Dadan menyampaikan apresiasi atas perhatian ICW yang menyoroti potensi kerugian negara dalam pengadaan tersebut yang disebut mencapai Rp49,5 miliar.

Baca Juga:

• KPK Temukan 8 Masalah dalam Program MBG

Menurut Dadan, kegiatan pengadaan yang dipersoalkan merupakan program tahun anggaran 2025 yang hingga kini belum dilakukan pembayaran dan masih masuk dalam proses review pada tahun 2026.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut saat ini sedang ditelaah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Jadi belum terjadi kerugian negara apapun karena anggarannya pun baru sedang direview," katanya.

Dadan menegaskan, nilai dugaan kerugian negara yang disebutkan dalam laporan ICW belum dapat dipastikan karena seluruh proses masih menunggu hasil audit dan penilaian resmi dari BPKP.

Menurutnya, apabila hasil review nantinya menunjukkan nilai berbeda dari yang dilaporkan, maka dugaan kerugian negara otomatis belum tentu terbukti.

Sebelumnya, ICW melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan BGN tahun anggaran 2025 ke KPK.

Laporan tersebut disampaikan langsung ke Gedung Merah Putih KPK pada 7 Mei 2026 dengan nilai potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp49,5 miliar.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan masih menunggu proses pendalaman lebih lanjut dari pihak terkait.*

(k/dh)

Apresiasi tersebut disampaikan setelah dua warga negara Singapura menjadi korban meninggal dunia dalam insiden erupsi gunung yang terjadi saat aktivitas pendakian berlangsung.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Bangun Infrastruktur, Bupati Tapteng Dorong Penataan Ekosistem Usai Banjir Bandang dan Longsor

Ia mengatakan, kerja keras tim SAR Indonesia mencerminkan eratnya hubungan antara Indonesia dan Singapura, terutama dalam situasi kemanusiaan dan krisis.

Balakrishnan juga berharap seluruh personel penyelamat tetap dalam kondisi aman selama proses evakuasi berlangsung.

Menurutnya, respons cepat pemerintah Indonesia dalam menangani para korban menunjukkan kuatnya hubungan bilateral kedua negara yang selama ini telah terjalin baik.

"Hal-hal seperti ini tidak dapat dibayar maupun diminta, kita hanya bisa berharap dan mengandalkan kekuatan hubungan di antara kedua negara," katanya.

Sebelumnya, Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara mengalami erupsi pada Jumat (8/5/2026) saat sebanyak 20 pendaki berada di kawasan puncak.

Dari jumlah tersebut, 17 pendaki berhasil selamat, sementara tiga lainnya dinyatakan meninggal dunia, termasuk dua pendaki asal Singapura.

Tim SAR gabungan kemudian berhasil mengevakuasi dua jenazah warga Singapura pada Minggu (10/5/2026). Kedua korban diketahui bernama Heng Wen Qiang Timothy dan Shahin Muhrez bin Abdul Hamid.

Proses evakuasi dilakukan dalam kondisi medan yang berat akibat aktivitas vulkanik dan cuaca buruk di sekitar kawasan gunung.*

(k/dh)

Di tengah ramainya perbincangan publik, siswi SMAN 1 Pontianak itu mendapat perhatian langsung dari Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang menawarkan beasiswa kuliah gratis ke China.

Baca Juga:

• Kontroversi LCC Empat Pilar Kalbar: Jawaban Siswa Benar Tapi Dinilai Salah, MPR Nonaktifkan Juri dan MC

"Kalau Josepha berkenan, Abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke China," ujar Rifqi dalam video yang beredar, Rabu (13/5/2026).

Tak hanya menawarkan beasiswa pendidikan, Rifqi juga menyebut Josepha berpeluang memperoleh pekerjaan di perusahaan multinasional setelah menyelesaikan kuliahnya di China.

Meski demikian, ia meminta Josepha terlebih dahulu berdiskusi dengan orang tua dan guru terkait tawaran tersebut.

Rifqi juga mengaku bangga atas keberanian Josepha menyuarakan dugaan ketidakadilan dalam pelaksanaan lomba.

"Nanti secara institusi MPR akan memberikan klarifikasi dan permohonan maaf," katanya.

Selain itu, Rifqi yang juga alumni SMAN 1 Pontianak turut menyampaikan permintaan maaf secara pribadi atas polemik yang terjadi dalam final LCC tersebut.

