JAKARTA – Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meninggalkan jabatan tersebut setelah diminta untuk mengundurkan diri.

Pengakuan itu disampaikan saat membacakan nota pembelaan atau eksepsi dalam sidang perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

Baca Juga:

• Sidang TPPU Febrie Adriansyah Memanas, Don Ritto Sebut Jaksa Campuradukkan Bisnis dan Honorarium Advokat

Ia menyebut pernah menduduki sejumlah jabatan, mulai dari kepala kejaksaan negeri, wakil kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan tinggi, hingga Jampidsus.

"Seluruhnya adalah murni karena pengabdian saya, serta karakter saya yang menurut pimpinan saya patut untuk mengemban jabatan tersebut, yang kemudian saya tinggalkan karena saya diminta mundur dari jabatan dimaksud," kata Febrie.

Febrie tidak menjelaskan lebih lanjut siapa sosok yang memintanya mundur maupun alasan di balik permintaan tersebut.

Dalam persidangan itu, Febrie menegaskan bahwa jabatan yang pernah diembannya merupakan hasil pengabdian selama berkarier sebagai jaksa.

Ia menyatakan tidak pernah meminta atau memperjuangkan jabatan untuk dirinya sendiri.

"Bahwa yang terpenting dan perlu saya tegaskan saya tidak pernah meminta Jabatan dari awal mula saya sebagai jaksa hingga Jabatan terakhir saya Jampidsus," kata dia.

Febrie mengatakan, riwayat karier tersebut disampaikan bukan untuk meminta perlakuan istimewa dalam perkara yang sedang dihadapinya.

Ia juga menegaskan bahwa masa kerja panjang dan jabatan tinggi tidak membuat seseorang kebal terhadap hukum.

"Saya menyampaikan riwayat pengabdian ini bukan untuk meminta keistimewaan, dan bukan pula untuk menyatakan bahwa jabatan atau masa kerja yang panjang membuat seseorang kebal dari hukum," kata Febrie.

Ia berharap majelis hakim memeriksa perkara berdasarkan uraian dakwaan, fakta yang terungkap di persidangan, dan alat bukti yang diajukan.

Febrie juga menyatakan telah berupaya menjaga diri agar tidak melakukan penyimpangan selama menjalankan tugasnya.

Dalam perkara yang sama, jaksa mendakwa Febrie menerima uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dengan total Rp 346.743.821.282 dan US$ 440.990.

Menurut dakwaan, penerimaan tersebut berlangsung pada periode 2020 hingga Juli 2026.

Jaksa menyebut Febrie menerima uang bersama Ferry Yanto Hongkiriwang dan sejumlah pihak lainnya, berkaitan dengan jabatan Febrie saat menjadi Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung maupun ketika menjabat sebagai Jampidsus.

"Bahwa terhadap penerimaan uang-uang seluruhnya berjumlah Rp 346.743.821.282,00 dan USD 440.990 yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut," kata jaksa saat membacakan dakwaan TPPU terhadap Febrie di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Salah satu penerimaan yang diuraikan jaksa adalah uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara sekitar Rp 55 miliar dari pengusaha Tan Kian.

Uang tersebut disebut diterima melalui Ferry Yanto Hongkiriwang dan dikaitkan dengan penanganan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Jaksa juga mendakwa Febrie menerima saham senilai Rp 14 miliar dari Michael Njoman, direktur sekaligus pemilik PT Cahaya Baja Sukses (PT CBS).

Saham tersebut disebut disalurkan melalui Ferry dengan menggunakan PT Tompotika Mulia Abadi (PT TMA).

Jaksa mengaitkan penerimaan itu dengan penyelesaian sisa kewajiban PT CBS kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (PT KNI).

Selain itu, Febrie disebut menerima uang Rp 20,6 miliar dari Tria Bellitonito Aturbumi alias Tria, Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada (PT OBP).

Dalam dakwaan lainnya, jaksa menyebut Febrie bersama Don Ritto alias Idon, Nurman Herin, dan Ferry Yanto Hongkiriwang menerima uang Rp 60 miliar serta tanah dan/atau bangunan dari Andy Chandra Tan, pemilik manfaat PT Budi Agung Sentosa (PT BAS), dan Heri Janto, Direktur Utama PT BAS.

Menurut jaksa, penerimaan tersebut dilakukan melalui Don Ritto dan Nurman Herin dengan menggunakan PT Kresna Pusaka Energi (PT KPE).

Jaksa juga menguraikan adanya penerimaan uang sebesar Rp 203.469.822.832 dari pihak-pihak lain yang disebut berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Febrie.

Selain dugaan penerimaan tersebut, Febrie didakwa menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta melalui sejumlah cara.

Jaksa menyebut harta itu ditempatkan di beberapa rekening, dijadikan seolah-olah sebagai modal usaha pada perusahaan afiliasi, serta digunakan untuk membeli tanah, bangunan, kendaraan, dan emas.

Jaksa juga mendakwa harta tersebut ditukarkan dengan sejumlah mata uang asing.

Atas perbuatan yang didakwakan itu, Febrie dijerat Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perkara ini masih dalam proses hukum.

Seluruh uraian mengenai penerimaan uang, aset, dan dugaan pencucian uang tersebut merupakan dakwaan jaksa yang harus diuji melalui persidangan dan pembuktian di pengadilan.* (km/ad)

JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal.

Pinjaman tersebut dapat digunakan untuk mendukung modal kerja maupun investasi produktif sesuai ketentuan program.

Baca Juga:

• Bareskrim Sikat 9 Perusahaan Sawit Jadi Tersangka Karhutla, 25 Ribu Hektare Lahan Hangus

Dengan begitu, calon debitur dapat menyesuaikan cicilan dengan kemampuan keuangan dan arus kas usaha.

Informasi mengenai bunga, persyaratan, dan prosedur pengajuan juga perlu diperiksa sebelum mengajukan pinjaman ke Bank Negara Indonesia (BNI).

Bunga dan Tenor KUR BNI 2026

Informasi yang menjadi acuan dalam artikel ini menyebutkan bunga KUR BNI sebesar 6 persen efektif per tahun atau sekitar 0,5 persen per bulan.

Tenor pinjaman yang dicantumkan berkisar antara 12 hingga 60 bulan, atau satu sampai lima tahun.

Tenor yang lebih panjang dapat membuat cicilan bulanan lebih rendah.

Namun, calon debitur tetap perlu memperhitungkan total pembayaran selama masa pinjaman dan memastikan cicilan tidak mengganggu kebutuhan operasional usaha.

Sebelum mengajukan pinjaman, calon debitur disarankan memeriksa ketentuan KUR BNI 2026 melalui kanal resmi BNI.

Bunga, plafon, tenor, serta persyaratan yang berlaku perlu dikonfirmasi kembali karena dapat bergantung pada ketentuan program dan hasil penilaian bank.

Syarat Pengajuan KUR BNI 2026

Berdasarkan informasi persyaratan yang dicantumkan pada laman resmi BNI Experience, calon debitur perlu memenuhi sejumlah ketentuan berikut:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Usaha telah berjalan minimal enam bulan.
- Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- Fotokopi surat nikah bagi yang telah menikah.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha lain yang diterbitkan pejabat berwenang.
- Dokumen agunan untuk pengajuan kredit di atas Rp100 juta, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pengajuan kredit lebih dari Rp50 juta.
- Tidak sedang menerima kredit produktif dan kredit program di luar KUR dari perbankan atau lembaga pembiayaan, sesuai ketentuan program.

Calon debitur yang sedang memiliki Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) untuk tujuan produktif, atau kartu kredit dengan status pembayaran lancar disebut tetap dapat mengajukan KUR.

Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada persyaratan dan penilaian pihak bank.

Cara Mengajukan KUR BNI 2026

Pengajuan KUR BNI dapat dilakukan melalui kantor cabang atau kanal online apabila layanan tersebut tersedia untuk calon debitur.

1. Cara Pengajuan Online

Calon debitur dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

- Kunjungi kanal pengajuan resmi BNI melalui situs yang telah dikonfirmasi keasliannya.
- Baca syarat dan ketentuan pengajuan KUR.
- Berikan persetujuan terhadap persyaratan umum apabila telah dipahami.
- Pilih menu untuk melanjutkan pengajuan.
- Lengkapi data diri dan informasi usaha sesuai formulir.
- Tunggu informasi atau tindak lanjut dari pihak BNI.
- Jika diperlukan, petugas bank akan melakukan survei ke lokasi usaha dan wawancara.

Pastikan alamat situs pengajuan benar-benar merupakan kanal resmi BNI sebelum memasukkan data pribadi atau dokumen keuangan.

2. Cara Pengajuan Offline

Pengajuan langsung dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang BNI terdekat. Berikut tahapan umumnya:

- Datang ke kantor cabang dengan membawa dokumen persyaratan.
- Ambil nomor antrean layanan.
- Sampaikan keperluan pengajuan KUR kepada petugas.
- Isi formulir pengajuan sesuai arahan petugas.
- Serahkan dokumen tambahan atau agunan apabila memang dipersyaratkan.
- Ikuti proses survei dan wawancara jika diminta.
- Tunggu keputusan bank setelah proses pemeriksaan selesai.

Lama proses persetujuan dapat berbeda-beda, bergantung pada kelengkapan dokumen, hasil survei, dan kebijakan bank.

Tabel Angsuran KUR BNI 2026 Pinjaman Rp100 Juta

Berikut rincian angsuran pinjaman Rp100 juta berdasarkan tenor yang tercantum dalam informasi sumber:

12 bulan (1 tahun): Rp8.606.643per bulan
24 bulan (2 tahun): Rp4.432.061per bulan
36 bulan (3 tahun): Rp3.042.194per bulan
48 bulan (4 tahun): Rp2.348.503per bulan
60 bulan (5 tahun): Rp1.933.280per bulan

Catatan: Angka di atas merupakan simulasi dari informasi sumber, bukan penawaran atau perhitungan resmi yang telah diverifikasi BNI.

