejumlah negara lain.

Perbandingan itu digunakan untuk menggambarkan pentingnya peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia.

Ia juga menyinggung Korea Selatan dan Singapura yang dinilai memiliki tingkat pendidikan serta produktivitas lebih baik.

Menurut Sofyan, kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui kegiatan seremonial.

Kemerdekaan juga perlu diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesempatan memperoleh pekerjaan dan usaha, serta kemampuan masyarakat meningkatkan taraf hidup.

Sensus ekonomi, kata Sofyan, tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah.

Masyarakat dan pelaku usaha juga dapat memanfaatkan hasil pendataan untuk melihat perkembangan kegiatan ekonomi dan menemukan peluang bisnis.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak sekadar mengikuti jenis usaha yang sudah jenuh.

Data ekonomi dapat membantu masyarakat melihat kebutuhan dan menentukan usaha yang masih memiliki prospek.

"Dari hasil survei yang nanti dipublikasikan kita akan mendapatkan data-data bisnis apa yang masih berpeluang," jelasnya.

Karena itu, Sofyan menilai kualitas data menjadi hal penting.

Kesalahan dalam proses wawancara maupun pendataan dapat menghasilkan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan pada akhirnya memengaruhi kebijakan pemerintah.

Selain memahami instrumen pendataan, petugas sensus dinilai perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik ketika berhadapan dengan responden.

Sofyan meminta petugas tidak terpaku pada daftar pertanyaan secara kaku.

Petugas perlu membangun suasana yang nyaman agar responden bersedia memberikan informasi secara terbuka.

Menurut dia, cara berkomunikasi dapat menentukan kualitas informasi yang diperoleh.

Pertanyaan yang disampaikan terlalu langsung, terutama mengenai kondisi ekonomi dan persoalan pribadi, berpotensi membuat responden tidak nyaman.

"Surveyor itu harus hafal apa yang mau ditanya, jangan, itu kamu nggak menguasai," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesan pertama ketika petugas bertemu dengan responden.

Sikap ramah dan kemampuan membangun hubungan dinilai dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih terbuka.

Sofyan mengatakan pengalaman dalam proses pendataan tidak hanya berguna bagi petugas sensus.

Kemampuan berkomunikasi juga menjadi bekal penting ketika seseorang memasuki dunia kerja, dunia usaha, maupun saat menjadi pemimpin.

"Komunikasi itu paling penting," tegasnya.

Ia mengingatkan agar seseorang berhati-hati dalam berbicara dan tidak mudah melukai perasaan orang lain.

Menurut dia, hubungan yang baik dengan orang lain merupakan modal untuk membangun kepercayaan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sosial.

Pada akhir paparannya, Sofyan menegaskan sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan.

Data yang dikumpulkan dari lapangan harus akurat agar dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha.

"Jadi inilah manfaat dan strategi di dalam sensus ekonomi supaya kamu bisa berhasil," ujarnya.* (ad)

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai mendorong pemuda mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah.

Pesan itu disampaikan dalam Silaturahmi Pemuda dan Malam Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan RI yang digelar Lembaga Advokasi dan Studi untuk Kedaulatan Rakyat (LASKaR) di Babah Coffee Kitchen, Kota Tanjungbalai, Kamis malam, 13 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Tutup HUT ke-81 RI, Wali Kota Tanjungbalai Pimpin Penurunan Bendera dan Beri Penghargaan 75 ASN

Acara dihadiri para pemuda yang menyatakan kesiapan untuk berperan dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa dan negara sekaligus mendukung visi Tanjungbalai Emas, yakni Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera.

Founder LASKaR Ucok Roufdy mengatakan pemuda memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Menurut dia, peran tersebut terus terlihat sejak masa pergerakan nasional hingga berbagai perubahan politik dan sosial di Indonesia.

Hal itu, kata dia, sejalan dengan tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", serta subtema "Bergerak Bersama dalam Keberagaman serta Memperkuat Persatuan Pemuda dan Kearifan Lokal sebagai Kekuatan Utama Menuju Tanjungbalai Emas."

Ucok kemudian mengingatkan kembali sejumlah peristiwa penting dalam sejarah yang melibatkan pemuda.

Pada 20 Mei 1908, misalnya, Budi Utomo didirikan oleh para pemuda, di antaranya Soetomo yang saat itu berusia 19 tahun, Goenawan Mangoenkoesoemo 20 tahun, Muhammad Saleh 20 tahun, dan Muhammad Sulaiman 22 tahun. Gerakan tersebut juga didorong oleh Dr. Wahidin Soedirohoesodo.

Peran pemuda kembali terlihat dalam Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda.

