Prof. Indira mengatakan peringkat hasil seleksi tetap penting dan tidak semestinya diabaikan. Namun, posisi dalam daftar peringkat tidak otomatis menciptakan hak individual atas sebuah jabatan, khususnya dalam lembaga yang bekerja secara kolektif kolegial seperti Ombudsman.

Baca Juga:

• Gantikan Hery Susanto, Nuzran Joher Resmi Disahkan DPR Jadi Nakhoda Baru Ombudsman RI

Pandangan tersebut disampaikan di tengah berkembangnya petisi publik yang mendorong calon tertentu untuk mengisi kekosongan anggota Ombudsman dengan sejumlah argumentasi, termasuk sistem merit, kepastian hukum, kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan. Prof. Indira menilai aspirasi tersebut merupakan bagian dari partisipasi masyarakat yang patut dihormati, tetapi setiap prinsip perlu ditempatkan secara proporsional.

Sebagai jalan tengah, Prof. Indira mengusulkan agar tiga calon dengan peringkat tertinggi yang belum terpilih ditempatkan sebagai kelompok prioritas. Setelah itu, ketiganya dinilai kembali berdasarkan kebutuhan dan komposisi Ombudsman saat ini.

"Jadi nomor urut tetap dihormati sebagai hasil merit. Ambil misalnya tiga peringkat teratas yang belum terpilih. Setelah itu jangan otomatis mengatakan nomor paling atas yang harus memperoleh jabatan. Selaraskan kompetensi ketiganya dengan kebutuhan Ombudsman sekarang," katanya.

Tiga calon teratas setelah sembilan anggota Ombudsman terpilih disebut memiliki latar belakang yang berbeda. Wahidah Suaib memiliki pengalaman di bidang kepemiluan dan masyarakat sipil, Radian Syam berlatar belakang akademisi dan hukum, sedangkan I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan merupakan jaksa dengan pengalaman di lingkungan pemerintahan dan penegakan hukum.

Prof. Indira menilai perbedaan latar belakang tersebut justru dapat digunakan untuk melihat kebutuhan komposisi Ombudsman. Menurutnya, lembaga perlu memastikan perspektif masyarakat sipil, akademisi, profesional, pemerintahan maupun penegakan hukum dapat saling melengkapi.

"Kalau terdapat tiga calon terbaik dengan kompetensi berbeda, lihat dahulu komposisi Ombudsman sekarang. Unsur apa yang sudah cukup terwakili, perspektif apa yang masih kurang, dan kompetensi apa yang paling dibutuhkan? Setelah itu baru dicocokkan dengan tiga calon tersebut," ujarnya.

Ia juga menilai pengalaman seseorang di lingkungan pemerintahan tidak otomatis bertentangan dengan prinsip independensi lembaga. Menurutnya, independensi lebih ditentukan oleh integritas dan kemampuan seseorang melepaskan kepentingan institusi asal ketika menjalankan tugas di lembaga independen.

"Independensi ditentukan oleh integritas dan bagaimana seseorang menjalankan kewenangannya setelah menjabat, termasuk kemampuannya melepaskan kepentingan institusi asal," kata Prof. Indira.

Di sisi lain, rekam jejak politik menurutnya tetap relevan untuk diperiksa apabila seorang calon pernah memiliki hubungan dengan aktivitas politik maupun tim kampanye. Namun, hal tersebut tidak serta-merta membuat calon tersebut tidak independen. Rekam jejak perlu diklarifikasi dan diuji relevansinya terhadap potensi konflik kepentingan.

Prof. Indira menekankan standar independensi harus diterapkan secara sama kepada seluruh calon, baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat sipil maupun latar belakang lainnya.

"Yang pernah mempunyai hubungan dengan aktivitas politik, klarifikasi dan uji independensinya. Yang berasal dari pemerintah, uji apakah mampu melepaskan kepentingan institusinya. Yang berasal dari masyarakat sipil, uji pula apakah mempunyai konflik kepentingan kelompok. Tidak boleh ada standar ganda," ujarnya.

Terkait keterwakilan perempuan, Prof. Indira menilai kesetaraan gender penting dalam tata kelola lembaga publik. Namun, menurutnya, kesetaraan kesempatan harus dibedakan dari anggapan bahwa jabatan tertentu secara otomatis menjadi hak individual seseorang.

Menurut Prof. Indira, pendekatan tiga calon teratas yang kemudian diselaraskan dengan kebutuhan lembaga dapat menjadi bentuk meritokrasi yang lebih substantif. Penilaian tidak berhenti pada peringkat, tetapi juga melihat kompetensi, integritas, independensi, rekam jejak dan pengalaman yang dapat memperkuat organisasi.

"Nomor urut menentukan siapa yang patut diprioritaskan untuk dinilai, tetapi kebutuhan lembaga yang menentukan kompetensi siapa yang paling tepat. Kalau prinsip itu diterapkan secara objektif, transparan dan konsisten, siapa pun yang akhirnya dipilih akan mempunyai legitimasi yang jauh lebih kuat di mata publik," pungkas Prof. Indira.* (dh)

Temuan tersebut diperoleh setelah Kemensos melakukan pemadanan data dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako pada penyaluran bansos triwulan II 2026.

Baca Juga:

• Prof Indira Dorong Integrasi Data PPATK, Imigrasi, dan Bea Cukai untuk Deteksi Kejahatan Sejak Dini

"Jadi intinya kita akan terus melakukan sosialisasi edukasi kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan yang sudah ditentukan. Jangan digunakan untuk main judol," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, dikutip Rabu (19/8/2026).

Kemensos memberikan kesempatan kepada penerima bansos yang datanya terindikasi terkait transaksi judi online untuk melakukan klarifikasi. Proses tersebut dapat dilakukan melalui pemerintah desa maupun pendamping sosial.

Klarifikasi dilakukan untuk memastikan transaksi judi online benar dilakukan oleh penerima bansos atau anggota keluarganya. Pemerintah juga ingin memastikan tidak ada identitas maupun rekening penerima yang digunakan oleh pihak lain.

Apabila setelah proses klarifikasi ditemukan bukti bahwa bansos digunakan untuk judi online, pemerintah akan menghentikan penyaluran bantuan kepada penerima tersebut.

"Kita tentu pada akhirnya memberikan sanksi untuk tidak akan kita salurkan (bansos) lagi, kita nonaktifkan itu," ujar Gus Ipul.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kemensos Joko Widiarto mengatakan pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap penerima bansos, tetapi juga seluruh anggota keluarga yang tercatat dalam satu kartu keluarga (KK).

