Peninjauan dilakukan bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sebagai bagian dari kunjungan kerja AHY di Sumatera Utara untuk memastikan pembangunan program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai target.

Baca Juga:

• AHY: Pembangunan Lima Sekolah Rakyat Habiskan Anggaran Rp1,25 Triliun

"Kalau dilihat dari sisi konstruksi, secara umum sudah selesai. Tinggal finishing sedikit-sedikit saja, termasuk pembersihan material konstruksi di sekitar area sekolah agar semuanya aman," ujar AHY.

Menurutnya, sejumlah aspek keamanan juga masih terus disempurnakan, termasuk peninggian pagar di bagian belakang sekolah guna memberikan rasa aman bagi para siswa.

Sekolah Rakyat Medan dibangun di atas lahan sekitar enam hektare milik Pemko Medan dan dirancang sebagai sekolah terpadu mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA dengan kapasitas sekitar 1.080 siswa.

Selain ruang kelas, sekolah tersebut dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti laboratorium, asrama putra dan putri, kantin, aula multifungsi, amfiteater, lapangan olahraga, hingga masjid.

AHY menjelaskan seluruh fasilitas tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis dan berkualitas.

"Kita ingin melakukan intervensi nyata untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pendidikan yang terjangkau, berkualitas, bahkan di sini gratis dari awal masuk hingga lulus," tegasnya.

AHY juga menyebut Sekolah Rakyat Medan menjadi satu dari lima proyek serupa yang dibangun di Sumatera Utara dengan total nilai investasi sekitar Rp1,25 triliun.

Dalam kesempatan itu, AHY memberikan apresiasi kepada Pemko Medan yang dinilai aktif mendukung pembangunan sejak tahap awal melalui penyediaan lahan hingga pembangunan infrastruktur pendukung.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan Pemko Medan telah melakukan peningkatan jalan, pembangunan drainase, serta pemasangan lampu penerangan jalan umum untuk menunjang operasional sekolah.

Menurut Rico, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar Sekolah Rakyat dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

Sekolah Rakyat Medan ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan Juli 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru.

Di akhir kunjungannya, AHY mengingatkan pentingnya perawatan fasilitas sekolah agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang serta berharap Sekolah Rakyat mampu melahirkan generasi unggul yang berkontribusi bagi Kota Medan, Sumatera Utara, dan Indonesia.* (dh)

Kejurda INKANAS Sumut 2026 berlangsung di Gedung Serbaguna Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Utara, Jumat (3/7/2026), dan diikuti para karateka dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Bandar Narkoba Usai Aipda Yudhie Gugur dalam Penggerebekan di Kalteng

"Kejuaraan ini bukan sekadar tentang menang ataupun kalah di atas matras. Ini adalah momentum penting dalam pembentukan karakter, penanaman kedisiplinan yang kuat, serta pemupukan jiwa sportivitas bagi para atlet muda kita," ujar Zakiyuddin.

Ia berharap Kejurda INKANAS 2026 menjadi wadah lahirnya bibit-bibit atlet karate yang mampu mengharumkan nama Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, di berbagai ajang nasional hingga internasional.

Menurutnya, pembinaan yang berkelanjutan melalui latihan yang disiplin dan kompetisi rutin menjadi kunci dalam mencetak atlet berkualitas yang mampu bersaing di level lebih tinggi.

"Melalui ajang ini, saya berharap lahir atlet-atlet berprestasi yang tidak hanya mengharumkan nama Sumatera Utara, tetapi secara khusus mampu membawa nama Kota Medan bersinar di kancah nasional maupun internasional," katanya.

Di akhir sambutannya, Zakiyuddin memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar menampilkan kemampuan terbaik selama pertandingan serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

"Selamat bertanding kepada seluruh atlet. Keluarkan kemampuan terbaik kalian dan selalu junjung tinggi sportivitas," tutupnya.* (dh)

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, membenarkan bahwa Aipda HSR kini menjalani proses pemeriksaan etik atas perbuatannya.

Baca Juga:

• Kapolri Lakukan Rotasi Besar Polda Sumut, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

Ferry menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, insiden tersebut dipicu rasa cemburu setelah Aipda HSR menerima informasi bahwa istrinya diduga berada di dalam mobil bersama seorang pria berinisial LH.

Berbekal informasi tersebut, Aipda HSR kemudian melakukan pengejaran terhadap mobil Honda HR-V yang dikendarai LH hingga akhirnya menabrak kendaraan tersebut dari belakang menggunakan mobil Toyota Innova yang dikemudikannya.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan, perempuan yang berada di dalam mobil bersama LH dipastikan bukan istri Aipda HSR.

"Ternyata hasil pemeriksaannya yang bersama LH bukan istri yang bersangkutan (HSR)," ujar Ferry.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada 28 Mei 2026 di kawasan Jalan Karya Wisata, Medan Johor. Selain dua kendaraan yang terlibat, sebuah angkutan kota (angkot) juga dilaporkan ikut terdampak dalam kecelakaan tersebut.

