Dalam persidangan, tim kuasa hukum Dokter Tifa menanyakan hubungan Andi dengan Jokowi. Andi mengaku telah bertemu Jokowi pada 2012 dan saat itu menjadi bagian dari tim suksesnya.

Baca Juga:

• Hujan Interupsi! Pengacara Dokter Tifa Cecar Jaksa Soal Saksi & Bukti Foto Jokowi

Kuasa hukum kemudian menanyakan sumber pendanaan organisasi yang dijalankan Andi. Pertanyaan tersebut diajukan untuk mengklarifikasi dugaan adanya hubungan pendanaan antara organisasi tersebut dan Jokowi.

"Organisasi Anda itu dibiayai oleh siapa? Pertanyaan penting ini," tanya tim hukum Dokter Tifa.

Andi menjawab bahwa organisasinya tidak dibiayai oleh pihak lain dan pendanaannya berasal dari anggota mereka sendiri.

"Organisasi kami tidak ada yang membiayai, organisasi kami betul-betul adalah dari kami semua," ujarnya.

Andi Tegaskan Tidak Ada Dana dari Jokowi

Tim kuasa hukum Dokter Tifa kemudian memperjelas pertanyaan dengan menanyakan apakah organisasi Andi menerima pendanaan dari Jokowi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Andi dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan tidak ada dana dari Jokowi yang digunakan untuk membiayai organisasi yang dijalankannya.

"Tidak ada! 100% pun 1000% pun tidak ada. Itu adalah dari kami semua," tegas Andi.

Keterangan itu disampaikan Andi saat diperiksa sebagai saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam perkara yang menjerat Dokter Tifa.

Sidang Berkaitan dengan Perkara Dugaan Pencemaran Nama Baik

Sidang tersebut merupakan bagian dari proses hukum perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Jokowi. Dalam persidangan, tim kuasa hukum terdakwa menggali sejumlah keterangan saksi, termasuk mengenai hubungan saksi dengan Jokowi dan sumber pendanaan organisasi.

Keterangan Andi mengenai pendanaan organisasi merupakan jawaban atas pertanyaan kuasa hukum di persidangan. Bantahan tersebut perlu dibedakan dari klaim atau tudingan yang mungkin disampaikan pihak lain.

Persidangan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi oleh jaksa penuntut umum untuk mendalami perkara yang sedang ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Timur.* (oz/dh)

Persidangan tersebut mengagendakan pemeriksaan saksi dari pihak jaksa. JPU menyampaikan bahwa dua saksi yang hadir adalah Andi Azwan dan Freddy Alex Damanik, sedangkan satu saksi lainnya, Ade Dermawan, berhalangan hadir.

Baca Juga:

• Sidang Dokter Tifa soal Ijazah Jokowi Digelar Hari Ini, Jaksa Hadirkan 3 Saksi

"Kami keberatan majelis. Kami punya bukti bahwa saksi yang didatangkan ini pernah menghadiri dan menyaksikan sidang pada tanggal 17 September. Kami punya buktinya majelis," kata Alkatiri.

Ia meminta keberatan tersebut dicatat dan menyoroti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait pemeriksaan saksi.

"Kalau pernyataan kami tidak diterima, saya minta dicatat sebagai keberatan majelis," ujarnya.

Menanggapi keberatan tersebut, hakim ketua meminta anggota majelis memeriksa berita acara persidangan pada 17 September 2026. Namun, majelis hakim kemudian mempersilakan pemeriksaan saksi tetap dilanjutkan.

Perdebatan kembali terjadi ketika JPU hendak menampilkan gambar tangkapan layar untuk mengonfirmasi keterangan saksi mengenai konten yang pernah dilihatnya di media sosial.

Alkatiri meminta jaksa menjelaskan secara rinci materi yang ditampilkan, termasuk identitas dan nomor barang bukti yang digunakan dalam pemeriksaan.

"Yang harus ditanyakan di sini adalah barang bukti. Barang bukti apa ini? Nomor berapa? Ini yang ditayangkan kurang jelas majelis," ujar Alkatiri.

Ia juga mempertanyakan asal gambar yang ditampilkan serta kaitannya dengan barang bukti yang telah disita, termasuk apakah materi tersebut berasal dari laptop yang digunakan dalam perkara itu.

"Apakah bukti dari laptopnya? Tentu laptopnya harus disita," katanya.

Sementara itu, Andi Azwan menjelaskan bahwa konten yang pernah dilihatnya berkaitan dengan penelitian morfologi foto Jokowi yang dilakukan Dokter Tifa.

"Yang saya lihat itu adalah penelitiannya dokter Tifa itu mengenai morfologi foto dari Pak Jokowi yang kumis dan kacamata dan sebagainya," kata Andi.

Alkatiri kemudian kembali menekankan pentingnya memastikan bahwa materi yang ditampilkan JPU sesuai dengan konten yang benar-benar diingat dan disaksikan oleh saksi.

Perdebatan antara kuasa hukum, jaksa, dan majelis hakim berlangsung beberapa kali hingga hakim memukul palu untuk menghentikan silang pendapat dan mengarahkan persidangan kembali ke agenda pemeriksaan.

Hakim menyatakan keberatan kuasa hukum dapat dicatat, tetapi meminta pemeriksaan tetap dilanjutkan.

"Kalau tidak bisa saudara tanggapi. Kami akan mencatat keberatan saudara," tutur hakim.

Kuasa hukum Dokter Tifa kembali menyampaikan bahwa pihaknya memiliki hak untuk mengajukan keberatan selama proses pemeriksaan. Namun, hakim kemudian memotong pernyataan tersebut dan meminta sidang dilanjutkan.

"Iya, silakan keberatan, kita lanjutkan, sidang dibuka kembali," kata majelis hakim.

Setelah itu, persidangan kembali berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak JPU.

Dokter Tifa kembali menjalani persidangan dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Jokowi di PN Jakarta Timur pada Kamis (15/10/2026).

Dalam sidang tersebut, jaksa menjadwalkan pemeriksaan tiga saksi. Namun, hanya Andi Azwan dan Freddy Alex Damanik yang disebut hadir, sedangkan Ade Dermawan berhalangan hadir.

Perdebatan pada awal persidangan berpusat pada keberatan kuasa hukum mengenai kehadiran saksi yang disebut pernah mengikuti sidang sebelumnya serta kejelasan bukti yang ditampilkan jaksa.

Keberatan tersebut menjadi bagian dari dinamika pemeriksaan di persidangan. Penilaian mengenai relevansi bukti dan keterangan saksi selanjutnya menjadi kewenangan majelis hakim dalam proses persidangan.* (k/dh)

Kasus-kasus tersebut memunculkan pertanyaan mengenai integritas aparat serta efektivitas pengawasan internal di institusi penegak hukum. Padahal, aparat memiliki kewenangan untuk memastikan hukum berjalan dan memberikan keadilan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Nasib MK Setelah Putusan Terkait Ijazah Gibran

Sejumlah Kasus Libatkan Aparat Penegak Hukum

Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Dalam perkara tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa Febrie melakukan pemerasan terhadap Tan Kian sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar Rp 55 miliar. Menurut dakwaan, uang itu diduga diminta agar Tan Kian tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi Jiwasraya.

Jaksa menduga permintaan tersebut dilakukan ketika Febrie masih menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung melalui perantara Ferry Yanto Hongkiriwang. Dakwaan tersebut tetap harus dibuktikan dalam proses persidangan, dan pihak yang didakwa berhak membela diri sesuai ketentuan hukum.

Perkara lain berkaitan dengan Setya Budi Dias Oktavianto di lingkungan KPK. KPK mengungkapkan dugaan pemberian informasi mengenai penanganan perkara kepada ayahnya, Lilik Budi Suprianto.

Informasi tersebut diduga digunakan untuk mendekati Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan meminta uang terkait pengurusan perkara. KPK menyebut terdapat permintaan uang sebesar Rp 2 miliar, sementara uang yang disebut telah diserahkan dalam pertemuan lanjutan mencapai Rp 1,2 miliar.

KPK juga mendalami dugaan aliran uang dari Lilik kepada Setya dalam sejumlah peristiwa lain.

Dari lingkungan kepolisian, nama Ipda Yayat Sudrajat turut muncul dalam pengembangan kasus suap proyek di Kabupaten Bekasi. Anggota Intelkam Polsek Cimanggis itu diduga berperan sebagai perantara proyek dan menerima imbalan hingga sekitar Rp 16 miliar.

KPK juga menelusuri dugaan kepemilikan sejumlah rumah mewah yang tersebar di berbagai wilayah. Pada September 2026, penyidik menggeledah rumah yang diduga milik Yayat di kawasan Cibubur dan Depok untuk mencari dokumen serta barang bukti elektronik.

Dalam perkembangan yang disebutkan dalam sumber, penyidikan lanjutan masih berjalan dan KPK belum menetapkan tersangka baru terkait pengembangan perkara tersebut.

Sementara itu, pada April 2025, Kejaksaan Agung menetapkan empat hakim sebagai tersangka dalam perkara suap penanganan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Keempatnya diduga menerima suap miliaran rupiah terkait penanganan perkara tersebut.

Pakar Soroti Integritas dan Lemahnya Pengawasan

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai berulangnya kasus yang melibatkan aparat penegak hukum berkaitan dengan dua persoalan utama, yaitu integritas individu dan sistem pengawasan yang belum efektif.

"Ada dua faktor penyebab yang dominan, yaitu personel pejabat aparat penegak hukum yang tidak berintegritas dan sistem pengawasan yang buruk, bahkan dalam beberapa kasus pengawas pun terlibat dalam kasus," kata Fickar, Rabu (14/10/2026).

Menurut Fickar, integritas menentukan bagaimana aparat menggunakan kewenangan yang dimiliki. Sementara itu, pengawasan berfungsi mendeteksi dan mencegah penyimpangan agar tidak berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar.

Ia menilai persoalan semakin rumit ketika pihak yang seharusnya mengawasi justru ikut terlibat dalam pelanggaran.

