ACEH UTARA – Warga Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dikejutkan dengan meluapnya Sungai Krueng Sawang secara tiba-tiba meski kondisi cuaca saat itu tidak sedang turun hujan.

Luapan air yang membawa material kayu berbagai ukuran menyebabkan sejumlah fasilitas warga mengalami kerusakan.

Baca Juga:

• Yayasan Methodist Benayah Ajukan Pembelian Aset Pemko untuk Perluasan Sekolah, Wali Kota: Harus Ikuti Aturan dan Persetujuan DPRD

Dalam video yang beredar, terlihat aliran Sungai Krueng Sawang yang sebelumnya dalam kondisi kering tiba-tiba dipenuhi air deras yang membawa kayu gelondongan.

Warga yang berada di sekitar lokasi terlihat bergegas melewati jembatan darurat sebelum arus air semakin besar.

Tak lama kemudian, dua jembatan penghubung antarwilayah mengalami kerusakan akibat terseret material kayu yang terbawa arus sungai.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Bahron Bakti menjelaskan, luapan air tersebut terjadi akibat peningkatan volume Sungai Krueng Sawang yang dipicu curah hujan tinggi di wilayah Kabupaten Bener Meriah.

"Curah hujan tinggi di wilayah Kabupaten Bener Meriah menyebabkan terjadinya peningkatan volume air sungai Krueng Sawang," kata Bahron Bakti dalam keterangannya, Sabtu, 25 Juli 2026.

Akibat kejadian tersebut, jembatan gantung swadaya yang menghubungkan jalan dari Desa Sawang menuju Desa Gunci mengalami putus.

Selain itu, jembatan darurat berbahan kayu yang menjadi akses penghubung Desa Sawang menuju Desa Lhok Cut, Desa Blang Cut, dan Desa Kubu juga ikut terputus.

Selain merusak jembatan, material kayu yang terbawa arus juga menyebabkan akses jalan warga terganggu.

Jalan dari Desa Riseh menuju Dusun Desa Cot Calang masih terisolir karena gelondongan kayu menutup jalur tersebut.

Tidak hanya infrastruktur, satu unit truk pengangkut pasir milik warga di Desa Riseh Baroh juga ikut terseret arus sungai hingga mengalami kerusakan berat.

"Satu unit truk pengangkutan pasir di Desa Riseh Baroh milik warga dibawa arus sungai sehingga mengakibatkan mobil rusak berat," jelas Bahron.

Saat ini kondisi Sungai Krueng Sawang dilaporkan mulai berangsur normal.

Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara mengimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama saat beraktivitas di sekitar aliran sungai.

Pemerintah dan petugas kebencanaan terus melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi masyarakat serta penanganan terhadap fasilitas yang terdampak akibat kejadian tersebut.* (d/ad)

PEMATANGSIANTAR – Seorang siswa Sekolah Calon Tamtama (Secata) Rindam I/Bukit Barisan berinisial GG ditemukan meninggal dunia di belakang markas Secata Rindam I/Bukit Barisan, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.

Peristiwa yang terjadi pada Senin, 20 Juli 2026, itu masih dalam penyelidikan tim investigasi Kodam I/Bukit Barisan.

Baca Juga:

• Ibu Daffa Bawa Dua Saksi ke Polda Sumut, Berharap Kasus Penembakan Putranya Segera Terungkap

"(Ditemukan) di salah satu pohon yang berada di belakang secata Rindam I/BB," kata Sandy, Jumat, 24 Juli 2026.

Menurut Sandy, pada Senin sekitar pukul 04.00 WIB, korban diketahui tidak hadir dalam kegiatan senam pagi.

Kondisi tersebut membuat pihak Secata melakukan pencarian di sekitar lingkungan markas.

"Pada Senin, 20 Juli 2026 sekira pukul 04.00 WIB yang bersangkutan diketahui tidak hadir pada kegiatan rutin senam pagi," jelas Sandy.

Dalam proses pencarian, korban kemudian ditemukan telah meninggal dunia di area belakang markas.

Jenazah selanjutnya dibawa ke RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar untuk dilakukan autopsi setelah memperoleh persetujuan dari pihak keluarga.

Kapendam menyampaikan hasil pemeriksaan forensik menyatakan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

"Hasil autopsi dari Tim forensik RSUD Pematangsiantar menyatakan bahwa almarhum meninggal karena gantung diri dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan," jelasnya.

Setelah proses autopsi selesai, jenazah dipulangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Nias Barat pada Selasa, 21 Juli 2026, untuk dimakamkan.

Kodam I/Bukit Barisan mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi mengenai penyebab kematian korban.

Hasil investigasi sementara menyebut korban diduga meninggal akibat bunuh diri, sementara penyebab atau motif yang melatarbelakanginya masih didalami.

"Tim investigasi menyebutkan bahwa penyebab meninggalnya adalah bunuh diri. Kodam I/Bukit Barisan mengajak seluruh pihak untuk tidak berspekulasi mengenai penyebab meninggalnya siswa itu. Dari pihak keluarga sudah mengetahui dan menerimanya serta mengizinkan untuk dilaksanakan autopsi," sebut Sandy.

Hingga kini, tim investigasi masih mengumpulkan berbagai informasi untuk mengetahui faktor yang diduga melatarbelakangi peristiwa tersebut.

"Terkait penyebab atau motivasi almarhum mengakhiri hidupnya masih didalami oleh tim investigasi. Selain itu, dari hasil penyelidikan disebutkan bahwa almarhum merupakan orang yang pendiam," kata Sandy.

Pihak Kodam I/Bukit Barisan menyatakan proses investigasi akan dilakukan secara menyeluruh sesuai prosedur yang berlaku.

