Teknologi tersebut diterapkan di Pusat Jantung Terpadu (PJT) RS Adam Malik dan menjadi salah satu pilihan terbaru dalam prosedur ablasi jantung, khususnya untuk pasien dengan atrial fibrilasi.

Dokter ahli jantung RS Adam Malik, dr. Mirhansyah Perdana Hutasuhut, Sp.JP(K), mengatakan tindakan ablasi menggunakan metode PFA pertama kali dilakukan di rumah sakit tersebut pada 26 Mei 2026.

"Kita sudah melakukan tindakan ablasi dengan metode PFA yang pertama di RS Adam Malik," kata Mirhansyah.

Ia menjelaskan prosedur PFA dilakukan dengan menggunakan kateter yang diarahkan ke bagian jantung yang menjadi sumber gangguan irama.

Pada penanganan atrial fibrilasi, kateter dimasukkan menuju atrium kiri melalui akses vena di paha. Selanjutnya, dokter melakukan isolasi elektrik pada vena pulmonalis untuk menangani sumber gangguan irama jantung.

"Ablasi PFA ini dilakukan dengan menggunakan bius umum untuk membuat dua akses vena di pahanya. Dari situ kita memasukkan kateter ablasi ke atrium kiri, kemudian kita akan mengisolasi secara elektrik vena pulmonalis. Kalau tidak ada komplikasi apa-apa, besoknya pasiennya sudah bisa pulang," jelasnya.

Menurut Mirhansyah, salah satu hal yang menjadi perhatian dari metode PFA adalah waktu prosedurnya. Dalam kasus yang ditangani, tindakan ablasi dapat berlangsung sekitar satu jam.

"Hanya satu jam," ujar dokter subspesialis aritmia tersebut.

Gejala Atrial Fibrilasi

Dokter ahli jantung RS Adam Malik lainnya, dr. Anggia Chairuddin Lubis, M.Ked(Cardio), Sp.JP(K), menjelaskan atrial fibrilasi merupakan salah satu gangguan irama jantung yang dapat menimbulkan berbagai keluhan.

Pasien dapat mengalami jantung berdebar, sesak napas dan mudah lelah. Namun, kondisi tersebut juga dapat tidak menimbulkan gejala hingga pasien mengalami komplikasi seperti stroke.

"Dapat menyebabkan rasa berdebar-debar, sesak napas, mudah lelah, dan sering kali tidak menimbulkan gejala sampai seseorang jatuh terkena penyakit stroke," kata Anggia.

Anggia menambahkan RS Adam Malik sebelumnya juga telah memiliki teknologi ablasi 3D yang mulai digunakan sejak pertengahan 2021.

Dengan hadirnya PFA, RS Adam Malik kini memiliki tambahan pilihan teknologi untuk menangani pasien atrial fibrilasi.

"Di RS Adam Malik kita sudah memiliki berbagai opsi untuk melakukan pengobatan atrial fibrilasi, dan yang paling terbaru adalah teknologi ablasi," ujarnya.

Penerapan teknologi PFA menjadi bagian dari pengembangan layanan Pusat Jantung Terpadu RS Adam Malik. Layanan tersebut mengintegrasikan penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah dengan dukungan tenaga medis serta teknologi kesehatan.

Rumah sakit berharap pengembangan layanan tersebut dapat memperluas pilihan terapi bagi pasien dengan gangguan irama jantung dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kualitas pelayanan.* (dh)

Temuan itu kemudian diberitakan sejumlah media internasional, di antaranya Associated Press (AP) dan Channel News Asia (CNA).

Baca Juga:

• Siapa Jimmy Masrin? Terpidana yang Diduga Tempati Hunian Mewah di Lapas Cibinong

Sejumlah hunian itu disebut memiliki fasilitas seperti pendingin udara, televisi berukuran besar, kulkas, sofa hingga area makan. Ombudsman juga menemukan fasilitas lain, termasuk pusat kebugaran dan simulator golf yang masih dalam tahap pembangunan.

Associated Press dalam pemberitaannya menyebut kasus tersebut menjadi sorotan baru terhadap persoalan sistem pemasyarakatan Indonesia. AP juga mengaitkan kasus ini dengan tudingan lama mengenai kemungkinan adanya perlakuan khusus bagi narapidana yang memiliki uang atau koneksi.

Menurut laporan AP, lima pejabat di lingkungan pemasyarakatan telah dinonaktifkan untuk kepentingan penyelidikan. Salah satunya adalah Kepala Lapas Cibinong.

Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan mengatakan puluhan narapidana dan petugas telah dimintai keterangan terkait temuan tersebut.

"Kami telah menonaktifkan lima pejabat struktural, termasuk Kepala Lapas Cibinong, yang diduga bertanggung jawab atas insiden yang diungkap oleh Ombudsman," kata Rudi, seperti dikutip AP.

Identitas narapidana yang diduga menempati hunian tersebut belum diumumkan secara resmi.

Bangunan-bangunan itu sebelumnya diketahui diperuntukkan sebagai rumah dinas petugas lapas. Pemerintah kini tengah mendalami apakah bangunan tersebut telah berubah fungsi menjadi tempat tinggal bagi narapidana.

Sorotan CNA

Channel News Asia juga memberitakan penyelidikan terkait dugaan fasilitas mewah bagi narapidana di Lapas Cibinong.

CNA melaporkan Ombudsman menemukan sekitar 13 unit hunian dengan berbagai tipe di bagian belakang area rumah dinas kepala lapas. Sejumlah narapidana disebut berada di dalam unit tersebut saat pemeriksaan berlangsung.

Ombudsman menduga sedikitnya 10 rumah digunakan narapidana. Lembaga tersebut juga menerima informasi mengenai adanya pembayaran untuk memperoleh akses terhadap fasilitas tertentu.

Dalam laporan yang dikutip CNA, salah satu narapidana disebut diduga membayar sekitar Rp160 ribu per minggu untuk mendapatkan akses tersebut.

Anggota Ombudsman Syafrida Rachmawati Rasahan meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengelolaan fasilitas di lapas.

Rudi sebelumnya menyampaikan hingga 26 September 2026 sebanyak 52 narapidana telah dimintai keterangan. Pemeriksaan terhadap 54 petugas Lapas Cibinong juga dijadwalkan dilakukan.

Lima pejabat lapas telah dinonaktifkan, termasuk kepala lapas serta pejabat yang menangani keamanan, pembinaan narapidana dan urusan umum.

Fasilitas Mewah Jadi Sorotan

Temuan di Lapas Cibinong menjadi perhatian karena fasilitas yang ditemukan berbeda dengan kondisi blok hunian narapidana pada umumnya.

Selain fasilitas rumah tangga, Ombudsman juga menyoroti keberadaan kendaraan mewah dan fasilitas rekreasi di kawasan tersebut.

Sejumlah pihak meminta pemerintah tidak hanya menindak pejabat yang dinonaktifkan, tetapi juga menelusuri siapa saja narapidana yang menempati hunian tersebut serta kemungkinan adanya transaksi untuk mendapatkan fasilitas khusus.

Penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap status bangunan, pihak yang menggunakan hunian tersebut, serta dugaan pembayaran maupun bentuk perlakuan khusus yang mungkin terjadi.* (k/dh)

MEDAN- Kualitas udara di Kota Medan pada Rabu (30/9/2026) tercatat masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Berdasarkan data pemantauan yang dikutip dalam laporan ini, indeks kualitas udara (AQI) Medan berada di angka 110 dengan konsentrasi PM2.5 mencapai 39,2 mikrogram per meter kubik.

