JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam keterangannya, Fahmi menilai persoalan mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan sebagai wakil presiden Pemilu 2024 tidak tepat jika kembali diperiksa melalui mekanisme PHPU setelah seluruh tahapan pemilu selesai dan pasangan terpilih telah dilantik.

Baca Juga:

• Sidang MK, Eks Ketua KPU Jelaskan Mengapa Tak Ragukan Ijazah Gibran

Sidang tersebut merupakan agenda pembuktian dengan mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Fahmi mengatakan perkara tersebut menyangkut dua rezim hukum yang menurutnya harus dibedakan, yakni hukum pemilu dan hukum mengenai jabatan presiden serta wakil presiden.

"Perbedaan dua rezim hukum tersebut bukanlah sekadar perbedaan prosedur, tetapi juga mencakup konsekuensi dari perubahan status hukum seseorang," jelas Fahmi.

Fahmi menjelaskan seseorang sebelum dilantik masih berstatus sebagai calon, bakal calon, pasangan calon, atau pasangan calon terpilih.

Namun, setelah dilantik, status tersebut berubah menjadi presiden atau wakil presiden sebagai pemegang jabatan konstitusional.

"Sehubungan dengan itu, pertanyaan pertama yang mesti dijawab bukanlah tentang apakah terdapat masalah atau persoalan terkait persyaratan pencalonan seorang presiden atau wakil presiden, melainkan setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan presiden-wakil presiden terpilih telah dilantik, apakah persoalan terkait persyaratan pencalonan masih dapat ditarik kembali ke dalam rezim perselisihan hasil pemilu presiden-wakil Presiden?" ujar Fahmi.

Menurut Fahmi, setelah seluruh tahapan pemilu selesai, perselisihan hasil pemilu telah memperoleh penetapan final.

Calon yang terpilih juga telah ditetapkan dan dilantik sebagai presiden atau wakil presiden.

Karena itu, menurut dia, persoalan mengenai syarat pencalonan tidak lagi berada dalam rezim hukum pemilu.

"Hal ini bukan disebabkan karena dugaan pelanggaran yang ditemukan di kemudian hari kehilangan relevansi hukumnya, melainkan karena telah terjadi perubahan status hukum dan perubahan rezim hukum yang mengaturnya," kata Fahmi.

Fahmi mengatakan PHPU merupakan mekanisme untuk menguji legalitas hasil suatu kontestasi elektoral dengan batasan mengenai subjek, objek, dan waktu sebagaimana ditentukan konstitusi serta Undang-Undang Pemilu.

Sementara setelah pelantikan, seseorang yang sebelumnya merupakan calon telah berubah status menjadi pemegang jabatan konstitusional.

"Dalam konteks ini, permohonan PHPU setelah tahapan pemilu berakhir, tidak dapat mengembalikan secara retroaktif seorang presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat menjadi calon semata-mata untuk menerapkan pranata diskualifikasi pencalonan terhadapnya. Sebab, diskualifikasi bekerja dan diterapkan terhadap status calon, sedangkan pranata pemberhentian bekerja dan diterapkan terhadap status pejabat," ungkapnya.

Dengan demikian, Fahmi membedakan antara mekanisme diskualifikasi calon dan mekanisme pemberhentian pejabat yang telah menjabat.

Menurut dia, apabila persoalan yang ditemukan setelah pelantikan dinilai serius dan berpengaruh terhadap keberlanjutan jabatan, persoalan tersebut telah bergeser dari masalah kelayakan pencalonan menjadi persoalan jabatan konstitusional.

"Apabila fakta yang ditemukan setelah pelantikan dinilai sangat serius sehingga berimplikasi terhadap keberlanjutan jabatan presiden atau wakil presiden, persoalannya sudah bergeser dari kelayakan pencalonan menjadi persoalan jabatan konstitusional. Terkait hal ini, UUD 1945 telah menyediakan mekanisme tersendiri untuk menyelesaikannya, yaitu Klausul 7A dan 7B UUD 1945," imbuh dia.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan sejumlah pemohon, termasuk Denny Indrayana.

Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

MK mencatat perkara tersebut diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi pada 17 September 2026.

Pemeriksaan pendahuluan berlangsung pada 21 September, dilanjutkan pemeriksaan persidangan pada 23 September, pembuktian pemohon pada 30 September, dan pembuktian Termohon, Pihak Terkait, serta Bawaslu pada 1 Oktober 2026.

Dalam persidangan sebelumnya, para pemohon menghadirkan sejumlah ahli yang memberikan pandangan mengenai persoalan syarat pendidikan Gibran dan dampak hukum apabila syarat pencalonan dinilai bermasalah.

MK mencatat para pemohon antara lain meminta pembatalan pencalonan Gibran serta mempersoalkan keabsahan penetapan hasil Pemilu 2024 yang berkaitan dengan pencalonannya.

Sementara itu, keterangan Khairul Fahmi menjadi bagian dari pembuktian yang diajukan KPU sebagai Termohon.

Perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di MK.

Karena itu, pandangan Fahmi sebagai ahli maupun dalil para pemohon merupakan bagian dari proses persidangan dan belum menjadi putusan akhir Mahkamah Konstitusi.* (d/ad)

JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat proses pencalonan sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Hasyim dihadirkan KPU sebagai saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (1/10/2026) malam.

Baca Juga:

• Memanas! Rullyandi Sebut Sidang Sengketa Gibran Ilegal, Hakim MK: Cabut Pernyataan atau Tak Bisa Hadir

Dalam persidangan, Hasyim menjelaskan bahwa hubungan hukum KPU dalam proses pendaftaran pasangan calon adalah dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon.

"Hubungan hukum KPU itu adalah dengan partai politik atau gabungan partai politik, bukan dengan calon. Nah, dokumen-dokumen persyaratan calon itu yang menyampaikan adalah partai politik," jelas Hasyim.

Menurut Hasyim, setelah menerima dokumen dari partai pengusung, KPU melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen.

Jika dinyatakan lengkap, KPU kemudian menerbitkan berita acara penerimaan dokumen pendaftaran.

Selanjutnya, KPU melakukan penelitian administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan itu mencakup kebenaran dan keabsahan dokumen yang diserahkan.

Hasyim mengatakan, pada saat itu KPU berpedoman pada dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Dokumen tersebut dianggap benar dan sah sepanjang belum ada pihak yang membuktikan sebaliknya.

"Dalam pandangan KPU, yang namanya benar dan sah itu apabila dokumen itu diterbitkan oleh lembaga yang punya kewenangan menerbitkan itu, termasuk soal fotokopi ijazah atau surat keterangan atau surat keputusan tentang penyetaraan yang dilegalisir. Nah, itu situasi yang kami hadapi pada waktu itu," ujar Hasyim.

Dalam pencalonan Gibran, kata Hasyim, KPU menerima dua dokumen terkait pendidikan.

Dokumen pertama berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan menengah yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019.

Hasyim mengatakan dokumen tersebut memuat keterangan mengenai pendidikan Gibran di Sydney, Australia pada 2006.

"Telah menyelesaikan pendidikan 'grade 12' di UTS Insearch, Sydney, Australia tahun 2006. Yang bersangkutan dinilai memiliki penghargaan setara tamat. Jadi ada frasa atau ada kata 'tamat', sekolah menengah kejuruan (SMK) program keahlian akuntansi dan keuangan di Indonesia," ungkap Hasyim.

Menurut Hasyim, surat tersebut merupakan Surat Keterangan Penyetaraan untuk Pendidikan Menengah yang diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019.

Fotokopinya kemudian dilegalisasi pada 24 Oktober 2023.

Dokumen kedua, kata Hasyim, berkaitan dengan penyetaraan pendidikan tinggi.

Dokumen itu berupa keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan mengenai hasil penilaian kesetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka.

"Dokumen yang kedua adalah untuk penyetaraan pendidikan tingkat tinggi, itu berupa Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 229/.../2019 tentang Hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka," tutur Hasyim.

Hasyim kemudian membacakan isi keputusan tersebut.

Dalam dokumen itu disebutkan ijazah yang diperoleh Gibran dari University of Bradford dinilai setara dengan sarjana.

Keputusan tersebut mencantumkan nama Gibran Rakabuming Raka, jenis ijazah Bachelor of Science, bidang studi Marketing, tanggal ijazah 13 November 2010, serta asal negara Singapura.

Dokumen itu ditetapkan pada 8 Agustus 2019.

Hasyim kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan dua dokumen tersebut, KPU melakukan penelitian terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen.

Menurut dia, secara hukum administrasi, dokumen yang diterbitkan lembaga berwenang dianggap benar sampai ada pihak yang membuktikan sebaliknya.

"Jadi berdasarkan hal itu, kami membuat penilaian dan keputusan bahwa untuk syarat dokumen syarat pemenuhan syarat batas minimal pendidikan, kami nilai terpenuhi. Dan berdasarkan itu, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Administrasi," jelas Hasyim.

Hasyim mengatakan KPU saat itu juga tidak melakukan klarifikasi tambahan kepada pihak lain.

Menurut dia, klarifikasi dilakukan apabila terdapat keraguan atau laporan dari masyarakat.

"Nah, dalam situasi ini kami tidak ada keraguan pada waktu itu dan juga tidak ada laporan masyarakat, sehingga kami memandang tidak perlu dilakukan klarifikasi. Apalagi dokumen serupa juga sudah pernah digunakan dalam pilkada di Kota Surakarta tahun 2020," imbuhnya.

