Berdasarkan data Bloomberg, dolar AS melemah 0,27% ke level Rp17.631. Pada perdagangan sebelumnya, Kamis (3/9/2026), dolar AS ditutup di posisi Rp17.679.

Baca Juga:

• Tinjau Huntap hingga Infrastruktur di Tapanuli, Wapres Gibran dan Gubernur Bobby Nasution Turun Langsung ke Lapangan

Meski demikian, secara year to date (YtD) dolar AS masih tercatat menguat 5,70% terhadap rupiah sepanjang 2026.

Untuk perdagangan hari ini, dolar AS diperkirakan bergerak dalam rentang Rp17.623 hingga Rp17.636.

Pergerakan dolar AS juga bervariasi terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Terhadap euro (EUR), dolar AS menguat 0,03%. Penguatan juga terjadi terhadap poundsterling (GBP) sebesar 0,07%, dolar Australia (AUD) 0,11%, serta franc Swiss (CHF) 0,01%.

Sementara itu, dolar AS melemah terhadap yen Jepang (JPY) sebesar 0,08% dan dolar Kanada (CAD) sebesar 0,04%.

Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selanjutnya akan mencermati sentimen pasar global serta perkembangan ekonomi sepanjang perdagangan hari ini.* (d/dh)

Turut hadir Wakil Rektor Bidang Non Akademik Universitas Asahan (UNA). Dr. Hadi Suriono, S.E., M.M., Dekan Fakultas Hukum Assoc. Prof. Dr. Bahmid, SH., M.Kn
dan Para Dosen Pembimbing.

Baca Juga:

• Fadila, Putri Batu Bara yang Tembus Timnas Indonesia U-16 dan Bersiap ke Piala AFC

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Batu Bara menyampaikan rasa senang dan apresiasi atas kehadiran mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan yang telah melaksanakan program KKNT Berdampak di Kabupaten Batu Bara.

Menurutnya, kehadiran para mahasiswa memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada generasi muda.

"Kegiatan ini sangat baik sekali, karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Batu Bara, khususnya para pemuda-pemudi," pungkasnya.

Selama melaksanakan KKNT Berdampak, para mahasiswa turut melakukan berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat. Salah satunya sosialisasi kepada pemuda-pemudi mengenai penggunaan gadget secara bijak.

Mahasiswa mengajak generasi muda agar tidak terlalu terlena dalam menggunakan gadget sehingga menjadi "kaum rebahan", melainkan dapat memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang produktif, positif dan bermanfaat.

Selain itu, para mahasiswa juga memberikan sosialisasi mengenai bahaya narkoba. Edukasi tersebut dinilai penting sebagai upaya meningkatkan kesadaran generasi muda agar menjauhi penyalahgunaan narkotika dan dapat menjadi generasi penerus yang berkualitas.

Bupati Baharuddin juga menekankan bahwa latar belakang mahasiswa dari Fakultas Hukum sangat relevan dengan upaya membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat.

"Karena ini Fakultas Hukum, maka berkaitan dengan aspek-aspek mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Semua memakai aturan," tegas Bupati Batu Bara.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Asahan Prof. Dr. Bahmid, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Bupati Batu Bara, yang telah menerima dan mendukung pelaksanaan kegiatan KKNT Berdampak.

Dirinya menjelaskan, para mahasiswa telah melaksanakan kegiatan KKN selama kurang lebih satu bulan di sejumlah wilayah, yakni Kelurahan Tanjung Tiram, Desa Kuala Gunung, Desa Mesjid Lama, Desa Dahari Selebar, Desa Guntung dan Desa Pahang.

"Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Bapak Bupati, yang telah menerima dan mendukung pelaksanaan KKN mahasiswa kami," ungkapnya.

Ia berharap pengalaman yang diperoleh mahasiswa selama berada di tengah masyarakat dapat menjadi bekal berharga dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.

Penutupan KKNT Berdampak Fakultas Hukum UNA ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta membangun generasi muda yang cerdas, produktif dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.* (dh)

Gibran tiba di Bandar Udara Dr Ferdinand Lumban Tobing, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Kedatangannya disambut langsung Bobby Nasution bersama Bupati Tapteng Masinton Pasaribu.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,40 Persen, Sempat Tembus Level 6.700 pada Awal Perdagangan

Di Tapteng, salah satu lokasi yang dikunjungi yakni SMAN 1 Barus. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Wapres untuk melihat kondisi fasilitas pendidikan sekaligus perkembangan pembangunan di wilayah terdampak.

Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke sejumlah hunian tetap dan infrastruktur. Salah satunya Hunian Tetap Kelurahan Aek Parombunan, Kota Sibolga.

Gibran dan Bobby juga meninjau Sabo Dam di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu titik yang diperiksa dalam kunjungan kerja tersebut.

Selanjutnya, Gibran bersama Bobby menuju Kabupaten Tapanuli Selatan. Keduanya meninjau Hunian Tetap Desa Napa dan Hunian Tetap Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru.

Selain hunian tetap, rombongan juga melihat kondisi Jembatan Garoga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan Hunian Tetap Asrama Haji Pinangsori di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kunjungan Wapres Gibran bersama Gubernur Bobby Nasution tersebut menjadi bagian dari pemantauan pembangunan hunian tetap serta sejumlah infrastruktur di wilayah Tapanuli.* (dh)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Kemensos akan melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap data tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan aktivitas judi online memang dilakukan oleh penerima bansos atau justru menggunakan identitas maupun rekening milik penerima manfaat.

Baca Juga:

• Desil DTSEN Sempat Berubah Drastis Akibat 12 Juta Data Baru, Kemensos Pastikan Data Kembali Stabil

Menurut Gus Ipul, sebagian penerima bansos yang masuk dalam data tersebut telah memberikan klarifikasi. Ada yang mengaku sudah tidak melakukan aktivitas judi online sejak tahun lalu dan menyatakan tidak akan mengulanginya.

"Sama dengan yang sekarang ini, yang jumlahnya lebih besar, 1,4 juta kita sedang dalami, dan sebagian di antaranya telah melakukan klarifikasi," ujarnya.

