MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengembangkan desa serta kelurahan kreatif melalui program Kampung Kreatif Sumut Berkah (KKSB).

Program ini ditujukan untuk mengangkat potensi lokal sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• RSUD dr M Thomsen Segera Diserahkan ke Pemkot Gunungsitoli, Wagub Sumut Surya Pastikan Persiapan Dimatangkan

Melalui KKSB, kawasan yang memiliki potensi ekonomi diharapkan dapat berkembang menjadi pusat kegiatan produktif, wisata, dan usaha masyarakat.

Bobby menyampaikan hal itu saat mendengarkan paparan calon nominasi pemenang KKSB 2026 di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin, 26 Oktober 2026.

Menurut Bobby, pengembangan kampung kreatif tidak cukup hanya mengandalkan keindahan kawasan.

Pemerintah daerah juga perlu melihat persoalan yang dihadapi masyarakat dan mengubahnya menjadi peluang ekonomi.

"Ada beberapa indikator penilaian yang harus dipenuhi. Salah satunya desa yang mempunyai permasalahan atau persoalan, namun di dalamnya memiliki potensi. Misalnya daerah yang punyai aliran sungai atau anak sungai yang selama ini mengganggu pemandangan atau tempat pembuangan sampah. Ini dianggap masalah, namun mempunyai potensi yang bisa diubah menjadi penyelesaian. Kemudian penyelesaian itu ada tambahan potensi ekonomi," terang Gubernur Sumut.

Bobby mengatakan, program Kampung Kreatif Sumut Berkah diikuti 45 proposal dari desa dan kelurahan di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Tim penjaringan telah menyelesaikan sejumlah tahapan evaluasi, termasuk Rapat Pleno II Hasil Penilaian Verifikasi dan Validasi Lapangan.

Dalam tahapan penilaian tersebut, pemerintah mempertimbangkan kemampuan setiap daerah mengembangkan potensi lokal menjadi kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pada kesempatan itu, Bobby mendengarkan presentasi calon nominasi pemenang dari tiga kabupaten, yakni Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Humbang Hasundutan.

Masing-masing daerah memaparkan rencana pengembangan wilayah yang disesuaikan dengan potensi setempat.

Presentasi disampaikan langsung oleh Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, dan Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan.

KKSB merupakan Program Strategis Daerah pada masa kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Program ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memperkuat identitas daerah, mendorong kreativitas masyarakat, dan memperluas kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Salah satu usulan yang dipaparkan dalam program KKSB berasal dari Kabupaten Deli Serdang.

Bupati Asri Ludin Tambunan mengajukan pengembangan sentra wisata tanaman hias bernama Harapan Square di Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa.

Kawasan tersebut berada di Dusun VII hingga Dusun XI. Lokasinya merupakan dataran rendah yang berjarak sekitar 25 kilometer dari Kota Medan.

Menurut Asri, posisi Desa Bangun Sari Baru cukup strategis untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata, termasuk bagi pengunjung yang baru tiba melalui Bandara Internasional Kualanamu.

Selama ini, sebagian warga telah menjalankan usaha penjualan tanaman hias di kawasan tersebut.

Namun, aktivitas perdagangan itu dinilai belum tertata dengan baik sehingga potensi ekonominya belum berkembang secara maksimal.

"Di kawasan itu, masyarakat sekitar sudah ada yang menjual tanaman hias, namun belum tertata. Sehingga dengan adanya Harapan Square ini lokasinya lebih teratur dan menjadikan nilai tambah," ujarnya.

Melalui Harapan Square, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ingin menata kawasan penjualan tanaman hias agar lebih terorganisasi dan menarik bagi pengunjung.

Penataan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk sekaligus memperluas pasar bagi pedagang setempat.

Asri mengatakan, pengembangan Harapan Square diproyeksikan memberikan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan survei yang dilakukan, pendapatan penjual bunga di kawasan tersebut saat ini rata-rata berkisar Rp2 juta hingga Rp5 juta per bulan.

Dengan adanya Harapan Square, pendapatan mereka diperkirakan dapat meningkat menjadi Rp5 juta hingga Rp10 juta per bulan.

Selain meningkatkan pendapatan pedagang, proyek ini diharapkan membuka lapangan kerja baru bagi penduduk sekitar yang mayoritas berasal dari keluarga miskin.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga menargetkan pengembangan kawasan tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, memperluas distribusi tanaman hias, menambah jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta membantu mengurangi jumlah keluarga miskin.

Melalui program Kampung Kreatif Sumut Berkah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong daerah untuk tidak hanya mengatasi persoalan lingkungan dan penataan wilayah, tetapi juga mengubah potensi tersebut menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat.

Namun, peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja di Harapan Square masih berupa proyeksi.

Hasilnya akan bergantung pada realisasi pembangunan, penataan kawasan, jumlah pengunjung, serta kemampuan pedagang memasarkan produk mereka.* (ad)

NIAS — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematangkan persiapan penyerahan pengelolaan RSUD dr M Thomsen kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Proses penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) rumah sakit tersebut dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Ancam Copot Lurah dan Petugas yang Terbukti Pungli Adminduk di Medan, Minta Warga Berani Melapor

Persiapan serah terima dibahas dalam rapat yang digelar pada Senin, 26 Oktober 2026.

Pemerintah provinsi bersama pemerintah daerah terkait memastikan seluruh proses administrasi dan teknis berjalan sesuai ketentuan.

Surya menyatakan, perhatian Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution terhadap pembangunan Kepulauan Nias merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Salam dari Bapak Gubernur Sumatera Utara. Keinginan Beliau, Kepulauan Nias ini harus bisa lebih baik lagi. Itu tekad kami," ujar Surya.

Surya mengatakan, kehadiran jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sempat berkantor di Kepulauan Nias merupakan upaya untuk melihat secara langsung persoalan dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Menurut dia, perhatian terhadap Kepulauan Nias tidak akan berkurang meskipun daerah lain juga membutuhkan dukungan pembangunan dari pemerintah provinsi.

Ia menegaskan, peningkatan pembangunan di Kepulauan Nias merupakan bagian dari komitmen pemerintah yang telah disampaikan sejak masa sosialisasi menjelang pemilihan kepala daerah.

"Kalau Nias ini nanti tidak bisa lebih baik di kepemimpinan Pak Bobby, tentu yang salah kami-kami ini," tegasnya.

Terkait penyerahan RSUD dr M Thomsen, Surya meminta seluruh pihak memastikan kelengkapan dokumen dan kesiapan teknis sebelum proses serah terima dilaksanakan.

Jika masih terdapat hal yang perlu diperbaiki dalam berita acara maupun aspek lainnya, pembahasan harus dilakukan bersama agar proses peralihan berjalan lancar.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah membentuk tim percepatan melalui Surat Keputusan Gubernur.

Dalam susunan tim tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah bertindak sebagai pengarah, sedangkan sekretaris daerah menjadi penanggung jawab proses serah terima di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Surya turut menyinggung Surat Menteri Kesehatan Nomor 0201/D/2430/2026 tertanggal 30 Juni 2026 mengenai revitalisasi rumah sakit umum daerah di Kabupaten Nias sebagai salah satu dasar yang menjadi perhatian dalam proses tersebut.

Sejumlah perangkat daerah dilibatkan dalam persiapan ini, antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Biro Hukum, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, serta instansi terkait lainnya.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor mengatakan, jajaran pemerintah provinsi menjalankan arahan Gubernur Bobby Nasution untuk memberikan perhatian serius terhadap pembangunan Kepulauan Nias.

Ia menyebutkan, keterlibatan langsung jajaran pemerintah provinsi di wilayah tersebut bertujuan memahami kondisi daerah sekaligus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.

Bupati Nias Ya'atulo Gulo menyatakan mendukung rencana penyerahan RSUD dr M Thomsen kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Namun, ia meminta proses peralihan aset dan pengelolaan rumah sakit dipersiapkan secara matang agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan.

Ya'atulo mengapresiasi perhatian Gubernur Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya terhadap pembangunan Kepulauan Nias, termasuk fasilitasi penyerahan rumah sakit tersebut.

"Atas perhatian Pak Gubernur maupun Pak Wakil Gubernur di Kepulauan Nias ini, kami mengucapkan terima kasih. Termasuk dalam memfasilitasi penyerahan RSUD dr M Thomsen ke Kota Gunungsitoli," ujarnya.

Menurut Ya'atulo, kelancaran proses peralihan menjadi hal penting karena rumah sakit tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Karena itu, seluruh aspek administrasi, aset, dan pengelolaan perlu dipastikan siap sebelum tanggung jawab pengelolaan beralih kepada pemerintah kota.

Wali Kota Gunungsitoli Sowa'a Laoli menyatakan pemerintah kota siap menerima penyerahan RSUD dr M Thomsen dari Pemerintah Kabupaten Nias.

Sebagai bagian dari persiapan, Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menyiapkan regulasi mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) rumah sakit tersebut.

Regulasi itu diperlukan untuk mendukung pengelolaan rumah sakit setelah proses serah terima.

Sowa'a juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bobby Nasution, Wakil Gubernur Surya, dan seluruh jajaran pemerintah provinsi yang telah memfasilitasi proses penyerahan.

"Atas nama Pemerintah Kota Gunungsitoli, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang senantiasa memfasilitasi sehingga hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan persiapan penyerahan RSUD dr. M. Thomsen," ujarnya.

Ia menilai penyerahan rumah sakit tersebut penting bagi keberlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kota Gunungsitoli menyatakan siap menerima pengelolaan rumah sakit dengan tetap memperhatikan aspek teknis yang perlu disepakati bersama.

Penyerahan RSUD dr M Thomsen dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober 2026.

Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait berharap seluruh persiapan administrasi, aset, personel, dan pendanaan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga peralihan pengelolaan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat Kepulauan Nias.
* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas meminta masyarakat melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) oleh jajaran Pemerintah Kota Medan.

Rico menegaskan, seluruh pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan pemerintah kota tidak dipungut biaya.

Baca Juga:

• Rico Waas Ingatkan Rumah Sakit di Medan agar Tak Tolak Pasien BPJS Kesehatan: Orang Lagi Kesakitan Jangan Dipersulit!

"Laporkan. bilamana menemukan pungutan liar dalam pengurusan administrasi kependudukan," ujar Rico Waas di Medan, Senin (26/10/2026).

Menurut Rico, pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar telah melanggar ketentuan yang berlaku dan perlu dievaluasi oleh pemerintah kota.

"Jika ada pegawai yang melakukan pungutan itu melanggar ketentuan yang berlaku, yang harus dievaluasi pemerintah kota setempat," ujarnya.

Rico mengatakan, penegasan tersebut merupakan tindak lanjut atas aduan masyarakat yang diduga menjadi korban pungutan liar ketika mengurus surat keterangan ahli waris keluarga.

Menanggapi laporan itu, ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pegawai yang terbukti melakukan pungli dalam pelayanan publik di Kota Medan.

"Kalau ada pungli, kita copot manusianya. Siapa yang memungut? Lurahnya atau petugas-petugasnya. Kalau ada pungutan kita evaluasi," kata dia.

Pemerintah Kota Medan akan mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat apabila ditemukan pelanggaran.

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah praktik serupa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Rico menegaskan, pemerintah kota berkomitmen memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan, Rico meminta warga melaporkan setiap dugaan pungutan liar melalui Inspektorat atau aplikasi PengawasMU.

"Laporkan ke Inspektorat, bisa juga melalui aplikasi PengawasMU, laporkan kalau ada permintaan uang dari pihak tertentu, biar diperiksa," ujarnya.

Melalui saluran pengaduan tersebut, masyarakat diharapkan berani melaporkan permintaan uang yang tidak sesuai ketentuan ketika mengurus dokumen kependudukan.

Pemerintah Kota Medan menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan harus berjalan sesuai aturan.

Pengaduan masyarakat juga menjadi salah satu langkah untuk mengawasi kinerja aparatur dan memastikan pelayanan publik berlangsung secara transparan, akuntabel, serta bebas dari pungutan liar.
* (at/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas meminta seluruh rumah sakit di Kota Medan tidak menolak pasien pengguna BPJS Kesehatan yang membutuhkan pelayanan medis.

Ia menegaskan, pasien yang sedang sakit, terutama dalam kondisi berat, harus mendapatkan pertolongan tanpa dipersulit oleh persoalan administrasi.

Baca Juga:

• Tahukah Anda? 3 Nama Kecamatan di Medan Ini Ternyata Berasal dari Istilah Asing, Begini Sejarahnya

Rico mengatakan, berdasarkan kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan, rumah sakit diminta tidak menolak pasien meskipun kepesertaan BPJS Kesehatan mereka dinyatakan nonaktif sementara.

Menurut dia, penanganan medis harus menjadi prioritas agar kondisi pasien tidak semakin memburuk dan risiko yang tidak diinginkan dapat dihindari.

"Orang lagi kesakitan itu jangan dipersulit. Bahkan dia bilang sudah sangat berat kondisi kesehatannya, disuruh pindah pula. Jangan begitu rumah sakit. Sama-sama kalau mau merawat masyarakat, ya semuanya dirawat," kata Rico Waas.

Rico menjelaskan, penegasan tersebut merupakan tindak lanjut atas aduan masyarakat yang mengaku mengalami penolakan saat hendak mendapatkan pelayanan di salah satu rumah sakit di Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan akan menelusuri laporan tersebut dengan meminta keterangan dari pihak rumah sakit terkait.

Rico juga meminta Dinas Kesehatan Kota Medan memeriksa penyebab penolakan agar persoalan itu dapat diselesaikan secara jelas.

"Saya minta Dinkes (Dinas Kesehatan) untuk panggil pihak rumah sakit itu, apa kasusnya, apa permasalahannya, kenapa di rumah sakit berikutnya enggak ditolak? Apa masalahnya?," ujar Rico Waas.

Ia meminta persoalan tersebut ditangani sebagaimana mestinya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, terutama masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis.

Rico menegaskan, kejadian itu akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.

Ia berharap kendala serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.

Rico juga mengingatkan bahwa masyarakat Kota Medan tercakup dalam program Universal Health Coverage (UHC), yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah kota sesuai ketentuan program.

Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memastikan warga dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa terkendala biaya.

"Seluruh masyarakat Kota Medan juga tercakup dalam Program Universal Health Coverage (UHC) yang pembiayaannya ditanggung pemerintah kota. Karena itu warga tidak perlu khawatir mengakses layanan kesehatan karena kendala biaya," ujar Wali Kota Medan Rico Waas.

Pemerintah Kota Medan berharap seluruh fasilitas kesehatan memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengutamakan keselamatan pasien.

Masyarakat yang mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan juga diharapkan menyampaikan pengaduan kepada pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti.
* (at/ad)

MEDAN — Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan perkebunan dan pertemuan berbagai budaya.

Jejak sejarah tersebut tidak hanya terlihat dari bangunan bersejarah, tetapi juga dari nama sejumlah wilayahnya.

Baca Juga:

• Banjir dan Longsor Terjang 6 Kabupaten di Sumut! Ratusan Warga Terdampak, Jalan hingga Jembatan Putus

Nama-nama tersebut berkaitan dengan sejarah perkebunan pada masa lalu, termasuk kedatangan investor asing ke wilayah Deli.

Saat itu, perkebunan tembakau menjadi salah satu komoditas penting yang membuat kawasan tersebut dikenal luas.

Lantas, bagaimana asal-usul ketiga nama kecamatan tersebut?

1. Medan Marelan, Berasal dari Nama Perkebunan Maryland

Kecamatan Medan Marelan berada di bagian utara Kota Medan.

Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah barat dan selatan, Medan Labuhan di sebelah timur, serta Medan Belawan di sebelah utara.

Pada masa lalu, kawasan Marelan merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Deli yang dimanfaatkan sebagai perkebunan melalui hak konsesi dari sultan.

Tidak hanya pengusaha Belanda, investor dari berbagai negara juga datang ke Deli untuk mengembangkan usaha perkebunan.

Mereka berasal dari Amerika, Inggris, Jerman, Swiss, Prancis, Polandia, Ceko, dan Belgia.

Awalnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama yang ditanam.

Seiring waktu, perkebunan di wilayah tersebut juga mengembangkan komoditas lain, seperti karet, kopi, lada, pala, kelapa sawit, dan teh.

Sejumlah perkebunan menggunakan nama lokal, sementara yang lain memakai istilah asing. Salah satunya adalah perkebunan Maryland.

Dalam artikel A Plantation City on the East Coast of Sumatera 1870–1942, Dirk A. Buiskool menyebut Maryland sebagai salah satu perkebunan di sekitar Medan yang menggunakan nama berbahasa Inggris.

Maryland sendiri merupakan nama salah satu negara bagian di Amerika Serikat yang pada masa lalu merupakan koloni Inggris.

Nama perkebunan Maryland atau Maryland Estate kemudian dikaitkan dengan asal-usul nama Marelan yang digunakan hingga sekarang.

Penggunaan nama Medan Marelan sebagai nama kecamatan dimulai pada 1992, saat Kota Medan dipimpin Wali Kota H. Bachtiar Jafar.

Pembentukan kecamatan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 yang ditetapkan pada 13 Juli 1992.

Peraturan itu mengatur pembentukan 18 kecamatan di Provinsi Sumatera Utara, termasuk Medan Marelan dan Medan Perjuangan di Kota Medan.

Berdasarkan peraturan tersebut, wilayah Medan Marelan dibentuk dari sebagian wilayah Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Deli.

Wilayah yang berasal dari Medan Labuhan meliputi Kelurahan Labuhan Deli, Rengas Pulau, dan Terjun.

Sementara itu, wilayah yang berasal dari Medan Deli adalah Kelurahan Tanah Enam Ratus.

2. Medan Helvetia, Nama yang Berkaitan dengan Swiss

Nama asing berikutnya adalah Medan Helvetia. Kecamatan ini merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara.

Nama Helvetia berkaitan dengan Swiss, yang dalam bahasa Latin dikenal sebagai Helvetia.

Sejarah nama tersebut tidak terlepas dari perkembangan perkebunan tembakau di kawasan Deli pada abad ke-19.

Pada 1865, dua pemilik perkebunan asal Swiss, Mots dan Breker, mendirikan perkebunan tembakau bernama Konigsgrätz.

Nama perkebunan tersebut kemudian diubah menjadi Helvetia.

Nama itu bertahan dan terus digunakan sebagai nama wilayah hingga akhirnya dikenal sebagai Kecamatan Medan Helvetia.

Kisah ini menunjukkan bagaimana aktivitas perkebunan pada masa kolonial turut meninggalkan jejak dalam penamaan wilayah di Kota Medan.

3. Medan Polonia, Berasal dari Nama Latin Polandia

Kecamatan Medan Polonia juga memiliki nama yang berkaitan dengan bahasa asing. Polonia merupakan nama Latin untuk Polandia.

Kecamatan ini berbatasan dengan Medan Baru di sebelah barat, Medan Maimun di sebelah timur, Medan Johor di sebelah selatan, dan Medan Petisah di sebelah utara.

Di wilayah ini terdapat Pangkalan Udara Soewondo milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU), yang sebelumnya dikenal sebagai Bandara Internasional Polonia.

Nama Polonia juga masih digunakan dalam sejumlah konteks yang berkaitan dengan Polandia.

