JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan justice collaborator (JC) atau pelaku yang bekerja sama yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan, keputusan penolakan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan kajian terhadap permohonan yang diajukan Sony.

Baca Juga:

• Penyidik Polri Bawa Koper Bertuliskan BAP ke Kejagung, Ada Apa dengan Kasus Febrie Adriansyah?

Salah satu pertimbangan LPSK adalah Sony belum memberikan informasi mengenai pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan lebih besar dalam perkara tersebut.

"Terus yang kedua, berkaitan dengan bukan pelaku utama, ini juga yang bersangkutan di dalam ditemukan dalam proses penyidikannya memang yang bersangkutan sebagai pelaku utama," kata Susi, Selasa (14/7/2026).

Selain itu, LPSK juga menilai tidak ditemukan adanya ancaman serius atau kekhawatiran terhadap keselamatan Sony yang menjadi salah satu unsur pertimbangan pemberian status justice collaborator.

"Lalu yang ketiga berkaitan dengan ancaman atau ada kekhawatiran soal ancaman, itu juga tidak ada ya, gitu. Sampai sejauh ini kami menilai tidak ada," ujar Susi.

LPSK juga mempertimbangkan sikap Sony terkait pengembalian aset atau keuntungan yang diduga diperoleh dari tindak pidana.

Menurut Susi, pihak Sony belum menyampaikan kesediaan untuk mengembalikan hasil kekayaan yang berasal dari dugaan tindak pidana tersebut.

"Sehingga kami memutuskan tidak terpenuhi persyaratan sebagai saksi pelaku atau justice collaborator, dan kemudian LPSK menolak permohonan dari yang bersangkutan," ucap Susi.

Dengan keputusan tersebut, Sony tidak mendapatkan status khusus sebagai justice collaborator dari LPSK.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga telah menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan terdapat dua alasan utama penyidik menolak permohonan tersebut.

Pertama, penyidik menilai Sony merupakan salah satu pelaku utama dalam dugaan perkara jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Karena itu, Sony dianggap bukan pelaku dengan peran lebih kecil yang dapat membantu mengungkap pelaku lain yang memiliki keterlibatan lebih besar.

Kedua, penyidik menilai Sony masih belum mengakui perbuatannya dalam pemeriksaan terakhir.

"Dalam pemeriksaan kemarin memang belum ada yang dianggap oleh penyidik ya menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang disangkakan," kata Syarief pada Selasa (23/6/2026).

Penolakan permohonan justice collaborator tersebut membuat proses hukum terhadap Sony tetap berjalan sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis.* (cn/ad)

JAKARTA – Tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mendatangi Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.

Kedatangan tim penyidik tersebut diduga berkaitan dengan proses penyerahan administrasi penyidikan dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Baca Juga:

• Mengapa RUU Perampasan Aset Dialihkan Jadi Inisiatif DPR? Habiburokhman Ungkap Alasannya

Mereka terlihat membawa sebuah koper berukuran besar yang diduga berisi dokumen penyidikan.

Setibanya di kompleks Kejaksaan Agung, para penyidik langsung menuju Gedung Bundar atau Gedung Pidsus melalui pintu belakang.

Mereka tampak mengenakan jaket berwarna biru bertuliskan "Reserse".

Salah seorang penyidik terlihat membawa turun koper besar berwarna merah muda dari kendaraan.

Pada bagian luar koper tersebut terdapat tulisan "BAP dan Mindik LP01 dan LP02" yang diduga menunjukkan isi koper berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta administrasi penyidikan.

Meski demikian, para penyidik tidak memberikan keterangan kepada awak media terkait tujuan kedatangan mereka.

Mereka juga belum menjelaskan apakah penyerahan dokumen tersebut berkaitan langsung dengan pengalihan penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang menyeret nama Febrie Adriansyah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan kedatangan tim penyidik Polri tersebut.

Menurut Anang, kedatangan penyidik merupakan bagian dari proses penyerahan administrasi penyidikan terkait perkara yang sebelumnya ditangani oleh Polri.

"Benar rangkaian dari proses penyerahan administrasi penyidikan terkait kasus tersebut," kata Anang.

Sebelumnya, Polri telah menyerahkan administrasi penanganan tiga perkara yang berkaitan dengan Febrie Adriansyah kepada Kejaksaan Agung.

Setelah menerima berkas tersebut, Kejagung menyatakan akan membentuk tim penyidik khusus untuk melanjutkan proses hukum.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna sebelumnya mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu seluruh dokumen yang diterima sebelum menentukan langkah penyidikan berikutnya.

"Yang jelas kita kan baru menerima, nanti kita pelajari. Nanti penyidik di Kejaksaan Agung kita akan membentuk penyidik khusus. Kita akan membentuk tim khusus penyidiknya," ujar Anang di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Penyerahan administrasi penyidikan ini menjadi bagian dari proses koordinasi antarpenegak hukum dalam menangani perkara dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik. Kejaksaan Agung memastikan proses hukum akan berjalan sesuai aturan yang berlaku.* (km/ad)

MEDAN – Perjalanan Felicia, kontestan asal Tangerang, di ajang pencarian bakat The Icon Indonesia SCTV semakin dekat menuju babak puncak.

Felicia berhasil memastikan diri masuk jajaran Top 3 finalis setelah tampil konsisten dan memukau dalam babak duet serta duel yang digelar pada Senin, 13 Juli 2026.

Baca Juga:

• Gubernur Banten Andra Soni Ajak Warga Dukung Felicia Menuju Top 3 The Icon Indonesia SCTV

Ketiganya kini bersaing ketat untuk memperebutkan tiket menuju babak grand final.

Penampilan Felicia kembali mendapat apresiasi tinggi dari para juri.

Judge Ahmad Dhani, Anang Hermansyah, Titi DJ, dan Isyana Sarasvati memberikan penghargaan berupa standing ovation atas kualitas vokal dan performa panggung yang ditunjukkan Felicia.

Meski demikian, perjuangan Felicia dipastikan semakin berat.

Dua finalis lainnya juga memiliki kemampuan bernyanyi dan pengalaman panggung yang kuat setelah melewati berbagai tahapan kompetisi.

Pada fase penentuan menuju dua besar, kualitas suara dan kemampuan bernyanyi bukan lagi menjadi satu-satunya faktor penentu.

Dukungan masyarakat melalui virtual gift turut memiliki peran besar dalam menentukan finalis yang berhak melaju ke babak selanjutnya.

Jamal H Sinaga, selaku Opung atau kakek Felicia di Medan, mengatakan banyak pendukung Felicia yang ingin memberikan dukungan melalui virtual gift, namun masih mengalami kendala karena belum memahami tata cara pemberiannya.

Menurut Jamal, pihak penyelenggara telah menyediakan barcode sebagai sarana pemberian virtual gift.

Selain itu, tim pendukung Felicia juga membentuk admin Felicious untuk membantu masyarakat yang membutuhkan panduan.

"Secara umum pihak SCTV telah menampilkan barcode sebagai media pemberian virtual gift dan untuk memudahkan pendukung yang kurang faham dalam pemberian virtual gift juga telah dibentuk admin felicious untuk memfasilitasi," ujar Jamal.

Ia menyebut, antusiasme dukungan datang dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera Utara, Riau, Jambi, Jakarta, hingga wilayah lainnya.

Karena itu, pihaknya membuka layanan bantuan bagi masyarakat yang ingin memberikan dukungan kepada Felicia.

