Dito mengatakan pembahasan mengenai tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah berlanjut setelah pertemuan Jokowi dan MBS pada Oktober 2023. Dalam rapat lanjutan tersebut, menurut Dito, Yaqut tidak hadir dan Kementerian Agama diwakili Menteri Luar Negeri.

Baca Juga:

• "Beliau yang Paling Tahu", Kubu Gus Alex Desak Jokowi Dihadirkan sebagai Saksi di Sidang Korupsi Haji Rp622 Miliar

Dito menjelaskan pembahasan lanjutan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut pertemuan bilateral. Menurutnya, jika menteri teknis tidak hadir dalam pertemuan, Menteri Luar Negeri dapat mewakili pembahasan terkait sektor yang bersangkutan.

Keterangan itu kemudian didalami oleh pengacara Yaqut, Mellisa Anggraini. Dia menanyakan maksud dari pernyataan bahwa Yaqut diwakili Menteri Luar Negeri dalam pembahasan tersebut.

"Tadi saksi sampaikan juga diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri. Itu maksudnya seperti apa?" tanya Mellisa.

Dito menjawab bahwa dalam kunjungan kenegaraan biasanya terdapat rapat bilateral untuk membahas kerja sama antarkementerian. Jika menteri teknis tidak ikut, pembahasan dapat diwakili Menteri Luar Negeri.

"Ya setahu saya, kalau lagi dengan pertemuan bilateral, ada subsektor untuk tindak lanjut. Kalau tidak ada menteri teknis yang ikut, itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri," jawab Dito.

Saat ditanya mengenai alasan Yaqut tidak menghadiri pertemuan tersebut, Dito mengaku tidak mengetahui secara pasti.

"Mungkin, saya nggak tahu pasti, tapi dalam kunjungan kenegaraan itu biasanya ada rapat bilateral dulu untuk sebelumnya, mana-mana kementerian yang akan ada kerja samanya," ujarnya.

Dito menduga pembahasan mengenai tambahan kuota haji dilakukan secara mendadak atau impromptu saat pertemuan berlangsung. Dia menyebut ada pihak dari Kementerian Agama yang hadir dalam kunjungan tersebut.

"Jadi mungkin untuk kuota tambahan itu impromptu (pembahasan mendadak) di saat pertemuan. Karena kalau tidak salah ada dari Kementerian Agama itu (ada) Kepala Badan Halal," kata Dito.

Sebelumnya, Dito juga menyebut pertemuan Jokowi dengan MBS membahas kemungkinan penambahan kuota haji untuk Indonesia. Tambahan kuota sebesar 20 ribu jemaah kemudian diberikan untuk pelaksanaan ibadah haji 2024.

Keterangan Dito dalam persidangan menjadi bagian dari proses pembuktian perkara dugaan korupsi kuota haji yang sedang bergulir di pengadilan.* (in/dh)

Kuasa hukum para pemohon, Refly Harun, mengatakan gugatan tersebut hanya ditujukan terhadap Gibran karena para pemohon menilai terdapat persoalan terkait syarat pencalonannya pada Pilpres 2024.

Baca Juga:

• Heboh! Denny Indrayana & Refly Harun Geruduk MK, Ngotot Minta Gibran Didiskualifikasi dari Pilpres 2024

Refly menegaskan para pemohon tetap menganggap Prabowo Subianto sebagai Presiden yang sah karena tidak menjadi pihak yang dipersoalkan dalam permohonan tersebut.

"Jadi untuk Presiden Prabowo, karena tidak dipersoalkan dan tidak ada masalahnya, kami menganggap bahwa presidensi beliau tetap sah," ujarnya.

Terkait posisi wakil presiden apabila permohonan dikabulkan, Refly mengatakan MPR dapat memilih pengganti Gibran berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. Dia mengusulkan calon wakil presiden berasal dari dua nama yang diajukan oleh Presiden Prabowo.

"Nanti kalau permohonan ini dikabulkan, kita meminta bahwa nanti sidang MPR itu memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan oleh Presiden yang sedang menjabat," kata Refly.

Permohonan PHPU Pilpres 2024 tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya ke MK pada Kamis (10/9/2026). Para pemohon di antaranya Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma Sihombing.

