TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Tanjungbalai menggelar kegiatan gotong royong bersama dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat.

Kegiatan yang mengusung tema Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI (Asri, Sehat, Rapi, dan Indah) itu dipusatkan di kawasan Masjid Menara Lima dan Pasar Suprapto, Kota Tanjungbalai, Jumat, 17 Juli 2026.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Sambut Kehadiran IPHR, Diharapkan Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah

Gotong royong melibatkan kader Partai Demokrat bersama sejumlah perangkat Pemerintah Kota Tanjungbalai, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), perangkat Kecamatan Tanjungbalai Utara, kepala lingkungan, serta Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.

Kegiatan dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Tajul Abrar.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tanjungbalai, dr. Nurhimsyah Junedi Nasution, mengatakan Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah sebagai arahan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam menyambut HUT ke-25 Partai Demokrat.

Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut meliputi aksi gotong royong, kerja bakti massal, bakti sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan.

"Di Kota Tanjungbalai sendiri, hari ini kami bersama Pemko Tanjungbalai berkolaborasi melaksanakan kegiatan gotong royong bersama yang dipusatkan di Masjid Menara Lima dan Pasar Suprapto," jelasnya.

Junedi mengatakan kolaborasi antara Partai Demokrat dan Pemerintah Kota Tanjungbalai menjadi bentuk sinergi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

"Sinergi Partai Demokrat bersama Pemko Tanjungbalai melalui pelaksanaan gotong royong dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, aman, sehat, dan asri. Ini merupakan bentuk nyata kepedulian kami terhadap lingkungan sekaligus dukungan terhadap program Indonesia ASRI," sebut Junedi.

Dalam kegiatan tersebut, peserta bergotong royong membersihkan area rumah ibadah, ruas jalan, saluran drainase, mengangkut sampah, hingga melakukan penanaman pohon sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Junedi, kegiatan itu juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat agar semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan.

"Melalui kolaborasi ini menjadi bentuk kepedulian dan memberi edukasi kepada masyarakat untuk semakin mencintai lingkungan dan menjaga kebersihan sebagai bagian dari budaya dalam kehidupan sehari-hari," ungkapnya.

Ia berharap Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial menjelang HUT Partai Demokrat, tetapi mampu menginspirasi masyarakat untuk terus membiasakan budaya gotong royong dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi politik, dan masyarakat, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya Kota Tanjungbalai yang lebih bersih, hijau, sehat, dan nyaman untuk semua.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengapresiasi terbentuknya Ikatan Pejuang Honor R4 (IPHR) sebagai organisasi yang diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan Wali Kota Tanjungbalai yang diwakili Staf Ahli Bidang Pembangunan, Anwar Ruji, saat menghadiri pengukuhan dan pelantikan Pengurus IPHR Kota Tanjungbalai di Aula Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, Jalan Gaharu, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Sabtu, 18 Juli 2026.

Baca Juga:

• Bupati Fery Sahputra Buka Pameran Pembangunan HUT ke-18 Labusel, Ajak Warga Dukung UMKM dan Ramaikan Hari Jadi Daerah

"Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai berharap Ikatan Pejuang Honor R4 (IPHR) Kota Tanjungbalai dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat," sebutnya.

Ia juga mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus dan anggota IPHR yang telah dikukuhkan.

Menurutnya, organisasi tersebut diharapkan menjadi wadah yang mampu mempererat kebersamaan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Tanjungbalai.

"Kami berharap organisasi ini dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah serta bersama-sama mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS," ujarnya.

Anwar Ruji mengajak seluruh pengurus IPHR untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah serta terus menjaga semangat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum Tim Hanif yang juga Dewan Pembina IPHR, Andreant Hanif, menjelaskan bahwa organisasi tersebut dibentuk sebagai wadah untuk memperkuat solidaritas dan kebersamaan para tenaga honorer kategori R4.

Menurutnya, IPHR lahir dari semangat perjuangan yang panjang dan diharapkan mampu memberikan manfaat, tidak hanya bagi para anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat secara luas.

Dalam kesempatan tersebut, Andreant Hanif secara resmi mengukuhkan jajaran Pengurus IPHR Kota Tanjungbalai.

Kepengurusan periode awal dipimpin Fachrul Azmi sebagai Ketua, Afnita Nasution sebagai Sekretaris, dan Tengku Zuherna sebagai Bendahara.

Ketua IPHR Kota Tanjungbalai, Fachrul Azmi, menyampaikan komitmennya untuk menjadikan organisasi yang dipimpinnya sebagai mitra aktif Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Ia mengatakan IPHR akan membangun sinergi dengan pemerintah sekaligus mendukung berbagai program pembangunan demi terwujudnya visi Tanjungbalai EMAS.

Acara pengukuhan turut dihadiri Ketua Umum Tim Hanif sekaligus Dewan Pembina IPHR Andreant Hanif, Kepala Dinas Pendidikan Bukhori Ginting Suka, Kepala BKPSDM Ahmad Suang Kupon, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tanjungbalai Saufi Simangunsong, tokoh masyarakat, serta para anggota IPHR.

Rangkaian kegiatan berlangsung khidmat dan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh pengurus, tamu undangan, dan peserta sebagai penanda resmi terbentuknya kepengurusan IPHR Kota Tanjungbalai.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang resmi membuka Pameran Pembangunan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke-18 di Lapangan Santun Berkata Bijak Berkarya (SBBK), Kotapinang, Minggu, 19 Juli 2026.

Pembukaan pameran berlangsung meriah dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu Selatan Irmayanti Siregar, anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, para pimpinan perangkat daerah, Ketua MUI, camat, lurah, kepala desa, pelaku UMKM, serta ribuan masyarakat.

Baca Juga:

• Meriah! Bupati Baharuddin Siagian Nobar Final Piala Dunia 2026 Bersama Ribuan Warga Batu Bara

Menurutnya, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk mempererat kebersamaan, mengevaluasi hasil pembangunan, sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang semakin modern, maju, dan sejahtera.

Menurut Bupati, Pameran Pembangunan menjadi sarana bagi masyarakat untuk melihat secara langsung berbagai program pemerintah, inovasi pelayanan publik, peluang investasi, hingga produk unggulan UMKM yang menjadi penggerak ekonomi daerah.

