Juru Bicara Kemenlu RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan pemerintah terus mengambil langkah konkret untuk mengendalikan kebakaran dan mengurangi dampaknya, terlepas dari ada atau tidaknya nota keberatan dari negara lain.

Baca Juga:

• Empat Provinsi, Empat Jenderal: Prabowo Terbang Langsung ke Kalimantan Kerahkan TNI-Polri Lawan Karhutla

Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah, mulai dari memperkuat kesiapsiagaan, patroli dan pemadaman darat, pengerahan water bombing, operasi modifikasi cuaca, pemantauan titik panas hingga penegakan hukum.

Nabyl menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan karhutla beserta potensi dampaknya terhadap negara-negara sekitar, termasuk Malaysia dan Singapura.

"Pemerintah Indonesia terus mengikuti secara saksama perkembangan kebakaran hutan dan lahan dan dampaknya, dan mengambil berbagai langkah pencegahan dan penanganan terpadu untuk meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut Indonesia telah beberapa kali menerima nota protes dari negara tetangga akibat dampak asap karhutla.

Puan meminta pemerintah tidak menunggu hingga negara sahabat kembali menyampaikan keberatan. Menurutnya, karhutla harus segera ditangani karena dampaknya telah menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat.

"Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena karhutla tidak cepat diselesaikan," ujar Puan dalam siaran pers, Jumat (21/8/2026).

Puan juga mendorong penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran hingga menimbulkan dampak luas.

Menurut dia, setiap titik api perlu segera ditelusuri untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab. Karhutla dinilai tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

"Setiap titik api harus diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain merugikan dari sisi kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah, karhutla juga menyebabkan sejumlah aktivitas ekonomi masyarakat terganggu," tutur Puan.

Puan turut meminta pemerintah daerah menjelaskan penyebab karhutla di Kalimantan dapat meluas, sekaligus memastikan langkah pencegahan dan penanganan dilakukan sejak titik api pertama terdeteksi.

Menurutnya, kebakaran kerap berkembang menjadi besar bukan semata karena tidak terpantau, melainkan akibat adanya jeda antara informasi mengenai titik api, pengambilan keputusan dan tindakan di lapangan.

Pemerintah pusat dan daerah kini terus memperkuat koordinasi penanganan karhutla untuk menekan luas kebakaran sekaligus meminimalkan dampak asap, baik di dalam negeri maupun terhadap negara-negara tetangga.* (k/dh)

Setelah menerima uang tersebut, Eko diduga mendapat akses dari Rektor Unsoed Akhmad Sodiq untuk memberikan persetujuan atau approval terhadap calon mahasiswa baru yang telah membayar.

Baca Juga:

• Total Rp764 Juta Disita, KPK Tahan 6 Tersangka Kasus Suap Penerimaan Maba Unsoed selama 20 Hari

Eko kemudian disebut melakukan tawar-menawar mengenai besaran uang yang harus disiapkan untuk memuluskan proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri.

"Setelah sepakat mengenai mahar tersebut, ES kemudian menerima uang dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru dengan total mencapai Rp1,12 miliar," kata Taufik, dikutip Sabtu (22/8/2026).

Setelah menerima uang, Eko dilaporkan kepada Akhmad Sodiq. KPK menyebut Sodiq kemudian memberikan kuasa kepada Eko untuk melakukan proses otorisasi calon mahasiswa baru.

"Atas penerimaan tersebut ES melaporkannya kepada ASO. Bahwa kemudian ASO memberikan akses user id-nya kepada ES untuk proses otorisasi 'klik' atau memberikan approval pada calon mahasiswa baru yang telah memberikan uang," ujar Taufik.

KPK juga mengungkap dugaan penerimaan uang lain yang melibatkan Mulyono, yang merupakan keponakan Akhmad Sodiq.

Menurut KPK, pada periode yang sama Sodiq memerintahkan Mulyono menggunakan kode tertentu dalam praktik penerimaan uang yang disebut berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru.

"Atas hal tersebut, MYN atas sepengetahuan ASO diduga melakukan penerimaan lainnya/gratifikasi berupa uang sekurang-kurangnya senilai Rp680 juta," katanya.

KPK menduga uang tersebut kemudian dikelola untuk kepentingan Akhmad Sodiq. Penyidik juga menyebut Sodiq diduga memerintahkan Mulyono membeli tiga bidang tanah yang kemudian diatasnamakan kepada Mulyono.

"Sehingga dalam hal ini, MYN bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola uang yang diperuntukkan bagi ASO," ujar Taufik.

KPK sebelumnya menetapkan Akhmad Sodiq sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru Unsoed. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayogo.

Penetapan tersebut merupakan buntut OTT KPK di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis (20/8/2026).

Selain Sodiq dan Norman, KPK menetapkan Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto serta tiga pihak swasta, yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto dan Mulyono, sebagai tersangka.

KPK masih mendalami aliran uang, mekanisme persetujuan mahasiswa baru serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Kasus ini turut menyoroti dugaan adanya pungutan di luar komponen biaya resmi pendidikan dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unsoed.* (in/dh)

Informasi keberangkatan Prabowo disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet. Prabowo disebut akan memimpin penanganan karhutla secara serentak di sejumlah provinsi terdampak.

Baca Juga:

• 936 Hektare Terbakar di Kaltim, DPR Ingatkan: Ini Bukan Lagi Soal Padamkan Api, tapi Keselamatan Warga

Sehari sebelumnya, Prabowo telah menginstruksikan jajaran pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung menangani karhutla bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

Penanganan tersebut difokuskan di empat provinsi yang terdampak, dengan pembagian tugas antara unsur TNI dan Polri agar respons di lapangan berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.

Kalimantan Barat akan ditangani oleh Panglima TNI dan Kapolri. Sementara di Kalimantan Tengah, penanganan melibatkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Wakapolri.