Dari hasil pendalaman sementara, Gus Ipul menyebut aktivitas judi online tidak selalu dilakukan oleh penerima bansos yang tercatat sebagai pemilik rekening. Dalam sejumlah kasus, aktivitas tersebut diduga dilakukan anggota keluarga penerima manfaat.

Anggota keluarga yang dimaksud antara lain suami, istri, anak, cucu, atau anggota keluarga lain dalam satu Kartu Keluarga (KK).

"Yang pengurus itu adalah penerima manfaat yang tertera dalam rekening penerima Bansos. Sementara yang bukan pengurus itu adalah keluarganya, bisa suami, bisa istri, atau bisa anak-anaknya, atau cucunya yang satu KK," jelasnya.

Kemensos menilai proses verifikasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar penyaluran bansos tetap tepat sasaran. Pendalaman data juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bantuan.

Gus Ipul mengatakan Kemensos bekerja sama dengan pemerintah daerah dan para pendamping sosial untuk memberikan edukasi kepada penerima manfaat. Masyarakat juga diingatkan agar bantuan yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

"Kita harapkan juga makin menurun, seiring adanya sosialisasi, edukasi yang kita berikan bersama-sama dengan pemerintah daerah," katanya.

Selain data penerima bansos, Kemensos juga menerima data sekitar 1.900 pegawai yang terindikasi melakukan aktivitas judi online. Data tersebut mencakup pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kita juga menerima data pegawai-pegawai Kementerian Sosial yang terindikasi main judol, apakah itu PNS atau P3K," ujar Gus Ipul.

Kemensos kini menelusuri data tersebut dan menyiapkan tindakan sesuai tingkat pelanggaran. Sanksi dapat berupa peringatan hingga penundaan tunjangan kinerja, penurunan pangkat, bahkan pemberhentian.

Untuk pegawai PPPK, sanksi juga dapat berupa tidak diperpanjangnya kontrak kerja.

"Kita sedang telusuri dan pasti kita akan ambil tindakan, mulai dari peringatan, penurunan pangkat, penundaan tukin. Bagi teman-teman P3K bisa jadi nanti tidak akan kita perpanjang kontraknya," pungkasnya.* (d/dh)

Berdasarkan data perdagangan RTI, IHSG dibuka di level 6.695,69 pada pukul 09.00 WIB. Lima menit kemudian, indeks berada di level 6.694,54 atau menguat 0,40% secara harian.

Baca Juga:

• Gerak Cepat Tinjau Sumut, Wapres Gibran Pastikan Pembangunan Huntara dan Infrastruktur Pascabencana Tepat Sasaran

Pada perdagangan sehari sebelumnya, Kamis (3/9/2026), IHSG ditutup menguat 1,09% ke level 6.667,89.

Penguatan IHSG pada awal perdagangan hari ini juga diikuti mayoritas saham. Tercatat 314 saham menguat, 168 saham melemah, dan 211 saham bergerak stagnan.

Pergerakan IHSG selanjutnya akan mencermati sentimen pasar serta aktivitas transaksi investor sepanjang perdagangan Jumat.* (d/dh)

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan pihaknya bersama Direktur Utama Pupuk Indonesia telah menandatangani studi bersama atau joint study untuk mengkaji potensi investasi tersebut.

Baca Juga:

• Pulang Usai Kunjungi Rusia dan Temui Putin, Presiden Prabowo Disambut Panglima TNI-Kapolri di Halim

Rosan menyebut kinerja Pupuk Indonesia terus menunjukkan peningkatan, termasuk dari sisi efisiensi. Kondisi itu dinilai membuka peluang bagi perusahaan pelat merah tersebut untuk memperluas investasi hingga ke luar negeri.

"Performance-nya makin lama makin bagus, makin efisien, sehingga mempunyai potensi yang sangat besar untuk berinvestasi di Vladivostok ini dan dengan pihak Rusia," katanya.

Menurut Rosan, kerja sama tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ketahanan bahan baku dan industri pupuk nasional.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan penandatanganan studi bersama tersebut sejalan dengan arahan Danantara agar Pupuk Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga meningkatkan ekspansi global.

Vladivostok dinilai memiliki posisi strategis karena menghadap langsung ke kawasan Pasifik. Wilayah tersebut juga berkaitan dengan pasar yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama Pupuk Indonesia.

"Ini menjadi menarik karena Vladivostok adalah menghadap ke Pasifik, pasar yang selama ini memang menjadi pasar utama Pupuk Indonesia," ujar Rahmad.

Kerja sama tersebut sebelumnya juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) 2026 di Vladivostok.

Prabowo mengungkapkan telah ada nota kesepahaman antara Pupuk Indonesia dan salah satu kelompok usaha terbesar di Rusia untuk menjajaki investasi bersama dalam proyek produksi pupuk berbahan baku gas di wilayah Timur Jauh Rusia.

"Hari ini, sebuah nota kesepahaman (MoU) juga telah ditandatangani antara perusahaan pupuk kami dan salah satu kelompok usaha terbesar di Rusia untuk investasi bersama dalam proyek produksi pupuk berbahan baku gas di wilayah Timur Jauh Rusia ini," kata Prabowo.

Rencana tersebut masih berada dalam tahap studi bersama untuk melihat kelayakan dan potensi pengembangan proyek. Pupuk Indonesia selanjutnya akan mengkaji lebih lanjut peluang investasi bersama dengan mitra dari Rusia.* (d/dh)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah terus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran DTSEN untuk meningkatkan akurasi data. Proses tersebut dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber data, termasuk dari pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Zulhas Tegaskan Ketahanan Pangan Bukan Cuma Soal Beras: Negara Harus Hadir!

Tenaga Ahli Mensos Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, menjelaskan desil DTSEN bukan ukuran langsung untuk menentukan tingkat kekayaan ataupun besaran penghasilan seseorang.

Menurut dia, desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional. Data penduduk diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraan, mulai dari yang terendah hingga tertinggi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok atau desil.

"Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan," ujar Andy.

Karena bersifat relatif, posisi desil seseorang dapat berubah meskipun kondisi ekonomi orang tersebut tidak mengalami perubahan. Hal itu terjadi karena posisi seseorang dalam pemeringkatan juga dipengaruhi perubahan kondisi masyarakat secara nasional.

