Menurut Dave, putusan tersebut merupakan langkah positif dalam memperkuat perlindungan hak konsumen sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan telekomunikasi di Indonesia.

Baca Juga:

• Rektor UGM Ungkap Rata-Rata Gaji Dosen Capai Rp20 Juta–Rp50 Juta per Bulan

Ia menilai implementasi putusan tersebut kini menjadi tanggung jawab pemerintah bersama regulator di sektor telekomunikasi. Dave meyakini pemerintah akan segera menyusun aturan pelaksana yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun operator telekomunikasi.Menurutnya, regulasi turunan diperlukan agar pelaksanaan putusan MK dapat berjalan secara efektif, adil, dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi seluruh pihak.

Politikus Partai Golkar itu juga berharap seluruh operator telekomunikasi mematuhi dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan itikad baik. Ia menegaskan kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan bagian dari komitmen industri dalam memberikan pelayanan yang transparan, berkualitas, dan berpihak kepada pelanggan.

Komisi I DPR RI, lanjut Dave, akan terus mengawal implementasi putusan tersebut agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berharap kebijakan ini menjadi momentum untuk menciptakan ekosistem telekomunikasi yang lebih sehat, berkeadilan, dan mampu mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja melalui Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Dalam amar putusannya, MK menyatakan penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet milik pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan hingga habis tanpa dikenakan biaya tambahan.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan kuota internet yang telah dibeli merupakan hak milik konsumen sehingga tidak boleh hangus hanya karena masa aktif berakhir. Sebagai bentuk perlindungan, MK memberikan sejumlah opsi kepada operator, seperti akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana (refund), maupun bentuk perlindungan lain yang tetap menjamin hak pengguna layanan.* (d/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan kedua tersangka berinisial R alias Ica dan DY memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksi perekrutan hingga pemberangkatan korban ke luar negeri secara nonprosedural.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya: Bangun Sekolah Saja Tak Cukup, Mutu Pendidikan Harus Naik

Berdasarkan hasil penyelidikan, sindikat tersebut telah memberangkatkan sebanyak 105 korban dalam tiga periode. Sebanyak 35 orang dikirim pada Agustus 2023 hingga Juni 2024, kemudian 50 orang pada Juli 2024 hingga Maret 2025, serta 20 orang pada April 2025 hingga Mei 2026. Sebagian korban telah dipulangkan sebelum masa kontrak berakhir.

Polisi juga menemukan aliran dana mencapai Rp11,6 miliar dari aktivitas perdagangan orang tersebut. Dari hasil penyidikan diketahui tersangka DY memperoleh keuntungan sekitar Rp1,7 miliar, sedangkan transaksi di rekening tersangka R mencapai Rp9,9 miliar.

Selain menerima biaya operasional sekitar Rp25 juta untuk setiap keberangkatan dari jaringan di Libya, tersangka R juga memperoleh keuntungan sekitar Rp3 juta hingga Rp5 juta dari setiap korban yang berhasil diberangkatkan. Sementara DY mendapatkan keuntungan sekitar Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per korban.

Dalam menjalankan aksinya, para korban dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Turki dengan gaji sekitar Rp7 juta per bulan. Namun setelah tiba di luar negeri, para korban justru dibawa ke Libya dan menjadi korban eksploitasi.

Korban dilaporkan tidak menerima upah, mengalami kekerasan, mendapat ancaman, paspor ditahan, dibatasi kebebasannya, hingga dipaksa bekerja dengan jam kerja panjang tanpa waktu istirahat yang layak.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi mengenai adanya pengiriman PMI secara ilegal ke Libya. Penyelidikan kemudian mengungkap jaringan perdagangan orang yang telah beroperasi selama beberapa tahun.

Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengapresiasi langkah cepat Polda Metro Jaya dalam membongkar sindikat tersebut. Menurutnya, keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan bentuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku penempatan nonprosedural.

Polisi menyebut Libya dipilih sebagai negara tujuan karena jaringan pelaku telah terhubung dengan agen di negara tersebut. Selain itu, praktik eksploitasi terhadap pekerja migran dinilai masih marak sehingga memudahkan pelaku melakukan transaksi perdagangan orang.

