TANJAB TIMUR – Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Kamis, 4 Juni 2026.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat pabrik tetap mengacu pada harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca Juga:

• Kejagung Sebut Dadan Hindayana Cs Bersekongkol dalam Korupsi Program MBG

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Timur, Riko, mengatakan kegiatan pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga TBS di tingkat petani sekaligus menindaklanjuti arahan Kementerian Pertanian.

"Hari ini kami melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 dan dilanjutkan dengan sidak ke lapangan terkait pelaksanaan harga TBS di tingkat PKS. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga yang diterima petani," kata Riko.

Menurut dia, seluruh PKS yang beroperasi di wilayah Tanjung Jabung Timur diharapkan mematuhi harga TBS yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perkebunan.

Harga tersebut ditetapkan setiap pekan setelah melalui pembahasan bersama pemerintah, perusahaan, dan perwakilan masyarakat.

Riko menjelaskan, harga yang ditetapkan pemerintah provinsi telah melalui proses kajian yang panjang sehingga menjadi acuan resmi dalam transaksi pembelian TBS dari petani.

"Kami ingin memastikan implementasi harga di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah telah memiliki acuan harga mingguan sehingga setiap selisih harga yang terjadi dapat diketahui dan dievaluasi," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa PKS berada pada posisi strategis dalam rantai pasok industri kelapa sawit sehingga turut menghadapi dinamika pasar yang dipengaruhi harga Crude Palm Oil (CPO) di tingkat nasional maupun global.

Karena itu, Disbunnak Tanjung Jabung Timur berharap fluktuasi harga CPO tidak berdampak secara berlebihan terhadap harga TBS yang diterima petani.

"Kami berharap harga CPO di tingkat eksportir tidak memberikan tekanan yang terlalu besar kepada petani. Kepentingan petani harus tetap menjadi perhatian utama agar mereka memperoleh harga yang wajar dan berkeadilan," kata Riko.

Ia menambahkan, pemerintah pusat juga telah menetapkan harga CPO sebagai salah satu komponen utama dalam perhitungan harga TBS.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kondisi pasar dan perlindungan terhadap pendapatan petani sawit.

Melalui pengawasan rutin dan koordinasi dengan perusahaan, pemerintah daerah berharap stabilitas harga TBS dapat terus terjaga sehingga memberikan kepastian usaha bagi petani kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.*

(ad)

PASURUAN – Taman Safari Indonesia (TSI) II Prigen, Jawa Timur, memperkenalkan empat anak harimau sumatra (Panthera tigris sumatrae) yang lahir pada 23 Maret 2026.

Kelahiran empat anak harimau tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi upaya konservasi salah satu satwa endemik Indonesia yang saat ini berstatus terancam punah.

Baca Juga:

• 5 Pantai Terindah di Batubara Sumut, Cocok untuk Liburan Keluarga

Mereka merupakan hasil pasangan indukan jantan bernama Praja dan indukan betina bernama Dini yang berada dalam program pengembangbiakan konservasi Taman Safari Indonesia.

Vice President of Life Sciences Taman Safari Indonesia, drh. Bongot Huaso Mulia, mengatakan kelahiran tersebut menjadi pencapaian penting dalam program pelestarian harimau sumatra yang selama ini dijalankan lembaganya.

Menurut Bongot, keberhasilan itu memiliki nilai strategis karena harimau sumatra merupakan spesies yang semakin terancam akibat penyusutan habitat, konflik dengan manusia, dan perburuan liar.

"Keberhasilan ini menjadi pencapaian penting dalam program konservasi harimau sumatra yang kami jalankan," kata Bongot dalam keterangannya di Pasuruan, Rabu, 3 Juni 2026.

Ia menjelaskan, Dini sebelumnya juga pernah melahirkan dua anak harimau sumatra bernama Isyana dan Aura pada Mei 2021.

Dengan kelahiran terbaru tersebut, kontribusi indukan Dini terhadap program konservasi dinilai semakin signifikan.

Bongot mengatakan proses pengembangbiakan harimau sumatra bukan perkara mudah.

Selain memiliki tingkat selektivitas tinggi dalam memilih pasangan, spesies ini juga menghadapi berbagai risiko selama proses reproduksi, mulai dari cedera, stres, hingga kematian saat penggabungan pasangan.

Tantangan lain muncul setelah kelahiran, yakni memastikan seluruh anak harimau dapat tumbuh sehat hingga mencapai usia dewasa. Karena itu, keberhasilan kelahiran empat anak harimau dalam satu kali persalinan dinilai sebagai capaian yang cukup langka.

"Umumnya harimau sumatra melahirkan dua anak dalam satu kelahiran. Empat anak sekaligus merupakan jumlah yang berada di atas rata-rata," ujarnya.

Keberhasilan tersebut, kata Bongot, merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari perawat satwa yang memantau siklus reproduksi indukan, tim dokter hewan, hingga penyediaan fasilitas kandang yang mendukung proses persalinan dan perawatan pascakelahiran.

Sebagai bagian dari komitmen konservasi, Taman Safari Indonesia terus mengembangkan program pengembangbiakan harimau sumatra secara berkelanjutan.

Lembaga itu menargetkan sedikitnya satu kelahiran harimau sumatra setiap tahun guna membantu menjaga keberlangsungan populasi spesies tersebut.

Saat ini Taman Safari Indonesia memiliki 24 ekor harimau sumatra yang dipelihara khusus untuk kepentingan konservasi.

Seluruh satwa tersebut dikelola dalam program pelestarian guna mendukung peningkatan populasi harimau sumatra yang terus mengalami tekanan di habitat alaminya.

"Seluruh harimau sumatra yang kami pelihara murni untuk tujuan konservasi dan mendukung peningkatan populasi spesies yang terancam punah," kata Bongot.

Kelahiran empat anak harimau sumatra ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam menjaga keberlangsungan salah satu satwa kebanggaan Indonesia sekaligus memperkuat upaya konservasi keanekaragaman hayati nasional.*

(ad)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 4 Juni 2026.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Baca Juga:

• Rupiah Kian Terpuruk, Tembus Rp17.998 per Dolar AS!

Seluruh peserta rapat menyatakan setuju sehingga rancangan beleid tersebut resmi disahkan menjadi undang-undang.

"Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Dasco dalam sidang paripurna yang kemudian dijawab serempak dengan kata "setuju" oleh peserta rapat.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menjelaskan pembahasan revisi UU P2SK telah berlangsung sejak Februari 2026 melalui serangkaian rapat kerja bersama pemerintah dan pemangku kepentingan sektor keuangan.

