DEPOK - Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Batu Bara Elpandi, S.Ag., M.H., bersama Sekretaris Diskominfo Hamdan, S.Pdi., M.Si., dan Kabid Persandian Zulfan Suri, ST., menghadiri pengukuhan 59 Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengukuhan 59 TTIS ini dilakukan langsung oleh Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, sebagai garda terdepan penanganan insiden siber di instansi masing-masing, Depok, Jawa Barat, Selasa, (6/10/2026).

Baca Juga:

• Sonny Irawan Kembali ke Sumut sebagai Kapolda, Gubsu Bobby Nasution Siap Perkuat Kolaborasi

"Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden mengenai pemerintahanincorporated, digitalisasi, dan karakter ancaman siber yang terus berkembang," kata Nugroho.

Ia juga menekankan agar setiap TTIS mengidentifikasi aset secara menyeluruh beserta risiko dan ancamannya.

Pengukuhan tersebut sebagai langkah strategis yang terdiri atas 13 TTIS kementerian/lembaga, 37 TTIS pemerintah daerah, 7 TTIS sektor kesehatan, dan 2 TTIS sektor pendidikan.

Pembentukan TTIS sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera memiliki tim tanggap insiden siber (Computer Security Incident Response Team/CSIRT atau TTIS).

Di sektor pendidikan TTIS dapat memperkuat fondasi transformasi digital nasional menuju pemerintah incorporated, melalui penerapan prinsip security by design, defense in depth, serta residence by architecture, sesuai keinginan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Indonesia harus memiliki pemerintahan digital kelas dunia.

Seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital.

Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi.

Maka dari itu TTIS seluruh Indonesia terutama TTIS Kabupaten Batu Bara diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan Operasional dan koordinasi dalam merespon ancaman digital secara cepat dan tepat.

Pada kesempatan tersebut Pemerintah Kabupaten Batu Bara menerima Sertifikat Tanda Register Batubarakab-CSIRT.

Langkah ini menegaskan komitmen TTIS Kabupaten Batu Bara bersama Badan Siber dan Sandi Negara untuk menghadirkan ekosistem digital nasional yang aman, handal, dan terpercaya bagi masyarakat.* (ad)

JAKARTA — Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli BUMN Sumatera Utara (APMPEMUS) menggelar demonstrasi damai di kantor Danantara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Oktober 2026.

Aksi yang berlangsung sekitar pukul 14.25 WIB itu membawa sejumlah tuntutan terkait pengelolaan BUMN, khususnya PT Perkebunan Nusantara IV atau PTPN IV PalmCo.

Baca Juga:

• Susu Opao Diduga Masih Jadi Menu MBG di SPPG Medan Tembung 3, Pengamat Minta APH Turun Tangan: Penuhi Unsur Formil dan Materil Pidana

APMPEMUS menyebut membawa 42 dugaan permasalahan dan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mereka minta menjadi perhatian CEO Danantara.

Pada awalnya, aksi berlangsung dengan tertib. Namun, massa mengaku dihalangi ketika hendak melakukan demonstrasi di depan pintu masuk kantor Danantara.

Massa kemudian bergeser ke pintu keluar. Di lokasi tersebut, mereka kembali mendapat pengamanan dan diminta tidak melakukan aksi di area tersebut.

Pihak keamanan menyampaikan alasan pengamanan karena Presiden Prabowo Subianto sedang berada di dalam gedung untuk mengikuti rapat.

Koordinator lapangan APMPEMUS, Faidul Anwar, mengatakan demonstrasi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan perusahaan BUMN.

Menurut dia, pihaknya ingin PTPN yang berada di bawah koordinasi Danantara dapat berkembang dan memberikan keuntungan yang lebih besar.

"Kita minta CEO DANANTARA segera panggil, periksa dan copot Dirut PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa dari jabatannya, karena kami duga ia dalang KKN dilingkungan PTPN IV," harapnya.

Faidul menyebut 42 dugaan permasalahan yang dibawa dalam aksi tersebut merupakan bagian dari aspirasi yang ingin disampaikan kepada pengelola Danantara.

Massa juga meminta dugaan-dugaan tersebut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan mekanisme yang berlaku.

Ketua APMPEMUS Iqbal mengatakan dirinya sempat mendapat ancaman ketika aksi berlangsung.

Ia menilai kejadian tersebut sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan menyampaikan pendapat.

"Iqbal Ketua APMPEMUS mengaku, saat demo sempat diancam mau dibunuh, ini adalah bentuk pembungkaman demokrasi, negara gak boleh diam."

Iqbal juga meminta Presiden Prabowo memperhatikan aspirasi yang disampaikan massa dan memastikan demonstrasi dapat berlangsung secara aman.

"Tolong kami Presiden Prabowo jangan kami dihalangi demo oleh pihak pengamanan, kami ini rakyat. Kami adalah orang yang cinta Indonesia dan cinta PTPN IV, dengarkan suara rakyat ini, tolong presiden Prabowo untuk segera memecat Jatmiko dari Dirut PTPN IV," cetusnya.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Selatan meminta massa menghormati situasi karena Presiden Prabowo sedang berada di dalam gedung.

"Kita minta tolong selama ada Presiden kita jaga, karena Presiden lagi rapat di dalam, tolong dihormati, setelah Presiden balik silahkan."

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai alasan pengamanan di sekitar kantor Danantara ketika massa hendak menyampaikan aspirasi di area pintu masuk dan pintu keluar.

Aksi APMPEMUS membawa tuntutan mengenai dugaan persoalan di lingkungan PTPN IV.

Massa meminta Danantara menindaklanjuti 42 dugaan permasalahan yang mereka sampaikan, termasuk dugaan KKN.

Adapun tudingan terhadap Jatmiko Krisna Santosa dalam aksi tersebut merupakan klaim dari pihak demonstran dan masih memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak terkait.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari Jatmiko Krisna Santosa maupun manajemen PTPN IV mengenai tudingan yang disampaikan APMPEMUS dalam demonstrasi tersebut.* (ad)

MEDAN — Pengamat kebijakan publik dan anggaran Ratama Saragih, S.H., CCFA, menyoroti dugaan penggunaan minuman rasa susu merek Opao sebagai menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3.

SPPG Medan Tembung 3 yang dikelola Yayasan Atifa Maju Mandiri beralamat di Jalan Letda Sujono Nomor 74, Medan.

Baca Juga:

• Satu Putusan, Satu Pertanyaan Besar

Ratama mengatakan, apabila dugaan tersebut terbukti, penggunaan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan BGN perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk dari sisi penggunaan anggaran negara.

"Jika memang terbukti, maka jelas perbuatan dimaksud sudah memenuhi Unsur Formil ranah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dimana Means Reanya adalah Penyalah Gunaan Wewenang dengan Cara Menggunakan Produk Minuman - makanan yang Tidak Sesuai Spesifikasi Produk Pangan sebagaimana di atur dalam Nota Dinas BGN Nomor 28/05.00/ND/09/2026, tanggal 5 September 2026 bahwa SPPG dilarang menyajikan/menggunakan Minuman rasa susu/perisa Susu, Susu kental Manis/krimer kental manis, Minuman berpemanis tinggi yang tidak memenuhi standart gizi susu murni."

Menurut Ratama, apabila anggaran negara digunakan untuk membeli produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan MBG, maka penggunaan anggaran tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

"Ketika SPPG dimaksud membelanjakan Anggaran Negara untuk maksud memenuhi kebutuhan MBG dimana produk untuk kebutuhan tersebut tidak sesuai Spesifikasi yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional, maka SPPG tersebut wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran Negara dimaksud."

Ia mengatakan potensi kerugian negara juga dapat dihitung apabila terdapat perbedaan harga antara produk yang digunakan dengan produk susu yang sesuai dengan spesifikasi BGN.

"Besaran kerugian Negaranya bisa dihitung dari selisih pembelian Produk susu Opao dengan Produk susu yang di anjurkan dan atau ditentukan spesifikasinya oleh Badan Gizi Nasional (BGN)."

Ratama juga menyinggung Keputusan Deputi BGN Nomor 012/05/01 SK 12/10/2025 tentang petunjuk teknis susu dalam program MBG.

Menurut dia, aturan tersebut telah mengatur standar penyediaan dan distribusi susu untuk program MBG, termasuk proses pengadaan hingga penyajian.

"Praktisi hukum ini menandaskan lagi bahwa sebenarnya BGN sudah mengedarkan Keputusan Deputi BGN Nomor 012/05/01 SK 12/10/2025 tentang Juknis Susu MBG bahwa terdapat Jukni Standart Penyediaan - distribusi Susu pada program MBG dimana didalamnyasudah diatur standart lengkap mulai pengadaan, distributor, penyajian."

Ratama melanjutkan, ketentuan dalam keputusan tersebut juga mencakup standar keamanan pangan, sertifikasi, masa simpan, dan kemasan.

