KUPANG — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer dan guru kontrak (PPPK) di SD Inpres Kaniti, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Gibran saat kunjungannya ke sekolah yang belum lama ini rampung direnovasi pemerintah, Senin (6/4/2026).

Baca Juga:

• MBG: Menjaga Kepercayaan Publik

Dalam kesempatan itu, Gibran menekankan pemerintah memastikan tidak ada guru yang terdampak, melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah.

"Makanya, kemarin kami mengirimkan perwakilan dari Kemendagri dan Kemenkeu untuk berdiskusi panjang dengan Pak Gubernur (NTT, red.). Intinya adalah jangan sampai ada yang dirumahkan," lanjutnya.

Kepala Sekolah SD Inpres Kaniti, Yuliana Nenabu, menyampaikan apresiasi terhadap perbaikan sekolah yang kini memiliki fasilitas lebih layak.

Ia juga berharap agar tidak ada tenaga pendidik, khususnya 10 guru PPPK, yang dirumahkan.

"Izin kami sampaikan keluhan kami, kalau bisa (guru) PPPK jangan dirumahkan, karena di sini ada 10 orang. Kalau 10 orang dirumahkan, otomatis pendidikan di SD Inpres Kaniti terganggu sekali," ujarnya.

Kunjungan Gibran ke SD Inpres Kaniti merupakan yang kedua kalinya setelah kunjungan pertama pada Mei 2025.

Pada kunjungan sebelumnya, Wapres menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah untuk guru dan siswa.

SD Inpres Kaniti merupakan salah satu sekolah yang direnovasi pemerintah pada 2025 atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

Revitalisasi berlangsung selama 90 hari kerja, sejak 1 Oktober hingga 29 Desember 2025.

Renovasi mencakup pembangunan dan perbaikan 11 ruang kelas lama, tiga ruang kelas baru, satu ruang administrasi, satu rumah dinas guru, dan satu unit toilet.

Selain meninjau hasil renovasi, Wapres Gibran juga menyemangati para siswa agar lebih giat belajar.

"Sekarang ruang kelasnya sudah bagus, sudah dibangun dengan baik. Anak-anak, adik-adik harus semangat belajar. Jangan ada tembok-tembok yang dicorat-coret," kata Gibran.

SD Inpres Kaniti kini menampung 420 siswa yang terbagi dalam 16 rombongan belajar, didukung 25 guru dan dua tenaga kependidikan.*

(vo/ad)

JAKARTA — Dalam ajaran Islam, mempercayai takdir atau qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini.

Namun, takdir tidak selalu sama; terdapat dua jenis ketentuan yang ditetapkan Allah SWT, yaitu takdir mubram dan takdir muallaq.

Baca Juga:

• UMKM Wajib Tahu! Simulasi Angsuran KUR BRI 2026 Hingga Rp100 Juta, Cicilan Mulai Rp2,1 Juta per Bulan

Takdir mubram adalah ketentuan Allah SWT yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah oleh siapapun.

Dalam buku Pendidikan Agama Islam oleh Bachrul Ilmy, takdir ini digambarkan sebagai ketetapan yang mutlak.

Dalilnya terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 78:

"Di mana pun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh. Jika mereka (orang-orang munafik) memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, "Ini dari sisi Allah" dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, "Ini dari engkau (Nabi Muhammad)." Katakanlah, "Semuanya (datang) dari sisi Allah." Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan?"

Contoh takdir mubram antara lain:

- Jenis kelamin setiap manusia
- Ajal atau kematian yang sudah ditentukan
- Hari kiamat, waktu kehancuran alam semesta

Meski ketentuan ini tidak bisa diubah, manusia tetap diperintahkan untuk berusaha menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Takdir Muallaq: Ketentuan yang Bergantung pada Usaha Manusia

Berbeda dengan mubram, takdir muallaq bersifat "digantungkan", artinya hasil yang diperoleh manusia masih bergantung pada usaha, doa, dan ikhtiar.

Allah SWT menegaskan dalam surah Ar-Rad ayat 11:

"Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia."

Contoh takdir muallaq:

- Kesehatan: Bisa dijaga melalui pola hidup sehat, olahraga, dan gizi seimbang
- Kepintaran: Bisa ditingkatkan melalui belajar dan latihan
- Kekayaan dan rezeki: Diperoleh melalui kerja keras, usaha, dan doa

Sinergi Tawakal dan Usaha

Pemahaman kedua jenis takdir ini menegaskan bahwa manusia harus mampu menyeimbangkan sikap tawakal dengan ikhtiar.

Segala hal yang sudah menjadi ketetapan Allah seperti ajal dan jenis kelamin harus diterima dengan lapang dada, sementara hal-hal yang bisa diupayakan tetap harus dilakukan dengan maksimal.

Pendekatan ini tidak hanya menumbuhkan rasa syukur, tetapi juga mendorong manusia untuk aktif berperan dalam membangun masa depan melalui kerja keras, doa, dan niat baik.

Dengan memahami perbedaan takdir mubram dan muallaq, umat Islam diingatkan bahwa hidup adalah kombinasi antara ketentuan ilahi dan usaha manusia, sehingga dapat dijalani dengan penuh kesadaran, usaha, dan tawakal kepada Allah SWT.*

(d/ad)

Oleh:Mariman Darto

BADAN Gizi Nasional (BGN) terus melakukan langkah proaktif melalui serangkaian inspeksi mendadak (sidak) terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai wilayah.

