JAKARTA – Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby, mengaku tidak mengetahui isi amplop yang diduga diberikan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Pernyataan itu disampaikan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026.

Baca Juga:

• Don Ritto Dilimpahkan ke Kejagung, Bagaimana Nasib Eks Jampidsus Febrie Adriansyah?

"Saya enggak tahu isinya, saya enggak tahu isinya apa ya," kata Suhardiman.

Ia juga membantah bahwa dirinya yang menyerahkan amplop tersebut secara langsung kepada Menteri Kehutanan.

"Bukan. Enggak tahu isinya apa ya enggak tahu isinya apa," ujar dia.

Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan KPK terkait dugaan suap dan pengurusan alih fungsi kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Sebelumnya, penyidik KPK menyita uang sebesar 12.000 dolar Singapura (SGD) dari Ketua DPRD Kuantan Singingi, Juprizal, pada 8 Juli 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan uang tersebut diduga merupakan bagian dari uang yang sebelumnya telah dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.

"Penyidik melakukan penyitaan uang dari saksi JUP senilai SGD12.000," kata Budi.

"Adapun uang yang disita tersebut diduga merupakan bagian dari uang yang dikembalikan oleh pihak Kemenhut. Penyidik masih akan mendalami keterangan ini," sambungnya.

Menurut KPK, Juprizal diduga mengetahui proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh bupati dari para petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD).

"JUP diduga berperan dalam proses pengumpulan uang oleh bupati," ujar Budi.

Selain itu, penyidik juga menyita uang sebesar Rp15 juta dari Fahdiansyah, Asisten I Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

KPK menduga uang tersebut berkaitan dengan proses pengajuan permohonan alih fungsi kawasan hutan.

"Dan saksi FHD sejumlah Rp15.000.000. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud," tutur Budi.

Dalam penyidikan yang masih berlangsung, KPK juga mendalami dugaan suap dalam proses lelang jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi serta mekanisme pengajuan alih fungsi hutan lindung kepada Kementerian Kehutanan.

"Kemudian penyidik juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuantan Singingi yang diajukan kepada Kementerian Kehutanan," ucap Budi.

Hingga kini, KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.* (km/ad)

JAKARTA – Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah hingga kini belum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN yang dikaitkan dengan PT Asabri.

Karena itu, penyidik Polda Metro Jaya belum dapat melimpahkan Febrie kepada Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

• Eks Menteri ESDM Sudirman Said Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Kasus Petral

"Hari ini masih belum (dilimpahkan), proses pemeriksaan kan belum dilakukan terhadap saudara tersangka FA," ujar Budi saat ditemui di kawasan Silang Monas, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026.

Sementara itu, tersangka lainnya, Don Ritto, dijadwalkan diserahkan ke Kejaksaan Agung bersama berkas perkara, barang bukti, dan administrasi penyidikan.

Penanganan perkara selanjutnya akan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam skema joint investigation bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

"Setelah salat Jumat, akan dilaksanakan penyerahan berkas perkara, administrasi penyidikan, barang bukti, dan tersangka untuk penyerahan penanganan perkara lanjutan dari joint investigation Kortastipikor dan Polda Metro Jaya, penanganan lanjutan oleh penyidik Kejaksaan Agung," kata Budi.

Dalam perkara ini, polisi menyita barang bukti berupa uang senilai Rp543 miliar dalam berbagai mata uang, termasuk dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan rupiah.

Selain itu, penyidik juga mengamankan 74 kilogram emas serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Menurut Budi, uang dan emas yang disita telah menjalani pemeriksaan keaslian dengan melibatkan Federal Bureau of Investigation (FBI) dan United States Secret Service.

Namun hasil pemeriksaan tersebut belum dipublikasikan dan akan disampaikan bersamaan dengan pelimpahan perkara di Kejaksaan Agung.

Don Ritto diketahui merupakan adik tingkat Febrie Adriansyah saat menempuh pendidikan di Universitas Jambi.

Keduanya juga pernah bekerja sama mengelola restoran de Clan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Restoran tersebut menjadi salah satu dari 12 lokasi yang digeledah penyidik dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengadaan batu bara PLN.

Dari lokasi restoran dan sebuah money changer di sebelahnya, polisi menyita uang sekitar Rp67,2 miliar dalam mata uang asing maupun rupiah.

Penggeledahan juga dilakukan di rumah Febrie Adriansyah di Sentul, Bogor, serta rumah Don Ritto di Gandaria Selatan, Jakarta Selatan.

Dari rumah Febrie, penyidik menyita uang sekitar Rp476 miliar dan 74 kilogram emas.

Sementara dari rumah Don Ritto, polisi mengamankan uang tunai sekitar Rp520 juta dan 133 ribu dolar Amerika Serikat.

Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa sedikitnya 15 saksi, termasuk karyawan restoran de Clan, pegawai money changer, petugas keamanan, serta sejumlah saksi lain yang berada di lokasi penggeledahan.

Usai penggeledahan, Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampidsus pada 11 Juli 2026.

Sementara itu, Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto menyatakan Don Ritto telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya sejak 10 Juli 2026 atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil korupsi.

"Berdasarkan gelar perkara, kami telah menetapkan dua tersangka saat ini, yaitu saudara DR," kata Totok.

Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i, Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sementara Don Ritto dijerat dengan Pasal 4 atau Pasal 5 juncto Pasal 10 Undang-Undang TPPU atau Pasal 607 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden Israel Isaac Herzog kembali menyampaikan harapannya agar Israel dapat menjalin hubungan diplomatik dengan lebih banyak negara Arab, termasuk Arab Saudi.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam wawancara dengan saluran televisi Al Arabiya yang berbasis di Riyadh.

Baca Juga:

• Zakiyuddin Harahap Hadiri Perayaan Bastille Day, Medan dan Prancis Perkuat Peluang Kerja Sama

"It is my dream to see peace between Israel and Saudi Arabia (Impian saya adalah melihat perdamaian antara Israel dan Arab Saudi). Saya sangat menghormati Putra Mahkota Mohammed Bin Salman," kata Herzog kepada Al Arabiya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat Israel berharap hubungan kedua negara dapat membaik melalui proses rekonsiliasi.

"Hal yang paling kami inginkan di Israel adalah melihat rekonsiliasi antara kedua negara," tambah Herzog.

Herzog juga memuji keberhasilan Kesepakatan Abraham (Abraham Accords) yang telah membuka hubungan diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.

Menurut dia, kerja sama tersebut menjadi contoh bahwa hubungan antarnegara di kawasan Timur Tengah dapat dibangun melalui dialog.

Meski demikian, Herzog menilai Arab Saudi memiliki posisi yang jauh lebih strategis dibanding negara-negara lain di kawasan.

Ia menyebut Arab Saudi sebagai "negara yang sangat penting" dan "pemimpin utama di dunia Muslim."

Menurut Herzog, apabila normalisasi hubungan benar-benar terwujud, proses tersebut harus dilakukan melalui pembicaraan langsung antara Israel dan Arab Saudi dengan dukungan Amerika Serikat.

Sebelumnya, pada 2023, Arab Saudi sempat terlibat dalam pembicaraan awal mengenai kemungkinan normalisasi hubungan dengan Israel.

Namun proses tersebut terhenti setelah perang di Gaza pecah.

Konflik yang berlangsung di Jalur Gaza telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza yang berada di bawah otoritas Hamas, lebih dari 70.000 warga Palestina dilaporkan meninggal dunia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut data korban tersebut secara umum dapat diandalkan.

Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak akan mengakui Israel selama belum ada jalan yang jelas menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Sikap tersebut masih menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya normalisasi hubungan kedua negara.* (d/ad)

JAKARTA – Kekalahan Inggris dari Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 tak hanya memicu kekecewaan para pendukung The Three Lions.

Seusai pertandingan, suasana di studio televisi Italia juga memanas.

Baca Juga:

• Viral! Messi Pernah Memandikan Lamine Yamal Saat Bayi, Kini Jadi Lawan di Final Piala Dunia

Pertandingan yang berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB itu berakhir dengan kemenangan Argentina 2-1.

Hasil tersebut membawa Tim Tango melaju ke final Piala Dunia 2026.

Mengutip Corriere dello Sport, perdebatan di studio Rai 1 sudah terjadi sejak babak pertama.

