Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa langsung ke lokasi dan tidak ditemukan adanya peristiwa yang dimaksud.

Baca Juga:

• Dari Warga hingga PGN, 36 Saksi Diperiksa demi Ungkap Misteri Ledakan Rumah Mewah Medan

Namun, kepolisian juga belum dapat memastikan identitas ajudan atau sopir yang dimaksud dalam informasi yang beredar di media sosial.

Informasi ini beredar setelah seorang pria bernama Sutrimo, diduga sebagai kepala rumah tangga (karumga) Febrie Adriansyah, ditemukan tewas di sebuah klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (23/7/2026) pagi.

Dalam foto yang beredar, Sutrimo ditemukan dalam kondisi mulut berbusa. Dia kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Di sana, dokter menyatakan Sutrimo sudah meninggal (death on arrival). Namun, menurut dokter, saat itu tak ada busa yang ditemukan pada mulut Sutrimo. Jasadnya kemudian dibersihkan lalu diserahkan kepada orang yang mengantar untuk selanjutnya dibawa ke keluarganya di Banyumas untuk dimakamkan.

Belum diketahui secara pasti penyebab kematian Sutrimo. Sebab, tak ada pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan pihak rumah sakit. Hingga kini, polisi sudah memeriksa lima orang, termasuk beberapa orang yang mengantarkan jasad Sutrimo ke Banyumas, dan temannya yang sempat melihat Sutrimo sebelum ditemukan tewas di TKP.

Budi mengimbau agar keluarga Sutrimo membuat laporan demi kepentingan penyelidikan. Namun, pihak keluarga masih enggan untuk membuat laporan.

Jasad Sutrimo pun sudah dikuburkan malam hari tak lama setibanya dia di kampung halaman. Budi mengatakan, pihak kepolisian masih mempertimbangkan ekshumasi atau menggali kembali kuburan untuk kepentingan identifikasi.

"Ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Maka tahapannya nanti itu sudah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi," tutur Budi kepada wartawan di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).* (k/dh)

"Pak Bobby boleh minta meja belajar biar lebih maju lagi, pak biar nyaman belajar," ujar Caroline berdasarkan video yang diunggah akun TikTok @monumen.id.

Baca Juga:

• Siswi SD Asal Labuhanbatu Raih Medali Emas ASMC Global Round 2026, Bobby Nasution Beri Beasiswa dan Tablet

Permintaan Caroline langsung direspons Bobby. Ia pun diundang untuk bertemu di Kantor Gubernur Sumut, pada Kamis (30/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bobby berdialog hangat dengan Caroline dan memberikan sejumlah hadiah untuk mendukung pendidikan serta pengembangan prestasinya. Bobby juga menanyakan berbagai hal, termasuk rahasia Caroline bisa berprestasi dan menjadi juara olimpiade. Caroline menjawab bahwa kunci keberhasilannya adalah rajin belajar dan selalu berdoa kepada Tuhan.

Bobby kemudian menanyakan cita-cita Caroline.

"Cita-citanya mau jadi apa?" tanya Bobby, berdasarkan siaran pers Pemprov Sumut, Sabtu (1/8/2026).

Caroline menjawab bahwa dirinya ingin menjadi astronot dan dokter. Jawaban tersebut membuat suasana pertemuan semakin hangat dan seisi ruangan tersenyum. Bobby pun mendoakan agar cita-cita Caroline dapat terwujud.

"Semoga cita-citanya terkabul ya," kata Bobby.

Bobby kemudian menanyakan keinginan Caroline. Tanpa ragu, Caroline menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Caroline juga ingin bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ia juga berharap mendapatkan beasiswa dari Gubernur Bobby.

Bobby pun merespons keinginan tersebut dengan memberikan sejumlah dukungan, di antaranya beasiswa, biaya bimbingan belajar, serta tablet untuk menunjang kegiatan belajar Caroline.* (k/dh)

"Kita sudah memiliki peradilan hukum, namun belum memiliki peradilan etika yang komprehensif," kata Fahri dalam acara Kajian Pengembangan Wawasan bertajuk Membedah Anatomi Korupsi di Indonesia, dikutip dari siaran pers, Sabtu (1/8/2026).

Baca Juga:

• Ganti Rezim Cuma Ganti Wajah, Ini Alasan Korupsi RI Tak Kunjung Tumbang

Ia menilai belum adanya peradilan etika membuat penanganan pelanggaran perilaku pejabat berjalan lambat. Sebab, setiap kasus harus mengikuti tahapan proses hukum pidana, mulai dari persidangan di tingkat pertama hingga peninjauan kembali.

Dia pun meyakini keberadaan peradilan etika bisa menjadi instrumen pencegahan, sebelum penyimpangan perilaku pejabat berkembang menjadi perkara pidana yang merugikan negara.

"Kalau ada peradilan etika, jalurnya lebih simpel dan cepat. Keputusannya tegas, bisa berupa teguran atau pemecatan. Begitu ada tindak-tanduk pejabat yang tidak etis seperti conflict of interest, laporkan ke peradilan etika, diproses, lalu dipecat sehingga dia tidak bisa lagi menjadi pejabat. Ini pencegahan sebelum menyeberang jadi pidana korupsi," ujarnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman itu menekankan bahwa upaya memberantas korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Pasalnya, persoalan korupsi harus dipahami melalui dua pendekatan, yakni pendekatan sistem melalui hukum dan pendekatan individu melalui etika.

"Kalau kita bicara korupsi sebagai kejahatan, instrumen membacanya adalah hukum yang berakhir di sistem peradilan. Tapi tidak cuma sistem, ada unsur 'setiap orang' di sana, baik dia individu pemimpin maupun birokrat. Karena itu, selain hukum untuk penegakan sistem, ada elemen etika untuk individunya," tutur Fahri.

Oleh karena itu, lanjut Fahri, Partai Gelora berkomitmen mendorong lahirnya peradilan etika sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi di Indonesia.* (k/dh)

MEDAN - Polisi telah memeriksa puluhan saksi, termasuk pihak dari Perusahaan Gas Negara (PGN), terkait pengusutan penyebab kebocoran gas metana yang membuat rumah mewah di Kompleks Grand Polpleks Grand Polonia, Kota Medan, meledak.

"Sampai dengan saat ini ada sekurang-kurangnya 36 saksi yang sudah kita ambil keterangan," kata Kapolrestabes Medan, Kombes Calvijn Simanjuntak, saat diwawancarai di Polsek Sunggal, Sabtu (1/8/2026).

