BATUBARA – Pesepak bola muda asal Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Fadilla, turut mengantarkan Timnas Putri Indonesia U-17 lolos ke putaran final Piala Asia Putri U-17 2027.

Penampilan impresifnya selama babak kualifikasi di Singapura menjadi salah satu kontribusi penting bagi keberhasilan Garuda Pertiwi Muda.

Baca Juga:

• RDP Kematian Winda Lorenza di DPRD Sumut Buntu, Polda Sumut dan Polrestabes Medan Absen

Dalam laga tersebut, ia mencetak dua gol pada menit ke-10 dan ke-14, membantu Indonesia menang telak dengan skor 5-0.

Kemenangan itu memastikan langkah Indonesia menuju putaran final Piala Asia Putri U-17 2027.

Sebelum menghadapi Singapura, Indonesia juga berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0 pada Senin, 5 Oktober 2026.

Saat melawan Arab Saudi pada Kamis, 8 Oktober 2026, Fadilla turut mencetak gol pada menit ke-89.

Rentetan hasil positif tersebut membawa Indonesia melewati persaingan kualifikasi dan mengamankan tiket ke putaran final.

Bagi Fadilla, pencapaian ini menjadi kebanggaan tersendiri karena ia bisa berkontribusi langsung untuk tim nasional yang diasuh Timo Scheunemann.

Fadilla mengaku bangga dapat membantu Indonesia lolos ke putaran final. Ia juga bersyukur timnya mampu memenangi pertandingan penentuan melawan Singapura.

"Sangat bangga kepada diri sendiri karena bisa mengantarkan Indonesia lolos kualifikasi dan pada pertandingan final bisa memenangkan pertandingan," ujar Fadilla.

Meski berhasil meraih kemenangan besar, Fadilla mengakui sempat meragukan peluang Indonesia untuk mengalahkan Singapura.

Keraguan itu muncul karena Singapura sebelumnya juga mampu menaklukkan Arab Saudi dan sempat berada di posisi teratas klasemen.

Namun, Fadilla bersama rekan-rekan setimnya tetap berusaha menjaga keyakinan untuk meraih kemenangan.

Dukungan dan doa orang tua juga menjadi sumber motivasi baginya untuk tampil maksimal di lapangan.

"Awalnya tidak ada ekspektasi karena lawannya Singapura. Mereka juga bisa mengalahkan Arab Saudi dan posisi klasemennya di atas. Saya sempat tidak yakin bisa mengalahkan Singapura, tetapi karena ingin memenangkan pertandingan, kami tetap yakin dan mendapat doa dari orang tua," katanya.

Keberhasilan membawa Indonesia lolos ke putaran final menjadi motivasi tambahan bagi Fadilla untuk terus mengembangkan kemampuannya.

Pemain jebolan BHRU Sumut itu tidak ingin cepat berpuas diri dengan pencapaian yang telah diraih.

Ia bertekad meningkatkan kualitas permainan melalui latihan yang lebih maksimal.

Dengan begitu, ia berharap dapat bersaing dan memberikan kontribusi lebih besar jika kembali mendapat kesempatan memperkuat tim nasional.

Fadilla juga menargetkan prestasi tinggi pada Piala Asia Putri U-17 2027.

Ia berharap bisa kembali lolos seleksi dan menjadi bagian dari skuad Indonesia yang akan tampil dalam turnamen tersebut.

"Target saya terus berlatih untuk persiapan Piala Asia ini dan bisa mendapatkan juara. Semoga saya bisa lolos seleksi lagi dan bermain nanti di Piala Asia," pungkasnya.

Keberhasilan membawa Timnas Putri Indonesia U-17 lolos ke Piala Asia 2027 menambah catatan prestasi Fadilla di sepak bola wanita.

Sebelumnya, ia tampil bersama Timnas Indonesia Putri U-16 dalam ajang Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah.

Dalam turnamen tersebut, Fadilla menjadi salah satu pemain yang berperan dalam perjalanan Indonesia hingga finis sebagai runner-up.

Indonesia gagal menjadi juara setelah kalah tipis 0-1 dari Thailand pada pertandingan final di Supersoccer Arena, Kudus, Minggu, 23 Agustus 2026.

Selain itu, Fadilla juga turut mengantarkan tim BHRU Sumut menempati peringkat keempat dalam Piala Pertiwi Nasional 2025.

Deretan pencapaian tersebut menjadi modal bagi Fadilla untuk terus berkembang.

Kini, pesepak bola asal Batu Bara itu memiliki kesempatan untuk kembali bersaing memperebutkan tempat di skuad Timnas Putri Indonesia U-17 dan mengejar target juara di Piala Asia 2027.* (tm/ad)

MEDAN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumatera Utara terkait kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri Brigadir I, terpaksa diskors setelah pihak kepolisian tidak hadir.

Padahal, rapat tersebut digelar untuk menindaklanjuti permintaan keluarga agar kasus kematian Winda diungkap secara transparan.

Baca Juga:

• Dirut PT Danrus Utama Engineering Divonis Lepas dalam Kasus Dugaan Korupsi Puskesmas Nias Barat, Hakim Nyatakan Perbuatannya Bukan Tindak Pidana

Berdasarkan pantauan di lokasi, empat anggota Komisi A hadir dalam rapat yang dimulai sekitar pukul 10.50 WIB.

Keluarga Winda bersama tim penasihat hukum juga mengikuti pertemuan tersebut.

Namun, hingga rapat berakhir, tidak ada perwakilan dari Polda Sumatera Utara maupun Polrestabes Medan yang hadir.

Anggota Komisi A DPRD Sumut, Berkat Kurniawan Laoli, yang memimpin rapat, mengatakan pihaknya telah mengirimkan undangan kepada kedua institusi kepolisian tersebut.

Meski demikian, tidak ada perwakilan yang datang ataupun memberikan konfirmasi mengenai ketidakhadiran mereka.

"Kita sudah mengundang pihak-pihak termasuk pihak keluarga, dari Polda Sumut dan juga Polrestabes. Namun, sampai kita selesai rapat, dari Polda belum hadir," kata Berkat.

Berkat mengatakan DPRD Sumut berencana menjadwalkan ulang RDP tersebut pada 27 Oktober 2026.

Rencana itu akan diajukan kepada pimpinan Komisi A dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumut untuk mendapatkan persetujuan.

"(Kami) juga belum mengonfirmasi atas ketidakhadiran. Hari ini ada Bamus lagi, kami akan minta pimpinan Komisi A untuk mengajukan jadwal perubahan karena rapat kita tadi skors, nanti kita minta tanggal 27 Oktober. Mudah-mudahan nanti pimpinan kita di Komisi A dan teman-teman di Bamus juga menyetujui hal ini," jelasnya.

Berkat menjelaskan, RDP tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan keluarga Winda yang sebelumnya disampaikan kepada Komisi A DPRD Sumut.

Namun, setelah surat permohonan diterima, keluarga Winda lebih dahulu mengikuti RDP dengan Komisi III DPR RI pada Agustus 2026.

Kondisi tersebut membuat pertemuan di tingkat DPRD Sumut baru dapat dilaksanakan pada 14 Oktober 2026.

Menurut Berkat, DPRD Sumut ingin memberikan ruang kepada keluarga untuk menyampaikan informasi dan menjelaskan persoalan yang mereka pertanyakan terkait kematian Winda.

Ia menegaskan, pihaknya tidak bermaksud membela keluarga ataupun menyalahkan kepolisian.

DPRD Sumut ingin memfasilitasi pertemuan antara keluarga dan aparat penegak hukum agar persoalan tersebut dapat dibahas secara terbuka.

"Tujuannya sebenarnya untuk mendorong kasus ini supaya terbuka seperti keinginan dari pihak keluarga. Kami melihat juga perjuangan Bapak/Ibu termasuk tim lawyer. Makanya kami saya secara pribadi kemudian mengambil sikap bahwa walaupun sudah ada keputusan atau rekomendasi yang dikeluarkan DPR RI, tapi tidak ada salahnya juga kami yang berada di Sumut melakukan pertemuan untuk juga nanti menghasilkan rekomendasi kepada Polda Sumut. Kita bukan ingin membela keluarga atau pengacara, ataupun ingin menyalahkan Polda Sumut, tidak. Sebenarnya kalau kedua-duanya hadir, kita ingin memfasilitasi, mencari titik temu atau menemukan sebenarnya apa yang bisa menjadi tuntutan dari keluarga," pungkasnya.

Berkat berharap pertemuan lanjutan nantinya dapat menghadirkan seluruh pihak yang berkepentingan sehingga DPRD Sumut bisa memperoleh penjelasan dari keluarga maupun kepolisian.

Ketidakhadiran kepolisian dalam RDP tersebut menuai kekecewaan dari tim kuasa hukum keluarga Winda.

Utreck Ricardo Siringoringo mengatakan pihaknya menyayangkan tidak adanya perwakilan kepolisian, terlebih karena tidak ada penjelasan mengenai alasan ketidakhadiran tersebut.

"Meskipun yang diundang tidak kunjung hadir tanpa konfirmasi yang jelas apa penyebabnya, meskipun ada juga nanti reschedule. Tapi kan harusnya kalau disuratin ya dibalas, diklarifikasi. Kami kecewa," kata Utreck.

Utreck juga menyinggung hasil RDP Komisi III DPR RI pada Agustus 2026.

Menurut dia, dalam pertemuan tersebut telah disampaikan rekomendasi agar kepolisian membuka informasi mengenai kematian Winda kepada keluarga.

Namun, ia menilai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut belum sesuai dengan harapan keluarga.

"RDP Komisi III itu dilakukan secara tertutup, sudah ada kesimpulannya. Hanya saja saat ini, Polrestabes Medan bertolak belakang dengan kesimpulan," pungkasnya.

Persoalan kematian Winda Lorenza Gowasa kini kembali menjadi perhatian setelah keluarga meminta penjelasan lebih lanjut mengenai penanganan kasus tersebut.

Melalui RDP lanjutan, DPRD Sumut diharapkan dapat mempertemukan keluarga dan kepolisian untuk membahas persoalan yang masih dipertanyakan.

