Luhut mengatakan kondisi tersebut bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya kenaikan harga barang di masyarakat. Ia menyebut DEN telah memiliki data terkait fenomena tersebut.

Baca Juga:

• Naik Maung Putih, Prabowo Disambut Meriah Ribuan Petani dan Nelayan di Gorontalo

Meski demikian, Luhut menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap berada dalam tren pertumbuhan. Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah agar dampaknya lebih optimal ke masyarakat.

"Kalau ekonomi itu akan tumbuh, bagus. Kita kan harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga tadi target semua yang kita kerjakan," ujarnya.

Luhut juga mengingatkan soal terbatasnya waktu Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan akan berakhir sekitar 10 tahun ke depan. Ia menilai hal tersebut harus diantisipasi dengan kerja bersama lintas sektor.

"Kemudian kita juga harus betul-betul menyadari semua bersama bahwa bonus demografi itu akan habis 10 tahun dari sekarang. Jadi kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka 2045 itu nanti sulit tercapai," katanya.

Menurutnya, target Indonesia Emas 2045 masih bisa dicapai jika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat mampu bekerja secara kompak. Ia juga menyoroti peran teknologi pemerintahan dalam meningkatkan efisiensi dan menekan potensi kebocoran anggaran.

"Tapi kalau kita semua kompak, itu saya kira nggak ada masalah. Apalagi dengan government technology ini, akan pasti mengurangi korupsi, dan teknologi ini dibuat oleh anak-anak Indonesia," ucap Luhut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya "anomali" dalam perekonomian Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen per tahun dalam beberapa tahun terakhir tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat, karena angka kemiskinan justru masih meningkat.* (d/dh)

Dalam laga pertama, Portugal sukses menghancurkan Uzbekistan dengan skor 5-0 di NRG Stadium, Amerika Serikat. Cristiano Ronaldo menjadi sorotan setelah mencetak dua gol cepat pada menit ke-6 dan 39, sekaligus membawa Selecao das Quinas tampil perkasa sepanjang pertandingan.

Baca Juga:

• IHSG Bangkit ke Zona Hijau, 226 Saham Menguat dan Sentuh Level 6.128

Di pertandingan lain, Inggris justru gagal meraih kemenangan saat menghadapi Ghana. Bermain di Gillette Stadium, kedua tim harus puas bermain imbang tanpa gol 0-0. Hasil tersebut membuat kedua tim tetap bersaing ketat di klasemen Grup L.

Sementara itu, Kroasia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Panama lewat gol Ante Budimir pada menit ke-54 dalam laga yang berlangsung di Kanada.

Hasil positif juga diraih Kolombia yang menumbangkan Kongo dengan skor 1-0 di Estadio Akron, Meksiko. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan Kolombia melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Dengan hasil ini, persaingan di fase grup Piala Dunia 2026 semakin ketat menjelang pertandingan-pertandingan penentuan berikutnya.* (gp/dh)

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, membenarkan pemeriksaan tersebut. Zakiyuddin diperiksa pada Selasa (23/6/2026) di Kejati Sumut.

Baca Juga:

• KPK Periksa Eks Dirjen Kemenag Hilman Latief, Kasus Kuota Haji 2023-2024 Makin Terang

Rizaldi menjelaskan, pemeriksaan tersebut masih sebatas pendalaman keterangan saksi. Hingga saat ini, status Zakiyuddin belum mengarah sebagai tersangka.

"Masih diperiksa sebagai saksi dan belum ada mengarah ke tersangka," ujarnya.

Dalam perkara ini, penyidik tengah mendalami dugaan pemberian fasilitas kredit rekening koran kepada CV Hasian Abadi Group yang diajukan oleh Farah Hamina Harahap, yang kini berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Saat peristiwa itu terjadi, Zakiyuddin diketahui menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu (Pimcapem) Bank BUMD KCP Krakatau pada tahun 2012.

Dari hasil penyidikan sementara, pengajuan kredit tersebut diduga tidak dilengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan perbankan. Akibatnya, negara disebut mengalami kerugian sekitar Rp2,2 miliar.

Penyidik Kejati Sumut masih terus mendalami aliran dana serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam proses pencairan kredit tersebut.* (ds/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Menurutnya, keterangan Hilman dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas perkara yang telah menjerat empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.