Baca Juga:

• Gara-gara Suara Gas Mobil, Anggota DPRD Medan Jadi Tersangka Pengeroyokan tapi Tak Ditahan

"Lalu, pihak PGN dan lain-lain, termasuk dari pihak Kepolisian, kita juga ada mintai keterangan," ujar Calvijn.

"Jadi sampai saat ini ada 36 saksi. Ya mungkin bertambah. Mudah-mudahan nanti kita bisa sampaikan minggu depan," katanya lagi.

Di samping itu, Calvijn menyebut sejumlah langkah yang sudah dilakukan setelah insiden rumah mewah meledak. Menurut dia, petugas awalnya memastikan adanya kandungan gas metana di TKP. Lalu, seluruh korban di sekitar lokasi yang berjumlah tujuh orang dievakuasi bersama tim SAR dan TNI. Selanjutnya, pihaknya melakukan investigasi bersama Tim Laboratorium Forensik Polda Sumut dan PGN. Dari situ, petugas menduga penyebab ledakan adalah kebocoran gas metana, bukan hal lain.

"Kami memastikan titik kebocoran. Kami gali di bagian bawahnya lebih kurang tiga sampai empat hari. Di situ yang membutuhkan proses yang agak lama," ungkap Calvijn.

"Kami sangat berhati-hati dengan cara menggali dengan melibatkan ahli konstruksi bangunan dengan tukang yang profesional untuk mengantisipasi supaya tidak ada ambruk lanjutan," katanya lagi.

Calvijn mengatakan, dari operasi itu titik lokasi kebocoran sudah diketahui. Namun, hal itu akan diungkapkannya pada kesempatan lain.

"Mudah-mudahan tidak lama lagi kami akan menyampaikan proses secara utuh. Tidak hanya titiknya, tetapi bagaimana rangkaian awal ini sebelum terjadinya ledakan, sesaat ledakan terjadi, dan setelah ledakan," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, rumah mewah itu meledak pada Rabu, 22 Juli 2026. Akibatnya, ada tiga orang yang dinyatakan tewas dan empat orang selamat. Korban yang meninggal antara lain istri pemilik rumah, baby sitter, dan pembantu rumah tangga. Sedangkan yang selamat yaitu ayah pemilik rumah, anak pemilik rumah, kurir paket Shopee, dan sopir.* (k/dh)

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Nusa Tenggara Timur, Christian Widodo, mengatakan penobatan Jokowi merupakan agenda yang diselenggarakan atas undangan langsung dari para raja di Pulau Timor.

Baca Juga:

• Jokowi Disambut Antusias di CFD Kupang, Warga: Pak Jokowi Paling Baik, Opanya NTT

Agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Jokowi selama berkunjung ke Kota Kupang. Sebelum menghadiri prosesi penobatan, Jokowi menyapa ribuan warga yang mengikuti kegiatan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di Jalan El Tari, Kota Kupang, pada Sabtu pagi.

Undangan Raja-raja Timor

Christian menjelaskan, rencana pengangkatan Jokowi sebagai sesepuh berasal dari para raja-raja Timor. Prosesi tersebut dijadwalkan berlangsung di kawasan LLBK yang menjadi salah satu lokasi kegiatan Jokowi selama berada di Kupang. Belum dijelaskan lebih terperinci mengenai tahapan prosesi adat, tokoh-tokoh kerajaan yang akan hadir, maupun bentuk penanda kehormatan yang akan diterima Jokowi.

Setelah menjalani prosesi penobatan, Jokowi dijadwalkan mengikuti Karnaval Gajah yang diselenggarakan di lokasi yang sama. Kegiatan itu diperkirakan akan dihadiri sekitar 5.000 hingga 10.000 warga. Rangkaian acara tersebut menjadi salah satu agenda yang melibatkan masyarakat dalam kunjungan Jokowi ke NTT.

Jokowi Disambut Warga saat CFD

Sebelum menghadiri agenda di LLBK, Jokowi mengikuti kegiatan car free day di Jalan El Tari, Kota Kupang. Kehadirannya menarik perhatian warga yang sejak pagi memadati kawasan tersebut. Masyarakat berusaha mendekati Jokowi untuk menyapa maupun berfoto bersama mantan kepala negara tersebut.

Christian yang mendampingi Jokowi mengaku sempat terjepit di tengah kerumunan warga. Menurut dia, kepadatan masyarakat di sepanjang Jalan El Tari memperlihatkan besarnya perhatian warga terhadap kedatangan Jokowi di Kupang.

"Kesannya luar biasa. Ini menjadi energi positif bagi kita semua. Antusiasme masyarakat membuktikan bahwa masih banyak yang rindu dan mencintai Bapak Jokowi. Lihat saja jalanan penuh dari ujung ke ujung. Itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah," katanya.

Christian mengatakan, warga memenuhi kawasan car free day dari satu ujung jalan hingga ujung lainnya. Mereka menunggu kesempatan untuk melihat Jokowi dari dekat ketika berjalan menyusuri kawasan tersebut.

Dinilai Beri Energi Baru

Sambutan masyarakat terhadap Jokowi juga dinilai memberikan semangat bagi kader PSI di Nusa Tenggara Timur. Christian mengaku bahagia melihat warga berbondong-bondong hadir dalam kegiatan car free day tersebut.

"Ini menjadi energi baru dan energi positif bagi teman-teman kader di Nusa Tenggara Timur," ujarnya.

Menurut Christian, antusiasme warga sejak pagi menjadi gambaran penerimaan masyarakat terhadap kehadiran Jokowi. Rangkaian kunjungan Jokowi di Kota Kupang selanjutnya akan dipusatkan di kawasan LLBK, di mana Jokowi dijadwalkan menerima penobatan sebagai sesepuh dari raja-raja Timor sebelum menghadiri Karnaval Gajah bersama ribuan masyarakat.

Agenda penobatan tersebut menempatkan unsur adat sebagai salah satu bagian utama dalam kunjungan Presiden ke-7 RI itu ke NTT. Para raja Timor dijadwalkan memberikan penghormatan kepada Jokowi melalui prosesi adat yang diselenggarakan pada Sabtu sore. Sementara itu, Karnaval Gajah akan menjadi agenda lanjutan yang dapat dihadiri masyarakat, dengan perkiraan jumlah warga yang hadir mencapai ribuan orang.* (k/dh)

"Mari kita sambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadiri Zikir dan Doa Kebangsaan bersama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf serta para tokoh lintas agama di Lapangan Monas pada Sabtu, 1 Agustus 2026," ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar, di Jakarta, Sabtu.