Sementara sejumlah wilayah lain di Sumatera Utara masih berada dalam kategori sedang.

Baca Juga:

• Akhiri Banjir Setinggi Dada! Rico Waas Tinjau Proyek Drainase Raksasa 670 Meter di Medan Helvetia

Pada skala AQI yang digunakan dalam laporan, nilai 101-150 masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Kondisi ini terutama perlu diperhatikan oleh kelompok seperti anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki sensitivitas terhadap kualitas udara.

Data Kualitas Udara Sumut

Berikut data indeks kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada 30 September 2026:

- Kota Medan: AQI 110, PM2.5 39,2 µg/m³
- Sunggal: AQI 64, PM2.5 16,4 µg/m³
- Belawan: AQI 65, PM2.5 16,5 µg/m³
- Berastagi: AQI 63, PM2.5 15,7 µg/m³
- Lubuk Pakam: AQI 67, PM2.5 17,6 µg/m³
- Binjai: AQI 63, PM2.5 15,8 µg/m³
- Pematangsiantar: AQI 69, PM2.5 18,7 µg/m³
- Deli Tua: AQI 65, PM10 16,7 µg/m³

Dari data tersebut, Medan menjadi wilayah yang berada pada kategori paling buruk dibandingkan lokasi lain yang tercantum dalam pemantauan.

Tingginya konsentrasi partikulat halus PM2.5 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi nilai indeks kualitas udara.

Meski demikian, indeks kualitas udara dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan dipengaruhi kondisi cuaca, arah dan kecepatan angin, aktivitas kendaraan, serta sumber emisi lainnya.

Pemantauan IQAir pada pagi 30 September 2026 juga menunjukkan angka AQI Medan berubah dari waktu ke waktu. Pada 05.00-06.00 WIB tercatat 97, kemudian pada 08.00 WIB mencapai 101, yang masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif dalam skala US AQI.

Karena itu, angka AQI yang muncul dalam pemantauan merupakan kondisi pada waktu tertentu dan tidak selalu bertahan sepanjang hari.

Kualitas udara dapat membaik maupun memburuk bergantung pada kondisi atmosfer dan sumber polutan di wilayah tersebut. Peningkatan konsentrasi PM2.5 juga perlu menjadi perhatian karena partikulat berukuran sangat kecil tersebut dapat terhirup hingga ke saluran pernapasan.

Skala Indeks Kualitas Udara

Dalam skala AQI yang digunakan pada data tersebut, indeks 0-50 masuk kategori baik, 51-100 sedang, 101-150 tidak sehat bagi kelompok sensitif, 151-200 tidak sehat, 201-300 sangat tidak sehat, dan 301-500 berbahaya.

Masyarakat dapat memantau perubahan kualitas udara secara berkala, terutama ketika terjadi peningkatan konsentrasi partikulat atau kondisi atmosfer yang membuat polutan bertahan lebih lama di udara.* (tm/dh)

JAKARTA- Ombudsman RI mengungkap dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur. Warga binaan disebut harus membayar hingga Rp250 juta untuk dapat menggunakan handphone (HP) di dalam rutan.

Temuan tersebut disampaikan anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Baca Juga:

• Ombudsman Temukan Dugaan Pungli Rp250 Juta agar Warga Binaan Bisa Pakai HP di Rutan Pondok Bambu

"Terkait dengan pungli termasuk memasukkan alat komunikasi ke lapas dengan angka yang fantastis, itu memang kami dapatkan langsung keterangan dari warga binaan. Dan itu disaksikan oleh petugas lapas juga," kata Syafrida.

Menurut keterangan yang diterima Ombudsman, warga binaan harus membayar Rp250 juta apabila ingin menggunakan HP di dalam Rutan Pondok Bambu.

"Jadi Rp250 juta itu keluar dari warga binaan, bukan dari yang lain," ujarnya.

Namun, Ombudsman mengaku belum mengetahui secara pasti apakah uang tersebut dibayarkan satu kali atau menggunakan mekanisme tertentu secara berkala.

"Kami kurang tahu ya, teman-teman ya, terkait itu. Tapi yang jelas penjelasan dari warga binaan, dia kalau mau menggunakan handphone di dalam, dia terutama di Pondok Bambu, itu harus membayar Rp250 juta," kata Syafrida.

Selain dugaan pungli untuk penggunaan HP, Ombudsman juga mendapat informasi adanya pungutan sebesar Rp500 ribu bagi warga binaan yang ingin pindah kamar.

Temuan Lain di Rutan Pondok Bambu

Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah persoalan lain di Rutan Kelas I Pondok Bambu.

Syafrida menyebut beberapa blok, seperti Blok C dan D, mengalami kelebihan kapasitas atau overcrowded. Sementara kondisi Blok A disebut relatif normal.

Kondisi air juga menjadi perhatian. Ombudsman menemukan air berwarna kekuningan dan keran terkadang tidak berfungsi sehingga warga binaan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Selain itu, Ombudsman menemukan alat pemadam kebakaran yang telah kedaluwarsa.

Temuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengawasan Ombudsman terhadap pelayanan publik di sejumlah lapas dan rutan.

Ombudsman Sidak Sejumlah Lapas dan Rutan

Sepanjang Juni hingga September 2026, Ombudsman melakukan pengawasan di sejumlah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Selain Rutan Pondok Bambu, pengawasan juga dilakukan di Lapas Perempuan Kelas II B Batam, Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang, dan Lapas Kelas II A Cibinong.

Di sejumlah lokasi tersebut, Ombudsman menyoroti persoalan seperti kelebihan kapasitas, kondisi fasilitas yang belum memenuhi standar, layanan air bersih, hingga dugaan pungutan.

Ombudsman menyatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan pelayanan publik terhadap warga binaan dan keluarga berjalan dengan baik.

Temuan terkait dugaan pungli di Rutan Pondok Bambu selanjutnya menjadi perhatian dalam pembahasan bersama DPR. Adapun dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman dan klarifikasi dari pihak terkait.* (tm/dh)

Dakwaan terhadap Harfan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Selasa (29/9/2026). Oditur Militer mengungkap rangkaian perkara yang melibatkan Harfan dan Januwati.

Baca Juga:

• Polda Sumut Ringkus 4 Kurir & Sita 150 Kg Sabu Malaysia, Disembunyikan di Fiber Ikan dan Mobil Galon

Menurut dakwaan, pada 15 Februari 2026 Harfan menghubungi Januwati untuk memesan sabu dan pil ekstasi. Harfan kemudian mentransfer uang sebesar Rp 4,4 juta ke rekening Januwati.

Januwati lalu menghubungi Serma Ramli untuk meminta bantuan mengirimkan paket yang disebut sebagai oleh-oleh dari Pontianak.

"Januwati kemudian mentransfer Rp 200.000 kepada Serma Ramli," kata Oditur Kolonel Sunariyadi saat membacakan dakwaan.

Pada 16 Februari 2026, Serma Ramli membawa paket tersebut ke Bandara Supadio, Kalimantan Barat. Paket kemudian diserahkan untuk dikirim menggunakan pesawat Super Air Jet IU 697.

Namun, paket tersebut terungkap saat pemeriksaan di bandara. Petugas menemukan narkotika yang disembunyikan di balik penutup kardus pelapis bagian dalam.

Dalam paket itu ditemukan satu plastik klip kecil transparan berisi serbuk yang diduga sabu serta satu plastik klip kecil transparan berisi empat butir pil ekstasi.

Dalam dakwaan, Harfan disebut mengaku telah lima kali memesan narkotika kepada Januwati.