Sebelumnya, final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat mempertemukan tiga sekolah, yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.

Namun, perlombaan itu menjadi viral setelah muncul dugaan kesalahan penilaian dalam sesi pertanyaan rebutan yang memicu protes publik di media sosial.

Menanggapi polemik tersebut, MPR RI akhirnya menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara atau MC yang bertugas pada kegiatan tersebut.

(dw/dh)

Baca Juga:

• Viral Jawaban Siswa SMAN 1 Pontianak Dianggap Salah di LCC MPR, Ini Respons Gubernur Kalbar

Instruksi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai melaporkan perkembangan program pemberdayaan masyarakat kepada Presiden di Istana Negara, Jakarta.

Baca Juga:

• Prabowo Laporkan Harta Rp2 Triliun ke KPK, Garasinya Diisi Alphard hingga Land Cruiser Lawas

"Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan data tunggal sosial ekonomi agar seluruh bantuan dan program pemerintah tepat sasaran," ujar Cak Imin, Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah juga memprioritaskan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di 88 kabupaten dan kota di Indonesia.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2026 melalui penguatan perlindungan sosial dan sinkronisasi data penerima bantuan.

Selain bansos, pemerintah turut menyoroti subsidi energi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Cak Imin optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026 dapat tercapai melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

"Kita optimistis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini 0 persen," katanya.

Pemerintah berharap penggunaan data tunggal nasional dapat meminimalisasi kesalahan penyaluran bantuan sekaligus meningkatkan efektivitas program kesejahteraan masyarakat.*

(oz/dh)

Penurunan tersebut terjadi usai harga emas Antam sebelumnya sempat berada di level Rp2.859.000 per gram.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Meroket Rp40.000, Kini Tembus Rp2,859 Juta per Gram

Harga buyback merupakan nilai yang diperoleh pemilik emas saat menjual kembali logam mulia miliknya ke Antam.

Berdasarkan aturan terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, transaksi buyback emas di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai transaksi buyback.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini dari berbagai ukuran:

- Emas 0,5 gram: Rp1.469.500
- Emas 1 gram: Rp2.839.000
- Emas 2 gram: Rp5.618.000
- Emas 3 gram: Rp8.402.000
- Emas 5 gram: Rp13.970.000
- Emas 10 gram: Rp27.885.000
- Emas 25 gram: Rp69.587.000
- Emas 50 gram: Rp139.095.000
- Emas 100 gram: Rp278.112.000
- Emas 250 gram: Rp695.015.000
- Emas 500 gram: Rp1.389.820.000
- Emas 1.000 gram: Rp2.779.600.000

Penurunan harga emas Antam ini menjadi perhatian investor di tengah fluktuasi pasar global dan pergerakan harga logam mulia dunia.*

(in/dh)

Pemeriksaan dilakukan pada Selasa (12/5/2026) untuk mendalami proses pengadaan proyek infrastruktur di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan BBPJN Sumut.

Baca Juga:

• Prabowo Laporkan Harta Rp2 Triliun ke KPK, Garasinya Diisi Alphard hingga Land Cruiser Lawas

"Yang bersangkutan hadir dan dimintai keterangan berkaitan dengan proses-proses pengadaan infrastruktur di lingkungan Dinas PUPR Sumut maupun di BBPJN Sumut," ujar Budi di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurut KPK, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang saat ini masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.

"Karena memang penyidikan yang menggunakan sprindik umum ini masih belum ada penetapan tersangka," katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut.

Dua hari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus PPK Rasuli Efendi Siregar, pejabat Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.

Kasus tersebut terbagi dalam dua klaster proyek dengan total nilai mencapai sekitar Rp231,8 miliar. KPK menduga terdapat praktik suap dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan tersebut.

Saat ini, penyidik masih terus memanggil sejumlah saksi guna mendalami aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.*

(mt/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan laporan harta kekayaan Presiden Prabowo telah diverifikasi dan dipublikasikan secara terbuka melalui laman resmi e-LHKPN KPK.

Baca Juga:

• Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara

Menurut KPK, pelaporan LHKPN Presiden Prabowo dilakukan tepat waktu dan lengkap sehingga dinilai menjadi teladan positif bagi pejabat publik lainnya dalam upaya pencegahan korupsi.