Akibat insiden itu, kendaraan mengalami kerusakan cukup parah. Sementara terkait adanya korban luka, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman.

Saat ini, kasus tersebut telah ditangani Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Polda Sumut menegaskan Aipda HSR akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.* (ds/dh)

Tiorita mengatakan pertemuan terakhirnya dengan Syah Afandin terjadi saat peringatan Hari Bhayangkara, dua hari sebelum operasi tangkap tangan dilakukan KPK.

Baca Juga:

• Raja Juli Tegaskan Dukung KPK Usut Dugaan Korupsi Kehutanan, Siap Bersikap Kooperatif

Ia mengaku hingga kini belum mengetahui secara pasti kondisi maupun keberadaan Bupati Langkat setelah diamankan KPK. Meski demikian, Tiorita berharap Syah Afandin tetap diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan.

Selain itu, ia juga menyampaikan doa agar keluarga Syah Afandin diberikan ketabahan menghadapi ujian tersebut.

Terkait perkara yang sedang ditangani KPK, Tiorita memilih menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada penetapan status resmi dari lembaga antirasuah.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan telah mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.

Ketujuh orang tersebut terdiri atas Bupati Langkat Syah Afandin, seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, serta lima pihak swasta.

Dalam operasi tersebut, penyidik KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan pihak swasta kepada Bupati Langkat.

Saat ini, Syah Afandin telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebelum penyidik menentukan langkah hukum berikutnya.* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli menyusul penyidikan KPK terkait dugaan korupsi yang menyeret Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, dan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan.

Baca Juga:

• Raja Juli Akui Pernah Terima Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Telusuri Dugaan Izin Kawasan Hutan

Raja Juli menegaskan pihaknya siap membantu KPK sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum dan perbaikan tata kelola sektor kehutanan di Indonesia.

Menurutnya, Presiden telah memberikan amanah kepada Kementerian Kehutanan untuk membangun tata kelola kehutanan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik suap dan korupsi.

Karena itu, ia menyatakan seluruh jajaran Kementerian Kehutanan akan terbuka terhadap kebutuhan penyidik, termasuk apabila diminta menyerahkan dokumen maupun memberikan keterangan dalam proses penyidikan.

Raja Juli memastikan dirinya siap memenuhi panggilan KPK apabila dibutuhkan guna memperjelas berbagai fakta dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan masih mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak terkait proses pelepasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Penyidikan tersebut dilakukan setelah Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi.

Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan penyidik masih menelusuri proses penerbitan rekomendasi yang berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan. KPK juga membuka kemungkinan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni apabila keterangannya diperlukan untuk melengkapi pembuktian dalam perkara tersebut.* (k/dh)

Kuasa hukum Roy Suryo, Soraya, berharap majelis hakim memberikan putusan yang objektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Baca Juga:

• Polda Metro Yakin Praperadilan Roy Suryo Ditolak, Penyidikan Diklaim Sesuai Prosedur

Sementara itu, anggota tim kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, menjelaskan dokumen kesimpulan yang diserahkan kepada hakim berisi rangkuman seluruh proses persidangan, mulai dari penyampaian alat bukti hingga keterangan para ahli dari kedua belah pihak.

Menurutnya, ahli yang dihadirkan pihak pemohon menilai proses penangkapan, penahanan, dan penggeledahan terhadap Roy Suryo tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Abdul Gafur juga menyoroti surat perintah penangkapan dan penahanan yang digunakan penyidik. Ia menilai terdapat dugaan cacat formil dalam dokumen tersebut karena mencantumkan dasar hukum yang dipersoalkan oleh pihaknya.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum Roy Suryo meminta hakim menyatakan tindakan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan terhadap kliennya batal demi hukum atau setidaknya tidak sah.

Menurut Abdul Gafur, pengajuan praperadilan bukan semata-mata untuk membela kliennya, tetapi juga sebagai mekanisme hukum guna menguji dan mengoreksi keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan.

Sidang praperadilan Roy Suryo kini telah memasuki tahap akhir. Putusan atas permohonan tersebut dijadwalkan akan dibacakan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pekan depan.* (oz/dh)

Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Metro Jaya, Kombes Abrianto Pardede, mengatakan tim kuasa hukum kepolisian telah menyampaikan seluruh rangkaian fakta dan kesimpulan dalam persidangan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim.

Baca Juga:

• PSI Balas PDIP soal Jokowi Injak Kepala Kerbau, Tegaskan Itu Prosesi Adat Bukan Simbol Politik

Menurut Abrianto, penyidik juga menghadirkan ahli dalam persidangan guna memperkuat argumentasi bahwa proses penangkapan maupun penahanan terhadap Roy Suryo telah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan perundang-undangan.

Ia menegaskan seluruh tindakan penyidik dilakukan secara profesional sehingga tidak ada alasan untuk meragukan proses hukum yang telah berjalan.

Polda Metro Jaya bahkan menyatakan keyakinannya bahwa majelis hakim akan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo.

