Kepala Dishub Sumut Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan program bus perintis merupakan program strategis daerah yang ditujukan untuk memperkuat konektivitas, khususnya di wilayah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan (3TP).

Baca Juga:

• Targetkan 3 Puskesmas Ber-IGD 24 Jam Rampung Desember 2026, Rico Waas: Warga Silakan Lapor Jika Layanan Buruk

Menurut Yuda, terdapat 18 kabupaten/kota yang menjadi wilayah prioritas layanan bus perintis. Namun, pada 2026 program tersebut difokuskan lebih dulu di lima daerah, yakni Nias Utara, Samosir, Batubara, Padang Lawas Utara dan Asahan.

Penetapan daerah prioritas tersebut mengacu pada kajian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

"Daerah yang menjadi prioritas ini didasarkan dari kajian Bapperida, dari 33 kabupaten/kota ada 18 daerah yang dinilai tertinggal di Sumut dan tahun ini kami fokuskan untuk lima kabupaten dulu," katanya.

Dari total 33 bus yang disiapkan, Samosir, Padang Lawas Utara, Batubara dan Asahan masing-masing mendapat enam unit. Sementara Nias Utara memperoleh sembilan unit.

Untuk jenis kendaraan, bus yang digunakan di Asahan, Batubara dan Padang Lawas Utara merupakan Hiace. Sementara Samosir menggunakan bus L dan Nias Utara menggunakan mobil Carry karena daerah tersebut disebut belum memiliki angkutan transportasi eksisting.

"Bus yang beroperasi di Asahan, Batubara, Padang Lawas Utara jenisnya bus Hiace, untuk Samosir bus L kecuali Nias Utara karena di sana tidak punya angkutan transportasi yang eksisting maka menggunakan mobil Carry," jelas Yuda.

Setiap kabupaten mendapatkan alokasi anggaran Rp600 juta selama satu tahun. Dana tersebut digunakan untuk membeli layanan bus perintis dengan jarak pelayanan maksimal hingga 60 kilometer per hari.

Yuda menegaskan, Dishub Sumut tidak membeli maupun menyewa kendaraan. Pemerintah membeli jasa pelayanan transportasi dari operator daerah atau pihak ketiga.

"Untuk program bus perintis ini, kita tidak menyewa atau membeli busnya, kita hanya membeli pelayanannya bekerja sama dengan operator, sama sistemnya seperti BRT, dalam sehari pelayanannya 60 Km," ujarnya.

Program tersebut akan dikembangkan secara bertahap. Pada 2027, layanan ditargetkan menjangkau 10 daerah, kemudian 15 daerah pada 2028. Pada 2029 hingga 2030, seluruh 18 daerah yang menjadi prioritas ditargetkan telah mendapatkan layanan bus perintis.

Peluncuran program bus perintis 2026 direncanakan berlangsung paling cepat pada pekan depan. Asahan menjadi lokasi yang direncanakan sebagai tempat peluncuran program.

"Rencana akan kita launching paling cepat minggu depan di Asahan. Mudah-mudahan program ini bisa membantu pelajar yang selama ini mengalami kendala untuk menjangkau transportasi dari rumah ke sekolah," kata Yuda.* (dh)

Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menghentikan operasional SPPG Karo Berastagi Sempajaya secara permanen melalui SK Kepala BGN Nomor 63515 Tahun 2026. SPPG yang dikelola Yayasan Manunggal Kartika Jaya itu tercatat melayani 2.997 penerima manfaat.

Baca Juga:

• Kasus Keracunan MBG di Batang Tembus 411 Orang, 50 Balita Terdampak Usai Makanan Dibawa Pulang

"Intinya harus ada konsekuensi hukum. Penutupan SPPG secara permanen itu kan baru berupa sanksi administrasi, belum sanksi hukum," kata Irham, Jumat (25/9/2026).

Menurut Irham, pengelola SPPG tidak hanya bertanggung jawab kepada pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menilai persoalan keamanan pangan dalam penyelenggaraan MBG tidak cukup diselesaikan melalui sanksi administratif. Apalagi, sebelumnya terdapat peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari SPPG tersebut.

"Apalagi kita tahu bahwa jumlah yang keracunan tidak sedikit, bahkan akibat dari keracunan tersebut berbuntut panjang. Ini terkait terganggunya masa depan anak bangsa," ujarnya.

Irham meminta aparat penegak hukum segera melakukan langkah penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Menurut dia, proses hukum tetap dapat dilakukan berdasarkan fakta yang ditemukan dalam peristiwa tersebut.

"Dengan laporan ataupun tanpa laporan, pihak kepolisian harus mengambil langkah hukum atas kejadian ini," katanya.

Dia mengatakan penegakan hukum diperlukan untuk memastikan pengelola SPPG bertanggung jawab apabila terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan penerima manfaat.

Menurut Irham, proses tersebut juga penting untuk menjaga pelaksanaan program MBG agar tetap memenuhi standar keamanan pangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Penutupan permanen SPPG Karo Berastagi Sempajaya sebelumnya ditetapkan BGN bersama tiga SPPG lainnya di daerah berbeda. BGN menyatakan penerima manfaat dari SPPG yang dihentikan operasionalnya akan dialihkan ke SPPG terdekat yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan kapasitas memadai.

Irham berharap penanganan terhadap kasus SPPG tersebut tidak berhenti pada penghentian operasional, tetapi juga memberikan kepastian mengenai pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar ketentuan.* (sp/dh)

Kedatangan Ibu Wali Kota Binjai disambut haru oleh keluarga Sakinah. Dalam kunjungan itu, dia berdialog dengan Sakinah dan keluarganya sekaligus memberikan semangat, motivasi serta doa untuk kesembuhan.

Baca Juga:

• Kiat Menggapai Keluarga SAMARA, dari Memperkuat Iman hingga Mengendalikan Emosi

"Kami dari Pemerintah Kota Binjai sangat prihatin dan ikut merasakan apa yang dialami ananda Sakinah. Kami hadir di sini untuk memberikan semangat. Jangan patah semangat ya nak, Pemko Binjai akan berupaya membantu proses pengobatannya. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan," ujar Ibu Wali Kota Binjai.

Keluarga Sakinah menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kunjungan langsung tersebut. Dukungan dari pemerintah daerah disebut menjadi penyemangat bagi keluarga di tengah kondisi yang sedang dihadapi.

Pemko Binjai berharap perhatian dan fasilitasi pengobatan yang diberikan dapat membantu Sakinah memperoleh penanganan medis dan perawatan yang dibutuhkan.* (dh)

Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinkes Sumut dr. Nora Nasution mengatakan kelompok LSL menjadi kelompok dengan temuan HIV tertinggi dalam data tersebut.

Baca Juga:

• Melonjak di Medan dan Deli Serdang, Dinkes Sumut Deteksi 27 Kasus Super Flu: Balita & Lansia Waspada

Meski jumlah temuan pada kelompok LSL cukup tinggi, Nora mengingatkan angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya peningkatan kasus HIV. Menurutnya, pemerintah memiliki target penemuan kasus berdasarkan estimasi jumlah kasus yang harus ditemukan setiap tahun.