"lanjut kata Aktivis kedan Ombudsman ini bahwa dalam keputusan Deputi BGN tersebut jelas memuat kewajiban pemenuhan standart keamanan pangan, sertifikasi, masa simpan dan kemasan, ini harus di patuhi oleh seluruh SPPG di Indonesia tanpa terkecuali."

Selain persoalan penggunaan produk yang diduga tidak sesuai spesifikasi, Ratama mengatakan aparat penegak hukum perlu menelusuri sejumlah kemungkinan lain apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.

Ia menyebut dugaan manipulasi dokumen pengadaan barang dan jasa, kemungkinan persengkongkolan dengan penyedia atau pemasok, serta dugaan mark-up harga sebagai hal yang perlu diperiksa.

"Selain penyalahgunaan wewenang, maka unsur formil pidananya bisa ditelusuri apakah ada Unsur Manipulasi Dokumen Pengadaan barang dan jasanya, persengkongkolan dengan penyedia/pemasok, serta adanya Mark-up harga, ini harus di selidiki oleh Aparat Penegak Hukum ketika ada Indikasi Tindak Pidana Korupsinya"

Ratama juga menilai persoalan tersebut tidak hanya dapat dilihat dari sisi pidana. Ia menyebut aspek maladministrasi juga perlu diperiksa apabila penyelenggaraan program yang dibiayai negara tidak sesuai ketentuan pelayanan publik.

"Selain Unsur formil Pidananya, Maladministrasinya juga sudah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undaang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh pihak swasta/yaysan akan tertapi ketersediaannya merupakan Misi Negara dan di Danai oleh Negara."

Ratama mengatakan pihak yayasan dan kepala SPPG perlu memberikan pertanggungjawaban apabila dugaan penggunaan produk yang tidak sesuai ketentuan tersebut terbukti.

"Ketua yayasan dan atau pemeilik yayasan serta Kepala SPPG yang di duga melakukan perbuatan dimaksud wajib mempertanggugjawabkan semua perbuatan, tindakan dan keputusan akan penggunaan Uang Negara, serta konsukuensinya karena jika itu tidak lakukan akan mengurangi Image, kepercayaan publik kepada SPPG dimaksud."

Menurut dia, pertanggungjawaban tersebut penting karena program MBG menggunakan anggaran negara dan menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Ratama juga meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan langsung terhadap dugaan penggunaan produk tersebut.

Menurut dia, lokasi dan waktu kejadian dapat menjadi dasar awal untuk melakukan penelusuran.

"Aparat penegak Hukum (APH) sebaiknya melakukan investigasi langsung ke Tempat kejadian perkara (TKP) dimana Locus dan tempusnya sudah diketahui jelas, jangan tunggu laporan/pengaduan karena ini bukan delik aduan, publik melihat dan memantau serta merasakan jelas fakta yang sedang terjadi ini."

Dugaan penggunaan Opao sebagai menu MBG di SPPG Medan Tembung 3 masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan verifikasi oleh pihak berwenang.

Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah produk yang digunakan memang tidak memenuhi ketentuan BGN serta apakah terdapat pelanggaran dalam proses pengadaan dan penggunaan anggaran.

Jika ditemukan unsur pidana, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.* (ad)

Oleh:Raihan Muhammad

HAMPIR dua tahun setelah Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, persoalan mengenai syarat pendidikannya kembali dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga:

• MK Tak Temukan Bukti Meyakinkan Ijazah Gibran dari Luar Negeri, Ini Pertimbangannya

Perkara itu kemudian diregistrasi dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara tersebut tidak berhenti di meja administrasi.

Mahkamah memeriksa permohonan, mendengar keterangan para pihak, memeriksa alat bukti, hingga menghadirkan keterangan dari pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia.

Setelah rangkaian persidangan itu, pada 6 Oktober 2026 Mahkamah menjatuhkan putusan dengan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.

Namun, ada bagian penting dari putusan yang tidak boleh dilewati begitu saja.

Dalam persidangan, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat.

Temuan itu tidak berujung pada pembatalan atau diskualifikasi Gibran karena Mahkamah menilai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk meminta hal tersebut.

Di sinilah perkara ini meninggalkan satu pertanyaan besar yang jauh lebih menarik daripada sekadar siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Ketika Prosedur Menjadi Penentu

Menariknya, Mahkamah tidak serta-merta menutup perkara hanya karena permohonan diajukan jauh setelah batas waktu yang ditentukan.

Permohonan diajukan pada September 2026, sementara batas pengajuan sengketa hasil Pilpres 2024 secara normal telah berakhir pada Maret 2024.

Namun, Mahkamah menilai adanya keadaan khusus yang berkaitan dengan persoalan keterpenuhan syarat calon sehingga keberatan mengenai tenggang waktu tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Sikap ini menunjukkan, Mahkamah sebenarnya melihat ada persoalan yang cukup penting untuk diperiksa.

Bahkan keberadaan keadaan khusus tersebut menjadi alasan bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan pokok persoalan sebelum menentukan persoalan tenggang waktu dan kedudukan hukum para Pemohon.

Maka, perkara ini tidak sekadar kandas karena terlambat diajukan.

Jika membaca putusannya, justru kedudukan hukum yang menjadi batasnya.

Undang-undang telah menentukan bahwa pihak yang dapat mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon.

Para Pemohon dalam perkara ini bukan pasangan calon.

Maka, sekalipun persoalan yang mereka bawa menyentuh isu serius mengenai syarat pencalonan, Mahkamah tidak memiliki ruang untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Substansi yang dipersoalkan boleh saja besar, tetapi siapa yang mengajukannya tetap menjadi pintu pertama yang harus dilewati.

MK Menemukan Masalah, tetapi Melepasnya

Yang membuat putusan ini terasa janggal justru ada pada apa yang ditemukan Mahkamah sendiri.

Dalam persidangan, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan, Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang bisa dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

Temuan itu bahkan disebut Mahkamah sebagai keadaan khusus. Masalahnya, setelah sampai pada temuan tersebut, perkara tidak bergerak lebih jauh.

MK menyatakan Gibran sudah bukan lagi calon wakil presiden karena telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Akibatnya, Mahkamah merasa tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasinya dan menyerahkan persoalan keterpenuhan syarat calon kepada lembaga lain.

Di sinilah putusan ini menyisakan ganjalan. MK sudah memeriksa, menemukan fakta, lalu berhenti tanpa memberikan akibat hukum atas fakta yang ditemukannya sendiri.

Bagi publik, yang tersisa bukan hanya perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima, melainkan juga temuan Mahkamah tentang syarat pendidikan yang tidak memperoleh ujung hukum yang jelas.

Pertanyaan Itu Belum Selesai

Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memang mengakhiri perkara.

Namun, putusan tersebut belum memberikan jawaban atas substansi yang sejak awal dipersoalkan, yakni mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Mahkamah sendiri telah menemukan adanya keadaan khusus dalam perkara ini, tetapi temuan tersebut tidak berujung pada penilaian hukum terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Di sinilah putusan ini seharusnya tidak dibaca secara sederhana sebagai perkara yang sudah selesai.

Putusan tetap harus dihormati, termasuk ketika Mahkamah menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Namun, penghormatan terhadap putusan tidak berarti menutup ruang untuk membicarakan konsekuensi dari temuan yang muncul di dalamnya.

Sebab sejatinya, ada perbedaan antara perkara yang selesai dan persoalan yang selesai.

Namun, persoalan mengenai temuan Mahkamah tentang syarat pendidikan Gibran justru menjadi bagian yang paling membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Aktivis HAM, Pemerhati Politik dan Hukum

Temuan tersebut tercantum dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Baca Juga:

• KPU Tanggapi Putusan MK soal Dokumen Pendidikan Gibran

"Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu," ujar MK dalam putusannya.

Dalam pertimbangannya, MK merujuk pada Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 169 mengatur persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Pada huruf r disebutkan:

"berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat"

Sementara Pasal 227 mengatur dokumen yang harus dilengkapi ketika bakal pasangan calon mendaftar.

Pada huruf l disebutkan:

"bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah."

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan MK ketika memeriksa dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti bahwa ijazah Gibran dari luar negeri digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang disampaikan saat pendaftaran ke KPU.

MK menyebut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan surat penyetaraan pengetahuan setara SMK.

Surat tersebut, menurut MK, diterbitkan berdasarkan sejumlah dokumen, yakni certificate of attendance, academic records, dan explanation of grade.

Namun, MK menilai dokumen tersebut tidak menunjukkan bahwa Gibran telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.

"Certificate of attendance dan dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu melainkan hanya sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan," kata MK dalam putusannya.

Dengan demikian, MK menemukan adanya persoalan mengenai dokumen yang menjadi dasar surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

Meski menemukan fakta tersebut dalam proses pemeriksaan, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya saat ini sebagai Wakil Presiden.

Pertimbangannya berkaitan dengan kedudukan Gibran yang saat ini sudah bukan lagi calon wakil presiden, melainkan telah menjabat sebagai Wakil Presiden.

"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon," ujar MK.