"Pameran ini bukan hanya menjadi etalase capaian pembangunan, tetapi juga ruang kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kami ingin masyarakat dapat melihat secara langsung berbagai inovasi pelayanan sekaligus mengenal potensi besar yang dimiliki Kabupaten Labuhanbatu Selatan," ujar Bupati.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan pameran sebagai media edukasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Sementara kepada para pelaku UMKM, Bupati berharap momentum tersebut dimanfaatkan untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jaringan pemasaran agar produk unggulan Labuhanbatu Selatan semakin dikenal.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kata dia, akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi kerakyatan melalui sinergi seluruh elemen masyarakat.

Bupati juga mengajak masyarakat untuk ikut menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke-18.

"Hari jadi ini adalah milik kita bersama. Mari kita ramaikan seluruh rangkaian kegiatan, dukung produk-produk UMKM lokal, dan bersama-sama menjaga ketertiban dengan mematuhi rekayasa lalu lintas serta arahan petugas agar seluruh kegiatan berlangsung aman, lancar, dan sukses," ajaknya.

Ia turut mengimbau masyarakat agar mematuhi rekayasa lalu lintas yang diterapkan selama kegiatan berlangsung, mengikuti arahan petugas, serta menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan di lokasi acara.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada panitia, perangkat daerah, instansi vertikal, sponsor, pelaku UMKM, dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Pameran Pembangunan serta rangkaian Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke-18.

Mengakhiri sambutannya, Bupati secara resmi membuka pameran dengan mengucapkan:

"Dengan memohon ridho Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, Pameran Pembangunan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke-18 Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka."

Usai pembukaan, Bupati bersama unsur Forkopimda dan tamu undangan meninjau berbagai stan pameran yang menampilkan layanan publik, inovasi perangkat daerah, hingga produk-produk unggulan UMKM.

Saat mengunjungi stan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bupati melihat program penjualan paket kebutuhan pokok yang terdiri dari beras 5 kilogram dan minyak goreng 2 liter dengan harga Rp90.000.

Ia mengajak masyarakat memanfaatkan program tersebut sekaligus berbelanja di stan-stan UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap produk lokal dan upaya menggerakkan perekonomian masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Irmayanti Siregar, turut menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke-18.

Menurutnya, usia ke-18 menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat membangun daerah menuju kabupaten yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Memasuki malam hari, suasana perayaan semakin semarak dengan berbagai hiburan yang disaksikan ribuan masyarakat di Lapangan SBBK.

Acara diawali dengan penampilan tarian kreasi daerah yang menampilkan kekayaan seni dan budaya Labuhanbatu Selatan.

Sejumlah artis lokal kemudian tampil menghibur masyarakat.

Puncak hiburan malam diisi oleh penyanyi dangdut Rida LIDA, yang membawakan sejumlah lagu andalannya.

Penampilan tersebut disambut antusias penonton.

Suasana semakin meriah saat Bonk Band tampil membawakan lagu-lagu populer, disusul aksi panggung Azril KDI yang menghibur masyarakat dengan suara khasnya.

Azril KDI dan Rida LIDA juga tampil berkolaborasi dalam satu panggung membawakan beberapa lagu yang mengajak ribuan penonton bernyanyi bersama.

Rangkaian hiburan ditutup dengan penampilan Mezzo Band, yang semakin menambah kemeriahan malam perayaan.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berharap seluruh rangkaian Hari Jadi ke-18 tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah, memperkuat sektor UMKM, mempererat kebersamaan masyarakat, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap Kabupaten Labuhanbatu Selatan.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal menghadiri nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Batu Bara di halaman Kantor Camat Datuk Lima Puluh, Senin, 20 Juli 2026.

Kegiatan tersebut menjadi ajang berkumpulnya masyarakat untuk menyaksikan pertandingan puncak antara Spanyol melawan Argentina.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Dorong Desa Gambus Laut Jadi Sentra Cabai Merah Unggul, Gandeng IPB Kembangkan Varietas "Bahagia"

Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, Penjabat Sekretaris Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa se-Kecamatan Datuk Lima Puluh, serta berbagai elemen masyarakat.

Kehadiran Bupati Baharuddin Siagian di tengah masyarakat menambah semarak suasana.

Sepanjang pertandingan, warga tampak menikmati jalannya laga sambil memberikan dukungan kepada tim favorit masing-masing.

Sorak sorai penonton membuat suasana nobar berlangsung meriah namun tetap penuh keakraban.

Menurut Bupati Batu Bara, kegiatan nonton bareng tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan warga.

Ia menilai olahraga mampu menjadi sarana yang menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang melalui semangat kebersamaan dan sportivitas.

"Kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan warga. Melalui olahraga, masyarakat dapat berkumpul, saling berinteraksi, dan memperkuat rasa persatuan."

Pertandingan final Piala Dunia 2026 sendiri berakhir dengan kemenangan Tim Nasional Spanyol.

La Roja memastikan gelar juara dunia setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0.

Gol kemenangan Spanyol langsung disambut sorak gembira ribuan warga yang memenuhi lokasi nonton bareng.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap kegiatan positif seperti nobar dapat terus dilaksanakan sebagai sarana memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Selain menjadi hiburan, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat persatuan serta kebersamaan dalam mendukung pembangunan daerah.

Melalui momentum kebersamaan itu, Pemerintah Kabupaten Batu Bara ingin terus membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang harmonis, kompak, dan berpartisipasi dalam mewujudkan Kabupaten Batu Bara yang semakin maju dan sejahtera.* (ad)

Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Abrianto Pardede menegaskan pihaknya menerima dan menghormati putusan hakim tunggal I Ketut Darpawan yang dibacakan dalam sidang praperadilan, Senin (20/7/2026).

Baca Juga:

• Praperadilan Roy Suryo Ditolak, PN Jaksel Nyatakan Status Tersangka Tetap Sah

Menurut Abrianto, hakim menilai permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo sudah tidak lagi memiliki relevansi karena dianggap sebagai upaya untuk menunda proses pemeriksaan perkara pokok yang tengah berjalan.

"Hakim sudah mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut dinilai sebagai upaya menunda-nunda. Karena itu, putusan hakim wajib kita hormati dan laksanakan sesuai ketentuan hukum," katanya.

Meski demikian, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa praperadilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh hukum. Setiap pihak yang merasa dirugikan dalam proses penegakan hukum berhak mengajukan praperadilan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Praperadilan itu hak setiap masyarakat yang merasa dirugikan secara hukum. Silakan diajukan sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, dalam perkara ini, hakim telah memutus bahwa permohonan tersebut tidak relevan lagi," jelas Abrianto.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah mengenai ijazah Presiden Joko Widodo.