Keterangan Hasyim tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Berdasarkan data perkara MK, permohonan diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi pada 17 September 2026.

Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya.

Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

MK mencatat terdapat 12 pemohon dalam perkara tersebut, yakni Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, drg. Moeryono, H.M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Para pemohon meminta MK menilai kembali pemenuhan syarat pendidikan Gibran.

Dalam petitum yang tercatat di MK, mereka antara lain meminta agar Gibran didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden dan meminta pembatalan keputusan KPU sepanjang berkaitan dengan pencalonan Gibran.

Mereka juga meminta MPR menyelenggarakan pemilihan wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Para pemohon berpendapat persoalan mengenai syarat pendidikan Gibran baru terungkap belakangan.

Mereka meminta kesempatan untuk menguji persoalan tersebut melalui proses pembuktian di persidangan.

"Para Pemohon hanya memohon kesempatan yang adil agar kebenaran yuridis mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden dapat diuji melalui persidangan pembuktian yang terbuka, imparsial, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.

Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di MK.

Dengan demikian, keterangan Hasyim maupun dalil para pemohon merupakan bagian dari proses pembuktian dan belum menjadi putusan akhir Mahkamah Konstitusi.* (d/ad)

JAKARTA – Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.

Teguran itu muncul setelah Arsul meminta klarifikasi mengenai pernyataan Rullyandi yang menyebut persidangan perkara tersebut ilegal.

Baca Juga:

• Pakar Hukum Sebut Capres-Cawapres Sepaket: Jika Salah Satunya Tak Memenuhi Syarat, Hasil Pemilu Bisa Dinyatakan Batal

Berdasarkan jadwal resmi Mahkamah Konstitusi (MK), sidang pada Kamis, 1 Oktober 2026, mengagendakan pembuktian dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, termasuk mendengarkan keterangan ahli dan saksi.

Dalam persidangan, Arsul mengatakan dirinya melihat pernyataan Rullyandi dalam sebuah acara televisi yang menyebut sidang perkara tersebut ilegal, termasuk menyebut Ketua MK ilegal.

"Saya lihat di sebuah televisi, yang mengatakan bahwa persidangan perkara ini ilegal, Ketua Mahkamah Konstitusi ilegal," kata Arsul dalam sidang yang digelar di MK, Kamis (1/10/2026).

Arsul kemudian mempertanyakan alasan Rullyandi tetap hadir sebagai ahli dalam persidangan apabila menganggap persidangan tersebut ilegal.

Selain itu, Arsul menyebut keterangan tertulis Rullyandi tidak membahas persoalan legalitas persidangan.

Menurut dia, hal tersebut menjadi persoalan yang perlu diklarifikasi dalam persidangan.

"Saya sudah membaca keterangan ahli Anda, dan tidak, Anda tidak baca tentang ilegality dari persidangan ini," kata Arsul.

Permintaan klarifikasi kemudian dilanjutkan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memimpin jalannya persidangan.

Saldi meminta Rullyandi mencabut pernyataannya mengenai legalitas persidangan.

Ia mempertanyakan bagaimana Rullyandi dapat menggunakan keahliannya dalam persidangan yang sebelumnya disebut ilegal.

"Kalau tidak, Anda tidak bisa menggunakan keahlian saudara di sini, karena Anda tidak bisa hadir di sidang yang Anda tuduh ilegal ini," kata Saldi.

Rullyandi kemudian memberikan penjelasan.

Ia mengatakan pernyataannya merupakan pandangan hukum yang disampaikan dalam kapasitasnya sebagai akademisi sekaligus bentuk kritik terhadap MK.

Menurut Rullyandi, kritik terhadap lembaga negara merupakan hal yang dapat disampaikan selama didasarkan pada argumentasi hukum.

"Oleh karena itu, saya menggunakan jalan pemikiran saya secara hukum dan akan saya sampaikan alasan-alasan hukum saya dalam mengkritik bukan menghina, mengkritik kepada MK supaya meluruskan MK sesuai dengan makna Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sidang ilegal," kata Rullyandi.

Rullyandi kemudian menuruti permintaan majelis hakim untuk mencabut pernyataannya mengenai legalitas sidang.

Namun, ia mengatakan pencabutan tersebut dilakukan dalam kondisi tertekan.

"hanya di ruang persidangan ini keterangan saya mengenai sidang ilegal karena saya dalam kondisi tertekan," katanya.

Setelah itu, Saldi Isra menanyakan kepada pihak terkait apakah mereka tidak merasa dirugikan dengan sikap ahli yang mereka hadirkan dalam persidangan.

Pihak terkait menjelaskan bahwa ahli yang mereka ajukan terlambat sehingga tidak diperbolehkan masuk.

Dengan demikian, Rullyandi menjadi satu-satunya ahli yang tersisa.

Mendengar penjelasan tersebut, Saldi Isra kemudian menskors persidangan untuk mempertimbangkan kelanjutan pemeriksaan.

Setelah skors dicabut, Saldi Isra memutuskan keterangan Rullyandi tetap diterima, tetapi hanya dalam bentuk tertulis.

Rullyandi kemudian diminta meninggalkan ruang sidang.

"Anda tidak boleh lagi, sudah cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang," kata Saldi dalam persidangan.

Sidang kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan ahli dari pihak terkait lainnya, Ina Setiawati.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana.

Dalam perkara ini, para pemohon mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

MK mencatat para pemohon terdiri atas Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

Para pemohon mendalilkan adanya persoalan mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran serta aturan penyetaraan pendidikan yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Mereka antara lain mempersoalkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU tersebut.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden.

Mereka juga meminta pembatalan keputusan KPU terkait Pemilu Presiden 2024 sepanjang berkaitan dengan pencalonan dan penetapan Gibran.

Selain itu, para pemohon meminta MK memerintahkan MPR menggelar pemilihan wakil presiden dari dua nama yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

Perkara ini masih berada dalam tahap pemeriksaan dan pembuktian di MK.

Karena itu, seluruh dalil para pemohon, keterangan ahli, serta tanggapan pihak terkait masih menjadi bagian dari proses persidangan dan belum merupakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi.*(km/ad)

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.

Menurut dia, apabila pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, konsekuensi hukumnya dapat berdampak terhadap pasangan secara keseluruhan.

Baca Juga:

• Soal Syarat Pendidikan Gibran, Eks Ketua KPU Ungkap Kronologi Lahirnya Pasal 18 Ayat 3 PKPU

"Pendaftaran itu kan satu paket, ya presiden, calon presiden dan wakil presiden. Jadi kalau dua-duanya tidak memenuhi syarat, mestinya berdampak kepada Prabowo. Itu itu begitu secara hukum," ujar Rully.

Menurut Rullyandi, status presiden dan wakil presiden sebagai satu pasangan juga berkaitan dengan konsekuensi apabila hasil pemilu pada akhirnya dinyatakan batal.

"Dan harusnya lagi, pemilunya batal demi hukum, pemilu ulang lagi," katanya.

Rullyandi juga berpendapat Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan diskualifikasi terhadap pasangan presiden dan wakil presiden dalam konteks perkara yang sedang berjalan.

Sementara apabila terdapat persoalan mengenai syarat sebagai presiden atau wakil presiden setelah seseorang menjabat, menurut Rullyandi, mekanisme yang berlaku masuk ke ranah pemakzulan.

"Kalau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden sebagaimana Pasal 7, ya, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu konteksnya pemakzulan, kalau terbukti. Sekarang, bukti apa yang mengatakan dia tidak memenuhi syarat?" tanyanya.

Perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 2024 saat ini bergulir di MK.

Para pemohon mempersoalkan ketentuan persyaratan pendidikan dalam pencalonan tersebut dan meminta MK menilai kembali persoalan yang mereka ajukan.

Sekjen Projo Freddy Damanik mengatakan gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak tidak hanya berkaitan dengan posisi Gibran, tetapi menurut dia juga dapat berdampak terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini pemerintahan yang sudah sah ya kemudian diganggu ya. Jadi otomatis pemerintahan terganggu dengan gugatan ini. Presiden Prabowo yang hari ini adalah sah diputuskan dua tahun yang lalu juga terganggu dengan manuver-manuver politik ini," ungkap Freddy.

Freddy sependapat dengan Rullyandi bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden dan wakil presiden merupakan satu pasangan.

Ia menduga gugatan tersebut memiliki kepentingan politik tertentu, termasuk mendorong pasangan calon presiden dan wakil presiden lain.

"Jadi jelas ini sasarannya ke presiden dan wakil presiden yang pada dua tahun yang lalu mereka tentu berbeda kubu dengan Deddy Indrayana dan kawan-kawan," sebutnya.

Sementara itu, mantan Komisioner KPU periode 2008-2012 I Gustu Putu Artha melihat keterlibatan sejumlah pihak dalam gugatan tersebut dari sisi yang berbeda.

Menurut Putu, proses hukum yang berjalan dapat dilihat sebagai bagian dari upaya memperbaiki persoalan dalam kehidupan berbangsa, terlepas dari hasil akhirnya.

"Saya mencoba membaca bahwa mereka punya itikad baik pada bangsa ini, Bivitri dan kawan-kawan, karena sangat mencintai bangsa ini untuk kemudian bagaimana potensi-potensi kejahatan politik itu tidak berkembang biak sedemikian rupa," ujar Putu.

Ia mengatakan, apabila dokumen ijazah yang dipersoalkan memang ada, persoalan tersebut dapat dijelaskan.