Besaran cicilan sebenarnya perlu dikonfirmasi kepada pihak bank.

Dari tabel tersebut, tenor 12 bulan memiliki cicilan bulanan paling besar, sedangkan tenor 60 bulan memiliki cicilan bulanan paling rendah.

Meski demikian, tenor panjang berarti kewajiban pembayaran berlangsung lebih lama.

Pelaku UMKM sebaiknya memilih jangka waktu pinjaman berdasarkan proyeksi pendapatan, biaya operasional, dan kebutuhan modal.

Dengan perhitungan yang matang, pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan usaha tanpa membebani arus kas secara berlebihan.* (di/ad)

BANDUNG – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat sebagai Presiden RI pada 2004–2014.

Menurut dia, unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati oleh setiap pemimpin.

Baca Juga:

• Pembangunan BRT Mebidang Bikin Medan Macet, Driver Ojol dan Taksi Online Keluhkan BBM Boros

Dalam kesempatan tersebut, SBY bercerita tentang perbincangannya dengan Rektor Unpad, Arief Kartasasmita, ketika mengunjungi ruang kerja rektor.

Ia mengaku terkesan dengan suasana ruangan yang dinilainya indah dan dapat menjadi sumber inspirasi.

"Saya tengok, indah sekali. Di sebelah sana ada pohon-pohon, saya pengen melukis dari sana tadi itu. Terus overlooking ada air mancur di depan itu, saya bilang, 'Pak, ini indah sekali, Bapak ini punya banyak inspirasi, memajukan Unpad, ikut memikirkan negara'," ujar SBY.

Arief, menurut cerita SBY, mengatakan bahwa suasana ruang kerja tersebut memang kerap memberinya inspirasi.

Namun, inspirasi itu bisa terganggu ketika mahasiswa menggelar demonstrasi di depan gedung.

"Kata beliau, 'betul Pak, sepanjang tidak ada unjuk rasa di depan situ. Kalau mahasiswanya sering unjuk rasa, inspirasinya buntu'," kata SBY.

Menanggapi cerita tersebut, SBY mengingatkan bahwa demonstrasi merupakan hak masyarakat dalam negara demokrasi.

Ia kemudian membandingkan pengalaman Arief menghadapi unjuk rasa dengan pengalamannya selama memimpin Indonesia selama satu dekade.

"Unjuk rasa boleh, saya bilang, 'Bapak, unjuk rasa baru sekali dua kali, aku 10 tahun diunjuk rasa dulu'," ucapnya.

SBY menegaskan, pemimpin tidak seharusnya menganggap demonstrasi sebagai sesuatu yang harus dihindari.

Sebaliknya, aspirasi masyarakat perlu didengar karena dapat menjadi bagian dari pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

"Tapi tidak apa-apa, itulah demokrasi, itulah suara rakyat, harus kita dengar. Kalau saya tidak mendengar suara rakyat, bisa jatuh. Tidak apa-apa," tegas SBY.

Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya sikap terbuka seorang pemimpin dalam menghadapi kritik.

Dalam demokrasi, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, termasuk melalui demonstrasi, sedangkan pemerintah perlu memperhatikan aspirasi yang disampaikan.

Dalam orasi ilmiahnya, SBY juga menekankan bahwa pemimpin di setiap generasi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pembangunan bangsa terus berjalan ke arah yang benar.

Menurut dia, pemimpin tidak boleh hanya berfokus pada kepentingan politik jangka pendek.

Setiap kebijakan dan keputusan perlu mempertimbangkan masa depan Indonesia dalam jangka panjang.

"Meskipun itu cara politik dianggap normal. Tapi lihat lah, pastikan lah gerak maju bangsa ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, betul-betul menuju ke arah yang benar," ucapnya.

SBY juga mengingatkan bahwa cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maju membutuhkan persatuan dan kerja keras.

Selain itu, kepemimpinan harus didukung visi yang jelas, kecakapan, serta integritas.

"Lantas yang kita kejar tadi advanced society, part of the great civilization. Pemimpin mesti punya visi cakap dan kuat. Pemimpin tidak mudah, tidak boleh mudah jatuh. Cakap, tapi juga punya visi dan punya integritas," imbuh SBY.

Melalui orasi tersebut, SBY menekankan dua hal penting dalam kepemimpinan, yakni kesediaan mendengarkan suara rakyat dan kemampuan menjaga arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang.* (tm/ad)

DELI SERDANG – Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (13/10/2026).

Dalam operasi gabungan tersebut, polisi mengamankan tujuh orang yang terdiri atas enam pria dan seorang perempuan.

Baca Juga:

• Kasus Keracunan MBG di Sumut Naik Empat Kali Lipat, Ombudsman Desak BGN Evaluasi Pengawasan

Petugas juga menemukan satu plastik klip berisi kristal yang diduga sabu dengan berat 5,86 gram.

Namun, kandungan barang tersebut masih harus dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium.

Penggerebekan dipimpin Kepala Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Dr. Ferry Kusnadi, S.H., dengan melibatkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Deli Serdang.

Petugas menyasar sejumlah titik di Kelurahan Pekan Tanjung Morawa yang disinyalir kerap digunakan sebagai tempat transaksi maupun penyalahgunaan narkotika.

Ketiga lokasi tersebut meliputi Gang Kalimantan di kawasan Tanjung Morawa B, Gang Aman, dan Lorong 3 Pekan Tanjung Morawa.

Di lokasi penggerebekan, petugas mengamankan tujuh orang yang berada di sekitar barak-barak yang diduga digunakan untuk aktivitas narkoba.

Ketujuh orang tersebut masing-masing berinisial SAH (25), PS (36), YY (36), SA (24), AS (51), IS (31), dan SMN (31).

Setelah diamankan, mereka menjalani pemeriksaan urine. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruhnya positif menggunakan narkoba jenis sabu.

Petugas kemudian menyisir area sekitar barak dan menemukan satu plastik klip berisi kristal yang diduga sabu seberat 5,86 gram.

Barang tersebut selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut untuk memastikan kandungannya.

Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Dr. Ferry Kusnadi mengatakan, penggerebekan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang resah terhadap dugaan peredaran narkoba di lingkungan mereka.

Menurut Ferry, kepolisian akan terus melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

"Kami akan terus mengejar para pelaku pengedar narkoba dan menindak dengan tegas serta terukur," ujarnya.

Ferry menegaskan, operasi pemberantasan narkoba akan dilakukan secara berkelanjutan untuk menekan peredaran narkotika sekaligus menjawab keresahan masyarakat.

"Penggerebekan sarang narkoba ini akan terus kami lakukan secara berkelanjutan dan konsisten sesuai dengan arahan Bapak Kapolri. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku maupun peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang," tegasnya.

Setelah penggerebekan, Sat Narkoba Polresta Deli Serdang melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan yang diduga memasok narkotika ke lokasi tersebut.

Polisi juga mendalami informasi mengenai seorang terduga pengedar berinisial P.

Sementara itu, barang berbentuk kristal yang ditemukan di lokasi akan dikirim ke Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumatera Utara untuk memastikan apakah benar merupakan narkotika jenis sabu.

Pengembangan kasus ini diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang diduga berada di balik aktivitas peredaran narkoba tersebut.

Meski tujuh orang telah diamankan dan dinyatakan positif berdasarkan tes urine, penyelidikan lebih lanjut tetap diperlukan untuk memastikan peran masing-masing dalam dugaan tindak pidana narkotika.

Hasil tes urine yang positif tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang sebagai pengedar.

Karena itu, proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan peran serta pertanggungjawaban setiap orang yang diamankan.* (sp/ad)

MEDAN – Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 2026.

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut mencatat delapan kejadian luar biasa (KLB) keracunan MBG hingga Oktober 2026, naik dibandingkan dua kejadian pada 2025.

Baca Juga:

• Kisruh STAI Al-Hikmah Medan Memanas, Yaspetia Minta Kopertais Perjelas Legalitas Kampus dan Ijazah

Kepala Ombudsman RI Sumut, Herdensi Adnin, mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan pengawasan berjalan secara sistematis, efektif, dan berkala.

Selain itu, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan seluruh dapur menerapkan standar keamanan pangan dengan benar.

"Evaluasi ini menurut saya penting untuk dilakukan guna memastikan pengawasan terhadap SPPG berjalan sistematis, efektif dan berkala. Kemudian juga untuk melihat apakah standar keamanan pangan sudah diterapkan dengan baik dan benar di seluruh dapur," kata Herdensi, Rabu (14/10/2026).

Delapan kejadian keracunan tersebut tersebar di Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, Asahan, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Kota Medan, dan Kabupaten Karo.

Herdensi menilai kejadian berulang ini memprihatinkan.

Sebab, sebagian besar SPPG yang terlibat disebut telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Padahal, sertifikasi dan pelatihan bagi pekerja semestinya mendukung penerapan standar kebersihan serta keamanan pangan, mulai dari pengolahan hingga penyajian makanan.

Menurut Herdensi, berulangnya kasus keracunan mengindikasikan adanya persoalan dalam kepatuhan pengelola dapur.

Persoalan itu dapat berkaitan dengan pemilihan bahan baku, penyimpanan, hingga penyajian makanan kepada siswa.

"Kejadian keracunan yang kembali terulang menunjukkan kurangnya pengawasan atau monitoring secara berkala. Jadi sistem pengawasannya perlu dievaluasi kembali," tuturnya.

Berdasarkan penelusuran awal, Ombudsman menemukan indikasi kelalaian dalam pengelolaan bahan makanan di sejumlah lokasi.

Di Kabupaten Karo, misalnya, ikan sarden ditemukan tidak disimpan di dalam freezer.

Sementara di Kabupaten Asahan, terdapat indikasi nasi dan rendang disajikan kepada siswa dalam kondisi basi.

Herdensi menegaskan, bahan makanan yang berpotensi tidak layak dikonsumsi seharusnya tidak diolah maupun dibagikan kepada penerima manfaat.