Baca Juga:

• Jokowi Siap Hadir di Sidang, Bawa Dokumen Pendidikan dari SD hingga Kuliah

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Hilman Latief tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 09.30 WIB. Hingga siang hari, proses pemeriksaan masih berlangsung.

Budi menjelaskan, kapasitas Hilman sebagai mantan Dirjen PHU dinilai penting karena memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan kuota haji pada periode yang sedang diusut penyidik.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah (Kesthuri) Asrul Azis Taba, dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.

Penyidik menduga terjadi pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, terdapat dugaan pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk memuluskan proses pengalokasian kuota tersebut.

KPK mengungkap Ismail Adham diduga memberikan uang sebesar 30.000 dolar Amerika Serikat kepada Gus Alex terkait pengaturan kuota haji khusus tambahan. Selain itu, Ismail juga disebut memberikan 5.000 dolar AS dan 16.000 riyal Arab Saudi kepada Hilman Latief.

Sementara itu, Asrul Azis Taba diduga menyerahkan dana sebesar 406.000 dolar AS kepada Gus Alex. Sebagai imbalannya, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengannya diduga memperoleh keuntungan tidak sah hingga mencapai Rp40,8 miliar pada 2024.

Meski demikian, Hilman Latief sebelumnya telah membantah menerima aliran dana terkait kasus tersebut. Ia menegaskan tidak pernah menerima uang hasil korupsi sebagaimana yang dituduhkan dalam perkara kuota haji.

Pemeriksaan terhadap Hilman diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap lebih jauh konstruksi perkara serta memperjelas peran masing-masing pihak dalam dugaan korupsi pengelolaan kuota haji yang kini menjadi perhatian publik.* (k/dh)

Berdasarkan tayangan Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di lokasi dengan menumpangi kendaraan taktis Maung MV3 Garuda Limousine berwarna putih. Mengenakan kemeja safari krem dan topi biru dongker, Prabowo tampak berdiri melalui sunroof kendaraan untuk menyapa masyarakat yang telah menunggu sejak pagi.

Baca Juga:

• Prabowo Terbang ke Gorontalo, Puncak PENAS 2026 Jadi Momentum Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Setelah memasuki area utama kegiatan, Prabowo turun dari kendaraan dan berjalan menyapa masyarakat. Presiden juga menyalami sejumlah petani, nelayan, serta peserta yang berada di sekitar lokasi acara dengan pengawalan ketat Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Puncak PENAS Petani dan Nelayan XVII menjadi salah satu agenda nasional yang mempertemukan petani, nelayan, pelaku usaha, akademisi, hingga pemangku kebijakan untuk membahas penguatan sektor pangan dan ketahanan nasional.

Sejumlah agenda strategis turut dibahas dalam kegiatan tersebut, mulai dari inovasi teknologi pertanian dan perikanan, penguatan kemitraan usaha, hingga peningkatan produktivitas guna mendukung kemandirian pangan Indonesia.

Dalam kegiatan itu, sejumlah pejabat tinggi negara dan anggota Kabinet Merah Putih juga tampak hadir mendampingi Presiden. Di antaranya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kehadiran Presiden dalam PENAS XVII diharapkan menjadi momentum penguatan sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional di tengah tantangan ekonomi global.* (k/dh)

Meski permohonannya telah ditolak Kejaksaan Agung (Kejagung), tim kuasa hukum Sony memastikan langkah hukum masih terus berlanjut melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Baca Juga:

• Ombudsman Beberkan Fakta Dapur MBG Sumut, Baru 775 dari 1.570 SPPG Kantongi Sertifikat Higiene

"Kami tetap mengajukan justice collaborator ke LPSK. Saat ini prosesnya sedang dikaji dan seluruh persyaratan sudah kami lengkapi," ujar Krisna, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, status justice collaborator diperlukan agar Sony memperoleh perlindungan hukum dan keamanan apabila nantinya mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam skandal korupsi MBG.

Krisna menyebut kliennya siap membuka informasi penting terkait dugaan keterlibatan sejumlah nama yang disebut memiliki peran besar dalam perkara tersebut. Namun, hingga kini belum ada jaminan perlindungan bagi Sony maupun keluarganya.

"Kami berharap ada perlindungan bagi Pak Sony dan keluarganya jika nantinya mengungkap fakta-fakta penting dalam perkara ini," katanya.

