MEDAN — Akses masyarakat di tiga kecamatan di Kota Medan kini kembali terbuka setelah Jembatan Perintis Garuda di Jalan Adisucipto, Gang Rel, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, resmi digunakan.

Jembatan tersebut diresmikan oleh Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Selasa (28/7/2026).

Baca Juga:

• Momen Haru Pelepasan Ketua DWP Kota Medan Ismiralda Jelang Purna Pengabdian, Airin: Beliau Bukan Hanya Pendamping, tapi Sahabat Luar Biasa

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pembukaan akses jembatan yang kini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

Kehadiran jembatan baru ini sekaligus mengakhiri kondisi sulit yang selama ini dialami warga.

Sebelumnya, masyarakat, termasuk para pelajar, harus menyeberangi Sungai Deli melalui pipa air yang memiliki risiko keselamatan tinggi.

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa mengatakan pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan hasil kerja sama antara TNI Angkatan Darat, Pemerintah Kota Medan, dan masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci sehingga pembangunan jembatan dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat.

"Ini adalah bentuk sinergi antara TNI AD, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat. Kami membantu masyarakat keluar dari kesulitan, terutama untuk mendapatkan akses transportasi yang layak," ujarnya.

Hendy menjelaskan, pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program percepatan pembangunan 6.000 jembatan yang dijalankan pemerintah.

Hingga saat ini, Kodam I/Bukit Barisan telah membangun sebanyak 323 jembatan di berbagai wilayah Sumatera Utara, dengan berbagai jenis konstruksi seperti jembatan bailey, aramco, dan perintis.

Menurutnya, pembangunan Jembatan Perintis Garuda dilakukan karena kondisi masyarakat sebelumnya sangat memprihatinkan.

Warga terpaksa mempertaruhkan keselamatan dengan melewati pipa untuk mencapai wilayah seberang.

"Kondisi seperti ini menjadi perhatian kita bersama. Apabila ada akses masyarakat yang terputus akibat bencana maupun kondisi mendesak lainnya, TNI siap membantu sesuai kebutuhan masyarakat," kata Hendy.

Ia juga meminta masyarakat maupun pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur melalui jalur koordinasi yang tersedia agar dapat segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyebut kehadiran Jembatan Perintis Garuda menjadi bukti bahwa koordinasi cepat antarinstansi mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Sultan Deli Tuanku Mahmud Arya Lamanjiji, pimpinan perangkat daerah, serta sejumlah anggota dewan tersebut, Rico menjelaskan bahwa jembatan lama sebelumnya merupakan bekas jalur rel kereta api yang telah digunakan warga selama puluhan tahun.

Namun, setelah mengalami kerusakan akibat banjir pada 2024, akses penghubung antarwilayah tersebut terputus dan membuat aktivitas masyarakat terganggu.

"Kami melihat langsung kondisi masyarakat yang harus menyeberang melalui pipa. Itu sangat membahayakan, apalagi banyak anak sekolah yang melintas. Karena itu kami bergerak cepat bersama Kodim dan seluruh perangkat terkait untuk mencari solusi," ujarnya.

Rico mengatakan, proses peninjauan lapangan telah dilakukan sejak April 2026 untuk melihat kondisi konstruksi, status lahan, serta menentukan jenis jembatan yang sesuai.

Setelah proses koordinasi selesai, pembangunan langsung dilakukan hingga akhirnya jembatan dapat rampung dalam waktu sekitar lima pekan.

"Ini membuktikan kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota Medan dan TNI dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Jembatan ini memang dibangun untuk warga yang sudah lama menantikannya," kata Rico.

Dengan beroperasinya Jembatan Perintis Garuda, masyarakat kini tidak perlu lagi mengambil jalur memutar untuk menuju wilayah Medan Maimun, Medan Johor, maupun Medan Polonia.

Pangdam I/Bukit Barisan dan Wali Kota Medan berharap jembatan tersebut mampu memperlancar mobilitas warga, meningkatkan aktivitas ekonomi, mempermudah akses pendidikan bagi pelajar, serta memperkuat hubungan antarwilayah.

Pembangunan jembatan ini menjadi gambaran bagaimana kerja sama pemerintah daerah dan TNI dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar yang aman dan layak.* (ad)

MEDAN — Pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Medan kali ini berlangsung dalam suasana yang berbeda.

Agenda yang biasanya diisi dengan kegiatan organisasi berubah menjadi momen penuh haru ketika jajaran pengurus dan anggota melepas Ketua DWP Kota Medan, Ny Ismiralda Wiriya Alrahman, yang akan memasuki masa purna pengabdian.

Baca Juga:

• Pansus Plasma DPRD Batubara Temui Kementan dan ATR/BPN, Perjuangkan Hak Masyarakat Atas Kebun Plasma 20 Persen

Dalam kesempatan tersebut, Airin menyampaikan penghargaan dan rasa hormat yang tinggi atas dedikasi Ismiralda selama menjalankan pengabdian di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Menurut Airin, hampir tiga dekade perjalanan pengabdian Ismiralda telah memberikan banyak keteladanan, khususnya dalam membangun kebersamaan dan kepedulian di lingkungan organisasi DWP Kota Medan.

Airin mengaku sosok Ismiralda bukan hanya dikenal sebagai pendamping Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, tetapi juga sebagai sahabat sekaligus mentor yang banyak memberikan pelajaran berharga.

"Hari ini sebenarnya hari yang paling saya takutkan. Rasanya 1,5 tahun kebersamaan kami terlalu cepat. Buat saya, Ibu Ismiralda bukan hanya pendamping, tapi teman baik yang sangat luar biasa," kata Airin.

Suasana haru semakin terasa ketika Airin tidak mampu menahan air mata saat menyampaikan sambutannya.

Melihat kondisi tersebut, Ismiralda langsung menghampiri Airin dan memberikan pelukan hangat sebagai bentuk kedekatan serta rasa persahabatan yang telah terjalin.

Momen tersebut membuat suasana ruangan semakin emosional dan mendapat tepuk tangan dari seluruh tamu yang hadir.

Airin juga mengenang perjalanan panjang Ismiralda yang telah mendampingi dinamika kepemimpinan Kota Medan selama delapan era Wali Kota berbeda.

Menurutnya, sikap ramah, fleksibel, dan kesantunan Ismiralda menjadi contoh yang patut diteladani oleh seluruh anggota DWP Kota Medan.

Salah satu hal sederhana yang selalu dikenang Airin adalah kebiasaan Ismiralda dalam menghargai setiap perempuan dengan sapaan "Ibu", tanpa melihat usia maupun kedudukan.

"Beliau selalu mengingatkan bahwa setiap wanita adalah seorang ibu bagi anak dan suaminya. Dari beliau saya belajar bagaimana cara menghormati orang lain dalam setiap situasi," tambah Airin.

Meski harus melepas jabatan sebagai Ketua DWP Kota Medan, Airin memastikan hubungan silaturahmi dan persahabatan yang telah terbangun akan tetap terjaga.

Ia turut mendoakan agar Ismiralda diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan dalam menjalani fase kehidupan berikutnya.

Sementara itu, Ketua DWP Kota Medan Ny Ismiralda Wiriya Alrahman menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Airin Rico Waas serta seluruh pengurus dan anggota DWP Kota Medan.

Ismiralda mengenang perjalanan panjangnya bersama organisasi tersebut yang dimulai sejak 1996.

Sementara amanah sebagai Ketua DWP Kota Medan dijalankannya sejak 17 Januari 2019.

Baginya, setiap jabatan dan tanggung jawab merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa berbagai keberhasilan program DWP Kota Medan bukanlah hasil kerja individu, melainkan buah dari kerja sama seluruh pengurus, anggota, mitra kerja, serta dukungan keluarga besar Pemko Medan.

"Bagi saya, setiap langkah dalam pengabdian ini bukanlah perjalanan seorang diri. Semua dapat terwujud berkat doa, dukungan, dan kebersamaan keluarga besar DWP, jajaran Pemko Medan, serta seluruh pihak yang tulus membersamai," ungkap Ismiralda dengan penuh haru.

Ismiralda juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama memimpin DWP Kota Medan terdapat kekurangan.

Ia berharap organisasi tersebut terus berkembang dan menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh anggotanya.

"Perpisahan ini bukanlah akhir dari tali silaturahmi, melainkan awal babak baru. Saya berharap DWP Kota Medan senantiasa tumbuh, maju, dan menjadi rumah yang hangat bagi seluruh anggotanya," ujarnya.

Mewakili pengurus DWP Kota Medan, Elviyanti Pohan menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih atas dedikasi serta kepemimpinan Ismiralda selama menjalankan amanah sebagai Ketua DWP Kota Medan.

Menurutnya, pertemuan tersebut bukan sekadar acara perpisahan, tetapi menjadi momentum untuk mengenang perjalanan pengabdian dan kepemimpinan yang telah memberikan dampak positif bagi organisasi.

"Pertemuan hari ini bukan sekadar seremonial perpisahan, melainkan momentum untuk mengenang perjalanan pengabdian, dedikasi, serta kepemimpinan Ibu Ketua yang telah membawa manfaat besar bagi organisasi dan masyarakat," ujar Elviyanti.

Selama masa kepemimpinannya, Ismiralda dikenal sebagai sosok yang ramah, pengayom, dan mampu membangun hubungan erat dengan seluruh anggota DWP Kota Medan.

