JAKARTA — Indonesia masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, terutama di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Baca Juga:

• Prabowo Kecam Korupsi Anggaran MBG: Orang-Orang Biadab!

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan ketersediaan tenaga kesehatan di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sebanyak 474 kabupaten/kota di Indonesia masih membutuhkan 84.741 dokter umum.

Kemudian 505 kabupaten/kota membutuhkan 127.580 dokter gigi.

Sementara itu, sebanyak 481 kabupaten/kota masih membutuhkan 55.712 dokter spesialis.

"[Kekurangan ini] terutama di kabupaten/kota yang jauh dari ibu kota provinsi, terutama juga banyak di Indonesia timur," ungkap Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat, 14 Agustus 2026.

Menurut Prabowo, kekurangan tenaga dokter tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga kesehatan secara nasional.

Distribusi dokter juga menjadi persoalan karena banyak daerah terpencil dan wilayah Indonesia timur belum mendapatkan tenaga kesehatan dalam jumlah yang memadai.

Prabowo mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi kekurangan dokter.

Selama 21 tahun terakhir, pemerintah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program pendidikan dokter spesialis dan subspesialis.

Program tersebut dibuka di perguruan tinggi maupun rumah sakit untuk mempercepat penambahan tenaga dokter yang dibutuhkan masyarakat.

"Kita hadirkan prodi spesial untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis," ungkapnya.

Meski demikian, Prabowo mengakui langkah tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kekurangan dokter di Indonesia.

Karena itu, pemerintah akan mencari terobosan lain untuk meningkatkan jumlah dokter yang tersedia, terutama dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi.

Persoalan pemerataan tenaga kesehatan menjadi penting karena masyarakat di sejumlah daerah masih harus menghadapi keterbatasan layanan kesehatan.

Kekurangan dokter di daerah juga berpotensi membuat akses masyarakat terhadap pelayanan medis menjadi lebih sulit.

Prabowo menegaskan pemerintah akan terus mencari solusi agar kebutuhan tenaga kesehatan dapat dipenuhi.

Penambahan jumlah dokter sekaligus pemerataan distribusinya menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan nasional.* (bb/ad)

JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai biaya demokrasi di Indonesia masih terlalu mahal.

Menurut dia, sistem politik Indonesia perlu dibuat lebih efisien agar mampu melahirkan lebih banyak negarawan.

Baca Juga:

• Prabowo Larang Barang Subsidi Diperdagangkan Bebas: Semua Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih

Menurut Sultan, Indonesia saat ini menghadapi tiga tantangan besar yang harus diatasi secara bersamaan.

Ketiganya adalah biaya demokrasi yang mahal, bonus demografi, dan ancaman perubahan iklim.

Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, DPD menawarkan gagasan yang disebut Green Democracy.

Konsep ini menghubungkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

"Green Democracy juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak terlalu mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan," kata Sultan.

Sultan mengatakan pembangunan Indonesia tidak boleh hanya mengejar kemajuan ekonomi dan politik.

Pembangunan juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan agar tidak meninggalkan beban bagi generasi berikutnya.

Menurut dia, perubahan iklim menjadi salah satu persoalan yang harus mendapat perhatian dalam pembangunan nasional.

Kebijakan yang dibuat saat ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di masa mendatang.

Selain persoalan biaya demokrasi dan perubahan iklim, Sultan menyoroti bonus demografi yang sedang dihadapi Indonesia.

Menurut dia, jumlah penduduk usia produktif yang besar dapat menjadi peluang untuk membawa Indonesia menuju Generasi Emas 2045.

Namun, bonus demografi juga dapat berubah menjadi persoalan apabila tidak dikelola dengan baik.

DPD, kata Sultan, ingin memastikan penduduk usia produktif menjadi aset bagi pembangunan nasional, bukan justru menjadi beban negara.

Karena itu, DPD mendorong sejumlah agenda legislasi yang berkaitan dengan persoalan sosial, lingkungan, ekonomi, dan pemerintahan.

Beberapa rancangan undang-undang yang didorong DPD antara lain RUU Perubahan Iklim, RUU Masyarakat Adat, RUU Bahasa Daerah, RUU BUMD, serta perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Sultan menyebut berbagai rancangan regulasi tersebut sebagai bagian dari agenda legislasi yang dibawa DPD untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan.

Gagasan Green Democracy, menurut Sultan, pada akhirnya diarahkan untuk membangun sistem politik yang lebih efisien sekaligus memastikan pembangunan nasional tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Ia berharap demokrasi Indonesia tidak hanya menghasilkan proses politik yang lebih murah dan efisien, tetapi juga melahirkan lebih banyak pemimpin yang memiliki kapasitas sebagai negarawan.* (vo/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengecam praktik korupsi dalam anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo menilai orang yang mengorupsi anggaran untuk program tersebut sebagai pribadi yang tidak memiliki nilai kemanusiaan karena anggaran itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.

Baca Juga:

• 265 Siswa di Karo Diduga Keracunan Usai Santap MBG, SPPG Berastagi Sempajaya Disuspend

"Menurut saya, ini sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan."