Catatan Redaksi

Apabila Anda atau orang terdekat mengalami tekanan psikologis, merasa putus asa, atau memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri, segeralah mencari bantuan dari psikolog, psikiater, fasilitas kesehatan, atau orang yang dipercaya.

Dukungan dan penanganan sejak dini dapat membantu mencegah kondisi menjadi lebih berat.* (d/ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai masih mengkaji usulan Yayasan Methodist Benayah Tanjungbalai terkait rencana pembelian tanah dan bangunan yang saat ini digunakan sebagai Kantor Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Tanjungbalai.

Aset tersebut diusulkan untuk mendukung perluasan sarana dan prasarana Yayasan Perguruan Kristen Methodist 2 Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai dan UPT Samsat Perkuat Sinergi Tingkatkan PAD, Wali Kota Minta ASN Segera Lunasi Pajak Kendaraan

Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fitra Hadi, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Abu Said, serta perwakilan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Dalam kesempatan itu, Ketua Yayasan Methodist Benayah, dr. Kwasai, menjelaskan bahwa pihak yayasan berencana memperluas kawasan pendidikan Yayasan Perguruan Kristen Methodist 2 yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

Untuk mendukung rencana tersebut, yayasan mengajukan permohonan membeli tanah dan bangunan yang saat ini menjadi Kantor Dekranasda Kota Tanjungbalai.

Menanggapi usulan tersebut, Wali Kota Mahyaruddin Salim menegaskan bahwa Pemerintah Kota belum dapat mengambil keputusan karena aset yang dimaksud merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang pengelolaannya diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan.

"Untuk dijual tentunya prosesnya ada, aturan dan peraturannya juga ada, karena itu kami (Pemko) juga harus berkordinasi dan menyampaikan hal ini terlebih dahulu kepada DPRD Tanjungbalai. Hal serupa juga jika pelaksanaannya melalui Ruislag (tukar guling), dimana bangunan milik pemerintah daerah tidak bisa dilaksanakan dan ada mekanisme aturan dan peraturan yang ketat mengaturnya," jelas Wali Kota.

Mahyaruddin menjelaskan bahwa setiap rencana pemindahtanganan aset pemerintah harus melalui tahapan administrasi, kajian, serta memperoleh persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengacu pada regulasi terbaru mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Berdasarkan regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) terbaru dalam Permendagri No. 7 Tahun 2024, proses ini wajib memenuhi syarat kedinasan dan tahapan legalitas yang transparan karena semua harus dilakukan melalui proses yang panjang dan transparan," ujarnya.

Karena itu, Pemerintah Kota Tanjungbalai belum dapat memberikan keputusan atas permohonan tersebut dan masih melakukan kajian lebih lanjut.

"Saat ini, apa yang disampaikan Yayasan Methodist Benayah masih dalam pertimbangan kami (Pemko)," tutup Wali Kota.

Pemerintah Kota Tanjungbalai menegaskan setiap kebijakan yang berkaitan dengan aset daerah akan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku guna menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Kota Tanjungbalai memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB).

Langkah ini juga bertujuan meningkatkan disiplin aparatur sipil negara (ASN) serta tertib administrasi di lingkungan pemerintahan.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Salurkan 20 Kursi Roda dan 90 Seragam Sekolah untuk Penyandang Disabilitas dan Siswa SD

Dalam pertemuan itu, Kepala UPT Samsat Tanjungbalai Susi Haryanti menyampaikan adanya surat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Nomor: 900.1.13.1/6215/2026 tertanggal 23 Juli 2026, yang berisi imbauan kepada seluruh ASN untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB.

Menurut Susi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan pendataan, pemantauan, serta memastikan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan.

Ia menjelaskan, pendataan pembayaran PKB dan Opsen PKB nantinya akan dikoordinasikan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara melalui Kepala UPTD Papenda Bapenda Provsu.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyatakan Pemerintah Kota Tanjungbalai akan segera menindaklanjuti arahan tersebut melalui koordinasi antara BPKPD Kota Tanjungbalai dan UPT Samsat Tanjungbalai.

Ia juga mengimbau seluruh ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan agar segera melunasi kewajibannya di Kantor UPT Samsat Tanjungbalai.

Menurut Mahyaruddin, kewajiban membayar PKB tidak hanya berlaku bagi ASN yang menggunakan kendaraan dinas berpelat merah, tetapi juga bagi ASN yang menggunakan kendaraan pribadi berpelat hitam.

"Pembayaran PKB tidak hanya bagi ASN yang menggunakan Plat merah, namun juga bagi ASN yang menggunakan kendaraan Plat hitam. Artinya, seluruh ASN dan PPPK harus ikut serta dalam membayar kewajibannya melunasi PKB nya," ujar Wali Kota Mahyaruddin Salim.

Ia menegaskan bahwa aparatur sipil negara harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam membangun budaya taat pajak.

Menurutnya, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai.

Mahyaruddin juga menilai budaya disiplin dapat dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk tertib membayar pajak kendaraan.

"Prinsipnya, sebelum menyasar ke masyarakat umum, kita sebagai birokrat wajib terlebih dahulu taat dan tertib membayar pajak. Ini bentuk komitmen dan contoh konkret," pungkas Mahyaruddin Salim.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesadaran aparatur di lingkungan pemerintah daerah sekaligus mendorong kenaikan penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor yang pada akhirnya mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Tanjungbalai.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan anak-anak usia sekolah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan 20 alat bantu berupa kursi roda serta 90 stel seragam sekolah dasar (SD) kepada warga yang membutuhkan.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai dan Forkopimda Beri Kejutan Hari Bhakti Adhyaksa ke-66 di Kejari, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung, yang mewakili Wali Kota Tanjungbalai.

