Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), usai meninjau langsung progres pembangunan sekolah bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• 1.000 Taruna Akmil Dampingi Siswa Sekolah Rakyat, DPR Minta Pendekatan Tetap Humanis

"Sekolah Rakyat ini ditargetkan sudah dapat beroperasi pada tahun ajaran baru 2026/2027, tepatnya pertengahan Juli. Anak-anak sudah bisa mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar," ujar AHY.

Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mencetak generasi unggul di masa depan.

Ia berharap sekolah tersebut mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan menjadi bagian dari pembangunan Kota Medan, Sumatera Utara, hingga Indonesia.

"Melalui Sekolah Rakyat ini diharapkan lahir generasi unggul yang akan menjadi penerus pembangunan bangsa di masa mendatang," katanya.

Dalam peninjauan tersebut, AHY juga meminta seluruh area sekolah dibersihkan dari sisa material konstruksi maupun lumpur agar lingkungan sekolah benar-benar siap digunakan saat kegiatan belajar dimulai.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan peninggian pagar di bagian belakang kompleks sekolah sebagai langkah meningkatkan keamanan bagi para siswa, khususnya anak-anak jenjang sekolah dasar.

Menurut AHY, lingkungan belajar yang aman dan nyaman menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung proses pendidikan.

"Kita ingin seluruh kawasan sekolah benar-benar aman dan nyaman bagi peserta didik, terutama siswa SD yang masih membutuhkan perhatian lebih dari sisi keamanan," ujarnya.

Pemerintah berharap seluruh pekerjaan penyelesaian pembangunan dapat selesai sesuai target sehingga Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 dapat langsung menerima siswa pada pertengahan Juli mendatang.* (ds/dh)

Peristiwa itu terjadi pada Selasa (30/6/2026). Dalam video yang beredar, pelaku tampak berjalan sambil memikul mesin AC di pundaknya, sementara sejumlah warga mengikutinya menggunakan sepeda motor.

Baca Juga:

• Harta Bupati Langkat Terungkap Usai OTT KPK, Nilainya Capai Rp10,6 Miliar

Warga setempat, Ahmad Fikri, mengatakan kejadian bermula ketika dirinya melihat seorang pria tak dikenal berjalan di belakang rumahnya sambil membawa karung goni. Awalnya, pria tersebut mengaku seperti pencari barang rongsokan dan bahkan sempat meminta minum.

Tak lama setelah pria itu pergi, Ahmad mendapat informasi dari keluarganya bahwa ada warga yang kehilangan barang.

"Setelah itu saya kejar, tetapi pelaku sudah melarikan diri," ujar Ahmad, Jumat (3/7/2026).

Ahmad kemudian berkoordinasi dengan perangkat desa untuk mencari pelaku. Saat melakukan pencarian, warga menemukan seorang pria lain yang juga membawa karung goni dan langsung mengamankannya.

Pelaku yang diamankan diketahui berinisial J (18). Dari hasil pemeriksaan, J mengaku baru saja mencuri mesin outdoor AC dari salah satu rumah warga. Sementara rekannya berinisial I (25) berhasil melarikan diri.

Selain mengamankan pelaku, warga juga menyita becak motor yang digunakan saat beraksi serta mengamankan mesin AC yang ditemukan di dalam karung goni.

Menurut Ahmad, mesin AC yang dicuri sebenarnya sudah dalam kondisi rusak, namun masih disimpan di rumah korban.

Setelah dimediasi di kantor Desa Besilam Babussalam, warga memutuskan tidak membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan, kedua pelaku diminta menghadirkan orang tua masing-masing ke kantor desa untuk menyampaikan permohonan maaf.

Kesepakatan itu dipenuhi keesokan harinya. Setelah proses mediasi selesai, warga meminta J mengembalikan sendiri AC yang dicurinya ke rumah korban.

Pelaku pun diminta memikul mesin AC tersebut sejauh kurang lebih dua kilometer dari kantor desa menuju rumah korban.

"Sempat mengeluh karena berat, tapi kami terus mengingatkan agar bertanggung jawab atas perbuatannya sampai barang itu kembali ke pemiliknya," kata Ahmad.

Warga juga memberikan peringatan keras kepada kedua pelaku agar tidak mengulangi aksi serupa. Apabila kembali melakukan tindak pencurian di wilayah tersebut, kasusnya akan langsung diserahkan kepada aparat penegak hukum.* (ds/dh)

Rencana kerja sama itu dibahas dalam pertemuan antara Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap dengan jajaran Direksi PT Rumah Tani Nusantara serta Deputi Direktur Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• Rupiah Menguat ke Rp17.963 per Dolar AS, Ini Faktor Pendorongnya

Ia mengatakan pemerintah daerah belajar dari pengalaman sebelumnya ketika harga sejumlah komoditas, khususnya cabai, mengalami lonjakan tajam akibat ketidakseimbangan pasokan.