"Jangan dipaksakan mengolahnya, lalu dibagikan ke siswa," ucapnya.

Temuan tersebut menjadi perhatian karena makanan yang dibagikan melalui program MBG harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

Bahan makanan yang tidak layak konsumsi berisiko menimbulkan gangguan kesehatan bagi siswa.

Herdensi juga menyoroti keterbatasan pengawasan yang dapat dilakukan Dinas Kesehatan setiap saat.

Karena itu, ia menilai BGN perlu memperkuat evaluasi terhadap KPPG Sumut-Aceh agar pemantauan terhadap dapur-dapur SPPG berlangsung efektif dan rutin.

Menurut Herdensi, program MBG merupakan program yang baik, tetapi pelaksanaannya harus didukung pengelolaan yang bertanggung jawab serta pengawasan keamanan pangan yang memadai.

BGN, kata dia, perlu memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden RI tersebut.

Pemenuhan kebutuhan gizi siswa harus berjalan beriringan dengan jaminan bahwa makanan yang dibagikan layak dan aman dikonsumsi.

"Sehingga program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga menjamin kelayakan dan keamanan makanan yang dibagikan," kata Herdensi.* (mi/ad)

MEDAN – Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hikmah Medan kembali mencuat.

Persoalan tersebut mencakup status kepemimpinan kampus, penguasaan aset yayasan, penggunaan nama perguruan tinggi, hingga keabsahan data dosen dan mahasiswa.

Baca Juga:

• Medan Alami Penurunan Muka Tanah 33 Milimeter per Tahun, Ini Hasil Penelitian Internasional

Ia menilai ketidakjelasan tersebut berpotensi berdampak pada mahasiswa, dosen, serta lulusan.

Didampingi alumni STAI Al-Hikmah Medan, HM Mursal Harahap, S.H., Asrul menyampaikan desakan itu di Medan, Rabu (14/10/2026).

Ia juga menunjukkan surat bernomor 61/STAIA/X/2026 tertanggal 13 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Ketua Kopertais Wilayah IX, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.

Dalam surat tersebut, Asrul meminta penjelasan mengenai keabsahan kegiatan perkuliahan, pihak yang diakui sebagai ketua STAI Al-Hikmah Medan, serta dasar penerbitan surat keputusan (SK) bagi dosen yang mengajar.

Ia turut mempertanyakan izin yang digunakan untuk kepentingan akreditasi, alamat yang tercatat dalam pangkalan data perguruan tinggi, lokasi kampus yang diakui Kopertais, keterlibatan pihak Kopertais dalam pelaksanaan wisuda, serta jumlah mahasiswa aktif dan lulusan.

Asrul menjelaskan bahwa dirinya diangkat sebagai Ketua STAI Al-Hikmah Medan berdasarkan SK Yayasan Nomor 055/Yaspetia/SK/2024 dan dilantik pada 1 Juli 2024.

Menurut dia, setelah pengangkatan tersebut, kegiatan akademik tetap berjalan.

Kegiatan itu meliputi proses pembelajaran, praktik pengalaman lapangan (PPL), kuliah kerja lapangan (KKL), sidang skripsi, hingga munaqasah.

Ia menyebut pihaknya telah melaksanakan wisuda terhadap 103 orang.

Namun, menurut keterangannya, muncul persoalan terkait penyerahan ijazah kepada para wisudawan.

Asrul mengatakan ijazah yang semula direncanakan diserahkan langsung dalam acara wisuda di Hotel Inna Medan pada 28 Oktober 2024, baru diserahkan kepada wisudawan pada akhir April 2025.

Ia mempersoalkan penyerahan tersebut karena, menurut dia, ijazah itu belum ditandatanganinya selaku ketua STAI Al-Hikmah Medan.

Selain persoalan ijazah, Asrul juga meminta penjelasan mengenai pemindahan lokasi kampus dan pengalihan pengelolaan kepada yayasan lain.

Ia menilai masalah tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai status kelembagaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Asrul bersama pihak Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah (Yaspetia) turut mempersoalkan posisi Dr. Masdar Limbong, M.Pd., yang saat ini mengaku sebagai Ketua STAI Al-Hikmah Medan, serta Wakil Ketua I Muhammad Rahmadani.

Pihak Yaspetia menduga Masdar Limbong dan sejumlah pihak lainnya terlibat dalam persoalan penguasaan inventaris dan aset yayasan, penggunaan nama perguruan tinggi, serta legalitas kampus dan data mahasiswa.

Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari sengketa yang dipersoalkan pihak Yaspetia.

Kebenarannya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Asrul juga menyoroti surat pernyataan Nomor 013/YASPETIA/SP/VI/2018 tertanggal Juni 2018.

Menurut pihak Yaspetia, Masdar Limbong merupakan salah satu dari lima orang yang menandatangani dokumen tersebut.

Pihak yayasan menjelaskan bahwa surat itu berisi pengakuan terhadap Yaspetia yang berkedudukan di Medan, di bawah kepemimpinan Ketua Yayasan Ir. H. Marapinta Harahap, M.M., M.A.P.

Yaspetia menilai dokumen tersebut perlu diperiksa sebagai salah satu bahan untuk menelusuri riwayat pengelolaan yayasan dan perguruan tinggi yang kini dipersengketakan.

Asrul menyatakan pihaknya telah tiga kali menyurati Kopertais Wilayah IX, tetapi belum memperoleh tanggapan.

Surat tertanggal 13 Oktober 2026 itu menjadi surat keempat yang dikirimkan untuk meminta kejelasan mengenai status dan kegiatan STAI Al-Hikmah Medan.

Melalui surat tersebut, Asrul meminta jawaban atas sembilan persoalan yang diajukan.

Ia juga memohon agar aktivitas perkuliahan yang dilakukan pihak yang dipersoalkan dihentikan sementara sampai legalitasnya memperoleh kejelasan.

Asrul meyakini pengangkatannya sebagai ketua berdasarkan SK Yaspetia merupakan dasar legalitas yang sah.

Namun, status kelembagaan dan kepemimpinan kampus tetap membutuhkan klarifikasi dari pihak berwenang berdasarkan dokumen serta ketentuan yang berlaku.

Surat itu turut ditembuskan kepada Menteri Agama RI, Kapolda Sumatera Utara, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Sebelumnya, Ketua Yaspetia Ir. H. Marapinta Harahap bersama Asrul Siregar dan Sekretaris Yayasan Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd., mendatangi Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara di Jalan Sei Batanghari, Medan, pada Senin (12/10/2026).

Kedatangan mereka bertujuan meminta dukungan Ketua PWNU Sumut, Dr. H. Marahalim Harahap, M.Hum., untuk mengawal persoalan yang telah mereka laporkan ke Polsek Medan Area.

Marapinta mengaku kecewa karena laporan terkait dugaan perampasan aset dan legalitas STAI Al-Hikmah Medan, menurut dia, telah berjalan lebih dari setahun tanpa penyelesaian yang jelas.

"Kami menyampaikan kegelisahan ini kepada Ketua PWNU Sumatera Utara untuk memohon bantuan dan perlindungan sebagai sesama warga NU. Laporan yang kami masukkan ke Polsek Medan Area sudah lebih dari setahun, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan maupun penetapan tersangka," ujar Marapinta.

Pihak Yaspetia berharap dukungan PWNU Sumatera Utara dapat mendorong perhatian terhadap persoalan tersebut dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Hingga persoalan ini memperoleh kejelasan, status kepemimpinan kampus, legalitas penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan aset, serta keabsahan administrasi akademik menjadi sejumlah hal yang masih dipertanyakan pihak Yaspetia.

Klarifikasi dari Kopertais Wilayah IX dan pihak-pihak terkait dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada mahasiswa, dosen, dan para lulusan STAI Al-Hikmah Medan.* (ad)

PEKANBARU – Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkret untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Provinsi Riau.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum Yayasan Jaga Riau Indonesia, Alan Pane, S.H., S.Tr.BD., C.P.A.

Baca Juga:

• BMKG Ungkap Penyebab Kabut Asap di Danau Toba, Jarak Pandang Turun hingga 1 Kilometer

"Kami dari Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kapolda Riau dan Gubernur Riau untuk mengerahkan seluruh sumber daya, baik personel, peralatan, maupun koordinasi lintas instansi, untuk segera memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Jangan biarkan api terus meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, dan menimbulkan korban jiwa lagi," ujar Alan Pane dalam keterangannya.

Menurut Alan, penanganan karhutla membutuhkan langkah cepat dan terkoordinasi.

Kebakaran yang tidak segera dikendalikan berpotensi memperluas kerusakan lingkungan serta menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat.

Alan menegaskan, hutan merupakan paru-paru Riau yang kelestariannya harus dijaga bersama.

Karena itu, upaya penyelamatan hutan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat dan masa depan generasi mendatang.

"Hutan adalah paru-paru Riau, selamatkan hutan demi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan masa depan anak cucu kita," tegasnya.

Yayasan Jaga Riau Indonesia juga mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi dalam mencegah kebakaran meluas.

Masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dan kesehatan serta mendukung upaya penanganan karhutla.

Yayasan tersebut berharap penanganan yang cepat dan kerja sama seluruh pihak dapat membantu mewujudkan Riau Tanpa Asap dan Riau Lebih Baik.* (ad)

MEDAN – Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun.

Angka tersebut terungkap dalam penelitian yang menganalisis pergerakan tanah di 465 kota di 107 negara selama periode 2014–2023.

Baca Juga:

• Pembangunan BRT Mebidang Bikin Medan Macet, Driver Ojol dan Taksi Online Keluhkan BBM Boros

Fenomena ini dapat merusak bangunan, melemahkan fondasi, mengganggu saluran air dan pembuangan limbah, serta meningkatkan risiko banjir.

Mengutip Phys pada Senin (12/10/2026), informasi mengenai penurunan muka tanah di berbagai kota masih terbatas.

