BANDA ACEH — Suasana meriah tampak menyelimuti halaman depan Gedung Pengadilan Tinggi Banda Aceh (PT BNA) pada Jumat pagi, 14 Agustus 2026.

Keluarga besar lembaga peradilan tersebut tumpah ruah mengikuti kegiatan Gerak Jalan Santai yang dilepas langsung oleh Wakil Ketua PT BNA, A. Bondan, SH, MH.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Terima Audiensi MPK Indonesia Wilayah I Sumut–Aceh, Bahas Rakernas dan Inovasi Pertanian

Berbagai agenda perlombaan dalam Pekan Olahraga PT BNA ini telah dimulai sejak 10 Agustus 2026 dan akan mencapai puncaknya pada 19 Agustus mendatang.

Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor yang juga dipercaya sebagai Ketua Panitia, Dr. Firmansyah, SH, MH, mengungkapkan bahwa gerak jalan santai menjadi cabang perlombaan dengan jumlah peserta paling membludak.

Tercatat, hampir 200 orang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini.

Ramainya peserta tak lepas dari antusiasme para hakim, jajaran kepaniteraan, kesekretariatan, seluruh pegawai, hingga melibatkan para istri dan anak-anak.

Tanpa perlu proses pendaftaran yang rumit, peserta hanya diwajibkan hadir sebelum pukul 08.00 WIB dengan mengenakan pakaian olahraga serta atribut merah putih.

"Yang penting hadir ke kantor sebelum jam 8.00 pagi, memakai pakaian olahraga dan atribut HUT RI merah putih," ujar Firmansyah, yang telah bertugas selama delapan tahun sebagai Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor.

Dengan rute sepanjang kurang lebih 5 kilometer, para peserta mulai bergerak dari Gedung PT BNA, menyusuri jalan di sekitar Pendopo Gubernur, melewati samping Masjid Raya Baiturrahman, melipir ke kawasan Blang Padang hingga Museum Tsunami, sebelum akhirnya kembali ke titik awal.

Barisan terdepan tampak diikuti langsung oleh Ketua PT BNA Dr. Sutio bersama istrinya, berbaur akrab bersama para hakim dan ratusan peserta lainnya.

Kehadiran para pimpinan dan keluarga besar pengadilan ini menambah kehangatan suasana pagi.

Tak ketinggalan, Hakim Ad Hoc Tipikor sekaligus Humas PT BNA, Dr. Taqwaddin, turut hadir bersama sang istri di tengah kerumunan peserta.

Sambil berseloroh, pria berusia 63 tahun itu melontarkan apresiasinya terhadap rute yang telah disiapkan panitia.

"Untung hanya 5 km. Mungkin kalau lebih jauh lagi, saya tidak sanggup," pungkas Taqwaddin.

Sebagai penutup rangkaian acara, panitia juga telah menyiapkan berbagai pembagian doorprize berupa suvenir unik yang siap dibagikan untuk menambah semarak suasana kebersamaan warga PT BNA.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menerima audiensi Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Indonesia Wilayah I Sumatera Utara–Aceh bersama tokoh masyarakat Sumatera Utara, R.E. Nainggolan, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, di Ruang Kerja Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kamis (13/8/2026).

Audiensi tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus penyampaian informasi terkait pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V MPK Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 15–18 Oktober 2026 di Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Prabowo: Supremasi Hukum Harus Dirasakan Rakyat, Bukan Hanya Orang Kuat

Salah satu gagasan yang dibahas ialah pemanfaatan pupuk berbahan daun ketapang yang diharapkan dapat diterapkan untuk mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Batu Bara.

Bupati Baharuddin menyambut baik gagasan dan inovasi yang berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak merupakan bagian penting dalam mendorong kemajuan daerah, terutama dalam memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Upaya tersebut sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan dan inovatif.

Bupati Batu Bara menegaskan, Pemerintah Kabupaten Batu Bara terbuka terhadap berbagai gagasan konstruktif yang dapat dikembangkan secara bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Setiap inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan, tentu akan kita sambut dan dorong bersama," ujar Bupati Baharuddin.

Turut mendampingi Bupati dalam audiensi tersebut Staf Ahli Bupati Rubi Anto Sari Siboro, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris DPRD, Kabag Orta, serta Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara.* (ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa supremasi hukum dan keadilan harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi paling tidak berdaya.

Menurutnya, lembaga yudikatif harus terus diperkuat karena para hakim merupakan benteng terakhir bagi rakyat untuk mencari keadilan.

Baca Juga:

• UU PPRT Disahkan Setelah 22 Tahun, Prabowo: Setiap Pekerjaan Harus Dilindungi

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengawali pembahasannya dengan membeberkan langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan para penegak hukum, salah satunya lewat kenaikan remunerasi hakim.

"Pemerintah telah berhasil menaikkan remunerasi hakim. Untuk hakim-hakim yang paling junior, penghasilan mereka telah naik 280%. Tertinggi dalam beberapa dasawarsa. Sekarang penghasilan hakim-hakim kita terutama yang junior berada di atas rata-rata ASEAN," ujar Prabowo.

Bahkan, Prabowo mengungkapkan bahwa peningkatan penghasilan tersebut membuat pendapatan pejabat tinggi peradilan Indonesia kini telah melampaui negara tetangga.

