JAKARTA — Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan tata kelola batu bara, PT PLN, PT Asabri, PT Krakatau Steel, serta PT CBS-KNI.

Dalam penyidikan tersebut, polisi telah memeriksa 15 orang saksi setelah melakukan penggeledahan di 13 lokasi yang tersebar di Jakarta Selatan dan Bogor.

Baca Juga:

• Mimpi Negeri Tanpa Amplop

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, menegaskan status Tan Kian saat ini masih sebagai saksi.

"Status Tan Kian masih sebagai saksi, bukan tersangka," kata Budi Hermanto.

Penggeledahan dilakukan sejak Rabu, 8 Juli 2026, di sejumlah lokasi, termasuk ruko dan rumah indekos di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor.

Dari lokasi di Cipete, penyidik menyita uang senilai sekitar Rp67 miliar dalam berbagai mata uang, yaitu dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dan rupiah.

Sementara itu, dari rumah di Sentul, polisi menemukan uang tunai sekitar Rp476 miliar serta emas batangan dengan berat mencapai 74 kilogram.

Penyidik saat ini masih mendalami asal-usul aset tersebut, termasuk menelusuri data kepemilikan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan status lahan yang berada di kawasan Sentul City.

Profil Tan Kian

Tan Kian dikenal sebagai salah satu pengusaha properti yang telah lama berkecimpung di sektor pengembangan kawasan premium di Indonesia.

Melalui Century Properties Group Indonesia, perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai Dua Mutiara Group, ia mengembangkan sejumlah proyek properti di kawasan Mega Kuningan dan Sudirman, Jakarta.

Beberapa proyek yang berada dalam portofolio grup tersebut antara lain Pacific Place Jakarta, JW Marriott Jakarta, The Ritz-Carlton Jakarta Mega Kuningan, The Ritz-Carlton Pacific Place, Millennium Centennial Center, South Hills Apartment, Sahid Sudirman Center, Botanica Apartment, hingga The Plaza Office Tower.

Di luar Jakarta, Tan Kian juga tercatat memiliki puluhan vila resor di Pulau Bintan serta pernah terlibat dalam pengembangan kawasan Millennium City di Parung Panjang.

Sebelum terjun ke bisnis properti, ia memulai usaha keluarga di bidang perdagangan udang dan tekstil sebelum memperluas usahanya ke sektor properti.

Nama Tan Kian bukan kali pertama dikaitkan dengan perkara hukum.

Pada 2008, Kejaksaan Agung pernah menetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana PT Asabri terkait pembangunan Plaza Mutiara.

Namun, penyidikan terhadap perkara tersebut dihentikan pada 2009 setelah dana yang dipersoalkan dikembalikan.

Plaza Mutiara kemudian dikembalikan kepada Tan Kian berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Namanya kembali muncul ketika penyidik mengusut perkara PT Asabri pada 2021 dan kasus Jiwasraya pada 2019–2020.

Dalam perkara tersebut, Tan Kian disebut pernah bekerja sama dengan Benny Tjokrosaputro dalam pengembangan sejumlah proyek properti, termasuk South Hills Apartment di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Meski beberapa kali diperiksa dalam perkara korupsi besar, hingga saat ini Tan Kian belum pernah kembali ditetapkan sebagai tersangka setelah perkara Plaza Mutiara.

Kuasa hukumnya sebelumnya menyatakan seluruh transaksi antara Tan Kian dan Benny Tjokrosaputro telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung maupun pengadilan dan dinyatakan sesuai ketentuan hukum.

Polda Metro Jaya menegaskan proses penyidikan masih berlangsung.

Selain memeriksa Tan Kian, penyidik juga meminta keterangan sejumlah saksi lain yang berasal dari berbagai lokasi penggeledahan, mulai dari petugas keamanan, sopir, hingga karyawan perusahaan penukaran valuta asing (money changer).

Polisi masih mendalami apakah uang tunai, emas, dan aset lain yang disita memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.* (km/ad)

MAKASSAR — Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang digelar di Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 10 Juli 2026.

Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen dalam mendorong produk kriya dan wastra Sumatera Utara agar semakin berdaya saing, baik di pasar nasional maupun internasional.

Baca Juga:

• Dekranasda Sumut Pamerkan Kriya Unggulan di HUT ke-46 Dekranas Makassar, Dorong UMKM Go Global

Acara tersebut juga dihadiri Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, bersama jajaran pengurus Dekranas dari berbagai daerah di Indonesia.

Tahun ini, Dekranas mengusung tema "Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Dunia", yang menegaskan komitmen untuk mendorong industri kerajinan nasional yang ramah lingkungan, memiliki nilai tambah, dan mampu bersaing di pasar global.

Bagi Dekranasda Sumatera Utara, peringatan HUT Dekranas menjadi kesempatan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan daerah, mulai dari kriya, wastra atau kain tradisional, hingga kuliner khas.

Kehadiran Dekranasda Sumut dalam ajang nasional tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Utara.

Ketua Dekranasda Sumut Kahiyang Ayu mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung program Dekranas Pusat melalui pembinaan berkelanjutan kepada para perajin, mulai dari proses produksi hingga pemasaran.

"Peringatan HUT Dekranas kali ini menjadi pemantik semangat bagi kami di Sumatera Utara. Kain-kain wastra dan kerajinan tangan dari Sumut memiliki keunikan luar biasa yang sangat diminati. Kami berkomitmen untuk terus mendorong para perajin lokal agar naik kelas, meningkatkan kualitas estetika dan kemasan produk, sehingga produk lokal kita bisa bersaing di tingkat nasional hingga menembus pasar dunia," kata Kahiyang Ayu.

Sementara itu, Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, menekankan pentingnya inovasi yang berkelanjutan agar produk kerajinan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pasar modern tanpa meninggalkan nilai budaya.

"Melalui tema 'Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Dunia', kita ingin memastikan bahwa produk kerajinan Indonesia tidak hanya indah dan bernilai seni tinggi, tetapi juga diproduksi dengan prinsip berkelanjutan yang ramah lingkungan. Dekranas akan terus mengawal dan memfasilitasi para perajin kita agar mampu bertransformasi, berdaya saing global, dan merebut pasar internasional," ujar Selvi.

Puncak peringatan HUT ke-46 Dekranas juga dimeriahkan dengan pameran produk unggulan dari seluruh provinsi di Indonesia, peragaan busana wastra daerah, serta forum edukasi bagi para perajin.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Dekranasda Sumatera Utara berharap produk kriya, wastra, dan berbagai hasil karya UMKM daerah semakin dikenal masyarakat luas, membuka peluang kolaborasi baru, serta memperluas pasar hingga ke tingkat internasional.* (ad)

MAKASSAR — Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara berpartisipasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang digelar di Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8–12 Juli 2026.

Keikutsertaan Dekranasda Sumatera Utara dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk kriya, wastra, dan kerajinan unggulan daerah sebagai upaya melestarikan warisan budaya sekaligus memperluas pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga:

• Kahiyang Ayu Dorong Kriya dan Wastra Sumut Tembus Pasar Global di HUT ke-46 Dekranas

"Semoga semangat berkarya dan berinovasi terus tumbuh, sehingga para perajin Sumut semakin maju, UMKM semakin kuat, dan warisan budaya nusantara semakin dikenal dunia," ujar Kahiyang Ayu.

Puncak peringatan HUT ke-46 Dekranas diikuti oleh Dekranasda tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut menjadi ajang promosi sekaligus pertukaran pengalaman bagi para pelaku industri kerajinan nasional.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dekranas, Selvi Ananda, menekankan pentingnya sinergi antara Dekranas Pusat dan seluruh Dekranasda di Indonesia.

Menurut Selvi, peran Dekranasda tidak hanya sebatas menyelenggarakan kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pendamping, pembina, dan fasilitator bagi para perajin agar mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar global.

Mengusung tema "Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia", peringatan HUT ke-46 Dekranas menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mendorong peningkatan daya saing perajin melalui digitalisasi, inovasi produk, dan perluasan akses pasar.

Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan Gendang Pajajari dan pemotongan tumpeng oleh Ketua Dekranas.

Selain itu, rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan pameran produk kerajinan yang melibatkan sekitar 3.000 pelaku UMKM dari berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 hingga 5.000 peserta yang berasal dari berbagai kontingen provinsi, kabupaten, dan kota.

Baca Juga:

• Butuh Modal Usaha? KUR Mandiri 2026 Dibuka, Pinjaman Rp100 Juta Cicilan Mulai Rp2,1 Juta per Bulan

PANGKALPINANG — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Tahun 2026 pada Minggu, 12 Juli 2026, di Resto Lucky 88, Pangkalpinang.

Kegiatan yang dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB itu menjadi agenda penting bagi organisasi untuk melakukan konsolidasi internal, mengevaluasi perjalanan organisasi, sekaligus menentukan arah kepemimpinan PJS Bangka Belitung ke depan.

Baca Juga:

• Polemik Tin Slag Babel Memanas! Dirut PT BBBS Bantah Isu Ekspor ke Laos dan Siap Lapor Dewan Pers

Ketua Panitia Musdalub PJS Bangka Belitung, Muhamad Zen, mengatakan seluruh persiapan kegiatan telah rampung dan panitia siap menyambut peserta maupun tamu undangan.