Andy mencontohkan ketika terjadi bencana besar yang menyebabkan banyak masyarakat jatuh miskin. Dalam kondisi tersebut, pemeringkatan kesejahteraan secara nasional dapat berubah sehingga posisi desil sebagian penduduk ikut bergeser.

DTSEN sendiri dimutakhirkan setiap tiga bulan. Dengan demikian, dalam satu tahun terdapat empat versi data.

Perubahan desil yang cukup signifikan pada DTSEN Volume 3 terjadi setelah masuknya sekitar 12 juta data baru dari BKKBN. Kondisi tersebut kemudian dievaluasi dan diperbaiki melalui DTSEN Volume 3.1 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Andy mengatakan isu perubahan desil menjadi perhatian masyarakat karena bertepatan dengan masa pendaftaran perguruan tinggi, khususnya jalur Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta adanya pembaruan data pada DTSEN Volume 3.

"12 juta data baru ini adalah sumber pemutakhiran di volume ketiga. Sumber pemutakhiran di volume ketiga ini menyebabkan naik turunnya desil terasa sangat signifikan," katanya.

Dia menegaskan desil bukan satu-satunya penentu seseorang menerima bantuan sosial (bansos). Desil hanya digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan prioritas ketika jumlah penerima yang memenuhi syarat lebih banyak dibandingkan kuota bantuan yang tersedia.

Andy memberikan gambaran, apabila terdapat 10 orang yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan sementara anggaran hanya cukup untuk lima orang, maka peringkat desil dapat digunakan untuk menentukan prioritas penerima.

Namun, setiap program bantuan sosial tetap memiliki persyaratan masing-masing. Artinya, seseorang yang berada pada desil prioritas belum tentu menerima bantuan apabila tidak memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh program tersebut.

Dia juga menegaskan kenaikan desil tidak otomatis berarti kondisi seseorang menjadi lebih sejahtera dan tidak otomatis menyebabkan hak atas bansos hilang. Penentuan penerima tetap mempertimbangkan kriteria program serta ketersediaan kuota.

Terkait pembaruan data, masyarakat yang merasa informasi dalam DTSEN belum sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui pemerintah desa atau kelurahan dengan operator SIKS-NG. Selain itu, pembaruan dapat dilakukan melalui ground check oleh pendamping PKH, BPS, maupun pemerintah daerah.

Masyarakat juga dapat mengajukan pemutakhiran data secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.* (d/dh)

Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pemeriksaan terhadap kasus tersebut harus dilakukan secara menyeluruh. Bila ditemukan pelanggaran, dia meminta sanksi tidak berhenti pada administrasi, tetapi dapat dilanjutkan ke proses hukum.

Baca Juga:

• Bongkar Penyebab Utama, BGN Sebut 80 hingga 90 Persen Kasus Keracunan MBG Terjadi Akibat Langgar SOP Dapur

Menurut Zulhas, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dilakukan sembarangan. Setiap pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan harus memastikan makanan yang diberikan aman dan layak dikonsumsi.

Dia menegaskan keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak, menjadi hal utama yang harus diperhatikan karena berkaitan dengan kesehatan dan masa depan mereka.

Zulhas juga meminta kasus dugaan keracunan tidak hanya diselesaikan melalui sanksi administratif. Apabila hasil pemeriksaan menemukan unsur pelanggaran hukum, kasus tersebut harus diteruskan kepada aparat penegak hukum.

"Kalau memang ditemukan pelanggaran hukum, jangan ragu diproses sesuai ketentuan, termasuk diteruskan kepada aparat penegak hukum. Harus ada efek jera," ujarnya.

Menurut Zulhas, efek jera diperlukan agar kepala SPPG dan pengelola dapur MBG memahami bahwa tanggung jawab mereka bukan sekadar menyiapkan dan membagikan makanan. Mereka juga wajib memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

Kasus dugaan keracunan tersebut terjadi setelah lebih dari 500 orang mengonsumsi menu MBG yang didistribusikan dari SPPG Kalitengah, Sidoarjo.

Saat kejadian, pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan tenaga kesehatan langsung melakukan penanganan terhadap para korban.

BGN kemudian menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah. Saat ini, SPPG tersebut masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Zulhas mengatakan insiden di Sidoarjo akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperketat pengawasan serta meningkatkan disiplin operasional seluruh SPPG yang menjalankan program MBG di Indonesia.* (k/dh)

Kepulangan Prabowo disambut sejumlah pejabat negara di bawah tangga pesawat. Mereka di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga:

• Semarak Lomba Kreasi Sampah di Desa Bogak, Kades Fazzary Akbar: Lingkungan Bersih Dimulai dari Kesadaran Warga

Selain menghadiri EEF, Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Putin. Sejumlah agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan Indonesia dan Rusia.

Dalam penerbangan kembali ke Tanah Air, Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Saat menyampaikan pidato di EEF, Prabowo menekankan pentingnya memperkuat hubungan Indonesia dengan Rusia serta negara-negara di kawasan Eurasia. Menurutnya, kawasan Pasifik harus dipandang sebagai ruang yang dapat menghubungkan berbagai negara dan membuka peluang kerja sama ekonomi.

"Samudra Pasifik tidak memisahkan kita. Samudra Pasifik menghubungkan kita. Ia bukanlah tembok di antara kita. Ia harus menjadi jalan raya antara dua perekonomian kita," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyoroti peluang kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan konektivitas antara Indonesia dan Rusia.

Sekretariat Presiden menyebut kunjungan Prabowo ke Vladivostok menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan strategis dengan Rusia. Setelah seluruh rangkaian agenda selesai, Prabowo bersama rombongan langsung kembali ke Indonesia.* (k/dh)

Sebelumnya, Brigadir IH telah menjalani patsus selama 20 hari sejak 10 Agustus hingga 29 Agustus 2026. Kini, masa penempatan khusus tersebut diperpanjang untuk melengkapi rangkaian pemeriksaan yang dilakukan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumut.

Baca Juga:

• Keluarga Eks Istri Polisi di Medan Minta Ekshumasi dan Otopsi Ulang, Begini Respons Polda Sumut

"Ya. Saat ini saudara Iman sedang kami patsus, karena kemarin sudah 20 hari kita patsus dan sekarang kami tambahkan 10 hari lagi," kata Ferry, Kamis (3/9/2026).

