JAKARTA – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari data kependudukan Indonesia.

Mulai dari banyaknya warga yang menggunakan nama tokoh anime Jepang hingga data zodiak penduduk yang paling banyak dimiliki masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

• Mendagri Soroti Penguatan Kepala Daerah, Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Raker Bersama Komisi II DPR RI

Pernyataan itu disampaikan berdasarkan data resmi kependudukan yang dimiliki Dukcapil.

"Ada nama-nama yang menggunakan tokoh animasi ternyata orang tua yang suka animasi, ini serius ini, saya bisa dituntut kalau ngomong kalau bohong, dirjen dukcapil ini ngomong atas dasar data kependudukan, tapi ternyata banyak," kata Teguh Setyabudi dalam siaran YouTube Ditjen Dukcapil, Selasa (4/8/2026).

Menurut Teguh, nama-nama tersebut berasal dari berbagai serial anime yang populer di Indonesia.

Beberapa di antaranya bahkan memiliki jumlah pemilik yang cukup banyak.

"Ada yang namanya Nobita, Uzumaki, Sasuke, Naruto, Uchiha, Shinchan, ada yang namain Shinchan juga, Boruto, dan sebagainya, Suneo ada 8, (karakter) yang suka nangis itu," ujarnya.

Berdasarkan data Dukcapil, berikut jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan nama tokoh anime:

Uzumaki: 190 orang
Nobita: 181 orang
Sasuke: 158 orang
Naruto: 157 orang
Uchiha: 152 orang
D. Luffy: 79 orang
Shinchan: 65 orang
Boruto: 60 orang
Usopp: 37 orang
Inuyasha: 23 orang
Doraemon: 16 orang
Suneo: 8 orang

Selain nama tokoh anime, Dukcapil juga menemukan banyak warga Indonesia yang menggunakan nama negara sebagai identitas mereka.

Nama Oman menjadi yang terbanyak dengan 28.818 penduduk, disusul Yunani sebanyak 12.288 orang, Yaman 10.103 orang, Suriah 7.127 orang, Saudi 6.689 orang, Iran 3.562 orang, Rusia 2.082 orang, Timor 1.622 orang, Ghana 1.511 orang, dan Bahrain sebanyak 1.325 orang.

Dalam kesempatan itu, Teguh juga mengungkap data menarik mengenai zodiak penduduk Indonesia.

Berdasarkan tanggal lahir yang tercatat di database Dukcapil, zodiak Cancer menjadi yang paling banyak dimiliki masyarakat Indonesia.

"Yang terbanyak kalau melihat jumlah ini adalah Cancer. Tadi kan baru setengah tahun di bulan Januari, kalau Januari kan berarti ini. Tapi kalau satu tahun jumlah penduduk kita Cancer," kata Teguh.

Ia kemudian menambahkan dengan nada bercanda:

"Cancer bintangnya, tapi jangan sampai penyakitnya, zodiaknya. Disusul Taurus, Gemini dan sebagainya."

Data Dukcapil menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan zodiak sebagai berikut:

Cancer: 34.784.044 orang
Taurus: 26.494.898 orang
Gemini: 26.081.653 orang
Capricorn: 25.923.863 orang
Leo: 24.955.745 orang
Aries: 23.589.938 orang
Pisces: 22.531.343 orang
Virgo: 22.113.829 orang
Libra: 21.898.732 orang
Sagitarius: 20.760.803 orang
Scorpio: 20.533.945 orang
Aquarius: 20.456.280 orang

Fakta menarik lainnya, Dukcapil mencatat lebih dari 129 ribu penduduk Indonesia lahir pada tanggal 29 Februari.

Artinya, mereka hanya memiliki tanggal ulang tahun yang sama setiap empat tahun sekali saat tahun kabisat.

"Yang menarik ada lebih dari 129 ribu penduduk kita yang tidak pernah ulang tahun adanya empat tahun, ulang tahunnya empat tahun sekali. Dia lahir 29 Februari, dia ulang tahunnya empat tahun sekali, ada 129 ribu lebih," ujar Teguh.

Selain itu, Dukcapil juga menemukan sejumlah nama penduduk yang diawali huruf yang tergolong tidak lazim, seperti huruf X dan Q.

"Yang menarik juga kalau huruf hidup vokal O, V, dan sebagainya wajar, tapi penduduk kita juga ada yang diawali dengan X. Ada yang Q. Kalau O banyak lah, U juga banyak. Itu sangat jarang di kita," ungkap Teguh.

Data tersebut menunjukkan keberagaman identitas masyarakat Indonesia sekaligus menggambarkan kreativitas orang tua dalam memberikan nama kepada anak-anak mereka.

Seluruh informasi itu berasal dari basis data kependudukan resmi yang dikelola Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri.* (d/ad)

KARO — Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali mengalami peningkatan.

Meski status gunung api tersebut masih berada pada Level II (Waspada), Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap kondisi ini aman.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Apresiasi Lomba Cerdas Cermat BMKG 2026, Perkuat Literasi Kebencanaan Generasi Muda

Peningkatan aktivitas tersebut tertuang dalam Laporan Khusus Nomor 1321.Lap/GL.03/BGL/2026 yang diterbitkan Badan Geologi berdasarkan hasil pemantauan hingga 1 Agustus 2026.

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pola kegempaan Gunung Sinabung mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Jika sebelumnya aktivitas didominasi gempa tektonik, kini terjadi peningkatan gempa vulkanik dalam, yang menjadi salah satu indikator adanya pergerakan magma di bawah permukaan gunung.

Selain itu, petugas juga mencatat kemunculan gempa hembusan, gempa low frequency, dan gempa hybrid yang sebelumnya relatif jarang terdeteksi.

Secara visual, Gunung Sinabung masih mengeluarkan asap kawah berwarna putih dengan intensitas tipis hingga sedang.

Tinggi kolom asap tercatat berkisar antara 50 hingga 600 meter di atas kubah lava.

Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas di dalam tubuh gunung masih berlangsung dan terus dipantau secara intensif oleh petugas.

PVMBG mengingatkan peningkatan aktivitas kegempaan dapat memicu terjadinya erupsi freatik maupun erupsi magmatik.

Apabila tekanan magma terus meningkat, terdapat potensi pembongkaran kubah lava yang dapat meningkatkan ancaman bagi wilayah di sekitar puncak Gunung Sinabung.

Karena itu, rekomendasi yang telah diberlakukan sejak Maret 2024 tetap dipertahankan.

Masyarakat, wisatawan, dan pendaki dilarang memasuki kawasan dalam radius 2 kilometer dari puncak Gunung Sinabung.

Sementara itu, pada sektor selatan hingga timur, zona bahaya diperluas hingga 3,5 kilometer karena dinilai memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi terhadap aktivitas vulkanik.

Selain ancaman erupsi, PVMBG juga meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir lahar, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi.

Material vulkanik yang terbawa aliran air berpotensi mengalir melalui sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung, khususnya di wilayah barat daya.

PVMBG meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Karo, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat koordinasi dengan Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung di Desa Ndokum Siroga.

Langkah tersebut dinilai penting agar setiap perkembangan aktivitas gunung dapat dipantau dan direspons secara cepat apabila terjadi peningkatan aktivitas.

Masyarakat juga diimbau hanya memperoleh informasi dari sumber resmi, seperti aplikasi MAGMA Indonesia dan informasi dari PVMBG, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Hingga saat ini, status Gunung Sinabung masih berada pada Level II (Waspada) sebagaimana ditetapkan sejak 17 Mei 2023.

Laporan peningkatan aktivitas tersebut disampaikan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi, Dr. Lana Saria.

Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang, namun tetap waspada dengan mematuhi seluruh rekomendasi yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama.* (sp/ad)

MEDAN — Kepolisian masih menyelidiki penyebab meninggalnya seorang perempuan berinisial L (35), mantan istri anggota Polri berinisial Brigadir I, yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar mandi sebuah rumah di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan penyelidikan masih berfokus pada pendalaman motif serta rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum korban meninggal dunia.