"Yang kita cari itu memang kasus sebanyak-banyaknya, jadi jangan dibilang meningkat," katanya.

Penemuan kasus sejak dini menjadi bagian dari strategi pengendalian HIV hingga 2030. Dengan mengetahui status HIV lebih awal, pasien dapat segera mendapatkan pengobatan dan upaya pencegahan penularan bisa dilakukan.

Selain kelompok LSL, temuan HIV juga berasal dari sejumlah kelompok lain. Pelanggan pekerja seks tercatat 255 kasus, pasangan orang dengan HIV 121 kasus, pasangan berisiko tinggi 73 kasus, wanita pekerja seksual 58 kasus dan ibu hamil 51 kasus.

Kemudian terdapat 400 kasus pada pasien tuberkulosis yang juga terinfeksi HIV. Sementara itu, populasi umum menyumbang 344 temuan, pasien dengan infeksi menular seksual 45 kasus, warga binaan pemasyarakatan 29 kasus, calon pengantin 24 kasus, waria 23 kasus, anak orang dengan HIV 22 kasus, pasien hepatitis 18 kasus serta pengguna narkoba suntik enam kasus.

Jika seluruh temuan dari berbagai kelompok tersebut dijumlahkan, totalnya mencapai 2.334 kasus HIV.

Nora mengatakan Medan dan Deli Serdang menjadi wilayah dengan jumlah temuan yang cukup banyak. Namun, data tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan domisili pasien karena sebagian warga dari kabupaten/kota lain memilih menjalani pemeriksaan dan pengobatan di Medan.

"Orang yang dari kabupaten/kota lain pun karena malu dia ketahuan dia berobat di daerahnya, dia pasti akan berobat ke sini, ke Medan," jelas Nora.

Menurut Nora, stigma dan diskriminasi masih menjadi salah satu kendala dalam penemuan kasus HIV. Kondisi tersebut membuat sebagian orang enggan memeriksakan diri atau terbuka mengenai faktor risiko ketika menjalani konseling.

"Kesadaran mereka untuk memeriksakan diri ini yang enggak ada. Masuk ke situ aja kita susah karena stigma itu," ujarnya.

Dinkes Sumut menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan HIV melalui puskesmas serta rumah sakit di kabupaten dan kota. Pasien juga mendapatkan konseling terkait pengobatan dan pencegahan penularan.

Pengobatan antiretroviral (ARV) diberikan untuk menekan jumlah virus dan menjaga kualitas hidup pasien. Pemeriksaan viral load dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengobatan dalam menekan jumlah virus HIV.

Di sisi lain, kematian pada orang dengan HIV masih ditemukan. Nora mencatat 191 orang dengan HIV meninggal sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

"Terbanyak di Medan ada 74 orang yang meninggal. Disusul Deli Serdang, 21 orang," katanya.

Nora menegaskan penemuan HIV sejak dini tetap menjadi bagian penting dalam pengendalian penyakit tersebut. Semakin cepat seseorang mengetahui status HIV-nya, semakin cepat pula pengobatan dan langkah pencegahan penularan dapat dilakukan.* (sp/dh)

Kepala UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) BPBD Dairi, Amudi P Situmeang, membenarkan kejadian tersebut. Informasi kebakaran diterima petugas dari masyarakat sekitar pukul 12.45 WIB.

Baca Juga:

• 7 Destinasi Wisata di Humbahas yang Wajib Masuk Daftar Liburan, Ada Air Terjun dan Situs Sejarah

Dalam peristiwa tersebut, seorang anak laki-laki yang diperkirakan berusia 4 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumah.

Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Sidikalang. Namun, hingga berita ini diturunkan, identitas korban belum diketahui.

Petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pemadaman dan pendinginan di lokasi kejadian.

Amudi mengatakan penanganan kebakaran mengalami kendala karena akses menuju lokasi cukup sempit. Kondisi tersebut membuat mobil pemadam kebakaran tidak dapat masuk hingga mendekati titik api.

"Untuk keterangan resmi belum bisa, Bang, karena masih bertugas," ujarnya.

Petugas bersama unsur yang membantu masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan api benar-benar padam dan kondisi dinyatakan aman.* (mi/dh)

Kasus tersebut terdeteksi melalui dua lokasi site sentinel, yakni Puskesmas Teladan untuk wilayah Kota Medan dan Rumah Sakit Amri Tambunan di Kabupaten Deli Serdang.

Baca Juga:

• Terpidana Silfester Matutina Belum Juga Dieksekusi, Tapi Sempat Jadi Komisaris BUMN Pelindo Jasa Maritim Selama 5 Hari? Ini Penjelasan Perusahaan

"Kasus ini terdeteksi melalui dua lokasi site sentinel kita di Sumut, yaitu Puskesmas Teladan untuk wilayah Kota Medan dan RS Amri Tambunan untuk wilayah Deli Serdang. Terjadi tren peningkatan dari 3 kasus pada Agustus menjadi 18 kasus pada bulan September," ujar Nora, Jumat (25/9/2026).

Menurut Nora, peningkatan kasus tersebut menjadi perhatian karena virus influenza dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui pola penularan sekaligus mendeteksi perubahan virus sejak dini.

Dinkes Sumut menyebut pengawasan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan virus influenza yang berpotensi menimbulkan wabah.

Meski disebut super flu, Dinkes Sumut menegaskan kondisi tersebut tidak serta-merta berarti munculnya pandemi baru. Masyarakat juga diimbau tidak panik karena gejala yang muncul umumnya berupa demam, batuk dan pilek.

"Berbeda dengan COVID-19 yang menyerang dan merusak jaringan alveoli paru-paru secara cepat, super flu ini tidak tergolong fatal dan hingga saat ini tidak ada laporan kasus kematian (case fatality rate 0%). Sebagian besar pasien dapat sembuh secara mandiri seiring membaiknya daya tahan tubuh," jelas Nora.

Kelompok yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih adalah balita dan lanjut usia. Kedua kelompok tersebut disebut lebih rentan mengalami infeksi sehingga perlu mendapat perlindungan lebih, terutama ketika muncul gejala gangguan pernapasan.

Dinkes Sumut mengimbau warga yang mengalami batuk, pilek atau gejala flu untuk membatasi kontak dengan orang lain dan beristirahat di rumah. Penggunaan masker juga dianjurkan, khususnya saat berada di luar rumah atau ketika sedang mengalami gejala.

Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dengan rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Selain itu, warga dianjurkan menjaga asupan makanan bergizi, mencukupi kebutuhan air putih dan tetap berolahraga.

Vaksinasi influenza tahunan juga dapat dimanfaatkan sebagai perlindungan tambahan terhadap infeksi influenza.

Dengan adanya peningkatan kasus yang terpantau pada September, Dinkes Sumut meminta masyarakat tetap waspada tanpa berlebihan. Deteksi dini dan pengendalian penularan dinilai penting untuk mencegah peningkatan kasus influenza berkembang menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang lebih luas.* (im/dh)

Suahasil menjelaskan anggaran pendidikan tersebut tersebar di pemerintah pusat dan daerah. Di tingkat pusat, anggaran dialokasikan melalui sejumlah kementerian, termasuk kementerian yang menangani pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, serta Kementerian Agama.