Pada 21 Februari 2026, Harfan kemudian diperiksa dan perkara tersebut dilimpahkan ke Denpom II/1 Bengkulu.

Oditur dalam dakwaannya menyebut narkotika tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Profil Harfan

Harfan merupakan perwira menengah TNI Angkatan Darat dari Korps Pembekalan dan Angkutan (Cba). Sebelum perkara ini mencuat, ia disebut pernah bertugas sebagai Kepala Seksi Logistik Korem 041/Gamas di Kota Bengkulu.

Ia juga tercatat pernah menjalani penugasan di sejumlah wilayah, termasuk Pontianak, Jakarta dan Papua.

Dalam pemberitaan mengenai perkara tersebut, Harfan disebut saat ini berstatus sebagai Pamen Kodam XXI/Radin Inten di Lampung.

Kasus narkotika tersebut membuat jabatan Harfan sebagai Kasilogrem 041/Gamas tidak lagi dijalaninya.

Sementara itu, Januwati disebut sebagai mantan pacar Harfan yang berdomisili di Kalimantan Barat. Dalam dakwaan, perempuan tersebut disebut mengirimkan paket narkotika kepada Harfan.

Perkara Harfan kini bergulir di Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Seluruh dugaan tindak pidana yang disampaikan dalam naskah dakwaan tersebut masih menjadi bagian dari proses persidangan.* (tm/dh)

JAKARTA- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Dr. OK Saidin mengusulkan pembentukan Komite Integritas Riset Nasional yang bersifat independen. Komite tersebut dinilai diperlukan untuk menangani investigasi dugaan pelanggaran integritas riset yang melibatkan lintas lembaga.

Selain pembentukan komite, OK Saidin juga mendorong perumusan riset kolaborasi yang menggabungkan bidang ilmu sosial dan humaniora, termasuk hukum, dengan bidang sains dan teknologi.

Baca Juga:

• MABMI DKI Jakarta Gelar Muswil IV November 2026, Siap Himpun Masyarakat Melayu Perantauan dan Warga Betawi

Forum tersebut menghadirkan Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto sebagai pembicara kunci. Diskusi mengangkat tema "Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Nasional: Peta Jalan, Etika Akademik, dan Tata Kelola SDM Iptek".

Menurut OK Saidin, komite independen diperlukan karena penanganan pelanggaran riset saat ini masih dilakukan oleh masing-masing institusi. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan perbedaan dalam standar penanganan maupun pemberian sanksi.

"Selain itu perlu dirumuskan riset kolaborasi antara bidang ilmu sosial-humaniora, termasuk bidang ilmu hukum dengan riset bidang ilmu sains dan teknologi," kata OK Saidin.

Dia juga menyoroti perlunya penguatan sistem untuk mencegah manipulasi dalam publikasi ilmiah. Menurutnya, Science and Technology Index (SINTA) dan sistem angka kredit dapat dimanfaatkan untuk menutup sejumlah celah tersebut.

"SINTA dan sistem angka kredit dapat menutup celah manipulasi, misalnya dengan deteksi otomatis jurnal predator dan pola sitasi tidak wajar," ujarnya.

OK Saidin turut mendorong reformasi dalam penilaian kinerja peneliti dan dosen. Ia menilai evaluasi akademik perlu mengacu pada prinsip Declaration on Research Assessment (DORA), yang menekankan kualitas dan integritas penelitian, bukan hanya jumlah publikasi maupun faktor dampak jurnal.

Menurut dia, sistem evaluasi akademik di sejumlah institusi masih banyak menggunakan indikator kuantitatif seperti jumlah artikel, h-index, Journal Impact Factor, dan perolehan hibah.

Indikator tersebut, lanjutnya, berpotensi mendorong peneliti mengejar hasil tertentu untuk memenuhi ukuran kinerja. Salah satu praktik yang disorot adalah memecah satu penelitian menjadi sejumlah artikel atau "salami slicing".

"Peneliti cenderung mengejar hasil positif, memecah satu studi menjadi banyak artikel (salami slicing), dan menghindari studi replikasi. Praktik tersebut ikut memperparah krisis reprodusibilitas yang banyak dibahas dalam literatur metasains," katanya.

Di sisi lain, OK Saidin menyebut Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup lengkap dalam bidang riset. Salah satunya UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Selain itu terdapat Perpres Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045, Perpres Nomor 78 Tahun 2021 yang mengatur pembentukan BRIN, serta UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045.

Namun, menurut OK Saidin, implementasi ekosistem riset nasional masih menghadapi sejumlah persoalan. Ia menyoroti pendanaan riset dan pengembangan yang masih berada di kisaran 0,2-0,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dia juga menilai peta jalan penelitian belum sepenuhnya terhubung dengan anggaran dan kebutuhan industri. Di sisi lain, integritas akademik masih menghadapi tantangan, termasuk persoalan publikasi pada jurnal predator, praktik joki karya ilmiah, serta dugaan manipulasi dalam pemenuhan syarat akademik untuk kenaikan jabatan Guru Besar.

Karena itu, OK Saidin menilai reformasi tata kelola riset perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi pendanaan, kolaborasi antarbidang ilmu, sistem penilaian, maupun pengawasan terhadap integritas akademik.* (dh)

Perkara tersebut kini diperiksa Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Para pemohon mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Baca Juga:

• Mahfud MD Prediksi MK Kabulkan Sebagian Gugatan Ijazah Gibran: 'Kalau Diskualifikasi, Itu Sangat Berani'

Menurut Rocky, persoalan tersebut berpotensi berkembang menjadi isu politik yang lebih besar.

"MK mulai memproses ijazah palsu Gibran akan jadi skandal besar," kata Rocky dalam pernyataannya yang dikutip Rabu (30/9/206).

Rocky juga menyinggung kemungkinan keterlibatan DPR apabila proses tersebut berlanjut.

"DPR mesti melayani itu, bagaimana kalau DPR bilang lanjutkan," ujarnya.

Ia kemudian menggambarkan skenario apabila posisi Gibran terdampak oleh proses hukum tersebut. Rocky menyebut persoalan itu berpotensi melebar ke pemerintahan secara keseluruhan.

"Lalu Gibran jatuh, jangan Gibran saja, Prabowo juga mesti jatuh, nggak ada soal," kata Rocky.

Rocky selanjutnya menyebut kemungkinan terjadinya krisis politik apabila skenario tersebut benar-benar terjadi.

"Kalau Gibran jatuh, terjadi krisis politik diseret semuanya. Itu yang saya bilang, this is the beginning of the end," tuturnya.

Namun, pernyataan tersebut merupakan analisis dan skenario yang disampaikan Rocky mengenai kemungkinan konsekuensi politik. Sampai saat ini, perkara yang diperiksa MK berkaitan dengan sengketa hasil Pemilu 2024 dan dalil mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran, bukan putusan yang telah menyatakan Gibran terbukti menggunakan ijazah palsu.

Dalam persidangan pada 23 September 2026, KPU sebagai pihak Termohon juga menyampaikan pandangan mengenai kewenangan MK dalam memeriksa perkara tersebut. KPU menyebut permohonan yang diajukan para pemohon pada pokoknya mempersoalkan sengketa proses, yang menurut KPU menjadi kewenangan Bawaslu, bukan sengketa hasil Pemilu sebagaimana kewenangan MK.

Rocky juga mempertanyakan arah politik Indonesia apabila suatu fase politik berakhir. Ia mengangkat pertanyaan mengenai sistem atau gagasan yang akan mengisi kondisi setelahnya.

"Masalahnya, the beginning after the end mau diisi apa? Kapitalisme, feudalisme, negara agama? Saya sodorin itu, mari kita bicarain," katanya.