Selanjutnya, Kalimantan Selatan akan ditangani Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri. Sementara untuk Kalimantan Timur, tugas penanganan diberikan kepada Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri.

Teddy mengatakan pembagian tugas tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan kebakaran berjalan secara cepat, optimal, terpadu dan terkoordinasi.

"Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal," tulisnya.

Selain penanganan kebakaran, Prabowo juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan selama penanganan karhutla ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Instruksi tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat penanganan karhutla di tengah meluasnya kebakaran di sejumlah wilayah Kalimantan.

Kehadiran langsung Presiden di lapangan diharapkan dapat mempercepat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri serta unsur masyarakat dalam mengendalikan kebakaran dan mengurangi dampaknya terhadap warga.* (in/dh)

Data PIHPS menunjukkan kenaikan juga terjadi pada sejumlah komoditas pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional.

Baca Juga:

• Tren Naik Berlanjut, Harga Emas Antam Cetak Level Tertinggi Sebulan Terakhir di Rp2,74 Juta per Gram

Untuk komoditas beras, harga beras kualitas bawah I berada di level Rp14.850 per kilogram dan beras kualitas bawah II Rp14.750 per kilogram. Sementara itu, beras kualitas medium I tercatat Rp16.500 per kilogram dan medium II Rp16.350 per kilogram.

Adapun beras kualitas super I berada di harga Rp17.800 per kilogram dan super II Rp17.300 per kilogram.

Pada kelompok cabai, harga cabai merah besar tercatat Rp49.300 per kilogram. Cabai merah keriting mencapai Rp51.650 per kilogram, sedangkan cabai rawit hijau berada di level Rp57.150 per kilogram.

Harga daging ayam ras segar tercatat Rp41.800 per kilogram. Sementara harga daging sapi kualitas I mencapai Rp151.950 per kilogram dan kualitas II Rp143.050 per kilogram.

Harga gula pasir premium juga tercatat Rp20.350 per kilogram, sedangkan gula pasir lokal berada di level Rp19.150 per kilogram.

Sementara untuk minyak goreng, harga minyak goreng curah tercatat Rp20.500 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I berada di harga Rp24.350 per liter, sedangkan merek II Rp23.650 per liter.

Pergerakan harga pangan tersebut menjadi perhatian karena komoditas seperti cabai, telur, daging, beras dan minyak goreng merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Data harga pangan nasional dapat berubah mengikuti kondisi pasokan, distribusi dan perdagangan di masing-masing wilayah.* (mt/dh)

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan DTSEN menjadi rujukan pemerintah dalam perencanaan, penetapan sasaran hingga evaluasi berbagai program. Karena itu, pemahaman mengenai desil dinilai penting agar masyarakat tidak keliru menafsirkan posisi kesejahteraannya.

Baca Juga:

• Tipe Mobil Anda Bisa Jadi Penentu, Ini Skema Baru Pembatasan Pertalite untuk Desil 9-10 ala Airlangga

Dalam DTSEN, desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.

Namun, Amalia menegaskan angka tersebut tidak secara langsung menunjukkan besarnya pendapatan, pengeluaran atau kekayaan suatu keluarga. Keluarga yang berada dalam desil yang sama juga belum tentu memiliki kondisi ekonomi yang identik.

"Desil bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan suatu keluarga," ujarnya.

Sebagai contoh, keluarga yang masuk desil 3 berarti berada di kelompok ketiga dari 10 kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif. Posisi tersebut tidak berarti seluruh keluarga di desil 3 memiliki pendapatan atau kondisi sosial ekonomi yang sama.

Bagaimana Desil Ditentukan?

BPS menjelaskan penentuan desil tidak hanya berdasarkan penghasilan atau satu indikator tertentu. Pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama.

Beberapa indikator yang digunakan antara lain kondisi tempat tinggal, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan serta disabilitas.

Informasi tersebut kemudian diproses dengan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.

"Karena menggunakan kombinasi berbagai karakteristik, satu kondisi atau satu indikator saja tidak dengan sendirinya menentukan posisi desil suatu keluarga," kata Amalia.

Dengan metode tersebut, desil berfungsi sebagai alat pemeringkatan untuk membantu pemerintah mengenali kelompok masyarakat berdasarkan posisi kesejahteraan relatif.

Namun, desil bukan otomatis menjadi daftar penerima bantuan atau program pemerintah. Penggunaannya tetap disesuaikan dengan tujuan dan ketentuan masing-masing program.

"Dengan demikian, desil bukan daftar penerima suatu program dan penggunaannya selalu perlu dibaca dalam konteks program yang bersangkutan," tegasnya.

Desil Bisa Berubah

Amalia mengatakan posisi desil suatu keluarga dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi dan perubahan posisi relatifnya dibandingkan keluarga lain.

Meski demikian, perubahan satu indikator tidak otomatis membuat posisi desil langsung berubah. Hal itu karena pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik secara bersamaan.

Untuk menjaga kualitas data, DTSEN terus diperbarui menggunakan berbagai sumber. Di antaranya data administrasi, hasil sensus dan survei, pembaruan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pengecekan lapangan atau ground check, serta informasi yang disampaikan masyarakat.

Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,13 juta data individu dan 95,98 juta data keluarga.

BPS juga membuka mekanisme bagi masyarakat untuk mengajukan pembaruan apabila menemukan informasi mengenai diri atau keluarganya yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Pengajuan dapat dilakukan melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi, seperti Cek Bansos, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta Cek DTSEN.

Namun, pengajuan pembaruan tidak berarti posisi desil berubah secara otomatis. Data yang disampaikan akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali sesuai metode yang berlaku.

Amalia menegaskan BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran DTSEN agar data semakin mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini.

DTSEN sendiri dibangun dengan mengintegrasikan sejumlah basis data, antara lain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Data tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai data administratif serta disinkronkan dengan data kependudukan.

