MEDAN — Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saipul Abdi, mengungkap dugaan intimidasi dalam sidang perkara korupsi pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat.

Saipul menyebut dirinya pernah diminta tidak membawa-bawa nama mantan Pejabat (Pj) Bupati Langkat, Muhammad Faisal Hasrimy, dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• OTT BPN Bogor, KPK Amankan Fahd El Fouz dan Temukan 17 Koper Berisi Uang Rp100 Miliar

Saipul mengatakan intimidasi tersebut dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara (ASN) asal Aceh Jaya bernama Bahrun Walidin alias Baron.

Menurut Saipul, Baron sempat mengunjunginya di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta Medan.

"Bahrun menyuruh saya, supaya jangan membawa nama Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy dan dirinya selaku rekanannya," ucap Saipul Abdi di PN Medan, Senin (14/9/2026).

Dalam pledoinya, Saipul juga mengatakan pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat merupakan perintah Faisal Hasrimy yang saat itu menjabat sebagai Pj Bupati Langkat.

Ia menyebut mendapat perintah untuk mempermudah seluruh proses pengadaan proyek tersebut.

"Pengadaan smartboard Langkat atas perintah Pj Bupati Muhammad Faisal. Pada bulan Mei 2024, ia memerintahkan saya untuk fokus dan berkomunikasi terkait smartboard tersebut," ungkap Saipul.

Saipul juga membantah pernah melakukan klik dalam proses pengadaan smartboard bersama Supriadi yang juga menjadi terdakwa dalam perkara tersebut.

Ia menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah karena mengaku tidak pernah menggunakan laptop untuk melakukan proses pengadaan.

"Saat itu yang mengklik adalah Bahrun Walidin, atas perintah Pj Bupati Langkat Faisal. Akunnya saja tidak pernah saya lihat Yang Mulia," tambahnya.

Dalam persidangan tersebut, Saipul juga membantah menerima uang dari proyek pengadaan smartboard Langkat.

Ia mengaku tidak pernah menerima aliran dana sepeser pun.

Saipul juga mengatakan saat itu dirinya sedang menghadapi perkara hukum sehingga tidak dapat fokus mengurus proyek tersebut.

"Saya tidak pernah menerima sepeser pun uang, bahkan saat itu saya tidak konsen lagi. Jangankan mengurus smartboard, mengurus diri sendiri tidak bisa lagi karena ada kasus saya," pungkasnya.

Dalam pengadaan proyek smartboard Langkat pada 2024, Muhammad Faisal Hasrimy diketahui menjabat sebagai Pj Bupati Langkat.

Saat ini, Faisal Hasrimy menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumatera Utara.

Sementara itu, Saipul Abdi sebelumnya dituntut jaksa dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.

Jaksa menilai perbuatan Saipul telah terbukti secara sah dan meyakinkan merugikan keuangan negara.

Selain hukuman penjara dan denda, Saipul juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2 miliar.

Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap dan uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, harta benda terdakwa dapat disita jaksa untuk menutupi kewajiban tersebut.

Jika harta benda Saipul tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

Pernyataan Saipul dalam pledoi tersebut merupakan pembelaan terdakwa dan masih akan menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.* (d/ad)

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan agar perbedaan sikap politik tidak sampai mengorbankan kepentingan masyarakat, terutama warga yang masih menghadapi dampak bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara.

Pernyataan itu disampaikan Tito menanggapi wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang sempat bergulir di DPRD Tapteng.

Baca Juga:

• Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Karo, 20 Murid SMKN 1 Merdeka Dilarikan ke Rumah Sakit

Menurut Tito, pemerintah daerah saat ini seharusnya memprioritaskan pemulihan kondisi masyarakat setelah bencana banjir.

Ia mengaku telah bertemu dengan pihak DPRD maupun jajaran eksekutif Kabupaten Tapteng untuk memediasi perbedaan yang terjadi.

"Saya datang ke sana menyampaikan, saya mediasi, janganlah kemudian perbedaan politik membuat gangguan terhadap operasi kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat," kata Tito usai rapat di kompleks parlemen, Senin, 14 September 2026.

Dalam mediasi tersebut, Tito meminta pejabat eksekutif dan legislatif di Tapanuli Tengah mengesampingkan perbedaan politik dan bergotong royong menangani dampak bencana.

Ia menilai pemulihan masyarakat harus menjadi perhatian utama karena sebagian warga bahkan kembali harus mengungsi akibat banjir susulan.

Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung penanganan bencana di wilayah tersebut.

Tito mengatakan Presiden telah mencairkan anggaran sebesar Rp123 miliar pada April dan kembali menambahkan Rp14 miliar pada Agustus.

"Tapi jangan sampai ini kemudian saya dengar realisasinya masih kecil karena salah satunya perdebatan dengan DPR. Nah, janganlah," katanya.

Tito menekankan, persoalan politik antara pemerintah daerah dan DPRD seharusnya tidak menghambat penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat yang terdampak bencana.

Sebelumnya, lima fraksi di DPRD Tapanuli Tengah sempat mendorong wacana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu.

Kelima fraksi tersebut berasal dari Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Mereka menilai roda pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah berjalan tidak optimal dan pengelolaan anggaran tidak profesional.

Juru bicara lima fraksi tersebut, Hazmi Arif Simatupang, mengatakan pihaknya menemukan dugaan pengelolaan anggaran yang buruk.

Selain persoalan anggaran, lima partai tersebut juga menyoroti penanganan banjir di Tapanuli Tengah.

Mereka menilai respons pemerintah daerah berjalan lambat dan penyaluran bantuan kepada korban belum maksimal.

"Kami juga mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu," kata dia, Sabtu, 5 September 2026.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan DPRD Tapanuli Tengah tidak melanjutkan wacana pemakzulan terhadap Masinton Pasaribu.

DPRD Tapteng juga telah menggelar rapat bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah permintaan DPRD yang sebelumnya tidak diakomodasi dalam anggaran pemerintah daerah.

Terdapat 10 poin permintaan DPRD Tapteng yang sebelumnya disebut dipangkas oleh Pemkab Tapteng.

Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi Golkar, Joneri Sihite, mengatakan proses pemakzulan masih sebatas wacana dan memiliki tahapan panjang apabila benar-benar dilanjutkan.

"Sebenarnya pemakzulan kan masih wacana aja situ. Dan itu kan masih panjang tahap-tahapnya kalau berproses pun itu," kata Joneri, Jumat, 11 September 2026.

Dengan keputusan DPRD untuk tidak melanjutkan wacana tersebut, Tito berharap pemerintah daerah dan DPRD Tapteng dapat kembali fokus pada penanganan serta pemulihan masyarakat terdampak banjir.* (cn/ad)

BOGOR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 14 September 2026.

Sejumlah pihak diamankan dalam operasi tersebut di lingkungan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor.

Baca Juga:

• Banding Kasus Korupsi Aset PTPN I untuk Citraland Tak Memenuhi Syarat, Kejati Sumut Buka Suara

"Benar," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, Senin (14/9/2026).

Namun, KPK belum merinci perkara yang menjadi dasar OTT tersebut maupun pihak-pihak yang diamankan.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan.