Kiprahnya meninggalkan kesan mendalam sekaligus menjadi inspirasi bagi keberlanjutan organisasi Dharma Wanita Persatuan Kota Medan ke depan.* (ad)

JAKARTA — Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan penembakan terhadap ajudan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah merupakan informasi palsu atau hoaks.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan kepada jajaran Polres Metro Jakarta Selatan terkait kabar tersebut.

Baca Juga:

• DPR Desak Polisi Segera Ungkap Kasus Kematian Sutrimo, Publik Tunggu Kepastian Hukum

Sebelumnya, informasi mengenai dugaan penembakan tersebut ramai beredar melalui media sosial Instagram.

Salah satu unggahan menyebut ajudan Febrie Adriansyah diduga tewas ditembak oleh orang tidak dikenal.

Dalam unggahan tersebut juga disebutkan bahwa sebelumnya seorang penjaga rumah yang bersangkutan meninggal dunia dan jasad korban belum ditemukan.

Namun, kepolisian memastikan informasi tersebut tidak benar.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan penyelidikan terkait kematian seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis pekan lalu.

Berdasarkan informasi awal, korban ditemukan tergeletak di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru.

Budi Hermanto menjelaskan, korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans menuju RS Muhammadiyah Taman Puring.

Namun, saat tiba di rumah sakit, Sutrimo dinyatakan telah meninggal dunia.

"Korban kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju RS Muhammadiyah Taman Puring. Namun, pihak rumah sakit menerangkan bahwa Sutrimo tiba dalam keadaan sudah meninggal dunia," ujarnya.

Untuk mengungkap penyebab kematian tersebut, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan masih mengumpulkan berbagai keterangan dan menyusun kronologi kejadian.

Polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah pihak, mulai dari keluarga korban, pengemudi ambulans, petugas rumah sakit, hingga saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut.

Sementara itu, terkait informasi yang menyebut Sutrimo merupakan Kepala Urusan Rumah Tangga (Karumga) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, pihak kepolisian menyatakan informasi tersebut masih dalam tahap pendalaman.

"Masih didalami," kata Budi Hermanto.

Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial sebelum mendapatkan kepastian dari sumber resmi.

Polisi juga meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena dapat menimbulkan keresahan publik.* (vo/ad)

BATU BARA — Panitia Khusus (Pansus) Plasma DPRD Kabupaten Batu Bara terus memperkuat langkah untuk memperjuangkan pemenuhan kewajiban kebun plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat sekitar perusahaan perkebunan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).

Sebagai tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya, Pansus Plasma DPRD Batu Bara bersama sejumlah elemen masyarakat akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

• Tak Lagi Jalan Lewat Pipa PDAM, Kini Warga Medan Punya Jembatan Baru Penghubung Tiga Kecamatan

Dalam agenda konsultasi itu, rombongan Pansus akan mendatangi tiga lembaga pemerintah, yakni Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang, serta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Selain anggota Pansus Plasma DPRD Batubara, kunjungan tersebut juga melibatkan sejumlah organisasi masyarakat dan unsur pers yang selama ini ikut mengawal persoalan plasma di Kabupaten Batu Bara.

Perwakilan Zhuriat Kedatukan Limapuluh yang ikut dalam rombongan yakni Izhar Fauzi, Loly Sastra, dan Zamal Setiawan.

Sementara Pengurus Besar Gemkara Batu Bara diwakili Ketua Umum Khairul Muslim, serta PD Ikatan Wartawan Online (IWO) Batu Bara diwakili Kamaruddin Simangunsong.

Ketua Pansus Plasma DPRD Kabupaten Batu Bara, Ismar Khomri, mengatakan konsultasi ke pemerintah pusat merupakan langkah penting agar rekomendasi yang disusun Pansus memiliki dasar hukum yang kuat.

Sebelumnya, Pansus telah melakukan inventarisasi berbagai dokumen terkait 13 perusahaan perkebunan pemegang HGU yang beroperasi di Kabupaten Batu Bara.

Data yang dikumpulkan mencakup luas lahan HGU, masa berlaku HGU, izin usaha perkebunan, hingga pelaksanaan kewajiban pembangunan kebun plasma untuk masyarakat.

Menurut Ismar, hasil konsultasi tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme penerapan kewajiban plasma 20 persen, termasuk langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah apabila ditemukan perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya.

"Melalui kunjungan tersebut, Pansus diharapkan memperoleh kepastian mengenai mekanisme pelaksanaan kewajiban plasma 20 persen, termasuk langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah apabila ditemukan perusahaan pemegang HGU yang belum memenuhi kewajibannya," kata Ismar kepada media, Selasa (28/7/2026).

Ia menjelaskan, hasil konsultasi di Jakarta nantinya akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi akhir Pansus Plasma DPRD Batu Bara, baik dalam bentuk usulan kebijakan maupun langkah strategis untuk memastikan hak masyarakat dapat terpenuhi sesuai aturan yang berlaku.

Ketua Umum PB Gemkara Batu Bara, Khairul Muslim, mengapresiasi langkah DPRD Batu Bara membentuk Pansus Plasma.

Menurutnya, keberadaan Pansus menjadi bentuk komitmen legislatif dalam memperjuangkan hak masyarakat atas kewajiban plasma dari perusahaan perkebunan.

Ia menilai kewajiban penyediaan plasma 20 persen dari luas HGU perkebunan selama ini belum sepenuhnya terlaksana di Kabupaten Batu Bara.

"Pansus Plasma sebagai bukti komitmen kuat legislatif terhadap penegakan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan hak-hak rakyat atas kewajiban 20 persen plasma dari HGU perkebunan yang selama ini belum terimplentasi khusus di Kabupaten Batu Bara," ujar Khairul Muslim.

Menurutnya, kondisi saat ini menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan aturan perkebunan.

"Ini momentum yang tepat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Satgas PKH telah mengeksekusi lahan perkebunan sawit yang selama ini dikelola secara menyimpang dan melawan hukum. Kenapa hak-hak rakyat 20 persen plasma tidak dieksekusi," kata Khairul Muslim.

Tokoh pemekaran Kabupaten Batu Bara itu juga menilai keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam pembahasan plasma merupakan langkah positif untuk memperjuangkan kepentingan warga.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, dan pihak terkait sangat diperlukan agar aturan mengenai kebun plasma dapat diterapkan secara nyata di lapangan.

"Pelibatan berbagai elemen dan tokoh sentral masyarakat Batu Bara dalam pembahasan 20 persen plasma sangat tepat. Ini bukti kearifan dan political will DPRD Batu Bara sehingga perjuangan merebut hak-hak rakyat atas usaha perkebunan melalui legalitas HGU dapat direalisasikan secara konkrit," ujarnya.

Khairul Muslim menambahkan, terdapat sejumlah HGU perkebunan di Kabupaten Batu Bara yang hingga kini belum diperpanjang oleh pemerintah pusat.

Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang untuk memastikan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat benar-benar diperhatikan.

"Ini momentum," tegasnya.

Ia menilai kajian terhadap berbagai regulasi terkait plasma perlu dilakukan secara mendalam karena melibatkan beberapa kementerian dan lembaga.

Menurutnya, koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar pelaksanaan kewajiban kebun plasma tidak mengalami hambatan ketika diterapkan di lapangan.

Dengan adanya konsultasi ke pemerintah pusat, Pansus Plasma DPRD Batu Bara berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat perlindungan hak masyarakat serta menciptakan hubungan yang lebih adil antara perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar.* (ad)

MEDAN — Jembatan Perintis Garuda di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, resmi digunakan setelah diresmikan oleh Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Selasa pagi (28/7/2026).

Jembatan yang dibangun melalui kerja sama Kodam I Bukit Barisan dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan tersebut menjadi penghubung bagi masyarakat di tiga wilayah, yakni Kecamatan Medan Polonia, Medan Johor, dan Medan Maimun.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Pastikan Jalan Veteran Medan Deli Diperbaiki Tahun Ini, Tender Segera Dimulai

Sebelumnya, kawasan tersebut sempat menjadi perhatian publik setelah kondisi akses warga viral di media sosial pada April 2026.

Saat itu, sejumlah pelajar terpaksa melintasi Sungai Deli dengan berjalan di atas pipa besar milik PDAM untuk berangkat dan pulang sekolah.

Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan, terutama bagi anak-anak yang harus menggunakan jalur tersebut setiap hari.

Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa mengatakan, Jembatan Perintis Garuda memiliki panjang 32 meter dengan lebar 1,5 meter.

Proses pembangunan berlangsung sejak 3 Juni hingga 25 Juli 2026.

"Jembatan ini kita harapkan bisa memberikan atau memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses jalan yang lebih baik," ujar Mayjen TNI Hendy Antariksa usai peresmian.

Menurut Pangdam, jembatan tersebut memiliki kemampuan menahan beban hingga 4 ton dengan konstruksi yang telah disiapkan agar dapat digunakan masyarakat secara aman.

"Sehingga saya menghimbau kepada masyarakat apabila dalam kondisi yang ramai, ya ditahan-tahanlah ya," ungkapnya.

Mayjen TNI Hendy Antariksa menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah yang dilaksanakan melalui dukungan TNI Angkatan Darat.

Pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Pemko Medan agar pembangunan dapat segera dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

"Nah, jembatan ini dibangun oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, tentunya kita support dari TNI AD, juga Bapak Walikota, untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, salah satunya di Medan Kota," sebut Mayjen TNI Hendy Antariksa.

