Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut Terang Dewi Susantri Ujung mengatakan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) diprioritaskan untuk penanganan sekolah yang terdampak bencana. Dana tersebut diarahkan untuk rehabilitasi maupun pembangunan ruang kelas baru.

Baca Juga:

• Prabowo Heran Dana Pemda Disimpan di Bank: Ke Mana Uang Itu?

Menurut Terang, pembiayaan dari Pemprov Sumut dipisahkan dari anggaran yang berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan.

"Anggaran yang diberikan ke sekolah-sekolah baik itu melalui cabang dinas maupun bidang, itu tidak beririsan dengan dana dari kementerian. Jadi kita pisahkan kalau sudah dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah," jelasnya.

Secara keseluruhan, Pemprov Sumut menyiapkan program pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 297 ruang kelas SMA, SMK dan SLB pada 2026. Program tersebut mencakup pembangunan ruang kelas baru serta rehabilitasi ruang kelas yang mengalami kerusakan.

Untuk pembangunan ruang kelas baru, terdapat 120 ruang kelas yang tersebar di 43 sekolah. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp41,49 miliar.

"Untuk ruang kelas baru ada 120 kelas untuk 43 sekolah dengan anggaran Rp41.494.275.000," ujar Terang.

Sementara itu, rehabilitasi dilakukan terhadap 187 ruang kelas yang tersebar di 70 sekolah. Program tersebut memiliki pagu anggaran sekitar Rp31,39 miliar.

"Melaksanakan rehabilitasi terhadap 187 ruang kelas dan saat ini sudah ada yang berproses dengan rata-rata pekerjaan fisik di 70 persen," tuturnya.

Dari 187 ruang kelas yang direhabilitasi tersebut, sebanyak 17 ruang kelas disebut telah selesai dikerjakan, sementara pekerjaan lainnya masih berlangsung.

Selain pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, Pemprov Sumut juga menyiapkan program revitalisasi terhadap tujuh sekolah. Program tersebut merupakan bagian dari Program Strategis Daerah (PSD) dengan total anggaran sekitar Rp31,08 miliar.

"Revitalisasi ada di 7 sekolah dengan total Rp31.079.491.760," kata Terang.

Jika dirinci berdasarkan sekolah, sebanyak 27 sekolah mendapat pembangunan ruang kelas baru dan 48 sekolah mendapat rehabilitasi ruang kelas. Program tersebut menjadi bagian dari penanganan sarana pendidikan yang mengalami dampak bencana maupun membutuhkan peningkatan fasilitas.

Pemprov Sumut menargetkan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan tersebut dapat mendukung proses belajar mengajar sekaligus mempercepat pemulihan sekolah yang terdampak bencana.

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumut meningkatkan kualitas sarana pendidikan SMA, SMK dan SLB negeri di wilayah Sumatera Utara.* (ds/dh)

Putusan tersebut dibacakan Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Baca Juga:

• Buruh Kecewa dengan Draf RUU Ketenagakerjaan, Beri Tenggat DPR hingga 22 September

MK menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, frasa mengenai perubahan anggaran harus dimaknai bahwa perubahan yang berdampak pada jumlah belanja pemerintah pusat menurut fungsi dilakukan dengan persetujuan DPR.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam putusan terhadap permohonan yang diajukan MBG Watch, mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas, dan sejumlah pemohon lainnya.

Selain itu, MK menyatakan ketentuan mengenai insentif desa pada Pasal 14 ayat (1) huruf b tetap memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Frasa mengenai insentif desa harus dimaknai sebagai bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan pemerintah desa untuk mendukung pembangunan desa berkelanjutan.

MK juga menyoroti kebijakan darurat perekonomian dalam Pasal 29 ayat (1). Pemerintah tetap dapat mengambil langkah terkait pendapatan, belanja maupun pembiayaan untuk menghadapi ancaman terhadap perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Namun, pelaksanaannya diwajibkan memperoleh persetujuan DPR.

"Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya," ujar Suhartoyo.

Dalam permohonannya, koalisi MBG Watch menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para pemohon menyertakan 138 aduan masyarakat yang di antaranya berkaitan dengan ketidaksesuaian anggaran harian dan keluhan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi.

Perkara dengan Nomor 100/PUU-XXIV/2026 tersebut menguji sejumlah ketentuan dalam UU APBN 2026. Para pemohon meminta adanya tafsir bersyarat yang menjamin partisipasi publik bermakna dalam perubahan kebijakan anggaran.

Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas mengatakan gugatan tersebut diajukan karena adanya kekhawatiran terhadap tata kelola program MBG dan dampaknya terhadap masyarakat.

"Yang melatarbelakangi kami mendaftarkan JR ini adalah tragedi akibat tata kelola MBG yang semakin tidak terkontrol. Sejumlah dampak destruktif yang menyengsarakan masyarakat secara luas sudah kita rasakan," kata Busyro saat mendaftarkan permohonan pada Maret 2026.

Sementara itu, MK sebelumnya juga memutus perkara lain mengenai penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG. Dalam perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara dan sejumlah pemohon, MK menyatakan program MBG tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah hasil Pemilu 2024.

Namun, MK memutuskan program MBG tidak lagi dapat dimasukkan dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, program tersebut tidak dapat menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya.

"Program pembagian makan bergizi dalam bentuk program MBG secara substansi adalah konstitusional sebagai wujud program prioritas pemerintah hasil pemilihan umum tahun 2024," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan putusan.

Enny menegaskan program MBG atau program lain dengan bentuk serupa yang masuk dalam lingkup anggaran pendidikan harus dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan.

"Program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN," ujarnya.

Dengan putusan tersebut, MK memberikan batasan mengenai mekanisme perubahan anggaran pemerintah serta posisi program MBG dalam struktur anggaran negara. Program MBG tetap dinyatakan konstitusional, tetapi tidak lagi ditempatkan sebagai bagian dari alokasi anggaran pendidikan pada tahun-tahun berikutnya.* (k/dh)

Informasi tersebut disampaikan PLN UP3 Medan melalui akun Instagram resminya. Wilayah yang terdampak berada di bawah pelayanan Unit Layanan Pelanggan (ULP) Medan Baru.

Baca Juga:

• Waspada Udara Medan "Tidak Sehat"! AQI Tembus 149 Akibat Kepungan Asap Kiriman dan Polusi Lokal

Adapun enam lokasi yang terdampak pemeliharaan jaringan PLN yakni:

- Jalan Jamin Ginting sebagian
- Jalan Bunga Ester
- Jalan Saudara
- Jalan Masjid Syuhada
- Jalan Bunga Kantil
- Jalan Bunga Kenangan

PLN melakukan pemeliharaan untuk meningkatkan keandalan jaringan listrik. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pemotongan pohon serta pemindahan utilitas pada tiang PLN.

Selama proses pemeliharaan berlangsung, PLN mengimbau pelanggan yang menggunakan generator set (genset) memastikan instalasi genset dipisahkan dari instalasi listrik PLN.

Pemadaman sementara tersebut dilakukan agar proses pemeliharaan jaringan dapat berjalan dengan aman. Pelanggan di wilayah terdampak diimbau menyesuaikan aktivitas selama pekerjaan berlangsung.

Setelah pemeliharaan selesai, pasokan listrik akan kembali disalurkan sesuai kondisi jaringan di lapangan.

Sebelumnya, Fahd pernah dipidana dalam kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) pada 2011 dan perkara suap pengadaan Al Quran serta laboratorium komputer di Kementerian Agama pada 2017.

Baca Juga:

• Buntut Duit Rp 3,5 M Disita KPK dari Rumah Petingginya, PSI Buka Suara Sebut Peristiwa Sebelum Gabung

Pada 2017, Fahd kembali dipidana setelah terbukti menerima suap sebesar Rp3,411 miliar dalam perkara pengadaan Al Quran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama. Dia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Kini, Fahd kembali berhadapan dengan hukum dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan ATR/BPN. KPK menduga Fahd berperan sebagai pihak yang menampung uang yang dikumpulkan dari tersangka lain.

Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut Fahd telah masuk kategori residivis dalam konteks pidana.

"Jadi, dalam konsep pidana ini istilahnya sudah residivis begitu ya. Tentunya sudah betul tadi ada pemberatan," ujar Achmad Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (15/9/2026).

Pengulangan perkara tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas hukuman dalam mencegah seseorang kembali melakukan tindak pidana korupsi.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi seseorang kembali melakukan tindak pidana. Salah satunya hukuman yang dinilai terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera yang kuat.

"Yang berpengaruh, pertama hukuman terlalu ringan," ujar Fickar Rabu (16/9/2026).

Selain berat-ringannya hukuman, Fickar menyoroti faktor penegakan hukum. Menurutnya, masih adanya aparatur peradilan yang dapat dipengaruhi suap juga menjadi persoalan.

"Yang kedua, aparatus peradilan termasuk hakim dan jaksa masih mau disuap," katanya.

Menurut Fickar, status residivis dapat menjadi salah satu faktor pemberat dalam perkara terbaru Fahd apabila dakwaan tersebut nantinya terbukti di pengadilan. Namun, dia menekankan bahwa efek jera tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis.

"Efek jera itu soal pelaksanaan," ujar Fickar.

Dia mengatakan efektivitas hukuman perlu dilihat berdasarkan data mengenai narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman.

"Jadi harus dilihat datanya di LP baru bisa disimpulkan," kata dia.

Fickar menjelaskan sistem hukum pidana Indonesia sebenarnya telah mengenal konsep residivisme sebagai faktor yang dapat memperberat pidana. Karena itu, persoalan pengulangan korupsi tidak semata-mata harus dijawab dengan membuat aturan baru.

"Residivis atau pengulangan itu faktor pemberat, sehingga jelas ada ketentuan penambahan hukuman sampai 1/3 dari hukuman pokoknya," ujarnya.

Dia menilai yang tidak kalah penting adalah memastikan aturan tersebut diterapkan secara konsisten, sekaligus memperkuat proses penegakan hukum agar tidak mudah dipengaruhi praktik suap.

Fickar juga menjelaskan mengenai kondisi ketika tindak pidana baru dilakukan saat seseorang masih menjalani hukuman atas perkara sebelumnya. Dalam kondisi tertentu, pidana baru dapat diperhitungkan bersama sisa hukuman sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia memberikan contoh seseorang yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, baru menjalani dua tahun kemudian melakukan tindak pidana lain. Dalam ilustrasinya, sisa hukuman 18 tahun dapat diperhitungkan bersama pidana untuk perkara baru.

Namun, Fickar menegaskan penerapan pidana tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan batasan yang berlaku dalam masing-masing perkara.

Sementara itu, perkara dugaan suap di lingkungan ATR/BPN yang menjerat Fahd masih dalam proses penyidikan KPK. Status hukum dan dugaan keterlibatan Fahd dalam perkara terbaru tersebut nantinya akan diuji melalui proses persidangan.

Pengulangan perkara korupsi yang kembali menjerat Fahd juga menjadi perhatian terhadap efektivitas pemberian hukuman, penerapan faktor pemberat bagi residivis, serta pelaksanaan penegakan hukum secara keseluruhan.* (k/dh)

Di tengah dorongan pemerintah untuk memperkuat hilirisasi, industri aluminium berada pada posisi penting. Tantangannya bukan semata-mata meningkatkan produksi, melainkan membangun ekosistem industri yang mampu mengolah bahan baku menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga:

• S&P Global Ratings Beri INALUM Peringkat 'BBB-', Tegaskan Peran Strategis dalam Hilirisasi Aluminium Nasional

Hilirisasi pada akhirnya bukan hanya persoalan membangun fasilitas produksi. Hilirisasi menyangkut kemampuan Indonesia mengembangkan industri dari hulu hingga hilir, sehingga semakin banyak tahapan pengolahan, teknologi, tenaga kerja, dan nilai ekonomi berada di dalam negeri.

Bagi Sumatera Utara, perkembangan industri aluminium juga membuka ruang bagi tumbuhnya ekosistem ekonomi baru. Rantai pasok industri dapat melibatkan berbagai sektor, mulai dari tenaga kerja, jasa, transportasi, pemasok, hingga industri pengguna aluminium.

Namun, peluang tersebut membutuhkan fondasi yang kuat.

HILIRISASI DAN NILAI TAMBAH

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, aluminium merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam penguatan struktur industri nasional. Pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas pengolahan, pengembangan industri turunan, serta pemanfaatan produk aluminium untuk memenuhi kebutuhan sektor konstruksi, transportasi, manufaktur, energi, dan teknologi.

PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) sebagai bagian dari holding industri pertambangan MIND ID juga memiliki posisi strategis dalam rantai industri aluminium nasional. Penguatan kapasitas produksi dan pengembangan fasilitas pengolahan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor, meningkatkan pasokan domestik, serta memperbesar nilai tambah yang dinikmati di dalam negeri.

Data tersebut penting untuk menjawab satu pertanyaan mendasar: seberapa besar hilirisasi aluminium mampu meningkatkan nilai tambah yang dinikmati Indonesia?

Menurut M. Adam Malik, Ketua Umum Aliansi Pemuda Desa Bersatu (Apdesu) Indonesia, pembangunan industri harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Ia menilai, hilirisasi tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus memastikan manfaat ekonomi dirasakan oleh masyarakat sekitar serta dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari bertambahnya kapasitas produksi. Ukuran lainnya adalah seberapa besar industri dalam negeri mampu menyerap produk aluminium, menciptakan industri turunan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas.

DARI PABRIK MENUJU EKOSISTEM

Industri yang kuat membutuhkan ekosistem yang kuat pula.

Ketika aluminium tidak berhenti sebagai bahan baku, peluang pengembangan industri turunannya menjadi semakin luas. Produk aluminium dapat masuk ke berbagai sektor, termasuk konstruksi, transportasi, manufaktur, kemasan, hingga kebutuhan teknologi.

Pengembangan industri turunan juga dapat memperluas peran pelaku usaha nasional, termasuk usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang pengolahan, distribusi, perawatan, logistik, serta penyediaan komponen pendukung. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya menciptakan nilai di tingkat pabrik, tetapi juga membentuk jaringan ekonomi yang lebih luas.

Pengamat industri menilai, keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada kemampuan membangun keterkaitan antara industri besar, pemasok lokal, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Keterkaitan tersebut penting agar investasi tidak berdiri sendiri, melainkan mampu mendorong pertumbuhan industri pendukung di sekitarnya.

Di titik inilah hilirisasi memiliki arti yang lebih luas: bukan hanya tentang apa yang diproduksi, tetapi tentang siapa saja yang memperoleh manfaat dari rantai produksi tersebut.

KETIKA INDUSTRI HARUS BERJALAN BERSAMA KEBERLANJUTAN

Pertumbuhan industri juga membawa pertanyaan lain: bagaimana memastikan peningkatan produksi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan masyarakat?

Konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan tersebut.

Aspek lingkungan menyangkut bagaimana perusahaan mengelola energi, emisi, limbah, serta dampak operasional. Aspek sosial berkaitan dengan pekerja dan masyarakat sekitar. Sementara itu, tata kelola menyangkut transparansi, kepatuhan, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.

Dalam pengembangan industri aluminium, penerapan ESG dapat diwujudkan melalui peningkatan efisiensi energi, pengendalian emisi, pengelolaan limbah produksi, pemanfaatan teknologi yang lebih bersih, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Pengukuran yang transparan dan pelaporan berkala menjadi penting agar komitmen keberlanjutan dapat dinilai secara objektif.