Hingga RDP pada 14 Oktober 2026 berakhir, pihak kepolisian belum hadir untuk memberikan penjelasan dalam forum tersebut.

Rapat lanjutan direncanakan berlangsung pada 27 Oktober 2026, dengan jadwal yang masih menunggu persetujuan.* (d/ad)

MEDAN – Direktur Utama PT Danrus Utama Engineering, Averias Sarumaha, divonis lepas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara dugaan korupsi proyek rehabilitasi Puskesmas Mandrehe Utara, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, tahun anggaran 2023.

Meski perbuatannya dinilai terbukti sebagaimana didakwakan, hakim menyatakan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Bebas dari Tahanan Usai Menang Praperadilan, Kuasa Hukum: Semoga Tak Ada Kriminalisasi Produk Advokat

Perkara tersebut berkaitan dengan proyek pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sejumlah puskesmas dengan anggaran Rp 1,2 miliar.

"Mengadili perbuatan Averias Sarumaha terbukti sesuai didakwaakan tetapi bukan tindak pidana, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan dan memulihkan kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya," kata hakim ketua Sulhanuddin di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (13/10/2026) malam.

Sebelum menutup persidangan, hakim memberikan waktu tujuh hari kepada jaksa penuntut umum (JPU) maupun pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya untuk menentukan sikap terhadap putusan tersebut, apakah menerima atau mengajukan banding.

Usai persidangan, JPU dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Save Halawa, mengatakan pihaknya akan melaporkan putusan tersebut kepada pimpinan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Atas putusan hakim tersebut, kami akan melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan," ujar Save.

Save juga menyebut Averias telah diputus dalam perkara lain setelah dinyatakan bersalah berdasarkan keterangan saksi di persidangan.

Namun, dalam perkara rehabilitasi Puskesmas Mandrehe Utara ini, hakim menyatakan perbuatannya bukan merupakan tindak pidana.

Putusan lepas tersebut berbeda dengan tuntutan jaksa.

Sebelumnya, Averias dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta, dengan ketentuan subsider 60 hari kurungan apabila denda tidak dibayar.

Dalam dakwaan, Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat menganggarkan Rp 1,2 miliar untuk kegiatan pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sejumlah fasilitas puskesmas pada tahun anggaran 2023.

Pekerjaan tersebut meliputi pemeliharaan bangunan Puskesmas Lolofitu Moi, Puskesmas Mandrehe Utara, Puskesmas Ambukha, Puskesmas Lahus, dan Puskesmas Sirombu.

Dalam pelaksanaannya, jaksa mempersoalkan dokumen laporan harian dan bulanan kemajuan pekerjaan yang dibuat serta ditandatangani Ahmad Sopian selaku pelaksana bangunan gedung CV Berjhon.

Menurut dakwaan, pemeriksaan pekerjaan yang dicatat atas nama Tandrosali Ndruru selaku inspector dan Arnoldus Nduru selaku site engineer dari PT Danrus Utama Engineering tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

Jaksa menyebut keduanya tidak pernah datang ke lokasi atau melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut.

Jaksa juga menguraikan bahwa Evan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang telah divonis dua tahun penjara dalam perkara lain, hanya melakukan pemantauan di lokasi tanpa pengukuran untuk memastikan kebenaran laporan kemajuan pekerjaan.

Selain itu, Arnoldus disebut tidak pernah mengetahui maupun hadir dalam pemeriksaan hasil pekerjaan.

Krisman Aprieli Zai selaku direksi teknis juga disebut tidak pernah datang ke lokasi untuk memeriksa pekerjaan, tetapi menandatangani berita acara atas perintah Evan.

Dalam dakwaan, Averias selaku Direktur Utama PT Danrus Utama Engineering disebut tidak menjalankan pengawasan pekerjaan sebagaimana mestinya.

Ia juga diduga menyiapkan dokumen tagihan pembayaran tenaga ahli seolah-olah Arnoldus dan Tandrosali telah melakukan pengawasan proyek.

Jaksa menyebut kedua tenaga ahli tersebut tidak terlibat dalam pekerjaan konsultansi pengawasan rehabilitasi puskesmas dan tidak menerima pembayaran sebagaimana tercantum dalam dokumen tagihan.

Bukti pembayaran tenaga ahli dalam dokumen tersebut dinilai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Sementara itu, Suguman Gulo selaku penyedia atau Wakil Direktur XIV CV Berjhon, yang telah divonis bebas dalam perkara lain, didakwa memanipulasi dokumen kemajuan pekerjaan.

Jaksa menyebut Suguman tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang memadai di bidang konstruksi.

Berdasarkan uraian dakwaan, hasil pemeriksaan pekerjaan menemukan sejumlah bagian bangunan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Bagian yang dipersoalkan antara lain bahan tembok, talang, atap, cat, pintu, jendela, serta lantai bangunan.

Jaksa menduga rangkaian perbuatan dalam pelaksanaan proyek tersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain, termasuk Suguman Gulo, maupun suatu korporasi, serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 214.216.000 atau sekitar Rp 214,2 juta.

Meski demikian, dalam perkara yang dihadapi Averias, hakim menjatuhkan putusan lepas karena menilai perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana.

Putusan ini berbeda dari putusan bebas, yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Langkah hukum selanjutnya masih menunggu sikap jaksa dan pihak terdakwa dalam tenggang waktu yang diberikan pengadilan.* (tm/ad)

MEDAN – Anggota DPRD Sumatera Utara, Dhody Thahir, keluar dari tahanan Polda Sumatera Utara setelah Pengadilan Negeri (PN) Medan menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sah.

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Khamozaro Waruwu dalam sidang praperadilan pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Bahas Konflik Agraria, 10 Objek Tanah Jadi Sasaran Reforma Agraria

Selain menyatakan penetapan tersangka tidak sah, hakim memerintahkan agar Dhody dikeluarkan dari tahanan.

Kuasa hukum Dhody, Hasrul Benny Harahap, menyampaikan rasa syukur atas putusan tersebut.

Ia membenarkan bahwa kliennya telah keluar dari tahanan Polda Sumut setelah putusan dibacakan.

"Sudah keluar, dan alhamdulillah hakim sudah benar dalam keputusannya," kata Hasrul, Rabu (14/10/2026).

Hasrul berharap kasus serupa tidak kembali terjadi, terutama jika berkaitan dengan produk hukum yang dibuat oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya.

"Semoga tidak ada lagi tindakan kriminalisasi produk advokat," tambah Hasrul.

Dalam sidang praperadilan pada Selasa sore, Khamozaro Waruwu membacakan putusan yang mengabulkan sebagian permohonan Dhody.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. Menetapkan surat penetapan tersangka tidak sah. Memerintahkan pemohon dikeluarkan dari tahanan," ujar Khamozaro Waruwu dalam sidang praperadilan Selasa (13/10/2026) sore.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai surat yang dipersoalkan dalam perkara tersebut tidak dibuat di rumah Dhody Thahir, melainkan di rumah Danialsyah, mantan kuasa hukum pemohon.

Hakim juga menilai pihak termohon tidak mampu menghadirkan saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan dugaan pemalsuan surat tersebut.

Selain itu, surat yang dipersoalkan dinilai tidak terbukti berkaitan dengan akta autentik mana pun.

"Tidak ada pihak yang diuntungkan dari akibat surat itu. Bahwa surat itu tidak berkaitan dengan pemalsuan, melainkan perdata," kata Khamozaro.

Putusan praperadilan tersebut membuat penetapan tersangka terhadap Dhody dinyatakan tidak sah.

Namun, putusan itu perlu dibedakan dari putusan yang menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam pemeriksaan pokok perkara.

Kasus yang menjerat Dhody bermula dari laporan Muhammad Ghazali Iskandar ke Polda Sumut terkait dugaan pemalsuan surat advokat.

Surat tersebut berkaitan dengan objek jual beli tanah di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut menetapkan Dhody sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/166/VIII/Res.1.9/Ditreskrimum.

Dhody disangkakan melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 subsider Pasal 263 KUHP.

Tidak menerima penetapan tersebut, Dhody kemudian mengajukan permohonan praperadilan ke PN Medan untuk menguji keabsahan status tersangkanya.

Permohonan itu terdaftar dengan Nomor 112/Pid.Pra/2026/PN Mdn.

Melalui putusan tersebut, PN Medan menyatakan penetapan tersangka terhadap Dhody tidak sah dan memerintahkan pembebasannya dari tahanan.

Putusan ini menjadi titik penting dalam proses hukum yang sebelumnya menjerat anggota DPRD Sumut tersebut.* (tm/ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk menyelesaikan persoalan pertanahan dan konflik agraria di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Penanganan setiap kasus harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data yang akurat, serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Sejumlah Desa di Asahan Belum Lengkapi Administrasi PKK, Ketua TP PKK Minta Pembenahan

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, Kapolres Batu Bara AKBP Dony Satria Wicaksono, Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara Nanang Dwi Priharyadi, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Sayed Tarmizi, perwakilan Dandim 0208/Asahan, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara Rusian Heri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara Febby Richard Immanuel L. Tobing, serta jajaran perangkat daerah, unsur TNI-Polri, dan para camat.

Dalam arahannya, Baharuddin mengatakan persoalan pertanahan memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Karena itu, setiap kasus membutuhkan kajian tersendiri dengan memperhatikan keakuratan data, kejelasan status hukum, dan koordinasi antarlembaga.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah Hak Guna Usaha (HGU) sejumlah perusahaan di Kabupaten Batu Bara.

Persoalan tersebut mencakup HGU yang telah diperpanjang, yang masa berlakunya telah berakhir, maupun yang masih dalam proses pengurusan di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Melalui GTRA, pemerintah daerah bersama instansi terkait akan memetakan dan mengelompokkan persoalan agraria berdasarkan tingkat kompleksitasnya, mulai dari kategori ringan, menengah, hingga berat.

Pengelompokan tersebut diharapkan membantu pemerintah menentukan prioritas dan langkah penyelesaian yang sesuai dengan kondisi setiap kasus.

Dalam rapat tersebut, penyelesaian konflik agraria diarahkan melalui tujuh tahapan agar penanganannya lebih terstruktur.