Salah satu contohnya adalah kontes kecantikan nasional di negara tersebut yang dikenal dengan nama Miss Polonia.

Pemenang kontes ini menjadi salah satu wakil Polandia dalam ajang Miss World.

Selain memiliki sejarah penamaan yang berkaitan dengan Polandia, Medan Polonia juga dikenal sebagai kawasan dengan penduduk yang beragam.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2020, Kecamatan Medan Polonia memiliki 59.915 penduduk dengan luas wilayah 9,01 kilometer persegi.

Kepadatan penduduknya mencapai sekitar 6.650 jiwa per kilometer persegi.

Pada 2021, jumlah penduduk kecamatan ini tercatat sebanyak 61.773 jiwa.

Penduduk Medan Polonia berasal dari berbagai latar belakang suku. Suku Jawa, Melayu Deli, Batak, Tionghoa, dan India termasuk kelompok yang banyak ditemukan.

Selain itu, terdapat pula masyarakat Minang, Aceh, Sunda, Nias, Pesisir, Bugis, dan kelompok lainnya.

Keragaman tersebut juga terlihat dalam kehidupan beragama masyarakatnya.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, sebanyak 69,22 persen penduduk Medan Polonia memeluk agama Islam.

Sementara itu, pemeluk agama Kristen mencapai 16,61 persen, terdiri atas Protestan 14,31 persen dan Katolik 2,30 persen.

Pemeluk agama Buddha tercatat sebesar 11,46 persen, Hindu 2,70 persen, dan Konghucu 0,01 persen.

Untuk menunjang kehidupan beragama masyarakat, kecamatan ini memiliki 25 masjid, 16 gereja, 13 vihara, serta dua pura atau kuil.

Jejak Sejarah dalam Nama Wilayah Kota Medan

Asal-usul nama Medan Marelan, Medan Helvetia, dan Medan Polonia memperlihatkan hubungan antara sejarah perkebunan, kedatangan investor asing, dan perkembangan wilayah Deli pada masa lalu.

Nama-nama tersebut menjadi bagian dari identitas geografis Kota Medan yang terbentuk melalui perjalanan sejarah panjang.

Bagi masyarakat, mengenal asal-usul nama kecamatan tidak hanya menambah pengetahuan tentang wilayah tempat tinggal, tetapi juga membantu memahami bagaimana aktivitas ekonomi dan pertemuan berbagai budaya ikut membentuk sejarah Kota Medan hingga saat ini.* (it/ad)

MEDAN — Banjir dan tanah longsor melanda enam kabupaten di Sumatera Utara pada pekan ketiga hingga keempat Oktober 2026.

Bencana yang dipicu hujan berintensitas tinggi itu merusak rumah, memutus akses jalan, menghanyutkan jembatan, hingga merendam jalur lintas antardaerah.

Baca Juga:

• Terbongkar! SPBU di Sergai Diduga Curangi Konsumen Selama 7 Tahun, Polda Sumut Bongkar Modusnya

Dampak banjir terparah dilaporkan terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Luapan Sungai Tukka dan Sungai Lopian merendam permukiman di sejumlah kecamatan.

Di wilayah perbukitan, longsor merusak badan jalan dan mengganggu mobilitas warga.

Di tengah penanganan bencana hidrometeorologi tersebut, tiga kabupaten, yakni Tapanuli Tengah, Dairi, dan Labuhanbatu Utara, juga menghadapi kejadian luar biasa (KLB) penyakit, berupa demam berdarah dengue (DBD) dan malaria.

Tanggul Jebol, 424 Warga Terdampak Banjir di Tapanuli Tengah

Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak banjir paling parah.

Hujan deras sejak Jumat, 23 Oktober 2026, pukul 18.00 WIB, hingga kembali mengguyur pada Minggu, 25 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB, menyebabkan Sungai Tukka dan Sungai Lopian meluap di empat kecamatan.

Di Kelurahan Bona Lumban, Kecamatan Tukka, air bah setinggi sekitar 1,5 meter menerjang permukiman warga di Lingkungan I, II, III, dan IV.

Sekitar 106 kepala keluarga atau 424 jiwa terdampak banjir.

Kerusakan tanggul penahan sungai memperparah keadaan. Air masuk ke permukiman setelah tanggul tergerus dan jebol.

Arus sungai yang deras juga memutus satu jembatan darurat yang menghubungkan Lingkungan I atau Pasir Bidang dengan Lingkungan III atau Borotan.

"Tanggul penahan air sungai mengalami kerusakan, tergerus dan jebol, sehingga air sungai memasuki ke permukiman warga. Satu unit jembatan darurat terputus akibat derasnya arus sungai," tulis laporan itu.

Di Lingkungan II, Sigotom, air merendam rumah warga hingga setinggi pinggang orang dewasa.

Banjir juga sempat menutup akses kendaraan roda dua dan roda empat.

Dampak serupa terjadi di Kecamatan Sarudik. Banjir setinggi paha orang dewasa merendam permukiman di Kelurahan Sibuluan Nalambok.

Satu rumah semipermanen dilaporkan hanyut terbawa arus.

Sementara itu, di Kecamatan Pandan, genangan setinggi dada orang dewasa merendam Kelurahan Sibuluan Indah dan Sibuluan Raya.

Di Kecamatan Badiri, luapan Sungai Lopian setinggi sekitar 10 sentimeter menggenangi jalan raya di sekitar simpang Gereja GPDI Lopian.

Longsor Rusak Jalan dan Lahan Pertanian di Dairi

Bencana banjir dan longsor juga merusak infrastruktur serta lahan pertanian di Kabupaten Dairi.

Hujan lebat pada Jumat, 23 Oktober 2026, memicu banjir dan longsor di Dusun 5 Sukumblin, Desa Lae Ambat, Kecamatan Silima Pungga-Pungga.

Sekitar lima hektare lahan pertanian jagung dan komoditas lainnya rusak. Selain itu, delapan titik jalan usaha tani hancur dan satu jembatan hanyut terbawa arus sungai.

Longsor turut merusak badan jalan di Kecamatan Tanah Pinem, termasuk jalur Desa Pasir Mbelang menuju Desa Pasir Tengah serta ruas Simpang Renun menuju Desa Lau Njuhar 1.

Kerusakan juga terjadi di Dusun Huta Pansur, Desa Janji, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, serta bahu jalan kabupaten menuju Taman Wisata Alam Sicike-cike di Desa Lae Hole II, Kecamatan Parbuluan.

Di Kabupaten Tapanuli Utara, jalan lintas Tarutung–Sibolga di Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, sempat lumpuh total akibat jalan amblas dan longsor sepanjang 10–15 meter pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Berdasarkan laporan per Minggu, 25 Oktober 2026, jalur tersebut sudah dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat dengan sistem buka-tutup.

Sementara itu, di Kabupaten Nias, longsor menyebabkan badan jalan ruas Holi–Fatodano di Dusun I, Desa Fatodano, Kecamatan Ulugawo, amblas dan patah sejak Selasa, 20 Oktober 2026.

Kerusakan tersebut membuat jalan tidak bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

"Ruas jalan Holi–Fatodano terjadi longsor sehingga badan jalan amblas dan patah serta tidak bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat," tulis laporan itu.

Jalur di Deli Serdang dan Labuhanbatu Utara Sempat Terganggu

Di Kabupaten Deli Serdang, longsor dengan material setinggi sekitar 30 meter dan lebar 10 meter sempat memutus jalur alternatif Namorambe–Sembahe di Desa Batu Mbeling, Kecamatan Sibolangit, pada Sabtu, 24 Oktober 2026, pukul 17.50 WIB.

Jalur tersebut kini kembali normal setelah warga bergotong royong membersihkan material longsor.

Gangguan lalu lintas juga terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), tepatnya di Dusun Suka Maju, Desa Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Banjir setinggi sekitar 30 sentimeter yang menggenangi jalan sepanjang 50 meter sempat menyebabkan kemacetan hingga dua kilometer pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Genangan tersebut dilaporkan telah surut.

KLB DBD di Tapanuli Tengah Capai 706 Kasus

Selain banjir dan longsor, Sumatera Utara menghadapi persoalan kesehatan masyarakat akibat penyebaran penyakit menular.

Di Kabupaten Tapanuli Tengah, kejadian luar biasa demam berdarah dengue yang merebak di 11 kecamatan sejak Januari hingga 19 Oktober 2026 tercatat mencapai 706 kasus.

Angka kejadian atau incidence rate mencapai 169,8 per 100.000 penduduk, dengan lima orang meninggal dunia.

Jumlah kasus tertinggi terjadi pada Mei, yakni 146 kasus. Pada April tercatat 109 kasus, dengan dua orang meninggal dunia.

Di Kabupaten Dairi, wabah malaria kembali muncul di Desa Sopo Butar, Kecamatan Siempat Nempu Hilir.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, wabah tersebut menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Penularan lokal mulai tercatat pada Januari 2026 dengan 23 kasus. Kondisi ini menjadi perhatian karena Dairi sebelumnya telah menerima sertifikat eliminasi malaria.

Pada Februari tercatat 11 kasus dengan satu kematian.

Selanjutnya, terdapat 14 kasus pada Maret, 19 kasus dengan satu kematian pada April, 14 kasus pada Mei, tujuh kasus pada Juni, dan 10 kasus pada Juli.

Pada Agustus, tidak ada kasus yang tercatat dalam laporan tersebut.

Kasus malaria juga ditemukan di Kelurahan Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pada September 2026, dilaporkan 10 kasus penularan lokal.

Selain itu, terdapat tiga pasien positif demam di Puskesmas Tanjung Leidong, Kecamatan Kualuh Leidong.

BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat hingga Dini Hari

Ancaman banjir dan longsor masih perlu diwaspadai seiring masuknya wilayah Sumatera Utara ke musim hujan.