Menurut Hekal, revisi UU P2SK diharapkan mampu memperkuat kerangka regulasi sektor keuangan nasional sekaligus meningkatkan koordinasi antarotoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

"RUU Perubahan P2SK ini diharapkan dapat mendukung pengembangan, pendalaman, dan stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan," ujar Hekal dalam rapat paripurna.

Pemerintah dan DPR menilai revisi regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi sektor keuangan nasional di tengah meningkatnya tantangan ekonomi global, ketidakpastian pasar keuangan internasional, serta dinamika geopolitik yang berpotensi memengaruhi perekonomian Indonesia.

Dengan disahkannya revisi UU P2SK, pemerintah berharap berbagai kebijakan pengembangan sektor keuangan dapat berjalan lebih efektif, memperkuat daya tahan ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku usaha dalam aktivitas keuangan.

Pengesahan UU tersebut juga menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga kepercayaan investor terhadap sistem keuangan Indonesia di tengah tekanan pasar yang masih berlangsung, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan volatilitas pasar modal dalam beberapa waktu terakhir.*

(km/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026 diduga dilakukan secara bersama-sama oleh para tersangka yang telah ditetapkan.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mohammad Jeffry, mengatakan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, diduga bekerja sama dalam menjalankan praktik yang kini tengah diusut penyidik.

Baca Juga:

• Wamen Imipas Silmy Karim dan 7 Pejabat Ditahan, KPK Ungkap Dugaan Pemerasan di Kasus Imigrasi Capai Ratusan Miliar Rupiah

Menurut Jeffry, ketiga tersangka diduga saling mengetahui peran masing-masing dalam pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut.

Namun, Kejagung belum merinci lebih jauh bentuk koordinasi maupun pembagian peran di antara para tersangka karena proses penyidikan masih berlangsung.

"Pokoknya saling mengetahui," ujarnya.

Kejagung mengungkap dugaan penyimpangan tidak hanya terkait pengadaan barang dan jasa, tetapi juga menyangkut penentuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.

Sebelumnya, penyidik menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG.

Ketiganya diduga melakukan intervensi terhadap proses verifikasi portal mitra BGN agar sejumlah yayasan tetap lolos sebagai mitra meski tidak memenuhi persyaratan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG diduga digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana korupsi dan memiliki keterkaitan dengan pejabat maupun pegawai BGN.

"Yayasan-yayasan tersebut tetap ditunjuk melalui pengaturan proses verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari para tersangka," kata Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu, 3 Juni 2026.

Penyidik juga menemukan dugaan afiliasi antara para tersangka dengan sejumlah yayasan pengelola SPPG.

Dari hubungan tersebut, yayasan yang menjadi mitra program disebut memperoleh pendapatan dalam jumlah besar setiap harinya.

Selain itu, Kejagung menduga para tersangka melakukan intervensi terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Intervensi tersebut diduga menyebabkan terjadinya penggelembungan harga atau markup dalam sejumlah pengadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG.

Hingga kini, penyidik masih terus mendalami aliran dana, pola kerja sama para tersangka, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.

Kejagung juga membuka peluang adanya penambahan tersangka seiring perkembangan penyidikan.*

(d/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nilai dugaan pemerasan dalam kasus pengurusan dokumen keimigrasian yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim mencapai ratusan miliar rupiah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih terus mendalami dan menghitung nilai keseluruhan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Baca Juga:

• Tak Cukup Tiga Tersangka, Pengamat Minta Kejagung Telusuri Jaringan Kasus MBG hingga Akar

"Nanti kami akan sampaikan angkanya secara rinci dalam konferensi pers. Yang pasti, nilainya mencapai ratusan miliar," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

Selain menetapkan sejumlah tersangka, KPK juga menyita berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Barang bukti itu meliputi uang tunai dalam mata uang asing, logam mulia, hingga kendaraan bermotor.

Menurut Budi, penyidik mengamankan dana dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, baik berupa uang tunai maupun dana yang tersimpan di rekening.

"Kami juga menyita tujuh unit mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, termasuk enam sepeda gunung dan empat unit Brompton. Selain itu terdapat logam mulia berupa emas dengan berat mencapai ratusan gram," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan penyimpangan dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra, serta sejumlah pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

KPK menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang dinilai cukup.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari total 18 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan," kata Budi.

Seluruh tersangka kini menjalani penahanan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

KPK menduga para tersangka terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian, termasuk izin tinggal warga negara asing.

Selain pasal pemerasan, penyidik juga menerapkan pasal gratifikasi dalam perkara tersebut.

"Pasal yang digunakan adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Selain itu juga disangkakan Pasal 12B terkait penerimaan gratifikasi," ujar Budi.

Kasus ini menjadi salah satu operasi tangkap tangan terbesar yang dilakukan KPK pada 2026 karena melibatkan pejabat tinggi kementerian dan sejumlah pejabat strategis di sektor keimigrasian.*

(d/ad)

TANJAB TIMUR – Pemanfaatan rumah dinas bagi pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dinilai belum optimal.

Dari total 27 unit rumah dinas yang disediakan pemerintah daerah, tercatat tiga unit tidak ditempati oleh pejabat yang berhak.

Baca Juga:

• Deretan Kontroversi Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Program MBG: Pengadaan Motor Listrik hingga Usulan Serangga sebagai Sumber Protein

Sebagian bangunan bahkan menunjukkan penurunan kondisi fisik akibat tidak digunakan dalam jangka waktu lama.

Rumah dinas yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah sejatinya diperuntukkan menunjang kinerja dan mobilitas pejabat daerah dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Namun, tidak optimalnya pemanfaatan fasilitas tersebut memunculkan sorotan terhadap pengelolaan aset daerah.

Selain berpotensi menurunkan nilai aset, rumah dinas yang tidak dihuni juga rentan mengalami kerusakan karena minim pemeliharaan.

Situasi ini mendorong perlunya evaluasi terhadap tata kelola dan pemanfaatan aset pemerintah daerah agar lebih efektif.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan dapat melakukan pendataan ulang serta peninjauan terhadap rumah dinas yang kosong, termasuk menyiapkan skema pemanfaatan yang lebih optimal untuk mencegah pemborosan aset daerah.

Kepala Bagian Keuangan Daerah Tanjung Jabung Timur, Awaludin, membenarkan adanya tiga unit rumah dinas yang belum ditempati dari total 27 unit yang tersedia.