Menurut Ferry, pemeriksaan terhadap IH berkaitan dengan dugaan kelalaian dalam mengamankan senjata api dinas yang dipercayakan kepadanya. Senjata tersebut diduga digunakan dalam peristiwa yang menyebabkan WL meninggal dunia.

"Dipatsus terkait tidak bisa mengamankan senjata api yang dipercayakan kepada dia," ujarnya.

WL ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rumah mantan mertuanya di Kompleks Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, pada 2 Agustus 2026.

Pada awalnya, polisi menyebut korban diduga meninggal akibat bunuh diri menggunakan senjata api milik IH. Namun, pihak keluarga mempertanyakan kesimpulan tersebut karena menilai terdapat sejumlah kejanggalan pada kondisi jenazah.

Adik kandung WL, Ica (29), mengaku melihat sejumlah luka pada tubuh korban saat berada di Rumah Sakit Bhayangkara Medan. Di antaranya luka di bagian kepala, bekas jahitan di bawah dagu, serta lebam pada paha kiri dan kanan.

Keluarga kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polda Sumut dengan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Mereka juga mendesak agar penyelidikan dilakukan secara transparan dan meminta adanya autopsi ulang melalui proses ekshumasi.

Desakan itu turut disampaikan dalam aksi solidaritas, termasuk aksi "1.000 lilin" di Lapangan Merdeka Medan. Keluarga meminta Polda Sumut mengambil alih penanganan perkara dari Polrestabes Medan.

Polda Sumut menyatakan menghormati aspirasi keluarga dan masyarakat. Ferry mengatakan aksi penyampaian pendapat diperbolehkan selama berlangsung tertib.

"Itu merupakan hak warga negara. Silakan demo, asal tertib," katanya.

Terkait permintaan autopsi ulang, polisi menyebut usulan tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan penyidikan.

"Tentunya permintaan tersebut kami pertimbangkan. Mengenai penanganan sejauh mana nanti akan saya pastikan," ujar Ferry.

Saat ini, IH masih menjalani pemeriksaan etik dan dugaan kelalaian terkait penggunaan serta pengamanan senjata api dinas oleh Bid Propam Polda Sumut. Sementara itu, penyelidikan pidana umum oleh Satreskrim Polrestabes Medan juga masih berjalan untuk mengungkap penyebab sebenarnya kematian WL.

Dengan demikian, belum ada kesimpulan hukum bahwa kematian WL merupakan tindak pidana pembunuhan. Seluruh dugaan dan temuan dalam perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan kepolisian.* (k/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pelanggaran SOP terjadi dalam berbagai tahapan pengelolaan makanan. Hal itu disampaikannya saat rapat di DPR RI, Kamis (3/9/2026).

Baca Juga:

• Usut Tuntas Korupsi Tata Kelola MBG, Kejagung Periksa 11 Saksi Kunci Mulai dari Tenaga Ahli hingga Peruri

Menurut Sudaryono, ketidakpatuhan tersebut antara lain berkaitan dengan prosedur penyimpanan makanan, penerimaan bahan makanan, pengaturan suhu, hingga batas waktu makanan untuk dikonsumsi.

"Mulai dari SOP penyimpanan, penerimaan barang, terkait suhu dan waktu konsumsi, batas konsumsi waktu, dan seterusnya. Itu mayoritas," ujarnya.

Sudaryono mengatakan temuan tersebut menjadi bahan evaluasi BGN untuk membenahi pelaksanaan program MBG. Terlebih, dalam beberapa hari terakhir kembali muncul laporan dugaan keracunan MBG di sejumlah daerah, termasuk Sidoarjo, Agam, dan Lasem, Rembang.

Dia mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Namun, BGN memastikan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program akan terus dilakukan.

"Kami sangat terpukul sebetulnya. Tapi kami tidak boleh menyerah," ujar Sudaryono.

Sebelumnya, BGN telah memberlakukan pengaturan jam kerja bagi kepala dapur dan pengawas gizi, termasuk pada dini hari dan sore hari. Menurut Sudaryono, kebijakan tersebut sempat membuat pelaksanaan MBG berjalan relatif terkendali selama sekitar tiga pekan.

"Selama kami berlakukan jam kerjanya Kepala Dapur dan Pengawas Gizi di dini hari dan di sore hari, itu kemudian so far kemarin cukup landai selama tiga minggu," katanya.

Meski demikian, setelah kembali muncul laporan dugaan keracunan di sejumlah daerah, BGN akan memperkuat pembenahan tata kelola program. Perbaikan tersebut mencakup aturan, alur kerja hingga penataan keuangan.

"Insya Allah ini kami perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, flow penataan keuangannya, dan lain sebagainya," kata Sudaryono.* (dw/dh)

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menunjukkan kreativitas dalam mengolah dan memanfaatkan sampah menjadi berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai estetika.

Baca Juga:

• Jelang Lomba PHBS Tingkat Sumut, Ketua TP PKK Asahan Cek Kesiapan Desa Sijabut

"Kesadaran terhadap lingkungan harus terus kita bangun. Sampah jangan hanya dipandang sebagai sesuatu yang tidak berguna, tetapi bisa diolah menjadi sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat," ujar Fazzary Akbar.

Semangat masyarakat dalam mengikuti lomba juga terlihat dari beragam kreasi yang ditampilkan. Menariknya, kegiatan tersebut turut diramaikan oleh warga dari berbagai kelompok usia. Kehadiran warga lanjut usia menjadi pemandangan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa kepedulian terhadap lingkungan tidak mengenal batas usia.

Dengan penuh semangat dan pengalaman, para peserta menunjukkan bahwa kreativitas dan kemauan untuk berbuat sesuatu yang positif bagi lingkungan dapat dilakukan oleh siapa saja.

Kepala Desa Bogak mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia berharap semangat yang muncul melalui Lomba Kreasi Sampah tidak berhenti setelah perlombaan selesai, tetapi dapat menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

"Selamat kepada para pemenang atas keberhasilannya meraih juara. Namun, yang paling penting bukan hanya siapa yang menjadi juara, melainkan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar," ungkapnya.

