JAKARTA — TNI Angkatan Laut menggagalkan dugaan penyelundupan narkotika jenis ketamine seberat sekitar 1,3 ton di perairan Riau.

Barang tersebut ditemukan dari kapal berbendera Tanzania, MV King Sun, pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Dibilang Pengecut, Dokter Tifa: Saya Hijrah, Bukan Mundur dari Polemik Ijazah Jokowi!

Menurut Denih, operasi bermula ketika KRI Kerambit-627 mencari Vessel of Interest MV King Sun pada Rabu, 5 Agustus 2026 sekitar pukul 20.00.

Kapal berbendera Tanzania tersebut kemudian terdeteksi berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada keesokan harinya.

KRI Kerambit-627 kemudian melakukan shadowing terhadap kapal tersebut.

Tim VBSS (Visit, Board, Search, and Seizure) selanjutnya diturunkan untuk memeriksa kapal dan muatannya.

Pemeriksaan dilakukan pada Kamis malam sekitar pukul 19.51 WIB.

"Ditemukan 65 karung dengan berat kurang lebih 1,3 ton yang diduga berisi narkotika jenis ketamine," kata Denih dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 9 Agustus 2026.

Denih mengatakan tim VBSS menemukan puluhan karung tersebut dalam kondisi ditutupi lantai.

Kondisi itu membuat petugas mencurigai isi karung yang berada di dalam kapal.

Setelah kapal diminta bersandar, petugas membawa barang yang dicurigai tersebut ke Laboratorium Bea Cukai Batam untuk dilakukan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan kemudian menunjukkan bahwa 65 karung tersebut berisi psikotropika jenis ketamine dengan berat sekitar 1,3 ton.

Denih menjelaskan ketamine merupakan psikotropika golongan I.

Penyalahgunaan zat tersebut, kata dia, dapat menimbulkan halusinasi, kerusakan organ, hingga kecanduan dan merupakan tindak pidana.

Seluruh barang bukti bersama anak buah kapal (ABK), kata Denih, akan diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Denih mengatakan pengungkapan penyelundupan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI AL menjaga wilayah perairan Indonesia dari berbagai bentuk pelanggaran hukum.

"Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan wujud nyata implementasi Asta Cita Ke-7 Presiden Prabowo Subianto, yaitu Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba. Untuk itu, TNI AL terus berkomitmen untuk menjaga perairan yurisdiksi Indonesia segala bentuk pelanggaran hukum," kata Denih.

Ia memperkirakan nilai ekonomis barang bukti tersebut mencapai sekitar Rp2 triliun.

Perkiraan itu dihitung berdasarkan asumsi harga ketamine sebesar Rp2 juta per gram.

Selain nilai ekonomis yang besar, Denih menyebut pengungkapan tersebut juga berdampak pada pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam jumlah besar.

Menurut perkiraannya, penangkapan 1,3 ton ketamine tersebut berhasil menyelamatkan sekitar 6,5 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba.

Pengungkapan ini sekaligus menunjukkan pengawasan terhadap jalur laut menjadi salah satu bagian penting dalam mencegah masuknya narkotika ke wilayah Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA — Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa membantah anggapan bahwa dirinya mundur atau takut menghadapi polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Ia mengatakan keputusannya untuk tidak lagi membahas persoalan tersebut secara terbuka merupakan bentuk "hijrah".

Baca Juga:

• Kaesang vs Puan di Jateng V, Siapa Lebih Kuat: Pengaruh Jokowi atau Mesin PDIP?

Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya mendapat kritik dan disebut pengecut oleh sejumlah pihak karena memilih berhenti membahas polemik ijazah Jokowi di ruang publik.

"Hijrah itu bukan mundur! Ampun deh. Malah sampai disebut pengecut segala macam. Allahuakbar," kata dokter Tifa, dikutip dari akun X pribadinya, Sabtu (8/8/2026).

Tifa mengatakan dirinya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengkaji persoalan ijazah Jokowi.

Ia mengklaim mulai memperjuangkan isu tersebut sejak 2022, sebelum polemik itu menjadi perhatian luas.

"Saya Hijrah dari urusan Ijazah Jokowi. Karena saya memperjuangkan kebenaran ini sejak tahun 2022, jauh sebelum orang-orang lain melakukannya," kata dia.

Ia mengaku telah melakukan penelitian dan pengkajian selama beberapa tahun.

Hasil penelitian tersebut, menurut Tifa, kemudian dituangkan dalam buku berjudul Jokowi's White Paper yang rampung pada Agustus 2025.

"Artinya total 4 tahun saya meneliti ijazah ini. Ditambah 450 hari saya dikriminalisasi. Artinya 1.460 hari + 450 hari = 1.910 hari saya menghabiskan waktu untuk mengurusi ijazah ini," katanya.

Tifa juga mengklaim telah mengeluarkan biaya pribadi dalam proses yang disebutnya sebagai perjuangan tersebut.

"Berapa miliar Rupiah saya keluarkan untuk berjuang dengan segala macam perjuangan ini. Keluar dari kantong sendiri! Tanpa bohir!" lanjutnya.

"Hasil penelitian saya rampung dan bulan Agustus 2025 dan menjadi buku Jokowi's White Paper," ujarnya.

Selain penelitian, Tifa mengatakan dirinya juga menghadapi proses hukum yang berkaitan dengan polemik ijazah Jokowi.

"Masih lagi ditambah saya berurusan dengan Polda menjadi saksi, terlapor, tersangka, lalu terdakwa," sambungnya.

"Ditahan, disidang, kemudian setelah berjuang empat kali sidang duduk di kursi terdakwa," kata Tifa.

"Kemudian 23 Juli 2026 status terdakwa saya dinyatakan batal demi hukum," imbuhnya.

Rangkaian proses tersebut, kata Tifa, menjadi salah satu alasan dirinya memilih tidak lagi membahas polemik ijazah Jokowi secara terbuka.

Ia menegaskan keputusan tersebut bukan karena takut.

"Lalu saya mau berhijrah kok pada protes. Bahkan memaki saya pengecut," katanya.

Tifa juga membantah isu yang menyebut dirinya diam-diam pergi ke Solo untuk bertemu Jokowi.

"Bahkan sekarang ini isu mencuat saya dikatakan diam-diam ke Solo," pungkasnya.

Sebelumnya, Tifa mengatakan dirinya memilih meninggalkan kegaduhan di ruang publik dan menyerahkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.

"Hijrah dari kebisingan, bukan hijrah dari kebenaran," kata dokter Tifa, dikutip dari akun X pribadinya, Kamis (6/8/2026).

Tifa juga membantah anggapan bahwa keputusannya berhenti membahas polemik ijazah Jokowi berkaitan dengan keinginan menyelesaikan perkara melalui perdamaian.

Ia mengklaim pernah mendapat tawaran restorative justice yang disebutnya disertai paket senilai Rp50 miliar. Namun, menurut Tifa, tawaran tersebut tidak diambil.

"Jika saya mau berdamai dengan Joko Widodo, akan saya terima tawaran itu jauh-jauh hari," kata dokter Tifa, dikutip dari akun X pribadinya, Sabtu (8/8/2026).

"Saya buka transparan ini. Tawaran Restorative Justice kepada saya lengkap dengan paket Rp 50 M!" ujarnya.

"Apakah saya ambil? Tidak!" tegasnya.

"Lalu kalian masih bilang saya mundur, saya pengecut, saya pengkhianat. Bagaimana sih pikiran kalian?" katanya.

Tifa mengatakan keputusan berhijrah berkaitan dengan anggapannya bahwa tugasnya dalam fase sebelumnya telah selesai setelah eksepsinya diterima.

"Perjuangan saya selesai dengan eksepsi saya diterima dan saya bebas. Karena itu saya katakan: saya hijrah," tegasnya.

Namun, ia menyatakan tetap akan mengambil langkah hukum apabila status bebas tersebut kembali dipersoalkan.

"Sekarang, ketika status bebas saya terancam dibatalkan, ya tentu saya harus melawan, dong," tegasnya.

Tifa mengatakan dirinya hanya sempat menikmati status bebas tersebut selama tiga hari sebelum kembali menerima panggilan untuk menjalani persidangan.

Ia kemudian memilih menggunakan mekanisme hukum yang tersedia, termasuk mengajukan praperadilan.

"Harus saya lawan dong. Dengan apa? Ya dengan fasilitas hukum yang ada mulai dari praperadilan. Maka saya mengajukan praperadilan!" tegas Tifa.

Tifa juga menyebut adanya proses hukum lanjutan yang akan dijalaninya.

"Diizinkan Mahkamah Agung maka insyaAllah Rabu, 12 Agustus 2026 saya berjuang lagi di sidang," katanya.

Setelah menyatakan berhijrah dari polemik ijazah Jokowi, Tifa mengatakan ingin mengalihkan perhatian kepada sejumlah persoalan lain yang menurutnya membutuhkan pemikiran.

Ia menyebut isu kesehatan, teknologi, kondisi sosial, hingga geopolitik.

"Ancaman kesehatan yang makin meledak, teknologi vaksin yang harus diawasi, senjata biologis yang menjadi bagian dari Perang Dunia III," ujarnya.

"Gangguan mental massal yang bikin banyak bunuh diri dan pembunuhan sadis, masalah geopolitik, sosial, kesejahteraan, status gizi buruk, angka infeksi yang meledak," katanya.

Menurut Tifa, berhenti membahas polemik ijazah Jokowi di ruang publik bukan berarti dirinya berhenti beraktivitas.

Ia memilih mengarahkan perhatian pada persoalan lain yang dinilainya membutuhkan kontribusi.

Tifa menegaskan keputusan untuk tidak lagi memperdebatkan polemik ijazah Jokowi di ruang publik tidak berarti dirinya meninggalkan proses hukum.

Ia menyatakan akan tetap menghadapi persoalan hukum yang masih berjalan dan menggunakan mekanisme hukum yang tersedia.

Bagi Tifa, "berhijrah dari kebisingan" berbeda dengan berhenti menghadapi proses hukum.

Ia memilih tidak menjadikan media sosial sebagai ruang utama untuk memperdebatkan persoalan tersebut.

Salah satu langkah yang disebutnya ditempuh adalah pengajuan praperadilan.

Ia juga menyatakan akan kembali mengikuti persidangan pada Rabu, 12 Agustus 2026 apabila proses tersebut mendapatkan izin dari Mahkamah Agung.

Tifa juga menyampaikan pesan kepada orang-orang yang selama ini mengaku mendukung perjuangannya.

Ia meminta dukungan tidak berhenti pada komentar di media sosial.