Baca Juga:

• Antusias! Siswa SRMP 2 Medan Eksplorasi Kapal TNI KRI Bima Suci, Tanamkan Wawasan Kemaritiman Sejak Dini

Langkah itu bukan reaksi terhadap berbagai opini miring terhadap pelaksanaan program MBG, melainkan lebih diperuntukkan menegaskan kehadiran negara.

Memang, dalam beberapa bulan terakhir, kebijakan MBG menjadi salah satu program paling disorot dalam lanskap kebijakan publik Indonesia.

Padahal, di tengah perdebatan teknis dan kekhawatiran fiskal, satu fakta menonjol justru mengemuka, yakni tingkat kepuasan publik terhadap MBG tergolong tinggi.

Sejumlah lembaga survei menunjukkan angka dukungan terhadap program makan siang gratis terlengkap yang pernah ada di dunia itu tinggi.

Rilis hasil survei Indikator Politik Indonesia, misalnya, menunjukkan sebanyak 72,8% responden puas terhadap salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu.

Survei yang melibatkan 1.220 orang dan dilakukan dalam waktu 15- 21 Januari 2026 itu menggunakan asumsi metode simple random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.Berita politik

Memang, angka tersebut tidak sebesar tingkat dukungan masyarakat di awal peluncuran MBG. Itu merujuk laporan Lembaga Survei Indonesia pada 2025, tingkat pengenalan publik terhadap program MBG mencapai 91%.

Dari sisi sikap, menurut survei tersebut, dukungan masyarakat tergolong kuat: 36% responden menyatakan sangat setuju, 53,6% cukup setuju, 8,1% kurang setuju, 1,4% menolak, dan 0,9% tidak memberikan jawaban.

Angka tersebut sangat bagus di tengah berbagai opini negatif, khususnya di media sosial.

Itu bukan sekadar angka, melainkan sinyal legitimasi sosial yang penting bagi sebuah kebijakan publik berskala nasional.

Menariknya, alih-alih menjadi kelemahan, pembacaan yang lebih jernih justru melihat itu sebagai fase awal dari proses institusionalisasi kebijakan.

Dalam teori kebijakan publik, hampir tidak ada program besar yang langsung memperoleh dukungan mendalam sejak awal.

Dukungan yang luas, meskipun belum mengakar, ialah fondasi awal yang krusial. Ia mencerminkan adanya initial trust kepercayaan awal masyarakat terhadap niat dan arah kebijakan negara.

MANFAAT NYATA

Salah satu temuan paling penting dari survei-survei di atas ialah bahwa dukungan publik terhadap MBG tidak terutama ditentukan aspek teknis pelaksanaan.

Sebaliknya, dukungan sangat dipengaruhi persepsi manfaat.

Masyarakat yang percaya bahwa MBG dapat meningkatkan pasokan pangan, memperkuat ekonomi lokal, dan mengurangi malanutrisi cenderung memberikan dukungan lebih kuat.

Itu memberikan pesan penting bahwa publik Indonesia tidak naif. Mereka tidak sekadar ikut-ikutan atau terpesona oleh retorika populis yang cenderung miring terhadap MBG.

Dukungan mereka berbasis pada kalkulasi rasional tentang manfaat yang dirasakan atau diharapkan.

Dalam kerangka itulah pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.

MBG tidak dipahami semata sebagai program bantuan, tetapi juga investasi sosial untuk kepentingan masa depan anak-anak Indonesia. Ia menyentuh aspek gizi, pendidikan, hingga ekonomi lokal secara simultan.

Dalam konteks penguatan karakter siswa di sekolah, asupan sehat dan bergizi merupakan kebutuhan dasar dan perannya sangat penting.

Hal itu tecermin pada hasil evaluasi implementasi penguatan karakter di sekolah yang dilakukan Kemendikdasmen (2025), bahwa kebiasaan makan sehat dan bergizi memiliki hubungan paling besar dengan kebiasaan lain dalam Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), terutama pada siswa SD kelas 5–6 ke atas.

Temuan itu menegaskan makan sehat dan bergizi merupakan simpul penting dalam pembentukan kebiasaan dan karakter siswa karena menjadi fondasi yang menopang penerapan perilaku positif lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan lain menunjukkan kelompok usia muda dan mereka dengan tingkat pendidikan lebih rendah cenderung lebih mendukung MBG. Itu sering kali dibaca secara sinis sebagai 'dukungan dari kelompok rentan'.

Namun, perspektif lain justru melihat itu sebagai indikator strategis. Kelompok muda ialah pemilik masa depan demografi Indonesia.

Jika mereka sejak awal memiliki persepsi positif terhadap intervensi negara dalam pemenuhan gizi dan kesejahteraan, negara sedang membangun kontrak sosial jangka panjang.

Sementara itu, dukungan dari kelompok berpendidikan rendah tidak serta-merta menunjukkan ketidakkritisan.

Bisa jadi, justru kelompok itulah yang paling merasakan langsung urgensi kebijakan MBG.

Dalam banyak kasus, mereka ialah pihak yang selama ini berada di garis depan kerentanan pangan.