Menurutnya, keberhasilan program lingkungan hidup tidak hanya dapat diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu menerapkan kebiasaan hidup bersih dan mengelola sampah secara bijak.

Lomba Kreasi Sampah diharapkan dapat memberikan nuansa positif sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong masyarakat Desa Bogak dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Desa Bogak juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para dewan juri yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan, yakni Ny. Rita Eviana Nasution, SP, Pokja III TP PKK Kabupaten, Ny. Halimatussakdiyah, SE, Ketua TP PKK Kecamatan, serta Ny. Marni, SH, Sekretaris TP PKK Kecamatan.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah nyata Pemerintah Desa Bogak dalam membangun kesadaran masyarakat sekaligus mendorong kreativitas warga melalui pengelolaan sampah.

Dari sampah lahir kreativitas, dari kreativitas tumbuh kepedulian, dan dari kepedulian lahir lingkungan Desa Bogak yang lebih bersih dan bahagia.

Pemerintah Desa Bogak mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya Bogak yang semakin maju, bersih, kreatif dan bahagia.* (dh)

Kapuspenkum Kejagung <a href="https://www.bitvonline.com/tag/anang-supriatna/" target="_blank">Anang Supriatnaa> mengatakan pemeriksaan dilakukan tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Jumat (4/9/2026).

Baca Juga:

• Bongkar Fakta Sidang Tipikor, Gus Alex Ungkap 24 Anggota Panja Komisi VIII Minta 3.000 Riyal Saat Dinas ke Arab Saudi

Sebelas saksi yang diperiksa berasal dari berbagai pihak yang berkaitan dengan <a href="https://www.bitvonline.com/tag/bgn/" target="_blank">BGNa> maupun pihak swasta. Mereka yakni ANR, PI, dan K selaku tenaga ahli <a href="https://www.bitvonline.com/tag/bgn/" target="_blank">BGNa>; RMY selaku karyawan PT NGS; JAA selaku Inspektur Utama <a href="https://www.bitvonline.com/tag/bgn/" target="_blank">BGNa>; serta ADYY selaku PIC yayasan GBI/SPPG Jatisari.

Kemudian AZRS dari Peruri, K selaku wiraswasta perantara penjual ompreng, RRNWP selaku staf <a href="https://www.bitvonline.com/tag/bgn/" target="_blank">BGNa>, dan T dari Yayasan STTD.

Menurut Anang, pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian serta melengkapi berkas perkara yang tengah ditangani penyidik.

"Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujarnya.

Anang menegaskan proses penyidikan kasus tersebut dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel. Kejagung juga menyatakan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

Kasus ini mencuat setelah sejumlah pejabat dan pihak swasta diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program <a href="https://www.bitvonline.com/tag/mbg/" target="_blank">MBGa>. Kejagung sebelumnya telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Ketujuh tersangka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari pengadaan barang dan jasa, jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga dugaan korupsi dalam penjualan food tray atau ompreng <a href="https://www.bitvonline.com/tag/mbg/" target="_blank">MBGa>.

Mereka yakni eks Kepala <a href="https://www.bitvonline.com/tag/bgn/" target="_blank">BGNa> Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala <a href="https://www.bitvonline.com/tag/bgn/" target="_blank">BGNa> Sony Sonjaya, eks Wakil Kepala <a href="https://www.bitvonline.com/tag/bgn/" target="_blank">BGNa> Lodewyk Pusung, pihak swasta Asep Yusuf Somantri, vendor motor listrik Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, serta Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama <a href="https://www.bitvonline.com/tag/bgn/" target="_blank">BGNa> Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Selain itu, Kejagung sebelumnya mengungkap dugaan keterlibatan oknum Kolonel TNI berinisial BU dalam perkara tersebut. Penanganannya kemudian dilimpahkan dari Jampidsus kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) karena yang bersangkutan berstatus prajurit TNI aktif.

Sementara itu, status hukum Kolonel BU hingga kini belum dijelaskan lebih lanjut oleh Kejagung. Pengusutan perkara masih berjalan dan seluruh dugaan keterlibatan para pihak akan diuji melalui proses hukum.* (oz/dh)

Hal itu disampaikan Gus Alex saat mendapat kesempatan bertanya kepada mantan Direktur Bina Haji Khusus Jaja Jaelani dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji, Jumat (4/9/2026) dini hari.

Baca Juga:

• Eks Menag Yaqut Ngamuk di Rapat Internal soal Pansus Haji: 'Siapa yang Menyeleweng, Ngaku Saja di Sini'

"Saudara Saksi ingat bahwa 24 orang anggota Panja Komisi VIII (DPR) yang berangkat dinas luar negeri, perjalanan luar negeri ke Saudi itu sudah dibiayai oleh APBN. Dia dari DIPA DPR. Saudara tahu?" tanya Gus Alex.

"Iya, tahu," jawab Jaja.

Gus Alex kemudian menyebut 24 anggota Panja tersebut disebut meminta uang masing-masing 3.000 riyal. Namun, dia mengaku hanya mampu menyediakan 1.500 riyal untuk setiap orang dari uang honor yang diterimanya.

"Saudara Saksi ingat bahwa saya sampaikan 24 orang tersebut masing-masing meminta uang pada awalnya 3.000 riyal per orang, kemudian saya hanya mampu menyiapkan dari uang honor saya per orang 1.500 riyal. Saya pernah ceritakan itu?" tanya Gus Alex.

"Iya, betul bercerita," jawab Jaja.

Dalam persidangan yang sama, Gus Alex juga menyinggung pertemuannya dengan tiga pimpinan Komisi VIII DPR. Pertemuan itu disebut bermula dari pertemuan dengan staf komisi bernama Yusuf di sebuah restoran.

Gus Alex lalu menanyakan apakah Jaja mengingat cerita mengenai dirinya yang diminta menemui pimpinan Komisi VIII DPR dan pimpinan Panja untuk membicarakan sejumlah permintaan.

"Saudara Saksi ingat bahwa saat pertemuan tersebut saya ceritakan kepada Saudara Saksi pimpinan Komisi VIII DPR dan pimpinan Panja meminta saya memungut uang dari penyedia catering?" tanya Gus Alex.