Salah satu momen yang menjadi perhatian adalah insiden saat gelandang Argentina, Leandro Paredes, menyikut kepala pemain Inggris, Elliot Anderson.

Meski insiden itu dinilai cukup keras, wasit Ismail Elfath hanya memberikan pelanggaran untuk Inggris tanpa mengeluarkan kartu kepada Paredes.

Keputusan tersebut memicu reaksi keras dari Marco Tardelli.

"Pertandingan yang baru dimulai dan Paredes sudah melakukan pelanggaran berat tanpa alasan. Memalukan. Lalu Inggris juga, ya... Bukan sepakbola. Hanya pelanggaran!" kata Tardelli.

Mantan gelandang Juventus dan Inter Milan itu juga mempertanyakan penunjukan Ismail Elfath sebagai pengadil pertandingan.

"Wasit itu tidak melakukan apa pun. Sungguh luar biasa, saya ingin tahu siapa yang menempatkannya di sana. Apa hubungannya wasit Amerika dengan pertandingan ini? Dia tidak becus," sambungnya.

Kritik serupa datang dari legenda AS Roma, Paulo Roberto Falcao.

Menurut dia, tindakan Paredes terhadap Anderson sudah masuk kategori kekerasan dan seharusnya berujung kartu merah.

"Pada satu titik seseorang melayangkan pukulan dan wasit bahkan tidak memberikan kartu merah. Sungguh mengejutkan!" kata Falcao.

Ia menilai insiden tersebut tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran biasa.

"Ini adalah penyerangan, bukan pelanggaran biasa. Pukulan itu pantas mendapatkan kartu merah, pukulan yang sangat keras. Saya belum pernah melihat hal seperti ini di sepakbola. Jika terus seperti ini, pasti tidak akan berakhir sebelas lawan sebelas," tegasnya.

Keputusan wasit dalam laga semifinal itu pun menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan setelah Argentina memastikan langkah ke partai final Piala Dunia 2026.* (d/ad)

DELI SERDANG – Kecelakaan lalu lintas beruntun melibatkan sekitar enam kendaraan terjadi di kawasan Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (17/7/2026) sekitar pukul 09.45 WIB.

Sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah, sementara polisi masih melakukan pendataan korban dan menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut.

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Tertibkan Kendaraan Dinas, Tegaskan Larangan Gunakan BBM Subsidi

Sebuah truk terlihat terguling, sementara kendaraan lain mengalami kerusakan berat akibat benturan keras.

Warga yang berada di sekitar lokasi terlihat berdatangan untuk menyaksikan kejadian dan membantu proses evakuasi.

Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Widodo membenarkan adanya kecelakaan beruntun tersebut.

Berdasarkan informasi awal yang diterimanya, sedikitnya lima hingga enam kendaraan terlibat dalam insiden itu.

"Betul, tabrakan beruntun. Ada sekitar 5 sampai 6 mobil," kata Widodo.

Saat memberikan keterangan, Widodo mengaku masih dalam perjalanan menuju lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan langsung bersama petugas.

Menurut informasi sementara yang diterimanya, kondisi kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan cukup parah.

Polisi menduga kecelakaan dipicu oleh sebuah truk yang mengalami rem blong saat melintas di jalur tersebut.

Meski demikian, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan.

Petugas kepolisian masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi di lokasi serta melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan kronologi kecelakaan.

Hingga berita ini ditulis, pihak kepolisian belum dapat memastikan jumlah korban akibat tabrakan beruntun tersebut.

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih Dorong Pertanian Modern, Serahkan Alsintan dan Panen Raya Bawang Merah di Bah Bolon

Proses pendataan masih dilakukan bersamaan dengan evakuasi kendaraan yang menutup sebagian badan jalan.

"Masih didata ya," pungkas Widodo.

Polisi mengimbau para pengendara yang melintasi kawasan Sibolangit agar berhati-hati dan mengikuti arahan petugas di lapangan karena proses evakuasi masih berlangsung.

Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kepadatan akibat kendaraan yang terlibat kecelakaan memenuhi badan jalan.

Pihak kepolisian memastikan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah proses penyelidikan dan pendataan korban selesai dilakukan.* (d/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral sebagai fondasi pembangunan yang berbasis data.

Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan pemerintah disusun berdasarkan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Tertibkan Kendaraan Dinas, Tegaskan Larangan Gunakan BBM Subsidi

Kegiatan tersebut turut diikuti Kepala Bappeda Kota Medan Ferry Ichsan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Surya Syahputra Pulungan, Kepala BPS Kota Medan Hafsyah Aprillia, jajaran perangkat daerah, Tim Penilai Badan BPS Kabupaten Karo, serta tim pembina statistik sektoral BPS Medan.

Dalam sambutannya, Zakiyuddin mengapresiasi BPS, khususnya Tim Penilai Badan BPS Kabupaten Karo, yang telah melaksanakan proses evaluasi terhadap penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Medan.

Menurutnya, EPSS bukan sekadar proses penilaian, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola data pemerintah sekaligus membangun ekosistem statistik nasional yang semakin berkualitas.

"EPSS bukan hanya mengukur kepatuhan terhadap regulasi statistik, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan aksesibilitas data statistik yang menjadi dasar penyusunan kebijakan publik," kata Zakiyuddin.

Zakiyuddin menjelaskan, penyelenggaraan statistik sektoral merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kota Medan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Medan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Satu Data Kota Medan, yang mengintegrasikan data dari seluruh perangkat daerah agar lebih akurat, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan.

Ia mengatakan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebagai wali data terus melakukan pembinaan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mampu menghasilkan data yang berkualitas, tepat waktu, dan dapat dipercaya.

Selain itu, seluruh kepala OPD juga telah menandatangani Pakta Integritas Data Driven Leadership pada November tahun lalu sebagai bentuk komitmen menjadikan data sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif.

Zakiyuddin mengungkapkan, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Medan meningkat dari 2,20 dengan kategori "cukup" pada 2023 menjadi 2,94 dengan kategori "baik" pada 2024.

Capaian tersebut menjadikan Kota Medan sebagai daerah dengan nilai IPS tertinggi di Provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Diskominfo Medan sebagai wali data, Bappeda sebagai Ketua Forum Satu Data Kota Medan, serta perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian EPSS tahun ini.

Dalam proses evaluasi, Dinas Kesehatan Kota Medan mempresentasikan Profil Kesehatan Tahun 2024, sedangkan DP3APMP2KB Kota Medan menampilkan Profil Gender Tahun 2025 sebagai produk kompilasi statistik sektoral.

Menutup sambutannya, Zakiyuddin mengajak seluruh perangkat daerah terus memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem statistik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur data yang modern akan menjadi salah satu kunci mewujudkan Kota Medan sebagai smart city berbasis data.

Ia berharap peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik dapat terus dipertahankan sehingga seluruh kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Medan Hafsyah Aprillia menjelaskan bahwa EPSS merupakan instrumen yang digunakan BPS untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintah daerah.

Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan maupun evaluasi pembangunan.

Menurut Hafsyah, hasil utama EPSS berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS) memiliki arti strategis karena tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pembinaan statistik oleh BPS, tetapi juga menjadi salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Kota Medan.

Ia berharap seluruh perangkat daerah memberikan informasi secara objektif selama proses penilaian berlangsung.

"Keberhasilan EPSS bukan hanya menjadi keberhasilan BPS atau Dinas Kominfo sebagai wali data, tetapi merupakan keberhasilan seluruh Pemko Medan dalam membangun ekosistem data yang kuat, terintegrasi, dan mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran," ujarnya.

Dengan penguatan statistik sektoral dan implementasi Satu Data Kota Medan, Pemerintah Kota Medan berharap setiap kebijakan pembangunan ke depan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.* (ad)

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun mulai memperketat pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas milik pemerintah daerah.

Penertiban dilakukan melalui kegiatan Apel Kendaraan Dinas yang digelar di halaman Kompleks Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Rabu (15/7/2026).

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Perkuat Perlindungan Perempuan, Targetkan Nol Kasus Kekerasan hingga Tingkat Nagori

Apel ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan aset negara berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan.