Baca Juga:

• Soroti Rencana Sekolah Hingga Kuliah Gratis Prabowo, Eks Korpus BEM SI Wanti-wanti Celah Komersialisasi

Pemerintah kini melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang porsinya mencapai 20 persen dari APBN. Evaluasi tersebut diarahkan pada hasil yang dapat diukur, antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), serta skor Programme for International Student Assessment (PISA).

Suahasil mengatakan pemerintah ingin melihat kembali hubungan antara besarnya anggaran yang telah dialokasikan dengan hasil yang diperoleh dari sektor pendidikan.

"Jadi ini yang kita lihat, desainnya seperti apa? Lalu output dari pendidikan kita, terutama setelah kita menjalankan anggaran pendidikan 20 persen, itu seperti apa output yang kita dapat sekarang?" ujarnya.

Arahan tersebut sejalan dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah menyusun grand design pendidikan nasional. Penataan dilakukan dengan meninjau kembali pemanfaatan anggaran pendidikan yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

"Arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design. Coba lihat lagi, uang Rp824 triliun satu tahun, tahun depan, itu bukan uang yang kecil. Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ?" kata Suahasil.

Penataan tersebut mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Pemerintah juga akan meninjau berbagai program yang masuk dalam ekosistem pendidikan.

Sejumlah program yang disebut dalam proses penataan antara lain Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, jaringan sekolah terintegrasi serta tata kelola penyaluran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Sementara itu, pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa program sekolah negeri gratis pada 2027 tidak membutuhkan tambahan anggaran khusus di luar anggaran pendidikan yang telah dialokasikan. Dana program tersebut akan bersumber dari anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027.

Besaran anggaran pendidikan 2027 sendiri berada di kisaran Rp820,9 triliun hingga Rp824 triliun dalam pembahasan pemerintah. Suahasil mengatakan pemerintah masih membahas pembagian anggaran antara pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga.

Dengan demikian, pembahasan sekolah gratis masih berkaitan dengan proses penyusunan desain besar pendidikan nasional. Pemerintah akan menata kembali penggunaan anggaran pendidikan sebelum menyampaikan formulasi kebijakan tersebut kepada masyarakat.* (in/dh)

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah masih dipengaruhi sentimen eksternal. Salah satunya perkembangan konflik antara AS dan Iran serta upaya negosiasi untuk mencari jalan keluar dari ketegangan tersebut.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Melemah ke Rp17.928 per Dolar AS, Ini Faktor yang Menekannya

"Arab Saudi mencegat enam rudal balistik yang ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran, sehingga menggagalkan serangan terhadap provinsi Taif di wilayah selatan dan kawasan Yanbu di tepi Laut Merah; demikian pernyataan koalisi pimpinan Saudi di Yaman," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Sentimen lainnya datang dari hubungan dagang AS dan China. Menteri Keuangan AS Scott Bessent disebut mengonfirmasi bahwa Washington dan Beijing sepakat memperpanjang gencatan senjata perdagangan hingga 10 Januari 2027.

Di sisi lain, perhatian pasar juga tertuju pada kebijakan moneter AS. Sejumlah pejabat Federal Reserve (The Fed) membuka peluang kenaikan suku bunga lanjutan untuk menjaga inflasi tetap berada pada target.

Presiden The Fed New York John Williams mengatakan kenaikan suku bunga masih mungkin dilakukan sebelum akhir tahun. Sementara itu, Presiden The Fed Cleveland Beth Hammack mengingatkan tingginya inflasi dalam waktu lama dapat semakin menyulitkan upaya mengembalikannya ke target.

Sentimen positif dari perekonomian AS turut menjadi perhatian pasar. Data Purchasing Managers' Index (PMI) S&P Global menunjukkan PMI Komposit AS naik secara tidak terduga ke level 58,4 pada September, menjadi level tertinggi dalam lima tahun.

Data klaim awal tunjangan pengangguran AS juga turun menjadi 197.000 pada pekan yang berakhir 19 September, lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 201.000.

Dari dalam negeri, pergerakan rupiah masih menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi global dan kenaikan harga minyak. Ibrahim menyebut konflik yang berkaitan dengan Iran serta gangguan pasokan energi meningkatkan tekanan inflasi global.

Kondisi tersebut berpotensi mendorong bank sentral di berbagai negara mempertahankan atau menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Namun, suku bunga yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan biaya pinjaman pemerintah dan mempersempit ruang fiskal.

Untuk menjaga stabilitas rupiah, pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia melakukan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Langkah tersebut mencakup penguatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sektor eksternal, pengelolaan likuiditas, pengendalian inflasi dan pendalaman pasar keuangan.

Ibrahim memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif pada perdagangan berikutnya dan berpotensi melemah di kisaran Rp17.900-Rp17.950 per dolar AS.

Sementara untuk perdagangan pekan depan, rupiah diperkirakan bergerak dalam rentang Rp17.800-Rp18.100 per dolar AS.* (oz/dh)

Gugatan tersebut diajukan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut.

Baca Juga:

• Terbongkar Peran 4 Surat 'Sakti' Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir: Kelabuhi Bank-BPN Hingga Lumpuhkan Pengembang

Kuasa hukum Dhody, Hasrul Benny Harahap, membenarkan pengajuan praperadilan tersebut.

"Iya gugatan praperadilan sudah kita ajukan ke PN Medan," kata Hasrul, Jumat (25/9/2026).

Dalam permohonannya, pihak Dhody meminta pengadilan menilai apakah proses penetapan dirinya sebagai tersangka dan tindakan penyidik telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Perkara yang menjerat Dhody bermula dari laporan Muhammad Gazali Iskandar, pemilik PT Rapy Ray Putratama yang merupakan pengembang Kompleks Pondok Alam. Laporan tersebut diajukan pada 11 April 2023 terkait dugaan pemalsuan akta otentik.

Kasus tersebut berkaitan dengan lahan yang kini telah dikembangkan menjadi kawasan perumahan Pondok Alam di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Pihak pelapor sebelumnya menyebut pemblokiran sertifikat tanah berdampak terhadap aktivitas bisnis perusahaan, termasuk akses terhadap fasilitas perbankan.

Dalam penyelidikan, polisi menduga pemblokiran sertifikat terjadi setelah adanya sejumlah surat yang dikirim Dhody melalui kuasa hukumnya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan serta Bank BTN, Bank BRI dan Bank BJB.

Dalam surat tersebut, Dhody disebut mengklaim sebagai pihak yang berhak atas kepemilikan lahan. Polisi menyebut tidak terdapat putusan pengadilan yang menetapkan Dhody sebagai pemilik tanah tersebut.

Akibat pemblokiran sertifikat, pihak pelapor disebut tidak dapat menggunakan dokumen tersebut untuk kepentingan perbankan.

Selain itu, Dhody diketahui pernah mengajukan gugatan pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) terkait kawasan perumahan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan pada 2023.