Dalam amar putusannya, hakim tunggal I Ketut Darpawan menyatakan permohonan Roy Suryo tidak dapat dikabulkan sehingga status tersangka yang ditetapkan penyidik Polda Metro Jaya tetap dinyatakan sah menurut hukum.

Dengan putusan tersebut, proses penyidikan terhadap Roy Suryo akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.* (oz/dh)

BATU BARA – Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, menegaskan komitmennya menjadikan Desa Gambus Laut dan Desa Lubuk Cuik sebagai sentra produksi cabai merah varietas unggul di Kabupaten Batu Bara.

Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Seleksi Varietas Unggul Cabai Merah hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), di lokasi demplot Dusun V, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Sabtu, 18 Juli 2026.

Baca Juga:

• Distribusi BBM di Binjai Kembali Lancar, AMPI Apresiasi Sinergi Pemerintah hingga Masyarakat

Melalui proses seleksi tersebut, diharapkan diperoleh varietas yang memiliki produktivitas tinggi, tahan terhadap kondisi lingkungan setempat, serta mampu meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani.

Bupati Baharuddin Siagian mengatakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan Fakultas Pertanian IPB merupakan langkah strategis untuk menghadirkan inovasi di sektor pertanian yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, pengembangan pertanian berbasis penelitian menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan daya saing hasil pertanian daerah sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.

Panen perdana yang dilakukan dalam kegiatan tersebut menjadi tahapan awal dari proses seleksi berbagai varietas cabai merah keriting.

Uji coba akan terus dilanjutkan pada musim tanam berikutnya hingga diperoleh varietas yang paling sesuai dengan karakteristik lahan di Kabupaten Batu Bara.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara menargetkan varietas terbaik hasil seleksi nantinya menjadi identitas pertanian daerah dengan nama Cabai Merah Keriting "Bahagia" sebagai varietas unggulan Kabupaten Batu Bara.

Melalui kolaborasi dengan Fakultas Pertanian IPB, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kemajuan sektor pertanian melalui penerapan teknologi, penelitian, dan inovasi bersama perguruan tinggi serta berbagai mitra strategis.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat Kabupaten Batu Bara.* (ad)

ACEH BESAR – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memimpin upacara pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri Tahun Anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Senin, 20 Juli 2026.

Sebanyak 120 peserta didik yang telah dinyatakan lulus seleksi resmi memulai pendidikan selama lima bulan.

Baca Juga:

• Praperadilan Roy Suryo Ditolak, PN Jaksel Nyatakan Status Tersangka Tetap Sah

Pada kesempatan itu, Kapolda Aceh juga menetapkan nama batalyon peserta didik Diktukba Polri TA 2026 SPN Polda Aceh, yakni Batalyon "Rawindra Sakti".

Nama tersebut diharapkan menjadi identitas sekaligus penyemangat bagi para peserta didik dalam menanamkan nilai keberanian, ketangguhan, disiplin, dan semangat pengabdian selama menjalani pendidikan.

Upacara pembukaan turut dihadiri Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, Irwasda Polda Aceh Kombes Pol. Iskandar ZA, para pejabat utama Polda Aceh, personel Polda Aceh, Ketua Bhayangkari Daerah Aceh Ny. Ruddi Setiawan, serta jajaran pengurus Bhayangkari Daerah Aceh.

Dalam amanat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri yang dibacakan Kapolda Aceh, seluruh peserta didik yang berhasil lolos seleksi mendapat ucapan selamat atas keberhasilannya menjadi bagian dari pendidikan pembentukan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026.

Kapolda mengatakan para peserta didik merupakan putra-putri terbaik bangsa yang telah melalui proses seleksi yang kompetitif.

Karena itu, mereka diminta memanfaatkan kesempatan pendidikan untuk membangun kemampuan, karakter, dan integritas sebagai bekal saat bertugas di tengah masyarakat.

"Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ikuti seluruh proses pendidikan dengan sungguh-sungguh sebagai bekal untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Kapolda.

Menurutnya, Pendidikan Pembentukan Bintara merupakan tahapan penting dalam mencetak sumber daya manusia Polri yang unggul, profesional, berintegritas, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis serta tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks.

Kapolda menegaskan, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari selesainya materi pelajaran, tetapi juga dari kemampuan peserta didik dalam menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, menyelesaikan persoalan, bekerja sama, serta menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Polri.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta didik agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga disiplin, menghormati tenaga pendidik, instruktur, dan pengasuh, serta menjaga kekompakan selama mengikuti pendidikan.

Kapolda berpesan agar para peserta didik tidak mudah menyerah menghadapi berbagai tantangan selama menjalani pendidikan.

"Apabila merasa lelah, ingatlah kembali tujuan saudara datang ke tempat ini. Ingat doa dan harapan orang tua serta keluarga yang ingin melihat saudara berhasil menjadi anggota Polri yang membanggakan. Jadilah peserta didik yang tidak hanya berorientasi lulus pendidikan, tetapi benar-benar siap menjadi Bhayangkara yang profesional, humanis, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegasnya.

Kepada Kepala SPN Polda Aceh beserta seluruh tenaga pendidik, instruktur, dan pengasuh, Kapolda menitipkan para peserta didik agar dibina secara profesional, objektif, adil, dan penuh tanggung jawab.

Ia menekankan bahwa seluruh proses pendidikan harus berlangsung dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan (bullying), maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

"Pendidikan yang keras tidak harus dilakukan dengan cara yang kasar. Latihan yang berat tidak boleh menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketegasan harus membentuk karakter, bukan menumbuhkan dendam. Tekanan latihan harus memperkuat mental, bukan merusak fisik maupun psikis peserta didik," tegas Kapolda.

Menutup amanatnya, Kapolda mengajak seluruh tenaga pendidik untuk menjadi teladan dalam integritas, kedisiplinan, dan etika.

Ia juga mendorong terciptanya budaya belajar yang sehat, profesional, dan saling mendukung agar proses pendidikan menghasilkan Bhayangkara Presisi yang berkualitas.

