SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun mulai memperketat pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas milik pemerintah daerah.

Penertiban dilakukan melalui kegiatan Apel Kendaraan Dinas yang digelar di halaman Kompleks Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Rabu (15/7/2026).

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Perkuat Perlindungan Perempuan, Targetkan Nol Kasus Kekerasan hingga Tingkat Nagori

Apel ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan aset negara berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan.

Melalui kegiatan tersebut, seluruh kendaraan dinas mulai dari roda dua, roda empat, hingga roda enam diperiksa untuk memastikan keberadaan, kondisi fisik, serta kelengkapan administrasinya.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kendaraan tercatat dengan benar dalam Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B), sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh kendaraan dinas yang ada.

"Kami meminta kepada Kepala BPKPD untuk benar-benar memeriksa secara teliti kondisi fisik dan kelengkapan administrasinya. Bagi kendaraan yang tidak hadir hari ini, agar segera dikirimkan surat panggilan dan harus diperiksa dalam minggu ini, termasuk kepatuhan terhadap pembayaran pajak," tegas Mixnon.

Ia juga menyoroti masih pentingnya kesadaran aparatur pemerintah dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, kendaraan dinas merupakan aset pemerintah yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan, termasuk memastikan seluruh kewajiban administrasi telah dipenuhi.

Mixnon memberikan waktu selama dua minggu bagi kendaraan dinas yang masih memiliki tunggakan pajak agar segera melakukan pelunasan.

"Segeralah melunasi kewajiban tersebut, paling lambat dua minggu ke depan harus sudah terbayar seluruhnya," tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mixnon juga mengingatkan aturan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan dinas.

Ia menegaskan kendaraan operasional pemerintah tidak diperbolehkan menggunakan BBM subsidi karena kendaraan tersebut dibiayai oleh negara dan memiliki anggaran operasional tersendiri.

"Hal yang paling penting, kendaraan dinas wajib menggunakan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, dan dilarang keras mengisi bahan bakar bersubsidi untuk keperluan kendaraan kedinasan," pungkasnya.

Selain itu, seluruh kendaraan dinas juga diwajibkan menggunakan pelat nomor khusus kendaraan pemerintah berwarna merah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala BPKPD Kabupaten Simalungun, Simson Sauttua Pardomuan Tambunan, mengatakan kegiatan apel kendaraan dinas tidak hanya bertujuan melakukan pemeriksaan administrasi, tetapi juga untuk mengetahui kondisi fisik kendaraan secara langsung.

Menurutnya, data mengenai kondisi kendaraan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan kebutuhan perawatan maupun pengelolaan aset daerah ke depan.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, fasilitas yang diberikan negara ini wajib kita jaga dan kelola dengan baik. Oleh karena itu, bagi rekan kerja yang kendaraannya belum hadir, harap segera dihubungi agar dapat bergabung saat ini juga," ujar Simson.

Dalam kegiatan tersebut, petugas dari Kantor Pelayanan SAMSAT juga turut hadir untuk melakukan verifikasi pembayaran pajak kendaraan dinas.

Kehadiran pihak SAMSAT bertujuan memastikan seluruh kendaraan pemerintah telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai aturan.

"Kita sebagai penyelenggara pemerintahan harus menjadi contoh teladan dalam hal kepatuhan membayar pajak," ujar Simson.

Apel kendaraan dinas kali ini diikuti oleh kendaraan milik sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab Simalungun, Sekretariat Daerah, serta Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun.

Sementara itu, kendaraan dinas yang berada di lingkungan kecamatan akan menjalani pemeriksaan pada 21 hingga 22 Juli 2026 mendatang.

Pemeriksaan lanjutan tersebut akan dilaksanakan di Kompleks Kantor Bupati Simalungun dan Kantor Samsat Simalungun, Jalan Asahan Km 6, Kecamatan Siantar.

Melalui penertiban kendaraan dinas ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola aset daerah, meningkatkan kepatuhan pajak, serta memastikan penggunaan fasilitas negara dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab.* (ad)

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun memperkuat langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih Dorong Pertanian Modern, Serahkan Alsintan dan Panen Raya Bawang Merah di Bah Bolon

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, yang mewakili Bupati Simalungun.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan perempuan yang lebih kuat hingga ke tingkat nagori.

Kepala DPPPA Kabupaten Simalungun, Sri Wahyuni, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan serta langkah pencegahannya.

Menurut dia, peserta juga diberikan pemahaman untuk mengenali tanda-tanda awal terjadinya kekerasan, termasuk bagaimana melakukan penanganan ketika menemukan adanya korban maupun indikasi pelaku.

"Kekerasan terhadap perempuan dapat muncul dalam berbagai wujud, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, perampasan hak ekonomi, hingga penelantaran. Oleh karena itu, kepedulian dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar berbagai bentuk kekerasan tersebut dapat dicegah sejak dini," ungkap Sri Wahyuni.

Ia menegaskan, persoalan kekerasan terhadap perempuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan agar perlindungan terhadap perempuan dapat dirasakan hingga wilayah paling bawah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, dalam sambutannya menegaskan pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mewujudkan Kabupaten Simalungun yang aman bagi perempuan dan anak.

Ia menyebut pemerintah menargetkan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan secara maksimal hingga tingkat nagori.

Mixnon juga mengajak masyarakat, khususnya korban kekerasan, agar tidak takut maupun malu untuk melaporkan kejadian yang dialami.

"Langkah ini penting agar para korban segera mendapatkan perlindungan serta penanganan yang layak dan sesuai kebutuhan," tandasnya.

Menurutnya, keberanian korban untuk melapor menjadi salah satu kunci agar kasus kekerasan dapat ditangani dengan tepat dan tidak terus berulang.

Dalam kegiatan tersebut, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Simalungun turut memberikan edukasi mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Aiptu Khairul Nizar menjelaskan, hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait kasus TPPO di wilayah Kabupaten Simalungun.

Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap berbagai modus perdagangan orang yang dapat terjadi di lingkungan sekitar.

Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan adanya dugaan perekrutan tenaga kerja ilegal, eksploitasi manusia, maupun bentuk lain yang mengarah pada TPPO.

Sementara itu, narasumber dari Biro Psikologi Epic Consulting Yayasan Generasi Epic, Ruth Maya Tamba, memaparkan pentingnya pendampingan psikologis bagi korban kekerasan.

Ia menjelaskan, korban yang mengalami trauma sering kali mengalami kesulitan untuk mencari bantuan atau menceritakan kejadian yang dialami.

Menurut Ruth, kondisi psikologis korban yang belum pulih menjadi salah satu hambatan dalam proses pelaporan dan pemulihan.

Karena itu, pendampingan psikologis menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan dan membantu korban kembali menjalani kehidupan secara normal.

Melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi tersebut, Pemkab Simalungun memastikan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO akan terus diperkuat.

Pemerintah daerah akan memperluas edukasi masyarakat, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak agar lingkungan yang aman dan nyaman dapat terwujud.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Simalungun dalam menciptakan daerah yang lebih ramah perempuan dan anak, sekaligus memastikan setiap warga mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.* (ad)

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun terus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong penggunaan teknologi pertanian modern melalui penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani.

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih Kucurkan Anggaran Infrastruktur di Dolok Masagal, Warga Dapat Layanan Publik Terpadu

Dalam kegiatan itu, Bupati menyerahkan bantuan berupa traktor roda empat dan kultivator kepada kelompok tani.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu petani dalam mengolah lahan secara lebih efektif dan meningkatkan hasil produksi pertanian.

Menurut Bupati Anton Achmad Saragih, penggunaan alsintan menjadi bagian penting dalam mempercepat transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern.

"Bantuan alsintan ini harus dimanfaatkan dan dirawat dengan baik agar mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan penggunaan teknologi yang lebih modern, saya yakin kesejahteraan petani di Kabupaten Simalungun akan semakin meningkat," ujar Bupati.

Ia berharap bantuan tersebut tidak hanya membantu mengurangi beban biaya produksi petani, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi kerja di sektor pertanian.

Panen raya bawang merah varietas Batu Ijo dilakukan di lahan milik petani muda Jhon Ramadi Purba.

Keberhasilan budidaya bawang merah tersebut menjadi bukti bahwa Kabupaten Simalungun memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor hortikultura.

Bupati menilai keberhasilan tersebut juga menjadi contoh positif bagi generasi muda agar tidak ragu terjun ke dunia pertanian.

Menurutnya, regenerasi petani menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di masa depan.

"Pemerintah akan terus mendorong lahirnya generasi petani yang inovatif, produktif, dan mampu memanfaatkan teknologi sehingga sektor pertanian semakin maju dan berdaya saing," kata Anton.

Ia menegaskan, petani muda memiliki peran strategis dalam membawa perubahan terhadap pola pertanian tradisional menuju pertanian yang lebih modern dan berbasis teknologi.

Sementara itu, Jhon Ramadi Purba mengapresiasi perhatian Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap para petani.

Menurutnya, dukungan pemerintah sangat membantu dalam meningkatkan semangat petani untuk mengembangkan usaha pertanian.

Ia berharap perhatian pemerintah dapat terus berlanjut, terutama dalam memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di kios resmi.

Hal tersebut dinilai penting agar petani tidak mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan selama musim tanam.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, Jenri Saragih, S.P., M.Si, mengatakan penyaluran bantuan alsintan merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi pertanian modern.

