Dari total penggunaan Tambahan TKD di Aceh sebesar Rp1,652 triliun, sekitar Rp972,92 miliar atau lebih dari 50 persen dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Sisanya digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, pertanian, kesehatan, serta kebutuhan pemerintahan lainnya.

Baca Juga:

• Japorman Saragih Yakin Messi Cs Juara, Argentina Hadapi Spanyol di Final Piala Dunia 2026

"TKD Rp824 miliar semuanya sedang berjalan. Dibagi ke 15 SKPA untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Ada rehab rekon, sampai dengan bantuan pendidikan anak-anak terdampak bencana," ujar M. Nasir di Banda Aceh, Minggu (12/7/2026).

Selain infrastruktur, Pemerintah Aceh mengalokasikan Rp194,93 miliar untuk sektor pendidikan, Rp60,43 miliar bagi pertanian, Rp39,31 miliar untuk layanan kesehatan, serta Rp361,62 miliar untuk urusan pemerintahan lainnya.

Dari keseluruhan alokasi tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh menerima Rp824,82 miliar yang didistribusikan kepada 15 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Dana itu digunakan untuk berbagai program penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan infrastruktur, hingga bantuan pendidikan bagi anak-anak terdampak.

Pemanfaatan Tambahan TKD tersebut telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2026. Hingga saat ini, sebanyak 11 kabupaten/kota juga telah menetapkan peraturan kepala daerah terkait pergeseran APBD untuk mendukung pelaksanaan program pemulihan.

Kebijakan penggunaan Tambahan TKD mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 bagi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selain dana TKD, proses pemulihan juga diperkuat melalui skema hibah antardaerah. Pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat berkomitmen memberikan bantuan keuangan sebesar Rp289 miliar kepada daerah terdampak di Aceh. Hingga pertengahan Juni 2026, sekitar Rp239 miliar telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah penerima.

Pemerintah pusat juga mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp515 miliar untuk membersihkan dan memulihkan lebih dari 40 ribu hektare lahan sawah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang akibat bencana.

Menurut M. Nasir, total lahan pertanian yang terdampak bencana di Aceh mencapai sekitar 57 ribu hektare. Penanganan lahan dengan kategori kerusakan ringan dan sedang ditargetkan rampung pada 2026, sedangkan sekitar 16 ribu hektare lahan yang mengalami kerusakan berat dijadwalkan dipulihkan pada 2027.

Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pemulihan sektor pertanian, serta penguatan layanan dasar, Pemerintah Aceh berharap percepatan rehabilitasi pascabencana dapat mendorong kebangkitan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak.* (dh)

Menurut Yahya, DPR pada prinsipnya mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan efisiensi dan penataan anggaran Program MBG. Namun, pembatasan penerima manfaat berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga harus mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul di lingkungan sekolah.

Baca Juga:

• Kecelakaan Maut Sibolangit Tewaskan 4 Orang, DPR Siapkan Sanksi Tegas Truk ODOL

Politikus Partai Golkar itu menilai kebijakan tersebut lebih realistis diterapkan di sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu. Sementara di sekolah negeri, komposisi siswa yang berasal dari berbagai latar belakang ekonomi dinilai membuat kebijakan tersebut berpotensi memunculkan kecemburuan sosial.

"Kebijakan tersebut hanya bisa diterapkan di sekolah swasta yang siswanya berasal dari golongan mampu. Sedangkan di sekolah-sekolah negeri, siswanya bercampur antara yang miskin dan kaya sehingga sulit untuk diterapkan," ujarnya.

Yahya meminta BGN melakukan kajian yang lebih komprehensif sebelum mengambil keputusan. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut peserta didik harus memperhatikan aspek psikologis agar tidak menimbulkan stigma atau perbedaan perlakuan di lingkungan sekolah.

"Saya minta BGN melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif jika ingin menerapkan kebijakan tersebut. Jangan sampai menimbulkan masalah psikologis bagi siswa di sekolah, khususnya di sekolah-sekolah negeri," katanya.

Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI (Purn) Trenggono mengungkapkan bahwa wacana pembatasan penerima Program MBG bagi anak dari keluarga yang masuk kelompok desil 8 hingga 10 masih dalam tahap kajian.

Menurut Trenggono, salah satu aspek yang sedang dievaluasi adalah mekanisme pendataan sekolah dan penerima manfaat. Namun, hingga kini belum ada keputusan final mengenai penerapan kebijakan tersebut.

"Ya, itu masih kita kaji lagi. Memang sudah ada wacana, tapi masih kita kaji lagi," ujar Trenggono usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Ia menegaskan hasil kajian akan diumumkan setelah proses evaluasi selesai dilakukan.

"Nanti semua ini masih kita adakan pengkajian dulu. Kalau sudah selesai baru akan disampaikan," pungkasnya.* (oz/dh)

Menurut Yunus, salah satu indikator utama dalam analisis dugaan TPPU adalah adanya ketidaksesuaian antara nilai kekayaan yang dimiliki dengan profil ekonomi seseorang.

Baca Juga:

• Jejak Persahabatan Febrie Adriansyah dan Don Ritto Berakhir di Pusaran Kasus Asabri

Selain itu, Yunus juga menyoroti dugaan penyimpanan hasil tindak pidana dalam bentuk aset tanpa identitas kepemilikan yang jelas (anonymous asset). Menurutnya, pola tersebut kerap ditemukan dalam praktik pencucian uang.

"Keberadaan aset tanpa nama merupakan salah satu modus dalam tindak pidana pencucian uang," ujarnya.

Ia menambahkan, aparat penegak hukum juga perlu mendalami kemungkinan adanya aset yang disamarkan menggunakan nama pihak lain atau yayasan, tetapi tetap dikendalikan oleh pemilik sebenarnya (beneficial owner).

Yunus juga menilai pelaporan kekayaan menjadi aspek penting dalam perkara tersebut. Apabila aset yang ditemukan merupakan milik pribadi, seharusnya seluruh kekayaan itu telah dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

"Kalau memang aset itu milik pribadi, mengapa tidak dilaporkan dalam LHKPN maupun SPT Pajak," katanya.