Prabowo mengatakan masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh pembangunan manusia dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, kata dia, adalah asupan gizi.

Menurut Prabowo, program MBG tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bagi siswa.

Program tersebut juga diharapkan membuat siswa dapat mengikuti kegiatan belajar dalam kondisi kenyang sehingga lebih mudah berkonsentrasi dan menyerap pelajaran.

Selain meningkatkan konsentrasi belajar, Prabowo mengatakan MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah stunting yang masih terjadi di Indonesia.

Ia menyebut angka stunting di Indonesia masih berada di sekitar 25 persen atau sekitar satu dari empat anak.

"Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik," kata Prabowo.

"Saya bertekad teruskan program MBG dengan perbaikan dan efisiensi."

Praktik rasuah dalam program MBG sebelumnya diungkap Kejaksaan Agung melalui penangkapan dan penahanan tiga petinggi Badan Gizi Nasional pada awal Juni 2026.

Ketiganya adalah Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan program MBG.

Dalam perkembangan penyidikan, Kejaksaan Agung juga menetapkan tiga pihak swasta sebagai tersangka.

Mereka adalah Glory Harimas Sihombing dan Asep Yusuf Somanti yang diduga terlibat dalam praktik jual beli titik dapur MBG.

Selain itu, Andri Mulyono diduga terlibat dalam perkara pengadaan ribuan motor listrik untuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Kejaksaan kemudian menetapkan tersangka baru, yakni Brigadir Jenderal Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Ia diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi pengadaan piring oprengan untuk program MBG.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana Militer atau Jampidmil masih memeriksa anggota TNI, Kolonel Budi Utomo, yang diduga turut terlibat dalam praktik korupsi program MBG.

Prabowo menegaskan program MBG akan tetap dilanjutkan.

Ia menyatakan pemerintah akan melakukan perbaikan dan efisiensi agar program tersebut berjalan sesuai tujuan, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.* (bb/ad)

KARO — Ratusan murid dari lima sekolah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu, 12 Agustus 2026.

Menyusul kejadian tersebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyalurkan makanan itu dihentikan sementara operasionalnya.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Terima Audiensi MPK Indonesia Wilayah I Sumut–Aceh, Bahas Rakernas dan Inovasi Pertanian

SPPG yang dihentikan tersebut bernama SPPG Karo Berastagi Sempajaya di bawah Yayasan Manunggal Kartika Jaya.

Berdasarkan surat yang beredar, SPPG tersebut diberhentikan dari seluruh hak operasionalnya paling lama selama 30 hari.

Dalam surat itu disebutkan terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola SPPG apabila ingin kembali menjalankan operasionalnya.

Surat tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional.

Sebelumnya, ratusan murid dari lima sekolah di Kabupaten Karo dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG.

Makanan yang dikonsumsi para murid berasal dari SPPG yang sama.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara Wilayah IV, Zulkarnain Barus, mengatakan kejadian tersebut berlangsung setelah para siswa menyantap makanan saat jam makan siang.

Sebanyak 265 murid dari tiga sekolah tingkat SMA dan SMK mengalami gejala keracunan.

Ketiga sekolah tersebut yakni SMAN 1 Berastagi, SMK Swasta Bersama, dan SMA Swasta Bersama.

"Sekolah kita ada tiga, SMAN 1 Berastagi, SMK Swasta Bersama, SMA Swasta Bersama," kata Zulkarnain Barus saat dihubungi, Kamis, 13 Agustus 2026.

Rinciannya, 202 murid SMAN 1 Berastagi mengalami gejala keracunan. Kemudian 25 murid dari SMA Swasta Bersama dan 38 murid dari SMK Swasta Bersama.

Totalnya mencapai 265 murid.

Zulkarnain mengatakan menu MBG yang dibagikan pada hari itu terdiri atas sayur kol, wortel, dan gulai ikan dencis.

Dugaan sementara dari sejumlah siswa, gejala keracunan muncul setelah mereka menyantap ikan tersebut.

"Kalau menunya tadi saya lihat itu, sayurnya sayur kol ya, wortel sama kol, kemudian ikannya dencis, gulai, diperkirakan itu dari ikan dencis itu perkiraan sementara itu dari siswa, begitu dimakannya, langsung gatal-gatal mulutnya, gitu," jelasnya.

Gejala yang dialami para siswa bermula dari rasa gatal pada bagian mulut. Sebagian siswa kemudian mengalami gatal pada kulit hingga sesak napas.

"Makanya gejala awal itu langsung mulutnya gatal-gatal, getir gitu, baru ada yang ke kulitnya gatal dan apa namanya, sesak," ucapnya.

Selain tiga sekolah SMA dan SMK tersebut, gejala keracunan juga dialami murid dari dua sekolah tingkat SMP, yakni SMP Negeri 3 Kabanjahe dan SMP Swasta Bersama.

Zulkarnain mengatakan kedua sekolah tersebut juga menerima makanan dari dapur SPPG yang sama.