Pemanfaatan DTSEN diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, dengan BPS bertugas menyusun dan mengelola data tersebut bersama dukungan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.* (d/dh)

Pria yang akrab disapa Bang Jek itu diketahui berasal dari Jakarta. Dia telah berada di wilayah terdampak sejak 16 Agustus 2026, sehari setelah gempa M7,7 mengguncang Flores.

Baca Juga:

• 5.089 Gempa Susulan Tercatat, tapi BMKG Lihat Tanda Mereda di Grafik Peluruhan NTT

"Iya (meninggal dunia)," kata Bagus saat dikonfirmasi, Jumat malam (21/8/2026). "Serangan jantung," imbuhnya.

Berdasarkan keterangan kepolisian, Zaki bersama rekan-rekannya berangkat dari Posko Relawan Gerak Bareng di Masjid Nurul Huda, Kampung Reo, Kabupaten Manggarai, sekitar pukul 14.00 Wita.

Rombongan menggunakan mobil untuk menyalurkan bantuan menuju Desa Satar Padut atau kawasan sekitar Dampek. Saat itu Zaki berada di balik kemudi.

Dalam perjalanan, Zaki menghentikan kendaraan dan meminta rekannya membantu melepas jaket serta helm yang dikenakannya. Tak lama setelah itu, Zaki kehilangan kesadaran.

Rekan-rekannya kemudian membawa Zaki ke posko medis terdekat di Posko Damer untuk mendapatkan pertolongan. Setelah diperiksa dokter, Zaki dinyatakan meninggal dunia.

Jenazah Zaki selanjutnya dibawa kembali ke Masjid Nurul Huda di Reo sekitar pukul 17.20 Wita. Jenazah direncanakan dipulangkan ke Jakarta.

Sebelum meninggal dunia, Zaki masih sempat membagikan aktivitas kemanusiaannya melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, dia menyebut telah memasuki hari keenam berada di NTT untuk membantu warga terdampak gempa.

Zaki juga menyampaikan sebagian besar amanah bantuan yang dipercayakan kepada dirinya dan tim telah disalurkan kepada ratusan keluarga. Dia sempat menyinggung persediaan logistik yang mulai menipis di lokasi bencana.

Kabar kepergian Zaki kemudian memicu duka dari sesama relawan dan warganet. Sejumlah komunitas yang berkaitan dengan Yayasan Gerak Bareng turut menyampaikan belasungkawa melalui media sosial.

Warganet mengenang Zaki sebagai relawan yang memilih datang langsung dari Jakarta dan menghabiskan hari-hari terakhirnya membantu masyarakat terdampak gempa di Flores.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kepergiannya bikin banyak orang iri. Terima kasih bang Jek, jujur belum pernah ketemu langsung tapi dari tahun 2024, sering terima chat reminder project dari beliau," tulis salah satu warganet.

Ucapan duka lainnya juga membanjiri media sosial. Warganet mendoakan agar seluruh amal kebaikan Zaki diterima dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Zaki bersama tim relawan diketahui berada di wilayah terdampak sejak sehari setelah gempa utama mengguncang Flores. Mereka membantu menyalurkan bantuan dan memenuhi kebutuhan warga yang terdampak bencana.

Gempa M7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 menyebabkan kerusakan di sejumlah wilayah NTT dan memaksa warga mengungsi. Manggarai Timur menjadi salah satu wilayah yang terdampak bencana tersebut.

Kepergian Zaki menambah duka di tengah upaya berbagai pihak membantu masyarakat yang masih menghadapi kondisi darurat pascagempa.* (d/dh)

Berdasarkan data di situs resmi Logam Mulia Antam, kenaikan tersebut melanjutkan tren penguatan harga emas dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga:

• Sumut Kembali Digoyang Gempa, Kali Ini M3,3 Guncang Nias Selatan Tanpa Ancaman Tsunami

Adapun ukuran terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram dijual dengan harga Rp2.680.600.000.

Dalam sepekan terakhir, harga emas Antam bergerak pada rentang Rp2.645.000 hingga Rp2.740.000 per gram. Sedangkan dalam sebulan terakhir, harga emas tercatat berada di kisaran Rp2.599.000-Rp2.740.000 per gram.

Kenaikan juga terjadi pada harga buyback emas Antam. Harga pembelian kembali naik Rp15.000 menjadi Rp2.600.000 per gram.

Harga buyback merupakan harga yang digunakan Antam saat membeli kembali emas batangan dari pemilik.

Untuk transaksi pembelian emas batangan, ketentuan pajak tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2017. Pembelian emas dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,9 persen.

Pemegang NPWP dapat memperoleh tarif lebih rendah, yakni 0,45 persen, dengan menyertakan NPWP dalam transaksi.

Berikut rincian harga emas Antam pada Sabtu (22/8/2026):

- 0,5 gram: Rp1.420.000
- 1 gram: Rp2.740.000
- 2 gram: Rp5.420.000
- 3 gram: Rp8.105.000
- 5 gram: Rp13.475.000
- 10 gram: Rp26.895.000
- 25 gram: Rp67.112.000
- 50 gram: Rp134.145.000
- 100 gram: Rp268.212.000
- 250 gram: Rp670.515.000
- 500 gram: Rp1.340.320.000
- 1.000 gram: Rp2.680.600.000

Dengan kenaikan terbaru tersebut, harga emas Antam 1 gram kini berada di level Rp2,74 juta. Pergerakan harga emas dapat berubah mengikuti pembaruan harga di laman resmi Logam Mulia Antam.* (d/dh)

Hetifah yang merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) mengatakan data BPBD menunjukkan terdapat 413 titik karhutla di Kaltim. Luas wilayah yang terbakar mencapai 936,95 hektare.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Warga, Satwa Ikut Terdampak, Wamenko Pangan Tegaskan Karhutla Tak Bisa Diatasi BNPB Sendirian

Dia mendorong pemerintah daerah bersama BPBD, BNPB, BMKG dan instansi terkait segera melakukan evaluasi kondisi di lapangan. Menurutnya, pemerintah tidak perlu menunggu dampak karhutla semakin meluas sebelum meningkatkan kesiapsiagaan.

