MEDAN — Sumatera Utara dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi di Indonesia.

Nama kopi Sidikalang, Mandailing, hingga Lintong telah lama melekat pada identitas perkebunan di provinsi ini.

Baca Juga:

• Di Hadapan Kapolri, Bobby Nasution Sebut Sumut Peringkat Pertama Peredaran Narkoba dari 38 Provinsi di Indonesia

Berdasarkan publikasi Kementerian Pertanian, produksi kopi Sumatera Utara pada 2025 diperkirakan mencapai 90.023 ton.

Angka tersebut merupakan data sementara yang mencakup produksi kopi Arabika dan Robusta.

Besarnya produksi itu menunjukkan posisi penting Sumatera Utara dalam industri kopi nasional.

Namun, untuk mengetahui daerah dengan produksi tertinggi, diperlukan perbandingan data produksi setiap kabupaten pada periode yang sama.

Lantas, daerah mana saja yang dikenal sebagai penghasil kopi di Sumatera Utara?

1. Dairi, Asal Kopi Sidikalang

Kabupaten Dairi menjadi salah satu daerah yang paling dikenal dalam peta kopi Sumatera Utara.

Nama Sidikalang, yang merupakan ibu kota kabupaten tersebut, telah lama digunakan untuk memperkenalkan kopi asal kawasan ini kepada konsumen.

Kopi Sidikalang menjadi bagian dari identitas perkebunan dan produk unggulan daerah Dairi.

Namanya dikenal luas di kalangan penikmat kopi, baik di Sumatera Utara maupun di luar provinsi.

Meski demikian, popularitas kopi Sidikalang tidak otomatis menunjukkan bahwa Dairi merupakan kabupaten dengan produksi kopi terbesar di Sumatera Utara.

Penentuan peringkat tersebut perlu mengacu pada data produksi resmi dari masing-masing daerah.

2. Humbang Hasundutan, Sentra Kopi Lintong

Kabupaten Humbang Hasundutan dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil kopi Arabika di Sumatera Utara.

Nama kopi Lintong berkaitan dengan kawasan Lintong Nihuta dan daerah sekitarnya yang berada di dataran tinggi.

Kopi dari kawasan ini menjadi bagian penting dari keragaman kopi khas Sumatera Utara.

Identitas daerah asal membantu konsumen mengenali produk sekaligus memperkuat nilai jual kopi di pasar.

Namun, mutu kopi tidak hanya ditentukan oleh lokasi perkebunan.

Varietas tanaman, kondisi tanah dan iklim, cara pemetikan, serta proses pengolahan setelah panen turut memengaruhi kualitas biji kopi.

3. Tapanuli Utara, Penghasil Kopi dari Dataran Tinggi

Kabupaten Tapanuli Utara juga memiliki kegiatan budidaya kopi.

Kondisi geografis di sejumlah kawasan dataran tingginya mendukung pengembangan perkebunan, terutama kopi Arabika.

Bagi masyarakat setempat, kopi menjadi salah satu komoditas pertanian yang berpotensi menopang perekonomian keluarga petani.

Meski memiliki potensi tersebut, hasil panen dan pendapatan petani tidak selalu sama setiap tahun.

Cuaca, produktivitas tanaman, biaya perawatan, ketersediaan tenaga kerja, serta perubahan harga jual dapat memengaruhi hasil usaha perkebunan.

Karena itu, pengembangan kopi di Tapanuli Utara tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga dengan upaya menjaga kualitas dan memperluas akses pasar.

4. Simalungun, Kawasan Pengembangan Kopi

Kabupaten Simalungun turut menjadi bagian dari pengembangan perkebunan kopi di Sumatera Utara.

Selain memiliki beragam komoditas pertanian, wilayah ini juga tercatat dalam program pengembangan kopi pemerintah pada 2026.

Dashboard Kementerian Pertanian mencatat target kawasan pengembangan kopi di Simalungun seluas 5.344 hektare.

Angka tersebut merupakan target luas kawasan pengembangan, bukan luas lahan yang sudah dipanen ataupun jumlah produksi kopi pada 2026.

Perbedaan ini penting agar data program pemerintah tidak disalahartikan sebagai hasil produksi aktual.

Program pengembangan tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap potensi kopi di Simalungun.

Namun, besarnya kontribusi daerah ini terhadap produksi kopi Sumatera Utara tetap perlu dilihat melalui statistik perkebunan resmi.

5. Karo, Kopi dari Kawasan Pegunungan

Kabupaten Karo juga dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki budidaya kopi di Sumatera Utara.

Daerah ini memiliki kawasan dataran tinggi yang mendukung pengembangan sejumlah komoditas pertanian, termasuk kopi.

Kopi dari kawasan pegunungan menambah keragaman produk perkebunan Sumatera Utara.

Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui pengelolaan kebun yang baik, pemilihan buah yang matang saat panen, serta proses pascapanen yang menjaga mutu biji.

Bagi petani, kualitas hasil panen menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan daya saing produk.

Selain itu, akses terhadap pembeli, informasi harga, dan jaringan pemasaran juga berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima.

Bagaimana Perkembangan Kopi Sumatera Utara pada 2026?

Pengembangan kopi masih menjadi bagian dari program pemerintah di Sumatera Utara pada 2026.

Dashboard Kementerian Pertanian mencatat target kawasan pengembangan kopi seluas 10.344 hektare di empat kabupaten/kota, yakni Simalungun, Deli Serdang, Pematangsiantar, dan Humbang Hasundutan.

Dalam data tersebut, realisasi tanam tercatat 43,34 hektare.

Rinciannya terdiri atas 43 hektare di Deli Serdang dan 0,34 hektare di Pematangsiantar.

Sementara itu, Simalungun dan Humbang Hasundutan belum mencatat realisasi tanam dalam program yang ditampilkan tersebut.

Data itu perlu dibaca secara cermat.

Target kawasan pengembangan menunjukkan luas yang direncanakan dalam program, sedangkan realisasi tanam menunjukkan luas yang sudah ditanami melalui program tersebut.

Keduanya berbeda dari total luas perkebunan kopi yang telah ada maupun jumlah produksi kopi tahunan.

Adapun angka produksi 90.023 ton untuk 2025 merupakan perkiraan sementara yang disebutkan dalam publikasi Kementerian Pertanian.

Angka produksi penuh untuk 2026 belum dapat disimpulkan hanya dari data realisasi tanam tersebut.

Potensi Kopi Sumatera Utara dan Tantangan Petani

Kopi Sidikalang, Lintong, dan Mandailing menjadi nama yang membantu memperkenalkan kopi Sumatera Utara kepada pasar yang lebih luas.

Namun, popularitas sebuah nama kopi tidak cukup untuk menentukan daerah penghasil terbesar.

Perbandingan berdasarkan kabupaten, jenis kopi, dan tahun yang sama diperlukan untuk menggambarkan sentra produksi secara akurat.

Data tersebut juga penting bagi pemerintah dalam menentukan prioritas pengembangan perkebunan.

Di sisi lain, peningkatan produksi perlu diimbangi dengan perbaikan kualitas biji, pengolahan pascapanen, akses pemasaran, dan kestabilan harga.

Tanpa dukungan tersebut, kenaikan hasil panen belum tentu diikuti peningkatan pendapatan petani.

Dengan potensi perkebunan yang dimiliki, Sumatera Utara memiliki peluang untuk terus memperkuat posisi kopi daerah di pasar nasional maupun internasional.

Tantangannya adalah memastikan potensi tersebut memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat di kawasan penghasil kopi.* (ts/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi keberhasilan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama sejumlah instansi dalam mengungkap dugaan penyelundupan 1,16 ton ketamin di perairan Selat Malaka.

Ia berharap pengungkapan kasus tersebut menjadi langkah awal untuk memutus jaringan penyelundupan narkotika yang memanfaatkan jalur laut, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Wakapolda Aceh Gelar Subuh Keliling di Masjid Oman Al-Makmur, Ajak Warga Bersama Jaga Kamtibmas

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta sejumlah elemen masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Bobby menyoroti persoalan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi tantangan serius bagi Sumatera Utara.

Ia meminta pengungkapan kasus dalam jumlah besar tersebut diikuti langkah pemberantasan yang berkelanjutan.

"Izin, Bapak Kapolri, kami sampaikan bahwa Sumatera Utara berada di peringkat pertama dari 38 provinsi di Indonesia terkait peredaran narkoba. Kami berharap pengungkapan kasus ini menjadi langkah berkelanjutan untuk mempersempit ruang gerak jaringan penyelundupan narkotika, khususnya melalui jalur perairan yang berbatasan dengan negara lain," ujar Bobby.

Menurut Bobby, jalur perairan yang berbatasan dengan negara lain memerlukan pengawasan lebih ketat untuk mencegah masuknya narkotika ke Indonesia.

Upaya tersebut juga perlu melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Ia secara khusus menyoroti Belawan yang masih menghadapi persoalan peredaran narkoba.

Bobby berharap kehadiran Kapolri di kawasan pelabuhan tersebut dapat memperkuat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.

"Kehadiran Bapak Kapolri di Belawan ini sangat tepat dan memberikan semangat kepada kami untuk terus berupaya mewujudkan Sumatera Utara yang bebas narkoba," ungkapnya.

Bobby menegaskan, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum.

Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, melindungi generasi muda, dan menjaga keamanan lingkungan.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan narkotika melalui laut, membutuhkan kerja sama antarlembaga.

Menurut dia, tidak ada satu institusi yang dapat menangani kejahatan tersebut secara optimal tanpa dukungan pihak lain.

Pengungkapan dugaan penyelundupan ketamin seberat sekitar 1,16 ton itu merupakan hasil operasi gabungan yang melibatkan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta unsur TNI.

Operasi dilakukan melalui analisis intelijen dan pemantauan terhadap pergerakan kapal yang dicurigai melakukan aktivitas tidak lazim di perairan Selat Malaka.

"Tidak ada satu institusi yang bisa bekerja sendiri. Kita harus terus bersatu padu untuk mengungkap kejahatan para pelaku yang ingin memasukkan barang-barang terlarang ke Indonesia," tegas Kapolri.

Suyudi juga menanggapi tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara.

Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama dan ditindaklanjuti melalui penguatan pencegahan, penindakan terhadap jaringan pengedar, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Selain penindakan, pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai perlu memperkuat edukasi agar masyarakat memahami risiko penyalahgunaan zat berbahaya, termasuk yang berpotensi dikonsumsi melalui perangkat tertentu.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap upaya pencegahan narkoba.

Salah satu kebijakan yang disorot adalah pelarangan penggunaan vape di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) yang ditetapkan Gubernur Sumatera Utara.

Kapolri juga mengingatkan adanya dugaan penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi zat narkotika dalam bentuk cair.

Karena itu, pengawasan dan edukasi kepada masyarakat dinilai perlu diperkuat untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan tersebut.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kolaborasi dan kesinambungan analisis intelijen antarinstansi penegak hukum.

Kerja sama tersebut ditujukan untuk membongkar jaringan penyelundupan narkotika internasional yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, terutama Selat Malaka.

"Keberhasilan ini merupakan suatu apresiasi dan kebanggaan bagi seluruh aparat keamanan gabungan. Kolaborasi yang dilakukan telah membuahkan hasil yang maksimal. Kita tidak bisa bekerja sendiri, karena melalui kolaborasi kita dapat mencapai hasil yang lebih optimal," ujarnya.

Djaka menegaskan, Bea Cukai akan terus mendukung pemberantasan narkotika melalui pengawasan jalur lintas batas, baik di wilayah perairan maupun perbatasan darat.

Pengawasan tersebut diharapkan dapat mencegah masuknya barang terlarang ke Indonesia.

Konferensi pers di Belawan itu juga dirangkaikan dengan deklarasi "Tolak Narkoba" yang diikuti berbagai elemen masyarakat Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut disertai penandatanganan komitmen bersama untuk menolak dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Sejumlah kepala daerah, jajaran Polda Sumatera Utara, tokoh agama, dan perwakilan lembaga antinarkoba turut menghadiri kegiatan tersebut.

Pengungkapan dugaan penyelundupan ketamin di Selat Malaka menjadi pengingat bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan pengawasan perbatasan yang konsisten, koordinasi antarlembaga, serta partisipasi masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah memastikan upaya tersebut berjalan berkelanjutan agar jalur laut tidak dimanfaatkan sebagai pintu masuk peredaran narkotika ke Indonesia.

* (ad)

BANDA ACEH — Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Aceh Brigjen Pol. Latif Usman melaksanakan kegiatan Subuh Keliling (Suling) di Masjid Oman Al-Makmur, Banda Aceh, Sabtu, 24 Oktober 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polda Aceh memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui pendekatan keagamaan dan silaturahmi.

Baca Juga:

• Gegara Kecelakaan Motor, Dua Pria Cekcok hingga Berujung Penusukan di Banda Aceh

Selain melaksanakan salat Subuh berjamaah, kegiatan ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat melalui komunikasi secara langsung.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, Subuh Keliling merupakan implementasi Program Prioritas Kapolri di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), serta program Quick Wins Kapolri melalui Ruang Publik Aman.

Menurut Joko, kegiatan tersebut juga bertujuan membangun kedekatan antara polisi dan masyarakat, sekaligus memperkuat silaturahmi dalam menjaga keamanan lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Wakapolda Aceh menyampaikan tagline "Polisi Bersama Masyarakat".

Pesan tersebut menekankan pentingnya kerja sama antara kepolisian dan warga dalam menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing.

Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kepada kantor kepolisian terdekat atau menghubungi Call Center Polri 110 apabila mengetahui adanya gangguan kamtibmas maupun potensi gangguan keamanan lainnya.

Joko mengatakan, melalui kegiatan Subuh Keliling, Polda Aceh berharap komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat semakin kuat.

Dengan demikian, upaya menjaga lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif dapat dilakukan bersama.

"Polda Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan, silaturahmi, dan dialog langsung. Dengan sinergi yang baik, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban di Aceh senantiasa terjaga dengan aman, tertib, dan kondusif," tutup Joko.

Kegiatan Subuh Keliling ini menjadi salah satu sarana bagi kepolisian untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat.

Polda Aceh mengajak warga berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan potensi gangguan kepada pihak kepolisian.
* (ad)

BANDA ACEH — Perselisihan setelah kecelakaan lalu lintas di Jalan Cendana Utama, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berujung penusukan.

Seorang pria berinisial ZZ, 40 tahun, diamankan polisi setelah diduga menusuk M Ogie Sunanda, 36 tahun, menggunakan pisau.

Baca Juga:

• Pura-pura Beli Nasi Lalu Embat HP! Maling Viral Spesialis Pedagang di Banda Aceh Diciduk di Warkop

Korban sempat dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan pertama sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUZA), Banda Aceh, untuk menjalani perawatan medis.

Unit V Jatanras Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh menangkap ZZ pada Kamis, 22 Oktober 2026, sekitar pukul 15.30 WIB.

Penangkapan dilakukan setelah polisi menyelidiki laporan dugaan penganiayaan yang diterima sehari sebelumnya.

Kasatreskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Miftahuda Dizha Fezuono, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 21 Oktober 2026, sekitar pukul 12.00 WIB.

Menurut hasil penyelidikan awal, kejadian bermula ketika korban mengendarai sepeda motor dan terlibat kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai ZZ di Jalan Cendana Utama, tepat di depan Mafaza Travel, Gampong Jeulingke.

Setelah kecelakaan, keduanya terlibat cekcok mulut. ZZ disebut meminta ganti rugi kepada korban.

Namun, korban menolak karena belum mengetahui secara pasti siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut.

Perselisihan itu kemudian berujung pada dugaan penusukan.

ZZ diduga mengeluarkan pisau dari tas kecil yang dibawanya, lalu menusuk korban hingga pisau tersebut tertancap di bagian perut. Korban kemudian terjatuh.

Seorang warga selanjutnya membawa korban menggunakan becak motor ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Setelah itu, korban dirujuk ke RSUZA untuk penanganan medis lebih lanjut.

Kasus tersebut dilaporkan ke Polresta Banda Aceh oleh Muhammad Andianto, 28 tahun, yang merupakan sepupu korban.

Laporan itu tercatat dengan Nomor LP/B/855/X/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh, tertanggal 21 Oktober 2026.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Operasional Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan mencari keberadaan terduga pelaku.

Dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi bahwa ZZ berada di kawasan Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

Petugas kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan pria tersebut pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan satu unit sepeda motor Honda ADV bernomor polisi BL 3664 ABJ yang diduga digunakan ZZ saat kejadian.

Dizha menyampaikan keterangan tersebut pada Sabtu, 24 Oktober 2026, di Banda Aceh.

Berdasarkan hasil interogasi, ZZ mengakui telah melakukan penusukan terhadap korban menggunakan pisau.

Meski demikian, senjata tajam yang diduga digunakan dalam kejadian tersebut masih dalam pencarian polisi.

Setelah ditangkap, ZZ dibawa ke Satreskrim Polresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Polisi masih mendalami perkara tersebut, melengkapi berkas penyidikan, serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU).

Penanganan kasus ini masih berlangsung untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penganiayaan yang dipicu perselisihan setelah kecelakaan lalu lintas di kawasan Jeulingke, Banda Aceh.
* (ad)

JAKARTA — Protein merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan, menjaga massa otot, serta mendukung berbagai fungsi organ.

Kebutuhan protein menjadi semakin penting seiring bertambahnya usia, ketika massa dan kekuatan otot cenderung menurun secara alami.

Baca Juga:

• Cegah Siswa Titipan, Bobby Nasution Usulkan Tes CAT untuk Masuk SMA Unggulan: Tak Lulus, Tak Bisa Masuk!

Namun, menentukan sumber protein terbaik tidak cukup hanya dengan melihat kandungan proteinnya.

Setiap jenis makanan memiliki keunggulan gizi yang berbeda.

Mantan dokter Tim Nasional Sepak Bola Vietnam dan Timnas U-23 Vietnam, dr. Nguyen Trong Thuy, menjelaskan bahwa tidak ada satu jenis makanan yang paling baik untuk semua kebutuhan.

Karena itu, mengonsumsi beragam sumber protein menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian.

1. Ikan, Sumber Protein yang Kaya Omega-3

Ikan merupakan sumber protein yang relatif mudah dicerna tubuh.

Beberapa jenis ikan berlemak, seperti salmon dan makarel, juga mengandung asam lemak omega-3 yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Selain protein dan omega-3, ikan menyediakan sejumlah nutrisi lain yang dibutuhkan tubuh.

Mengonsumsi ikan secara rutin dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang, terutama jika dipadukan dengan sayuran dan sumber karbohidrat yang sesuai kebutuhan.

Untuk mendapatkan manfaatnya, pilih cara pengolahan yang tidak menggunakan terlalu banyak minyak, garam, atau bahan tambahan lainnya.

2. Telur, Protein Berkualitas Tinggi dengan Asam Amino Lengkap

Telur menjadi pilihan sumber protein yang praktis, mudah ditemukan, dan relatif mudah diolah.

Bahan pangan ini mengandung protein berkualitas tinggi serta seluruh asam amino esensial, yaitu komponen pembentuk protein yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh.

Telur dapat diolah menjadi berbagai hidangan, seperti telur rebus, telur dadar, atau telur kukus.

Bahan makanan ini juga mudah dipadukan dengan sayuran untuk menambah variasi nutrisi dalam menu harian.

Bagi masyarakat yang membutuhkan pilihan makanan praktis, telur dapat menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan protein.

Jumlah konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan gizi dan kondisi kesehatan masing-masing.

3. Daging, Kaya Protein, Zat Besi, dan Vitamin B12

Daging merupakan sumber protein yang juga menyediakan sejumlah zat gizi penting, termasuk zat besi, seng atau zinc, serta vitamin B12.

Nutrisi tersebut berperan dalam berbagai fungsi tubuh, seperti pembentukan sel darah merah dan pemeliharaan fungsi saraf.

Meski demikian, pemilihan jenis dan bagian daging perlu diperhatikan.

Daging tanpa lemak dapat menjadi pilihan untuk membantu mengendalikan asupan lemak jenuh.

Konsumsi daging olahan, seperti sosis dan bacon, juga sebaiknya dibatasi.

Pola makan yang sehat tidak ditentukan oleh banyaknya daging yang dikonsumsi, melainkan oleh keseimbangan asupan protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral.

