Dua kader tersebut adalah Rikky Fermana dari DPD PJS Bangka Belitung yang dipercaya menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PJS, serta Sofian dari DPD PJS Sumatera Utara yang ditunjuk sebagai Bendahara Umum DPP PJS.

Baca Juga:

• BNPB Percepat Penanganan Banjir Tapanuli Tengah, Fokus Perbaikan Tanggul dan Normalisasi Sungai

Menurut Agus Eko, penunjukan Rikky Fermana dan Sofian merupakan keputusan yang tepat karena keduanya memiliki rekam jejak panjang dalam membesarkan organisasi, disertai dedikasi dan loyalitas yang tinggi.

"Jejak pengabdian Bang Rikky Fermana dan Bang Sofian untuk organisasi sudah tidak diragukan lagi. Mereka telah membuktikan komitmen, loyalitas, serta kerja nyata dalam setiap perjalanan PJS. Kami mengapresiasi Ketua Umum PJS hasil MUNAS III yang telah memberikan kepercayaan kepada keduanya untuk memperkuat kepengurusan di tingkat pusat," ujar Agus Eko.

Agus Eko optimistis kehadiran Rikky Fermana sebagai Sekretaris Jenderal dan Sofian sebagai Bendahara Umum akan membawa organisasi semakin solid.

Menurutnya, kedua kader tersebut memiliki kemampuan membangun komunikasi, memperkuat koordinasi antarpengurus, serta meningkatkan sinergi organisasi dengan berbagai mitra strategis di tingkat nasional.

Ia juga menilai terpilihnya Rikky Fermana menjadi salah satu pimpinan DPP PJS merupakan kebanggaan bagi keluarga besar PJS Bangka Belitung.

Selama memimpin organisasi di tingkat daerah, Rikky dinilai mampu menjaga kekompakan organisasi dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh anggota.

"Di Bangka Belitung, Bang Rikky telah membuktikan bahwa kepemimpinan dibangun melalui dedikasi, loyalitas, kebersamaan, dan kebijaksanaan. Beliau mampu merangkul seluruh anggota, menjaga soliditas organisasi, serta menciptakan suasana yang harmonis. Itulah modal besar untuk membawa PJS semakin maju di tingkat nasional," katanya.

Dalam kesempatan itu, Agus Eko juga mengajak seluruh kader Pro Jurnalismedia Siber di berbagai daerah menjadikan hasil Munas III sebagai momentum mempererat persatuan dan memperkuat organisasi.

Menurutnya, keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh kepengurusan, tetapi juga oleh soliditas seluruh anggotanya.

"Organisasi yang besar lahir dari kebersamaan, bukan dari perbedaan. Mari kita satukan langkah, saling menguatkan, menjaga solidaritas, dan mendukung kepengurusan baru agar PJS terus tumbuh menjadi organisasi pers yang profesional, bermartabat, dan semakin diperhitungkan di tingkat nasional. Dengan semangat persatuan, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk kita hadapi bersama," tutup Agus Eko.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru hasil Munas III, diharapkan Pro Jurnalismedia Siber semakin memperkuat perannya sebagai organisasi pers yang profesional serta mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan dunia jurnalistik di Indonesia.* (ad)

TAPTENG – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendampingi penanganan darurat banjir yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Penanganan difokuskan pada penyelamatan warga, pemenuhan kebutuhan pengungsi, pembersihan permukiman, perbaikan tanggul yang jebol, serta normalisasi sungai untuk mencegah banjir kembali terjadi.

Baca Juga:

• Tak Sekadar Bangun Rumah, 46.521 Huntap Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Ketinggian air berkisar antara 30 sentimeter hingga satu meter dan melanda Kecamatan Tukka, Badiri, serta Pinangsori.

Berdasarkan laporan perkembangan hingga Selasa, 21 Juli 2026, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Sementara itu, pendataan kerusakan dan kerugian material masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama tim terkait.

Di Kecamatan Tukka, banjir berdampak pada Kelurahan Sipange, Bonalumban, dan Hutanabolon.

Meluapnya Sungai Aek Sagala dan Aek Harse mengakibatkan beberapa titik tanggul rusak sehingga air masuk ke jalan dan permukiman warga.

Setelah banjir surut, rumah-rumah warga masih dipenuhi endapan lumpur.

Masyarakat bersama pemerintah bergotong royong membersihkan rumah dan lingkungan agar aktivitas dapat kembali berjalan.

Banjir juga merendam Lingkungan I Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, setelah Sungai Lopian meluap melewati tanggul.

Sementara itu, banjir di Lingkungan III Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, telah surut.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap melakukan pemantauan mengingat kondisi cuaca masih berpotensi memicu kenaikan debit sungai.

"Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengimbau warga yang masih berada di rumah agar segera mengungsi dan menyiapkan satu unit perahu fiber untuk mendukung evakuasi dan penyelamatan," tulis laporan tim yang dipimpin Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB Nelwan Harahap.

Penanganan pengungsi dipusatkan di sejumlah lokasi, salah satunya di HKBP Sipange yang dilengkapi dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan para pengungsi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga telah menyalurkan berbagai bantuan, di antaranya:

- 170 paket sembako
- 100 selimut
- 100 matras
- Perlengkapan kebersihan
- Peralatan mandi
- Minyak goreng
- Popok untuk anak-anak dan orang dewasa

Bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.

BNPB bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum telah menggelar rapat koordinasi sekaligus meninjau langsung tanggul yang jebol dan lokasi hunian sementara mandiri di Hutanabolon.

Pemerintah daerah juga terus melakukan asesmen terhadap kerusakan infrastruktur sebagai dasar penyusunan langkah penanganan lanjutan.

Saat ini, perbaikan empat titik tanggul yang jebol di Hutanabolon sedang berlangsung sepanjang sekitar satu kilometer.

Pemerintah menargetkan pekerjaan di bagian hulu selesai dalam waktu satu pekan.

Selain itu, normalisasi Sungai Silaga-laga juga tengah dikerjakan dengan dukungan tiga unit ekskavator yang berasal dari pihak swasta, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pekerjaan pemulihan juga dilakukan di ruas Jalan Sipange–KM 14 menggunakan alat berat milik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional guna mempercepat akses transportasi masyarakat serta distribusi logistik ke wilayah terdampak.

Untuk mempercepat penanganan, BNPB akan menambah sejumlah alat berat dalam proses normalisasi sungai dan penguatan tanggul.

"BNPB akan membantu normalisasi sungai dan perkuatan tebing melalui dukungan dua unit ekskavator, satu ekskavator mini, dua ekskavator lengan panjang, dua dump truck, serta 5.000 jumbo bag untuk penanganan tanggul sepanjang 400 meter di Sipange," tulis laporan tim yang dipimpin Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB Nelwan Harahap.

Pemerintah berharap percepatan penanganan ini dapat mengurangi risiko banjir susulan sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah.* (ad)

JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) menargetkan pembangunan puluhan ribu hunian tetap (huntap) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi di daerah.

Melalui proyek pembangunan berskala besar tersebut, pemerintah berharap tercipta lapangan kerja baru, meningkatnya permintaan bahan bangunan lokal, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.

Baca Juga:

• Pemerintah Aceh Usul Bentuk Badan Jaminan Kesehatan Sendiri agar Tak Lagi Bergantung pada BPJS, Ini Alasannya

Berdasarkan pendataan sementara by name by address (BNBA), tercatat sebanyak 33.929 keluarga menjadi calon penerima bantuan.

Rinciannya terdiri dari 8.714 keluarga untuk skema insitu, 8.627 keluarga melalui skema eksitu mandiri, serta 16.588 keluarga dalam skema eksitu komunal.