Baca Juga:

• Bunda Genre Kota Medan Ajak Remaja Berani Berkata Tidak pada Hal Negatif yang Merusak Masa Depan

"Pada saat mengetok kamar, di situ terjadi komunikasi yang sifatnya pencegahan dengan mengatakan jangan melakukan hal-hal yang tidak layak karena saksi I (polisi) ini tahu persis kondisi korban," kata Calvijn, Selasa (4/8/2026).

Polisi menjelaskan, saat itu anak korban yang masih berusia 9 tahun juga ikut mengetuk pintu kamar mandi, namun tidak mendapat respons.

Sebelum peristiwa terjadi, korban sempat menyampaikan permintaan maaf.

"Terakhir ada ucapan dari korban 'maafkan saya'," kata Calvijn.

Tak lama setelah ucapan tersebut, terdengar satu kali suara letusan dari dalam kamar mandi.

"Setelah ucapan itu, dari dalam kamar mandi terdengar suara letusan satu kali," pungkasnya.

Berdasarkan keterangan kepolisian, sebelum kejadian Brigadir I, korban, dan anak mereka yang berusia 9 tahun berada di salah satu kamar rumah milik orang tua Brigadir I.

Beberapa saat kemudian, Brigadir I keluar dari kamar.

Ketika kembali, korban sudah tidak berada di dalam ruangan.

Saat mencari korban, Brigadir I mendapati tas miliknya dalam keadaan terbuka dan senjata api yang sebelumnya berada di dalam tas sudah tidak ada.

Ia kemudian mencari korban hingga ke kamar mandi dan berusaha berkomunikasi dari luar ruangan.

Polisi menyebut di dalam rumah saat kejadian terdapat enam orang, terdiri atas korban, Brigadir I, dua anak korban, seorang pengasuh, serta satu anggota keluarga lainnya.

Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Brigadir I dan anak korban yang berada di lokasi saat kejadian.

Hingga kini, penyidik masih mendalami berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan latar belakang peristiwa tersebut.

"Motif terkait dengan kasus ini, itu yang saya sebutkan tadi, bahwa pada saat ditinggalkan di kamar tersebut, faktanya bahwa korban berada di kamar mandi dengan mengambil senjata api milik saksi IH. Beberapa persoalan internal pribadi dan keluarga, itu yang menjadi kami telusuri terkait dengan yang pertanyaan motif itu. Sementara itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan proses penyidikan dapat selesai dengan profesional dan akuntabel," ujarnya.

Polisi juga mengungkapkan proses autopsi terhadap jasad korban telah selesai dilakukan.

"Hasil autopsi, ada satu luka tembak yang berada di bagian kepala, tapi nanti mungkin ahli saja yang menjelaskan," jelas Calvijn.

Sementara itu, kepolisian menyebut senjata api yang ditemukan di lokasi merupakan jenis revolver.

Kasus ini masih dalam proses penyelidikan untuk memastikan seluruh fakta dan kronologi secara menyeluruh.* (d/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengapresiasi komitmen Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), khususnya Balai Besar BMKG Wilayah I, dalam meningkatkan literasi kebencanaan di kalangan pelajar melalui penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) BMKG Tahun 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, usai menyerahkan hadiah kepada para pemenang LCC BMKG tingkat SMA/MA/SMK sederajat se-Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Siap Jalankan Efisiensi Anggaran, Program Prioritas Tak Boleh Terdampak

Surya mengatakan pendidikan kebencanaan merupakan investasi penting untuk membentuk sumber daya manusia yang tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana.

"Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Utara, merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai bencana alam. Oleh karena itu, membangun budaya sadar risiko bencana harus dimulai sejak usia sekolah melalui peningkatan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan literasi sains," ujarnya.

Menurut Surya, program edukasi yang secara konsisten dilakukan BMKG menjadi langkah strategis dalam mengenalkan ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada generasi muda sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.

Ia menilai Lomba Cerdas Cermat BMKG tidak hanya menjadi ajang kompetisi akademik, tetapi juga sarana pembelajaran yang mampu melatih kemampuan berpikir kritis, memperkuat kerja sama, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

"Kompetisi ini bukan semata-mata tentang siapa yang menjadi juara. Yang lebih penting adalah tumbuhnya semangat belajar, kemampuan berpikir ilmiah, kepedulian terhadap lingkungan, dan kesiapan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat," katanya.

Surya juga mengajak seluruh sekolah di Sumatera Utara untuk terus mengembangkan budaya literasi kebencanaan.

Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat yang aman sekaligus mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap keselamatan diri dan lingkungan sekitar.

Ia menegaskan Pemprov Sumut akan terus memperkuat kerja sama dengan BMKG, pemerintah kabupaten dan kota, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

Sementara itu, Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumut, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurut Nelly, tujuan utama LCC BMKG adalah meningkatkan pemahaman pelajar mengenai meteorologi, klimatologi, geofisika, serta mitigasi bencana.

Pengetahuan tersebut dinilai sangat penting karena Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi maupun gempa bumi.

"Saya bangga melihat kemampuan para peserta. Pengetahuan tentang cuaca, iklim, gempa bumi, dan mitigasi bencana sangat penting agar masyarakat semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana. Meski tidak semua menjadi juara, ilmu yang diperoleh diharapkan dapat dibagikan kepada masyarakat," katanya.

Nelly berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat kesiapsiagaan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

Kepala Balai Besar BMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, menjelaskan LCC BMKG merupakan bagian dari upaya memperkenalkan tugas dan fungsi BMKG kepada pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan tentang mitigasi bencana sejak usia sekolah.

Menurut Hendro, kompetisi tahun ini diikuti oleh 194 sekolah dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Pelaksanaan lomba berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu babak penyisihan secara daring, kemudian semifinal dan final secara luring yang diikuti delapan tim terbaik.

Adapun hasil Lomba Cerdas Cermat BMKG Tahun 2026 tingkat SMA/MA/SMK sederajat se-Sumatera Utara adalah:

Juara I: SMA Negeri 2 Balige
Juara II: SMA Negeri 1 Matauli Pandan
Juara III: SMA Negeri 1 Laguboti
Juara IV: SMA Negeri 1 Sidikalang

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Dinas Sosial Sumatera Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Utara, serta sejumlah pejabat dan perwakilan instansi terkait.

Melalui kegiatan ini, BMKG dan Pemprov Sumut berharap semakin banyak generasi muda yang memahami pentingnya mitigasi bencana sehingga mampu menjadi agen edukasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat.* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait kebijakan efisiensi anggaran pada tahun depan.

Namun, Bobby menekankan efisiensi tidak boleh mengorbankan program-program prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Baca Juga:

• Viral! Dapur MBG Berdiri di Depan SD Negeri yang Rusak Parah di Labura, Ini Respons Gubsu Bobby Nasution

"Untuk pegawai itu sudah ada ketentuannya. Pemerintah daerah tidak boleh lebih dari 30 persen, Sumatera Utara masih di bawah 30 persen untuk biaya pegawainya," kata Bobby Nasution, Selasa (4/8/2026).

Bobby menjelaskan, kegiatan pemerintahan pada prinsipnya tetap diutamakan dilaksanakan di kantor masing-masing sebagai bagian dari upaya efisiensi.

Namun, menurutnya penggunaan hotel sebagai lokasi rapat masih dimungkinkan apabila kegiatan tersebut melibatkan banyak organisasi perangkat daerah (OPD) dan kapasitas ruang kantor tidak lagi memadai.

"Nah, untuk kegiatan-kegiatan, ya boleh dilihat, kegiatan yang masih bisa dilakukan di kantor, kita lakukan di kantor. Tapi kalau ada keterbatasan kita lakukan di kantor, boleh juga disampaikan ya, disampaikan Kemendagri itu bukan berarti tidak boleh sama sekali, boleh, kalau tidak boleh sama sekali, itu nanti hotel-hotel pariwisata kita kan ada dampaknya juga," ucapnya.

