BANDA ACEH - Pemerintah Aceh resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Jumat (10/4/2026). Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi sistem kerja birokrasi yang lebih fleksibel dan berbasis kinerja.

Baca Juga:

• Wamendagri Bima Arya Minta Warga Viralkan ASN yang Diduga Tak WFH

Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, A. Murtala, mengatakan kebijakan ini bukan sekadar perubahan lokasi kerja, melainkan transformasi pola kerja ASN.

"WFH ini bukan hanya soal bekerja dari rumah, tetapi perubahan pola kerja ASN yang menekankan pada hasil, produktivitas, dan akuntabilitas," ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan WFH disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. ASN dapat bekerja fleksibel antara rumah dan kantor tanpa mengurangi kualitas kinerja.

Meski begitu, layanan publik tetap menjadi prioritas. Unit kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat diwajibkan tetap memberikan pelayanan optimal, baik secara digital maupun tatap muka terbatas.

Untuk menjaga kinerja, pemerintah menerapkan sistem pengawasan melalui laporan kerja dan evaluasi berkala oleh pimpinan.

"Fleksibilitas kerja harus diimbangi disiplin tinggi. ASN wajib memenuhi target kerja dan menjaga kualitas pelayanan," tegasnya.

Pemerintah Aceh memastikan kebijakan ini tidak akan mengganggu stabilitas administrasi. Koordinasi antarinstansi tetap berjalan dengan dukungan teknologi informasi.

Dengan kebijakan ini, Pemprov Aceh optimistis dapat menciptakan birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.*

Baca Juga:

• Kejari Simalungun Periksa 7 Camat, Usut Korupsi Pelatihan Ketahanan Pangan dan BUMDes 2025

JAKARTA - Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2026 dipangkas sebesar Rp12,71 triliun. Pemangkasan ini membuat pagu anggaran turun dari Rp118,89 triliun menjadi Rp106,18 triliun.

Kebijakan tersebut mengacu pada surat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Nomor S-181/MK.03/2026 tertanggal 1 April 2026.

Baca Juga:

• Purbaya Buka Opsi Tukar PNM dengan Geo Dipa, Pemerintah Siapkan Bank Khusus UMKM

Menanggapi hal itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengaku tidak khawatir dengan pemangkasan anggaran tersebut.

"Saya ini dulu pernah diefisiensi jauh lebih parah daripada ini. Jadi saya nggak pernah takut," kata Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026).

Dody menilai efisiensi anggaran memiliki tujuan untuk mengalihkan dana dari program yang kurang berdampak agar bisa dimanfaatkan lebih optimal bagi masyarakat.

Ia juga menyinggung pengalaman pada 2025, saat anggaran kementeriannya dipangkas hingga Rp81 triliun. Menurutnya, kondisi tersebut tetap bisa diatasi dengan baik.

"Kalau saya disuruh kerja tapi nggak ada duit, ya saya minta. Pengalaman 2025 menunjukkan itu bisa dikerjakan dengan mudah," ujarnya.

Dody memastikan tidak akan melakukan negosiasi ulang terkait besaran pemangkasan anggaran dengan Kementerian Keuangan.

"Saya nggak ada rencana untuk bertemu dengan Pak Purbaya, sudah cukup. Kita punya pengalaman 2025, aman," tegasnya.

Sebagai strategi, Kementerian PU akan mendorong pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Melalui pendekatan ini, pembiayaan hingga perawatan proyek dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

"Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, infrastruktur berbasis masyarakat bisa memberi harapan lebih cerah, terutama bagi masyarakat bawah," pungkasnya.*

(d/dh)

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan penambahan 150 ribu kuota peserta Program Magang Nasional (MagangHub) pada 2026.

Usulan ini muncul seiring tingginya antusiasme masyarakat, khususnya lulusan baru, terhadap program tersebut.

