Bantuan tersebut diterima Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, dari Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Baca Juga:

• Satgas PRR Sukses Mediasi Konflik Jembatan Enang-Enang, Pembangunan Segera Dimulai

"Sektor kesehatan termasuk yang paling cepat dikerjakan oleh Menteri Kesehatan. Puskesmas dan rumah sakit sudah beroperasi optimal. Jumlahnya cukup banyak, ratusan yang terdampak kemarin. Kemudian juga bulan lalu saya mendampingi Pak Menkes dan ada juga bantuan ambulans dari beberapa lembaga atau dari pihak swasta. Ini sangat berarti banyak dan apalagi ada dari Korpri. Kita akan salurkan," kata Tito.

Kelima ambulans tersebut akan didistribusikan ke lima daerah yang terdampak bencana, yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Menurut Tito, bantuan tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan pasien, memperluas jangkauan layanan kesehatan, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kondisi darurat.

"Jadi nanti kelima ambulans ini akan diserahkan untuk Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Kabupaten Agam, dan Tapanuli Tengah. Ini nanti akan bermanfaat untuk masyarakat di sana," ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan sektor kesehatan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan darurat, tetapi juga diarahkan menjadi bagian dari pembangunan jangka panjang yang lebih tangguh.

Penguatan layanan kesehatan tersebut telah masuk dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tahun 2026–2028 yang telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi ini sudah ada rencana induk yang disetujui Bapak Presiden dengan total anggaran Rp100,1 triliun yang melibatkan 32 kementerian dan lembaga. Selain itu juga ada bantuan pemerintah kepada tiga provinsi terdampak sebesar Rp10,6 triliun yang sudah disalurkan seluruhnya, termasuk untuk sektor kesehatan," ujar Tito.

Satgas PRR memastikan koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan akan terus dilakukan agar proses pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.* (dh)

Kesepakatan dicapai saat Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meninjau langsung kondisi Jembatan Enang-Enang di Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• Tito Bantah Isu Warga Bangun Jembatan Sendiri, Penanganan Enang-Enang Sudah Berjalan

"Balai PU sana menyampaikan tidak berani nanggung risiko kalau ada apa-apa karena itu tanahnya labil sekali," ujar Tito di Jakarta, Senin (13/7/2026).

Sementara itu, masyarakat berharap jembatan tetap dapat digunakan karena jalur alternatif dinilai lebih jauh dan berpotensi meningkatkan biaya transportasi. Untuk menjaga akses tetap terbuka, warga secara swadaya memperkuat bagian jalan yang mengalami ambles.

"Warga bukan membangun jembatannya. Tapi yang dibangun oleh masyarakat adalah akses yang amblas tadi," katanya.

Melihat kondisi tersebut, Satgas PRR mengambil langkah mediasi agar seluruh pihak memperoleh solusi terbaik. Hasilnya, pemerintah, BPJN Aceh, dan masyarakat sepakat melakukan penanganan secara bertahap.

Dalam tahap awal, struktur Jembatan Enang-Enang akan diperkuat agar tetap bisa difungsikan secara terbatas. Kendaraan berat tidak diperbolehkan melintas, sementara akses masih dibuka untuk pejalan kaki, sepeda motor, dan kendaraan roda empat.

"Saya datang ke sana untuk melakukan mediasi, melihat langsung dan setelah kita mediasi intinya boleh diperkuat strukturnya, tapi enggak boleh truk lewat. Hanya boleh jalan kaki, roda dua, roda empat. Kemudian dibuat jembatan baru dan jalan pintasnya dibuatkan jembatan baru dan diaspal. Kira-kira seperti itu. Itulah solusinya dari saya," jelas Tito.

Selain penguatan jembatan lama, pemerintah juga akan membangun jembatan baru di sekitar lokasi. Jalan alternatif Simpang Wer Lah turut ditingkatkan melalui pelebaran dari empat meter menjadi enam meter serta pembangunan jembatan permanen agar dapat dilalui kendaraan bertonase besar.

Seluruh pekerjaan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada Juli 2026 oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama instansi terkait. Satgas PRR memastikan akan terus mengawal proses pembangunan agar berjalan sesuai jadwal sehingga aktivitas masyarakat, termasuk sektor ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik, dapat kembali pulih.

Tito menegaskan, perbedaan pandangan yang sempat terjadi merupakan bagian dari proses mencari solusi terbaik bagi masyarakat.

"Sekali lagi bukan pemerintah tidak memperhatikan. Ini beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat," pungkasnya.* (dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menemukan adanya kesamaan pola dalam dugaan pemerasan yang sedang diusut.

