Empat ahli yang dihadirkan yakni Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Rasji, Ahli Tindak Pidana Korupsi Nur Basuki dan Aris Setiawan, serta Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahrus Ali.

Baca Juga:

• Hari Ini Lewat Layar Zoom, Lodewyk Pusung Bantah Terlibat Pengadaan BGN dan Sebut Deretan Nama Pejabat Berwenang

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, mengatakan kehadiran para ahli diharapkan dapat memberikan penjelasan dari sisi akademik dan hukum terkait sejumlah persoalan yang dipersoalkan dalam permohonan praperadilan.

"Mereka adalah para guru besar, jadi ada dua guru besar dan dua doktor ilmu hukum dari empat universitas. Jadi kami berharap dari keterangan ahli nanti kita bisa simak bersama-sama bagaimana posisi akademik dan bagaimana perkembangan hukumnya terkait dengan aspek-aspek yang kami uji," kata Febri.

Menurut Febri, salah satu persoalan yang diuji dalam praperadilan adalah proses penetapan tersangka terhadap Febrie. Pihaknya mempersoalkan kliennya yang disebut tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka sebelum penetapan status tersebut.

Selain itu, tim hukum juga meminta pandangan ahli mengenai penerapan pasal tindak pidana pencucian uang dalam perkara yang menjerat Febrie Adriansyah.

Febri mengatakan pihaknya ingin menguji apakah penetapan tersangka TPPU dapat dilakukan bersamaan dengan tindak pidana asal tanpa adanya proses penyidikan terhadap tindak pidana asal terlebih dahulu.

"Kemudian terkait apakah bisa pencucian uang ditetapkan terlebih dahulu tersangkanya bersamaan dengan tindak pidana asal tanpa penyidikan tindak pidana asal terlebih dahulu," ujarnya.

Sebelumnya, Polri menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Febrie. Pihak termohon menilai sejumlah dalil yang diajukan kubu Febrie telah masuk ke ranah pokok perkara.

Polri berpendapat forum praperadilan hanya berwenang menguji keabsahan prosedur atau legalitas tindakan penyidik, bukan menilai pembuktian materiil mengenai tindak pidana yang disangkakan.

Pihak Febrie sendiri mengajukan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya sejumlah tindakan hukum yang dilakukan penyidik, termasuk penggeledahan dan penyitaan.

Sidang dengan agenda pemeriksaan ahli tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian pembuktian sebelum hakim tunggal menentukan putusan atas permohonan praperadilan Febrie Adriansyah.* (in/dh)

Dalam persidangan, Polda Metro Jaya selaku termohon hanya menyerahkan sejumlah bukti dokumen dan surat kepada hakim tunggal I Ketut Darpawan. Sidang kemudian berlangsung singkat dan dilanjutkan dengan agenda kesimpulan yang dijadwalkan Jumat (21/8/2026) pukul 14.00 WIB.

Baca Juga:

• Sidang Praperadilan Roy Suryo Memanas, Hakim Pukul Palu: Jangan Seolah-olah Tidak Ada Saya di Sini!

"Karena dia tidak mengajukan ahli yang mungkin bisa membantah pendapat ahli yang sudah disampaikan kemarin, berdasarkan hukum acara seharusnya kita dimenangkan seharusnya ya," kata Refly kepada wartawan.

Menurut Refly, praperadilan jilid 4 tersebut mempersoalkan tiga hal, yakni sah atau tidaknya pencekalan terhadap Roy Suryo, keabsahan penetapan tersangka serta penggunaan dua rezim hukum acara pidana yang berbeda.

Kubu Roy sebelumnya menghadirkan dua ahli untuk memperkuat permohonan mereka. Refly mengatakan ahli tersebut telah memberikan keterangan mengenai persoalan pencekalan yang dinilai tidak diberitahukan kepada Roy.

"Jadi kita sudah buktikan melalui dua orang ahli kemarin pencekalan itu tidak sah karena tidak diberitahukan sebelumnya, kita juga mengatakan surat ketetapan tersangka tidak sah karena perkembangan sprindik tidak diberikan pada Mas Roy," ujarnya.

Refly juga mempersoalkan tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Roy Suryo. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi bagian dari dalil yang diajukan dalam permohonan praperadilan.

Dia menilai tidak adanya bantahan dari pihak termohon terhadap keterangan ahli yang diajukan kubu Roy seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

"Karena itu, dengan tidak dibantahnya keterangan-keterangan dari ahli yang kita ajukan kemarin. Seharusnya, sepatutnya hakim menerima ini sebagai sebuah kebenaran karena tidak dibantah," katanya.

Sidang praperadilan Roy Suryo jilid 4 selanjutnya memasuki agenda kesimpulan pada Jumat (21/8/2026). Putusan perkara tersebut akan menjadi penentu atas permohonan Roy terkait sejumlah tindakan hukum yang dipersoalkannya.* (in/dh)

PEMATANGSIANTAR- Qholil Hidayat Sitanggang, bocah laki-laki berusia 8 tahun yang hanyut di Sungai Tanjung Pinggir, wilayah Kota Pematangsiantar, ditemukan setelah dua hari pencarian. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di sekitar Jembatan Sigagak, Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Rabu (19/8/2026).

Korban yang merupakan siswa SD 091608 Sinaksak ditemukan sekitar pukul 11.30 WIB oleh tim gabungan yang melakukan pencarian di sepanjang aliran sungai.

Baca Juga:

• Tiga Hari Dicari, Bocah 8 Tahun yang Hanyut di Sungai Bah Sosopan Ditemukan Meninggal

Ketika hendak pulang, korban diduga tergelincir dan jatuh ke dalam sungai. Sang ayah sempat berupaya menarik tangan korban, namun derasnya arus membuat Qholil terlepas dan hanyut terbawa aliran sungai.

Laporan kejadian tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan operasi pencarian. Tim gabungan menyisir aliran sungai dan sejumlah titik yang diperkirakan menjadi lokasi korban terbawa arus.

Operasi melibatkan BPBD Kabupaten Simalungun, BPBD Kota Pematangsiantar, Basarnas Pos SAR Parapat Ajibata, Polsek Siantar Martoba, perangkat Kelurahan Sinaksak serta masyarakat sekitar.

Personel BPBD Kabupaten Simalungun dalam pencarian turut didampingi Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan John Vhento Purba serta Kabid Logistik Jurist Saragih. Kehadiran unsur tersebut untuk memastikan proses pencarian dan evakuasi berjalan terkoordinasi.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simalungun Budiman Silalahi mengatakan korban akhirnya ditemukan setelah pencarian intensif selama dua hari.

"Begitu korban ditemukan, tim gabungan langsung melakukan evakuasi. Seluruh personel bekerja sama dengan maksimal hingga korban berhasil dikeluarkan dari lokasi penemuan," kata Budiman.

Setelah ditemukan, tim gabungan mengevakuasi korban dari lokasi dengan mempertimbangkan kondisi medan yang cukup sulit dan berbahaya.

Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian yang dimulai sejak Senin sore dinyatakan berakhir. Pemerintah Kabupaten Simalungun mengapresiasi seluruh personel gabungan dan masyarakat yang ikut membantu proses pencarian hingga evakuasi.