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, menyatakan Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Tapanuli Tengah berada dalam status waspada terhadap curah hujan tinggi, yakni 150–200 milimeter per dasarian, pada periode 21–31 Oktober 2026.

"BMKG mengidentifikasi adanya sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia barat Aceh yang mengakibatkan adanya belokan angin dan konfluensi (pertemuan massa udara) di Sumatra Utara. Kondisi ini berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang disertai petir dan angin kencang pada siang hingga dini hari dengan durasi lebih dari tiga jam," ungkap Hendro dalam surat imbauan resminya.

Sirkulasi siklonik tersebut memengaruhi pola pergerakan angin dan pertemuan massa udara di Sumatera Utara.

Kondisi ini berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan dan memicu cuaca ekstrem di sejumlah wilayah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memperpanjang status transisi darurat ke pemulihan bencana banjir, tanah longsor, dan gempa bumi selama tiga bulan, hingga 31 Desember 2026.

Kebijakan tersebut ditetapkan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.

Sebelumnya, melalui Instruksi Gubernur Nomor 188.54/8/INST/2026, Bobby meminta seluruh kepala daerah di Sumatera Utara memperketat langkah mitigasi saat hujan lebat.

"Melakukan evakuasi mandiri berbasis komunitas pada permukiman di bawah tebing yang kawasan rawan longsor terhitung sejak hujan lebat turun lebih dari satu jam berturut-turut, serta menghentikan seluruh aktivitas warga di sepanjang bantaran sungai yang mengalami peningkatan debit air pada saat cuaca ekstrem," tegas Bobby dalam instruksi tertulisnya.

Masyarakat yang tinggal di dekat tebing, lereng, dan bantaran sungai diimbau meningkatkan kewaspadaan selama hujan deras.

Warga juga perlu mengikuti arahan petugas setempat dan segera melakukan evakuasi apabila kondisi lingkungan menunjukkan tanda-tanda bahaya.* (it/ad)

JAKARTA — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menjalin kerja sama untuk menghadapi penyebaran berita bohong atau hoaks serta meningkatkan kompetensi wartawan.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Lapas Labuhan Ruku Keluarkan 82 Tahanan untuk Jalani Persidangan di Pengadilan Negeri Kisaran

Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, kolaborasi tersebut berangkat dari gagasan bersama untuk menghadapi penyebaran hoaks yang semakin kompleks di ruang digital.

"Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks," kata Firdaus.

Menurut Firdaus, penguatan kompetensi wartawan menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas informasi yang diterima masyarakat.

Ia menilai upaya melawan hoaks tidak cukup dilakukan dengan membantah informasi palsu setelah telanjur menyebar, tetapi juga harus disertai peningkatan profesionalitas dan kemampuan verifikasi di kalangan jurnalis.

Firdaus mengatakan, SMSI menaungi ribuan perusahaan media siber, termasuk media rintisan atau startup, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Jaringan tersebut dinilai dapat membantu memperluas jangkauan informasi pembangunan kepada masyarakat.

"Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan," ujarnya.

Ia juga menyampaikan dukungan terhadap upaya mengintegrasikan RRI dan TVRI sebagai platform media publik dengan jangkauan lebih luas.

"SMSI juga mendukung pengintegrasian RRI dan TVRI menjadi platform global sebagai kekuatan pemerintah," kata Firdaus.

Firdaus berharap kolaborasi SMSI dan RRI tidak hanya memperkuat penyebaran informasi pembangunan, tetapi juga mendorong terbentuknya ekosistem pers yang profesional dan mampu menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya bersama menghadapi tantangan informasi di era digital.

"Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks," kata Hendrasmo.

Menurut Hendrasmo, tantangan penyebaran informasi tidak hanya berkaitan dengan perusahaan media besar.

Media kecil dan media rintisan juga mempunyai peran penting dalam membentuk kualitas informasi publik.

Karena itu, kerja sama dengan SMSI diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi wartawan sekaligus memperkuat kolaborasi antarmedia dalam menghasilkan konten yang berkualitas.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat yang hadir dalam kegiatan tersebut menyoroti perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi.

Menurut dia, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara informasi diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi.

Pada masa lalu, informasi melalui media massa melewati proses produksi dan penyuntingan sebelum diterbitkan.

Media juga memiliki identitas serta pihak yang bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan.

Namun, perkembangan media sosial membuat siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan informasi dengan cepat, tanpa selalu melalui proses pemeriksaan seperti yang diterapkan di ruang redaksi media profesional.

"Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik," ujarnya.

Komaruddin mengingatkan bahwa banyaknya informasi yang tersedia tidak otomatis meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat.

Informasi yang benar dapat bercampur dengan kabar yang belum terverifikasi, konten sensasional, hingga penipuan.

Ia juga menyoroti peran algoritma platform digital dalam menentukan informasi yang muncul di hadapan pengguna.

Algoritma merupakan sistem yang mengolah berbagai data dan aktivitas pengguna untuk menentukan konten yang direkomendasikan.

"Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan," kata Komaruddin.

Menurut dia, kebiasaan masyarakat menggunakan telepon pintar meninggalkan jejak data yang dapat digunakan platform digital untuk menyusun profil pengguna dan merekomendasikan konten tertentu.

Akibatnya, seseorang berpotensi terus menerima informasi yang sesuai dengan minat dan pandangannya, sedangkan informasi dari sudut pandang berbeda semakin jarang muncul.

Kondisi ini dapat mempersempit perspektif masyarakat jika tidak diimbangi dengan kebiasaan mencari dan memeriksa sumber informasi lain.

Komaruddin menilai kemampuan memeriksa informasi menjadi semakin penting di tengah derasnya arus konten digital.

Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan tidak langsung mempercayai kabar yang memancing emosi.

"Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa media sosial memiliki kemampuan menyebarkan pesan dan membentuk opini publik dalam waktu singkat.

Karena itu, informasi yang tidak diperiksa dengan baik berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memengaruhi penilaian masyarakat terhadap suatu peristiwa.

Dalam konteks tersebut, kerja sama antara lembaga penyiaran publik dan organisasi perusahaan media dinilai penting untuk memperkuat kualitas informasi yang beredar di masyarakat.

Kolaborasi SMSI dan RRI diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi berlanjut melalui pelatihan wartawan, pelaksanaan uji kompetensi, penguatan verifikasi berita, serta penyebarluasan informasi pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar Butar, Direktur PP LPP RRI Mistam, Dewan Penasihat SMSI Pusat Prof. Dr. Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Theodorus Dar Edi Yoga, serta Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Usaha Media Siber dan Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita.

Hadir pula Kepala Stasiun RRI Jakarta Ir. M. Bugi Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi RRI Ade Irosadi, dan Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doky.

Kerja sama ini menjadi langkah kedua lembaga untuk memperkuat kompetensi insan pers dan meningkatkan kualitas informasi publik di tengah tantangan penyebaran hoaks serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
* (ad)

SERDANG BEDAGAI — Polda Sumatera Utara menyegel stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Suka Damai di Jalan Medan–Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara.

Penyegelan dilakukan setelah polisi mengungkap dugaan praktik pengurangan takaran bahan bakar minyak (BBM) yang disebut telah berlangsung selama tujuh tahun.

Baca Juga:

• Buntut Nusron Wahid Dua Kali Tak Hadir Pemeriksaan, MAKI Laporkan Lima Pimpinan KPK ke Dewas

Keduanya diduga terlibat dalam praktik kecurangan pengisian BBM dengan mengubah pengaturan mesin pompa agar jumlah bahan bakar yang diterima konsumen lebih sedikit daripada yang dibayar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Irfan Rifai, menjelaskan DS diduga berperan sebagai manajer SPBU.

Sementara itu, HS diduga terlibat dalam perusakan segel mesin pompa BBM.

"Modusnya dengan merusak mesin pompa BBM jenis Solar, Pertalite dan Pertamax untuk mengubah setelan pompa sehingga mengurangi jumlah liter dalam setiap pengisian," ujar Irfan, Senin (26/10/2026).

Berdasarkan penghitungan metrologi untuk periode Juni hingga Oktober 2026, dugaan pengurangan takaran BBM tersebut menghasilkan keuntungan sekitar Rp 595,3 juta.

Metrologi merupakan bidang yang berkaitan dengan pengukuran, termasuk pemeriksaan ketepatan alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan.

Polisi mencatat dugaan selisih takaran Biosolar mencapai 32.768 liter.

Sementara itu, selisih takaran Pertalite tercatat sebanyak 34.681 liter dan Pertamax sebanyak 1.575 liter.

Temuan lain muncul saat petugas melakukan pengujian penjualan Solar menggunakan bejana ukur.

Hasil pengujian menunjukkan jumlah BBM yang seharusnya mencapai 20 liter mengalami kekurangan takaran.

"Dari pengujian tersebut, BBM yang seharusnya berjumlah 20 liter tercatat mengalami kekurangan sebanyak 510 mililiter," imbuhnya.

Kekurangan tersebut berarti konsumen berpotensi membayar BBM untuk volume 20 liter, tetapi hanya menerima sekitar 19,49 liter apabila hasil pengujian itu berlaku pada pengisian yang diuji.

Pengungkapan kasus SPBU Suka Damai merupakan bagian dari operasi pemberantasan penyelewengan BBM bersubsidi yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut bersama jajaran pada 20–25 Oktober 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain uang tunai Rp 77 juta, telepon seluler, rekaman kamera pengawas atau CCTV, flash disk, dan tang.

Penyegelan SPBU dilakukan sebagai bagian dari penanganan perkara dugaan kecurangan takaran BBM tersebut.

Adapun DS dan HS telah ditahan di Markas Polda Sumatera Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Kedua tersangka telah ditahan di Mapolda Sumut," ujarnya.