Namun, apabila tidak ada, menurut Putu, majelis hakim MK yang akan menentukan sikap berdasarkan proses persidangan dan alat bukti yang tersedia.

Putu juga melihat perkara tersebut sebagai bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat.

Menurut dia, persoalan persyaratan calon pejabat negara perlu menjadi perhatian sejak awal proses pencalonan.

"Saya lebih melihat kecenderungan yang ada sekarang ini adalah sebagai bagian dari proses edukasi politik gitu. Jadi proses untuk mencerdaskan bangsa," ujarnya.

Perkara tersebut kini menjadi perhatian karena MK akan menilai berbagai dalil dan bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan.

Posisi akhir mengenai persoalan yang disengketakan tetap bergantung pada proses pembuktian serta pertimbangan hukum majelis hakim MK.* (cn/ad)

JAKARTA – Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 ayat (3) yang mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi calon presiden atau calon wakil presiden dalam kondisi tertentu.

Keterangan tersebut disampaikan Hasyim sebagai saksi fakta dari pihak termohon dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (1/10/2026).

Baca Juga:

• Sidang MK, Eks Ketua KPU: Tak Ada Motif untuk Mempermudah Gibran

Menurut Hasyim, penyusunan PKPU tersebut dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan KPU mengenai tata cara pembentukan peraturan KPU pada 2022.

"Yang pertama tentu dimulai dari perencanaan, lalu siapa yang menyiapkan draft-nya, dan kemudian setelah dibahas di internal KPU dilakukan serangkaian kegiatan berupa uji publik," sebutnya.

Setelah proses internal dan uji publik, pembahasan dilanjutkan dengan melibatkan DPR RI dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.

"Dilakukan konsinyering dengan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah, dan dilanjutkan dengan RDP atau rapat dengar pendapat dengan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah," jelasnya.

Hasyim mengatakan setelah memperoleh persetujuan, rancangan peraturan tersebut kemudian diundangkan ke kementerian terkait untuk menjalani proses harmonisasi. Setelah dinilai sesuai, barulah proses pengundangan dilakukan.

Dalam persidangan, Hasyim kemudian menjelaskan ketentuan yang menjadi sorotan dalam perkara tersebut.

Ia terlebih dahulu merujuk pada Pasal 13 ayat (1) huruf r PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Ketentuan itu mengatur syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni paling rendah tamat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau pendidikan yang sederajat.

Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) huruf m mengatur dokumen yang menjadi bukti pemenuhan syarat pendidikan.

Bukti tersebut dapat berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

Namun, Pasal 18 ayat (3) memberikan pengecualian bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas atau dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Hasyim mengatakan gagasan mengenai ketentuan tersebut muncul dalam rapat koordinasi dengan berbagai pihak, terutama Kementerian Pendidikan.

Menurut dia, Kementerian Pendidikan sebelumnya menghadapi pengalaman ketika sejumlah orang yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mengajukan permohonan surat penyetaraan pendidikan perguruan tinggi, tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen pendidikan pada jenjang sebelumnya.

Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan aturan.

"Kalau kemudian pihak kementerian sudah menerbitkan, kalau untuk pendidikan menengah atas atau yang setara itu bentuk hukumnya, dokumennya adalah surat keterangan. Tapi kalau yang lulusan perguruan tinggi di luar negeri, bentuknya adalah SK atau keputusan," ujar Hasyim.

Ia menjelaskan dokumen dari kementerian tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk memenuhi persyaratan pendidikan dalam kondisi yang diatur.

"Jadi kalau ada SK dari kementerian yang statusnya menyetarakan seseorang telah tamat pendidikan tinggi, maka kemudian cukup itu saja yang digunakan sebagai syarat," lanjutnya.

Hasyim menegaskan munculnya Pasal 18 ayat (3) bukan ditujukan untuk meloloskan calon tertentu.

Ia mengatakan penyusunan PKPU telah melewati tahapan yang berlaku, termasuk pembahasan dan harmonisasi.

"Jadi tidak ada niat, tidak ada pandangan, tidak ada apa-apa, motif untuk meloloskan seseorang atau memudahkan seseorang dalam situasi ini," jelas Hasyim.

Perkara tersebut berkaitan dengan permohonan PHPU yang antara lain mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Para pemohon mendalilkan adanya persoalan dalam penerapan ketentuan syarat pendidikan, termasuk keberadaan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam persidangan, keterangan Hasyim menjadi bagian dari pembuktian pihak termohon mengenai proses pembentukan PKPU tersebut.

Adapun penilaian terhadap dalil dan bukti para pihak selanjutnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara tersebut.* (cn/ad)

JAKARTA – Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026) malam WIB.

Kemenangan besar ini ditandai penampilan gemilang Mitchell Baker.

Baca Juga:

• Update Harga Pangan 1 Oktober 2026: Cabai Keriting Rp 81.150 per Kg, Beras dan Telur Turun

Hasil ini juga menjadi bagian penting dari perjuangan Indonesia di Grup A.

Indonesia langsung tampil menekan sejak pertandingan dimulai. Mitchell Baker membuka keunggulan pada menit ke-11 setelah menerima umpan Ole Romeny.

Gol tersebut membuat Skuad Garuda semakin percaya diri.

Baker kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-20 untuk membawa Indonesia unggul 2-0.

Indonesia terus menguasai pertandingan. Rizky Ridho memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-32.

Bangladesh sempat memberikan respons. Mohammed Shariar Emon mencetak gol pada menit ke-36 sehingga skor berubah menjadi 3-1.

Namun, Bangladesh tidak mampu membendung serangan Indonesia.

Mitchell Baker kembali mencetak gol satu menit setelah Bangladesh memperkecil ketertinggalan.

Gol tersebut menjadi hat-trick Baker sekaligus membuat Indonesia kembali unggul 4-1.

Baker kemudian mencetak gol keempatnya pada menit ke-42 setelah memanfaatkan umpan Justin Hubner.

Indonesia pun menutup babak pertama dengan keunggulan 6-1 setelah Justin Hubner mencetak gol pada menit ke-45+1.

Catatan pertandingan menunjukkan Indonesia memang tampil dominan dan sudah unggul 6-1 pada akhir babak pertama.

Memasuki babak kedua, Indonesia tetap mempertahankan tekanan. Skuad Garuda kembali mencetak gol untuk memperlebar jarak dengan Bangladesh.

Luke Vickery ikut mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan Ole Romeny.

Bangladesh sempat mencetak gol tambahan melalui Farhaan Ali Wahid.

Namun, gol tersebut tidak mengubah jalannya pertandingan secara keseluruhan.

Indonesia kemudian kembali menambah gol melalui Kevin Diks pada penghujung pertandingan.

Kemenangan ditutup dengan gol Mitchell Baker yang membuat Indonesia mengakhiri pertandingan dengan skor 9-2.

Laporan pertandingan menyebut Baker mencetak empat gol dalam kemenangan tersebut.

Timnas Indonesia tampil dengan formasi 3-4-3 di bawah asuhan John Herdman.

Indonesia (3-4-3): Emil Audero; Rizky Ridho, Elkan Baggott, Justin Hubner; Kevin Diks, Joey Pelupessy, Ivar Jenner, Calvin Verdonk; Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, Mitchell Baker.

Pelatih: John Herdman.

Sementara Bangladesh menggunakan formasi 4-3-3 dengan Mehedi Hasan Srabon sebagai penjaga gawang.

Bangladesh (4-3-3): Mehedi Hasan Srabon; Saad Uddin, Tariq Kazi, Zidane Yousuf, Zayyan Ahmed; Jamal Bhuyan, Hamza Choudhury, Shamit Shome; Rakib Hossain, Sahariar Emon, Itofusa Shuki.

Pelatih: Thomas Dooley.

Kemenangan atas Bangladesh menjadi hasil penting bagi Indonesia pada laga terakhir Grup A.

Sebelum pertandingan ini, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi empat poin, sementara Singapura berada satu poin di belakang.* (km/ad)

MEDAN – Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi.

Polisi menangkap dua pelaku berinisial DH dan MA yang diduga mengelola situs judi online Nexplay88.

Baca Juga:

• Galeri Mustika Deli Tampung 150 UMKM, Airin Rico Waas Buka Peluang Kolaborasi dengan PIA Ardhya Garini

Dari patroli tersebut, polisi menemukan situs judi online Nexplay88.

Penyelidikan kemudian dilakukan hingga petugas menemukan aktivitas pengelolaan situs tersebut di Medan dan Tebing Tinggi.

Bayu mengatakan kedua tersangka disebut memiliki pengalaman bekerja di bidang judi online di Kamboja.

Pengalaman tersebut diduga menjadi salah satu bekal mereka dalam mengelola situs judi online setelah kembali ke Indonesia.

Polisi kemudian menggerebek rumah MA di Kelurahan Rengas, Kecamatan Medan Marelan. Namun, MA telah melarikan diri ketika petugas melakukan penggerebekan.

Dalam penggeledahan tersebut, polisi menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengelolaan situs judi online.

"Mulai dari 1 unit handphone Samsung Galaxy A55, 1 HP Samsung A57, 1 laptop Asus TUF Gaming, 1 monitor MSI PRO dan uang tunai sebesar Rp 105.970.000 yang disita dari istri MA," ujar Bayu dalam keterangan persnya, Kamis (1/10/2026).

Penyidik kemudian mengembangkan kasus tersebut dan menangkap DH pada 15 September 2026 di Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi.

