Berdasarkan data PIHPS yang dikelola Bank Indonesia dan dihimpun pada Selasa pukul 08.40 WIB, sejumlah komoditas pangan lainnya juga tercatat memiliki harga yang bervariasi, mulai dari beras, bawang, cabai, hingga daging dan minyak goreng.

Baca Juga:

• Pasar Saham Berdarah! IHSG Makin Amblas Tembus 5.880, Level 6.000 Makin Jauh

Daftar Harga Beras dan Cabai

PIHPS mencatat harga beras kualitas bawah I sebesar Rp14.900 per kg, sedangkan beras kualitas bawah II Rp14.700 per kg.

Untuk beras kualitas medium, harga medium I tercatat Rp16.600 per kg dan medium II Rp16.450 per kg. Sementara itu, beras kualitas super I dijual dengan harga rata-rata Rp17.950 per kg dan super II Rp17.350 per kg.

Pada kelompok cabai, harga cabai merah besar mencapai Rp73.800 per kg. Cabai merah keriting tercatat Rp88.350 per kg, sedangkan cabai rawit hijau sebesar Rp78.850 per kg.

Adapun cabai rawit merah menjadi komoditas cabai dengan harga tertinggi dalam data tersebut, yakni Rp105.300 per kg.

Harga Daging, Telur, Gula, dan Minyak Goreng

Untuk kelompok protein hewani, harga daging ayam ras segar tercatat Rp41.250 per kg. Sementara itu, daging sapi kualitas I berada di angka Rp152.550 per kg dan daging sapi kualitas II Rp143.450 per kg.

Harga telur ayam ras segar tercatat Rp29.700 per kg.

Pada komoditas gula, gula pasir kualitas premium dijual dengan harga rata-rata Rp20.450 per kg. Adapun gula pasir lokal tercatat Rp19.250 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng curah berada di angka Rp20.400 per kg. Minyak goreng kemasan bermerek I tercatat Rp24.350 per kg, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek II Rp23.600 per kg.

Data PIHPS tersebut merupakan gambaran harga rata-rata nasional di tingkat pedagang eceran berdasarkan pencatatan pada Selasa (13/10/2026) pukul 08.40 WIB. Harga yang berlaku di setiap daerah dapat berbeda sesuai kondisi pasar setempat.* (an/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, delapan tersangka tersebut sebelumnya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (7/10/2026). Namun, hanya tujuh orang yang memenuhi panggilan penyidik.

Baca Juga:

• Dua Tahun Kekuasaan Prabowo-Gibran

Selain Stanley, tujuh tersangka lainnya terdiri atas mantan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I BBPJN Sumut Dicky Erlangga dan Rahmad Parulian.

Kemudian, tiga mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut, yakni Munson Ponter Paulus Hutauruk, Faisal, dan Heri Handoko.

Dua tersangka lainnya adalah mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut T. Rahmatsyah Putra serta mantan PPK pada Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut, Manaek Manalu.

Daftar 8 Tersangka Baru Kasus Korupsi Jalan Sumut

Berikut daftar delapan tersangka yang diungkap KPK:

- Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, mantan Kepala BBPJN Sumut.
- Dicky Erlangga, mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
- Rahmad Parulian, mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
- Munson Ponter Paulus Hutauruk, mantan PPK Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
- Faisal, mantan PPK Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
- Heri Handoko, mantan PPK Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
- T. Rahmatsyah Putra, mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut.
- Manaek Manalu, mantan PPK Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut.

Menurut Budi, Munson Hutauruk menjadi satu-satunya tersangka yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada 7 Oktober 2026. Sementara itu, tujuh tersangka lainnya telah menjalani pemeriksaan.

Penyidik masih mendalami dugaan pengondisian proyek pembangunan jalan di Sumut serta dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Jadi, kami masih fokus di wilayah tersebut yang kemudian ada dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh para oknum tersangka tersebut. Semuanya tentu masih terus didalami," ujar Budi.

KPK belum memerinci dugaan perbuatan masing-masing tersangka maupun jumlah uang yang diduga diterima dalam pengembangan penyidikan ini.

Pengembangan Kasus dari OTT 2025

Penetapan delapan tersangka baru tersebut merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut serta Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.

KPK mengumumkan penetapan delapan tersangka baru pada 7 Oktober 2026. Pengembangan penyidikan itu dilakukan setelah penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) umum pada 5 Mei 2026.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut. Dua hari kemudian, pada 28 Juni 2025, KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara awal.

Kelima tersangka tersebut adalah mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, mantan Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus PPK Rasuli Efendi Siregar, serta PPK Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto.

Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.

Dalam perkara awal, penyidik mengusut enam proyek yang terbagi dalam dua klaster. Klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua mencakup dua proyek di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.

Total nilai enam proyek tersebut mencapai sekitar Rp231,8 miliar.

Dengan penetapan delapan tersangka baru, jumlah tersangka dalam perkara awal dan pengembangannya mencapai 13 orang. KPK masih mendalami dugaan pengondisian proyek dan penerimaan uang serta menelusuri peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.* (an/dh)

Oleh:Prof. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.

Baca Juga:

• Makin Panas! Hasyim Asy'ari dan Doli Saling Tuding 'Munafik' Soal Pasal Ijazah Gibran

Masih tersedia tiga tahun untuk memenuhi janji, menyelesaikan program, dan membuktikan pilihan kebijakannya. Terlalu dini menjadikan dua tahun sebagai pengadilan terakhir sebuah pemerintahan. Namun, satu hal sudah dapat diperiksa: bagaimana kekuasaan dijalankan.

Di situlah ukuran keberhasilan pemerintahan tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi, investasi, pembangunan, atau program sosial.

Negara konstitusional mengajukan pertanyaan lain: ketika pemerintah semakin mampu menggunakan kekuasaannya, apakah institusi yang mengawasi kekuasaan juga bekerja sama kuatnya? Pertanyaan itu menjadi penting setelah hampir dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Konsolidasi

Salah satu ciri pemerintahan Prabowo adalah kuatnya konsolidasi politik. Pemerintah memperoleh dukungan dari banyak kekuatan politik di parlemen. Hubungan Presiden dan DPR relatif kooperatif. Kabinet Merah Putih pun sejak awal dibentuk dalam ukuran besar dengan 48 menteri. Konsolidasi bukan sesuatu yang keliru.

Dalam sistem presidensial multipartai, presiden hampir mustahil menjalankan agenda pemerintahan hanya dengan mengandalkan partainya sendiri. Dukungan parlemen diperlukan untuk legislasi, anggaran, dan berbagai kebijakan strategis. Stabilitas bahkan dapat menjadi keuntungan. Pemerintah yang tidak terus-menerus tersandera konflik politik memiliki kesempatan lebih besar untuk menjaga konsistensi kebijakan.

Persoalan muncul apabila konsolidasi yang kuat tidak disertai pengawasan yang kuat. Pasal 20A UUD 1945 menempatkan fungsi pengawasan sejajar dengan fungsi legislasi dan anggaran DPR. Konstitusi dengan demikian tidak membayangkan parlemen sekadar sebagai mitra Presiden dalam menjalankan pemerintahan. DPR sekaligus menjadi institusi yang mengawasi penggunaan kekuasaan eksekutif. Di sinilah terdapat paradoks. Semakin luas dukungan parlemen kepada pemerintah, semakin mudah kebijakan dijalankan.

Pada saat yang sama, semakin penting menjaga jarak institusional antara pihak yang menjalankan kekuasaan dan pihak yang mengawasinya. Pemerintah yang kuat bukan masalah bagi demokrasi. Persoalan dimulai ketika kekuasaan yang kuat kehilangan pengimbang.

Demokrasi

Data resmi memberikan gambaran yang patut dicermati. Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Demokrasi Indonesia 2025 sebesar 78,19 dan menempatkannya dalam kategori sedang. Pada tingkat nasional, aspek kebebasan memperoleh skor 75,52, kesetaraan 80,33, dan kapasitas lembaga demokrasi 78,28.

Namun, pada tingkat pusat, skor aspek kebebasan hanya 66,80. Angka itu tidak dapat menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia sedang mengalami kemunduran. Namun, ia terlalu penting untuk dilewatkan. Demokrasi tidak selesai ketika pemilu berakhir. Ia justru hidup di antara satu pemilu dan pemilu berikutnya: ketika warga berbicara, pers mengawasi, mahasiswa berdemonstrasi, masyarakat sipil berbeda pendapat, dan pemerintah berhadapan dengan kritik.

