JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

Menurut dia, kritik, demonstrasi, pengawasan media, serta suara akademisi, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga jalannya pemerintahan.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Terima Jajaran PKH, Perkuat Sinergi untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

"Kritik terhadap pemerintah bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kritik kehilangan niat memperbaiki dan hanya menyisakan keinginan menghancurkan," kata Azis dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Menurut Azis, demokrasi Indonesia harus terus dijaga agar tidak kehilangan nilai-nilai etika dan adab dalam ruang publik.

Ia menilai kebebasan berbicara merupakan hak yang sangat penting dalam sistem demokrasi, tetapi harus dijalankan dengan tanggung jawab moral.

Azis menyoroti fenomena yang terjadi saat ini, di mana semakin luas ruang kebebasan berbicara tidak selalu diikuti dengan meningkatnya kualitas diskusi publik.

"Semakin luas kebebasan berbicara, semakin sulit menemukan percakapan yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Ini ironi demokrasi modern," tuturnya.

Ia menilai kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia.

Berbagai negara demokrasi di dunia juga menghadapi tantangan serupa, mulai dari polarisasi politik, populisme, hingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Meski demikian, Azis menegaskan Indonesia perlu lebih serius memperhatikan kualitas ruang publik dan cara masyarakat menyampaikan pendapat.

Dalam pandangannya, terdapat perbedaan mendasar antara kritik dan kebencian.

Kritik, kata dia, lahir dari keinginan memperbaiki keadaan, didukung data, dan berorientasi pada solusi. Sementara kebencian hanya mencari sasaran untuk disalahkan.

"Kritik bertanya apa yang harus diperbaiki. Kebencian bertanya siapa yang harus dihancurkan," kata Azis.

Politikus Gerindra itu juga menyoroti peran media sosial yang dinilainya membuat penyebaran emosi dan informasi berlangsung sangat cepat.

Menurut dia, berbagai bentuk umpatan, tuduhan, fitnah, hingga potongan informasi kini dapat menyebar luas sebelum kebenarannya diverifikasi.

Karena itu, ia mengingatkan agar demokrasi tidak berubah menjadi ruang yang dipenuhi informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Demokrasi tidak pernah dirancang untuk memberi penghargaan kepada mereka yang paling marah. Demokrasi dirancang untuk memberi ruang kepada mereka yang mampu menggunakan akalnya," ujarnya.

Azis menilai tantangan tersebut menjadi semakin penting di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah program besar tengah dikerjakan, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, pembangunan industri pertahanan, transformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, hingga pembenahan tata kelola aset negara.

Menurut dia, setiap perubahan besar hampir selalu menghadapi penolakan dan resistensi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda.

"Setiap perubahan besar hampir selalu mengganggu kepentingan besar pula. Tidak pernah ada reformasi tanpa resistensi. Tetapi perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi fitnah dan penghinaan," papar Azis.

Ia juga mengingatkan pentingnya sikap tabayyun atau melakukan klarifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi, terutama di era media sosial yang membuat emosi bergerak lebih cepat dibandingkan pertimbangan rasional.

"Zaman media sosial membuat emosi bergerak lebih cepat daripada akal. Karena itu tabayyun menjadi semakin penting," sambungnya.

Di akhir pernyataannya, Azis menegaskan bahwa yang dipertaruhkan saat ini bukan hanya citra seorang pemimpin atau pemerintahan, melainkan kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

"Demokrasi bukan sekadar hak untuk berbicara. Demokrasi adalah kemampuan menggunakan kebebasan tanpa kehilangan akhlak," imbuh Azis.* (km/ad)

ACEH – Upaya rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan hasil positif.

Ribuan hektare sawah yang sebelumnya rusak kini mulai pulih dan kembali dimanfaatkan oleh para petani untuk berproduksi.

Baca Juga:

• DPRD Asahan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati Minta OPD Utamakan Kepentingan Rakyat

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan percepatan rehabilitasi lahan sangat penting agar aktivitas pertanian dan ekonomi masyarakat dapat segera kembali normal.

Berdasarkan data pemulihan hingga 22 Juni 2026, Sumatera Barat mencatat capaian rehabilitasi sawah tertinggi dengan progres mencapai 97,56 persen.

Sementara itu, Sumatera Utara telah mencapai 58,88 persen.

Adapun di Aceh, rehabilitasi lahan telah mencapai sekitar 47 persen atau 14.799 hektare dari total lahan terdampak seluas 31.464 hektare.

Menurut Tito, luasnya kerusakan lahan pertanian akibat bencana membuat percepatan pemulihan menjadi kebutuhan mendesak.

Dengan semakin cepat lahan diperbaiki, petani dapat kembali menanam dan memperoleh penghasilan.

"Pak Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) minta tolong kepada saya agar kepala dinas pertanian betul-betul memanfaatkan anggaran yang telah disalurkan Kementerian Pertanian," kata Tito dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Pembangunan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).

Untuk mendukung proses tersebut, Kementerian Pertanian telah menyalurkan anggaran rehabilitasi lahan pertanian sebesar Rp877,126 miliar.

Pemerintah pusat juga menyiapkan tambahan anggaran guna mempercepat pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana.

Tito mengapresiasi daerah yang telah menunjukkan percepatan rehabilitasi.

Namun, ia meminta daerah yang masih menghadapi kendala administratif agar dapat mempercepat proses pelaksanaan program tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

"Ada daerah yang sudah jalan. Ada juga yang lambat karena masih studi. Bagus untuk akuntabilitas, tetapi tolong agak cepat karena para petani menginginkan cepat. Kami juga sudah dorong anggarannya," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat bersama Kementerian Pertanian telah menyiapkan dukungan anggaran dan berbagai skema pemulihan yang memadai.

Karena itu, pelaksanaan program di lapangan diharapkan dapat berjalan lebih cepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

"Pak Menteri Pertanian sudah menyalurkan lebih dari Rp800 miliar dan sekarang mendapat tambahan Rp2,6 triliun. Jadi persoalan persawahan sebetulnya tidak menjadi masalah apabila pelaksanaannya bisa lebih cepat," pungkas Tito.

Pemerintah berharap percepatan rehabilitasi lahan pertanian tidak hanya mengembalikan produktivitas sawah yang terdampak bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi jajaran Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Labuhanbatu Selatan di halaman taman Kantor Bupati Labusel, Senin (22/6/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Baca Juga:

• DPRD Asahan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati Minta OPD Utamakan Kepentingan Rakyat

Silaturahmi ini menjadi ajang memperkuat hubungan dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan para pendamping PKH yang selama ini berperan dalam mendampingi keluarga penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fery menyampaikan apresiasi kepada seluruh pendamping PKH yang selama ini bekerja langsung di tengah masyarakat.