Baca Juga:

• Video Panser Berjejer di Monas Bikin Geger, TNI: Itu Cuma Latihan Upacara, Bukan Antisipasi Demo

Zikir dan Doa Kebangsaan merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan Bangsa Indonesia yang telah dikaruniai kemerdekaan, persatuan, serta keberagaman yang tetap terjaga hingga saat ini.

Secara bergantian, doa akan dipanjatkan oleh Husni Ismail mewakili umat Islam, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty mewakili umat Kristen, Rm. Fransiskus Yance Sengga mewakili umat Katolik, Pinandita Gede Pastika mewakili umat Hindu, Bhikkhu Bhadranatha Thera mewakili umat Buddha, serta Xs. Budi S. Tanuwibowo mewakili umat Konghucu.

Melalui doa yang dipanjatkan secara bersama, seluruh peserta juga diajak memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan penyertaan-Nya bagi Bangsa Indonesia, seraya memohon keselamatan, kedamaian, dan kemajuan bangsa.

Kemenag berharap acara ini menjadi momentum memperkuat persaudaraan, meneguhkan tekad bersama dalam menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman, serta menguatkan optimisme menyongsong masa depan bangsa yang lebih maju dan sejahtera.

Husni Ismail merupakan seorang ulama dan cendekiawan Muslim yang saat ini mengemban amanah sebagai Imam Masjid Istiqlal Jakarta. Sosok ini dikenal sebagai ustadz yang aktif dalam pengembangan dakwah, pembinaan imam masjid, serta pelayanan keagamaan melalui berbagai peran strategis di lingkungan Kementerian Agama dan organisasi kemasyarakatan Islam.

Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty merupakan tokoh gereja dan pegiat dialog lintas agama yang memiliki dedikasi tinggi dalam membangun perdamaian, memperkuat toleransi, serta mengembangkan kerja sama antarumat beragama dan antarperadaban di tingkat nasional maupun internasional.

Rm. Fransiskus Yance Sengga merupakan imam Katolik yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan liturgi dan musik liturgi di Indonesia. Ia menempuh pendidikan calon imam di Seminari Menengah St. Yohanes Berkhmans Mataloko, Flores, melanjutkan studi filsafat dan teologi di STFK Ledalero, serta memperdalam ilmu Liturgi dan Musica Sacra di Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, Roma, Italia.

Pinandita Gede Pastika merupakan rohaniawan Hindu Indonesia yang aktif dalam pembinaan kehidupan keagamaan dan penguatan kapasitas pelayan umat. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Umum Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN), organisasi yang menghimpun para pinandita di Indonesia.

Bhikkhu Bhadranatha Thera merupakan pemuka agama Buddha yang aktif berkontribusi dalam pembinaan kehidupan keagamaan, pelayanan sosial, serta penguatan dialog lintas agama di Indonesia.

Xs. Budi S. Tanuwibowo merupakan rohaniawan, tokoh agama Konghucu, penulis, dan aktivis yang telah lama berkiprah dalam pembinaan umat serta pengembangan kehidupan keagamaan di Indonesia, dan pernah menjadi Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN).* (an/dh)

"Saya gemas juga melihat komentar di media sosial seolah-olah MBG ini menghabiskan anggaran negara. Terus seolah-olah ini kurang, itu kurang. Padahal, program-program lain tetap dikerjakan," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• Pertemuan Molor gara-gara Pergantian Pimpinan, Purbaya Pastikan Anggaran MBG Tetap Pisah dari Pendidikan di 2028

Sebagai contoh di sektor pertanian, Sudaryono mengatakan bahwa sebelum MBG berjalan, program ketersediaan pupuk juga telah menjadi perhatian. Bahkan pemerintah juga memiliki kebijakan soal harga pupuk yang terjangkau.

Hal serupa, kata dia, juga terjadi pada pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi.

"Sudah ada anggaran yang dipakai untuk MBG, kemudian pupuk dicukupi, harganya didiskon. Dulu tidak ada MBG, banyak jaringan irigasi yang rusak. Sekarang ada MBG, tetap ada revitalisasi irigasi," kata Sudaryono.

Di sektor pendidikan, Sudaryono mengatakan bahwa sekolah-sekolah yang kini masih rusak bukan disebabkan oleh MBG. Bahkan, kerusakan itu mungkin sudah terjadi sebelum adanya program MBG.

"Yang sekolah rusak itu dulu ke mana? Dulu tidak ada MBG, mestinya sekolah sudah bagus semua. Kan tidak. Sekarang ada MBG, sekolahnya juga diperbaiki pemerintah," ujarnya.

Ia mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan pemerintah secara utuh dan tidak menyimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk MBG otomatis mengorbankan sektor lain.

"MBG memang mengambil dana yang tidak kecil. Rencana tahun ini sekitar Rp268 triliun. Tetapi, yang lain-lain juga dikerjakan," kata Sudaryono.* (d/dh)

"Target kita bukan hanya target masuk Senayan. Tapi ada target besar yang pingin kita capai. Tapi nggak usah disampaikan di sini," ujar Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Kupang, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• Baru Separuh Rakyat Kenal Logo Gajah, Jokowi Pacu Kader PSI Bangun 'Mesin Politik' Menuju 2029

"Kalau Rakorda di tingkat Kota Kupang penuh seperti ini, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan. Saat itu di Lampung juga sama banyak seperti ini juga, apa yang kita khawatirkan," katanya.

Jokowi menegaskan, kekuatan utama PSI tidak hanya terletak pada perolehan kursi legislatif, melainkan juga pada pembentukan struktur partai hingga tingkat desa.

"Kalau masuk Senayan, tetapi kalau targetkan yang saya sampaikan dari DPRD, sampai ke desanya terbentuk inilah kekuatan besar Partai Gajah," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengapresiasi peningkatan perolehan kursi PSI di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menyebut pada 2019 PSI hanya memiliki 11 kursi DPRD di NTT, kemudian meningkat menjadi 40 kursi pada Pemilu 2024, sekaligus menjadi perolehan tertinggi PSI secara nasional.

"PSI NTT juga punya satu Wali Kota dokter Christian Widodo, punya satu Bupati Sikka Pak Juventus Primayoga, juga punya satu Wakil Bupati Kabupaten Kupang Ibu Aurum Tiku Eki dan juga satu Wakil Bupati dari Kabupaten Rote Ndao Ibu Apremoi Dudelusy Dethan," urainya.

Melihat perkembangan tersebut, Jokowi meyakini NTT akan menjadi basis utama PSI.

"Dan saya benar-benar meyakini NTT menjadi kandang gajah. Gajah yang tidak hanya menang di pemilu tapi gajah yang bijaksana, gajah yang cerdas, dan gajah yang selalu berpihak kepada masyarakat itu yang kita inginkan bersama," pungkasnya.

