MEDAN – Penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Medan melalui pembenahan infrastruktur drainase di sejumlah titik yang selama ini kerap mengalami genangan.

Salah satunya dilakukan di kawasan Jalan Makmur, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat.

Baca Juga:

• KMG MERDEKA Hadir di Sumut, ASN Bisa Cicil Pajak Kendaraan hingga 12 Bulan Bunga 0 Persen

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung pembangunan drainase itu pada Selasa, 29 September 2026.

Dalam peninjauan tersebut, Rico Waas meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) memastikan pengerjaan berjalan sesuai rencana.

Ia juga meminta kepentingan warga tetap diperhatikan selama proses pembangunan.

"Pekerjaannya harus dilakukan dengan baik. Akses masyarakat ke rumah-rumah juga harus diperhatikan, jangan sampai pembangunan drainase justru menyulitkan warga," ujar Rico Waas.

Rico Waas didampingi Kepala Dinas SDABMBK Khairul Azmi, Kepala Dinas Kominfo Arrahmaan Pane, Kabag Prokopim Arafat Syam, serta Camat Medan Barat Maswan Harahap saat meninjau lokasi.

Ia secara khusus meminta agar akses keluar-masuk rumah warga tidak terganggu akibat pembangunan.

Saluran yang berada di depan rumah warga juga diminta diberi penutup sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan.

Drainase tersebut dibangun menggunakan konstruksi beton berukuran 100 x 120 sentimeter dengan panjang sekitar 385 meter.

Saluran dibuat berbentuk huruf L hingga menuju kawasan perlintasan rel kereta api di Jalan Adam Malik.

Dalam proses pengerjaan, sejumlah bangunan yang berada di atas jalur drainase juga ditata.

Warga yang terdampak disebut telah bersedia melakukan pembongkaran dan relokasi agar pembangunan saluran dapat dilakukan dengan baik.

Kepala Dinas SDABMBK Khairul Azmi melalui Kepala Bidang Drainase Hardy Sibarani mengatakan, pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya mengatasi limpasan air yang selama ini menumpuk di kawasan Jalan Karya, Sei Agul.

"Pembangunan drainase ini memiliki panjang sekitar 385 meter dengan spesifikasi ukuran beton 100 x 120 cm. Saluran ini dibuat berbentuk letter L sampai ke arah rel Kereta Api Jalan Adam Malik," ujarnya saat mendampingi peninjauan.

Menurut Hardy, pembangunan drainase tersebut difokuskan untuk mengatasi persoalan banjir yang selama ini kerap terjadi di tiga kawasan, yakni Jalan Makmur, Jalan Setia dan Jalan Rela.

Selama ini, limpasan air hujan dari ketiga wilayah tersebut mengalir dan menumpuk di kawasan Jalan Karya.

Kondisi itu menyebabkan genangan yang mengganggu aktivitas masyarakat ketika hujan turun.

Melalui pembangunan drainase baru, aliran air dari kawasan permukiman nantinya diarahkan secara lebih terintegrasi menuju pembuangan akhir ke Sungai Deli.

Aliran tersebut akan memanfaatkan saluran drainase eksisting yang telah terkoneksi dengan sistem pembuangan.

Pembangunan drainase sepanjang 385 meter tersebut ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026.

Pemko Medan berharap keberadaan saluran baru ini dapat mengurangi genangan di Jalan Makmur, Jalan Setia, Jalan Rela hingga Jalan Karya.

Pembangunan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemko Medan memperkuat sistem drainase di kawasan Medan Barat, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan permukiman warga.

Dengan saluran yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap limpasan air hujan dapat segera dialirkan sehingga risiko genangan di kawasan tersebut dapat ditekan.* (ad)

MEDAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara bersama Bank Sumut menghadirkan program KMG MERDEKA atau Kredit Multi Guna Mendukung Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Program tersebut ditujukan untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai tetap BUMD Provinsi Sumut dan Bank Sumut, serta pensiunan ASN membayar pajak kendaraan tepat waktu.

Baca Juga:

• Ditawari Gaji Tinggi di Malaysia, Perempuan Medan Marelan Justru Dibawa ke Madagaskar Jadi Operator Judol

Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis mengatakan, program KMG MERDEKA merupakan bentuk upaya pemerintah daerah mendorong percepatan penerimaan dari sektor PKB sekaligus memberikan kemudahan kepada wajib pajak.

"Tentunya selain juga untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pendapatan daerahnya juga untuk memudahkan masyarakat yang dalam hal ini ASN, Pegawai BUMD Provsu dan Pensiunan untuk membayar kewajiban Pajak Kendaraannya," ujarnya, Sabtu (26/9/2026).

Melalui program ini, peserta dapat mengajukan kredit untuk membayar tagihan pajak kendaraan dengan plafon hingga Rp9.900.000.

Fasilitas tersebut memiliki tenor maksimal 12 bulan dengan bunga kredit 0 persen.

Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak harus menyediakan seluruh dana pembayaran PKB sekaligus saat pajak jatuh tempo.

Pembayaran selanjutnya dilakukan melalui angsuran sesuai jangka waktu kredit yang dipilih.

"Bunga 0 persen, hanya ada biaya administrasi sebesar 5 persen dari total tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Plafon yang kita sediakan sesuai dengan tagihan Pajak Kendaraan ditambah biaya administrasi yang 5 persen tadi. Kemudian untuk jangka waktu kreditnya ada pilihan, bisa 6 bulan, 9 bulan atau maksimal 12 bulan," tutur Sutan.

Sutan menjelaskan, pembayaran angsuran KMG MERDEKA terintegrasi dengan sistem pembayaran gaji dan TPP melalui payroll Bank Sumut.

Dengan sistem tersebut, peserta program dapat membayar cicilan secara berkala sesuai tenor yang dipilih.

Namun, peserta tetap harus memenuhi persyaratan dan ketentuan kredit yang ditetapkan Bank Sumut. Salah satunya adalah ketentuan mengenai kepemilikan kendaraan.

"Tetap ada ketentuan yang harus dipenuhi, kriteria kendaraan yang dimiliki terdaftar atas nama pemohon atau pasangan keluarga. Lalu nantinya ASN yang ingin memanfaatkan program ini akan melalui rangkaian proses administrasi mulai dari cek tagihan pajak kendaraan, permohonan pengajuan kredit, verifikasi dan validasi, serta persetujuan pencairan dan seterusnya," katanya.

KMG MERDEKA merupakan salah satu inovasi Bapenda Sumut untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB sekaligus mempercepat realisasi pendapatan daerah.

Selain KMG MERDEKA, Bapenda Sumut juga menjalankan sejumlah program lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Program tersebut antara lain Undian Berhadiah Gebyar Pajak, DISKON 57 persen untuk denda Pajak Kendaraan Bermotor, serta Gerakan Sadar Pajak Kendaraan atau GAS-KEN.

Bapenda Sumut juga menghadirkan Program Samsat Berkah Malam.

Layanan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membayar PKB pada malam hari melalui Bus Samsat Malam.

Berbagai program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan di Sumatera Utara.* (ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa, 29 September 2026.

Rupiah bahkan menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS di pasar spot.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Buka FSQ 2026, 626 Peserta dari 25 Kecamatan Siap Berlomba

Posisi tersebut melemah 42 poin atau 0,23 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Pergerakan rupiah pada hari itu juga dilaporkan berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS.

Pelemahan rupiah dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik.

Bank Indonesia menyebut tekanan tersebut antara lain berasal dari kekhawatiran terhadap inflasi global, risiko fiskal, kenaikan harga minyak, serta meningkatnya kebutuhan valuta asing di dalam negeri.

Ekonom Senior Universitas Paramadina sekaligus praktisi kebijakan publik Wijayanto Samirin mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi sejumlah faktor eksternal dan internal.

Menurut dia, dunia saat ini menghadapi kondisi suku bunga yang relatif tinggi.

Kenaikan suku bunga acuan di Jepang dan AS kemudian diikuti sejumlah negara, termasuk negara-negara Eropa.

"Kenaikan suku bunga tersebut membuat nilai tukar mereka relatif menguat," ujarnya, Selasa (29/9/2026).

Selain kebijakan suku bunga, konflik di Timur Tengah turut meningkatkan risiko geopolitik dan ekonomi global.

Situasi tersebut dapat mendorong fenomena fly to quality, yaitu ketika investor memindahkan dana ke aset atau mata uang yang dianggap lebih aman.

Kenaikan harga minyak dan LPG global juga memberikan tekanan tambahan terhadap rupiah.

"Pada saat yang bersamaan, BI masih mempertahankan BI rate dan mengandalkan operasi pasar, suku bunga SRBI dan diskon swap Rp/valas hingga 25 persen sebagai solusi," kata dia.

Menurut Wijayanto, keputusan BI mempertahankan BI rate dilakukan untuk menghindari tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, kebijakan tersebut juga memiliki konsekuensi terhadap stabilitas nilai tukar.

Wijayanto juga menyoroti faktor domestik, termasuk persepsi investor terhadap kebijakan fiskal dan iklim investasi Indonesia.

Menurut dia, kondisi tersebut turut memengaruhi arus investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI).

"Kombinasi faktor-faktor di atas membuat Rp melemah dan kembali menyentuh Rp 18.000 per dollar AS," imbuh Wijayanto.

Ia memperkirakan tekanan terhadap rupiah dapat berlanjut dalam jangka menengah, bergantung pada arah kebijakan fiskal dan sektoral.

Wijayanto menilai APBN masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain terkait asumsi dan postur belanja.

Kebijakan sektoral juga dinilai perlu terus diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan iklim usaha.

Untuk menahan pelemahan rupiah dalam jangka pendek, Wijayanto menyebut sejumlah pilihan kebijakan yang dapat ditempuh Bank Indonesia.

"Untuk menahan agar rupiah tidak melemah terlalu jauh dari Rp 18.000 per dollar AS dalam jangka pendek, hal yang bisa dilakukan BI adalah menaikkan BI rate, operasi pasar yang lebih ekspansif dan menaikkan suku bunga SRBI," ujarnya.

Namun, menurut dia, kenaikan fasilitas swap rupiah/valas sebaiknya tidak menjadi pilihan utama karena berisiko membuat investor terlalu bergantung pada fasilitas tersebut.