"Musdalub ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan, mengevaluasi perjalanan organisasi, serta menentukan langkah-langkah strategis PJS Bangka Belitung ke depan. Kami berharap forum ini dapat melahirkan keputusan terbaik dan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh anggota," ujar Zen, Sabtu, 11 Juli 2026.

Menurut Zen, sejumlah pejabat daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, organisasi pers, serta mitra strategis PJS dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut.

Ia menilai kehadiran berbagai unsur pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi profesi wartawan, dan mitra kerja menjadi bukti bahwa hubungan kemitraan yang dibangun PJS selama ini berjalan dengan baik.

"Kami bersyukur karena Musdalub ini mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Kehadiran para pejabat dan pimpinan organisasi pers menunjukkan bahwa pers memiliki peran penting sebagai mitra pembangunan daerah sekaligus pilar demokrasi," katanya.

Dalam agenda Musdalub, Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba dijadwalkan memberikan arahan kepada peserta mengenai penguatan organisasi, peningkatan profesionalisme wartawan, serta perkembangan organisasi PJS di tingkat nasional.

Sebagai organisasi pers nasional, PJS terus memperluas jaringan kepengurusan di berbagai daerah di Indonesia.

Organisasi ini juga tengah melengkapi berbagai persyaratan untuk memperkuat eksistensinya sebagai organisasi pers nasional dalam rangka menjadi konstituen Dewan Pers.

Muhamad Zen berharap Musdalub 2026 menjadi momentum lahirnya semangat baru bagi seluruh anggota PJS Bangka Belitung.

"Ini memang Musyawarah Daerah Luar Biasa. Kami berharap yang lahir dari forum ini juga keputusan-keputusan yang luar biasa, demi kemajuan PJS Bangka Belitung, peningkatan profesionalisme anggota, dan penguatan peran pers dalam pembangunan daerah," ujarnya.

Panitia juga mengimbau seluruh pengurus DPD dan DPC PJS se-Bangka Belitung yang memiliki hak suara agar hadir tepat waktu dan mengikuti seluruh rangkaian Musdalub sesuai jadwal yang telah ditetapkan.* (ad)

JAKARTA — Bank Mandiri kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Program ini menawarkan bunga sekitar 6 persen per tahun dengan pilihan plafon pinjaman dan tenor yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha.

Baca Juga:

• Polemik Tin Slag Babel Memanas! Dirut PT BBBS Bantah Isu Ekspor ke Laos dan Siap Lapor Dewan Pers

Untuk jenis pinjaman tertentu, nasabah tidak diwajibkan memberikan agunan tambahan sehingga program ini menjadi salah satu pilihan bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal.

Melalui program KUR, pemerintah bersama Bank Mandiri berupaya memperluas akses pembiayaan bagi UMKM agar usaha dapat berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik.

Syarat Pengajuan KUR Mandiri 2026

Calon peminjam perlu memenuhi sejumlah persyaratan sebelum mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mandiri.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan.
- Memiliki e-KTP atau surat keterangan pembuatan e-KTP.
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan pejabat berwenang.
- Memiliki NPWP untuk pengajuan pinjaman di atas Rp50 juta.
- Menyiapkan Kartu Keluarga (KK).
- Menyiapkan akta nikah atau akta cerai bagi yang sudah menikah atau bercerai.
- Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Cara Mengajukan KUR Mandiri 2026

Setelah seluruh dokumen persyaratan lengkap, calon nasabah dapat mengajukan pinjaman dengan mendatangi kantor cabang Bank Mandiri.

Petugas bank akan melakukan verifikasi dokumen dan survei terhadap usaha yang dijalankan untuk memastikan kelayakan penerima KUR.

Apabila pengajuan disetujui, nasabah akan menandatangani perjanjian kredit dan dana pinjaman akan dicairkan ke rekening Bank Mandiri.

Tabel Angsuran KUR Mandiri 2026 Plafon Rp100 Juta

Bank Mandiri menyediakan pilihan jangka waktu cicilan mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan.

Untuk pinjaman sebesar Rp100 juta, cicilan terendah berada pada tenor 60 bulan atau lima tahun, yaitu sebesar Rp2.166.667 per bulan.

Berikut rincian angsurannya:

12 bulan: Rp8.833.333per Bulan
18 bulan: Rp6.055.556per Bulan
24 bulan: Rp4.666.667per Bulan
36 bulan: Rp3.277.778per Bulan
48 bulan: Rp2.583.333per Bulan
60 bulan Rp2.166.667per Bulan

Calon debitur disarankan memilih tenor yang sesuai dengan kemampuan membayar cicilan setiap bulan agar usaha tetap berjalan dengan sehat dan kewajiban kredit dapat dipenuhi tepat waktu.

Program KUR Mandiri 2026 diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi pelaku UMKM yang ingin memperluas usaha, menambah modal kerja, maupun meningkatkan kapasitas produksi dengan dukungan bunga yang lebih terjangkau dibandingkan kredit komersial.* (di/ad)

Oleh:Herman Dirgantara

"Our Government is the potent, the omnipresent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its example." — Louis D. Brandeis (1928)

Baca Juga:

• Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Tersangka, Bukti Tak Ada Pihak yang Kebal Hukum

Gambaran semacam itu memang tidak keliru. Hanya saja, janganlah kita luput melihat kenyataan yang lebih sunyi.

Dalam banyak kesempatan, korupsi justru bermula dari sesuatu yang tampak sederhana, bahkan dianggap lumrah: sebuah amplop (baca: suap).

Belakangan, ruang publik kembali mempergunjingkan hal ini pascamencuatnya perkara dugaan suap jabatan yang menyeret Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby yang telah berstatus tersangka oleh KPK.

Dalam kasus tersebut, nama seorang Menteri turut disinggung.

Di tengah proses penyidikan tersebut, muncul informasi mengenai amplop yang ditinggalkan dalam audiensi resmi dan kemudian dikembalikan oleh sang menteri, 17 hari sebelum terjadinya OTT KPK terhadap perkara Bupati Kuansing dkk.

Etika Bernegara

Terlepas dari bagaimana hasil pendalaman aparat penegak hukum KPK nantinya, satu pelajaran penting telah lebih dahulu muncul ke hadapan publik.

Sebuah amplop ternyata mampu membuka kembali perbincangan mengenai batas tipis antara jabatan, gratifikasi, dan integritas penyelenggara negara.

Di sinilah persoalannya menjadi lebih menarik daripada sekadar perkara pidana.

Negara hukum tidak hanya bekerja melalui larangan dan sanksi.

Ia juga hidup melalui kebiasaan-kebiasaan etik yang tumbuh dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Apa yang dianggap wajar oleh pejabat publik pada akhirnya akan membentuk ukuran kewajaran masyarakat dalam memandang kekuasaan.

Karena itu, pemberantasan korupsi sesungguhnya tidak dimulai manakala seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Ia telah dimulai ketika seorang penyelenggara negara memutuskan bagaimana bersikap terhadap setiap bentuk pemberian yang berpotensi memengaruhi independensi jabatannya.

Dari situ, integritas acap kali diuji bukan pada perkara besar, melainkan pada keputusan-keputusan kecil yang tampak sepele, tetapi menentukan arah moral suatu instansi.

Dalam kaitan ini, Dennis F. Thompson (1987) membedakan tanggung jawab hukum (legal accountability) dari tanggung jawab moral (moral responsibility).

Menurutnya, etika jabatan publik menuntut lebih dari sekadar kepatuhan terhadap hukum.

Seorang penyelenggara negara tetap berkewajiban menjaga kepercayaan publik melalui perilaku yang menghindarkan benturan kepentingan maupun penyalahgunaan jabatan (Thompson, 1987).

Dari sudut ini, sebuah amplop bisa merupakan suatu simbol bagaimana hubungan antara warga negara dan kekuasaan dibangun.

Berani Berintegritas dan Membiasakannya

Ketika pemberian kepada pejabat dipandang sebagai sesuatu yang biasa, demarkasi antara penghormatan, kebiasaan sosial, dan upaya memengaruhi keputusan publik perlahan menjadi kabur.

Di titik ini, integritas mulai menghadapi ujian yang sesungguhnya.

Kesadaran semacam ini kian penting ketika Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmen pemerintahannya untuk membangun tata kelola yang bersih dan memperkuat pemberantasan korupsi.

Komitmen tersebut tentu memerlukan dukungan penegakan hukum yang konsisten.

Namun, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa keberhasilan membangun pemerintahan yang bersih tidak pernah bertumpu pada penindakan semata.

Ia tumbuh dari budaya organisasi yang menjadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari.

Dalam kajian tata kelola modern, kondisi tersebut dikenal melalui konsep tone at the top.

Budaya antikorupsi tidak lahir terutama dari banyaknya aturan, tetapi dari teladan yang diberikan oleh para pemimpin lembaga negara.

Cara seorang pejabat menyikapi pemberian amplop akan membentuk pesan yang lebih kuat dari pidato mengenai integritas.

Tak ayal, keteladanan sebetulnya memiliki daya didik yang tidak dimiliki oleh regulasi.

Barangkali karena itu, mimpi tentang Indonesia yang bebas dari korupsi sesungguhnya tidak dimulai dari ruang sidang ataupun gedung penjara.