Polda Sumut kemudian menetapkan Dhody sebagai tersangka setelah proses penyidikan. Polisi juga melakukan penahanan setelah Dhody disebut dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Penangkapan terhadap Dhody dilakukan pada Selasa (15/9/2026) di kediamannya di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Cornelius Mangarahon Simanjuntak mengatakan penahanan dilakukan karena Dhody dinilai tidak kooperatif dalam proses penyidikan. Ketidakhadiran pada pemeriksaan sebelumnya disebut karena Dhody sedang menjalankan perjalanan dinas sebagai anggota DPRD Sumut.

Dalam perkara tersebut, penyidik menjerat Dhody dengan Pasal 394 dan Pasal 391 KUHP. Ancaman pidana dari kedua pasal tersebut masing-masing mencapai tujuh tahun dan enam tahun penjara.

Dengan diajukannya praperadilan, keabsahan penetapan tersangka serta tindakan penyidik terhadap Dhody kini menjadi bagian dari proses yang akan diperiksa di PN Medan.* (km/dh)

Permintaan tersebut disampaikan RAPI saat menyerahkan surat aspirasi ke Gedung MK, Jakarta, Jumat (25/9/2026). RAPI menilai seluruh tahapan pencalonan hingga pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran telah dilalui sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• Cecar KPU di Sidang MK, Saldi Isra Skak Beda Perlakuan Verifikasi Ijazah Gibran pada Pilkada dan Pilpres

"Jadi bagi kami, persyaratan itu sudah final pada saat MK melakukan sidang perkara sengketa Pilpres 2024 yang dilaksanakan oleh calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 3 dan itu telah ditolak," kata Derek.

Menurut Derek, setelah seluruh tahapan tersebut selesai, KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Keduanya kemudian dilantik pada 20 Oktober 2024.

Derek mengatakan Gibran saat ini bukan lagi berstatus sebagai calon wakil presiden, melainkan telah menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

"Sementara hari ini, Gibran Rakabuming Raka itu bukan lagi calon wakil presiden, tapi sudah Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Prabowo periode 2024-2029," ujarnya.

Atas dasar itu, RAPI meminta MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima dalam putusan sela. Apabila perkara dilanjutkan ke pokok perkara, mereka meminta permohonan tersebut ditolak.

"Pada saat pembacaan putusan sela kami minta permohonan para pemohon ini tidak dapat diterima. Dan kami mengharapkan apabila lanjut ke pokok perkara, kami minta untuk ditolak," kata Derek.

Derek menegaskan kedatangan mereka ke MK tidak atas perintah pihak tertentu. Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk aspirasi relawan yang merasa ikut terlibat dalam pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"Kami hadir bukan atas perintah siapa-siapa. Kami hadir karena keterpanggilan sebagai pihak-pihak yang turut terlibat langsung memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran di Pemilu 2024," ujarnya.

RAPI Persoalkan Legal Standing Pemohon

Ketua Umum Bara JP sekaligus bagian dari Presidium RAPI, Frans Ansanay, juga mempersoalkan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon.

Frans mempertanyakan dasar para pemohon mengajukan perkara yang berkaitan dengan syarat pencalonan Gibran. Menurut dia, para pemohon tidak terlibat sebagai peserta Pilpres 2024.

"Pertama, para pemohon ini tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan karena pemohon tidak terlibat atau tidak ikut serta sebagai peserta pemilihan presiden dan wakil presiden," kata Frans.

Ia juga mempertanyakan posisi para pemohon sebagai pemilih dalam Pilpres 2024.

"Artinya, kami enggak tahu ini pemohonnya pemilih siapa. Status keikutsertaannya untuk memilih itu tidak ada pada saat itu," ujarnya.

Perkara Syarat Pendidikan Gibran

Perkara yang dipersoalkan RAPI teregister di MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Pemohonnya antara lain Denny Indrayana, Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bonatua Silalahi dan sejumlah pihak lainnya.

Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu. Mereka meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan dan membatalkan sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonannya.

Dalam permohonan tersebut, para pemohon juga meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dan memerintahkan MPR menyelenggarakan pemilihan wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Sementara itu, KPU dalam persidangan mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa perkara tersebut. KPU menilai permohonan yang diajukan justru berkaitan dengan sengketa proses pencalonan, bukan sengketa hasil pemilu.

Perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di MK. Sikap RAPI merupakan aspirasi pihak yang mendukung Prabowo-Gibran, sedangkan kewenangan MK dan pokok permohonan masih menjadi materi yang diperiksa dalam persidangan.* (k/dh)

Sidak dilakukan untuk mengecek langsung bangunan yang sebelumnya disorot Ombudsman RI karena memiliki fasilitas menyerupai hunian mewah atau apartemen.

Baca Juga:

• Usut 'Klaster Mewah' Lapas Cibinong, Menteri Imipas Ancang-ancang Copot Pejabat & Sanksi Pidana

Aries mengatakan bangunan yang diperiksa Ombudsman memang terdapat di kawasan tersebut. Namun, berdasarkan pengecekan, bangunan itu disebut merupakan rumah dinas yang diperuntukkan bagi pejabat lapas.

"Sama (rumahnya ada), tadi tempat yang dicek oleh Ombudsman kita sudah masuk juga, kemudian ada berita di tempat SAE ada simulator, saya ajak ke SAE. Nggak ada yang ditutupi," kata Aries kepada wartawan, Jumat (25/9/2026).

Area rumah dinas pegawai dan kompleks lapas diketahui dipisahkan pagar besi. Sejumlah rumah terlihat berjejer di kawasan tersebut.

Selain mengecek rumah dinas, Agus dan Aries juga meninjau area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Pemeriksaan dilakukan setelah muncul informasi mengenai keberadaan simulator golf di kawasan tersebut.

Aries mengatakan pihaknya juga melihat langsung sejumlah fasilitas yang ada di area SAE.

"Tadi sudah melihat, menanyakan apa itu SAE, katanya kan ada simulator golf segala macam, sekarang kita buka apa adanya seperti ini, itu musala, ada gereja, dan lain sebagainya," ujarnya.

Aries menegaskan seluruh ruangan di lingkungan lapas akan diawasi apabila ditemukan penggunaan yang tidak sesuai aturan.

"Apa pun bentuknya ruangan itu bila dipakai untuk hal-hal yang menyimpang aturan, kita akan awasi dan tegakkan," katanya.

Menurut Aries, temuan di Lapas Cibinong menjadi momentum untuk melakukan pemeriksaan lebih luas di lingkungan pemasyarakatan. Ia mengatakan sidak serupa akan dilakukan di sejumlah lapas lain.

"Kita sudah koordinasi dengan Pak Menteri Imipas, ini merupakan kesempatan yang bagus untuk kita membersihkan seluruh lapas," ujar Aries.

"Kita akan melakukan sidak ke beberapa lapas, yang tertangkap harus bertanggung jawab," sambungnya.

Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan pihaknya masih mendalami pemanfaatan sejumlah ruangan di kompleks Lapas Cibinong.

Menurut Agus, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah bangunan tersebut benar-benar digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi atau justru memiliki fungsi lain.

"Kalau ruangan begitu banyak, apa mereka sedang melakukan kegiatan asimilasi dan edukasi, atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain, itu nanti akan kami lihat," kata Agus.