Pembangunan huntap dengan skema insitu dan eksitu mandiri ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sementara pembangunan huntap eksitu komunal menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama pemerintah daerah dan sejumlah mitra.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan proyek pembangunan huntap harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Pemerintah, kata dia, mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, termasuk material bangunan yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, selama memenuhi standar mutu dan ketentuan pengadaan.

"Kalau barang-barangnya bisa berasal dari Aceh, Sumatera Utara, atau Sumatera Barat, usahakan digunakan selama memenuhi aturan dan kualitas. Jangan ragu-ragu, supaya ekonomi rakyat juga bisa bergerak," ujarnya dalam Rapat Koordinasi di Posko Nasional Satgas PRR, Selasa (21/7/2026).

Dalam pembangunan huntap, pemerintah akan memanfaatkan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dikembangkan Kementerian Pekerjaan Umum serta Bata Interlock Presisi (BIP) yang dikembangkan Semen Indonesia Group.

RISHA merupakan teknologi konstruksi modular menggunakan komponen beton pracetak yang dirakit dengan sistem bongkar pasang sehingga proses pembangunan rumah menjadi lebih cepat.

Sementara Bata Interlock Presisi menggunakan bata dengan ukuran presisi yang saling mengunci sehingga pemasangan lebih mudah, efisien, dan tetap memenuhi standar ketahanan bangunan.

Kedua teknologi tersebut sebelumnya telah digunakan dalam berbagai program pembangunan rumah pascabencana di Indonesia.

Menurut Maruarar, penggunaan teknologi konstruksi cepat yang dipadukan dengan produk dalam negeri akan mempercepat penyelesaian pembangunan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Saat ini Kementerian PKP telah menyiapkan sejumlah paket tender pembangunan huntap yang ditargetkan mulai memasuki tahap konstruksi pada September 2026.

Untuk pembangunan huntap eksitu komunal tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 7.952 unit.

Lahan pembangunan telah dipetakan di 54 lokasi dengan luas total 198,21 hektare dan kapasitas mencapai 7.973 unit.

Rinciannya meliputi:

- Aceh: 6.220 unit di 45 lokasi.
- Sumatera Utara: 919 unit di 4 lokasi.
- Sumatera Barat: 813 unit di 5 lokasi.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan penggunaan teknologi RISHA dan Bata Interlock Presisi diyakini mampu mempercepat pembangunan selama lahan dan infrastruktur pendukung telah tersedia.

Ia menegaskan seluruh pembangunan hunian tetap yang masuk dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ditargetkan selesai paling lambat pada 2027.

"Yang belum terlaksana (pembangunan huntap) diprogramkan tahun ini, paling lambat tahun depan. (Hal ini) untuk kepastian masyarakat supaya tidak terlalu lama di huntara (hunian sementara)," kata Tito.

Pemerintah berharap percepatan pembangunan hunian tetap tidak hanya memberikan kepastian tempat tinggal bagi penyintas bencana, tetapi juga menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.* (ad)

BANDA ACEH – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyerap aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan, Rabu, 22 Juli 2026.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh itu, Pemerintah Aceh mengusulkan adanya regulasi baru yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk badan jaminan kesehatan sendiri.

Baca Juga:

• Kisah Inspiratif Muhammad Maulana, Putra Ketua PWM Aceh yang Lulus S2 UGM Cumlaude

Menurut dia, langkah itu diperlukan agar pengelolaan anggaran kesehatan di daerah menjadi lebih efisien, terutama di tengah menurunnya kemampuan fiskal Pemerintah Aceh.

Nasir menjelaskan, Pemerintah Aceh pada tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp550 miliar untuk pembiayaan BPJS Kesehatan.

Nilai tersebut dinilai cukup besar di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan.

"Kami berharap ada skema dari pemerintah pusat untuk membantu Aceh. Sejak 2010, sekitar Rp9 triliun sudah digelontorkan untuk jaminan kesehatan," kata Nasir.

Ia berharap pemerintah pusat dapat melakukan perubahan regulasi dalam sistem jaminan kesehatan nasional sehingga pengelolaan tidak sepenuhnya bergantung pada BPJS Kesehatan.

Dengan adanya aturan baru, pemerintah provinsi dinilai dapat membentuk badan jaminan kesehatan sendiri.

"Kalau ada regulasi baru, provinsi bisa membentuk badan jaminan kesehatan sendiri sehingga anggaran yang selama ini dikeluarkan bisa lebih hemat dan sebagian dapat dialihkan untuk pembangunan sektor lainnya," ujarnya.

Selain Sekda Aceh, paparan dalam pertemuan itu juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, serta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA).

Mereka memaparkan berbagai capaian sekaligus tantangan di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Muhammad Yahya Zaini.

Hadir pula sejumlah mitra kerja Komisi IX di Aceh, di antaranya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Gizi Nasional (BGN), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Masing-masing lembaga memaparkan program yang telah dijalankan di Aceh beserta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Muhammad Yahya Zaini mengatakan kunjungan kerja ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh.

"Kami ingin mengetahui bagaimana pelayanan Pemerintah Aceh, khususnya di bidang kesehatan dan tenaga kerja," ujar Yahya.

Dalam kesempatan itu, Yahya mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh yang tetap memprioritaskan pelayanan kesehatan meski dana transfer ke daerah (TKD) mengalami penurunan.

Namun, menurutnya masih ada sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama.

Beberapa di antaranya adalah angka kematian bayi yang masih berada di atas target, belum optimalnya pemanfaatan rumah sakit regional, serta perlunya penguatan program percepatan penurunan stunting.

Komisi IX DPR RI juga mendorong Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan sesuai kemampuan pemerintah pusat agar fungsi rumah sakit regional di Aceh semakin optimal.

Selain itu, persoalan cakupan imunisasi turut menjadi perhatian.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, sebanyak 93,5 persen kasus campak di Aceh terjadi pada anak yang belum menerima imunisasi campak.

"Ini patut menjadi perhatian Kementerian Kesehatan dan semua pihak," kata Yahya.

Tak hanya itu, cakupan imunisasi rubella di Aceh juga masih berada di bawah target nasional. Saat ini cakupannya baru mencapai 39,9 persen.

Di bidang ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Aceh menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Yahya, seluruh masukan yang diperoleh dalam kunjungan kerja ini akan menjadi bahan pembahasan di tingkat pusat untuk memperkuat kebijakan di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.

"Melalui kunjungan ini kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih utuh terkait persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh sehingga menjadi bahan bagi kami dalam merumuskan dukungan kebijakan di tingkat pusat," pungkasnya.* (ad)

YOGYAKARTA – Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan.

Muhammad Maulana, putra Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. Malik Musa, SH, MH, resmi menyandang gelar Magister (S2) dari Universitas Gadjah Mada (UGM) setelah lulus dengan predikat cumlaude.

Baca Juga:

• Prabowo Resmi Lantik Wamenhan Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia

Ia berhasil menyelesaikan studi pada Program Studi Agama dan Lintas Budaya dengan hasil akademik yang membanggakan.

Rasa syukur dan bahagia tampak dirasakan kedua orang tuanya, A. Malik Musa dan Nurlailan.

Bagi mereka, keberhasilan tersebut menjadi buah dari doa, kerja keras, dan kedisiplinan yang dijalani putra mereka selama menempuh pendidikan.

Melalui sambungan telepon, A. Malik Musa mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih anaknya.

"Merasa bersyukur kepada Allah dan bangga apa yang telah berhasil diperoleh oleh ananda Muhammad Maulana. Keberhasilan ini bukan saja milik keluarga tetapi juga bisa jadi dorongan generasi muda lainnya di Aceh Besar," katanya.