Baca Juga:

• KPK Siap Supervisi Kasus Febrie, Dukung Sinergi Kejagung dan Polri

Budi menambahkan, kesamaan pola tersebut menjadi salah satu temuan penyidik dalam proses penanganan perkara.

"Artinya ini memang copy-paste dari modus-modus yang dilakukan oleh bupati sebelumnya," ujarnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pemeriksaan mantan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, yang juga merupakan suami Etik Suryani, Budi mengatakan langkah tersebut akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidikan.

"Terkait dengan pemeriksaan terhadap suami Ibu ETS yang juga merupakan bupati pada periode sebelumnya, tentu ini juga berdasarkan kebutuhan dalam proses penyidikan," katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Etik Suryani sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Penetapan tersangka dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada 9 Juli 2026.

Selain Etik Suryani, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo Richard Tri Handoko serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tri Mulyo.

Ketiga tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan pemerasan, penyalahgunaan jabatan, serta penerimaan gratifikasi. Proses penyidikan perkara tersebut masih terus berlangsung.* (oz/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan penghentian tersebut telah dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati).

Baca Juga:

• Kejagung Bentuk Tim Khusus, Polri dan KPK Dilibatkan Usut Kasus Febrie

Surat bernomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 10 Juli 2026 yang ditandatangani Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi itu memerintahkan seluruh Kejati menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan Program MBG di wilayah masing-masing.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat sebelumnya yang diterbitkan pada 15 Juni 2026. Dalam surat itu, Kejagung meminta Kejati melakukan inventarisasi sekaligus menghimpun berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Meski proses pendataan dihentikan, Anang memastikan seluruh data yang telah dikumpulkan tetap akan digunakan sebagai bagian dari proses penyidikan yang sedang berlangsung.

"Tentunya data yang sudah terkumpul terkait dengan perbuatan para tersangka yang sudah disidik Kejaksaan Agung," ujarnya.

Sebelumnya, Kejagung membenarkan telah meminta sejumlah Kejati melakukan pengecekan terhadap laporan mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan dugaan adanya SPPG bermasalah, termasuk dugaan SPPG fiktif yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani penyidik.

Anang menegaskan pendataan tersebut bukan pemeriksaan terhadap seluruh SPPG di Indonesia, melainkan hanya menyasar titik-titik yang dilaporkan memiliki indikasi permasalahan.

"Kalau sepanjang sudah ada SPPG yang benar dan sesuai ketentuan, enggak ada masalah," katanya.

Menurutnya, hasil pengecekan dari daerah selanjutnya diverifikasi oleh penyidik Kejagung sebagai bagian dari proses penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Saat ini Kejagung tengah menangani dugaan korupsi dalam tata kelola Program MBG. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, termasuk tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, usai menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Senin (13/7/2026).

Baca Juga:

• KPK Siap Supervisi Kasus Febrie, Dukung Sinergi Kejagung dan Polri

Menurut Bestari, sejumlah tokoh telah menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan PSI. Namun, proses deklarasi belum dilakukan karena masih menunggu waktu yang dianggap tepat.

"Sebetulnya banyak. Cuma tidak semua pada hari ini harus disampaikan. Kita masih menunggu waktu yang tepat dan mereka yang mau pindah juga masih menunggu waktu yang tepat untuk kemudian deklarasi menyatakan dukungan," ujarnya.

Ia mengungkapkan, tokoh yang disebut akan bergabung berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari politisi aktif hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.

"Dari mana saja. Ada dari politisi aktif, ada bahkan dari para tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang menunggu saat yang tepat untuk bergabung bersama PSI," katanya.

Sebelumnya, komedian Narji resmi meninggalkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan bergabung dengan PSI. Narji diketahui menjadi kader PKS sejak Desember 2021 sebelum akhirnya memutuskan berlabuh ke partai yang dipimpin Kaesang Pangarep.

Menanggapi keputusan tersebut, PKS menyampaikan apresiasi sekaligus doa agar Narji sukses menjalankan pengabdian politik di tempat yang baru.

Ketua DPP PKS Bidang Komunikasi dan Digital Ahmad Mabruri mengatakan perbedaan pilihan politik tidak seharusnya memutus hubungan baik antarindividu.

"Kami mendoakan semoga Bang Narji senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalankan pengabdiannya. Perbedaan pilihan politik tidak boleh memutus tali silaturahmi maupun semangat untuk bersama-sama membangun bangsa," ujar Ahmad Mabruri dalam keterangannya.

