JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana memindahkan kantor ke Gedung Graha Merah Putih Telkom.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan perpindahan tersebut ditargetkan berlangsung dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Baca Juga:

• Pengadaan LED Rp535 Miliar Bikin Heboh, Kepala BGN: Mengada-ada

Dalam rapat tersebut, Sudaryono mengkonfirmasi kabar yang sebelumnya beredar mengenai rencana BGN menempati Gedung Graha Merah Putih.

"Betul Pak, kami sedang berkoordinasi dengan Danantara dan dalam waktu dekat ini Badan Gizi Nasional akan menempati Graha Merah Putih yang saat ini menjadi kantor Telkom," kata Sudaryono saat rapat.

Sudaryono menjelaskan, pegawai yang saat ini menempati Gedung Graha Merah Putih akan dipindahkan ke gedung Telkom lainnya.

Gedung tersebut berada di belakang Graha Merah Putih dan disebut memiliki bangunan yang lebih tinggi.

"Dan orang yang menempati Graha Merah Putih itu akan menempati Gedung Telkom yang di belakangnya, gedungnya lebih tinggi, pak," imbuh dia.

Dengan skema tersebut, BGN nantinya akan menggunakan Gedung Graha Merah Putih sebagai kantor.

Sudaryono mengatakan proses perpindahan kantor saat ini masih dikoordinasikan dengan Danantara.

Ia menargetkan BGN dapat mulai menempati Gedung Graha Merah Putih dalam waktu satu hingga dua bulan.

"Jadi memang kami ajukan atau kami sedang koordinasi dengan Danantara dan Insyaallah dalam satu dua bulan ini kami akan pindah kantor ke Graha Merah Putih," ujar dia.

Rencana perpindahan tersebut masih berada dalam tahap koordinasi.

BGN menunggu proses yang diperlukan bersama Danantara sebelum perpindahan kantor dilakukan.* (d/ad)

MEDAN – Polda Sumatera Utara buka suara mengenai permintaan keluarga W (30), mantan istri anggota polisi yang meninggal dengan luka tembak di kamar mandi, untuk melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam.

Keluarga W meminta ekshumasi dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian secara lebih mendalam.

Baca Juga:

• Lempari Polisi dengan Batu Saat Penangkapan Terduga Pengedar Sabu, Dua Warga Medan Terancam Pasal Berlapis

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan permintaan tersebut telah disampaikan kepada tim penyidik yang menangani perkara.

"Ada informasi seperti itu, itu sudah disampaikan ke tim yang dipimpin oleh Irwasda Polda Sumut dan itu menjadi masukan dari penyidik," ujar Ferry saat ditanya wartawan di Mapolda Sumut, Kamis (3/9/2026).

Meski demikian, Ferry menegaskan keputusan mengenai ekshumasi tetap berada pada pertimbangan penyidik.

Proses penyidikan kasus kematian W hingga kini masih berjalan.

"Itu tergantung dari apa keyakinan penyidik," katanya.

Permintaan ekshumasi sebelumnya disampaikan keluarga W saat menggelar aksi seribu lilin di depan Pos Blok, Kota Medan, Jumat (28/8/2026) malam.

Penasihat hukum keluarga, Ricardo Siringo-ringo, mengatakan keluarga berharap penyelidikan terhadap kematian W dapat kembali dilakukan secara mendalam.

Karena itu, keluarga meminta makam W segera dibongkar untuk dilakukan otopsi ulang.

Meskipun telah menerima hasil otopsi sebelumnya, keluarga menginginkan pemeriksaan kembali dengan melibatkan dokter forensik yang berbeda.

"Kita sama-sama berdoa. Kemarin kami sudah datang ke Polda Sumut. Kami meminta dilakukan secepatnya ekshumasi atau otopsi ulang. Nanti kami buat itu ada dokter pembanding dari kami yang bisa menganalisisnya," ujarnya.

Kasus ini bermula ketika W ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rumah Brigadir IH di Kompleks Bumi Asri, Kota Medan, Minggu (2/8/2026).

Berdasarkan penyelidikan sementara polisi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh W.

Polisi menduga perempuan tersebut meninggal akibat bunuh diri menggunakan senjata api milik Brigadir IH.

Namun, keluarga W masih meragukan kesimpulan tersebut.

Keluarga kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan pembunuhan ke Polda Sumut.

Kuasa hukum keluarga W, Paul Tambunan, mengatakan laporan tersebut dibuat pada Kamis (6/8/2026) malam.

Laporan itu terdaftar dengan nomor STTLP/B/1286/VIII/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA.

"Untuk terlapornya dalam lidik. Kalau untuk kenapa bisa melapor begitu adalah karena kecurigaan pihak keluarga," ucap Paul.

Menurut Paul, kecurigaan keluarga muncul setelah jenazah W dibawa ke rumah duka.

Saat itu, keluarga mengaku menemukan sejumlah lebam pada tubuh W.

Temuan tersebut kemudian menjadi salah satu alasan keluarga meminta penyelidikan dilakukan kembali.

"Matanya lebam, kemudian bagian kepala sebelah kiri bonyok, bagian hidung biru, di bagian perut dekat pusar ada lebam, begitu juga bagian atas lututnya, lalu di punggung kaki," ungkap Paul.

Temuan yang disebut keluarga tersebut masih merupakan bagian dari dugaan dan keterangan pihak keluarga.

Penyebab pasti kematian W menjadi bagian dari proses penyidikan yang masih berjalan.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, sebelumnya menyatakan kepolisian membuka ruang seluas-luasnya untuk mendalami kasus kematian W.

Whisnu mengatakan proses penyidikan akan dilakukan secara transparan dengan pendekatan scientific investigation.

"Kami sangat terbuka, kami sangat transparan untuk membuka seluas-luasnya proses penyidikan ini. Ini yang dititipkan oleh bapak ketua dewan yang terhormat di Komisi III untuk sama-sama membuka proses ini lebih dalam, memperkaya pendalaman proses ini, scientific investigation," ujar Whisnu dalam keterangan persnya di Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang, Kamis (13/8/2026).

Whisnu sebelumnya meminta waktu sekitar satu hingga dua bulan untuk menyelidiki kasus tersebut hingga tuntas.

Ia juga mengajak lembaga pengawas kepolisian dan keluarga korban ikut mengawasi proses penyidikan.

"Kami (juga) membuka ruang kepada keluarga korban untuk bersama-sama dengan kami melihat bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh Polrestabes maupun Direktorat Kriminal Umum," ujar Whisnu.

Hingga kini, keputusan mengenai ekshumasi masih menunggu pertimbangan penyidik.

Polda Sumut menyatakan proses penyidikan kasus kematian W masih berlangsung.* (km/ad)

JAKARTA – Mantan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Ahmad Bahiej, mengungkap adanya rapat internal Kementerian Agama yang membahas persiapan menghadapi Panitia Khusus (Pansus) Haji.

Rapat tersebut digelar di sebuah hotel di kawasan Pasar Baru, Jakarta.

Baca Juga:

• Lempari Polisi dengan Batu Saat Penangkapan Terduga Pengedar Sabu, Dua Warga Medan Terancam Pasal Berlapis

Ahmad mengatakan dirinya sempat mencatat pembahasan rapat tersebut. Namun, menurut dia, Yaqut kemudian melarang peserta membawa catatan dari ruangan.

"Pak Menteri melarang peserta yang hadir di situ untuk mencatat. Padahal saya sudah mencatat di nota. Di hotel itu saya catat," kata Ahmad.

Ahmad menyampaikan hal tersebut saat menjadi saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).

Ahmad mengatakan perintah tersebut membuat dirinya membakar catatan yang telah dibuat selama rapat.

Menurut dia, tindakan itu dilakukan karena Menteri Agama melarang adanya catatan rapat yang dibawa keluar dari ruangan.

"Kemudian, karena Pak Menteri memerintahkan tidak boleh ada catatan yang keluar dari ruangan ini, akhirnya saya bakar catatan itu," ujarnya.

Meski catatan tersebut telah dibakar, Ahmad mengaku masih mengingat sejumlah pernyataan Yaqut dalam rapat tersebut.

Salah satunya ketika Yaqut meminta pihak yang melakukan penyelewengan untuk mengaku.

"Saya masih ingat adalah Pak Menteri marah dan menyatakan siapa yang nyeleweng, ngaku saja di sini, begitu," jelasnya.

Ahmad juga mengungkap pernyataan Yaqut mengenai Pansus Haji.

Menurut Ahmad, Yaqut menyampaikan bahwa pembentukan Pansus Haji merupakan sebuah keniscayaan.

Persoalan tersebut, kata dia, disebut telah berkembang semakin besar.

"Beliau menyampaikan bahwa Pansus ini sebuah keniscayaan dan sudah menjadi bola salju yang semakin besar," kata Ahmad.

Ahmad mengatakan Yaqut juga menyampaikan bahwa apabila tidak ada pihak yang mengaku melakukan penyelewengan, persoalan Pansus akan dihadapi bersama.