Selain menyediakan sarana dan prasarana pertanian, Dinas Pertanian juga terus melakukan pendampingan kepada kelompok tani.

Pendampingan tersebut mencakup penerapan teknologi budidaya, penguatan kelembagaan kelompok tani, serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan sesuai aturan.

Melalui bantuan alsintan dan panen raya bawang merah ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun sektor pertanian yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.

Pemerintah berharap pertanian yang semakin maju dapat menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan Simalungun yang lebih maju.* (ad)

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun terus mendorong percepatan pembangunan hingga ke wilayah kecamatan dan nagori.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, ke Kecamatan Dolok Masagal, Sumatera Utara, Rabu (15/7/2026).

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Siapkan Upacara HUT ke-81 RI, Serbelawan Dolok Batu Nanggar Dipilih Jadi Lokasi Peringatan

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan dan pelayanan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Sejumlah anggaran pembangunan dikucurkan untuk memperkuat infrastruktur wilayah.

Salah satunya rekonstruksi Jalan Sinam Labah–Bahbolon dengan nilai anggaran mencapai Rp3 miliar.

Selain itu, Pemkab Simalungun juga mengalokasikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sumur bor di Nagori Raya Usang senilai Rp100 juta.

Dukungan untuk sektor pertanian turut diberikan melalui bantuan sarana produksi berupa lima unit kultivator, satu unit traktor roda empat, 81 unit penyemprot elektrik, serta satu unit mesin pengupas jagung bergerak.

Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian juga mendapat perhatian melalui pengalokasian dana jalan usaha tani di sejumlah nagori.

Rinciannya, Nagori Bangun Pane mendapat anggaran sebesar Rp190.675.000, Nagori Bintang Mariah Rp190.675.000, Nagori Bahbolon Rp282.725.000, Nagori Dolok Huluan Rp572.025.000, Nagori Raya Huluan Rp261.535.118, serta tahap lanjutan Nagori Bahbolon sebesar Rp190.675.000.

Selain itu, pembangunan sumur bor di Nagori Dolok Huluan juga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp130 juta.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Simalungun bersama jajaran perangkat daerah juga membawa pelayanan terpadu langsung kepada masyarakat.

Warga dapat mengakses berbagai layanan mulai dari administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan bantuan sosial, hingga berbagai layanan publik lainnya.

Dengan adanya pelayanan terpadu ini, masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh menuju pusat pemerintahan kecamatan maupun kabupaten untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menggelar pasar murah dengan menyediakan satu ton beras, 180 liter minyak goreng, serta 100 papan telur.

Sementara itu, Dinas Sosial turut memberikan bantuan paket kebutuhan pokok kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anton Achmad Saragih juga menyerahkan langsung bantuan berupa paket sembako dan kursi roda kepada seorang warga lanjut usia serta seorang anak penyandang disabilitas.

Penyerahan bantuan tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat Nagori Bahbolon yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam arahannya, Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih mengatakan kunjungan kerja tersebut bukan hanya bertujuan memberikan bantuan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

"Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan program yang disusun benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat," tegas Anton.

Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir secara langsung untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan.

Sementara itu, Camat Dolok Masagal, Jon Dey Rasman Saragih, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah kabupaten terhadap wilayahnya.

Ia menilai kehadiran Bupati menjadi momentum penting bagi masyarakat karena menunjukkan bahwa pemerintah hadir hingga ke wilayah pelosok.

"Kehadiran Bupati menjadi bukti nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat. Ini menjadi penyemangat bagi warga untuk terus mendukung pembangunan daerah," ujar Jon Dey.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan Simalungun yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.* (ad)

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun mulai melakukan persiapan untuk menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.

Upacara peringatan kemerdekaan tingkat Kabupaten Simalungun direncanakan akan digelar di Lapangan Sepak Bola Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar.

Baca Juga:

• Heboh Isu Pengadaan 1,8 Juta Kipas Angin Senilai Rp1,8 Triliun, Dirut Agrinas Akhirnya Buka Suara

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana sekaligus menyusun kebutuhan teknis pelaksanaan upacara.

Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah unsur terkait, mulai dari perwakilan Kodim 0207/Simalungun, Polres Simalungun, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta perangkat daerah lainnya.

Camat Dolok Batu Nanggar, Siti Aminah Siregar, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada wilayahnya sebagai tuan rumah pelaksanaan Upacara HUT Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Simalungun tahun 2026.

Menurut Siti, pihak kecamatan bersama masyarakat siap mendukung agar pelaksanaan upacara berjalan dengan baik.

"Kami merasa bangga dan berterima kasih karena Kecamatan Dolok Batu Nanggar dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan upacara HUT RI tingkat Kabupaten Simalungun tahun ini," ujar Siti.

Ia menjelaskan, sejumlah pembenahan fasilitas terus dilakukan secara gotong royong bersama masyarakat.

Salah satunya perbaikan tribun di area lapangan upacara.

Selain itu, pihaknya juga masih menunggu dukungan penyelesaian atap tribun dari PTPN IV Regional Dolok Ilir agar fasilitas semakin siap digunakan.

Pasi Pers Kodim 0207/Simalungun, Kapten Inf. Rudianto, mengingatkan seluruh pihak agar memanfaatkan waktu yang tersisa dengan maksimal.

Menurutnya, pelaksanaan upacara tingkat kabupaten membutuhkan persiapan yang lebih matang karena melibatkan banyak unsur.

"Sisa waktu sekitar 30 hari harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semua aspek harus dipersiapkan mulai dari lokasi, perlengkapan, Paskibra, pengamanan, hingga pengaturan lalu lintas," kata Rudianto.

Ia menegaskan, koordinasi antarinstansi menjadi kunci agar pelaksanaan upacara berlangsung tertib dan lancar.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun, Sulaika Gultom, mengatakan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat menjelang hari pelaksanaan.

Menurutnya, peringatan HUT Kemerdekaan RI bukan hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk mempererat persatuan dan menumbuhkan kembali semangat nasionalisme masyarakat.

"Kami berharap sinergi seluruh pihak dapat mewujudkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang berlangsung khidmat, aman, dan memberikan makna bagi masyarakat Simalungun," ujar Sulaika.

Dengan berbagai persiapan yang mulai dilakukan sejak dini, Pemkab Simalungun berharap pelaksanaan Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026 dapat berjalan sukses dan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Simalungun.* (ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Pemeriksaan kali ini menjadi yang ketiga kalinya bagi Sudirman Said terkait perkara dugaan korupsi pengadaan minyak mentah periode 2012–2015.

Baca Juga:

• Ada Dugaan BBM Berkurang Saat Pengiriman ke SPBU, Ini Alasan Polda Sumut Belum Ambil Langkah Hukum

Kepada awak media, ia mengatakan kedatangannya untuk memenuhi undangan penyidik guna memberikan keterangan terkait perkara Petral.

"Undangan untuk memberikan keterangan. Kelihatannya masih urusan sama Petral itu," ujar Sudirman kepada wartawan saat tiba di lokasi, Jumat (17/7/2026).

Pemeriksaan tersebut menambah rangkaian pemanggilan Sudirman Said dalam kasus yang tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Sudirman telah diperiksa penyidik sebanyak dua kali, yakni pada Selasa (23/12) dan Senin (19/1).

Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan minyak mentah Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Dua di antaranya adalah pengusaha minyak Riza Chalid dan IRW yang disebut sebagai tangan kanan Riza Chalid serta menjabat sebagai direktur di sejumlah perusahaan, yakni Gold Manor, VeritaOil, dan Global Energy Resources.

Kasus dugaan korupsi ini berawal dari adanya dugaan kebocoran informasi rahasia internal Petral mengenai kebutuhan minyak mentah dan gasoline.

Informasi tersebut diduga kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mempengaruhi proses pengadaan, termasuk proses tender minyak mentah, produk kilang, hingga pengangkutan.

Akibatnya, proses pengadaan diduga tidak berjalan secara kompetitif karena adanya pengaturan dalam proses tender dan informasi mengenai nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Kondisi tersebut kemudian menyebabkan harga pengadaan menjadi lebih tinggi dari seharusnya.

Kejaksaan Agung menduga adanya persekongkolan yang menghasilkan kesepakatan kerja sama antara Petral dengan perusahaan yang berkaitan dengan Riza Chalid untuk memasok produk kilang minyak dalam periode 2012 hingga 2014.

Dugaan praktik tersebut disebut berdampak pada rantai pasok bahan bakar minyak (BBM) yang semakin panjang.

Selain itu, proses pengadaan yang tidak kompetitif diduga turut berpengaruh terhadap meningkatnya harga produk BBM seperti Ron 88 atau Premium dan Ron 92 atau Pertamax.

Hingga saat ini, penyidik Kejaksaan Agung masih terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah pihak yang dinilai mengetahui maupun memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan minyak mentah di Petral.

Pemeriksaan terhadap Sudirman Said menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mengungkap secara lebih lengkap dugaan penyimpangan dalam tata kelola pengadaan minyak mentah tersebut.* (cn/ad)

KUPANG — Status hukum penyanyi Piche Kota dalam kasus dugaan tindak asusila kembali menjadi sorotan setelah hakim mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukannya.