Mengonsumsi daging dalam jumlah besar juga tidak otomatis meningkatkan produksi kolagen tubuh.

Pembentukan kolagen melibatkan sejumlah zat gizi dan proses biologis, sehingga tidak dapat bergantung pada satu jenis makanan saja.

4. Kedelai dan Kacang-Kacangan, Pilihan Protein Nabati

Kedelai, tahu, dan berbagai jenis kacang-kacangan merupakan sumber protein nabati yang baik.

Selain protein, bahan pangan tersebut menyediakan serat serta nutrisi lain yang mendukung kesehatan tubuh.

Kedelai termasuk sumber protein nabati dengan kandungan asam amino esensial yang baik.

Sementara itu, tahu dapat diolah menjadi berbagai hidangan dan dipadukan dengan sayuran, jamur, maupun telur.

Kacang-kacangan juga dapat membantu menambah variasi menu harian.

Kandungan seratnya bermanfaat untuk mendukung kesehatan pencernaan dan membantu memberikan rasa kenyang lebih lama.

Sumber protein nabati ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mengurangi konsumsi daging tanpa mengabaikan kebutuhan protein.

Mana yang Sebaiknya Diprioritaskan?

Ikan, telur, daging, dan kacang-kacangan sama-sama memiliki manfaat bagi tubuh.

Tidak ada satu jenis makanan yang harus selalu menjadi pilihan utama untuk semua orang.

Ikan berlemak unggul dalam kandungan omega-3, telur menyediakan protein berkualitas tinggi dengan asam amino esensial lengkap, daging menawarkan protein sekaligus zat besi dan vitamin B12, sedangkan kedelai dan kacang-kacangan memberikan protein nabati serta serat.

Karena itu, mengombinasikan beberapa sumber protein dalam menu sehari-hari dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi secara lebih beragam.

Pola makan seimbang juga perlu dilengkapi dengan konsumsi buah dan sayuran.

Dengan begitu, tubuh tidak hanya memperoleh protein, tetapi juga vitamin, mineral, serat, dan zat gizi lain yang diperlukan untuk menjaga kesehatan.

Lansia Perlu Memperhatikan Asupan Protein dan Aktivitas Fisik

Kebutuhan protein perlu mendapat perhatian khusus pada kelompok lanjut usia atau lansia.

Seiring bertambahnya umur, massa dan kekuatan otot dapat berkurang sehingga aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, berdiri, dan menaiki tangga, menjadi lebih sulit dilakukan.

Memenuhi kebutuhan protein saja tidak selalu cukup untuk mempertahankan kekuatan otot.

Asupan tersebut perlu diimbangi dengan aktivitas fisik yang teratur, terutama latihan kekuatan yang disesuaikan dengan kemampuan tubuh.

Latihan kekuatan dapat membantu mempertahankan fungsi otot dan mendukung mobilitas.

Bagi lansia yang memiliki penyakit tertentu atau keterbatasan gerak, jenis latihan dan kebutuhan protein sebaiknya dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan.

Pada akhirnya, menjaga kesehatan tidak harus bergantung pada satu jenis makanan yang dianggap paling unggul.

Mengonsumsi sumber protein yang beragam, memperbanyak buah dan sayuran, serta melakukan aktivitas fisik secara rutin merupakan bagian penting dari pola hidup sehat.* (km/ad)

JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mulai mengurangi ekspor gas bumi Indonesia ke Singapura pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Pengurangan tersebut mencakup pasokan gas dari Natuna sebesar 15 BBTUD dan dari Sumatera sebesar 16 BBTUD.

Baca Juga:

• Mengaku 3 Hari Tak Makan, Pria yang Kepergok Hendak Mencuri di Medan Justru Diberi Makan

Dengan pengurangan itu, volume ekspor gas dari kedua wilayah tersebut akan disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

"Mulai besok (Sabtu 24/10/2026), kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatera 16 BBTUD," ujar Djoko di sela-sela Malam Penganugerahan Penghargaan Energi Subroto Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (23/10/2026) malam, dikutip dari Antara.

Djoko menegaskan, pengurangan ekspor tersebut hanya menyasar pengiriman gas melalui jaringan pipa ke Singapura.

Menurut dia, tidak ada negara lain yang terkena kebijakan serupa melalui jalur pipa tersebut.

"Nggak ada (negara lain). Pipanya kan ke Singapura aja," kata Djoko.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa ancaman penghentian ekspor gas bumi dapat diberlakukan terhadap negara mana pun yang dinilai tidak bersahabat dengan Indonesia.

"Ya, negara mana aja," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Meski begitu, Bahlil belum merinci kriteria negara yang dianggap tidak bersahabat atau tidak menghargai Indonesia sehingga berpotensi terkena kebijakan penghentian ekspor gas.

Ia mengatakan, pemerintah telah memperhitungkan berbagai konsekuensi sebelum mengambil keputusan, termasuk kemungkinan berkurangnya pendapatan negara dari ekspor energi.

"Pemerintah dalam membuat keputusan, setiap langkah sudah memikirkan semuanya. Yang jelas bahwa kita menghargai semua hubungan dengan siapa saja, tapi juga asas penghargaan harus sama juga," ujar Bahlil.

Bahlil juga menyatakan tidak khawatir apabila negara yang kehilangan pasokan gas dari Indonesia mengambil langkah balasan dengan menghentikan ekspor komoditas lain ke Indonesia.

"Ya, terserah mereka lah," tuturnya.

Pernyataan Bahlil tersebut melanjutkan rencana pemerintah untuk mengevaluasi kontrak ekspor energi, khususnya gas bumi.

Pemerintah mempertimbangkan penghentian pengiriman kepada negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia atau tidak kooperatif dalam hubungan bilateral.

Bahlil sebelumnya menyampaikan rencana tersebut pada Kamis (22/10/2026), dalam peresmian gas Jangkrik North East (JNE) #6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha-South Hub di lepas pantai Kalimantan Timur.

"Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia," kata Bahlil.

Ia menegaskan bahwa hubungan perdagangan energi harus didasarkan pada prinsip saling menghormati antarnegara.

Sehari sebelumnya, Rabu (21/10/2026), Bahlil juga mengisyaratkan kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga setelah mengikuti sidang kabinet.

"Jadi, kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga," ujar Bahlil.

Kebijakan tersebut disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sumber daya alam Indonesia diprioritaskan untuk memenuhi kepentingan nasional.

Selain mempertimbangkan hubungan dengan negara mitra, pemerintah juga berencana mengevaluasi alokasi gas bumi untuk ekspor dan kebutuhan domestik.

Bahlil mengatakan, pemerintah mendorong pengembangan industri hilirisasi petrokimia yang membutuhkan gas sebagai bahan baku.

Karena itu, ketersediaan gas untuk industri dalam negeri menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan ekspor.

Menurut Bahlil, sekitar 30 persen dari total produksi gas Indonesia diekspor ke luar negeri, sedangkan 70 persen lainnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Komposisi tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah untuk memastikan pemanfaatan gas bumi dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Pengurangan ekspor gas ke Singapura menjadi salah satu langkah yang perlu dicermati dalam kebijakan pengelolaan energi Indonesia.

Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan pasokan energi tersedia untuk kebutuhan industri dalam negeri.

Di sisi lain, perubahan alokasi ekspor juga perlu memperhatikan kontrak yang telah disepakati dan keberlanjutan hubungan perdagangan dengan negara mitra.

Ke depan, hasil evaluasi pemerintah akan menentukan bagaimana alokasi gas bumi dibagi antara kebutuhan domestik dan pasar ekspor, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional serta konsekuensi ekonomi yang mungkin timbul.
* (km/ad)

JAKARTA — Polda Metro Jaya menjadwalkan ulang pemanggilan sutradara dokumenter Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono, pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait laporan yang dilayangkan Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta, salah satu narasumber dalam film tersebut.

Baca Juga:

• Perangi Narkoba! Pemkab Labusel Bersinergi dengan BNN dan TNI-Polri Berantas Peredaran Gelap

Namun, Dandhy tidak menghadiri undangan klarifikasi tersebut sehingga polisi menjadwalkan ulang pemanggilannya.

"Pemanggilan beberapa hari yang lalu itu untuk dilakukan penundaan. Sehingga akan dilakukan pemanggilan di tanggal 27 oktober," kata Budi di kompleks Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Oktober 2026.

Budi menjelaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan.

Polisi meminta klarifikasi untuk mendalami laporan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Menurut dia, perkara dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan apabila ditemukan bukti yang cukup.

Sebaliknya, penyelidikan dapat dihentikan jika tidak ditemukan alat bukti yang memenuhi unsur tindak pidana.

"Apabila proses lidik ini tidak terpenuhi cukup bukti atau alat bukti lainnya, tidak dikenakan dalam unsur-unsur pidana ini bisa dihentikan dalam proses penyelidikan," ujarnya.

Selain Dandhy, polisi juga berencana meminta klarifikasi kepada Ketua LBH Papua Merauke berinisial JTW yang turut dilaporkan dalam perkara tersebut.

Budi mengatakan pemanggilan JTW dapat dilakukan sebelum ataupun setelah klarifikasi terhadap Dandhy.

Laporan Mama Sinta tercatat dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Mei 2026.

Dalam laporan tersebut, Ketua LBH Merauke juga dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Pasal 65 juncto Pasal 67 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Sebelumnya, Dandhy melalui kuasa hukumnya dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyatakan belum dapat menghadiri undangan klarifikasi yang dijadwalkan pada 19 Oktober 2026.

"Kami sampaikan bahwa Sdr. Dandhy Dwi Laksono belum dapat menghadiri undangan klarifikasi tersebut," tulis TAUD dalam surat tanggapan yang diunggah melalui akun Instagram @dandhy_laksono pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Berdasarkan surat tersebut, Dandhy menerima undangan klarifikasi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan nomor B/29953/X/RES.1.24/2026/Ditreskrimum tertanggal 9 Oktober 2026.

Undangan itu meminta Dandhy hadir pada 19 Oktober pukul 10.00 WIB di Ruang Unit V Subdirektorat Keamanan Negara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

TAUD menilai undangan klarifikasi tersebut perlu ditinjau dari sisi hukum acara pidana.

Tim kuasa hukum menyatakan bahwa mekanisme undangan klarifikasi tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan, maupun aturan lain yang mereka rujuk.