Namun, setiap orang disebut tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing.

"Kita hadapi bersama-sama Pansus, tetapi nanti tanggung jawab sendiri-sendiri," ujar Ahmad menirukan ucapan Menteri Agama.

Dalam kesaksiannya, Ahmad memastikan pembahasan teknis mengenai pengumpulan data dan hal-hal teknis lainnya tidak disampaikan langsung oleh Menteri Agama dalam rapat tersebut.

Kesaksian Ahmad menjadi bagian dari persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 yang menjerat sejumlah terdakwa.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umroh (Kesthuri) sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba sebagai terdakwa.

Dalam dakwaan, KPK menyebut perkara tersebut menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp622,09 miliar.

Nilai kerugian tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kuota Haji Indonesia dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 pada Kementerian Agama.

Kerugian negara tersebut terdiri atas tiga komponen.

Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK atas penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat sebesar Rp438,2 miliar.

Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar.

Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 untuk jemaah yang seharusnya tidak berangkat sebesar Rp143,92 miliar.

Jika dijumlahkan, total kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp622,09 miliar.

Para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Persidangan perkara tersebut masih berlangsung.

Kesaksian Ahmad Bahiej menjadi salah satu bagian yang akan dipertimbangkan dalam proses pembuktian perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tersebut.* (km/ad)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono buka suara mengenai postingan di media sosial yang menyebut BGN melakukan pengadaan layar LED senilai Rp535 miliar.

Sudaryono menegaskan pengadaan tersebut tidak pernah diizinkan dan kini telah dibatalkan.

Baca Juga:

• 664 Orang Keracunan MBG di Sidoarjo, Kepala BGN: Ini Kelalaian yang Disengaja, Ada Unsur Pidana

Hal tersebut disampaikan Sudaryono saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Sudaryono mengatakan dirinya telah mengetahui adanya postingan di media sosial yang memuat foto dirinya bersama dua wakilnya terkait pengadaan LED tersebut.

"Jadi memang foto di socmed seolah-olah saya sebagai Kepala BGN bersama dua Waka saya itu kemudian mengadakan LED yang nilainya Rp 535 miliar. Itu bisa untuk membeli pesawat pemadam kebakaran itu juga," kata Sudaryono saat rapat.

Sudaryono mengatakan foto yang beredar di media sosial bukan hasil editan.

Namun, ia menjelaskan proses pengadaan LED tersebut terjadi pada 1 April 2026, sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala BGN.

Menurut Sudaryono, setelah mulai menjabat pada Juli 2026, pihaknya mendapat laporan mengenai rencana pengadaan tersebut.

"Jadi begitu kami masuk, kami dilaporkan terkait ini dan ini 1 April ini prosesnya. Jadi kami belum ada di situ ya. Dan begitu kami Juli kami masuk, kami dilaporin ini," ujar Sudaryono.

Setelah mengetahui adanya proses pengadaan tersebut, Sudaryono mengatakan pihaknya langsung mengambil keputusan untuk membatalkannya.

Ia menilai alasan pengadaan tersebut tidak cukup kuat. Selain itu, anggaran untuk pengadaan LED tersebut juga disebut tidak tersedia dalam pagu anggaran BGN.

"Ini kemudian ini keputusannya kami cancel. Kenapa? Satu, alasannya cukup mengada-ada. Yang kedua, pagu anggarannya nggak ada, jadi kalau diadakan pasti keliru," tegas dia.

Sudaryono menjelaskan proses pembatalan tetap membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan administratif.

"Tidak diadakan saja sebetulnya sudah keliru, karena tidak ada pagu anggarannya di sini. Nah sehingga ini sebetulnya sudah kami batalkan dalam proses pembatalan dan ini mesti diapa... kan ada butuh waktu untuk apa sih... ya untuk... untuk pembatalan ini ada prosesnya gitu," lanjut dia.

Sudaryono kembali menegaskan bahwa BGN tidak memiliki anggaran untuk mengadakan layar LED tersebut.

Karena itu, ia mengatakan tidak memberikan izin agar pengadaan dilakukan.

"Jadi ini memang sudah kami batalkan. Ini penting terima kasih poin ini tadi beberapa bapak ibu semua, dari pimpinan maupun anggota Komisi IX mempertanyakan terkait pengadaan LED. Jadi LED ini tidak... kami tidak mengizinkan untuk diadakan karena satu, mengada-ada, yang kedua anggarannya nggak ada," ujar dia.

Dengan demikian, Sudaryono memastikan rencana pengadaan LED senilai Rp535 miliar tersebut telah dibatalkan oleh BGN.

Ia menekankan keputusan itu diambil karena pengadaan dinilai tidak memiliki dasar anggaran yang tersedia di BGN.* (d/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan menjadikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional.

Menurut Prabowo, pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi atau angka investasi, tetapi juga dari kondisi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Baca Juga:

• Ribuan Orang Diduga Keracunan MBG Hanya dalam 3 Hari, Kasus Terbaru Muncul di Rembang hingga Tana Toraja

"Pembangunan tidak hanya dapat menguntungkan segelintir orang. Pembangunan harus diukur dari meja makan keluarga-keluarga biasa," kata Prabowo dalam pidatonya saat menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026).

Menurut Prabowo, kondisi meja makan dapat menjadi gambaran mengenai sejauh mana sebuah keluarga memiliki daya beli dan kehidupan yang layak.

Ia mencontohkan sejumlah hal yang dapat menjadi ukuran pembangunan.

Di antaranya kemampuan keluarga membeli makanan bergizi setiap hari, memperoleh pupuk, menjual hasil produksi dengan harga yang adil, hingga memiliki rumah yang layak.

"Apakah kaum muda dapat memperoleh pekerjaan yang produktif, dan apakah listrik dapat menjangkau setiap rumah di setiap desa," ucap Prabowo.

Atas dasar tersebut, Prabowo mengatakan pemerintah menggulirkan sejumlah program prioritas yang dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, dan swasembada energi.

Pemerintah juga mempercepat hilirisasi industri.

Langkah ini ditujukan agar sumber daya alam Indonesia tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk yang menciptakan industri, keterampilan, dan lapangan pekerjaan di dalam negeri.

"Inilah sebabnya Indonesia menyediakan makanan bergizi gratis bagi semua anak kami dan ibu-ibu mereka yang sedang hamil. Inilah sebabnya kami mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, bukan pertumbuhan hanya demi pertumbuhan itu sendiri, tetapi pertumbuhan yang dapat mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan menuju kehidupan yang bermartabat," tutur Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menjelaskan tiga filosofi yang menjadi dasar pembangunan ekonomi Indonesia.

Ketiganya adalah realisme, pragmatisme, serta upaya mencapai kebaikan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang.

Prabowo mengatakan pemerintah tetap percaya pada dunia usaha, inisiatif, kreativitas, dan inovasi.

Namun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat yang berada dalam kondisi lemah.

Menurut dia, pemerintah perlu mengelola sumber daya nasional secara baik, memberantas korupsi, serta melakukan investasi untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang masyarakat dan bangsa.

"Itulah arti 'pembangunan untuk kepentingan rakyat' bagi Indonesia. Kebaikan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang," ujar Prabowo.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Program MBG menjadi salah satu bentuk kebijakan yang diarahkan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pemenuhan gizi anak-anak dan ibu hamil, dapat terpenuhi.* (km/ad)

BATU BARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus mempererat hubungan kekeluargaan dengan para purnawirawan Pemasyarakatan.

Hal itu diwujudkan melalui kegiatan Silaturahmi dan Reuni Purna Tugas Pegawai, sekaligus Pembentukan Pengurus Persatuan Purnawirawan Pemasyarakatan Indonesia (PPPI) Cabang Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku.

Baca Juga:

• Perkuat Tata Kelola Pelayanan Publik, Kalapas Labuhan Ruku Hamdi Hasibuan Ikuti Evaluasi Nasional Secara Virtual

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku Hamdi Hasibuan, jajaran pejabat struktural, staf dan pegawai aktif, serta para purnawirawan Pemasyarakatan yang pernah mengabdikan diri di Lapas Labuhan Ruku.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan doa dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan, ramah tamah, serta musyawarah pembentukan kepengurusan PPPI Cabang Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku.

Dalam musyawarah yang berlangsung secara kekeluargaan dan mufakat tersebut, Binsar Sinaga resmi terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua PPPI Cabang Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku.

Pembentukan kepengurusan PPPI ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi antarpurnawirawan, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara para purnawirawan dengan jajaran Pemasyarakatan yang masih aktif bertugas.

Di tengah perkembangan tugas dan tantangan Pemasyarakatan, pengalaman serta keteladanan para purnawirawan dinilai tetap memiliki nilai penting bagi generasi penerus.

Secara terpisah, Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku Hamdi Hasibuan menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh purnawirawan atas pengabdian, dedikasi, serta jasa yang telah diberikan selama menjalankan tugas di lingkungan Pemasyarakatan.