Melalui Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 ini, Polda Aceh berharap lahir generasi Bhayangkara yang memiliki karakter kuat, profesional, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum secara optimal demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh.* (ad)

MEDAN – Ribuan warga memadati Urban Community Park Kebun Bunga, Jalan Candi Borobudur, Medan Petisah, Senin dini hari, 20 Juli 2026, untuk mengikuti nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina.

Meski sempat diguyur hujan gerimis, antusiasme masyarakat tidak surut hingga pertandingan berakhir.

Baca Juga:

• Serunya Nobar Final Piala Dunia 2026 di Polda Aceh, Kapolda Hadir Bareng Ribuan Warga

Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, Dandim 0201/Medan Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, Komandan Batalyon Parako 463 Pasgat Letkol Pas Jhon H. Siregar, serta jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Suasana semakin meriah ketika babak pertama berakhir tanpa gol.

Memanfaatkan waktu jeda pertandingan, Rico Waas mengajak masyarakat mengikuti kuis yang berisi pertanyaan seputar sepak bola dan Kota Medan.

Seorang anak berhasil menjawab nama klub sepak bola kebanggaan Kota Medan, yakni PSMS.

Sementara itu, seorang warga pria mampu menjawab jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Medan.

Seorang warga perempuan juga berhasil menyebutkan nama lengkap Wali Kota Medan.

Ketiga peserta yang menjawab benar langsung menerima hadiah dari Rico Waas, disambut tepuk tangan dan sorak sorai para penonton.

Pertandingan kemudian berlanjut hingga babak tambahan waktu.

Tim Nasional Spanyol akhirnya keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan juara bertahan Argentina dengan skor tipis 1-0.

Gol tunggal Ferran Torres memastikan La Roja meraih gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah setelah terakhir mengangkat trofi pada edisi 2010 di Afrika Selatan.

Rico Waas menilai pertandingan final tersebut benar-benar memperlihatkan kualitas permainan terbaik dari kedua tim.

"Pertandingan malam ini benar-benar layak disebut sebagai partai final. Sejak babak pertama, babak kedua, hingga tambahan waktu, kedua tim bermain sangat ketat dan menunjukkan semangat juang yang luar biasa," kata Rico Waas.

Ia mengaku prediksinya sebelum pertandingan ternyata sesuai dengan hasil akhir yang diraih Spanyol.

"Sebelumnya saya sempat memprediksi, kalau pertandingan berlangsung terbuka mungkin skornya 3-2. Namun kalau berjalan ketat, saya memperkirakan 1-0 untuk Spanyol. Alhamdulillah, Spanyol berhasil menjadi juara. Selamat untuk Timnas Spanyol," katanya.

Menurut Rico Waas, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah.

Yang lebih penting adalah nilai sportivitas, kebersamaan, dan semangat membangun masyarakat melalui olahraga.

"Yang paling penting dari pertandingan ini adalah nilai sportivitas. Melalui kegiatan nonton bareng seperti ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga semakin mencintai olahraga. Harapan saya, olahraga di Medan terus berkembang, semakin diminati masyarakat, dan menjadi bagian dari gaya hidup sehat," harapnya.

Ia juga kembali menegaskan semangat "Medan untuk Semua" sebagai ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun Kota Medan.

"Semangat Medan untuk Semua berarti kita harus saling menguatkan dan bergandengan tangan membangun Kota Medan. Kota ini tidak bisa dibangun sendirian. Kami membutuhkan dukungan, partisipasi, dan semangat seluruh masyarakat. Pemerintah Kota Medan pun akan terus berjuang memberikan yang terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Medan," tuturnya.

Kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 tersebut menjadi salah satu agenda yang berhasil menghadirkan suasana kebersamaan di tengah masyarakat.

Meskipun hujan sempat turun, ribuan warga tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, merayakan kemenangan Spanyol sekaligus menikmati momen kebersamaan bersama keluarga dan sesama pencinta sepak bola.* (ad)

Putusan dibacakan hakim tunggal I Ketut Darpawan dalam sidang praperadilan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Senin (20/7/2026).

Baca Juga:

• Jelang Putusan Praperadilan, Roy Suryo Dapat Kejutan Ulang Tahun di PN Jaksel

Perkara tersebut merupakan gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah terkait ijazah Presiden Joko Widodo.

Dalam perkara itu, pihak termohon terdiri atas Kapolda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya beserta jajaran penyidik, serta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hingga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangani proses penuntutan.

Melalui gugatan tersebut, Roy Suryo meminta hakim membatalkan penetapan status tersangkanya. Namun, majelis hakim menilai permohonan yang diajukan tidak memiliki dasar untuk dikabulkan sehingga seluruh gugatan ditolak.

Dengan putusan itu, proses hukum terhadap Roy Suryo tetap berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Roy Suryo juga pernah mengajukan praperadilan terpisah terkait tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik dalam perkara yang sama.

Dalam putusan terdahulu, hakim mengabulkan sebagian permohonan Roy. Pengadilan menyatakan tindakan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan penyidik cacat secara formil sehingga dinyatakan tidak sah menurut hukum.

Hakim saat itu juga menyatakan tindakan penahanan tidak memenuhi syarat subjektif sehingga dinyatakan tidak sah. Meski demikian, permohonan Roy mengenai rehabilitasi nama baik atau pemulihan harkat dan martabat ditolak.

Sementara itu, melalui putusan praperadilan terbaru yang dibacakan pada Senin (20/7/2026), hakim menegaskan bahwa penetapan Roy Suryo sebagai tersangka tetap sah sehingga proses penyidikan perkara dugaan fitnah terkait ijazah Presiden Joko Widodo dapat terus dilanjutkan.* (in/dh)

Dukungan tersebut disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait. Menurutnya, Kementerian Pertahanan akan mendukung setiap kebijakan Presiden yang ditetapkan demi kepentingan nasional.

Baca Juga:

• Saat Prabowo Buka Opsi Pangkas Anggaran TNI-Polri demi Percepat Pengentasan Kemiskinan

Rico menjelaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan kewenangan Presiden yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan nasional secara menyeluruh.

Ia menegaskan, kebijakan pertahanan negara tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga mencakup dimensi nonmiliter sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita serta Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

"Karena itu, setiap kebijakan anggaran, termasuk apabila terdapat penyesuaian, tetap merupakan bagian dari strategi negara untuk memperkuat kedaulatan, keamanan, sekaligus kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran guna mempercepat pengentasan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Bahkan, menurut Prabowo, apabila diperlukan pemerintah siap mengurangi anggaran sektor pertahanan maupun kepolisian.

"Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan," ujar Prabowo saat menghadiri Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menanyakan secara langsung kesiapan jajaran TNI dan Polri apabila anggaran institusinya dikurangi demi kepentingan rakyat. Respons yang diterimanya dari peserta yang hadir adalah kesiapan untuk mendukung kebijakan tersebut.

Presiden menegaskan bahwa kekuatan pertahanan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga oleh kondisi masyarakat yang sejahtera.

Menurutnya, rakyat yang kuat secara ekonomi akan menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan nasional. Karena itu, pemerintah ingin memastikan pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan berjalan beriringan dengan pembangunan sektor pertahanan.

Wacana penyesuaian anggaran pertahanan tersebut kini menjadi perhatian publik dan akan menjadi bagian dari pembahasan pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal serta prioritas belanja negara ke depan.* (k/dh)

Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, saat mengikuti RDPU pembahasan RUU Perampasan Aset, Senin (20/7/2026).

Baca Juga:

• Hotman Paris Kaitkan Prabowo dengan Kasus Febrie, Sahroni Tegaskan Proses Hukum Tak Bisa Diintervensi

Menurutnya, pengelolaan aset hasil sitaan membutuhkan lembaga yang profesional agar nilai ekonomi aset tetap terjaga dan tidak mengalami penyusutan selama proses hukum berlangsung.

Rikwanto mencontohkan pengalaman penanganan aset dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia menyebut sejumlah aset yang disita saat itu justru mengalami penurunan nilai yang cukup signifikan.

"Di masyarakat berkembang anggapan apakah ini disengaja atau memang salah urus. Tetapi kebanyakan karena salah pengelolaan," katanya.

Selain kasus BLBI, Rikwanto juga menyinggung penyitaan aset tambak udang Dipasena di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Menurutnya, ketika aset tersebut disita, kondisi tambak masih produktif dan mampu menghasilkan komoditas ekspor.

Namun, setelah berada dalam pengelolaan negara, aktivitas usaha dinilai tidak berjalan optimal sehingga nilai aset terus menurun. Bahkan, ketika aset dialihkan kepada pihak ketiga, kondisinya sudah jauh menurun dan tidak lagi memberikan manfaat ekonomi secara maksimal.

Karena itu, ia mendukung pembentukan badan pengelola aset yang berdiri secara independen dan tidak berada di bawah institusi penegak hukum.

"Supaya nilai-nilai aset itu tetap bisa stabil dan bisa berjalan sesuai dengan tujuan undang-undang, yakni memberikan manfaat bagi pengembalian aset negara," ujarnya.

Usulan serupa sebelumnya juga disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Harry Ponto, dalam RDPU Komisi III DPR pada pekan lalu.

Harry mengusulkan agar pemerintah membentuk badan profesional yang secara khusus bertugas mengelola, merawat, hingga melelang aset hasil perampasan tindak pidana.

Menurutnya, lembaga tersebut sebaiknya tidak berada di bawah aparat penegak hukum guna menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan atau *abuse of power* dalam proses pengelolaan aset.

"Maka Peradi SAI mengusulkan pengelolaan pelelangan aset dilakukan di bawah badan khusus yang independen dan juga memiliki fungsi pengawasan," kata Harry.

Ia mencontohkan sejumlah negara yang telah memiliki lembaga serupa, seperti The National Agency of Administration and Custody of Assets Seized and Confiscated from Organized Crime (ANBSC) di Italia serta Australian Financial Security Authority (AFSA) di Australia.

Kedua lembaga tersebut bertugas mengelola aset hasil sitaan maupun rampasan secara profesional tanpa berada di bawah institusi penegak hukum.

Usulan pembentukan badan pengelola aset independen itu kini menjadi salah satu poin yang mengemuka dalam pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR. Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pengembalian aset hasil tindak pidana sekaligus memastikan pengelolaannya tetap bernilai ekonomis bagi negara.* (k/dh)

Momen tersebut terjadi saat Roy Suryo duduk di depan Ruang Sidang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji bersama tim kuasa hukum dan sejumlah simpatisannya. Area sekitar ruang sidang juga dipadati awak media yang menunggu jalannya sidang praperadilan.

Baca Juga:

• Sidang Putusan Praperadilan Roy Suryo Hari Ini, Hakim Tentukan Sah atau Tidak Status Tersangka

Seorang pendukung menyerahkan kue ulang tahun kepada Roy, yang kemudian meniup lilin di tengah iringan tepuk tangan para simpatisan.

"Ini sudah kue yang kesekian," ujar Roy sambil tertawa.

Roy Suryo diketahui baru saja genap berusia 58 tahun pada Sabtu (18/7/2026). Meski mendapat kejutan sederhana, perhatian publik tetap tertuju pada agenda utama hari itu, yakni pembacaan putusan gugatan praperadilan atas status tersangkanya.

Sidang praperadilan yang teregister dengan nomor perkara 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL digelar untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dalam perkara dugaan manipulasi dokumen digital terkait ijazah Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, hakim tunggal I Ketut Darpawan telah menetapkan pembacaan putusan dilakukan pada Senin (20/7/2026) pukul 13.00 WIB.

Dalam permohonannya, Roy Suryo melalui tim kuasa hukumnya meminta hakim membatalkan surat penetapan tersangka yang diterbitkan Polda Metro Jaya pada 7 November 2025.

Roy berpendapat dirinya tidak pernah melakukan manipulasi terhadap dokumen digital sebagaimana yang disangkakan dalam Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ia mengklaim hanya melakukan analisis terhadap salinan digital ijazah Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah diunggah oleh akun media sosial milik Dian Sandi.

Menurut Roy, dokumen tersebut telah lebih dahulu beredar di ruang publik sehingga dirinya tidak melakukan akses ilegal maupun manipulasi data sebagaimana diatur dalam pasal yang dikenakan kepadanya.

Roy juga menyebut unggahan serupa sebelumnya sempat dibagikan oleh beberapa akun lain di media sosial. Namun, sebagian besar unggahan tersebut telah dihapus, sementara unggahan milik Dian Sandi masih dapat ditemukan saat dilakukan analisis.