Melalui kegiatan tersebut, seluruh kendaraan dinas mulai dari roda dua, roda empat, hingga roda enam diperiksa untuk memastikan keberadaan, kondisi fisik, serta kelengkapan administrasinya.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kendaraan tercatat dengan benar dalam Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B), sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh kendaraan dinas yang ada.

"Kami meminta kepada Kepala BPKPD untuk benar-benar memeriksa secara teliti kondisi fisik dan kelengkapan administrasinya. Bagi kendaraan yang tidak hadir hari ini, agar segera dikirimkan surat panggilan dan harus diperiksa dalam minggu ini, termasuk kepatuhan terhadap pembayaran pajak," tegas Mixnon.

Ia juga menyoroti masih pentingnya kesadaran aparatur pemerintah dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, kendaraan dinas merupakan aset pemerintah yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan, termasuk memastikan seluruh kewajiban administrasi telah dipenuhi.

Mixnon memberikan waktu selama dua minggu bagi kendaraan dinas yang masih memiliki tunggakan pajak agar segera melakukan pelunasan.

"Segeralah melunasi kewajiban tersebut, paling lambat dua minggu ke depan harus sudah terbayar seluruhnya," tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mixnon juga mengingatkan aturan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan dinas.

Ia menegaskan kendaraan operasional pemerintah tidak diperbolehkan menggunakan BBM subsidi karena kendaraan tersebut dibiayai oleh negara dan memiliki anggaran operasional tersendiri.

"Hal yang paling penting, kendaraan dinas wajib menggunakan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, dan dilarang keras mengisi bahan bakar bersubsidi untuk keperluan kendaraan kedinasan," pungkasnya.

Selain itu, seluruh kendaraan dinas juga diwajibkan menggunakan pelat nomor khusus kendaraan pemerintah berwarna merah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala BPKPD Kabupaten Simalungun, Simson Sauttua Pardomuan Tambunan, mengatakan kegiatan apel kendaraan dinas tidak hanya bertujuan melakukan pemeriksaan administrasi, tetapi juga untuk mengetahui kondisi fisik kendaraan secara langsung.

Menurutnya, data mengenai kondisi kendaraan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan kebutuhan perawatan maupun pengelolaan aset daerah ke depan.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, fasilitas yang diberikan negara ini wajib kita jaga dan kelola dengan baik. Oleh karena itu, bagi rekan kerja yang kendaraannya belum hadir, harap segera dihubungi agar dapat bergabung saat ini juga," ujar Simson.

Dalam kegiatan tersebut, petugas dari Kantor Pelayanan SAMSAT juga turut hadir untuk melakukan verifikasi pembayaran pajak kendaraan dinas.

Kehadiran pihak SAMSAT bertujuan memastikan seluruh kendaraan pemerintah telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai aturan.

"Kita sebagai penyelenggara pemerintahan harus menjadi contoh teladan dalam hal kepatuhan membayar pajak," ujar Simson.

Apel kendaraan dinas kali ini diikuti oleh kendaraan milik sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab Simalungun, Sekretariat Daerah, serta Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun.

Sementara itu, kendaraan dinas yang berada di lingkungan kecamatan akan menjalani pemeriksaan pada 21 hingga 22 Juli 2026 mendatang.

Pemeriksaan lanjutan tersebut akan dilaksanakan di Kompleks Kantor Bupati Simalungun dan Kantor Samsat Simalungun, Jalan Asahan Km 6, Kecamatan Siantar.

Melalui penertiban kendaraan dinas ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola aset daerah, meningkatkan kepatuhan pajak, serta memastikan penggunaan fasilitas negara dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab.* (ad)

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun memperkuat langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih Dorong Pertanian Modern, Serahkan Alsintan dan Panen Raya Bawang Merah di Bah Bolon

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, yang mewakili Bupati Simalungun.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan perempuan yang lebih kuat hingga ke tingkat nagori.

Kepala DPPPA Kabupaten Simalungun, Sri Wahyuni, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan serta langkah pencegahannya.

Menurut dia, peserta juga diberikan pemahaman untuk mengenali tanda-tanda awal terjadinya kekerasan, termasuk bagaimana melakukan penanganan ketika menemukan adanya korban maupun indikasi pelaku.

"Kekerasan terhadap perempuan dapat muncul dalam berbagai wujud, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, perampasan hak ekonomi, hingga penelantaran. Oleh karena itu, kepedulian dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar berbagai bentuk kekerasan tersebut dapat dicegah sejak dini," ungkap Sri Wahyuni.

Ia menegaskan, persoalan kekerasan terhadap perempuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan agar perlindungan terhadap perempuan dapat dirasakan hingga wilayah paling bawah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, dalam sambutannya menegaskan pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mewujudkan Kabupaten Simalungun yang aman bagi perempuan dan anak.

Ia menyebut pemerintah menargetkan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan secara maksimal hingga tingkat nagori.

Mixnon juga mengajak masyarakat, khususnya korban kekerasan, agar tidak takut maupun malu untuk melaporkan kejadian yang dialami.

"Langkah ini penting agar para korban segera mendapatkan perlindungan serta penanganan yang layak dan sesuai kebutuhan," tandasnya.

Menurutnya, keberanian korban untuk melapor menjadi salah satu kunci agar kasus kekerasan dapat ditangani dengan tepat dan tidak terus berulang.

Dalam kegiatan tersebut, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Simalungun turut memberikan edukasi mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Aiptu Khairul Nizar menjelaskan, hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait kasus TPPO di wilayah Kabupaten Simalungun.

Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap berbagai modus perdagangan orang yang dapat terjadi di lingkungan sekitar.

Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan adanya dugaan perekrutan tenaga kerja ilegal, eksploitasi manusia, maupun bentuk lain yang mengarah pada TPPO.

Sementara itu, narasumber dari Biro Psikologi Epic Consulting Yayasan Generasi Epic, Ruth Maya Tamba, memaparkan pentingnya pendampingan psikologis bagi korban kekerasan.

Ia menjelaskan, korban yang mengalami trauma sering kali mengalami kesulitan untuk mencari bantuan atau menceritakan kejadian yang dialami.

Menurut Ruth, kondisi psikologis korban yang belum pulih menjadi salah satu hambatan dalam proses pelaporan dan pemulihan.

Karena itu, pendampingan psikologis menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan dan membantu korban kembali menjalani kehidupan secara normal.

Melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi tersebut, Pemkab Simalungun memastikan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO akan terus diperkuat.

Pemerintah daerah akan memperluas edukasi masyarakat, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak agar lingkungan yang aman dan nyaman dapat terwujud.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Simalungun dalam menciptakan daerah yang lebih ramah perempuan dan anak, sekaligus memastikan setiap warga mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.* (ad)

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun terus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong penggunaan teknologi pertanian modern melalui penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani.

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih Kucurkan Anggaran Infrastruktur di Dolok Masagal, Warga Dapat Layanan Publik Terpadu

Dalam kegiatan itu, Bupati menyerahkan bantuan berupa traktor roda empat dan kultivator kepada kelompok tani.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu petani dalam mengolah lahan secara lebih efektif dan meningkatkan hasil produksi pertanian.

Menurut Bupati Anton Achmad Saragih, penggunaan alsintan menjadi bagian penting dalam mempercepat transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern.

"Bantuan alsintan ini harus dimanfaatkan dan dirawat dengan baik agar mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan penggunaan teknologi yang lebih modern, saya yakin kesejahteraan petani di Kabupaten Simalungun akan semakin meningkat," ujar Bupati.

Ia berharap bantuan tersebut tidak hanya membantu mengurangi beban biaya produksi petani, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi kerja di sektor pertanian.

Panen raya bawang merah varietas Batu Ijo dilakukan di lahan milik petani muda Jhon Ramadi Purba.

Keberhasilan budidaya bawang merah tersebut menjadi bukti bahwa Kabupaten Simalungun memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor hortikultura.

Bupati menilai keberhasilan tersebut juga menjadi contoh positif bagi generasi muda agar tidak ragu terjun ke dunia pertanian.

Menurutnya, regenerasi petani menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di masa depan.

"Pemerintah akan terus mendorong lahirnya generasi petani yang inovatif, produktif, dan mampu memanfaatkan teknologi sehingga sektor pertanian semakin maju dan berdaya saing," kata Anton.