Menurut Malik Musa, menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap insan. Ilmu yang diperoleh, kata dia, harus mampu memberi manfaat bagi masyarakat luas.

"Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap insan dan dapat memberi manfaat bagi orang banyak. Untuk itu saya berharap ilmu yang diperoleh dapat digunakan untuk memperkuat pengabdian kepada agama, masyarakat, dan bangsa," ujarnya.

Muhammad Maulana dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu berkat proses belajar yang tekun serta disiplin yang tinggi.

Prestasi akademik yang diraihnya menjadi salah satu kebanggaan bagi keluarga.

Kebahagiaan keluarga A. Malik Musa semakin lengkap karena sang putri, Amirasyifa, juga baru saja menuntaskan hafalan Al-Qur'an sebanyak 30 juz.

Bagi keluarga, keberhasilan kedua anak tersebut merupakan anugerah yang sangat besar.

Prestasi akademik yang diraih Muhammad Maulana dan capaian Amirasyifa dalam menghafal Al-Qur'an dinilai menjadi gambaran perpaduan antara pendidikan formal dan nilai-nilai keagamaan.

Keluarga berharap capaian tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya di Aceh, untuk terus menempuh pendidikan setinggi mungkin tanpa meninggalkan nilai-nilai keimanan dan akhlak.* (ad)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmennya membangun tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, ia memastikan tidak akan mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan wewenang maupun pihak-pihak yang mencatut namanya untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga:

• Zulhas: Pemerintah Bangun Budi Daya Ikan di 40 Ribu Desa, Targetkan Indonesia Jadi Raja Ekspor Protein

"Tentu saja ini adalah amanah yang, amanah besar bagi saya. Ini satu amanah besar karena memang program Makan Bergizi Gratis ini adalah program besar, grande, dan satu di antara program prioritas pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka," kata Sudaryono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Ia mengatakan anggaran yang dikelola BGN berasal dari uang rakyat sehingga harus digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sudaryono mengajak seluruh jajaran BGN, mitra, serta pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga integritas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

"Saya mohon doa, mohon dukungan, mohon restu untuk kami bersama-sama dengan Wakil Kepala Bu Arumsari dan Pak Trenggono, beserta seluruh jajaran BGN dan seluruh stakeholder. Di sini ada SPPG, ada SPPI, ada mitra dan lain-lain. Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, zero tolerance untuk praktik-praktik korupsi dan hengki-pengki dan copet-copetan sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia menegaskan seluruh proses pengelolaan program akan dilakukan secara terbuka dan tidak lagi melalui komunikasi yang tertutup.

"Jadi kita bukan lagi trust in person, kemudian kita bicara di ruang-ruang yang remang-remang yang gelap, di private room di restoran, tapi segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang dan transparan dan dilihat orang. Saya kira penting untuk saya sampaikan," kata Sudaryono.

Sudaryono juga mengingatkan masyarakat agar tidak percaya apabila ada pihak yang mengaku sebagai keluarga, sahabat, teman, maupun alumninya untuk menawarkan proyek atau meminta imbalan tertentu atas nama BGN.

"Saya di momen kesempatan yang baik ini dan diliput oleh seluruh media ingin menyampaikan bahwa dengan menjadi kepala ini tentu ini suatu tanggung jawab dan saya ingin menggunakan media ini untuk menekankan sama publik bahwa saya memiliki keluarga, sahabat, saya memiliki teman, rekan, siapa pun itu termasuk alumni dan seterusnya," katanya.

Ia memastikan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya tidak memiliki kewenangan apa pun.

"Dan saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar," tegasnya.

Sudaryono meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan praktik tersebut.

"Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya itu dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena kita betul-betul serius untuk menangani perkara ini," ujarnya.

Mantan Wakil Menteri Pertanian itu menegaskan tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun, termasuk keluarga maupun orang-orang yang dikenalnya.

"Selain itu saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat keluarga dan rekan yang mengenal saya dan saya juga mengenalnya, yang mencintai saya dan saya juga mencintainya, minta maaf mungkin saya tidak kemudian memberikan atensi khusus atau tidak memberikan semacam prioritas kalau yang dibahas adalah seputar pekerjaan. Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin menyelesaikan persoalan, follow up dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem," katanya.

Sudaryono juga membantah isu yang menyebut dirinya maupun keluarganya memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis.

"Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak, tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG," katanya.

Ia memastikan tata kelola BGN akan diperbaiki melalui sistem yang lebih transparan dan terdigitalisasi agar setiap proses dapat dipantau dengan jelas.

"Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada record-nya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat," ujarnya.

Sudaryono resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada Rabu, 22 Juli 2026.

Ia menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan.* (d/ad)

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan program besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengatakan pemerintah akan membangun budi daya ikan di 40 ribu desa di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada protein.

Baca Juga:

• Jembatan Tanjung Horbo di Waterfront City Pangururan Amblas, Bupati Samosir Turun Tangan

Kini, fokus pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional.

"Kami rapat koordinasi untuk mengawal, mengamankan, menyukseskan, satu, Kampung Nelayan Merah Putih. Yang kedua, akan dibangun budi daya (ikan) di 40 ribu desa. Ya, itu pekerjaan sangat besar juga. Tidak kalah dengan Koperasi Desa Merah Putih, besar sekali ya," kata Zulhas di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Pernyataan itu disampaikan usai rapat koordinasi terbatas bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta sejumlah pejabat kementerian terkait di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurut Zulhas, program tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperkuat kemandirian pangan, tidak hanya dari sisi beras dan komoditas karbohidrat, tetapi juga protein hewani.

Pemerintah menargetkan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan protein dalam negeri sekaligus menjadi salah satu negara pengekspor produk perikanan terbesar di dunia, khususnya ikan dan udang.

Untuk mencapai target itu, pemerintah menyiapkan dua program utama, yakni pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan pengembangan desa tematik budi daya ikan di 40 ribu desa.

Zulhas menjelaskan, desa tematik tersebut akan dikembangkan sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Jenis ikan yang dibudidayakan tidak akan diseragamkan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kondisi wilayah.

Ia menegaskan desa tematik budi daya ikan berbeda dengan Kampung Nelayan Merah Putih.

Program tersebut akan tersebar di berbagai desa yang memiliki potensi pengembangan sektor perikanan.

Menurutnya, pelaksanaan program membutuhkan koordinasi lintas kementerian agar berjalan sesuai target.

Sejumlah kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Ini perlu dikoordinasi sehingga ini kita kawal betul agar sukses seperti kita mengawal program-program yang lain," ujar Zulhas.

Ia mencontohkan tingginya permintaan ikan patin dari Arab Saudi yang hingga kini belum dapat dipenuhi secara maksimal karena keterbatasan produksi dalam negeri.

Melalui pembangunan desa tematik, pemerintah berharap produksi ikan nasional meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus membuka peluang ekspor ke berbagai negara.

Menurut Zulhas, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyiapkan benih sesuai dengan komoditas yang dibutuhkan setiap daerah.

"Ikan (yang akan dibudi daya) macam-macam. Nanti tergantung KKP yang akan siapin bibitnya. Nanti lihat, setahun lagi tiap hari orang akan ngomong soal ikan. (Ini) akan dimulai secepatnya," tegasnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan 40 ribu desa tematik budi daya ikan dilakukan secara bertahap hingga 2029.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan nasional, memperkuat swasembada protein, memperluas lapangan kerja di desa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan.* (d/ad)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Marsekal (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI).

