PALEMBANG – Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan, Jon Heri, mengkritik keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat yang memberhentikan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, dari keanggotaan PWI.

Ia menilai persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut status keanggotaan, tetapi juga menyentuh kebebasan berpendapat, transparansi prosedur organisasi, dan independensi pers.

Baca Juga:

• Biar Gak Gulung Tikar di Era Digital! APINDO Bongkar 4 Rahasia Utama UMKM Wajib Naik Kelas

Dalam keterangannya yang diterima pada Senin (26/10/2026), Jon meminta proses pengambilan keputusan tersebut dievaluasi secara terbuka dan proporsional.

"Persoalan ini harus dilihat secara jernih dan proporsional. Ketika seseorang menyampaikan aspirasi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan organisasi pers, perlu ada kejelasan mengenai dasar aturan yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi, proses pemeriksaan yang dilakukan, serta hubungan antara pernyataan yang disampaikan dan hukuman yang dijatuhkan," ujar Jon.

Menurut Jon, persoalan ini bermula dari usulan Firdaus agar SMSI menjadi penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2027.

Ia menilai aspirasi tersebut perlu dibahas melalui dialog dan mekanisme organisasi sebelum berujung pada sanksi keanggotaan.

Kronologi pemberhentian Firdaus

Berdasarkan dokumen yang beredar, Dewan Kehormatan PWI Pusat mengundang Firdaus untuk memberikan klarifikasi melalui surat tertanggal 1 Oktober 2026.

Firdaus kemudian menyampaikan jawaban tertulis pada 4 Oktober.

Pada 14 Oktober 2026, Dewan Kehormatan PWI Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian penuh terhadap Firdaus.

Ia menyatakan menerima surat keputusan tersebut pada 21 Oktober dan menyampaikan tanggapan tertulis sehari kemudian.

Jon Heri menilai rangkaian proses itu perlu ditelaah untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemeriksaan telah dilaksanakan secara memadai.

Menurut dia, perlu dipastikan pula apakah jawaban dan klarifikasi Firdaus telah dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum keputusan dijatuhkan.

"Organisasi profesi memang memiliki kewenangan mengatur keanggotaan dan menegakkan aturan internalnya. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan yang jelas. Jangan sampai muncul kesan bahwa perbedaan pendapat mengenai kebijakan organisasi justru berakhir dengan pemberhentian anggota," tegasnya.

Ia juga mempertanyakan apakah sanksi pemberhentian penuh sebanding dengan persoalan yang dipermasalahkan.

Namun, penilaian mengenai kesesuaian sanksi tersebut perlu didasarkan pada aturan organisasi, fakta pemeriksaan, dan dokumen keputusan yang berlaku.

Jon Heri soroti independensi PWI

Selain mempertanyakan prosedur pemberhentian Firdaus, Jon menyoroti independensi organisasi profesi wartawan.

Ia meminta persoalan rangkap jabatan di kalangan pengurus PWI diperiksa secara terbuka, terutama jika jabatan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Jon menyebut Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir memiliki posisi sebagai Dewan Pengawas atau komisioner di LKBN ANTARA.

Ia juga menyinggung salah satu penandatangan surat keputusan pemberhentian Firdaus yang disebut menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pelindo Multi Terminal.

Menurut Jon, posisi-posisi tersebut perlu dinilai berdasarkan ketentuan organisasi dan aturan yang berlaku.

Pernyataan itu merupakan sorotan Jon yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap jabatan, aturan rangkap jabatan, serta kemungkinan konflik kepentingan yang relevan.

"Independensi merupakan salah satu fondasi penting kehidupan pers. Karena itu, setiap rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan perlu dijelaskan secara terbuka dan dinilai berdasarkan aturan organisasi yang berlaku. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap independensi organisasi pers justru melemah," katanya.

Ia meminta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PWI, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, diperiksa dan diterapkan secara konsisten kepada pengurus maupun anggota.

Kebebasan berpendapat menjadi sorotan

Jon juga menghubungkan polemik pemberhentian Firdaus dengan prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Ia merujuk Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta Pasal 28F mengenai hak berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan informasi.

Ia turut menyebut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Meski demikian, Jon menegaskan bahwa penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hak harus mempertimbangkan fakta, ketentuan yang berlaku, prosedur pemeriksaan, serta proporsionalitas sanksi.

"Jangan terburu-buru menyimpulkan persoalan ini hanya sebagai konflik internal organisasi. Perlu diperiksa apakah kebebasan berpendapat telah dihormati, apakah aturan diterapkan secara konsisten, dan apakah orang yang dikenai sanksi mendapatkan kesempatan yang adil untuk menjelaskan posisinya," ujarnya.

Dengan demikian, menurut Jon, persoalan tersebut tidak cukup dilihat dari perbedaan pendapat antara individu dan organisasi.

Proses pemeriksaan serta dasar pengambilan keputusan juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.

Muncul dorongan evaluasi kepemimpinan PWI

Jon menilai polemik tersebut dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kepemimpinan PWI Pusat.

Ia menyebut telah muncul dorongan mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir dan Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari.

Menurut Jon, Kongres Luar Biasa (KLB) dapat menjadi salah satu opsi apabila evaluasi kepemimpinan tidak memperoleh penyelesaian melalui mekanisme organisasi yang tersedia.

Namun, langkah tersebut harus mengikuti Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan internal PWI.

"Yang dipertaruhkan bukan hanya persoalan satu orang atau satu organisasi, melainkan kepercayaan terhadap kehidupan pers nasional. PWI harus tetap menjadi organisasi profesi yang profesional, independen, dan mampu menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara terbuka, adil, dan sesuai mekanisme organisasi," pungkas Jon.

Dorongan evaluasi tersebut merupakan pandangan Jon Heri. Pelaksanaannya tetap bergantung pada mekanisme dan ketentuan organisasi yang berlaku.

Polemik Firdaus berkaitan dengan penyelenggaraan HPN 2027

Persoalan pemberhentian Firdaus juga berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai tata kelola Hari Pers Nasional.

SMSI sebelumnya mengevaluasi penyelenggaraan HPN 2026 di Banten, kemudian mengusulkan agar organisasi tersebut menjadi penanggung jawab HPN 2027.

Aspirasi itu disampaikan Firdaus dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum SMSI dan selanjutnya dibahas dalam forum Dewan Pers bersama konstituen pada 30 September 2026.

Di tengah proses tersebut, Dewan Kehormatan PWI Pusat meminta klarifikasi Firdaus sebelum akhirnya menjatuhkan sanksi pemberhentian penuh.

Jon menilai polemik tersebut seharusnya dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan HPN.

Ia mendorong Dewan Pers memfasilitasi dialog di antara seluruh konstituen, termasuk membahas kemungkinan pembentukan kepanitiaan bersama atau penerapan sistem rotasi penyelenggara.

"HPN merupakan momentum penting bagi masyarakat pers Indonesia. Karena itu, penyelenggaraannya harus mampu memperkuat kebersamaan, bukan memperlebar perbedaan. Dewan Pers perlu memfasilitasi dialog yang sehat agar semua konstituen memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi," katanya.

Bagi Jon, perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme demokratis yang memberikan ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat.

Dialog antarkonstituen dinilai penting agar persoalan tata kelola HPN tidak semakin memperlebar perbedaan di lingkungan organisasi pers.

Polemik pemberhentian Firdaus kini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai penerapan aturan internal, keadilan prosedural, independensi organisasi, dan ruang bagi perbedaan pendapat di lingkungan pers nasional.

Penyelesaian persoalan tersebut akan bergantung pada kejelasan dasar keputusan, penerapan mekanisme organisasi, serta keterbukaan para pihak dalam menanggapi kritik.

Bagi organisasi profesi wartawan, transparansi dan konsistensi penerapan aturan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan anggota maupun publik.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.AP., dan anggota DPR RI H. Sugiat Santoso, S.E., M.S.P., menyalurkan bantuan empat ekor sapi dan satu ton beras kepada Pesantren Modern Taajussalaam di Besilam, Tanjung Pura, Minggu (25/10/2026).

Penyerahan bantuan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan silaturahmi bersama pimpinan pesantren, Tuan Guru Syekh Dr. H. Zikmal Fuad, M.A.

Baca Juga:

• Operasi Patuh Toba 2026 Digelar Mulai 26 Oktober, Bupati Batu Bara Ajak Warga Tertib Lalu Lintas

Bantuan disalurkan melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Sugiat Santoso, serta sejumlah organisasi, yakni Partai Gerindra Kabupaten Batu Bara, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Batu Bara, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Batu Bara.