Menurutnya, masa purna tugas bukan berarti berakhirnya hubungan kekeluargaan.

Sebaliknya, silaturahmi harus terus dijaga sebagai bagian dari penghormatan terhadap para senior yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan Pemasyarakatan.

"Silaturahmi seperti ini menjadi momentum penting untuk terus menjaga hubungan kekeluargaan. Kami sangat menghargai jasa dan pengabdian para purnawirawan yang telah memberikan tenaga, pikiran, dan dedikasinya selama bertugas," ujar Hamdi.

Ia berharap terbentuknya PPPI Cabang Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku dapat semakin memperkuat komunikasi, kebersamaan, dan rasa kekeluargaan antara purnawirawan dengan jajaran pegawai aktif.

Kegiatan kemudian ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama.

Suasana penuh keakraban tampak mewarnai pertemuan tersebut, menjadi bukti bahwa ikatan kekeluargaan di lingkungan Pemasyarakatan tetap terjaga meskipun sebagian pegawai telah memasuki masa purna tugas.* (ad)

MEDAN – Dua warga Jalan Multatuli, Medan, Fajar Hariyadi, 28 tahun, dan Rendi Ramadan alias Rendi, 21 tahun, didakwa melakukan kekerasan terhadap anggota polisi saat petugas menangkap seorang terduga pengedar sabu.

Keduanya didakwa bersama sejumlah orang lain dan terancam hukuman berdasarkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Baca Juga:

• Janda Tiga Anak Ditangkap Polisi karena Live Streaming Pornografi di TikTok, Raup hingga Rp300 Ribu Sekali Siaran

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kejari Medan, Fajar dan Rendi disebut tidak melakukan aksi tersebut seorang diri.

Keduanya didakwa bersama Fuanto Fransyah alias Apeng dan sejumlah orang lainnya yang hingga kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO.

Mereka antara lain Welly, Ijul Bulat, Ricky Manullang, Dian Kembar, Tantra, Uman, Ari, Dicky, Wandi alias Ganteng, Ketung dan Tegar.

"Kasus tersebut bermula ketika sejumlah anggota Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan tugas penangkapan terhadap Fuanto Fransyah alias Apeng yang diduga terlibat peredaran sabu," kata JPU.

Petugas yang terdiri dari Bambang Setyo, Ricky Hermawan, Muhammad Rinaldi Tarigan, Diki Rifaldi dan Iman Christian Sitepu kemudian mendatangi lokasi berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin-Gas/353/V/RES.4/2026/Ditresnarkoba tertanggal 21 Mei 2026.

Petugas disebut menemukan Fuanto bersama barang bukti dan berupaya mengamankannya untuk dibawa menjalani proses hukum.

Namun, situasi berubah ketika Fuanto disebut berteriak dan memprovokasi warga sekitar.

"Bantu aku, lempar," demikian teriakan Fuanto sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa.

Teriakan tersebut disebut membuat sejumlah orang bergerak dan melakukan perlawanan terhadap petugas.

JPU mendakwa Fajar dan Rendi bersama kelompoknya melakukan kekerasan terhadap polisi.

"Fajar dan Rendi bersama kelompoknya kemudian melakukan kekerasan secara bersama-sama. Mereka melempari petugas menggunakan batu berulang kali," ungkap JPU.

Selain melempar batu, sebagian anggota kelompok tersebut juga didakwa memukul dan menendang petugas.

Akibat aksi tersebut, proses penangkapan menjadi terganggu.

Situasi di lokasi disebut semakin tidak terkendali hingga Fuanto Fransyah alias Apeng berhasil melarikan diri dari pengamanan petugas.

Dalam kejadian tersebut, dua anggota polisi dilaporkan mengalami luka.

Bambang Setyo disebut mengalami luka lecet pada lengan atas tangan sebelah kiri.

Sementara Ricky Hermawan Ginting mengalami sejumlah luka memar pada lengan atas tangan sebelah kanan.

Pihak korban kemudian membuat laporan ke SPKT Polda Sumatera Utara.

Perkara tersebut selanjutnya diproses hingga Fajar dan Rendi menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Medan.

Jaksa mendakwa kedua terdakwa dengan beberapa pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Perbuatan Fajar dan Rendi didakwa melanggar Pasal 262 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 246 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 349 huruf a serta Pasal 348 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Serta Pasal 348 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," pungkas JPU.

Setelah dakwaan dibacakan, Ketua Majelis Hakim Evelyne Napitupulu melanjutkan persidangan dengan mendengarkan keterangan tiga saksi korban.

Ketiga saksi tersebut merupakan anggota polisi yang berada di lokasi saat proses penangkapan Fuanto Fransyah alias Apeng pada 28 Mei 2026.

Persidangan selanjutnya akan mengungkap keterangan para saksi mengenai kejadian yang menyebabkan dua anggota polisi mengalami luka dan terduga pengedar sabu yang hendak diamankan berhasil meloloskan diri.* (sp/ad)

JAKARTA – Ribuan orang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) dalam kurun tiga hari terakhir.

Kasus terbaru dilaporkan terjadi di Rembang, Jawa Tengah, dan Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada Kamis, 3 September 2026.

Baca Juga:

• Antisipasi Erupsi Besar Gunung Sinabung, Pangdam I/BB Kerahkan 1.279 Personel di Karo: Kita Tidak Boleh Lengah

Di SMAN 1 Lasem, Rembang, sebanyak 752 murid dan 25 guru diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG.

Sementara di Kabupaten Tana Toraja, ratusan siswa SMP Negeri 1 Makale dan SMP Negeri 2 Makale dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan setelah mengalami gangguan kesehatan.

Rentetan kasus tersebut menambah daftar kejadian serupa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Pada Selasa, 1 September 2026, sekitar 668 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, dilaporkan mengalami keracunan makanan.

Sehari kemudian, Rabu, 2 September 2026, sebanyak 334 orang yang terdiri atas siswa, guru, ibu menyusui hingga balita di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, juga diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG.

Pada hari yang sama, sebanyak 70 siswa SMPN 1 Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, juga diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG yang terdiri dari udang saus padang, pepaya, sayur tumis dan tahu.

Kepala SMAN 1 Lasem, Juhartutik, mengatakan keluhan kesehatan mulai muncul secara masif pada Kamis pagi ketika para siswa mulai mengikuti kegiatan belajar.

Sebagian siswa mengeluhkan diare. Jumlah siswa yang mengalami keluhan meningkat dalam waktu singkat hingga membuat toilet sekolah tidak mampu menampung antrean.

"Tadi pagi anak-anak masuk, ada yang bilang 'Pak, saya diare'. Begitu guru mendata di masing-masing kelas, dalam beberapa menit langsung masuk laporan ada 777 orang (total guru dan siswa) yang diare," kata Juhartutik, Kamis (3/9/2026).

Kondisi tersebut membuat pihak sekolah mengambil langkah darurat. Toilet milik kepala sekolah bahkan dibuka untuk digunakan para siswa.

"Karena toilet sekolah sampai overload, saya persilakan anak-anak masuk ke kamar mandi saya. Karena kondisinya sudah seperti itu, anak-anak langsung kita pulangkan," ujar dia.

Dari ratusan warga sekolah yang mengalami keluhan, lima orang harus mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan karena mengalami muntah secara terus-menerus.

"Ada empat siswa dan satu guru yang dibawa ke Puskesmas Lasem karena muntah terus," terang dia.

Sekolah kemudian memulangkan 1.174 siswa lebih awal. Kebijakan tersebut diambil setelah sekitar 61 persen warga sekolah terdampak keluhan kesehatan.

Paket MBG yang diterima siswa SMAN 1 Lasem didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Soditan, Lasem, pada Rabu, 2 September 2026.

Makanan dibagikan sekitar pukul 11.45 WIB dan disantap siswa pada jam istirahat pukul 12.00 WIB.

Menu tersebut terdiri dari nasi, ayam bakar grill, tempe, lalapan, sambal teri goreng serta potongan buah semangka.

Salah satu keluhan yang disampaikan siswa berkaitan dengan buah semangka.

"Anak-anak ada yang bilang, buah semangkanya terasa kecut Bu. Semangkanya itu kan dikasih kemasan plastik," kata dia.

Meski demikian, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami warga sekolah masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kasus dugaan keracunan MBG juga terjadi di Kabupaten Tana Toraja. Bupati Tana Toraja Zadrak Tombeg mengatakan para siswa mendapat perawatan di tiga rumah sakit.

"Ada tiga rumah sakit di Tana Toraja yang merawat semua korban-korban keracunan, pengaruh makanan MBG," kata Zadrak, Kamis.

Berdasarkan data pemerintah daerah, sebanyak 70 siswa dirawat di RSUD Lakipadada.

Sebanyak 25 siswa mendapat perawatan di RS Fatima, sedangkan 41 siswa dirawat di RS Sinar Kasih.

Dengan demikian, terdapat 136 siswa yang mendapat penanganan medis di tiga rumah sakit tersebut.