Menurut M. Adam Malik, perhatian terhadap lingkungan harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal, bukan sekadar pelengkap setelah kegiatan industri berjalan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, keterbukaan informasi, serta pengawasan terhadap dampak kegiatan industri di wilayah sekitar.

Artinya, masa depan industri aluminium tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak produk yang dapat dihasilkan, tetapi juga oleh kemampuan industri menjawab tuntutan keberlanjutan.

MANUSIA DI BALIK HILIRISASI

Pada akhirnya, angka investasi dan kapasitas produksi hanyalah sebagian dari cerita.

Ada pekerja yang menggantungkan penghidupan dari industri. Ada pelaku usaha yang menjadi bagian dari rantai pasok. Ada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri. Dan ada generasi muda yang membutuhkan keterampilan agar dapat mengambil bagian dalam perubahan struktur industri nasional.

Di tingkat lokal, kehadiran industri dapat membuka peluang bagi usaha penyedia makanan, transportasi, jasa perawatan, logistik, hingga penyedia kebutuhan operasional. Namun, peluang tersebut hanya dapat berkembang apabila masyarakat memiliki akses terhadap pelatihan, informasi, pembiayaan, dan kesempatan untuk masuk ke dalam rantai pasok.

Karena itu, pengembangan sumber daya manusia harus menjadi bagian penting dari agenda hilirisasi. Pendidikan vokasi, pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, dan kemitraan dengan lembaga pendidikan dapat membantu menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Cerita mereka memberikan dimensi lain bahwa hilirisasi bukan hanya agenda ekonomi. Jika dirancang dan dijalankan secara inklusif, hilirisasi juga dapat menjadi jalan untuk memperluas kesempatan ekonomi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

FONDASI UNTUK MASA DEPAN

Indonesia memiliki peluang untuk membangun industri aluminium yang lebih terintegrasi dan bernilai tambah.

Namun, peluang tersebut membutuhkan fondasi: teknologi, energi yang kompetitif, sumber daya manusia, industri turunan, infrastruktur, kepastian investasi, serta penerapan prinsip keberlanjutan.

Karena itu, pertanyaan mengenai masa depan aluminium Indonesia bukan lagi sekadar berapa banyak yang mampu diproduksi.

Pertanyaan yang lebih besar adalah berapa besar nilai yang mampu diciptakan, berapa banyak masyarakat yang dapat memperoleh manfaat, dan seberapa berkelanjutan industri tersebut dibangun.

Jika hilirisasi mampu menjawab tiga pertanyaan itu, aluminium tidak lagi sekadar menjadi produk industri.

Ia dapat menjadi bagian dari fondasi transformasi industri Indonesia.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Penanganan dan Penanggulangan Karhutla yang digelar secara daring dari Jakarta, Rabu (16/9/2026). Rapat tersebut dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Purbaya Curhat Dicopot Imbas Rombak Pejabat Kemenkeu, Istana Langsung Tepis: Cuma Pergantian Biasa

Besaran bantuan untuk masing-masing daerah disesuaikan dengan tingkat keparahan dampak karhutla yang terjadi.

"Kami sudah menerbitkan surat edaran Bapak untuk kecepatan penggunaan karena sekarang ini yang penting adalah kecepatan. Jadi supaya tidak tertahan uangnya sambil kami turunkan juga tim dari Itjen dan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendampingi," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (17/9/2026).

Menurut Tito, anggaran tersebut perlu segera dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan karhutla. Penggunaan dana antara lain dapat diarahkan untuk pengadaan kebutuhan penanganan kebakaran serta mobilisasi masyarakat dan relawan.

Dia menegaskan percepatan penggunaan anggaran tetap harus dibarengi pendampingan agar pemanfaatannya berjalan cepat sekaligus sesuai ketentuan.

Selain menangani titik kebakaran yang sudah muncul, Tito meminta pemda memperkuat langkah pencegahan. Dia merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur larangan pembakaran pada masa siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat.

"Jadi di masa saat-saat ini tidak boleh ada pembakaran dan kami melihat dari Perda-Perda yang ada, ada delapan daerah yang kami minta untuk merubah Perdanya agar sesuai dengan Inpres," tegas Tito.

Menurutnya, penyesuaian peraturan daerah diperlukan agar tidak terdapat celah untuk melakukan pembakaran selama masa kedaruratan, termasuk dengan alasan kearifan lokal.

Delapan daerah tersebut diminta menyesuaikan aturan daerah masing-masing dengan kebijakan penanganan karhutla. Tito mengatakan ketentuan tersebut nantinya dapat dievaluasi kembali setelah kondisi kebakaran terkendali.

"Nanti kalau sudah terkendali baru mungkin bisa dievaluasi lagi," jelasnya.

Tito juga menyampaikan pemerintah terus memberikan pendampingan kepada daerah dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dukungan tersebut meliputi bantuan anggaran, pemenuhan kebutuhan masyarakat hingga percepatan pelayanan administrasi bagi warga terdampak.

Penanganan karhutla dan bencana lainnya tersebut dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara cepat dan sesuai kebutuhan di lapangan.* (k/dh)

Dokter Spesialis Anak Konsultan Neurologi Anak RSCM Prof Dr dr Setyo Handryastuti mengatakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Febiona menunjukkan kondisi ingatan yang baik, baik untuk memori jangka pendek maupun jangka panjang.

Baca Juga:

• Mengolah MBG: Antara Sorotan dan Harapan Generasi Indonesia

Menurut Setyo, tim dokter telah melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap Febiona, mulai dari pemeriksaan fisik hingga elektroensefalografi (EEG). Dari pemeriksaan tersebut, dokter tidak menemukan gangguan fungsi otak.

"Insyaallah saya bisa pastikan bahwa tidak ada gangguan fungsi otak pada ananda," tuturnya.

Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa serta Konsultan Anak dan Remaja RSCM Prof Dr dr Tjhin Wiguna juga menyampaikan hasil pemeriksaan dari sisi psikiatri. Menurutnya, Febiona masih mampu menceritakan berbagai kejadian yang dialaminya dengan baik.

"Walaupun ada kejadian yang dia lupa, tetapi secara keseluruhan pastinya bisa menggambarkan apa yang dia rasakan, apa yang terjadi sebenarnya," ujar Tjhin.

Dia mengatakan Febiona juga mampu mengenali lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Pasien disebut mengetahui lokasi, tanggal, hari, hingga identitas orang yang berada di sekelilingnya.

"Jadi saya bisa menyimpulkan saat ini ya tentunya, bahwa dia cukup sih memiliki fungsi kognitif atau tentunya memiliki orientasi. Dia tahu dia di mana, dia tanggal berapa, hari apa, siapa, dia semuanya tahu. Jadi saya tidak melihat adanya disorientasi atau ada masalah pada memori kerjanya," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim dokter menilai fungsi kognitif Febiona secara keseluruhan masih baik. Namun, kedua siswi asal Karo yang dirujuk ke RSCM, yakni Febiona Purba dan Agnesia Paruliana br Silitonga, tetap menjalani pemantauan medis.

Direktur Medis dan Keperawatan RSCM dr Renan Sukmawan mengatakan kondisi kedua pasien telah membaik setelah menjalani perawatan. RSCM kemudian menyiapkan perawatan lanjutan secara rawat jalan.

"Alhamdulillah saya ingin menyampaikan bahwa hari ini kondisi sudah, saya rasa ini sudah baik dan jauh lebih baik," kata Renan.

Kedua siswi tersebut sebelumnya mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG pada 13 Agustus 2026 di Berastagi, Kabupaten Karo. Mereka kemudian menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit sebelum akhirnya dirujuk ke RSCM Jakarta.