Pemkab Simalungun juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Pemerintah berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut.* (dh)

Kasat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur AKP Charles Sitorus mengatakan, dari tangan H polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya satu unit telepon seluler, jam digital, bong beserta perangkatnya, serta lima paket kecil yang diduga berisi sabu.

Baca Juga:

• BNN Waspadai Ledakan Narkotika Cair, Vape Disebut Jadi Pintu Masuk Peredaran Baru

Kasus ini bermula dari informasi yang diterima anggota Opsnal terkait dugaan transaksi narkotika di wilayah Kelurahan Nipah Panjang 1 sekitar pukul 08.00 WIB.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan di lokasi. Sekitar pukul 10.00 WIB, petugas mengamankan H dan melakukan penggeledahan yang disaksikan ketua RT setempat.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti narkotika yang kemudian diamankan untuk kepentingan penyidikan.

Dalam pemeriksaan awal, H mengaku memperoleh narkotika tersebut dari wilayah Jambi. Namun, polisi masih mendalami sumber barang haram tersebut serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

AKP Charles mengatakan, berdasarkan keterangan sementara dari H, belum ditemukan keterkaitan dengan tersangka lainnya. Polisi juga masih menyelidiki lokasi di Kota Jambi yang diduga menjadi tempat memperoleh atau menjual narkotika.

Atas perbuatannya, H dijerat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan pidana lain yang sesuai dengan hasil penyidikan.

Dengan pasal tersebut, tersangka terancam pidana penjara minimal lima tahun hingga maksimal 20 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Polres Tanjung Jabung Timur masih melakukan pengembangan untuk mengungkap asal-usul narkotika yang diamankan sekaligus menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain dalam perkara tersebut.* (dh)

"Kami mengapresiasi kebijaksanaan Pemerintah dan tentunya pimpinan DPR RI yang terus memberikan atensi khusus pada nasib para PPPK dan PPPK paruh waktu. Kita berharap kabar baik ini akan meningkatkan semangat pengabdian saudara-saudara kita para Guru dan Nakes non PNS di daerah," ujar Sultan kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).

Baca Juga:

• Apa Itu Desil? Ini Kaitannya dengan Rencana Pembatasan Pertalite

Dia juga menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian terhadap kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan pemerataan.

"Harus kita akui Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki concern pada kebijakan yang berorientasi pada prinsip keadilan dan pemerataan. Itu nilai yang patut diapresiasi sebagai warga bangsa," katanya.

Sultan meyakini pemerintah memiliki ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan ASN. Menurutnya, kebijakan pengalihan status PPPK juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

"Saya kira dengan APBN yang mencapai 4.000 triliun, Pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai para ASN kita," ujar Sultan.

Meski mendukung kebijakan tersebut, Sultan meminta pemerintah memastikan tidak muncul kembali perekrutan tenaga honorer oleh pemerintah daerah.

"Namun, kita juga ingin memastikan Pemerintah daerah tidak akan melakukan recruitment pegawai honorer," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menyebut jumlah guru PPPK saat ini mencapai 955.245 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 orang merupakan guru PPPK paruh waktu.

Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan guru nasional mencapai 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup tenaga pendidik untuk berbagai satuan pendidikan yang berada di bawah pemerintah.

Rini mengatakan guru PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan beralih menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.

"PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027," ujar Rini.

Selain itu, guru yang telah berstatus PPPK juga akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi PNS. Pendaftaran seleksi tersebut diperkirakan mulai dibuka pada awal 2027.

Kementerian Keuangan sebelumnya memastikan skema penataan status guru PPPK telah melalui simulasi anggaran. Pemerintah menilai kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal, dengan defisit APBN 2027 diproyeksikan sekitar 2,4 persen.

Dengan kepastian status tersebut, pemerintah diharapkan dapat memberikan kejelasan karier bagi guru PPPK sekaligus memperkuat kualitas layanan pendidikan di daerah.* (d/dh)

Amran mengatakan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Sementara stok beras yang tersedia di NTT mencapai 39.000 ton.

Baca Juga:

• Jangan Berani Kurangi Porsi dan Nutrisi: Menko Zulhas Pastikan Standar Menu MBG untuk Anak di Wilayah 3T Tetap Maksimal

Pemerintah memperkirakan jumlah pengungsi akibat gempa mencapai sekitar 34.600 orang. Dengan kebutuhan beras sekitar 300 ton per bulan, stok 39.000 ton yang tersedia di NTT dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan pengungsi dalam jangka panjang.

Amran meminta masyarakat terdampak tidak khawatir mengalami kekurangan pangan. Pemerintah memastikan distribusi beras dapat dilakukan kapan pun dibutuhkan tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang.

"Hari ini kami sampaikan ke posko, tidak usah menunggu surat. Bila ada butuh beras, langsung kirim. Jadi, insyaallah tidak akan ada kekurangan," tegasnya.

Selain stok yang sudah tersedia, pemerintah juga menyiapkan tambahan 200 ton beras untuk Kabupaten Manggarai, NTT. Bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan pangan bagi empat kabupaten yang terdampak gempa.

Secara keseluruhan, bantuan beras untuk wilayah terdampak mencapai 5.386 ton. Bantuan tersebut terdiri atas bantuan bencana dan bantuan pangan reguler dengan nilai sekitar Rp75,4 miliar.

Amran juga meminta pemerintah daerah tidak ragu mengajukan permintaan apabila kebutuhan pangan masyarakat meningkat. Kementerian Pertanian memastikan akses gudang dibuka selama 24 jam untuk mempercepat penyaluran.

"Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, 24 jam kami buka gudang. Yang Bapak minta untuk 59.000, saya penuhi sampai tiga bulan ke depan. Kalau nanti belum cukup, tambah. Jadi tidak ada alasan," ujarnya.

Amran menegaskan seluruh bantuan pangan tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat terdampak. Selain beras, pemerintah juga menyalurkan sejumlah kebutuhan pokok lainnya, seperti minyak goreng, gula dan mi instan.

Pemerintah terus memantau kebutuhan pangan di wilayah terdampak gempa untuk memastikan distribusi bantuan berjalan cepat dan tidak terjadi kekurangan logistik selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan.* (k/dh)

Sidak tersebut dilakukan untuk mempercepat pengoperasian SPPG di wilayah 3T sekaligus melihat langsung kendala yang masih dihadapi di lapangan. NTT menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian pemerintah dalam percepatan pelaksanaan program MBG.

Baca Juga:

• Merawat Luka Batin Penyintas Bencana NTT: Langkah Nyata Wapres Gibran Gandeng Mahasiswa UI Hadirkan Trauma Healing di Lokasi Pengungsian

Menurut Zulhas, percepatan pengoperasian SPPG di wilayah 3T merupakan keputusan pemerintah untuk memastikan program MBG berjalan merata dan tepat sasaran. Selain NTT, kebijakan tersebut juga mencakup wilayah Maluku dan Papua.

"Memang sudah keputusan rapat yang saya pimpin dua minggu yang lalu, 3T, NTT seluruhnya, Maluku seluruhnya, Papua seluruhnya," ujarnya.

