MEDAN – Wali Kota Medan menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Camat Medan Timur Fernanda, S.S.T.P., dan Lurah Aur Efrin Hadi Syahputra Hasibuan, S.A.P., M.T.

Keduanya dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Baca Juga:

• Anjlok Tajam dari 78 Persen, Survei Poltracking Ungkap Tingkat Kepuasan Publik ke Prabowo-Gibran Sisa 55,1 Persen

Fernanda dikenai hukuman berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 800.1.6.2/1397.K tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 Bulan.

Adapun Efrin dikenai hukuman berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 800.1.6.2/1398.K dengan jenis hukuman yang sama, yakni pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, Subhan Fajri Harahap, membenarkan penjatuhan hukuman tersebut.

"Benar, pada tanggal 31 Agustus 2026 Wali Kota Medan telah menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin berat kepada Saudara Fernanda dan Saudara Efrin Hadi Syahputra Hasibuan. Saudara Fernanda berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 800.1.6.2/1397.K, sedangkan Saudara Efrin berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 800.1.6.2/1398.K. Keduanya dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan," ujar Subhan.

Menurut Subhan, hukuman tersebut tidak langsung berlaku pada hari keputusan ditetapkan.

Pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang tercantum dalam keputusan Wali Kota Medan.

"Keputusan ditetapkan tanggal 31 Agustus 2026. Selanjutnya, sesuai diktum keputusan, hukuman disiplin mulai berlaku pada hari kerja ke-15 terhitung sejak yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan," jelasnya.

Penjatuhan hukuman disiplin tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin.

Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Ad Hoc dan dilanjutkan dengan tahapan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam keputusan tersebut, Fernanda yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Medan Timur dibebaskan dari jabatannya dan menjadi Jabatan Pelaksana.

Ia ditempatkan sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan.

Sementara Efrin yang sebelumnya menjabat sebagai Lurah Aur, Kecamatan Medan Maimun, juga dibebaskan dari jabatannya dan menjadi Jabatan Pelaksana.

Ia ditempatkan sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan.

Subhan mengatakan penjatuhan hukuman tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Medan dalam menegakkan disiplin dan menjaga integritas aparatur sipil negara.

"Penegakan disiplin merupakan bagian dari pembinaan ASN. Setiap ASN harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah dan kepercayaan yang harus dilaksanakan secara profesional, berintegritas, bertanggung jawab serta senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Subhan menegaskan, hukuman berupa pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana bukan berarti Fernanda dan Efrin diberhentikan sebagai PNS.

Keduanya tetap berstatus sebagai PNS dan memperoleh hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Medan berharap keputusan tersebut menjadi perhatian bagi seluruh ASN agar senantiasa menjaga integritas, profesionalitas dan kepercayaan masyarakat.

"Pemerintah Kota Medan akan terus konsisten melakukan pembinaan dan penegakan disiplin ASN secara objektif, profesional, transparan dan sesuai ketentuan. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat," tutup Subhan.* (ad)

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sapril mengatakan pemerintah daerah belum menerima keputusan final mengenai batas wilayah tersebut.

Baca Juga:

• Peluang Emas Pendaftaran Calon Pimpinan Baznas Tanjab Timur Resmi Dibuka, Cek Jadwal Lengkap Seleksinya

Menurut Sapril, sebelumnya tim fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan pembahasan mengenai persoalan tapal batas antara kedua kabupaten. Hasil pembahasan itu kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri pada Februari 2026.

"Tim fasilitasi dari Provinsi Jambi sebelumnya sudah melakukan pembahasan dan hasilnya sudah disampaikan ke Kemendagri pada Februari 2026," ujar Sapril.

Sapril menjelaskan, Pemkab Tanjung Jabung Timur hingga kini masih menunggu keputusan resmi Kemendagri mengenai penetapan batas wilayah dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Persoalan tapal batas kedua daerah sebelumnya telah dibahas di tingkat Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah pusat. Pemprov Jambi juga mendorong agar penyelesaian persoalan tersebut dilakukan melalui Kemendagri sehingga batas administrasi kedua kabupaten memperoleh kepastian.

Keputusan pemerintah pusat nantinya diharapkan dapat mengakhiri persoalan tapal batas antara Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Kepastian tersebut juga dinilai penting untuk menghindari perbedaan dalam administrasi maupun pengelolaan wilayah.

Pemkab Tanjung Jabung Timur memastikan masih menunggu proses dan keputusan Kemendagri terkait penetapan batas wilayah tersebut.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Sugiat dalam rapat kerja bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Senin (31/8/2026). Menurutnya, sejumlah indikator kuantitatif menunjukkan kinerja pemerintahan Prabowo cukup baik, khususnya di bidang ekonomi.

Baca Juga:

• Pukul Kentongan Tanda Berakhirnya Hajat Akbar! Presiden Prabowo Resmi Tutup Muktamar NU Sekaligus Kirim Pesan Khusus ke Gus Kikin

Sugiat menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian pemerintah dan persepsi masyarakat. Dia bahkan mengaitkannya dengan teori pembentukan persepsi publik yang dikemukakan Noam Chomsky.

Menurut Sugiat, Bakom RI masih kalah dalam membangun persepsi publik dibandingkan kelompok-kelompok di luar pemerintah. Hal itu, kata dia, terlihat dari sejumlah survei yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo berada di bawah 50 persen.

"Kalau kita belajar dari teori Chomsky itu, berarti kan ini menunjukkan bahwa Bakom Pemerintah kalah main dengan kelompok di luar sana dalam konteks membangun persepsi opini publik. Karena faktanya, di beberapa survei terbaru, approval rating pemerintahan Pak Prabowo itu di bawah 50 persen," ujarnya.