"Bagi masyarakat luas yang kebingungan untuk memberikan virtual gift silahkan hubungi WA 0821 581 56 409. Nanti akan dipandu dan mendapatkan petunjuk sesuai regulasi yang ditetapkan SCTV," tegas Jamal.

Dengan dukungan masyarakat, Felicia berharap dapat melangkah lebih jauh hingga babak grand final The Icon Indonesia.

Persaingan di tiga besar diprediksi berlangsung ketat karena seluruh finalis memiliki kemampuan dan basis pendukung masing-masing.

Kini keputusan berada di tangan pemirsa yang memberikan dukungan melalui mekanisme virtual gift sesuai aturan yang telah ditetapkan penyelenggara.* (ad)

MEDAN – Polrestabes Medan terus menyelidiki kasus meninggalnya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nias berinisial Lase (27), yang ditemukan tewas setelah jatuh dari sebuah apartemen di Jalan Setia Budi, Kota Medan.

Dalam perkembangan penyelidikan, polisi telah menetapkan dua orang perempuan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

• Sekda Aceh Muhammad Nasir Resmi Pimpin KORPRI Aceh 2025–2030, Siap Perkuat Birokrasi dan Pelayanan Publik

Namun, ia belum mengungkap secara detail mengenai peran masing-masing tersangka maupun motif di balik kejadian.

"Tersangka 2 orang, perempuan," kata Adrian Risky Lubis, Selasa (14/7/2026).

Menurut Adrian, penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia.

"Peran dan motif nanti, kami masih melakukan pendalaman," sebutnya.

Sebelumnya, polisi menyebut korban meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 12 sebuah apartemen di kawasan Jalan Setia Budi, Medan.

Kanit Reskrim Polsek Sunggal Iptu Herman Sentosa mengatakan kejadian tersebut diketahui setelah petugas melakukan pengecekan ke lokasi kejadian.

"Semalam kami cek TKP bahwasanya ada diduga orang loncat dari Skyview di Jalan Setia Budi, (korban) pegawai BPN Nias," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, korban diduga jatuh dari kamar yang berada di lantai 12.

"Ini kami masih melaksanakan penyelidikan, itukan dari lantai 12 kamar 26," ucap Herman.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (10/7/2026) sekitar pukul 04.50 WIB.

Saat ini polisi masih mendalami kondisi korban sebelum kejadian, termasuk memastikan siapa saja yang berada di dalam kamar apartemen tersebut.

Hingga kini, penyidik Polrestabes Medan masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak untuk mengungkap secara lengkap kasus kematian ASN BPN Nias tersebut.* (d/ad)

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Aceh masa bakti 2025–2030.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Prof. Zudan Arif Fakrullah di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (14/7/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Berharap Dana Transfer Daerah Sumut 2027 Tetap Rp6 Triliun untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

Dalam sambutannya, Muhammad Nasir menegaskan KORPRI memiliki peran strategis sebagai organisasi yang menghimpun seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Karena itu, KORPRI harus menjadi penggerak lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, responsif, serta mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang," kata Nasir.

Muhammad Nasir mengatakan kualitas birokrasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah.

Karena itu, ia mengajak seluruh ASN di Aceh untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, mempertahankan netralitas, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif, produktif, dan berorientasi pada hasil.

Menurutnya, seluruh upaya tersebut harus tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai keislaman, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas Aceh.

"Tujuan KORPRI adalah meningkatkan pengabdian dan mutu ASN. Jika ASN tidak mau mengembangkan diri maupun instansinya, maka tujuan tersebut belum tercapai. Padahal masih banyak hal yang dapat kita lakukan, hanya perlu sedikit sentuhan," ujar Nasir.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Prof. Zudan Arif Fakrullah menegaskan ASN merupakan salah satu pilar utama penyelenggaraan pemerintahan bersama TNI dan Polri.

"Ada tiga pilar penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, yaitu ASN, TNI, dan Polri. Karena itu, pimpinan KORPRI harus mampu menggerakkan ASN sebagai wajah penyelenggara negara," kata Prof. Zudan.

Ia menjelaskan sebagian besar pelaksanaan anggaran negara dijalankan oleh ASN, sehingga peran mereka sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah.

"Anggaran terbesar dieksekusi oleh para ASN. Ini adalah kekuatan yang dahsyat dan harus dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," ujar Prof. Zudan.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Zudan juga memaparkan empat program utama KORPRI yang akan menjadi fokus organisasi selama masa kepengurusan mendatang.

Empat program tersebut meliputi:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi.
- Penguatan ideologi serta karakter ASN.
- Perlindungan karier dan pemberian bantuan hukum bagi ASN.
- Peningkatan kesejahteraan ASN.

Menurut Prof. Zudan, seluruh program tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

"Program besar kita adalah membangun kualitas layanan publik," tutup Prof. Zudan.

Dengan kepengurusan baru, KORPRI Aceh diharapkan mampu memperkuat profesionalisme ASN, mendorong reformasi birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan berkualitas bagi masyarakat Aceh.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan besaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Sumatera Utara pada tahun anggaran 2027.

Menurut Bobby, tambahan anggaran tersebut masih sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan daerah yang terdampak bencana.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Kebut Pembangunan Infrastruktur 2026, Sebanyak 41 Proyek Fisik Sudah Berjalan

Menurut Bobby, dampak bencana yang terjadi sepanjang 2025 masih dirasakan masyarakat hingga saat ini.

Selain merusak infrastruktur, bencana juga memengaruhi aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

"Kami harap 2027, TKD untuk daerah terkena bencana ini juga disamakan dengan 2026. Harapan kami bisa TKD tahun 2027 sama dengan di 2026 ketika TKD nya dikembalikan," kata Bobby Nasution.

Bobby menjelaskan pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi Dana Transfer ke Daerah untuk Sumatera Utara sekitar Rp6 triliun.

Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima sekitar Rp1,1 triliun yang dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program rehabilitasi dan percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut secara transparan dan terbuka.

"Kami berkomitmen sama TKD yang diberikan, kami juga siap dimonitoring pelaksanaannya sampai dengan hari ini dan kedepannya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bobby Nasution juga mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara agar menggunakan tambahan dana tersebut secara tepat sasaran.

Menurutnya, anggaran harus difokuskan pada program yang benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terdampak, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program nonfisik seperti bantuan sosial dan pemulihan ekonomi.

Bobby juga mengajak seluruh kepala daerah memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar proses rehabilitasi pascabencana dapat berlangsung lebih cepat.

Ia menegaskan Pemprov Sumut siap bersinergi dengan seluruh pemerintah daerah agar pembangunan berjalan efektif dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp10,68 triliun bagi tiga provinsi yang terdampak bencana.

Rinciannya meliputi:

- Sumatera Utara: Rp6,35 triliun
- Sumatera Barat: Rp2,63 triliun
- Aceh: Rp1,65 triliun

Fatoni mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sehingga tambahan anggaran tersebut dapat segera digunakan.

Ia berharap seluruh dana dapat direalisasikan secepatnya agar masyarakat segera merasakan manfaatnya.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kartosius Sinaga, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, serta para bupati dan wali kota dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap dukungan Dana Transfer ke Daerah tetap berlanjut pada 2027 sehingga program rehabilitasi, pembangunan infrastruktur, dan pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana dapat diselesaikan secara lebih optimal.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026.