"Penerima triwulan II kemarin kita cek semua, termasuk anggota keluarganya dan kita dapati (1.494.652 terindikasi judol). Jadi ini ditangguhkan dulu, kita juga siapkan penggantinya, karena masih banyak masyarakat lain yang butuh sebetulnya," kata Joko.

Menurut Joko, penerima bansos belum tentu menjadi pihak yang melakukan transaksi judi online. Aktivitas tersebut bisa saja dilakukan anggota keluarga lain dalam satu KK.

"Jadi kita cek dalam satu keluarga ini, ada tidak yang main judi online. Ketahuanlah ada anaknya ternyata, ada suaminya. Mungkin penerima bansosnya tidak main, tapi ternyata anaknya," jelasnya.

Berdasarkan status anggota keluarga, kelompok anak menjadi yang paling banyak terindikasi terkait transaksi judi online dengan jumlah lebih dari 1 juta data. Selanjutnya, sekitar 458.000 data berstatus kepala keluarga, sekitar 40.000 berstatus istri, dan lebih dari 23.000 berstatus cucu.

Dari sisi nilai transaksi, Joko menyebut rata-rata transaksi judi online yang terdeteksi sepanjang 2025 berada di kisaran Rp1,9 juta per orang. Nilai transaksi terendah tercatat Rp5.000, sedangkan yang tertinggi mencapai sekitar Rp2,68 miliar untuk satu orang.

Kemensos juga masih mendalami apakah transaksi judi online tersebut dilakukan menggunakan rekening yang menjadi sarana penyaluran bansos atau rekening lain milik anggota keluarga.

"Kalau rekening penerima bansos biasanya cuma untuk transfer kemudian diambil. Tapi sedang kami selidiki ini, apakah memang menggunakan rekening bansos atau tidak," kata Joko.

Berdasarkan wilayah, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah data terindikasi judi online terbanyak, yakni 336.579 data. Setelah itu disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Untuk memastikan keakuratan data, Kemensos membuka mekanisme klarifikasi melalui aplikasi SIKS-NG yang dapat diakses oleh pendamping sosial serta operator desa atau Dinas Sosial.

Keluarga penerima manfaat dapat mengajukan sanggahan apabila merasa tidak pernah melakukan judi online, termasuk ketika identitas atau rekening diduga digunakan pihak lain. Sementara penerima yang mengakui terlibat diminta menghentikan aktivitas judi online dan menutup rekening yang digunakan.

Hingga saat ini, sebanyak 44.000 KPM telah melakukan klarifikasi dari total 1,49 juta data yang terindikasi terkait transaksi judi online.

"Dari 1,49 juta (terindikasi judol) sudah ada 44.000 yang melakukan klarifikasi," pungkas Joko.* (in/dh)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pengiriman tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan bencana di NTT. Dengan tambahan bantuan hari ini, total logistik yang telah dikirim sejak hari pertama mencapai 253 ton.

Baca Juga:

• Lewat QR Code di Panggung Kesenian Rakyat, Danantara Himpun Donasi Rp2,16 Miliar untuk Korban Gempa NTT

Seluruh bantuan tersebut akan terlebih dahulu dikumpulkan di dua posko yang berada di Labuan Bajo dan Maumere. Dari kedua posko itu, bantuan kemudian didistribusikan ke sejumlah wilayah yang terdampak gempa.

Teddy menjelaskan posko Labuan Bajo akan menjadi titik distribusi untuk wilayah Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara posko di Maumere akan menyalurkan bantuan ke wilayah Sikka, Ende, dan Nagekeo.

"Kemudian yang kedua, di sana poskonya ada dua, pertama di Labuan Bajo, kemudian yang kedua di Maumere. Di Labuan Bajo itu logistik yang di sana akan didorong ke kabupaten lainnya, di Manggarai, Manggarai Barat Timur, kemudian di Ngada. Kemudian di posko 2, di Maumere, di sana akan didorong ke Sikka, Ende, kemudian Nagekeo," ujarnya.

Pendistribusian bantuan dilakukan melalui jalur udara, laut, dan darat. Sejumlah helikopter dan pesawat Casa digunakan untuk mengangkut logistik ke wilayah yang membutuhkan.

Selain itu, tiga kapal perang Republik Indonesia (KRI) milik TNI Angkatan Laut telah berada di lokasi, bersama satu kapal rumah sakit untuk mendukung penanganan warga terdampak.

"Nah, semua logistik tadi itu menggunakan jalur udara, lewat helikopter, kemudian pesawat Casa, pesawat yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, lewat laut, ada tiga KRI TNI AL yang sudah di sana, kemudian satu kapal rumah sakit berlabuh di sana, kemudian juga melalui jalur darat. Laporan dari Menteri PU, seluruh jalur darat sudah dapat dilewati sejak hari kedua," kata Teddy.

Pemerintah terus memantau proses penanganan bencana agar distribusi bantuan dapat berlangsung cepat dan kebutuhan masyarakat segera terpenuhi.

"Kemudian yang ketiga, pemerintah terus memantau penanganan bencana di sana, sehingga diharapkan pelaksanaan penanganan dapat berjalan cepat, seluruh logistik dapat secepat mungkin diterima oleh masyarakat," tambahnya.

Teddy juga menyampaikan apresiasi kepada aparat, warga, relawan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan gempa di NTT. Ia berharap proses penanganan dan distribusi bantuan dapat berjalan lancar.

"Terima kasih kepada seluruh aparat yang bertugas, kepada warga, kepada relawan, kepada siapapun yang turut membantu penanganan bencana ini, sehingga logistik dapat terkirim secepat mungkin dan dapat dirasa manfaatnya secepat mungkin oleh warga yang terdampak. Terima kasih, mari kita doakan bersama," ujarnya.

Sementara itu, Basarnas mencatat jumlah korban gempa NTT mencapai 202 orang hingga Selasa (18/8/2026) pukul 23.30 WIB. Direktur Operasi Basarnas Laksma TNI Yudhi Bramantyo mengatakan sebanyak 70 orang meninggal dunia dan 132 orang mengalami luka-luka.

"Sampai dengan hari ketiga kemarin, pukul 23.30 WIB, telah kami kompulir, total korban adalah 202 orang, meninggal dunia 70 orang dan luka-luka 132 orang," kata Yudhi dalam konferensi pers, Selasa (18/8/2026).

Pemerintah bersama unsur terkait masih melakukan penanganan darurat dan pendistribusian bantuan di sejumlah wilayah terdampak gempa NTT.* (d/dh)

Prasetyo menyebut posisi duduk tersebut terjadi secara situasional. Menurutnya, Prabowo ingin memberikan penghormatan kepada Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI.