Selain itu, TAUD berpendapat penyelidik tidak memiliki kewenangan untuk melakukan undangan klarifikasi sebagaimana yang diterima Dandhy.

Mereka juga menyoroti bahwa perkara masih dalam tahap penyelidikan dan Dandhy belum ditetapkan sebagai saksi ataupun tersangka.

"Oleh karena tidak ada kejelasan status dalam surat panggilan tersebut di atas, maka tidak ada kewajiban bagi Sdr. Dandhy Dwi Laksono, dkk. untuk hadir dalam panggilan tersebut, dikarenakan surat panggilan tidak memenuhi syarat formil," tulis TAUD dalam surat tanggapannya.

Anggota TAUD, Fadhil Alfathan, mengatakan pihaknya mendorong Polda Metro Jaya untuk meninjau kembali laporan terhadap Dandhy dan pihak terkait.

"Kami mendorong Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik yang menangani perkara untuk meninjau lebih jauh gitu ya laporan ini," ujar Fadhil, Jumat, 23 Oktober 2026.

Fadhil menilai tindakan Dandhy dan pihak terkait tidak mengandung unsur pidana.

Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Ia juga berpandangan bahwa apabila terdapat sengketa terkait film dokumenter tersebut, penyelesaiannya perlu dipertimbangkan melalui mekanisme di luar proses pidana, termasuk kemungkinan pengujian melalui Dewan Pers jika sesuai dengan kewenangannya.

"Lebih tepat ketika apabila ada permasalahan atau ada dalam tanda kutip apabila ada sengketa, gitu ya, sengketa yang lebih tepat adalah sengketa di luar proses pidana, seperti misalnya apakah ini bisa diuji di Dewan Pers atau tidak," ungkapnya.

Hingga saat ini, berdasarkan keterangan Polda Metro Jaya dalam informasi tersebut, perkara masih berada pada tahap penyelidikan.

Pemanggilan ulang terhadap Dandhy dijadwalkan pada 27 Oktober 2026 untuk kepentingan klarifikasi.

Keterangan polisi dan kuasa hukum menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai dasar serta mekanisme pemanggilan tersebut.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses penyelidikan dan langkah hukum yang ditempuh pihak terkait.* (cn/ad)

MEDAN — Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria kepergok hendak mencuri seng dan perkakas rumah di kawasan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, viral di media sosial.

Alih-alih berakhir dengan amukan warga, pria tersebut justru diberi makanan setelah mengaku sudah tiga hari tidak makan.

Baca Juga:

• Sukses Raih Juara Umum HKG PKK Sumut, TP PKK Asahan Catat 5 Prestasi Membanggakan

Dalam rekaman video yang beredar, pria mengenakan singlet hitam dan topi itu terlihat berjongkok sambil menyantap makanan yang diberikan warga.

Di sela-sela makan, ia juga menjawab pertanyaan warga yang mengerumuninya.

Kepala Lingkungan 28 Kelurahan Rengas Pulau, Salman Alfarisi, membenarkan kejadian tersebut.

Menurut dia, pria itu tertangkap sebelum sempat mengambil barang milik penghuni rumah.

Salman mengatakan warga sempat melayangkan beberapa pukulan kepada pria tersebut setelah mendengar teriakan pemilik rumah.

Namun, suasana kemudian mereda ketika warga mendengar pengakuan pria itu yang mengaku kelaparan.

"Belum sempat dia mencuri sudah tertangkap warga. Jadi sempat dihajar lah beberapa kali mungkin," tutur Salman.

"Sudah itu baru diinterogasi orang itu, katanya dia kelaparan, sudah tiga hari enggak makan katanya."

Setelah mendengar pengakuan tersebut, sejumlah warga berinisiatif memberikan makanan kepada pria itu.

Momen inilah yang kemudian menarik perhatian warganet karena berbeda dari kejadian pencurian yang kerap berujung pengeroyokan.

Salman mengaku baru kali ini melihat warga memberikan makanan kepada seseorang yang tertangkap saat diduga hendak mencuri.

Ia mengatakan, kejadian serupa sebelumnya di wilayah tersebut pernah berakhir dengan kondisi yang lebih buruk.

"Kalau dikasih makan gini, kebetulan baru ini lah. Mungkin warga yang di situ yang dapatnya tadi baik hatilah mungkin. Kalau yang sebelum-sebelumnya ada yang meninggal, ada yang sekarat, macam-macam lah," ungkapnya.

Menurut Salman, persoalan tersebut kini telah diselesaikan secara damai.

Pemilik rumah memilih tidak melanjutkan masalah karena tidak ada barang yang hilang dalam kejadian itu.

"Pemilik rumah sempat teriak, makanya ramai lah warga datang. Tapi sekarang sudah damai dan sudah selesailah masalahnya karena pemilik rumah pun tidak ada kehilangan apa-apa," urai Salman.

Meski berakhir damai, dugaan percobaan pencurian tersebut tetap menjadi pengingat pentingnya menjaga keamanan lingkungan dan menghindari tindakan main hakim sendiri.

Salman mengatakan, kejadian pencurian pada siang hari relatif jarang terjadi di wilayahnya.

Selama ini, warga mengandalkan sistem keamanan lingkungan melalui pos keamanan lingkungan (poskamling) dan ronda malam.

Namun, kegiatan ronda tidak selalu berjalan rutin karena warga memiliki kesibukan masing-masing.

"Kalau siang hari jarang kejadian (maling) mungkin baru kali ini. Memang ada Poskamling kami tapi ya beroperasinya malam hari, itupun kadang tidak berjalan kalau warga ada kegiatan lain," tuturnya.

Peristiwa di Medan Marelan ini menjadi perhatian karena memperlihatkan respons warga yang akhirnya memilih memberikan makanan dan menyelesaikan persoalan melalui perdamaian.

Meski begitu, dugaan tindak pidana tetap perlu ditangani secara bijak, sementara setiap orang yang tertangkap sebaiknya diserahkan kepada pihak berwenang tanpa kekerasan.
* (cn/ad)

JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi berjanji mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah enam petugas dan relawan meninggal dunia saat berupaya memadamkan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur.

Kristomei mengatakan evaluasi diperlukan untuk mengetahui penyebab kejadian sekaligus mencegah jatuhnya korban jiwa dalam penanganan kebakaran serupa pada masa mendatang.

Baca Juga:

• Sukses Raih Juara Umum HKG PKK Sumut, TP PKK Asahan Catat 5 Prestasi Membanggakan

Ia mengatakan BNPB akan menelaah berbagai aspek penanganan kebakaran, termasuk faktor yang menyebabkan petugas dan relawan kehilangan nyawa ketika menjalankan tugas pemadaman.

"Apa saja yang bisa kami evaluasi dan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi," ujarnya.

Sebanyak enam petugas dan relawan dilaporkan meninggal dunia saat melakukan upaya pemadaman kebakaran di kawasan TNBTS.

Keenam korban tersebut adalah Suraji, Munawi, Hendra Rony Wagiyanata, Sukaris, Wisnu Yuda Pratama, dan Sefriel Ardiansyah.

Salah satu korban, Suraji, meninggal dunia pada Jumat, 23 Oktober 2026, setelah sebelumnya menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo, Surabaya, Jawa Timur.

Kristomei menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya enam anggota tim gabungan tersebut.

Peristiwa ini menjadi perhatian terhadap risiko yang dihadapi petugas dan relawan ketika berupaya mengendalikan kebakaran di kawasan hutan.

Evaluasi penanganan karhutla diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan prosedur keselamatan, kesiapan personel, serta langkah mitigasi risiko selama operasi pemadaman berlangsung.

Selain menanggapi jatuhnya korban jiwa, Kristomei juga menjelaskan mengenai penetapan status bencana nasional untuk karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Menurut dia, penetapan status bencana tidak dilakukan secara otomatis.

Pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah indikator sebelum menentukan apakah suatu kejadian masuk kategori bencana daerah atau bencana nasional.

"Bagaimana jumlah wilayah yang terdampak, bagaimana jumlah korbannya, ditambah lagi adanya pernyataan ketidakmampuan dari pemerintah daerah dalam menangani bencana tersebut. Indikator itu barulah bisa ditentukan apakah statusnya bencana daerah atau bencana nasional," kata Kristomei.

Indikator tersebut mencakup luas wilayah terdampak, jumlah korban, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menangani bencana.

Penilaian terhadap faktor-faktor itu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam menentukan status penanganan bencana.

Peristiwa meninggalnya enam petugas dan relawan di kawasan TNBTS menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus mengutamakan keselamatan personel di lapangan.
* (mi/ad)

ASAHAN — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Asahan meraih predikat Juara Umum Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara 2026 kategori kabupaten.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam puncak peringatan HKG PKK ke-54 di Ballroom Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Kamis, 22 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asahan Rianto Hadiri Rakor Aswakada Sumut, Dorong Kolaborasi Pembangunan Daerah

Ia menilai penghargaan itu merupakan hasil kerja bersama para pengurus dan kader PKK dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama, dedikasi, dan semangat seluruh pengurus serta kader PKK dalam melaksanakan program pemberdayaan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat", ungkapnya usai mengikuti rangkaian kegiatan tersebut

Yusnila juga mengapresiasi para kader PKK di tingkat kecamatan dan desa maupun kelurahan yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Menurut dia, peran kader penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan keluarga.

Ia berharap predikat juara umum tersebut menjadi motivasi bagi seluruh kader untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, mengembangkan inovasi, dan memperluas manfaat program bagi keluarga di Kabupaten Asahan.

Selain menjadi juara umum, TP PKK Kabupaten Asahan mencatatkan prestasi dalam lima kategori lomba HKG PKK Sumatera Utara 2026.

Dua di antaranya meraih juara pertama.

Berikut daftar prestasi TP PKK Kabupaten Asahan:

- Juara I Tertib Administrasi PKK: Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning.
- Juara II Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR): Desa Tanjung Asri, Kecamatan Sei Dadap.
- Juara II Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK: Kelurahan Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur.
- Juara I HATINYA PKK: Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Rakyat.
- Juara II IVA Test: Kecamatan Air Joman.

Capaian tersebut menunjukkan keterlibatan kader PKK di berbagai wilayah Asahan dalam menjalankan program yang berkaitan dengan administrasi organisasi, pengasuhan anak, penguatan ekonomi keluarga, pemanfaatan pekarangan, dan kesehatan perempuan.