Polda Metro Jaya saat ini masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain, termasuk berkoordinasi dengan KBRI Tripoli dan otoritas Libya guna menelusuri keberadaan korban serta pihak-pihak yang terlibat.* (d/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Surya saat meninjau SMAN 1 Idanogawo, Kabupaten Nias, dalam rangka agenda kerja Berkantor di Kepulauan Nias, Jumat (24/7/2026). Dalam kunjungan itu, ia didampingi Bupati Nias Ya'atulo Gulo, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Juga:

• Bansos Segera Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih, Mensos: Enggak Akan Ada Pemotongan

Surya menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan di Kepulauan Nias karena kawasan tersebut masih masuk dalam kategori daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Menurutnya, kunjungan kerja tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk memastikan program pembangunan berjalan optimal.

Ia menekankan bahwa pembangunan gedung sekolah hanyalah salah satu bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Yang lebih penting, kata Surya, adalah memastikan proses belajar mengajar berlangsung secara efektif sehingga mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas.

"Dengan menjaga itu, pendidikan kita akan mampu memberikan kontribusi dalam melahirkan generasi cerdas menuju Indonesia Emas 2045," tegas Surya.

Sementara itu, Bupati Nias Ya'atulo Gulo menyampaikan bahwa SMAN 1 Idanogawo merupakan sekolah terbesar kedua di Kabupaten Nias sehingga menjadi salah satu prioritas perhatian pemerintah daerah. Ia juga menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memberikan dampak positif terhadap semangat belajar para siswa.

Di sisi lain, Kepala SMAN 1 Idanogawo, Endang Suriani Sinaga, menyambut baik perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap sektor pendidikan di Kepulauan Nias. Menurutnya, dukungan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan sekaligus melahirkan generasi muda yang siap membangun daerah di masa depan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berkomitmen memperkuat sektor pendidikan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pembelajaran, serta pemerataan layanan pendidikan sebagai bagian dari upaya mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.* (dh)

Pernyataan itu disampaikan Febrie saat hendak memasuki mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Kejaksaan Agung, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga:

• Fiktor Harefa Memaafkan Polisi Pengemudi Alphard: "Tak Ada Dendam Lagi"

"Biar jaksa penyidik lihat, itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa, nanti minta penyidik untuk jawab," ujar Febrie kepada awak media.

Selain menanggapi soal barang bukti emas, Febrie juga menyampaikan keberatannya atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dugaan korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Ia mengaku telah berdiskusi dengan jaksa pemeriksa terkait alat bukti yang digunakan dalam perkara tersebut. Menurutnya, sejumlah bukti masih memerlukan pendalaman dan konfirmasi sehingga belum cukup menjadi dasar untuk dilakukan penahanan.

Febrie juga menyebut mekanisme yang selama ini diterapkan di lingkungan Jampidsus mengharuskan setiap alat bukti melalui proses verifikasi dan pembahasan secara menyeluruh sebelum penetapan tersangka maupun penahanan dilakukan.

Meski demikian, Febrie menyatakan akan menghormati keputusan penyidik dan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Ia juga kembali menyampaikan pandangannya bahwa perkara yang menjeratnya merupakan bentuk kriminalisasi.

Saat ini, Febrie Adriansyah menjalani masa penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK, sementara proses penyidikan dugaan TPPU dan perkara lain yang menjeratnya masih terus berlangsung di Kejaksaan Agung.* (k/dh)

Fiktor Harefa mengaku telah menerima permintaan maaf yang disampaikan secara langsung oleh ketiga anggota polisi yang bertugas di Polda Jawa Barat. Menurutnya, pengakuan kesalahan yang disampaikan membuat persoalan pribadi di antara mereka telah selesai.

Baca Juga:

• Kasus Satpam Bundaran HI Bersujud ke Sopir Alphard Berakhir Damai, Tiga Penumpang Ternyata Anggota Polri

Fiktor juga menegaskan bahwa dirinya tidak lagi mempermasalahkan perlakuan yang sempat diterimanya saat insiden di Pos Polisi Thamrin. Ia memilih mengakhiri persoalan tersebut secara kekeluargaan setelah para pihak mengakui kesalahan masing-masing.

Meski demikian, Fiktor menegaskan penyelesaian damai tidak menghentikan proses yang sedang dilakukan oleh institusi kepolisian. Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan dugaan pelanggaran etik kepada Propam dan Paminal Polda Jawa Barat, sementara dugaan pelanggaran lalu lintas ditangani Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat.