Baca Juga:

• Sudah Empat Kali Ajukan Praperadilan, Roy Suryo Kini Persoalkan SPDP hingga Dua Rezim KUHP Sekaligus

Prasetyo menjelaskan Jokowi menjadi satu-satunya mantan presiden yang hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI di Istana. Sementara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri disebut berhalangan hadir.

Menurut Prasetyo, setelah meminta Jokowi duduk sejajar, Prabowo juga mengajak sejumlah ketua lembaga untuk maju ke bagian depan.

"Nah dalam situasi yang situasional tidak hanya Pak Jokowi, kemudian Bapak Presiden meminta untuk beberapa ketua lembaga untuk juga ikut maju ke depan," katanya.

Prasetyo mengatakan keterbatasan tempat membuat tidak semua tamu dapat berada di bagian depan. Karena itu, posisi duduk yang terlihat dalam momen tersebut bukan sesuatu yang dirancang secara khusus.

"Dan karena keterbatasan tempat juga tidak bisa semuanya ada di depan, dan itu tidak mengurangi rasa hormat kami. Semuanya situasional," imbuhnya.

Momen Prabowo duduk di antara Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menjadi perhatian publik. Ketiganya terlihat berbincang dan tertawa saat menyaksikan atraksi jet tempur dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Momen tersebut terjadi setelah Prabowo berdiri di mimbar kehormatan untuk memberikan apresiasi kepada Komandan Upacara beserta tim setelah pelaksanaan upacara berjalan dengan baik.

Jokowi kemudian duduk di area kursi para mantan presiden dan mengambil tempat yang berada di sisi Prabowo. Sementara Gibran yang berada di area mantan wakil presiden juga memilih kursi yang dekat dengan Prabowo.

Posisi tersebut membuat Prabowo tampak diapit Jokowi dan Gibran ketika menyaksikan atraksi udara. Ketiganya kemudian terlihat berbincang dalam suasana santai di tengah rangkaian perayaan kemerdekaan.* (k/dh)

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengatakan pihaknya membacakan sekitar 40 halaman replik untuk menanggapi jawaban Polda Metro Jaya selaku termohon serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan sebagai turut termohon.

Baca Juga:

• HUT RI ke-81: Prof. Didik Rachbini Sebut Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia Sedang Diuji

"Memang ada pembatasan di dalam KUHAP, sebagaimana kita sebutkan, yaitu tidak boleh mengajukan perkara yang sama. Perkara yang kita ajukan ini adalah perkara yang berbeda-beda," ujar Refly usai sidang praperadilan keempat di PN Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).

Salah satu hal yang dipersoalkan adalah SPDP tertanggal 15 Januari dan 30 Maret yang disebut tidak diberitahukan kepada Roy Suryo sebagai tersangka. Refly menilai kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menafsirkan aturan dalam KUHAP lama.

Menurut Refly, pemberitahuan SPDP tidak hanya menjadi urusan penyidik dan jaksa penuntut umum, tetapi juga harus disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk tersangka.

"SPDP Surat Perintah Dimulai Penyidikan tanggal 15 Januari dan 30 Maret yang tidak diberitakan kepada tersangka dalam hal ini Roy, pemohon dalam konteks ini, itu melanggar hukum. Melanggar putusan MK yang sudah menafsirkan KUHP yang lama," katanya.

Refly menilai apabila prosedur tersebut tidak dipenuhi, proses penyidikan selanjutnya dapat dianggap cacat hukum. Jika hakim tunggal praperadilan mengabulkan dalil tersebut, penetapan Roy Suryo sebagai tersangka berpotensi dibatalkan.

Selain SPDP, tim kuasa hukum juga mempersoalkan pencekalan terhadap Roy Suryo. Polda Metro Jaya disebut baru menyampaikan dalam persidangan bahwa masa pencekalan tersebut telah berakhir.

Namun, Refly mengatakan Roy tidak pernah menerima pemberitahuan mengenai pencekalan tersebut. Menurutnya, persoalan yang diuji bukan hanya mengenai masa berlaku pencekalan, tetapi juga prosedur pemberitahuan kepada pihak yang dikenai tindakan tersebut.

"Pencekalan Mas Roy memang sudah berakhir sebagaimana diakui mereka, tetapi kita sendiri tidak pernah tahu apakah memang berakhir atau tidak karena tidak pernah ada pemberitahuan. Dan Roy juga belum berniat keluar negeri atau coba-coba keluar negeri," ujarnya.

Poin lain yang dipersoalkan adalah penggunaan dua rezim KUHP dalam proses hukum terhadap Roy Suryo. Refly menilai penggunaan ketentuan berbeda dalam perkara tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Penggunaan dua rezim KUHP yang berbeda antara penggunaan pasal 434 dengan pasal 310 dengan pasal 433, itu adalah pasal pencemaran nama baik, sekali lagi sudah memunculkan ketidakpastian hukum," kata Refly.

Refly menjelaskan pihaknya menggunakan KUHAP lama sebagai dasar pengujian terhadap tindakan penyidik karena proses penyidikan perkara Roy Suryo telah berlangsung sebelum KUHP dan KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026.

"Kasus ini adalah kasus yang sudah disidik sebelum berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru, tanggal 2 Januari 2026. Jadi, 2025 sudah dilakukan proses penyidikannya. Karena itu batu ujinya tetap menggunakan KUHAP yang lama," jelasnya.

Menurut Refly, ketentuan lama tersebut telah ditafsirkan melalui putusan MK. Sementara proses praperadilan yang kini berlangsung menggunakan ketentuan baru, yang menurutnya mengadopsi norma yang sebelumnya telah diputuskan MK.

Sidang praperadilan keempat Roy Suryo masih berlanjut. Sidang berikutnya dijadwalkan digelar di PN Jakarta Selatan pada Rabu (19/8/2026) dengan agenda mendengarkan duplik dari pihak termohon dan turut termohon.

Dalam persidangan lanjutan tersebut, Roy Suryo juga dijadwalkan menghadirkan dua ahli untuk memberikan keterangan.* (k/dh)

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Mashudi membenarkan pemberian remisi tersebut. Noel saat ini menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Baca Juga:

• Rayakan HUT RI ke-81, Kapolres Aceh Selatan Salurkan Kursi Roda untuk Anak Disabilitas

Noel merupakan terpidana kasus korupsi dan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Ia mulai ditahan di Lapas Sukamiskin sejak Rabu (25/6/2026).

Dalam perkara tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Noel. Selain hukuman penjara, ia juga dikenai denda Rp200 juta serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3,43 miliar.

Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta Noel dihukum 5 tahun penjara, denda Rp250 juta dan membayar uang pengganti Rp1,435 miliar.