"Segera mengevaluasi apakah kondisi saat ini sudah memenuhi indikator untuk peningkatan status kedaruratan. Jangan menunggu situasi memburuk," ujarnya.

Menurut Hetifah, penetapan status kedaruratan tetap harus berdasarkan data serta tingkat ancaman di masing-masing wilayah. Namun, peningkatan kesiapsiagaan lebih awal dinilai penting agar respons pemerintah tidak terlambat.

"Status tersebut tentu harus ditetapkan berdasarkan data dan tingkat ancaman, tetapi prinsipnya adalah lebih baik meningkatkan kesiapsiagaan lebih awal daripada terlambat merespons ketika dampaknya sudah meluas," sambungnya.

Hetifah juga meminta pemerintah daerah dan dinas pendidikan menyiapkan protokol khusus bagi sekolah ketika kualitas udara memasuki kategori tidak sehat atau berbahaya.

Dia menilai keselamatan anak harus menjadi pertimbangan utama. Aktivitas di luar ruangan perlu dibatasi dan sekolah harus memantau kualitas udara secara berkala.

"Aktivitas luar ruang harus dibatasi, masker yang sesuai perlu tersedia, dan sekolah harus terus memantau kualitas udara. Pembelajaran jarak jauh dapat diberlakukan sementara di wilayah yang kualitas udaranya sudah membahayakan kesehatan," kata Hetifah.

Meski demikian, dia menegaskan pembelajaran jarak jauh tidak perlu diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Kaltim. Kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi kualitas udara di masing-masing daerah.

Selain sektor pendidikan, Hetifah meminta fasilitas kesehatan disiagakan untuk mengantisipasi potensi peningkatan gangguan pernapasan akibat paparan asap karhutla.

Menurut dia, perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil dan masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu.

"Saya juga meminta fasilitas kesehatan disiagakan, terutama untuk mengantisipasi peningkatan gangguan pernapasan, dengan perhatian khusus kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan," tuturnya.

Hetifah juga mendorong penguatan pemadaman dan pencegahan. Setiap titik panas atau hotspot, kata dia, harus segera diverifikasi agar dapat ditangani sebelum api meluas.

"Pemadaman dan pencegahan harus diperkuat. Setiap hotspot harus cepat diverifikasi dan ditangani. Kita masih menghadapi periode kering, sehingga pemerintah harus menyiapkan skenario bukan hanya untuk memadamkan api hari ini, tetapi juga mencegah kebakaran berulang dan melindungi masyarakat selama periode risiko karhutla ini," ujarnya.

Berdasarkan data BPBD Kaltim per 19 Agustus 2026, Kabupaten Kutai Barat menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar, yakni 269,34 hektare dari 70 titik kejadian.

Sementara itu, jumlah titik karhutla terbanyak tercatat di Kabupaten Paser dengan 85 titik. Berikutnya Kota Samarinda dengan 75 titik dan Kutai Barat dengan 70 titik.

Plh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim Sugeng Priyanto mengatakan karhutla masih terjadi di sejumlah kabupaten dan kota, terutama wilayah dengan cakupan daerah yang luas seperti Berau, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara.

"Yang dominan atau tinggi sementara ini kami pantau berada di wilayah Berau, Kutim, dan Kukar," kata Sugeng, Kamis (20/8/2026).

Pemerintah daerah bersama instansi terkait kini terus melakukan pemantauan dan penanganan titik api untuk mencegah karhutla meluas serta mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.* (d/dh)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa terjadi pada pukul 09:17:44 WIB.

Baca Juga:

• 5.089 Gempa Susulan Tercatat, tapi BMKG Lihat Tanda Mereda di Grafik Peluruhan NTT

Gempa tersebut berlokasi di koordinat 0,43 Lintang Utara (LU) dan 98,63 Bujur Timur (BT) dengan kedalaman 5 kilometer.

BMKG menyebut pusat gempa berada sekitar 92 kilometer di timur Nias Selatan. Gempa tersebut dipicu aktivitas subduksi.

"Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 92 km timur Nias Selatan dengan kedalaman 5 km," demikian keterangan BMKG.

Hingga informasi tersebut disampaikan, BMKG menyatakan belum ada indikasi potensi tsunami akibat gempa M3,3 tersebut.

Masyarakat di wilayah Nias Selatan dan sekitarnya diimbau tetap tenang serta mengacu pada informasi resmi BMKG terkait perkembangan aktivitas gempa.* (ds/dh)

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang Arief Tyastama mengatakan gempa susulan yang tercatat memiliki magnitudo mulai 1,1 hingga 6,2. Dari ribuan gempa tersebut, 31 di antaranya berkekuatan di atas M5,0.

Baca Juga:

• "Lima Hari Kedinginan, Malam Ini Baru Dapat Selimut," Cerita Pengungsi Nagekeo Jelang Kunjungan Prabowo

Selain itu, sebanyak 124 gempa susulan dilaporkan dirasakan oleh masyarakat. Sebagian besar aktivitas gempa terjadi di wilayah laut sekitar pantai utara Pulau Flores.

Meski gempa susulan masih terus terjadi, BMKG mulai melihat adanya tanda penurunan aktivitas kegempaan. Perubahan tersebut terlihat dari grafik peluruhan gempa setelah gempa utama.

"Sebagian besar gempa terjadi di laut pantai utara Pulau Flores. Dari grafik peluruhan mulai nampak pola penurunan," ujar Arief.