Dalam perkembangan OTT tersebut, tim KPK disebut menemukan 17 koper dan tas berisi uang rupiah serta mata uang asing dari sebuah rumah yang disebut sebagai kediaman Gus A.

Jumlah uang yang ditemukan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar. Informasi itu berasal dari sumber internal KPK.

"Ditemukan 17 koper dan tas yang isinya uang rupiah dan mata uang asing diperkirakan jumlah 100 M," ujar sumber di internal KPK, Senin (14/9).

Gus A disebut sebagai orang dekat salah satu menteri yang membidangi urusan terkait.

Namun, identitas maupun status hukum Gus A dalam perkara tersebut belum disampaikan secara resmi oleh KPK.

OTT tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang pengembangan dan pengelolaan properti di BPN Kabupaten Bogor.

Salah satu pihak yang disebut terjaring OTT adalah Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq.

Ia merupakan kakak Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq dan menjabat sebagai salah satu Ketua DPP Partai Golkar.

Fahd disebut diduga sebagai orang kepercayaan salah satu menteri yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Turut diamankan Fahd A Rafiq diduga sebagai orang kepercayaan menteri," ujar sumber di internal KPK, Senin (14/9).

Sumber tersebut juga menyebut Gus A sebagai orang kepercayaan menteri yang diduga terlibat dalam kasus pengurusan HGB tersebut.

Dari kediaman Gus A, tim penindakan KPK disebut menemukan 17 koper dan tas yang berisi uang rupiah serta mata uang asing dengan nilai sekitar Rp100 miliar.

Meski demikian, informasi mengenai pihak yang diamankan dan barang bukti tersebut masih menunggu penjelasan resmi dari KPK.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan informasi lebih lengkap mengenai pihak-pihak yang diperiksa akan disampaikan oleh juru bicara KPK.

"Untuk siapa saja yang diperiksa, nanti Jubir," katanya singkat.

Pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto dan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga telah dikonfirmasi mengenai operasi tangkap tangan tersebut.

Namun, hingga berita ini ditulis belum diperoleh jawaban.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji juga telah dihubungi terkait kabar Fahd El Fouz yang disebut diamankan KPK. Namun, belum ada respons.

Nomor telepon Fahd juga disebut belum dapat dihubungi.

KPK selanjutnya memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Publik masih menunggu keterangan resmi KPK mengenai perkara, kronologi, barang bukti, serta status hukum masing-masing pihak.* (dcn/ad)

Kali ini, lebih dari 20 murid Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Merdeka, Kabupaten Karo, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG pada Senin, 14 September 2026 siang.

Baca Juga:

• Sejumlah Wilayah Tapteng Dilanda Banjir, BPBD Evakuasi 37 Warga

Dokter RSU Amanda, David Leo Ginting, membenarkan sekitar 20 murid SMKN 1 Merdeka masuk ke rumah sakit dengan dugaan keracunan MBG.

"Benar, sekitar 20 murid tadi masuk ke Rumah Sakit Amanda diduga keracunan MBG. Namun begitu, pihak dokter di lingkungan Rumah Sakit Amanda yang menanganinya," ungkapnya.

Kepala Sekolah SMKN 1 Merdeka, Mbina Bangun, belum memberikan keterangan ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp terkait dugaan keracunan yang dialami para siswanya.

Hal serupa juga terjadi ketika Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara, Zulkarnain Barus, dikonfirmasi mengenai kejadian tersebut.

Pesan WhatsApp yang dikirim telah masuk, namun dalam hitungan detik Zulkarnain tidak dapat kembali dihubungi.

Koordinator Wilayah (Korwil) Karo Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumber Citra Sembiring juga belum memberikan respons terkait dugaan keracunan yang dialami murid SMKN 1 Merdeka.

Dugaan keracunan tersebut disebut berkaitan dengan makanan yang disuplai SPPG Cinta Rakyat, Yayasan Mbuah Page Nusantara.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai kondisi para murid yang menjalani perawatan maupun penyebab pasti dugaan keracunan tersebut.

Peristiwa ini menjadi perhatian karena terjadi sekitar sebulan setelah kejadian dugaan keracunan MBG yang sebelumnya menimpa murid dari dua sekolah di wilayah Kabupaten Karo.

Penyebab dugaan keracunan pada kejadian kali ini masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis serta penelusuran terhadap makanan yang dikonsumsi para murid.* (mi/ad)

BATU BARA — Dalam rangka memperkuat kepatuhan internal, meningkatkan integritas aparatur, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Sumatera Utara bersama jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku mengikuti Sosialisasi "SI PATUH IMIPAS" sekaligus Penandatanganan Komitmen Pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom dan diikuti dari Aula Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Kabupaten Batu Bara, Senin (14/9/2026).

Baca Juga:

• Peduli Kesehatan Warga Binaan, Pemko Tanjungbalai dan Lapas Kelas IIB Gelar Deteksi Dini TB serta CKG

Pelaksanaan sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat budaya integritas serta memastikan seluruh jajaran memahami pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Inspektur Wilayah I, arahan Inspektur Jenderal, serta Keynote Speech dari Staf Ahli Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum.

Selain mengikuti rangkaian acara utama, jajaran Lapas Labuhan Ruku juga menyaksikan prosesi penandatanganan komitmen pengelolaan konflik kepentingan oleh Kantor Wilayah yang menjadi bagian dari piloting project.

Peserta kemudian mendapatkan pemaparan materi dari Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal terkait Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-69.HK.01.03 Tahun 2026.

Materi lainnya juga membahas penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), serta strategi peningkatan indeks integritas dari Kedeputian Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Melalui kegiatan tersebut, jajaran Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku diharapkan semakin memahami pentingnya penerapan nilai-nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Komitmen pengelolaan konflik kepentingan juga diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik yang dapat mengganggu objektivitas dalam pengambilan keputusan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum bagi jajaran Lapas Labuhan Ruku untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berpedoman pada nilai-nilai ASN BerAKHLAK, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemasyarakatan.

Dengan penguatan kepatuhan internal dan budaya integritas secara berkelanjutan, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berkomitmen mendukung terwujudnya penyelenggaraan tugas Pemasyarakatan yang semakin profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.* (ad)

JAKARTA — Andre Taulany dikabarkan mulai mengurus kelengkapan administrasi pernikahan dengan aktris Amanda Rigby.

Kabar tersebut muncul setelah adanya pengajuan permohonan rekomendasi nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Baca Juga:

• Sejumlah Wilayah Tapteng Dilanda Banjir, BPBD Evakuasi 37 Warga

Kepala KUA Kebayoran Baru, Riswanto, membenarkan adanya notifikasi surat rekomendasi dari KUA Ciputat Timur atas nama Andreas Taulany dan Amanda Lintang Larasati Rigby.

"Memang ada notifikasi yang muncul di dalam surat rekomendasi bahwa ada pengajuan rekomendasi atas nama Saudara Andreas Taulany dengan calon pasangannya Amanda Lintang Larasati Rigby," ujar Riswanto, Senin (14/9).

Dokumen digital tersebut tercatat telah didaftarkan sejak 14 Agustus 2026 dengan status "terkirim".