Menariknya, riset juga menemukan kecenderungan kelompok berpendapatan relatif rendah justru kurang mendukung MBG dan lebih memilih bantuan yang lebih terarah.

Itu ialah sinyal penting, bukan kontradiksi. Kelompok itu mungkin memiliki kebutuhan yang lebih spesifik dan mendesak.

Bagi mereka, efektivitas kebijakan diukur dari seberapa langsung manfaat itu dapat dirasakan.

Itu sekaligus menjelaskan bahwa tantangan pemerintah bukan pada legitimasi program secara umum, melainkan pada presisi implementasi.

Dengan kata lain, isu utama bukan apakah MBG perlu atau tidak, melainkan bagaimana MBG bisa lebih tepat sasaran dan terasa langsung manfaatnya.

USUL PEMBENAHAN

Berbagai kritik pelaksanaan MBG dapat diidentifikasi dari soal transparansi distribusi, keterlibatan ekonomi lokal, serta komunikasi publik lebih jernih.

Untuk itu, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah pembenahan.

Pembenahan terhadap berbagai aspek di bawah ini akan membantu pemerintah dalam menjaga kepercayaan publiknya.Studi Komunikasi & Media

Pertama, penguatan basis data penerima manfaat menjadi prioritas. Integrasi dan pemutakhiran data sosial-ekonomi dilakukan agar distribusi program tidak meleset dari kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Dalam konteks itu, akurasi data menjadi fondasi utama keadilan kebijakan.

Kedua, pemerintah mulai mendorong pelibatan aktor lokal dalam rantai pasok MBG yang sebenarnya telah diikrarkan sejak awal.

Dengan cara itu, MBG tidak sekadar menjadi program konsumsi, tetapi juga menjadi instrumen penguatan dan penggerakan ekonomi lokal.

Ketiga, perbaikan mekanisme pengawasan terus diperkuat. Transparansi distribusi dan akuntabilitas anggaran menjadi perhatian utama, seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik.

Di situlah peran berbagai lembaga pengawas diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Keempat, pemerintah membuka ruang evaluasi berbasis umpan balik masyarakat. Kritik dari kelompok berpendapatan rendah yang menginginkan bantuan lebih terarah, misalnya, tidak diabaikan.

Sebaliknya, hal itu menjadi dasar untuk menyempurnakan skema distribusi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

Kelima, mengoptimalkan peran kantin sehat di satuan pendidikan, selaras dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan itu salah satunya mengatur pembinaan lingkungan sekolah sehat dengan kantin aman, bermutu, dan bergizi sebagai sarana prasarana dasar di satuan pendidikan.

Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan seberapa besar dukungan publik hari ini, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga kepercayaan itu melalui perbaikan yang berkelanjutan.

Saat ini, dengan tingkat kepuasan publik yang tetap tinggi, pemerintah memiliki satu modal penting untuk meneruskan kebijakan MBG.

Bahkan dalam konteks menghadapi kemungkinan dampak perang di Timur Tengah, pemerintah berketetapan untuk tetap meneruskan program MBG meskipun dengan strategi efisiensi.* (mediaindonesia.com)

*) Penulis adalahStaf Ahli Menteri Bidang Manajemen Talenta Kemendikdasmen RI

JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali membuka kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026.

Salah satu yang paling banyak dicari adalah pinjaman hingga Rp100 juta, tanpa memerlukan jaminan, untuk modal usaha.

Baca Juga:

• Bom Mortir Ditemukan Warga di Labuhanbatu, Gegana Lakukan Pemusnahan

Bunga KUR BRI ditetapkan 6 persen per tahun sesuai ketentuan pemerintah, relatif rendah dibandingkan kredit komersial pada umumnya.

Tabel Angsuran KUR BRI 2026 Pinjaman Rp100 Juta

Pinjaman Rp10 Juta
12 bulan: Rp 883.333
18 bulan: Rp 605.556
24 bulan: Rp 466.667
36 bulan: Rp 327.778
48 bulan: Rp 258.333
60 bulan: Rp 216.667

Pinjaman Rp20 juta
12 bulan: Rp 1.766.667
18 bulan: Rp 1.211.111
24 bulan: Rp 933.333
36 bulan: Rp 655.556
48 bulan: Rp 516.667
60 bulan: Rp 433.333

Pinjaman Rp40 juta
12 bulan: Rp 3.533.333
18 bulan: Rp 2.422.222
24 bulan: Rp 1.866.667
36 bulan: Rp 1.311.111
48 bulan: Rp 1.033.333
60 bulan: Rp 866.667

Pinjaman Rp60 juta
12 bulan: Rp 5.300.000
18 bulan: Rp 3.633.333
24 bulan: Rp 2.800.000
36 bulan: Rp 1.966.667
48 bulan: Rp 1.550.000
60 bulan: Rp 1.300.000

Pinjaman Rp 80 juta
12 bulan: Rp 7.066.667
18 bulan: Rp 4.844.444
24 bulan: Rp 3.733.333
36 bulan: Rp 2.622.222
48 bulan: Rp 2.066.667
60 bulan: Rp 1.733.333

Pinjaman Rp100 Juta
12 bulan: Rp 8.833.333
18 bulan: Rp 6.055.556
24 bulan: Rp 4.666.667
36 bulan: Rp 3.277.778
48 bulan: Rp 2.583.333
60 bulan: Rp 2.166.667

Selain pinjaman Rp100 juta, BRI juga menyediakan simulasi untuk plafon Rp10 juta hingga Rp90 juta, agar UMKM dapat memilih tenor dan nominal sesuai kebutuhan usaha.