Berdasarkan data LHKPN yang dilaporkan pada 31 Maret 2026, total harta kekayaan Prabowo mencapai Rp2.066.764.868.191.

Sebagian besar kekayaan tersebut berasal dari surat berharga senilai Rp1,67 triliun. Selain itu, Prabowo juga tercatat memiliki 10 aset tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp323,7 miliar.

Sementara itu, dari sisi kendaraan, Prabowo memiliki delapan unit kendaraan dengan total nilai sekitar Rp1,25 miliar.

Isi garasi Presiden Prabowo didominasi kendaraan jenis SUV dan mobil premium, di antaranya Toyota Alphard 2005, Honda CR-V 2007, Lexus SUV 2002, Mitsubishi Pajero Sport 2000 hingga dua unit Land Rover lawas.

Berikut daftar kendaraan milik Prabowo berdasarkan data LHKPN:

- Toyota Alphard senilai Rp400 juta
- Honda CR-V senilai Rp130 juta
- Land Rover senilai Rp50 juta
- Toyota Land Cruiser senilai Rp50 juta
- Mitsubishi Pajero Sport senilai Rp175 juta
- Suzuki Motorcycle senilai Rp3,5 juta
- Lexus SUV senilai Rp400 juta
- Land Rover senilai Rp50 juta

Selain kendaraan, Prabowo juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp16,4 miliar serta kas dan setara kas sebesar Rp48 miliar.

Dalam laporan tersebut, Prabowo tercatat tidak memiliki utang sehingga total kekayaannya tetap berada di angka Rp2 triliun lebih.*

(d/dh)

Thomas mengatakan posisi hilal pada 17 Mei 2026 saat Magrib diperkirakan sudah cukup tinggi di seluruh wilayah Indonesia maupun hampir di seluruh dunia.

Baca Juga:

• RI dan China Perkuat Kerja Sama Inovasi Industri di Forum BRICS, Fokus pada Teknologi dan Investasi Masa Depan

Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan astronomi, kriteria penetapan awal Dzulhijjah antara Muhammadiyah, pemerintah melalui kriteria MABIMS, hingga Arab Saudi diperkirakan sama-sama terpenuhi.

"Maka KHGT Muhammadiyah sama dengan Ummul Quro Arab Saudi sama dengan MABIMS pemerintah, awal Dzulhijjah 1447 sama dengan 18 Mei 2026, dan Idul Adha 27 Mei 2026," katanya.

Meski demikian, Thomas menegaskan kepastian penetapan Hari Raya Idul Adha tetap menunggu hasil sidang isbat pemerintah yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Mei 2026.

"Kepastiannya, kita tunggu keputusan pemerintah setelah sidang isbat," ujarnya.

Namun, menurutnya kemungkinan perubahan tanggal sangat kecil mengingat hasil perhitungan astronomi saat ini menunjukkan kesamaan kriteria penetapan awal bulan hijriah.

"Kemungkinan besar tidak berubah," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah dijadwalkan menggelar sidang isbat penetapan awal Dzulhijjah 1447 Hijriah dengan melakukan pemantauan hilal di puluhan titik di Indonesia.*

(d/dh)

Hal itu disampaikan hakim anggota, Sunoto, saat membacakan pertimbangan putusan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Baca Juga:

• Dua dari Lima Hakim Berbeda Pendapat, Ibrahim Arief Dinilai Tak Bersalah dan Harus Divonis Bebas di Kasus Korupsi Chromebook

"Fakta bahwa terdakwa pada tanggal 21 Februari 2020 mengetahui dan menuangkan dalam engineering update tiga kelemahan Chromebook yaitu keterbatasan koneksi internet, masalah kompatibilitas dengan aplikasi kementerian, dan tetap diperlukannya perangkat berbasis Windows," ujar hakim dalam persidangan.

Meski demikian, hakim menilai Ibam dalam rapat-rapat berikutnya tetap memaparkan Chromebook dengan lebih menonjolkan keunggulan ChromeOS tanpa menjelaskan kelemahan perangkat tersebut secara seimbang.

Selain itu, majelis hakim juga menyoroti tindakan Ibam yang disebut mengetahui harga pasar Chromebook, tetapi justru menyembunyikan slide terkait harga tersebut atas arahan mantan staf khusus Mendikbudristek, Fiona Handayani.