Namun, Riswanto menjelaskan proses pendaftaran pernikahan tersebut belum dapat dilanjutkan karena pihak KUA Kebayoran Baru belum menerima berkas persyaratan dalam bentuk fisik dari pasangan tersebut.

"Artinya belum ada dokumen yang memang disampaikan kepada KUA Kebayoran Baru tentang rencana pernikahan antara kedua mempelai," Riswanto menegaskan.

"Berkasnya Mbak Amanda ini belum ada masuk ke data kita, termasuk juga Saudara Andreas," jelasnya.

Riswanto mengatakan proses verifikasi data baru dapat dilakukan setelah seluruh dokumen fisik asli diserahkan oleh calon pengantin kepada pihak KUA.

Dengan demikian, meski notifikasi rekomendasi nikah telah muncul dalam sistem, proses administrasi pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby di KUA Kebayoran Baru belum sampai pada tahap verifikasi berkas.

Hingga berita ini dipublikasikan, baik Andre Taulany maupun Amanda Rigby belum memberikan tanggapan atau penjelasan resmi mengenai tenggat maupun kepastian rencana pernikahan mereka.

Andre mengucap ikrar talak pada 3 Desember 2025 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Setelah perceraian tersebut, Andre mengatakan tidak ada pihak yang menang maupun kalah dalam perpisahan mereka.

Baca Juga:

• Cegah Sengketa, Pemko Medan Percepat Sertifikasi 200 Aset di BPN

Menurut Andre, perceraian merupakan sebuah kegagalan bersama.

Namun, ia meyakini keputusan untuk berpisah merupakan pilihan yang baik bagi kedua pihak.

Andre Taulany sebelumnya diberitakan mantap mengakhiri pernikahannya dengan Erin sejak 2024.

Proses perceraian keduanya berlangsung hingga lintas tahun dan sempat diwarnai konflik.

Namun, pada Oktober 2025, Andre dan Erin akhirnya mencapai kesepakatan untuk berdamai dan memilih berpisah tanpa drama.

Kesepakatan tersebut kemudian turut mempercepat proses perceraian keduanya hingga akhirnya Andre mengucapkan ikrar talak pada Desember 2025.* (cn/ad)

TAPTENG — Hujan deras memicu banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Minggu, 13 September 2026.

Sebanyak 37 warga dari 15 kepala keluarga di Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, dievakuasi setelah ketinggian air terus meningkat.

Baca Juga:

• Banding Kasus Korupsi Aset PTPN I untuk Citraland Tak Memenuhi Syarat, Kejati Sumut Buka Suara

Debit sejumlah sungai kemudian meningkat hingga air mulai memasuki permukiman warga.

Sebanyak 15 kepala keluarga yang terdiri atas 37 orang dievakuasi dari kawasan terdampak banjir di Kelurahan Sipange.

Mereka terdiri atas tujuh anak-anak dan 30 orang dewasa. Evakuasi dilakukan sebagai langkah antisipasi karena ketinggian air terus meningkat.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Tapanuli Tengah, Agus Harianto, mengatakan keselamatan warga menjadi prioritas dalam penanganan banjir tersebut.

"Prioritas utama kami adalah keselamatan jiwa warga. Tim langsung diterjunkan ke titik-titik genangan tinggi," kata Agus, Minggu malam.

BPBD mengerahkan tim Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) bersama personel lapangan ke sejumlah lokasi terdampak.

Selain melakukan evakuasi, petugas juga mengatur lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang tergenang banjir.

Hingga laporan BPBD pada pukul 18.00 WIB, belum ada laporan korban jiwa akibat banjir tersebut. Warga yang telah dievakuasi sementara berada di Gereja HKBP Sipange.

Banjir juga terjadi di Kecamatan Badiri setelah debit Sungai Lopian meningkat.

BPBD mencatat debit sungai naik sekitar 60 sentimeter pada pukul 15.45 hingga 15.50 WIB sebelum akhirnya meluap ke jalan raya.

Genangan di kawasan tersebut mencapai lutut orang dewasa.

Kondisi ini mengganggu arus lalu lintas di sekitar simpang Gereja GPDI sehingga kendaraan roda dua maupun roda empat tidak dapat melintas.

Sementara itu, hujan deras di Kecamatan Sarudik mulai terjadi sekitar pukul 15.41 WIB.

Sekitar pukul 17.05 WIB, debit Sungai Sarudik disebut meningkat hingga sekitar dua meter. Air kemudian masuk ke rumah warga di Lingkungan VIII.

Sebagian warga memilih melakukan evakuasi secara mandiri ke lokasi yang lebih aman.

Banjir juga menggenangi sejumlah akses jalan utama. Ruas Tambah Udang–Muara Nibung, Pandan, tergenang sekitar 30 sentimeter pada pukul 16.58 WIB sehingga arus lalu lintas tersendat.

Jalan Jenderal Feisal Tanjung menuju Kantor BPBD Tapanuli Tengah juga tergenang hingga setinggi lutut orang dewasa sekitar pukul 16.52 WIB.

Kondisi di sejumlah wilayah mulai membaik menjelang malam. Di Kelurahan Sipange, hujan mulai mereda menjadi gerimis sekitar pukul 17.17 WIB.

Setelah hujan mereda, ketinggian air di kawasan tersebut berangsur surut.

Kondisi serupa terpantau di Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, serta sejumlah wilayah Kecamatan Sarudik.

Meski air mulai turun, BPBD tetap menempatkan personel di lokasi terdampak untuk memantau perkembangan situasi.

Sebanyak empat regu personel BPBD dikerahkan ke lapangan dengan pendampingan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Petugas juga masih melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik yang mengalami genangan.

Hingga laporan BPBD pada pukul 18.00 WIB, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

Sebanyak 37 warga dari 15 kepala keluarga telah dievakuasi dari kawasan terdampak di Kelurahan Sipange.* (it/ad)

MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) merespons penetapan yang menyatakan pengajuan banding jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara dugaan korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional I untuk pembangunan perumahan Citraland tidak memenuhi syarat formal.

Kejati Sumut menyatakan belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh karena penetapan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan belum diterima secara resmi.

Baca Juga:

• Cegah Sengketa, Pemko Medan Percepat Sertifikasi 200 Aset di BPN

"Belum bisa kami beri tanggapan, kita tunggu dulu, ya. Sampai saat ini, putusan resminya belum diterima dari Pengadilan Tipikor Medan dan penolakan banding yang diajukan JPU juga belum diterima secara resmi oleh JPU," katanya, Senin (14/9/2026).

Sebelumnya, Juru Bicara PN Medan, Soniady Drajat Sadarisman, menyampaikan bahwa pengajuan banding JPU dalam perkara tersebut ditetapkan tidak memenuhi syarat formal.

Akibat penetapan tersebut, berkas banding JPU tidak dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan.

Dengan kondisi itu, empat terdakwa dalam perkara yang disebut menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp263,4 miliar tetap berstatus bebas berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Medan.

Keempat terdakwa tersebut adalah Askani, mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara; Abdul Rahim Lubis, mantan Kepala Kantor BPN Deli Serdang; Irwan Perangin-angin, mantan Direktur PTPN II; serta Iman Subakti, Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP).