Kongres tersebut antara lain diinisiasi oleh Soewondo Djodjopoespito, Mohamad Yamin, dan Amir Syarifuddin.

Pada 1945, sejumlah pemuda seperti Sayuti Melik, Wikana, Soekarni, dan Chairul Saleh turut mendorong Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Menurut Ucok, peran pemuda juga terus berlanjut dalam berbagai peristiwa sejarah berikutnya, termasuk pada 1966, 1974, 1978, hingga Reformasi 1998.

Artinya sejarah panjang pemuda tidak akan pernah berhenti dalam denyut nadi kehidupan bangsa ini.

Dalam kesempatan tersebut, Fitra Hadi menyampaikan salam dari Wali Kota Mahyaruddin Salim kepada para peserta yang hadir.

Ia mengatakan kemajuan sebuah negara atau bangsa sangat bergantung pada keberanian untuk melakukan perubahan.

"Ia menyampaikan sebuah negara atau bangsa yang maju adalah yang berani memulai melakukan dan menciptakan perubahan-perubahan."

Perubahan tersebut, kata Fitra, dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mengubah sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada atau memperbaiki sesuatu yang belum baik menjadi lebih baik.

"Perubahan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang belum baik menjadi lebih baik, dan perubahan lainnya. Perubahan ini secara khusus harus diperankan pemuda dalam menyikapi permasalahan bangsa dan negara saat ini," ujarnya.

Dalam konteks pembangunan Tanjungbalai, Fitra berharap pemuda dapat berjalan bersama pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat untuk mewujudkan Tanjungbalai Emas.

Ia juga menegaskan Pemerintah Kota Tanjungbalai siap memfasilitasi dan mengakomodasi kegiatan kepemudaan, khususnya KNPI, dengan tetap mengedepankan semangat persatuan.

Sekretaris DPD KNPI Tanjungbalai Ade Fahriza berharap pemerintah daerah memberikan kesempatan dan ruang yang lebih luas kepada pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut dia, keterlibatan pemuda diperlukan dalam berbagai bidang agar potensi generasi muda dapat memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD KNPI Ahmad Fauzi Hasibuan menyatakan kesiapan untuk membangun persatuan bersama berbagai kelompok pemuda di Tanjungbalai.

Ia berharap potensi pemuda dapat disatukan untuk mendukung kemajuan daerah dan mewujudkan Tanjungbalai Emas.

Kegiatan Silaturahmi Pemuda dan Malam Refleksi tersebut turut dihadiri pimpinan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), organisasi kepemudaan Islam, tokoh pemuda, pimpinan organisasi kemahasiswaan, Ketua PK KNPI se-kecamatan Tanjungbalai, serta para jurnalis.

Forum tersebut menjadi ruang bagi pemuda dan pemerintah daerah untuk membahas peran generasi muda sekaligus memperkuat persatuan dalam menyongsong pembangunan Kota Tanjungbalai.* (ad)

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Kota Tanjungbalai, Senin, 17 Agustus 2026 sore.

Upacara tersebut menjadi penutup rangkaian utama peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Pawai Karnaval HUT ke-81 RI di Tanjungbalai Meriah, Wali Kota: Bukan Sekadar Hiburan

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim kembali bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Ia sebelumnya juga memimpin upacara detik-detik Proklamasi pada pagi hari.

Upacara turut dihadiri Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tanjungbalai, Sekretaris Daerah Kota Nurmalini Marpaung, Ketua TP-PKK Kota Tanjungbalai Mashandayani Mahyaruddin Salim, Staf Ahli TP PKK Desi Khairina Fadly Abdina, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para ketua organisasi kemasyarakatan, pimpinan instansi vertikal, para asisten, staf ahli, veteran, personel TNI-Polri, ASN, pelajar, dan masyarakat Tanjungbalai.

Sebelum upacara penurunan bendera, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai menyerahkan penghargaan Satyalencana Karya Satya kepada 75 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Penghargaan diberikan berdasarkan masa pengabdian masing-masing.

Sebanyak 8 ASN menerima Satyalencana Karya Satya XXX Tahun, 4 ASN menerima Satyalencana Karya Satya XX Tahun, dan 63 ASN menerima Satyalencana Karya Satya X Tahun.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap ASN yang telah menjalankan tugas dan mengabdi dalam pelayanan pemerintahan.

Wali Kota Tanjungbalai juga menyerahkan hadiah dan piagam penghargaan kepada para pemenang lomba kebersihan tingkat OPD dan kelurahan se-Kota Tanjungbalai.

Lomba tersebut dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup bersama TP-PKK Kota Tanjungbalai dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Untuk kategori kebersihan tingkat OPD, Juara I diraih Dinas PUTR, Juara II PKK Kota Tanjungbalai, dan Juara III Kecamatan Sei Tualang Raso.