Menurut hakim, Ibam bukan sekadar pihak yang mengikuti kebijakan, melainkan memiliki peran aktif dalam proses pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

"Fakta hukum menunjukkan terdakwa bukan pihak pinggiran atau marginal aktor yang sekadar mengikuti arus kebijakan, melainkan technocratic aktif yang memiliki agensi nyata dalam peristiwa pidana," kata hakim.

Dalam perkara tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Ibrahim Arief. Selain hukuman badan, Ibam juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp500 juta.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP lama.*

(k/dh)

Turut hadir Kaban Kesbangpol Edwardsyah, Ketua FKUB Tanjungbalai Hasbullah, Sekretaris Amirson Halomoan Samosir beserta pengurus lainnya

Baca Juga:

• Hoaks Pengunduran Diri Gibran dari Jabatan Wapres, Ini Fakta Sebenarnya

Ia meminta kepada Kaban Kesbangpol untuk melakukan minitoring ke lokasi dan membuat laporan penghitungan besaran dana yang dibutuhkan dalam merehap kantor sehingga nanti dapat diusulkan pada P-APBD 2026 mendatang, harapannya pada akhir tahun dapat segera terealisasi.

Fadly menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai selalu membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk FKUB yang merupakan mitra strategis yang dibentuk pemerintah dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di daerah.

Terkait program kerja dari FKUB, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menyambut baik usulan program kerja yang akan dilaksanakan oleh FKUB. Beliau meminta kepada FKUB segera menyiapkan rancangan program kerja tersebut dan segera diusulkan kepada Pemko Tanjungbalai.

"Program kerja yang akan dilaksanakan harus benar-benar memiliki manfaat dan dirasakan hasilnya nanti, baik dalam hal pembinaan kerukunan umat beragama dan menjaga Kondusifitas Kota Tanjungbalai sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat merusak suasana keharmonisan ditengah masyarakat," tegasnya

Terakhir, Fadly meminta agar FKUB berperan aktif menyampaikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang tidak baik dan belum tentu benar (hoaks), pungkasnya

Sebelumnya, Ketua FKUB Hasbullah menyampaikan kondisi kantor yang memerlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Kota untuk perehaban kantor sekretariat FKUB.

Hasbullah juga berharap dukungan anggaran melaui dana hibah mengingat pada tahun 2025 dan 2026, FKUB tidak mendapatkannya. Sehingga pihaknya berharap dukungan melalui dana hibah di P-APBD 2026 nanti dalam pelaksanaan program kerja FKUB diantaranya pelaksanaan sosialiasi kerukunan/moderasi beragama kepada para guru untuk tingkat SD dan SLTP, Lomba Cerdas Cermat (LCC) Kerukunan untuk tingkat SLTP, rencana pembuatan/pencetakan buku saku kerukunan untuk siswa SMP se Kota Tanjungbalai.*

(dh)

Hal tersebut disampaikan Bahlil usai melaporkan kondisi ketahanan energi nasional kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Selasa (12/5/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Tak Wajibkan Semua Ikut MBG, BGN Ungkap Alasan Anak Keluarga Mampu Boleh Menolak

Pernyataan itu menjadi sinyal positif terkait keamanan pasokan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi masyarakat dan sektor industri.

Pemerintah memastikan stok BBM, LPG dan minyak mentah dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi gangguan distribusi maupun kelangkaan energi dalam waktu dekat.

Selain membahas ketahanan energi, dalam pertemuan tersebut Bahlil juga melaporkan perkembangan penataan izin usaha pertambangan (IUP), khususnya izin tambang di kawasan hutan serta perusahaan yang dinilai tidak menjalankan aktivitas pertambangan meski telah mengantongi izin lengkap.

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo meminta agar seluruh IUP yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya segera dievaluasi.

"Kami melaporkan penataan terhadap izin tambang, khususnya di kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya, sudah ada IUP dan izin lengkap tetapi tidak pernah dijalankan," katanya.

Langkah evaluasi terhadap IUP mangkrak disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi tata kelola sektor pertambangan nasional agar lebih efektif, transparan dan berpihak pada kepentingan negara.

Pemerintah juga ingin memastikan izin tambang benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan negara.

Selain itu, penataan sektor pertambangan di kawasan hutan dilakukan guna menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan perlindungan lingkungan.*

(dw/dh)

Penggerebekan tersebut sontak menggegerkan warga sekitar. Sejumlah personel kepolisian terlihat mendatangi lokasi dan mengamankan puluhan pria serta wanita yang berada di dalam rumah tersebut.