Temuan penyidik berupa valuta asing dalam jumlah besar juga dinilai layak menjadi perhatian. Menurut Yunus, penggunaan mata uang asing dalam konteks tertentu dapat menjadi salah satu indikator yang perlu didalami dalam penyidikan dugaan TPPU.

Tak hanya itu, lokasi penyimpanan aset juga dinilai tidak lazim. Yunus menyoroti keberadaan brankas yang disembunyikan di balik tembok sebagai salah satu petunjuk yang patut didalami oleh penyidik.

"Disimpan di tempat yang tidak wajar atau tidak lazim, yakni di dalam brankas yang tersembunyi di balik tembok," ujarnya.

Febrie Adriansyah Berstatus Tersangka

Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan kasus ASABRI.

Polri menyatakan penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup dan telah melalui mekanisme gelar perkara.

Selama proses penyidikan, aparat telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk gerai penukaran uang (money changer), Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta kediaman Febrie di Sentul, Kabupaten Bogor.

Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai barang bukti, di antaranya 74 kilogram emas batangan, uang tunai, serta valuta asing senilai miliaran rupiah yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, penanganan perkara telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Kejagung juga membentuk tim khusus beranggotakan sembilan jaksa untuk menangani perkara tersebut. Mayoritas anggota tim merupakan jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kejaksaan Agung memastikan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sembari terus mendalami seluruh alat bukti yang telah diperoleh penyidik.* (d/dh)

DI tengah optimisme yang terus disampaikan pemerintah mengenai prospek ekonomi nasional, Indonesia sesungguhnya menghadapi tantangan yang jauh lebih mendasar dibanding sekadar mengejar angka pertumbuhan. Persoalan utama terletak pada kualitas tata kelola pemerintahan, konsistensi kebijakan, transparansi pengelolaan anggaran, serta kemampuan negara membangun kembali kepercayaan publik melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca Juga:

• Bawomataluo hingga Tetegewo Bikin Dubes Prancis Kagum, Nias Dibidik Jadi Destinasi Budaya Dunia

Dalam konteks Indonesia hari ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tekanan terhadap fiskal negara, kebutuhan pembiayaan berbagai program strategis, hingga upaya menjaga daya beli masyarakat membutuhkan kebijakan yang tidak hanya ambisius, tetapi juga transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Optimisme memang penting dalam membangun kepercayaan pasar maupun masyarakat. Namun optimisme tidak boleh berhenti sebagai narasi politik. Ia harus diterjemahkan menjadi hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

Keberhasilan sebuah pemerintahan tidak cukup diukur dari meningkatnya angka investasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), maupun stabilitas indikator makroekonomi. Ukuran sesungguhnya terletak pada apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, harga kebutuhan pokok tetap terkendali, pelayanan publik semakin baik, serta tingkat kesejahteraan meningkat secara merata.

Apabila narasi keberhasilan yang dibangun pemerintah tidak berjalan seiring dengan realitas yang dialami masyarakat, maka jarak antara negara dan rakyat akan semakin melebar. Dalam situasi seperti itu, kepercayaan publik menjadi modal yang paling rentan terkikis.

Karena itu, setiap program nasional semestinya dievaluasi secara berkala melalui mekanisme yang terbuka. Audit independen, pengawasan publik, serta pengukuran manfaat yang objektif harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan modern. Penggunaan anggaran negara harus mampu dipastikan benar-benar menghasilkan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.

Demokrasi yang sehat juga membutuhkan ruang kritik yang dijaga, bukan dihindari. Kritik yang dibangun di atas data, argumentasi, dan kepentingan publik bukanlah ancaman bagi pemerintah. Justru sebaliknya, kritik merupakan instrumen koreksi agar kebijakan semakin tepat sasaran serta mencegah lahirnya keputusan yang keliru.

Indonesia tidak membutuhkan budaya politik yang hanya mengedepankan pembenaran terhadap setiap kebijakan. Yang dibutuhkan adalah keberanian seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengevaluasi diri demi kepentingan bangsa dalam jangka panjang.

Bukan Soal Siapa, Tetapi Bagaimana Memimpin

Pertanyaan mengenai siapa sosok yang mampu membawa Indonesia keluar dari berbagai persoalan sebenarnya tidak sesederhana mencari figur tertentu.

Perubahan tidak lahir dari popularitas seseorang, melainkan dari kepemimpinan yang menjadikan integritas sebagai fondasi utama. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi, keberanian moral, komitmen terhadap supremasi hukum, transparansi, birokrasi yang profesional, pemberantasan korupsi, serta kesediaan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Selama prinsip-prinsip tersebut belum menjadi budaya dalam penyelenggaraan negara, Indonesia akan terus menghadapi tantangan yang sama, siapa pun yang berada di kursi kekuasaan.

Harapan tentu masih terbuka. Indonesia memiliki sumber daya yang besar, bonus demografi yang menjanjikan, serta potensi ekonomi yang kuat. Namun seluruh potensi tersebut hanya akan menghasilkan kemajuan apabila dikelola melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa bukan ditentukan oleh seberapa indah janji yang disampaikan para pemimpinnya, melainkan oleh keberanian menghadapi kenyataan, kesediaan memperbaiki kekurangan, serta konsistensi menjaga kebenaran sebagai dasar setiap kebijakan publik.

"Bangsa yang besar tidak dibangun oleh janji yang indah, melainkan oleh keberanian menghadapi kenyataan dan kesetiaan pada kebenaran.* (dh)

*)Penulis adalahopini yang merefleksikan pandangan pribadi Samuel F. Silaen. Seluruh analisis, penilaian, kritik, dan proyeksi yang disampaikan adalah tanggung jawab penulis. Pemerintah maupun pihak-pihak terkait dapat memiliki data, argumentasi, dan pandangan yang berbeda terhadap isu-isu yang dibahas.

Insiden itu terjadi di Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Kamis (16/7/2026). Korban berinisial SJ, siswi kelas IX MTs Miftahul Ulum, meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam bak penampung air saat mendampingi peserta didik baru dalam rangkaian kegiatan MPLS.

Baca Juga:

• Kecelakaan Maut Sibolangit Tewaskan 4 Orang, DPR Siapkan Sanksi Tegas Truk ODOL

"Setelah acara MPLS selesai dan kegiatan tadabur alam berakhir, para pelajar beristirahat. Saat itulah terjadi peristiwa tersebut," ujar Susilo, Jumat (17/7/2026).