Ia menambahkan, rapat yang hanya melibatkan satu atau dua OPD sebaiknya tetap dilaksanakan di lingkungan kantor pemerintah.

"Makanya dibilang efisiensi itu bukan berarti tidak boleh, bukan berarti tidak boleh sama sekali menggunakan uang untuk misalnya ada rapat di luar, tapi dibatasin, yang memang kadang-kadang kita rapat nanti satu OPD, dua OPD, rapatnya di hotel. Nah ini yang enggak boleh, kecuali sudah dapat gabungan, sudah banyak orangnya, silahkan untuk tempat yang lebih besar," imbuhnya.

Bobby mengatakan beberapa pos anggaran yang berpotensi diefisiensikan antara lain perjalanan dinas, biaya makan, dan minum dalam kegiatan pemerintahan.

Meski demikian, ia mengingatkan agar anggaran pembangunan dan program prioritas tetap dipertahankan.

"Kan ada ketentuan-ketentuannya, perjalanan dinas, habis itu yang tadi seperti kegiatan makan-minum, jangan sampai kegiatan apa anggaran yang dipotong adalah program-program prioritas, itu yang kami minta di Sumut jangan dilakukan. Nanti kalau program prioritas yang dipotong, ya malah enggak ada kegiatan sama sekali, tidak ada pembangunan sama sekali, itu yang tidak diperbolehkan. Itu yang sebenarnya dimaksudkan dari Kemendagri saya rasa, yang dipotong itu yang tidak-tidak perlu, tapi yang perlu itu yang diutamakan," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tidak langsung mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah pusat ketika menghadapi tekanan fiskal.

Menurut Tito, setiap daerah harus lebih dahulu melakukan efisiensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum meminta tambahan dana dari pemerintah pusat.

"Kita akan sangat hati-hati. Jangan nanti daerah nanti pikir, 'Wah, ini karena mau ada top-up nanti tenang-tenang saja'. Nggak, nggak," ujar Tito.

Ia menjelaskan, Kemendagri akan membedah struktur APBD daerah yang mengajukan tambahan anggaran untuk melihat apakah masih terdapat pos belanja yang dapat dihemat.

Sebagai contoh, Tito menyebut hasil evaluasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan masih terdapat belanja operasional, perawatan, dan pemeliharaan yang dapat diefisiensikan.

Dana hasil penghematan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Langkah serupa juga dilakukan di Kota Tidore Kepulauan yang sebelumnya mengalami kendala pembayaran gaji PPPK.

Meski demikian, Tito mengakui terdapat sejumlah daerah yang masih mengalami kendala karena Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat belum sepenuhnya disalurkan.

Menurutnya, apabila efisiensi telah dilakukan dan penyaluran DBH terealisasi, persoalan fiskal daerah dapat lebih mudah diselesaikan.

Kebijakan efisiensi anggaran tersebut diharapkan tetap menjaga keberlangsungan pembangunan daerah, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun pelaksanaan program-program yang menjadi prioritas pemerintah.* (d/ad)

MEDAN — Sebuah video yang memperlihatkan kondisi bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Dusun Padang Nabidang, Desa Pematang, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara, viral di media sosial.

Bangunan sekolah itu menjadi sorotan karena berada tepat di depan bangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah selesai dibangun.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla: Kalau Kepala Daerah Hanya Tunggu Dana dari Pusat, Semua Juga Bisa Jadi Bupati

Atap bangunan rusak, sejumlah kaca pecah, serta sebagian ruang kelas masih menggunakan dinding papan.

Fasilitas kamar mandi juga disebut sudah tidak dapat digunakan karena mengalami kerusakan.

Video tersebut diunggah oleh akun Ihsan Nasution yang menyebut sekolah itu hanya memiliki 36 siswa.

"SDN ini hanya memiliki 36 murid, mungkin dana BOS nya kecil ya, kabar nya sudah masuk agenda perbaikan di awal tahun 2026," tertulis dalam video yang diunggah akun Ihsan Nasution.

Dalam penjelasannya, Ihsan juga menyebut pembangunan dapur MBG di lokasi tersebut selesai dalam waktu relatif singkat, sementara kondisi bangunan sekolah hingga kini masih memprihatinkan.

Menanggapi video yang viral itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan akan lebih dahulu meminta penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengenai kondisi sekolah tersebut.

"Nanti saya tanya dulu ya, kami bukan enggak mau, SMA juga masih banyak yang belum beres itu tanggung jawab utama dari Pemerintah Provinsi, saya bukan lempar-lempar bola, bukan. Cuman jangan nanti tugas kami belum selesai, kami sok ngurusin tugas orang lain," kata Bobby Nasution, Selasa (4/8/2026).

Bobby menjelaskan bahwa pengelolaan sekolah dasar merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.

Karena itu, ia akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bupati Labuhanbatu Utara untuk mengetahui kondisi anggaran daerah.

Meski demikian, Bobby membuka peluang pemberian bantuan apabila pemerintah daerah benar-benar mengalami keterbatasan anggaran.

"Nah itu nanti saya coba sampaikan ke Bupati nya, kalau memang Bupati nya nggak sanggup sekali, memang enggak ada uang sama sekali, kami kan ada dana bantuan. Dana bantuan itu hampir 400 miliar lebih 1 tahun kami kasih. Kenapa enggak itu yang diajukan," tuturnya.

Menurut Bobby, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setiap tahun memiliki alokasi dana bantuan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan maupun perbaikan fasilitas publik apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.

Viralnya kondisi sekolah tersebut memicu perhatian masyarakat di media sosial.

Banyak warganet berharap perbaikan bangunan sekolah dapat segera direalisasikan agar kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan aman dan nyaman bagi para siswa.* (d/ad)

MAKASSAR — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan para kepala daerah agar tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurutnya, seorang kepala daerah harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, kerja sama dengan pelaku usaha, dan kebijakan yang mendukung dunia usaha.

Baca Juga:

• Eks Kabag Tata Pemerintahan Setda Madina Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Laporan Fiktif

Dalam kesempatan itu, Andi Abdullah Rahim menanyakan strategi memenuhi harapan sekitar 334 ribu warga Luwu Utara di tengah keterbatasan anggaran daerah serta adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).

Menanggapi hal tersebut, JK mengatakan tantangan terbesar seorang kepala daerah justru muncul ketika kondisi ekonomi sedang mengalami tekanan dan kemampuan pemerintah pusat dalam menyalurkan dana ke daerah terbatas.

Menurut JK, kepala daerah harus mampu membangun sinergi dengan pengusaha, investor, DPRD, dan berbagai pemangku kepentingan agar roda perekonomian daerah tetap bergerak.

"Kalau kepala daerah hanya tunggu transfer (APBN) dari pusat, semua juga bisa jadi bupati," kata JK.

JK menegaskan tugas kepala daerah bukan hanya mengelola anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga memiliki visi membangun ekonomi daerah agar lebih mandiri.

Ia menilai kepala daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha dapat berkembang.

"Tugas kepala daerah itu merangsang perputaran uang rakyat dan pengusaha di daerahnya lebih besar dari APBN, dan APBD daerah," tandas JK.

Menurutnya, semakin besar perputaran ekonomi di daerah, semakin kuat pula kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa terlalu bergantung pada dana pemerintah pusat.

Dalam paparannya, JK mencontohkan kepemimpinan mantan Wali Kota Makassar, HM Daeng Patompo, sebagai sosok yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan yang mendukung dunia usaha.

"Dia banyak memberi insentif kemudahan bagi pengusaha, tidak membebaninya. Dia membangun infrastruktur ekonomi, memberi ruang ke pengusaha membangun komplek perumahan, yang membuka ruang bagi pengusaha untuk tumbuh," jelas JK.

JK mengaku masih berstatus mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin ketika Daeng Patompo memimpin Makassar.

Pada masa itu, ia juga mulai meneruskan usaha keluarga yang bergerak di bidang perdagangan, transportasi, otomotif, dan sektor penunjang pangan.

Menurut JK, salah satu langkah penting Daeng Patompo adalah memperjuangkan perluasan wilayah Kota Makassar.

