MEDAN — Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim membantah menerima uang dari kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu'arif dalam perkara dugaan suap proyek yang menjerat keduanya.

Di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, Ondim mengatakan pertemuannya dengan Yaqub hanya membahas pekerjaan, bukan uang proyek.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Ajak Santri Kuasai Teknologi dan Inovasi Menuju Indonesia Emas 2045

Sidang dipimpin hakim ketua Asad Rahim Lubis, didampingi Cipto Hosari Nababan dan Syah Rizal.

Ondim yang mengenakan kemeja batik menegaskan tidak menerima uang dari Yaqub, kontraktor yang didakwa dalam perkara tersebut.

"Saya tidak menerima uang dari Yaqub, waktu itu hanya mempertanyakan kerjaan ke Pak Yaqub," ujar Ondim.

Ia juga membantah adanya pembicaraan mengenai uang proyek ketika bertemu dengan Yaqub.

"Mohon maaf, pagi itu bertemu saudara Yaqub mempertanyakan kerjaan dan tidak ada membahas soal duit," ungkap Ondim.

Dalam persidangan, Ondim menjelaskan bahwa Yaqub bukan bagian dari tim sukses resminya dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Langkat 2024.

Namun, ia mengakui Yaqub turut membantu pemenangannya.

"Mohon maaf Pak, Yaqub bukan masuk timses saya waktu pilkada tapi dia hanya membantu," ujar Ondim di hadapan majelis hakim.

Keterangan tersebut mengungkap hubungan antara Ondim dan Yaqub dalam konteks politik sebelum perkara dugaan suap proyek ini bergulir.

Meski mengakui adanya bantuan saat pilkada, Ondim membantah menerima uang dari Yaqub dalam pertemuan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Syah Afandin sebagai tersangka setelah menangkapnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berkaitan dengan dugaan suap proyek di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

KPK juga menetapkan Yaqub Abdhal Al Mu'arif, pihak swasta yang bergerak sebagai kontraktor, sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan tujuh orang.

Mereka terdiri atas Ondim, seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, serta lima orang dari pihak swasta.

Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi berbeda, yakni Langkat, Binjai, dan Medan.

KPK juga mengamankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan pemberian uang kepada pejabat daerah dalam pelaksanaan proyek.

Namun, dalam persidangan, Ondim membantah menerima uang dari Yaqub dan menyatakan pertemuan mereka hanya membahas pekerjaan.

Keterangan Ondim sebagai saksi menjadi bagian dari proses pembuktian perkara yang menjerat Yaqub.

Fakta mengenai dugaan pemberian uang, hubungan para pihak, serta keterkaitannya dengan proyek pemerintah akan dinilai berdasarkan alat bukti dan keterangan yang terungkap di persidangan.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
* (d/ad)

JAKARTA — Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mempertanyakan asal-usul foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang beredar di media sosial.

Persoalan itu mengemuka dalam sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 22 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Drama Sidang Ijazah Jokowi! Pengacara Dokter Tifa Cecar Jaksa, Hakim Beri Peringatan

Pengakuan itu disampaikan Dian ketika menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU) mengenai sumber pengetahuannya tentang ijazah Jokowi.

"Saudara pernah lihat enggak ijazah aslinya Pak Jokowi?," tanya JPU.

"Saya belum pernah melihat," jawab Dian Sandi.

Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pemeriksaan saksi, terutama karena Dian sebelumnya mengunggah gambar yang disebutnya sebagai ijazah asli Jokowi di akun X pribadinya, @DianSandiU.

Di hadapan majelis hakim, Dian menjelaskan bahwa foto ijazah yang diunggahnya berasal dari komentar sebuah akun anonim bernama Hyperpoison.

Ia mengaku tidak mengenal pemilik akun tersebut.

Menurut Dian, peristiwa itu bermula ketika ia membuat utas di media sosial yang membahas perjalanan kuliah Jokowi.

Utas tersebut kemudian mendapat komentar dari akun Hyperpoison yang menyertakan gambar dokumen yang disebut sebagai ijazah Jokowi.

"Saya membuat sebuah utas yang menceritakan tentang perjalanan kuliahnya Pak Jokowi. Lalu kemudian setelah itu ada akun Hyperpoison namanya, berkomentar di dalam di utas itu," kata Dian di ruang sidang.

Dian kemudian mengunduh gambar yang disertakan dalam komentar tersebut dan mengunggahnya kembali ke akun X miliknya.

Ia menegaskan bahwa gambar itu bukan diperoleh melalui pemeriksaan langsung terhadap dokumen fisik ijazah Jokowi.

"Dia berkomentar di situ lalu saya mendownload gambar tersebut atau ijazah tersebut dan saya posting ulang," ucapnya.

Dengan demikian, berdasarkan keterangannya di persidangan, sumber gambar yang diunggah Dian adalah kiriman dari akun anonim di media sosial, bukan dokumen yang ia lihat secara langsung.

Sebelum mengunggah gambar tersebut, Dian mengaku mencocokkannya dengan sejumlah informasi mengenai ijazah Jokowi yang diketahuinya.

Ia mengatakan menemukan kesamaan antara gambar yang diperolehnya dari akun Hyperpoison dan gambar yang pernah dipublikasikan dalam acara reuni Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2022.

"Lalu saya mencocokkan dengan beberapa informasi-informasi terkait tentang ijazah ini dan pada saat saya mencocokkan itu, saya menemukan persis sama dengan yang pernah terpublikasi di acara reuni UGM pada tahun 2022," ujarnya.

Namun, dalam keterangannya, Dian tetap menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat secara langsung ijazah asli Jokowi.

Pencocokan yang ia lakukan, menurut keterangannya, berdasarkan informasi dan gambar yang pernah dipublikasikan.

JPU juga menyoroti keterangan yang ditulis Dian saat mengunggah gambar tersebut.

Dalam unggahannya, Dian menggunakan istilah ijazah asli Jokowi ketika menanggapi perdebatan warganet mengenai fotokopi ijazah.

Jaksa kemudian membacakan keterangan yang tercantum dalam unggahan tersebut.

"Mohon izin, mungkin barang buktinya terkait dengan akun X-nya atas nama Dian Sandi. Di sini ada caption ya, dengan kata-katanya: 'Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada utas, biar kalian tenang lebarannya ini saya upload yang asli'. Betul ini Saudara yang membuat caption ini?," tanya JPU.

Dian membenarkan bahwa keterangan tersebut ditulis olehnya.

"Betul, saya yang menulisnya," jawab Dian.

Jaksa kemudian menanyakan apakah gambar ijazah itu mengalami penyuntingan sebelum diunggah ke media sosial. Dian membantah telah mengedit gambar tersebut.

"Tidak ada sama sekali. Saya mendownload dan memposting sesuai dengan yang dikirim lewat komentar aslinya dari Hyperpoison," ujarnya.

Keterangan Dian Sandi tersebut menyoroti persoalan mengenai sumber gambar yang beredar di media sosial dan dasar penggunaan istilah ijazah asli dalam unggahannya.

Di satu sisi, Dian menyatakan tidak pernah melihat langsung ijazah asli Jokowi.

Di sisi lain, ia mengaku menyebut gambar yang diunggahnya sebagai ijazah asli setelah mencocokkannya dengan informasi dan gambar yang pernah dipublikasikan sebelumnya.

Adapun Dokter Tifa mempertanyakan asal-usul gambar tersebut dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik yang menjeratnya.

Pemeriksaan saksi menjadi bagian dari proses hukum untuk mendalami keterangan dan bukti yang diajukan para pihak.

Meski demikian, keterangan saksi mengenai sumber gambar tidak dengan sendirinya membuktikan keaslian atau ketidakaslian ijazah yang dipersoalkan.

Penilaian atas bukti dan keterangan para pihak tetap menjadi bagian dari proses persidangan.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dalam polemik ijazah Jokowi.

Selama proses hukum masih berlangsung, seluruh keterangan dan tudingan yang muncul di persidangan perlu ditempatkan sesuai konteksnya dan tidak dianggap sebagai kesimpulan hukum yang telah berkekuatan tetap.* (in/ad)

JAKARTA — Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma, yang dikenal sebagai Dokter Tifa, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 22 Oktober 2026, diwarnai perdebatan antara jaksa penuntut umum (JPU) dan tim kuasa hukum terdakwa.

Perdebatan terjadi ketika kuasa hukum Dokter Tifa mempersoalkan keterbatasan waktu untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Baca Juga:

• Jokowi Didorong Jadi Ketua Umum PSI, Bro Ron: Bapak Naik One Level Lagi, Kita Tunggu Kejutannya!

"Saya mohon izin, mohon izin sampaikan Majelis, mohon izin agar diberi kesempatan juga Majelis kami berbicara," kata tim advokat dokter Tifa, Abdullah Alkatiri, dalam persidangan.

Jaksa penuntut umum Tri Yanti Merlyn Christin kemudian menyela.

Ia mengatakan tim advokat juga kerap mengajukan keberatan ketika jaksa sedang bertanya kepada saksi.

"Majelis, mohon izin Majelis. Tadi kan juga pada saat kami (JPU) berbicara, advokat kan juga bisa keberatan, begitu pula dengan kami, kami juga bisa keberatan apabila ada yang menyimpulkan. Mohon izin Majelis," kata JPU Tri Yanti Merlyn Christin dalam persidangan.

Alkatiri memprotes interupsi tersebut. Ia menilai jaksa kerap ingin berbicara ketika tim kuasa hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi.

"Silakan Jaksa duduk di tengah kalau mau ditanya. Apakah ini sidang atau pidato Majelis? Mohon izin," kata Alkatiri.

Hakim ketua kemudian turun tangan untuk meredakan perdebatan.

Hakim meminta kuasa hukum menyampaikan pertanyaan secara jelas dan tidak langsung menarik kesimpulan dari jawaban saksi.

Kesimpulan, menurut hakim, dapat disampaikan setelah pemeriksaan selesai.

"Nanti (setelah pemeriksaan) disimpulkan. Disampaikan kepada advokat juga. Advokat, ya. Nah, jadi nanti pertanyaannya yang lebih jelas, begitu ya. Ini kami bukan memotong, asal memotong. (Pasal) 214 ayat 7, kami bisa meluruskan gitu ya, menolak pertanyaan. Silakan tadi pertanyaannya yang tegas saja." tutur Hakim.

Ketegangan kembali muncul ketika hakim mengingatkan Dokter Tifa mengenai keterbatasan waktu pemeriksaan saksi.

Dokter Tifa meminta tambahan waktu karena merasa belum selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama.

Ia juga menyebut saksi kedua tidak hadir dalam persidangan. Pernyataan itu disampaikan setelah sebelumnya jaksa menyebut hanya akan menghadirkan satu saksi.

"Masih banyak (pertanyaan), Yang Mulia. Yang Mulia, ini masih pagi sekali, dan saksi yang kedua juga tidak hadir," ujar dokter Tifa dalam persidangan.