Denny mengatakan gugatan tersebut diajukan setelah para pemohon menemukan indikasi awal mengenai tidak terpenuhinya syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Mereka mempersoalkan syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut Denny, Gibran dinilai tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat yang dipandang sebagai salah satu syarat untuk maju sebagai calon wakil presiden.

"Biar mudah saya jelaskan begini, kalau tidak memenuhi syarat calon sejak awal, jangankan mendapatkan suara, jangankan ditetapkan sebagai pemenang, jangankan dilantik sebagai wakil presiden. Sebagai calon saja sudah tidak bisa," kata Denny.

Gugatan tersebut diajukan hampir dua tahun setelah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai pemimpin negara Indonesia. Selanjutnya, MK akan memproses permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.* (in/dh)

Penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas kepada para penyelamat lingkungan di TPA Terjun, Medan Marelan, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• Medan Sabet Green City Award Gold di Forum IMT-GT, Mendagri: Jangan Cuma Forum Dialog, Harus Ada Proyek Nyata

Rico Waas mengatakan pekerjaan para pemulung di TPA Terjun memiliki tingkat risiko yang tinggi. Kondisi tumpukan sampah yang dapat mencapai puluhan meter, ditambah aktivitas alat berat, membuat potensi kecelakaan kerja cukup besar.

"Bekerja di TPA ini risikonya sangat tinggi, mulai dari potensi terjatuh, tertimpa alat berat, hingga risiko longsor. Oleh karena itu, pekerja rentan seperti para penyelamat lingkungan di TPA Terjun ini sangat membutuhkan kepastian perlindungan," ujar Rico Waas.

Menurut Rico, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan sejumlah manfaat bagi pekerja informal. Jika mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan di rumah sakit akan ditanggung sesuai ketentuan program. Pekerja juga mendapatkan santunan pengganti pendapatan selama masa pemulihan.

Selain itu, apabila terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja meninggal dunia, ahli waris berhak mendapatkan santunan dan beasiswa pendidikan bagi dua anak hingga jenjang perguruan tinggi sesuai ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Langkah ini merupakan bentuk nyata perhatian dan rasa kemanusiaan dari Pemko Medan bersama mitra pendukung. Tujuannya bukan mendoakan hal buruk terjadi, melainkan untuk memastikan ada jaring pengaman sosial agar kecelakaan kerja tidak menciptakan keluarga miskin baru di Kota Medan," tegas Rico.

Rico mengatakan Pemko Medan juga terus memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja rentan melalui APBD. Saat ini, sebanyak 17.851 pekerja rentan telah mendapatkan perlindungan. Program tersebut juga mencakup 2.000 pekerja sektor nelayan.

Pada Perubahan APBD (P-APBD) mendatang, Pemko Medan merencanakan penambahan kuota perlindungan bagi 1.800 pekerja sektor informal lainnya.

"Kita ingin membantu terus, terutama di sektor-sektor informal dan pekerja rentan yang belum memiliki perlindungan. Harapannya, perlindungan ini jangan sampai terjadi keluarga miskin baru," kata Rico.

Rico juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak dan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dalam memberikan perlindungan kepada para penyelamat lingkungan.

"Ini kepedulian kita bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder dan perusahaan yang ikut membantu memberikan CSR kepada para penyelamat lingkungan agar mereka bisa lebih terjamin dalam kehidupannya," pungkasnya.

Salah satu penerima manfaat, Mariati, mengaku terbantu dengan adanya jaminan perlindungan tersebut. Ibu tunggal yang telah bekerja sebagai pemulung selama sekitar lima tahun itu mengatakan dirinya kerap menghadapi risiko kecelakaan saat memilah sampah, termasuk luka akibat terkena pecahan kaca.

Menurut Mariati, jaminan sosial tersebut memberikan rasa aman dalam bekerja sekaligus harapan untuk masa depan anak-anaknya yang masih bersekolah.

"Jaminan sosial ini memberikan rasa aman serta harapan untuk masa depan anak-anak saya. Saya menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Wali Kota Medan Rico Waas yang telah menghadirkan program yang sangat menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat lapisan bawah," ujarnya.