Syarat Pengajuan KUR BRI 2026

- Kartu Keluarga (KK) dan KTP
- Minimal usia 17 tahun (atau 21 tahun untuk KUR Mikro)
- Akta nikah bagi yang sudah menikah
- NPWP untuk pinjaman lebih dari Rp50 juta
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha
- Usaha berjalan minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit bank lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit

Cara Mudah Mengajukan KUR BRI 2026

Pengajuan dapat dilakukan langsung di kantor cabang BRI atau secara online melalui laman resmi kur.bri.co.id .

Proses online mencakup login akun, pengisian data pribadi dan usaha, unggah dokumen pendukung, serta survei fisik oleh petugas BRI sebelum pencairan.

Nasabah yang diterima tetap harus datang ke cabang BRI terdekat untuk finalisasi pencairan pinjaman.

Dengan memahami tabel KUR BRI, UMKM dapat merencanakan pembiayaan usaha secara matang, sehingga pinjaman dapat dimanfaatkan optimal tanpa membebani arus kas usaha.*

(di/ad)

MEDAN — Suasana ceria dan penuh rasa ingin tahu mewarnai kunjungan siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 2 Medan ke kapal TNI Angkatan Laut KRI Bima Suci di Pelabuhan Belawan, Senin (6/4/2026).

Kunjungan edukatif ini merupakan bagian dari program Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memperkenalkan wawasan kemaritiman kepada generasi muda.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Hadiri RUPS Tahunan Bank Sumut 2025, Gubernur Bobby Nasution Dorong Bank Naik Kelas Menjadi Bank Menengah

"Sesuai arahan Wali Kota Medan, kami membawa siswa tingkat SMP untuk berkunjung ke KRI Bima Suci yang sedang sandar di Belawan," ujar Khoiruddin saat mendampingi para siswa.

Para siswa tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari mengenal bagian-bagian kapal, teknologi navigasi, hingga mendengarkan penjelasan langsung dari awak kapal mengenai kehidupan dan operasi sehari-hari di laut.

Maragoti, perwakilan SRMP 2 Medan, mengapresiasi fasilitasi Pemko Medan. Menurutnya, kegiatan ini memberikan pengalaman baru bagi siswa sekaligus mendukung pembelajaran di luar kelas.

"Kami mengapresiasi dukungan Pemko Medan yang telah memfasilitasi kunjungan ini bagi para siswa. Kegiatan ini diharapkan menambah wawasan serta memupuk rasa ingin tahu mereka terhadap dunia kemaritiman," kata Maragoti.

Kegiatan kunjungan ke KRI Bima Suci ini diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan siswa tentang kemaritiman, tetapi juga menumbuhkan kecintaan terhadap laut dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.*

(ad)

MEDAN — Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Syahputra Simatupang, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Sumut Tahun Buku 2025 yang digelar di Aula Kantor Pusat Bank Sumut, Medan, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini turut diikuti seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara sebagai pemegang saham Bank Sumut.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Hadiri RUPS Tahunan Bank Sumut 2025, Gubernur Bobby Nasution Dorong Bank Naik Kelas Menjadi Bank Menengah

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa salah satu keputusan penting adalah pengalokasian kembali sebagian dividen sebagai tambahan setoran modal dari seluruh pemerintah daerah pemegang saham.

Selain itu, Pemprov Sumut juga menambah modal, guna memperkuat posisi Bank Sumut sebagai lembaga keuangan daerah strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

"Langkah ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkokoh struktur permodalan Bank Sumut, agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara," ujar Bobby Nasution.

Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah, menambahkan bahwa RUPS ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kinerja dan daya saing bank di sektor perbankan nasional.

Penguatan modal, kata dia, akan berdampak pada kapasitas usaha, perluasan layanan, inovasi produk, serta peran Bank Sumut dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di daerah.

Sementara itu, Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Syahputra Simatupang menyatakan dukungannya terhadap penguatan peran Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah.

Menurutnya, Bank Sumut memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui peningkatan akses layanan keuangan bagi masyarakat dan dukungan terhadap sektor usaha di Labuhanbatu Selatan.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Sumut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembangunan ekonomi daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Fery Syahputra Simatupang.

Bank Sumut menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan prinsip pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, dan inklusif, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara.*

(ad)

MEDAN – PT Bank Sumut (Perseroda) terus dipacu untuk naik kelas.

Hal itu ditegaskan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution saat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 Bank Sumut, Senin (6/4/2026), di Kantor Pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan.

Baca Juga:

• Bank Sumut Gelar Manasik Haji Akbar di Tanjungbalai, Wakil Wali Kota Apresiasi Pendampingan Jamaah

Gubernur Bobby Nasution menyatakan, Bank Sumut saat ini masih tergolong KBMI I dengan modal inti Rp5,2 triliun.

Targetnya, bank milik pemerintah daerah ini naik ke KBMI 2, yaitu kelompok bank menengah dengan modal inti Rp6–14 triliun.