Juara Harapan I diraih Sekretariat Dewan, Juara Harapan II Dinas Pendidikan, dan Juara Harapan III BKPSDM.

Sementara pada kategori kebersihan tingkat kelurahan, Juara I diraih Kelurahan Tanjungbalai Kota IV, Juara II Kelurahan Sijambi, dan Juara III Kelurahan Muara Sentosa.

Juara Harapan I diraih Kelurahan Selat Lancang, Juara Harapan II Kelurahan Sei Raja, dan Juara Harapan III Kelurahan Pantai Johor.

Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga menggelar lomba video kreatif tingkat SMP dan SMA bertema "Anti Narkoba" serta lomba netizen aktif bertajuk "Posting dan Share tentang Tanjungbalai".

Lomba tersebut digelar untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Kota Tanjungbalai.

Para pemenang mendapatkan piagam penghargaan, uang pembinaan, dan piala.

Untuk lomba video kreatif SMP/SMA, Juara I diraih OSIS SMA Negeri 1, Juara II SMA Swasta Methodist, Juara III SMP Swasta Methodist, dan Juara Favorit SMP Negeri 4.

Sedangkan pada kategori lomba netizen aktif "Posting dan Share", Juara I diraih Dinas Lingkungan Hidup, Juara II Dinas Pendidikan, Juara III Mahartika, dan Juara Favorit Zal Mora.

Prosesi penurunan Sang Merah Putih menjadi momentum akhir bagi Paskibraka Kota Tanjungbalai setelah menjalankan tugas pengibaran bendera pada upacara detik-detik Proklamasi di pagi hari.

Prosesi tersebut sekaligus menandai berakhirnya rangkaian utama peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Tanjungbalai.

Rangkaian kegiatan kemerdekaan di Tanjungbalai menjadi bentuk penghormatan kepada Sang Merah Putih dan jasa para pahlawan.

Pemerintah daerah juga mendorong semangat kemerdekaan diwujudkan melalui pengabdian, pelayanan, kebersamaan, kepedulian terhadap lingkungan, serta kreativitas masyarakat.* (ad)

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar Pawai Karnaval dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin, 17 Agustus 2026.

Pawai dipusatkan di depan Kantor Lurah Tanjungbalai Kota II, Jalan M Abbas, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, setelah pelaksanaan upacara detik-detik Proklamasi HUT RI.

Baca Juga:

• Malam Resepsi HUT ke-81 RI di Labusel, Bupati Fery: Pengabdian Paskibraka Baru Dimulai

Mereka berada di mimbar kehormatan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Ribuan masyarakat turut menyaksikan iring-iringan peserta pawai.

Peserta berasal dari berbagai kelompok, mulai dari siswa tingkat SD hingga SMA/SMK, aparatur sipil negara (ASN), organisasi kemasyarakatan, TNI, Polri, instansi vertikal, hingga elemen masyarakat lainnya.

Para peserta melintasi rute yang telah ditentukan dan berakhir di depan mimbar kehormatan.

Mereka menyapa dan memberikan penghormatan kepada Wali Kota beserta jajaran yang hadir.

Di depan mimbar kehormatan, peserta menampilkan berbagai atraksi dan sinematik alegoris.

Penampilan tersebut menggambarkan kreasi perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia.

Mahyaruddin Salim mengapresiasi penampilan para peserta, terutama atraksi alegoris, yel-yel siswa SD, serta pertunjukan seni bela diri silat yang ditampilkan dalam pawai.

Menurut Mahyaruddin, Pawai Karnaval bukan sekadar hiburan tahunan.

Kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk memperkuat semangat kebangsaan dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif di tengah perkembangan zaman dan era digitalisasi.

"Pawai karnaval ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi menjadi cerminan semangat gotong royong, kebersamaan, dan kreativitas masyarakat, khususnya para pelajar," ujar Wali Kota Mahyaruddin Salim.

Ia juga mengajak masyarakat Tanjungbalai menjadikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus menjaga dan melestarikan kekayaan seni serta budaya daerah.

Menurut dia, keterlibatan pelajar dan masyarakat dalam pawai dapat menjadi ruang untuk menanamkan nilai kebersamaan sekaligus memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda.

Kegiatan berlangsung meriah dan kondusif.

Pengamanan dilakukan jajaran Polres Tanjungbalai, TNI, serta instansi terkait, termasuk Dinas Perhubungan, untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar.

Pawai Karnaval HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Tanjungbalai pun menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk merayakan kemerdekaan sekaligus menampilkan kreativitas, seni, budaya, dan semangat kebersamaan.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN — Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau Labusel menutup rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Malam Resepsi Kenegaraan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Labusel, Senin, 17 Agustus 2026 malam.