Sugiat meminta Bakom RI dapat menjelaskan berbagai capaian pemerintah secara lebih maksimal kepada masyarakat. Dia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurutnya masih berada di atas 5 persen pada 2026.

"Misalnya, berdasarkan data dari BPS kan pertumbuhan ekonomi kita dari katakanlah di 2026, dari triwulan pertama sampai triwulan kedua ini, ini di atas 5 persen. Di atas 5 persen itu kan sebenarnya bagus," kata Sugiat.

Dia juga menilai daya beli masyarakat masih terjaga. Indikasinya, konsumsi masyarakat masih menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau konsumsi masyarakat adalah penyumbang terbesar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu artinya daya beli masyarakat masih terjaga kan?" tegasnya.

Namun, menurut Sugiat, kondisi tersebut belum tercermin dalam persepsi masyarakat. Dia menilai opini publik justru cenderung menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia sedang menuju krisis.

"Tapi opini publik tidak seperti itu. Opini publik seolah-olah ekonomi sedang sedang menuju krisis," sambung Sugiat.

Selain pertumbuhan ekonomi dan daya beli, Sugiat menyoroti realisasi investasi yang masuk ke Indonesia pada 2026. Dia menyebut nilainya telah mencapai lebih dari Rp1.000 triliun dan berpotensi menciptakan lapangan kerja.

Meski demikian, dia menilai berbagai capaian tersebut belum tersampaikan secara efektif kepada masyarakat.

"Ini kan menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu kalah main dengan kelompok di luar sana dalam konteks membangun persepsi opini publik," ujar Sugiat.

Sugiat mengaku khawatir kinerja pemerintahan Prabowo yang dinilainya baik secara kuantitatif tidak mendapatkan persepsi yang adil dari masyarakat.

"Karena kasihan Pak Prabowo itu diperlakukan tidak adil dalam persepsi opini publik. Kerjanya bagus tapi yang dirasakan oleh opini publik seolah-olah ini gagal semua kan. Kan kasihan Pak Prabowo. Kami tidak bisa terima seperti itu, kami Fraksi Gerindra," tuturnya.

Dia kemudian menyoroti anggaran Bakom Pemerintah yang direncanakan mencapai Rp1,9 triliun pada 2027. Menurut Sugiat, besarnya anggaran tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kinerja komunikasi pemerintah.

"Kalau nanti anggaran ini di 2027 1,9 triliun, saya berharap ini digeser ke Kepala Sekretariat kan. Sampaikan nanti ke Bang Qodari, ini sudah kita kasih anggaran besar 1,9 triliun, kalau nanti di 2027 approval rating pemerintahan Pak Prabowo masih 50 persen, berarti kan gagal Bakom Pemerintah," kata Sugiat.

Sugiat mengatakan Fraksi Gerindra selama ini ikut menjelaskan kepada masyarakat mengenai berbagai capaian pemerintah. Dia berharap Bakom RI dapat menjalankan fungsi komunikasi publik secara lebih efektif.

"Ya kita pun seolah-olah mengambil tugas Bakom Pemerintah kan, menjelaskan berkali-kali ke publik bahwa faktanya tidak seperti itu," ujarnya.

Menanggapi kritik tersebut, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyatakan sepakat bahwa peningkatan anggaran Bakom Pemerintah harus diikuti dengan peningkatan kinerja.

"Memang kalau nanti ada peningkatan anggaran ya, Pak, itu harus seimbang," kata Bambang dalam rapat yang sama.

Bambang memastikan masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan Bakom RI. Menurutnya, peningkatan hasil survei terhadap kinerja pemerintah menjadi salah satu tanggung jawab Bakom Pemerintah pada 2027.

"Targetnya paling tidak itu survei yang sekarang tidak begitu baik hasilnya, 2027 itu tanggung jawabnya Bakom itu sebetulnya untuk meningkatkan," ujar Bambang.* (k/dh)

Perkara dengan nomor registrasi 149/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL tersebut berkaitan dengan permohonan ganti kerugian atas upaya paksa yang dilakukan terhadap Roy Suryo dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga:

• Ibarat Meludahi Matahari! Pengasuh Ponpes Somalangu Pasang Badan Bela Jokowi dari Badai Fitnah dan Caci Maki

Dalam persidangan, hanya pihak Polda Metro Jaya yang hadir sebagai termohon.

"Kejaksaan Tinggi Jakarta sudah kami panggil dengan surat tanggal 21 Agustus 2026, sudah diterima tanggal 23 Agustus. Jadi sudah sah, sudah patut, tapi sampai saat ini kami tidak menerima surat atau kabar mengenai ketidakhadiran mereka," kata I Ketut Darpawan.

Hakim juga menyampaikan hal serupa terkait Menteri Keuangan yang menjadi pihak turut termohon dalam permohonan praperadilan tersebut.

"Sudah patut, tapi sampai sekarang juga tidak ada kabar apa-apa kenapa tidak hadir, dan pada hari ini juga tidak hadir," ujarnya.

Karena pihak yang dipanggil belum hadir, hakim memutuskan melakukan pemanggilan ulang. Sidang lanjutan dijadwalkan digelar pada Senin, 7 September 2026.

"Jadi sebagaimana biasa, hukum acara, kita akan panggil sekali lagi. Kalau tidak hadir juga tanpa alasan, kita akan lanjut. Jadi kita akan bersidang kembali tanggal 7 September, hari Senin," kata hakim.

Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangaji, membenarkan persidangan ditunda karena pengadilan masih perlu memanggil kembali Kementerian Keuangan dan JPU.

"Sidang ini akan ditunda minggu depan karena masih ada panggilan terhadap Kementerian Keuangan dan juga Jaksa Penuntut Umum," kata Gafur kepada wartawan setelah persidangan.

