Pernyataan tersebut disampaikan Megawati usai meresmikan renovasi Istana Gebang dan Patung Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (15/6/2026).

Baca Juga:

• 620 Personel Gabungan Amankan Demo Mahasiswa di DPRD Sumut, Armoured Water Cannon Disiagakan

"Saya melihat mahasiswa menyampaikan aspirasinya, tetapi pengamanannya begitu ketat. Padahal mereka juga warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat," kata Megawati.

Presiden kelima Republik Indonesia itu menilai kebebasan berpendapat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem demokrasi. Karena itu, menurut dia, penyampaian aspirasi oleh mahasiswa seharusnya dipandang sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.

Megawati juga mengajak masyarakat untuk tidak takut menyampaikan pandangan dan kritik secara terbuka selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa keberanian menyampaikan pendapat merupakan bagian dari semangat kemerdekaan yang harus dijaga.

"Kalau memang benar, katakan benar. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan takut menyampaikan pendapat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati kembali mengingatkan pentingnya menjaga ruang demokrasi agar masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, dapat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi dan gagasan untuk kemajuan bangsa.

Pernyataan Megawati ini muncul di tengah perbincangan publik mengenai pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa yang beberapa waktu terakhir mendapat perhatian luas dari masyarakat.*

(in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pernyataan bersama usai melakukan pertemuan dengan Presiden Steinmeier di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/6/2026).

Baca Juga:

• Prabowo dan Steinmeier Perkuat Kemitraan Strategis, Investasi hingga Ketenagakerjaan Jadi Fokus

"Kunjungan ini menunjukkan hubungan antara Jerman dan Indonesia yang sangat baik," kata Prabowo.

Selain itu, kunjungan Presiden Steinmeier juga menjadi bagian dari rangkaian menuju peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman yang akan diperingati pada 2027 mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara membahas sejumlah agenda strategis. Fokus pembahasan mencakup peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.

Prabowo menegaskan Indonesia dan Jerman sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Pemerintah Indonesia juga berharap Jerman dapat terus mendukung percepatan penyelesaian perjanjian kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Menurut Prabowo, penyelesaian perjanjian tersebut akan membuka peluang lebih besar bagi dunia usaha dan memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara Eropa.

Sementara itu, Presiden Frank-Walter Steinmeier menilai hubungan Indonesia dan Jerman memiliki peran penting di tengah meningkatnya berbagai konflik dan ketegangan di sejumlah kawasan dunia. Ia menegaskan kedua negara memiliki komitmen yang sama dalam menjaga tatanan internasional yang berbasis hukum dan kerja sama.

Steinmeier juga menyebut kemitraan Indonesia dan Jerman yang telah terjalin sejak Deklarasi Jakarta tahun 2012 perlu terus diperkuat, terutama dalam bidang perubahan iklim, pendidikan, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.

Kunjungan kenegaraan tersebut menjadi salah satu langkah untuk mempererat hubungan bilateral sekaligus memperluas peluang kerja sama strategis antara Indonesia dan Jerman di masa mendatang.*

(mt/dh)

Dalam pernyataan bersama seusai pertemuan, Prabowo menegaskan kedua negara berkomitmen meningkatkan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan.

Baca Juga:

• Bahasa Saja Tak Cukup, Mahasiswa Mandarin Didorong Jadi Jembatan Komunikasi Indonesia-Tiongkok

Prabowo juga menekankan pentingnya hubungan Indonesia dengan negara-negara Eropa. Ia berharap perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat segera mencapai hasil yang konkret sehingga memberikan manfaat bagi dunia usaha di Indonesia dan Eropa.

"Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian tersebut," ujarnya.

Selain perdagangan, pemerintah Indonesia mengundang Jerman untuk memperluas investasi di sejumlah sektor strategis. Beberapa sektor yang disebut antara lain transisi energi, hilirisasi industri, kendaraan listrik, semikonduktor, dan infrastruktur.

"Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, serta pengembangan infrastruktur kita," kata Prabowo.

Di bidang ketenagakerjaan, Prabowo menyampaikan keinginan agar peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman semakin terbuka, termasuk untuk sektor teknologi tingkat tinggi.

Sementara itu, Presiden Steinmeier mengatakan kunjungannya ke Indonesia dilakukan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian akibat meningkatnya konflik di berbagai kawasan. Menurut dia, kemitraan Indonesia dan Jerman menjadi semakin penting dalam kondisi seperti ini.

"Dalam situasi dunia yang terguncang oleh kekerasan di banyak kawasan, kemitraan antara Jerman dan Indonesia sangat berarti," ujar Steinmeier.

Ia menilai kedua negara memiliki komitmen yang sama terhadap kerja sama internasional dan tatanan berbasis hukum. Hubungan tersebut, kata dia, telah dibangun sejak Deklarasi Jakarta tahun 2012 dan kini terus diperkuat melalui kerja sama di bidang ekonomi, perubahan iklim, pendidikan, dan sektor lainnya.*

(mt/dh)

MEDAN – Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (15/6/2026).

Untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan kelancaran lalu lintas, aparat gabungan mengerahkan sekitar 620 personel pengamanan.

Baca Juga:

• Gerindra Tolak Tuntutan Hentikan MBG: Ini Program Mulia

Pengamanan difokuskan di sekitar Gedung DPRD Sumut yang menjadi salah satu titik aksi utama mahasiswa pada hari tersebut.

Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polrestabes Medan AKBP Dhana Noer Kurniawan mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib.

"Personel yang dilibatkan berasal dari Polrestabes Medan dan Polda Sumut, dibantu TNI, Dishub, dan Satpol PP," kata Dhana di lokasi aksi.

Menurut Dhana, selain di DPRD Sumut, aparat juga disebar ke sejumlah titik lain karena pada hari yang sama terdapat sekitar 20 agenda unjuk rasa di berbagai lokasi di Kota Medan.

Meski demikian, aksi mahasiswa di DPRD Sumut menjadi salah satu fokus utama pengamanan karena diperkirakan akan diikuti ratusan peserta dari berbagai kampus, termasuk mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas HKBP Nommensen.

Sebagai langkah antisipasi, kepolisian juga menyiagakan sejumlah kendaraan taktis, termasuk Armoured Water Cannon (AWC) atau mobil penyemprot air.

Dhana menegaskan kehadiran kendaraan tersebut merupakan bagian dari prosedur standar pengamanan aksi massa dan bukan untuk tindakan represif.

"AWC disiapkan sebagai langkah antisipasi. Harapannya tentu tidak perlu digunakan dan situasi tetap kondusif," ujarnya.

Berdasarkan hasil pemetaan aparat, jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai 200 hingga 300 orang.