Menurutnya, keberadaan pendamping PKH memiliki peran penting dalam memastikan program perlindungan sosial dapat berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.

"PKH merupakan salah satu program strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan. Karena itu, sinergi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan para pendamping di lapangan harus terus diperkuat," ujarnya.

Bupati juga mengingatkan agar seluruh pendamping PKH terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga profesionalisme, serta mengedepankan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan para pendamping lapangan menjadi salah satu kunci keberhasilan program bantuan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sementara itu, Ketua Tim PKH Kabupaten Labuhanbatu Selatan Herdiansyah Harahap menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.

Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran PKH berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pertemuan tersebut berlangsung dengan suasana penuh kekeluargaan dan semangat kebersamaan.

Melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan pendamping PKH, diharapkan berbagai program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Labuhanbatu Selatan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen bersama dalam mendukung pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.* (ad)

ASAHAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus mengambil keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung di Aula Rambate Rata Raya Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan, Senin (22/6/2026), dipimpin Ketua DPRD Asahan H. Efi Irwansyah Pane, MKM.

Baca Juga:

• Petarung MMA Jeka Saragih Turun Tangan Perbaiki Jalan Rusak di Simalungun, Ini Respons Bobby Nasution

Dalam sambutannya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda secara bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

"Terima kasih sebesar-besarnya kepada Badan Anggaran yang telah melaksanakan pembahasan secara konstruktif, dinamis, dan tetap menjunjung tinggi semangat kemitraan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai jadwal yang disepakati," ujarnya.

Menurut Taufik, berbagai catatan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

"Segala rekomendasi dan hasil evaluasi yang disampaikan akan kami jadikan acuan dan ditindaklanjuti dalam penyusunan anggaran tahun mendatang, agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik," jelasnya.

Setelah memperoleh persetujuan DPRD, Raperda tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dilakukan evaluasi.

Tahapan ini merupakan bagian dari mekanisme yang harus dilalui sebelum peraturan daerah ditetapkan secara resmi.

Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertujuan memastikan substansi peraturan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun regulasi daerah lainnya.

Bupati Asahan juga mengingatkan seluruh OPD agar menjadikan hasil pembahasan dan evaluasi tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

"Pastikan setiap alokasi anggaran di masa mendatang lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Asahan berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan dapat semakin efektif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.* (ad)

MEDAN – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat mengungkap sejumlah fakta baru.

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (22/6/2026), dua saksi menyebut adanya keterlibatan sejumlah pejabat daerah, termasuk nama mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat Faisal Hasrimy.

Baca Juga:

• Rektor Unsoed dan Mahasiswa Satu Suara! Tolak MBG dan Koperasi Merah Putih

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Yusafrihardi Girsang, Siska mengaku pernah mendengar adanya arahan terkait percepatan proyek pengadaan Smartboard.

"Kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pak M Iskandarsyah, ada perintah dari pak (Pj) Bupati Faisal Hasrimy agar Pengadaan Smartboard segera dilaksanakan Yang Mulia," kata Siska di persidangan.

Perkara ini menjerat tiga terdakwa, yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadi, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra.

Selain mengungkap soal arahan percepatan proyek, Siska juga membenarkan dirinya tidak melakukan verifikasi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dalam proses pencairan dana pengadaan Smartboard.

Dalam persidangan, Siska juga mengakui pernah menemui terdakwa Saiful Abdi di Rumah Tahanan Kelas I Medan saat yang bersangkutan sedang menjalani penahanan dalam perkara lain.

Pertemuan itu berkaitan dengan kebutuhan tanda tangan dokumen pencairan dana proyek.

Ketika dicecar majelis hakim, Siska mengakui adanya tekanan dari sejumlah pihak agar tanggung jawab perkara dibebankan kepada Saiful Abdi.

"Buang aja semua seolah-olah kesalahan Saiful Abdi. Dia (Saiful Abdi) kan sudah dipenjara. Gak bisa lagi dia untuk melakukan apa pun. Buang aja ke dia kalau ditanya-tanya sama penyidik kejaksaan. Bukankah begitu disampaikan ke saya waktu kalian ke rutan?" ujar Saiful Abdi kepada saksi.

"Iya pak, ada kami bilang begitu," jawab Siska.

Sementara itu, saksi M. Nuh menerangkan bahwa terdakwa Supriadi memiliki peran aktif dalam proses pengadaan Smartboard.

Menurutnya, Supriadi memerintahkan pembentukan grup WhatsApp yang berisi kepala sekolah penerima Smartboard.

Ia juga mengungkap adanya permintaan agar proposal pengadaan dibuat dengan tanggal mundur.

"Perintahnya di tanggal 22 Oktober 2024 disuruh pak Supriadi buat proposal tanggal mundur ke Agustus 2024 Yang Mulia," kata M. Nuh.

Saksi juga menceritakan dirinya pernah dipanggil ke Kantor Bupati Langkat untuk membawa proposal pengadaan yang berasal dari sejumlah kepala sekolah.

"Pak Nuh segera bawa surat pesanan (proposal para kepsek) ke Kantor Bupati. Kami ketemu di ruangan pak Pj. Di sana ada pegawai agar disegerakan. Saya datang sudah hampir selesai rapat. Dindingnya kaca semua. Ada pak Sekda Amril, pak Sekdis Robert Hendra Ginting, pak Iskandarsyah Kepala BPKAD, pak Kadis Saiful Abdi dan pak Kabid SD Fajar," ujarnya.

Menurut M. Nuh, dalam rapat tersebut dibahas pengalihan Smartboard yang telah diterima sejumlah sekolah swasta ke sekolah-sekolah unggulan.

Majelis hakim beberapa kali mengingatkan saksi agar memberikan keterangan berdasarkan fakta yang diketahui secara langsung dan bukan berdasarkan informasi yang berkembang di lingkungan Dinas Pendidikan.

Kasus ini bermula dari proyek pengadaan Smartboard tahun anggaran 2024 senilai Rp29,5 miliar.

Jaksa Penuntut Umum menduga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dugaan korupsi tersebut mengacu pada hasil audit Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan yang menemukan indikasi penyimpangan serta dugaan markup dalam proyek pengadaan perangkat pembelajaran digital tersebut.

Persidangan akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan pendalaman peran masing-masing terdakwa dalam proyek yang menjadi sorotan publik di Kabupaten Langkat tersebut.* (ad)

JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat.

Maruli menilai dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh terduga pelaku berinisial TH tersebut merupakan perbuatan yang tidak manusiawi dan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, terutama aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban.