Ia berharap keberadaan jembatan tersebut dapat meningkatkan mobilitas warga sekaligus membantu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

Selain itu, anak-anak sekolah kini dapat pergi dan pulang dengan lebih aman tanpa harus melewati jalur berbahaya seperti sebelumnya.

"Kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan yang lalu jembatan ini terputus. Sehingga anak sekolah dan aktivitas ekonomi harus melalui jalan yang memutar dan melewati pipa-pipa yang ada di sebelah kita itu," kata Mayjen TNI Hendy Antariksa.

Menurutnya, pembangunan Jembatan Perintis Garuda menjadi bukti kehadiran pemerintah bersama TNI dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

"Harapan saya tentunya ya bisa bermanfaat buat masyarakat dalam beraktivitas sosial, kemudian membantu anak sekolah lebih aman lagi. Tadi Pak Walikota menyampaikan bahwa sangat membahayakan terutama buat anak-anak kecil yang melewati pipa-pipa sekarang sudah bisa berjalan aman. Dan tentunya ini adalah wujud negara hadir untuk rakyat," jelas Pangdam I Bukit Barisan.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kerja sama antara Kodam I Bukit Barisan dan Pemko Medan dalam pembangunan Jembatan Perintis Garuda.

Rico mengatakan, jembatan tersebut telah lama menjadi akses penting bagi masyarakat sekitar.

Namun, ketika mengalami kerusakan, warga kehilangan jalur penghubung dan harus memutar jauh untuk menuju wilayah lain.

"Kalau mau akses, mau ke Kecamatan Medan Maimun harus berputar, ataupun yang tinggal di sini anak-anak yang sekolah di Maimun harus berputar, sulit sekali," ungkap Rico Waas.

Menurutnya, kondisi paling memprihatinkan adalah ketika masyarakat, termasuk para pelajar, harus melewati pipa PDAM sebagai jalur alternatif.

"Yang paling parahnya, paling mirisnya, harus melewati pipa di samping kita ini. Nah, itu tentunya menjadi pesan buat kita, antara pemerintah harus merespon secara cepat, apa solusi yang terbaik bisa kita berikan, kita koordinasi dengan semua pihak terkait, lalu kita rencanakan pembangunan jembatan ini, kita rapat beberapa kali, langsung dibuat, langsung diselesaikan," kata Rico Waas.

Dengan hadirnya Jembatan Perintis Garuda, pemerintah berharap akses antarwilayah semakin mudah, keselamatan masyarakat lebih terjamin, serta aktivitas pendidikan dan ekonomi warga dapat berjalan lebih lancar.* (vv/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara memastikan perbaikan Jalan Veteran, Pasar 9 Manunggal, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, akan dilakukan pada tahun 2026.

Ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup parah tersebut menjadi perhatian pemerintah setelah banyak dikeluhkan masyarakat karena kondisi jalan yang rusak, terutama saat hujan yang menyebabkan genangan dan becek, serta menimbulkan debu ketika cuaca panas.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Tunda, Eks Direktur Teknik PT Pelindo Divonis 5 Tahun Penjara

"Kalau yang Jalan Veteran di Marelan itu sepanjang 200 meter, lebar beton 14 meter dari simpang empat masjid yang kubahnya kuning (Masjid Al-Muttaqin) ke arah tol. Itu memang hancur kali," ujar Chandra, Selasa (28/7/2026).

Menurut Chandra, rencana perbaikan jalan tersebut saat ini telah masuk ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk menjalani proses tender.

"Jadi yang hancur-hancur itu akan diperbaiki. Sekarang sudah masuk di biro pengadaan, lagi proses lah, tender dulu," tuturnya.

Ia memastikan pekerjaan perbaikan Jalan Veteran tetap dilaksanakan pada tahun ini.

Namun, waktu pelaksanaan masih menunggu proses tender selesai.

Chandra memperkirakan pengerjaan fisik dapat dimulai paling cepat pada akhir Agustus 2026 atau awal September 2026.

"Awal-awal bulan 9 (September) lah mudah-mudahan mulai pengerjaannya. Secepat-cepatnya akhir Agustus 2026. Selebihnya nanti infonya setelah tender baru kami beri tahu rinciannya," kata Chandra.

Perbaikan Jalan Veteran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang melintas, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga di kawasan Medan Deli dan sekitarnya.

Sebelumnya, kondisi jalan yang rusak sempat mendapat sorotan warga.

Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar akses transportasi kembali nyaman dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.* (mi/ad)

MEDAN — Mantan Direktur Teknik PT Pelindo, Hosadi Apriza, divonis 5 tahun penjara setelah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pengadaan kapal tunda yang merugikan keuangan negara.

Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan dalam sidang yang berlangsung di ruang Tipikor, Senin (27/7/2026) malam.

Baca Juga:

• Catat! Sejumlah Kawasan Medan Alami Pemadaman Listrik hingga 5 Jam Hari Ini

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Hosadi Apriza terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, maupun korporasi.

"Mengadili, menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara dan meyakinkan telah melakukan korupsi, menjatuhkan hukuman kepada Hosadi Apriza selama 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta, dengan subsider 80 hari kurungan," ujar hakim Cipto Nababan dalam persidangan.

Selain Hosadi, dua terdakwa lainnya juga dijatuhi hukuman dalam perkara yang sama.

Mantan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), Bambang Soendjaswono, divonis 10 tahun penjara serta denda Rp300 juta dengan subsider 100 hari kurungan.

Sementara itu, Kepala Cabang Pratama Komersil Belawan PT Biro Klasifikasi Indonesia, Rudy Sunaryadi, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp200 juta dengan subsider 80 hari kurungan.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak membebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada ketiga terdakwa secara pribadi.

Pembayaran uang pengganti atas kerugian negara dibebankan kepada korporasi, yakni PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

Hakim menyebut nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp79 miliar berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan.

Para terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta sejumlah aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Usai pembacaan putusan, majelis hakim memberikan waktu selama tujuh hari kepada para terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU) untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum banding.

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Belawan.

Sebelumnya, Hosadi Apriza dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta dengan subsider 100 hari kurungan.

Bambang Soendjaswono sebelumnya dituntut 15 tahun penjara serta denda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari kurungan.

Sedangkan Rudy Sunaryadi dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta dengan subsider 140 hari kurungan.

Dalam dakwaan jaksa, ketiga terdakwa diduga terlibat dalam perkara korupsi pengadaan kapal tunda yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp92 miliar.

Jaksa mengungkapkan bahwa hasil penyidikan menemukan adanya ketidaksesuaian antara pembangunan kapal dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak.

Progres pekerjaan disebut tidak sesuai dengan ketentuan, sementara pembayaran telah dilakukan tidak sebanding dengan perkembangan pekerjaan.

Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sekitar Rp92,35 miliar.

Selain itu, terdapat potensi kerugian perekonomian yang diperkirakan mencapai Rp23,03 miliar per tahun karena kapal tidak dapat diselesaikan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Perkara ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat perusahaan pelat merah serta menyangkut proyek pengadaan infrastruktur pendukung operasional kepelabuhanan.* (d/ad)

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan penguatan jajaran birokrasi dengan melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih di Pendopo Rumah Dinas Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga:

• Rapor Merah Politik

Prosesi pelantikan turut disaksikan Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Debora DPI Hutasoit, Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum Ronald Siharmada Banjarnahor dan Rahniawan.

Selain itu, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora, para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Simalungun.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Simalungun, Jonrismantuah Damanik, menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan strategis tersebut dilakukan melalui sistem Manajemen Talenta.

Sistem tersebut mengedepankan prinsip objektivitas, profesionalitas, serta penilaian berdasarkan kompetensi aparatur.

Kabupaten Simalungun saat ini tercatat sebagai salah satu dari lima pemerintah daerah terbaik di Provinsi Sumatera Utara dalam penerapan sistem Manajemen Talenta bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pelaksanaan pelantikan juga telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan hukum dan mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui sejumlah surat keputusan serta rekomendasi yang diterbitkan pada Juni hingga Juli 2026.

Dalam arahannya, Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih mengatakan pelantikan tersebut merupakan bentuk penerapan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta aturan turunannya.

Menurut Bupati, pengisian jabatan harus dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berdasarkan kemampuan serta kompetensi masing-masing pejabat.

"Pelantikan ini diharapkan semakin memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai tahapan yang telah ditetapkan," ujar Bupati.

Ia menegaskan bahwa tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks.

Karena itu, para pejabat yang baru dilantik dituntut mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Bupati juga mengajak seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk terus memperkuat sinergi, menjaga integritas, dan membangun kerja sama dalam mewujudkan visi daerah, yakni "Semangat Baru Simalungun Maju."

"Mari kita terus menjaga semangat kebersamaan. Keberhasilan yang dicapai adalah hasil kerja keras kita semua, dan amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, profesionalisme, serta integritas yang tinggi," pesannya.

Adapun lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yakni:

- Akbar Putra Siregar, S.STP., M.Si. sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun.
- Rut Siswi Julaini Hutapea sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Simalungun.
- Resman Saragih sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun.
- Budiman Silalahi sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun.
- Ronny Rudyanto Butarbutar sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Simalungun.

Dengan adanya pejabat baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap roda pemerintahan semakin kuat, pelayanan publik semakin baik, serta pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.* (ad)

ACEH TIMUR — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., bersama Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum Pratu Galuh Nugraha di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, Minggu (26/7/2026).