Bisa dimulai dari ruang-ruang kerja pemerintahan, atau dari meja audiensi.

Bahkan, dari setiap keputusan etik yang diambil sebelum hukum terpaksa bekerja.

Di sanalah budaya birokrasi perlahan dibentuk, sekaligus diuji. Pemberantasan korupsi memang memerlukan keberanian aparat penegak hukum.

Namun, republik ini juga membutuhkan keberanian yang lebih senyap: keberanian setiap penyelenggara negara untuk berkata bahwa jabatannya tidak dapat dipengaruhi oleh pemberian dalam bentuk apa pun.

Sebabnya jelas: kepercayaan publik dibangun bukan hanya oleh putusan pengadilan, tetapi juga oleh keyakinan bahwa kekuasaan dijalankan dengan kehormatan.

Mungkin karena itu, mimpi tentang negeri tanpa amplop pada akhirnya adalah harapan agar republik ini memiliki semakin banyak penyelenggara negara yang memandang integritas sebagai kebiasaan, alih-alih pencitraan.

Sebagai karakter, alih-alih sekadar kewajiban administratif.

Sebab manakala teladan menjadi budaya, hukum tidak bekerja sendirian.

Ia akan menemukan sekutunya yang paling kuat: kepercayaan rakyat.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Analis Hukum dan Politik, Direktur PT. Gajah Mada Analitika

JAKARTA — Timnas Inggris akan menghadapi Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Miami, Miami Gardens, Florida, Amerika Serikat, Minggu, 12 Juli 2026, pukul 04.00 WIB.

Baca Juga:

• Argentina Dituding Jadi "Favorit" Wasit di Piala Dunia, Lionel Scaloni Angkat Bicara

Duel Inggris kontra Norwegia diperkirakan menjadi salah satu pertandingan paling menarik di babak delapan besar.

Norwegia tampil sebagai kejutan setelah untuk pertama kalinya berhasil mencapai perempat final Piala Dunia, sedangkan Inggris berupaya kembali menembus semifinal setelah gagal melangkah lebih jauh pada edisi sebelumnya.

Menurut situs resmi FIFA, Norwegia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mencatat sejarah dengan lolos ke semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya.

Di sisi lain, Inggris mengincar tiket semifinal untuk keempat kalinya setelah sebelumnya berhasil mencapainya pada 1966, 1990, dan 2018.

Bagi pecinta sepak bola di Indonesia, pertandingan Inggris melawan Norwegia dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026.

Selain melalui televisi, pertandingan juga tersedia melalui layanan live streaming MAXStream dan Folaplay yang dapat diakses menggunakan telepon genggam, tablet, maupun laptop.

Untuk menonton melalui TVRI, masyarakat hanya perlu memastikan televisi telah menerima siaran digital.

Pengguna televisi digital cukup melakukan pemindaian kanal hingga menemukan saluran TVRI.

Sementara itu, pengguna televisi analog masih dapat menikmati siaran dengan menggunakan perangkat Set Top Box (STB).

Setelah STB terpasang dan proses pencarian kanal selesai dilakukan, siaran TVRI akan otomatis tersimpan.

Selain TVRI, pertandingan juga dapat disaksikan melalui layanan MAXStream.

Pengguna cukup membuka layanan MAXStream melalui situs resmi atau aplikasi, kemudian membeli paket Bola Gembira MAXStream TV.

Tersedia dua pilihan paket, yaitu paket tujuh hari seharga Rp25.000 dan paket 60 hari seharga Rp85.000.

Paket tersebut memberikan akses penuh untuk menyaksikan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026, termasuk tayangan ulang dan konten tambahan.

Layanan lain yang menyiarkan pertandingan ini adalah Folaplay.

Pengguna dapat mengakses platform tersebut melalui situs resmi maupun aplikasi Android.

Untuk menikmati pertandingan, pengguna perlu membeli paket Bola Gembira Folaplay.

Pilihan paket yang tersedia terdiri dari paket tujuh hari seharga Rp25.000 dan paket penuh seharga Rp85.000 yang mencakup seluruh pertandingan, tayangan ulang, highlight, serta konten eksklusif lainnya.

Berdasarkan simulasi superkomputer Opta yang dimuat dalam Opta Analyst, Inggris lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan.

Dari 25.000 simulasi yang dilakukan, Inggris memiliki peluang menang dalam waktu normal sebesar 50,4 persen.

Sementara peluang Norwegia menang mencapai 25,1 persen, sedangkan kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu atau adu penalti berada di angka 24,6 persen.

Jika memperhitungkan peluang lolos ke semifinal, termasuk melalui perpanjangan waktu maupun adu penalti, kesempatan Inggris meningkat menjadi 62,3 persen.

Adapun peluang Norwegia mencapai empat besar berada di angka 37,7 persen.

Meski demikian, Opta menilai pertandingan Inggris melawan Norwegia merupakan duel paling seimbang dibandingkan tiga laga perempat final lainnya.

Norwegia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan Brasil pada babak 16 besar.

Penyerang andalan mereka, Erling Haaland, menjadi pemain paling menonjol sepanjang turnamen.

Striker Manchester City tersebut telah mencetak tujuh gol dari empat pertandingan dan selalu mencetak gol dalam setiap laga Piala Dunia 2026 yang dijalaninya.

Ketajamannya juga berlanjut bersama tim nasional. Haaland tercatat selalu mencetak gol dalam 14 pertandingan kompetitif terakhir Norwegia dengan torehan 27 gol.

Sementara itu, Inggris mengandalkan pengalaman mereka di turnamen besar.

The Three Lions lolos sebagai juara grup sebelum menyingkirkan Kongo dan tuan rumah Meksiko pada fase gugur.

Di lini depan, Harry Kane telah mengoleksi enam gol, hanya terpaut satu gol dari Haaland.

Inggris juga memiliki Jude Bellingham yang tampil impresif dengan empat gol sepanjang turnamen.

Pertandingan ini diperkirakan akan menjadi panggung duel dua penyerang terbaik dunia saat ini, Haaland dan Kane, yang sama-sama berpeluang membawa negaranya melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026.

Link Live streaming: Klik di MAXStream dan Folaplay* (km/ad)

JAKARTA — Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dinilai menjadi bukti bahwa proses penegakan hukum harus berlaku bagi siapa pun, termasuk mantan pejabat tinggi penegak hukum.

Pakar Hukum Pidana Abdul Fikar mengatakan langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan Febrie sebagai tersangka menunjukkan penyidik bekerja secara profesional.

Baca Juga:

• Polemik Tin Slag Babel Memanas! Dirut PT BBBS Bantah Isu Ekspor ke Laos dan Siap Lapor Dewan Pers

Menurut Fikar, perkara tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat reformasi di lingkungan Kejaksaan, terutama dalam aspek pengawasan internal.

Ia menilai pengawasan yang dilakukan selama ini, termasuk oleh Komisi Kejaksaan, belum berjalan secara optimal dalam mencegah penyimpangan.

"Kasus ini menjadi bukti pengawasan belum berjalan efektif. Presiden perlu mengambil momentum ini untuk memperkuat reformasi kelembagaan di Kejaksaan," ujarnya.

Fikar meyakini penetapan tersangka telah didasarkan pada alat bukti yang kuat.

Menurut dia, hal tersebut terlihat dari rangkaian penggeledahan dan barang bukti yang telah dikumpulkan penyidik.

Ia juga optimistis proses penuntutan nantinya dapat berjalan secara independen dan profesional.

"Saya yakin jaksa penuntut umum akan bekerja independen dan profesional. Fakta-fakta yang sudah dikumpulkan penyidik menjadi dasar kuat untuk membawa perkara ini ke persidangan," katanya.

Selain itu, Fikar menilai pengunduran diri Febrie dari jabatan Jampidsus dapat mempermudah proses penyidikan karena mengurangi potensi intervensi dalam penanganan perkara.

Pendapat serupa disampaikan Dosen Hukum Universitas Trisakti, Azmi Syahputra.

Ia menilai penetapan tersangka terhadap Febrie merupakan implementasi asas persamaan di hadapan hukum.

"Ini menunjukkan kualitas penegakan hukum karena yang diproses adalah mantan pejabat tinggi Kejaksaan yang sebelumnya menangani berbagai perkara korupsi," ujar Azmi.

Menurut Azmi, penyidik telah melalui seluruh tahapan hukum acara pidana sebelum menetapkan tersangka.

Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan saksi dan ahli, penggeledahan di 12 lokasi, hingga gelar perkara yang menjadi dasar terpenuhinya minimal dua alat bukti.

Ia menilai perkara tersebut memiliki tingkat kerumitan tinggi karena menggabungkan dugaan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan adanya aset, tetapi harus dapat menghubungkan aset tersebut dengan hasil tindak pidana korupsi," jelasnya.

Azmi juga mengingatkan agar seluruh administrasi penyidikan disusun sesuai prosedur untuk mengantisipasi gugatan praperadilan.

Selain itu, dokumentasi barang bukti dan rantai penguasaan barang bukti harus dilakukan secara ketat mengingat Febrie merupakan mantan pejabat tinggi Kejaksaan yang memahami proses hukum.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang transparan antara penyidik Polri dan Kejaksaan Agung dalam proses penuntutan agar tidak menimbulkan persepsi konflik kepentingan.