Dari rumah DH, polisi menyita satu laptop Asus Vivobook, satu handphone iPhone 11, dan satu handphone Samsung Galaxy A1.

Dalam pemeriksaan, DH mengaku diajak MA untuk menjadi SEO atau search engine optimization situs judi online Nexplay88 pada Agustus 2026.

Saat itu, DH disebut baru pulang dari Kamboja setelah bekerja sebagai pegawai judi online di negara tersebut.

Menurut polisi, tugas DH adalah mencari dan membeli domain website melalui aplikasi Instagram.

Setelah mendapatkan domain, DH mengedit landing page atau halaman awal situs.

DH kemudian memasukkan alamat yang terhubung dengan situs judi online Nexplay88.

Menurut polisi, langkah tersebut dilakukan agar situs lebih mudah ditemukan melalui mesin pencari dan diakses pengguna.

"(Dari aksinya) tersangka DH mendapatkan keuntungan sebesar Rp 15.000 dari setiap orang yang menjadi user atau member pada website situs judi online NEXPLAY88. Dari praktik itu, DH memperoleh keuntungan Rp 7.060.000," kata Bayu.

Sementara itu, polisi menangkap MA setelah melacak keberadaannya di Jakarta.

MA ditangkap di Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (24/9/2026).

Dari tangan MA, polisi menyita satu iPhone 17 Pro warna biru, uang tunai Rp12.121.000, dua batangan emas Finegold dengan total berat 4 gram, dan satu paspor.

Dalam pemeriksaan, MA mengaku memperoleh kemampuan mengelola website judi online setelah bekerja sebagai karyawan judi online sejak 2023 hingga Agustus 2026.

"Sejak bulan Agustus tahun 2026 pada saat tersangka pulang ke Indonesia tersangka kembali mengoperasikan situs judi online website dengan mengajak DH," kata Bayu.

Menurut Bayu, MA dapat mengendalikan permainan di situs tersebut sekaligus menarik uang dari member yang kalah berjudi.

Selama menjalankan aktivitas tersebut, polisi mencatat sekitar 400 member rutin bermain di situs judi online Nexplay88.

"Selama bekerja (MA) telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000.000," ujar Bayu.

Kini, DH dan MA ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Keduanya dijerat Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 426 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Keduanya terancam hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Polisi masih melanjutkan proses penyidikan terhadap perkara tersebut untuk mendalami aktivitas pengelolaan situs judi online Nexplay88 serta aliran keuntungan yang diperoleh para tersangka.* (km/ad)

JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024 melalui Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

Keterangan itu disampaikan Hasyim saat menjadi saksi pihak KPU dalam sidang pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (1/10/2026).

Baca Juga:

• Galeri Mustika Deli Tampung 150 UMKM, Airin Rico Waas Buka Peluang Kolaborasi dengan PIA Ardhya Garini

MK menjadwalkan sidang 1 Oktober 2026 dengan agenda pembuktian termohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

"Jadi, tidak ada niat, tidak ada pandangan, tidak ada motif untuk meloloskan seseorang atau memudahkan seseorang dalam situasi ini," kata Hasyim.

Dalam persidangan, Hasyim menjelaskan kronologi munculnya ketentuan tersebut.

Ia mengatakan aturan mengenai dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden berawal dari ketentuan mengenai syarat pendidikan.

Pasal 13 ayat 1 huruf R PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur calon presiden dan wakil presiden harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah lain yang sederajat.

Sementara itu, Pasal 18 ayat 1 huruf M mengatur dokumen berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, serta surat keterangan lainnya yang telah dilegalisasi oleh satuan pendidikan.

Kemudian, Pasal 18 ayat 3 mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah di luar negeri tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

"Jadi, munculnya gagasan ini pada saat rapat koordinasi dengan para pihak terutama dari Kementerian Pendidikan," ujar dia.

Menurut Hasyim, ketentuan tersebut muncul setelah Kementerian Pendidikan mengingatkan KPU mengenai persoalan dokumen penyetaraan pendidikan yang pernah terjadi dalam proses pencalonan anggota legislatif.

Ia mengatakan terdapat pihak yang mengajukan penyetaraan pendidikan ketika mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen pendidikan yang dipersyaratkan.

Karena itu, Kementerian Pendidikan menerbitkan aturan mengenai penyetaraan pendidikan menengah atau sederajat bagi lulusan luar negeri melalui surat keterangan.

"Jadi, kalau ada SK dari Kementerian yang statusnya menyetarakan seseorang telah tamat pendidikan tinggi maka kemudian cukup itu saja yang digunakan sebagai syarat," tutur dia.

Hasyim menegaskan aturan tersebut dibuat untuk mengakomodasi warga yang menempuh pendidikan di luar negeri dan kemudian melanjutkan pendidikan di Indonesia.

"Jadi, tidak ada kaitannya dengan syarat pencalonan pada awalnya karena kemudian diatur di undang-undang dan demikian maka dokumen itulah yang digunakan sebagai syarat sehingga munculnya gagasan dan dituangkan dalam norma, demikian kronologinya," ucap dia.

Sementara itu, pihak pemohon dalam perkara tersebut mempersoalkan keberadaan Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam persidangan sebelumnya, pemohon mendalilkan ketentuan tersebut merupakan persoalan dalam syarat pencalonan Gibran.

MK mencatat pemohon mendalilkan adanya ketidakabsahan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden.

Pemohon juga mempersoalkan proses penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Mereka menilai terdapat sejumlah persoalan dalam penerapan ketentuan tersebut.

Dengan demikian, persidangan kini mempertemukan dua posisi yang berbeda: KPU melalui Hasyim menjelaskan bahwa Pasal 18 ayat 3 dibuat berdasarkan kebutuhan administratif penyetaraan pendidikan luar negeri, sementara pemohon mempersoalkan penerapan norma tersebut dalam pencalonan Gibran pada Pemilu 2024.* (km/ad)

MEDAN – Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpadu bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Hal itu terlihat saat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Persatuan Istri Angkatan TNI AU (PIA Ardhya Garini) Daerah Koopsau Gabungan Koopudnas, Ny. Nila Hadi Djoko Hadipurwanto, beserta rombongan, Kamis (1/10/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas: Keberagaman Bukan Sekadar Identitas, tapi Kekuatan Kota Medan

Dalam sambutannya, Airin Rico Waas menjelaskan Mustika Deli yang baru beroperasi sekitar dua bulan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Medan bersama Dekranasda untuk memberikan ruang bagi pelaku UMKM, desainer busana, dan pengrajin lokal.

"Saat ini ada sekitar 150 UMKM terpilih yang produknya saya kurasi langsung, mulai dari kriya, kain, hingga kuliner penganan terbaik. Dulu tamu luar kota kalau mau cari Ulos, Tenun Melayu, atau Wiskaros harus keliling dan macet-macetan. Sekarang semuanya sudah terpusat di satu tempat. Banyak tamu yang bilang ke sini bikin 'kalap' belanja," tutur Airin Rico Waas

Menurut Airin, keberadaan galeri terpadu tersebut diharapkan memudahkan masyarakat maupun tamu dari luar daerah untuk menemukan berbagai produk khas Medan dan Sumatera Utara dalam satu lokasi.

Konsep Galeri Mustika Deli mendapat apresiasi dari Ny. Nila Hadi Djoko Hadipurwanto.

Ia menilai produk lokal Medan memiliki potensi yang besar, termasuk kain tradisional yang dikembangkan menjadi produk fashion modern.

Selain kualitas produk, Ny. Nila juga mengapresiasi konsep galeri yang memungkinkan pengunjung berbelanja dengan nyaman tanpa harus berpindah-pindah lokasi.

"Tempat ini sangat indah dan luar biasa. Kami tidak perlu berpanas-panasan atau terjebak macet untuk melihat produk unggulan Medan. Di sini kami bisa langsung melihat beragam karya seni dan kreasi UMKM," puji Ny. Nila.

Melihat potensi tersebut, Ny. Nila mengusulkan adanya kolaborasi untuk menampung karya anggota PIA Ardhya Garini Komando Sektor (Kosek) Medan di Galeri Mustika Deli.

"Kami ingin menitipkan karya-karya UMKM yang dirintis oleh adik-adik di Kosek agar bisa ikut mengisi galeri ini. Selain memperkaya variasi produk di Mustika Deli, langkah ini tentu memotivasi istri prajurit TNI AU untuk terus berinovasi dan memperluas wawasan wirausaha mereka," tambahnya.

Kerja sama tersebut dinilai dapat membuka ruang pemasaran baru bagi produk UMKM yang dikembangkan keluarga prajurit TNI AU sekaligus memperkaya pilihan produk yang tersedia di Mustika Deli.

Kesan positif selama kunjungan juga mendorong Ny. Nila untuk merekomendasikan Galeri Mustika Deli sebagai salah satu agenda kunjungan kerja resmi pimpinan pusat PIA Ardhya Garini.

Di akhir pertemuan, Ketua Dekranasda Kota Medan dan Ketua PIA Ardhya Garini Daerah Koopsau Gabungan Koopudnas saling bertukar cenderamata.

Rombongan kemudian berkeliling melihat sekaligus membeli berbagai produk yang tersedia di Mustika Deli.

Airin memperkenalkan satu per satu produk kepada rombongan, mulai dari kain tradisional, busana, kerajinan, hingga makanan dan camilan hasil produksi UMKM.

Turut hadir Pj Ketua DWP Kota Medan Ny. Fahriatun Nisa Erfin Fachrurrazi, Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 2 Kosek I Eno Imam Subekti, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta pengurus Dekranasda Kota Medan.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota Medan.

