Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst dan berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Gugatan diajukan Bonatua bersama Laksma TNI (Purn) Moeryono Aladin terhadap sejumlah pihak.

Baca Juga:

• Buntut Kasus Ijazah Jokowi: Gugatan Rp4,2 M Gus Nur Ditolak PN Solo Usai Dapat Amnesti Prabowo

Kuasa hukum Bonatua, Muhammad Joni, mengatakan pihaknya menyerahkan sejumlah dokumen tambahan. Salah satunya adalah dokumen legalisir ijazah Jokowi yang digunakan dalam proses pencalonannya dan diajukan kepada KPU.

Menurut Joni, pihaknya mempersoalkan tidak dicantumkannya tanggal pada dokumen legalisir tersebut.

"Kita juga mengajukan bukti yaitu putusan KIP 074 Tahun 2025 yang itu membuktikan bahwa ini adalah perkara yang terkait dengan keterbukaan informasi publik," kata Joni di PN Jakarta Pusat.

Ia mengatakan bukti lain yang diajukan berupa dokumen terkait pertemuan Bonatua dengan KPU Pusat mengenai penyerahan dokumen legalisir yang sebelumnya diminta melalui mekanisme keterbukaan informasi publik.

"Artinya itu adalah benar dokumennya kosong, tidak ada tanggal, tidak ada bulan, tidak ada tahun, dan itu yang kemudian kita dalilkan adalah bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan Peraturan Mendikbud Nomor 59 Tahun 2008," ujarnya.

Joni mengatakan persoalan tersebut ingin dibuktikan dari sisi formil maupun materiel dalam gugatan yang sedang berjalan.

Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst diajukan Bonatua Silalahi bersama Laksma TNI (Purn) Moeryono Aladin. Perkara tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam gugatan itu, Bonatua mempersoalkan dokumen legalisir ijazah Jokowi yang menurutnya digunakan sejak proses pencalonan sebagai Wali Kota Solo hingga pencalonan presiden.

Sebelumnya, Bonatua menyatakan perkara tersebut tidak diajukan sebagai sengketa pemilu. Ia menyebut fokus gugatannya adalah persoalan administrasi dan dokumen legalisir ijazah.

Sembilan pihak yang disebut sebagai tergugat dalam perkara tersebut antara lain Ketua KPU RI, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Ketua KPU Kota Surakarta, Ketua Bawaslu RI, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Ketua Bawaslu Kota Surakarta, serta sejumlah pejabat akademik dan Rektor Universitas Gadjah Mada.

Gugatan tersebut masih dalam proses persidangan di PN Jakarta Pusat. Pada persidangan sebelumnya, majelis hakim melanjutkan tahapan perkara setelah pihak-pihak terkait memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Adapun bukti tambahan yang diserahkan pada sidang 30 September 2026 akan menjadi bagian dari materi pembuktian dalam perkara tersebut.

Dalil mengenai ada atau tidaknya pelanggaran dalam dokumen legalisir ijazah masih menjadi materi yang diperdebatkan para pihak dan belum merupakan putusan pengadilan.* (in/dh)

Petugas terlebih dahulu memadamkan aliran listrik di sejumlah bangunan. Sejumlah truk juga disiapkan untuk mengangkut perabotan dari dalam bangunan.

Baca Juga:

• Media Asing Soroti 'Kampung Mewah' Lapas Cibinong, Sentil Bobroknya Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso mengatakan pembongkaran dilakukan karena sebagian bangunan di lokasi tersebut disebut bukan merupakan aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Berdasarkan informasi dari Pak Irjen, dan sebetulnya juga sudah disampaikan oleh Pak Dirjen ketika rapat dengar pendapat, bahwa status bangunan dari 13 itu, ada 10 bangunan yang itu bukan aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Sugiat saat berada di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Selain persoalan status aset, Sugiat menyebut bangunan tersebut berada di bantaran sungai.

"Dan yang paling berbahaya, itu dibangun di bantaran sungai yang sesungguhnya melanggar aturan," ujarnya.

Menurut Sugiat, Komisi XIII sebelumnya telah membahas persoalan tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dalam rapat itu, komisi mendorong agar bangunan segera dibongkar.

"Oleh karena itu, pada rapat dengar pendapat kemarin, ada juga keputusan kami, nanti kita sepakati supaya ini bisa kita eksekusi hari ini. Itu dibongkar pada hari ini, supaya clear dan jelas, karena tidak bagian dari aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan pembangunannya di bantaran sungai," katanya.

Sebelumnya, keberadaan klaster tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di Lapas Cibinong pada 23 September 2026.

Dalam pemeriksaan itu, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan terpisah dari blok hunian narapidana biasa. Beberapa bangunan dilaporkan memiliki fasilitas seperti televisi, pendingin udara, kulkas, sofa hingga area makan.

Ombudsman juga menemukan fasilitas lain di kawasan tersebut, termasuk pusat kebugaran dan simulator golf yang masih dalam proses pembangunan.

Temuan tersebut kemudian mendorong dilakukannya penyelidikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sejumlah pejabat lapas juga telah dinonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan.

Pembongkaran klaster pada Rabu (30/9/2026) menjadi tindak lanjut dari pengawasan dan pembahasan mengenai keberadaan bangunan tersebut.

Komisi XIII DPR menyatakan akan kembali menindaklanjuti hasil pemeriksaan melalui rapat dengar pendapat khusus dengan Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan.

Rapat tersebut akan membahas hasil pemeriksaan internal serta perkembangan penanganan persoalan di Lapas Kelas IIA Cibinong.* (in/dh)

U-ditch yang dipasang memiliki ukuran sekitar 140 sentimeter dan membentang hingga menuju Jalan William Iskandar.

Baca Juga:

• Atasi Banjir Tahunan Sei Agul, Rico Waas Minta Proyek Drainase 385 Meter Tak Susahkan Warga

Menurut Rico, terdapat tiga pembangunan drainase di kawasan Tembung yang nantinya diarahkan ke Sungai Kera. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan genangan di wilayah yang selama ini terdampak banjir.

"Mudah-mudahan ini bisa mengurangi dampak genangan banjir yang ada di daerah situ," ujarnya.

Terkendala Tiang Listrik

Dalam peninjauan tersebut, Rico menemukan pekerjaan U-ditch menghadapi kendala karena sejumlah tiang listrik berada di jalur pembangunan.

Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera berkoordinasi dengan PLN untuk merelokasi tiang yang menghambat pekerjaan.

Menurut Rico, keberadaan tiang listrik membuat proses pengerjaan harus dilakukan secara terputus-putus di sejumlah titik.

"Karena kalau enggak, ini akan terhambat. Karena mereka bekerja jadi belang-kelang dengan tiang listrik tersebut," ujarnya.

Rico meminta persoalan tersebut segera ditindaklanjuti agar pembangunan drainase dapat berjalan lebih optimal.

Warga Keluhkan Galian Terbuka

Selain mengecek progres pekerjaan, Rico juga mendengarkan langsung keluhan warga terkait galian yang masih terbuka di sejumlah titik.