Sebelumnya, keluarga Febiona menyampaikan bahwa anak tersebut sempat mengalami gangguan ingatan dan kesulitan mengenali sejumlah orang terdekat setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

Keterangan mengenai kondisi tersebut kemudian juga mendapat penjelasan dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Kadinkes Sumut Faisal Hasrimy sebelumnya mengatakan hasil pemeriksaan EEG terhadap Febiona menunjukkan hasil normal.

Faisal menyebut perubahan kondisi yang sempat dialami Febiona dapat dipengaruhi sejumlah faktor. Namun, penyebab medis secara spesifik tetap menjadi ranah penilaian dokter yang menangani pasien.

Sementara itu, kasus dugaan keracunan MBG di Karo masih menjadi perhatian karena sejumlah siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi menu yang sama. Pemeriksaan dan penanganan terhadap korban masih dilakukan oleh pihak terkait.

Dengan hasil pemeriksaan terbaru di RSCM, tim dokter menyatakan tidak menemukan gangguan fungsi otak pada Febiona saat dilakukan evaluasi. Kondisi kesehatan dan kebutuhan perawatan lanjutan pasien tetap dipantau secara medis.* (tm/dh)

Agenda sidang tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Timur. Persidangan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di ruang sidang utama.

Baca Juga:

• Yakin Ijazah Jokowi 99,9% Palsu, Roy Suryo Siap Buka-Bukaan Bukti Baru di Sidang Perdana

Dalam dakwaan primer, Dokter Tifa didakwa melanggar Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara itu, dakwaan subsider menggunakan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. JPU juga mencantumkan dakwaan subsider lainnya berdasarkan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam persidangan sebelumnya, JPU menguraikan dugaan pernyataan Dokter Tifa yang dinilai berkaitan dengan tudingan mengenai keaslian ijazah Jokowi.

Perkara tersebut disebut bermula pada Maret 2025 ketika saksi Syarif Muhammad melihat sejumlah unggahan di media sosial yang dinilai menyerang kehormatan Jokowi. Salah satu unggahan tersebut disebut berasal dari akun milik Tifauzia Tyassuma.

"Bahwa di antara tiga unggahan di media sosial yang dilihat oleh saksi Ir. Joko Widodo tersebut, terdapat satu unggahan dari terdakwa Tifauzia Tyassuma di media sosial," kata JPU saat membacakan dakwaan.

Usai dakwaan dibacakan, Dokter Tifa menyatakan akan mengajukan keberatan bersama tim penasihat hukumnya. Eksepsi tersebut kemudian dijadwalkan dibacakan dalam persidangan Kamis (17/9/2026).

Menjelang sidang, Dokter Tifa juga sempat menyampaikan bahwa dirinya akan memanfaatkan proses persidangan untuk menyampaikan berbagai hal yang menjadi perhatiannya terkait perkara tersebut.

Sementara itu, perkara ini masih berada dalam proses persidangan di PN Jakarta Timur. Argumentasi jaksa dan keberatan dari pihak terdakwa akan menjadi bagian dari tahapan hukum sebelum majelis hakim menentukan kelanjutan perkara.

Sidang eksepsi Dokter Tifa hari ini menjadi tahapan lanjutan setelah jaksa menyampaikan dakwaan pada persidangan sebelumnya.* (in/dh)

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Timur, sidang perdana tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10.30 WIB di ruang sidang utama.

Baca Juga:

• Sebulan Usai Gempa di Palue, Jokowi Datang Dengarkan Keluhan Warga dan Bermalam di Tenda Pengungsian

Roy mengaku telah menyiapkan sejumlah alat bukti dan saksi yang menurutnya belum pernah disampaikan kepada publik. Bukti-bukti tersebut akan diajukan dalam persidangan untuk mendukung argumentasinya.

"Memang nggak pernah habis, dan makin mendekati tanggal 17, Kamis pekan depan ya, makin terbukti ijazah ini 99,9% palsu, sudah. Makin siap, makin terbukti, makin lama makin terbukti," ujar Roy dalam program Rakyat Bersuara, Selasa (8/9/2026).

Roy juga mengatakan materi yang akan dibawa ke persidangan tidak hanya berkaitan dengan ijazah. Sejumlah dokumen dan persoalan akademik lain turut disebut akan dipersoalkan.

Menurut Roy, hal tersebut mencakup skripsi, nilai akademik hingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

"Banyak, banyak. Termasuk yang detail-detail soal selain skripsi, soal nilai, soal KKN, itu banyak," kata Roy.

Sebelumnya, Roy juga menyatakan telah menyiapkan nota perlawanan untuk menghadapi perkara tersebut. Dia mengatakan sejumlah temuan yang telah diperolehnya akan disampaikan melalui proses persidangan.

Di sisi lain, polemik mengenai dokumen akademik Jokowi telah berlangsung cukup lama dan melibatkan sejumlah pihak. Pihak Jokowi melalui kuasa hukumnya menyatakan ijazah tersebut asli, sementara sejumlah klaim mengenai kejanggalan dokumen dibantah dan masih menjadi bagian dari proses hukum.

Perkara Roy Suryo kini memasuki tahap persidangan pokok perkara di PN Jakarta Timur. Agenda pembacaan dakwaan menjadi tahap awal sebelum perkara berlanjut ke tahapan pemeriksaan dan pembuktian.

Proses persidangan tersebut nantinya akan menjadi forum bagi jaksa dan pihak terdakwa untuk menyampaikan argumentasi serta alat bukti masing-masing sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (in/dh)

Bambang mengatakan pergantian pejabat, termasuk menteri dan wakil menteri, sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Karena itu, pergantian Purbaya dengan Suahasil Nazara dinilai tidak berkaitan dengan persoalan khusus.

Baca Juga:

• Usai Gantikan Purbaya, Menkeu Suahasil Diminta Segera Bereskan Kewajiban Pembiayaan Whoosh

Menurut Bambang, pergantian pejabat di pemerintahan merupakan bagian dari kewenangan Presiden. Menteri maupun wakil menteri dapat diganti sewaktu-waktu melalui keputusan Presiden.

"Itu pergantian biasa saja sebetulnya. Pergantian pejabat kan tidak ada sesuatu yang istimewa. Kan itu juga prerogatif Presiden kan ya," ujarnya.

Bambang kembali menegaskan reshuffle dapat dilakukan kapan saja sesuai keputusan Presiden Prabowo Subianto.

"Dari Istana, sebetulnya pergantian itu adalah sesuatu yang lumrah saja sebetulnya. Bisa kapan saja. Namanya reshuffle kan bisa saja kapan dicopot, kemudian ada yang diangkat yang baru," lanjutnya.

Sebelumnya, Purbaya mengungkap bahwa perombakan pejabat di lingkungan Kemenkeu yang dilakukannya menjadi salah satu hal yang dikaitkan dengan pencopotan dirinya. Namun, Purbaya juga menyebut pergantian tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

Saat ditanya mengenai kemungkinan kebijakan yang diambilnya selama menjadi Menkeu menjadi alasan pergantian, Purbaya menyebut kebijakan tersebut berkaitan dengan keputusan Presiden Prabowo.

Purbaya resmi tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan setelah Suahasil Nazara dilantik sebagai Menkeu baru. Pergantian tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024-2029.

Purbaya sebelumnya memimpin Kemenkeu selama sekitar satu tahun. Setelah pergantian tersebut, Suahasil mulai menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih.

Dengan demikian, Istana menyatakan pergantian Purbaya merupakan bagian dari kewenangan Presiden dan membantah adanya kaitan khusus dengan perombakan pejabat di lingkungan Kemenkeu.* (in/dh)

Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Banten Rizky Dwianto mengatakan area pencarian pada hari kesepuluh dibagi menjadi 10 sektor. Sehari sebelumnya, luas area pencarian mencapai 3.439 NM persegi.