Melalui sidang praperadilan tersebut, Roy berharap majelis hakim menyatakan penetapan status tersangkanya tidak sah sehingga proses hukum yang berjalan terhadap dirinya dapat dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini ditulis, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih menjadwalkan pembacaan putusan praperadilan terkait gugatan Roy Suryo terhadap status tersangkanya.* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Budiman dalam konferensi pers di salah satu restoran di Kota Medan, Senin (20/7/2026). Menurutnya, para pengurus partai dinilai enggan menyampaikan pendapat maupun kritik karena merasa takut terhadap kebijakan yang diambil oleh pimpinan DPD.

Baca Juga:

• Japorman Saragih Yakin Messi Cs Juara, Argentina Hadapi Spanyol di Final Piala Dunia 2026

Ia menilai kondisi tersebut membuat demokrasi internal partai mengalami kemunduran. Budiman menduga situasi itu dipengaruhi oleh kedekatan sejumlah elite DPD dengan pihak yang memiliki akses ke jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.

Menurutnya, kedekatan tersebut telah membuat kepemimpinan di DPD bertahan selama dua periode dan berdampak pada berkurangnya ruang bagi kader untuk menyampaikan aspirasi.

"Para struktural dan fungsional partai takut mengeluarkan pendapat, apalagi berbeda pendapat. Ketakutan ini tidak boleh terjadi di Partai Banteng. Ibu Ketua Umum telah mengajarkan kita cara berpartai yang benar dengan berbagai dinamika yang terjadi," katanya.

Budiman menyebut dirinya bersama sejumlah kader senior PDI Perjuangan Sumut tengah mempersiapkan langkah untuk menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Ia mengatakan rombongan kader senior berencana mendatangi DPP PDI Perjuangan dalam waktu dekat guna meminta perhatian terhadap kondisi internal partai di Sumatera Utara.

"Para senior partai di Sumut sedang mempersiapkan kunjungan ke DPP untuk menghadap dan bertemu langsung dengan Ketua Umum Ibu Mega. Kami ingin menyampaikan masalah yang sangat serius ini dan memohon kepada beliau untuk turun tangan langsung membenahi kepemimpinan DPD," ujarnya.

Menurut Budiman, langkah tersebut juga dilakukan untuk meredam kekecewaan kader di tingkat akar rumput yang menginginkan tata kelola organisasi berjalan secara transparan dan sesuai mekanisme partai.

Ia mengungkapkan, keluhan terhadap gaya kepemimpinan DPD sebenarnya telah berkembang di internal partai sejak sebelum pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda). Namun, berbagai dinamika tersebut dinilai belum menghasilkan perubahan kepemimpinan di tingkat provinsi.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara terkait pernyataan yang disampaikan Budiman Nadapdap.* (dh)

Permintaan maaf tersebut disampaikan Hotman melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya pada Senin (20/7/2026). Dalam pernyataannya, ia mengaku menyesali ucapan yang dinilai merendahkan profesi wartawan.

Baca Juga:

• Keppres Jampidsus Baru Dikebut, Kuntadi Ditarget Gantikan Febrie Adriansyah Pekan Ini

Hotman menjelaskan ucapan tersebut terlontar karena dirinya sedang berada dalam kondisi emosional saat menghadapi pertanyaan dari sejumlah wartawan.

Menurutnya, situasi memanas ketika pertanyaan berikutnya diajukan sementara ia merasa belum selesai memberikan jawaban atas pertanyaan sebelumnya.

"Saya emosi karena saya sudah bolak-balik mengatakan saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, 'kamu punya otak gak sih?'. Maksudnya, saya sudah jawab tadi saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin bertanya apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum," katanya.

Meski memberikan penjelasan mengenai situasi yang terjadi saat itu, Hotman tetap menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada wartawan yang hadir maupun seluruh organisasi wartawan di Indonesia.

"Terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya mengatakan permintaan maaf kepada wartawan tersebut dan kepada seluruh organisasi wartawan seluruh Indonesia karena selama ini saya juga sangat dekat kepada semua wartawan," ujarnya.

Pernyataan kontroversial Hotman sebelumnya memicu kritik dari sejumlah organisasi profesi jurnalis. Beberapa di antaranya adalah Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang menilai ucapan tersebut tidak mencerminkan penghormatan terhadap profesi wartawan.

Kasus ini bermula saat Hotman Paris memberikan keterangan kepada media sebagai kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Dalam sesi tanya jawab, ucapannya kepada salah seorang wartawan menjadi sorotan dan menuai reaksi dari berbagai kalangan.

Dengan adanya permintaan maaf tersebut, polemik yang sempat mencuat diharapkan dapat diselesaikan secara baik serta menjadi pengingat pentingnya menjaga etika dan saling menghormati dalam hubungan antara narasumber dan insan pers.* (oz/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan sprindik baru tersebut merupakan penyidikan umum yang diterbitkan untuk mengembangkan perkara yang sedang berjalan. Hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka baru dalam penyidikan tersebut.

Baca Juga:

• Ketum Kesthuri Gugat Lagi KPK, Penetapan Tersangka Kini Diuji di PN Jaksel

Seiring diterbitkannya sprindik baru, KPK juga mulai memanggil sejumlah saksi guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Dua saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Senin (20/7/2026) yakni Dian Putri Bungsu selaku Sales Marketing PT Cahaya Mas Cemerlang dan Muhammad Heriyanto yang menjabat sebagai Direktur CV Buana Com, Direktur PT Buana Hasta Karya, sekaligus Komisaris PT Andal Bina Mandiri.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi.

Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang sebelumnya telah menyeret Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka.

Dalam perkara tersebut, Fikri diduga meminta sejumlah fee kepada para kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek fisik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Rejang Lebong.

Selain Muhammad Fikri Thobari, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong Hary Eko Purnomo, Irsyad Satria Budiman dari PT Statika Mitra Sarana, Edi Manggala dari CV Manggala Utama, serta Youki Yusdianto dari CV Alpagker Abadi.

KPK memastikan proses penyidikan akan terus berjalan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan guna memperkuat alat bukti sekaligus menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Meski telah menerbitkan sprindik baru, KPK menegaskan hingga kini belum ada penetapan tersangka tambahan dalam pengembangan perkara suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif tersebut.* (in/dh)

Audiensi berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (20/7/2026). Pertemuan itu menjadi ajang berbagi pengalaman sekaligus memberikan motivasi kepada para taruna yang tengah mempersiapkan diri menjadi perwira TNI.