Pihaknya juga meminta LPSK mengambil keputusan secara objektif tanpa intervensi dari pihak mana pun. Sebab, menurut Krisna, informasi yang akan disampaikan Sony berpotensi menyeret sejumlah tokoh berpengaruh.

Sebelumnya, Kejagung menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya. Penyidik menilai Sony merupakan pelaku utama dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG sehingga tidak memenuhi syarat utama untuk memperoleh status tersebut.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, selain dianggap sebagai pelaku utama, Sony juga dinilai belum mengakui perbuatannya sebagaimana yang disangkakan dalam perkara tersebut.

Meski demikian, tim kuasa hukum menegaskan upaya mendapatkan status justice collaborator masih akan terus diperjuangkan melalui jalur yang tersedia sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (k/dh)

Temuan itu disampaikan Ombudsman RI saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan pada 17 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa sebanyak 1.056 SPPG telah mengajukan permohonan SLHS, namun hanya 775 yang sudah mendapatkan penerbitan sertifikat.

Baca Juga:

• Kejagung Tolak JC Sony Sonjaya, Sebut Pengusutan Korupsi MBG Tak Bergantung Satu Orang

"Program yang menyangkut konsumsi masyarakat, khususnya anak-anak, harus ditopang dengan kepastian bahwa seluruh aspek keamanan pangan telah dipenuhi. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bukan sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen perlindungan bagi masyarakat penerima layanan," ujar Syafrida, dalam keterangannya Rabu (24/6/2026).

Selain persoalan sertifikasi, Ombudsman juga menemukan belum adanya prosedur operasional baku (SOP) yang rinci terkait penghentian sementara maupun pembukaan kembali operasional SPPG setelah terjadi insiden, termasuk dugaan keracunan makanan.

Menurut Ombudsman, hingga saat ini mekanisme penghentian operasional masih mengacu pada hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan setempat. Namun, belum terdapat aturan yang mengatur proses validasi atau uji kelayakan formal sebelum dapur MBG kembali beroperasi.

Syafrida menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi agar terdapat kepastian prosedur dan mitigasi risiko yang jelas dalam pelaksanaan program nasional tersebut.

"Setiap penghentian maupun pembukaan kembali layanan harus didasarkan pada prosedur yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai seluruh tanggung jawab hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan," tegasnya.

Dalam kunjungan yang sama, Ombudsman juga menyoroti respons terhadap pengaduan masyarakat terkait rencana pembangunan dapur SPPG di lingkungan perumahan yang memicu keberatan warga.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara, Herdensi, mengatakan pemerintah perlu memastikan setiap aspirasi masyarakat ditanggapi secara cepat dan substantif guna mencegah munculnya konflik di lapangan.

"Setiap pengaduan masyarakat harus direspons dengan baik. Kehadiran pemerintah bukan hanya memastikan program berjalan, tetapi juga memastikan suara warga didengar," kata Herdensi.

Ombudsman berharap berbagai temuan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara Program MBG untuk memperkuat tata kelola dapur SPPG, meningkatkan kepatuhan terhadap standar kesehatan, serta membangun sistem pengawasan yang lebih komprehensif demi menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (tm/dh)

Langkah tersebut muncul setelah berbagai keluhan wisatawan terkait pungutan berlapis di kawasan wisata, termasuk yang sempat viral di Pemandian Air Panas Sidebuk-debuk, Kabupaten Karo.

Baca Juga:

• Pungli Masih Marak di Kawasan Wisata Sumut, Bobby Nasution Siapkan Penertiban Menyeluruh

"Pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah. Karena itu praktik-praktik yang merugikan wisatawan harus segera ditertibkan," ujar Bobby, dikutip Rabu Rabu (24/6/2026).

Dalam upaya penanganan tersebut, Pemprov Sumut menawarkan dua skema. Opsi pertama yakni menghapus penarikan retribusi langsung kepada wisatawan. Pendapatan daerah nantinya diperoleh melalui pajak hotel, penginapan, restoran, hiburan, hingga reklame yang ada di kawasan wisata.

Sementara opsi kedua adalah tetap memberlakukan retribusi kepada pengunjung, namun dengan sistem pengelolaan yang lebih tertib, transparan, dan terintegrasi agar tidak menimbulkan kesan pungli.

Bobby juga berencana mengumpulkan kepala daerah yang memiliki kawasan wisata guna menyusun langkah penertiban secara menyeluruh.