Kunjungan takziah tersebut menjadi bentuk penghormatan dan kepedulian kepada almarhum yang merupakan anggota Polisi Militer TNI Angkatan Darat.

Baca Juga:

• Peringati Hari Bakti TNI AU ke-79, TNI AU Wilayah Medan Gelar Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan

Kedatangan Kapolda Aceh dan Pangdam Iskandar Muda disambut oleh kedua orang tua almarhum, Sugeng Santoso dan Pipi Mliani, bersama keluarga besar.

Dalam kesempatan itu, kedua pimpinan institusi keamanan tersebut menyampaikan duka cita sekaligus memberikan dukungan moril kepada keluarga yang tengah berduka.

Kapolda Aceh menyampaikan belasungkawa mendalam serta permohonan maaf mewakili Kapolri kepada keluarga almarhum.

Ia juga mendoakan agar Pratu Galuh Nugraha mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

"Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah almarhum, mengampuni segala khilafnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini," ujar Kapolda Aceh.

Sebagai bentuk kepedulian, Kapolda Aceh turut menyerahkan tali asih kepada ayah almarhum sebagai wujud perhatian dan dukungan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Usai menyampaikan takziah, Kapolda Aceh bersama Pangdam Iskandar Muda melanjutkan kegiatan dengan melakukan ziarah ke makam Pratu Galuh Nugraha.

Di makam tersebut, keduanya memanjatkan doa dan memberikan penghormatan terakhir atas jasa serta pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara.

Pada malam harinya, Kapolda Aceh didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., bersama jajaran Pejabat Utama Polda Aceh kembali hadir di rumah duka untuk mengikuti tahlilan malam pertama.

Kehadiran jajaran TNI dan Polri tersebut menunjukkan perhatian dan dukungan kepada keluarga almarhum, sekaligus menjadi simbol kuatnya hubungan dan sinergi kedua institusi dalam menjalankan tugas maupun memberikan kepedulian sosial.

Turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut Dandim Aceh Timur, Kapolres Aceh Timur, serta sejumlah pejabat TNI dan Polri yang bersama-sama mendoakan almarhum.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa kehadiran Kapolda Aceh bersama Pangdam Iskandar Muda merupakan bentuk nyata solidaritas dan penghormatan kepada almarhum serta keluarga yang ditinggalkan.

"Takziah ini bukan sekadar bentuk belasungkawa, tetapi juga penghormatan atas pengabdian almarhum dalam mendukung tugas negara. Kehadiran pimpinan TNI dan Polri menunjukkan bahwa sinergi kedua institusi tidak hanya terjalin dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada keluarga personel yang gugur," ujar Joko.

Ia menegaskan, peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga soliditas antara TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami memohon doa dari seluruh masyarakat agar almarhum memperoleh tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, serta keikhlasan dalam menghadapi musibah ini," ujarnya.* (ad)

MEDAN — Sejumlah wilayah di Kota Medan, Sumatera Utara, mengalami pemadaman listrik bergilir pada Selasa (28/7/2026).

Pemadaman tersebut dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pemeliharaan jaringan listrik untuk meningkatkan keandalan layanan kepada pelanggan.

Baca Juga:

• Peringati Hari Bakti TNI AU ke-79, TNI AU Wilayah Medan Gelar Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan

Pemeliharaan jaringan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 15.00 WIB.

Dengan adanya kegiatan tersebut, pelanggan di sejumlah kawasan harus mengalami penghentian sementara aliran listrik selama kurang lebih lima jam.

PLN menjelaskan, pemeliharaan dilakukan terhadap sejumlah komponen Jaringan Tegangan Menengah (JTM) serta kegiatan perampalan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan sekaligus mengurangi risiko gangguan yang dapat terjadi akibat faktor teknis maupun lingkungan.

Dalam pemberitahuannya, PLN juga mengimbau masyarakat yang menggunakan mesin generator set (genset) agar memperhatikan keamanan instalasi listrik.

"Apabila pelanggan menggunakan genset agar dipisahkan dengan instalansi listrik," demikian imbauan PLN dalam informasi pemeliharaan jaringan tersebut.

Adapun sejumlah lokasi di Medan yang terdampak pemadaman listrik hari ini meliputi:

- Jalan Seksama
- Jalan Selamat
- Komplek Pegawai
- Jalan Jaya 2
- Jalan Bahagia By Pass
- Jalan Kemiri 2
- Jalan Air Bersih Gang Anda

PLN menyampaikan bahwa pemadaman dilakukan sementara selama proses pekerjaan berlangsung.

Masyarakat di wilayah terdampak diharapkan dapat melakukan persiapan dan mengatur aktivitas yang membutuhkan pasokan listrik selama waktu pemeliharaan.

Kegiatan pemeliharaan jaringan ini menjadi bagian dari upaya PLN dalam menjaga kualitas pelayanan listrik serta meningkatkan keandalan pasokan energi bagi masyarakat Kota Medan dan sekitarnya.* (d/ad)

Oleh:Benediktus Hestu Cipto Handoyo

DINAMIKA perpolitikan nasional belakangan ini kembali bergejolak hebat di berbagai ruang publik setelah temuan angka statistik dirilis secara terbuka oleh lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Baca Juga:

• Rupiah Kembali Melemah, Tembus Rp18.068 per Dolar AS di Awal Perdagangan

Sebaliknya, 42,8 persen publik menilai situasi politik nasional dalam kategori buruk atau bahkan sangat buruk.

Angka ini seolah menjadi lonceng peringatan dini yang sangat keras bagi stabilitas kekuasaan yang sedang berjalan, mengingat sisa persentase lainnya terbagi pada pandangan sedang-sedang saja hingga kelompok masyarakat yang memilih bungkam atau menyatakan tidak tahu secara pasti.

Jika ditarik lebih jauh ke belakang melalui pembacaan lini masa data sebelumnya, tren penurunan keyakinan publik ini bukanlah ketidaksengajaan yang datang tiba-tiba dalam semalam.

Pada fase akhir tahun, tepatnya November 2025, catatan positif mengenai iklim politik sempat berada di angka 35,8 persen yang menunjukkan adanya secercah harapan awal kepemimpinan.

Namun, memasuki awal kuartal pertama tahun 2026, angka tersebut merosot drastis ke level 27,1 persen, sebelum akhirnya terjun bebas menyentuh titik terendah 13,5 persen pada pertengahan tahun ini.

Perubahan posisi psikologis massal ini memperlihatkan adanya pergeseran cara pandang warga negara yang masif, di mana mayoritas suara saat ini justru mendominasi kutub negatif.

Gejala semacam ini mengindikasikan bahwa relasi antara penguasa dan rakyat sedang mengalami keretakan komunikasi yang cukup parah di tingkat akar rumput tanpa adanya penanganan taktis yang efektif dari para pemangku kebijakan.

Kemerosotan Kepercayaan

Fenomena penurunan angka secara konsisten ini mencerminkan adanya akumulasi kekecewaan yang telah lama terpendam di dalam benak masyarakat luas akibat berbagai kebijakan yang dinilai kurang menyentuh substansi permasalahan hidup sehari-hari.

Ketika jurang pemisah antara harapan publik dan realitas kebijakan semakin melebar, tingkat kepercayaan terhadap institusi politik secara otomatis akan mengalami degradasi yang sangat signifikan dari waktu ke waktu.

Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang amat berat bagi para perumus strategi komunikasi politik di lingkaran kekuasaan pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh sebelum gelombang ketidakpuasan tersebut bermutasi menjadi bentuk ketidakpatuhan sipil yang lebih luas dan sulit dikendalikan oleh instrumen negara yang ada saat ini.

Dalam kerangka ilmu ketatanegaraan modern, fenomena merosotnya kepercayaan publik terhadap rezim yang berkuasa dapat dianalisis secara tajam menggunakan teori legitimasi sosiologis yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas.

Dalam karyanya yang membedah krisis legitimasi dalam masyarakat kapitalis lanjut (Habermas, 1975), legitimasi tidak sekadar diperoleh melalui prosedur elektoral formal semata saat pemilu selesai dilaksanakan, melainkan harus terus-menerus direproduksi melalui kinerja nyata, keadilan distributif, serta terjaganya ruang publik yang rasional dan inklusif.

Ketika pemerintah gagal memenuhi ekspektasi material dan prosedural yang telah dijanjikan sebelumnya, maka yang terjadi adalah apa yang disebut sebagai legitimation crisis atau krisis legitimasi yang mendalam.

Krisis ini secara perlahan, tapi pasti menggerus fondasi moral kekuasaan, membuat titah dan kebijakan negara kehilangan daya ikat sosiologisnya di hadapan warga yang merasa teralienasi dari proses pembuatan keputusan politik sehari-hari.

Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan politik yang sah secara hukum formal sekalipun akan rapuh apabila kehilangan dukungan moral serta sosiologis dari masyarakat yang dipimpinnya.

Dalam situasi di mana angka ketidakpuasan publik melonjak tajam hingga menyentuh angka 42,8 persen, rezim yang berkuasa harus menyadari bahwa legitimasi kepemimpinan mereka sedang berada di ambang ujian terberat yang memerlukan langkah-langkah rekonsiliasi kultural dan struktural secara mendesak agar kohesi sosial tetap terjaga dengan baik tanpa menimbulkan perpecahan horizontal yang berkepanjangan di tengah masyarakat majemuk Indonesia.

Kesenjangan Sosial

Pendapat senada juga diperkuat secara substansial oleh pandangan pakar politik institusional modern, Bostjan Zupancic (2020), yang menyoroti pentingnya akuntabilitas substansial dalam arsitektur negara hukum demokratis yang sehat.