Gafur menjelaskan praperadilan jilid V tersebut diajukan sebagai tindak lanjut dari putusan praperadilan ketiga. Dalam perkara sebelumnya, permohonan Roy Suryo dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kekurangan pihak.

Pada permohonan terbaru, tim hukum Roy Suryo memasukkan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang sebelumnya belum dilibatkan dalam perkara.

Roy Suryo juga menyoroti ketidakhadiran pihak termohon dan turut termohon dalam persidangan. Dia mengatakan seluruh pihak telah menerima panggilan dari pengadilan, tetapi persidangan belum dapat dilanjutkan karena pihak terkait tidak hadir.

"Surat panggilan sudah layak dan patut untuk diterima oleh mereka. Hanya saja tidak ada kabar sampai dengan sidang. Sebenarnya tadi ada upaya untuk menunggu mereka kalau-kalau mereka datang, tapi ternyata mereka tidak datang," ujar Roy.* (in/dh)

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan tingkat kepuasan tersebut masih menunjukkan mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Juga:

• Pukul Kentongan Tanda Berakhirnya Hajat Akbar! Presiden Prabowo Resmi Tutup Muktamar NU Sekaligus Kirim Pesan Khusus ke Gus Kikin

Meski masih berada di atas 50%, tingkat kepuasan tersebut mengalami penurunan dibandingkan hasil survei sebelumnya. Pada saat yang sama, responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas mencapai 40,2%.

Hanta menjelaskan tren penurunan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran telah terlihat sejak beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan survei Poltracking pada Oktober 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat sebesar 78%. Angka tersebut kemudian turun menjadi 74% pada Maret 2026.

"Ternyata tingkat kepuasan per hari ini, per bulan Agustus, tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran adalah 55,1 persen," ujar Hanta.

Dia menjelaskan tingkat kepuasan kembali turun menjadi 70% pada Mei 2026. Selanjutnya, pada Juli 2026 terjadi penurunan yang cukup signifikan sebelum kembali turun pada Agustus.

"Bulan Mei turun sedikit di 70 persen, dan bulan Juli mengalami penurunan cukup signifikan dan terkonfirmasi di Agustus 58 persen kemudian menjadi 55,1 persen," jelasnya.

Survei nasional Poltracking Indonesia tersebut dilakukan pada 14-20 Agustus 2026. Survei melibatkan 1.220 responden yang dipilih melalui metode wawancara tatap muka.

Survei menjangkau 38 provinsi di seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Stratifikasi survei dilakukan berdasarkan proporsi jenis kelamin pemilih.

Poltracking Indonesia menyebut survei tersebut memiliki margin of error sekitar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.* (k/dh)

Penutupan Muktamar ke-35 NU ditandai dengan pemukulan kentongan secara simbolis oleh Prabowo di panggung utama. Prabowo hadir bersama Rais Aam PBNU terpilih KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.

Baca Juga:

• Tolak Mentah-mentah Tawaran Jumbo Rp532 Triliun! Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia Mandiri Tanpa Utang IMF

"Dengan mengucapkan alhamdulillah, pada hari Senin, 31 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menutup Muktamar Ke-35 NU," ujar Prabowo.

Dalam sambutannya, Prabowo memberikan ucapan selamat kepada KH Miftachul Akhyar dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin yang terpilih masing-masing sebagai Rais Aam dan Ketua Umum PBNU untuk masa khidmah 2026-2031.

"Yang saya muliakan Rais Aam PBNU terpilih, KH Miftachul Akhyar, dan Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz, Gus Kikin, yang saya hormati, beserta seluruh jajaran PBNU dan muktamirin yang hadir," kata Prabowo.

Prabowo mengaku merasa terhormat kembali mendapat kesempatan menghadiri rangkaian Muktamar NU. Sebelumnya, dia menghadiri pembukaan Muktamar ke-35 NU di Lapangan Untung Suropati, Jombang, pada Kamis (27/8).

"Ini kehormatan besar bagi saya untuk diundang kedua kali," ujarnya.

Prabowo kemudian mengajak seluruh pihak untuk mensyukuri berbagai hal yang masih dinikmati bangsa Indonesia, termasuk perdamaian dan kesehatan. Menurutnya, kondisi tersebut memungkinkan masyarakat berkumpul dalam momentum Muktamar NU.

"Kita bersyukur atas segala berkah, segala kebaikan yang diberikan kepada bangsa kita. Perdamaian yang masih kita nikmati, kesehatan, dan napas yang kita nikmati sehingga kita dapat berkumpul di acara yang istimewa ini," sambungnya.

Prabowo juga menyebut penutupan Muktamar ke-35 NU sebagai momentum besar. Dia secara khusus menyapa Gus Kikin yang baru menerima amanah sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031.

"Hari ini memang hari besar, saya sudah katakan tadi. Dan juga ternyata Gus Kikin juga," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut berbicara mengenai Indonesia sebagai negara besar yang memilih demokrasi sebagai sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia menilai besarnya Indonesia membuat pengelolaan demokrasi membutuhkan kemampuan untuk merangkul berbagai pihak.

"Karena kita sudah memilih demokrasi, demokrasi adalah pilihan kita dan negara kita besar, kita sebesar Eropa. Di Eropa itu lebih dari 27 negara," ungkap Prabowo.

Prabowo berharap kepengurusan baru PBNU dapat menjalankan amanah dengan baik dan terus berkontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.* (in/dh)

Kegiatan Dialog Interaktif dan Pelantikan Pengurus DPD LKBH AMPI Kota Binjai tersebut digelar di Pendopo Umar Baki Kota Binjai, Minggu (30/8/2026).

Baca Juga:

• Biar Keran Nggak Ikutan 'Seret' PDAM Tirta Sari Binjai Desak Pelanggan Tertib Bayar Air Tepat Waktu

Edi Saputra menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, dialog interaktif dan pelantikan pengurus menjadi momentum penting untuk memperkuat kontribusi organisasi dalam membantu masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan.