Kasus yang menjerat Noel bermula dari praktik korupsi, pemerasan dan gratifikasi dalam proses pelayanan publik, khususnya pengurusan perizinan dan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Atas perbuatannya, Noel dijerat ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan pemberian remisi dua bulan tersebut, masa pidana yang harus dijalani Noel berkurang sesuai ketentuan pemasyarakatan yang berlaku.* (k/dh)

Total donasi yang terkumpul mencapai Rp2.164.037.334. Penggalangan dilakukan melalui QR Code yang tersedia di tiga titik panggung kesenian dan melibatkan keluarga besar BUMN, Danantara Indonesia serta pemerintah.

Baca Juga:

• Rumah Rusak Ringan Dapat Rp15 Juta, Rusak Berat Dibangunkan Huntap, Ini Skema Bantuan BNPB untuk Korban Gempa NTT

"Momentum Kemerdekaan tahun ini menjadi pengingat tentang kekuatan gotong royong. Partisipasi masyarakat dalam Kesenian Rakyat dalam Kebersamaan Kemerdekaan dapat diterjemahkan menjadi dukungan nyata bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di NTT," kata Rohan dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).

Danantara Indonesia juga mengoordinasikan respons lintas BUMN untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa. Koordinasi tersebut dilakukan selama masa tanggap darurat yang ditetapkan pemerintah daerah hingga 28 Agustus 2026.

Pada tahap awal tanggap darurat, perhatian diarahkan pada pemulihan layanan publik yang menjadi bagian penting dalam penanganan bencana. Hingga Senin (17/8/2026), PLN telah memulihkan sekitar 88% pelanggan dan 98,3% jaringan listrik yang terdampak gempa.

Pemulihan jaringan telekomunikasi juga dilakukan Telkom Group di sejumlah wilayah terdampak untuk menjaga kelancaran komunikasi dan akses informasi. Sementara pasokan serta distribusi bahan bakar diperkuat untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pengerahan bantuan.

Sejumlah BUMN juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke kabupaten-kabupaten yang terdampak gempa. Bantuan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat di berbagai titik pengungsian dan lokasi terdampak.

Penghimpunan bantuan masih terus dilakukan seiring pemetaan kebutuhan di lapangan. Bantuan yang disiapkan mencakup pangan, air bersih, obat-obatan, perlengkapan pengungsian hingga dukungan operasional bagi posko dan fasilitas umum.

"Fokus saat ini adalah memastikan dukungan yang dihimpun dapat tersalurkan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan paling mendesak di lapangan. Pada saat yang sama, Danantara Indonesia bersama Keluarga Besar BUMN juga mulai memetakan kebutuhan lanjutan masyarakat terdampak, termasuk kemungkinan dukungan pada fase pemulihan dan perbaikan kembali fasilitas atau hunian yang terdampak," ujar Rohan.

Danantara Indonesia juga akan mengerahkan relawan dan memperkuat posko penanganan bencana di sejumlah titik prioritas, termasuk Kabupaten Sikka, Nagekeo, Ngada, Ende dan Manggarai.

Selain penanganan darurat, Danantara bersama BUMN mulai mendata rumah warga yang mengalami kerusakan berat. Pendataan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan bantuan tidak hanya memenuhi kebutuhan selama masa tanggap darurat, tetapi juga mendukung proses pemulihan masyarakat dan fasilitas yang terdampak gempa di NTT.* (oz/dh)

Hal itu disampaikan Yaqut saat menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga:

• Usai Operasi Tanpa Caregiver di Rutan KPK, Yaqut Tetap Ditolak Hakim untuk Jadi Tahanan Rumah

Menurut Yaqut, angka kerugian negara tidak cukup hanya dicantumkan dalam dakwaan tanpa menjelaskan metode dan dasar penghitungannya. Ia juga mempertanyakan sumber uang negara yang disebut mengalami kerugian akibat proses pembagian kuota haji tambahan.

"Tidak kemudian asal dinyatakan kerugian negara Rp622 miliar tanpa jelas metodenya seperti apa. Kemudian uang negara mana yang berkurang dari proses pelaksanaan pembagian kuota ini dan seterusnya. Ini harus dibuktikan secara terang benderang," ujarnya.

Yaqut juga menilai surat dakwaan JPU KPK belum disusun secara cermat dan lengkap. Salah satu yang dipersoalkannya adalah adanya pencampuradukan antara kebijakan menteri dengan kebijakan teknis penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut dia, kebijakan teknis dalam penyelenggaraan haji seharusnya menjadi kewenangan direktorat jenderal. Karena itu, ia keberatan apabila kebijakan teknis tersebut seluruhnya dibebankan kepadanya sebagai menteri.

"Kebijakan menteri itu dicampuradukkan dengan kebijakan teknis yang seharusnya itu menjadi ranah direktorat jenderal. Jadi itu diarahkan menjadi kebijakan menjadi kesalahan Menteri, begitu ya. Padahal seharusnya tidak begitu," katanya.

Yaqut juga membantah pernah memerintahkan anak buahnya melakukan tindak pidana korupsi, jual beli kuota haji, maupun melonggarkan aturan penyelenggaraan ibadah haji.

"Saya tidak pernah memerintahkan staf saya untuk melakukan korupsi, jual beli kuota, pelonggaran aturan, enggak ada. Saya tidak pernah melakukan itu," tegasnya.

Selama menjabat sebagai Menteri Agama, Yaqut mengatakan dirinya justru selalu mengingatkan agar penyelenggaraan ibadah haji terbebas dari praktik koruptif.

"Yang saya tekankan malah sebaliknya. Jadi tidak boleh ada tindakan koruptif dan setiap pelaksanaan ibadah haji, persiapan ibadah haji itu harus didasarkan pada kenyamanan dan keselamatan jiwa jamaah. Titik. Tidak ada alasan, dan itu tercapai, alhamdulillah," ujarnya.

Sebelumnya, Yaqut didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024.

JPU KPK menyebut nilai tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penghitungan kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.

Dalam dakwaan, Yaqut disebut melakukan dugaan tindak pidana tersebut bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba.

Jaksa menduga para pihak tersebut melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu atau T0. Pengisian tersebut disebut tidak mengikuti mekanisme masa tunggu yang berlaku.

JPU juga menduga pembagian kuota dilakukan untuk mengakomodasi permintaan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), disertai penerimaan fee percepatan dari jemaah serta pengaturan pembagian kuota haji khusus tambahan 2024 sebesar 50 persen tanpa landasan kajian teknis.* (in/dh)

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan rumah dengan kategori rusak ringan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp15 juta. Sementara rumah yang mengalami kerusakan sedang akan memperoleh bantuan Rp30 juta.