Jaksa kemudian menyampaikan bahwa saksi kedua sebenarnya telah berada di lokasi persidangan.

"Mohon izin, saksi kedua sudah hadir, Majelis," kata jaksa.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, hakim meminta Dokter Tifa mempercepat penyampaian pertanyaan kepada saksi.

Pemeriksaan kemudian berlanjut, meskipun masih diwarnai sejumlah perdebatan kecil antara jaksa dan tim advokat.

Setelah pemeriksaan saksi serta penyampaian tanggapan dari jaksa dan terdakwa, hakim menskors persidangan pada pukul 12.00 WIB.

Sidang dijadwalkan kembali berlangsung pada pukul 13.00 WIB.

Sebelumnya, pada awal persidangan, jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa mereka hanya menghadirkan Dian Sandi Utama sebagai saksi.

Padahal, jaksa sebelumnya berencana menghadirkan dua orang saksi, yakni Dian Sandi Utama dan Dumatno.

Keterbatasan waktu pemeriksaan kemudian menjadi salah satu persoalan yang diprotes tim kuasa hukum Dokter Tifa.

Mereka menilai waktu pemeriksaan yang diberikan kepada jaksa tidak bisa disamakan dengan waktu yang dibutuhkan pihak terdakwa.

Alkatiri mengatakan jaksa hanya menggunakan waktu sekitar satu jam karena merasa pemeriksaan telah mencukupi.

Sementara itu, tim advokat Dokter Tifa menilai pertanyaan mereka belum seluruhnya terjawab.

"JPU itu satu jam karena memang bahannya sudah habis. Karena memang bilang 'sudah cukup'. Kami (tim advokat dokter Tifa) belum pernah mengatakan 'sudah cukup'. Jadi tidak bisa dibikin apple-to-apple," kata Alkatiri.

Ia menegaskan tim advokat tidak mempermasalahkan apabila jaksa membutuhkan waktu lebih lama untuk memeriksa saksi.

Namun, menurut dia, kebutuhan waktu kedua pihak berbeda karena pemeriksaan yang dilakukan tim kuasa hukum belum selesai.

"JPU bukan karena mau dua jam, tiga jam, kami tidak keberatan. Tapi karena menyatakan satu jam sudah cukup, beda dengan kami. Kami belum cukup," ujarnya.

Dian Sandi Utama merupakan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sebelumnya mengunggah foto ijazah Jokowi melalui akun X miliknya pada 1 April 2025.

Unggahan tersebut kemudian menjadi perhatian publik di tengah polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI itu.

Adapun Dumatno merupakan sosok yang turut disebut dalam polemik tudingan ijazah palsu Jokowi.

Sejumlah pihak yang meragukan keaslian ijazah tersebut menyebut Dumatno sebagai sosok asli dalam dokumen yang dipersoalkan.

Sidang Dokter Tifa pada Kamis, 22 Oktober 2026, merupakan kelanjutan persidangan pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan sebelumnya, persidangan tersebut mengagendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

Perkara yang menjerat Dokter Tifa berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dalam polemik ijazah Jokowi.

Jalannya persidangan masih berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dan penyampaian keterangan para pihak di hadapan majelis hakim.
* (km/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk tidak hanya memperkuat ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menyiapkan generasi muda yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Baca Juga:

• Deden Prayoga Kawal Pengukuhan Pengurus Koperatif, Slank Meriahkan Acara di Deli Serdang

Kegiatan tersebut berlangsung di Kampus 2 Taman Pendidikan Islam Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah, Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas, Kamis, 22 Oktober 2026.

Upacara tersebut mengusung tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas".

Hadir dalam kegiatan itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Impun Siregar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Hasan Matsum, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan Agus Maryono, serta sejumlah pimpinan pondok pesantren di Kota Medan.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Sofyan membacakan sambutan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Amanat itu menekankan bahwa santri memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa.

Jika dahulu para santri bersama ulama berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, kini perjuangan tersebut perlu dilanjutkan melalui pendidikan, penguasaan teknologi, pengembangan inovasi, serta penguatan akhlak dan integritas.

Peringatan Hari Santri yang diperingati setiap 22 Oktober juga menjadi momentum untuk mengenang kontribusi ulama dan santri dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

Salah satu peristiwa penting yang menjadi dasar peringatan tersebut adalah Resolusi Jihad yang dicetuskan KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945.

Seruan tersebut membangkitkan semangat umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan dan turut mendorong perlawanan rakyat yang mencapai puncaknya pada peristiwa 10 November 1945.

Menurut amanat Menteri Agama yang dibacakan Sofyan, perjuangan para ulama dan santri tidak cukup dikenang melalui kegiatan seremonial.

Penghormatan terhadap jasa para pendahulu harus diwujudkan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi masyarakat serta negara.

Dalam sambutannya, Menteri Agama mengingatkan bahwa santri tidak perlu mempertentangkan tradisi pesantren dengan kemajuan zaman.

Pendidikan agama justru perlu berjalan beriringan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Para santri diingatkan agar tidak mempertentangkan tradisi pesantren dengan kemajuan zaman. Penguasaan ilmu agama harus berjalan beriringan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga santri mampu menjadi generasi yang teguh memegang nilai-nilai keislaman sekaligus terbuka terhadap perubahan", ujar Sofyan.

Pesan tersebut menekankan pentingnya membentuk generasi santri yang memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi tetap mampu mengikuti perkembangan teknologi dan menjawab tantangan masa depan.

Indonesia Emas 2045 menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada tahun tersebut, Indonesia akan genap berusia 100 tahun sejak kemerdekaannya.

Untuk mencapai cita-cita sebagai negara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing, Indonesia membutuhkan generasi muda yang berpengetahuan luas, berkarakter, serta memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.

Selain menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, para santri juga diharapkan menjadi pelopor kemajuan, penjaga kerukunan, penggerak kemandirian ekonomi, dan pihak yang peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Nilai-nilai agama diharapkan menjadi landasan untuk menyebarkan kedamaian, menjaga persaudaraan, serta membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Perbedaan juga perlu disikapi dengan semangat kebersamaan agar kerukunan dalam kehidupan berbangsa tetap terjaga.

Melalui peringatan Hari Santri Nasional 2026, pemerintah berharap keluarga besar pesantren terus menjaga tradisi keilmuan sekaligus mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Amanat Menteri Agama ditutup dengan ajakan kepada seluruh santri untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan kemampuan diri, dan mengambil peran dalam pembangunan bangsa.

"Selamat Hari Santri Tahun 2026. Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas!"
* (ad)

SOLO — Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, mengungkapkan bahwa sejumlah kader di daerah menginginkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum PSI.

Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Jokowi saat Bro Ron bersama rombongan menemui mantan presiden itu di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 21 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Eks Penyidik KPK Kritik Usulan Luhut soal Kerugian Negara Bukan Korupsi: Negara Bisa Kehilangan Triliunan Rupiah

"Kehadiran kami di sini untuk menindaklanjuti permohonan kader-kader kami yang ada di daerah yang sudah tidak sabar lagi, Bapak naik one level lagi," kata Bro Ron usai menemui Jokowi, Rabu (21/10/2026).

Menurut Bro Ron, aspirasi agar Jokowi memimpin PSI datang dari sejumlah daerah.

Ia mencontohkan pengurus PSI dari Cirebon yang menyampaikan keinginan serupa sekitar dua pekan sebelumnya.

Namun, usulan kader tidak hanya mengarah pada jabatan ketua umum.

Sebagian kader juga menginginkan Jokowi menempati posisi lain, termasuk dewan pembina partai.

" Ada yang menginginkan jadi ketua umum, ada yang menjadi pembina, semua kita tampung. Tidak ada yang kita tahan, tidak ada yang kita sembunyikan," kata Bro Ron.

Bro Ron mengatakan PSI akan menampung aspirasi dari kader di daerah.

Ia menyebut partainya mengusung konsep keterbukaan sehingga masukan dari tingkat akar rumput menjadi bagian dari pertimbangan organisasi.

Meski begitu, keputusan mengenai posisi Jokowi dalam struktur kepengurusan PSI tetap berada di tangan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

Hingga pertemuan tersebut berlangsung, Bro Ron belum memberikan kepastian mengenai tanggapan Jokowi atas usulan para kader.

Ia meminta publik menunggu perkembangan selanjutnya.

"Kita lihat lagi nanti surprisenya ya. Sama seperti di Bandung menunjukkan kartu itu kan surprise. Kita tunggu aja surprise-nya," kata dia.

Pernyataan tersebut membuka kemungkinan adanya pengumuman mengenai peran Jokowi di PSI dalam agenda partai berikutnya.

Bro Ron tidak menutup kemungkinan pengumuman itu disampaikan saat kegiatan PSI di Surabaya pada Kamis, 22 Oktober 2026.

"Bisa saja di Surabaya, bisa juga nantinya. Intinya, pesan dari akar rumput sudah kita sampaikan ke Bapak," ujarnya.

Bro Ron optimistis keterlibatan Jokowi dalam struktur kepengurusan PSI akan memberikan dampak positif bagi partai.

Ia menilai mantan presiden tersebut masih memiliki daya tarik kuat di tengah masyarakat.

Menurut dia, setiap kali Jokowi mengunjungi suatu daerah, banyak warga yang berusaha mendekat untuk bersalaman atau berfoto bersama.

"Kita sudah lihat kan ke mana pun Bapak pergi sudah pasti dikerumunin. Paspampres saja selalu kewalahan mengadang masyarakat yang ingin bersalaman atau berfoto sama Bapak," kata dia.

Ia kemudian mengaitkan daya tarik Jokowi dengan identitas PSI yang menggunakan simbol gajah.

"Itulah perbedaannya. Ya tentunya magnet kita magnetnya gajah," lanjutnya.

Aspirasi kader yang disampaikan Bro Ron tersebut menjadi salah satu perkembangan dalam pembahasan mengenai kemungkinan peran Jokowi di PSI.

Namun, sampai ada keputusan resmi dari partai, keinginan sejumlah kader agar Jokowi menjadi ketua umum maupun menduduki posisi dewan pembina masih sebatas usulan, bukan keputusan final.* (ts/ad)

MEDAN — Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengamankan 29 orang dalam Operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Jalan Panglima Denai, Gang Jati, Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Rabu malam, 21 Oktober 2026.

Dari hasil pemeriksaan awal, 27 orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba.

Baca Juga:

• Deden Prayoga Kawal Pengukuhan Pengurus Koperatif, Slank Meriahkan Acara di Deli Serdang

Sebanyak 29 orang yang diamankan terdiri atas 26 laki-laki dan tiga perempuan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan, mengatakan operasi tersebut merupakan bagian dari program Kapolri yang ditindaklanjuti Kapolda Sumut Inspektur Jenderal Polisi Sonny Irawan bersama jajarannya.