"Indonesia merupakan negara hukum. Akses terhadap keadilan merupakan hak mendasar setiap warga negara tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi," ujar Edi.

Karena itu, keberadaan LKBH AMPI Kota Binjai dinilai memiliki peran strategis, terutama dalam membantu masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan hukum.

LKBH AMPI juga diharapkan tidak hanya hadir ketika masyarakat sedang menghadapi persoalan hukum. Organisasi tersebut didorong aktif memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran hukum secara berkelanjutan.

"Saya berharap dialog ini dapat melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang taktis dan solutif. Pemuda, khususnya kader AMPI yang berlatar belakang hukum, harus menjadi garda terdepan dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat," katanya.

Edi juga menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus DPD LKBH AMPI Kota Binjai yang baru dilantik. Dia berharap pengurus dapat menjalankan amanah secara profesional, berintegritas dan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Pengurus DPD LKBH AMPI Kota Binjai masa bakti 2026-2031.

Sementara itu, Ketua DPD AMPI Kota Binjai Surya Dharma Sitepu, SE, mengatakan LKBH AMPI hadir sebagai wadah perjuangan hukum yang inklusif dengan berlandaskan komitmen, konsistensi dan tanggung jawab moral untuk menghadirkan keadilan di tengah masyarakat.

"Saya berharap pengurus yang baru dilantik dapat langsung bergerak cepat, profesional, dan berintegritas dalam memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, khususnya di Kota Binjai," ujar Surya.

Ketua Panitia Dicky Sukma Praditya turut menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sementara itu, Ali Ibsan selaku Direktur LKBH AMPI Kota Binjai mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang hadir dan memberikan dukungan terhadap pelantikan pengurus.

"Terima kasih juga dari Direktur LKBH AMPI Sumut, Abangda Acil Lubis dan Sekretaris AMPI Sumut Gabriel Nainggolan, yang berkenan hadir di acara pelantikan ini," ucap Ali.* (dh)

SUBULUSSALAM - Hotnida Boang Manalu, 39, kembali memeluk Islam setelah sempat keluar dari agama tersebut pada 2024. Ia mengucapkan dua kalimat syahadat dalam prosesi yang dibimbing aktivis dakwah di wilayah Subulussalam, Aceh, Senin (31/8/2026).

Aktivis Dakwah Perbatasan Ustaz Teuku Azhar mengatakan Hotnida sebelumnya merupakan seorang Muslimah dan berasal dari keluarga Muslim. Menurut dia, Hotnida kemudian memutuskan keluar dari Islam pada Juni 2024 untuk menikah dengan seorang pria non-Muslim.

Baca Juga:

• Sampaikan Kajian Subuh di Banda Aceh, Prof Ali Abubakar Dorong Umat Jadikan Maulid Momentum Teladani Rasulullah

Menurut Teuku Azhar, pernikahan tersebut hanya berlangsung sekitar enam bulan. Setelah itu, Hotnida kembali menghadapi sejumlah persoalan dalam kehidupan pribadinya.

Teuku Azhar juga menceritakan bahwa ayah Hotnida meninggal dunia pada Maret 2026. Setelah peristiwa tersebut, Hotnida disebut mengalami sakit yang membuatnya kesulitan berdiri dan berjalan.

Teuku Azhar memandang berbagai pengalaman yang dialami Hotnida menjadi bagian dari proses yang kemudian mendorongnya untuk kembali memeluk Islam. Namun, penilaian tersebut merupakan pandangan yang disampaikan oleh narasumber.

Hotnida akhirnya menyatakan kesadaran dan penyesalannya serta mengikrarkan diri kembali memeluk Islam. Ia juga berkomitmen untuk tetap menjalankan ajaran Islam dan mempelajari agama secara lebih mendalam.

Prosesi syahadat Hotnida dibimbing Aktivis Forum Dakwah Perbatasan (FDP) Ustaz Alamsyah. Kegiatan tersebut disaksikan Koordinator FDP Wilayah Singkil H Muchlis Pohan, perwakilan keluarga mualaf serta tokoh masyarakat.

Teuku Azhar menyambut baik kembalinya Hotnida ke Islam. Ia juga menyebut jumlah mualaf di wilayah Subulussalam dan Singkil mengalami peningkatan.

Menurutnya, pembinaan terhadap mualaf menjadi salah satu prioritas FDP. Pendampingan dinilai penting agar orang yang baru memeluk Islam mendapatkan pemahaman agama dan dukungan dalam menjalani kehidupan sebagai Muslim.

"Islam tanpa binaan tidak akan merubah perilaku mereka sebagai mualaf," ujar Teuku Azhar.

Karena itu, ia mengajak masyarakat Muslim untuk ikut mendukung program pembinaan terhadap saudara-saudara yang baru memeluk Islam agar mereka mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan.* (dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Baca Juga:

• Nagih Janji Berbuah Manis Presiden Prabowo Resmi Kantongi KTA NU yang Diserahkan Langsung oleh Rais Aam PBNU

"Saya kira kemarin beberapa bulan lalu kaget Menteri Keuangan (Purbaya) kita di Washington DC, ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan pemerintah saat ini berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari luar negeri. Menurutnya, pemerintah lebih terbuka terhadap investasi dibandingkan menambah utang.

Meski demikian, Prabowo mengatakan pemerintah tetap dapat mengambil pinjaman jika memang diperlukan. Syaratnya, pinjaman tersebut harus memiliki tingkat bunga yang rendah.

"Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, kalau kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin," ujarnya.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap utang, Prabowo mengatakan pemerintah juga terus melakukan efisiensi anggaran. Penghematan dari berbagai sektor disebut telah mencapai lebih dari Rp200 triliun dan mendekati Rp300 triliun setiap tahun.