MK juga menyatakan persoalan mengenai penilaian keabsahan dan keterpenuhan syarat dokumen pencalonan berada dalam kewenangan lembaga lain.

Namun, dalam putusan tersebut MK tidak secara spesifik menyebut lembaga yang dimaksud.

Pada akhirnya, MK tidak menerima gugatan para pemohon dalam perkara tersebut.

Dalam bagian eksepsi, MK mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum.

MK menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Sedangkan dalam pokok perkara, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Putusan ini membuat persoalan mengenai dokumen pendidikan Gibran tetap menjadi perhatian, terutama karena MK dalam pertimbangannya menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen kelulusan dari luar negeri yang menjadi dasar surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.* (d/ad)

JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyinggung persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mencalonkan diri pada Pilpres 2024.

Komisioner KPU Idham Holik mengatakan setiap putusan MK, termasuk putusan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Pengujian Undang-Undang (PUU), akan menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU) serta kebijakan teknis penyelenggaraan pemilu.

Baca Juga:

• Tidak Punya Ijazah, PDIP Sarankan Gibran Mundur: Malu kita

Idham juga mengaitkan putusan tersebut dengan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang saat ini tengah dipersiapkan DPR bersama pemerintah.

Menurut dia, putusan MK dapat menjadi informasi yang dipelajari oleh pembentuk undang-undang dalam menyusun aturan pemilu ke depan.

"Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UU No. 12 tahun 2011, dan saat ini, sebagaimana informasi yang terwartakan oleh media massa, pembentuk UU sedang mempersiapkan pembahasan RUU Pemilu, saya yakin pembentuk UU mendalami informasi Putusan MK ini," tuturnya.

Sebelumnya, MK menolak gugatan PHPU yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Meski permohonan tidak dapat diterima, MK dalam pertimbangannya menyinggung dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Hakim MK Arsul Sani menjelaskan bahwa certificate of attendance yang menjadi salah satu dasar penerbitan surat keterangan tersebut tidak menunjukkan bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan SMA di luar negeri.

"Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," kata Arsul.

Dengan demikian, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan SMA di luar negeri sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Meskipun menemukan fakta terkait dokumen pendidikan tersebut, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden.

"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon," ujar Hakim MK Adies Kadir.

MK juga menyatakan persoalan mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat calon presiden dan wakil presiden berada dalam ranah lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan UUD 1945.

"Perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI tahun 1945," ujar Hakim MK Adies Kadir.

Putusan tersebut sekaligus menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai tata kelola dan persyaratan pencalonan dalam pemilu.

KPU menyatakan putusan MK dan putusan lembaga peradilan lainnya akan menjadi bahan rujukan dalam penyusunan aturan teknis pemilu.

Sementara itu, pembahasan RUU Pemilu yang tengah dipersiapkan DPR dan pemerintah berpotensi menjadi ruang untuk mendalami berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk temuan dan pertimbangan yang tercantum dalam putusan MK.* (d/ad)

MEDAN — Euforia menyelimuti masyarakat Indonesia setelah Tim Nasional Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Di balik keberhasilan tersebut, terdapat sejumlah pemain yang memiliki hubungan dengan Sumatera Utara, khususnya Medan.

Baca Juga:

• Tiga Kajari di Sumut Dicopot Terkait Dugaan Pungli hingga Pemerasan, Kini Bertugas di Kejagung

Mereka adalah Ole Romeny, Luke Vickery, dan Egy Maulana Vikri.

Ketiganya memiliki latar belakang berbeda. Ada yang lahir di Medan, sementara lainnya memiliki garis keturunan Medan dari keluarga sang ibu.

Kehadiran mereka menjadi bagian dari perjalanan Timnas Indonesia hingga berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Ole Romeny, Keturunan Medan dari Garis Ibu

Ole Romeny memiliki nama lengkap Ole Lennard ter Haar Romenij. Ia lahir di Nijmegen, Belanda, pada 20 Juni 2000.

Meski lahir dan besar di Belanda, Romeny memiliki darah Indonesia dari garis keluarganya.

Nenek dari pihak ibunya disebut berasal dari Medan, Sumatera Utara.

Karier sepak bola Romeny dimulai ketika berusia delapan tahun bersama DVOL Lent. Pada 2011, ia kemudian bergabung dengan akademi NEC Nijmegen.

Romeny mendapat kesempatan masuk ke tim utama NEC Nijmegen pada 2018.

Debut profesionalnya berlangsung pada 19 Januari 2018 saat NEC menghadapi Almere City di Eerste Divisie.

Selama memperkuat NEC Nijmegen pada periode 2017 hingga 2022, Romeny mencatat sejumlah penampilan dan gol di berbagai kompetisi. Ia juga sempat dipinjamkan ke Willem II.

Pada 2022, Romeny bergabung dengan FC Emmen. Ia kemudian memperkuat FC Utrecht sebelum melanjutkan kariernya ke Oxford United pada 2025.

Di level internasional, Romeny kemudian menjadi bagian dari Timnas Indonesia dan turut memperkuat skuad dalam perjalanan menuju gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Luke Vickery, Darah Medan dari Nenek

Nama lain yang disebut memiliki darah Medan adalah Luke Vickery.

Vickery lahir di Hawaii, Amerika Serikat, pada 25 Oktober 2005.

Ia memiliki kewarganegaraan Australia dan Amerika Serikat serta dapat bermain di sejumlah posisi, seperti sayap kanan, sayap kiri, maupun penyerang tengah.

Darah Indonesia dalam keluarga Vickery berasal dari garis neneknya dari pihak ibu. Neneknya disebut lahir di Medan dan memiliki keturunan Belanda-Hindia Belanda.

Vickery kemudian pindah ke Belanda ketika berusia sembilan tahun.

Karier profesionalnya dimulai bersama Western United pada 2024. Setelah itu, pada September 2025, ia bergabung dengan Macarthur FC dengan kontrak hingga Juni 2027.

Vickery dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan dan kemampuan dalam duel satu lawan satu. Ia juga dapat menggunakan kedua kakinya.

Sebelum dikaitkan dengan Timnas Indonesia, Vickery pernah membela Timnas Australia U-19.

Latar belakang keturunan Indonesia dari garis keluarganya kemudian membuat namanya menjadi salah satu pemain yang mendapat perhatian dalam kaitannya dengan sepak bola Indonesia.

Egy Maulana Vikri, Putra Medan

Berbeda dengan Romeny dan Vickery, Egy Maulana Vikri lahir langsung di Medan, Sumatera Utara, pada 7 Juli 2000.

Egy sudah mengenal sepak bola sejak kecil. Ia mulai berlatih di sekolah sepak bola (SSB) yang juga menjadi tempat ayahnya melatih.

Kemampuan Egy dalam mengolah bola mulai menarik perhatian ketika ia memperkuat SSB Tasbi dalam Kejuaraan Grassroots Indonesia U-12 pada 2012.

Dalam turnamen tersebut, Egy tampil sebagai salah satu pemain penting dan menjadi pencetak gol terbanyak.

Penampilannya kemudian menarik perhatian pelatih Timnas Indonesia junior, Indra Sjafri.

Karier Egy berkembang hingga ke level internasional. Ia pernah memperkuat Lechia Gdańsk di Liga Polandia dan bermain sebagai gelandang sayap.

Pada 1 Juni 2017, Egy menjalani debut bersama Timnas Indonesia U-19 dalam turnamen Toulon 2017.

Penampilannya membuatnya mendapat penghargaan sebagai Pemain Terobosan Turnamen.

Egy kemudian melanjutkan karier di Eropa sejak 2018 sebelum kembali melanjutkan perjalanan sepak bolanya di Indonesia.

Ole Romeny, Luke Vickery, dan Egy Maulana Vikri memiliki latar belakang yang berbeda.

Romeny dan Vickery lahir di luar Indonesia tetapi memiliki garis keturunan dari Medan, sedangkan Egy lahir dan tumbuh di Medan.

Ketiganya kemudian menjadi bagian dari perjalanan Timnas Indonesia dalam FIFA ASEAN Cup 2026.

Keberadaan pemain dengan latar belakang dan pengalaman berbeda tersebut menambah warna dalam skuad Indonesia.

Bagi masyarakat Medan dan Sumatera Utara, kiprah ketiga pemain tersebut juga menjadi kebanggaan tersendiri karena memiliki hubungan dengan daerah tersebut.

Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 pun menjadi momen penting bagi sepak bola Indonesia, sekaligus memperlihatkan kontribusi pemain dengan berbagai latar belakang dalam skuad Garuda.* (tm/ad)

JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan putusan perkara syarat pendidikan pencalonan wakil presiden menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan yang setara dengan sekolah menengah atas (SMA).

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Baca Juga:

• MK Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Refly Harun Siapkan Langkah ke DPR

"Saya malah berpikir ketika kasus ini masuk ke tahap pembuktian di MK, sebaiknya mundur saja, supaya tidak dilanjutkan dan closed. Malu kita sebagai bangsa melihat kasus ini disidangkan di MK," kata Andreas, Rabu (7/10/2026).