"Kalau kami tetap 100 persen ya. Insya Allah yang terbaik. Karena ini bukan mencari lawan, tetapi memberikan yang terbaik buat negara kita biar damai, aman, sentosa," ujar Abrianto.

Sebelumnya, dalam sidang praperadilan, tim kuasa hukum Roy Suryo menayangkan rekaman video yang memperlihatkan proses penangkapan kliennya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Melalui tayangan tersebut, Roy Suryo menilai proses penangkapannya tidak sesuai prosedur.

Permohonan praperadilan tersebut diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, serta penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.* (in/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik akan mengkaji seluruh informasi yang muncul, termasuk pengakuan Raja Juli, guna memastikan ada atau tidaknya hubungan antara pemberian amplop dengan proses pelepasan izin kawasan hutan.

Baca Juga:

• PKB Dorong Revisi UU Pilkada, Maraknya Korupsi Kepala Daerah Jadi Sorotan

Menurut Budi, berdasarkan informasi awal yang diperoleh penyidik, terdapat dugaan pengumpulan dana yang dilakukan oleh Bupati Kuansing dari sejumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di wilayah Kuantan Singingi.

Karena itu, KPK membuka peluang memanggil berbagai pihak yang dinilai mengetahui duduk perkara tersebut guna memperkuat proses penyidikan.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa dirinya memang sempat menerima sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing usai audiensi di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.

Namun, Raja Juli menegaskan amplop tersebut langsung dikembalikan melalui ajudannya karena merasa tidak memiliki hak untuk menerimanya. Ia mengaku tidak mengetahui isi amplop tersebut.

Menurut Raja Juli, pengembalian amplop dilakukan sekitar 17 hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Suhardiman Amby.

Ia juga menyebut proses pengembalian telah didokumentasikan dan dilengkapi dengan tanda terima bermeterai sebagai bukti bahwa amplop tersebut telah dikembalikan kepada pihak yang menyerahkannya.

KPK menegaskan akan terus mendalami seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi tersebut, termasuk kemungkinan adanya keterkaitan dengan proses perizinan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi.* (in/dh)

Sahroni mengatakan penegakan hukum harus berjalan secara adil dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu.

Baca Juga:

• PKB Dorong Revisi UU Pilkada, Maraknya Korupsi Kepala Daerah Jadi Sorotan

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sikap Polri yang memastikan tidak akan memberikan perlindungan terhadap anggotanya apabila terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi Program MBG.

Menurut Sahroni, komitmen Polri tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk dukungan terhadap proses penegakan hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung.

"Saya yakin Polri 100 persen tidak akan melindungi anggotanya yang terbukti bermasalah, apalagi jika sampai terseret pusaran dugaan korupsi program MBG," ujarnya.

Sahroni juga mengajak seluruh kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

Ia menilai penyidik Kejaksaan Agung telah bekerja berdasarkan alat bukti yang dimiliki sehingga proses hukum harus berjalan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

Menurutnya, penegakan hukum yang transparan akan menjadi langkah penting untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan seorang perwira polisi aktif berinisial LMI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional periode 2025–2026.

Menanggapi penetapan tersangka tersebut, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan institusinya menghormati proses hukum yang tengah berjalan serta memastikan tidak ada impunitas bagi anggota Polri yang terlibat dalam perkara tersebut.* (mt/dh)

Djamari mengatakan tindakan pembakaran pesawat serta penembakan terhadap pilot pesawat milik PT AMA merupakan aksi yang tidak dapat dibenarkan. Ia menilai peristiwa tersebut tidak hanya merenggut nyawa korban, tetapi juga mengancam stabilitas keamanan di Papua.

Baca Juga:

• Menko Polkam Tinjau Gudang Bulog Medan, Stok Beras Sumut Dipastikan Aman hingga 7 Bulan

Menurutnya, pemerintah akan terus mendorong TNI dan Polri untuk memburu para pelaku hingga mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Selain melakukan pengejaran terhadap pelaku, Djamari juga meminta aparat memperketat pengamanan di sejumlah bandara di Papua. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin keamanan penerbangan, khususnya penerbangan perintis yang melayani daerah-daerah terpencil.

Sementara itu, Komando Operasi (Koops) TNI Habema saat ini masih melakukan pengejaran terhadap kelompok yang diduga bertanggung jawab atas penembakan pilot asal Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Inf Wirya Arthadiguna mengatakan, aparat telah mengidentifikasi kelompok yang diduga melakukan penembakan dan pembakaran pesawat tersebut.

Menurut Wirya, aksi itu diduga dilakukan oleh kelompok OPM XVI/Yahukimo yang dipimpin Elkius Kobak.

Saat ini, personel Koops TNI Habema terus mengumpulkan informasi dan petunjuk di lapangan untuk melacak keberadaan kelompok tersebut. Pengamanan di sekitar lokasi kejadian juga diperketat guna mengantisipasi kemungkinan adanya serangan lanjutan yang dapat membahayakan masyarakat maupun aktivitas penerbangan.