Baca Juga:

• Pojok Baca Digital Rp 2,1 M di Batubara Disorot, Audit Temukan Kelebihan Bayar hingga Ratusan Juta

Satu per satu terduga pelaku kemudian digiring ke mobil polisi untuk dibawa ke Mapolres Tanjungbalai guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kasatreskrim Polres Tanjungbalai, Bram Candra, mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang curiga terhadap aktivitas di rumah tersebut.

"Setelah menerima laporan masyarakat, kami melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penindakan di lokasi," ujar AKP Bram Candra.

Dari hasil penggerebekan, polisi mengamankan sebanyak 35 orang yang berada di lokasi. Polisi menduga para terduga pelaku menjalankan modus penipuan daring dengan menghubungi calon korban dan menawarkan berbagai umpan agar korban tertarik.

"Kita temukan ada beberapa orang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan secara online. Modusnya mereka menghubungi calon korban dan memberikan umpan yang memungkinkan korban tertarik, namun semuanya masih kita dalami," katanya.

Saat ini, seluruh orang yang diamankan bersama barang bukti masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tanjungbalai. Polisi juga terus mendalami peran masing-masing terduga pelaku serta menelusuri kemungkinan adanya jaringan penipuan daring yang lebih luas.*

(in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Razman dalam program televisi Rakyat Bersuara bertajuk "40 Ormas Lapor Polisi, Ade Armando Cs Terancam Pidana?" yang disiarkan Selasa (12/5/2026).

Baca Juga:

• Grace Natalie Tegaskan Kasus Video JK Tidak Terkait PSI

"Kalau Pak JK bisa mendamaikan konflik di Aceh lewat Perjanjian Helsinki, kemudian Ambon dan Poso, apa sih susahnya bagi Pak JK memaafkan," ujar Razman.

Ia kemudian secara terbuka memohon agar Jusuf Kalla memberikan maaf kepada pihak-pihak yang dilaporkan terkait polemik potongan video ceramah JK yang beredar di media sosial.

"Malam hari ini, saya mohon Pak JK, Bapak maafkanlah Ade Armando, Grace Natalie, bahkan Abu Janda," katanya.

Razman juga menekankan bahwa sikap memaafkan memiliki kedudukan mulia dalam ajaran Islam. Dalam kesempatan itu, ia turut mengutip Surah An-Nur ayat 22.

Sebelumnya, Aliansi Ormas Islam yang diklaim terdiri dari 40 organisasi melaporkan Ade Armando, Abu Janda, dan Grace Natalie ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut berkaitan dengan unggahan dan komentar mengenai potongan video ceramah Jusuf Kalla di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Para pelapor menilai para terlapor telah melakukan framing dan mempengaruhi opini publik terkait isi ceramah JK.

Menanggapi laporan tersebut, Ade Armando menegaskan dirinya tidak merasa bersalah dan membantah tudingan mengadu domba maupun memprovokasi publik.

"Saya tidak pernah mengadu domba, memprovokasi, menghasut siapa pun, bahkan untuk membenci JK nggak pernah," ujar Ade.

Sementara itu, Grace Natalie juga menyatakan unggahan yang dibuatnya di media sosial merupakan pendapat pribadi sebagai warga negara dan tidak melanggar hukum.*

(in/dh)

Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta setelah seluruh proses pembuktian dinyatakan selesai oleh majelis hakim.

Baca Juga:

• Dua dari Lima Hakim Berbeda Pendapat, Ibrahim Arief Dinilai Tak Bersalah dan Harus Divonis Bebas di Kasus Korupsi Chromebook

"Atas permintaan penuntut umum, mohon untuk diberikan kesempatan membacakan tuntutan di hari Rabu tanggal 13 Mei 2026," ujar Purwanto dalam persidangan.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyebut jaksa penuntut umum siap membacakan tuntutan. Namun, pelaksanaan sidang tetap bergantung pada keputusan majelis hakim karena kondisi kesehatan Nadiem yang disebut akan menjalani operasi pada hari yang sama.

"Ya, kita lihat besok hasil persidangan dibuka nanti apakah memang dia sakit atau seperti apa. Itu sepenuhnya kewenangan majelis hakim," kata Anang.