Informasi itu, kata Prabowo, dilaporkan langsung oleh pimpinan Mahkamah Agung kepadanya.

"Bahkan Ketua Mahkamah Agung telah melaporkan kepada saya bahwa penghasilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sekarang lebih tinggi dari penghasilan Ketua Mahkamah Agung Singapura. Beliau yang lapor kepada saya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya penguatan lembaga yudikatif secara menyeluruh.

Negara, kata dia, harus memastikan peradilan berfungsi optimal sebagai tempat perlindungan terakhir bagi warga negara yang menaruh harapan besar pada kebenaran hukum.

"Kita harus memperkuat yudikatif kita. Kita harus memperkuat lembaga-lembaga yudikatif. Karena para hakim mahkamah-mahkamah kita adalah benteng terakhir keadilan," tegas Prabowo.

"Adalah benteng terakhir di mana rakyat menuntut, berharap bisa mendapat keadilan," tambahnya.

Di akhir penyataannya, kepala negara mengingatkan agar hukum di Indonesia tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Keadilan harus benar-benar hadir merata dan dapat diakses oleh siapa saja, tanpa pandang bulu.

"Bahwa supremasi hukum dan keadilan tidak hanya untuk orang yang kuat, tapi rakyat kita yang paling tidak berdaya harus bisa mendapat keadilan di mahkamah-mahkamah kita, di pengadilan-pengadilan kita," pungkasnya.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memberikan apresiasi khusus terhadap kinerja lembaga legislatif dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026.

Salah satu capaian yang disoroti adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang menjadi tonggak sejarah baru setelah penantian panjang selama 22 tahun.

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap 4 Pedoman Utama Selama 21 Bulan Memimpin Indonesia: Utamakan Kepentingan Rakyat Termasuk yang Tak Memilih Saya

Dalam pemaparannya, kepala negara mengungkapkan bahwa DPR bersama pemerintah telah mengesahkan belasan rancangan undang-undang hingga pertengahan tahun ini.

"DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 RUU sampai bulan Juli 2026, salah satunya adalah UU Nomor 2 tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," ujar Prabowo.

Kehadiran payung hukum ini, lanjut Prabowo, merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memastikan setiap profesi di tanah air dihargai martabatnya serta mendapatkan hak perlindungan yang layak dari negara.

"Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerjaan berhak untuk memperoleh perlindungan," tegasnya.

Sebagai informasi, RUU PPRT resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani bersama para wakil ketua pada 21 April lalu.

Pengesahan bersejarah ini turut dikawal oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR serta mendapat sambutan positif dari pemerintah melalui Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang menilai regulasi tersebut sejalan dengan visi perlindungan sosial Presiden Prabowo Subianto.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan empat prinsip utama yang menjadi landasan kerjanya selama memimpin roda pemerintahan bersama Kabinet Merah Putih.

Hal tersebut disampaikannya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo: Perang dan Konflik Geopolitik Ganggu Rantai Pasok Dunia, Ekonomi Tertekan

Adapun pedoman pertama yang dipegang teguh oleh jajaran pemerintahannya adalah memastikan setiap kebijakan berjalan untuk menjaga serta melaksanakan seluruh perintah yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pedoman kedua, pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga, menjalankan, serta melindungi kepentingan inti nasional yang vital.

Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya dan kekayaan alam diarahkan secara optimal demi mewujudkan kemakmuran yang merata bagi seluruh masyarakat.

"Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," sambung Prabowo.

Selanjutnya pedoman ketiga, pemerintah berfokus untuk bergerak cepat menyelesaikan berbagai persoalan guna mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Serta pedoman keempat, seluruh arah pembangunan dan kebijakan negara dipastikan selalu berorientasi pada kepentingan jangka panjang rakyat, termasuk masa depan generasi penerus bangsa.

"Dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, kepala negara juga kembali mengenang sumpah jabatannya saat pertama kali dilantik pada Oktober 2024 lalu.

Ia menegaskan komitmen moralnya untuk selalu mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

"Termasuk mereka yang tidak memilih saya," tutur Prabowo.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti situasi global saat ini yang tengah menghadapi tekanan ekonomi serta gangguan rantai pasok akibat berbagai konflik dan perang yang berkecamuk di penjuru dunia.

Hal tersebut disampaikannya dalam pidato kenegaraan pada Sidang Bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• 21 Bulan Memimpin, Prabowo Akui Belum Semua Janji Politik Terpenuhi

"Kita mengetahui dunia sedang menghadapi konflik geopolitik, perang dagang, perang terbuka, di Eropa, di Timur Tengah, dan berbagai tempat lain di dunia. Seluruh dunia mengalami gangguan rantai pasok dan tekanan ekonomi," kata Prabowo.

Di tengah situasi penuh tantangan itu, kepala negara mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh menggantungkan pasokan dari luar negeri demi mengantisipasi segala kemungkinan terburuk di masa depan.

"Karena kalau situasi tiba-tiba berubah ke arah yang lebih jelek, kita tetap harus survive," ucap dia.

Kendati situasi global tidak menentu, Prabowo mengeklaim bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga dengan baik, yang kemudian berdampak positif pada pertumbuhan investasi di dalam negeri.