Selain operasi pengejaran, patroli rutin terus dilakukan dengan melibatkan unsur terkait sebagai upaya menjaga situasi keamanan di Papua tetap kondusif dan memastikan pelayanan penerbangan perintis dapat berjalan dengan aman.* (mt/dh)

Kapoksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengatakan perubahan UU Pilkada perlu diarahkan pada sistem yang tidak membutuhkan biaya politik tinggi. Menurutnya, tingginya ongkos politik menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong praktik korupsi di tingkat daerah.

Baca Juga:

• Roy Suryo Kembali Gugat Status Tersangka, Polda Metro Tegaskan Siap Hadapi Praperadilan

Selain perubahan regulasi, Khozin juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat tata kelola pemerintahan daerah agar tidak lagi membuka ruang terjadinya tindak pidana korupsi.

Ia menilai upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh melalui pembenahan sistem pemerintahan di daerah.

Menurut Khozin, praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah selama ini umumnya terjadi dalam tiga pola utama, yakni jual beli jabatan, penyalahgunaan perizinan, serta korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Karena itu, ia mendorong Kemendagri menyusun desain tata kelola yang mampu menutup celah terjadinya praktik tersebut sekaligus menggandeng aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi.

"Korupsi di daerah memiliki tiga pola yakni jual beli jabatan, pemberian izin, dan korupsi pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Khozin berharap pembenahan sistem tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terus berulang.

Belakangan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap sejumlah kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT). Salah satunya Bupati Langkat Syah Afandin yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap proyek dengan barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah.

Sebelumnya, KPK juga menetapkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby sebagai tersangka dalam dugaan suap jual beli jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Kasus tersebut menjadi penindakan ketujuh yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah di wilayah Riau.* (d/dh)

Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai pernyataan Deddy Sitorus tidak tepat lantaran mengaitkan prosesi adat masyarakat Lampung dengan kepentingan politik. Menurutnya, prosesi yang dijalankan merupakan bagian dari tradisi masyarakat adat dan tidak memiliki kaitan dengan simbol partai politik mana pun.

Baca Juga:

• Roy Suryo Ajukan Praperadilan Kedua, Gugat Penetapan Tersangka Kasus Ijazah Jokowi

Bestari mengaku heran dengan respons Deddy yang dinilai berlebihan terhadap prosesi adat tersebut. Ia bahkan menyebut anggota Komisi II DPR RI itu seharusnya dapat membedakan antara kepala kerbau sebagai bagian dari ritual adat dengan simbol banteng yang identik dengan PDIP.

Menurut Bestari, pernyataan Deddy terkesan kekanak-kanakan dan tidak perlu menyeret prosesi budaya ke dalam perdebatan politik.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kehadiran Jokowi dalam agenda di Lampung hanya sebagai tamu undangan, bukan sebagai penyelenggara ataupun ketua panitia acara sebagaimana disebutkan Deddy.

Bestari mengatakan setiap partai politik memiliki mekanisme masing-masing dalam menyelenggarakan kegiatan. Namun, menurutnya, dalam acara adat tersebut seluruh rangkaian kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat adat sebagai panitia.

Sebelumnya, politikus PDIP Deddy Sitorus mengaku tidak percaya apabila Jokowi disebut tidak mengetahui adanya prosesi injak kepala kerbau dalam agenda tersebut. Deddy mengklaim memperoleh informasi bahwa Jokowi justru menjadi ketua panitia dalam kegiatan adat itu.

Ia juga menilai narasi yang disampaikan PSI sulit dipercaya. Deddy bahkan menuding Jokowi sengaja membangun polemik tersebut agar tetap menjadi perhatian publik.

Menurut Deddy, berbagai langkah yang dilakukan Jokowi dinilai berkaitan dengan upaya menjaga pengaruh politik dan dinasti kekuasaan. Ia pun menyebut polemik mengenai prosesi adat tersebut hanya menjadi "dagelan" yang bertujuan memancing perhatian masyarakat.

Saling balas pernyataan antara PSI dan PDIP terkait prosesi adat di Lampung pun memperpanjang polemik politik yang belakangan menjadi sorotan publik.* (d/dh)

Piagam penghargaan diberikan langsung Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh kepada Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim dalam kunjungan kerja di Kota Tanjungbalai sekaligus membuka acara Sosialisasi Penerapan Peraturan dan Mekanisme Kewenangan Kepala Daerah dan Manajemen Kepegawaian serta Launching Aplikasi "Turing A Lay" (Turun Keliling ASN Layanan), bertempat di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas Buka Suara usai RSUD Pirngadi Digeledah Kejari, Tegaskan Dukung Penegakan Hukum dan Transparansi BLUD

Acara dimulai dengan pemasangan Songket dan Tanjak kepada Kepala BKN dan Istri sebagai tanda kehormatan kepada tamu oleh Wali Kota Tanjungbalai bersama Ketua TP-PKK memasangkan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyampaikan atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Masyarakat saya ucapkan selamat datang di Kota Tanjungbalai.