Dalam kegiatan yang sama, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobby Nasution, membacakan amanat Ketua Umum TP PKK.

Ia mengajak seluruh kader menjalankan 10 Program Pokok PKK secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

PKK diharapkan tidak hanya menjadi organisasi pemberdayaan keluarga, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah daerah.

Ia mendorong TP PKK memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pelaksanaan program kerja di tengah perkembangan teknologi yang semakin luas.

Bobby juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, persiapan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk keluarga dan lingkungan masyarakat.

Selain pendidikan, Bobby mengingatkan pentingnya melindungi anak-anak dari ancaman narkoba dan perundungan atau bullying.

Kedua persoalan tersebut dapat mengganggu tumbuh kembang anak dan berdampak pada masa depan mereka.

Dalam hal ini, PKK diharapkan berperan melalui edukasi keluarga, penguatan pola asuh, serta pembinaan lingkungan yang aman bagi anak.

Kegiatan puncak peringatan HKG PKK ke-54 tingkat Provinsi Sumatera Utara tersebut turut dihadiri staf ahli TP PKK Provinsi Sumatera Utara, para ketua TP PKK kabupaten dan kota se-Sumatera Utara, serta camat, lurah, dan kepala desa yang meraih prestasi dalam berbagai kategori lomba.

Prestasi sebagai juara umum menjadi pencapaian bagi TP PKK Kabupaten Asahan sekaligus tantangan untuk mempertahankan kualitas program pemberdayaan keluarga.

Ke depan, penguatan peran kader dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Asahan.
* (ad)

MEDAN — Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (Aswakada) Wilayah Sumatera Utara di Aula Grand City Hall Medan, Jumat (23/10/2026).

Pertemuan ini menjadi wadah bagi para wakil kepala daerah untuk memperkuat komunikasi, bertukar pengalaman, dan membangun kerja sama dalam mendukung pembangunan daerah.

Baca Juga:

• Perangi Narkoba! Pemkab Labusel Bersinergi dengan BNN dan TNI-Polri Berantas Peredaran Gelap

Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, S.P., M.Si., selaku panitia pelaksana, menyampaikan apresiasi kepada seluruh wakil kepala daerah yang menghadiri kegiatan tersebut.

Ia mengatakan, Rakor Aswakada menjadi ruang silaturahmi sekaligus sarana bertukar informasi dan memperkuat sinergi antarpemimpin daerah.

Melalui forum ini, para wakil kepala daerah diharapkan dapat meningkatkan kontribusi dalam membantu kepala daerah menjalankan program pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, rakor perdana tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat peran wakil kepala daerah dalam mendukung kemajuan wilayah masing-masing.

Perwakilan Aswakada Pusat, Wakil Bupati Pakpak Bharat Dr. H. Mutsyuhito Solin, M.Pd., menilai Aswakada dapat menjadi energi baru bagi para wakil kepala daerah untuk memperkuat peran mereka serta menyampaikan gagasan strategis dalam pembangunan.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut baik kehadiran para wakil kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Rico menekankan pentingnya kekompakan, komunikasi yang terbuka, dan hubungan harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menurutnya, tanggung jawab pembangunan yang besar membutuhkan kerja sama yang solid agar program pemerintah dapat berjalan secara optimal.

Ia berharap para wakil kepala daerah dapat memberikan dukungan maksimal kepada kepala daerah masing-masing.

Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, berbagai program pembangunan diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pertemuan tersebut juga diharapkan mempererat hubungan antarpemimpin daerah sehingga koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Dalam pemaparan materi, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengajak para wakil kepala daerah untuk menanamkan semangat kolaborasi dalam membangun wilayah masing-masing.

Menurut Sugiat, kolaborasi diperlukan agar gagasan, pengalaman, dan potensi yang dimiliki setiap daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Kerja sama antardaerah juga diharapkan mampu mendorong kemajuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pertukaran informasi dan pengalaman, para wakil kepala daerah dapat memperoleh perspektif baru untuk mendukung penyusunan kebijakan serta pelaksanaan program pemerintah daerah.

Usai mengikuti rangkaian kegiatan, Wakil Bupati Asahan Rianto mengatakan bahwa Rakor Aswakada merupakan momentum penting untuk memperluas wawasan, bertukar pengalaman, dan memperkuat koordinasi dengan para wakil kepala daerah lainnya.

Ia berharap, berbagai gagasan dan pengalaman yang diperoleh melalui forum tersebut dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung kebijakan dan program pembangunan daerah.

Menurut Rianto, sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat antarpemimpin daerah diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keikutsertaan Wakil Bupati Asahan dalam Rakor Aswakada Sumatera Utara ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antardaerah sekaligus membuka peluang pertukaran gagasan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Asahan.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN — Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan memperkuat dukungan terhadap upaya pemberantasan narkoba melalui sinergi lintas sektor.

Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, M. Reza Pahlevi Nasution, menghadiri Zoom Meeting Join Operation yang melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Polda Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Rico Waas Ingatkan Kepala Daerah dan Wakilnya Tak Terjebak Konflik: Program Rakyat Bisa Terganggu

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sekaligus memulihkan kawasan yang terdampak narkoba di wilayah Labuhanbatu Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan deklarasi "Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Tolak Narkoba" sebagai bentuk komitmen bersama untuk menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Deklarasi itu menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum.

Pemerintah daerah dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah peredaran narkotika, mendukung penindakan, serta mendorong rehabilitasi bagi mereka yang membutuhkan.

Rangkaian kegiatan tersebut turut diisi dengan sambutan Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution, Direktur Jenderal Bea dan Cukai RI Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto.

Agenda juga mencakup penyematan rompi antinarkoba oleh Kapolri dan penandatanganan fakta integritas.

Kedua kegiatan tersebut menjadi bagian dari penegasan komitmen bersama dalam upaya pemberantasan narkoba.

Keterlibatan berbagai lembaga tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi dalam menghadapi persoalan narkotika.

Kerja sama diperlukan agar upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan dapat berjalan secara terarah.

Setelah mengikuti pertemuan daring, kegiatan dilanjutkan dengan apel gabungan TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah hukum Polres Labuhanbatu Selatan.

Apel tersebut digelar untuk mendukung pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sekaligus mendorong pemulihan kawasan yang terdampak narkoba.

Kehadiran Sekda Labusel dalam rangkaian kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap upaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Perhatian juga diarahkan pada perlindungan masyarakat, terutama generasi muda, agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, keluarga, lingkungan pendidikan, tokoh masyarakat, hingga organisasi kepemudaan.

Keluarga dan lingkungan pendidikan, misalnya, memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba.

Sementara itu, masyarakat dapat ikut membantu upaya pencegahan dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan melaporkan dugaan peredaran narkotika melalui saluran resmi.

Sinergi yang berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan, mendukung penegakan hukum, serta membantu pemulihan masyarakat dan kawasan yang terdampak narkoba.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan diharapkan dapat terus mendukung terciptanya lingkungan yang aman, sehat, dan terlindungi dari ancaman narkotika.
* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar menjaga hubungan kerja yang harmonis.

Menurut dia, konflik di antara keduanya dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dan merusak pencapaian visi-misi pemerintahan.

Baca Juga:

• Bingung Malam Minggu ke Mana? Ini 5 Kafe Rooftop di Medan dengan Pemandangan City Light yang Memukau

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap yang didampingi Staf Ahli TP PKK Kota Medan Martinijal, serta para wakil wali kota dan wakil bupati se-Sumatera Utara.

Rico menilai, hubungan antara kepala daerah dan wakilnya tidak cukup dibangun berdasarkan pembagian jabatan dan kewenangan.

Keduanya perlu mengutamakan komunikasi, saling memahami, serta mengesampingkan ego pribadi demi memastikan program pemerintahan berjalan sesuai rencana.

"Penting bagi kita menyadari bahwasanya apa makna dalam kepemimpinan dwi tunggal kepala daerah? Karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya menanti, tapi kadang-kadang permasalahan konflik antara kepala daerah itu yang malah merusak perjalanan program visi-misi kita sendiri," kata Rico Waas.

Menurut Rico, hubungan kepala daerah dan wakilnya tidak semestinya hanya dipandang sebagai hubungan hierarkis dalam birokrasi.

Keduanya harus membangun kemitraan yang dilandasi persahabatan, kekeluargaan, dan kesediaan untuk saling mendengarkan.

"Karena bicara ini bukan masalah hierarki. Hirarki di dalam birokrasi. Tapi di dalam kepala daerah ini harus memakai hati, karena yang dibangun ini dari persahabatan dan kekeluargaan. Kita majunya kan berdua," ungkapnya.

Rico kemudian mencontohkan hubungan kerjanya dengan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap.

Ia mengatakan, pembagian tugas dilakukan agar masing-masing dapat menjalankan tanggung jawabnya tanpa mengabaikan dukungan dari pasangan kepala daerah.

"Saya sama Pak Zaki, jujur saja kami juga membagi tugas masing-masing juga. Nah, tapi satu yang saya pedomani sampai hari ini, apabila pasangan saya memberikan satu aspirasi ataupun dorongan kerja, saya langsung coba akomodir," terangnya.

Ia menjelaskan, dukungan terhadap pekerjaan yang diinisiasi wakil kepala daerah perlu diwujudkan melalui keterlibatan perangkat daerah.

Dengan begitu, program yang telah direncanakan dapat berjalan dan diselesaikan.

"Perangkat daerahnya saya perintahkan bantu Pak Wakil agar pekerjaan tersebut bisa selesai," tegasnya.

Rico juga menilai, kepala daerah dan wakilnya memiliki jaringan serta pengalaman yang berbeda.

Perbedaan tersebut semestinya menjadi kekuatan untuk saling melengkapi, bukan sumber perselisihan.

"Begitulah kedua personil kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki jejaring yang berbeda-beda. Kepala daerah mungkin butuhkan jejaring Wakil Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah mungkin butuhkan jejaring dari kepala daerah. Ini kan bisa kita komunikasikan," tuturnya.

Ia berharap pertemuan Aswakada dapat mendorong para wakil kepala daerah memperkuat hubungan kerja dengan kepala daerah masing-masing.