Kolaborasi tersebut memperlihatkan keterlibatan pemerintah daerah, wakil rakyat, organisasi kepemudaan, dan kalangan pengusaha dalam mendukung kegiatan sosial serta keagamaan.

Sejumlah unsur lainnya turut terlibat dalam kegiatan tersebut, termasuk Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekrafs), serta Ketua HIPMI Kabupaten Batu Bara.

Penyaluran empat ekor sapi dan satu ton beras diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan serta menunjang aktivitas sehari-hari di lingkungan Pesantren Modern Taajussalaam.

Selain memberikan bantuan secara langsung, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah, anggota legislatif, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan keagamaan.

Sinergi lintas organisasi tersebut diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama pihak-pihak yang terlibat berharap bantuan tersebut dapat mendukung kehidupan para santri dan kegiatan pendidikan di Pesantren Modern Taajussalaam.

Kerja sama semacam ini juga diharapkan memperkuat kepedulian sosial serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2026 di Lapangan Apel Polres Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin (26/10/2026).

Operasi yang berlangsung selama 14 hari ini bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan di jalan raya.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian Ajak Generasi Muda Ciptakan Peluang Usaha dari Potensi Lokal

Kegiatan ini sekaligus menjadi pemeriksaan kesiapan personel, sarana, dan prasarana sebelum operasi dilaksanakan.

Dalam kesempatan itu, Baharuddin membacakan amanat Kapolres Batu Bara yang menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

Kepatuhan terhadap aturan di jalan raya dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi pelanggaran dan mencegah kecelakaan.

Data Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara yang disampaikan dalam kegiatan tersebut mencatat 114.224 pelanggaran lalu lintas sepanjang 2026.

Pada periode yang sama, jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 5.140 kasus.

Dari jumlah kecelakaan tersebut, sebanyak 1.073 orang dilaporkan meninggal dunia. Kerugian material akibat kecelakaan ditaksir mencapai lebih dari Rp17,6 miliar.

Data tersebut menunjukkan pentingnya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan.

Selain penegakan aturan, kesadaran pengendara dalam menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain juga menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko kecelakaan.

Operasi Patuh Toba 2026 melibatkan 1.363 personel kepolisian.

Jumlah tersebut terdiri atas 100 personel satuan tugas Polda Sumatera Utara dan 1.263 personel satuan tugas dari polres jajaran.

Operasi dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Selama pelaksanaannya, upaya penertiban diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih disiplin dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

Tujuan operasi ini tidak hanya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama.

Keteladanan aparat dalam menjalankan tugas juga menjadi bagian penting untuk mendorong kepatuhan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Batu Bara didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Batu Bara.

Melalui Operasi Patuh Toba 2026, diharapkan kondisi lalu lintas di Kabupaten Batu Bara dan wilayah Sumatera Utara semakin tertib dan aman.

Masyarakat juga diharapkan menjadikan keselamatan sebagai prioritas dalam setiap perjalanan, antara lain dengan mematuhi rambu, menaati aturan, dan berkendara secara bertanggung jawab.
* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., mendorong generasi muda agar mampu mengembangkan potensi daerah menjadi peluang usaha yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, kreativitas, inovasi, dan keberanian mengambil peluang menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Sebut Potensi Masjid Luar Biasa, Menkop Ferry Ajak Pemuda BKPRMI Kelola Koperasi dan Cetak Manajer Handal

Baharuddin menekankan bahwa generasi muda tidak cukup hanya melihat peluang yang tersedia.

Mereka juga perlu memiliki kemampuan untuk menciptakan usaha baru melalui pemanfaatan potensi lokal dan perkembangan teknologi.

Forum bisnis tersebut mengusung tema "Sinergi Bisnis Berkelanjutan Mengakselerasi Potensi Lokal Batu Bara di Era Ekonomi Digitalisasi dan Green Economy".

Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mengembangkan potensi ekonomi setempat.

Pemanfaatan teknologi digital dan penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan diharapkan dapat membuka ruang usaha baru, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing produk lokal.

Dengan dukungan berbagai pihak, potensi daerah diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP.; Ketua Dewan Pengawas BPW HIPKA Sumatera Utara sekaligus anggota Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso; Wakil Ketua Pengawas HIPKA Sumut, M. Fadly Abdina; serta Ketua BPW HIPKA Sumut, Anggi Rhaditya Lubis.

Hadir pula Kepala Kantor Bea Cukai Kuala Tanjung Bahtiar Rifa'i, Pimpinan Bank Sumut Cabang Lima Puluh Arif Budiman, anggota DPRD Sumatera Utara Dr. Drs. H. Aripay Tambunan, M.M., serta perwakilan Polres Batu Bara yang diwakili Kabag Ops Kompol Zulham, S.H., M.H.

Kegiatan ini juga dihadiri Direktur Utama BUMD, Ketua HIPMI, Ketua DPC GEKRAFS, Ketua DPD HIPKA Batu Bara Sulistio, M.Pd., serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara.

Keterlibatan unsur pemerintah, lembaga keuangan, organisasi pengusaha, dan legislatif diharapkan dapat memperkuat komunikasi serta membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan usaha di daerah.

Melalui forum bisnis dan pelantikan pengurus BPD HIPKA Kabupaten Batu Bara masa bakti 2026–2031, diharapkan terbentuk sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi lokal, memperluas peluang investasi, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengembangan kewirausahaan generasi muda menjadi salah satu aspek penting dalam upaya tersebut.

Selain membuka lapangan kerja, tumbuhnya usaha baru juga berpotensi meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat perekonomian masyarakat Kabupaten Batu Bara.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, menerima kunjungan silaturahmi Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Romo H.R. Muhammad Syafi'i, di rumah dinas Wakil Wali Kota, Minggu malam (25/10/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan menjelang pelantikan PD Fahmi Ummi Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Aceh Siaga Bencana! Hujan Lebat Diprediksi Meningkat November 2026, 145 Personel Disiapkan

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina juga menyambut kedatangan rombongan bersama istrinya melalui jamuan makan malam.

Pertemuan itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus kesempatan untuk mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Suasana kekeluargaan mewarnai pertemuan yang diisi dengan perbincangan santai bersama para undangan.

Romo H.R. Muhammad Syafi'i menyampaikan terima kasih atas sambutan dan penerimaan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Jamuan makan malam tersebut digelar menjelang pelantikan PD Fahmi Ummi Kota Tanjungbalai yang dijadwalkan berlangsung pada hari berikutnya.

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Menteri Agama beserta rombongan.

Ia berharap seluruh rangkaian kunjungan dan kegiatan di Kota Tanjungbalai berjalan lancar serta memberikan kesan positif bagi para tamu.

"Terima kasih, Pak Wamen," ujar Wakil Wali Kota.

Setelah jamuan makan malam, Fadly Abdina bersama Wakil Menteri Agama dan rombongan melanjutkan kegiatan dengan berdiskusi dan berdialog santai bersama para undangan yang hadir.

Pertemuan kemudian ditutup dengan penyerahan cenderamata dan bingkisan dari Wakil Wali Kota beserta istri kepada Wakil Menteri Agama RI.

Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai penutup kunjungan silaturahmi tersebut.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi yang baik antara jajaran pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam suasana kebersamaan.
* (ad)

ACEH BESAR – Pemerintah Aceh memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan pada November 2026.

Sebanyak 145 personel dari berbagai instansi mengikuti Apel Kesiapsiagaan dan Gelar Peralatan Tahun 2026 di Lapangan Gudang Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Senin (26/10/2026).

Baca Juga:

• Festival Seni dan Qasidah Simalungun 2026 Meriah, 256 Peserta dari 29 Kecamatan Unjuk Bakat

Kegiatan ini menjadi langkah untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, logistik, dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi kemungkinan banjir, tanah longsor, angin kencang, serta bencana lain yang berpotensi terjadi di Aceh.

Sebanyak 145 personel yang terlibat berasal dari unsur TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Palang Merah Indonesia (PMI), relawan, Dinas Kesehatan, dan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI).

Apel tersebut juga dihadiri para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

Dalam kegiatan itu, Taufik membacakan sambutan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial.

Persiapan harus diwujudkan melalui pemeriksaan peralatan, latihan, perencanaan, dan kerja sama yang berkelanjutan.

"Apel dan gelar peralatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud komitmen memastikan kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi lintas sektor. Kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini melalui perencanaan, latihan, dan kerja sama berkelanjutan," demikian pesan Gubernur Aceh yang disampaikan Pj. Sekda.