Aparat tetap melakukan pengamanan maksimal untuk mencegah potensi gangguan keamanan maupun kemacetan lalu lintas.

Menjelang aksi berlangsung, arus lalu lintas di sekitar DPRD Sumut mulai mengalami perubahan.

Jalan Imam Bonjol ditutup sementara dan kendaraan dialihkan menuju Jalan Kapten Maulana Lubis serta Jalan Pangeran Diponegoro.

Akibat penutupan tersebut, kepadatan kendaraan mulai terlihat di sejumlah ruas jalan sekitar lokasi aksi, terutama di Jalan Kapten Maulana Lubis yang terpantau padat merayap.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, mahasiswa yang tergabung dalam aksi tersebut akan menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah.

Beberapa isu yang menjadi sorotan antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rancangan maupun implementasi Undang-Undang Polri, serta berbagai kebijakan publik lainnya yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.

Aksi ini diperkirakan berlangsung hingga sore hari dengan pengamanan ketat dari aparat gabungan.*

(tm/ad)

JAKARTA – Partai Gerindra menolak tuntutan sejumlah mahasiswa yang meminta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.

Partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu menilai MBG merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sehingga yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata kelolanya, bukan menghentikannya.

Baca Juga:

• Mahasiswa Doktor Psikologi UGM Teliti Kehidupan Warga Aceh 20 Tahun Pascatsunami dan Konflik Bersenjata

Salah satunya dengan melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) setelah muncul kasus dugaan korupsi dalam tata kelola MBG.

Menurut Bahtra, Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki program tersebut dengan menindak pihak-pihak yang diduga terlibat penyimpangan.

"Kalau ada penyimpangan atau pengelolaan yang tidak benar, maka yang diperbaiki adalah pengelolaannya. Programnya jangan dihentikan karena tujuan program ini sangat baik, ini program mulia," kata Bahtra dalam sebuah wawancara, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, gagasan MBG lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo terhadap masih banyaknya anak-anak yang berangkat ke sekolah dalam kondisi kurang gizi.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan belajar dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Bahtra menegaskan bahwa MBG tidak hanya ditujukan untuk siswa sekolah, tetapi juga menyasar ibu hamil dan balita yang membutuhkan asupan gizi tambahan.

Selain manfaat kesehatan, ia menilai program tersebut memiliki dampak ekonomi yang cukup besar.

Kehadiran ribuan dapur MBG di berbagai daerah dinilai mampu menggerakkan sektor usaha lokal, mulai dari petani, peternak, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Program ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena kebutuhan bahan pangan meningkat dan melibatkan banyak pelaku usaha lokal," ujarnya.

Meski demikian, Bahtra mengakui adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG yang kini sedang ditangani aparat penegak hukum.

Ia menegaskan pemerintah mendukung proses hukum yang berjalan dan berkomitmen melakukan pembenahan agar program tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.

Sebelumnya, mahasiswa dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi serentak pada Senin (15/6/2026).

Salah satu tuntutan yang banyak disuarakan adalah penghentian atau evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis.

Mahasiswa menilai program tersebut perlu dikaji ulang menyusul munculnya dugaan korupsi dalam pengelolaannya.

Selain isu MBG, demonstran juga menyuarakan berbagai tuntutan lain seperti penolakan revisi Undang-Undang Polri, stabilisasi harga bahan bakar minyak (BBM), penguatan sektor pendidikan, hingga transparansi penggunaan anggaran negara.

Aksi serupa berlangsung di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Medan, Padang, Palembang, Banjarmasin, Bandung, Semarang, dan Majalengka dengan melibatkan berbagai organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.*

(tm/ad)

MEDAN – Keceriaan terlihat dari wajah ratusan anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) saat mengikuti kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Tahun 2026 yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan di Hotel Grand Kanaya, Senin (15/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bunda PAUD Kota Medan, Airin Rico Waas, yang secara simbolis menyerahkan makanan tambahan kepada para siswa PAUD.

Baca Juga:

• Pemko Medan Percepat Persiapan Revitalisasi RSUD Pirngadi, Zakiyuddin: Anggaran Turun, Langsung Eksekusi

Suasana semakin meriah ketika Airin Rico Waas menyapa dan berinteraksi langsung dengan para peserta.

Dalam sambutannya, Airin menegaskan bahwa program pemberian makanan tambahan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun generasi masa depan yang sehat dan berkualitas.

"Melalui program pemberian makanan tambahan ini, kita berharap kebutuhan gizi anak-anak dapat terpenuhi dengan lebih baik sehingga mereka dapat tumbuh sehat, kuat, cerdas, aktif, dan berprestasi," kata Airin.

Menurut dia, pemenuhan gizi sejak usia dini memiliki peran penting dalam mencegah stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Karena itu, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, dan keluarga.

Airin juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam menjaga pola makan anak serta memantau tumbuh kembang mereka secara rutin.

"Orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan anak mendapatkan asupan makanan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, dan memperhatikan perkembangan kesehatan anak," ujarnya.

Selain menyerahkan makanan tambahan, Airin turut mengajak anak-anak mengikuti kuis berhadiah.

Antusiasme peserta terlihat saat mereka berlomba mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

Kegiatan tersebut disambut dengan gelak tawa dan sorak sorai dari para peserta.

Dalam kesempatan itu, Airin juga menyampaikan pesan kepada anak-anak agar rajin belajar, berolahraga, mengonsumsi makanan sehat, serta menghormati orang tua dan guru.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, menjelaskan bahwa program PMT Tahun Anggaran 2026 merupakan agenda tahunan yang dibiayai melalui APBD Kota Medan.

Program tersebut akan dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni pada semester pertama dan semester kedua.

"Sebanyak 65 lembaga PAUD menjadi penerima manfaat program ini dengan total 1.500 anak. Kami berharap program ini memberikan dampak nyata terhadap tumbuh kembang anak usia dini di Kota Medan," kata Laksamana Putra.

Pemerintah Kota Medan menilai program PMT menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak sejak usia dini.

Melalui program tersebut, diharapkan lahir generasi muda yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing di masa depan.*

(ad)

MEDAN – Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan bergerak cepat menyiapkan berbagai kebutuhan guna mendukung revitalisasi RSUD Dr Pirngadi Medan.

Ia menegaskan kesempatan memperoleh bantuan pembangunan rumah sakit dari pemerintah pusat tidak boleh disia-siakan.

Baca Juga:

• Cegah Tawuran dan Gangguan Kamtibmas, Kecamatan Tanjung Tiram Gelar Rapat Koordinasi Keamanan di Desa Suka Maju

Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta sejumlah perangkat daerah terkait di lingkungan Pemko Medan.