Warga mengaku kondisi tersebut mengganggu akses dan berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama saat hujan. Salah seorang warga bahkan menyebut ada pengendara yang terjatuh ketika melintas di sekitar lokasi.

"Kemarin ada yang jatuh naik kereta hujan-hujan, cepat-cepat! Cepat kali, Pak! Kami kan jualan, Pak," ujar seorang warga kepada Rico.

Keluhan serupa disampaikan warga lainnya yang meminta galian segera ditutup setelah pekerjaan pada titik tersebut selesai. Mereka juga mengkhawatirkan keselamatan anak-anak yang beraktivitas di sekitar lokasi.

"Pak, di sini banyak anak-anak. Di sini kalau banjir dan hujan rawan, Pak. Daripada nanti anak-anak kenapa-kenapa gara-gara kayak gini, tolonglah Pak. Katanya mau ditutup besok, tapi tidak juga," kata seorang ibu.

Mendengar keluhan tersebut, Rico meminta Dinas PU memastikan setiap galian yang pekerjaannya telah selesai segera ditutup. Sementara pada bagian yang masih dikerjakan, lokasi diminta dilengkapi rambu yang mudah terlihat.

"Kalau misal pas lagi memang hujan ini terjadi genangan, tak terlihat, akhirnya bisa masyarakat celaka. Makanya harus ditutup dahulu dan diselesaikan," tegas Rico.

Ia juga meminta adanya rambu pengaman di bagian ujung proyek serta sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai aktivitas pembangunan.

"Penting sekali wilayah ini juga menyosialisasikan kepada masyarakat sekitar bahwa memang perlu berhati-hati dan juga memberi rambu di bagian ujung," katanya.

Pemko Medan menyebut pembangunan drainase tersebut merupakan bagian dari upaya penanganan banjir yang dilakukan di sejumlah wilayah kota. Pemerintah daerah meminta pengerjaan tidak hanya memperhatikan target penyelesaian, tetapi juga aspek keselamatan warga selama proyek berlangsung.* (dh)

Mahyaruddin didampingi Inspektur Kota Tanjungbalai Indra Halomoan Nasution beserta jajaran saat mengecek langsung perkembangan pekerjaan di sekolah tersebut.

Baca Juga:

• Cegah Anak Kecanduan HP Wako Tanjungbalai & Bunda Literasi Turun Langsung Dongkrak Minat Baca Murid SD

"Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pekerjaan dan tahapan revitalisasi yang masih berlangsung. Selain memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan perencanaan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari perhatian terhadap kualitas revitalisasi agar sarana pendidikan yang direhab benar-benar memenuhi standar dan dapat memberikan manfaat bagi peserta didik serta seluruh warga sekolah," ujar Mahyaruddin.

Di lokasi, Mahyaruddin meninjau ruang kelas yang sedang direhabilitasi serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya.

Ia menegaskan pekerjaan harus mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar rencana yang telah ditetapkan. Kualitas dan kerapian hasil pekerjaan juga menjadi bagian yang diperiksa dalam monitoring tersebut.

"Kehadiran kita saat ini meninjau dan mengecek langsung ruang kelas yang direhab untuk memastikan pengerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan apa yang ada di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar rencana, dan terjaga kualitas serta kerapiannya," katanya.

"Kita mulai membenahi satu per satu bangunan dan area sekolah, sebagaimana yang saat ini kita tinjau langsung ke lapangan," lanjut Mahyaruddin.

Menurutnya, revitalisasi sekolah tidak hanya berkaitan dengan perbaikan fisik bangunan. Fasilitas pendidikan yang lebih baik diharapkan dapat menunjang kegiatan belajar mengajar dan memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi serta prestasi.

Mahyaruddin mengatakan pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari kualitas pendidikan dan ketersediaan infrastruktur pendukung.

Karena itu, pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan agar pembangunan fasilitas pendidikan tidak berhenti pada penyelesaian fisik, tetapi juga memberikan manfaat bagi proses pembelajaran.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), atas dukungan anggaran revitalisasi sekolah di Kota Tanjungbalai.

"Semoga tahun depan sekolah yang menerima dana revitalisasi pada Pemerintah Kota Tanjungbalai akan semakin meningkat," ujarnya.

Bantuan tersebut dinilai menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan.

Selain SMP Negeri 6, terdapat sejumlah sekolah lain di Kota Tanjungbalai yang menerima dana revitalisasi dari Kemendikdasmen pada 2026.

Sekolah tersebut yakni:

1. SDN 130001
2. SDN 132402
3. SMPN 3
4. SMPN 6
5. SMPN 11
6. SMPN 12
7. SMP Muhammadiyah
8. SMP Daar Al Falah

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap program revitalisasi tersebut dapat meningkatkan kualitas sarana pendidikan sekaligus mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman dan mendukung perkembangan peserta didik.* (dh)

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kota Tanjungbalai yang digelar Selasa (29/9/2026).

Baca Juga:

• Tak Punya Izin PBG Wali Kota Tanjungbalai Turun Langsung Segel Bangunan Water Front City

Rapat paripurna diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Tanjungbalai. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir masing-masing fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Persetujuan bersama kemudian dituangkan melalui penandatanganan antara Wakil Wali Kota Tanjungbalai dan pimpinan DPRD Kota Tanjungbalai.

Pemko dan DPRD Sesuaikan Prioritas Anggaran

Dalam pendapat akhirnya, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas saran dan masukan selama pembahasan Ranperda.

Menurut Fadly, persetujuan bersama tersebut merupakan bagian dari proses penyesuaian Perubahan APBD 2026 dengan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.

" Dengan disepakatinya persetujuan bersama perubahan APBD tahun anggaran 2026, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap dapat melaksanakan program dan kegiatan seoptimal mungkin dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas serta berprinsip pada efisiensi dan efektivitas," kata Fadly.

Ia mengatakan pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi terhadap program kerja agar pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Fadly juga menyebut pagu anggaran dalam Perubahan APBD 2026 akan menyesuaikan dengan dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Menurutnya, perubahan APBD yang disepakati belum tentu mencakup seluruh kebutuhan pembangunan. Karena itu, masukan dari DPRD dan masyarakat tetap diperlukan dalam penyempurnaan kebijakan anggaran berikutnya, termasuk upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ranperda Masuk Tahap Evaluasi Gubernur

Setelah mendapat persetujuan bersama, Ranperda Perubahan APBD tidak langsung menjadi Peraturan Daerah (Perda). Berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan Perda kabupaten/kota mengenai perubahan APBD yang telah disetujui bersama beserta rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada gubernur paling lambat tiga hari sejak persetujuan untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan perubahan APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, serta RPJMD.

Dengan demikian, tahapan selanjutnya bagi Pemko Tanjungbalai adalah menyampaikan Ranperda tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara untuk proses evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda.

Sebelumnya, Pemko Tanjungbalai dan DPRD juga telah menyepakati KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 pada September 2026 sebagai bagian dari rangkaian penyusunan perubahan anggaran daerah.* (dh)

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program Bunda Literasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan Kota Tanjungbalai untuk mendorong minat baca dan budaya literasi sejak usia dini.