Perbedaan metode pengukuran dan periode penelitian sebelumnya juga menyulitkan perbandingan tingkat penurunan tanah secara global.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas, tim peneliti yang dipimpin Shengli Tao dan Xie Hu dari Peking University, Beijing, Cina, bersama rekan-rekannya menganalisis data satelit beresolusi tinggi.

Hasil penelitian tersebut diterbitkan dalam jurnal Nature Cities.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah kota di Asia mengalami penurunan muka tanah yang cukup besar.

Medan tercatat mengalami penurunan sekitar 33 milimeter per tahun, sedangkan Bandung sekitar 22 milimeter per tahun.

Temuan ini menunjukkan pentingnya pemantauan pergerakan tanah di kawasan perkotaan Indonesia.

Penurunan muka tanah dapat memengaruhi kondisi bangunan dan infrastruktur, terutama jika terjadi secara terus-menerus.

Dampaknya juga dapat memperbesar persoalan banjir ketika penurunan permukaan tanah membuat kawasan tertentu semakin rendah dibandingkan wilayah di sekitarnya.

Meski demikian, penelitian ini tidak berarti seluruh wilayah Medan mengalami penurunan dengan kecepatan yang sama.

Di luar Indonesia, Kota Isfahan di Iran tercatat mengalami penurunan tanah sekitar 11 milimeter per tahun.

Sementara itu, Torreón di Meksiko mengalami penurunan sekitar 17 milimeter per tahun.

Penurunan tercepat pada tingkat lokal ditemukan di sejumlah bagian Kota Meksiko, dengan laju mencapai sekitar 217 milimeter atau 21,7 sentimeter per tahun.

Namun, rata-rata penurunan di seluruh kota tersebut tercatat sekitar 8 milimeter per tahun.

Perbedaan angka itu memperlihatkan bahwa penurunan tanah dapat terjadi dengan tingkat keparahan yang berbeda dalam satu kota.

Karena itu, pengukuran pada tingkat wilayah lokal diperlukan untuk mengetahui kawasan yang paling berisiko.

Penelitian tersebut juga menemukan pergerakan tanah tahunan yang relatif stabil di sejumlah kota besar, seperti Boston, New York, London, Beijing, Tokyo, Seoul, Sydney, Montevideo, dan Naples.

Di kota-kota tersebut, tingkat penurunan maupun kenaikan tanah diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 1,9 milimeter per tahun.

Para peneliti mengingatkan bahwa angka yang relatif kecil ini perlu ditafsirkan secara hati-hati karena keterbatasan pengukuran.

Penelitian yang mencakup periode sembilan tahun tersebut berfokus pada penurunan tanah di kawasan perkotaan besar.

Dengan demikian, wilayah di luar batas administratif kota mungkin tidak tercakup dalam analisis.

Tingkat ketidakpastian pengukuran juga lebih tinggi di wilayah yang memiliki sedikit stasiun pemantau tanah.

Para peneliti menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan untuk mengetahui apakah tren penurunan muka tanah akan terus berlangsung.

Data yang diperbarui secara berkala dapat membantu pemerintah menentukan wilayah prioritas dan merancang langkah penanganan yang sesuai.

Bagi kota-kota yang mengalami penurunan tanah, termasuk Medan dan Bandung, informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat pemantauan kondisi tanah dan infrastruktur perkotaan.

Meski begitu, angka penurunan tahunan dalam penelitian ini perlu dipahami sebagai hasil pengukuran pada periode dan wilayah tertentu, bukan sebagai gambaran seragam untuk seluruh bagian kota.

Dengan pemantauan yang lebih baik, pemerintah dapat mengidentifikasi kawasan yang berisiko lebih awal dan menyusun kebijakan untuk mengurangi dampak penurunan muka tanah terhadap bangunan, infrastruktur, serta keselamatan masyarakat.* (km/ad)

JAKARTA – Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo.

Pergantian pimpinan perusahaan listrik negara itu ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PLN pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Baca Juga:

• 6 Lokasi di Medan Kena Pemadaman Listrik Hari Ini 13 Oktober, Cek Daftarnya

Untuk sementara, ia masih merangkap jabatan tersebut hingga perusahaan menetapkan penggantinya.

Komisaris Independen PLN, Andi Arief, membenarkan pergantian pucuk pimpinan tersebut.

"Iya, pergantian dirut. Pak Darmawan digantikan oleh Pak Suroso," ujarnya, Rabu (14/10/2026).

Andi mengatakan, Suroso akan tetap menjalankan tugas lamanya selama belum ada pejabat baru yang ditetapkan untuk mengisi posisi Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan.

"Sementara Pak Suroso sebagai Dirut masih merangkap jabatan lamanya," kata Andi.

Andi menyampaikan apresiasi atas pengabdian Darmawan Prasodjo selama memimpin PLN.

Darmawan diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PLN sejak 6 Desember 2021.

Menurut Andi, selama memimpin perusahaan, Darmawan telah melakukan berbagai upaya transformasi.

Ia berharap kepemimpinan Suroso dapat melanjutkan perubahan tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang sangat berarti dari Darmawan Prasodjo, banyak melakukan transformasi. Saya yakin Pak Suroso dirut baru akan melakukan transformasi lanjutan," ucapnya.

Andi juga memastikan tidak ada perubahan lain dalam jajaran direksi PLN selain pergantian direktur utama.

Ia menyebut tidak ada pertimbangan khusus dari pemegang saham terkait keputusan tersebut.

RUPSLB PLN yang menetapkan pergantian pimpinan tersebut berlangsung secara daring melalui Zoom pada Rabu, 14 Oktober 2026. Rapat dimulai pukul 18.30 WIB.

Rapat itu dihadiri seluruh jajaran direksi dan komisaris PLN serta perwakilan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), termasuk Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata.

Dengan penunjukan ini, Suroso Isnandar akan memimpin PLN setelah Darmawan Prasodjo menjabat selama hampir lima tahun.

Kepemimpinan baru tersebut diharapkan dapat melanjutkan transformasi perusahaan serta menjaga keberlanjutan layanan kelistrikan bagi masyarakat.* (km/ad)

JAKARTA – Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubungan pertemanannya untuk membangun dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ia mempertanyakan hubungan antara aktivitas tersebut dan dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Baca Juga:

• KPK Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Pemkot Tegal, Kegiatan Berlangsung Tertutup

"Saya tidak menemukan hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dituduhkan dengan fakta kejadian yang sebenarnya. Yang saya temukan hanyalah pencampuradukan seluruh aktivitas hidup saya," kata Don Ritto.

Ia menjelaskan, aktivitas yang dipersoalkan jaksa mencakup honorarium advokat, transaksi bisnis kuliner, pengelolaan perusahaan, kegiatan sosial keagamaan, hingga hubungan pertemanan dengan sesama alumni universitas.

Menurut dia, jaksa tidak menguraikan secara jelas kaitan aktivitas tersebut dengan dugaan tindak pidana dalam dakwaan.

Don Ritto juga membantah tudingan bahwa dana honorarium jasa hukum yang diterima kantor hukumnya diperuntukkan bagi Febrie Adriansyah.

Ia menyebut dana senilai Rp 152,6 miliar dan 440.990 dollar AS yang dipersoalkan jaksa merupakan pembayaran jasa hukum dari sejumlah klien, antara lain LPI, PT Krakatau Steel, PT Jasa Marga, dan Sinar Mas Asset Management.

Menurut Don Ritto, pembayaran tersebut didasarkan pada kontrak jasa hukum, invoice, serta pelaporan pajak.

Ia mempersoalkan dakwaan jaksa yang dinilainya tidak menjelaskan aliran uang dari kantor hukumnya kepada Febrie.

"Kapan? Di mana? Dan bagaimana alur uangnya sampai kepada terdakwa Febrie Adriansyah?" ujarnya.

Don Ritto mengeklaim dana tersebut tetap berada di kantor hukum dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, membayar gaji advokat dan staf, menyewa kantor, membayar pajak, serta menangani perkara korporasi.

Selain honorarium advokat, Don Ritto turut membantah anggapan bahwa bisnis yang dijalankannya digunakan untuk menyamarkan harta hasil kejahatan.

Ia menyebut memiliki sejumlah usaha dan investasi, mulai dari penukaran valuta asing atau money changer, Cafe The Clan, investasi pertambangan, pengembangan properti, hingga penyertaan saham pada PT Tri Bakti.

Menurut Don Ritto, usaha-usaha tersebut memiliki kegiatan operasional, aset, dan arus kas.

Ia menyatakan modalnya berasal dari kerja sama investasi dengan rekan bisnis serta perputaran modal usaha.

"Bisnis ini bukan shell company, perusahaan fiktif, atau paper company yang dibentuk sekadar untuk menampung dana kejahatan," katanya.

Ia juga membantah modal usahanya berkaitan dengan perkara yang ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Don Ritto menilai jaksa keliru apabila menganggap seluruh kegiatan bisnis dan penyertaan modalnya sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang.

Dalam perlawanan pribadinya, ia meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan atau menyatakannya tidak dapat diterima.

Ia juga meminta agar perkara terhadap dirinya tidak dilanjutkan dan dirinya dibebaskan dari tahanan.

Dalam perkara yang sama, jaksa mendakwa Febrie Adriansyah menerima uang yang disebut berasal dari tindak pidana korupsi dengan total mencapai Rp 346,7 miliar dan 440.990 dollar AS.

Menurut dakwaan, uang tersebut diterima Febrie bersama Ferry Yanto Hongkiriwang dan sejumlah pihak lain dalam kurun waktu 2020 hingga Juli 2026.

Jaksa menyebut penerimaan itu berkaitan dengan jabatan Febrie, baik saat menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung maupun sebagai Jampidsus.

"Bahwa terhadap penerimaan uang-uang seluruhnya berjumlah Rp 346.743.821.282,00 dan USD 440.990 yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut," kata jaksa saat membacakan dakwaan TPPU terhadap Febrie di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu, 7 Oktober 2026.

Salah satu penerimaan yang disebut jaksa adalah uang sebesar 5 juta dollar Singapura atau setara sekitar Rp 55 miliar dari pengusaha Tan Kian.