Baca Juga:

• Tiga DPO Kasus Pengeroyokan Maut Taman Bunga Pematangsiantar Akhirnya Menyerahkan Diri

"Saya mengecam keras dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban. Kepolisian harus bergerak cepat, mengusut tuntas seluruh rangkaian peristiwa, menangkap terduga pelaku, serta memastikan tidak ada pihak lain yang turut membantu, membiarkan, atau menutupi kejahatan ini. Kekerasan seperti ini tidak boleh diberi ruang sedikit pun," tegas Maruli, Senin (22/6/2026).

Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang membidangi sejumlah mitra kerja terkait perlindungan korban dan hak asasi manusia, Maruli juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban dan keluarganya.

Menurutnya, perlindungan tersebut tidak hanya mencakup aspek keamanan, tetapi juga pemulihan fisik, psikologis, pendampingan hukum, serta pemenuhan hak-hak korban selama proses hukum berlangsung.

"Korban harus ditempatkan sebagai pusat penanganan perkara. LPSK perlu memastikan keselamatan korban dan keluarga, memberikan pendampingan, serta mendorong pemulihan medis dan psikologis secara berkelanjutan. Korban tidak boleh dibiarkan menghadapi trauma dan proses hukum ini sendirian," ujar Maruli.

Ia juga meminta Kementerian Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM ikut mengawal penanganan kasus tersebut dari perspektif perlindungan hak asasi manusia.

Menurutnya, korban memiliki hak atas rasa aman, perlindungan dari kekerasan, layanan kesehatan, dan keadilan yang harus dijamin negara.

"Kasus ini bukan hanya soal penegakan hukum pidana, tetapi juga soal kehadiran negara dalam melindungi martabat manusia. Kementerian HAM dan Komnas HAM perlu ikut mengawal agar hak-hak korban terpenuhi dan proses penanganan dilakukan secara transparan, manusiawi, serta berorientasi pada pemulihan," tambahnya.

Maruli menilai kasus ini juga menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis relasi personal, termasuk tindakan isolasi, intimidasi, maupun pembatasan komunikasi yang kerap tidak terdeteksi sejak awal.

Ia mengimbau masyarakat, keluarga, lingkungan sekitar, hingga aparat kewilayahan lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan yang dialami seseorang agar kasus serupa tidak terus berulang.

"Tidak boleh ada korban yang menderita dalam diam selama bertahun-tahun. Lingkungan sosial harus berani melapor bila melihat tanda-tanda kekerasan. Negara, aparat, keluarga, dan masyarakat harus bekerja bersama agar peristiwa serupa tidak terulang," tutup Maruli.

Maruli menegaskan Komisi XIII DPR RI akan terus memberikan perhatian terhadap perlindungan korban, pemenuhan hak asasi manusia, serta penguatan koordinasi antar-lembaga dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang berdampak serius terhadap keselamatan dan martabat warga negara.* (ad)

PEMATANGSIANTAR – Tiga tersangka yang sempat masuk daftar pencarian dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pria di kawasan Taman Bunga, Kota Pematangsiantar, akhirnya menyerahkan diri ke Polres Pematangsiantar, Senin (22/6/2026).

Penyerahan diri tersebut sekaligus menuntaskan pengejaran terhadap seluruh pelaku yang diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan yang sempat menghebohkan masyarakat dan viral di media sosial.

Baca Juga:

• Ini Deretan Pasal yang Jerat Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam Kasus Ijazah Jokowi

Setelah tiba, mereka langsung diserahkan kepada penyidik untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kuasa hukum para tersangka, Parluhutan Banjarnahor SH, mengatakan kliennya menyerahkan diri secara sukarela setelah berkoordinasi dengan pihak keluarga.

"Ketiganya menyerahkan diri secara sukarela dan didampingi keluarga. Setelah tiba di Polres Pematangsiantar, mereka langsung ditempatkan di ruang tahanan dan menjalani pemeriksaan oleh penyidik," ujarnya.

Dengan penyerahan diri tersebut, seluruh tersangka yang berjumlah enam orang kini telah diamankan dan ditahan oleh Polres Pematangsiantar.

Keenam tersangka masing-masing berinisial RP, FS, SS, RS, GP, dan RS.

Kasus ini bermula dari peristiwa pengeroyokan terhadap Jaka Janes Malau yang terjadi di kawasan Taman Bunga, tepat di depan Kantor Wali Kota Pematangsiantar, pada 28 Mei 2026 sekitar pukul 21.30 WIB.

Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka serius dan akhirnya meninggal dunia.

Peristiwa itu menjadi perhatian luas setelah rekaman video kejadian beredar di berbagai platform media sosial.

Dalam video yang viral tersebut, korban terlihat dianiaya oleh sejumlah orang di ruang publik sehingga memicu kecaman masyarakat dan tuntutan agar seluruh pelaku segera ditangkap.

Kasus ini juga menjadi sorotan karena para pelaku diduga memiliki keterkaitan dengan salah satu organisasi kemasyarakatan.

Dugaan tersebut muncul setelah para pelaku diketahui menggunakan kendaraan dengan corak dan logo yang menyerupai atribut salah satu ormas saat kejadian berlangsung.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Pematangsiantar AKP Sandi Riz Akbar SIK membenarkan bahwa seluruh tersangka kini telah diamankan dan sedang menjalani proses penyidikan.

"Seluruh enam tersangka sudah ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut," katanya singkat.

Selain mengamankan para tersangka, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk satu unit mobil yang diduga digunakan para pelaku saat peristiwa penganiayaan terjadi.

Dengan seluruh tersangka kini berada dalam tahanan, penyidik fokus melengkapi berkas perkara sekaligus mendalami peran masing-masing pelaku dalam kasus pengeroyokan yang berujung maut tersebut.

Polres Pematangsiantar memastikan proses hukum akan terus berjalan hingga perkara tersebut dilimpahkan ke tahap berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.*(sp/ad)

MEDAN – Aksi petarung Mixed Martial Arts (MMA) asal Sumatera Utara, Jeka Saragih, yang turun langsung memperbaiki jalan provinsi di dekat kampung halamannya di Kabupaten Simalungun menjadi sorotan publik.

Video yang memperlihatkan Jeka mengoperasikan ekskavator untuk memperbaiki kondisi jalan tersebut viral di media sosial.

Baca Juga:

• Demo di DPRD Sumut Memanas! Ketua DPRD Tak Muncul, Mahasiswa Robek Surat Sakit dan Robohkan Gerbang

Unggahan itu disertai keterangan bahwa perbaikan dilakukan secara mandiri sebagai bentuk kepedulian terhadap akses transportasi masyarakat.

Menanggapi viralnya video tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Jeka Saragih terkait kondisi jalan yang diperbaiki.

"Kita sudah WA dengan Jeka Saragih, memang Pak Jeka ini pernah ngomong waktu saya jadi wali kota untuk bangun jalan di sana," kata Bobby Nasution, Senin (22/6/2026).