Jokowi juga mengaku tak lagi bisa menghitung potensi kemenangan PSI di NTT pada Pemilu 2029 apabila antusiasme masyarakat tetap terjaga. Menurutnya, pembentukan kepengurusan hingga tingkat desa menjadi kunci kemenangan partai.

"Kuncinya kepengurusan sampai tingkat desa terbentuk. Kunci kemenangan PSI," pungkasnya.* (d/dh)

Lantas, apa dampak penggunaan B50 terhadap mesin mobil?

Baca Juga:

• IHSG Menguat Tipis, tapi Transaksi Harian Anjlok 21 Persen dan Asing Terus Kabur

"Usai memakai B50, sama aja tidak ada masalah apa-apa pada mesin kita, lancar-lancar saja," ujar Nainggolan, dikutip dari keterangan tertulis Kementerian ESDM, Sabtu (1/8/2026).

Pengalaman serupa juga dirasakan oleh pengemudi mobil angkutan umum rute Medan-Sipahutar, Herwin Siregar. Dengan Mitsubishi L300, ia tetap menjalankan perjalanan sekitar enam jam dan mengeluarkan biaya bahan bakar sekitar Rp450.000 setiap hari.

"Saya sudah lama menggunakan Biosolar untuk mobil angkutan saya Mitsubishi L300 jurusan Medan ke Sipahutar. Setiap hari saya isi Rp450.000 untuk perjalanan 6 jam aman di mesin, hanya ada sedikit perbedaan kalau di jalan yang menanjak," ujarnya.

Pengakuan pengemudi ini disampaikan Wakil Menteri ESDM, Yuliot, saat meninjau SPBU 14.227.322, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat (31/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Yuliot tidak hanya mengecek pasokan BBM, tetapi juga mendengar langsung pengalaman konsumen pengguna B50.

Yuliot mengatakan penerapan B50 tidak hanya berkaitan dengan kebijakan dan distribusi bahan bakar, tetapi juga menyentuh aktivitas harian masyarakat yang bergantung pada kendaraan. Pemerintah pun terus memastikan ketersediaan pasokan dan pelaksanaannya agar B50 bisa memenuhi kebutuhan konsumen.

"Kita mengecek pasokan BBM yang ada di seluruh daerah, dan saya lihat pasokan BBM cukup lancar. Selain mengecek kelancaran BBM, kita juga ingin melihat implementasi B50, kita harus mengecek bagaimana penerapannya di lapangan," ujar Yuliot.* (d/dh)

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Kota Kupang yang dihadiri ribuan kader di Hotel Harper, Kota Kupang, Sabtu (1/8/2026).

Baca Juga:

• Ganti Rezim Cuma Ganti Wajah, Ini Alasan Korupsi RI Tak Kunjung Tumbang

"PSI ini baru dikenal oleh 78 persen rakyat kita, belum 100 persen. Dan rakyat kita yang tahu bahwa PSI logonya gajah itu baru 48 persen," kata Jokowi.

Karena itu, dia meminta seluruh kader turun langsung ke masyarakat untuk memperkenalkan partai beserta identitas barunya.

"Jadi kita harus mau bekerja mengenalkan diri sehingga rakyat tahu bahwa PSI itu logonya gajah. Siap?" ujar Jokowi.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab serempak oleh ribuan kader dengan teriakan, "Siap."

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memaparkan perkembangan pembentukan struktur organisasi PSI di seluruh Indonesia. Dia menyebut, kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) telah terbentuk 100 persen. Sementara itu, pembentukan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) telah mencapai 97 persen.

Menurut Jokowi, sisa tiga persen yang belum rampung lebih disebabkan persoalan internal di sejumlah daerah.

"Sebetulnya sudah 100 persen, tetapi karena ada persoalan ketuanya dengan saingannya, masih tersisa sekitar tiga persen. Namun sebetulnya sudah beres," ujarnya.

Adapun pembentukan struktur Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kecamatan telah mencapai 84 persen. Walau begitu, Jokowi menilai tantangan terbesar PSI saat ini adalah memperkuat kepengurusan hingga tingkat desa yang baru mencapai 28 persen. Dia pun optimistis pembentukan struktur tersebut dapat dituntaskan hingga 100 persen sebelum akhir tahun.

"Oleh sebab itu, kepada seluruh struktur saya minta fokusnya di tingkat desa. Setelah selesai, kita akan tingkatkan lagi sampai ke tingkat TPS," katanya.

Menurut Jokowi, kelengkapan struktur organisasi hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS) akan menjadi modal penting bagi PSI untuk membangun mesin politik yang kuat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

"Dari sinilah kita akan memiliki mesin besar, mesin dengan CC besar. Dan dengan mesin ini, kita akan menuju sebuah kemenangan yang besar di 2029," pungkas Jokowi.* (k/dh)

Purbaya mengatakan dirinya belum bertemu dengan Sudaryono karena Kepala BGN yang baru masih menjalani proses konsolidasi setelah menjabat.

Baca Juga:

• Tanpa Naikkan Tarif, Purbaya Ungkap Trik Genjot Pajak 24 Persen: Kejar Penunggak, Bukan Rakyat

Menurut dia, pertemuan tersebut kemungkinan berlangsung pada pekan depan setelah proses konsolidasi di lingkungan BGN rampung. Sebelumnya, pemerintah tengah melakukan pembahasan terkait efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk koordinasi dengan BGN. Namun, pembahasan antara Purbaya dan Sudaryono mengenai hal tersebut masih menunggu jadwal pertemuan keduanya.

Purbaya menjelaskan, sebelumnya ia dijadwalkan bertemu dengan Kepala BGN saat itu, Nanik S. Deyang. Namun, rencana tersebut batal setelah terjadi pergantian pimpinan di BGN.

"Dan tadinya mau ketemunya minggu ini tapi kan ganti biar mereka konsolidasi dulu saya hadap mereka atau sebaliknya kita lihat seperti apa," tambah Purbaya.

Pemerintah Ikuti Putusan MK

Di tengah penjadwalan ulang pertemuan tersebut, pemerintah juga memastikan akan melaksanakan Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang mengamanatkan pemisahan anggaran MBG dari alokasi anggaran pendidikan.

"Kita ikuti putusan MK," ujar Purbaya.

Ia mengatakan, pemerintah akan mulai menerapkan putusan tersebut paling lambat pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2028.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis bukan merupakan komponen utama penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, anggaran program tersebut tidak lagi dapat diperhitungkan sebagai bagian dari alokasi anggaran pendidikan yang secara konstitusional wajib mencapai sedikitnya 20 persen dari APBN.