"Kita ingin masyarakat merasa tenang dan nyaman. Pengalaman harga cabai yang sempat melonjak menjadi pelajaran penting sehingga sistem pengelolaan pasokan seperti ini sangat dibutuhkan. Selanjutnya perlu ada pembahasan teknis agar kerja sama dapat berjalan sesuai ketentuan," ujar Sulaiman.

Selain itu, Sulaiman meminta PT Rumah Tani Nusantara segera membangun komunikasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Sumut. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat jalur distribusi, membuka peluang perdagangan antardaerah, hingga meningkatkan kapasitas penyimpanan komoditas pangan.

Sementara itu, Deputi Direktur BI Perwakilan Sumut Abdul Khalim mengatakan Bank Indonesia terus mendukung berbagai upaya pengendalian inflasi di daerah. Menurutnya, kondisi inflasi di Sumut saat ini semakin terkendali, namun diperlukan langkah antisipatif agar stabilitas harga tetap terjaga.

Ia menilai jaringan distribusi yang dimiliki PT Rumah Tani Nusantara dapat membantu menyerap hasil panen saat produksi melimpah sehingga harga di tingkat petani tidak jatuh. Sebaliknya, ketika pasokan berkurang, perusahaan tersebut dapat menjadi pemasok komoditas pangan untuk menjaga ketersediaan stok dan menekan laju inflasi.

Abdul Khalim juga menjelaskan sistem perdagangan digital yang tengah dikembangkan akan memudahkan pemerintah memantau pergerakan harga komoditas secara lebih cepat sehingga intervensi pasar dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Direktur Utama PT Rumah Tani Nusantara Bachtiar mengatakan pihaknya siap mendukung penguatan ketahanan pangan di Sumatera Utara melalui jaringan distribusi yang telah menjangkau berbagai daerah, mulai dari Pekanbaru, Batam hingga pasar ekspor.

Menurutnya, Sumatera Utara memiliki potensi pertanian yang besar, namun masih menghadapi persoalan tata kelola distribusi yang menyebabkan harga hasil panen petani kerap mengalami tekanan saat produksi melimpah.

Ia menjelaskan perusahaan siap menyalurkan komoditas dari Sumut ke daerah lain ketika terjadi surplus produksi. Sebaliknya, apabila pasokan di Sumut mengalami kekurangan, perusahaan juga siap memasok kebutuhan pangan dari jaringan distribusi yang dimiliki.

Saat ini, PT Rumah Tani Nusantara mengelola kemitraan pertanian seluas lebih dari 15.000 hektare dengan melibatkan puluhan ribu petani di berbagai wilayah. Perusahaan juga mengembangkan program regenerasi petani muda serta menyiapkan ekspansi fasilitas logistik pada 2026 untuk mempercepat distribusi komoditas hortikultura seperti cabai, kentang, dan bawang dari sentra produksi di Kabupaten Karo dan daerah lainnya.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk melanjutkan pembahasan kerja sama melalui forum resmi yang melibatkan perangkat daerah serta BUMD. Hasilnya diharapkan bermuara pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai dasar penguatan stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi di Sumatera Utara.* (dh)

Menurut Kariyasa, Sekolah Rakyat merupakan program yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan bagi kelompok masyarakat rentan. Karena itu, pendekatan yang diterapkan harus mengutamakan pemberdayaan sosial, bukan sekadar pembentukan disiplin.

Baca Juga:

• Kapolri Ubah Paradigma Pengamanan Aksi, Unjuk Rasa Kini Dipandang sebagai Pelayanan

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu juga menanggapi kritik yang disampaikan SETARA Institute terkait potensi kaburnya batas antara ranah sipil dan militer melalui pelibatan taruna Akmil dalam kegiatan orientasi Sekolah Rakyat.

Ia menegaskan pendidikan nasional seharusnya tetap dikelola oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta pekerja sosial yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Kariyasa menyatakan Fraksi PDI Perjuangan mendukung penguatan karakter peserta didik. Namun, menurutnya, proses tersebut harus dilakukan melalui metode pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan nasional.

"Kita harus memastikan peran guru dan institusi sipil tetap menjadi aktor utama dalam setiap penyelenggaraan pendidikan," ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah menetapkan batasan yang jelas dan proporsional antara ranah pendidikan sipil dengan fungsi pertahanan negara agar tidak memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Menurutnya, Sekolah Rakyat harus menjadi ruang belajar yang nyaman, partisipatif, dan mampu memberdayakan peserta didik dari kelompok rentan.

"Orientasi program ini harus tetap berfokus pada metode pedagogis yang humanistik dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial bekerja sama dengan TNI akan menerjunkan sekitar 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II untuk mendampingi siswa di 178 titik Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Program pendampingan tersebut dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai 3 hingga 8 Agustus 2026.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan, para taruna tidak akan menggantikan peran guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Mereka hanya bertugas mendampingi siswa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan asrama.