Pemerintah Aceh mengingatkan bahwa kondisi geografis daerah yang beragam membuat wilayah ini menghadapi sejumlah ancaman bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, abrasi, hingga gempa bumi.

Karena itu, upaya mitigasi atau pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sebelum keadaan darurat terjadi.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan pada apel tersebut, data prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan menjelang November 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan, curah hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan terjadi pada 10 Zona Musim (ZOM) atau 62,5 persen pada November 2026.

Angka tersebut meningkat dibandingkan Oktober 2026, ketika kondisi serupa tercatat pada satu ZOM atau 6,25 persen.

Pada Desember 2026, intensitas hujan tersebut diperkirakan terjadi pada lima ZOM atau 31,25 persen.

Kondisi ini menjadi perhatian karena sejumlah wilayah masih menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Normalisasi sungai yang belum selesai, warga yang masih tinggal di hunian sementara, serta akses jalan dan jembatan yang rawan dilalui menjadi sejumlah persoalan yang perlu diantisipasi.

Gubernur Aceh meminta seluruh unsur penanggulangan bencana memastikan personel memiliki keterampilan, disiplin, dan pemahaman yang memadai mengenai tugas masing-masing.

Pemeriksaan juga harus dilakukan terhadap kendaraan operasional, alat komunikasi, perlengkapan evakuasi, sarana kesehatan, perahu, dan alat berat.

Koordinasi antara pemerintah pusat di daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, TNI/Polri, BPBA, BPBD kabupaten dan kota, serta instansi terkait lainnya juga perlu diperkuat.

Tujuannya agar pembagian tugas, pemetaan wilayah rawan, dan pengerahan sumber daya dapat dilakukan dengan cepat ketika keadaan darurat terjadi.

Selain kesiapan personel dan peralatan, langkah pencegahan di lapangan juga menjadi perhatian.

Pemerintah daerah diminta memastikan drainase, gorong-gorong, pintu air, dan alur sungai dalam kondisi baik.

Titik rawan banjir dan longsor, termasuk akses jalan serta jembatan, juga perlu diperiksa.

Penempatan personel dan peralatan di lokasi strategis harus disesuaikan dengan peta risiko serta kebutuhan di lapangan.

Dengan demikian, bantuan dapat segera dikerahkan ketika bencana terjadi.

Pemerintah Aceh juga menekankan pentingnya pemantauan cuaca dan penyebarluasan peringatan dini berdasarkan informasi resmi BMKG.

Informasi tersebut perlu segera diteruskan kepada masyarakat, terutama warga yang tinggal di bantaran sungai, kawasan lereng, dan wilayah rawan bencana.

Masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai tanda-tanda bahaya, jalur evakuasi, dan lokasi pengungsian.

Di tingkat kabupaten dan kota, posko penanggulangan bencana serta rencana kontingensi atau rencana penanganan keadaan darurat harus dipastikan siap dioperasikan.

Rencana tersebut mencakup skenario bencana, kebutuhan sumber daya, pembagian tugas, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta sistem komando dan koordinasi.

Keselamatan warga, terutama kelompok rentan dan masyarakat yang masih menempati hunian sementara, harus menjadi prioritas.

Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk layanan kesehatan, air bersih, pangan, serta sanitasi jika situasi memburuk.

Gubernur Aceh meminta agar kondisi kesiapsiagaan dan perkembangan di lapangan dievaluasi secara berkala.

Setiap kendala dan kebutuhan mendesak harus segera ditindaklanjuti agar persiapan yang dilakukan tidak berhenti pada apel semata.

"Lebih baik kita bersiap menghadapi bencana yang tidak terjadi, daripada tidak siap ketika bencana benar-benar terjadi," demikian penegasan Gubernur Aceh dalam sambutannya.

Melalui apel kesiapsiagaan dan gelar peralatan tersebut, Pemerintah Aceh mendorong pemerintah daerah, TNI/Polri, instansi terkait, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat kerja sama menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Kesiapsiagaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel dan peralatan yang tersedia.

Kemampuan mengantisipasi ancaman, menyampaikan peringatan dini, melindungi masyarakat, mempercepat respons, dan memulihkan kondisi setelah bencana juga menjadi bagian penting dalam penanggulangan bencana.

Pemerintah Aceh berharap penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan ini dapat mengurangi risiko korban jiwa serta kerugian akibat bencana, sekaligus membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrem.* (ad)

BATU BARA — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan keterampilan warga binaan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan panen raya sayuran kangkung di area perkebunan Lapas Labuhan Ruku, Senin (26/10/2026).

Baca Juga:

• Dukung Budaya Membaca, Lapas Labuhan Ruku Hadiri Pembukaan Festival Literasi Batu Bara Bahagia

Panen ini menjadi salah satu bentuk keberhasilan program pembinaan kemandirian di bidang pertanian yang dilaksanakan di lingkungan pemasyarakatan.

Sayuran kangkung yang dipanen merupakan hasil dari proses budidaya yang dilakukan secara bertahap, mulai dari penyemaian benih, pemupukan berkala, hingga pemeliharaan tanaman secara rutin.

Pemanfaatan lahan produktif di area Lapas menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan potensi yang tersedia untuk mendukung kegiatan pertanian yang bermanfaat.

Selain mendukung ketersediaan bahan pangan, kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi warga binaan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bercocok tanam.

Melalui keterlibatan langsung dalam proses budidaya hingga panen, warga binaan diharapkan mampu memahami teknik dasar pertanian yang dapat diterapkan setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Program pertanian tersebut merupakan bagian dari upaya Lapas Labuhan Ruku dalam mengembangkan pembinaan kemandirian yang produktif dan berkelanjutan.

Keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri serta membuka peluang usaha ketika kembali ke tengah masyarakat.

Melalui kegiatan panen raya kangkung ini, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berharap program pembinaan di bidang pertanian dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata, baik dalam mendukung ketahanan pangan maupun dalam mempersiapkan warga binaan agar memiliki keterampilan yang berguna untuk masa depan.

Dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia dan melibatkan warga binaan secara aktif, Lapas Labuhan Ruku berupaya mewujudkan pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian.* (ad)

SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) menggelar Festival Seni dan Qasidah Tingkat Kabupaten Simalungun 2026 di Aula Tuan Johan Garingging, Hotel Simalungun City, Pematang Raya, Sumatera Utara, Sabtu (24/10/2026).

Kegiatan ini diikuti 256 peserta dari 29 kecamatan.

Baca Juga:

• Dukung Budaya Membaca, Lapas Labuhan Ruku Hadiri Pembukaan Festival Literasi Batu Bara Bahagia

Ia hadir mewakili Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih.

Dari total 256 peserta, sebanyak 63 orang merupakan laki-laki, 164 orang perempuan, dan 29 orang lainnya merupakan petugas atau official.

Para peserta mengikuti sejumlah cabang perlombaan seni Islami yang menjadi bagian dari upaya mengembangkan bakat serta kreativitas generasi muda di Kabupaten Simalungun.

Pembukaan festival diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 151–155 oleh Zulfanli Lubis.

Acara kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars LASQI yang dipandu Eva Yanti, sebelum ditutup dengan doa oleh Riswansyah Hasibuan.

Ketua Panitia Festival Seni dan Qasidah Tingkat Kabupaten Simalungun, Riando P. Purba, mengatakan festival tahun ini mempertandingkan tiga cabang perlombaan, yakni Bintang Vokalis Gambus, Pop Islami, dan Qasidah Rebana Klasik.

Cabang Bintang Vokalis Gambus terbagi dalam kategori anak, remaja, dewasa, serta usia emas 50 tahun ke atas untuk putra dan putri.

Sementara itu, cabang Pop Islami diperuntukkan bagi peserta tingkat anak, remaja, dan dewasa, baik putra maupun putri.

Adapun cabang Qasidah Rebana Klasik diikuti kelompok tingkat remaja dan dewasa putra-putri. Setiap kelompok terdiri atas 11 orang.

Wakil Ketua DPD LASQI Provinsi Sumatera Utara, Dr. Tuah Sirait, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap penyelenggaraan festival.

Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk menemukan dan mengembangkan talenta seni Islami yang mampu bersaing hingga tingkat provinsi.

"Islam memberikan warna indah melalui seni; bait-bait syair menjadi keindahan sekaligus motivasi. Simalungun menjadikan LASQI sebagai mitra untuk membangun mental generasi penerus," ucapnya.