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan sidak di Lapas Cibinong pada Rabu (23/9/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang memiliki fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas dan fasilitas rumah tangga lainnya.

Temuan itu kemudian menjadi perhatian karena fasilitas yang tersedia dinilai menyerupai hunian di luar lapas.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno sebelumnya mengatakan kawasan tersebut merupakan area Sarana Asimilasi dan Edukasi yang di dalamnya terdapat sejumlah rumah dinas jabatan.

Pemerintah kini masih melakukan pendalaman untuk memastikan penggunaan bangunan dan fasilitas di Lapas Cibinong sesuai dengan peruntukannya. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut apabila ditemukan pelanggaran.* (k/dh)

Pertanyaan tersebut disampaikan Saldi kepada Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Polemik Ijazah Jokowi dan Gibran, Menhut Raja Juli: Mungkin Besok Mas Kaesang, Lusa Jan Ethes

Afifuddin menjawab KPU tidak datang langsung ke dinas pendidikan. Menurut dia, KPU saat itu menerima surat keterangan dari instansi yang berwenang dan tidak melakukan verifikasi tambahan karena tidak ada laporan mengenai persoalan tersebut.

"Tidak, tidak datang. Karena waktu itu kan kami sudah mendapat surat keterangan. Karena juga tidak ada laporannya," jawab Afifuddin, dikutip Jumat (25/9/2026).

Afifuddin kemudian menjelaskan surat keterangan penyetaraan tersebut dianggap sah karena diterbitkan oleh instansi yang memiliki kewenangan.

"Karena itu (surat keterangan) dianggap keluar dari instansi yang mempunyai kewenangan, maka kami anggap benar," kata Afifuddin.

Saldi kemudian membandingkan prosedur tersebut dengan verifikasi persyaratan calon dalam Pilkada. Ia menyinggung mekanisme KPU daerah yang disebut melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap asal sekolah atau dokumen pendidikan calon.

Saldi mempertanyakan apakah dalam kasus Gibran terdapat instrumen lain yang digunakan KPU untuk memastikan keabsahan surat penyetaraan tersebut, di luar fakta bahwa dokumen diterbitkan lembaga yang berwenang.

Pertanyaan itu berkaitan dengan proses pemeriksaan dokumen pendidikan Gibran yang kini menjadi bagian dari perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di MK.

KPU Jelaskan Dasar Verifikasi

Dalam persidangan, KPU juga menjelaskan dasar administratif yang digunakan untuk menyatakan Gibran memenuhi persyaratan pendidikan sebagai calon wakil presiden.

KPU merujuk pada ketentuan mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah bagi lulusan sekolah luar negeri. Dalam aturan teknis KPU, dokumen penyetaraan tersebut menjadi bagian dari persyaratan yang diperiksa dalam verifikasi administrasi.

KPU sebelumnya menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 28 Oktober 2023.

Dalam persidangan, KPU juga menyatakan para pemohon perkara tersebut pada dasarnya mempersoalkan sengketa proses pencalonan, bukan sengketa hasil pemilu. Karena itu, KPU mempertanyakan kewenangan MK untuk memeriksa pokok permohonan tersebut.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon. Mereka antara lain meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, membatalkan penetapan pencalonannya dan memerintahkan proses pengisian jabatan wakil presiden melalui mekanisme yang mereka ajukan.

Sidang masih berlangsung dan MK belum menjatuhkan putusan mengenai pokok permohonan maupun dalil para pihak.* (k/dh)

Kepala SMA dan SD SRT 2 Medan Syahripal Putra mengatakan kebutuhan guru yang masih belum terpenuhi salah satunya untuk mata pelajaran agama.

Baca Juga:

• Dengar Tangisan Tengah Malam, Warga Medan Kaget Temukan Bayi Mungil Tergeletak di Steling Jualan

Menurut Syahripal, sekolah juga memiliki opsi merekrut tenaga pengajar secara mandiri sesuai aturan yang berlaku. Guru yang dinilai memenuhi kualifikasi nantinya dapat diusulkan untuk mendapatkan surat keputusan dari Kementerian Sosial.

Pemkot Medan dan Pemprov Sumut sebelumnya telah membantu menambah tiga guru untuk jenjang SD di SRT 2 Medan. Namun, kebutuhan guru agama masih belum terpenuhi.

"Sudah ada bantuan (dari Pemkot dan Pemprov). Sudah ada bantuan sebanyak tiga guru SD, namun tadi saya sampaikan ada guru yang juga di Pemko kekurangan yakni guru agama," ujarnya.

Sementara itu, Kurnia Ramadhana mengatakan kekurangan guru menjadi salah satu alasan kuota siswa SRT 2 Medan hingga 1.000 orang belum dapat dipenuhi.

Menurut Kurnia, jumlah tenaga pendidik harus disesuaikan dengan jumlah siswa agar proses pembelajaran tetap berjalan secara optimal.

"Iya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, ternyata tenaga guru belum begitu mencukupi, namun sekarang sedang berproses koordinasi dengan Pemko dan Pemprov," kata Kurnia.

Ia menambahkan, saat ini terdapat kondisi jumlah siswa yang belum sepenuhnya seimbang dengan jumlah guru, terutama pada jenjang sekolah dasar. Karena itu, pengisian kuota siswa masih menunggu penambahan tenaga pendidik.

"Iya, tentu kalau kita melihat ada cukup banyak anak-anak SD yang ada di Sekolah Rakyat dan belum berimbangan antara jumlah siswa dan jumlah guru. Tentu dalam hal ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, prosesnya sedang berjalan hari ini," ujarnya.

Di sisi lain, Kurnia menilai kebutuhan dasar siswa di SRT 2 Medan telah terpenuhi dengan layak.

"Lebih dari itu, saya rasa kebutuhan dasar dari siswa-siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak sudah sangat terpenuhi di Sekolah Rakyat," katanya.

Kurnia menyebut saat ini telah terdapat lebih dari 180 titik Sekolah Rakyat di Indonesia. Lebih dari 90 di antaranya disebut telah menggunakan bangunan permanen, dengan jumlah siswa secara keseluruhan mencapai lebih dari 44.000 orang.

Sementara untuk SRT 2 Medan, tenaga pengajar yang bertugas saat ini masih berasal dari SRT rintisan. Terdapat 17 guru untuk jenjang SMA dan dua guru untuk tingkat SD.

Pemenuhan tenaga pendidik masih dikoordinasikan dengan Pemkot Medan dan Pemprov Sumut agar kuota siswa dapat ditambah secara bertahap sesuai kesiapan guru.* (ds/dh)

Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yaqin mengatakan bayi ditemukan warga pada Kamis (24/9/2026) sekitar pukul 22.45 WIB.

Baca Juga:

• Sulap Jelantah dan Koin Sampah Jadi Bantuan Warga, Inovasi Medan Denai Dipuji Rico Waas

Penemuan bayi bermula ketika seorang pria bernama Nur Akmali (19) mendengar suara tangisan dari depan kosnya. Akmali kemudian memberitahu pemilik kos terkait suara tersebut.