Dalam arahannya, Zakiyuddin meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya menunggu instruksi, tetapi aktif menjemput peluang dan mempercepat proses administrasi maupun teknis yang dibutuhkan.

"Jangan sia-siakan bantuan ini. Sangat sulit mendapatkan bantuan pembangunan rumah sakit dari pemerintah pusat. Begitu anggaran turun, kita harus sudah siap eksekusi," tegas Zakiyuddin.

Menurutnya, revitalisasi RSUD Dr Pirngadi menjadi kebutuhan mendesak mengingat kondisi bangunan dan fasilitas rumah sakit milik pemerintah tersebut sudah memerlukan pembaruan menyeluruh agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.

Zakiyuddin mengatakan, pembangunan rumah sakit yang lebih modern juga diharapkan dapat mengatasi persoalan keterbatasan ruang rawat inap yang selama ini kerap dikeluhkan warga.

"Dengan dibangunnya Pirngadi, diharapkan dapat mengurangi kecemasan masyarakat yang sering tidak mendapatkan kamar rawat inap," ujarnya.

Pemko Medan menargetkan proyek revitalisasi RSUD Dr Pirngadi mulai berjalan pada tahun depan dengan skema pembangunan multi years atau tahun jamak.

Karena itu, seluruh persiapan harus diselesaikan sejak dini agar pelaksanaan proyek tidak mengalami hambatan.

Zakiyuddin berharap proses pembangunan dapat berlangsung sesuai jadwal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan.

"Pembangunan nanti bersifat multi years. Mudah-mudahan berjalan lancar dan tepat waktu sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya," katanya.

Dalam rapat tersebut, para peserta juga menyampaikan komitmen untuk mempercepat seluruh tahapan yang diperlukan guna mendukung suksesnya revitalisasi RSUD Dr Pirngadi Medan.

Revitalisasi rumah sakit ini menjadi bagian dari upaya Pemko Medan meningkatkan kualitas layanan kesehatan publik sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang lebih memadai, modern, dan nyaman.*

(ad)

BATU BARA – Pemerintah Kecamatan Tanjung Tiram terus berupaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayahnya.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar rapat koordinasi keamanan bersama pemerintah desa dan unsur masyarakat di Aula Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Senin (15/6/2026).

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Lepas 1.547 Petugas Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Jadi Kunci Kebijakan Nasional

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk respons pemerintah terhadap berbagai persoalan keamanan yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat, khususnya maraknya kenakalan remaja dan potensi terjadinya tawuran antar kelompok pemuda yang belakangan menjadi perhatian bersama.

Dalam sambutannya, Plt Camat Tanjung Tiram Muhammad Iqbal menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para orang tua.

Menurutnya, pencegahan lebih baik dilakukan sejak dini melalui pendekatan persuasif, pembinaan, dan pengawasan terhadap aktivitas para remaja di lingkungan masing-masing.

"Generasi muda merupakan aset bangsa yang harus kita jaga dan arahkan ke kegiatan-kegiatan yang positif. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama seluruh elemen masyarakat untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, termasuk tawuran remaja yang dapat merugikan banyak pihak," ujar Muhammad Iqbal.

Ia juga mengajak seluruh kepala dusun, perangkat desa, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan komunikasi serta segera melaporkan apabila terdapat indikasi konflik atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan di lingkungan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Desa Suka Maju Amri menyampaikan apresiasinya atas perhatian Pemerintah Kecamatan Tanjung Tiram terhadap situasi keamanan di desa.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Desa Suka Maju siap mendukung berbagai program dan langkah strategis yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat.

Menurut Amri, peran keluarga juga sangat penting dalam mengawasi pergaulan anak-anak dan remaja agar tidak terjerumus ke dalam tindakan yang melanggar hukum maupun norma sosial.

"Kami berharap para orang tua dapat lebih aktif mengawasi aktivitas anak-anaknya, terutama pada malam hari. Dengan pengawasan yang baik serta komunikasi yang intensif, potensi kenakalan remaja dapat diminimalisir," katanya.

Selain membahas antisipasi tawuran remaja, rapat koordinasi tersebut juga membicarakan berbagai langkah penguatan keamanan lingkungan melalui peningkatan ronda malam, pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan desa, serta memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan setempat.

Para peserta rapat juga menyampaikan sejumlah masukan terkait kondisi keamanan di lingkungan masing-masing.

Berbagai saran tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah Kecamatan Tanjung Tiram, khususnya di Desa Suka Maju.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan tercipta komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga ketertiban, mencegah konflik sosial, serta menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.

Dengan sinergi yang kuat, berbagai potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman dan tenang.*

(ad)

ACEH BESAR – Mahasiswa Program Doktor Ilmu Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Very Julianto, M.Psi., Psikolog, melakukan penelitian di Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, untuk mengkaji kehidupan masyarakat dua dekade setelah bencana tsunami dan konflik bersenjata di Aceh.

Penelitian yang dimulai sejak 12 Juni 2026 itu merupakan bagian dari penyusunan disertasi doktoral yang berjudul "Transmisi dan Transformasi Pengalaman Masyarakat Aceh Pascatsunami dan Pascakonflik Bersenjata di Aceh."

Baca Juga:

• Bundaran HI Jadi Pusat Demo Hari Ini, Ini Isi Tuntutan 11+9 Mahasiswa!

Menurut Very, tsunami dan konflik bersenjata merupakan dua peristiwa besar yang meninggalkan dampak sosial dan psikologis mendalam bagi masyarakat Aceh hingga saat ini.

Penelitian tersebut berfokus pada beberapa kelompok, antara lain penyintas yang mengalami langsung bencana tsunami, generasi muda yang lahir setelah tsunami, serta mereka yang lahir saat masa pengungsian dan kini telah berusia sekitar 20 tahun.

Sementara untuk aspek konflik bersenjata, penelitian menyasar mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), mantan anggota TNI yang pernah bertugas di Aceh, serta masyarakat sipil yang hidup di tengah situasi konflik.

Very menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan memahami bagaimana pengalaman traumatis akibat tsunami dan konflik diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sekaligus melihat bagaimana masyarakat beradaptasi dan membangun kembali kehidupannya setelah dua peristiwa tersebut.

Dalam pelaksanaan penelitian, Very mendapat bimbingan dari sejumlah akademisi nasional dan internasional, yakni Profesor Subandi dari UGM, Profesor Byron Good dari Harvard Medical School, Amerika Serikat, serta Praditya Pertiwi, Ph.D dari UGM.

Pada Senin (15/6/2026), Very juga bersilaturahmi dengan aparatur dan tokoh masyarakat Gampong Lam Lumpu.