Menurut Agus, para taruna akan membimbing siswa membangun kebiasaan hidup mandiri, seperti merapikan tempat tidur, menata lemari, menjaga kerapian, hingga membiasakan disiplin dalam mengenakan seragam selama berada di asrama.

Pemerintah menegaskan pelibatan taruna Akmil bertujuan membentuk karakter dan kemandirian peserta didik selama masa orientasi, tanpa mengubah fungsi utama pendidikan yang tetap berada di tangan tenaga pendidik.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Raja Juli di tengah penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap yang menjerat Bupati Kuansing Suhadirman Amby.

Baca Juga:

• Tangis Wabup Langkat Pecah usai Ondim Terjaring OTT KPK, Kenang Pertemuan Terakhir

"Setelah pertemuan selesai saya mengetahui ada amplop yang ditinggalkan. Saya langsung meminta ajudan untuk mengembalikannya karena saya merasa tidak memiliki hak atas amplop tersebut dan saya juga tidak mengetahui isinya," kata Raja Juli dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Ia menegaskan tidak pernah membuka amplop tersebut sehingga tidak mengetahui apakah di dalamnya terdapat uang maupun barang lainnya.

Raja Juli mengungkapkan proses pengembalian sempat tertunda lantaran penyesuaian agenda kedinasan. Awalnya ia berencana meminta ajudannya mengembalikan amplop pada 5 Juni 2026. Namun, karena adanya agenda lain, pengembalian baru dilakukan pada 12 Juni 2026.

Menurut Raja Juli, sebelum pengembalian dilakukan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan menerbitkan surat tugas kepada ajudannya. Ia juga menghubungi Kapolda Riau untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan Bupati Kuansing.

Amplop tersebut akhirnya diserahkan kembali kepada Suhadirman Amby di Polres Kuantan Singingi. Raja Juli menyebut proses pengembalian disertai dokumentasi dan tanda terima bermeterai sebagai bukti administrasi.

Ia menambahkan pengembalian amplop dilakukan sekitar 17 hari sebelum KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Suhadirman Amby.

Sebelumnya, KPK tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proses pelepasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Dalam perkara tersebut, penyidik juga menelusuri proses penerbitan rekomendasi pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan.

Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan pihaknya masih mendalami seluruh proses yang berkaitan dengan penerbitan rekomendasi maupun pertemuan-pertemuan yang diduga berhubungan dengan perkara tersebut.

KPK juga membuka peluang memanggil Raja Juli Antoni apabila keterangannya diperlukan untuk melengkapi alat bukti dan memperkuat konstruksi perkara yang sedang disidik.

Meski demikian, Raja Juli menegaskan siap bersikap kooperatif dan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK apabila sewaktu-waktu diminta memberikan keterangan.* (k/dh)

Dave mengatakan insiden pembakaran pesawat yang menewaskan seorang pilot asal Amerika Serikat itu menunjukkan ancaman keamanan di Papua masih nyata dan memerlukan perhatian serius dari negara.

Baca Juga:

• Pilot AS Tewas di Yahukimo, Menko Polkam Desak TNI-Polri Kejar Pelaku hingga Tuntas

Menurutnya, keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan keamanan di Papua.

Dave menegaskan peningkatan pengamanan tidak hanya dilakukan melalui penambahan personel keamanan. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi lintas lembaga, melakukan pemetaan risiko secara menyeluruh, serta melibatkan pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan.

Ia juga mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan di Papua agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadi insiden, tetapi mampu mencegah ancaman serupa di masa mendatang.

"Kami percaya melalui sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, rasa aman dapat dipulihkan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap negara," katanya.

Dave menambahkan Komisi I DPR akan terus mengawal kebijakan keamanan di Papua agar tetap mengedepankan perlindungan terhadap warga sipil serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sebelumnya, Kapolres Yahukimo AKBP Zet Salino mengungkapkan pesawat milik PT AMA dibakar KKB di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Kamis (2/7/2026).

Pesawat tersebut diterbangkan pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, dari Wamena menuju Balinggama dengan membawa tujuh penumpang.

Akibat serangan tersebut, pilot Nicholas F. Goselin meninggal dunia. Sementara tujuh penumpang dilaporkan selamat, yakni Eston Sobolim, Kluenang Sobolim, Toni Balingga, Elina Sobolim, Ona Sobolim, Lisenia Balingga, dan Vaince Amo Hoso.

Hingga kini aparat gabungan masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran pesawat serta mendalami rangkaian peristiwa yang terjadi di wilayah Yahukimo.* (k/dh)

Berbekal pengalaman hampir 45 tahun mengabdi di lingkungan ATR/BPN, Budi menilai persoalan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan sertifikat atau batas bidang tanah, melainkan menyangkut kehidupan masyarakat, investasi, ketahanan pangan hingga masa depan bangsa.