Tahap pertama adalah identifikasi dan inventarisasi data, meliputi lokasi, pihak yang terlibat, dokumen, serta riwayat tanah.

Tahap kedua berupa verifikasi dan validasi untuk memeriksa aspek hukum serta kondisi fisik lahan.

Tahap ketiga dilakukan melalui survei dan pemetaan bersama untuk memeriksa kondisi lapangan dan batas-batas tanah.

Selanjutnya, pemerintah melakukan analisis dan pemetaan konflik guna mengetahui pokok persoalan serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Tahap kelima adalah musyawarah atau fasilitasi melalui GTRA untuk mencari kesepakatan.

Setelah itu, ditentukan skema penyelesaian yang sesuai, seperti penegasan batas tanah, penyelesaian administrasi, atau penataan akses dan redistribusi tanah melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahap terakhir adalah pelaksanaan tindak lanjut, disertai pemantauan dan evaluasi untuk memastikan langkah penyelesaian berjalan sesuai rencana.

Untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria, rapat tersebut juga membahas rencana aksi selama 90 hari pertama.

Pada hari ke-1 hingga ke-15, agenda difokuskan pada konsolidasi surat keputusan, anggota, penanggung jawab kegiatan, dan agenda kerja.

Hari ke-16 hingga ke-30 digunakan untuk mengumpulkan data awal dan mengidentifikasi kekurangan data bersama Kantor Pertanahan serta organisasi perangkat daerah.

Selanjutnya, pada hari ke-31 hingga ke-45, dilakukan rapat untuk menentukan kriteria dan lokasi awal.

Hari ke-46 hingga ke-60 diarahkan pada validasi awal bersama pemerintah kecamatan, desa, dan instansi terkait.

Pada hari ke-61 hingga ke-75, agenda difokuskan pada penyusunan paket penataan akses dan daftar kasus.

Adapun hari ke-76 hingga ke-90 digunakan untuk menetapkan target, jadwal, indikator keberhasilan, serta menyusun laporan awal.

Rencana tersebut diharapkan menjadi pedoman kerja bagi seluruh instansi yang terlibat agar penanganan konflik agraria dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Dalam rapat itu, Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara Nanang Dwi Priharyadi juga menyampaikan bahwa penyelesaian terhadap 10 objek tanah yang menjadi sasaran reforma agraria harus dilakukan secara cermat.

Status hukum dan riwayat kepemilikan setiap lahan perlu diperiksa sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

Koordinasi lintas instansi melalui GTRA dinilai penting untuk mencari solusi atas persoalan pertanahan di Kabupaten Batu Bara.

Setiap keputusan harus mengikuti ketentuan hukum dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat maupun perusahaan yang terkait.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Sayed Tarmizi mengingatkan agar lahan yang masih berkonflik atau sedang menjalani proses gugatan di pengadilan ditangani secara hati-hati.

Ia menekankan perlunya mempertimbangkan status hukum lahan sebelum mengambil tindakan atau kebijakan yang berpotensi memperkeruh persoalan, terutama ketika proses hukum masih berlangsung.

GTRA sendiri menjadi wadah koordinasi untuk memfasilitasi penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan mediasi dan pencarian solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution.

Upaya tersebut tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan serta tidak tumpang tindih dengan proses hukum yang sedang berjalan.

Secara umum, reforma agraria bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, menangani konflik agraria, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi.

Program ini juga diharapkan mendukung kedaulatan pangan dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kantor Pertanahan, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, dan instansi terkait diharapkan semakin memperkuat kerja sama dalam memetakan, memverifikasi, dan menindaklanjuti persoalan agraria secara sistematis.

Dengan koordinasi yang baik dan kepastian hukum yang jelas, penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Batu Bara diharapkan dapat berjalan lebih terarah tanpa mengabaikan hak masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan.* (ad)

ASAHAN – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Asahan menyoroti pentingnya ketertiban administrasi dan kesesuaian program kerja PKK di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

Sejumlah desa masih ditemukan belum memiliki kelengkapan administrasi sesuai pedoman Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Evaluasi Program MBG, 81 SPPG Diminta Jaga Kualitas dan Keamanan Makanan

Kegiatan ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Asahan, organisasi perangkat daerah (OPD), para camat se-Kabupaten Asahan, pengurus TP PKK Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam arahannya, Yusnila menekankan bahwa tertib administrasi menjadi salah satu hal penting untuk mendukung pelaksanaan program kerja PKK.

Ia mengatakan, berdasarkan kunjungan pembinaan ke sejumlah desa dan kelurahan, masih ditemukan kekurangan yang perlu segera diperbaiki.

Di antaranya, terdapat desa yang belum memiliki buku administrasi dan papan data secara lengkap sesuai ketentuan Rakernas X PKK.

Selain itu, pelaksanaan program kerja di sejumlah desa dan kelurahan juga belum sepenuhnya mengikuti pedoman tersebut.

"Untuk itu, saya mengimbau seluruh Ketua TP PKK Kecamatan agar meningkatkan pembinaan administrasi PKK di seluruh desa dan kelurahan di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan Rakernas X Tahun 2025," tegasnya.

Menurut Yusnila, administrasi yang tertib merupakan fondasi untuk membangun tata kelola organisasi yang teratur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan pencatatan yang baik, pelaksanaan dan evaluasi 10 Program Pokok PKK diharapkan berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Bupati Asahan dalam pidato tertulis yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mohammad Azmy Ismail, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TP PKK atas kerja keras dan dukungan mereka dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan keluarga.

Apresiasi tersebut secara khusus diberikan kepada pengurus TP PKK tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan, hingga kelompok Dasawisma yang telah mempersiapkan evaluasi lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG)-PKK, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS), serta Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Asahan berharap berbagai persiapan yang telah dilakukan dapat memberikan hasil terbaik dan menghasilkan prestasi yang membanggakan.

Prestasi yang telah diraih sebelumnya juga diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada perlombaan tahun mendatang.

Bupati turut menyampaikan penghargaan kepada seluruh perangkat daerah yang berperan sebagai dewan pembina dan telah mendukung program serta kegiatan TP PKK Kabupaten Asahan.

"Rakornis ini menjadi forum untuk berdiskusi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam mendukung pelaksanaan program kerja sesuai kebutuhan masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) PKK," demikian disampaikan dalam pidato tertulis Bupati.

Melalui Rakornis tersebut, seluruh jajaran TP PKK diharapkan dapat mengevaluasi dan menyelaraskan program kerja mulai dari tingkat pusat hingga desa dan kelurahan.

Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain mendukung pemberdayaan keluarga, kegiatan PKK juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Asahan yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan melalui partisipasi aktif masyarakat.

Rakornis kemudian dilanjutkan dengan peninjauan produk One Village One Product (OVOP) yang disediakan oleh masing-masing kecamatan.

Kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk unggulan daerah. Selain itu, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan turut mengikuti kegiatan kerajinan mewarnai kain ikat.* (ad)

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperketat pengawasan terhadap pengolahan dan pendistribusian makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak memenuhi standar kualitas, kebersihan, keamanan, dan kelayakan konsumsi.

Baca Juga:

• DUGAAN SKANDAL MARK-UP MBG: SPPG Tembung 3 Belanja Bahan Baku Harian di Dua Usaha Dagang

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Asahan sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Asahan Rianto, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para asisten, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Asahan, serta seluruh SPPG di Kabupaten Asahan.

Dalam sambutannya, Taufik menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.

Dengan asupan makanan bergizi, anak-anak diharapkan dapat tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, serta berkembang menjadi generasi yang cerdas dan berkualitas.

"Program MBG ini merupakan perhatian Pemerintah kepada anak-anak kita agar mereka mendapatkan makanan bergizi. Kita berharap melalui pemenuhan gizi yang baik, anak-anak dapat tumbuh sehat, cerdas, dan menjadi generasi penerus yang mampu membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," ujar Bupati.

Taufik juga mengingatkan seluruh kepala SPPG agar melakukan pengawasan secara maksimal pada setiap tahapan pengelolaan makanan.

Mulai dari proses pengolahan hingga pendistribusian, seluruh tahapan harus berjalan sesuai ketentuan agar makanan yang diterima anak-anak tetap aman dan layak dikonsumsi.

Pemerintah Kabupaten Asahan, kata dia, akan ikut memantau langsung pelaksanaan program tersebut.

Pemerintah daerah juga membuka ruang diskusi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengevaluasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki.

"Saya nantinya akan melihat langsung pengelolaan MBG dan berdiskusi bersama untuk menjadikan program ini lebih baik ke depannya. Saya berharap seluruh SPPG menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab agar program ini berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak kita," tegasnya.

Bupati turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kepala SPPG beserta jajaran yang telah bekerja menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak di Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN Asahan, Adi Adma Arif, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 81 SPPG di Kabupaten Asahan.

Menurut dia, pelaksanaan Program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Adi menjelaskan, perkembangan pelaksanaan MBG di Kabupaten Asahan berlangsung dengan cepat.

Ke depan, pihaknya berharap jangkauan pelayanan program tersebut semakin luas sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga ke pelosok daerah.

"Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program ini. Kami juga mengingatkan seluruh SPPG agar senantiasa mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dalam pengolahan dan pemberian makanan bergizi sesuai ketentuan yang berlaku," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Asahan sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Asahan, Rianto, mengatakan jumlah dapur MBG di daerah tersebut diharapkan terus bertambah seiring dengan besarnya manfaat program bagi masyarakat.

Namun, ia menegaskan bahwa penambahan dapur harus diikuti dengan pengawasan bersama.

Pemerintah daerah, Satgas MBG, BGN, SPPG, dan pihak terkait lainnya perlu bekerja sama memastikan setiap dapur menjalankan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Sebagai Satgas MBG, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan makanan yang disajikan kepada anak-anak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Karena itu, mari kita bersama-sama mengawasi pelaksanaan program ini dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan," ujar Rianto.

Ia juga mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi dan sinergi untuk menyukseskan program strategis nasional tersebut.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dapur dan kelancaran distribusi makanan, tetapi juga komitmen bersama dalam menjaga mutu, keamanan, dan keberlanjutan pelayanan.