Bobby menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebenarnya telah merencanakan perbaikan jalan di kawasan tersebut.

Bahkan proses tender proyek sudah selesai dan pengerjaan akan segera dimulai.

Menurut Bobby, perbaikan tahap awal akan difokuskan pada penanganan struktur jalan yang terdampak longsor.

Setelah kondisi dasar jalan dinilai aman dan kuat, pengaspalan akan dilakukan pada tahap berikutnya.

"Namun saya sudah sampaikan juga tahun ini akan dilakukan perbaikan karena disitu ada longsoran jadi struktur dasarnya yang akan diperbaiki dulu. Tidak bisa langsung diaspal karena di situ titik longsor jadi kalau diaspal pasti akan jatuh lagi jadi tahun ini dalam waktu dekat sudah selesai tender tinggal pelaksanaan perbaikan struktural dulu, pasti tahun ini akan dikerjakan," ujarnya.

Bobby menilai langkah yang dilakukan masyarakat, termasuk Jeka Saragih, merupakan bentuk kepedulian sekaligus cerminan keresahan terhadap kondisi infrastruktur yang belum memadai.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan anggaran dan tidak seluruh ruas jalan rusak dapat diperbaiki dalam waktu singkat.

"Ya tentu pasti masyarakat yang membangun secara langsung karena keresahan tentu itu pertama tugas pemerintah saya sampaikan enggak mungkin saya bisa bangun semua perbaikan jalan dalam jangka satu tahun masa jabatan saya itu tidak mungkin. Anggaran juga terbatas tapi saya sampaikan perbaikan struktural sudah dilakukan perbaikan tahun ini," tuturnya.

Aksi Jeka Saragih mendapat banyak apresiasi dari warganet.

Banyak yang menilai langkah atlet asal Simalungun tersebut sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat di kampung halamannya, sembari menunggu realisasi pembangunan dari pemerintah daerah.* (d/ad)

BANDA ACEH – Bhayangkara Fest 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 terus menghadirkan berbagai kegiatan menarik bagi masyarakat.

Memasuki hari keempat pelaksanaan, Senin (22/6/2026), Lapangan Polda Aceh dipenuhi semangat dan kreativitas puluhan peserta yang mengikuti lomba Fashion Show.

Baca Juga:

• Ini Deretan Pasal yang Jerat Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam Kasus Ijazah Jokowi

Para peserta tidak hanya menunjukkan kemampuan berbusana dan berpenampilan, tetapi juga menjadi representasi kreativitas generasi muda Aceh.

Lomba Fashion Show dibagi ke dalam dua kategori, yakni kategori remaja yang diikuti 30 peserta dan kategori anak-anak dengan jumlah peserta yang sama.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan juga sarana untuk membangun kepercayaan diri generasi muda sejak dini.

"Kami sangat bangga dan tersentuh melihat keberanian serta antusiasme yang ditunjukkan oleh anak-anak dan remaja kita hari ini. Lapangan Polda Aceh siang ini dipenuhi energi positif. Bhayangkara Fest ini kami persembahkan sebagai ruang kedekatan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda Aceh untuk mengekspresikan kreativitas mereka secara positif," ujar Joko.

Menurutnya, Bhayangkara Fest menjadi salah satu upaya Polda Aceh untuk mempererat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif, kreatif, dan menghibur.

Setelah melalui proses penilaian yang dilakukan dewan juri berdasarkan keserasian busana, ekspresi, dan teknik berjalan di atas panggung, panitia menetapkan para pemenang dari masing-masing kategori.

Untuk kategori remaja, Juara I diraih Putroe Geubrina Rizki yang berhak memperoleh uang tunai Rp1,5 juta, sertifikat, plakat, dan goodybag.

Posisi Juara II diraih Vania Varianda Muis dengan hadiah uang tunai Rp1 juta, sertifikat, plakat, dan goodybag.

Sementara Juara III diraih Ahmad Raihan Khairudin yang memperoleh uang tunai Rp750 ribu, sertifikat, plakat, dan goodybag.

Pada kategori anak-anak, Juara I diraih Dameeya Arisya Al Khalid dengan hadiah uang tunai Rp1,5 juta, sertifikat, plakat, dan goodybag.

Juara II diraih Cut Letizia Kikandrya Beatric yang memperoleh uang tunai Rp1 juta, sertifikat, plakat, dan goodybag.

Sedangkan Juara III diraih Ghaitsa Hafidza Matondang dengan hadiah uang tunai Rp750 ribu, sertifikat, plakat, dan goodybag.

Suasana meriah terlihat saat para pemenang diumumkan.

Tepuk tangan dari para orang tua, keluarga peserta, dan pengunjung yang memadati Lapangan Polda Aceh mengiringi penyerahan hadiah.

Melalui kegiatan ini, Polda Aceh berharap dapat terus mendukung pengembangan bakat generasi muda sekaligus memperkuat kedekatan antara Polri dan masyarakat melalui berbagai kegiatan positif yang bermanfaat bagi publik.*

(ad)

PURWOKERTO – Jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bersama mahasiswa menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Sikap tersebut disampaikan dalam pernyataan resmi yang dibacakan langsung oleh Rektor Unsoed, Prof Akhmad Sodiq, saat menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung rektorat, Senin (22/6/2026).

Baca Juga:

• Demo di DPRD Sumut Memanas! Ketua DPRD Tak Muncul, Mahasiswa Robek Surat Sakit dan Robohkan Gerbang

Dalam aksi itu, mahasiswa kemudian berdialog dengan pihak rektorat sebelum akhirnya meminta adanya pernyataan sikap resmi.

Di akhir pertemuan, mahasiswa mendesak agar rektor membacakan sekaligus menandatangani dokumen pernyataan sikap yang telah mereka siapkan.

Pernyataan sikap tersebut memuat sejumlah poin, di antaranya penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih yang dinilai berdampak pada alokasi anggaran negara, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan.

"Kami menolak dengan keras program makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih yang secara terang-terangan memangkas dana pendidikan, kesehatan, APBN dan pada akhirnya merugikan rakyat," demikian salah satu poin pernyataan sikap yang dibacakan dalam forum tersebut.

Dalam pernyataan itu juga ditegaskan bahwa keterlibatan individu mahasiswa dalam kegiatan kenegaraan tidak dapat dianggap sebagai representasi sikap kolektif mahasiswa Unsoed.

Pihak rektorat juga menolak segala bentuk penggunaan mahasiswa sebagai alat kepentingan politik.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak pihak rektorat untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait proses keterlibatan mahasiswa dalam agenda kunjungan kerja Wakil Presiden.