Uang tersebut diduga diterima Febrie melalui Ferry Yanto Hongkiriwang dan dikaitkan dengan penanganan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Jaksa juga mendakwa Febrie menerima saham senilai Rp 14 miliar dari Michael Njoman, direktur sekaligus pemilik PT Cahaya Baja Sukses (PT CBS).

Penerimaan saham itu disebut dilakukan melalui Ferry dengan menggunakan PT Tompotika Mulia Abadi (PT TMA), terkait penyelesaian sisa kewajiban PT CBS kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (PT KNI).

Selain itu, Febrie disebut menerima uang Rp 20,6 miliar dari Tria Bellitonito Aturbumi alias Tria, Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada (PT OBP).

Dalam dakwaan lainnya, jaksa menyebut Febrie bersama Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry menerima uang Rp 60 miliar serta tanah dan/atau bangunan dari Andy Chandra Tan, pemilik manfaat PT Budi Agung Sentosa (PT BAS), dan Heri Janto, Direktur Utama PT BAS.

Penerimaan tersebut disebut dilakukan melalui Don Ritto dan Nurman Herin dengan menggunakan PT Kresna Pusaka Energi (PT KPE).

Jaksa turut menyebut adanya penerimaan uang sebesar Rp 203.469.822.832 dari pihak-pihak lain yang dikaitkan dengan perkara korupsi yang sedang ditangani Febrie.

Dalam dakwaannya, jaksa menuduh Febrie menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta tersebut dengan menempatkannya di sejumlah rekening, menjadikannya seolah-olah sebagai modal usaha pada perusahaan afiliasi, serta membelanjakannya untuk membeli tanah, bangunan, kendaraan, dan emas.

Harta tersebut juga disebut ditukarkan ke sejumlah mata uang asing.

Atas perbuatan yang didakwakan itu, Febrie dijerat Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Perlawanan Don Ritto kini menjadi bagian dari proses persidangan untuk menguji dakwaan jaksa.

Pernyataannya merupakan pembelaan dari pihak terdakwa, sedangkan tuduhan dalam dakwaan merupakan dalil penuntut umum yang harus diuji melalui proses hukum.* (km/ad)

MEDAN – Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Medan–Binjai–Deli Serdang (Mebidang) mulai berdampak pada aktivitas pengguna jalan di Kota Medan.

Sejumlah ruas jalan, seperti Jalan Sisingamangaraja, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Guru Patimpus, mengalami penyempitan akibat pengerjaan jalur BRT yang telah berlangsung sekitar dua bulan.

Baca Juga:

• KPK Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Pemkot Tegal, Kegiatan Berlangsung Tertutup

Pengendara harus menghadapi kemacetan, mencari jalur alternatif, hingga mengeluarkan biaya bahan bakar minyak (BBM) lebih besar karena harus memutar arah.

Dampak ini dirasakan oleh para pengemudi ojek online (ojol), termasuk pengemudi taksi online yang setiap hari mengantar dan menjemput penumpang.

Muhammad Ibnu (30), salah seorang pengemudi taksi online, mengaku harus menghindari jalur pembangunan BRT, terutama pada jam sibuk ketika masyarakat berangkat dan pulang kerja.

"Yang pasti di jam sibuk, jam pergi-pulang kantor itu saya menghindari jalur-jalur BRT. Ketika ada orderan yang masuk dan lewat ke jalur BRT, itu biasanya sangat dihindari akhir-akhir ini," kata Ibnu, Rabu (14/10/2026).

Meski begitu, Ibnu tetap mengambil pesanan yang masuk ketika jumlah pelanggan sedang sepi.

Ia terlebih dahulu memberi tahu penumpang bahwa perjalanan mungkin mengalami keterlambatan akibat kemacetan.

"Terkadang mau pelanggan. Biasa mereka sudah maklum, sih. Jadi, kalaupun kita lagi terjebak di kemacetan, terus dapat orderan, kita konfirmasikan ke mereka mau menunggu atau tidak. Jika oke, kita pelan-pelan. Jadi, tidak memaksakan diri harus masuk-masuk (menerobos)," ucap dia.

Ibnu mengatakan, keterlambatan perjalanan bisa mencapai lebih dari 20 menit. Bahkan, pernah ada pelanggan yang harus menunggu lebih dari 30 menit.

"Dibanding sebelumnya, pasti ada perbedaan waktu. Bahkan lebih lambat 20 menit. Karena ada jalur-jalur yang ditutup, harus putar balik, ada jalan yang memang tujuan kita ke situ, tapi ditutup, harus cari alternatifnya," ujar Ibnu.

Untuk menghindari kemacetan, ia kini lebih banyak mengambil penumpang di kawasan perbatasan Medan dan Deli Serdang.

Namun, jika mendapat pesanan menuju pusat kota, ia tetap harus mempertimbangkan kondisi lalu lintas.

"Cuma kalau sudah memang orderannya, kadang dari tepi Medan harus ke tengah kota, ya harus pilih-pilihlah. Kan ada sebagian jalur memang tidak terkena BRT di situ," ucap dia.

Keluhan serupa disampaikan Dimas (27), pengemudi ojol di Medan.

Selama dua bulan terakhir, ia lebih memilih mengantar dan menjemput penumpang di kawasan Deli Serdang untuk menghindari kemacetan di pusat kota.

"Iya, banyak menghindari jalan yang ada BRT-nya biar enggak macet. Memang terasa kali kalau di tengah kota. Kayak di jalan depan Carrefour itu macet kali pasti," ujar Dimas.

Dimas mengaku terbantu dengan fitur slot area pada aplikasi yang digunakannya.

Fitur tersebut memungkinkan pengemudi memilih area tertentu pada jam-jam yang telah ditentukan sehingga ia dapat menghindari sejumlah jalur pembangunan BRT.

"Jadi enggak kena jalur BRT. Areanya itu area Pancing Deli Serdang, terus paling mentoknya di Jalan Perintis Kemerdekaan sampai Tembung," ujar dia.

Namun, fitur tersebut hanya tersedia pada waktu tertentu, yakni pukul 06.00–09.00 WIB, 13.00–15.00 WIB, dan 16.00–19.00 WIB.

Di luar jam tersebut, Dimas harus menerima risiko terjebak kemacetan ketika mendapatkan pesanan menuju pusat Kota Medan.

Ia juga harus mengeluarkan biaya BBM lebih banyak apabila terpaksa mengambil jalur memutar.

"Kalau main reguler dan tidak slot, itu pasti sudah kena jalur kemacetan pembangunan BRT. Rute-rute jauh kan ke kota misalnya. Pasti melewati jalur BRT itu. Terpaksa memutar dan pasti mengeluarkan ongkos BBM lebih banyak lagi. Jadi serba salah, saya juga bingung," tutur Dimas.

Ia mengatakan, terkadang ada penumpang yang tidak bersedia menunggu dan meminta perjalanan tetap melewati jalur yang macet.

Di sisi lain, pengemudi juga harus bersaing dengan pengemudi lain untuk mendapatkan slot area.

"Jadwal slot-nya itu kan rebutan sama driver lain. Kalau misalnya dapat slot, pasti otomatis tidak mungkin narik reguler. Tapi kalau tidak dapat ya mau tidak mau harus ke pusat Kota," sebutnya.

Meski mengeluhkan kemacetan, Dimas menilai pembangunan BRT merupakan langkah positif bagi perkembangan transportasi di Medan.

Menurut dia, keberadaan transportasi umum yang lebih modern dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

Ia berharap pemerintah mempercepat pengerjaan jalur BRT agar kemacetan akibat pembangunan tidak berlangsung terlalu lama.

Berdasarkan data TomTom Traffic Index yang dikutip dalam laporan tersebut, tingkat kemacetan di Kota Medan mencapai sekitar 54,2 persen.

Kondisi ini menggambarkan tambahan waktu perjalanan akibat kepadatan lalu lintas.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Muiz Thohir, mengatakan pembangunan BRT Mebidang merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sistem transportasi perkotaan yang modern dan terintegrasi.

Program ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menetapkan pembangunan kawasan perkotaan sebagai salah satu prioritas nasional.

Medan dan kawasan sekitarnya termasuk dalam 20 kota atau kawasan perkotaan yang menjadi prioritas tersebut.

Pemerintah berharap transportasi publik dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, sekaligus menekan konsumsi energi dan emisi karbon.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Perhubungan meluncurkan program BRT Transit di kawasan Medan dan Bandung Raya sebagai proyek percontohan yang didukung Bank Dunia.

"Pembangunan bukan semata proses fisik. Ada investasi bagi kualitas hidup masyarakat, produktivitas ekonomi serta masa depan yang lebih hijau," kata Muiz.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara, Yuda Pratiwi Setiawan, pada 19 Agustus 2026 mengatakan peluncuran BRT listrik Mebidang merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan konektivitas dan menyediakan transportasi publik yang modern, aman, terintegrasi, serta ramah lingkungan.

Menurut Yuda, program tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi kemacetan, meningkatkan efisiensi waktu perjalanan, dan mengurangi emisi karbon.

Ia juga meminta masyarakat bersabar selama pembangunan jalur berlangsung.

Pada tahap uji coba, dua unit bus listrik dioperasikan untuk mengevaluasi kondisi teknis, mengukur waktu tempuh, sekaligus mengenalkan layanan kepada masyarakat.

"Operasi penuh ditargetkan mulai 8 Desember 2026 dengan total 30 bus listrik, terdiri atas 14 unit untuk Koridor 11 (Teladan–Terminal Lubukpakam), 13 unit untuk Koridor 12 (Simpang Barat–Binjai), dan tiga unit sebagai armada cadangan," kata Yuda.

Selama masa uji coba, masyarakat dapat menggunakan layanan BRT Mebidang secara gratis.