Baca Juga:

• Rayakan HUT RI ke-81, Kapolres Aceh Selatan Salurkan Kursi Roda untuk Anak Disabilitas

Untuk rumah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap). Sambil menunggu pembangunan selesai, warga dapat menempati hunian sementara (huntara) atau memperoleh dana tunggu hunian (DTH).

BNPB menyiapkan DTH sebesar Rp600.000 bagi warga dengan rumah rusak berat yang memilih menyewa tempat tinggal sementara.

Suharyanto menegaskan bantuan belum dapat langsung dicairkan sebelum proses pendataan dan verifikasi tingkat kerusakan rumah selesai. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan sesuai kondisi rumah dan mencegah terjadinya data ganda.

Pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur terkait diminta memperkuat koordinasi dalam proses pendataan dan verifikasi rumah warga terdampak.

"Pendataan harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi kerusakan rumahnya. Karena itu, sinergi seluruh unsur di daerah sangat penting agar proses ini berjalan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Suharyanto.

Selain bantuan perbaikan rumah, BNPB meminta pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak segera membentuk satuan tugas (satgas) percepatan penanganan darurat. Satgas tersebut dapat dibentuk oleh bupati atau wali kota dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

Pembentukan satgas diharapkan dapat mempercepat koordinasi, pendataan, penyaluran bantuan serta penanganan warga terdampak gempa di masing-masing wilayah.* (in/dh)

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, sidang dijadwalkan dimulai pukul 09.05 WIB. Agenda persidangan hari ini adalah pemanggilan para pihak.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Febrie Adriansyah Ingatkan Kejagung: Penegakan Hukum Harus Hati-hati dan Tak Terburu-buru

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Perkara itu didaftarkan pada 5 Agustus 2026 dengan klasifikasi sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa berupa penetapan tersangka.

Dalam perkara ini, pihak yang menjadi termohon adalah Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Febrie melalui tim kuasa hukumnya sebelumnya mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 5 Agustus 2026. Gugatan tersebut diajukan untuk menguji proses hukum yang dilakukan penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kuasa hukum Febrie menilai terdapat sejumlah prosedur dalam penanganan perkara yang perlu diuji melalui mekanisme praperadilan. Mereka juga mempersoalkan penetapan tersangka serta sejumlah upaya paksa yang dilakukan terhadap Febrie.

Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan Febrie sebagai tersangka TPPU terkait temuan emas seberat 74 kilogram dan uang tunai Rp543 miliar di sebuah rumah di kawasan Sentul, Jawa Barat.

Selain Febrie, Kejagung juga menetapkan pengacara Don Ritto dan pihak swasta Nurman Herin (NH) sebagai tersangka dalam perkara TPPU tersebut.

Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, mengatakan dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan tindakan Febrie ketika masih menjabat sebagai jaksa atau pejabat struktural di Kejaksaan.

Di luar perkara TPPU, Febrie juga disebut terkait dengan tiga perkara lain yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Perkara tersebut yakni dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk PLTU PLN yang disebut berdampak pada blackout, serta dugaan korupsi dalam perkara PT Asabri.

Sidang praperadilan ini nantinya akan menjadi ruang bagi pemohon dan termohon untuk menyampaikan dalil serta jawaban terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Febrie dalam perkara tersebut.* (in/dh)

Penolakan disampaikan Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani setelah tim kuasa hukum Yaqut membacakan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga:

• Hakim Tolak Pengalihan Tahanan Rumah Eks Menag Yaqut dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Hakim menjelaskan terdapat sejumlah kebutuhan yang harus diperhatikan terkait kondisi Yaqut setelah menjalani operasi, termasuk keteraturan mengonsumsi obat dan pembersihan luka.

Namun, majelis hakim menilai kebutuhan tersebut masih dapat ditangani selama Yaqut menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Salah satu persoalan yang disampaikan pihak Yaqut adalah tidak tersedianya caregiver atau pendamping khusus di Rutan KPK. Menanggapi hal itu, hakim meminta pihak Rutan KPK dan penuntut umum memastikan fasilitas kesehatan bagi seluruh tahanan tetap terpenuhi, termasuk untuk Yaqut.

"Jadi yang dikeluhkan berkaitan dengan caregiver yang tidak tersedia di Rutan KPK, seperti itu. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, ini tentunya adalah catatan bagi Rutan, seperti itu, Penuntut Umum, berkaitan dengan sarana kesehatan yang ada di sana, bagaimana kemudian setiap tahanan yang ada di sana bisa memperoleh fasilitas kesehatan," ujar Ni Kadek.

Meski menolak pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah, majelis hakim membuka kemungkinan penanganan medis lebih lanjut apabila kondisi Yaqut mengalami keadaan darurat.

"Tapi sekiranya saudara mengalami darurat medis yang harus segera dilarikan ke rumah sakit, silakan untuk berkonsultasi dengan dokter yang ada di KPK. Nanti dokter KPK akan menyampaikan kepada kami apakah memang perlu dirawat inap ataukah hanya untuk sekadar berobat luar," kata Ni Kadek.

Dalam perkara tersebut, Yaqut didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 terkait pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut nilai kerugian tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai penghitungan kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.

JPU mendakwa Yaqut melakukan perbuatan tersebut bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba.

Dalam dakwaan, mereka disebut mengisi kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu atau T0. Pengisian kuota tersebut juga disebut tidak mengikuti mekanisme masa tunggu yang berlaku.

JPU menduga pengaturan kuota dilakukan untuk mengakomodasi permintaan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), disertai penerimaan fee percepatan dari jemaah serta pengaturan pembagian kuota haji khusus tambahan 2024 sebesar 50 persen tanpa landasan kajian teknis.* (in/dh)

Playfit Kids yang mengusung tema "Let's Play, Learn, & Grow Together" menawarkan aktivitas gymnastic, stimulasi sensorik, dan crafting. Konsep tersebut dirancang untuk mendukung tumbuh kembang anak melalui kegiatan yang memadukan permainan, edukasi, olahraga, dan kreativitas.

Baca Juga:

• Jarak Bukan Halangan, Rico Waas Khidmat Ikuti Detik-detik Proklamasi Live Streaming dari Pendopo Medan

"Kita semua tentu sepakat bahwa tumbuh kembang anak tidak hanya dibentuk dari apa yang mereka pelajari di sekolah. Keluarga adalah tempat pertama anak belajar dan berkembang. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk mengajak anak bergerak, bermain, berkreasi, dan bersosialisasi," ujar Airin Rico Waas.

Airin mengatakan kombinasi aktivitas senam, stimulasi sensorik, dan ruang kreasi seni dapat membantu melatih kemampuan motorik serta kreativitas anak sesuai dengan tahapan usianya.