Ia menegaskan, petani muda memiliki peran strategis dalam membawa perubahan terhadap pola pertanian tradisional menuju pertanian yang lebih modern dan berbasis teknologi.

Sementara itu, Jhon Ramadi Purba mengapresiasi perhatian Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap para petani.

Menurutnya, dukungan pemerintah sangat membantu dalam meningkatkan semangat petani untuk mengembangkan usaha pertanian.

Ia berharap perhatian pemerintah dapat terus berlanjut, terutama dalam memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di kios resmi.

Hal tersebut dinilai penting agar petani tidak mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan selama musim tanam.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, Jenri Saragih, S.P., M.Si, mengatakan penyaluran bantuan alsintan merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi pertanian modern.

Selain menyediakan sarana dan prasarana pertanian, Dinas Pertanian juga terus melakukan pendampingan kepada kelompok tani.

Pendampingan tersebut mencakup penerapan teknologi budidaya, penguatan kelembagaan kelompok tani, serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan sesuai aturan.

Melalui bantuan alsintan dan panen raya bawang merah ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun sektor pertanian yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.

Pemerintah berharap pertanian yang semakin maju dapat menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan Simalungun yang lebih maju.* (ad)

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun terus mendorong percepatan pembangunan hingga ke wilayah kecamatan dan nagori.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, ke Kecamatan Dolok Masagal, Sumatera Utara, Rabu (15/7/2026).

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Siapkan Upacara HUT ke-81 RI, Serbelawan Dolok Batu Nanggar Dipilih Jadi Lokasi Peringatan

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan dan pelayanan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Sejumlah anggaran pembangunan dikucurkan untuk memperkuat infrastruktur wilayah.

Salah satunya rekonstruksi Jalan Sinam Labah–Bahbolon dengan nilai anggaran mencapai Rp3 miliar.

Selain itu, Pemkab Simalungun juga mengalokasikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sumur bor di Nagori Raya Usang senilai Rp100 juta.

Dukungan untuk sektor pertanian turut diberikan melalui bantuan sarana produksi berupa lima unit kultivator, satu unit traktor roda empat, 81 unit penyemprot elektrik, serta satu unit mesin pengupas jagung bergerak.

Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian juga mendapat perhatian melalui pengalokasian dana jalan usaha tani di sejumlah nagori.

Rinciannya, Nagori Bangun Pane mendapat anggaran sebesar Rp190.675.000, Nagori Bintang Mariah Rp190.675.000, Nagori Bahbolon Rp282.725.000, Nagori Dolok Huluan Rp572.025.000, Nagori Raya Huluan Rp261.535.118, serta tahap lanjutan Nagori Bahbolon sebesar Rp190.675.000.

Selain itu, pembangunan sumur bor di Nagori Dolok Huluan juga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp130 juta.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Simalungun bersama jajaran perangkat daerah juga membawa pelayanan terpadu langsung kepada masyarakat.

Warga dapat mengakses berbagai layanan mulai dari administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan bantuan sosial, hingga berbagai layanan publik lainnya.

Dengan adanya pelayanan terpadu ini, masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh menuju pusat pemerintahan kecamatan maupun kabupaten untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menggelar pasar murah dengan menyediakan satu ton beras, 180 liter minyak goreng, serta 100 papan telur.

Sementara itu, Dinas Sosial turut memberikan bantuan paket kebutuhan pokok kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anton Achmad Saragih juga menyerahkan langsung bantuan berupa paket sembako dan kursi roda kepada seorang warga lanjut usia serta seorang anak penyandang disabilitas.

Penyerahan bantuan tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat Nagori Bahbolon yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam arahannya, Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih mengatakan kunjungan kerja tersebut bukan hanya bertujuan memberikan bantuan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

"Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan program yang disusun benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat," tegas Anton.

Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir secara langsung untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan.

Sementara itu, Camat Dolok Masagal, Jon Dey Rasman Saragih, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah kabupaten terhadap wilayahnya.

Ia menilai kehadiran Bupati menjadi momentum penting bagi masyarakat karena menunjukkan bahwa pemerintah hadir hingga ke wilayah pelosok.

"Kehadiran Bupati menjadi bukti nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat. Ini menjadi penyemangat bagi warga untuk terus mendukung pembangunan daerah," ujar Jon Dey.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan Simalungun yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.* (ad)

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun mulai melakukan persiapan untuk menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.

Upacara peringatan kemerdekaan tingkat Kabupaten Simalungun direncanakan akan digelar di Lapangan Sepak Bola Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar.

Baca Juga:

• Heboh Isu Pengadaan 1,8 Juta Kipas Angin Senilai Rp1,8 Triliun, Dirut Agrinas Akhirnya Buka Suara

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana sekaligus menyusun kebutuhan teknis pelaksanaan upacara.

Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah unsur terkait, mulai dari perwakilan Kodim 0207/Simalungun, Polres Simalungun, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta perangkat daerah lainnya.

Camat Dolok Batu Nanggar, Siti Aminah Siregar, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada wilayahnya sebagai tuan rumah pelaksanaan Upacara HUT Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Simalungun tahun 2026.

Menurut Siti, pihak kecamatan bersama masyarakat siap mendukung agar pelaksanaan upacara berjalan dengan baik.

"Kami merasa bangga dan berterima kasih karena Kecamatan Dolok Batu Nanggar dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan upacara HUT RI tingkat Kabupaten Simalungun tahun ini," ujar Siti.

Ia menjelaskan, sejumlah pembenahan fasilitas terus dilakukan secara gotong royong bersama masyarakat.

Salah satunya perbaikan tribun di area lapangan upacara.

Selain itu, pihaknya juga masih menunggu dukungan penyelesaian atap tribun dari PTPN IV Regional Dolok Ilir agar fasilitas semakin siap digunakan.

Pasi Pers Kodim 0207/Simalungun, Kapten Inf. Rudianto, mengingatkan seluruh pihak agar memanfaatkan waktu yang tersisa dengan maksimal.

Menurutnya, pelaksanaan upacara tingkat kabupaten membutuhkan persiapan yang lebih matang karena melibatkan banyak unsur.

"Sisa waktu sekitar 30 hari harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semua aspek harus dipersiapkan mulai dari lokasi, perlengkapan, Paskibra, pengamanan, hingga pengaturan lalu lintas," kata Rudianto.

Ia menegaskan, koordinasi antarinstansi menjadi kunci agar pelaksanaan upacara berlangsung tertib dan lancar.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun, Sulaika Gultom, mengatakan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat menjelang hari pelaksanaan.

Menurutnya, peringatan HUT Kemerdekaan RI bukan hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk mempererat persatuan dan menumbuhkan kembali semangat nasionalisme masyarakat.

"Kami berharap sinergi seluruh pihak dapat mewujudkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang berlangsung khidmat, aman, dan memberikan makna bagi masyarakat Simalungun," ujar Sulaika.

Dengan berbagai persiapan yang mulai dilakukan sejak dini, Pemkab Simalungun berharap pelaksanaan Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026 dapat berjalan sukses dan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Simalungun.* (ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Pemeriksaan kali ini menjadi yang ketiga kalinya bagi Sudirman Said terkait perkara dugaan korupsi pengadaan minyak mentah periode 2012–2015.

Baca Juga:

• Ada Dugaan BBM Berkurang Saat Pengiriman ke SPBU, Ini Alasan Polda Sumut Belum Ambil Langkah Hukum

Kepada awak media, ia mengatakan kedatangannya untuk memenuhi undangan penyidik guna memberikan keterangan terkait perkara Petral.

"Undangan untuk memberikan keterangan. Kelihatannya masih urusan sama Petral itu," ujar Sudirman kepada wartawan saat tiba di lokasi, Jumat (17/7/2026).

Pemeriksaan tersebut menambah rangkaian pemanggilan Sudirman Said dalam kasus yang tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Sudirman telah diperiksa penyidik sebanyak dua kali, yakni pada Selasa (23/12) dan Senin (19/1).

Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan minyak mentah Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Dua di antaranya adalah pengusaha minyak Riza Chalid dan IRW yang disebut sebagai tangan kanan Riza Chalid serta menjabat sebagai direktur di sejumlah perusahaan, yakni Gold Manor, VeritaOil, dan Global Energy Resources.