Sejumlah pekerjaan fisik yang masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Proyek Strategis Daerah (PSD) kini telah memasuki tahap pelaksanaan di berbagai wilayah.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta Dana Tambahan Rp6 Triliun untuk Sumut Dipercepat, Fokus Pulihkan Daerah Terdampak Bencana

Dari jumlah tersebut, 7 kegiatan merupakan Proyek Strategis Daerah (PSD), sedangkan sisanya merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Kepala Dinas BMBKCK Sumatera Utara, Chandra Dalimunthe, mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan agar seluruh proyek dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan.

"Kita terus mengejar progres pembangunan di Sumatera Utara. Pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur tahun 2026 terus didorong agar berjalan sesuai target, termasuk pada ruas-ruas yang menjadi prioritas di berbagai kabupaten/kota," ujar Chandra Dalimunthe, Selasa (14/7/2026).

Chandra menjelaskan proyek yang sedang berjalan meliputi berbagai jenis pembangunan infrastruktur, mulai dari peningkatan struktur jalan provinsi, rehabilitasi jalan, pemeliharaan berkala, peningkatan kapasitas jalan, pembangunan jembatan, hingga pembangunan turap, talud, dan bronjong sebagai pengaman jalan.

Selain itu, terdapat pula kegiatan pembukaan dan penimbunan jalan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Proyek-proyek tersebut tersebar di sejumlah daerah, antara lain Padang Lawas Utara, Asahan, Batubara, Gunungsitoli, Nias Barat, Nias Utara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu, Simalungun, Karo, Tapanuli Selatan, Pakpak Bharat, Sibolga, Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Mandailing Natal, Toba, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang.

Selain proyek yang telah berjalan, Pemprov Sumut juga mencatat 14 kegiatan pembangunan fisik telah memasuki tahap kontrak.

Kegiatan tersebut meliputi proyek PHTC, PSD, hingga proyek penanganan pascabencana, termasuk pembangunan jembatan baru pada ruas Simpang Tiga Namu Unggas–Tangkahan di Kabupaten Langkat.

Sementara itu, terdapat 13 kegiatan yang saat ini masih berada dalam proses tender. Proyek tersebut mencakup pembangunan infrastruktur PHTC, penanganan pascabencana, pembangunan turap pada ruas Kuala–Simpang Marike di Kabupaten Langkat, serta proyek yang didanai melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Pemprov Sumut juga mencatat terdapat lima proyek PSD yang masih dalam proses penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP). Seluruh proyek tersebut berada di wilayah Nias Barat dan Nias Selatan.

Sedangkan dua proyek lainnya masih berada pada tahap awal pengadaan dan belum masuk RUP.

Kedua proyek tersebut meliputi:

- Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara yang didanai melalui Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Deli Serdang.
- Peningkatan struktur jalan ruas Sihaporas (Batas Kabupaten Padang Lawas Utara)–Paringgonan yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun 2026 dan sisa DBH Sawit hingga Tahun Anggaran 2024.

Selain pembangunan reguler, Pemprov Sumut juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur pascabencana.

Pada tahun 2026, terdapat 21 kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan.

Proyek tersebut meliputi perbaikan oprit jembatan, pembangunan turap, talud, bronjong, hingga penggantian jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Lokasi penanganan tersebar di sejumlah daerah, antara lain Langkat, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal.

Chandra menegaskan seluruh tahapan pembangunan terus dipantau agar proses tender, kontrak, hingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai jadwal.

"Kami terus berupaya memastikan alur pelaksanaan pembangunan, dari mulai proses tender hingga kontrak berjalan efektif dan terukur, termasuk untuk pembangunan penanganan pasca bencana," kata Chandra.

Pemprov Sumut berharap percepatan pembangunan infrastruktur pada 2026 mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.

Dana tersebut diprioritaskan bagi pembangunan infrastruktur, program nonfisik, hingga bantuan sosial kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Defisit APBN Membengkak ke Rp670 Triliun, Menkeu Purbaya Pastikan Masih Aman

Pemerintah Kota Medan turut mengikuti rapat tersebut. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman.

Rapat koordinasi juga diikuti secara daring oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ahmad Fatoni. Hadir pula Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Bobby menegaskan tambahan anggaran yang diberikan pemerintah pusat merupakan amanah Presiden yang harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya warga yang terdampak bencana.

"Tambahan anggaran tersebut merupakan amanah Presiden yang harus benar-benar dirasakan masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, dana tersebut diprioritaskan untuk memperbaiki infrastruktur, mempercepat pemulihan, dan membantu warga yang terdampak."

Bobby menjelaskan pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan Dana Transfer ke Daerah bagi tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan total nilai mencapai Rp10,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, Sumatera Utara memperoleh alokasi terbesar, yakni lebih dari Rp6 triliun.

Meski demikian, Bobby mengakui realisasi penggunaan anggaran tersebut di Sumatera Utara masih belum optimal.

Salah satu penyebabnya adalah proses perencanaan hingga pengadaan proyek pembangunan fisik yang membutuhkan waktu cukup panjang.

Karena itu, ia mengusulkan penggunaan mekanisme design and build agar proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas pekerjaan.

Menurut Bobby, percepatan penggunaan anggaran menjadi penting agar masyarakat terdampak bencana segera merasakan manfaat pembangunan dan proses pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat.

Di akhir sambutannya, Bobby juga mengingatkan bahwa dampak bencana tidak hanya merusak fasilitas umum dan infrastruktur, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat serta menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan besaran tambahan Dana Transfer ke Daerah bagi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2027 agar proses pemulihan dapat terus berlanjut secara optimal.* (ad)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap berada dalam batas aman.

Pemerintah mencatat defisit sebesar 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp670,34 triliun.

Baca Juga:

• Purbaya: Indonesia Bukan Menuju Indonesia Cemas, Melainkan Indonesia Emas

Menurut Purbaya, pemerintah menjalankan strategi pembiayaan yang prudent atau hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal.

Kebijakan itu didukung kondisi pasar keuangan yang membaik sepanjang 2025.

"Defisit APBN 2025 terkendali dalam batas aman sebesar 2,81 persen terhadap PDB atau sebesar Rp670,34 triliun," ungkap Purbaya.

Sepanjang 2025, realisasi pembiayaan neto tercatat mencapai Rp742,73 triliun, atau sekitar 20,54 persen lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025.

Selain mengelola pembiayaan negara, pemerintah juga menggulirkan berbagai stimulus ekonomi secara bertahap di setiap kuartal selama 2025.

Total nilai stimulus yang dikucurkan mencapai Rp110,7 triliun.

Stimulus tersebut difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi dalam negeri, sekaligus memperkuat sektor riil.

Program yang mendapat dukungan antara lain mencakup bantuan bagi UMKM, sektor padat karya, sektor perumahan, program magang, diskon tiket transportasi selama masa liburan, hingga pemberdayaan generasi muda.

"Stimulus ini diarahkan untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat sektor riil melalui dukungan bagi UMKM, sektor padat karya, perumahan, program magang, hingga diskon tiket pada masa liburan, serta pemberdayaan generasi muda dengan total stimulus mencapai Rp110,7 triliun," papar Purbaya.

Purbaya mengatakan kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah turut memberikan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Data pemerintah menunjukkan tingkat pengangguran pada Agustus 2025 turun menjadi 4,85 persen, dibandingkan 4,91 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025.

"Terjaganya resiliensi ekonomi Indonesia yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif telah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat," urai dia.

Pemerintah, lanjut Purbaya, akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara merata.

"Pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat," jelas Purbaya.* (mt/ad)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak masyarakat untuk membangun optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional setelah S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil.

Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih dinilai kuat oleh lembaga pemeringkat internasional.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Buka Suara soal Tantangan Awal Program MBG: Pemerintah Tak Tutup Mata

Ia menilai keputusan S&P menjadi kabar baik di tengah berbagai sentimen negatif yang berkembang mengenai perekonomian Indonesia sejak awal tahun.

"Jadi, Indonesia tidak Indonesia cemas tapi Indonesia menuju ke Indonesia emas," kata Purbaya.

Menurut Purbaya, pemerintah telah menjelaskan secara langsung kepada investor maupun S&P mengenai kondisi ekonomi Indonesia, termasuk proses penyusunan kebijakan yang melibatkan pemerintah dan DPR.

Langkah itu dinilai mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.

Ia mengungkapkan, sebelum pengumuman resmi dari S&P, banyak pihak memprediksi peringkat kredit Indonesia akan mengalami penurunan.

Bahkan, berbagai narasi negatif mengenai pengelolaan anggaran negara juga sempat beredar.

"Hal yang kita ambil positif dari pernyataan atau rating S&P ini adalah dari awal tahun sampai sekarang kita selalu didera oleh berita negatif, rating kita akan turun, anggaran kita dilakukan secara brutal dan lain-lain sehingga ada kesan bahwa pemeringkat utang kita akan diturunkan, bukan outlook-nya saja," ujarnya.

Namun, keputusan S&P mempertahankan peringkat Indonesia justru menjadi sinyal bahwa lembaga internasional masih melihat kebijakan ekonomi Indonesia secara objektif dan berdasarkan kondisi fundamental yang ada.

"Jadi, pengumuman S&P ini memberikan indikasi yang jelas bahwa memang lembaga internasional yang benar, yang jujur, prudent, dan independent melihat kebijakan kita baik tentunya ini berkat dukungan juga Komisi XI dan Anggota DPR dan lain-lain," kata Purbaya.

Purbaya berharap sinergi antara pemerintah dan DPR dapat terus terjaga agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Jadi, ke depan kami tetap minta didukung dalam hal kerja sama agar pemerintah tetap bisa menjalankan anggarannya secara prudent sesuai dengan undang-undang dan tidak ada penyelewengan di sana-sini," tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mulai menyampaikan optimisme kepada masyarakat maupun pelaku pasar.

Menurutnya, sentimen positif penting untuk menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional, termasuk terhadap nilai tukar rupiah.

"Jadi, saya pikir ke depan dengan berita ini kita bisa mulai lebih berani menceritakan sentimen positif ke masyarakat, ke pasar modal dan lain-lain termasuk rupiah bahwa kita ke depan tinggal maju saja tidak mundur lagi," ujarnya.

Keputusan S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil dinilai menjadi salah satu indikator bahwa kondisi ekonomi nasional masih memiliki daya tahan di tengah ketidakpastian ekonomi global.* (km/ad)

JAKARTA — Pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan awal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan, terutama terkait kesiapan distribusi dan rantai pasok pangan.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Tegaskan Tarif Pajak Tak Akan Naik, Fokus Perluas Basis Penerimaan Negara

"Menanggapi pandangan fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan," ujar Purbaya.

Menurut dia, tantangan terbesar dalam pelaksanaan program MBG saat ini berada pada kesiapan rantai pasok, distribusi bahan pangan, serta kemampuan logistik, terutama untuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Purbaya menjelaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Melalui SPPG, pemerintah mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga penyedia pangan lokal.

"Penyediaan lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari pertani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG," kata Purbaya.

Menurut pemerintah, penguatan rantai pasok lokal menjadi salah satu strategi agar program MBG tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha pangan di daerah.

Program MBG kembali berjalan pada Senin (13/7/2026) setelah sebelumnya mengalami jeda selama masa libur sekolah.

Untuk memastikan pelaksanaan kembali berjalan dengan baik, jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemantauan langsung ke sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta.

Wakil Kepala BGN Arumsari mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan makanan diterima tepat waktu serta melihat langsung kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.

"Kami ingin memastikan bahwa distribusi MBG kembali berjalan dengan baik setelah masa penyesuaian. Berbagai pembenahan yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima," ujar Arumsari.

BGN sebelumnya telah melakukan berbagai pembenahan selama masa penyesuaian program.

Perbaikan tersebut mencakup penguatan tata kelola, penyempurnaan operasional, serta peningkatan kualitas layanan agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif.

Pemerintah berharap melalui perbaikan sistem distribusi dan penguatan kerja sama dengan berbagai pihak, program MBG dapat berjalan lebih optimal serta mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.* (cn/ad)

JAKARTA — Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah.

Strategi yang dipilih justru memperkuat penerimaan negara melalui perluasan basis perpajakan dengan memanfaatkan teknologi dan data.

Baca Juga:

• Mengapa RUU Perampasan Aset Dialihkan Jadi Inisiatif DPR? Habiburokhman Ungkap Alasannya

"Mengenai strategi jangka menengah pemerintah untuk memperkuat basis penerimaan negara, dapat kami sampaikan bahwa dalam jangka menengah strategi perpajakan diarahkan pada perluasan basis tanpa semata-mata menaikkan tarif," kata Purbaya saat menanggapi pandangan salah satu fraksi DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Menurut Purbaya, perluasan basis perpajakan menjadi langkah utama pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara.

Upaya tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan pengelolaan data yang lebih baik.

Pemerintah akan memperluas jangkauan pajak ke berbagai sektor yang selama ini masih memiliki potensi besar, termasuk ekonomi digital, sektor informal, hingga aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya tercatat dalam sistem perpajakan atau dikenal sebagai shadow economy.

Selain sektor perpajakan, pemerintah juga akan memperkuat penerimaan dari bidang kepabeanan dan cukai.

Purbaya menjelaskan, langkah tersebut akan dilakukan melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, penguatan proses audit, serta penindakan terhadap pelanggaran.

Pemerintah juga akan memperketat pemberantasan impor ilegal dan peredaran barang kena cukai ilegal yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Meski memperkuat pengawasan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga iklim investasi dan memastikan kegiatan usaha berjalan lancar.

Strategi tersebut, kata Purbaya, dilakukan agar peningkatan penerimaan negara tetap sejalan dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data pemerintah, realisasi penerimaan pajak nasional pada semester I 2026 mencapai Rp1.035,7 triliun atau sekitar 43,9 persen dari target APBN 2026.

Capaian tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 24,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya memproyeksikan penerimaan pajak sepanjang 2026 dapat mencapai sekitar Rp2.310,8 triliun atau setara dengan 98,8 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Dengan proyeksi tersebut, penerimaan pajak diperkirakan masih mengalami kekurangan atau shortfall sekitar Rp46,9 triliun dari target yang telah ditetapkan.

Namun, angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kondisi pada 2025 yang mencatat shortfall penerimaan pajak sekitar Rp271 triliun.

Pemerintah berharap strategi perluasan basis perpajakan dapat memperkuat kemampuan fiskal negara tanpa harus mengandalkan kenaikan tarif pajak.

Dengan sistem yang lebih digital dan pengawasan yang lebih baik, penerimaan negara diharapkan semakin optimal untuk mendukung pembangunan nasional.* (at/ad)

JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa DPR tidak pernah menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Ia memastikan pihaknya akan terus mendorong agar pembahasan aturan tersebut berjalan lebih cepat.

Baca Juga:

• Tiga Anggota DPRD TTU Diperiksa Polda NTT Terkait Dugaan Intimidasi hingga Kematian Dokter Icha

Menurut dia, langkah tersebut justru menjadi strategi agar pembahasan dapat berjalan lebih efektif.