Demonstrasi Agustus-September 2025 memberi catatan penting. Dalam temuan awalnya, Ombudsman RI mencatat 4.667 orang ditangkap. Sebanyak 3.753 orang dipulangkan, 131 ditetapkan sebagai tersangka, dan 372 masih ditahan ketika temuan itu disampaikan. Ombudsman juga menemukan dugaan maladministrasi, mulai dari minimnya transparansi dan perlakuan diskriminatif hingga penggunaan kekuatan berlebihan.

Temuan tersebut tidak berarti setiap tindakan aparat keliru. Negara berkewajiban menjaga ketertiban, melindungi warga, dan menindak kekerasan berdasarkan hukum. Namun, kewenangan menjaga ketertiban selalu mempunyai batas.

Negara demokratis tidak harus memilih antara keamanan dan kebebasan. Tugas negara justru menjaga keduanya. Konsolidasi politik membuat posisi DPR semakin penting. Secara konstitusional, parlemen tidak kekurangan instrumen. Selain fungsi pengawasan, Pasal 20A UUD 1945 memberikan DPR hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Persoalannya terletak pada penggunaan kewenangan tersebut. DPR tidak harus menjadi oposisi agar mampu mengawasi presiden.

Dukungan politik kepada pemerintah juga tidak menghapus kewajiban konstitusional untuk melakukan pengawasan. Di sinilah salah satu ujian presidensialisme Indonesia. Presiden dan DPR memperoleh mandat dari rakyat melalui pemilihan umum. Presiden bukan atasan DPR.

DPR bukan bawahan Presiden. Masing-masing mempunyai legitimasi dan kewenangan konstitusional sendiri. Karena itu, kedekatan politik tidak boleh menghapus kemandirian institusional. Parlemen yang sehat harus mampu mengatakan "ya" ketika kebijakan pemerintah benar dan mengatakan "tidak" ketika terdapat alasan konstitusional untuk menolaknya. Pengawasan tidak mensyaratkan permusuhan politik. Kesetiaan parlemen dalam demokrasi pada akhirnya tertuju kepada konstitusi dan rakyat yang diwakilinya.

Hukum

Menariknya, ketika konfigurasi politik semakin terkonsolidasi, Mahkamah Konstitusi justru memainkan peranan besar dalam perubahan arsitektur politik. Pada 2 Januari 2025, melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK menyatakan Pasal 222 UU Pemilu mengenai ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berakhirlah presidential threshold yang selama bertahun-tahun menentukan pintu pencalonan presiden dan wakil presiden.

Perubahan berikutnya bahkan menyentuh desain keserentakan pemilu. Melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 pada 26 Juni 2025, MK memisahkan pemilu nasional untuk memilih DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden dari pemilu lokal untuk memilih DPRD dan kepala daerah. Pemilu lokal dilaksanakan paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan hasil pemilu nasional. Dalam waktu kurang dari enam bulan, dua unsur penting arsitektur pemilu berubah melalui putusan pengadilan.

Perkembangan ini melahirkan pertanyaan hukum tata negara yang tidak sederhana: sampai di mana penafsiran konstitusi dapat bergerak ketika akibat putusan tidak hanya meniadakan norma, tetapi juga ikut membentuk desain kelembagaan? Pertanyaan itu tidak mengurangi kewenangan judicial review MK.

Mahkamah memang dibentuk sebagai penjaga konstitusi. Justru karena putusannya bersifat final dan mengikat, batas antara constitutional interpretation dan constitutional engineering selalu terbuka untuk diperdebatkan secara akademik. Kekuasaan kehakiman harus merdeka dari intervensi politik. Namun, independensi tidak identik dengan kewenangan tanpa batas.

Negara hukum tidak membutuhkan satu lembaga yang paling kuat. Ia membutuhkan lembaga-lembaga yang kuat dalam kewenangannya sekaligus mengetahui batas kewenangan masing-masing.

Integritas

Catatan lain datang dari pemberantasan korupsi. KPK mencatat Indeks Integritas Nasional 2025 sebesar 72,32. Dalam kategorisasi Survei Penilaian Integritas KPK, skor di bawah 73 masih berada dalam kategori rentan. Angka tersebut mengingatkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup dinilai dari jumlah orang yang ditangkap.

Penindakan diperlukan, tetapi dilakukan setelah penyimpangan terjadi. Tantangan yang lebih mendasar ialah mempersempit kesempatan korupsi sejak awal: dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengelolaan anggaran, pengisian jabatan, konflik kepentingan, dan perdagangan pengaruh. Persoalan itu semakin penting ketika negara menjalankan program dalam skala besar. Program besar membutuhkan anggaran besar. Anggaran besar menciptakan transaksi publik yang besar.

Semakin besar transaksi, semakin tinggi kebutuhan akan transparansi dan pengawasan. Agenda antikorupsi, karena itu, bukan rem bagi pemerintahan yang ingin bergerak cepat. Integritas justru memastikan kecepatan tetap berada dalam rel akuntabilitas. Pemerintahan Prabowo juga ditandai oleh besarnya struktur pemerintahan. Ketika Kabinet Merah Putih diumumkan pada Oktober 2024, Presiden mengangkat 48 menteri. DPR kemudian menyesuaikan alat kelengkapannya menjadi 13 komisi untuk mengimbangi perubahan struktur dan nomenklatur pemerintahan.

Pilihan organisasi pemerintahan berada dalam ruang kebijakan konstitusional Presiden dan pembentuk undang-undang. Negara sebesar Indonesia memang membutuhkan kapasitas administrasi yang memadai untuk menghadapi persoalan yang semakin kompleks.

Namun, besarnya organisasi tidak otomatis menghasilkan besarnya kapasitas negara. Ukuran pemerintahan yang efektif bukan jumlah kementerian, badan, komite, atau satuan tugas. Yang menentukan ialah kejelasan kewenangan, kualitas koordinasi, efisiensi anggaran, dan kemampuan mempertanggungjawabkan hasil. Dalam administrasi pemerintahan selalu ada godaan untuk menjawab persoalan baru dengan organisasi baru.

Padahal, penambahan struktur dapat pula melahirkan tumpang tindih kewenangan dan memperpanjang rantai koordinasi. Memasuki tahun ketiga, pertanyaan kelembagaan perlu berubah. Bukan lagi: lembaga apa yang perlu dibentuk? Melainkan: lembaga mana yang benar-benar bekerja?

Batas Kuasa

Pada akhirnya, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menghadirkan persoalan yang lebih luas daripada penilaian terhadap Presiden atau kabinet. Ini soal bagaimana republik mengelola kekuasaan. Pemerintahan membutuhkan stabilitas. Presiden membutuhkan dukungan politik. Program besar membutuhkan birokrasi yang mampu bergerak. Negara membutuhkan aparat untuk menjaga ketertiban. Demokrasi membutuhkan keputusan yang dapat dilaksanakan.

Semua itu membutuhkan kekuasaan. Konstitusionalisme tidak lahir untuk membuat pemerintah lemah. Konstitusi memberikan kewenangan agar negara mampu bekerja, lalu membagi dan mengawasinya agar efektivitas tidak berubah menjadi dominasi. Karena itu, setelah dua tahun, pertanyaannya tidak berhenti pada apakah pemerintah semakin kuat.

Apakah DPR juga kuat mengawasinya? Apakah warga tetap leluasa mengkritiknya? Apakah hukum mampu mengoreksi kebijakan yang keliru? Apakah lembaga antikorupsi mampu menjaga integritas pemerintahan? Dan apakah pengadilan konsisten menjaga batas kewenangannya? Demokrasi tidak dibangun di atas prasangka bahwa setiap kekuasaan pasti buruk.

Demokrasi juga tidak dapat bergantung pada harapan bahwa kekuasaan yang memperoleh legitimasi rakyat akan selalu benar. Di antara keduanya berdiri konstitusi. Dua tahun belum cukup untuk memberikan putusan akhir terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Masih tersedia tiga tahun untuk menunaikan mandat hingga 2029.