"Kalian bantu saya apa selama ini? Beli buku saya kek. Borong buku biar saya tenang berjuang tanpa mikir dengan apa saya membiayai perjuangan ini," ujarnya.

Ia juga meminta pendukung yang mengklaim berada di belakang perjuangannya memberikan dukungan secara nyata.

"Jangan cuma jadi komentator bola di lapangan seakan jadi si paling berjuang," katanya.

"Bantu beli buku kagak. Datang temani saya bersidang kagak. Menghujat paling duluan," pungkasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap Tifa bahwa keputusannya meninggalkan perdebatan terbuka mengenai polemik ijazah Jokowi bukan karena mundur atau takut.

Ia mengatakan tetap memilih jalur hukum untuk menghadapi persoalan yang masih berlangsung.* (tm/ad)

KARO — Akses menuju objek wisata pemandian air panas Sidebuk-debuk di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, diblokade warga sejak Sabtu malam, 8 Agustus 2026.

Pemblokiran diduga dipicu protes warga Desa Doulu setelah tiga orang warga diamankan dalam penertiban yang dilakukan tim gabungan Polres Karo bersama Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Karo.

Baca Juga:

• Dari Sisa Makanan Jadi Pakan Ternak, Inovasi KKN UGM di Asahan Tuai Apresiasi

Kapolsek Berastagi Komisaris Polisi Henry DB Tobing membenarkan adanya aksi protes tersebut.

Menurut dia, warga memprotes pengamanan tiga orang yang diduga melakukan pungutan liar atau pungli.

"Warga protes karena ada masyarakat yang diamankan tadi malam, yang mengamankan tim dari Polres sama Satpol PP. Ada tiga orang yang diamankan," ujar Henry, Minggu, 9 Agustus 2026.

Setelah tiga orang tersebut diamankan, warga yang tidak terima kemudian melakukan aksi protes.

Warga selanjutnya menutup akses utama menuju kawasan pemandian air panas Sidebuk-debuk.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah warga, pemblokiran dilakukan dengan menempatkan meja di tengah jalan sehingga kendaraan tidak dapat melintas.

Warga juga disebut membuat api unggun dan bertahan di lokasi sepanjang malam.

Akses tersebut merupakan salah satu jalur utama bagi wisatawan yang hendak masuk maupun keluar dari kawasan wisata.

Akibat pemblokiran, wisatawan yang hendak mengunjungi pemandian air panas Sidebuk-debuk tidak dapat melintas.

Wisatawan yang telah selesai berwisata dan hendak meninggalkan kawasan tersebut juga terdampak karena akses keluar ikut tertutup.

Henry mengatakan hingga Minggu siang, kondisi di lokasi belum berubah.

Warga masih berkumpul dan akses jalan menuju kawasan wisata masih ditutup.

"Masih ditutup (akses jalan)," katanya.

Menurut Henry, tim dari Polres Karo berencana mendatangi desa untuk membicarakan persoalan tersebut dengan warga.

Pertemuan itu diharapkan dapat meredakan situasi sekaligus mencari jalan keluar agar akses menuju kawasan wisata segera dibuka kembali.

"Kami akan membicarakan permasalahan ini dengan warga desa," ujar Henry.

Dengan adanya pembicaraan tersebut, kepolisian berharap akses jalan dapat segera dibuka sehingga kembali bisa digunakan masyarakat maupun wisatawan yang hendak berkunjung ke pemandian air panas Sidebuk-debuk.

Hingga berita ini ditulis, akses jalan tersebut masih dilaporkan tertutup dan belum dapat dilalui warga dari luar desa maupun wisatawan.* (tm/ad)

JAKARTA — Pengamat politik Arifki Chaniago menilai keputusan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk maju dan bersaing dengan Puan Maharani di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V pada Pemilu Legislatif 2029 memiliki makna politik lebih luas daripada sekadar memperebutkan kursi DPR RI.

Menurut Arifki, kontestasi tersebut dapat menjadi salah satu ujian penting bagi dinamika hubungan politik antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dan PDI Perjuangan (PDIP), setelah keduanya menempuh jalan politik yang berbeda.

Baca Juga:

• Banyak Kepala Daerah Mulai Dilirik untuk Pilpres 2029, Pengamat: Sinyal Positif Demokrasi

Kawasan itu dikenal sebagai salah satu basis politik Jokowi sekaligus kantong suara utama PDIP yang juga menjadi basis Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Pertarungan di Jateng V akan menarik karena publik tidak hanya melihat persaingan antarpartai, tetapi juga mencermati sejauh mana pengaruh politik Jokowi masih bekerja di wilayah yang selama ini menjadi basis utama PDIP. Ini menjadi salah satu indikator penting untuk membaca dinamika politik menuju Pemilu 2029," ungkap Arifki, 9 Agustus 2026.

Arifki mengatakan hasil kontestasi di Jateng V nantinya dapat memberikan gambaran mengenai faktor yang lebih dominan dalam menentukan pilihan pemilih.

Menurut dia, pertarungan tersebut bukan hanya mempertemukan kekuatan PSI dan PDIP.

Kontestasi Kaesang dan Puan juga berpotensi menjadi gambaran mengenai seberapa besar pengaruh figur politik dibandingkan dengan kekuatan struktur serta mesin partai.

"Yang akan diuji bukan hanya elektabilitas PSI ataupun kekuatan PDIP. Kontestasi ini juga akan memperlihatkan bagaimana pemilih memaknai hubungan politik Jokowi dan PDIP setelah keduanya menempuh jalan politik yang berbeda," imbuhnya.

Menurut Arifki, semakin mendekati Pemilu 2029, perhatian publik terhadap Dapil Jawa Tengah V berpotensi semakin besar.

Kawasan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu barometer untuk membaca perubahan peta politik di Jawa Tengah.

Ia menilai hasil pertarungan di dapil tersebut nantinya dapat memberikan gambaran mengenai perilaku pemilih, khususnya dalam menentukan pilihan antara figur yang memiliki popularitas dan kekuatan politik keluarga dengan mesin partai yang telah lama mengakar.

Arifki menyebut Jawa Tengah V berpotensi menjadi salah satu kawasan yang menarik untuk diamati dalam dinamika Pemilu 2029.

"Apa pun hasilnya nanti, Jateng V akan menjadi salah satu laboratorium politik yang penting. Dari sana publik dapat melihat apakah pengaruh figur atau kekuatan institusi partai yang lebih menentukan dalam membentuk perilaku pemilih pada Pemilu 2029," tukas Arifki.

Dengan demikian, persaingan Kaesang Pangarep dan Puan Maharani di Jateng V, jika benar-benar terjadi, tidak hanya akan menjadi persaingan untuk memperoleh kursi legislatif.

Kontestasi tersebut juga dapat menjadi bagian dari pertarungan pengaruh politik yang lebih luas menjelang Pemilu 2029.

Perhatian publik nantinya akan tertuju pada bagaimana PSI dan PDIP membangun kekuatan di wilayah tersebut, sekaligus melihat sejauh mana nama besar Jokowi dan Puan Maharani mampu memengaruhi pilihan masyarakat di Jawa Tengah V.* (vo/ad)

JAKARTA — Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai munculnya sejumlah nama kepala daerah dalam berbagai survei dan perbincangan politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 menjadi sinyal positif bagi perkembangan demokrasi Indonesia.

Menurut Arifki, semakin banyak figur yang memiliki peluang tampil di panggung nasional, semakin besar pula pilihan masyarakat untuk menentukan pemimpin terbaik.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Hadiri Pelantikan Pimpinan Cabang IMM, Dorong Kader Berkontribusi untuk Daerah

"Demokrasi membutuhkan pilihan. Semakin banyak figur yang memiliki kapasitas untuk tampil, semakin baik bagi kualitas demokrasi kita," tutur Arifki, Minggu 9 Agustus 2026.

Arifki mengatakan pengalaman politik Indonesia menunjukkan bahwa kepala daerah memiliki peluang untuk naik ke level kepemimpinan nasional.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, misalnya, membangun karier politik dari Wali Kota Solo hingga menjadi presiden.

Sementara itu, Anies Baswedan juga menjadi salah satu kandidat utama setelah sebelumnya memimpin DKI Jakarta.

Menurut Arifki, pola tersebut membuat sejumlah kepala daerah saat ini mulai menjadi perhatian publik menjelang Pilpres 2029.

Dua nama yang disebutnya antara lain Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Memimpin daerah strategis merupakan modal politik yang penting. Momentum seperti itu pernah dirasakan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil menjelang Pilpres 2024. Namun, itu baru langkah awal. Tantangan berikutnya adalah bagaimana membangun kapasitas, rekam jejak, dan kepercayaan publik di tingkat nasional," terangnya.

Arifki mengatakan tiga tahun menjelang Pilpres 2029 merupakan periode penting bagi para kepala daerah untuk membuktikan kualitas kepemimpinannya.

Menurut dia, pembuktian tersebut seharusnya dilakukan melalui kinerja dan hasil kerja yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata pencitraan.

"Yang dibutuhkan sekarang bukan kampanye, melainkan karya dan kemampuan memanfaatkan momentum. Kepala daerah yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik ketika berbicara di level nasional," sambungnya.

Ia menilai semakin banyak kepala daerah yang mampu menunjukkan prestasi, semakin banyak pula alternatif yang dapat dipertimbangkan masyarakat dalam menentukan pemimpin nasional.

Arifki menegaskan proses tersebut dapat mendorong terciptanya kompetisi politik yang sehat menjelang Pilpres 2029.

"Pada akhirnya, demokrasi tidak membutuhkan sedikit pilihan, tetapi membutuhkan banyak pilihan yang sama-sama berkualitas. Kompetisi yang sehat akan menghadirkan pemimpin terbaik bagi Indonesia, dan proses seperti itu sudah pernah kita lalui pada Pilpres sebelumnya," kata Arifki.

Menurutnya, kemunculan nama-nama kepala daerah dalam survei maupun diskusi politik saat ini masih menjadi tahap awal.

Para figur tersebut tetap perlu membuktikan kemampuan, menjaga rekam jejak, serta membangun kepercayaan masyarakat secara konsisten hingga momentum Pilpres 2029.

Dengan semakin banyaknya figur potensial, masyarakat nantinya memiliki lebih banyak pilihan untuk menilai dan menentukan calon pemimpin berdasarkan gagasan, kinerja, kapasitas, serta rekam jejak.* (vo/ad)

LABUHANBATU SELATAN — Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang turun langsung meninjau pembangunan jalan semenisasi sepanjang 400 meter di Desa Teluk Panji II, Kecamatan Kampung Rakyat, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur di tingkat desa berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Dari Sisa Makanan Jadi Pakan Ternak, Inovasi KKN UGM di Asahan Tuai Apresiasi

Jalan tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Desa Teluk Panji II.