Namun, jumlah siswa SMP yang mengalami gejala keracunan belum diketahui.

"SMP pun ada (keracunan) karena dapurnya sama, punya Kodim, tapi data siswanya belum bisa dapat kalau yang SMP," ujarnya.

Para murid yang mengalami gejala keracunan kemudian mendapat penanganan medis di empat rumah sakit.

Siswa dengan kondisi paling berat dilaporkan mengalami sesak napas.

"Sebenarnya kalau kondisinya stabil semua di rumah sakit, cuma karena panik aja tadi di awal," tuturnya.

Operasional SPPG Karo Berastagi Sempajaya kini dihentikan sementara.

Penghentian tersebut dilakukan sembari pengelola memenuhi sejumlah kewajiban yang ditetapkan Badan Gizi Nasional sebelum dapur MBG dapat kembali beroperasi.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh barang bersubsidi tidak boleh lagi diperdagangkan secara bebas.

Pemerintah memastikan penyaluran berbagai barang subsidi ke depan akan difokuskan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar distribusinya tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Baca Juga:

• Ketua DPD RI Ungkap Julukan 7 Presiden RI: Soekarno Bapak Proklamator, Megawati Srikandi Konstitusi, hingga Jokowi Bapak Infrastruktur

"Saudara-saudara sekalian semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi merah putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan," tegas Prabowo.

Langkah tegas ini diambil karena pemerintah memandang dana subsidi bersumber dari uang rakyat yang diperuntukkan khusus untuk mendongkrak kesejahteraan publik, bukan untuk diperjualbelikan demi meraup keuntungan komersial sepihak.

"Subsidi adalah uang rakyat, barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan," katanya.

Selain menyoroti tata niaga subsidi, Presiden juga memberikan atensi khusus terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia mengingatkan agar korporasi pelat merah tersebut murni berorientasi pada kepentingan publik serta bersih dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan maupun kepentingan kelompok elite tertentu.

"Saudara-saudara BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa," jelasnya.

Sebagai informasi, alokasi subsidi terbesar di Indonesia melalui APBN umumnya mencakup sektor energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu (solar dan minyak tanah), BBM khusus penugasan (Pertalite), serta LPG tabung 3 kilogram.

Sementara di sektor pertanian dan pangan, subsidi disalurkan untuk menekan biaya produksi melalui penyediaan pupuk bersubsidi, benih unggul, hingga program stabilisasi harga pangan seperti beras SPHP dan minyak goreng rakyat.* (bb/ad)

JAKARTA — Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada seluruh mantan presiden yang pernah memimpin Republik Indonesia.

Menurutnya, setiap kepala negara merupakan sosok negarawan sejati yang telah menorehkan capaian nyata pada masanya masing-masing.

Baca Juga:

• Prabowo Dorong Anak Indonesia Belajar 8 Bahasa Asing Sejak SD, Ini Daftarnya

"Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing," kata Sultan di hadapan para peserta sidang dan tamu undangan.

Dalam pidatonya, Sultan secara khusus menyebut satu persatu nama mantan presiden beserta julukan atau peran besar yang melekat pada masa kepemimpinan mereka dalam sejarah perjalanan bangsa.

"Presiden Soekarno, Bapak Proklamator," ucap Sultan yang kemudian disambut dengan tepuk tangan riuh dari para hadirin.

"Presiden Suharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarnoputri, Srikandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur," lanjutnya.

Sultan menilai, seluruh pemimpin terdahulu memiliki andil besar dan benang merah yang sama dalam setiap periode kepemimpinan, yakni upaya memperkuat peran daerah serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Estafet kepemimpinan historis tersebut kini berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir, daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini sampai ke satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," pungkas Sultan.* (bb/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mendorong agar pembelajaran bahasa asing mulai diajarkan kepada anak-anak sejak bangku sekolah dasar (SD) kelas 1.

Menurutnya, penguasaan berbagai bahasa asing sangat penting untuk memperluas akses generasi muda terhadap peluang kerja di kancah global.

Baca Juga:

• Prabowo Geram Ada 1.000 Tambang Ilegal: Tak Mungkin Tanpa Peran Oknum TNI-Polri

"Bahasa asing mulai dari SD kelas 1 sudah mulai asing, bahasa-bahasa paling penting, bahasa Inggris, Mandarin, Arab, bahasa Jepang, Korea, bahasa Spanyol, Prancis," ujar Prabowo.

Kepala negara menilai, pembekalan kemampuan bahasa sejak dini akan memberikan anak-anak Indonesia daya saing yang lebih tinggi agar mampu menembus bursa tenaga kerja internasional.

"Anak-anak kita harus punya akses ke pendidikan terbaik agar dalam mencari lapangan kerja punya kemampuan lebih, bisa diterima di mana-mana," imbuhnya.

Selain sejumlah bahasa utama tersebut, Prabowo juga mendorong penguasaan bahasa Rusia mengingat negara tersebut memiliki keunggulan dan kekuatan besar di bidang sains serta teknologi.