Baca Juga:

• Indonesia Kehilangan Hingga 80 Ribu Hektar Sawah per Tahun

Menurut Budi, semangat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang lahir pada era Presiden Soekarno masih sangat relevan hingga saat ini. Tantangan terbesar, kata dia, bukan lagi pada dasar hukumnya, melainkan bagaimana tata kelola pertanahan mampu menjawab perkembangan zaman secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Ia menjelaskan, konflik agraria yang masih terjadi di berbagai daerah umumnya dipicu oleh tumpang tindih data pertanahan, sengketa batas lahan, perubahan tata ruang, hingga meningkatnya kebutuhan lahan akibat investasi dan pertumbuhan penduduk.

Karena itu, penyelesaian konflik agraria dinilai tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum formal, tetapi juga membutuhkan integrasi kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta kepentingan pembangunan nasional.

"Setiap bidang tanah memiliki sejarah dan karakteristik yang berbeda. Karena itu penyelesaiannya juga tidak bisa disamaratakan. Dibutuhkan pemahaman lapangan dan pendekatan yang komprehensif," katanya.

Budi juga menyoroti transformasi pelayanan pertanahan yang kini memasuki era digital melalui penerapan sertifikat elektronik, digitalisasi arsip, layanan daring, hingga integrasi data spasial.

Menurutnya, digitalisasi menjadi langkah penting untuk mempercepat pelayanan publik sekaligus memperkuat kepastian hukum. Namun, ia mengingatkan bahwa modernisasi sistem harus dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengawasan, serta keamanan data.

"Digitalisasi harus mempercepat pelayanan sekaligus memperkuat integritas data. Jangan sampai hanya mengubah bentuk dokumen tanpa memperbaiki kualitas tata kelola," tegasnya.

Selain itu, ia menilai reformasi administrasi pertanahan juga menjadi instrumen penting dalam mempersempit ruang gerak praktik mafia tanah yang selama ini memanfaatkan lemahnya administrasi, manipulasi dokumen, hingga konflik kepemilikan lahan.

Menurut Budi, semakin transparan sistem pelayanan pertanahan, semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan. Karena itu, sinergi antara ATR/BPN, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga peradilan harus terus diperkuat.

Dalam pandangannya, perjalanan reformasi agraria Indonesia terus berkembang sejak lahirnya UUPA pada era Presiden Soekarno, berlanjut pada masa Orde Baru yang berorientasi pembangunan ekonomi, hingga era Reformasi yang menitikberatkan pada redistribusi tanah, legalisasi aset, dan modernisasi pelayanan.

Kini, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, reformasi agraria dinilai menghadapi tantangan yang semakin kompleks karena harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hilirisasi industri, transisi energi, serta target Indonesia Emas 2045.

Budi menegaskan bahwa keberhasilan reformasi agraria tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap negara melalui pelayanan yang profesional, cepat, transparan, dan berkeadilan.

"Ketika masyarakat memperoleh kepastian hukum, pelayanan yang baik, dan perlindungan atas hak-haknya, pada saat itulah negara benar-benar hadir," pungkasnya.

Gagasan tersebut kemudian dirangkum Budi dalam bukunya berjudul Reformasi Tata Kelola Agraria dan Pertanahan Indonesia: Membangun Fondasi Keadilan, Kesejahteraan, Ketahanan Nasional, dan Kedaulatan Bangsa, yang memadukan kajian akademik dengan pengalaman lapangan selama hampir setengah abad mengabdi di sektor pertanahan.* (dh)

Kegiatan yang berlangsung pada Minggu lalu itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan serentak oleh PHI Regional 3 Kalimantan. Program tersebut mengusung semangat #NowForClimate sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap pelestarian ekosistem pesisir Indonesia.

Baca Juga:

• Rico Waas Ajak Kepala Daerah Wariskan Lingkungan Lestari, Bukan Kerusakan untuk Generasi Mendatang

Manager Environment PHI, Kemas Adrian, mengatakan pelestarian ekosistem pesisir menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari pencapaian operasional, tetapi juga dari kontribusi nyata terhadap lingkungan serta masyarakat di sekitar wilayah kerja.

"Perusahaan mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. Tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi," ujar Kemas Adrian.

Ia menjelaskan, program rehabilitasi tersebut juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, penyediaan pekerjaan layak, penanganan perubahan iklim, dan perlindungan ekosistem daratan.

PHI menilai mangrove dan lamun memiliki peran penting sebagai bagian dari ekosistem *blue carbon* karena mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar selama puluhan hingga ratusan tahun.

Selain menjadi habitat berbagai biota laut, kedua ekosistem tersebut juga berfungsi melindungi garis pantai dari abrasi, meredam energi gelombang, menjaga kualitas perairan, serta mendukung produktivitas sektor perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Berbagai penelitian menunjukkan hutan mangrove memiliki kemampuan menyimpan karbon sekitar tiga hingga lima kali lebih besar dibandingkan hutan tropis daratan pada luasan yang sama. Sementara padang lamun juga berkontribusi besar terhadap penyimpanan karbon melalui biomassa dan sedimen dasar laut.