Bank Indonesia menyebut pelemahan rupiah pada Selasa juga dipengaruhi faktor eksternal.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea mengatakan kekhawatiran terhadap inflasi global dan risiko fiskal masih memberikan tekanan.

"Pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh berlanjutnya kekhawatiran atas tekanan inflasi global dan risiko fiskal," kata Erwin.

Menurut Erwin, tekanan tersebut terjadi sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia yang telah menembus lebih dari 108 dolar AS per barel.

Kondisi itu berlangsung di tengah belum tercapainya kesepakatan terkait pembukaan Selat Hormuz.

"Sejalan dengan kenaikan harga minyak hingga di atas 108 dollar AS per barrel di tengah belum tercapainya kesepakatan terkait pembukaan Selat Hormuz," jelasnya.

Kondisi tersebut mendorong ekspektasi pasar terhadap kemungkinan pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat lebih lanjut.

Hal itu tercermin dari kenaikan imbal hasil atau yield US Treasury (UST) tenor 10 tahun yang kembali mencapai 5,23 persen.

Level tersebut disebut sebagai yang tertinggi sejak 2007.

Tekanan terhadap rupiah tidak hanya berasal dari luar negeri. BI mencatat adanya peningkatan kebutuhan valuta asing dari importir menjelang akhir kuartal III 2026.

Selain itu, terdapat arus keluar dana dari portofolio aset negara-negara emerging markets di tengah kenaikan imbal hasil obligasi.

Bank Indonesia memastikan akan terus berada di pasar untuk menjaga mekanisme pasar sekaligus mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah agar tetap sesuai dengan fundamental ekonomi.

BI melakukan intervensi melalui sejumlah instrumen, termasuk transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Intervensi akan terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan DNDF di pasar domestik, disertai pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder," tegasnya.

BI juga terus melakukan koordinasi dengan korporasi dan pelaku pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

"Koordinasi dan komunikasi dengan korporasi dan pelaku pasar terus dilakukan secara intensif," tuturnya.

Di tengah tekanan terhadap rupiah, BI menyebut pergerakan mata uang Indonesia masih sejalan dengan mata uang negara-negara kawasan.

Secara quarter-to-date (qtd), rupiah tercatat melemah terbatas sebesar 0,67 persen.

Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia meningkat menjadi 146,5 miliar dolar AS pada akhir Agustus 2026.

Dengan demikian, pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS dipengaruhi oleh kombinasi tekanan global dan domestik.

Faktor tersebut antara lain kenaikan harga minyak, kekhawatiran inflasi global, ekspektasi kebijakan moneter AS, kenaikan kebutuhan dolar importir, serta arus dana keluar dari aset negara berkembang.* (km/ad)

MEDAN – Seorang perempuan asal Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, Wulamsari (27), diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) setelah menerima tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi di Malaysia.

Namun, menurut keterangan keluarganya, Wulamsari justru dibawa ke Madagaskar, negara di Afrika Timur, tanpa mengetahui tujuan tersebut sebelumnya.

Baca Juga:

• Misi Dagang Jatim-Sumut di Medan Tembus Rp2,5 Triliun, Bobby Nasution Dorong UMKM Naik Kelas

Keluarga kini meminta bantuan pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di luar negeri, untuk memastikan keselamatan Wulamsari serta membantu proses evakuasi dan pemulangannya ke Indonesia.

Kakak kandung Wulamsari, Julianto (40), mengatakan persoalan tersebut bermula ketika adiknya berkenalan dengan seorang pria melalui media sosial Facebook.

Pria tersebut kemudian menawarkan pekerjaan di Malaysia dengan iming-iming penghasilan tinggi.

Tertarik dengan tawaran itu, Wulamsari meninggalkan rumahnya di Jalan Young Panah Hijau, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, pada April 2026.

Julianto mengatakan, Wulamsari awalnya berangkat dari Bandara Kualanamu dengan tujuan Malaysia.

Namun, setelah tiba di Malaysia, perjalanan adiknya disebut berlanjut ke Madagaskar.

"Awalnya pergi ke Malaysia dari Bandara Kualanamu diiming-imingi gaji besar. Tapi dari Malaysia langsung transit ke Madagaskar tanpa sepengetahuan dia. Habis itu hilang kontak," ujar Julianto, Selasa (29/9/2026).

Setelah keberangkatan tersebut, keluarga kehilangan komunikasi dengan Wulamsari selama beberapa bulan.

Menurut Julianto, komunikasi dengan adiknya kembali terjalin sekitar dua pekan lalu.

Dalam komunikasi tersebut, Wulamsari disebut menangis dan meminta pertolongan kepada keluarganya.

Julianto mengatakan, adiknya mengaku dijebak untuk bekerja sebagai operator judi online di Madagaskar.

Kepada keluarga, Wulamsari juga disebut menceritakan adanya kekerasan terhadap pekerja di lokasi tersebut.

"Dua minggu lalu baru komunikasi lagi terakhir dia minta tolong, menangis. Bahwasanya dia di sana dianiaya, perempuan dilecehkan dan laki-laki dianiaya," tutur Julianto.

Keterangan mengenai dugaan penganiayaan dan pelecehan tersebut berasal dari penuturan keluarga berdasarkan komunikasi dengan Wulamsari.

Hingga kini, belum terdapat keterangan dalam informasi yang disampaikan keluarga mengenai hasil verifikasi pemerintah atau aparat penegak hukum terkait kondisi Wulamsari di Madagaskar.

Keluarga Wulamsari mengaku telah berupaya mencari bantuan untuk memulangkan perempuan berusia 27 tahun tersebut ke Indonesia.

Keluarga telah melaporkan kondisi itu kepada pihak kelurahan setempat.

Mereka juga meminta pendampingan dari anggota DPD RI asal Aceh H. Sudirman atau Haji Uma serta anggota DPRK Aceh Tamiang Jamil Hasan.

Julianto berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah untuk memastikan keberadaan dan keselamatan adiknya.

Keluarga secara khusus meminta bantuan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk memfasilitasi proses evakuasi Wulamsari dari Madagaskar.

"Harapan saya kepada pemerintah, tolonglah dibantu dan pulangkan dengan secepatnya. Kepada pihak Menteri Luar Negeri atau KBRI, tolonglah dipermudah dibantu supaya adik saya cepat pulang," kata Julianto.

Wulamsari merupakan anak kedelapan dari 10 bersaudara.

Hingga Selasa (29/9/2026), keluarga masih menunggu bantuan pemerintah agar Wulamsari dapat segera dipulangkan ke Indonesia.

Kasus tersebut bermula dari tawaran pekerjaan melalui media sosial yang menurut keluarga menjanjikan penempatan di Malaysia.

Namun, berdasarkan cerita yang diterima keluarga, Wulamsari justru dibawa ke Madagaskar dan diduga menjalankan pekerjaan yang berbeda dari tawaran awal.

Keluarga berharap pemerintah dapat memastikan keberadaan, kondisi, dan keselamatan Wulamsari sebelum memfasilitasi kepulangannya ke Medan.* (km/ad)

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin membuka secara resmi Festival Seni Qasidah (FSQ) Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (29/9/2026).

Festival yang berlangsung pada 29 September hingga 2 Oktober 2026 itu mengusung tema "Dengan Festival Seni Qasidah (FSQ) Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026, Mari Kita Bangun Sumber Daya Manusia melalui Pelestarian Seni Budaya Islam Sejak Dini."

Baca Juga:

• Ombudsman Temukan Jalur Belakang Lapas Cibinong Tak Berpagar dan Terhubung ke Permukiman Warga

Rangkaian kegiatan diawali dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars LASQI.

Acara kemudian dilanjutkan dengan laporan panitia, bai'at Dewan Juri Festival Seni Qasidah, penandatanganan naskah bai'at oleh Bupati Asahan, serta pelantikan Dewan Pengawas, Dewan Juri dan Panitera FSQ yang ditandai dengan penandatanganan naskah pelantikan oleh Bupati Asahan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Asahan sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Mohammad Azmy Ismail, mengatakan Festival Seni Qasidah merupakan salah satu program pemerintah yang dilaksanakan secara berjenjang.

Pelaksanaannya dimulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional.

FSQ Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2-90.2-1.3 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara, Dewan Pengawas, Dewan Juri dan Panitera Festival Seni Qasidah Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026.

"Festival Seni Qasidah Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 diikuti sebanyak 626 peserta dari 25 Kecamatan, terdiri dari 280 putra dan 346 putri," jelasnya.

Ada tiga cabang yang diperlombakan dalam FSQ tahun ini, yakni Rebana Klasik, Bintang Vokalis dan Pop Religi.

Peserta yang meraih hasil terbaik nantinya akan mewakili Kabupaten Asahan dalam Festival Seni Qasidah Tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan Festival Seni Qasidah tidak hanya menjadi ajang perlombaan.

Menurut dia, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk melihat hasil pembinaan seni qasidah yang dilakukan secara berjenjang.

"Pada hakikatnya, predikat juara bukanlah tujuan akhir dari pelaksanaan Festival Seni Qasidah ini. Yang lebih penting adalah bagaimana Seni Qasidah dapat berkembang luas dan dicintai di tengah-tengah masyarakat, dapat dinikmati secara luas serta menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat," ujar Bupati.

Taufik juga menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang berasal dari 25 kecamatan.

Ia meminta para peserta tampil maksimal dan menunjukkan hasil latihan yang telah dilakukan.

"Kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat mengikuti Festival Seni Qasidah. Tampilkan bakat dan kemampuan terbaik yang dimiliki, tunjukkan hasil latihan selama ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk saling mengenal dan menjalin hubungan dengan sesama peserta yang memiliki minat dan bakat yang sama," katanya.

Menurut Taufik, pelaksanaan FSQ juga sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Asahan, yakni "Terwujudnya Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan."

Ia menjelaskan, masyarakat religius yang dimaksud dalam visi tersebut adalah masyarakat yang mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar sesuai tuntunan agama masing-masing.

"Khususnya kita umat Islam, Seni Qasidah merupakan salah satu indikator keberhasilan dari visi yang telah ditetapkan. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyukseskannya dalam rangka menjadikan Asahan yang religius sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkasnya.