Baca Juga:

• Kemnaker Gaspol Vokasi 2026, Ribuan Peserta Siap Masuk Dunia Kerja

Menurutnya, penambahan kuota diperlukan untuk memperluas akses pengalaman kerja sekaligus menjawab kebutuhan industri terhadap tenaga kerja yang lebih siap pakai.

Yassierli menegaskan, pelaksanaan program tidak boleh hanya terpusat di kota besar seperti Jakarta. Pemerataan menjadi fokus utama agar manfaatnya bisa dirasakan di seluruh wilayah Indonesia.

"Daerah dengan tingkat pengangguran tinggi diharapkan mendapat proporsi kuota lebih besar," katanya.

Program ini juga diharapkan menjadi solusi bagi lulusan baru yang kerap terkendala minim pengalaman kerja. Di sisi lain, industri dapat memperoleh talenta yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar.

Selain itu, pemerintah menargetkan program ini mampu menekan angka pengangguran terbuka, terutama di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi.

"Kami pastikan bidang magang akan beragam dan tidak terfokus pada satu sektor saja. Saat ini masih dalam pembahasan lanjutan," tambahnya.

Melalui Program Magang Nasional 2026, pemerintah berharap keterhubungan antara dunia pendidikan dan industri semakin kuat, serta kesiapan kerja lulusan meningkat.*

(dh)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat signifikan pada perdagangan akhir pekan, Jumat (10/4/2026). Penguatan terjadi sejak sesi pertama hingga penutupan.

Berdasarkan data Bursa, IHSG naik 150,90 poin atau 2,07% ke level 7.458,49. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak di rentang 7.307 hingga 7.488.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke 7.346, Pasar Masih Dibayangi Geopolitik Global

Dari sisi transaksi, nilai perdagangan tercatat mencapai Rp17,7 triliun dengan volume 42,2 miliar saham dan frekuensi lebih dari 2,2 juta kali.

Pergerakan pasar didominasi penguatan. Sebanyak 485 saham naik, 181 saham turun, dan 153 saham stagnan.

Penguatan IHSG ditopang hampir seluruh sektor. Sektor perindustrian memimpin dengan kenaikan 4,29%, diikuti sektor keuangan 3,02% dan barang konsumen siklikal 2,64%.

Selain itu, sektor energi naik 1,41%, bahan baku 1,96%, teknologi 1,91%, infrastruktur 1,94%, serta transportasi yang menguat 0,93%.

Pada jajaran saham unggulan, emiten seperti Elang Mahkota Teknologi (EMTK) menjadi top gainer setelah melonjak 7,36%. Disusul United Tractors (UNTR) naik 4,25% dan Bank Central Asia (BBCA) yang menguat 3,27%.

Sementara itu, beberapa saham masih terkoreksi, di antaranya HEAL turun 1,21%, ANTM melemah 1,07%, dan ICBP terkoreksi 1,01%.

Dengan penguatan yang merata di berbagai sektor, IHSG berhasil mempertahankan tren positif hingga penutupan perdagangan pekan ini.*

(k/dh)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi penukaran aset antara PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan PT Geo Dipa Energi.

Wacana ini muncul dalam rencana pemerintah mengambil alih PNM guna memperkuat pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Baca Juga:

• KUR BNI 2026 Resmi Hadir! UMKM Bisa Pinjam Hingga Rp500 Juta, Bunga Rendah 6 Persen

"Tadi sempat diskusi bagaimana kalau tukar dengan Geo Dipa, tapi itu masih kita bicarakan lagi. Yang jelas fokusnya bagaimana Kementerian Keuangan bisa mengambil alih PNM agar penyaluran KUR bisa lewat situ," ujar Purbaya di Kejaksaan Agung, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun lembaga keuangan yang khusus melayani UMKM secara terintegrasi.

"Ke depan dalam beberapa tahun kita ingin membentuk bank UMKM yang betul-betul fokus," jelasnya.

Purbaya menegaskan, konsep bank UMKM tersebut berbeda dari bank komersial seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berorientasi pada profit.