Berdasarkan keterangan kepolisian, korban datang bersama sejumlah siswa kelas IX untuk membantu pelaksanaan MPLS. Saat kejadian, delapan siswi berada di sekitar bak penampung air. Tujuh orang berhasil diselamatkan, sementara SJ tidak dapat tertolong.

Petugas kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk menyelidiki penyebab insiden. Jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Peristiwa tersebut mendapat perhatian dari Praktisi Lingkungan Sekolah Sungai Cimanuk (SSC), Mulyono Kadapi. Ia menilai setiap kegiatan di alam terbuka harus diawali dengan perencanaan yang matang serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan.

Menurut Mulyono, berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi di lokasi, korban bukan sedang berenang, melainkan terpeleset di area yang licin hingga terjatuh ke dalam bak penampung air. Beberapa rekannya yang berusaha memberikan pertolongan bahkan ikut tercebur.

"Ini merupakan musibah yang tidak diinginkan siapa pun. Namun setiap kegiatan di alam terbuka harus diawali dengan standar operasional prosedur yang jelas dan diterapkan secara disiplin. Lokasi yang licin, ruang gerak yang sempit, serta berada di dekat aliran sungai merupakan kombinasi risiko yang harus diantisipasi sejak awal," kata Mulyono.

Ia menjelaskan, area di sekitar bak penampung air memiliki jalur pijakan yang sempit dengan permukaan licin. Selain itu, keberadaan batu-batu besar di dasar bak dan kedalaman air yang diperkirakan melebihi dua meter membuat lokasi tersebut memiliki tingkat risiko tinggi apabila tidak diawasi secara ketat.

Mulyono berharap kejadian ini menjadi evaluasi bagi seluruh satuan pendidikan agar lebih cermat dalam menentukan lokasi kegiatan luar ruang, melakukan pemetaan risiko, menyediakan pengawasan yang memadai, serta memastikan seluruh prosedur keselamatan dijalankan sebelum kegiatan dimulai.

"Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga diberikan kekuatan. Mudah-mudahan peristiwa ini menjadi pelajaran bersama agar setiap kegiatan pendidikan di alam terbuka selalu mengutamakan keselamatan peserta didik," pungkasnya.* (dh)

Berdasarkan data Refinitiv, rupiah pada penutupan perdagangan Jumat (17/7/2026) menguat 0,53 persen ke level Rp17.885 per dolar AS. Secara mingguan (point-to-point), rupiah juga mencatat kenaikan sebesar 0,89 persen, menjadi mata uang dengan performa terbaik di Asia selama sepekan.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat ke Rp17.921 per Dolar AS, Sentimen Global dan Data BI Jadi Penopang

Penguatan rupiah dipengaruhi kombinasi faktor eksternal dan domestik. Dari dalam negeri, meningkatnya optimisme investor terhadap perekonomian Indonesia menjadi salah satu penopang utama pergerakan mata uang Garuda.

Pemerintah mencatat realisasi investasi sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut telah memenuhi sekitar 49,5 persen dari target investasi nasional tahun 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan capaian tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap Indonesia tetap terjaga meski kondisi ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian.

"Realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen," ujar Rosan dalam konferensi pers, Kamis (16/7/2026).

Sementara dari faktor eksternal, dolar AS mengalami pelemahan setelah pelaku pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve) semakin kecil.

Indeks dolar AS (DXY), yang mengukur kekuatan dolar terhadap enam mata uang utama dunia, turun ke level 100,755. Pelemahan tersebut memberi ruang bagi mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, untuk bergerak menguat.

Sentimen itu dipicu oleh data inflasi Amerika Serikat pada Juni yang tercatat lebih rendah dari ekspektasi pasar. Kondisi tersebut membuat peluang The Fed kembali menaikkan suku bunga dalam waktu dekat semakin menurun.

Data CME FedWatch Tool menunjukkan probabilitas kenaikan suku bunga The Fed pada Juli turun menjadi 11 persen, dari sebelumnya 25 persen. Sementara ekspektasi kenaikan suku bunga hingga akhir tahun juga turun menjadi sekitar 26 basis poin dari sebelumnya 44 basis poin.

Meski demikian, pejabat The Fed masih membuka peluang pengetatan kebijakan moneter apabila tekanan inflasi kembali meningkat dalam beberapa bulan mendatang.

Di sisi lain, pasar global masih mencermati meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi memicu volatilitas di pasar keuangan internasional.

Meski dibayangi sejumlah risiko global, kombinasi kuatnya fundamental ekonomi domestik, tingginya realisasi investasi, serta meredanya tekanan dolar AS dinilai menjadi modal positif bagi rupiah untuk melanjutkan tren penguatan dalam jangka pendek.* (dh)

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, mengatakan laporan gratifikasi Raja Juli tidak dapat diproses lebih lanjut karena mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026 yang mengubah Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Didesak Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Mebel Rp48,4 Miliar, Publik Soroti Lambannya Penanganan

Menurut Aminudin, regulasi terbaru mengatur sejumlah kondisi yang membuat laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti, di antaranya tidak memenuhi persyaratan administrasi, objek gratifikasi tidak sesuai ketentuan, telah masuk proses penegakan hukum, atau memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana.

Meski proses administrasi telah dinyatakan selesai, KPK menegaskan penanganan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi tetap menjadi fokus penyidikan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan tim penyidik masih mendalami dugaan aliran dana yang disebut-sebut berkaitan dengan Menteri Kehutanan sebagaimana konstruksi perkara yang sedang diusut.

"Di pencegahan terkait laporan gratifikasi Pak Menteri sudah case closed. Sedangkan di penindakan masih akan terus didalami keterkaitannya," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (16/7/2026).

Budi menjelaskan, penyidik akan mengklarifikasi seluruh rangkaian dugaan peristiwa, mulai dari asal-usul dana, pihak yang memberikan, tujuan pemberian, hingga motif di balik dugaan penyerahan uang tersebut.

Berdasarkan konstruksi perkara sementara, penyidik menduga Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, terlebih dahulu mengumpulkan sejumlah uang dari berbagai pihak sebelum dana itu diduga diserahkan kepada Menteri Kehutanan. Dugaan tersebut masih terus didalami melalui pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Zulkarnain, serta Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles.