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan yang diketuai Muhammad Kasim membacakan putusan bebas terhadap keempat terdakwa pada Rabu, 3 Juni 2026.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan perbuatan Askani dan kawan-kawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua JPU.

Dalam perkara tersebut, JPU sebelumnya menuntut keempat terdakwa dengan pidana penjara masing-masing satu tahun enam bulan atau 1,5 tahun.

Selain hukuman penjara, keempat terdakwa juga dituntut membayar denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Sementara itu, uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp263,4 miliar dituntut kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP).

PT NDP yang merupakan anak perusahaan PTPN I Regional I bersama PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR), anak perusahaan PT Ciputra Land, disebut telah membayarkan seluruh uang pengganti tersebut.

Saat ini, uang pengganti tersebut masih dititipkan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejati Sumut.

JPU menilai perbuatan keempat terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Dalam dakwaan JPU, Askani dan Abdul Rahim Lubis disebut berperan dalam menyetujui penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT NDP.

Penerbitan HGB tersebut disebut dilakukan tanpa memenuhi kewajiban menyerahkan paling sedikit 20 persen lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang direvisi menjadi HGB karena perubahan tata ruang kepada negara.

Keduanya juga diduga melakukan pengembangan dan penjualan lahan HGU yang telah diubah menjadi HGB tersebut kepada PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR).

Perbuatan itu disebut mengakibatkan hilangnya aset negara sebesar 20 persen.

Sementara Irwan Perangin-angin dan Iman Subakti disebut berperan sebagai pihak yang mengajukan permohonan HGB atas sejumlah bidang tanah berstatus HGU PTPN II kepada Kepala Kantor BPN Deli Serdang secara bertahap pada 2022-2023.

Dugaan perbuatan melawan hukum tersebut kemudian berkaitan dengan pemasaran dan penjualan perumahan Citraland di kawasan Helvetia, Sampali, serta Tanjung Morawa oleh PT DMKR.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi penjualan aset PTPN I Regional I untuk pembangunan kawasan perumahan Citraland.

Lahan yang menjadi objek perkara memiliki luas sekitar 8.077 hektare. Dari luas tersebut, kurang lebih 93 hektare disebut telah berstatus HGB.

Dalam dakwaan, dugaan perbuatan tersebut dilakukan PT Nusa Dua Propertindo melalui kerja sama operasional (KSO) dengan PT Ciputra Land.

Perkara ini menjadi sorotan karena menyangkut pengelolaan dan perubahan status aset perkebunan yang dikaitkan dengan kerugian keuangan negara.

Kejati Sumut kini masih menunggu penetapan resmi dari PN Medan sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait pengajuan banding JPU.* (mi/ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan terus mendorong percepatan sertifikasi aset daerah sebagai bagian dari upaya mengamankan dan menertibkan aset milik pemerintah.

Sebanyak 200 berkas aset telah diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan untuk diproses sertifikasinya.

Baca Juga:

• Legislator PDIP: Banyak Koruptor Tidak Takut Dipenjara

Zakiyuddin mengatakan sertifikasi aset merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi persoalan di kemudian hari.

Persoalan tersebut antara lain sengketa maupun penguasaan fisik aset oleh pihak lain.

Karena itu, Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap berkomitmen menyelesaikan proses sertifikasi aset secara bertahap.

Targetnya, seluruh aset milik Pemko Medan yang belum memiliki sertifikat dapat segera dituntaskan proses sertifikasinya.

Zakiyuddin juga meminta agar proses sertifikasi terhadap 200 aset yang telah diserahkan kepada BPN dipantau secara berkala.

Pemantauan terutama dilakukan terhadap tahapan pengukuran serta kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan sertifikasi.

Menurut dia, apabila terdapat aset yang sudah diukur tetapi masih memiliki kekurangan administrasi, aset tersebut perlu segera dikelompokkan dan dilengkapi dokumennya agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih cepat.

Dalam pertemuan tersebut, Zakiyuddin didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) M. Agha Novrian dan Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Suluh Aulia Harahap.

Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Reza Andrian Fachri mengatakan BPN siap mendukung percepatan sertifikasi aset milik Pemko Medan.

Selain sertifikasi, BPN dan Pemko Medan juga akan melakukan sinkronisasi data Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB).

Sinkronisasi tersebut diharapkan menghasilkan satu basis data pertanahan yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah bidang tanah di Kota Medan, baik yang sudah maupun belum memiliki sertifikat.

Reza menjelaskan, BPN Kota Medan juga telah melakukan inventarisasi melalui pemotretan udara terhadap wilayah Kota Medan dengan luas kurang lebih 28.000 hektare.

Data hasil inventarisasi dan pengukuran tersebut nantinya akan disampaikan kepada Pemko Medan.

Termasuk jika ditemukan adanya perbedaan antara luas hasil pengukuran dengan luas yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).

Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemko Medan untuk melakukan penyesuaian sekaligus penertiban administrasi aset daerah.

Selain mendorong percepatan sertifikasi aset Pemko Medan, BPN juga menyiapkan program Peralihan Terintegrasi atau Perintis yang akan diluncurkan pada 24 September 2026.

Program tersebut ditargetkan dapat mempercepat proses peralihan hak pertanahan.

Prosesnya mencakup pengecekan, pembuatan akta, validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga penyelesaian sertifikat.

Melalui program tersebut, seluruh proses ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 10 hari.

Sinergi antara Pemko Medan dan BPN diharapkan tidak hanya mempercepat sertifikasi aset pemerintah, tetapi juga memperkuat pengamanan aset daerah dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah milik pemerintah.* (ad)

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta menyoroti lemahnya pengawasan terhadap narapidana kasus korupsi.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat sebagian koruptor tidak takut menjalani hukuman penjara.

Baca Juga:

• Diduga Rebutan Proyek, Satu Lagi Pelaku Pengeroyokan di Bappeda Langkat Ditangkap

Ia menyebut ada koruptor yang bahkan tinggal di tempat kos yang berada di dekat penjara.

"Karena sudah terbukti banyak koruptor yang ditangkap, ditahan, dipenjara, dia kos di samping penjara, dia enggak takut dipenjarakan," kata Wayan dalam rapat penyerapan aspirasi lanjutan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR, Senin, 14 September 2026.

Dalam rapat tersebut, Wayan menegaskan dukungan Fraksi PDIP agar Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Namun, ia mengingatkan agar penerapan aturan tersebut dilakukan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

Wayan menilai negara tidak boleh kalah menghadapi para koruptor.

Ia juga mendukung wacana pemiskinan koruptor melalui mekanisme perampasan aset yang nantinya dikembalikan kepada negara.

"Dipenjarakan penting, karena dia bersalah, tapi lebih penting mengembalikan kerugian negara," katanya.

Menurut Wayan, hukuman penjara penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi.

Namun, pengembalian kerugian negara juga harus menjadi perhatian utama dalam pemberantasan korupsi.

Meski mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset, Wayan mengingatkan agar aturan tersebut tetap memberikan perlindungan terhadap hak setiap warga negara.

Menurut dia, undang-undang tidak boleh menjadi dasar bagi aparat untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap seseorang hanya berdasarkan tuduhan sebagai koruptor.