"Pembangunan infrastruktur harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, kita ingin memastikan pengerjaannya berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat," ujar Fery Sahputra.

Dalam peninjauan tersebut, Fery Sahputra didampingi Camat Kampung Rakyat Ali Brahamsar dan Penjabat Kepala Desa Teluk Panji II.

Pembangunan jalan semenisasi sepanjang 400 meter itu menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan memperkuat infrastruktur hingga ke wilayah desa.

Menurut Fery Sahputra, pembangunan daerah tidak seharusnya hanya berorientasi pada kawasan pusat pemerintahan.

Infrastruktur juga harus menyentuh kebutuhan masyarakat yang berada di wilayah pedesaan.

"Pemerintah daerah akan terus mendorong pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan konektivitas dan aktivitas masyarakat," katanya.

Pembangunan infrastruktur jalan di desa dinilai penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari masyarakat.

Akses jalan yang lebih baik dapat mempermudah mobilitas warga, termasuk dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan mengangkut hasil usaha masyarakat.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Hadiri Pelantikan Pimpinan Cabang IMM, Dorong Kader Berkontribusi untuk Daerah

ASAHAN — Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., mengunjungi Pesantren Darul Falah di Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Kunjungan tersebut untuk melihat secara langsung hasil kegiatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tengah melaksanakan pengabdian di wilayah tersebut.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Hadiri Pelantikan Pimpinan Cabang IMM, Dorong Kader Berkontribusi untuk Daerah

Salah satu inovasi yang ditinjau adalah pemanfaatan sisa makanan dari lingkungan pesantren.

Limbah makanan yang sebelumnya berpotensi menjadi masalah lingkungan dikelola menjadi bahan untuk budidaya maggot.

Maggot yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pakan alternatif bagi ternak bebek.

Program tersebut diharapkan dapat membantu menyediakan pakan sekaligus mengurangi jumlah limbah makanan di lingkungan pesantren.

Salah seorang mahasiswa KKN UGM yang ditempatkan di Desa Aek Songsongan, Muhammad Ghazalah Anwar, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya mahasiswa memberikan solusi sederhana dan berkelanjutan terhadap persoalan limbah makanan sekaligus mendukung sektor peternakan masyarakat.

Melalui pengelolaan tersebut, sisa makanan tidak hanya menjadi limbah, tetapi dapat diubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi.

Konsep tersebut juga diharapkan dapat terus dikembangkan masyarakat setelah masa pelaksanaan KKN berakhir.

Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Wakil Bupati Rianto menyampaikan terima kasih kepada Universitas Gadjah Mada melalui pelaksanaan KKN-PPM UGM Tahun 2026 yang telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kabupaten Asahan.

Rianto juga menyampaikan apresiasi kepada PT Inalum yang telah memfasilitasi dan mendukung kehadiran KKN UGM di Kabupaten Asahan.

Ia menilai inovasi yang diterapkan mahasiswa selama berada di Kecamatan Aek Songsongan menjadi contoh kolaborasi antara dunia pendidikan dan masyarakat.

Program tersebut dinilai tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga memiliki potensi ekonomi jika dikembangkan secara berkelanjutan.

"Kami mengapresiasi apa yang dilakukan mahasiswa KKN UGM. Sisa makanan yang selama ini dianggap sebagai limbah ternyata dapat dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ini merupakan inovasi yang sederhana, tetapi memiliki nilai manfaat yang besar apabila dikembangkan secara berkelanjutan," ujar Wabup.

Menurut Rianto, pengetahuan dan inovasi yang dibawa mahasiswa diharapkan dapat terus dimanfaatkan masyarakat.

Dengan demikian, kehadiran KKN UGM tidak hanya meninggalkan program selama masa pengabdian, tetapi juga meninggalkan pengetahuan dan manfaat yang dapat dikembangkan setelah mahasiswa kembali ke kampus.

Program pemanfaatan limbah makanan menjadi maggot tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan sampah organik dapat dikelola menjadi sesuatu yang bernilai guna.

Jika dilakukan secara konsisten, inovasi tersebut berpotensi mendukung pengurangan limbah sekaligus membantu kebutuhan pakan ternak masyarakat.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menghadiri pelantikan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Batu Bara di Aula Rumah Dinas Bupati Batu Bara, Kecamatan Sei Suka, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Pelantikan yang diselenggarakan Pimpinan Cabang IMM Kabupaten Batu Bara tersebut mengusung tema "Transformasi Kepemimpinan Kader IMM dalam Membangun Peradaban Berkemajuan yang Bahagia."

Baca Juga:

• Batu Bara Bersholawat Jilid III Digelar, Bupati Baharuddin Siagian Ajak Perkuat Silaturahmi

Baharuddin berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan Kabupaten Batu Bara.

Menurutnya, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan.

Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Kabupaten Batu Bara, Abdillah Azis Tarigan, mengatakan pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni pergantian atau pengukuhan kepengurusan.

Menurut Abdillah, pelantikan menjadi momentum untuk meneguhkan kembali amanah, komitmen, dan tanggung jawab organisasi.

Ia mengatakan kepemimpinan kader IMM harus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul seiring perubahan zaman.

Kepemimpinan, menurut dia, bukan hanya berkaitan dengan jabatan, tetapi juga kemampuan seorang pemimpin untuk melayani, menggerakkan, dan memberikan teladan.

Karena itu, jajaran Pimpinan Cabang IMM Kabupaten Batu Bara diharapkan dapat memperkuat peran organisasi dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Kepengurusan baru juga diharapkan dapat ikut mendukung pembangunan Kabupaten Batu Bara melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Bupati didampingi Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Plt. Kepala BPBD, serta Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.* (ad)

BATU BARA — Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama masyarakat mengikuti kegiatan Batu Bara Bersholawat Jilid III yang digelar Majelis Pecinta Habaib dan Ulama (MPHU) Sumatera Utara di lahan terbuka depan PT Domba Mas, Dusun IV Tanjung Permai, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., turut menghadiri kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Kunjungi Warga Terdampak Musibah di Desa Petatal

Rangkaian kegiatan diisi dengan penyantunan anak yatim piatu, pembacaan selawat bersama, lantunan ayat suci Al-Qur'an, serta tausiah keagamaan.

Dalam sambutannya, Bupati Batu Bara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Batu Bara Bersholawat Jilid III, khususnya Majelis Pecinta Habaib dan Ulama (MPHU) Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut menghadirkan Al Habib Hayqal bin Husein Alaydrus dari Kota Medan sebagai salah satu penceramah.

Tausiyah kemudian ditutup oleh K.H. Luthfi Bashori, ulama dari Kota Malang.

Suasana kegiatan juga diisi lantunan selawat dan bacaan Al-Qur'an oleh Qari Internasional Sumatera Utara, Ustaz H. Darwin Hasibuan, S.Pd.I.

Selain memperkuat kegiatan keagamaan, penyantunan anak yatim piatu menjadi salah satu bagian penting dalam acara tersebut.

Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari masyarakat.

Batu Bara Bersholawat Jilid III diikuti masyarakat Kabupaten Batu Bara dan sejumlah unsur pemerintahan serta tokoh masyarakat.

Turut hadir Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara H. Dr. Drs. Aripay Tambunan, M.M., Wakapolres Batu Bara, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Di antaranya Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten I, Kepala Dinas Sosial PPPA, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Melalui kegiatan tersebut, semangat kebersamaan masyarakat Batu Bara diharapkan terus terjaga.

Kegiatan keagamaan juga menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Anggota Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T., serta Tim Rumah Informasi dan Edukasi (RIE), mengunjungi kediaman Risman, warga Desa Petatal, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Sabtu (8/8/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kabupaten Batu Bara terhadap warga yang sedang menghadapi musibah.

Baca Juga:

• Bupati Asahan ‘Titip’ Putra-Putri Daerah ke IPDN, Minta Kuota Calon Praja Ditambah

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan rasa empati dan kepedulian kepada keluarga Risman.

Ia berharap keluarga, khususnya anak yang terdampak, dapat diberikan kekuatan dan tidak terlalu lama larut dalam kesedihan akibat musibah yang terjadi.

Ahmad Doli juga meminta aparat penegak hukum untuk segera mengungkap kejadian tersebut serta menemukan pihak yang diduga bertanggung jawab.

"Saya bersama bupati, penegak hukum, dan semuanya selalu mendukung keluarga ini untuk menyelamatkan anak ini dan terus memberikan perhatian khusus," ujar Ahmad Doli.

Bupati Batu Bara menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian dan dukungan kepada keluarga terdampak.

Kehadiran pemerintah bersama berbagai pihak diharapkan dapat memberikan kekuatan, perlindungan, dan pendampingan bagi keluarga dalam menghadapi musibah tersebut.

Kunjungan ini turut dihadiri Tim Rumah Informasi dan Edukasi (RIE), Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Kapolsek, Kasat Reskrim Polres Batu Bara, Camat Datuk Lima Puluh, serta Kepala Desa Petatal.* (ad)

ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mendorong Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menambah kuota penerimaan calon praja asal Kabupaten Asahan.

Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Politik Pemerintahan IPDN yang berkolaborasi dengan Anggota Komisi II DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Kunjungi Warga Terdampak Musibah di Desa Petatal

Acara turut dihadiri Wakil Bupati Asahan, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan IPDN, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para asisten, staf ahli bupati, organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta tamu undangan lainnya.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan kehadiran jajaran IPDN menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pendidikan kedinasan, terutama proses penerimaan calon praja IPDN.

"Kita bersyukur dapat bertemu dengan Anggota Komisi II DPR RI dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan IPDN," ujar Bupati.

Menurut Taufik, IPDN memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang pemerintahan.

Para peserta didik tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga dibekali kemampuan tata kelola pemerintahan serta semangat pengabdian kepada masyarakat.

"IPDN ini merupakan sekolah kedinasan. Dengan kehadiran Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan IPDN ini, kita dapat informasi tentang masuk ke IPDN," katanya.

Taufik mengatakan putra-putri daerah perlu memperoleh kesempatan yang luas untuk mengenyam pendidikan di bidang pemerintahan.

Lulusan IPDN diharapkan dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Di IPDN anak-anak kita dididik untuk menata kelola pemerintahan dan ditempa untuk mengabdi kepada masyarakat," ungkapnya.