Menurut dia, keberagaman bukan sekadar identitas, tetapi harus dijaga bersama agar kehidupan masyarakat tetap harmonis.

Baca Juga:

• Kasus Influenza A di Medan Meningkat, Dinkes Perkuat Kesiapsiagaan Puskesmas dan Rumah Sakit

Dalam audiensi tersebut, Rico menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga kehidupan beragama yang harmonis.

Menurut dia, sebagai kota yang heterogen, Medan membutuhkan komitmen nyata agar setiap umat dapat menjalankan ibadah dengan aman.

"Yang terpenting adalah bagaimana keagamaan masyarakat bisa terlindungi sehingga selalu aman dalam beribadah. Pemahaman kita, setiap manusia berhak memiliki agama apapun," ujar Rico Waas.

Rico mengatakan keterbukaan Pemerintah Kota Medan terhadap berbagai kegiatan keagamaan dan budaya merupakan bagian dari upaya menjadikan Medan sebagai kota yang ramah bagi seluruh masyarakat.

Ia juga menyebut komunitas Buddhis Tamil sebagai salah satu bagian dari perjalanan sejarah dan keberagaman Kota Medan.

"Pemko Medan selalu mendukung dan sangat terbuka terhadap agama apapun yang ingin merayakan hari besar agama maupun budaya,"bilang Rico Waas.

Menyongsong peringatan 100 tahun Buddhis Tamil, Rico berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi acara seremonial.

Ia mendorong panitia menghadirkan nilai spiritual dan sejarah yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.

"Dalam acara nantinya saya berharap bukan sekadar perayaan, namun benar-benar menampilkan kesakralan agama," pesan Rico Waas.

Menurut dia, momentum satu abad tersebut dapat menjadi kesempatan untuk memperkenalkan perjalanan komunitas Buddhis Tamil sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Medan.

Pada kesempatan yang sama, Pembina Masyarakat (Pembimas) Buddha Sumatera Utara, Sukasdi, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Kota Medan terhadap kegiatan keagamaan dan budaya.

Sukasdi juga mengundang Wali Kota Medan untuk menghadiri puncak peringatan 100 tahun Buddhis Tamil Nusantara yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026 di Hotel Selecta.

Menurut Sukasdi, peringatan satu abad tersebut membawa sejumlah misi, termasuk menelusuri kembali perjalanan etnis Tamil di Sumatera Utara.

"peringatan 100 tahun ini akan membawa misi besar menelusuri kembali rekam jejak etnis Tamil di Sumatera Utara, merunut sejarah berdirinya vihara pertama, hingga aksi nyata menjaga alam melalui gerakan penghijauan," jelasnya.

Peringatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang perjalanan sejarah komunitas Buddhis Tamil, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kerukunan, kebersamaan, serta kepedulian terhadap lingkungan di Sumatera Utara.* (ad)

MEDAN – Dinas Kesehatan Kota Medan memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran Influenza A menyusul peningkatan kasus pada September 2026.

Sepanjang Januari hingga September 2026, tercatat 15 kasus Influenza A dan 3 kasus Influenza B di Kota Medan.

Baca Juga:

• Polda Sumut Tangkap 2 Tersangka Judol, Pemilik Situs Raup Keuntungan Rp300 Juta

Virus Influenza A memiliki karakteristik mudah menular dari satu orang ke orang lain dan menyerang sistem pernapasan.

"Faktor penyebab Influenza A ini adalah virus Influenza A yang sangat mudah menyebar dari satu orang ke orang lain," kata Surya saat dikonfirmasi usai Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Walikota Medan, Kamis (1/10/26).

Menindaklanjuti arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Dinas Kesehatan terus memperkuat langkah antisipasi untuk menekan penyebaran virus.

Salah satunya dengan meningkatkan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Dinkes Medan telah mengeluarkan surat kesiapsiagaan terkait Influenza A untuk disosialisasikan kepada seluruh fasilitas kesehatan, baik Puskesmas maupun rumah sakit.

Surat tersebut menjadi bagian dari langkah kewaspadaan agar fasilitas kesehatan siap menghadapi dan menangani masyarakat yang mengalami gejala influenza.

Surya mengatakan kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih adalah masyarakat berisiko tinggi, terutama lansia, warga dengan penyakit penyerta atau komorbid, serta pelaku perjalanan luar negeri.

"Karena sangat gampang menyebar, jadi memang terkait virus ini harus benar-benar diantisipasi supaya penyebarannya dapat diantisipasi dengan berbagai cara," katanya.

Di tingkat masyarakat, Surya mengingatkan pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai langkah sederhana untuk mencegah penularan.

Masyarakat diminta rajin mencuci tangan menggunakan sabun maupun hand sanitizer.

Etika batuk dan bersin juga perlu diterapkan untuk mencegah droplet menyebar kepada orang lain.

Penggunaan masker juga dianjurkan, khususnya bagi masyarakat yang sedang mengalami gejala seperti batuk atau pilek.

"Dengan menggunakan masker juga sebagai salah satu pilihan bila mengalami gejala pilek ataupun batuk," jelasnya.

Surya mengimbau masyarakat tidak mengabaikan gejala yang muncul.

Jika mengalami demam, batuk, nyeri tenggorokan, pilek, perasaan lemah atau malaise, maupun nyeri otot atau myalgia, masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti Puskesmas.

Menurutnya, gejala Influenza A pada awalnya dapat menyerupai flu biasa.

Karena itu, pemeriksaan dini penting dilakukan agar kondisi masyarakat dapat segera ditangani sesuai kebutuhan.

"Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, pilek, ataupun perasaan lemah atau malaise, maupun nyeri-nyeri otot atau myalgia," ujarnya.

Dinkes Medan mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan tanpa panik.

Penerapan PHBS, etika batuk dan bersin, penggunaan masker ketika mengalami gejala, serta pemeriksaan lebih awal di fasilitas kesehatan menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai penularan Influenza A di Kota Medan.

Selain meningkatkan edukasi kepada masyarakat, Dinkes Medan menerbitkan surat pemberitahuan kepada seluruh Puskesmas dan rumah sakit se-Kota Medan untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap Influenza A.

Surat tersebut memuat sejumlah langkah kewaspadaan, di antaranya mengadakan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat, termasuk organisasi masyarakat potensial, serta memanfaatkan kearifan lokal untuk mencegah penyebaran Influenza A.

Dinkes juga meminta Puskesmas melakukan skrining terhadap pasien yang mengalami gejala berupa demam lebih dari 38 derajat Celsius dan batuk, dengan durasi gejala tidak lebih dari 10 hari.

Skrining juga dilakukan terhadap pasien yang masuk ke rumah sakit dengan gejala demam lebih dari 38 derajat Celsius atau batuk, dengan durasi gejala tidak lebih dari 10 hari dan membutuhkan perawatan inap.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendeteksi dan menangani kasus Influenza A lebih dini.

Dengan peningkatan kasus yang tercatat hingga September 2026, Dinkes Medan meminta masyarakat tetap waspada tanpa menimbulkan kepanikan.

Kebiasaan hidup bersih, etika batuk dan bersin, penggunaan masker saat mengalami gejala, serta pemeriksaan ke fasilitas kesehatan menjadi langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu mencegah penularan.* (ad)

MEDAN – Sumatera Utara mengalami inflasi sebesar 0,14 persen pada September 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat kenaikan harga sejumlah komoditas, terutama cabai merah dan daging ayam ras, menjadi penyumbang inflasi pada periode tersebut.

Baca Juga:

• Polda Sumut Tangkap 2 Tersangka Judol, Pemilik Situs Raup Keuntungan Rp300 Juta

Dengan angka tersebut, inflasi tahun kalender Sumut tercatat 1,67 persen.

"Pada September 2026 secara month to month terjadi inflasi di Sumut sebesar 0,14% sehingga inflasi tahun kalender menjadi 1,67%," ungkap Kabag Umum BPS Sumut Dadan Supriadi, Kamis (1/10/2026).

BPS mencatat terdapat lima komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi Sumut.

Cabai merah menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,35 persen, disusul daging ayam ras 0,11 persen, beras 0,02 persen, kontrak rumah 0,01 persen, dan ikan kembung 0,01 persen.

"Untuk komoditi penyumbang inflasi di September ada cabai merah dengan andil 0,35% kemudian daging ayam ras 0,11%," ujarnya.

Di sisi lain, sejumlah komoditas justru menahan laju inflasi.

Tomat tercatat mengalami deflasi dengan andil minus 0,09 persen, cabai rawit minus 0,07 persen, dan angkutan udara minus 0,05 persen.

Tingginya harga cabai menjadi perhatian karena komoditas tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi Sumut pada September.

Berdasarkan pemantauan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Deli Serdang, harga cabai merah berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogram.

Pemantauan dilakukan di Pasar Tanjung Morawa, Delimas, dan Bakaran Batu.

Sementara harga cabai rawit berada di kisaran Rp90.000 hingga Rp95.000 per kilogram.

Cabai hijau juga mengalami kenaikan hingga sekitar Rp60.000 per kilogram, sedangkan cabai caplak berada di kisaran Rp96.000 per kilogram.

Kenaikan harga cabai merah turut mendorong peralihan permintaan ke jenis cabai lainnya.

Kondisi tersebut kemudian ikut memengaruhi harga cabai jenis lain.