Penerima lainnya, Wagimin, mengatakan sebelumnya dirinya sering mengeluarkan uang pribadi ketika mengalami kecelakaan kerja ringan. Kini, dia merasa lebih tenang setelah mendapatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Terima kasih sekali kami sudah dibantu dan diperhatikan. Jaminan perlindungan risiko kerja ini sangat berarti bagi kelangsungan hidup keluarga kami. Dengan adanya program ini, para pekerja informal kini memiliki payung perlindungan saat menjalankan tugas sehari-hari di lapangan," katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Melvi Marlabayana mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemko Medan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja sektor informal persampahan melalui sinergi dengan Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha.

Melvi menyebut melalui dukungan UNDP dan PT Cola Company, pihaknya telah mendata 305 penyelamat lingkungan di TPA Terjun. Sejak 2 Juni, mereka disebut telah menyelamatkan 432 ton sampah bernilai ekonomi, termasuk 321 ton sampah plastik.

"Harapannya dengan keberadaan kawan-kawan penyelamat lingkungan ini, sampah yang masih bernilai guna, yang masih mempunyai nilai ekonomi, bisa sama-sama kita selamatkan untuk menjadi rezeki kita," ujar Melvi.

TPA Terjun memiliki luas sekitar 13,8 hektare dengan timbunan sekitar 1,3 juta ton sampah. Setiap hari, TPA tersebut menerima sekitar 1.000 hingga 1.200 ton sampah.

Melalui program perlindungan sosial ini, 150 penyelamat lingkungan di TPA Terjun kini mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.* (dh)

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• Rupiah Masih Tertekan, Dibuka Melemah ke Rp17.512 per Dolar AS

DPRD Sumut mendorong APBD dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, legislatif meminta perhatian terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ketahanan pangan, pelayanan dasar, perlindungan sosial, hingga pemerataan pembangunan di Sumut.

Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumut serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah terlibat dalam pembahasan perubahan anggaran.

Menurut Bobby, kemitraan yang produktif antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan daerah.

"Setelah persetujuan bersama ini, tantangan kita berikutnya adalah memastikan bahwa apa yang telah kita sepakati benar-benar dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, tertib, dan berkualitas. Waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 yang tersisa harus dimanfaatkan seoptimal mungkin," ujar Bobby di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Sumut serta tamu undangan.

Bobby juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumut segera menyiapkan langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan setelah seluruh tahapan penetapan perubahan APBD selesai.

Dia menegaskan catatan serta rekomendasi dari fraksi-fraksi maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut akan menjadi bahan pengendalian pelaksanaan sekaligus evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pada periode berikutnya.

Bobby kemudian menekankan tiga prinsip dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2026. Pertama, tidak boleh ada program yang terlambat akibat lemahnya koordinasi. Kedua, tidak boleh ada anggaran yang tidak memberikan manfaat. Ketiga, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu akibat rendahnya komitmen dalam menuntaskan program.

"Mari kita jadikan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai instrumen untuk mempercepat pencapaian target pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara," pungkasnya.

Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2026 selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui tahapan evaluasi sebelum ditetapkan dan diberlakukan sebagai Perda.* (dh)

Pujian tersebut disampaikan Akmal setelah menghadiri rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 di Hotel JW Marriott Medan, Kamis (10/9/2026). Menurutnya, paparan yang disampaikan Bobby menunjukkan besarnya peluang ekonomi yang dimiliki Sumut.

Baca Juga:

• Toba Caldera Resort Senilai US$1,73 Miliar hingga KEK Sei Mangkei, Bobby Nasution Pamerkan Proyek Raksasa Sumut di Forum IMT-GT

Akmal mengatakan kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Thailand masih memiliki ruang yang luas untuk diperkuat. Menurutnya, perluasan pasar, peningkatan konektivitas, dan penguatan perdagangan antarwilayah menjadi sejumlah sektor yang dapat dikembangkan melalui IMT-GT.

Dia menilai kedekatan geografis Sumatera dengan Malaysia dan Thailand menjadi salah satu keunggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

Akmal mencontohkan Malaysia telah mengembangkan konektivitas logistik melalui Pelabuhan Pulau Pinang yang terhubung dengan jaringan kereta api menuju Perlis dan Thailand. Menurutnya, konektivitas serupa dapat membuka peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan IMT-GT.