Zulhas menyebut penataan dilakukan terhadap 8.617 SPPG di daerah terpencil. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.703 SPPG berada di wilayah 3T.

Program tersebut diarahkan untuk mempercepat peningkatan pemenuhan gizi masyarakat, termasuk mendukung upaya penurunan angka stunting di daerah yang masih memiliki prevalensi tinggi.

Khusus di NTT, tercatat ada 1.123 pengajuan SPPG wilayah 3T. Dari jumlah tersebut, sebanyak 170 SPPG telah tervalidasi dan dinyatakan siap beroperasi.

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap NTT karena berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, wilayah tersebut masih menghadapi persoalan stunting. Sejumlah daerah seperti Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya dan Timor Tengah Utara tercatat memiliki prevalensi stunting yang tinggi.

Dalam kunjungan tersebut, Kemenko Pangan meninjau SPPG Sikka Munerana yang menjadi salah satu unit yang dinyatakan siap beroperasi. SPPG tersebut ditargetkan melayani kurang dari 1.000 penerima manfaat MBG setiap hari.

Pemerintah berharap percepatan operasional SPPG di wilayah 3T dapat memastikan anak-anak di daerah terpencil memperoleh makanan bergizi dengan standar yang sama seperti penerima manfaat di wilayah lainnya.

Zulhas juga menegaskan pemerataan layanan tidak boleh diikuti dengan pengurangan kualitas maupun jumlah menu MBG. Standar gizi tetap harus menjadi acuan dalam pelaksanaan program di seluruh wilayah Indonesia.* (k/dh)

Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Deddy Supriadi mengatakan proses restorative justice akan dilakukan karena persoalan adat yang menjadi dasar kasus tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme adat.

Baca Juga:

• Dibilang Pengecut, Dokter Tifa: Saya Hijrah, Bukan Mundur dari Polemik Ijazah Jokowi!

Deddy mengatakan Pandji telah menjalani sanksi adat sehingga persoalan tersebut dianggap telah diselesaikan melalui jalur adat.

"Kan dia sudah disanksi adat ya. Berarti itu sudah selesai," ujarnya.

Kasus tersebut bermula dari materi komedi Pandji yang dinilai menyinggung adat dan budaya Toraja. Persoalan kemudian dibawa ke forum adat di Tongkonan Layuk Kaero, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada Selasa (10/2/2026).

Dalam sidang adat tersebut, para pemangku adat menilai pernyataan Pandji telah melukai martabat masyarakat Toraja. Forum kemudian memutuskan penyelesaian melalui mekanisme adat sebagai bentuk pemulihan.

Pandji yang hadir dalam sidang adat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Toraja. Dia mengakui materi komedi tersebut muncul karena keterbatasan pemahamannya terhadap filosofi dan budaya Toraja.

"Saya menyadari kesalahan saya dan memohon maaf. Ke depan, ini menjadi pelajaran berharga bagi saya untuk lebih bijak dalam melihat perspektif budaya," ujar Pandji.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, sidang adat menjatuhkan sanksi berupa denda adat satu ekor babi dan lima ekor ayam dengan warna bulu yang berbeda.

Setelah sanksi adat dijalani, Bareskrim Polri kini menyiapkan penyelesaian perkara melalui restorative justice. Mekanisme ini menitikberatkan pada pemulihan keadaan serta hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

Penyelesaian tersebut menjadi langkah lanjutan setelah proses adat terhadap Pandji selesai dilakukan.* (in/dh)

Data PIHPS juga mencatat harga bawang merah berada di level Rp32.250 per kg dan bawang putih Rp31.000 per kg.

Baca Juga:

• Sehari Melesat 3 Persen, Emas Antam Melonjak Rp80 Ribu ke Rp2,725 Juta per Gram

Beras kualitas medium I dijual rata-rata Rp15.950 per kg dan medium II Rp15.250 per kg. Sementara beras kualitas super I tercatat Rp16.550 per kg dan super II Rp16.150 per kg.

Harga cabai merah besar juga tercatat Rp30.000 per kg. Kemudian cabai merah keriting berada di level Rp37.500 per kg, sedangkan cabai rawit hijau Rp36.500 per kg.

Pada komoditas protein hewani, harga daging ayam ras segar tercatat Rp41.650 per kg. Sementara daging sapi kualitas I berada di Rp138.750 per kg dan kualitas II Rp130.000 per kg.

Untuk gula pasir, harga kualitas premium mencapai Rp18.500 per kg, sedangkan gula pasir lokal Rp17.000 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng curah tercatat Rp21.100 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I berada di Rp22.250 per liter dan minyak goreng kemasan bermerek II Rp21.250 per liter.

Data harga pangan tersebut merupakan harga rata-rata nasional di tingkat pedagang eceran. Pergerakan harga dapat berbeda antarwilayah dan dipengaruhi kondisi pasokan maupun distribusi di masing-masing daerah.* (mt/dh)

Tren tersebut membuat sejumlah produsen Android menghadirkan desain kamera belakang yang sekilas menyerupai iPhone 17 Pro dan iPhone 17 Pro Max. Perbedaannya terletak pada spesifikasi, konfigurasi kamera hingga harga masing-masing perangkat.

Baca Juga:

• Praperadilan Sempat Ditolak di Jaksel, Lodewyk Pusung Coba Lagi Gugat Status Tersangka di Jakpus

1. Vivo S60 dan S60 Vitality Edition

Vivo S60 dan S60 Vitality Edition baru diluncurkan di China. Keduanya memiliki modul kamera berbentuk persegi panjang yang sekilas menyerupai desain iPhone 17 Pro.

Kedua perangkat memiliki spesifikasi yang relatif serupa, meski terdapat perbedaan pada chipset dan kamera telefoto.

2. Realme P4 Lite

Realme P4 Lite resmi tersedia di Indonesia dengan harga sekitar Rp2 jutaan. Ponsel ini menggunakan modul kamera belakang persegi panjang dengan dua sensor.

Kamera utamanya beresolusi 8 MP, sementara kamera depan 5 MP. Ponsel tersebut juga membawa baterai berkapasitas 7.000 mAh.

3. Tecno Spark 40

Tecno Spark 40 memiliki modul kamera besar berbentuk persegi panjang dengan susunan lensa triangular. Desain tersebut membuat tampilan belakangnya sekilas menyerupai iPhone 17 Pro.

Di Indonesia, harga Tecno Spark 40 mulai sekitar Rp1,8 juta.

4. Infinix Note 60 Pro

Infinix Note 60 Pro membawa modul kamera persegi panjang berukuran besar. Ponsel ini telah tersedia di Indonesia dengan harga mulai Rp5,4 jutaan.

Perangkat tersebut hadir dalam sejumlah pilihan warna, termasuk Solar Orange dan Torino Black.

5. Infinix Note 60

Varian reguler Infinix Note 60 juga mengusung modul kamera besar berbentuk persegi panjang. Ponsel ini dijual di Indonesia mulai sekitar Rp4 jutaan.

6. Poco F8 Pro dan F8 Ultra

Poco F8 Pro dan F8 Ultra memiliki modul kamera belakang berukuran besar dengan sudut membulat. Secara visual, desain tersebut mengingatkan pada iPhone 17 Pro Max.