Tim kuasa hukum Piche Kota menyebut putusan tersebut membatalkan penetapan tersangka, penahanan, hingga penundaan penanganan perkara yang sebelumnya dilakukan oleh penyidik.

Baca Juga:

• Ada Dugaan BBM Berkurang Saat Pengiriman ke SPBU, Ini Alasan Polda Sumut Belum Ambil Langkah Hukum

"Dalam praperadilan ini, hakim mengabulkan seluruh dalil permohonan kami karena memang sejak awal ada anomali dalam proses hukum ini," ujar Cosmas dalam wawancara melalui Zoom, Kamis (16/7/2026).

Menurut Cosmas, hakim menemukan adanya persoalan prosedur administrasi dalam proses penyidikan yang dilakukan terhadap kliennya.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan hakim, kata dia, adalah penetapan tersangka terhadap Piche Kota yang dilakukan sebelum surat perintah penyidikan diterbitkan.

"Ada penetapan tersangka yang mendahului surat perintah penyidikan. Mestinya surat perintah penyidikan terlebih dahulu baru ada penetapan tersangka," jelasnya.

Selain itu, pihak kuasa hukum juga menghadirkan saksi serta berita acara pemeriksaan tambahan yang menyatakan bahwa Piche Kota tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut.

Atas dasar pertimbangan tersebut, hakim kemudian menyatakan penetapan tersangka, penahanan, serta penundaan penanganan perkara terhadap Piche Kota tidak sah dan batal demi hukum.

Cosmas menegaskan bahwa saat ini Piche Kota hanya menjalankan kewajibannya sebagai saksi dalam perkara yang menjerat terdakwa lain.

"Perlu kami tegaskan, Piche hadir sebagai saksi, bukan tersangka dalam perkara ini," tegasnya.

Kasus yang menyeret nama Piche Kota bermula dari laporan seorang siswi SMA berinisial ACT (16) pada 13 Januari 2026.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang disebut terjadi di sebuah hotel di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Dalam proses penyidikan awal, polisi kemudian menetapkan tiga orang sebagai tersangka, termasuk Piche Kota, setelah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan sejumlah alat bukti.

Salah satu tersangka bahkan sempat melarikan diri ke Timor Leste sebelum akhirnya berhasil diamankan.

Sebelumnya, Piche Kota sempat memberikan klarifikasi melalui media sosial pribadinya pada Februari 2026.

Dalam pernyataannya, ia membantah tuduhan bahwa dirinya melakukan tindakan pemerkosaan.

Namun, ia menyatakan tetap siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.

"Saya tidak melakukan hal seperti yang dituduhkan. Saya akan tetap kooperatif dan menghormati proses hukum," ujar Piche dalam klarifikasinya saat itu.

Piche Kota kemudian resmi ditahan oleh Polres Belu pada 11 Maret 2026 setelah dinyatakan dalam kondisi kesehatan yang memungkinkan untuk menjalani proses hukum.

Namun, pada Mei 2026, masa tahanannya berakhir sementara berkas perkara belum dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan.

Piche akhirnya keluar dari tahanan meski saat itu status hukumnya masih sebagai tersangka.

Kondisi tersebut terjadi setelah adanya perubahan keterangan korban dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lanjutan.

Kini, setelah putusan praperadilan dikabulkan, pihak kuasa hukum Piche Kota menyatakan status tersangka dan sejumlah tindakan hukum terhadap kliennya tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

Meski demikian, proses hukum terhadap perkara utama yang melibatkan terdakwa lain tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.* (tb/ad)

JAKARTA — Sebuah foto lama Lionel Messi bersama Lamine Yamal kembali mencuri perhatian publik menjelang pertandingan final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dan Spanyol.

Foto tersebut menjadi sorotan setelah UNICEF membagikan kembali dokumentasi langka yang memperlihatkan Lionel Messi saat masih muda sedang memandikan bayi Lamine Yamal dalam sebuah kegiatan amal lebih dari 18 tahun lalu.

Baca Juga:

• FIFA Selidiki Selebrasi Argentina yang Bentangkan Spanduk Berbau Politik soal Malvinas Usai Kalahkan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

Dalam foto itu, Lamine Yamal yang saat itu masih bayi terlihat bersama ibunya, Sheila Ebana.

Keduanya menjadi bagian dari kegiatan sosial yang diselenggarakan UNICEF.

Tidak disangka, dalam kegiatan tersebut mereka bertemu dengan Lionel Messi yang saat itu masih menjadi pemain muda berbakat di akademi Barcelona.

Momen pertemuan tersebut kemudian diabadikan dalam sebuah foto yang kini kembali viral karena mempertemukan dua generasi bintang sepak bola dunia.

Dalam potret tersebut, bayi Yamal tampak tersenyum saat berinteraksi dengan Messi.

Sementara Messi terlihat tersenyum sambil menggenggam tangan sang bayi.

UNICEF memastikan foto tersebut bukan hasil rekayasa maupun editan.

"Ya, foto-foto yang Anda lihat itu nyata. Lebih dari 18 tahun yang lalu, seorang bayi bernama Lamine Yamal dan ibunya Sheila bertemu Lionel Messi dalam sesi pemotretan penggalangan dana UNICEF," tulis UNICEF.

UNICEF juga menyoroti perjalanan luar biasa Messi dan Yamal yang kini sama-sama menjadi inspirasi bagi jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola.

Sementara Lamine Yamal muncul sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di era modern.

Selain prestasi di lapangan, keduanya juga memiliki peran sosial melalui keterlibatan mereka sebagai Duta Budi UNICEF.

"Hari ini, pencapaian mereka di lapangan menginspirasi jutaan orang. Di luar lapangan, Messi dan Lamine Yamal menggunakan suara dan platform mereka sebagai Duta Budi UNICEF untuk mendukung dan mendorong anak-anak di seluruh dunia," tulis UNICEF.

UNICEF menyebut tujuan utama keterlibatan keduanya adalah membantu anak-anak agar dapat bertahan, berkembang, dan mencapai potensi terbaik mereka.

"Kami bangga memiliki mereka dalam tim kami," lanjut UNICEF.

Cerita foto masa lalu tersebut menjadi semakin menarik karena Messi dan Yamal kini akan berhadapan langsung dalam panggung terbesar sepak bola dunia.

Argentina dan Spanyol akan bertemu pada final Piala Dunia 2026 yang berlangsung Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Pertandingan ini menjadi momen spesial karena mempertemukan Lionel Messi, kapten sekaligus ikon Argentina, dengan Lamine Yamal, pemain muda yang kini menjadi andalan Timnas Spanyol.

Perjalanan kedua tim menuju final juga berlangsung dramatis.

Spanyol memastikan tiket final setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada semifinal.

Gol kemenangan La Furia Roja dicetak melalui penalti Mikel Oyarzabal dan gol Pedro Porro.

Sementara itu, Argentina melaju ke partai puncak setelah menyingkirkan Inggris dengan kemenangan 2-1 di semifinal.

Argentina sempat tertinggal melalui gol Anthony Gordon pada menit ke-55.

Namun, tim asuhan Lionel Scaloni mampu membalikkan keadaan melalui gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez setelah menerima assist dari Lionel Messi.

Kini, dunia sepak bola akan menyaksikan pertemuan dua sosok yang memiliki cerita unik.

Seorang legenda yang pernah menggendong bayi, dan bayi tersebut yang kini tumbuh menjadi pesaingnya di final Piala Dunia.* (d/ad)

MEDAN — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara belum juga berakhir.

Hingga Jumat (17/7/2026), antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sementara distribusi BBM belum sepenuhnya kembali normal.

Baca Juga:

• Japorman Saragih Ingatkan Elite PDIP Sumut: Jangan Lupakan Sejarah Perjuangan Partai

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengaku telah menerima informasi terkait dugaan tersebut, namun belum mengambil langkah hukum karena belum adanya laporan resmi dari pihak terkait.

Karo Ops Polda Sumut Kombes Dwi Tunggal Jaladri mengatakan, pihak kepolisian masih menunggu laporan dari Pertamina maupun pemilik SPBU untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran dalam distribusi BBM.

"Belum ada laporan. Tapi kalau pemiliknya tidak lapor, kita tidak bisa. Karena yang tahu dia kurang berapa, ini berapa kan harus ada pengukuran T1, T2-nya," kata Dwi, Kamis (16/7/2026).

Menurutnya, jika nantinya ditemukan indikasi pidana, penanganan kasus akan dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut.

"Itu tugas Krimsus. Jadi laporan dulu dari pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak, hanya dia tidak lapor, kita tidak bisa," ujarnya.

Sebelumnya, Polda Sumut telah melakukan rapat koordinasi bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta sejumlah instansi terkait untuk mencari penyebab kelangkaan BBM.

Dari hasil koordinasi tersebut, polisi mendapatkan informasi mengenai adanya beberapa persoalan, mulai dari pemberhentian sejumlah awak mobil tangki hingga dugaan penyusutan jumlah BBM saat proses pengiriman.

Kombes Dwi Tunggal Jaladri menyebut, pihak SPBU sebelumnya mengeluhkan adanya perbedaan jumlah BBM antara saat dikirim dari depot Pertamina dan ketika tiba di SPBU.