Perkara mengenai syarat pendidikan Gibran tersebut masih menjadi proses hukum di MK. Karena itu, berbagai skenario mengenai posisi Gibran maupun dampak politik setelah putusan masih merupakan kemungkinan yang bergantung pada proses dan keputusan hukum yang berlaku.* (fj/dh)

Dalam data BPS, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Deli Serdang pada Agustus 2025 tercatat 70,13 persen. Sementara persentase penduduk yang bekerja mencapai 92,31 persen, naik 0,33 persen poin dibandingkan Agustus 2024 yang berada di angka 91,98 persen.

Baca Juga:

• Lapor Pak Presiden! Jalan Dusun II Desa Cinta Damai Bertahun-tahun Rusak Tak Kunjung Diperbaiki

Untuk membantu menekan angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Ketenagakerjaan menggelar Job Fair 2026.

Job Fair Jilid II tersebut digelar pada Selasa (29/9/2026) di Gedung Balairung, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Lubuk Pakam. Kegiatan ini melibatkan 29 perusahaan dengan menyediakan lebih dari 600 peluang kerja bagi masyarakat.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Deli Serdang Syahdin Setia Budi Pane mengatakan Job Fair tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Job Fair kedua ini juga menyasar lebih luas pencari kerja, termasuk tenaga non-skill. Lowongan yang tersedia mencakup sejumlah posisi seperti petugas keamanan, sopir, cleaning service hingga staf administrasi.

Pelaksanaan Job Fair diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan pekerjaan sekaligus membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan.

Sebelumnya, Pemkab Deli Serdang juga menggelar Job Fair pada Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan puluhan perusahaan dan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghubungkan pencari kerja dengan dunia usaha.

Dengan TPT Deli Serdang yang masih berada di angka 7,69 persen berdasarkan data BPS Agustus 2025, program penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu perhatian dalam upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah tersebut.* (pm/dh)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan besaran penghasilan manajer KDKMP disesuaikan dengan wilayah penempatan, termasuk mempertimbangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Baca Juga:

• Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp6,3 Juta-Rp8,3 Juta per Bulan

Zulhas menjelaskan angka tersebut merupakan total penghasilan yang diterima manajer, termasuk gaji dan tunjangan. Besarannya disesuaikan dengan daerah tempat manajer ditugaskan.

Selain besaran penghasilan, pemerintah menetapkan status manajer KDKMP sebagai pegawai dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya memastikan penghasilan manajer KDKMP selama dua tahun pertama akan ditanggung APBN. Setelah periode tersebut berakhir, pembiayaan penghasilan diarahkan bersumber dari pendapatan koperasi yang telah beroperasi secara mandiri.

Skema tersebut disiapkan sebagai masa transisi agar koperasi memiliki waktu untuk membangun dan mengembangkan kegiatan usaha sebelum mampu membiayai operasionalnya sendiri.

Dengan dukungan anggaran pada tahap awal, manajer KDKMP diharapkan dapat menjalankan fungsi pengelolaan koperasi, mengembangkan unit usaha, mengelola keuangan serta membangun jaringan bisnis tanpa harus menunggu koperasi menghasilkan keuntungan pada masa awal operasional.

Setelah dua tahun, pembiayaan penghasilan manajer akan diarahkan menjadi tanggung jawab koperasi. Artinya, kemampuan koperasi menghasilkan pendapatan menjadi salah satu faktor penting dalam keberlanjutan operasional dan pembiayaan sumber daya manusia.

Sebelumnya, pemerintah juga menjelaskan penempatan manajer KDKMP dilakukan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. Surat keputusan pengangkatan dan penempatan diterbitkan oleh perusahaan tersebut dengan masa kerja PKWT selama dua tahun.

Dengan skema tersebut, pemerintah menyiapkan dukungan pembiayaan pada fase awal operasional KDKMP sebelum koperasi diharapkan mampu berdiri secara mandiri.

Keberlanjutan pembiayaan setelah masa dua tahun akan bergantung pada perkembangan usaha masing-masing koperasi dan kemampuan menghasilkan pendapatan untuk membiayai operasionalnya.

Pemerintah sebelumnya juga memastikan pembiayaan gaji manajer selama dua tahun pertama menggunakan pos anggaran yang telah tersedia sehingga tidak dimaksudkan untuk menambah defisit APBN.* (fj/dh)

Mengacu data laman Logam Mulia yang dipantau di Jakarta pada pukul 09.07 WIB, harga beli kembali atau buyback emas Antam juga mengalami kenaikan menjadi Rp2.405.000 per gram.

Baca Juga:

• Lepas dari Rp18.000, Rupiah Pagi Ini Menguat ke Rp17.910

Untuk transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai transaksi saat proses buyback.

Sementara itu, pembelian emas Antam dikenakan PPh sebesar 0,25 persen dari harga dasar yang tercantum di laman resmi Logam Mulia.

Berikut daftar harga emas Antam pada Rabu (30/9/2026):

Emas 0,5 gram: Rp1.347.500.

Emas 1 gram: Rp2.595.000.

Emas 2 gram: Rp5.130.000.

Emas 3 gram: Rp7.670.000.

Emas 5 gram: Rp12.750.000.

Emas 10 gram: Rp25.445.000.

Emas 25 gram: Rp63.487.000.

Emas 50 gram: Rp126.895.000.

Emas 100 gram: Rp253.712.000.

Emas 250 gram: Rp634.015.000.

Emas 500 gram: Rp1.267.820.000.

Emas 1.000 gram: Rp2.535.600.000.

Dengan kenaikan tersebut, harga emas Antam ukuran 1 gram menembus Rp2,595 juta per gram pada perdagangan Rabu pagi.* (an/dh)

Penguatan tersebut melanjutkan pergerakan positif rupiah pada perdagangan Selasa (29/9/2026). Saat itu, rupiah ditutup menguat tipis 0,03 persen di level Rp17.960 per dolar AS setelah sempat menyentuh Rp18.000 per dolar AS.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,37 Persen ke Level 6.144 Rabu Pagi

Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) yang mengukur kekuatan dolar terhadap enam mata uang utama dunia terpantau menguat tipis 0,01 persen ke level 101,377 pada pukul 09.00 WIB.

DXY juga melanjutkan penguatan 0,17 persen pada penutupan perdagangan sebelumnya.

Pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini masih dipengaruhi sentimen eksternal, terutama dinamika dolar AS di pasar global. Pelaku pasar tengah menunggu sejumlah data ekonomi Amerika Serikat yang dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga Federal Reserve atau The Fed.

Perhatian utama tertuju pada data indeks harga personal consumption expenditures (PCE) AS periode Agustus yang dijadwalkan dirilis pada Rabu waktu setempat. Data tersebut kemudian akan disusul laporan tenaga kerja AS periode September pada Jumat.

Kedua data tersebut akan menjadi perhatian pasar untuk melihat perkembangan inflasi dan pasar tenaga kerja AS serta kaitannya dengan kebijakan moneter The Fed.

Ekspektasi kenaikan suku bunga juga kembali menguat setelah imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun bertahan di atas 5 persen. Pasar memperhitungkan peluang hampir 70 persen bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga pada akhir Oktober.

Tingginya imbal hasil obligasi AS dan ekspektasi pengetatan kebijakan moneter membuat aset berdenominasi dolar tetap menarik bagi investor. DXY pada perdagangan sebelumnya bahkan sempat mencapai level 101,39 yang disebut menjadi posisi tertinggi sejak 28 Juli.