"Kita juga harus belajar Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi," katanya.

Penguasaan bahasa asing ini, lanjut Prabowo, tidak hanya bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional, tetapi juga guna mendukung sektor-sektor strategis seperti pariwisata, keperawatan, hingga profesi caregiver, di mana tenaga kerja Indonesia dikenal memiliki keramahan, ketekunan, dan kesopanan.

"Untuk pariwisata, perawat, caregiver, dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan bisa menjadi kompetitif di dunia untuk memperkuat ekonomi Indonesia," tutur dia.

Guna mendukung efektivitas pembelajaran bahasa asing dan kurikulum modern lainnya, pemerintah berkomitmen untuk mendistribusikan fasilitas teknologi berupa layar pintar interaktif ke seluruh sekolah di tanah air secara bertahap.

"Kita bagikan layar pintar interaktif untuk semua sekolah. Tahun lalu satu layar tiap sekolah, Desember 31: tiga layar tiap sekolah," ungkap Prabowo.

Melalui perangkat tersebut, para guru dan siswa diharapkan dapat lebih mudah mengakses berbagai materi pendidikan berkualitas, baik dari dalam maupun luar negeri.

Teknologi ini juga dirancang agar murid dapat mengulang materi pelajaran secara mandiri dari rumah.

Selain itu, pemerintah juga berencana membangun studio-studio pembelajaran terpusat yang melibatkan tenaga pengajar terbaik.

Nantinya, metode pengajaran jarak jauh dari studio ini dapat disiarkan secara serentak ke ribuan sekolah di berbagai daerah.

"Kita akan membuat studio-studio terpusat, dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh dan ribuan sekolah bisa akses, pelajaran apa pun termasuk bahasa asing mutlak harus kita kuasai," pungkasnya.* (bb/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan sindiran keras terhadap Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyusul temuan sekitar 1.000 titik tambang ilegal di tanah air sepanjang tahun 2025, yang sebagian besar didominasi oleh aktivitas tambang timah ilegal di wilayah Bangka Belitung.

Kepala Negara menilai ada kejanggalan besar karena aparat keamanan, baik dari unsur kepolisian maupun TNI, seolah tidak mengetahui operasional ribuan tambang liar yang telah berjalan bertahun-tahun.

Baca Juga:

• Prabowo: Supremasi Hukum Harus Dirasakan Rakyat, Bukan Hanya Orang Kuat

"Saya minta benar-benar; Panglima TNI dan Kapolri usut! Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa [peran] pejabat kepolisan dan pejabat TNI," tegas Prabowo dalam pidatonya, Jumat (14/08/2026).

Menurut Prabowo, para perwira tinggi dan pejabat TNI-Polri mengemban tanggung jawab besar karena pangkat serta jabatan yang mereka sandang berasal dari kepercayaan rakyat.

Kepercayaan tersebut, kata dia, harus dibuktikan lewat tindakan nyata di lapangan, bukan dibiarkan mandek.

"Untuk apa negara kasih pangkat mereka-mereka kalau gak bisa tertibkan ini [tambang ilegal]," ujar Prabowo.

Ia mendesak Panglima TNI dan Kapolri agar tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada jajaran atau anak buahnya yang terbukti terlibat dan menjadi pelindung praktik penambangan ilegal tersebut.

"Pemimpin yang baik. Komandan baik itu berani menertibkan anak buahnya sendiri," tuturnya.

Selain menyoroti sektor pertambangan, Prabowo juga memberikan instruksi khusus kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk berani mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mengakibatkan kerugian negara.

Kritikan serupa turut dialamatkan kepada Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dinilai belum optimal mencegah maraknya penyelundupan di jalur perairan nusantara.

"Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan! Kenapa masih banyak penyeludupan di situ?" tandas Presiden.* (bb/ad)

BANDA ACEH — Suasana meriah tampak menyelimuti halaman depan Gedung Pengadilan Tinggi Banda Aceh (PT BNA) pada Jumat pagi, 14 Agustus 2026.

Keluarga besar lembaga peradilan tersebut tumpah ruah mengikuti kegiatan Gerak Jalan Santai yang dilepas langsung oleh Wakil Ketua PT BNA, A. Bondan, SH, MH.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Terima Audiensi MPK Indonesia Wilayah I Sumut–Aceh, Bahas Rakernas dan Inovasi Pertanian

Berbagai agenda perlombaan dalam Pekan Olahraga PT BNA ini telah dimulai sejak 10 Agustus 2026 dan akan mencapai puncaknya pada 19 Agustus mendatang.

Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor yang juga dipercaya sebagai Ketua Panitia, Dr. Firmansyah, SH, MH, mengungkapkan bahwa gerak jalan santai menjadi cabang perlombaan dengan jumlah peserta paling membludak.

Tercatat, hampir 200 orang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini.

Ramainya peserta tak lepas dari antusiasme para hakim, jajaran kepaniteraan, kesekretariatan, seluruh pegawai, hingga melibatkan para istri dan anak-anak.