Bergabungnya Narji menjadi salah satu langkah PSI dalam memperkuat basis dukungan menjelang agenda politik mendatang. Partai tersebut juga mengisyaratkan akan ada pengumuman tokoh-tokoh baru yang bergabung dalam waktu dekat.* (k/dh)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan data peserta didik masih bersifat dinamis karena proses pendataan dan verifikasi terus berjalan di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Sekolah Rakyat Permanen di Medan Masuki Tahap Transisi, Pemko Siap Dukung Penuh 270 Siswa Baru

Gus Ipul menjelaskan, mekanisme penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya. Program tersebut tidak membuka pendaftaran secara terbuka, melainkan menggunakan sistem penjangkauan aktif terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Penjangkauan dilakukan oleh para pendamping sosial di daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BPS. Setelah diproses melalui pleno di daerah dan ditetapkan oleh bupati, wali kota, atau gubernur, barulah kami menetapkannya sebagai siswa Sekolah Rakyat," katanya.

Hingga saat ini, total peserta didik baru yang telah ditetapkan mencapai 28.478 siswa. Jika digabungkan dengan peserta didik angkatan sebelumnya, jumlah keseluruhan siswa Sekolah Rakyat kini mencapai 43.346 siswa yang tersebar dalam 1.550 rombongan belajar (rombel).

Dari jumlah siswa baru tersebut, jenjang Sekolah Dasar (SD) tercatat sebanyak 6.305 siswa dalam 210 rombel, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 11.186 siswa dalam 373 rombel, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 11.077 siswa yang terbagi dalam 369 rombel.

Menurut Gus Ipul, pembentukan rombongan belajar di tingkat SD masih menghadapi tantangan karena banyak orang tua yang belum siap melepas anak usia dini untuk tinggal di asrama.

"Pada jenjang SD tantangan pembentukan rombel memang lebih besar. Di usia inilah orang tua kerap belum siap melepas anak tinggal jauh di asrama sehingga proses pendekatan dan meyakinkan keluarga membutuhkan waktu serta pendampingan yang lebih panjang," ujarnya.

Ia menegaskan seluruh peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang masuk dalam Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Oleh karena itu, proses penerimaan tidak menggunakan tes akademik, melainkan berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga yang telah diverifikasi.

"Basisnya adalah DTSEN, yaitu keluarga pada Desil 1 dan Desil 2 yang secara sosial ekonomi berada pada kondisi paling bawah atau prasejahtera. Karena tidak menggunakan tes akademik, maka diperlukan proses adaptasi agar mereka siap mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul.

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar memperoleh kesempatan belajar yang lebih layak.* (d/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya meyakini proses penyidikan yang kini ditangani Kejaksaan Agung akan berjalan sesuai mekanisme hukum dengan tetap mengedepankan profesionalisme.

Baca Juga:

• Kejagung Bentuk Tim Khusus, Polri dan KPK Dilibatkan Usut Kasus Febrie

Menurut Budi, KPK juga mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) maupun Kejaksaan Agung.

Terkait supervisi, Budi mengatakan KPK akan memastikan terlebih dahulu apakah telah ada permintaan resmi dari pihak terkait. Namun, koordinasi mengenai mekanisme supervisi disebut sudah pernah dibahas bersama penyidik Polri.

"Kami cek apakah sudah ada atau belum, tapi yang pasti sudah ada diskusi juga yang dilakukan antara KPK dengan kawan-kawan di kepolisian berkaitan dengan mekanisme jika dilakukan koordinasi ataupun supervisi terhadap suatu perkara," ujarnya.

KPK juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah perkara tersebut dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung. Budi menilai komitmen yang ditunjukkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menjadi sinyal bahwa penanganan perkara akan dilakukan secara profesional dan terbuka.

Selain itu, Budi menanggapi usulan agar KPK mengambil alih penanganan perkara tersebut. Menurutnya, KPK masih akan mengikuti perkembangan penyidikan yang kini berada di Kejaksaan Agung.

"Ini kan masih tahap awal, jadi kita ikuti dulu perkembangan proses penyidikan di Kejaksaan Agung dan kita yakini profesionalitas kawan-kawan penyidik di Kejaksaan Agung," katanya.

Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah bersama Don Ritto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri. Keduanya dikaitkan dengan dugaan korupsi di sektor batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel (KS).

Sementara itu, Komisi III DPR RI juga menyatakan akan memberikan perhatian khusus terhadap penanganan perkara tersebut. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pengawasan dilakukan agar proses hukum berjalan sesuai koridor hukum serta tidak menimbulkan gesekan antarlembaga penegak hukum.* (d/dh)

Untuk menjamin independensi dalam proses penyidikan, Kejagung akan membentuk tim penyidik khusus yang bertugas menangani perkara tersebut.