Mereka juga meminta agar pihak kampus memastikan tidak ada pelaksanaan program MBG maupun Koperasi Merah Putih di lingkungan Unsoed.

Rektor Unsoed, Prof Akhmad Sodiq, menegaskan bahwa kampus tetap berpegang pada prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tidak bisa melampaui batas tersebut.

"Ini sikap bersama mahasiswa, tapi kalau posisinya tetap bahwa perguruan tinggi itu di Tri Dharma, eggak bisa melebihi dari itu," kata Sodiq.

Sementara itu, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed, Azza Febra Pramudika, menyatakan pihaknya akan mengawasi komitmen rektorat agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disampaikan.

"Kami pasti akan mengawasi secara komprehensif supaya jelas apa yang disampaikan dan apa yang dinyatakan oleh Pak Rektor hari ini tidak dikangkangi dan tidak dicederai kembali dengan melakukan agenda-agenda politik kekuasaan tanpa adanya transparansi kepada mahasiswa," ujar Azza.

Ia juga menegaskan mahasiswa akan terus mengawal sikap kampus terkait kebijakan nasional yang dianggap berdampak pada APBN dan sektor pendidikan.* (km/ad)

MEDAN – Ratusan mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Senin (22/6/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan dengan sorotan utama evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

Baca Juga:

• Tak Ada Lagi Pungutan Pengunjung, Pemprov Sumut Siapkan Dua Jalur Baru Menuju Wisata Air Panas Karo

Namun, yang menemui massa justru Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi.

Salman menjelaskan bahwa Ketua DPRD Sumut sedang tidak dapat hadir karena kondisi kesehatan.

"Saya selaku Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Alfarisi dari fraksi PKS. Kebetulan Bu Erni sedang sakit dan dirawat di rumah. Jadi tidak bisa hadir. Karena DPRD kolektif kolegial, adik-adik mahasiswa boleh menyampaikan tuntutannya kepada kami, sama saja," ujar Salman.

Namun, penjelasan tersebut tidak diterima sepenuhnya oleh massa aksi. Mereka tetap mendesak agar Ketua DPRD Sumut hadir langsung menemui mereka.

"Kami mau Bu Erni yang dihadirkan langsung di sini!" ungkap Koordinator Aksi, Mujizat Silalahi.

Situasi sempat memanas ketika massa aksi meminta bukti bahwa Ketua DPRD benar-benar sedang sakit.

Tak lama kemudian, Sekretariat Dewan menyerahkan selembar surat keterangan sakit.

Namun, surat tersebut kembali dipersoalkan oleh massa aksi. Mereka menilai dokumen itu tidak meyakinkan.

"Ini surat palsu, stempelnya saja tidak ada!" teriak massa.

Ketegangan meningkat ketika massa aksi merobek surat tersebut di hadapan anggota DPRD yang hadir.

Mereka juga menilai aspirasi mahasiswa tidak ditanggapi secara serius oleh pihak dewan.

"Kita lihat bahwasanya dari DPR saja kunjungan-kunjungan kerja tidak ada hasilnya. Sementara kami yang di sini ingin menyampaikan aspirasi, tidak ditanggapi. Erni tidak mau turun," kata Mujizat.

Tak lama setelah itu, situasi semakin tidak terkendali. Massa aksi mulai mendorong dan menggoyang gerbang utama DPRD Sumut hingga roboh.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyuarakan sejumlah tuntutan lain, di antaranya evaluasi program Makan Bergizi Gratis, revisi Undang-Undang TNI dan Polri, serta desakan agar pemerintah menstabilkan nilai rupiah, harga bahan bakar minyak (BBM), dan harga kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran direksi PT PLN (Persero) serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membahas gangguan pasokan listrik yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir.

Pertemuan tersebut membahas evaluasi menyeluruh terhadap penyebab terganggunya sistem kelistrikan nasional, termasuk ketersediaan bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), khususnya batu bara.

Baca Juga:

• Tak Ada Lagi Pungutan Pengunjung, Pemprov Sumut Siapkan Dua Jalur Baru Menuju Wisata Air Panas Karo

"Total konsumsi batu bara PLN kita setiap tahun itu 154 juta ton. Sementara penugasan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk melayani PLN itu sudah sekitar 180-190 juta ton, yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton," kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Menurut Bahlil, secara perhitungan kontrak, pasokan batu bara seharusnya tidak menjadi masalah besar pada pertengahan tahun.

Namun, ia menyebut PLN membutuhkan jenis batu bara tertentu dengan kualitas kalori menengah untuk proses pencampuran bahan bakar.

"Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan berbulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu, atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending," ujarnya.

Pemerintah, kata Bahlil, telah mengambil sejumlah langkah untuk memastikan pasokan listrik tetap stabil dan tidak kembali terjadi pemadaman bergilir.

Salah satunya dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan PLN dalam pengelolaan energi primer.

"Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Bahlil juga menyebut pemerintah membentuk tim khusus untuk mengawasi pengadaan batu bara agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Tim tersebut melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, BPKP, serta Inspektorat Jenderal.

"Menurut kami, dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim, tim pengadaannya itu dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, Inspektur Jenderal," ujarnya.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar seluruh kementerian dan lembaga terkait segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

"Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini," kata Bahlil.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mempercepat hilirisasi industri, serta memastikan layanan listrik yang andal sebagai bagian dari dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.* (d/ad)

JAKARTA – Polda Metro Jaya resmi melimpahkan berkas perkara tahap II terhadap tersangka Roy Suryo dan dokter Tifa dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dengan pelimpahan tersebut, perkara keduanya kini memasuki tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Baca Juga:

• Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan, Peradi Bersatu: Ini Sangat Berbahaya!

"Terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang yang ditujukan di hadapan umum, yang dilakukan baik dengan melalui media elektronik atau secara langsung sebagaimana diatur dan diancam pidana," kata Marcelo di Kejari Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Marcelo menjelaskan, sejumlah pasal yang digunakan dalam perkara ini antara lain Pasal 434, 433, dan 441 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah.

Selain itu, kedua tersangka juga dijerat Pasal 32 dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait dugaan manipulasi serta intervensi data elektronik.

"Dalam Pasal 434, 433, 441 KUHP maupun dalam Pasal 35, Pasal 32 Undang-Undang ITE dan seterusnya, sebagaimana yang disangkakan pada para tersangka sebagaimana tercantum dalam berkas perkara," ujarnya.

Marcelo menuturkan, perkara ini menjadi perhatian publik dan telah menyita waktu serta perhatian masyarakat luas.

Karena itu, kasus tersebut dikategorikan sebagai perkara penting yang harus segera memperoleh kepastian hukum.

"Sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum. Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang," katanya.