"Aturan OJK 2029 mensyaratkan modal minimal Rp6 triliun agar masuk KBMI 2. Sebagai pemegang saham, pemerintah daerah sepakat mengejar modal tersebut," kata Bobby.

Untuk mencapai target itu, pemegang saham menyepakati penyetoran kembali 15% dividen tahun buku 2025.

Selain itu, Pemprov Sumut menambahkan modal Rp100 miliar, sedangkan Pemkab Tapanuli Selatan menambah sekitar Rp70 miliar.

Bobby menekankan agar Bank Sumut tidak hanya mengandalkan APBD dan ASN.

"Produk harus beragam dan kompetitif dengan pihak ketiga. Jangan hanya mengandalkan APBD," ujarnya.

RUPS ini menjadi momentum penting bagi pemprov dan kabupaten/kota sebagai pemegang saham untuk memastikan Bank Sumut semakin solid dalam menyiapkan layanan finansial yang kompetitif sekaligus meningkatkan kinerja dan profitabilitas.

Dengan modal yang diperkuat dan strategi diversifikasi produk, Bank Sumut diharapkan mampu bertahan di tengah konsolidasi bank-bank menengah yang direncanakan OJK pada 2029.*

(ad)

TANJUNGBALAI – PT Bank Sumut melalui Bank Sumut Syariah kembali menunjukkan komitmennya dalam melayani masyarakat dengan menggelar Manasik Haji Akbar bagi nasabah Tabungan Smart iB Makbul.

Kegiatan ini digelar di halaman kantor Cabang Bank Sumut Tanjungbalai, Senin (6/4/2026), sebelum keberangkatan para calon jemaah ke Asrama Haji Medan.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Hadiri RUPS Tahunan Bank Sumut 2025, Gubernur Bobby Nasution Dorong Bank Naik Kelas Menjadi Bank Menengah

Tahun ini, lebih dari 1.600 jamaah di seluruh Cabang Bank Sumut mengikuti program Manasik Haji, menegaskan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap bank milik daerah ini sebagai mitra perjalanan hidup.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, hadir dalam acara pelepasan didampingi Forkopimda, pimpinan OPD, BUMD, serta para calon jamaah dan keluarganya.

Tahun ini, Bank Sumut Cabang Tanjungbalai memberangkatkan 40 calon jamaah haji, terdiri dari 12 laki-laki dan 28 perempuan, tergabung dalam gelombang kedua yang akan berlangsung pada 6–8 Mei 2026 di Asrama Haji Medan.

Dalam sambutannya, Fadly Abdina menyampaikan apresiasi atas perhatian Bank Sumut yang konsisten mendampingi masyarakat, tidak hanya dari sisi finansial tetapi juga dalam persiapan ibadah haji.

"Kami berharap kegiatan Manasik Haji Akbar ini terus dipertahankan sebagai bentuk layanan perbankan yang masih jarang dilakukan. Para calon jamaah harus memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya agar ibadah haji dapat berjalan lancar," ujar Fadly.

Wakil Wali Kota juga mengingatkan para jamaah agar menjaga kesehatan dan kondisi fisik, serta menunjukkan sikap santun, disiplin, dan kebersamaan selama menjalankan ibadah haji.

"Pemerintah Kota Tanjungbalai terus berikhtiar untuk kebaikan kota ini, dan doa para calon jamaah haji sangat diharapkan untuk keselamatan, keberkahan, dan kemajuan Tanjungbalai," pungkasnya.*

(ad)

TANJUNGBALAI – Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, memimpin apel bulanan pemerintahan Kota Tanjungbalai di Lapangan Kantor Wali Kota, Senin (6/4/2026).

Apel ini menandai awal bulan dan dimaknai lebih dari sekadar rutinitas formalitas.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Hadiri RUPS Tahunan Bank Sumut 2025, Gubernur Bobby Nasution Dorong Bank Naik Kelas Menjadi Bank Menengah

"Saya pribadi dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai mengucapkan Selamat Idul Fitri 1447H kepada seluruh ASN. Semoga bulan Syawal ini membawa keberkahan," ujarnya.

Fadly menegaskan, apel adalah wujud nyata komitmen ASN terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Pasca Ramadan, seluruh aktivitas pemerintahan kembali normal, sehingga setiap ASN diminta bekerja dengan semangat dan komitmen tinggi.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya inventarisasi data dalam setiap aktivitas kerja yang terukur, sesuai indikator yang sudah ditetapkan.

"Memasuki tahun kedua kepemimpinan kami, kami minta kerja sama dari seluruh ASN, dari Pimpinan OPD, Kecamatan, Kelurahan hingga lingkungan, untuk bekerja lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM, penataan lingkungan hidup dan kebersihan kota, digitalisasi layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan sektor lainnya untuk mewujudkan Visi Tanjungbalai Emas (Elok, Maju, Agamis, Sejahtera)," jelas Fadly.

Ia menambahkan, kolaborasi yang kuat antar ASN menjadi kunci keberhasilan pemerintahan dan berdampak langsung terhadap citra dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kita adalah garda terdepan dalam pemerintahan. Setiap tindakan kita berdampak langsung pada masyarakat. Mari bekerja dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat," pungkas Wakil Wali Kota.*

(ad)

TAPUT – Sekitar 30 hektare lahan persawahan di Desa Sibulan-bulan, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, masih belum bisa difungsikan setelah diterjang banjir besar pada akhir November 2025.