Dalam kesempatan yang sama, Yos Sunitiyoso juga dilantik sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Bangun Ruang Kelas Baru di SMK Kepulauan Nias, Ini Pesan Wagub Surya

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80P Tahun 2026 tentang pengangkatan Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Sebelum pengucapan sumpah jabatan, Presiden Prabowo terlebih dahulu menanyakan kesediaan keduanya untuk dilantik.

Selanjutnya, Presiden memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan.

"Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian sumpah yang dibacakan keduanya.

Usai mengucapkan sumpah jabatan, Donny Ermawan Taufanto dan Yos Sunitiyoso menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo.

Rangkaian acara kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo beserta para tamu undangan kepada kedua pejabat yang baru dilantik.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan melantik pimpinan Universitas Republik Indonesia.

Menurutnya, terdapat dua pejabat yang dilantik untuk memimpin lembaga pendidikan tersebut.

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat kepemimpinan Universitas Republik Indonesia guna mendukung pengembangan pendidikan tinggi, riset, dan inovasi nasional.* (d/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan tiga tersangka dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022.

Ketiga tersangka yang ditahan merupakan pihak pemberi suap. Penahanan dilakukan setelah penyidik KPK melakukan pemeriksaan pada Rabu (22/7/2026).

Baca Juga:

• Polresta Deli Serdang Dalami Dugaan Penyimpangan Program Sawit PTPN IV, Manajemen Belum Hadiri Klarifikasi

"Pada hari ini, Rabu, 22 Juli 2026, KPK melakukan penahanan terhadap tiga tersangka pihak pemberi," ungkap Achmad Taufik Husein saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Tiga Tersangka Ditahan

Adapun tiga tersangka yang ditahan yakni:

- Achmad Yahya M (AY) selaku pihak swasta.
- M. Fathullah (MF) selaku pihak swasta.
- Ra. Wahid Ruslan (RWR) selaku pihak swasta.

Ketiganya ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 Juli hingga 10 Agustus 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

"Terhadap ketiga tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 22 Juli sampai dengan 10 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK," jelas Taufik.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK juga telah menahan empat tersangka lain yang diduga berperan sebagai pemberi suap dalam perkara yang sama.

Keempatnya adalah:

- Hasanuddin (HAS), Anggota DPRD Jawa Timur periode 2024–2029 sekaligus pihak swasta dari Kabupaten Gresik.
- Jodi Pradana Putra (JPP), pihak swasta dari Kabupaten Blitar.
- Sukar (SUK), mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung.
- Wawan Kristiawan (WK), pihak swasta dari Kabupaten Tulungagung.

Dengan penahanan terbaru tersebut, total tujuh tersangka telah ditahan KPK dalam perkara dugaan suap dana hibah pokmas Jawa Timur.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

Dalam penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka.

Rinciannya terdiri atas:

- 17 tersangka sebagai pihak pemberi suap, terdiri dari 15 pihak swasta dan dua penyelenggara negara.
- Empat tersangka sebagai penerima suap, yang seluruhnya merupakan penyelenggara negara.

Empat tersangka penerima suap tersebut adalah:

- Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur.
- Anwar Sadad, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.
- Achmad Iskandar, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.
- Bagus Wahyudiono, staf anggota DPRD Jawa Timur.

KPK menyatakan penyidikan masih terus berlangsung.

Penyidik juga mendalami aliran dana serta peran masing-masing pihak yang diduga terlibat dalam pengurusan dana hibah kelompok masyarakat yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.* (d/ad)

SAMOSIR – Jembatan Tanjung Horbo yang berada di kawasan Waterfront City Pangururan, Kabupaten Samosir, amblas setelah diterjang luapan Sungai Sioto akibat hujan berintensitas tinggi, Rabu (22/7/2026).

Jembatan tersebut selama ini menjadi jalur yang sering digunakan masyarakat dan wisatawan sebagai lintasan jogging maupun berjalan kaki.

Baca Juga:

• Polresta Deli Serdang Dalami Dugaan Penyimpangan Program Sawit PTPN IV, Manajemen Belum Hadiri Klarifikasi

Peninjauan dilakukan guna memastikan keamanan akses di kawasan wisata Waterfront City agar dapat segera difungsikan kembali untuk masyarakat maupun wisatawan.

Dalam kunjungan tersebut, Vandiko didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimanto Limbong, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel Sitanggang, Pengelola Waterfront City Rudi Siahaan, serta sejumlah pejabat perangkat daerah lainnya.

Berdasarkan hasil peninjauan, derasnya arus Sungai Sioto menggerus konstruksi penyangga jembatan hingga menyebabkan sebagian bangunan amblas.

Jembatan Tanjung Horbo merupakan bagian dari pembangunan kawasan Waterfront City Pangururan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, proyek tersebut masih berada dalam masa pemeliharaan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Karena masih dalam masa pemeliharaan, Pemerintah Kabupaten Samosir segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proses perbaikan dapat dilakukan secepat mungkin.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU untuk penanganan dan pemulihan jembatan ini. Akses di kawasan Waterfront City sangat vital bagi masyarakat dan wisatawan, sehingga harus segera dipulihkan," ujar Vandiko.

Selain mempercepat koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Samosir juga membatasi akses menuju lokasi jembatan yang terdampak.

Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari risiko yang dapat membahayakan masyarakat maupun wisatawan selama proses perbaikan berlangsung.

Vandiko menegaskan, Pemerintah Kabupaten Samosir akan terus bersinergi dengan Kementerian PU agar proses pemulihan infrastruktur dapat segera direalisasikan.

Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menjadi bagian dari daya tarik wisata di kawasan Waterfront City Pangururan.

Pemerintah Kabupaten Samosir juga mengimbau masyarakat dan wisatawan agar mematuhi rambu-rambu pengamanan serta mengikuti arahan petugas hingga proses perbaikan selesai dilakukan.* (mi/ad)

MEDAN – Tiga mantan pejabat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dipercaya mengemban jabatan strategis di Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).

Pengangkatan tersebut dilakukan setelah Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan pejabat eselon I di lingkungan Kejaksaan RI.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Bangun Ruang Kelas Baru di SMK Kepulauan Nias, Ini Pesan Wagub Surya

Menurutnya, ketiga mantan pejabat Kejati Sumut itu kini resmi menduduki posisi penting di Korps Adhyaksa.

"Keppres-nya sudah keluar dan ketiganya resmi menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung, Jampidum, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI," kata Rizaldi di Medan, Rabu (22/7/2026).

Ketiga pejabat tersebut adalah Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, SH, M.Hum yang dipercaya sebagai Wakil Jaksa Agung, Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH, MH sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), serta Dr. Harli Siregar, SH, M.Hum yang ditunjuk sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI.

Asep Nana Mulyana bukan sosok baru di Sumatera Utara.

Ia pernah menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut pada Januari hingga Oktober 2015.

Sebelumnya, ia juga memimpin Kejaksaan Negeri Stabat, yang kini menjadi Kejaksaan Negeri Langkat, pada 2012.

Sementara itu, Leonard Eben Ezer Simanjuntak pernah mengemban tugas sebagai Asisten Intelijen Kejati Sumut sebelum dipromosikan menjadi Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung pada 31 Juli 2019.

Saat bertugas di Sumatera Utara pada 2018 hingga pertengahan 2019, Leonard dikenal aktif memimpin berbagai operasi penangkapan buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Adapun Harli Siregar pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara setelah dilantik oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada 16 Juli 2025 menggantikan Idianto.

Menurut Rizaldi, promosi ketiga mantan pejabat Kejati Sumut tersebut merupakan bentuk kepercayaan pimpinan Kejaksaan kepada insan Adhyaksa yang memiliki pengalaman dalam penegakan hukum, manajemen organisasi, serta pembinaan sumber daya manusia.