Kasus dugaan korupsi ini berawal dari adanya dugaan kebocoran informasi rahasia internal Petral mengenai kebutuhan minyak mentah dan gasoline.

Informasi tersebut diduga kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mempengaruhi proses pengadaan, termasuk proses tender minyak mentah, produk kilang, hingga pengangkutan.

Akibatnya, proses pengadaan diduga tidak berjalan secara kompetitif karena adanya pengaturan dalam proses tender dan informasi mengenai nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Kondisi tersebut kemudian menyebabkan harga pengadaan menjadi lebih tinggi dari seharusnya.

Kejaksaan Agung menduga adanya persekongkolan yang menghasilkan kesepakatan kerja sama antara Petral dengan perusahaan yang berkaitan dengan Riza Chalid untuk memasok produk kilang minyak dalam periode 2012 hingga 2014.

Dugaan praktik tersebut disebut berdampak pada rantai pasok bahan bakar minyak (BBM) yang semakin panjang.

Selain itu, proses pengadaan yang tidak kompetitif diduga turut berpengaruh terhadap meningkatnya harga produk BBM seperti Ron 88 atau Premium dan Ron 92 atau Pertamax.

Hingga saat ini, penyidik Kejaksaan Agung masih terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah pihak yang dinilai mengetahui maupun memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan minyak mentah di Petral.

Pemeriksaan terhadap Sudirman Said menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mengungkap secara lebih lengkap dugaan penyimpangan dalam tata kelola pengadaan minyak mentah tersebut.* (cn/ad)

KUPANG — Status hukum penyanyi Piche Kota dalam kasus dugaan tindak asusila kembali menjadi sorotan setelah hakim mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukannya.

Tim kuasa hukum Piche Kota menyebut putusan tersebut membatalkan penetapan tersangka, penahanan, hingga penundaan penanganan perkara yang sebelumnya dilakukan oleh penyidik.

Baca Juga:

• Ada Dugaan BBM Berkurang Saat Pengiriman ke SPBU, Ini Alasan Polda Sumut Belum Ambil Langkah Hukum

"Dalam praperadilan ini, hakim mengabulkan seluruh dalil permohonan kami karena memang sejak awal ada anomali dalam proses hukum ini," ujar Cosmas dalam wawancara melalui Zoom, Kamis (16/7/2026).

Menurut Cosmas, hakim menemukan adanya persoalan prosedur administrasi dalam proses penyidikan yang dilakukan terhadap kliennya.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan hakim, kata dia, adalah penetapan tersangka terhadap Piche Kota yang dilakukan sebelum surat perintah penyidikan diterbitkan.

"Ada penetapan tersangka yang mendahului surat perintah penyidikan. Mestinya surat perintah penyidikan terlebih dahulu baru ada penetapan tersangka," jelasnya.

Selain itu, pihak kuasa hukum juga menghadirkan saksi serta berita acara pemeriksaan tambahan yang menyatakan bahwa Piche Kota tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut.

Atas dasar pertimbangan tersebut, hakim kemudian menyatakan penetapan tersangka, penahanan, serta penundaan penanganan perkara terhadap Piche Kota tidak sah dan batal demi hukum.

Cosmas menegaskan bahwa saat ini Piche Kota hanya menjalankan kewajibannya sebagai saksi dalam perkara yang menjerat terdakwa lain.

"Perlu kami tegaskan, Piche hadir sebagai saksi, bukan tersangka dalam perkara ini," tegasnya.

Kasus yang menyeret nama Piche Kota bermula dari laporan seorang siswi SMA berinisial ACT (16) pada 13 Januari 2026.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang disebut terjadi di sebuah hotel di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Dalam proses penyidikan awal, polisi kemudian menetapkan tiga orang sebagai tersangka, termasuk Piche Kota, setelah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan sejumlah alat bukti.

Salah satu tersangka bahkan sempat melarikan diri ke Timor Leste sebelum akhirnya berhasil diamankan.

Sebelumnya, Piche Kota sempat memberikan klarifikasi melalui media sosial pribadinya pada Februari 2026.

Dalam pernyataannya, ia membantah tuduhan bahwa dirinya melakukan tindakan pemerkosaan.

Namun, ia menyatakan tetap siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.

"Saya tidak melakukan hal seperti yang dituduhkan. Saya akan tetap kooperatif dan menghormati proses hukum," ujar Piche dalam klarifikasinya saat itu.

Piche Kota kemudian resmi ditahan oleh Polres Belu pada 11 Maret 2026 setelah dinyatakan dalam kondisi kesehatan yang memungkinkan untuk menjalani proses hukum.

Namun, pada Mei 2026, masa tahanannya berakhir sementara berkas perkara belum dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan.

Piche akhirnya keluar dari tahanan meski saat itu status hukumnya masih sebagai tersangka.

Kondisi tersebut terjadi setelah adanya perubahan keterangan korban dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lanjutan.

Kini, setelah putusan praperadilan dikabulkan, pihak kuasa hukum Piche Kota menyatakan status tersangka dan sejumlah tindakan hukum terhadap kliennya tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

Meski demikian, proses hukum terhadap perkara utama yang melibatkan terdakwa lain tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.* (tb/ad)

JAKARTA — Sebuah foto lama Lionel Messi bersama Lamine Yamal kembali mencuri perhatian publik menjelang pertandingan final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dan Spanyol.

Foto tersebut menjadi sorotan setelah UNICEF membagikan kembali dokumentasi langka yang memperlihatkan Lionel Messi saat masih muda sedang memandikan bayi Lamine Yamal dalam sebuah kegiatan amal lebih dari 18 tahun lalu.

Baca Juga:

• FIFA Selidiki Selebrasi Argentina yang Bentangkan Spanduk Berbau Politik soal Malvinas Usai Kalahkan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

Dalam foto itu, Lamine Yamal yang saat itu masih bayi terlihat bersama ibunya, Sheila Ebana.

Keduanya menjadi bagian dari kegiatan sosial yang diselenggarakan UNICEF.

Tidak disangka, dalam kegiatan tersebut mereka bertemu dengan Lionel Messi yang saat itu masih menjadi pemain muda berbakat di akademi Barcelona.

Momen pertemuan tersebut kemudian diabadikan dalam sebuah foto yang kini kembali viral karena mempertemukan dua generasi bintang sepak bola dunia.

Dalam potret tersebut, bayi Yamal tampak tersenyum saat berinteraksi dengan Messi.

Sementara Messi terlihat tersenyum sambil menggenggam tangan sang bayi.

UNICEF memastikan foto tersebut bukan hasil rekayasa maupun editan.

"Ya, foto-foto yang Anda lihat itu nyata. Lebih dari 18 tahun yang lalu, seorang bayi bernama Lamine Yamal dan ibunya Sheila bertemu Lionel Messi dalam sesi pemotretan penggalangan dana UNICEF," tulis UNICEF.

UNICEF juga menyoroti perjalanan luar biasa Messi dan Yamal yang kini sama-sama menjadi inspirasi bagi jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola.

Sementara Lamine Yamal muncul sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di era modern.

Selain prestasi di lapangan, keduanya juga memiliki peran sosial melalui keterlibatan mereka sebagai Duta Budi UNICEF.

"Hari ini, pencapaian mereka di lapangan menginspirasi jutaan orang. Di luar lapangan, Messi dan Lamine Yamal menggunakan suara dan platform mereka sebagai Duta Budi UNICEF untuk mendukung dan mendorong anak-anak di seluruh dunia," tulis UNICEF.

UNICEF menyebut tujuan utama keterlibatan keduanya adalah membantu anak-anak agar dapat bertahan, berkembang, dan mencapai potensi terbaik mereka.

"Kami bangga memiliki mereka dalam tim kami," lanjut UNICEF.

Cerita foto masa lalu tersebut menjadi semakin menarik karena Messi dan Yamal kini akan berhadapan langsung dalam panggung terbesar sepak bola dunia.

Argentina dan Spanyol akan bertemu pada final Piala Dunia 2026 yang berlangsung Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Pertandingan ini menjadi momen spesial karena mempertemukan Lionel Messi, kapten sekaligus ikon Argentina, dengan Lamine Yamal, pemain muda yang kini menjadi andalan Timnas Spanyol.

Perjalanan kedua tim menuju final juga berlangsung dramatis.

Spanyol memastikan tiket final setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada semifinal.