Sementara itu, kuasa hukum Fiktor, Wiradarma Harefa, menjelaskan aksi sujud yang dilakukan pengemudi Toyota Alphard saat mediasi merupakan bentuk penyesalan yang dilakukan atas kesadaran sendiri. Menurutnya, tindakan tersebut tidak pernah diminta maupun dipaksakan oleh Fiktor.

Sebelumnya, mediasi lanjutan digelar di Mapolsek Metro Menteng dan menghasilkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dalam proses tersebut, masing-masing pihak mengakui adanya kesalahan dan sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

Kapolsek Metro Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu menyatakan hasil mediasi telah dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. Dengan berakhirnya perselisihan tersebut, Fiktor berharap dapat kembali menjalani aktivitas dan pekerjaannya seperti biasa, sementara proses pemeriksaan internal terhadap anggota polisi tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Febrie seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jumat (24/7/2026). Setelah pemeriksaan selesai, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap mantan Jampidsus tersebut di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Baca Juga:

• Kenapa Febrie Adriansyah Ditahan di Rutan KPK? Ini Penjelasan Resmi KPK

"Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan," ujar Febrie kepada awak media.

Ia juga menyebut mekanisme yang selama ini diterapkan di lingkungan Gedung Bundar Jampidsus mengedepankan proses verifikasi dan pendalaman alat bukti secara menyeluruh sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka maupun dilakukan penahanan.

Menurut Febrie, seluruh alat bukti seharusnya dikonfirmasi dan dibahas melalui proses ekspos secara berulang agar penetapan tersangka dilakukan berdasarkan keyakinan yang kuat serta sesuai prosedur yang berlaku.

Meski demikian, Febrie menyatakan akan menghormati keputusan penyidik dan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Di sisi lain, ia mengaku menilai perkara yang menjeratnya merupakan bentuk kriminalisasi terhadap dirinya.

Penyidikan kasus dugaan TPPU yang menjerat Febrie Adriansyah saat ini masih terus berlangsung di Kejaksaan Agung, sementara yang bersangkutan menjalani masa penahanan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK sesuai keputusan penyidik.* (oz/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan penitipan tahanan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi antara KPK dan Kejaksaan Agung. Menurutnya, KPK menerima surat permohonan resmi dari Kejagung sebelum akhirnya menempatkan Febrie Adriansyah di Rutan Cabang Gedung Merah Putih untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari.

Baca Juga:

• Ditahan di Rutan KPK Tanpa Rompi Tahanan, Ini Penjelasan Kejagung Soal Febrie Adriansyah

"Terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung yang tentunya berdasarkan pada kebutuhan penyidikan perkara tersebut," ujar Budi.

Sementara itu, Febrie Adriansyah mengaku tidak sependapat dengan keputusan penyidik yang langsung melakukan penahanan setelah pemeriksaan. Menurutnya, alat bukti dalam perkara tersebut masih perlu didalami dan dikonfirmasi sebelum dijadikan dasar penetapan tersangka maupun penahanan.

Febrie juga menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman selama bertugas di Jampidsus, setiap alat bukti seharusnya melalui proses pendalaman dan pembahasan secara menyeluruh sebelum diambil keputusan hukum. Meski demikian, ia menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, meskipun menilai penanganan perkara yang menjeratnya sebagai bentuk kriminalisasi.

Penahanan Febrie Adriansyah dilakukan selama 20 hari terhitung sejak Jumat (24/7/2026) di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, sementara proses penyidikan perkara dugaan TPPU tetap dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung sesuai kewenangannya.* (in/dh)

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), Rudi Margono, mengatakan penempatan Febrie di Rutan KPK dilakukan dengan sejumlah pertimbangan. Salah satunya karena yang bersangkutan pernah menangani berbagai perkara korupsi berskala besar sehingga dinilai perlu mendapat perlindungan selama proses hukum berlangsung.

Baca Juga:

• Tanpa Rompi Tahanan dan Borgol, Penahanan Febrie Adriansyah Disorot Praktisi Hukum

"Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga," ujar Rudi.

Selain penempatan di Rutan KPK, perhatian publik juga tertuju pada proses penahanan Febrie Adriansyah yang tidak mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda milik Kejaksaan Agung. Menanggapi hal tersebut, Rudi menyebut kondisi itu terjadi karena proses penanganan berlangsung hingga malam hari dan dilakukan dalam waktu yang terbatas.

"Iya kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya," katanya.