"Keberhasilan Program MBG di Kabupaten Asahan ada di tangan kita bersama. Mari kita jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak dan masyarakat," pungkasnya.* (ad)

MEDAN – Kualitas udara di Kota Medan memburuk akibat sebaran kabut asap lintas batas yang terbawa angin ke wilayah Sumatera Utara.

Berdasarkan data Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (AQMS) pada Rabu, 14 Oktober 2026, pukul 07.00 WIB, kualitas udara di kawasan Jalan Pinang Baris, Kecamatan Medan Sunggal, masuk kategori Tidak Sehat dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) mencapai 136.

Baca Juga:

• Gandeng Pemkab Aceh Besar, Unmuha Resmi Teken MoU, Siap Genjot SDM dan Pembangunan Daerah

Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup terus memantau perkembangan kualitas udara untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Melvi Marlabayana, mengatakan pemantauan kualitas udara terus menjadi perhatian menyusul perubahan kondisi udara akibat sebaran kabut asap dari wilayah lain di Pulau Sumatera.

Ia menjelaskan, zona biru menunjukkan kualitas udara yang masih dapat diterima bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.

Sementara itu, zona kuning menandakan kondisi udara yang dapat merugikan kesehatan.

Melvi menyebutkan, sebaran kabut asap lintas batas tersebut berasal dari wilayah lain di Pulau Sumatera yang terbawa angin.

Kondisi ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah Pulau Sumatera serta dipengaruhi faktor cuaca dan pergerakan angin.

Data AQMS pada pukul 07.00 WIB menunjukkan polutan dominan di kawasan Jalan Pinang Baris adalah PM2.5 dengan angka 136.

Selain itu, tercatat PM10 sebesar 84 dan sulfur dioksida (SO2) sebesar 58.

Adapun di kawasan Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, polutan dominan adalah PM10 dengan angka 83.

PM2.5 merupakan partikel polusi berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru.

Paparan partikel ini berisiko mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan.

Merespons kondisi tersebut, Melvi mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat udara tampak pekat atau jarak pandang menurun.

Warga juga disarankan menggunakan masker standar jika terpaksa beraktivitas di luar rumah.

Masyarakat diharapkan terus memperhatikan perkembangan informasi kualitas udara dan membatasi paparan polusi untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan selama kabut asap masih memengaruhi wilayah Medan.* (ad)

Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri Kombes Pipit Subiyanto mengatakan, penanganan perkara tersebut dilakukan bersama 10 Polda jajaran. Secara keseluruhan, terdapat 98 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla oleh korporasi, dengan luas lahan terbakar mencapai 25.600,26 hektare.

Baca Juga:

• Gelombang Desakan Karhutla Jadi Bencana Nasional Memuncak, Istana Bertahan

Pipit menambahkan, sembilan korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut seluruhnya bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.

"Kalau sementara itu dari kelapa sawit," tuturnya.

Berdasarkan data Bareskrim Polri, Polda Kalbar menangani laporan karhutla korporasi terbanyak dengan 33 laporan polisi. Selanjutnya, Polda Sumatera Selatan menangani 17 laporan dan Polda Kalteng sebanyak 14 laporan.

Polda Kalsel menangani 11 laporan, disusul Polda Kalimantan Timur dengan tujuh laporan dan Polda Riau sebanyak enam laporan.

Sementara itu, Polda Kalimantan Utara dan Polda Lampung masing-masing menangani tiga laporan. Polda Jambi menangani dua laporan, sedangkan Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Dittipidter Bareskrim Polri masing-masing menangani satu laporan.

Dari total 98 laporan polisi tersebut, penetapan sembilan korporasi sebagai tersangka sejauh ini terkonsentrasi di tiga provinsi di Kalimantan.

Pipit merinci, tujuh korporasi ditetapkan sebagai tersangka di wilayah hukum Polda Kalbar. Adapun Polda Kalteng dan Polda Kalsel masing-masing menetapkan satu korporasi sebagai tersangka.

"Sehingga di sini berjumlah total semuanya 98. Jumlah sementara saat ini yang sudah ditetapkan itu sembilan tersangka. Di mana dari Kalimantan Barat tujuh, Kalimantan Tengah satu, dan Kalimantan Selatan satu," kata Pipit.

Penanganan perkara ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada lingkungan. Meski demikian, proses hukum tetap harus membuktikan dugaan pelanggaran yang dilakukan masing-masing korporasi.

Bareskrim Polri bersama jajaran Polda masih menangani laporan-laporan tersebut sesuai proses penyelidikan dan penyidikan. Rincian dugaan pelanggaran oleh masing-masing perusahaan belum dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan tersebut.* (in/dh)

Mahfud mengungkapkan kekecewaannya melalui akun X pribadinya pada Rabu (14/10/2026). Menurutnya, dugaan korupsi di lembaga yang bertugas menangani bencana merupakan ironi yang memprihatinkan.

Baca Juga:

• Rakyat Susah Dilanda Bencana, Sestama BNPB Malah Korupsi

Dia juga menyoroti operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pihak di lingkungan BNPB.

"Bayangkan, OTT korupsi oleh KPK terjadi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," ujarnya.

Menurut Mahfud, dugaan penyelewengan dana kebencanaan menjadi persoalan serius karena anggaran tersebut semestinya digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana dan mendukung penanganan keadaan darurat.

KPK melakukan OTT di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026). Dalam operasi tersebut, sebanyak 14 orang diamankan, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan sejumlah pihak swasta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perkara tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana.

"Ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan," kata Budi di Yogyakarta, Selasa (13/10).

Dalam operasi itu, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai awal sekitar Rp 1,4 miliar serta sejumlah logam mulia berupa emas batangan dan tabungan emas. Jumlah keseluruhan emas yang diamankan masih dalam proses penghitungan.

KPK belum memerinci secara lengkap konstruksi perkara maupun pengadaan yang diduga bermasalah. Perkara tersebut juga masih harus melalui proses hukum untuk menentukan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.

Di tengah proses hukum yang berlangsung, BNPB memastikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat tetap berjalan. Lembaga tersebut juga menyatakan menghormati kewenangan KPK dan siap bersikap kooperatif dalam penanganan perkara.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menegaskan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga terdampak bencana, tidak boleh terganggu akibat kasus tersebut.

BNPB juga menyatakan siap membantu penyidik dengan menyediakan dokumen yang diperlukan dalam proses penegakan hukum.

OTT KPK di lingkungan BNPB menjadi sorotan karena dugaan perkara tersebut menyangkut pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Dana kebencanaan memiliki peran penting dalam mendukung penanganan keadaan darurat serta memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Pernyataan Mahfud pun menambah perhatian publik terhadap pentingnya pengawasan penggunaan anggaran negara, terutama dana yang diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan.* (fj/dh)

Abdul Wachid meminta aparat penegak hukum (APH) segera menuntaskan kasus tersebut. Menurutnya, dugaan penyalahgunaan kewenangan di lembaga yang bertugas menangani bencana tidak seharusnya terjadi ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

Baca Juga:

• "Rakyat Sesak Napas!" DPR Desak Pemerintah Kerahkan Kekuatan Penuh Sikat Karhutla dan Kabut Asap

"Saya minta APH segera usut tuntaskan kasus korupsinya," imbuhnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya juga menyayangkan OTT KPK tersebut. Ia menegaskan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BNPB menjadi persoalan serius yang dapat mencederai integritas dan profesionalitas lembaga penanggulangan bencana.

"Kami di Komisi VIII tentu sangat menyayangkan jika dugaan tindak pidana korupsi ini benar-benar terbukti. Hal ini jelas mencederai integritas dan profesionalitas BNPB," ujar Atalia.

Atalia secara khusus menyoroti dana siap pakai (DSP) yang diperuntukkan bagi penanganan bencana. Menurutnya, anggaran tersebut memiliki peran penting untuk mendukung keselamatan masyarakat dan memenuhi kebutuhan warga terdampak.

"Setiap rupiah dalam dana siap pakai (DSP) diperjuangkan di DPR 100% untuk menyelamatkan nyawa, menyediakan kebutuhan warga, hingga bantuan medis bagi warga terdampak bencana," tuturnya.

Ia meminta pimpinan BNPB melakukan evaluasi menyeluruh agar persoalan hukum yang sedang berjalan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Atalia mendorong BNPB memastikan seluruh kegiatan tanggap darurat tetap berjalan optimal, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), distribusi logistik, serta pelayanan kesehatan bagi warga terdampak bencana.

Menurutnya, penanganan perkara hukum harus berjalan tanpa menghambat pelayanan yang dibutuhkan masyarakat di lapangan.

"Kami mendorong pimpinan BNPB memastikan seluruh operasi tanggap darurat, penanganan karhutla, distribusi logistik, dan pelayanan kesehatan warga di lapangan tetap berjalan optimal dan tidak boleh terganggu sedikit pun akibat kasus hukum ini. Kami juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh serta audit investigatif atas tata kelola pengadaan barang dan jasa darurat," tegasnya.

Atalia juga meminta sistem pengawasan internal diperkuat, termasuk transparansi dalam penunjukan penyedia barang dan jasa atau vendor.

"Saya kira sistem pengawasan internal dan transparansi penunjukan vendor harus diperketat, agar celah diskresi di saat darurat tidak lagi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," lanjutnya.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026). Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi tersebut, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian dan sejumlah pihak dari unsur swasta.

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya sejumlah pihak yang diamankan untuk dimintai keterangan.

"Ada beberapa pihak yang sudah diamankan dan sedang diminta keterangan," kata Setyo kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).

KPK menyatakan pihak-pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam pemberitaan, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam setelah OTT untuk menentukan status hukum mereka.

OTT tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk kegiatan yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana. Dalam operasi itu, KPK juga menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta logam mulia emas yang jumlahnya masih dihitung.

Sementara itu, BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan mengingatkan agar asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi.

Juru Bicara BNPB Berton Padjaitan mengatakan lembaganya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung.

"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Berton, Selasa (13/10/2026).