"Operasi Gerebek Sarang Narkoba ini merupakan tindak lanjut program Kapolri yang dilaksanakan secara langsung oleh Kapolda Sumut bersama seluruh jajaran. Langkah ini merupakan wujud komitmen Polri untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Ferry.

Dalam operasi tersebut, seluruh orang yang diamankan menjalani pemeriksaan menggunakan alat tes narkoba.

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan 10 orang positif terhadap amphetamine, methamphetamine, dan THC.

Sementara itu, 17 orang lainnya dinyatakan positif terhadap amphetamine dan methamphetamine. Adapun dua orang memperoleh hasil negatif.

Dengan demikian, total 27 dari 29 orang yang diperiksa menunjukkan hasil positif berdasarkan tes awal tersebut.

Polda Sumut menyatakan orang-orang yang memperoleh hasil positif akan menjalani penanganan lebih lanjut di Direktorat Reserse Narkoba sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Hasil tes awal tersebut menjadi dasar untuk proses penanganan berikutnya.

Status hukum setiap orang tetap perlu ditentukan berdasarkan pemeriksaan dan bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ferry menegaskan pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk membantu mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan tempat tinggal.

Karena itu, masyarakat diminta segera menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

Polda Sumut juga menegaskan akan melanjutkan upaya pemberantasan narkotika melalui penindakan, pencegahan, serta peningkatan kerja sama dengan masyarakat.

Pelaksanaan operasi tersebut mendapat apresiasi dari kepala lingkungan dan tokoh masyarakat setempat.

Mereka menyampaikan terima kasih kepada Kapolri, Kapolda Sumut, dan jajaran Polda Sumut atas langkah pemberantasan narkoba di wilayah mereka.

Masyarakat berharap operasi serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga lingkungan tempat tinggal menjadi lebih aman dan terbebas dari ancaman penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Mereka juga berharap kerja sama antara kepolisian dan warga semakin kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Melalui operasi tersebut, Polda Sumut menegaskan komitmennya untuk menekan penyalahgunaan narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serta bebas dari narkotika.* (ts/ad)

DELI SERDANG — Pengukuhan pengurus Komunitas Pemuda Kreatif Koperatif menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam mengembangkan kreativitas, membangun kemandirian, dan berkontribusi kepada masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 21 Oktober 2026, di Jalan Besar Delitua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tersebut turut dimeriahkan oleh band legendaris Slank.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Ingatkan ASN Waspada Investasi Bodong, Tekankan Pentingnya Mengelola Keuangan

Pengukuhan ini tidak hanya menjadi agenda penetapan kepengurusan, tetapi juga menjadi langkah untuk menyatukan visi dan memperkuat arah gerak organisasi.

Koperatif diharapkan mampu menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas, kewirausahaan, solidaritas, serta kepedulian sosial.

Kehadiran Slank turut menambah semarak kegiatan.

Band yang dikenal luas di Indonesia itu juga menghadirkan daya tarik bagi peserta, khususnya kalangan muda yang menjadikan musik sebagai sarana berekspresi, membangun kebersamaan, dan memperoleh inspirasi.

Deden Prayoga menilai keberhasilan sebuah organisasi tidak cukup diukur dari kemeriahan acara atau besarnya jumlah peserta.

Menurut dia, hal yang lebih penting adalah kemampuan pengurus dalam menjalankan program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, generasi muda perlu memperoleh kesempatan, kepercayaan, dan ruang untuk mengembangkan kemampuan serta menunjukkan kontribusinya dalam kehidupan sosial.

"Pemuda bukan hanya penerus masa depan, tetapi juga bagian penting dari perubahan hari ini. Melalui Koperatif, kita ingin membangun kebersamaan, menumbuhkan kreativitas, dan membuka peluang agar generasi muda mampu berdiri mandiri serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya."

Pesan tersebut menjadi salah satu landasan bagi Koperatif untuk memperkuat perannya sebagai komunitas pemuda yang produktif, inovatif, dan memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat.

Dengan kepengurusan yang solid dan dukungan dari berbagai pihak, Koperatif diharapkan dapat mengembangkan program berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda dan lingkungan sekitarnya.

Pengukuhan pengurus juga menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan di tengah beragam latar belakang para anggota.

Perbedaan dipandang sebagai potensi yang dapat memperkaya gagasan sekaligus memperkuat kerja sama dalam mencapai tujuan organisasi.

Melalui semangat kolaborasi, Koperatif diharapkan mampu mendorong anak muda agar tidak hanya menjadi peserta dalam berbagai kegiatan, tetapi juga mengambil peran aktif dalam menciptakan perubahan positif.

Keterlibatan berbagai pihak, termasuk kehadiran Slank dalam acara pengukuhan, turut memberi warna tersendiri bagi kegiatan tersebut.

Musik dan kreativitas diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan generasi muda serta memperkuat semangat kebersamaan.

Bagi Deden Prayoga, pengukuhan pengurus ini menjadi awal perjalanan untuk membangun komunitas yang tidak hanya aktif dalam kegiatan seremonial, tetapi juga mampu menunjukkan hasil melalui kerja nyata.

Dengan semangat kebersamaan, kreativitas, dan kemandirian, Komunitas Pemuda Kreatif Koperatif diharapkan terus berkembang menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkarya, berinovasi, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta bangsa Indonesia.
* (ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal yang dinilai membuka peluang perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih.

Sinyal itu muncul ketika Prabowo mengibaratkan jajaran menterinya sebagai tim sepak bola yang terdiri atas pemain inti, pemain cadangan, hingga pendukung.

Baca Juga:

• Eks Penyidik KPK Kritik Usulan Luhut soal Kerugian Negara Bukan Korupsi: Negara Bisa Kehilangan Triliunan Rupiah

Ia mengatakan tidak semua menteri mendapat peran utama sejak awal pemerintahan.

"Sebagaimana saya sampaikan dari awal pemerintahan kita, tidak semua pemain akan kita mainkan di awal. Ada yang cadangan, ada yang pendukung, ada yang striker," kata Prabowo.

Presiden juga meminta para menteri yang belum banyak mendapat peran agar tidak frustrasi.

Menurut dia, setiap anggota kabinet memiliki kesempatan untuk menjalankan tugasnya.

"Yang cadangan, jangan frustrasi, ada saatnya Saudara akan kita mainkan," ujarnya.

Pernyataan tersebut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Sejumlah pengamat menilai perombakan dapat berkaitan dengan evaluasi kinerja menteri, keseimbangan politik, hingga persoalan hukum yang menyeret pejabat pemerintahan.

Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai peluang reshuffle kabinet cukup besar.

Ia melihat sejumlah persoalan yang dapat menjadi pertimbangan Prabowo dalam mengevaluasi para pembantunya.

Menurut Agung, salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah kinerja kabinet yang dinilai belum optimal.

Ia menyinggung penurunan kepuasan publik, terutama dalam bidang ekonomi, hukum, serta pelaksanaan program prioritas pemerintah.

"Kemungkinannya besar, pertama, dari sisi kinerja (dimensi teknokratis) masih belum optimal terlihat dari laju penurunan kepuasan publik, utamanya di ekonomi, hukum, dan pelaksanaan kualitas program-program utama pemerintah, seperti MBG dan Kopdes," kata Agung, Kamis, 22 Oktober 2026.

Selain kinerja, Agung menilai pertimbangan politik juga dapat memengaruhi keputusan perombakan kabinet.

Menurut dia, Prabowo masih perlu menjaga keseimbangan di antara berbagai poros politik yang mendukung pemerintahannya.

"Dari dimensi politis, soal kebutuhan menyeimbangkan poros-poros politik, utamanya poros Solo sehingga Presiden memegang kendali penuh sebagai Panglima Tertinggi dan Kepala Pemerintahan," ucapnya.

Agung juga menyoroti aspek hukum yang menurut dia dapat menjadi pertimbangan dalam evaluasi kabinet.

"Ketiga, dimensi yuridis, ada pembantu presiden yang diduga tersangkut kasus korupsi," imbuhnya.

Agung menyebut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai salah satu pejabat yang menurut penilaiannya perlu dievaluasi.

Ia menyoroti persoalan kinerja penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

"Yang lagi ramai, kinerja karhutla, jadi fokus saya ke Menteri Kehutanan, Raja Juli, parah ini, kemudian tambahan lain, Nusron Wahid, biar fokus ke kasus. Karena 2 kali mangkir dari panggilan KPK. Sebaiknya beliau mundur karena jadi beban presiden," jelas dia.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Agung mengenai pejabat yang berpotensi terkena reshuffle.

Hingga berita ini disusun, pernyataan itu tidak dengan sendirinya memastikan bahwa Raja Juli Antoni atau Nusron Wahid akan dicopot dari jabatannya.

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, memiliki pandangan serupa.

Ia menilai perumpamaan pemain cadangan yang disampaikan Prabowo menunjukkan bahwa presiden memiliki sejumlah orang yang dapat diberi tanggung jawab dalam pemerintahan.

"Kalau saya bacanya presiden punya banyak stok orang RI yang siap bantu dirinya untuk dipercayakan di jabatan tertentu, apakah akan ada reshuffle? Ya adalah. Pemain cadangan artinya warming up dulu pemanasan sebelum masuk ke gelanggang keren juga Pak Prabowo," ucap Hensat.

Meski demikian, pernyataan Prabowo tentang pemain cadangan belum menjadi pengumuman resmi mengenai reshuffle kabinet.

Keputusan perombakan tetap berada di tangan presiden.

Evaluasi kinerja menteri, kebutuhan menjaga keseimbangan politik, serta persoalan hukum yang menjadi perhatian publik kini menjadi sejumlah faktor yang disorot pengamat dalam membaca kemungkinan perubahan susunan Kabinet Merah Putih.
* (d/ad)

JAKARTA — Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, mengkritik usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan kerugian negara bukan bagian dari definisi tindak pidana korupsi.

Menurut Praswad, usulan tersebut berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Juga:

• Bantah Terima Suap, Eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Minta Divonis Bebas

"Tanpa adanya kerugian negara, maka potensi negara kehilangan triliunan Rupiah dari korupsi sangat besar karena bisa jadi korupsinya tidak bisa dibuktikan melalui pasal lain seperti suap," kata Praswad dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Oktober 2026.

Menurut dia, unsur kerugian negara masih diperlukan untuk menjangkau berbagai bentuk korupsi yang tidak selalu melibatkan transaksi suap.

Karena itu, Praswad menilai perubahan definisi korupsi perlu dikaji secara hati-hati agar tidak menimbulkan celah hukum.

Praswad menjelaskan, keberadaan unsur kerugian negara dalam aturan pemberantasan korupsi memiliki latar belakang historis.

Ia menyinggung penyelewengan aset pada masa peralihan kekuasaan setelah era kolonial Belanda dan Jepang.

Menurut Praswad, Jenderal Abdul Haris Nasution pernah mengeluarkan peraturan yang menjadi salah satu dasar historis bagi ketentuan yang kini dikenal dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ia menilai pola korupsi di Indonesia masih memiliki kemiripan sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi.