Fickar juga menyoroti budaya korupsi yang dinilainya telah mengakar di lingkungan tertentu. Menurutnya, pemberian sanksi berat belum tentu menimbulkan efek jera apabila tidak dibarengi perbaikan sistem dan pengawasan.

"Sudah terlanjur korupsi menjadi budaya. Meski sudah banyak yang dikenai sanksi berat, tetapi tidak punya efek jera pada pejabat lainnya, sehingga pengulangan bahkan dengan modus yang sama tetap terjadi," ujarnya.

Rekrutmen hingga Keteladanan Pimpinan Perlu Diperbaiki

Pemerhati kepolisian sekaligus mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, menilai pembenahan aparat harus dimulai sejak proses rekrutmen.

Menurutnya, seleksi anggota kepolisian perlu diawasi secara ketat agar berlangsung bersih dan tidak diwarnai transaksi. Setelah itu, pendidikan serta pembinaan harus menanamkan nilai integritas, profesionalisme, dan sikap humanis.

Poengky juga menekankan pentingnya keteladanan pimpinan dalam mengawasi perilaku anggota. Apabila terjadi penyimpangan, pimpinan perlu ikut dievaluasi sesuai tanggung jawab pengawasannya.

Ia menyoroti praktik silent blue code, yakni sikap saling melindungi atau menutupi pelanggaran di antara anggota kepolisian.

"Seharusnya pimpinan berani memproses hukum anggota dengan hukum pidana, termasuk menjerat dengan pasal berlapis jika memang anggotanya melanggar," ujarnya.

Poengky turut mendorong penguatan pengawasan eksternal terhadap Polri melalui Kompolnas dan DPR agar melengkapi mekanisme pengawasan internal.

Menurutnya, masyarakat juga dapat berperan dengan melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk melalui media dan media sosial. Namun, penanganan laporan tidak seharusnya baru dilakukan secara serius setelah suatu kasus menjadi viral.

DPR Minta Pelanggaran Ditindak Tanpa Tebang Pilih

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai pencegahan perlu menjadi prioritas untuk menutup celah penyalahgunaan jabatan. Ia meminta pengawasan internal di setiap lembaga penegak hukum diperkuat agar potensi pelanggaran dapat terdeteksi sejak awal.

"Pencegahan harus selalu diprioritaskan, tutup segala celah penyelewengan jabatan. Makanya pengawasan internal juga harus diperkuat agar pelanggaran bisa dicegah sedini mungkin, bukan baru heboh bergerak setelah kasusnya viral," kata Sahroni , Rabu (14/10/2026).

Sahroni menegaskan bahwa aparat yang terbukti melanggar harus diproses secara transparan dan diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya.

"Prinsipnya sederhana, tidak boleh ada yang kebal hukum. Kalau terbukti melanggar, berikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya dan proses pidana jika ada unsur pidana," ujarnya.

Menurut Sahroni, penindakan terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran diperlukan untuk menjaga kehormatan institusi dan kepercayaan masyarakat.

Ia juga menilai fungsi pengawasan DPR perlu diikuti langkah perbaikan yang terukur, termasuk memastikan pengaduan masyarakat ditangani serta pelanggaran diproses sesuai ketentuan.

Berbagai kasus tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan yang berjalan efektif, penegakan aturan tanpa tebang pilih, dan transparansi dalam menangani dugaan pelanggaran. Pembenahan tidak hanya diperlukan untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk menutup celah yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan berulang.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum bergantung pada konsistensi proses hukum, keterbukaan penanganan perkara, dan pertanggungjawaban setiap aparat yang terbukti melanggar hukum.* (k/dh)

Berdasarkan data perdagangan RTI yang dikutip pada Kamis (15/10/2026), IHSG langsung dibuka di level 5.917,13. Indeks kemudian bergerak turun hingga menyentuh titik terendah di level 5.881,03.

Baca Juga:

• Nilai Tukar Rupiah Hari Ini 15 Oktober 2026: Dolar AS Melonjak Jadi Rp 17.959

Pelemahan IHSG pada perdagangan pagi ini diikuti oleh dominasi saham yang bergerak di zona merah.

Tercatat sebanyak 453 saham melemah. Sementara itu, sebanyak 129 saham menguat dan 155 saham lainnya bergerak stagnan.

Aktivitas perdagangan pada periode tersebut mencatat volume transaksi sebanyak 5,011 miliar saham. Nilai transaksi dilaporkan mencapai Rp 1.495 triliun dengan frekuensi perdagangan sebanyak 207.731 kali.

Tekanan terhadap IHSG juga terlihat dalam pergerakan indeks selama beberapa periode terakhir.

Dalam sebulan terakhir, IHSG tercatat melemah 8,89%. Sementara itu, sejak awal 2026, indeks saham tersebut telah terkoreksi sebesar 31,91%.

Pergerakan IHSG dan mayoritas saham yang melemah menjadi perhatian pelaku pasar dalam memantau perkembangan pasar modal Indonesia.

Investor perlu mencermati pergerakan indeks dan kondisi perdagangan berikutnya karena perubahan harga saham dapat berlangsung sepanjang sesi perdagangan.* (d/dh)

Pada pembukaan perdagangan, dolar AS tercatat berada di level Rp 17.951. Pergerakan mata uang tersebut diperkirakan berada dalam rentang Rp 17.944 hingga Rp 17.965 sepanjang perdagangan hari ini.

Baca Juga:

• Medan Dikepung Kabut Asap Pekat: Kualitas Udara Sangat Tidak Sehat, Jarak Pandang Anjlok Jadi 1 Km

Secara tahunan, dolar AS tercatat menguat 7,67% terhadap rupiah sepanjang 2026 berdasarkan data yang disampaikan dalam sumber.

Pergerakan dolar AS terhadap mata uang negara lain pada perdagangan pagi ini terpantau bervariasi. Terhadap euro (EUR), dolar AS menguat 0,63%, sedangkan terhadap pound sterling (GBP) menguat 0,42%.

Sebaliknya, dolar AS melemah 0,42% terhadap yen Jepang (JPY). Mata uang tersebut juga melemah 0,22% terhadap dolar Australia (AUD), 0,20% terhadap dolar Kanada (CAD), serta 0,77% terhadap franc Swiss (CHF).

Perbedaan pergerakan tersebut menunjukkan bahwa dolar AS tidak bergerak searah terhadap seluruh mata uang utama dunia pada perdagangan pagi ini.

Masyarakat dan pelaku usaha dapat memantau perkembangan nilai tukar rupiah untuk memperhitungkan kebutuhan transaksi, terutama yang berkaitan dengan pembayaran impor, perjalanan ke luar negeri, maupun transaksi menggunakan mata uang asing.

Data kurs dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar keuangan.* (d/dh)

DSP merupakan dana yang disediakan pemerintah untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana, kondisi tertentu, serta risiko bencana yang berpotensi berdampak luas. Penggunaannya harus mengikuti ketentuan dan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.

Baca Juga:

• Adik Kepala Lembaga Ditahan KPK, BNPB Buka Suara: Kami Hormati Proses Hukum

"Ini yang sedang kemudian didalami, yang terindikasi bahwa ada kerja sama, ada semacam pengkondisian, ya terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan, penggunaannya, yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan dirinya sendiri," kata Setyo di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Dalam OTT pada Selasa (13/10/2026), KPK menjaring 14 orang. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Bima Setyawan, Gabriel Purwaka Sigit, Richard Erlangga, serta dua pihak swasta berinisial Gery P dan Syifa NG.

Bima disebut sebagai adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Sementara itu, Gabriel menjabat Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK), sedangkan Richard disebut sebagai tenaga ahli Kepala BNPB.

Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan DSP. Meski demikian, dugaan tindak pidana dan peran masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Apa Itu Dana Siap Pakai BNPB?

Mengacu pada ketentuan yang dikutip dari laman resmi BNPB, DSP merupakan dana yang selalu tersedia dan dicadangkan pemerintah untuk digunakan dalam penanganan keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, serta risiko bencana berdampak luas yang ditetapkan Kepala BNPB.

Penggunaan DSP antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.

Pasal 62 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa DSP disediakan pemerintah dalam anggaran BNPB.

Karena dana tersebut diperuntukkan bagi penanganan bencana, pengelolaan dan penggunaannya memerlukan pengawasan serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

Anggaran DSP BNPB Tahun 2021

Berdasarkan Laporan Kinerja BNPB Tahun 2021 yang dirujuk dalam sumber, pagu anggaran BNPB pada tahun tersebut mencapai Rp 7,22 triliun.

Dari jumlah tersebut, alokasi Dana Siap Pakai untuk bencana alam tercatat sebesar Rp 3,86 triliun. Realisasinya mencapai sekitar Rp 3,86 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

- Pagu anggaran BNPB: Rp 7.224.673.394.000.
- Alokasi DSP bencana alam: Rp 3.863.210.912.000.
- Realisasi DSP: Rp 3.859.872.724.511.

Angka tersebut menunjukkan sebagian besar alokasi DSP yang dicantumkan dalam laporan telah direalisasikan pada 2021.

Anggaran DSP BNPB Tahun 2022

Pada 2022, pagu anggaran BNPB tercatat sebesar Rp 5,47 triliun, dengan realisasi anggaran sekitar Rp 5,05 triliun.

Sementara itu, alokasi DSP mencapai Rp 2,27 triliun. Realisasi penggunaan dana tersebut tercatat hampir seluruhnya terserap.

Berikut rinciannya berdasarkan data dalam sumber:

- Pagu anggaran BNPB: Rp 5.469.334.084.000.
- Realisasi anggaran BNPB: Rp 5.045.680.482.443.
- Alokasi DSP: Rp 2.271.615.437.000.
- Realisasi DSP: Rp 2.270.980.254.930 atau sekitar 99,97 persen.

Tahun 2022 menjadi periode yang turut disorot dalam pengusutan KPK saat ini karena perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan DSP kebencanaan pada tahun tersebut.