Sepanjang tahun 2025 lalu, realisasi investasi tercatat menembus angka fantastis dan mampu menyerap jutaan tenaga kerja baru.

"Alhamdulillah karena kerja keras kita, karena kepercayaan rakyat kepada pemerintah, di tengah ketidakpastian global, investasi tetap tumbuh. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp 1.931 triliun. Dan telah menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja," ujar Prabowo.

Tren positif tersebut terus berlanjut hingga pertengahan tahun ini.

Berdasarkan data yang dipaparkan, aliran modal dan investasi di paruh pertama 2026 kembali mencatatkan angka tinggi serta membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

"Pada semester pertama 2026 ini saja, realisasi investasi mencapai Rp 1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja," sambung dia.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa belum semua janji politiknya tertunaikan setelah memimpin roda pemerintahan selama 21 bulan.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintahannya telah bekerja keras dan mulai mengurai berbagai persoalan pelik yang telah mandek selama puluhan tahun.

Baca Juga:

• Prabowo Sentil BUMN: Kadang Bekerja Seenaknya, Pemerintah Tak Dianggap

Di hadapan para anggota dewan, kepala negara memaparkan sejumlah capaian sekaligus evaluasi dari perjalanan pemerintahannya.

"Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan," ujar Prabowo.

"Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan," tuturnya.

Di tengah belum tuntasnya seluruh janji politik tersebut, Prabowo mengeklaim jajaran kabinetnya telah menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah berat yang selama ini dinilai sangat rumit.

"Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong-royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit, dapat kita mulai selesaikan," kata Prabowo.

"Saya tidak mengatakan selesai. Saya mengatakan, kita mulai selesaikan," sambungnya.

Dalam kurun waktu tersebut, mantan Menteri Pertahanan ini membeberkan bahwa pemerintah telah mengeksekusi lebih dari seratus kebijakan strategis guna mentransformasi sistem kenegaraan.

"Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara," ungkapnya.

Menurut Prabowo, ritme kerja yang masif tersebut berarti pemerintah rata-rata menetapkan satu kebijakan transformatif dalam waktu setiap lima hari sekali.

Di balik kerja keras tersebut, Prabowo juga menceritakan dedikasi tinggi para menteri dan pembantunya di Kabinet Merah Putih.

Ia menyebutkan bahwa tidak sedikit anggota kabinetnya yang jatuh sakit akibat kelelahan karena harus bekerja ekstra keras mengawal program-program prioritas negara.

"Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit, ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean," ungkap Prabowo.

Melihat beban kerja yang begitu berat, kepala negara lantar berseloroh dan berjanji akan memberikan waktu istirahat yang lebih layak bagi para menterinya agar kondisi fisik mereka tetap terjaga.

"Saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka," tutur dia.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai bekerja seenaknya dan tidak mengindahkan tanggung jawab kepada pemerintah maupun negara.

Hal tersebut disampaikannya dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Soroti Birokrasi Korup dan Tak Efisien, Prabowo: Negara Harus Memudahkan Rakyat Bukan Mempersulit

"Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400, (ternyata) 1.074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," ujar Prabowo.

Menyoroti persoalan tersebut, Prabowo sempat melontarkan usulan agar dibentuk pengadilan ad hoc khusus guna mengusut rekam jejak para direksi BUMN yang bertugas dalam kurun waktu 30 tahun ke belakang.

Kendati demikian, ia menegaskan akan tetap membicarakan langkah tersebut dengan pihak legislatif, serta membuka peluang pemberian pengampunan bagi direksi yang berniat memperbaiki diri.

"Tapi, saya juga akan menghadap majelis, saya akan menghadap DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," imbuh dia.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti tajam persoalan birokrasi di Indonesia yang dinilainya masih berbelit-belit dan jauh dari kata efisien.

Ia menegaskan, fungsi utama negara dan aparatur pemerintahan seharusnya memberikan kemudahan bagi masyarakat, alih-alih justru menghadirkan kerumitan.

Baca Juga:

• Prabowo: MBG hingga Hilirisasi Tak Lagi Sekadar Rencana di Atas Kertas, Manfaatnya Mulai Dirasakan Rakyat

Di hadapan para anggota dewan dan tamu undangan, kepala negara memperingatkan dampak buruk dari tata kelola birokrasi yang buruk.

"Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat bukan mempersulit," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pembenahan sektor birokrasi merupakan pekerjaan rumah bersama yang mendesak.

Penyelesaian masalah menahun ini, kata dia, tidak bisa dilakukan sendirian melainkan membutuhkan komitmen serta persatuan kuat dari seluruh jajaran pemimpin dan kelompok politik di tanah air.

"Justru kita harus selesaikan masalah ini dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik," ujar dia.

Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan ini menegaskan bahwa mesin birokrasi pemerintah sama sekali tidak boleh menjadi batu sandungan bagi jalannya program-program strategis yang berorientasi pada kemajuan negara.

"Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik," tegas dia.

Secara terbuka, Prabowo mengakui bahwa carut-marut birokrasi yang lamban dan sarat birokratisme masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

"Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien," tandasnya.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa berbagai program prioritas pemerintahannya, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga hilirisasi, kini sudah bukan lagi sekadar rencana di atas kertas.