Justru karena masih ada waktu, sekarang saat yang tepat memastikan kemampuan menjalankan kekuasaan tumbuh bersama kemampuan mengawasinya. Sebab, kedewasaan sebuah pemerintahan tidak hanya terlihat dari keberaniannya menggunakan kewenangan. Ia juga terlihat dari kesediaannya untuk diawasi.* (www.kompas.com)

*)Penulis adalahGuru Besar Hukum Pemerintahan Daerah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Informasi yang dilansir dari akun Instagram PLN UP 3 Medan menyebutkan, pemeliharaan tersebut dilakukan di wilayah kerja Unit Layanan Pelanggan (ULP) Medan Selatan.

Baca Juga:

• Aksi Rider Jabar vs Sumut di Taman Cadika! Pordasi Tancap Gas Berburu Atlet Berkuda di Medan

Selama pekerjaan berlangsung, pelanggan di sejumlah lokasi perlu bersiap menghadapi gangguan pasokan listrik sesuai jadwal pemeliharaan yang diumumkan PLN.

Daftar 6 Lokasi Pemadaman Listrik di Medan

Adapun enam lokasi yang masuk dalam wilayah pemeliharaan jaringan listrik pada Selasa (13/10/2026) adalah:

- Jalan Garu II
- Jalan Garu II A
- Jalan Garu II B
- Jalan Nusa Indah
- Jalan Garu III
- Jalan Markisa

PLN juga mengingatkan pelanggan yang menggunakan generator set (genset) agar memastikan instalasi genset dipisahkan dari instalasi listrik PLN. Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari risiko saat pekerjaan pemeliharaan berlangsung.

Masyarakat yang berada di wilayah terdampak diimbau menyesuaikan aktivitas dengan jadwal pemeliharaan tersebut. Berdasarkan informasi PLN UP 3 Medan, pekerjaan dijadwalkan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB.* (ds/dh)

Persoalan tersebut berpusat pada Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan itu menjadi sorotan setelah dipersoalkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara syarat pendidikan Gibran.

Baca Juga:

• Belajar dari Polemik Ijazah Gibran, DPR Siapkan Payung Hukum Penyetaraan Ijazah Luar Negeri di Revisi UU Sisdiknas

Menurut Hasyim, kesimpulan rapat tersebut juga ditandatangani oleh sejumlah pejabat, termasuk Doli selaku Ketua Komisi II DPR saat itu, dirinya sebagai Ketua KPU, anggota Bawaslu Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Ketua DKPP Heddy Lugito, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Dalam keterangannya pada Minggu (11/10/2026), Hasyim menegaskan bahwa Pasal 18 ayat (3) telah dibahas dalam forum tersebut dan tidak ada catatan keberatan dari peserta rapat.

"Tidak benar tuduhan 'penyelundupan pasal' dan 'manipulasi pasal' tersebut. Tidak ada catatan keberatan terhadap Pasal tersebut dari semua pihak peserta RDP," ujar Hasyim.

Ia juga menilai tidak tepat apabila kemunculan ketentuan tersebut hanya dibebankan kepada KPU, karena pembahasannya melibatkan sejumlah pihak dalam rapat bersama.

Hasyim kemudian menyindir Doli dengan mengangkat persoalan lupa dan kemunafikan. Ia mengakhiri pernyataannya dengan pesan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam polemik tersebut.

"Karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyerukan kepada semua pihak, lupa boleh, munafik jangan," tegasnya.

Doli Bantah Pernah Menemukan Pasal Itu

Doli kemudian memberikan tanggapan atas pernyataan Hasyim. Saat ditemui di DPR, Jakarta, Senin (12/10/2026), ia mengatakan telah menyiapkan data mengenai dugaan pasal tersebut sejak sekitar dua minggu sebelumnya.

Doli menyebut dirinya juga telah berkomunikasi dengan sejumlah anggota Komisi II DPR periode 2019-2024 untuk menelusuri proses pembahasan PKPU tersebut.

Menurut Doli, para anggota Komisi II DPR saat itu tidak menemukan Pasal 18 ayat (3) dalam dokumen yang diserahkan kepada mereka. Ia mengakui memang pernah menggelar rapat dengan KPU untuk membahas PKPU Nomor 19 Tahun 2023, tetapi mempertanyakan keberadaan pasal yang kini menjadi sorotan.

"Nah saya juga sudah konsultasi juga teman-teman Komisi II yang periode yang lalu ya, dalam waktu dekat ini mungkin kami ketemu secara fisik, dan kami mau menyampaikan bahwa apa namanya, memang, memang yang diduga oleh situasi yang ada di Mahkamah Konstitusi itu benar. Kami tidak pernah menemukan ada apa namanya, pasal itu pada saat dokumen-dokumen itu diserahkan kepada kami," kata Doli.

Doli juga membantah sindiran Hasyim yang menyebut dirinya munafik. Ia justru mengungkit riwayat pemberhentian Hasyim dari jabatan Ketua KPU sebanyak dua kali, sebagaimana disampaikan Doli dalam tanggapannya.

"Jadi Saudara Hasyim itu sebenarnya sedang membicarakan atau menjelaskan tentang dirinya sendiri ya. Dia menggunakan kata 'lupa' dan 'munafik'. Dia lupa dia sudah pernah dua kali dipecat sebagai Ketua KPU karena kemunafikannya gitu. Dan dia menikmati kemunafikan itu," ujar Doli.

Selain itu, Doli mempertanyakan posisi Hasyim yang kini menjabat sebagai komisaris di salah satu badan usaha milik negara (BUMN). Ia meminta agar latar belakang dan proses penunjukan Hasyim pada jabatan tersebut turut diperjelas.

"Setahu saya beliau tidak punya latar belakang yang berkaitan dengan soal komisaris BUMN, khususnya berkaitan dengan soal perkebunan. Gitu loh. Ya dia harus jelaskan itu, kok bisa dia dapat posisi jadi komisaris itu, ya kan? Nah ini yang harus dicari menurut saya," katanya.

Pernyataan tersebut merupakan kritik Doli terhadap Hasyim. Dalam keterangan yang tersedia, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai dasar penunjukan Hasyim sebagai komisaris BUMN.

Doli Minta RDP Digelar

Doli mengaku siap membuka data yang dimilikinya terkait dugaan pasal tersebut. Ia juga meminta pimpinan Komisi II DPR segera menggelar rapat dengar pendapat bersama penyelenggara pemilu untuk membahas persoalan itu secara terbuka.

"Cuma karena ini sudah nyebut nama saya pribadi, ya saya harus jelaskan. Kalau memang mau dibuka, ya kita buka," ujar Doli.

Menurutnya, rapat tersebut diperlukan agar para pihak dapat menunjukkan dokumen dan menjelaskan proses pembahasan rancangan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 kepada publik.

Polemik ini bermula dari pertanyaan mengenai Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yang mengatur persyaratan dokumen pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan tersebut menjadi sorotan dalam persidangan MK terkait perkara syarat pendidikan Gibran.

Hingga kini, Hasyim menyatakan pasal tersebut telah dibahas bersama dalam RDP dan tidak mendapat catatan keberatan, sedangkan Doli mengaku tidak menemukan pasal itu dalam dokumen yang diserahkan kepada Komisi II DPR.

Perbedaan keterangan kedua pihak tersebut menjadi salah satu persoalan yang ingin ditelusuri lebih lanjut. Doli mendorong agar proses pembahasan dan dokumen terkait dibuka melalui RDP sehingga publik dapat mengetahui bagaimana ketentuan tersebut masuk ke dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023.* (d/dh)

Berdasarkan data perdagangan RTI yang dikutip Selasa (13/10/2026), IHSG dibuka di level 5.914,98. Pelemahan berlanjut setelah pembukaan hingga indeks sempat menyentuh level terendah 5.880,85.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 13 Oktober: Hujan Ringan Mendominasi, Suhu Capai 31°C

Pelemahan tersebut turut tercermin dari pergerakan mayoritas saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebanyak 328 saham berada di zona merah, sedangkan 186 saham menguat dan 184 saham lainnya bergerak stagnan.

Aktivitas perdagangan pada pagi hari itu tercatat mencapai volume 2,57 miliar saham. Nilai transaksi tercatat sebesar Rp 806,8 miliar dengan frekuensi perdagangan sebanyak 118.350 kali.

Pergerakan IHSG pada awal perdagangan ini menunjukkan tekanan terhadap pasar saham domestik. Indeks masih berada di bawah level 6.000 setelah dibuka melemah dan sempat menyentuh level terendah 5.880,85.