Febrie Adriansyah akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 24 Juli 2026. Selama masa tersebut, penyidik Kejaksaan Agung akan melanjutkan proses penyidikan guna melengkapi berkas perkara dugaan TPPU yang menjerat mantan Jampidsus tersebut.* (in/dh)

Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Aceh didampingi Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Syakir, serta Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Tgk. H. Muhammad Ali atau Abu Paya Pasi. Audiensi difokuskan pada penyelesaian status hukum Lapangan Blangpadang yang hingga kini belum memperoleh kepastian sebagai tanah wakaf.

Baca Juga:

• Yusril Ingatkan Dedi Mulyadi Tak Buka Sayembara Tangkap Begal: Jangan Dorong Aksi Main Hakim Sendiri

Menurut Yusril, secara historis terdapat dasar yang kuat bahwa Blangpadang merupakan tanah wakaf Sultan Iskandar Muda. Namun, penyelesaiannya tetap harus memperhatikan aspek administrasi negara karena lahan tersebut masih tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan berada dalam penguasaan TNI Angkatan Darat.

Sebagai salah satu langkah penyelesaian, Yusril menawarkan mekanisme penetapan atau isbat wakaf melalui Mahkamah Syar'iyah Aceh. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf Blangpadang sekaligus menjadi dasar penyelesaian yang sah secara hukum.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menegaskan bahwa penyelesaian status Blangpadang merupakan harapan masyarakat Aceh yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut nilai sejarah, keagamaan, dan kepentingan masyarakat Aceh.

Dalam audiensi itu, Pemerintah Aceh turut menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti historis yang memperkuat klaim bahwa Blangpadang merupakan tanah wakaf Sultan Iskandar Muda yang diperuntukkan bagi kemakmuran Masjid Raya Baiturrahman.

Sebagai tindak lanjut, Yusril menyatakan akan mengoordinasikan rapat lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian Agama. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penyelesaian yang adil, memberikan kepastian hukum, serta menghormati nilai sejarah dan kepentingan masyarakat Aceh.* (dh)

Sorotan tersebut muncul setelah Febrie Adriansyah terlihat tidak mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung berwarna merah muda maupun borgol saat proses pengawalan. Selain itu, ia juga diberikan kesempatan menyampaikan pernyataan kepada awak media dalam durasi yang dinilai lebih lama dibandingkan sejumlah tersangka lain dalam perkara tindak pidana khusus.

Baca Juga:

• Meski Mundur dari Jampidsus, Febrie Adriansyah Masih Terima Gaji

Maruli menjelaskan, ketentuan mengenai pengawalan dan pengamanan tahanan telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan dan Pengamanan Tahanan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap tahanan wajib menggunakan borgol saat proses pengawalan, kecuali tahanan anak. Selain itu, tahanan juga diwajibkan mengenakan pakaian seragam tahanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, apabila ketentuan tersebut masih menjadi pedoman, maka setiap perbedaan dalam pelaksanaannya perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepastian hukum, transparansi, serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Pandangan serupa disampaikan praktisi hukum Irman Bunawolo. Ia menilai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dapat melakukan evaluasi maupun klarifikasi terhadap penyidik dan petugas pengawal yang bertugas dalam proses penahanan guna memastikan seluruh prosedur telah dijalankan sesuai aturan.

Irman menegaskan bahwa evaluasi tersebut bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk pengawasan agar standar operasional diterapkan secara konsisten kepada setiap tersangka tanpa membedakan jabatan maupun latar belakang. Menurutnya, penerapan prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum harus menjadi landasan utama dalam setiap proses penegakan hukum.* (dh)

Kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan Hari Anak Nasional di Sumatera Utara tersebut merupakan hasil kolaborasi TP PKK Provinsi Sumut, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumut, dan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sumut. Ratusan anak dari lima kecamatan di Kota Tebing Tinggi mengikuti kegiatan dengan penuh antusias.

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Asahan Ikuti Bimtek PKK Sumut, Perkuat Sinergi dan Tingkatkan Kualitas Program Kesejahteraan Keluarga

Didampingi Ketua DWP Sumut Evi Novida Ginting dan Ketua TP PKK Kota Tebing Tinggi Susmita Wanti Irdian Saragih, Kahiyang juga memberikan semangat kepada anak-anak agar terus rajin belajar, menghormati orang tua, dan tidak menyerah dalam meraih cita-cita.