Setelah sambutan Bupati Asahan, acara dilanjutkan dengan penabuhan rebana bersama unsur Forkopimda dan para undangan sebagai tanda resmi dibukanya Festival Seni Qasidah Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026.

Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama.* (ad)

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hakim menyatakan penetapan Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) sah.

Baca Juga:

• Prajurit TNI Aktif Kolonel Cpl Budi Utomo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG

"Dalam pokok perkara, menolak permohonan praperadilan yang diajukan pemohon untuk seluruhnya. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil," ujar hakim dalam sidang putusan praperadilan di PN Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2026).

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK telah dilengkapi surat perintah penggeledahan dan berita acara penggeledahan.

Penyidik juga telah memberitahukan penggeledahan tersebut kepada Dewan Pengawas KPK serta mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

"Menimbang bahwa dalam melakukan penggeledahan Termohon telah dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan dan telah pula dibuatkan berita acara penggeledahan dan telah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri serta telah ada pemberitahuan kepada Dewan Pengawas KPK," jelas dia.

Hakim menilai ruang lingkup praperadilan berkaitan dengan tindakan penyidik.

Sementara itu, tindakan pihak yang memberikan persetujuan, seperti Ketua Pengadilan Negeri, tidak menjadi bagian yang diuji dalam praperadilan.

Hakim kemudian menyatakan penyidik KPK telah memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

"Secara faktual juga kemudian telah terbit persetujuan dari Ketua Pengadilan tentang penggeledahan tersebut, sehingga tindakan penggeledahan tersebut haruslah dinyatakan sah," ujarnya.

Selain penggeledahan, hakim turut menilai tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik KPK.

Penyitaan tersebut dinilai telah dilengkapi surat perintah, dibuatkan berita acara, serta diberitahukan kepada Dewan Pengawas KPK.

"Dengan demikian secara formal penyitaan tersebut adalah sah," ucapnya.

Sebelumnya, Silmy Karim mengajukan praperadilan untuk mempersoalkan penetapan dirinya sebagai tersangka serta penyitaan aset yang dilakukan KPK.

Dalam persidangan pada 21 September 2026, kuasa hukum Silmy, Agus Sudjadtmoko, meminta hakim mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan.

"Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut, menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya," kata pengacara Silmy Karim, Agus Sudjadtmoko, dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Senin (21/9).

Silmy menggugat 15 surat yang diterbitkan KPK terkait proses hukum terhadap dirinya. Di antaranya surat perintah penyidikan atau sprindik Nomor Sprin.Dik/27/DIK.00/01/06/2026 dan Sprin.Dik/27.1/DIK.00/01/06/2026, yang sama-sama tertanggal 3 Juni 2026.

Dalam perkara dugaan pemerasan izin tinggal WNA tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

KPK juga telah melakukan penyitaan aset yang jika dihitung berdasarkan nilai rupiah mencapai sekitar Rp150 miliar.

Aset yang disita berupa barang bergerak dan tidak bergerak, termasuk kendaraan serta tanah dan bangunan.

"Sampai hari ini tim sudah melakukan penyitaan beberapa aset, kurang lebih yang sudah tercatat apabila dirupiahkan sekitar Rp 150 M (miliar), yang berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak, kendaraan, dan tanah dan bangunan begitu," kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat jumpa pers, Rabu (19/8).

KPK menduga perkara pemerasan terkait pengurusan izin tinggal terbatas WNA tersebut terjadi sejak Silmy Karim menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada 2023.

KPK menduga uang yang terkumpul dalam perkara tersebut mencapai Rp145,5 miliar. Silmy juga diduga menerima jatah Rp100 juta setiap pekan.

Namun, seluruh dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses hukum perkara dan belum merupakan putusan bersalah yang berkekuatan hukum tetap.

Berikut delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut:

- Silmy Karim (SK), Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024.
- Saffar Muhammad Godam (SMG), Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025.
- Jaya Saputra (JS), Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi.
- Tessar Bayu Setyaji (TBS), Kasubdit Alih Status Izin Tinggal pada Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi.
- Bagus Bramantyo (BGS), Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.
- Ronald Arman Abdullah (RAA), Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat 2025-2026.
- Juniadi Sri Priambudi (JSP), Ketua Tim Alih Status ITAS.
- Gusti Benar, staf Subdit Izin Tinggal.

Dengan ditolaknya praperadilan tersebut, putusan hakim menyatakan permohonan Silmy Karim terkait penetapan tersangka serta tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dipersoalkan dalam praperadilan tidak dikabulkan.* (d/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung menetapkan prajurit TNI aktif Kolonel Cpl Budi Utomo sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN).

Kolonel Budi Utomo kini telah ditahan di Pomdam Jaya.

Baca Juga:

• Kejagung Ungkap Dugaan Kerugian Negara Kasus MBG Era Dadan Hindayana Capai Rp10 Triliun

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan proses hukum terhadap Budi Utomo saat ini berjalan melalui mekanisme koneksitas.

"Terhadap yang bersangkutan, saat ini dalam proses hukum. Dan karena ini koneksitas, ditangani oleh Pidmil dan ini oleh dari Pidmil ya, termasuk ada dari sipilnya dan sekarang berjalan," kata Kapuspenkum Anang Supriatna di Kejari Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).

Anang mengatakan Budi Utomo telah berstatus tersangka dan telah dilakukan penahanan.

"Dan terhadap yang bersangkutan telah ditetapkan tersangka dan telah dilakukan penahanan di Pomdam Jaya," sambungnya.

Kolonel Cpl Budi Utomo berasal dari Korps Peralatan TNI Angkatan Darat (CPL).

Di BGN, ia diketahui menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran.

Selain itu, Budi Utomo juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan sepeda motor listrik untuk program MBG.

Keterlibatan Budi Utomo sebelumnya diungkapkan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung saat itu, Syarief Sulaeman Nahdi.

"Berdasarkan pengembangan penyidikan, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, terutama pengadaan sepeda motor di situ ya," kata Syarief kepada wartawan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (2/7).

Sebagai PPK, Budi Utomo diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam proses pengadaan.

Penyidik menduga terdapat intervensi terhadap sejumlah aspek teknis proyek, mulai dari penetapan harga satuan hingga pemilihan perusahaan penyedia.

"Perannya sebagai PPK di situ adalah ikut mengatur seperti penggelembungan harga dan lain-lain serta pengarahan untuk pemilihan penyedia. Itu dilakukan memang oleh PPK dan penyedia yang sudah kita lakukan penahanan pada saat itu," jelas Syarief.

Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan dan akan dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.

Sebelum Budi Utomo, Kejagung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG di BGN periode 2025-2026.

Mereka berasal dari unsur pejabat dan mantan pejabat BGN serta pihak swasta.

Enam tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk persiapan proses persidangan.

Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, Glory Harimas Sihombing, serta Lalu Muhammad Iwan.

Sementara satu tersangka lainnya, Andri Mulyono selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), yang disebut sebagai vendor penyedia motor listrik BGN, belum dilimpahkan pada tahap dua.

Dalam perkara tersebut, penyidik menduga terjadi sejumlah penyimpangan dalam tata kelola program MBG.

Dugaan itu antara lain berkaitan dengan afiliasi sejumlah tersangka dengan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta dugaan mark-up pengadaan berbagai barang.

Barang yang disebut dalam penyidikan antara lain motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi.

Kejagung sebelumnya mengungkap dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tata kelola MBG tersebut ditaksir mencapai Rp10 triliun berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam perkembangan sebelumnya, Kejagung juga menyebut adanya temuan pemborosan dalam tata kelola program MBG.

Nilai pemborosan yang diungkap dalam audit BPKP disebut mencapai Rp10,5 triliun per tahun.

Angka tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan dan akan diuji lebih lanjut dalam proses hukum perkara pokok.

Dengan ditetapkannya Kolonel Cpl Budi Utomo sebagai tersangka, penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola MBG kini juga mencakup prajurit TNI aktif.

Karena itu, proses hukum terhadap Budi Utomo ditangani melalui mekanisme koneksitas yang melibatkan unsur penegak hukum militer dan sipil.

Status tersangka dalam perkara ini merupakan bagian dari proses hukum dan belum berarti seseorang telah terbukti bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.* (d/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung mengungkap nilai kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025-2026 mencapai sekitar Rp10 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan angka tersebut merupakan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca Juga:

• Mitra SPPG Bakal Geruduk DPR 1 Oktober, Ini 4 Tuntutan soal Program MBG yang Akan Disuarakan

Saat ditanya mengenai pihak yang menghitung kerugian negara tersebut, Anang menyebut BPKP.

"BPKP (yang menghitung)," jawab Anang.

Namun, Kejagung belum memerinci konstruksi perkara maupun metode perhitungan kerugian negara hingga mencapai angka sekitar Rp10 triliun tersebut.

Dalam perkembangan terbaru, Kejagung telah melimpahkan berkas perkara, barang bukti, dan enam tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Pelimpahan tahap dua dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.

Keenam tersangka tersebut selanjutnya akan menjalani proses persidangan.

"Hari ini telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026," ucap Anang.

Anang mengatakan penyidik telah memeriksa ratusan saksi selama proses penyidikan.

"Bahwa penuntut umum telah menyatakan berkas perkara tersangka tersebut telah dinyatakan lengkap dengan alat bukti berupa keterangan saksi kurang lebih 233, keterangan ahli sebanyak empat orang, dan alat bukti surat serta dokumen serta barang bukti lainnya," ujarnya.

Enam tersangka yang dilimpahkan ke Kejari Jakarta Pusat adalah:

- Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana (DH).
- Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya (SS).
- Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung (LP).
- Asep Yusuf Somantri (AYS), yang disebut sebagai orang dekat Sony Sonjaya.
- Glory Harimas Sihombing, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR).
- Lalu Muhammad Iwan (LMI), Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.

Sementara itu, satu tersangka lainnya, Andri Mulyono (AM), selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), belum dilimpahkan ke Kejari Jakarta Pusat.

Andri disebut merupakan pihak yang terkait dengan perusahaan penyedia motor listrik untuk BGN.