Selanjutnya Mahyaruddin menjelaskan kondisi demografi, geografis dan Kota Tanjungbalai, sejarah berdirinya Kota Tanjungbalai, Kondisi Perangkat Organisasi Daerah (OPD) dan kondisi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Mahyaruddin juga menyampaikan saat ini Pemko Tanjungbalai melalui BKPSDM telah melakukan inovasi pengembangan dan penataan ASN dalam rangka mendukung dan mewujudkan ASN yang profesional, loyalitas, berintegritas dan siap mendukung Visi Tanjungbalai EMAS.

Pemko Tanjungbalai juga telah melaunching Aplikasi Turing A Lay yang merupakan layanan publik dalam membantu masyarakat khususnya ASN yang memasuki masa pensiun, telah pensiun atau ASN aktif dengan keterbatasan kondisi kesehatan atau hal lainnya tidak dapat datang ke kantor BKPSDM, disini Pemko Tanjungbalai hadir dengan turun langsung ke lapangan jemput bola menyelesaikan permasalahan ASN ataupun Pensiun dimaksud, jelasnya.

Seperti yang dikatakan bapak Kepala BKN RI, Pemerintah harus benar benar hadir ditengah masyarakat, memberikan layanan terbaik dan kemudahan bagi masyarakat. "Capaian ini menunjukkan komitmen ASN Kota Tanjungbalai dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya penerapan sistem penilaian kinerja yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi," tegasnya.

Melalui Aplikasi Turing A Lay, Pemerintah menunjukkan komitmennya hadir ditengah-tengah masyarakatnya, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih optimal, pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan untuk mewujudkan Visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera) yang merupakan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai diperlukan penataan manajemen ASN yang lebih cepat dalam setiap layanannya.

Saat ini kita dituntut bagaimana melakukan terobosan dan kecepatan di era yang jauh lebih berkembang dan modern saat ini. Kenapa kecepatan saat ini saya letakkan diposisi paling depan, saya contohkan perkembangan sistem pembayaran yang awalnya era wesel pos hingga saat ini berevolusi menjadi keuangan digital, jelasnya.

Saya berharap reformasi dan transformasi birokrasi yang saat ini didesain harus mengikuti sistem digitalisasi; dari lama menjadi cepat, dari sulit menjadi mudah dan dari tidak menyenangkan menjadi sangat membahagiakan. Saya berharap di Kota Tanjungbalai layanan publik yang ada telah menerapkan SOP dibawah 7 hari kerja, kalau bisa harus sudah realtime, harapnya.

Lanjut Zudan, tugas ASN itu membantu dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Untuk itu, Fokus saya dalam setiap kunjungan ke daerah adalah bagaimana menyiapkan orang (ASN) siap bekerja secara maksimal dalam mewujudkan Visi Misi Presiden (Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran) begitu juga saat ini di Kota Tanjungbalai bagaimana ASN disini yang jumlahnya 4.706 benar benar mendukung terwujudnya Visi Tanjungbalai EMAS yang menjadi prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai.

"Fungsi dan tugas kami BKN di pusat dan BKPSDM di daerah adalah menyiapkan ASN untuk bergerak memberikan kebahagiaan bagi masyarakat melalui layanan publik yang optimal, lebih mudah dan pastinya bahagia," katanya lagi.

Selanjutnya Zudan mengatakan, Saya berharap para OPD disini membantu Wali Kota dan Wakil Wali Kota bekerja dengan inovasi dan menghilangkan stigma harus didukung anggaran. Era digitalisasi saat ini semua bisa dilakukan dengan komitmen bersama, bagaimana membranding Kota Tanjungbalai jauh lebih dikenal dengan keanekaragamannya melalui pemanfaatan media sosia.

"Kita ingin semua OPD di Kota Tanjungbalai bergerak melalui ASN nya, mengenalkan Kota Tanjungbalai dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat disetiap sektor yang ada. Kita tidak berpikir masyarakat butuh pada pemerintah atau negara, tetapi kita sebagai pemerintah harus hadir memberikan kepuasan bagi masyarakat,"harapnya.

Saat ini kami melalui penerapan sistem manajemen talenta ASN siap mendukung Pemerintah Kota Tanjungbalai memilih dan menempatkan para ASN yang siap mendukung Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan Tanjungbalai EMAS, pungkas Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh.

Saya berharap kita masing masing berperan sesuai posisinya, sebagai pimpinan membuat bawahan senang dan sebagai bawahan membuat atasan tenang.

Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan Penyerahan SK kenaikan pangkat dan SK Pensiun kepada para ASN serta Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai atas dukungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota mendorong penerapan dan peningkatan E-Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.* (dh)

Pemimpin Wilayah (Pimwil) Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan maupun menemukan adanya MinyaKita bermasalah di Sumut.

Baca Juga:

• Menko Polkam Tinjau Gudang Bulog Medan, Stok Beras Sumut Dipastikan Aman hingga 7 Bulan

Meski demikian, Bulog mengaku tetap meningkatkan pengawasan menyusul munculnya isu tersebut agar kualitas minyak goreng yang diterima masyarakat tetap terjamin.