Prabowo mengatakan dana hasil penghematan tersebut kemudian dialihkan untuk program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Penghematan kita dari berbagai bidang tiap tahun lebih dari Rp200 triliun, mendekati Rp300 triliun tiap tahun. Uang ini lah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat, ini yang kita pakai," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga pernah mengungkapkan adanya tawaran pinjaman dari IMF dan Bank Dunia. Tawaran tersebut bernilai sekitar USD25 miliar-USD30 miliar atau setara Rp532,4 triliun.

Tawaran itu disebut berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan konflik geopolitik di Timur Tengah.

Purbaya mengatakan Indonesia memilih tidak mengambil tawaran tersebut karena pemerintah masih memiliki persediaan dana yang dinilai cukup untuk menghadapi guncangan ekonomi.

"Saya bilang sama dia sekarang saya belum butuh karena saya sendiri punya persediaan hampir USD25 miliar untuk negara kita sendiri, jadi aman," kata Purbaya.

Purbaya menyebut persediaan dana sekitar USD25 miliar atau setara Rp428,55 triliun tersebut menjadi salah satu modal Indonesia dalam menghadapi kondisi ekonomi global.* (oz/dh)

Penyerahan Kartanu dilakukan sebelum Prabowo naik ke podium untuk menyampaikan pidato dalam acara penutupan Muktamar ke-35 NU.

Baca Juga:

• Sikat Habis BUMN Boncos, Prabowo Resmi Tutup 290 Perusahaan Kurang Sehat dan Janji Babat 700 Lagi Demi Hemat Rp 100 Triliun

Saat itu, Prabowo sempat meminta agar dirinya diberikan kartu anggota NU sebelum menghadiri agenda penutupan Muktamar.

"Hanya Gus Yahya, aku dari dulu minta Kartu NU. Jadi masih hutang sama saya ya. Kalau bisa sebelum penutupan Muktamar ya. Kalau penutupan tanggal 31, kalau ada kartu anggota, aku datang lagi tanggal 31," kata Prabowo dalam sambutannya.

Permintaan tersebut kemudian mendapat respons dari Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Ia memastikan Kartanu untuk Prabowo telah disiapkan dan akan diberikan pada acara penutupan Muktamar ke-35 NU.

"Udah ada. Tinggal ngasihkan aja hari ini gitu," ujar Gus Kikin setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026-2031.

Gus Kikin sebelumnya juga memastikan kartu anggota tersebut akan diberikan langsung kepada Prabowo. Kartanu itu ditandatangani oleh Gus Kikin selaku Ketua Umum PBNU terpilih.

"Insya Allah kita berikan nanti," kata Gus Kikin.

Ia menegaskan kartu anggota NU yang diberikan kepada Prabowo menjadi tanggung jawabnya untuk ditandatangani setelah dirinya ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU.

"Iya jatahnya begitu. Kalau jadinya tadi pagi, kartunya ya tentu saya yang harus tanda tangan," tandasnya.* (in/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Pernyataan tersebut dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (31/8/2026).

Baca Juga:

• Catat Sejarah Baru! Gus Ipul Ungkap Presiden Prabowo Jadi Kepala Negara Pertama yang Buka Sekaligus Tutup Muktamar NU

"Kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak memiliki kinerja baik, yang rugi, itu kita tutup 290 BUMN," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut telah memberikan penghematan anggaran sebesar Rp 50 triliun. Pemerintah juga masih akan melakukan penutupan terhadap ratusan BUMN lainnya yang dinilai tidak menguntungkan.

Prabowo menargetkan setidaknya 700 BUMN kembali ditutup hingga 31 Desember mendatang.

"Dengan 290 BUMN kita telah menghemat Rp 50 triliun. Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang akan kami akan tutup," tegasnya.

Prabowo menjelaskan, setelah proses penataan tersebut dilakukan, jumlah BUMN yang tetap beroperasi di bawah pemerintahannya ditargetkan hanya sekitar 200 hingga 250 perusahaan.

Ia berharap penyederhanaan jumlah BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memberikan penghematan anggaran yang lebih besar bagi negara.

"Jadi nanti hanya tinggal 250 BUMN. Tinggal 200-250, berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp 100 triliun," pungkas Prabowo.* (d/dh)

"Untuk pertama kalinya, Presiden Republik Indonesia hadir membuka juga menutup Muktamar Nahdlatul Ulama," kata Gus Ipul saat menyampaikan laporan pelaksanaan Muktamar dalam acara penutupan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Baca Juga:

• "Saya Juga Banyak Unsur Delapan", Gus Kikin Cairkan Suasana dengan Candaan Kemiripan ke Prabowo

"Dapat kami laporkan, sejak dibuka, seluruh rangkaian Muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda," tuturnya.

Muktamar ke-35 NU diikuti sekitar 3.000 peserta dan peninjau. Mereka berasal dari 38 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan 523 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).

Pada pembukaan Muktamar, Kamis (27/8/2026), Prabowo tiba sekitar pukul 15.20 WIB. Kedatangannya disambut Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU periode sebelumnya Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Prabowo kemudian berjalan menuju area tenda acara sambil menyapa dan menyalami para Nahdliyin yang hadir. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menghadiri pembukaan Muktamar tersebut.

Kini, rangkaian Muktamar ke-35 NU memasuki tahap akhir setelah forum menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031.

Gus Kikin terpilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), melengkapi kepemimpinan PBNU periode 2026-2031 bersama KH Miftachul Akhyar yang kembali mendapatkan amanah sebagai Rais Aam PBNU.* (k/dh)

Gus Kikin bahkan berseloroh soal angka delapan yang disebutnya menjadi salah satu kesamaan dengan Prabowo. Dia mengaitkan angka tersebut dengan tanggal kelahirannya, 17 Agustus 1958.