Karena itu, ketentuan mengenai kerugian negara dinilai tetap relevan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Selain untuk menindak pelaku korupsi, Praswad mengatakan aturan tersebut juga diharapkan membuat pejabat lebih berhati-hati ketika mengambil keputusan.

"Dan pasal kerugian negara juga diharapkan agar pejabat semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan dan hanya memutuskan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku," ujarnya.

Praswad mengakui penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor kerap menimbulkan kontroversi.

Namun, menurut dia, persoalan tersebut tidak selalu berasal dari substansi aturan, melainkan juga dapat disebabkan oleh kesalahan penafsiran hukum dan konflik kepentingan di kalangan penegak hukum.

Ia mengatakan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat tidak hanya terjadi dalam penerapan pasal yang berkaitan dengan kerugian negara.

Menurut dia, aturan pidana lainnya juga berpotensi disalahgunakan untuk menekan direksi badan usaha milik negara (BUMN) atau pejabat di kementerian dan lembaga.

"Oleh karena itu, penghapusan kerugian negara tidak serta-merta memperbaiki kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia, tapi yang paling utama adalah perbaikan integritas para penegak hukum," tuturnya.

Praswad juga mengaitkan kritiknya dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menegaskan sikap tegas terhadap koruptor, termasuk keinginan mengejar mereka hingga ke Antartika.

Menurut Praswad, perkembangan modus korupsi membuat aturan pemberantasan korupsi perlu mampu menjangkau berbagai bentuk penyimpangan, bukan hanya praktik suap.

"Semakin modern, maka koruptor akan semakin canggih melakukan korupsi yang mana korupsi tersebut tidak hanya terbatas pada suap-menyuap saja. Maka diberlakukan regulasi yang sifatnya luas seperti Pasal kerugian Negara untuk mengcover hal-hal yang seperti itu," kata dia.

Praswad turut mempertanyakan kajian Dewan Ekonomi Nasional yang merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi.

Menurut dia, konvensi internasional tersebut tidak mewajibkan Indonesia mengubah definisi korupsi yang berlaku dalam hukum nasional.

"Saya sebagai salah satu anggota panel UNCAC Vienna yang rutin diundang ke acara mereka mewakili Indonesia tidak pernah sekali pun UNCAC meminta Indonesia mengubah definisi korupsi yang berlaku. Lalu, usulan tersebut datang dari siapa?," ucap dia.

Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Konvensi tersebut menjadi salah satu rujukan internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan usulan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kerugian negara tidak menjadi bagian dari definisi korupsi.

Ia mengatakan usulan tersebut didasarkan pada kajian DEN yang merujuk pada UNCAC.

"Ya itu kami mengacu kepada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan. Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara," kata Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.

Luhut menyatakan Prabowo menyetujui kajian yang disampaikan tim DEN.

Menurut dia, penyesuaian definisi korupsi diperlukan agar penanganan perkara di Indonesia sesuai dengan standar internasional.

"Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya," ujar dia.

Luhut juga menyampaikan bahwa DEN akan meningkatkan penyediaan data kepada Presiden untuk mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah.

Usulan tersebut menuai tanggapan dari sejumlah pihak.

Perdebatan utamanya berkisar pada bagaimana menyeimbangkan kepastian hukum bagi pejabat dan pelaku usaha dengan kebutuhan mempertahankan instrumen hukum yang efektif untuk mengusut korupsi yang merugikan keuangan negara.
* (km/ad)

JAKARTA – Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, meminta majelis hakim membebaskannya dari seluruh dakwaan dalam perkara dugaan suap terkait PT Toshida.

Ia menilai tuduhan jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti dan meminta hakim meninjau ulang tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Bansos Labusel Memanas, Saksi Sebut Menantu Eks Bupati Labusel Bripka Yasir Ikut dalam Pencairan Dana Rp3,6 Miliar

Dalam perkara tersebut, jaksa menuntut Hery dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan, denda Rp 300 juta, serta uang pengganti sebesar Rp 4,15 miliar.

Hery menegaskan dirinya tidak menerima uang sebagaimana yang dituduhkan jaksa.

Ia meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh bantahannya sebelum menjatuhkan putusan.

"Dengan tidak adanya penerimaan oleh terdakwa atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan keadilan demi hukum untuk membebaskan terdakwa Hery Susanto dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum," kata Hery dalam dupliknya.

Dalam pembelaannya, Hery membantah sejumlah dugaan penerimaan uang yang dikaitkan dengan dirinya.

Ia menyoroti keterangan Agung Winarno mengenai dugaan penyerahan uang Rp 200 juta dari Lukman Malanuang.

Menurut Hery, Agung telah mencabut keterangannya terkait penyerahan uang tersebut dan membantah bahwa uang itu diberikan untuk kepentingan Hery.

Hery juga membantah menerima uang masing-masing sebesar Rp 525 juta, Rp 275 juta, Rp 250 juta, dan Rp 150 juta.

Ia mempertanyakan dasar tuduhan mengenai sejumlah penyerahan uang yang disebut berlangsung dalam rentang 2021 hingga 2025.

Selain itu, Hery menolak tuduhan menerima hadiah berupa rumah senilai Rp 2,2 miliar.

Ia mempertanyakan tuduhan tersebut karena, menurutnya, belum ada proses pembelian maupun pembayaran rumah.

"Bagaimana bisa mencicil bayar rumah dikatakan suap kan belum ada pembelian dan pembayaran rumah tersebut," tulis Hery dalam dupliknya.

Hery juga membantah menerima uang sekitar Rp 700 juta yang disebut diserahkan di kawasan Pasar Festival, Jakarta.

Ia menjelaskan, pertemuannya dengan Edi Sugandi pada pertengahan November 2025 hanya membahas persoalan keluarga dan tetangga sambil makan bersama.

Hery menegaskan pertemuan itu tidak berkaitan dengan penyerahan uang ataupun dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI terkait PT Toshida.

Seluruh bantahan tersebut merupakan pembelaan Hery dalam persidangan.

Kebenaran dalil-dalil para pihak akan dinilai oleh majelis hakim dalam putusan perkara.

Sebelumnya, JPU menuntut Hery Susanto dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Kamis, 24 September 2026.

Jaksa menilai Hery terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Selain hukuman penjara, jaksa menuntut Hery membayar denda Rp 300 juta dan uang pengganti Rp 4,15 miliar.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan uang pengganti harus dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, harta benda Hery dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Apabila harta bendanya tidak mencukupi, jaksa menuntut pidana penjara pengganti selama tiga tahun.

Jika hanya sebagian uang pengganti yang dibayarkan, masa pidana pengganti dapat dikurangi secara proporsional sesuai jumlah pembayaran.

Kini, Hery meminta majelis hakim mengesampingkan tuntutan tersebut dan menjatuhkan putusan bebas.

Keputusan akhir atas perkara ini berada di tangan majelis hakim setelah mempertimbangkan dakwaan, tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
* (km/ad)

JAKARTA – Anggota parlemen Malaysia, Kalam Salan, menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang berdampak pada kualitas udara di Malaysia.

Menariknya, Kalam menggunakan bahasa Jawa saat menyampaikan sebagian seruannya dalam sidang Dewan Rakyat Malaysia.

Baca Juga:

• Begini Respons Pratikno dan Anwar Usman Usai UU Wantimpres Digugat ke MK, 26 Anggota Era Prabowo Dinilai Berpotensi Bebani APBN

Sebelum menggunakan bahasa Jawa, Kalam terlebih dahulu meminta Prabowo segera mengambil tindakan untuk memadamkan api dan menghentikan pembakaran yang menyebabkan kabut asap.

"Pak Prabowo, mohon segera mengambil tindakan, padamkan api, hentikan pembakaran, dan pastikan masalah ini tidak berulang setiap tahun," kata Kalam, seperti dikutip Bernama.

Kalam berharap Indonesia dan Malaysia dapat kembali menikmati langit cerah serta udara bersih.

Menurut dia, kondisi tersebut penting agar masyarakat di kedua negara bisa hidup sehat dan damai tanpa terus dibayangi pencemaran udara akibat kebakaran hutan.

Dalam sidang Dewan Rakyat, Kalam meminta izin untuk menyampaikan sebagian pidatonya menggunakan bahasa Jawa.

Ia menduga para pemimpin Indonesia mungkin tidak memahami bahasa Melayu sehingga memilih bahasa yang dinilainya lebih mudah menjangkau pihak yang dituju.

"Dengan izin Dewan yang terhormat ini, izinkan saya berbicara dalam bahasa Jawa," ujarnya.

Setelah mendapat kesempatan berbicara, Kalam kembali menyampaikan pesan agar kebakaran hutan dan lahan segera dipadamkan.

Ia juga meminta agar praktik pembakaran dihentikan sehingga persoalan kabut asap tidak terus berulang setiap tahun.

Seruan tersebut disampaikan di tengah keluhan mengenai dampak kabut asap lintas batas yang dirasakan masyarakat Malaysia.

Persoalan ini kembali menyoroti pentingnya kerja sama Indonesia dan negara-negara tetangga dalam mencegah kebakaran hutan serta mengendalikan pencemaran udara.

Dalam pidatonya, Kalam menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat Malaysia.

Ia menyebut pencemaran udara dapat menyebabkan kesulitan bernapas, tenggorokan gatal, dan batuk.

Kondisi tersebut juga berpotensi memperburuk penyakit asma serta gangguan kesehatan lainnya.

Dampak kabut asap, menurut Kalam, tidak hanya dirasakan di sektor kesehatan.

Aktivitas pendidikan, pariwisata, dan pekerjaan di perkebunan juga ikut terganggu ketika kualitas udara memburuk.

Ia menyinggung kemungkinan sekolah harus ditutup demi melindungi siswa dari paparan udara tercemar.

Sektor pariwisata pun berisiko mengalami gangguan karena kondisi lingkungan yang tidak sehat, sementara pekerjaan di perkebunan dapat terhenti ketika kabut asap semakin pekat.

Kalam turut menyoroti nasib warga Indonesia yang bekerja di perkebunan Malaysia.

Ketika aktivitas kerja terhenti akibat kabut asap, para pekerja berpotensi kehilangan penghasilan dan kesulitan mengirimkan uang kepada keluarga mereka di Indonesia.

Dalam pidatonya, Kalam juga mempertanyakan anggapan bahwa hutan Indonesia menjadi pemasok oksigen bagi Malaysia.

"Apakah pohon-pohon di Malaysia terbuat dari plastik? Apakah pohon-pohon itu tidak bisa menghasilkan oksigen?" katanya.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritik Kalam terhadap persoalan kabut asap yang dinilainya membutuhkan penanganan lebih serius dan tidak boleh terus berulang dari tahun ke tahun.

Selain meminta Prabowo bertindak, Kalam mendorong pemerintah Malaysia menggunakan jalur diplomatik untuk mencari solusi atas pencemaran udara lintas batas.