"Kita berharap kepada Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan IPDN dapat menambah kuota anak-anak Asahan untuk masuk IPDN," harap Taufik.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengapresiasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Politik Pemerintahan IPDN yang melibatkan Komisi II DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Ray Rangkuti Kembali Desak Prabowo Copot Kapolri Listyo Sigit, Ini 10 Alasannya

Menurut Ahmad Doli, kegiatan tersebut membuka ruang komunikasi antara IPDN, pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat.

Ia menilai kolaborasi semacam itu penting untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pendidikan kedinasan.

"Bagi saya, program Pengabdian Masyarakat Fakultas Politik Pemerintahan IPDN berkolaborasi bersama Anggota Komisi II DPR RI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan ini sangat bagus. Untuk itu saya bersyukur dan berterima kasih kepada IPDN yang telah membuka peluang ini," katanya.

Ahmad Doli mengatakan mengelola Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki wilayah luas membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik serta sumber daya manusia berkualitas.

"Untuk mengelola NKRI yang luas ini bukan hal yang mudah. Diperlukan tata kelola yang baik untuk menjadikan NKRI ini menjadi semakin baik dan maju," ujar Ahmad Doli.

Ia menilai Indonesia membutuhkan generasi muda yang memiliki kemampuan dalam tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, IPDN memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang nantinya dapat mengabdi di pemerintahan.

"Maka dari itu kita memerlukan anak-anak yang memiliki kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Di IPDN anak-anak kita ditempa untuk hal tersebut," jelasnya.

Ahmad Doli menambahkan, sosialisasi di Kabupaten Asahan juga menjadi sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pendidikan IPDN dan kesempatan mengikuti sekolah kedinasan tersebut.

"Kita meminta kepada IPDN untuk menambah kuota bagi anak-anak Asahan masuk IPDN," tegasnya.

Kegiatan kemudian ditutup dengan pertukaran plakat antara Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan IPDN.* (ad)

Baca Juga:

• KPK Kejar Jejak Suap Ijon Proyek Rp980 Juta, 8 Saksi Diperiksa dan 3 Lokasi Digeledah

JAKARTA — Pengamat politik Ray Rangkuti kembali mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Ray, alasan untuk melakukan pergantian pucuk pimpinan Polri kini semakin banyak dibandingkan saat pertama kali ia menyampaikan desakan tersebut.

Baca Juga:

• KPK Kejar Jejak Suap Ijon Proyek Rp980 Juta, 8 Saksi Diperiksa dan 3 Lokasi Digeledah

Namun, kabar mengenai surat presiden atau supres terkait pergantian Kapolri disebut telah dibantah oleh DPR dan pemerintah.

"Beberapa hari ini mencuat isu bakal adanya pergantian Kapolri. Bahkan disebut-sebut supresnya telah disampaikan ke DPR. Akan berita ini, telah dibantah oleh DPR dan pemerintah," kata Ray dalam keterangannya, Minggu, 9 Agustus 2026.

Ray mengaku telah meminta Presiden Prabowo mengganti Kapolri sejak Januari 2025.

Saat itu, dia menyebut terdapat sekitar tiga atau empat alasan yang menjadi dasar desakan tersebut.

Kini, menurut Ray, jumlah alasan tersebut bertambah menjadi 10.

"Saya sendiri, sejak Januari 2025 lalu, telah seksama meminta presiden mengganti Kapolri. Bila pada tahun itu alasan menggantinya sekitar 3 atau 4 sebab, kini bahkan makin bertambah-tambah," sambungnya.

10 Alasan Ray Mendorong Pergantian Kapolri

Alasan pertama yang disampaikan Ray berkaitan dengan masa jabatan Listyo Sigit Prabowo.

Menurut dia, Listyo telah menjabat sebagai Kapolri sejak 27 Januari 2021 dan kini masa jabatannya telah mencapai sekitar lima tahun enam bulan.

Ray menilai masa jabatan yang panjang dapat menjadi momentum bagi Presiden untuk melakukan pergantian sekaligus regenerasi di tubuh kepolisian.

"Kedua, pergantian Kapolri dapat menjadi kesempatan untuk melakukan regenerasi di tubuh Polri. Sebab dengan 5 tahun lebih masa jabatan, 1 generasi di lingkungan polisi telah terlampaui," imbuhnya.

Alasan ketiga berkaitan dengan munculnya istilah "parcok" atau partai cokelat pada Pemilu dan Pilkada 2024.

Ray menilai label tersebut muncul karena adanya dugaan keterlibatan anggota Polri dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Keempat, Ray menyoroti persoalan anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di luar institusi kepolisian.

Dia mengaitkan persoalan tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2025.

Ray juga menyebut masih terdapat sekitar 4.000 personel polisi aktif yang menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian.

"Bahkan disebut ada sekitar 4.000 personel polisi aktif menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian," ujarnya.

Alasan kelima yang disampaikan Ray adalah penahanan terhadap ribuan aktivis. Dia menyebut sebagian dari mereka kini masih menjalani proses persidangan.

Keenam, Ray menyinggung kerusuhan pada Agustus 2025 yang ditandai dengan perusakan sejumlah kantor kepolisian oleh massa.

"Peristiwa ini terjadi dipicu oleh meninggalnya Affan Kurniawan akibat dilindas oleh kenderaan berat polisi," jelasnya.

Alasan ketujuh berkaitan dengan pernyataan Kapolri yang menyatakan kesiapan mempertahankan posisi Polri tetap berada di bawah Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat Polri bersama Komisi III DPR pada 26 Januari 2026.

"Pernyataan yang sangat tidak patut disampaikan oleh seorang Kapolri," ungkapnya.

Kedelapan, Ray menilai agenda reformasi kepolisian mengalami stagnasi.

Dia menyoroti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian yang menurutnya belum cukup memenuhi agenda reformasi Polri.

Ray juga menyoroti perubahan batas usia pensiun anggota Polri dari 58 tahun menjadi 60 tahun.

Kesembilan, dia menilai perhatian Polri terhadap pemberantasan korupsi, khususnya di internal kepolisian, masih rendah.

"Keluhan atas praktek suap, gratifikasi, dan sebagainya telah banyak disampaikan oleh masyarakat, tapi perhatian atas hal ini terlihat minim," tuturnya.

Ray juga menyinggung kinerja Kortas Tipikor Polri. Menurut dia, lembaga tersebut terlihat lebih agresif menangani kasus tertentu yang berada di luar lingkungan kepolisian.

"Kortas Tipikor kepolisian misalnya terlihat ganas terhadap mantan jampidsus, tapi seperti tidak berminat membongkar dugaan kasus di lingkaran kepolisian sendiri. Padahal, isu rekening gendut anggota polisi pernah mencuat pada bulan Juni 2010 lalu," papar dia.

Alasan kesepuluh yang disampaikan Ray adalah ketegangan institusional antara Kejaksaan dan Polri.

Dia mengaitkan persoalan tersebut dengan proses hukum terhadap mantan Jampidsus Febry Adriansyah.

Menurut Ray, berbagai persoalan tersebut menjadi alasan tambahan bagi Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan pergantian Kapolri.

Dia menilai pergantian Kapolri tidak hanya berkaitan dengan pergantian pejabat, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk melakukan regenerasi dan memperkuat agenda reformasi di tubuh kepolisian.

Desakan tersebut disampaikan Ray di tengah kembali munculnya isu pergantian Kapolri.

Namun, berdasarkan informasi dalam materi ini, kabar mengenai supres pergantian Kapolri telah dibantah oleh DPR dan pemerintah.

Dengan demikian, dorongan Ray Rangkuti tersebut merupakan pandangan dan penilaian politiknya, sementara keputusan mengenai pergantian Kapolri tetap berada dalam kewenangan Presiden sesuai ketentuan yang berlaku.* (di/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan saksi untuk mendalami konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap proyek di Kabupaten Rejang Lebong dan sejumlah wilayah lain di Provinsi Bengkulu.

Pemeriksaan terhadap delapan saksi tersebut dilakukan pada Jumat, 7 Agustus 2026, di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu.

Baca Juga:

• Survei IPO: Gerindra Puncaki Elektabilitas Parpol, PDIP dan Golkar Mengekor

"Penyidik mendalami konstruksi perkara ini melalui permintaan keterangan terhadap delapan orang saksi, yang bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu," kata Budi dalam keterangannya, Minggu, 9 Agustus 2026.

Selain memeriksa saksi, KPK juga mengembangkan penyidikan dengan melakukan penggeledahan di tiga lokasi.

Penggeledahan berlangsung selama tiga hari, yakni sejak Rabu, 5 Agustus hingga Jumat, 7 Agustus 2026.

Dua lokasi penggeledahan berada di Kota Bengkulu.

Keduanya merupakan rumah pribadi Sekretaris DPRD Kota Bengkulu dan rumah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.

Satu lokasi lainnya berada di Kabupaten Rejang Lebong, yakni rumah seorang pihak swasta.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.

Kasus ini merupakan pengembangan perkara dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka pada Rabu, 11 Maret 2026.

Selain Fikri, KPK menetapkan empat tersangka lain.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR-PKP Hary Eko Purnomo, Irsyad Satria Budiman dari PT Statika Mitra Sarana, Edi Manggala dari CV Manggala Utama, dan Youki Yudiantoro dari CV Alpagker Abadi.

Dalam perkara tersebut, Fikri diduga menerima uang sebesar Rp980 juta dari permintaan fee ijon proyek kepada sejumlah perusahaan kontraktor.

Uang tersebut diduga diterima Fikri melalui sejumlah perantara dari tiga perusahaan rekanan yang menjadi pemenang pekerjaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP).

"Setelah adanya penunjukkan langsung tersebut, diduga terjadi penyerahan awal atas fee (ijon) berupa uang dari ketiga rekanan kepada MFT (Bupati Rejang Lebong) melalui para perantara dengan total mencapai Rp 980 juta," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.

Menurut KPK, uang tersebut diberikan secara bertahap melalui sejumlah perantara.

Pertama, pada 26 Februari 2026, Edi Manggala dari CV Manggala Utama menyerahkan Rp330 juta.

Uang itu diduga merupakan fee sebesar 3,4 persen dari nilai proyek pembangunan pedestrian dan drainase serta sports center dengan total nilai Rp9,8 miliar.

Uang tersebut diserahkan melalui Kepala Dinas PUPR-PKP Hary Eko.

Kedua, pada 6 Maret 2026, Irsyad Satria Budiman dari PT Statika Mitra Sarana diduga menyerahkan Rp400 juta.