Menurut analisis institusional tersebut, legitimasi sebuah rezim modern sangat rentan mengalami erosi manakala jarak antara janji-janji kampanye elektoral dengan realitas sosio-ekonomi sehari-hari semakin melebar tanpa ada koreksi kebijakan yang transparan dan akuntabel.

Dalam konteks Indonesia hari ini, angka 42,8 persen ketidakpuasan politik bukanlah sekadar angka statistik hampa makna, melainkan manifestasi nyata dari akumulasi kekecewaan struktural yang dialami oleh berbagai lapisan masyarakat.

Ketika saluran-saluran aspirasi formal dianggap buntu atau tidak responsif terhadap penderitaan rakyat, ketidakpuasan tersebut bertransformasi menjadi bentuk perlawanan psikologis berupa alienasi dan skeptisisme massal terhadap seluruh produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Kesenjangan antara retorika politik para elite di panggung kekuasaan dan realitas pahit di lapangan menciptakan jurang pemisah yang kian menganga, membuat masyarakat merasa ditinggalkan oleh negara yang seharusnya melindungi dan menyejahterakan mereka.

Oleh karena itu, perbaikan struktural dalam tata kelola pemerintahan mutlak diperlukan guna mengembalikan kepercayaan publik yang telanjur runtuh akibat berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat kecil secara adil dan merata di seluruh penjuru nusantara.

Lebih lanjut, merosotnya penilaian positif terhadap iklim politik ini tidak berdiri sendiri di ruang hampa, melainkan berkelindan sangat erat dengan problem kesejahteraan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas setiap harinya.

Laporan dari lembaga riset yang sama juga mencatat dengan jelas bahwa persepsi negatif terhadap kondisi ekonomi nasional melonjak hingga menyentuh angka 49,4 persen, di mana hampir separuh populasi merasa dapur rumah tangga mereka semakin terjepit oleh kesulitan hidup yang kian mendera.

Pembelahan sikap publik ini menunjukkan adanya korelasi linier yang sangat kuat antara kepuasan terhadap stabilitas politik dan tingkat keamanan ekonomi yang dirasakan oleh setiap keluarga di rumah.

Apabila jaminan kesejahteraan material gagal dihadirkan oleh negara secara konsisten, maka legitimasi politik otomatis akan ikut runtuh bersamaan dengan pudurnya daya beli serta tingginya kecemasan sosial di tengah masyarakat yang semakin tertekan oleh himpitan biaya hidup.

Kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak, serta ketidakpastian pendapatan harian menjadi katalisator utama yang mempercepat runtuhnya kepercayaan terhadap stabilitas politik nasional secara keseluruhan.

Dalam situasi seperti ini, rakyat tidak lagi peduli pada retorika keberhasilan makroekonomi apabila perut mereka masih merasakan lapar dan masa depan anak-anak mereka terlihat suram akibat ketiadaan perlindungan sosial yang memadai dari negara yang berdaulat ini.

Tuntutan Evaluasi

Situasi pelik ini menuntut adanya refleksi mendalam serta kejujuran intelektual dari para elite penyelenggara negara agar tidak terjebak dalam delusi pencapaian artifisial yang jauh dari realitas obyektif di bawah.

Demokrasi yang sehat tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar koalisi partai politik yang berhasil ditarik masuk ke dalam gerbong kekuasaan di parlemen, melainkan harus diukur dari seberapa tinggi tingkat kepercayaan tulus yang diberikan oleh rakyat jelata kepada pemerintahnya.

Jika tren penurunan kepercayaan ini terus dibiarkan tanpa adanya evaluasi total serta perombakan orientasi kebijakan yang secara nyata berpihak kepada kepentingan publik, dikhawatirkan jurang pemisah antara negara dan warganya akan semakin melebar secara permanen.

Evaluasi total ini mencakup perombakan cara pandang para pengambil kebijakan dalam melihat persoalan rakyat, dari yang selama ini bersifat top-down dan birokratis menjadi lebih bottom-up serta partisipatif.

Para elite politik harus menyadari bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana pengabdian untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam dasar negara.

Tanpa adanya keberanian moral untuk melakukan koreksi total atas arah kebijakan yang sedang berjalan, rezim yang berkuasa hanya akan berjalan di atas fondasi yang rapuh dan sewaktu-waktu dapat runtuh diterjang gelombang ketidakpuasan rakyat yang semakin masif.

Sebagai sebuah proyeksi analitis atas situasi tersebut, esensi persoalan ini memunculkan sebuah titik pandang baru yang sangat krusial untuk dicermati secara saksama oleh para pengamat dan pengambil kebijakan.

Stabilitas politik di era kontemporer tidak lagi ditentukan oleh kekuatan hegemoni koalisi elite di tingkat pusat, melainkan sangat bergantung pada ketahanan psikologis ruang publik dalam memverifikasi keadilan distributif yang dirasakan secara otonom oleh warga negara setiap hari.

Ketika negara mampu menghadirkan keadilan yang nyata dan dirasakan langsung oleh seluruh rakyat tanpa diskriminasi, maka stabilitas politik akan dengan sendirinya terbangun secara kokoh di atas fondasi kepercayaan yang tulus dan berkelanjutan.

Sebaliknya, apabila keadilan distributif tersebut hanya menjadi jargon kosong tanpa implementasi di lapangan, maka segala bentuk rekayasa politik dan penguatan koalisi di parlemen tidak akan mampu menyelamatkan rezim dari krisis legitimasi yang berujung pada keruntuhan kepercayaan massal.

Titik pandang baru ini memberikan arah bagi masa depan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis.

Suara rakyat dan kesejahteraan material ditempatkan sebagai tolok utama keberhasilan kepemimpinan nasional di tengah kompleksitas tantangan global yang terus menerus berubah dari waktu ke waktu.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara dan Legislatif Drafting, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya DIY, Direktir Eksekutif Parliament Watch Yogyakarta, Advokat pada Kantor Hukum BEN LAW OFFICE dan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Periode Seleksi tahun 2000

SEMARANG – Bupati nonaktif Pati Sudewo meminta dukungan doa dari para pendukungnya agar proses hukum yang sedang dijalaninya berakhir dengan kebebasan.

Ia juga menyampaikan harapan dapat kembali memimpin Kabupaten Pati setelah perkara dugaan korupsi yang menjeratnya selesai.

Baca Juga:

• Pansus DPRD Batu Bara Soroti Kewajiban Kebun Plasma 20 Persen, HGU PT Socfindo Tanah Gambus Jadi Perhatian

Sudewo keluar dari ruang persidangan sekitar pukul 11.00 WIB dengan pengawalan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kehadirannya langsung disambut puluhan loyalis yang telah menunggu di luar ruang sidang.

Para pendukung terlihat mendekati pagar pembatas sambil meneriakkan dukungan dan memberikan semangat kepada Sudewo.

Meski kedua tangannya masih dalam kondisi diborgol, Sudewo tetap menyapa para pendukung dengan tepuk tangan dan melambaikan tangan.

"Semangat, Pak! Sehat selalu, Pak!" teriak sejumlah loyalis yang hadir.

Saat menyapa para pendukung, Sudewo sempat menanyakan apakah masyarakat Kabupaten Pati masih menginginkan dirinya kembali memimpin daerah tersebut.

"Apa Kabupaten Pati masih menunggu saya? Apa Kabupaten Pati berharap saya kembali pimpin Pati?" ujar Sudewo.

Pertanyaan itu langsung dijawab oleh para pendukung yang berada di lokasi.

"Siap, kembali! Kembali lagi Pak ke Pati," teriak para loyalis.

Sudewo kemudian meminta doa agar perkara hukum yang menjeratnya dapat berakhir dengan kebebasan.

"Yang penting doakan saya bebas. Insya Allah saya kembali menjadi bupati. Salam untuk seluruh warga Kabupaten Pati. Kita lanjutkan pembangunan," ucap Sudewo.

Pernyataan tersebut disambut dengan pekikan takbir "Allahu Akbar" dan yel-yel "Pak Sudewo bebas" dari para pendukungnya.

Setelah itu, petugas KPK kembali membawa Sudewo menuju mobil tahanan.

Dalam sidang yang berlangsung pada hari yang sama, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan tiga orang saksi untuk memberikan keterangan.

Ketiga saksi tersebut yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Perhubungan Ari Hendratno, staf PT Eka Surya Alam Gunardi, serta pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Ana Devi.

Dalam keterangannya, Ari Hendratno mengungkap pernah menerima informasi dari atasannya, Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian Muhammad Andi Harimurti, mengenai sejumlah paket pekerjaan yang disebut telah diminta oleh pihak tertentu.

"Ada beberapa paket yang diminta oleh pihak lain," ujar Ari dalam persidangan.

Menurut Ari, paket pekerjaan tersebut mencakup pembangunan gedung dan prasarana dengan nilai sekitar Rp30 miliar serta pengadaan sarana sekitar Rp60 miliar pada tahun anggaran 2023 hingga 2024.

Ia juga mengaku mendapatkan informasi adanya komunikasi dari tingkat pusat terkait sejumlah paket pekerjaan tersebut.

Dalam persidangan, Ari menyampaikan bahwa dugaan pengondisian lelang dikaitkan dengan Komisi V DPR RI.

Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak lain, nama Sudewo dan Laksmi disebut dalam pembahasan terkait paket pekerjaan tersebut.