Data tersebut merupakan kondisi perdagangan hingga pukul 09.05 WIB. Pergerakan IHSG selanjutnya masih dapat berubah mengikuti dinamika transaksi saham sepanjang sesi perdagangan.* (d/dh)

Penggerebekan dilakukan melalui operasi Grebek Sarang Narkoba (GSN) yang dipimpin langsung Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Fery Kusnadi.

Baca Juga:

• Waktu Tempuh Terpangkas dari 40 Menit Jadi 10 Menit, Jalan Alternatif Pagar Merbau Kini Mulus

Keempat pria yang diamankan masing-masing berinisial P (48), S (33), IT (35), dan S (39). Mereka bersama barang bukti kemudian dibawa ke Mapolresta Deli Serdang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan pemeriksaan awal, keempat pria tersebut mengaku mendapatkan sabu dari seseorang yang dikenal dengan sapaan Amok.

Petugas telah melakukan penyisiran di sekitar lokasi untuk mencari keberadaan Amok. Namun, pria tersebut belum ditemukan dan kini masih dalam pencarian polisi.

Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Fery Kusnadi, mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, khususnya di lokasi yang terindikasi rawan narkoba.

"Penindakan ini merupakan bagian dari upaya kami dalam memberantas narkoba sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif. Kami juga mengimbau serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika," ujar Fery.

Usai penggerebekan, petugas gabungan dari Polresta Deli Serdang dan BNNK Deli Serdang bersama Sekretaris Desa Emplasmen Kualanamu juga memberikan imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada warga di sekitar lokasi.

Penindakan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Polisi masih mendalami kasus ini, termasuk menelusuri asal barang bukti dan mencari keberadaan Amok.

Sementara itu, empat pria yang diamankan masih menjalani pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.* (im/dh)

"Belum, tadi belum dibahas, belum dibahas," ujar Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam.

Baca Juga:

• Sindir RI "Ekspor" Jerebu, Malaysia Ngaku Tawaran Bantuan Karhutla Belum Direspons

"Ya memang ada ya tanggapan dari negara lain masalah kebakaran hutan ini. Tetapi kita sudah maksimal berupaya ya. Mudah-mudahan ini bisa segera dilaksanakan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyampaikan bahwa pemerintahnya belum memperoleh jawaban dari Indonesia mengenai tawaran bantuan untuk menangani karhutla di Sumatera dan Kalimantan.

Malaysia menawarkan satu pesawat, tiga helikopter, serta 55 personel untuk mendukung operasi pemadaman di wilayah terdampak kebakaran.

Dikutip dari Sinar Harian, Minggu (11/10/2026), Ahmad Zahid mengatakan tawaran tersebut telah disampaikan saat dirinya melakukan kunjungan resmi ke Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan itu, dia juga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ahmad Zahid menjelaskan, Badan Pengurusan Bencana Negara Malaysia (NADMA) dan Kementerian Luar Negeri Malaysia juga telah mengirimkan surat kepada mitra terkait di Indonesia untuk menindaklanjuti tawaran tersebut. Namun, hingga Minggu, Malaysia mengaku belum menerima tanggapan.

"Kita menawarkan dengan ikhlas, tetapi tidak ada respons untuk kita membantu mereka. Kita ucapkan terima kasih," kata Ahmad Zahid.

Meski demikian, pemerintah Malaysia memilih berprasangka baik dan menganggap Indonesia mungkin tidak membutuhkan bantuan tersebut.

Ahmad Zahid, yang juga menjabat Ketua NADMA, menegaskan persoalan kabut asap tidak seharusnya menjadi pertentangan antara Indonesia dan Malaysia. Menurutnya, kedua negara perlu memperkuat koordinasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang berulang.

Ia turut menyoroti dampak asap dari Sumatera dan Kalimantan yang terbawa hingga ke Malaysia.

"Kini kita terpaksa mengimpor jerebu secara rela paksa dari Sumatera dan Kalimantan," ujarnya.

Istilah jerebu digunakan di Malaysia untuk menyebut kabut asap. Pernyataan tersebut menggambarkan keluhan pemerintah Malaysia atas dampak kebakaran di Indonesia yang asapnya dapat menyebar melintasi batas negara.

Sementara itu, pemerintah Indonesia menyatakan telah berupaya maksimal menangani karhutla. Dudung belum menyampaikan keputusan mengenai apakah tawaran bantuan Malaysia akan diterima karena pembahasan tersebut belum dilakukan bersama Presiden Prabowo.

Dengan demikian, status tawaran bantuan Malaysia masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Pernyataan bahwa belum ada respons berasal dari pihak Malaysia, sedangkan Dudung menyatakan bahwa pembahasan mengenai bantuan luar negeri belum dilakukan dalam pertemuan bersama Presiden pada Senin malam.* (k/dh)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan Indonesia masih menghadapi persoalan tata kelola dan administrasi pendidikan, khususnya dalam pengakuan hasil akademik lulusan luar negeri.

Baca Juga:

• Serangan Balik! Relawan Gibran Bakal Laporkan Denny Indrayana ke Bareskrim Soal Payment Gateway

"Kami tentu meminta kepada stakeholder, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal penyetaraan hasil akademik yang ada di luar negeri, itu tentu harus memiliki mekanisme sendiri," kata Lalu, Senin (12/10/2026).

Lalu menjelaskan, selama ini pemerintah menggunakan regulasi internal, seperti peraturan menteri maupun keputusan menteri, untuk menerjemahkan hasil akademik lulusan luar negeri agar dapat diakui di Indonesia.

Namun, menurut dia, ketentuan yang ada belum cukup memberikan kepastian hukum, terutama mengenai standar konversi nilai dan mekanisme pembuktian kesetaraan pendidikan.

Akibatnya, proses pengakuan pendidikan luar negeri berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran hingga berujung pada gugatan hukum.

"Nah, karena tidak ada aturan atau regulasi yang jelas, maka kami di Komisi X mendorong regulasi itu harus ada, harus jelas, sehingga tidak ada lagi gugat-menggugat ke lembaga lain," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi X DPR sepakat menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem administrasi pendidikan nasional. Pengaturan mengenai penyetaraan ijazah luar negeri akan diusulkan masuk ke dalam draf revisi UU Sisdiknas.

"Sehingga, belajar dari kejadian ini, kami di Komisi X sepakat untuk memasukkan regulasi itu ke dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas," kata Lalu.

Dorongan pengaturan tersebut mencuat setelah persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi perhatian publik dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum (legal standing) serta tenggat waktu pengajuan perkara yang dinilai telah terlampaui.

Dengan demikian, putusan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai keputusan yang secara langsung memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden.

Polemik ini kemudian turut menjadi perhatian DPR dalam membahas perlunya kepastian regulasi mengenai penyetaraan pendidikan luar negeri.

Komisi X DPR mendorong agar mekanisme tersebut memiliki landasan hukum yang jelas melalui revisi UU Sisdiknas, sehingga proses pengakuan hasil pendidikan dari luar negeri dapat dilakukan berdasarkan aturan yang transparan dan konsisten.* (dw/dh)

Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan negaranya telah menawarkan bantuan berupa satu pesawat, tiga helikopter, dan 55 personel untuk mendukung operasi pemadaman di wilayah terdampak.

Baca Juga:

• Daftar 10 Negara Kuliner Terbaik Dunia 2026: Indonesia Ungguli Thailand dan Spanyol

Ahmad Zahid menjelaskan, Badan Pengurusan Bencana Negara Malaysia (NADMA) bersama Kementerian Luar Negeri Malaysia telah mengirimkan surat kepada mitra terkait di Indonesia untuk menindaklanjuti tawaran bantuan tersebut. Namun, hingga Minggu, pemerintah Malaysia mengaku belum menerima jawaban.

"Kita menawarkan dengan ikhlas, tetapi tidak ada respons untuk kita membantu mereka. Kita ucapkan terima kasih," kata Ahmad Zahid.

Meski demikian, pemerintah Malaysia memilih berprasangka baik dan menganggap Indonesia mungkin tidak membutuhkan bantuan yang ditawarkan. Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Zahid setelah menghadiri peluncuran Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2026 di Pusat Konvensyen Ipoh, Malaysia.

Ahmad Zahid, yang juga menjabat Ketua NADMA, menegaskan persoalan kabut asap tidak seharusnya dipandang sebagai pertentangan antara Malaysia dan Indonesia. Menurutnya, kedua negara perlu memperkuat kerja sama untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang berulang.

Ia menggambarkan dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat Malaysia sebagai asap dari kebakaran di Indonesia yang terbawa hingga melintasi perbatasan.