Poco F8 Pro dijual mulai sekitar Rp8,5 juta, sedangkan F8 Ultra dibanderol mulai Rp11,5 juta.

7. Honor Power 2

Honor Power 2 memiliki modul kamera persegi panjang dengan tiga kamera yang disusun segitiga. Salah satu pilihan warnanya, Rising Sun Orange, juga memberikan kesan serupa dengan warna oranye pada iPhone 17 Pro.

Ponsel ini baru diluncurkan di China dengan harga mulai sekitar Rp6,4 juta.

8. Nubia V80 Design

Nubia V80 Design menggunakan modul kamera persegi panjang dengan tiga lingkaran lensa yang disusun zig-zag. Salah satu lingkaran tersebut hanya berfungsi sebagai elemen desain.

Harganya sekitar Rp2,3 juta di Malaysia dan sekitar Rp1,6 juta untuk varian tertentu di Filipina.

9. Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro Max menjadi salah satu perangkat yang memiliki kemiripan desain paling mencolok. Modul kameranya berupa persegi panjang besar yang sekaligus menjadi tempat layar mini di bagian belakang.

Ponsel ini dipasarkan di China mulai sekitar Rp14,6 juta.

10. Itel A200

Itel A200 mengusung modul kamera persegi panjang besar dengan tiga lingkaran. Varian Comet Orange juga memperkuat kesan mirip iPhone 17 Pro.

Harga Itel A200 di Indonesia mulai Rp1,5 juta dengan layar 6,75 inci dan refresh rate 120 Hz.

11. Itel A100 Pro

Itel A100 Pro juga membawa modul kamera belakang besar dengan tiga lingkaran serta pilihan warna Comet Orange. Ponsel ini turut dilengkapi fitur Dynamic Bar untuk menampilkan notifikasi di sekitar kamera depan.

Di India, perangkat ini dijual sekitar Rp1,6 jutaan.

12. Coolpad Cool 80

Coolpad Cool 80 memiliki modul kamera persegi panjang dengan dua kamera utama dan satu elemen tambahan. Varian warna Dune Orange membuat desainnya semakin menyerupai konsep warna iPhone.

Harga di China mulai sekitar Rp2,1 juta.

13. Honor 600 dan Honor 600 Pro

Honor 600 dan Honor 600 Pro mengusung modul kamera belakang persegi panjang. Honor 600 menggunakan susunan vertikal, sementara Honor 600 Pro memakai konfigurasi zig-zag.

Keduanya juga tersedia dalam warna oranye, putih dan hitam.

14. Tecno Spark 50 4G

Tecno Spark 50 4G membawa modul kamera besar yang menutupi sebagian area atas punggung perangkat. Susunan lensanya dibuat zig-zag seperti konsep kamera iPhone 17 Pro.

Untuk saat ini, harga dan ketersediaannya di Indonesia belum diumumkan secara resmi.

15. Huawei Nova 16 SE

Huawei Nova 16 SE memiliki modul kamera persegi panjang dengan susunan lensa zig-zag. Ponsel ini juga membawa baterai 8.500 mAh.

Harga perangkat di China mulai sekitar Rp6,6 juta.

16. Itel Power 80

Itel Power 80 mengusung modul kamera persegi dengan tiga lingkaran. Ponsel ini tersedia di Indonesia dengan harga sekitar Rp2,3 jutaan.

Keunggulan lainnya adalah baterai 7.000 mAh serta sertifikasi ketahanan IP68 dan IP69.

17. HMD Asha 305

HMD Asha 305 tampil dengan bodi mungil dan modul kamera belakang yang memiliki tiga lingkaran. Namun, hanya satu lingkaran yang benar-benar berfungsi sebagai kamera.

Ponsel ini memiliki layar 5 inci dan dijual sekitar Rp1,1 jutaan di Filipina.

18. Oppo A7 Pro Max

Oppo A7 Pro Max mengusung modul kamera persegi panjang yang memenuhi sebagian besar bagian atas bodi belakang. Ponsel ini membawa baterai Silicon-carbon berkapasitas 10.000 mAh.

Perangkat tersebut dipasarkan di China mulai sekitar Rp5,8 juta.

Meski memiliki tampilan yang sekilas mirip iPhone 17 Pro dan iPhone 17 Pro Max, tidak semua perangkat dalam daftar tersebut telah tersedia di Indonesia. Sebagian baru dipasarkan di China, Filipina, Malaysia atau negara lain.

Kemiripan tersebut terutama terlihat pada desain modul kamera belakang, sementara spesifikasi, fitur, sistem operasi dan harga masing-masing ponsel tetap berbeda.* (k/dh)

Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat terpenuhi sekaligus melihat perkembangan proses pemulihan di lapangan.

Baca Juga:

• Empat Hari Tanpa Makan di Pota, Purbaya Temukan Lemahnya Koordinasi Pusat-Daerah dan Siapkan Rp5 Triliun

Dalam kunjungan ini, Gibran juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk ikut berkontribusi dalam penanganan dampak psikologis korban bencana, khususnya melalui trauma healing.

Menurut Gibran, semangat dan kepedulian anak muda perlu difasilitasi agar dapat diwujudkan dalam bentuk aksi nyata bagi masyarakat yang sedang menghadapi bencana.

Keterlibatan mahasiswa UI dalam rombongan juga dipandang sebagai bagian dari semangat gotong royong dalam penanganan bencana. Pemerintah mendorong generasi muda untuk hadir dan berkontribusi sesuai kapasitas serta keahlian masing-masing.

Selain memastikan kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap kondisi psikologis penyintas. Trauma pascabencana dinilai menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat penanganan dalam proses pemulihan.

Selama berada di NTT, Gibran dan rombongan dijadwalkan meninjau sejumlah wilayah terdampak serta fasilitas pelayanan dasar masyarakat.

Beberapa daerah yang menjadi lokasi kunjungan antara lain Kabupaten Sikka, Manggarai dan Manggarai Timur.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan pascabencana sekaligus memastikan berbagai bantuan dan layanan kepada masyarakat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.* (k/dh)

Dalam asesmen tersebut, IAIDU Asahan memaparkan kesiapan kelembagaan sekaligus menyatakan bahwa seluruh 13 indikator persyaratan alih bentuk telah terpenuhi. Meski demikian, keputusan akhir terkait usulan perubahan bentuk tetap menjadi kewenangan Kementerian Agama RI.

Baca Juga:

• Ponpes di Medan Rusak Parah Diterjang Angin Kencang, 15 Santriwati Diungsikan

Tim tersebut didampingi Suci Indah Novitasari, S.E., serta Sekretaris Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara Dr. Syawaluddin Nasution, M.A.

Dari pihak IAIDU Asahan, asesmen dihadiri jajaran Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan, yakni Ketua Umum Drs. H. A. Muin Isma Nasution, Sekretaris Umum Drs. H. M. Sya'ban Nasution, M.A., serta Pengawas Yayasan sekaligus Direktur Pesantren PMDU Asahan Drs. Hubban Rangkuti, M.Si.