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola batu bara yang kemudian dikembangkan ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto mengatakan, Febrie ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan/atau TPPU yang berkaitan dengan proses penanganan perkara oleh penyelenggara negara, termasuk perkara PT Asabri dan dugaan tindak pidana korupsi lainnya.

"Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya," kata Totok dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Sabtu, 11 Juli 2026.

Febrie dijerat dengan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan publik telah menantikan kepastian perkembangan perkara tersebut, termasuk penetapan tersangka terhadap Febrie yang sebelumnya menjabat sebagai Jampidsus.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febrie dari jabatan Jampidsus.

Kejaksaan Agung menyatakan keputusan tersebut tidak akan mengganggu penanganan perkara di lingkungan Jampidsus.

Kasus ini bermula dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola batu bara.

Dalam proses penyidikan, polisi menggeledah sedikitnya 13 lokasi, termasuk rumah yang diakui sebagai kediaman Febrie di Sentul, Bogor, serta satu lokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Penyidikan kemudian berkembang ke dugaan tindak pidana pencucian uang dan dugaan suap dalam penanganan perkara PT Asabri serta kasus di salah satu anak perusahaan PT Krakatau Steel.

Dalam penyidikan tersebut, penyidik juga menyita uang tunai dalam jumlah besar, emas batangan, dokumen, serta sejumlah barang bukti lain yang hingga kini masih didalami.* (km/ad)

JAKARTA — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Langkah ini dilakukan karena waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 tinggal sekitar lima bulan.

Baca Juga:

• Polemik Tin Slag Babel Memanas! Dirut PT BBBS Bantah Isu Ekspor ke Laos dan Siap Lapor Dewan Pers

Menurut dia, seluruh tahapan mulai dari kesiapan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga pelaksanaan di lapangan harus dipastikan berjalan sesuai rencana.

"Untuk Kementerian PKP anggaran mereka sudah turun lebih dari Rp2 triliun. Jangan sampai tidak terserap dan rumah komunal tidak terbangun semua sesuai target karena tinggal lima bulan lagi sebelum akhir tahun. Pembangunan rumah kompleks jauh lebih sulit karena perlu tanah, saluran air, listrik, dan akses jalan masuk. Itu harus dibicarakan secara detail dan dicek langsung di lapangan," kata Tito dalam keterangannya.

Menurut Tito, besarnya anggaran yang telah dialokasikan pemerintah harus benar-benar menghasilkan hunian yang layak ditempati masyarakat terdampak bencana.

Selain rumah, kawasan permukiman juga harus didukung fasilitas dasar agar dapat langsung digunakan.

Untuk mempercepat pelaksanaan, Satgas PRR terus melakukan koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Ketua Tim Data Posko Nasional Satgas PRR, Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, mengatakan sinkronisasi dilakukan terhadap data pembangunan, data penerima bantuan, hingga pembagian tanggung jawab pelaksanaan.

Langkah ini bertujuan menghindari tumpang tindih penggunaan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Ketua Perencanaan dan Pengendalian Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Brigjen TNI Andre Julian, mengatakan penyatuan data menjadi kunci agar pembangunan Huntap tepat sasaran.

"Data-data yang kita sinkronkan adalah data-data pembangunan Huntap. Hal ini perlu dilaksanakan karena kita akan membangun Huntap menggunakan anggaran dari pemerintah. Kemudian ada juga anggaran dari pemerintah daerah maupun CSR," ujar Andre.

Berdasarkan hasil tinjauan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BNPB, terdapat target pembangunan 14.897 unit Huntap melalui skema insitu dan relokasi mandiri di tiga provinsi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 413 unit masih dalam proses pembangunan, sementara 93 unit telah selesai dibangun.

Selain itu, masih terdapat 12.138 unit usulan bantuan stimulan rumah rusak yang sedang diproses di berbagai daerah.

Dengan demikian, estimasi kebutuhan pembangunan Huntap secara keseluruhan mencapai sekitar 27.035 unit.

Data tersebut menjadi dasar pembagian tugas antara BNPB dan Kementerian PKP agar seluruh kebutuhan hunian dapat dipenuhi secara bertahap.

Sementara itu, Kementerian PKP menyiapkan rencana pembangunan Huntap relokasi terpusat sebanyak 25.606 unit hingga tahun 2027.

Khusus tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 7.952 unit dengan dukungan anggaran lebih dari Rp2,33 triliun.

Pembangunan tersebut tidak hanya mencakup rumah tipe 36, tetapi juga berbagai prasarana, sarana, dan utilitas umum seperti jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, sanitasi, penerangan jalan, balai warga, rumah ibadah, hingga ruang terbuka hijau.

Dengan demikian, kawasan permukiman diharapkan dapat langsung berfungsi secara optimal setelah dihuni.

Selain aspek pembangunan, Satgas PRR juga memastikan setiap lokasi Huntap memenuhi standar keamanan.

Salah satu perhatian diberikan pada beberapa lokasi di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, yang masih memerlukan verifikasi lanjutan terhadap kondisi geologi.

Langkah tersebut dilakukan agar rumah yang dibangun benar-benar berada di kawasan yang aman dan layak dihuni dalam jangka panjang sehingga proses rehabilitasi tidak menimbulkan risiko baru bagi masyarakat.

Di sisi lain, proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan juga terus berjalan.

Hingga akhir Juni 2026, Badan Pusat Statistik telah menyelesaikan verifikasi dan validasi data Tahap 10 yang menjadi dasar penetapan penerima bantuan menggunakan skema by name by address (BNBA).

Pemerintah berharap percepatan pembangunan Huntap dapat memberikan kepastian tempat tinggal bagi masyarakat terdampak bencana sekaligus mempercepat proses pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.* (ad)

PANGKALPINANG — Polemik mengenai pemindahan tin slag atau limbah hasil peleburan timah dari gudang PT Bangka Tin Industri (BTI) di Kawasan Industri Jelitik, Sungailiat, ke gudang penampungan sementara di kawasan Besea, Pasir Padi, Pangkalpinang, terus menjadi sorotan.

Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi yang menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari rencana ekspor slag ke luar negeri hingga menyeret nama Harry Ardianto, Direktur Utama PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (PT BBBS) Eka Mulya Putra akhirnya memberikan penjelasan kepada publik.

Baca Juga:

• Komisi III DPR Bakal Awasi Langsung Penggeledahan Tiga Kasus Korupsi: Jangan Sampai Emas Batangan Ditukar Cokelat

Menurut dia, informasi tersebut telah membentuk opini yang berpotensi mencemarkan nama baik perusahaan, dirinya secara pribadi, maupun pihak lain yang ikut dikaitkan.

"Tujuan kami sejak awal sangat jelas. Slag tersebut merupakan hibah yang diberikan untuk kepentingan riset dan pengembangan teknologi pengolahan. Kami ingin mengkaji potensi limbah ini agar dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang nantinya mampu memberikan manfaat bagi daerah," kata Eka kepada wartawan, Sabtu, 11 Juli 2026.

Menurut Eka, sejak awal PT BBBS tidak pernah memiliki agenda mengekspor tin slag ke Laos maupun ke negara lain sebagaimana ramai diberitakan.

Ia menjelaskan, seluruh proses yang dilakukan perusahaan bermula dari hibah resmi slag milik PT Bangka Tin Industri kepada BUMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hibah tersebut, kata dia, ditujukan untuk penelitian, pengembangan teknologi, dan kajian hilirisasi limbah hasil peleburan timah agar memiliki nilai tambah.

Eka mengatakan Bangka Belitung selama ini dikenal sebagai daerah penghasil timah.

Namun, limbah hasil peleburan timah masih menjadi persoalan yang belum memiliki solusi pengelolaan secara optimal.

Padahal, berdasarkan sejumlah kajian ilmiah, slag masih mengandung mineral yang berpotensi dimanfaatkan apabila diolah menggunakan teknologi yang tepat.

Karena itu, PT BBBS memilih memulai penelitian sebagai tahap awal menuju hilirisasi limbah industri.

"Kalau penelitian ini berhasil, manfaatnya bukan hanya mengurangi penumpukan slag, tetapi juga berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah, membuka lapangan kerja, dan menarik investasi baru," ujar Eka.

Ia menambahkan, PT BBBS ingin Bangka Belitung tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah, tetapi juga mampu mengembangkan teknologi pengolahan limbah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.

Eka juga meluruskan informasi mengenai gudang penampungan sementara di kawasan Besea, Pasir Padi.

Menurut dia, gudang tersebut bukan milik maupun disewa PT BBBS seperti yang disebut dalam sejumlah pemberitaan.

"Gudang itu bukan milik maupun disewa PT BBBS. Gudang tersebut disewa oleh PT Bangka Tin Industri. Bahkan proses pemindahan slag ke lokasi itu juga merupakan keinginan dari PT BTI, bukan atas permintaan PT BBBS," ujarnya.

Eka menilai tuduhan mengenai rencana ekspor slag ke Laos hanya berupa opini yang tidak didukung fakta maupun dasar hukum.

"Saya tegaskan sekali lagi, tuduhan ekspor slag ke luar negeri itu tidak benar. Kalau memang ada yang menuduh, silakan dibuktikan. Jangan hanya membangun opini. Kalau tidak bisa dibuktikan, kami akan menempuh jalur hukum," katanya.