Penerima bantuan merupakan warga dari enam kecamatan di Kota Tanjungbalai.

Sebelum bantuan disalurkan, seluruh calon penerima telah melalui proses verifikasi administrasi dan pemantauan langsung oleh Dinas Sosial Kota Tanjungbalai untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang berhak.

Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungbalai, Zul Abdiman, mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil pendataan yang dilakukan bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan.

Menurut dia, sebanyak 20 kursi roda disalurkan kepada penyandang disabilitas yang terdiri atas anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung menyampaikan salam dari Wali Kota Tanjungbalai yang tidak dapat menghadiri kegiatan karena sedang menjalankan agenda pemerintahan lainnya.

Ia menegaskan, bantuan tersebut menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perhatian kepada masyarakat, terutama penyandang disabilitas, agar memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup.

"Bantuan ini adalah tanda bahwa masyarakat tidak sendirian. Kota Tanjungbalai adalah rumah kita bersama. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak akan terus berusaha mendampingi, membantu, dan menguatkan," ungkapnya.

Selain alat bantu bagi penyandang disabilitas, pemerintah juga menyalurkan 90 stel seragam sekolah dasar sebagai upaya mendukung kebutuhan pendidikan anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

Nurmalini berharap bantuan yang diberikan tidak hanya bermanfaat secara langsung, tetapi juga menjadi penyemangat bagi para penerima.

"Mari kita terus tumbuhkan rasa saling peduli dengan sesama, lingkungan sekitar, dengan tetangga dan saudara. Hal sederhana yang kita lakukan mungkin bisa jadi suatu penyemangat yang cukup berarti bagi mereka," tuturnya.

Ia juga berharap program bantuan sosial serupa dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat.

"Harapannya, semoga untuk tahun depan Pemko Tanjungbalai dapat kembali hadir memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kedepan Saya berharap Pemko Tanjungbalai akan selalu hadir dan mendampingi masyarakat berkebutuhan khusus agar mendapatkan perhatian dan bantuan," pungkasnya.

Melalui program tersebut, Pemerintah Kota Tanjungbalai menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses pelayanan sosial, meningkatkan kepedulian terhadap kelompok rentan, serta mendukung pendidikan anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai untuk memberikan kejutan spesial dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-66, Rabu, 22 Juli 2026.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungbalai Bobon Robiana beserta para pejabat dan staf Kejari.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Beberkan Awal Mula Kasus Febrie Adriansyah, Bermula dari Sejumlah Sprindik Polri

Setelah penyambutan, kegiatan dilanjutkan dengan acara syukuran yang digelar di aula Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungbalai.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah unsur Forkopimda, di antaranya Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman Feri, Danlanal TBA Letkol Laut (P) Sigit Ryanto, Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Erita Harefa, Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Nutriwan Cahyono Putro, Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung, serta Pimpinan Cabang BRI Tanjungbalai Zulkarnain Suria Amijaya.

Dalam sambutannya, Kajari Tanjungbalai Bobon Robiana menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Forkopimda dalam momentum Hari Bhakti Adhyaksa ke-66.

"Ia juga memohon dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas penegakan hukum di Kota Tanjungbalai."

Menurut Bobon, sinergi yang telah terjalin dengan baik menjadi modal penting untuk menciptakan penegakan hukum yang profesional sekaligus menjaga stabilitas daerah.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menilai hubungan harmonis antarlembaga di Kota Tanjungbalai menjadi salah satu faktor yang menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyaruddin juga menyampaikan doa dan harapan bagi seluruh pimpinan instansi yang hadir.

"Kami mendoakan agar pimpinan instansi seperti Kapolres, Danlanal, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala Kantor Bea Cukai senantiasa diberikan kesuksesan dan karir yang cemerlang. Selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-66, semoga Kejaksaan Negeri Tanjungbalai semakin jaya," ungkap Wali Kota Mahyaruddin Salim.

Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-66 di Tanjungbalai menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.* (ad)

Penetapan tersangka dan penahanan tersebut diumumkan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) selaku Koordinator Tim Sembilan dalam konferensi pers di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga:

• Kejagung Ungkap Alasan Febrie Adriansyah Ditahan di Rutan KPK, Ini Pertimbangannya

"Saudara FA resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK Cabang Jakarta Timur," ujar Jamwas.

Menurut Kejaksaan Agung, keputusan menempatkan FA di Rutan KPK diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan. Selain memperkuat sinergi dengan KPK, langkah tersebut juga bertujuan memberikan perlindungan kepada tersangka selama proses hukum berlangsung.

Jamwas menjelaskan, rekam jejak FA yang pernah menangani sejumlah perkara besar saat menjabat sebagai Jampidsus menjadi salah satu alasan penempatan di Rutan KPK.

"Mengingat yang bersangkutan pernah menangani berbagai perkara besar, penempatan ini dipandang penting untuk menjaga keamanan, akuntabilitas, serta mendukung kelancaran proses penyidikan," katanya.

Dalam perkara ini, penyidik menduga FA terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan saat masih menjabat sebagai penyelenggara negara, baik ketika bertugas sebagai jaksa maupun saat menduduki jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Meski demikian, Kejaksaan Agung belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun alat bukti yang telah dikumpulkan. Penyidik menilai penyampaian informasi secara terbatas diperlukan agar tidak mengganggu jalannya proses penyidikan.

"Kami belum dapat menyampaikan materi pembuktian secara detail karena masih menjadi bagian dari strategi penyidikan," jelas Jamwas.