Sementara itu, Bupati Karo Antonius Ginting memastikan retribusi masuk ke kawasan wisata air panas Sidebuk-debuk akan dihapus. Ke depan, pengunjung hanya akan dikenakan biaya parkir dan retribusi kebersihan yang dikelola secara resmi.

Selain penataan retribusi, Pemkab Karo juga berencana membuka akses jalan baru menuju kawasan wisata tersebut guna mengurai kepadatan serta meningkatkan kenyamanan wisatawan.

Sebelumnya, video keluhan wisatawan terkait pungutan berlapis menuju kawasan wisata Sidebuk-debuk viral di media sosial. Dalam video tersebut, wisatawan mempertanyakan banyaknya titik pungutan yang harus dibayar sebelum mencapai lokasi tujuan.

Kasus tersebut menjadi perhatian serius Pemprov Sumut karena dinilai dapat mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke berbagai destinasi unggulan di daerah tersebut.* (tm/dh)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan ide tersebut dapat menjadi bentuk penghargaan bagi guru honorer yang selama ini masih mengabdi di tengah ketidakpastian status kepegawaian.

Baca Juga:

• Kejagung Tolak JC Sony Sonjaya, Sebut Pengusutan Korupsi MBG Tak Bergantung Satu Orang

Menurutnya, banyak guru non-ASN yang hingga kini masih menunggu kepastian mengenai status mereka, apakah akan diangkat sebagai pegawai paruh waktu, pegawai penuh waktu, atau menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Karena itu, pemberian motor kepada guru honorer dinilai bisa menjadi salah satu bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam dunia pendidikan.

Selain aspek hukum, Lalu juga meminta pemerintah memastikan kondisi kendaraan yang akan disalurkan benar-benar layak digunakan. Ia menyinggung adanya informasi bahwa sebagian motor sitaan tersebut sebelumnya masih dalam proses perakitan.

"Yang paling penting motor itu harus bisa digunakan dengan baik. Jangan sampai diberikan kepada guru, tetapi ternyata kondisinya belum siap dipakai," ujarnya.

Politikus PKB itu menegaskan program tersebut dapat dijalankan selama seluruh prosedur dan regulasi yang berlaku dipenuhi.

"Silakan saja selama tidak melanggar aturan atau regulasi," tegasnya.

Sebelumnya, muncul usulan agar ribuan motor listrik yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk diberikan kepada guru honorer di berbagai daerah.* (dw/dh)

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai kasus tersebut merupakan perkara besar yang menjadi perhatian publik karena melibatkan tokoh-tokoh nasional yang memiliki pengaruh luas di masyarakat.

Baca Juga:

• Nadiem Makarim Bantah Dakwaan Korupsi Chromebook, Sebut Digitalisasi Pendidikan Merupakan Mandat Jokowi

"Ini merupakan perkara yang mendapat sorotan luas publik. Karena itu, proses hukum harus berjalan secara profesional dan transparan," kata Sugeng, Rabu (24/6/2026).

Ia meyakini penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan koordinasi intensif dengan kejaksaan sebelum perkara dinyatakan lengkap atau P-21. Karena itu, Sugeng menilai seluruh tahapan hukum yang telah berjalan seharusnya didasarkan pada keyakinan bahwa alat bukti yang dimiliki cukup kuat untuk dibawa ke pengadilan.

Sugeng juga menyoroti keputusan yang tidak menahan para tersangka meskipun perkara telah memasuki tahap penuntutan. Menurutnya, hal tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan fokus utama saat ini adalah proses pembuktian di persidangan. Setelah berkas dinyatakan lengkap, tanggung jawab pembuktian berada di tangan jaksa penuntut umum.

"Kalau sudah P-21, artinya jaksa menyatakan perkara siap dibawa ke pengadilan. Maka jaksa harus mampu membuktikan dakwaannya secara meyakinkan di hadapan hakim," ujarnya.

Sugeng mengingatkan agar perkara yang telah melalui proses panjang tersebut tidak berakhir dengan putusan yang justru menimbulkan polemik baru di masyarakat.

Ia juga menanggapi anggapan yang berkembang bahwa Joko Widodo sebagai pihak pelapor wajib membuktikan keaslian ijazahnya. Menurutnya, dalam sistem hukum pidana Indonesia, kewajiban pembuktian berada pada aparat penegak hukum, bukan pada korban atau pelapor.