Menurut dia, kritik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Namun pemberitaan yang memuat tuduhan tanpa didukung fakta dapat merugikan banyak pihak dan mengganggu kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Bangka Belitung.

Eka juga mempertanyakan proses jurnalistik yang dilakukan salah satu media.

Ia mengaku sempat bertemu langsung dengan wartawan sebelum berita diterbitkan.

Namun, dalam pertemuan tersebut tidak ada pertanyaan mengenai dugaan ekspor slag ataupun isu lain yang kemudian dimuat dalam pemberitaan.

"Setelah berita terbit baru menghubungi saya melalui WhatsApp dan mengajak bertemu. Padahal sebelumnya sudah bertemu langsung tetapi tidak ada konfirmasi mengenai materi pemberitaan. Ini tentu menjadi pertanyaan bagi kami," ujarnya.

Menurut Eka, prinsip keberimbangan menjadi bagian penting dalam kerja jurnalistik agar masyarakat memperoleh informasi berdasarkan fakta yang telah diverifikasi.

Eka juga membantah adanya keterlibatan Harry Ardianto dalam pemindahan slag maupun rencana pembangunan fasilitas pengolahan limbah tersebut.

"Informasi seperti ini bukan hanya merugikan PT BBBS, tetapi juga merugikan Harry dan pihak investor kami. Kalau informasi yang belum jelas dijadikan fakta, tentu akan berdampak terhadap iklim investasi di Bangka Belitung," katanya.

Merasa nama baik perusahaan dirugikan, Eka mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan tim hukum.

Selain mempertimbangkan pelaporan ke Dewan Pers terkait dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik, PT BBBS juga membuka kemungkinan menempuh jalur pidana maupun gugatan perdata apabila ditemukan penyebaran informasi yang tidak benar.

"Biarkan proses hukum nanti yang membuka semuanya. Siapa yang menyebarkan informasi, apa dasar pemberitaannya, apakah berdasarkan bukti atau hanya opini. Kami siap membuktikan seluruh dokumen yang kami miliki," ujarnya.

Eka mengatakan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Polda Kepulauan Bangka Belitung telah meminta klarifikasi terkait proses hibah tersebut.

Sebagai bentuk kerja sama, PT BBBS bersama PT Bangka Tin Industri telah menyerahkan seluruh dokumen administrasi, mulai dari surat permohonan hibah, persetujuan hibah, hingga dokumen pendukung lainnya.

"Kami mengapresiasi langkah Tipiter Polda Babel yang bekerja secara profesional. Semua dokumen yang diminta sudah kami serahkan dan seluruh proses hibah dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Secara terpisah, Harry Ardianto juga membantah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan bisnis slag maupun perdagangan timah.

Ia mengakui pernah bertemu seorang investor asing di Pangkalpinang.

Namun, menurut dia, investor tersebut merupakan pengusaha asal Thailand yang bergerak di sektor kelapa, bukan pertambangan.

"Kalau pertemuan dengan investor asing memang benar. Namanya Dr. Sing, investor kelapa dari Thailand. Tidak ada hubungannya dengan timah ataupun slag," ujar Harry.

Harry yang juga menjabat Ketua Umum BPD HIPMI Bangka Belitung mengatakan seluruh usaha yang dijalankannya bergerak di sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

"Saya tidak pernah bermain bisnis timah. Yang saya urus itu kelapa, aren, durian, ayam, dan udang. Urusan slag PT BTI saya tidak tahu sama sekali. Jadi informasi yang mengaitkan saya dengan bisnis slag sama sekali tidak benar," katanya.

PT BBBS berharap polemik yang berkembang dapat disikapi secara objektif dengan mengedepankan data, dokumen, serta fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perusahaan juga mengingatkan bahwa pemberitaan yang tidak berimbang berpotensi memengaruhi kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.* (ad)

MEDAN — Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr Pirngadi Medan Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Dalam proses penyidikan, Kejari Medan telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk mantan Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan, dr. Suhartono.

Baca Juga:

• Komisi III DPR Bakal Awasi Langsung Penggeledahan Tiga Kasus Korupsi: Jangan Sampai Emas Batangan Ditukar Cokelat

"Saat ini kami sudah memeriksa sejumlah pihak, salah satunya Suhartono selaku mantan direktur," kata Juanda, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Juanda, penyidik masih melakukan pengumpulan alat bukti serta memeriksa saksi-saksi yang dianggap mengetahui proses pengelolaan anggaran tersebut.

Selain itu, Kejari Medan juga telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit guna mengetahui secara pasti ada atau tidaknya kerugian negara dalam perkara tersebut.

"Saat ini kami juga telah berkoordinasi dengan BPK RI untuk melakukan audit dalam rangka menghitung dugaan kerugian negara pada perkara tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan, penetapan tersangka akan dilakukan setelah seluruh proses penyidikan selesai dan penyidik memperoleh bukti yang cukup.

"Setelah hasil audit kerugian negara dari BPK RI keluar, kami akan mengungkap dan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Juanda.

Sebelumnya, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Medan melakukan penggeledahan di RSUD Dr Pirngadi Medan pada 30 Juni 2026.

Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan korupsi belanja barang dan jasa yang menggunakan anggaran BLUD.

Kasi Intelijen Kejari Medan Valentino Harry Parluhutan Manurung mengatakan penggeledahan dilakukan di kantor RSUD Dr Pirngadi Medan yang berlokasi di Jalan Prof. H.M. Yamin Nomor 47, Kecamatan Medan Timur.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran BLUD.

Dokumen tersebut nantinya akan digunakan untuk memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan.

Berdasarkan penyidikan sementara, Kejari Medan tengah menelusuri penggunaan anggaran BLUD dengan nilai pagu mencapai Rp23,81 miliar.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) sebesar Rp10,8 miliar serta pembayaran utang sebesar Rp13,01 miliar.

Penyidik juga menemukan adanya dugaan persoalan terkait utang rumah sakit yang muncul pada tahun anggaran sebelumnya, tetapi baru dibayarkan pada tahun berikutnya.

"Penyidik juga menemukan adanya utang yang timbul pada tahun anggaran sebelumnya, namun baru dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya dan hingga kini belum seluruhnya dilunasi," kata Valentino.

Kejari Medan memastikan proses penyidikan masih berjalan.

Penyidik akan terus mendalami aliran penggunaan anggaran serta pihak-pihak yang diduga memiliki tanggung jawab dalam perkara tersebut.* (at/ad)

JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan langsung terhadap proses penyidikan tiga kasus dugaan korupsi yang saat ini ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya.

Pengawasan tersebut dilakukan melalui Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk Komisi III DPR RI.

Baca Juga:

• Prabowo Beri Pesan Tegas untuk Aparat Penegak Hukum soal Penanganan Tiga Kasus Korupsi yang Seret Eks Jampidsus

Habiburokhman menegaskan, DPR tidak terlibat dalam proses penyidikan, melainkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

"Bukan dilibatkan. Kami ini pengawas mereka. Kami beda level, kami di atasnya mereka. Ya, kita akan mengawasi langsung, ya," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Menurut dia, bentuk pengawasan itu akan dilakukan dengan menghadiri langsung sejumlah tahapan dalam proses penanganan perkara, termasuk saat penyidik melakukan penggeledahan dan pemeriksaan barang bukti.

"Ya, betul, betul. Hadir. Biar tidak ada fitnah, jangan sampai ada uang yang ditukar lah ya, kan," ujar Habiburokhman.

"Jangan-jangan batangan emasnya ditukarkan dengan isinya cokelat, begitu kan," tambahnya.

Habiburokhman mengatakan, Komisi III DPR ingin memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Meski demikian, Habiburokhman mengaku hingga kini pihaknya belum mengetahui lokasi-lokasi yang akan menjadi sasaran penggeledahan berikutnya.

"Ya, kita belum tahu, makanya," katanya.

Ia menyebut agenda teknis Panja akan terus diperbarui mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Pengawasan DPR, lanjut dia, tidak hanya dilakukan pada proses penggeledahan, tetapi juga mencakup pemeriksaan lokasi penyimpanan barang bukti serta tahapan lain yang berkaitan dengan penyidikan.

"Ya, nanti agenda-agenda teknis Panja ini akan kami update terus, mulai dari mungkin kami akan ikut mengawasi proses-proses penggeledahan ya, proses pemeriksaan tempat-tempat barang bukti dan lain sebagainya. Dan kami akan memastikan seluruh aktivitas kami ini terbuka ya, terbuka bisa diikuti oleh masyarakat," pungkas Habiburokhman.

Sebelumnya, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengumumkan penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pengumuman tersebut disampaikan Totok dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

"Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA (Febrie Adriansyah) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU dalam proses penangan hukum oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 e 12B tipikor dan pasal 3,4 TPPU atau sekarang KUHP 607 ayat 1 huruf a dan huruf b," kata Totok.

Selain Febrie, penyidik juga menetapkan seorang pihak swasta berinisial DR sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Totok menjelaskan, DR diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari dugaan tindak pidana korupsi.

"Pada satu titik kita telah melakukan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini yaitu saudara DR yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi," ujarnya.

DR dijerat dengan Pasal 4 dan/atau Pasal 5 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau Pasal 607 ayat 1 huruf b dan huruf c dalam KUHP baru.

Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap dugaan aliran dana, aset, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.* (kp/ad)

Kasus tersebut di antaranya dugaan korupsi tata kelola suplai batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang disebut berkaitan dengan gangguan pasokan listrik, serta perkara PT Asabri yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Baca Juga:

• Ini Deretan Pasal yang Jerat Eks Jampidsus Febrie Adriansyah dalam Tiga Kasus Korupsi dan TPPU, Ancaman Hukuman Seumur Hidup Mengintai

"Pokoknya, kalau Pak Prabowo kan pasti penginnya para penegak hukumnya solid ya, all out. Dan tadi kita sudah bahkan sudah komit kita solid ya. Saya pertemukan Kortas sama Jampidsus, insyaallah solid," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Menurutnya, penanganan perkara besar tersebut membutuhkan sinergi antara berbagai lembaga, mulai dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Komisi III DPR RI juga mengingatkan agar seluruh institusi penegak hukum memiliki visi yang sama dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu komitmen pemerintahan Presiden Prabowo.

"Komisi III DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI untuk tetap solid, kompak, bersinergi rapat," ujar Habiburokhman.

"Seluruh instansi ini harus satu visi dalam menyukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen tegas dan tanpa kompromi dalam memberantas korupsi di tanah air," sambungnya.

Habiburokhman menegaskan, dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum merupakan tindakan individu atau oknum tertentu.

Ia meminta agar kasus tersebut tidak dipandang sebagai konflik antara lembaga penegak hukum.

"Peristiwa dugaan korupsi ini melibatkan personel atau oknum, bukan kebijakan maupun representasi dari institusi. Oleh karena itu sama sekali tidak boleh ada konfrontasi atau konflik ego sektoral antar institusi. Negara membutuhkan kekompakan aparat penegak hukumnya untuk bergerak maju," jelasnya.

Menurut dia, pemberantasan korupsi harus tetap berjalan dengan mengedepankan kepentingan negara dan penegakan hukum yang profesional.

Sebelumnya, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengumumkan penetapan mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Sabtu (11/7/2026).

"Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA (Febrie Adriansyah) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU dalam proses penangan hukum oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 12 e, 12B Tipikor dan Pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP 607 ayat 1 huruf a dan huruf b," kata Totok.

Selain Febrie, polisi juga menetapkan seorang pihak swasta berinisial DR sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Totok menyebut DR diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari dugaan tindak pidana korupsi.

"Pada satu titik kita telah melakukan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini yaitu saudara DR yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi," ujarnya.

DR dijerat dengan Pasal 4 dan/atau Pasal 5 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU atau Pasal 607 ayat 1 huruf b dan huruf c dalam KUHP baru.

Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap dugaan aliran dana, aset, serta keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.* (kp/ad)

JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan seorang pihak swasta bernama Don Ritto (DR) sebagai tersangka dalam pengembangan tiga perkara dugaan korupsi.

Keduanya dijerat dengan sangkaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), namun dengan pasal yang berbeda sesuai dugaan peran masing-masing.

Baca Juga:

• Bupati Sukoharjo Ancam Mutasi ASN yang Tak Setor Uang, Rp2,93 Miliar Dipakai Renovasi Rumah dan Beli Mobil

"Informasinya sudah ditetapkan dua tersangka, yaitu swasta. Yang kedua adalah berinisial F," kata Rudi Margono di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2026).

Don Ritto Dijerat Pasal TPPU

Untuk tersangka Don Ritto, penyidik menerapkan Pasal 4 dan/atau Pasal 5 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selain itu, Don Ritto juga dijerat Pasal 607 ayat (1) huruf b dan huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Pasal 4 UU TPPU mengatur mengenai perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, maupun kepemilikan harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Ancaman hukumannya mencapai 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar.

Sementara Pasal 5 mengatur mengenai pihak yang menerima atau menguasai harta yang diduga berasal dari tindak pidana, dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara.

Adapun Pasal 10 menjerat pihak yang turut melakukan percobaan, membantu, atau bersekongkol melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dalam KUHP baru, ketentuan serupa diatur dalam Pasal 607 ayat (1) huruf b dan huruf c yang mengatur mengenai penyamaran asal-usul harta hasil kejahatan maupun penerimaan harta yang berasal dari tindak pidana.

Febrie Dijerat Pasal Korupsi dan Gratifikasi

Berbeda dengan Don Ritto, Febrie Adriansyah dijerat menggunakan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang TPPU.

Penyidik menerapkan Pasal 12 huruf b, Pasal 12B Undang-Undang Tipikor, Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, serta Pasal 607 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP baru.

Pasal 12 huruf b mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukumannya berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

Sementara Pasal 12B mengatur mengenai gratifikasi yang dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban penerima.

Untuk dugaan pencucian uang, penyidik menggunakan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU yang mengatur tindakan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, hingga menyamarkan asal-usul harta yang diduga berasal dari tindak pidana.

Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP baru.

Berkaitan dengan Tiga Perkara Besar

Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah berkaitan dengan tiga perkara besar, yakni dugaan korupsi tata kelola batu bara, dugaan korupsi PT ASABRI, serta dugaan korupsi yang berkaitan dengan PT Krakatau Steel.

Seluruh perkara tersebut kini resmi dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung untuk melanjutkan proses penyidikan.

Dalam proses penyelidikan sebelumnya, Kortas Tipikor Polri telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, antara lain money changer, Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai barang bukti berupa emas batangan, valuta asing, uang tunai, dan sejumlah aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik.

Hingga kini, penyidik masih terus menelusuri aliran dana, memperkuat alat bukti, serta membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut.* (d/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penggunaan uang hasil pemerasan terhadap sejumlah bawahannya oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani (ETS).

Uang yang diduga berasal dari setoran pegawai tersebut disebut digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari renovasi rumah hingga pembelian kendaraan.

Baca Juga:

• Hakim Tegur Eks Pj Bupati Langkat Soal Penarikan Smartboard Sekolah Swasta: Itu Diskriminasi!

"Ini ada penggunaan dari uang yang berasal dari UP (upah pungut) dan setoran dari OPD (operasi perangkat daerah) itu digunakan untuk renovasi rumah pribadi bupati," kata Taufik kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (11/7/2026).

Selain renovasi rumah, KPK juga menemukan dugaan penggunaan uang tersebut untuk membeli kendaraan pribadi.

"Ada juga untuk pembelian kendaraan roda empat, Innova, ini nanti juga menjadi penulusuran dari tim penyelidik, karena ini berkaitan dengan aset recovery," ujar Taufik.

KPK sebelumnya mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Etik terhadap sejumlah bawahannya.

Dalam menjalankan aksinya, Etik diduga menggunakan kewenangan jabatan, termasuk ancaman mutasi bagi pejabat yang tidak memenuhi permintaan setoran.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut sejumlah kepala daerah maupun kepala OPD diduga mendapat tekanan apabila tidak memenuhi target setoran yang diminta.

"Beberapa saksi kepala daerah atau kepala OPD, ini yang juga jabatannya apabila tidak memenuhi keinginan dari Bupati atau target pemenuhan setoran-setoran tadi, itu akan dipindah," ujar Taufik.

KPK juga masih mendalami kemungkinan adanya penerimaan lain yang berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengisian jabatan.

"Nah, ini apakah nanti ada selain setoran itu juga suap jabatan, itu akan didalami lagi nanti di penyidikan berikutnya," jelas Taufik.

Dalam penyidikan, KPK menduga Etik menggunakan dua Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar untuk menarik setoran dari lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo.

Dua SK tersebut yakni SK Bupati tentang Penerimaan dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah serta SK Bupati tentang Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut kedua aturan tersebut diduga digunakan sebagai alat untuk melakukan pemerasan terhadap pegawai.

"Bahwa terbitnya kedua SK Bupati tersebut diduga digunakan sebagai 'alat' oleh ETS untuk melakukan tindak pemerasan 'Setoran Upah Pungut (UP)' di lingkungan BPKAD Sukoharjo," kata Asep.

Dalam praktiknya, Etik diduga meminta Kepala BPKAD Sukoharjo Richard Tri Handoko (RCH) mengumpulkan sekitar 40 persen dari insentif yang diterima sejumlah pegawai.

"ETS meminta Saudara RCH selaku Kepala BPKAD Pemkab Sukoharjo untuk mengumpulkan sekitar 40 persen dari insentif yang diterima oleh sejumlah pegawai pada BPKAD," ujar Asep.

Uang tersebut kemudian dikumpulkan melalui pejabat lain sebelum disetorkan kepada Etik.

Selain itu, KPK menduga Etik juga memerintahkan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tri Mulyo (TRM) untuk mengumpulkan setoran rutin dari sejumlah OPD, termasuk pada momentum Hari Raya Idulfitri atau THR.

KPK juga akan mendalami keterkaitan barang bukti yang ditemukan dengan pihak lain, termasuk suami Etik Suryani, yaitu mantan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya.

Pendalaman dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat aliran dana lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

"Itu nanti juga menjadi bagian yang akan didalami, karena barang bukti yang sekarang ditemukan ini tentunya kan ini di TKP ya, yang diamankan oleh teman-teman penyelidik," ujar Taufik.