"Anak-anak ini merupakan tanggung jawab kita bersama agar mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang tangguh, dan menjadi generasi emas Indonesia," ujar Kahiyang Ayu.

Kegiatan tersebut disambut gembira oleh para peserta. Salah satunya Sabil, siswa kelas III SD, yang mengaku senang bisa membawa pulang tas dan sepatu baru.

"Senang sekali belanja dibayarin. Terima kasih untuk semuanya," kata Sabil.

Hal serupa disampaikan M Ilham Fahmi, siswa kelas VI SD, yang memanfaatkan voucher belanja untuk membeli baju olahraga dan sepatu sekolah baru karena perlengkapan lamanya sudah tidak lagi muat digunakan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pihak yang ikut berperan dalam memberikan perhatian kepada anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pendidikan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kota Banda Aceh diprediksi berawan dengan suhu udara berkisar 28 hingga 32 derajat Celsius dan kelembapan udara antara 55 hingga 73 persen. Kondisi berawan juga diperkirakan terjadi di Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Nagan Raya, Bener Meriah, Pidie Jaya, Kota Sabang, dan Kota Lhokseumawe.

Baca Juga:

• Cuaca Sumatera Utara Hari Ini Sabtu 25 Juli 2026: Medan Diguyur Hujan Ringan, Tanjung Balai Berpotensi Hujan Petir

Secara umum, suhu udara di Provinsi Aceh pada hari ini berada di kisaran 16 hingga 32 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara antara 51 hingga 99 persen. Kondisi tersebut berpotensi memicu perubahan cuaca di beberapa wilayah, terutama pada siang hingga malam hari.

Masyarakat diimbau tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum beraktivitas di luar ruangan. Warga yang berada di wilayah dengan potensi hujan ringan disarankan menyiapkan perlengkapan hujan, sementara pengguna jalan di kawasan Aceh Jaya diharapkan meningkatkan kewaspadaan karena kondisi udara kabur dapat mengurangi jarak pandang.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kota Medan diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar 24 hingga 30 derajat Celsius dan tingkat kelembapan mencapai 69 hingga 98 persen. Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, Mandailing Natal, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, serta sejumlah kota seperti Pematangsiantar, Sibolga, Binjai, Tebing Tinggi, Padang Sidempuan, dan Gunungsitoli.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 25 Juli 2026: Jakarta Cerah, Seluruh Wilayah Diprediksi Berawan Nihil

Secara umum, suhu udara di Sumatera Utara pada hari ini berada di kisaran 18 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang relatif tinggi, yakni antara 51 hingga 99 persen. Kondisi tersebut berpotensi memicu hujan ringan di berbagai wilayah, terutama pada siang hingga malam hari.

Masyarakat diimbau untuk membawa perlengkapan pelindung hujan saat bepergian serta tetap waspada terhadap potensi jalan licin, genangan air, maupun sambaran petir, khususnya bagi warga yang berada di wilayah dengan prakiraan hujan disertai petir.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kota Administrasi Jakarta Pusat diprediksi cerah dengan suhu udara 27 hingga 34 derajat Celsius. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur yang sama-sama berpotensi mengalami cuaca cerah dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 31 hingga 62 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Jawa Barat Hari Ini Sabtu 25 Juli 2026: Bandung Cerah, Suhu Tertinggi Capai 35 Derajat

Secara umum, suhu udara di wilayah Jakarta pada hari ini berada di rentang 26 hingga 34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 31 hingga 65 persen. Cuaca cerah yang mendominasi berpotensi membuat suhu terasa lebih panas pada siang hari, terutama di kawasan padat perkotaan.

Masyarakat diimbau tetap menjaga asupan cairan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan serta terus memantau informasi cuaca terbaru apabila memiliki rencana perjalanan, khususnya menuju kawasan pesisir dan Kepulauan Seribu.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kota Bandung diprediksi cerah dengan suhu udara 18 hingga 30 derajat Celsius. Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Bandung, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat, hingga Pangandaran.

Baca Juga:

• Cuaca DIY Hari Ini Sabtu 25 Juli 2026: Yogyakarta Cerah, Kulon Progo Berawan

Secara umum, kelembapan udara di wilayah Jawa Barat berada pada kisaran 29 hingga 95 persen. Kondisi tersebut menunjukkan cuaca relatif stabil, meski masyarakat tetap diimbau mewaspadai peningkatan suhu pada siang hari, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan pantai utara.