Namun, angka alokasi dan realisasi anggaran itu sendiri tidak membuktikan adanya penyimpangan. Penentuan penggunaan dana yang bermasalah harus didasarkan pada hasil penyidikan dan pembuktian dalam proses hukum.

Data Anggaran DSP Tahun 2023-2025

Untuk 2023, sumber menyebut Laporan Kinerja BNPB tidak tersedia pada laman resmi yang diperiksa oleh media asal. Karena itu, angka alokasi dan realisasi DSP tahun tersebut belum dapat disajikan berdasarkan data yang dicantumkan.

Sumber juga memuat data pagu anggaran BNPB sebesar Rp 4,87 triliun dengan alokasi DSP sekitar Rp 4,39 triliun. Namun, bagian berikutnya kembali menyebut Laporan Kinerja Tahun 2024 dengan angka pagu berbeda, yaitu Rp 4,91 triliun, serta alokasi DSP Rp 3,73 triliun.

Karena kedua rangkaian angka tersebut sama-sama disebut sebagai data 2024 dalam sumber, tahun anggaran untuk rangkaian kedua perlu dipastikan kembali sebelum dipublikasikan sebagai data 2025.

Dengan demikian, perbandingan anggaran DSP untuk keseluruhan periode 2021-2025 membutuhkan verifikasi dokumen anggaran dan laporan kinerja BNPB untuk setiap tahun.

BNPB Usulkan Tambahan DSP Rp 5,67 Triliun untuk 2026

Selain anggaran tahun-tahun sebelumnya, BNPB pada September 2026 mengusulkan tambahan DSP sebesar Rp 5,67 triliun kepada Kementerian Keuangan. Tambahan tersebut ditujukan untuk mendukung percepatan penanganan bencana serta rehabilitasi fisik di berbagai daerah.

Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan penambahan anggaran diperlukan karena bencana memiliki karakteristik yang sulit diprediksi secara pasti melalui perencanaan anggaran reguler.

"Di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan, dalam waktu dekat kami mengusulkan sekitar Rp 5,67 triliun," kata Rustian, sebagaimana dikutip dari ANTARA.

Pada tahun anggaran 2026, BNPB disebut mengelola pagu reguler sebesar Rp 1,05 triliun. Anggaran tersebut memperoleh tambahan dukungan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi hunian rusak berat sebesar Rp 26,88 miliar, sehingga total alokasi rutin menjadi sekitar Rp 1,08 triliun.

Selain anggaran rutin tersebut, BNPB telah menerima DSP tahap awal 2026 sebesar Rp 4,62 triliun untuk penanganan tanggap darurat di lapangan.

Besarnya alokasi DSP membuat transparansi penyaluran, ketepatan penggunaan, serta pertanggungjawaban anggaran menjadi bagian penting dalam pengelolaan dana kebencanaan. Sementara itu, perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK masih harus melalui proses hukum untuk menentukan peran dan pertanggungjawaban setiap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.* (k/dh)

Hasil investigasi tim bitvonline.com, Rabu (14/10/2026), tidak menemukan kedua UD tersebut.

Baca Juga:

• DUGAAN SKANDAL MARK-UP MBG: SPPG Tembung 3 Belanja Bahan Baku Harian di Dua Usaha Dagang

Berdasarkan alamat yang tertera pada Lembar Tagihan Pembayaran kedua UD itulah, tim bitvonline.com melakukan investigasi. Namun, warga di sekitar alamat ternyata tidak mengetahui keberadaan kedua UD tersebut. Bahkan, kepala lingkungan (Kepling) pun mengaku tidak mengetahui.

JALAN TERATAI PASIRAN KELURAHAN HAMDAN
Yang pertama didatangi adalah UD Sinar Berkat Abadi. Sesuai alamat yang tertulis dalam Lembar Tagihan Pembayaran dari UD Sinar Berkat Abadi kepada SPPG Tembung 3 tertanggal 20 Agustus 2026, alamatnya di Jalan Teratai Pasiran Nomor 39 RT 001/RW 009, Desa/Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

Jalan Teratai Pasiran ternyata tidak jauh dari Jalan Multatuli. Jalan yang berada persis di sekitar pinggiran Sungai Deli ini, rupanya merupakan kawasan padat penduduk.

Tim bitvonline.com mencoba "menyisir" sepanjang Jalan Teratai Pasiran untuk mencari rumah/kantor nomor 39. Yang ada hanya nomor 37 dan 38.

Penasaran dengan tidak ditemukannya rumah nomor 39, akhirnya tim bitvonline.com bertanya kepada setidaknya 10 orang warga sekitar. Ternyata, mereka sama sekali tidak mengetahui.

Sekumpulan ibu-ibu yang sedang ngerumpi di sekitar rumah Nomor 38, bahkan juga tidak pernah mengetahui ada rumah nomor 39. "Demi Tuhan, Pak. Tidak ada di sini rumah nomor 39. Tapi nomor 38 ada. Ini rumahnya," kata seorang ibu-ibu sambil menunjuk rumah nomor 38.

Ibu-ibu tersebut kemudian bertanya siapa pemilik rumah nomor 39 yang sedang dicari? Ketika dijelaskan bahwa rumah nomor 39 itu merupakan tempat UD Sinar Berkat Abadi yang mendistribusikan bahan baku untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ibu-ibu tersebut malah bingung. "Di sini tidak ada usaha dagang Sembako, Pak. Tidak ada di sini usaha dagang yang bapak sebutkan. Hampir semua warga di sini bekerja di tempat lain," jelas ibu-ibu tersebut.

Seorang ibu lain yang rumahnya berdampingan dengan rumah nomor 37, bahkan menduga tim bitvonline.com telah tertipu oleh pemilik usaha tersebut. "Mungkin bapak sudah tertipu. Mereka sebut rumahnya nomor 39. Tapi di sini tidak ada nomor rumah itu," jelas ibu tersebut meyakinkan.

Sekelomok anak muda yang nongkrong di Jalan Teratai Pasiran, juga mengatakan tidak ada rumah nomor 30 di kawasan tersebut. "Tidak ada rumah nomor 39, Pak," kata salah seorang anak muda yang dibenarkan teman-temannya.

GANG MADRASAH KELURAHAN DELITUA
Sama halnya dengan UD Sukses Bersama, tidak ditemukan di alamat yang tertuang dalam Lembar Tagihan Pembayaran dari UD Sukses Bersama kepada SPPG Tembung 3 tertanggal 20 Agustus 2026.

Di Lembar Tagihan Pembayaran itu, tertulis beralamat di Gang Madrasah Lk. III, Kelurahan Delitua, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang. Sayangnya, tidak tertulis nomor rumahnya, sehingga lebih menyulitkan untuk dilacak.

Karena itu, tim bitvonline.com ke Kantor Lurah Delitua untuk mendapatkan petunjuk lokasi alamat yang dimaksudkan. Seorang staf kelurahan membantu memberikan nomor kontak/handphone Kepala Lingkungan (Kepling) Lingkungan III, Kelurahan Delitua, Sukardi atau yang akrab disapa Pak Bolang.

Sukardi menegaskan, di Gang Madrasah, Lingkungan III yang dipimpinnya, tidak ada UD Sukses Bersama. "Tidak ada di sini, Pak," tega Sukardi meyakinkan.

Beberapa warga yang rumahnya di Gang Madrasah, juga mengaku tidak mengetahui keberadaan UD Sukses Bersama. "Rumah saya di Gang Madrasah. Tapi setahu saya, tidak ada di sana UD Sukses Bersama," tegas ibu yang ditemui di Kantor Lurah Delitua.

TAGIHAN PEMBAYARAN SETIAP HARI
UD Sukses Bersama dan UD Sinar Berkat Abadi merupakan dua usaha dagang pemasok bahan baku harian untuk dapur yang dikelola SPPG Tembung 3. Ini diketahui berdasarkan Lembar Tagihan Pembayaran kedua UD tersebut kepada SPPG Tembung 3 yang diperoleh bitvonline.com.

Berdasarkan Lembar Tagihan Pembayaran, setiap hari kedua UD tersebut melakukan tagihan pembayaran kepada SPPG Tembung 3 atas bahan baku kebutuhan dapur yang dipasok setiap hari.

DUGAAN MARK UP SISTEMATIS
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, SPPG Medan Tembung 3 diduga melakukan mark-up harga bahan baku harian kebutuhan dapur dengan jurang selisih yang fantastis dan sistematis.

Dugaan ini didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat akuntan SPPG Medan Tembung 3 dan daftar realisasi pembelian bahan baku yang tertuang dalam Lembar Tagihan dari dua UD tempat belanja, yakni UD Sinar Berkat Abadi dan UD Sukses Bersama.

Paling tidak, dugaan mark up secara sistematis ini terlihat pada RAB dan Lembar Tagihan untuk tanggal 3 Oktober s/d 20 Oktber 2026. Total dugaan mark-up dari 21 item mencapai Rp 19.361.000.

BERAT TURUN, HARGA NAIK
Salah satu contoh pada Senin, 3 Agustus 2026. Di RAB, akuntan menetapkan ayam potong 176 Kg dengan harga Rp 5.280.000. Namun realisasi pembelian hanya 160 Kg, tapi dibayar Rp 7.360.000.

Di sini terlihat jelas, jumlah/kuantitas barang berkurang 16 Kg, tapi harga justru membengkak Rp 2.080.000.

Di hari yang sama, jeruk 175 Kg RAB Rp 3.150.000, direalisasikan 216 Kg seharga Rp 4.968.000. Diduga mark-up Rp 1.818.000.

Sedang pada Selasa, 4 Agustus. Ikan nila 223 Kg dengan RAB Rp 7.136.000. Tapi realisasi hanya 220 Kg dengan pembayaran membengkak jadi Rp 9.460.000. Di hari ini saja, satu item saja yakni ikan, diduga di-mark-up Rp 2.324.000. Ini tertinggi dari semua item.

BERAS LADANG CUAN HARIAN
Yang paling nyata adalah permainan beras. Hampir setiap hari, pola mark-up Rp 200.000 diduga terjadi konsisten.