Kejagung sebelumnya menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG di BGN tahun 2025-2026.

Para tersangka berasal dari unsur mantan pejabat BGN hingga pihak perusahaan rekanan.

Penyidik menduga terdapat sejumlah penyimpangan dalam tata kelola program tersebut.

Dugaan itu antara lain berkaitan dengan konflik kepentingan dan afiliasi sejumlah tersangka dengan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selain itu, penyidik juga menduga terjadi penggelembungan harga atau markup dalam pengadaan sejumlah barang untuk mendukung program MBG.

Barang yang disebut dalam perkara tersebut antara lain armada motor listrik, sepatu, perangkat tablet, serta televisi operasional.

Dugaan tersebut masih dalam proses hukum dan akan diuji melalui persidangan.

Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap atau P-21, enam tersangka yang telah dilimpahkan ke Kejari Jakarta Pusat selanjutnya memasuki tahap penuntutan.

Kejaksaan akan mempersiapkan dakwaan dan proses persidangan terhadap para tersangka di pengadilan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, proses hukum terhadap Andri Mulyono masih berjalan karena yang bersangkutan belum dilimpahkan bersama enam tersangka lainnya.

Kejagung sebelumnya menyebut dugaan perbuatan para tersangka berkaitan dengan tata kelola program MBG pada BGN periode 2025-2026.

Nilai kerugian negara yang disebut mencapai sekitar Rp10 triliun tersebut merupakan hasil perhitungan BPKP sebagaimana disampaikan Kejagung.

Angka dan konstruksi perkara selanjutnya akan diuji dalam proses persidangan.

Status tersangka dalam perkara ini juga masih merupakan bagian dari proses hukum dan belum merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.* (d/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan kerja sama perdagangan antardaerah untuk menghadapi tantangan ekonomi global.

Ia menilai potensi pasar dalam negeri, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perlu terus diperkuat.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Dukung Operasi Gabungan Perkuat Pengawasan Perairan dan Orang Asing

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta puluhan pelaku usaha dari kedua provinsi.

Bobby Nasution mengapresiasi kehadiran Khofifah di Sumatera Utara.

Ia mengingat kembali kedatangan Khofifah ke Sumut saat bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah pada November 2025.

"Selamat datang kembali Gubernur Jatim, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Sebelumnya hadir di sini membawa bantuan kepedulian untuk Sumatera Utara yang terdampak bencana. Tetapi kali ini datang membawa pedagang, di mana ini merupakan terobosan luar biasa dan mengangkat perekonomian masyarakat," ujar Bobby Nasution.

Menurut Bobby, misi dagang dan investasi menjadi salah satu upaya untuk memperkuat perdagangan antardaerah di tengah tekanan ekonomi global.

Kondisi tersebut juga menjadi tantangan dalam menarik investasi dari luar negeri.

"Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Oleh karena itu, hari ini yang punya potensi besar adalah sektor UMKM. Karenanya Sumatera Utara mencoba mengganti pendekatan kepada para pelaku UMKM," sebut Bobby Nasution.

Bobby mengatakan kerja sama perdagangan Jatim dan Sumut tidak seharusnya berhenti pada transaksi dalam satu kegiatan.

Menurut dia, hubungan antarpelaku usaha perlu dikembangkan menjadi kerja sama bisnis yang lebih luas.

Produk UMKM dari kedua provinsi diharapkan dapat memperluas pasar hingga ke tingkat nasional.

"Tadi Pak Kadis (Perindag-ESDM) menyampaikan hitungan untuk angka transaksinya hingga Pukul 10.00 WIB tadi, sudah mencapai Rp2,288 Triliun. Jadi kalau saya pidato dan di belakang masih ramai, berarti transaksinya bisa meningkat. Namun ini menjadi tantangan bagi Sumatera Utara, bagaimana mengkurasi (pemenuhan standar) para pelaku UMKM," jelas Bobby Nasution yang akan membawa misi dagang dan investasi dari Sumut ke Jatim dalam waktu dekat.

Bobby menilai proses kurasi pelaku UMKM penting untuk memastikan produk yang dipasarkan memiliki kualitas dan mampu memenuhi kebutuhan pasar.

Proses tersebut mencakup seleksi, pelatihan, hingga pemahaman terhadap karakter pasar.

Menurut Bobby, kegiatan misi dagang juga menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk belajar dan mengembangkan bisnis.

"Jadi bagaimana nanti misi dagang kita perkenalan produk-produk kita, pesan kepada Pak Kadis agar neraca perdagangannya bisa naik, stabil. Jadi kalau bisa berikutnya, angka Rp2 Triliun bisa meningkat menjadi Rp4 Triliun," ungkap Bobby Nasution.

Hingga sekitar pukul 12.30 WIB, nilai transaksi dalam kegiatan Misi Dagang dan Investasi Jatim-Sumut tercatat mencapai Rp2,5 triliun.

Sebelumnya, pemerintah dan pelaku usaha dari kedua provinsi juga telah menandatangani sejumlah kerja sama perdagangan.

Kerja sama tersebut melibatkan instansi pemerintah, organisasi perdagangan, serta pelaku usaha dari Jawa Timur dan Sumatera Utara.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan kegiatan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi kedua provinsi, terutama dalam memperkuat jaringan kerja sama antarpelaku usaha.

Khofifah juga menantikan kunjungan balasan dari Sumatera Utara ke Jawa Timur untuk membawa misi dagang serupa.

"Saya rasa kita bisa membangun keseimbangan antara Jatim dan Sumatera Utara. Seperti pelaku usaha dari Jawa Timur, ada yang menjual kopi, ada yang membeli. Bayangan saya, itu Kopi Sidikalang yang brand-nya luar biasa. Nah, PR kita sama-sama Pak Gub, bagaimana produksi kita ditingkatkan," sebut Khofifah yang memuji berbagai kualitas produk dari Sumut.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekraf), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), serta sejumlah organisasi dan pelaku usaha dari kedua provinsi.

Bupati Probolinggo Muhamad Haris Damanhuri juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Misi dagang ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi antara Jawa Timur dan Sumatera Utara melalui perdagangan, investasi, dan pengembangan UMKM.* (ad)

JAKARTA – Ombudsman RI mengungkap temuan baru terkait kondisi keamanan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.

Ombudsman menemukan adanya jalur di bagian belakang lapas yang terhubung dengan akses masyarakat atau permukiman warga.

Baca Juga:

• Mitra SPPG Bakal Geruduk DPR 1 Oktober, Ini 4 Tuntutan soal Program MBG yang Akan Disuarakan

Kondisi itu menjadi perhatian karena berkaitan dengan keamanan di lingkungan lapas.

"Terutama yang paling kami sorot adalah keamanan, Pak. Ada jalan itu akses ke masyarakat, tidak punya pagar. Dan ini tempat pembuangan sampah," ujar Syafrida saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Selasa (29/9/2026).

Selain akses yang tidak berpagar, Ombudsman menemukan dua mobil mewah di area tersebut.

Syafrida mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik atau pengguna kendaraan tersebut.

Ombudsman juga menemukan sejumlah botol bekas minuman keras di lokasi, tetapi belum mendapatkan konfirmasi mengenai asal maupun penggunaannya.

"Di bawahnya, kami menemukan mobil mewah dua. Kami tidak tahu itu untuk siapa dan saya waktu menanyakan di sini juga kami menemukan botol-botol miras bekas yang kemudian kami belum bisa mendapatkan konfirmasi," kata dia.

Ombudsman kini melakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut.

Data kepemilikan kendaraan dimintakan kepada Korlantas Mabes Polri.

"Ditemukan sejumlah kendaraan juga dan ini dalam konfirmasi juga ke Korlantas Mabes Polri.

Kami sedang melakukan pengecekan dan ini kami perlu sampaikan untuk jadi masukan," kata Syafrida.

Ombudsman juga menemukan bagian blok tahanan Lapas Cibinong yang tidak dilengkapi kawat berduri.

Selain itu, terdapat titik tertentu yang dinilai dapat menjadi akses dari area tersebut menuju gedung atau blok tahanan.

Temuan tersebut menjadi perhatian Ombudsman karena menyangkut sistem pengamanan lapas.

Namun, temuan itu masih dalam proses pendalaman dan belum menunjukkan siapa pihak yang bertanggung jawab atas kondisi tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pimpinan DPR telah menyetujui rencana kunjungan Komisi XIII DPR ke Lapas Cibinong.

Dasco meminta kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk memeriksa kondisi lapangan dan mencocokkannya dengan informasi yang telah diperoleh DPR dari pemerintah.

"Kami dari pimpinan DPR sudah juga memberikan persetujuan untuk Komisi XIII berkunjung ke Lapas Cibinong untuk mengecek fakta, data, serta kemudian kalau perlu mengungkap hal-hal yang mencederai rasa keadilan di masyarakat," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Menurut Dasco, Komisi XIII sebelumnya telah melakukan rapat dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

DPR kini ingin mencocokkan informasi dalam rapat tersebut dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

"Komisi XIII kemarin sudah melakukan rapat dengan Kementerian Imigrasi, dan kemudian masalah yang ada di lapas itu kami sudah mendapatkan juga informasi dari Komisi XIII, bahwa mereka ingin mencocokkan antara data-data yang diberikan pada saat rapat dengan fakta-fakta di lapangan," imbuhnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan di kawasan belakang Lapas Cibinong yang disebut memiliki fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, hingga peralatan memasak.

Temuan tersebut diperoleh ketika Ombudsman melakukan inspeksi mendadak di Lapas Cibinong pada Rabu (23/9/2026).

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kemudian menjelaskan bahwa bangunan tersebut merupakan rumah dinas yang ditempati pejabat Lapas Cibinong.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga membantah dugaan bahwa fasilitas tersebut disediakan bagi narapidana tertentu.

Meski demikian, kementerian tetap melakukan investigasi untuk mendalami ada atau tidaknya pelanggaran dalam penyediaan maupun penggunaan fasilitas tersebut.

Dengan adanya temuan terbaru mengenai akses tanpa pagar, kendaraan mewah, serta sejumlah titik yang berkaitan dengan pengamanan, persoalan Lapas Cibinong masih menjadi perhatian Ombudsman dan DPR.