Pertemuan tersebut dihadiri Geuchik Lam Lumpu Fakhri Johan, Ketua Tuha Peut Juliosi, Kepala Dusun Kampung Banda Syamsir Harahap, serta tokoh masyarakat Agus Supami.

Dalam kesempatan itu, Very menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menerima kehadirannya dengan baik serta bersedia berbagi pengalaman untuk kepentingan penelitian.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Gampong Lam Lumpu atas keramahan dan keterbukaan selama proses penelitian berlangsung," ujarnya.

Sementara itu, Geuchik Gampong Lam Lumpu, Fakhri Johan, menyambut baik dipilihnya desanya sebagai lokasi penelitian akademik dari salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

Menurutnya, penelitian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat setempat karena dapat memperkenalkan Gampong Lam Lumpu ke tingkat nasional maupun internasional.

"Kami merasa bangga karena Gampong Lam Lumpu dipilih sebagai lokasi penelitian. Kami berharap setelah penelitian selesai, hasilnya juga dapat disampaikan kepada masyarakat sehingga kami mengetahui manfaat dan temuan yang diperoleh," kata Fakhri Johan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi psikologis, sosial, dan budaya masyarakat Aceh pascatsunami dan pascakonflik, sekaligus menjadi referensi penting dalam pengembangan kebijakan pemulihan dan kesehatan mental masyarakat di masa depan.*

(ad)

JAKARTA – Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) DKI Jakarta memperingati Hari Donor Darah Sedunia (HDDS) 2026 dengan menggelar kegiatan di Aula Markas PMI Kota Jakarta Utara, Jalan Plumpang Semper No. 54, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu (14/6/2026).

Peringatan yang berlangsung sederhana namun penuh makna itu dihadiri jajaran pengurus PDDI DKI Jakarta, pengurus PDDI cabang se-DKI Jakarta, unsur Palang Merah Indonesia (PMI), relawan kemanusiaan, serta para pendonor darah sukarela.

Baca Juga:

• Aksi Mahasiswa Serentak 15 Juni 2026 Digelar di Jakarta, Medan, Semarang, dan Palembang: Ini Tuntutannya!

Tema tersebut menegaskan pentingnya donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

Setiap kantong darah yang disumbangkan dapat membantu menyelamatkan nyawa pasien yang membutuhkan transfusi darah, mulai dari korban kecelakaan, ibu melahirkan, pasien kanker, hingga penyandang talasemia.

Ketua Bidang Organisasi dan Relawan PMI Kota Jakarta Utara, Troy Aldi Pratama, hadir mewakili Ketua PMI Kota Jakarta Utara.

Turut hadir Ketua PDDI DKI Jakarta, Irjen Pol (Purn) Pudji Hartanto Iskandar, Wakil Ketua Mohammad Dawam, Sekretaris Endang K.S., jajaran pengurus PDDI, serta perwakilan Lions Club Jakarta Indo Prima Distrik 307-B1 dan para relawan kemanusiaan.

Dalam sambutannya, Ketua PDDI DKI Jakarta Pudji Hartanto Iskandar menegaskan bahwa donor darah bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan gerakan kemanusiaan yang mencerminkan solidaritas tanpa memandang suku, agama, maupun latar belakang.

"Setiap kantong darah yang didonorkan adalah bentuk nyata cinta kasih dan solidaritas kemanusiaan. Kita mungkin tidak mengenal siapa yang menerima darah kita, tetapi kita mengetahui bahwa darah tersebut dapat menyelamatkan nyawa seseorang," ujarnya.

Momentum Hari Donor Darah Sedunia juga dimanfaatkan untuk memberikan apresiasi kepada para pendonor darah sukarela yang selama ini rutin mendonorkan darah demi membantu sesama.

Menurut PDDI DKI Jakarta, kebutuhan darah di berbagai daerah masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.

Karena itu, kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah secara rutin perlu terus ditingkatkan agar ketersediaan darah yang aman dan berkualitas tetap terjaga.

Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, donor darah juga dinilai menjadi bagian dari gaya hidup sehat dan wujud nyata budaya gotong royong yang telah lama menjadi karakter bangsa Indonesia.

Melalui peringatan HDDS 2026, PDDI DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam gerakan donor darah serta mendukung kampanye global WHO bertajuk "Drop Your Drop", yang mendorong setiap individu menjadi pendonor darah secara berkelanjutan.

Di tengah berbagai tantangan kesehatan yang dihadapi masyarakat saat ini, donor darah dinilai tetap menjadi salah satu bentuk kontribusi sederhana namun berdampak besar bagi kehidupan banyak orang.

Sebab, satu tetes darah bukan hanya cairan kehidupan, tetapi juga simbol kepedulian, harapan, dan kesempatan kedua bagi mereka yang sedang berjuang untuk bertahan hidup.*

(ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung menyerahkan uang senilai Rp1,029 triliun kepada Kementerian Keuangan yang berasal dari hasil lelang barang rampasan negara dalam BPA Fair 2026 serta pemulihan aset terpidana kasus korupsi Bank Bapindo, Eddy Tansil.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Baca Juga:

• Kasus Suap Bupati Muara Enim, ICW: Opini Audit BPK Kerap Dijadikan “Barang Dagangan” dalam Kasus Korupsi

Menurut dia, negara juga harus memastikan aset hasil kejahatan dapat dipulihkan dan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

"Keadilan tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku. Aset hasil tindak pidana harus dipulihkan, dikembalikan kepada negara dan korban, serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat," ujarnya.

Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Kuntadi, menjelaskan BPA Fair 2026 yang digelar pada Mei lalu berhasil mencatat tingkat keberhasilan lelang yang tinggi.

Dari 308 aset yang ditawarkan, sebanyak 291 aset berhasil terjual dan dilunasi oleh pemenang lelang dengan tingkat keberhasilan mencapai 94,48 persen.

Total hasil lelang mencapai Rp997,73 miliar.Dari jumlah tersebut, sebesar Rp19,12 miliar akan dikembalikan kepada korban kejahatan melalui mekanisme pemulihan aset.

Sementara sisanya sebesar Rp978,19 miliar disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain hasil lelang, Kejaksaan Agung juga berhasil melakukan penelusuran aset milik terpidana korupsi Bank Bapindo, Eddy Tansil.

Melalui skema penyerahan sukarela atau voluntary asset, negara berhasil memperoleh dana tunai sebesar Rp51,68 miliar.

Nilai aset tetap tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp30 miliar.Dengan demikian, total dana yang diserahkan kepada Kementerian Keuangan mencapai Rp1.029.874.376.628.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung dalam memulihkan aset negara, termasuk keberhasilan menelusuri aset Eddy Tansil yang telah menjadi perhatian publik selama puluhan tahun.