Senin 3 Agustus: RAB 100 Kg Rp 1,7 juta -> realisasi 100 Kg Rp 1,9 juta (diduga mark-up Rp 200 ribu)
Selasa 4 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Rabu 5 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Kamis 6 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Jumat 7 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Rabu 19 Agustus: 103 Kg RAB Rp 1.751.000 -> realisasi Rp 1.957.000 (diduga mark-up Rp 206.000)
Kamis 20 Agustus: 107 Kg RAB Rp 1.751.000 -> realisasi Rp 2.033.000 (diduga mark-up Rp 282.000)

Jika dalam 7 hari kerja saja ada 7 kali mark-up beras, berapa miliar setahun jika 1 SPPG melayani 3.500 porsi per hari?

Berbeda lagi pada Kamis, 6 Agustus. Susu anak sekolah full cream 1.742 kotak RAB Rp 6.079.000, direalisasikan Rp 7.839.000. Diduga mark-up Rp 1.760.000.

Kejanggalan lain, Rabu 5 Agustus. Di RAB tertulis ikan gembung kuring 1.760 ekor Rp 5.280.000, tapi realisasi menjadi ikan dencis 175 Kg Rp 7.000.000. Ganti jenis, ganti satuan, dugaan mark-up Rp 1.720.000.

Buah semangka lebih gila. Dari 40 buah Rp 2.200.000 menjadi 200 Kg Rp 3.700.000, mark-up diduga sebesar Rp 1.500.000.

KONFIRMASI TIDAK DIJAWAB
Person in Charge (PIC) Yayasan Atifa Maju Mandiri Rony Nababan dan Kepala SPPG Tembung 3 Faisal Lubis SH, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApps (WA), Kamis (15/10/2026), tidak memberi jawaban.

Meski isi pesan dibaca, tapi sama sekali tidak memberi respon. Pesan yang dikirim ke Rony Nababan sekitar pukul 08.29 Wib. Sementara kepada Faisal Lubis sekitar pukul 08.30 Wib.

Tidak adanya respon semakin menguatkan dugaan terjadinya mark up harga bahan baku harian untuk kebutuhan dapur MBG secara massif dan sistematis di SPPG Tembung 3 yang dikelola Yayasan Atifa Maju Mandiri.

Berikut enam point pertanyaan yang dikirimkan kepada Rony Nababan dan Faisal Lubis, sbb:

1. Benarkah UD Sukses Bersama beralamat di Gang Madrasah Lk. III, Kelurahan Delitua, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang dan UD Sinar Berkat Abadi beralamat di Jalan Teratai Pasiran Nomor 39 RT 001/RW 009, Desa/Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun?
2. Siapa nama pemilik/pimpinan UD Sukses Bersama dan UD Sinar Berkat Abadi?
3. Apakah UD Sukses Bersama dan UD Sinar Berkat Abadi merupakan usaha grosir kebutuhan bahan pokok?
4. Sudah berapa lama SPPG Tembung 3 belanja kebutuhan dapur di dua UD itu?
5. Kenapa SPPG Tembung 3 belanja kebutuhan dapur begitu jauh ke Delitua dan di Medan Maimun? Bukankah itu akan menimbulkan cost tinggi?
6. Mohon bantu nomor kontak pemilik kedua UD itu. Karena di Lembar Tagihan Pembayaran, tidak tertulis nomor kontak kedua UD tersebut.

Yayasan Atifa Maju Mandiri sendiri disebut-sebut milik Rb, seorang pengusaha yang dikenal dekat dengan pejabat penting di Sumut. Rb disebut memiliki puluhan dapur MBG di bawah kendali sekitar lima yayasan.*

Oleh:Mudhofir Abdullah

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak terhindar dari kritik publik pascaputusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, utamanya dari para pendukung termohon dan pihak terkait. Putusan tersebut memang menyatakan permohonan Denny Indrayana dan kawan-kawan tidak dapat diterima karena soal kedudukan hukum.

Baca Juga:

• KPK Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Pemkot Tegal, Kegiatan Berlangsung Tertutup

Bagi kubu Gibran, kalimat itu adalah vonis yang dijatuhkan lewat pintu belakang. Mereka menilai Mahkamah telah mencampuri perkara yang secara politik sudah selesai, yakni Pilpres telah usai, hasil telah ditetapkan, dan pasangan terpilih telah dilantik di hadapan MPR.

Kritik tidak hanya datang dari satu arah. Sembilan hakim konstitusi diadukan ke Majelis Kehormatan MK atas dugaan pelanggaran independensi. Sebagian kalangan pro-pemohon menilai MK setengah hati karena berani menyingkap fakta, tetapi enggan menarik konsekuensinya.

Di sisi lain, tidak sedikit yang memuji Mahkamah karena berani melakukan terobosan. Maka pertanyaan yang kini relevan bukan lagi soal nasib Gibran semata, melainkan nasib MK sendiri.

Apakah MK akan memikul seluruh hujatan dan pujian itu setelah melempar bola ke DPR?

Hujatan dari Banyak Arah

Kritik terhadap MK tidak bisa dianggap angin lalu. Setidaknya ada empat argumen tajam yang berpijak pada teori hukum dan patut dijawab Mahkamah dengan jernih. Pertama, asas finalitas. Sengketa hasil Pilpres 2024 telah diputus MK pada April 2024, dan Pasal 24C UUD 1945 menegaskan putusan MK bersifat final.

Membuka "sengketa jilid dua" dua tahun kemudian dinilai menabrak asas ne bis in idem dan kepastian hukum, fondasi yang oleh Lon Fuller dalam The Morality of Law dianggap syarat minimum agar hukum layak disebut hukum. Lembaga yang melonggarkan finalitas putusannya sendiri sedang mempertaruhkan wibawanya. Kedua, kompetensi absolut.

Setelah pelantikan, satu-satunya pintu konstitusional untuk memberhentikan wakil presiden adalah Pasal 7A dan 7B UUD 1945, diawali DPR, diperiksa MK, lalu diputus MPR. Dengan memeriksa pokok perkara tanpa usulan DPR, MK dituduh mendahului jalur yang dirancang konstitusi sendiri.

Kedua, kompetensi absolut. Setelah pelantikan, satu-satunya pintu konstitusional untuk memberhentikan wakil presiden adalah Pasal 7A dan 7B UUD 1945, diawali DPR, diperiksa MK, lalu diputus MPR. Dengan memeriksa pokok perkara tanpa usulan DPR, MK dituduh mendahului jalur yang dirancang konstitusi sendiri. Pemisahan kekuasaan, dalam gagasan Montesquieu, adalah pagar agar tak satu lembaga pun menjadi hakim atas segala perkara. Ketiga, inversi prosedural.

Lazimnya kedudukan hukum diperiksa lebih dulu; jika pemohon tak berhak, pemeriksaan berhenti. MK justru masuk jauh ke substansi, baru kemudian menyatakan pemohon tak punya legal standing. Akibatnya lahir temuan faktual yang berat tanpa amar yang mengikat, semacam advisory opinion yang tak dikenal hukum acara kita. Pihak yang disorot menanggung beban opini tanpa ruang memulihkan diri secara hukum. Di titik inilah kritik paling tajam diarahkan bahwa MK dinilai ingin terlihat berani tanpa mau menanggung risiko keberanian itu.

Keempat, legitimasi demokratis. Pasangan Prabowo-Gibran dipilih mayoritas pemilih. Alexander Bickel menyebut ketegangan ini counter-majoritarian difficulty, yakni segelintir hakim yang tak dipilih rakyat berisiko menggugurkan pilihan puluhan juta warga. Ran Hirschl (2004) mengingatkan bahaya juristocracy, ketika persoalan politik dipindahkan ke ruang sidang dan hakim menjadi penentu akhir kontestasi kekuasaan.

Jika setiap hasil pemilu dapat digugat kembali bertahun-tahun kemudian, stabilitas pemerintahan akan selalu tersandera oleh ruang sidang, dan pemilih kehilangan kepastian bahwa suaranya benar-benar menentukan.

Pujian dan Taruhan Marwah

Namun, pujian terhadap MK tak kalah nyaring. Para pembelanya berangkat dari premis sederhana bahwa pemerintah datang dan pergi, tetapi negara harus tetap tegak. Konstitusi bukan milik pemenang pemilu. Sejak sengketa Pilkada Jawa Timur 2008, MK menegaskan dirinya bukan "mahkamah kalkulator", melainkan penjaga keadilan substantif. Hakim konstitusi tidak disumpah untuk menjaga kenyamanan penguasa, tetapi untuk menjaga kemurnian syarat-syarat bernegara.

Bivitri Susanti menilai putusan ini langkah terjauh yang secara politik mungkin diambil MK. Sementara Zainal Arifin Mochtar memandangnya kesempatan MK "membayar utang" Putusan 90/2023. Terhadap dalil legitimasi demokratis, mereka menjawab bahwa legitimasi elektoral tidak identik dengan legitimasi konstitusional.

Mayoritas menentukan siapa yang memerintah, tetapi konstitusi lebih dulu menentukan siapa yang berhak dicalonkan. Adagium fraus omnia corrumpit, kecurangan merusak segalanya, mengingatkan bahwa lewatnya tenggat tidak otomatis menyucikan persoalan keabsahan syarat. Yang sering luput, MK sesungguhnya menahan diri.

Ia tidak mendiskualifikasi, tidak menciptakan kekosongan jabatan, dan menyerahkan tindak lanjut kepada lembaga berwenang. Cass Sunstein menyebutnya judicial minimalism yang berarti memutus secukupnya, menyisakan ruang bagi proses demokratis. Ia memberi fakta, bukan vonis; membuka pintu, bukan mendobraknya. Sejarah menunjukkan bahwa pengadilan yang menempuh jalan serupa justru keluar lebih kuat. Dalam Marbury v. Madison (1803), John Marshall menolak permohonan Marbury, tetapi menegaskan kewenangan pengadilan menguji undang-undang: kalah dalam perkara, menang dalam prinsip.