"Kita melihat ada peluang ekonomi yang sangat baik untuk terus dikembangkan antara Malaysia, Thailand dan Indonesia," ujarnya.

Hubungan Malaysia dan Sumut juga disebut semakin erat dari sisi konektivitas transportasi. Akmal menyebut saat ini terdapat sekitar 60 penerbangan setiap pekan yang menghubungkan Malaysia dengan Medan.

Menurutnya, frekuensi penerbangan tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat sekaligus membuka peluang lebih besar bagi sektor bisnis, perdagangan, dan investasi kedua wilayah.

"Saya sangat berterima kasih atas sambutan yang diberikan. Hubungan kedua negara ini sangat baik dan akan terus berkembang," katanya.

Selain perdagangan, Akmal melihat peluang kerja sama di bidang pariwisata dan kesehatan. Malaysia yang tengah mengembangkan sektor wisata kesehatan atau medical tourism dinilai dapat membangun kolaborasi dengan berbagai daerah di Sumatera.

Di sektor komoditas, Akmal juga menyoroti peluang kerja sama untuk memperkuat perdagangan kelapa sawit, beras, dan produk pertanian lainnya.

Sementara itu, Bobby Nasution sebelumnya memaparkan sejumlah proyek strategis dan peluang investasi Sumut dalam forum IMT-GT ke-32. Bobby yang bertindak sebagai Chair of the Chief Ministers' and Governors' Forum (CMGF) membawa sejumlah proyek unggulan.

Proyek tersebut antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei seluas 1.934 hektare, Toba Caldera Resort di Danau Toba dengan nilai investasi US$1,73 miliar, Kawasan Industri Strategis Sumatera Utara (KISS) seluas 2.445 hektare, serta pusat ekonomi kreatif, MICE, dan smart city terpadu di Deli Serdang.

Sejumlah proyek strategis dari provinsi lain di Sumatera juga turut dipaparkan. Aceh membawa proyek rumah sakit wisata medis di Sabang, Riau menawarkan jalur RORO Dumai-Melaka dan pusat kawasan Tanjung Buton, sedangkan Kepulauan Riau mengandalkan Kawasan Perdagangan Bebas Batam-Bintan-Karimun.

Jambi memiliki Kawasan Ekonomi Khusus Ujung Jabung senilai Rp87,87 triliun, sementara Lampung menargetkan investasi sektor pariwisata sebesar Rp19 triliun.

Dalam forum tersebut, Bobby juga menyampaikan rekomendasi CMGF untuk memperkuat koridor ekonomi IMT-GT. Salah satunya mendorong mobilisasi sumber daya dengan pemerintah provinsi dan negara bagian menjadi penggerak utama peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan ekonomi Indonesia, Malaysia, dan Thailand sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di kawasan IMT-GT.* (dh)

Paparan tersebut disampaikan Bobby yang bertindak sebagai Chair of the Chief Ministers' and Governors' Forum (CMGF) dalam sesi pelaporan hari terakhir IMT-GT di Hotel JW Marriott Medan, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• Medan Sabet Green City Award Gold di Forum IMT-GT, Mendagri: Jangan Cuma Forum Dialog, Harus Ada Proyek Nyata

Selain proyek Sumut, sejumlah proyek strategis dari provinsi lain di Sumatera turut dipaparkan dalam forum tersebut. Aceh mengusulkan proyek rumah sakit wisata medis di Sabang senilai US$20,89 juta, sedangkan Sumatera Barat mendorong hilirisasi produk halal dengan nilai ekspor US$2,78 miliar.

Riau memiliki proyek jalur RORO Dumai-Melaka dan pusat kawasan Tanjung Buton. Sementara Kepulauan Riau menawarkan Kawasan Perdagangan Bebas Batam-Bintan-Karimun.

Jambi memaparkan Kawasan Ekonomi Khusus Ujung Jabung senilai Rp87,87 triliun, sedangkan Lampung menargetkan investasi sektor pariwisata senilai Rp19 triliun.