"Nah, kemudian dikatakan juga bahwa, ya, pengalihan undang-undang ini dari apa inisiatif pemerintah ke DPR adalah untuk memperlambat. Padahal faktanya kebalikannya. Justru undang-undang yang inisiatifnya dari DPR logikanya memang jauh lebih cepat," tutur Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Ia menjelaskan, perbedaan utama terletak pada jumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan dibahas dalam proses penyusunan undang-undang.

Menurut Habiburokhman, jika RUU tersebut menjadi inisiatif DPR, maka DIM yang dibahas hanya berasal dari pemerintah.

Sementara apabila RUU berasal dari pemerintah, maka setiap fraksi di DPR akan menyusun DIM masing-masing.

"Kenapa? Karena DIM-nya itu hanya akan ada satu dari pemerintah. Ketika nanti kita sudah susun, DIM-nya hanya akan ada dari pemerintah. Tapi kalau undang-undang usulan dari pemerintah, maka DIM-nya akan ada dari delapan fraksi," jelasnya.

Ia menilai banyaknya DIM dari masing-masing fraksi berpotensi membuat proses pembahasan menjadi lebih panjang karena setiap pihak dapat memiliki perbedaan pandangan dalam rumusan maupun substansi.

"Ya kita tahu, masing-masing fraksi pasti akan membuat DIM yang mungkin secara substansi sama satu sama lain, tapi redaksi beda, maka akan menimbulkan banyak sekali DIM, ya, 8 kali lipat daripada apabila diusulkan oleh pemerintah," ujarnya.

Karena alasan tersebut, Habiburokhman menyebut pengalihan status RUU Perampasan Aset menjadi inisiatif DPR merupakan bagian dari strategi untuk mempercepat penyelesaian regulasi tersebut.

"Nah, itulah bagian dari strategi kami agar semua undang-undang yang dibahas, termasuk dan terutama undang-undang perampasan aset ini, cepat adalah bagian dari taktik kami, strategi kami adalah dengan menyeret ini sebagai usulan DPR," katanya.

Selain mempercepat pembahasan, Komisi III DPR juga akan membuka ruang masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi hukum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Habiburokhman mengatakan pihaknya akan mengundang akademisi dari berbagai universitas, tidak hanya kampus besar yang selama ini sering terlibat dalam pembahasan regulasi nasional.

"Sama seperti (saat pembahasan) KUHAP. Kalau KUHAP itu kan semua kampus kita undang. Kita akan undang semua akademisi hukum, representasi," ujar Habiburokhman.

Ia menambahkan, keterlibatan perguruan tinggi di daerah juga penting agar pembahasan RUU Perampasan Aset mendapatkan masukan yang lebih luas.

"Jadi enggak hanya universitas yang besar-besar dan selama ini banyak terlibat di sini saja, tapi universitas di daerah juga kita akan undang dan kita akan fasilitasi kedatangan para akademisi tersebut," katanya.

Menurutnya, partisipasi publik dan masukan para ahli menjadi bagian penting agar RUU Perampasan Aset yang nantinya disahkan memiliki aturan yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi perhatian publik karena regulasi tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat upaya negara mengambil kembali aset hasil tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi dan korupsi.* (kp/ad)

KUPANG — Empat orang terlapor dalam kasus dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dokter Eliza Princila Pakaenoni atau Dokter Icha menjalani pemeriksaan di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (14/7/2026).

Keempat orang tersebut terdiri dari tiga anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU) dan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya dilaporkan oleh pihak keluarga Dokter Icha.

Baca Juga:

• Dugaan Pelecehan Seksual di USU Meluas, Satgas PPKS Ungkap Terduga Pelaku Lebih dari Satu Orang

Sementara satu terlapor lainnya adalah Maria Mathildis Sau, seorang dokter hewan yang bertugas di Dinas Peternakan Kabupaten TTU.

Berdasarkan pantauan di lokasi, keempat terlapor tiba di Mapolda NTT sekitar pukul 10.30 Wita.

Mereka datang secara terpisah dan langsung menuju ruang Subdit 1 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTT untuk menjalani pemeriksaan.

Therensius, Norbertus, dan Maria terlihat datang menggunakan satu kendaraan, sedangkan Veronika tiba dengan kendaraan berbeda.

Saat memasuki gedung pemeriksaan, keempatnya tidak memberikan keterangan kepada awak media.

Hingga pemeriksaan berlangsung, mereka masih berstatus sebagai saksi terlapor dalam perkara dugaan intimidasi terhadap Dokter Icha.

Sebelumnya, pemeriksaan terhadap empat terlapor tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (13/7/2026).

Namun, pemeriksaan harus ditunda setelah kuasa hukum para terlapor menyampaikan permintaan penundaan karena alasan tertentu.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Pol Sigit Haryono, mengatakan pemeriksaan kemudian dijadwalkan ulang pada Selasa.

"Iya harusnya sesuai panggilan penyidik (empat terlapor) dijadwalkan untuk dimintai keterangan hari ini (Senin 13/7) tapi ada permintaan dari kuasa hukum untuk ditunda besok (Selasa 14/7)," kata Sigit.

Menurut Sigit, penyidik hingga kini masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut dengan melibatkan tim gabungan atau joint investigation.

Dalam proses penyelidikan, Polda NTT telah memeriksa sebanyak 32 saksi yang dianggap mengetahui peristiwa dugaan intimidasi tersebut.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 27 saksi diperiksa di wilayah Kefamenanu, Kabupaten TTU.

Mereka terdiri dari tenaga kesehatan di sejumlah rumah sakit, pasien yang berada di lokasi kejadian, hingga pihak lain yang mengetahui peristiwa tersebut.

Sementara lima saksi lainnya berasal dari keluarga Dokter Icha yang telah menjalani pemeriksaan di Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA & PPO) Polda NTT.

"Saksi yang diperiksa di Kefamenanu adalah Nakes di RSUD Kefamenanu, Rumah Sakit Leona, dan pasien yang ada saat terjadi dugaan intimidasi dan juga pasien yang pasca kejadian (dugaan intimidasi) yang ditangani dokter Icha dan pihak-pihak yang mengetahui saat peristiwa itu terjadi," ujar Sigit.

Ia menjelaskan tim gabungan yang dibentuk Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko dibagi dalam beberapa kelompok untuk mempercepat proses pemeriksaan, baik di Kefamenanu maupun di Mapolda NTT.

Kasus ini bermula dari laporan keluarga Dokter Icha ke Polda NTT pada 3 Juli 2026.

Dalam laporan tersebut, keluarga menduga adanya tindakan intimidasi yang dialami Dokter Icha saat menjalankan tugas sebagai tenaga medis.

Peristiwa dugaan intimidasi disebut terjadi pada 13 Juni 2026 ketika Dokter Icha menangani pasien korban gigitan ular di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Leona Kefamenanu.

Tidak lama setelah kejadian tersebut, Dokter Icha ditemukan meninggal dunia di rumahnya yang berada di Perumahan RSS Baumata, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, pada Jumat (26/6/2026).

Keluarga menduga tekanan psikologis akibat peristiwa yang dialami saat bertugas menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi Dokter Icha.

Namun, proses hukum terkait dugaan intimidasi tersebut masih berjalan dan polisi masih melakukan pendalaman berdasarkan keterangan para saksi.

Pihak kepolisian menegaskan seluruh proses penyelidikan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan fakta dan alat bukti yang diperoleh selama pemeriksaan.* (cn/ad)

JAKARTA — Apple resmi membuka akses iOS 27 Public Beta bagi pengguna iPhone yang ingin lebih dulu mencoba berbagai fitur terbaru sebelum versi final diluncurkan.