Irfan mengatakan penyidikan masih terus dikembangkan.

Polisi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan penyelewengan BBM bersubsidi tersebut, termasuk seorang aparatur sipil negara (ASN).

Namun, dugaan keterlibatan ASN itu masih dalam proses pendalaman penyidik.

Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai identitas maupun peran orang yang dimaksud.

Kasus ini menjadi sorotan karena dugaan pengurangan takaran BBM tidak hanya berpotensi merugikan konsumen, tetapi juga dapat berkaitan dengan penyelewengan distribusi BBM bersubsidi.

Penyidik masih mendalami mekanisme pengubahan mesin pompa, besaran kerugian, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh.
* (ss/ad)

JAKARTA — Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengadukan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas KPK.

Pengaduan yang disampaikan Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Minggu, 25 Oktober 2026, itu berkaitan dengan ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam dua kali panggilan pemeriksaan sebagai saksi.

Baca Juga:

• Polda Sumut Gerebek Sarang Narkoba di Deli Serdang, 12 Orang Positif Sabu dan Barak Dibakar

Boyamin mendesak KPK mengambil langkah hukum terhadap saksi yang telah dua kali tidak memenuhi panggilan tersebut.

"Mestinya KPK tegas dengan cara jemput paksa terbitkan surat perintah membawa kepada Nusron Wahid," ujar Boyamin, Minggu (25/10/2026).

Menurut Boyamin, ketidakhadiran saksi dalam pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara tegas agar tidak mengurangi kewibawaan lembaga penegak hukum.

Ia khawatir, tanpa tindakan yang jelas, saksi lain akan mengabaikan panggilan penyidik.

Perlu dicatat, pengaduan MAKI tersebut merupakan penilaian dan tuntutan dari pihak pelapor.

Dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan maupun penyidik KPK masih harus diperiksa oleh Dewan Pengawas.

Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan Nusron sebagai saksi pada 7 Oktober 2026.

Namun, ia tidak hadir dengan alasan memiliki agenda lain di lingkungan kementerian.

KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 15 Oktober 2026. Pada panggilan kedua tersebut, Nusron kembali tidak hadir.

Perkara itu antara lain berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.

Baca Juga:

• Harga Ayam di Medan Turun Jadi Rp 27 Ribu per Kg, 4 Daerah di Sumut Masih di Atas HET

Meski telah dua kali dipanggil sebagai saksi, status Nusron dalam pemeriksaan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa ia terlibat dalam tindak pidana yang sedang diusut.

Penetapan status hukum seseorang harus didasarkan pada proses dan alat bukti sesuai ketentuan yang berlaku.

Boyamin mengatakan persoalan saksi yang tidak memenuhi panggilan penyidik bukan hanya terjadi dalam perkara yang berkaitan dengan Nusron Wahid.

Ia juga menyinggung ketidakhadiran Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin dalam perkara proyek jalan di Sumatera Utara serta Witjaksono dalam kasus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Boyamin menilai penanganan terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan perlu dilakukan secara konsisten.

Menurut dia, ketidakjelasan tindak lanjut dapat membuat saksi lain menganggap panggilan penyidik tidak perlu dipatuhi.

"Dengan abai, takut dan lemotnya KPK atas mangkirnya panggilan saksi-saksi, maka menjadikan wibawa hukum dan wibawa KPK jatuh di mata masyarakat. Dan KPK dipandang rendah oleh saksi-saksi yang harusnya patuh hukum," kata Boyamin.

Ia juga memperingatkan kemungkinan dampak terhadap kepatuhan saksi dalam proses penyidikan.

"Tindakan KPK ini akan berdampak calon-calon saksi akan makin membangkang terhadap panggilan KPK karena tidak adanya risiko apa pun," ujarnya.

Ia mencontohkan dirinya yang pernah dikenai surat perintah membawa meskipun baru sekali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Atas dasar itu, MAKI meminta Dewan Pengawas KPK menindaklanjuti pengaduan terhadap seluruh pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak Rumah Ibadah Terlibat Berantas Narkoba di Sumatera Utara

MAKI berharap Dewas memeriksa dugaan pelanggaran etik dan ketidakprofesionalan pimpinan maupun penyidik dalam menangani saksi yang tidak memenuhi panggilan.

"MAKI sangat perlu mengadukan masalah ini kepada Dewan Pengawas KPK untuk memberikan teguran dan sanksi kepada Pimpinan dan Penyidik KPK atas dugaan pelanggaran etik dan ketidakprofesionalannya dalam menegakkan hukum yang berkeadilan," ucap Boyamin.

Melalui pengaduan itu, MAKI meminta adanya evaluasi terhadap penanganan pemanggilan saksi dalam proses penyidikan.

Namun, dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan belum dapat dianggap terbukti sebelum Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan.

Di tengah sorotan atas ketidakhadirannya dalam dua panggilan pemeriksaan KPK, Nusron terlihat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Dalam sidang tersebut, Nusron duduk di barisan ketiga jajaran menteri. Papan nama Menteri ATR/BPN terpasang di atas mejanya.

Presiden Prabowo duduk di bagian depan berdampingan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah menteri koordinator dan pejabat lainnya juga menghadiri sidang kabinet tersebut.

Kehadiran Nusron berlangsung enam hari setelah jadwal pemeriksaan keduanya di KPK pada 15 Oktober 2026.

Tindak lanjut atas pengaduan tersebut dan perkembangan penyidikan perkara dugaan suap itu masih menjadi bagian dari proses hukum yang berjalan.
* (sp/ad)

Baca Juga:

• PSMS Medan Kalahkan PSIS Semarang! Bobby Nasution Yakin Ayam Kinantan Mampu Tembus Liga 1

DELI SERDANG — Petugas gabungan Polda Sumatera Utara, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan TNI menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 12 orang yang hasil tes urinenya dinyatakan positif metamfetamina atau zat yang terkandung dalam narkotika jenis sabu.

Baca Juga:

• Harga Ayam di Medan Turun Jadi Rp 27 Ribu per Kg, 4 Daerah di Sumut Masih di Atas HET

Menurut Andy, operasi tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat yang resah terhadap dugaan peredaran narkoba di kawasan itu.

"Melakukan penindakan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba," kata Andy, Senin (26/10/2026).

Sebanyak 12 orang diamankan dalam penggerebekan tersebut.

Mereka terdiri atas 11 laki-laki dan satu perempuan. Seluruhnya menjalani tes urine di lokasi dan dinyatakan positif metamfetamina.

Kedua belas orang itu masing-masing berinisial VJA (40), SES (26), BA (30), Su (43), Sy (20), PA (39), DP (38), AA (25), RG (28), S (48), PR (41), dan Mu (54).

"Yang kita amankan positif menggunakan narkoba jenis metafetamina atau narkoba jenis sabu," ucapnya.

Dalam penggerebekan itu, petugas menemukan sebuah barak yang diduga digunakan sebagai tempat mengonsumsi sabu.

Barak tersebut kemudian dirobohkan dan dibakar oleh petugas.

"Ada barak narkoba milik pengedar yang dijadikan tempat konsumsi sabu," ujarnya.

Selain mengamankan 12 orang, petugas menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkoba.

Barang bukti tersebut meliputi 15 mancis, 27 bong atau alat isap sabu, empat bal plastik klip transparan, dan 10 timbangan elektrik.

Polisi juga menyita tiga alat komunikasi handy talky (HT) serta dua bendel kartu yang diduga digunakan untuk mengambil pesanan sabu.

Barang bukti lainnya berupa lima telepon seluler, satu gunting, dan satu sekop berbahan pipet berwarna kuning.

Dalam operasi tersebut, petugas turut mengamankan enam sepeda motor yang ditemukan di lokasi.

Kendaraan itu terdiri atas Yamaha RX King berwarna putih, Suzuki Satria FU berwarna hitam, Yamaha Mio Soul, sepeda motor merek Mocin, Honda Scoopy berwarna putih, dan Honda Beat berwarna hitam.

Seluruh orang yang diamankan bersama barang bukti kemudian dibawa ke Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi masih perlu mendalami peran masing-masing orang yang diamankan, termasuk dugaan keterlibatan mereka dalam peredaran narkoba di kawasan tersebut.

Hasil tes urine yang positif menunjukkan adanya indikasi penggunaan zat terlarang, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam jaringan peredaran narkotika.
* (d/ad)

MEDAN — Harga daging ayam broiler di Kota Medan, Sumatera Utara, mengalami penurunan dalam sepekan terakhir.

Di Pasar Raya MMTC, harga ayam bersih kini dijual Rp 27 ribu per kilogram, turun dari pekan sebelumnya yang masih berada di kisaran Rp 30 ribuan per kilogram.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak Rumah Ibadah Terlibat Berantas Narkoba di Sumatera Utara

Keempat daerah tersebut adalah Kota Sibolga, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kabupaten Samosir.

Berdasarkan pantauan pada Senin, 26 Oktober 2026, pedagang ayam di Pasar Raya MMTC menawarkan ayam bersih seharga Rp 27 ribu per kilogram.

Sementara itu, ayam utuh atau bulat dijual dengan harga Rp 23 ribu per kilogram.

"Udah turun semingguan ini jadi Rp 27 ribu yang bersih, kalau bulat Rp 23 ribu," kata pedagang ayam Andi.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumatera Utara, harga daging ayam broiler terendah tercatat di Kabupaten Asahan, yakni Rp 24 ribu per kilogram.

Harga tersebut diikuti Kota Tebing Tinggi sebesar Rp 25 ribu per kilogram dan Kota Tanjungbalai sebesar Rp 26 ribu per kilogram.

Secara umum, rata-rata harga daging ayam broiler di Sumatera Utara masih berada di bawah HET yang ditetapkan sebesar Rp 40 ribu per kilogram.