"Ini bukan profit oriented. Tidak rugi, tapi juga tidak mengambil keuntungan berlebihan. Yang penting pembiayaan berkelanjutan dan benar-benar membantu UMKM," ucapnya.

Terkait skema penukaran aset, pemerintah masih melakukan perhitungan valuasi. Opsi barter dinilai dapat menekan kebutuhan pendanaan.

"Nanti divalue. Kalau barter, mungkin kebutuhan dananya lebih kecil, tapi ini masih dalam diskusi," tambahnya.

Sebagai informasi, Geo Dipa merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang bergerak di sektor panas bumi. Sementara PNM saat ini merupakan bagian dari holding BUMN di bawah BRI.*

(k/dh)

JAKARTA - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan negara tidak boleh kalah melawan mafia yang mengeksploitasi kekayaan hutan Indonesia untuk kepentingan pribadi.

Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung, Jumat (10/4/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Sentil Oknum Birokrasi Bantu Curi Uang Negara: Gaji Kecil, Rakyat Lebih Susah

Ia menegaskan bahwa hutan merupakan anugerah yang harus dikelola untuk kepentingan rakyat luas, bukan hanya segelintir kelompok.

"Kita pastikan hutan sebagai karunia Tuhan harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Burhanuddin mengingatkan bahwa lemahnya penegakan hukum dapat berdampak besar bagi negara, mulai dari kehilangan aset hingga menurunnya kesejahteraan masyarakat.

"Penegakan hukum yang lemah akan membuat negara kehilangan uang, kehilangan aset, hingga kehilangan kemampuan menyejahterakan rakyat," tegasnya.

Sebaliknya, ia menilai penegakan hukum yang kuat dan terarah mampu memperbaiki tata kelola serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin juga menyinggung pandangan Soekarno dalam pidato "Indonesia Menggugat" yang menggambarkan Indonesia sebagai surga bagi kaum imperialisme.

Menurutnya, kondisi tersebut masih relevan jika sumber daya alam tidak dikelola secara optimal dan hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi pihak luar.

"Penegakan hukum harus menjadi bagian dari kebijakan negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.*

(k/dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya oknum di birokrasi kementerian dan lembaga yang menyalahgunakan wewenang untuk membantu pihak yang mencuri uang negara.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan hasil denda administratif dan pemulihan kerugian keuangan negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Jumat (10/4/2026).

Baca Juga:

• Kronologi Sahroni Diperas KPK Gadungan Rp300 Juta, Pelaku Ngaku Utusan Pimpinan

Prabowo mengaku memahami kondisi kesejahteraan aparatur negara yang dinilai masih terbatas. Namun, ia menegaskan bahwa bekerja di pemerintahan merupakan bentuk pengabdian kepada negara.

"Kita paham, saya mengerti gaji kalian mungkin tidak cukup. Tapi kalau kita lihat rakyat kita yang lebih parah dari kita," ujarnya.

Ia menekankan bahwa tugas sebagai aparatur negara harus dijalankan dengan penuh pengorbanan dan tanggung jawab, bukan justru menyalahgunakan kekuasaan.

"Bekerja di pemerintah adalah pengabdian. Sudah terlalu lama kekayaan bangsa dan rakyat dirampok," tegasnya.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa sejak awal menjabat, dirinya terus mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk meninggalkan praktik-praktik yang merugikan negara melalui pendekatan persuasif.

"Saya terus menghimbau dan mengajak dengan pendekatan manusiawi sebagai sesama bangsa Indonesia," katanya.

Ia pun menyerukan agar praktik-praktik ilegal seperti penipuan, penyelundupan, tambang ilegal, hingga perkebunan ilegal dihentikan.

"Saya mengajak mari kita tutup praktik-praktik yang tidak baik, menipu rakyat, menipu atasan, hingga membekingi penyelundupan dan praktik ilegal lainnya," pungkasnya.*

(dw/dh)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengungkap kronologi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai utusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kasus tersebut, pelaku meminta uang hingga Rp300 juta.