Baca Juga:

• Sony Sonjaya Bukan Aktor Utama di Kasus Korupsi MBG? Kejagung Buka Suara

Menurutnya, keberhasilan pemulihan aset memiliki dampak langsung terhadap penguatan keuangan negara dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Uang dan aset negara harus dicatat, dikelola, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Ketika aset berhasil dipulihkan, maka keuangan negara akan semakin kuat," kata Purbaya.

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga membuka peluang pengalokasian sebagian hasil pemulihan aset untuk mendukung biaya pemeliharaan aset sitaan yang selama ini menjadi beban Kejaksaan Agung.

Sementara itu, Burhanuddin berharap sinergi antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan terus diperkuat, termasuk dalam penyempurnaan regulasi lelang aset rampasan negara agar prosesnya lebih cepat dan efisien.

Menurutnya, percepatan proses lelang penting dilakukan untuk mencegah penurunan nilai ekonomi aset sekaligus mengurangi biaya pemeliharaan yang harus ditanggung negara.

Penyerahan dana lebih dari Rp1 triliun tersebut menjadi salah satu capaian terbesar Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung dalam upaya mengembalikan kerugian negara melalui optimalisasi aset hasil tindak pidana.*

(ad)

MEDAN – Kemampuan berbahasa Mandarin dinilai tidak lagi cukup untuk menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin global.

Generasi muda kini dituntut memiliki kemampuan komunikasi lintas budaya agar mampu menjadi penghubung antara Indonesia dan Tiongkok yang hubungan ekonominya terus berkembang.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Lepas 1.547 Petugas Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Jadi Kunci Kebijakan Nasional

Dalam kegiatan tersebut, Wendelyn menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam komunikasi internasional bukan hanya soal kemampuan menerjemahkan bahasa, melainkan memahami perbedaan cara berpikir, budaya komunikasi, serta ekspektasi dari masing-masing pihak.

"Banyak orang mengira kemampuan bahasa adalah tujuan akhir. Padahal di dunia profesional, bahasa hanyalah alat. Yang lebih penting adalah bagaimana bahasa digunakan untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan hubungan antara pihak-pihak yang memiliki latar belakang berbeda," kata Wendelyn.

Mantan jurnalis yang kini berkarier di bidang komunikasi korporat itu menjelaskan bahwa komunikasi memiliki peran besar dalam membentuk citra dan reputasi individu maupun organisasi.

Menurut dia, satu kata atau kalimat yang disampaikan dengan cara yang tepat dapat memengaruhi cara publik memandang seseorang maupun sebuah institusi.

Melalui sejumlah studi kasus internasional, peserta diajak memahami proses penyusunan strategi komunikasi, mulai dari menentukan pesan utama, mengenali audiens, membaca tren, membangun narasi, hingga menciptakan hubungan yang baik dengan publik.

Wendelyn menilai mahasiswa yang memiliki kemampuan bahasa Mandarin berada pada posisi strategis karena dapat memahami dua budaya sekaligus.

"Peran kalian bukan hanya menerjemahkan bahasa. Kalian juga bisa menjadi jembatan yang membantu kedua pihak saling memahami cara berpikir, cara berkomunikasi, dan ekspektasi yang berbeda. Kemampuan itulah yang semakin dibutuhkan di dunia kerja saat ini," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Program Studi Sarjana Terapan Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional UNPRI, Mei Lisa, B.Ed., MTCSOL, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kompetensi mahasiswa di luar kemampuan kebahasaan.

Menurut dia, penguasaan bahasa harus diimbangi dengan kemampuan komunikasi yang baik agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara tepat oleh lawan bicara.

"Bahasa adalah alat, tetapi komunikasi adalah dampaknya. Seseorang bisa fasih berbahasa Mandarin, tetapi tanpa kemampuan komunikasi yang baik, pesan yang disampaikan bisa kurang tepat bahkan berisiko menimbulkan miskomunikasi. Karena itu, kemampuan bahasa saja tidak cukup," kata Mei Lisa.

Ia menambahkan, mahasiswa Mandarin memiliki peran penting dalam mendukung hubungan Indonesia dan Tiongkok.

Mereka tidak hanya bertugas menerjemahkan bahasa, tetapi juga menjembatani pemahaman budaya, nilai, dan cara berpikir yang berbeda.

Melalui kegiatan seperti ini, UNPRI berharap mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan komunikasi, public speaking, dan pemahaman lintas budaya sehingga lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja internasional yang semakin kompetitif.*

(ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas secara resmi melepas sebanyak 1.547 petugas Sensus Ekonomi 2026 dalam kegiatan Pencanangan dan Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Lapangan Balai Desa, Kecamatan Medan Helvetia, Senin, 15 Juni 2026.

Pelepasan petugas ditandai dengan penyematan tanda petugas sensus oleh Rico Waas sebagai simbol dimulainya pelaksanaan pendataan ekonomi di Kota Medan.

Baca Juga:

• Rico Waas Temui Pangdam I/Bukit Barisan, Perkuat Sinergi untuk Dukung Pembangunan Kota Medan

Menurutnya, sensus ini merupakan langkah strategis negara untuk mendapatkan gambaran nyata kondisi perekonomian masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

"Sensus Ekonomi 2026 adalah upaya negara untuk memahami kondisi ekonomi yang sebenarnya. Data yang dikumpulkan nantinya menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Rico Waas.

Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia, Kota Medan memiliki aktivitas ekonomi yang sangat beragam, mulai dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif berbasis digital, hingga sektor industri besar.

Karena itu, Rico menekankan pentingnya ketelitian para petugas dalam melakukan pendataan.

Ia mengingatkan bahwa kesalahan data dapat berdampak pada kebijakan ekonomi di tingkat nasional.

"Hari ini kita memulai langkah besar untuk menghadirkan potret ekonomi Kota Medan yang lebih lengkap, akurat, dan mutakhir. Saya yakin dengan semangat kolaborasi yang kita miliki, Sensus Ekonomi 2026 akan berjalan sukses dan menghasilkan data berkualitas bagi Indonesia," katanya.

Rico juga menyampaikan empat pesan penting kepada seluruh petugas sensus yang akan turun langsung ke lapangan.

Pertama, petugas harus menjadi representasi negara yang membawa amanah besar saat bertemu masyarakat.

Kedua, memiliki tanggung jawab moral untuk mencatat kondisi ekonomi secara jujur dan apa adanya.

Ketiga, mengutamakan kualitas data dibanding kecepatan pekerjaan.

Dan keempat, menyadari bahwa setiap angka yang dicatat akan menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah di masa mendatang.

"Saya percaya seluruh petugas yang bertugas adalah insan terbaik yang telah melalui proses seleksi dan pelatihan. Tunjukkan integritas, profesionalisme, dan kerja keras dalam menjalankan tugas ini," ucapnya.