Andreas juga menyoroti kemungkinan Gibran tetap menjalankan tugas sebagai wakil presiden sembari mengikuti program pendidikan kesetaraan.

"Nah, sekarang terbukti, apakah mau jalani tugas sebagai Wapres sambil ambil paket C? Kalau saya pikir, lebih baik mundur. Lebih terhormat," tegas Andreas.

Perkara mengenai syarat pendidikan Gibran teregister di MK dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Gugatan tersebut diajukan oleh 12 pemohon pada 10 September 2026.

Para pemohon di antaranya pakar hukum tata negara Denny Indrayana, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, serta sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Dalam sidang putusan pada Selasa, 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO).

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan putusan tersebut dalam persidangan perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

"Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dalam sidang putusan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang digelar di MK, Selasa (6/10/2026).

MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut karena bukan merupakan peserta Pemilihan Presiden 2024.

Dengan demikian, MK tidak mengabulkan sejumlah permintaan pemohon yang antara lain meminta pembatalan pencalonan hingga pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Meskipun permohonan dinyatakan tidak dapat diterima secara formil, pertimbangan hukum MK memuat pembahasan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi syarat pencalonan.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan Gibran mengajukan permohonan penyetaraan ijazah SMA melalui aplikasi layanan penyetaraan ijazah luar negeri pada kementerian terkait.

Berdasarkan keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, salah satu dokumen wajib dalam pengajuan surat keterangan penyetaraan adalah pindaian ijazah, diploma, atau sertifikat kelulusan yang menunjukkan seseorang telah menyelesaikan pendidikan.

Namun, MK menyatakan tidak menemukan dokumen tersebut dalam bukti yang diajukan para pihak.

"Setelah Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf I UU Pemilu," kata Arsul Sani dalam persidangan, Selasa malam.

Menurut Arsul, keterangan tersebut diperkuat oleh penjelasan pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang membenarkan tidak terdapat dokumen ijazah yang dilampirkan sebagai pendukung.

MK mencatat dokumen yang dilampirkan Gibran antara lain certificate of attendance atau sertifikat kehadiran serta academic records atau catatan akademik.

Namun, MK menilai certificate of attendance bukan merupakan bukti kelulusan dari suatu jenjang pendidikan.

"Certificate of attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran," jelasnya.

Dalam pertimbangannya, MK juga membahas Surat Keterangan (Suket) Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang digunakan sebagai dokumen kelengkapan syarat pencalonan Gibran.

MK menyatakan proses penerbitan surat tersebut secara prosedural telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).

Namun, menurut MK, suket tersebut merupakan penyetaraan terhadap pengetahuan setara SMK, bukan penyetaraan surat tanda tamat belajar SMA atau sederajat di luar negeri.

"Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 ternyata merupakan penyetaraan terhadap pengetahuan setara SMK, bukan penyetaraan surat tanda tamat belajar sekolah menengah atas atau yang sederajat di luar negeri yang secara faktual tidak ditemukan dalam proses pemeriksaan persidangan," kata hakim Adies Kadir.

MK kemudian menegaskan bahwa penilaian seseorang memiliki pengetahuan setara tidak sama dengan persyaratan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

"Padahal frasa 'dinilai memiliki' pengetahuan setara tidak sama dengan berpendidikan paling rendah tamat SMA sederajat sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu," ujarnya.

Menurut MK, persyaratan tersebut semestinya dibuktikan melalui dokumen kelulusan.

"Dalam hal ini, frasa 'berpendidikan paling rendah tamat sekolah' seharusnya dibuktikan dengan kepemilikan ijazah atau sertifikat atau diploma. Bukan dinilai memiliki kesetaraan pengetahuan," lanjut pertimbangan MK.

Di sisi lain, kuasa hukum para pemohon, Refly Harun, menyatakan putusan MK akan menjadi bahan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Refly menyebut pihaknya mempertimbangkan membawa persoalan tersebut ke DPR untuk mengupayakan proses pemakzulan Gibran.

"Setelah ada putusan, itu yang akan menjadi bahan kita untuk ke DPR. Nah apakah nanti kita ke pimpinan DPR dulu, apakah kita ke komisi politiknya dan lain sebagainya itu hal yang akan kita diskusikan ya," kata Refly di Gedung MK, Jakarta Pusat usai sidang.

Refly juga mengatakan pihaknya akan mengajak kelompok lain untuk bergabung dalam upaya tersebut.

"Juga kami mengajak kawan-kawan lainnya untuk bergabung ya, untuk kemudian sama-sama kita rumuskan ke DPR. Jadi gerakan ini harus menjadi gerakan yang besar, gelombang yang besar. Jadi bukan lagi pemohonnya 12 orang, tapi pemohon untuk impeachment keduabelas juta orang," pungkasnya.

Dengan putusan tersebut, gugatan para pemohon mengenai syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima MK.

Namun, pertimbangan hukum Mahkamah mengenai dokumen pendidikan dan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 menjadi bagian yang kemudian mendapat sorotan dari sejumlah pihak.* (tm/ad)

MEDAN — Tiga mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara yang sebelumnya diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan pungutan liar (pungli) dan pemerasan kini tidak lagi menjabat sebagai Kajari.

Ketiganya adalah mantan Kajari Padang Lawas Soemarlin Halomoan Ritonga, mantan Kajari Deli Serdang Revanda Sitepu, dan mantan Kajari Serdang Bedagai (Sergai) Amriyata.

Baca Juga:

• Tiga Wilayah Sumut Diguncang Gempa dalam Sehari, Terkuat 4,1 Magnitudo

Mereka kini disebut bertugas di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Rizaldi, membenarkan hal tersebut.

"Dicopot jabatan Kajari dan sekarang bertugas di Kejagung," kata Rizaldi, Selasa, 6 Oktober 2026.

Mengenai sanksi lain selain pencopotan dari jabatan Kajari, Rizaldi mengaku belum mengetahui.

"Untuk sanksi lainnya belum tahu," ujarnya.

Soemarlin Halomoan Ritonga sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas.

Ia diperiksa oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung setelah muncul laporan dugaan pungli dan pemerasan terhadap sejumlah kepala desa di Kabupaten Padang Lawas.

Dalam pemeriksaan tersebut, Soemarlin juga disebut diperiksa bersama dua bawahannya, yakni Kepala Seksi Intelijen Kejari Padang Lawas Ganda Nahot Manalu dan staf TU Intelijen Zul Irfan.

Informasi mengenai dugaan pungli itu menyebut adanya permintaan uang kepada sejumlah kepala desa.

Namun, informasi tersebut merupakan dugaan yang menjadi bagian dari proses pemeriksaan dan tidak boleh dianggap sebagai putusan bersalah.

Revanda Sitepu dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada 21 Juli 2025.

Namun, masa jabatannya hanya berlangsung sekitar enam bulan. Revanda kemudian dicopot dan posisinya digantikan oleh Rio Aditya.

Revanda bersama Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Deli Serdang Hendra Busrian sempat diamankan petugas Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung.

Keduanya sempat dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebelum diterbangkan ke Jakarta pada 25 Januari 2026. Pengamanan tersebut berkaitan dengan dugaan kasus pungli.

Revanda Sitepu diketahui merupakan jaksa yang sebelumnya pernah bertugas di sejumlah lingkungan kejaksaan, termasuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Ia memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Hukum (SH) dan Magister Hukum (MH).

Mantan Kajari Sergai Amriyata juga masuk dalam daftar pejabat kejaksaan yang diperiksa terkait dugaan pelanggaran.

Amriyata menjabat sebagai Kajari Sergai sejak November 2025.

Sebelumnya, ia pernah bertugas di sejumlah satuan kerja kejaksaan, antara lain Kejaksaan Negeri Lingga dan Kejaksaan Tinggi Riau.

Pada Juni 2026, Amriyata diamankan oleh Tim Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung.

Ia diduga terlibat penyalahgunaan wewenang dan pemerasan.

Perkara tersebut disebut berkaitan dengan dugaan proyek di lingkungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sergai.

Dalam penanganan perkara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Sergai, Aguinaldo Marbun, juga disebut turut diamankan.

Pencopotan ketiga Kajari tersebut menjadi bagian dari proses penanganan internal Kejaksaan Agung terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat kejaksaan di Sumatera Utara.

Meski sudah tidak lagi memimpin kejaksaan negeri di daerah, Soemarlin Halomoan Ritonga, Revanda Sitepu, dan Amriyata kini disebut masih menjalankan tugas sebagai bagian dari institusi Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyatakan belum mengetahui secara rinci mengenai bentuk sanksi lain yang mungkin diberikan kepada ketiganya selain pencopotan dari jabatan Kajari.* (tm/ad)

MEDAN — Sejumlah wilayah di Sumatera Utara kembali diguncang gempa bumi.

