JAKARTA – Timnas Perancis akan menghadapi Maroko pada babak perempat final Piala Dunia FIFA 2026.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung Jumat (10/7/2026) pukul 03.00 WIB.

Baca Juga:

• Prabowo Resah Indonesia Belum Lolos ke Piala Dunia: Jangan Anggap Enteng, Mana Erick Thohir?

Perancis datang dengan status sebagai salah satu favorit juara, sedangkan Maroko berusaha melanjutkan kejutan setelah tampil impresif sepanjang turnamen.

Namun, Maroko dipastikan kehilangan salah satu pemain andalannya, Ismael Saibari.

Penyerang berusia 25 tahun itu masih menjalani pemulihan cedera hamstring yang dialaminya saat menghadapi Kanada pada babak 16 besar.

Pelatih Maroko, Mohamed Ouahbi, memastikan kondisi Saibari belum memungkinkan untuk bermain pada laga melawan Perancis.

"Dia belum siap bermain, tetapi saya berharap turnamen ini belum berakhir baginya," ujar Ouahbi.

Absennya Saibari menjadi kerugian besar bagi Maroko.

Sepanjang Piala Dunia 2026, ia telah mencetak tiga gol dan menjadi pencetak gol terbanyak bagi Singa Atlas.

Selain produktif mencetak gol, Saibari juga berperan penting saat Maroko menyingkirkan Belanda pada babak 32 besar melalui adu penalti.

Di bawah Saibari, terdapat Soufiane Rahimi dan Azzedine Ounahi yang masing-masing telah menyumbangkan dua gol untuk Maroko.

Kepercayaan diri Maroko tetap tinggi setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor 3-0 pada babak sebelumnya.

Sementara itu, Perancis memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Paraguay dengan skor tipis 1-0.

Gol kemenangan Les Bleus dicetak Kylian Mbappe melalui tendangan penalti.

Meski berhasil lolos, pelatih Didier Deschamps menilai penyelesaian akhir timnya masih perlu ditingkatkan.

"Kita harus efisien, terutama dalam hal serangan. Di semua area, kedua tim memiliki aset yang kuat," kata Deschamps.

Menurut Deschamps, efektivitas menjadi kunci untuk membongkar pertahanan Maroko yang selama ini dikenal disiplin.

"Kami efisien tetapi kami bisa berbuat lebih baik di bidang ini. Terkadang Anda memiliki enam peluang dan mencetak dua gol, dan terkadang Anda memiliki dua peluang dan mencetak dua gol. Yang lebih penting adalah efisiensi."

Sepanjang turnamen, Perancis telah mencetak 14 gol.

Catatan tersebut menunjukkan produktivitas lini depan Les Bleus, meski Deschamps masih berharap anak asuhnya mampu memanfaatkan peluang dengan lebih maksimal pada laga perempat final.

Dengan pengalaman dan kedalaman skuad yang dimiliki, Perancis sedikit lebih diunggulkan.

Namun, Maroko berpotensi memberikan perlawanan sengit seperti yang telah mereka tunjukkan sepanjang turnamen.

Jadwal Perancis vs Maroko
Pertandingan: Perancis vs Maroko
Babak: Perempat Final Piala Dunia FIFA 2026
Hari/Tanggal: Jumat, 10 Juli 2026
Kick-off: 03.00 WIB
Siaran langsung: TVRI Nasional dan TVRI Sport
Link Live streaming: Klik diMAXStream dan Folaplay * (km/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ma'ruf Cahyono, setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi.

Ma'ruf diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026).

Baca Juga:

• Dituntut 8,5 Tahun Penjara, Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Siapkan Pleidoi

Sebelum memasuki mobil tahanan, Ma'ruf sempat memberikan keterangan singkat kepada wartawan.

Ia mengatakan telah menjelaskan berbagai hal kepada penyidik selama proses pemeriksaan.

"Sudah tadi dimintai banyak informasi ya jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya ya. Banyak hal tadi saya sudah menjelaskan ya," ujar Ma'ruf.

Pemeriksaan tersebut merupakan yang kedua sejak Ma'ruf ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, ia juga telah diperiksa oleh penyidik KPK pada 25 Juni 2026.

KPK saat ini tengah mengusut dugaan tindak pidana gratifikasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR.

Dalam perkara tersebut, Ma'ruf Cahyono yang menjabat sebagai Sekjen MPR pada periode 2019–2021 telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik menduga Ma'ruf menerima gratifikasi senilai Rp17 miliar.

Namun hingga kini, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun asal-usul penerimaan uang yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Proses penyidikan masih terus berlangsung. KPK menyatakan akan terus mengembangkan perkara dengan memeriksa saksi-saksi serta menelusuri alat bukti yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan MPR.* (d/ad)

PEKANBARU – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Tuntutan tersebut dibacakan Ketua Tim JPU KPK, Meyer Simanjuntak, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (9/7/2026), di hadapan majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Delta Tamtama.

Baca Juga:

• Prabowo Resah Indonesia Belum Lolos ke Piala Dunia: Jangan Anggap Enteng, Mana Erick Thohir?

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan," ucap Meyer.

Selain pidana penjara, JPU juga menuntut Abdul Wahid membayar denda sebesar Rp500 juta.

Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Jaksa juga meminta majelis hakim menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1,45 miliar.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda milik terdakwa akan disita dan dilelang.

"Apabila hasil penyitaan tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dituntut menjalani pidana penjara pengganti selama tiga tahun," kata Meyer.

Usai sidang, Ketua Tim Penasihat Hukum Abdul Wahid, Kemal Shahab, memastikan pihaknya akan menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi sesuai jadwal yang telah ditetapkan majelis hakim.

"Kami akan mengajukan pembelaan atau pleidoi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, Senin 20 Juli 2026," kata Kemal.