Saat itu luas kota hanya sekitar 21 kilometer persegi, kemudian diperluas menjadi sekitar 175,77 kilometer persegi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain memperluas wilayah, Daeng Patompo juga menetapkan visi pembangunan dengan program pemberantasan 3K, yakni kemiskinan, kebodohan, dan kemelaratan.

Ia juga memiliki cita-cita menjadikan Makassar sebagai kota lima dimensi yang meliputi kota dagang, budaya, industri, akademik, dan pariwisata.

Untuk mendukung pembangunan tersebut, pemerintah kota saat itu memberikan berbagai kemudahan dalam perizinan investasi dan pembangunan.

JK juga menyinggung bahwa pada masa itu pembangunan kota turut didukung melalui legalisasi judi lotto atau lotre totalisator.

Kebijakan tersebut sempat menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk tokoh agama dan budayawan.

Meski demikian, JK menyebut kebijakan itu berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah hingga lima kali lipat.

Dana yang diperoleh kemudian digunakan untuk membangun berbagai fasilitas pendidikan, termasuk sejumlah sekolah dasar teladan di Kota Makassar.

Menurut JK, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kepala daerah yang memiliki visi, keberanian mengambil kebijakan, serta mampu membangun kerja sama dengan dunia usaha akan lebih mudah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (km/ad)

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap Ambri Jaldi (58), pemilik rumah yang hangus terbakar dalam musibah yang terjadi menjelang subuh pada Minggu (2/8/2026).

Baca Juga:

• Eks Pimpinan Bank Mandiri Pangururan Sebut Pemindahbukuan Dana Bansos Korban Bencana Samosir Berdasarkan Hasil Rapat

Ketua DPD SATMA AMPI Kota Binjai, Yuanda Afandi, mengatakan kehadiran AMPI bertujuan memberikan dukungan moril sekaligus membantu meringankan beban keluarga korban.

"Kami hadir di rumah bapak, karena kami turut merasakan duka yang bapak dan ibu alami, kami tak mungkin lg mengajari bapak ibu untuk sabar, tapi kami mendoakan atas musibah ini rezeki bapak ibu terus mengalir deras dan pulih kembali," ucap Yuanda Afandi.

Selain memberikan dukungan, AMPI juga menyerahkan paket kebutuhan pokok yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga korban selama masa pemulihan.

"Bantuan yang kami (AMPI) berikan sebagai bentuk simpati kami sesama kita, kiranya kehadiran AMPI Binjai punya manfaat yang besar untuk bapak ibu yang dilanda musibah kebakaran beberapa hari lalu," paparnya.

Paket sembako yang disalurkan terdiri atas beras, minyak goreng, telur, mi instan, gula, teh, ikan sarden, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD AMPI Kota Binjai, Rizki Mardhatillah, menjelaskan bantuan uang tunai yang diberikan berasal dari hasil gotong royong para pengurus AMPI Kota Binjai.

"Bantuan yang kami serahkan ini adalah dari kegotongroyongan para pengurus AMPI Binjai yang berdonasi. Kita kumpulkan, lalu kita sampaikan kepada bapak ibu, agar dapat memenuhi kebutuhan darurat lainnya selain sembako," ungkapnya sembari menyerahkan bantuan uang tunai senilai jutaan rupiah.

Rizki juga menyampaikan doa agar keluarga korban diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi musibah yang dialami.

"Kami mendoakan bapak dan ibu sehat, dan digantikan dengan rezeki yang lebih baik lagi. Dan mohon do'akan kami juga, agar kami berlimpah rezeki yang kiranya dapat berguna untuk masyarakat luas, terkhusus masyarakat Kota Binjai. Salam hormat dari Ketua DPD AMPI Kota Binjai, Surya Dharma Sitepu," paparnya.

Melalui kegiatan sosial tersebut, DPD AMPI Kota Binjai berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban sekaligus menjadi bentuk kepedulian terhadap warga yang sedang menghadapi musibah.* (ad)

MEDAN — Mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Hendra Parwana Batubara, dituntut hukuman dua tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi laporan fiktif yang merugikan keuangan negara.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• Satgas PRR Sumatera Kawal Usulan Normalisasi Sungai Tamiang untuk Cegah Banjir Berulang

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Hendra terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara serta denda.

"Mengadili, menuntut terdakwa selama 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsider 3 bulan kurungan," ucap Jaksa Penuntut Umum Jimmy saat membacakan amar tuntutan.

Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar lebih dari Rp253 juta.

Apabila setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, jaksa akan menyita dan melelang harta milik terdakwa untuk menutupi kerugian negara.

Jika nilai harta tidak mencukupi, terdakwa akan menjalani pidana pengganti berupa kurungan selama satu tahun.

Jaksa menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Usai mendengarkan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Asad Rahim Lubis memberikan kesempatan kepada terdakwa dan tim penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi pada sidang berikutnya.

Kasus yang menjerat Hendra Parwana Batubara bermula dari pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2016 di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam pelaksanaannya terdapat empat kegiatan utama, yaitu penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2015, LPPD Tahun Anggaran 2015, serta penyusunan LKPJ dan LPPD akhir masa jabatan kepala daerah.

Namun, hasil penyidikan menemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada dugaan penyimpangan penggunaan anggaran.

Penyidik mencatat terdapat delapan kali pencairan anggaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sepanjang Maret hingga November 2016 dengan nilai total mencapai sekitar Rp740,5 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, ditemukan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tanpa bukti yang sah senilai sekitar Rp385,9 juta.

Sementara itu, hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara menyebutkan nilai kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp639 juta.

Perkara ini masih berlanjut di Pengadilan Tipikor Medan.

Majelis hakim akan mendengarkan nota pembelaan dari terdakwa sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam kasus dugaan korupsi tersebut.* (d/ad)

ACEH TAMIANG — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR Sumatera) akan mengawal usulan percepatan normalisasi Sungai Tamiang sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir yang berulang di Kabupaten Aceh Tamiang.

Normalisasi sungai dinilai menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pascabencana agar infrastruktur, fasilitas umum, permukiman, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang sedang dibangun kembali tidak kembali terdampak ketika curah hujan tinggi terjadi di wilayah hulu.

Baca Juga:

• Bunda Genre Kota Medan Ajak Remaja Berani Berkata Tidak pada Hal Negatif yang Merusak Masa Depan

"Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah menyampaikan atensi dan sasaran prioritas yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat, terutama terkait normalisasi sungai. Apa yang menjadi harapan daerah akan kami laporkan kepada Ketua Satgas untuk ditindaklanjuti," kata Ridha saat melakukan pemantauan pelaksanaan pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (4/8/2026).

Menurut Ridha, penanganan Sungai Tamiang membutuhkan langkah yang menyeluruh, mulai dari survei kondisi alur sungai, pengerukan sedimentasi, penanganan titik-titik erosi, perbaikan tanggul yang kritis, hingga penguatan sistem pengendalian banjir.

Sebelumnya, Balai Teknik Sungai Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan survei sepanjang sekitar 30 kilometer, mulai dari kawasan Desa Marlempang, Desa Raja, hingga muara di Desa Penaga.

Survei tersebut dilakukan untuk menyusun data teknis sebagai dasar penanganan Sungai Tamiang pascabencana.

Selain itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera I juga telah meninjau kondisi sungai, termasuk sejumlah tanggul yang mengalami kerusakan.

Kerusakan tanggul dinilai berdampak langsung terhadap keselamatan permukiman warga serta aktivitas masyarakat yang berada di sepanjang bantaran sungai.

Karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menegaskan normalisasi Sungai Tamiang harus segera dilaksanakan.

Menurutnya, pendangkalan sungai dan erosi di sejumlah titik telah mengurangi kapasitas aliran air sehingga meningkatkan risiko banjir ketika hujan deras turun di kawasan hulu.