Lahan pertanian yang tersebar di tiga titik – Saba Tolong, Raisan, dan Saba Aek Bulan-bulan – kini tertutup material pasir dan lumpur, membuat aktivitas tanam padi warga terhenti.

Baca Juga:

• Medan Siapkan Rusun untuk Warga Pinggiran Sungai, Wakil Wali Kota Zakiyuddin: Hunian Layak sekaligus Atasi Banjir

Akibat kondisi ini, petani kehilangan sumber penghasilan utama mereka. Meski demikian, warga mulai mendapat kabar bahwa perbaikan akan segera dilakukan.

"Katanya akan ditangani TNI. Informasinya akan ada pengerukan dalam waktu dekat," ujarnya.

Banjir yang merusak sawah di Desa Sibulan-bulan merupakan bagian dari bencana besar yang melanda Taput pada November 2025.

Luapan Sungai Batangtoru yang dipicu hujan ekstrem membawa pasir, lumpur, dan kayu dari hulu.

Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, bencana ini menewaskan 36 orang dan memaksa 1.197 warga mengungsi.

Selain sektor pertanian, infrastruktur juga terdampak parah.

Jembatan penghubung nasional Tarutung–Sipirok di Kecamatan Purbatua sempat terputus, puluhan rumah warga terendam hingga ketinggian empat meter, dan banyak lahan persawahan mengalami gagal panen.

Warga berharap percepatan pengerukan dan pemulihan sawah agar musim tanam berikutnya tidak terlewat.

"Kalau tidak segera ditangani, kami takut musim tanam selanjutnya kembali gagal," kata Boru Panjaitan.

Penanganan yang cepat dan tuntas menjadi kunci agar aktivitas pertanian di Taput dapat kembali normal, sekaligus memulihkan perekonomian masyarakat yang bergantung pada sawah.*

(ad)

MEDAN – Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap menekankan bahwa perang terhadap narkoba tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagaimana menyelamatkan generasi muda melalui pendekatan humanis dan kreatif.

Pernyataan itu disampaikan Zakiyuddin saat menerima audiensi dari pengurus Pemuda Panca Marga (PPM) Kota Medan di ruang khusus Wakil Wali Kota Medan, Senin (6/4/2026).

Baca Juga:

• Medan Siapkan Rusun untuk Warga Pinggiran Sungai, Wakil Wali Kota Zakiyuddin: Hunian Layak sekaligus Atasi Banjir

"PPM dapat mengambil peran untuk mengajak anak-anak muda melakukan kegiatan positif, seperti olahraga maupun aktivitas lain yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga anak-anak kita bisa terhindar dari pengaruh buruk narkoba," ujar Zakiyuddin.

Syaiful Syahbana, didampingi pengurus PPM lainnya, menyampaikan bahwa organisasi mereka yang beranggotakan anak-anak veteran telah menjalankan berbagai program pembinaan generasi muda agar terhindar dari perilaku negatif.

"Salah satunya, kami menyediakan fasilitas olahraga dan merekrut kalangan remaja agar memiliki kegiatan positif. Dengan begitu, mereka tidak mudah terjerumus ke hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat," kata Syaiful.

Zakiyuddin berharap inisiatif ini menjadi model bagi organisasi masyarakat lain untuk bersama-sama membangun generasi muda yang sehat dan produktif, sekaligus menjadi bagian dari strategi pencegahan narkoba yang lebih efektif.*

(ad)

MEDAN – Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan komitmennya untuk menyediakan hunian yang lebih layak bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir, terutama di pinggiran sungai dan rel kereta api.

Solusi yang ditawarkan adalah pembangunan rumah susun (rusun) sebagai alternatif relokasi warga.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Dorong Bank Sumut Naik Kelas, Kejar KBMI 2 dengan Modal Rp6 Triliun

Menurut Zakiyuddin, keberadaan rusun tidak hanya membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak, tetapi juga memudahkan pemerintah dalam normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir.

"Saya sangat setuju adanya rusun. Ini solusi agar masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai, maupun rel kereta api bisa pindah ke hunian yang jauh lebih layak," ujar Zakiyuddin.

Sementara itu, Ketua Apersi Sumut, HM Yulius, menyatakan dukungannya terhadap gagasan tersebut.

Ia menilai pembangunan rusun merupakan jawaban nyata dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah tanpa mengurangi standar kelayakan.

"Rusun sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang terjangkau namun tetap berkualitas," kata Yulius.

Dalam audiensi itu, Yulius juga mengundang Wakil Wali Kota Medan untuk hadir pada acara halal bi halal yang digelar Apersi Sumut pada Kamis (9/4) di Gedung Andaliman.

Acara ini menjadi momentum menjaga kekompakan pengurus serta membahas isu perumahan dan permukiman di Sumatera Utara.

Zakiyuddin berharap kerjasama dengan pengembang melalui Apersi dapat terus diperkuat, khususnya dalam menghadirkan hunian vertikal yang menjadi solusi optimal di tengah keterbatasan lahan perkotaan.*

(ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong PT Bank Sumut (Perseroda) untuk naik kelas ke Kelompok Bank dengan Modal Inti (KBMI) 2, yang mensyaratkan modal inti Rp6 triliun hingga Rp14 triliun.