"Adanya kasus ini menjadi pengingat agar pengawasan semakin diperketat. Semua pihak harus bersama-sama mengawasi," katanya.

Budi menjelaskan, saat ini terdapat 18 perusahaan produsen MinyaKita yang bekerja sama dengan Bulog, baik untuk penyaluran bantuan pangan maupun kebutuhan komersial.

Menurutnya, setiap perusahaan mitra wajib memenuhi berbagai persyaratan, mulai dari standar higienitas hingga memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kami selalu memastikan seluruh perusahaan yang bermitra memenuhi standar, baik dari sisi higienitas maupun legalitas seperti izin BPOM. Sertifikasi perusahaan juga terus kami pantau," jelasnya.

Bulog juga menegaskan tidak akan mentolerir apabila ditemukan adanya pelanggaran atau dugaan kecurangan dalam distribusi maupun produksi MinyaKita.

Apabila ditemukan indikasi produk bermasalah, Bulog akan segera melakukan pengujian laboratorium untuk mengetahui penyebabnya sebelum mengambil langkah hukum.

"Kalau memang ada kejadian, tentu akan kami cek, dilakukan uji laboratorium, kemudian ditelusuri penyebabnya. Jika terbukti ada pelanggaran, saya sendiri yang akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Ini menyangkut pangan masyarakat, jadi tidak boleh main-main," tegas Budi.

Bulog berharap masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpancing isu yang belum terverifikasi, sembari memastikan pengawasan terhadap distribusi MinyaKita terus diperketat demi menjaga kualitas produk yang beredar di pasaran.* (ds/dh)

Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede, menegaskan pengajuan praperadilan merupakan hak setiap warga negara yang tengah menjalani proses hukum.

Baca Juga:

• Roy Suryo Ajukan Praperadilan Kedua, Gugat Penetapan Tersangka Kasus Ijazah Jokowi

Menurutnya, Polda Metro Jaya tidak mempermasalahkan langkah hukum yang ditempuh Roy Suryo. Aparat kepolisian akan mengikuti seluruh mekanisme hukum yang berlaku dan menghormati proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Abrianto memastikan tim hukum Polda Metro Jaya telah disiapkan untuk menghadiri sidang praperadilan apabila proses tersebut mulai disidangkan.

"Tetap kami hadir karena memang sudah disiapkan untuk itu," tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, mengatakan permohonan praperadilan terbaru diajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Roy Suryo sebagai tersangka berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang ITE.

Menurutnya, permohonan tersebut didasarkan pada uraian perkara dalam surat dakwaan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Kami ingin melihat apa sebenarnya alat bukti yang dimiliki penyidik. Berdasarkan surat dakwaan yang sudah terbuka untuk umum, kami menilai penerapan Pasal 32 UU ITE dalam perkara ini perlu diuji kembali melalui praperadilan," ujar Gafur.

Roy Suryo juga menegaskan pihaknya ingin memperoleh kepastian hukum terkait penggunaan Pasal 32 UU ITE dalam penetapan status tersangkanya.

Ia menilai proses praperadilan perlu diselesaikan lebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan penerapan pasal dalam perkara yang menjerat dirinya.

Diketahui, sidang perdana praperadilan yang diajukan Roy Suryo dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Juli 2026.

Dalam gugatan tersebut, Roy kembali menggugat Kapolda Metro Jaya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, penyidik Subdit Kamneg Polda Metro Jaya, serta turut melibatkan Kejaksaan Tinggi Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak termohon terkait.* (in/dh)

Saat ditemui wartawan di Rumah Dinas Bupati Langkat, Jumat (3/7/2026), Tiorita tampak tak kuasa menahan air mata ketika dimintai tanggapan mengenai penangkapan Syah Afandin.

Baca Juga:

• Harta Bupati Langkat Terungkap Usai OTT KPK, Nilainya Capai Rp10,6 Miliar

Ia juga berharap keluarga Syah Afandin diberikan ketabahan menghadapi ujian tersebut. Menurutnya, terakhir kali bertemu dengan Ondim terjadi saat peringatan Hari Bhayangkara beberapa hari lalu.

"Semoga Pak Bupati sehat, jaga kesehatan dan selalu berdoa. Langkat harus tetap kuat, maju dan semakin sejahtera," ucapnya.

Sementara itu, KPK mengungkapkan bahwa dalam OTT tersebut pihaknya mengamankan tujuh orang, terdiri dari Bupati Langkat, seorang aparatur sipil negara (ASN), serta lima pihak swasta. Operasi dilakukan di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan perkara tersebut diduga berkaitan dengan suap proyek di lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

Selain mengamankan para pihak, penyidik juga menemukan uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee proyek untuk kepala daerah. Syah Afandin kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta guna menjalani pemeriksaan lanjutan.