"Dengan promosi tersebut, Sumatera Utara kembali mencatatkan kontribusi kader terbaiknya di jajaran pimpinan Kejaksaan RI melalui penempatan tiga mantan pejabat Kejati Sumut pada posisi strategis sebagai Wakil Jaksa Agung, Jampidum, dan Kabadiklat Kejaksaan RI," ujar Rizaldi.

Baca Juga:

• KPK Periksa Sejumlah Kepala OPD Langkat Terkait Kasus Suap Proyek dan Gratifikasi Bupati Ondim

Pengangkatan tiga pejabat tersebut diharapkan semakin memperkuat kinerja Kejaksaan Agung, khususnya dalam meningkatkan profesionalisme penegakan hukum, pembinaan aparatur, dan pelayanan kepada masyarakat.* (at/ad)

DELI SERDANG – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Deli Serdang masih mendalami dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Tanaman Ulang (TU) dan Tanaman Konversi (TK) kelapa sawit Tahun 2025 di Kebun Sei Putih, PTPN IV Regional I.

Meski penyelidikan terus berjalan, proses pengumpulan keterangan belum berlangsung optimal.

Baca Juga:

• Polda Sumut Beberkan Penyebab Sementara Ledakan Rumah Mewah di Grand Polonia Medan

Kanit Tipikor Satreskrim Polresta Deli Serdang, Iptu Irfan Alma, mengatakan penyidik telah beberapa kali melayangkan surat undangan kepada jajaran manajemen Kebun Sei Putih PTPN IV Regional I.

Menurutnya, hingga kini pihak yang diundang belum hadir memberikan keterangan.

"Memang yang kami sampaikan sifatnya undangan, sehingga secara hukum mereka tidak memiliki kewajiban untuk hadir. Namun sampai sekarang kami belum mengetahui secara pasti alasan ketidakhadiran mereka," ujar Irfan, Rabu (22/7/2026).

Meski demikian, Irfan menilai ketidakhadiran tersebut kemungkinan disebabkan oleh kesibukan pekerjaan.

Penyidik masih membuka ruang agar proses klarifikasi dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Ia juga menyebut, apabila diperlukan, penyidik akan mendatangi langsung kantor manajemen Kebun Sei Putih di Kecamatan Galang untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan.

"Undangan sudah kami sampaikan. Siapa saja yang dipanggil dan jabatannya masih merupakan bagian dari proses penyelidikan," katanya.

Irfan menjelaskan, penyelidikan saat ini masih berfokus pada pemeriksaan pihak internal perusahaan.

Sementara itu, pihak vendor atau pelaksana kegiatan Tanaman Ulang dan Tanaman Konversi Tahun 2025 belum dipanggil karena penyidik masih mengumpulkan informasi awal.

"Prosesnya masih tahap penyelidikan. Saat ini kami masih mengundang pihak internal, termasuk General Manager Distrik Serdang Dua," jelasnya.

Terpisah, Asisten Kepala (Askep) Kebun Sei Putih PTPN IV Regional I, Efri Handoko, membantah anggapan bahwa perusahaan tidak mengindahkan undangan dari penyidik Polresta Deli Serdang.

"Logikanya mana mungkin kami tidak menghadiri undangan dari Polresta Deli Serdang jika memang sudah diundang," katanya.

Sebelumnya, melalui keterangan resmi, manajemen PTPN IV Regional I juga menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan Tanaman Ulang dan Tanaman Konversi Kelapa Sawit Tahun 2025 di Afdeling I, II, III, dan IV Kebun Sei Putih telah berjalan sesuai prosedur.

Perusahaan mengklaim tidak menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang maupun penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan program tersebut.

"Hingga saat ini tidak ditemukan adanya indikasi maupun bukti penyalahgunaan wewenang ataupun penyimpangan dalam pengelolaan anggaran kegiatan TU maupun TK Kelapa Sawit Tahun 2025," ujar Handoko dalam keterangan sebelumnya.

Ia menegaskan, seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP), petunjuk teknis perusahaan, serta melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan internal secara berjenjang.

Kasus ini bermula dari penyelidikan Unit Tipikor Satreskrim Polresta Deli Serdang terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan anggaran dalam kegiatan Tanaman Ulang dan Tanaman Konversi Kelapa Sawit Tahun 2025 di Kebun Sei Putih PTPN IV Regional I.

Hingga saat ini, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan.

Penyidik terus mengumpulkan dokumen dan keterangan dari berbagai pihak untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana dalam pelaksanaan program tersebut.* (spa/d)

JAKARTA – Dunia hiburan Tanah Air diwarnai dua kabar bahagia pada Rabu (22/7/2026).

DJ Nathalie Holscher dijadwalkan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya, Arief Fadli atau yang akrab disapa Aripat.

Baca Juga:

• Ini Daftar Perempuan yang Haram Dinikahi dalam Islam

Kedua kabar tersebut langsung menjadi perhatian publik dan mendapat banyak ucapan selamat dari rekan sesama artis maupun para penggemar di media sosial.

Nathalie Holscher Resmi Memulai Babak Baru

Kabar pernikahan Nathalie Holscher diketahui melalui undangan digital yang sempat dibagikan di media sosial.

Dalam undangan tersebut disebutkan, Nathalie merupakan putri dari almarhumah Maria Magdalena dan Dr. Misterlian Tomana, M.Th., sedangkan Arief Fadli atau Aripat merupakan putra almarhum Sunyoto dan Fadlah Hanum.

Akad nikah dijadwalkan berlangsung pukul 16.00–17.00 WIB di sebuah ballroom kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, kemudian dilanjutkan dengan resepsi pada pukul 19.00–21.00 WIB di lokasi yang sama.

Sejumlah artis dan figur publik dikabarkan hadir dalam momen bahagia tersebut, di antaranya Irish Bella dan Haldy Sabri, Venna Melinda, Tika dan Tiwi T2, Sheila Marcia bersama Dimas, serta Feby Marcelia.

Pernikahan ini menjadi babak baru dalam kehidupan Nathalie setelah sebelumnya berpisah dengan komedian Sule.

Hubungannya dengan Aripat mulai menjadi perhatian publik sejak keduanya tampil bersama dalam unggahan Instagram Nathalie pada April lalu.

Menjelang hari pernikahan, Nathalie mengungkapkan alasan dirinya mantap memilih Aripat sebagai pasangan hidup sekaligus sosok ayah sambung bagi putranya.

"Walaupun baru sebentar kenal sama Aripat, tapi dia ini sesuai dengan apa yang aku doa pas umrah waktu itu," ujarnya.

Ia mengaku sejak lama memohon kepada Tuhan agar dipertemukan dengan pria yang pekerja keras, menyayanginya, serta mampu menerima dan mencintai anaknya.

"Ya Allah, pengen brondong yang sayang, yang pekerja keras, yang sayang sama aku, dan sayang sama anak aku. Karena aku kan sekarang tidak single lagi," tuturnya.

Chelsea Islan Umumkan Kelahiran Putri Pertama

Kabar bahagia lainnya datang dari aktris Chelsea Islan.

Melalui akun Instagram pribadinya, Chelsea mengumumkan kelahiran putri pertamanya yang diberi nama Charlisze Aristoclea Elizabeth Islan Kardinal.

Bayi yang akrab disapa Baby Clea tersebut lahir pada 8 Juli 2026.

Dalam unggahannya, Chelsea mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran sang buah hati yang disebut sebagai anugerah terbesar dalam hidupnya.

"Selamat datang di dunia, buah hati kami yang begitu berharga. Kamu adalah berkat terbesar Tuhan. Kamu membuat kami menjadi orang tua dan mengubah dunia kami sepenuhnya," tulis Chelsea.