Selain dugaan suap terkait jabatan, Suhardiman juga disangkakan menerima keuntungan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Ketiga tersangka saat ini menjalani penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK hingga 20 Juli 2026.

KPK menegaskan, meski laporan gratifikasi Raja Juli Antoni telah dinyatakan selesai dari sisi administrasi, proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi tetap berjalan. Penyidik memastikan setiap pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara akan diperiksa berdasarkan alat bukti dan fakta yang ditemukan selama proses penyidikan.* (dh)

Perintah tersebut disampaikan Bobby Nasution saat mengunjungi layanan Cek Kesehatan Gratis di halaman Puskesmas Lagundri, Kabupaten Nias Selatan, Sabtu (18/7/2026). Dalam kunjungan itu, Bobby bertemu langsung dengan Padimasi Ziraluo yang telah menderita tumor ganas di lengan selama 11 tahun.

Baca Juga:

• Kisah Raisal, Anak Nelayan Nias yang Menopang 4 Adik Usai Ayah Wafat Kini Dapat Harapan Baru

"Ibu tidak usah pikirkan makan, biaya, yang lain. Kita akan obati, ibu fokus pengobatannya. Kita akan segera bawa ke Medan untuk segera dioperasi," kata Bobby Nasution.

Selain menemui Padimasi, Bobby juga meninjau pelayanan kesehatan di Bus Operasi Mobile milik Pemprov Sumut yang saat itu tengah menangani dua pasien. Menurutnya, keberadaan layanan kesehatan bergerak tersebut sangat membantu masyarakat, terutama di wilayah yang akses pelayanan kesehatannya masih terbatas.

Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan, Bobby memastikan Pemerintah Provinsi Sumut akan menambah armada Bus Operasi Mobile beserta tenaga medis pada tahun depan.

"Kita akan menambah busnya tahun depan, termasuk tenaga medisnya sembari menunggu peningkatan fasilitas Puskesmas dan rumah sakit di daerah-daerah," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Bobby Nasution didampingi Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu yang turut menyapa masyarakat dan melihat langsung pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga.

Sementara itu, Padimasi Ziraluo mengaku bersyukur mendapat perhatian langsung dari Gubernur Sumut. Ia berharap penyakit yang dideritanya selama lebih dari satu dekade dapat segera ditangani.

"Saya sangat berterima kasih, mudah-mudahan cepat bisa diobati. Sudah 11 tahun ini dan terus makin besar serta semakin sakit," kata Padimasi.

Kunjungan ke Puskesmas Lagundri menjadi bagian dari rangkaian hari keempat Bobby Nasution berkantor di Kepulauan Nias. Setelah menyelesaikan agenda di Nias Selatan, Gubernur Sumut dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Kota Gunungsitoli untuk bertemu masyarakat sebelum kembali ke Medan pada Senin.* (dh)

Japorman mengatakan, sejak awal dirinya telah memprediksi Argentina akan bertemu Spanyol di partai puncak turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Prediksi itu pun akhirnya terwujud dengan kedua tim memastikan tiket ke final.

Baca Juga:

• Jangan Lewatkan! Bogor Gelar Nobar Final Piala Dunia 2026, Warga Berkesempatan Dapat 150 Doorprize dan Kuliner Gratis

Meski menjagokan Argentina, Japorman mengaku tidak dapat memastikan skor akhir pertandingan. Menurutnya, laga final tersebut akan menjadi pertandingan yang sangat menarik karena mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia dari benua Eropa dan Amerika Selatan.

Ia menilai pertandingan final yang berlangsung di MetLife Stadium, New York-New Jersey, Amerika Serikat, akan menjadi duel sengit yang penuh tekanan hingga peluit akhir dibunyikan.

"Pertandingan final pasti akan berlangsung ketat dan menegangkan. Kedua tim memiliki kualitas pemain serta pengalaman yang luar biasa," ujarnya.

Japorman juga memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang dinilai mampu menarik perhatian masyarakat dunia. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan persaingan olahraga, tetapi juga menjadi peristiwa global yang menyatukan berbagai negara.

Kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada laga final, kata Japorman, juga menjadi salah satu daya tarik tambahan dalam pertandingan puncak Piala Dunia 2026.

Dengan pengalaman, kualitas pemain, dan mental juara yang dimiliki, Japorman berharap Argentina mampu mengangkat trofi Piala Dunia 2026 dan melengkapi perjalanan panjang mereka di turnamen tersebut.* (dh)

Kunjungan tersebut dilakukan Bobby Nasution ke rumah duka di kawasan Lagundri, Kabupaten Nias Selatan, Sabtu (18/7/2026). Dalam kesempatan itu, ia bertemu langsung dengan keluarga almarhum dan mengetahui kondisi anak sulung Saharuddin, Raisal Dolase, yang harus membantu mencari nafkah setelah menyelesaikan pendidikan SMA.

Baca Juga:

• Bawomataluo hingga Tetegewo Bikin Dubes Prancis Kagum, Nias Dibidik Jadi Destinasi Budaya Dunia

Melihat kondisi tersebut, Bobby Nasution menawarkan agar Raisal melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Medan sembari mendapatkan pekerjaan.

"Izin ya Bu, anak ibu kami bawa ke Medan, kami akan kuliahkan sambil bekerja, jadi dia masih bisa membantu keuangan keluarga," ujar Bobby Nasution kepada ibu almarhum, Asmida Gea.

Bobby mengatakan, perhatian terhadap keluarga yang kehilangan anggota keluarga menjadi tanggung jawab bersama. Ia berharap pemerintah daerah dan masyarakat dapat ikut hadir membantu anak-anak yatim serta keluarga yang membutuhkan.

"Sebagai orang yang beriman tentu kita harus ikhlas walau ini berat. Saya harap Pemda dan masyarakat ikut memperhatikan keluarga almarhum, begitu juga anak-anak yatim lainnya," kata Bobby.

Sementara itu, Raisal Dolase mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan Gubernur Sumut. Menurutnya, kesempatan untuk kuliah sambil bekerja menjadi harapan baru bagi dirinya, meski keputusan tersebut masih akan dibicarakan bersama keluarga.