Turut hadir Rektor IAIDU Asahan Assoc. Prof. Dr. Hj. Nilasari Siagian, S.H., S.Pd.I., M.H., para Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, pimpinan badan dan lembaga, Tim Percepatan Alih Bentuk Universitas, perwakilan dosen dan tenaga kependidikan, serta pimpinan organisasi mahasiswa intra kampus.

Bukan Sekadar Perubahan Nomenklatur

Rektor IAIDU Asahan, Dr. Hj. Nilasari Siagian, menegaskan bahwa usulan alih bentuk tersebut bukan sekadar pergantian nomenklatur kelembagaan. Menurutnya, perubahan itu merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang IAIDU Asahan yang telah berlangsung lebih dari empat dekade.

"Perubahan bentuk bukan titik awal pertumbuhan, melainkan tahap lanjutan dari perjalanan kelembagaan yang telah matang," ujar Nilasari.

IAIDU Asahan sendiri telah berdiri sejak izin operasional diterbitkan pada 1984. Selama perjalanan tersebut, institusi terus mengembangkan kapasitas akademik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kinerja tridharma perguruan tinggi.

Saat ini IAIDU Asahan mengelola tiga fakultas dan delapan program studi dengan jumlah 1.582 mahasiswa aktif. Institusi tersebut juga memiliki 65 dosen homebase, dengan 18 di antaranya bergelar doktor.

Dari sisi sarana, IAIDU Asahan memiliki lahan seluas 67.162 meter persegi yang berstatus milik sendiri. Rasio dosen terhadap mahasiswa tercatat 1:14, yang menjadi salah satu indikator dukungan terhadap proses pembelajaran.

Kinerja tridharma juga terus menunjukkan perkembangan. Sepanjang 2023–2025, IAIDU Asahan mencatat 216 penelitian, 286 kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan 336 publikasi ilmiah.

Dari sisi akreditasi, institusi memperoleh peringkat Baik, sementara tiga program studi telah meraih peringkat Baik Sekali dan lima program studi lainnya memperoleh peringkat Baik.

Usung Distingsi Pesantren dan Kearifan Melayu Asahan

Usulan perubahan bentuk menjadi universitas juga didorong kebutuhan terhadap akses pendidikan tinggi di Kabupaten Asahan. IAIDU Asahan merupakan satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Kabupaten Asahan.

Jika disetujui, Universitas Islam Daar Al Uluum Asahan akan mengusung distingsi sebagai universitas Islam berbasis pesantren dan kearifan Melayu Asahan.

Nilai-nilai tersebut nantinya akan diintegrasikan ke dalam proses pendidikan melalui sejumlah mata kuliah penciri yang dikembangkan secara lintas program studi.

Konsep tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat identitas kelembagaan, tetapi juga melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik sekaligus memahami nilai-nilai keislaman, kepesantrenan, budaya dan kearifan lokal.

Asesor Lakukan Verifikasi Lapangan

Setelah pemaparan usulan, Tim Asesor Kemenag RI melakukan verifikasi dokumen dan klarifikasi data yang disampaikan pihak IAIDU Asahan.

Proses kemudian dilanjutkan dengan verifikasi lapangan terhadap sarana dan prasarana secara representatif. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesesuaian antara dokumen usulan dengan kondisi faktual di lapangan.

Berdasarkan instrumen penilaian yang dipaparkan dalam asesmen, usulan alih bentuk IAIDU Asahan direkomendasikan untuk dapat disetujui karena dinilai telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Namun, rekomendasi tersebut tetap menjadi bagian dari proses evaluasi dan keputusan akhir berada pada kewenangan Kementerian Agama RI.

Rangkaian asesmen lapangan ditutup dengan penyerahan cinderamata dari IAIDU Asahan kepada Tim Asesor, dilanjutkan foto bersama Tim Asesor, jajaran yayasan, pimpinan perguruan tinggi, serta sivitas akademika.

Perluas Kontribusi Pendidikan Tinggi Islam

Nilasari menegaskan, perjuangan menuju perubahan bentuk menjadi universitas tidak semata-mata berorientasi pada perubahan status kelembagaan. Lebih jauh, langkah tersebut merupakan bagian dari ikhtiar memperluas manfaat pendidikan tinggi Islam bagi masyarakat.

"Kami tidak hanya mengusulkan perubahan bentuk, tetapi mengusulkan perluasan kontribusi pendidikan tinggi Islam bagi masyarakat Asahan, Sumatera Utara, Indonesia, dan dunia," tegasnya.

Asesmen lapangan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses evaluasi usulan alih bentuk IAIDU Asahan. Dengan fondasi kelembagaan yang telah dibangun sejak 1984, pemenuhan seluruh indikator persyaratan, peningkatan kinerja tridharma perguruan tinggi, serta distingsi berbasis pesantren dan kearifan Melayu Asahan, IAIDU Asahan optimistis menyongsong babak baru sebagai universitas Islam.

Transformasi tersebut diharapkan semakin memperkuat peran IAIDU Asahan dalam mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi Islam, khususnya di kawasan pesisir timur Sumatera Utara.* (dh)

Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Implementation Agreement di ParagonCorp HQ, Jakarta, Rabu (19/8/2026). Dokumen tersebut ditandatangani Team Leader Research Project Hilirisasi Dorongan Teknologi Kemendiktisaintek sekaligus Kepala ARC USK Dr. Syaifullah Muhammad, S.T., M.Eng. dan Vice President ParagonCorp dr. Sari Chairunnisa, Sp.KK.

Baca Juga:

• Rakyat dan Petani Jadi Korban, Pengamat Desak Evaluasi Total TAPA Aceh

Riset tersebut berfokus pada pemanfaatan nilam kristal dengan tingkat kemurnian hingga 99,7 persen Patchouli Alcohol (PA). Bahan itu dikembangkan Syaifullah melalui hibah Program Hilirisasi Dorongan Teknologi Kemendiktisaintek 2026 dengan bahan dasar minyak nilam mentah atau crude patchouli oil khas Aceh.

"Kolaborasi antara akademisi dengan industri merupakan amanat skema insentif hilirisasi dorongan teknologi dari Kemendiktisaintek. Kerja sama ini membuka peluang penciptaan ekosistem yang lebih luas dalam rantai nilai industri nilam Indonesia," ujar Syaifullah.

Melalui kerja sama tersebut, nilam kristal akan melalui serangkaian pengujian untuk mengetahui potensi dan keamanan penggunaannya sebagai bahan aktif kosmetika. Pengujian mencakup formulasi di laboratorium, uji aktivitas biologis seperti antioksidan, antiinflamasi dan anti-aging, hingga pengujian keamanan serta kompatibilitas terhadap kulit.

Rangkaian riset itu diarahkan untuk menghasilkan bahan baku kosmetik berstandar industri atau industrial grade. Dengan demikian, komoditas nilam tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang memiliki peluang masuk pasar nasional maupun internasional.

Syaifullah menilai keterlibatan industri dalam proses pengujian dan penyerapan hasil penelitian akan mempercepat komersialisasi inovasi dari perguruan tinggi. Dampaknya diharapkan dapat dirasakan hingga rantai pasok lokal, termasuk para petani nilam.