Chelsea juga membagikan pengalaman emosional menjalani hari-hari pertama sebagai seorang ibu.

Ia mengaku menikmati setiap momen bersama putrinya, termasuk harus begadang untuk merawat sang bayi.

"Melihatmu tertidur, mendengar tangisan kecilmu, dan memelukmu dalam dekapan adalah pengalaman sekaligus anugerah yang mengubah hidup kami. Kami tak sabar menyaksikanmu tumbuh dan mendampingimu dengan penuh kasih di setiap babak kehidupanmu, Baby Clea," ungkapnya.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri ucapan selamat dari rekan-rekan artis dan warganet.

Alyssa Daguise menuliskan, "Congratulations! Can't wait for playdates with Soleil!!!" sementara Luna Maya juga memberikan ucapan, "Congratsss Chelsea."

Chelsea Islan dan Rob Clinton Kardinal diketahui menikah pada 8 Desember 2022 melalui pemberkatan di Gereja Katedral Jakarta.

Setelah hampir empat tahun membina rumah tangga, pasangan ini kini resmi menjadi orang tua dan menyambut kehadiran anggota baru dalam keluarga kecil mereka.

Dua kabar bahagia ini menjadi momen istimewa bagi dunia hiburan Indonesia.

Nathalie Holscher memulai kehidupan baru bersama pasangan pilihannya, sementara Chelsea Islan menikmati peran barunya sebagai seorang ibu.* (sp/ad)

GUNUNGSITOLI – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat sektor pendidikan di Kepulauan Nias.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun ruang kelas baru di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk meningkatkan kapasitas belajar siswa.

Baca Juga:

• Polda Sumut Beberkan Penyebab Sementara Ledakan Rumah Mewah di Grand Polonia Medan

Menurutnya, fasilitas yang baik harus didukung oleh tenaga pendidik yang mampu mencetak generasi cerdas sekaligus berkarakter.

Dalam agenda Berkantor di Kepulauan Nias, Rabu (22/7/2026), Surya meninjau pembangunan ruang kelas baru di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 3 Kota Gunungsitoli.

Kedua sekolah tersebut masing-masing akan memperoleh tambahan satu ruang kelas baru untuk menampung lebih banyak peserta didik.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Saat ini, proyek masih berada pada tahap awal dengan pekerjaan persiapan pondasi bangunan.

Surya meminta seluruh pekerjaan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.

"Silakan sesuaikan dengan perencanaan, kalau sudah ada ukurannya. Jadi ini harus benar-benar dikerjakan maksimal, jangan asal-asalan," ujar Surya saat meninjau pembangunan di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 3 Gunungsitoli, didampingi Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti dan para pimpinan OPD.

Selain memastikan pembangunan fisik berjalan baik, Surya juga menyoroti pentingnya peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Menurutnya, guru memegang peran penting dalam membentuk karakter peserta didik sehingga harus mampu menjadi teladan, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat.

"Karena guru adalah teladan bagi siswa. Jadi anda harus menjaga etika, terutama di luar sekolah," katanya didampingi Wali Kota Gunungsitoli Sowa'a Laoli.

Dalam kunjungannya, Surya mengaku menerima berbagai apresiasi dari pemerintah daerah di Kepulauan Nias.

Ia menyebut kehadiran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui berbagai program pembangunan dinilai memberikan harapan baru bagi masyarakat.

Menurut Surya, pemerintah daerah merasakan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan wilayah kepulauan tersebut.

"Ketika kami hadir, Walikota Gunungsitoli dan Bupati Nias Barat menyebut, sepanjang hidup baru kali ini Kepulauan Nias merasa bagian dari Sumatera Utara. Mereka merasa perhatian Gubernur Bobby Nasution sangat besar di sini," jelas Surya.

Kepala SMK Negeri 3 Gunungsitoli, Melinus T, dan Kepala SMK Negeri 5 Gunungsitoli, Edid Bestari Zendrato, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Gubernur Sumut yang turun langsung meninjau progres pembangunan.

Mereka berharap pembangunan ruang kelas baru dapat selesai sesuai jadwal sehingga segera dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar serta meningkatkan kualitas pendidikan di Kepulauan Nias.

Usai meninjau kedua sekolah tersebut, Surya melanjutkan agenda kerjanya di Kota Gunungsitoli dengan mengunjungi sejumlah program di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.* (ad)

MEDAN – Penyebab ledakan hebat yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Jalan Perhubungan, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, mulai menemukan titik terang.

Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumatera Utara mendeteksi adanya gas metana (CH4) yang diduga menjadi pemicu ledakan.

Baca Juga:

• KPK Periksa Sejumlah Kepala OPD Langkat Terkait Kasus Suap Proyek dan Gratifikasi Bupati Ondim

Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik menunjukkan adanya dugaan kebocoran gas yang memenuhi ruangan sebelum akhirnya memicu ledakan.

"Hasil pemeriksaan dengan alat drager terdeteksi gas CH4 atau metana. Penyebab ledakan adalah terpicunya gas yang bocor sehingga memenuhi ruangan, lalu terdetonasi," kata Ferry, Rabu (22/7/2026).

Menurutnya, dugaan sementara mengarah pada kebocoran gas alam rumah tangga yang menyebabkan konsentrasi gas meningkat di dalam rumah hingga akhirnya terjadi ledakan.

Peristiwa tersebut menelan tiga korban jiwa, yakni:

- Jessica Anggi (36), istri pemilik rumah.
- Hiasinta Yanita Giawa (20), pengasuh anak, warga Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan.
- Roswita Bupu (26), asisten rumah tangga asal Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain korban meninggal, beberapa orang mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan, yaitu:

- Muhammad Wiwin Widodo (38).
- Ardiansyah (37), pekerja bangunan yang sedang bekerja di lokasi.
- Yudha Maulana Hutabarat (33), kurir paket yang berada di sekitar rumah saat kejadian.
- Seorang balita berusia dua tahun berinisial JV, anak pemilik rumah.

Ledakan juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah di sekitar lokasi.

Beberapa bangunan mengalami kaca pecah, genteng rusak, hingga kendaraan warga terdampak material bangunan.

Di sisi lain, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk menyatakan masih melakukan investigasi bersama aparat kepolisian terkait penyebab pasti ledakan tersebut.

General Manager Regional 1 PGN, Andi Sangga, membenarkan bahwa jaringan gas bumi memang terpasang di kawasan Grand Polonia, termasuk di rumah yang mengalami ledakan.

"Memang benar kami sampaikan bahwa kami mempunyai jaringan pipa gas di Perumahan Grand Polonia ini, termasuk di rumah nomor 3B. Kami mendukung sepenuhnya tindak lanjut investigasi yang perlu dilakukan secara bersama," kata Andi.

Namun, ia menjelaskan bahwa gas bumi pada dasarnya memiliki karakteristik yang relatif aman karena didominasi gas metana yang mudah menguap saat berada di ruang terbuka.

"Kalau untuk gas bumi sebenarnya itu sangat aman. Karena kalau dia terlepas di udara, itu dia langsung menguap," ujarnya.

Menurut Andi, pihak PGN masih menunggu hasil investigasi menyeluruh untuk mengetahui apakah terdapat faktor lain yang menyebabkan gas terakumulasi di dalam ruangan hingga akhirnya memicu ledakan.

"Nah, untuk kenapa bisa terjadinya seperti ini, nanti kita tunggu hasil dari investigasi bersama. Soalnya kami juga nanti akan mendukung apa-apa yang akan dilakukan oleh Kepolisian dan Labfor," lanjutnya.

Sebagai langkah pengamanan, PGN telah menghentikan sementara pasokan gas bumi ke kawasan Grand Polonia hingga proses penyelidikan selesai.