Dengan pola tersebut, BMKG memperkirakan gempa susulan masih dapat terjadi selama beberapa pekan ke depan. Aktivitas tersebut diperkirakan berlangsung sekitar tiga hingga empat minggu setelah gempa utama.

"Gempa susulan diperkirakan berlangsung sekitar tiga sampai empat minggu," katanya.

BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi mengenai gempa yang tidak berasal dari sumber resmi. Warga juga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan selama aktivitas kegempaan masih berlangsung.

Masyarakat di wilayah terdampak diharapkan mengikuti informasi dan arahan terbaru dari BMKG serta pemerintah daerah agar dapat merespons setiap perkembangan kondisi dengan tepat.* (k/dh)

Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada sebelumnya membenarkan rencana kunjungan Presiden Prabowo. Pemerintah daerah juga melakukan persiapan di sejumlah lokasi yang akan dikunjungi kepala negara.

Baca Juga:

• Camat Emosi di Depan Petugas BNPB: Saya Stres, Bantuan Sedikit untuk Dibagi ke Banyak Orang

Berdasarkan agenda yang dihimpun, rombongan Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di helipad Batalyon 834/WM Nagekeo sekitar pukul 11.50 WITA.

Dari lokasi tersebut, Prabowo akan bergerak menuju Posko Pengungsian Lapangan Berdikari. Presiden dijadwalkan menyapa dan berdialog dengan warga yang terdampak gempa di lokasi pengungsian.

Selanjutnya, Prabowo akan menuju Posko Utama Tanggap Darurat di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nagekeo. Di sana, Presiden akan menerima pemaparan dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Bencana mengenai kondisi terkini dan upaya penanganan di lapangan.

Prabowo juga dijadwalkan meninjau Dapur Umum Utama BPBD Nagekeo untuk melihat langsung penyediaan kebutuhan konsumsi bagi masyarakat terdampak.

Agenda berikutnya yakni meninjau Gedung Perpustakaan Kabupaten Nagekeo yang mengalami dampak kerusakan akibat gempa.

Dari sana, rombongan akan menuju RSUD Aeramo. Presiden dijadwalkan memantau penanganan medis korban gempa sekaligus berinteraksi dengan tenaga kesehatan dan pasien.

Usai dari RSUD Aeramo, Presiden akan melanjutkan kunjungan ke Pelabuhan Maropokot untuk melihat kondisi infrastruktur perhubungan dan distribusi logistik melalui jalur laut.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan di Nagekeo selesai, Prabowo dijadwalkan kembali ke Batalyon 834/WM sebelum bertolak menuju Bandara Komodo, Labuan Bajo.

Kunjungan Presiden tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa dapat dipenuhi secara cepat dan terkoordinasi.

Di tengah persiapan kunjungan Presiden, kondisi pengungsi di Lapangan Berdikari juga menjadi perhatian. Ratusan warga yang terdampak gempa baru menerima bantuan selimut dan tikar pada Jumat (21/8/2026) malam.

Bantuan tersebut menjadi sangat berarti bagi warga karena selama beberapa hari pertama setelah gempa sebagian pengungsi hanya mengandalkan perlengkapan seadanya dari rumah.

Selain bantuan selimut dan tikar, sebanyak 28 unit tenda darurat berlogo BNPB juga telah ditambahkan di lokasi pengungsian. Sebelumnya, terdapat lima tenda darurat yang dibangun TNI AD untuk menampung warga mulai dari bayi, anak-anak hingga lansia.

Ferdinanda Dian, salah seorang pengungsi asal Desa Marpokot, mengatakan bantuan alas tidur baru diterimanya pada malam menjelang kunjungan Presiden.

"Kalau selimut dan tikar dapat baru malam ini, sebelumnya hanya makanan dan minuman dari relawan. Kalau bantuan selimut itu pertama untuk bayi balita, kalau kami yang dewasa baru malam ini," kata Ferdinanda.

Pengungsi lainnya, Rovina Nena, mengaku bersyukur akhirnya mendapatkan selimut untuk mengurangi rasa dingin saat bermalam di tenda.

"Selama lima hari kemarin belum pernah dapat selimut, malam ini baru dapat selimut, malam sudah tidak kedinginan lagi," tuturnya.

Para pengungsi berharap rangkaian gempa susulan di Pulau Flores segera mereda sehingga mereka dapat kembali memperbaiki rumah dan menjalani aktivitas seperti sebelumnya.* (k/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp665 juta serta saldo rekening senilai Rp99 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan uang tersebut menjadi salah satu barang bukti yang diamankan dalam rangkaian OTT pada Kamis (20/8/2026).

Baca Juga:

• Bayar Rp650 Juta tapi Anak Tak Lolos, Ini Kronologi Kasus Rektor Unsoed

Barang bukti uang tersebut turut diperlihatkan KPK saat mengumumkan penahanan para tersangka.

Dalam rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan 14 orang. Sebanyak 12 orang diamankan di wilayah Purwokerto dan dua lainnya ditangkap di Jakarta.

Dari 12 orang yang diamankan di Purwokerto, mereka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di Polresta Banyumas. Selanjutnya, tujuh orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

Dengan demikian, total sembilan orang kemudian menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

KPK selanjutnya menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru Unsoed.

Mereka yakni Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto dan Mulyono.

KPK menduga para tersangka mengakali proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Dalam proses tersebut, penyidik menemukan adanya pungutan di luar biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

"Dari konstruksi tersebut, KPK kemudian telah menemukan adanya peristiwa pidana dan menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan enam orang tersangka," ujar Taufik.