Baca Juga:

• Kepung Perairan Anak Krakatau 22 Kapal dan 570 Personel Rapatkan Jalur Penyisiran Cari Rombongan Jurnalis

Sebanyak 523 personel SAR gabungan dikerahkan dalam operasi tersebut. Armada yang digunakan terdiri atas empat kapal KN SAR Basarnas dari Banten, Lampung, Jakarta dan Bengkulu, tiga unit RIB, lima KRI, dua KAL, satu RBB milik TNI AL, delapan kapal Polairud serta satu kapal patroli KPLP.

Berdasarkan rencana operasi, sektor pencarian terluas berada di Sektor C dengan cakupan 3.380 NM persegi. Penyisiran dilakukan KRI Leuser dan KRI Dewa Kembar hingga memasuki perairan Samudra Hindia di sebelah barat Pulau Belimbing menuju selatan Pulau Enggano, Bengkulu.

Sektor A memiliki luas 1.156 NM persegi dan disisir KN 213 Bengkulu di perairan barat Sumatera. Sementara Sektor B seluas 494 NM persegi dipantau RIB 020 dengan rute mengitari Pulau Enggano.

Selanjutnya Sektor D seluas 637 NM persegi disisir KRI Teluk Gilimanuk dan KN SAR Antasena di wilayah barat laut Pulau Panaitan hingga menuju Samudra Hindia.

Di wilayah perairan Lampung, Sektor E seluas 542 NM persegi disisir KRI Kerambit di selatan Teluk Semangka. Sektor F dengan luas 484 NM persegi dipantau KN SAR Basudewa dengan rute mengitari Pulau Tabuan.

Sementara Sektor G seluas 316 NM persegi dikawal RIB 02 Lampung, KRI Lepu dan KAL Pahawang di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau dan Pulau Sebesi.

Untuk wilayah Banten, Sektor H memiliki luas 589 NM persegi dan disisir KN SAR Tetuka bersama lima kapal lainnya di selatan Gunung Anak Krakatau hingga Pulau Panaitan.

Sektor I seluas 397 NM persegi meliputi pesisir Anyer, Carita hingga Sumur. Sedangkan Sektor J seluas 114 NM persegi mencakup perairan Anyer hingga Merak.

Selain penyisiran laut, tim SAR gabungan juga berkoordinasi dengan Vessel Traffic Service (VTS) dan pemangku kepentingan terkait. Pemantauan melalui sistem e-broadcast kepada kapal-kapal yang melintas di perairan Selat Sunda juga terus diperkuat.

Rizky mengatakan pelaksanaan operasi SAR masih sangat bergantung pada kondisi aktivitas Gunung Anak Krakatau dan cuaca. Berdasarkan analisis BMKG, kondisi cuaca dilaporkan fluktuatif dengan prakiraan berawan.

Tinggi gelombang di wilayah pencarian diperkirakan berkisar 0,5 hingga 3,5 meter dengan kecepatan angin 10-20 knot. Sementara PVMBG melaporkan Gunung Anak Krakatau masih berstatus Level III atau Siaga dan disertai aktivitas gempa vulkanik dangkal.

"Seluruh area yang kami bagi di dalam 10 sektor itu masuk di dalam wilayah yang memang pergeseran kapal ataupun person on board (POB) yang kita cari jadi tidak ada titik khusus. Berharap cuaca akan mendukung," ujar Rizky.

Delapan orang yang masih dalam pencarian merupakan rombongan jurnalis dan kru KM Arupadhatu 1 yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Pada hari ke-10 operasi SAR, Basarnas kembali memperluas wilayah pencarian dan menambah cakupan penyisiran di perairan Selat Sunda hingga wilayah barat Sumatera dan Samudra Hindia.* (dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menduga uang yang disita memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah diusut. KPK saat ini menelusuri asal-usul dan aliran dana tersebut.

Baca Juga:

• Antisipasi Demo Anarkis di Objek Vital Kodim Aceh Utara Digembleng Brimob Padamkan Kericuhan Massa

Penyidik juga mendalami kemungkinan uang tersebut berkaitan dengan dugaan gratifikasi berdasarkan setiap metrik ton produksi batu bara di wilayah Kukar.

KPK kemudian menggunakan metode follow the money untuk menelusuri sumber dan aliran dana. Pemeriksaan tidak hanya diarahkan kepada pihak yang diduga menerima uang, tetapi juga penggunaan dana tersebut.

Dalam proses penyidikan, KPK turut mendalami informasi mengenai layanan atau fasilitas hauling batu bara, termasuk jalur pengangkutan dari lokasi tambang menuju dermaga.

Perkara tersebut merupakan pengembangan kasus yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Selain menetapkan sejumlah pihak dalam perkara tersebut, KPK juga telah menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka. Ketiganya yakni PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS).

Budi mengatakan penetapan tersangka korporasi dilakukan karena penyidik menemukan dugaan peran yang dilakukan secara terstruktur dalam perkara tersebut.

"Memang ada peran secara terstruktur korporasi, bukan lagi perbuatan individu, maka kemudian penyidik juga menetapkan tersangkanya adalah tersangka korporasi," ujar Budi.

KPK menyebut penetapan tersangka korporasi juga berkaitan dengan upaya pemulihan aset atau asset recovery. Aset yang nantinya dinyatakan terkait tindak pidana korupsi dan dirampas berdasarkan putusan pengadilan dapat menjadi bagian dari pemulihan kerugian negara.

Sementara itu, penyitaan uang dari rumah Ahmad Ali mendapat tanggapan dari internal PSI. Wakil Ketua Umum PSI Ronald A Sinaga alias Bro Ron mengatakan dirinya tidak ingin banyak berkomentar mengenai perkara tersebut.

Bro Ron menegaskan dugaan perkara yang kini didalami KPK berkaitan dengan periode sebelum Ahmad Ali bergabung dengan PSI.

"Jadi kalau itu terjadi sebelum masa masuk PSI saya tidak perlu berkomentar. Saya tidak pernah urusan soal elit," ujar Bro Ron, dikutip dari keterangannya, Kamis (17/9/2026).

Menurutnya, selama ini fokus dirinya berada pada penguatan struktur organisasi dan basis akar rumput PSI. Urusan yang berkaitan dengan jajaran elite partai, kata dia, ditangani pihak lain.

"Selama ini yang saya urus akar rumput dan struktur. Soal elit pimpinan lain yang urus," tegasnya.

Di sisi lain, KPK masih mendalami asal-usul uang sekitar Rp3,5 miliar yang disita tersebut serta keterkaitannya dengan perkara dugaan gratifikasi pertambangan batu bara di Kukar.

Penyitaan uang dalam suatu perkara tidak dengan sendirinya menunjukkan seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Status dan keterlibatan Ahmad Ali dalam perkara tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan KPK.* (fj/dh)

Workshop berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan dihadiri Kepala BPK Sumut Paula Henry Simatupang, Bupati Labuhanbatu Utara, Bupati Asahan, Bupati Batu Bara, Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung, para asisten, inspektur, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• "Kita Akui Keterbatasan, tapi Tidak Boleh Pesimis", Wali Kota Tanjungbalai Ungkap PR Menuju Visi Kota EMAS Lewat Podcast Tribunnews

Mahyaruddin menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah secara tertib, transparan dan akuntabel. Menurutnya, seluruh pengelolaan anggaran harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Mahyaruddin, tata kelola keuangan yang baik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif. Hal itu juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui workshop tersebut, Pemko Tanjungbalai diharapkan dapat memperoleh pemahaman serta langkah yang lebih terukur untuk mempercepat penyelesaian berbagai kasus tuntutan perbendaharaan.

Penyelesaian kasus tersebut juga diharapkan dilakukan secara efektif dan sesuai dengan mekanisme serta ketentuan yang berlaku.