Baca Juga:

• Kapolri Ungkap Ada Upaya Ganggu Sinergi TNI-Polri, Minta Jajaran Tetap Solid

"Kita akan membentuk penyidik khusus. Khusus nih karena kan nggak bisa dengan penyidik (biasa), kita akan membentuk tim khusus penyidiknya. Kita akan pelajari, kita akan lihat seperti apa duduk perkaranya berdasarkan berita acara pemeriksaan yang sudah ada, juga berdasarkan barang-barang bukti yang ada," kata Anang kepada wartawan di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026).

Selain membentuk tim khusus, Kejagung juga akan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang sebelumnya menangani perkara tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan profesional dan sesuai ketentuan hukum.

"Yang jelas dalam hal ini kita tetap berkoordinasi baik dengan penyidik dari Polri yang menangani sebelumnya. Untuk menjamin independensi dan juga profesional, kami pastikan kita akan profesional," ujarnya.

Tak hanya itu, Kejagung juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui fungsi koordinasi dan supervisi agar proses penanganan perkara berjalan transparan.

"Kita akan melibatkan juga nanti koordinasi supervisinya dari KPK. Umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini, dan kita akan bekerja sama di situ," kata Anang.

Pengawasan terhadap penanganan perkara tersebut juga akan datang dari Komisi III DPR RI. Menurut Anang, keterlibatan pengawasan dari legislatif menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi dalam proses hukum.

Meski demikian, Kejagung menegaskan setiap tahapan penyidikan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Yang jelas kami akan terbuka, tetapi kami juga tetap memegang prinsip kehati-hatian dan menjunjung asas praduga tidak bersalah. Bukan di perkara ini saja, setiap perkara prinsip kehati-hatian tetap kami kedepankan selama belum ada putusan yang tetap dan inkrah," tutur Anang.* (dh)

Komitmen tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi pengurus SAS Center di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Senin (13/7/2026).

Baca Juga:

• Sekolah Rakyat Permanen di Medan Masuki Tahap Transisi, Pemko Siap Dukung Penuh 270 Siswa Baru

"Melalui kegiatan ini diharapkan semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat semakin kuat. Pemko Medan siap berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk menyukseskan kegiatan ini apabila Medan ditetapkan sebagai tuan rumah," ujar Rico Waas.

Ia menilai penyelenggaraan kegiatan berskala nasional tersebut tidak hanya mempererat silaturahmi antarelemen bangsa, tetapi juga menjadi kesempatan memperkenalkan Kota Medan sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai toleransi, persatuan, dan harmoni dalam keberagaman.

Ketua Panitia Silaturahmi Anak Bangsa, Tulus P. Sipahutar, mengatakan kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10 Oktober 2026. Pihak panitia berharap Kota Medan dapat dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan tahun ini.

Menurut Tulus, Medan memiliki modal sosial yang kuat karena masyarakatnya telah lama hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman.

"Dengan kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman, Medan menjadi lokasi yang tepat untuk menggelar kegiatan yang mengusung semangat persatuan dan kebangsaan," kata Tulus.

Apabila dipercaya menjadi tuan rumah, kegiatan Silaturahmi Anak Bangsa 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat nilai kebangsaan, mempererat persaudaraan lintas suku dan agama, sekaligus memperkenalkan Kota Medan sebagai kota yang inklusif dan penuh toleransi.* (dh)

Hal itu disampaikan Bobby Nasution kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (13/7/2026). Selama berada di Kepulauan Nias, Bobby dijadwalkan mengunjungi sejumlah daerah untuk meninjau sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, hingga berdialog langsung dengan masyarakat.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Lantik 8 Pejabat Eselon II Sumut, Ini Daftar Nama dan Jabatan Barunya

"Nanti (berkantor) akan bergantian dengan Wakil Gubernur," kata Bobby.

Dalam kunjungannya, Bobby akan meninjau sejumlah sekolah guna memastikan sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar. Sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas yang terus didorong Pemerintah Provinsi Sumut.

Selain pendidikan, Bobby juga akan mengecek sejumlah proyek infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan hingga pelabuhan. Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan yang sebelumnya telah dilakukan pada awal masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Salah satu hasil dari peninjauan sebelumnya adalah rampungnya pembangunan Jembatan Idano Noyo yang kini telah dapat dimanfaatkan masyarakat.

Di sektor kesehatan, Bobby dijadwalkan mengunjungi sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal sekaligus mengidentifikasi kebutuhan peningkatan layanan.