Tanpa perlu proses pendaftaran yang rumit, peserta hanya diwajibkan hadir sebelum pukul 08.00 WIB dengan mengenakan pakaian olahraga serta atribut merah putih.

"Yang penting hadir ke kantor sebelum jam 8.00 pagi, memakai pakaian olahraga dan atribut HUT RI merah putih," ujar Firmansyah, yang telah bertugas selama delapan tahun sebagai Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor.

Dengan rute sepanjang kurang lebih 5 kilometer, para peserta mulai bergerak dari Gedung PT BNA, menyusuri jalan di sekitar Pendopo Gubernur, melewati samping Masjid Raya Baiturrahman, melipir ke kawasan Blang Padang hingga Museum Tsunami, sebelum akhirnya kembali ke titik awal.

Barisan terdepan tampak diikuti langsung oleh Ketua PT BNA Dr. Sutio bersama istrinya, berbaur akrab bersama para hakim dan ratusan peserta lainnya.

Kehadiran para pimpinan dan keluarga besar pengadilan ini menambah kehangatan suasana pagi.

Tak ketinggalan, Hakim Ad Hoc Tipikor sekaligus Humas PT BNA, Dr. Taqwaddin, turut hadir bersama sang istri di tengah kerumunan peserta.

Sambil berseloroh, pria berusia 63 tahun itu melontarkan apresiasinya terhadap rute yang telah disiapkan panitia.

"Untung hanya 5 km. Mungkin kalau lebih jauh lagi, saya tidak sanggup," pungkas Taqwaddin.

Sebagai penutup rangkaian acara, panitia juga telah menyiapkan berbagai pembagian doorprize berupa suvenir unik yang siap dibagikan untuk menambah semarak suasana kebersamaan warga PT BNA.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menerima audiensi Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Indonesia Wilayah I Sumatera Utara–Aceh bersama tokoh masyarakat Sumatera Utara, R.E. Nainggolan, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, di Ruang Kerja Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kamis (13/8/2026).

Audiensi tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus penyampaian informasi terkait pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V MPK Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 15–18 Oktober 2026 di Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Prabowo: Supremasi Hukum Harus Dirasakan Rakyat, Bukan Hanya Orang Kuat

Salah satu gagasan yang dibahas ialah pemanfaatan pupuk berbahan daun ketapang yang diharapkan dapat diterapkan untuk mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Batu Bara.

Bupati Baharuddin menyambut baik gagasan dan inovasi yang berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak merupakan bagian penting dalam mendorong kemajuan daerah, terutama dalam memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Upaya tersebut sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan dan inovatif.

Bupati Batu Bara menegaskan, Pemerintah Kabupaten Batu Bara terbuka terhadap berbagai gagasan konstruktif yang dapat dikembangkan secara bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Setiap inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan, tentu akan kita sambut dan dorong bersama," ujar Bupati Baharuddin.

Turut mendampingi Bupati dalam audiensi tersebut Staf Ahli Bupati Rubi Anto Sari Siboro, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris DPRD, Kabag Orta, serta Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara.* (ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa supremasi hukum dan keadilan harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi paling tidak berdaya.

Menurutnya, lembaga yudikatif harus terus diperkuat karena para hakim merupakan benteng terakhir bagi rakyat untuk mencari keadilan.

Baca Juga:

• UU PPRT Disahkan Setelah 22 Tahun, Prabowo: Setiap Pekerjaan Harus Dilindungi

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengawali pembahasannya dengan membeberkan langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan para penegak hukum, salah satunya lewat kenaikan remunerasi hakim.

"Pemerintah telah berhasil menaikkan remunerasi hakim. Untuk hakim-hakim yang paling junior, penghasilan mereka telah naik 280%. Tertinggi dalam beberapa dasawarsa. Sekarang penghasilan hakim-hakim kita terutama yang junior berada di atas rata-rata ASEAN," ujar Prabowo.

Bahkan, Prabowo mengungkapkan bahwa peningkatan penghasilan tersebut membuat pendapatan pejabat tinggi peradilan Indonesia kini telah melampaui negara tetangga.

Informasi itu, kata Prabowo, dilaporkan langsung oleh pimpinan Mahkamah Agung kepadanya.

"Bahkan Ketua Mahkamah Agung telah melaporkan kepada saya bahwa penghasilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sekarang lebih tinggi dari penghasilan Ketua Mahkamah Agung Singapura. Beliau yang lapor kepada saya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya penguatan lembaga yudikatif secara menyeluruh.

Negara, kata dia, harus memastikan peradilan berfungsi optimal sebagai tempat perlindungan terakhir bagi warga negara yang menaruh harapan besar pada kebenaran hukum.

"Kita harus memperkuat yudikatif kita. Kita harus memperkuat lembaga-lembaga yudikatif. Karena para hakim mahkamah-mahkamah kita adalah benteng terakhir keadilan," tegas Prabowo.

"Adalah benteng terakhir di mana rakyat menuntut, berharap bisa mendapat keadilan," tambahnya.