Keenam tersangka kemudian ditahan untuk masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026. Mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK masih terus mengembangkan perkara tersebut untuk mendalami mekanisme penerimaan mahasiswa baru, aliran dana serta peran masing-masing pihak yang diduga terlibat.* (oz/dh)

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan mayoritas titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan sedang.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Warga, Satwa Ikut Terdampak, Wamenko Pangan Tegaskan Karhutla Tak Bisa Diatasi BNPB Sendirian

Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak. Tercatat 976 titik panas di wilayah tersebut, terdiri atas 968 titik dengan tingkat kepercayaan sedang dan delapan titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Selanjutnya, Kalimantan Barat mencatat 489 titik panas. Sebanyak 487 titik berada pada tingkat kepercayaan sedang dan dua titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi.

Sementara itu, Kalimantan Timur tercatat memiliki 237 titik panas, Kalimantan Selatan 125 titik dan Kalimantan Utara 15 titik. Seluruh titik panas di tiga provinsi tersebut terpantau dengan tingkat kepercayaan sedang.

BNPB menjadikan data titik panas sebagai salah satu acuan untuk memantau perkembangan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus menentukan kebutuhan penanganan di lapangan.

Berton mengatakan penanganan karhutla dilakukan melalui operasi udara dan darat secara terpadu. Pemerintah daerah juga didorong meningkatkan kesiapsiagaan serta menetapkan status siaga atau tanggap darurat sesuai perkembangan ancaman di masing-masing wilayah.

"Penguatan operasi darat dilakukan melalui pengaktifan posko dan satuan tugas penanganan karhutla. Posko menjadi pusat koordinasi dalam pemantauan perkembangan situasi, pengerahan personel, pengelolaan sumber daya, serta penentuan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan," ujarnya.

Operasi darat diperkuat dengan pengerahan personel dan peralatan untuk menangani titik api, memantau wilayah rawan serta mencegah kebakaran meluas.

BNPB juga mengoptimalkan dukungan pemadaman dari udara menggunakan water bombing. Namun, penanganan dari udara tetap dilanjutkan dengan operasi darat untuk memastikan bara dan titik api benar-benar terkendali.

"Operasi darat menjadi bagian penting dalam memastikan api benar-benar tertangani, terutama pada wilayah dengan karakteristik lahan yang membutuhkan penanganan berulang," kata Berton.

Selain pemadaman, BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus memperkuat upaya pencegahan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.

BNPB juga mendorong edukasi serta pemberdayaan masyarakat agar potensi munculnya titik api dapat ditekan sejak dini.

Pemerintah bersama BPBD, TNI, Polri dan unsur terkait terus mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk menangani karhutla, mulai dari pemantauan, pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman hingga penanganan pascakebakaran.

Berton mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kejadian kebakaran kepada petugas maupun pemerintah daerah.

"Respons cepat dari seluruh unsur menjadi kunci untuk mencegah api meluas dan mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat, lingkungan, serta aktivitas ekonomi," ujarnya.* (oz/dh)

Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan penguatan IHSG turut dibarengi peningkatan aktivitas transaksi di pasar saham.

Baca Juga:

• Saham ALKA Melesat 25 Persen, IHSG Dibuka Hijau ke 6.524 Jelang Akhir Pekan

Selain indeks yang menguat, rata-rata volume transaksi harian BEI juga meningkat signifikan. Volume perdagangan naik 47,90 persen menjadi 50,30 miliar lembar saham, dari sebelumnya 34,01 miliar lembar saham.

Dari sisi frekuensi, rata-rata transaksi harian tumbuh 5,52 persen menjadi 2,21 juta kali transaksi. Pada pekan sebelumnya, frekuensi transaksi tercatat 2,09 juta kali.

Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian naik 2,36 persen menjadi Rp15,57 triliun. Pada pekan sebelumnya, nilai transaksi harian berada di level Rp15,21 triliun.

Penguatan IHSG dan meningkatnya aktivitas perdagangan juga mendorong kenaikan kapitalisasi pasar BEI. Kapitalisasi pasar naik 1,83 persen menjadi Rp11.449 triliun dari posisi pekan sebelumnya sebesar Rp11.243 triliun.

Pada perdagangan akhir pekan, investor asing tercatat melakukan aksi beli bersih atau net buy sebesar Rp974,58 miliar.

Meski demikian, secara kumulatif sepanjang 2026 investor asing masih mencatatkan jual bersih atau net sell sebesar Rp70,64 triliun.

Kinerja pasar saham sepanjang pekan tersebut menunjukkan sentimen positif investor terhadap perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Penguatan indeks juga terjadi bersamaan dengan peningkatan volume dan nilai transaksi harian.* (oz/dh)

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan permintaan uang tersebut terjadi pada Agustus 2026. Saat itu, Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayogo disebut bertindak atas sepengetahuan Akhmad Sodiq.

Baca Juga:

• "Sisa Kuota Mau Dibuang?" Kubu Yaqut Bantah Dakwaan KPK, Sebut Jaksa Salah Tafsir Biaya dan Pembagian Kuota Haji

Orang tua calon mahasiswa tersebut kemudian menyanggupi permintaan uang Rp650 juta. Namun, anaknya ternyata tidak lolos seleksi masuk Fakultas Kedokteran Unsoed.

Setelah mengetahui anaknya tidak diterima, orang tua tersebut meminta uang dikembalikan sepenuhnya kepada Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto. Namun, kedua pihak tersebut disebut telah menggunakan uang itu untuk keperluan pribadi.

Dian dan Adhi kemudian melaporkan persoalan tersebut kepada Norman Arie Prayogo. Norman selanjutnya, atas sepengetahuan Akhmad Sodiq, disebut meminjam uang kepada pihak swasta untuk mengembalikan dana kepada orang tua calon mahasiswa.

KPK kemudian mengungkap dugaan skema pengembalian uang tersebut. Norman melalui Dian, Adhi dan Mulyono alias Nono diduga menjanjikan pembayaran pinjaman menggunakan hasil pencairan tiga paket proyek di lingkungan Unsoed.

Tiga proyek tersebut berupa pengadaan kanopi, renovasi kantin dan pengecatan gedung.