Di sisi lain, tekanan terhadap rupiah mendapat sedikit penyeimbang dari penurunan harga minyak dunia. Harga minyak Brent turun 0,69 persen menjadi US$104,56 per barel.

Penurunan harga minyak terjadi setelah Arab Saudi kembali mengoperasikan jaringan pipa East-West dan meningkatkan pengiriman minyak melalui Pelabuhan Yanbu di Laut Merah.

Perkembangan tersebut memperbaiki perkiraan pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah. Namun, harga Brent masih berada di atas US$100 per barel sehingga kekhawatiran terhadap tekanan inflasi global belum sepenuhnya mereda.

Pergerakan rupiah selanjutnya masih akan dipengaruhi perkembangan dolar AS, data ekonomi Amerika Serikat, kebijakan The Fed serta harga minyak dunia.* (cn/dh)

Berdasarkan data RTI hingga pukul 09.06 WIB, sebanyak 376 saham emiten menguat. Sementara 154 saham melemah dan 181 saham lainnya bergerak stagnan.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 30 September: 7 Wilayah Berpotensi Hujan Petir

Penguatan IHSG terjadi setelah pada perdagangan Selasa (29/9/2026), indeks ditutup terkoreksi 0,43 persen. Pada perdagangan tersebut, investor asing mencatatkan net sell sebesar Rp537 miliar.

Sejumlah saham yang paling banyak dijual investor asing antara lain BMRI, TLKM, BBCA, PTBA dan ADRO.

Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman memperkirakan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan atau rebound pada perdagangan hari ini.

Fanny memproyeksikan IHSG bergerak menuju level 6.160 hingga 6.200. Namun, dia mengingatkan adanya potensi koreksi apabila indeks gagal menembus level 6.200.

"Support IHSG 6.040-6.100 dan resist IHSG 6.160-6.200," kata Fanny dalam riset hariannya.

Pergerakan IHSG turut dipengaruhi oleh kondisi pasar saham global. Pada perdagangan Selasa (29/9/2026), Wall Street ditutup melemah tipis di tengah kenaikan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat yang bertahan di dekat level tertinggi dalam beberapa dekade.

Dow Jones Industrial Average turun 0,26 persen, S&P 500 melemah 0,17 persen dan Nasdaq Composite terkoreksi 0,08 persen.

Sementara itu, pergerakan bursa saham Asia cenderung beragam. Nikkei 225 Jepang turun 0,6 persen, Topix merosot 1,72 persen, Hang Seng Hong Kong melemah 0,48 persen, Taiex Taiwan turun 0,82 persen dan KOSPI Korea Selatan berkurang 0,27 persen.

Di sisi lain, ASX 200 Australia justru menguat 0,34 persen.

Pergerakan IHSG selanjutnya masih akan dipengaruhi kondisi pasar global serta aktivitas investor di pasar saham domestik. Level 6.200 menjadi salah satu titik yang diperhatikan pelaku pasar dalam perdagangan hari ini.* (mt/dh)

BATU BARA — Kondisi Jalan Merdeka, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi jalan yang dinilai membutuhkan perhatian dan penanganan dari pemerintah, terutama karena terdapat lubang di badan jalan, tumpukan pasir.selasa 29/9/2026

Keluhan tersebut muncul karena Jalan Merdeka merupakan salah satu ruas yang digunakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi jalan yang tidak nyaman dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan pengendara, khususnya pengendara sepeda motor.

Baca Juga:

• Atasi Banjir, Pemko Medan Bangun Drainase 385 Meter di Jalan Makmur Sei Agul

Dari pantauan di lapangan, terlihat adanya lubang pada badan jalan, sementara material pasir tampak menebal di sejumlah bagian jalan. Kondisi tersebut berpotensi membuat permukaan jalan menjadi licin, terutama ketika pengendara harus melakukan pengereman atau menghindari kendaraan lain.

Sejumlah masyarakat berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan pengecekan dan mengambil langkah penanganan apabila kondisi tersebut memang berada dalam kewenangan pemerintah daerah.

Ada Dasar Hukumnya

Persoalan jalan rusak bukan semata-mata persoalan kenyamanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kewajiban penyelenggara jalan terhadap kondisi jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan.

Dalam Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009, disebutkan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Sementara itu, Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa apabila perbaikan belum dapat dilakukan, penyelenggara jalan wajib memberikan tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa penyelenggara jalan dalam melaksanakan preservasi maupun peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Selain itu, dalam regulasi mengenai jalan, kewenangan penyelenggaraan jalan juga dibagi berdasarkan status dan kewenangannya. Pasal 16 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mengatur bahwa kewenangan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. UU tersebut telah mengalami perubahan, antara lain melalui UU Nomor 2 Tahun 2022 dan UU Nomor 6 Tahun 2023.

UU Jalan juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan kepada penyelenggara jalan. Dalam Pasal 62 UU Nomor 38 Tahun 2004, masyarakat memiliki hak memberikan masukan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan, serta memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan.

Dengan demikian, laporan masyarakat mengenai kondisi Jalan Merdeka Tanjung Tiram pada dasarnya merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi infrastruktur yang mereka gunakan sehari-hari.

Masyarakat Menunggu Respons Pemerintah

Masyarakat berharap kondisi Jalan Merdeka dapat segera mendapat perhatian dan dilakukan pemeriksaan oleh instansi terkait, termasuk memastikan status dan kewenangan ruas jalan tersebut.

Apabila lubang jalan dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan, masyarakat juga berharap dapat dilakukan langkah pengamanan sementara maupun perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Persoalan pasir yang menebal di badan jalan juga diharapkan tidak dibiarkan apabila memang berpotensi mengganggu keselamatan pengendara. Begitu pula dengan sampah yang berserakan, masyarakat berharap ada penanganan agar fungsi jalan dan lingkungan di sekitarnya tetap terjaga.

Hingga berita ini disusun, kondisi tersebut menjadi perhatian masyarakat pengguna Jalan Merdeka. BITV juga masih membuka ruang bagi pihak pemerintah daerah atau instansi terkait untuk memberikan penjelasan mengenai status ruas jalan tersebut, rencana pemeliharaan, serta langkah yang akan dilakukan terhadap keluhan masyarakat.* (dh)

Kejagung mengumumkan status Budi sebagai tersangka pada Selasa (29/9/2026). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan Budi telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Agustus 2026 dan kini telah ditahan.

Baca Juga:

• Prajurit TNI Aktif Kolonel Cpl Budi Utomo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG

Di BGN, Budi menjabat sebagai Sekretaris Bidang Penyediaan dan Penyaluran. Ia juga berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan sepeda motor listrik.

Dalam pengadaan tersebut, Budi disebut bekerja bersama eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono.

Kejaksaan menduga pengadaan sepeda motor listrik dengan nilai sekitar Rp1 triliun tersebut bermasalah. Penyidik menduga barang yang diterima tidak memenuhi persyaratan dalam kontrak dan terdapat penggelembungan harga.

Penyidik juga menemukan dugaan manipulasi berita acara serah terima barang dalam proses pengadaan tersebut.

Menurut Kejagung, jumlah sepeda motor listrik yang diterima BGN hanya 3.229 unit dari jumlah kendaraan yang tercantum dalam pengadaan. Namun, pembayaran disebut telah dilakukan hingga 100 persen.

Kondisi tersebut diduga menimbulkan kerugian negara dan menjadi bagian dari perkara korupsi tata kelola program MBG yang tengah dikembangkan Kejaksaan Agung.

Karena Budi masih berstatus sebagai prajurit TNI aktif, penanganan perkara terhadap dirinya diserahkan ke ranah hukum militer.