Selain itu, nama Harno Primadi juga muncul dalam kesaksiannya.

Ari mengatakan, Harno menyebut paket-paket pekerjaan tersebut sebagai "milik Sudewo".

Menurut keterangan Ari, pelaksanaan proyek disebut akan dikerjakan oleh seseorang bernama Dion melalui PT Istana Putra Agung.

Keterangan para saksi tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian yang diajukan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam persidangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Sudewo.

Proses persidangan masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya.* (km/ad)

JAKARTA – Apple resmi meluncurkan pembaruan sistem operasi iOS 26.6 untuk pengguna iPhone yang kompatibel pada pekan ini.

Pembaruan tersebut hadir sebagai langkah persiapan sebelum Apple menghadirkan iOS 27 yang dijadwalkan meluncur dalam beberapa bulan mendatang.

Baca Juga:

• iPhone 17 Turun Harga! Ini Daftar Harga Terbaru Semua Seri iPhone di Indonesia

Spotlight merupakan fitur pencarian bawaan pada iPhone yang memungkinkan pengguna menemukan berbagai data di perangkat, mulai dari aplikasi, dokumen, foto, kontak, email, hingga informasi lainnya secara cepat.

Agar pencarian dapat berjalan maksimal, Spotlight perlu melakukan proses indeks terhadap seluruh konten yang tersimpan di iPhone.

Proses tersebut menjadi semakin penting karena iOS 27 disebut akan membawa peningkatan besar pada kemampuan Spotlight dan Siri.

Pada versi beta iOS 27, sejumlah penguji melaporkan bahwa proses pengindeksan dapat berlangsung cukup lama, bahkan lebih dari satu pekan setelah pembaruan dipasang.

Karena itu, Apple mulai menjalankan sebagian proses tersebut melalui iOS 26.6.

Langkah ini dilakukan agar ketika pengguna melakukan pembaruan ke iOS 27 nantinya, proses perpindahan sistem dapat berlangsung lebih cepat dan lancar.

Selain optimalisasi Spotlight, iOS 26.6 juga membawa sejumlah perubahan kecil pada fitur keamanan dan kenyamanan pengguna.

Salah satu perubahan yang hadir dalam iOS 26.6 adalah notifikasi baru ketika pengguna telah mencapai batas maksimum jumlah kontak yang dapat diblokir.

Jika batas tersebut sudah tercapai, sistem akan menampilkan pesan "Blocked Contacts Limit Reached".

Pengguna kemudian diminta menghapus salah satu kontak yang telah diblokir sebelum menambahkan kontak baru.

Sebelumnya, iPhone memang memiliki batas jumlah kontak yang dapat diblokir, tetapi sistem belum memberikan pemberitahuan khusus ketika batas tersebut telah terpenuhi.

Apple juga diketahui sedang menyiapkan fitur keamanan baru bernama Anti-Theft Protection.

Fitur tersebut dirancang untuk mendeteksi kondisi ketika iPhone yang sedang tidak terkunci tiba-tiba direbut dari tangan pengguna.

Setelah mendeteksi situasi tersebut, perangkat dapat secara otomatis mengunci sistem untuk melindungi data pribadi.

Namun, fitur Anti-Theft Protection belum tersedia pada iOS 26.6 versi final. Fitur tersebut diperkirakan akan hadir melalui pembaruan berikutnya.

Selain membawa peningkatan fitur, Apple juga memperbaiki berbagai masalah keamanan dalam pembaruan iOS 26.6.

Apple mencatat terdapat sekitar 75 perbaikan keamanan yang mencakup sejumlah komponen penting, seperti Kernel, WebKit, dan Wi-Fi.

Perbaikan pada Kernel dilakukan untuk menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan aplikasi berbahaya agar memperoleh akses lebih tinggi terhadap sistem perangkat.

Sementara itu, pembaruan pada WebKit bertujuan mengatasi risiko dari situs web berbahaya yang dapat menjalankan kode tertentu melalui Safari maupun aplikasi lain yang menggunakan mesin browser tersebut.

Apple juga memperbaiki beberapa celah pada sistem Wi-Fi yang berpotensi dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk mengganggu maupun menyusupi koneksi nirkabel pengguna.

Pembaruan iOS 26.6 tersedia bagi perangkat yang mendukung iOS 26, mulai dari iPhone 11, iPhone SE generasi kedua, hingga jajaran iPhone 17 terbaru.

Pengguna dapat melakukan pembaruan dengan membuka menu:

Settings > General > Software Update

Apple mengimbau pengguna untuk segera memperbarui sistem operasi guna mendapatkan peningkatan performa, fitur terbaru, serta perlindungan keamanan yang lebih baik.* (km/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan pada perdagangan Selasa, 28 Juli 2026.

Mata uang Garuda dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah kondisi pasar global yang masih mencermati berbagai sentimen ekonomi dan domestik.

Baca Juga:

• IHSG Menguat ke Level 6.187, Ini Daftar Saham yang Naik dan Turun

Pelemahan berlanjut beberapa saat setelah pasar dibuka.

Pada pukul 09.01 WIB, rupiah kembali tertekan hingga melemah 0,35 persen ke level Rp18.068 per dolar AS.

Meski ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran mulai mereda, kondisi tersebut belum mampu membawa rupiah maupun mayoritas mata uang Asia menguat.

Tekanan terhadap rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen dari dalam negeri.

Pergerakan mata uang kawasan Asia menunjukkan tren pelemahan.

Dolar Taiwan tercatat mengalami penurunan paling dalam dengan pelemahan 0,39 persen.

Setelah itu, tekanan terjadi pada rupiah, won Korea Selatan, peso Filipina, dolar Singapura, yuan China, ringgit Malaysia, hingga yuan offshore.

Sementara itu, hanya dolar Hong Kong yang mencatat penguatan terbatas sebesar 0,01 persen.

Di sisi lain, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan dolar terhadap enam mata uang utama justru sedikit melemah 0,05 persen ke posisi 101,48.

Bloomberg Intelligence memperkirakan dolar AS masih memiliki peluang melemah terhadap sebagian besar mata uang Asia setelah sebelumnya mengalami fase konsolidasi pada semester kedua tahun ini.

Namun, ruang penguatan dolar AS diperkirakan tetap terbuka apabila terjadi sejumlah risiko, seperti meningkatnya kembali konflik Iran serta sikap Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang lebih agresif dibanding perkiraan pasar.

Strategis FX Bloomberg, Chunyu Zhang, menilai pelemahan dolar AS belum tentu langsung memberikan keuntungan besar bagi rupiah.

Menurutnya, pemulihan rupiah yang berlangsung sejak Juni berpotensi mengalami gangguan setelah pengunduran diri Perry Warjiyo dari posisi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Selain itu, investor masih mencermati sejumlah faktor domestik, mulai dari kondisi fiskal Indonesia, proses pergantian pimpinan BI yang dapat memengaruhi arah kebijakan moneter, hingga potensi perubahan peringkat Indonesia dari lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's dan MSCI.

Di tengah tekanan terhadap rupiah, Fixed Income & Macro Strategist Mega Capital Sekuritas, Lionel Priyadi, memperkirakan nilai tukar rupiah masih berpotensi bergerak melemah dalam jangka pendek.

Ia memperkirakan rupiah dapat berada pada kisaran Rp18.000 hingga Rp18.200 per dolar AS sebelum Bank Indonesia mengambil langkah intervensi terbatas untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Intervensi tersebut diperkirakan bertujuan mempertahankan rupiah agar tetap berada dalam kisaran Rp17.800 hingga Rp18.000 per dolar AS.

Pergerakan rupiah ke depan masih akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan Bank Indonesia, kondisi ekonomi global, arah kebijakan The Fed, serta kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.* (bb/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan Selasa, 28 Juli 2026 dengan penguatan tipis.

Sejumlah saham unggulan seperti PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP), PT Darma Henwa Tbk. (DEWA), hingga PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) tercatat mengalami kenaikan pada awal perdagangan.

Baca Juga:

• Emas Antam Turun Lagi! Ini Daftar Harga Lengkap Terbaru 28 Juli 2026

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 252 saham bergerak menguat, sementara 179 saham melemah, dan 534 saham tidak mengalami perubahan.

Penguatan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini ditopang oleh sejumlah saham yang masuk dalam jajaran LQ45.

Saham INKP mencatat kenaikan terbesar dengan menguat 3,77 persen ke posisi Rp8.250.

Kemudian saham DEWA naik 1,81 persen menjadi Rp450, dan saham BUMI meningkat 1,18 persen ke level Rp172.

Selain itu, beberapa saham lain juga mencatat penguatan, di antaranya PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) yang naik 0,96 persen menjadi Rp525.

Saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) turut menguat 0,72 persen ke posisi Rp24.525, sedangkan PT Astra International Tbk. (ASII) naik 0,61 persen menjadi Rp4.940.

Di tengah penguatan IHSG, beberapa saham mengalami tekanan pada awal perdagangan.

Saham PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) tercatat turun paling dalam di antara saham unggulan, yakni melemah 3,08 persen ke level Rp1.260.

Kemudian saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) turun 1,47 persen menjadi Rp4.700, sementara saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) melemah 1,37 persen ke posisi Rp1.435.

Pelemahan juga terjadi pada saham PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) yang turun 1,04 persen menjadi Rp1.910, saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) turun 1,01 persen ke Rp2.940, serta saham PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) terkoreksi 0,99 persen menjadi Rp402.