Menurutnya, penyidik masih membuka kemungkinan apakah barang bukti yang ditemukan berasal dari penerimaan Etik atau berkaitan dengan penerimaan sebelumnya.

"Sehingga ada dugaan-dugaan dari penerimaan yang lain dari tersangka sendiri atau itu barang bukti yang mungkin dulu sisa yang lama, itu masih masih ada kemungkinan semua," sambungnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu:

- Etik Suryani, Bupati Sukoharjo.
- Richard Tri Handoko, Kepala BPKAD Kabupaten Sukoharjo.
- Tri Mulyo, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK menahan ketiga tersangka di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari pertama, mulai 10 Juli hingga 29 Juli 2026.

Kasus dugaan pemerasan ini masih terus dikembangkan oleh penyidik KPK, termasuk untuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana lain serta aset yang berasal dari dugaan tindak pidana tersebut.* (dkm/ad)

JAKARTA — Tren masyarakat Indonesia dalam mencari hunian mengalami perubahan besar.

Dalam lima kuartal terakhir, minat terhadap hunian sewa terus meningkat, sementara keinginan untuk membeli rumah justru mengalami penurunan.

Baca Juga:

• Pemanasan Global Rugikan Pertanian Dunia hingga Rp361 Triliun per Tahun!

Sementara itu, pencarian hunian beli hanya mencapai 41,4 persen.

Angka tersebut menjadi selisih terbesar sejak April 2025 dengan perbedaan mencapai 17,2 poin persentase.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, tren perubahan ini semakin terlihat.

Pada saat itu, komposisi pencarian hunian masih berada di angka 53,4 persen untuk sewa dan 46,6 persen untuk beli.

Meski secara angka perbedaannya belum terlalu jauh, arah pergerakannya menunjukkan pola yang konsisten.

Minat masyarakat terhadap hunian sewa terus naik setiap kuartal, sedangkan minat membeli rumah perlahan menurun.

Pertumbuhan tahunan memperlihatkan perubahan yang lebih signifikan.

Permintaan hunian sewa tercatat tumbuh 8,2 persen secara tahunan atau year-on-year.

Sebaliknya, permintaan hunian beli mengalami penurunan hingga 19,8 persen pada periode yang sama.

Bahkan secara kuartalan, minat membeli rumah masih terkoreksi sebesar 4,2 persen.

Penurunan minat beli rumah sempat mencapai titik terendah pada Kuartal IV-2025.

Saat itu, porsi pencarian hunian beli hanya berada di angka 15,6 persen.

Angka tersebut kemudian sempat pulih pada Kuartal I-2026 menjadi 43,2 persen, tetapi kembali melemah pada kuartal berikutnya menjadi 41,4 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar properti tidak hanya mengalami perlambatan biasa, melainkan sempat mengalami tekanan besar yang membuat sebagian masyarakat menunda keputusan membeli rumah.

Sinyal pelemahan pasar rumah juga terlihat dari aktivitas simulasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Rumah123 mencatat aktivitas simulasi KPR turun 11,6 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

Namun, masyarakat yang masih melakukan simulasi ternyata lebih banyak mengincar rumah dengan harga terjangkau.

Sebanyak 35,2 persen simulasi KPR ditujukan untuk rumah dengan harga di bawah Rp500 juta.

Sementara 30,5 persen lainnya mengarah pada rumah dengan kisaran harga Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

Artinya, lebih dari 65 persen calon pembeli masih berada pada segmen harga yang relatif rendah.

Data tersebut menunjukkan bahwa keinginan memiliki rumah belum sepenuhnya hilang.

Namun, masyarakat semakin berhati-hati dan sangat mempertimbangkan kemampuan finansial.

Pilihan tenor KPR juga memperlihatkan hal serupa.

Tenor 16–20 tahun menjadi pilihan terbesar dengan porsi 36,9 persen, disusul tenor 10 tahun sebesar 30,1 persen dan tenor 11–15 tahun sebesar 28,1 persen.

Calon pembeli saat ini cenderung memilih cicilan lebih panjang agar beban pembayaran setiap bulan lebih ringan.

Perubahan perilaku pasar properti banyak dipengaruhi oleh kelompok usia muda.

Rumah123 mencatat sekitar 53,9 persen penggunanya berasal dari kelompok usia 18–34 tahun.

Kelompok ini umumnya masih berada dalam fase membangun karier, mengumpulkan tabungan uang muka, serta menghadapi perubahan kebutuhan hidup.

Bagi sebagian generasi muda, menyewa rumah dianggap lebih fleksibel dibandingkan langsung mengambil cicilan jangka panjang hingga 15–20 tahun.

Terlebih, mobilitas pekerjaan yang tinggi membuat sebagian orang belum yakin untuk terikat pada satu lokasi hunian dalam waktu lama.

Head of Research Rumah123 Marisa Jaya menyebut perubahan tersebut bukan berarti masyarakat kehilangan keinginan untuk memiliki rumah.

"Fenomena ini adalah perubahan urutan pengambilan keputusan," dengan menyewa berperan sebagai "fase transisi sebelum membeli, terutama bagi generasi muda yang masih membangun stabilitas finansial maupun fleksibilitas mobilitas," ujar Marisa.

Menurutnya, masyarakat kini lebih memilih menyewa terlebih dahulu sambil mempersiapkan kondisi keuangan dan menunggu waktu yang tepat untuk membeli rumah.

Perubahan tren ini juga terlihat dari kata kunci pencarian properti.

Kata "subsidi" menjadi pencarian paling dominan dengan porsi 10,02 persen dari seluruh sesi pencarian.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding kata kunci seperti "cluster" sebesar 6,10 persen dan "mewah" sebesar 4,84 persen.

Dominasi pencarian rumah subsidi menunjukkan bahwa masyarakat semakin memperhatikan harga dan kemampuan membayar.

Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah dan pelaku industri properti agar menyediakan lebih banyak pilihan hunian yang sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Sebab, fenomena meningkatnya minat sewa bukan hanya soal perubahan gaya hidup, tetapi juga dapat menjadi tanda adanya jarak antara harga rumah dengan kemampuan beli masyarakat.

Ke depan, kebijakan perumahan seperti subsidi KPR, penyediaan hunian terjangkau, serta skema pembiayaan yang lebih fleksibel menjadi faktor penting agar generasi muda tetap memiliki peluang untuk memiliki rumah.* (km/ad)

MEDAN — Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menegur mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat Faisal Hasrimy setelah mengakui pernah memerintahkan penarikan sejumlah perangkat smartboard dari sekolah swasta untuk dialihkan ke sekolah negeri.

Pengakuan tersebut disampaikan Faisal saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Jumat (11/7/2026).

Baca Juga:

• Habiburokhman Sebut Kasus yang Jerat Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Masuk Kategori Mega Korupsi

Faisal mengaku pernah menyampaikan persoalan distribusi smartboard kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Langkat karena menurutnya sekolah negeri membutuhkan fasilitas tersebut.

"Saya sampaikan kepada Pak Sekda saat itu karena jumlah sekolah negeri kita banyak membutuhkan," ujar Faisal dalam persidangan.

Jaksa kemudian kembali mempertanyakan apakah Faisal pernah memerintahkan agar perangkat smartboard yang sudah didistribusikan ke sekolah swasta ditarik kembali.

"Siap, ada. Didistribusikan untuk sekolah negeri," jawab Faisal.

Usai pemeriksaan oleh jaksa, hakim anggota Kasim kemudian memberikan sejumlah pertanyaan kepada Faisal terkait pengawasan terhadap proses penganggaran, pengadaan, hingga pendistribusian smartboard saat dirinya menjabat sebagai Pj Bupati Langkat.

Hakim mempertanyakan sejauh mana Faisal mengetahui proses pengadaan tersebut.

Faisal menjawab bahwa laporan pertanggungjawaban kepada DPRD Langkat secara umum telah diterima.

"Secara global diterima, Yang Mulia," kata Faisal.

Jawaban tersebut membuat hakim mempertanyakan kembali kebijakan penarikan perangkat dari sekolah swasta.

"Tapi ternyata bermasalah kan. Lalu smartboard harus di sekolah negeri," ujar Hakim Kasim.

Hakim kemudian menilai kebijakan tersebut tidak tepat karena sekolah swasta juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh fasilitas pendidikan.

"Itu diskriminasi namanya. Mendiskriminasi anak bangsa. Sekolah swasta punya hak yang sama, sama-sama mencerdaskan anak bangsa," tegas hakim.

Menurut hakim, fasilitas pendidikan yang bersumber dari anggaran negara tidak boleh dibedakan hanya berdasarkan status sekolah.

"Mau negeri, mau swasta, semua berhak. Salah begitu. Tak bisa begitu," ujar Kasim.

Dalam sidang tersebut, hakim juga menyoroti pengakuan Faisal yang menyebut tidak mengetahui detail proses pengadaan smartboard.

Hakim mempertanyakan apakah Faisal mengetahui jumlah perangkat yang dibeli, harga, hingga mekanisme pengadaan melalui sistem e-Katalog.

"Tahu kapan dibeli smartboard, perangkat apa saja pada smartboard ini, tidak tahu soal e-Katalog?" tanya hakim.

"Siap, tidak tahu," jawab Faisal.