Kasus tersebut kini menjadi sorotan karena berkaitan dengan dugaan korupsi di lembaga yang memiliki tugas penting dalam penanggulangan bencana. DPR meminta proses hukum diusut tuntas, sementara BNPB diharapkan tetap menjalankan pelayanan dan penanganan darurat bagi masyarakat tanpa gangguan.

Hingga ada penetapan status hukum dan hasil proses peradilan, dugaan korupsi tersebut tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah.* (d/dh)

MEDAN – Tempat belanja kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3 yang diduga melakukan mark up harga bahan baku harian secara sistematis, ternyata dilakukan di dua Usaha Dagang (UD) yang berbeda.

Kedua UD tempat belanja bahan baku kebutuhan harian SPPG Medan Tembung 3 itu adalah UD Sukses Bersama dan UD Sinar Berkat Abadi.

Baca Juga:

• SKANDAL MBG MEDAN! Data RAB vs Realisasi SPPG Tembung 3 Bocor, Dugaan Mark-Up Rp 19,3 Juta dalam 7 Hari Kerja - Beras Dimainkan Tiap Hari

Lembar Tagihan Pembayaran tersebut tampak berstempel resmi UD Sukses Bersama dan UD Sinar Berkat Abadi. Di atas stempel, tertera juga paraf dan tandatangan. Hanya saja, tidak disertai nama yang memberi paraf dan tandatangan.

Dari Lembar Tagihan Pembayaran itulah diketahui bahwa, kedua UD tersebut berada di daerah yang berbeda satu sama lain. Jaraknya juga cukup jauh. Selain itu, jarak antara SPPG Medan Tembung 3 dengan kedua UD tersebut, juga sangat jauh.

Di Lembar Tagihan Pembayaran tersebut, UD Sukses Bersamatertulis beralamat di Gang Madrasah Lk. III, Kelurahan Delitua, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang. Sedangkan UD Sinar Berkat Abadi beralamat di Jalan Teratai Pasiran Nomor 39 RT 001/RW 009, Desa/Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

SPPG Tembung 3 sendiri yang dikelola Yayasan Atifa Maju Mandiri, berada di Jalan Letda Sujono No. 74 Medan Tembung, Medan. Tentu sangat jauh dari UD Sinar Berkat Abadi yang hanya di Medan Maimun. Apalagi dengan UD Sukses Bersama di kawasan Delitua.

UD Sukses Bersama.jpeg">

Tidak diketahui secara persis apa yang menjadi penyebab SPPG Tembung 3 belanja bahan baku harian kebutuhan dapur jauh-jauh sampai ke Medan Maimun dan Delitua. Secara logika ekonomi, jarak yang jauh seperti ini akan menimbulkan cost/pembiayaan yang lebih tinggi.

Tidak diketahui secara persis, apa yang menjadi penyebab SPPG Tembung 3 belanja kebutuhan dapur di lokasi/tempat yang sangat jauh. Padahal, untuk mengurangi cost, sebetulnya SPPG Tembung 3 bisa belanja kebutuhan dapur di tempat yang lebih dekat, yakni di kawasan MMTC Jalan Pancing Medan.

DUGAAN MARK UP SISTEMATIS
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, SPPG Medan Tembung 3 diduga melakukan mark-up harga bahan baku harian kebutuhan dapur dengan jurang selisih yang fantastis dan sistematis.

Paling tidak, dugaan mark up secara sistematis ini terlihat secara jelas pada RAB dan Lembar Tagihan untuk tanggal 3 Oktober s/d 20 Oktber 2026. Total dugaan mark-up dari 21 item mencapai Rp 19.361.000.

MODUS LICIK: BERAT TURUN, HARGA NAIK GILA-GILAAN
Pada Senin, 3 Agustus 2026 misalnya menunjukkan kebobrokan dengan jelas. Dalam RAB, akuntan menetapkan ayam potong 176 Kg dengan harga Rp 5.280.000. Namun realisasi pembelian hanya 160 Kg, tapi dibayar Rp 7.360.000.

Di sini terlihat jelas, jumlah/kuantitas barang berkurang 16 Kg, tapi harga justru membengkak Rp 2.080.000.Masih di hari yang sama, jeruk 175 Kg RAB Rp 3.150.000, direalisasikan 216 Kg seharga Rp 4.968.000. Diduga mark-up Rp 1.818.000.

Lebih dahsyat lagi pada Selasa, 4 Agustus. Ikan Nila 223 Kg dengan RAB Rp 7.136.000. Tapi realisasi hanya 220 Kg dengan pembayaran membengkak menjadi Rp 9.460.000. Untuk hari ini saja, satu item saja yakni ikan, diduga di-mark-up Rp 2.324.000. Ini tertinggi dari semua item.

BERAS: LADANG CUAN HARIAN RP 200 RIBU
Yang paling menjijikkan adalah permainan beras. Hampir setiap hari, pola mark-up Rp 200.000 diduga terjadi konsisten.

Senin 3 Agustus: RAB 100 Kg Rp 1,7 juta -> realisasi 100 Kg Rp 1,9 juta (diduga mark-up Rp 200 ribu)
Selasa 4 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Rabu 5 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Kamis 6 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Jumat 7 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Rabu 19 Agustus: 103 Kg RAB Rp 1.751.000 -> realisasi Rp 1.957.000 (diduga mark-up Rp 206.000)
Kamis 20 Agustus: 107 Kg RAB Rp 1.751.000 -> realisasi Rp 2.033.000 (diduga mark-up Rp 282.000),

Jika dalam 7 hari kerja saja ada 7 kali mark-up beras, berapa miliar setahun jika 1 SPPG melayani 3.500 porsi per hari?

Berbeda lagi pada Kamis, 6 Agustus. Susu anak sekolah full cream 1.742 kotak RAB Rp 6.079.000, direalisasikan Rp 7.839.000. Diduga mark-up Rp 1.760.000.

Kejanggalan lain, Rabu 5 Agustus. Di RAB tertulis ikan gembung kuring 1.760 ekor Rp 5.280.000, tapi realisasi menjadi ikan dencis 175 Kg Rp 7.000.000. Ganti jenis, ganti satuan, didugamark-up Rp 1.720.000.

Buah semangka lebih gila. Dari 40 buah Rp 2.200.000 menjadi 200 Kg Rp 3.700.000, diduga mark-up Rp 1.500.000.

Ketika itu, ada empat point pertanyaan yang diharapkan mendapat penjelasan Faisal Lubis SH, sbb:
1. Terkait pemecatan empat orang tenaga pencuci omprengan secara tiba tiba, dengan alasan adanya temuan yangg sangat fatal. Tapi tidak dijelaskan apa bentuk temuannya.
2. Tenaga pencuci omprengan sebenarnya berjumlah 12 orang. Tapi kenapa hanya 4 yang dipecat?
3. Pemecatan tanpa permintaan klarifikasi. Tapi langsung diserahkan surat pemecatan.
4. Terkait penggunaan susu Opao di SPPG Medan Tembung 3. Padahal, susu ini tidak memenuhi standar kandungan gizi yg seharusnya 20-80 persen kandungan susunya.

PESAN DIJAWAB DARI NOMOR LAIN
Pada 5 Oktober 2026 pukul 09.56 Wib, pesan konfirmasi bitvonline.com yang dikirim kepada Faisal Lubis itu, justru dijawab melalui nomor WA 0895 4295 09***, dengan kalimat persis, sbb:

"Jangan pernah urusi dapur orang pak. Sudah sekian banyak wartawan. Jadi tidak perlu bapak minta konfirmasi sama saya. Saya harap bapak tidak hubungi saya lagi terima kasih".

Bahkan, dalam chat berikutnya, dijawab dengan kalimat: "Terserah Bapak saja. Saya tidak takut."

Karena jawabannya dikirim melalui nomor WA yang berbeda, bitvonline.com akhirnya mencoba mempertanyakan siapa pengirim pesan bernada arogan melalui nomor WA 0895 4295 09*** tersebut. Ternyata dijawab singkat dengan kalimat:"Ka. SPPG Tembung 3".

HAK JAWAB
Setelah berita SPPG Tembung 3 viral, Senin, 12 Oktober 2026, Redaksi bitvonline.com menerima Surat Hak Jawab dari Kepala SPPG Tembung 3 yang ditandatangani langsung Faisal Lubis dan Person in Charge (PIC) Yayasan Yayasan Atifa Maju Mandiri Rony Nababan.

Namun dalam surat hak jawab itu, Faisal Lubis dan Rony Nababan tidak menjelaskan terkait dugaan mark up harga bahan baku harian kebutuhan dapur yang diduga terjadi di SPPG Tembung 3.*

Asesmen ini bertujuan menggali informasi secara menyeluruh mengenai kondisi, kebutuhan, serta tingkat permasalahan yang dihadapi masing-masing narapidana. Hasil asesmen menjadi dasar dalam menentukan program rehabilitasi dan reedukasi yang tepat sasaran sesuai kebutuhan individu.

Baca Juga:

• Maksimalkan Lahan Kosong, Kalapas Labuhan Ruku Sulap Area Beranggang Jadi Lahan Produktif

Selain berfokus pada pemulihan, program ini juga mengintegrasikan pembinaan berbasis ketahanan pangan sebagai upaya meningkatkan kemandirian. Melalui pendekatan tersebut, narapidana diharapkan dapat memperoleh keterampilan produktif yang bermanfaat sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.

Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Dr. Hamdi Hasibuan, S.T., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa asesmen merupakan langkah penting untuk memastikan program rehabilitasi berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan narapidana.

Menurutnya, sinergi antara asesmen, rehabilitasi, reedukasi, dan pembinaan kemandirian berbasis ketahanan pangan menjadi bagian penting dalam membangun proses pembinaan yang lebih efektif.

Ia berharap program tersebut dapat membantu narapidana memperbaiki kualitas diri, meningkatkan keterampilan, serta menumbuhkan sikap mandiri dan produktif.