Menurut Rico, kepemimpinan daerah pada akhirnya harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Kami mengharapkan berharap sekali, mudah-mudahan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah ini selalu rukun dan damai. Penting sekali. Karena memang tujuan kita itu kan bukan untuk diri kita, tujuan kita adalah untuk masyarakat kita yang kita pimpin," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyoroti pentingnya komunikasi publik dalam menyampaikan kebijakan dan capaian pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Sugiat, pemerintah perlu memperkuat pengelolaan narasi di media digital.

Ia menilai berbagai capaian pemerintah kerap berhadapan dengan narasi tandingan yang terstruktur sehingga informasi mengenai keberhasilan program tidak selalu tersampaikan secara utuh.

Karena itu, komunikasi publik perlu diperkuat agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat dan dapat memahami arah kebijakan pemerintah.

Sugiat juga menekankan pentingnya kemandirian Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Menurut dia, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi sumber daya alam menjadi bagian penting dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Di sektor pangan, upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan produksi komoditas utama dan pemeliharaan cadangan beras nasional.

Sementara di bidang energi, Sugiat menyinggung program B50 yang menggunakan campuran bahan bakar berbasis minyak sawit sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar.

Pemanfaatan tebu juga disebut sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan sumber daya dalam negeri untuk mendukung kebutuhan energi.

Di bidang pendidikan dan sosial, Sugiat menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pendidikan.

Ia menyebut program tersebut berjalan bersamaan dengan berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan.

Upaya itu, menurut Sugiat, mencakup renovasi puluhan ribu sekolah, penyelenggaraan Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu, serta pembangunan sekolah unggulan.

Pemerintah juga mendorong perluasan akses pendidikan tinggi, termasuk melalui program kuliah gratis dan peningkatan sarana pendidikan.

Rapat koordinasi Aswakada Sumatera Utara tersebut menjadi forum bagi para wakil kepala daerah untuk memperkuat komunikasi dan bertukar pandangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Pesan Rico Waas menempatkan keharmonisan kepala daerah dan wakilnya sebagai salah satu unsur penting dalam menjalankan pembangunan.

Sementara itu, paparan Sugiat menyoroti komunikasi publik, kemandirian ekonomi, dan pemerataan akses pendidikan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

Keduanya menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama agar kebijakan pemerintah dapat dijalankan secara efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.* (ts/ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 4,90 persen sepanjang perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19–23 Oktober 2026.

Penguatan ini diikuti kenaikan nilai transaksi harian dan kapitalisasi pasar, meskipun investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih.

Baca Juga:

• Kisah Tukang Botot di Medan, Berjuang Kuliahkan Anak hingga Terbantu Program Pemko

Angka tersebut naik dari posisi penutupan akhir pekan sebelumnya yang berada di level 5.185,105.

Sejalan dengan penguatan indeks, kapitalisasi pasar BEI meningkat 4,66 persen menjadi Rp9.583 triliun.

Pada pekan sebelumnya, nilai kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp9.157 triliun.

"Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian, yang naik 25,42% menjadi Rp20,34 triliun dari Rp16,22 triliun pada pekan sebelumnya," ujar Elsierrа dalam keterangan resmi BEI, dikutip pada Sabtu (24/10/2026).

Selain nilai transaksi, aktivitas perdagangan saham juga menunjukkan peningkatan dari sisi frekuensi.

Rata-rata frekuensi transaksi harian naik 13,80 persen menjadi 1,95 juta kali transaksi, dibandingkan dengan 1,72 juta kali pada pekan sebelumnya.

Namun, kenaikan tersebut tidak diikuti peningkatan volume perdagangan.

Rata-rata volume transaksi harian justru turun 9,39 persen menjadi 39,96 miliar saham, dari sebelumnya 44,10 miliar saham.

Perbedaan pergerakan nilai, frekuensi, dan volume transaksi menunjukkan bahwa aktivitas pasar saham tidak hanya dapat dilihat dari satu indikator.

Meski nilai transaksi meningkat, jumlah saham yang diperdagangkan selama periode tersebut mengalami penurunan.

Di tengah penguatan IHSG, investor asing masih melakukan aksi jual bersih atau net sell di pasar saham Indonesia.

Pada perdagangan Jumat, 23 Oktober 2026, investor asing mencatatkan jual bersih sebesar Rp1,28 triliun.

Sementara itu, secara kumulatif sepanjang 2026 hingga periode pelaporan, nilai jual bersih investor asing mencapai Rp94,87 triliun.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa penguatan indeks selama sepekan berlangsung bersamaan dengan masih besarnya tekanan jual dari investor asing.

Meski demikian, pergerakan IHSG juga dipengaruhi oleh transaksi investor domestik dan berbagai faktor lain yang memengaruhi harga saham.

Selain mencatat perkembangan perdagangan, BEI melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan pasar modal sepanjang pekan ini.

Salah satunya adalah perubahan ketentuan batas Auto Rejection Bawah (ARB).

BEI menyesuaikan batas ARB untuk saham dengan rentang harga Rp11 hingga Rp14 menjadi Rp1 per saham, dari ketentuan sebelumnya sebesar 7 persen.

Kebijakan tersebut mulai berlaku pada Selasa, 20 Oktober 2026, setelah bursa mengevaluasi penerapan ARB asimetris sebesar 7 persen yang dimulai pada 19 Oktober 2026.

Ketentuan ini berlaku hingga 31 Desember 2026 untuk saham yang tercatat di Papan Utama, Papan Pengembangan, dan Papan Ekonomi Baru.

Sementara itu, saham di Papan Akselerasi dan Papan Pemantauan Khusus tetap mengikuti ketentuan ARB masing-masing.

BEI menyatakan kebijakan tersebut akan dievaluasi secara berkala untuk menentukan keberlanjutannya dengan tetap memperhatikan pembentukan harga yang lebih baik.

BEI juga mengumumkan perubahan kriteria evaluasi IHSG pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Ketentuan baru tersebut dijadwalkan berlaku efektif mulai Senin, 2 November 2026.

Dalam aturan terbaru, saham yang tercatat di Papan Akselerasi dan saham yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC) tidak lagi menjadi bagian dari seleksi konstituen IHSG.

HSC merupakan kategori yang berkaitan dengan konsentrasi kepemilikan saham pada pihak-pihak tertentu.

Penyesuaian kriteria tersebut menjadi bagian dari upaya bursa memperbaiki kualitas saham yang masuk dalam perhitungan indeks.

"Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas representasi IHSG terhadap kondisi pasar saham Indonesia serta menyediakan informasi yang lebih memadai bagi investor dalam mengambil keputusan investasi," sebut Elsierrа dalam keterangan resmi BEI.

Perubahan tersebut diharapkan dapat membuat IHSG lebih representatif dalam menggambarkan kondisi pasar saham Indonesia.

Bagi investor, perubahan kriteria indeks dan kebijakan perdagangan menjadi informasi penting yang perlu diperhatikan dalam menilai perkembangan pasar.

Meski IHSG menguat sepanjang pekan, investor tetap perlu mempertimbangkan berbagai indikator, termasuk pergerakan harga saham, volume transaksi, arus dana asing, serta perubahan regulasi bursa sebelum mengambil keputusan investasi.

* (bi/ad)

MEDAN — Malam Minggu menjadi waktu favorit bagi banyak anak muda untuk berkumpul bersama teman, pasangan, atau keluarga.

Selain menikmati makanan dan minuman, suasana tempat nongkrong juga menjadi pertimbangan, terutama bagi mereka yang ingin bersantai sambil mengabadikan momen untuk media sosial.

Baca Juga:

• Pemkab Deli Serdang Gelontorkan Rp1,7 Miliar untuk Bangun Gapura Perbatasan Binjai

Lokasinya tersebar di sejumlah kawasan yang relatif dekat dengan pusat kota.

Bagi Anda yang sedang mencari tempat nongkrong dengan suasana menarik, berikut lima kafe rooftop di Medan yang bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan malam Minggu.

1. LIMA Rooftop Bar

LIMA Rooftop Bar berada di Jalan H. Adam Malik Nomor 167, Kecamatan Medan Barat.

Tempat ini menawarkan suasana rooftop dengan pemandangan lampu kota yang cocok dinikmati pada sore hingga malam hari.

Kafe ini mulai beroperasi pukul 16.00 WIB.

Pengunjung dapat menikmati beragam pilihan makanan dan minuman, termasuk hidangan Asia seperti nasi goreng, pasta, dan kentang.

Selain untuk berkumpul bersama teman, tempat ini juga dapat menjadi pilihan untuk merayakan ulang tahun atau mengadakan acara khusus bersama orang terdekat.

LIMA Rooftop Bar juga kerap menghadirkan promosi dan hiburan musik langsung pada hari tertentu.

2. The Edge Restaurant

The Edge Restaurant menjadi pilihan bagi pengunjung yang ingin menikmati pemandangan Kota Medan dari ketinggian.

Restoran rooftop ini berada di lantai 28 Cambridge Hotel, Jalan S. Parman Nomor 217, Petisah Tengah.

Pemandangan lampu kota pada malam hari menjadi salah satu daya tarik tempat ini.

Suasananya cocok untuk makan malam bersama pasangan, keluarga, maupun teman.

Restoran ini umumnya beroperasi mulai pukul 16.00 hingga 23.00 WIB.

Sebagai restoran yang berada di hotel, The Edge Restaurant menawarkan pengalaman bersantap dengan suasana rooftop yang lebih elegan.

Sebelum berkunjung, sebaiknya periksa kembali jam operasional dan kisaran harga menu melalui kanal resmi restoran.

3. Cello Skypool & Lounge

Cello Skypool & Lounge berlokasi di Jalan Danau Marsabut Nomor 90, Sei Agul, Kecamatan Medan Barat.

Tempat ini bisa menjadi alternatif bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana malam sambil bersantap.

Kafe ini dikenal menawarkan konsep lounge dengan area kolam renang dan suasana yang cocok untuk berkumpul maupun makan malam bersama pasangan.

Jam operasional yang tercantum adalah pukul 17.00 hingga 01.00 WIB.

Adapun harga makanan dan minuman disebut mulai dari kisaran Rp 50 ribuan, bergantung pada menu yang dipilih.

Untuk memastikan fasilitas yang tersedia, harga terbaru, dan ketentuan kunjungan, pengunjung disarankan menghubungi pihak pengelola terlebih dahulu.