"Dalam waktu dekat akan dioptimalkan penggunaan rumah dinas tersebut. Beberapa kepala OPD belum menempatinya karena sudah memiliki rumah pribadi di Tanjung Jabung Timur, dan sebagian masih dalam tahap pembenahan," kata Awaludin.*

(ad)

JAKARTA – Penetapan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung dinilai belum cukup untuk mengungkap keseluruhan perkara.

Pengamat politik Samuel F. Silaen meminta penyidik menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain yang lebih luas dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

• Deretan Kontroversi Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Program MBG: Pengadaan Motor Listrik hingga Usulan Serangga sebagai Sumber Protein

"Kasus ini tidak bisa berhenti pada tiga nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Harus ada pendalaman lebih jauh terhadap pihak-pihak lain yang diduga ikut terlibat," kata Samuel kepada wartawan, Rabu, 3 Juni 2026.

Ia mengutip pernyataan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung yang menyebut adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran MBG yang mencapai Rp 85,27 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp 268 triliun pada 2026.

Menurut Samuel, skala anggaran yang besar semestinya diiringi dengan sistem pengawasan yang ketat.

Namun, dugaan manipulasi penunjukan mitra yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), afiliasi tidak sesuai ketentuan, hingga potensi konflik kepentingan, menunjukkan lemahnya kontrol internal.

"Jika benar ada pola penunjukan yang tidak sesuai prosedur dan terindikasi konflik kepentingan, maka ini sudah masuk kategori persoalan sistemik, bukan sekadar kesalahan administratif," ujarnya.

Samuel juga menyoroti pertanyaan publik mengenai lambatnya deteksi terhadap dugaan penyimpangan tersebut.

Ia menilai fungsi pengawasan seharusnya dapat bekerja lebih awal sebelum kerugian negara menjadi besar.

"Pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan. Kalau sistem pengawasan berjalan efektif, penyimpangan seperti ini semestinya bisa dicegah sejak awal," kata dia.

Terkait pemberhentian ketiga pimpinan BGN oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum penetapan tersangka, Samuel menilai langkah itu menunjukkan respons cepat pemerintah.

Namun ia mengingatkan bahwa pergantian pejabat tidak otomatis menyelesaikan persoalan tata kelola.

"Yang harus dibenahi adalah sistemnya. Bukan hanya orangnya. Kalau sistemnya tetap sama, risiko penyimpangan akan terus berulang," ujarnya.

Ia meminta Kejaksaan Agung membuka penyidikan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak eksternal maupun aktor lain di balik pengelolaan program MBG.

"Jangan sampai berhenti pada tiga tersangka. Harus dibongkar sampai tuntas agar jelas siapa yang bertanggung jawab," kata Samuel.

Menurutnya, keberlanjutan program MBG sangat bergantung pada kepercayaan publik. Karena itu, penegakan hukum yang transparan dinilai penting untuk menjaga legitimasi program tersebut.

"Ini program besar yang menyangkut generasi masa depan. Jika tidak dibersihkan sampai tuntas, kepercayaan publik akan rusak," ujarnya.*

(ad)

DELI SERDANG – Aksi kekerasan terhadap pasangan suami istri di kawasan Terowongan Tembung, Jalan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, viral di media sosial.

Dalam insiden itu, seorang perempuan yang tengah hamil muda ditendang oleh dua pria yang diduga preman, sementara suaminya dipukuli.

Baca Juga:

• Polemik Akomodasi ASEAN U-19 di Medan, PSSI Sumut Angkat Bicara

Rekaman video memperlihatkan korban berhenti dengan sepeda motor di depan terowongan saat di lokasi terjadi keributan atau tawuran di atas rel.

Dalam video yang beredar, tampak tiga orang mengerumuni pasangan tersebut. Dua di antaranya kemudian melakukan penganiayaan.

Seorang pria bercelana loreng terlihat menendang perut korban perempuan hingga ia terduduk kesakitan sambil memegangi perutnya.

Sementara itu, pelaku lainnya memukuli suami korban berkali-kali di bagian wajah sambil memaksa pasangan itu untuk melanjutkan perjalanan.

Korban perempuan juga tampak berteriak histeris di lokasi kejadian yang saat itu ramai pengendara melintas.

Narasi dalam unggahan media sosial menyebutkan bahwa korban merupakan pasangan suami istri dan perempuan tersebut sedang dalam kondisi hamil muda.

Polisi Tangkap Dua Pelaku

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis membenarkan adanya peristiwa tersebut.

Ia mengatakan, dua pelaku telah diamankan dan mengakui perbuatannya.

"Kedua terduga pelaku diamankan dan mengakui perbuatannya," ujar Adrian, Kamis (4/6/2026).

Kedua pelaku diketahui bernama Zul Yarham Lubis (46) dan Julpikar Lubis (37). Keduanya ditangkap pada malam hari di sebuah bengkel di Jalan Baru sekitar pukul 23.00 WIB.

Setelah penangkapan, keduanya langsung dibawa ke Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh tim Jatanras dan Resmob.

Motif: Takut Tawuran Direkam

Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan Iptu Ramadhani Bimo Setiadi menjelaskan, penganiayaan bermula ketika korban berhenti di depan terowongan karena khawatir dengan adanya tawuran di atas rel.

Namun, pelaku justru memaksa korban untuk tetap melintas karena dianggap menghambat arus lalu lintas.

"Korban berhenti karena di atas rel sedang terjadi tawuran. Para pelaku memaksa korban untuk jalan," ujar Bimo.

Menurut polisi, salah satu pelaku kemudian melihat korban mengeluarkan telepon genggam, yang diduga akan digunakan untuk merekam kejadian tersebut.

Pelaku lantas menendang perut korban perempuan karena khawatir peristiwa tawuran itu direkam dan disebarkan ke media sosial.

"Pelaku mengaku menendang karena takut diviralkan," kata Bimo.

Sempat Todongkan Air Gun

Usai melakukan penendangan, pelaku lainnya mengambil senjata jenis air gun dari sebuah bengkel di sekitar lokasi dan menggunakannya untuk mengancam korban agar segera meninggalkan tempat kejadian.

Selain itu, suami korban juga dipukul berulang kali di bagian wajah agar segera melanjutkan perjalanan.

Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit air gun, tujuh tabung gas air gun, serta amunisi.

Peristiwa ini menambah daftar kekerasan jalanan yang terjadi di wilayah Deli Serdang dan sekitarnya, sekaligus memicu kembali sorotan publik terhadap keamanan ruang publik di kawasan rawan konflik.*

(d/ad)

SIMALUNGUN – Jauh sebelum agama Islam dan Kristen berkembang di Tanah Simalungun, masyarakat setempat telah mengenal sistem kepercayaan asli yang disebut Habonaron.