"Hasil daripada rapat koordinasi yang pertama itu ada pemutusan hubungan kerja dari Pertamina terutama untuk awak muatan transportir," kata Dwi.

Ia menjelaskan, terdapat laporan mengenai keterlambatan pengiriman BBM yang seharusnya bisa ditempuh dalam waktu dua jam, namun dalam praktiknya bisa mencapai dua setengah jam.

Selain itu, terdapat dugaan penyusutan jumlah BBM berdasarkan pengukuran antara titik awal pengiriman dan saat sampai di SPBU.

Dugaan penyimpangan distribusi BBM bukan kali pertama terjadi di Sumatera Utara.

Sebelumnya, Polrestabes Medan mengungkap kasus penyelewengan BBM bersubsidi di salah satu SPBU Jalan Gajah Mada, Kota Medan.

Dalam kasus tersebut, empat orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memasukkan BBM subsidi jenis Bio Solar ke tangki yang seharusnya berisi Dexlite.

Selain itu, polisi juga pernah melakukan penyegelan terhadap SPBU di Jalan Flamboyan Raya, Medan, karena ditemukan dugaan pengoplosan BBM subsidi jenis Pertalite dengan bensin ilegal.

Di tengah polemik kelangkaan BBM, seorang awak mobil tangki (AMT) atau sopir truk tangki Pertamina yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkap dugaan adanya persoalan internal dalam distribusi BBM.

Ia membantah adanya informasi bahwa para sopir melakukan mogok kerja massal.

"AMT ready semua ya. Nggak ada itu yang katanya mogok kerja. Bahkan sampai perbantuan dari Aceh sana, AMT dipanggil. Sampai sana dipanggil kemari. Pergi kemari pun bukan kerja. Nggak ada. Duduk-duduk di kantin aja kadang," ujarnya.

Menurutnya, kelangkaan BBM bukan karena stok yang tidak tersedia, melainkan karena adanya pembatasan pengiriman ke sejumlah SPBU.

"SPBU minta BBM Pertalite 24 ribu liter, tapi dikirim 8 ribu liter. Dijatah sama Pertamina. Ibaratnya kalau kelen mau minyak, kelen beli BBM Pertamax. Jadi Pertamax dibeli masyarakat mau nggak mau, walaupun mahal," ungkapnya.

Namun, pernyataan tersebut merupakan klaim dari seorang sopir tangki dan belum mendapat pembuktian maupun konfirmasi resmi dari pihak Pertamina.

Kelangkaan BBM turut berdampak terhadap masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan.

Sejumlah pengemudi becak motor dan ojek online mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.

Roy, seorang penarik becak motor, mengatakan antrean panjang membuat aktivitasnya terganggu.

"4 jam aku ngantri itu sudah motong-motong. Sudah seminggu seperti ini kesulitan dapat BBM," keluh Roy.

Hal serupa disampaikan Rudi Hartono. Ia berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan distribusi agar masyarakat kecil tidak semakin terdampak.

"Aku sudah 2 jam belum dapat giliran juga masih ngantri. Tolong sama pemerintah di normalkan lagi karena posisinya kami ini mau cari makan. Mau ngantar dan jemput anak sekolah (sewa) pun susah," katanya.

Sementara itu, Ramadhan, seorang pengemudi ojek online, mengaku harus menunggu sekitar tiga jam untuk mendapatkan Pertalite.

"Jantungan juga kalau sudah dekat gini karena takut kehabisan. Sudah 3 jam mengantri aku bang. Kita ojol sekarang ini matikan aplikasi karena takut customer kelamaan menunggu," ujarnya.

Hingga kini, pemerintah daerah bersama Pertamina dan aparat keamanan masih berupaya memulihkan distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat Sumatera Utara kembali terpenuhi.* (tm/ad)

MEDAN — Mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Japorman Saragih, mengingatkan para elite partai agar tidak melupakan sejarah panjang perjuangan yang telah dibangun para kader sejak masa awal berdirinya PDI hingga menjadi PDI Perjuangan.

Japorman menegaskan, kecintaannya terhadap partai berlambang banteng moncong putih itu merupakan komitmen yang akan ia pegang hingga akhir hayat.

Baca Juga:

• Mengenal TB Simatupang, Jenderal Intelektual Asal Sumatera Utara yang Namanya Diabadikan Jadi Jalan di Medan

"Perjuangan yang kami lakukan bersama kawan-kawan di Sumatera Utara mulai dari masa PDI, PDI Pro Mega hingga PDI Perjuangan didasarkan militansi dan loyalitas kepada ajaran Marhaenisme Bung Karno. Sampai detik ini pun saya tetap hormat dan tunduk dengan perintah Ibu Megawati Soekarnoputri," tegas Japorman Saragih kepada wartawan di Medan, Jumat (17/7/2026).

Menurut Japorman, perjalanan panjang PDI Perjuangan tidak lepas dari perjuangan para kader dan simpatisan yang menghadapi berbagai tekanan politik pada masa lalu.

Ia menyebut banyak masyarakat yang tetap bertahan mendukung partai meski harus menghadapi intimidasi, kehilangan pekerjaan, hingga mengalami tekanan dari pihak berkuasa.

Ia mengatakan, semangat militansi tersebut menjadi bagian dari sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh generasi penerus partai.

Japorman juga mengingat kembali proses pembangunan kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara di Jalan Djamin Ginting, Medan.

Menurut dia, berdirinya kantor tersebut merupakan hasil kerja bersama dan semangat gotong royong banyak pihak.

Ia mengenang adanya peran seorang pengusaha asal Tanah Karo bermarga Kembaren yang bersedia memberikan lahan dengan harga jauh di bawah harga pasar karena memiliki kepedulian terhadap perjuangan partai.

"Saya ingat betul bagaimana saya bersama kader militan Medan Roby Barus meyakinkan pemilik tanah untuk melepaskan demi berdirinya kantor DPD. Dan kita semua bangga karena ini menjadi kantor DPD yang resmi milik partai, tidak lagi menyewa," ucap Japorman.

Ia menegaskan, tidak ada satu pun individu yang bisa mengklaim sebagai pihak paling berjasa dalam pembangunan kantor tersebut.

Menurutnya, keberadaan kantor DPD merupakan hasil kerja kolektif seluruh kader dan simpatisan.

Meski demikian, Japorman mengaku tidak ingin memperbesar persoalan terkait catatan keuangan pembangunan kantor DPD.

Namun, ia merasa ada sikap kurang responsif dari sebagian pengurus yang menurutnya terkesan mengabaikan persoalan tersebut.

Japorman menjelaskan, saat dirinya menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut dan tengah menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia diminta mengembalikan dana sebesar Rp150 juta yang merupakan bantuan dari Gubernur Sumatera Utara saat itu, Gatot Pujo Nugroho, untuk pembangunan kantor partai.

Karena kas DPD saat itu tidak tersedia, Japorman mengambil inisiatif menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu untuk mengembalikan dana tersebut ke kas negara.

Setelah itu, ia menjalani proses hukum hingga akhirnya ditahan dan divonis bersama sejumlah anggota DPRD Sumut.

Japorman mengatakan, setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan pada 2022, ia sempat mempertanyakan kemungkinan pengembalian uang pribadi yang telah digunakan untuk mengganti dana tersebut.

Namun, ia merasa tidak memperoleh respons yang sesuai harapan.

"Sebenarnya saya tidak mempersoalkan uang yang Rp150 juta itu. Bukan mengecilkan nilainya tetapi aneh rasanya jika saya mempersoalkan itu sementara sumbangan pribadi saya untuk pembangunan kantor DPD jauh di atas itu. Tetapi yang saya persoalkan adalah respon pengurus DPD yang kesannya tidak menghargai," tegas Japorman.

Menurutnya, apabila pengurus menyampaikan secara terbuka bahwa kondisi keuangan partai belum memungkinkan untuk mengembalikan dana tersebut, ia dapat memahami hal itu.

"Andai saja mereka menyatakan secara terbuka dan baik-baik serta mengakui DPD tidak memiliki dana untuk mengembalikannya mungkin saya bisa terima," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Japorman mengutip pesan Presiden pertama RI Soekarno tentang pentingnya memahami sejarah perjuangan bangsa.

Ia menyebut prinsip Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah) harus menjadi pengingat bagi para pengurus dan kader partai agar tidak melupakan perjalanan panjang organisasi.

Menurut Japorman, sejarah bukan hanya catatan masa lalu, tetapi menjadi pedoman bagi partai dalam menentukan arah perjuangan ke depan.

Ia berharap para elite partai dapat mempelajari, menghargai, serta menjadikan sejarah perjuangan sebagai landasan dalam menjalankan roda organisasi.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN — Penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024 memasuki tahap baru.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu Selatan resmi melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (16/7/2026).

Baca Juga:

• Dana Desa Dipakai untuk Biayai Selingkuhan, Eks Kades di Langkat Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Dalam tahap ini, penyidik menyerahkan tersangka berinisial YML (31), warga Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kasus yang menjerat YML berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan dan penyaluran bantuan pada program rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang dikelola Dinas Sosial Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan hasil penyidikan, tim penyidik Kejari Labuhanbatu Selatan menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Beberapa dugaan penyimpangan yang ditemukan antara lain ketidaksesuaian data penerima manfaat bantuan rehabilitasi sosial, adanya kegiatan yang diduga tidak pernah dilaksanakan namun anggarannya tetap dicairkan, serta penggunaan bon maupun kuitansi yang diduga tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Selain itu, penyidik juga menemukan indikasi adanya penggelembungan harga atau mark-up dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial.