Karena itu, perlindungan hukum harus tetap dijamin dalam penerapan UU Perampasan Aset.

Wayan mengatakan setiap orang yang menghadapi proses hukum harus diberikan hak untuk melakukan pembelaan secara maksimal.

Selain perlindungan hukum, Wayan juga mengingatkan agar penerapan aturan perampasan aset tidak dipolitisasi.

Legislator asal Bali itu mencontohkan kasus seorang pengusaha di Rusia yang menurutnya dimiskinkan karena menjadi pihak yang berseberangan secara politik.

"Hindari politisasi, karena di Rusia pernah ada seorang pengusaha kuat, karena dia beroposisi, tanpa sebab yang jelas, dia ditangkap, dan ini menjadi berita dunia. Ini juga sudah diantisipasi oleh kami," katanya.

Wayan menilai RUU Perampasan Aset harus mampu memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus menjaga prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak warga negara.* (cn/ad)

MEDAN — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyelimuti 20 kabupaten/kota di Sumatera Utara pada Senin, 14 September 2026.

Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah menurun hingga 1-4 kilometer.

Baca Juga:

• Diduga Tersengat Listrik dari Charger HP, Pria di Labusel Ditemukan Tewas di Kamar Kontrakan

Wilayah yang terpantau terdampak sebaran asap meliputi Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Padanglawas, Padanglawas Utara, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Medan, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Asahan, Tanjungbalai, Batubara, Simalungun, dan Samosir.

"Sebaran asap tersebut bergerak ke arah barat laut, mengikuti pola angin yang bertiup dari arah tenggara," ujarnya.

Selain sebaran asap, hasil pemantauan citra sebaran titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pada 13 September 2026 menunjukkan terdapat empat titik panas dengan tingkat kepercayaan menengah.

Tiga titik panas terdeteksi di Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan satu titik lainnya berada di Kabupaten Tapanuli Utara.

Hendro mengatakan kondisi tersebut turut berdampak terhadap jarak pandang di sejumlah wilayah.

"Hasil pengamatan dari Stasiun Meteorologi Silangit dan Stasiun Meteorologi Aek Godang menunjukkan bahwa pada 14 September 2026 terjadi penurunan jarak pandang menjadi 1 - 4 km," urainya.

Penurunan jarak pandang tersebut terpantau bersamaan dengan kondisi kabut dan asap.

Sementara itu, berdasarkan pemantauan kualitas udara, konsentrasi PM2.5 atau partikel sangat kecil di udara di Sumatera Utara berada dalam kategori sedang.

Hendro mengimbau masyarakat yang berada di wilayah dengan jarak pandang rendah akibat kabut dan asap untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat berkendara.

"Masyarakat yang berada di wilayah dengan jarak pandang rendah akibat kabut dan asap juga diimbau untuk berhati-hati saat berkendara, menjaga jarak pandang, dan menggunakan perlengkapan yang sesuai," tegas Hendro.

Ia juga meminta para kepala daerah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, dan Polri di wilayah masing-masing.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk memantau perkembangan karhutla, termasuk pergerakan sebaran asap serta kondisi cuaca dan kualitas udara.

"Koordinasi tersebut diperlukan untuk memantau perkembangan kondisi karhutla dan sebaran asap serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi cuaca dan kualitas udara," kata dia.* (cn/ad)

BENGKULU — Polisi melakukan pencocokan DNA jasad pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, dengan sampel keluarga lima jurnalis dan tiga awak kapal Arupadhatu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda.

Jasad tersebut telah dievakuasi dari Pulau Enggano menggunakan pesawat dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Puluhan Siswa MTsN 2 Kisaran Diduga Keracunan MBG dari SPPG Polres Asahan, 13 Dirawat di RS

Polisi kini menunggu hasil pemeriksaan DNA untuk memastikan identitasnya.

"Hari ini sudah dilaksanakan otopsi. Kami menunggu pencocokan DNA yang sudah diambil dari keluarga teman-teman yang hilang kontak," kata Maruli dalam konferensi pers di Posko SAR Carita Pandeglang, Senin, 14 September 2026.

Maruli meminta waktu hingga hasil pemeriksaan DNA keluar.

Menurut dia, hasil tersebut diperlukan untuk memastikan apakah jasad yang ditemukan di Pulau Enggano berkaitan dengan delapan orang yang masih dalam pencarian.

"Kami mohon waktu untuk bisa menjelaskan setelah keluar hasil cek DNA dari Polda Bengkulu," ujarnya.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Polda Bengkulu, jasad yang ditemukan tersebut diketahui berjenis kelamin laki-laki.

Jasad memiliki tinggi sekitar 165 sentimeter. Polisi juga menyebut kondisi wajah jasad sedikit mengalami kerusakan.

"Kemudian mukanya sedikit hancur, kulitnya biasa, dan umur diperkirakan di atas 50 tahun," kata Maruli.

Meski terdapat pencocokan DNA dengan sampel keluarga korban yang hilang, polisi belum memastikan jasad tersebut merupakan salah satu dari delapan orang yang hilang kontak dengan Arupadhatu 1.

Lima jurnalis dan tiga awak kapal Arupadhatu 1 dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda sejak Senin, 7 September 2026.

Hingga memasuki hari ketujuh pencarian, tim SAR gabungan belum menemukan keberadaan mereka.

Tim SAR sebelumnya telah memperluas wilayah pencarian hingga memasuki Samudera Hindia.

Operasi pencarian kemudian diperpanjang selama tiga hari.

Penemuan jasad pria di Pulau Enggano kini menjadi bagian dari proses identifikasi.

Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan DNA sebelum memastikan identitas jasad tersebut.* (cn/ad)

JAKARTA — Purbaya Yudhi Sadewa masih mengikuti rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Senin siang, 14 September 2026, sebelum dicopot dari jabatan Menteri Keuangan.

Dalam rapat tersebut, Purbaya masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan dan memaparkan sejumlah materi, termasuk mengenai surat utang pemerintah.

Baca Juga:

• Suahasil Gantikan Purbaya sebagai Menkeu, Samuel F. Silaen: Jadilah Penjaga Uang Negara, Bukan Pelayan Politik Jangka Pendek

Saat Purbaya sedang menyampaikan paparannya, salah satu pimpinan DPD RI tiba-tiba menyela.

Pimpinan rapat menyampaikan bahwa rapat perlu dihentikan sementara karena terdapat telepon yang ditujukan kepada Purbaya.

"Pak Menteri, saya putus dulu. Karena ini ada telepon dari Men... (suara tidak jelas) Pak Menteri tolong dilihat. Teleponnya... ada... (suara tidak jelas)," kata pimpinan kepada Purbaya.

Purbaya kemudian menghentikan pemaparannya. Ia terlihat menoleh ke jajaran di sekitarnya untuk menindaklanjuti telepon tersebut.

Rapat kemudian terpantau dihentikan selama beberapa menit.

Setelah rapat diskors, siaran YouTube DPD RI menampilkan paparan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard.

Peristiwa tersebut berlangsung beberapa jam sebelum Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Keuangan yang baru.