Kondisi ini menunjukkan bahwa harga ayam di sebagian besar wilayah masih berada dalam batas harga acuan tersebut.

Di tengah penurunan harga di sejumlah wilayah, harga daging ayam di empat daerah Sumatera Utara masih melampaui HET.

Kota Sibolga mencatatkan harga tertinggi, yakni Rp 47 ribu per kilogram.

Meski masih berada di atas batas HET, harga tersebut turun dibandingkan pekan sebelumnya yang sempat mencapai Rp 50 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga daging ayam broiler di Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Mandailing Natal masing-masing mencapai Rp 45 ribu per kilogram.

Adapun di Kabupaten Samosir, harga daging ayam broiler tercatat sebesar Rp 42 ribu per kilogram.

Dengan HET sebesar Rp 40 ribu per kilogram, harga ayam di Sibolga tercatat Rp 7 ribu lebih tinggi dari batas tersebut.

Di Padangsidimpuan dan Mandailing Natal, selisihnya mencapai Rp 5 ribu per kilogram, sedangkan di Samosir sebesar Rp 2 ribu per kilogram.

Perbedaan harga tersebut menunjukkan bahwa penurunan harga ayam belum terjadi secara merata di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Di Medan dan sejumlah daerah lainnya, masyarakat mulai menikmati harga yang lebih rendah, sementara konsumen di empat daerah tersebut masih menghadapi harga di atas HET.
* (d/ad)

SUMENEP — Dua karyawan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lenteng Timur 3, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Sumenep.

Keduanya diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu di area dapur tempat mereka bekerja.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak Rumah Ibadah Terlibat Berantas Narkoba di Sumatera Utara

"Ya, betul, keduanya karyawan MBG," kata Ipda Ach Putra Wardana, Minggu (25/10/2026).

Menurut Putra, polisi menangkap kedua tersangka pada Kamis, 22 Oktober 2026, sekitar pukul 10.30 WIB.

Penangkapan berlangsung di area Dapur MBG yang berlokasi di Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Sumenep.

Saat itu, keduanya diduga sedang menggunakan sabu.

Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi memperoleh informasi bahwa AFH memesan sabu dengan bantuan MA sebagai perantara.

Penyidik masih mendalami asal narkotika tersebut dan menelusuri pihak yang diduga memasok barang terlarang itu kepada kedua tersangka.

Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan dua paket kecil sabu yang dikemas menggunakan plastik klip.

Masing-masing paket memiliki berat 0,39 gram dan 0,11 gram, sehingga total barang bukti sabu yang ditemukan mencapai 0,5 gram.

Selain sabu, petugas menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penggunaan narkotika.

Barang-barang tersebut meliputi alat isap atau bong yang dibuat dari botol plastik, sedotan, pipet kaca, korek api gas, sobekan tisu, serta celana jeans yang dikenakan salah satu tersangka.

Polisi juga mengamankan satu unit telepon genggam milik AFH untuk kepentingan penyidikan.

Kepala SPPG Lenteng Timur 3, Mellisa Agustin, membenarkan bahwa MA dan AFH merupakan karyawan di tempat tersebut.

Menurut dia, keduanya bertugas di bagian pengemasan makanan atau packing.

"Iya, dua-duanya karyawan," kata Mellisa.

Penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di area dapur MBG.

Namun, berdasarkan informasi yang tersedia, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai dampak kejadian itu terhadap operasional pelayanan makanan bergizi di lokasi tersebut.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Penyidik juga menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hingga kini, polisi masih mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri asal sabu dan pihak yang diduga memasok narkotika kepada kedua tersangka.* (d/ad)

BATUBARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku mengeluarkan sebanyak 82 orang tahanan untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Kisaran.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan proses hukum sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

Baca Juga:

• Antrean Solar di SPBU Aceh Mulai Hilang, Dek Gam Apresiasi Polda Aceh Berantas Penimbunan BBM

Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Dalam pelaksanaannya, pengawalan terhadap 82 orang tahanan dilakukan oleh petugas Kejaksaan Negeri Asahan bersama personel Polres Asahan.

Sinergi dan koordinasi antarlembaga penegak hukum tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan keamanan selama proses pengeluaran, perjalanan menuju pengadilan, hingga pelaksanaan persidangan.

Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku terus berkomitmen mendukung kelancaran proses penegakan hukum melalui koordinasi dan kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum terkait.

Langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap terselenggaranya proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain memastikan proses pemindahan tahanan berjalan sesuai prosedur, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan hak-hak hukum para tahanan dalam menjalani proses peradilan.

Dengan adanya koordinasi yang baik antara Lapas Labuhan Ruku, Kejaksaan Negeri Asahan, dan Polres Asahan, pelaksanaan pengeluaran tahanan untuk mengikuti persidangan diharapkan dapat berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.* (ad)

BANDA ACEH – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, mengapresiasi langkah tegas Polda Aceh dalam menindak pelaku penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.

Penindakan tersebut dinilai membantu memperlancar distribusi BBM dan memudahkan masyarakat mendapatkan bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak Rumah Ibadah Terlibat Berantas Narkoba di Sumatera Utara

Solar yang seharusnya digunakan oleh masyarakat sesuai ketentuan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk meraih keuntungan secara tidak semestinya.

"Saya mengapresiasi Polda Aceh yang sudah bekerja untuk menangkap para pelaku penimbun solar di Aceh," kata Nazaruddin Dek Gam, Senin, 26 Oktober 2026.

Menurut Dek Gam, kelancaran pasokan solar sangat penting bagi masyarakat, terutama pengemudi angkutan, pelaku usaha, dan warga yang bergantung pada bahan bakar tersebut untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ia berharap penindakan terhadap pelaku penimbunan BBM tidak berhenti pada kasus yang telah terungkap.

Pengawasan distribusi solar bersubsidi, kata dia, perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak kembali mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar.

"Saya berharap pengawasan terhadap penyaluran solar bersubsidi terus diperkuat, sehingga BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat dapat diterima oleh pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," harapnya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar di sejumlah SPBU di Aceh mulai menghilang sejak 19 Oktober 2026.

Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih mudah mengisi bahan bakar dibandingkan sebelumnya.

Perubahan itu dirasakan penting bagi pengguna kendaraan yang mengandalkan solar untuk bekerja, termasuk sopir angkutan barang dan penumpang yang melayani perjalanan antardaerah.

Dek Gam menegaskan, kelancaran distribusi BBM harus dijaga melalui pengawasan yang konsisten dan kerja sama seluruh pihak terkait.

Dengan begitu, solar bersubsidi dapat tersedia bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

"Saya berharap kondisi SPBU di Aceh yang kini semakin lancar dapat terus dipertahankan demi mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI tersebut menilai ketersediaan BBM yang memadai tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan masyarakat saat mengisi bahan bakar, tetapi juga mendukung kelancaran transportasi dan kegiatan ekonomi di Aceh.

Apresiasi terhadap langkah kepolisian juga disampaikan seorang akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) yang berprofesi sebagai pengamat kebijakan publik.

Ia menilai langkah konkret Kapolda Aceh mulai dirasakan masyarakat.

"Kita patut meng apresiasi langkah Kapolda," ujarnya.

Dukungan juga datang dari kalangan sopir angkutan.

Om Dim, salah seorang sopir L300 jurusan wilayah Barat Selatan Aceh, menyampaikan terima kasih atas kondisi distribusi solar yang dinilai semakin lancar.

Menurut dia, kemudahan mendapatkan solar membantu para sopir menjalankan perjalanan tanpa terlalu terganggu oleh antrean panjang di SPBU.

"Kami par Sopir berterima kasih kepada Kapolda Aceh atas lancar nya memperoleh Solar di SPBU, perjalan kami jadi lancar, kami doakan Bpk Kapolda Sehat sehat selalu dan terus dapat memberantas Mafia penimbun BBM jenis Solar katanya."

Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya ketersediaan solar bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada sektor transportasi.

Penindakan terhadap penimbunan BBM menjadi salah satu langkah untuk menjaga agar distribusi solar bersubsidi berjalan sesuai aturan.

Namun, pengawasan yang berkesinambungan tetap diperlukan untuk mencegah praktik serupa terulang.

Masyarakat juga diharapkan dapat melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui saluran pengaduan resmi yang tersedia.

Dengan penegakan hukum, pengawasan distribusi, dan keterlibatan masyarakat, ketersediaan solar di SPBU diharapkan tetap terjaga.

Kelancaran pasokan tersebut penting untuk mendukung mobilitas warga, kegiatan usaha, serta pertumbuhan ekonomi di Aceh.

* (ad)

DELISERDANG – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak rumah ibadah berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkoba, terutama untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Menurut dia, kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh agama diperlukan untuk memperkuat pencegahan peredaran narkoba.

Baca Juga:

• PSMS Medan Kalahkan PSIS Semarang! Bobby Nasution Yakin Ayam Kinantan Mampu Tembus Liga 1

Bobby menilai rumah ibadah memiliki posisi strategis dalam memberikan pendidikan moral, membangun karakter, dan mengarahkan anak muda pada kegiatan positif.

Peran tersebut dinilai penting karena penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan besar di Sumatera Utara.

Ia mencontohkan pengungkapan kasus narkoba di Belawan, ketika polisi mengamankan lebih dari satu ton ketamine.

Menurut Bobby, kasus tersebut menunjukkan bahwa upaya memberantas peredaran narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya aparat penegak hukum.

"Baru saja di Belawan Polisi mengamankan 1 ton lebih ketamine, tantangan kita melawan Narkoba masih sangat besar, saya sangat berharap rumah ibadah terus bekerja sama dengan pemerintah, TNI/Polri untuk memberantas Narkoba," kata Bobby Nasution.