Curah hujan yang tinggi juga disebut menjadi salah satu faktor yang mengganggu produksi dan distribusi cabai.

Di Kabupaten Langkat, harga cabai rawit bahkan mencapai Rp100.000 per kilogram.

Sementara cabai merah berada di kisaran Rp90.000 per kilogram dan berpotensi dijual sekitar Rp100.000 per kilogram kepada konsumen.

Berdasarkan pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga cabai merah di Pasar Brayan, Kota Medan, tercatat Rp84.000 per kilogram.

Sementara cabai rawit di Pasar Petisah mencapai Rp82.000 per kilogram.

Pengamat ekonomi Sumatera Utara Gunawan Benjamin mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi sejumlah faktor fundamental yang menyebabkan pasokan mengalami penurunan.

Menurut Gunawan, kondisi cuaca yang berbeda antara Sumatera Utara dan wilayah lain turut membuat proyeksi harga cabai ke depan sulit dipastikan.

"Faktor cuaca yang timpang antara Sumut dan wilayah lain yang terkena musim kering atau El Nino membuat proyeksi harga ke depan menjadi sulit diukur. Sejumlah wilayah produksi cabai di Sumut telah melewati musim panen, sementara permintaan dari luar Sumut masih konsisten," ujar Gunawan, Kamis (1/10/2026).

Kondisi tersebut membuat kesinambungan pasokan menjadi perhatian.

Ketika produksi dari sejumlah daerah menurun sementara permintaan tetap ada, harga cabai berpotensi bertahan tinggi.

Gunawan mengatakan kondisi ini juga dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama rumah tangga dan pelaku usaha kuliner yang menggunakan cabai sebagai bahan utama.

"Dipastikan kenaikan harga cabai ini akan memukul usaha kuliner yang sudah memiliki nama besar tanpa terkecuali," katanya.

Bagi rumah tangga, kenaikan harga cabai dapat membuat konsumen menyesuaikan belanja dan menu makanan dengan kondisi harga.

Sementara pelaku usaha kuliner menghadapi pilihan untuk menyesuaikan harga jual atau mengurangi penggunaan bahan baku, termasuk porsi sambal.

Berdasarkan kabupaten/kota yang menjadi wilayah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi tertinggi pada September 2026 terjadi di Padangsidimpuan sebesar 0,71 persen.

Posisi berikutnya ditempati Karo dengan inflasi 0,61 persen dan Sibolga sebesar 0,50 persen.

Sementara Kota Medan mencatat inflasi paling rendah, yakni 0,04 persen.

Untuk komoditas cabai merah, andil inflasi tertinggi tercatat di Karo sebesar 0,55 persen.

Berikutnya Padangsidimpuan sebesar 0,52 persen dan Labuhanbatu sebesar 0,51 persen.

Sedangkan untuk daging ayam ras, andil inflasi tertinggi tercatat di Gunungsitoli sebesar 0,13 persen, disusul Medan sebesar 0,13 persen dan Karo sebesar 0,12 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga pangan, terutama cabai merah dan daging ayam ras, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi inflasi Sumatera Utara pada September 2026.* (dit/ad)

MEDAN – Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara menangkap dua pria berinisial MA dan DH terkait dugaan kepemilikan dan pengoperasian situs judi online.

Polisi menyebut pemilik situs tersebut mampu meraup keuntungan hingga Rp300 juta.

Baca Juga:

• Dua Pegawai SPPG Deli Serdang Dipecat Usai Ejek Korban Keracunan MBG: Dikasih Daging Diam, Dikasih Telur Bising

"Memang ada dua TKP penangkapan. Yang pertama di Kota Medan, tepatnya di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan. Yang kedua di Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi," kata Direktur Reserse Siber Polda Sumut Kombes Bayu Wicaksono, Kamis (1/10/2026).

Bayu mengatakan kasus tersebut terungkap setelah penyidik melakukan patroli siber.

Dari pemantauan itu, polisi menemukan dugaan aktivitas judi online yang kemudian dikembangkan melalui penyelidikan.

"Penyidik berdasarkan hasil penyelidikan melalui patroli siber menemukan dugaan adanya tindak pidana judi online. Setelah itu kami kembangkan dan membentuk tim untuk melakukan penyelidikan di dua TKP tersebut," ujarnya.

Petugas kemudian mendatangi lokasi di Medan. Namun, MA yang diduga sebagai pemilik situs tidak berada di tempat ketika polisi melakukan penggeledahan.

"Di Medan kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap istri MA. Namun, setelah dilakukan penggeledahan atau pencarian terhadap MA, yang bersangkutan tidak berada di tempat," jelasnya.

Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan ke Tebing Tinggi.

Di lokasi tersebut, petugas menangkap DH yang diduga berperan sebagai operator situs judi online Nextplay88.

"Di Tebing Tinggi kami menemukan saudara DH. Dia memiliki peran untuk mengoperasionalkan website judi online. Dia diajak oleh tersangka MA yang saat itu belum ditemukan untuk mengoperasionalkan website tersebut," kata Bayu.

Menurut Bayu, DH mengoperasikan situs tersebut bersama MA.

Polisi juga menyebut situs itu diupayakan agar mudah ditemukan pengguna melalui mesin pencarian Google.

DH disebut memperoleh keuntungan Rp15 ribu dari setiap pengguna yang mendaftar sebagai anggota situs tersebut.

Sementara rekening penampung yang digunakan berasal dari rekening SeaBank dan Bank Jago milik MA.

"DH mendapatkan keuntungan sebesar Rp 15 ribu dari setiap orang yang menjadi user atau member website judi online tersebut. Rekening penampungnya menggunakan rekening SeaBank dan Bank Jago milik tersangka MA," ungkapnya.

Selama menjalankan perannya sebagai operator, DH disebut telah memperoleh keuntungan sekitar Rp7,06 juta.

"Total keuntungan yang didapatkan selama kegiatan saudara DH sebesar Rp 7.060.000," sambungnya.

Setelah mengetahui aktivitasnya diungkap polisi, MA sempat melarikan diri. Penyidik kemudian melakukan profiling untuk mengetahui keberadaannya.

Hasil penyelidikan menunjukkan MA berada di Jakarta.

Polda Sumut kemudian berkoordinasi dengan Ditressiber Polda Metro Jaya untuk melakukan penangkapan.

"Untuk saudara MA pada saat itu belum tertangkap dan sempat melarikan diri. Kami melakukan profiling terhadap keberadaan saudara MA dan ditemukan akhirnya berada di Jakarta," ujar Bayu.

MA ditangkap pada 24 September sekitar pukul 21.30 WIB. Setelah ditangkap, MA dibawa ke Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Pada (24/9,) tepatnya pukul 21.30 WIB, MA selaku CEO/pemilik situs judi online tersebut kami lakukan penangkapan. Selanjutnya kami bawa ke Polda Sumatera Utara," katanya.

Bayu mengatakan MA merupakan pemilik atau CEO situs judi online tersebut. Dari hasil pemeriksaan polisi, MA disebut telah memperoleh keuntungan sekitar Rp300 juta.

"Pelaku ini CEO atau pemilik dari situs judi online tersebut dan telah bekerja mendapatkan keuntungan selama ini sebesar Rp 300 juta," ungkapnya.

Dalam menjalankan situs tersebut, MA disebut melakukan sejumlah cara agar pengguna lebih mudah mengaksesnya.

Salah satunya dengan memanfaatkan fitur pencarian Google.

"Pertama, dia melakukan brand website situs judi online pada fitur pencarian di aplikasi Google dengan tujuan agar mempermudah para user atau member untuk mengakses situs tersebut," jelas Bayu.

Polisi menyebut pengguna kemudian dapat melakukan pembelian sesuai dengan harga yang telah ditentukan.

MA juga diduga melakukan pengeditan pada landing page atau halaman situs dari nama domain yang telah dibeli.

"Selanjutnya tersangka memasukkan URL yang merupakan website situs judi online. Para member telah mendaftar dan menggunakan situs judi online Nextplay88 dengan kode tersebut," katanya.

Setelah pengguna memasukkan sejumlah uang, tersangka disebut dapat mengelola nominal uang tersebut melalui rekening penampung.

"Para user sebelum memainkan itu memasukkan uang di rekening penampung milik saudara MA. Kemudian setelah dimasukkan, menjadi keuntungan daripada tersangka atau pelaku selaku pemilik situs judi online," ujarnya.

Bayu juga mengatakan MA sebelumnya pernah bekerja di Kamboja.

Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik, MA disebut pernah terlibat dalam aktivitas perjudian online di negara tersebut.

"Saudara MA ini sebelumnya pernah bekerja di Kamboja. Pekerjaannya atau profesinya juga terlibat dengan perjudian online," pungkasnya.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti.

Di antaranya dua unit laptop, satu monitor, lima unit telepon seluler, dua batang emas Fine Gold dengan total berat 4 gram, satu paspor atas nama MA, serta uang tunai Rp118.091.000.

Atas perkara tersebut, kedua tersangka dijerat Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Kedua pelaku dipersangkakan dengan pasal tersebut dengan ancaman hukuman paling lama sembilan tahun," pungkasnya.* (d/ad)

DELI SERDANG – Dua pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, diberhentikan setelah video mereka yang mengejek korban keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) beredar di media sosial.

Keduanya diketahui bekerja di SPPG Galang Barat 2, Kabupaten Deli Serdang. Mereka diberhentikan per 30 September 2026.