"Kini kita terpaksa mengimpor jerebu secara rela paksa dari Sumatera dan Kalimantan," ujarnya.

Istilah jerebu digunakan di Malaysia untuk menyebut kabut asap. Ahmad Zahid menilai dampak lintas batas tersebut membutuhkan koordinasi antarnegara agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Selain menawarkan bantuan pemadaman, pemerintah Malaysia juga membuka kemungkinan untuk mengkaji langkah hukum terkait persoalan kabut asap. Ahmad Zahid mengatakan persoalan tersebut dapat diserahkan kepada Kejaksaan Agung Malaysia atau Attorney General's Chambers (AGC) apabila diperlukan.

Meski begitu, ia menilai pencegahan dan koordinasi antarnegara lebih baik dibandingkan langsung menempuh jalur hukum.

"Atas semangat ASEAN, koordinasi untuk menghindari itu lebih baik," kata Ahmad Zahid.

Ia berharap kerja sama regional dapat membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan sekaligus mengurangi dampak kabut asap lintas batas yang dirasakan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Sementara itu, berdasarkan keterangan yang disampaikan Ahmad Zahid, pemerintah Malaysia masih menunggu tanggapan Indonesia atas tawaran bantuan tersebut. Belum adanya respons yang disebutkan Malaysia tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa Indonesia menolak bantuan itu.* (k/dh)

"Belum, masih mampu kita menangani," kata Dudung seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Belum Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional, Ini Alasannya

Dalam rapat terbatas tersebut, pemerintah memprioritaskan penanganan karhutla di enam provinsi. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi dua wilayah yang disebut mendapat perhatian khusus.

Salah satu kawasan yang menjadi prioritas adalah Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Kawasan tersebut menjadi habitat satwa liar sehingga penanganan kebakaran perlu memperhatikan perlindungan ekosistem.

"Dari Bapak Presiden ada laporan dari Kepala BNPB itu ada enam provinsi yang menjadi konsentrasi dan dua provinsi seperti Kalimantan Tengah dengan Sumatera Selatan. Kemudian, ada lagi yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Puting atau sekitar Taman Nasional karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ," ujar Dudung.

Pemadaman Terkendala Asap Tebal

Dudung mengatakan operasi pemadaman karhutla dilakukan melalui jalur udara dan darat. Namun, petugas menghadapi kendala karena asap yang tebal menyulitkan helikopter menjangkau sejumlah titik kebakaran.

Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), operasi udara telah dilakukan, tetapi penanganan lebih banyak mengandalkan petugas di lapangan.

"Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat. Karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal," katanya.

Selain kendala asap, kondisi geografis di beberapa lokasi juga menyulitkan proses pemadaman. Dudung mencontohkan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang memiliki satwa liar sehingga petugas harus memperhatikan keselamatan saat menjalankan operasi.

"Operasi daratnya begini, operasi darat itu, ya pemadaman dari darat artinya kan banyak daerah-daerah yang sulit terjangkau. Tadi laporan dari Pangdam di Kalimantan Tengah, karena di situ ada satwanya, kemudian juga ya itu ada buaya, masih ada harimau, jadi itu sulit ya untuk dilakukan," ungkapnya.

Prabowo Minta Pencegahan Karhutla Diperkuat

Dudung menambahkan, Presiden Prabowo mengapresiasi personel yang terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari prajurit TNI dan Polri hingga unsur terkait lainnya.

Selain memaksimalkan pemadaman, pemerintah juga menekankan pentingnya langkah pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang. Kampanye pencegahan karhutla diminta digencarkan dengan melibatkan pemerintah daerah dan berbagai instansi.

Rapat terbatas tersebut turut dihadiri gubernur dari enam daerah, para panglima komando daerah militer (Pangdam), kepala kepolisian daerah (Kapolda), BMKG, dan BNPB.

"Beliau juga menyampaikan untuk kampanye yang masih tentang pencegahan karhutla ini. Sehingga tadi juga dihadiri oleh para gubernur di enam daerah, kemudian Pangdam, Kapolda, BMKG dan BNPB," tutur Dudung.

Pemerintah berharap koordinasi lintas instansi dapat mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan sekaligus mencegah meluasnya dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.* (oz/dh)

Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, mengatakan rencana pelaporan itu bertujuan meminta kejelasan mengenai status hukum Denny serta penghentian penyidikan dalam perkara tersebut. Pernyataan itu disampaikan Andi di Solo, Jawa Tengah, Senin (12/10/2026).

Baca Juga:

• Mahfud MD Blak-blakan! Minta Gibran Mundur dari Wapres: Lebih Terhormat ketimbang Dimakzulkan

Andi menegaskan pihaknya tidak gentar menghadapi wacana pemakzulan tersebut. Dia justru meminta Denny menjelaskan dasar hukum penghentian penyidikan perkara payment gateway yang menurut Denny telah memperoleh Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Silakan saja kalau dia melakukan itu," ujar Andi.

Andi mempertanyakan klaim Denny mengenai adanya gentleman's agreement atau kesepakatan tidak resmi dengan Bareskrim Polri yang disebut berkaitan dengan penghentian penyidikan perkara tersebut.

Menurut Andi, Denny seharusnya menunjukkan dokumen resmi yang menjadi dasar penghentian penyidikan agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

"Seorang Denny Indrayana, seorang tersangka payment gateway melarikan diri selama 10 tahun dan dia mengatakan di ruang publik bahwa dia mendapatkan SP3 karena ada perjanjian gentleman's agreement dengan Bareskrim, dia tidak mau menunjukkan SP3-nya. Itu suatu pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia, bagi kita-kita semua," kata Andi.

Pernyataan mengenai status hukum dan penghentian penyidikan tersebut merupakan klaim yang disampaikan Andi. Kepastian mengenai status perkara Denny perlu merujuk pada dokumen resmi dan keterangan aparat penegak hukum.

Desak Bareskrim Beri Kejelasan

Andi mengatakan pihaknya berencana mendatangi Bareskrim Polri untuk menyampaikan laporan sekaligus meminta penjelasan mengenai penanganan perkara payment gateway.

Dia menilai klaim penghentian penyidikan perlu disertai bukti tertulis. Andi juga meminta aparat penegak hukum memberikan kejelasan agar persoalan tersebut tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

"Menurut saya, kalau dia tidak mau menampilkan SP3-nya, artinya ini terjadi pembohongan publik. Kita akan melaporkan dan akan minta ke Bareskrim untuk menindaklanjuti tersangka dia ini harus masuk ke tahap penyidikan lebih dalam," tegasnya.

Andi mengaitkan rencana pelaporan tersebut dengan upaya pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Ini bukan main-main. Apalagi Presiden Prabowo dan Mas Gibran ini bagaimana korupsi ini diberantas sampai ke akar-akarnya," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, Bareskrim Polri belum memberikan pernyataan resmi mengenai rencana laporan yang disampaikan Militan Gibran 08 Nusantara tersebut. Rencana pelaporan itu juga belum berarti laporan telah resmi diterima atau Denny terbukti melakukan pelanggaran hukum.* (tm/dh)

Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary yang tayang pada Minggu (11/10/2026). Ia menilai pengunduran diri Gibran dapat menjadi salah satu pilihan untuk merespons polemik yang berkembang setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga:

• Buntut Ijazah Gibran! KPU dan Bawaslu Dilaporkan ke DKPP, Terancam Sidang Etik

Mahfud menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut dinamika politik dan ketatanegaraan. Karena itu, ia menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto mengajak pimpinan partai politik koalisi membicarakan persoalan tersebut.

Menurut Mahfud, dukungan politik di parlemen akan berpengaruh apabila polemik itu berlanjut ke proses politik dan ketatanegaraan. Meski demikian, pengunduran diri Gibran yang disarankannya merupakan pandangan Mahfud, bukan keputusan resmi pemerintah ataupun lembaga negara.

Putusan MK Jadi Sorotan

Pernyataan Mahfud muncul setelah MK membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026). Perkara tersebut mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Putusan itu juga tidak serta-merta membatalkan jabatan Gibran sebagai wakil presiden ataupun memulai proses pemakzulan.

Sementara itu, Gibran menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses hukum di MK. Ia juga menegaskan akan tetap fokus menjalankan tugas sebagai wakil presiden serta menindaklanjuti catatan mengenai dokumen pendidikan yang menjadi sorotan.