Bobby mengatakan, pemberantasan narkoba bukan semata-mata persoalan penegakan hukum.

Upaya tersebut juga berkaitan dengan perlindungan masa depan generasi muda dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ia menilai pembinaan melalui rumah ibadah dapat membantu anak muda memahami risiko penyalahgunaan narkoba sekaligus mendorong mereka mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat.

Menurut Bobby, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas.

Karena itu, generasi muda perlu mendapat pendampingan agar terhindar dari narkoba dan memiliki karakter yang kuat.

"Rumah ibadah menjadi salah satu penguat SDM kita menuju Indonesia emas, oleh karena itu kita wajib membimbing mereka jauh dari Narkoba dan melakukan kegiatan-kegiatan positif," kata Bobby Nasution.

Ajakan tersebut menempatkan rumah ibadah tidak hanya sebagai tempat menjalankan kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang pembinaan sosial.

Melalui pendidikan, pendampingan, dan kegiatan bersama, masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.

Uskup Agung Medan Kornelius Sipayung menyambut pentingnya kerja sama antara pemerintah dan gereja dalam membangun generasi muda yang berkualitas.

Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat agar anak-anak dan remaja mendapat bimbingan yang baik, memiliki nilai religius, serta terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

"Kami tentu siap terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyelamatkan anak-anak kita dari Narkoba, menuntun mereka menjadi anak muda yang religius dan unggul," kata Uskup Agung Medan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Plt Bupati Langkat Tiorita br Surbakti, Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara.

Hadir pula Plt Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrur Razi, pimpinan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pastor, biarawati, dan sejumlah undangan lainnya.

Melalui kolaborasi pemerintah, aparat keamanan, dan rumah ibadah, upaya pencegahan narkoba diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Pendekatan edukasi dan pembinaan generasi muda menjadi bagian penting untuk membangun lingkungan yang lebih aman serta melindungi masa depan anak-anak di Sumatera Utara.
* (ad)

DELISERDANG – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution optimistis PSMS Medan mampu promosi ke Liga 1 atau Super League.

Keyakinan itu disampaikan setelah tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 2-1 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deliserdang, Minggu malam, 25 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Jadwal Porprovsu 2026 Diundur ke Desember, KONI Sumut Pastikan 30 Cabor Tetap Dipertandingkan

"Harus optimis (liga satu)," kata Bobby.

Kemenangan tersebut membuat PSMS mengoleksi 14 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A Pegadaian Championship 2026/2027.

Hasil itu menjaga peluang tim asal Medan tersebut untuk bersaing memperebutkan tiket promosi.

Meski mengapresiasi hasil pertandingan, Bobby juga menyoroti kondisi lapangan Stadion Utama Sumatera Utara.

Menjelang pertandingan melawan Persija dalam ajang League Cup pekan berikutnya, ia meminta sejumlah bagian lapangan segera dibenahi, termasuk rumput yang dinilai perlu diganti.

Pertandingan yang dimulai pukul 19.00 WIB tersebut berlangsung di tengah hujan.

Namun, kondisi cuaca tidak menghalangi PSMS untuk tampil menyerang sejak awal laga.

Gol pertama PSMS tercipta pada menit ke-22. Raihan Utama berhasil memanfaatkan umpan Pramoedya Putra untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.

Sembilan menit kemudian, PSMS menggandakan keunggulan melalui Javier Siverio.

Ia menyambar bola muntah dari tembakan Phillershon yang gagal diamankan dengan sempurna oleh pertahanan PSIS.

Gol tersebut sempat dianulir karena dugaan offside. Setelah wasit meninjau tayangan Video Assistant Referee (VAR), gol akhirnya disahkan.

PSMS pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

Memasuki babak kedua, PSIS Semarang berusaha mengejar ketertinggalan.

Tekanan tim tamu akhirnya menghasilkan gol balasan melalui Fitra Ridwan pada masa tambahan waktu babak kedua.

PSMS harus bekerja keras mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir dibunyikan.

Pertandingan pun berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah.

Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto, mensyukuri hasil tersebut.

Ia mengapresiasi perjuangan para pemain yang berusaha menjaga keunggulan di tengah tekanan lawan dan situasi pertandingan yang tidak mudah.

"Luar biasa perjuangan pemain dengan susah payah mempertahankan keunggulan 2-0 hingga babak pertama," ujarnya.

Tambahan tiga poin membuat PSMS semakin kuat bersaing di papan atas Grup A.

Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, PSMS mengoleksi 14 poin, sedangkan PSIS mengantongi 10 poin.

Sebelumnya, PSMS bermain imbang melawan Semen Padang pada pertandingan 17 Oktober 2026.

Kemenangan atas PSIS menjadi hasil penting bagi Ayam Kinantan untuk menjaga momentum dalam persaingan menuju promosi.

Optimisme Bobby Nasution kini menjadi dorongan bagi PSMS untuk mempertahankan konsistensi permainan.

Namun, peluang promosi tetap bergantung pada hasil pertandingan berikutnya dan posisi akhir tim dalam kompetisi.* (ad)

DELISERDANG – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara mengubah jadwal Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) 2026 dari semula 7–15 November menjadi 1–9 Desember 2026.

Meski pelaksanaannya mundur, seluruh cabang olahraga dipastikan tetap dipertandingkan tanpa pengurangan nomor pertandingan.

Baca Juga:

• Mantan Pejabat Kejari Medan, Reza Surya Mardhika Kini Jabat Kasi PAPBB Kejari Paluta

Hatunggal mengatakan, perubahan jadwal dilakukan setelah melalui sejumlah pertimbangan dan koordinasi dengan KONI kabupaten/kota serta pengurus cabang olahraga.

Penyesuaian waktu diharapkan membuat seluruh rangkaian pertandingan berjalan lebih optimal.

Menurut dia, secara teknis panitia besar Porprovsu telah mempersiapkan penyelenggaraan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

"Kami telah melaksanakan berbagai kegiatan persiapan-persiapan, kami sebenarnya secara teknis telah siap," kata Hatunggal.

Ia menegaskan, perubahan jadwal tidak memengaruhi jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan.

Porprovsu 2026 tetap menghadirkan 30 cabang olahraga dari 28 pengurus provinsi cabang olahraga.

Jumlah tersebut mencakup sepak bola dan futsal di bawah naungan PSSI, serta voli indoor dan voli pasir di bawah organisasi bola voli.

Seluruh pertandingan direncanakan berlangsung di empat daerah, yakni Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Kota Binjai, dan Kota Pematangsiantar.

Hatunggal berharap perubahan jadwal tersebut memberi kesempatan bagi panitia untuk memaksimalkan persiapan sehingga Porprovsu 2026 dapat berlangsung tertib dan sukses.

"Kita harapkan tanggal 1 sampai 9 ini kita bisa melaksanakan dengan maksimal sehingga bisa menjadi catatan bagi kami sendiri, kami berniat nantinya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sukses merupakan pekan olahraga provinsi Sumatera Utara yang mewah, tertiblah, terlaksana dengan baik nanti ada upacara pembukaan," kata Hatunggal.

Porprovsu menjadi salah satu ajang penting bagi atlet daerah untuk mengukur kemampuan dan bersaing dengan atlet dari kabupaten/kota lain di Sumatera Utara.

Kompetisi ini juga menjadi ruang bagi daerah untuk melihat perkembangan pembinaan olahraga yang telah dilakukan.

Karena itu, kepastian jadwal dan kesiapan fasilitas pertandingan menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran kompetisi.

Selain membahas jadwal, KONI Sumut menjelaskan skema pembiayaan bagi atlet yang mengikuti Porprovsu 2026.

Hatunggal menyebut KONI Sumut menanggung 50 persen biaya atlet peserta, sedangkan 50 persen sisanya menjadi tanggung jawab KONI kabupaten/kota masing-masing.

Pembiayaan tersebut meliputi penginapan, transportasi lokal, dan konsumsi selama pertandingan. Adapun seluruh biaya kepanitiaan ditanggung oleh KONI Sumut.

Skema pembagian biaya ini menjadi bagian dari dukungan penyelenggaraan agar kontingen dari berbagai daerah dapat mengikuti kompetisi sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut Mahfullah menegaskan Porprovsu merupakan agenda olahraga yang harus diselenggarakan sesuai tahun pelaksanaannya.

Dengan demikian, meskipun jadwal mengalami penyesuaian, Porprovsu tetap dilaksanakan pada 2026 dan tidak bergeser ke tahun berikutnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut dilakukan penyerahan peralatan pertandingan yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan kepada KONI Sumut.

Peralatan itu akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pertandingan selama Porprovsu 2026.

Dengan jadwal baru pada 1–9 Desember 2026, KONI Sumut bersama pemerintah daerah dan pengurus cabang olahraga diharapkan dapat mematangkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari kesiapan arena, peralatan, hingga pelayanan bagi atlet.

Kepastian 30 cabang olahraga tetap dipertandingkan menjadi salah satu hal penting bagi kontingen daerah yang tengah mempersiapkan atletnya untuk berlaga di ajang olahraga tingkat Provinsi Sumatera Utara tersebut.
* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin, 26 Oktober 2026.

Rapat tersebut membahas perkembangan harga kebutuhan pokok sekaligus persoalan penataan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga:

• Operasi Patuh Toba 2026 Digelar di Medan, Pengendara Lawan Arus hingga Tanpa Helm Jadi Sasaran

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan, Muhammad Reza Hanafi, bersama jajaran terkait.

Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan diikuti perwakilan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dari berbagai wilayah Indonesia.

Pengendalian inflasi menjadi salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut.

Pemerintah memantau pergerakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) untuk mengetahui perubahan harga barang dan mengidentifikasi komoditas yang berpotensi memicu kenaikan harga di masyarakat.