Ruang unit gawat darurat RSUD Lakipadada juga dilaporkan dipadati siswa yang mengalami keluhan kesehatan pada Kamis.

Keluhan yang dialami para siswa antara lain mual, sakit kepala, sakit perut hingga muntah.

Sebagian siswa lainnya disebut mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan lain di wilayah Makale.

Para siswa sebelumnya menyantap menu MBG pada Rabu, 2 September 2026.

Menu tersebut terdiri dari nasi, ayam masak kuning, tempe goreng tepung, sayur tumis berisi labu siam, wortel dan jagung, serta buah melon.

Gangguan kesehatan mulai dirasakan sejumlah siswa pada malam hari setelah makanan dikonsumsi.

Meski diduga berkaitan dengan makanan MBG, penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan dan keterangan resmi dari pihak terkait.

Kasus gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan MBG juga dilaporkan terjadi di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Pada Selasa, 1 September 2026, pihak SMA Negeri 1 Lubuk Pakam memulangkan puluhan siswa karena mengalami sakit perut secara bersamaan.

Kepala SMAN 1 Lubuk Pakam, Fazli Mirwan, mengatakan para siswa datang ke UKS dengan keluhan serupa. Namun, tidak ada siswa yang mengalami muntah.

Fazli mengatakan makanan MBG untuk hari itu belum dibagikan karena baru tiba di sekolah.

Karena itu, pihak sekolah belum dapat memastikan apakah sakit perut yang dialami siswa berkaitan dengan makanan MBG yang dikonsumsi pada hari sebelumnya.

Pada Rabu, 2 September 2026, sebanyak tujuh siswi SMAN 1 Lubuk Pakam kembali dilarikan ke klinik karena mengalami sakit perut secara bersamaan.

Mereka dirawat di dua klinik berbeda.

Sekitar pukul 16.00 WIB, pihak SPPG Haru Raya 1 & 2 mendatangi klinik Daffina untuk melihat kondisi para siswa.

Kepala SPPG Haru Raya 1 & 2, Heriyanto, mengatakan pihaknya siap menanggung biaya pengobatan para siswa hingga sembuh.

"Total 7 orang semuanya (yang sakit perut dan dibawa ke klinik). Kalau yang di sini 6 orang dan 1 lagi di klinik lain dan ini saya akan lihat juga nanti. Ini saya harus ke Dinas Kesehatan dulu tapi karena dipanggil kita," ujar Heriyanto.

Rangkaian laporan tersebut menunjukkan adanya sejumlah dugaan gangguan kesehatan yang terjadi setelah penerima menyantap menu MBG dalam tiga hari berturut-turut.

Namun, dugaan keterkaitan dengan makanan MBG pada masing-masing daerah masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan makanan, serta penyelidikan dari instansi terkait.

Hingga kini, penyebab pasti dari setiap kasus tersebut belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan waktu konsumsi makanan dan munculnya gejala.* (tm/ad)

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup 13 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) selama periode Januari hingga September 2026.

Penutupan sejumlah bank tersebut membuat nasabah mempertanyakan nasib dana yang mereka simpan.

Baca Juga:

• Jejak Transaksi Febrie Adriansyah Diburu, Kejagung Periksa Saksi dari Perbankan

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan pengembalian dana nasabah dilakukan paling lambat lima hari setelah bank ditutup dan tim likuidasi dibentuk.

"Dana nasabah yang di dalam penjaminan akan kita kembalikan dalam waktu 5 hari saja. Jadi seluruh dana nasabah yang dalam skema penjaminan, baik itu bunga maupun jumlahnya Rp 2 miliar, itu akan dikembalikan," ujar Anggito, Kamis (3/9/2026).

Anggito mengakui tidak seluruh dana nasabah dapat langsung dikembalikan.

Menurut dia, masih terdapat sejumlah kendala dalam proses pengembalian dana, terutama berkaitan dengan data nasabah.

Karena itu, LPS akan mendorong pengembangan sistem inti atau core system yang memungkinkan data perbankan tercatat secara lebih cepat dan mutakhir.

"Makanya kami akan membuat yang namanya adalah itu dalam undang-undang, di membuatkan core system, supaya datanya real time. Jadi pada waktu resolusi, tidak ada lagi perbedaan antara data sebelumnya dengan data yang mutakhir. Minimal pergerakannya itu kami mengetahui melalui core system yang akan kita buat," katanya.

Untuk dana nasabah yang jumlahnya lebih dari Rp2 miliar, pengembaliannya tidak dilakukan dengan mekanisme yang sama.

Anggito mengatakan pembayaran dana tersebut bergantung pada proses likuidasi dan pemulihan aset bank.

Bank yang ditutup masih memiliki aset dan pinjaman yang dapat ditagih atau dijual.

Hasil pemulihan aset tersebut nantinya digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak yang berhak.

"Tapi di atas itu kan ada, itu pengembaliannya tergantung kepada recovery-nya. Kan dia punya aset, dia punya pinjaman. Kalau itu kita jual laku ya kita kembalikan, bayar, bayar, bayar," katanya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya BPR atau BPRS lain yang ditutup, Anggito mengatakan hal tersebut bergantung pada proses konsolidasi yang sedang dilakukan OJK.

Konsolidasi tidak selalu berarti bank harus ditutup.

Menurut Anggito, sejumlah BPR dapat digabung melalui merger atau diakuisisi. Sementara bank lainnya dapat masuk ke proses resolusi atau likuidasi.

"Nah kami yang bagian yang likuidasi. Jumlahnya berapa tergantung pada OJK. Sekarang sedang dilakukan program dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan," katanya.

Daftar 13 BPR dan BPRS yang Ditutup

Berikut daftar 13 BPR dan BPRS yang ditutup selama periode Januari-September 2026:

- PT BPR Suliki Gunung Mas, Sumatra Barat.
- PT BPR Prima Master Bank, Surabaya, Jawa Timur.
- Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat.
- PT BPR Kamadana, Bangli, Bali.
- PT BPR Koperindo Jaya, Jakarta Pusat.
- PT BPR Pembangunan Nagari, Agam, Sumatra Barat.
- PT BPR Sungai Rumbai, Dharmasraya, Sumatera Barat.
- PT BPR Ceper Permata Artha, Klaten, Jawa Tengah.
- PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, Batu, Jawa Timur.
- PT BPR Mataram Mitra Manunggal, Yogyakarta.
- PT BPR Syariah Hasanah Mandiri, Depok, Jawa Barat.
- PT BPR Citra Bersada Abadi, Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi.
- PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Gaido Indonesia, Cianjur, Jawa Barat.

Dengan penutupan tersebut, nasabah tetap perlu memperhatikan mekanisme pembayaran dana oleh LPS.

Dana yang memenuhi ketentuan penjaminan akan dikembalikan sesuai proses yang berlaku, sedangkan dana di atas batas penjaminan bergantung pada hasil likuidasi dan pemulihan aset bank.* (d/ad)

MEDAN – Polisi menangkap seorang perempuan berinisial IP karena diduga melakukan siaran langsung atau live streaming bermuatan pornografi melalui TikTok.

Perempuan yang merupakan janda dengan tiga anak itu disebut melakukan aksinya karena alasan ekonomi.

Baca Juga:

• Prabowo Usul Buka Jalur Penerbangan dan Pelayaran Langsung Indonesia-Rusia

Tim Patroli Siber kemudian melakukan penyelidikan selama lebih dari satu bulan sebelum menangkap IP pada 31 Agustus 2026.

"Ini penyelidikan yang panjang. Kurang lebih satu bulan lebih kita baru bisa mengungkap tindak pidana pornografi atas nama tersangka IP ini. Tepatnya mulai penyelidikan 28 Juli 2026 dan ditangkap pada 31 Agustus," kata Bayu, Kamis (3/9/2026).

Bayu mengatakan IP merupakan ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Medan.

Polisi menyebut IP telah melakukan live streaming bermuatan pornografi sejak pertengahan 2025.

Menurut Bayu, tindakan tersebut dilakukan IP setelah bercerai dengan suaminya. IP disebut harus memenuhi kebutuhan hidup tiga anaknya.

"Ya, faktor ekonomi, yang bersangkutan memiliki tiga orang anak dan menghidupi anak tersebut," ujarnya.

Bayu mengatakan akun TikTok yang digunakan IP sebelumnya sempat diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi.

Namun, pada 2026, IP kembali melakukan siaran langsung bermuatan pornografi.

"Dia menggunakan media sosial TikTok. Konten itu sempat diblokir oleh Komdigi. Namun, pada tahun 2026 ini main lagi, bekerja lagi menggunakan siaran langsung live streaming bermuatan pornografi kembali," jelasnya.

Polisi menyebut IP bergabung dalam siaran langsung setelah menerima tautan dari pengguna atau pemilik akun TikTok berinisial BVB melalui pesan di TikTok.

Setelah tautan tersebut dibuka, IP kemudian bergabung dalam siaran langsung yang dipandu akun tersebut.