Tak hanya melakukan peninjauan, Bobby juga akan berdialog langsung dengan masyarakat Kepulauan Nias guna menyerap aspirasi terkait berbagai persoalan di daerah tersebut.

Rangkaian kunjungan kerja itu juga akan diisi dengan kegiatan nonton bareng bersama masyarakat di Kota Gunungsitoli sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pemerintah dengan warga.* (dh)

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara, Poppy Marulita Hutagalung, mengatakan PRSU tahun ini dirancang agar masyarakat tidak hanya datang untuk melihat pameran, tetapi juga memperoleh pengalaman yang lengkap selama berada di lokasi.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Lantik 8 Pejabat Eselon II Sumut, Ini Daftar Nama dan Jabatan Barunya

Menurutnya, salah satu fokus penyelenggaraan PRSU ke-50 adalah memperkuat promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Sumatera Utara. Ratusan pelaku UMKM diberi ruang untuk memasarkan produk unggulan sekaligus memperluas jangkauan pasar selama pameran berlangsung.

Di area pameran, pengunjung dapat menikmati beragam produk lokal mulai dari kuliner, kerajinan tangan, fesyen, hingga berbagai hasil ekonomi kreatif. Kehadiran UMKM tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi promosi produk lokal sekaligus mendorong transaksi ekonomi.

Sejumlah pengunjung juga mengaku puas dengan pengalaman yang diperoleh selama berada di PRSU. Rohma, warga Jalan SM Raja, Medan, menilai harga tiket masuk sebesar Rp35 ribu sebanding dengan berbagai fasilitas yang tersedia.

"Saya masuk bayar harga tiketnya Rp35 ribu, sepadanlah dengan apa yang ada di lokasi pameran. Kita bisa menjelajahi berbagai pameran pembangunan dari 33 kabupaten/kota, ada wahana permainan dan edukasi, produk UMKMnya bagus dan ada bazar kuliner juga," ujarnya.

Hal serupa disampaikan Rini S, warga Binjai. Ia mengaku menikmati berbagai atraksi yang ditampilkan selama PRSU berlangsung, mulai dari pertunjukan budaya hingga konser musik.

"Di sini banyak spot foto yang menarik, ada penampilan budaya di panggung Keong, kita bisa lebih mengenal masing-masing daerah di Sumut dari informasi, program dan produk yang dipamerkan di paviliun daerah. Ada konser artis sampai kita juga bisa ikut program doorprize," katanya.

Rini mengaku paling tertarik mengunjungi paviliun kabupaten/kota karena selain memperoleh informasi mengenai potensi daerah, pengunjung juga berkesempatan mengikuti program doorprize.

Setiap pembeli tiket mendapatkan lembar peta yang digunakan untuk mengumpulkan stempel sebagai syarat memperoleh hadiah tanpa melalui mekanisme undian. Pengunjung diwajibkan mengumpulkan 30 stempel yang terdiri dari 25 stempel paviliun kabupaten/kota dan lima stempel dari stan sponsor.

"Mudah-mudahan nanti terkumpul stempelnya biar dapat hadiah, ini masih 10 stempel," ujarnya.

Keberhasilan penyelenggaraan PRSU ke-50 menunjukkan pameran pembangunan tidak hanya menjadi ajang menampilkan capaian pemerintah daerah, tetapi juga mampu menghadirkan ruang publik yang menggabungkan edukasi, hiburan, promosi potensi daerah, hingga pemberdayaan UMKM. Dengan tingginya antusiasme masyarakat, PRSU diharapkan terus menjadi agenda strategis yang mampu menggerakkan perekonomian sekaligus memperkuat promosi pembangunan Sumatera Utara.* (dh)

Salah satu kepala desa yang melaksanakan amanah tersebut adalah Kepala Desa Pahang, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Faisal, A.Md., yang memimpin langsung upacara bendera di salah satu sekolah di wilayahnya. Kehadirannya menjadi wujud nyata komitmen pemerintah desa dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan sekaligus memberikan motivasi kepada para siswa yang memulai tahun ajaran baru.

Baca Juga:

• Hari Pertama Sekolah, Bupati Batu Bara Tugaskan Seluruh Kepala Desa Jadi Pembina Upacara, Wujud Sinergi Majukan Pendidikan

Melalui program tersebut, Bupati Baharuddin Siagian ingin memperkuat peran kepala desa, tidak hanya sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kepala desa diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah demi terciptanya lingkungan belajar yang lebih baik.