Baca Juga:

• Blusukan Tengah Malam Walkot Tanjungbalai Cek Langsung 25 LPJU Surya Kemenhub dan Lapak UMKM

Bunda Literasi Tanjungbalai mengajak para siswa membiasakan diri membaca karena kegiatan tersebut dapat memperluas wawasan dan pengetahuan.

"Membaca adalah jendela dunia," ujar Mashadayani saat memberikan motivasi kepada para siswa.

Ia juga meminta anak-anak tetap bersemangat bersekolah meski harus menempuh jarak yang cukup jauh dari rumah.

Selain soal pendidikan dan literasi, Mashadayani memberikan edukasi mengenai kebersihan diri dan lingkungan. Para siswa juga diingatkan untuk menjaga diri dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan sekitar.

Dalam kunjungan tersebut, Mashadayani turut meninjau tanaman sayuran yang ditanam para siswa SD Negeri 138429. Ia bahkan ikut melihat hasil panen dari tanaman yang dirawat anak-anak di lingkungan sekolah.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, program literasi perlu terus diperkuat untuk membangun kebiasaan positif dan karakter anak sejak dini.

Mahyaruddin juga mengingatkan para siswa agar tidak terlalu larut dalam penggunaan gawai dan tetap menyediakan waktu untuk membaca buku.

"Kepedulian terhadap minat baca di tengah perkembangan digitalisasi saat ini harus benar-benar kita tindaklanjuti agar generasi kita sejak dini tidak hanya fokus bermain gawai, namun memiliki rasa cinta dan minat pada pengetahuan melalui membaca buku," kata Mahyaruddin.

Menurutnya, kegiatan membaca dan interaksi langsung dengan guru maupun lingkungan sekolah dapat membantu anak mengembangkan karakter dan potensi diri.

Dalam kesempatan itu, Mahyaruddin juga berbagi cerita di hadapan para siswa. Anak-anak terlihat antusias mendengarkan cerita yang disampaikan langsung oleh Wali Kota.

"Ini adalah kegiatan yang sangat positif. Anak-anak diberikan ruang untuk belajar, berinteraksi, dan mengembangkan potensinya. Tentunya hal ini sangat baik untuk membangun mental dan karakter mereka sejak dini," ujarnya.

Mahyaruddin turut menyampaikan apresiasi kepada Bunda Literasi serta jajaran Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Ia berharap kolaborasi antara Bunda Literasi, sekolah, orang tua, masyarakat dan pemerintah daerah terus diperkuat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan ramah anak.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda Literasi yang hadir langsung bertemu dengan anak-anak kita para siswa-siswi di sekolah ini. Saya berharap sinergitas Bunda Literasi bersama Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan serta OPD terkait lainnya terus ditingkatkan dalam bagian mewujudkan Tanjungbalai EMAS," pungkasnya.* (dh)

Peninjauan tersebut dilakukan setelah Mahyaruddin menerima informasi mengenai aktivitas pembangunan pada salah satu bangunan di kawasan tersebut yang diduga belum mengantongi dokumen perizinan.

Baca Juga:

• Blusukan Tengah Malam Walkot Tanjungbalai Cek Langsung 25 LPJU Surya Kemenhub dan Lapak UMKM

Saat dilakukan pemeriksaan, aktivitas pembangunan di bangunan tersebut masih berlangsung. Mahyaruddin kemudian meminta dokumen perizinan yang dimiliki pemilik bangunan.

Dari pemeriksaan itu, Pemko Tanjungbalai menyatakan bangunan tersebut tidak memiliki dokumen Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG.

Atas temuan tersebut, Mahyaruddin memerintahkan Satpol PP melakukan penyegelan dan menghentikan sementara aktivitas pembangunan di lokasi.

"Penyegelan ini merupakan bentuk penghentian sementara kegiatan yang ada di bangunan sampai seluruh perizinan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku," kata Mahyaruddin.

Pemko Tanjungbalai menilai kegiatan pembangunan tanpa dokumen PBG tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga harus mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Mahyaruddin menegaskan status penyegelan akan tetap diberlakukan sampai pemilik bangunan menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan mengurus PBG sesuai aturan.

Pemerintah kota juga meminta pemilik bangunan mematuhi ketentuan perizinan sebelum melanjutkan kegiatan pembangunan.

Penyegelan tersebut menjadi bagian dari pengawasan Pemko Tanjungbalai terhadap kegiatan pembangunan dan pemanfaatan bangunan di wilayah kota, termasuk memastikan setiap bangunan memenuhi persyaratan perizinan yang ditetapkan.* (dh)

Peninjauan dilakukan Mahyaruddin pada Senin malam (28/9/2026). Ia didampingi Kepala Dinas Perhubungan Elvandia, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andri Ginting, Kasatpol PP Pahala Zulfikar Panjaitan serta Kepala Dinas Dukcapil Heri Antoni.

Baca Juga:

• Jalan Merdeka Tanjung Tiram Dikeluhkan Warga, Lubang,dan Pasir Ancam Keselamatan Pengendara

Mahyaruddin mengatakan peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membenahi penataan kota, terutama untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

"Ini merupakan bagian penting dari strategi penataan kota yang terus kita benahi guna meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta estetikanya," kata Mahyaruddin.

Menurutnya, penerangan jalan yang memadai dapat membantu meningkatkan visibilitas pengguna jalan pada malam hari. Kehadiran LPJU juga diharapkan dapat mendukung upaya meminimalkan potensi gangguan keamanan dan kecelakaan lalu lintas.

Pemko Tanjungbalai sebelumnya menerima bantuan 25 unit LPJU bertenaga surya dari Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Utara.

LPJU tenaga surya tersebut telah dipasang di sejumlah titik di Jalan Sudirman. Mahyaruddin turun langsung untuk memastikan kondisi fasilitas tersebut setelah pemasangan selesai.

"Pemko Tanjungbalai sebelumnya melalui Dinas Perhubungan menerima bantuan sebanyak 25 LPJU bertenaga surya dari Kemenhub melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Utara dan telah menyelesaikan pemasangannya di titik lokasi yang berada Jalan Sudirman. Untuk itu, hari ini kita terjun langsung meninjau dan mengecek kondisinya ke lapangan," ujarnya.

Selain penerangan jalan, Mahyaruddin meminta perangkat daerah terkait meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan terhadap fasilitas publik.

Ia juga meminta edukasi kepada para pedagang UMKM agar ikut menjaga kebersihan lingkungan. Potensi penerimaan asli daerah (PAD) dari aktivitas usaha juga diminta menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Pemko Tanjungbalai terus berupaya memenuhi harapan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar," katanya.

Mahyaruddin menegaskan pembenahan sarana dan prasarana kota akan dilakukan secara berkelanjutan.