Kejaksaan Agung menegaskan penanganan perkara terhadap FA tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perkembangan penyidikan akan disampaikan secara bertahap sesuai kebutuhan proses hukum.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan mantan pejabat tinggi Kejaksaan. Kejaksaan Agung memastikan proses hukum dilakukan secara profesional, independen, dan tanpa membedakan jabatan maupun status pihak yang diperiksa.* (dh)

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pemerintah akan segera mengkaji secara menyeluruh implikasi putusan tersebut, termasuk kemungkinan penyesuaian regulasi yang mengatur layanan telekomunikasi di Indonesia.

Baca Juga:

• Kuota Internet Tak Bakal Hangus Lagi, DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK

Putusan tersebut merupakan hasil uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Melalui Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dan mewajibkan operator telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap dapat digunakan.

MK juga menegaskan bahwa kuota internet yang telah dibeli pelanggan tidak boleh hangus selama masih menjadi hak pengguna. Sisa kuota tersebut harus tetap bisa dimanfaatkan tanpa dikenakan biaya tambahan.

Dalam pertimbangannya, MK menyebut perlindungan terhadap konsumen dapat diterapkan melalui berbagai mekanisme, seperti akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana (refund), maupun bentuk perlindungan lain yang dinilai proporsional.

Putusan itu berlaku bagi pelanggan prabayar maupun pascabayar yang telah membayar layanan internet tetapi belum menghabiskan kuota yang dimiliki. MK menilai konsumen tetap berhak memperoleh manfaat atas layanan yang telah dibayarkan.

Menanggapi putusan tersebut, Komdigi memastikan akan mengawal proses implementasi agar hak-hak konsumen tetap terlindungi tanpa mengabaikan keberlanjutan investasi industri telekomunikasi dan kualitas layanan jaringan.

"Kami memastikan setiap kebijakan di sektor telekomunikasi memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat," tutup Meutya.* (d/dh)

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan rekam jejak Febrie selama bertugas sebagai Jampidsus.

Baca Juga:

• Penahanan Febrie di Rutan KPK Dinilai Sah, Pakar: Tak Ada Prosedur yang Dilanggar

Selain sebagai bentuk perlindungan, Rudi menjelaskan penempatan Febrie di Rutan KPK juga bertujuan menjaga akuntabilitas, transparansi, serta memperkuat sinergi antara Kejaksaan Agung dan KPK dalam proses penegakan hukum.

Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh proses hukum berjalan secara profesional dan terbuka.

Febrie Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari pertama di Rutan KPK Cabang Jakarta Timur. Masa penahanan mulai berlaku sejak Jumat (24/7/2026) sebagai bagian dari proses penyidikan yang tengah berlangsung.

Rudi juga menjelaskan alasan Febrie tidak mengenakan rompi tahanan Kejagung saat diperlihatkan kepada publik usai penetapan tersangka.

Ia menyebut kondisi tersebut terjadi karena proses administrasi dan penanganan perkara berlangsung hingga larut malam sehingga terdapat sejumlah penyesuaian teknis saat pemindahan tahanan.

Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum terhadap Febrie Adriansyah akan dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (in/dh)

Kedatangan warga Kecamatan Medan Labuhan itu bertujuan memberikan tambahan keterangan kepada penyidik guna membantu mengungkap pelaku di balik kematian anaknya. Kedua saksi yang merupakan rekan korban menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut selama kurang lebih tiga setengah jam.

Baca Juga:

• Pelajar Tewas Ditembak saat Tawuran di Medan, Polisi Akui Penyelidikan Masih Terkendala

"Saya berharap dari keterangan dua saksi ini kasus anak saya bisa segera terungkap dan pelakunya ditangkap," ujar Ika, Sabtu (25/7/2026).

Sebelumnya, Ika juga telah membuat laporan resmi ke Polda Sumut karena tidak menerima kematian putra sulungnya yang dinilai sangat tragis. Saat itu ia datang didampingi suami dan keluarganya untuk meminta keadilan atas peristiwa yang merenggut nyawa anaknya.

Daffa Al-Bukhari diketahui meninggal dunia pada Sabtu (18/7/2026) dini hari. Korban mengalami luka tembak di mata sebelah kiri serta sejumlah luka di bagian kepala dan tubuh lainnya.

Menurut penuturan Ika, ia mengetahui kabar tersebut setelah beberapa teman anaknya datang ke rumah sekitar pukul 02.00 WIB dan mengabarkan bahwa Daffa mengalami kecelakaan hingga kepalanya terluka. Namun, saat tiba di rumah sakit, korban telah dinyatakan meninggal dunia.

Dari informasi yang diperoleh keluarga, sebelum kejadian Daffa bersama sejumlah rekannya melintas di kawasan terowongan Jalan Tol, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan. Mereka disebut sempat berhenti karena melihat adanya bentrokan yang diduga melibatkan dua kelompok organisasi masyarakat.

Tak lama berselang, terdengar suara tembakan dan Daffa tiba-tiba terjatuh dengan kondisi wajah berlumuran darah. Rekan-rekannya kemudian berupaya mengevakuasi korban ke rumah sakit, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan.

Hingga kini, Polda Sumatera Utara masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku penembakan serta memastikan kronologi lengkap peristiwa yang menyebabkan tewasnya pelajar tersebut.* (tm/dh)

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, penyelidikan saat ini difokuskan untuk menemukan titik awal kebocoran gas yang menjadi pemicu ledakan. Tim gabungan yang terdiri dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Satreskrim Polrestabes Medan, dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) masih melakukan leak test atau uji kebocoran pada jaringan pipa gas.