Nilai tersebut setara 13,3 persen dari proyek pekerjaan jalan senilai Rp3 miliar.

Penyerahan dilakukan melalui Santri Ghozali, seorang ASN di Dinas PUPR-PKP.

Ketiga, pada hari yang sama, Youki Yudiantoro dari CV Alpagker Abadi diduga menyerahkan Rp250 juta.

Uang tersebut disebut sebagai fee sebesar 2,3 persen dari proyek penataan bangunan dan lingkungan kawasan stadion sepak bola senilai Rp11 miliar.

Uang tersebut diduga diserahkan melalui Rendy Novian, ASN di Dinas PUPR-PKP.

KPK kemudian melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 11 hingga 30 Maret 2026.

Mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam perkara ini, Fikri bersama Hary Eko sebagai pihak yang diduga menerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara itu, Irsyad Satria Budiman, Edi Manggala, dan Youki Yudiantoro sebagai pihak yang diduga memberikan suap disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) atau Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pemeriksaan terhadap delapan saksi dan penggeledahan di sejumlah lokasi menjadi bagian dari langkah KPK untuk memperdalam perkara tersebut.

Penyidik masih menelusuri konstruksi perkara serta bukti-bukti lain yang berkaitan dengan dugaan suap proyek di Rejang Lebong dan wilayah Bengkulu lainnya.* (km/ad)

JAKARTA — Partai Gerindra menempati posisi teratas dalam survei elektabilitas partai politik yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO).

Jika pemilihan legislatif digelar saat ini, Gerindra diproyeksikan memperoleh dukungan sebesar 17,5 persen.

Baca Juga:

• Bantah Sekolah Rakyat Tak Bermutu, Seskab Teddy: 43 Ribu Anak Putus Sekolah Kini Kembali Belajar

"Gerindra masih menjadi pilihan mayoritas masyarakat, meskipun jika dibandingkan dengan periode survei sebelumnya terjadi penurunan, tetapi itu tetap menempatkan Gerindra sebagai parpol dengan elektabilitas tertinggi saat ini," kata Dedi dalam keterangannya, Minggu (9/8/2026).

Menurut Dedi, tingginya elektabilitas Gerindra tidak terlepas dari posisi partai tersebut sebagai salah satu kekuatan politik utama yang mengusung Presiden Prabowo Subianto.

Efek politik dari posisi tersebut dinilai masih memberikan keuntungan bagi Gerindra dalam peta elektoral.

Dalam survei IPO, PDI-P berada di posisi kedua dengan elektabilitas 12,8 persen. Golkar menempati urutan ketiga dengan 10,4 persen.

Selanjutnya, Partai Demokrat memperoleh 8,1 persen dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di posisi kelima dengan 7 persen.

Adapun PAN memperoleh 5,1 persen, PKS 4,6 persen, dan Partai Nasdem 4,4 persen.

Sementara itu, sejumlah partai politik lainnya memperoleh dukungan di bawah 2 persen.

PSI tercatat 1,9 persen, PPP 1,6 persen, Perindo 0,9 persen, Partai Gerakan Rakyat 0,5 persen, Partai Gelora 0,4 persen, dan Partai Hanura 0,2 persen.

Partai Ummat, Partai Buruh, PKN, dan Partai Garuda belum memperoleh dukungan yang terukur dalam survei tersebut.

Di sisi lain, masih terdapat 24,6 persen responden yang belum menentukan pilihan atau memilih merahasiakan pilihannya.

Dedi mengatakan hasil survei tersebut memperlihatkan adanya perubahan preferensi pemilih dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut dia, PDI-P sebelumnya kerap berada di posisi teratas dalam berbagai survei nasional.

Namun, dalam survei terbaru IPO, sebagian pemilih terlihat mulai memberikan dukungan kepada Gerindra.

Perubahan tersebut dinilai berkaitan dengan posisi Gerindra sebagai kekuatan utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo.

"Tentu dimaklumi sebagai parpol penguasa, Gerindra cenderung mampu mengambil alih porsi pemilih yang sebelumnya dikuasai PDI-P. Jika kebijakan Presiden ke depan kian diterima publik, bukan tidak mungkin elektabilitas Gerindra semakin kuat di posisi puncak," ujar Dedi.

Meski demikian, hasil survei tersebut juga menunjukkan masih besarnya kelompok pemilih yang belum menentukan pilihan.

Angka 24,6 persen menjadi ruang perebutan dukungan bagi partai-partai politik menjelang pemilu berikutnya.

Survei IPO dilaksanakan pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026. Sebanyak 1.200 responden dilibatkan dalam survei tersebut.

Responden dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar ±2,9 persen.

Hasil survei ini menggambarkan preferensi politik responden pada periode penelitian dan bukan merupakan prediksi pasti hasil pemilihan legislatif mendatang.* (km/ad)

JAKARTA — Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026.

Skuad Garuda hanya mampu finis di peringkat ketiga Grup A setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026) malam WIB.

Baca Juga:

• Gagal ke Semifinal Piala AFF 2026, John Herdman Bidik Kebangkitan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup

Kegagalan ini kembali menjadi sorotan karena Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di fase grup.

Dari empat pertandingan, Indonesia meraih dua kemenangan, masing-masing atas Kamboja dan Timor Leste.

Skuad Garuda kemudian bermain imbang melawan Singapura dan kalah 0-3 dari Vietnam.

Kegagalan tersebut juga membuat perhatian tertuju kepada pelatih Timnas Indonesia, John Herdman.

Pengamat sepak bola nasional Ibam Hariri menilai Herdman masih belum memahami secara utuh karakter persaingan sepak bola di Asia Tenggara.

Salah satu pertandingan yang menjadi sorotan adalah ketika Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam.

Menurut Ibam, Herdman tidak mampu mengantisipasi strategi yang diterapkan pelatih Vietnam, Kim Sang-sik.

"John Herdman belum terlalu memahami bagaimana karakteristik persaingan di level Asia Tenggara, khususnya ketika menghadapi Vietnam."

"John Herdman benar-benar masuk perangkap Kim Sang-sik, di-outclass oleh Vietnam, dan begitu buntu," kata Ibam Hariri, Sabtu (8/8/2026).

Indonesia memang sempat menguasai jalannya pertandingan. Namun, penguasaan tersebut tidak banyak menghasilkan peluang yang efektif.

Di sisi lain, lini pertahanan Indonesia justru beberapa kali kehilangan koordinasi.

Tiga gol Vietnam disebut menjadi gambaran adanya celah yang mampu dimanfaatkan lawan.

Ibam juga menyoroti penampilan Indonesia dalam dua pertandingan terakhir menghadapi Vietnam dan Singapura.

Menurut dia, hasil imbang 1-1 melawan Singapura menunjukkan permainan Indonesia belum cukup matang untuk menghadapi pertandingan yang menentukan.

"Karena dari kekalahan menghadapi Vietnam, dari hasil imbang menghadapi Singapura, terlihat bentuk permainan Indonesia begitu mentah," sambungnya.

Menurut Ibam, masalah bukan hanya berada pada hasil akhir. Ia melihat skuad Garuda seperti belum memiliki pola permainan yang benar-benar solid.

Indonesia juga dinilai belum memiliki alternatif strategi yang berjalan efektif ketika rencana utama tidak berhasil.

"(Timnas) seperti tim yang belum mengenal satu sama lain, plan A, plan B, plan C-nya tidak berjalan, bahkan adjustment in-game, timing pergantian pemain, pemosisian pemain, dan pemilihan fungsi serta role pemain di atas lapangan nampak tidak sinkron dengan apa yang menjadi visi dari John Herdman," ujarnya.

Ibam kemudian menyoroti keputusan Herdman dalam menempatkan sejumlah pemain.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penggunaan Jordi Amat sebagai pemain sentral dalam skema tiga bek.

Ia membandingkan posisi Jordi Amat dan Rizky Ridho ketika keduanya bermain untuk Persija Jakarta.

"Menaruh Jordi Amat sebagai sentral di skema 3-back dengan memainkan Rizky Ridho sebagai wide centerback sebelah kanan itu tidak sinkron karena hal tersebut kurang berjalan bersama Persija Jakarta di musim lalu ketika di bawah asuhan Maurizio Souza."

Menurut Ibam, pola tersebut seharusnya dapat dievaluasi ketika tidak memberikan hasil yang diharapkan.

"Tapi sayangnya memang John Herdman masih kekeh dengan pola tersebut, bahkan mempertahankan pola tersebut hingga 70 atau 80 menit."

Ia juga menilai posisi Jordi Amat sebelumnya lebih efektif ketika bermain sedikit lebih maju.

"Selain itu, yang tidak masuk akal karena Jordi Amat di Persija musim lalu pun lebih works ketika dirinya maju lebih sedikit ke depan sebagai gelandang bertahan."

"Ketika memaksa Rizky Ridho bermain setinggi itu di area wide centerback tentu menjadi boomerang," tegasnya.

Tersingkirnya Indonesia dari fase grup membuat evaluasi terhadap permainan dan strategi menjadi pekerjaan penting bagi tim kepelatihan.

Masalah koordinasi pertahanan, efektivitas serangan, penempatan pemain, hingga kemampuan mengubah strategi ketika pertandingan berjalan menjadi sejumlah aspek yang disorot.

Di sisi lain, Herdman sebelumnya tetap menilai Indonesia mampu mendominasi pertandingan melawan Singapura meski hasil akhirnya hanya imbang 1-1.

Kegagalan di Piala AFF 2026 menjadi pengalaman penting bagi skuad Garuda, terutama karena turnamen ini menjadi salah satu kesempatan untuk menguji kekuatan pemain di level Asia Tenggara.

Bagi tim pelatih, hasil tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk membangun permainan yang lebih solid dan konsisten pada agenda Timnas Indonesia berikutnya.* (km/ad)

JAKARTA — Bank Indonesia kembali membuka kesempatan kerja melalui Seleksi Penerimaan Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manajer (PCPM) Angkatan 41.

Rekrutmen ini dibuka melalui jalur open recruitment untuk lulusan minimal strata satu atau S1 yang memenuhi persyaratan.

Baca Juga:

• Mahasiswa Merapat! PKL Kemendikti Saintek 2026 Batch 3 Dibuka, Ini 9 Posisi yang Bisa Dipilih

Pelamar dapat melakukan pengisian aplikasi secara daring melalui laman resmi rekrutmen yang telah disediakan.

"Kabar yang sudah ditunggu #SobatRupiah, nih! Saatnya ambil bagian bersama Bank Indonesia dan #BeriMakna bagi perekonomian negeri. Sudah siap menjadi bagian dari perjalanan ini?" tulis akun Instagram @bank_indonesia, Sabtu (8/8/2026).

Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, PCPM merupakan salah satu jalur penerimaan pegawai yang dipersiapkan untuk menjadi pimpinan di Bank Indonesia.

Selain melalui open recruitment, PCPM Angkatan 41 juga membuka jalur targeted recruitment.

Jalur tersebut mencakup campus hiring dalam negeri, campus hiring luar negeri, serta referral melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Syarat Lowongan PCPM Bank Indonesia

Pelamar PCPM Bank Indonesia Angkatan 41 harus memenuhi sejumlah persyaratan. Berikut ketentuannya:

- Sehat jasmani dan rohani.
- Warga Negara Indonesia (WNI).
- Telah dinyatakan lulus dengan strata pendidikan minimal S1.
- Memiliki IPK minimal 3,00 dari skala 4,00.
- Berusia maksimal 26 tahun untuk lulusan S1 dan maksimal 28 tahun untuk lulusan S2 per 31 Agustus 2026.
- Diutamakan memiliki pengalaman berorganisasi di kampus dan/atau sosial kemasyarakatan.
- Tidak memiliki ikatan dinas atau bersedia mengundurkan diri dan melepaskan ikatan dinas di perusahaan atau instansi sebelumnya apabila diterima sebagai calon pegawai Bank Indonesia.
- Bersedia menandatangani perjanjian ikatan dinas dengan Bank Indonesia.
- Bersedia mematuhi setiap peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku di Bank Indonesia, termasuk pengaturan hubungan keluarga di Bank Indonesia.
- Bersedia ditempatkan di seluruh kantor Bank Indonesia, baik kantor pusat maupun kantor perwakilan.

Persyaratan kesehatan, program studi, serta ketentuan lainnya berlaku sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Daftar Jurusan yang Dibuka

Bank Indonesia membuka kesempatan bagi lulusan dari sejumlah program studi yang sesuai dengan kebutuhan rekrutmen PCPM Angkatan 41.

Bidang studi yang dibuka meliputi:

Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Ilmu Ekonomi Syariah
Agribisnis/Sosial Ekonomi
Manajemen Bisnis/Keuangan
Akuntansi
Ilmu Hukum
Ilmu Komunikasi
Hubungan Internasional
Psikologi
Ilmu Administrasi
Teknik Industri
Teknik Sipil
Teknik Elektro
Arsitektur
Teknik Kimia
Teknik Lingkungan
Teknik Mesin
Fisika
Matematika
Aktuaria
Statistika
Teknik Informatika
Ilmu Komputer
Teknologi Informasi
Sistem Informasi

Bank Indonesia hanya akan mengundang pelamar yang dinilai memenuhi persyaratan dan/atau kualifikasi yang telah ditetapkan untuk mengikuti proses seleksi PCPM Angkatan 41.

Syarat Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri

Pelamar yang merupakan lulusan perguruan tinggi luar negeri harus melengkapi dokumen tambahan.

Pelamar wajib menyertakan Surat Keputusan (SK) Penyetaraan Ijazah Luar Negeri dari Ditjen Diktiristek.

Selain itu, pelamar juga wajib melampirkan surat hasil konversi IPK dari Ditjen Diktiristek.

Dokumen tersebut menjadi bagian dari persyaratan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri yang mengikuti proses rekrutmen.

Jadwal Seleksi PCPM Bank Indonesia Angkatan 41

Pengisian online application dibuka pada 9 Agustus 2026 pukul 00.00 WIB hingga 14 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB.

Berikut jadwal seleksi PCPM Bank Indonesia Angkatan 41:

Pengisian Online Application: 9–14 Agustus 2026
Pengumuman hasil seleksi administrasi: 2 September 2026
Seleksi Potensi Dasar (online): Minggu ke-1 September 2026
Pengumuman hasil Seleksi Potensi Dasar: Minggu ke-3 September 2026
Seleksi Pengetahuan Teknis (online): Minggu ke-3 September 2026
Pengumuman hasil Seleksi Pengetahuan Teknis: Minggu ke-4 September 2026
Seleksi Psikologi (online): Minggu ke-2 Oktober 2026
Pengumuman hasil Seleksi Psikologi: Minggu ke-4 Oktober 2026
Seleksi Kesehatan dan Psikiatri (offline): Minggu ke-5 Oktober 2026
Pengumuman hasil Seleksi Kesehatan dan Psikiatri: Minggu ke-2 November 2026
Wawancara Pra Tahap Akhir: Minggu ke-3 November 2026
Pengumuman hasil Wawancara Pra Tahap Akhir: Minggu ke-1 Desember 2026
Seleksi Tahap Akhir: Minggu ke-1 Desember 2026
Pengumuman hasil akhir: TBA

Bank Indonesia menegaskan bahwa jadwal pelaksanaan dan pengumuman tersebut bersifat tentatif dan dapat mengalami perubahan.

Link Pendaftaran PCPM Bank Indonesia

Pelamar yang memenuhi persyaratan dapat melakukan pendaftaran melalui laman resmi rekrutmen PCPM Bank Indonesia Angkatan 41:

Klik disini:Pendaftaran PCPM Bank Indonesia Angkatan 41

Bank Indonesia menyatakan hanya kandidat dengan kualifikasi terbaik yang akan diikutsertakan dalam tahapan seleksi.

Keputusan panitia rekrutmen bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Calon pelamar juga diminta berhati-hati terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan Bank Indonesia maupun EXPERD Consultant.

Seluruh proses rekrutmen PCPM Bank Indonesia tidak dipungut biaya apa pun.

Bagi pencari kerja yang memenuhi kriteria, kesempatan ini dapat menjadi salah satu pilihan untuk berkarier di Bank Indonesia.

Pelamar sebaiknya memastikan seluruh persyaratan dan dokumen telah sesuai sebelum menyelesaikan pendaftaran.* (km/ad)

JAKARTA - Memilih laptop gaming dengan harga sekitar Rp10 juta hingga Rp15 jutaan kini semakin menarik.

Di kelas harga tersebut, konsumen sudah memiliki sejumlah pilihan laptop dengan kartu grafis dedicated, mulai dari RTX 2050 dan RTX 3050 hingga RTX 4050.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Tak Bergerak, 1 Gram Masih Rp2,69 Juta

Perangkat tersebut juga dapat menunjang berbagai kebutuhan lain, seperti editing video, pekerjaan kreatif, multitasking hingga streaming.

Namun, memilih laptop gaming tidak cukup hanya dengan melihat jenis GPU.

Prosesor, refresh rate layar, sistem pendingin, kapasitas RAM dan ruang penyimpanan juga perlu diperhatikan agar laptop mampu memberikan performa yang sesuai dengan kebutuhan.

Berikut lima rekomendasi laptop gaming di kisaran harga Rp10 juta hingga Rp15 jutaan yang dapat menjadi pertimbangan pada 2026.

1. MSI Thin 15 Core i5-13420H RTX 4050

MSI Thin 15 menjadi salah satu pilihan menarik bagi konsumen yang ingin mendapatkan laptop gaming dengan GPU RTX 4050 tanpa harus masuk ke kelas harga yang lebih tinggi.

Laptop ini menggunakan Intel Core i5-13420H yang dapat menunjang aktivitas gaming sekaligus multitasking.

Kemampuan grafisnya didukung NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB.

Kombinasi prosesor dan GPU tersebut membuat MSI Thin 15 dapat digunakan untuk memainkan berbagai game modern, baik game esports maupun sejumlah game AAA dengan pengaturan grafis yang disesuaikan.

Laptop ini memiliki layar 15,6 inci Full HD dengan refresh rate 144 Hz.

Spesifikasi tersebut menjadi nilai tambah bagi pemain game kompetitif karena mampu memberikan tampilan gerakan yang lebih mulus.

Untuk menunjang penggunaan sehari-hari, MSI Thin 15 dibekali RAM 16 GB dan SSD 512 GB.

Kapasitas tersebut dinilai cukup untuk gaming, multitasking serta berbagai aktivitas produktivitas.

Dengan kombinasi Core i5-13420H dan RTX 4050, MSI Thin 15 dapat menjadi salah satu pilihan bagi pengguna yang mencari laptop gaming RTX 4050 dengan harga relatif terjangkau.

2. AXIOO Pongo 725 V2

Bagi konsumen yang ingin mempertimbangkan produk lokal, AXIOO Pongo 725 V2 menjadi salah satu pilihan laptop gaming di kelas harganya.

Laptop ini menggunakan Intel Core i7-13620H. Prosesor tersebut dapat mendukung kebutuhan gaming, editing video, rendering hingga multitasking.

Pada sektor grafis, AXIOO Pongo 725 V2 mengandalkan NVIDIA GeForce RTX 2050.

GPU tersebut masih dapat digunakan untuk memainkan sejumlah game esports seperti Valorant, Dota 2 dan PUBG, serta beberapa game AAA dengan pengaturan grafis yang disesuaikan.

AXIOO Pongo 725 V2 juga memiliki layar 15,6 inci IPS dengan refresh rate 144 Hz.

Layar tersebut dapat menjadi pilihan bagi pengguna yang membutuhkan tampilan responsif ketika bermain game maupun menikmati konten multimedia.

Penggunaan prosesor Core i7 H Series juga menjadi salah satu daya tarik perangkat ini, terutama bagi pengguna yang membutuhkan performa CPU untuk multitasking dan aplikasi kreatif.

Jika kebutuhan utama pengguna lebih banyak berkaitan dengan performa prosesor dan produktivitas, AXIOO Pongo 725 V2 dapat menjadi salah satu laptop yang patut dipertimbangkan.

3. Acer Nitro Lite 16 RTX 3050

Acer Nitro Lite 16 dapat menjadi pilihan bagi pengguna yang menginginkan laptop gaming dengan layar lebih besar.

Perangkat ini membawa layar berukuran 16 inci sehingga memberikan area tampilan yang lebih luas.

Ukuran tersebut juga dapat membantu pengguna ketika bermain game, melakukan editing video maupun menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan.

Dari sisi performa, Acer Nitro Lite 16 menggunakan Intel Core 5 210H yang dipadukan dengan NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB.

Kombinasi tersebut dirancang untuk menunjang kebutuhan gaming modern sekaligus berbagai aktivitas produktivitas.

Laptop ini juga dibekali RAM 16 GB dan SSD 512 GB.

Kapasitas tersebut dapat menunjang penggunaan berbagai aplikasi dan game tanpa harus langsung melakukan peningkatan kapasitas.