"Tentu senang, bisa kuliah dan bekerja, tetapi kami musyawarahkan dulu karena saya punya empat adik," ujar Raisal.

Bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan pendidikan generasi muda, khususnya anak-anak dari keluarga nelayan dan masyarakat pesisir yang membutuhkan dukungan agar tetap memiliki kesempatan meraih masa depan yang lebih baik.* (dh)

Kunjungan yang berlangsung pada Jumat (17/7/2026) itu menjadi momentum untuk membuka peluang kerja sama di bidang pariwisata dan kebudayaan antara Indonesia dan Prancis. Keindahan situs kuno serta tradisi masyarakat Nias membuat Dubes Prancis terkesan dengan potensi wisata yang dimiliki daerah tersebut.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bidik Situs Megalitik Tetegewo Jadi Destinasi Wisata Sejarah Dunia

Fabien Penone mengaku kagum setelah melihat langsung keberadaan situs megalitik serta budaya masyarakat Nias Selatan. Menurutnya, potensi tersebut dapat dikembangkan melalui kerja sama, termasuk melibatkan kalangan akademisi dan lembaga pendidikan.

"Luar biasa, setelah saya melihatnya, ini sangat menarik. Saya rasa kita bisa memperkuat kerja sama pariwisata karena ini sangat menarik terutama bagi ilmuwan, apalagi kita ada kerja sama dengan universitas di Medan," ujar Fabien Penone.

Sementara itu, Bobby Nasution mengatakan kunjungan Dubes Prancis tersebut awalnya direncanakan berlangsung di Medan. Namun karena dirinya tengah menjalankan aktivitas pemerintahan dari Kepulauan Nias, Fabien Penone akhirnya tertarik datang langsung untuk melihat potensi budaya dan wisata daerah tersebut.

"Awalnya mau ketemu di Medan, tetapi kita sedang berkantor di Nias. Setelah kita perlihatkan keindahan Nias, adat budaya, situs Tetegewo dan Bawomataluo, beliau sangat tertarik dan datang ke sini," kata Bobby Nasution.

Bobby berharap kunjungan tersebut dapat meningkatkan perhatian dunia internasional terhadap Kepulauan Nias, terutama dalam mendatangkan wisatawan mancanegara dari Prancis.

Menurutnya, penguatan kerja sama Indonesia dan Prancis di bidang budaya dapat menjadi peluang besar untuk memperkenalkan warisan sejarah Nias ke tingkat global.

"Kita tentu berharap kunjungan wisatawan asing khususnya asal Prancis semakin meningkat setelah kunjungan ini, apalagi saat ini Indonesia dan Prancis sedang memperkuat kerja sama termasuk kerja sama bidang budaya," ungkap Bobby.

Dalam kunjungan itu, Bobby Nasution dan Fabien Penone juga mengikuti rangkaian penyambutan adat khas Nias Selatan. Keduanya menyaksikan tarian tradisional, atraksi tari perang, hingga tradisi lompat batu yang menjadi salah satu ikon budaya masyarakat Nias.

Kunjungan Dubes Prancis tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Bobby Nasution selama berkantor di Kepulauan Nias. Setelah agenda budaya, Gubernur Sumut dijadwalkan meninjau sejumlah fasilitas sosial serta infrastruktur jalan di Kabupaten Nias Selatan dan Nias Barat.

Dengan kekayaan sejarah, budaya, dan situs megalitik yang dimiliki, Kepulauan Nias kini semakin diperhitungkan sebagai salah satu destinasi wisata budaya Indonesia yang berpotensi dikenal hingga mancanegara.* (dh)

Komitmen itu disampaikan Bobby Nasution saat mengunjungi Situs Megalitik Tetegewo bersama Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone, Jumat (17/7/2026). Situs yang berada di kawasan perbukitan tersebut menyimpan ratusan artefak batu berusia ribuan tahun yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi bagi masyarakat adat Nias.

Baca Juga:

• Dubes Prancis Terpukau Pesona Situs Megalitik Nias, Tertarik Perkuat Kerja Sama Pariwisata: Luar Biasa!

Di lokasi tersebut, Bobby Nasution mendapatkan penjelasan terkait berbagai artefak, ukiran batu, hingga struktur bangunan kuno yang disebut memiliki kemiripan dengan pondasi rumah adat Nias. Peninggalan tersebut menjadi salah satu identitas budaya yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat setempat.

Bobby mengatakan, keberadaan Situs Megalitik Tetegewo harus mendapat perhatian serius agar tetap terjaga untuk generasi mendatang. Menurutnya, revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik kawasan, tetapi juga bagaimana situs tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi melalui sektor pariwisata.

"Karena ini peninggalan sejarah penting bagi masyarakat adat Nias, maka ini harus dijaga. Yang terpenting bagaimana kita bisa merevitalisasi situs ini dan yang lainnya agar batu-batu yang ada tetap terjaga," ujar Bobby Nasution.

Pemprov Sumut, kata Bobby, akan melakukan penataan kawasan secara menyeluruh, termasuk meningkatkan pengelolaan dan promosi wisata sejarah di Kepulauan Nias.

"Kita ingin membangun Nias. Situs peninggalan sejarah ini bukan hanya tempatnya saja, tetapi bagaimana keberadaan artefak-artefak ini bisa menjadi masukan untuk masyarakat dari sisi wisatanya. Ini tugas kita bersama, dan Pemprov Sumut akan melakukan revitalisasi," katanya.

Warga Nias Selatan menyambut baik perhatian pemerintah terhadap situs bersejarah tersebut. Salah seorang warga, Hulu, berharap pembangunan fasilitas pendukung dapat membuat Situs Megalitik Tetegewo lebih mudah dikunjungi wisatawan.

"Kalau bisa tempat ini dibangun lebih bagus lagi, kami tentu sangat berterima kasih. Kami berharap peninggalan sejarah ini bisa dikenal lebih luas dan dikunjungi banyak wisatawan," ujar Hulu.

Kunjungan Bobby Nasution bersama rombongan juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Ratusan warga terlihat memenuhi kawasan situs untuk menyapa dan mengabadikan momen bersama Gubernur Sumut.