Menurutnya, fasilitas bermain seperti Playfit Kids juga dapat menjadi ruang bagi keluarga untuk menikmati waktu berkualitas di tengah kesibukan masyarakat perkotaan.

"Di tengah kesibukan orang tua, yang paling dibutuhkan anak adalah perhatian, pendampingan, dan kesempatan untuk bermain bersama. Tempat seperti ini menjadi momen berharga untuk meluangkan waktu bersama buah hati," kata Airin.

Airin juga berpesan kepada pengelola agar terus memperhatikan aspek kebersihan, keselamatan, dan kenyamanan area bermain. Ia meminta setiap program yang disediakan tetap disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak.

Kepada para orang tua di Kota Medan, Airin mengingatkan pentingnya pendampingan dalam aktivitas anak. Menurutnya, setiap anak memiliki potensi dan karakter yang berbeda sehingga perlu dihargai serta didukung dalam proses tumbuh kembangnya.

Peresmian Playfit Kids tersebut turut dihadiri Manajemen Lippo Mall Plaza Medan Dini Asih Nasution, Owner Playfit Kids Jemmy Muliawan, serta Founder Sri Wahyuni Foundation Sri Wahyuni.

Kehadiran wahana tersebut diharapkan menambah pilihan fasilitas rekreasi sekaligus edukasi bagi keluarga di Kota Medan, khususnya ruang aktivitas yang mendorong anak untuk bergerak, belajar, berkreasi, dan bersosialisasi.* (dh)

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (18/8/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi serta jajaran pimpinan perangkat daerah dan para camat.

Baca Juga:

• Demi Kepastian Hukum, Pemko dan DPRD Medan Rombak Propemperda 2026 lewat Rapat Paripurna

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS tidak sekadar memenuhi tahapan administratif. Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi pijakan strategis untuk merespons dinamika pembangunan sekaligus menyelaraskan aspirasi masyarakat secara lebih nyata dan akuntabel.

"Upaya ini menunjukkan semangat yang nyata dalam mewujudkan anggaran yang aspiratif, efektif, realistis sekaligus rasional," kata Rico.

Pada Perubahan APBD 2026, Pemko Medan menetapkan enam prioritas pembangunan strategis. Keenamnya menjadi arah utama kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah.

Enam prioritas tersebut meliputi:

1. Membangun Kota Medan yang berbudaya, maju, tertib, aman dan nyaman.
2. Memeratakan pembangunan infrastruktur serta penataan sarana dan prasarana perkotaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Memperkuat daya saing sumber daya manusia unggul di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.
5. Memperkuat jaminan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Rico mengatakan enam prioritas tersebut dirancang agar pembangunan Kota Medan tidak hanya mengejar peningkatan output ekonomi, tetapi juga memperluas akses masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat daya tahan sosial ekonomi.

"Keenam prioritas tersebut menjadi kerangka utama dalam memastikan bahwa pembangunan ekonomi Kota Medan tidak hanya berorientasi pada peningkatan output ekonomi, namun juga pada pemerataan akses, peningkatan kualitas hidup, dan penguatan daya tahan sosial ekonomi masyarakat," ujarnya.

Dalam rapat paripurna yang sama, Pemko Medan juga menyampaikan postur rancangan APBD 2027. Pendapatan daerah direncanakan lebih dari Rp6,9 triliun, sedangkan belanja daerah ditetapkan lebih dari Rp7,1 triliun dengan pembiayaan netto lebih dari Rp175 miliar.

Rico mengatakan pendapatan tersebut diharapkan dapat menopang pelaksanaan program prioritas. Sementara belanja akan diarahkan secara efisien dan tepat sasaran, terutama untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur serta penguatan program sosial dan ekonomi.

"Pendapatan daerah yang direncanakan dengan cermat ini diharapkan mampu mendorong terlaksanaanya program-program prioritas. Sedangkan belanja daerah diarahkan secara efisien dan tepat sasaran terutama pada sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penguatan program sosial ekonomi," katanya.

Untuk 2027, Pemko Medan menetapkan tiga arah kebijakan pembangunan, yakni menjaga kesinambungan pembangunan dari capaian tahun-tahun sebelumnya, memperkuat indikator makro daerah agar target pertengahan periode RPJMD tercapai secara optimal, serta mempercepat sasaran pembangunan melalui program yang terukur, realistis dan berorientasi hasil.

Rico juga meminta seluruh perangkat daerah menjalankan tugas secara optimal, memperkuat kolaborasi lintas sektor dan terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, berkolaborasi lintas sektor dan selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," pesannya.* (dh)

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Penetapan perubahan Propemperda dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat landasan hukum pembangunan serta tata kelola pemerintahan di Kota Medan.

Baca Juga:

• Dua Mobil Dinas Ketua DPRD Medan Ringsek Tertimpa Pohon Tumbang Akibat Hujan Deras, Kinerja DLH Medan Jadi Sorotan

"Perda dibentuk atas persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah. Mengingat peran vitalnya, proses perancangannya harus dikawal secara cermat mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan," ujar Rico.

Rico menjelaskan penyesuaian Propemperda 2026 mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 serta Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.

Ketentuan tersebut memungkinkan pemerintah daerah maupun DPRD mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prioritas untuk merespons kondisi tertentu yang membutuhkan kepastian hukum secara cepat.

Rico berharap seluruh Ranperda yang masuk dalam perubahan Propemperda 2026 dapat dibahas secara transparan dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemko Medan dan DPRD agar regulasi yang dihasilkan berkualitas serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

"Kita ingin melahirkan Perda yang memiliki kepastian hukum kuat dan dapat diimplementasikan secara efektif demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kota Medan," katanya.

Menurut Rico, keberadaan Perda yang berkualitas diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah sekaligus memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi, jajaran pimpinan perangkat daerah serta para camat se-Kota Medan.* (dh)

Bagi Adhar, keputusan DPR itu bukan sekadar pelanggaran prosedur. Ini adalah "penikaman" terhadap adab hukum dan cita-cita awal berdirinya Ombudsman di Indonesia yang dulu diperjuangkan Gus Dur.

"Ini cara DPR memperlakukan lembaga negara sangat mengkhawatirkan. Bumi dan langit bedanya dengan cara Gus Dur melihat pentingnya Ombudsman dibentuk di Indonesia," tegas Adhar kepada bitvonline.com, Rabu [19/08/2026].

TABRAK UU SECARA TELANJANG
Adhar menyebut DPR secara sengaja mengangkangi UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Ia merinci: pasal 11 ayat (2) jelas menyebut jika ketua berhalangan, maka wakil ketua yang menjalankan tugas.

Sementara pasal 22 ayat (3) lebih tegas lagi: "Apabila Ketua Ombudsman berhenti atau diberhentikan, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan wewenang Ketua Ombudsman sampai masa jabatan berakhir."