Dalam siaran itu, IP disebut melakukan sejumlah tantangan atau challenge yang oleh polisi dikategorikan sebagai konten pornografi untuk mendapatkan koin dari penonton.

"Setelah akun TikTok IP mencapai 4K atau 4.000 koin, maka IP menerima tantangan untuk melakukan konten pornografi atau perbuatan yang masuk kategori pornografi," kata Bayu.

IP disebut melakukan live streaming sebanyak dua kali dalam sehari. Siaran dilakukan pada pagi dan malam hari dengan durasi sekitar lima menit.

"IP melakukan live streaming tepatnya dua kali dalam sehari. Durasi sekitar lima menit, mulai pukul 07.30 WIB sampai malam hari sekitar pukul 22.00 WIB," ungkapnya.

Dari aktivitas tersebut, IP disebut memperoleh penghasilan sekitar Rp150 ribu hingga Rp300 ribu setiap kali melakukan live streaming atau challenge.

Koin yang diperoleh dari hadiah atau gift penonton kemudian ditransfer ke akun GoPay milik IP yang telah ditautkan dengan akun TikTok.

"Penghasilan yang diterima oleh IP setiap melakukan live streaming atau challenge sekitar Rp 150.000 sampai dengan Rp 300.000," katanya.

Atas perbuatannya, IP dijerat Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 34 juncto Pasal 8 dan/atau Pasal 36 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Bayu mengatakan IP telah ditahan untuk kepentingan proses hukum.

"Yang bersangkutan saat ini sudah kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan," pungkas Bayu.* (d/ad)

JAKARTA — Hakim praperadilan menyebut adanya keterangan mengenai dugaan pemberian uang Rp40 miliar dari pengusaha properti Tan Kian kepada mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Kejaksaan Agung menilai persoalan tersebut sudah masuk ke materi pokok perkara.

Baca Juga:

• Jejak Transaksi Febrie Adriansyah Diburu, Kejagung Periksa Saksi dari Perbankan

"Itu udah masuk ke materi pokok perkara," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Utama Kejagung RI, Jakarta Selatan, Kamis, 3 September 2026.

Anang kemudian menyatakan Kejagung akan mengungkap perkara yang menjerat Febrie dalam persidangan.

"Nanti diungkap di persidangan," tutur Anang.

Dugaan pemberian uang tersebut sebelumnya muncul dalam pertimbangan hakim tunggal Richard Edwin Basoeki saat membacakan putusan praperadilan Febrie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Dalam putusannya, hakim menyebut kepolisian telah memperoleh keterangan dari sejumlah saksi mengenai hubungan dan komunikasi Febrie dengan perkara Jiwasraya dan atau ASABRI sebelum dilakukan penggeledahan.

Salah satu keterangan yang disebut hakim berasal dari Tan Kian.

Menurut hakim, terdapat keterangan mengenai penyerahan uang kepada Febrie senilai ekuivalen kurang lebih Rp40 miliar dalam bentuk dolar Singapura.

"Keterangan mengenai adanya permintaan sejumlah uang, keterangan mengenai penyerahan mata uang dolar Singapura senilai ekuivalen kurang lebih Rp 40 miliar, serta surat dokumen dan data transaksi dan komunikasi yang menurut penyidik saling bersesuaian," ujar hakim.

Hakim mengatakan keterangan tersebut menjadi bagian dari bukti permulaan yang dinilai cukup oleh penyidik.

Bukti itu disebut terdiri atas sedikitnya dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan tidak bertujuan menentukan apakah pemberian uang tersebut benar-benar terjadi.

Praperadilan dalam perkara tersebut hanya menilai legalitas tindakan penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka terhadap Febrie.

"Menimbang bahwa hakim menegaskan penyebutan bukti-bukti tersebut bukan berarti hakim menyatakan keterangan saksi tentang penyerahan uang tersebut benar atau Pemohon terbukti melakukan tindak pidana. Penilaian pada tahap praperadilan hanya untuk mengetahui apakah sebelum tindakan dilakukan telah terdapat dasar objektif yang memungkinkan berlakunya pengecualian terhadap izin Jaksa Agung," ujar hakim.

Hakim menilai keterangan saksi yang secara langsung menjelaskan adanya permintaan dan penyerahan uang, apabila telah diperoleh sebelum penggeledahan serta memiliki kesesuaian dengan dokumen atau informasi lain, dapat menjadi bagian dari bukti permulaan yang cukup.

Keterangan ahli juga disebut dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang diterangkan para saksi.

Pertimbangan tersebut berkaitan dengan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut ketentuan mengenai izin Jaksa Agung dalam Pasal 8 ayat 5 dan Pasal 35 ayat 1 huruf e Undang-Undang Kejaksaan tidak lagi berlaku apabila jaksa tertangkap tangan atau terlibat tindak pidana berat.

"Menimbang bahwa karena persyaratan objektif pengecualian telah tersedia dan tindak pidana yang disidik termasuk tindak pidana khusus, maka ketiadaan izin Jaksa Agung tidak dengan sendirinya menyebabkan penggeledahan terhadap tempat yang berkaitan dengan Pemohon menjadi tidak sah," ucap hakim.

Dengan pertimbangan tersebut, hakim menilai tindakan penggeledahan yang dipersoalkan dalam praperadilan tidak otomatis menjadi tidak sah hanya karena tidak disertai izin Jaksa Agung.

Hakim menegaskan kembali bahwa keterangan Tan Kian mengenai dugaan pemberian uang Rp40 miliar kepada Febrie bukan menjadi objek penilaian untuk menentukan benar atau tidaknya dugaan tersebut dalam sidang praperadilan.

Perkara praperadilan hanya berfokus pada aspek legalitas tindakan penyidik.

Hakim kemudian menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Febrie Adriansyah dengan nomor registrasi perkara 134 Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan persoalan mengenai dugaan pemberian uang tersebut akan dibuka dalam persidangan perkara pokok.* (d/ad)

KALIMANTAN BARAT — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membekukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik lima perusahaan di Kalimantan Barat.

Pembekuan dilakukan menyusul kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah konsesi perusahaan tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Usul Buka Jalur Penerbangan dan Pelayaran Langsung Indonesia-Rusia

"Sore hari ini atas persetujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami melakukan pembekuan izin usaha sekaligus paksaan pemulihan lingkungan," kata Raja Juli setelah meninjau karhutla di Desa Kuala Dua, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, 3 September 2026.

Raja Juli mengatakan pembekuan izin merupakan bagian dari sanksi administratif.

Namun, lima perusahaan tersebut juga berpotensi menghadapi proses pidana apabila ditemukan bukti yang mengarah pada dugaan pelanggaran pidana.

"Nah, jadi ini tidak hanya sanksi yang bersifat administratif, pembekuan, kemudian paksaan untuk pemulihan lingkungan, tapi juga bisa berimplikasi pada pidana ya," ucapnya.

Menurut Raja Juli, luas keseluruhan konsesi lima perusahaan yang izinnya dibekukan mencapai 371.560 hektare.

Dari kawasan tersebut, terdapat area yang terdampak kebakaran dengan luasan berbeda-beda.

Ia menegaskan penegakan hukum terhadap karhutla harus dilakukan secara adil, baik terhadap masyarakat maupun korporasi.

"Karena sekali lagi, kalau tidak ada penegakan hukum yang kuat, orang merasa seenaknya saja membakar lahan baik itu yang kecil ya maupun korporasi ya," imbuh dia.

Daftar Lima Perusahaan yang Izinnya Dibekukan

Berikut lima perusahaan di Kalimantan Barat yang izin PBPH-nya dibekukan:

1. PT Mahkota Rimba Utama

Perusahaan yang berada di Kabupaten Ketapang ini memiliki PBPH seluas 74.480 hektare.

Area yang terbakar diperkirakan mencapai 1.275,87 hektare.

2. PT Hutan Ketapang Industri

Perusahaan yang juga berada di Kabupaten Ketapang tersebut memiliki PBPH seluas 100.150 hektare.

Area yang terbakar diperkirakan sekitar 670,76 hektare.

3. PT Mayawana Persada Mas

Perusahaan di Kabupaten Ketapang ini memiliki PBPH seluas 136.710 hektare.

Area yang terbakar diperkirakan sekitar 326,93 hektare.

4. PT Duta Andalan Sukses

Perusahaan yang berada di Kabupaten Sanggau tersebut memiliki luas konsesi 31.080 hektare.

Sementara area yang terbakar diperkirakan mencapai 247,3 hektare.

5. PT Wana Lestari Jaya

Perusahaan di Kabupaten Sanggau ini memiliki izin area konsesi seluas 29.140 hektare.

Area yang terbakar diperkirakan sekitar 47,84 hektare.

Pembekuan izin tersebut tidak hanya berkaitan dengan sanksi administratif.

Pemerintah juga mewajibkan adanya pemulihan lingkungan pada kawasan yang terdampak kebakaran.