Ia menambahkan, berdasarkan penetapan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Timur ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Namun, ia tidak merinci alasan penunjukan pengadilan tersebut.

"Dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI menunjuk Pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus perkara ini," kata Marcelo.

Dalam proses hukum ini, Roy Suryo dan dokter Tifa tetap tidak ditahan. Keduanya hanya dikenakan kewajiban wajib lapor satu kali setiap pekan kepada kejaksaan.

"Selanjutnya terhadap tersangka dikenakan wajib lapor setiap seminggu sekali," ujarnya.* (d/ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana membangun dua jalur akses baru menuju kawasan Wisata Air Panas Karo di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya tarik dan kenyamanan wisatawan, sekaligus menata ulang pengelolaan kawasan wisata tersebut.

Baca Juga:

• Petani Desak Bupati Simalungun Cabut SK Plasma, Soroti Dugaan Penjualan CPO PT ESI Usai HGU Berakhir Sejak 2023

Menurut dia, kebijakan pungutan yang sebelumnya berlaku kerap menimbulkan persoalan di lapangan.

"Kita sudah komitmen tidak ada lagi pungutan kepada pengunjung. Ini menjadi langkah awal untuk menaikkan kelas objek pariwisata kita, kemudian akses yang lebih mudah juga sangat penting," kata Bobby Nasution usai menerima audiensi Bupati Karo di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (22/6/2026).

Selain pembangunan akses jalan, Bobby Nasution juga mendorong pengembangan konsep kampung wisata di kawasan Air Panas Karo.

Ia menyebut, konsep tersebut diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat melalui sentra oleh-oleh, kuliner, hingga usaha penunjang pariwisata yang dikelola warga setempat.

"Bisa memanfaatkan CSR pelaku usaha di sana mungkin, dari beberapa pelaku usaha mengumpulkan dana CSR yang digunakan untuk membangun kampung wisata dan pengelolanya masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Karo Antonius Ginting menjelaskan bahwa dua jalur baru yang akan dibangun tidak hanya untuk mempermudah akses wisatawan, tetapi juga mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Berastagi.

Jalur pertama akan menghubungkan Penatapan Berastagi dengan Desa Semangat Gunung, sedangkan jalur kedua menghubungkan Jaranguda, Berastagi, dengan desa yang sama.

"Jadi orang yang dari Medan bisa langsung ke lokasi tanpa harus ke Daulu dulu dan yang dari Simalungun, Aceh Tenggara bisa dari Jaranguda. Ini juga akan membantu memecah kemacetan lalu lintas. Orang-orang yang tidak ingin singgah di Berastagi bisa memanfaatkan jalur ini," kata Antonius.

Ia juga menjelaskan, skema retribusi ke depan tidak lagi dibebankan langsung kepada pengunjung, melainkan melalui sektor usaha seperti restoran, penginapan, tempat pemandian, dan parkir.

Menurutnya, skema tersebut sudah disepakati para pelaku usaha.

"Retribusinya dari situ, kemudian masyarakat kita yang akan bekerja di sana nanti seperti parkir, pengutip retribusi, petugas kebersihan, dan lainnya, kita alihkan mereka ke pekerjaan yang profesional," ujarnya.

Pemerintah berharap, penataan ini tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memperkuat perputaran ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata.*

(ad)

MEDAN – Gugatan Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya terhadap Bupati Simalungun kembali disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Senin (22/6/2026).

Perkara Nomor 12/G/2026/PTUN.Mdn itu memasuki agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat.

Baca Juga:

• PLN Bangun 217 Menara Transmisi di Sumut, Perkuat Tol Listrik dari Langkat hingga Medan

Dalam persidangan, penggugat menghadirkan 12 saksi, termasuk Kepala Desa Marihat Bukit Syahrul Ginting.

Ratusan petani juga hadir menyaksikan jalannya sidang di PTUN Medan.

Kuasa hukum penggugat, Hermansyah Hutagalung, mengatakan kesaksian yang dihadirkan menunjukkan masyarakat di delapan desa sekitar perkebunan belum pernah menerima manfaat plasma maupun CSR dari perusahaan.

"Hari ini agenda sidang adalah pemeriksaan saksi. Seluruh saksi yang kami hadirkan menjelaskan bahwa masyarakat di delapan desa sekitar perkebunan tidak pernah menerima plasma maupun CSR," kata Hermansyah usai sidang.

Ia menilai masyarakat yang paling dekat dengan wilayah perkebunan justru tidak masuk dalam daftar penerima program plasma yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor 500.8/5/2025.

"Padahal masyarakat di delapan desa inilah yang selama ini merasakan langsung dampak aktivitas perkebunan. Mereka yang seharusnya diprioritaskan menerima plasma dan CSR sesuai amanat peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Dalam gugatan, penggugat menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mewajibkan perusahaan menyediakan minimal 20 persen lahan untuk plasma masyarakat dari total HGU.

Dengan luas HGU sekitar 3.177,94 hektare, penggugat menyebut seharusnya terdapat sekitar 600 hektare lahan plasma bagi masyarakat sekitar.

Kuasa hukum juga meminta Bupati Simalungun mencabut SK penetapan calon penerima plasma tersebut karena dinilai tidak tepat sasaran.

"Kami menyampaikan keberatan atas kebijakan tersebut. Kami meminta Bupati Simalungun segera merevisi dan mencabut SK itu. Penerima plasma dan program CSR harus diprioritaskan kepada kelompok tani yang berada paling dekat dan beririsan langsung dengan area perkebunan," tegas Hermansyah.

Selain itu, pihak penggugat juga berencana melaporkan dugaan pelanggaran hukum terkait operasional perusahaan ke Polda Sumatera Utara.

Mereka menyoroti dugaan aktivitas penjualan CPO yang disebut masih berjalan meski HGU PT Eastern Sumatera Indonesia/PT ESI (SIPEF Bukit Maraja) diduga telah berakhir sejak 2023.

"Kami akan menyampaikan laporan kepada Ditreskrimsus Polda Sumut terkait aktivitas pengelolaan dan penjualan CPO yang menurut klien kami masih berjalan, sementara HGU perusahaan telah berakhir pada tahun 2023," kata kuasa hukum Daniel W. Panggabean.

Mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan tersebut untuk memastikan kepastian hukum atas status lahan dan operasional perusahaan.

"Kami meminta aparat penegak hukum menelusuri dan menyelidiki persoalan ini secara menyeluruh agar ada kepastian hukum bagi masyarakat," ujarnya.

Dalam petitumnya, Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya meminta majelis hakim menyatakan SK Bupati Simalungun Nomor 500.8/5/2025 batal atau tidak sah serta mewajibkan pencabutannya.*

(ad)

TARAKAN – Kesadaran terhadap bahaya kebakaran dan penanganan kondisi darurat kini mulai diperkenalkan sejak bangku sekolah.