Gol kemenangan La Furia Roja dicetak melalui penalti Mikel Oyarzabal dan gol Pedro Porro.

Sementara itu, Argentina melaju ke partai puncak setelah menyingkirkan Inggris dengan kemenangan 2-1 di semifinal.

Argentina sempat tertinggal melalui gol Anthony Gordon pada menit ke-55.

Namun, tim asuhan Lionel Scaloni mampu membalikkan keadaan melalui gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez setelah menerima assist dari Lionel Messi.

Kini, dunia sepak bola akan menyaksikan pertemuan dua sosok yang memiliki cerita unik.

Seorang legenda yang pernah menggendong bayi, dan bayi tersebut yang kini tumbuh menjadi pesaingnya di final Piala Dunia.* (d/ad)

MEDAN — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara belum juga berakhir.

Hingga Jumat (17/7/2026), antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sementara distribusi BBM belum sepenuhnya kembali normal.

Baca Juga:

• Japorman Saragih Ingatkan Elite PDIP Sumut: Jangan Lupakan Sejarah Perjuangan Partai

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengaku telah menerima informasi terkait dugaan tersebut, namun belum mengambil langkah hukum karena belum adanya laporan resmi dari pihak terkait.

Karo Ops Polda Sumut Kombes Dwi Tunggal Jaladri mengatakan, pihak kepolisian masih menunggu laporan dari Pertamina maupun pemilik SPBU untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran dalam distribusi BBM.

"Belum ada laporan. Tapi kalau pemiliknya tidak lapor, kita tidak bisa. Karena yang tahu dia kurang berapa, ini berapa kan harus ada pengukuran T1, T2-nya," kata Dwi, Kamis (16/7/2026).

Menurutnya, jika nantinya ditemukan indikasi pidana, penanganan kasus akan dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut.

"Itu tugas Krimsus. Jadi laporan dulu dari pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak, hanya dia tidak lapor, kita tidak bisa," ujarnya.

Sebelumnya, Polda Sumut telah melakukan rapat koordinasi bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta sejumlah instansi terkait untuk mencari penyebab kelangkaan BBM.

Dari hasil koordinasi tersebut, polisi mendapatkan informasi mengenai adanya beberapa persoalan, mulai dari pemberhentian sejumlah awak mobil tangki hingga dugaan penyusutan jumlah BBM saat proses pengiriman.

Kombes Dwi Tunggal Jaladri menyebut, pihak SPBU sebelumnya mengeluhkan adanya perbedaan jumlah BBM antara saat dikirim dari depot Pertamina dan ketika tiba di SPBU.

"Hasil daripada rapat koordinasi yang pertama itu ada pemutusan hubungan kerja dari Pertamina terutama untuk awak muatan transportir," kata Dwi.

Ia menjelaskan, terdapat laporan mengenai keterlambatan pengiriman BBM yang seharusnya bisa ditempuh dalam waktu dua jam, namun dalam praktiknya bisa mencapai dua setengah jam.

Selain itu, terdapat dugaan penyusutan jumlah BBM berdasarkan pengukuran antara titik awal pengiriman dan saat sampai di SPBU.

Dugaan penyimpangan distribusi BBM bukan kali pertama terjadi di Sumatera Utara.

Sebelumnya, Polrestabes Medan mengungkap kasus penyelewengan BBM bersubsidi di salah satu SPBU Jalan Gajah Mada, Kota Medan.

Dalam kasus tersebut, empat orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memasukkan BBM subsidi jenis Bio Solar ke tangki yang seharusnya berisi Dexlite.

Selain itu, polisi juga pernah melakukan penyegelan terhadap SPBU di Jalan Flamboyan Raya, Medan, karena ditemukan dugaan pengoplosan BBM subsidi jenis Pertalite dengan bensin ilegal.

Di tengah polemik kelangkaan BBM, seorang awak mobil tangki (AMT) atau sopir truk tangki Pertamina yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkap dugaan adanya persoalan internal dalam distribusi BBM.

Ia membantah adanya informasi bahwa para sopir melakukan mogok kerja massal.

"AMT ready semua ya. Nggak ada itu yang katanya mogok kerja. Bahkan sampai perbantuan dari Aceh sana, AMT dipanggil. Sampai sana dipanggil kemari. Pergi kemari pun bukan kerja. Nggak ada. Duduk-duduk di kantin aja kadang," ujarnya.

Menurutnya, kelangkaan BBM bukan karena stok yang tidak tersedia, melainkan karena adanya pembatasan pengiriman ke sejumlah SPBU.

"SPBU minta BBM Pertalite 24 ribu liter, tapi dikirim 8 ribu liter. Dijatah sama Pertamina. Ibaratnya kalau kelen mau minyak, kelen beli BBM Pertamax. Jadi Pertamax dibeli masyarakat mau nggak mau, walaupun mahal," ungkapnya.

Namun, pernyataan tersebut merupakan klaim dari seorang sopir tangki dan belum mendapat pembuktian maupun konfirmasi resmi dari pihak Pertamina.

Kelangkaan BBM turut berdampak terhadap masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan.

Sejumlah pengemudi becak motor dan ojek online mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.

Roy, seorang penarik becak motor, mengatakan antrean panjang membuat aktivitasnya terganggu.

"4 jam aku ngantri itu sudah motong-motong. Sudah seminggu seperti ini kesulitan dapat BBM," keluh Roy.

Hal serupa disampaikan Rudi Hartono. Ia berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan distribusi agar masyarakat kecil tidak semakin terdampak.

"Aku sudah 2 jam belum dapat giliran juga masih ngantri. Tolong sama pemerintah di normalkan lagi karena posisinya kami ini mau cari makan. Mau ngantar dan jemput anak sekolah (sewa) pun susah," katanya.

Sementara itu, Ramadhan, seorang pengemudi ojek online, mengaku harus menunggu sekitar tiga jam untuk mendapatkan Pertalite.

"Jantungan juga kalau sudah dekat gini karena takut kehabisan. Sudah 3 jam mengantri aku bang. Kita ojol sekarang ini matikan aplikasi karena takut customer kelamaan menunggu," ujarnya.

Hingga kini, pemerintah daerah bersama Pertamina dan aparat keamanan masih berupaya memulihkan distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat Sumatera Utara kembali terpenuhi.* (tm/ad)

MEDAN — Mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Japorman Saragih, mengingatkan para elite partai agar tidak melupakan sejarah panjang perjuangan yang telah dibangun para kader sejak masa awal berdirinya PDI hingga menjadi PDI Perjuangan.

Japorman menegaskan, kecintaannya terhadap partai berlambang banteng moncong putih itu merupakan komitmen yang akan ia pegang hingga akhir hayat.

Baca Juga:

• Mengenal TB Simatupang, Jenderal Intelektual Asal Sumatera Utara yang Namanya Diabadikan Jadi Jalan di Medan

"Perjuangan yang kami lakukan bersama kawan-kawan di Sumatera Utara mulai dari masa PDI, PDI Pro Mega hingga PDI Perjuangan didasarkan militansi dan loyalitas kepada ajaran Marhaenisme Bung Karno. Sampai detik ini pun saya tetap hormat dan tunduk dengan perintah Ibu Megawati Soekarnoputri," tegas Japorman Saragih kepada wartawan di Medan, Jumat (17/7/2026).

Menurut Japorman, perjalanan panjang PDI Perjuangan tidak lepas dari perjuangan para kader dan simpatisan yang menghadapi berbagai tekanan politik pada masa lalu.

Ia menyebut banyak masyarakat yang tetap bertahan mendukung partai meski harus menghadapi intimidasi, kehilangan pekerjaan, hingga mengalami tekanan dari pihak berkuasa.

Ia mengatakan, semangat militansi tersebut menjadi bagian dari sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh generasi penerus partai.

Japorman juga mengingat kembali proses pembangunan kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara di Jalan Djamin Ginting, Medan.

Menurut dia, berdirinya kantor tersebut merupakan hasil kerja bersama dan semangat gotong royong banyak pihak.

Ia mengenang adanya peran seorang pengusaha asal Tanah Karo bermarga Kembaren yang bersedia memberikan lahan dengan harga jauh di bawah harga pasar karena memiliki kepedulian terhadap perjuangan partai.