Raja Juli menegaskan proses hukum dapat berlanjut ke ranah pidana apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti yang memenuhi unsur pelanggaran pidana.* (km/ad)

VLADIVOSTOK — Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat konektivitas sekaligus meningkatkan hubungan ekonomi dan antarmasyarakat kedua negara.

Baca Juga:

• Inalum Perkuat Hilirisasi Aluminium dan Komitmen ESG, Andalkan Energi Bersih 603 MW

Menurut Prabowo, konektivitas langsung dapat meningkatkan kunjungan masyarakat Rusia ke Indonesia maupun sebaliknya.

Jalur tersebut juga diharapkan membuka peluang yang lebih besar bagi perdagangan dan kerja sama ekonomi.

"Jalur penerbangan langsung akan membawa pengunjung Rusia ke Indonesia dan pengunjung Indonesia ke keindahan Timur Jauh Rusia. Kapal mengangkut barang, pesawat mengangkut persahabatan," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Untuk mewujudkan konektivitas tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kepastian dalam berbagai aspek, mulai dari jadwal perjalanan, biaya, asuransi hingga ketersediaan kargo untuk perjalanan dua arah.

Ia mengatakan persoalan tersebut dapat dibahas melalui Eastern Economic Forum.

Prabowo berharap Indonesia dan Rusia dapat membangun jalur pengiriman langsung yang kompetitif.

"Saya percaya, dalam Forum ini, kita dapat membangun pengiriman langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia dengan jadwal, biaya, asuransi, dan kargo yang dapat diprediksi di kedua arah," kata Prabowo.

Prabowo juga menilai hubungan bisnis antara Indonesia dan Rusia yang semakin intensif perlu dikembangkan dari hubungan personal menjadi kerja sama kelembagaan yang lebih kuat.

Menurut dia, kerja sama jangka panjang membutuhkan aturan yang jelas, sistem pembayaran yang dapat diandalkan, logistik yang terprediksi, serta kesepakatan yang tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat.

"Tugas yang ada di hadapan kita adalah mengubah kepercayaan pribadi menjadi kepercayaan kelembagaan, aturan yang jelas, pembayaran yang dapat diandalkan, logistik yang dapat diprediksi, dan perjanjian yang tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pejabat," ujar dia.

Presiden Prabowo mengatakan kerja sama Indonesia dan Rusia tidak seharusnya hanya berfokus pada perdagangan barang.

Menurut dia, peluang kerja sama dapat diperluas ke sejumlah sektor, antara lain energi, ketahanan pangan, industrialisasi, antariksa, pendidikan tinggi, dan transportasi.

Di sektor pangan dan industri, Indonesia menawarkan kerja sama dalam teknologi pertanian, benih unggul, peternakan, mekanisasi pertanian, pengolahan pangan, produksi pupuk, hingga hilirisasi berbagai produk.

Kerja sama hilirisasi tersebut mencakup sejumlah sektor seperti pangan, farmasi, furnitur, dan elektronik.

"Jadi saya katakan langsung kepada perusahaan-perusahaan Rusia: datanglah ke Indonesia, bekerja sama dengan kami, berproduksi bersama kami, mari kita membangun industri bersama, mari kita menciptakan nilai bersama," ucap Presiden Prabowo.

Prabowo juga mengajak perusahaan Rusia menjadikan Indonesia sebagai pintu masuk menuju pasar ASEAN dan Indo-Pasifik.

Untuk memperkuat investasi kedua negara, Prabowo menawarkan peran Danantara sebagai jembatan antara modal Indonesia dan Rusia.

Ia juga mendorong Danantara dan Russian Direct Investment Fund (RDIF) untuk tidak berhenti pada tahap penjajakan peluang investasi, tetapi bergerak menuju pembiayaan proyek yang dinilai layak secara bisnis.

"Danantara dan dana kekayaan negara Rusia, Russian Direct Investment Fund (RDIF), dapat beralih dari mengidentifikasi peluang ke membiayai proyek-proyek yang layak investasi," tandasnya.

Dorongan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas hubungan Indonesia-Rusia melalui konektivitas, perdagangan, investasi, hingga kerja sama industri dan berbagai sektor strategis lainnya.* (km/ad)

MEDAN — PT Inalum (Persero) menegaskan komitmennya memperkuat hilirisasi industri aluminium nasional sekaligus menerapkan prinsip keberlanjutan berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).

Komitmen tersebut disampaikan dalam acara Media Mind yang memasuki tahun kelima dengan mengusung tema "Dari Bumi untuk Kedaulatan Negeri".

Baca Juga:

• Media Mind 2026, Inalum Dorong Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Karya Jurnalistik

"Di sinilah peran Inalum sebagai satu-satunya produsen green aluminium di Indonesia," ujar Utrich di hadapan para jurnalis yang hadir dalam acara tersebut.

Menurut Utrich, selain menjalankan bisnis industri aluminium, Inalum juga terus membangun hubungan dengan insan pers melalui program In-Jurnal atau Inalum Jurnalistik.

Program tersebut ditujukan bagi jurnalis di Sumatra Utara untuk mendorong lahirnya karya jurnalistik yang berkualitas.

Pada September 2026, program In-Jurnal telah memasuki Chapter 3.

Kepala Grup Layanan Strategis Inalum, Daniel J.P. Hutahuruk, memaparkan sejumlah pembaruan strategis perusahaan.

Berdasarkan RUPS terbaru 2026, Inalum kembali berstatus sebagai persero di bawah grup MIND ID.

Perusahaan tersebut dipimpin Komisaris Utama Musa Bangun dan Direktur Utama Melati Sarnita.

Untuk mendukung mandat hilirisasi pemerintah, Inalum mengandalkan empat anak usaha utama yang diarahkan membangun ekosistem industri secara terintegrasi.

Pertama, Borneo Aluminium Indonesia (BBI), perusahaan patungan dengan Antam yang mengolah bauksit asal Kalimantan menjadi alumina.

Dengan skema tersebut, pasokan bahan baku utama Inalum disebut telah 100 persen berasal dari dalam negeri.

Kedua, Inalum Alloy atau Indonesia Alloy, yang berfokus pada pengembangan hilirisasi di sektor industri sekunder aluminium.

Ketiga, Sinergi Mitra Lestari, yang menangani lini logistik, pengelolaan limbah, dan layanan pendukung.

Keempat, Indonesia Battery Corporation (IBC) yang menjadi bagian dari sinergi lintas BUMN untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle.

Dari sisi energi, Inalum mengandalkan pasokan listrik ramah lingkungan dengan kapasitas terpasang 603 megawatt (MW) dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Paritohan.

Pembangkit tersebut memanfaatkan aliran Sungai Asahan di sekitar Danau Toba.

Pasokan energi tersebut menjadi salah satu keunggulan Inalum karena bersumber dari energi terbarukan.

Daniel menjelaskan, biaya energi yang efisien dan ramah lingkungan menjadi salah satu keunggulan kompetitif Inalum.

Faktor tersebut semakin penting karena industri global kini semakin memperhitungkan jejak karbon atau carbon footprint.

Komitmen terhadap keberlanjutan juga ditunjukkan melalui capaian perusahaan di bidang lingkungan dan tata kelola.

Inalum disebut telah meraih predikat PROPER Emas selama empat tahun berturut-turut serta mengantongi sertifikasi global Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Perusahaan juga menjalankan berbagai program konservasi lingkungan.

Salah satunya penanaman pohon seluas 500 hektare per tahun di daerah tangkapan air Danau Toba.

Selain itu, Inalum membentuk Masyarakat Peduli Api sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap potensi kebakaran.

Melalui sinergi dengan media dan para pemangku kepentingan, Inalum optimistis dapat terus berperan dalam mendorong kedaulatan industri aluminium nasional.

Perusahaan menargetkan ekosistem industri aluminium Indonesia semakin mandiri, berkelanjutan, serta mampu bersaing di pasar global.* (ad)

MEDAN — PT Inalum (Persero) kembali memperkuat sinergi dengan insan pers melalui penyelenggaraan Media Mind 2026.

Kegiatan yang telah memasuki tahun kelima itu mengusung tema "Dari Bumi untuk Kedaulatan Negeri".

Baca Juga:

• Sidang Pidana di PN Medan Digelar Tanpa Dua Hakim Anggota, Ini Penjelasan Hakim M Kasim

Kepala Departemen Manajemen Komunikasi Inalum, Utrich Fanzah, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan para jurnalis.

Menurut Utrich, media memiliki peran penting dalam menjembatani informasi perusahaan kepada masyarakat.

Salah satunya dalam mengawal informasi mengenai hilirisasi bauksit hingga menjadi produk akhir aluminium ramah lingkungan atau green aluminium.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan jurnalis atas kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik, khususnya di Medan," ujar Utrich.

Sebagai bagian dari komitmen mendukung peningkatan kompetensi wartawan, Inalum secara konsisten menjalankan program In-Jurnal atau Inalum Jurnalistik.

Program tersebut digelar setiap dua bulan sekali dengan tema dan handbook yang berbeda.