Dengan revitalisasi tersebut, Situs Megalitik Tetegewo diharapkan tidak hanya menjadi simbol sejarah masyarakat Nias, tetapi juga menjadi salah satu ikon wisata budaya Indonesia yang mampu menarik wisatawan nasional maupun mancanegara.* (dh)

Keduanya diketahui memiliki hubungan sejak masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Febrie yang merupakan mahasiswa angkatan 1986 disebut memiliki hubungan senior-junior dengan Don Ritto yang masuk beberapa tahun setelahnya.

Baca Juga:

• Hotman Paris Pertanyakan Status Tan Kian di Kasus Febrie: "Jika Ada Pemberi Suap, Mengapa Belum Tersangka?"

Hubungan keduanya kemudian berkembang ke dunia bisnis dengan mendirikan restoran de'Clan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Namun, bisnis tersebut justru menjadi salah satu lokasi yang ikut diperiksa penyidik dalam pengembangan perkara Asabri.

Penyidik menemukan sejumlah barang bukti berupa uang tunai berbagai mata uang dan aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Temuan itu membuat kasus yang menyeret nama Febrie dan Don Ritto semakin menjadi perhatian publik.

Dalam proses hukum terbaru, keduanya menghadapi situasi berbeda. Don Ritto telah ditahan setelah pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung, sementara Febrie menjalani pemeriksaan dengan didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea.

Hotman sebelumnya menyatakan bahwa perkara Asabri telah berjalan sebelum Febrie menjabat sebagai Jampidsus pada Januari 2022. Ia juga menilai posisi hukum kliennya perlu dilihat berdasarkan fakta persidangan dan proses hukum yang telah berjalan sebelumnya.

"Kasus Asabri itu sudah mulai jauh sebelum Pak Febrie menjadi Jampidsus," ujar Hotman.

Selain itu, kuasa hukum Febrie menyebut kliennya bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan. Mereka juga menegaskan bahwa seluruh barang bukti telah diamankan penyidik sehingga tidak ada kekhawatiran terkait upaya menghilangkan barang bukti.

Kasus ini semakin mencuat setelah penyidik mengungkap temuan uang tunai dalam jumlah besar serta emas batangan yang disebut mencapai puluhan kilogram. Temuan tersebut kini menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap dugaan aliran dana dalam perkara korupsi dan TPPU.

Di sisi lain, pihak terkait telah memberikan klarifikasi mengenai asal-usul sejumlah aset yang ditemukan. Namun, penyidik masih terus mendalami keterkaitan barang bukti tersebut dengan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.

Perkara PT Asabri menjadi salah satu kasus korupsi besar yang kembali mendapat perhatian karena melibatkan sejumlah pihak dengan latar belakang berbeda, mulai dari pejabat penegak hukum hingga pihak swasta.

Proses hukum terhadap Febrie Adriansyah dan Don Ritto kini masih berjalan. Penyidik memastikan penanganan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.* (tm/dh)

Pengamat sosial dari Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute, Abdul Rahim Daulay, meminta Kejati Sumut menunjukkan keseriusan dalam menangani perkara yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara.

Baca Juga:

• KPK Soroti Mahalnya Ongkos Politik, Negara Diminta Biayai APK Peserta Pemilu

"Jika proses penanganan perkara terus berjalan tanpa kejelasan, masyarakat bisa mempertanyakan perkembangan kasus tersebut. Kejati Sumut harus segera menghadirkan langkah konkret agar proses hukum berjalan maksimal," ujar Rahim, Sabtu (18/7/2026).

Ia menilai pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen seluruh aparat penegak hukum. Menurutnya, Kejati Sumut perlu menunjukkan kinerja yang sejalan dengan semangat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

Rahim juga membandingkan penanganan perkara tersebut dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin.

"Masyarakat tentu menunggu langkah nyata dari Kejati dalam menuntaskan kasus ini. Korupsi berdampak langsung terhadap pembangunan daerah, pelayanan publik, dan keuangan negara," katanya.

Dugaan korupsi proyek mebel Langkat mencuat setelah adanya indikasi sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan. Proyek tersebut diketahui terbagi dalam dua paket besar, yakni pengadaan mebel SD senilai Rp21,6 miliar dan pengadaan mebel SMP senilai Rp26,7 miliar.

Dalam proses penyelidikan, Kejati Sumut sebelumnya menyebut telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Penanganan perkara juga masih menunggu keterangan ahli, termasuk ahli di bidang perkayuan.

Sorotan lain muncul karena salah satu perusahaan yang terlibat dalam proyek mebel tersebut, PT Bismacindo Perkasa, diketahui juga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard yang tengah ditangani aparat penegak hukum.

Selain itu, auditor menemukan sejumlah indikasi kejanggalan, termasuk dugaan penggelembungan harga atau mark-up yang berpotensi menyebabkan kerugian negara.

Pada proses pengadaan melalui sistem e-katalog, ditemukan tahapan negosiasi hingga persetujuan yang berlangsung pada waktu tidak biasa, yakni hingga dini hari. Kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan.

Auditor juga menemukan dugaan bahwa sejumlah perusahaan pelaksana bukan merupakan produsen utama barang yang dipasok, melainkan mendapatkan barang melalui pihak lain. Pola tersebut dinilai berpotensi membuka ruang ketidakwajaran harga.

Kejati Sumut hingga kini masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Masyarakat menunggu hasil penyidikan serta langkah hukum lanjutan untuk memastikan dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan mebel sekolah tersebut.* (tm/dh)

Pernyataan itu disampaikan Hotman setelah mendampingi Febrie menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Jadi Tersangka Kasus ASABRI, Hotman Paris Pertanyakan Proses Hukumnya

"Hari ini ada pertanyaan soal apakah benar Tan Kian memberikan uang lebih dari Rp50 miliar. Jawaban Pak Febrie, tidak. Yang jelas menyangkut uang, tidak ada," ujar Hotman.

Ia menilai terdapat kejanggalan apabila seseorang yang disebut sebagai pemberi suap belum ditetapkan sebagai tersangka, sementara pihak lain yang diduga sebagai penerima sudah lebih dulu diproses hukum.

"Kalau benar Tan Kian adalah pemberi suap, kenapa sampai sekarang belum jadi tersangka? Kenapa langsung loncat kepada penerima suap?" kata Hotman.