Sahroni menjelaskan, peristiwa bermula saat seorang wanita datang ke Gedung DPR untuk menemuinya.

Baca Juga:

• KPK Belum Panggil Nusron Wahid, Fokus Bongkar Peran Biro Haji di Kasus Korupsi Kuota

Menurut Sahroni, wanita tersebut kemudian meminta uang sebesar Rp300 juta dengan alasan untuk dukungan kepada pimpinan KPK.

"Di situ dia meminta uang senilai Rp300 juta untuk dukungan pimpinan KPK. Saya langsung cek ke KPK dan KPK menyangkal ada utusan tersebut," ujarnya.

Mengetahui hal itu, Sahroni langsung berkoordinasi dengan KPK dan Polda Metro Jaya. Ia juga melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian.

"KPK kemudian melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya, dan setelahnya saya melapor terkait kasus ini," ucapnya.

Sahroni mengaku turut bekerja sama dengan aparat kepolisian dan KPK dalam upaya penangkapan pelaku. Ia bahkan mengikuti skenario penangkapan dengan menyerahkan uang kepada pelaku di rumahnya.

"Saya kemudian bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan KPK untuk menangkap orang ini dengan memberikan uang tersebut di rumahnya," katanya.

Sebelumnya, laporan dugaan pemerasan dan pengancaman itu telah diterima polisi pada Kamis (9/4/2026) malam.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, mengatakan laporan tersebut dilayangkan oleh anggota DPR RI berinisial AS. "Laporan tersebut tentang pengancaman dan pemerasan," ujar Budi.*

(in/dh)

SOLO- Presiden ke-7 RI Joko Widodo menolak permintaan untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada publik. Ia menegaskan dokumen tersebut hanya akan dibuka dalam forum persidangan.

Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi permintaan dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait polemik dugaan ijazah palsu.

Baca Juga:

• Bonjowi Ungkap 4 Dokumen Krusial Tak Diserahkan KPU DKI, Ijazah SD hingga SMA Jokowi Tak Ada

Menurut Jokowi, logika pembuktian dalam hukum tidak membebankan pihak yang dituduh untuk menunjukkan bukti, melainkan kepada pihak yang melayangkan tuduhan.

"Nanti semua orang bisa menuduh dan menyuruh menunjukkan buktinya yang dituduh. Kebalik-balik itu," ujarnya.

Terkait langkah Jusuf Kalla yang melaporkan pihak tertentu ke kepolisian, Jokowi menilai hal tersebut sebagai langkah yang baik. Namun, ia enggan berspekulasi lebih jauh dan memilih menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum.

Jokowi berharap kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret namanya segera rampung dan dilimpahkan ke pengadilan. Ia menyebut perkara tersebut telah berjalan hampir satu tahun.

"Kalau sudah di pengadilan nanti jelas, mana yang benar dan mana yang salah," katanya.

Jokowi juga menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan ijazah asli, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, apabila diminta oleh hakim di persidangan.

"Forumnya jelas, forum hukumnya ada di pengadilan," tegasnya.

Ia turut membantah anggapan bahwa polemik ijazah tersebut memecah masyarakat. Menurutnya, persoalan itu merupakan urusan pribadi terkait tuduhan pencemaran nama baik.

Selain itu, Jokowi juga menepis kabar yang menyebut dirinya membiayai pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Logikanya, masa yang dituduh justru memberi uang," pungkasnya.*

(oz/dh)

JAKARTA - Aliansi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) mengungkap adanya sejumlah dokumen penting yang belum diserahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dalam agenda serah terima dokumen sengketa informasi.

Anggota Bonjowi, Syamsuddin Alimsyah, mengatakan pihaknya telah menerima bundel dokumen terkait pencalonan Joko Widodo sebagai Gubernur Jakarta. Namun, terdapat empat dokumen krusial yang tidak ditemukan dalam berkas tersebut.