"Saya ingat betul bagaimana saya bersama kader militan Medan Roby Barus meyakinkan pemilik tanah untuk melepaskan demi berdirinya kantor DPD. Dan kita semua bangga karena ini menjadi kantor DPD yang resmi milik partai, tidak lagi menyewa," ucap Japorman.

Ia menegaskan, tidak ada satu pun individu yang bisa mengklaim sebagai pihak paling berjasa dalam pembangunan kantor tersebut.

Menurutnya, keberadaan kantor DPD merupakan hasil kerja kolektif seluruh kader dan simpatisan.

Meski demikian, Japorman mengaku tidak ingin memperbesar persoalan terkait catatan keuangan pembangunan kantor DPD.

Namun, ia merasa ada sikap kurang responsif dari sebagian pengurus yang menurutnya terkesan mengabaikan persoalan tersebut.

Japorman menjelaskan, saat dirinya menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut dan tengah menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia diminta mengembalikan dana sebesar Rp150 juta yang merupakan bantuan dari Gubernur Sumatera Utara saat itu, Gatot Pujo Nugroho, untuk pembangunan kantor partai.

Karena kas DPD saat itu tidak tersedia, Japorman mengambil inisiatif menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu untuk mengembalikan dana tersebut ke kas negara.

Setelah itu, ia menjalani proses hukum hingga akhirnya ditahan dan divonis bersama sejumlah anggota DPRD Sumut.

Japorman mengatakan, setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan pada 2022, ia sempat mempertanyakan kemungkinan pengembalian uang pribadi yang telah digunakan untuk mengganti dana tersebut.

Namun, ia merasa tidak memperoleh respons yang sesuai harapan.

"Sebenarnya saya tidak mempersoalkan uang yang Rp150 juta itu. Bukan mengecilkan nilainya tetapi aneh rasanya jika saya mempersoalkan itu sementara sumbangan pribadi saya untuk pembangunan kantor DPD jauh di atas itu. Tetapi yang saya persoalkan adalah respon pengurus DPD yang kesannya tidak menghargai," tegas Japorman.

Menurutnya, apabila pengurus menyampaikan secara terbuka bahwa kondisi keuangan partai belum memungkinkan untuk mengembalikan dana tersebut, ia dapat memahami hal itu.

"Andai saja mereka menyatakan secara terbuka dan baik-baik serta mengakui DPD tidak memiliki dana untuk mengembalikannya mungkin saya bisa terima," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Japorman mengutip pesan Presiden pertama RI Soekarno tentang pentingnya memahami sejarah perjuangan bangsa.

Ia menyebut prinsip Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah) harus menjadi pengingat bagi para pengurus dan kader partai agar tidak melupakan perjalanan panjang organisasi.

Menurut Japorman, sejarah bukan hanya catatan masa lalu, tetapi menjadi pedoman bagi partai dalam menentukan arah perjuangan ke depan.

Ia berharap para elite partai dapat mempelajari, menghargai, serta menjadikan sejarah perjuangan sebagai landasan dalam menjalankan roda organisasi.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN — Penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024 memasuki tahap baru.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu Selatan resmi melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (16/7/2026).

Baca Juga:

• Dana Desa Dipakai untuk Biayai Selingkuhan, Eks Kades di Langkat Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Dalam tahap ini, penyidik menyerahkan tersangka berinisial YML (31), warga Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kasus yang menjerat YML berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan dan penyaluran bantuan pada program rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang dikelola Dinas Sosial Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan hasil penyidikan, tim penyidik Kejari Labuhanbatu Selatan menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Beberapa dugaan penyimpangan yang ditemukan antara lain ketidaksesuaian data penerima manfaat bantuan rehabilitasi sosial, adanya kegiatan yang diduga tidak pernah dilaksanakan namun anggarannya tetap dicairkan, serta penggunaan bon maupun kuitansi yang diduga tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Selain itu, penyidik juga menemukan indikasi adanya penggelembungan harga atau mark-up dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial.

Dugaan penyimpangan tersebut diduga menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara.

Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka Aretha dan Rekan melalui Surat Nomor: 00053/2.1349/AL/0287/1/XI/2025, nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1.903.371.836 atau sekitar Rp1,9 miliar.

Dengan dilaksanakannya penyerahan tersangka dan barang bukti, perkara tersebut kini resmi memasuki tahap penuntutan.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum akan mempersiapkan surat dakwaan sebagai dasar pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk menjalani proses persidangan.

Tahap II ini menjadi tanda bahwa proses penyidikan telah selesai dan perkara akan berlanjut pada tahap pembuktian di pengadilan.

Seluruh fakta, keterangan saksi, serta alat bukti nantinya akan diuji secara terbuka di hadapan majelis hakim sesuai dengan proses hukum yang berlaku.* (sp/ad)

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Langkat, Brilliantony Dwi Putra Hardiyanto, membacakan tuntutan tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (16/7/2026).

Baca Juga:

• Mengenal TB Simatupang, Jenderal Intelektual Asal Sumatera Utara yang Namanya Diabadikan Jadi Jalan di Medan

Selain hukuman badan, jaksa juga meminta agar Nazrul Hapis membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp387.012.800.

"Dengan ketentuan, apabila setelah berkekuatan hukum tetap paling lama satu bulan tidak dibayar, maka harta disita dan dilelang, apabila tidak mencukupi diganti kurungan selama 1 tahun 6 bulan," kata jaksa.

Dalam perkara ini, jaksa menyebut Nazrul Hapis tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang dikuasainya saat menjabat sebagai Kepala Desa Serapuh Asli, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Dana desa tersebut disebut tidak pernah dilaporkan penggunaannya dan tidak dikembalikan ke kas desa.

Berdasarkan dakwaan, dana desa itu diduga digunakan terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, termasuk membiayai kebutuhan pribadi.

Jaksa menyebut sebagian dana tersebut digunakan untuk membayar kuasa hukum yang mendampingi terdakwa dalam persoalan atau konflik yang terjadi di Desa Serapuh Asli.

Selain itu, terdakwa juga diduga menggunakan uang tersebut untuk membayar sewa rumah dan membiayai kehidupan seorang wanita bernama Nur Riza Ridhani yang disebut sebagai selingkuhannya.

Untuk menutupi dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, Nazrul Hapis disebut memerintahkan sejumlah perangkat desa membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Dokumen tersebut diduga dibuat menggunakan kuitansi dan stempel palsu sehingga seolah-olah kegiatan telah berjalan sesuai anggaran.

Beberapa perangkat desa yang disebut dalam perkara tersebut yakni Sekretaris Desa Serapuh Asli Muha Muhammad Sulaiman Yaqub, Kaur Keuangan Ismail, Kasi Pemerintahan Sri Wahyuni, serta Operator Desa Yuliani Kartika.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara (PPKN) Pengelolaan Dana Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Tahun Anggaran 2022 hingga 2024, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp387.012.800.

Dalam pertimbangannya, jaksa menyampaikan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal yang memberatkan, terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta telah menikmati uang yang berasal dari kerugian negara.

"Hal meringankan, terdakwa sopan, belum pernah dihukum, menyesali dan mengakui perbuatannya," ujar jaksa.

Jaksa menilai perbuatan Nazrul Hapis telah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Usai mendengarkan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Hendra Hutabarat memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya.

Persidangan kemudian ditutup dan akan kembali dilanjutkan sesuai jadwal yang ditetapkan majelis hakim.* (tm/ad)

JAKARTA — Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, membantah kabar mengenai pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan nilai mencapai Rp1,8 triliun dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Joao menilai informasi tersebut tidak memiliki dasar data yang kuat

Baca Juga:

• TNI Jadi Sopir Truk BBM di Sumut, Istana Buka Suara

Menurut Joao, penyampaian informasi tanpa memastikan kebenaran data dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Kita perhatiin ya maksudnya melihat bahwa anggota Dewan kita berani bicara di publik tanpa mendapatkan data-data yang prudent sehingga sebetulnya sikap-sikap beliau seperti itu sangat merendahkan dan tidak menjunjung tinggi kehormatan badan Dewan Perwakilan Rakyat," ujar Joao usai menghadiri Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).

Joao mengatakan, saat ini seluruh pihak seharusnya fokus mendukung program pemberdayaan ekonomi desa, bukan menyebarkan informasi yang berpotensi menjadi fitnah.