Dengan pelaksanaan asesmen yang tepat dan program pembinaan yang berkesinambungan, Lapas Labuhan Ruku berkomitmen mendukung proses pemulihan narapidana sekaligus mempersiapkan mereka agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan mampu menjalani kehidupan secara positif.* (dh)

Diskusi tersebut turut menghadirkan Kemal Pasya, pengusaha pengolahan sampah dari Serpong, Tangerang, yang menyampaikan kapasitas usahanya sekitar 20 ton per hari. Hadir pula Prof. Dr. Indira Santi Kertabudi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) serta Panca Dwikora Aba Soekarno, Pimpinan Redaksi JurnalPatroliNews.

Baca Juga:

• "Rakyat Sesak Napas!" DPR Desak Pemerintah Kerahkan Kekuatan Penuh Sikat Karhutla dan Kabut Asap

Sampah Tak Hanya Jadi Persoalan Lingkungan

Persoalan sampah di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga menyangkut keterbatasan fasilitas pengolahan, biaya pengangkutan, kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA), dan pengelolaan residu.

Keterbatasan infrastruktur membuat sejumlah daerah menghadapi tantangan dalam menangani timbulan sampah yang terus membutuhkan penanganan. Kondisi tersebut membuka peluang pengembangan teknologi dan layanan pengolahan sampah yang dapat memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai ekonomi.

Dalam diskusi bersama Rully Chairul Azwar dan Kemal Pasya, peluang usaha dibahas tidak hanya melalui penjualan mesin, tetapi juga penyewaan peralatan, layanan pengolahan, pemeliharaan, pengangkutan, dan pemanfaatan produk hasil pengolahan.

Meski demikian, kelayakan setiap model bisnis tetap bergantung pada kebutuhan daerah, karakteristik sampah, ketersediaan bahan baku, struktur biaya, dan kepastian pasar.

Teknologi Termal hingga 1.500 Derajat Celsius

Salah satu teknologi yang diperkenalkan dalam pertemuan tersebut adalah pengolahan sampah berbasis termal dengan temperatur proses yang disebut dapat mencapai sekitar 1.500 derajat Celsius.

Materi presentasi produk mencantumkan sejumlah pilihan kapasitas pengolahan, mulai dari 1 ton, 10 ton, 20 ton, 50 ton, 120 ton, hingga 240 ton per hari. Namun, kapasitas tersebut masih perlu diverifikasi melalui dokumen teknis dan pengujian operasional masing-masing model.

Teknologi termal diperkenalkan sebagai salah satu pendekatan untuk mengurangi volume sampah. Dalam diskusi, penerapannya juga dikaitkan dengan potensi pemulihan energi dan pengembangan fasilitas pengolahan di daerah.

Materi yang dipresentasikan turut mencantumkan teknologi industri Rusia. Meski begitu, identitas produsen, asal komponen, metode pemrosesan, dan bukti penerapan teknologi tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Kinerja teknologi tidak cukup dinilai hanya dari tingginya temperatur proses. Kemampuan menghasilkan energi listrik, misalnya, bergantung pada desain sistem, komposisi sampah, kadar air, nilai kalor, serta efisiensi konversi energi.

Klaim bahwa teknologi dapat beroperasi tanpa asap yang terlihat juga perlu dibuktikan melalui pengujian independen. Pengujian harus mencakup emisi gas buang, pengendalian partikulat, sistem pemurnian gas, dan pengelolaan abu maupun residu agar penerapannya memenuhi ketentuan lingkungan.

RDF Dibidik Jadi Bahan Bakar Alternatif

Selain teknologi termal, diskusi turut membahas peluang pengembangan Refuse-Derived Fuel (RDF), yakni bahan bakar alternatif yang diproduksi dari fraksi sampah tertentu melalui pemilahan dan pengolahan.

RDF berpotensi digunakan oleh industri semen untuk menggantikan sebagian bahan bakar konvensional apabila kualitasnya memenuhi spesifikasi teknis dan persyaratan lingkungan yang ditetapkan pengguna.

Pengembangan RDF dapat membuka peluang usaha bagi pengelola sampah, operator fasilitas pengolahan, penyedia jasa logistik, dan industri semen.

Namun, keberlanjutan model bisnis ini bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kualitas produk, nilai kalor, kadar air, biaya pengangkutan, ketersediaan pasokan, serta kepastian kontrak pembelian.

Pemilahan sampah juga tetap diperlukan agar material yang masih dapat digunakan kembali atau didaur ulang tidak kehilangan nilai ekonominya.

Tiga Model Bisnis Pengolahan Sampah

Dalam pembahasan tersebut, terdapat tiga model usaha yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung pengelolaan sampah.

Pertama, penjualan peralatan kepada pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, perusahaan, atau badan usaha yang ingin memiliki fasilitas pengolahan sendiri.

Kedua, penyewaan mesin bagi pihak yang membutuhkan fasilitas pengolahan tanpa harus menanggung keseluruhan investasi pembelian pada tahap awal. Model ini memerlukan pengaturan yang jelas mengenai biaya sewa, pemeliharaan, operator, ketersediaan suku cadang, dan tanggung jawab operasional.

Ketiga, penyediaan jasa pengolahan sampah berdasarkan kontrak dengan pemilik sampah atau pengelola wilayah. Tarif jasa dapat disesuaikan dengan volume dan jenis sampah, jarak pengangkutan, kebutuhan pemrosesan, serta pengelolaan residu.

Ketiga model tersebut dapat memberikan alternatif bagi daerah dengan kebutuhan dan kemampuan pembiayaan yang berbeda. Namun, perhitungan investasi harus mencakup keseluruhan biaya, mulai dari pengadaan peralatan, konsumsi energi, tenaga kerja, perawatan, pengendalian emisi, hingga penanganan residu.

Dengan demikian, harga mesin yang lebih murah belum tentu menghasilkan biaya pengolahan per ton yang paling efisien.

Kapasitas Pengolahan Harus Disesuaikan dengan Kebutuhan Daerah

Kemal Pasya menyampaikan kapasitas usaha pengolahan sampah sekitar 20 ton per hari dalam diskusi tersebut. Kapasitas itu menjadi gambaran awal untuk membahas kebutuhan pengolahan, tetapi tidak dapat langsung diterapkan secara seragam di seluruh daerah.

Setiap wilayah memiliki karakteristik sampah yang berbeda. Sampah rumah tangga dengan kadar air tinggi, sampah pasar yang didominasi bahan organik, serta sampah kering dari kawasan komersial membutuhkan pendekatan pengolahan yang berbeda pula.

Karena itu, penentuan kapasitas fasilitas perlu didasarkan pada pengukuran timbulan sampah harian, analisis komposisi, kebutuhan layanan, serta kepastian pasokan.

Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan kesiapan lahan, akses jalan, jaringan energi, ketersediaan operator, perizinan, dan sistem pengawasan lingkungan.

Sebelum diterapkan dalam skala lebih luas, teknologi yang dipilih perlu melalui uji coba terukur untuk memastikan kinerja, keselamatan, biaya operasional, dan dampak lingkungannya.

Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha

Pertemuan yang melibatkan Rully Chairul Azwar, Kemal Pasya, Prof. Dr. Indira Santi Kertabudi, dan Panca Dwikora Aba Soekarno mempertemukan perspektif politik, dunia usaha, kelembagaan, dan media dalam pembahasan peluang pengelolaan sampah.

Kolaborasi lintas sektor dinilai penting karena pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan publik dan pengawasan, sedangkan dunia usaha dapat berkontribusi melalui teknologi, investasi, serta operasional fasilitas.

Meski demikian, gagasan yang dibahas dalam pertemuan belum dapat disamakan dengan keputusan investasi atau kerja sama resmi. Penetapan mitra, lokasi fasilitas, nilai investasi, dan jadwal implementasi memerlukan konfirmasi serta dokumentasi tersendiri.

Pada akhirnya, keberhasilan teknologi pengolahan sampah perlu diukur dari jumlah sampah yang benar-benar tertangani, pengurangan residu yang masuk ke TPA, kualitas emisi, biaya pengolahan per ton, dan kepastian pasar bagi produk hasil pengolahan.

Jika terbukti layak secara teknis, ekonomis, dan lingkungan, teknologi termal serta RDF dapat menjadi pilihan yang dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Namun, penerapannya tetap harus berdasarkan kajian kelayakan dan pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.* (dh)

Mereka menilai penetapan status bencana nasional dapat memperkuat dukungan anggaran, mempercepat penanganan, dan memastikan warga terdampak mendapat perlindungan yang memadai.

Baca Juga:

• Ke Singapura di Tengah Karhutla Membara, Gubernur Kaltim Disorot Publik

"Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," ujar Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam.

Meski belum menetapkan status bencana nasional, Dudung memastikan Prabowo memerintahkan agar penanganan karhutla diselesaikan secepat mungkin.

"Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini," katanya.

DPR Desak Status Bencana Nasional

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran dapat dialokasikan secara maksimal.

"Tetapkan status bencana Karhutla sebagai bencana nasional, ini langkah yang harus ditempuh pemerintah saat ini. Agar anggaran bisa maksimal dialokasikan untuk mengatasi bencana ini," kata Daniel, Selasa (13/10/2026).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran, terutama di kawasan lahan gambut yang kering hingga lapisan dalam.

Daniel mengakui pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pemadaman melalui jalur darat, water bombing, hingga modifikasi cuaca. Namun, ia menilai lemahnya mitigasi sebelum kebakaran terjadi turut memperberat penanganan tahun ini.

"Pemerintah pusat dan daerah kita akui sudah melakukan upaya yang baik, tapi kali ini (tahun ini) sangat berat karena mitigasi antisipasi yang lemah sebelum kejadian," ujarnya.

Daniel juga meminta pemerintah memastikan masyarakat terdampak, khususnya yang tinggal di wilayah pedalaman, memperoleh bantuan kesehatan dan kebutuhan pokok. Bantuan yang dibutuhkan antara lain masker, oksigen, vitamin, air bersih, dan pangan.

Menurutnya, keselamatan masyarakat Kalimantan, Sumatera, dan wilayah lain yang terdampak harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla.

GNB Sebut 12,5 Juta Penduduk Terdampak

Desakan penetapan status bencana nasional juga disampaikan Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Organisasi tersebut menilai pemerintah perlu memprioritaskan perlindungan serta pemenuhan hak dasar masyarakat yang terdampak kebakaran dan kabut asap.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dikutip GNB, sebanyak 12.517.488 penduduk di Kalimantan dan Sumatera terdampak karhutla.