"Kalau yang itu saya enggak dengar, Pak," jawab Jaja.

Gus Alex kemudian menanyakan apakah Jaja mengingat permintaan untuk menyiapkan uang guna membeli oleh-oleh.

"Saudara Saksi ingat bahwa saat pertemuan tersebut saya diminta menyiapkan sejumlah uang tertentu untuk belanja oleh-oleh?" tanya Gus Alex.

"Iya, betul," jawab Jaja.

Gus Alex juga menyebut tiga pimpinan Komisi VIII DPR yang dimaksud dalam cerita tersebut, yakni Marwan Dasopang, Abdul Wachid, dan Ashabul Kahfi.

"Saudara Saksi berikutnya, apakah benar yang saya ceritakan tiga orang yang ketemu saya itu pertama adalah Pak Marwan Dasopang, yang kedua Pak Abdul Wachid, yang ketiga Pak Ashabul Kahfi? Betul?" tanya Gus Alex.

"Betul," jawab Jaja.

Selain itu, Gus Alex mengungkit soal Tim Pengawas (Timwas) DPR yang disebut menempati Maktab 111 saat pelaksanaan ibadah haji 2024.

Maktab 111 berada di sekitar kawasan Jamarat atau tempat lempar jumrah. Gus Alex menanyakan apakah Timwas DPR pernah meminta difasilitasi untuk tinggal di lokasi tersebut.

"Pak Jaja pernah enggak minta atau memperoleh permintaan dari Timwas DPR yang sebenarnya tidak punya hak tinggal di Maktab 111, kemudian seluruh Timwas minta untuk difasilitasi di Maktab 111 di tahun 2024?" tanya Gus Alex.

"Iya," jawab Jaja.

Jaja memperkirakan jumlah anggota Timwas DPR yang menempati Maktab 111 sekitar 70 orang. Menurutnya, kondisi tersebut kemudian menyebabkan kepadatan di lokasi.

"Berapa? 70 orang. Akibatnya apa, Pak?" tanya Gus Alex.

"Ya akhirnya kepadatan," jawab Jaja.

"Akibatnya jemaah yang di situ dipindah?" tanya Gus Alex.

"Iya," jawab Jaja.

Gus Alex kembali menanyakan apakah Jaja pernah menerima permintaan untuk menyiapkan kendaraan dan kebutuhan lain ketika anggota Komisi VIII DPR melakukan kunjungan ke Arab Saudi.

"Kemudian terjadi kepadatan. Itu Maktab 111. Pak Jaja sering enggak ada permintaan, 'Wah ini ada dari Komisi VIII (DPR) kunjungan ke Saudi, tolong disiapkan kendaraan segala macam', pernah enggak, Pak?" tanya Gus Alex.

"Iya, betul Pak," jawab Jaja.

Rangkaian keterangan tersebut muncul dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji yang tengah memasuki tahap pembuktian. Keterangan para saksi selanjutnya akan diuji melalui proses persidangan dan alat bukti yang diajukan para pihak.* (in/dh)

Hal itu terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut berasal dari berita acara pemeriksaan (BAP) Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag periode 2021-2024, Ahmad Bahiej, yang dibacakan kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini.

Baca Juga:

• Eks Pejabat Kemenag Ungkap Yaqut Larang Catatan Rapat Pansus Haji Dibawa Keluar: Saya Bakar Catatan Itu

"Kemudian di dalam BAP ini saksi sampaikan ada tiga rapat di mana salah satu rapat itu dihadiri beliau ketika persiapan Pansus?" tanya Mellisa.

"Betul," jawab Bahiej.

Salah satu rapat tersebut disebut berlangsung di Hotel Yuan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Rapat dihadiri staf khusus, tenaga ahli, pejabat eselon I, Sekretaris Jenderal, serta Inspektorat Jenderal dengan jumlah peserta sekitar 15-20 orang.

Menurut Bahiej, Yaqut memberikan sambutan penutup dalam rapat tersebut dengan nada tinggi. Saat itu, kata dia, Yaqut marah dan meminta pihak yang melakukan penyelewengan mengaku.

"Pada saat itu ada pernyataan-pernyataan begitu dari yang hadir, saya mendengarkan. Pak Menteri sebagai kalimat akhir, karena pada saat itu Pak Menteri marah," ujar Bahiej.

"Karena apa marahnya?" tanya Mellisa.

"Marah, jadi 'Ngaku saja di sini, siapa yang menyeleweng?'" jawab Bahiej.

Bahiej mengaku terkejut mendengar adanya dugaan penyelewengan dalam perkara tersebut. Dia mengatakan para peserta rapat kemudian memilih diam setelah pernyataan itu disampaikan.

"Saya kaget, 'oh kok ada penyelewengan?' Begitu, apakah ada penyelewengan, baru tahu. Kemudian peserta rapat diam semua. 'Ini Pansus sebuah keniscayaan dan sudah menjadi bola salju yang semakin besar'. Jadi itu," kata Bahiej.

Selain soal dugaan penyelewengan, Bahiej juga menyebut Yaqut melarang peserta rapat membawa catatan pembahasan keluar dari ruangan. Padahal, Bahiej mengaku telah membuat catatan dalam nota yang disediakan pihak hotel.

"Kemudian yang kedua, Pak Menteri melarang peserta yang hadir di situ untuk mencatat. Padahal saya sudah mencatat di nota, di nota di hotel itu saya catat," ucapnya.

Bahiej mengatakan catatan tersebut kemudian dibakar setelah dirinya mendapat perintah agar tidak ada catatan yang dibawa keluar dari ruangan.

"Kemudian karena Pak Menteri perintah tidak boleh ada catatan yang keluar dari ruangan ini, akhirnya saya bakar catatan itu. Tetapi yang saya masih ingat adalah Pak Menteri marah dan menyatakan 'siapa yang menyeleweng, ngaku saja di sini', begitu," tuturnya.

Menurut Bahiej, tidak ada peserta rapat yang mengaku melakukan penyelewengan. Setelah itu, Yaqut disebut meminta seluruh pihak menghadapi Pansus Haji secara bersama-sama, tetapi tetap dengan tanggung jawab masing-masing.