Baca Juga:

• Disambut Salawat Badar, Prabowo Hadiri Penutupan Muktamar ke-35 NU

Candaan tersebut langsung disambut tepuk tangan dan senyum Prabowo serta peserta penutupan Muktamar ke-35 NU.

Gus Kikin kemudian kembali mengaitkan angka delapan dengan amanah yang diterimanya sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.

"Dan saya kebetulan diamanahi menjadi pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng yang kedelapan. Jadi rasanya enggak berlebihan saya nyocok-nyocokkan ini cocok dengan Beliau," ujar Gus Kikin yang disambut tawa peserta Muktamar.

Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031 melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 NU.

Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, nama Gus Kikin masuk dalam daftar lima kandidat yang diajukan peserta Muktamar. Empat kandidat lainnya yakni KH Zulfa Mustofa, KH Abdussalam Sochib atau Gus Salam, petahana Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, serta KH Abdul Ghofar Rozin.

Setelah terpilih, Gus Kikin mengajak seluruh warga NU atau nahdliyin untuk menjaga persatuan. Dia menegaskan Nahdlatul Ulama merupakan milik bersama dan seluruh elemen di dalamnya harus berjalan bersama.

"Pesan untuk muktamirin, ya sama-sama, warga Nahdlatul Ulama, kita harus bersatu, kita harus bersama-sama, ini Nahdlatul Ulama milik bersama," ujar Gus Kikin.

Pesan tersebut disampaikan Gus Kikin di tengah rangkaian Muktamar ke-35 NU yang sebelumnya diwarnai dinamika dan perbedaan pendapat dalam sejumlah sidang. Kini, kepengurusan PBNU periode 2026-2031 memasuki tahap baru setelah terpilihnya Gus Kikin sebagai Ketua Umum.* (k/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan selama tiga hari, yakni pada Rabu (26/8/2026) hingga Jumat (28/8/2026). Delapan lokasi yang digeledah merupakan rumah dan kantor milik pihak swasta.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Koruptor! 13 Dosa Besar Masuk Bidikan RUU Perampasan Aset, DPR Warning Keras Jangan Jadi Alat Pemerasan

Menurut Budi, dokumen yang ditemukan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mengetahui keterkaitannya dengan konstruksi perkara yang sedang disidik.

"Temuan-temuan tersebut juga akan dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang dipandang mengetahui dan dapat menjelaskan substansi maupun keterkaitannya dengan perkara," ujarnya.

KPK menilai sektor perpajakan memiliki posisi penting karena menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Karena itu, praktik korupsi di sektor tersebut dinilai tidak hanya menyangkut penyimpangan administrasi, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan yang seharusnya masuk ke kas negara.

"Untuk itu, KPK akan terus mendalami setiap informasi dan bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan," kata Budi.

Sebelumnya, KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam pengembangan perkara yang sama. Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita logam mulia emas seberat 1,3 kilogram dan uang tunai Rp100 juta.

Penggeledahan sebelumnya dilakukan pada Selasa (11/8/2026) hingga Rabu (12/8/2026) di Kanwil Pajak Surakarta serta sejumlah lokasi di Klaten, Jombang, Surabaya dan Malang.

KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan korupsi restitusi pajak KPP Madya Banjarmasin.

Kasus tersebut bermula ketika PT Buana Karya Bhakti (PT BKB) mengajukan permohonan restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak ke KPP Madya Banjarmasin.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar. Setelah dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar, nilai restitusi pajak yang disetujui menjadi Rp48,3 miliar.

Dalam proses pengajuan tersebut, Kepala KPP Madya Banjarmasin saat itu, Mulyono, disebut bertemu dengan Manajer Keuangan PT BKB Venasius Jenarus Genggor dan meminta "uang apresiasi" agar permohonan restitusi disetujui.

PT BKB melalui Venasius kemudian disebut menyepakati pemberian uang sebesar Rp1,5 miliar. Uang tersebut disertai pembagian untuk pihak-pihak yang terlibat.

Setelah restitusi dicairkan ke rekening PT BKB pada 22 Januari 2026, muncul pembahasan mengenai pembagian "uang apresiasi". Uang tersebut disebut dicairkan melalui invoice fiktif.

Dalam perkara itu, pembagian uang yang disepakati yakni Rp800 juta untuk Mulyono, Rp200 juta untuk Dian Jaya Demega dan Rp500 juta untuk Venasius.

KPK sebelumnya telah menetapkan Mulyono dan Dian Jaya Demega sebagai pihak yang disangkakan menerima suap, sedangkan Venasius Jenarus Genggor disangkakan sebagai pemberi.

Penyidik KPK masih terus mengembangkan perkara tersebut, termasuk menelusuri dokumen dan barang bukti lain yang diperoleh dari sejumlah penggeledahan di berbagai wilayah.* (k/dh)

"Tentu selama muktamar ada dinamika, ada perdebatan, ada perbedaan pendapat. Tetapi begitulah muktamar. NU tidak pernah sepi dari perbedaan pendapat. Tetapi NU juga punya cara sendiri untuk menyelesaikannya," kata Gus Ipul saat penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Baca Juga:

• Disambut Salawat Badar, Prabowo Hadiri Penutupan Muktamar ke-35 NU

Ketua Umum PBNU tidak lagi dipilih secara langsung melalui mekanisme one man one vote. Setiap wilayah dan cabang yang memiliki hak suara mengusulkan sekurang-kurangnya satu dan sebanyak-banyaknya lima nama calon.

"Setiap wilayah dan cabang pemilih hak suara mengusulkan sekurang-kurangnya satu dan sebanyak-banyaknya lima nama," jelas Gus Ipul.