Sementara itu, data Kementerian Kehutanan per 11 Oktober 2026 mencatat 11.772 titik panas di sejumlah wilayah Indonesia.

GNB menyoroti dampak karhutla yang tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat. Sejumlah warga dilaporkan meninggal dunia, jatuh sakit, dan menjalani perawatan di fasilitas kesehatan. Ratusan ribu orang juga dilaporkan mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, gangguan paru, dan iritasi mata.

"Kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga negara haruslah menjadi landasan pijak sekaligus orientasi utama dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia," ujar GNB dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).

GNB meminta pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

Selain itu, organisasi tersebut mendesak pemerintah memperbaiki komunikasi publik dan tidak hanya menyalahkan faktor alam tanpa menjelaskan persoalan pembukaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran.

GNB juga meminta penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, termasuk korporasi yang memiliki kewajiban mencegah kebakaran dan menjaga lingkungan.

Puan Maharani Minta Warga Tetap Dilindungi

Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyoroti dampak karhutla yang masih dirasakan masyarakat. Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan warga memperoleh perlindungan selama kebakaran berlangsung.

"Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial," ujar Puan dalam keterangan resminya, Selasa (13/10/2026).

Menurut Puan, karhutla berkepanjangan turut mengganggu pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Ia meminta pemerintah pusat dan daerah menyelaraskan upaya pemadaman dengan perlindungan warga, termasuk keluarga yang kehilangan penghasilan atau kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Puan juga mengingatkan agar bantuan tidak dikurangi hanya karena kondisi udara dianggap mulai membaik. Pemerintah, kata dia, perlu mempertimbangkan pemulihan nyata yang dialami masyarakat sebelum menghentikan dukungan.

"Keputusan mengurangi dukungan juga harus mempertimbangkan pemulihan yang benar-benar telah dialami masyarakat," ucapnya.

Pakar Usul Anggaran Prioritas Dialihkan

Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah, menyarankan pemerintah mempertimbangkan pengalihan sebagian anggaran program prioritas untuk mempercepat penanganan karhutla.

Menurut Lina, kebakaran yang berlangsung selama berbulan-bulan dan meluas hingga sejumlah wilayah di Sumatera memerlukan penanganan segera.

"Itu seperti kasus Covid-19, ini kan bencana, kan bisa diambil (anggaran) prioritasnya dari yang lain-lain," kata Lina kepada Kompas.com melalui telepon, Selasa (13/10/2026).

Ia menilai anggaran perjalanan dinas dapat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk dialihkan, mengingat sejumlah rapat pemerintahan dapat dilaksanakan secara daring.

Sementara itu, GNB meminta pemerintah membuka akses bagi negara sahabat dan lembaga bantuan internasional yang ingin membantu penanganan karhutla, sekaligus menjaga hubungan dengan negara tetangga yang terdampak asap.

DPD RI Dorong Bantuan Negara Sahabat

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin juga meminta pemerintah mempertimbangkan tawaran bantuan dari negara sahabat untuk mengatasi karhutla.

Menurut Sultan, penanganan kebakaran membutuhkan dukungan teknologi yang tepat dan cepat, terutama karena titik api masih ditemukan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

"Bagi kami, Karhutla juga merupakan bencana iklim akibat peningkatan suhu bumi atau El Nino. Oleh karena itu, dalam penanganannya dibutuhkan pendekatan teknologi yang presisi dan cepat," ujar Sultan, Selasa (13/10/2026).

Ia menegaskan, Indonesia dapat menerima bantuan dari negara sahabat, terutama anggota ASEAN, tanpa harus menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

"Kita pernah menerima bantuan penanganan Karhutla dari Jepang. Hanya saja saat ini Pemerintah sedang mengerahkan semua kekuatan Nasional yang ada dengan skala penuh," katanya.

Di sisi lain, Dudung menyatakan pemerintah belum membahas tawaran bantuan dari negara lain ketika ditanya mengenai kemungkinan kerja sama tersebut.

Luas Karhutla Tersisa 639,23 Hektare

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto melaporkan kepada Prabowo bahwa luas lahan karhutla yang masih ditangani mencapai 639,23 hektare per Senin (12/10/2026).

Enam provinsi menjadi prioritas penanganan, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.

Menurut Suharyanto, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih menghadapi kondisi cukup berat. Kabut asap tebal juga menghambat operasi pemadaman melalui udara akibat jarak pandang yang rendah.

Prabowo mengaku semula memperkirakan lahan yang masih terbakar mencapai puluhan hingga ratusan ribu hektare. Namun, setelah menerima laporan BNPB, ia mengetahui luas yang masih ditangani telah menurun.

"Tadinya saya mengira masih ratusan ribu, masih puluhan ribu, ternyata sudah jauh ya," kata Prabowo.

Meski pemerintah mengklaim masih mampu menangani karhutla dan belum menetapkan status bencana nasional, desakan dari DPR, organisasi masyarakat, dan sejumlah pihak menunjukkan perhatian terhadap dampak kebakaran yang meluas.

Perdebatan mengenai status bencana nasional kini berpusat pada kebutuhan memperkuat pemadaman, menyediakan bantuan kesehatan, memastikan anggaran memadai, serta melindungi masyarakat terdampak. Pemerintah masih menegaskan penanganan dilakukan dengan mengerahkan sumber daya nasional yang tersedia.* (k/dh)

Permintaan tersebut disampaikan Febrie saat membacakan nota perlawanan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

Baca Juga:

• Bikin Geleng Kepala, Ini Rangkaian Dakwaan terhadap Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

"(Memohon agar hakim) menerima seluruh dalil-dalil dalam nota perlawanan Terdakwa dan advokat, menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat, menyatakan untuk itu surat dakwaan Penuntut Umum harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima," ujar Febrie.

Ia juga meminta agar berkas perkara dan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum serta dirinya segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan atas nota perlawanan dibacakan.

Dalam nota perlawanannya, Febrie mengungkit perjalanan kariernya selama sekitar 30 tahun di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia menyatakan tidak pernah meminta jabatan selama berkarier sebagai jaksa dan mengaku tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Febrie juga menyinggung sejumlah perkara besar yang pernah ditanganinya ketika menjabat di Kejagung. Perkara-perkara tersebut antara lain dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, tata niaga komoditas timah, fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO, PT Duta Palma Group, pengadaan pesawat Garuda Indonesia, serta penyediaan BTS 4G BAKTI Kominfo.

Selain itu, ia menyebut perkara importasi tekstil, importasi garam industri, serta dugaan korupsi terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional.

Febrie menggunakan rekam jejak penanganan perkara tersebut untuk mempertanyakan tuduhan yang kini dihadapinya.

"Saya hanya memohon agar dipertimbangkan pula beberapa jabatan strategis yang sudah saya tempuh dengan baik dan penyelesaian penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi skala besar yang telah inkrah. Dan semuanya tidak ada masalah. Dan apa mungkin menjelang pensiun saya melakukan korupsi dan pencucian uang?" ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan argumentasi Febrie dalam membela diri di persidangan. Penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan bukti dan fakta hukum yang diperiksa.

Febrie juga mempersoalkan dakwaan yang menyebut dirinya melakukan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian senilai Rp55 miliar melalui Ferry Yanto Hongkiriwang.

Menurut Febrie, peran Ferry dalam dakwaan perlu dijelaskan secara terang. Ia menilai terdapat persoalan karena Ferry disebut memiliki peran aktif dalam rangkaian perbuatan yang didakwakan, tetapi tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut.

"Status Ferry Yanto Hongkiriwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut, namun tidak menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga hal ini menjadi kurang pihak," ujarnya.

Febrie turut mempertanyakan uraian dalam dakwaan TPPU, termasuk perbedaan waktu dan satuan yang menurutnya tidak menjelaskan secara terperinci keterlibatannya.

Ia juga membantah pernah meminta bertemu dengan pihak-pihak yang sedang berperkara.

"Saya menegaskan bahwa saya tidak pernah meminta untuk bertemu dengan pihak mana pun yang sedang beperkara. Saya juga ingin menegaskan bahwa komitmen saya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berubah," kata Febrie.

Ia menduga namanya dimanfaatkan oleh rekannya untuk melakukan pemerasan. Namun, hal tersebut merupakan klaim pembelaan Febrie yang masih harus diuji dalam proses persidangan.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Febrie melakukan pemerasan terhadap Tan Kian sebesar Rp55 miliar melalui Ferry Yanto Hongkiriwang.

Febrie bersama sejumlah pihak lainnya juga didakwa melakukan TPPU dengan nilai total Rp346.743.821.282 atau sekitar Rp346,7 miliar, serta USD440.990 atau sekitar USD441 ribu.

Dakwaan tersebut menjadi dasar perkara yang kini diperiksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sementara itu, Febrie melalui nota perlawanan meminta hakim menilai surat dakwaan tidak memenuhi syarat karena dianggap tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat.

Nota perlawanan atau eksepsi merupakan upaya terdakwa untuk mempersoalkan aspek formal maupun hukum dari dakwaan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku.

Febrie menyatakan siap kembali menjalankan pengabdian apabila majelis hakim nantinya menyatakan dirinya tidak terbukti bersalah dan membebaskannya.

"Apabila Majelis Hakim pada akhirnya menyatakan saya tidak terbukti bersalah dan membebaskan saya, saya siap kembali melanjutkan pengabdian," ujarnya.

Permintaan pembatalan dakwaan dan pembebasan dari tahanan tersebut kini menunggu penilaian majelis hakim. Adapun dugaan pemerasan dan TPPU yang didakwakan kepada Febrie masih merupakan perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan.* (k/dh)

Penandatanganan MoU dengan Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris atau Syech Muharram berlangsung di Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Selasa (13/10/2026).

Baca Juga:

• Ke Singapura di Tengah Karhutla Membara, Gubernur Kaltim Disorot Publik

Menurut Mimiasri, kerja sama tersebut menjadi langkah untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pembangunan daerah.

Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, menyambut baik kemitraan tersebut. Ia berharap kerja sama Unmuha dan Pemkab Aceh Besar dapat menghasilkan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyambut baik kerja sama dengan Unmuha. Kami berharap kemitraan ini dapat memperkuat kolaborasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh Besar," ujarnya.

Proses penandatanganan MoU antara Unmuha dan Pemkab Aceh Besar dilaksanakan secara host-to-host atau melalui penandatanganan oleh masing-masing pihak di tempat berbeda.

Rektor Unmuha, Dr. Aslam Nur, M.A., terlebih dahulu menandatangani dokumen kerja sama di kampus Unmuha pada Senin (12/10/2026). Selanjutnya, Bupati Aceh Besar menandatangani dokumen tersebut di Kantor Bupati Aceh Besar pada Selasa (13/10/2026).

Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi pra-MoU yang berlangsung pada Rabu (26/8/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Rektor I Unmuha, Dr. Nuzulman, S.E., M.Si., bersama jajaran Pemkab Aceh Besar.

Dalam audiensi tersebut, turut hadir Asisten I Farhan, AP, Asisten III Abdullah, S.Sos., Kepala Bagian Hukum Sekdakab Aceh Besar Rafzan, S.H., M.M., serta Kepala Bagian Pemerintahan Rahmadanati, S.Sos., M.M.

Kegiatan penandatanganan MoU turut dihadiri Kepala Bagian Hukum Pemkab Aceh Besar Rafzan Amin, S.H., M.M., Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerja Sama Unmuha Dr. Febyolla Presilawati, S.E., M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Unmuha Dr. Marlizar, S.E., M.M., serta Dr. Surna Lastri dari tim dosen peneliti Program Magister Manajemen Unmuha.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pertukaran cendera mata sebagai simbol penghargaan dan komitmen untuk mempererat hubungan kelembagaan kedua pihak.

Melalui kerja sama tersebut, Unmuha dan Pemkab Aceh Besar diharapkan dapat mengembangkan berbagai program berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kolaborasi ini juga diharapkan mendukung pengembangan SDM dan pembangunan daerah sehingga manfaat kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh Besar.* (dh)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Ririn Sari Dewi, mengatakan keberangkatan Rudy dilakukan sesuai jadwal pemeriksaan kesehatannya.

Baca Juga:

• "Rakyat Sesak Napas!" DPR Desak Pemerintah Kerahkan Kekuatan Penuh Sikat Karhutla dan Kabut Asap

Foto Rudy saat berada di Singapura sebelumnya beredar di media sosial dan memicu perbincangan. Keberangkatan tersebut menjadi perhatian lantaran terjadi ketika persoalan karhutla dan kondisi ekonomi masyarakat Kaltim tengah disorot.

Pemprov Sebut Izin Berobat Sudah Diajukan

Ririn menjelaskan, terkait izin untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di luar negeri, Rudy telah memperoleh persetujuan secara lisan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sementara itu, permohonan izin tertulis disebut telah diajukan secara paralel.

Penjelasan tersebut disampaikan untuk merespons pertanyaan publik mengenai keberangkatan Gubernur Kaltim ke Singapura di tengah situasi yang menjadi perhatian masyarakat.

Keberangkatan Rudy Jadi Sorotan di Tengah Karhutla

Polemik keberangkatan Rudy juga mencuat setelah muncul laporan mengenai kendala yang dialami sejumlah jurnalis saat berupaya meminta keterangan kepada gubernur. Awak media disebut mengalami hambatan ketika hendak melakukan wawancara karena dihalangi petugas pengawal dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Situasi itu menambah perhatian publik terhadap keberangkatan Rudy, terutama karena masyarakat tengah menyoroti penanganan karhutla di Kaltim.

Meski demikian, Pemprov Kaltim melalui Diskominfo telah memberikan penjelasan bahwa perjalanan tersebut bertujuan untuk pemeriksaan kesehatan rutin.

Keterangan mengenai keberangkatan dan proses perizinan itu menjadi bagian dari klarifikasi pemerintah daerah atas polemik yang berkembang. Sementara itu, penanganan karhutla tetap menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian masyarakat di Kalimantan Timur.* (oz/dh)

Kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah sebaran kabut asap yang terdeteksi di seluruh wilayah Sumut. Tingginya konsentrasi partikel halus PM2.5 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas udara di sejumlah daerah.

Baca Juga:

• BMKG Catat Sebaran Asap di Seluruh Wilayah Sumut, Jarak Pandang Anjlok dan Udara Tak Sehat

Daftar Kualitas Udara di Sumut Hari Ini

Selain Medan dan Pematangsiantar, sejumlah wilayah lain di Sumatera Utara memiliki indeks kualitas udara dalam kategori sedang.

Berikut rincian data AQI dan konsentrasi PM2.5 di sejumlah wilayah Sumut pada Rabu (14/10/2026), berdasarkan data IQAir:

- Kota Medan: AQI 167, kategori tidak sehat; PM2.5 sebesar 78,3 µg/m³.

- Sunggal: AQI 93, kategori sedang; PM2.5 sebesar 31,6 µg/m³.

- Belawan: AQI 92, kategori sedang; PM2.5 sebesar 31,3 µg/m³.

- Berastagi: AQI 94, kategori sedang; PM2.5 sebesar 32,4 µg/m³.

- Lubuk Pakam: AQI 98, kategori sedang; PM2.5 sebesar 34,3 µg/m³.

- Binjai: AQI 90, kategori sedang; PM2.5 sebesar 30,2 µg/m³.

- Pematangsiantar: AQI 107, kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif berdasarkan rentang skala yang dicantumkan sumber; PM2.5 sebesar 38 µg/m³.

- Deli Tua: AQI 95, kategori sedang; PM2.5 sebesar 32,5 µg/m³.

Data tersebut menunjukkan Medan memiliki angka AQI dan konsentrasi PM2.5 tertinggi di antara wilayah yang tercantum. Sementara itu, Pematangsiantar berada pada tingkat yang perlu diwaspadai, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sensitif terhadap polusi udara.

Apa Itu PM2.5 dan Mengapa Perlu Diwaspadai?

PM2.5 merupakan partikel polutan udara berdiameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil. Ukurannya sangat halus, bahkan sekitar 30 kali lebih kecil daripada diameter sehelai rambut manusia.

Karena ukurannya, partikel ini dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan sebagian dapat mencapai aliran darah. Paparan PM2.5 dalam konsentrasi tinggi dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama pada kelompok rentan.

Anak-anak, lanjut usia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi kualitas udara ketika konsentrasi partikel halus meningkat.

Dalam skala AQI yang dicantumkan sumber, indeks 0–50 masuk kategori baik, 51–100 sedang, 101–150 tidak sehat bagi kelompok sensitif, dan 151–200 tidak sehat. Adapun indeks 201–300 dikategorikan sangat tidak sehat, sedangkan 301–500 masuk kategori berbahaya.

Kabut Asap Terdeteksi di Seluruh Sumut

Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I melaporkan sebaran asap terdeteksi di seluruh wilayah Sumatera Utara berdasarkan pantauan citra pada Rabu (14/10/2026) pukul 08.00 WIB.

Kepala BBMKG Wilayah I, Hendro Nugroho, menyebut hasil pemantauan citra satelit pada Selasa (13/10/2026) tidak menunjukkan adanya titik panas atau hotspot di wilayah Sumut. Meski demikian, jarak pandang di sejumlah lokasi tetap mengalami penurunan.

Berdasarkan pengamatan Stasiun Meteorologi Aek Godang dan Stasiun Meteorologi Silangit pada pukul 10.00 WIB, jarak pandang berkisar antara 1 hingga 4 kilometer.

BMKG belum menjelaskan asal sebaran asap yang terdeteksi di wilayah Sumut tersebut.

Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara berkabut atau kualitas udara memburuk. Jika harus beraktivitas di luar rumah, penggunaan masker yang sesuai juga disarankan.

Data indeks kualitas udara dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi dan konsentrasi PM2.5 di atmosfer. Karena itu, masyarakat perlu terus memantau pembaruan kualitas udara dan informasi resmi dari instansi terkait.* (tm/dh)

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I, Hendro Nugroho, mengatakan pantauan citra sebaran asap menunjukkan asap terdeteksi di seluruh Sumut pada Rabu pagi.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,25 Persen pada 14 Oktober 2026, Ini Daftar Saham LQ45 yang Naik

Meski demikian, hasil pemantauan citra satelit pada Selasa (13/10/2026) tidak menunjukkan adanya titik panas atau hotspot di wilayah Sumut.

Hendro menjelaskan, meskipun tidak terdeteksi titik panas pada pemantauan tersebut, jarak pandang di sejumlah wilayah Sumut tetap mengalami penurunan.

Berdasarkan pengamatan Stasiun Meteorologi Aek Godang dan Stasiun Meteorologi Silangit pada pukul 10.00 WIB, jarak pandang berkisar antara 1 hingga 4 kilometer.

Kondisi tersebut perlu diwaspadai, terutama oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun pengguna jalan yang membutuhkan jarak pandang memadai.

Selain mengganggu jarak pandang, sebaran asap juga berdampak terhadap kualitas udara. Hasil pemantauan menunjukkan konsentrasi partikel halus PM2.5 berada pada kategori sedang hingga tidak sehat.

PM2.5 merupakan partikel polutan berukuran sangat kecil yang dapat masuk ke saluran pernapasan ketika terhirup. Paparan partikel tersebut perlu diwaspadai, terutama oleh anak-anak, lansia, dan masyarakat yang rentan mengalami gangguan pernapasan.

BMKG pun mengimbau masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak kabut atau asap untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya ketika udara berkabut atau jarak pandang menurun.

"Apabila memerlukan kegiatan di luar ruangan sebaiknya menggunakan masker yang sesuai," ujar Hendro.

Masyarakat juga diharapkan memperhatikan kondisi lingkungan dan informasi kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah.

BMKG mengingatkan bahwa tidak ditemukannya titik panas dalam pemantauan satelit pada Selasa bukan berarti sebaran asap telah hilang. Berdasarkan pantauan pada Rabu pagi, asap masih terdeteksi di seluruh wilayah Sumatera Utara.* (ds/dh)