"Yang pasti kita ingin pemerintah hadir benar-benar untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Saya ingin sarana dan prasarana jalan, LPJU dan penataan UMKM akan terus kita benahi dan dapat ditangani dengan baik," pungkasnya.* (dh)

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Ketua TP-PKK Mashadayani Mahyarudin menghadiri Gebyar Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan di Kelurahan Sei Raja, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Sabet Rekor MURI 15 Ribu Vaksinasi, Pemko Tanjungbalai Gaspol Dukung Sumut Bebas Rabies 2030

"Dengan dibukanya lahan persawahan baru seluas 43 hektare di Kelurahan Sei Raja ini, kita telah menyumbang existing lahan baku sawah (LBS) di Kota Tanjungbalai menjadi total 116 hektare," kata Mahyaruddin.

Menurutnya, dengan indeks pertanaman 2 atau IP 200, tambahan lahan tersebut diproyeksikan menghasilkan sekitar 1.531 ton padi dalam setahun.

Mahyaruddin mengatakan tambahan produksi tersebut menjadi langkah penting bagi Tanjungbalai yang memiliki keterbatasan lahan pertanian karena karakteristik wilayahnya yang lebih urban.

Ia menyebut, apabila jumlah penduduk Tanjungbalai diasumsikan sekitar 190 ribu jiwa dengan kebutuhan konsumsi langsung rumah tangga sedikitnya 16.500 ton beras per tahun, produksi padi tersebut diperkirakan dapat memenuhi sekitar 10 persen kebutuhan beras masyarakat.

Tanam Padi dan Buka Lahan Jagung

Selain pembukaan sawah baru, Pemko Tanjungbalai juga mencanangkan pembukaan lahan jagung seluas 30 hektare.

Program tersebut menjadi bagian dari penguatan sektor pertanian dan diversifikasi produksi pangan di Kota Tanjungbalai.

Mahyaruddin mengatakan pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan dan pendampingan kepada kelompok tani agar produktivitas lahan dapat meningkat.

"Tanpa kerja keras kita semua, roda perekonomian dan ketahanan pangan kota ini tidak akan bisa berputar. Pemerintah Kota akan terus berupaya hadir memberikan stimulus, dukungan dan pendampingan agar usaha Anda semua dapat maju dan berkembang," ujarnya.

Tebar 5.000 Benih Ikan

Penguatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui sektor perikanan. Dalam kegiatan tersebut, Pemko Tanjungbalai menebar sekitar 5.000 benih ikan nila berukuran 1-3 inci.

Restocking dilakukan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus mendukung ketersediaan protein hewani bagi masyarakat.

"Ketahanan pangan tidak akan lengkap jika kita tidak memperhatikan juga pilar lainnya yakni sektor peternakan," kata Mahyaruddin.

Vaksinasi 350 Hewan

Sementara pada sektor peternakan, Pemko Tanjungbalai memberikan layanan vaksinasi untuk mencegah penyakit pada hewan ternak dan peliharaan.

Sebanyak 100 dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta 250 dosis vaksin rabies disiapkan dalam program tersebut. Layanan vaksinasi itu didistribusikan ke enam kecamatan di Kota Tanjungbalai.

Mahyaruddin mengatakan pencegahan penyakit hewan juga berkaitan dengan upaya menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Ia kemudian meminta Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan bersama para penyuluh lapangan terus mendampingi kelompok tani dan peternak.

"Dampingi terus saudara-saudara kita ini. Pastikan teknologi pertanian terapan dapat diserap dengan baik, dan pastikan keluhan peternak segera mendapat solusi," tuturnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota bersama Ketua TP-PKK dan unsur Forkopimda turut melakukan tanam padi perdana, pelepasan benih ikan, serta penyerahan bantuan bahan pertanian dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut hadir, di antaranya Sekretaris Daerah Tanjungbalai Nurmalini Marpaung, Kepala Cabang Bank Sumut Tanjungbalai Teuku Irmensyah, pimpinan OPD, camat, lurah, pengurus kelompok tani, organisasi tani dan tamu undangan lainnya.* (dh)

Kegiatan yang digelar di Aula Melati Kantor Bupati Asahan tersebut mengusung tema "Kepemimpinan Intelektual Kader HMI di Era Artificial Intelligence (AI): Integrasi Keislaman dan Teknologi dalam Menjawab Tantangan Masa Depan".

Baca Juga:

• Hadapi Era AI! Bupati Batu Bara Minta Kader HMI Siapkan SDM Unggul & Manfaatkan Bonus Demografi

Dalam sambutan yang disampaikan mewakili Pemerintah Kabupaten Asahan, disebutkan bahwa Intermediate Training LK II bukan sekadar agenda formal organisasi. Kegiatan tersebut dinilai menjadi wadah untuk memperdalam wawasan intelektual, memperkuat kapasitas kepemimpinan dan meningkatkan kemampuan analisis sosial para kader.

Selain itu, pelatihan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat pengabdian kepada masyarakat, umat dan bangsa.

Pemerintah Kabupaten Asahan berharap lahir kader HMI yang memiliki kemampuan intelektual, integritas, karakter kepemimpinan serta kepekaan sosial.

Kader HMI juga diharapkan mampu memberikan gagasan dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengatakan forum tersebut dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk melahirkan gagasan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

"Melalui forum ini kami berharap lahir gagasan-gagasan yang nantinya dapat menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. HMI hadir memberikan ide, pemikiran, dan nutrisi intelektual untuk membantu pemerintah dalam memajukan daerah," ujar Fadly.

Menurut Fadly, pemerintah membutuhkan generasi muda yang mampu menghadirkan ide sekaligus bekerja bersama dalam pembangunan.

"Pemerintah membutuhkan anak-anak muda yang mampu menghadirkan ide dan bekerja bersama membangun daerah. Kritik tentu diperlukan, tetapi yang lebih penting adalah memberikan solusi dan gagasan yang bisa diwujudkan," katanya.

Fadly juga berharap peserta LK II dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperluas wawasan dan membangun jaringan antarkader.

"Saya ucapkan selamat mengikuti latihan hari ini. Kita berharap nanti akan muncul kader-kader HMI yang bisa bicara tidak hanya di tingkat daerah, tapi juga di tingkat nasional," tuturnya.

Kegiatan Intermediate Training LK II HMI Cabang Kisaran-Asahan tersebut menjadi salah satu forum pengembangan kapasitas kader, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan kepemimpinan di masa mendatang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Asahan, Bupati Batubara, Kapolres Asahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Asahan, Plt Kepala Dinas Kominfo, para alumni HMI, Ketua Umum Badko HMI Sumut, Ketua Umum HMI Cabang Kisaran-Asahan beserta jajaran, peserta pelatihan dan tamu undangan lainnya.* (dh)

Menanggapi hal itu, Ketua Indonesia Stop Corruption (ISC) Tegal Raya Nawang Elin mendatangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tegal pada Selasa (29/9/2026).

Baca Juga:

• Viral Siswa Terjang Sungai di Nias, Bobby Nasution Janji Bangun Jembatan Tahun Ini & Sentil Pemkab: Jangan Tunggu Viral

Menurut Nawang, kualitas pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara perlu mendapat perhatian karena hasilnya akan digunakan oleh masyarakat.