Program rehabilitasi ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Pulau Pari. Perwakilan kelompok petani setempat menilai bantuan tersebut memberikan manfaat nyata dalam mendukung upaya mengurangi abrasi sekaligus memulihkan kawasan pesisir yang mengalami degradasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pulau Pari menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti abrasi pantai, berkurangnya kawasan padang lamun, hingga dampak kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim.

Melalui kolaborasi antara perusahaan, masyarakat, dan organisasi lingkungan, rehabilitasi ekosistem pesisir diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga mampu menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina, PHI menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bersama SKK Migas dan para mitra sebagai bagian dari penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Indonesia.* (dh)

Aksi yang diikuti sekitar 50 peserta itu dipimpin Koordinator Lapangan Deni Setiawan. Dalam penyampaian aspirasi, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait penanganan beberapa perkara di wilayah hukum Polres Aceh Barat yang dinilai belum memberikan kepastian sebagaimana diharapkan masyarakat.

Baca Juga:

• Hari Bhayangkara ke-80, Polda Aceh Apresiasi Personel Berprestasi dan Perkuat Komitmen Pelayanan Publik

Usai menyampaikan aspirasi, sebanyak 10 perwakilan massa diterima untuk berdialog dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Dirreskrimum Polda Aceh, Kombes Pol. Andre Librian.

Dalam dialog yang berlangsung terbuka, para perwakilan menyampaikan berbagai pengaduan terkait penanganan perkara di wilayah Aceh Barat. Seluruh masukan diterima sebagai bahan telaah untuk dilakukan tindak lanjut sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menanggapi aspirasi tersebut, Dirreskrimum Polda Aceh berdiskusi secara langsung dengan para peserta guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai setiap pengaduan. Polda Aceh juga menegaskan komitmennya membuka ruang komunikasi dengan masyarakat serta memastikan setiap laporan diproses secara profesional sesuai kewenangan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan pihaknya menghormati penyampaian pendapat di muka umum sebagai hak konstitusional warga negara, selama dilaksanakan secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat kami terima dengan terbuka. Dialog merupakan bagian dari komitmen Polda Aceh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan setiap laporan dan pengaduan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku," ujarnya.

Joko menegaskan, Polda Aceh akan menangani setiap perkara secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel berdasarkan fakta hukum serta alat bukti yang tersedia.

"Setiap laporan yang memenuhi unsur hukum dan didukung alat bukti yang cukup akan diproses secara profesional tanpa membeda-bedakan pihak mana pun. Kami juga mengajak masyarakat untuk mempercayakan proses penegakan hukum kepada penyidik serta bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif," tutupnya.* (dh)

Peninjauan dilakukan bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sebagai bagian dari kunjungan kerja AHY di Sumatera Utara untuk memastikan pembangunan program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai target.

Baca Juga:

• AHY: Pembangunan Lima Sekolah Rakyat Habiskan Anggaran Rp1,25 Triliun

"Kalau dilihat dari sisi konstruksi, secara umum sudah selesai. Tinggal finishing sedikit-sedikit saja, termasuk pembersihan material konstruksi di sekitar area sekolah agar semuanya aman," ujar AHY.

Menurutnya, sejumlah aspek keamanan juga masih terus disempurnakan, termasuk peninggian pagar di bagian belakang sekolah guna memberikan rasa aman bagi para siswa.

Sekolah Rakyat Medan dibangun di atas lahan sekitar enam hektare milik Pemko Medan dan dirancang sebagai sekolah terpadu mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA dengan kapasitas sekitar 1.080 siswa.

Selain ruang kelas, sekolah tersebut dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti laboratorium, asrama putra dan putri, kantin, aula multifungsi, amfiteater, lapangan olahraga, hingga masjid.

AHY menjelaskan seluruh fasilitas tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis dan berkualitas.

"Kita ingin melakukan intervensi nyata untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pendidikan yang terjangkau, berkualitas, bahkan di sini gratis dari awal masuk hingga lulus," tegasnya.

AHY juga menyebut Sekolah Rakyat Medan menjadi satu dari lima proyek serupa yang dibangun di Sumatera Utara dengan total nilai investasi sekitar Rp1,25 triliun.

Dalam kesempatan itu, AHY memberikan apresiasi kepada Pemko Medan yang dinilai aktif mendukung pembangunan sejak tahap awal melalui penyediaan lahan hingga pembangunan infrastruktur pendukung.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan Pemko Medan telah melakukan peningkatan jalan, pembangunan drainase, serta pemasangan lampu penerangan jalan umum untuk menunjang operasional sekolah.

Menurut Rico, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar Sekolah Rakyat dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

Sekolah Rakyat Medan ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan Juli 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru.