Pada perdagangan sebelumnya, Senin (27/7/2026), IHSG ditutup melemah ke level 6.185,78.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh koreksi sejumlah saham, seperti BNBR, TLKM, hingga BBRI.

BRI Danareksa Sekuritas menilai pergerakan IHSG saat ini tengah memasuki fase konsolidasi setelah sebelumnya mencatatkan penguatan.

"Secara keseluruhan, IHSG bergerak dalam fase konsolidasi setelah reli sebelumnya, dengan aksi jual yang masih membayangi mayoritas sektor meski rotasi dana pada saham-saham tertentu berhasil menahan pelemahan indeks agar tetap terbatas," tulis BRI Danareksa dalam risetnya, Senin (27/7/2026).

Pergerakan IHSG ke depan masih akan dipengaruhi oleh sentimen pasar, arus dana investor, kinerja emiten, serta kondisi ekonomi global yang terus menjadi perhatian pelaku pasar.* (bi/ad)

NIAS SELATAN – Kementerian Kebudayaan mendorong Desa Adat Bawomataluo di Kabupaten Nias Selatan, Sumatra Utara, untuk masuk dalam daftar Warisan Dunia UNESCO.

Desa yang masih mempertahankan tradisi megalitik hingga saat ini dinilai memiliki nilai budaya yang kuat dan layak mendapatkan pengakuan internasional.

Baca Juga:

• Warga dari Dua Desa Geruduk Kantor Bupati Bupati Deli Serdang, Desak Kades Diperiksa

Namun, keberadaan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat menjadi modal besar bagi Bawomataluo.

"Apa yang ada di sini sangat unik. Budaya megalitik yang hidup hingga sekarang merupakan warisan budaya turun-temurun yang harus kita jaga bersama," kata Fadli saat membuka Bawomataluo Expo IV 2026 di Desa Bawomataluo, Senin, 27 Juli 2026.

Desa Bawomataluo sebelumnya telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional.

Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Nias dengan berbagai peninggalan bersejarah, seperti deretan rumah adat Omo Hada, tradisi Fahombo atau lompat batu, serta keberadaan batu-batu megalitik yang masih digunakan dalam sejumlah kegiatan adat.

Menurut Fadli, Bawomataluo memiliki keistimewaan karena tradisi budaya di wilayah tersebut tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi tetap dijalankan oleh masyarakat hingga sekarang.

"Warisan budaya hidup seperti ini menjadi kekuatan utama karena masyarakat masih menjaga dan meneruskan nilai-nilai budaya leluhur," ujarnya.

Kementerian Kebudayaan memastikan akan memperkuat dukungan terhadap proses pengajuan Desa Bawomataluo sebagai Warisan Dunia UNESCO.

Fadli menyebut upaya pelindungan dan pengembangan kebudayaan merupakan bagian dari amanat konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Pemerintah berharap pengakuan internasional tersebut nantinya tidak hanya menjaga keberlangsungan tradisi masyarakat Nias, tetapi juga meningkatkan perhatian dunia terhadap kekayaan budaya Indonesia.

Sementara itu, Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia meminta dukungan pemerintah pusat terus diperkuat agar proses menuju pengakuan UNESCO dapat berjalan dengan baik.

"Kami berharap kehadiran Menteri Kebudayaan memberikan dampak positif bagi pemajuan kebudayaan di Kabupaten Nias Selatan serta mendukung terwujudnya Desa Bawomataluo sebagai Warisan Dunia UNESCO," ujar Sokhiatulo.

Bawomataluo Expo IV 2026 digelar hingga 2 Agustus 2026.

Festival budaya tersebut menghadirkan berbagai pertunjukan khas Nias, mulai dari tari tradisional, atraksi lompat batu, pameran kerajinan, musik, hingga berbagai ekspresi budaya masyarakat setempat.

Fadli Zon berharap kegiatan tersebut dapat dikembangkan menjadi agenda tahunan yang semakin besar.

Menurutnya, festival budaya tidak hanya menjadi sarana pelestarian tradisi, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui sektor seni, ukiran, kerajinan, dan wisata budaya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Fadli Zon juga menerima gelar adat "Tuha Sanora Sihono" dari Lembaga Adat Bawomataluo.

Gelar itu diberikan sebagai bentuk penghormatan atas komitmennya dalam mendukung pelindungan serta pelestarian budaya Nusantara.

Dengan kekayaan sejarah, tradisi megalitik, dan budaya yang masih terjaga, Desa Bawomataluo diharapkan mampu menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang mendapat pengakuan dunia melalui UNESCO.* (vo/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan pada perdagangan Selasa, 28 Juli 2026.

Harga emas Antam tercatat berada di level Rp2.613.000 per gram, turun Rp9.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Harga Pangan Hari Ini Turun! Beras, Cabai, Bawang hingga Daging Kompak Anjlok

Harga buyback hari ini berada di angka Rp2.361.000 per gram, melemah Rp9.000 dibandingkan posisi sebelumnya.

Penurunan harga emas Antam terjadi di tengah kondisi pasar emas global yang justru menunjukkan pergerakan positif.

Perbedaan tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh faktor internal, seperti penyesuaian harga harian dan strategi perdagangan perusahaan.

Berikut daftar harga emas batangan Logam Mulia Antam pada Selasa, 28 Juli 2026:

0,5 gram: Rp1.356.500
1 gram: Rp2.613.000
2 gram: Rp5.166.000
3 gram: Rp7.724.000
5 gram: Rp12.840.000
10 gram: Rp25.625.000
25 gram: Rp63.937.000
50 gram: Rp127.795.000
100 gram: Rp255.512.000
250 gram: Rp638.515.000
500 gram: Rp1.276.820.000
1.000 gram: Rp2.553.600.000

Di pasar internasional, harga emas justru bergerak naik.

Harga emas dunia di pasar spot ditutup pada level US$4.072,8 per troy ons, meningkat sekitar 0,51 persen dibandingkan penutupan perdagangan akhir pekan sebelumnya.

Pergerakan emas global dipengaruhi sejumlah sentimen, salah satunya perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah.

Pasar merespons positif kabar mengenai kemungkinan berlanjutnya pembicaraan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran.

Presiden AS Donald Trump menyampaikan bahwa Washington dan Teheran sedang melakukan pembicaraan untuk mencari peluang penyelesaian konflik.

"Alasan mengapa mereka mau bertemu adalah kami menghantam mereka begitu keras. Ada kemungkinan sesuatu akan terjadi, tetapi kalau tidak maka kami akan melakukan apa yang sudah kami lakukan," ujar Trump kepada para jurnalis di Air Force One.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengatakan terdapat kemungkinan mediator membawa pesan dari Amerika Serikat.

Namun, hingga kini belum ada pembicaraan resmi antara kedua negara.

Harapan terhadap penyelesaian konflik di Timur Tengah juga berdampak pada pasar energi.

Harga minyak mentah jenis Brent tercatat turun tajam hingga 10,54 persen menjadi US$88,12 per barel.

Penurunan harga energi dinilai dapat membantu meredakan tekanan inflasi global.

Kondisi tersebut memberikan ruang bagi bank sentral berbagai negara untuk tidak terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga.

Bagi investor, emas merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil atau non-yielding asset.

Ketika suku bunga tinggi, daya tarik emas biasanya berkurang karena investor cenderung memilih aset yang memberikan keuntungan berupa imbal hasil.

Namun, ketika terjadi ketidakpastian ekonomi maupun geopolitik, emas kembali menjadi pilihan investasi karena dianggap sebagai aset lindung nilai atau safe haven.

Pergerakan harga emas ke depan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, kebijakan bank sentral, serta situasi geopolitik internasional.* (bb/ad)

JAKARTA – Harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional pada Selasa, 28 Juli 2026, tercatat mengalami penurunan di hampir seluruh kelompok bahan pokok.

Mulai dari beras, bawang, cabai, gula, minyak goreng, hingga protein hewani mengalami koreksi harga.

Baca Juga:

• Apindo Desak Pemerintah Segera Umumkan Pengganti Perry Warjiyo, Investor dan Dunia Usaha Tunggu Kepastian

Harga beras kualitas bawah I turun 1,69 persen menjadi Rp14.500 per kilogram, sedangkan beras kualitas bawah II turun 6,16 persen menjadi Rp13.700 per kilogram.

Sementara itu, beras kualitas medium I turun 3,66 persen menjadi Rp15.800 per kilogram dan beras kualitas medium II turun 9,26 persen menjadi Rp14.700 per kilogram.

Untuk kategori premium, beras kualitas super I turun 6,52 persen menjadi Rp16.500 per kilogram, sedangkan beras kualitas super II turun 6,71 persen menjadi Rp16.000 per kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada kelompok bawang.

Harga bawang merah ukuran sedang turun 29,58 persen menjadi Rp30.000 per kilogram, sedangkan bawang putih ukuran sedang merosot 36,34 persen menjadi Rp27.500 per kilogram.

Pada kelompok cabai, harga cabai merah besar turun 41,11 persen menjadi Rp28.000 per kilogram.

Kemudian cabai rawit hijau mengalami penurunan paling tajam, yakni 42,8 persen menjadi Rp30.000 per kilogram.

Harga cabai rawit merah juga turun 13,87 persen menjadi Rp47.500 per kilogram.

Namun, berbeda dengan komoditas cabai lainnya, cabai merah keriting justru mengalami kenaikan 5,54 persen menjadi Rp48.600 per kilogram.