Dalam United States v. Nixon (1974), Mahkamah Agung Amerika hanya memerintahkan rekaman Gedung Putih diserahkan; Kongres yang menuntaskannya hingga Nixon mundur. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengukuhkan pemakzulan Park Geun-hye (2017) dan Yoon Suk-yeol (2025) yang diajukan parlemen, dan wibawanya justru menguat.

Di Malawi, pengadilan yang membatalkan pemilu 2019 dihormati setelah pemilu ulang 2020 berlangsung tertib. Lalu, bagaimana nasib MK setelah putusannya sendiri? Setidaknya ia bergantung pada dua ujian. Ujian pertama ada di MKMK. Pemeriksaan etik semestinya dibaca sebagai kesempatan, bukan ancaman.

Lembaga yang yakin pada pertimbangannya tidak perlu takut diperiksa, dan publik berhak tahu bahwa keberanian itu lahir dari integritas, bukan dari arus tekanan. Ujian kedua ada di Senayan. Usul pemakzulan memerlukan dukungan dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota. Dengan peta koalisi hari ini, jalan itu terjal.

Bila DPR diam, MK akan dikenang sebagai lembaga yang menyalakan lampu, tetapi tak seorang pun mau masuk ruangan. Bila DPR bersikap, menerima atau menolak dengan argumen terbuka, MK akan dicatat sebagai pembuka jalan. Publik menunggu dengan harap dan cemas. Indonesia pernah membayar mahal Putusan 90/2023, ketika etika dikorbankan demi pencalonan.

Filsuf George Santayana mengingatkan, mereka yang tak mampu mengingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya. Maka nasib MK kini tak sepenuhnya di tangannya sendiri. Pertanyaannya, apakah para wakil rakyat berani membaca pertimbangan itu sebagai pelajaran, atau justru memilih lupa dan membiarkan sejarah mengutuk kita mengulanginya?

*)Penulis adalahDosen dan Peneliti Guru Besar UIN Raden Mas Said Surakarta

Dugaan awal, korban meninggal akibat tersengat listrik dari mesin pompa air. Namun, penyebab pasti kematian siswi tersebut belum dapat dipastikan dan masih memerlukan pemeriksaan medis serta penyelidikan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Polisi Tangkap 2 Pria Pencuri 7 Kursi Besi Gereja HKBP di Deli Serdang, 1 Pelaku Diburu

Korban kemudian mendapatkan pertolongan dan dibawa ke puskesmas untuk penanganan awal. Setelah itu, korban dirujuk ke Rumah Sakit Meta Medika. Namun, nyawanya tidak berhasil diselamatkan.

Polisi Periksa Saksi dan Olah TKP

Informasi mengenai kejadian tersebut diterima kepolisian sekitar pukul 12.00 WIB melalui Bhabinkamtibmas Aipda Reki Susanto setelah mendapat laporan dari Kepala Desa Purwodadi.

Sekitar pukul 12.40 WIB, Pamapta, Padal Ipda DL Simanjuntak, tim identifikasi Polres Padangsidimpuan, dan personel piket fungsi mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal serta mengumpulkan informasi.

Kapolsek Padangsidimpuan Batunadua AKP Sulaiman Rangkuti turut menangani informasi awal kejadian bersama personel terkait.

Sejumlah saksi telah didata untuk dimintai keterangan, antara lain Fitri Hayati yang pertama kali menemukan korban, Dody Hasym (33), dan Mhd. Arifin Nasution (31).

Keterangan para saksi diperlukan untuk menyusun kronologi kejadian, termasuk aktivitas korban sebelum ditemukan dan kondisi lingkungan sekolah saat peristiwa berlangsung.

Keluarga Minta Pemeriksaan Visum

Pihak keluarga meminta pemeriksaan visum untuk memperoleh kejelasan mengenai penyebab kematian korban.

Sekitar pukul 14.00 WIB, korban dibawa ke RSUD Kota Padangsidimpuan untuk menjalani pemeriksaan sesuai permintaan keluarga.

Dalam informasi pemeriksaan awal yang diterima, terdapat sejumlah luka dan memar pada beberapa bagian tubuh korban, termasuk tangan, punggung, pipi, dan bahu. Temuan tersebut masih memerlukan penilaian medis untuk mengetahui karakteristik serta kemungkinan penyebabnya.

Adanya luka atau memar tersebut tidak serta-merta memastikan penyebab kematian maupun bagaimana luka itu terjadi. Karena itu, hasil pemeriksaan medis perlu dikaitkan dengan keterangan saksi dan temuan di lokasi kejadian.

Pemeriksaan terhadap mesin pompa air, kabel, sumber listrik, dan instalasi di sekitarnya juga dapat membantu penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya bahaya listrik yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Pemko Padangsidimpuan Melayat

Di tengah suasana duka, jajaran Pemerintah Kota Padangsidimpuan mendatangi rumah korban untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga.

Sekitar pukul 12.50 WIB, Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan Rahmat Marzuki Nasution hadir bersama sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Ahmad Rizki Hariri Hasibuan dan Asisten Administrasi Umum Setda Armin.

Turut hadir Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mukhtar Arifin Harahap, Camat Padangsidimpuan Batunadua Mhd. Fadlan Batubara, serta unsur pemerintah setempat dan pihak sekolah.

Hingga informasi ini disusun, penyebab pasti meninggalnya RZW belum dapat dipastikan. Hasil pemeriksaan medis dan pendalaman kepolisian diperlukan untuk menjelaskan kronologi serta penyebab kejadian tersebut.* (tm/dh)

Seruan tersebut disampaikan Syed Saddiq dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Malaysia 2027 di Dewan Rakyat pada Selasa (13/10/2026).

Baca Juga:

• Yayasan Jaga Riau Indonesia Desak Kapolda dan Gubernur Kerahkan Seluruh Kekuatan Padamkan Karhutla

"Kita harus mengirimkan nota diplomatik yang kuat bahwa Malaysia keberatan, dan bukan hanya Malaysia yang keberatan. Hal itu harus disepakati negara-negara ASEAN lainnya yang juga terdampak, seperti Singapura. Kita harus mengirimkan protes diplomatik yang sangat jelas," kata Syed Saddiq.

Dia bahkan mengusulkan agar Indonesia diperlakukan sebagai pihak yang dikucilkan di kawasan jika dinilai tidak cukup serius mengatasi persoalan tersebut.

"Anda perlu memperlakukan mereka sebagai pihak yang dikucilkan di kawasan," ujarnya.

Pernyataan itu merupakan usulan Syed Saddiq sebagai anggota parlemen Malaysia, bukan pengumuman resmi bahwa pemerintah Malaysia atau ASEAN telah memutuskan menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia.

Syed Saddiq Usul Tekanan Finansial

Selain mendorong protes diplomatik, Syed Saddiq mengusulkan Malaysia dan Singapura menggunakan pengaruh ekonomi untuk menghentikan aliran pendanaan kepada perusahaan yang terlibat dalam pembakaran lahan di Indonesia.

"Putus akses mereka. Hantam dompet mereka," kata Syed Saddiq.

Dia juga mengajak masyarakat Malaysia menggunakan daya beli mereka untuk menekan perusahaan yang dinilai berkontribusi terhadap masalah kabut asap.

Menurutnya, penanganan persoalan tersebut tidak seharusnya hanya bergantung pada pemerintah. Masyarakat dan pelaku ekonomi juga dinilai dapat ikut mendorong perusahaan agar mematuhi aturan lingkungan.

Meski demikian, Syed Saddiq menegaskan bahwa perusahaan Malaysia yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan juga harus ditindak.

"Kita tidak boleh munafik. Jika perusahaan kita terlibat, jangan takut. Ambil tindakan terhadap perusahaan kita juga," katanya.

Dia turut mengusulkan agar Malaysia memiliki aturan serupa dengan Transboundary Haze Pollution Act milik Singapura. Aturan tersebut menjadi salah satu rujukan dalam upaya meminta pertanggungjawaban perusahaan atas pencemaran kabut asap lintas batas.

Kabut Asap Ganggu Kesehatan hingga Pendidikan

Seruan Syed Saddiq muncul ketika kualitas udara di sejumlah wilayah Asia Tenggara dilaporkan memburuk akibat asap dari kebakaran hutan.

Di Singapura, konsentrasi PM2.5 dalam pengukuran satu jam mencapai 284 mikrogram per meter kubik di wilayah barat pada Rabu (14/10/2026). Menurut laporan sumber, angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang tahun ini dan masuk kategori sangat tinggi dalam pemantauan saat itu.

Sementara itu, Timor Leste menangguhkan kegiatan belajar tatap muka selama tiga hari mulai Kamis (15/10/2026) akibat kontaminasi partikel polutan dari kebakaran hutan di wilayah atau negara tetangga.

Pemerintah Timor Leste tidak menyebut Indonesia secara langsung. Namun, negara tersebut berbagi pulau dengan wilayah Nusa Tenggara Timur di Indonesia, yang juga melaporkan sejumlah titik panas.

Syed Saddiq menilai kabut asap tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan pariwisata, tetapi juga mengganggu pendidikan. Penutupan sekolah dapat semakin membebani anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan perangkat digital dan akses internet untuk belajar jarak jauh.

Indonesia Kerahkan Puluhan Ribu Personel

Di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan dilaporkan memicu penurunan kualitas udara di beberapa wilayah. Berdasarkan laporan Reuters yang dikutip dalam sumber, musim kebakaran pada 2026 disebut sebagai yang terparah dalam 11 tahun, dipengaruhi kondisi cuaca kering akibat El Nino.

Di Kalimantan Tengah, indeks standar pencemar udara (ISPU) dilaporkan melampaui angka 1.200 pada Rabu (14/10/2026), berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup. Angka tersebut jauh di atas ambang 300 yang masuk kategori berbahaya dalam indeks tersebut.