Di akhir kunjungannya, AHY mengingatkan pentingnya perawatan fasilitas sekolah agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang serta berharap Sekolah Rakyat mampu melahirkan generasi unggul yang berkontribusi bagi Kota Medan, Sumatera Utara, dan Indonesia.* (dh)

Kejurda INKANAS Sumut 2026 berlangsung di Gedung Serbaguna Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Utara, Jumat (3/7/2026), dan diikuti para karateka dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Bandar Narkoba Usai Aipda Yudhie Gugur dalam Penggerebekan di Kalteng

"Kejuaraan ini bukan sekadar tentang menang ataupun kalah di atas matras. Ini adalah momentum penting dalam pembentukan karakter, penanaman kedisiplinan yang kuat, serta pemupukan jiwa sportivitas bagi para atlet muda kita," ujar Zakiyuddin.

Ia berharap Kejurda INKANAS 2026 menjadi wadah lahirnya bibit-bibit atlet karate yang mampu mengharumkan nama Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, di berbagai ajang nasional hingga internasional.

Menurutnya, pembinaan yang berkelanjutan melalui latihan yang disiplin dan kompetisi rutin menjadi kunci dalam mencetak atlet berkualitas yang mampu bersaing di level lebih tinggi.

"Melalui ajang ini, saya berharap lahir atlet-atlet berprestasi yang tidak hanya mengharumkan nama Sumatera Utara, tetapi secara khusus mampu membawa nama Kota Medan bersinar di kancah nasional maupun internasional," katanya.

Di akhir sambutannya, Zakiyuddin memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar menampilkan kemampuan terbaik selama pertandingan serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

"Selamat bertanding kepada seluruh atlet. Keluarkan kemampuan terbaik kalian dan selalu junjung tinggi sportivitas," tutupnya.* (dh)

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, membenarkan bahwa Aipda HSR kini menjalani proses pemeriksaan etik atas perbuatannya.

Baca Juga:

• Kapolri Lakukan Rotasi Besar Polda Sumut, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

Ferry menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, insiden tersebut dipicu rasa cemburu setelah Aipda HSR menerima informasi bahwa istrinya diduga berada di dalam mobil bersama seorang pria berinisial LH.

Berbekal informasi tersebut, Aipda HSR kemudian melakukan pengejaran terhadap mobil Honda HR-V yang dikendarai LH hingga akhirnya menabrak kendaraan tersebut dari belakang menggunakan mobil Toyota Innova yang dikemudikannya.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan, perempuan yang berada di dalam mobil bersama LH dipastikan bukan istri Aipda HSR.

"Ternyata hasil pemeriksaannya yang bersama LH bukan istri yang bersangkutan (HSR)," ujar Ferry.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada 28 Mei 2026 di kawasan Jalan Karya Wisata, Medan Johor. Selain dua kendaraan yang terlibat, sebuah angkutan kota (angkot) juga dilaporkan ikut terdampak dalam kecelakaan tersebut.

Akibat insiden itu, kendaraan mengalami kerusakan cukup parah. Sementara terkait adanya korban luka, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman.

Saat ini, kasus tersebut telah ditangani Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Polda Sumut menegaskan Aipda HSR akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.* (ds/dh)

Tiorita mengatakan pertemuan terakhirnya dengan Syah Afandin terjadi saat peringatan Hari Bhayangkara, dua hari sebelum operasi tangkap tangan dilakukan KPK.

Baca Juga:

• Raja Juli Tegaskan Dukung KPK Usut Dugaan Korupsi Kehutanan, Siap Bersikap Kooperatif

Ia mengaku hingga kini belum mengetahui secara pasti kondisi maupun keberadaan Bupati Langkat setelah diamankan KPK. Meski demikian, Tiorita berharap Syah Afandin tetap diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan.

Selain itu, ia juga menyampaikan doa agar keluarga Syah Afandin diberikan ketabahan menghadapi ujian tersebut.

Terkait perkara yang sedang ditangani KPK, Tiorita memilih menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada penetapan status resmi dari lembaga antirasuah.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan telah mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.

Ketujuh orang tersebut terdiri atas Bupati Langkat Syah Afandin, seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, serta lima pihak swasta.

Dalam operasi tersebut, penyidik KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan pihak swasta kepada Bupati Langkat.

Saat ini, Syah Afandin telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebelum penyidik menentukan langkah hukum berikutnya.* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli menyusul penyidikan KPK terkait dugaan korupsi yang menyeret Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, dan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan.

Baca Juga:

• Raja Juli Akui Pernah Terima Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Telusuri Dugaan Izin Kawasan Hutan

Raja Juli menegaskan pihaknya siap membantu KPK sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum dan perbaikan tata kelola sektor kehutanan di Indonesia.

Menurutnya, Presiden telah memberikan amanah kepada Kementerian Kehutanan untuk membangun tata kelola kehutanan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik suap dan korupsi.