Dugaan penyimpangan tersebut diduga menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara.

Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka Aretha dan Rekan melalui Surat Nomor: 00053/2.1349/AL/0287/1/XI/2025, nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1.903.371.836 atau sekitar Rp1,9 miliar.

Dengan dilaksanakannya penyerahan tersangka dan barang bukti, perkara tersebut kini resmi memasuki tahap penuntutan.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum akan mempersiapkan surat dakwaan sebagai dasar pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk menjalani proses persidangan.

Tahap II ini menjadi tanda bahwa proses penyidikan telah selesai dan perkara akan berlanjut pada tahap pembuktian di pengadilan.

Seluruh fakta, keterangan saksi, serta alat bukti nantinya akan diuji secara terbuka di hadapan majelis hakim sesuai dengan proses hukum yang berlaku.* (sp/ad)

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Langkat, Brilliantony Dwi Putra Hardiyanto, membacakan tuntutan tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (16/7/2026).

Baca Juga:

• Mengenal TB Simatupang, Jenderal Intelektual Asal Sumatera Utara yang Namanya Diabadikan Jadi Jalan di Medan

Selain hukuman badan, jaksa juga meminta agar Nazrul Hapis membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp387.012.800.

"Dengan ketentuan, apabila setelah berkekuatan hukum tetap paling lama satu bulan tidak dibayar, maka harta disita dan dilelang, apabila tidak mencukupi diganti kurungan selama 1 tahun 6 bulan," kata jaksa.

Dalam perkara ini, jaksa menyebut Nazrul Hapis tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang dikuasainya saat menjabat sebagai Kepala Desa Serapuh Asli, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Dana desa tersebut disebut tidak pernah dilaporkan penggunaannya dan tidak dikembalikan ke kas desa.

Berdasarkan dakwaan, dana desa itu diduga digunakan terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, termasuk membiayai kebutuhan pribadi.

Jaksa menyebut sebagian dana tersebut digunakan untuk membayar kuasa hukum yang mendampingi terdakwa dalam persoalan atau konflik yang terjadi di Desa Serapuh Asli.

Selain itu, terdakwa juga diduga menggunakan uang tersebut untuk membayar sewa rumah dan membiayai kehidupan seorang wanita bernama Nur Riza Ridhani yang disebut sebagai selingkuhannya.

Untuk menutupi dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, Nazrul Hapis disebut memerintahkan sejumlah perangkat desa membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Dokumen tersebut diduga dibuat menggunakan kuitansi dan stempel palsu sehingga seolah-olah kegiatan telah berjalan sesuai anggaran.

Beberapa perangkat desa yang disebut dalam perkara tersebut yakni Sekretaris Desa Serapuh Asli Muha Muhammad Sulaiman Yaqub, Kaur Keuangan Ismail, Kasi Pemerintahan Sri Wahyuni, serta Operator Desa Yuliani Kartika.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara (PPKN) Pengelolaan Dana Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Tahun Anggaran 2022 hingga 2024, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp387.012.800.

Dalam pertimbangannya, jaksa menyampaikan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal yang memberatkan, terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta telah menikmati uang yang berasal dari kerugian negara.

"Hal meringankan, terdakwa sopan, belum pernah dihukum, menyesali dan mengakui perbuatannya," ujar jaksa.

Jaksa menilai perbuatan Nazrul Hapis telah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Usai mendengarkan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Hendra Hutabarat memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya.

Persidangan kemudian ditutup dan akan kembali dilanjutkan sesuai jadwal yang ditetapkan majelis hakim.* (tm/ad)

JAKARTA — Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, membantah kabar mengenai pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan nilai mencapai Rp1,8 triliun dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Joao menilai informasi tersebut tidak memiliki dasar data yang kuat

Baca Juga:

• TNI Jadi Sopir Truk BBM di Sumut, Istana Buka Suara

Menurut Joao, penyampaian informasi tanpa memastikan kebenaran data dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Kita perhatiin ya maksudnya melihat bahwa anggota Dewan kita berani bicara di publik tanpa mendapatkan data-data yang prudent sehingga sebetulnya sikap-sikap beliau seperti itu sangat merendahkan dan tidak menjunjung tinggi kehormatan badan Dewan Perwakilan Rakyat," ujar Joao usai menghadiri Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).

Joao mengatakan, saat ini seluruh pihak seharusnya fokus mendukung program pemberdayaan ekonomi desa, bukan menyebarkan informasi yang berpotensi menjadi fitnah.

Menurutnya, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa sehingga perlu dukungan bersama.

"Kebenarannya (pengadaannya) tinggal ditanya kepada beliau saja datanya dari mana," kata Joao.

Saat ditanya apakah informasi tersebut dapat disebut sebagai data yang tidak akurat, Joao tidak secara langsung menyatakan hal tersebut.

"Kalau saya bilang bodong, anda provokasi, tapi sepertinya begitu juga (bodong) sih," ujar Joao kepada wartawan.

Joao memastikan PT Agrinas Pangan Nusantara telah memiliki perencanaan terkait pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ia menjelaskan, terdapat 26 jenis sarana dan prasarana yang masuk dalam perencanaan, termasuk kendaraan operasional seperti mobil pikap.

"Ada 26 jenis sarana-prasarana yang diadakan di Agrinas. Rincian detailnya nanti mungkin bisa baca di kemarin waktu saya kasih di salah satu media sosial, itu kan saya sempat di-broadcast, itu di situ ada detail," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pengadaan 1,8 juta kipas angin tersebut bukan dilakukan oleh Kementerian Koperasi.

Ia mengaku belum mengetahui secara pasti informasi mengenai proyek yang ramai diperbincangkan tersebut.

"Kemudian juga soal kipas angin ini saya enggak tahu. Ini kan pengadaannya bukan di kami, Pak," ujar Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/7).

Ferry juga menjelaskan, apabila kipas angin yang dimaksud merupakan tipe tertentu dengan spesifikasi khusus, harga per unitnya bisa berbeda jauh dari produk biasa di pasaran.

"Rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini Rp11.464.000. Tapi itu saya enggak tahu persis," katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mempertanyakan kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun.

Menurut Mufti, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah terkait informasi tersebut.

"Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp1,8 triliun. Lalu dari isu ini kami mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini," ujar Mufti.

Ia menilai nilai anggaran yang beredar tidak sesuai dengan harga kipas angin yang umum ditemukan masyarakat.

Mufti mengatakan, berdasarkan penelusurannya di sejumlah platform perdagangan elektronik, kipas angin berdiri dari merek ternama dijual dengan harga sekitar Rp300 ribu hingga Rp338 ribu per unit.

"Artinya, kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, bahkan 1,8 juta, pastinya jauh lebih murah dari Rp300 ribu yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia," ujarnya.

Hingga kini, isu pengadaan kipas angin tersebut masih menjadi perhatian publik.

Pihak Agrinas menegaskan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tetap berjalan dengan perencanaan sarana dan prasarana yang telah disusun.* (tm/ad)

MEDAN — Warga Sumatera Utara, khususnya masyarakat Kota Medan, tentu sudah tidak asing dengan nama TB Simatupang.

Nama tersebut menjadi salah satu ruas jalan yang cukup dikenal di kawasan Medan Sunggal, mulai dari Terminal Pinang Baris hingga persimpangan Jalan Sunggal dengan PDAM Tirtanadi.

Baca Juga:

• TNI Jadi Sopir Truk BBM di Sumut, Istana Buka Suara

Di balik nama tersebut terdapat sosok besar dalam sejarah Indonesia.

Ia adalah salah satu tokoh militer nasional yang dikenal sebagai jenderal intelektual karena memiliki pemikiran maju mengenai profesionalisme tentara dan pembangunan institusi pertahanan.

TB Simatupang merupakan singkatan dari Tahi Bonar Simatupang, seorang putra daerah Sumatera Utara yang lahir di Sidikalang, Kabupaten Dairi, pada 28 Januari 1920.

Ia berasal dari keluarga Batak Toba yang menjunjung tinggi pendidikan.

Ayahnya, Mangaradja Soaduon Simatupang, merupakan pegawai pemerintahan pada masa Hindia Belanda.

Lingkungan keluarga tersebut membentuk TB Simatupang menjadi sosok yang memiliki perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan.

Sejak muda, TB Simatupang mendapatkan pendidikan di sekolah Belanda sebelum melanjutkan ke Koninklijke Militaire Academie (KMA) di Bandung, sebuah akademi militer yang didirikan pemerintah kolonial Belanda.

Namun, pendidikannya tidak selesai karena situasi perang dunia dan masuknya Jepang ke Indonesia pada 1942.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, TB Simatupang memilih bergabung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Saat itu, Indonesia menghadapi tantangan besar karena belum memiliki kekuatan militer yang tertata.

Tentara Indonesia berasal dari berbagai kelompok, mulai dari bekas tentara PETA, KNIL, laskar rakyat, hingga para pemuda pejuang.

Dalam kondisi tersebut, TB Simatupang menjadi salah satu perwira yang ikut membangun sistem militer Indonesia agar lebih profesional.