Dalam forum tersebut, Bobby juga melaporkan perkembangan Kerangka Kerja Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan IMT-GT. Sekretariat ASEAN mencatat terdapat 47 kegiatan tingkat regional dan 162 kegiatan kerja di bawah Rencana Strategis Konektivitas ASEAN.

Selain itu, Jaringan Smart City ASEAN disebut telah berkembang menjadi 38 kota anggota.

Bobby kemudian menyampaikan lima rekomendasi CMGF untuk memperkuat kerja sama kawasan. Salah satunya mendorong mobilisasi sumber daya di sepanjang koridor ekonomi IMT-GT dengan provinsi dan negara bagian sebagai penggerak utama konektivitas serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Rekomendasi lainnya yakni mengintegrasikan konsep hijau dalam kerangka kerja CMGF, mempertahankan IMT-GT Green City Award sebagai program tahunan, memperkuat pelaksanaan Sustainable Urban Development Framework (SUDF), serta memanfaatkan kolaborasi dengan Asian Development Bank (ADB) dan ASEAN untuk mendukung proyek koridor dan inisiatif Green City.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan forum IMT-GT diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek strategis di kawasan, termasuk pengembangan kawasan ekonomi khusus di Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

"Ini didorong untuk percepatan daripada proyek-proyek strategis di kawasan. Salah satunya kita lihat dari berbagai negara mempersiapkan Special Economic Zone, baik itu Malaysia, Thailand, maupun Indonesia," kata Airlangga.

Menurut Airlangga, pengembangan kawasan ekonomi khusus di Sumut dapat diperkuat karena menjadi bagian dari integrasi kerja sama ekonomi regional.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah menilai kedekatan geografis ketiga negara menjadi modal penting untuk memperluas kerja sama, khususnya di bidang energi baru terbarukan dan konektivitas.

Akmal menyebut ASEAN Power Grid dapat menjadi salah satu peluang kerja sama yang dikembangkan. Ia juga menilai konektivitas fisik antarwilayah Indonesia, Malaysia, dan Thailand dapat semakin mempererat hubungan ekonomi kawasan.

Vice Minister for Office of the Prime Minister Thailand Thanadit Raktabutr turut mengapresiasi penyelenggaraan forum di Sumut. Thailand menyatakan siap menghadiri pertemuan berikutnya di Malaysia dan menjadi tuan rumah pada agenda yang akan datang.

Forum IMT-GT ke-32 diharapkan menghasilkan kerja sama yang lebih konkret melalui percepatan investasi, konektivitas, pengembangan kawasan ekonomi, serta pembangunan hijau dan berkelanjutan di kawasan Indonesia, Malaysia, dan Thailand.* (dh)

Sejumlah kapal perang dan kapal pendukung dikerahkan untuk menyisir sektor perairan yang diduga berkaitan dengan lokasi terakhir keberadaan para jurnalis. Unsur TNI AL yang terlibat antara lain KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, dan KRI Lepu-861.

Baca Juga:

• Bermodal Foto Terakhir, Tim SAR Duga 5 Jurnalis Hilang Sempat Mendarat Darurat di Pulau Sertung dekat Anak Krakatau

Memasuki hari ketiga, penyisiran dilakukan secara intensif di sektor-sektor yang telah ditentukan. Tim tidak hanya memantau permukaan laut, tetapi juga mengidentifikasi berbagai objek, tanda, maupun kondisi yang berpotensi menjadi petunjuk keberadaan para jurnalis dan kapal yang mereka gunakan.

Setiap unsur kapal dikerahkan sesuai sektor pencarian masing-masing. Informasi yang diperoleh dari satu wilayah kemudian dikoordinasikan dengan unsur lain untuk memperluas pemantauan dan memperbesar peluang menemukan petunjuk.

Operasi pencarian dilakukan secara terpadu bersama tim gabungan dengan mengutamakan koordinasi serta pertukaran informasi di lapangan. Pola tersebut diperlukan agar perkembangan dari setiap sektor dapat segera ditindaklanjuti oleh unsur pencarian lainnya.

TNI AL terus mengoptimalkan seluruh unsur yang tersedia dalam operasi pencarian dan pertolongan tersebut. KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, KRI Lepu-861, serta unsur KAL dari Banten dan Lampung masih melakukan penyisiran di wilayah Selat Sunda.