Karena itu, ia menyatakan seluruh jajaran Kementerian Kehutanan akan terbuka terhadap kebutuhan penyidik, termasuk apabila diminta menyerahkan dokumen maupun memberikan keterangan dalam proses penyidikan.

Raja Juli memastikan dirinya siap memenuhi panggilan KPK apabila dibutuhkan guna memperjelas berbagai fakta dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan masih mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak terkait proses pelepasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Penyidikan tersebut dilakukan setelah Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi.

Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan penyidik masih menelusuri proses penerbitan rekomendasi yang berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan. KPK juga membuka kemungkinan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni apabila keterangannya diperlukan untuk melengkapi pembuktian dalam perkara tersebut.* (k/dh)

Kuasa hukum Roy Suryo, Soraya, berharap majelis hakim memberikan putusan yang objektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Baca Juga:

• Polda Metro Yakin Praperadilan Roy Suryo Ditolak, Penyidikan Diklaim Sesuai Prosedur

Sementara itu, anggota tim kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, menjelaskan dokumen kesimpulan yang diserahkan kepada hakim berisi rangkuman seluruh proses persidangan, mulai dari penyampaian alat bukti hingga keterangan para ahli dari kedua belah pihak.

Menurutnya, ahli yang dihadirkan pihak pemohon menilai proses penangkapan, penahanan, dan penggeledahan terhadap Roy Suryo tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Abdul Gafur juga menyoroti surat perintah penangkapan dan penahanan yang digunakan penyidik. Ia menilai terdapat dugaan cacat formil dalam dokumen tersebut karena mencantumkan dasar hukum yang dipersoalkan oleh pihaknya.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum Roy Suryo meminta hakim menyatakan tindakan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan terhadap kliennya batal demi hukum atau setidaknya tidak sah.

Menurut Abdul Gafur, pengajuan praperadilan bukan semata-mata untuk membela kliennya, tetapi juga sebagai mekanisme hukum guna menguji dan mengoreksi keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan.

Sidang praperadilan Roy Suryo kini telah memasuki tahap akhir. Putusan atas permohonan tersebut dijadwalkan akan dibacakan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pekan depan.* (oz/dh)

Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Metro Jaya, Kombes Abrianto Pardede, mengatakan tim kuasa hukum kepolisian telah menyampaikan seluruh rangkaian fakta dan kesimpulan dalam persidangan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim.

Baca Juga:

• PSI Balas PDIP soal Jokowi Injak Kepala Kerbau, Tegaskan Itu Prosesi Adat Bukan Simbol Politik

Menurut Abrianto, penyidik juga menghadirkan ahli dalam persidangan guna memperkuat argumentasi bahwa proses penangkapan maupun penahanan terhadap Roy Suryo telah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan perundang-undangan.

Ia menegaskan seluruh tindakan penyidik dilakukan secara profesional sehingga tidak ada alasan untuk meragukan proses hukum yang telah berjalan.

Polda Metro Jaya bahkan menyatakan keyakinannya bahwa majelis hakim akan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo.

"Kalau kami tetap 100 persen ya. Insya Allah yang terbaik. Karena ini bukan mencari lawan, tetapi memberikan yang terbaik buat negara kita biar damai, aman, sentosa," ujar Abrianto.

Sebelumnya, dalam sidang praperadilan, tim kuasa hukum Roy Suryo menayangkan rekaman video yang memperlihatkan proses penangkapan kliennya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Melalui tayangan tersebut, Roy Suryo menilai proses penangkapannya tidak sesuai prosedur.

Permohonan praperadilan tersebut diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, serta penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.* (in/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik akan mengkaji seluruh informasi yang muncul, termasuk pengakuan Raja Juli, guna memastikan ada atau tidaknya hubungan antara pemberian amplop dengan proses pelepasan izin kawasan hutan.

Baca Juga:

• PKB Dorong Revisi UU Pilkada, Maraknya Korupsi Kepala Daerah Jadi Sorotan

Menurut Budi, berdasarkan informasi awal yang diperoleh penyidik, terdapat dugaan pengumpulan dana yang dilakukan oleh Bupati Kuansing dari sejumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di wilayah Kuantan Singingi.

Karena itu, KPK membuka peluang memanggil berbagai pihak yang dinilai mengetahui duduk perkara tersebut guna memperkuat proses penyidikan.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa dirinya memang sempat menerima sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing usai audiensi di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.

Namun, Raja Juli menegaskan amplop tersebut langsung dikembalikan melalui ajudannya karena merasa tidak memiliki hak untuk menerimanya. Ia mengaku tidak mengetahui isi amplop tersebut.

Menurut Raja Juli, pengembalian amplop dilakukan sekitar 17 hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Suhardiman Amby.

Ia juga menyebut proses pengembalian telah didokumentasikan dan dilengkapi dengan tanda terima bermeterai sebagai bukti bahwa amplop tersebut telah dikembalikan kepada pihak yang menyerahkannya.