Selain itu, Rico mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat Kota Medan untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah serta Forkopimda ikut menjaga kelancaran pelaksanaan sensus.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan Hafsyah Aprillia menjelaskan bahwa sebanyak 1.547 petugas telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Medan.

Jumlah tersebut terdiri atas 1.341 petugas lapangan sensus door to door, 177 pengawas lapangan, serta tim khusus untuk usaha besar yang terdiri dari 23 petugas dan enam pengawas.

Menurut Hafsyah, pelaksanaan sensus dilakukan dalam dua tahap. Untuk usaha skala besar, pendataan telah dimulai sejak 1 Mei 2026 secara mandiri.

Sedangkan pendataan usaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

"Kami berharap seluruh pelaku usaha di Kota Medan dapat menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar serta lengkap. Partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan dan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026," ujarnya.

Pemerintah Kota Medan berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang akurat sehingga menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang tepat sasaran bagi masyarakat dan dunia usaha.*

(ad)

MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Kodam I/Bukit Barisan di Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin (15/6/2026).

Pertemuan dengan Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa, dilakukan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Medan dan TNI dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas keamanan daerah.

Baca Juga:

• Bundaran HI Jadi Pusat Demo Hari Ini, Ini Isi Tuntutan 11+9 Mahasiswa!

Rico Waas menyampaikan apresiasi atas hubungan baik yang selama ini terjalin antara Pemko Medan dan Kodam I/Bukit Barisan.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan TNI menjadi faktor penting dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan percepatan pembangunan di Kota Medan.

"Kami ingin terus merajut kekompakan dan sinergi yang selama ini sudah terbangun dengan baik. Karena itu kami memohon arahan dan dukungan dari Pangdam agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal," ujar Rico Waas.

Menurutnya, sebagai kota terbesar di Sumatera Utara, Medan memiliki berbagai tantangan yang membutuhkan kerja sama lintas sektor.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga harus memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga di seluruh wilayah kota.

Dalam pertemuan tersebut, Rico Waas juga memaparkan sejumlah program strategis nasional yang saat ini sedang berjalan di Kota Medan.

Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, serta pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang akan menghubungkan Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

Menurut Rico, keberadaan berbagai program nasional tersebut diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat.

Karena itu, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI, sangat diperlukan agar pelaksanaannya berjalan lancar.

"Medan saat ini menjadi lokasi berbagai program strategis nasional. Tentu multiplier effect-nya akan sangat besar bagi masyarakat sehingga membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak," katanya.

Sementara itu, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa menyambut baik kunjungan Wali Kota Medan beserta jajaran.

Ia menegaskan komitmen Kodam I/Bukit Barisan untuk terus mendukung pembangunan daerah dan menjaga kondusivitas wilayah bersama Pemerintah Kota Medan.

Menurut Hendy, sinergi antara pemerintah daerah dan TNI merupakan kunci dalam menciptakan stabilitas yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemko Medan dan unsur Forkopimda guna memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi warga Kota Medan.*

(ad)

JAKARTA — Sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026) siang.

Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah yang mereka rangkum dalam dokumen bertajuk Tuntutan 11+9.

Baca Juga:

• 620 Personel Gabungan Amankan Demo Mahasiswa di DPRD Sumut, Armoured Water Cannon Disiagakan

Mereka akan terlebih dahulu berkumpul di titik kumpul yang telah disepakati sebelum melakukan long march menuju Bundaran HI sekitar pukul 14.00 WIB.

"Hari ini kawan-kawan dari berbagai organisasi dan aliansi akan menggelar aksi. Kami berkumpul di satu titik, lalu bergerak bersama menuju Bundaran HI," kata Rizaldy, Senin.

Aksi ini melibatkan aliansi yang menamakan diri Persatuan Rakyat Indonesia Anti-Imperialis (Perisai).

Sejumlah organisasi yang tergabung di antaranya FMN, GMNI Jakarta Selatan, KBM UT Jakarta, KABMU UNAS, Sentral Perjuangan Pemuda, serta beberapa kelompok GMNI dari wilayah Jakarta Pusat dan Depok.

Menurut Rizaldy, pergerakan massa akan difokuskan dari sisi selatan Bundaran HI, tepatnya kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman.

20 Tuntutan dalam Aksi

Aliansi Perisai membawa total 20 tuntutan yang dibagi dalam dua kategori, yakni 11 tuntutan mendesak dan 9 tuntutan umum.

Isu yang diangkat meliputi ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, hingga kebijakan pertahanan dan agraria.

11 tuntutan mendesak

2. Segera perbaiki pelemahan nilai tukar rupiah.

3. Hentikan program MBG dan koperasi desa/kelurahan merah putih yang sarat KKN.

Baca Juga:

• Gerindra Tolak Tuntutan Hentikan MBG: Ini Program Mulia

4. Hentikan gelombang PHK massal yang mengancam kesejahteraan buruh.

5. Cabut UU Polri.

6. Hentikan pembangunan batalion teritorial TNI.

7. Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan serta keamanan.

8. Naikkan upah untuk kesejahteraan guru honorer secara layak.

9. Tolak sekolah rakyat, alokasikan dana pendidikan sesuai amanat konstitusi (mandatory spending 20% persen), dan pemerataan akses di daerah 3T.

10. Transparansi BPI Danantara dan buka mekanisme pelaksanaannya secara gamblang kepada publik.

11. Copot menteri keuangan, menko perekonomian, dan menteri ESDM atas kegagalan stabilitas sektornya.

9 tuntutan umum

2. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang rakus tanah.

3. Mendukung penuh rakyat Papua dalam menentukan hak atas tanah dan nasibnya sendiri.

Baca Juga:

• Bunda PAUD Medan Bagikan PMT untuk 1.500 Anak, Cegah Stunting dan Wujudkan Generasi Berkualitas

4. Hentikan percepatan PTN-BH, kenaikan biaya pendidikan, dan jamin pendidikan yang ilmiah serta demokratis.

5. Naikkan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).

6. Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivis dan pejuang HAM.

7. Hentikan militerisasi dan tegakkan supremasi sipil.

8. Hentikan kekerasan terhadap kaum perempuan, lawan budaya feodal-patriarkal.

9. Wujudkan industri nasional yang berbasis pada reforma agraria sejati.

Kepolisian memastikan pengamanan aksi akan dilakukan dengan melibatkan ribuan personel gabungan.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, menyebut sebanyak 5.955 personel dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan jajaran polsek telah disiagakan.

Selain Bundaran HI, sejumlah titik lain seperti kawasan Monas, Gedung DPR RI, dan ruas jalan protokol juga diperkirakan terdampak aksi.

Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan.

Pengguna jalan diminta berangkat lebih awal dan memanfaatkan aplikasi navigasi untuk mencari jalur alternatif.

Baca Juga:

• Pemko Medan Percepat Persiapan Revitalisasi RSUD Pirngadi, Zakiyuddin: Anggaran Turun, Langsung Eksekusi

Sejumlah ruas jalan yang berpotensi mengalami kepadatan antara lain kawasan Jalan Medan Merdeka, MH Thamrin, Kebon Sirih, hingga sekitar DPR/MPR RI.*

(km/ad)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum memastikan adanya efisiensi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pemerintah masih melakukan perhitungan ulang untuk mengetahui kebutuhan anggaran yang sebenarnya.

Baca Juga:

• Kasus Suap Bupati Muara Enim, ICW: Opini Audit BPK Kerap Dijadikan “Barang Dagangan” dalam Kasus Korupsi

Karena itu, belum dapat disimpulkan apakah nantinya akan terjadi pengurangan anggaran atau hanya penyesuaian berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

"Belum tentu efisiensi, dia (Nanik) mau ketemu saja," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen DPR RI, Senin (15/6/2026).

Menurut Purbaya, rencana pertemuan dengan Kepala BGN sempat dijadwalkan pekan lalu.

Namun agenda tersebut tertunda karena dirinya mendapat panggilan untuk menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin mau datang, tapi tidak jadi karena dipanggil Presiden," ujarnya.

Meski demikian, Purbaya memastikan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BGN tetap akan dilakukan dalam waktu dekat.

Ia menegaskan pertemuan tersebut bertujuan untuk mencocokkan kebutuhan program dengan kemampuan anggaran negara.

Pernyataan Purbaya sekaligus menanggapi informasi sebelumnya yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait kemungkinan berkurangnya kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis.

Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah menemukan potensi pengurangan kebutuhan dana setelah dilakukan evaluasi dan penataan program.

Namun ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti terjadi pemangkasan anggaran.

"Bukan pemangkasan, tetapi dari hasil perhitungan sementara kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran Program MBG," ujar Prasetyo beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pemerintah saat ini sedang melakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Dari proses tersebut, pemerintah akan memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai jumlah dana yang benar-benar diperlukan untuk menjalankan program pemberian makanan bergizi kepada anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia serta mendukung tumbuh kembang generasi muda.

Pemerintah menargetkan proses evaluasi dan penataan program dapat selesai dalam waktu satu bulan.

Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan besaran anggaran final yang dibutuhkan untuk menjalankan program secara berkelanjutan.

Selain memperhatikan aspek anggaran, pemerintah juga berupaya memastikan program MBG berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang menjadi sasaran utama.*

(km/ad)

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kasus dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyeret Bupati Muara Enim nonaktif Edison bersama sejumlah pihak lainnya.

ICW menilai kasus tersebut menunjukkan bahwa opini audit BPK rentan dijadikan komoditas yang diperjualbelikan demi kepentingan tertentu.

Baca Juga:

• Sony Sonjaya Bukan Aktor Utama di Kasus Korupsi MBG? Kejagung Buka Suara

Menurutnya, sejumlah perkara korupsi yang melibatkan auditor maupun pejabat BPK dalam beberapa tahun terakhir memiliki pola serupa, yakni upaya memengaruhi hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.

"Opini audit BPK sudah menjadi komoditas dagang. Kasus korupsi yang melibatkan BPK terus berulang dengan modus yang hampir sama, yaitu jual beli opini audit," ujar Wana dalam keterangan tertulis, Senin (15/6/2026).

Menurut ICW, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang seharusnya menjadi indikator pengelolaan keuangan yang baik kini berpotensi bergeser menjadi alat pencitraan politik sekaligus sarana memperoleh berbagai insentif fiskal dari pemerintah pusat.

Wana menilai sejumlah pemerintah daerah berlomba mendapatkan opini WTP karena berkaitan dengan citra kepala daerah dan peluang memperoleh tambahan dana transfer dari pemerintah pusat.

ICW juga menyoroti mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Menurut organisasi antikorupsi tersebut, kebijakan pemberian insentif berdasarkan indikator tertentu dapat memunculkan praktik-praktik penyimpangan apabila pengawasan tidak berjalan optimal.

Wana menilai pemotongan dana transfer akibat temuan penyimpangan keuangan belum menyentuh akar persoalan korupsi daerah, seperti tingginya biaya politik dan lemahnya sistem pengawasan.

"Situasi ini justru dapat mendorong sebagian daerah untuk mengejar opini WTP dengan berbagai cara demi mendapatkan insentif dan tambahan dana transfer," katanya.

ICW juga mengkritik vonis ringan terhadap sejumlah pelaku korupsi yang berasal dari lingkungan BPK.

Wana mencontohkan kasus mantan anggota BPK, Achsanul Qosasi, yang menurutnya mendapat hukuman relatif ringan dibanding dampak perbuatannya.

Menurut ICW, hukuman yang tidak memberikan efek jera berpotensi memicu munculnya kasus serupa di masa mendatang.

Selain itu, ICW menilai proses rekrutmen pimpinan BPK masih sarat kepentingan politik karena sebagian besar berasal dari kalangan partai politik atau mantan anggota DPR.

"Konflik kepentingan bisa muncul sejak awal karena auditor negara dipilih oleh lembaga yang juga menjadi objek pemeriksaan," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait temuan audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Mereka adalah Bupati Muara Enim nonaktif Edison, Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari, Cory Erin Hardi, Augusz Dewanggara, serta Direktur PT Millenium Solusi Abadi, Fika.

KPK menduga terjadi upaya pengubahan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025 dengan imbalan sejumlah uang.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, nilai dana yang disiapkan untuk memengaruhi hasil audit disebut mencapai sekitar Rp1,6 miliar.

KPK saat ini masih mendalami aliran dana serta keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Kasus ini kembali memunculkan sorotan terhadap integritas proses audit keuangan negara dan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga pemeriksa keuangan agar tetap independen dan bebas dari praktik korupsi.*

(km/ad)

JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi kini tidak lagi menjadi satu-satunya modal untuk memasuki dunia kerja.

Menurutnya, perusahaan saat ini lebih mengutamakan kompetensi, keterampilan praktis, serta kemampuan beradaptasi dibanding sekadar gelar akademik.

Baca Juga:

• Pemkot Tanjungbalai Sambut Kepulangan 130 Jemaah Haji, Diharapkan Jadi Teladan di Masyarakat

Menurut Afriansyah, perubahan kebutuhan tenaga kerja terjadi seiring pesatnya perkembangan teknologi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Dunia industri kini membutuhkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan dan mampu memenuhi tuntutan pasar kerja yang terus berkembang.