Suasana penuh keakraban dan kebersamaan mewarnai kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Tutup Rangkaian HUT ke-81 RI, Fery Sahputra Ajak Warga Isi Kemerdekaan dengan Kerja Nyata

Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang secara khusus memberikan penghargaan kepada anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Labusel yang telah menjalankan tugas pengibaran dan penurunan Sang Merah Putih dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

"Saya atas nama Pemkab Labusel mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah mengibarkan dan menurunkan Sang Merah Putih pada hari ini dengan sukses tanpa masalah," ujar Bupati Fery.

Menurut Fery, keberhasilan Paskibraka menjalankan tugas bukan hanya menjadi kebanggaan keluarga dan sekolah, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ia berharap pengalaman selama menjadi Paskibraka dapat menjadi bekal bagi para anggota untuk melanjutkan perjalanan dan meraih prestasi pada masa mendatang.

"Semoga pengalaman yang telah diterima selama menjadi Paskibraka ini menjadi bekal pribadi untuk terus maju, terus berkembang di masa mendatang," tambahnya.

Dalam sambutannya, Fery menegaskan Malam Resepsi Kenegaraan bukan sekadar acara seremonial untuk mengakhiri rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan.

Menurut dia, kegiatan tersebut harus menjadi momentum untuk kembali mengingat perjuangan panjang para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

"Malam ini bukan sekadar acara seremonial. Malam ini merupakan momentum untuk mengungkapkan rasa syukur atas seluruh rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia," katanya.

Fery mengingatkan bahwa kemerdekaan yang dinikmati masyarakat saat ini tidak diperoleh dengan mudah.

Kemerdekaan diraih melalui perjuangan panjang, pengorbanan, darah, air mata, bahkan nyawa para pahlawan dan pejuang bangsa.

Karena itu, ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, mengisi kemerdekaan melalui kerja keras, persatuan, prestasi, dan pengabdian kepada daerah serta bangsa.

Kepada seluruh anggota Paskibraka Labusel, Fery menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan.

Ia menilai para anggota Paskibraka telah menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta kebanggaan saat menjalankan amanah sebagai pengibar Sang Merah Putih.

"Kalian telah menunjukkan bahwa generasi muda Labuhanbatu Selatan adalah generasi yang mampu menjaga kehormatan daerah dan bangsa," tegasnya.

Fery juga mengingatkan bahwa prosesi pelepasan kendit pada malam tersebut bukan menjadi akhir tugas para anggota Paskibraka sebagai generasi penerus bangsa.

"Pada malam ini, dengan pelepasan kendit, bukan berarti tugas kalian sebagai generasi penerus bangsa telah selesai. Justru malam ini menjadi awal dari pengabdian yang lebih panjang," pesannya.

Ia meminta para anggota Paskibraka menjadikan pengalaman selama menjalankan tugas sebagai modal untuk tumbuh menjadi generasi yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan memiliki jiwa kepemimpinan.

"Jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan takut untuk berprestasi. Dan yang paling penting, jaga nama baik diri sendiri, keluarga, sekolah, daerah, dan bangsa Indonesia," ujarnya.

Fery tidak hanya memberikan apresiasi kepada Paskibraka.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para orang tua yang selama ini memberikan dukungan dan doa kepada putra-putri mereka.

Ucapan terima kasih juga diberikan kepada para pelatih, pembina, pendamping, serta seluruh pihak yang telah bekerja mempersiapkan Paskibraka Labusel hingga mampu menjalankan seluruh rangkaian tugas dengan baik.

Menurut Fery, keberhasilan Paskibraka tidak terlepas dari kerja bersama dan dukungan berbagai pihak.

Menutup sambutannya, Fery mengajak seluruh masyarakat Labuhanbatu Selatan menjadikan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai energi baru untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan.

Ia mengingatkan agar perbedaan pilihan, suku, agama, maupun latar belakang tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk terpecah.

"Sebaliknya, mari kita jadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun Labuhanbatu Selatan yang maju, sejahtera dan bermartabat," katanya.

Fery juga mengajak masyarakat menjaga semangat gotong royong, persaudaraan, serta kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan. Jadilah generasi muda yang membanggakan orang tua, mengharumkan nama Labuhanbatu Selatan dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia," pungkasnya.

Malam Resepsi Kenegaraan tersebut sekaligus menjadi penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Namun, pesan yang disampaikan Bupati Fery menegaskan bahwa semangat kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni.

Semangat tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata, persatuan, prestasi, dan pengabdian untuk kemajuan Labuhanbatu Selatan serta Indonesia.* (ad)