Pendalaman lebih lanjut diperlukan untuk memastikan kondisi dan penggunaan fasilitas di kawasan tersebut.* (tm/ad)

JAKARTA – Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Aksi tersebut direncanakan untuk menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya mengenai kepastian operasional dapur SPPG yang telah dibangun oleh para mitra.

Baca Juga:

• Buruh Masuk Gedung DPR, Sampaikan 11 Tuntutan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

Menurut Aweng, sejumlah mitra telah mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas dapur SPPG.

Modal tersebut berasal dari pinjaman perbankan maupun dana pribadi.

Persoalan muncul ketika sejumlah dapur yang telah selesai dibangun belum mendapatkan kepastian kapan dapat mulai beroperasi.

Kondisi itu, menurut pihak mitra, berdampak pada kewajiban membayar kembali pinjaman investasi yang digunakan untuk membangun fasilitas SPPG.

Empat Tuntutan Mitra SPPG

Dalam rencana aksi tersebut, para mitra menyampaikan empat tuntutan utama.

Pertama, para mitra menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.

Kedua, mereka meminta pemerintah mendorong BGN mencabut moratorium pembangunan SPPG, baik di wilayah aglomerasi maupun daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T.

Ketiga, para mitra meminta adanya mekanisme pengembalian investasi yang telah dikeluarkan untuk pembangunan fasilitas dapur MBG.

Keempat, mereka meminta kepastian hukum dalam hubungan kemitraan dengan BGN.

Kepastian tersebut, antara lain, diminta melalui pembentukan undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Program MBG.

Keempat tuntutan itu berkaitan dengan kebijakan moratorium pembangunan SPPG baru yang sebelumnya diterapkan BGN sebagai bagian dari pembenahan tata kelola program MBG.

Pada Juni 2026, Kepala BGN menyatakan moratorium dilakukan bersamaan dengan refocusing penerima manfaat serta pembenahan dapur yang telah berdiri dan beroperasi.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk menata pelaksanaan program MBG.

Wakil Kepala BGN Trenggono pada Juli 2026 juga menyampaikan bahwa penghentian sementara pembangunan SPPG bukan berarti kebijakan tersebut berlaku permanen.

Menurut dia, BGN membutuhkan waktu untuk melakukan penataan kembali terhadap pelaksanaan program MBG.

Hingga akhir Agustus 2026, BGN masih disebut memberlakukan moratorium izin SPPG baru.

Pemilik dapur yang belum beroperasi diminta menunggu proses penataan, sementara BGN melakukan pembenahan terhadap aturan dan tata kelola program.

Menjelang aksi 1 Oktober 2026, konsolidasi disebut telah dilakukan di sejumlah daerah.

Koordinator aksi memperkirakan jumlah peserta yang akan hadir dapat mencapai 50 ribu hingga 100 ribu orang.

Namun, angka tersebut merupakan target atau perkiraan dari pihak penyelenggara dan belum dapat dianggap sebagai jumlah peserta yang dipastikan hadir.

Para mitra menyatakan aksi tersebut ditujukan untuk menyampaikan aspirasi mengenai keberlanjutan Program MBG, kepastian operasional dapur SPPG, investasi yang telah dikeluarkan, serta kepastian hubungan kemitraan dengan BGN.

Rencana aksi itu juga menjadi bentuk penyampaian aspirasi langsung kepada pemerintah dan DPR RI terkait persoalan yang dihadapi sebagian mitra dalam menjalankan program MBG.* (tm/ad)

BATU BARA - Sehubungan dengan pemberitaan media online, dan akun media sosial pada tanggal 23 September 2026 berjudul "Dugaan Pungutan terkait Asesmen Kepala Sekolah se-Kabupaten Batu Bara", yang memuat dugaan permintaan uang sebesar Rp5.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00 kepada Kepala Sekolah terkait asesmen, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara menyampaikan klarifikasi sebagai berikut:

Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara membenarkan adanya rencana Seleksi Bagi Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP se-Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Dukung Operasi Gabungan Perkuat Pengawasan Perairan dan Orang Asing

Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara menegaskan tidak pernah menetapkan, tidak memerintahkan, dan tidak melakukan pungutan sebesar Rp5.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00 kepada Kepala Sekolah sebagai persyaratan mengikuti asesmen dan bagi seluruh peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut tanpa dipungut biaya apapun.

Apabila terdapat pihak yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan meminta atau menerima sejumlah uang dan/atau bentuk lainnya dengan alasan berkaitan dengan asesmen, hal tersebut bukan merupakan kebijakan atau perintah resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dan perlu diverifikasi.

Dinas Pendidikan terbuka menerima informasi, dokumen, bukti transaksi, maupun keterangan terkait dugaan tersebut untuk diklarifikasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam persiapan asesmen, Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan instansi dan/atau lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh mekanisme, persyaratan, jadwal, pembiayaan, dan ketentuan lainnya akan ditetapkan melalui mekanisme kedinasan serta disampaikan melalui saluran informasi resmi dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan kepastian prosedur.

Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara menghormati kebebasan pers dan fungsi kontrol sosial media massa, sekaligus berkepentingan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, lengkap, akurat, berimbang, dan sesuai konteks.

Berdasarkan informasi yang dimiliki hingga diterbitkannya hak jawab ini, tidak terdapat kebijakan atau perintah resmi Dinas Pendidikan mengenai pungutan Rp5.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00 untuk mengikuti asesmen Kepala Sekolah.

Sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara memohon agar hak jawab dan klarifikasi ini dimuat secara proporsional.

Apabila terdapat informasi yang terbukti tidak sesuai fakta, diharapkan dilakukan pelurusan atau koreksi sesuai mekanisme pers yang berlaku.

Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara tetap terbuka terhadap informasi dan klarifikasi dari berbagai pihak serta mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme pers, termasuk melalui Dewan Pers apabila diperlukan.

Dinas Pendidikan mengajak insan pers dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk bersama-sama mendukung peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Batu Bara.

Setiap informasi diharapkan disampaikan berdasarkan data, fakta, verifikasi, konfirmasi, dan konteks yang utuh, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kerugian bagi pihak terkait.

Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara juga berharap pihak-pihak yang telah memuat atau menyebarluaskan informasi mengenai dugaan pungutan tersebut dapat melakukan pencabutan dan/atau penarikan kembali informasi yang belum sesuai fakta atau belum melalui proses verifikasi dan konfirmasi secara menyeluruh, baik di media daring maupun platform media sosial, guna mencegah kesalahpahaman dan persepsi yang keliru kepada masyarakat.

Klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk pelurusan informasi sekaligus pemenuhan hak pihak yang diberitakan untuk memberikan penjelasan kepada publik.

Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara tetap berkomitmen menjaga keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan insan pers dan seluruh pemangku kepentingan demi kepentingan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Batu Bara.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan dukungannya terhadap penguatan sinergi antar instansi dalam menjaga keamanan wilayah perairan serta mengantisipasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan berbagai aktivitas ilegal lainnya.

Hal tersebut disampaikan Bupati Batu Bara saat mengikuti Apel Bersama Operasi Gabungan di Perairan Batu Bara dan Perairan Serdang Bedagai di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, yang digelar di Lapangan Upacara PT Inalum, Kecamatan Sei Suka, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Viral Siswa di Nias Masih Seberangi Sungai ke Sekolah, Bobby Nasution Janjikan Pembangunan Jembatan Tahun Ini

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Baharuddin menyampaikan bahwa kegiatan operasi gabungan sangat penting bagi Kabupaten Batu Bara, mengingat wilayahnya memiliki garis pantai yang panjang serta banyak alur sungai yang berpotensi menjadi jalur keluar-masuk berbagai aktivitas.

"Kegiatan ini sangat tepat sekali, mengingat panjang pantai Kabupaten Batu Bara kurang lebih 62 kilometer dan juga banyaknya alur sungai yang ada di Kabupaten Batu Bara," ujar Bupati Baharuddin.

Menurutnya, penguatan pengawasan diperlukan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai bentuk kejahatan, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pengawasan terhadap keberadaan orang asing, serta peredaran barang-barang terlarang.

"Dengan adanya kegiatan ini, kita ingin mengantisipasi agar tidak terjadi tindakan kejahatan yang berkaitan dengan TPPO," tegasnya.

Bupati Baharuddin juga berharap kegiatan operasi gabungan seperti ini dapat terus digalakkan melalui sinergi dan koordinasi antarlembaga.

Dengan demikian, pengawasan terhadap wilayah perairan, orang asing, serta barang-barang terlarang dapat dilakukan secara lebih optimal.

Dirinya turut menyampaikan dukungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara terhadap upaya penguatan kelembagaan keimigrasian di daerah, termasuk rencana pembentukan kantor imigrasi di Kabupaten Batu Bara.

"Tolong bantu kami. Kami akan siap melakukan apa pun yang menjadi tugas kita berkaitan dengan pembentukan kantor imigrasi, kelas apa pun di Kabupaten Batu Bara," ujar Bupati Baharuddin.

Kepada seluruh personel yang terlibat dalam operasi gabungan, Bupati Baharuddin berpesan agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan selama menjalankan tugas di lapangan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Rudy Rahmaddi, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Batu Bara dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara atas pelibatan unsur Bea dan Cukai dalam operasi gabungan tersebut.

"Kami akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh penegak hukum untuk mengawasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman, baik yang berkaitan dengan keamanan, penyalahgunaan maupun pelanggaran di bidang keimigrasian dan kepabeanan serta unsur kamtibmas lainnya," ungkapnya.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Parlindungan, S.H., M.H., menginstruksikan seluruh personel agar melaksanakan tugas secara profesional, tegas, dan humanis sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), serta senantiasa mengutamakan keselamatan.

Ia menyebutkan bahwa operasi gabungan tersebut menjadi langkah penting dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat, sekaligus memastikan terjaganya ketertiban, keamanan, dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Mari kita langkahkan kaki bersama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Percayalah, tugas yang saudara-saudara jalankan di tengah lautan adalah sebuah pengabdian luhur dalam menjaga kedaulatan, keamanan, serta kehormatan Republik Indonesia," ujarnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemasangan rompi kepada para petugas yang akan melaksanakan operasi gabungan di wilayah perairan Batu Bara dan Serdang Bedagai.