Andi menjelaskan jaringan gas di kawasan tersebut telah beroperasi sejak tahun 2003 dan selama ini dilakukan pemeriksaan rutin, termasuk pembacaan meter serta sosialisasi keselamatan kepada pelanggan.

"Kami setelah mendapatkan pemberitahuan, sudah melakukan kegiatan pengamanan secara operasional dengan menutup aliran di kompleks ini. Jadi setelah kita tutup, tidak ada aliran gas yang masuk, otomatis semua aman di dalam lingkungan tersebut," katanya.

Hingga kini, penyidik Polda Sumatera Utara bersama Laboratorium Forensik dan pihak PGN masih terus melakukan investigasi guna memastikan penyebab pasti ledakan yang mengakibatkan korban jiwa tersebut.* (tm/ad)

LANGKAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Langkat sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap proyek dan gratifikasi mutasi jabatan yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim.

Pemeriksaan tersebut dilakukan penyidik KPK pada Selasa (21/7/2026).

Baca Juga:

• Kadis Perhubungan Deli Serdang Suryadi Aritonang Mundur, Ini Alasannya

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat Amril membenarkan adanya pemanggilan terhadap beberapa kepala OPD oleh KPK.

"Iya benar (dipanggil KPK)," ujar Amril, Rabu (22/7/2026).

Amril menjelaskan, surat pemanggilan dari KPK ditujukan langsung kepada pejabat yang bersangkutan.

"Jadi gini, surat pemanggilan itu langsung ke orangnya, kemarin lewat polres kalau tidak salah," ucap Amril.

Ia menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya, beberapa pejabat yang dipanggil berasal dari sejumlah dinas strategis.

"Dengar-dengar informasinya (dipanggil) Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, yang kemarin kantornya digeledah KPK lah yang dipanggil," sambungnya.

Amril meminta seluruh pejabat yang mendapat panggilan agar bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi berupa suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat tahun anggaran 2025–2026.

Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara.

Dalam agenda tersebut, KPK memanggil sejumlah pejabat aktif maupun mantan pejabat Pemkab Langkat.

Beberapa nama yang dipanggil antara lain Kepala Dinas Pendidikan Langkat Ilhamsyah Bangun, Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Armanila, mantan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Gembira Ginting, serta mantan Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Syafriansyah Nasution.

Baca Juga:

• Kahiyang Ayu Buka Bimtek PKK Sumut, Dorong Penguatan Kapasitas Kader dan Digitalisasi Administrasi

Selain itu, penyidik juga memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Langkat Juliana, Direktur Produksi PT Langkat Nusantara Kepong berinisial ART atau perwakilannya, Direktur PT Cinta Karya Membangun berinisial IFN, Kepala Seksi pada Satpol PP Langkat Sapril Rinto Ritonga, serta Ketua DPC APDESI Kabupaten Langkat Hasan Basri.

emeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan Syah Afandin yang saat itu menjabat sebagai Bupati Langkat, seorang aparatur sipil negara (ASN), serta lima pihak swasta.

Sehari setelah OTT, tepatnya pada 3 Juli 2026, KPK menetapkan Syah Afandin bersama mantan tim suksesnya pada Pilkada 2024, Yaqub Abdhal Al Mu'arif, sebagai tersangka dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

KPK menduga Syah Afandin menerima uang sekitar Rp800 juta dari total komitmen fee sebesar Rp1,117 miliar yang diberikan Yaqub.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian sejumlah proyek, termasuk 80 proyek di Dinas Pendidikan dan lima proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

Selain dugaan suap proyek, KPK juga mendalami dugaan penerimaan gratifikasi senilai sekitar Rp3,5 miliar.

Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pengisian sejumlah jabatan, mulai dari jabatan camat, jabatan di Dinas Pendidikan, pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP, hingga pengadaan seragam sekolah dasar.

Hingga kini, KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap aliran dana serta keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Tiga Pejabat Kabupaten Asahan Ikuti PKN Tingkat II 2026, Perkuat Kepemimpinan Hadapi Bencana dan Daya Saing Daerah

DELI SERDANG – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, Suryadi Aritonang, resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.

Pengunduran diri tersebut disampaikan setelah dirinya memasuki batas usia pensiun sebagai aparatur sipil negara (ASN), yakni 58 tahun.

Baca Juga:

• Tiga Pejabat Kabupaten Asahan Ikuti PKN Tingkat II 2026, Perkuat Kepemimpinan Hadapi Bencana dan Daya Saing Daerah

Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Deli Serdang, Sugiyono, membenarkan pengajuan tersebut.

Ia menyebut proses tersebut merupakan pengunduran diri yang berlanjut dengan pemberhentian karena memasuki masa pensiun.

"Pensiun dini. Ya permohonan diawali pengunduran diri dan kemudian pensiun. Usia sudah lewat 58," ujar Sugiyono, Rabu (22/7/2026).

Sugiyono menjelaskan, permohonan pengunduran diri dan pensiun dini tersebut telah diajukan Suryadi sejak 30 Juni 2026.

Masa tanggal terhitung (TMT) pensiun sekaligus berakhirnya masa jabatan Suryadi ditetapkan mulai 1 Agustus 2026.

"Artinya 1 Agustus nanti sudah nggak masuk lagi. Faktor kesehatan dan perlunya perawatan dengan istirahat yang cukup alasan yang dibuat dipermohonannya," kata Sugiyono.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Suryadi masih terlihat menjalankan aktivitas kedinasan sebelum masa pensiunnya.

Ia diketahui masih masuk kantor pada Selasa (21/7/2026).

Sebelumnya, Suryadi juga sempat menghadiri kegiatan nonton bersama final Piala Dunia di Lapangan Tengku Raja Muda bersama Bupati Deli Serdang dr. Asri Ludin Tambunan, jajaran pejabat, dan masyarakat.

Suryadi disebut telah menyampaikan pamit kepada Bupati Deli Serdang.

Saat dikonfirmasi, ia membenarkan bahwa dirinya memilih beristirahat setelah lebih dari tiga dekade mengabdi sebagai ASN.

"Ya sudah lebih 30 tahun lebih aku kerja. Ya sudahlah pensiun. Kalau lain-lain kan nggak ada. Kerjaanku kan bagus nggak ada masalah," kata Suryadi.

Perjalanan Karier Suryadi Aritonang

Suryadi Aritonang merupakan alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN).

Ia mengawali perjalanan karier pemerintahan dengan menjabat sebagai camat pada masa kepemimpinan Bupati Deli Serdang Amri Tambunan.

Kariernya kemudian berkembang saat masa kepemimpinan Bupati Ashari Tambunan.

Suryadi dipercaya menduduki jabatan eselon II melalui proses lelang jabatan.

Ia pertama kali menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Deli Serdang, sebelum kemudian dipercaya memimpin Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.

Dengan berakhirnya masa tugas Suryadi Aritonang, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selanjutnya akan menentukan langkah pengisian jabatan Kepala Dinas Perhubungan untuk memastikan pelayanan transportasi dan perhubungan tetap berjalan.* (tm/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Dr. Kuntadi, S.H., M.H. sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menggantikan Febrie Adriansyah.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 87/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Dari Asisten Prabowo hingga Kepala BGN, Ini Jejak Karier Sudaryono

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Keppres tersebut telah ditandatangani Presiden Prabowo pada Selasa (21/7/2026).

Keputusan itu diambil berdasarkan hasil penilaian Tim Penilaian Akhir (TPA) atas usulan Jaksa Agung.