"Ini menggunakan anggaran negara dan harus digunakan sebaik-baiknya. Harapannya seluruh hasil pekerjaan bisa baik, bertahan lama dan sesuai dengan harapan masyarakat," ujar Nawang.

PUPR Sudah Panggil Pihak Terkait

Dalam pertemuan tersebut, Nawang mendapat informasi bahwa PUPR Kabupaten Tegal telah memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan pekerjaan rigid beton ruas Babakan-Jatibogor.

Pihak yang disebut telah dipanggil antara lain supplier material rigid beton dan penyedia jasa pelaksana pekerjaan.

Menurut keterangan yang diterima Nawang, pihak penyedia jasa menyatakan siap melakukan perbaikan terhadap bagian pekerjaan yang dinilai bermasalah.

"Pihak PUPR sudah memanggil beberapa pihak yang terkait, di antaranya supplier rigid beton dan penyedia jasa. Dari penyedia jasa menyatakan siap untuk memperbaiki dan siap untuk tidak dibayar," ungkap Nawang.

Kualitas Proyek Jadi Perhatian

Sorotan terhadap proyek tersebut muncul setelah kondisi pekerjaan beredar dan menjadi pembahasan di media sosial.

Nawang mengatakan kritik terhadap pembangunan pemerintah tidak semata-mata untuk mencari kesalahan pihak tertentu. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara.

Apabila terdapat bagian pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maupun ketentuan kontrak, ia berharap perbaikan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Yang terpenting adalah bagaimana pekerjaan tersebut nantinya benar-benar baik dan masyarakat mendapatkan hasil pembangunan yang sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan," tegasnya.

Sementara itu, penyebab kondisi yang dipersoalkan pada rigid beton ruas Babakan-Jatibogor masih memerlukan penjelasan teknis dari PUPR Kabupaten Tegal.

Pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui kondisi pekerjaan di lapangan, kesesuaian material dengan spesifikasi, serta bentuk dan mekanisme perbaikan yang akan dilakukan oleh penyedia jasa.

Publik pun masih menunggu tindak lanjut di lapangan untuk memastikan hasil pembangunan ruas Babakan-Jatibogor memenuhi spesifikasi teknis dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.* (Atang)

Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai Desman Saragih mengatakan program ini diberikan untuk memperluas akses pemeriksaan kehamilan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Baca Juga:

• Skandal Motor Listrik Rp 1 T Program Makan Gratis: Kejagung Jerat Perwira Aktif TNI Kolonel BU

Menurutnya, pemeriksaan USG dapat membantu tenaga kesehatan memantau kondisi kehamilan sekaligus melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan adanya risiko atau kelainan.

Pemeriksaan tersebut antara lain dapat digunakan untuk mengetahui posisi janin, usia kehamilan dan taksiran berat janin. Pemeriksaan juga menjadi salah satu bagian dari pemantauan kehamilan berisiko.

Program USG gratis tersebut disediakan di delapan titik puskesmas di Kota Binjai, yakni:

1. Puskesmas Binjai Kota
2. Puskesmas Binjai Barat
3. Puskesmas Binjai Timur
4. Puskesmas Binjai Utara
5. Puskesmas Binjai Selatan
6. Puskesmas HAH Hasan Paya Roba
7. Puskesmas Kebun Lada
8. Puskesmas Bandar Senembah/Tanah Tinggi

Dinas Kesehatan Kota Binjai mengimbau ibu hamil untuk memanfaatkan layanan tersebut dengan mendatangi puskesmas terdekat.

Saat datang untuk pemeriksaan, ibu hamil diminta membawa buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta kartu tanda penduduk (KTP).

Program ini mendapat sambutan dari masyarakat. Sejumlah ibu hamil mengaku terbantu dengan adanya layanan USG gratis karena pemeriksaan USG di fasilitas kesehatan swasta dapat membutuhkan biaya tambahan.

Pemko Binjai melalui Dinas Kesehatan berharap program tersebut dapat membantu meningkatkan pemantauan kesehatan ibu dan janin sejak masa kehamilan serta memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.* (dh)

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan terhadap perwira menengah TNI aktif tersebut.

Baca Juga:

• Skandal Motor Listrik Rp 1 T Program Makan Gratis: Kejagung Jerat Perwira Aktif TNI Kolonel BU

Menurut Mabes TNI, proses hukum terhadap Budi Utomo tidak akan diintervensi institusi. Perkara tersebut ditangani Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) karena melibatkan unsur militer dan sipil.

Budi Utomo sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka baru dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026. Setelah penetapan tersangka, Budi ditahan di Pomdam Jaya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan penanganan perkara Budi menggunakan mekanisme koneksitas.

"Terhadap yang bersangkutan, saat ini dalam proses hukum. Dan karena ini koneksitas, ditangani oleh Pidmil," kata Anang.

Ia juga memastikan Budi Utomo telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan di Pomdam Jaya.

Diduga Terkait Pengadaan Motor Listrik

Keterlibatan Budi Utomo dalam perkara ini sebelumnya diungkap Kejaksaan Agung saat penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Dalam dokumen Kejaksaan, Budi Utomo disebut merupakan prajurit TNI aktif yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan sepeda motor listrik.

Pengadaan tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp1,035 triliun. Kejaksaan menyebut terdapat dugaan perbuatan melawan hukum dan mark-up harga dalam proses pengadaan tersebut.

Kasus dugaan korupsi tata kelola MBG sendiri mencakup sejumlah persoalan, antara lain pengadaan barang dan jasa, jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga dugaan penyimpangan dalam penjualan food tray atau ompreng.

Sebelum Budi Utomo ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka lain dalam perkara tersebut. Sebagian perkara tersangka sipil dan pejabat BGN telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk proses selanjutnya.

Kejaksaan Agung menyebut penyidikan perkara tata kelola MBG masih berjalan. Seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.* (in/dh)

ACEH TIMUR- Kapolres Aceh Timur AKBP Aris Cai Dwi Susanto menggelar ngopi bareng bersama elemen masyarakat di Kecamatan Peudawa, Rabu (30/9/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan kamtibmas, mulai dari penyalahgunaan narkoba, kasus asusila hingga ketertiban berlalu lintas.

Kegiatan berlangsung bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Peudawa. Dialog dikemas secara interaktif untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Baca Juga:

• Geledah Basecamp Geng Motor WARNEK di Martubung, Polisi Sita 10 Senjata Tajam dan Amankan Remaja 16 Tahun

Dalam kesempatan itu, Kapolres Aceh Timur mengajak warga ikut berperan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

"Keamanan bukan hanya tanggung jawab Kepolisian. Keamanan lahir dari kepedulian dan kebersamaan. Ketika masyarakat berani menyampaikan persoalan yang terjadi di lingkungannya, kemudian Kepolisian hadir untuk mendengar dan mencari solusi bersama, di situlah komunikasi menjadi kekuatan dalam menjaga kamtibmas," ujar AKBP Aris.