Setelah beroperasi penuh, tarif yang direncanakan sebesar Rp 4.300 untuk penumpang umum dan Rp 3.000 bagi kelompok khusus, seperti pelajar, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Pembangunan BRT Mebidang diharapkan menjadi solusi transportasi jangka panjang bagi kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

Namun, percepatan pengerjaan dan pengelolaan lalu lintas selama masa konstruksi menjadi hal penting agar aktivitas masyarakat, termasuk para pengemudi transportasi daring, tidak terus terganggu.* (km/ad)

BENER MERIAH – Ketua Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen dan PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, Dr. Tgk. H. Iskandar Muda Hasibuan, menegaskan bahwa masa depan pendidikan ditentukan oleh kualitas guru, integritas, serta keberanian melakukan perubahan.

Hal itu disampaikan Iskandar saat membuka kegiatan konsolidasi internal Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Aceh di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Blang Panas, Kabupaten Bener Meriah, Rabu, 14 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Gandeng Pemkab Aceh Besar, Unmuha Resmi Teken MoU, Siap Genjot SDM dan Pembangunan Daerah

Upaya tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan administratif, tetapi menghasilkan perubahan nyata bagi guru, peserta didik, dan masyarakat.

Ia menilai tantangan pendidikan semakin besar seiring perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pembelajaran.

Karena itu, guru perlu memiliki kemampuan beradaptasi, menjaga integritas, terbuka terhadap inovasi, serta mampu membentuk karakter peserta didik.

Peningkatan mutu pendidikan, menurut arah kebijakan yang disampaikan, harus dimulai dari ruang kelas.

Program peningkatan kompetensi guru perlu memberikan dampak nyata terhadap proses belajar mengajar, bukan sekadar menghasilkan kegiatan pelatihan dan laporan administratif.

Guru juga perlu mendapatkan dukungan berkelanjutan melalui pengembangan profesional, pendampingan, pertukaran pengalaman, serta pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab.

Di sisi lain, sekolah perlu membangun budaya kerja yang mendorong kolaborasi, kedisiplinan, kreativitas, dan keberanian memperbaiki kekurangan.

Iskandar juga menyoroti pentingnya mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi digital, kecakapan sains dan numerasi, serta karakter yang kuat.

Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan teknologi digital dinilai dapat memperkaya proses pembelajaran.

Namun, penerapannya tetap perlu memperhatikan etika, tanggung jawab, perlindungan data, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Bagi pendidikan Muhammadiyah, pembaruan tersebut harus berjalan seiring dengan penguatan identitas, akhlak, dan komitmen terhadap kemajuan masyarakat.

Modernisasi pendidikan tidak boleh menghilangkan nilai dasar lembaga, sementara penguatan nilai juga tidak seharusnya menjadi penghalang bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Konsolidasi internal dinilai penting karena persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.

Diperlukan keselarasan kebijakan di tingkat wilayah, pelaksanaan program di daerah, kepemimpinan sekolah, serta peran guru dan tenaga kependidikan.

Setiap program pendidikan perlu memiliki tujuan yang jelas, indikator keberhasilan yang dapat diukur, serta mekanisme evaluasi dan tindak lanjut.

Data mengenai kebutuhan sekolah, kondisi tenaga pendidik, kualitas pembelajaran, dan kesenjangan antardaerah juga perlu menjadi dasar penentuan prioritas.

Pendekatan tersebut diharapkan mendorong pengelolaan pendidikan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari peningkatan kemampuan guru, kualitas layanan pendidikan, dan manfaat yang dirasakan peserta didik.

Komunikasi publik yang terbuka dan berdasarkan fakta juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Informasi mengenai program dan capaian pendidikan perlu disampaikan secara jelas serta dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat memperoleh gambaran yang tepat mengenai perkembangan pendidikan.

Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu modal penting bagi keberlanjutan lembaga pendidikan.

Kepercayaan tersebut dibangun melalui kesesuaian antara perkataan dan tindakan, kualitas layanan, keteladanan pemimpin, serta kemampuan lembaga merespons persoalan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Dalam konteks pendidikan Muhammadiyah di Aceh, konsolidasi internal tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kontribusi pendidikan bagi masyarakat.

Sekolah diharapkan mampu memberikan layanan yang inklusif, memperhatikan kebutuhan peserta didik, dan membuka kesempatan berkembang tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi geografis.

Kegiatan di Bener Meriah menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan arah kebijakan pendidikan Muhammadiyah di Aceh.

Tantangan selanjutnya adalah menerjemahkan hasil konsolidasi menjadi program yang realistis, terukur, dan dilaksanakan secara konsisten di setiap satuan pendidikan.

Pada akhirnya, kemajuan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh slogan atau banyaknya program yang direncanakan.

Perubahan membutuhkan guru yang terus meningkatkan kompetensi, sekolah yang berani berbenah, serta organisasi yang bekerja secara kolaboratif.

Melalui langkah tersebut, pendidikan Muhammadiyah diharapkan dapat terus melahirkan generasi yang berilmu, berkarakter, dan mampu menghadapi perubahan zaman.* (ad)

JAKARTA – Tawuran antarkelompok remaja terjadi di Jalan Raya Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, pada Selasa malam, 13 Oktober 2026.

Bentrokan yang diduga melibatkan sekitar 20 orang itu menewaskan seorang pelajar berinisial FFA, 15 tahun, siswa kelas IX MTsN 22 Jakarta.

Baca Juga:

• Saling Ejek di IG Berujung Maut, Siswa MTsN 22 Jakarta Tewas Dibacok di Ciracas

"Telah terjadi tawuran antar remaja yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban mengalami luka bacok di leher belakang yang cukup besar," kata Hotman dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2026).

Menurut Hotman, berdasarkan informasi awal, tawuran tersebut diduga dipicu aksi saling ejek dan ajakan bentrokan melalui media sosial Instagram.

"Informasi awal, tawuran dipicu saling ejek dan janjian melalui media sosial Instagram," ujar Hotman.

Hotman menjelaskan, tawuran terjadi sekitar pukul 18.15 WIB.

Warga kemudian membubarkan kelompok remaja yang terlibat bentrokan dan mengamankan sejumlah remaja beserta senjata tajam yang dibawa.

Sekitar pukul 18.30 WIB, FFA melarikan diri menggunakan sepeda motor dengan dibonceng temannya.

Namun, korban diduga sudah mengalami luka bacok saat meninggalkan lokasi tawuran.

"Korban jatuh dari motor dan tergeletak di pinggir jalan tepat di depan Ramayana, Jalan Lapangan Tembak Cibubur," kata Hotman.

Korban kemudian dievakuasi ke Klinik Setia Rumanda yang berada tidak jauh dari lokasi.

Ia tiba sekitar pukul 18.42 WIB dalam kondisi masih sempat sadar.

Setelah mendapatkan pertolongan pertama, korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 18.55 WIB akibat kehilangan banyak darah.

Keluarga korban tiba di klinik sekitar pukul 19.45 WIB untuk memastikan identitasnya.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Timur, AKP I Made Budi, mengatakan laporan mengenai korban tawuran diterima melalui layanan Call Center 110 pada Selasa malam.

"Pada tanggal 13 Oktober 2026 pukul 18.33 WIB, pelapor melaporkan adanya korban tawuran yang terbaring di pinggir jalan di depan Martabak Rony Cibubur, lampu merah Arundina, Ciracas," kata Made, Rabu.

Made menjelaskan, bentrokan tersebut diduga melibatkan dua kelompok remaja, yakni kelompok saksi korban dan kelompok yang diduga sebagai pelaku.

Berdasarkan laporan kepolisian, kelompok pertama terdiri atas FFA, FZR, RMI, dan RRA.

Sementara kelompok lainnya terdiri atas RAP, MSH, Z, dan ARR.

Salah satu orang yang diduga terlibat juga masih berusia di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar sekolah menengah pertama.

Polisi telah mengamankan lima orang yang diduga terlibat dalam tawuran tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dua senjata tajam jenis klewang juga disebut telah diamankan sebagai barang bukti.

Dalam laporan kepolisian, barang bukti yang tercatat meliputi dua bilah senjata tajam jenis corbek, dua bilah celurit, satu bilah pisau berbahan stainless, satu sepeda motor Honda Beat bernomor polisi B-4836-TGE, serta satu sepeda motor Honda Vario bernomor polisi B-6953-VRN.

"Para pelaku tawuran tersebut diamankan berikut barang bukti ke Polsek Ciracas guna pengusutan lebih lanjut," ujar Made.

Polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mendalami peran masing-masing orang yang diamankan serta mengungkap rangkaian kejadian yang menyebabkan FFA meninggal dunia.* (km/ad)

KOTA TEGAL – Komisi Pemberantasan korupsi/" target="_blank">Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi penguatan program pencegahan korupsi berbasis risiko di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Rabu, 14 Oktober 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Tegal itu diikuti pimpinan dan anggota DPRD serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Tegal.

Baca Juga:

• KPK Sita Uang Rp3,3 Miliar, Emas, dan Kripto dalam OTT Kasus Dugaan Korupsi BNPB

Pendekatan ini menitikberatkan pada identifikasi potensi kerawanan dan perbaikan tata kelola pemerintahan agar lebih transparan serta akuntabel.

Namun, kegiatan tersebut berlangsung tertutup bagi awak media.

Akibatnya, informasi mengenai materi yang disampaikan, proses pelaksanaan, hingga hasil sosialisasi belum dapat diketahui secara terperinci oleh publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan korupsi.

Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai program antikorupsi yang dijalankan pemerintah, termasuk langkah-langkah perbaikan tata kelola dan tindak lanjut setelah kegiatan berlangsung.

Pelibatan publik melalui akses informasi juga dapat membantu masyarakat menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Terlebih, kegiatan tersebut melibatkan unsur legislatif dan jajaran perangkat daerah yang memiliki peran dalam pengelolaan anggaran serta pelayanan publik.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai materi spesifik yang dibahas dalam sosialisasi tersebut.

Informasi mengenai hasil evaluasi, rekomendasi KPK, serta langkah tindak lanjut yang akan dilakukan Pemkot Tegal juga belum tersedia.