Majelis hakim menjadwalkan sidang berikutnya dengan agenda pembacaan pleidoi dari terdakwa dan tim kuasa hukum.

Dalam surat dakwaan, JPU KPK menyebut Abdul Wahid diduga melakukan praktik pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau.

Selain Abdul Wahid, perkara tersebut juga menjerat Kepala Dinas PUPRPKPP Riau Muhammad Arief Setiawan, Tenaga Ahli Gubernur Dani M. Nursalam, serta ajudan gubernur Marjani.

Jaksa menyebut praktik tersebut berlangsung antara April hingga November 2025 di sejumlah lokasi di Pekanbaru, termasuk rumah dinas gubernur, kantor dinas, dan beberapa lokasi lainnya.

Menurut JPU, perkara bermula dari rapat yang digelar pada 7 April 2025 di rumah dinas gubernur.

Dalam pertemuan itu, Abdul Wahid disebut meminta para pejabat mematuhi pimpinan dengan pernyataan "matahari hanya satu", disertai ancaman mutasi bagi pejabat yang tidak mengikuti arahan.

Setelah adanya pergeseran anggaran Pemerintah Provinsi Riau tahun 2025, para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diduga diminta menyetorkan sejumlah uang sebagai bentuk loyalitas.

Dalam dakwaan disebutkan, permintaan awal sebesar sekitar 2,5 persen dari nilai anggaran kemudian meningkat menjadi 5 persen atau sekitar Rp7 miliar.

Jaksa menyatakan para pejabat akhirnya menyerahkan uang secara bertahap karena merasa mendapat tekanan dan ancaman pencopotan jabatan.

Total uang yang disebut berhasil dikumpulkan mencapai Rp3,55 miliar, yang menurut jaksa sebagian disalurkan kepada Abdul Wahid melalui perantara dan digunakan untuk berbagai kepentingan di luar kedinasan.

Dalam persidangan sebelumnya, Abdul Wahid membantah seluruh tuduhan tersebut. Ia menyatakan tidak pernah meminta uang kepada siapa pun.

Ia juga menilai terdapat narasi yang berbeda antara konferensi pers KPK saat awal penanganan perkara dengan isi surat dakwaan yang dibacakan di persidangan.

"Jadi siapa sebenarnya preman itu. Saya melihat ini sebagai pembunuhan karakter," kata Wahid.

Abdul Wahid kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta uang kepada pihak mana pun.

Perkara ini masih berlanjut dan akan memasuki tahap pembacaan nota pembelaan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.* (km/ad)

KARAWANG – Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan mengenai target Indonesia untuk tampil di ajang Piala Dunia saat menghadiri peluncuran Biodiesel B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta–Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan Indonesia telah mencatat kemajuan di sektor energi dengan menerapkan program Biodiesel B50.

Baca Juga:

• Bahlil: Indonesia Tak Lagi Impor Solar Berkat B50, Hemat Devisa Rp170 Triliun

"Yang masih kita sulit adalah masuk Piala Dunia. Jadi saya resah, terus terang saja saya resah. Kita bisa B50, tapi tidak bisa masuk Piala Dunia," ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan para menteri, pejabat pemerintah, dan tamu undangan. Ucapan Prabowo kemudian disambut tawa para hadirin.

Presiden lalu mengajak peserta acara untuk memikirkan cara agar Indonesia dapat menembus putaran final Piala Dunia.

"Bagaimana caranya masuk Piala Dunia? Jangan anggap enteng, sepak bola kehormatan. Siapa bertanggung jawab?" kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mencari keberadaan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang tidak hadir dalam acara tersebut.

Karena Erick tidak berada di lokasi, Prabowo menyampaikan pesannya kepada sang kakak, Boy Thohir, yang hadir dalam peluncuran B50.

"Mana Erick Thohir mana? Boy? Kasih tahu adikmu ya. Haduh haduh," kata Prabowo yang kembali disambut tawa para tamu undangan.

Tak hanya itu, Prabowo juga sempat menanyakan keberadaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang juga tidak terlihat mengikuti acara tersebut.

"Mana Menkeu? Apa yang diperlukan supaya kita bisa masuk Piala Dunia?" imbuhnya.

Candaan tersebut muncul di sela-sela peluncuran program Biodiesel B50 yang menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Meski disampaikan dengan nada ringan, pernyataan Prabowo menggambarkan harapan agar Indonesia tidak hanya mencatat kemajuan di bidang energi dan ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan prestasi olahraga, khususnya sepak bola, di tingkat dunia.* (km/ad)

KARAWANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar setelah pemerintah resmi menerapkan program mandatori Biodiesel B50.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat peluncuran B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta–Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan Biosolar B50, Indonesia Jadi Negara Pertama di Dunia Terapkan Mandatori Biodiesel 50 Persen

Dalam sambutannya, Bahlil mengatakan konsumsi solar nasional saat ini mencapai sekitar 38 juta hingga 40 juta kiloliter (KL) setiap tahun.

Sebelum penerapan B50, Indonesia masih mengimpor sekitar 3 juta hingga 4 juta KL solar setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, peluncuran B50 merupakan hasil koordinasi lintas kementerian yang dilakukan secara intensif agar program tersebut dapat mulai diterapkan pada pertengahan tahun 2026.

Ia menjelaskan, sebelum diberlakukan secara nasional, B50 telah menjalani serangkaian uji coba selama enam bulan pada berbagai jenis kendaraan dan moda transportasi.

Pengujian dilakukan pada kereta api, bus, kapal, hingga berbagai merek kendaraan, termasuk Mercedes-Benz dan Toyota.

"Jadi ini dari Asia sampai Eropa semua (merek mobil) kita bikin. Kapal-kapal semuanya kita tes. Dan alhamdulillah hasil tesnya ternyata kualitas B50 jauh lebih baik daripada B40," kata dia.