Pembuktian dalam perkara tersebut, lanjut Sugeng, dapat dilakukan melalui berbagai alat bukti yang diajukan jaksa, mulai dari dokumen asli, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, keterangan ahli, hingga keterangan dari Universitas Gadjah Mada sebagai institusi penerbit ijazah.

Selain itu, fakta-fakta pendukung seperti rekam jejak akademik dan kesaksian pihak yang mengetahui aktivitas perkuliahan juga dapat menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan.

Sugeng berharap persidangan dapat berjalan secara terbuka dan objektif sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.* (oz/dh)

Dalam keterangan resminya, Rabu (24/6/2026), Kemhan memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Baca Juga:

• Yusril: Ombudsman Berwenang Awasi Koperasi Desa Merah Putih dan Terima Laporan Masyarakat

Peserta pertama yang meninggal dunia adalah Anisa Muyassaroh yang mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan. Anisa mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026 dan sempat mendapatkan penanganan medis sebelum dirujuk ke rumah sakit.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, Anisa dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke atau serangan panas.

Sementara itu, peserta lainnya bernama Yonanda Muhammad Taufiq yang mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026.

Yonanda juga sempat mendapat penanganan dari tenaga kesehatan satuan dan dirujuk ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia akibat cardiac arrest atau henti jantung.

Kemhan menegaskan kedua peserta telah mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai prosedur, termasuk pemeriksaan kesehatan yang menjadi syarat utama sebelum menjalani pendidikan dan pelatihan.

Menurut Kemhan, seluruh peserta yang mengikuti program telah dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan sebelum pelaksanaan Latsarmil.

Meski demikian, peristiwa ini menjadi perhatian serius pemerintah. Kemhan memastikan aspek keselamatan dan kesehatan peserta tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Program SPPI.

Evaluasi terhadap pelaksanaan latihan, pengawasan kesehatan, hingga mekanisme penanganan darurat akan menjadi bagian dari langkah perbaikan yang dilakukan ke depan.

Kemhan juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga kedua peserta dan berharap mereka diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut.* (in/dh)

Penguatan indeks didorong oleh mayoritas saham yang bergerak positif. Tercatat sebanyak 226 saham mengalami kenaikan, 72 saham melemah, dan 661 saham lainnya bergerak stagnan.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Anjlok Rp18 Ribu, Kini Dibanderol Rp2,655 Juta per Gram

Dari sisi kapitalisasi pasar (market cap), nilai pasar Bursa Efek Indonesia pada pagi ini tercatat mencapai Rp10,7 triliun.

Pada jajaran top gainers, saham PT Sumba Energi Andalan Tbk (ITMA) memimpin penguatan dengan kenaikan 10 persen. Posisi berikutnya ditempati PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk (BMSR) yang melonjak 8,72 persen, serta PT Hatten Bali Tbk (WINE) yang naik 7,50 persen.

Sementara itu, saham yang masuk daftar top losers dipimpin oleh PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) yang terkoreksi 6,95 persen. Disusul PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) yang melemah 4,59 persen dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) yang turun 4,22 persen.

Secara sektoral, mayoritas indeks sektor berada di zona hijau. Sektor industri mencatat penguatan terbesar dengan kenaikan 1,07 persen.

Selain itu, sektor keuangan naik 0,72 persen, sektor siklikal menguat 0,32 persen, sektor energi naik 0,30 persen, sektor transportasi bertambah 0,30 persen, sektor infrastruktur naik 0,30 persen, sektor teknologi menguat 0,28 persen, sektor properti naik 0,21 persen, sektor kesehatan menguat 0,20 persen, sektor bahan baku naik 0,20 persen, dan sektor non-siklikal bertambah 0,13 persen.

Pergerakan positif IHSG pada awal perdagangan menjadi sinyal optimisme pelaku pasar setelah indeks sebelumnya masih mengalami tekanan dalam beberapa sesi terakhir.* (in/dh)

Berdasarkan data resmi Logam Mulia Antam, penurunan juga terjadi pada harga buyback atau pembelian kembali emas batangan. Harga buyback tercatat turun Rp36.000 menjadi Rp2,372 juta per gram.

Baca Juga:

• Harga Cabai Rawit Masih Pedas! Tembus Rp71.600 per Kg, Telur Ayam Rp29.800

Dalam ketentuan yang berlaku, transaksi penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi yang tidak memiliki NPWP.