Di akhir penyataannya, kepala negara mengingatkan agar hukum di Indonesia tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Keadilan harus benar-benar hadir merata dan dapat diakses oleh siapa saja, tanpa pandang bulu.

"Bahwa supremasi hukum dan keadilan tidak hanya untuk orang yang kuat, tapi rakyat kita yang paling tidak berdaya harus bisa mendapat keadilan di mahkamah-mahkamah kita, di pengadilan-pengadilan kita," pungkasnya.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memberikan apresiasi khusus terhadap kinerja lembaga legislatif dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026.

Salah satu capaian yang disoroti adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang menjadi tonggak sejarah baru setelah penantian panjang selama 22 tahun.

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap 4 Pedoman Utama Selama 21 Bulan Memimpin Indonesia: Utamakan Kepentingan Rakyat Termasuk yang Tak Memilih Saya

Dalam pemaparannya, kepala negara mengungkapkan bahwa DPR bersama pemerintah telah mengesahkan belasan rancangan undang-undang hingga pertengahan tahun ini.

"DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 RUU sampai bulan Juli 2026, salah satunya adalah UU Nomor 2 tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," ujar Prabowo.

Kehadiran payung hukum ini, lanjut Prabowo, merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memastikan setiap profesi di tanah air dihargai martabatnya serta mendapatkan hak perlindungan yang layak dari negara.

"Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerjaan berhak untuk memperoleh perlindungan," tegasnya.

Sebagai informasi, RUU PPRT resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani bersama para wakil ketua pada 21 April lalu.

Pengesahan bersejarah ini turut dikawal oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR serta mendapat sambutan positif dari pemerintah melalui Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang menilai regulasi tersebut sejalan dengan visi perlindungan sosial Presiden Prabowo Subianto.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan empat prinsip utama yang menjadi landasan kerjanya selama memimpin roda pemerintahan bersama Kabinet Merah Putih.

Hal tersebut disampaikannya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo: Perang dan Konflik Geopolitik Ganggu Rantai Pasok Dunia, Ekonomi Tertekan

Adapun pedoman pertama yang dipegang teguh oleh jajaran pemerintahannya adalah memastikan setiap kebijakan berjalan untuk menjaga serta melaksanakan seluruh perintah yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pedoman kedua, pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga, menjalankan, serta melindungi kepentingan inti nasional yang vital.

Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya dan kekayaan alam diarahkan secara optimal demi mewujudkan kemakmuran yang merata bagi seluruh masyarakat.

"Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," sambung Prabowo.

Selanjutnya pedoman ketiga, pemerintah berfokus untuk bergerak cepat menyelesaikan berbagai persoalan guna mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Serta pedoman keempat, seluruh arah pembangunan dan kebijakan negara dipastikan selalu berorientasi pada kepentingan jangka panjang rakyat, termasuk masa depan generasi penerus bangsa.

"Dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, kepala negara juga kembali mengenang sumpah jabatannya saat pertama kali dilantik pada Oktober 2024 lalu.

Ia menegaskan komitmen moralnya untuk selalu mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

"Termasuk mereka yang tidak memilih saya," tutur Prabowo.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti situasi global saat ini yang tengah menghadapi tekanan ekonomi serta gangguan rantai pasok akibat berbagai konflik dan perang yang berkecamuk di penjuru dunia.

Hal tersebut disampaikannya dalam pidato kenegaraan pada Sidang Bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• 21 Bulan Memimpin, Prabowo Akui Belum Semua Janji Politik Terpenuhi

"Kita mengetahui dunia sedang menghadapi konflik geopolitik, perang dagang, perang terbuka, di Eropa, di Timur Tengah, dan berbagai tempat lain di dunia. Seluruh dunia mengalami gangguan rantai pasok dan tekanan ekonomi," kata Prabowo.

Di tengah situasi penuh tantangan itu, kepala negara mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh menggantungkan pasokan dari luar negeri demi mengantisipasi segala kemungkinan terburuk di masa depan.

"Karena kalau situasi tiba-tiba berubah ke arah yang lebih jelek, kita tetap harus survive," ucap dia.

Kendati situasi global tidak menentu, Prabowo mengeklaim bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga dengan baik, yang kemudian berdampak positif pada pertumbuhan investasi di dalam negeri.

Sepanjang tahun 2025 lalu, realisasi investasi tercatat menembus angka fantastis dan mampu menyerap jutaan tenaga kerja baru.

"Alhamdulillah karena kerja keras kita, karena kepercayaan rakyat kepada pemerintah, di tengah ketidakpastian global, investasi tetap tumbuh. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp 1.931 triliun. Dan telah menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja," ujar Prabowo.

Tren positif tersebut terus berlanjut hingga pertengahan tahun ini.

Berdasarkan data yang dipaparkan, aliran modal dan investasi di paruh pertama 2026 kembali mencatatkan angka tinggi serta membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

"Pada semester pertama 2026 ini saja, realisasi investasi mencapai Rp 1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja," sambung dia.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa belum semua janji politiknya tertunaikan setelah memimpin roda pemerintahan selama 21 bulan.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintahannya telah bekerja keras dan mulai mengurai berbagai persoalan pelik yang telah mandek selama puluhan tahun.