Sikap Ganjar dan Anies

Di tengah berkembangnya wacana pengunduran diri maupun pemakzulan Gibran, mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, belum menyatakan dukungan terbuka terhadap langkah tersebut.

Pada Minggu (11/10/2026), Ganjar justru menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Ia meminta pemerintah dan para pemegang otoritas politik memberikan perhatian terhadap dampak asap yang telah mendapat protes dari negara tetangga.

"Bagaimana kalau hari ini kita konsentrasi pada asap yang sudah mulai mendapatkan protes dari (negara) tetangga. Karena penting mendapatkan perhatian dari seluruh pemegang otoritas politik," kata Ganjar, dikutip dari Tribunnews.com.

Adapun mantan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, belum menyampaikan pernyataan mengenai putusan MK tersebut berdasarkan informasi yang tersedia dalam laporan ini.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan dirinya sempat mencoba menghubungi Anies, Ganjar, dan Mahfud untuk bergabung dalam upaya hukum terkait syarat pendidikan Gibran. Namun, menurut Denny, ketiganya tidak bergabung karena khawatir keterlibatan mereka sebagai pemohon akan dianggap sebagai bentuk ketidakmampuan menerima kekalahan dalam Pilpres 2024.

Denny kemudian mengajak sejumlah pihak lain untuk mengajukan permohonan terkait persoalan tersebut ke MK.

Meski demikian, perkara yang diajukan Denny berbeda dari sengketa hasil Pilpres 2024 yang sebelumnya diajukan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Permohonan terbaru tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.

Hingga kini, wacana pengunduran diri maupun pemakzulan Gibran masih menjadi perdebatan politik. Sementara itu, putusan MK tersebut tidak dengan sendirinya memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden, dan setiap proses pemakzulan harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.* (tm/dh)

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herman Ronald M Panjaitan dari Kejaksaan Negeri Samosir dalam sidang di ruang Cakra 8 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (12/10/2026).

Baca Juga:

• “Mana Saksinya?” Hakim Kesal saat Sidang Dugaan Korupsi Jasa Pemanduan Kapal KSOP Belawan

Selain pidana penjara dan denda, Fitri dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar lebih dari Rp516 juta. Setelah dikurangi pembayaran Rp22 juta, sisa uang pengganti yang harus dibayarkan disebut mencapai lebih dari Rp493 juta.

Jaksa menyatakan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika hasilnya tidak mencukupi, terdakwa dituntut menjalani pidana penjara pengganti selama dua tahun.

Dalam tuntutannya, JPU menilai hal yang memberatkan Fitri adalah penyelewengan dana bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana dan membutuhkan dukungan ekonomi. Perbuatan tersebut juga dinilai bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas tindak pidana korupsi.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama menjalani persidangan.

Majelis hakim yang diketuai Hendra Hutabarat memberikan kesempatan kepada Fitri dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya, Senin (19/10/2026).

Kasus ini bermula dari banjir bandang yang melanda Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, pada 13 November 2023. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan lahan pertanian milik 308 kepala keluarga (KK).

Untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat terdampak, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Program tersebut ditujukan untuk memberikan penguatan ekonomi kepada korban bencana alam.

Setelah melalui proses verifikasi dan validasi, sebanyak 303 KK dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Setiap keluarga berhak menerima Rp5 juta sehingga total anggaran yang disalurkan mencapai Rp1.515.000.000 atau sekitar Rp1,5 miliar.

Menurut dakwaan jaksa, dana bantuan tersebut ditransfer langsung ke rekening Bank Mandiri masing-masing penerima pada 31 Juli 2024 dan 9 Agustus 2024.

Saat itu, Fitri menjabat sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Samosir. Dalam kapasitas tersebut, ia disebut memiliki kewenangan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan sosial, termasuk bantuan yang bersumber dari APBN.

Namun, menurut dakwaan JPU, mekanisme penyaluran bantuan yang semestinya dilakukan melalui transfer tunai langsung ke rekening penerima diduga diubah menjadi bantuan barang melalui BUMDes-MA Marsada Tahi tanpa persetujuan Kementerian Sosial.

Jaksa juga mendakwa Fitri melakukan pemindahbukuan dana bantuan sebesar Rp1.515.000.000 yang merupakan hak 303 penerima tanpa persetujuan pemilik rekening.

Dalam perkara ini, JPU meyakini perbuatan Fitri memenuhi unsur pidana sebagaimana dakwaan berdasarkan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Hingga sidang tuntutan tersebut, perkara masih berlanjut. Fitri belum dijatuhi vonis karena majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan.* (tm/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan surat pemanggilan ulang telah dikirimkan ke kantor Kementerian ATR/BPN. Pemeriksaan Nusron dijadwalkan berlangsung pada pekan ini, setelah sebelumnya dia tidak hadir pada panggilan Rabu (7/10/2026) dengan alasan memiliki agenda dinas internal kementerian.

Baca Juga:

• Mangkir Pemeriksaan Suap HGB Rp 106 M, KPK Sentil Nusron Wahid: Mana Komitmen Patuh Hukum?

Budi belum mengungkapkan tanggal pasti pemeriksaan tersebut. Dia memastikan penyidik telah mengirimkan surat resmi agar Nusron dapat mengatur jadwal untuk memenuhi panggilan.

KPK memandang keterangan Nusron diperlukan untuk membantu penyidik mendalami perkara yang berkaitan dengan pengurusan lahan dan dugaan aliran uang di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Awal Kasus Suap Pengurusan HGB

Perkara ini bermula ketika pengembang properti PT Summarecon Agung Tbk mengurus pemecahan dan sertifikasi atas lahan berstatus HGB di Kabupaten Bogor. Proses tersebut menghadapi kendala karena lahan yang bersangkutan bersengketa dan sertifikat HGB perusahaan diblokir oleh para ahli waris.

Dalam konstruksi perkara yang diungkapkan KPK, pihak swasta yang menjadi perantara pengembang, Yaser Alfarisi dan Rizal Pahlevi, kemudian melobi Erwin, yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN.

Erwin selanjutnya berkomunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, I Sontang Coin Manurung. Dalam komunikasi tersebut, Sontang melalui Erwin disebut meminta komitmen uang sebesar Rp 2 miliar.

Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adi, kemudian menyepakati pemberian uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada Erwin melalui para perantara. Dari jumlah tersebut, Erwin disebut menyerahkan uang muka Rp 200 juta kepada Sontang di sebuah kafe di Jakarta Selatan.

Dugaan pemberian uang tersebut menjadi salah satu bagian dari penyidikan kasus suap pengurusan lahan yang ditangani KPK.

Delapan Orang Jadi Tersangka

Dalam perkembangan penyidikan, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat kementerian, pihak swasta, dan orang-orang yang disebut berperan sebagai perantara maupun penerima dana.

Dari unsur Kementerian ATR/BPN, tersangka yang disebut dalam perkara ini adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, I Sontang Coin Manurung.

Dari pihak swasta, KPK menetapkan Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adi dan Rizal Pahlevi sebagai tersangka.

KPK juga menetapkan empat orang yang disebut sebagai kepercayaan Nusron Wahid, yakni Erwin, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta Muhammad Fakhry.

Penyidik menduga para tersangka memiliki peran berbeda dalam rangkaian perkara, mulai dari pemberian, penerimaan, hingga penampungan dana yang berkaitan dengan pengurusan pertanahan. Peran dan pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak akan ditentukan melalui proses hukum.

KPK Sita Uang Lebih dari Rp 106 Miliar

Penyidikan kasus tersebut juga berkembang ke dugaan penerimaan uang dari pengurusan lahan lain, termasuk yang berkaitan dengan PT Bela Parahiyangan Investindo. KPK turut mendalami dugaan pungutan terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan kementerian.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT), penyidik menyita uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing dengan nilai keseluruhan lebih dari Rp 106,3 miliar. Uang tersebut ditemukan tersimpan di dalam koper dan kardus.

KPK masih menelusuri aliran dana serta hubungan antarpihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Pemeriksaan Nusron yang dijadwalkan ulang diharapkan dapat membantu penyidik melengkapi keterangan dan mengungkap konstruksi perkara secara lebih menyeluruh.