Program ini dirancang untuk mengasah kreativitas sekaligus mendorong jurnalis menghasilkan karya jurnalistik yang lebih mendalam dan berkualitas.

Pada September 2026, program In-Jurnal telah memasuki In-Jurnal Chapter 3.

Dalam kegiatan yang sama, Kepala Grup Layanan Strategis Inalum, Daniel J.P. Hutahuruk, memaparkan arah transformasi korporasi perusahaan.

Menurut Daniel, setelah RUPS terbaru 2026, Inalum kembali berstatus sebagai persero di bawah grup MIND ID.

Di bawah kepemimpinan Komisaris Utama Musa Bangun dan Direktur Utama Melati Sarnita, Inalum terus mendorong hilirisasi terintegrasi melalui sejumlah anak usaha.

Salah satunya PT Borneo Aluminium Indonesia (BBI), yang mengolah bauksit domestik menjadi alumina.

Hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok industri aluminium dari sektor hulu hingga hilir.

Selain hilirisasi, Inalum menegaskan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan berbasis ESG, yakni Environmental, Social, and Governance.

Dalam mendukung operasionalnya, Inalum memperoleh pasokan energi bersih berkapasitas 603 megawatt (MW) dari PLTA Paritohan di sekitar Danau Toba.

Perusahaan juga disebut berhasil mempertahankan predikat PROPER Emas selama empat tahun berturut-turut serta memegang sertifikasi global Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Melalui kolaborasi dengan media, Inalum berharap informasi mengenai kedaulatan industri dalam negeri dan komitmen terhadap keberlanjutan dapat disampaikan kepada masyarakat secara objektif, konstruktif, dan edukatif.

Kerja sama dengan insan pers tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat komunikasi perusahaan, tetapi juga mendorong lahirnya karya jurnalistik yang mampu memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat mengenai perkembangan industri aluminium nasional.* (ad)

TANAH KARO — Panglima Kodam I/Bukit Barisan (Pangdam I/BB) Mayjen TNI Hendy Antariksa meninjau kesiapsiagaan penanganan erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kamis, 3 September 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan aktivitas Gunung Sinabung sekaligus memastikan kesiapan personel, sarana, dan unsur terkait dalam menghadapi kemungkinan peningkatan aktivitas vulkanik.

Baca Juga:

• Dituding “Jual” Winda Lorenza ke Wakapolda, Brigadir Imam Harefa Lapor ke Polda Sumut

Rangkaian kegiatan diawali dengan pemaparan dari PVMBG Sumut mengenai perkembangan aktivitas Gunung Sinabung.

Setelah itu, Dandim 0205/TK memaparkan kesiapan penanganan bencana.

Setelah pemaparan, Pangdam I/BB memimpin Apel Gelar Pasukan Penanggulangan Bencana Alam Gunung Sinabung.

Dalam arahannya, Hendy menegaskan bahwa penanganan erupsi Gunung Sinabung merupakan tugas kemanusiaan yang harus dipersiapkan secara matang.

Menurut dia, kesiapan fisik, sarana, serta mental personel menjadi bagian penting dalam menghadapi bencana erupsi.

Kehadiran personel, kata Pangdam, merupakan representasi negara dalam memberikan rasa aman dan bantuan langsung kepada masyarakat yang menghadapi masa sulit.

Karena itu, seluruh personel diminta menjalankan tugas, termasuk menyampaikan imbauan kepada masyarakat, dengan ikhlas, tulus, dan ramah.

Pendekatan humanis juga ditekankan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Personel juga diminta menjaga kesehatan, menguasai rute evakuasi secara detail, serta memastikan logistik pribadi dan tim tersedia secara cukup.

Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaan operasi penyelamatan tidak terhambat ketika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Usai apel, Pangdam I/BB bersama rombongan melakukan pengecekan personel dan display materiel yang telah disiapkan untuk mendukung penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung.

Pengecekan dilakukan untuk memastikan seluruh personel, sarana, dan material dalam kondisi siap digunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk penanganan maupun evakuasi masyarakat.

Rombongan kemudian bergerak menuju Pos Tinjau PVMBG di Desa Naman Siroga.

Di lokasi tersebut, Pangdam kembali menerima penjelasan mengenai perkembangan aktivitas Gunung Sinabung dari tim PVMBG.

Berdasarkan pemantauan dan penjelasan PVMBG, aktivitas Gunung Sinabung sejak 31 Agustus hingga 3 September 2026 menunjukkan kecenderungan menurun.

Meski aktivitas mengalami penurunan, kondisi tersebut tidak membuat unsur penanggulangan bencana mengurangi kewaspadaan.

Kemungkinan terjadinya erupsi dengan dampak lebih besar tetap harus diantisipasi.

Pangdam mengatakan kondisi Gunung Sinabung yang aktivitasnya menurun tetap harus diwaspadai.

Ia meminta seluruh unsur tetap bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.

"Walaupun aktivitasnya menurun, kita tidak boleh lengah. Kondisi yang menurun ini bisa juga menjadi erupsi besar lainnya. Walaupun itu tidak kita harapkan, kita harus tetap mengantisipasi apabila hal itu terjadi," ujar Pangdam.

Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, Kodam I/BB bersama Polri dan unsur pendukung lainnya menyiagakan sebanyak 1.279 personel.

Pangdam juga menyampaikan bahwa upaya evakuasi masyarakat telah dilakukan di sejumlah wilayah.

Salah satunya Kuta Tengah berdasarkan analisis dan rekomendasi PVMBG.

"Kita berdoa agar hal terburuk tidak terjadi, tetapi kesiapsiagaan harus tetap kita jaga," pungkasnya.

Kesiapsiagaan tersebut dilakukan untuk memastikan personel dan berbagai sarana pendukung dapat segera dikerahkan apabila terjadi peningkatan aktivitas Gunung Sinabung dan diperlukan evakuasi masyarakat.* (ad)

JAKARTA — Penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah masih berlangsung.

Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah pihak dari sektor perbankan untuk menelusuri alur transaksi yang berkaitan dengan Febrie.

Baca Juga:

• WNA Diperiksa dalam Kasus TPPU Febrie Adriansyah, Kejagung Ungkap Perannya

Menurut dia, pemeriksaan saksi juga berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan penyidik.

"Tentunya (pemeriksaan) bagian dari TPPU-nya juga. Apakah ini ada transaksi-transaksi, seperti itu, terhadap pihak-pihak lain yang diduga ada kaitannya dengan perkara ini," katanya, Kamis, 3 September 2026.

Anang tidak menjelaskan secara rinci barang bukti yang akan dikonfirmasi kepada Febrie.

Namun, dia mengatakan bukti tersebut berkaitan dengan perkara TPPU yang menjerat mantan Jampidsus tersebut.

"Saya tidak tahu persis. Yang jelas, dokumen yang terkait dengan dugaan dalam perkaranya itu," imbuhnya.

Kejagung kembali memeriksa Febrie Adriansyah dalam penyidikan dugaan TPPU.

Febrie diperiksa sebagai tersangka bersama enam orang lainnya yang dimintai keterangan sebagai saksi.

"Kurang lebih tujuh orang. Dua itu Saudara FA dan Saudara NH, Nurman Herin. Kalau FA (diperiksa) sebagai tersangka. Kalau Nurman Herin diperiksa sebagai saksi untuk perkaranya FA," terang Anang.

Anang mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa sebelumnya.

Penyidik juga mencocokkan keterangan dengan data serta barang bukti yang telah diperoleh.

"Ini pemeriksaan terpisah. Lebih kepada menindaklanjuti dari hasil-hasil pemeriksaan saksi-saksi yang sebelumnya, juga berdasarkan data-data dan barang bukti yang didapat sebelum diperiksa yang bersangkutan," ungkap Anang.

Penyidik, kata Anang, juga melakukan klarifikasi kepada pihak yang diperiksa mengenai sejumlah dokumen yang telah diperoleh Tim 9 dari pihak lain.

"Ya (barang bukti) misalnya dokumen-dokumen yang sudah didapati oleh Tim 9 dari pihak-pihak lain, dicek juga, contohnya seperti itu untuk diklarifikasi kepada yang bersangkutan," imbuhnya.

Febrie Adriansyah sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah perkara.

Kasus tersebut pada awalnya ditangani Polri sebelum kemudian penanganannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Dalam salah satu perkara, Febrie dijerat sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan perkara ASABRI.

Dalam perkara tersebut, Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama pengusaha Don Ritto.

Febrie kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU yang berkaitan dengan temuan barang bukti berupa 74 kilogram emas dan uang tunai senilai ratusan miliar rupiah.

Dalam perkara tersebut, Kejagung juga menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka.

Selain dua perkara tersebut, penyidikan lain yang berkaitan dengan Febrie juga masih diproses.

Penyidikan itu menyangkut dugaan korupsi di PT Krakatau Steel serta pengadaan batu bara untuk PLTU yang disebut mengakibatkan blackout.