Turut hadir Kabag Operasi Badan Intelijen Daerah Sumut Kombes. Pol. Tris Supriadi, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Asahan Letkol Laut (P) Sigit Ryanto, CTMP., CRMP., M.Tr.Opsla., Kapolres Batu Bara AKBP Dony Satria Wicaksono, S.I.K., M.H., CPHR., CBA., Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara Nanang Dwi Priharyadi, S.H., M.H., Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Batu Bara, Kasat Pol PP, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kuala Tanjung, para Kepala UPT Imigrasi Wilayah Sumatera Utara, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kuala Tanjung, Manager PT. Pelindo, dan perwakilan PT Inalum Ismail Midi.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Batu Bara didampingi Asisten II, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, serta Camat Sei Suka.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons persoalan masih adanya siswa di Kepulauan Nias yang harus menyeberangi sungai untuk pergi dan pulang sekolah.

Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah sejumlah video siswa menyeberangi sungai dengan arus cukup deras beredar dan viral di media sosial.

Baca Juga:

• Realisasi TKD Sumut Baru 17,55 Persen, Bobby Nasution Ungkap Penyebab Lambatnya Penyerapan

Bobby mengatakan pembangunan jembatan untuk mendukung akses siswa akan dikerjakan pada tahun ini.

Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci lokasi kabupaten yang menjadi sasaran pembangunan tersebut.

Bobby juga meminta pemerintah kabupaten di Kepulauan Nias mengajukan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Kita kerjain tahun ini. Sudah kita kerjain. (Pembangunan jembatan untuk anak sekolah). Namun, jalannya punya kabupaten tolong wewenanganya kab/kota tolong ajukan," jelasnya usai menghadiri acara di Medan, Selasa (29/9/2026).

Menurut Bobby, masyarakat Kepulauan Nias merupakan bagian dari Sumatera Utara.

Namun, tidak semua pembangunan infrastruktur menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

"Karena itu mereka sama-sama warga Sumatera Utara, tp ini wewenang kerja kab/kota jadi tolong silahkan ajukam kita akan kerjakan yang paling urgent," jelasnya.

Karena itu, Bobby meminta kepala daerah di kabupaten untuk segera menyampaikan kebutuhan pembangunan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak baru mengajukan pembangunan setelah persoalan tersebut menjadi viral di media sosial.

"Ajukan yang benar-benar, kalau ga diajukan kami gak tau. Kalau tunggu viral baru diajukan. Nanti, dianggap viral dulu, baru dikerjain, padahal itu wewenang kab/kota," jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah video yang memperlihatkan siswa di Kepulauan Nias menyeberangi sungai ketika pergi dan pulang sekolah menjadi perhatian publik.

Dalam salah satu video yang beredar, seorang siswa laki-laki mengenakan seragam SMA terlihat menyeberangi sungai bersama dua adik perempuannya.

Salah satu adiknya mengenakan seragam SMP.

Arus sungai dalam video tersebut terlihat cukup deras. Siswa itu bahkan menggendong adiknya yang paling kecil di pundak ketika menyeberangi sungai.

Dalam video tersebut, siswa mengungkapkan kondisi yang mereka hadapi ketika hujan deras.

"Perjuangan kami anak sekolah di pedalaman kalau hujan deras pastinya banjir, jalan yang sering kami lewati longsor. Halo kakak abangku semua Yahobu, hari ini pulang sekolah sudah dalam keadaan banjir, kami sudah menunggu dua jam, dan airnya mulai surut kami pun ambil risiko untuk melewati banjir," ucap seorang siswa dalam video tersebut.

Video lainnya yang diunggah akun Instagram @isi.sumut juga memperlihatkan sejumlah siswa berseragam pramuka bersama orang dewasa menyeberangi sungai dengan kondisi arus yang masih deras.

Dalam video itu, mereka terlihat menggunakan ranting pohon untuk membantu menahan tubuh agar tidak terbawa arus.

Video tersebut kemudian memicu perhatian terhadap kondisi akses pendidikan dan infrastruktur di Kepulauan Nias.

Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Kepulauan Nias, Megawati Zebua, sebelumnya mengatakan masih banyak siswa yang harus menghadapi kondisi tersebut untuk bersekolah.

"Kita merasa terenyuh sekali dengan keadaan-keadaan anak-anak di Kepulauan Nias untuk menempuh pendidikan," jelasnya, Selasa (15/9/2026).

Ia mengatakan persoalan tersebut dapat semakin berat ketika hujan menyebabkan sungai meluap.

"Memang itu kalau sudah yang namanya banjir, terkadang anak-anak sekolah ini tidak bisa ke sekolah. Dan kalaupun mereka melintasinya saat banjir, tentunya mereka terkadang basah-basah. kalau dari data, masih banyak sekali kasus (siswa sebrangi sungai) di Kepulauan Nias,"jelasnya.

Megawati mengatakan pembangunan jembatan untuk akses siswa menuju sekolah perlu mendapat perhatian.

Ia juga menyebut jembatan gantung dapat menjadi salah satu pilihan sementara sambil menunggu pembangunan jembatan permanen.

"Kita pun sedang berusaha ini, dan ini pun upaya Pak Gubernur bagaimana di Kepulauan Nias itu bisa secepatnya infrastruktur itu bisa terbenahi," katanya.

"Tapi kita tahu pemerintah setempat juga bergantung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masing-masing. Karena bukan hanya itu juga yang mereka pikirkan, gaji pegawai P3K dan lain-lain. Jadi harapan kita, harapan mereka juga dari kabupaten/kota ini kan ada bantuan baik dari provinsi atau dari pusat,"ucapnya.

Sementara itu, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu sebelumnya membantah bahwa video yang diunggah akun Instagram @isi.Sumut berasal dari Nias Utara.

"Ya, izin, Ibu ya. Saya tahu itu yang viral itu, yang di posting itu bukan di Nias Utara," jelasnya, Selasa (15/8/2026).

Meski membantah lokasi video viral tersebut, Amizaro mengakui masih ada siswa di Nias Utara yang harus menyeberangi sungai untuk menuju sekolah.

"Ya tapi yang jelas masih ada kita di Nias Utara (siswa sebrangi sungai saat hendak ke sekolah). Dan kita sedang upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut," jelasnya.

Menurut Amizaro, pemerintah Kabupaten Nias Utara menargetkan pembangunan jembatan untuk mendukung akses siswa menuju sekolah pada 2027.

Pemerintah daerah juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan TNI.

"Lalu memang kita sedang berupaya ya, berupaya termasuk kita berkoordinasi dengan TNI, menulis-nulis surat, ini kepada pemerintah pusat dan provinsi," ucapnya.

Ia mengatakan keterbatasan fiskal membuat pembangunan jembatan belum dapat dilakukan pada 2025–2026.

"Cuma kita belum ada mengerjakan (pembangunan jembatan) karena keterbatasan fiskal 2025–2026. Jadi pembangunan ini menjadi atensi di tahun 2027 dan juga kita terus membangun koordinasi dengan kementerian, termasuk TNI,"ucapnya.

Pemkab Nias Utara, kata Amizaro, merencanakan pembangunan tiga jembatan permanen untuk memudahkan akses masyarakat, termasuk siswa menuju sekolah.

"Kita rencanakan dulu tiga yang permanen yang besar, tapi ini masih rencana ya kita kaji di anggaran nanti ini," ucapnya.

Untuk jembatan gantung, Amizaro mengatakan sebagian sudah dibangun dan beberapa di antaranya akan ditingkatkan menjadi jembatan permanen.

"Ada yang posisi jembatan gantung sekarang kita akan jadi permanen. Ya, ada juga yang langsung kita buat permanen. Saat ini sudah ada puluhan jembatan gantung yang telah kita bangun," jelasnya.

Bobby Nasution diketahui telah berkantor selama sekitar satu bulan di Kepulauan Nias.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain perbaikan jalan, penguatan ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

Persoalan siswa yang masih harus menyeberangi sungai untuk bersekolah kini menjadi salah satu isu infrastruktur yang mendapat perhatian pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.* (tm/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi masih rendahnya realisasi pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera Utara.

Hingga akhir September 2026, realisasi pemanfaatan dana tersebut baru mencapai 17,55 persen.

Baca Juga:

• KPPU Medan Ungkap 14 Dugaan Persekongkolan Tender Sepanjang 2026

"Kemarin kami sebenarnya sudah menyampaikan, pertama tentu kita minta percepatan realisasi pemanfaatan TKD," ujarnya kepada wartawan, Selasa (29/9/2026) siang.

Menurut Bobby, sebagian besar dana TKD yang dikembalikan untuk Sumut dialokasikan bagi pekerjaan fisik.

Karena sebelumnya tidak ada penganggaran untuk pembangunan tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan ulang.

"Yang kedua ini juga sering kami sampaikan, bukan membela, tapi menginformasikan yang ada di lapangan, di atas 50 persen TKD yang dikembalikan itu kebanyakan untuk fisik. Persoalannya dipertanyakan kenapa lambat, kan sebelumnya tidak ada penganggaran," ucapnya.

Bobby menjelaskan rendahnya realisasi tidak terlepas dari proses perencanaan yang harus dilakukan pemerintah daerah setelah dana TKD dialokasikan untuk penanganan pascabencana.

"Sebelumnya kan tidak ada rencana pembangunan di situ. Ketika TKD dikembalikan, semua daerah harus membuat perencanaan ulang lagi. Estimasi waktu biasa perencanaan, tender segala macam saja sudah makan waktu dua bulan. Pada pelaksanaannya ini pasti akan memakan waktu lagi," ujar Bobby.

Meski demikian, Bobby meminta proses perencanaan dibuat lebih sederhana dan efisien agar pemanfaatan dana dapat dipercepat.

Ia juga menyebut koordinasi antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi proses realisasi anggaran.

"Kami juga minta persoalan perencanaan ini bisa lebih disederhanakan lagi. Kemudian yang ketiga biasanya permasalahannya antara eksekutif sama legislatifnya," tuturnya.

Bobby mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar menggunakan dana TKD sesuai peruntukannya.