PT Pertamina EP (PEP) Tarakan Field menggelar program edukasi keselamatan melalui kegiatan PEP Tarakan Goes to School yang melibatkan pelajar dan tenaga pendidik.

Baca Juga:

• Api Melalap Pendopo Rumah Adat Batak di Tugu Sisingamangaraja XII Medan, Penyebab Masih Misterius

Berbeda dari sosialisasi biasa, para siswa tidak hanya menerima materi teori, tetapi juga langsung melakukan praktik penanganan kebakaran kecil.

Mereka diperkenalkan pada potensi risiko kebakaran di lingkungan sekolah maupun rumah serta langkah awal yang harus dilakukan sebelum petugas datang.

Program ini disebut sebagai bagian dari upaya membangun literasi keselamatan sejak dini dan membentuk generasi muda yang tanggap terhadap situasi darurat.

Manager PEP Tarakan Field, Cahyo Tri Mulyanto, mengatakan bahwa edukasi keselamatan merupakan investasi jangka panjang yang penting bagi masyarakat.

"Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan ini kami ingin menanamkan kesadaran bahwa tindakan cepat dan tepat saat keadaan darurat dapat meminimalkan risiko yang lebih besar. Harapannya para siswa dapat menjadi agen keselamatan di lingkungan keluarga maupun masyarakat," ujar Cahyo.

Ia menambahkan bahwa pemahaman dasar penggunaan APAR dan fire blanket menjadi keterampilan penting yang perlu dimiliki sejak dini agar masyarakat tidak panik saat menghadapi kebakaran.

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tarakan juga mengapresiasi kegiatan tersebut.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Tarakan, Eko Supriyatnoko, menilai edukasi seperti ini penting untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat.

Menurutnya, banyak kejadian kebakaran yang justru diperparah oleh kepanikan dan kurangnya pengetahuan dasar penanganan awal.

"Pencegahan dan kesiapsiagaan harus dimulai dari pendidikan. Ketika siswa memahami prosedur keselamatan sejak dini, mereka akan lebih siap mengambil langkah yang benar dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman," kata Eko.

Sementara itu, Head of Communication Relations & CID Zona 10, Elis Fauziyah, menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

Ia menegaskan bahwa keselamatan tidak hanya menjadi perhatian di sektor industri migas, tetapi juga penting bagi masyarakat luas.

"Kami ingin menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat melalui edukasi yang aplikatif. Keselamatan harus menjadi budaya bersama, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat luas," ujarnya.

Melalui program ini, PEP Tarakan Field berharap dapat memperkuat budaya keselamatan sejak dini sekaligus mendukung terciptanya masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi risiko darurat di masa depan.*(ad)

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi syariah di Indonesia melalui pengembangan ekosistem yang melibatkan koperasi, industri takaful, serta kerja sama internasional.

Upaya ini dinilai menjadi langkah baru dalam memperluas manfaat ekonomi hingga ke masyarakat bawah.

Baca Juga:

• Eks Kabais TNI Beri Peringatan soal Koperasi Merah Putih: Jangan Sampai Dana Desa Jadi Korban

Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) disebut menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan manfaat ekonomi syariah dapat menjangkau tingkat akar rumput.

Dalam simposium bertajuk Reimagining Takaful for Sustainable World di Menara Syariah PIK 2, Ferry menekankan bahwa koperasi memiliki peran besar sebagai basis ekonomi rakyat.

Acara tersebut juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kerja Sama (MoU) antara Menara Syariah, Universiti Utara Malaysia (UUM), dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Kerja sama ini diarahkan untuk menjadikan Menara Syariah sebagai pusat pengembangan industri keuangan syariah dan takaful di Indonesia.

Ferry menyebut potensi ekonomi syariah global sangat besar, dengan nilai konsumsi umat Muslim dunia yang telah mencapai lebih dari USD 2 triliun per tahun.

Indonesia, dengan populasi Muslim sekitar 240 juta jiwa, dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama.

Fondasi koperasi yang berbasis gotong royong disebut sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan dan kebersamaan.

Sementara itu, sektor takaful atau asuransi syariah dipandang sebagai bentuk nyata nilai saling tolong-menolong dalam sistem ekonomi.

Komisaris Utama Menara Syariah, Harianto Solichin, berharap kerja sama yang telah disepakati dapat segera diwujudkan dalam bentuk program nyata yang berdampak luas.

Hal senada disampaikan Dekan Islamic Business School UUM, Selamah Maamor, yang menyambut baik kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia dalam penguatan industri keuangan syariah di kawasan Asia Tenggara.

Pemerintah optimistis penguatan ekosistem ekonomi syariah dapat mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya di tingkat desa, melalui model ekonomi berbasis keadilan dan gotong royong.* (ad)

Baca Juga:

• Heboh Anggaran Benih Jagung Rp12 Miliar, Pemprov Sumut: Salah Input

JAKARTA – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan mulai menuai perhatian berbagai pihak.

Di tengah dukungan terhadap penguatan ekonomi desa, sejumlah kalangan mengingatkan agar skema pembiayaan program tidak justru membebani dana desa.

Baca Juga:

• PLN Bangun 217 Menara Transmisi di Sumut, Perkuat Tol Listrik dari Langkat hingga Medan

Ia menegaskan bahwa koperasi pada dasarnya adalah instrumen ekonomi rakyat yang sudah terbukti berjalan di berbagai daerah.

Namun, menurutnya, yang perlu diawasi adalah tata kelola serta mekanisme pembiayaan program tersebut.

"Saya tidak melihat persoalannya pada koperasi. Koperasi adalah instrumen ekonomi yang baik dan sudah teruji dalam sejarah pembangunan ekonomi rakyat. Yang perlu dikaji secara mendalam adalah bagaimana skema pembiayaannya serta siapa yang akan menanggung risiko apabila program tersebut tidak berjalan sesuai harapan," ujar Soleman, di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Ia mengingatkan bahwa dana desa memiliki banyak kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga pengentasan kemiskinan.

Karena itu, penggunaan dana desa harus tetap berada pada prioritas utama untuk kepentingan masyarakat.

Soleman menilai pemerintah perlu memastikan agar program Koperasi Merah Putih tidak mengurangi ruang fiskal desa dalam menjalankan program pembangunan yang langsung dirasakan warga.

"Jangan sampai dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh warga desa justru terserap untuk menanggung risiko usaha yang belum tentu berhasil. Setiap kebijakan harus memperhitungkan dampak jangka panjangnya terhadap pembangunan desa," katanya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya keadilan dalam pelaksanaan program ekonomi berbasis desa.