Gempa tercatat terjadi di Nias Utara, Nias Barat, dan Padangsidimpuan dalam waktu yang berbeda pada 6-7 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Sonny Irawan Kembali ke Sumut sebagai Kapolda, Gubsu Bobby Nasution Siap Perkuat Kolaborasi

Gempa di Nias Utara terjadi pada Rabu pagi, 7 Oktober 2026, sedangkan gempa di Nias Barat dan Padangsidimpuan terjadi pada Selasa malam, 6 Oktober 2026.

Gempa Nias Utara

Gempa bumi di Nias Utara terjadi pada Rabu, 7 Oktober 2026, sekitar pukul 07.42 WIB.

Berdasarkan data PGR 1 Medan, gempa tersebut memiliki kekuatan 2,6 magnitudo.

Episenternya berada pada koordinat 1.83 LU - 97.11 BT atau sekitar 52 kilometer barat laut Nias Utara.

Pusat gempa berada pada kedalaman 5 kilometer.

Gempa Nias Barat

Sehari sebelumnya, gempa juga mengguncang wilayah Nias Barat pada Selasa, 6 Oktober 2026, sekitar pukul 22.34 WIB.

Gempa tersebut memiliki kekuatan 2,2 magnitudo. Episenter gempa berada pada koordinat 0.86 LU - 97.24 BT atau sekitar 27 kilometer barat daya Nias Barat.

Pusat gempa berada pada kedalaman 26 kilometer.

Padangsidimpuan Diguncang Gempa 4,1 Magnitudo

Selain Nias Utara dan Nias Barat, gempa juga terdeteksi di wilayah Padangsidimpuan pada 6 Oktober 2026.

Gempa terjadi sekitar pukul 21.01 WIB dengan kekuatan 4,1 magnitudo.

Episenter gempa berada pada koordinat 0.74 LU - 98.75 BT atau sekitar 91 kilometer barat daya Padangsidimpuan.

Pusat gempa berada pada kedalaman 31 kilometer.

Dari tiga kejadian tersebut, gempa Padangsidimpuan tercatat memiliki kekuatan paling besar, yakni 4,1 magnitudo.

Belum Ada Laporan Kerusakan

Hingga informasi tersebut disampaikan, belum ada laporan mengenai kerusakan akibat gempa di Nias Utara, Nias Barat maupun Padangsidimpuan.

PGR 1 Medan sebelumnya menjelaskan bahwa Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah yang aktif secara tektonik.

Kondisi tersebut membuat sejumlah daerah di provinsi ini relatif sering mengalami gempa bumi.

Aktivitas gempa di Sumatera Utara tidak berasal dari satu sumber.

Wilayah ini dipengaruhi oleh kombinasi zona subduksi, Sesar Besar Sumatera, serta aktivitas tektonik di dalam lempeng.

Masyarakat di wilayah yang merasakan gempa diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang, terutama jika terjadi gempa susulan atau muncul peringatan terkait potensi bahaya lainnya.* (tm/ad)

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada pemilu/" target="_blank">Pemilu 2024 tidak dapat diterima.

Perkara dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 itu diajukan oleh eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya.

Baca Juga:

• Wali Kota Rico Waas Dukung Jaksa Sahabat Pendidik, Dorong Anggaran Pendidikan Tepat Sasaran

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.

"Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Suhartoyo dalam sidang putusan.

Dengan putusan tersebut, sejumlah petitum yang diajukan para pemohon, mulai dari pembatalan pencalonan hingga pembatalan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden, tidak dikabulkan MK.

Setelah putusan dibacakan, kuasa hukum para pemohon, Refly Harun, mengatakan pihaknya akan membahas langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan membawa persoalan tersebut ke DPR untuk mengupayakan pemakzulan Gibran.

Refly menyebut putusan MK akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah berikutnya.

"Setelah ada putusan, itu yang akan menjadi bahan kita untuk ke DPR. Nah apakah nanti kita ke pimpinan DPR dulu, apakah kita ke komisi politiknya dan lain sebagainya itu hal yang akan kita diskusikan ya," kata Refly di Gedung MK, Jakarta Pusat usai sidang.

Menurut Refly, pihaknya juga akan mengajak kelompok lain untuk bergabung dalam upaya tersebut.

Ia berharap gerakan yang dilakukan nantinya memiliki dukungan lebih luas.

"Juga kami mengajak kawan-kawan lainnya untuk bergabung ya, untuk kemudian sama-sama kita rumuskan ke DPR. Jadi gerakan ini harus menjadi gerakan yang besar, gelombang yang besar. Jadi bukan lagi pemohonnya 12 orang, tapi pemohon untuk impeachment keduabelas juta orang," pungkasnya.

Dalam pertimbangannya, MK turut menyoroti Surat Keterangan (Suket) Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang digunakan sebagai salah satu dokumen kelengkapan syarat pencalonan Gibran.

MK menyatakan proses penerbitan surat tersebut secara prosedural telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).

Namun, MK menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan penyetaraan terhadap pengetahuan yang setara dengan SMK, bukan penyetaraan surat tanda tamat belajar sekolah menengah atas atau sederajat di luar negeri.

"Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 ternyata merupakan penyetaraan terhadap pengetahuan setara SMK, bukan penyetaraan surat tanda tamat belajar sekolah menengah atas atau yang sederajat di luar negeri yang secara faktual tidak ditemukan dalam proses pemeriksaan persidangan," kata hakim Adies Kadir.

MK kemudian menegaskan bahwa frasa dinilai memiliki pengetahuan setara tidak sama dengan ketentuan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU pemilu/" target="_blank">Pemilu.

"Padahal frasa 'dinilai memiliki' pengetahuan setara tidak sama dengan berpendidikan paling rendah tamat SMA sederajat sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU pemilu/" target="_blank">Pemilu," ujarnya.

Menurut MK, ketentuan mengenai berpendidikan paling rendah tamat sekolah seharusnya dibuktikan dengan dokumen yang menunjukkan seseorang telah menyelesaikan pendidikan tersebut.

"Dalam hal ini, frasa 'berpendidikan paling rendah tamat sekolah' seharusnya dibuktikan dengan kepemilikan ijazah atau sertifikat atau diploma. Bukan dinilai memiliki kesetaraan pengetahuan," lanjut pertimbangan MK.

Dalam perkara tersebut, para pemohon mengajukan delapan tuntutan atau petitum kepada MK.

Pertama, mereka meminta MK mengabulkan permohonan seluruhnya.

Kedua, para pemohon meminta MK menyatakan persyaratan pendidikan yang diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan syarat yang wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketiga, pemohon meminta Gibran didiskualifikasi karena dinilai tidak memenuhi persyaratan pendidikan tersebut.

Keempat, mereka meminta penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 dinyatakan cacat hukum sejak awal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kelima, pemohon meminta sejumlah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang berkaitan dengan Gibran dibatalkan.

Keputusan tersebut antara lain penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut Pilpres 2024, serta penetapan hasil pemilu.

Keenam, para pemohon meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ketujuh, mereka meminta MK memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Terakhir, pemohon meminta putusan MK dimuat dalam berita negara.

Perkara tersebut diajukan oleh 12 pemohon. Mereka adalah Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, drg. Moeryono, H.M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Dra. Tiurma Mercy Sihombing.

Meski para pemohon meminta sejumlah keputusan terkait pencalonan hingga pelantikan Gibran dibatalkan, MK dalam putusannya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Putusan ini menjadi dasar bagi para pemohon untuk menentukan langkah selanjutnya.

Refly Harun menyatakan opsi membawa persoalan tersebut ke DPR akan dibahas bersama kelompok lain yang ingin bergabung dalam gerakan tersebut.* (tm/ad)

MEDAN — Sejumlah wilayah di Kota Medan dan sekitarnya akan terdampak pemeliharaan jaringan listrik PLN pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Pemeliharaan jaringan tersebut dilakukan oleh PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Medan Baru untuk meningkatkan keandalan layanan listrik kepada pelanggan.

Baca Juga:

• Rico Waas Akan Ditabalkan Marga Ginting, Ingin Kenalkan Budaya Karo Lebih Luas

Selama proses pemeliharaan, pelanggan di sejumlah wilayah akan mengalami penurunan daya hingga pemadaman listrik.

Durasi gangguan diperkirakan berlangsung sekitar empat jam.

Adapun wilayah yang terdampak pemeliharaan jaringan listrik PLN meliputi Jalan Pembangunan, Jalan Lorong Kabung, Gang Sehat, dan Jalan Ikahi.

Dalam pemeliharaan tersebut, PLN akan melakukan sejumlah pekerjaan untuk meningkatkan keandalan jaringan listrik.

Pekerjaan yang dilakukan antara lain penjumperan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) baru serta perampalan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik.

PLN mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak untuk mengantisipasi pemadaman dengan mengatur penggunaan peralatan elektronik dan kebutuhan listrik lainnya.

Pelanggan yang menggunakan generator set atau genset juga diminta memperhatikan keselamatan instalasi listrik selama proses pemeliharaan berlangsung.