Kepercayaan ini tidak hanya mengatur relasi manusia dengan Tuhan, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan dengan alam dan sesama manusia.

Baca Juga:

• Kapan Puasa 1 Muharram 1448 H? Ini Niat dan Keutamaannya

"Habonaron adalah agama atau keyakinan asli orang Simalungun. Seperti agama tradisional lainnya, di dalamnya terdapat konsep dewata tertinggi yang disebut Naibata (Tuhan), serta dewa-dewi dan kisah penciptaan manusia pertama di Desa Naualuh," ujar Erond, Rabu (3/6/2026).

Menurut Erond, jejak Habonaron juga telah tercatat dalam tulisan J. Tideman pada 1922 yang mendokumentasikan kosmologi dan kepercayaan masyarakat Simalungun sebelum pengaruh agama samawi masuk ke wilayah tersebut.

Ajaran Keseimbangan antara Manusia dan Alam

Erond menjelaskan, inti ajaran Habonaron adalah kebajikan dan keseimbangan.

Sistem kepercayaan ini menempatkan hubungan harmonis antara manusia, alam, hewan, dan tumbuhan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

"Ini adalah keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos, yakni manusia dengan alam semesta," katanya.

Dalam pandangan tersebut, manusia tidak ditempatkan sebagai pusat yang mendominasi alam, melainkan sebagai bagian yang wajib menjaga harmoni kehidupan.

Masuknya Agama Baru dan Perubahan Sosial

Seiring masuknya agama Islam pada 1886, kemudian Protestan pada 1903, serta Katolik pada 1937, masyarakat Simalungun tidak mencatat adanya konflik besar dalam proses perubahan keyakinan tersebut.

Menurut Erond, proses tersebut berlangsung bersamaan dengan kehadiran kolonialisme yang membawa perubahan dalam bentuk pendidikan, layanan kesehatan, dan sistem sosial baru.

"Tidak ada catatan konflik rasial maupun agama yang signifikan ketika agama-agama tersebut masuk," ujarnya.

Nilai Habonaron Masih Bertahan

Meski secara formal tidak lagi dianut dan tidak ditemukan masyarakat yang mengaku sebagai penganut Habonaron dalam survei tahun 2004–2005, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya disebut masih hidup dalam budaya masyarakat Simalungun.

Nilai tersebut kemudian dirumuskan kembali dalam Seminar Kebudayaan Simalungun tahun 1963 melalui falsafah hidup Habonaron do Bona, yang menempatkan kebenaran sebagai dasar berpikir dan bertindak.

Hingga kini, jejak Habonaron masih dapat ditemukan dalam berbagai upacara adat dan praktik budaya masyarakat Simalungun.

"Konsep keseimbangan antara manusia dan alam itu masih menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan," kata Erond.

Meski tidak lagi menjadi sistem kepercayaan formal, Habonaron tetap menjadi bagian penting dalam memahami sejarah, identitas, dan nilai budaya masyarakat Simalungun hingga saat ini.*

(d/ad)

JAKARTA – Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana resmi ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Penahanan ini kembali menyeret perhatian publik pada berbagai polemik yang pernah mewarnai kepemimpinan Dadan, terutama terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Baca Juga:

• Polemik Akomodasi ASEAN U-19 di Medan, PSSI Sumut Angkat Bicara

Salah satu kontroversi mencuat pada Mei 2025 ketika Dadan menyebut dirinya mengonsumsi dua liter susu setiap hari dalam sebuah kegiatan di Bangkalan, Jawa Timur.

Ia mengaitkan kebiasaan tersebut dengan tinggi badan anak-anaknya yang disebut mencapai lebih dari 180 sentimeter.

Pernyataan itu menuai kritik karena dinilai tidak relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat luas.

Dadan kemudian menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pengalaman pribadi, bukan kebijakan pemerintah.

Usulan Serangga sebagai Sumber Protein

Sorotan lain muncul ketika Dadan mengusulkan pemanfaatan belalang dan ulat sagu sebagai alternatif sumber protein dalam program MBG.

Usulan itu disebut sebagai bagian dari pendekatan berbasis kearifan lokal di sejumlah daerah.

Namun, wacana tersebut memicu perdebatan publik terkait standar menu nasional dalam program pemenuhan gizi anak sekolah.

Kasus Keracunan Makanan MBG

Pelaksanaan MBG juga diwarnai sejumlah kasus keracunan makanan di berbagai daerah.

Insiden terbesar terjadi pada September 2025 di Jawa Barat, ketika ratusan pelajar dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program tersebut.

Serangkaian kasus serupa di daerah lain kemudian memperkuat sorotan terhadap aspek pengawasan keamanan pangan dalam program MBG.

Pengadaan Motor Listrik dan Belanja Operasional

BGN juga disorot terkait rencana pengadaan lebih dari 20.000 unit motor listrik untuk mendukung operasional program MBG dengan nilai triliunan rupiah.

Kebijakan itu menuai kritik di tengah masih banyaknya kebutuhan dasar lain yang dianggap lebih mendesak.

Sejumlah pengadaan lain seperti perlengkapan makan hingga perangkat teknologi juga ikut menjadi perhatian publik, meski pihak BGN menyatakan seluruh proses dilakukan sesuai mekanisme.

MBG Saat Ramadan hingga Wacana Ekspansi ke Luar Negeri

Program MBG sempat menjadi perdebatan saat tetap berjalan pada Ramadan 2025 dengan skema makanan dibawa pulang.

Menu yang beredar di media sosial dinilai sebagian pihak belum memenuhi standar gizi ideal.

Selain itu, wacana perluasan MBG ke Sekolah Indonesia Jeddah, Arab Saudi, juga menuai kritik karena dinilai berbiaya tinggi dan belum tepat waktu di tengah tantangan pelaksanaan di dalam negeri.

Anggaran Jumbo dan Isu Ketepatan Sasaran

Program MBG turut dikritik karena membutuhkan anggaran besar hingga ratusan triliun rupiah per tahun.

Sejumlah kajian menilai efektivitas distribusi program masih belum merata, dengan manfaat yang dinilai lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa dibanding wilayah timur Indonesia.

Kini, dengan ditahannya Dadan Hindayana oleh Kejagung, program MBG memasuki fase baru di tengah sorotan publik yang masih terus berlanjut.

Proses hukum terhadap Dadan masih berjalan.*

(vo/ad)

JAKARTA – Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali melemah pada perdagangan Kamis (4/6/2026).