"Kami sangat mengharapkan Sungai Tamiang segera ditangani dan dinormalisasi karena terdapat pendangkalan serta erosi di beberapa lokasi. Kami khawatir ketika curah hujan tinggi kembali terjadi di hulu, Aceh Tamiang akan mengalami banjir lagi dan apa yang telah kita bangun menjadi sia-sia," ujar Armia.

Armia menjelaskan, Kabupaten Aceh Tamiang saat ini masih berada dalam masa transisi darurat menuju pemulihan hingga 25 Agustus 2026.

Selama masa tersebut, pemerintah daerah terus menjalankan berbagai program pemulihan sambil mempersiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih menyeluruh berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Ia menyebut sejumlah kementerian telah mulai menjalankan program pemulihan di Aceh Tamiang, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

"Kami sangat berterima kasih karena beberapa kementerian sudah mulai menjalankan kegiatannya. Dukungan ini sangat penting untuk mempercepat pemulihan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat Aceh Tamiang," kata Armia.

Selain dukungan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga menerima tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp36,8 miliar.

Dana tersebut mulai dimanfaatkan untuk memperbaiki kantor perangkat daerah yang mengalami kerusakan berat, pengecatan gedung, pengadaan peralatan kerja, serta penyediaan mebel agar pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal.

Pemerintah berharap percepatan normalisasi Sungai Tamiang dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir, sekaligus melindungi hasil rehabilitasi dan rekonstruksi yang saat ini sedang berlangsung di Aceh Tamiang.* (ad)

MEDAN — Bunda Generasi Berencana (Genre) Kota Medan, Airin Rico Waas, mengajak seluruh remaja untuk menjadi generasi yang berani mengambil sikap dan membuat keputusan positif demi menjaga masa depan.

Ajakan tersebut disampaikan Airin saat membuka Karantina Pemilihan Duta Generasi Berencana (Genre) Kota Medan Tahun 2026 sekaligus melantik Pengurus Forum Genre Kota Medan Periode 2026–2028 di Gedung Serbaguna PKK Kota Medan, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• Eks Pimpinan Bank Mandiri Pangururan Sebut Pemindahbukuan Dana Bansos Korban Bencana Samosir Berdasarkan Hasil Rapat

"​Mulailah dari hal sederhana, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai orang tua, menghargai guru, menggunakan media sosial dengan bijak, serta berani berkata tidak pada hal-hal yang dapat merugikan masa depan," kata Airin Rico Waas.

Airin berharap siapa pun yang nantinya terpilih sebagai Duta Genre Kota Medan mampu menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat dan menginspirasi remaja lainnya untuk menjalani kehidupan yang sehat serta produktif.

Ia juga berpesan agar seluruh peserta memanfaatkan masa karantina sebagai kesempatan untuk belajar, menambah pengalaman, serta memperluas pergaulan.

"Selama mengikuti karantina, saya berharap kalian aktif dan bertanya, berani menyampaikan pendapat, dan saling mendukung satu sama lain. Anggaplah ini sebagai kesempatan untuk menambah teman, menambah pengalaman, dan mengembangkan kemampuan yang kalian miliki," pesan Airin Rico Waas.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan, Edliaty, mengatakan karantina yang berlangsung pada 3–5 Agustus 2026 dirancang untuk membekali para finalis dengan wawasan, karakter, serta kemampuan kepemimpinan.

Sebanyak 40 finalis, terdiri dari 20 peserta laki-laki dan 20 peserta perempuan, telah lolos seleksi melalui jalur kecamatan maupun jalur umum.

Mereka dipersiapkan untuk menjadi pendidik sebaya sekaligus motivator dalam menyosialisasikan Program Genre kepada kalangan remaja.

Edliaty menegaskan bahwa Program Genre bertujuan membentuk generasi muda yang mampu merencanakan masa depan dengan baik serta berani menolak berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan mereka.

"Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan berani hari ini. Melalui pembekalan Genre, para remaja Kota Medan diharapkan tidak ragu menolak pengaruh negatif, berani merencanakan masa depan dengan matang, dan siap menjadi teladan bagi generasinya," pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Medan berharap lahir generasi muda yang memiliki karakter kuat, jiwa kepemimpinan, serta mampu menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.* (ad)

MEDAN — Sidang dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi korban bencana di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (4/8/2026).

Dalam persidangan, mantan Pimpinan Cabang Bank Mandiri Pangururan, Jonni Ronal Simanjuntak, menegaskan bahwa pemindahbukuan dana bantuan sosial dilakukan berdasarkan hasil rapat bersama yang melibatkan sejumlah pihak, bukan atas keputusan pribadi dirinya maupun terdakwa Fitri Agust Karo-karo.

Baca Juga:

• MDMC dan UNFPA Berikan Layanan Kesehatan Reproduksi serta Dukungan Psikososial bagi Penyintas Bencana di Aceh Tengah

Menjawab pertanyaan majelis hakim mengenai kewenangan seorang kepala cabang bank, Jonni menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan dana milik nasabah secara sepihak.

Menurut Jonni, mekanisme penyaluran bantuan telah dibahas dalam beberapa rapat yang dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Samosir, termasuk kepala dinas, camat, dan kepala desa.

Ia juga menjelaskan pembukaan rekening bagi penerima bantuan dilakukan untuk mempercepat proses penyaluran, mengingat pada saat itu masih terdapat data administrasi yang belum sepenuhnya lengkap.

Selain itu, Bank Mandiri memiliki kerja sama dengan Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial.

Meski demikian, Jonni mengakui proses pemindahbukuan dana tersebut seharusnya mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat Bank Mandiri serta persetujuan langsung dari setiap penerima manfaat.

"Seharusnya ada persetujuan dari penerima. Penerima datang ke Bank Mandiri. Tapi itu tidak dilakukan," katanya.

Persidangan juga diwarnai perbedaan keterangan antara para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU).

Perbedaan itu membuat majelis hakim mempertanyakan fakta yang sebenarnya terjadi.

"Siapa yang benar dari yang tidak benar ini?" tanya Ketua Majelis Hakim Hendra Hutabarat dalam persidangan.

Sebelumnya, majelis hakim mengonfrontasi keterangan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir, Kristina Sam Elfrida Gultom, dengan Direktur Utama BUMDesma Marsada Tahi Perawati Sitanggang serta Direktur Unit Pertanian BUMDesma Marsada Tahi Elson Simanjorang.

Dalam konfrontasi tersebut, masing-masing saksi tetap bertahan pada keterangannya dan saling membantah mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial.

Majelis hakim menyatakan seluruh keterangan para saksi akan dicatat sebagai bahan pertimbangan karena terdapat perbedaan penjelasan mengenai proses penyaluran bantuan dan dugaan pemberian uang kepada sejumlah kepala desa.

Jaksa penuntut umum juga menghadirkan tiga kepala desa sebagai saksi, yaitu Kepala Desa Sampur Toba Boleuson Sihotang, Kepala Desa Dolok Raja Robert Sihotang, dan Kepala Desa Siparmahan Suandi Sihotang.

Dalam kesaksiannya, Robert Sihotang mengaku menerima uang sebesar Rp5 juta dari pihak BUMDesma Marsada Tahi.

Menurutnya, uang tersebut diberikan sebagai bentuk "ucapan terima kasih" dan telah diserahkan kembali kepada penyidik Kejaksaan Negeri Samosir.

"Adapun yang kami terima dari BUMDesma berupa ucapan terima kasih sebesar Rp5 juta, dan uang itu sudah kami kembalikan ke Kejaksaan, Yang Mulia," ujarnya.

Sementara itu, dua kepala desa lainnya juga mengaku menerima uang dari pihak BUMDesma dengan jumlah yang berbeda-beda.

Dalam persidangan disebutkan nominal mulai dari Rp3 juta, Rp5 juta, Rp10 juta, Rp18 juta, hingga Rp21 juta.

Saat ditanya majelis hakim mengenai asal-usul uang tersebut, para saksi menjelaskan bahwa dana itu diberikan sebagai "ucapan terima kasih".

Namun, ketika dikonfrontasi dengan keterangan pengurus BUMDesma, ketiga kepala desa membantah penjelasan yang disampaikan pihak BUMDesma.