Baca Juga:

• Niat Ambil Baju ke Rumah, Pelajar Ini Tewas Diduga Tertembak Usai Menonton Tawuran di Medan

Menurutnya, temuan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk memperdalam proses investigasi. Namun, hingga kini polisi belum dapat menyimpulkan lokasi pasti kebocoran karena seluruh jaringan pipa masih dalam tahap pengujian.

Peristiwa ledakan yang terjadi pada Senin (20/7/2026) sekitar pukul 15.30 WIB itu mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

Korban meninggal dunia masing-masing Jessica Anggi (36), istri pemilik rumah; Sinta Hiasinta Yanita Giawa (20), warga Kabupaten Nias Selatan; serta Roswita Bupu (26), asisten rumah tangga asal Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, yang meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan.

Sementara korban luka terdiri dari Muhammad Wiwin Widodo (38), Wewen Ardiansyah (39), Yudha Maulana Hutabarat (35) yang masih menjalani perawatan di RS Siloam, serta seorang balita berusia dua tahun yang merupakan anak pemilik rumah.

Polisi memastikan proses penyelidikan akan terus dilakukan hingga penyebab pasti kebocoran gas berhasil diungkap. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kelalaian maupun pelanggaran dalam peristiwa tersebut.* (mi/dh)

Supratman menegaskan, penyesuaian tarif tidak dimaksudkan untuk membebani masyarakat. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan layanan administrasi kewarganegaraan semakin cepat, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Berangkat ke Turki, 105 WNI Ternyata Dijual ke Libya, Modus Sindikat TPPO Terbongkar

Dalam aturan tersebut, biaya permohonan pewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) bagi warga negara asing ditetapkan sebesar Rp75 juta untuk setiap permohonan. Sementara itu, permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia atas keinginan sendiri dikenakan tarif Rp5 juta.

Supratman menjelaskan, penyesuaian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung keberlanjutan reformasi pelayanan hukum di lingkungan Kementerian Hukum.

Menurutnya, seluruh penerimaan negara dari sektor tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan yang lebih cepat, aman, akurat, dan berbasis teknologi digital.

"Setiap rupiah PNBP yang diterima negara akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang semakin cepat, akurat, aman, dan berkualitas," katanya.

Selain layanan kewarganegaraan, pemerintah juga melakukan penyesuaian tarif pada sejumlah layanan kekayaan intelektual. Meski demikian, tarif pendaftaran merek untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap dipertahankan sebesar Rp500 ribu per kelas tanpa mengalami kenaikan.

Sementara itu, tarif pendaftaran merek bagi pemohon umum disesuaikan menjadi Rp2,8 juta per kelas, yang merupakan penyesuaian pertama sejak tahun 2016.

Pemerintah juga menyederhanakan persyaratan administrasi pendaftaran merek bagi UMKM agar semakin banyak pelaku usaha dapat memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki.

Tak hanya itu, Kementerian Hukum menghadirkan kebijakan afirmatif di bidang hak cipta. Mulai 1 Agustus 2026, tarif pencatatan hak cipta untuk karya lagu dan/atau musik resmi digratiskan atau Rp0.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong para pencipta untuk lebih aktif mencatatkan karya mereka sekaligus memperkuat pusat data lagu dan musik nasional sebagai dasar pengelolaan royalti yang lebih transparan dan akuntabel.

Supratman menegaskan, prinsip utama pemerintah adalah menghadirkan pelayanan publik yang profesional, modern, berkeadilan, serta tetap menjamin akses masyarakat terhadap seluruh layanan hukum.* (mt/dh)

Menurut Fickar, seorang tersangka dapat ditempatkan di rumah tahanan mana pun selama berstatus sebagai rumah tahanan negara. Karena itu, penempatan Febrie Adriansyah di Rutan KPK dinilai tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Beberkan Awal Mula Kasus Febrie Adriansyah, Bermula dari Sejumlah Sprindik Polri

Ia menjelaskan, penentuan lokasi penahanan biasanya didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama untuk meminimalisasi potensi intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, Rutan KPK justru menjadi lokasi yang tepat untuk menahan Febrie karena memiliki tingkat keamanan yang dinilai mampu mengurangi potensi intervensi dari pihak luar, baik yang berasal dari kekuasaan maupun kepentingan lainnya.

"Tentu saja penempatan pada rumah tahanan negara di lokasi tertentu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan khusus, terutama soal akses yang memungkinkan terjadinya intervensi. Karena itu pilihan Rutan KPK sangat tepat karena kemungkinan potensi ditembus intervensinya sangat kecil, baik intervensi kekuasaan maupun uang," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan langsung melakukan penahanan selama 20 hari pertama di Rutan KPK.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung, Rudi Margono, mengatakan penempatan Febrie di Rutan KPK dilakukan dengan mempertimbangkan faktor perlindungan. Menurutnya, selama menjabat sebagai Jampidsus, Febrie menangani berbagai perkara besar sehingga diperlukan langkah khusus untuk menjamin keamanan selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyebut penempatan di Rutan KPK bertujuan menjaga akuntabilitas, transparansi, serta memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum dalam proses penyidikan.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penitipan tahanan antarpenegak hukum merupakan praktik yang lazim dilakukan apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurutnya, mekanisme tersebut telah beberapa kali diterapkan, baik oleh Kejaksaan Agung maupun KPK.

Dengan demikian, penahanan Febrie Adriansyah di Rutan KPK dinilai tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan prosedur yang berlaku.* (k/dh)

Pelatihan tersebut bertujuan mengintegrasikan seluruh tingkatan kepengurusan Muhammadiyah, mulai dari Pimpinan Pusat hingga tingkat Ranting, ke dalam satu sistem data nasional yang terpusat.