PLN mengingatkan agar instalasi genset dipisahkan dari instalasi listrik PLN.

Hal ini penting untuk mencegah aliran listrik masuk ke jaringan PLN dan membahayakan petugas yang sedang melakukan pekerjaan di lapangan.

Pemeliharaan jaringan dilakukan sebagai bagian dari upaya PLN menjaga keandalan pasokan listrik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (d/ad)

DELI SERDANG — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut kedatangan Kapolda Sumut yang baru, Irjen Pol Sonny Irawan, di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Selasa, 6 Oktober 2026.

Bobby didampingi Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu saat menyambut Sonny Irawan bersama Ketua Bhayangkari Sumut Yessie Sonny Irawan di Gate 12 Pintu Kedatangan Bandara Internasional Kualanamu.

Baca Juga:

• Wali Kota Rico Waas Dukung Jaksa Sahabat Pendidik, Dorong Anggaran Pendidikan Tepat Sasaran

Pemberian tanjak menjadi simbol penghormatan sekaligus penyambutan atas kedatangan Kapolda Sumut yang baru.

Bobby menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus selamat bertugas kepada Sonny Irawan.

Ia berharap pergantian kepemimpinan di Polda Sumut dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan kepolisian.

"Selamat datang dan selamat bertugas di Sumatera Utara. Kami berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Polda Sumut semakin kuat dalam menjaga keamanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Bobby.

Menurut Bobby, kondisi keamanan dan ketertiban menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan di Sumatera Utara.

Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda perlu terus diperkuat.

"Pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi seluruh unsur Forkopimda sangat penting untuk memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman," katanya.

Sonny Irawan sebelumnya resmi dilantik sebagai Kapolda Sumut oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto.

Sebelum dipercaya memimpin Polda Sumut, Sonny menjabat sebagai Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Kasespimmen) Sespim Lemdiklat Polri.

Sonny merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1997.

Kariernya di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) banyak diwarnai penugasan di bidang lalu lintas.

Pada 2007, Sonny dipercaya menjadi Kasat Lantas Polres Banyuwangi.

Kariernya kemudian terus berkembang hingga ia dipercaya menjabat Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kalimantan Timur pada 2022–2023.

Setelah bertugas di Kalimantan Timur, Sonny mendapat amanah sebagai Dirlantas Polda Jawa Tengah pada 2023.

Pada 2025, ia kemudian dipercaya menjadi Wakapolda Sumut.

Pada 30 Juli 2026, Sonny dimutasi dari jabatan Wakapolda Sumut dan dipercaya menjadi Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

Tidak lama kemudian, Sonny kembali mendapat kepercayaan untuk memimpin Polda Sumut sebagai Kapolda.

Penyambutan Sonny Irawan di Bandara Kualanamu turut dihadiri anggota DPRD Sumut, jajaran Kejaksaan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumut, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan, serta jajaran Polda Sumut.

Kedatangan Sonny sebagai Kapolda Sumut diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan menerima penabalan marga dari keluarga besar masyarakat Karo.

Bagi Rico, pemberian marga bukan sekadar tambahan identitas, tetapi juga amanah untuk mengenal, menjaga, dan memperkenalkan budaya Karo kepada masyarakat yang lebih luas.

Baca Juga:

• Wali Kota Rico Waas Dukung Jaksa Sahabat Pendidik, Dorong Anggaran Pendidikan Tepat Sasaran

Pertemuan tersebut membahas rencana pelaksanaan penabalan marga yang akan dikemas dalam suasana adat dan kebudayaan Karo.

Prosesi tersebut direncanakan berlangsung di Gedung TP PKK Kota Medan pada 7 November 2026.

Rico mengaku bangga dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Karo.

Namun, dia menyadari pemberian marga juga membawa tanggung jawab.

Menurut Rico, setelah menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Karo, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat Karo sekaligus ikut memperkenalkan kebudayaannya ke masyarakat yang lebih luas.

"Ini bukan hanya soal penabalan marga. Ada tanggung jawab khusus setelah saya ditabalkan, bagaimana saya memberikan perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat Karo dan ikut mempromosikan kebudayaan Karo ke kancah nasional," kata Rico Waas.

Rico menegaskan tanggung jawab tersebut tidak cukup hanya dengan menggunakan marga.

Dia ingin memahami lebih jauh budaya yang menyertainya, mulai dari sejarah, bahasa, adat istiadat, musik tradisional hingga berbagai tradisi Karo yang diwariskan secara turun-temurun.

Menurut dia, pemahaman terhadap budaya penting agar kekayaan budaya Karo tidak hanya dikenal oleh masyarakat Karo, tetapi juga dapat dijelaskan dan diperkenalkan kepada masyarakat luas.

"Saya ingin bukan hanya melihat, tetapi juga memahami. Karena bahasa dan budayanya berbeda, kita harus bisa menjelaskan mengenai suku Karo. Itu menjadi bagian dari tanggung jawab saya," ungkapnya.

Selain memperkenalkan budaya, Rico berharap penabalan marga tersebut dapat semakin mempererat hubungan kekerabatan antara dirinya dengan keluarga besar masyarakat Karo.

Dia ingin marga yang diberikan tidak berhenti sebagai identitas, tetapi menjadi jembatan untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Karo di Kota Medan.

Rico juga menegaskan agar penabalan marga tidak dipandang dari sisi kepentingan politik.

Dia ingin momentum tersebut dimaknai sebagai bagian dari kekerabatan sekaligus penghormatan terhadap adat dan budaya Karo.

"Bangga hati saya diberikan marga. Mudah-mudahan dengan adanya penabalan ini ada manfaatnya. Jangan sampai hanya terkesan melekatkan nama atau untuk kepentingan politik. Saya ingin ini menjadi bagian dari kekerabatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Karo, khususnya di Kota Medan," ujarnya.

Ketua Panitia Mburo Ate Tedeh sekaligus Penabalan Marga Wali Kota Medan Muhammad Edison Ginting mengatakan acara tersebut akan dikemas sebagai prosesi adat yang khidmat dan dekat dengan keluarga besar masyarakat Karo.

Selain prosesi penabalan, rangkaian kegiatan juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan berbagai kekayaan budaya Karo kepada masyarakat.

Ginting mengatakan sejumlah unsur budaya akan ditampilkan, mulai dari penggunaan alat musik tradisional Karo hingga prosesi adat.

Rangkaian kegiatan juga akan diisi tradisi adu pengantin yang melibatkan tarian dan nyanyian serta manuk sangka atau makan nasi bersama.

"Kita akan menabalkan marga Wali Kota menjadi Ginting Suka bere-bere Tarigan, sedangkan Ketua TP PKK Kota Medan menjadi Beru Sembiring Pelawi," jelas Ginting.

Ginting hadir bersama sejumlah panitia, di antaranya Harry Indrawan Tarigan selaku Sekretaris Panitia, Gema Halelu Isa Meliala sebagai Bendahara, Terkelin Eritha Br Tarigan, Asem Menitha Br Tarigan, Mikhawati Tarigan, Epta Riana Br Tarigan, dan Hendra Tarigan.

Menurut Ginting, kegiatan Mburo Ate Tedeh sekaligus Penabalan Marga Wali Kota Medan sejalan dengan konsep "Medan untuk Semua".

Keberagaman suku dan budaya dinilai menjadi bagian penting dari identitas Kota Medan.

Melalui penabalan marga Rico Waas, masyarakat Karo tidak hanya ingin memperkenalkan adat dan tradisi, tetapi juga memperkuat hubungan kekerabatan serta kontribusi masyarakat Karo dalam kehidupan Kota Medan.

Keberagaman tersebut dinilai menjadi salah satu kekuatan Kota Medan yang sejak dahulu menjadi ruang perjumpaan berbagai suku dan budaya.

Karena itu, penabalan marga tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda internal masyarakat Karo, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan dan kolaborasi antarsuku.

Ginting menambahkan, penabalan marga Rico Waas bersama Ny. Airin Rico Waas diharapkan tidak berhenti sebagai prosesi adat.

Momentum tersebut diharapkan menjadi pintu untuk semakin mengenal kekayaan budaya Karo, mempererat hubungan antarsuku, dan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Medan.

Sementara itu, tokoh masyarakat Karo Roy Fakhrabi mengatakan kegiatan tersebut sekaligus dirancang untuk memperkenalkan eksistensi masyarakat Karo di Kota Medan dan memperkuat hubungan antarsuku.

Sejumlah kepala daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh adat direncanakan hadir dalam kegiatan penabalan marga tersebut.

Prosesi yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang itu diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pelestarian budaya Karo sekaligus mempererat hubungan masyarakat dari berbagai latar belakang di Kota Medan.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut baik program Jaksa Sahabat Pendidik.

Program tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk mendampingi dan memberikan rasa aman bagi insan pendidikan sekaligus memastikan tata kelola pendidikan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.