Sebelumnya, majelis hakim telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan Nadiem menjadi tahanan rumah melalui Penetapan Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Dalam status tersebut, Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam penuh dan hanya diperbolehkan keluar untuk keperluan operasi maupun kontrol medis dengan izin tertulis dari majelis hakim berdasarkan rekomendasi dokter.

Dalam perkara ini, Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri maupun pihak lain terkait pengadaan laptop Chromebook dan CDM dengan nilai mencapai Rp809 miliar.

Jaksa juga mengungkap total kerugian negara dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun yang berasal dari dugaan kemahalan harga Chromebook serta pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan dan tidak bermanfaat.

Selain Nadiem, sejumlah pihak lain turut disebut dalam dakwaan, di antaranya mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief, mantan Direktur SD Sri Wahyuningsih, serta mantan Direktur SMP Mulyatsyah.

Jaksa menilai perbuatan para terdakwa melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.*

(in/dh)

Hal itu disampaikan Sulaiman Harahap saat menghadiri acara Dinner Reception Konsul Kehormatan Kerajaan Belanda untuk Medan yang baru, Firsal Ferial Mutyara, di Diamond Ballroom, Cambridge Hotel Medan, Selasa (12/5/2026) malam.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Percepat Program Puskesmas Rawat Inap usai Ibu Hamil Ditandu 30 Kilometer di Tapsel

"Kami membuka diri terhadap berbagai peluang investasi yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pengalaman Belanda dalam inovasi berkelanjutan sangat berharga untuk kita kolaborasikan bersama," ujar Sulaiman.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Firsal Ferial Mutyara atas pelantikannya sebagai Konsul Kehormatan Kerajaan Belanda untuk Medan. Sulaiman meyakini kehadiran Firsal dapat memperkuat hubungan kerja sama antara Sumatera Utara dan Belanda di berbagai bidang.

"Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumatera Utara, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Firsal Ferial Mutyara. Kami berharap kehadiran Konsul Kehormatan ini menjadi penghubung aktif dalam membangun komunikasi di bidang perdagangan, investasi, pendidikan hingga pariwisata," katanya.

Sementara itu, Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, Adriaan Palm, menyampaikan optimismenya terhadap hubungan kerja sama Indonesia dan Belanda, khususnya di sektor ketahanan pangan dan keberlanjutan.

Ia menilai kolaborasi kedua pihak diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat kedua negara, termasuk dalam pengembangan energi hijau dan produksi berkelanjutan.

Di sisi lain, Firsal Ferial Mutyara menegaskan komitmennya untuk menjadi penghubung aktif dalam membangun kolaborasi bisnis, pendidikan, hingga pertukaran budaya antara Sumut dan Belanda.

"Fokus utama kami ke depan adalah menjadi jembatan yang efektif bagi kolaborasi bisnis, pendidikan, serta pertukaran budaya. Kami ingin memastikan hubungan ini memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat Sumatera Utara," ujar Firsal.

Acara tersebut turut dihadiri jajaran perwakilan kedutaan besar, pelaku usaha dari berbagai sektor, serta tokoh masyarakat Sumatera Utara.*

(dh)

Bobby Nasution menyampaikan hal itu saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (12/5/2026). Ia mengatakan persoalan layanan kesehatan di wilayah terpencil harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Ibu Hamil Ditandu 30 Km di Tapteng, Bobby Nasution Percepat Puskesmas Rawat Inap di Daerah Terpencil Sumut

Menurut Bobby, kendala utama di daerah terpencil bukan hanya minimnya fasilitas kesehatan, tetapi juga akses infrastruktur menuju layanan kesehatan yang masih terbatas.

Karena itu, Pemprov Sumut mendorong peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap, terutama bagi wilayah yang memiliki jarak lebih dari 30 kilometer dari rumah sakit.

"Puskesmas yang jaraknya lebih dari 30 kilometer dari rumah sakit kita dorong menjadi Puskesmas rawat inap. Program ini sudah kita siapkan dan dipercepat mulai tahun ini," katanya.

Bobby menjelaskan, Pemprov Sumut telah meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan pengecekan terhadap standar fasilitas Puskesmas di masing-masing daerah.

Apabila standar pelayanan sudah terpenuhi, Pemprov Sumut siap memberikan dukungan anggaran guna meningkatkan fasilitas serta pelayanan kesehatan masyarakat.