Sejumlah faktor dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok, antara lain kondisi cuaca, kelancaran distribusi barang, dan dinamika ekonomi global.

Karena itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan pemantauan agar potensi kenaikan harga dapat diantisipasi lebih awal.

Dalam rapat tersebut, Tomsi Tohir menekankan pentingnya keterlibatan langsung kepala daerah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Pemerintah daerah dengan tingkat inflasi tinggi diminta segera mengambil langkah konkret dan memperkuat koordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta pelaku usaha setempat.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang, terutama komoditas pangan yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

"Tingkat inflasi selalu kita jaga. Harga bahan pokok ini adalah hal yang utama, sebab menyangkut seluruh masyarakat Indonesia," ujar Tomsi, menekankan pentingnya solusi konkret dari para kepala daerah.

Pengendalian inflasi menjadi penting karena kenaikan harga pangan dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga.

Jika harga kebutuhan pokok meningkat tanpa diimbangi kemampuan belanja masyarakat, daya beli warga berpotensi tertekan.

Bagi Pemerintah Kota Medan, pemantauan harga dan koordinasi dengan pihak terkait menjadi bagian penting dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.

Namun, efektivitas langkah tersebut juga bergantung pada ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan tindak lanjut terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga.

Selain membahas stabilitas harga pangan, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti penataan Guru PPPK.

Pembahasan mencakup formasi, dukungan anggaran, serta status dan hak-hak guru yang bekerja dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Isu ini berkaitan dengan pengelolaan tenaga pendidik di lingkungan pemerintahan, termasuk kebutuhan penataan formasi dan dukungan pembiayaan agar kebijakan kepegawaian dapat berjalan sesuai ketentuan.

Pembahasan mengenai Guru PPPK menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah pusat dan daerah.

Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi agar kebijakan kepegawaian sejalan dengan kebutuhan tenaga pendidik serta kemampuan anggaran pemerintah.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemko Medan mengikuti pembahasan mengenai dua persoalan yang berdampak langsung pada masyarakat, yakni stabilitas harga kebutuhan pokok dan penataan tenaga pendidik.

Pemerintah daerah diharapkan dapat menindaklanjuti hasil koordinasi sesuai kewenangan masing-masing, sehingga pengendalian inflasi berjalan efektif dan kebijakan penataan Guru PPPK memiliki kejelasan dalam pelaksanaannya.
* (ad)

MEDAN – Polrestabes Medan menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan Patuh Toba 2026 selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Operasi ini menyasar berbagai pelanggaran lalu lintas, mulai dari penggunaan ponsel saat berkendara, tidak memakai helm berstandar SNI, hingga melawan arus.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara dan Sugiat Santoso Salurkan 4 Sapi dan 1 Ton Beras ke Pesantren Taajussalaam

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Sofyan dalam kegiatan tersebut.

Sejumlah perangkat daerah Pemerintah Kota Medan turut mengikuti apel, di antaranya Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kepala Dinas Kominfo Medan Arrahmaan Pane diwakili Sekretaris Budi Hariono.

Dalam apel tersebut, Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen membacakan amanat tertulis Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak.

Amanat itu menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

Operasi Patuh Toba 2026 ditujukan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Masyarakat diharapkan mematuhi aturan bukan semata-mata karena adanya razia, melainkan karena memahami pentingnya keselamatan di jalan.

Kapolrestabes Medan juga mengajak seluruh personel untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat.

Upaya tersebut diharapkan dapat membangun budaya berkendara yang lebih tertib sekaligus memperbaiki kondisi lalu lintas di Kota Medan.

10 pelanggaran menjadi sasaran prioritas

Operasi Patuh Toba 2026 melibatkan personel gabungan dari TNI Angkatan Darat, Detasemen Polisi Militer (Denpom), Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya.

Pelaksanaannya mencakup deteksi dini di lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan, sosialisasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum melalui sistem elektronik.

Petugas juga akan memberikan teguran secara simpatik dan humanis sesuai kondisi di lapangan.

Sejumlah pelanggaran menjadi sasaran prioritas penindakan, yaitu:

- Menggunakan ponsel saat berkendara.
- Mengemudi kendaraan di bawah umur.
- Membawa penumpang di atas kap angkutan umum.
- Mengendarai sepeda motor tanpa helm berstandar SNI.
- Mengemudi di bawah pengaruh alkohol.
- Berkendara melawan arus.
- Mengemudi tanpa menggunakan sabuk keselamatan.
- Berkendara secara ugal-ugalan.
- Menggunakan kendaraan dengan dimensi atau muatan berlebih (over dimension over load).
- Menggunakan kendaraan tanpa STNK atau pelat nomor resmi.

Penindakan terhadap pelanggaran tersebut diharapkan dapat mengurangi perilaku berkendara yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Selain menertibkan pelanggaran, petugas juga disiagakan untuk menangkal penyebaran informasi bohong atau hoaks terkait pelaksanaan operasi.

Kapolrestabes Medan menginstruksikan seluruh anggota agar menjaga kondisi fisik dan mental selama bertugas.

Personel juga diminta mengutamakan pelayanan yang humanis dan menghindari sikap arogan yang berpotensi merusak citra institusi kepolisian.

Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya agar penegakan hukum berjalan seiring dengan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat.

"Melalui komunikasi, koordinasi, dan sinergi yang harmonis antara Polri, TNI, Pemko Medan, dan masyarakat, Operasi Patuh Toba 2026 diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas secara signifikan di Kota Medan," sebutnya.

Melalui operasi yang berlangsung hingga 8 November 2026 ini, masyarakat diimbau memeriksa kelengkapan kendaraan, membawa dokumen berkendara, menggunakan helm atau sabuk keselamatan, serta mematuhi rambu lalu lintas.

Kepatuhan terhadap aturan di jalan bukan hanya untuk menghindari sanksi.

Lebih dari itu, disiplin berkendara diperlukan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan melindungi keselamatan seluruh pengguna jalan di Kota Medan.
* (ad)

JAKARTA – Atlantis Water Adventure Ancol menggelar rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Renang Sedunia atau World Swim Day 2026 pada 24–25 Oktober 2026.

Perayaan ini menghadirkan dua aksi utama yang direncanakan untuk mencatatkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI), yakni renang estafet selama 24 jam tanpa henti dan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 360 meter.

Baca Juga:

• Polri Buka SPMB SMA Kemala Taruna Bhayangkara 2027/2028, Putra-Putri Aceh Berpeluang Dapat Beasiswa Penuh

Atlantis Water Adventure Ancol menyelenggarakannya sebagai bagian dari upaya menghadirkan rekreasi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendorong masyarakat menjalani gaya hidup sehat.

Aksi pertama berupa renang estafet selama 24 jam yang berlangsung pada 24 Oktober 2026 di kolam tanding.

Sebanyak 21 perenang yang merupakan petugas penyelamat atau lifeguard dilibatkan dalam kegiatan ini.

Renang estafet tersebut mengandalkan daya tahan fisik, koordinasi, dan kerja sama tim.

Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya kedisiplinan dalam menerapkan prosedur keselamatan selama aktivitas air berlangsung.

Keterlibatan para lifeguard sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkenalkan peran petugas penyelamat dalam menjaga keselamatan pengunjung di wahana air.

Bendera Merah Putih 360 Meter Dibentangkan di Kolam Arus

Aksi kedua dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober 2026 di area kolam arus Atlantis Water Adventure Ancol.

Dalam kegiatan tersebut, Bendera Merah Putih sepanjang 360 meter dibentangkan sebagai simbol persatuan, kebersamaan, dan kebanggaan terhadap Indonesia.

Pembentangan bendera ini menjadi bagian dari perayaan Hari Renang Sedunia yang memadukan aktivitas olahraga dengan semangat nasionalisme.

Kedua kegiatan tersebut direncanakan sebagai aksi pemecahan rekor MURI.

Namun, status pencapaian rekor tetap bergantung pada hasil verifikasi dan pencatatan resmi oleh pihak MURI.

Selain menjadi agenda pemecahan rekor, rangkaian kegiatan ini dirancang sebagai hiburan bagi keluarga dan masyarakat yang berkunjung ke kawasan Ancol.

Berbagai aktivitas dan hiburan disiapkan untuk menciptakan suasana rekreasi yang semarak.

Atlantis Buka 24 Jam pada 24 Oktober

Khusus pada 24 Oktober 2026, Atlantis Water Adventure Ancol dijadwalkan beroperasi selama 24 jam untuk menyambut perayaan Hari Renang Sedunia.

Pengunjung dapat menyaksikan kegiatan renang estafet sekaligus menikmati wahana dan hiburan yang tersedia.

Penyelenggara berharap kegiatan tersebut dapat memperluas minat masyarakat terhadap olahraga renang.

Aktivitas ini memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan, antara lain membantu meningkatkan kebugaran jantung dan paru-paru, melatih kekuatan otot, serta menjaga daya tahan tubuh.

Meski demikian, aktivitas renang tetap membutuhkan perhatian terhadap keselamatan.

Pengunjung perlu mengikuti petunjuk petugas, mematuhi aturan kolam, dan menyesuaikan aktivitas dengan kemampuan berenang masing-masing.

Melalui perayaan ini, Atlantis Water Adventure Ancol ingin memperkuat perannya sebagai destinasi rekreasi air yang mengutamakan pengalaman pengunjung, keselamatan, dan kualitas pelayanan.

Dengan mengusung semangat satu kolam, satu semangat, satu Merah Putih, perayaan Hari Renang Sedunia 2026 diharapkan menjadi ruang kebersamaan yang mempertemukan olahraga, hiburan, nasionalisme, dan edukasi keselamatan air dalam satu rangkaian kegiatan.* (ad)