"Untuk itu tidak benar, Yang Mulia," ujar salah seorang saksi.

Dalam persidangan juga terungkap dugaan pemberian uang sekitar Rp30 juta kepada Robert Sihotang, Rp18 juta kepada Suandi Sihotang, serta sekitar Rp15 juta kepada Boleuson Sihotang.

Meski demikian, ketiga kepala desa tetap mempertahankan keterangannya dan membantah tuduhan tersebut.

Majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi yang telah disampaikan di persidangan guna mengungkap fakta hukum dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial korban bencana di Kabupaten Samosir.* (ad)

ACEH TENGAH — Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Aceh bersama United Nations Population Fund (UNFPA) kembali memberikan layanan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan berbasis gender (KBG), serta dukungan psikososial bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kemukiman Jamat, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah.

Pelayanan yang berlangsung pada Senin (3/8/2026) itu dilaksanakan di tiga kampung, yakni Delung Sekinel, Kute Reje, dan Reje Payung.

Baca Juga:

• Gubernur Aceh Mualem Temui Mentan Amran, Minta Dukungan Pemulihan Sawah dan Kebun Pascabencana

Hingga kini masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan pascabencana, mulai dari kerusakan infrastruktur, terbatasnya akses layanan dasar, hingga krisis air bersih akibat tercemarnya sejumlah sumber mata air.

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara MDMC dan UNFPA yang telah berjalan selama tiga bulan di Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tamiang.

Kedua daerah itu dipilih sebagai wilayah prioritas karena mengalami dampak paling besar akibat bencana hidrometeorologi.

Selama pelaksanaan program, relawan MDMC telah menjangkau berbagai daerah terdampak, termasuk wilayah yang sulit diakses.

Kemukiman Jamat menjadi lokasi pelayanan dengan jarak terjauh yang didatangi tim, sekitar 57 kilometer dari Kota Takengon dengan waktu tempuh sekitar tiga setengah jam melalui jalur pegunungan.

Sekretaris MDMC Aceh, Syukri Karim, M.Psi., mengatakan meskipun masa tanggap darurat telah berakhir, masyarakat masih membutuhkan pendampingan, terutama kelompok rentan seperti perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

"Pemulihan pascabencana tidak berhenti ketika status tanggap darurat dicabut. Masyarakat masih membutuhkan layanan kesehatan, pendampingan psikososial, serta edukasi agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih baik," ujarnya kepada wartawan di Takengon, Selasa (4/8/2026).

Pelayanan kesehatan dipimpin oleh dr. Hardianis bersama tim medis yang melibatkan dua dokter dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aceh Tengah, enam bidan, tiga relawan, satu koordinator Ruang Ramah Perempuan dan Anak, serta satu koordinator wilayah.

Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, layanan kesehatan reproduksi, penyuluhan, pemeriksaan kehamilan menggunakan ultrasonografi (USG), edukasi kesehatan, hingga dukungan psikososial bagi anak-anak dan keluarga penyintas.

Kegiatan tersebut juga didampingi fasilitator Emergency Medical Team (EMT) Muhammadiyah, Dr. dr. Aslinar, Sp.A., M.Biomed., yang turut memantau jalannya pelayanan sekaligus memberikan pengobatan kepada pasien anak.

Dalam pelaksanaannya, program ini juga mendapat kunjungan monitoring dari mitra UNFPA. Rahmi Dian Agustino dan Itsnain Bagus hadir melakukan dokumentasi serta pemantauan pelaksanaan program di lapangan.

Sementara itu, Nur Asiah dari MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Yuniar Wardani dan Fatihah Nur dari Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah ikut memastikan layanan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan berbasis gender, dan dukungan psikososial berjalan sesuai standar.

Dr. dr. Aslinar, Sp.A., M.Biomed., menjelaskan hasil pemeriksaan menunjukkan penyakit kulit masih menjadi keluhan yang paling banyak dialami anak-anak di wilayah terdampak.

"Kasus dermatitis masih cukup dominan. Selain pemeriksaan, kami juga memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pemenuhan gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak," jelasnya.

Selain dermatitis, tim medis juga menemukan sejumlah kasus gangguan gizi, gangguan tumbuh kembang, serta infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Koordinator Program Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) MDMC–UNFPA di Aceh Tengah, Jarnida, mengatakan persoalan air bersih masih menjadi tantangan utama bagi masyarakat.

Sejak banjir melanda, sejumlah sumber mata air tercemar sehingga kualitas air menurun dan belum sepenuhnya layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Di samping layanan kesehatan, relawan psikososial juga mengadakan berbagai kegiatan bagi anak-anak, seperti membaca nyaring (read aloud), permainan edukatif, dan permainan tradisional.

Kegiatan tersebut bertujuan membantu anak-anak kembali merasa aman, berani berekspresi, serta memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan selama proses pemulihan pascabencana.

Hingga saat ini, proses rehabilitasi di Kecamatan Linge masih terus berlangsung.

Perbaikan jalan, pembangunan dinding penahan tanah, serta pemulihan berbagai fasilitas umum terus dilakukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Melalui kolaborasi ini, MDMC bersama UNFPA berharap masyarakat terdampak bencana, khususnya kelompok rentan, tetap memperoleh akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, perlindungan dari kekerasan berbasis gender, serta dukungan psikososial selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.* (ad)

JAKARTA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem bertemu dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Pertemuan tersebut membahas upaya percepatan pemulihan lahan pertanian dan perkebunan di Aceh yang rusak akibat bencana hidrometeorologi.

Baca Juga:

• DPR Bantah Surpres Pergantian Kapolri Masuk Parlemen, Jenderal Listyo Sigit Tetap Menjabat

"Kami membutuhkan dukungan Bapak Menteri untuk pemulihan lahan pertanian di Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi," kata Mualem saat berdiskusi dengan Menteri Amran.

Melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Mualem juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas respons cepat dalam membantu penanganan dampak bencana di Aceh.

Selain itu, Mualem meminta seluruh jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan di kabupaten dan kota di Aceh memanfaatkan setiap bantuan dari pemerintah secara maksimal agar pemulihan ekonomi petani dapat berlangsung lebih cepat.

Menurut Mualem, masyarakat Aceh berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut, terutama untuk memulihkan lahan pertanian dan perkebunan yang rusak akibat banjir, erosi, dan longsor.

Ia juga menyoroti kerusakan yang terjadi pada perkebunan kopi Gayo, salah satu komoditas unggulan Aceh.

"Supaya masyarakat Aceh yang terdampak bencana bisa memanfaatkan lahan pertaniannya kembali, sehingga mereka bisa mengembangkan pertumbuhan perekonomiannya," kata Mualem.

Berdasarkan data Pemerintah Aceh yang dilaporkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, bencana hidrometeorologi telah berdampak terhadap sekitar 57.485 hektare lahan sawah.

Dari total luas tersebut, proses optimalisasi lahan yang telah berjalan mencapai 40.852 hektare.

Sementara itu, sektor perkebunan juga mengalami kerusakan dengan luas mencapai 50.438 hektare.

Hingga saat ini, proses pemulihan perkebunan telah dilakukan pada sekitar 10.418 hektare lahan.

Menanggapi laporan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah akan terus mengawal proses rehabilitasi lahan pertanian di Aceh melalui berbagai program yang telah disiapkan.

Program tersebut meliputi cetak sawah kembali, optimalisasi lahan, perbaikan jaringan irigasi, penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pemberian benih padi secara gratis kepada petani.

Selain sawah, pemerintah juga akan memprioritaskan rehabilitasi perkebunan kopi di dataran tinggi Aceh yang mengalami kerusakan akibat erosi dan longsor.

Dukungan yang disiapkan Kementerian Pertanian mencakup penyediaan bibit kopi unggul, pupuk, hingga pendampingan teknis agar produktivitas kopi Gayo sebagai komoditas ekspor dapat kembali meningkat.