Berpotensi Jalankan Tugas Kepala Daerah

Dengan proses hukum yang tengah dihadapi Syah Afandin, Tiorita Surbakti berpeluang menjalankan tugas pemerintahan sebagai pelaksana tugas sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila nantinya ditetapkan oleh pemerintah.

Profil Tiorita Surbakti

Tiorita Surbakti lahir pada 29 Juni 1969 dan saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Langkat periode 2025–2030. Sebelum terjun ke dunia politik, ia berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pernah menjabat Kepala Puskesmas Kuala, Kabupaten Langkat.

Setelah mengundurkan diri sebagai PNS pada 2020, Tiorita aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan politik. Ia pernah memimpin TP PKK Kabupaten Langkat, Dekranasda, Bunda PAUD, Yayasan Kanker Indonesia cabang Langkat, hingga dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat.

Dalam Pilkada 2024, Tiorita mendampingi Syah Afandin dan berhasil memenangkan kontestasi hingga resmi menjabat sebagai Wakil Bupati Langkat.

Nama Tiorita juga sempat menjadi sorotan terkait polemik penggunaan gelar akademik saat maju dalam Pilkada. Namun, ia menyatakan seluruh proses yang dijalaninya telah sesuai ketentuan dan memilih menyerahkan persoalan tersebut kepada mekanisme hukum yang berlaku.

Kini, di tengah proses hukum yang menjerat Syah Afandin, perhatian publik kembali tertuju kepada Tiorita Surbakti sebagai sosok yang berpotensi menjaga stabilitas pemerintahan Kabupaten Langkat apabila diperlukan.* (tm/dh)

Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia juga bergerak ke level Rp17.960 per dolar AS, dibandingkan posisi sebelumnya Rp17.994 per dolar AS.

Baca Juga:

• IHSG Ditutup Melesat 2,28 Persen ke Level 5.875, Seluruh Sektor Kompak Menghijau

Menurut Ibrahim, Presiden AS Donald Trump menyatakan Iran telah menyetujui hampir seluruh poin yang dibutuhkan dalam proses negosiasi. Pernyataan tersebut memunculkan harapan bahwa hubungan kedua negara akan bergerak ke arah yang lebih baik.

Meski demikian, pasar masih mencermati laporan yang menyebut Iran menolak proposal Amerika Serikat terkait pelepasan klaim atas Selat Hormuz sebagai bagian dari kesepakatan pembukaan akses terhadap dana Iran yang selama ini dibekukan.

Kondisi tersebut membuat risiko geopolitik masih menjadi perhatian pelaku pasar, terutama terkait potensi gangguan terhadap jalur distribusi minyak mentah dunia.

Selain sentimen geopolitik, penguatan rupiah juga dipengaruhi data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang berada di bawah ekspektasi pasar.

Data Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) menunjukkan ekonomi Negeri Paman Sam hanya menambah 57 ribu lapangan kerja pada Juni, jauh lebih rendah dibanding proyeksi pasar sebesar 110 ribu pekerjaan.

Di sisi lain, data penggajian Mei juga direvisi turun menjadi 129 ribu dari sebelumnya 172 ribu. Sementara tingkat pengangguran tercatat turun tipis menjadi 4,2 persen dari 4,3 persen.

Ibrahim menilai data tersebut mengurangi ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter yang lebih agresif dari Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/Fed).

Berdasarkan CME FedWatch Tool, peluang kenaikan suku bunga The Fed pada September turun menjadi sekitar 51 persen dari sebelumnya 63 persen sebelum data ketenagakerjaan dirilis.

Pelaku pasar kini masih akan mencermati perkembangan negosiasi antara AS dan Iran, pergerakan harga minyak dunia, serta arah kebijakan moneter Amerika Serikat yang diperkirakan akan memengaruhi pergerakan rupiah dalam beberapa waktu ke depan.* (mt/dh)

Dalam kunjungan itu, Menko Polkam didampingi Sekretaris Kemenko Polkam, para deputi, serta staf khusus. Rombongan disambut Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufiq bersama Pemimpin Wilayah Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto dan jajaran manajemen.

Baca Juga:

• Prasasti Kota Tangguh di Medan Abadikan Jejak 98 Wali Kota Se-Indonesia sebagai Simbol Persatuan Daerah

Di Kompleks Pergudangan Bulog Pulo Brayan Darat I saat ini tersimpan sekitar 7.529 ton beras dan 54.000 liter minyak goreng sebagai bagian dari persediaan komoditas pangan yang dikelola Bulog.

Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional sehingga pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Ketersediaan pangan yang terjaga akan memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas nasional. Saya mengapresiasi kesiapan Bulog dalam mengelola Cadangan Beras Pemerintah. Sinergi yang telah terbangun harus terus diperkuat agar pemerintah selalu siap menghadapi berbagai dinamika pangan," ujar Djamari.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufiq menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga kualitas, kuantitas, dan keamanan Cadangan Beras Pemerintah sesuai standar operasional yang berlaku.

Menurutnya, kunjungan kerja tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah dan Bulog dalam menjalankan penugasan menjaga ketahanan pangan nasional.