Dari usulan tersebut, lima nama dengan perolehan suara terbanyak kemudian disampaikan kepada Rais Aam terpilih untuk dimusyawarahkan bersama anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

"Lima nama dengan perolehan suara terbanyak kemudian disampaikan kepada Rais Aam terpilih untuk dimusyawarahkan bersama anggota Ahlul Halli wal Aqdi dalam menentukan Ketua Umum," tuturnya.

Dalam proses tersebut, KH Miftachul Akhyar kembali mendapatkan amanah sebagai Rais Aam PBNU. Sementara KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031.

Pelaksanaan Muktamar ke-35 NU juga sempat diwarnai kericuhan. Sidang Pleno IV menjadi salah satu titik memanasnya suasana setelah massa memprotes aturan mengenai masa tunggu atau iddah politik bagi eks pejabat politik yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU.

Massa yang memprotes aturan tersebut sempat merangsek melewati petugas keamanan lokal. Kericuhan terjadi di depan Ruang Sidang Pleno IV sekitar pukul 13.40 WIB.

Aksi saling dorong hingga saling jotos sempat terjadi. Spanduk di sisi timur lokasi acara juga dilaporkan robek ketika massa dan petugas berdesakan di depan pintu ruang sidang.

Dalam ketentuan Peraturan Perkumpulan NU, mantan pejabat politik harus menjalani masa tunggu satu tahun sejak mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan politik sebelum dapat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU.

Di tengah dinamika tersebut, proses pemilihan akhirnya tetap berjalan. Muktamar ke-35 NU kemudian menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031.

Gus Ipul menilai seluruh rangkaian dinamika tersebut merupakan bagian dari proses Muktamar NU dan berharap hasil yang telah ditetapkan dapat menjadi landasan bagi organisasi untuk melangkah ke depan.* (k/dh)

Setelah pendaftaran ditutup, panitia akan melakukan seleksi administrasi pada 15-16 September 2026. Hasil seleksi administrasi dijadwalkan diumumkan pada 17 September 2026.

Baca Juga:

• Kantor Kesbangpol Tanjung Jabung Timur Memprihatinkan, Teras Roboh Timpa Motor Warga

Hasil seleksi kompetensi dijadwalkan diumumkan pada 22 September 2026. Peserta yang lolos kemudian mengikuti tahapan wawancara pada 24-25 September 2026.

Sementara itu, pengumuman hasil akhir seleksi calon pimpinan Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2026-2031 dijadwalkan pada 5 Oktober 2026.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem registrasi yang telah disediakan Kementerian Agama. Calon peserta diimbau memperhatikan seluruh persyaratan dan mengikuti setiap tahapan seleksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Panitia juga mengingatkan bahwa jadwal tahapan seleksi dapat berubah sewaktu-waktu. Setiap perubahan akan diinformasikan melalui Sekretariat Tim Penyeleksi.

Masyarakat yang berminat mengikuti seleksi calon pimpinan Baznas Tanjung Jabung Timur diharapkan memastikan seluruh dokumen dan persyaratan telah dipenuhi sebelum melakukan pendaftaran.* (dh)

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Informasi itu disampaikan Joko kepada wartawan di Mapolda Aceh, Senin (31/8/2026).

Baca Juga:

• Gerbong Mutasi Polri Bergerak, Kombes Teguh Priyambodo Resmi Nakhodai Polresta Banda Aceh Gantikan Andi Kirana

Pada posisi Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. Jabatan Kapolresta Banda Aceh kemudian dipercayakan kepada Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho yang sebelumnya menjabat Kabid TIK Polda Aceh.

Posisi Kabid TIK Polda Aceh selanjutnya diisi Kombes Pol Giyarto yang sebelumnya menjabat Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasda Polda Aceh. Jabatan yang ditinggalkan Giyarto kemudian dipercayakan kepada AKBP Dedy Sadsono yang sebelumnya menjabat Kabagfaskon Rolog Polda Aceh.

Mutasi juga terjadi di jajaran Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Aceh. AKBP dr. Denny Herry Wardhana yang sebelumnya menjabat Kasubbidkespol Biddokkes dipromosikan menjadi Karumkit Bhayangkara Tingkat II Balikpapan Biddokkes Polda Kalimantan Timur.

Sementara di tingkat Polres, AKBP Benny Bathara yang sebelumnya menjabat Kapolres Nagan Raya diangkat menjadi Wakapolresta Banda Aceh.

Jabatan Kapolres Nagan Raya selanjutnya diisi AKBP Muhamad Taufiq yang sebelumnya menjabat Kapolres Aceh Tengah. Posisi Kapolres Aceh Tengah kemudian dipercayakan kepada AKBP Teguh Siswoyo yang sebelumnya menjabat Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Aceh.

Rotasi juga menyentuh jabatan Kapolres Aceh Timur. AKBP Irwan Kurniadi dimutasi menjadi Kapolres Luwu Timur Polda Sulawesi Selatan.

Jabatan Kapolres Aceh Timur kemudian diisi AKBP Aris Cai Dwi Susanto yang sebelumnya menjabat Kapolres Bener Meriah. Sementara jabatan Kapolres Bener Meriah selanjutnya diemban AKBP Ricky Nugraha yang sebelumnya menjabat Kasubdit Patroli Air dan Udara Polda Kalimantan Utara.

Joko mengatakan mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain untuk penyegaran organisasi, rotasi juga menjadi bagian dari pembinaan karier personel dan pemenuhan kebutuhan organisasi.

"Mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi dan bagian dari promosi dan pembinaan karier personel. Kami berharap pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera menyesuaikan diri, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, serta memberikan kontribusi positif bagi institusi dan masyarakat," ujar Joko dalam rilisnya, Senin (31/8/2026).