Selain menyoroti dugaan aliran dana, Hotman juga menjelaskan bahwa perkara PT Asabri telah berjalan sebelum Febrie menjabat sebagai Jampidsus. Menurutnya, proses persidangan perkara tersebut sudah berlangsung sejak Agustus 2021 dan telah diputus Pengadilan Tipikor Jakarta pada Januari 2022, sedangkan Febrie baru dilantik sebagai Jampidsus pada 22 Januari 2022.

Hotman menyebut, dalam perjalanan perkara tersebut, Tan Kian hanya berstatus sebagai saksi fakta. Ia mengatakan tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Tan Kian sebagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi Asabri.

"Bahkan sudah ada sejumlah hakim yang memeriksa perkara ini, termasuk hakim agung. Tidak pernah ada satu pun yang mempertanyakan mengapa Tan Kian bukan tersangka," ujarnya.

Menurut Hotman, hubungan Tan Kian dengan perkara Asabri hanya berkaitan dengan kerja sama operasi (KSO) atas tanah milik pribadi Benny Tjokrosaputro, salah satu terdakwa dalam perkara tersebut.

Ia membantah adanya tudingan bahwa Tan Kian menikmati aset hasil tindak pidana korupsi Asabri. Hotman mengatakan aset yang berkaitan dengan kerja sama tersebut juga telah disita oleh kejaksaan dan masuk dalam proses lelang.

"Tan Kian tidak menikmati satu rupiah pun aset Asabri. Tanah yang dikerjasamakan itu juga sudah disita kejaksaan," kata Hotman.

Sementara itu, proses hukum terhadap Febrie Adriansyah masih berjalan. Penyidik sebelumnya menyebut penetapan tersangka dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti dan melalui proses gelar perkara.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian publik karena melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum serta dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan sejumlah perkara besar.* (dw/dh)

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, penerapan B50 menjadi langkah penting karena sebagian kebutuhan bahan bakar diesel nasional kini dapat dipenuhi dari sumber daya dalam negeri, khususnya minyak sawit yang diproduksi para petani Indonesia.

Baca Juga:

• Airlangga Ajak Tiongkok Garap Proyek PLTS 100 GW di Indonesia

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara agraris mampu memanfaatkan kekayaan alam dan hasil produksi dalam negeri untuk memperkuat kemandirian energi.

Sudaryono menjelaskan, upaya mencapai swasembada energi tidak terlepas dari pengalaman Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan. Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran bahwa setiap negara akan lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri ketika menghadapi situasi krisis.

"Dari pengalaman itulah kita bekerja keras hingga akhirnya Indonesia mencapai swasembada pangan. Sekarang kita melangkah lebih jauh dengan memperkuat swasembada energi," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah juga mengedepankan konsep percepatan program agar berbagai kebijakan strategis dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, program besar harus mampu dijalankan secara cepat, terukur, dan menghasilkan dampak nyata.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menilai penguatan ketahanan energi menjadi kebutuhan penting di tengah kondisi geopolitik global yang penuh ketidakpastian serta perubahan harga energi dunia.

Menurut Hashim, pembangunan sektor energi nasional harus diarahkan pada pengurangan ketergantungan impor, pengembangan industri dalam negeri, serta percepatan penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan Indonesia perlu bergerak menuju sistem energi berbasis sumber daya domestik.

Menurutnya, pemanfaatan energi dalam negeri akan memperkuat ketahanan nasional, menjaga keterjangkauan harga energi, membuka lapangan kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Kita sedang bergerak dari sistem energi yang berbasis impor menuju energi berbasis sumber daya domestik. Dengan begitu, ketahanan energi semakin kuat dan pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat," ujar Darmawan.

Melalui program B50, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi impor, tetapi juga meningkatkan nilai tambah komoditas sawit serta memperkuat kesejahteraan petani di dalam negeri.* (oz/dh)

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, capaian investasi semester pertama menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi periode tersebut mencapai Rp1.010,6 triliun atau sekitar 49,5 persen dari target investasi tahun 2026.

Baca Juga:

• Prabowo: LNG Abadi Masela Harus Bawa Kemakmuran bagi Rakyat

Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan berbagai proyek investasi melalui penyederhanaan perizinan, kepastian regulasi, pembangunan infrastruktur, serta penyelesaian berbagai kendala yang masih terjadi di lapangan.

Rizal menilai investasi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nilai dana yang masuk, tetapi juga harus mampu meningkatkan kapasitas produksi nasional, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Ia menyebut iklim investasi Indonesia masih memiliki daya tahan yang cukup baik karena didukung oleh besarnya pasar domestik, program hilirisasi, serta kondisi ekonomi makro yang relatif stabil.

Namun, memasuki semester II 2026, investor diperkirakan akan semakin selektif akibat meningkatnya ketidakpastian global, tekanan geopolitik, dan tingginya biaya pendanaan. Sektor yang memiliki peluang besar menarik investasi antara lain hilirisasi mineral, manufaktur, ekonomi digital, pusat data, energi, hingga logistik.

"Investasi tidak hanya tinggi secara nominal, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kapasitas produksi nasional," katanya.

Dari realisasi investasi semester I 2026, pemerintah mencatat sebanyak 1,44 juta tenaga kerja berhasil terserap. Angka tersebut meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski demikian, Rizal mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari jumlah tenaga kerja yang terserap. Faktor lain seperti produktivitas, peningkatan keterampilan pekerja, tingkat upah, transfer teknologi, dan nilai tambah industri juga menjadi indikator penting.

Karena itu, ia mendorong pemerintah mengubah orientasi kebijakan investasi dari sekadar mengejar jumlah realisasi menjadi investasi yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan strategi tersebut, Indonesia diharapkan mampu memperkuat daya saing industri nasional sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.* (an/dh)

Natalius Pigai menegaskan dirinya tidak pernah menyampaikan ajakan tersebut. Ia menyebut pernyataan resmi terkait dirinya hanya disampaikan melalui akun media sosial X miliknya.

Baca Juga:

• Heboh Isu Pengadaan 1,8 Juta Kipas Angin Senilai Rp1,8 Triliun, Dirut Agrinas Akhirnya Buka Suara

Selain klaim soal ajakan belanja Rp1 juta, Pigai juga membantah informasi lain yang beredar terkait pembangunan KDMP yang disebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat adat, aktivis, jurnalis, hingga sejumlah pejabat kementerian dan lembaga.