Baca Juga:

• Rustam Effendi Bantah Minta Rp20 Miliar untuk RJ Kasus Pencemaran Nama Baik Jokowi: Hanya Candaan

Ia merinci, dokumen pertama yang belum diserahkan adalah bukti penetapan kondisi kesehatan saat Jokowi mendaftar sebagai calon kepala daerah. Selain itu, tiga dokumen lainnya adalah ijazah pendidikan dasar hingga menengah, yakni ijazah SD, SMP, dan SMA.

Syamsuddin juga menyoroti kejanggalan pada dokumen biodata atau curriculum vitae (CV) Jokowi. Menurutnya, dalam dokumen tersebut hanya tercantum data sekolah dasar secara rinci, sementara informasi SMP dan SMA tidak disebutkan secara lengkap.

"Di biodata hanya disebut SD-nya, sementara SMP dan SMA tidak dijelaskan sekolahnya di mana, hanya tahunnya saja," ujarnya.

Anggota Bonjowi lainnya, Lukas Luwarso, menyebut KPU DKI Jakarta telah berjanji akan melengkapi kekurangan dokumen tersebut. "KPU Jakarta berjanji akan menyerahkan, akan dicari," katanya.

Lukas menambahkan, pihaknya juga memiliki data pembanding dari KPU Solo terkait dokumen ijazah Jokowi. Hal itu justru menimbulkan pertanyaan baru terkait perbedaan ketersediaan dokumen antar daerah.

Di sisi lain, Bonjowi berencana menelusuri dokumen ke Universitas Gadjah Mada (UGM) yang disebut memiliki arsip lebih lengkap.

"UGM sudah kooperatif dengan kepolisian menyerahkan 550 dokumen, tapi tidak menyerahkan satu pun kepada kami," ujarnya.

Diketahui, Komisi Informasi Pusat sebelumnya mengabulkan sebagian gugatan Bonjowi terhadap KPU. Dalam putusannya, KIP memerintahkan KPU membuka informasi terkait ijazah tanpa sensor, seperti nomor ijazah dan tanda tangan pejabat.

Namun, permintaan untuk membuka ijazah asli ditolak karena tidak berada dalam penguasaan KPU.*

(in/dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga Rp31,3 triliun dalam kurun waktu 1,5 tahun.

Dana tersebut dinilai bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki puluhan ribu sekolah di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

• Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah, Bupati Baharuddin Pimpin Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

"Kita hari ini hadir dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan dan aset negara serta penagihan denda administratif," kata Prabowo dalam sambutannya.

Dalam kesempatan itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyetorkan dana hasil penagihan denda administratif sebesar Rp11,42 triliun ke kas negara.

Prabowo merinci, capaian tersebut merupakan akumulasi dari sejumlah penindakan kasus yang dilakukan pemerintah. Pada Oktober 2025, pemerintah menyelamatkan Rp13,255 triliun dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

Kemudian, pada Desember 2025, kembali diselamatkan dana sebesar Rp6,625 triliun. Terbaru, pada April 2026, pemerintah berhasil mengamankan Rp11,42 triliun.

"Dengan demikian total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah Rp31,3 triliun. Ini angka yang sangat besar," ujarnya.

Menurut Prabowo, jumlah tersebut memiliki dampak besar bagi masyarakat. Ia menyebut dana itu setara dengan kemampuan memperbaiki sekitar 34.000 sekolah di Indonesia.

"Kalau kita punya bayangan, dengan uang ini kita bisa memperbaiki 34.000 sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia," jelasnya.

Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 17.000 sekolah.

Tak hanya itu, Prabowo juga menyinggung potensi penggunaan dana tersebut untuk sektor lain, seperti renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Bisa juga membantu renovasi lebih dari 500.000 rumah rakyat berpenghasilan rendah, yang berarti memberi manfaat bagi sekitar 2 juta masyarakat," pungkasnya.*

(in/dh)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus saat ini masih berada dalam ranah pengadilan militer.