Ia mengusulkan agar Malaysia melibatkan Filipina, yang disebut sebagai Ketua ASEAN 2026 dalam materi pemberitaan, untuk mendorong penanganan regional yang lebih kuat dan efektif.

Sejumlah langkah yang diusulkan Kalam meliputi penguatan penegakan hukum bersama, penggunaan pemantauan satelit untuk sistem peringatan dini, serta pembentukan tim tanggap darurat regional.

Ia juga mendorong penguatan penerapan Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Udara Lintas Batas agar negara-negara yang terlibat memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif.

Selain itu, Kalam mengusulkan pembentukan dana regional untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran, pemulihan lahan gambut, serta bantuan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap.

Dalam pembahasan yang sama, anggota parlemen dari Batang Lupar, Mohamad Shafizan Kepli, meminta pemerintah Malaysia mempertahankan tekanan diplomatik melalui mekanisme regional.

Shafizan juga mendorong adanya pertanggungjawaban terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang menyebabkan pencemaran udara lintas batas.

Ia mencontohkan langkah Singapura yang telah mengeluarkan pemberitahuan tindakan pencegahan berdasarkan Undang-Undang Kabut Asap Lintas Batas kepada 10 perusahaan di Indonesia yang dicurigai terlibat dalam aktivitas pembakaran penyebab kabut asap.

Shafizan kemudian mempertanyakan apakah Malaysia memiliki ketentuan hukum serupa dan apakah pemerintah akan mengambil langkah hukum seperti yang dilakukan Singapura.

Desakan dari parlemen Malaysia tersebut menunjukkan bahwa kabut asap lintas batas tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan hubungan diplomatik antarnegara.

Upaya pencegahan karhutla, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta kerja sama regional menjadi sejumlah hal yang disoroti dalam mencari penyelesaian agar kabut asap tidak kembali mengganggu kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.* (km/ad)

JAKARTA — Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, mengaku geram dengan sejumlah kasus dugaan mafia tanah yang mencuat di Indonesia.

Ia menyoroti perkara yang menyeret pejabat eselon I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga bos perusahaan properti Summarecon.

Baca Juga:

• Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri

Ia juga meminta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bertanggung jawab atas tindakan bawahannya yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Hercules melalui video yang diunggah di akun Instagram GRIB Jaya pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Dalam video tersebut, ia awalnya membahas sengketa tanah di kawasan Tanah Abang, Jakarta, yang melibatkan ahli waris Sulaeman Effendi dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

GRIB Jaya mengaku bertindak sebagai pihak yang mewakili ahli waris Sulaeman Effendi, yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut berdasarkan dokumen girik.

Sementara itu, PT KAI juga mengklaim lahan yang sama dengan berbekal sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Hercules kemudian mengaitkan sengketa tersebut dengan dugaan persoalan administrasi pertanahan di kantor BPN.

Menurut dia, masalah pencatatan dan penerbitan dokumen tanah perlu ditelusuri agar tidak menimbulkan konflik kepemilikan.

"Nah makanya kemarin peristiwa lagi masalah Summarecon, pada ditangkapin semua, dan masih menyeret nama besarnya. Dari setikat hak miliknya ahli waris diubah jadi HGB," ucap Hercules dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram GRIB Jaya, Kamis (22/10/2026).

Ia juga menyampaikan kemarahannya terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Hercules menilai pimpinan kementerian perlu dimintai pertanggungjawaban apabila anak buahnya terbukti melakukan pelanggaran.

"Saya agak emosi gitu loh, agak emosi, agak marah. Menteri Nusron itu harus dimintai pertanggungjawaban. Karena ini anak buahnya yang berbuat. Masa menteri nggak tahu," tegasnya.

Selain menyinggung kasus yang berkaitan dengan Summarecon, Hercules juga menyoroti sengketa lahan di kawasan Bongkaran, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Lahan tersebut menjadi objek klaim antara pihak ahli waris dan PT KAI.

GRIB Jaya menyatakan lahan itu merupakan milik ahli waris yang mereka wakili.

Atas dasar klaim tersebut, organisasi itu meminta pemerintah mempertimbangkan lokasi lain untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hercules meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencari alternatif lahan milik negara atau badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak digunakan.

"Mau bangun perumahan yang murah buat masyarakat itu, tolong cari tanah negara yang sedang menanggur, yang di kota Jakarta ini, apa mungkin dari Kereta Api, apa dari BPN sendiri," beber Hercules.

Ia mengaku terkejut ketika Menteri PKP Maruarar Sirait bersama pihak KAI mendatangi lokasi tersebut dan menyampaikan rencana pembangunan hunian vertikal.

Menurut Hercules, pemerintah seharusnya terlebih dahulu memastikan status kepemilikan lahan sebelum menjalankan pembangunan.

"Jadi itulah Ara Sirait memanfaatkan itu, langsung datangin tanah bongkaran, terus mau segera dibangun. Kamu tanya dulu, ini bukan punya Kereta Api, ini tanah milik (ahli waris) dan suratnya lengkap. Terus tiba-tiba mau dibangun, bagaimana ceritanya?" kata Hercules.

Ia kembali meminta pemerintah tidak menggunakan program pembangunan rumah murah sebagai alasan untuk mengabaikan klaim kepemilikan yang masih dipersoalkan.

"Kamu (Maruarar) jangan memanfaatkan perubahan Bapak Presiden yang baik, artinya mau bangun perumahan yang murah buat masyarakat itu, tolong cari tanah negara yang sedang menanggur yang di Kota Jakarta ini," tambahnya.

Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN menyatakan setiap pihak memiliki hak untuk mempertahankan klaim kepemilikan tanah melalui jalur hukum.

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, menegaskan sertifikat HPL yang dimiliki PT KAI diterbitkan melalui prosedur resmi.

Ia juga menyatakan pemerintah akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

"Dan kita juga punya kewajiban hukum untuk melakukan upaya dalam rangka ada gugatan kita otomatis akan mengikuti caranya proses hukum ini yang sedang berjalan," ungkapnya singkat saat ditemui di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta.

Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Hukum dan Advokasi GRIB Jaya sekaligus kuasa ahli waris, Wilson Collin, membantah anggapan bahwa pihaknya menduduki lahan secara ilegal.

Menurut Wilson, ahli waris memiliki dasar klaim berupa dokumen Eigendom Verponding yang tercatat atas nama Ilias Rajo Mentari dan diterbitkan pada 1923 dengan Nomor Eigendom Verponding 946.

"Direkturnya (Dirut KAI Bobby Rasyidin) juga mengatakan yang menduduki secara ilegal adalah ormas, ini bukan menduduki, karena ahli waris punya alasan," ucap Wilson, dikutip dari siaran YouTube GRIB TV.

Wilson juga menyatakan pihak ahli waris tidak pernah menjual atau melepaskan lahan tersebut kepada PT KAI maupun Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

"Tidak pernah dilepas, kalau sudah dilepas berarti kami menduduki liar. Sekarang belum ada transaksi jual beli, bagaimana menduduki liar," ujar Wilson.

Hingga kini, sengketa tersebut masih berkaitan dengan perbedaan klaim kepemilikan antara pihak ahli waris dan PT KAI.

Keabsahan dokumen serta hak atas lahan tersebut perlu dinilai melalui proses hukum yang berlaku.

Karena itu, pernyataan masing-masing pihak perlu dibedakan dari fakta hukum yang telah diputuskan pengadilan.
* (km/ad)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengembalikan dana sebesar Rp160.370.283.211 atau sekitar Rp160,37 miliar ke kas negara hingga 21 Oktober 2026.

Pengembalian tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan BGN Tahun 2025.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Ingatkan ASN Waspada Investasi Bodong, Tekankan Pentingnya Mengelola Keuangan

Temuan tersebut berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam laporan pemeriksaan, terdapat dua persoalan utama, yakni rekening virtual account (VA) ganda pada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban anggaran.

Lili menjelaskan, BPK menemukan 79 SPPG yang tercantum dalam persoalan rekening VA ganda.

Setelah dilakukan penelusuran, BGN menyatakan 75 SPPG terbukti memiliki rekening ganda.

Saldo dari rekening tersebut kemudian ditarik dan disetorkan kembali ke kas negara dengan total Rp78.394.130.155 atau sekitar Rp78,39 miliar.

"Dari 79 SPPG yang tercantum dalam temuan BPK RI, hasil penelusuran menunjukkan bahwa 75 rekening VA merupakan rekening ganda dan saldonya telah ditarik serta disetorkan ke kas negara. Sementara, empat rekening lainnya tidak terindikasi ganda dan masih digunakan untuk operasional," kata Lili, dalam keterangannya di terima di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Untuk mencegah rekening ganda tersebut digunakan kembali, BGN juga menonaktifkan akses user maker dan approval pada rekening terkait.

Kedua akses tersebut berkaitan dengan proses pembuatan dan persetujuan transaksi.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penguatan pengendalian agar pengelolaan dana di lingkungan SPPG berjalan sesuai ketentuan.

Selain persoalan rekening VA ganda, BGN juga mengembalikan dana yang berkaitan dengan temuan ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban anggaran.

Nilai pengembalian untuk temuan tersebut mencapai Rp60.494.487.276 atau sekitar Rp60,49 miliar.

Jika digabungkan dengan pengembalian saldo rekening VA ganda, total dana yang telah disetorkan BGN ke kas negara hingga 21 Oktober 2026 mencapai Rp160.370.283.211.

Meski demikian, berdasarkan angka yang disampaikan BGN, masih terdapat selisih sekitar Rp35,80 miliar dari total temuan BPK sebesar Rp196,17 miliar.

Angka tersebut merupakan selisih aritmetis dan tidak serta-merta menunjukkan seluruhnya belum diselesaikan, karena status tindak lanjut setiap temuan perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Pelaksana Tugas Inspektur Utama BGN, Gustanty Dian Fitrilia, mengatakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi salah satu fokus pengawasan internal lembaganya.

Ia menegaskan, setiap temuan BPK perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan sekaligus disertai langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak terulang.

"Setiap temuan BPK RI perlu kami tindak lanjuti secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, kami juga perlu melakukan mitigasi terhadap risiko dan penyebabnya agar kejadian serupa tidak kembali terjadi ke depannya," ucap Gustanty.

Menurut dia, BGN terus mendorong perbaikan tata kelola keuangan dan penguatan sistem pengendalian intern.

Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan penggunaan anggaran berjalan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami terus mendorong penguatan sistem pengendalian intern dan perbaikan tata kelola keuangan untuk memastikan pengelolaan anggaran dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

Pengembalian dana tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan BGN.

Penyelesaian seluruh temuan dan perbaikan sistem pengawasan menjadi hal penting untuk menjaga akuntabilitas anggaran, termasuk anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat.
* (vv/ad)

MEDAN – Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) tahun 2024 kembali mengungkap keterangan saksi mengenai pencairan dana miliaran rupiah.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (21/10/2026), seorang saksi menyebut anggota Polres Labusel yang juga Menantu Eks Bupati Labusel, Bripka Yasir Mukhtadi Lubis, ikut berada di lokasi pencairan dana melalui CV Sri Rezeki.