Kepala Desa Pahang, Faisal, A.Md., menyampaikan bahwa pendidikan merupakan investasi terbesar dalam membangun masa depan bangsa. Menurutnya, kemajuan pendidikan hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen masyarakat saling bersinergi dan memiliki kepedulian terhadap tumbuh kembang anak-anak sebagai generasi penerus.

Momentum hari pertama masuk sekolah ini juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab guru dan sekolah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Dengan kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, sekolah, dan orang tua, diharapkan lahir generasi Kabupaten Batu Bara yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan masa depan.

Program ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan sumber daya manusia unggul demi mewujudkan Kabupaten Batu Bara yang semakin maju dan sejahtera.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Sigit saat melakukan silaturahmi bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/7/2026).

Baca Juga:

• Kapolri Tegaskan Polri dan Kejagung Tetap Solid, Tak Ada Gesekan Antarlembaga

"Hal-hal yang mungkin berusaha untuk memecah belah TNI-Polri, silakan untuk bisa langsung berkomunikasi dengan seluruh pejabat utama yang ada. Kami terbuka untuk itu," ujar Sigit.

Kapolri mengatakan penguatan hubungan TNI-Polri merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, soliditas kedua institusi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mengawal berbagai program pemerintah.

Sigit menilai TNI dan Polri memiliki peran penting sebagai pilar utama dalam menjaga kedaulatan negara serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

"Ini adalah kunci utama agar negara kita sebagaimana yang diharapkan Bapak Presiden, terus bisa menjalankan program-program kebijakan pemerintah. Dan itu semuanya bisa berjalan kalau TNI dan Polri solid," katanya.

Lebih lanjut, Kapolri mengungkapkan telah memberikan arahan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres di Indonesia untuk terus memperkuat koordinasi dengan jajaran TNI di wilayah masing-masing.

Langkah tersebut dilakukan agar sinergitas antara aparat keamanan semakin kuat dalam menjaga NKRI serta mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional.

Sigit menegaskan hubungan TNI dan Polri harus terus dijaga melalui komunikasi yang terbuka dan kerja sama yang baik demi kepentingan bangsa dan negara.* (oz/dh)

Salah satu kepala desa yang melaksanakan amanah tersebut adalah Kepala Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Fazzary Akbar, S.E., yang memimpin langsung upacara bendera di sekolah sebagai bentuk dukungan pemerintah desa terhadap kemajuan pendidikan.

Baca Juga:

• SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh Gelar Fortasi di Hari Pertama Sekolah, Kenalkan Nilai Kepemimpinan dan Hizbul Wathan

Melalui program tersebut, Bupati Baharuddin Siagian ingin memperkuat peran kepala desa, tidak hanya sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kepala desa diharapkan mampu menjadi corong aspirasi masyarakat sekaligus penghubung antara sekolah, orang tua, dan pemerintah.

Kepala Desa Bogak, Fazzary Akbar, S.E., menyampaikan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah desa dan sekolah harus terus diperkuat agar setiap anak mendapatkan perhatian, pendampingan, dan kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita.

Momentum hari pertama masuk sekolah ini juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab guru dan sekolah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan lahir generasi Batu Bara yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan masa depan.

Kolaborasi yang dibangun melalui program ini diharapkan menjadi awal yang baik dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berorientasi pada masa depan anak-anak sebagai generasi penerus pembangunan Kabupaten Batu Bara.* (dh)

Rencana investasi itu dibahas dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir dengan jajaran manajemen PT Indoasia Oil Tank Terminal di Ruang Rapat Sekda Aceh, Senin (13/7/2026).

Baca Juga:

• Sekda Aceh Gaungkan Gerakan GAMAS, Peran Ayah Jadi Kunci Pendidikan Anak

"Pemerintah Aceh terbuka terhadap investasi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Kami menyambut baik setiap calon investor yang ingin berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja di Aceh," ujar M. Nasir.

Pihak perusahaan memaparkan rencana pembangunan pabrik metanol yang akan memanfaatkan potensi gas alam sebagai bahan baku utama. Nantinya, metanol yang diproduksi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri nasional.

Selain memperkuat sektor energi, pembangunan fasilitas tersebut juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor metanol.

Proyek ini juga diproyeksikan memberikan efek berganda bagi perekonomian Aceh, mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, hingga mendorong tumbuhnya industri turunan berbasis metanol.

Sejumlah industri hilir yang berpotensi berkembang melalui proyek tersebut antara lain industri formaldehida, asam asetat, dimetil eter (DME), serta berbagai produk petrokimia lainnya.

Pemerintah Aceh berharap rencana investasi tersebut dapat segera terealisasi sehingga mampu memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu kawasan industri berbasis gas di Indonesia.