Penyesuaian Mulai APBN 2028

Purbaya menjelaskan, penyesuaian struktur penganggaran akan dilakukan mulai penyusunan APBN 2028 sesuai tenggat waktu yang ditetapkan MK.

"Kalau ini kan sudah dibahas. Jadi, kalau 2028 ya 2028," kata Purbaya.

"Karena mungkin MK juga menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi. Kalau berubah semua nanti enggak keburu," lanjutnya.

Sebelumnya, pertimbangan putusan tersebut dibacakan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang pengucapan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 pada Kamis (30/7/2026).

Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) yang diwakili Miftahol Arifin dan Umran Usman selaku Pemohon I, Dzakwan Fadhil Putra Kusuma selaku Pemohon II, Muhammad Jundi Fathi Rizky selaku Pemohon III, Rikza Anung Andita selaku Pemohon IV, dan Sa'ed selaku Pemohon V. Para pemohon mempersoalkan dimasukkannya anggaran Program Makan Bergizi Gratis ke dalam anggaran pendidikan.

Permohonan tersebut dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan.

"Program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN," kata Enny Nurbaningsih dalam sidang putusan, Kamis (30/7/2026).

Selain menjalankan putusan MK, Kementerian Keuangan akan menghitung dampak fiskal dari pemisahan anggaran MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan program prioritas pemerintah tetap terjaga sekaligus memenuhi amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan.* (k/dh)

"Alasannya yang pertama jelas, alasannya subjektif bahwa wajib lapor dia masih ada," kata Kapolrestabes Medan Kombes Calvijn Simanjuntak saat diwawancarai di Polsek Sunggal, Sabtu (1/8/2026).

Baca Juga:

• 4 Hari Gali Tanah, Polisi Akhirnya Temukan Titik Bocor Gas Penyebab Ledakan Maut di Medan

Selain itu, lanjut Calvijn, kedua tersangka masih kooperatif untuk kebutuhan pemanggilan saksi dalam rangka proses penyidikan lebih lanjut.

"Untuk kebutuhan pemeriksaan tambahan apabila penyidik membutuhkan memanggil saksi lainnya dan tersangka tersebut itu masih ada," ujarnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Lubis menuturkan, pihaknya ke depan akan menyampaikan lebih lanjut terkait perkembangan laporan korban.

"Tentu kan tidak berhenti sampai di sini. Nanti kita lihat fakta-faktanya di lapangan apakah ada tersangka baru atau tidak, seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, peristiwa yang dialami Robin terjadi pada Jumat (5/6/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

"Waktu itu saya sedang membawa mobil mau pulang ke rumah," kata Robin kepada Kompas.com melalui saluran telepon pada Rabu (10/6/2026).

Robin sempat berpapasan dengan AT yang sedang berjalan kaki dengan anak laki-laki. Namun, dia tak sengaja menekan gas mobilnya saat melewati polisi tidur.

"Mungkin dia merasa tersinggung karena gas itu. Dia pukul bodi mobil saya mungkin karena gak senang. Berhentilah saya di depan rumahnya, membuka kaca mobil," ujar Robin.

"Saya tanya lah ke dia kenapa memukul bodi mobil saya. Tapi dia sama anaknya justru menganiaya saya yang duduk di dalam mobil," sambungnya.

Akibat kejadian itu, Robin mengalami luka memar di wajah, lengan kiri, serta kanannya. Tak berhenti di situ, saat Robin tiba di rumahnya, AT bersama istri dan anaknya kembali datang.

"Kami masih tetangga memang. Jarak rumah kami sekitar 50 meter. Di situ istrinya mencakar wajah saya terus balek mereka," ucapnya.

Setelah itu, Robin sempat menunggu itikad baik dari pihak AT untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Namun, tak mendapati niat baik tersebut, ia melaporkan kasus ini ke Polrestabes Medan pada 7 Juni 2026.

"Saya tunggu itikad baiknya dua hari tidak ada. Ya saya laporkan ke polisi. Saya menuntut secara adil perlakuannya itu," katanya.

Bantahan Anggota DPRD Medan

Antonius Devolis Tumanggor membantah tuduhan penganiayaan terhadap Robin. Bantahan itu disampaikan melalui tim kuasa hukumnya, Fernando Raja Sipahutar dan Lantur Tumangger, yang menegaskan Antonius tidak melakukan kontak fisik dengan Robin sebagaimana dilaporkan.

Kuasa hukum Antonius menyebut, keributan itu dipicu dugaan tindakan provokatif dari pihak pelapor. Fernando menjelaskan, peristiwa bermula saat kliennya berjalan menuju simpang Gang Tapanuli sekitar pukul 10.00 WIB untuk menemui sejumlah pengurus Marga Manurung yang hendak melakukan perjalanan ke luar kota.

Di tengah perjalanan, sebuah mobil Avanza atau kendaraan sejenis melintas dan nyaris menyerempet dinding di sekitar lokasi, dengan suara mesin yang disebut digeber beberapa kali. Antonius disebut terkejut dan melihat ke arah kendaraan tersebut, namun pengemudi tetap menggeber mesin mobil hingga tiga kali dengan suara keras.

"Klien kami merasa terintimidasi dan diprovokasi oleh tindakan tersebut," ujar Fernando dalam konferensi pers di Kantor Building Sopo, Jalan Mesjid, Medan, Senin (29/6/2026).

Merasa terancam, Antonius kemudian mengikuti kendaraan tersebut hingga berhenti di depan rumah pengemudi yang belakangan diketahui merupakan tetangganya sendiri. Setelah itu terjadi adu mulut yang disaksikan warga sekitar, dan istri serta anak Antonius juga keluar rumah setelah mendengar keributan tersebut.

Menurut kuasa hukum, situasi sempat mereda, namun pelapor disebut kembali keluar rumah sambil berteriak sehingga pertengkaran kembali terjadi. Fernando mengatakan, pelapor diduga melontarkan ucapan kepada istri Antonius yang memancing emosi anak Antonius. Kuasa hukum menyebut respons anak Antonius hanya berupa dorongan kepada pelapor.

Mereka menegaskan bahwa Antonius tidak mendatangi rumah pelapor dan tidak melakukan kekerasan fisik.

"Pak Antonius tetap berada di depan rumahnya dan tidak ikut mendatangi rumah pelapor. Klien kami juga tidak melakukan kontak fisik dengan pelapor," tegas Fernando.* (k/dh)

"Puji Tuhan, kemarin kita sudah menemukan titiknya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan," kata Kapolrestabes Medan, Kombes Calvijn Simanjuntak, saat diwawancarai di Polsek Sunggal, Sabtu (1/8/2026).