Bahlil mengatakan implementasi B50 diperkirakan mampu meningkatkan penghematan devisa negara menjadi sekitar Rp170 triliun.

Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan program B40 yang sebelumnya diperkirakan menghemat devisa sekitar Rp133 triliun.

Selain mengurangi impor BBM, penggunaan B50 juga diproyeksikan menurunkan emisi gas rumah kaca.

Penurunan emisi diperkirakan meningkat dari sekitar 39,66 juta ton CO₂ pada program B40 menjadi sekitar 44,46 juta ton CO₂ setelah penerapan B50.

Program tersebut juga diperkirakan memberikan dampak terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor terkait.

"Ini juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50. Dan lebih dari itu dalam rangka menjaga bumi kita, alhamdulillah meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca," pungkas Bahlil.

Pemerintah berharap penerapan Biodiesel B50 dapat memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak, sekaligus meningkatkan nilai tambah industri sawit dan energi baru terbarukan di Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA – Kaca bagian depan Gedung Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat pecah pada Kamis (9/7/2026).

Peristiwa tersebut sempat mengundang perhatian karena petugas kepolisian dan Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan.

Baca Juga:

• Demo Hari Ini di Jakarta Pusat, Polisi Kerahkan 1.069 Personel Gabungan

"Pecahan kaca di gedung BGN. Pecahan kaca diduga karena di luar suhu yang panas dan di dalam dengan menggunakan AC sehingga memuai yang mengakibatkan kaca pecah," kata Reynold, Kamis (9/7/2026).

Menurut Reynold, petugas telah melakukan pengecekan di lokasi kejadian.

Berdasarkan keterangan pengelola gedung, peristiwa serupa bukan kali pertama terjadi.

"Disampaikan pihak pengelola gedung atas nama Martin bahwasanya dalam 1 tahun bisa 1 sampai 2 kali kaca gedung pecah saat musim panas atau kemarau," ujarnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 14.36 WIB, kaca bagian depan gedung terlihat pecah dengan serpihan kaca berserakan di halaman.

Petugas memasang garis polisi berwarna hitam dan kuning di sekitar lokasi untuk mengamankan area.

Sebuah kendaraan INAFIS juga tampak berada di depan gedung.

Sejumlah personel kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), sementara petugas lainnya berjaga di sekitar pintu masuk gedung.

Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun korban luka akibat insiden tersebut.

Polisi masih melakukan pendataan dan memastikan penyebab pasti pecahnya kaca, meski dugaan awal mengarah pada faktor perubahan suhu yang menyebabkan kaca mengalami pemuaian.* (d/ad)

KARAWANG – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program Biosolar B50 sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Peluncuran dilakukan di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Alokasikan Rp64,2 Miliar untuk Perbaikan Jalan di Langkat, Jembatan Baru Juga Dibangun

"Dengan diluncurkan program ini Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodisel B50," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, penerapan Biosolar B50 bukan hanya menjadi pencapaian di bidang teknologi, tetapi juga menunjukkan kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat.

"Ini bukan sekadar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi," ujarnya.

Program B50 merupakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50 persen ke dalam bahan bakar solar.

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM), meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya meningkatkan penggunaan energi terbarukan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi Indonesia.

Pelaksanaan program tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 mengenai kewajiban pencampuran biodiesel sebesar 50 persen ke dalam minyak solar.

Dalam masa transisi, pemerintah memberikan waktu kepada badan usaha penyedia bahan bakar minyak hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan stok biodiesel dengan spesifikasi B40 sebelum beralih sepenuhnya ke B50.

Pemerintah juga memastikan penerapan Biosolar B50 telah dipersiapkan secara menyeluruh, mulai dari aspek teknis, ketersediaan pasokan, sistem distribusi, hingga regulasi pendukung.

Sebelum diberlakukan secara nasional, bahan bakar B50 telah melalui berbagai pengujian untuk memastikan kinerja, keamanan, dan kompatibilitasnya terhadap berbagai jenis mesin diesel yang beroperasi di Indonesia.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap penggunaan energi berbasis bahan bakar nabati dapat semakin meningkat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.* (d/ad)

LANGKAT – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp64,2 miliar untuk memperbaiki infrastruktur di Kabupaten Langkat pada Tahun Anggaran 2026.

Dana tersebut diprioritaskan untuk peningkatan kualitas sejumlah ruas jalan provinsi yang selama ini menjadi akses utama masyarakat.

Baca Juga:

• Remaja 16 Tahun Laporkan Dugaan Penganiayaan saat Razia BNN, Satpol PP Deli Serdang Buka Suara

Menurutnya, perbaikan jalan menjadi salah satu kebutuhan yang paling banyak disampaikan masyarakat Langkat.

"Alhamdulillah, untuk anggaran pada tahun ini ada beberapa titik jalan yang akan diperbaiki dengan sumber dana dari APBD Provinsi Sumut," ujar Ricky.

Salah satu ruas yang akan ditangani adalah Kuala–Simpang Marike sepanjang 3 kilometer.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp18 miliar untuk pekerjaan tersebut.

Selain itu, ruas jalan Tanjung Selamat–Simpang Tiga Namu Unggas sepanjang 2 kilometer juga akan diperbaiki dengan pagu anggaran sebesar Rp12 miliar.

Sementara itu, ruas Simpang Marike–Timbang Lawang menjadi proyek dengan nilai terbesar.

Jalan sepanjang 5,7 kilometer tersebut akan diperbaiki menggunakan anggaran sebesar Rp34,2 miliar.

Tidak hanya fokus pada peningkatan jalan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyiapkan pembangunan infrastruktur pendukung berupa jembatan dan bronjong di Kabupaten Langkat.

"Selain jalan, Pemprov Sumut yang dipimpin Gubenur, Bobby Nasution, juga akan pembangunan jembatan dan pemasangan bronjong di Kabupaten Langkat di tahun 2026 ini," kata Ricky.