Sementara itu, pembelian emas batangan juga dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen untuk pembeli non-NPWP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017.

Berikut daftar harga emas Antam pada Rabu (24/6/2026):

0,5 gram: Rp1.377.500
1 gram: Rp2.655.000
2 gram: Rp5.250.000
3 gram: Rp7.850.000
5 gram: Rp13.050.000
10 gram: Rp26.045.000
25 gram: Rp64.987.000
50 gram: Rp129.895.000
100 gram: Rp259.712.000
250 gram: Rp649.015.000
500 gram: Rp1,297 miliar
1.000 gram: Rp2,595 miliar

Pelaku pasar kini menantikan arah pergerakan harga emas dalam beberapa hari ke depan, terutama setelah terjadi koreksi yang cukup signifikan pada perdagangan hari ini.*

(mt/dh)

Selain cabai rawit merah, harga telur ayam ras juga berada di kisaran Rp29.800 per kg di tingkat pedagang eceran secara nasional.

Baca Juga:

• Indonesia Tetap Dilirik Dunia, EXO hingga FIFA Series Jadi Bukti Kepercayaan Global

Untuk komoditas beras, beras kualitas bawah I tercatat Rp14.650 per kg dan beras kualitas bawah II sebesar Rp14.500 per kg. Sementara beras kualitas medium I mencapai Rp16.300 per kg dan medium II sebesar Rp16.100 per kg.

Adapun beras kualitas super I berada di harga Rp17.600 per kg dan super II sebesar Rp17.050 per kg.

Untuk komoditas cabai lainnya, cabai merah besar tercatat Rp54.950 per kg, cabai merah keriting Rp54.150 per kg, dan cabai rawit hijau Rp52.300 per kg.

Harga daging ayam ras segar tercatat Rp36.950 per kg. Sementara daging sapi kualitas I berada di Rp149.850 per kg dan kualitas II sebesar Rp140.950 per kg.

Untuk komoditas gula, gula pasir premium dijual sekitar Rp20.300 per kg, sedangkan gula pasir lokal Rp19.200 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah tercatat Rp20.700 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I Rp24.300 per liter, dan kemasan bermerek II Rp23.550 per liter.

Data tersebut menunjukkan harga sejumlah komoditas pangan strategis masih bergerak fluktuatif, terutama cabai rawit merah yang bertahan di level tinggi dibanding beberapa komoditas pangan lainnya.* (an/dh)

Prabowo berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/6/2026) sekitar pukul 06.00 WIB menggunakan pesawat kepresidenan bersama rombongan terbatas.

Baca Juga:

• Prabowo Bahas MBG di Munas NU, Wartawan Diminta Keluar dan Pengeras Suara Dimatikan

PENAS merupakan ajang nasional yang mempertemukan petani, nelayan, pelaku usaha, akademisi, hingga pemangku kebijakan untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan sektor pangan dan agribisnis Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah agenda strategis akan digelar, mulai dari pertukaran inovasi dan teknologi pertanian, dialog bersama para pemangku kepentingan, hingga penguatan jejaring kemitraan usaha guna meningkatkan produktivitas dan kemandirian pangan nasional.

Kehadiran Presiden Prabowo diharapkan menjadi dorongan bagi pengembangan sektor pertanian dan perikanan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di berbagai daerah.

Selain menghadiri puncak PENAS, kunjungan Presiden juga menjadi momentum untuk mempertegas komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia.

Dalam penerbangan menuju Gorontalo, Presiden turut didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Puncak PENAS XVII Tahun 2026 sendiri menjadi salah satu agenda nasional terbesar di bidang pertanian dan perikanan yang diikuti peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.* (d/dh)

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidik telah mengantongi berbagai alat bukti yang cukup untuk mengusut dan mengembangkan perkara tersebut.

Baca Juga:

• Kejagung Kencangkan Penyidikan Korupsi MBG, Dadan Hindayana dan Lodewyk Segera Diperiksa

Pernyataan itu disampaikan menanggapi pertanyaan terkait kemungkinan Sony Sonjaya tidak lagi memberikan informasi secara luas setelah permohonan justice collaborator yang diajukannya ditolak penyidik.

Menurut Syarief, keputusan penolakan tersebut diambil setelah penyidik melakukan pendalaman terhadap peran Sony dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG.