Dana tersebut diberikan untuk mendukung penanganan dampak bencana, bukan untuk kebutuhan lain di luar tujuan tersebut.

"Dan sudah diingatkan uangnya ini bukan tambahan dari pendapatan, bukan dari pajak. Jadi, begitu itu ditambahkan ke anggaran, murni uangnya itu untuk bencana. Tidak boleh untuk bangun rumah dinas, tidak boleh untuk beli kendaraan dinas. Jadi tolong jangan ada hal-hal seperti itu," katanya.

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melaporkan realisasi pemanfaatan dana TKD untuk Sumatera Utara hingga akhir September 2026 baru mencapai 17,55 persen.

Dari total anggaran sebesar Rp6,34 triliun, dana yang telah terealisasi masih berada di bawah seperlima dari keseluruhan anggaran.

Pemerintah daerah di Sumatera Utara kini didorong mempercepat proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan pekerjaan agar dana TKD dapat segera dimanfaatkan untuk pemulihan wilayah terdampak bencana.* (mi/ad)

MEDAN – Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan menerima 21 laporan aduan sepanjang 2026.

Laporan tersebut berasal dari lima wilayah kerja, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Baca Juga:

• Bapenda Sumut dan Bank Sumut Hadirkan KMG MERDEKA, ASN Bisa Cicil Pajak Kendaraan hingga 12 Bulan Tanpa Bunga

Sementara satu laporan lainnya menyangkut persoalan kemitraan.

Kepala KPPU Kanwil I Medan, Ridho Pamungkas, mengatakan dari 20 laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha itu, sebanyak 14 laporan berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender.

"Sisanya dugaan kartel harga, praktik monopoli, dan penyalahgunaan posisi dominan yang masing-masing dua laporan. Banyaknya aduan persekongkolan ini menunjukkan sektor pengadaan barang dan jasa, khususnya proyek pemerintah, masih rawan dan menyita perhatian serta pengawasan dari masyarakat," katanya, Selasa (29/9/2026).

Selain menerima laporan masyarakat, KPPU Kanwil I Medan juga memantau sejumlah isu strategis yang dinilai memiliki dampak terhadap persaingan usaha.

Salah satunya adalah dugaan kesepakatan harga dalam pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di wilayah Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

KPPU juga memantau dugaan praktik monopoli jasa tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang terjadi di Pelabuhan Dumai, Riau.

Selain itu, KPPU masih menelusuri indikasi adanya perjanjian tertutup dalam skema pemasaran produk telekomunikasi di Aceh dan Sumatera Utara.

Ridho mengatakan setiap laporan yang masuk tidak otomatis menjadi perkara.

KPPU terlebih dahulu melihat kelengkapan informasi dan alat bukti sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

"KPPU berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian hukum. Bukan hanya melihat ada atau tidaknya laporan, tapi bagaimana laporan dapat diproses lebih lanjut berdasarkan kecukupan alat bukti dan kesesuaian dengan ketentuan hukum persaingan usaha," ucapnya.

Berdasarkan posisi semester I 2026, KPPU Kanwil I Medan mencatat sebanyak 11 perkara berada dalam tahap penyelidikan.

Sebagian besar perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di wilayah kerja KPPU Kanwil I.

Banyaknya perkara yang berkaitan dengan pengadaan pemerintah menjadi perhatian karena proses tender melibatkan penggunaan anggaran negara maupun daerah.

Pengawasan diperlukan untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan tidak menghambat persaingan yang sehat.

KPPU Kanwil I Medan memiliki wilayah kerja yang mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Aduan dari masyarakat menjadi salah satu sumber informasi bagi KPPU dalam mengawasi praktik persaingan usaha di wilayah tersebut.* (mi/ad)

MEDAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Bank Sumut menghadirkan program KMG MERDEKA atau Kredit Multi Guna Mendukung Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Program tersebut ditujukan untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai tetap BUMD Provinsi Sumatera Utara dan Bank Sumut, serta pensiunan ASN dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi di PT PSU, Potensi Pendapatan Hilang Rp73,8 Miliar

"Tentunya selain juga untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pendapatan daerahnya juga untuk memudahkan masyarakat yang dalam hal ini ASN, Pegawai BUMD Provsu dan Pensiunan untuk membayar kewajiban Pajak Kendaraannya," ujarnya, Sabtu, 29 September 2026.

Melalui program KMG MERDEKA, ASN, pegawai BUMD Provinsi Sumatera Utara dan pensiunan dapat mengajukan kredit untuk membayar kewajiban pajak kendaraan.

Plafon kredit yang disediakan mencapai Rp9.900.000 dengan pilihan tenor enam bulan, sembilan bulan, hingga maksimal 12 bulan. Program ini menawarkan bunga 0 persen.

Menurut Sutan, fasilitas tersebut memungkinkan peserta program tidak perlu menyiapkan uang tunai sekaligus ketika pajak kendaraan memasuki jatuh tempo.

"Bunga 0 persen, hanya ada biaya administrasi sebesar 5 persen dari total tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Plafon yang kita sediakan sesuai dengan tagihan Pajak Kendaraan ditambah biaya administrasi yang 5 persen tadi. Kemudian untuk jangka waktu kreditnya ada pilihan, bisa 6 bulan, 9 bulan atau maksimal 12 bulan," tutur Sutan.

Pembayaran angsuran nantinya terintegrasi dengan sistem penggajian.

ASN yang menggunakan payroll Bank Sumut dapat melakukan pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji maupun TPP sesuai mekanisme yang berlaku.

Meski memberikan kemudahan pembayaran, peserta tetap harus memenuhi persyaratan kredit yang ditetapkan Bank Sumut.

"Tetap ada ketentuan yang harus dipenuhi, kriteria kendaraan yang dimiliki terdaftar atas nama pemohon atau pasangan keluarga. Lalu nantinya ASN yang ingin memanfaatkan program ini akan melalui rangkaian proses administrasi mulai dari cek tagihan pajak kendaraan, permohonan pengajuan kredit, verifikasi dan validasi, serta persetujuan pencairan dan seterusnya," katanya.

KMG MERDEKA bukan satu-satunya program yang disiapkan Bapenda Sumut untuk mendorong masyarakat memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan.

Sebelumnya, Bapenda Sumut telah menjalankan program Undian Berhadiah Gebyar Pajak yang masih berlangsung.

Selain itu, terdapat program DISKON 57 persen untuk denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Gerakan Sadar Pajak Kendaraan atau GAS-KEN.

Bapenda Sumut juga menghadirkan program Samsat Berkah Malam.

Program tersebut memberikan alternatif waktu bagi masyarakat yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada malam hari melalui layanan Bus Samsat Malam.

Berbagai program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor.

Pembayaran pajak kendaraan juga menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan di Sumatera Utara.* (ad)

MEDAN – Dewan Komisaris PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam program kerja sama replanting tanaman sawit dan tanaman sela ubi kayu di Kebun Tanjung Kasau.

Dari hasil penelusuran, potensi pendapatan yang tidak diterima PT PSU disebut mencapai Rp73.816.764.772 atau sekitar Rp73,8 miliar.

Baca Juga:

• Dari Saksi Jadi Tersangka, Eks Wali Kota Sibolga dan 3 Orang Lain Terjerat Korupsi Proyek Pasar Ikan Rp22,5 Miliar

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan mendukung proses pengungkapan dugaan korupsi tersebut.

"Kalau memang ada korupsi di sana, kita minta dari pemerintah provinsi, komisaris itu kan perwakilan pemerintah provinsi, melaporkan ada indikasi korupsi ya kami dari pemerintah meletakkan komisaris di situ ya mendukung, mudah-mudahan bisa terselesaikan," kata Bobby Nasution, Selasa, 29 September 2026.

Komisaris PT PSU Muhammad Syarif Lubis mengatakan program replanting tanaman sawit yang sudah memasuki usia tidak produktif dan penanaman ubi kayu di Kebun Tanjung Kasau telah berlangsung sejak 2021.

Program tersebut awalnya dilakukan karena PT PSU menghadapi keterbatasan dana operasional.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan menerima tawaran kerja sama dari sejumlah pihak yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dengan kelompok tani.

Nilai kompensasi dalam kerja sama replanting tersebut berkisar Rp2 juta hingga Rp4 juta.

"Berdasarkan penelusuran dokumen yang dilakukan Dewan Komisaris diketahui bahwa kerja sama yang dilakukan atas inisiatif pihak ketiga (mitra) hanya berdasarkan proposal kerja sama dan SPK, tidak ditemukan hasil study kelayakan dan kelengkapan rencana bisnis," kata Muhammad Syarif Lubis, Kamis, 17 September 2026.

Syarif mengatakan terdapat 11 SPK yang berkaitan dengan kegiatan replanting dan pemanfaatan lahan atau sewa lahan untuk tanaman ubi kayu.

Sebagian dari SPK tersebut masih berlaku hingga Oktober 2026, sedangkan lainnya telah berakhir.

Penelusuran dilakukan setelah Dewan Komisaris menerima laporan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap pengelolaan operasional PT PSU dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Februari 2026.

Dewan Komisaris bersama Komite Pengawasan dan Komite Audit kemudian menelusuri berbagai dokumen serta meminta keterangan dari sejumlah pihak.

Dari penelusuran tersebut, mereka mengaku menemukan sejumlah kejanggalan dalam administrasi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dewan Komisaris juga menduga adanya keterlibatan salah seorang Kepala Bagian PT PSU berinisial BS dalam dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Dugaan tersebut antara lain didasarkan pada temuan bukti transfer dan kuitansi pembayaran dari sejumlah orang ke rekening pribadi BS.

Syarif mengatakan seorang pegawai juga membenarkan pernah mengirimkan uang sebesar Rp1,1 miliar kepada BS.

"Ia (pegawai) juga ditugaskan oleh BS untuk mencarikan petani yang mau menyewa lahan sesuai dengan luas SPK dan melakukan pengutipan biaya sewa lahan kepada para petani dengan harga Rp 7 juta per tahun selama 3 tahun," ucapnya.

Syarif menjelaskan berdasarkan penelusuran dan perhitungan yang mengacu pada pemeriksaan BPK, lahan tanaman ubi kayu yang dikerjasamakan memiliki luas sekitar 1.080,55 hektare.