Para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.* (dh)

Surat telegram tersebut berisi pengukuhan, pemberhentian dari jabatan dan pengangkatan sejumlah pejabat dalam lingkungan Polri.

Baca Juga:

• Dari Serdang Bedagai hingga Nias, Kapolri Ganti 6 Wajah Baru Kapolres di Sumut

Kombes Teguh Priyambodo Nugroho sebelumnya menjabat sebagai Kabid TIK Polda Aceh. Ia menggantikan Kombes Pol Andi Kirana yang dalam telegram yang sama diangkat sebagai Pamen Yanma Polri.

Selain posisi Kapolresta, jabatan Wakapolresta Banda Aceh juga mengalami pergantian. AKBP Benny Bathara diangkat sebagai Wakapolresta Banda Aceh.

Sebelumnya, Benny Bathara menjabat sebagai Kapolres Nagan Raya Polda Aceh.

Pergantian dan pengangkatan sejumlah pejabat tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Rotasi jabatan dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Iptu Eddy Musfikar mengatakan proses serah terima jabatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.

Sebelumnya, Kombes Teguh juga pernah ditunjuk Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan untuk mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas Kapolresta Banda Aceh.* (dh)

Prabowo tiba sekitar pukul 10.10 WIB dengan mengenakan baju koko putih, celana hitam dan kopiah hitam. Dia datang bersama sejumlah menteri dan pejabat pemerintah.

Baca Juga:

• Prabowo Terbang ke Jombang, Saksikan Langsung Penutupan Muktamar NU

Setibanya di lokasi, Prabowo disambut Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar serta Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Hasib Wahab Chasbullah.

Kiai Hasib kemudian mengalungkan serban putih kepada Prabowo. Presiden selanjutnya berjabat tangan dengan KH Miftachul Akhyar dan Gus Kikin sebelum berjalan bersama menuju ruangan tempat penutupan Muktamar ke-35 NU berlangsung.

Sejumlah pejabat negara juga hadir dalam agenda tersebut. Mereka antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kehadiran Prabowo menjadi bagian dari rangkaian penutupan Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Tambakberas, Jombang.

Sebelumnya, Gus Kikin telah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031 melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Sementara KH Miftachul Akhyar kembali terpilih sebagai Rais Aam PBNU untuk periode yang sama.

Kedatangan Prabowo juga berkaitan dengan kartu tanda anggota (KTA) NU. Sebelumnya, Prabowo sempat meminta KTA NU kepada Ketua Umum PBNU periode sebelumnya, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Gus Kikin mengatakan KTA NU untuk Prabowo telah disiapkan dan akan diserahkan langsung dalam agenda penutupan Muktamar.

"Sudah ada. Tinggal ngasihkan saja hari ini gitu," kata Gus Kikin setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU.

Dia memastikan KTA tersebut akan diserahkan langsung kepada Prabowo.

"Insya Allah kita berikan nanti," ujarnya.

Gus Kikin juga menyebut dirinya yang akan menandatangani KTA NU milik Prabowo sebagai Ketua Umum PBNU terpilih.

"Iya jatahnya begitu. Kalau jadinya tadi pagi, kartunya ya tentu saya yang harus tanda tangan," tandas Gus Kikin.* (in/dh)

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan mekanisme pengawasan harus mampu mencegah sekaligus menindak aparat yang menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan ketentuan perampasan aset.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Koruptor! 13 Dosa Besar Masuk Bidikan RUU Perampasan Aset, DPR Warning Keras Jangan Jadi Alat Pemerasan

Menurut Habiburokhman, perlu ada lembaga yang memiliki kewenangan kuat untuk menindak oknum penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan. Sanksi terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran juga harus mencakup aspek etika, profesi hingga pidana.

"Harus ada lembaga yang kuat yang bisa menindak oknum penegak hukum kotor yang menyalahgunakan kekuasaan dalam pelaksanaan perampasan aset dan harus ada sanksi hukum etis, profesi, dan pidana bagi penegak hukum kotor tersebut," katanya.

Politikus Partai Gerindra tersebut mengatakan penguatan mekanisme pengawasan juga diperlukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan.

Kekhawatiran itu disebut semakin besar karena RUU Perampasan Aset direncanakan tidak hanya berlaku untuk tindak pidana korupsi, tetapi juga sejumlah tindak pidana lainnya, termasuk perkara perpajakan.

"Banyak pihak yang kemudian menjadi khawatir bahwa masyarakat biasa juga bisa terkena perampasan aset walaupun bukan berstatus sebagai pejabat. Bahkan Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan kekhawatiran bahwa RUU Perampasan Aset dijadikan alat untuk mencukupi anggaran negara dengan merampas aset masyarakat yang bermasalah dengan pajak," ungkap Habiburokhman.

Meski demikian, Habiburokhman menegaskan penerapan hukum harus tetap berpegang pada asas persamaan di muka hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan tanpa melihat status maupun jabatan.

"Tentu kita harus tegaskan bahwa konstitusi kita memperlakukan asas persamaan di muka hukum, siapapun yang melakukan pelanggaran hukum maka harus mendapat sanksi tanpa memandang latar belakang jabatannya," tegasnya.

Karena itu, Komisi III DPR berupaya menyusun mekanisme pengawasan yang ketat agar ketentuan dalam RUU Perampasan Aset nantinya tidak dijalankan secara serampangan.

Habiburokhman mengingatkan penegakan hukum terkait perampasan aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang terhadap masyarakat.

"Yang tidak boleh terjadi adalah penegakan hukum perampasan aset sewenang-wenang kepada masyarakat. Jangan sampai UU Perampasan Aset menjadi alat kekuasaan untuk memeras masyarakat, mengkriminalisasi lawan politik, membungkam mereka yang bersifat kritis," pungkasnya.* (k/dh)