4. Tropical Rooftop

Tropical Rooftop beralamat di Jalan Abdullah Lubis Nomor 79A, kawasan Deli Hotel, Kecamatan Medan Baru.

Sesuai namanya, tempat ini mengusung nuansa tropis dengan tanaman hijau dan sentuhan desain rustic.

Konsep tersebut membuat Tropical Rooftop menarik bagi pengunjung yang mencari tempat bersantai sekaligus berburu foto untuk media sosial.

Pilihan makanan dan minumannya mencakup hidangan berat maupun makanan ringan.

Tempat ini juga dapat menjadi pilihan untuk berkumpul bersama teman setelah menjalani aktivitas sepanjang hari.

Informasi yang tersedia menyebutkan Tropical Rooftop mulai buka pukul 16.00 WIB setiap hari.

Namun, jadwal operasional terkini sebaiknya dikonfirmasi sebelum datang.

5. SKY The Oasis Rooftop Bar & Lounge

SKY The Oasis Rooftop Bar & Lounge juga bisa dipertimbangkan bagi Anda yang ingin menikmati suasana Kota Medan dari ketinggian.

Tempat ini menawarkan konsep rooftop dengan suasana elegan dan area yang cocok untuk berkumpul bersama teman maupun pasangan.

Pemandangan lampu kota pada malam hari menjadi salah satu daya tariknya.

Selain untuk nongkrong santai, tempat ini dapat menjadi alternatif untuk merayakan momen spesial, seperti ulang tahun atau makan malam bersama orang terdekat.

Sebelum berkunjung, pastikan kembali lokasi, jam operasional, dan informasi reservasi melalui kanal resmi pengelola agar rencana nongkrong berjalan lancar.

Kelima tempat tersebut menawarkan suasana yang berbeda.

LIMA Rooftop Bar cocok untuk berkumpul santai dan menikmati hiburan pada hari tertentu.

The Edge Restaurant dapat dipertimbangkan untuk makan malam dengan pemandangan kota dari ketinggian, sedangkan Cello Skypool & Lounge menawarkan konsep lounge.

Adapun Tropical Rooftop menarik bagi pengunjung yang menyukai nuansa hijau dan tropis.

Sementara itu, SKY The Oasis Rooftop Bar & Lounge bisa menjadi pilihan untuk menikmati suasana rooftop yang lebih elegan.

Sebelum berangkat, periksa informasi terbaru mengenai jam buka, harga menu, akses masuk, dan reservasi.

Dengan begitu, Anda dapat memilih tempat yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan untuk menghabiskan malam Minggu di Medan.
* (tm/ad)

MEDAN — Polda Sumatera Utara menegaskan anggota DPRD Sumut, Dhody Thahir, masih berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen.

Penegasan itu disampaikan meski hakim Pengadilan Negeri Medan telah mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Dhody dan menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah.

Baca Juga:

• Cegah Siswa Titipan, Bobby Nasution Usulkan Tes CAT untuk Masuk SMA Unggulan: Tak Lulus, Tak Bisa Masuk!

Penyidik masih melanjutkan penanganan kasus dugaan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan sengketa lahan perumahan Pondok Alam di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

"Belum dihentikan. Masih," kata Cornelius, Jumat, 23 Oktober 2026.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Medan, Khamozaro Waruwu, mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Dhody pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Dhody tidak sah dan memerintahkan agar politikus Partai Golkar tersebut dikeluarkan dari tahanan.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. Menetapkan surat penetapan tersangka tidak sah. Memerintahkan pemohon dikeluarkan dari tahanan," ujar Khamozaro dalam sidang tersebut.

Dhody kemudian dikeluarkan dari tahanan pada malam hari setelah penyidik menerima hasil putusan praperadilan.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai surat yang dipersoalkan dalam perkara tersebut tidak dibuat di rumah Dhody Thahir, melainkan di rumah Danialsyah, mantan kuasa hukum pemohon.

Hakim juga menilai pihak termohon tidak mampu menghadirkan saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan dugaan pemalsuan surat.

Selain itu, surat tersebut dinilai tidak terbukti berkaitan dengan akta autentik mana pun.

"Tidak ada pihak yang diuntungkan dari akibat surat itu. Bahwa surat itu tidak berkaitan dengan pemalsuan, melainkan perdata," kata Khamozaro.

Putusan praperadilan tersebut berkaitan dengan keabsahan penetapan tersangka, bukan putusan akhir mengenai kepemilikan lahan yang menjadi sumber sengketa.

Kasus yang menjerat Dhody bermula dari laporan Muhammad Gazali Iskandar, pemilik PT Rapy Ray Putratama, pada 11 April 2023.

Perusahaan tersebut merupakan pengembang perumahan Pondok Alam di Kabupaten Deli Serdang.

Menurut penjelasan Cornelius sebelumnya, pelapor menduga terdapat pemalsuan akta autentik yang berakibat pada pemblokiran sertifikat tanah di kawasan perumahan tersebut oleh Kantor Pertanahan Kota Medan.

Penyidik menyebut pemblokiran terjadi setelah adanya surat dari Dhody yang dikirim melalui kuasa hukumnya.

Dalam surat itu, Dhody mengaku sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut.

Selain dikirim ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan, surat serupa disebut dikirim ke Bank BTN Medan, Bank BRI Medan, dan Bank BJB.

Menurut penyidik, akibat surat-surat tersebut, pihak perusahaan mengalami kesulitan memperoleh fasilitas kredit dari bank karena sertifikat tanahnya diblokir.

"Akibat dari empat pucuk surat ini bahwa empat pucuk surat dikirimkan ke tadi ke tiga Bank dan satu kantor pertanahan, bahwa pihak perusahaan (pelapor) mengalami kerugian tidak mendapatkan fasilitas kredit dari bank, dan kemudian sertifikat si pelapor berakibat diblokir oleh pihak BPN," kata Cornelius.

Sementara itu, PT Rapy Ray Putratama disebut membeli lahan tersebut pada 2018 dan mengajukan pendaftaran ke kantor pertanahan hingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Dhody juga diketahui pernah mengajukan gugatan pembatalan sertifikat HGB dan Sertifikat Hak Milik (SHM) perumahan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada 2023.

Sebelum putusan praperadilan dibacakan, Subdirektorat II Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut menahan Dhody pada September 2026.

Cornelius sebelumnya mengatakan penahanan dilakukan setelah Dhody dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik.

Ketika itu, Dhody disebut beralasan sedang menjalani perjalanan dinas sebagai anggota DPRD Sumut.

Penyidik menyebut Dhody diduga melanggar Pasal 394 dan Pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun, penetapan tersangka tersebut kemudian dinyatakan tidak sah oleh hakim melalui putusan praperadilan.

Hingga Jumat, 23 Oktober 2026, Polda Sumut menyatakan perkara dugaan pemalsuan dokumen tersebut belum dihentikan.

Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai langkah hukum yang akan ditempuh penyidik setelah putusan praperadilan tersebut.

Perkembangan kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut proses penegakan hukum, sengketa lahan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Status hukum Dhody dan kelanjutan penanganan perkara selanjutnya bergantung pada proses hukum yang ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.* (tm/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Dinas Pendidikan Sumatera Utara menyiapkan tes khusus untuk penerimaan siswa SMA negeri unggulan mulai tahun depan.

Salah satu metode yang diusulkan adalah Computer Assisted Test (CAT) untuk mengurangi praktik titip-menitip calon siswa.

Baca Juga:

• Pemkab Deli Serdang Gelontorkan Rp1,7 Miliar untuk Bangun Gapura Perbatasan Binjai

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana menetapkan SMA unggulan di setiap kabupaten dan kota pada 2027.

"Untuk tahun depan, punya adik, punya keluarga yang mau sekolah di SMA-SMA unggulan nanti kita tetapkan masing-masing kabupaten ataupun kota," kata Bobby Nasution.

Bobby menyebut SMA Negeri 1 Medan sebagai salah satu sekolah yang akan dijadikan sekolah unggulan di Kota Medan.

Ia meminta agar proses penerimaan siswa di sekolah tersebut menggunakan mekanisme seleksi khusus.

Menurut Bobby, penggunaan tes berbasis komputer dapat membantu memastikan penerimaan siswa berlangsung berdasarkan hasil seleksi, bukan karena rekomendasi atau titipan pihak tertentu.

Ia mengatakan sistem tersebut juga diharapkan mengurangi tekanan terhadap kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, hingga gubernur yang kerap menerima permintaan agar calon siswa tertentu diterima di sekolah pilihan.

"Contoh kalau di Medan, SMA Negeri 1, biar nggak pening banyak titipan, biar kepala sekolah juga nggak pening ditelepon sana-sini, Pak Kadis Pendidikan juga, saya juga, nanti tolong yang SMA-SMA unggulan tesnya dibuat khusus, kalau bisa ada CAT, kalau nggak lulus CAT yaudah nggak bisa masuk situ," ucapnya.

Bobby menegaskan, tes khusus tersebut diperlukan untuk mengurangi praktik titip-menitip dalam penerimaan siswa di SMA negeri unggulan.

Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan Sumatera Utara menyiapkan mekanisme seleksi yang sesuai dengan rencana tersebut.

"Untuk mengurangi yang titipan-titipan, saya minta tolong itu dibuat," tuturnya.

Rencana penerapan CAT menjadi salah satu usulan untuk memperkuat seleksi masuk SMA unggulan di Sumatera Utara.

Namun, mekanisme teknis pelaksanaan tes, jadwal pendaftaran, persyaratan peserta, serta aturan resmi penerimaan siswa belum dijelaskan secara terperinci dalam pernyataan tersebut.

Penerapan sistem seleksi yang transparan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih adil bagi calon siswa berdasarkan kemampuan dan hasil tes.

Dengan demikian, penetapan SMA unggulan di setiap kabupaten dan kota di Sumatera Utara diharapkan diikuti proses penerimaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
* (d/ad)

DELI SERDANG — Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menganggarkan Rp 1,7 miliar untuk membangun gapura di perbatasan wilayahnya dengan Kota Binjai.

Proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 itu telah menyelesaikan proses tender.

Baca Juga:

• Rocky Gerung Ingatkan Mahasiswa: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Nalar Akademis, Bukan Algoritma Buzzer

Tender dibuat pada 15 September 2026.