Melalui program uji coba ini, pengguna dapat merasakan sejumlah pembaruan, mulai dari peningkatan kecerdasan buatan (AI), penyempurnaan desain, hingga peningkatan performa sistem.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Fadly Abdina Beri Orasi Ilmiah di Yudisium Fakultas Pertanian UNA 2026, Dorong Lulusan Siap Hadapi Dunia Kerja

Artinya, pembaruan ini tersedia untuk seri iPhone 11 hingga iPhone terbaru, termasuk iPhone SE generasi kedua dan model setelahnya.

Meski banyak perangkat mendapatkan akses pembaruan, Apple mengingatkan bahwa tidak seluruh fitur akan tersedia di semua model iPhone.

Beberapa kemampuan berbasis Apple Intelligence hanya dapat digunakan pada perangkat dengan kemampuan pemrosesan tertentu.

Fitur unggulan seperti Siri AI disebut hanya tersedia untuk iPhone 15 Pro dan model yang lebih baru.

Sementara sejumlah fitur kecerdasan buatan yang berjalan langsung di perangkat atau on-device AI hanya dapat digunakan pada perangkat terbaru seperti iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, dan iPhone Air.

Daftar iPhone yang Mendukung iOS 27 Public Beta

Berikut perangkat yang kompatibel dengan iOS 27 Public Beta:

iPhone 11 Series
iPhone 12 Series
iPhone 13 Series
iPhone 14 Series
iPhone 15 Series
iPhone 16 Series
iPhone 17 Series
iPhone SE generasi kedua dan model lebih baru

Cara Mengunduh iOS 27 Public Beta

Bagi pengguna yang ingin mencoba sistem operasi terbaru Apple ini, langkah yang harus dilakukan cukup sederhana.

Pertama, pengguna disarankan melakukan pencadangan (backup) seluruh data penting di iPhone untuk menghindari risiko kehilangan data selama proses pembaruan.

Selanjutnya, pengguna perlu mendaftarkan akun Apple melalui program Apple Beta Software Program.

Setelah akun terdaftar, langkah berikutnya adalah membuka menu:

Settings (Pengaturan) → General (Umum) → Software Update (Pembaruan Perangkat Lunak)

Kemudian pilih menu Beta Updates, lalu pilih iOS 27 Public Beta.

Setelah itu, pengguna dapat kembali ke halaman pembaruan perangkat lunak untuk mengunduh dan memasang sistem operasi tersebut.

Namun, Apple mengingatkan bahwa versi beta masih dalam tahap pengembangan.

Karena itu, kemungkinan masih ditemukan gangguan seperti bug, penurunan performa, atau konsumsi baterai yang lebih tinggi dibandingkan versi final.

Versi uji coba ini diperkirakan masih akan mengalami penyempurnaan selama periode musim panas hingga menjelang peluncuran resmi.

Apple diperkirakan merilis iOS 27 versi final pada periode September hingga November 2026.

Siri AI Jadi Fitur Andalan iOS 27

Salah satu perubahan terbesar yang dibawa iOS 27 adalah kehadiran Siri AI yang menggunakan teknologi Apple Intelligence generasi terbaru.

Apple menyebut Siri kini memiliki kemampuan memahami percakapan secara lebih alami.

Pengguna tidak perlu terus mengulang konteks sebelumnya karena asisten virtual tersebut mampu mempertahankan alur pembicaraan.

Siri AI juga diklaim dapat memahami informasi yang sedang tampil di layar serta mengakses data pengguna dari berbagai aplikasi seperti Kalender, Mail, Catatan, hingga Foto dengan sistem yang tetap menjaga privasi.

Apple turut menghadirkan aplikasi Siri terpisah yang dapat menyimpan riwayat percakapan dan melakukan sinkronisasi secara privat melalui layanan iCloud.

Desain dan Performa Ikut Ditingkatkan

Selain membawa peningkatan AI, iOS 27 juga menghadirkan penyempurnaan desain Liquid Glass yang diperkenalkan Apple sebelumnya.

Pembaruan tersebut membuat tampilan tombol, ikon, dan teks menjadi lebih jelas.

Pengguna juga mendapatkan pengaturan tambahan untuk mengatur tingkat transparansi tampilan melalui menu Appearance.

Safari juga mendapatkan kemampuan baru berbasis AI.

Browser bawaan iPhone tersebut kini mampu mengelompokkan tab berdasarkan topik, memantau perubahan halaman web, hingga membuat ekstensi berdasarkan perintah bahasa alami.

Pada aplikasi Photos, Apple menambahkan tiga fitur penyuntingan baru, yaitu Clean Up, Extend, dan Spatial Reframing.

Apple juga mengklaim iOS 27 membawa peningkatan kecepatan sistem.

Beberapa aplikasi disebut dapat dibuka lebih cepat, transfer AirDrop mengalami peningkatan performa, serta tampilan foto pada aplikasi Photos menjadi lebih responsif.

Perkuat Kontrol Orang Tua dan Keamanan Pengguna

Apple turut memperbarui fitur Screen Time dan kontrol orang tua pada iOS 27.

Melalui pembaruan ini, orang tua dapat mengatur batas waktu penggunaan aplikasi berdasarkan kategori, membuat jadwal penggunaan perangkat, serta memantau aktivitas anak melalui tampilan dashboard baru.

Fitur Communication Safety juga diperluas. Selain mendeteksi gambar yang mengandung unsur ketelanjangan, fitur tersebut kini mampu mengenali konten berdarah maupun materi yang mengandung unsur kekerasan.

Dengan berbagai pembaruan tersebut, iOS 27 menjadi salah satu langkah Apple memperkuat integrasi kecerdasan buatan, keamanan digital, dan pengalaman pengguna dalam ekosistem iPhone.* (km/ad)

WONOSOBO – Nama seorang bayi laki-laki asal Dusun Prigi, Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menjadi perhatian publik setelah diketahui memiliki nama yang tidak biasa, yakni Muhammad MBG Subianto.

Bayi yang lahir pada Jumat (10/7/2026) tersebut menyimpan cerita haru di balik pemberian namanya.

Baca Juga:

• Kabar Baik untuk Nelayan! Prabowo Tetapkan Harga BBM Khusus Kapal 30-200 GT, Turun Jadi Rp15.000 per Liter

Sang ibu, Yuharni, menjelaskan bahwa nama tersebut diberikan bukan untuk mencari perhatian, melainkan sebagai bentuk kenangan terhadap program yang menurutnya telah membuka kembali jalan ekonomi keluarganya.

Sebelum bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Yuharni mengaku sempat kehilangan pekerjaan setelah perusahaan pengolahan kayu tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan.

Kondisi itu membuatnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan harus melewati masa sulit bersama keluarga.

Harapan baru datang ketika Yuharni diterima bekerja sebagai koordinator ompreng di SPPG pada 25 Agustus 2025.

Pekerjaan tersebut perlahan membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya.

"Karena saya kerja di MBG. Saya sangat suka dengan program itu karena sangat membantu. Saya kasih nama Muhammad MBG Subianto supaya menjadi kenangan sampai seumur hidup," ujar Yuharni, Selasa (14/7/2026).

Menurut Yuharni, nama MBG merupakan singkatan dari Makan Bergizi Gratis, sedangkan nama Subianto diambil dari nama Presiden RI Prabowo Subianto.