Saat ini, Bank Sumut masih berada di kategori KBMI 1 dengan modal inti Rp5,2 triliun.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Selasa 7 April 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

"Aturan OJK di 2029 untuk bank itu minimal Rp6 triliun. Rp6 triliun itu sudah masuk KBMI 2. Jadi, sebagai pemegang saham, pemerintah daerah sepakat, kita harus mengejar modal Rp6 triliun," kata Bobby usai RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 Bank Sumut, di Kantor Pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (6/4/2026).

Untuk mencapai target ini, pemegang saham – Pemprov Sumut dan kabupaten/kota – sepakat menyetorkan kembali 15% dividen 2025 sebagai modal tambahan pada 2026.

Selain itu, Pemprov Sumut menambahkan modal Rp100 miliar, sementara Pemkab Tapanuli Selatan sekitar Rp70 miliar.

"Ada yang menganggarkan, seperti Tapsel, dituangkan ke APBD dan menambahkan kurang lebih Rp70 miliar, termasuk 15% dividen. Dari Provinsi Sumut, selain inbreng aset, ada tambahan Rp100 miliar lagi," ujar Bobby Nasution.

Selain menambah modal, Bobby Nasution juga menekankan agar Bank Sumut mengurangi ketergantungan pada APBD.

Ia mendorong bank memperluas produk agar mampu bersaing dengan bank swasta lain.

"Upaya yang kita harapkan tentu minta dari sisi uang pihak ketiga jangan kemahalan, produknya harus banyak, jangan cuma mengandalkan APBD dan ASN," ujarnya.

RUPS dihadiri seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut, komisaris, jajaran direksi Bank Sumut, serta OPD terkait Pemprov Sumut dan kabupaten/kota se-Sumut.*

Baca Juga:

• KPK Buka Suara Usai MK Tetapkan BPK Satu-satunya Penghitung Kerugian Negara

LANGKAT – Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan kondisi Kantor Lurah Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang diduga tutup paksa saat jam pelayanan masih berlangsung.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 WIB, di mana seharusnya pelayanan publik tengah berjalan maksimal.

Namun dalam rekaman yang beredar, terlihat pintu kantor dalam keadaan terkunci rapat tanpa satu pun aparatur yang berjaga.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Ikut Rapat Paripurna, DPR Bahas Kinerja Pemerintah 2025

Masyarakat mempertanyakan kedisiplinan dan komitmen aparatur di tingkat kelurahan yang sejatinya merupakan garda terdepan pelayanan.

Potensi Pelanggaran Hukum

Secara yuridis, kejadian ini dinilai berpotensi melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan:

1.UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 15 huruf a dan d menegaskan kewajiban penyelenggara memberikan pelayanan berkualitas sesuai standar. Tidak beroperasinya kantor pada jam kerja merupakan bentuk pengabaian kewajiban.

2.UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN

Menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai pelayan publik yang profesional dan wajib taat terhadap peraturan perundang-undangan.

3.PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS

Secara spesifik mengatur kewajiban masuk dan menaati jam kerja. Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi disiplin, mulai dari teguran hingga hukuman berat.

4.UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI

Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai maladministrasi karena adanya kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dampak dan Tuntutan Aksi

Kasus ini tidak hanya merugikan warga akibat tertundanya urusan administrasi, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Atas dasar itu, publik mendesak Bupati Langkat untuk segera:

- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Lurah Kwala Bingai dan jajarannya.
- Menindak tegas pihak yang bertanggung jawab jika terbukti melanggar disiplin.
- Memperkuat sistem pengawasan agar pelayanan publik berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pelayanan publik adalah amanah, bukan sekadar rutinitas. Aparatur dituntut hadir dan responsif demi memenuhi hak dasar masyarakat.*

(ad)

BALI - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Bali akan diguyur hujan pada Selasa, 7 April 2026.

Intensitas hujan bervariasi, mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Selasa 7 April 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Disertai Petir

Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Bangli, dengan suhu lebih sejuk, yakni 24–29 derajat Celsius.

Sementara itu, hujan ringan diperkirakan mengguyur sejumlah daerah seperti Badung, Gianyar, Karangasem, Buleleng, dan Kota Denpasar

. Suhu di wilayah tersebut berkisar antara 26–33 derajat Celsius dengan kelembapan udara relatif tinggi.

Adapun Klungkung menjadi satu-satunya wilayah yang diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan sepanjang hari, dengan suhu antara 26–31 derajat Celsius dan kelembapan 71–92 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrem.

Selain itu, masyarakat juga diminta tetap memperhatikan kondisi cuaca terkini sebelum beraktivitas di luar ruangan.*

(ad)

YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa, 7 April 2026, didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Potensi hujan disertai petir diperkirakan terjadi di wilayah Sleman.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Selasa 7 April 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Tingkat kelembapan di wilayah tersebut cukup tinggi, yakni antara 65 hingga 99 persen.

Adapun Sleman menjadi satu-satunya wilayah yang berpotensi mengalami hujan petir, dengan suhu udara berkisar 23–31 derajat Celsius dan kelembapan mencapai 97 persen.

Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi cuaca yang lebih dinamis dibandingkan wilayah lainnya di DIY.

Secara umum, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan.

Potensi hujan petir di Sleman juga perlu diantisipasi guna menghindari risiko bencana hidrometeorologi.