Baca Juga:

• Eks Ajudan Jokowi Letjen Widi Prasetijono Jalani Sidang Tuntutan Kasus Dugaan Korupsi Lahan Rp237 Miliar

Sidang yang berlangsung sejak pagi hingga sore itu beragendakan pemeriksaan empat saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labusel.

Mereka adalah Bripka Yasir Mukhtadi Lubis, Ali Rasyid yang merupakan adik terdakwa Andri, Dedi Arman selaku suami Himaliyani, serta Indrawati Nasution, Bendahara Pengeluaran Dinsos Labusel.

Dalam persidangan, Ali Rasyid mengaku melihat Yasir mengenakan seragam polisi ketika menemani dirinya, Himaliyani, dan Dedi mencairkan dana bansos di Bank Sumut di Labusel.

Ali mengatakan dana yang dicairkan mencapai Rp3,6 miliar melalui CV Sri Rezeki. Setelah pencairan, uang tersebut dikemas dalam lima bungkus plastik berwarna hitam.

"Saat itu Bripka Yasir ikut, pakai baju seragam polisi, dan menunggu di parkiran. Saat itu ada saya, Bu Himalayani dan suaminya. Kemudian kami mencairkan uang sebesar Rp3,6 miliar. Jadi, kami berempat, bersama Bripka Yasir," katanya.

Menurut Ali, pembagian bungkusan uang tersebut dilakukan setelah pencairan.

Ia mengaku membawa dua bungkus, sedangkan Dedi membawa satu bungkus. Dua bungkus lainnya, menurut kesaksiannya, dibawa Yasir.

Ali juga menyebut uang tersebut dimasukkan ke dalam mobil Toyota Fortuner putih milik Yasir.

Dalam keterangannya, ia mengaku kemudian bertemu Yasir di sebuah rumah toko atau ruko.

Di lokasi itu, Yasir disebut menghitung uang dan menyerahkan Rp73 juta kepada Himaliyani sebagai fee atau imbalan proyek.

"Yasir yang menghitung uang di dalam ruko dan menyerahkan Rp73 juta ke Himalayani," ujar dia.

Kesaksian Ali diperkuat oleh keterangan Dedi Arman yang mengakui menemani istrinya mencairkan dana bansos bersama Yasir.

Dedi juga membenarkan adanya penyerahan uang Rp73 juta di sebuah ruko.

"Ya, ada pemberian uang fee proyek dan dihitung Yasir. Itu pas di ruko. Kemudian uang itu dibawa ke mobil Yasir. Kemudian kami bubar masing-masing," ucapnya.

Himaliyani, yang mengikuti persidangan di samping penasihat hukumnya, juga mengakui pertemuan dengan Yasir dan penerimaan uang Rp73 juta tersebut.

Namun, Yasir membantah keterangan para saksi ketika ditanya Ketua Majelis Hakim Cipto Hosari Parsaoran Nababan.

Ia menyatakan tidak pernah bertemu dengan Himaliyani, Dedi, maupun Ali. Yasir juga membantah memiliki mobil Toyota Fortuner putih seperti yang disebutkan para saksi.

Keterangan yang berbeda tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan saksi untuk menguji fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Dalam perkara ini, Yasir sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Labusel.

Namun, status tersebut gugur setelah Pengadilan Negeri Rantauprapat mengabulkan permohonan praperadilannya pada 4 Agustus 2026.

Putusan itu membuat Yasir dibebaskan dari tahanan.

Kasus dugaan korupsi bansos ini berkaitan dengan kegiatan pengadaan dan penyaluran bantuan sosial Dinsos Labusel pada 2024.

Perkara tersebut disebut memiliki pagu anggaran Rp3,9 miliar, sedangkan nilai perkara yang menjadi sorotan mencapai sekitar Rp1,4 miliar.

Di luar persidangan, tim penasihat hukum terdakwa Andri Budiana, David Siagian dan Kondios M. Pasaribu, mengapresiasi langkah majelis hakim yang mengonfrontasi keterangan para saksi.

"Kami mengapresiasi majelis hakim yang berani kembali memanggil para saksi untuk dikonfrontasi agar perkara ini terang benderang," ujar David.

David menyatakan kliennya tidak memiliki kewenangan dalam proses pengadaan dan hanya menjalankan pekerjaan sesuai mekanisme pengadaan melalui katalog.

Ia juga menilai belum ada fakta yang menunjukkan pelanggaran hukum atau kerja sama kliennya dengan pihak lain sebagaimana didakwakan jaksa.

Pernyataan tersebut merupakan pembelaan dari pihak terdakwa.

Pembuktian mengenai dugaan tindak pidana dalam perkara ini tetap bergantung pada fakta persidangan dan putusan pengadilan.
* (mi/ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar lebih cermat mengelola keuangan dan berhati-hati dalam memilih investasi.

ASN diminta tidak mudah tergiur tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa memahami risiko yang menyertainya.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Sita 1.152 Pod Getar di Bengkel Deli Serdang, Pemasok Asal Malaysia Diburu

Timur menegaskan, ASN perlu memastikan bahwa produk investasi yang dipilih legal, terdaftar, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Langkah ini penting untuk menghindari investasi ilegal atau bodong yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial.

"ASN memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Namun, ASN yang profesional dan produktif juga perlu memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarga. Gaji yang diterima setiap bulan harus dikelola dengan bijak, bukan hanya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan sesaat," ujar Timur Tumanggor.

Kegiatan yang mengusung tema ASN Cerdas, Bijak Berinvestasi Mewujudkan Kesejahteraan di Masa Depan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman ASN tentang investasi yang legal, risiko keuangan, dan cara mengambil keputusan investasi secara bijak.

Menurut Timur, pengelolaan keuangan yang baik harus dimulai dari perencanaan anggaran dan kedisiplinan dalam membelanjakan penghasilan.

ASN juga perlu membedakan kebutuhan dengan keinginan agar kondisi keuangan tetap terjaga.

Selain investasi, ia mengingatkan pentingnya menyiapkan dana darurat, biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, hingga dana pensiun.

Perencanaan tersebut diperlukan untuk menjaga kestabilan keuangan keluarga dalam menghadapi berbagai kebutuhan pada masa mendatang.

"Kesejahteraan keluarga tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghasilan, tetapi bagaimana penghasilan tersebut dikelola dengan baik. ASN yang sejahtera secara finansial akan bekerja lebih tenang, produktif, profesional, dan berintegritas," tambahnya.

Timur juga mengingatkan ASN agar menjauhi praktik judi online yang dapat mengganggu kondisi keuangan pribadi maupun keluarga.

Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Evan Botung Daulay, mengatakan kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2026 menjadi salah satu upaya meningkatkan literasi keuangan di kalangan ASN.

Dengan pemahaman yang lebih baik, ASN diharapkan mampu mengenali produk keuangan yang aman sekaligus menghindari berbagai modus penipuan dan risiko keuangan.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, Pemprov Sumut menghadirkan narasumber dari sejumlah lembaga keuangan, antara lain PT Bank Sumut, PT Pegadaian, PT Mandiri Sekuritas, serta Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Sumatera Utara.

Pemprov Sumut juga mendorong penguatan kerja sama dengan OJK, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan literasi serta inklusi keuangan di lingkungan pemerintahan.

Melalui kegiatan ini, ASN diharapkan tidak hanya memahami berbagai pilihan investasi, tetapi juga mampu menilai risiko sebelum menempatkan dana.

Dengan pengelolaan keuangan yang terencana dan keputusan investasi yang tepat, kesejahteraan ASN dan keluarganya diharapkan semakin terjaga.
* (ad)

DELI SERDANG – Polisi menyita 1.152 unit vape yang diduga mengandung narkotika jenis etomidate dari sebuah bengkel sepeda motor di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Bengkel tersebut diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan sekaligus gudang peredaran vape narkoba atau yang dikenal dengan sebutan pod getar.

Baca Juga:

• Oknum TNI Aktif Kodim Langkat Diduga Jadi Kurir 47 Kg Sabu Asal Malaysia, Sudah 15 Kali Beraksi dengan Upah Tembus Rp100 Juta Lebih Sekali Jemput

Sementara itu, seorang warga negara Malaysia berinisial AL yang diduga menjadi pemasok narkotika tersebut masih diburu petugas.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan keberadaan gudang vape narkoba di wilayah Percut Sei Tuan.

"Pelaku menyimpan narkoba di sebuah kamar yang berada di dalam bengkel sepeda motor," kata Rafli, Kamis, 22 Oktober 2026.

Setelah menerima informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga mendeteksi SH sedang mengendarai sepeda motor.

Petugas kemudian membuntuti pria tersebut sebelum menangkapnya di Jalan H Anif, Desa Sampali, pada Jumat malam, 16 Oktober 2026.

Saat ditangkap, SH diduga hendak mengedarkan vape narkoba tersebut.

Polisi menemukan 29 bungkus vape yang diduga mengandung etomidate di dalam jok sepeda motor yang dikendarainya.

"Saat kami tangkap, kami temukan 29 bungkus vape dengan kandungan etomidate," jelasnya.

Dari hasil penggeledahan, polisi juga menemukan sebuah kunci yang diduga digunakan untuk membuka tempat penyimpanan vape narkoba.

Berbekal temuan itu, petugas mengembangkan penyelidikan ke sebuah bengkel sepeda motor di Desa Bandar Setia.

Di salah satu kamar dalam bengkel tersebut, polisi menemukan 1.123 unit vape lainnya yang disimpan di dalam koper.

"Pelaku menyimpan narkoba di sebuah kamar yang berada di dalam bengkel sepeda motor. Kami temukan 1.123 vape narkoba tambahan, yang tersimpan di dalam koper, sehingga total vape narkoba keseluruhan yang kami sita berjumlah 1.152 pcs," tambah Rafli.

Dengan demikian, total barang bukti yang disita polisi mencapai 1.152 unit, terdiri atas 29 bungkus yang ditemukan saat penangkapan dan 1.123 unit dari dalam koper di bengkel.

Berdasarkan pemeriksaan awal, SH diketahui merupakan residivis kasus narkoba pada 2021.

Polisi menyebut SH mengaku memperoleh vape narkoba tersebut dari seorang warga negara Malaysia berinisial AL.

Keduanya disebut telah saling mengenal sebelum SH menjalani hukuman penjara.

Menurut keterangan polisi, SH dan AL kemudian bertemu di Malaysia dan sepakat menjalankan bisnis narkoba di Indonesia.

Pasar yang menjadi sasaran peredaran mereka diduga mencakup Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Hingga Kamis, 22 Oktober 2026, polisi masih memburu AL yang diduga berperan sebagai pemasok. Keberadaan AL diperkirakan berada di Malaysia.