Presiden Prabowo Subianto disebut telah memerintahkan penambahan sumber daya untuk menangani karhutla. Pemerintah Indonesia mengerahkan lebih dari 69.000 personel pemadam kebakaran, meningkat dari sekitar 44.000 personel pada pertengahan September.

Para menteri luar negeri negara-negara ASEAN dijadwalkan membahas persoalan kabut asap lintas batas dalam pertemuan bulan depan.

Pembahasan tersebut menjadi salah satu forum untuk membicarakan dampak kabut asap terhadap negara-negara di kawasan. Namun, usulan tekanan diplomatik dan finansial yang disampaikan Syed Saddiq masih berupa pendapat yang perlu dibedakan dari keputusan resmi pemerintah maupun kesepakatan ASEAN.* (k/dh)

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengatakan hasil pemantauan citra satelit menunjukkan sejumlah wilayah di Sumut masih terdampak sebaran asap. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan mengurangi jarak pandang pengguna jalan.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Kembali Anjlok Hari Ini: Cek Rincian Terbaru dari 0,5 Gram Hingga Buyback

Dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (15/10/2026), Hendro menjelaskan angin permukaan bertiup dari arah timur hingga tenggara menuju barat laut hingga utara. Pola angin tersebut mengindikasikan asap yang menyelimuti Sumut berpotensi berasal dari wilayah Sumatera bagian selatan dan Kalimantan.

"Namun demikian, penentuan sumber asal asap secara pasti memerlukan analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer dan data pendukung lainnya," kata Hendro.

Jarak Pandang di Sejumlah Wilayah Turun hingga 1 Kilometer

Selain berdampak pada kualitas udara, kabut asap juga menyebabkan penurunan jarak pandang di sejumlah wilayah Sumut.

Hasil pengamatan Stasiun Meteorologi Kualanamu, Stasiun Meteorologi Aek Godang, dan Stasiun Meteorologi Silangit pada Kamis (15/10/2026) pukul 09.00 WIB menunjukkan jarak pandang berkisar 1–3 kilometer.

Kondisi tersebut membuat pengendara perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika melintasi wilayah yang tertutup kabut asap.

Hendro mengimbau masyarakat agar mengurangi kecepatan kendaraan, menjaga jarak aman, serta menyalakan lampu kendaraan sesuai kebutuhan saat jarak pandang menurun.

"Masyarakat yang berada di wilayah dengan jarak pandang rendah akibat kabut dan asap diimbau untuk berhati-hati saat berkendara, mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, serta menyalakan lampu kendaraan sesuai kebutuhan," imbaunya.

BMKG Imbau Warga Kurangi Aktivitas di Luar Rumah

BBMKG Wilayah I Medan juga meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara memburuk. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel asap.

Paparan partikel halus PM2.5 perlu diwaspadai karena partikel berukuran sangat kecil tersebut dapat masuk ke saluran pernapasan. Kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan, perlu lebih berhati-hati ketika kondisi udara memburuk.

BMKG juga mengimbau pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, dan Polri untuk mengantisipasi dampak sebaran asap serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Lima Tips Menghadapi Kabut Asap

Kepala Pelaksana BPBD Kota Pematangsiantar, Dedi Idris Harahap, membagikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi paparan kabut asap.

Pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika udara berkabut atau jarak pandang menurun. Kedua, gunakan masker apabila harus keluar rumah.

Ketiga, tutup pintu dan jendela apabila asap masuk ke dalam rumah. Keempat, jaga kualitas udara di dalam ruangan agar tetap bersih. Kelima, hindari membakar sampah atau bahan lain yang dapat memperburuk polusi udara.

Dedi juga meminta masyarakat segera melapor kepada pihak berwenang apabila menemukan kebakaran lahan atau titik api di sekitar tempat tinggal.

Masyarakat di Sumatera Utara diimbau terus mengikuti informasi terbaru dari BMKG dan instansi terkait. Pemantauan kualitas udara serta kewaspadaan saat berkendara menjadi penting selama sebaran asap masih berlangsung.* (tm/dh)

Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan bahwa personel Samapta Polda Sumut ditugaskan untuk membantu pengamanan di PT Milano. Dia menyebut polisi tersebut melepaskan tembakan menggunakan peluru karet saat berupaya mengamankan orang yang diduga melakukan pencurian buah sawit.

Baca Juga:

• Hakim Batalkan Status Tersangka Anggota DPRD Dhody Thahir, Polda Sumut Periksa Dugaan Kejanggalan Penyidikan

Kronologi Massa Datangi Kantor PT Milano

Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah warga terlihat mendatangi kantor PT Milano untuk mencari anggota polisi yang dituding melakukan penembakan terhadap warga.

Perekam video menyebut seorang personel Brimob telah menembak warga. Massa kemudian menyusuri kawasan kantor hingga perumahan karyawan perusahaan, tetapi tidak menemukan polisi yang mereka cari.

Berdasarkan narasi yang menyertai video tersebut, peristiwa bermula pada Jumat (9/10/2026) sekitar pukul 15.05 WIB. Saat itu, seorang warga berinisial RA diduga kedapatan mengambil buah kelapa sawit yang terlepas dari tandannya atau brondolan milik perusahaan.

RA kemudian diamankan oleh polisi yang bertugas di lokasi. Sekitar pukul 15.15 WIB, RA disebut keluar dari area perusahaan dalam kondisi terluka.

Kepada warga, RA mengaku mengalami pemukulan di bagian kepala dan ditembak dua kali oleh petugas yang bertugas mengamankan PT Milano. Pengakuan tersebut kemudian memicu kemarahan warga hingga mendatangi kantor perusahaan.

Namun, dugaan penganiayaan dan penembakan tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut melalui pemeriksaan pihak terkait.

Polda Sumut Sebut Polisi Lakukan Tindakan Terukur

Ferry menjelaskan, personel yang bertugas di lokasi awalnya berusaha mengamankan seseorang yang diduga melakukan pencurian brondolan sawit. Menurut dia, tindakan penembakan dilakukan karena orang tersebut disebut melakukan perlawanan.

"Jadi pas mereka mengamankan, ada menangkap pelaku pencurian, yang mereka ada yang melawan (jadi) mereka (personel polisi) melakukan tindakan tegas terukur. Itu pakai peluru karet (menembaknya)," kata Ferry.

Meski demikian, Ferry menyatakan pihaknya tetap akan memeriksa anggota polisi yang melakukan penembakan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai prosedur atau terdapat pelanggaran.

Polda Sumut belum merinci identitas personel yang dimaksud maupun hasil pemeriksaan terhadap anggota tersebut.

Kasus Pencurian Ditangani Polres Labuhanbatu

Sementara itu, dugaan pencurian brondolan sawit yang melibatkan RA ditangani Polres Labuhanbatu.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian setelah video kedatangan massa ke kantor PT Milano menyebar di media sosial. Warga meminta dugaan penganiayaan terhadap RA diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penanganan kasus ini mencakup dua persoalan yang perlu ditelusuri, yakni dugaan pencurian brondolan sawit serta dugaan penggunaan kekuatan oleh petugas saat melakukan pengamanan.

Pemeriksaan terhadap personel kepolisian diharapkan dapat memperjelas kronologi kejadian, penggunaan peluru karet, serta kesesuaian tindakan petugas dengan prosedur yang berlaku. Hingga kini, hasil pemeriksaan tersebut belum disampaikan secara terperinci oleh Polda Sumut.* (km/dh)

JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Kamis (15/10/2026), kembali turun. Berdasarkan harga yang tercantum di laman Logam Mulia pukul 09.30 WIB, harga emas batangan Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp 2.561.000, turun Rp 13.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya sebesar Rp 2.574.000 per gram.

Penurunan harga emas Antam ini menjadi perhatian masyarakat yang ingin membeli logam mulia sebagai instrumen investasi maupun simpanan jangka panjang.

Baca Juga:

• KPK Panggil Ulang Nusron Wahid Hari Ini soal Kasus Suap HGB Summarecon

Berikut rincian harga emas Antam pada Kamis (15/10/2026) pukul 09.30 WIB.

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini

Harga tersebut merupakan harga dasar yang tercantum dalam daftar harga emas Antam. Harga transaksi dapat dipengaruhi ketentuan pajak yang berlaku.

Harga Emas Antam Turun, Buyback Juga Melemah

Selain harga jual, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga mengalami penurunan.

Pada Kamis (15/10/2026), harga buyback tercatat Rp 2.370.000 per gram, turun Rp 13.000 dibandingkan posisi hari sebelumnya.

Harga jual dan buyback merupakan dua hal berbeda. Harga jual menjadi acuan saat konsumen membeli emas dari Antam, sedangkan harga buyback digunakan sebagai acuan saat pemilik menjual kembali emasnya kepada Antam.

Karena itu, masyarakat yang berencana membeli maupun menjual emas perlu memperhatikan kedua harga tersebut sebelum melakukan transaksi.

Ketentuan Pajak Pembelian dan Buyback Emas

Transaksi emas batangan juga mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan aturan yang berlaku, tarif PPh Pasal 22 atas penjualan emas batangan oleh pihak yang ditunjuk adalah 0,25% dari harga jual dengan memperhatikan ketentuan pengecualiannya.

Sementara itu, transaksi buyback emas Antam dengan nilai di atas Rp 10 juta dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% yang dipotong langsung dari nilai transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat disarankan memeriksa rincian pajak dan nilai bersih transaksi sebelum membeli atau menjual emas.

Harga emas Antam dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan resmi Logam Mulia. Untuk memastikan harga terbaru, calon pembeli dapat memeriksa laman resmi Logam Mulia sebelum melakukan transaksi.* (k/dh)

Kecelakaan terjadi pada Rabu (14/10/2026) sekitar pukul 08.00 WIB. Tiga kendaraan yang terlibat yakni angkot KUPM bernomor polisi BK 1152 UE, truk Fuso bernomor polisi B 9987 XQ, dan truk Hino Dutro bernomor polisi BK 8004 GB.