Program-program tersebut diklaim telah berjalan nyata dan mulai dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Baca Juga:

• 8 Komoditas Pangan Sudah Swasembada, Prabowo: Indonesia Aman Hadapi Krisis Pangan dan Ancaman El Nino

Dalam pidatonya, Prabowo awalnya memaparkan keberhasilan sektor pertanian, di mana target swasembada pangan yang awalnya diproyeksikan memakan waktu empat hingga lima tahun, sukses dicapai hanya dalam kurun waktu satu tahun.

"145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Tetapi pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Dan karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit," ujar Prabowo.

Selain pangan, Prabowo juga mengumumkan capaian penting di sektor energi.

Lewat pengembangan bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit dengan campuran solar 50 persen atau B50, Indonesia resmi menghentikan impor solar.

Kebijakan ini diklaim berhasil menghemat devisa negara hingga ratusan triliun rupiah.

"Janji swasembada energi, sekarang sudah kita mulai wujudkan dengan pertama swasembada BBM jenis solar dengan kita berhasil produksi diesel dengan B50. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri, dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun Rupiah, sekitar 9,5 milyar Dollar Amerika yang tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri," paparnya.

Sementara itu, program-program kerakyatan lainnya seperti penyediaan makanan bergizi, distribusi bantuan sosial secara digital, hingga penguatan hilirisasi industri komoditas dalam negeri dipastikan telah beroperasi secara masif dan menyentuh kehidupan rakyat sehari-hari.

"Janji makanan bergizi, bantuan sosial digital, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat," tegasnya.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan jajaran pemerintahannya agar tidak lekas berpuas diri atas berbagai capaian gemilang tersebut.

Ia menilai pencapaian ini justru harus menjadi pelecut semangat bagi kabinet untuk bekerja jauh lebih keras demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata.

"Ini bukan alasan untuk berpuas diri. Ini rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat," pungkasnya.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memastikan ketersediaan pangan di Indonesia berada dalam kondisi aman di tengah berbagai tantangan global yang tidak menentu.

Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Ketua MPR Ahmad Muzani: Kebijakan Presiden yang Merakyat, Jadikan Indonesia Semakin Nyala

Pemerintah juga menyatakan siap menghadapi prediksi fenomena El Nino tahun ini yang disebut-sebut bakal menjadi salah satu yang paling dahsyat.

"Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal, akibat kesulitan pangan, dan cuaca yang tidak menentu. Kita alhamdulillah, dapat saya laporkan kepada majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman," ujar Prabowo.

"Kita akan mampu hadapi tantangan-tantangan, termasuk tantangan El Nino, yang katanya tahun ini El Nino-nya akan paling dahsyat," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa target swasembada pangan yang awalnya diproyeksikan tercapai dalam empat hingga lima tahun, berhasil dipangkas dan diraih hanya dalam kurun waktu satu tahun berkat kerja keras kabinet pemerintahannya.

Salah satu langkah berani yang diambil pemerintah adalah memangkas 145 aturan terkait penyaluran pupuk.

Selain itu, harga pupuk diturunkan sebesar 20 persen yang disebut sebagai peristiwa pertama dalam sejarah Indonesia.

Kebijakan tersebut turut mendongkrak kinerja BUMN, di mana keuntungan PT Pupuk Indonesia tercatat melonjak hingga 252,8 persen.

Lewat berbagai kebijakan ini, Indonesia kini resmi mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan utama dalam negeri.

"Dan karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit," pungkasnya.* (d/ad)

JAKARTA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani menutup pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI 2026 dengan membacakan tiga pantun.

Pantun tersebut berisi pesan tentang optimisme terhadap Indonesia, kebijakan pemerintah, serta ajakan kepada masyarakat untuk menjaga persatuan.

Baca Juga:

• Ketua MPR Ahmad Muzani Ingatkan Demokrasi Bukan Ajang Saling Cela dan Rendahkan Martabat

Muzani mendapat giliran pertama untuk menyampaikan pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI 2026.

Menjelang akhir pidatonya, Muzani meminta izin untuk menyampaikan tiga pantun kepada para peserta sidang.

"Sebelum tutup, kami diizinkan untuk membacakan 3 buah pantun," kata Muzani.

Pantun pertama berisi optimisme untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Burung dara, burung merpati
Terbang tinggi ke langit timur
Kita optimis wujudkan negeri
Indonesia berdaulat, adil dan makmur

Pada pantun kedua, Muzani menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya merakyat.

Ia kemudian mengaitkannya dengan harapan Indonesia semakin maju.

Kuda Sumbawa kuda terkuat
Dibuat lomba dapet piala
Kebijakan Presiden yang merakyat
Menjadikan Indonesia semakin nyala

Adapun pantun ketiga berisi pesan kepada seluruh rakyat Indonesia agar menjaga persatuan dan tidak saling menghujat.

Buah nangka buah alpukat
Manis rasanya bikin terpikat
Ini pesan untuk seluruh rakyat
Mari bersatu jangan saling menghujat

Saat Muzani menyampaikan bagian tertentu dari pantun tersebut, sejumlah peserta sidang terdengar bersahut "cakep".

Sorak dan tepuk tangan juga terdengar dari hadirin.