Baca Juga:

• Prabowo Sentil BUMN: Kadang Bekerja Seenaknya, Pemerintah Tak Dianggap

Di hadapan para anggota dewan, kepala negara memaparkan sejumlah capaian sekaligus evaluasi dari perjalanan pemerintahannya.

"Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan," ujar Prabowo.

"Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan," tuturnya.

Di tengah belum tuntasnya seluruh janji politik tersebut, Prabowo mengeklaim jajaran kabinetnya telah menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah berat yang selama ini dinilai sangat rumit.

"Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong-royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit, dapat kita mulai selesaikan," kata Prabowo.

"Saya tidak mengatakan selesai. Saya mengatakan, kita mulai selesaikan," sambungnya.

Dalam kurun waktu tersebut, mantan Menteri Pertahanan ini membeberkan bahwa pemerintah telah mengeksekusi lebih dari seratus kebijakan strategis guna mentransformasi sistem kenegaraan.

"Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara," ungkapnya.

Menurut Prabowo, ritme kerja yang masif tersebut berarti pemerintah rata-rata menetapkan satu kebijakan transformatif dalam waktu setiap lima hari sekali.

Di balik kerja keras tersebut, Prabowo juga menceritakan dedikasi tinggi para menteri dan pembantunya di Kabinet Merah Putih.

Ia menyebutkan bahwa tidak sedikit anggota kabinetnya yang jatuh sakit akibat kelelahan karena harus bekerja ekstra keras mengawal program-program prioritas negara.

"Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit, ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean," ungkap Prabowo.

Melihat beban kerja yang begitu berat, kepala negara lantar berseloroh dan berjanji akan memberikan waktu istirahat yang lebih layak bagi para menterinya agar kondisi fisik mereka tetap terjaga.

"Saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka," tutur dia.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai bekerja seenaknya dan tidak mengindahkan tanggung jawab kepada pemerintah maupun negara.

Hal tersebut disampaikannya dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Soroti Birokrasi Korup dan Tak Efisien, Prabowo: Negara Harus Memudahkan Rakyat Bukan Mempersulit

"Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400, (ternyata) 1.074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," ujar Prabowo.

Menyoroti persoalan tersebut, Prabowo sempat melontarkan usulan agar dibentuk pengadilan ad hoc khusus guna mengusut rekam jejak para direksi BUMN yang bertugas dalam kurun waktu 30 tahun ke belakang.

Kendati demikian, ia menegaskan akan tetap membicarakan langkah tersebut dengan pihak legislatif, serta membuka peluang pemberian pengampunan bagi direksi yang berniat memperbaiki diri.

"Tapi, saya juga akan menghadap majelis, saya akan menghadap DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," imbuh dia.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti tajam persoalan birokrasi di Indonesia yang dinilainya masih berbelit-belit dan jauh dari kata efisien.

Ia menegaskan, fungsi utama negara dan aparatur pemerintahan seharusnya memberikan kemudahan bagi masyarakat, alih-alih justru menghadirkan kerumitan.

Baca Juga:

• Prabowo: MBG hingga Hilirisasi Tak Lagi Sekadar Rencana di Atas Kertas, Manfaatnya Mulai Dirasakan Rakyat

Di hadapan para anggota dewan dan tamu undangan, kepala negara memperingatkan dampak buruk dari tata kelola birokrasi yang buruk.

"Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat bukan mempersulit," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pembenahan sektor birokrasi merupakan pekerjaan rumah bersama yang mendesak.

Penyelesaian masalah menahun ini, kata dia, tidak bisa dilakukan sendirian melainkan membutuhkan komitmen serta persatuan kuat dari seluruh jajaran pemimpin dan kelompok politik di tanah air.

"Justru kita harus selesaikan masalah ini dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik," ujar dia.

Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan ini menegaskan bahwa mesin birokrasi pemerintah sama sekali tidak boleh menjadi batu sandungan bagi jalannya program-program strategis yang berorientasi pada kemajuan negara.

"Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik," tegas dia.

Secara terbuka, Prabowo mengakui bahwa carut-marut birokrasi yang lamban dan sarat birokratisme masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

"Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien," tandasnya.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa berbagai program prioritas pemerintahannya, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga hilirisasi, kini sudah bukan lagi sekadar rencana di atas kertas.

Program-program tersebut diklaim telah berjalan nyata dan mulai dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Baca Juga:

• 8 Komoditas Pangan Sudah Swasembada, Prabowo: Indonesia Aman Hadapi Krisis Pangan dan Ancaman El Nino

Dalam pidatonya, Prabowo awalnya memaparkan keberhasilan sektor pertanian, di mana target swasembada pangan yang awalnya diproyeksikan memakan waktu empat hingga lima tahun, sukses dicapai hanya dalam kurun waktu satu tahun.