Dengan dominasi cuaca cerah di hampir seluruh wilayah, masyarakat diharapkan tetap menjaga kondisi tubuh, menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari saat beraktivitas di luar ruangan, serta terus memantau informasi cuaca terkini apabila berencana melakukan perjalanan jarak jauh.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kota Yogyakarta diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar 19 hingga 32 derajat Celsius dan kelembapan udara antara 38 hingga 91 persen. Sementara itu, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Sleman juga diprediksi menikmati cuaca cerah dengan suhu berkisar 18 hingga 31 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini Sabtu 25 Juli 2026: Denpasar Cerah, Mayoritas Wilayah Diselimuti Langit Cerah

Secara keseluruhan, suhu udara di wilayah DIY pada hari ini berada di kisaran 18 hingga 32 derajat Celsius, sedangkan tingkat kelembapan udara berkisar antara 38 hingga 93 persen. Kondisi cuaca tersebut dinilai cukup mendukung aktivitas masyarakat, baik di dalam maupun luar ruangan.

Masyarakat diimbau untuk tetap memantau perkembangan cuaca sebelum melakukan perjalanan atau aktivitas di luar ruangan. Selain itu, penggunaan pelindung diri seperti topi maupun minum air yang cukup juga disarankan saat cuaca cerah pada siang hari.* (dh)

Berdasarkan data prakiraan cuaca, Kota Denpasar diprediksi cerah dengan suhu udara berkisar 24 hingga 32 derajat Celsius dan kelembapan udara antara 65 hingga 92 persen. Sementara itu, Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Klungkung, Bangli, Karangasem, dan Buleleng juga diprakirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu yang umumnya berada di kisaran 24 hingga 30 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Dua WNA Belanda Dicekal Usai Polemik Entourage Run Canggu, Dirjen Imigrasi: Tidak Boleh Ada Negara dalam Negara!

Secara umum, suhu udara di Bali pada hari ini berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celsius, sedangkan kelembapan udara berada di rentang 47 hingga 99 persen. Suhu terendah diprakirakan terjadi di Kabupaten Karangasem, sementara suhu tertinggi berpotensi terjadi di Kota Denpasar.

Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan tetap diimbau untuk menyesuaikan rencana kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing serta menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama saat cuaca cerah pada siang hari.* (dh)

JAKARTA — Perselisihan antara petugas keamanan proyek MRT, Fiktor Harefa, dengan pengemudi mobil Toyota Alphard di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, akhirnya berakhir damai.

Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan setelah menjalani mediasi lanjutan di Mapolsek Metro Menteng, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga:

• Meski Mundur dari Jampidsus, Febrie Adriansyah Masih Terima Gaji

"Telah dilaksanakan upaya atau mediasi antara pihak pengendara dan saudara Fiktor dari pihak keamanan. Telah disepakati bahwa persoalan perselisihan diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua belah pihak saling memaafkan, mengakui kesalahan," kata Braiel kepada wartawan.

Fiktor bersama kuasa hukumnya, Wiradarma Harefa, tiba di Mapolsek Metro Menteng sekitar pukul 14.40 WIB.

Proses mediasi berlangsung kurang lebih enam jam sebelum keterangan resmi disampaikan kepada awak media sekitar pukul 20.40 WIB.

Wiradarma Harefa menjelaskan, hasil mediasi tersebut telah dituangkan dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani oleh kedua pihak.

Menurutnya, proses mediasi berlangsung cukup lama karena masing-masing pihak diberikan kesempatan menyampaikan kronologi kejadian serta menyampaikan perasaan terkait insiden yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Dengan apa yang difasilitasi oleh Pak Kapolsek dan tim di sini, masing-masing telah menerima, semua mengakui bahwa ada kesalahan, ada arogansi yang terjadi pada saat itu spontan," kata Wiradarma.

Dengan adanya perdamaian tersebut, Fiktor menyatakan persoalan dianggap selesai.

Ia ingin kembali fokus menjalankan pekerjaannya sebagai petugas keamanan.

"Sudah selesai, kami anggap bahwa yang lalu sudah berlalu. Memang pernah ada perselisihan, tapi dengan apa yang dilakukan sekarang saling memaafkan satu sama lain, akhirnya mereka menerima pengakuan dan kekhilafan masing-masing," ucapnya.