Pesan persatuan menjadi penutup rangkaian pantun Muzani dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI 2026.

Melalui pantun tersebut, Muzani menyampaikan tiga pesan utama, yakni optimisme terhadap masa depan Indonesia, dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, serta pentingnya menjaga persatuan dan menghindari saling menghujat.* (d/ad)

JAKARTA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan masyarakat agar kebebasan berpendapat dalam demokrasi tetap disertai tanggung jawab.

Ia meminta perbedaan pandangan tidak berubah menjadi penghinaan atau permusuhan antarsesama warga negara.

Baca Juga:

• Ketua MPR Ahmad Muzani: Program MBG Bukan Sekadar Bagi-Bagi Makanan

Menurut Muzani, Indonesia dapat berdiri dan berkembang karena kekuatan rakyat yang bersatu.

Karena itu, persatuan harus dijaga agar energi bangsa tidak habis untuk konflik dan saling mencurigai.

"Republik ini dapat berdiri bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang bersatu bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang layak diperjuangkan. Persatuan yang sebabkan kemajuan terjadi bila persatuan melemah energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan," kata Muzani dalam pidato Sidang Tahunan 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Muzani mengatakan Indonesia telah memilih demokrasi sebagai jalan dalam mengelola aspirasi dan perbedaan pandangan.

Menurut dia, perbedaan tetap dapat disampaikan, tetapi harus menggunakan bahasa yang baik.

"Kita telah memilih jalan demokrasi, dlm kelola aspirasi dan pandangan yang berbeda kita boleh berbeda pandangan tetapi perbedaan itu disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik," imbuhnya.

Muzani menegaskan kebebasan berbicara tidak berarti seseorang bebas merendahkan orang lain.

Ia menilai demokrasi justru akan semakin kuat apabila kebebasan berpendapat disertai argumentasi dan tanggung jawab.

"Demokrasi tidak akan lebih kuat karena kita semakin keras mencela, demokrasi akan jadi kuat jika kebebasan bicara disertai tanggung jawab, jika kebebasan berpendapat disampaikan dengan argumentasi, jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk lakukan penghinaan," ujar dia.

Ia juga mengingatkan agar ruang publik tidak dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia.

Perbedaan politik, kata Muzani, seharusnya tidak menjadi alasan untuk memecah hubungan sosial di tengah masyarakat.

"Kita tidak boleh biarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang rendahkan martabat manusia, kita tak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian sesama anak bangsa," ujar dia.

Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah mantan pejabat negara juga hadir, antara lain Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin.

Para pimpinan partai politik turut menghadiri agenda tersebut.

Di antaranya Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

Sejumlah pejabat negara juga hadir, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Dari unsur lembaga negara, hadir Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Pesan Muzani dalam sidang tahunan tersebut menempatkan etika dalam berdemokrasi sebagai salah satu hal penting.

Kebebasan menyampaikan pendapat, menurut dia, perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab, argumentasi, dan penghormatan terhadap sesama warga negara.* (d/ad)

JAKARTA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026.

Ia menegaskan MBG bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Baca Juga:

• Ketua DPD RI Puji Kepemimpinan Prabowo-Gibran, Sebut Transformasi Ekonomi Layaknya 'Mencabut Duri dalam Daging'

Muzani mengatakan Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan selama 81 tahun berdiri.

Kemajuan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga sektor pertanian.

Namun, menurut dia, masih terdapat persoalan mendasar yang dihadapi sebagian masyarakat, terutama terkait pemenuhan kebutuhan pangan anak-anak.

"Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan," kata Muzani saat pidato, di Gedung Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Muzani, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pelaksanaan program MBG.

Ia menyebut program tersebut sebagai salah satu terobosan untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

"Dalam kerangka itulah kita memandang program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai terobosan dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, namun merupakan bagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas," ucap dia.

Muzani mengatakan anak-anak yang sehat, unggul, dan mampu bersaing merupakan bagian dari cita-cita pembangunan bangsa.

Karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang.

Namun, ia mengingatkan pelaksanaan program tersebut harus dilakukan secara serius.

Pemerintah perlu memastikan program berjalan dengan tata kelola yang baik dan tepat sasaran.

"Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel," imbuh dia.

Menurut Muzani, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan dari banyaknya makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.

Kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, serta pertanggungjawaban program menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

Dalam pidatonya, Muzani juga menyinggung program Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Ia mengaitkan pengembangan koperasi dengan amanat konstitusi yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

"Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih," ujar dia.

Muzani mengatakan koperasi dapat menjadi salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Menurut dia, koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional dapat memperkuat posisi berbagai kelompok usaha, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

"Petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat," tutur dia.

Ia menilai keberhasilan koperasi tidak cukup diukur dari keberadaan lembaganya.

Ukuran yang lebih penting adalah dampak ekonomi yang dirasakan anggota dan masyarakat.

"Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat," lanjutnya.

Muzani menempatkan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas manusia dan penguatan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan kedua program tersebut, menurut dia, membutuhkan tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.* (d/ad)

JAKARTA — Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyampaikan apresiasi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Sultan, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian Indonesia.