Keterangan lebih lanjut dari pihak KPK, DPRD, maupun Pemerintah Kota Tegal diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan dan hasil kegiatan tersebut.

Transparansi mengenai program pencegahan korupsi diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas berjalan secara berkelanjutan.* (ad)

MEDAN – Jajaran Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) berharap integritas dan etos kerja almarhum Dato' Seri H. Syamsul Arifin, SE, menjadi teladan bagi seluruh pengurus organisasi masyarakat Melayu tersebut.

Syamsul Arifin dinilai berhasil membangun kekompakan organisasi selama memimpin PB MABMI lebih dari tiga periode.

Baca Juga:

• Polres Langkat Gerebek Barak Narkoba di Wampu, Lokasi Sudah Kosong Saat Petugas Tiba

Harapan tersebut disampaikan Ketua PB MABMI yang membawahi Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK), Drs. H. Asrin Naim, setelah memimpin ziarah ke makam almarhum di Pemakaman Kaum Muslimin Gebang, Kabupaten Langkat, Rabu, 14 Oktober 2026.

Asrin mewakili Ketua Umum PB MABMI, Prof. Dr. OK. Saidin, SH, M.Hum, dalam kegiatan ziarah untuk mengenang tiga tahun wafatnya Syamsul Arifin, yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara.

"Di bawah kepemimpinan beliau semasa hidupnya dahulu, MABMI tumbuh berkembang dengan kekompakan yang kukuh dan seiya-sekata, dari jajaran PC (Pengurus Cabang) di tingkat kecamatan hingga ke jajaran PB di tingkat nasional," ungkap Asrin Naim.

Ziarah tersebut turut diikuti sejumlah pengurus PB MABMI, yakni Syahril Tambuse, Azrin Marydha, OK Azhari, Syahran Syamsuddin, dan Datuk Chairul Anwar.

Dato' Seri H. Syamsul Arifin bin Hasan Basri meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, pada 17 Oktober 2023 setelah menderita sakit.

Jenazahnya kemudian dibawa ke rumah duka di Jalan Suka Darma/STM, Medan, sebelum dimakamkan di Gebang, Kabupaten Langkat.

Semasa hidupnya, Syamsul Arifin memimpin PB MABMI sejak terpilih dalam Musyawarah Besar (Mubes) pada 2005 di Medan.

Ia kembali terpilih dalam Mubes 2009 dan 2015, yang juga digelar di Medan.

Pada Mubes Juli 2023 di Pekanbaru, Provinsi Riau, Syamsul Arifin kembali dipercaya memimpin PB MABMI untuk periode 2023–2028.

Namun, ia hanya sempat menjalankan kepemimpinan selama beberapa bulan sebelum meninggal dunia.

Kepemimpinan PB MABMI kemudian dilanjutkan Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum, yang terpilih secara aklamasi dalam Mubes Luar Biasa pada Mei 2024.

Ia meneruskan kepemimpinan organisasi hingga akhir masa bakti 2028.

Selain memimpin PB MABMI, Syamsul Arifin juga memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan dan organisasi.

Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, Bupati Langkat selama dua periode, serta memimpin KNPI Sumatera Utara dan Partai Golkar Sumatera Utara.

Ketua Umum PB MABMI, OK. Saidin, dalam berbagai kesempatan juga mengakui integritas dan kemampuan Syamsul Arifin dalam memimpin organisasi maupun menjalankan tugas pemerintahan.

"Jadi, Dato' Syamsul Arifin, sangat patut kita jadikan teladan dalam kepemimpinan," ujarnya pada satu pertemuan dengan sejumlah pengurus PB MABMI.

PB MABMI secara rutin menggelar ziarah dan mengirimkan doa untuk mengenang wafatnya Syamsul Arifin.

Tahun ini, kegiatan doa bersama dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam, 17 Oktober 2026, di Kantor PB MABMI.

Doa tersebut juga akan ditujukan kepada sejumlah tokoh MABMI lainnya yang telah meninggal dunia.

Melalui kegiatan ini, PB MABMI berharap nilai integritas, etos kerja, dan kekompakan yang diwariskan Syamsul Arifin dapat terus menjadi pegangan bagi generasi penerus organisasi.* (ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai sekitar Rp3,3 miliar, emas seberat ratusan gram, hingga aset kripto dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa, 13 Oktober 2026.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan nilai uang yang diamankan dalam operasi tersebut lebih besar daripada angka Rp1,4 miliar yang sebelumnya beredar.

Baca Juga:

• Sestama BNPB Rustian Lolos dari Status Tersangka, KPK Ungkap Alasannya

"Jumlahnya bukan lagi Rp1,4 ya. Tapi lebih kurang sekitar Rp3,3 miliaran. Itu dari beberapa pihak," kata Setyo kepada wartawan, Rabu (14/10).

Selain uang tunai dan emas, penyidik juga menemukan aset kripto.

Namun, KPK masih menelusuri nilai pasti serta pihak yang memiliki aset digital tersebut.

"Kalau nggak salah kripto itu nilainya satu digit di M ya. Satu digit saja gitu. Cuman saya detailnya lupa. Kripto itu kan nggak bisa kita bunyikan langsung begitu saja bahwa pasti sekian atau pemiliknya siapa, si A, si B, dan segala macam. Pasti nanti kami pastikan kembali siapa yang memiliki itu, sehingga nanti tidak kemudian menjadi apa, membingungkan atau bias terhadap status kepemilikan daripada pemilik kripto," katanya.

Penelusuran kepemilikan aset kripto diperlukan agar KPK dapat memastikan siapa pemilik sebenarnya dan kaitannya dengan perkara yang sedang diselidiki.

Setyo menjelaskan, penyidikan kasus dugaan korupsi di BNPB mencakup dua klaster, yakni dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa serta dugaan suap.

Menurut dia, perkara tersebut berkaitan dengan penggunaan dana siap pakai untuk penanganan bencana yang melibatkan sejumlah perusahaan swasta.

KPK mendalami dugaan adanya pengaturan dalam proses penyaluran anggaran hingga pemanfaatan dana tersebut.

"Dari dana siap pakai itu kan melibatkan ada perusahaan-perusahaan swasta. Ini yang sedang kemudian didalami, yang terindikasi bahwa ada kerja sama, ada semacam pengkondisian, ya terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan, penggunaannya, yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan dirinya sendiri," ujarnya.

Dana siap pakai merupakan anggaran yang disediakan pemerintah untuk mendukung penanganan bencana.

Karena diperuntukkan bagi kebutuhan penanggulangan bencana, dugaan penyalahgunaan dana tersebut menjadi perhatian dalam penyidikan KPK.

Penyidik masih mendalami dugaan pengaturan pengadaan dan aliran dana untuk mengungkap peran setiap pihak yang terlibat.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Mereka terdiri atas seorang pejabat BNPB, dua tenaga ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto, serta dua pihak swasta.

Kelima tersangka tersebut adalah:

- Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto.
- Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto.
- Gery Prasetiawan, pihak swasta.
- Syifa Nrika, pihak swasta.

Bima Setiawan diketahui merupakan adik dari Kepala BNPB Letjen Suharyanto.

KPK masih mendalami dugaan penyalahgunaan dana siap pakai, keterlibatan pihak swasta dalam pengadaan, serta aliran uang dan aset yang diamankan selama OTT.

Penyidikan diharapkan dapat mengungkap secara jelas mekanisme dugaan korupsi tersebut, termasuk peran masing-masing tersangka dan asal-usul barang bukti yang disita.* (cn/ad)

JAKARTA – Denny Indrayana bersama perwakilan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, dan Forum Purnawirawan Perwira (FPP) TNI mengadukan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu, 14 Oktober 2026.

Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam penyusunan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 Ayat 3.

Baca Juga:

• Forum BEM se-DIY Ultimatum Gibran Mundur dalam 7 Hari, Desak DPR Bentuk Pansus: Jika Tak Direspons, Gibran Dianggap Berhenti sebagai Wapres

Aduan disampaikan di Gedung DKPP, Jakarta Pusat.

Bambang Widjojantjo, yang menjadi kuasa hukum Denny dan kawan-kawan dalam gugatan terkait keabsahan ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK), sebelumnya menyebut ketentuan tersebut sebagai "Pasal Gibran Banget".

Denny menyatakan ada sejumlah hal yang menjadi dasar pengaduan terhadap KPU.

Salah satunya adalah dugaan penyelundupan Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam proses penyusunan peraturan tersebut.

"KPU diduga kuat melakukan penyelundupan Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang sejauh ini dan dalam fakta persidangan Mahkamah Konstitusi tanpa proses yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan," kata Denny Indrayana di hadapan wartawan usai melakukan aduan di Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (14/10).

Denny juga menyinggung perdebatan antara mantan komisioner KPU dan anggota Komisi II DPR RI mengenai pembahasan Pasal 18 Ayat 3 ketika rancangan PKPU tersebut disusun.

"Teman-teman sekarang melihat diskusi, perdebatan antara mantan komisioner KPU dengan Anggota Komisi II DPR terkait bahwa tidak ada itu pembahasan Pasal 18 ayat 3," sambung Denny.

Selain mempersoalkan proses penyusunan peraturan, Denny dan pihaknya mengadukan dugaan bahwa KPU menerima surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tanpa melakukan verifikasi dokumen secara menyeluruh.

Menurut Denny, proses pencalonan seharusnya disertai pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

"KPU tanpa melalui proses yang profesional menerima surat keterangan penyetaraan pendidikan Saudara Gibran dan tidak melakukan proses-proses yang seharusnya, termasuk verifikasi kelengkapan dokumen, keterpenuhan dokumen-orang sering menyebutnya verifikasi faktual," ucap Denny.

Poin pengaduan berikutnya berkaitan dengan dugaan pembatasan akses pengawasan bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Denny menilai Bawaslu tidak memperoleh akses yang memadai untuk memantau proses pencalonan, termasuk memeriksa dokumen pasangan calon melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

"Tidak memberikan akses kepada Bawaslu untuk ikut memantau, memonitor proses pencalonan, termasuk dokumen-dokumen yang diberikan oleh pasangan calon, termasuk sistem Silon (sistem informasi pencalonan) yang aksesnya tidak dibuka kepada Bawaslu," lanjutnya.