Menurutnya, persoalan narkoba, asusila dan pelanggaran lalu lintas perlu dicegah sejak lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ia mengatakan pencegahan menjadi bagian penting agar berbagai persoalan sosial tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

"Kita ingin membangun kesadaran bersama bahwa mencegah lebih baik daripada menunggu persoalan menjadi besar. Mari kita jaga generasi muda dari narkoba, lindungi lingkungan dari perilaku yang merusak, dan biasakan tertib berlalu lintas," katanya.

Kapolres juga menegaskan pihaknya akan terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat agar berbagai persoalan di wilayah hukum Polres Aceh Timur dapat disampaikan dan dicari solusinya bersama.

"Kepolisian akan terus membuka ruang komunikasi agar setiap persoalan dapat dibicarakan dan ditangani secara bersama-sama," lanjut Aris.

Kegiatan ngopi bareng tersebut menjadi sarana komunikasi langsung antara kepolisian dan masyarakat. Pertemuan itu sekaligus diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Aceh Timur.* (dh)

Teknologi tersebut diterapkan di Pusat Jantung Terpadu (PJT) RS Adam Malik dan menjadi salah satu pilihan terbaru dalam prosedur ablasi jantung, khususnya untuk pasien dengan atrial fibrilasi.

Dokter ahli jantung RS Adam Malik, dr. Mirhansyah Perdana Hutasuhut, Sp.JP(K), mengatakan tindakan ablasi menggunakan metode PFA pertama kali dilakukan di rumah sakit tersebut pada 26 Mei 2026.

"Kita sudah melakukan tindakan ablasi dengan metode PFA yang pertama di RS Adam Malik," kata Mirhansyah.

Ia menjelaskan prosedur PFA dilakukan dengan menggunakan kateter yang diarahkan ke bagian jantung yang menjadi sumber gangguan irama.

Pada penanganan atrial fibrilasi, kateter dimasukkan menuju atrium kiri melalui akses vena di paha. Selanjutnya, dokter melakukan isolasi elektrik pada vena pulmonalis untuk menangani sumber gangguan irama jantung.

"Ablasi PFA ini dilakukan dengan menggunakan bius umum untuk membuat dua akses vena di pahanya. Dari situ kita memasukkan kateter ablasi ke atrium kiri, kemudian kita akan mengisolasi secara elektrik vena pulmonalis. Kalau tidak ada komplikasi apa-apa, besoknya pasiennya sudah bisa pulang," jelasnya.

Menurut Mirhansyah, salah satu hal yang menjadi perhatian dari metode PFA adalah waktu prosedurnya. Dalam kasus yang ditangani, tindakan ablasi dapat berlangsung sekitar satu jam.

"Hanya satu jam," ujar dokter subspesialis aritmia tersebut.

Gejala Atrial Fibrilasi

Dokter ahli jantung RS Adam Malik lainnya, dr. Anggia Chairuddin Lubis, M.Ked(Cardio), Sp.JP(K), menjelaskan atrial fibrilasi merupakan salah satu gangguan irama jantung yang dapat menimbulkan berbagai keluhan.

Pasien dapat mengalami jantung berdebar, sesak napas dan mudah lelah. Namun, kondisi tersebut juga dapat tidak menimbulkan gejala hingga pasien mengalami komplikasi seperti stroke.

"Dapat menyebabkan rasa berdebar-debar, sesak napas, mudah lelah, dan sering kali tidak menimbulkan gejala sampai seseorang jatuh terkena penyakit stroke," kata Anggia.

Anggia menambahkan RS Adam Malik sebelumnya juga telah memiliki teknologi ablasi 3D yang mulai digunakan sejak pertengahan 2021.

Dengan hadirnya PFA, RS Adam Malik kini memiliki tambahan pilihan teknologi untuk menangani pasien atrial fibrilasi.

"Di RS Adam Malik kita sudah memiliki berbagai opsi untuk melakukan pengobatan atrial fibrilasi, dan yang paling terbaru adalah teknologi ablasi," ujarnya.

Penerapan teknologi PFA menjadi bagian dari pengembangan layanan Pusat Jantung Terpadu RS Adam Malik. Layanan tersebut mengintegrasikan penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah dengan dukungan tenaga medis serta teknologi kesehatan.

Rumah sakit berharap pengembangan layanan tersebut dapat memperluas pilihan terapi bagi pasien dengan gangguan irama jantung dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kualitas pelayanan.* (dh)

Temuan itu kemudian diberitakan sejumlah media internasional, di antaranya Associated Press (AP) dan Channel News Asia (CNA).

Baca Juga:

• Siapa Jimmy Masrin? Terpidana yang Diduga Tempati Hunian Mewah di Lapas Cibinong

Sejumlah hunian itu disebut memiliki fasilitas seperti pendingin udara, televisi berukuran besar, kulkas, sofa hingga area makan. Ombudsman juga menemukan fasilitas lain, termasuk pusat kebugaran dan simulator golf yang masih dalam tahap pembangunan.

Associated Press dalam pemberitaannya menyebut kasus tersebut menjadi sorotan baru terhadap persoalan sistem pemasyarakatan Indonesia. AP juga mengaitkan kasus ini dengan tudingan lama mengenai kemungkinan adanya perlakuan khusus bagi narapidana yang memiliki uang atau koneksi.

Menurut laporan AP, lima pejabat di lingkungan pemasyarakatan telah dinonaktifkan untuk kepentingan penyelidikan. Salah satunya adalah Kepala Lapas Cibinong.

Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan mengatakan puluhan narapidana dan petugas telah dimintai keterangan terkait temuan tersebut.

"Kami telah menonaktifkan lima pejabat struktural, termasuk Kepala Lapas Cibinong, yang diduga bertanggung jawab atas insiden yang diungkap oleh Ombudsman," kata Rudi, seperti dikutip AP.

Identitas narapidana yang diduga menempati hunian tersebut belum diumumkan secara resmi.

Bangunan-bangunan itu sebelumnya diketahui diperuntukkan sebagai rumah dinas petugas lapas. Pemerintah kini tengah mendalami apakah bangunan tersebut telah berubah fungsi menjadi tempat tinggal bagi narapidana.

Sorotan CNA

Channel News Asia juga memberitakan penyelidikan terkait dugaan fasilitas mewah bagi narapidana di Lapas Cibinong.

CNA melaporkan Ombudsman menemukan sekitar 13 unit hunian dengan berbagai tipe di bagian belakang area rumah dinas kepala lapas. Sejumlah narapidana disebut berada di dalam unit tersebut saat pemeriksaan berlangsung.

Ombudsman menduga sedikitnya 10 rumah digunakan narapidana. Lembaga tersebut juga menerima informasi mengenai adanya pembayaran untuk memperoleh akses terhadap fasilitas tertentu.

Dalam laporan yang dikutip CNA, salah satu narapidana disebut diduga membayar sekitar Rp160 ribu per minggu untuk mendapatkan akses tersebut.

Anggota Ombudsman Syafrida Rachmawati Rasahan meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengelolaan fasilitas di lapas.

Rudi sebelumnya menyampaikan hingga 26 September 2026 sebanyak 52 narapidana telah dimintai keterangan. Pemeriksaan terhadap 54 petugas Lapas Cibinong juga dijadwalkan dilakukan.