"Kami berkomitmen memastikan ketersediaan, kualitas, dan keamanan Cadangan Beras Pemerintah sehingga masyarakat memperoleh kepastian atas ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia," kata Marga.

Di sisi lain, Pemimpin Wilayah Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto memastikan kondisi stok beras di Sumatera Utara berada dalam kondisi aman.

Ia menyebut, Bulog Sumut saat ini menguasai 44.780 ton beras yang tersebar di seluruh gudang di wilayah Sumatera Utara. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tujuh bulan ke depan.

"Stok beras di Sumut mencapai 44.780 ton dan cukup untuk kebutuhan tujuh bulan ke depan. Masyarakat tidak perlu khawatir," tegas Budi.

Melalui kunjungan tersebut, pemerintah berharap koordinasi antara Kemenko Polkam dan Perum Bulog semakin kuat dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Bulog juga akan terus memperkuat tata kelola pergudangan serta memastikan Cadangan Beras Pemerintah selalu tersedia untuk mendukung berbagai program pemerintah dan menjaga stabilitas harga pangan.* (dh)

Dalam kunjungannya, AHY didampingi Wali Kota Medan Rico Waas. Keduanya meninjau sejumlah fasilitas sekolah yang dibangun untuk mendukung proses belajar mengajar bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Baca Juga:

• Hakim MK Cecar Ahli DPR soal Perbandingan MBG RI dengan Negara Eropa

AHY menjelaskan, Sekolah Rakyat Terintegrasi tersebut akan melayani jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Menurutnya, sekolah itu memiliki kapasitas hingga 1.080 siswa dengan rincian 540 siswa tingkat SD, 270 siswa SMP, dan 270 siswa SMA di atas lahan seluas enam hektare.

Selain ruang kelas, sekolah juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti laboratorium, asrama putra dan putri, kantin, ruang teater, lapangan olahraga, lapangan sepak bola, mini soccer, hingga berbagai sarana penunjang pendidikan lainnya.

AHY mengatakan setiap ruang kelas akan diisi maksimal 30 siswa agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif.

Ia menegaskan keberadaan Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah menghadirkan akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"Dengan adanya sekolah ini, anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi dapat melanjutkan pendidikan dengan baik dan layak. Sekolah Rakyat ini gratis," tegasnya.

Pemerintah juga menargetkan pembangunan lima Sekolah Rakyat di Sumatera Utara yang tersebar di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Padangsidimpuan.

Setiap sekolah memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp250 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah menyediakan lahan pembangunan. Total anggaran untuk lima Sekolah Rakyat di Sumatera Utara mencapai lebih dari Rp1,2 triliun.

Pemerintah memastikan seluruh fasilitas penunjang pendidikan akan segera dilengkapi agar sekolah dapat beroperasi sesuai target.* (ds/dh)

Kepala DLH Deli Serdang, Rio Laka Dewa, mengatakan pengambilan sampel dilakukan di beberapa titik sepanjang aliran sungai, mulai dari Desa Cinta Rakyat, Pematang Lalang hingga Desa Percut.

Baca Juga:

• Bupati Labuhanbatu Selatan Hadiri HUT Ke-26 APKASI, Perkuat Sinergi Daerah untuk Indonesia Maju

Meski demikian, DLH belum dapat menyimpulkan secara pasti sumber munculnya buih tersebut. Dugaan sementara mengarah pada aktivitas pembersihan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), namun lokasi asalnya masih dalam proses penelusuran.

"Indikasi awal memang mengarah ke proses pembersihan IPAL, tetapi kami belum bisa memastikan berasal dari mana," ujarnya.

Fenomena buih putih itu sebelumnya memicu keresahan warga. Selain menutupi permukaan sungai, masyarakat juga melaporkan banyak ikan ditemukan dalam kondisi mabuk setelah buih bercampur dengan air sungai.

Kepala Desa Percut, Asyhari Syah, membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan buih bahkan sempat menumpuk di sekitar kapal-kapal yang bersandar di kawasan pesisir.

Menurutnya, warga menduga buih berasal dari limbah industri di wilayah hulu sungai karena di Desa Percut sendiri tidak terdapat pabrik sabun maupun industri sejenis.

"Masyarakat menduga berasal dari hulu sungai. Di wilayah kami tidak ada pabrik sabun yang bisa menghasilkan buih seperti itu," katanya.

Asyhari berharap pemerintah segera mengungkap penyebab pasti kemunculan buih tersebut agar tidak kembali terulang dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

Ia juga mengungkapkan kejadian serupa bukan pertama kali terjadi. Sekitar dua bulan lalu, fenomena yang sama sempat muncul di Sungai Percut dan menyebabkan banyak ikan ditemukan dalam kondisi lemas hingga mudah ditangkap warga.

Hingga kini, DLH Deli Serdang masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel air yang telah diambil untuk memastikan apakah fenomena tersebut berkaitan dengan pencemaran limbah atau faktor lainnya.* (k/dh)