Baca Juga:

• Daftar 22 Korban Bus Bintang Utara Kecelakaan di Labusel, 5 Luka Berat

Namun, ruang yang tersedia tidak mencukupi. Bagian depan kanan angkot kemudian bertabrakan dengan bagian depan kanan truk Fuso yang datang dari arah berlawanan, yakni Medan menuju Tebing Tinggi.

Tak lama berselang, truk Hino Dutro yang berada di belakang truk Fuso juga menabrak bagian belakang truk tersebut karena tidak sempat menghindar.

Sopir Angkot Meninggal, 9 Orang Luka-luka

Akibat tabrakan beruntun itu, sopir angkot mengalami luka robek parah. Korban kemudian dibawa untuk mendapatkan penanganan medis, tetapi dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Melati Perbaungan.

Sementara itu, dua sopir truk dan tujuh penumpang angkot mengalami luka ringan. Seluruh korban luka dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis.

Kecelakaan tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian materi sekitar Rp 50 juta.

Kasi Humas Polres Serdang Bedagai AKP Bringin Jaya membenarkan insiden kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan tersebut. Petugas Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Sergai telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti, dan mendata para korban.

"Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan tiga unit kendaraan di jalur umum Medan–Tebing Tinggi kawasan Perbaungan. Petugas dari Unit Gakkum Satlantas Polres Sergai telah selesai melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, serta mendata seluruh korban," ujar Bringin Jaya, Rabu (14/10/2026).

Tiga Kendaraan Diamankan Polisi

Polisi telah mengamankan angkot KUPM, truk Fuso, dan truk Hino Dutro yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Surat-surat kendaraan, termasuk STNK dan SIM, juga diamankan di Pos Lantas Sei Sijenggi Unit Gakkum Polres Sergai untuk kepentingan penanganan perkara.

Kepolisian mengimbau para pengendara agar lebih berhati-hati saat melintas di jalur lintas utama, khususnya ketika hendak mendahului kendaraan lain.

Pengendara juga diminta menjaga konsentrasi, mematuhi aturan lalu lintas, serta menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan dan cuaca guna mencegah kecelakaan serupa.* (im/dh)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, pihaknya menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada KPK sesuai kewenangannya.

Baca Juga:

• KPK Panggil Ulang Nusron Wahid Hari Ini soal Kasus Suap HGB Summarecon

Berton menegaskan, BNPB tidak ingin berspekulasi mengenai pihak-pihak yang terseret dalam perkara tersebut. Dia juga mengingatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan hukum dan asas praduga tak bersalah.

"Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sesuai ketentuan hukum dan asas praduga tak bersalah, sementara fakta-fakta perkara harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku," ujarnya.

BNPB memastikan proses hukum yang berlangsung tidak mengganggu pelaksanaan tugas penanggulangan bencana maupun pelayanan kepada masyarakat. Lembaga tersebut berkomitmen mendukung penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.

KPK Tetapkan Lima Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan Dana Siap Pakai kebencanaan di lingkungan BNPB. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran kebencanaan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi informasi mengenai Bima Setyawan yang disebut sebagai adik Suharyanto. Namun, dia menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan masing-masing pihak.

"Terinformasi seperti itu, tapi pastinya nanti dikonfirmasi kembali karena kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Setyo di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Selain Bima Setyawan, empat orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK); Richard Erlangga, tenaga ahli BNPB; serta dua pihak swasta berinisial Gery P dan Syifa NG.

Dana Kebencanaan Diduga Disalahgunakan

Dalam penyidikan perkara ini, KPK mendalami dugaan penyalahgunaan Dana Siap Pakai yang seharusnya mendukung kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana.

Penyidik juga menelusuri dugaan pengondisian dalam pengadaan barang dan jasa yang melibatkan sejumlah pihak swasta serta indikasi pemanfaatan anggaran untuk keuntungan pribadi.

KPK sebelumnya mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB. Dari jumlah tersebut, lima orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Dalam operasi itu, penyidik turut menyita uang tunai sekitar Rp 3,3 miliar, aset kripto, serta emas ratusan gram sebagai barang bukti.

BNPB menegaskan penghormatan terhadap proses hukum dan asas praduga tak bersalah. Sementara itu, KPK masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap rangkaian perkara serta peran masing-masing pihak yang diduga terlibat.* (tm/dh)

Penggerebekan dilakukan oleh narkoba-polda-sumut/" target="_blank">Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bersama tim gabungan. Saat petugas menyisir kawasan tersebut, sejumlah orang sempat berupaya melarikan diri hingga terjadi aksi kejar-kejaran.

Baca Juga:

• Polisi Gerebek 3 Lokasi Diduga Sarang Narkoba di Tanjung Morawa, 7 Orang Positif Sabu

"Dari pelaksanaan operasi ini, kami berhasil mengamankan 40 orang yang diduga ikut melakukan penyalahgunaan narkoba. Untuk tes urine, semuanya positif menggunakan narkoba," kata Henri, Rabu (14/10/2026).

Polisi Sita Sabu dan Senjata Tajam

Dalam operasi tersebut, petugas turut menyita sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi. Barang bukti itu antara lain senjata tajam, timbangan elektrik, serta narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 0,5 gram.

Penggerebekan dilakukan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Polisi Militer (PM), dan sejumlah unsur terkait lainnya.

Henri menjelaskan, polisi masih mendalami peran masing-masing orang yang diamankan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah mereka merupakan pengguna, pengedar, atau terlibat dalam aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut.

Penentuan tindak lanjut terhadap mereka, termasuk kemungkinan rehabilitasi atau proses hukum lebih lanjut, akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan tempat tinggalnya.

"Kami mengimbau warga sekitar untuk tidak lagi menggunakan narkoba," ujarnya.

Sebelumnya, 37 Orang Diamankan di Percut

Penggerebekan di Gang Jati bukan satu-satunya operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan Polda Sumut dalam beberapa hari terakhir.

Sebelumnya, polisi menggelar operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di sebuah barak di Jalan M Yusuf Jintan, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pada Minggu (11/10/2026).

Dalam operasi tersebut, sebanyak 37 orang diamankan. Hasil pemeriksaan menunjukkan 27 orang positif menggunakan narkoba, dua orang diduga sebagai pengedar sabu, sedangkan delapan orang lainnya dinyatakan negatif berdasarkan tes urine.

Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk sabu seberat sekitar 100 gram, alat isap, timbangan digital, senjata tajam, perangkat perjudian jenis dingdong, serta sejumlah kendaraan dan alat komunikasi.

Rangkaian penggerebekan tersebut menjadi bagian dari upaya aparat memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap peran orang-orang yang diamankan serta kemungkinan adanya jaringan peredaran narkoba di lokasi-lokasi tersebut.* (tm/dh)

Sebelum ditunjuk sebagai Dirut PLN, Suroso menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN. Komisaris Independen PLN Andi Arief membenarkan pergantian tersebut dan berharap Suroso dapat melanjutkan transformasi perusahaan listrik pelat merah itu.

Baca Juga:

• Darmawan Prasodjo Diganti Suroso Isnandar sebagai Dirut PLN, Sempat Menghadap Prabowo

Latar Belakang Suroso Isnandar

Suroso lahir di Klaten, Jawa Tengah, pada 12 Agustus 1971. Ketertarikannya terhadap dunia kelistrikan disebut berawal sejak kecil, ketika ia tinggal di sebuah desa yang belum mendapatkan akses listrik.

Suroso baru merasakan penerangan listrik saat duduk di kelas III SMP. Pengalaman tersebut turut membentuk cita-citanya untuk bekerja di bidang kelistrikan.

Perjalanan akademiknya dimulai di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia meraih gelar Sarjana Teknik di bidang Power System Engineering pada 1994.

Suroso kemudian melanjutkan pendidikan ke University of Abertay, Skotlandia, dan memperoleh gelar Master of Science (MSc) di bidang Power System Engineering and Management pada 1999.

Pendidikan akademiknya berlanjut hingga jenjang doktoral. Ia menyelesaikan program doktor Teknik Elektro di ITB pada 2025.

Perjalanan Karier Suroso Isnandar

Sebelum bergabung dengan PLN, Suroso mengawali karier di perusahaan ketenagalistrikan ScottishPower Generation, Skotlandia, pada periode 2002–2007. Ia terlibat dalam pekerjaan di PLTU Longannet, termasuk proyek peremajaan pembangkit untuk memperpanjang masa operasionalnya.

Pada 2007, Suroso bergabung dengan PLN dan memulai perjalanan kariernya di bidang perencanaan sistem ketenagalistrikan. Sejak itu, ia dipercaya menempati berbagai posisi manajerial dan strategis.

Pada 2019–2021, Suroso menjabat General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi. Ia kemudian dipercaya memimpin PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali pada 2021–2022.

Kariernya berlanjut sebagai Kepala Satuan Digital dan Teknologi Informasi PLN pada 2022–2023. Dalam posisi tersebut, pengalamannya berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi dan transformasi digital perusahaan.

Pada September 2023, Suroso diangkat menjadi Direktur Manajemen Risiko PLN. Selanjutnya, pada 18 Juni 2025, ia dipercaya menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan.

Pengalaman tersebut membuat Suroso memiliki rekam jejak dalam sejumlah bidang penting, termasuk operasional ketenagalistrikan, manajemen risiko, teknologi informasi, pengembangan proyek, dan energi terbarukan.

Aktif di Organisasi Ketenagalistrikan

Di luar pekerjaannya di PLN, Suroso juga aktif dalam organisasi yang berkaitan dengan pengembangan sektor kelistrikan.

Pada Februari 2026, ia ditetapkan sebagai Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) untuk masa bakti 2026–2029. Organisasi tersebut menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan.

Suroso juga terpilih menjadi anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk periode 2026–2031 sebagai perwakilan unsur tokoh masyarakat.

Penunjukan Suroso sebagai Dirut PLN menempatkannya di pucuk pimpinan perusahaan yang memiliki peran strategis dalam penyediaan listrik nasional. Pengalaman di bidang operasional, pengelolaan sistem tenaga, manajemen risiko, serta energi baru terbarukan menjadi bekal dalam menjalankan tanggung jawab barunya.