Pengembangan industri hilir dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.* (dh)

Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (13/7/2026). Wakil Gubernur Sumut Surya turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Lepas Dua Wakil Sumut ke Paskibraka Nasional, Minta Harumkan Nama Daerah

"Apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah dan janjinya?" ujar Bobby saat prosesi pelantikan.

Delapan pejabat yang dilantik tersebut mayoritas mengalami rotasi jabatan. Salah satunya Chusnul Fanany Sitorus yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Umum Setda Sumut, kini dipercaya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Sumut.

Selain itu, Illyan Chandra Simbolon yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial Sumut dilantik sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut. Sementara Ady Putra Parlaungan dipercaya mengisi posisi Kepala Dinas Sosial Sumut setelah sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Sumut.

Terdapat pula pejabat dari Kabupaten Nias Utara, yakni Sabar Jaya Telaumbanua yang dilantik sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut.

Berikut daftar lengkap pejabat eselon II Pemprov Sumut yang dilantik:

- Chusnul Fanany Sitorus – Kepala Badan Kepegawaian Sumut
- Illyan Chandra Simbolon – Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut
- Yuliani Siregar – Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut
- Parlindungan Pane – Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan Sumber Daya Alam
- Ady Putra Parlaungan – Kepala Dinas Sosial Sumut
- Sabar Jaya Telaumbanua – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut
- Abu Kosim – Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Setda Sumut
- Ade Sofianita – Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sumut

Pelantikan tersebut menjadi langkah Pemprov Sumut dalam memperkuat kinerja birokrasi serta memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.* (ds/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menjelaskan, fasilitas pengamanan TNI sebelumnya diberikan karena melekat pada jabatan Febrie sebagai pejabat tinggi Kejaksaan. Setelah jabatan tersebut berakhir, pengamanan otomatis dihentikan.

Baca Juga:

• Yusril Nilai Kasus Febrie Bisa Lebih Cepat Ditangani, Publik Diminta Kawal Prosesnya

Selain memastikan soal pengamanan, Kejagung juga membantah informasi yang menyebut Febrie Adriansyah sedang berada di luar negeri untuk menjalankan ibadah umrah.

Anang menegaskan Febrie masih berada di Indonesia dan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. Ia menyebut Febrie juga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh penyidik.

"Informasi itu tidak benar. Kami pastikan yang bersangkutan masih berada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan dalam pantauan penyidik," katanya.

Terkait perkembangan perkara, Kejagung menyatakan telah menerima penyerahan administrasi penanganan perkara dari Polri. Menurut Anang, langkah tersebut merupakan bentuk koordinasi dan kolaborasi antarinstansi penegak hukum.

Ia menjelaskan, penyerahan yang dilakukan bukan merupakan pelimpahan berkas perkara tahap pertama, melainkan penyerahan administrasi untuk mendukung proses penanganan perkara selanjutnya.

"Yang kami terima adalah penyerahan administrasi perkara penyidikan dari Polri ke Kejaksaan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti terkait berita acara pemeriksaan, barang bukti, dan hal lain yang berkaitan dengan perkara," jelasnya.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari posisi Jampidsus Kejagung. Jaksa Agung ST Burhanuddin kemudian menunjuk Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus untuk memastikan tugas dan fungsi bidang pidana khusus tetap berjalan.

Febrie saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan tiga perkara, yakni dugaan korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel.

Dalam proses penyidikan, aparat sebelumnya telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan menyita berbagai barang bukti, termasuk emas batangan serta sejumlah mata uang asing.* (d/dh)

Dengan selesainya proses naturalisasi tersebut, Mitchell Baker kini tinggal menunggu tahapan perpindahan federasi dari Football Australia ke PSSI sebelum bisa memperkuat Timnas Indonesia di ajang internasional.

Baca Juga:

• Piala Presiden 2026 Diikuti 8 Klub dari 4 Negara, PSMS Medan Masuk Grup B

"Saya sangat senang sekali. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya dan keluarga saya, termasuk keluarga saya yang ada di Indonesia. Saya benar-benar bahagia dan sudah tidak sabar untuk segera bermain untuk Indonesia," ujar Mitchell dalam pernyataan yang disampaikan PSSI.

PSSI sebelumnya memproyeksikan Mitchell Baker untuk memperkuat skuad Garuda pada Piala AFF 2026. Namun, pemain berusia 19 tahun tersebut masih harus menyelesaikan proses perpindahan asosiasi sesuai regulasi FIFA karena sebelumnya terdaftar sebagai pemain Football Australia.