Hasil penyidikan menyimpulkan bahwa Sony Sonjaya merupakan pelaku utama dalam perkara tersebut sehingga tidak memenuhi salah satu syarat utama untuk memperoleh status justice collaborator.

Selain itu, penyidik juga menilai Sony belum mengakui seluruh perbuatannya sebagaimana yang disangkakan dalam proses pemeriksaan.

"Yang bersangkutan merupakan pelaku utama. Kemudian syarat lainnya adalah harus mengakui perbuatannya. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, penyidik menilai hal itu belum terpenuhi," jelas Syarief.

Atas dasar tersebut, Kejagung memutuskan menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya.

Meski demikian, Kejagung tetap menghargai informasi yang telah diberikan Sony selama proses pemeriksaan. Seluruh keterangan tersebut akan terus didalami guna mengungkap secara menyeluruh dugaan korupsi dalam Program MBG.

Penyidik juga menyebut Sony memiliki peran sentral dalam proses penentuan dan verifikasi titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian penting dalam penyidikan kasus ini.

Kejagung menegaskan penyidikan akan terus berjalan dengan mengandalkan berbagai alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam perkara yang kini menjadi perhatian publik tersebut.* (k/dh)

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan agenda pemeriksaan terhadap kedua tersangka telah disiapkan oleh penyidik. Namun demikian, pihaknya belum mengungkap jadwal pasti pemeriksaan tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Bahas MBG di Munas NU, Wartawan Diminta Keluar dan Pengeras Suara Dimatikan

Menurut Syarief, penyidikan kasus dugaan korupsi Program MBG masih terus berkembang. Karena itu, tidak menutup kemungkinan penyidik juga akan memanggil pihak lain yang dinilai mengetahui, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa yang sedang diusut.

"Semua orang yang mengetahui atau mengalami suatu peristiwa berpotensi diperiksa sebagai saksi. Namun menjadi saksi tidak berarti terlibat dalam tindak pidana," katanya.

Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan enam tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri dari pihak swasta, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, serta Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing.

Penyidik menduga terjadi sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG, mulai dari proses penentuan dan verifikasi titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga pengadaan barang dan jasa.

Kejagung juga menemukan indikasi penggelembungan harga atau mark up dalam sejumlah pengadaan yang berkaitan dengan operasional program tersebut. Beberapa di antaranya meliputi pengadaan 21.801 unit motor listrik, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, dan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

Penyidik menegaskan proses hukum akan terus berjalan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan yang terjadi dalam tata kelola program tersebut.* (k/dh)

Saat Presiden mulai mengulas program MBG, sejumlah wartawan yang berada di lokasi diminta keluar dari area acara oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Baca Juga:

• Prabowo Blak-blakan Soal Gaji Guru dan PNS: Uangnya Banyak Bocor!

Sebelum akses media dibatasi, Prabowo menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, keluarga yang sudah berkecukupan tidak memiliki kewajiban menerima program tersebut.

"Kalau sudah kaya, enggak usah terima MBG. Tidak ada kewajiban menerima MBG," kata Prabowo dalam pidatonya.

Presiden juga menyoroti kondisi sebagian anak-anak Indonesia yang masih berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Bahkan, kata dia, terdapat anak-anak yang menyimpan makanan dari program MBG untuk dibawa pulang dan dibagikan kepada anggota keluarga di rumah.

Tak lama setelah wartawan diminta meninggalkan lokasi acara, siaran langsung kegiatan penutupan Munas NU turut dihentikan. Pengeras suara yang sebelumnya terdengar hingga luar tenda utama juga dimatikan.

Akibatnya, isi pidato Presiden selanjutnya tidak lagi dapat didengar dari area luar venue. Meski demikian, Prabowo terlihat tetap melanjutkan sambutannya di hadapan peserta Munas NU dan para undangan yang berada di dalam tenda utama.

Sebelum pembatasan akses tersebut dilakukan, Presiden sempat menyinggung sejumlah isu nasional lainnya. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis, kondisi ekonomi nasional, data Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dunia, hingga pengelolaan aset negara.

Prabowo juga sempat menyinggung langkah pemerintah dalam menutup aktivitas tambang ilegal serta melakukan penataan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif.