"Tapi tidak ada yang menyatakan kata-kata. Kemudian 'kalau misalnya tidak ada yang mengaku, kita hadapi bersama-sama Pansus, tetapi nanti tanggung jawab sendiri-sendiri' begitu," kata Bahiej.

Keterangan tersebut disampaikan dalam rangkaian persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menjerat Yaqut dan sejumlah terdakwa lainnya. Fakta-fakta dalam perkara masih akan diuji melalui proses pembuktian di persidangan.* (in/dh)

Roy yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut menilai Jokowi harus hadir dalam persidangan. Hal itu disampaikan Roy dalam program Interupsi bertajuk Babak Akhir Roy Suryo, Ijazah Jokowi Terungkap?, Kamis (3/9/2026).

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Kuota Haji, Muhadjir Effendy Beberkan Peran Jokowi soal Tambahan 10 Ribu Kuota Haji

Menurut Roy, tidak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak menghadiri persidangan. Ia juga menanggapi informasi mengenai jadwal sidang yang disebut bersamaan dengan perkara Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.

Roy mempertanyakan anggapan bahwa kedua perkara tersebut akan berlangsung secara bersamaan. Menurutnya, tahapan persidangan keduanya berbeda.

"Kalau dikatakan akan berbarengan, gimana bisa berbarengan? Tanggal 17 itu saya baru akan dibacakan dakwaannya. Sementara Dokter Tifa sudah masuk pada periode kedua, ya, membacakan nota perlawanannya," ujar Roy.

Roy juga menegaskan dirinya siap menjalani sidang pokok perkara. Dia menyebut pihaknya telah mempersiapkan diri sejak awal menghadapi proses hukum tersebut.

"Oh, dari dulu kami siap, enggak ada enggak siap. Justru karena kami siap itu, maka kita sisir dulu sebenarnya. Dan ada yang ternyata enggak siap," ucapnya.

Menurut Roy, proses praperadilan yang ditempuh pihaknya sebelumnya turut membuka sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut. Ia mengatakan proses itu kemudian direspons dengan adanya langkah hukum oleh pihak lain ke Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK).

"Begitu disisir dengan praperadilan, ngamuk-ngamuk sebelah sana. Nyurat ke MA, lapor ke MK, kemudian ribut-ribut di mana. La kita sih santai aja, justru kan terbuka," kata Roy.

Ia melanjutkan, menurut versinya, proses praperadilan tersebut membuat sejumlah persoalan terkait penangkapan dan penahanan menjadi terbuka.

"Dengan praperadilan, terbuka kan penahanan, penangkapan itu enggak sah," pungkasnya.

Sidang pokok perkara Roy Suryo terkait tudingan ijazah palsu Jokowi dijadwalkan berlangsung di PN Jakarta Timur pada 17 September 2026. Perkembangan perkara selanjutnya akan ditentukan melalui proses persidangan dan pembuktian di pengadilan.* (in/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari kepolisian terkait penanganan kasus tersebut. Sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga menjadi sumber masalah juga telah diperiksa.

Baca Juga:

• Graha Merah Putih Telkom Bakal Jadi Kantor Baru BGN

Sudaryono menegaskan proses penanganan kasus yang masuk ke ranah pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Termasuk mengenai kemungkinan adanya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Menurutnya, penetapan tersangka harus berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan polisi. BGN memilih menyerahkan sepenuhnya proses hukum tersebut kepada aparat.

"Apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan," ujarnya.

Di sisi lain, BGN mulai memperketat pengawasan terhadap dapur SPPG untuk mencegah kasus keracunan kembali terjadi. Pengawasan juga diperketat terhadap Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas mengawasi operasional dapur.

"Kita minta pengawas dapur itu namanya adalah SPPI. Masalahnya, SPPI-nya juga harus diawasi," kata Sudaryono.

BGN kemudian menerapkan pembagian jam kerja menjadi dua sesi bagi petugas SPPI. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperjelas jam kerja yang sebelumnya dinilai belum teratur.

Salah satu waktu yang menjadi perhatian adalah saat penerimaan bahan makanan. Proses tersebut disebut berlangsung sekitar satu hingga dua jam dan menjadi bagian penting dalam pengawasan kualitas bahan sebelum diolah.

"Selama ini tidak ada jam kerja yang jelas. Kemudian kami (membagi) jam kerja SPPI, jam kerjanya masuk dua sesi," ujar Sudaryono.

Untuk mengawasi kehadiran petugas, BGN menyiapkan kombinasi teknologi biometrik dan absensi virtual. Sambil menunggu penerapan sistem biometrik, petugas saat ini diwajibkan mengikuti pertemuan virtual pada jam-jam tertentu untuk memastikan kehadiran.

"SPPI setiap jam tertentu itu kemudian kami Zoom, dan kita absen. Manakala dia matikan kamera, langsung berikan surat peringatan," katanya.

Selain memperketat pengawasan petugas, BGN juga memperhatikan batas waktu makanan MBG layak dikonsumsi. Makanan akan diberi label waktu konsumsi sehingga tidak boleh dimakan setelah melewati batas yang ditentukan.

BGN juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program. Petugas yang dinilai tidak hadir atau tidak menjalankan tugas pengawasan dapat diberikan teguran hingga diganti.

"Yang sekarang kami lakukan setiap jam 17.00 sore itu kami evaluasi. Kami yang tidak hadir langsung beri peringatan, kami ganti, kami tukar, kami copot," ujar Sudaryono.

Langkah tersebut dilakukan BGN untuk memperketat pengawasan seluruh rantai penyediaan makanan MBG, mulai dari penerimaan bahan, proses pengolahan hingga distribusi kepada penerima manfaat.* (mt/dh)

Gibran bersama rombongan berangkat dari Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma sekitar pukul 05.35 WIB.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Jumat 4 September 2026: Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Petir

Pembangunan kembali wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera dilakukan secara bersama-sama oleh 30 kementerian dan lembaga. Program tersebut juga mendapat dukungan dari pihak swasta dan berada di bawah koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR).

Berdasarkan data Satgas PRR hingga 8 Agustus 2026, sebanyak 511 unit sumur bor telah rampung dibangun di Aceh. Selain itu, terdapat 259 unit sumur bor yang dilengkapi fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).