"Faktanya apa? DPR tidak peduli. Mereka menunjuk salah satu anggota Ombudsman, Nuzran Johar, menjadi ketua. Ini bukan salah tafsir. Ini pembangkangan terhadap undang-undang yang mereka sendiri buat," kata Adhar dengan nada kecewa.

Padahal, lanjut Adhar, di pasal 2 UU 37/2008 sudah digarisbawahi bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mandiri dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain.

"Memang benar Ombudsman model parlementary. Tapi bukan berarti DPR boleh mengatur-atur isi rumah tangga Ombudsman sesuka hati. Ini lembaga magistrature of influence, penjaga hak konstitusional rakyat atas pelayanan publik. Bukan ban serep partai politik," sentilnya.

RUNTUHNYA ADAB HUKUM DARI HULU KE HILIR
Bagi Adhar, masalah ini bukan baru. Luka itu sudah dimulai sejak proses pemilihan pimpinan Ombudsman "dilakukan secara ugal-ugalan". Mulai dari pembentukan panitia seleksi (Pansel) hingga terpilihnya sosok-sosok yang kredibilitasnya dipertanyakan publik.

Puncaknya, Ketua Ombudsman periode 2026-2031 Hery Susanto dan seorang anggota periode 2021-2026 Yeka Hendra Fatika ditahan Kejaksaan Agung karena kasus suap.

"Negara-negara Skandinavia sudah membangun adab hukum sejak abad 18 lewat Ombudsman. Tujuannya satu: manusia sadar hukum sejak pencegahan, bukan nunggu ditindak. Indonesia baru bahas ini tahun 1988 lewat ide Gus Dur. Kita sempat gembira. Tapi sekarang runtuh lagi," ujarnya getir.

"Lalu di mana adab kita dalam mengawal lembaga yang menjaga hak konstitusi kita dan menjaga asa bangsa memberantas maladministrasi dan mencegah KKN? Kita tak melihat adab itu. Kita hanya melihat nafsu politik untuk merusak tata kelembagaan," tegas Adhar.

DPR RI BLUNDER
Sebelumnya, salah seorang tim penyusun UU Ombudsman RI, Winarso menuding DPR RI telah melanggar UU No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, setelah menyetujui Nuzran Johar sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031.

Mantan Investigator Senior Ombudsman RI yang kini aktif sebagai advokat itu menjelaskan, bila mengacu pada pasal 22 ayat (3) UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, maka yang seharusnya naik menjadi ketua menggantikan Hery Susanto adalah yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua.

Berdasarkan itu, tegas Winarso, keputusan DPR RI yang menyetujui Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI menggantikan Hery Susanto, jelas-jelas merupakan pelanggaran undang-undang.

Seharusnya, DPR memberi persetujuan kepada Wakil Ketua Rahmadi Indra Tektona untuk menjadi ketua. "Bukan kepada Nuzran Johar yang sebelumnya hanya sebagai anggota," tegas Winarso.

Winarso sangat kecewa dengan kinerja DPR RI karena sudah beberapa kali melakukan blunder dalam menangani Ombudsman RI. Mulai dari proses seleksi, penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) hingga menyetujui anggota Ombudsman sebagai ketua menggantikan ketua yang diberhentikan karena kasus hukum.*

Di Aceh Selatan, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 23-28 derajat Celsius dan kelembapan 78-95 persen. Aceh Tenggara juga berawan dengan suhu 17-22 derajat Celsius serta kelembapan 70-92 persen. Sementara Aceh Timur berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 66-98 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumatera Utara Rabu 19 Agustus 2026: Mayoritas Wilayah Diguyur Hujan Ringan

Di Pidie, cuaca diprediksi berawan dengan suhu 20-26 derajat Celsius dan kelembapan 59-96 persen. Aceh Utara juga berawan dengan suhu 26-32 derajat Celsius serta kelembapan 63-92 persen. Sementara Simeulue diprakirakan berawan dengan suhu 26-29 derajat Celsius dan kelembapan 72-93 persen.

Aceh Singkil diprediksi berawan dengan suhu 24-28 derajat Celsius serta kelembapan 79-96 persen. Bireuen juga berawan dengan suhu 25-32 derajat Celsius dan kelembapan 56-91 persen. Sementara Aceh Barat Daya diprakirakan berawan dengan suhu 22-28 derajat Celsius serta kelembapan 62-97 persen.

Di Gayo Lues, cuaca tercatat berawan dengan suhu 16-24 derajat Celsius. Adapun data kelembapan yang diberikan menunjukkan angka 62-61 persen. Aceh Jaya diprediksi berawan dengan suhu 22-29 derajat Celsius serta kelembapan 64-95 persen.

Nagan Raya diprakirakan berawan dengan suhu 23-30 derajat Celsius dan kelembapan 62-93 persen. Aceh Tamiang juga berawan dengan suhu 26-32 derajat Celsius serta kelembapan 58-87 persen. Sementara Bener Meriah diprediksi berawan dengan suhu 17-26 derajat Celsius dan kelembapan 51-88 persen.

Pidie Jaya berawan dengan suhu 20-30 derajat Celsius serta kelembapan 53-87 persen. Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diprakirakan berawan dengan suhu 28-33 derajat Celsius dan kelembapan 53-74 persen.

Kota Sabang juga diprediksi berawan dengan suhu 28-30 derajat Celsius serta kelembapan 69-79 persen. Kota Lhokseumawe berawan dengan suhu 26-32 derajat Celsius dan kelembapan 60-95 persen. Sementara Kota Langsa tercatat memiliki suhu 26-31 derajat Celsius dengan kelembapan 65-96 persen, meski kondisi cuacanya tidak tercantum dalam data yang diberikan.

Adapun Kota Subulussalam diprakirakan berawan dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 79-95 persen.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan di wilayah Aceh diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca sepanjang hari, terutama di daerah yang berpotensi mengalami perubahan kondisi cuaca.* (dh)

Di Tapanuli Tengah, cuaca diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-26 derajat Celsius dan kelembapan 85-96 persen. Sementara Tapanuli Utara diprediksi berawan dengan suhu 17-22 derajat Celsius serta kelembapan 79-99 persen. Tapanuli Selatan berpotensi hujan ringan dengan suhu 19-23 derajat Celsius dan kelembapan 85-98 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Rabu 19 Agustus 2026: Mayoritas Wilayah Berpotensi Hujan

Di Deli Serdang, cuaca diprakirakan hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 67-96 persen. Simalungun juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 23-27 derajat Celsius serta kelembapan 75-96 persen. Sementara Asahan diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 72-99 persen.