Baca Juga:

• Kopi hingga Kuliner Aceh Tampil di JCC, Kapolda Dukung UMKM Tanah Rencong Tembus Pasar Nasional

"Kegiatan ini diikuti sekitar 65 peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Aceh," ujarnya dalam laporan kegiatan.

Sementara itu, Wakil Ketua PWM Aceh, Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag., menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan yang harus direspons seluruh elemen organisasi Muhammadiyah.

"Ini bukan sekadar pelatihan, tetapi bagian dari refleksi digitalisasi yang menuntut Muhammadiyah sebagai organisasi modern agar mampu mengikuti perkembangan teknologi," katanya.

Pelatihan menghadirkan Tim SatuMu dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yakni Amir Nashiruddin dari Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah serta Arwanda Isman dari Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam pemaparannya, tim menjelaskan bahwa SatuMu merupakan platform utama yang dirancang untuk mendukung tata kelola organisasi Muhammadiyah secara terintegrasi melalui sistem digital.

Platform tersebut menjadi bagian dari ekosistem digital Muhammadiyah bersama MASA (Muhammadiyah Aisyiyah Super Apps) dan Muhammadiyah ID sebagai identitas digital resmi bagi seluruh warga Muhammadiyah.

Implementasi program ini mengacu pada Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 527/KEP/I.0 sebagai dasar pengembangan sistem tata kelola organisasi berbasis data.

Materi pelatihan juga mencakup penggunaan Direktori Organisasi Muhammadiyah (DOM) sebagai basis data organisasi serta pengelolaan e-KTAM (Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah Elektronik) yang terintegrasi secara nasional.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan pembekalan mengenai tugas agen dan verifikator dalam mengelola data organisasi maupun keanggotaan. Agen bertugas memperbarui data organisasi, sedangkan verifikator melakukan validasi terhadap setiap perubahan data guna menjaga akurasi informasi.

Tim SatuMu menilai keberadaan DOM menjadi fondasi penting karena selama ini Muhammadiyah belum memiliki sistem data organisasi yang terpusat secara nasional.

Selain mempermudah administrasi digital, sistem tersebut juga diharapkan mendukung distribusi iuran, pelayanan organisasi, hingga proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

Sebagai tindak lanjut, PWM Aceh akan membentuk tim agen dan verifikator di tingkat wilayah serta mendorong pembentukan tim serupa di seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Aceh.

Setelah sedikitnya 80 persen agen dan verifikator memiliki e-KTAM, program pelatihan akan dilanjutkan melalui bimbingan teknis secara bertahap hingga ke tingkat daerah, cabang, dan ranting.

Melalui pelatihan ini, Muhammadiyah menargetkan terwujudnya tata kelola organisasi yang modern, terintegrasi, berbasis data, serta mampu meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi, pengelolaan keanggotaan, dan pengambilan keputusan di era digital.* (dh)

Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, mengatakan IHSG selama sepekan ditutup di level 6.196,430 atau naik 0,34 persen dibandingkan penutupan pekan sebelumnya yang berada di level 6.175,535.

Baca Juga:

• IHSG Menguat Pekan Ini, Investor Asing Tetap Incar Saham Bank dan Energi

Selain penguatan indeks, aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan. Rata-rata volume transaksi harian melonjak hingga 66,88 persen menjadi 43,68 miliar lembar saham dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat 26,17 miliar lembar saham.

Tak hanya itu, rata-rata nilai transaksi harian juga meningkat tajam sebesar 41,21 persen menjadi Rp19,76 triliun, dari sebelumnya Rp13,99 triliun.

Kinerja positif turut terlihat pada frekuensi transaksi harian yang naik 14,40 persen menjadi 2,67 juta kali transaksi. Pada pekan sebelumnya, frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 2,33 juta kali transaksi.

Sementara itu, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia juga mengalami kenaikan sebesar 1,13 persen menjadi Rp10.870 triliun, dibandingkan posisi pekan sebelumnya yang berada di level Rp10.749 triliun.

Meski sejumlah indikator perdagangan menunjukkan tren positif, investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih di pasar saham domestik.

Pada perdagangan Jumat (24/7/2026), nilai jual bersih atau net sell investor asing tercatat mencapai Rp1,36 triliun.

Secara akumulatif sepanjang tahun berjalan (year to date/YTD), investor asing telah membukukan aksi jual bersih sebesar Rp79,09 triliun di pasar saham Indonesia.

Penguatan IHSG yang dibarengi peningkatan aktivitas perdagangan menunjukkan minat transaksi di pasar modal masih terjaga. Namun, pelaku pasar tetap mencermati pergerakan dana asing yang hingga kini masih mencatatkan tren keluar dari pasar domestik.* (in/dh)

Febri menyebut perkara yang menjerat Febrie bermula dari sejumlah surat perintah penyidikan (sprindik) yang sebelumnya diterbitkan oleh Polri dan kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

• Heboh Emas 74 Kg Terseret Kasus Febrie, Kuasa Hukum Don Ritto: Jangan Terburu-buru Menyimpulkan

Menurut Febri, salah satu sprindik dari Polri berkaitan dengan dugaan perkara korupsi dan TPPU dalam penanganan kasus Asabri. Setelah menerima pelimpahan perkara tersebut, Kejagung kemudian menerbitkan sejumlah sprindik baru untuk mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang.

"Kejaksaan Agung menerbitkan tiga sprindik umum, dan tadi ada tambahan satu penetapan tersangka untuk dugaan atau indikasi TPPU," katanya.

Febri berharap proses hukum terhadap Febrie Adriansyah dapat berjalan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan fakta yang ada.