Mahyaruddin mengatakan penguatan evaluasi, pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh perangkat daerah akan terus didorong. Langkah tersebut dilakukan agar setiap program dan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Pengawasan yang diperkuat juga diharapkan dapat mendorong setiap perangkat daerah mengelola anggaran secara bertanggung jawab serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tanjungbalai.

Melalui kegiatan bersama BPK tersebut, Pemko Tanjungbalai berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pemko Tanjungbalai berharap langkah tersebut dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif.* (dh)

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina di Aula Dinas PUTR Kota Tanjungbalai, Selasa (15/9/2026). Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi sekaligus jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Anggaran Tanjungbalai Melesat Rp 105 Miliar Belanja Modal Meroket Tembus Rp 115 M di APBD Perubahan

"Sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini merupakan program yang bersifat nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, diwajibkan semua tenaga kerja konstruksi harus bersertifikat," kata Tety.

Menurutnya, kegiatan pembekalan dan uji kompetensi kali ini sepenuhnya dibiayai melalui APBD Kota Tanjungbalai. Sebanyak 98 peserta berasal dari masyarakat melalui penyedia jasa konstruksi serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Para peserta mengikuti uji kompetensi untuk empat jabatan kerja. Rinciannya, 23 orang pengawas pekerjaan drainase perkotaan, 25 orang supervisor K3 konstruksi, 25 orang pelaksana pekerjaan lanskap, dan 25 orang operator alat berat wheel excavator.

Tety mengatakan Pemko Tanjungbalai sebelumnya juga telah melaksanakan program serupa. Dalam kurun waktu 2022-2025, pembekalan telah diberikan kepada 360 tenaga kerja konstruksi untuk 14 jabatan kerja.

"Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, 2022 sampai 2025, telah dilaksanakan pembekalan atas tenaga kerja konstruksi untuk 14 jabatan kerja sebanyak 360 orang dan kemudian dilakukan uji sertifikasi dengan hasil 357 orang dinyatakan lulus," jelasnya.

Menurut Tety, peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi penting seiring dengan pembangunan dan pembenahan Kota Tanjungbalai. Berbagai pekerjaan pembangunan, rehabilitasi, revitalisasi hingga pemeliharaan infrastruktur membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan sertifikasi.

Dia mengatakan kebutuhan tersebut juga semakin penting dalam penanganan persoalan banjir di Kota Tanjungbalai, baik akibat rob atau pasang surut maupun curah hujan.

"Kuantitas dan kualitas tenaga kerja konstruksi yang telah bersertifikat sangat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan konstruksi, baik pada proses pemilihan penyedia maupun pada proses pelaksanaan pekerjaan, termasuk mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja konstruksi itu sendiri," ujarnya.

Tety berharap program sertifikasi tersebut dapat terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya dengan dukungan anggaran dari Pemko Tanjungbalai.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengatakan pembekalan dan uji kompetensi penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja konstruksi di daerah.

Menurut Fadly, kualitas infrastruktur dan efektivitas pekerjaan konstruksi sangat dipengaruhi oleh kompetensi tenaga kerja yang terlibat. Karena itu, Pemko Tanjungbalai mengalokasikan anggaran melalui APBD 2026 untuk memfasilitasi uji kompetensi tenaga kerja konstruksi.

"Untuk menghasilkan produk infrastruktur yang berkualitas serta proses konstruksi yang efektif dan efisien, hal tersebut hanya dapat terpenuhi jika terlaksananya tertib penyelenggaraan konstruksi, perkuatan kelembagaan pemerintah serta peningkatan kemampuan pelaku usaha bidang konstruksi, termasuk peningkatan kemampuan dan legalitas tenaga kerja konstruksi," jelas Fadly.

Dia mengatakan kegiatan tersebut memiliki dua komponen utama, yakni pembekalan dan uji sertifikasi. Pembekalan diharapkan dapat menambah wawasan peserta mengenai proses pekerjaan konstruksi sejak tahap awal hingga pekerjaan selesai.

Sementara uji sertifikasi ditujukan untuk memastikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tenaga konstruksi memenuhi standar kompetensi.

"Uji sertifikasi ini akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tenaga kerja konstruksi yang kompeten, berdaya saing, produktif dan kreatif agar mampu bersaing dalam industri konstruksi lokal maupun nasional," tambah Fadly.

Dia berharap jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Kota Tanjungbalai terus bertambah sehingga kebutuhan tenaga kerja kompeten dapat terpenuhi dan kualitas pekerjaan pembangunan semakin baik.

"Harapan saya dengan dilaksanakannya sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi ini, kuantitas tenaga kerja konstruksi bersertifikat akan semakin banyak dan kualitas pekerjaan konstruksi semakin baik," ujarnya.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta oleh Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim. Turut hadir pimpinan OPD, lembaga sertifikasi profesi, para asesor dan narasumber, serta peserta pembekalan dan uji sertifikasi.

Pemko Tanjungbalai berharap peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi tidak hanya berdampak pada kualitas pembangunan daerah, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai bidangnya.* (dh)

Podcast tersebut mengangkat tema "Tanjungbalai Emas, Dari Kota Klasik ke Modern Yang Berkualitas". Mahyaruddin diwawancarai Manajer Liputan atau Koordinator Liputan Tribun Network/Tribunnews, T Agus Khaidir.

Baca Juga:

• Pintu Utama Lintas Laut ke Malaysia Wali Kota Tanjungbalai Desak Layanan Imigrasi Diperkuat

Usai mengikuti podcast, Mahyaruddin mengaku terkesan dengan kesempatan tersebut. Dia juga mengapresiasi sambutan dari pimpinan umum Harian Tribun Medan Setiawan beserta jajaran.

"Alhamdulillah, hari ini merupakan pengalaman baru dan pertama hadir dalam podcast, apalagi di salah satu media besar di Tanah Air, Tribunnews Medan. Saya senang sekali bertemu dengan para jajaran yang menyambut baik kehadiran kami dari Pemerintah Kota Tanjungbalai," kata Mahyaruddin.

Dalam podcast itu, Mahyaruddin mengatakan Pemko Tanjungbalai saat ini fokus melakukan penataan kota agar lebih rapi, bersih dan indah. Penataan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kesan kumuh di sejumlah kawasan.

Menurut dia, berbagai inovasi daerah juga terus didorong bersamaan dengan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik.

"Saya saat ini fokus melakukan penataan kota yang lebih rapi, bersih, indah dan tentunya jauh dari kesan kumuh. Banyak hal yang saat ini telah dilakukan dan menjadi fokus kami bagaimana Kota Tanjungbalai lebih tertata dan rapi kotanya, di samping kami juga melakukan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan layanan publik kepada masyarakat," ujarnya.

Mahyaruddin menyadari masih terdapat keterbatasan dalam pembangunan daerah. Namun, dia mengajak seluruh pihak tetap optimistis dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Tanjungbalai.

"Saya tadi bercerita banyak hal, kita akui keterbatasan itu, tapi kita tidak boleh pesimis, tapi harus optimis. Optimistis itu dengan memanfaatkan semua potensi yang ada untuk kita jadikan motivasi untuk membawa kota ini lebih baik dari sebelumnya sebagaimana visi menuju Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera)," kata Mahyaruddin.

Dia menambahkan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan ke depan. Pemko Tanjungbalai berharap dukungan masyarakat dan seluruh elemen daerah agar proses pembenahan kota dapat dilakukan secara bertahap.

"Kedepannya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan, mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak dan seluruh elemen masyarakat, secara perlahan kita akan memperbaikinya," pungkasnya.

Podcast "Jumpa Tengah" bersama Mahyaruddin Salim tersebut juga disiarkan secara streaming melalui sejumlah platform digital resmi Tribun Network, termasuk Instagram, TikTok dan Facebook Tribun Medan.