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan PJU Nobar Hoegeng Awards 2026, Lima Polisi Teladan Terima Penghargaan

Calvijn mengungkapkan, awalnya petugas memastikan bahwa adanya kandungan gas metana di TKP. Kemudian, seluruh korban di sekitar lokasi yang berjumlah tujuh orang dievakuasi bersama tim SAR dan TNI. Selanjutnya, pihaknya melakukan investigasi bersama Tim Laboratorium Forensik Polda Sumut dan PGN. Dari situ, petugas menduga penyebab ledakan adalah kebocoran gas metana, bukan hal lain.

"Kami memastikan titik kebocoran. Kami gali di bagian bawahnya lebih kurang tiga sampai empat hari. Di situ yang membutuhkan proses yang agak lama," ujar Calvijn.

"Kami sangat berhati-hati dengan cara menggali dengan melibatkan ahli konstruksi bangunan dengan tukang yang profesional untuk mengantisipasi supaya tidak ada ambruk lanjutan," katanya lagi.

Calvijn menjelaskan, dari operasi itu titik lokasi kebocoran sudah diketahui. Namun, hal itu akan diungkapkannya pada kesempatan lainnya.

"Mudah-mudahan tidak lama lagi kami akan menyampaikan proses secara utuh. Tidak hanya titiknya, tetapi bagaimana rangkaian awal ini sebelum terjadinya ledakan, sesaat ledakan terjadi, dan setelah ledakan," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan, rumah mewah itu meledak pada Rabu, 22 Juli 2026. Akibatnya, ada tiga orang yang dinyatakan tewas dan empat orang selamat. Korban yang meninggal antara lain istri pemilik rumah, baby sitter, dan pembantu rumah tangga. Sedangkan yang selamat yaitu ayah pemilik rumah, anak pemilik rumah, kurir paket Shopee, dan sopir.* (k/dh)

Menurut Pengamat Hukum dan Politik Pieter C. Zulkifli, persoalan utama saat ini bukan lagi karena Indonesia kekurangan aturan atau lembaga penegak hukum, melainkan lemahnya konsistensi dalam menjalankan sistem yang sudah ada.

Baca Juga:

• Tolak Jadi Sekadar Pasar, Indonesia Ajak India Bangun Riset AI dari Nikel hingga Talenta Muda

Ia mengawali analisisnya dengan mengutip filsuf Yunani, Plato, yang menyebut bahwa sikap apatis terhadap urusan publik akan berujung pada kekuasaan yang dikendalikan orang-orang jahat. Menurut Pieter, pemikiran tersebut masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, ketika korupsi terus muncul dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.

"Pemerintahan berganti, slogan pemberantasan korupsi berubah, lembaga diperkuat lalu dilemahkan, tetapi berita tentang operasi tangkap tangan, suap proyek, jual beli jabatan, mafia peradilan, hingga penyalahgunaan anggaran tetap menjadi konsumsi publik hampir setiap pekan," ujarnya.

Bagi Pieter, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan lagi mengapa korupsi terjadi, melainkan mengapa negara belum mampu menghentikannya. Ia menilai selama ini keberhasilan pemberantasan korupsi lebih banyak diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap, besarnya kerugian negara yang diselamatkan, atau banyaknya operasi tangkap tangan. Padahal, indikator tersebut baru menyentuh persoalan di hilir.

Menurutnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen pencegahan, mulai dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), pendekatan Trisula KPK yang mencakup pendidikan, pencegahan, dan penindakan, hingga Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) di pemerintah daerah.

"Tantangan utamanya bukan lagi kekurangan regulasi, melainkan konsistensi implementasi serta keteladanan para penyelenggara negara," katanya.

Pieter berpandangan korupsi telah berkembang menjadi persoalan sistemik. Tata kelola pemerintahan, menurutnya, masih menyisakan banyak celah penyalahgunaan kewenangan akibat regulasi yang tumpang tindih, pengawasan yang lemah, birokrasi yang berbelit, serta akuntabilitas yang belum menjadi budaya. Akibatnya, berbagai temuan audit maupun kritik masyarakat seringkali hanya berhenti sebagai dokumen tanpa tindak lanjut yang nyata.

"Negara seolah lebih sibuk mengelola akibat daripada membenahi penyebab," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga integritas penegakan hukum. Menurut Pieter, hukum seharusnya menjadi instrumen keadilan, bukan alat kepentingan.

"Dalam konteks inilah, negara tidak boleh lagi memberi ruang bagi praktik rekayasa perkara maupun pesanan kasus yang bertujuan menjatuhkan martabat seseorang ataupun korporasi dengan mengatasnamakan penegakan hukum," katanya.

Pieter mengingatkan bahwa penegakan hukum yang dipengaruhi kepentingan politik maupun oligarki berpotensi merusak kepastian hukum, menurunkan kepercayaan publik, hingga mengganggu iklim investasi nasional. Meski demikian, ia menilai masih banyak aparat penegak hukum di Kejaksaan, Kepolisian, maupun lembaga peradilan yang bekerja secara profesional dan berintegritas. Tantangannya, figur-figur tersebut harus diberikan ruang melalui sistem promosi yang transparan dan berbasis merit.

Selain pembenahan sistem, Pieter menilai pendidikan juga memegang peran penting dalam memutus mata rantai korupsi. Pendidikan antikorupsi, menurutnya, tidak cukup hanya diajarkan di ruang kelas, tetapi juga harus tercermin dalam perilaku para pemimpin, budaya birokrasi, dan kehidupan politik sehari-hari.

Ia kemudian mengutip mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kofi Annan, yang menyebut korupsi paling banyak merugikan kelompok miskin karena mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan.

"Korupsi pada akhirnya bukan sekadar soal uang negara yang hilang. Ia menggerus kualitas pendidikan, memperburuk layanan kesehatan, memperlambat pembangunan infrastruktur, serta memperlebar kesenjangan sosial. Korupsi sesungguhnya adalah pencurian atas masa depan rakyat," ujarnya.

Karena itu, Pieter menilai agenda pemberantasan korupsi harus lebih menitikberatkan pada pembangunan sistem yang membuat korupsi semakin sulit dilakukan. Reformasi birokrasi harus berbasis kompetensi dan merit, promosi jabatan dilakukan secara transparan, pengawasan diperkuat dengan teknologi, serta perlindungan terhadap aparat berintegritas dan pelapor dugaan korupsi harus menjadi prioritas.