Selain Faisal Hasrimy, sidang tersebut juga menghadirkan tiga saksi lainnya, yakni Fatimah dari PT Bismacindo Perkasa, Direktur PT Gunung Emas Kelvin, serta Bahrun Walidin alias Baron, ASN Aceh Jaya yang disebut sebagai pihak perantara pemberian uang.

Mereka memberikan keterangan untuk memperkuat pembuktian terhadap tiga terdakwa, yaitu mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi, Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Langkat Supriadi, serta Direktur PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto Seputra.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa ketiga terdakwa telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp29.588.774.791 melalui proyek pengadaan smartboard Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Langkat mengungkapkan proyek tersebut menganggarkan pengadaan sebanyak 312 unit smartboard untuk tingkat SD dan SMP dengan nilai mencapai Rp49,916 miliar.

Kasus ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Medan.

Persidangan akan terus berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan fasilitas pendidikan tersebut.* (km/ad)

JAKARTA — Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Kasus Korupsi Eks Jampidsus Febrie Adriansyah untuk mengawal proses penanganan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan pejabat Kejaksaan Agung tersebut.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan kasus yang melibatkan Febrie Adriansyah masuk kategori mega korupsi karena besarnya jumlah barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Sumut Hendra Cipta Soroti Harga Tiket PRSU 2026, Dinilai Bisa Hambat Target 300 Ribu Pengunjung

"Jadi yang nanti yang akan secara teknis memantau apa namanya? Mengawasi langsung pelaksanaan penanganan Tipikor kasus ini. Karena ini memang kasus yang dapat dikatakan sebagai salah satu mega korupsi mengingat jumlah ya, barang bukti yang sudah diamankan saja sudah demikian besarnya. Infonya nih ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi ya, bunker-bunker lainnya," ujar Habiburokhman dalam rapat Panja Pengawasan Kasus Korupsi Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Habiburokhman menyebut, masih ada kemungkinan dilakukan penggeledahan di sejumlah lokasi lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, penanganan perkara ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dan Kejaksaan Agung.

Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan melakukan supervisi terhadap proses penyidikan tersebut.

"Terkait penanganan perkara ini yang sekarang ditangani oleh leading sector-nya Jampidsus tetapi tetap bersinergi dengan Kortas Tipikor dan nanti akan disupervisi oleh KPK ya, dan juga akan diawasi langsung oleh Panja yang kita bentuk dalam rapat ini," kata Habiburokhman.

Ia berharap seluruh aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut dapat bekerja secara profesional dan membuka perkembangan kasus kepada publik sesuai aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Mabes Polri menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola batu bara, kasus PT Asabri, serta dugaan tindak pidana korupsi lainnya.

Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri Irjen Totok Suharyanto mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan keterlibatan Febrie dalam perkara tersebut.

"Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya," ujar Totok.

Febrie Adriansyah dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum dan disebut memiliki nilai barang bukti yang besar.

Proses penyidikan masih berjalan dengan koordinasi antara Polri, Kejaksaan Agung, KPK, serta pengawasan dari Komisi III DPR RI.* (km/ad)

BANDA ACEH — Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang berkomitmen menjaga hak historis masyarakat Aceh dalam pengelolaan Blok Andaman mendapat apresiasi dari kalangan akademisi.

Namun, komitmen tersebut juga diminta untuk dibuktikan melalui kebijakan nyata, khususnya terkait rencana penempatan terminal migas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Aceh Utara.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Sumut Hendra Cipta Soroti Harga Tiket PRSU 2026, Dinilai Bisa Hambat Target 300 Ribu Pengunjung

Nasrul menyampaikan pandangannya setelah menghadiri pelantikan Ketua DPD I Partai Golkar Aceh di Hotel Hermes, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).

Menurut dia, pidato Menteri ESDM menunjukkan adanya perubahan pendekatan pemerintah pusat dalam melihat persoalan pengelolaan sumber daya alam di daerah.

"Pidato Pak Menteri ESDM di Hotel Hermes sangat berbobot dan memperlihatkan sensitivitas kepemimpinan yang tinggi. Beliau menyadari bahwa memperlakukan Aceh dan Papua tidak bisa hanya dengan pendekatan matematis industri, melainkan harus dengan pendekatan hati dan keadilan sejarah. Kami sangat menghargai keberpihakan ini," kata Nasrul Zaman.

Nasrul mengatakan, komitmen pemerintah terhadap Aceh harus diwujudkan melalui keputusan teknis yang jelas, terutama terkait pengelolaan hasil migas Blok Andaman.

Ia menilai fasilitas pengolahan migas sebaiknya ditempatkan di daratan Aceh melalui KEK Arun, bukan menggunakan skema pengolahan di laut lepas atau offshore.

Menurutnya, keberadaan terminal migas di KEK Arun memiliki dampak besar terhadap perekonomian masyarakat Aceh.

Selain menghidupkan kembali industri pesisir utara Aceh, keberadaan fasilitas tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, termasuk lulusan perguruan tinggi lokal.

Tidak hanya itu, pengembangan kawasan industri juga diyakini dapat memperluas akses pasar bagi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat di wilayah pedalaman Aceh.

"Bagi Nasrul, esensi utama agar rakyat Serambi Mekkah tidak kembali kecewa adalah konsistensi kementerian untuk menolak skema pengolahan di laut lepas (offshore) dan mengalokasikannya ke fasilitas darat di KEK Arun," ujarnya.

Nasrul mengingatkan agar komitmen yang telah disampaikan pemerintah tidak berhenti pada pernyataan politik, tetapi diterjemahkan menjadi aturan teknis yang mengikat seluruh pihak, termasuk investor migas internasional.

"Janji politik di Hermes ini harus dikunci menjadi regulasi teknis yang mengikat investor global seperti Mubadala Energy. Momentum emas ini juga menjadi alarm bagi Pemerintah Aceh untuk segera membenahi kapasitas Tim PoD daerah agar mampu mengimbangi komitmen pusat dengan proposal tekno-ekonomis yang profesional dan bermartabat," tegas Nasrul.

Ia berharap Pemerintah Aceh dapat memanfaatkan momentum tersebut dengan memperkuat kesiapan daerah, sehingga manfaat pengelolaan sumber daya alam benar-benar dirasakan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan komitmennya untuk tidak mengecewakan masyarakat Aceh terkait pengelolaan potensi migas di wilayah tersebut.

Pernyataan itu menjadi perhatian publik karena Aceh memiliki sejarah panjang dalam sektor energi nasional.

Masyarakat berharap pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan dampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan daerah.* (ad)

MEDAN — Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Hendra Cipta menyoroti harga tiket masuk Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 yang dinilai terlalu mahal dan berpotensi menghambat target jumlah pengunjung.

Menurut Hendra, apabila harga tiket tidak segera dievaluasi, target 300 ribu pengunjung yang telah ditetapkan untuk PRSU 2026 akan sulit tercapai.

Baca Juga:

• Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa FEB USU Viral! 66 Orang Disebut Jadi Korban, 10 Orang Melapor ke Satgas PPKS

"Target 300 ribu pengunjung PRSU 2026 akan sulit dicapai jika tiket masuk pengunjung tidak terjangkau. Akibatnya bisa saja target transaksi ekonomi dan efek pengganda ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM, juga akan berpengaruh selama event tersebut," ujar Hendra Cipta di Medan, Minggu (6/7/2026).

Hendra yang juga menjabat sebagai Ketua Syarikat Islam Sumatera Utara mengatakan, PRSU bukan hanya sekadar acara hiburan tahunan.

Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki peran besar dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hendra menilai tingginya harga tiket dapat berdampak terhadap jumlah kunjungan masyarakat.

Padahal, semakin banyak warga yang hadir, maka semakin besar pula peluang peningkatan transaksi ekonomi di area PRSU.

Menurut dia, perputaran ekonomi tidak hanya terjadi pada sektor hiburan, tetapi juga menyentuh berbagai pelaku usaha seperti pedagang makanan, pengrajin, tenant produk lokal, hingga penyedia jasa lainnya.

"Jangan sampai PRSU yang tujuannya untuk menggerakkan ekonomi rakyat, justru hanya bisa dinikmati segelintir orang karena tiketnya mahal. Buat harga yang masuk akal. Bisa dengan tiket subsidi, diskon pelajar, atau hari khusus gratis untuk warga," tegas Hendra.

Politisi asal Sumatera Utara itu meminta panitia penyelenggara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan harga tiket PRSU 2026.

Menurutnya, harga tiket yang lebih terjangkau akan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk datang dan ikut merasakan manfaat dari kegiatan tersebut.

Hendra berharap PRSU 2026 dapat kembali menjadi ajang yang benar-benar mencerminkan semangat pesta rakyat.

Tidak hanya menjadi tempat promosi produk daerah, tetapi juga menjadi wadah pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Kalau pengunjungnya sepi, UMKM yang rugi. Efeknya berantai. Karena itu mari kita pikirkan bersama agar PRSU benar-benar memberi manfaat luas," pungkas Hendra.

Ia menegaskan, keberhasilan PRSU tidak hanya diukur dari kemeriahan acara, tetapi juga dari dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat Sumatera Utara.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak panitia PRSU 2026 belum memberikan tanggapan resmi terkait usulan evaluasi harga tiket yang disampaikan oleh Hendra Cipta.* (ad)