Pada Senin sore, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

Dalam pelantikan tersebut, Suahasil mengucapkan sumpah jabatan yang dibacakan oleh Presiden Prabowo.

"Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Prabowo diikuti Suahasil.

Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Ia kemudian dipercaya Prabowo untuk menggantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024-2029.* (d/ad)

BINJAI — Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Binjai dan Rumah Sakit (RS) Silvani Binjai resmi menjalin kerja sama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada Senin, 14 September 2026.

Baca Juga:

• Peduli Kesehatan Warga Binaan, Pemko Tanjungbalai dan Lapas Kelas IIB Gelar Deteksi Dini TB serta CKG

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Kota Binjai.

Kepala Kantor Kemenag Binjai mengatakan kerja sama tersebut mencakup sejumlah bidang.

Di antaranya pelayanan kesehatan bagi ASN dan masyarakat binaan Kemenag, pembinaan rohani pasien di rumah sakit, serta berbagai program kemanusiaan dan sosial lainnya.

"MOU ini kita jalin untuk memperkuat pelayanan. Tidak hanya urusan administrasi dan ibadah, tapi juga bagaimana kita hadir untuk masyarakat dari sisi kesehatan. Kami berharap kerja sama dengan RS Silvani bisa berjalan baik dan memberi manfaat luas," ujar Kepala Kemenag Binjai.

Menurut dia, sinergi antara Kemenag dan rumah sakit diharapkan tidak hanya memberikan dukungan dalam aspek kesehatan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan spiritual pasien selama menjalani perawatan.

Direktur RS Silvani Binjai menyambut baik kerja sama tersebut.

Pihak rumah sakit menyatakan siap mendukung berbagai program yang akan dijalankan bersama Kemenag Binjai.

Kerja sama terutama diarahkan pada pelayanan kesehatan serta pembinaan nilai-nilai keagamaan di lingkungan rumah sakit.

"RS Silvani berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Dengan adanya MOU ini, kami siap bersinergi dengan Kemenag Binjai untuk menghadirkan layanan yang tidak hanya profesional secara medis, tapi juga menyentuh aspek spiritual pasien dan keluarga," ujar Direktur RS Silvani.

Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, Kemenag Binjai dan RS Silvani berharap kerja sama dapat segera ditindaklanjuti melalui berbagai program konkret yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memberikan pendampingan spiritual bagi pasien dan keluarga di Kota Binjai.* (ad)

JAKARTA — Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dinilai bukan sekadar pergantian pejabat dalam Kabinet Merah Putih.

Pergantian tersebut dianggap menjadi momentum bagi pemerintah untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Baca Juga:

• Dua Kepling di Medan Tersandung Kasus Narkoba, Begini Respons Wali Kota Rico Waas

Suahasil resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Sebelum menduduki posisi tersebut, Suahasil merupakan Wakil Menteri Keuangan.

Ia juga pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan terlibat dalam berbagai bidang kebijakan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan.

Namun, menurut Samuel, pengalaman birokrasi dan kepakaran ekonomi saja belum cukup bagi seorang Menteri Keuangan.

"Menteri Keuangan bukan hanya harus mampu menghitung angka, tetapi harus mampu membaca penderitaan di balik angka. APBN tidak boleh sekadar sehat di atas kertas, sementara rakyat semakin berat menjalani kehidupan di bawahnya," tegas Samuel, Senin, 14 September 2026.

Samuel mengatakan posisi Suahasil sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan membuatnya memiliki pemahaman mengenai sistem, birokrasi, risiko, serta berbagai persoalan fiskal yang dihadapi pemerintah.

Namun, perpindahan posisi dari wakil menjadi menteri membawa tanggung jawab yang lebih besar.

Suahasil kini tidak hanya dituntut memahami mekanisme fiskal, tetapi juga menentukan arah kebijakan keuangan negara.

"Ketika masih menjadi wakil, ruangnya membantu. Ketika menjadi menteri, tanggung jawabnya menentukan. Sekarang Suahasil tidak cukup hanya memahami mesin fiskal. Ia harus memastikan mesin itu bergerak ke arah yang benar," ujarnya.

Samuel menilai kesehatan dan kredibilitas APBN penting untuk menjaga kepercayaan publik, dunia usaha, investor, serta keberlanjutan pembangunan.

Namun, ukuran keberhasilan pengelolaan fiskal, menurut dia, tidak boleh hanya dilihat dari angka defisit, penerimaan, belanja, maupun rasio fiskal.

Anggaran negara harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

"Negara boleh menghitung dengan akal ekonomi, tetapi tidak boleh kehilangan nurani. Kebijakan fiskal yang hebat bukan hanya yang membuat laporan keuangan terlihat baik, melainkan yang membuat kehidupan rakyat menjadi lebih layak."

Samuel menyebut pergantian Menteri Keuangan harus menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar rotasi jabatan.

Menurut dia, pemerintah perlu memberikan arah yang jelas mengenai kesehatan APBN, prioritas belanja, keberlanjutan pembangunan, pengelolaan penerimaan negara, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan keadilan sosial.

"Jangan sampai pergantian menteri hanya mengganti nama di pintu kantor, tetapi persoalan yang menyebabkan kegelisahan publik tetap dibiarkan," katanya.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan fiskal tidak terlalu jauh dari realitas kehidupan masyarakat.

Di balik istilah defisit, surplus, tax ratio, pembiayaan, dan pertumbuhan ekonomi, terdapat kehidupan warga yang menjadi tujuan akhir kebijakan negara.

Menurut Samuel, keberhasilan kebijakan ekonomi harus terlihat dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan, memperoleh pekerjaan layak, mengembangkan usaha, serta merasakan manfaat pembangunan.

Tantangan terbesar Suahasil, lanjut Samuel, adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan, disiplin APBN, dan keadilan sosial.

Menteri Keuangan, kata dia, harus berani mengambil keputusan, termasuk mengatakan ya terhadap program yang benar-benar dibutuhkan rakyat dan mengatakan tidak terhadap kebijakan yang berpotensi membebani negara atau mengorbankan masa depan fiskal.

"Menteri Keuangan harus menjadi penjaga uang negara, bukan sekadar pelayan keinginan politik jangka pendek. Ia harus loyal kepada Presiden dalam kerangka konstitusi, tetapi lebih tinggi dari itu, ia harus setia kepada amanat rakyat dan kepentingan bangsa."

Samuel menilai Suahasil memiliki modal pengalaman yang cukup kuat.

Kini, modal tersebut harus dibuktikan melalui kepemimpinan yang kredibel, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, masyarakat tidak membutuhkan terlalu banyak jargon.

Yang dibutuhkan adalah bukti bahwa pajak dikelola secara benar, utang digunakan secara bertanggung jawab, pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, dan APBN hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.

Pada akhirnya, kata Samuel, pergantian Menteri Keuangan bukan hanya tentang siapa yang duduk di kursi bendahara negara, tetapi untuk siapa kebijakan keuangan negara tersebut dijalankan.

"Uang negara bukan milik kekuasaan. Uang negara adalah amanah rakyat untuk masa depan Indonesia," pungkas Samuel.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN — Seorang pria berinisial RSS (30) ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara.