Lini Nitro juga dikenal memiliki sistem pendingin yang dirancang untuk mendukung penggunaan laptop dalam sesi gaming.

Acer Nitro Lite 16 dapat menjadi pertimbangan bagi pengguna yang mencari laptop gaming dengan layar besar di rentang harga Rp10 juta hingga Rp15 jutaan.

4. gaming-a15/" target="_blank">ASUS TUF Gaming A15

gaming-a15/" target="_blank">ASUS TUF Gaming A15 merupakan salah satu seri yang cukup dikenal di segmen laptop gaming.

Laptop ini menggunakan AMD Ryzen 7 7445HS yang dipadukan dengan NVIDIA GeForce RTX 3050.

Kombinasi tersebut dapat menunjang kebutuhan gaming sekaligus editing dan pekerjaan produktif lainnya.

Salah satu daya tarik seri TUF Gaming adalah konstruksinya yang dirancang tangguh.

Sistem pendingin juga menjadi bagian penting untuk membantu menjaga performa laptop ketika digunakan dalam beban kerja berat.

gaming-a15/" target="_blank">ASUS TUF Gaming A15 menggunakan layar IPS dengan refresh rate 144 Hz.

Spesifikasi tersebut membuat laptop ini sesuai untuk memainkan game FPS maupun berbagai judul yang membutuhkan tampilan lebih responsif.

Dengan kombinasi performa, konstruksi dan layar dengan refresh rate tinggi, gaming-a15/" target="_blank">ASUS TUF Gaming A15 dapat menjadi pilihan bagi pengguna yang mencari laptop gaming untuk penggunaan jangka panjang.

5. HP Victus Gaming 15

Pilihan lainnya adalah HP Victus Gaming 15. Laptop ini menawarkan perpaduan antara performa gaming dan desain yang relatif lebih minimalis.

HP Victus Gaming 15 menggunakan Intel Core i7-13420H serta NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB.

Spesifikasi tersebut membuat laptop ini dapat digunakan untuk memainkan game AAA modern maupun game esports.

Perangkat ini juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan content creation.

Layarnya berukuran 15,6 inci Full HD IPS dengan refresh rate 144 Hz.

Refresh rate tersebut dapat memberikan pengalaman bermain game yang lebih nyaman sekaligus mendukung aktivitas multimedia.

Salah satu keunggulan lain HP Victus adalah desainnya yang tidak terlalu agresif seperti sebagian laptop gaming lainnya.

Karena itu, perangkat ini tetap terlihat cocok digunakan untuk kuliah, bekerja maupun aktivitas sehari-hari.

RAM 16 GB juga memberikan ruang yang cukup untuk kebutuhan gaming modern dan multitasking.

Bagi pengguna yang mencari laptop gaming dengan RTX 4050 dan desain yang lebih sederhana, HP Victus Gaming 15 menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan dengan kisaran harga mulai Rp14 jutaan.

Dari lima pilihan tersebut, laptop dengan RTX 4050 seperti MSI Thin 15 dan HP Victus Gaming 15 menjadi pilihan menarik bagi pengguna yang mengutamakan kemampuan grafis.

Sementara itu, AXIOO Pongo 725 V2 dapat dipertimbangkan oleh pengguna yang lebih memperhatikan performa prosesor.

Acer Nitro Lite 16 cocok bagi pengguna yang menginginkan layar lebih besar, sedangkan gaming-a15/" target="_blank">ASUS TUF Gaming A15 menawarkan perpaduan performa dan konstruksi yang tangguh.

Meski demikian, harga dan spesifikasi laptop dapat berbeda tergantung varian serta penawaran yang tersedia.

Konsumen sebaiknya memeriksa konfigurasi secara detail sebelum membeli agar perangkat yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran.* (di/ad)

JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya menanggapi pandangan yang menyebut Sekolah Rakyat tidak bermutu.

Teddy menilai program tersebut justru memberikan kesempatan kepada puluhan ribu anak yang sebelumnya tidak bersekolah untuk kembali mendapatkan pendidikan.

Baca Juga:

• Prabowo Sebut Kinerjanya “Oke”, Gerindra Ungkap Buktinya

"Sekolah Rakyat tidak bermutu, kata siapa? Hingga Agustus 2026, lebih dari 43 ribu anak yang sebelumnya tidak bersekolah, putus sekolah yang kesehariannya hidup di jalanan. Sejak di awal pemerintahan Presiden Prabowo kembali dapat menimba ilmu melalui Sekolah Rakyat," ujar Teddy dalam akun Instagram Sekretariat Kabinet, dikutip Minggu (9/8/2026).

Teddy mengatakan program Sekolah Rakyat tidak hanya mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku sekolah.

Para siswa juga mendapatkan tempat tinggal, makanan, layanan kesehatan, pendidikan ilmu dan adab, serta fasilitas belajar.

Sekolah Rakyat memang dirancang dengan sistem asrama.

Karena itu, siswa tidak hanya mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetapi juga tinggal di lingkungan sekolah dengan fasilitas penunjang pendidikan.

Teddy menyebut sejumlah siswa Sekolah Rakyat telah menunjukkan prestasi dalam berbagai kompetisi akademik.

Salah satu contohnya adalah tujuh siswa dari SRMA 26 Makassar.

Mereka disebut berhasil meraih juara dalam Olimpiade Nasional Indonesia (ONI), Kompetisi Sains Pelajar Dalton (KPSD), serta Airlangga Competition.

Prestasi tersebut diraih pada sejumlah bidang, antara lain Matematika, Biologi, Bahasa Indonesia, dan Sejarah.

"Bahkan tujuh siswa dari SRMA 26 Makassar berhasil juara Olimpiade Nasional Indonesia (ONI), Kompetisi Sains Pelajar Dalton (KPSD), serta Airlangga Competition pada bidang Matematika, Biologi, Bahasa Indonesia, dan Sejarah," tegas Teddy.

Menurut Teddy, capaian tersebut menjadi salah satu bukti bahwa anak-anak yang mengikuti Sekolah Rakyat memiliki kemampuan untuk berkembang ketika mendapatkan kesempatan pendidikan dan lingkungan belajar yang memadai.

Teddy berharap anak-anak yang sebelumnya menjalani kehidupan di jalanan dapat membangun kembali cita-cita setelah mendapatkan pendidikan melalui Sekolah Rakyat.

Ia menilai para siswa memiliki kemampuan dan potensi yang besar.

Pendidikan di Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter dan adab.

Teddy bahkan menyebut dirinya pernah menerima surat dari seorang siswa Sekolah Rakyat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan ditulis menggunakan Bahasa Inggris.

"Insyaallah di sini, di Sekolah Rakyat, anak-anak yang dulunya di jalanan kini dapat bermimpi besar, bercita-cita tinggi," ucapnya.

"Di sini akan lahir anak-anak yang tidak hanya pintar, tetapi juga anak-anak yang beradab," imbuh Teddy.

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan mereka yang sebelumnya tidak mendapatkan kesempatan bersekolah.

Dengan sistem pendidikan berbasis asrama, pemerintah berharap para siswa tidak hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga mendapatkan lingkungan yang mendukung perkembangan akademik, kesehatan, karakter, dan kehidupan sosial mereka.* (km/ad)

MEDAN — Perempuan berinisial WLG, mantan istri anggota polisi yang ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di Medan, Sumatera Utara, disebut pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

WLG ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rumah mantan mertuanya di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pada Minggu, 2 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Malam Minggu Bareng Warga Medan Tembung, Rico Waas Dengar Keluhan hingga Janjikan 30 Truk Sampah

Sementara itu, keluarga korban melaporkan kematian tersebut ke Polda Sumatera Utara karena menilai terdapat sejumlah kejanggalan.

Keterkaitan WLG dengan pemeriksaan KPK menjadi perhatian setelah sumber internal lembaga antirasuah menyebut korban merupakan orang yang sama dengan saksi dalam kasus dugaan korupsi Bea Cukai yang diperiksa pada April 2026.

Namun, hingga berita ini ditulis, KPK belum memberikan konfirmasi resmi mengenai kesamaan identitas tersebut.

Nama lengkap WLG sebelumnya tercatat sebagai salah satu saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan KPK pada 9 April 2026.

Saat itu, WLG disebut berasal dari pihak swasta dan diperiksa bersama seorang pegawai Bea Cukai bernama Salisa Asmoaji.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya agenda pemeriksaan dua saksi tersebut terkait penyidikan dugaan korupsi di lingkungan DJBC.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," kata Budi kala itu.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan praktik korupsi dalam pelayanan dan pengawasan kepabeanan.

Perkara itu bermula dari dugaan adanya permufakatan untuk mengatur jalur importasi.

Barang milik PT Blueray Cargo diduga dapat lolos tanpa menjalani pemeriksaan fisik sebagaimana mestinya.

Sejumlah oknum pejabat DJBC diduga melakukan manipulasi mesin agar barang impor tersebut tidak masuk dalam proses pemeriksaan fisik.

KPK juga menduga terdapat pemberian uang secara berkala terkait praktik tersebut serta pengelolaan dana secara tersembunyi.

Dalam perkara itu, KPK menyita barang bukti dengan nilai sekitar Rp40,5 miliar melalui operasi tangkap tangan pada awal Februari 2026.

Enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC, Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC, Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen DJBC, John Field selaku pemilik PT Blueray Cargo, Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi, serta Dedy Kurniawan selaku Manajer Operasional PT Blueray Cargo.

Munculnya nama WLG dalam daftar saksi KPK menimbulkan pertanyaan apakah perempuan yang ditemukan meninggal di Medan merupakan orang yang sama dengan saksi yang diperiksa pada April 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo belum memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi mengenai kesamaan identitas tersebut hingga Jumat, 7 Agustus 2026 malam.

Sumber internal KPK secara off the record menyebut WLG yang ditemukan meninggal di Medan merupakan orang yang sama dengan saksi dalam penyidikan dugaan korupsi DJBC.

Namun, informasi tersebut belum dapat dianggap sebagai konfirmasi resmi dari KPK.

Kepastian mengenai status WLG sebagai saksi masih menunggu keterangan resmi lembaga antirasuah.

WLG diketahui merupakan mantan istri anggota polisi bernama Bripka Imansyah Harefa.

Polrestabes Medan sebelumnya menyebut WLG diduga meninggal karena bunuh diri menggunakan senjata api milik mantan suaminya.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan kepolisian masih menunggu hasil lengkap pemeriksaan dokter forensik terkait penyebab kematian korban.

Keluarga korban tidak menerima begitu saja dugaan tersebut.

Mereka meminta kepolisian mengusut penyebab kematian WLG secara lebih mendalam.