Dalam sambutan Bupati Simalungun yang dibacakan Albert R. Saragih, pemerintah daerah menegaskan bahwa festival tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari pemenang.

Kegiatan ini juga diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, mempererat persaudaraan, serta menyampaikan pesan kebaikan melalui seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

"Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, generasi muda membutuhkan kegiatan positif guna membangun karakter. Pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi juga membangun manusia menjadi generasi yang berakhlak, kreatif, saling menghormati, dan bangga atas seni serta budaya kita," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Simalungun juga mengajak LASQI dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas manfaat festival.

Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi turut diikuti dengan penyediaan ruang latihan, pendampingan, dan kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat hingga tingkat nagori dan kecamatan.

Albert juga mengingatkan para peserta agar menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.

Menurutnya, keberanian untuk belajar dan mengikuti perlombaan merupakan bagian penting dari proses pengembangan diri.

"Kita ingin festival ini bukan hanya melahirkan juara di atas panggung, tetapi juga melahirkan generasi muda yang berakhlak dan menjadi teladan di masyarakat," tegas Albert.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, Albert R. Saragih mewakili Bupati Simalungun melantik dewan hakim melalui prosesi pemakaian toga.

Kegiatan dilanjutkan dengan baiat dewan juri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun yang diwakili Kepala Subbagian Tata Usaha, Dedi Kuswandi.

Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kabupaten Simalungun, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para camat se-Kabupaten Simalungun turut menghadiri kegiatan tersebut.

Hadir pula perwakilan Danbrigif TP 36/HM, Kapten Inf. Herman Surbakti, serta perwakilan Danyonif 901 Suhul Gading, Mayor Inf. Arifin Afif.

Ketua DPPD LASQI Kabupaten Simalungun, Deni Sartika, perwakilan Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Agama Kabupaten Simalungun juga hadir dalam acara itu.

Pemerintah Kabupaten Simalungun menyampaikan terima kasih kepada LASQI, para pembina, dewan hakim, dan seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan festival.

Pemerintah berharap kegiatan berlangsung lancar, proses penilaian berjalan objektif, serta persaudaraan antarwarga semakin erat.

Melalui festival ini, seni dan qasidah diharapkan tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sarana pembinaan karakter, pengembangan kreativitas, dan pelestarian seni Islami di Kabupaten Simalungun.* (ad)

BATU BARA — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menunjukkan dukungannya terhadap peningkatan budaya literasi dengan menghadiri pembukaan Festival Literasi Batu Bara Bahagia yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Batu Bara, Senin (26/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku diwakili oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik).

Baca Juga:

• GM FKPPI Sumut Apresiasi Kinerja Kapolsek Medan Kota AKP Feriawan, Dinilai Humanis dan Dekat dengan Masyarakat

Pembukaan festival ini turut dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Batu Bara, Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara yang mewakili Bupati Batu Bara, perwakilan Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara, serta perwakilan Kejaksaan Negeri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Komando Distrik Militer (Kodim), dan Kepolisian Resor (Polres).

Kehadiran berbagai unsur instansi tersebut mencerminkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mendukung pengembangan literasi sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Festival Literasi Batu Bara Bahagia menjadi wadah untuk mendorong tumbuhnya budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan dan informasi.

Melalui kegiatan ini, perpustakaan diharapkan semakin berperan sebagai pusat pembelajaran yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mengembangkan kreativitas dan potensi generasi muda.

Partisipasi Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku dalam kegiatan tersebut juga sejalan dengan upaya pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian warga binaan.

Literasi memiliki peran penting dalam memperluas pengetahuan, membangun pola pikir positif, serta mendukung proses pembelajaran dan perubahan perilaku selama menjalani masa pembinaan.

Melalui keikutsertaan dalam Festival Literasi Batu Bara Bahagia, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung gerakan literasi.

Upaya tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat luas sekaligus memperkuat pelaksanaan pembinaan warga binaan yang edukatif, produktif, dan berkelanjutan di lingkungan pemasyarakatan.* (ad)

BANDA ACEH – Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Latif Usman mengajak siswa Al-Wildan Islamic School 21 Banda Aceh membiasakan diri tertib berlalu lintas sejak dini.

Edukasi ini dilakukan untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya keselamatan di jalan raya melalui lingkungan pendidikan, Senin, 26 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Baru Sebulan Menjabat, Kapolda Aceh Tuai Pujian Pengamat USK usai Solar Subsidi Tak Lagi Langka

Sejumlah dewan guru Al-Wildan Islamic School 21 Banda Aceh juga mendampingi kegiatan tersebut.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, edukasi keselamatan berlalu lintas itu dilaksanakan melalui program Polisi Peduli Pendidikan (Polidik).

Program tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Prioritas Kapolri dan dukungan terhadap Quick Wins Kapolri, khususnya dalam mendekatkan Polri dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan edukatif.

"Melalui Polidik, kami ingin menanamkan pemahaman kepada anak-anak bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kesadaran ini perlu dibangun sejak dini agar mereka terbiasa disiplin, memahami aturan, dan mengutamakan keselamatan saat berada di jalan," ujar Joko.

Dalam kegiatan yang berlangsung interaktif dan penuh keakraban itu, Latif Usman mengingatkan para siswa agar selalu berhati-hati saat berada di jalan raya.

Ia juga mendorong para siswa untuk menjadi pelopor keselamatan, dimulai dari lingkungan keluarga.

Salah satu pesan yang disampaikan adalah pentingnya mengingatkan orang tua agar menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor.

Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat membantu membangun kebiasaan berkendara yang lebih aman.

"Jika bepergian dengan ayah atau ibu menggunakan sepeda motor, adik-adik bisa mengingatkan agar selalu memakai helm. Helm bukan sekadar perlengkapan berkendara, tetapi pelindung kepala yang dapat mengurangi risiko cedera apabila terjadi kecelakaan," pesannya.

Agar mudah dipahami, materi keselamatan berlalu lintas disampaikan dengan bahasa sederhana dan diselingi kuis berhadiah.

Para siswa diajak mengenali arti lampu lalu lintas, mulai dari merah sebagai tanda berhenti, kuning untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersiap sesuai ketentuan, hingga hijau sebagai tanda boleh berjalan setelah memastikan kondisi aman.

Menurut Joko, pendidikan keselamatan berlalu lintas melalui sekolah menjadi langkah penting untuk membangun budaya disiplin di jalan secara berkelanjutan.

Anak-anak tidak hanya diharapkan memahami aturan untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga mampu menyampaikan pesan keselamatan kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya.

"Budaya tertib berlalu lintas dapat dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti menggunakan helm, mematuhi rambu-rambu, dan menaati aturan di jalan. Kebiasaan ini perlu ditanamkan sejak kecil agar tumbuh menjadi perilaku yang melekat hingga dewasa," katanya.

Joko menegaskan, Polda Aceh akan terus mendorong kegiatan edukasi melalui program Polidik sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan.

Upaya tersebut sekaligus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas.

"Kami berharap anak-anak semakin memahami pentingnya keselamatan di jalan dan mampu menjadi pelopor keselamatan, dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar," tutup Joko.

Melalui edukasi sejak usia sekolah, Polda Aceh berharap kebiasaan tertib berlalu lintas dapat tumbuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Kesadaran tersebut diharapkan tidak berhenti di lingkungan sekolah, tetapi juga diterapkan dalam keluarga dan masyarakat.*(ad)

BANDUNG – Penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjadi sorotan menjelang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Pemerhati pertanahan dan agraria, Yudi T., mempertanyakan sejumlah hal dalam proses penerbitan sertipikat tersebut, mulai dari keabsahan dokumen kepemilikan tanah, prosedur administrasi, hingga kewenangan pejabat yang menerbitkannya.

Baca Juga:

• Dukung Indonesia Emas 2045, Wamenaker Afriansyah Noor Ajak JARNAS.INDO Perkuat Kesejahteraan Pekerja

Ketiga persoalan itu dinilai penting untuk diperiksa berdasarkan dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026), Yudi mengatakan bahwa penilaiannya merupakan pandangan sebagai pemerhati pertanahan dan agraria.

Sementara itu, keputusan mengenai sah atau tidaknya sertipikat tetap berada di tangan majelis hakim PTUN Bandung.

Salah satu hal yang dipertanyakan Yudi adalah penggunaan segel jual beli sebagai dasar pengajuan Sertipikat Hak Pakai.

Menurutnya, dokumen tersebut perlu diperiksa untuk memastikan apakah telah memenuhi ketentuan hukum pertanahan yang berlaku.

Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap penerbitan sertipikat tanah tidak cukup hanya melihat dokumen akhir yang sudah diterbitkan.

Dokumen yang menjadi dasar penguasaan tanah, kelengkapan administrasi, serta proses penerbitannya juga perlu ditelusuri.

Yudi menilai, apabila ditemukan persoalan pada dokumen dasar yang digunakan, hal tersebut dapat memengaruhi penilaian terhadap keabsahan keputusan administrasi pertanahan yang sedang disengketakan.

Meski demikian, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui dokumen dan fakta persidangan sebelum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum.

Selain mempertanyakan dokumen dasar kepemilikan tanah, Yudi juga menyoroti penerbitan Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Pakai dan Sertipikat Hak Pakai yang disebut berlangsung pada tanggal yang sama.

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah seluruh proses administrasi yang diwajibkan telah dilaksanakan sebelum sertipikat diterbitkan.

Persoalan lain yang menjadi perhatiannya adalah proses validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Yudi mempertanyakan pelaksanaan tahapan administrasi yang berkaitan dengan kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), termasuk ketika nilai BPHTB dinyatakan nihil.

"Yang jelas-jelas kewenangan Bapenda untuk memvalidasi BPHTB walaupun bernilai nihil diabaikan, jikapun ditempuh, mustahil pihak Bapenda dapat menyelesaikan dalam hitungan jam," ujar Yudi.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya keraguan Yudi terhadap proses administrasi yang dilakukan sebelum penerbitan sertipikat.

Namun, kesamaan tanggal penerbitan SK dan sertipikat belum dapat langsung dianggap sebagai bukti pelanggaran.

Untuk memastikan dugaan tersebut, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen, urutan proses administrasi, serta aturan yang berlaku dalam penerbitan hak atas tanah.

Yudi juga menyinggung riwayat tanah yang menjadi objek sengketa, khususnya mengenai status tanah tersebut pada masa awal kemerdekaan Indonesia.

Menurut Yudi, tanah yang dipersoalkan pada masa itu bukan merupakan Tanah Kotapraja, baik dalam kategori Gemeente Eigendom maupun Gemeente Grond.

Kedua istilah tersebut berkaitan dengan bentuk penguasaan atau kepemilikan tanah pada masa pemerintahan kotapraja.

Karena itu, penelusuran dokumen sejarah pertanahan dinilai penting untuk mengetahui asal-usul dan dasar penguasaan tanah yang kini menjadi objek sengketa.

Yudi berpandangan bahwa riwayat tanah harus diperiksa secara menyeluruh agar dapat diketahui apakah dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan sejumlah persoalan yang disorotnya, Yudi menyampaikan penilaian bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemkot Bandung diduga memiliki persoalan dari sisi materi, prosedur, dan kewenangan.

"Menurut saya sebagai pemerhati Pertanahan/Agraria, proses terbitnya Sertipikat Hak Pakai dimaksud telah memenuhi ketiga jenis Cacat Hukum yaitu Cacat Substansi/Materi, Cacat Prosedur, dan Cacat Wewenang," tegasnya.

Meski menyampaikan penilaian tersebut, dugaan cacat hukum yang disoroti Yudi belum menjadi kesimpulan hukum yang mengikat.

Penentuan mengenai keabsahan sertipikat tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan putusan majelis hakim.

Yudi menilai putusan PTUN Bandung nantinya akan menjadi bagian penting dalam menentukan kepastian hukum atas objek tanah yang disengketakan.

Ia juga menyinggung kemungkinan adanya dampak terhadap perkara pertanahan lain yang masih berjalan ataupun yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht, apabila perkara-perkara tersebut mempunyai keterkaitan dengan objek sengketa yang sama.

Namun, dampak hukum terhadap perkara lain tetap harus dilihat berdasarkan hubungan hukum, objek sengketa, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menjelang putusan, Yudi berharap majelis hakim PTUN Bandung dapat memeriksa seluruh bukti dan keterangan secara cermat, objektif, serta profesional.

Ia menilai setiap keputusan yang menyangkut hak atas tanah harus memberikan kepastian hukum dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan pertanahan oleh pemerintah perlu dilaksanakan secara transparan dan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Hendaknya Politik Agraria digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," pungkas Yudi.* (ad)

MEDAN – Sekretaris Satgas PD II GM FKPPI Sumatera Utara, Alan Pane, S.Tr.BD., S.H., memberikan apresiasi kepada Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan, atas komitmennya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukumnya.

Alan menilai, pelayanan kepolisian yang mengutamakan komunikasi dan pendekatan humanis menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Rakor Aswakada Sumut demi Perkuat Harmonisasi Kepala Daerah

Menurut Alan, kehadiran pimpinan kepolisian di tengah masyarakat dapat membuka ruang komunikasi yang lebih baik.

Melalui komunikasi tersebut, warga memiliki kesempatan menyampaikan aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi, sementara polisi dapat memahami kondisi keamanan secara langsung.

"Kami memberikan dukungan penuh kepada Bapak AKP Feriawan. Kami melihat beliau merupakan sosok yang cukup dekat dengan masyarakat dan berupaya hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kepolisian," katanya.

Alan juga mengapresiasi cara AKP Feriawan menjalankan tugas kepolisian yang dinilainya tetap mengedepankan pelayanan, ketegasan, dan pendekatan yang sesuai dengan aturan serta kewenangan.

"Yang kami apresiasi adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap dikedepankan. Ketegasan tentu diperlukan, tetapi harus berjalan beriringan dengan pendekatan yang humanis dan proporsional," ucapnya.

Ia mengatakan, hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Karena itu, kerja sama antara aparat kepolisian, organisasi masyarakat, dan warga perlu terus ditingkatkan.

Alan juga mengingatkan bahwa menjaga keamanan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian.

Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif, termasuk dengan menyampaikan informasi terkait potensi gangguan keamanan melalui saluran yang tepat.

"Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pemuda dan organisasi kemasyarakatan, untuk bersama-sama menjaga kamtibmas. Jangan hanya menyerahkan persoalan keamanan kepada polisi, tetapi mari kita menjadi bagian dari solusi," tegasnya.

Sebagai bagian dari organisasi kepemudaan yang memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial dan keamanan, Alan menyatakan Satgas PD II GM FKPPI Sumut siap mendukung terbangunnya komunikasi yang baik antara masyarakat, kepolisian, dan berbagai pihak terkait.

Meski memberikan apresiasi kepada Kapolsek Medan Kota, Alan menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak berarti menutup ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan maupun kritik terhadap pelayanan kepolisian.

"Kami memberikan apresiasi bukan berarti menutup ruang untuk kritik. Justru kami berharap hal-hal yang sudah baik dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan. Kritik yang konstruktif juga penting untuk menciptakan pelayanan publik yang semakin baik," jelasnya.

Alan berharap hubungan antara kepolisian, masyarakat, dan organisasi kepemudaan terus diperkuat.

Menurutnya, kerja sama yang terjalin dengan baik dapat membantu menjaga situasi keamanan di Kota Medan agar tetap aman, tertib, nyaman, dan kondusif.* (ad)

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota dari berbagai daerah di Sumatera Utara, beserta suami atau istri dan tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Wali Kota Rico Waas Lepas Ribuan Peserta Korpasgat Charity Run 2026 di Medan Polonia

Menurut Fadly, rakor perdana tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kontribusi dan perhatian wakil kepala daerah dalam mendukung kepala daerah menjalankan program pembangunan.

Ia berharap komunikasi dan sinergi yang terbangun melalui forum tersebut dapat membantu pelaksanaan program pemerintah daerah agar semakin optimal dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Perwakilan Aswakada Pusat, Wakil Bupati Pakpak Bharat Dr. H. Mutsyuhito Solin, mengatakan Aswakada dapat menjadi energi baru bagi para wakil kepala daerah untuk memperkuat peran serta menyampaikan gagasan strategis dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk bertukar pengalaman dan membahas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Dengan komunikasi yang baik, para wakil kepala daerah diharapkan mampu berkontribusi lebih besar dalam mendukung kemajuan wilayah masing-masing.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut baik kehadiran para wakil kepala daerah se-Sumatera Utara. Ia menekankan pentingnya kekompakan, komunikasi, dan hubungan harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Rico menilai tanggung jawab pembangunan daerah membutuhkan kerja sama yang solid. Karena itu, wakil kepala daerah diharapkan dapat memberikan dukungan maksimal kepada kepala daerah agar program pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan.

Pertemuan tersebut juga diharapkan mempererat silaturahmi dan memperkuat hubungan antarpemimpin daerah di Sumatera Utara, sehingga koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan dapat berjalan lebih baik.