KPK menegaskan akan terus mendalami seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi tersebut, termasuk kemungkinan adanya keterkaitan dengan proses perizinan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi.* (in/dh)

Sahroni mengatakan penegakan hukum harus berjalan secara adil dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu.

Baca Juga:

• PKB Dorong Revisi UU Pilkada, Maraknya Korupsi Kepala Daerah Jadi Sorotan

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sikap Polri yang memastikan tidak akan memberikan perlindungan terhadap anggotanya apabila terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi Program MBG.

Menurut Sahroni, komitmen Polri tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk dukungan terhadap proses penegakan hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung.

"Saya yakin Polri 100 persen tidak akan melindungi anggotanya yang terbukti bermasalah, apalagi jika sampai terseret pusaran dugaan korupsi program MBG," ujarnya.

Sahroni juga mengajak seluruh kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

Ia menilai penyidik Kejaksaan Agung telah bekerja berdasarkan alat bukti yang dimiliki sehingga proses hukum harus berjalan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

Menurutnya, penegakan hukum yang transparan akan menjadi langkah penting untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan seorang perwira polisi aktif berinisial LMI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional periode 2025–2026.

Menanggapi penetapan tersangka tersebut, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan institusinya menghormati proses hukum yang tengah berjalan serta memastikan tidak ada impunitas bagi anggota Polri yang terlibat dalam perkara tersebut.* (mt/dh)

Djamari mengatakan tindakan pembakaran pesawat serta penembakan terhadap pilot pesawat milik PT AMA merupakan aksi yang tidak dapat dibenarkan. Ia menilai peristiwa tersebut tidak hanya merenggut nyawa korban, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan di Papua.

Baca Juga:

• Menko Polkam Tinjau Gudang Bulog Medan, Stok Beras Sumut Dipastikan Aman hingga 7 Bulan

Menurutnya, pemerintah akan terus mendorong TNI dan Polri untuk memburu para pelaku hingga mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Selain melakukan pengejaran terhadap pelaku, Djamari juga meminta aparat memperketat pengamanan di sejumlah bandara di Papua. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin keamanan penerbangan, khususnya penerbangan perintis yang melayani daerah-daerah terpencil.

Sementara itu, Komando Operasi (Koops) TNI Habema saat ini masih melakukan pengejaran terhadap kelompok yang diduga bertanggung jawab atas penembakan pilot asal Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Inf Wirya Arthadiguna mengatakan, aparat telah mengidentifikasi kelompok yang diduga melakukan penembakan dan pembakaran pesawat tersebut.

Menurut Wirya, aksi itu diduga dilakukan oleh kelompok OPM XVI/Yahukimo yang dipimpin Elkius Kobak.

Saat ini, personel Koops TNI Habema terus mengumpulkan informasi dan petunjuk di lapangan untuk melacak keberadaan kelompok tersebut. Pengamanan di sekitar lokasi kejadian juga diperketat guna mengantisipasi kemungkinan adanya serangan lanjutan yang dapat membahayakan masyarakat maupun aktivitas penerbangan.

Selain operasi pengejaran, patroli rutin terus dilakukan dengan melibatkan unsur terkait sebagai upaya menjaga situasi keamanan di Papua tetap kondusif dan memastikan pelayanan penerbangan perintis dapat berjalan dengan aman.* (mt/dh)

Kapoksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengatakan perubahan UU Pilkada perlu diarahkan pada sistem yang tidak membutuhkan biaya politik tinggi. Menurutnya, tingginya ongkos politik menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong praktik korupsi di tingkat daerah.

Baca Juga:

• Roy Suryo Kembali Gugat Status Tersangka, Polda Metro Tegaskan Siap Hadapi Praperadilan

Selain perubahan regulasi, Khozin juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat tata kelola pemerintahan daerah agar tidak lagi membuka ruang terjadinya tindak pidana korupsi.

Ia menilai upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh melalui pembenahan sistem pemerintahan di daerah.

Menurut Khozin, praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah selama ini umumnya terjadi dalam tiga pola utama, yakni jual beli jabatan, penyalahgunaan perizinan, serta korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Karena itu, ia mendorong Kemendagri menyusun desain tata kelola yang mampu menutup celah terjadinya praktik tersebut sekaligus menggandeng aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi.

"Korupsi di daerah memiliki tiga pola yakni jual beli jabatan, pemberian izin, dan korupsi pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Khozin berharap pembenahan sistem tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terus berulang.

Belakangan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap sejumlah kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT). Salah satunya Bupati Langkat Syah Afandin yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap proyek dengan barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah.

Sebelumnya, KPK juga menetapkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby sebagai tersangka dalam dugaan suap jual beli jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Kasus tersebut menjadi penindakan ketujuh yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah di wilayah Riau.* (d/dh)