Acara penutupan Munas dan Konbes NU 2026 turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Jawa Timur, para menteri Kabinet Merah Putih, serta ulama dan pengasuh pondok pesantren dari berbagai daerah di Indonesia.* (k/dh)

Catatan istimewa tersebut tercipta saat Portugal menghadapi Uzbekistan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Houston, Amerika Serikat, Rabu (24/6/2026) WIB.

Baca Juga:

• Ronaldo Pecahkan Rekor Dunia, Portugal Mengamuk dan Bantai Uzbekistan 5-0 di Piala Dunia 2026

Gol tersebut bukan hanya membawa Portugal unggul cepat, tetapi juga mengantarkan Ronaldo mencatat sejarah baru di panggung sepak bola dunia.

Berdasarkan data FIFA, Ronaldo kini menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol dalam enam edisi Piala Dunia secara beruntun, yakni pada turnamen 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.

Pencapaian itu membuat megabintang Portugal tersebut unggul dari rival lamanya, Lionel Messi. Meski sama-sama tampil dalam enam edisi Piala Dunia, Messi gagal mencetak gol pada edisi 2010 di Afrika Selatan.

Tak hanya memecahkan rekor dunia, gol ke gawang Uzbekistan juga menambah koleksi gol Ronaldo di putaran final Piala Dunia menjadi sembilan gol. Jumlah tersebut menyamai rekor legenda sepak bola Portugal, Eusebio, yang selama ini menjadi salah satu pencetak gol terbanyak negaranya di ajang Piala Dunia.

Penampilan Ronaldo sekaligus menjadi bukti bahwa usia bukan penghalang untuk tetap bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Di usia 41 tahun, CR7 masih menjadi andalan Portugal dalam upaya memburu prestasi di Piala Dunia 2026.

Kemenangan atas Uzbekistan juga membuka peluang lebih besar bagi Selecao das Quinas untuk melangkah ke babak gugur. Portugal kini berada dalam posisi yang menguntungkan di Grup K dan semakin dekat mengamankan tiket ke fase berikutnya.

Rekor terbaru yang ditorehkan Ronaldo kembali mempertegas statusnya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola dunia. Dengan sederet pencapaian individu yang terus bertambah, nama Cristiano Ronaldo semakin sulit dipisahkan dari berbagai catatan emas di panggung internasional.* (an/dh)

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengungkapkan, selama menjadi buronan, Taufik sempat melarikan diri hingga ke Tangerang. Namun, rasa takut dan kegelisahan membuatnya kembali ke wilayah Jawa Barat.

Baca Juga:

• Taufik Hidayat Penyekap Perempuan Selama Tiga Tahun Ditangkap di Majalaya!

Menurut Rudi, selama pelariannya tersangka terus berpindah lokasi dan merasa curiga terhadap orang-orang di sekitarnya. Kondisi itu membuatnya kesulitan menentukan tempat persembunyian hingga akhirnya berada di Majalaya.

Polisi berhasil melacak keberadaan Taufik melalui aktivitas transaksi yang dilakukan tersangka pada Selasa pagi. Dari hasil penelusuran tersebut, petugas kemudian melakukan penyisiran di kawasan Perumahan Griya Pesona, Majalaya.

Rumah yang menjadi lokasi penangkapan diketahui merupakan milik kerabat tersangka. Taufik diduga memilih lokasi tersebut karena merasa aman dari pantauan aparat.

"Berdasarkan pengakuan tersangka, rumah itu milik kerabatnya dan dianggap sebagai tempat yang aman. Namun tim kami berhasil melacak keberadaannya," kata Rudi.

Kasus ini menyita perhatian publik setelah terungkap dugaan penyekapan dan penganiayaan yang dialami korban selama tiga tahun. Korban diketahui berada di sebuah rumah kos di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Peristiwa tersebut mulai terungkap pada 12 Juni 2026 saat keluarga korban menerima pesan singkat dari orang tidak dikenal yang menginformasikan bahwa YTR tengah menjalani perawatan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Keluarga yang selama tiga tahun kehilangan kontak dengan korban langsung mendatangi rumah sakit. Mereka kemudian mengetahui kondisi korban yang memprihatinkan dan diduga menjadi korban kekerasan dalam jangka waktu panjang.

Saat ini penyidik masih mendalami motif serta rangkaian dugaan tindak pidana yang dilakukan tersangka. Polisi juga menyiapkan sejumlah pasal berlapis untuk menjerat Taufik Hidayat atas kasus tersebut.* (oz/dh)