Pemilik kos, Liansyah (62), bersama istrinya, Ratna (51), kemudian keluar untuk mengecek. Keduanya kaget setelah melihat seorang bayi berada di atas steling dagangan di teras rumah.

"Keduanya melihat seorang anak bayi yang masih hidup berada di atas steling jualan. Steling tersebut berada di teras depan rumah Bapak Liansyah, yang mana rumah tersebut tidak ada memiliki pagar," ujar Yaqin.

Ratna kemudian mengambil kain untuk menutupi tubuh bayi agar tidak kedinginan. Bayi itu juga sempat diberi susu oleh keduanya.

Setelah itu, Liansyah dan Ratna menghubungi kepala lingkungan setempat untuk melaporkan penemuan tersebut. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Polsek Medan Area.

Polisi selanjutnya membawa bayi ke RS Bhayangkara Medan untuk mendapatkan perawatan.

Sementara itu, polisi masih menyelidiki pihak yang diduga membuang bayi tersebut, termasuk menelusuri orang tua bayi.

"Masih dilakukan penyelidikan," pungkas Yaqin.* (ds/dh)

Agus memastikan sanksi tegas akan diberikan apabila hasil investigasi menemukan adanya penyalahgunaan rumah dinas pegawai menjadi fasilitas tambahan bagi narapidana.

Baca Juga:

• Dukung Pemenuhan Hak Integrasi WBP, Lapas Labuhan Ruku Gandeng Bapas Medan Gelar Litmas bagi 36 Warga Binaan

Menurut Agus, sanksi akan diberikan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ia mengatakan sejumlah oknum di lingkungan Imigrasi maupun Pemasyarakatan sebelumnya juga telah diproses secara hukum.

"Kalau perlu, yang dipidana juga banyak. Sesuai pelanggarannyalah," ujarnya.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto mengatakan terdapat beberapa bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada pegawai jika terbukti melanggar aturan.

"Ada hukuman administrasi, ada hukuman pencopotan, ada hukuman pidana. Nanti kita lihat bagaimana hasil investigasi yang dilakukan oleh Pak Dirjen (Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi)," kata Aris.

Agus dan Aris sebelumnya datang ke Lapas Cibinong untuk mengecek langsung bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman. Di lokasi, mereka meminta keterangan Kepala Lapas Cibinong Wisnu terkait status dan penggunaan rumah tersebut.

Saat memasuki salah satu bangunan, Agus menanyakan apakah rumah tersebut ditempati pegawai. Kalapas menjawab bahwa bangunan itu merupakan rumah pegawai.

Aris kemudian mempertanyakan keberadaan pendingin ruangan atau AC di dalam bangunan. Pihak lapas menjelaskan AC sebelumnya tersedia, tetapi sedang dilepas karena mengalami kerusakan.

Temuan fasilitas tersebut bermula dari inspeksi mendadak Ombudsman pada Rabu (23/9/2026). Dalam pemeriksaannya, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan di area Lapas Cibinong yang memiliki fasilitas menyerupai hunian, seperti ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas dan fasilitas rumah tangga lainnya.

Ombudsman juga menemukan sejumlah fasilitas lain di kawasan tersebut, termasuk bangunan menyerupai rumah serta area yang dilengkapi fasilitas seperti simulator golf, gym dan kolam renang.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno sebelumnya mengatakan bangunan yang diperiksa Ombudsman berada di kawasan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) dan merupakan rumah dinas jabatan.

"Lokasi yang dimaksud oleh Tim Ombudsman adalah lokasi asimilasi, yang dulu namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Di sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan," ujar Yudi, Kamis (24/9/2026).

Yudi mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman untuk memastikan tidak ada penggunaan fasilitas yang menyimpang dari peruntukannya. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan akan dilakukan sesuai aturan.

Pemeriksaan terhadap fasilitas di Lapas Cibinong masih berlangsung. Hasil investigasi nantinya akan menentukan apakah terdapat pelanggaran administratif maupun unsur pidana dalam penggunaan bangunan dan fasilitas yang menjadi sorotan tersebut.* (d/dh)

Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Noer Isrodin mengatakan Agusral ditemukan sekitar pukul 12.00 WIB. Tim SAR bersama warga menemukan tanda-tanda keberadaan korban sebelum melakukan pencarian di lokasi tersebut.

Baca Juga:

• 87 Rumah Rusak dan 1 Warga Hilang, Pemkab Solok Tetapkan Tanggap Darurat 14 Hari Buntut Banjir Bandang

Setelah ditemukan, jenazah Agusral dievakuasi dan dibawa ke RSUD Arosuka untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga.

Dengan ditemukannya Agusral, seluruh korban yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat banjir bandang di kawasan Arosuka dan Kayuaro telah ditemukan.

Meski operasi pencarian resmi dihentikan, Basarnas masih bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya laporan maupun kejadian lain yang berkaitan dengan bencana.

"Namun, karena ini dalam situasi bencana, Basarnas senantiasa standby di sini menjaga berbagai kemungkinan adanya laporan lain," ujar Noer.

Banjir bandang yang melanda Solok tersebut dilaporkan menyebabkan enam korban. Dari jumlah itu, dua orang meninggal dunia.

Seluruh korban yang sebelumnya dinyatakan hilang kini telah ditemukan oleh tim SAR.* (ds/dh)

Dua rekomendasi tersebut diberikan kepada Gereja Pantekosta Tabernakel (GPT) Kristus Jawaban di Medan Amplas dan Masjid Al Hidayah Royal Sumatera di Medan Tuntungan.

Baca Juga:

• Drainase Jalan Gaperta Diperbesar, Rico Waas Harap Genangan dan Banjir Berkurang

"Kalau kita ini saling menguatkan. Kunci kita bisa maju ini apabila perbedaan yang kita miliki ini kita rawat," ujar Rico di hadapan jajaran FKUB, Forkopimda, tokoh agama dan camat se-Kota Medan.

Dia meminta pemerintah, FKUB, tokoh agama hingga jajaran kewilayahan peka terhadap persoalan sosial yang muncul di masyarakat. Menurut Rico, persoalan kecil dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak segera ditangani.

"Kita diuji ketangguhan kita di dalam berbicara harmonisasi umat beragama. Hal-hal kecil apabila tidak dirawat dengan baik bisa melebar ke mana-mana, bisa membesar, dan akhirnya merusak antara kita satu dengan lainnya," katanya.

Rico mencontohkan penyelesaian persoalan pendirian GPT Kristus Jawaban di Medan Amplas. Menurutnya, terbitnya rekomendasi dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) rumah ibadah tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak.

Dia mengapresiasi FKUB, Kementerian Agama, Forkopimda, TNI-Polri, organisasi masyarakat keagamaan serta jajaran kewilayahan yang ikut mengawal proses tersebut. PBG GPT Kristus Jawaban sebelumnya diterbitkan Pemko Medan pada 8 September 2026.

"Ini bisa terjadi karena banyak pihak yang membantu, yang memberikan atensi. Perjalanan yang begitu panjang telah sampai pada titik ini, problematika itu bisa kita selesaikan bersama-sama, tidak sendirian," ungkap Rico.