Menurut Pigai, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di ruang digital. Ia meminta publik mengutamakan informasi dari sumber resmi dan media yang menjalankan prinsip jurnalistik.

"Jangan lagi percaya sumber tidak jelas," tegas Pigai.

Komdigi Pastikan Informasi Tidak Benar

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui kanal Aduan Konten juga memastikan narasi mengenai ajakan Natalius Pigai agar masyarakat berbelanja Rp1 juta per bulan di KDMP merupakan informasi palsu.

Komdigi menyebut informasi tersebut pertama kali muncul melalui unggahan media sosial Facebook pada Kamis (9/7/2026).

Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama yang berkaitan dengan pejabat publik dan program pemerintah.

Masyarakat diminta melakukan pengecekan melalui kanal resmi pemerintah maupun sumber informasi terpercaya sebelum mempercayai dan membagikan sebuah kabar.* (in/dh)

Direktur Operasional ITDC Troy Reza Warokka mengatakan proses pengecatan ulang sirkuit akan dilakukan dalam waktu dekat. Seluruh pengerjaan dipastikan mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Federation Internationale de Motocyclisme (FIM) dan Dorna Sports sebagai pemegang hak komersial MotoGP.

Baca Juga:

• Patroli Preventif Polri di Nusa Dua, KRYD dan Cooling System Pastikan Keamanan Wisatawan

Menurut Troy, pembenahan Sirkuit Mandalika bukan hanya dilakukan untuk mempercantik tampilan arena balap, tetapi juga memastikan fasilitas memenuhi standar yang dibutuhkan untuk menggelar balapan kelas dunia.

Selain lintasan, ITDC juga memastikan kesiapan berbagai infrastruktur pendukung di kawasan Mandalika. Persiapan dilakukan bersama sejumlah pihak terkait, mulai dari akses bandara, fasilitas hotel, hingga layanan pendukung lainnya.

"Kami berkomitmen bukan hanya menyiapkan kawasan, tetapi juga memastikan sinergi dengan stakeholder terkait seperti airport, hotel, dan fasilitas pendukung lainnya," katanya.

Mandalika Jadi Panggung Pebalap Indonesia

Selain kesiapan infrastruktur, MotoGP Mandalika 2026 juga menjadi sorotan karena hadirnya dua pebalap muda Indonesia yang akan tampil di kelas dunia.

Mario Suryo Aji akan berlaga di kelas Moto2, sementara Veda Ega Pratama tampil di kelas Moto3 pada seri MotoGP Mandalika yang dijadwalkan berlangsung pada 9-11 Oktober 2026.

Troy menilai kehadiran dua pebalap tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan talenta balap nasional mulai menunjukkan hasil.

"Ini membuktikan proses pembibitan atlet-atlet Indonesia bukan hanya sekadar wacana. Kehadiran Sirkuit Pertamina Mandalika memberikan proses yang sekarang bisa kita lihat bersama," ujarnya.

Meski demikian, Troy menyebut perjalanan Mario Aji dan Veda Ega masih panjang untuk mencapai level tertinggi di dunia balap motor. Karena itu, pengembangan fasilitas dan ekosistem olahraga otomotif tetap menjadi perhatian.

ITDC menegaskan akan terus mengembangkan kawasan Mandalika sebagai destinasi sport tourism unggulan Indonesia sekaligus menjadi tuan rumah berbagai ajang internasional.* (in/dh)

YOGYAKARTA – Pemerintah memastikan pendanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebesar Rp240 triliun telah tersedia untuk mendukung operasional koperasi selama enam tahun ke depan. Pemerintah menyebut skema pembiayaan akan dilakukan secara bertahap dengan pembayaran pokok dan bunga pinjaman.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dana tersebut berasal dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pemerintah nantinya akan menanggung pembayaran cicilan pinjaman tersebut.

Baca Juga:

• Ekonomi Masih Lesu, Pengamat Usul Target Pajak Diturunkan

Menurutnya, pembayaran cicilan diperkirakan mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun. Besaran tersebut akan menyesuaikan dengan jumlah koperasi yang mulai menjalankan kegiatan operasional.

"Pokok dan bunganya selama enam tahun ke depan, mungkin setahun sekitar Rp40 triliun, sesuai dengan jumlah koperasi yang beroperasi," katanya.

Purbaya menegaskan persoalan pendanaan program Kopdes Merah Putih tidak lagi menjadi kendala. Namun, pemerintah kini berfokus memastikan pelaksanaan program berjalan rapi, transparan, dan minim kebocoran anggaran.

Selain pendanaan utama, pemerintah juga menyiapkan dukungan awal bagi koperasi yang baru berjalan. Dukungan tersebut meliputi pelatihan, biaya operasional, hingga pembayaran gaji pegawai selama satu hingga dua tahun pertama.

Pemerintah berharap setelah melewati masa awal tersebut, koperasi dapat berkembang secara mandiri dan memiliki kemampuan bisnis yang berkelanjutan.

Kopdes Merah Putih Diklaim Punya Prospek Bisnis

Purbaya menilai prospek Koperasi Desa Merah Putih cukup menjanjikan. Salah satu faktor pendukungnya adalah kebijakan pemerintah yang akan menyalurkan barang-barang bersubsidi melalui jaringan koperasi tersebut.

"Semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu. Jadi harusnya dari situ saja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung," ujar Purbaya.

Meski demikian, ia mengingatkan keberhasilan program tersebut bergantung pada pengelolaan yang bersih dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

Terkait isu dugaan kenaikan harga atau markup pengadaan kendaraan operasional untuk Kopdes Merah Putih, Purbaya menyebut pemerintah belum melakukan audit khusus karena program masih dalam tahap pelaksanaan.

Namun, ia memastikan pengawasan tetap dilakukan melalui pemeriksaan secara acak maupun audit mendalam terhadap penggunaan anggaran.

"Setiap anggaran yang besar akan kita cek secara random atau satu per satu secara detail. Tujuannya bukan untuk mengganggu, tetapi membantu supaya pelaksanaannya lebih rapi," jelasnya.

Pemerintah berharap program Kopdes Merah Putih dapat memperkuat ekonomi desa sekaligus menjadi penggerak distribusi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.* (k/dh)