Ia bekerja bersama Panglima Besar Jenderal Soedirman dan sejumlah perwira lainnya untuk memperkuat organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menjadi Kepala Staf Angkatan Perang RI

Karier TB Simatupang mencapai puncaknya ketika ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia (KSAP) pada periode 1949–1954.

Jabatan tersebut merupakan posisi penting karena saat itu ia bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh kekuatan angkatan bersenjata Indonesia dalam masa transisi setelah pengakuan kedaulatan.

Saat memimpin, TB Simatupang mendorong berbagai pembaruan dalam tubuh militer, seperti memperkuat profesionalisme prajurit, membangun organisasi yang lebih terstruktur, meningkatkan pendidikan perwira, serta menyusun strategi pertahanan yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Bagi TB Simatupang, kekuatan militer tidak hanya bergantung pada jumlah pasukan dan senjata, tetapi juga kualitas manusia yang menjalankannya.

Menurut pemikirannya, seorang prajurit harus memiliki kemampuan intelektual, moral yang kuat, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa.

Pemikir Militer yang Banyak Menulis

Selain dikenal sebagai seorang jenderal, TB Simatupang juga dikenal sebagai pemikir dan penulis produktif.

Dalam berbagai tulisannya, ia menekankan bahwa tentara harus menjadi institusi profesional yang tetap berada dalam sistem demokrasi dan tunduk kepada pemerintahan yang sah.

Pemikirannya dianggap cukup maju karena berbicara mengenai hubungan antara militer, negara, dan masyarakat.

Ia meyakini bahwa tentara tidak hanya bertugas dalam peperangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjaga pembangunan bangsa.

Perjalanan Setelah Pensiun

Setelah tidak lagi aktif di dunia militer, TB Simatupang tetap memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Ia aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, termasuk di lingkungan Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI) yang kini dikenal sebagai Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

Ia juga banyak menulis mengenai hubungan antara iman, kebangsaan, kepemimpinan, dan pembangunan masyarakat.

Alasan Nama TB Simatupang Dijadikan Nama Jalan

Penggunaan nama TB Simatupang sebagai nama jalan merupakan bentuk penghormatan negara terhadap jasa dan pengabdiannya.

Di Kota Medan, Jalan TB Simatupang menjadi pengingat bahwa Sumatera Utara pernah melahirkan tokoh nasional yang memiliki peran besar dalam sejarah Indonesia.

Penamaan jalan dengan nama pahlawan dan tokoh nasional merupakan salah satu cara menjaga ingatan masyarakat terhadap perjuangan dan kontribusi mereka bagi bangsa.

Warisan Pemikiran TB Simatupang

Warisan terbesar TB Simatupang bukan hanya pangkat militernya, tetapi juga gagasannya mengenai pentingnya membangun institusi pertahanan yang profesional.

Ia percaya bahwa seorang pemimpin harus memiliki tiga nilai utama, yakni:

- Integritas moral;
- Kemampuan intelektual;
- Dedikasi kepada bangsa dan negara.

Pemikiran tersebut membuat TB Simatupang tetap dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah militer Indonesia.

TB Simatupang wafat di Jakarta pada 1 Januari 1990 dalam usia 69 tahun.

Meski telah puluhan tahun berlalu, namanya tetap hidup melalui berbagai karya, pemikiran, dan penghormatan yang diberikan negara.

Bagi masyarakat Sumatera Utara, TB Simatupang menjadi bukti bahwa seorang putra daerah mampu memberikan pengaruh besar bagi Indonesia melalui ilmu, kepemimpinan, dan pengabdian.* (tm/ad)

MEDAN – Pemerintah angkat bicara mengenai langkah pengerahan prajurit TNI untuk membantu mengemudikan truk tangki bahan bakar minyak (BBM) di Sumatera Utara (Sumut) di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan keterlibatan personel TNI bukan berkaitan dengan persoalan militer, melainkan sebagai upaya memastikan distribusi BBM kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.

Baca Juga:

• Tersangka Don Ritto Dilimpahkan ke Kejagung Hari Ini, Kuasa Hukum Bantah Dugaan TPPU

Menurut Prasetyo, kehadiran prajurit TNI sebagai pengemudi truk tangki BBM dilakukan untuk membantu memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

"Untuk memastikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat semua terpenuhi," imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut persoalan antrean BBM di sejumlah SPBU bukan disebabkan oleh keterbatasan stok.

Menurut Bobby, berdasarkan hasil koordinasi dengan Pertamina, masalah utama berada pada proses distribusi karena adanya penghentian kerja massal pengemudi mobil tangki BBM.

"Yang saya sampaikan dari hasil koordinasi dengan pihak Pertamina itu bukan kelangkaan BBM-nya. Tapi pengemudi yang antar BBM-nya terjadi pemberhentian massal," kata Bobby saat ditemui di Kantor Pemprov Sumut, Selasa (14/7/2026).

Bobby menjelaskan, kondisi tersebut membuat sejumlah truk pengangkut BBM tidak dapat beroperasi sehingga berdampak pada pasokan ke SPBU.

"Karena ada pemberhentian massal, truk pengangkutnya tidak bisa beroperasi. Maka dari itu kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina, petugas TNI dan Polisi untuk menjadi driver dan mengantar serta mengecek pengamanan pasokan BBM," jelasnya.

Selain membantu mengemudikan kendaraan tangki, personel TNI dan Polri juga bertugas menjaga keamanan selama proses distribusi BBM dari terminal menuju SPBU.

Meski bantuan personel TNI-Polri telah dikerahkan, antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah SPBU di Kota Medan dan wilayah lain di Sumatera Utara.

Beberapa SPBU bahkan sempat menghentikan operasional karena stok BBM kosong.

Di kawasan Jalan Jamin Ginting, Medan, sejumlah SPBU dilaporkan tidak melayani pembelian karena ketersediaan BBM terbatas.

Sementara itu, antrean panjang kendaraan terjadi di beberapa SPBU lain, mulai dari kendaraan roda dua, mobil pribadi, hingga kendaraan berat seperti truk dan kontainer.

Di sejumlah lokasi, pengendara harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, khususnya jenis Solar.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) sebelumnya menyampaikan bahwa kondisi antrean terjadi akibat peningkatan konsumsi BBM masyarakat setelah masa libur sekolah.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan lonjakan kebutuhan tersebut membuat distribusi harus menyesuaikan kapasitas angkutan.

"Kami menyadari masyarakat harus mengeluarkan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM, termasuk para pengemudi angkutan umum, pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Atas kondisi tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara yang terdampak," ujarnya.

Menurut Fahrougi, peningkatan konsumsi BBM membutuhkan penyesuaian jumlah perjalanan mobil tangki agar distribusi kembali seimbang dengan kebutuhan masyarakat.

Polda Sumatera Utara juga menyiapkan 10 personel yang memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan tangki BBM untuk membantu mempercepat distribusi energi.

Kepala Biro Operasi Polda Sumut Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri mengatakan langkah tersebut merupakan solusi sementara agar pasokan BBM tetap berjalan.

"Kami menyiapkan tambahan 10 personel Polri untuk membantu sebagai pengemudi kendaraan tangki BBM. Ini merupakan langkah sementara agar distribusi BBM tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," ujarnya.

Ia memastikan personel yang ditugaskan telah mendapatkan pelatihan khusus serta memahami prosedur keselamatan dalam pengoperasian kendaraan tangki BBM.

Di tengah polemik distribusi BBM, seorang awak mobil tangki (AMT) PT Pertamina yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan pandangan berbeda.

Ia membantah adanya aksi mogok massal pengemudi tangki BBM dan menyebut sebagian besar AMT masih siap bekerja.

"AMT ready semua ya. Nggak ada itu yang katanya mogok kerja. Bahkan sampai perbantuan dari Aceh sana, AMT dipanggil. Sampai sana dipanggil kemari. Pergi kemari pun bukan kerja. Nggak ada. Duduk-duduk di kantin aja kadang," ujarnya.

Ia menduga persoalan BBM bukan terletak pada ketersediaan stok, melainkan adanya masalah internal dalam sistem distribusi.

Namun, tudingan tersebut belum dibuktikan secara resmi dan masih membutuhkan pendalaman dari pihak terkait.

Sopir tersebut juga berharap pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh agar persoalan distribusi BBM tidak kembali terjadi dan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak.* (tm/ad)

JAKARTA – Kuasa hukum advokat Don Ritto, Handika Hanggowongso, memastikan kliennya akan diserahkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat, 17 Juli 2026.

Don Ritto diketahui merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan sejumlah kasus besar, yakni dugaan korupsi di PT Asabri, dugaan korupsi tata kelola batu bara di PT PLN (Persero), serta dugaan korupsi di anak usaha PT Krakatau Steel.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Terima Kunjungan Kanwil Imigrasi Sumut, Bahas Potensi Investasi dan Pelayanan Keimigrasian

"Insyallah [dibawa dan diserahkan ke Kejaksaan Agung pada hari ini]," ujar Handika, Jumat (17/7/2026).

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan pihaknya akan menerima pelimpahan tersangka Don Ritto pada siang hari.

"Rencananya setelah salat Jumat," ujar Anang.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Don Ritto melalui kuasa hukumnya tetap membantah dugaan polisi terkait asal-usul uang yang ditemukan di Cafe de'Clan Signature dan Koin Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Handika menyebut dua tempat usaha tersebut memang milik Don Ritto.