Baca Juga:

• Pidato Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2026 Bakal Ungkap 8 Program Prioritas dan Anggarannya

Sultan mengatakan DPD RI memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Prabowo dan Gibran dalam menjalankan pemerintahan.

"Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus, kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang secara kompak dan saling melengkapi, dalam menegakkan martabat bangsa," kata Sultan dalam pidatonya di sidang bersama 2026, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Sultan, salah satu langkah strategis pemerintahan Prabowo adalah upaya mengembalikan penguasaan sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ia menggambarkan transformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah seperti tindakan mencabut duri yang tertancap di dalam daging.

"Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh," ucapnya.

Sultan menjelaskan, istilah duri yang dimaksud berkaitan dengan sejumlah persoalan yang selama ini dinilai menghambat daya saing ekonomi nasional.

Di antaranya ketergantungan terhadap impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktik under invoicing, transfer pricing, hingga inefisiensi.

"Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktik under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional," tuturnya.

Menurut Sultan, transformasi ekonomi membutuhkan keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan.

Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mengurangi berbagai hambatan yang selama ini membebani perekonomian nasional.

Sultan juga menyoroti kebijakan hilirisasi sebagai salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia mengatakan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang menjadi penggerak ekonomi juga perlu diperkuat.

"Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh dan UMKM menjadi motor penggerak," ucap dia.

Dalam pidatonya, Sultan juga mengapresiasi capaian pemerintah dalam mendorong swasembada pangan.

Selain sektor pangan, ia menyebut pemerintah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di atas 5 persen dan menjaga inflasi tetap terkendali.

"Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5 persen, inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan," tambahnya.

Sultan mengatakan berbagai kebijakan tersebut perlu terus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan angka pertumbuhan, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai daerah.

Apresiasi DPD RI terhadap pemerintah disampaikan dalam rangkaian Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah pejabat dan tokoh nasional.* (d/ad)

TANJUNG JABUNG TIMUR — Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, masih berjalan normal di tengah musim kemarau.

Namun, sejumlah wilayah yang sumber air bakunya bergantung pada kondisi pasang surut berpotensi mengalami gangguan ketika debit air mengalami penyusutan.

Baca Juga:

• Tirtanadi Gratiskan Pembangunan Pipa Distribusi, Denda Tunggakan Pelanggan Tidak Aktif Dihapus

Menurut dia, proses pengolahan air biasanya mengalami kendala pada pagi hingga menjelang siang.

Pengolahan kembali dapat dilakukan setelah sekitar pukul 11.00 WIB hingga malam hari.

Kondisi tersebut terutama dirasakan di wilayah yang sumber air bakunya masih bergantung pada kondisi pasang surut.

Karena itu, pengelola SPAM terus melakukan penyesuaian dalam proses pengolahan dan distribusi air agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap air bersih diperkirakan meningkat selama musim kemarau.

Pemerintah daerah bersama pengelola SPAM menyiapkan langkah antisipasi berupa bantuan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki.

"Kalau memang ada kecamatan yang sangat membutuhkan air bersih, nanti bisa kita bantu menggunakan mobil tangki secara gratis," ujar Deni.

Distribusi air bersih menggunakan mobil tangki akan diarahkan ke wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air akibat kondisi kemarau.

Deni juga mengimbau masyarakat yang wilayahnya telah terjangkau jaringan perpipaan untuk segera melakukan sambungan.

Menurut dia, sambungan SPAM dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat ketika musim kemarau memasuki puncaknya.

Sejumlah wilayah yang disebut telah memiliki jaringan SPAM antara lain Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Berbak.

Dengan langkah tersebut, pelayanan air bersih di Tanjung Jabung Timur diharapkan tetap berjalan dan masyarakat dapat memperoleh pasokan air meski kondisi sumber air baku mengalami penyusutan selama musim kemarau.* (ad)

JAKARTA - Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam turun pada perdagangan Jumat, 14 Agustus 2026.

Mengacu pada harga yang tercantum di Logam Mulia, harga emas Antam hari ini berada di level Rp2.664.000 per gram.

Baca Juga:

• Butuh Modal Rp500 Juta? Ini Simulasi Angsuran KUR BNI 2026, Cicilan hingga 5 Tahun

Penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback.

Antam menetapkan harga buyback sebesar Rp2.510.000 per gram, turun Rp36.000 dibandingkan harga buyback pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Berikut daftar harga emas batangan Logam Mulia Antam pada Jumat, 14 Agustus 2026:

0,5 gram: Rp1.382.000
1 gram: Rp2.664.000
2 gram: Rp5.268.000
3 gram: Rp7.877.000
5 gram: Rp13.095.000
10 gram: Rp26.135.000
25 gram: Rp65.212.000
50 gram: Rp130.345.000
100 gram: Rp260.612.000
250 gram: Rp651.265.000
500 gram: Rp1.302.320.000
1.000 gram: Rp2.604.600.000

Penurunan harga emas Antam tersebut terjadi ketika harga emas dunia mengalami tekanan.

Harga emas di pasar spot pada perdagangan sebelumnya ditutup di US$4.356,6 per troy ons, turun 1,18 persen dari posisi sehari sebelumnya.

Padahal, harga emas dunia sempat mencapai posisi tertinggi dalam lebih dari dua bulan terakhir pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Dalam sepekan terakhir, harga emas masih mencatat kenaikan hampir 3 persen.