Baca Juga:

• Wali Kota Rico Waas Ajak Garda Pemuda NasDem Medan Hadirkan Aksi Nyata untuk Warga

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Selasa, 6 Oktober 2026.

"​Atas nama Pemko Medan, saya menyampaikan apresiasi dan dukungan. Semoga sinergi ini semakin memperkuat pendidikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Rico Waas.

Menurut Rico, pengelolaan anggaran pendidikan harus dilakukan secara baik dan bertanggung jawab.

Ia ingin memastikan anggaran yang disediakan pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan sekolah, guru, dan siswa.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Muhibuddin menegaskan pentingnya pengawasan dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan sektor pendidikan.

Menurut dia, upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal, bukan setelah persoalan hukum terjadi.

Pendekatan preventif dinilai lebih penting agar tenaga pendidik maupun pejabat di lingkungan dinas pendidikan tidak terjerat perkara hukum akibat kesalahan dalam pengelolaan anggaran.

"Jangan ada lagi kepala dinas dan guru yang masuk penjara karena dugaan korupsi. Lebih baik jaksa datang ke sekolah untuk memberi konsultasi dan mengawal pembangunan, ketimbang datang membawa surat panggilan," ujar Muhibuddin.

Ia mengatakan pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Dengan pendampingan tersebut, pihak kejaksaan diharapkan dapat membantu sekolah dan pemerintah daerah memahami aturan dalam pelaksanaan program pendidikan, termasuk dalam penggunaan anggaran.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyambut baik kolaborasi antara pemerintah daerah dan kejaksaan melalui program Jaksa Sahabat Pendidik.

Bobby menilai kehadiran kejaksaan melalui program tersebut dapat memberikan rasa tenang kepada para kepala sekolah.

Selama ini, sebagian kepala sekolah merasa terbebani dengan tanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Bobby juga mengingatkan kepala sekolah yang telah menjalankan tugas sesuai aturan agar tidak takut menghadapi intimidasi dari oknum maupun lembaga swadaya masyarakat yang bertindak tidak sesuai ketentuan.

Ia menekankan bahwa seluruh program revitalisasi sekolah merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus dikawal dengan integritas tinggi oleh pemerintah daerah.

Program Jaksa Sahabat Pendidik diharapkan tidak hanya menjadi sarana pengawasan, tetapi juga ruang konsultasi bagi insan pendidikan.

Dengan demikian, persoalan hukum dapat dicegah sejak awal dan anggaran pendidikan dapat digunakan secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak Garda Pemuda NasDem Medan tidak hanya berkumpul dan menjalankan kegiatan organisasi, tetapi juga menghadirkan aksi nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi jajaran pengurus Garda Pemuda NasDem Medan di Balai Kota Medan, Selasa, 6 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Tawuran Resahkan Warga, Polrestabes Medan Tangkap 8 Terduga Anggota Geng Motor SAVADOR 424

Menurut dia, pemuda harus mampu mengemas kegiatan sosial secara kreatif agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Rico juga mendorong Garda Pemuda NasDem Medan memanfaatkan media sosial secara masif untuk menyebarkan kegiatan dan pesan positif kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

"Tantangannya bagaimana Garda bisa memberikan efek yang berguna dan bermanfaat secara nyata kepada masyarakat," ujar Rico Waas.

Rico Waas juga mengajak Garda Pemuda NasDem Medan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan di tengah masyarakat.

Menurut dia, organisasi kepemudaan dapat mengambil bagian dalam kegiatan gotong royong hingga program yang memperkuat komunikasi dan pendekatan dengan warga.

"pola komunikasi organisasi terus beradaptasi dengan tren masa kini agar pesan positif yang dibawakan mudah diterima generasi muda," sambungnya.

Rico menilai organisasi kepemudaan memiliki ruang yang besar untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Keterlibatan anak muda di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah menghadirkan berbagai program yang lebih dekat dengan kebutuhan warga.

Ketua Garda Pemuda NasDem Medan Bastian Siringo-ringo menyambut arahan tersebut.

Dia menyatakan kesiapan organisasinya untuk terlibat aktif dalam berbagai agenda sosial Pemerintah Kota Medan.

Salah satu program yang akan didukung adalah Sapa Warga.

Program tersebut menjadi salah satu ruang bagi organisasi kepemudaan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Audiensi Garda Pemuda NasDem Medan bersama Wali Kota Medan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan Andy Mario Siregar serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan Tengku Chairuniza.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kota Medan dan organisasi kepemudaan dalam menghadirkan kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.* (ad)

JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengakui pernah menyampaikan pendapat yang mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya.

Namun, Syahganda mengatakan pendapat tersebut disampaikan ketika dirinya masih berada di luar struktur pemerintahan.

Baca Juga:

• Jokowi Temui Prabowo di Kertanegara Saat MK Putus Perkara Gibran, Ada Apa?

"Jadi yang dibuat itu adalah video-video lama saya. Memang dulu saya begitu di luar sistem pemerintahan," kata dia, Rabu (07/10/2026).

Syahganda mengatakan posisinya saat ini berbeda dengan ketika menyampaikan pendapat tersebut.

Sebagai bagian dari pemerintahan, dia menyatakan akan menjalankan tugas sesuai dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Tapi di dalam sistem pemerintahan, otomatis saya harus sejalan dengan Bapak Presiden. Ya kan, saya enggak bisa misalkan punya ide yang beda kalau Bapak Presiden."

Syahganda mengatakan video yang kembali beredar di media sosial tersebut direkam sekitar dua pekan hingga satu bulan lalu.

Menurut dia, pernyataan dalam video itu disampaikan ketika dirinya masih berstatus sebagai warga negara yang berada di luar struktur pemerintahan.

Karena kini telah mendapatkan tugas sebagai Kepala Bakom, Syahganda memberi isyarat bahwa pendapat tersebut tidak akan lagi dilanjutkan dalam posisinya sebagai pejabat pemerintah.

Dia mengatakan seluruh sikap dan pandangannya sebagai bagian dari pemerintahan akan diarahkan untuk mendukung program serta kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Sebagai pemerintah, Presiden dan Wakil Presiden satu pikiran ya kan, dan kita menjalankannya. Intinya di situ," kata Syahganda.

Sebelumnya, Syahganda menjadi narasumber dalam sebuah siniar bersama pakar hukum tata negara Refly Harun.

Dalam siniar tersebut, Refly Harun meminta Syahganda memberikan pandangan mengenai gugatan terkait persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi.

Syahganda kemudian menyampaikan pandangan bahwa Gibran sebaiknya mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Menurut dia, keberadaan Gibran justru menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo.

Selain menyinggung persoalan keabsahan pencalonan Gibran, Syahganda juga menilai Gibran belum mampu menjalankan fungsi sebagai Wakil Presiden dalam membantu pemerintahan.

Dia kemudian membandingkan peran Gibran dengan sejumlah Wakil Presiden sebelumnya, antara lain Jusuf Kalla dan Boediono.

Namun, Syahganda kini menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pandangan ketika dirinya masih berada di luar pemerintahan.

Setelah menjadi bagian dari pemerintahan, dia menyatakan akan menjalankan tugasnya sesuai dengan arah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.

Perubahan posisi tersebut membuat pernyataan lama Syahganda kembali menjadi perhatian publik, terutama karena saat ini dia telah berada dalam struktur pemerintahan.* (bb/ad)

JAKARTA — Pre-order iPhone 18 series di Indonesia melalui iBox dan Digimap resmi dibuka.

Calon pembeli perlu memastikan melakukan pemesanan melalui situs resmi untuk menghindari penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga:

• Harga iPhone 15 dan iPhone 16 Turun Rp1,5 Juta, Cek Daftar Lengkap Harga Terbarunya di Oktober 2026

Calon pembeli sebaiknya tidak sembarangan mengakses tautan yang beredar di media sosial maupun pesan pribadi.

Pastikan alamat situs sesuai dengan kanal resmi iBox atau Digimap sebelum memasukkan data pribadi maupun melakukan pembayaran.

Pre-order melalui iBox dapat dilakukan melalui halaman resmi berikut:

Pre-order iPhone 18 Pro di iBox (KLIK DISINI)

Sementara itu, pemesanan melalui Digimap dapat dilakukan melalui:

Pre-order iPhone 18 Pro di Digimap (KLIK DISINI)

Cara Pre-order iPhone 18 Pro di Indonesia

Sebelum melakukan pemesanan, calon pembeli perlu menyiapkan beberapa hal agar proses pre-order berjalan lebih lancar.

1. Pilih model iPhone

Calon pembeli perlu menentukan model yang akan dipilih, yakni iPhone 18 Pro atau iPhone 18 Pro Max.

Perbedaan ukuran perangkat serta kebutuhan penggunaan dapat menjadi pertimbangan sebelum melakukan pemesanan.

2. Tentukan kapasitas penyimpanan

Untuk pasar global, iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max tersedia dalam pilihan kapasitas penyimpanan 256 GB, 512 GB, 1 TB, dan 2 TB.