"Untuk kenang-kenangan ada nama Pak Presidennya," katanya.

Yuharni mengatakan pemberian nama tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus ungkapan terima kasih karena program MBG dinilai telah memberikan kesempatan kerja yang berdampak langsung bagi kehidupannya.

Keputusan menggunakan nama tersebut juga telah dibicarakan bersama sang suami, Ambon Yasin.

Awalnya, sang suami sempat mempertanyakan alasan menyisipkan singkatan MBG dalam nama anak mereka.

Namun setelah berdiskusi, keduanya sepakat menggunakan nama tersebut dengan tetap diawali nama "Muhammad".

"Suami bilang yang penting ada Muhammad-nya. Akhirnya kami sepakat menjadi Muhammad MBG Subianto," kata Yuharni.

Bagi pasangan tersebut, nama sang anak menjadi pengingat perjalanan keluarga mereka dari masa sulit hingga mendapatkan harapan baru.

Selain memiliki nama yang unik, kelahiran Muhammad MBG Subianto juga memiliki cerita tersendiri.

Yuharni mengaku baru mengetahui dirinya sedang mengandung ketika usia kehamilan sudah memasuki tujuh bulan.

Meski demikian, proses kehamilan hingga persalinan berjalan dengan baik.

Bayi tersebut sebenarnya diperkirakan lahir pada 22 Juli 2026, namun lahir lebih cepat pada 10 Juli 2026 melalui persalinan normal.

Muhammad MBG Subianto lahir dengan berat badan 3.060 gram dan panjang badan 50 sentimeter.

Saat ini kondisi ibu dan bayi dalam keadaan sehat.

"Semuanya sehat, alhamdulillah," ujar Yuharni.

Keluarga saat ini masih mengurus sejumlah dokumen administrasi kependudukan, termasuk akta kelahiran.

Sementara acara syukuran pemberian nama masih menunggu tradisi tujuh harian setelah kelahiran bayi.

Setelah kisah pemberian nama tersebut ramai diperbincangkan di media sosial, Yuharni mengaku mendapatkan berbagai tanggapan dari masyarakat.

Sebagian memberikan apresiasi dan doa baik untuk sang bayi. Namun, ada pula komentar negatif yang mempertanyakan nama tersebut.

Meski begitu, Yuharni memilih tidak mempermasalahkan berbagai tanggapan yang muncul.

"Ada yang baik, ada yang jelek. Yang baik saya balas, yang jelek tidak saya balas. Sudah biasa, manusia tidak ada yang sempurna," katanya.

Bagi Yuharni dan keluarga, nama Muhammad MBG Subianto akan menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan sulit selalu memiliki peluang untuk menghadirkan harapan baru.* (km/ad)

JAKARTA – Pemerintah memberikan kebijakan baru untuk membantu pelaku usaha perikanan.

Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi pengusaha nelayan yang menggunakan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT).

Baca Juga:

• Kapolri: Ada Pihak yang Ingin Memecah TNI-Polri

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keputusan pemberian harga khusus BBM tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Senin (13/7/2026).

Menurut Airlangga, sebelumnya harga BBM non-subsidi sempat mencapai Rp21.300 per liter.

Kondisi tersebut dinilai cukup memberikan tekanan terhadap pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan dengan kapal berkapasitas besar.

Sementara nelayan dengan kapal di bawah 30 GT telah mendapatkan BBM dengan harga Rp6.800 per liter.

Karena itu, pemerintah memutuskan memberikan perlakuan khusus bagi nelayan yang menggunakan kapal berukuran 30 hingga 200 GT.

"Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter," kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan harga rata-rata produksi solar dalam negeri berada di kisaran Rp18.600 per liter.

Dengan adanya harga khusus tersebut, terdapat selisih sekitar Rp3.600 per liter yang akan ditanggung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Menurutnya, mekanisme tersebut dipilih agar kebijakan bantuan harga BBM tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan mengeluarkan regulasi terkait subsidi tersebut, yang besarnya sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai oleh BPDP," ujarnya.

Pemerintah juga menetapkan kuota penyaluran BBM dengan harga khusus tersebut sebanyak 400.000 ton untuk periode enam bulan ke depan.

Airlangga menyebut BPDP memiliki kemampuan pendanaan untuk mendukung program tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha perikanan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan harga khusus BBM tersebut bertujuan memberikan kepastian usaha bagi para pelaku sektor perikanan, terutama nelayan dengan kapal berukuran 30 GT ke atas.

"Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan. Dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 GT ke atas," kata Bahlil.

Ia memastikan Kementerian ESDM segera menerbitkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

Bahlil juga menegaskan dukungan harga BBM bagi nelayan tersebut sepenuhnya menggunakan dana BPDP dan tidak berasal dari APBN.

Selain menyiapkan aturan pelaksanaan, pemerintah juga akan melakukan pengawasan agar kebijakan harga khusus BBM tersebut benar-benar diterima oleh nelayan yang membutuhkan.

Bahlil mengatakan lokasi penyaluran BBM akan dikoordinasikan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mencegah adanya penyalahgunaan.

"Ini nanti agar tidak disalahgunakan, titik-titiknya akan dikoordinasikan dengan Menteri Perikanan. Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah dipergunakan," tegas Bahlil.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap biaya operasional nelayan dapat lebih terkendali, produktivitas sektor perikanan meningkat, serta kesejahteraan pelaku usaha perikanan semakin membaik.* (di/ad)

JAKARTA – Hubungan dan kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali diperkuat melalui pertemuan silaturahmi jajaran pimpinan kedua institusi di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kekompakan TNI dan Polri sebagai dua institusi utama yang memiliki peran besar dalam menjaga keamanan serta stabilitas nasional.

Baca Juga:

• Pemkab Deli Serdang Siapkan Rp13,6 Miliar untuk Relokasi SMP Negeri 2 Galang Usai Polemik Lahan

Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 13.00 WIB itu menjadi momentum memperkuat sinergi antara kedua lembaga negara.

Kedatangan Kapolri disambut langsung oleh Panglima TNI bersama jajaran pimpinan TNI, di antaranya Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, serta pejabat utama Mabes TNI lainnya.

Sementara dari jajaran Polri, Kapolri didampingi Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Irwasum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada, Kabaintelkam Komjen Pol. Yuda Gustawan, Kabareskrim Komjen Pol. Syahardiantono, Kalemdiklat Komjen Pol. RZ Panca Putra, Dankorbrimob Komjen Pol. Ramdani Hidayat, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri, serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri.

Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar TNI dan Polri terus menjaga soliditas dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa.

"Menyambung apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, bahwa TNI dan Polri merupakan pilar utama penjaga kedaulatan bangsa. Karena itu kita memiliki kewajiban untuk terus menjaga agar TNI dan Polri tetap solid," ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Kapolri, hubungan harmonis antara TNI dan Polri menjadi salah satu kunci agar berbagai kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Ia menilai stabilitas nasional tidak hanya bergantung pada kekuatan masing-masing institusi, tetapi juga pada kemampuan TNI dan Polri untuk bekerja sama, berkoordinasi, dan menjalankan tugas secara profesional.

"Seluruh kebijakan pemerintah akan berjalan dengan baik apabila TNI dan Polri tetap solid dalam menjalankan tugasnya," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga mengingatkan adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya mengganggu hubungan baik antara TNI dan Polri.

Ia meminta seluruh jajaran kedua institusi untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara cepat serta tidak berkembang menjadi konflik.