Penurunan ini terjadi seiring tekanan pada harga emas dunia yang masih dipengaruhi ketidakpastian geopolitik dan kebijakan suku bunga global.

Baca Juga:

• Rupiah Kian Terpuruk, Tembus Rp17.998 per Dolar AS!

Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) juga ikut terkoreksi menjadi Rp2.571.000 per gram, atau turun Rp13.000 dari hari sebelumnya.

Penurunan harga juga tercermin pada berbagai ukuran emas batangan. Emas ukuran 0,5 gram dijual Rp1.429.500, sedangkan ukuran 5 gram dibanderol Rp13.570.000.

Untuk ukuran lebih besar, emas 100 gram tercatat Rp270.112.000, sementara ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram mencapai Rp2.699.600.000.

Tekanan pada emas domestik tidak terlepas dari pelemahan harga emas dunia.

Pada perdagangan terakhir, harga emas spot ditutup di level US$4.449,5 per troy ounce, turun sekitar 0,9 persen dan menjadi level terendah dalam lebih dari dua bulan terakhir sejak akhir Maret.

Analis menilai, pergerakan harga emas masih dibayangi dinamika geopolitik, terutama ketegangan di kawasan Timur Tengah yang kembali meningkat.

Amerika Serikat dan Iran dilaporkan saling melancarkan serangan di tengah proses negosiasi yang belum menghasilkan kesepakatan damai.

Situasi tersebut turut mendorong lonjakan harga minyak mentah. Brent tercatat naik hampir 2 persen dan ditutup di US$97,81 per barel.

Kondisi ini menambah kekhawatiran pasar terhadap potensi inflasi global yang dapat bertahan lebih lama.

"Timur Tengah masih menjadi sumber utama ketidakpastian. Siklus eskalasi dan de-eskalasi membuat investor sulit mengukur risiko," ujar Market Strategist Pepperstone Group Ltd, Ahmad Assiri, dikutip dari Bloomberg News.

Di sisi lain, emas sebagai aset tanpa imbal hasil (non-yielding asset) cenderung kurang diminati ketika suku bunga global masih berada di level tinggi.

Hal ini membuat tekanan terhadap harga emas diperkirakan masih berlanjut dalam jangka pendek.*

(bb/ad)

MEDAN – Polemik terkait akomodasi peserta ASEAN Boys Championship U-19 di Medan, Sumatera Utara, kembali mencuat setelah adanya perbedaan pernyataan mengenai komitmen pembiayaan hotel bagi peserta turnamen tersebut.

Sekretaris PSSI Sumatera Utara, Yosephine Sembiring, menegaskan bahwa komitmen awal terkait fasilitas akomodasi merupakan kesepakatan antara panitia lokal dan Wali Kota Medan.

Baca Juga:

• Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK Usai OTT Dugaan Suap Pengurusan Izin Tinggal WNA

"Setahu kami, komitmen tersebut adalah antara panitia lokal dan Wali Kota Medan. Jika komitmen tersebut tidak bisa ditanggungjawabi oleh Wali Kota Medan, maka kami bersama panitia lokal sudah mengambil alih tanggung jawab tersebut," kata Yosephine dalam keterangan pers, Senin (2/6/2026).

Ia menyayangkan munculnya polemik tersebut di ruang publik, mengingat turnamen ini menyangkut nama baik Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara ajang internasional sepak bola kelompok usia muda.

Menurut Yosephine, seluruh pihak seharusnya tetap fokus pada kelancaran pelaksanaan turnamen.

Ia menilai keberlanjutan penyelenggaraan event internasional di daerah juga bergantung pada kepercayaan federasi dan mitra luar negeri terhadap kesiapan tuan rumah.

"PSSI menyayangkan hal ini terjadi, apalagi ke depan kami akan membawa pertandingan-pertandingan internasional ke daerah ini," ujarnya.

Ia menambahkan, penyelenggaraan turnamen harus tetap menjadi prioritas bersama demi menjaga citra Sumatera Utara, sekaligus mendukung pengembangan sepak bola nasional di tingkat daerah.

"Demi masyarakat Sumut, kami memastikan semua pihak dapat kembali berkonsentrasi pada ajang olahraga yang membawa nama bangsa kita," kata Yosephine.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi lanjutan dari Pemerintah Kota Medan terkait perbedaan informasi mengenai komitmen pembiayaan akomodasi tersebut.*

(ps/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (4/6/2026), dan semakin mendekati level psikologis Rp18.000 per dolar AS.

Tekanan terhadap mata uang Garuda ini diperkirakan mendorong Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat langkah intervensi di pasar valuta asing.

Baca Juga:

• IHSG Turun ke Level 5.878 di Awal Perdagangan, Apa Penyebabnya?

Pelemahan ini terjadi seiring tekanan terhadap mayoritas mata uang Asia yang turut bergerak di zona negatif.

Di kawasan regional, yen Jepang melemah 0,11 persen, dolar Singapura turun 0,03 persen, won Korea Selatan melemah 0,35 persen, dan dolar Hong Kong juga terkoreksi 0,03 persen.

Peso Filipina tercatat melemah 0,22 persen, sementara yuan China turun 0,06 persen dan baht Thailand terkoreksi 0,10 persen.

Di sisi lain, beberapa mata uang justru mencatat penguatan terhadap dolar AS, di antaranya dolar Taiwan yang naik 0,15 persen, rupee India menguat 0,46 persen, serta ringgit Malaysia yang terapresiasi 0,45 persen.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih berlanjut dalam jangka pendek.

Dalam kondisi tersebut, BI dinilai berpeluang meningkatkan intensitas intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

"Langkah intervensi akan semakin diperlukan apabila rupiah bergerak terlalu cepat menuju atau bahkan melampaui level Rp18.000 per dolar AS," ujarnya.

Menurut Lukman, penguatan dolar AS saat ini ditopang oleh meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah ketegangan geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Selain itu, dolar AS juga mendapat dukungan dari data ekonomi yang menunjukkan ketahanan ekonomi Amerika Serikat.

Data ketenagakerjaan sektor swasta (ADP) tercatat lebih baik dari perkiraan pasar, sementara indeks aktivitas sektor jasa (ISM Services) juga menunjukkan ekspansi lebih kuat dari ekspektasi.

Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa The Federal Reserve masih memiliki ruang untuk mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama.

Dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi oleh sentimen ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Pelaku pasar masih mencermati berbagai risiko domestik yang dapat mempengaruhi arus modal masuk.