"Berkenaan dengan Keppres sesuai dengan usulan dari Jaksa Agung berkenaan dengan pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, dapat kami informasikan kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Keppres sesuai dengan penilaian Tim Penilaian Akhir," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Menurut Prasetyo, Keppres tersebut mengatur pengisian sejumlah posisi pimpinan tinggi madya di Kejaksaan Agung.

Pergantian jabatan itu diharapkan dapat memperkuat kinerja serta mempercepat pelaksanaan penegakan hukum.

"Kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Keppres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung," kata Prasetyo.

Ia menjelaskan, Keppres tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai dasar pelaksanaan pelantikan pejabat baru.

"Untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait dalam hal ini Kejaksaan Agung," tuturnya.

Adapun lima pejabat yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 87/TPA Tahun 2026 yaitu:

- Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Jaksa Agung.
- Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H. sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum).
- Dr. Kuntadi, S.H., M.H. sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
- Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung.
- Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H. sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.

Penunjukan Kuntadi sebagai Jampidsus menjadi perhatian publik karena dilakukan di tengah dinamika hukum yang melibatkan mantan pejabat Jampidsus Febrie Adriansyah.

Jabatan Jampidsus merupakan salah satu posisi strategis di Kejaksaan Agung.

Bidang ini memiliki kewenangan menangani perkara tindak pidana khusus, termasuk kasus korupsi besar yang menjadi perhatian masyarakat.

Dengan jabatan barunya, Kuntadi akan bertanggung jawab melanjutkan berbagai proses penanganan perkara tindak pidana khusus yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung.

Sementara itu, pengangkatan Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta pelaksanaan kebijakan penegakan hukum di lingkungan Korps Adhyaksa.

Profil Kuntadi, Jaksa Senior dengan Rekam Jejak Kasus Besar

Kuntadi merupakan jaksa senior yang memiliki pengalaman panjang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus.

Pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, 4 Januari 1970 itu sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.

Kuntadi merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar Doktor Ilmu Hukum.

Kariernya di Kejaksaan dimulai sejak 1996 sebagai CPNS Kejaksaan RI. Ia kemudian dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis di Korps Adhyaksa.

Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain:

- Kepala Subdirektorat Pemantauan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
- Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 2018.
- Asisten Umum Jaksa Agung.
- Direktur Penyidikan Jampidsus pada 2022.
- Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
- Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.

Saat menjabat Direktur Penyidikan Jampidsus, Kuntadi menangani sejumlah perkara besar, termasuk dugaan korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, kasus ekspor crude palm oil (CPO), serta sejumlah perkara lain yang menyita perhatian publik.

Melalui pengangkatan ini, Kuntadi diharapkan mampu memperkuat pemberantasan korupsi, meningkatkan pemulihan aset negara, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Agung.* (tm/ad)

GAYO LUES – Gempa bumi dengan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Rabu (22/7/2026) siang.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang diduga dipicu aktivitas Sesar Oreng.

Baca Juga:

• UNMUHA dan PT Solusi Bangun Andalas Teken MoU, Perkuat Sinergi Dunia Kampus dan Industri

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal diduga akibat aktivitas sesar Oreng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike slip)," kata Andi Azhar, Rabu (22/7/2026).

BMKG mencatat gempa utama terjadi pada pukul 11.18 WIB dengan pusat gempa berada di koordinat 4,25 Lintang Utara dan 97,62 Bujur Timur, atau sekitar 41 kilometer timur laut Gayo Lues.

Gempa tersebut memiliki kedalaman sekitar 10 kilometer dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Sebelum gempa utama terjadi, BMKG mencatat adanya gempa pendahuluan (foreshock) dengan magnitudo 3,8 yang terjadi sekitar pukul 11.15 WIB.

Setelah gempa utama, aktivitas kegempaan masih berlanjut.

BMKG mencatat sedikitnya 9 kali gempa susulan hingga Rabu siang, dengan gempa susulan terbesar mencapai magnitudo 4,3.

Andi Azhar mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya.

Ia juga meminta warga menghindari bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa.

"Hindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan gempa bumi," ujar Andi.

BMKG terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas gempa di wilayah Gayo Lues dan mengingatkan masyarakat untuk tetap mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang.* (d/ad)

JAKARTA – Presiden FIFA Gianni Infantino mendapat sorotan tajam setelah sejumlah pihak mendesaknya untuk mundur dari jabatannya.

Desakan tersebut muncul karena Infantino dinilai terlalu mengedepankan kepentingan bisnis dan komersial dibandingkan nilai-nilai utama sepak bola.

Baca Juga:

• Jadwal Lengkap Laga Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026!

Ia menilai FIFA saat ini mengalami persoalan dalam sistem kepemimpinan karena minimnya pihak yang berani memberikan perlawanan terhadap kebijakan Infantino.

Menurut Tebas, sejumlah keputusan FIFA dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 menjadi alasan munculnya kritik terhadap kepemimpinan Infantino.

Beberapa kebijakan yang disorot antara lain penerapan hydration break yang dikaitkan dengan kepentingan slot iklan, hingga keputusan terkait hukuman kartu merah pemain Amerika Serikat Folarin Balogun.

"Infantino tidak tertarik pada sepakbola, tetapi ia mendapat dukungan dari federasi-federasi karena tidak ada yang berani menentangnya," kata Javier Tebas mengutip dari A Bola.

Tebas secara terbuka menyebut bahwa masa kepemimpinan Infantino seharusnya segera berakhir.

"Menurut pendapat saya, ya, saya pikir waktunya telah tiba [untuk mundur]! Namun dia mendapat dukungan dari sistem, dari federasi-federasi," ujarnya.

Ia menilai tidak adanya kandidat oposisi yang kuat membuat posisi Infantino tetap bertahan di tengah berbagai kritik.

"Tidak ada kandidat oposisi, tidak ada yang ingin kalah. Begitulah sistemnya dan sistem ini sakit dari akarnya. Dia seharusnya tidak bertahan di posisinya saat ini, tetapi keadaan mengharuskan dia untuk tidak mundur."

Selain itu, Tebas juga mempertanyakan sikap sejumlah pihak yang memilih diam terhadap kebijakan FIFA.

Menurutnya, banyak pihak sebenarnya tidak setuju dengan arah organisasi sepak bola dunia tersebut, namun tidak mengambil tindakan.

"Akhir-akhir ini di Amerika saya mendengar begitu banyak orang menentang Infantino, yang tidak setuju dengan apa yang dia lakukan. Mereka bersuara tapi tidak melakukan apa pun. Saya tidak tahu mana yang lebih buruk, diam atau terlibat, karena mereka yang tetap diam sangat menyadari kerusakan yang diderita sepakbola," tegasnya.

Tebas juga menyoroti posisi FIFA yang dianggap kehilangan pengaruh dalam beberapa keputusan selama Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penangguhan hukuman kartu merah Folarin Balogun yang disebut mendapat intervensi dari Gedung Putih.

Selain itu, keputusan terkait wasit asal Somalia Omar Artan yang dikabarkan mengalami kendala masuk ke Amerika Serikat turut menjadi bagian dari sorotan terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.

Kritik terhadap Infantino semakin berkembang seiring munculnya wacana perubahan format Piala Dunia 2030 dengan kemungkinan melibatkan hingga 64 negara peserta.

Rencana tersebut menuai pro dan kontra.

Pihak yang mengkritik menilai penambahan jumlah peserta berpotensi lebih banyak didorong oleh kepentingan komersial FIFA, termasuk peningkatan pendapatan dari hak siar, sponsor, dan penjualan tiket pertandingan.

Meski mendapat berbagai kritik, hingga kini belum ada tanda bahwa Gianni Infantino akan meninggalkan posisi Presiden FIFA yang telah ia pegang sejak 2016.* (d/ad)