Denny mengatakan dugaan-dugaan tersebut menjadi dasar pihaknya melaporkan KPU atas dugaan pelanggaran asas penyelenggaraan pemilu, sumpah jabatan, serta kode etik penyelenggara pemilu.

"Dalam argumentasi kami melanggar asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu, sumpah dan jabatan, serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu," tegasnya.

Denny mengatakan pihaknya akan menunggu proses pemeriksaan administrasi pengaduan selama kurang lebih dua minggu sebelum kemungkinan berlanjut ke tahap persidangan.

"Setelah ini, kita menunggu proses DKPP. Biasanya ada waktu lebih kurang--kalau aturannya tuh 2 minggu--melihat kelengkapan pengaduan, dan setelah itu mudah-mudahan bisa dimulai persidangan," jelas Denny.

Ketua DKPP Heddy Lugito membenarkan pihaknya telah menerima aduan tersebut.

Ia mengatakan pengaduan akan ditangani sesuai prosedur yang berlaku.

"Akan kami proses seperti pengaduan lainnya," ucap Heddy saat dihubungi, pada Rabu (14/10).

Sementara itu, Komisioner KPU Idham Holik menyatakan pihaknya menghormati kewenangan DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Idham mengatakan KPU akan memberikan penjelasan dalam persidangan jika proses pemeriksaan berlanjut.

Ia juga menegaskan bahwa penyusunan rancangan PKPU telah melalui proses yang berlaku.

"Di persidangan DKPP akan dijelaskan semuanya, yang jelas seluruh proses legal drafting Rancangan PKPU tersebut sudah ditempuh," ucap Idham saat dihubungi wartawan, pada Rabu (14/10).

Sebelum pengaduan Denny dan kawan-kawan, DKPP juga menerima dua aduan terhadap pimpinan KPU dan Bawaslu yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.

Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan aduan pertama disampaikan Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan Ababil dari Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) pada 8 Oktober 2026.

Aduan tersebut tercatat dengan nomor 038/01-08/SET-02/X/2026 dan ditujukan kepada Ketua serta lima anggota KPU RI.

Aduan kedua disampaikan Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan pada 9 Oktober 2026.

Aduan tersebut tercatat dengan nomor 039/01-08/SET-02/X/2026.

Dalam pengaduan kedua, mereka mengadukan 11 penyelenggara pemilu yang terdiri atas enam pimpinan KPU RI dan lima pimpinan Bawaslu RI.

DKPP menyatakan menghormati setiap pihak yang mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Namun, dugaan yang disampaikan para pengadu tetap harus diperiksa melalui mekanisme yang berlaku untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran etik.

Hingga berita ini ditulis, belum ada putusan DKPP yang menyatakan komisioner KPU terbukti melakukan pelanggaran etik dalam perkara pengaduan Denny Indrayana dan pihak-pihak yang mendampinginya.* (cn/ad)

KONAWE SELATAN – Sebanyak 63 siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Para siswa mengeluhkan sakit perut dan mual hingga harus mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Angata pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Baca Juga:

• 232 SPPG Diresmikan di Sumut, Wagub Surya Minta Program MBG Menjangkau Wilayah 3T

Keluhan kesehatan mulai dirasakan setelah mereka menyantap menu MBG pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Gejala dilaporkan semakin parah pada keesokan harinya.Kepala SMAN 10 Konawe Selatan, Liy, membenarkan sejumlah siswanya mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Menurut dia, para siswa mulai mengeluhkan sakit perut dan mual sejak Selasa.

"Informasinya, setelah menyantap MBG kemarin para siswa mulai merasakan sakit perut dan mual, puncaknya hari ini," ujar Liy, Rabu (14/10/2026).

Sejumlah siswa kemudian dibawa ke Puskesmas Angata untuk mendapatkan pertolongan medis. Dalam video yang beredar, beberapa siswa terlihat kesakitan.

Ada pula siswa yang dilaporkan pingsan, sementara siswa lainnya menangis histeris saat menjalani penanganan.

Liy mengatakan, siswa yang mengalami keluhan kesehatan tidak hanya berasal dari SMAN 10 Konawe Selatan, tetapi juga dari sejumlah sekolah dasar di wilayah Angata.

Banyaknya siswa yang membutuhkan perawatan membuat kapasitas Puskesmas Angata dilaporkan penuh.

Kapolres Konawe Selatan, AKBP Daeng Riandika Mahardani, mengatakan kepolisian telah menerjunkan personel untuk memeriksa kejadian tersebut.

Polisi juga memastikan terdapat 27 siswa SD dan 36 siswa SMA yang mendapatkan penanganan di Puskesmas Angata.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Evaluasi Program MBG, 81 SPPG Diminta Jaga Kualitas dan Keamanan Makanan

"Sudah ditangani anggota, ada 27 orang siswa SD dan 36 orang siswa SMA di Puskesmas," kata Daeng Riandika.Menurut Daeng Riandika, makanan yang dikonsumsi para siswa berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Angata, Konawe Selatan.

Namun, penyebab pasti keluhan kesehatan tersebut masih dalam penyelidikan.

"Masih diperiksa anggota, karena sudah sehari kejadiannya," ujarnya.

Hingga Rabu siang, belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami 63 siswa tersebut disebabkan oleh makanan dari program MBG.

Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui apakah kejadian tersebut berkaitan dengan menu yang dibagikan pada Selasa, 13 Oktober 2026, atau disebabkan faktor lain.

Keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Konawe Selatan dan pihak SPPG Angata juga belum diperoleh.

Hasil pemeriksaan medis serta penelusuran terhadap makanan yang dibagikan akan menjadi bagian penting untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.* (it/ad)

LANGKAT – Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat menggerebek sebuah barak yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di Dusun Ampera I, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (14/10/2026) siang.

Namun, saat petugas tiba dan melakukan pemeriksaan, barak tersebut sudah dalam keadaan kosong.

Baca Juga:

• BMKG Ungkap Penyebab Kabut Asap di Danau Toba, Jarak Pandang Turun hingga 1 Kilometer

Meski tidak menemukan orang, petugas menyita sejumlah barang bukti, yakni dua alat isap sabu atau bong, satu bungkus plastik klip kosong, dan satu timbangan elektrik.

Kasat Reserse Narkoba Polres Langkat, AKP Ruspian, mengatakan penggerebekan dilakukan untuk menindaklanjuti keresahan warga mengenai keberadaan lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkotika.

Menurut Ruspian, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian menanggapi laporan masyarakat dan mencegah lokasi itu kembali digunakan untuk aktivitas yang berkaitan dengan narkoba.

"Barak yang diduga sebagai tempat memakai narkoba ini langsung kami bongkar supaya tidak bisa digunakan kembali," kata Ruspian.

Polisi kemudian membongkar barak tersebut agar tidak dapat digunakan kembali.

Sementara itu, barang bukti yang ditemukan diamankan untuk kepentingan penanganan lebih lanjut.

Penggerebekan ini menjadi salah satu upaya Polres Langkat dalam menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukumnya.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar melaporkan aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan peredaran atau penyalahgunaan narkotika.* (mi/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan tidak menahan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, meski sempat diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Hingga pemeriksaan dan gelar perkara pada Rabu, 14 Oktober 2026, penyidik belum menemukan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Rustian.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Dugaan Korupsi Dana Bencana BNPB Sejak 2022, Pejabat Diduga Bekerja Sama dengan Swasta

Dari hasil pembahasan itu, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan BNPB.

"Untuk saat ini, sampai dengan sampai tadi malam hasil ekspose, itu belum ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sestama ya. Sampai dengan tadi malam ya, gitu. Makanya hanya lima saja (pihak yang ditetapkan tersangka)," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan di Prambanan, Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Rustian merupakan satu dari 14 orang yang diamankan KPK dalam rangkaian OTT tersebut.

Setelah menjalani pemeriksaan, ia meninggalkan Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 14.50 WIB.

Rustian terlihat mengenakan kemeja putih dan masker. Ia tidak memberikan keterangan kepada wartawan sebelum meninggalkan gedung menggunakan taksi.

Dari 14 orang yang diamankan, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Kelimanya diduga terlibat dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana.

Berikut lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka:

- Gery Prasetiawan, pihak swasta.
- Syifa Nrika Ghifarian, pihak swasta.
- Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bima Setiawan, tenaga ahli BNPB yang merupakan adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
- Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto.

KPK menahan kelima tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Penetapan Bima Setiawan sebagai tersangka turut menjadi perhatian karena ia merupakan adik kandung Kepala BNPB.

Namun, Setyo menegaskan bahwa penanganan perkara didasarkan pada dugaan perbuatan melawan hukum, bukan hubungan keluarga atau kedekatan dengan pejabat.

"Ya, terinformasi seperti itu," ujar Setyo.

Hingga saat ini, KPK belum memaparkan secara lengkap konstruksi perkara tersebut.

Penyidik masih mendalami dugaan penyalahgunaan dana siap pakai yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1,4 miliar dan sejumlah logam mulia berupa emas.

BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK terkait OTT di lingkungan lembaga tersebut.

BNPB juga meminta agar asas praduga tak bersalah tetap dijunjung selama proses hukum berlangsung.

"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata jubir BNPB, Berton Panjaitan, kepada wartawan, Selasa (13/10).

Berton mengatakan BNPB siap bekerja sama dengan penyidik dan memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan untuk mengusut perkara tersebut.

Ia juga menegaskan lembaganya tidak akan mencampuri proses hukum yang berjalan.

"BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," ujarnya.

Keputusan KPK tidak menahan Rustian didasarkan pada hasil pemeriksaan dan gelar perkara hingga saat itu.

Status tersebut tidak menutup kemungkinan penyidik mendalami keterangannya kembali apabila diperlukan dalam proses penyidikan.* (d/ad)