Hingga saat ini, pemanggilan Nusron merupakan bagian dari proses penyidikan. Informasi mengenai delapan tersangka dan dugaan keterlibatan pihak-pihak lain harus tetap dipahami dalam konteks perkara yang sedang ditangani KPK, bukan sebagai putusan bersalah dari pengadilan.* (tm/dh)

Bobby juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut serta BPBD kabupaten/kota bersiaga menghadapi kemungkinan cuaca ekstrem tersebut.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Sumut Dapat 15.011 Bantuan Bedah Rumah pada 2026, Pemkab dan Pemko Diminta Percepat Realisasi

Peringatan tersebut dikeluarkan menyusul prakiraan BMKG mengenai potensi hujan sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat. Fenomena cuaca itu diperkirakan terjadi pada siang hingga malam hari selama periode 12-19 Oktober 2026.

Ketua Tim Meteorologi Early Warning System BMKG, Martha Manurung, menyebut potensi cuaca ekstrem mencakup 31 kabupaten/kota di Sumut.

Wilayah kabupaten yang berpotensi terdampak meliputi Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batubara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Simalungun, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Nias Selatan, Nias, dan Nias Barat.

Sementara itu, wilayah kota yang masuk dalam peringatan tersebut meliputi Binjai, Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Padangsidimpuan, Sibolga, dan Gunungsitoli.

Martha menjelaskan, potensi hujan lebat dipengaruhi aktivitas gelombang atmosfer, belokan angin, perlambatan kecepatan angin atau konvergensi, serta kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan.

"Kombinasi kondisi tersebut memicu peningkatan suplai uap air yang sangat mendukung aktivitas pertumbuhan awan hujan. Sehingga berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga malam hari di wilayah Sumatera Utara," ujar Martha dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, secara umum cuaca di Sumut selama sepekan ke depan diperkirakan didominasi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah antisipasi agar aktivitas sehari-hari tetap aman. Warga juga diminta memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi dari sumber yang tidak terverifikasi.

Selain kepada masyarakat, BMKG mengingatkan para kepala daerah agar terus berkoordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri setempat untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem.

Informasi cuaca terbaru dapat dipantau melalui akun media sosial @infobmkgsumut. Masyarakat juga dapat menghubungi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Medan melalui nomor layanan 0821-6804-3653 atau email bbmkg1@bmkg.go.id.

Pemprov Sumut bersama instansi terkait diharapkan terus meningkatkan kesiapsiagaan selama periode peringatan tersebut, khususnya di wilayah rawan banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya.* (tm/dh)

JAKARTA - Indonesia masuk daftar 10 negara dengan kuliner terbaik di dunia pada 2026 versi Readers' Choice Awards yang dirilis majalah perjalanan Condé Nast Traveller. Indonesia menempati peringkat keenam, dengan nasi goreng dan sate menjadi dua kuliner khas yang disorot dalam daftar tersebut.

Daftar ini merupakan bagian dari Readers' Choice Awards 2026, yang disusun berdasarkan survei daring pada 1 April hingga 30 Juni 2026. Survei tersebut mencakup sejumlah kategori wisata, mulai dari hotel, resor, maskapai penerbangan, hingga kota, pulau, dan kapal pesiar.

Baca Juga:

• Minyak Dunia Anjlok Tapi BBM Belum Turun? Bahlil Buka Voice: Ada Jeda Evaluasi 2 Minggu

Berikut 10 negara dengan kuliner terbaik di dunia 2026 berdasarkan daftar tersebut.

1. Italia

Italia menempati peringkat pertama berkat kekayaan tradisi kulinernya. Negara ini dikenal dengan beragam hidangan khas, seperti pasta, pizza Napoli, cannoli dari Sisilia, dan risotto khas Milan.

Wilayah Emilia-Romagna juga menjadi salah satu pusat kuliner Italia. Daerah ini dikenal sebagai asal sejumlah produk makanan, antara lain keju Parmigiano Reggiano, prosciutto di Parma, cuka balsamik, tagliatelle, dan tortellini.

2. Yunani

Yunani berada di posisi kedua dengan kuliner yang dipengaruhi kekayaan budaya dan tradisi daerahnya. Hidangan khas yang dikenal luas antara lain souvlaki, tzatziki, serta berbagai makanan tradisional dari Kepulauan Cyclades.

Di antaranya terdapat fava, hidangan berbahan kacang polong kuning; kopanisti, keju dengan cita rasa tajam dan pedas; serta louza, olahan daging yang diawetkan menggunakan herba.

Di ibu kota Athena, sejumlah koki juga mengembangkan resep klasik dengan teknik memasak modern.

3. Portugal

Portugal menempati peringkat ketiga. Negara ini memiliki tradisi kuliner yang kuat, terutama hidangan laut yang dipengaruhi letak geografisnya di pesisir Samudra Atlantik.

Salah satu makanan khasnya adalah pastel de nata, kue tart custard yang biasa disajikan hangat dengan taburan gula dan kayu manis. Selain itu, wisatawan dapat mencicipi sarden panggang, semur makanan laut, serta arroz de lingueirao, hidangan nasi dengan kerang.

Di Lisbon, makanan tradisional juga dapat ditemukan di tasca, yakni rumah makan yang menyajikan hidangan khas setempat.

4. Jepang

Jepang berada di urutan keempat dengan tradisi kuliner yang dikenal luas di berbagai negara. Selain makanan tradisional, Jepang juga memiliki restoran yang mengembangkan kreasi modern dan perpaduan cita rasa lintas budaya.

Di Tokyo, wisatawan dapat menemukan restoran seperti Sazenka, Narisawa, dan Den yang menawarkan pendekatan berbeda dalam menyajikan hidangan.

Pengalaman kuliner Jepang juga dapat dinikmati melalui penginapan tradisional ryokan, yang umumnya menyajikan kaiseki, yakni rangkaian hidangan dengan bahan lokal dan musiman.

5. Turkiye

Turkiye menempati peringkat kelima dengan sajian yang memadukan beragam tradisi kuliner. Salah satu hidangan yang populer adalah daging domba atau sapi yang dipanggang menggunakan alat pemanggang berputar.

Selain itu, wilayah Gaziantep dikenal sebagai tujuan wisata kuliner, terutama karena baklava, kue berlapis dengan isian kacang pistachio yang dipanggang dan disiram sirop gula.

Turkiye juga memiliki pasar tradisional, seperti Spice Bazaar, yang menawarkan aneka rempah, buah kering, dan manisan khas.

6. Indonesia

Indonesia berada di peringkat keenam dalam daftar negara dengan kuliner terbaik dunia 2026. Kekayaan makanan tradisional dari berbagai daerah menjadi salah satu daya tarik kuliner Tanah Air.

Dua hidangan yang disorot dalam daftar tersebut adalah nasi goreng dan sate. Keduanya dikenal sebagai sajian khas Indonesia dengan variasi rasa dan bahan yang berbeda di setiap daerah.

Selain makanan tradisional, Indonesia juga memiliki restoran yang mengembangkan pengalaman bersantap modern dengan memanfaatkan bahan pangan lokal.

Di Ubud, Bali, terdapat Locavore NXT yang mengusung hidangan inovatif berbahan lokal, termasuk hasil kebun sendiri dan bahan yang dikumpulkan dari alam dengan mengutamakan keberlanjutan.

Sementara itu, restoran August di Jakarta menawarkan hidangan modern yang terinspirasi dari berbagai kuliner dunia dengan tetap menghadirkan sentuhan Indonesia.

Posisi Indonesia dalam daftar tersebut menjadi pengakuan terhadap daya tarik kuliner Tanah Air di mata responden internasional.

7. Spanyol

Spanyol menempati peringkat ketujuh. Negara ini dikenal dengan beragam hidangan khas, seperti Basque cheesecake, pintxos, gazpacho, dan paella.

San Sebastián menjadi salah satu pusat kuliner Spanyol. Kota tersebut terkenal dengan budaya pintxos, yaitu aneka makanan kecil yang biasanya dinikmati sambil berpindah dari satu bar ke bar lainnya.

Di Sevilla, wisatawan dapat mencicipi gazpacho, sup dingin berbahan tomat, paprika hijau, dan bawang putih. Sementara itu, Valencia dikenal dengan paella, hidangan nasi yang dimasak bersama daging dan sayuran.

8. Thailand

Thailand berada di urutan kedelapan. Negara ini memiliki kekayaan kuliner regional dengan perpaduan rasa pedas, asam, manis, dan gurih.

Beberapa hidangan khas yang menjadi daya tarik wisatawan antara lain pad thai, mi tumis dengan telur dan jeruk nipis; gaeng keow wan atau kari hijau; serta tom yum goong, sup udang dengan cita rasa asam dan pedas.