"Negara tidak kekurangan strategi memberantas korupsi. Yang masih langka adalah keberanian untuk menegakkannya secara konsisten, tanpa kompromi dan tanpa pilih kasih," katanya.

Lebih lanjut, Pieter menegaskan keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semata-mata diukur dari banyaknya pejabat yang dipenjara, melainkan dari semakin sempitnya ruang bagi korupsi untuk tumbuh.

"Ketika integritas menjadi budaya, hukum ditegakkan secara adil, dan orang-orang terbaik diberi kesempatan memimpin, saat itulah negara benar-benar menunjukkan bahwa ia tidak sekadar memerangi korupsi, tetapi telah belajar untuk tidak lagi hidup berdampingan dengannya," tegas Pieter.* (oz/dh)

Surat tersebut diantarkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Republik Indonesia Arrmanatha Nasir yang hadir sebagai Utusan Khusus Pemerintah RI ke rangkaian pelantikan Presiden Peru di Lima.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Malam Ini ke Monas, Pimpin Zikir Kebangsaan Bersama 100 Ribu Warga

"Kami ingin memastikan hubungan Indonesia-Peru terus berkembang sebagai bagian dari upaya memperkuat kemitraan antara Asia Tenggara dan Amerika Latin yang semakin inklusif, saling menguntungkan, dan berorientasi pada hasil," ujar Wamenlu Tata dikutip dari keterangan resmi Kemlu, Sabtu (1/8/2026).

Dalam pidato kenegaraan pada saat pelantikannya, Presiden Peru menyampaikan inisiatif Programa Nacional de Asistencia Alimentaria atau PRONAA sebagai program bantuan sosial yang dirancang untuk menyalurkan bantuan makanan bagi pelajar. Program ini serupa dengan program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, sejumlah program prioritas pembangunan Peru seperti penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur juga mirip dengan agenda pembangunan nasional Indonesia.

"Kesamaan prioritas pembangunan kedua negara akan membuka ruang bagi kerja sama yang lebih erat dan saling menguntungkan di berbagai sektor. Kami optimis hubungan Indonesia dan Peru akan semakin erat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara," kata Wamenlu Tata.

Presiden Keiko Fujimori juga menyampaikan tujuh prioritas kebijakan dalam pidatonya, yaitu keamanan publik; peningkatan taraf hidup masyarakat; peningkatan infrastruktur; fasilitasi investasi dan pembangunan; keberlanjutan fiskal (reaktivasi lapangan pekerjaan, investasi, dan bisnis); penguatan supremasi hukum dan demokrasi; serta penguatan kebijakan luar negeri melalui konsolidasi aliansi integrasi.* (in/dh)

"Kita tahu Vietnam adalah tim yang bagus. Mereka bermain bagus. Mereka bermain dengan penuh percaya diri. Jadi kita, kita tahu itu. Kita melihat itu. Tetapi cara kita bermain, kita percaya pada apa yang bisa kita lakukan. Dan kita benar-benar penuh percaya diri untuk pertandingan selanjutnya melawan Vietnam untuk menunjukkan apa yang bisa kita lakukan," kata Pattynama pada jumpa pers pascapertandingan melawan Timor Leste, dikutip Sabtu (1/8/2026).

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Sabtu 1 Agustus 2026: Seluruh Wilayah Cerah Berawan

Ini merupakan gol kedua Pattynama untuk Indonesia setelah laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua ketika Indonesia kalah 1-5 dari Irak di Basra.

Gol Pattynama menginspirasi Thom Haye dan Mitchell Baker untuk juga mencetak gol bagi Indonesia. Pattynama sendiri sukses menyalurkan 35 umpan, satu crossing, satu sapuan, tujuh intersep, dan dua kali merebut kembali bola sehingga mendapatkan penghargaan pemain terbaik dalam laga tersebut.

Indonesia naik ke peringkat kedua Grup A dengan enam poin, menggeser Vietnam yang turun ke peringkat ketiga setelah gagal mengalahkan Singapura di kandang sendiri. Singapura tetap menjadi pemuncak klasemen dengan tujuh poin dari tiga laga, sementara Kamboja dan Timor Leste berada di peringkat keempat dan kelima tanpa poin.

"Kami siap untuk pertandingan berikutnya. Kami harus mempersiapkan diri lagi karena pertandingan selanjutnya akan datang sangat cepat. Tapi kami siap," tutur Pattynama.* (an/dh)

"Karena India dan Indonesia bukanlah pesaing yang mengejar jalur sempit yang sama di bidang AI. Kita saling melengkapi," ujar Nezar dalam acara An Overview of the AI Roadmap of Indonesia di Jakarta Selatan, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Malam Ini ke Monas, Pimpin Zikir Kebangsaan Bersama 100 Ribu Warga

Ia menambahkan, regulasi Peta Jalan AI Indonesia menjadi pijakan untuk membawa kemitraan kedua negara ke tahap implementasi yang lebih konkret. Menurutnya, Indonesia tidak ingin hanya menjadi pasar bagi teknologi AI global. Pemerintah pun mendorong penguatan perangkat lunak, komputasi, pusat data, dan talenta digital agar Indonesia mampu mengambil peran lebih besar dalam pengembangan AI.

"Selama ini, persaingan global untuk AI telah memperlakukan negara-negara seperti Indonesia sebagai pasar. Tempat untuk menjual produk AI, bukan tempat di mana AI dibangun. Saya ingin menolak kerangka berpikir tersebut malam ini, dengan hormat namun tegas," tegas Nezar.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki modal kuat untuk membangun ekosistem AI, mulai dari cadangan nikel dan mineral kritis, populasi muda dalam jumlah besar, hingga posisi strategis di persimpangan Indo-Pasifik.

Momentum penguatan kemitraan kedua negara semakin terbuka setelah kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia yang menghasilkan 16 perjanjian baru. Kedua negara juga berkomitmen memperkuat kerja sama ekonomi digital, termasuk integrasi sistem pembayaran digital dan pengembangan Indonesia Open Network sebagai fondasi kolaborasi AI.

Sebagai tindak lanjut, Nezar mendorong kolaborasi yang lebih erat melalui pertukaran peneliti AI, pengembangan startup, serta peningkatan investasi riset dan pengembangan perusahaan teknologi India di Indonesia.

"Saya mengajak Indcham untuk membantu kami mengidentifikasi perusahaan-perusahaan India, mulai dari pemimpin layanan TI hingga perusahaan rintisan berbasis AI, yang siap membangun kehadiran riset dan pengembangan yang nyata di Indonesia, bukan hanya kantor penjualan," tambah Nezar.