Lima pejabat lapas telah dinonaktifkan, termasuk kepala lapas serta pejabat yang menangani keamanan, pembinaan narapidana dan urusan umum.

Fasilitas Mewah Jadi Sorotan

Temuan di Lapas Cibinong menjadi perhatian karena fasilitas yang ditemukan berbeda dengan kondisi blok hunian narapidana pada umumnya.

Selain fasilitas rumah tangga, Ombudsman juga menyoroti keberadaan kendaraan mewah dan fasilitas rekreasi di kawasan tersebut.

Sejumlah pihak meminta pemerintah tidak hanya menindak pejabat yang dinonaktifkan, tetapi juga menelusuri siapa saja narapidana yang menempati hunian tersebut serta kemungkinan adanya transaksi untuk mendapatkan fasilitas khusus.

Penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap status bangunan, pihak yang menggunakan hunian tersebut, serta dugaan pembayaran maupun bentuk perlakuan khusus yang mungkin terjadi.* (k/dh)

MEDAN- Kualitas udara di Kota Medan pada Rabu (30/9/2026) tercatat masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Berdasarkan data pemantauan yang dikutip dalam laporan ini, indeks kualitas udara (AQI) Medan berada di angka 110 dengan konsentrasi PM2.5 mencapai 39,2 mikrogram per meter kubik.

Sementara sejumlah wilayah lain di Sumatera Utara masih berada dalam kategori sedang.

Baca Juga:

• Akhiri Banjir Setinggi Dada! Rico Waas Tinjau Proyek Drainase Raksasa 670 Meter di Medan Helvetia

Pada skala AQI yang digunakan dalam laporan, nilai 101-150 masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Kondisi ini terutama perlu diperhatikan oleh kelompok seperti anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki sensitivitas terhadap kualitas udara.

Data Kualitas Udara Sumut

Berikut data indeks kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada 30 September 2026:

- Kota Medan: AQI 110, PM2.5 39,2 µg/m³
- Sunggal: AQI 64, PM2.5 16,4 µg/m³
- Belawan: AQI 65, PM2.5 16,5 µg/m³
- Berastagi: AQI 63, PM2.5 15,7 µg/m³
- Lubuk Pakam: AQI 67, PM2.5 17,6 µg/m³
- Binjai: AQI 63, PM2.5 15,8 µg/m³
- Pematangsiantar: AQI 69, PM2.5 18,7 µg/m³
- Deli Tua: AQI 65, PM10 16,7 µg/m³

Dari data tersebut, Medan menjadi wilayah yang berada pada kategori paling buruk dibandingkan lokasi lain yang tercantum dalam pemantauan.

Tingginya konsentrasi partikulat halus PM2.5 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi nilai indeks kualitas udara.

Meski demikian, indeks kualitas udara dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan dipengaruhi kondisi cuaca, arah dan kecepatan angin, aktivitas kendaraan, serta sumber emisi lainnya.

Pemantauan IQAir pada pagi 30 September 2026 juga menunjukkan angka AQI Medan berubah dari waktu ke waktu. Pada 05.00-06.00 WIB tercatat 97, kemudian pada 08.00 WIB mencapai 101, yang masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif dalam skala US AQI.

Karena itu, angka AQI yang muncul dalam pemantauan merupakan kondisi pada waktu tertentu dan tidak selalu bertahan sepanjang hari.

Kualitas udara dapat membaik maupun memburuk bergantung pada kondisi atmosfer dan sumber polutan di wilayah tersebut. Peningkatan konsentrasi PM2.5 juga perlu menjadi perhatian karena partikulat berukuran sangat kecil tersebut dapat terhirup hingga ke saluran pernapasan.

Skala Indeks Kualitas Udara

Dalam skala AQI yang digunakan pada data tersebut, indeks 0-50 masuk kategori baik, 51-100 sedang, 101-150 tidak sehat bagi kelompok sensitif, 151-200 tidak sehat, 201-300 sangat tidak sehat, dan 301-500 berbahaya.

Masyarakat dapat memantau perubahan kualitas udara secara berkala, terutama ketika terjadi peningkatan konsentrasi partikulat atau kondisi atmosfer yang membuat polutan bertahan lebih lama di udara.* (tm/dh)

JAKARTA- Ombudsman RI mengungkap dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur. Warga binaan disebut harus membayar hingga Rp250 juta untuk dapat menggunakan handphone (HP) di dalam rutan.

Temuan tersebut disampaikan anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Baca Juga:

• Ombudsman Temukan Dugaan Pungli Rp250 Juta agar Warga Binaan Bisa Pakai HP di Rutan Pondok Bambu

"Terkait dengan pungli termasuk memasukkan alat komunikasi ke lapas dengan angka yang fantastis, itu memang kami dapatkan langsung keterangan dari warga binaan. Dan itu disaksikan oleh petugas lapas juga," kata Syafrida.

Menurut keterangan yang diterima Ombudsman, warga binaan harus membayar Rp250 juta apabila ingin menggunakan HP di dalam Rutan Pondok Bambu.

"Jadi Rp250 juta itu keluar dari warga binaan, bukan dari yang lain," ujarnya.

Namun, Ombudsman mengaku belum mengetahui secara pasti apakah uang tersebut dibayarkan satu kali atau menggunakan mekanisme tertentu secara berkala.

"Kami kurang tahu ya, teman-teman ya, terkait itu. Tapi yang jelas penjelasan dari warga binaan, dia kalau mau menggunakan handphone di dalam, dia terutama di Pondok Bambu, itu harus membayar Rp250 juta," kata Syafrida.

Selain dugaan pungli untuk penggunaan HP, Ombudsman juga mendapat informasi adanya pungutan sebesar Rp500 ribu bagi warga binaan yang ingin pindah kamar.

Temuan Lain di Rutan Pondok Bambu

Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah persoalan lain di Rutan Kelas I Pondok Bambu.

Syafrida menyebut beberapa blok, seperti Blok C dan D, mengalami kelebihan kapasitas atau overcrowded. Sementara kondisi Blok A disebut relatif normal.

Kondisi air juga menjadi perhatian. Ombudsman menemukan air berwarna kekuningan dan keran terkadang tidak berfungsi sehingga warga binaan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Selain itu, Ombudsman menemukan alat pemadam kebakaran yang telah kedaluwarsa.

Temuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengawasan Ombudsman terhadap pelayanan publik di sejumlah lapas dan rutan.

Ombudsman Sidak Sejumlah Lapas dan Rutan

Sepanjang Juni hingga September 2026, Ombudsman melakukan pengawasan di sejumlah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Selain Rutan Pondok Bambu, pengawasan juga dilakukan di Lapas Perempuan Kelas II B Batam, Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang, dan Lapas Kelas II A Cibinong.

Di sejumlah lokasi tersebut, Ombudsman menyoroti persoalan seperti kelebihan kapasitas, kondisi fasilitas yang belum memenuhi standar, layanan air bersih, hingga dugaan pungutan.