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) Kejagung kemudian bersinergi dengan Polisi Militer (POM) TNI dan Oditurat Militer untuk menangani dugaan keterlibatan Budi melalui mekanisme koneksitas.

Direktur Penindakan Jampidmil Brigjen TNI Andi Suci mengatakan pemeriksaan terhadap Budi sebagai bagian dari penyidikan koneksitas membutuhkan keterlibatan aparat penegak hukum militer.

"Kami akan memeriksa kembali (Kolonel Budi) selaku saksi di penyidikan koneksitas. Karena koneksitas ini diperlukan pemeriksaan dari Polisi Militer dan Oditurat Militer," kata Andi Suci.

Sebelum menetapkan Budi Utomo, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG.

Ketujuh tersangka tersebut yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, pihak swasta Asep Yusuf Somantri, vendor motor listrik Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing serta Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Para tersangka tersebut memiliki peran yang berbeda, mulai dari dugaan persoalan pengadaan barang dan jasa, jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga dugaan korupsi penjualan food tray atau ompreng MBG.

Dengan penetapan Budi Utomo sebagai tersangka, penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG terus dikembangkan. Penanganan terhadap Budi dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku bagi prajurit TNI aktif.* (tm/dh)

Zakiyuddin mengatakan pembenahan IGD menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemko) Medan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Dr Pirngadi.

Baca Juga:

• Sempat Terkendala Tender Ulang, Rico Waas Sidak Puskesmas Tuntungan: Beres Desember, Layanan Wajib Meningkat

Dalam peninjauan tersebut, Zakiyuddin didampingi Plt Direktur Utama RSUD Dr Pirngadi Medan Mardohar Tambunan. Dia memastikan proses renovasi tetap berjalan tanpa mengabaikan pelayanan kepada pasien.

Menurut Zakiyuddin, pembenahan fisik rumah sakit harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. Karena itu, petugas diminta tetap memberikan pelayanan secara maksimal selama renovasi berlangsung.

"Untuk sementara ini pasti memang ada ketidaknyamanan pasien karena proses renovasi. Tapi saya tetap tekankan agar pelayanan tetap dilakukan secara maksimal," tegasnya.

Selain memantau proses renovasi, Zakiyuddin juga menyoroti peningkatan jumlah pasien dan keterbatasan kamar yang masih menjadi tantangan di RSUD Dr Pirngadi Medan.

Pemko Medan telah meminta jajaran rumah sakit bergerak lebih cepat dalam menangani kondisi tersebut. Salah satu opsi yang disiapkan adalah memanfaatkan sejumlah ruangan lain yang masih memungkinkan digunakan sebagai ruang perawatan.

"Kami sudah instruksikan agar petugas bergerak lebih cepat. Saat ini saya juga sudah mencari solusi, salah satunya membuka opsi pemanfaatan beberapa ruangan yang lain agar setiap pasien yang membutuhkan penanganan darurat dapat segera tertangani dengan baik di Pirngadi," jelas Zakiyuddin.

Zakiyuddin berharap renovasi IGD dapat diselesaikan sesuai target sehingga masyarakat segera dapat menggunakan fasilitas yang lebih luas dan modern.

"InsyaAllah, seluruh pengerjaan tuntas dan siap digunakan tahun ini," katanya.

Renovasi IGD tersebut menjadi bagian dari pembenahan RSUD Dr Pirngadi sebagai salah satu fasilitas kesehatan rujukan milik Pemerintah Kota Medan.

Pemko Medan berharap peningkatan sarana dan prasarana tersebut dapat mendukung pelayanan kesehatan yang lebih cepat, nyaman dan optimal bagi masyarakat.* (dh)

Dalam peninjauan itu, Rico meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana sekaligus tidak mengganggu aktivitas warga selama proses pembangunan.

Baca Juga:

• P-APBD Medan 2026 Disepakati Rp7,73 Triliun, Wali Kota Rico Waas Fokus Perkuat Layanan Dasar

"Pekerjaannya harus dilakukan dengan baik. Akses masyarakat ke rumah-rumah juga harus diperhatikan, jangan sampai pembangunan drainase justru menyulitkan warga," ujar Rico.

Peninjauan tersebut turut didampingi Kepala Dinas SDABMBK Khairul Azmi, Kepala Dinas Kominfo Arrahmaan Pane, Kabag Prokopim Arafat Syam serta Camat Medan Barat Maswan Harahap.

Drainase yang dibangun memiliki konstruksi beton berukuran 100 x 120 sentimeter dengan panjang sekitar 385 meter. Saluran tersebut dibuat berbentuk huruf L hingga menuju kawasan perlintasan rel kereta api di Jalan Adam Malik.

Dalam proses pembangunan, sejumlah bangunan yang berada di atas jalur drainase juga ditata. Warga yang terdampak disebut telah bersedia membongkar dan merelokasi bangunan agar pembangunan saluran dapat berjalan dan aliran air lebih lancar.

Kepala Bidang Drainase Dinas SDABMBK Hardy Sibarani menjelaskan pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya mengatasi limpasan air yang selama ini menumpuk di kawasan Jalan Karya Sei Agul.

"Pembangunan drainase ini memiliki panjang sekitar 385 meter dengan spesifikasi ukuran beton 100 x 120 cm. Saluran ini dibuat berbentuk letter L sampai ke arah rel Kereta Api Jalan Adam Malik," kata Hardy.

Menurut Hardy, pembangunan drainase difokuskan untuk menangani persoalan banjir tahunan yang kerap melanda kawasan Jalan Makmur, Jalan Setia dan Jalan Rela.

Selama ini, limpasan air hujan dari ketiga kawasan tersebut mengalir dan menumpuk di Jalan Karya sehingga memicu genangan dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Setelah pembangunan selesai, aliran air dari kawasan permukiman akan diarahkan secara lebih terintegrasi menuju pembuangan akhir ke Sungai Deli melalui saluran drainase yang telah tersedia dan terkoneksi.

Dinas SDABMBK menargetkan pembangunan drainase sepanjang 385 meter tersebut rampung pada akhir Desember 2026.

Pemko Medan berharap pembangunan ini dapat mengurangi genangan di kawasan Jalan Makmur, Jalan Setia, Jalan Rela hingga Jalan Karya sekaligus memperkuat sistem drainase di Kecamatan Medan Barat.* (dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam tayangan di kanal YouTube miliknya, Selasa (29/9/2026). Menurut dia, MK dapat saja memberikan sebagian dari apa yang diminta pemohon tanpa mengabulkan seluruh petitum.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 30 September: Hujan Ringan Mendominasi, Medan Ikut Diguyur

Mahfud mengatakan kemungkinan putusan yang menyangkut kepatuhan terhadap persyaratan pendidikan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap terbuka. Namun, dia menilai permintaan untuk mendiskualifikasi Gibran dan membatalkan pelantikannya memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar.

"Saya berpikir UU dari segini ini, ini bisa. Tapi nggak tahu, kalau diskualifikasi, itu sangat berani. Tapi itu bisa saja kalau MK-nya berani," ujarnya.

Dalam perkara tersebut, para pemohon meminta MK menyatakan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden sebagai ketentuan yang wajib dipenuhi sejak tahap pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Mereka juga meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, membatalkan penetapan pencalonannya hingga membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden.

Mahfud juga menanggapi persoalan mengenai kewenangan MK dalam memeriksa perkara tersebut. Menurut dia, hakim konstitusi masih dapat mempertimbangkan konsep novum atau bukti baru dalam melihat persoalan yang muncul setelah pemilu.

"Kalau saya hakimnya, saya bisa kreatif. Bisa dengan berbagai hal misalnya pakai novum," tuturnya.