Dalam data pengadaan, nilai pagu anggaran proyek tercatat sebesar Rp 1,7 miliar, sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp 1.699.871.742.

"Nilai pagu paket Rp 1.700.000.000, nilai HPS paket Rp 1.699.871.742," demikian tertulis dalam SPSE.

Dalam proses lelang, tercatat 20 perusahaan mendaftar untuk mengikuti tender pembangunan gapura tersebut.

Berdasarkan data SPSE, CV Palaha Berjaya ditetapkan sebagai pemenang tender.

Perusahaan itu beralamat di Jalan Perwira Nomor 276A, Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

Pembangunan gapura perbatasan ini menjadi salah satu proyek yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2026.

Namun, informasi mengenai desain gapura, jadwal pelaksanaan konstruksi, serta target penyelesaian proyek belum tercantum dalam data yang disampaikan.

Besarnya anggaran pembangunan gapura tersebut menjadi perhatian, terutama terkait pelaksanaan proyek dan manfaatnya bagi masyarakat.

Transparansi penggunaan anggaran serta kesesuaian hasil pembangunan dengan spesifikasi dan nilai kontrak menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan dana publik.* (d/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alexander Sinulingga memastikan pengakuan ijazah bagi siswa yang ingin menempuh pendidikan di luar negeri.

Ia mengingatkan agar persoalan pengakuan ijazah tidak menjadi kendala bagi siswa setelah menyelesaikan pendidikan, terutama jika kelak menduduki jabatan publik.

Baca Juga:

• Kisah Tukang Botot di Medan, Berjuang Kuliahkan Anak hingga Terbantu Program Pemko

Ia meminta Dinas Pendidikan memeriksa secara cermat program pendidikan luar negeri yang akan diikuti para siswa, termasuk jika program tersebut dijalankan melalui kerja sama antarlembaga pendidikan.

"Jika bekerjasama dengan yang ada di luar, kan bisa langsung sekolah ya, tolong dicek betul Pak, jangan nanti begitu mereka menjadi pejabat nggak diakui pula ijazahnya," kata Bobby Nasution, Jumat (23/10/2026).

Pernyataan itu menyoroti pentingnya memastikan status dan pengakuan ijazah sebelum siswa memutuskan melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

Menurut Bobby, pemeriksaan sejak awal diperlukan agar lulusan tidak menghadapi persoalan administratif ketika menggunakan ijazah untuk melanjutkan pendidikan atau memenuhi persyaratan pekerjaan dan jabatan tertentu.

Bobby menjelaskan bahwa sistem pendidikan di Indonesia dan luar negeri memiliki perbedaan.

Karena itu, menurut dia, jalur pendidikan yang ditempuh siswa perlu diperiksa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menggambarkan perbedaan tersebut melalui analogi kendaraan bertransmisi otomatis dan manual.

Menurut Bobby, sistem pendidikan di Indonesia masih memiliki jalur yang cenderung konvensional, sedangkan sejumlah negara menyediakan pilihan jalur pendidikan yang lebih beragam.

"Itu yang perlu dipastikan, karena beda di luar negeri sama Indonesia, yang tadi kita ini masih peringkat 70-an, jalurnya masih konvensional, kalau di luar kan banyak sekali jalur-jalurnya. Kalau dia kendaraan, di sini baru matic sama manual, kalau di sana ada yang matic campur manual," tuturnya.

Perbedaan sistem tersebut menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk memastikan program pendidikan luar negeri yang diikuti siswa memiliki kejelasan status.

Pemeriksaan perlu dilakukan sebelum siswa mendaftar agar mereka dan keluarga memahami ketentuan serta konsekuensi dari jalur pendidikan yang dipilih.

Pengakuan ijazah menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika siswa memilih lembaga pendidikan di luar negeri.

Status institusi pendidikan, program yang diikuti, dan ketentuan penyetaraan yang berlaku dapat memengaruhi penggunaan ijazah di Indonesia.

Karena itu, calon siswa dan orang tua perlu mencari informasi dari lembaga berwenang sebelum mengambil keputusan.

Langkah ini penting untuk menghindari kesalahpahaman mengenai status ijazah setelah pendidikan selesai.

Permintaan Bobby kepada Dinas Pendidikan Sumatera Utara menekankan perlunya pendampingan dan pemeriksaan informasi bagi siswa yang ingin mengakses pendidikan internasional.

Dengan persiapan yang tepat, kesempatan belajar di luar negeri diharapkan dapat dimanfaatkan tanpa mengabaikan kepastian pengakuan kualifikasi pendidikan.

Meski demikian, pengakuan ijazah tidak semata-mata ditentukan oleh lokasi pendidikan di dalam atau luar negeri.

Status institusi, jenis program, serta ketentuan yang berlaku perlu diperiksa sesuai kebutuhan masing-masing lulusan.
* (d/ad)

MEDAN — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, menegaskan bahwa kritik mahasiswa terhadap pemerintah harus disampaikan berdasarkan nalar akademis, bukan sekadar mengikuti pengaruh algoritma buzzer di media sosial.

Menurut dia, mahasiswa memiliki kemampuan berpikir mandiri untuk menilai kebijakan pemerintah dan menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.

Baca Juga:

• Kisah Tukang Botot di Medan, Berjuang Kuliahkan Anak hingga Terbantu Program Pemko

Dalam sesi diskusi, Rocky menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan Medan terpapar algoritma buzzer.

Ia menilai kemarahan mahasiswa terhadap persoalan pemerintahan merupakan hal yang wajar.

Namun, sikap kritis tersebut harus lahir dari pemikiran sendiri, bukan terbentuk semata-mata akibat pengaruh informasi di media sosial.

"Tidak mungkin Medan terpapar algoritma buzzer. Tadi dibuktikan bahwa kemarahan mahasiswa itu masuk akal. Cuma masalahnya, jangan kemarahan itu dihasilkan oleh algoritma buzzer. Mahasiswa punya otak sendiri, kemampuan untuk mengkritik Presiden Prabowo, menterinya, kabinetnya, segala macam itu, termasuk anggota DPR, dan itu yang memungkinkan kita bersikap-cakap," ujar Rocky, Jumat (23/10/2026).

Rocky kemudian menekankan pentingnya membangun kritik melalui pemikiran mandiri dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia memandang kampus sebagai ruang terbuka bagi mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan, menguji gagasan, dan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut.

Menurut Rocky, kritik terhadap pemerintah seharusnya tidak didasarkan pada kepentingan tertentu, tekanan pihak lain, ataupun pola pikir yang menempatkan kekuasaan di atas kebebasan berpikir.

"Jadi, sekali lagi algoritma bernegara artinya hasilkan kritik melalui nalar akademis, bukan nalar buzzer, bukan nalar amplop, bukan nalar feodalisme. Mahasiswa enggak perlu izin bertanya, enggak ada, tanya saja itu" katanya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kebebasan akademik dalam kehidupan kampus.

Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu memeriksa kebenaran informasi, menguji kebijakan, dan menyampaikan pendapat berdasarkan alasan yang jelas.

Rocky juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam diskusi akademik.

Ia mengaku senang berada di Medan karena peserta seminar berani menyampaikan kritik kepadanya.

Menurut dia, diskusi yang sehat tidak seharusnya dipenuhi basa-basi.

Setiap pihak perlu memberikan ruang bagi orang lain untuk menyampaikan pendapat, sekaligus bersedia menanggapi kritik dengan argumentasi yang relevan.

"Jadi, sekali lagi saya senang ada di Medan, ada keterbukaan, enggak ada basa-basi mereka kritik saya kan. Tapi jangan juga saya basa-basi untuk tidak membalas kritik mereka, itu namanya percakapan akademis, ya. Di dalam percakapan akademis yang dipentingkan adalah argumen bukan sentimen" tuturnya.

Bagi Rocky, perbedaan pendapat merupakan bagian dari percakapan akademis.

Hal terpenting bukanlah kesamaan pandangan, melainkan kemampuan setiap pihak menjelaskan alasan, menyampaikan bukti, dan menanggapi pendapat secara terbuka.

Sementara itu, Rektor Unimed Baharuddin menilai kebebasan berpikir mahasiswa perlu terus ditumbuhkan, terutama dalam lingkungan akademik.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat.

Mahasiswa, menurut Baharuddin, perlu mampu membedakan informasi yang valid dengan informasi yang belum terverifikasi.

Kritik juga sebaiknya tidak berhenti pada identifikasi masalah, tetapi dilanjutkan dengan pemikiran konstruktif untuk mencari penyelesaian.

"Dalam berpikir, apalagi di tataran akademik, mahasiswa tidak boleh dibatasi. Namun, kritik yang disampaikan harus berdasarkan data dan fakta yang akurat, bukan informasi yang tidak valid. Kami berharap mahasiswa tidak hanya mampu mengidentifikasi persoalan, tetapi juga berpikir kritis dan konstruktif untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut," ujar Baharuddin.

Ia juga menekankan peran perguruan tinggi dalam membentuk mahasiswa yang mampu mengenali persoalan, melakukan penelitian, dan merancang solusi yang dapat diterapkan di tengah masyarakat.

Menurut Baharuddin, pembelajaran di kampus tidak cukup hanya berorientasi pada teori.

Mahasiswa juga perlu didorong untuk menghasilkan gagasan dan proyek yang dapat memberikan manfaat nyata bagi penyelesaian berbagai persoalan sosial.

Seminar nasional tersebut mengangkat tema algoritma kesejahteraan dan penyelenggaraan negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Forum ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk membahas kebebasan berpikir, kritik terhadap kebijakan publik, serta peran akademisi dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Pandangan Rocky Gerung dan Rektor Unimed Baharuddin sama-sama menempatkan nalar akademis sebagai unsur penting dalam diskusi publik.

Kritik terhadap pemerintah dinilai perlu disampaikan secara terbuka, tetapi tetap didukung data, fakta, dan argumentasi yang dapat diuji.

Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, kemampuan berpikir kritis menjadi penting agar mahasiswa tidak mudah terbawa opini yang belum terverifikasi.

Dengan demikian, kritik tidak hanya menjadi ungkapan ketidakpuasan, tetapi juga dapat membantu masyarakat memahami persoalan dan mendorong perbaikan kebijakan publik.
* (d/ad)