Menurut Ricky, jembatan baru akan dibangun pada ruas Simpang Tiga Namu Unggas–Tangkahan dengan panjang sekitar 15 meter.

Pembangunan tersebut dianggarkan sebesar Rp2,5 miliar.

Selain pembangunan jembatan, pemerintah juga akan memasang bronjong di empat titik pada ruas Kuala–Simpang Marike.

Proyek pengamanan tebing dan badan jalan tersebut memperoleh anggaran sebesar Rp3 miliar.

Ricky mengatakan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Langkat masih cukup besar.

Karena itu, pihaknya berencana kembali mengusulkan tambahan anggaran pada pembahasan berikutnya.

"Insyaallah di akhir tahun kita usulkan lagi untuk ditambah. Hal ini sesuai dari pada suara masyarakat Langkat, agar Pemerintah Sumut melakukan perbaikan jalan yang berstatus jalan provinsi di Negeri Bertuah ini," kata Ricky.

Pemerintah berharap perbaikan jalan, pembangunan jembatan, dan pemasangan bronjong dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Langkat.* (tm/ad)

SAMOSIR – Air Terjun Sitapigagan di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, menjadi salah satu destinasi wisata alam yang belakangan ramai dikunjungi wisatawan.

Keindahan air terjun yang berada di antara tebing batu menjulang tinggi menjadi daya tarik utama, terlebih setelah lokasi ini viral di media sosial.

Baca Juga:

• JPU Sebut Eksepsi Terdakwa Korupsi Waterfront Pangururan Masuk Materi Pokok Perkara

Sepanjang perjalanan, wisatawan akan disuguhi panorama perbukitan yang mengelilingi kawasan Danau Toba.

Sesampainya di lokasi, pengunjung akan disambut aliran air yang jatuh dari ketinggian belasan meter.

Debit air yang cukup besar menghantam bebatuan di dasar lembah, menghasilkan suara gemuruh yang berpadu dengan suasana alam yang masih asri.

Percikan air yang terbawa angin memberikan kesejukan bagi wisatawan yang datang setelah menempuh perjalanan menuju lokasi.

Di balik pesona alamnya, Air Terjun Sitapigagan juga dikenal memiliki sejumlah pantangan yang dipercaya oleh masyarakat setempat.

Informasi mengenai pantangan tersebut dipasang di gerbang masuk kawasan wisata sebagai pengingat bagi para pengunjung.

Beberapa pantangan yang disebutkan antara lain tidak menggunakan pakaian berwarna merah, melapor apabila baru mengonsumsi daging anjing atau babi, serta bagi perempuan yang sedang menstruasi juga diharapkan melapor sebelum memasuki kawasan air terjun.

Seorang penjaga kawasan wisata mengatakan aturan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan masyarakat yang menganggap lokasi air terjun sebagai tempat yang sakral.

"Pantangan itu karena dianggap sakral ole masyarakat setempat. Banyak kejadian yang tetap pakai baju merah ke air terjun, kayak sakit atau kayak lihat 'sesuatu' di sekitar air terjun," ujar seorang penjaga air terjun.

Kepercayaan tersebut masih dipegang oleh sebagian masyarakat sekitar.

Meski demikian, setiap pengunjung bebas menentukan sikapnya terhadap kepercayaan lokal tersebut.

Bagi wisatawan, menghormati adat dan tradisi masyarakat setempat menjadi salah satu bentuk etika saat berkunjung ke destinasi wisata.

Sejak awal 2026, jumlah wisatawan yang datang ke Air Terjun Sitapigagan terus meningkat setelah berbagai foto dan video keindahan lokasi itu banyak dibagikan melalui media sosial.

Untuk menikmati keindahan air terjun, pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang dan biaya parkir Rp2.000 untuk setiap sepeda motor.

Selain menikmati Air Terjun Sitapigagan, wisatawan juga dapat menjelajahi Desa Bonan Dolok yang menawarkan panorama alam khas kawasan Danau Toba dengan suasana pedesaan yang masih alami.* (d/ad)

BANDA ACEH – Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamudin, membuka Rapat Kerja (Raker) SMA Negeri 7 Banda Aceh yang berlangsung pada 8–10 Juli 2026 di Hotel Jeumpa Mainheim SMKN 3 Banda Aceh.

Kegiatan ini menjadi forum bagi para guru dan tenaga kependidikan untuk menyusun program kerja sekolah pada tahun ajaran mendatang.

Baca Juga:

• Kisah Syahrial Abadi, Rela Jual Tanah Demi Perbaiki Jalan dan Jembatan Enang-Enang

"Akhlak Mulia lahir dari pembinaan Guru-guru yang setiap hari bertekad betul-betul menjadi Guru," kata Murthalamudin.

Ia berharap rapat kerja tersebut menghasilkan program-program yang dapat diterapkan secara nyata di lingkungan sekolah, terutama dalam membangun karakter siswa.

"Raker harus melahirkan program kerja nyata untuk mewujudkan Akhlak Mulia, bukan sekedar mengejar nilai TKA, walaupun TKA juga merupakan tuntutan yang harus kita capai bersama-sama," ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 7 Banda Aceh, Dr. Erlawana, mengatakan rapat kerja tahun ini difokuskan pada penyusunan program kerja sekolah, termasuk strategi menghadapi Tes Kompetensi Akademik (TKA).

Menurutnya, sekolah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kesiapan peserta didik dalam menghadapi TKA.

Program tersebut meliputi penyediaan buku pembelajaran dalam bentuk digital maupun cetak, pelaksanaan try out secara berkala, hingga penambahan jam belajar pada sore hari.

"SMA Negeri 7 bersungguh-sungguh menyiapkan siswa-siswinya untuk sukses mengikuti TKA," ujarnya.