Ia menegaskan bahwa Febrie saat ini sudah tidak menjabat sebagai Jampidsus sehingga harus diperlakukan sama seperti warga negara lainnya dalam proses hukum.

"Pak FA sangat berharap fakta-fakta bisa dipilah secara jernih dan proses hukum ini berjalan secara adil," ujar Febri.

Kuasa hukum juga meminta penyidik menjelaskan secara terbuka dasar penetapan tersangka terhadap Febrie agar masyarakat mendapatkan gambaran yang lengkap terkait perkara tersebut.

Sementara itu, Febrie Adriansyah menyampaikan keberatan atas proses penetapan dirinya sebagai tersangka. Ia menilai perubahan status dari saksi menjadi tersangka berlangsung dalam waktu yang sangat cepat.

Febrie mengungkapkan dirinya awalnya dipanggil sebagai saksi berdasarkan Sprindik Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada 20 Juli 2026 terkait dugaan perkara TPPU.

Namun setelah menjalani pemeriksaan sejak siang hingga malam hari, statusnya berubah menjadi tersangka dan langsung dilakukan penahanan.

Febrie menilai proses tersebut berbeda dengan mekanisme yang selama ini diterapkan ketika dirinya masih menjabat sebagai Jampidsus di Kejaksaan Agung.

Menurutnya, penetapan tersangka seharusnya dilakukan setelah seluruh alat bukti diperiksa dan dikonfirmasi secara mendalam melalui proses ekspose perkara.

"Baru kami yakin bahwa ini tidak zalim dikatakan tersangka dan barulah kami melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya dan saya merasa memang ini kriminalisasi," ujar Febrie sebelum masuk mobil tahanan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan TPPU dan melakukan penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Jakarta Timur.

Proses hukum terhadap Febrie masih terus berjalan dan Kejagung menyatakan penyidikan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.* (k/dh)

Handika menyebut, kesimpulan terkait keterkaitan barang bukti berupa uang dan emas tersebut seharusnya dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan aset.

Baca Juga:

• Dulu Memborgol Tersangka Korupsi, Kini Febrie Adriansyah Ditahan Tanpa Borgol Disorot DPR

Menurut Handika, dirinya mendampingi pemeriksaan Don Ritto di Gedung Utama Kejagung sejak pagi hingga malam hari. Dari proses tersebut, ia menilai penyidik perlu lebih mendalami hubungan antara barang bukti yang ditemukan dengan pihak yang disebut terkait.

Ia menyebut uang dan emas yang ditemukan di sejumlah lokasi, termasuk Kafe De Clan, money changer, dan kawasan Sentul, tidak memiliki hubungan dengan Febrie Adriansyah berdasarkan keterangan yang disampaikan kliennya.

"Klien kami sudah menjelaskan secara gamblang dari mana asal-usul uang dan emas itu serta untuk apa," katanya.

Handika meminta penyidik melakukan pengujian secara formal maupun materiil sebelum menyimpulkan kepemilikan aset yang telah disita.

Ia menilai pengaitan aset tersebut dengan Febrie Adriansyah masih terlalu dini karena proses pembuktian hukum masih berjalan.

"Mestinya Tim 9 menguji relevansi secara formal dan materiil. Sangat disayangkan jika secara prematur menghubungkan uang dan emas yang disita merupakan milik Pak Febrie," ujar Handika.

Selain membantah keterkaitan aset tersebut dengan Febrie, Handika juga menyampaikan bahwa sejumlah pihak yang mengaku sebagai pemilik uang dan emas tengah mempertimbangkan langkah hukum.

Menurutnya, pihak-pihak tersebut berencana mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penyitaan aset.

"Para pemilik uang dan emas kemungkinan akan mengajukan gugatan praperadilan atas penyitaan aset mereka," ucapnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan kasus TPPU yang berkaitan dengan temuan uang valuta asing dan emas seberat 74 kilogram.

Febrie kemudian ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Jakarta Timur setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejagung.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung Rudi Margono mengatakan penahanan dilakukan sebagai bagian dari proses hukum sekaligus pertimbangan perlindungan terhadap Febrie selama perkara berjalan.

Kejagung memastikan proses penyidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap hubungan antara barang bukti, pihak terkait, serta dugaan tindak pidana yang terjadi.* (k/dh)

Kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan dan apresiasi Kapolda Aceh terhadap partisipasi Bhayangkari Daerah Aceh yang membawa berbagai produk unggulan daerah serta memperkenalkan kekayaan budaya Tanah Rencong di tingkat nasional.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan Ombudsman Perkuat Sinergi, Dorong Pelayanan Publik yang Lebih Profesional

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, kehadiran Kapolda merupakan bentuk dukungan agar Bhayangkari Aceh terus berkontribusi dalam mempromosikan produk UMKM lokal.

"Bapak Kapolda hadir untuk memberikan dukungan dan semangat kepada Bhayangkari Daerah Aceh yang ikut ambil bagian dalam Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026," ujar Joko.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-74. Bazar ini menghadirkan ratusan pelaku UMKM dari berbagai wilayah Indonesia.

Sebanyak 727 stan UMKM turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan menampilkan berbagai produk unggulan daerah. Selain pameran produk, acara juga diisi dengan berbagai kegiatan seperti talkshow, workshop, peragaan busana wastra Nusantara, hingga demo memasak.

Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026 resmi dibuka oleh Ketua Umum Seruni Kabinet Merah Putih Selvi Gibran Rakabuming pada Rabu (22/7/2026).

Dalam ajang tersebut, Stan Bhayangkari Daerah Aceh menghadirkan sejumlah produk khas Aceh, mulai dari busana adat, kopi khas Aceh, emping, kuliner tradisional, hingga berbagai produk usaha mikro kecil dan menengah lainnya.