Ayah korban, Sanalui Gowasa (55), bersama ibu WLG dan kuasa hukumnya kemudian membuat laporan ke Polda Sumatera Utara pada 6 Agustus 2026.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/1286/VIII/2026/SPKT Polda Sumut.

Dokter forensik RS Bhayangkara Medan, dr. Mistar Ritonga, menyatakan pemeriksaan menemukan luka tembak tempel pada tubuh WLG.

Luka tembak tempel menunjukkan posisi senjata api berada dalam keadaan menempel pada kulit ketika tembakan dilepaskan.

"Ciri-ciri luka tembaknya adalah luka tembak tempel. Kalau luka tempel berarti senjatanya menempel ke kulit," jelasnya.

Peluru disebut menelusuri dasar tengkorak hingga menyebabkan retakan, tetapi tidak menembus kulit setelah kehilangan daya.

Pemeriksaan forensik juga menemukan luka sayatan pada tangan korban serta sejumlah bekas luka lama.

Dokter tidak menemukan tanda kekerasan berupa cekikan pada tubuh WLG.

Lebam yang ditemukan pada jenazah diduga muncul akibat perubahan fisiologis setelah kematian dan bukan akibat tindak kekerasan.

Bekas jahitan pada bagian leher dan kepala juga disebut berasal dari prosedur autopsi terhadap jenazah.

Kuasa hukum keluarga, Paul JJ Tambunan, mengatakan pihak keluarga melihat sejumlah kondisi pada tubuh WLG yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

"Kejanggalan muncul saat jenazah dibawa ke rumah duka, banyak luka lebam maupun sayatan. Sehingga keluarga membuka pengaduan ke SPKT," ujarnya.

Keluarga berharap penyelidikan kepolisian dapat memastikan penyebab sebenarnya dari kematian WLG.

Mereka juga meminta aparat bekerja secara objektif dan transparan untuk mendalami apakah kematian tersebut benar merupakan bunuh diri atau terdapat penyebab lain.

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yasonna Laoly, turut meminta Polda Sumatera Utara membuka penyelidikan kasus kematian WLG secara transparan.

"Kita minta Polda Sumut mengungkap kasus ini secara terbuka dan transparan," ujarnya, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Yasonna menilai sejumlah informasi yang muncul mengenai kasus tersebut perlu ditelusuri lebih mendalam oleh kepolisian.

Ia meminta Polda Sumut membentuk tim khusus dan melibatkan Pusat Laboratorium Forensik Polri dalam proses penyelidikan.

"Untuk itu Polda Sumut perlu membentuk Tim Khusus untuk menyelidikinya. Puslabfor Polri juga perlu dilibatkan," pungkasnya.

Kasus kematian WLG kini menjadi sorotan setelah muncul informasi bahwa mantan istri anggota polisi tersebut disebut pernah menjadi saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai.

Namun, dua hal masih menunggu kepastian.

Pertama, apakah WLG yang meninggal di Medan benar merupakan saksi yang diperiksa KPK pada April 2026. Kedua, apa penyebab sebenarnya kematian WLG.

Kepastian mengenai keterkaitan WLG dengan perkara KPK masih menunggu konfirmasi resmi dari lembaga antirasuah.

Sementara penyebab kematiannya juga masih dalam proses pendalaman kepolisian.* (km/ad)

JAKARTA — Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kinerja dua tahun pemerintahannya bernilai "oke" bukan sekadar klaim sepihak.

Menurut Sugiat, penilaian tersebut merupakan refleksi dari kerja keras seluruh jajaran pemerintahan.

Baca Juga:

• Malam Minggu Bareng Warga Medan Tembung, Rico Waas Dengar Keluhan hingga Janjikan 30 Truk Sampah

Ia merujuk pada hasil Survei IPO per 8 Agustus 2026 yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan mencapai 63 persen.

"Ini bukti nyata bahwa arah kebijakan pemerintah berada di jalur yang benar (on the right track)," kata Sugiat, Minggu (9/8/2026).

Menurut Sugiat, salah satu indikator kinerja pemerintah adalah kemampuan menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah gejolak perekonomian global.

Ia menilai keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi di tengah tekanan ekonomi global merupakan langkah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan potensi inflasi.

"Kami melihat di tengah gejolak perekonomian global yang membuat banyak negara menaikkan harga energi, pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi domestik. BBM bersubsidi tidak dinaikkan demi menjaga daya beli rakyat dan mencegah inflasi," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini.

"Kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat kecil dan dunia usaha," sambung Sugiat.

Sugiat juga menyoroti keberadaan Badan Pengelola Investasi Danantara dalam satu tahun terakhir.

Ia menyebut lembaga tersebut menunjukkan peningkatan kinerja finansial yang signifikan.

"Kehadiran Badan Pengelola Investasi Danantara dalam satu tahun terakhir menunjukkan lompatan kinerja finansial yang sangat signifikan yaitu meningkat hingga 300-400 persen," katanya.

Menurut Sugiat, capaian tersebut menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam memperbaiki tata kelola sekaligus menutup potensi kebocoran anggaran.

Selain sektor ekonomi dan pengelolaan BUMN, ia menilai pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satunya pembangunan hampir 2.500 jembatan desa di berbagai daerah.

Infrastruktur tersebut dinilai dapat membuka konektivitas wilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian, dan menunjang mobilitas masyarakat, termasuk anak-anak sekolah di daerah pelosok.

"Pemerintah tidak hanya fokus pada proyek megastruktur, tetapi juga pada infrastruktur mikro yang berdampak langsung pada kehidupan harian warga. Pembangunan mendekati 2.500 jembatan desa di seluruh Indonesia adalah respons cepat pemerintah terhadap konektivitas wilayah, distribusi hasil tani, dan mobilitas anak-anak sekolah di daerah pelosok," tutur Sugiat.

Meski menilai kinerja pemerintahan sudah berada di jalur yang tepat, Sugiat menegaskan predikat "oke" tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri.

Menurut dia, penilaian tersebut justru harus menjadi dorongan bagi Presiden dan seluruh jajaran menteri untuk meningkatkan kecepatan serta efektivitas kerja.

Sugiat mengatakan pemerintah juga harus tetap membuka ruang terhadap kritik, masukan, dan pengawasan publik agar berbagai program yang ditujukan kepada masyarakat dapat terlaksana secara tepat sasaran.

"Pemerintah tetap terbuka terhadap masukan, kritik, serta pengawasan publik demi memastikan seluruh program prorakyat berjalan tepat sasaran hingga akhir periode," ujarnya.

Sugiat menilai ketahanan pangan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja pemerintahan Prabowo.

Di tengah ancaman gangguan rantai pasok global dan perubahan iklim, ia menilai Indonesia mampu menjaga ketersediaan bahan pokok tetap aman dan stabil.

"Di saat berbagai negara menghadapi ancaman ketahanan pangan akibat disrupsi rantai pasok global dan perubahan iklim, Indonesia mampu menjaga pasokan bahan pokok tetap aman dan stabil," kata Sugiat.

Ia mengatakan penguatan sektor pertanian serta modernisasi rantai distribusi berperan penting dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Selain ketahanan pangan, Sugiat menyoroti instruksi Presiden Prabowo kepada para menteri untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk memangkas perjalanan dinas luar negeri.

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menggunakan anggaran secara lebih hemat dan tepat sasaran.

"Setiap anggaran dialokasikan secara efektif dan efisien untuk program yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah, seperti perbaikan gizi anak, fasilitasi desa, dan pemberdayaan ekonomi lokal," katanya.

Sugiat mengatakan pendekatan pembangunan pemerintah saat ini diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat paling bawah.

Salah satunya melalui program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Pendekatan pembangunan pemerintah difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi dari akar rumput. Melalui peta kerja Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang mengadaptasi semangat kemandirian, pemerintah mendorong efisiensi rantai pasok dan memangkas biaya perantara yang selama ini merugikan petani dan peternak," jelas Sugiat.

Ia juga menilai Presiden Prabowo tidak menutup mata terhadap persoalan sistemik dalam tata kelola negara.

Menurut Sugiat, keberanian pemerintah mengidentifikasi potensi kebocoran anggaran dan melakukan pembenahan di tubuh BUMN merupakan bagian dari transparansi dan upaya memperbaiki sistem.

"Presiden Prabowo juga tidak pernah menutup-nutupi penyakit sistemik negara. Beliau mendiagnosisnya dan langsung mengoperasinya," tegas Sugiat.

"Keberanian mengakui potensi kebocoran anggaran dan pembenahan di tubuh BUMN bukanlah kelemahan, melainkan bentuk transparansi," sambungnya.

Sugiat menambahkan pemerintah harus memastikan uang negara digunakan untuk membiayai program yang memiliki manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat.

"Pemerintah tidak lagi membiarkan uang rakyat menguap di tengah jalan, melainkan menguncinya rapat-rapat untuk membiayai program strategis seperti gizi anak dan pendidikan," katanya.

Menurut Sugiat, pelaksanaan berbagai program pemerintah dalam dua tahun terakhir tidak terlepas dari stabilitas politik dan soliditas kabinet.

Ia menilai kerja sama lintas sektor dan koordinasi antar-kementerian membuat berbagai kebijakan dapat dijalankan tanpa terganggu konflik politik yang tidak produktif.

"Dua tahun ini membuktikan, ketika para pemimpin bangsa bersatu dan membuang ego politik, yang diuntungkan adalah rakyat," kata Sugiat.

"Keberhasilan menjalankan program-program lintas sektor dalam dua tahun terakhir adalah buah dari stabilitas politik dan soliditas tim kabinet," lanjutnya.

Ia menilai kerja sama antar-kementerian menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif.

"Kerja sama yang selaras antar-kementerian membuat kebijakan pemerintah berjalan taktis tanpa gaduh politik yang tidak perlu," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Sugiat menilai berbagai program besar pemerintahan Prabowo harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan semata-mata program yang berorientasi pada hasil politik dalam satu periode.

Ia mencontohkan investasi pemerintah di bidang nutrisi anak sekolah, perbaikan sekolah dan pendidikan vokasi, serta penguatan sektor energi dan pangan.

"Terakhir, semua investasi besar pemerintah saat ini mulai dari nutrisi anak sekolah, perbaikan sekolah/vokasi, hingga penguatan energi dan pangan adalah investasi jangka panjang," kata Sugiat.

"Pemerintah tidak berpikir sebatas siklus pemilu lima tahunan, tetapi berpikir untuk keberlangsungan generasi mendatang," pungkasnya.* (d/ad)