Namun, ia menegaskan uang yang berada di lokasi tersebut merupakan hasil kegiatan usaha dan tidak berkaitan dengan praktik pencucian uang.

Menurut Handika, dana yang disimpan di kafe dan tempat penukaran uang tersebut merupakan bagian dari kerja sama bisnis dengan seorang pengusaha untuk pembangunan pelabuhan di Kalimantan Timur.

"Klien kami bisa memastikan seluruh uang tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus yang dituduhkan polisi," kata Handika.

Handika juga menyampaikan bahwa Don Ritto memang mengenal Febrie Adriansyah.

Namun, hubungan tersebut disebut tidak berkaitan dengan bisnis maupun kepentingan yang berhubungan dengan tindak pidana.

Ia menegaskan Don Ritto tidak memiliki peran dalam tiga perkara korupsi yang kini menjeratnya.

Dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU PT Asabri, Handika menyebut kliennya hanya memiliki peran pasif.

Ia juga memastikan Don Ritto tidak mengenal pengusaha Tan Kian yang turut disebut dalam perkembangan kasus tersebut.

"Pak Idon (Don Ritto) tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu," ujar Handika.

Sementara terkait dugaan korupsi tata kelola batu bara di PT PLN, Handika mengatakan Don Ritto tidak memahami perkara tersebut dan tidak pernah berhubungan dengan pihak-pihak yang kini diperiksa penyidik.

Begitu pula dengan dugaan korupsi dan TPPU terkait penyelesaian kewajiban PT CBS kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI), Handika menegaskan kliennya tidak memiliki keterkaitan.

"Itu juga sama, Pak Idon (Don Ritto) tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, mengerti aja tidak. Kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan," ujar Handika.

Kasus ini kini memasuki tahap pelimpahan tersangka dari penyidik Polri kepada Kejaksaan Agung untuk proses hukum lanjutan.

Sementara pihak Don Ritto tetap menyatakan keberatan atas tuduhan yang dialamatkan kepada kliennya dan akan menempuh pembelaan melalui proses hukum yang berlaku.* (bb/ad)

JAKARTA – Harga sejumlah bahan pangan strategis masih menjadi perhatian masyarakat.

Berdasarkan catatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia (BI), harga cabai rawit merah mencapai Rp45.000 per kilogram (kg), sementara telur ayam ras berada di level Rp26.000 per kg pada perdagangan Jumat pagi, 17 Juli 2026.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Menguat Tipis ke Rp17.983 per Dolar AS, Ini Penyebabnya

Untuk komoditas bawang, harga bawang merah tercatat sebesar Rp30.000 per kg, sedangkan bawang putih berada di angka Rp32.000 per kg.

Sementara itu, harga beras masih berada pada rentang Rp13.700 hingga Rp16.500 per kg, tergantung kualitasnya.

Beras kualitas bawah I tercatat Rp14.500 per kg dan beras kualitas bawah II sebesar Rp13.700 per kg.

Adapun beras kualitas medium I berada di harga Rp15.800 per kg, sementara beras medium II tercatat Rp14.700 per kg.

Untuk kategori beras premium, kualitas super I mencapai Rp16.500 per kg dan kualitas super II berada di angka Rp16.000 per kg.

Pada kelompok komoditas cabai, PIHPS mencatat harga cabai merah besar sebesar Rp28.000 per kg.

Kemudian cabai merah keriting menjadi salah satu komoditas dengan harga tinggi, yakni mencapai Rp47.100 per kg.

Sementara cabai rawit hijau berada di level Rp30.000 per kg.

Untuk kebutuhan protein hewani, harga daging ayam ras segar tercatat Rp34.500 per kg.

Sedangkan daging sapi kualitas I berada di harga Rp130.000 per kg dan daging sapi kualitas II mencapai Rp120.000 per kg.

Selain itu, harga gula pasir premium tercatat Rp19.000 per kg, sedangkan gula pasir lokal berada di angka Rp17.000 per kg.

Harga minyak goreng juga masih menjadi perhatian konsumen.

PIHPS mencatat minyak goreng curah berada di harga Rp20.000 per liter.

Sementara minyak goreng kemasan bermerek I tercatat Rp22.000 per liter dan minyak goreng kemasan bermerek II sebesar Rp25.000 per liter.

Pergerakan harga pangan strategis menjadi salah satu indikator penting bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah dan Bank Indonesia secara rutin memantau perkembangan harga komoditas pangan untuk menjaga stabilitas pasokan serta mengendalikan tekanan inflasi.* (vo/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah membuka perdagangan Jumat (17/7/2026) dengan penguatan tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Pergerakan positif ini terjadi seiring mulai stabilnya pasar saham dan adanya tanda-tanda masuknya kembali dana asing ke pasar keuangan Indonesia.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah ke Level 6.092, Saham Big Caps AMMN hingga TPIA Tertekan

Penguatan rupiah terjadi bersamaan dengan sejumlah mata uang Asia lainnya.

Won Korea Selatan menjadi mata uang Asia dengan penguatan terbesar terhadap dolar AS, yakni naik 0,16 persen. Sementara peso Filipina menguat 0,04 persen.

Namun, tidak seluruh mata uang Asia mampu bergerak positif. Sejumlah mata uang kawasan justru mengalami tekanan terhadap dolar AS.

Ringgit Malaysia menjadi mata uang yang mengalami pelemahan terbesar dengan turun 0,18 persen.

Disusul baht Thailand dan dolar Taiwan yang masing-masing melemah 0,14 persen.

Selain itu, rupee India tercatat terdepresiasi 0,09 persen.

Yuan China dan dolar Singapura melemah 0,04 persen, yen Jepang turun 0,03 persen, sedangkan dolar Hong Kong terkoreksi 0,01 persen.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan penguatan rupiah terjadi karena kondisi pasar ekuitas mulai membaik setelah sebelumnya mengalami tekanan.

Menurutnya, dana asing mulai kembali masuk ke pasar sehingga memberikan dukungan terhadap aset berisiko, termasuk mata uang negara berkembang seperti rupiah.

Meski demikian, Lukman memperkirakan rupiah masih berpotensi mengalami tekanan terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini.

Hal tersebut dipengaruhi oleh kembali menguatnya dolar AS setelah munculnya pernyataan bernada hawkish dari sejumlah pejabat bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed).

"Rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar AS yang rebound oleh pernyataan hawkish pejabat-pejabat The Fed semalam dan eskalasi di Timur Tengah serta sentimen risk off di pasar ekuitas dari aksi jual saham teknologi," ujar Lukman, Jumat (17/7/2026).

Lukman menjelaskan, pernyataan dari dua pejabat The Fed, yaitu Lorie Logan dan Philip Jefferson, memberikan sinyal bahwa kebijakan suku bunga tinggi masih mungkin dipertahankan.

Sikap tersebut memperkuat ekspektasi pasar bahwa bank sentral AS masih akan menjalankan kebijakan higher for longer, atau mempertahankan suku bunga tinggi dalam waktu yang lebih lama.

Kondisi itu dapat menjadi sentimen positif bagi dolar AS karena investor cenderung mencari aset yang dianggap lebih aman ketika suku bunga tinggi.

Selain faktor kebijakan moneter AS, tekanan terhadap rupiah juga datang dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Situasi tersebut membuat investor global lebih berhati-hati dan memilih mengurangi risiko investasi atau masuk dalam kondisi risk off.

Meski menghadapi tekanan eksternal, Lukman menilai pelemahan rupiah masih berpotensi terbatas karena adanya dukungan dari sentimen positif domestik.

Salah satu faktor pendukung berasal dari keputusan S&P Global Ratings yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia.

Menurut Lukman, keputusan tersebut membantu menjaga kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia dan aset domestik.

"Sentimen domestik sendiri masih cukup positif pascapenetapan rating kredit oleh S&P yang masih mendukung rupiah sehingga akan membatasi pelemahan," katanya.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, Lukman memperkirakan rupiah akan bergerak dalam rentang Rp17.900 hingga Rp18.000 per dolar AS pada perdagangan Jumat ini.

Pergerakan rupiah ke depan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan The Fed, kondisi pasar global, situasi geopolitik, serta arus modal asing yang masuk ke pasar domestik.* (bi/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan Jumat (17/7/2026) dengan tekanan.

Indeks saham utama Indonesia tersebut bergerak melemah seiring terkoreksinya sejumlah saham berkapitalisasi besar atau big caps, seperti AMMN, BREN, MORA, hingga TPIA.

Baca Juga:

• Cuma Rp2 Jutaan! Ini 7 HP dengan RAM 8 GB dan Memori 256 GB yang Layak Dibeli, Spek Gahar dan Baterai Jumbo

Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di titik terendah 6.091,44 dan bergerak hingga menyentuh level tertinggi sementara di 6.119,64.

Sementara itu, aktivitas perdagangan menunjukkan sebanyak 204 saham menguat, sebanyak 174 saham mengalami penurunan, dan 260 saham bergerak stagnan.

Total kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp10.660,90 triliun.

Pelemahan IHSG pada awal perdagangan dipengaruhi oleh tekanan terhadap sejumlah saham unggulan.

Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) menjadi salah satu pemberat indeks setelah turun 2,04 persen ke level Rp3.840 per saham.