"Paket pekerjaan itu telah selesai dikerjakan oleh CV milik MYN, yang selanjutnya untuk pencairan pembayarannya dialihkan ke pihak swasta dimaksud," ujar Taufik.

Mulyono atau Nono diketahui merupakan pihak swasta sekaligus keponakan Akhmad Sodiq.

KPK menetapkan Akhmad Sodiq dan Norman Arie Prayogo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru Unsoed. Penetapan itu merupakan buntut operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis (20/8/2026).

Selain keduanya, KPK juga menetapkan Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto serta tiga pihak swasta, yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto dan Mulyono, sebagai tersangka.

KPK menduga para tersangka mengakali proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Dalam proses tersebut, penyidik menemukan adanya pungutan di luar komponen biaya resmi seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

Dugaan pungutan tersebut menjadi bagian dari konstruksi perkara yang kini ditangani KPK. Penyidik masih mendalami mekanisme penerimaan mahasiswa baru, aliran dana serta peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.* (in/dh)

Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, mengatakan dua hal tersebut merupakan keputusan yang berbeda. Menurutnya, kesepakatan pemerintah dan DPR mengenai pembiayaan haji tidak dapat disamakan dengan keputusan mengenai konfigurasi pembagian kuota.

Baca Juga:

• Dari Podium Kampus ke Rompi Oranye, Rektor Unsoed Bungkam Saat Digiring KPK Menuju Rutan Dini Hari

Mellisa menjelaskan, kewenangan DPR dalam menentukan konfigurasi kuota haji baru muncul dalam undang-undang penyelenggaraan ibadah haji yang terbaru. Menurut dia, aturan sebelumnya belum memberikan kewenangan tersebut.

"Jadi seolah-olah terkait dengan kesepakatan dengan DPR itu dibenturkan bahwa kesepakatan pembiayaan itu adalah kesepakatan pembagian kuota. Berbeda," ujarnya.

Dia menilai perbedaan tersebut penting karena jaksa dalam dakwaannya disebut mengaitkan pembagian kuota tambahan dengan kesepakatan pembiayaan antara pemerintah dan DPR.

Kubu Yaqut juga membantah dakwaan jaksa yang menyebut pembagian kuota haji tambahan dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Menurut Mellisa, pembagian kuota juga berkaitan dengan kepentingan pemerintah Indonesia, hubungan dengan Arab Saudi, serta keselamatan dan kemampuan pelayanan terhadap jemaah.

"Penyerapan kuota maksimal ini itu adalah kepentingan siapa? Apakah kepentingan Pemerintah Indonesia dalam rangka menjaga nama baik di hadapan Saudi? Apakah kepentingan jemaah di mana antreannya sudah panjang? Dan jemaah itu bukan hanya jemaah reguler," katanya.

Dia mencontohkan kondisi ketika kuota haji reguler tidak mampu terserap seluruhnya. Menurutnya, kuota tambahan perlu dikelola agar tidak terbuang dan tetap memberikan manfaat bagi jemaah.

"Kalau reguler hanya mampu 10.000, maka apakah sisanya harus kita buang saja? Gitu, kan. Tidak semata-mata harus dipandang ini hanya menguntungkan pihak PIHK, tetapi kepentingan yang lebih besar karena yang meminta kuota tambahan ini kan Presiden, kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan antar dua negara," tutur Mellisa.

Dalam perkara tersebut, Yaqut tengah menghadapi dakwaan KPK terkait dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2024.

Jaksa KPK sebelumnya mendakwa perkara itu menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp622.090.207.166,41.

Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (11/8/2026). Jaksa menyebut angka kerugian tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam dakwaan, Yaqut disebut menjalankan perkara tersebut bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba.

Kubu Yaqut kini mempertahankan argumennya bahwa pembagian kuota tambahan harus dilihat dalam konteks kepentingan penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan, bukan semata-mata sebagai kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu.* (in/dh)

Akhmad Sodiq keluar dari Gedung Merah Putih KPK mengenakan rompi oranye khas tahanan. Dia berada di barisan paling depan, diikuti Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayogo dan tersangka lainnya.

Baca Juga:

• Meluas ke Fakultas Perikanan dan Hukum, KPK Bongkar 73 Kursi Maba Unsoed yang Diduga Diperjualbelikan

Sodiq kemudian dibawa menuju Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani masa penahanan.

KPK sebelumnya menetapkan Sodiq sebagai tersangka bersama Norman Arie Prayogo dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru Unsoed. Penetapan itu merupakan tindak lanjut OTT KPK di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis (20/8/2026).

Selain Sodiq dan Norman, KPK menetapkan empat tersangka lain. Mereka adalah Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto serta pihak swasta Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto dan Mulyono.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan para tersangka diduga mengakali proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri.

Dalam proses tersebut, KPK menemukan dugaan pungutan di luar komponen biaya resmi seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

Pungutan tersebut diduga membebani mahasiswa baru dan menjadi bagian dari perkara yang kini ditangani KPK.

KPK masih mendalami mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang diduga menjadi tempat berlangsungnya praktik tersebut, termasuk peran masing-masing tersangka serta aliran uang yang berkaitan dengan perkara.* (in/dh)

Airlangga mengatakan subsidi energi, termasuk Pertalite dan biodiesel, tetap diberikan pemerintah. Namun, penyalurannya akan diarahkan agar lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati masyarakat yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.

Baca Juga:

• Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal

Dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat kesejahteraan masyarakat dikelompokkan menjadi 10 desil. Desil 1 merupakan kelompok 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 9 dan 10 masuk kelompok 20 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Pemerintah kini mengkaji penataan penyaluran Pertalite agar masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 secara bertahap beralih menggunakan BBM nonsubsidi.