Sementara dalam sebulan terakhir, harga emas telah naik nyaris 8 persen.

Kenaikan tersebut membuat emas memiliki potensi keuntungan yang cukup besar bagi investor yang telah membeli sebelumnya.

Kondisi ini kemudian membuka peluang terjadinya aksi ambil untung atau profit taking.

Profit taking terjadi ketika investor menjual aset yang sebelumnya dibeli pada harga lebih rendah untuk merealisasikan keuntungan.

Tekanan jual tersebut dapat membuat harga emas kembali mengalami penurunan, seperti yang terjadi pada perdagangan kali ini.

Bagi masyarakat yang ingin membeli emas sebagai investasi, pergerakan harga harian menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Selain harga beli, investor juga perlu memperhitungkan selisih antara harga pembelian dan harga buyback serta tujuan investasi dalam jangka panjang.* (bb/ad)

JAKARTA — Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong mengatakan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 akan memuat sejumlah agenda penting pemerintah.

Salah satu yang diperkirakan menjadi sorotan adalah delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Baca Juga:

• Jokowi hingga JK Hadiri Sidang Tahunan DPR/MPR 2026, Megawati dan SBY Absen

"Ya tentu pasti akan banyak sekali kejutan terutama ada namanya PKPN, 8 Program Kerja Prioritas Nasional nanti akan disampaikan bukan hanya berkaitan programnya tetapi berapa jumlah anggaran yang akan diarahkan untuk menopang terkait isi dari PKPN itu sendiri," kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Bahtra mengatakan delapan program tersebut mencakup sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Beberapa di antaranya adalah ketahanan pangan, ketahanan energi dan air, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, perumahan, serta pengentasan kemiskinan.

"Fokusnya ada delapan poin," ujarnya.

Menurut Bahtra, ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan stok pangan nasional.

Pemerintah juga perlu memastikan petani dan nelayan mendapatkan manfaat ekonomi sehingga kesejahteraan mereka meningkat.

"Ketahanan pangan yang paling penting bukan hanya tersedianya stok pangan tetapi bagaimana para petani kita, nelayan kita harus ikut naik kelas," tutur Bahtra.

Ia menilai peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Selain delapan program prioritas tersebut, Bahtra juga ditanya mengenai kemungkinan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari anggaran pendidikan.

Hal itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anggaran pendidikan.

Bahtra tidak memberikan kepastian mengenai kebijakan tersebut. Ia menyerahkan keputusan dan penjelasan terkait anggaran MBG kepada Presiden Prabowo dalam pidatonya.

"Kita lihat nanti apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 menjadi perhatian karena pemerintah diperkirakan akan menjelaskan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional, termasuk dukungan anggaran untuk menjalankan program-program tersebut.* (di/ad)

JAKARTA — Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia menghadiri Sidang Tahunan DPR/MPR 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan sejumlah mantan kepala negara dan mantan wakil presiden telah mengonfirmasi kehadiran mereka dalam agenda kenegaraan tersebut.

Baca Juga:

• Tempuh Praperadilan Keempat: Roy Suryo Persoalkan Sahnya Tindakan Pencekalan dan Penarikan Paspor

"Dari yang kami peroleh, Mantan Presiden Bapak Joko Widodo akan hadir. Yang kami juga memperoleh konfirmasi Mantan Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla, Bapak Boediono juga akan hadir. Pak K.H. Ma'ruf Amin juga akan hadir," kata Eddy, Jumat, 14 Agustus 2026.

Selain para mantan pejabat negara tersebut, sejumlah keluarga mantan presiden dan wakil presiden juga dijadwalkan hadir.

"Termasuk istri-istri dari Mantan Presiden dan Wakil Presiden seperti Ibu Sinta Nuriyah akan hadir, dan juga Ibu Hamzah Haz juga akan hadir," ungkapnya.

Meski sejumlah tokoh telah memastikan kehadiran, Eddy mengatakan pihaknya masih menunggu konfirmasi dari mantan presiden dan wakil presiden lainnya.

"Kita masih menunggu kehadiran yang lain-lain," imbuhnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah pejabat dan tokoh telah hadir dalam Sidang Tahunan DPR/MPR 2026.

Di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Joko Widodo, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dipastikan tidak menghadiri Sidang Tahunan DPR/MPR 2026.

Kepastian tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat di Kompleks Parlemen, Jumat.

Menurut Djarot, Megawati memiliki agenda lain sehingga tidak dapat menghadiri sidang tahunan tersebut.

"Bu mega tidak ada, Bu Mega ada kegiatan," kata Djarot di DPR, Jumat.

Djarot juga mengatakan Megawati tidak akan menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan pada 17 Agustus 2026.

Megawati disebut akan mengikuti upacara di Sekolah Partai PDI Perjuangan.

"17 agustus biasa bu mega ada upacara di sekolah partai," imbuhnya.

Sementara itu, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebelumnya disebut kemungkinan besar tidak menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, baik di Jakarta maupun Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih menunggu konfirmasi lengkap dari seluruh mantan presiden dan wakil presiden.

"Belum semuanya lengkap konfirmasinya karena ada yang baru saja kontak kami hari ini," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.