Selain itu, masyarakat disarankan untuk memantau pembaruan informasi cuaca dari BMKG sebagai langkah mitigasi dini terhadap kemungkinan cuaca ekstrem.*

(ad)

JAWA BARAT - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jawa Barat pada Selasa, 7 April 2026, didominasi hujan dengan intensitas ringan.

Hampir seluruh kabupaten dan kota di provinsi ini diperkirakan mengalami kondisi serupa, dengan suhu udara berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Selasa 7 April 2026: Sebagian Wilayah Berawan

Kondisi serupa juga terjadi di Tasikmalaya, Ciamis, dan Kuningan, dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi, mencapai 99 persen.

Di kawasan pantai utara seperti Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, dan Bekasi, hujan ringan tetap mendominasi dengan suhu lebih hangat, yakni antara 24 hingga 31 derajat Celsius.

Kelembapan udara di wilayah ini berkisar antara 65 hingga 98 persen.

Sementara itu, Kota Bandung menjadi satu-satunya wilayah yang diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang

. Suhu di ibu kota provinsi Jawa Barat tersebut berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celsius dengan kelembapan hingga 96 persen.

Adapun wilayah lain seperti Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar juga diprediksi mengalami hujan ringan sepanjang hari.

BMKG menilai kondisi ini menunjukkan pola cuaca basah yang merata di seluruh wilayah Jawa Barat.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai angin kencang maupun genangan di sejumlah titik.

Warga juga disarankan untuk memperbarui informasi cuaca secara berkala guna mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dinamis.*

(ad)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Selasa, 7 April 2026, bervariasi dari berawan hingga hujan ringan.

Suhu udara di ibu kota diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 93 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Selasa 7 April 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Ketiga wilayah tersebut diperkirakan memiliki suhu udara antara 25–31 derajat Celsius dengan kelembapan relatif tinggi, yakni 68–93 persen.

Sementara itu, kondisi berawan diprediksi menyelimuti wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, serta Administrasi Kepulauan Seribu.

Suhu di kawasan ini berkisar antara 26–30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 71–92 persen.

Khusus di Kepulauan Seribu, cuaca cenderung stabil dengan suhu antara 27–29 derajat Celsius dan kelembapan 73–81 persen, sehingga relatif lebih kering dibandingkan wilayah daratan Jakarta.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat terjadi pada siang hingga malam hari, terutama di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Warga juga disarankan membawa perlengkapan pelindung hujan saat beraktivitas di luar ruangan serta memantau informasi cuaca terkini.*

(ad)

ACEH - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Provinsi Aceh pada Selasa, 7 April 2026, didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Kondisi ini merata di sebagian besar kabupaten dan kota, dengan suhu udara berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Selasa 7 April 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 19–30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi, mencapai 99 persen.

Di wilayah dataran tinggi seperti Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah, suhu udara cenderung lebih sejuk, yakni antara 16 hingga 25 derajat Celsius.

Meski demikian, hujan ringan tetap mendominasi dengan kelembapan udara berkisar 60–98 persen.

Sementara itu, Aceh Tenggara menjadi satu-satunya wilayah yang diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang.

Suhu di daerah ini berkisar antara 16–23 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 99 persen.

Adapun kondisi berawan diperkirakan terjadi di Aceh Singkil serta wilayah kepulauan dan pesisir seperti Kota Sabang dan Kota Lhokseumawe.

Suhu di wilayah ini relatif hangat, berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celsius.

Untuk wilayah perkotaan, termasuk Banda Aceh, Langsa, dan Subulussalam, BMKG memprakirakan hujan ringan dengan suhu udara antara 23 hingga 31 derajat Celsius serta kelembapan tinggi.

BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi sepanjang hari, terutama di wilayah dengan intensitas hujan sedang.

Warga juga diminta memperhatikan kondisi lingkungan sekitar guna mengantisipasi potensi genangan maupun gangguan aktivitas akibat cuaca.*

(ad)

SUMUT - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Provinsi Sumatera Utara pada Selasa, 7 April 2026, didominasi hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari ringan hingga lebat.

Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang relatif tinggi.

Baca Juga:

• Bom Mortir Ditemukan Warga di Labuhanbatu, Gegana Lakukan Pemusnahan

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Humbang Hasundutan, Samosir, hingga beberapa wilayah perkotaan seperti Pematangsiantar, Sibolga, dan Padang Sidempuan.

Sementara itu, hujan dengan intensitas lebat diprediksi mengguyur wilayah Simalungun dan Toba.

Kedua daerah ini memiliki suhu udara yang relatif sejuk, yakni antara 18 hingga 28 derajat Celsius, dengan kelembapan mencapai 98 persen.

Adapun hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Asahan, Labuhanbatu, Dairi, Mandailing Natal, serta kawasan kepulauan seperti Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat.

Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain seperti Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Batu Bara, hingga Padang Lawas dan sekitarnya.

Untuk wilayah perkotaan, termasuk Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, dan Gunungsitoli, BMKG memprakirakan hujan ringan hingga sedang dengan suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celsius.

BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang di beberapa wilayah.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan genangan maupun gangguan aktivitas harian.

Masyarakat juga disarankan untuk terus memantau informasi cuaca terbaru sebagai langkah antisipasi.*

(ad)