Menteri Amran juga memastikan tim teknis Kementerian Pertanian akan terus berada di lapangan untuk memantau proses pemulihan lahan secara bertahap.

Sebelumnya, Amran juga telah meninjau langsung sejumlah lokasi pertanian yang terdampak bencana di Aceh.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Aceh didampingi Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Jamaluddin, Staf Khusus Gubernur Aceh T Irsyadi, serta Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh Said Marzuki.* (ad)

JAKARTA — Komisi III DPR membantah kabar yang menyebut Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri sudah masuk ke parlemen.

DPR menegaskan hingga saat ini belum menerima surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pergantian pucuk pimpinan Polri.

Baca Juga:

• Kalimantan Masih Gelap, Prabowo Turun Tangan Minta Bahlil Segera Bertindak

Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum memiliki dasar resmi.

"Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri," tegas Habiburokhman, Selasa (4/8/2026).

Habiburokhman juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati menyikapi informasi yang beredar, terutama kabar yang belum dikonfirmasi kebenarannya.

"Kami mengimbau baiknya masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni juga menyampaikan hal serupa.

Ia mengatakan DPR belum menerima informasi resmi terkait pergantian Kapolri.

Menurut Sahroni, apabila surat tersebut memang dikirimkan Presiden, DPR tentu akan mengetahuinya.

"Belum, nggak ada masalahnya. Kalau isu dikirim kan kita udah tahu. Kalau kalian tanya pasti gua jawab. Masalahnya belum ada," kata Sahroni saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Sahroni menilai kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama ini masih berjalan baik.

Menurut dia, berbagai tugas kepolisian yang diemban Sigit telah dilakukan secara profesional, meski sebagai seorang pemimpin tetap terdapat kekurangan.

"Kinerja Kapolri bagus kok. Cuma kan isu terkait dengan bagaimana Kapolri diganti kan hembusannya kencang, wajar kan beliau udah 5 tahun, gitu," tambahnya.

Menurut Sahroni, memimpin institusi sebesar Polri dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani bukan pekerjaan mudah.

Ia menyebut adanya kekurangan dalam kepemimpinan merupakan hal yang wajar.

"Tapi kan ini kan aspek profesionalisme yang dilakukan oleh Pak Sigit. Dia kan bekerja luar biasa loh. Pengamanan, walaupun ada kurangnya wajarlah. Namanya pemimpin kalau nggak ada kurangnya itu namanya Tuhan, gitu," ucap Sahroni.

Ia juga menyoroti masih adanya ulah oknum yang mencoreng nama institusi kepolisian.

Namun, Sahroni meyakini Presiden Prabowo Subianto masih mempertahankan Jenderal Sigit karena melihat kinerjanya yang dinilai baik.

"Tapi ini kan ada kurangnya wajar, tapi dengan pekerjaan dia luar biasa mencakup 280 juta orang, nggak gampang. Tapi kan ada oknum-oknum yang ya, yang mengatasnamakan institusi, itu biasa. Tapi saya yakin Presiden mempertahankan Pak Sigit karena kinerjanya cukup baik," imbuhnya.

Sampai saat ini, DPR menyatakan belum ada proses resmi terkait pergantian Kapolri.

Isu mengenai pergantian Tribrata 1 masih sebatas kabar yang beredar di ruang publik dan belum memiliki keputusan resmi dari pemerintah.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.

Permintaan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• Harga Minyak Dunia Bergejolak, Prabowo Tegaskan BBM Subsidi Tak Boleh Naik

Usai pertemuan, Bahlil mengatakan Presiden memberikan arahan agar pemerintah bersama PLN segera mencari solusi atas gangguan pasokan listrik yang masih terjadi di beberapa daerah.

"Teman-teman media, kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden. Di dalam pembahasan itu salah satu di antaranya kami bahas adalah persoalan PLN, persoalan listrik," kata Bahlil seusai pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Bahlil mengakui masih terdapat sejumlah wilayah di Kalimantan yang mengalami pemadaman listrik.

Karena itu, ia diminta Presiden untuk segera melakukan langkah terukur agar persoalan tersebut dapat diselesaikan.

"Yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik," ujarnya.

Gangguan listrik diketahui terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng).

Kondisi tersebut menyebabkan pasokan listrik dalam sistem interkoneksi Kalselteng terganggu dan membuat pemadaman bergilir masih terjadi di sejumlah wilayah.

Beberapa daerah yang terdampak antara lain Palangka Raya dan wilayah lain di Kalimantan Tengah.

Gangguan tersebut salah satunya dipicu kerusakan pada pembangkit listrik yang menjadi bagian dari sistem kelistrikan setempat.

Senior Manager PLN Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Asam-Asam, Fajar Pamujianto, menjelaskan bahwa proses perbaikan pembangkit masih berlangsung.

Kerusakan ditemukan pada dua sisi generator sehingga membutuhkan waktu untuk penanganan.

"Yang mengalami kerusakan itu ada di dua sisi generator. Inilah yang sedang kami kerjakan dan target penyelesaiannya pada 25 Agustus," ujarnya dalam video penjelasan dari lokasi pembangkit.

Menurut Fajar, PLN terus mempercepat proses perbaikan dengan mengerahkan teknisi yang bekerja selama 24 jam melalui sistem tiga shift.

Namun, pengerjaan bagian generator membutuhkan ketelitian tinggi sehingga tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

Setiap tahap perbaikan juga harus melewati proses pemeriksaan, pengujian, dan evaluasi sebelum masuk ke tahap berikutnya.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pembangkit dapat kembali beroperasi secara aman dan stabil.

Pemerintah berharap koordinasi antara Kementerian ESDM dan PLN dapat segera memulihkan kondisi kelistrikan di Kalimantan sehingga aktivitas masyarakat tidak terus terganggu akibat pemadaman.* (d/ad)

JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin memberhentikan sementara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA) dari statusnya sebagai jaksa.

Keputusan tersebut diambil setelah Febrie ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Siapkan Dua Praperadilan, Ini Respons Polri dan Kejagung

Menurut dia, langkah itu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sambil menunggu proses hukum memiliki keputusan tetap.

"Benar, saat ini Pak FA sudah diberhentikan sementara sambil menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah," kata Anang, Selasa (4/8/2026).

Anang menjelaskan, pemberhentian sementara itu merupakan kewenangan Jaksa Agung karena Febrie kini berstatus sebagai tersangka.

Keputusan tersebut berlaku sejak 31 Juli 2026.

"Jaksa Agung yang memberhentikan. Karena status tersangka, dalam ketentuan diatur. Per 31 Juli," jelasnya.

Selain diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai jaksa, Febrie Adriansyah saat ini juga telah menjalani penahanan terkait perkara yang menjeratnya.

Febrie sebelumnya dikenal pernah menjabat sebagai Jampidsus Kejaksaan Agung.

Dalam perkembangan kasus, namanya terseret dalam sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Salah satu perkara yang menjerat Febrie berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU dalam kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Dalam perkara tersebut, Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang pengusaha bernama Don Ritto.

Selain kasus ASABRI, Febrie juga menjadi tersangka dalam perkara dugaan TPPU terkait temuan barang bukti berupa 74 kilogram emas dan uang tunai senilai ratusan miliar rupiah.

Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung juga menetapkan tersangka lain, yakni Nurman Herin.

Kejaksaan Agung juga masih melakukan penyidikan terhadap sejumlah dugaan perkara lain yang berkaitan dengan Febrie.

Di antaranya dugaan korupsi di PT Krakatau Steel serta dugaan korupsi dalam pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang disebut berdampak pada gangguan sistem listrik atau blackout.

Pemberhentian sementara ini menjadi bagian dari proses penegakan aturan internal Kejaksaan Agung terhadap aparat penegak hukum yang sedang menghadapi proses pidana.

Status tersebut dapat berubah setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tidak mengalami kenaikan di tengah perubahan harga minyak dunia yang masih bergerak dinamis.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat rapat terbatas bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• Ratusan Warga Blokir Jalan di Langkat, Tuntut Jalan Rusak Bertahun-tahun Segera Diaspal

Menurut dia, Presiden meminta agar harga BBM subsidi tetap dijaga demi masyarakat.