Di sektor pertanian, optimalisasi lahan sawah yang rusak ringan telah mencapai 6.706 hektare. Sementara rehabilitasi lahan sawah yang mengalami kerusakan tercatat mencapai 4.393 hektare.

Pemerintah juga telah menyalurkan jatah hidup kepada penyintas bencana. Total jatah hidup yang diberikan tercatat sebesar Rp576.705.250.000 untuk 118.594 jiwa.

Untuk hunian sementara, sebanyak 18.916 unit telah dibangun dan 18.874 unit di antaranya telah dihuni. Sementara hunian tetap yang telah siap dibangun mencapai 309 unit.

Selain pembangunan hunian dan fasilitas dasar, pemerintah pusat juga mengalokasikan dana transfer ke daerah (TKD) untuk mendukung proses pemulihan pascabencana.

Total TKD yang dialokasikan kepada pemerintah daerah mencapai Rp1.986.498.068.502. Hingga 16 Juli 2026, dana tersebut telah digunakan untuk pelaksanaan fisik sebanyak 346 paket dengan nilai sekitar Rp337,29 miliar atau sekitar 40%.

Kunjungan Gibran ke Sumatera Utara menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan di lapangan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan kembali fasilitas masyarakat.* (an/dh)

Lurah Kwala Bekala Irwanta Ginting mengatakan kondisi jalan sebelum diperbaiki cukup memprihatinkan. Aspal lama telah terkikis, sementara kontur jalan yang menanjak dan memiliki cekungan membuat air hujan sering menggenang.

Baca Juga:

• Kecil-Kecil Cabe Rawit, Perenang 7 Tahun Asal Medan Borong Dua Medali di Fun Swimming Merdeka

Kini, kondisi jalan telah diperbaiki secara menyeluruh. Jalan tersebut menjadi salah satu akses penting bagi warga karena menghubungkan Gang Keluarga dengan sejumlah wilayah lain, termasuk Gang Toba dan Gang Bersama.

"Pembangunan sudah selesai 100% dengan panjang 103 meter dan lebar 2,60 meter. Lalu lintas warga pun saat ini kembali lancar," ujar Irwanta.

Pembangunan jalan tersebut menggunakan alokasi Dana Kelurahan. Perbaikan diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kelancaran mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Antusiasme warga terlihat sejak proses pengerjaan dimulai. Irwanta mengatakan masyarakat ikut mendukung pekerjaan tersebut dengan memberikan jamuan sederhana kepada para pekerja.

"Waktu pengerjaan dimulai, warga hampir di semua rumah keluar membawa minuman, ada kopi, teh, sirup sampai gorengan. Mereka sangat senang karena jalan yang sudah belasan tahun rusak ini akhirnya diperbaiki," ungkapnya.

Irwanta juga mengimbau warga untuk menjaga jalan yang baru selesai dibangun. Menurutnya, perawatan diperlukan agar kualitas beton tetap terjaga dan jalan dapat digunakan dalam jangka panjang.

Ia meminta masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, terutama memastikan saluran air dan area sekitar jalan tidak tersumbat sehingga genangan dapat segera diatasi.

"Harapan saya, mari kita merawat jalan ini bersama-sama. Jika ada genangan air, segera dibersihkan agar kualitas jalan tetap terjaga dan bertahan lama," harap Irwanta.

Perbaikan jalan Gang Keluarga menjadi salah satu bentuk pemanfaatan Dana Kelurahan untuk menjawab kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di tingkat lingkungan.* (dh)

Jembatan Bailey Parjalihotan dibangun oleh personel TNI bersama masyarakat. Jembatan tersebut merupakan satu dari 13 jembatan yang dibangun melalui kolaborasi TNI dan masyarakat sebagai bagian dari penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah Sumut.

Baca Juga:

• Diguyur Dana Segar Rp9,4 Miliar dari Pemprov Sumut, Wali Kota Tanjungbalai Tancap Gas Genjot Pendapatan Daerah

"Saya minta setiap dua bulan atau tiga bulan kita cek jembatannya, kalau-kalau masih ada kekurangan boleh kita bantu penguatannya," kata Bobby.

Bobby mengapresiasi keterlibatan TNI dan masyarakat dalam pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, akses penghubung sangat penting untuk menunjang aktivitas warga sehari-hari.

"Mudah-mudahan dapat membantu akses bapak ibu semua untuk anak-anak sekolah," ujarnya.

Menurut Bobby, pembangunan Jembatan Bailey menjadi bagian dari penanganan dampak bencana yang terjadi di Tapteng dan sejumlah wilayah Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumut, kata dia, akan terus melakukan perbaikan infrastruktur terdampak bencana hingga 2028.

"Penanganan bencana akan dilakukan sampai dengan 2028, misalnya ada jalan yang rusak nanti kita bangun," kata Bobby.

Selain meresmikan jembatan, Bobby juga berdialog langsung dengan masyarakat Desa Parjalihotan. Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan rencana pemberian modal usaha melalui kolaborasi Pemprov Sumut dengan Bank Sumut.

Bobby mengatakan bantuan modal usaha akan diberikan secara bertahap. Pada tahap awal, sebanyak 50 warga akan menjadi penerima.

"Minggu depan, Pemprov Sumut dan Bank Sumut bisa memberikan modal usaha untuk ibu-ibu, nanti kita kasih modalnya, nanti kita kasih untuk 50 orang pertama, selanjutnya kalau usahanya bagus kita kasih lagi tambahan modalnya," ucap Bobby.

Rencana bantuan modal tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga berharap dukungan pemerintah dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha sekaligus perekonomian keluarga.

Salah seorang warga Parjalihotan, Idasari, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat di desanya.

"Terima kasih Pak Gubernur atas perhatiannya, semoga kami terus diberi perhatian seperti ini," kata Ida.

Dalam peresmian tersebut, Bobby turut didampingi Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Kepala Dinas PUPR Sumut Chandra Dalimunthe, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga, serta Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air Sumut Gibson Panjaitan.

Pembangunan jembatan dan rencana dukungan modal usaha tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana sekaligus membantu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di Tapanuli Tengah.* (dh)