Melalui forum tersebut, Mahyaruddin menyampaikan arah pembangunan Kota Tanjungbalai sekaligus berbagai upaya yang sedang dilakukan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS.* (dh)

Dalam audiensi tersebut, Parlindungan mengatakan Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan masukan terkait penataan struktur dan layanan keimigrasian di wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Genjot Pemulihan Pascabanjir Bupati Asahan Boyong Satgas PRR Cek Langsung Jembatan dan Jalan Rusak

"Sinergi antara Kanwil dan pemerintah daerah menjadi kunci agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan," ujar Parlindungan.

Menurut Parlindungan, pelayanan terhadap warga negara Indonesia (WNI), warga negara asing (WNA), serta pengawasan orang asing di Tanjungbalai perlu terus berjalan optimal. Layanan tersebut dinilai berkaitan dengan mobilitas masyarakat sekaligus aktivitas perekonomian daerah.

Dia mengatakan penguatan layanan keimigrasian juga dapat mendukung potensi investasi dan pembukaan lapangan kerja sebagaimana disampaikan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Parlindungan menjelaskan Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut juga telah membangun komunikasi dengan DPRD Tanjungbalai. Sebelumnya, Komisi Gabungan A, B dan C DPRD Tanjungbalai turut menyampaikan aspirasi mengenai pentingnya keberlangsungan pelayanan keimigrasian di wilayah tersebut.

Terkait penataan organisasi, Parlindungan mengatakan perubahan nomenklatur kantor imigrasi di sejumlah daerah merupakan bagian dari proses penyesuaian organisasi. Beberapa perubahan tersebut antara lain Kanimsus Medan menjadi Kanimsus Kualanamu, Kanim Polonia menjadi Kanim Medan dan Kanim Pematangsiantar menjadi Kanim Simalungun.

Menurutnya, proses penataan tersebut terus dikomunikasikan dengan para pemangku kepentingan di daerah.

Dalam kesempatan itu, Parlindungan menyatakan aspirasi terkait Kantor Imigrasi Tanjungbalai Asahan akan diterima dan diteruskan kepada Direktur Jenderal Imigrasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

"Kami menerima dan mengapresiasi aspirasi yang disampaikan terkait Kanim Tanjungbalai Asahan dan akan segera meneruskannya kepada Direktur Jenderal Imigrasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan," katanya.

Menanggapi hasil pertemuan tersebut, Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi atas perhatian Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut terhadap aspirasi Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Dia berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemko Tanjungbalai dan Ditjen Imigrasi Sumut terus diperkuat, khususnya dalam penataan struktur dan layanan keimigrasian di Tanjungbalai.

Mahyaruddin juga menekankan pentingnya keberlangsungan pelayanan keimigrasian di Kota Tanjungbalai. Menurutnya, posisi kota tersebut yang memiliki pelabuhan internasional penumpang dan akses lintas laut ke Malaysia membuat layanan keimigrasian memiliki peran penting bagi masyarakat maupun kegiatan ekonomi.

Pemko Tanjungbalai berharap aspirasi mengenai Kanim Imigrasi Tanjungbalai Asahan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penataan nomenklatur yang saat ini berjalan di lingkungan Ditjen Imigrasi.* (dh)

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanjungbalai Surya Darma AR bersama Wakil Ketua Safri Sahputra. Hadir Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina, anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat dan lurah.

Baca Juga:

• Perubahan APBD 2026 Masuk Pembahasan, Wabup Batu Bara: Buah Pembangunan Harus Dapat Dinikmati Seluruh Masyarakat

"Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Tanjungbalai, KUA wajib mendapat kesepakatan bersama oleh wali kota dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna," ujar Surya.

Menurutnya, KUA Perubahan APBD 2026 dan KUA Rancangan APBD 2027 disusun dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi di Kota Tanjungbalai. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengatakan perubahan APBD 2026 dilakukan berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019. Perubahan dapat dilakukan antara lain karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, pergeseran anggaran, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa), keadaan darurat maupun keadaan luar biasa.

Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah meningkat dari sekitar Rp573,58 miliar menjadi Rp678,79 miliar. Kenaikan pendapatan tersebut mencapai sekitar Rp105,21 miliar.

Pendapatan asli daerah (PAD) naik dari sekitar Rp90,11 miliar menjadi Rp95,51 miliar. Sementara pendapatan transfer meningkat menjadi sekitar Rp568,97 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi Rp14,3 miliar.

Dari sisi belanja, belanja operasi dalam rancangan perubahan APBD 2026 menjadi sekitar Rp592,10 miliar, atau meningkat sekitar Rp31,56 miliar. Sementara belanja modal naik signifikan dari sekitar Rp33,84 miliar menjadi Rp115,30 miliar.

Belanja tidak terduga tetap sebesar Rp1,2 miliar.

Untuk pembiayaan, Silpa dalam rancangan perubahan APBD 2026 bertambah sekitar Rp8,89 miliar dari Rp22 miliar menjadi sekitar Rp30,89 miliar. Selain itu, pengeluaran pembiayaan bertambah sekitar Rp1,07 miliar.

Mahyaruddin menyebut tambahan pendapatan daerah antara lain berasal dari peningkatan PAD, tambahan transfer ke daerah dari pemerintah pusat serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan gambaran RAPBD Tahun Anggaran 2027. Pendapatan daerah direncanakan sebesar sekitar Rp712,67 miliar.

Pendapatan tersebut terdiri atas PAD sekitar Rp112,24 miliar, pendapatan transfer sekitar Rp587,80 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp12,62 miliar.

Belanja daerah pada RAPBD 2027 juga direncanakan sebesar sekitar Rp712,67 miliar. Rinciannya terdiri atas belanja operasi sekitar Rp638,98 miliar, belanja modal sekitar Rp71,49 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp2,2 miliar.

Untuk pembiayaan daerah, Pemko Tanjungbalai mengasumsikan tidak terdapat Silpa dalam RAPBD 2027.

Fadly mengatakan penyusunan RAPBD 2027 masih menggunakan sejumlah asumsi, terutama terkait sumber dana transfer dari pemerintah pusat. Hal itu karena Undang-Undang APBN 2027 saat pembahasan tersebut belum disahkan.

"Undang-Undang APBN 2027 belum disahkan sehingga pada RAPBD 2027 Pemerintah Kota dalam menyusun pendapatan dan belanja masih menggunakan asumsi khususnya pada sumber dana transfer dari pusat dan akan disesuaikan pendapatan dan belanja sesuai dengan alokasi transfer," kata Fadly.

Dalam RAPBD 2027 juga terdapat perubahan nomenklatur pada bagian di Sekretariat Daerah Tanjungbalai akibat penggabungan dua urusan menjadi satu bagian.

Kesepakatan KUA-PPAS tersebut selanjutnya menjadi bagian dari tahapan pembahasan antara eksekutif dan legislatif sebelum rancangan APBD 2026 dan RAPBD 2027 ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemko dan DPRD Tanjungbalai berharap pembahasan anggaran dapat berjalan hingga menghasilkan kebijakan APBD yang mendukung program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Tanjungbalai.* (dh)

Pertemuan dihadiri Forkopimda Kabupaten Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), serta Ketua Tim Satgas PRR Wilayah Sumatera Utara beserta rombongan.

Baca Juga:

• GMKI Asahan Siapkan Turnamen Futsal dan Dies Natalis, Bupati Taufik: Kegiatan Positif untuk Generasi Muda Harus Didukung

Taufik mengatakan sejumlah penanganan dan pembangunan pascabencana telah mulai dilakukan Pemkab Asahan. Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya mempercepat pemulihan, terutama terhadap dampak banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat.

"Kami menyampaikan kepada Tim Satgas PRR bahwa beberapa aspek pembangunan dan penanganan pascabencana sudah mulai kita kerjakan. Pemerintah Kabupaten Asahan akan terus berupaya mempercepat penanganan, khususnya terhadap dampak banjir, agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas dengan normal," ujar Taufik.