Dalam pemaparan materi, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengajak para wakil kepala daerah untuk mengutamakan semangat kolaborasi dalam membangun daerah. Menurutnya, kerja sama diperlukan agar gagasan dan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Melalui Rakor Aswakada Wilayah Sumatera Utara, para wakil kepala daerah diharapkan dapat memperkuat komunikasi, berbagi pengalaman, serta merumuskan gagasan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan. Sinergi tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemerintahan daerah yang lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (dh)

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan antara Mahyaruddin dan para pengusaha ikan di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (22/10/2026). Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Kejar Setoran! Pj Sekda Medan Tegaskan Penarikan Retribusi Wajib Diimbangi Layanan Prima

"Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan harapan dan keinginan menjadikan Jalan Asahan menjadi kawasan heritage dengan melakukan pengecatan seluruh bangunan dengan warna-warni di setiap bangunan. Ini merupakan kawasan yang punya nilai sejarah, untuk itu kita perlu keinginan bersama agar kawasan tersebut dapat kita wujudkan," ujar Mahyaruddin.

Menurutnya, kawasan Jalan Asahan yang tertata rapi, bersih, dan memiliki tampilan bangunan yang menarik dapat memberikan kesan positif bagi masyarakat maupun pendatang yang berkunjung ke Kota Tanjungbalai. Penataan tersebut juga diharapkan mendukung daya tarik kota sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi dan sejarah.

Selain membenahi kawasan, Mahyaruddin ingin produk perikanan Tanjungbalai semakin dikenal di berbagai daerah, termasuk Medan, Jakarta, dan pasar luar negeri. Ia menilai identitas daerah perlu diperkuat agar produk ikan yang dihasilkan pelaku usaha setempat dapat dikenal luas dengan nama asalnya.

Mahyaruddin mencontohkan produk ikan teri yang selama ini kerap dikenal dengan sebutan ikan teri Medan, meskipun sebagian produk yang beredar berasal dari Tanjungbalai. Karena itu, ia meminta para pengusaha mencantumkan label Produk Tanjungbalai pada kemasan atau packaging agar identitas produk daerah semakin kuat.

"Saya berharap masyarakat luas mengenal produk ikan dari Kota Tanjungbalai, tidak lagi dikenal seperti sekarang ikan teri Medan padahal ada yang berasal dari Kota Tanjungbalai," katanya.

Ia juga mengajak para pengusaha untuk lebih aktif memperkenalkan produk lokal dan bangga menggunakan identitas daerah. Selain promosi, pemerintah kota mengingatkan pelaku usaha agar mengurus perizinan serta memenuhi kewajiban retribusi, termasuk retribusi kebersihan dan kewajiban lain sesuai ketentuan.

Dalam pertemuan tersebut, Mahyaruddin turut menekankan pentingnya menjaga fasilitas umum dan infrastruktur yang telah dibangun pemerintah. Ia meminta aktivitas bongkar muat di Jalan Asahan ditata agar tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pemko Tanjungbalai juga berencana membatasi aktivitas bongkar muat pada malam hari hingga paling lama pukul 22.00 WIB. Selain itu, truk roda 10 tidak diperbolehkan melakukan bongkar muat di Jalan Asahan, parkir berlapis harus ditertibkan, dan badan jalan tidak boleh digunakan untuk aktivitas usaha.

Mahyaruddin mengatakan penataan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS, yaitu Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera. Ia berharap para pengusaha dapat mendukung program pembangunan kota melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Salah seorang pengusaha ikan, Budianto Sitindaon, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemko Tanjungbalai terhadap kawasan Jalan Asahan, termasuk perbaikan jalan yang telah dilakukan. Ia menyatakan para pengusaha siap mendukung program dan kebijakan yang disampaikan wali kota.

Budianto juga meminta pemerintah kota segera memperbaiki drainase di kawasan Jalan Asahan agar penataan lingkungan dapat berjalan lebih optimal.

Menanggapi masukan tersebut, Mahyaruddin menyampaikan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan peta jalan atau roadmap penataan kawasan. Perbaikan drainase menjadi salah satu agenda yang akan ditangani, disertai rencana pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) bertenaga surya.

Pemko Tanjungbalai merencanakan pemasangan 14 titik LPJU tenaga surya di kawasan Jalan Asahan. Selain itu, sembilan titik penerangan direncanakan untuk tiga ruas jalan menuju kawasan waterfront. Mekanisme pengecatan gedung dan bangunan juga akan diatur lebih lanjut secara teknis.

Mahyaruddin berharap penataan Jalan Asahan dapat menghidupkan kembali suasana kawasan yang pernah dikenal sebagai pusat aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan budaya seperti barongsai.

"Saya punya mimpi mengembalikan Jalan Asahan yang dulu dikenal adanya kegiatan seperti barongsai dan lainnya. Saya rindu Tanjungbalai seperti 20 tahun yang lalu. Saya ingin mengembalikan itu, kawasan Jalan Asahan akan kita jadikan pusat aktivitas kegiatan tersebut," ujar Mahyaruddin.

Melalui rencana penataan tersebut, Pemko Tanjungbalai berharap kawasan Jalan Asahan dapat berkembang menjadi kawasan bersejarah yang lebih tertib, sekaligus memperkuat identitas produk perikanan lokal. Pemerintah kota juga mengharapkan dukungan berkelanjutan dari para pengusaha untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan daya tarik kawasan.

Pertemuan antara wali kota dan para pengusaha ikan itu ditutup dengan sesi foto bersama dan bersalaman.* (dh)

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Ketua Fahmi Ummi Wilayah Sumatera Utara, serta jajaran pengurus Fahmi Ummi Kabupaten Asahan dan tingkat kecamatan. Sejumlah tamu undangan lainnya turut menghadiri kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Bakal Hadiri Pelantikan FAHMI UMMI dan Cek Sekolah, Wamenag Romo Syafi’i Sambangi Tanjungbalai

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan rasa bangga dan syukur atas kehadiran Wamenag RI di Kabupaten Asahan. Ia berharap kunjungan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat serta memperkuat upaya membangun kehidupan beragama dan sosial di daerah.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, kami mendukung kegiatan Fahmi Ummi dalam mewujudkan cita-cita bersama menuju masyarakat yang religius, maju, dan berkelanjutan, selaras dengan visi dan misi Kabupaten Asahan," ujar Rianto.

Rianto menilai Fahmi Ummi memiliki peran penting dalam membangun keluarga harmonis, mendukung pendidikan anak, serta menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini. Ia berharap organisasi tersebut terus berkontribusi dalam membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak dan bertakwa.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Pengurus Pusat Fahmi Ummi, Maya Suhasni Siregar, menegaskan konsolidasi tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat pemahaman organisasi, menyatukan visi, meningkatkan kapasitas pengurus, dan meneguhkan komitmen dalam menjalankan amanah.

Menurut Maya, organisasi yang kuat membutuhkan pengurus yang aktif, pemimpin yang bertanggung jawab, kader yang berkomitmen, serta program kerja yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Dalam arahannya, Wamenag RI Muhammad Syafi'i mendorong Fahmi Ummi untuk semakin berperan dalam sejumlah bidang strategis, termasuk pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan dan keluarga, pemberdayaan ekonomi syariah, serta pengembangan UMKM.

Ia juga mendorong penguatan pemahaman dan pendampingan hukum bagi perempuan, peningkatan partisipasi kaum muslimah di bidang politik, serta kerja sama kelembagaan dengan berbagai instansi dan kementerian.

Melalui peran tersebut, Fahmi Ummi diharapkan dapat berkembang menjadi organisasi yang semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi perempuan, keluarga, serta masyarakat luas.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kewajiban sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya memenuhi ketentuan sertifikasi halal sesuai dengan aturan yang berlaku.

Melalui konsolidasi organisasi dan sosialisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha dapat terus diperkuat. Selain mendukung pembinaan keluarga dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan membantu pelaku UMKM memahami persyaratan halal dalam menjalankan usahanya.* (dh)

Harapan itu disampaikan Sherly dalam Pengukuhan Dewan Pengurus Provinsi (DPP) APINDO Maluku Utara masa bakti 2026–2031 di Kieraha Ballroom, Hotel Muara Ternate, Minggu (25/10/2026). Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Umum DPN APINDO, Shinta W. Kamdani, dengan Gajali Abdul Mutalib kembali dipercaya memimpin APINDO Maluku Utara untuk lima tahun ke depan.