Dalam mediasi tersebut, pihak pengemudi Toyota Alphard disebut mengakui adanya tindakan yang dinilai arogan terhadap Fiktor saat kejadian berlangsung di Pos Polisi Thamrin.

Wiradarma menyampaikan, Fiktor sebelumnya mengaku mendapat ancaman akan dipecat, ditarik kerah bajunya, hingga diminta melakukan push-up.

"Memang tidak ada pemukulan. Hanya memang pada terakhir kali begitu keluar dari itu ada pegangan kerah baju oleh salah satu, dan itu tidak dipukul hanya ditarik," jelas Wiradarma.

"Contohnya menyuruh push-up, tapi karena yang bersangkutan sedang tangannya lagi ada pengobatan dan dia juga dari pagi memang tidak makan, jadi tidak bisa," sambungnya.

Menurut Wiradarma, ancaman pemecatan tersebut membuat Fiktor merasa takut hingga akhirnya memilih bersujud untuk meminta maaf.

Dalam mediasi itu, tiga orang yang berada di dalam mobil Alphard juga melakukan sujud sebagai bentuk penyesalan.

"Si Fiktor tadi tidak meminta itu. Tetapi karena dari pengemudi itu merasa bahwa dia salah, tanpa diminta dia memang melakukan begitu. Kesadaran penyesalan, ya melakukan juga hal yang sama, sujud di hadapan," tutur Wiradarma.

Wiradarma juga membenarkan bahwa tiga orang yang berada dalam mobil Alphard mengakui identitas mereka sebagai anggota Polri.

" Tiga-tiganya anggota. Betul bahwa mereka mengakui pada saat itu 'kami anggota', iya. Dan saat ini juga mengakui mereka anggota. Cuma makanya ini hari ini juga mereka sudah dijemput (oleh Polda Jabar) dan hari ini dijaga di atas ya, ada yang memeriksa," ungkap Wiradarma.

Ia menjelaskan, ketiga orang tersebut tidak memberikan keterangan kepada media karena langsung diamankan oleh Pengamanan Internal (Paminal) Bidang Propam Polda Jawa Barat yang datang ke Mapolsek Metro Menteng.

"Teman-teman yang sudah menunggu, kenapa nanti mungkin bertanya-tanya kenapa tidak ada yang bersangkutan ya, bahwa memang orang itu sekarang sudah diamankan. Ada sekarang itu di Paminal dari Jawa Barat. Ya, jadi sekarang mereka diamankan juga," jelasnya.

Meski kedua pihak telah sepakat berdamai, Kapolsek Metro Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu memastikan proses hukum terkait dugaan pelanggaran tetap berjalan.

Dugaan pelanggaran lalu lintas berupa penggunaan pelat nomor palsu dan menerobos lampu merah akan ditangani oleh Subdirektorat Penegakan Hukum (Gakkum) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

"Terkait dugaan pelanggaran lalu lintas dari pengemudi ini, malam ini juga akan ditindaklanjuti oleh Subdit Gakkum Lantas Polda Metro Jaya," tutur Braiel.

Sementara itu, dugaan pelanggaran etik terkait tindakan arogan yang dilakukan pengemudi maupun penumpang mobil Alphard akan diproses oleh Bidang Propam Polda Jawa Barat.

"Kemudian terkait dugaan perbuatan arogansi dari rekan pengemudi maupun penumpang, malam ini juga akan ditindaklanjuti dari Bid Propam Polda Jawa Barat," tutup Braiel.* (km/ad)

JAKARTA — Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Febrie Adriansyah masih menerima hak kepegawaiannya meski telah mengundurkan diri dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Menurut Rudi, Febrie masih berstatus sebagai jaksa aktif karena perkara hukum yang menjeratnya belum memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Baca Juga:

• Ketua KPK: Modus Korupsi Polanya Itu-Itu Saja, Hanya Dikemas dengan Cara Baru

Rudi menjelaskan, status kepegawaian Febrie belum mengalami perubahan selama proses hukum masih berjalan dan belum terdapat keputusan final dari pengadilan.

Karena itu, hak-hak kepegawaian Febrie, termasuk pembayaran gaji, masih diberikan sesuai aturan yang berlaku.

"Belum ada putusan, kan?" ujar Rudi.

Selain menjelaskan soal status kepegawaian, Rudi juga menyampaikan bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Febrie Adriansyah belum dilakukan.