Prasetyo mengatakan SBY sedang menjalani pemeriksaan kesehatan rutin.

Kondisi tersebut membuat SBY kemungkinan besar tidak dapat menghadiri upacara HUT ke-81 RI di Jakarta maupun IKN.

"Salah satunya adalah Presiden SBY kebetulan sedang menjalani medical check-up rutin, sehingga kemungkinan besar beliau tidak dapat menghadiri upacara di IKN maupun di Jakarta," ujarnya.

Dengan kehadiran sejumlah mantan presiden dan wakil presiden, Sidang Tahunan DPR/MPR 2026 menjadi salah satu agenda kenegaraan yang mempertemukan sejumlah tokoh lintas periode pemerintahan.

Sementara itu, kehadiran Megawati dan kemungkinan ketidakhadiran SBY menjadi bagian dari dinamika daftar tokoh nasional yang mengikuti rangkaian agenda kenegaraan menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI.* (di/ad)

JAKARTA — Simulasi tabel angsuran KUR BNI 2026 dengan plafon Rp500 juta dan tenor 1-5 tahun menarik diketahui pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal.

Kredit Usaha Rakyat atau KUR BNI 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi produktif.

Baca Juga:

• Pemkab Batu Bara Siapkan Ekosistem Ekspor, Produk UMKM dan Pertanian Dibidik Tembus Pasar Global

Dengan pembiayaan tersebut, pelaku usaha dapat menyesuaikan kebutuhan modal dengan kemampuan pembayaran cicilan setiap bulan.

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam materi pengajuan KUR BNI, suku bunga yang digunakan dalam simulasi ini sebesar 6 persen efektif per tahun atau sekitar 0,5 persen per bulan.

Tenor pinjaman tersedia mulai dari 12 hingga 60 bulan.

Sebelum mengajukan pinjaman, calon debitur sebaiknya menghitung kemampuan membayar cicilan.

Hal ini penting agar angsuran tidak mengganggu arus kas dan operasional usaha.

Syarat Pengajuan KUR BNI 2026

Berdasarkan informasi pada laman resmi BNI yang tercantum dalam materi tersebut, sejumlah persyaratan pengajuan KUR BNI 2026 antara lain:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Usaha telah berjalan minimal enam bulan.
- Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- Fotokopi surat nikah bagi yang telah menikah.
- Surat izin usaha berupa NIB atau surat keterangan usaha lainnya yang diterbitkan pejabat berwenang.
- Fotokopi dokumen agunan untuk pengajuan kredit di atas Rp100 juta.
- NPWP untuk pengajuan kredit lebih dari Rp50 juta.
- Tidak sedang menerima kredit produktif dan kredit program di luar KUR dari perbankan atau lembaga pembiayaan.

Calon debitur yang sedang memiliki KPR, KKB untuk tujuan produktif dan/atau kartu kredit tetap dapat mengajukan KUR selama fasilitas tersebut berada dalam kondisi lancar, sesuai ketentuan yang berlaku.

Cara Mengajukan KUR BNI 2026

Pengajuan KUR BNI dapat dilakukan secara online maupun dengan mendatangi kantor cabang BNI.

Pengajuan Online

Calon debitur dapat melakukan pengajuan melalui laman e-form BNI. Tahapannya sebagai berikut:

- Mengunjungi situs resmi e-form BNI.
- Membaca syarat dan ketentuan KUR.
- Mencentang persetujuan persyaratan umum.
- Memilih menu "Lanjutkan".
- Mengisi data diri dan data usaha secara lengkap.
- Menunggu informasi dari pihak BNI.
- BNI akan melakukan survei ke lokasi usaha dan wawancara.

Pengajuan Offline

Untuk pengajuan secara langsung, calon debitur dapat mendatangi kantor cabang BNI dengan membawa dokumen persyaratan.

Setelah mengambil nomor antrean, calon debitur akan diminta mengisi formulir pengajuan KUR.

Jika pengajuan membutuhkan agunan, dokumen agunan juga perlu disiapkan sesuai ketentuan.

Selanjutnya, pihak bank dapat melakukan survei ke lokasi usaha dan wawancara mengenai bisnis yang dijalankan.

Tabel Angsuran KUR BNI 2026 Rp500 Juta

Berikut simulasi angsuran KUR BNI 2026 untuk plafon Rp500 juta berdasarkan tenor 1-5 tahun:

12 bulan: Rp43.033.215/per Bulan
24 bulan: Rp22.160.305/per Bulan
36 bulan: Rp15.210.969/per Bulan
48 bulan: Rp11.742.515/per Bulan
60 bulan: Rp9.666.401/per Bulan

Dari simulasi tersebut, semakin panjang tenor yang dipilih, semakin rendah angsuran bulanan.

Namun, calon debitur tetap perlu mempertimbangkan kemampuan usaha dan total kewajiban selama masa kredit.

Perlu dicatat, angka di atas merupakan simulasi. Besaran cicilan dan persetujuan kredit dapat berbeda sesuai hasil analisis serta ketentuan BNI yang berlaku.

Karena itu, calon debitur sebaiknya mengecek kembali informasi terbaru melalui kanal resmi BNI sebelum mengajukan pinjaman.* (di/ad)