Airlangga mengatakan pendekatan berbasis kendaraan dipertimbangkan untuk memudahkan penerapan kebijakan di lapangan. Dengan metode tersebut, petugas di SPBU tidak perlu melakukan verifikasi kondisi ekonomi setiap pengguna kendaraan secara langsung.

"Pembatasan subsidi ini berbasis dari jenis kendaraannya, karena tipe kendaraan itu mencerminkan kelompok desil masyarakat. Nanti skema ini akan kita matangkan lagi," ujarnya.

Menurut pemerintah, kapasitas mesin dan tipe kendaraan dapat menjadi salah satu parameter fisik untuk menentukan kelompok pengguna yang dinilai tidak lagi menjadi sasaran utama subsidi.

Skema tersebut juga diarahkan untuk mengendalikan konsumsi kuota BBM nasional sekaligus memastikan anggaran kompensasi energi yang besar dapat lebih banyak dinikmati masyarakat rentan dan kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.

Meski demikian, kebijakan pembatasan Pertalite tersebut belum diberlakukan. Pemerintah masih mematangkan mekanisme teknis, termasuk menunggu pemutakhiran data ekonomi serta mempersiapkan sistem digitalisasi pencatatan di SPBU.

Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan bahwa pembatasan Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10 masih dalam tahap kajian. Karena itu, mekanisme pembelian Pertalite saat ini masih berjalan seperti biasa sampai keputusan resmi diterbitkan.

Dengan penggunaan data DTSEN dan identifikasi berdasarkan jenis kendaraan, pemerintah berharap penyaluran subsidi energi dapat lebih tepat sasaran tanpa mengganggu akses BBM bagi masyarakat yang memang membutuhkan.* (in/dh)

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan dugaan transaksi kursi tersebut ditemukan dalam proses penerimaan mahasiswa jalur mandiri.

Baca Juga:

• Bukan Tersangka, KPK Ungkap 2 Wakil Rektor Unsoed Diperiksa Cuma untuk Perkuat Bukti Kasus Rektor Sodiq

Dengan temuan tersebut, KPK memastikan dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru Unsoed tidak hanya berkaitan dengan kursi Fakultas Kedokteran.

KPK sementara menemukan 73 kuota mahasiswa yang diduga dikelola oleh para tersangka untuk dimintai sejumlah uang. Angka tersebut merupakan bagian dari total 2.527 kuota jalur mandiri program sarjana tahun 2026.

"Sebanyak 73 mahasiswa yang dikelola untuk bisa dimintakan sejumlah uang. Jadi, ada hitung-hitungannya yang kami temukan di dokumen-dokumen," ujar Taufik.

Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak dari jajaran Rektorat Unsoed pada Kamis (20/8/2026).

Dalam OTT tersebut, beberapa pejabat Unsoed diamankan, di antaranya Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof Norman Arie Prayogo dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Prof Kuat Puji Prayitno.

KPK kemudian menetapkan enam orang sebagai tersangka pada Jumat (21/8/2026). Mereka yakni Akhmad Sodiq, Norman Arie Prayogo, Mulyono yang merupakan keponakan Sodiq, Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto yang disebut sebagai perantara, serta Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto.

Sementara itu, Kuat Puji Prayitno yang sempat diamankan dalam rangkaian OTT tidak ditetapkan sebagai tersangka.

KPK masih mendalami mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang diduga menjadi tempat terjadinya transaksi. Penyidik juga menelusuri aliran uang serta peran masing-masing pihak dalam dugaan praktik tersebut.

Pengusutan perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut proses penerimaan mahasiswa baru yang semestinya berjalan transparan, objektif dan berdasarkan ketentuan akademik yang berlaku.

KPK masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat serta memastikan seluruh rangkaian dugaan transaksi kursi jalur mandiri di Unsoed dapat diungkap secara menyeluruh.* (an/dh)

Hanif terlebih dahulu mendatangi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Kalimantan Tengah. Setelah itu, dia meninjau lokasi kebakaran lahan di Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya, hingga Jumat malam.

Baca Juga:

• Kapolri: Sejumlah Nama Terduga Pelaku Karhutla di Kalimantan Sudah Dikantongi

"Ini tidak akan mampu kalau BNPB sendiri. Kondisi ini sudah terjadi merata, jadi semua pihak harus turun. Tidak bisa pemerintah sendiri, masyarakat harus kita inisiasi untuk mencegah, lebih baik mencegah," kata Hanif.

Menurutnya, karhutla tidak hanya berdampak terhadap masyarakat, tetapi juga mengganggu ekosistem dan habitat satwa. Karena itu, penanganan kebakaran perlu dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya berfokus pada pemadaman.

"Seperti ini kan tidak hanya kita yang terganggu, tapi satwa dan semuanya juga terganggu yang nanti berimplikasi pada masa yang mendatang," ujarnya.

Hanif menjelaskan pemerintah pusat telah memberikan dukungan operasional melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penanganan karhutla juga telah dikoordinasikan di tingkat pusat di bawah arahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Dia menilai dukungan tersebut perlu diperkuat dengan keterlibatan seluruh unsur karena karhutla telah terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.

Selain pemerintah dan masyarakat, Hanif mendorong dunia usaha turut berkontribusi dalam upaya menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk mempercepat pengendalian karhutla sekaligus mencegah kebakaran kembali meluas.

Hanif memastikan pemerintah akan terus mengawal penanganan karhutla tidak hanya di Kalimantan Tengah, tetapi juga Kalimantan Selatan serta provinsi lain yang menghadapi persoalan serupa.

"Kita terus berjuang ya ini kondisinya seperti ini," katanya.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat koordinasi penanganan karhutla sekaligus memastikan dukungan kepada daerah berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain meninjau penanganan karhutla, kunjungan Hanif ke Kalimantan Tengah juga berkaitan dengan agenda percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air (KSPEAN) di provinsi tersebut.* (an/dh)