"Industri dalam menguji dan menyerap hasil inovasi laboratorium akan mempercepat terciptanya nilai tambah (value-added products) yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rantai pasok lokal, termasuk para petani nilam," katanya.

Vice President ParagonCorp dr. Sari Chairunnisa menyambut positif kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan kekayaan hayati Indonesia untuk kebutuhan industri kosmetika.

"Paragon mencoba mengembangkan perhatian lebih luas terhadap komoditas atsiri Indonesia sebagai bahan alami untuk kosmetika. Semoga kolaborasi ini bisa membawa dampak positif bagi proses hilirisasi bahan alam Indonesia," ujar Sari.

Kolaborasi ARC USK dan ParagonCorp diharapkan dapat memperkuat pengembangan bahan alam lokal sekaligus mendorong lahirnya bahan baku kosmetika dalam negeri yang memiliki daya saing global.

Kerja sama tersebut juga menjadi langkah untuk memperkuat ekosistem industri nilam Indonesia, mulai dari riset dan inovasi, pengolahan bahan baku hingga pemanfaatannya dalam produk kosmetika.* (dh)

JAKARTA - Istilah desil tengah menjadi perhatian setelah pemerintah mengkaji penggunaan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu acuan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Namun, hingga kini pemerintah belum menetapkan aturan final yang melarang kelompok desil tertentu membeli Pertalite.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut masyarakat yang masuk desil 9 dan 10, atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, seharusnya tidak menikmati BBM subsidi.

Baca Juga:

• Baru 2 Bulan Menjabat, Wali Kota Jaksel Sambangi Masjid Assakinah dan Bantu Rampungkan Rumah Tahfiz 60 Persen

Meski demikian, Bahlil menegaskan pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil masih dalam tahap kajian. Artinya, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 belum otomatis dilarang membeli BBM subsidi.

Lantas, apa sebenarnya desil dan bagaimana seseorang masuk ke dalam kelompok tersebut?

Apa Itu Desil?

Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kelompok tersebut dibagi menjadi 10 tingkatan, mulai desil 1 hingga desil 10.

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati menjelaskan desil menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga dalam distribusi tingkat kesejahteraan.

Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Sementara desil 10 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Dengan demikian, desil bukan sekadar label kaya atau miskin. Angka tersebut menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan sejumlah indikator sosial dan ekonomi.

Siapa yang Menentukan Desil?

Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu lembaga yang menghimpun dan mengelompokkan data desil. Penentuannya tidak hanya berdasarkan besarnya pendapatan atau gaji seseorang.

Ada delapan indikator yang digunakan untuk melihat kondisi sosial ekonomi keluarga. Indikator tersebut meliputi identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset serta kepemilikan usaha.

Karena menggunakan banyak indikator, perubahan kondisi kehidupan keluarga dapat memengaruhi posisi desil seseorang.

Desil Bisa Berubah

Posisi desil tidak bersifat permanen. Kondisi ekonomi keluarga dapat berubah akibat kehilangan pekerjaan, perubahan pendapatan, kepemilikan aset baru maupun hilangnya aset.

BPS mengakui masih ada kemungkinan data desil belum sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat terkini. Karena itu, DTSEN dirancang sebagai data dinamis yang dapat diperbarui melalui verifikasi dan pemeriksaan lapangan.

Masyarakat yang merasa kondisi sosial ekonominya sudah berubah juga dapat mengajukan pemutakhiran data. Pengajuan dapat dilakukan melalui kantor desa atau kelurahan maupun secara online lewat aplikasi Cek Bansos.

Dalam pengajuan online, masyarakat dapat masuk ke aplikasi Cek Bansos, mendaftarkan akun, kemudian memilih menu "Usulkan Pembaruan". Setelah data dikirim, pengajuan akan melalui proses verifikasi dan validasi.

Perubahan desil tidak terjadi secara otomatis setelah pengajuan. Data harus diverifikasi oleh kementerian terkait sebelum dilakukan pemeringkatan ulang secara berkala oleh BPS.

Desil dan Rencana Pembatasan BBM Subsidi

Pembahasan desil saat ini berkaitan erat dengan rencana pemerintah memperketat penyaluran BBM subsidi, khususnya Pertalite. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah menggunakan tingkat kesejahteraan untuk menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyebut masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi semestinya tidak menerima subsidi BBM.

"Nanti kalau memang diperlukan subsidi yang tepat sasaran, bukan pembatasan ya. Yang desil 10 lah, yang orang-orang kaya itu enggak berhak beli itu ya," ujar Purbaya.

Namun, sampai sekarang belum ada keputusan final bahwa kelompok desil 9 dan 10 dilarang membeli Pertalite. Pemerintah masih menyusun mekanisme agar subsidi benar-benar tepat sasaran.

Rencana tersebut muncul di tengah kebijakan pengurangan kuota BBM subsidi pada 2027. Pemerintah menetapkan kuota BBM subsidi 2027 sebesar 20,09 juta kiloliter, turun 58,5 persen dibandingkan kuota 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter.

Pengendalian subsidi tersebut dilakukan saat konsumsi BBM subsidi justru meningkat. Pada semester I 2026, volume penyaluran BBM subsidi tercatat 7.989,5 ribu kiloliter atau naik 7,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, pangsa Pertalite juga meningkat dari 75,4 persen pada Januari-Mei 2026 menjadi 80,3 persen pada Juli 2026. Sebaliknya, pangsa Pertamax turun dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen.

Karena itu, desil kini menjadi salah satu data yang diperhatikan pemerintah dalam upaya menata subsidi energi. Meski demikian, aturan mengenai siapa yang nantinya boleh atau tidak boleh membeli Pertalite masih dalam tahap pembahasan.* (k/dh)

"Bukan hanya itu. DPR RI juga harus meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat," tegas Abyadi Siregar, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut itu, Kamis (20/08/2026).

Baca Juga:

• Setujui Nuzran Joher Pengganti Hery Susanto, DPR RI Langgar UU Ombudsman

Paling tidak, ada dua pasal pada UU No 37 tahun 2008 yang dilanggar DPR RI saat menyetujui Nuzran Johar sebagai ketua menggantikan Hery Susanto. Pertama, pasal 11 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "jika ketua berhalangan, maka wakil ketua yang menjalankan tugas".

Kedua, pasal 22 ayat (3) yang menegaskan bahwa, "apabila Ketua Ombudsman berhenti atau diberhentikan, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan wewenang Ketua Ombudsman sampai masa jabatan berakhir."

"Kalimat dua pasal ini demikian sangat jelas dan mudah dipahami. Akan tetapi, DPR RI tetap tidak mempedulikannya. Paripurna DPR RI tetap menyetujui anggota Ombudsman Nuzran Johar sebagai ketua menggantikan Hery Susanto. Padahal berdasarkan pasal 11 dan pasal 22, DPR RI seharusnya memberi persetujuan kepada Wakil Ketua Rahmadi Indra Tektona," tegas Abyadi Siregar.

SIKAP PEMBANGKANGAN DPR RI
Abyadi sendiri tidak yakin kalau DPR RI tidak mengetahui isi UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. "Mereka (DPR RI-red) pasti taulah. Kan mereka yang membuatnya," tegas Abyadi.