Baca Juga:

• Banjir Bandang Kembali Terjang Tapteng, Hutanabolon Terendam Lagi, Warga Soroti Tanggul yang Jebol

Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki keselarasan antara hati, ucapan, dan tindakan sehingga mampu menjadi teladan bagi orang lain.

"Integritas itu adalah keselarasan. Apa yang ada di dalam hati dan ucapan harus sama dengan apa yang dilakukan. Jangan berbeda," ujar Surya di hadapan para taruna.

Surya juga membagikan perjalanan kariernya, mulai dari profesi sebagai guru hingga dipercaya menduduki berbagai jabatan publik, seperti anggota DPR, Ketua DPR, Wakil Bupati, Bupati, dan kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Ia menuturkan, seluruh perjalanan tersebut dilalui dengan menjaga kepercayaan masyarakat, memegang teguh prinsip kejujuran, serta tetap bersikap rendah hati dalam setiap amanah yang dijalankan.

Selain menekankan pentingnya integritas, Surya juga mengingatkan para taruna agar menjalani kehidupan secara sederhana dan tidak terjebak dalam gaya hidup yang berorientasi pada materi.

Ia berpesan agar para calon perwira TNI selalu memiliki rasa syukur, hidup secukupnya, dan menghindari berbagai perilaku yang dapat merusak masa depan, termasuk penyalahgunaan narkoba.

"Kalian adalah generasi yang akan meneruskan kepemimpinan ini di masa depan. Selalulah belajar merendah dan merasa cukup dengan apa yang diatur oleh Tuhan. Jika kita bisa menjaga integritas dan kejujuran, maka kita akan menjadi pemimpin yang baik dan dihormati," katanya.

Sementara itu, perwakilan taruna, P. Sinaga, menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan usai mereka menyelesaikan pelayaran dari luar negeri. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk bersilaturahmi sekaligus memperoleh arahan mengenai kepemimpinan dari Wakil Gubernur Sumut.

Menurutnya, pengalaman dan pesan yang disampaikan Surya menjadi bekal berharga bagi para taruna dalam mempersiapkan diri menjalankan tugas sebagai prajurit TNI yang profesional dan mengabdi kepada masyarakat.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman para taruna mengenai pentingnya integritas, kepemimpinan yang berkarakter, serta tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan masyarakat ketika nantinya mengemban tugas sebagai perwira TNI.* (dh)

Kepulangan para prajurit disambut langsung oleh Komandan Lanud Soewondo Medan, Marsekal Pertama (Marsma) TNI Tio Hutapea, di Lanud Soewondo, Medan, Minggu (19/7/2026).

Baca Juga:

• Batalyon Parako 463 Pasgat Sukses Gelar Liga TopSkor Zona Medan dan Simalungun 2026

Ia menjelaskan, personel yang kembali berasal dari Batalyon Parako 466 Pontianak, Yonko 463 Pasgat Medan, dan Yonko 462 Pasgat Pekanbaru yang selama ini bertugas sebagai bagian dari Satgas Pamtas RI-PNG.

"Pasukan ini terdiri dari Batalyon Parako 466 Pontianak yang sudah lebih dahulu turun, kemudian disusul Yonko 463 Pasgat Medan dan Yonko 462 Pekanbaru," ujar Marsma TNI Tio Hutapea.

Menurutnya, penugasan Satgas Pamtas bukan hanya menjaga wilayah perbatasan, tetapi juga memastikan keamanan pangkalan udara dan landasan pacu di daerah terpencil agar tetap dapat beroperasi.

Keberadaan prajurit Kopasgat dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran "jembatan udara" di Papua, sehingga distribusi logistik, pelayanan kesehatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat di daerah pedalaman tetap berjalan.

Ia menyebut sejumlah wilayah yang menjadi fokus pengamanan di antaranya Manumari, Timika, Wamena, Ilaga, Nabire, Enarotali, Mulia, hingga Okbibab.

"Daerah-daerah terpencil tersebut harus tetap beroperasi agar aktivitas masyarakat, khususnya perekonomian, dapat terus berjalan dengan baik," katanya.

Usai menyelesaikan penugasan, Marsma TNI Tio Hutapea meminta seluruh personel segera melaksanakan tahapan konsolidasi, evaluasi, serta pemulihan kondisi personel maupun peralatan sesuai prosedur yang berlaku sebelum kembali menjalankan tugas berikutnya.

Sementara itu, Komandan Sektor 3 Kopasgat, Kapten Pas Evan Melsan Worabay, mengatakan seluruh rangkaian tugas di Papua dapat dilaksanakan dengan baik berkat kerja sama seluruh personel dan dukungan masyarakat setempat.

Ia menjelaskan, selain melaksanakan pengamanan pangkalan udara dan bandara, personel Satgas juga aktif melaksanakan kegiatan sosial, termasuk sosialisasi kesehatan dan membantu peningkatan perekonomian masyarakat.

Menurut Evan, di sejumlah wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat maupun pesawat, distribusi bantuan dan dukungan operasional dilakukan menggunakan helikopter TNI Angkatan Udara.

"Pelaksanaan pengendalian operasi pangkalan udara berjalan dengan baik. Kami juga melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat. Untuk daerah yang tidak bisa dijangkau pesawat, TNI Angkatan Udara memberikan dukungan menggunakan helikopter," jelasnya.

Kepulangan prajurit Satgas Pamtas RI-PNG Yonko 463 Pasgat yang berada di bawah kendali operasi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Tahun Anggaran 2025/2026 dipimpin langsung oleh Komandan Yonko 463 Pasgat, Letkol Pas Jhon H. Siregar.

Suasana haru dan penuh sukacita mewarnai penyambutan para prajurit yang akhirnya kembali berkumpul bersama keluarga setelah menjalankan penugasan selama satu tahun di Tanah Papua.* (dh)

Prasetyo menegaskan perkara yang menjerat Febrie merupakan ranah penegakan hukum yang harus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, proses hukum tidak perlu dikaitkan dengan Presiden maupun kepentingan politik.

Baca Juga:

• Keppres Jampidsus Baru Dikebut, Kuntadi Ditarget Gantikan Febrie Adriansyah Pekan Ini

Ia menambahkan seluruh proses hukum harus diserahkan kepada aparat penegak hukum tanpa adanya campur tangan dari pihak mana pun.