Lukman memperkirakan rupiah akan bergerak dalam rentang Rp17.900 hingga Rp18.050 per dolar AS pada perdagangan hari ini.*

(bi/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Kamis (4/6/2026), melanjutkan tekanan yang terjadi pada sesi sebelumnya.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar (big caps) terpantau kompak bergerak di zona merah pada awal perdagangan.

Baca Juga:

• Harga Pangan Awal Juni 2026: Beras dan Cabai Kompak Turun, Tapi Daging dan Telur Justru Naik

Total transaksi awal perdagangan mencapai Rp647,9 miliar dengan volume 888,1 juta saham.

Pada pembukaan pasar, sebanyak 114 saham tercatat menguat, sementara 388 saham melemah, dan 457 saham stagnan.

Pergerakan saham unggulan menunjukkan pola beragam.

Beberapa saham seperti BBCA naik 0,45 persen ke Rp5.550, BBRI menguat 0,34 persen ke Rp2.910, TLKM naik 1,40 persen ke Rp2.890, PANI naik 0,37 persen ke Rp6.800, serta EMAS menguat 0,72 persen ke Rp7.000.

Namun, tekanan jual masih mendominasi sejumlah saham besar lainnya.

BREN turun 4,09 persen ke Rp3.990, BMRI melemah 0,25 persen ke Rp4.040, BYAN turun 1,23 persen ke Rp10.050, MORA terkoreksi 1,96 persen ke Rp6.250, dan AMMN turun 4,23 persen ke Rp3.170.

Saham lain seperti ASII juga melemah 1,03 persen ke Rp4.790, BRPT turun 2,27 persen ke Rp1.725, TPIA anjlok 5,57 persen ke Rp1.525, BBNI turun 0,28 persen ke Rp3.560, serta DSSA terkoreksi 5,07 persen ke Rp655.

Sebelumnya, pada perdagangan Rabu (3/6), IHSG ditutup melemah cukup dalam sebesar 4,11 persen ke level 5.941

. Analis menilai tekanan pasar salah satunya dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp17.966 per dolar AS.

Tim riset Phintraco Sekuritas menyebut, secara teknikal IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan apabila menembus level psikologis 5.900.

Dalam kondisi tersebut, indeks berisiko menguji area support berikutnya di rentang 5.750–5.840.

Di sisi lain, sentimen global turut menekan pasar.

Lembaga pemeringkat Moody's menetapkan peringkat PT Danantara Investment Management (DIM) pada level Baa2 dengan outlook negatif, yang mencerminkan keterkaitan erat dengan kondisi kredit pemerintah Indonesia.

Sementara itu, S&P Global Ratings memberikan peringkat BBB dengan outlook stabil, dan Fitch Ratings juga menetapkan peringkat BBB untuk instrumen utang DIM.

Ketiga lembaga tersebut menyoroti kuatnya hubungan antara DIM dan pemerintah Indonesia.*

(bi/ad)

JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjalani pemeriksaan sekitar sembilan jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Silmy keluar dari ruang pemeriksaan pada Kamis (4/6/2026) pukul 08.36 WIB dengan mengenakan rompi oranye tahanan KPK serta tangan diborgol sambil membawa dokumen, sebelum langsung menuju mobil tahanan.

Baca Juga:

• Kejagung Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG di BGN

OTT tersebut dilakukan pada Selasa (2/6/2026) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat, terkait dugaan penyimpangan pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing, yakni Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Dalam rentang 2–3 Juni 2026, KPK disebut menangkap total 17 orang yang terdiri dari penyelenggara negara, aparatur sipil negara, serta pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk kendaraan roda dua dan roda empat, sepeda, serta logam mulia dalam jumlah ratusan gram.

"Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas sekitar ratusan gram," kata Budi, Rabu (3/6/2026) malam.

Silmy Karim sebelumnya sempat dicari penyidik KPK sebelum akhirnya menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam.

Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023–2024.

Menanggapi penahanan tersebut, pemerintah menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan atas kembali terjadinya kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara.

"Sesungguhnya, dua hari ini kita sangat-sangat prihatin. Terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan," ujar Prasetyo, Kamis (4/6/2026).

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali mengingatkan jajaran pemerintah untuk memperkuat integritas dan memberantas praktik korupsi.

Pemerintah, kata Prasetyo, juga akan memastikan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imipas tetap berjalan normal meski proses hukum tengah berlangsung.*

(ad)

JAKARTA – Harga sejumlah komoditas pangan nasional terpantau mulai melandai pada awal Juni 2026.

Namun, tren penurunan tersebut belum merata karena beberapa komoditas protein hewani dan minyak goreng masih mencatat kenaikan.

Baca Juga:

• Harga HP Samsung 2026 Berubah Lagi, Ini Daftar Lengkapnya!

Harga beras kualitas bawah I tercatat turun 2,73 persen menjadi Rp14.250 per kilogram.

Sementara itu, beras kualitas bawah II juga mengalami penurunan 1,73 persen menjadi Rp14.200 per kilogram.

Untuk kategori medium, beras kualitas medium I turun cukup dalam sebesar 6,79 persen menjadi Rp15.100 per kilogram, disusul medium II yang turun 6,23 persen ke level Rp15.050 per kilogram.

Adapun beras kualitas super I turun 2,87 persen menjadi Rp16.950 per kilogram, sedangkan super II turun tipis 0,88 persen ke Rp16.850 per kilogram.

Meski demikian, tekanan harga masih terjadi pada beberapa komoditas hortikultura.

Bawang merah ukuran sedang tercatat naik 7,89 persen menjadi Rp54.000 per kilogram, sedangkan bawang putih justru turun 2,72 persen menjadi Rp37.750 per kilogram.

Harga cabai menunjukkan tren penurunan cukup dalam.

Cabai merah besar turun 13,92 persen menjadi Rp62.450 per kilogram, sementara cabai merah keriting anjlok 19,44 persen ke Rp55.100 per kilogram.

Adapun cabai rawit menunjukkan pergerakan beragam.

Cabai rawit hijau turun tajam 28,14 persen menjadi Rp42.400 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah justru naik 5,63 persen ke Rp84.400 per kilogram.

Di sisi lain, harga minyak goreng cenderung naik tipis.

Minyak goreng curah naik 0,24 persen menjadi Rp20.650 per liter, sementara minyak goreng kemasan I naik 0,21 persen ke Rp24.050 per liter.

Untuk komoditas protein hewani, tren kenaikan masih berlanjut.

Daging sapi kualitas I naik 4,42 persen menjadi Rp158.450 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas II turun tipis 0,35 persen ke Rp141.800 per kilogram.