Menurutnya, manfaat dan risiko harus dibagi secara seimbang agar tidak menimbulkan ketimpangan di tingkat desa.

Soleman juga menekankan bahwa koperasi hanya akan berjalan baik jika tumbuh dari kebutuhan nyata masyarakat, didukung pasar yang jelas, serta pengelolaan yang profesional.

"Koperasi akan berkembang apabila tumbuh dari kebutuhan masyarakat. Harus ada pasar yang jelas, ada pengelola yang kompeten, dan ada partisipasi warga. Jangan hanya mengejar target kuantitas tanpa memperhatikan kualitas dan keberlanjutan usaha," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar prinsip otonomi desa tetap dijaga, terutama dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah desa terkait penggunaan anggaran dan prioritas pembangunan.

Soleman berharap pemerintah terus membuka ruang evaluasi agar program Koperasi Merah Putih dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan hak masyarakat desa dalam menentukan arah pembangunan.

"Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat desa. Karena itu, desa harus menjadi pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari setiap kebijakan pembangunan, bukan justru menjadi pihak yang menanggung risiko terbesar," pungkasnya.*(ad)

MEDAN - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menyatakan dukungan terhadap rencana PT Perusahaan Listrik Negara (PLN (Persero)) membangun 217 menara transmisi listrik dari Kabupaten Langkat hingga Kota Medan.

Proyek ini merupakan bagian dari penguatan jaringan Tol Listrik Sumatera untuk memperkuat keandalan pasokan listrik di wilayah Sumut.

Baca Juga:

• Heboh Anggaran Benih Jagung Rp12 Miliar, Pemprov Sumut: Salah Input

Dalam pertemuan itu, PLN memaparkan rencana pembangunan jaringan transmisi yang menghubungkan Aceh dan Sumatera Utara.

Jalur di Sumut akan melintasi kawasan Pangkalansusu, Kabupaten Langkat, hingga Helvetia, Kota Medan.

"Kalau ini sudah sampai ke Pemerintah Provinsi, mudah-mudahan segera selesai. Yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana proses pembebasan lahannya," ujar Surya.

Ia meminta PLN memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, terutama dalam pengurusan rekomendasi dan perizinan agar proyek dapat berjalan tanpa hambatan.

"Perlu juga dikomunikasikan tentang titik koordinat jalur tower transmisi di mana saja lokasinya. Termasuk bagaimana progres pengurusan izin lokasi. Sehingga jika ada kemungkinan kendala, bisa kita selesaikan bersama," kata Surya.

Surya juga menekankan agar proyek ini tidak hanya fokus pada pembangunan jaringan listrik antarwilayah, tetapi turut memperhatikan masyarakat di sekitar jalur transmisi yang hingga kini belum menikmati aliran listrik.

"Saya memahami bahwa ada hitung-hitungan untuk bisa mengaliri listrik ke satu tempat. Tetapi perlu juga ada alternatif agar warga yang jauh dari perkotaan bisa menikmati listrik seluruhnya," ujarnya.

General Manager PT PLN UIP Sumbagut, Rizki Aftarianto, mengatakan pembangunan jaringan transmisi ini ditujukan untuk meningkatkan keandalan listrik di pantai timur Sumatera bagian utara, agar gangguan di satu wilayah tidak memengaruhi pasokan secara luas.

"Bagaimana kita di Sumatera Utara tidak terpengaruh jika ada gangguan transmisi di bagian selatan," kata Rizki.

Ia menyebut proyek ini membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama dalam penetapan lokasi pembangunan 217 tower dengan tegangan 275 kV.

Sekitar 26 persen jalur transmisi berada di kawasan permukiman dan perkotaan, sehingga berpotensi menimbulkan tantangan sosial dan pembebasan lahan.

Rizki juga menyampaikan bahwa PLN akan memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak, selain ganti rugi lahan untuk titik pembangunan tower.

Untuk wilayah terpencil dengan jumlah pelanggan sedikit, PLN menyiapkan alternatif listrik berbasis panel surya karena pembangunan jaringan transmisi dinilai tidak efisien secara biaya.*

(ad)

JAKARTA - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyerangan kehormatan terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yakni Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

Meski penangguhan penahanan dikabulkan, keduanya tetap diwajibkan menjalani wajib lapor setiap pekan selama proses hukum berlangsung.

Baca Juga:

• Roy Suryo dan Dokter Tifa Pilih ‘Perang’ di Meja Hijau, Tegas Tak Akan Berdamai dengan Jokowi

Peradi Bersatu sendiri merupakan salah satu pihak pelapor dalam perkara tersebut.

"Ditangguhkan ini sangat berbahaya artinya kejaksaan tidak boleh bermain-main dalam hal ini," kata Ade kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Ade menilai proses hukum terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa sejatinya telah berjalan berdasarkan alat bukti yang dinilai cukup, sehingga keputusan penangguhan penahanan dinilai berpotensi menimbulkan polemik.

Ia bahkan menyatakan akan melaporkan hal tersebut ke Kejaksaan Agung apabila ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan.

"Saya pasti laporkan ke Kejagung ini, Jaksa Agung. Ini enggak boleh menggunakan abuse of power untuk bermain-main dalam teknikal hukum yang sudah berjalan sesuai alat bukti," ujarnya.

Ade juga menegaskan pihaknya akan terus memantau jalannya perkara, baik di Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi.

Ia meminta agar tidak ada intervensi dari pihak mana pun dalam proses hukum yang sedang berjalan.

"Saya akan melaporkan ke Jamwas (Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan) Kejagung juga," tegasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Marcelo Bellah menjelaskan bahwa keputusan penangguhan penahanan diambil setelah mempertimbangkan permohonan dari kuasa hukum dan keluarga tersangka.

Dalam perkara ini, jaksa menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Senin (22/6/2026).

Terdapat dua tersangka yang diserahkan, masing-masing berinisial RS dan TT, serta 714 barang bukti yang terdiri dari dokumen, buku, telepon genggam, hingga flashdisk berisi tautan dan video terkait perkara.

Marcelo menyebut keluarga tersangka bertindak sebagai penjamin dan menyatakan kesediaan menanggung risiko apabila tersangka tidak menghadiri persidangan.

Selain itu, kedua tersangka juga menyampaikan surat pernyataan untuk bersikap kooperatif selama proses hukum.

"Berdasarkan pendapat tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan," kata Marcelo.

Meski demikian, Roy Suryo dan Tifa tetap dikenakan wajib lapor satu kali setiap minggu.

Marcelo menambahkan, perkara ini menjadi perhatian publik sehingga dikategorikan sebagai perkara penting yang perlu segera memperoleh kepastian hukum.

Kejaksaan akan segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk disidangkan.*

(tb/ad)