Prasetyo juga menepis anggapan bahwa pemeriksaan terhadap seorang pejabat harus memperoleh izin Presiden terlebih dahulu. Menurutnya, seluruh proses telah memiliki mekanisme hukum yang jelas.

"Sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Saya rasa tidak ada juga ketentuan bahwa pada saat proses pemeriksaan harus seizin Presiden," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo sebagai tanggapan atas pernyataan Hotman Paris Hutapea yang sebelumnya menyebut kasus hukum yang menjerat Febrie Adriansyah sebagai bentuk kriminalisasi.

Hotman mengaku bersedia menjadi kuasa hukum Febrie bukan karena alasan materi, melainkan karena menilai mantan Jampidsus tersebut memiliki rekam jejak yang baik dalam upaya penyelamatan aset negara.

"Saya tidak mengharapkan uang dari Jampidsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya. Saya bayarannya supermahal di Indonesia," kata Hotman saat memberikan keterangan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Hotman juga menyinggung hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya telah berlangsung selama puluhan tahun sebagai penasihat hukum.

Ia menyebut Febrie merupakan sosok yang dibanggakan Presiden karena dinilai berhasil mengembalikan aset negara dalam jumlah besar, baik melalui penanganan perkara korupsi maupun tugas di Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Menurut Hotman, keberhasilan tersebut membuat dirinya mempertanyakan proses hukum yang kini dijalani Febrie.

"Jampidsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Dia mendapatkan pengembalian kerugian negara Rp130 triliun, ditambah Satgas PKH Rp300 triliun. Total Rp430 triliun kembali ke negara. Bayangkan, orang yang jadi kebanggaan Presiden tiba-tiba dikriminalisasi tanpa pamit sama Presiden," ujar Hotman.

Sementara itu, Febrie Adriansyah saat ini berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan kasus PT Asabri. Penanganan perkara tersebut semula dilakukan oleh Mabes Polri sebelum kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung untuk proses lebih lanjut.* (d/dh)

Prasetyo mengatakan proses administrasi saat ini tengah berjalan dan diharapkan rampung dalam beberapa hari ke depan. Setelah seluruh tahapan selesai, pemerintah akan menerbitkan Keputusan Presiden sekaligus mengumumkannya kepada publik.

Baca Juga:

• Hotman Paris Singgung Prabowo soal Febrie, Andre Rosiade Tegaskan Presiden Tak Campuri Proses Hukum

Ia menjelaskan, apabila seluruh proses berjalan sesuai jadwal, penerbitan Keppres dan pelantikan Jampidsus baru akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Kalau minggu ini sudah selesai, dalam beberapa hari ini selesai, nanti pasti akan ada Keppres-nya dan kami sampaikan ke publik, masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah mengusulkan nama Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Kuntadi, sebagai calon Jampidsus yang baru menggantikan Febrie Adriansyah.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Presiden Prabowo Subianto melalui surat resmi yang telah diterima Istana Kepresidenan pada Selasa (14/7/2026).

Prasetyo mengungkapkan surat pengajuan tersebut telah diterima pemerintah dan saat ini sedang diproses sesuai mekanisme yang berlaku sebelum nantinya diputuskan oleh Presiden.

"Kemarin hari Selasa, tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu lalu mengajukan pengunduran diri," jelasnya.

Saat ditanya mengenai nama yang diusulkan Kejaksaan Agung, Prasetyo membenarkan bahwa Kuntadi merupakan sosok yang diajukan sebagai calon pengganti Febrie Adriansyah.

"Ya, kalau berdasarkan suratnya, ya," kata Prasetyo saat mengonfirmasi nama Kuntadi sebagai calon Jampidsus.

Penunjukan Jampidsus baru menjadi perhatian publik menyusul pengunduran diri Febrie Adriansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pemerintah memastikan proses penggantian dilakukan sesuai ketentuan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan Agung tetap berjalan optimal.

Apabila Keppres telah diterbitkan dalam pekan ini, maka Kuntadi akan segera dilantik sebagai Jampidsus baru untuk melanjutkan tugas penanganan perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Agung.* (d/dh)

Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan dan silaturahmi antara Polri, pemerintah daerah, unsur TNI, serta masyarakat Aceh melalui ajang olahraga yang menyatukan berbagai kalangan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Nobar Final Piala Dunia 2026 Bersama Ribuan Warga Nias, Alun-alun Gunungsitoli Bergemuruh

Antusiasme masyarakat terlihat dengan membludaknya warga yang hadir untuk menyaksikan pertandingan final antara Argentina dan Spanyol.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan kegiatan nobar tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Aceh membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan positif yang menghadirkan ruang kebersamaan.

"Final Piala Dunia menjadi momentum yang tepat untuk mempererat silaturahmi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan ruang kebersamaan yang semakin memperkuat kemitraan serta menunjukkan bahwa Polri selalu hadir di tengah masyarakat," ujar Joko.

Selain menyaksikan pertandingan final, masyarakat yang hadir juga mendapatkan berbagai hiburan seperti penampilan musik, stand-up comedy, serta permainan interaktif yang melibatkan pengunjung.

Panitia turut menyiapkan berbagai hadiah untuk masyarakat, mulai dari 75 voucher makan gratis, pengundian 20 unit telepon genggam, hadiah bagi peserta yang berani tampil di atas panggung, hingga dua unit sepeda listrik sebagai hadiah utama.

Tidak hanya menjadi ajang hiburan, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk dukungan Polda Aceh terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Sejumlah pelaku UMKM diberikan kesempatan untuk menyediakan berbagai makanan dan minuman selama kegiatan berlangsung. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan aktivitas usaha masyarakat.

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku UMKM lokal. Dengan demikian, kebersamaan yang terbangun juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat," kata Joko.

Pertandingan final Piala Dunia 2026 yang disaksikan bersama berlangsung hingga dini hari dan berakhir dengan kemenangan Spanyol atas Argentina dengan skor 1-0.

Sepanjang kegiatan berlangsung, situasi tetap aman dan tertib. Masyarakat yang hadir turut menunjukkan semangat sportivitas dalam menikmati pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut.

Joko menambahkan, Polda Aceh akan terus menghadirkan kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat kemitraan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mewujudkan Polri yang Presisi, tegas, adil, dan bermartabat.

"Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin terus membangun kedekatan dengan masyarakat, memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta menghadirkan Polri yang semakin dicintai dan dipercaya masyarakat," tutup Joko.* (dh)