Karena itu, persetujuan DPR RI terhadap Nuzran Johar sebagai Ketua Ombudsman RI menggantikan Hery Susanto ini, menurut Abyadi, lebih tepat disebut sebagai sikap pembangkangan DPR RI terhadap UU yang dibuatnya sendiri.

"Selain itu, dengan persetujuan tersebut, itu berarti saat ini DPR RI sedang mengirim pesan buruk kepada rakyat Indonesia bahwa: hukum boleh dilanggar asal yang melanggar DPR," katanya.

Pesan lain yang dikirimkan DPR RI kepada rakyat adalah pendegradasian kehormatan DPR RI itu sendiri. DPR RI seolah mengirim pesan kepada rakyat bahwa DPR RI bukan lagi dewan terhormat.

"Bagaimana mungkin rakyat menghormati DPR RI? Sementara DPR RI sendiri mendegradasi kehormatannya dengan melanggar UU yang dibuatnya?" tegasnya.

DPR RI HARUS JAGA KEHORMATANNYA
Abyadi berharap DPR RI harus menjaga kehormatannya sendiri dengan menjalankan tugas-tugas legislative-nya dengan benar tanpa menabrak undang-undang.

Berkaitan dengan itulah, untuk memulihkan nama baik DPR RI, menurut Abyadi, DPR RI harus mencabut persetujuan terhadap Nuzran Johar dan mengalihkannya kepada Wakil Ketua Rahmadi Indra Tektona sebagai Ketua Ombudsman RI menggantikan Hery Susanto. Dengan demikian, prosesnya sesuai dengan UU.

Selanjutnya, DPR RI menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Minta maaf, menurut Abyadi, adalah bentuk accountability konstitusional. Asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai UU No 30 tahun 2014, mengatur tentang asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas. Keputusan yang bertentangan dengan UU adalah cacat hukum dan wajib dikoreksi secara terbuka.

PRESIDEN JANGAN LANTIK
Abyadi juga mengharap Presiden Prabowo tidak melantik hasil keputusan paripurna DPR RI yang inkonstitusional tersebut. Kalau ini dibiarkan, itu artinya membiarkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan berikutnya.

"Karena ditetapkan dengan melanggar UU, maka kinerja Ketua Ombudsman RI nantinya tentu menjadi pertanyaan hukum: sah atau tidak hasil kinerjanya?," tegas Abyadi.

KRITIKAN PEDAS
Sebelumnya, salah seorang tim penyusun UU Ombudsman RI, Winarso dan mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) DR Adhar Hakim kepada bitvonline.com, menyampaikan kritik pedas terhadap DPR RI yang menyetujui Nuzran Johar sebagai Ketua Ombudsman RI menggantikan Hery Susanto.

"DPR RI benar-benar blunder memberi persetujuan kepada Nuzran Johar. Itu kan pelanggaran UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman," tegas Winarso, yang pernah menjadi Investigator Senior Ombudsman RI dan kini aktif sebagai advokat.

Sementara DR Adhar Hakim menuding DPR RI secara sengaja mengangkangi UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Padahal, pasal 11 ayat (2) dan pasal 22 ayat (3) sudah sangat jelas diuraikan langkah yang harus dilakukan ketika Ketua Ombudsman diberhentikan.

Karena itu, menurut Adhar, keputusan DPR itu bukan sekadar pelanggaran prosedur. Tapi ini adalah "penikaman" terhadap adab hukum dan cita-cita awal berdirinya Ombudsman di Indonesia yang dulu diperjuangkan Gus Dur.*

Berdasarkan laman resmi Logam Mulia yang diperbarui pada pukul 08.40 WIB, kenaikan harga tersebut mencapai sekitar 3 persen dibanding perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,83%, Tapi Sempat Berbalik Melemah

Untuk ukuran 0,5 gram, harga emas Antam hari ini menjadi Rp1.412.500 dari sebelumnya Rp1.372.500. Sementara emas ukuran 2 gram dibanderol Rp5.390.000, naik dari Rp5.230.000.

Emas ukuran 3 gram kini dijual Rp8.060.000 dari sebelumnya Rp7.820.000. Kemudian emas 5 gram naik menjadi Rp13.400.000 dari Rp13.000.000.

Untuk ukuran 10 gram, harga emas Antam mencapai Rp26.745.000 dari sebelumnya Rp25.945.000. Sementara ukuran 25 gram dibanderol Rp66.737.000 dari Rp64.737.000.

Berikutnya, harga emas ukuran 50 gram naik menjadi Rp133.395.000 dari Rp129.395.000. Emas 100 gram menjadi Rp266.712.000 dari sebelumnya Rp258.712.000.

Untuk emas ukuran 250 gram, harga terbaru mencapai Rp666.515.000 dari sebelumnya Rp646.515.000. Kemudian emas 500 gram dibanderol Rp1.332.820.000.

Adapun harga emas Antam ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram tercatat Rp2.665.600.000.

Ketentuan Pajak Emas

Selain harga, transaksi pembelian dan penjualan kembali emas Antam juga dikenakan ketentuan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Untuk pembelian emas, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dikenakan sebesar 0,45 persen bagi pembeli yang memiliki NPWP. Sementara pembeli tanpa NPWP dikenakan tarif 0,9 persen.

Setiap transaksi pembelian emas akan disertai bukti potong PPh 22 yang dapat digunakan sebagai dasar pelaporan pajak.

Sementara untuk transaksi buyback emas Antam dengan nilai di atas Rp10 juta, tarif pajak yang berlaku adalah 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi yang tidak memiliki NPWP.

Pajak buyback tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi penjualan emas.

Harga emas Antam pada laman resmi Logam Mulia diperbarui setiap hari sekitar pukul 08.30 WIB. Karena itu, harga dapat berubah mengikuti pembaruan pada perdagangan hari berikutnya.* (k/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemulihan korban tidak hanya dilakukan melalui pengobatan medis. Penanganan lanjutan juga akan disiapkan untuk membantu siswa dan keluarga yang mengalami dampak psikologis setelah kejadian tersebut.

Baca Juga:

• Hari Ini Lewat Layar Zoom, Lodewyk Pusung Bantah Terlibat Pengadaan BGN dan Sebut Deretan Nama Pejabat Berwenang

Saat ini, BGN masih memprioritaskan penanganan medis terhadap para siswa yang terdampak. Pemerintah memastikan korban mendapatkan perawatan agar kondisi mereka kembali pulih.

Setelah tahap pengobatan selesai, BGN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan program aftercare bagi korban. Penanganan tersebut mencakup kondisi pascakejadian, termasuk trauma yang dialami siswa dan keluarga.

Terkait penyebab dugaan keracunan, Sudaryono mengatakan BGN telah melakukan investigasi terhadap dapur yang menyediakan makanan MBG. Hasil temuan awal menunjukkan adanya dugaan kelalaian dalam proses pengolahan dan penyimpanan ikan yang digunakan dalam menu.

Menurut Sudaryono, ikan tersebut seharusnya disimpan di dalam freezer. Namun, penyimpanan tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga diduga berkontribusi terhadap terjadinya keracunan.