Produktivitas lahan tersebut diperkirakan menghasilkan pendapatan selama periode kerja sama 2021 hingga 2026 sebesar Rp103.732.800.000.

Angka tersebut terdiri atas perkiraan pendapatan periode 2021 hingga 30 Juni 2025 sebesar Rp68.444.160.000 dan pendapatan 1 Juli 2025 hingga 1 Agustus 2026 sebesar Rp35.288.640.000.

Sementara itu, biaya yang dibutuhkan untuk penanaman ubi selama tiga tahun disebut mencapai Rp16.208.250.000.

Total biaya yang dikeluarkan perusahaan dan kelompok tani diperkirakan sebesar Rp26.473.475.000.

"Terdapat selisih jika seluruh pekerjaan replanting dan penanaman ubi dilaksanakan secara mandiri oleh PT PSU akan diperoleh potensi pendapatan yang berasal dari hasil produksi ubi sebesar Rp 77.259.325.000," ucapnya.

Menurut hasil pemeriksaan BPK, kompensasi yang seharusnya diterima PT PSU mencapai Rp3.650.580.000.

Namun, realisasi kompensasi yang diterima baru Rp3.422.578.228.

Dengan demikian, masih terdapat kompensasi sebesar Rp228.001.772 yang belum dibayarkan dan masih diupayakan untuk ditagih.

Syarif menilai skema kerja sama tersebut perlu diperiksa lebih lanjut karena dinilai tidak memberikan manfaat optimal bagi PT PSU.

"Hal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2027 tentang BUMD yang menyatakan kerja sama mestinya harus pada prinsip saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama. Potensi dari pemanfaatan lahan penanaman ubi berdampak tidak diterimanya pendapatan minimal sebesar Rp 73.816.764.772. Angka sebesar itu seharusnya bisa menjadi sumber penambahan pendapatan PT PSU," sebutnya.

Angka Rp73,8 miliar tersebut merupakan potensi pendapatan yang menurut hasil penelusuran Dewan Komisaris tidak diterima PT PSU dari pemanfaatan lahan tanaman ubi.

Syarif mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian karena PT PSU merupakan badan usaha milik daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara.

"Pak Gubernur sangat berharap bagaimana PT PSU yang beberapa tahun terakhir terseok-seok bisa bangkit dan menyumbangkan PAD kepada provinsi. Jujur, saya kecewa dengan kejadian ini dan saya yakin kekecewaan Pak Gubernur yang begitu concern terhadap korupsi pasti lebih besar dengan terendusnya indikasi praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pak BS," ungkapnya.

Syarif mengatakan Dewan Komisaris PT PSU telah melaporkan dugaan praktik korupsi tersebut ke Polda Sumut.

Laporan itu disebut sebagai bagian dari tanggung jawab pengawasan terhadap tata kelola perusahaan.

"Saya sudah mengadukan kasus ini ke Poldasu Jumat lalu melalui penasihat hukum untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, proses selanjutnya kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Semoga ini momentum agar semua pihak di PT PSU benar-benar bisa bekerja secara bermartabat dan menjaga kepercayaan yang diberikan pemilik saham sehingga perusahaan ini benar-benar bangkit lagi," tuturnya.

Dengan laporan tersebut, dugaan penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian atau pendapatan yang tidak diterima perusahaan kini berada dalam proses penanganan aparat penegak hukum.

Dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

Penetapan pihak yang bertanggung jawab secara pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku.* (d/ad)

MEDAN – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menetapkan mantan Wali Kota Sibolga periode 2021-2025, Jamaluddin Pohan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Kota Sibolga.

Proyek pembangunan pasar ikan tersebut menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2022 dengan nilai sekitar Rp22,5 miliar.

Baca Juga:

• Terpidana Alih Fungsi Suaka Margasatwa Jadi Perkebunan Sawit Kabur ke Luar Negeri? Kejati Sumut Bantah

Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dalam penyidikan kasus tersebut.

"Sudah kita tetapkan tersangka, mantan Wali Kota Sibolga," ungkap Ferry, Selasa, 29 September 2026.

Jamaluddin tidak sendiri dalam perkara tersebut.

Polisi menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni AS selaku PA/KPA/PPK, ISL selaku PPK/DIRTEK, serta SP selaku penyedia jasa, pemilik kegiatan, pelaksana sekaligus pemodal.

"Totalnya ada empat orang yang jadi tersangka," ujarnya.

Ferry mengatakan penyidik Polda Sumut sebelumnya telah melimpahkan berkas perkara tersebut kepada kejaksaan pada 26 Agustus 2026.

Namun, berkas itu dikembalikan pada 10 September 2026 karena dinilai belum lengkap.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut kini tengah melengkapi berkas sebelum kembali menyerahkannya kepada kejaksaan.

"Sudah sempat dilimpahkan, kini sedang dilengkapi untuk dilimpahkan kembali," ujarnya.

Kasus tersebut sebelumnya mencuat setelah Jamaluddin diperiksa penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumut pada Maret 2026.

Saat itu, Jamaluddin datang ke Polda Sumut dan membenarkan dirinya diperiksa terkait pembangunan Pasar Ikan Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022.

"(Diperiksa) masalah pembangunan pasar ikan Kota Sibolga tahun anggaran 2022," kata Jamaluddin, Selasa, 10 Maret 2026.

Ketika itu, Jamaluddin mengatakan dirinya masih diperiksa sebagai saksi.

"Diperiksa statusnya sebagai saksi," ucapnya.

Jamaluddin saat pemeriksaan sebelumnya menyebut pembangunan pasar ikan modern tersebut menggunakan dana PEN senilai Rp22,5 miliar.

"Nilainya Rp 22,5 miliar. Pemenangnya bukan orang terdekat, di belakangnya adik saya," katanya.

Ia juga mengatakan bangunan pasar ikan modern tersebut telah selesai dan sudah digunakan.

"Pasar sudah difungsikan," ujarnya.

Pada saat pemeriksaan tersebut, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan membenarkan bahwa Jamaluddin diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pasar ikan modern.

"Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap inisial J dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pasar ikan modern. Pemeriksaan sudah selesai, yang bersangkutan diperiksa sejak pagi tadi," ucapnya.

Kini, status Jamaluddin dalam perkara tersebut telah berubah dari saksi menjadi tersangka.

Bersama tiga tersangka lainnya, proses hukum masih berada pada tahap penyidikan karena penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk kembali dilimpahkan kepada kejaksaan.

Perlu dicatat, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan.

Dugaan tindak pidana tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan persidangan sesuai ketentuan yang berlaku.* (d/ad)

MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membantah kabar Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari eksekusi hukuman.

Kejati Sumut menyebut Alexander, terpidana kasus alih fungsi kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut menjadi perkebunan kelapa sawit, masih berada di Kota Medan karena menjalani perawatan.

Baca Juga:

• Kominfo Sumut Minta Kabupaten/Kota Perbarui Data Blankspot, Pastikan Pembangunan Internet Tepat Sasaran

"Info dari Kejari Langkat Akuang masih di Medan dan dalam keadaan sakit," ujar Rizaldi, Selasa, 29 September 2026.

Meski demikian, Rizaldi mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan terbaru dari jaksa eksekutor Kejari Langkat.

"Namun kami masih menunggu perkembangan selanjutnya," tambahnya.

Alexander sebelumnya tidak memenuhi panggilan pertama jaksa eksekutor untuk menjalani eksekusi.

Kejaksaan menyebut ketidakhadiran tersebut disebabkan kondisi kesehatan.

Kejati Sumut kemudian menyiapkan langkah lanjutan, termasuk pemanggilan berikutnya dan pemeriksaan oleh dokter independen untuk memastikan kondisi kesehatan Alexander.

Sebelumnya, Kejati Sumut juga telah meneruskan permohonan pencekalan terhadap Alexander kepada Kejaksaan Agung.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah Alexander bepergian ke luar negeri selama proses eksekusi berlangsung.

Asisten Intelijen Kejati Sumut Irfan Wibowo membenarkan adanya permohonan pencekalan tersebut.

"Terkait cekal, sudah kami teruskan permohonan surat cekal dari Kejari setempat kepada Kejaksaan Agung secara berjenjang," ujar Irfan saat dikonfirmasi pada 9 September 2026.

Alexander merupakan terpidana dalam perkara alih fungsi kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut di Kabupaten Langkat.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2657 K/PIDF.SUS/2026, kasasi yang diajukan Alexander dan jaksa penuntut umum ditolak.

Putusan tersebut menguatkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider tiga bulan kurungan.

Selain pidana penjara dan denda, Alexander diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp856.801.945.550 atau sekitar Rp856,8 miliar.

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Alexander dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Apabila hartanya tidak mencukupi, uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Perkara tersebut berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut.

Berdasarkan informasi dalam perkara, Alexander disebut menguasai 60 bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berada di Desa Tapak Kuda dan Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Total luas lahan tersebut mencapai sekitar 105,982 hektare.

Lahan itu berada dalam kawasan yang seharusnya mendapatkan perlindungan sebagai kawasan suaka margasatwa.

Dalam perkara tersebut, kawasan itu disebut telah dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Kasus tersebut juga melibatkan Imran, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Desa Tapak Kuda.

Imran sebelumnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Medan.

Namun, Pengadilan Tinggi Medan kemudian mengubah hukumannya menjadi dua tahun penjara dan denda Rp50 juta dengan subsider satu bulan kurungan.

Kasasi Imran ditolak sehingga putusan tersebut tetap berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Sumatera Utara dan keterangan ahli perekonomian dari Universitas Gadjah Mada, perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara sebesar Rp856.801.945.598 atau sekitar Rp856,8 miliar.

Nilai tersebut belum memasukkan perhitungan kerugian akibat hasil tebangan kayu ketika kawasan Suaka Margasatwa dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Dengan adanya putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap, Kejari Langkat selaku jaksa eksekutor masih memiliki kewajiban melaksanakan eksekusi terhadap Alexander.

Untuk saat ini, Kejati Sumut menyatakan masih menunggu perkembangan mengenai kondisi kesehatan dan keberadaan Alexander dari jaksa eksekutor.* (d/ad)