Harga daging ayam ras segar juga naik 2,42 persen menjadi Rp40.200 per kilogram, sementara telur ayam ras ikut meningkat 2,96 persen ke Rp31.350 per kilogram.

Secara umum, data PIHPS menunjukkan adanya penurunan tekanan harga pada kelompok beras dan sebagian cabai, namun kenaikan pada protein hewani dan minyak masih menjadi faktor penahan laju penurunan inflasi pangan secara lebih luas.*

(bi/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung membuka kemungkinan penambahan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua pejabat lainnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan penyidikan perkara tersebut masih berada pada tahap awal sehingga peluang pengembangan kasus masih terbuka lebar.

Baca Juga:

• Di Balik Kasus BGN: Rapuhnya Sistem Merit Birokrasi

Syarief menyebut penyidik masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pengelola yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka utama.

Ia menegaskan, istilah terafiliasi dalam perkara ini tidak sekadar hubungan administratif, melainkan diduga berkaitan dengan praktik yang mengandung konflik kepentingan dan unsur melawan hukum.

"Yang dimaksud terafiliasi di sini adalah terafiliasi secara melawan hukum dan konflik kepentingan di situ," ujarnya.

Meski begitu, Kejagung belum mengungkap identitas pihak-pihak lain yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penyidik masih mendalami seluruh temuan berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan.

Selain pengembangan tersangka, Kejagung juga masih menghitung potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.

"Masih dihitung. Masih proses," kata Syarief.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG di BGN, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung

Penyidik menduga terdapat penunjukan yayasan mitra SPPG yang tidak memenuhi syarat dan memiliki keterkaitan dengan pejabat BGN, yang kemudian digunakan sebagai sarana tindak pidana korupsi.*

(km/ad)

Oleh:M. Harry Mulya Zein

KASUS yang tengah menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak semestinya hanya dibaca sebagai persoalan hukum semata.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Perkuat SAKIP dan Reformasi Birokrasi, Sulaiman Harahap: Administrasi Baik Tak Cukup Jika Pelayanan Publik Buruk

Pertanyaan itu menjadi relevan karena BGN bukanlah lembaga biasa. Sebagai pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG), BGN mengelola anggaran yang sangat besar.

Pada 2025, anggaran lembaga ini mencapai sekitar Rp 71 triliun dan melonjak menjadi Rp 268 triliun pada 2026.

Besarnya sumber daya yang dikelola menuntut standar integritas dan profesionalisme yang jauh lebih tinggi dibandingkan organisasi publik pada umumnya.

Dalam konteks itulah dugaan praktik penyimpangan yang berkembang belakangan ini harus ditempatkan.

Jika benar terdapat praktik jual beli jabatan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan organisasi, maka persoalannya bukan sekadar pelanggaran hukum.

Yang sesungguhnya dipertaruhkan adalah sistem merit yang menjadi fondasi birokrasi modern.

Sistem merit merupakan prinsip pengelolaan aparatur negara yang menempatkan kompetensi, kualifikasi, integritas, dan kinerja sebagai dasar utama dalam pengisian jabatan publik.

Dalam sistem ini, jabatan diberikan kepada mereka yang paling layak.

Bukan kepada mereka yang paling dekat dengan kekuasaan atau memiliki kemampuan melakukan transaksi politik maupun ekonomi.

Konsep tersebut berakar pada teori birokrasi modern yang dikembangkan Max Weber dalam Economy and Society (1922).

Weber menegaskan bahwa birokrasi yang efektif hanya dapat dibangun melalui profesionalisme, aturan yang impersonal, dan proses seleksi yang objektif.

Ketika jabatan berubah menjadi alat patronase, birokrasi kehilangan netralitasnya dan perlahan kehilangan kemampuan melayani kepentingan publik.

Masalahnya, ancaman terhadap sistem merit sering kali tidak datang secara terbuka. Ia hadir melalui praktik-praktik yang tampak administratif, tetapi sesungguhnya menggerus prinsip profesionalisme.

Jual beli jabatan, promosi berdasarkan kedekatan, atau pengisian posisi strategis tanpa mempertimbangkan kompetensi merupakan bentuk-bentuk penyimpangan yang perlahan merusak kualitas institusi negara.

Michael Young dalam The Rise of the Meritocracy (1958) mengingatkan bahwa masyarakat modern membutuhkan sistem yang memberikan kesempatan berdasarkan kemampuan, bukan privilese.

Dalam birokrasi negara, prinsip tersebut menjadi semakin penting karena kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kualitas individu yang mengelola institusi.

Karena itu, reformasi birokrasi yang dimulai melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sesungguhnya merupakan langkah maju.

Salah satu instrumen penting yang dibentuk saat itu adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), lembaga independen yang bertugas mengawasi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.

Keberadaan KASN bukan tanpa alasan.

Dalam teori principal-agent yang dikembangkan Michael Jensen dan William Meckling dalam Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure (1976), setiap pemegang kekuasaan selalu memiliki potensi menyalahgunakan kewenangannya apabila tidak diawasi secara efektif.

Semakin besar kewenangan dan sumber daya yang dikelola, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengawasan yang independen.

Sayangnya, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, KASN dibubarkan dan fungsi pengawasannya dialihkan ke dalam struktur pemerintah.

Di sinilah letak persoalannya. Ketika fungsi pengawasan ditempatkan dalam institusi yang sama dengan pihak yang diawasi, muncul risiko berkurangnya independensi dan efektivitas kontrol.

Kekhawatiran tersebut tampaknya juga menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

Melalui Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan perlunya lembaga independen yang mengawasi penerapan sistem merit, kode etik, dan kode perilaku ASN.

Putusan itu pada dasarnya mengirim pesan bahwa meritokrasi tidak cukup dijaga oleh regulasi, tetapi membutuhkan institusi pengawas yang berdiri di luar kepentingan birokrasi sehari-hari.

Pengalaman negara-negara Asia menunjukkan pentingnya prinsip tersebut.

Singapura memiliki Public Service Commission yang menjaga kualitas rekrutmen dan promosi aparatur negara secara ketat.

Korea Selatan membangun birokrasi profesional melalui sistem seleksi yang kompetitif dan transparan.

Malaysia dan Vietnam juga mempertahankan mekanisme pengawasan yang relatif kuat untuk memastikan pengelolaan aparatur tidak terjebak dalam praktik patronase.

Keberhasilan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan kualitas birokrasi merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Tidak ada negara yang mampu membangun institusi publik yang efektif tanpa sistem merit yang kuat dan diawasi secara independen.