"145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Tetapi pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Dan karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit," ujar Prabowo.

Selain pangan, Prabowo juga mengumumkan capaian penting di sektor energi.

Lewat pengembangan bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit dengan campuran solar 50 persen atau B50, Indonesia resmi menghentikan impor solar.

Kebijakan ini diklaim berhasil menghemat devisa negara hingga ratusan triliun rupiah.

"Janji swasembada energi, sekarang sudah kita mulai wujudkan dengan pertama swasembada BBM jenis solar dengan kita berhasil produksi diesel dengan B50. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri, dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun Rupiah, sekitar 9,5 milyar Dollar Amerika yang tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri," paparnya.

Sementara itu, program-program kerakyatan lainnya seperti penyediaan makanan bergizi, distribusi bantuan sosial secara digital, hingga penguatan hilirisasi industri komoditas dalam negeri dipastikan telah beroperasi secara masif dan menyentuh kehidupan rakyat sehari-hari.

"Janji makanan bergizi, bantuan sosial digital, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat," tegasnya.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan jajaran pemerintahannya agar tidak lekas berpuas diri atas berbagai capaian gemilang tersebut.

Ia menilai pencapaian ini justru harus menjadi pelecut semangat bagi kabinet untuk bekerja jauh lebih keras demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata.

"Ini bukan alasan untuk berpuas diri. Ini rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat," pungkasnya.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memastikan ketersediaan pangan di Indonesia berada dalam kondisi aman di tengah berbagai tantangan global yang tidak menentu.

Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Ketua MPR Ahmad Muzani: Kebijakan Presiden yang Merakyat, Jadikan Indonesia Semakin Nyala

Pemerintah juga menyatakan siap menghadapi prediksi fenomena El Nino tahun ini yang disebut-sebut bakal menjadi salah satu yang paling dahsyat.

"Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal, akibat kesulitan pangan, dan cuaca yang tidak menentu. Kita alhamdulillah, dapat saya laporkan kepada majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman," ujar Prabowo.

"Kita akan mampu hadapi tantangan-tantangan, termasuk tantangan El Nino, yang katanya tahun ini El Nino-nya akan paling dahsyat," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa target swasembada pangan yang awalnya diproyeksikan tercapai dalam empat hingga lima tahun, berhasil dipangkas dan diraih hanya dalam kurun waktu satu tahun berkat kerja keras kabinet pemerintahannya.

Salah satu langkah berani yang diambil pemerintah adalah memangkas 145 aturan terkait penyaluran pupuk.

Selain itu, harga pupuk diturunkan sebesar 20 persen yang disebut sebagai peristiwa pertama dalam sejarah Indonesia.

Kebijakan tersebut turut mendongkrak kinerja BUMN, di mana keuntungan PT Pupuk Indonesia tercatat melonjak hingga 252,8 persen.

Lewat berbagai kebijakan ini, Indonesia kini resmi mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan utama dalam negeri.

"Dan karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit," pungkasnya.* (d/ad)

JAKARTA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani menutup pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI 2026 dengan membacakan tiga pantun.

Pantun tersebut berisi pesan tentang optimisme terhadap Indonesia, kebijakan pemerintah, serta ajakan kepada masyarakat untuk menjaga persatuan.

Baca Juga:

• Ketua MPR Ahmad Muzani Ingatkan Demokrasi Bukan Ajang Saling Cela dan Rendahkan Martabat

Muzani mendapat giliran pertama untuk menyampaikan pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI 2026.

Menjelang akhir pidatonya, Muzani meminta izin untuk menyampaikan tiga pantun kepada para peserta sidang.

"Sebelum tutup, kami diizinkan untuk membacakan 3 buah pantun," kata Muzani.

Pantun pertama berisi optimisme untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Burung dara, burung merpati
Terbang tinggi ke langit timur
Kita optimis wujudkan negeri
Indonesia berdaulat, adil dan makmur

Pada pantun kedua, Muzani menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya merakyat.

Ia kemudian mengaitkannya dengan harapan Indonesia semakin maju.

Kuda Sumbawa kuda terkuat
Dibuat lomba dapet piala
Kebijakan Presiden yang merakyat
Menjadikan Indonesia semakin nyala

Adapun pantun ketiga berisi pesan kepada seluruh rakyat Indonesia agar menjaga persatuan dan tidak saling menghujat.

Buah nangka buah alpukat
Manis rasanya bikin terpikat
Ini pesan untuk seluruh rakyat
Mari bersatu jangan saling menghujat

Saat Muzani menyampaikan bagian tertentu dari pantun tersebut, sejumlah peserta sidang terdengar bersahut "cakep".

Sorak dan tepuk tangan juga terdengar dari hadirin.

Pesan persatuan menjadi penutup rangkaian pantun Muzani dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI 2026.

Melalui pantun tersebut, Muzani menyampaikan tiga pesan utama, yakni optimisme terhadap masa depan Indonesia, dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, serta pentingnya menjaga persatuan dan menghindari saling menghujat.* (d/ad)