Menurutnya, proses etik baru akan berjalan setelah perkara pidana yang sedang ditangani selesai.

"Penanganan kode etik nanti setelah proses pidananya selesai," ujarnya.

Sementara itu, Febrie dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Jumat (24/7/2026).

Pemeriksaan tersebut merupakan panggilan kedua dari penyidik setelah sebelumnya Febrie tidak hadir pada pemanggilan Rabu (22/7/2026) dengan alasan kesehatan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait perkara dugaan TPPU yang menyeret nama Febrie Adriansyah.

Sprindik dengan nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tersebut diterbitkan pada 20 Juli 2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan, penerbitan sprindik dilakukan setelah Kejaksaan menerima pelimpahan berkas perkara beserta barang bukti dari Polri.

Barang bukti yang diserahkan tersebut antara lain emas seberat 74 kilogram serta valuta asing dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Selain perkara dugaan TPPU, Kejaksaan Agung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan lain setelah menerima pengalihan penanganan perkara dari Polri.

Tiga perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang diduga berkaitan dengan pemadaman listrik atau blackout, serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri.

Hingga saat ini, proses hukum terhadap Febrie Adriansyah masih berjalan.

Kejaksaan Agung menyatakan seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari Febrie Adriansyah terkait pernyataan Jamwas Kejagung maupun perkembangan terbaru dalam perkara yang sedang dihadapinya.* (km/ad)

JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut pola korupsi yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) hingga saat ini masih menggunakan cara-cara lama.

Menurutnya, pelaku hanya melakukan penyesuaian agar modus tersebut terlihat lebih modern.

Baca Juga:

• Dua Saksi Bongkar Fakta Proyek Waterfront City Samosir, Kuasa Hukum Klaim Terdakwa Tak Bersalah

"Berdasarkan analisa yang saya dapatkan dari kedeputian yang ada di KPK, ternyata sebenarnya modusnya hanya itu-itu saja, kembali kepada modus-modus konvensional cuma kemudian dikemas dengan cara-cara yang agak sedikit baru," kata Setyo.

Menurut Setyo, salah satu pola korupsi yang masih sering ditemukan adalah dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Modus tersebut dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pengaturan harga hingga rekayasa proses lelang.

Ia menjelaskan, salah satu praktik yang sering terjadi adalah menaikkan harga atau melakukan mark up serta mengatur persyaratan pengadaan agar hanya menguntungkan pihak tertentu.

"Dikondisikan persyaratan untuk HPS-nya ya dikondisikan, kemudian persyaratan untuk pesertanya ada syarat-syarat yang harusnya bisa dikerjakan sejak awal tapi karena ada kepentingan dengan vendor tertentu maka kemudian persyaratannya dibikin vendor yang sudah terkolaborasi," ucapnya.

Setyo juga menyoroti adanya praktik pemberian informasi lelang kepada pihak tertentu sebelum proses pengadaan berlangsung.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat vendor yang sudah mengetahui informasi lebih awal memiliki keuntungan dibanding peserta lainnya.

"Vendor-vendor yang sudah terafiliasi syarat itu sudah dibocorin tapi terhadap yang lain syarat itu tidak dibocorin. Nah ini menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan informasi akhirnya kalah dalam berproses," sebutnya.

Ia menilai pola seperti itu dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain pengadaan barang dan jasa, Setyo juga mengingatkan adanya potensi korupsi melalui praktik jual beli jabatan dan pengaturan mutasi pegawai di lingkungan pemerintahan.

Menurutnya, praktik tersebut dapat merusak sistem manajemen pemerintahan karena posisi jabatan tidak lagi diberikan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan organisasi.

Setyo menegaskan, pengangkatan pegawai maupun pejabat pemerintah daerah harus mempertimbangkan kompetensi serta kualitas sumber daya manusia, bukan berdasarkan hubungan politik.

"Secara penunjukan dan lain-lain tapi tentu harus didasari latar belakang yang berdasarkan memang qualified gitu, ya tidak karena 'oh ini timses saya, ini orang yang membela saya pada saat dulu melakukan proses pemilihan kepala daerah' dan lain-lain gitu," ucapnya.

Ketua KPK berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi.

Menurutnya, pencegahan harus dilakukan dengan memperbaiki sistem agar ruang terjadinya praktik korupsi semakin kecil.* (km/ad)