Baca Juga:

• Biar Gak Gulung Tikar di Era Digital! APINDO Bongkar 4 Rahasia Utama UMKM Wajib Naik Kelas

"Maluku Utara memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari industri pengolahan dan hilirisasi, pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan, hingga pariwisata. Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi dan investasi tersebut turut memperluas kesempatan usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Sherly.

Ia berharap APINDO dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperkuat kepastian investasi, memperluas kemitraan dengan pengusaha lokal, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ketua Umum DPN APINDO Shinta W. Kamdani menegaskan bahwa pengukuhan pengurus bukan sekadar seremoni organisasi. Menurutnya, momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Shinta menilai Maluku Utara memiliki peluang untuk mengembangkan sektor unggulan di luar pertambangan, terutama ekonomi biru atau blue economy, perkebunan, dan pariwisata. Pengembangan sektor-sektor tersebut membutuhkan dukungan investasi, peningkatan nilai tambah, penguatan rantai pasok lokal, serta keterlibatan pelaku usaha daerah.

APINDO juga mendorong tiga agenda utama di Maluku Utara, yakni pengembangan ekonomi biru, peningkatan kapasitas UMKM agar mampu naik kelas, serta penguatan sumber daya manusia dan kewirausahaan melalui pelatihan dan pendampingan usaha.

Sementara itu, Ketua DPP APINDO Maluku Utara Gajali Abdul Mutalib mengatakan organisasinya selama lima tahun terakhir berupaya menjadi penghubung antara dunia usaha, pekerja, dan pemerintah. APINDO, kata dia, turut mendorong hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Organisasinya juga mengawal berbagai persoalan dunia usaha dan ketenagakerjaan, termasuk upaya memperbaiki iklim usaha serta memfasilitasi kemitraan UMKM dengan industri besar.

"Tentu masih ada harapan dan aspirasi yang terus berjalan, namun apa yang telah kita capai bersama adalah buah dari soliditas, kerja keras, dan sinergi seluruh jajaran pengurus DPP, DPK, serta partisipasi aktif seluruh anggota pengusaha di Maluku Utara," ungkap Gajali.

Pengukuhan pengurus tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara DPP APINDO Maluku Utara dan Universitas Khairun (Unkhair). Kerja sama juga mencakup pengembangan UMKM berbasis ekonomi biru serta pengembangan kepemimpinan bagi pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Kolaborasi tersebut diharapkan membuka peluang kerja sama antara dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sekaligus mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Sejumlah pengurus DPN APINDO turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Ketua Umum DPN APINDO Eddy Hussy dan Sanny Iskandar, Ketua Bidang Organisasi Anthony Hilman, Ketua Bidang UMKM dan Koperasi Ronald Walla, Ketua Bidang Perikanan Hendra Sugandhi, Ketua Bidang Infrastruktur Denon Prawiraatmadja, Wakil Sekretaris Umum Aditya Warman, serta Direktur Eksekutif Rudolf Saut.

Hadir pula Ketua DPP APINDO Jawa Timur Eddy Widjanarko, Ketua DPP APINDO Maluku Robert Tanamal, serta sejumlah perwakilan dunia usaha dan mitra strategis, termasuk Roy Arman dari Harita, investor rumput laut asal Makassar Mursalim, trainer Tutut Handayani, dan pengurus Bidang SDGs APINDO Elim Sritaba.

Melalui kepengurusan baru periode 2026–2031, APINDO Maluku Utara diharapkan dapat memperkuat kemitraan dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan investasi, UMKM, ekonomi biru, dan sumber daya manusia menjadi sejumlah sektor yang diharapkan mampu memperluas kesempatan usaha serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.* (dh)

Persiapan penyambutan tersebut dibahas dalam pertemuan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, dengan sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS di kediaman Wakil Ketua Umum DPP PJS, Ady Indra Pawennari, di Paviliun Nusantara Nomor 4, Tanjungpinang, Sabtu (24/10/2026).

Baca Juga:

• RS Bunda Thamrin Diduga Tolak Pasien BPJS, Rico Waas Perintahkan Dinkes Medan Panggil Manajemen

Misni menyampaikan, Gubernur Ansar Ahmad direncanakan hadir bersama 10 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyambut sekaligus berdialog dengan peserta Rakernas PJS. Melalui pertemuan tersebut, pemerintah daerah akan memperkenalkan sejumlah peluang dan potensi pembangunan di Kepri.

Kehadiran para kepala OPD diharapkan dapat memberikan informasi langsung kepada peserta mengenai sektor pariwisata, investasi, kebudayaan, hingga pelayanan perizinan. Informasi tersebut nantinya dapat menjadi bahan pemberitaan bagi media anggota PJS di berbagai daerah.

"Pemprov Kepri mendukung gagasan DPP PJS untuk mengangkat potensi daerah melalui pemberitaan di jaringan media anggota di seluruh Indonesia," kata Misni.

Rakernas III PJS dijadwalkan berlangsung pada 4–5 November 2026 dan dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPP PJS periode 2026–2027. Kegiatan tersebut direncanakan diikuti sekitar 250 peserta dari 26 provinsi di Indonesia.

Para peserta merupakan bagian dari sekitar 1.300 anggota PJS yang tersebar di berbagai wilayah. Kehadiran perwakilan dari sejumlah provinsi diharapkan membuka ruang pertukaran informasi mengenai perkembangan daerah sekaligus memperluas jangkauan pemberitaan potensi Kepulauan Riau.

Ady Indra Pawennari mengatakan, pertemuan dengan pemerintah daerah menjadi kesempatan bagi peserta Rakernas untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai peluang, potensi, dan tantangan pembangunan di Kepri.

Menurutnya, informasi tersebut dapat menjadi bahan pemberitaan bagi media anggota PJS dengan tetap mengedepankan independensi redaksi dan prinsip-prinsip jurnalistik.

"PJS berkomitmen mendukung pembangunan Kepulauan Riau melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami ingin potensi pariwisata, investasi, budaya, serta usaha masyarakat Kepri semakin dikenal melalui jejaring media anggota PJS di berbagai daerah," ujar Ady.

Ia juga mengapresiasi perhatian Pemprov Kepri dalam mempersiapkan penyambutan peserta Rakernas. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi peluang untuk membangun komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers sekaligus memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada masyarakat yang lebih luas.

"Kami berterima kasih kepada Pak Gubernur yang telah mengutus Ibu Sekda untuk bertemu dan membicarakan persiapan ini. Semoga welcome party nanti berlangsung hangat dan menjadi awal kerja sama yang bermanfaat antara Pemprov Kepri dan keluarga besar PJS," katanya.

Pada akhir pertemuan, Ady menyerahkan undangan resmi DPP PJS kepada Sekdaprov Kepri Misni untuk diteruskan kepada Gubernur Ansar Ahmad. Ia berharap Gubernur Kepri dapat hadir dan memberikan sambutan dalam pembukaan Rakernas III sekaligus pelantikan pengurus DPP PJS periode 2026–2027.* (dh)

Ajakan itu disampaikan Afriansyah saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) JARNAS.INDO bertema "Quo Vadis Ekonomi Politik Nasional Menuju Indonesia Emas 2045" di Jakarta, Minggu (25/10/2026).

Baca Juga:

• Blak-blakan di Unimed! Rocky Gerung Sebut Separuh Anggota Kabinet Dungu, Tantang Mahasiswa Pakai AI

Ia mendorong JARNAS.INDO menjadi mitra strategis pemerintah melalui pengawasan publik yang bertanggung jawab, penyampaian gagasan solutif, dan partisipasi aktif dalam memastikan kebijakan berjalan transparan serta tepat sasaran.

"Saya mengajak JARNAS.INDO dan seluruh elemen masyarakat untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Mari kita bangun budaya kritik yang konstruktif, pengawasan publik yang bertanggung jawab, serta gagasan yang solutif demi memastikan kebijakan pembangunan berjalan transparan, berintegritas, dan tepat sasaran," kata Afriansyah.

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, Afriansyah menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi perubahan ekonomi dan mencapai target pembangunan pada 2045. Menurutnya, penguatan kompetensi tenaga kerja perlu berjalan seiring dengan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong peningkatan akses terhadap pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, produktivitas, dan perlindungan tenaga kerja. Program-program tersebut diharapkan mampu menghasilkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Afriansyah juga menyoroti pentingnya pengembangan kompetensi digital dan green jobs, yakni pekerjaan yang mendukung kegiatan ekonomi ramah lingkungan. Perkembangan teknologi dan transformasi digital dinilai dapat mengubah kebutuhan keterampilan di berbagai sektor sehingga tenaga kerja perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan atau sertifikat yang diterbitkan. Dampak program terhadap kesiapan memasuki dunia kerja, peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan kesejahteraan pekerja juga perlu menjadi perhatian.