"Juga kami membahas terkait dengan perkembangan daripada harga minyak dunia yang terus terjadi dinamika yang sangat tinggi. Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan," kata Bahlil setelah bertemu dengan Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Selain BBM subsidi, pemerintah juga membahas kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

Bahlil menjelaskan, jika harga minyak dunia mengalami penurunan, harga BBM nonsubsidi juga akan dipertimbangkan untuk mengikuti kondisi pasar.

"Tetapi kalau memang harga ICP (Indonesian crude price) dunia turun, kita yang nonsubsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun, ya, turun, jangan dinaikkan. Kira-kira begitu," ujarnya.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara kondisi ekonomi global dengan kebutuhan masyarakat terhadap energi yang terjangkau.

Dalam rapat tersebut, Bahlil juga melaporkan perkembangan program hilirisasi kepada Presiden Prabowo.

Program tersebut berkaitan dengan sejumlah perusahaan nasional yang mendapatkan perpanjangan status dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Bahlil menjelaskan, perusahaan yang memperoleh perpanjangan izin tersebut memiliki kewajiban untuk menjalankan program hilirisasi sesuai aturan pemerintah.

"Yang ketiga, tadi saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan program hilirisasi beberapa perusahaan-perusahaan nasional yang mendapatkan perpanjangan dari PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang salah satu kewajibannya itu adalah harus melakukan hilirisasi," ujarnya.

Bahlil menegaskan, Presiden Prabowo meminta seluruh program hilirisasi dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga akan mengambil langkah apabila ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.

"Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan pasal 33 UU 1945," lanjutnya.

Pemerintah kini terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan kondisi energi nasional untuk memastikan kebijakan BBM tetap berjalan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta stabilitas ekonomi.* (d/ad)

JAKARTA — Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah berencana mengajukan dua gugatan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dan penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Rencana gugatan tersebut mendapat respons dari Kejaksaan Agung dan Polri.

Baca Juga:

• Kejaksaan Agung dan Kementerian ESDM Perkuat Sinergi Pengawalan Hukum Sektor Energi

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan pengajuan praperadilan merupakan hak tersangka yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Silakan itu hak tersangka dan PH kalau mau ajukan praperadilan dan sudah diatur dalam KUHAP," kata Anang Supriatna kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).

Sementara itu, Kabag Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pihaknya menghormati langkah hukum yang akan dilakukan oleh Febrie.

Menurut dia, praperadilan merupakan mekanisme hukum yang tersedia bagi tersangka.

"Kortastipidkor Polri siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut," kata Ahmad.

Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah sebelumnya menyampaikan rencana mengajukan dua gugatan praperadilan.

Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Pengacara Febrie, Firman Wijaya, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk penggunaan hak hukum kliennya untuk menguji proses penetapan tersangka dan tindakan hukum yang dilakukan aparat.

"Pihak klien sebenarnya sudah memutuskan akan menggunakan haknya untuk mengajukan langkah hukum. Karena tentu sama-sama tahu pasti apa langkah hukum itu, tidak lain dan tidak bukan ini bagian dari pengujian dalam lingkup pre-trial ya yang dinamakan sebagai praperadilan," kata Firman Wijaya.

Gugatan pertama akan ditujukan terhadap Kejaksaan Agung.

Gugatan tersebut berkaitan dengan proses penetapan Febrie sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta tindakan penahanan terhadap dirinya.

"Pertama, permohonan pertama terkait dengan upaya paksa ya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang dan upaya paksa penahanan," jelas Firman.

Sementara gugatan kedua akan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya.

Gugatan tersebut menyangkut penetapan tersangka, penggeledahan, serta penyitaan barang bukti.

"Permohonan yang kedua terkait dengan upaya paksa status penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta penggeledahan dan penyitaan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh rekan dari kepolisian Polda Metro Jaya dalam hal ini atau dan atau Kortas Tipikor," kata Firman.

Firman menjelaskan, pihaknya sengaja memisahkan kedua gugatan tersebut karena berkaitan dengan proses hukum dari dua institusi yang berbeda.

Menurut dia, tim kuasa hukum menemukan sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses penanganan perkara Febrie.

Ia menyebut ada sembilan dugaan pelanggaran hukum acara pidana yang sedang dikaji oleh pihaknya.

"Kami sudah mengidentifikasi setidak-tidaknya terdapat sembilan kejanggalan ya, sembilan potensi pelanggaran hukum terutama hukum acara pidana dalam penanganan perkara ini," imbuhnya.

Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah sebelumnya bermula ketika Kortas Tipikor Polri menetapkannya sebagai tersangka.

Dalam perkembangannya, proses penyidikan kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Setelah menerima pelimpahan perkara, Kejagung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terkait perkara Febrie.

Mantan Jampidsus Kejagung tersebut kemudian dijerat dalam perkara dugaan korupsi ASABRI dan tindak pidana pencucian uang.

Kini, proses hukum terhadap Febrie terus berjalan.

Sementara itu, gugatan praperadilan yang akan diajukan menjadi upaya pihaknya untuk menguji keabsahan proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.* (d/ad)

LANGKAT – Kekecewaan warga Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, akhirnya memuncak.

Ratusan warga turun ke jalan dan melakukan aksi blokir akses utama di Dusun Serbaguna, tepatnya di Simpang Sudi Mampir, Selasa (4/8/2026), sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki.

Baca Juga:

• Kejaksaan Agung dan Kementerian ESDM Perkuat Sinergi Pengawalan Hukum Sektor Energi

Menurut warga, jalan tersebut telah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun dan hingga kini belum mendapat penanganan yang memadai.

Warga menilai kondisi jalan yang hancur telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat.

Saat musim kemarau, debu tebal dari kendaraan yang melintas beterbangan hingga masuk ke rumah-rumah warga, mengganggu kenyamanan sekaligus berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.

Sebaliknya, ketika musim hujan tiba, jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang licin dan membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.

"Sudah banyak warga yang terjatuh karena jalan licin. Setiap hari kami harus menghadapi kondisi seperti ini, sementara perbaikan tak kunjung datang," ungkap salah seorang warga di lokasi aksi.

Masyarakat juga menyoroti meningkatnya aktivitas kendaraan bertonase berat yang melintasi jalan tersebut sejak adanya proyek Strategis Nasional di sektor eksplorasi minyak dan gas (migas).

Truk-truk pengangkut material dinilai menjadi salah satu penyebab semakin cepatnya kerusakan jalan.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menyampaikan aspirasi, warga memilih bertahan di lokasi aksi.

Bahkan, sejumlah ibu-ibu tampak memasak makanan di tengah jalan yang diblokir untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para peserta aksi.

Pemandangan tersebut menjadi simbol tekad masyarakat yang mengaku tidak akan membubarkan diri sebelum ada kepastian dari pemerintah.

Warga meminta Pemerintah Kabupaten Langkat beserta para anggota DPRD segera turun langsung menemui masyarakat dan memberikan kepastian mengenai jadwal pengaspalan jalan yang selama ini hanya sebatas janji.

"Kami tidak ingin lagi hanya mendengar janji. Kami ingin kepastian kapan jalan ini diaspal. Jalan ini adalah akses utama masyarakat untuk bekerja, bersekolah, berobat, dan menjalankan aktivitas ekonomi setiap hari," tegas salah seorang warga.

Masyarakat menegaskan akan terus bertahan memblokir jalan hingga ada perwakilan pemerintah maupun legislatif yang datang berdialog dan memberikan solusi nyata atas persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun tersebut.

Aksi ini pun menjadi sorotan publik karena tidak hanya menyangkut keselamatan pengguna jalan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, kelancaran distribusi barang, aktivitas ekonomi, hingga mobilitas warga Desa Pematang Cengal.

Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar penderitaan masyarakat akibat jalan rusak tidak terus berlarut-larut.* (ad)