Mitchell memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu, Maureen Lee Baker, yang berasal dari keluarga Indonesia dengan latar belakang Yogyakarta dan Semarang.

Karier sepak bola Mitchell dimulai saat memperkuat Hong Kong Football Club. Ia kemudian melanjutkan pembinaan bersama Northcote City dan Melbourne Victory di Australia.

Pada usia 15 tahun, Mitchell melanjutkan perjalanan sepak bolanya ke Amerika Serikat dengan bergabung bersama Black Rock FC. Ia juga tercatat memperkuat tim sepak bola Georgetown University sambil menjalani pendidikan.

Awal 2026, Mitchell Baker terpilih oleh Colorado Rapids melalui ajang MLS SuperDraft dan dijadwalkan bergabung dengan klub Major League Soccer (MLS) tersebut pada akhir tahun.

Dengan rampungnya proses naturalisasi, kehadiran Mitchell Baker diharapkan menambah kekuatan lini Timnas Indonesia menjelang agenda internasional, termasuk persiapan menghadapi Piala AFF 2026.* (d/dh)

Menurut Yusril, dari sisi hukum acara, penyidikan yang dilakukan langsung oleh Kejaksaan akan membuat proses penanganan perkara lebih efisien karena penyidikan dan penuntutan berada dalam satu institusi.

Baca Juga:

• Kapolri Tegaskan Polri dan Kejagung Tetap Solid, Tak Ada Gesekan Antarlembaga

Ia menjelaskan, apabila penyidikan dilakukan Polri sementara penuntutan berada di Kejaksaan, proses administrasi perkara berpotensi memakan waktu lebih lama karena berkas dapat bolak-balik sebelum dinyatakan lengkap.

Meski demikian, Yusril menilai tantangan terbesar saat ini bukan lagi persoalan kecepatan, melainkan memastikan proses hukum berjalan secara independen, profesional, dan objektif.

Menurutnya, publik wajar mempertanyakan independensi Kejaksaan Agung mengingat tersangka merupakan mantan pejabat tinggi di institusi tersebut. Namun, ia meyakini aparat penegak hukum akan menjaga integritas dan profesionalisme dalam menangani perkara.

"Keraguan seperti itu harus dijawab melalui proses hukum yang berjalan secara tegas, profesional, dan transparan," ujarnya.

Yusril mengatakan penanganan kasus ini menjadi ujian penting bagi Kejaksaan Agung dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus mempertahankan kewibawaan institusi penegak hukum.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki mekanisme pengawasan, termasuk melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pengawasan dari masyarakat.

Karena itu, Yusril mendorong media, DPR, akademisi, pegiat antikorupsi, dan masyarakat luas untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum agar tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum.

"Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi media, DPR, masyarakat, pegiat antikorupsi, dan para ahli hukum untuk mencermati serta mengkritisi proses penyidikan maupun penuntutannya agar hukum benar-benar ditegakkan secara objektif," tegasnya.* (d/dh)

Menurut M. Nasir, kehadiran orang tua, khususnya ayah, pada hari pertama sekolah bukan sekadar mengantar anak, tetapi juga menjadi bentuk dukungan moral yang mampu meningkatkan semangat dan kepercayaan diri peserta didik dalam memulai perjalanan pendidikan.

Baca Juga:

• Senam Bersama di Banda Aceh, Sekda M. Nasir Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Ia menjelaskan, melalui Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, Pemerintah Aceh ingin memperkuat sinergi antara keluarga dan sekolah dalam membentuk generasi yang berilmu, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Pada kesempatan yang sama, Sekda Aceh juga secara resmi membuka kegiatan Masa Taaruf Murid Madrasah (MATAMUDA) bagi peserta didik baru di MTsN 1 Banda Aceh.

Dalam sambutannya, M. Nasir memberikan apresiasi kepada keluarga besar MTsN 1 Banda Aceh yang dinilai konsisten melahirkan peserta didik berprestasi. Ia menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari pembentukan karakter, moral, dan sikap peserta didik.

Menurutnya, sekolah dan keluarga memiliki tanggung jawab bersama dalam mencetak generasi yang cerdas, berintegritas, berakhlak mulia, serta memiliki kepedulian sosial.

M. Nasir juga mengajak seluruh siswa untuk memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya dan terus bersemangat meraih prestasi. Ia menegaskan, kolaborasi aktif antara keluarga, sekolah, dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan pendidikan.

Pemerintah Aceh, lanjutnya, berkomitmen mendukung berbagai program yang memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Melalui Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi lahirnya generasi Aceh yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia.* (dh)