Selain itu, saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) terkoreksi 0,86 persen menjadi Rp3.460 per saham.

Saham PT Ekamas Mora Republik Tbk. (MORA) juga melemah 0,78 persen ke posisi Rp6.400.

Tekanan juga terjadi pada saham sejumlah perusahaan besar lainnya.

Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) turun 0,70 persen, saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) melemah 0,62 persen, sementara PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) terkoreksi 0,52 persen.

Pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini masih dibayangi tekanan dari pasar global.

Pelemahan sektor teknologi di Wall Street dan bursa Asia menjadi salah satu faktor yang membuat investor lebih berhati-hati.

Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fanny Suherman, mengatakan IHSG sebelumnya masih mampu mencatatkan kinerja positif dengan ditutup naik 1,1 persen.

Kenaikan tersebut juga didukung oleh aksi beli bersih investor asing sebesar Rp283 miliar.

Investor asing tercatat banyak mengoleksi saham seperti BBCA, BMRI, ANTM, dan TPIA.

Namun, kondisi pasar global membuat IHSG berpotensi mengalami koreksi.

"IHSG berpotensi mengalami koreksi pada hari ini. Support IHSG di rentang 6.050–6.070, sedangkan area resistance di level 6.130–6.150," ujar Fanny.

Tekanan terhadap IHSG tidak terlepas dari pelemahan bursa saham global.

Di Amerika Serikat, sejumlah indeks utama Wall Street ditutup melemah akibat aksi jual besar-besaran pada saham teknologi, terutama sektor semikonduktor.

Indeks S&P 500 tercatat turun 0,51 persen, Nasdaq Composite melemah 1,47 persen, dan Dow Jones Industrial Average terkoreksi 0,20 persen.

Tekanan pasar dipicu oleh meningkatnya proyeksi belanja modal Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) menjadi sekitar US$60 miliar hingga US$64 miliar yang justru mendapat respons negatif dari investor.

Selain itu, penundaan peluncuran model kecerdasan buatan terbaru milik Alphabet, Gemini 3.5 Pro, turut menambah kekhawatiran pasar terhadap prospek sektor teknologi.

Sentimen negatif juga menyebar ke kawasan Asia. Bursa Korea Selatan menjadi salah satu yang mengalami tekanan terbesar setelah indeks KOSPI anjlok hingga 6,4 persen.

Penurunan tersebut dipicu oleh pelemahan saham dua perusahaan chip besar, SK Hynix dan Samsung Electronics, setelah Bank of Korea menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin.

Pergerakan IHSG pada perdagangan Jumat ini masih akan bergantung pada sentimen global serta respons investor terhadap kondisi pasar.

Meski peluang penguatan masih terbuka, pelaku pasar perlu mencermati risiko koreksi akibat tekanan dari sektor teknologi global dan perubahan kebijakan moneter sejumlah negara.

Catatan: Informasi ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham.

Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing investor.* (bi/ad)

JAKARTA – Harga smartphone pada 2026 mengalami kenaikan yang cukup terasa.

Konsumen yang memiliki anggaran sekitar Rp2 jutaan kini harus lebih cermat memilih perangkat agar mendapatkan spesifikasi terbaik sesuai kebutuhan.

Baca Juga:

• Emas Antam Anjlok Hari Ini, Harga 1 Gram Turun Jadi Rp2,606 Juta

Beberapa di antaranya bahkan sudah dibekali fitur yang sebelumnya banyak ditemukan pada kelas menengah, seperti layar dengan refresh rate tinggi, baterai besar, NFC, hingga sertifikasi tahan air.

Bagi pengguna yang membutuhkan ponsel untuk aktivitas harian, bermain gim, membuat konten, hingga multitasking, berikut daftar 7 HP RAM 8 GB/256 GB terbaik 2026 yang layak dipertimbangkan.

1. Redmi 15C

Redmi 15C menjadi salah satu pilihan menarik bagi pengguna yang mengutamakan daya tahan baterai dan kenyamanan penggunaan sehari-hari.

Smartphone ini membawa layar IPS LCD berukuran 6,9 inci dengan refresh rate 120Hz yang membuat pergerakan layar terasa lebih halus.

Perlindungan Gorilla Glass 3 juga diberikan untuk membantu menjaga layar dari goresan.

Dari sisi performa, Redmi 15C mengandalkan chipset MediaTek Helio G81 Ultra yang cukup untuk menjalankan media sosial, streaming video, hingga permainan ringan.

Untuk kebutuhan daya, perangkat ini memiliki baterai besar berkapasitas 6.000 mAh dengan dukungan fast charging 33W.

Sementara sektor kamera dibekali kamera utama 50MP dan kamera depan 8MP.

2. POCO C85

POCO C85 hadir sebagai smartphone murah dengan fitur yang cukup lengkap di kelasnya.

Ponsel ini menggunakan chipset Helio G81 Ultra dengan pilihan RAM hingga 8 GB dan penyimpanan internal 256 GB.

Layarnya berukuran 6,9 inci dengan refresh rate 120Hz sehingga memberikan pengalaman visual yang lebih nyaman.

Keunggulan lain terdapat pada baterai 6.000 mAh dengan pengisian cepat 33W.

POCO C85 juga membawa sertifikasi IP64 yang membuat perangkat lebih tahan terhadap debu dan cipratan air.

Selain itu, smartphone ini telah mendukung fitur NFC dan mendapatkan dukungan pembaruan sistem operasi hingga beberapa generasi.

3. Nubia V70

Nubia V70 menawarkan desain yang terlihat lebih premium dibandingkan kebanyakan HP di kelas harga Rp2 jutaan.

Perangkat ini menggunakan layar 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz serta desain belakang berbahan kaca yang memberikan kesan elegan.

Nubia V70 diperkuat chipset Unisoc T616 dengan kombinasi RAM 8 GB dan memori internal 256 GB.

Untuk fotografi, smartphone ini membawa kamera utama 108MP.

Sementara sektor daya menggunakan baterai 5.000 mAh dengan dukungan fast charging 33W dan fitur NFC.

4. Itel S26 Ultra

Itel S26 Ultra menjadi salah satu kejutan di segmen entry-level karena menawarkan spesifikasi yang cukup tinggi.

Ponsel ini membawa layar AMOLED lengkung berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate hingga 144Hz.

Performa perangkat ditopang chipset Unisoc T7300 yang dipadukan RAM 8 GB serta penyimpanan 256 GB.

Untuk kebutuhan fotografi, tersedia kamera utama 50MP dan kamera depan 32MP.

Baterainya berkapasitas 6.000 mAh dengan dukungan pengisian cepat.

5. Redmi 15

Redmi 15 menjadi salah satu smartphone yang menawarkan keseimbangan antara performa, baterai, dan fitur.

Ponsel ini dibekali baterai jumbo 7.000 mAh dengan fast charging 33W.

Layarnya berukuran 6,9 inci Full HD+ dengan refresh rate 144Hz yang cocok untuk bermain gim maupun menikmati konten multimedia.

Performa Redmi 15 mengandalkan chipset Snapdragon 685 yang dipadukan RAM 8 GB.

Perangkat ini juga menjalankan sistem operasi HyperOS 2 dengan sejumlah fitur berbasis kecerdasan buatan.

6. POCO M7

POCO M7 menjadi pilihan menarik bagi pengguna yang membutuhkan smartphone dengan daya tahan baterai ekstrem.

Perangkat ini membawa baterai 7.000 mAh dengan dukungan fast charging 33W dan fitur reverse charging 18W.

Layarnya menggunakan panel Full HD+ berukuran 6,9 inci dengan refresh rate 144Hz.

Fitur Wet Touch Display membuat layar tetap responsif meski digunakan saat tangan dalam kondisi basah.

Untuk performa, POCO M7 memakai Snapdragon 685 dengan RAM 8 GB yang masih dapat diperluas menggunakan RAM virtual.

7. Motorola G57 Power 5G

Motorola G57 Power 5G menjadi salah satu perangkat paling menarik dalam daftar ini karena sudah mendukung jaringan 5G.

Keunggulan utama smartphone ini terletak pada baterai 7.000 mAh berbasis teknologi silikon karbon yang membuat kapasitas besar tetap hadir dalam bodi yang relatif ramping.

Performa perangkat mengandalkan chipset Snapdragon 6s Gen 4 dengan kombinasi RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB.

Selain itu, ponsel ini memiliki layar IPS Full HD+ 120Hz yang dilindungi Gorilla Glass 7i, sertifikasi IP64, serta standar ketahanan militer.

Sektor kamera dibekali sensor utama Sony LYT 50MP dan kamera ultrawide 8MP yang mampu merekam video hingga resolusi 2K.

Persaingan HP harga Rp2 jutaan pada 2026 semakin ketat.

Konsumen kini tidak hanya mendapatkan perangkat dengan RAM besar dan penyimpanan luas, tetapi juga fitur yang semakin mendekati kelas premium.

Mulai dari Redmi, POCO, Nubia, Itel, hingga Motorola, masing-masing menawarkan keunggulan berbeda.

Pilihan terbaik tetap bergantung pada kebutuhan pengguna, apakah lebih mengutamakan baterai besar, performa gaming, kamera, atau fitur tambahan seperti NFC dan konektivitas 5G.* (di/ad)