Ke depan, kepemimpinan Suroso akan menjadi bagian penting dalam melanjutkan transformasi PLN, termasuk meningkatkan efisiensi operasional, menjaga keandalan pasokan listrik, dan mendukung pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.* (tm/dh)

Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang setelah Nusron tidak memenuhi panggilan penyidik pada Rabu (7/10/2026). Saat itu, Nusron menyampaikan tidak dapat hadir karena memiliki agenda lain di lingkungan kementeriannya.

Baca Juga:

• Tragedi di Tengah Duka: KPK Bongkar Skandal Korupsi Dana Darurat Bencana BNPB

"Ya, yang pertama, tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu. Kalau masalah substansi, kemudian materi hasil apa pemeriksaannya, keterangan yang dibutuhkan apa semuanya, itu nanti prosesnya berjalan kalau yang bersangkutan sudah hadir," kata Setyo di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Setyo mengatakan, hingga Rabu sore, penyidik belum menerima surat pemberitahuan ketidakhadiran dari pihak Nusron. KPK berharap menteri tersebut hadir sesuai jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan.

KPK Tagih Komitmen Nusron Wahid

Setyo juga mengingatkan komitmen Nusron yang sebelumnya menyatakan bersedia mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut menjadi kesempatan bagi Nusron untuk memberikan penjelasan kepada penyidik terkait perkara yang tengah diusut.

"Kami tentu berharap, ya, yang pertama komitmen terhadap upaya yang sudah pernah disampaikan. Saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK," ujar Setyo.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya juga memastikan penyidik telah mengirimkan surat pemanggilan ulang kepada Nusron. Keterangan Menteri ATR/BPN itu dinilai diperlukan untuk memperjelas konstruksi perkara dan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kasus Suap HGB Summarecon

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 19 orang dan menyita barang bukti uang tunai serta barang bukti elektronik.

Total uang yang disita dalam perkara ini mencapai sekitar Rp 106,3 miliar, terdiri atas sejumlah mata uang, termasuk rupiah dan valuta asing.

Penyidikan berfokus pada dugaan suap pengurusan HGB lahan yang dikelola PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perkara tersebut berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir sertifikat dan pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Dalam proses penyidikan, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat pertanahan, pihak swasta, dan sejumlah orang yang diduga menjadi perantara dalam pengurusan lahan tersebut.

Salah satu perkara yang didalami adalah dugaan pemberian uang untuk memperlancar proses administrasi pertanahan yang sebelumnya terkendala sengketa lahan dan pemblokiran sertifikat.

KPK juga mendalami dugaan aliran uang yang melibatkan sejumlah pihak dalam pengurusan HGB tersebut, termasuk dugaan penerimaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pemeriksaan Nusron dijadwalkan untuk membantu penyidik melengkapi keterangan saksi dan memperjelas rangkaian perkara. Hingga informasi ini disusun, kehadiran Nusron dalam pemeriksaan Kamis (15/10/2026) masih diharapkan oleh KPK.

KPK menegaskan proses penyidikan akan terus berjalan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang diperoleh untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh.* (tm/dh)

Humas PN Jakarta Timur Immanuel Tarigan membenarkan jadwal persidangan tersebut. Agenda pemeriksaan saksi tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Timur.

Baca Juga:

• Mahfud MD Sebut Prabowo Menikmati Kegaduhan Polemik Gibran: Serangan Beralih ke Jokowi dan Gibran

Sidang kali ini merupakan lanjutan dari persidangan pada Kamis (8/10/2026). Dalam sidang sebelumnya, JPU menghadirkan empat saksi, yakni Andi Kurniawan, Adam Andriantama Bayu Aji, Helmi Bostam, dan Wicandres.

Pada persidangan lanjutan, jaksa berencana menghadirkan tiga saksi, yaitu Ade Dermawan Dipakusuma, Freddy Alex Damanik, dan Andi Azwan.

Sidang Sebelumnya Diwarnai Perdebatan

Persidangan sebelumnya sempat diwarnai perdebatan antara tim penasihat hukum Dokter Tifa dan JPU. Perdebatan terjadi terkait pemeriksaan saksi, termasuk keberatan pihak pembela terhadap pertanyaan yang disebut beberapa kali dipotong jaksa.

Seusai menjalani persidangan selama sekitar 11 jam pada 8 Oktober 2026, Dokter Tifa mengaku keberatan dengan jalannya pemeriksaan. Dia menilai pemotongan pertanyaan membuat pihaknya kesulitan menggali substansi perkara.

"Karena kita ini kalau bertanya kepada saksi selalu dipotong oleh jaksa, sehingga kita tidak bisa masuk kepada substansi," ujar Tifa.

Tifa juga menyinggung prinsip equality of arms atau kesetaraan para pihak dalam persidangan. Menurutnya, pihak penasihat hukum seharusnya memperoleh kesempatan yang seimbang dengan jaksa dalam memeriksa saksi.

Atas keberatan tersebut, Tifa menyatakan akan melaporkan jalannya persidangan kepada sejumlah lembaga, termasuk Komisi Yudisial (KY), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi III DPR, Badan Pengawasan (Bawas), dan Ketua PN Jakarta Timur.

Dokter Tifa Minta Jokowi Hadir di Persidangan

Selain mempersoalkan jalannya pemeriksaan saksi, Dokter Tifa juga meminta Jokowi hadir langsung dalam persidangan. Menurutnya, keterangan Jokowi diperlukan karena mantan presiden tersebut disebut sebagai pihak yang merasa dirugikan dalam perkara ini.

Tifa berharap pemeriksaan tersebut dapat menjadi kesempatan untuk menguji persoalan yang menjadi pokok perkara, termasuk isu mengenai keaslian ijazah Jokowi.

"Kami tunggu dengan senang hati, dengan semangat, karena dengan itu kita bisa membuktikan ya keaslian atau kepalsuan dari ijazah yang dimiliki oleh yang bersangkutan," ujar Tifa.

Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menyatakan pihaknya belum menerima panggilan dari JPU agar Jokowi hadir sebagai saksi. Meski demikian, ia memastikan Jokowi bersedia memenuhi panggilan apabila diminta hadir secara langsung.

"Sampai hari ini Pak Jokowi menyatakan akan hadir dan masih menunggu panggilan jaksa. Tapi sampai hari ini kami juga belum menerima panggilan," kata Rivai.

Rivai menjelaskan, pihaknya menghormati proses persidangan dan menunggu koordinasi jaksa dengan majelis hakim terkait jadwal pemeriksaan saksi.

Sidang Dokter Tifa pada Kamis (15/10/2026) dijadwalkan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak JPU. Keterangan para saksi akan menjadi bagian dari proses pembuktian dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tersebut.* (k/dh)

Penetapan tersangka itu merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026). Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi tersebut, sebelum lima orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Baca Juga:

• KPK Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Pemkot Tegal, Kegiatan Berlangsung Tertutup

"Ya, kalau dari ekspos kemarin itu kan yang disalahgunakan gitu ya, itu kan dana siap pakai," ujar Setyo di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Lima Orang Jadi Tersangka

Lima tersangka dalam perkara ini terdiri atas tiga orang dari lingkungan BNPB dan dua pihak swasta.

Mereka adalah Bima Setyawan, tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto sekaligus adiknya; Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB yang juga menjabat pejabat pembuat komitmen (PPK); serta Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB.

Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Gery P dan Syifa N.G., yang diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Setyo mengatakan kelima tersangka telah ditahan di rumah tahanan KPK untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

KPK menduga terdapat pengondisian dalam proses pengadaan dan penyaluran anggaran yang melibatkan pihak swasta. Penyidik masih mendalami dugaan penyalahgunaan dana tersebut, termasuk indikasi pemanfaatan anggaran untuk keuntungan pribadi.

KPK Sita Uang Rp 3,3 Miliar, Kripto, dan Emas

Dalam OTT tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp 3,3 miliar, aset kripto, serta emas dengan berat mencapai ratusan gram.

Setyo menjelaskan, jumlah uang yang disita merupakan akumulasi barang bukti yang diamankan dari beberapa pihak. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan perkiraan awal sekitar Rp 1,4 miliar yang sebelumnya disampaikan KPK.

Barang bukti tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk menelusuri dugaan aliran dana dan keterlibatan para tersangka dalam perkara pengadaan di lingkungan BNPB.

KPK juga menduga praktik penyalahgunaan dana siap pakai tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun, dengan rentang waktu yang ditelusuri penyidik sejak sekitar 2022 hingga 2026.

Sekretaris Utama BNPB Tidak Jadi Tersangka

Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan Sekretaris Utama BNPB Rustian. Namun, ia tidak ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara.

Setyo menjelaskan, hingga hasil gelar perkara saat itu, KPK belum menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Rustian dalam kasus tersebut.

"Untuk saat ini sampai dengan sampai tadi malam hasil ekspos, itu belum ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sestama," ujarnya.

Dengan demikian, status Rustian berbeda dari lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan tetap menjadi bagian dari proses penanganan perkara sesuai hasil penyidikan.

DPR Prihatin Dana Kebencanaan Diduga Dikorupsi

Kasus dugaan korupsi tersebut turut mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid. Ia mengaku prihatin karena dugaan penyalahgunaan anggaran kebencanaan mencuat ketika masyarakat masih menghadapi berbagai bencana.

Menurut Abdul, dana yang disiapkan untuk penanganan bencana seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak dan mendukung penanganan keadaan darurat.

"Sangat prihatin dalam kondisi negara sedang dilanda bencana dan rakyat susah kok ada yang memanfaatkan korupsi," kata Abdul kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).

Ia meminta aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

"Saya minta APH segera usut tuntaskan kasus korupsinya," ujarnya.

Kasus ini menjadi sorotan karena Dana Siap Pakai merupakan anggaran yang digunakan untuk mendukung kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana. KPK kini mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan penggunaan anggaran tersebut untuk mengungkap peran masing-masing pihak yang terlibat.* (k/dh)