Baca Juga:

• Porprovsu XII 2026 Makin Dekat, Rico Waas Pastikan Kebutuhan Atlet Medan Diperhatikan

Dalam siaran itu, keduanya beberapa kali melontarkan pernyataan yang dinilai mengejek warga yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG.

"Nanti kalau ada MBG lagi, keracunan lagi. sakit perut lagi? ke puskesmas, iya? Nanti dikasih telur ya biar enggak keracunan," kata mereka dalam video.

"MBG beracun. Iya, penerimanya beracun," imbuhnya.

Keduanya kemudian membandingkan respons penerima MBG ketika mendapatkan menu daging dengan menu telur.

Mereka menyebut penerima MBG tidak banyak bicara ketika mendapat daging, tetapi ribut ketika mendapat telur dan mengalami keracunan.

"Itu yang keracunan, Kalau kalian dikasih daging, kalian diam-diam saja. Giliran ini dikasih telur, keracunan, bising kalian," ucapnya.

Dalam siaran langsung tersebut, kedua pegawai juga menyebut mereka tidak mengalami keracunan meski mengonsumsi susu dalam jumlah banyak dari SPPG.

"Keracunan, Ya kan itu kalian yang keracunan, kami enggak, kami minum susu lima pun enggak ada keracunan sama kami. Memang kayak gitulah kalau netizen, heboh. Buktinya kami minum susunya enggak nya kami keracunan. Memang dasar kau saja," ujarnya.

Video tersebut kemudian menjadi perhatian setelah beredar luas di media sosial.

Keduanya setelah itu menyampaikan permintaan maaf melalui sebuah rekaman video.

Namun, permintaan maaf tersebut tidak mengubah keputusan pemberhentian mereka dari SPPG.

Berdasarkan surat pemberhentian yang beredar, keduanya diberhentikan karena dinilai menunjukkan sikap yang kurang pantas dan mencoreng nama baik SPPG.

Pemberhentian berlaku sejak 30 September 2026.

Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Sumatera Utara, Yoga Arizanto, membenarkan pemberhentian dua pegawai tersebut.

"Iya benar sudah diberhentikan keduanya," sebut Yoga Arizanto.

Pemberhentian itu dilakukan setelah munculnya video siaran langsung yang berisi pernyataan mengenai warga yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG.

Kasus tersebut kembali menjadi perhatian terhadap pentingnya sikap dan etika petugas yang bekerja dalam pelaksanaan program MBG, terutama ketika menyampaikan pernyataan di ruang publik dan media sosial.* (d/ad)

JAKARTA – Komisi III DPR RI akan mengundang advokat Hotman Paris Hutapea untuk membahas aspek hukum putusan arbitrase internasional, termasuk penerapan Konvensi New York tentang arbitrase internasional.

Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 5 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta.

Baca Juga:

• Dokter Tifa Nilai Sidang Tak Adil, Tim Hukum Protes Ijazah Jokowi Tak Ditampilkan: Mau Buka di Mana Lagi? Mau di Akhirat?

"Komisi III DPR-RI sepertinya sangat ingin agar Konvensi New York tentang Arbitrase Internasional diberlakukan secara fair dan adil."

Pertemuan tersebut akan mengambil topik Aspek Hukum Putusan Arbitrase Internasional.

Hotman Paris menyebut dirinya belum mengetahui apakah pembahasan nantinya juga akan mencakup putusan arbitrase internasional yang menghukum PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Kimia Farma Tbk masing-masing sebesar Rp2,2 triliun.

"Hotman Paris belum tahu apakah termasuk membahas putusan arbitrase internasional yang menghukum PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebesar Rp. 2,2 triliun dan PT Kimia Farma Tbk sebesar Rp. 2,2 triliun."

Sengketa Kimia Farma yang dimaksud berkaitan dengan perkara investasi antara Indonesia Investment Authority (INA) dan Silk Road Fund (SRF) dengan sejumlah pihak, termasuk PT Kimia Farma Tbk, PT Bio Farma, dan PT Kimia Farma Apotek.

Singapore International Arbitration Centre (SIAC) pada pertengahan Juni 2026 mengeluarkan putusan dalam perkara tersebut.

Kimia Farma kemudian menyatakan telah menerima putusan dan masih melakukan kajian komprehensif serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Dalam perkembangan berikutnya, Kimia Farma juga menjelaskan bahwa putusan arbitrase asing tersebut belum otomatis dapat dilaksanakan di Indonesia.

Pelaksanaannya memerlukan pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun nilai sekitar Rp2,2 triliun dalam sengketa tersebut berkaitan dengan klaim atau kewajiban dalam perkara arbitrase, bukan semata-mata nilai investasi awal.

Investasi INA dan SRF pada 2022 di PT Kimia Farma Apotek disebut sekitar Rp1,86 triliun untuk kepemilikan 40 persen saham.

Selain media, Hotman Paris juga menyampaikan bahwa dosen hukum, praktisi hukum, serta mahasiswa dan mahasiswi hukum diharapkan dapat menghadiri agenda tersebut.

Forum ini akan membahas aspek hukum putusan arbitrase internasional dan pengalaman praktik dalam menangani sengketa bisnis lintas negara.

Agenda tersebut juga menjadi ruang untuk membahas bagaimana putusan arbitrase internasional diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, termasuk kaitannya dengan Konvensi New York.

Hotman Paris menyampaikan undangan tersebut sebagai bagian dari agenda pembahasan hukum arbitrase internasional di Komisi III DPR RI.* (ad)

ACEH UTARA – Universitas Malikussaleh (Unimal) mengukuhkan 1.247 lulusan dalam wisuda angkatan ke-39 yang digelar selama dua hari, 29–30 September 2026.

Prosesi wisuda berlangsung di Auditorium Tgk A Wahab Dahlawy, Kampus Unimal Reuleut, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara.

Baca Juga:

• Kenaikan Pangkat Prajurit Korem 011/Lilawangsa, Brigjen Ali Imran Beri Pesan: Tanggung Jawab Makin Besar

Dari total tersebut, 429 lulusan meraih predikat Dengan Pujian.

"Sejumlah tokoh juga mengikuti prosesi wisuda. Brigjen TNI Ali Imran dikukuhkan sebagai lulusan Magister Manajemen. Ia saat ini menjabat Komandan Korem 011/Lilawangsa sekaligus Danrindam Iskandar Muda. Selain itu, Senator DPD RI Azhari Cage juga meraih gelar Magister Administrasi Publik," terangnya.

Rektor Unimal, Prof. Dr. Herman Fithra, ASEAN Eng, mengatakan wisuda bukan sekadar seremoni kelulusan.

Menurut dia, momentum tersebut menjadi awal bagi para lulusan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh sekaligus memasuki kehidupan yang lebih luas.

"Ilmu harus berjalan bersama karakter, etika, dan tanggung jawab," kata Herman.

Herman juga menyampaikan sejumlah perkembangan Unimal, termasuk capaian akreditasi unggul dan peningkatan jumlah profesor yang kini mencapai 25 orang.

Menurut dia, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh sivitas akademika Unimal.

"Penguatan sumber daya manusia menjadi modal penting bagi Unimal untuk menghasilkan lulusan yang mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan Indonesia," sebutnya.

Kepada para lulusan, Herman memperkenalkan prinsip JITUFK yang merupakan singkatan dari jujur, inisiatif, tanggung jawab, berpikir luas, fokus, dan konsisten.

Ia meminta para lulusan tidak berhenti belajar setelah menerima ijazah.

Para alumni juga diminta mampu beradaptasi dengan perubahan dan menjaga nama baik almamater.

"seseorang tidak cukup hanya memiliki semangat untuk memulai, tetapi juga harus mampu mempertahankan komitmen hingga mencapai tujuan. Jadilah alumni yang mampu menginspirasi dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat," pesannya.

Salah satu lulusan dalam wisuda tersebut adalah Brigjen TNI Ali Imran.

Setelah mengikuti prosesi, Danrem 011/Lilawangsa itu mengatakan pendidikan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sekaligus memperluas wawasan dalam menjalankan tugas.

"Memperdalam ilmu terapan seperti manajemen pertahanan, hukum, teknik militer, psikologi, hingga logistik yang sangat dibutuhkan dalam mendukung tugas pokok kedinasan," kata Ali Imran.

Menurut Ali Imran, pendidikan juga berperan dalam membentuk kemampuan seseorang untuk menghadapi tuntutan tugas dan perubahan lingkungan.

Ia menilai perkembangan teknologi membuat prajurit perlu terus meningkatkan kemampuan akademis agar dapat beradaptasi dengan perubahan dalam dunia militer.

"Menghadapi perkembangan teknologi siber, kecerdasan buatan (AI), dan alutsista modern, prajurit dituntut memiliki kapasitas akademis yang mumpuni agar adaptif terhadap taktik perang modern. Jika ada waktu, timbala ilmu setinggi-tingginya," ujarnya.

Wisuda angkatan ke-39 menjadi momentum bagi 1.247 lulusan Unimal untuk melanjutkan perjalanan ke dunia kerja, masyarakat, maupun bidang pengabdian sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Para lulusan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan dan memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat.* (ad)

LHOKSEUMAWE – Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran memimpin Korps Raport kenaikan pangkat perwira, bintara, dan tamtama Korem 011/Lilawangsa periode 1 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung KNPI Korem 011/Lilawangsa, Lhokseumawe, Kamis (1/10/2026).