"Ijazah perguruan tinggi tidak lagi menjadi satu-satunya bekal untuk memasuki dunia kerja. Dunia industri saat ini semakin mencari tenaga kerja yang adaptif, memiliki kemampuan praktis, dan siap menghadapi perubahan kebutuhan pekerjaan," ujar Afriansyah.

Ia menilai banyak perusahaan kini tidak lagi hanya mempertimbangkan latar belakang pendidikan pelamar.

Kemampuan teknis, pengalaman praktik, portofolio, hingga hasil uji kompetensi menjadi faktor yang semakin diperhitungkan dalam proses rekrutmen.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan berbagai program peningkatan kompetensi bagi lulusan perguruan tinggi.

Salah satunya melalui program MagangHub atau Pemagangan Nasional yang ditujukan bagi lulusan diploma dan sarjana, terutama para pencari kerja baru (fresh graduate).

Program yang didukung anggaran sebesar Rp4,14 triliun itu dirancang untuk mempercepat transisi lulusan dari dunia pendidikan menuju dunia kerja.

Peserta MagangHub akan memperoleh berbagai fasilitas, mulai dari uang saku, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pendampingan mentor profesional, hingga kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional.

Afriansyah mengatakan sertifikasi kompetensi menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

"Industri tidak lagi bertanya apa ijazah kamu, tetapi apa kompetensimu. Sertifikat kompetensi menjadi bukti bahwa tenaga kerja memiliki standar kemampuan yang dibutuhkan dunia industri," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka Indonesia per Februari 2026 tercatat sebesar 4,68 persen.

Meski menunjukkan perbaikan, pasar tenaga kerja masih menghadapi tantangan besar akibat perkembangan teknologi dan munculnya kebutuhan keterampilan baru.

Karena itu, Afriansyah mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan dunia industri agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Ia juga mengingatkan para wisudawan agar tidak berhenti belajar setelah memperoleh gelar akademik.

Menurutnya, kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kepemimpinan, berpikir kritis, dan kemampuan beradaptasi menjadi bekal penting untuk bersaing di dunia kerja modern.

"Investasi terbaik sebuah bangsa bukan pada sumber daya alamnya, melainkan pada kualitas sumber daya manusianya. Karena itu teruslah meningkatkan kompetensi agar mampu menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi nasional," tuturnya.

Di tengah perubahan dunia kerja yang semakin cepat, gelar pendidikan tetap memiliki peran penting sebagai bukti pendidikan formal.

Namun, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan menyelesaikan masalah kini menjadi faktor utama yang menentukan daya saing seseorang di pasar kerja.*

(km/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami peran mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Pendalaman tersebut dilakukan untuk menentukan apakah Sony dapat dikategorikan sebagai pelaku utama atau justru memenuhi syarat sebagai justice collaborator (JC), yakni pihak yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara pidana yang lebih besar.

Baca Juga:

• Kejagung Gandeng BPKP Audit Seluruh Pengadaan di BGN: Semua Kita Buka

"Nah, ini yang kita nilai. Banyak pecahannya dari perbuatannya, kemudian keterlibatan masing-masing pihak juga harus dilihat terlebih dahulu sehingga baru bisa dipastikan," kata Febrie di Kantor Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menurut Febrie, penyidik masih menelusuri hubungan antar pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi MBG.

Hasil pendalaman tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan apakah Sony layak memperoleh status justice collaborator.

"Nanti pengajuan JC akan kami jawab. Semua peran dan keterlibatan pihak-pihak terkait akan dibuka secara transparan," ujarnya.

Kejagung menegaskan bahwa status justice collaborator tidak dapat diberikan kepada seseorang yang terbukti sebagai pelaku utama tindak pidana.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan salah satu syarat utama untuk mendapatkan status JC adalah bukan aktor utama dalam sebuah perkara korupsi.

"Kalau dia pelaku utama, tentu tidak bisa diberikan status justice collaborator," kata Anang.

Sony Sonjaya diketahui telah mengajukan permohonan sebagai justice collaborator melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, pada 8 Juni 2026 lalu.

Menurut pihak kuasa hukum, langkah tersebut bukan untuk menghindari proses hukum, melainkan sebagai bentuk kerja sama dengan penyidik guna membantu mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus korupsi MBG.

Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, Andri Mulyono.

Penyidik menduga terjadi penyimpangan dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, mulai dari penunjukan yayasan yang tidak memenuhi syarat hingga dugaan penggelembungan harga dalam pengadaan berbagai barang, termasuk motor listrik, tablet, sepatu, dan televisi.

Kejagung menyatakan penyidikan masih terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban hukum.*

(km/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memperluas penyelidikan dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan meneliti seluruh pengadaan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, mengatakan pemeriksaan tidak hanya berfokus pada pengadaan motor listrik yang sebelumnya menjadi sorotan, tetapi juga mencakup seluruh proses pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan program tersebut.

Baca Juga:

• Kejagung Setor Rp1,02 Triliun Hasil Pemulihan Aset Korupsi Eddy Tansil ke Kemenkeu

Menurut Febrie, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal pemerintah, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia agar dapat belajar dengan lebih baik dan tumbuh secara sehat.

Ia menegaskan bahwa Kejaksaan tidak ingin kasus dugaan korupsi yang terjadi justru menghambat pelaksanaan program yang dinilai memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

"Yang jelas kita ingin bagaimana BGN ini berjalan sesuai rencana awal. Rencana awal tuh ini kan untuk anak-anak, anak-anak kita supaya dia juga bergizi, dia baik, ketika sekolah perutnya terisi, sehingga menerima pembelajaran bagus," ujarnya.

Selain berdampak pada kesehatan anak, Febrie menilai program MBG juga memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi daerah.

Menurut dia, program tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usaha lokal apabila pengadaan bahan pangan dilakukan sesuai aturan dan melibatkan masyarakat sekitar.

"Ini kan pengungkit sektor ekonomi juga. Kalau seandainya benar dia nanti vendornya betul-betul dari penghasilan sekitar situ, sayurnya, ayamnya. Nah, kita harapkan itu. Makanya kita proses, ini kita buka ya, dan ini kita dorong bagaimana tujuan ya, tujuan baik MBG ini bisa, kita pastikan berhasil," katanya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025–2026.

Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono.

Penyidik menduga terjadi penyimpangan dalam penunjukan yayasan pengelola Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk dugaan konflik kepentingan serta penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan sejumlah barang seperti motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi.

Kejagung memastikan penyelidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta menghitung secara menyeluruh potensi kerugian negara yang ditimbulkan dalam program tersebut.*

(d/ad)