Namun, calon pembeli tetap perlu mengecek kapasitas yang benar-benar tersedia untuk pasar Indonesia ketika proses pre-order berlangsung.

3. Pilih warna

Lini iPhone 18 Pro menyediakan empat pilihan warna, yakni hitam, perak, biru gletser, dan burgundi.

Calon pembeli sebaiknya menentukan pilihan warna sejak awal. Varian tertentu berpotensi lebih cepat habis ketika pemesanan mulai dibuka.

4. Siapkan metode pembayaran

Metode pembayaran juga perlu dipastikan sebelum melakukan pre-order.

Pilihan pembayaran, seperti kartu kredit, transfer maupun metode lainnya, dapat berbeda antara satu distributor dengan distributor lainnya.

Karena itu, calon pembeli perlu memeriksa metode pembayaran yang tersedia pada platform yang digunakan.

5. Tentukan pengiriman atau pengambilan

Calon pembeli juga perlu memperhatikan pilihan pengiriman ke alamat atau pengambilan unit di toko apabila opsi tersebut tersedia.

Informasi mengenai estimasi pengiriman dan lokasi pengambilan biasanya akan ditampilkan selama proses pemesanan.

Pastikan Menggunakan Situs Resmi

Dengan dibukanya pre-order iPhone 18 series, calon pembeli perlu lebih berhati-hati terhadap tautan yang mengatasnamakan iBox maupun Digimap.

Jangan memasukkan data pribadi, informasi kartu pembayaran, kode OTP, atau melakukan transfer sebelum memastikan situs yang digunakan merupakan kanal resmi.

Melakukan pre-order melalui kanal resmi menjadi langkah penting untuk menghindari risiko penipuan dan memastikan proses pemesanan iPhone 18 Pro maupun iPhone 18 Pro Max dilakukan melalui distributor resmi.

Catatan: Informasi mengenai ketersediaan model, kapasitas, warna, metode pembayaran, harga, serta jadwal pengiriman dapat berbeda dan dapat berubah sesuai kebijakan distributor.

Calon pembeli disarankan mengecek informasi terbaru langsung pada kanal resmi sebelum melakukan transaksi.* (bi/ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Rabu, 7 Oktober 2026.

Sejumlah saham, antara lain PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN), dan PT Darma Henwa Tbk. (DEWA), bergerak positif pada awal perdagangan.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp10 Ribu, 1 Gram Jadi Rp2,58 Juta

Dari seluruh konstituen yang diperdagangkan, sebanyak 303 saham menguat, 232 saham melemah, sedangkan 428 saham stagnan.

Sejumlah saham dalam indeks LQ45 turut mencatat penguatan. Saham PTBA naik 2,65 persen menjadi Rp3.490.

Kemudian saham CUAN menguat 1,76 persen ke level Rp865 dan DEWA naik 1,65 persen menjadi Rp370.

Penguatan juga terjadi pada saham PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) yang naik 0,99 persen menjadi Rp1.525.

Saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) menguat 0,82 persen ke Rp12.225, sedangkan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) naik 0,77 persen ke Rp2.620.

Di sisi lain, sejumlah saham mengalami tekanan pada pembukaan perdagangan. PT United Tractors Tbk. (UNTR) turun 1,35 persen ke Rp25.650.

Saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) melemah 0,98 persen menjadi Rp406.

Kemudian PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) turun 0,84 persen ke Rp2.370 dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turun 0,82 persen menjadi Rp6.050.

Pelemahan juga terjadi pada saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) sebesar 0,66 persen ke Rp1.510.

Saham PT Indah Kiat Pulp & Papers Tbk. (INKP) turun 0,59 persen menjadi Rp8.400, sedangkan PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) melemah 0,55 persen ke Rp180.

Pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini tidak terlepas dari keputusan FTSE Russell yang mempertahankan status pasar modal Indonesia dalam kategori Secondary Emerging Market.

Dengan keputusan tersebut, Indonesia tidak masuk dalam daftar pantau atau Watch List dan tidak mengalami penurunan status atau downgrade.

Meski demikian, FTSE Russell menyatakan tetap memantau implementasi dan efektivitas reformasi integritas pasar modal yang dilakukan oleh otoritas pasar modal Indonesia.

Pemantauan tersebut dilakukan setelah sejumlah penyesuaian indeks bagi efek asal Indonesia ditunda dalam peninjauan indeks atau index review periode Maret, Juni, dan September 2026.

"Indonesia telah mengimplementasikan berbagai Reformasi Pasar Modal, termasuk peningkatan keterbukaan informasi pemegang saham, perluasan kategori klasifikasi investor, persyaratan batas minimum saham beredar (free float), hingga penguatan sarana pengawasan pasar," tulis manajemen FTSE Russell dalam pengumuman resminya.

Dari sisi global, investor juga mencermati rilis dokumen Federal Open Market Committee atau FOMC dari rapat The Fed pada 15-16 September 2026.

Technical Analyst BRI Danareksa Sekuritas Reza Diofanda mengatakan pelaku pasar akan mencermati pandangan anggota The Fed mengenai arah suku bunga acuan setelah Fed Funds Rate (FFR) berada di level 3,75-4,00 persen.

"Data tenaga kerja AS yang lebih lemah sebelumnya telah meningkatkan ekspektasi kebijakan yang lebih akomodatif. Namun, imbal hasil (yield) US Treasury 10 tahun yang masih berada di kisaran 5,3% membuat ruang penguatan aset emerging market masih menghadapi risiko tinggi dari biaya dana global," ujar Reza dalam risetnya.

Pergerakan IHSG selanjutnya akan dipengaruhi oleh perkembangan sentimen global, terutama arah kebijakan moneter Amerika Serikat, serta respons investor terhadap kondisi pasar modal Indonesia.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca membeli atau menjual saham.

Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Setiap keputusan investasi memiliki risiko dan menjadi tanggung jawab masing-masing investor.* (bi/ad)

JAKARTA — Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan menemui Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Oktober 2026 malam.

Pertemuan kedua tokoh tersebut disebut berlangsung secara tertutup.

Baca Juga:

• Jaksa Sahabat Pendidik, Bupati Batu Bara Ingatkan Kepala Sekolah Kelola Anggaran Secara Transparan dan Akuntabel

Pertemuan itu menjadi perhatian karena berlangsung di tengah sejumlah perkembangan politik nasional.

Salah satunya agenda Mahkamah Konstitusi (MK) yang membacakan putusan terkait perkara yang menyangkut syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Meski waktunya berdekatan, belum terdapat konfirmasi resmi yang menyebut pertemuan Jokowi dan Prabowo berkaitan dengan perkara tersebut.

Dugaan mengenai adanya pembahasan soal Gibran ataupun persoalan politik lainnya juga belum dapat dipastikan.

Kediaman Prabowo di Kertanegara kembali menjadi perhatian setelah Jokowi dikabarkan datang menemui Presiden.

Aktivitas di sekitar kediaman Prabowo juga menjadi perhatian awak media yang berada di lokasi.

Belum diketahui secara pasti berapa lama pertemuan tersebut berlangsung maupun siapa saja yang turut hadir dalam pertemuan Jokowi dan Prabowo.

Tidak adanya informasi resmi mengenai agenda pertemuan membuat berbagai spekulasi berkembang.

Namun, sampai saat ini belum ada keterangan yang dapat memastikan materi pembicaraan kedua tokoh tersebut.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Kertanegara bukan merupakan pertemuan pertama kedua tokoh tersebut di kediaman pribadi Prabowo.

Pada 4 Oktober 2025, Jokowi juga bertemu dengan Prabowo di Kertanegara. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua jam dan dikonfirmasi oleh pihak Jokowi.

Saat itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi antara Presiden ke-7 dan Presiden ke-8 Republik Indonesia.

Menurut Prasetyo, Jokowi juga memberikan sejumlah masukan kepada Prabowo mengenai berbagai persoalan kebangsaan.

Namun, pemerintah tidak mengungkap secara rinci seluruh materi yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo kali ini juga menjadi perhatian karena keduanya memiliki hubungan politik yang berkembang cukup panjang dalam beberapa tahun terakhir.

Prabowo sebelumnya menjadi rival Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014 dan 2019.

Hubungan keduanya kemudian berubah setelah Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan.

Pada Pilpres 2024, Prabowo maju sebagai calon presiden dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, sebagai calon wakil presiden.

Pasangan Prabowo-Gibran kemudian memenangkan Pilpres 2024 dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Latar belakang tersebut membuat setiap pertemuan Jokowi dan Prabowo kerap menjadi perhatian publik, terutama ketika pertemuan berlangsung di tengah isu politik nasional.

Hingga saat ini, belum ada informasi resmi yang memastikan apa yang dibahas Jokowi dan Prabowo dalam pertemuan di Kertanegara pada Selasa malam.

Karena itu, informasi mengenai kemungkinan pembahasan perkara Gibran atau persoalan politik lainnya masih sebatas spekulasi dan belum dapat dipastikan kebenarannya.* (bi/ad)