Baca Juga:

• Bukan Jenderal Biasa, Ini Rekam Jejak Mayjen Putra Widiastawa yang Pernah Jadi Danup HUT RI di Istana

"Atas nama pribadi dan selaku Komandan Korem 011/Lilawangsa, saya mengucapkan selamat dan turut berbahagia kepada para prajurit yang hari ini memperoleh kehormatan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi," ujar Ali Imran.

Menurut Ali Imran, kenaikan pangkat bukan hanya bentuk penghargaan atas pengabdian prajurit.

Pangkat baru juga membawa tanggung jawab yang lebih besar dalam pelaksanaan tugas.

Karena itu, ia meminta para prajurit menjadikan kenaikan pangkat sebagai momentum untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pengabdian.

Danrem juga mengingatkan para prajurit untuk memberikan keteladanan melalui sikap, tutur kata, dan tindakan.

Ia meminta setiap prajurit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sekaligus memperkuat komitmen pengabdian.

"Jadikan pangkat baru ini sebagai momentum untuk merefleksikan diri, mengevaluasi kinerja, dan memperkuat tekad untuk memberikan pengabdian terbaik," pesannya.

Brigjen Ali Imran turut menyampaikan apresiasi kepada para istri dan keluarga prajurit.

Menurutnya, keberhasilan prajurit dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari dukungan keluarga.

"Keberhasilan yang diraih hari ini tidak terlepas dari doa, dukungan moril, dan kesetiaan yang senantiasa menyertai langkah pengabdian para prajurit," ujarnya.

Ia berharap kenaikan pangkat tersebut dapat menjadi motivasi bagi para prajurit Korem 011/Lilawangsa untuk semakin bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Para prajurit juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi satuan, TNI AD, bangsa, dan negara.

Acara tersebut turut dihadiri Kasrem 011/LW Letkol Inf Novi Widianto, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Koorcab Rem 011 PD IM Ny Dini Hidayati Ali Imran, serta para Kasi dan Pasi Korem 011/LW.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendukung penyelenggaraan Revora 2026, ajang otomotif dan gaya hidup yang akan digelar di kawasan Lapangan Merdeka Medan pada 6 November 2026.

Dukungan itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi panitia penyelenggara Revora 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Kamis, 1 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Porprovsu XII 2026 Makin Dekat, Rico Waas Pastikan Kebutuhan Atlet Medan Diperhatikan

Menurut dia, kegiatan semacam itu dapat menjadi wadah bagi anak muda untuk menyalurkan kreativitas dan mengembangkan potensi.

"Insyaallah, mudah-mudahan lancar. Pemko Medan mendukung kegiatan yang menjadi wadah aktualisasi anak muda," ujar Rico Waas.

Rico menilai Medan memiliki potensi dari komunitas anak muda, kreator, hingga pelaku usaha lokal.

Karena itu, menurut dia, kegiatan Revora 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang otomotif, tetapi juga dapat mempertemukan berbagai komunitas dan pelaku industri kreatif.

"Kegiatan ini tidak hanya sekadar ajang otomotif, tetapi harus mampu membawa nama Kota Medan lebih dikenal luas melalui kolaborasi komunitas, industri kreatif, dan UMKM," lanjutnya.

Founder Revora, Ari Ridwan, mengatakan Revora 2026 akan menghadirkan sekitar 1.000 mobil.

Event tersebut juga diarahkan untuk menggali dan mengembangkan potensi anak muda di Kota Medan.

Menurut Ari, kreativitas generasi muda menjadi salah satu kekuatan yang ingin ditampilkan dalam penyelenggaraan Revora 2026.

"Kami ingin berupaya menaikan nama kota Medan melalui kreativitas anak-anak mudanya,"bilangnya.

Revora 2026 dijadwalkan berlangsung pada 6 November 2026 di kawasan Lapangan Merdeka Medan.

Selain menjadi ajang bagi komunitas otomotif, kegiatan ini diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi antara komunitas, industri kreatif, dan UMKM lokal.

Dengan target kehadiran sekitar 1.000 mobil, Revora 2026 diproyeksikan menjadi salah satu kegiatan otomotif yang melibatkan banyak komunitas dan generasi muda di Kota Medan.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta para atlet Kota Medan fokus mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu XII 2026.

Pesan tersebut disampaikan Rico saat menerima audiensi Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Kamis (1/10/2026).

Baca Juga:

• Lahan Makam Warga Suka Maju Medan Penuh, Rico Waas Tawarkan TPU Simalingkar B

Rico mengatakan persiapan atlet harus dilakukan secara maksimal.

Menurut dia, atlet perlu mendapatkan dukungan yang memadai agar dapat berkonsentrasi menghadapi pertandingan.

Selain kesiapan bertanding, kebutuhan atlet dan pembinaan selama masa persiapan juga perlu diperhatikan.

"Bagaimana agar para atlet bisa fokus terhadap persiapan pertandingan Porprovsu nanti. Kebutuhan dan persiapan pembinaan atlet juga harus dapat terpenuhi," ujar Rico.

Rico berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan olahraga dapat memastikan kebutuhan para atlet terpenuhi selama masa persiapan.

Menurut dia, dukungan terhadap atlet tidak hanya berkaitan dengan persiapan menghadapi pertandingan, tetapi juga pembinaan yang dilakukan sebelum kompetisi berlangsung.

Dengan persiapan yang baik, para atlet diharapkan dapat menjalani tahapan latihan dan pembinaan secara maksimal menjelang Porprovsu XII.

Ketua KONI Kota Medan Aswindy Fachrizal menyampaikan kesiapan para atlet Kota Medan untuk mengikuti Porprovsu XII 2026.

KONI Kota Medan terus melakukan persiapan dan pembinaan terhadap atlet yang nantinya memperkuat kontingen Kota Medan dalam ajang olahraga tingkat Provinsi Sumatera Utara tersebut.

Porprovsu XII 2026 akan mempertandingkan 28 cabang olahraga. Ajang tersebut melibatkan lebih dari 5.654 atlet dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Pelaksanaan pertandingan tersebar di empat wilayah, yakni Kota Medan, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Deli Serdang.

Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, persiapan kontingen Kota Medan terus dilakukan, termasuk memastikan kesiapan atlet dan kebutuhan pembinaan sebelum pertandingan dimulai.

Dalam audiensi tersebut, Rico Waas didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tengku Chairuniza serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Nasution.* (ad)

MEDAN – Keterbatasan lahan pemakaman menjadi persoalan yang dihadapi warga Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor.

Kondisi tersebut mendorong Panitia Pengadaan Tanah Perkuburan Kelurahan Suka Maju menemui Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Baca Juga:

• Dari 8 Persen Jadi 16,70 Persen, Rehabilitasi Pascabencana Medan Terus Dikebut

Pertemuan itu membahas kebutuhan lahan pemakaman bagi warga Suka Maju yang semakin terbatas.

Ketua Panitia Pengadaan Tanah Perkuburan Muslim, H. Dinsyah Sitompul, mengatakan Kelurahan Suka Maju dihuni sekitar 3.000 kepala keluarga atau sekitar 10 ribu jiwa.

Sementara itu, lahan pemakaman yang tersedia saat ini sudah penuh. Bahkan, menurut Dinsyah, lahan tersebut telah dimanfaatkan hingga tiga tingkat.

Panitia kemudian berencana membeli lahan sekitar 2 hektare di wilayah Deliserdang.

Lahan tersebut diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan pemakaman warga hingga 100 tahun.

Namun, rencana pengadaan lahan tersebut masih menghadapi kendala pembiayaan.

Dari sekitar 10 ribu warga yang menjadi calon pengguna lahan pemakaman, baru sekitar 500 orang yang mampu memberikan kontribusi sebesar Rp1,2 juta.

Kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam pengadaan lahan tersebut.

Rico Waas mengapresiasi upaya masyarakat yang berusaha mencari solusi atas keterbatasan lahan pemakaman.

Namun, ia menjelaskan Pemerintah Kota Medan tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk membeli lahan yang berada di luar wilayah administrasi Kota Medan.

Sebagai alternatif, Rico menawarkan pemanfaatan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Simalingkar B milik Pemko Medan.

TPU Simalingkar B memiliki luas sekitar 14 hektare.

Dari luasan tersebut, baru sekitar 40 persen yang telah digunakan sehingga masih tersedia lahan yang cukup luas untuk kebutuhan pemakaman.

"Kalau dibutuhkan, kami sarankan dialihkan ke Perkuburan Simalingkar B. Ini TPU milik Pemko Medan dan masih cukup luas," ujar Rico.

Menurut Rico, pemanfaatan TPU milik Pemko Medan dapat menjadi salah satu pilihan untuk menjawab kebutuhan warga Suka Maju tanpa harus melakukan pengadaan lahan di luar wilayah administrasi Kota Medan.

Rico Waas menegaskan persoalan ketersediaan lahan pemakaman menjadi perhatian Pemko Medan.

Selain TPU Simalingkar B, Pemko Medan juga tengah memberi perhatian terhadap kebutuhan lahan pemakaman di kawasan Marelan.

Pemerintah kota juga menyiapkan rencana pembangunan TPU di kawasan Martubung sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan lahan pemakaman bagi masyarakat.

Persoalan keterbatasan lahan pemakaman dinilai perlu ditangani dengan perencanaan jangka panjang.

Pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lahan di kawasan perkotaan membuat kebutuhan TPU menjadi bagian dari perencanaan fasilitas publik di Kota Medan.

Pemko Medan membuka opsi pemanfaatan lahan pemakaman yang masih tersedia sembari mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah lainnya.* (ad)