Rico menegaskan upaya menjaga kerukunan tidak berhenti setelah persoalan pendirian rumah ibadah selesai. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus tetap hadir ketika ada warga yang membutuhkan pendampingan agar hak beribadah dapat terpenuhi sesuai aturan.

"Pekerjaan kita semua tidak berhenti di hari ini. Kami meyakini pasti akan ada orang-orang, umat-umat yang membutuhkan kehadiran kita semua, asistensinya, perhatian, pendampingannya agar seluruh kebutuhan, hak-haknya terpenuhi," tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Rico juga meminta para camat mengikuti pendidikan dan pelatihan mitigasi konflik secara serius. Menurutnya, karakter sosial dan persoalan di setiap wilayah berbeda sehingga penanganannya tidak dapat disamakan.

"Bagaimana menyelesaikan problem di Amplas akan berbeda dengan di Medan Baru, Medan Tembung, Marelan, Belawan, Tuntungan. Pasti berbeda-beda," jelasnya.

Dia menilai camat tidak hanya perlu memahami administrasi pemerintahan, tetapi juga kondisi masyarakat di wilayahnya, termasuk hubungan antarwarga, sosial, ekonomi dan pendidikan.

Rico juga meminta FKUB memberikan masukan mengenai karakter sosial dan kultur masing-masing wilayah sebagai bahan pemerintah dalam melakukan mitigasi sejak dini.

"Kita mengharapkan agar Kota Medan ini selalu tetap dalam keadaan harmonis. Kita berdampingan saling menghormati satu dengan lainnya," katanya.

Sementara itu, Pendeta Michael Saimima, pimpinan GPT Kristus Jawaban, mengapresiasi Pemko Medan dan pihak terkait atas terbitnya PBG untuk rumah ibadah tersebut.

Menurut Michael, proses penerbitan dokumen tersebut berlangsung relatif cepat setelah berkas resmi diajukan.

"Saya mengapresiasi kinerja Pemko Medan. Kalau dihitung dari sejak peristiwa viral hingga terbitnya PBG pada 8 September, hanya memakan waktu sekitar dua bulan, bahkan sejak berkas masuk tidak sampai satu bulan," ujar Michael.

Sebelumnya, persoalan GPT Kristus Jawaban di Medan Amplas sempat mendapat perhatian setelah video protes warga terkait penggunaan bangunan untuk kegiatan ibadah beredar di media sosial.

Pemko Medan bersama FKUB dan unsur terkait kini mendorong pendekatan komunikasi serta mitigasi dini untuk menjaga kehidupan antarumat beragama tetap kondusif.* (dh)

Zakiyuddin hadir bersama istrinya, Martinijal Zakiyuddin Harahap, dan putrinya, Syifa Ramadhani Harahap. Mereka ikut melayani para lansia yang datang dari sejumlah kecamatan di Kota Medan.

Baca Juga:

• Sasar Warga Terabaikan, Rico Waas Cairkan Bansos PKH Makmur Rp 800 Ribu untuk 10 Ribu Lansia dan Disabilitas Medan

Kegiatan tersebut digelar Yayasan Lansia Merdeka Indonesia. Zakiyuddin mengapresiasi konsistensi yayasan dalam menjalankan kegiatan sosial, terutama membantu masyarakat lanjut usia.

Menurut Zakiyuddin, kepedulian sosial tidak selalu berkaitan dengan kemampuan finansial. Kemauan, niat baik dan keikhlasan untuk berbagi juga dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kalau setiap kecamatan ada yayasan seperti ini, insyaallah masyarakat Kota Medan tidak akan lagi ada yang susah," ujar Zakiyuddin.

Ia juga mengapresiasi kegiatan pembagian makanan yang rutin dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat. Selain membantu kebutuhan lansia, kegiatan tersebut dinilai dapat mempererat silaturahmi dan kepedulian antarsesama.

Zakiyuddin mengatakan berbagai bantuan yang diberikan yayasan turut membantu pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat. Bantuan tersebut antara lain makanan, beras, roti, buah-buahan hingga pembangunan fasilitas umum.

Dia mengajak camat, lurah dan kepala lingkungan ikut membiasakan diri berbagi serta membantu warga yang membutuhkan. Zakiyuddin juga menyatakan dukungannya terhadap kegiatan sosial yang dijalankan Yayasan Lansia Merdeka Indonesia.

Ketua Umum Yayasan Lansia Merdeka Indonesia Hartono Tjandra mengatakan pihaknya rutin membagikan makanan amal setiap Selasa dan Jumat kepada sekitar 350 lansia.

Program tersebut telah berjalan hampir tiga tahun dan terbuka bagi masyarakat berusia 55 tahun ke atas tanpa membedakan agama.

Selain makanan bagi lansia, yayasan juga membagikan dua kilogram beras dan tiga bungkus mi setiap Rabu kepada sekitar 200 pengemudi becak.

Yayasan turut membantu pembangunan fasilitas umum. Salah satunya Jembatan Perintis sepanjang 140 meter di Langkat yang ditargetkan diresmikan sekitar dua bulan mendatang.

Hartono menambahkan, pihaknya juga menyerahkan 21 kursi roda melalui Pemerintah Kota Medan untuk disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada salah satu penerima.

Hartono menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang selama ini mendukung berbagai kegiatan sosial Yayasan Lansia Merdeka Indonesia.* (dh)

Saat peninjauan, bangunan lama puskesmas telah dibongkar. Pekerja kini mulai mengerjakan fondasi untuk pembangunan gedung baru.

Baca Juga:

• Medan Dikepung Kabut Asap Hingga ISPA Tembus 196 Ribu Kasus, Rico Waas Minta Warga Waspada

Rico Waas mengatakan pembenahan puskesmas tidak hanya berfokus pada kondisi fisik bangunan, tetapi juga harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan.

"Kami ingin wajah dunia kesehatan Kota Medan ini jauh semakin baik lagi," kata Rico.

Menurut Rico, masih terdapat puskesmas yang fasilitasnya belum memberikan kenyamanan optimal bagi masyarakat, baik dari ruang tunggu maupun fasilitas pelayanan.

Karena itu, Pemko Medan membangun tiga puskesmas baru dan melakukan rehabilitasi besar terhadap 28 puskesmas lainnya. Tiga puskesmas baru tersebut yakni Puskesmas Glugur Darat, Puskesmas Jalan Bunga Melati di Kecamatan Medan Tuntungan, dan Puskesmas Jalan Rengas Pulau di Kecamatan Medan Marelan.

Ketiga puskesmas baru dirancang memiliki dua lantai dengan luas sekitar 1.200 meter persegi. Selain bangunan yang lebih luas, fasilitas tersebut juga disiapkan dengan instalasi gawat darurat (IGD) 24 jam.

Rico mengatakan keberadaan IGD di puskesmas dapat menjadi pilihan bagi masyarakat ketika menghadapi kondisi darurat, sebelum menentukan apakah harus mendapat penanganan di rumah sakit.

"Kalau terjadi emergency, ada opsi apakah harus ke rumah sakit atau bisa ke Puskesmas yang memiliki IGD ini," ujarnya.