Ketua Panitia Raker, Hizqil Apandi, mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh 96 guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 7 Banda Aceh.

Ia menjelaskan, rapat kerja tahun ini mengusung tema "Bergerak Bersama Membangun Keunggulan dan Mensukseskan TKA."

Menurut Hizqil, tema tersebut menjadi semangat bersama bagi seluruh warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat karakter peserta didik, serta mempersiapkan siswa menghadapi tantangan akademik di masa mendatang.

Melalui rapat kerja ini, SMAN 7 Banda Aceh berharap seluruh program yang disusun dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus membentuk lulusan yang berprestasi secara akademik dan memiliki karakter yang kuat.* (ad)

DELI SERDANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang membantah tudingan melakukan penganiayaan terhadap seorang remaja berinisial AS (16) saat mengikuti razia gabungan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Deli Serdang di Cafe Kita, Jalan Patumbak–Talun Kenas, Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Kasus dugaan penganiayaan tersebut kini telah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Polisi Gagalkan Penyelundupan 101 Vape Narkoba di Bandara Kualanamu, Kurir Ditangkap

Sebelumnya, AS diduga menjadi korban kekerasan saat razia berlangsung.

Remaja itu disebut mengalami pemukulan, dipaksa tiarap, serta punggungnya disundut api rokok.

Dugaan tersebut kini menjadi bagian dari laporan yang sedang ditangani kepolisian.

Menanggapi tuduhan itu, Kepala Satpol PP Deli Serdang Marjuki Hasibuan menegaskan tidak ada anggotanya yang melakukan tindakan penganiayaan.

"Nggak ada itu penganiayaan. Saya sudah tanya sama anggota semua nggak ada yang melakukan itu (penganiayaan)," ujar Kasatpol PP Deli Serdang, Marjuki Hasibuan, Kamis (9/7/2026).

Marjuki menjelaskan, dalam operasi tersebut Satpol PP hanya memberikan bantuan personel kepada BNN Deli Serdang.

Sebanyak 10 personel diterjunkan, terdiri atas lima anggota laki-laki dan lima anggota perempuan.

Menurutnya, seluruh personel hanya menjalankan tugas pengamanan sesuai permintaan dari BNN.

"Kita Banpers (bantuan personil) saja. Cuma anggota semuanya yang ke sana. Mereka bawa mobil Dalmas lah ke lokasi."

Marjuki mengaku telah meminta penjelasan kepada seluruh anggota setelah mengetahui adanya laporan dugaan penganiayaan yang beredar di media.

"Saya sudah ada juga baca di media ada yang buat laporan (dugaan penganiyaan) makanya saya tanya sama anggota. Nggak ada kata mereka (yang menganiaya)," bilang Marjuki.

Razia di Cafe Kita yang digelar BNN Deli Serdang bersama tim gabungan pada Minggu (28/6/2026) dini hari sebelumnya memang menjadi perhatian publik.

Selain mengamankan puluhan orang yang dinyatakan positif menggunakan narkoba, operasi tersebut juga sempat diwarnai ketegangan.

Dalam razia itu, enam orang yang dianggap sebagai provokator turut diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan.

Namun, setelah proses pemeriksaan selesai, dua orang di antaranya dibebaskan karena tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Salah satu dari dua orang tersebut adalah AS. Remaja berusia 16 tahun itu kemudian melaporkan dugaan penganiayaan yang dialaminya ke Polda Sumut.

Hingga kini, proses hukum atas laporan dugaan penganiayaan tersebut masih berlangsung.

Pihak kepolisian diharapkan mengusut laporan secara menyeluruh untuk memastikan fakta yang terjadi dalam razia tersebut.* (tm/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menilai perkembangan pesat industri kuliner di Kota Medan harus diimbangi dengan sistem pembayaran pajak yang modern, transparan, dan profesional.

Karena itu, Pemerintah Kota Medan terus mendorong penerapan Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization (QRESTO) kepada pelaku usaha restoran dan kafe.

Baca Juga:

• Kisah Syahrial Abadi, Rela Jual Tanah Demi Perbaiki Jalan dan Jembatan Enang-Enang

"Kalau bangun restoran sudah menggunakan arsitek, desainer interior, hingga sistem manajemen yang profesional, maka sistem pembayarannya juga harus profesional. Jangan sampai usaha sudah maju, tetapi tata kelola pajaknya masih tertinggal," ujar Rico Waas.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Ketua Badan Pengurus Daerah PHRI Sumatera Utara Melky Maydiroy Waas, perwakilan perbankan, serta para pelaku usaha restoran dan kafe di Kota Medan.

Menurut Rico Waas, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola usaha, termasuk dalam sistem pembayaran dan pelaporan pajak.

Seiring meningkatnya jumlah usaha kuliner, sistem administrasi perpajakan juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman.

Ia mengatakan masyarakat kini semakin kritis terhadap pengelolaan pajak yang mereka bayarkan.

Oleh karena itu, pemerintah bersama pelaku usaha perlu menghadirkan sistem yang memberikan kepastian, meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.

Melalui sistem QRESTO, pajak yang dibayarkan konsumen akan dipisahkan secara otomatis dari omzet usaha setiap kali transaksi dilakukan.

Dengan mekanisme tersebut, proses pembayaran menjadi lebih transparan, mudah diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rico Waas menegaskan penerapan QRESTO bukan untuk menambah beban pelaku usaha.

Menurutnya, sistem tersebut justru menjadi nilai tambah karena menunjukkan komitmen restoran terhadap transparansi dan profesionalisme dalam menjalankan usaha.

Ia juga berharap Kota Medan dapat menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerapkan sistem pembayaran pajak restoran secara terintegrasi.

Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain sekaligus memperkuat citra Medan sebagai kota yang ramah investasi dan memiliki tata kelola pemerintahan yang modern.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan M. Agha Novrian mengatakan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai penggunaan QRESTO sebagai sistem pembayaran yang memisahkan omzet usaha dan pajak secara otomatis dalam setiap transaksi.

Menurut Agha, sistem tersebut akan mendukung transparansi transaksi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus memperkuat penggunaan kanal digital sebagai bagian dari transformasi pengelolaan keuangan daerah.

Ia menjelaskan sosialisasi diikuti oleh 65 wajib pajak non-group dan 35 wajib pajak grup, dengan total 459 penerima manfaat.

Agha berharap kegiatan tersebut dapat menyamakan persepsi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha sehingga implementasi QRESTO dapat berjalan optimal.

"Implementasi sistem pembayaran QRESTO diharapkan menjadi solusi digital yang mempermudah administrasi usaha sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan secara signifikan," pungkasnya.* (ad)

BENER MERIAH – Upaya warga memperbaiki akses Jalan dan Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, berawal dari tekad seorang tokoh masyarakat, Syahrial Abadi.

Di tengah keterbatasan biaya, ia mengaku menjual sebidang tanah miliknya untuk memulai pekerjaan yang kemudian mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Baca Juga:

• Berbelit-belit Saat Bersaksi, Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Dituntut 8,5 Tahun Penjara

Longsoran menimbun badan jalan, sementara pondasi Jembatan Enang-Enang mengalami kemiringan hingga menyebabkan jembatan jatuh ke aliran sungai.

Melihat kondisi tersebut, Syahrial bersama sejumlah warga menyewa alat berat untuk membersihkan material longsor.

Mereka kemudian membuka jalur baru agar kendaraan tetap dapat melintas meski dengan kondisi jalan darurat.

Beberapa hari setelah pekerjaan dimulai, akses tersebut sudah bisa digunakan masyarakat. Dukungan pun mulai berdatangan.

Syahrial mengatakan, sekitar 10 hari setelah proses perbaikan berlangsung, masyarakat dari berbagai daerah mulai mengirimkan bantuan.

Dana yang terkumpul digunakan untuk mengaspal jalan baru, memperkuat tebing, hingga memperbaiki fasilitas pendukung di sekitar lokasi.

"Sampai kemarin kita menerima donasi Rp 1 miliar lebih. Ini masih ada saldo berjalan Rp 555 juta dan itu masih ada pekerjaan-pekerjaan yang belum saya bayar," kata Syahrial kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).

Selain mengaspal jalan, warga juga membangun dinding penahan longsor di tikungan Enang-Enang, membuat beton pengaman di sisi jalan, serta mendirikan tempat berteduh bagi pengguna jalan.

Saat ini alat berat masih bekerja untuk memperbaiki aliran sungai di sekitar jembatan.

Menurut Syahrial, perbaikan itu dilakukan karena akses alternatif yang disiapkan pemerintah dinilai belum memadai.

Warga Desa Arul Cincin dan Menderek harus memutar hingga sekitar satu jam untuk mencapai Bireuen maupun Aceh Tengah.

"Kalau mau bawa orang sakit, ibu hamil, anak sekolah itu sangat sulit sekali karena jalan alternatif berlubang, dan sempit," jelas Syahrial.

Ia juga menilai terputusnya jalan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Aktivitas berkebun terganggu, biaya transportasi meningkat, dan mobilitas warga menjadi lebih sulit.

"Seharusnya dia dengan minyak setengah liter sampai, harus membeli 3 liter. Maka ini menambah angka kemiskinan menurut saya, sehingga saya terdorong untuk melakukan ini," jelas Syahrial.

Syahrial mengaku sempat tidak memiliki dana untuk memulai pekerjaan tersebut.

Demi membuka kembali akses bagi masyarakat, ia memilih menjual sebagian tanah miliknya dan meminjam uang.

"Walau saat itu saya enggak ada uang, enggak ada uang sama sekali. Waktu itu saya nangis terus ya, enggak ada uang saya. Saya jual kebun saya sedikit untuk memperbaiki Enang-Enang ini, habis itu saya pinjam uang orang," ujar Syahrial.

Setelah jalan kembali dibuka secara swadaya, lokasi tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau langsung kondisi Jembatan Enang-Enang pada waktu yang berbeda.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemerintah akan memperkuat struktur bagian bawah jembatan dengan pemasangan tiang penyangga sementara sebelum dilakukan perbaikan permanen.

"Sekarang ini masih sistem sementara. Di bawah itu ada kayak kekuatan tiang-tiang gitu, tapi itu sifatnya sementara. Nanti PT PP akan mengerjakan itu lebih bagus lagi," kata Dody saat meninjau Jembatan Enang-Enang, Rabu (8/7).

Untuk sementara, pemerintah membatasi kendaraan yang boleh melintas.

Jembatan hanya dapat digunakan oleh kendaraan roda dua dan mobil penumpang, sedangkan kendaraan barang belum diizinkan melintas demi alasan keselamatan.

Menurut Dody, pemerintah akan terus mendukung upaya yang telah dilakukan masyarakat agar hasil gotong royong tersebut dapat dimanfaatkan dengan aman sambil menunggu pembangunan permanen yang direncanakan dimulai pada 2027.* (d/ad)

PEKANBARU – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan serta denda Rp500 juta dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kelas I Pekanbaru, Kamis (9/7/2026).

Dalam sidang pembacaan tuntutan, jaksa menguraikan sejumlah fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Baca Juga:

• KPK Periksa Ajudan hingga Kerabat Bupati Kuansing, Kasus Korupsi Masuk Babak Baru

JPU menilai terdapat dua hal yang memberatkan Abdul Wahid.

Pertama, terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kedua, sikap Abdul Wahid selama persidangan dinilai tidak mempermudah proses pembuktian perkara.

"Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit dalam proses pembuktian," ucap JPU dalam sidang tuntutan.

Sementara itu, jaksa hanya mencatat satu hal yang meringankan.

Menurut JPU, Abdul Wahid belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.

"Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," kata JPU.

Setelah menyampaikan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan, JPU kemudian membacakan amar tuntutan.

Dalam tuntutannya, Abdul Wahid diminta dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun 6 bulan serta membayar denda sebesar Rp500 juta.

Sidang akan berlanjut dengan agenda pembelaan (pledoi) dari pihak terdakwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.* (d/ad)

Pelaku berinisial EY (32), warga Kabupaten Aceh Selatan. Ia diduga melakukan aksi pencurian di sejumlah lokasi dengan modus membongkar rumah korban saat dini hari.

Baca Juga:

• Berawal dari Laporan Warga, TNI Musnahkan Ladang Ganja 2,5 Hektare di Pegunungan Aceh Besar

"Pelaku merupakan residivis yang kembali melakukan tindak pidana dengan modus yang sama," kata Kompol Dizha kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).

Kasus ini terungkap setelah polisi menerima dua laporan pencurian, yakni dari Suhatman Rizal (45), warga Gampong Barabung, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, serta Liyuzayani (28), warga Gampong Lutueng, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie.

Dalam aksinya, pelaku membawa kabur enam unit telepon seluler berbagai merek, terdiri dari Samsung Galaxy A32, Samsung A05s, iPhone 11, Infinix Hot 50, Oppo A5i, dan Samsung Duos. Selain itu, pelaku juga mengambil satu lembar BPKB sepeda motor, STNK, KTP, kunci kendaraan, hingga sejumlah uang milik korban.

Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) menunjukkan pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela serta mencongkel pintu belakang.

Korban Liyuzayani baru menyadari pencurian saat hendak melaksanakan salat Subuh. Tas yang sebelumnya digantung di dekat jendela kamar beserta telepon genggam miliknya sudah raib.

Sementara itu, korban Suhatman Rizal mengetahui rumahnya telah dibobol setelah mendapati pintu belakang terbuka dengan bekas congkelan. Barang-barang yang sebelumnya berada di atas meja juga hilang, sedangkan tas milik istrinya ditemukan dalam kondisi kosong di lantai dapur.

Berbekal laporan korban dan hasil penyelidikan, Tim Rimueng Koetaradja bergerak memburu pelaku. Pada Selasa (7/7/2026) dini hari, polisi memperoleh informasi bahwa EY berada di Gampong Keudah, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh.

Petugas kemudian mengamankan pelaku beserta sejumlah barang bukti hasil pencurian.

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi juga menduga EY terlibat dalam sejumlah aksi pencurian lainnya di wilayah Kecamatan Syiah Kuala, meliputi Gampong Jeulingke, Rukoh, Lamgugob, dan Tibang. Seluruh kasus tersebut masih dalam pengembangan penyidik.

Saat ini, EY telah ditahan di Rumah Tahanan Polresta Banda Aceh untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kompol Dizha mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian dengan memastikan rumah dalam keadaan aman, menyimpan barang berharga di tempat yang sulit dijangkau pelaku, serta segera melapor kepada kepolisian apabila melihat atau mengalami tindak kriminal.

"Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Kepedulian masyarakat sangat membantu dalam mencegah maupun mengungkap tindak kejahatan," tutupnya.* (dh)

Penyaluran PMT berlangsung di Desa Suka Maju dan dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat desa, kader Posyandu, serta sejumlah tokoh masyarakat. Kegiatan berlangsung dengan penuh kebersamaan dan kekeluargaan sebagai wujud sinergi antara pemerintah desa dan para kader dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Asahan Dorong Posyandu Terapkan Enam Standar Pelayanan untuk Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Menurutnya, tanpa kerja keras dan pengabdian para kader Posyandu, berbagai program kesehatan di desa tidak akan berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah desa berkomitmen untuk terus memberikan perhatian dan dukungan kepada para kader agar tetap bersemangat dalam menjalankan tugas sosial yang mulia tersebut.

"PMT ini bukan hanya sekadar bantuan, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih dari Pemerintah Desa Suka Maju kepada seluruh kader Posyandu yang selama ini telah mengabdikan tenaga, waktu, dan pikirannya demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," ujar Kepala Desa.

Para kader Posyandu menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka mengaku merasa diperhatikan dan termotivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dukungan dari pemerintah desa dinilai menjadi penyemangat agar mereka semakin aktif dalam menjalankan berbagai kegiatan Posyandu di setiap dusun.

Selain penyaluran PMT, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah desa dengan para kader Posyandu. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah desa juga mengajak seluruh kader untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga kekompakan, serta berperan aktif dalam menyukseskan program-program kesehatan yang dicanangkan pemerintah, khususnya upaya percepatan penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.

Pemerintah Desa Suka Maju berharap melalui perhatian dan dukungan yang diberikan kepada para kader Posyandu, pelayanan kesehatan di desa dapat semakin meningkat, sehingga masyarakat memperoleh manfaat yang lebih luas dan mampu mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa Pemerintah Desa Suka Maju terus berupaya membangun desa tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan memperkuat sektor kesehatan melalui pemberdayaan kader Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat.* (dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap ajudan Bupati Kuansing, Indrigo Aprianto, sopir Bupati Ijon, serta Gusman Putra Yuda yang merupakan kerabat Suhardiman Amby.

Baca Juga:

• DPR Apresiasi Langkah Polri Usut Korupsi Batu Bara, Publik Diminta Hormati Proses Hukum

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Riau," kata Budi Prasetyo, Kamis (9/7/2026).

Hingga pemeriksaan berlangsung, KPK belum mengungkap materi yang akan didalami terhadap para saksi. Kehadiran para saksi juga masih belum diinformasikan secara resmi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam perkara tersebut, Suhardiman ditahan bersama Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles.