Dia juga menyebut konsep rechtsvorming atau pembentukan hukum sebagai salah satu kemungkinan pendekatan. Mahfud mencontohkan pengalamannya ketika menjadi hakim MK dalam perkara Pilkada Bengkulu Selatan 2008.

Namun, Mahfud mengingatkan penggunaan pendekatan tersebut memiliki konsekuensi dan tidak dapat dilakukan tanpa pertimbangan hukum yang kuat.

Perkara yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon tersebut telah diregistrasi MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Para pemohon mengakui permohonan diajukan jauh setelah batas waktu pengajuan PHPU, tetapi meminta MK mempertimbangkan substansi persoalan yang mereka ajukan.

Dalam persidangan pada 23 September 2026, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan kewenangan MK untuk memeriksa perkara tersebut. KPU berpendapat materi yang dipersoalkan lebih berkaitan dengan sengketa proses pemilu yang menjadi ranah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), bukan perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.

MK kemudian menjadwalkan perkara tersebut memasuki tahap pembuktian pemohon pada Rabu (30/9/2026). Agenda tersebut meliputi mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi dari pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan.

Dengan demikian, pernyataan Mahfud mengenai kemungkinan MK mengabulkan sebagian permohonan masih berupa prediksi dan bukan putusan resmi. Hasil akhir perkara tetap menjadi kewenangan sembilan hakim konstitusi setelah seluruh tahapan pemeriksaan dan pembuktian selesai.* (tm/dh)

Direktur LBH Medan Irvan Saputra mengatakan temuan tersebut diperoleh saat pihaknya melakukan audit eksternal bersama Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sumut terkait penanganan perkara kematian W.

Baca Juga:

• Janggal Kematian Eks Istri Polisi di Medan, LBH Bongkar Senpi Berpindah Hingga CCTV Raib

Brigadir I kembali menelepon ayahnya pada pukul 15.17 WIB. Satu menit kemudian, dia disebut menghubungi adiknya dan kembali menelepon ayahnya pada pukul 15.22 WIB.

Selanjutnya, Brigadir I disebut menelepon adik W pada pukul 15.28 WIB dan kembali menghubunginya pada pukul 16.02 WIB.

Pada pukul 16.44 WIB, Brigadir I disebut mencoba menghubungi Aipda Sihombing, personel Polsek Helvetia. Namun, panggilan tersebut disebut tidak diangkat.

Sekitar pukul 16.55 WIB, Brigadir I kemudian keluar rumah dan menemui tetangga. Sementara itu, personel Polsek Helvetia baru tiba di lokasi sekitar pukul 17.17 WIB.

"Jadi selama 3 jam itu, dia tidak ada lapor ke polisi. Dia cuma menghubungi personel Helvetia tapi tak diangkat. Tentu itu janggal. Terus Polres datang katanya dari informasi intelijen," kata Irvan saat konferensi pers, Senin (28/9/2026).

Irvan mengatakan LBH Medan juga sempat menanyakan alasan Brigadir I tidak segera melapor kepada kepolisian. Menurut dia, alasan yang disampaikan adalah karena panik.

"Kami sempat tanyakan alasan Brigadir I tak lapor polisi karena panik katanya," ujar Irvan.

Selain persoalan tersebut, LBH Medan menyampaikan sejumlah temuan lain dalam audit penanganan kasus kematian W yang berlangsung sejak 19 Agustus hingga 13 September 2026.

Salah satu temuan berkaitan dengan dugaan kesalahan prosedur dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polrestabes Medan. LBH Medan menilai keterangan mengenai dugaan bunuh diri tidak sesuai dengan isi Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang telah diterbitkan pada 5 Agustus 2026.

Menurut Irvan, dalam LHP tersebut disebutkan telah ditemukan cukup bukti dugaan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 458 dan 462 KUHP. Namun, pada hari yang sama perkara tersebut disebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Padahal dalam LHP yang saya baca sendiri, isinya telah ditemukan cukup bukti dugaan tindak pidana 458 dan 462. Apa itu? Dugaan pembunuhan atau mendorong orang bunuh diri," kata Irvan.

LBH Medan juga menyoroti pemberian izin autopsi jenazah. Menurut mereka, permintaan visum ditandatangani Brigadir I, padahal yang bersangkutan telah bercerai dengan W sejak 2021.

Temuan lainnya menyebut dokter forensik mengakui hasil autopsi belum final dan masih dapat diuji melalui pemeriksaan jaringan.

LBH Medan juga menyebut keluarga korban telah dipanggil penyidik tetapi tidak hadir. Selain itu, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) disebut tidak diberikan kepada keluarga korban.

Dalam audit tersebut, LBH Medan turut menyoroti posisi senjata api milik Brigadir I. Senjata tersebut disebut sebelum kejadian berada di atas koper dengan jarak sekitar satu meter dari tempat tidur. Setelah kejadian, posisi senjata disebut berpindah dari kamar mandi ke bangku.

LBH Medan menilai penyidik belum mendalami perpindahan senjata tersebut, termasuk bagaimana senjata disimpan, apakah dalam kondisi berisi serta lokasi penyimpanan senjata sebelum kejadian.

Selain itu, dari tujuh kamera CCTV di lokasi kejadian, LBH Medan menyebut terdapat tiga kanal rekaman yang hilang. Mereka juga menemukan adanya residu pada pakaian dan tangan W serta handuk.

LBH Medan juga menyebut anak korban berinisial M dinilai belum dapat dijadikan saksi kunci karena terdapat keterangan yang dinilai tidak sesuai. Dua telepon seluler milik W yang disebut menggunakan iPhone juga dinilai belum diperiksa oleh penyidik.

Menurut LBH Medan, masih terdapat barang yang seharusnya didalami sebagai barang bukti, termasuk selimut atau seprai yang diduga memiliki bercak darah.

Sementara itu, LBH Medan menyatakan permintaan untuk melihat sejumlah barang bukti kepada tim Irwasda Polda Sumut hingga kini belum sepenuhnya diakomodasi.

Perkara kematian W sebelumnya disebut ditangani sebagai dugaan bunuh diri menggunakan senjata api milik mantan suaminya. Namun, berdasarkan temuan audit yang disampaikan LBH Medan, sejumlah aspek dalam penanganan perkara tersebut masih dipertanyakan dan diminta untuk didalami lebih lanjut.* (km/dh)

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka pada level Rp18.000 per dolar AS atau melemah 0,12 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp17.978 per dolar AS.

Baca Juga:

• BI Buka-bukaan Penyebab Dolar AS Tembus Rp18.000

Bank Indonesia (BI) menyebut tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari kekhawatiran terhadap inflasi global dan risiko fiskal. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh kenaikan harga minyak dunia.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea mengatakan kenaikan harga minyak hingga di atas US$108 per barel terjadi di tengah belum tercapainya kesepakatan pembukaan Selat Hormuz.

"Pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh berlanjutnya kekhawatiran atas tekanan inflasi global dan risiko fiskal," kata Erwin dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2026).

Kenaikan harga minyak juga berpotensi meningkatkan kebutuhan dolar AS untuk membayar impor energi di dalam negeri. Pada saat bersamaan, pasar kembali memperhitungkan kemungkinan pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat.

Ekspektasi tersebut tercermin dari kenaikan imbal hasil atau yield US Treasury (UST) 10 tahun yang kembali mencapai 5,23 persen. Level tersebut disebut menjadi yang tertinggi sejak 2007.