Thailand juga dikenal dengan pasar malamnya yang menawarkan berbagai makanan, sehingga wisatawan dapat menjelajahi beragam rasa dalam satu kawasan.

9. Kroasia

Kroasia menempati posisi kesembilan dan menjadi salah satu negara pendatang baru dalam daftar tersebut pada 2026.

Kuliner tradisionalnya memadukan pengaruh Mediterania dan Eropa Tengah. Beberapa hidangan khasnya adalah pasticada, olahan daging sapi yang dimasak perlahan dengan saus berbahan anggur, sayuran, dan buah kering; crni rizot, risotto hitam berbahan sotong; serta zagorski strukli, pastri berisi keju segar dan krim asam.

Kota Rovinj juga menjadi tujuan kuliner dengan beragam hidangan laut, keju domba, minyak zaitun, dan makanan khas kawasan Istria.

10. Afrika Selatan

Afrika Selatan melengkapi daftar 10 besar dengan kuliner yang memadukan tradisi masyarakat asli dan pengaruh komunitas India, Melayu, serta Eropa.

Salah satu tradisi kulinernya adalah braai, yakni kegiatan barbeku yang juga menjadi ajang berkumpul. Hidangan yang biasa disajikan meliputi boerewors atau sosis khas Afrika Selatan, steik, serta sosaties, daging berbumbu yang ditusuk seperti sate.

Selain makanan tradisional, negara ini menawarkan pengalaman bersantap mewah, termasuk di restoran JAN Franschhoek yang menyajikan hidangan musiman terinspirasi dari kuliner Afrika Selatan.

Masuknya Indonesia dalam enam besar negara dengan kuliner terbaik dunia menunjukkan bahwa makanan khas Nusantara memiliki daya tarik bagi wisatawan internasional. Kekayaan bahan pangan, keragaman resep daerah, serta perkembangan restoran berbasis bahan lokal menjadi bagian dari potensi kuliner Indonesia di panggung global.* (k/dh)

Bahlil mengatakan perubahan harga BBM tidak dilakukan secara langsung pada hari yang sama ketika harga minyak mentah dunia naik ataupun turun. Mekanisme tersebut berlaku untuk kedua kondisi, sehingga penyesuaian membutuhkan waktu sebelum diterapkan di dalam negeri.

Baca Juga:

• Lapas Labuhan Ruku Monitoring Usulan PB dan CB, Pastikan Hak Integrasi Warga Binaan Berjalan Tepat Waktu

"Saya di-WA-in, 'Pak, BBM sudah turun, kenapa harga belum turun?' Saya bilang, 'Ampun, ampun.' BBM itu kalau dia turun hari ini, kan dua minggu baru dapat penyesuaian harganya," kata Bahlil, dikutip dari detikFinance.

Dia menjelaskan, mekanisme serupa juga berlaku ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan. Dengan demikian, harga BBM tidak otomatis berubah pada hari yang sama dengan pergerakan harga minyak mentah.

"Begitupun naiknya, kalau dia naik hari ini, belum tentu naik hari ini juga, dua minggu baru lakukan penyesuaian," sambungnya.

Selain menjelaskan mekanisme penyesuaian harga, Bahlil kembali menegaskan bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan pemerintah.

Menurutnya, masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih baik seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi yang harganya mengikuti mekanisme pasar. Dia juga menyindir kelompok masyarakat kaya yang masih menggunakan BBM bersubsidi.

"Tapi untuk BBM yang orang kaya, ya harus pakai harga pasar. Nggak mungkin pakai BBM subsidi. Kan, kantong bagus. Masa kantong bagus mau pakai barang subsidi? Sori ya," tegas Bahlil.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perubahan harga minyak mentah dunia tidak serta-merta diikuti perubahan harga BBM di dalam negeri. Sementara itu, pemerintah juga mengingatkan agar subsidi energi digunakan sesuai sasaran, yakni untuk masyarakat yang memang berhak menerimanya.* (ds/dh)

Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan kedua aduan diterima pada Kamis (8/10/2026) dan Jumat (9/10/2026). Saat ini, DKPP akan memeriksa kelengkapan administrasi sebelum menentukan apakah aduan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Baca Juga:

• Mahfud MD Sebut Prabowo Menikmati Kegaduhan Polemik Gibran: Serangan Beralih ke Jokowi dan Gibran

Aduan kedua disampaikan Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan. Pengaduan tersebut tercatat dengan tanda terima Nomor 039/01-08/SET-02/X/2026.

Dalam aduan kedua, mereka melaporkan 11 penyelenggara pemilu, yang terdiri atas enam pimpinan KPU RI dan lima pimpinan Bawaslu RI. Para pengadu juga memberikan kuasa kepada sejumlah advokat untuk menangani laporan tersebut.

Raka Sandi mengatakan DKPP menghormati masyarakat yang menyampaikan aduan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Ia memastikan setiap pengaduan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Dua aduan tersebut akan segera diproses dalam verifikasi administrasi. Jika hasilnya memenuhi syarat, akan kami lanjutkan ke tahap verifikasi materiel," ujarnya.

DKPP menjelaskan verifikasi administrasi dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan pengaduan. Jika dinyatakan memenuhi syarat, aduan akan memperoleh nomor registrasi dan dilanjutkan ke tahap verifikasi materiel.

Pada tahap verifikasi materiel, DKPP akan memeriksa alat bukti serta relevansinya dengan pokok pengaduan untuk menentukan apakah laporan tersebut layak dilanjutkan ke persidangan.

Sebaliknya, apabila aduan dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) atau tidak memenuhi syarat (TMS), DKPP akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pengadu paling lambat lima hari kerja setelah proses verifikasi.

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.

"Khusus aduan yang berstatus BMS, DKPP akan memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen maksimal tujuh hari kerja sejak pemberitahuan diterima oleh Pengadu. Jika tidak dilengkapi, aduan dinyatakan gugur," kata Raka Sandi.

Jika aduan lolos verifikasi materiel, laporan akan dilimpahkan menjadi perkara, diberikan nomor registrasi perkara, dan dijadwalkan untuk menjalani sidang pemeriksaan.

Raka Sandi mengatakan DKPP memahami besarnya perhatian masyarakat terhadap pengaduan tersebut. Pihaknya akan melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan dan batas waktu yang berlaku.

"Kami sangat memahami atensi masyarakat yang tinggi dalam penanganan aduan ini. DKPP akan mendalami aduan ini dalam proses verifikasi dengan memperhatikan batas waktu yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Mohon berikan kami waktu," tuturnya.

Dengan demikian, dua aduan terkait persyaratan pendidikan Gibran tersebut masih berada dalam tahap verifikasi. Penerimaan aduan belum berarti DKPP telah menyatakan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu yang dilaporkan.* (d/dh)

Suhu udara di Aceh hari ini berada pada kisaran 17-31 derajat Celsius. Suhu terendah 17 derajat Celsius diprakirakan terjadi di Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah. Sementara itu, suhu tertinggi mencapai 31 derajat Celsius di Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Kota Langsa.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 13 Oktober: Hujan Ringan Mendominasi, Labuhanbatu 32°C

Wilayah lain yang diprakirakan mengalami hujan ringan meliputi Pidie, Aceh Utara, Simeulue, Aceh Singkil, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Suhu maksimum tertinggi di antara wilayah-wilayah tersebut mencapai 31 derajat Celsius di Aceh Singkil dan Aceh Tamiang.

Sementara itu, Aceh Tenggara diprakirakan berawan dengan suhu 17-24 derajat Celsius. Cuaca berawan juga diprediksi terjadi di Aceh Timur dengan suhu 25-31 derajat Celsius serta Aceh Barat Daya pada kisaran 22-27 derajat Celsius.

Di wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 25-30 derajat Celsius. Kondisi serupa terjadi di Kota Subulussalam dengan suhu 24-30 derajat Celsius.

Adapun Kota Sabang diprakirakan berawan dengan suhu 26-30 derajat Celsius. Cuaca berawan juga diprediksi terjadi di Kota Lhokseumawe, dengan suhu 25-29 derajat Celsius, serta Kota Langsa pada kisaran 24-31 derajat Celsius.

Secara umum, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang paling banyak diprakirakan terjadi di Aceh pada Selasa, 13 Oktober 2026. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing dan memantau perkembangan prakiraan cuaca terbaru.* (dh)