"Harusnya disimpan di dalam freezer tapi dia tidak disimpan. Nah kemudian dapurnya kami investigasi, kami tutup untuk diinvestigasi," ujarnya.

BGN juga telah mengambil tindakan terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kepala SPPG dicopot dari jabatannya karena kelalaian tersebut dinilai fatal.

"Karena ini kelihatan fatal, kami mempertimbangkan untuk kami lakukan pemecatan secara status P3K-nya," kata Sudaryono.

Selain melakukan investigasi internal, BGN berkoordinasi dengan kepolisian, termasuk Polres setempat, untuk mendalami dugaan keracunan yang menimpa para siswa.

Sudaryono menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum dan menegaskan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG akan terus dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Kasus dugaan keracunan MBG di Karo sebelumnya menyebabkan ratusan siswa mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan yang dibagikan melalui program tersebut. Penanganan terhadap korban dan evaluasi pelaksanaan program kini menjadi perhatian pemerintah.* (in/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pihaknya akan menunggu putusan hakim terkait permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Febrie.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Minta Seluruh Barang Sitaan Milik Keluarga Dikembalikan

Anang menjelaskan, penyitaan terhadap sejumlah barang tersebut merupakan bagian dari strategi penyidikan. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk membantu penyidik memastikan keterkaitan barang dan lokasi yang digeledah dengan perkara yang sedang ditangani.

"Ya mungkin itu bagian dari strategi penyidikan untuk meyakinkan bahwa memang barang itu, tempat itu milik daripada Saudara FA mungkin seperti itu," ujarnya.

Selain soal barang bukti, Anang juga menanggapi keberatan tim hukum Febrie mengenai status tersangka yang disandang kliennya. Dia menyebut praperadilan memang menjadi mekanisme hukum untuk menguji keberatan tersebut.

"Ya gapapa silakan, kan ada mekanisme praperadilan salah satu objeknya. Silakan aja, tinggal nanti hakim praperadilan akan menimbang terhadap keberatan baik dari pemohon maupun juga jawaban dari termohon," kata Anang.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Febrie meminta sejumlah barang yang disita dari rumah keluarganya di Sentul City dikembalikan. Permintaan itu disampaikan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, menyatakan barang-barang tersebut tidak semestinya digunakan sebagai alat bukti dalam perkara yang sedang diuji dan harus dikembalikan kepada pihak yang menjadi sumber penyitaan.

"Tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, dan harus dikembalikan kepada pihak dari mana barang itu disita," kata Febri dalam persidangan.

Menurut Febri, keberatan tersebut berkaitan dengan permohonan izin penggeledahan rumah di Sentul yang dinilai tidak memuat uraian lokasi dan dasar fakta yang cukup jelas.

Dia menilai permohonan izin penggeledahan tidak boleh dibuat secara umum atau tanpa batas. Permohonan, kata dia, harus menjelaskan secara spesifik lokasi yang akan digeledah, jenis benda yang dicari serta dasar fakta yang mendukung dugaan adanya barang bukti di lokasi tersebut.

Febri menyebut ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 113 ayat (2) KUHAP yang mengatur mengenai persyaratan permohonan izin penggeledahan.

Perdebatan mengenai sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan tersebut kini menjadi bagian dari materi praperadilan Febrie. Hakim nantinya akan menilai argumentasi kedua pihak sebelum menentukan putusan.* (k/dh)

Pada awal perdagangan, indeks sempat bergerak di zona penguatan. Sementara itu, indeks LQ45 juga naik 5,06 poin atau 0,81 persen ke level 632,53.

Baca Juga:

• Rupiah Pagi Ini Menguat ke Rp17.794 per Dolar AS

Pada sesi pagi tersebut, IHSG sempat menyentuh level tertinggi 6.486 dan level terendah 6.444.

Sebanyak 361 saham tercatat menguat, sementara 166 saham melemah dan 192 saham lainnya bergerak stagnan. Nilai transaksi sementara mencapai Rp2,375 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 5,033 miliar saham.

Kapitalisasi pasar pada perdagangan pagi tercatat sekitar Rp11.400,986 triliun.

Pergerakan IHSG terjadi setelah pada perdagangan Rabu (19/8/2026) indeks ditutup melemah 55,71 poin atau 0,86 persen ke level 6.394,13. Pelemahan tersebut antara lain dipengaruhi aksi ambil untung atau profit taking setelah penguatan sebelumnya.

Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di level 5,75 persen. Suku bunga lending facility tetap 6,50 persen, sedangkan deposit facility berada di level 4,75 persen.

Sementara itu, FTSE Russell pada 18 Agustus 2026 kembali menunda sejumlah perubahan perlakuan indeks terhadap saham-saham Indonesia. Peninjauan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.

Sentimen eksternal turut memberi pengaruh. Bursa saham Amerika Serikat ditutup menguat pada perdagangan sebelumnya, dengan Dow Jones naik 0,22 persen, S&P 500 menguat 0,22 persen dan Nasdaq bertambah 0,16 persen.

Menurut riset harian FAC Sekuritas, IHSG pada perdagangan Kamis berpotensi bergerak mixed dengan peluang penguatan terbatas. Stabilnya pergerakan rupiah menjadi salah satu faktor yang dinilai dapat menopang indeks.

"Menyikapi beragam kondisi tersebut di atas, pada perdagangan hari ini, IHSG diperkirakan masih cenderung mixed dengan ruang terbuka untuk menguat terbatas seiring cukup stabilnya pergerakan nilai tukar rupiah," tulis analis FAC Sekuritas dalam risetnya.* (mt/dh)

Mengacu data Bloomberg, penguatan rupiah terjadi saat dolar AS bergerak melemah di tengah sentimen domestik. Sementara berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp17.839 per dolar AS.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Kamis 20 Agustus 2026: Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Ringan

Meski dibuka menguat, pergerakan rupiah diperkirakan masih akan fluktuatif sepanjang perdagangan hari ini. Analis pasar mata uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah berpotensi ditutup melemah.

Ibrahim memproyeksikan rupiah bergerak di kisaran Rp17.840 hingga Rp17.900 per dolar AS pada perdagangan Kamis.

Menurut dia, pergerakan rupiah masih dipengaruhi kombinasi sentimen dari dalam dan luar negeri. Dari sisi domestik, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 5,75 persen menjadi salah satu faktor yang membantu menjaga stabilitas rupiah.

"Keputusan suku bunga ini tetap konsisten dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah," ujar Ibrahim.

Di sisi eksternal, ketidakpastian global masih menjadi perhatian investor. Pelaku pasar mencermati sinyal yang saling bertentangan dari Teheran dan Washington terkait status Selat Hormuz bagi pelayaran kapal.

Selain itu, investor juga menunggu arah kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve. Risalah rapat The Fed pada Juli menjadi salah satu perhatian pasar untuk melihat pandangan para pembuat kebijakan terkait inflasi dan arah suku bunga AS.

Kombinasi sentimen global dan domestik tersebut diperkirakan masih membuat pergerakan rupiah cukup dinamis hingga akhir perdagangan.* (mt/dh)