Selanjutnya, Labuhanbatu diprakirakan hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius serta kelembapan 68-98 persen. Dairi berpotensi hujan ringan dengan suhu 20-24 derajat Celsius dan kelembapan 82-95 persen. Toba juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 19-24 derajat Celsius serta kelembapan 72-97 persen.

Mandailing Natal diprakirakan hujan ringan dengan suhu 19-23 derajat Celsius dan kelembapan 68-99 persen. Nias Selatan berpotensi hujan ringan dengan suhu 26-28 derajat Celsius serta kelembapan 74-83 persen. Pakpak Bharat juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 21-24 derajat Celsius dan kelembapan 84-96 persen.

Di Humbang Hasundutan, cuaca diprakirakan hujan ringan dengan suhu 18-21 derajat Celsius serta kelembapan 65-97 persen. Samosir juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 18-24 derajat Celsius dan kelembapan 67-89 persen.

Sementara itu, Serdang Bedagai diprediksi berawan dengan suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 72-98 persen. Batu Bara berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius serta kelembapan 72-97 persen.

Padang Lawas Utara diprakirakan hujan ringan dengan suhu 25-32 derajat Celsius dan kelembapan 52-57 persen. Padang Lawas justru diprediksi berawan dengan suhu 25-31 derajat Celsius serta kelembapan 57-90 persen.

Kemudian, Labuhanbatu Selatan berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-32 derajat Celsius dan kelembapan 61-98 persen. Labuhanbatu Utara juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 25-30 derajat Celsius serta kelembapan 70-99 persen. Nias Utara berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 80-98 persen, sedangkan Nias Barat diprakirakan berawan dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 78-96 persen.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Medan diprakirakan hujan ringan dengan suhu 26-31 derajat Celsius dan kelembapan 64-95 persen. Kota Pematangsiantar juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 23-28 derajat Celsius serta kelembapan 74-97 persen.

Kota Sibolga diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-26 derajat Celsius dan kelembapan 80-92 persen. Kota Tanjung Balai juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius serta kelembapan 70-99 persen.

Selanjutnya, Kota Binjai diprakirakan hujan ringan dengan suhu 26-31 derajat Celsius dan kelembapan 65-92 persen. Kota Tebing Tinggi juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 25-30 derajat Celsius serta kelembapan 73-98 persen.

Adapun Kota Padangsidimpuan diprakirakan berawan dengan suhu 21-24 derajat Celsius dan kelembapan 84-99 persen. Sementara Kota Gunungsitoli berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-28 derajat Celsius serta kelembapan 81-96 persen.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan di Sumatera Utara diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca sepanjang hari, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan.* (dh)

Di Kepulauan Seribu, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 27-28 derajat Celsius dan kelembapan 74-87 persen. Sementara Jakarta Pusat berpotensi mengalami hujan sedang dengan suhu 25-31 derajat Celsius serta kelembapan 59-94 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Rabu 19 Agustus 2026: Bogor dan Depok Berpotensi Hujan

Sementara itu, Jakarta Selatan berpotensi hujan sedang dengan suhu 25-33 derajat Celsius dan kelembapan 52-92 persen. Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Jakarta Timur, dengan suhu 25-33 derajat Celsius serta kelembapan 53-96 persen.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan di wilayah Jakarta diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca sepanjang hari, terutama karena sebagian besar wilayah berpotensi mengalami hujan ringan hingga hujan sedang.

Di Bogor, cuaca diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 54-93 persen. Sementara Sukabumi diprediksi berawan dengan suhu 22-28 derajat Celsius serta kelembapan 64-95 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Yogyakarta Rabu 19 Agustus 2026: Kota Yogyakarta Cerah hingga 33 Derajat

Selanjutnya, Tasikmalaya diprediksi berawan dengan suhu 22-30 derajat Celsius dan kelembapan 57-97 persen. Ciamis juga berawan dengan suhu 22-30 derajat Celsius serta kelembapan 59-97 persen. Kuningan berawan dengan suhu 23-30 derajat Celsius dan kelembapan 52-89 persen.

Di Cirebon, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 54-80 persen. Majalengka juga berawan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 47-83 persen. Sementara Sumedang diprediksi berawan dengan suhu 21-28 derajat Celsius dan kelembapan 52-86 persen.

Indramayu diprakirakan berawan dengan suhu 26-33 derajat Celsius dan kelembapan 40-87 persen. Kondisi berawan juga terjadi di Subang dengan suhu 25-34 derajat Celsius serta kelembapan 45-84 persen. Purwakarta diprediksi berawan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 49-95 persen.

Selanjutnya, Karawang berawan dengan suhu 25-32 derajat Celsius dan kelembapan 54-90 persen. Bekasi juga diprakirakan berawan dengan suhu 25-32 derajat Celsius serta kelembapan 56-93 persen. Bandung Barat berawan dengan suhu 21-29 derajat Celsius dan kelembapan 58-99 persen, sedangkan Pangandaran berawan dengan suhu 23-28 derajat Celsius serta kelembapan 75-97 persen.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Bogor diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 56-94 persen. Kota Sukabumi juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 21-28 derajat Celsius serta kelembapan 61-96 persen.

Sementara Kota Bandung diprediksi berawan dengan suhu 21-30 derajat Celsius dan kelembapan 46-93 persen. Kota Cirebon berawan dengan suhu 25-30 derajat Celsius serta kelembapan 54-80 persen. Kota Bekasi berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-33 derajat Celsius dan kelembapan 52-95 persen.

Adapun Kota Depok menjadi salah satu wilayah yang diprakirakan mengalami hujan sedang, dengan suhu 25-33 derajat Celsius dan kelembapan 51-94 persen. Kota Cimahi diprediksi berawan dengan suhu 20-28 derajat Celsius serta kelembapan 54-98 persen.

Sementara itu, Kota Tasikmalaya berawan dengan suhu 22-30 derajat Celsius dan kelembapan 55-98 persen. Kota Banjar juga diprakirakan berawan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 59-92 persen.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan di Jawa Barat diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca sepanjang hari, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan hingga hujan sedang.* (dh)

Di Kulon Progo, cuaca diprakirakan cerah dengan suhu 22-29 derajat Celsius dan kelembapan 62-94 persen. Bantul juga diprediksi cerah dengan suhu 23-31 derajat Celsius serta kelembapan 53-93 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Rabu 19 Agustus 2026: Sejumlah Wilayah Berawan dan Hujan Ringan

Adapun Kota Yogyakarta diprakirakan cerah dengan suhu 24-33 derajat Celsius dan kelembapan 45-91 persen.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan di wilayah DIY diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca sepanjang hari dan menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan cuaca di wilayah masing-masing.* (dh)