Pemeriksaan terhadap Febrie dan sejumlah saksi tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan Kejagung untuk menelusuri transaksi dan dokumen yang berkaitan dengan dugaan TPPU.* (d/ad)

MEDAN — Persidangan perkara pidana umum di Pengadilan Negeri (PN) Medan pada Kamis, 3 September 2026, menjadi perhatian setelah Hakim M Kasim memimpin persidangan tanpa didampingi dua hakim anggota.

Persidangan berlangsung di Ruang Sidang Cakra 9, Gedung PN Medan.

Baca Juga:

• Bareskrim Bongkar Jaringan Judol Internasional, Transaksi Tembus Rp1 Triliun!

Berdasarkan pantauan di lokasi, selama pembacaan tuntutan berlangsung tidak terlihat dua hakim anggota yang biasanya mendampingi majelis hakim dalam pemeriksaan perkara pidana secara majelis.

Kondisi itu kemudian menarik perhatian wartawan yang berada di ruang sidang.

Ketika seorang wartawan merekam suasana persidangan menggunakan telepon seluler, Hakim M Kasim terlihat menunjuk ke arah wartawan tersebut.

Usai persidangan, JPU Rocky Sirait dikonfirmasi mengenai ketidakhadiran dua hakim anggota dalam persidangan tersebut.

Rocky mengatakan, berdasarkan keterangan Hakim M Kasim, dua hakim anggota lainnya sedang menyusul.

"Kata hakimnya (M Kasim), dua lagi menyusul," ujar Rocky.

Saat ditanya apakah perkara pidana umum dapat disidangkan hanya dengan satu hakim tanpa didampingi hakim anggota, Rocky mengaku tidak mengetahui secara pasti.

"Entah, tidak tahu," katanya sambil berlalu membawa berkas perkara.

Tidak lama setelah itu, Hakim M Kasim keluar dari Ruang Sidang Cakra 9.

Ia kemudian menghampiri wartawan yang sebelumnya merekam jalannya persidangan.

"Kenapa video-video tadi?" tanya M Kasim.

Wartawan tersebut kemudian mempertanyakan apakah persidangan perkara pidana umum diperbolehkan digelar hanya dengan satu hakim tanpa didampingi hakim anggota.

M Kasim menjelaskan bahwa persidangan tersebut dilakukan hanya untuk mengundurkan jadwal persidangan.

"Itu hanya untuk mengundurkan sidang," kata M Kasim sebelum berlalu.

Sementara itu, seorang pengunjung sidang yang berada di lokasi memberikan keterangan berbeda mengenai agenda persidangan.

Menurut pengunjung tersebut, persidangan yang berlangsung bukan sekadar penundaan.

Ia menyebut agenda yang dilakukan adalah pembacaan surat tuntutan terhadap dua terdakwa.

"Itu tadi tuntutan. Ada berkas yang diserahkan jaksa kepada hakim," ujar pengunjung tersebut.

Perbedaan penjelasan mengenai agenda persidangan serta ketidakhadiran dua hakim anggota tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan sidang perkara pidana umum di PN Medan.

Persoalan tersebut juga menjadi sorotan karena persidangan perkara pidana yang diperiksa secara majelis pada umumnya melibatkan lebih dari satu hakim.* (ad)

MEDAN — Mantan penyidik Polsek Sunggal, Brigadir Imam Harefa, menempuh jalur hukum setelah muncul narasi di media sosial yang menyebut dirinya pernah menjual mantan istrinya, Winda Lorenza Gowasa, 35 tahun, kepada atasannya pada rentang 2020-2021.

Narasi tersebut sebelumnya beredar di berbagai platform media sosial.

Baca Juga:

• Bareskrim Bongkar Jaringan Judol Internasional, Transaksi Tembus Rp1 Triliun!

Brigadir Imam Harefa datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut pada Kamis, 3 September 2026 sore.

Ia datang didampingi kuasa hukumnya.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Dr Ferry Walintukan, membenarkan adanya laporan yang dibuat Imam.

Menurut Ferry, membuat laporan kepada polisi merupakan hak setiap warga negara, termasuk anggota Polri.

"Membuat laporan ke polisi apabila seseorang itu merasa dirugikan atau hak-hak yang dilanggar orang lain merupakan hak setiap orang. Hak tersebut tidak terkecuali anggota Polri, anggota Polri juga bisa membuat laporan apabila ia merasa dirugikan," ujarnya.

Ferry mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, laporan Imam berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik.

Narasi yang dilaporkan menyebut Imam pernah menjual mantan istrinya kepada atasannya yang disebut menjabat sebagai Wakapolda pada 2020-2021.

Ferry mengatakan laporan tersebut menjadi langkah hukum Imam karena merasa dirugikan oleh informasi yang beredar.

Kasus ini muncul ketika kematian Winda Lorenza Gowasa kembali menjadi sorotan.

Pihak keluarga sebelumnya menyampaikan sejumlah pernyataan mengenai kehidupan Winda semasa hidup.

Keluarga menduga Winda pernah dijual oleh suaminya kepada seseorang yang disebut menjabat sebagai Wakapolda.

Pernyataan tersebut beredar melalui video di berbagai platform media sosial.

Namun, narasi dalam video tersebut masih merupakan keterangan dari pihak keluarga dan perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan maupun penyidikan.

Dalam video yang beredar di media sosial, seorang perempuan yang disebut sebagai bagian dari keluarga Winda menyampaikan dugaan tersebut.

"Hancurnya si Loren ini sejak si Iman menjualnya kepada atasannya kalau tidak salah jabatannya dulu Wakapolda itu dulu di Tahun 2020-2021," ujar seorang wanita dari keluarga Winda Lorenza dalam rekaman video di media sosial.

Sementara itu, laporan yang dibuat Imam kini menjadi bagian dari proses hukum yang akan ditangani kepolisian.

Polisi perlu memeriksa sumber informasi, pihak yang menyebarkan narasi, serta bukti-bukti yang mendukung maupun membantah informasi tersebut.

Dengan adanya laporan tersebut, dugaan pencemaran nama baik dan berbagai narasi mengenai hubungan Imam dengan Winda akan diuji melalui proses hukum.* (mi/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan telah memeriksa seorang warga negara asing (WNA) dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

WNA tersebut diperiksa sebagai saksi yang meringankan tersangka Don Ritto (DR).

Baca Juga:

• Praperadilan Rampung, Kubu Pastikan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Hormati Proses Hukum TPPU di Kejagung

"Memang terjadwal kemarin ada pemeriksaan saksi yang warga negara asing, tapi itu saksi yang dihadirkan meringankan dari pihak tersangka DR," kata Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna kepada wartawan di Gedung Utama Kejagung RI, Jakarta Selatan, Kamis, 3 September 2026.

Anang juga membantah informasi yang menyebut WNA tersebut diperiksa berkaitan dengan dugaan transaksi kripto yang dilakukan Febrie.

"Tidak," ucap Anang.

Pada Kamis, 3 September 2026, Febrie kembali diperiksa oleh Tim 9 Kejagung RI terkait perkara TPPU yang menjeratnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Febrie diperiksa bersama enam saksi lainnya.

Sejumlah saksi yang diperiksa berasal dari pihak perbankan.

Pemeriksaan terhadap pihak perbankan dilakukan untuk menelusuri alur transaksi yang berkaitan dengan Febrie.

"Tentunya (pemeriksaan) bagian dari TPPU-nya juga. Apakah ini ada transaksi-transaksi, seperti itu, terhadap pihak-pihak lain yang diduga ada kaitannya dengan perkara ini," kata Anang.

Menurut Anang, pemeriksaan saksi juga berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan penyidik.

Namun, ia mengaku belum mengetahui secara rinci bukti apa saja yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan tersebut.

Anang juga belum dapat memastikan apakah terdapat rekening milik Febrie yang telah disita penyidik.

"Saya tidak tahu persis, yang jelas dokumen yang terkait dengan dugaan dalam perkaranya itu," imbuhnya.

Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah perkara.

Kasus yang menjerat mantan Jampidsus tersebut pada awalnya ditangani oleh Polri sebelum penanganannya diserahkan kepada Kejagung.

Salah satu perkara yang menjerat Febrie adalah dugaan korupsi dan TPPU terkait kasus ASABRI.

Dalam perkara tersebut, Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama pengusaha Don Ritto.

Febrie kemudian kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU terkait temuan barang bukti berupa 74 kilogram emas dan uang tunai ratusan miliar rupiah.

Dalam perkara ini, Kejagung juga menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka.

Selain perkara tersebut, penyidikan lain yang berkaitan dengan Febrie masih berjalan.

Penyidikan itu mencakup dugaan korupsi di PT Krakatau Steel serta pengadaan batu bara untuk PLTU yang disebut mengakibatkan blackout.

Pemeriksaan terhadap Febrie dan para saksi masih dilakukan untuk mendalami dugaan aliran transaksi serta keterkaitannya dengan perkara TPPU yang sedang ditangani Kejagung.* (d/ad)