Nezar juga menegaskan Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen memastikan setiap kolaborasi Indonesia dan India memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.* (an/dh)

Purbaya mengatakan, pemerintah akan lebih aktif menindaklanjuti dugaan kebocoran penerimaan pajak maupun praktik manipulasi. Laporan masyarakat terkait perusahaan yang diduga belum memenuhi kewajiban perpajakan juga akan ditindaklanjuti.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Malam Ini ke Monas, Pimpin Zikir Kebangsaan Bersama 100 Ribu Warga

Sang Bendahara Negara menegaskan pemerintah tidak akan memburu wajib pajak secara berlebihan ataupun menaikkan tarif pajak. Fokus pemerintah adalah memperluas kepatuhan pajak dengan memastikan pihak yang selama ini belum membayar pajak mulai memenuhi kewajibannya sesuai aturan.

"Tapi nggak akan ada kenaikan tarif pajak maupun kita kejar-kejar. Kata Bapak Presiden (Prabowo Subianto) tadi berburu di kebun binatang, nggak ada seperti itu. Kita ekstensifikasi untuk memastikan yang tadinya nggak bayar pajak, bayar sesuai aturan," terang Purbaya.

Menurut Purbaya, langkah tersebut dinilai cukup untuk mendorong pertumbuhan penerimaan pajak. Ia menyinggung capaian penerimaan pajak semester I 2026 yang berhasil naik 24%.

"Jadi nggak ada kenaikan, hanya membalikkan semua sesuai aturan. Itu aja bisa naikkin pertumbuhannya 24% kan," tuturnya.

Purbaya menambahkan, dirinya optimistis mayoritas kantor wilayah (kanwil) Direktorat Jenderal Pajak mampu memenuhi target penerimaan tahun ini. Bahkan lebih dari separuh kanwil diperkirakan dapat melampaui target.* (k/dh)

Kedua ibadah wajib ini dikenal dilakukan dengan bacaan senyap (sirr), sangat bertolak belakang dengan sholat Maghrib, Isya, dan Subuh yang bacaannya terdengar lantang (jahr).

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Tertibkan Kendaraan Dinas, Tegaskan Larangan Gunakan BBM Subsidi

1. Meneladani Sunnah Rasulullah SAW

Alasan utama bacaan sholat Zuhur dan Asar dibaca lirih atau tanpa suara keras adalah untuk mengikuti petunjuk dan anjuran Nabi Muhammad SAW.

Dalam buku Sifat Shalat Nabi SAW karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mencontohkan bacaan Al-Fatihah dan surah pendek pada sholat Zuhur serta Asar dilakukan secara pelan (sirr). Rasulullah SAW juga melirihkan suara pada rakaat terakhir sholat Maghrib serta rakaat ketiga dan keempat pada sholat Isya.

Kesepakatan (ijma) para ulama mengenai tata cara ini merujuk pada berbagai hadis dan atsar. Salah satunya adalah riwayat dari Abu Ma'mar Abdullah bin Sakhbarah yang pernah bertanya kepada sahabat Khabbab bin Arats:

"Kami bertanya kepada Khabbab, 'Apakah Nabi Muhammad SAW membaca dalam sholat Zuhur dan Asar?' Dia menjawab, 'Benar.' Kami bertanya lagi, 'Dengan apa kalian mengetahui hal itu?' Dia menjawab, 'Dengan gerakan jenggotnya.'" (HR Bukhari)

Tata cara ini menjadi pegangan umat Islam sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat" (HR Bukhari dan ad-Darimi).

2. Pelaksanaan di Waktu Sibuk dan Riuh Suasana Siang

Mengutip informasi dari laman NU Online, kitab I'anah at-Thalibin menerangkan bahwa bacaan sholat Zuhur dan Asar dilirihkan karena kedua sholat tersebut ditunaikan pada siang hari. Siang hari merupakan masa-masa sibuk ketika banyak manusia berkumpul, sehingga suasana dinilai kurang nyaman untuk bermunajat secara terbuka.

Sebaliknya, sholat pada waktu Maghrib, Isya, dan Subuh dilaksanakan saat malam dan fajar tiba, waktu-waktu yang tepat untuk menyepi (khalwat). Pada saat itulah imam dianjurkan mengeraskan suara guna meresapi nikmatnya bermunajat kepada Allah SWT.

Anjuran mengeraskan suara dikhususkan pada dua rakaat pertama karena pada rakaat-rakaat awal itulah semangat orang yang sholat sedang berada di puncaknya.

Bagaimana Jika Imam Lupa dan Mengeraskan Suara?

Bagaimana hukumnya jika imam tidak sengaja mengeraskan suara saat sholat Zuhur atau Asar?

Melansir penjelasan dalam kitab Al-Muntaqo Syarah Muwatho', hukum mengatur volume suara (mengeraskan atau melirihkan) dalam sholat adalah sunah.

Lebih lanjut, Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah memaparkan bahwa apabila imam lupa dan justru membaca Al-Fatihah atau surah lainnya secara keras saat sholat Zuhur maupun Asar, sholatnya tetap sah dan tidak batal.

Kaidah ini juga berlaku sebaliknya, jika imam tidak sengaja membaca pelan pada sholat Maghrib, Isya, atau Subuh. Meski demikian, begitu imam menyadari kekeliruannya, ia disarankan untuk segera menyesuaikan volume bacaannya sesuai sunah yang berlaku.

Wallahu a'lam.* (d/dh)

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG menguat 0,64% yang ditutup di level 6.236,126 pada Jumat (31/7), dari posisi 6.196,430 pada pekan sebelumnya. Sejalan dengan hal itu, kapitalisasi pasar BEI turut terdongkrak tipis.

Baca Juga:

• IHSG Naik Tipis 0,64 Persen Sepekan! Dana Asing Masuk Rp7,1 Triliun, BBRI Jadi Penopang Utama

Di sisi lain, rata-rata nilai transaksi harian turun tajam sepekan terakhir sebesar 21,86% menjadi Rp15,44 triliun dari Rp19,76 triliun pada pekan sebelumnya.

Kemudian, rata-rata volume transaksi harian BEI pekan ini juga turun hingga 31,23% menjadi 30,04 miliar lembar saham dari 43,68 miliar lembar saham.

Sementara rata-rata frekuensi transaksi harian juga mengalami penurunan sebesar 31,88% menjadi 1,82 juta kali transaksi dari 2,67 juta kali transaksi pada pekan lalu.

"Adapun investor asing hari ini (Jumat) mencatatkan nilai jual bersih Rp250,58 miliar dan sepanjang tahun 2026 investor asing telah mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp72,987 triliun," pungkasnya.* (d/dh)