"Ada satu pelaku yang kami sedang kejar yakni AL, yang merupakan warga negara Malaysia. AL ini merupakan pemasok narkoba kepada pelaku, yang keberadaannya ada di Malaysia," pungkasnya.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian memberantas peredaran narkotika di Sumatera Utara, khususnya yang diduga disamarkan dalam bentuk produk vape.

Polisi masih perlu menuntaskan proses penyidikan untuk mengungkap jaringan pemasok, jalur distribusi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
* (d/ad)

JAKARTA – Letjen TNI Widi Prasetijono, mantan Pangdam IV/Diponegoro yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dijadwalkan menjalani sidang pembacaan tuntutan dalam perkara dugaan korupsi jual beli lahan Kebun Carui di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis, 22 Oktober 2026.

Sidang koneksitas tersebut berlangsung di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Cakung, Jakarta Timur.

Baca Juga:

• Begini Respons Pratikno dan Anwar Usman Usai UU Wantimpres Digugat ke MK, 26 Anggota Era Prabowo Dinilai Berpotensi Bebani APBN

Selain Widi, tiga terdakwa lainnya adalah mantan Asisten Perencanaan Kodam IV/Diponegoro Kolonel Inf Wisnu Kurniawan, mantan Kepala Hukum Kodam IV/Diponegoro Kolonel Chk Sjaiful Nursaid, serta mantan Direktur Operasional PT Rumpun Sari Antan (RSA), Suko Madya Susilo.

Sidang tuntutan ini dijadwalkan setelah majelis hakim menyelesaikan pemeriksaan bukti tambahan pada awal pekan tersebut.

Ketua majelis hakim koneksitas, Marsdya TNI Siti Mulyaningsih, sebelumnya meminta penuntut umum koneksitas memastikan kesiapan surat tuntutan.

Oditur militer tinggi selaku penuntut umum menyatakan akan mengupayakan agar tuntutan dapat dibacakan sesuai jadwal.

"Kepada para terdakwa untuk hadir kembali di persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026," ujar Marsdya Siti di Pengadilan Militer Tinggi II, Cakung, Jakarta Timur, Senin, 19 Oktober 2026.

Perkara Jual Beli Lahan Kebun Carui

Perkara dengan nomor 11-K/PMT-II/AD/VII/2026 tersebut mulai disidangkan pada 27 Juli 2026, dengan agenda pembacaan dakwaan oleh penuntut umum koneksitas.

Kasus ini berkaitan dengan jual beli lahan Kebun Carui di Kabupaten Cilacap seluas sekitar 700 hektare.

Lahan tersebut tercatat atas nama PT Rumpun Sari Antan, perusahaan yang berafiliasi dengan Yayasan Rumpun Diponegoro dan Kodam IV/Diponegoro.

PT RSA menjual lahan tersebut kepada badan usaha milik daerah (BUMD) Cilacap, PT Cilacap Segara Artha Perseroda (CSA), dengan nilai transaksi sekitar Rp 237 miliar.

Namun, setelah pembelian dilakukan, muncul surat permohonan dari Pangdam IV/Diponegoro yang menjabat setelah Widi.

Surat tersebut ditujukan kepada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cilacap untuk memblokir sertifikat lahan.

Dalam persidangan, sejumlah saksi menyatakan bahwa lahan tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh PT CSA karena dikuasai oleh Kodam IV/Diponegoro.

Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang didalami dalam proses persidangan, termasuk terkait status lahan, proses transaksi, serta dugaan kerugian keuangan negara.

Widi Didakwa Merugikan Keuangan Negara

Dalam dakwaan primer, Widi dan tiga terdakwa lainnya didakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara itu, dalam dakwaan subsider, para terdakwa didakwa menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan mereka.

Dakwaan lainnya berkaitan dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan kekuasaan maupun kewenangan jabatannya.

Sepanjang persidangan, majelis hakim dan penuntut umum telah menggali keterangan saksi, memeriksa keterangan para terdakwa, serta menelusuri bukti yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan dan aliran dana.

Meski demikian, para terdakwa membantah terlibat dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada mereka.

Widi Bantah Memerintahkan Penjualan Lahan

Dalam keterangannya di persidangan, Widi membantah pernah memerintahkan atau mencampuri proses penjualan lahan Kebun Carui.

Ia juga menyatakan bahwa lahan tersebut bukan barang milik negara (BMN).

Atas dasar itu, Widi meyakini proses jual beli tersebut tidak melanggar hukum.

Selain itu, Widi membantah menerima atau menikmati aliran dana sekitar Rp 20 miliar dari mantan Direktur Utama PT RSA, Andi Nur Huda, yang disebut ditransfer melalui rekening keluarganya.

Widi mengaku uang tersebut digunakan untuk kegiatan sosial menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya, Ahmad Yazid Basyaiban atau Gus Yazid.

Menurut Widi, kegiatan sosial tersebut diperlukan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari tingginya sentimen dan tensi politik menjelang Pilpres 2024.

Namun, keterangan mengenai aliran dana itu menjadi salah satu bagian yang diperdebatkan dalam persidangan.

Sempat Bersitegang dengan Saksi

Persidangan juga diwarnai perbedaan keterangan antara Widi dan Gus Yazid ketika saksi tersebut memberikan kesaksian melalui konferensi video.

Ketegangan terjadi setelah Gus Yazid mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait penerimaan uang tersebut.

Gus Yazid tetap pada keputusannya mencabut keterangan dalam BAP.

Sementara itu, Widi menyampaikan sejumlah video yang menurutnya menunjukkan bahwa Gus Yazid pernah menyatakan menerima uang tersebut.

Perbedaan keterangan itu menjadi bagian dari dinamika pemeriksaan di persidangan.

Penilaian terhadap bukti dan keterangan para pihak selanjutnya menjadi kewenangan majelis hakim.

Adapun tiga terdakwa lainnya juga membantah keterlibatan mereka dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Sidang pembacaan tuntutan pada Kamis, 22 Oktober 2026, menjadi tahapan penting dalam proses hukum perkara ini.

Setelah tuntutan dibacakan, para terdakwa dan penasihat hukum akan memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pembelaan sesuai tahapan persidangan.

Hingga pembacaan tuntutan, perkara ini masih berada dalam proses hukum.

Status bersalah atau tidaknya para terdakwa akan ditentukan melalui putusan pengadilan.
* (tm/ad)

JAKARTA – Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut menyoroti tidak adanya batas maksimal jumlah anggota Wantimpres yang dinilai berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga:

• Oknum TNI Aktif Kodim Langkat Diduga Jadi Kurir 47 Kg Sabu Asal Malaysia, Sudah 15 Kali Beraksi dengan Upah Tembus Rp100 Juta Lebih Sekali Jemput

Jumlah tersebut hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), yang masing-masing memiliki sembilan anggota Wantimpres selama masa pemerintahan mereka.

Ketua Wantimpres Pratikno memilih menunggu proses hukum di MK.

Ia menyampaikan tanggapan tersebut saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.

"Itu anu MK lah ya, kita tunggu pembahasan di MK ya," ujar Pratikno.

Anggota Wantimpres Anwar Usman juga memberikan tanggapan serupa ketika dimintai komentar mengenai gugatan tersebut.

"Ya kita tunggu sajalah," ucap paman Wapres Gibran Rakabuming Raka itu.

Pemohon Minta Jumlah Anggota Wantimpres Dibatasi

Gugatan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Wantimpres diajukan oleh seorang warga bernama Muhamma Riziq Maulana.

Dalam permohonannya, pemohon menilai ketentuan yang menyerahkan jumlah anggota Wantimpres kepada kebutuhan Presiden tanpa menetapkan batas maksimal berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara.

"Ketiadaan batas jumlah anggota Wantimpres berakibat langsung pada potensi beban yang tidak terukur dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebab, gaji, fasilitas, dan hal lainnya ditanggung oleh APBN," bunyi berkas permohonan tersebut, dilansir dari situs web resmi MK, Selasa, 20 Oktober 2026.

Pemohon mengusulkan agar jumlah anggota Wantimpres dibatasi maksimal sembilan orang.

Menurut dia, pembatasan tersebut tetap memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk menentukan anggota sesuai kebutuhan, sekaligus menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara.

"Sintesis paling adil dan konstitusional bukanlah meniadakan batasan sama sekali, melainkan memadukan fleksibilitas tersebut dengan batas maksimal yakni sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang sesuai kebutuhan Presiden, sehingga diskresi Presiden tetap terlindungi tanpa melanggar tata kelola APBN yang efisien," tulis pemohon dalam berkas permohonannya.

Hak Keuangan Anggota Wantimpres Capai Rp 76,5 Juta per Bulan

Selain jumlah anggota, gugatan tersebut turut menyoroti besaran hak keuangan dan fasilitas yang diterima para anggota Wantimpres.

Pada era SBY, hak keuangan anggota Wantimpres disebut sekitar Rp 17,5 juta per bulan sebelum disetarakan dengan pejabat tertentu.

Sementara pada era Jokowi, anggota menerima hak keuangan sekitar Rp 17,5 juta per bulan dan ketua sekitar Rp 18,5 juta per bulan.

Di era pemerintahan Prabowo, hak keuangan Ketua dan Anggota Wantimpres mencapai Rp 76,5 juta per bulan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2026.

Mereka juga memperoleh fasilitas setara menteri dan sekretaris pribadi.

Perubahan jumlah anggota terjadi setelah revisi Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 menghapus pembatasan jumlah anggota yang sebelumnya berlaku.

Pemohon menilai, pengangkatan anggota dalam jumlah besar yang disertai hak keuangan dan fasilitas tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, terutama ketika anggaran pemerintah menghadapi tekanan.

Soroti 36 Penasihat Presiden

Dalam permohonannya, pemohon juga menyinggung keberadaan 10 Penasihat Khusus Presiden.

Jika digabungkan dengan 26 anggota Wantimpres, terdapat 36 orang yang memberikan nasihat kepada Presiden.

Menurut pemohon, jumlah tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi struktur lembaga penasihat Presiden.

Ia juga mengingatkan risiko pembengkakan jumlah anggota seperti yang pernah terjadi pada Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada masa lalu.

"Pengalaman historis tersebut menunjukkan adanya risiko penambahan jumlah anggota lembaga penasihat Presiden secara signifikan ketika tidak terdapat batasan jumlah anggota yang ditetapkan secara tegas," tulis pemohon.

Pemohon turut menyoroti pengangkatan 26 anggota Wantimpres melalui Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 pada 2 Oktober 2026.

Gugatan ini menempatkan persoalan jumlah anggota lembaga penasihat Presiden dan penggunaan anggaran negara sebagai pokok perdebatan.

Pemohon menginginkan adanya batas maksimal anggota agar Presiden tetap memiliki keleluasaan memilih penasihat, tetapi pengelolaan APBN dapat berlangsung lebih efisien.