Yusril menyebut, hingga kini belum ditemukan keterlibatan tersangka dari kalangan sipil dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

• Wapres Gibran Usulkan Hakim Ad Hoc di Kasus Andrie Yunus, Amnesty International: Masuk Akal

Menurut Yusril, hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mengatur bahwa prajurit TNI aktif yang melakukan tindak pidana akan diadili di pengadilan militer.

Ia menjelaskan, perkara bisa masuk ke pengadilan umum jika terdapat unsur koneksitas, yakni keterlibatan tersangka dari kalangan sipil dan militer dalam satu kasus.

"Kalau sekiranya ada tersangka militer dan tersangka sipilnya, maka bisa masuk koneksitas. Tapi sampai hari ini belum ditemukan tersangka sipil," ujarnya.

Sebelumnya, insiden penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terjadi di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/3/2026) malam. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka pada mata kanan serta luka bakar sekitar 20 persen di tubuhnya.

Dalam perkembangan penyelidikan, empat prajurit Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.

Keempatnya dijerat Pasal 467 KUHP tentang penganiayaan berencana dengan ancaman pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal tujuh tahun.*

(in/dh)

BATU BARA - Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menyambut hangat kehadiran perwakilan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Sosialisasi tersebut adalah sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kamis (9/4/2026).

Baca Juga:

• Satgas PRR Genjot Huntap Korban Bencana, Lahan HGU Jadi Solusi Percepatan di Sumatera

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Batu Bara dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, sekaligus melakukan monitoring terhadap penggunaan penyesuaian transfer ke daerah, khususnya bagi wilayah yang terdampak bencana di Kabupaten Batu Bara.

Dalam sambutannya, Bupati Batu Bara menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan dari Kemendagri dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.

"Kegiatan ini sangat penting sebagai upaya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Bupati Baharuddin.

Lebih lanjut, Bupati Batu Bara berharap melalui sosialisasi ini, seluruh perangkat daerah dapat semakin memahami mekanisme pengelolaan keuangan, khususnya dalam pemanfaatan dana transfer yang telah disesuaikan untuk penanganan dampak bencana, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kegiatan berlangsung dengan penuh antusias dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Batu Bara, yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.*

(dh)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat untuk mulai menerapkan kebiasaan hidup hemat energi dalam aktivitas sehari-hari.

Salah satu langkah sederhana yang ditekankan adalah mematikan lampu saat tidak digunakan, baik di rumah maupun di lingkungan kerja.

Baca Juga:

• Bagaimana Kondisi Stok BBM dan LPG Nasional Saat Ini? Bahlil Buka Suara

Menurut Bahlil, kebiasaan kecil tersebut penting untuk menekan konsumsi energi sekaligus menjaga lingkungan, terutama di tengah dinamika krisis energi global.

Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk mulai beralih ke kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya efisiensi energi.

"Sekarang pakai mobil listrik, biar hemat energi dan tidak perlu antre di SPBU," katanya.

Tak hanya itu, pemerintah turut mendorong penerapan pola kerja fleksibel melalui skema Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi mobilitas harian dan menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Namun, sektor energi tetap dikecualikan dari kebijakan WFH karena memiliki peran vital dalam menjaga pasokan energi nasional.

Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat transisi menuju energi bersih serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.*

(mt/dh)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan hasil penyelamatan keuangan negara senilai Rp11,4 triliun ke kas negara. Uang tersebut berasal dari berbagai penanganan perkara dan penerimaan negara.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan penyerahan ini merupakan bentuk transparansi kinerja institusinya kepada publik.

Baca Juga:

• Prabowo Lantik Andi Rahadian Jadi Dubes, Fokus Perkuat Kerja Sama RI-Oman dan Yaman

Burhanuddin menjelaskan, dana tersebut berasal dari lima sumber utama. Pertama, hasil penagihan denda administrasi di bidang kehutanan dan Satgas PKH sebesar Rp7,23 triliun.

Kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana korupsi periode Januari-Maret 2026 sebesar Rp1,96 triliun.

Ketiga, setoran pajak periode Januari-April 2026 sebesar Rp967,7 miliar.

Keempat, setoran pajak dari PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar.

Kelima, PNBP dari denda lingkungan hidup sebesar Rp1,14 triliun.

Kegiatan penyerahan tersebut turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Agus Subiyanto, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.*

(mt/dh)

JAKARTA - Indonesia memimpin pernyataan bersama di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengutuk keras serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian UNIFIL di Lebanon.

Pernyataan itu dibacakan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi, di New York, Jumat (10/4/2026), atas nama puluhan negara anggota serta Uni Eropa.

Baca Juga:

• Wapres Gibran Usulkan Hakim Ad Hoc di Kasus Andrie Yunus, Amnesty International: Masuk Akal

Selain itu, terdapat negara pendukung tambahan yakni Bulgaria, Kanada, Islandia, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Palestina, Swiss, dan Vietnam.

Dalam pernyataan tersebut, negara-negara menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan di Lebanon sejak 2 Maret 2026 yang berdampak pada keselamatan pasukan penjaga perdamaian.

"Kami mengutuk keras serangan terus-menerus terhadap UNIFIL, termasuk serangan serius terbaru yang menewaskan tiga pasukan penjaga perdamaian Indonesia dan melukai personel dari sejumlah negara," tegas Umar.

Negara-negara juga menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan tersebut dinilai melanggar hukum internasional dan berpotensi sebagai kejahatan perang.

Pernyataan bersama turut mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memperkuat perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian di tengah situasi yang semakin berbahaya.

Selain itu, semua pihak didorong untuk segera menahan diri, menghentikan permusuhan, dan kembali ke meja perundingan, serta mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang berlaku.

Negara-negara juga menyoroti kondisi kemanusiaan di Lebanon yang memburuk, dengan meningkatnya korban sipil, kerusakan infrastruktur, serta lebih dari satu juta warga mengungsi.

Di akhir pernyataan, disampaikan penghormatan kepada seluruh pasukan penjaga perdamaian PBB yang bertugas menjaga stabilitas dan keamanan internasional.*

(mt/dh)

JAKARTA - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) terus mengakselerasi pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di wilayah Sumatera.

Salah satu strategi yang ditempuh adalah mengoptimalkan pemanfaatan lahan hak guna usaha (HGU).

Baca Juga:

• Banjir Rob Belawan Tak Kunjung Tuntas, Wali Kota Medan Dorong Penanganan Serius Bersama Komisi V DPR RI

"Perintah Presiden, semua tanah pemerintah diprioritaskan untuk korban bencana. Kalau tidak ada, kita lihat opsi lain termasuk HGU," ujar Tito dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Menurut Tito, secara prinsip lahan HGU tetap merupakan milik negara sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana.

Satgas PRR mencatat potensi lahan HGU yang bisa dimanfaatkan cukup besar.

Di Aceh terdapat 52 lokasi dengan luas 81.551 hektare, di Sumatera Utara sebanyak 24.418 hektare, dan di Sumatera Barat mencapai 88.405 hektare.Sementara itu, kebutuhan lahan untuk relokasi hunian tercatat sekitar 4.778 hektare yang tersebar di tiga provinsi tersebut.

Pembangunan huntap akan dilakukan dengan skema komunal, yakni memindahkan warga ke kawasan baru yang lebih aman dari potensi bencana. Proyek ini nantinya akan ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selain itu, Satgas PRR juga menyiapkan skema lain berupa pembangunan kembali rumah di lokasi semula (in situ) dengan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dalam skema ini, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp60 juta kepada penyintas untuk membangun rumah secara mandiri.