Selain bahan pangan segar, harga minyak goreng turut mengalami penyesuaian.

Minyak goreng curah turun 1,46 persen menjadi Rp20.250 per liter.

Kemudian minyak goreng kemasan bermerek I turun 9,09 persen menjadi Rp22.000 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek II turun 12,39 persen menjadi Rp20.500 per liter.

Pada kelompok gula, gula pasir kualitas premium turun 6,4 persen menjadi Rp19.000 per kilogram, sementara gula pasir lokal turun 10,99 persen menjadi Rp17.000 per kilogram.

Harga protein hewani juga bergerak turun.

Daging sapi kualitas I turun 13,65 persen menjadi Rp130.000 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas II turun 15,31 persen menjadi Rp120.000 per kilogram.

Selain itu, harga daging ayam ras segar turun 4,52 persen menjadi Rp37.000 per kilogram.

Sementara telur ayam ras segar mengalami penurunan 15,54 persen menjadi Rp25.000 per kilogram.

Secara keseluruhan, data PIHPS Bank Indonesia menunjukkan tren penurunan harga pada hampir seluruh komoditas pangan nasional.

Penurunan paling signifikan terjadi pada cabai rawit hijau, cabai merah besar, bawang putih, dan bawang merah.

Di tengah tren pelemahan harga tersebut, cabai merah keriting menjadi satu-satunya komoditas yang masih mencatatkan kenaikan harga pada perdagangan hari ini.

Penurunan harga berbagai komoditas pangan diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan pilihan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen di pasar tradisional.* (bi/ad)

JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, istilah Paskibra dan Paskibraka kembali menjadi perhatian masyarakat.

Meski sering dianggap memiliki arti yang sama, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan baik dari segi tugas maupun ruang lingkup kegiatannya.

Baca Juga:

• Debut Sensasional! Mitchell Baker Cetak Hattrick, Timnas Indonesia Hajar Kamboja 5-1

Organisasi ini umumnya berada di lingkungan sekolah dan beranggotakan para pelajar yang bertugas dalam pelaksanaan upacara bendera.

Selain itu, anggota Paskibra juga mendapatkan pembinaan mengenai kedisiplinan, kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat nasionalisme.

Sementara itu, Paskibraka adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Pasukan ini memiliki tugas mengibarkan dan menurunkan duplikat Bendera Pusaka Merah Putih dalam upacara kenegaraan di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, hingga tingkat nasional pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berawal dari Gagasan Husein Mutahar

Sejarah Paskibraka bermula pada 1956 ketika Presiden Soekarno memberikan amanah kepada ajudannya, Mayor Husein Mutahar, untuk menyiapkan prosesi pengibaran Bendera Pusaka dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Saat itu, Husein Mutahar memiliki gagasan agar bendera dikibarkan oleh para pemuda yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Menurutnya, keterlibatan generasi muda dari seluruh penjuru Nusantara dapat menjadi simbol persatuan bangsa sekaligus penerus perjuangan kemerdekaan.

Namun, kondisi saat itu belum memungkinkan gagasan tersebut diwujudkan secara penuh.

Prosesi pengibaran bendera hanya dilakukan oleh lima orang pemuda yang berada di Yogyakarta, terdiri atas tiga putra dan dua putri.

Formasi lima orang tersebut kemudian dikenal sebagai Pasukan Pengerek Bendera.

Jumlah lima anggota dipilih sebagai lambang lima sila Pancasila dan digunakan hingga tahun 1969.

Lahirnya Formasi 17-8-45

Perkembangan penting terjadi pada 1967 ketika Husein Mutahar kembali dipercaya pemerintah untuk menyusun konsep baru pasukan pengibar bendera.

Ia kemudian memperkenalkan formasi yang terdiri dari tiga kelompok, yaitu Pasukan 17, Pasukan 8, dan Pasukan 45.

Dalam formasi tersebut, Pasukan 17 bertugas sebagai pengiring, Pasukan 8 membawa dan mengibarkan bendera, sedangkan Pasukan 45 menjadi pengawal selama prosesi berlangsung.

Angka 17-8-45 dipilih sebagai simbol tanggal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945.

Formasi tersebut mulai digunakan sejak 1969 dan tetap dipertahankan hingga sekarang.

Atas kontribusinya dalam merancang sistem tersebut, Husein Mutahar kemudian dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia.

Perubahan Nama Menjadi Paskibraka

Pada periode 1967 hingga 1972, pasukan ini masih menggunakan nama Pasukan Pengerek Bendera Pusaka.

Kemudian pada 1973, salah seorang murid Husein Mutahar, Idik Sulaeman, mengusulkan agar istilah tersebut diubah menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka.

Perubahan nama dilakukan karena istilah "pengerek" dinilai kurang tepat untuk menggambarkan tugas pasukan tersebut.

Sejak saat itu, nama Paskibraka resmi digunakan dan terus dipakai hingga sekarang.

Kini, Paskibraka tidak hanya identik dengan prosesi pengibaran Sang Merah Putih pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda.

Para anggotanya dibina untuk memiliki disiplin tinggi, jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, semangat persatuan, serta rasa cinta tanah air.

Perbedaan antara Paskibra dan Paskibraka menunjukkan bahwa keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi.

Paskibra menjadi tempat pembinaan di lingkungan sekolah, sedangkan Paskibraka merupakan pasukan kehormatan yang mendapat amanah mengibarkan Bendera Pusaka dalam upacara kenegaraan sebagai simbol persatuan dan kebanggaan bangsa Indonesia.* (di/ad)

BATU BARA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar rapat pembahasan terkait kewajiban penyediaan kebun masyarakat atau kebun plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat sekitar perusahaan perkebunan.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Senin (27/7/2026), dipimpin Ketua Pansus DPRD Batu Bara, Ismar Khomri, didampingi Wakil Ketua Pansus Jalasmar Sitinjak bersama sejumlah anggota Pansus.

Baca Juga:

• DPRD Batu Bara Gelar Rapat Paripurna, Bahas Perubahan Status PT Pembangunan Batra Berjaya Menjadi Perseroda

Ketua Pansus DPRD Batu Bara, Ismar Khomri, mengatakan rapat tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembahasan untuk menyiapkan bahan konsultasi resmi dengan sejumlah lembaga pemerintah pusat.

Konsultasi tersebut rencananya akan dilakukan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Menurut Ismar, konsultasi diperlukan untuk memperoleh kejelasan serta rekomendasi terkait pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan dalam memenuhi hak masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.

"Pansus berharap konsultasi tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang tegas terkait pemenuhan hak masyarakat di sekitar perkebunan," ujar Ismar.

Salah satu sikap yang tengah didorong Pansus adalah agar pemerintah mempertimbangkan pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sebelum melakukan perpanjangan atau pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) PT Socfindo Tanah Gambus.

Pansus menilai kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar harus dipastikan terpenuhi dan memberikan manfaat yang nyata serta berkeadilan.

Namun, pembahasan tersebut masih menjadi bagian dari proses kajian dan konsultasi Pansus dengan instansi terkait guna memperoleh kepastian mengenai aspek hukum, tata kelola pertanahan, serta pelaksanaan kewajiban pembangunan kebun masyarakat.

Dalam rapat, Pansus juga menyoroti pelaksanaan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat yang selama ini menjadi perhatian masyarakat di sekitar perkebunan.

Pembahasan antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya ketentuan mengenai kewajiban perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20 persen dari luas lahan yang diusahakan.

Pansus kemudian mempertanyakan bagaimana implementasi ketentuan tersebut di lapangan, terutama berkaitan dengan lokasi pemenuhan kewajiban kebun masyarakat.

Salah satu pertanyaan yang menjadi perhatian adalah apakah kebun masyarakat sebesar 20 persen tersebut wajib berada di dalam wilayah HGU perusahaan atau dapat direalisasikan di luar wilayah HGU dengan mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persoalan tersebut dinilai penting untuk mendapatkan kejelasan agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir maupun persoalan hukum di kemudian hari.

Dalam pembahasan, Pansus juga merujuk pada sejumlah regulasi yang berkaitan dengan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM), Surat Edaran Nomor 21/SE/P1400/E/01/2025, serta Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 152/XPTS/HK.160/12/2023.

Berbagai aturan tersebut menjadi bahan kajian Pansus untuk memastikan bagaimana kewajiban pembangunan kebun masyarakat seharusnya dilaksanakan, termasuk mekanisme, lokasi, pola kemitraan, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut.

Wakil Ketua Pansus DPRD Batu Bara, Jalasmar Sitinjak, mengatakan upaya tersebut turut diinisiasi bersama PD IWO Batu Bara sebagai bagian dari perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.

Menurutnya, hubungan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat harus dibangun berdasarkan prinsip kemitraan yang adil, transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jalasmar juga menyoroti pola kemitraan yang selama ini disebut berjalan melalui mekanisme Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) di PT Socfindo.

Menurutnya, mekanisme tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar pelaksanaan kewajiban kebun masyarakat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak.

Pansus DPRD Batu Bara selanjutnya akan mematangkan bahan konsultasi dan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat serta lembaga terkait.

Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan kejelasan hukum dan rekomendasi yang dapat menjadi dasar dalam memperjuangkan pemenuhan hak masyarakat sekitar perkebunan.

Pembahasan ini sekaligus menunjukkan komitmen DPRD Kabupaten Batu Bara untuk mengawal hubungan kemitraan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat agar berjalan sesuai ketentuan serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.* (ad)