Afriansyah berharap pelatihan dan pengembangan kompetensi dapat terhubung dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, peningkatan keterampilan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi turut membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup.

Selain kualitas tenaga kerja, Afriansyah menekankan peran generasi muda dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan menuju 2045. Ia menilai anak muda perlu mengambil bagian sebagai penggerak perubahan, penjaga integritas, dan pencipta inovasi.

"Kaum muda harus mengambil peran aktif sebagai penggerak perubahan, penjaga integritas, dan pencipta inovasi. Kita membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan yang dirasakan secara nyata oleh rakyat," ujarnya.

Afriansyah berharap generasi muda tidak hanya berkontribusi dalam dunia kerja, tetapi juga terlibat dalam pengembangan gagasan dan kegiatan sosial yang mendukung pembangunan nasional. Partisipasi mereka dinilai penting di tengah perubahan teknologi, kebutuhan keterampilan baru, dan dinamika ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya mengukur hasil pembangunan berdasarkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Peningkatan kompetensi, terbukanya kesempatan kerja, membaiknya kesejahteraan pekerja, dan meningkatnya produktivitas nasional menjadi sejumlah indikator yang perlu diperhatikan.

Keterlibatan organisasi masyarakat seperti JARNAS.INDO diharapkan dapat membantu memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Masukan yang bersumber dari persoalan di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program dan mengidentifikasi kebutuhan yang belum terakomodasi.

Menurut Afriansyah, kolaborasi pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan generasi muda perlu diwujudkan melalui kontribusi nyata serta pengawasan yang bertanggung jawab. Kemitraan tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan memastikan kebijakan ketenagakerjaan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menuju Indonesia Emas 2045, pembangunan ketenagakerjaan menghadapi tantangan berupa peningkatan keterampilan, kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, perlindungan pekerja, dan perluasan kesempatan kerja. Karena itu, keberhasilan pembangunan perlu tercermin dari kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan, peningkatan produktivitas, serta kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat.* (dh)

Ajakan tersebut disampaikan Ferry dalam Resepsi Puncak Milad ke-49 BKPRMI di Jakarta, Minggu (25/10/2026). Menurutnya, masjid memiliki potensi sosial dan ekonomi yang dapat dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan jamaah serta masyarakat di sekitarnya.

Baca Juga:

• Jelang 28 Oktober, Kader PDIP Se-Kota Binjai Bergotong Royong, Syarif Sitepu: Partai Wong Cilik Harus Hadir

"Harapan saya, koperasi-koperasi masjid yang didirikan ini manajer-manajernya adalah teman-teman dari BKPRMI," ujar Ferry.

Menurut Ferry, keterlibatan pemuda masjid dalam pengelolaan koperasi dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan manajerial, kewirausahaan, dan pengelolaan usaha. Peran tersebut juga diharapkan memperluas kontribusi generasi muda dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

Ferry mengatakan pengembangan koperasi masjid dapat belajar dari pengalaman sejumlah pondok pesantren yang telah mengembangkan unit usaha secara mandiri. Ia mencontohkan koperasi di Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan, Sunan Drajat di Lamongan, serta Nurul Jadid di Probolinggo.

Pengalaman tersebut dinilai menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dan keagamaan dapat menjadi basis pengembangan usaha apabila didukung tata kelola yang baik. Potensi jamaah, jaringan sosial, serta kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar juga dapat menjadi modal untuk membangun koperasi yang berkelanjutan.

Dalam pengembangannya, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), majelis taklim, dan masyarakat sekitar dapat dilibatkan sebagai anggota maupun pengelola sesuai ketentuan perkoperasian. Namun, pendirian koperasi perlu disertai perencanaan usaha yang realistis, pengelolaan keuangan transparan, serta pemilihan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan anggota.

Kementerian Koperasi juga berencana memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan sektor perbankan, untuk memperluas akses pembiayaan bagi koperasi masjid. Dukungan modal tersebut diharapkan dapat diiringi dengan pendampingan, peningkatan kapasitas pengurus, dan pemahaman terhadap risiko usaha.

Ferry menekankan pentingnya persatuan dan kolaborasi dalam memperkuat gerakan ekonomi masyarakat. Ia berharap kegiatan dakwah dan pengembangan koperasi dapat berjalan beriringan sehingga mendorong kemandirian ekonomi umat.

"Sekarang persatuan kita sangat dibutuhkan, dan persatuannya sudah punya jalan yang lebih terarah untuk memastikan kita berhasil di masa mendatang melalui pilar dakwah ekonomi dan koperasi," kata Ferry.

Dalam kegiatan yang sama, perwakilan BKPRMI Said Aldi Al Idrus turut menyoroti kesejahteraan guru ngaji. Ia berharap para pengajar keagamaan memperoleh penghargaan dan dukungan yang lebih layak atas pengabdian mereka kepada masyarakat.

Said mendorong agar perhatian terhadap guru ngaji mencakup akses terhadap jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta standar penghasilan yang layak.

"Kami harap guru ngaji dapat disetarakan standar penghormatan, jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, hingga standar gaji yang layak layaknya profesi lainnya," ucap Said.

Aspirasi tersebut menyoroti pentingnya dukungan kesejahteraan bagi para pengajar keagamaan. Selain memperkuat kegiatan dakwah, pemberdayaan ekonomi di lingkungan masjid diharapkan turut membuka ruang bagi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan koperasi masjid membutuhkan kerja sama antara pengurus masjid, organisasi pemuda, anggota koperasi, pemerintah, dan lembaga pembiayaan. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang didirikan, tetapi juga dari keberlangsungan usaha, kualitas tata kelola, manfaat bagi anggota, serta peluang ekonomi yang tercipta.

Melalui keterlibatan BKPRMI, pemerintah berharap masjid dapat berkembang menjadi ruang pemberdayaan yang menggabungkan kegiatan sosial, penguatan kapasitas pemuda, dan aktivitas ekonomi produktif. Koperasi yang dikelola secara profesional dan transparan diharapkan mampu memperluas kesempatan berusaha sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi umat.* (dh)

Apresiasi itu disampaikan Nazrul Zaman kepada media di Banda Aceh, Senin (26/10/2026). Ia menilai ketersediaan solar yang relatif mencukupi membuat perjalanan masyarakat terasa lebih tenang karena pengendara tidak lagi terlalu khawatir kesulitan mendapatkan bahan bakar di tengah perjalanan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Senin 26 Oktober 2026: Mayoritas Wilayah Hujan Ringan, Bireuen Hujan Sedang

Menurut Nazrul, persoalan distribusi BBM bersubsidi selama ini menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, perbaikan ketersediaan pasokan dinilai dapat menjadi harapan bahwa pengawasan dan penataan distribusi yang serius mampu memberikan manfaat langsung bagi pengguna BBM.

Ia berpandangan bahwa keberhasilan seorang pemimpin seharusnya diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari pernyataan atau kegiatan seremonial. Ketika pengendara tidak lagi dihantui kekhawatiran kehabisan solar saat bepergian, manfaat dari tata kelola yang baik dapat dirasakan secara langsung.

Meski memberikan apresiasi, Nazrul mengingatkan bahwa membaiknya pasokan perlu dijaga secara berkelanjutan. Pengawasan distribusi, ketepatan sasaran penerima subsidi, serta keterbukaan terhadap pengaduan masyarakat dinilai tetap diperlukan agar kondisi tersebut tidak hanya berlangsung sementara.

Ia juga menyoroti perlunya pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurutnya, distribusi harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang menimbun pasokan atau mengambil keuntungan dengan cara yang melanggar aturan.

Nazrul menegaskan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam distribusi BBM bersubsidi, aparat penegak hukum perlu menanganinya secara profesional berdasarkan bukti yang kuat. Penindakan juga harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia berharap Kapolda Aceh senantiasa diberi kesehatan dan keteguhan dalam menjalankan tugas, termasuk menghadapi dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di Aceh.

Bagi Nazrul, apresiasi terhadap upaya yang dinilai membawa perubahan perlu berjalan beriringan dengan pengawasan masyarakat. Menurutnya, dukungan publik penting agar perbaikan ketersediaan solar dapat terus dipertahankan, sementara pengawasan diperlukan untuk memastikan subsidi benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.* (dh)