Dia berharap dukungan dan sinergi pemerintah pusat dapat membantu mempercepat proses pemulihan di Kabupaten Asahan. Menurutnya, pemulihan harus diarahkan agar masyarakat kembali mendapatkan fasilitas dan lingkungan yang aman serta layak.

"Kami berharap melalui sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, seluruh kebutuhan penanganan pascabencana dapat segera ditindaklanjuti. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan kembali fasilitas dan lingkungan yang aman serta layak," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Koordinator Wilayah Sumatera Utara Satgas PRR, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi wilayah terdampak sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan di Kabupaten Asahan.

"Kami datang untuk melihat secara langsung kondisi dan dampak bencana yang terjadi di Kabupaten Asahan. Dari hasil diskusi dan pemaparan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Asahan, akan menjadi bahan bagi kami dalam melakukan koordinasi dan menyusun langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar Fadjar.

Dia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan pascabencana dapat dilakukan secara terpadu dan sesuai kebutuhan di lapangan.

"Kami berharap sinergi yang sudah terbangun dapat terus diperkuat. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, diharapkan proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Asahan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Setelah pertemuan, Taufik bersama Tim Satgas PRR meninjau sejumlah lokasi yang terdampak bencana. Salah satunya ruas jalan yang menghubungkan Dusun VI menuju Dusun VII, Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat.

Tim juga meninjau jembatan di Desa Ambalutu, Kecamatan Buntu Pane. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas yang terdampak sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebutuhan penanganan dan pemulihan.

Pemkab Asahan bersama Satgas PRR selanjutnya akan melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan pembahasan mengenai kebutuhan rehabilitasi serta rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.* (dh)

LHOKSEUMAWE - Kodim 0103/Aceh Utara menggelar latihan dan simulasi Pasukan Huru-Hara (PHH) di Lapangan Jenderal Sudirman Korem 011/Lilawangsa, Kota Lhokseumawe. Latihan tersebut digelar untuk meningkatkan kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan aksi massa yang berujung kericuhan.

Latihan diikuti puluhan prajurit dari seluruh Koramil dan Pos Ramil jajaran Kodim 0103/Aceh Utara. Kegiatan berlangsung selama dua hari, Selasa (15/9/2026) hingga Rabu (16/9/2026).

Baca Juga:

• Video Panser Berjejer di Monas Bikin Geger, TNI: Itu Cuma Latihan Upacara, Bukan Antisipasi Demo

"Kegiatan simulasi pengamanan mengingat akhir-akhir ini sering terjadi kegiatan aksi damai. Maka dari itu, Kodim 0103/Aceh Utara melaksanakan pelatihan PHH selama dua hari," ujar Faisal saat memberikan keterangan di lokasi latihan.

Menurut Faisal, personel perlu memiliki kesiapan taktis apabila situasi aksi massa berubah menjadi tidak terkendali. Latihan tersebut juga menjadi bagian dari kesiapan TNI ketika mendapat tugas perbantuan kepada Polri dalam pengamanan unjuk rasa.

Dalam simulasi, peserta latihan dihadapkan pada skenario aksi warga yang menuntut penyelesaian sengketa lahan di sekitar objek vital nasional. Massa yang tidak puas kemudian berkumpul di depan gerbang utama dan mencoba memprovokasi petugas.

Petugas dalam skenario tersebut telah meminta massa menyampaikan aspirasi secara tertulis karena pimpinan satuan sedang tidak berada di lokasi. Namun, massa tetap memaksa masuk dan mulai berusaha menerobos barikade.

Situasi kemudian ditangani tim PHH Kodim 0103/Aceh Utara. Prajurit membentuk formasi bertahan dan menjalankan prosedur penanganan massa hingga kerumunan berhasil dibubarkan tanpa menimbulkan korban jiwa.

Untuk mematangkan kemampuan personel, Kodim 0103/Aceh Utara menggandeng Batalyon B Pelopor Brimob Polda Aceh. Pasi Ops Batalyon B Pelopor Brimob Polda Aceh AKP Tomi Samsudin Siregar turut memberikan materi dalam latihan tersebut.

Materi yang diberikan meliputi pengenalan alat, teori dasar PHH hingga penerapan tindakan taktis melalui simulasi.

"Materinya mulai dari pengenalan alat, materi dasar PHH, sampai simulasi dan mengaplikasikan tindakan apabila ada kejadian aksi massa," kata Tomi.

Tomi mengatakan latihan bersama tersebut berjalan dengan baik berkat koordinasi antara personel Kodim 0103/Aceh Utara dan Brimob Polda Aceh. Dia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesiapan prajurit dalam menghadapi kondisi darurat secara profesional.

Melalui latihan berkala tersebut, personel Kodim 0103/Aceh Utara diharapkan semakin memahami prosedur penanganan massa, termasuk ketika menjalankan tugas perbantuan kepada kepolisian.

Kemampuan tersebut juga dipersiapkan untuk mendukung pengamanan objek vital sekaligus menjaga situasi keamanan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Aceh Selatan diprediksi berawan dengan suhu 22-28 derajat Celsius dan kelembapan 74-98%.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 17 September: Hujan Ringan Mendominasi, Medan Ikut Diguyur

Aceh Timur diprakirakan berawan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 64-97%. Aceh Tengah juga berawan dengan suhu 16-24 derajat Celsius serta kelembapan 67-98%.

Aceh Barat diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 65-98%.

Aceh Besar juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 61-93%. Pidie diprakirakan hujan ringan dengan suhu 19-25 derajat Celsius dan kelembapan 68-97%.

Aceh Utara mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 66-96%. Sementara Simeulue diprediksi berawan dengan suhu 25-28 derajat Celsius serta kelembapan 78-94%.

Aceh Singkil berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 76-98%. Bireuen juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 67-99%.

Aceh Barat Daya diprediksi berawan dengan suhu 22-27 derajat Celsius dan kelembapan 68-96%. Gayo Lues juga berawan dengan suhu 16-23 derajat Celsius serta kelembapan 76-97%.

Aceh Jaya diprakirakan berawan dengan suhu 22-29 derajat Celsius dan kelembapan 67-97%.

Nagan Raya berpotensi hujan ringan dengan suhu 23-29 derajat Celsius dan kelembapan 70-94%. Aceh Tamiang diprediksi berawan dengan suhu 25-31 derajat Celsius serta kelembapan 68-95%.

Bener Meriah juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 17-24 derajat Celsius dan kelembapan 71-99%. Pidie Jaya diprakirakan hujan ringan dengan suhu 21-28 derajat Celsius serta kelembapan 68-97%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diprediksi berawan dengan suhu 26-30 derajat Celsius dan kelembapan 67-88%.

Kota Sabang juga diprakirakan berawan dengan suhu 26-29 derajat Celsius serta kelembapan 72-88%.

Kota Lhokseumawe berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 64-96%.

Kota Langsa diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 63-99%.

Sementara Kota Subulussalam juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 76-97%.

Dari data tersebut, hujan ringan menjadi salah satu kondisi cuaca yang paling banyak diprakirakan di Aceh. Sementara itu, beberapa wilayah seperti Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tengah, Simeulue, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, dan Aceh Tamiang diprediksi berawan.

Untuk wilayah perkotaan, Banda Aceh dan Sabang diprakirakan berawan, sedangkan Lhokseumawe, Langsa, dan Subulussalam berpotensi hujan ringan.

Suhu maksimum tertinggi diprakirakan mencapai 32 derajat Celsius di Kota Langsa. Sementara suhu minimum terendah berada di kisaran 16 derajat Celsius di Aceh Tengah dan Gayo Lues.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga yang berada di daerah dengan potensi hujan juga perlu memperhatikan perubahan cuaca sepanjang hari.* (dh)