Karena itu, pelajaran terbesar dari kasus BGN bukanlah sekadar pentingnya penindakan hukum. Yang lebih penting adalah memperkuat sistem pencegahan.

Negara tidak boleh menunggu penyimpangan terjadi untuk kemudian bertindak. T

ata kelola yang baik justru dibangun dengan menciptakan mekanisme yang mampu mencegah penyimpangan sejak awal.

Momentum ini seharusnya menjadi titik balik untuk mengevaluasi kembali arah reformasi birokrasi Indonesia.

Pemerintah dan DPR perlu segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi melalui revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan menghadirkan kembali lembaga independen pengawas sistem merit.

Sebab, ketika meritokrasi melemah, yang terancam bukan hanya profesionalisme birokrasi, melainkan juga kepercayaan publik terhadap negara.

Pada akhirnya, kualitas negara tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh bagaimana jabatan-jabatan publik diisi.

Dan di situlah sesungguhnya kasus BGN memberi pelajaran paling berharga: bahwa birokrasi yang kuat hanya dapat dibangun di atas sistem merit yang kuat pula.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen IPDN Jakarta

JAKARTA – Bulan Muharram kembali menjadi penanda awal Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

Selain termasuk salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam, Muharram juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, termasuk puasa sunnah yang memiliki keutamaan besar di sisi Allah SWT.

Baca Juga:

• Sambut Kepulangan Kloter 2 Haji Sumut, Wagub Surya Apresiasi Petugas dan Harap Jemaah Jadi Teladan

Dalam hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram.

Puasa 1 Muharram 1448 H Jatuh 16 Juni 2026

Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2026 yang diterbitkan Kementerian Agama RI, 1 Muharram 1448 H bertepatan dengan Selasa, 16 Juni 2026.

Penetapan tersebut juga sejalan dengan perhitungan Muhammadiyah melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Dengan demikian, umat Islam yang ingin melaksanakan puasa sunnah awal Muharram dapat melaksanakannya pada tanggal tersebut.

Keutamaan Puasa Muharram

Dalam literatur fikih dan penjelasan ulama, Muharram disebut sebagai "bulan Allah", yang menunjukkan kemuliaan khusus dibanding bulan lainnya.

Rasulullah SAW bahkan menyebut puasa di bulan Muharram sebagai puasa paling utama setelah Ramadan.

Selain itu, terdapat anjuran kuat untuk memperbanyak ibadah di bulan ini, termasuk puasa sunnah Senin-Kamis, Ayyamul Bidh, hingga puasa Daud.

Niat Puasa Muharram

Berikut bacaan niat puasa sunnah Muharram:

نَوَيْتُ صَوْمَ شَهْرِ مُحَرَّمَ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma syahri Muharram sunnatal lillaahi ta'aalaa

Artinya: "Saya berniat puasa sunnah bulan Muharram karena Allah Ta'ala."

Niat dapat dilakukan pada malam hari atau sebelum waktu zawal selama belum melakukan hal yang membatalkan puasa.

Puasa Tasua dan Asyura

Secara khusus, puasa yang sangat dianjurkan pada bulan Muharram adalah puasa Tasua (9 Muharram) dan Asyura (10 Muharram).

Berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, puasa Tasua dan Asyura pada 2026 diperkirakan jatuh pada Rabu-Kamis, 24–25 Juni 2026.

Dalam riwayat sahih, Rasulullah SAW menganjurkan puasa Asyura dan berniat menambah puasa di hari ke-9 sebagai bentuk pembeda dengan tradisi umat sebelumnya.

Hukum Puasa 1 Muharram

Tidak terdapat dalil khusus yang secara spesifik menganjurkan puasa pada 1 Muharram.

Namun, anjuran berpuasa bersifat umum di bulan Muharram sebagai bulan yang paling utama untuk ibadah puasa sunnah setelah Ramadan.

Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan ibadah di bulan ini sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT.*

(d/ad)

JAKARTA – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 kembali menjadi salah satu skema pembiayaan yang banyak diminati pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Program ini ditujukan untuk memperluas akses permodalan dengan bunga rendah serta tenor yang fleksibel.

Baca Juga:

• Mualem Sambut Silaturahmi Pimpinan MPU Aceh, Bahas MTQ Nasional hingga Tambang Ilegal

Bunga yang dikenakan ditetapkan sebesar 6 persen efektif per tahun atau sekitar 0,5 persen per bulan.

Program ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam memperkuat modal kerja maupun investasi produktif tanpa beban bunga tinggi, sekaligus memperluas inklusi keuangan di sektor UMKM.

Tabel Angsuran KUR BNI 2026 Rp100 Juta

Berikut estimasi cicilan KUR BNI 2026 untuk pinjaman Rp100 juta:

Tenor 12 bulan: Rp8.606.643 per bulan
Tenor 24 bulan: Rp4.432.061 per bulan
Tenor 36 bulan: Rp3.042.194 per bulan
Tenor 48 bulan: Rp2.348.503 per bulan
Tenor 60 bulan: Rp1.933.280 per bulan

Dengan skema ini, pelaku usaha dapat menyesuaikan besaran cicilan sesuai kemampuan arus kas bisnis masing-masing.

Syarat Pengajuan KUR BNI 2026

Mengacu pada ketentuan resmi, berikut syarat utama pengajuan KUR BNI:

- WNI minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah
- Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
- Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga
- Surat nikah (bagi yang sudah menikah)
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha
- NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta
- Tidak sedang menerima kredit produktif lain di luar KUR
- Agunan tambahan untuk pinjaman di atas Rp100 juta

Debitur dengan KPR atau KKB yang masih lancar tetap diperbolehkan mengajukan KUR sesuai ketentuan bank.

Cara Pengajuan KUR BNI 2026

Pengajuan KUR BNI dapat dilakukan secara online maupun offline.

1. Online

- Akses laman eform.bni.co.id
- Isi data diri dan data usaha
- Setujui syarat dan ketentuan
- Tunggu verifikasi dan survei usaha oleh pihak bank

2. Offline

- Datang ke kantor cabang BNI terdekat
- Mengisi formulir pengajuan
- Menyerahkan dokumen persyaratan
- Menunggu survei dan proses persetujuan (3–7 hari kerja)

Program KUR BNI 2026 menjadi salah satu instrumen utama pembiayaan UMKM dengan skema bunga rendah dan proses yang relatif cepat.

Namun, calon debitur tetap disarankan menghitung kemampuan cicilan sebelum mengajukan pinjaman agar usaha tetap berjalan sehat.*

(di/ad)