RSS diduga meninggal dunia akibat tersengat arus listrik dari kabel charger handphone.

Baca Juga:

• Atap Stadion Utama Sumut Disebut Rusak dan Dibiarkan, Dispora Sumut Buka Suara

Saat ditemukan, RSS sudah dalam kondisi tidak bernyawa.

"Korban ditemukan di dalam kamar rumah kontrakan dalam keadaan tengkurap dan sudah tidak bernyawa," kata Sunipan, Senin, 14 September 2026.

Sunipan mengatakan, dari pemeriksaan awal secara kasat mata, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan fisik maupun tindak pidana lainnya pada tubuh korban.

Namun, petugas menemukan luka bakar pada bagian dada RSS.

"Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik di tubuh korban. Ditemukan luka bakar di bagian dada korban," ujarnya.

Peristiwa tersebut diketahui setelah pemilik rumah kontrakan berusaha menghubungi korban.

Pada Sabtu, 12 September 2026 sekitar pukul 13.00 WIB, pemilik kontrakan menelepon RSS untuk menanyakan alasan korban tidak mengambil makan siang yang telah disediakan.

Namun, panggilan tersebut tidak mendapat respons.

Keesokan harinya, Minggu, 13 September 2026 sekitar pukul 08.00 WIB, pemilik kontrakan kembali menghubungi korban.

Karena tetap tidak mendapat jawaban, pemilik kontrakan kemudian menghubungi saudara korban, Windo Franata Sembiring.

"Kemudian pemilik kontrakan bersama saudara korban mengecek ke rumah tersebut. Saat itu pintu dalam keadaan terkunci," ujarnya.

Pemilik kontrakan dan saudara korban kemudian memanggil RSS dari luar rumah. Namun, tidak ada jawaban dari dalam.

Karena khawatir terjadi sesuatu, pemilik kontrakan kemudian membobol pintu menggunakan linggis dan masuk ke dalam rumah.

Saat memeriksa kamar, keduanya menemukan RSS dalam posisi tengkurap dan sudah tidak bernyawa.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada kepala dusun dan Bhabinkamtibmas Desa Aek Batu.

Petugas Polsek Torgamba selanjutnya mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi.

Dari pemeriksaan luar terhadap tubuh korban, petugas menemukan luka bakar pada bagian dada.

Tenaga medis dari Klinik Ikhsan Cikampak menyebut luka tersebut merupakan luka bakar akibat sengatan listrik.

Polisi kemudian menyarankan keluarga agar dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian RSS.

Namun, pihak keluarga menolak autopsi dan membuat surat pernyataan penolakan pemeriksaan tersebut.

"Untuk pemeriksaan luar, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Ada luka bakar di bagian dada yang diduga akibat sengatan listrik," pungkasnya.

Polisi masih mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi terkait temuan pria tewas tersebut.

Penyebab pasti kematian korban secara medis tidak dipastikan melalui autopsi karena keluarga menolak pemeriksaan tersebut.* (d/ad)

DELI SERDANG — Sebuah video yang menarasikan atap Stadion Utama Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang rusak dan dibiarkan beredar di media sosial.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Utara memberikan penjelasan terkait kondisi atap stadion tersebut.

Baca Juga:

• Diduga Rebutan Proyek, Satu Lagi Pelaku Pengeroyokan di Bappeda Langkat Ditangkap

Video tersebut menyebut kerusakan terjadi setelah atap dibawa angin dan belum kunjung diperbaiki.

Namun, Dispora Sumut membantah anggapan bahwa atap stadion dibiarkan rusak.

Pihak pengelola menyebut bagian atap tersebut sedang dalam proses pemeliharaan.

Kasubag Umum UPT Kawasan Dispora Sumut, Dina Meifitri Ritonga, mengatakan pihaknya sudah mengetahui kondisi tersebut.

"Kami sudah tahu itu, orang ngambil foto dari jauh, seolah-olah rusak, padahal sedang maintenance," kata Dina Meifitri Ritonga, Senin, 14 September 2026.

Dina menjelaskan beberapa bagian atap memang sengaja dibuka karena akan diganti.

Menurut dia, terdapat bagian atap yang mengalami kebocoran sehingga perlu dilakukan perbaikan.

"Beberapa seng sedang kami buka karena mau diganti, karena ada yang bocor, sekarang juga sedang bekerja," jelasnya.

Ia memastikan proses pemeliharaan masih berlangsung.

Karena itu, kondisi beberapa bagian atap yang terbuka bukan berarti stadion dibiarkan tanpa perbaikan.

Dina juga menyayangkan adanya unggahan di media sosial yang menurutnya tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Ia mengatakan seharusnya kondisi tersebut dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan stadion.

"Yang ambil gambar nggak konfirmasi, harus cek dan konfirmasi, maunya. Judul nggak sesuai kenyataan, saran saya lihat aja sendiri dilokasi orang yang sedang kerja," tuturnya.

Stadion Utama Sumatera Utara berada di kawasan Sport Centre Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang.

Stadion tersebut sebelumnya diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo dan menjadi salah satu fasilitas olahraga utama di Sumatera Utara.* (d/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengungkapkan Pemerintah Kota Medan telah menjalankan tes urine secara rutin terhadap kepala lingkungan (kepling) dan aparat kewilayahan.

Tes urine tersebut dilakukan secara mendadak dan tidak diumumkan sebelumnya.

Baca Juga:

• Tinjau Penyaluran Bantuan Pangan, Wali Kota Tanjungbalai: Beras Wajib Dibawa Pulang, Jangan Dijual

"Tanpa kita beritakan, itu (tes urin) sebenarnya sudah berjalan. Karena kalau kita umumkan, jadi kan semuanya jadi tidak mendadak kan. Jadi sebenarnya secara perlahan sudah kita laksanakan," ujar Rico saat diwawancarai di gedung DPRD Medan, Senin, 14 September 2026.

Rico mengatakan Pemkot Medan akan memberikan tindakan tegas terhadap oknum kepling maupun perangkat daerah yang terbukti mengkonsumsi narkoba.

"Nanti kita akan laporkan apabila ada yang memang ditemukan lagi. Tentu ini akan menjadi warning juga bagi yang lainnya. Saya sudah sampaikan, yang ditemukan terbukti pemakai harus dipecat," imbuhnya.

Menurut Rico, langkah tersebut menjadi peringatan bagi seluruh aparat kewilayahan agar tidak terlibat penyalahgunaan narkotika.

Rico juga menanggapi usulan anggota DPRD Medan agar Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penunjukan kepala lingkungan direvisi.

Usulan tersebut salah satunya berkaitan dengan penambahan persyaratan bebas narkoba bagi calon kepling.

Rico menilai usulan itu layak dibahas lebih lanjut.

Menurut dia, aparat kewilayahan merupakan perangkat pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga integritas dan kebersihan dari narkoba menjadi hal penting.

"Menarik ya, saya rasa baik (usulannya). Nanti akan kita diskusikan. Saya rasa itu saran yang produktif, secara aturan cukup baik, karena saat itu menjadi syarat mutlak bagi perangkat-perangkat yang membantu ke pemerintahan. Jadi kita mengharapkan supaya perangkat-perangkat kita yang bertemu langsung dengan masyarakat secara mutlak memang bersih dari narkoba," pungkasnya.