Kenaikan yield obligasi AS membuat aset berbasis dolar menjadi relatif lebih menarik bagi investor. Kondisi itu dapat mendorong arus dana keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dari dalam negeri, BI juga mencatat peningkatan kebutuhan valuta asing dari importir menjelang akhir kuartal III 2026. Kebutuhan dolar tersebut semakin besar ketika harga minyak dunia berada pada level tinggi.

Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan tekanan terhadap rupiah masih didominasi faktor eksternal. Menurutnya, penguatan dolar AS, tingginya yield Treasury AS dan kenaikan harga minyak menjadi sejumlah pemicu utama.

"Pelemahan rupiah umumnya masih oleh faktor eksternal, dollar AS yang kuat, yield Treasury AS yang tinggi, serta kenaikan harga minyak yang meningkatkan kekhawatiran inflasi dan kebutuhan dollar," kata Lukman.

Lukman menambahkan tekanan dari dalam negeri juga datang dari arus keluar dana asing atau foreign outflow di pasar saham dan obligasi serta meningkatnya permintaan dolar dari importir, khususnya untuk kebutuhan energi.

Menghadapi kondisi tersebut, BI memastikan tetap melakukan stabilisasi di pasar valuta asing. Intervensi dilakukan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

BI juga memperkuat strategi operasi moneter dan menjaga kecukupan likuiditas untuk mendukung stabilitas nilai tukar.

Erwin mengatakan pergerakan rupiah secara umum masih sejalan dengan mata uang negara-negara kawasan. Secara quarter-to-date, rupiah tercatat melemah secara terbatas sebesar 0,67 persen.

Di tengah tekanan tersebut, posisi cadangan devisa Indonesia juga masih tercatat sebesar US$146,5 miliar pada akhir Agustus 2026.

Sementara itu, pengurangan porsi intervensi BI melalui pasar spot menjadi sekitar 30 persen dari total intervensi turut menjadi perhatian. Instrumen spot dinilai relatif lebih mahal dan dapat menggerus cadangan devisa.

Namun, Lukman menilai pengurangan intervensi spot bukan menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. BI masih memiliki instrumen DNDF dan NDF untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar.

Menurut Lukman, rupiah dalam jangka pendek masih berpotensi bergerak di kisaran Rp17.800 hingga Rp18.200 per dolar AS. Level Rp18.000 dinilai menjadi salah satu level psikologis penting bagi pergerakan mata uang tersebut.

"Jika dollar AS, yield AS dan harga minyak tetap tinggi, rupiah berisiko bertahan di atas 18.000 dan sebaliknya," ujarnya.

Meski sempat menyentuh Rp18.020 per dolar AS pada perdagangan pagi, rupiah akhirnya ditutup menguat tipis. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah berakhir di level Rp17.981 per dolar AS atau menguat 3 poin dari penutupan sebelumnya Rp17.978 per dolar AS.

Penguatan tipis tersebut belum menghilangkan tekanan terhadap rupiah. Harga minyak Brent masih berada di atas US$106 per barel, sementara yield UST 10 tahun meningkat hingga sekitar 5,24 persen pada perdagangan yang sama.

Dari dalam negeri, perhatian juga tertuju pada prospek inflasi September yang diperkirakan sekitar 3,3 persen secara tahunan. Selain itu, potensi meningkatnya tagihan impor energi ketika pertumbuhan ekspor melambat turut menjadi perhatian terhadap kondisi eksternal Indonesia.* (k/dh)

Bobby mengatakan pemerintah provinsi telah menyiapkan pembangunan jembatan di Kepulauan Nias. Namun, dia belum merinci lokasi kabupaten yang akan menjadi prioritas pembangunan.

Baca Juga:

• Ombudsman Temukan Kartu RS Hansen Setiawan di Lapas Cibinong, Ada CCTV di Hunian Mewah

Menurut Bobby, pengajuan dari pemerintah kabupaten atau kota diperlukan karena pembangunan sejumlah ruas jalan dan jembatan berada dalam kewenangan pemerintah daerah tersebut. Pemerintah provinsi akan menindaklanjuti usulan yang dianggap paling mendesak.

"Karena itu mereka sama-sama warga Sumatera Utara, tapi ini wewenang kerja kab/kota. Jadi tolong silakan ajukan, kita akan kerjakan yang paling urgent," ujarnya.

Bobby juga meminta pemerintah daerah tidak menunggu sampai persoalan infrastruktur menjadi viral baru kemudian mengajukan pembangunan kepada pemerintah provinsi. Menurut dia, kebutuhan daerah harus disampaikan melalui mekanisme pengajuan yang berlaku.

"Ajukan yang benar-benar, kalau enggak diajukan kami enggak tahu. Kalau tunggu viral baru diajukan, nanti dianggap viral dulu baru dikerjain, padahal itu wewenang kab/kota," tegasnya.

Sebelumnya, video perjuangan siswa di Kabupaten Nias Selatan beredar di media sosial. Salah satu siswa yang menjadi perhatian adalah Asdar (17), pelajar SMA yang setiap hari harus melintasi sungai untuk menuju sekolah.

Dalam video tersebut, Asdar terlihat menggendong adiknya yang masih duduk di kelas 1 SD serta menggandeng sepupunya yang juga masih bersekolah. Mereka terpaksa menyeberangi sungai setelah hujan deras membuat air meluap dan akses menuju rumah maupun sekolah terputus.

Asdar mengatakan dirinya bersama teman-temannya sempat menunggu sekitar dua jam agar air sungai surut. Namun, kondisi tidak kunjung memungkinkan sehingga mereka akhirnya tetap menyeberangi sungai.

"Hujan semakin turun, kami juga kedinginan berteduh di bawah pohon. Kami juga enggak bisa balik ke sekolah dan enggak bisa menuju ke rumah, soalnya sudah kehalang banjir dua-duanya," ujar Asdar.

Sungai yang harus dilalui memiliki lebar lebih dari 50 meter dengan ketinggian air sekitar 60 sentimeter hingga 1 meter. Kondisi arus yang deras membuat perjalanan tersebut menjadi berisiko, terutama bagi siswa yang harus melintasinya secara rutin.

Selain harus menyeberangi sungai, Asdar juga menempuh perjalanan sekitar 6,5 kilometer setiap hari dari kawasan sungai menuju sekolah. Sebenarnya terdapat jalur alternatif melalui kawasan hutan dengan jarak sekitar 4,5 kilometer.

Namun, jalur alternatif tersebut kini tidak lagi layak digunakan karena terbengkalai dan tertutup ilalang serta pepohonan. Menurut Asdar, jalan tersebut pernah dibangun sebagian pada 2023, tetapi pengerjaannya tidak dilanjutkan hingga selesai.

"Enggak ada lagi orang yang berniat melewati situ, terbengkalai apalagi jalan itu, sudah bertambah-bertambah lagi terbengkalainya," kata Asdar.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah provinsi menyatakan pembangunan infrastruktur di Kepulauan Nias tetap menjadi perhatian. Pemprov Sumut sebelumnya juga telah mengumumkan sejumlah proyek jembatan di wilayah Nias, termasuk pembangunan Jembatan Sungai Mo'awo di Kota Gunungsitoli.

Bobby menegaskan pembangunan yang berkaitan dengan akses masyarakat dan pendidikan akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan setelah pemerintah kabupaten dan kota menyampaikan usulan resmi.

Dengan adanya rencana tersebut, persoalan akses siswa di sejumlah wilayah Kepulauan Nias kini menjadi perhatian pemerintah. Namun, pelaksanaan pembangunan tetap bergantung pada proses pengajuan daerah serta tahapan pekerjaan infrastruktur yang berlaku.* (km/dh)