Adapun tanggapan Pratikno dan Anwar Usman menunjukkan bahwa keduanya memilih menunggu proses pembahasan di Mahkamah Konstitusi.

Perkara tersebut selanjutnya akan bergantung pada proses persidangan dan pertimbangan hukum MK.
* (tm/ad)

JAKARTA — Honor meluncurkan dua smartphone terbaru, Honor Win RT 2 dan Honor Win Turbo 2, di pasar Cina pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Kedua ponsel ini menyasar pengguna yang membutuhkan performa tinggi untuk bermain gim, dengan mengandalkan baterai berkapasitas 12.070 mAh dan layar beresolusi 2K dengan refresh rate 185Hz.

Baca Juga:

• IHSG Melemah Tajam Pagi Ini, Saham MORA, TPIA hingga CUAN Tertekan

Kapasitas jumbo ini menjadi salah satu daya tarik utama kedua perangkat, terutama bagi pengguna yang sering bermain gim dalam waktu lama.

Meski membawa kapasitas baterai yang sama, Honor Win RT 2 dan Win Turbo 2 memiliki perbedaan pada chipset, sistem pendingin, kamera, serta sejumlah fitur pendukung.

Spesifikasi Honor Win RT 2

Honor Win RT 2 diposisikan sebagai model yang berada di bawah varian flagship Win 2.

Ponsel ini menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang dipadukan dengan RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.1.

Untuk mendukung aktivitas bermain gim, Honor membekali perangkat ini dengan layar beresolusi 2K dan refresh rate 185Hz.

Refresh rate tinggi memungkinkan layar menampilkan pergerakan gambar dengan lebih mulus, terutama ketika memainkan gim dengan tempo cepat.

Perangkat ini juga dilengkapi chip WIN Display, kalibrasi dual Demura, serta teknologi peredupan PWM 5.920Hz.

Sistem pendinginnya menggunakan teknologi Dongfeng turbo cooling untuk membantu menjaga suhu perangkat ketika digunakan dalam beban kerja tinggi.

Pada sektor respons sentuhan, Honor Win RT 2 memiliki touch sampling rate instan 5.000Hz, pelaporan sentuhan sepuluh jari 520Hz, dan giroskop 800Hz.

Honor mengklaim latensi sentuhannya mencapai 21 milidetik.

Untuk fotografi, Honor Win RT 2 mengandalkan kamera utama 200 megapiksel dengan sensor berukuran 1/1,55 inci dan dukungan stabilisasi optik gambar atau OIS.

Kamera tersebut ditemani kamera ultrawide 12 megapiksel dan kamera depan 50 megapiksel.

Fitur lainnya mencakup dua speaker 1216 serta bingkai logam matte.

Ponsel ini juga memiliki cincin energi WIN yang mendukung lebih dari 40 efek pencahayaan.

Honor Win Turbo 2 Mengandalkan Baterai Besar dan Pengisian 90W

Honor Win Turbo 2 hadir sebagai pilihan yang lebih terjangkau.

Smartphone ini menggunakan chipset Snapdragon 8s Gen 4 dan tidak dilengkapi kipas pendingin aktif seperti sistem pendingin pada model yang lebih tinggi.

Meski begitu, Honor tetap mempertahankan baterai 12.070 mAh dan layar 2K dengan refresh rate 185Hz pada perangkat ini.

Layarnya menggunakan panel LTPS OLED datar berukuran 6,89 inci, dilengkapi chip WIN Display dan WIN Touch.

Honor juga mengklaim tingkat kecerahan puncak mencapai 10.000 nit serta mendukung peredupan PWM 5.920Hz.

Baterainya mendukung pengisian daya kabel 90W dan pengisian daya balik kabel 27W.

Fitur bypass charging juga tersedia, sehingga daya dapat dialirkan langsung ke perangkat saat digunakan tanpa sepenuhnya bergantung pada baterai.

Honor mengklaim Win Turbo 2 mampu digunakan bermain gim secara terus-menerus hingga 17,7 jam.

Namun, durasi pemakaian aktual dapat berbeda bergantung pada jenis gim, tingkat kecerahan layar, konektivitas, dan pengaturan perangkat.

Pada sektor kamera, Win Turbo 2 menggunakan kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan kamera depan 50 megapiksel.

Perangkat ini juga mendukung perekaman video beresolusi 4K.

Fitur pendukung lainnya meliputi sensor sidik jari ultrasonik 3D serta dua speaker simetris 1216.

Honor turut menyertakan fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk membantu pemain mendengar suara langkah kaki lawan dalam gim.

Dilengkapi Sertifikasi Ketahanan IP68, IP69, dan IP69K

Honor Win RT 2 dan Win Turbo 2 sama-sama memiliki sertifikasi ketahanan IP68, IP69, dan IP69K.

Sertifikasi tersebut menunjukkan tingkat perlindungan perangkat terhadap debu dan paparan air berdasarkan kondisi pengujian yang ditentukan.

Keduanya juga dilengkapi sistem komunikasi Hongyan dan chip peningkatan frekuensi radio C3 generasi ketiga buatan Honor.

Honor Win RT 2 mendapatkan tambahan dua chip 5G esports dan empat chip Wi-Fi.

Sementara itu, Win Turbo 2 menggunakan teknologi LINK Turbo X yang memungkinkan koneksi Wi-Fi dan jaringan seluler digunakan secara bersamaan untuk membantu menjaga konektivitas.

Dari sisi perangkat lunak, kedua smartphone menjalankan MagicOS 11 berbasis Android 17.

Daftar Harga Honor Win RT 2 dan Win Turbo 2

Honor menawarkan kedua perangkat dalam beberapa pilihan konfigurasi RAM dan penyimpanan.

Berikut harga yang dipasarkan di Cina berdasarkan informasi peluncuran.

Honor Win RT 2 dibanderol mulai 4.199 yuan atau sekitar Rp 11,07 juta untuk varian RAM 12GB dan penyimpanan 256GB.

Sementara varian RAM 16GB dengan penyimpanan 512GB dijual seharga 5.199 yuan atau sekitar Rp 13,70 juta.

Harga Honor Win RT 2 lainnya mencakup varian RAM 16GB dan penyimpanan 256GB seharga 4.599 yuan atau sekitar Rp 12,12 juta, serta varian RAM 12GB dan penyimpanan 512GB seharga 4.899 yuan atau sekitar Rp 12,91 juta.

Adapun Honor Win Turbo 2 dibanderol mulai 3.199 yuan atau sekitar Rp 8,43 juta untuk konfigurasi RAM 8GB dan penyimpanan 256GB.

Varian RAM 12GB dengan penyimpanan 256GB dijual seharga 3.499 yuan atau sekitar Rp 9,22 juta.

Untuk konfigurasi RAM 16GB dan penyimpanan 256GB, harganya mencapai 3.899 yuan atau sekitar Rp 10,28 juta.

Sementara varian RAM 12GB dan penyimpanan 512GB dibanderol 4.199 yuan atau sekitar Rp 11,07 juta, serta varian RAM 16GB dan penyimpanan 512GB seharga 4.499 yuan atau sekitar Rp 11,86 juta.

Dengan subsidi nasional di Cina, harga Honor Win RT 2 diklaim mulai 3.149 yuan atau sekitar Rp 8,30 juta.

Sementara Honor Win Turbo 2 bisa diperoleh mulai 2.251,65 yuan atau sekitar Rp 5,94 juta.

Kedua smartphone tersedia dalam pilihan warna Red and Blue Buff, Designated Win, dan Quick Black. Penjualan di Cina dimulai pada 21 Oktober 2026.

Hingga informasi peluncuran tersebut diumumkan, belum ada keterangan mengenai jadwal pemasaran maupun harga resmi Honor Win RT 2 dan Win Turbo 2 di Indonesia.

Dengan demikian, harga dalam rupiah di atas merupakan perkiraan konversi dari harga di Cina, bukan harga resmi untuk pasar Indonesia.
* (vo/ad)

MEDAN — Mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tapanuli Utara, Budiman Gultom, dituntut delapan tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dan lampu penerangan jalan dusun atau lingkungan (PLPJ).

Jaksa menyebut perkara tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,85 miliar.

Baca Juga:

• Dukung Ide Luhut Perbarui Aturan Korupsi, Yusril Buka Suara: Biar Pejabat Tak Takut Ambil Keputusan

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Budiman Gultom dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp400 juta subsider 120 hari sebagai pengganti denda," ujar Kristian saat membacakan tuntutan.

Dalam perkara ini, Budiman diadili bersama Direktur PT Global Menara Berdikari, William Leo alias Wawa.

Jaksa juga menuntut William dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 400 juta, dengan ketentuan pengganti denda berupa kurungan selama 120 hari.

Selain hukuman tersebut, William diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 4,85 miliar.

Jaksa menyebut sekitar Rp 600 juta dari jumlah itu telah dititipkan ke rekening penampungan Kejari Tapanuli Utara.

Jika William tidak membayar sisa uang pengganti paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta bendanya untuk menutupi kewajiban tersebut.

"Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana pengganti penjara selama 4 tahun," ucap jaksa.

Jaksa meyakini Budiman dan William melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek pembangunan LPJU dan PLPJ yang dibiayai melalui pinjaman daerah dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020.

Proyek tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp 13,455 miliar.

Berdasarkan uraian jaksa, terdapat dugaan pemberian fee proyek sebesar 20 persen atau sekitar Rp 2 miliar kepada Dinas Perkim Tapanuli Utara.

Selain itu, jaksa menyebut fee sebesar 3 persen atau Rp 400 juta diberikan kepada tujuh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam dakwaan, Budiman disebut menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim sekaligus pengguna anggaran ketika proyek tersebut berlangsung.

Ia didakwa melakukan perbuatan bersama William Leo selaku Direktur PT Global Menara Berdikari.

Jaksa menduga Budiman memecah paket pekerjaan pembangunan lampu jalan yang dinilai menguntungkan William dan sejumlah PPK.

Budiman juga didakwa menyalahgunakan kewenangannya karena tidak melakukan konsolidasi pengadaan barang dan jasa serta menetapkan konsultan individual yang tidak memiliki sertifikasi keahlian.

Besaran kerugian negara dalam perkara ini merujuk pada laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara, yakni Rp 4,85 miliar.

Jaksa menyatakan perbuatan kedua terdakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Setelah pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Cipto Nababan memberikan kesempatan kepada penasihat hukum Budiman Gultom dan William Leo untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada sidang pekan depan.

Pledoi merupakan kesempatan bagi terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menanggapi tuntutan jaksa serta menyampaikan pembelaan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Dengan demikian, perkara dugaan korupsi proyek lampu jalan di Tapanuli Utara tersebut masih berlanjut di pengadilan.

Tuntutan delapan tahun penjara terhadap kedua terdakwa belum merupakan putusan akhir karena majelis hakim masih akan mempertimbangkan pembelaan sebelum mengambil keputusan.
* (d/ad)