Sebelumnya, dua kepala lingkungan di Kota Medan terseret kasus narkotika.

Kasus pertama melibatkan seorang perempuan berinisial FAP (41).

Kepala Lingkungan tersebut diduga terlibat dalam peredaran narkotika berupa vape narkoba atau pod getar serta pil ekstasi.

FAP ditangkap personel Satresnarkoba Polrestabes Medan di sebuah minimarket yang tidak jauh dari rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Gang Pantai Burung, Kecamatan Medan Maimun, pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Kasus kedua terjadi di Kecamatan Medan Polonia. Kepala Lingkungan berinisial AR (37) ditangkap Tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut pada 15 Agustus 2026.

AR diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis ekstasi.

Ia ditangkap ketika diduga hendak melakukan transaksi narkotika di Jalan Starban, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia.

AR diketahui menjabat sebagai Kepala Lingkungan di Jalan Cik Ditiro Blok 11 D, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia.

Dalam penangkapan tersebut, polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 600 butir pil ekstasi.

Kasus dua kepling yang tersandung narkoba itu kemudian menjadi perhatian Pemkot Medan.

Pemerintah kota kini memperkuat pengawasan melalui tes urine rutin dan mendadak terhadap aparat kewilayahan.* (d/ad)

LANGKAT — Polisi menangkap satu lagi pelaku pengeroyokan sejumlah warga di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Pengeroyokan tersebut diduga dipicu perebutan proyek.

Baca Juga:

• Tak Sampai 24 Jam, Dua Terduga Pelaku Curanmor di Banda Aceh Ditangkap! Motor Korban Disembunyikan di Belakang Taman Budaya

Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Ghulam Yanuar Lutfi membenarkan penangkapan Rafi tersebut.

"Iya, benar (satu pelaku lagi ditangkap). Beberapa hari lalu kami tangkap," kata Ghulam, Senin, 14 September 2026.

Ghulam mengatakan Rafi ditangkap di Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, pada Senin, 7 September 2026.

Saat hendak diamankan, Rafi sempat melakukan perlawanan. Keluarga Rafi juga disebut berupaya menghalangi petugas saat melakukan penangkapan.

Namun, polisi akhirnya berhasil mengamankan Rafi dan membawanya untuk menjalani proses hukum.

Dalam kasus tersebut, Rafi diduga berperan memukul salah satu korban.

"Perannya memukul bagian belakang kepala korban," pungkasnya.

Sebelumnya, pengeroyokan terjadi di kantor Bappeda Langkat, Jalan T Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, pada Rabu, 8 Juli 2026 sekitar pukul 14.00 WIB.

Polisi menduga pengeroyokan tersebut dipicu perebutan proyek.

"(Motifnya) diduga rebutan proyek," kata Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Ghulam Yanuar Lutfi, Selasa, 25 Agustus 2026.

Peristiwa itu bermula ketika korban M Fatih (21) bersama sejumlah rekannya, di antaranya Ananda (22) dan M Sultan (22), berada di kantor Bappeda Langkat.

Mereka datang untuk melakukan verifikasi berkas proyek tender Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PUPR Langkat.

Menurut polisi, kelompok korban merupakan pihak yang memenangkan tender proyek tersebut.

Tidak lama kemudian, Fajar bersama sejumlah rekannya datang dan mengadang para korban agar tidak dapat melakukan verifikasi berkas proyek.

Cekcok antara kedua kelompok kemudian terjadi.

Para pelaku selanjutnya diduga mengeroyok Fatih dan dua rekannya dengan cara memukuli serta menginjak tubuh korban.

Rekan-rekan korban yang berada di lokasi berupaya menghentikan pengeroyokan tersebut.

Setelah pengeroyokan terjadi, para korban tetap berupaya melakukan verifikasi berkas tender.

Namun, proses verifikasi telah ditutup karena waktu menunjukkan sekitar pukul 16.00 WIB.

Korban kemudian memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat pada hari yang sama.

"(Tujuan pelaku mengadang korban) untuk menggagalkan pemenang proyek hadir pada tahap verifikasi berkas," jelasnya.

Dengan ditangkapnya Rafi Iskandar, polisi kini masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus pengeroyokan di kantor Bappeda Langkat tersebut.* (d/ad)

TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meninjau langsung penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada warga penerima manfaat di Kantor Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Rabu, 14 September 2026.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan pangan yang diberikan pemerintah tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang berhak.

Baca Juga:

• Peduli Kesehatan Warga Binaan, Pemko Tanjungbalai dan Lapas Kelas IIB Gelar Deteksi Dini TB serta CKG

Pemerintah juga berupaya memastikan pasokan pangan tetap tersedia sehingga tidak terjadi kelangkaan di tengah masyarakat.

Wali Kota memastikan beras yang disalurkan memiliki kualitas dan jumlah sesuai dengan ketentuan.

Ia juga mengingatkan penerima manfaat agar bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak diperjualbelikan.

"Beras yang disalurkan ini merupakan beras dengan kualitas yang baik dan dengan jumlah yang sesuai. Yang paling penting, tidak boleh Bapak Ibu perjualbelikan. Wajib dibawa pulang, dimanfaatkan buat keluarganya. Semoga bantuan ini membawa keberkahan bagi Bapak dan Ibu sekalian," ujar Wali Kota.

Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tanjungbalai drh Muslim menjelaskan bantuan yang disalurkan kali ini merupakan alokasi untuk tiga bulan sekaligus, yakni Juli hingga September 2026.

Setiap Kepala Keluarga (KK) menerima 10 kilogram beras per bulan.

Dengan demikian, masing-masing penerima memperoleh total 30 kilogram beras untuk alokasi tiga bulan tersebut.

Khusus di Kelurahan Beting Kuala Kapias, tercatat 1.753 KK menerima bantuan. Total beras yang disalurkan mencapai 52,590 ton.

"Khusus di Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung hari ini, tercatat ada 1.753 KK penerima manfaat dengan total beras yang disalurkan mencapai 52,590 ton. Perlu diketahui juga bahwa sesuai kebijakan terbaru dari pemerintah pusat, bantuan berupa minyak goreng sudah tidak dialokasikan lagi. Mohon dimaklumi, ini kebijakan pemerintah pusat," jelas Muslim.

Data penerima bantuan tersebut bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penerima berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga 4.

Penyaluran bantuan ditutup dengan penyerahan beras secara simbolis oleh Mahyaruddin kepada sejumlah warga penerima manfaat.

Setelah penyerahan bantuan, Wali Kota juga berdialog secara singkat dengan masyarakat penerima manfaat untuk mendengar kondisi dan kebutuhan mereka.

Mahyaruddin mengatakan peninjauan langsung dilakukan untuk memastikan proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir unsur Forkopimda atau perwakilan, Kepala BPS Tanjungbalai Nizaruddin, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Asisten Ekbang Tajul Abrar, Camat Teluk Nibung Darmansyah Merta Wijaya, lurah dan kepala lingkungan se-Kecamatan Teluk Nibung, serta masyarakat setempat.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat.* (ad)