Menurutnya, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa sehingga perlu dukungan bersama.

"Kebenarannya (pengadaannya) tinggal ditanya kepada beliau saja datanya dari mana," kata Joao.

Saat ditanya apakah informasi tersebut dapat disebut sebagai data yang tidak akurat, Joao tidak secara langsung menyatakan hal tersebut.

"Kalau saya bilang bodong, anda provokasi, tapi sepertinya begitu juga (bodong) sih," ujar Joao kepada wartawan.

Joao memastikan PT Agrinas Pangan Nusantara telah memiliki perencanaan terkait pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ia menjelaskan, terdapat 26 jenis sarana dan prasarana yang masuk dalam perencanaan, termasuk kendaraan operasional seperti mobil pikap.

"Ada 26 jenis sarana-prasarana yang diadakan di Agrinas. Rincian detailnya nanti mungkin bisa baca di kemarin waktu saya kasih di salah satu media sosial, itu kan saya sempat di-broadcast, itu di situ ada detail," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pengadaan 1,8 juta kipas angin tersebut bukan dilakukan oleh Kementerian Koperasi.

Ia mengaku belum mengetahui secara pasti informasi mengenai proyek yang ramai diperbincangkan tersebut.

"Kemudian juga soal kipas angin ini saya enggak tahu. Ini kan pengadaannya bukan di kami, Pak," ujar Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/7).

Ferry juga menjelaskan, apabila kipas angin yang dimaksud merupakan tipe tertentu dengan spesifikasi khusus, harga per unitnya bisa berbeda jauh dari produk biasa di pasaran.

"Rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini Rp11.464.000. Tapi itu saya enggak tahu persis," katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mempertanyakan kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun.

Menurut Mufti, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah terkait informasi tersebut.

"Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp1,8 triliun. Lalu dari isu ini kami mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini," ujar Mufti.

Ia menilai nilai anggaran yang beredar tidak sesuai dengan harga kipas angin yang umum ditemukan masyarakat.

Mufti mengatakan, berdasarkan penelusurannya di sejumlah platform perdagangan elektronik, kipas angin berdiri dari merek ternama dijual dengan harga sekitar Rp300 ribu hingga Rp338 ribu per unit.

"Artinya, kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, bahkan 1,8 juta, pastinya jauh lebih murah dari Rp300 ribu yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia," ujarnya.

Hingga kini, isu pengadaan kipas angin tersebut masih menjadi perhatian publik.

Pihak Agrinas menegaskan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tetap berjalan dengan perencanaan sarana dan prasarana yang telah disusun.* (tm/ad)

MEDAN — Warga Sumatera Utara, khususnya masyarakat Kota Medan, tentu sudah tidak asing dengan nama TB Simatupang.

Nama tersebut menjadi salah satu ruas jalan yang cukup dikenal di kawasan Medan Sunggal, mulai dari Terminal Pinang Baris hingga persimpangan Jalan Sunggal dengan PDAM Tirtanadi.

Baca Juga:

• TNI Jadi Sopir Truk BBM di Sumut, Istana Buka Suara

Di balik nama tersebut terdapat sosok besar dalam sejarah Indonesia.

Ia adalah salah satu tokoh militer nasional yang dikenal sebagai jenderal intelektual karena memiliki pemikiran maju mengenai profesionalisme tentara dan pembangunan institusi pertahanan.

TB Simatupang merupakan singkatan dari Tahi Bonar Simatupang, seorang putra daerah Sumatera Utara yang lahir di Sidikalang, Kabupaten Dairi, pada 28 Januari 1920.

Ia berasal dari keluarga Batak Toba yang menjunjung tinggi pendidikan.

Ayahnya, Mangaradja Soaduon Simatupang, merupakan pegawai pemerintahan pada masa Hindia Belanda.

Lingkungan keluarga tersebut membentuk TB Simatupang menjadi sosok yang memiliki perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan.

Sejak muda, TB Simatupang mendapatkan pendidikan di sekolah Belanda sebelum melanjutkan ke Koninklijke Militaire Academie (KMA) di Bandung, sebuah akademi militer yang didirikan pemerintah kolonial Belanda.

Namun, pendidikannya tidak selesai karena situasi perang dunia dan masuknya Jepang ke Indonesia pada 1942.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, TB Simatupang memilih bergabung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Saat itu, Indonesia menghadapi tantangan besar karena belum memiliki kekuatan militer yang tertata.

Tentara Indonesia berasal dari berbagai kelompok, mulai dari bekas tentara PETA, KNIL, laskar rakyat, hingga para pemuda pejuang.

Dalam kondisi tersebut, TB Simatupang menjadi salah satu perwira yang ikut membangun sistem militer Indonesia agar lebih profesional.

Ia bekerja bersama Panglima Besar Jenderal Soedirman dan sejumlah perwira lainnya untuk memperkuat organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menjadi Kepala Staf Angkatan Perang RI

Karier TB Simatupang mencapai puncaknya ketika ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia (KSAP) pada periode 1949–1954.

Jabatan tersebut merupakan posisi penting karena saat itu ia bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh kekuatan angkatan bersenjata Indonesia dalam masa transisi setelah pengakuan kedaulatan.

Saat memimpin, TB Simatupang mendorong berbagai pembaruan dalam tubuh militer, seperti memperkuat profesionalisme prajurit, membangun organisasi yang lebih terstruktur, meningkatkan pendidikan perwira, serta menyusun strategi pertahanan yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Bagi TB Simatupang, kekuatan militer tidak hanya bergantung pada jumlah pasukan dan senjata, tetapi juga kualitas manusia yang menjalankannya.

Menurut pemikirannya, seorang prajurit harus memiliki kemampuan intelektual, moral yang kuat, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa.

Pemikir Militer yang Banyak Menulis

Selain dikenal sebagai seorang jenderal, TB Simatupang juga dikenal sebagai pemikir dan penulis produktif.

Dalam berbagai tulisannya, ia menekankan bahwa tentara harus menjadi institusi profesional yang tetap berada dalam sistem demokrasi dan tunduk kepada pemerintahan yang sah.

Pemikirannya dianggap cukup maju karena berbicara mengenai hubungan antara militer, negara, dan masyarakat.

Ia meyakini bahwa tentara tidak hanya bertugas dalam peperangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjaga pembangunan bangsa.

Perjalanan Setelah Pensiun

Setelah tidak lagi aktif di dunia militer, TB Simatupang tetap memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Ia aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, termasuk di lingkungan Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI) yang kini dikenal sebagai Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

Ia juga banyak menulis mengenai hubungan antara iman, kebangsaan, kepemimpinan, dan pembangunan masyarakat.

Alasan Nama TB Simatupang Dijadikan Nama Jalan

Penggunaan nama TB Simatupang sebagai nama jalan merupakan bentuk penghormatan negara terhadap jasa dan pengabdiannya.

Di Kota Medan, Jalan TB Simatupang menjadi pengingat bahwa Sumatera Utara pernah melahirkan tokoh nasional yang memiliki peran besar dalam sejarah Indonesia.

Penamaan jalan dengan nama pahlawan dan tokoh nasional merupakan salah satu cara menjaga ingatan masyarakat terhadap perjuangan dan kontribusi mereka bagi bangsa.

Warisan Pemikiran TB Simatupang

Warisan terbesar TB Simatupang bukan hanya pangkat militernya, tetapi juga gagasannya mengenai pentingnya membangun institusi pertahanan yang profesional.

Ia percaya bahwa seorang pemimpin harus memiliki tiga nilai utama, yakni:

- Integritas moral;
- Kemampuan intelektual;
- Dedikasi kepada bangsa dan negara.

Pemikiran tersebut membuat TB Simatupang tetap dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah militer Indonesia.

TB Simatupang wafat di Jakarta pada 1 Januari 1990 dalam usia 69 tahun.

Meski telah puluhan tahun berlalu, namanya tetap hidup melalui berbagai karya, pemikiran, dan penghormatan yang diberikan negara.

Bagi masyarakat Sumatera Utara, TB Simatupang menjadi bukti bahwa seorang putra daerah mampu memberikan pengaruh besar bagi Indonesia melalui ilmu, kepemimpinan, dan pengabdian.* (tm/ad)