Berdasarkan data per 9 April 2026, total sebanyak 39.007 unit huntap direncanakan dibangun. Saat ini, 230 unit telah selesai, sementara 1.240 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.*

(an/dh)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Andi Rahadian sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Dijadwalkan Hadiri Munas PB IPSI, Isu Ketua Umum 2026–2030 Jadi Sorotan

"Insyaallah saya akan melaksanakan tugas yang diberikan untuk meningkatkan hubungan bilateral secara baik dan positif di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun konsuler," ujar Andi.

Ia menegaskan akan menjalankan seluruh arahan pemerintah pusat, termasuk dalam merespons dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Andi juga berharap dapat menjalankan amanah sebagai duta besar dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan bangsa dan negara.

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan. Setelah itu, dilakukan penandatanganan berita acara sebagai bagian dari rangkaian resmi pelantikan.

Penugasan Andi sebagai dubes RI akan berkedudukan di Muscat, ibu kota Oman, sekaligus merangkap wilayah kerja di Yaman.*

(an/dh)

DELI SERDANG - Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Deli Serdang, Sumatera Utara, rampung pada Juli 2026 dan siap digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pembangunan sekolah tersebut berjalan lancar dan akan menjadi salah satu pusat pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Baca Juga:

• Pasca Longsor Sembahe, BPBD Siaga Antisipasi Bencana Susulan

Sekolah Rakyat ini dibangun di atas lahan seluas 7,06 hektare dan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti asrama, ruang kelas, ruang makan, tempat ibadah, hingga lapangan olahraga.

Pembangunan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan melibatkan ratusan pekerja untuk mempercepat penyelesaian proyek.

Kemensos menyebut, saat ini terdapat sekitar 100 gedung permanen Sekolah Rakyat yang tengah dibangun di berbagai daerah di Indonesia. Secara keseluruhan, lebih dari 50 ribu pekerja terlibat dalam pembangunan tersebut.

Sementara itu, pihak pelaksana proyek di Sumatera Utara menargetkan pembangunan dapat selesai dan mulai difungsikan pada 20 Juli 2026.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain pendidikan, program ini juga terintegrasi dengan berbagai program sosial lain seperti makan bergizi gratis, layanan kesehatan, hingga bantuan perumahan bagi keluarga penerima manfaat.

Saat ini, telah ada 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di 38 provinsi dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa.*

(an/dh)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVI Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) 2026 pada Sabtu (11/4) di Jakarta.

Wakil Sekretaris Jenderal PB IPSI, H.R. Bayu Syahjohan, mengatakan kehadiran Prabowo direncanakan setelah sebelumnya tidak bisa hadir dalam pembukaan pra-munas karena agenda kenegaraan yang padat.

Baca Juga:

• Prabowo Soroti Dapur MBG Bermasalah, Pemerintah Siap Tutup yang Tak Sesuai Juknis

Bayu menjelaskan, ketidakhadiran Prabowo pada pembukaan tidak memengaruhi jalannya munas. Seluruh peserta dari 38 provinsi tetap mengikuti rangkaian kegiatan sesuai agenda.

Dalam Munas kali ini, sejumlah agenda penting akan dibahas, termasuk arah organisasi ke depan serta penentuan Ketua Umum PB IPSI periode 2026–2030.

Menurut Bayu, mayoritas pengurus daerah masih menginginkan Prabowo untuk kembali memimpin organisasi tersebut. Namun, keputusan akhir akan ditentukan melalui forum musyawarah.

"Ini adalah musyawarah, bukan pemilihan. Tapi kalau tidak ada titik temu, pemilihan bisa menjadi opsi," jelasnya.

Selain itu, Prabowo juga disebut telah menyampaikan pesan agar pelaksanaan pra-munas berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan terbaik bagi organisasi.

Diketahui, Prabowo telah memimpin Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) selama lima periode sejak 2004 hingga 2025. Ia juga menjabat sebagai Presiden Persilat sejak 2010.

Munas XVI PB IPSI ini juga menjadi momentum penting untuk menentukan arah pembinaan pencak silat nasional, termasuk dorongan agar olahraga tersebut bisa masuk dalam ajang Olimpiade.*

(an/dh)