Rico menargetkan pembangunan tiga puskesmas baru dan rehabilitasi 28 puskesmas lainnya selesai sebelum akhir 2026, tepatnya pada minggu ketiga Desember.

Namun, dia menegaskan pembenahan fasilitas harus disertai peningkatan kualitas pelayanan tenaga kesehatan.

"Jangan nanti sudah dibangun baru pelayanannya tidak bagus. Sayang sekali. Kami juga sambil merancang agar nantinya pelayanannya jauh lebih baik dengan fasilitas yang lebih baik," katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, jumlah personel nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing puskesmas. Pemko Medan juga akan memperhatikan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pembenahan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang terpenting kualitasnya yang kita tingkatkan. Cara melayaninya, dokter-dokternya apa kebutuhannya, apakah pelatihan yang lebih baik lagi, cara melayani masyarakatnya yang lebih baik lagi, itu yang kami mau," ujar Rico.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Surya Syahputra Pulungan mengatakan pengoperasian IGD 24 jam membutuhkan kesiapan sumber daya manusia secara lengkap.

Kesiapan tersebut mencakup dokter, tenaga kesehatan pendukung, farmasi, pelayanan obat dan unsur lainnya. Karena itu, penerapan layanan IGD 24 jam akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kesiapan SDM.

Rico juga meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan pelayanan tenaga kesehatan yang dinilai tidak baik. Menurutnya, evaluasi pelayanan dapat dilakukan sebelum pembangunan fisik selesai.

"Jangankan harus sudah selesai bangunannya, kalau sekarang pun tenaga medisnya tidak bagus, tinggal laporkan ke kita biar nanti diperiksa. Kita benahi," tegasnya.

Pemko Medan menargetkan pembangunan dan rehabilitasi puskesmas tersebut tidak hanya memperbaiki fasilitas kesehatan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (dh)

JAKARTA – Ketua Bidang Politik DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyoroti aturan Pemilu yang dinilainya terus mengalami perubahan dari satu periode ke periode berikutnya.

Menurut Bestari, kondisi tersebut menunjukkan pembentuk undang-undang belum berhasil menghasilkan aturan Pemilu yang dapat menjadi aturan jangka panjang atau legacy.

Baca Juga:

• Harga Ayam di Sumut Tembus Rp50.550 per Kg, UMKM Kuliner Mulai Terjepit

Bestari mengingatkan bahwa Indonesia sebelumnya pernah mengalami pelaksanaan pemilu yang terpisah-pisah.

Kondisi tersebut kemudian mendorong munculnya gagasan untuk menyatukan pelaksanaan pemilu.

"Kita pernah mengalami hal itu. Pileg, apa, pemisahan pemilu. Pemisahan pemilu pada waktu itu kita pernah merasakannya bagaimana setiap bulan ada pemilukada bahkan," kata Bestari kepada wartawan, Jumat (25/9).

"Sehingga timbullah kemudian pemikiran untuk menyatukan. Kan begitu. Nah, saya hari ini kita melihat lagi antara ini (Pileg) dengan yang ini (Pilpres) kita pisahin lagi yuk. Kok enggak kelar-kelar gitu ya?" sambungnya.

Bestari mempertanyakan mengapa aturan mengenai Pemilu belum dapat menjadi regulasi yang berlaku secara konsisten dalam jangka panjang.

"Urusan pemilu ini kok enggak bisa jadi legacy, padahal mereka-mereka yang bikin dulu mungkin sekarang ikut bikin," ujarnya.

Meski demikian, Bestari mengatakan PSI belum ingin menyampaikan sikap lebih jauh mengenai wacana pemisahan Pileg dan Pilpres.

Menurut dia, partainya masih menunggu ruang pembahasan yang sesuai untuk menyampaikan pandangannya.

"Namun, tentu ini kami belum bisa berkomentar lebih banyak karena isyarat dari MK itu kan mengatakan bahwa yang kelima tuh, ada lima isyarat," katanya.

Bestari kemudian menyinggung putusan MK yang memuat sejumlah arahan bagi pembentuk undang-undang, termasuk pentingnya partisipasi publik dan keterlibatan partai politik nonparlemen dalam pembahasan aturan Pemilu.

"Yang kelima mengatakan mensyaratkan kepada pembuat undang-undang untuk mengajak masyarakat untuk membahas, komponen masyarakat untuk membahas, dan juga partai politik non-parlemen," ujar Bestari.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memutuskan bahwa mulai 2029, penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pemilu daerah atau lokal dipisahkan.

Pemilu nasional mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.

Sementara Pemilu daerah mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta gubernur, bupati, dan wali kota.

Dalam putusan lain, MK menegaskan bahwa pemisahan tersebut tetap mempertahankan keserentakan pemilihan anggota DPR dan DPD dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dengan demikian, pemisahan yang dimaksud bukan berarti Pileg DPR dan DPD dipisahkan dari Pilpres.

Bestari mengatakan PSI hingga kini belum memiliki ruang untuk menyampaikan pandangannya secara langsung kepada pihak yang ditugaskan sebagai pembentuk undang-undang sebagaimana amanat putusan MK.

Karena itu, menurut dia, terlalu dini bagi PSI untuk menyatakan persetujuan ataupun penolakan terhadap wacana pemisahan Pileg dan Pilpres.

"Sehingga sampai saat ini, kami belum bisa menyampaikan pendapat-pendapat kami kepada mereka-mereka yang ditugaskan gitu ya, sebagai pembuat undang-undang dari amanah keputusan MK tersebut. Belum bisa menyampaikan pendapat apa pun," katanya.

Meski begitu, Bestari menyayangkan perubahan aturan Pemilu yang terus terjadi dari satu periode ke periode berikutnya.

"Namun sangat disayangkan ternyata dari sini dan ke belakang itu belum berhasil membuat undang-undang yang bisa menjadi legacy ke depan, bisa digunakan 5, 10, 15, 20, 30 tahun ke depan," ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan yang menjadi sorotan PSI bukan hanya substansi mengenai pemisahan Pemilu, tetapi juga konsistensi pembentuk undang-undang dalam menyusun regulasi.

"Ya, tentu kita menunggu saat yang tepat untuk menyampaikan itu, tidak obral tanggapan. Namun kami menanggapi sisinya adalah terkait dengan inkonstistensinya lembaga pembuat undang-undang ini sehingga setiap masa pemilu harus berdalih dengan menyempurnakan undang-undang itu," kata Bestari.

Bestari berharap pembahasan perubahan UU Pemilu dilakukan secara mendalam sehingga menghasilkan aturan yang dapat digunakan dalam jangka panjang dan mengurangi potensi munculnya gugatan baru di MK.

"Setiap tahun itu selalu ada perubahan. Kita berharap pada tahun ini PSI berharap kalaupun memang itu sudah menjadi amanah daripada keputusan MK untuk membuat undang-undang, mohon didalami betul agar dia menjadi legacy ke depan," ujarnya.

"Dan tidak lagi digugat ya dikarenakan sebagian pihak atau masyarakat merasa tidak puas karena hak-hak mereka terbrangus mungkin," tutup Bestari.* (kp/ad)