"Kami menyadari ada pihak-pihak yang berupaya memecah belah TNI dan Polri. Karena itu kami berkomitmen terus meningkatkan sinergitas dan soliditas kedua institusi," tegas Kapolri.

Kapolri juga membuka ruang komunikasi antarjajaran apabila terdapat persoalan yang membutuhkan penyelesaian bersama.

"Apabila ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, silakan langsung berkoordinasi dengan seluruh pejabat utama. Kami terbuka demi menjaga kebersamaan TNI dan Polri," pungkasnya.

Pertemuan antara pimpinan TNI dan Polri tersebut menjadi penegasan bahwa sinergi kedua institusi akan terus dijaga sebagai fondasi dalam menciptakan keamanan nasional, mendukung pembangunan pemerintah, serta memperkuat persatuan menuju Indonesia Emas 2045.* (ad)

MAKASSAR – Karya batik dari penyandang disabilitas asal Kalimantan Utara berhasil mencuri perhatian dalam forum nasional Road to Hari Ulang Tahun (HUT) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) ke-46 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), PT Pertamina EP (PEP) Tarakan Field memperkenalkan Batik Kalimantan Utara karya Kelompok Usaha Bersama Disabilitas Batik (Kubedistik) sebagai salah satu produk unggulan daerah yang memiliki nilai budaya dan ekonomi.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun, 1 Gram Kini Dibanderol Rp2,615 Juta

Kubedistik merupakan kelompok usaha penyandang disabilitas dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara, yang telah menjadi mitra binaan CSR PEP Tarakan Field sejak 2019.

Selama proses pendampingan, kelompok ini berhasil mengembangkan batik dengan motif khas Kalimantan Utara melalui proses produksi yang semakin ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi.

Forum nasional bertajuk "Pendampingan Kewirausahaan dan Pengembangan Produk Kerajinan Khas Daerah bagi UMKM Wilayah Sekitar Tambang dan Hulu Migas" tersebut digelar oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bersama Dekranas.

Dalam kegiatan itu, Batik Kubedistik dipamerkan di hadapan sejumlah tokoh nasional, termasuk Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian, Wakil Ketua Harian II Dekranas Sri Suparni Bahlil, Ketua Bidang Wirausaha Baru Dekranas Metty Herindra, serta jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sektor energi.

Head of Communication Relations & CID Zona 10, Elis Fauziyah, mengatakan kehadiran Kubedistik dalam forum nasional menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan program pemberdayaan masyarakat yang memberikan dampak nyata.

"Keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya diukur dari produk yang dihasilkan, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat. Melalui forum nasional ini, kami ingin menunjukkan bahwa karya masyarakat binaan memiliki kualitas, nilai budaya, dan daya saing untuk tampil di tingkat nasional," ujar Elis.

Menurut Elis, pihaknya berharap keberadaan Batik Kubedistik semakin dikenal masyarakat luas sehingga mampu membuka peluang kerja sama, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas yang tergabung dalam kelompok tersebut.

Selain mengikuti pameran, anggota Kubedistik juga mendapatkan kesempatan mengikuti coaching clinic dan seminar bersama praktisi industri kreatif nasional.

Kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memperkuat strategi pemasaran.

Pendampingan yang dilakukan PEP Tarakan Field selama beberapa tahun terakhir dinilai mampu meningkatkan kemampuan anggota kelompok, memperkuat identitas budaya Kalimantan Utara, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi penyandang disabilitas.

Local Hero Kubedistik, Sony Lolong, menyampaikan rasa bangganya karena hasil karya kelompoknya dapat tampil dalam forum nasional bersama berbagai produk unggulan dari daerah lain di Indonesia.

"Kami berterima kasih kepada PEP Tarakan Field yang selama ini mendampingi kami, mulai dari pengembangan keterampilan hingga membuka kesempatan mengikuti berbagai pameran. Pengalaman ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memperkenalkan batik khas Kalimantan Utara kepada masyarakat yang lebih luas," katanya.

Sementara itu, Manager Communication Relations & CID Dony Indrawan menegaskan bahwa Pertamina EP akan terus memperkuat program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurutnya, program CSR harus mampu menciptakan inovasi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga warisan budaya daerah, serta memperkuat ekonomi lokal yang inklusif.

"Kami berkomitmen terus mendorong lahirnya inovasi dan produk unggulan masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan, melestarikan budaya daerah, serta memperkuat ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Dony.

Melalui program pemberdayaan tersebut, Batik Kubedistik menjadi contoh bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk berkarya.

Dengan dukungan dan pendampingan yang tepat, penyandang disabilitas mampu menghasilkan produk kreatif yang membawa nama daerah hingga tingkat nasional.

PT Pertamina EP Tarakan Field yang merupakan bagian dari Zona 10 Subholding Upstream Regional 3 Kalimantan di bawah pengelolaan PT Pertamina Hulu Indonesia bersama SKK Migas terus menjalankan program hulu migas dengan mengedepankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk mendukung keberlanjutan energi nasional melalui semangat #EnergiKalimantanUntukIndonesia.* (ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penghentian tersebut dilakukan setelah batas waktu pendataan yang telah ditentukan dinyatakan selesai.

Baca Juga:

• Prabowo Minta TNI, Polri, hingga Kejaksaan Introspeksi: Tidak Ada yang Istimewa di Hadapan Hukum

Menurut Anang, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan pengumpulan informasi tidak berjalan di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

"Benar, surat itu dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data-data sudah selesai dan surat itu dikeluarkan supaya tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya," kata Anang.

Instruksi penghentian tersebut tercantum dalam Surat Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 yang ditandatangani Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi.

Surat itu diterbitkan setelah adanya disposisi Jaksa Agung terkait pemberitaan mengenai kegiatan pengumpulan data dan keterangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di wilayah Jawa Tengah.

Melalui surat tersebut, seluruh kepala kejaksaan tinggi diminta menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait program MBG di wilayah hukum masing-masing.

Sebelumnya, muncul informasi mengenai dugaan pemeriksaan terhadap sejumlah pengelola SPPG oleh pihak kejaksaan.

Informasi tersebut juga dikaitkan dengan surat yang disebut berasal dari Kepala Subbidang Pengamanan Internal Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah.

Dalam surat tersebut disebutkan sejumlah personel Polri yang menjadi pengelola SPPG diminta tidak memenuhi panggilan kejaksaan tanpa prosedur pendampingan yang sah.

Menanggapi informasi tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memastikan tidak melakukan penggeledahan, pemeriksaan paksa, maupun operasi tangkap tangan terhadap pengelola SPPG.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Arfan Triono, menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan jajaran kejaksaan negeri di Jawa Tengah hanya berupa pengumpulan data dan keterangan secara langsung di sejumlah lokasi SPPG.

Menurut Arfan, proses tersebut dilakukan dengan pendekatan profesional, persuasif, serta tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku.

"Apabila pengelola SPPG bersedia memberikan data atau informasi, data tersebut akan dicatat. Sebaliknya, jika tidak bersedia memberikan keterangan, kondisi itu juga dicatat sebagai bagian dari hasil pendataan tanpa adanya tindakan pemaksaan," jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan berbagai pihak melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelayanan makanan bergizi di berbagai daerah.

Pengumpulan data dan keterangan yang dilakukan kejaksaan sebelumnya menjadi bagian dari upaya memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program di lapangan.

Dengan dihentikannya kegiatan pendataan tersebut, Kejagung menegaskan langkah itu dilakukan karena tahapan pengumpulan informasi telah selesai dan untuk mencegah adanya penyalahgunaan dalam proses pelaksanaan.* (mi/ad)