"Standarnya sudah ada. Ketika sudah memenuhi standar, Pemerintah Provinsi akan membantu agar Puskesmas tersebut bisa menjadi Puskesmas rawat inap," ujarnya.

Ia menambahkan, program peningkatan Puskesmas rawat inap sebelumnya direncanakan mulai berjalan pada 2027. Namun, pelaksanaannya dipercepat tahun ini setelah adanya dukungan bantuan dari pemerintah pusat.

Selain peningkatan layanan kesehatan, Pemprov Sumut juga terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan menuju daerah terpencil agar akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan semakin mudah.

"Kita bukan hanya mendorong programnya, tetapi juga menyiapkan dukungan keuangannya. Tinggal bagaimana kabupaten dan kota mengajukan sesuai kebutuhan daerahnya," pungkas Bobby.*

(dh)

Penangkapan tersebut dilakukan setelah terjadinya aksi pembegalan yang menimpa seorang siswa di wilayah Kota Binjai. Dalam pengungkapan kasus itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam serta sepeda motor milik korban yang sempat dibawa kabur pelaku.

Baca Juga:

• EK-LMND Binjai Apresiasi Polres Bentuk Tim Anti Begal, Dinilai Perkuat Keamanan dan Kamtibmas Kota

"Hadyan berterima kasih kepada Polres Binjai atas respon cepatnya. Semoga ke depan Binjai semakin aman dan kondusif, tidak ada lagi aksi kejahatan jalanan yang menimpa Kota Binjai," ujar Hadyan saat dikonfirmasi wartawan Bitv Online melalui pesan WhatsApp.

Kasus pembegalan yang meresahkan masyarakat itu kini telah ditangani pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.*

(dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kota Banda Aceh diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar 27-32 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 60-89 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Sumatera Utara Hari Ini: Medan hingga Tapanuli Diguyur Hujan Ringan

Sementara itu, wilayah dataran tinggi seperti Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Bener Meriah diprediksi berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara relatif sejuk mencapai 17 derajat Celsius.

Aceh Jaya menjadi salah satu daerah yang diprakirakan mengalami hujan sedang dengan suhu udara berkisar 23-29 derajat Celsius dan kelembapan tinggi hingga 98 persen.

Di wilayah perkotaan, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam diprediksi mengalami hujan ringan. Sedangkan Kota Sabang diprakirakan berawan.

Adapun Kota Langsa diprediksi mengalami kondisi udara kabur dengan suhu udara mencapai 32 derajat Celsius.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat terjadi pada siang hingga malam hari serta berhati-hati saat berkendara di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah.*

(dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kota Medan diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar 26-32 derajat Celsius dan tingkat kelembapan mencapai 63-97 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini: Jakarta Pusat hingga Barat Diguyur Hujan Ringan

Di kawasan Danau Toba seperti Toba dan Samosir, cuaca diprediksi didominasi hujan ringan dengan suhu relatif sejuk berkisar 19-26 derajat Celsius.

Sementara itu, beberapa wilayah lain seperti Tapanuli Selatan, Asahan, Dairi, Serdang Bedagai, Batu Bara, dan Padang Lawas Utara diprediksi berawan sepanjang hari.

Wilayah Kepulauan Nias juga diprakirakan mengalami cuaca bervariasi. Kabupaten Nias dan Nias Utara berpotensi hujan ringan, sedangkan Nias Selatan dan Nias Barat diprediksi berawan dengan suhu udara mencapai 30 derajat Celsius.

Untuk wilayah perkotaan, hujan ringan diprediksi terjadi di Kota Pematangsiantar, Sibolga, Binjai, dan Gunungsitoli. Sedangkan Kota Tanjung Balai, Tebing Tinggi, serta Padang Sidempuan diprakirakan berawan.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan maupun pengguna jalan.*

(dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kota Jakarta Pusat diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar 26-32 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 61-89 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Jawa Barat Hari Ini: Bogor hingga Bandung Diguyur Hujan Ringan, Cirebon Cerah Berawan

Sementara itu, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi berawan dengan suhu udara berkisar 26-33 derajat Celsius serta tingkat kelembapan mencapai 90 persen lebih.

Adapun wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan berawan dengan suhu udara 28-30 derajat Celsius dan kelembapan 76-84 persen.

Masyarakat diimbau tetap membawa perlengkapan hujan saat beraktivitas di luar ruangan serta waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.*

(dh)