Produk-produk tersebut menjadi daya tarik bagi pengunjung sekaligus menjadi sarana memperkenalkan potensi ekonomi dan budaya Aceh kepada masyarakat dari berbagai daerah.

Melalui keikutsertaan dalam Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2026, Bhayangkari Daerah Aceh berharap produk lokal dan UMKM daerah semakin dikenal secara luas serta mampu membuka peluang pasar yang lebih besar.

Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu upaya mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM Aceh agar semakin berkembang di tingkat nasional.* (dh)

Ajakan tersebut disampaikan perempuan yang akrab disapa Kak Na saat berdialog bersama Forum Aneuk Tanoh Rencong di Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat (24/7/2026) malam.

Baca Juga:

• Hari Pertama MPLS di Medan, Rico Waas Tegaskan Sekolah Wajib Aman, Nyaman dan Bebas Bullying

"Ananda semua harus berani melawan segala bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan ananda. Jika menemukan kasus kekerasan, bullying, dan jenis kejahatan anak lainnya, ananda bisa melaporkan kepada aparat berwajib," ujar Kak Na.

Ia juga menyebut anak-anak dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyampaikan laporan apabila mengalami tindakan perundungan.

Menurutnya, masyarakat perlu bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

Dalam kesempatan tersebut, Kak Na turut menyoroti kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur beberapa waktu lalu. Ia menilai tindakan kekerasan terhadap anak bukanlah solusi dalam menyelesaikan sebuah persoalan.

"Apa yang dilakukan anak tersebut memang sebuah kesalahan. Namun menghukum seorang bocah yang kedapatan mengambil uang hanya sebesar Rp10 ribu dengan cara brutal tentu merupakan sebuah kesalahan besar," katanya.

Kak Na mengingatkan para orang tua agar memberikan pendidikan tentang kejujuran dan tanggung jawab kepada anak sejak dini. Ia juga meminta masyarakat lebih bijak dalam menghadapi persoalan kenakalan anak dan remaja.

Menurutnya, setiap tindakan anak harus dilihat dengan pendekatan pendidikan dan pemahaman terhadap kondisi yang melatarbelakanginya.

"Tanyakan kenapa dia mengambil uang tersebut, bisa jadi ia lapar atau ada kebutuhan mendesak yang belum mampu dijangkau nalar seorang anak," ucapnya.

Kak Na berharap masyarakat lebih peka terhadap kondisi sosial di lingkungan masing-masing serta mengedepankan kesabaran dalam menghadapi perilaku anak dan remaja.

Ia menilai anak-anak masih berada dalam tahap perkembangan sehingga membutuhkan bimbingan, bukan perlakuan keras yang dapat berdampak buruk terhadap masa depan mereka.

"Nalar anak tentu belum mampu menjangkau baik buruk suatu perbuatan negatif serta sebab akibat yang timbul dari kesalahan yang mereka lakukan. Mari kita jadikan pendidikan anak sebagai kesadaran bersama karena merekalah generasi penerus Aceh," ujarnya.

Menjelang peringatan Hari Anak Nasional 2026, Kak Na mengajak seluruh anak Aceh untuk terus menjadi pribadi yang sehat, kuat, berdaya saing, dan memiliki karakter positif.

Kegiatan dialog tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh A Murthala serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Ceh Meutia Juliana.* (dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026).

Baca Juga:

• Respons Dewan Pers Usai Prabowo Sebut Wartawan 'Londo Ireng': Presiden Dinilai Alergi Kritik

"Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng, yang ikut Belanda perang melawan kita," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menyebut bahwa kelompok dengan karakter tersebut masih ada hingga saat ini dengan bentuk yang berbeda.

"Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM," kata Prabowo dalam pidatonya.

Menurut Prabowo, ada pihak-pihak yang terus memprediksi Indonesia akan mengalami kegagalan dan kehancuran, namun hal tersebut tidak terbukti.

Ia juga mempertanyakan sumber pendanaan sejumlah organisasi yang kerap memberikan kritik terhadap pemerintah.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat kritik dari sejumlah organisasi pers dan masyarakat sipil. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) meminta Prabowo memberikan klarifikasi dan mempertimbangkan kembali penggunaan istilah tersebut.

Sekretaris Jenderal AJI Bayu Wardhana menilai penyebutan istilah "londo ireng" terhadap wartawan dapat memberikan stigma negatif terhadap profesi jurnalistik.

Menurutnya, kerja jurnalistik merupakan bagian dari fungsi kontrol publik dan kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya dianggap sebagai bentuk keberpihakan kepada pihak asing.

Bayu mengatakan, pemerintah sebaiknya melihat kritik media sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan dan pelayanan publik.

Senada dengan AJI, Ketua PWI Surakarta Sri Hartanto juga menyoroti penggunaan istilah tersebut. Ia menilai narasi yang menghubungkan wartawan dengan kepentingan asing dapat berdampak terhadap kebebasan pers.

Menurutnya, media bekerja berdasarkan fakta di lapangan dan kritik merupakan bagian dari peran pers dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Selain organisasi pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) turut memberikan tanggapan. YLBHI menilai pernyataan tersebut berpotensi menciptakan stigma terhadap kelompok kritis seperti wartawan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

YLBHI menyebut kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari hak masyarakat dalam negara demokrasi. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat dan pengawasan terhadap pemerintah merupakan bagian dari mandat konstitusi.

Polemik terkait istilah "londo ireng" hingga kini masih menjadi perhatian publik, terutama terkait hubungan antara kritik terhadap pemerintah, kebebasan pers, dan ruang partisipasi masyarakat dalam demokrasi.* (tp/dh)