Dalam konstruksi perkara, penyidik menduga Suhardiman meminta sebuah mobil Toyota Land Cruiser sebagai syarat bagi pihak yang ingin menduduki jabatan Sekretaris Daerah.

Permintaan tersebut diduga dipenuhi melalui skema pembelian kendaraan secara kredit senilai Rp2,05 miliar dengan cicilan sekitar Rp46,5 juta per bulan selama lima tahun menggunakan identitas pihak lain.

Selain dugaan suap jabatan, KPK juga mendalami dugaan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Penyidik menduga dana yang diterima berasal dari pemotongan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota koperasi yang sebagian besar merupakan petani di Kabupaten Kuantan Singingi.

KPK memastikan penyidikan perkara ini masih terus berjalan, termasuk menelusuri aliran dana serta peran para pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.* (oz/dh)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan peluncuran bahan bakar minyak (BBM) jenis baru, B50, pada Kamis (9/7/2026). Kehadiran B50 menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam mempercepat transissisi energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

B50 merupakan bahan bakar yang tersusun dari campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati dan 50 persen minyak solar. Program ini menjadi lanjutan dari kebijakan peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di sektor transportasi dan industri.

Baca Juga:

• Golkar Respons Sikap PDIP Jadi Partai Penyeimbang, Sarmuji: Rakyat yang Menilai

"Peluncuran resminya akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau tidak salah rencananya hari ini," ujar Qodari dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026).

Pelaksanaan program B50 mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel ke dalam bahan bakar minyak berupa solar sebesar 50 persen. Kebijakan tersebut juga didukung melalui skema pembiayaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurut Qodari, pengembangan B50 menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan penggunaan energi terbarukan.

Selain meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan, implementasi B50 diharapkan mampu memperkuat fleksibilitas sistem energi nasional, mengurangi konsumsi energi fosil secara bertahap, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.

Pemerintah juga menargetkan kebijakan tersebut dapat mendukung pencapaian target net zero emission sesuai arah pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan.

Program B50 menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam roadmap transisi energi nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kemandirian energi sekaligus memberikan nilai tambah bagi industri kelapa sawit dalam negeri.* (oz/dh)

Menurut Cucun, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bersinergi agar penataan tenaga honorer tidak terus menimbulkan persoalan yang berulang di masa mendatang.

Baca Juga:

• DPR Apresiasi Langkah Polri Usut Korupsi Batu Bara, Publik Diminta Hormati Proses Hukum

Ia mengungkapkan, aspirasi tersebut disampaikan Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional dalam audiensi bersama DPR. Salah satu tuntutan utama adalah kepastian status bagi guru PPPK paruh waktu yang hingga kini masih menunggu kejelasan mengenai kelanjutan status kepegawaiannya.

"Ada juga PPPK paruh waktu yang meminta kepastian. Mereka berharap sebelum September sudah ada kejelasan. Ini memang harus segera disikapi," katanya.

Cucun menilai penyelesaian persoalan guru honorer dan PPPK harus mengacu pada kebutuhan riil tenaga pendidik di setiap daerah. Saat ini pemerintah masih melakukan pemetaan jumlah sekolah serta kebutuhan guru secara nasional sebelum mengambil kebijakan rekrutmen.

Menurutnya, hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan jumlah kebutuhan guru sekaligus penyusunan anggaran pada APBN 2027.

"Kalau memang diputuskan harus ada rekrutmen, tentu harus disiapkan anggarannya. Karena itu pemerintah masih menghitung kebutuhan guru yang sebenarnya hingga akhir Juli," jelasnya.

Ia menambahkan, setelah kebutuhan guru dipastikan, pemerintah dapat membuka seleksi sesuai kebutuhan sehingga status tenaga honorer dapat diselesaikan secara bertahap tanpa kembali menambah persoalan baru.

Selain persoalan PPPK paruh waktu, Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional juga menyampaikan aspirasi terkait percepatan proses inpassing bagi guru swasta beserta pemenuhan hak tunjangannya.

Cucun berharap seluruh aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti pemerintah setelah proses pendataan kebutuhan guru nasional selesai, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan pendidikan di berbagai daerah.* (k/dh)

Cucun mengaku belum mengikuti secara rinci perkembangan terbaru terkait penggeledahan yang dilakukan penyidik di sejumlah lokasi. Meski demikian, ia menegaskan seluruh proses hukum harus dihormati selama dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Perketat Pengamanan Usai Geledah 12 Lokasi Kasus Korupsi Batu Bara

Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi penggeledahan yang dilakukan tim penyidik di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi batu bara, termasuk rumah dan kafe yang menjadi perhatian publik.

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri tengah mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara ke sejumlah PLTU yang diduga berdampak pada terjadinya pemadaman listrik atau blackout di sejumlah wilayah.

Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo mengungkapkan, dugaan penyimpangan tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sekitar Rp5 triliun. Nilai tersebut masih bersifat sementara dan menunggu hasil audit investigatif bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam penyidikan, polisi menduga terjadi manipulasi kualitas dan kuantitas pasokan batu bara yang berpengaruh terhadap pembayaran kontrak. Kasus tersebut resmi naik ke tahap penyidikan sejak 4 Juli 2026.

Penyidik juga terus melakukan pengembangan dengan menggeledah sejumlah lokasi. Dari sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, petugas menemukan brankas tersembunyi yang berisi uang dalam mata uang asing serta emas batangan seberat 74 kilogram.

Sebelumnya, penyidik juga menyita uang tunai senilai sekitar Rp60 miliar dari sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta uang senilai sekitar Rp7,2 miliar dari sebuah money changer. Hingga kini, tim gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya telah menggeledah 12 lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan suap dalam kasus tersebut.* (k/dh)