Ombudsman menyatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan pelayanan publik terhadap warga binaan dan keluarga berjalan dengan baik.

Temuan terkait dugaan pungli di Rutan Pondok Bambu selanjutnya menjadi perhatian dalam pembahasan bersama DPR. Adapun dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman dan klarifikasi dari pihak terkait.* (tm/dh)

Dakwaan terhadap Harfan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Selasa (29/9/2026). Oditur Militer mengungkap rangkaian perkara yang melibatkan Harfan dan Januwati.

Baca Juga:

• Polda Sumut Ringkus 4 Kurir & Sita 150 Kg Sabu Malaysia, Disembunyikan di Fiber Ikan dan Mobil Galon

Menurut dakwaan, pada 15 Februari 2026 Harfan menghubungi Januwati untuk memesan sabu dan pil ekstasi. Harfan kemudian mentransfer uang sebesar Rp 4,4 juta ke rekening Januwati.

Januwati lalu menghubungi Serma Ramli untuk meminta bantuan mengirimkan paket yang disebut sebagai oleh-oleh dari Pontianak.

"Januwati kemudian mentransfer Rp 200.000 kepada Serma Ramli," kata Oditur Kolonel Sunariyadi saat membacakan dakwaan.

Pada 16 Februari 2026, Serma Ramli membawa paket tersebut ke Bandara Supadio, Kalimantan Barat. Paket kemudian diserahkan untuk dikirim menggunakan pesawat Super Air Jet IU 697.

Namun, paket tersebut terungkap saat pemeriksaan di bandara. Petugas menemukan narkotika yang disembunyikan di balik penutup kardus pelapis bagian dalam.

Dalam paket itu ditemukan satu plastik klip kecil transparan berisi serbuk yang diduga sabu serta satu plastik klip kecil transparan berisi empat butir pil ekstasi.

Dalam dakwaan, Harfan disebut mengaku telah lima kali memesan narkotika kepada Januwati.

Pada 21 Februari 2026, Harfan kemudian diperiksa dan perkara tersebut dilimpahkan ke Denpom II/1 Bengkulu.

Oditur dalam dakwaannya menyebut narkotika tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Profil Harfan

Harfan merupakan perwira menengah TNI Angkatan Darat dari Korps Pembekalan dan Angkutan (Cba). Sebelum perkara ini mencuat, ia disebut pernah bertugas sebagai Kepala Seksi Logistik Korem 041/Gamas di Kota Bengkulu.

Ia juga tercatat pernah menjalani penugasan di sejumlah wilayah, termasuk Pontianak, Jakarta dan Papua.

Dalam pemberitaan mengenai perkara tersebut, Harfan disebut saat ini berstatus sebagai Pamen Kodam XXI/Radin Inten di Lampung.

Kasus narkotika tersebut membuat jabatan Harfan sebagai Kasilogrem 041/Gamas tidak lagi dijalaninya.

Sementara itu, Januwati disebut sebagai mantan pacar Harfan yang berdomisili di Kalimantan Barat. Dalam dakwaan, perempuan tersebut disebut mengirimkan paket narkotika kepada Harfan.

Perkara Harfan kini bergulir di Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Seluruh dugaan tindak pidana yang disampaikan dalam naskah dakwaan tersebut masih menjadi bagian dari proses persidangan.* (tm/dh)

JAKARTA- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Dr. OK Saidin mengusulkan pembentukan Komite Integritas Riset Nasional yang bersifat independen. Komite tersebut dinilai diperlukan untuk menangani investigasi dugaan pelanggaran integritas riset yang melibatkan lintas lembaga.

Selain pembentukan komite, OK Saidin juga mendorong perumusan riset kolaborasi yang menggabungkan bidang ilmu sosial dan humaniora, termasuk hukum, dengan bidang sains dan teknologi.

Baca Juga:

• MABMI DKI Jakarta Gelar Muswil IV November 2026, Siap Himpun Masyarakat Melayu Perantauan dan Warga Betawi

Forum tersebut menghadirkan Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto sebagai pembicara kunci. Diskusi mengangkat tema "Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Nasional: Peta Jalan, Etika Akademik, dan Tata Kelola SDM Iptek".

Menurut OK Saidin, komite independen diperlukan karena penanganan pelanggaran riset saat ini masih dilakukan oleh masing-masing institusi. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan perbedaan dalam standar penanganan maupun pemberian sanksi.

"Selain itu perlu dirumuskan riset kolaborasi antara bidang ilmu sosial-humaniora, termasuk bidang ilmu hukum dengan riset bidang ilmu sains dan teknologi," kata OK Saidin.

Dia juga menyoroti perlunya penguatan sistem untuk mencegah manipulasi dalam publikasi ilmiah. Menurutnya, Science and Technology Index (SINTA) dan sistem angka kredit dapat dimanfaatkan untuk menutup sejumlah celah tersebut.

"SINTA dan sistem angka kredit dapat menutup celah manipulasi, misalnya dengan deteksi otomatis jurnal predator dan pola sitasi tidak wajar," ujarnya.

OK Saidin turut mendorong reformasi dalam penilaian kinerja peneliti dan dosen. Ia menilai evaluasi akademik perlu mengacu pada prinsip Declaration on Research Assessment (DORA), yang menekankan kualitas dan integritas penelitian, bukan hanya jumlah publikasi maupun faktor dampak jurnal.

Menurut dia, sistem evaluasi akademik di sejumlah institusi masih banyak menggunakan indikator kuantitatif seperti jumlah artikel, h-index, Journal Impact Factor, dan perolehan hibah.

Indikator tersebut, lanjutnya, berpotensi mendorong peneliti mengejar hasil tertentu untuk memenuhi ukuran kinerja. Salah satu praktik yang disorot adalah memecah satu penelitian menjadi sejumlah artikel atau "salami slicing".

"Peneliti cenderung mengejar hasil positif, memecah satu studi menjadi banyak artikel (salami slicing), dan menghindari studi replikasi. Praktik tersebut ikut memperparah krisis reprodusibilitas yang banyak dibahas dalam literatur metasains," katanya.

Di sisi lain, OK Saidin menyebut Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup lengkap dalam bidang riset. Salah satunya UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Selain itu terdapat Perpres Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045, Perpres Nomor 78 Tahun 2021 yang mengatur pembentukan BRIN, serta UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045.

Namun, menurut OK Saidin, implementasi ekosistem riset nasional masih menghadapi sejumlah persoalan. Ia menyoroti pendanaan riset dan pengembangan yang masih berada di kisaran 0,2-0,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dia juga menilai peta jalan penelitian belum sepenuhnya terhubung dengan anggaran dan kebutuhan industri. Di sisi lain, integritas akademik masih menghadapi tantangan, termasuk persoalan publikasi pada jurnal predator, praktik joki karya ilmiah, serta dugaan manipulasi dalam pemenuhan syarat akademik untuk kenaikan jabatan Guru Besar.

Karena itu, OK Saidin menilai reformasi tata kelola riset perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi pendanaan, kolaborasi antarbidang ilmu, sistem penilaian, maupun pengawasan terhadap integritas akademik.* (dh)