Kelima jurnalis hingga kini masih dalam pencarian setelah dilaporkan hilang kontak sejak 7 September 2026. Tim gabungan berharap penyisiran yang dilakukan secara intensif segera menemukan petunjuk penting mengenai keberadaan mereka.

Operasi pencarian akan terus diarahkan ke sektor-sektor yang telah ditentukan dengan memanfaatkan kemampuan pengamatan serta unsur kapal yang berada di lapangan. Fokus utama tim tetap menemukan kelima jurnalis dan memastikan kondisi mereka sesegera mungkin.* (dh)

Saksi berinisial K diperiksa penyidik pada Kamis (10/9/2026). Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.

Baca Juga:

• Gunung Anak Krakatau Erupsi Lagi Dini Hari Ini, PVMBG Minta Warga Tak Percaya Isu Tsunami

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik dapat mengonfirmasi berbagai informasi maupun dokumen yang telah diperoleh selama proses penyidikan. Namun, hingga pemeriksaan berlangsung, Kejaksaan Agung belum membeberkan secara rinci materi pertanyaan yang diajukan kepada saksi K.

Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari upaya JAM Pidsus membangun konstruksi perkara secara utuh, termasuk menelusuri rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam tata kelola komoditas nikel.

Kejaksaan Agung menegaskan setiap informasi dan keterangan yang diperoleh akan diuji sebelum digunakan untuk menentukan perkembangan perkara. Proses penyidikan juga disebut dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

Pemeriksaan terhadap saksi dari Dinas ESDM Pemprov Sultra menunjukkan perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017-2020 masih dalam proses pendalaman.

Hingga kini, JAM Pidsus belum menyampaikan rincian lebih jauh mengenai substansi keterangan saksi K maupun perkembangan terbaru perkara setelah pemeriksaan tersebut.* (dh)

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan aparat masih menyelidiki penembakan tersebut untuk mengungkap identitas kelompok yang bertanggung jawab.

Baca Juga:

• Bansos Terancam Dicoret karena Desil Berubah? Kemensos Beri Penjelasan

Penembakan terjadi sekitar pukul 15.53 WIT di Kampung Muliama. Saat itu, rombongan 11 pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya sedang dalam perjalanan kembali menuju Wamena setelah menyelesaikan kegiatan peninjauan program cetak sawah.

Dari pendalaman awal, rombongan diduga dihentikan dan dihadang kelompok bersenjata. Delapan orang, termasuk seorang anak, kemudian dipisahkan dari tiga pegawai yang menjadi sasaran penembakan.

Ketiga korban masing-masing berinisial WB (24), AR (49), dan AAM (35). WB dan AR merupakan perempuan, sedangkan AAM merupakan laki-laki.

WB mengalami luka tembak di bagian pinggang kanan. Ia sempat mendapat perawatan di RSUD Wamena sebelum dinyatakan meninggal dunia. Sementara AR dan AAM meninggal di lokasi kejadian.

"Aksi penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) dari wilayah Nduga," kata Faizal.

Meski demikian, aparat masih mendalami identitas kelompok yang melakukan serangan, termasuk motif dan rangkaian kejadian sebelum penembakan.

Delapan anggota rombongan yang selamat telah diamankan untuk dimintai keterangan. Kesaksian mereka menjadi bagian penting dalam penyusunan kronologi serta upaya mengidentifikasi para pelaku.

Aparat gabungan juga melakukan penyisiran di sekitar Puskesmas Muliama dan lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya penembakan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan sekaligus mencari informasi mengenai keberadaan kelompok bersenjata yang diduga terlibat.

Faizal menegaskan Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Jayawijaya akan terus mengusut kasus tersebut hingga pelaku terungkap.

"Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz bersama Polres Jayawijaya akan mengusut tuntas aksi penembakan ini dan berupaya semaksimal mungkin mengungkap serta menangkap para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum," tegasnya.

Kasus penembakan tersebut menambah persoalan kekerasan bersenjata yang berdampak terhadap warga sipil dan aparatur pemerintah di Papua Pegunungan. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kelompok yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.* (dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan Tim 9 telah memiliki bukti yang cukup untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut.

Baca Juga:

• Rp1 Triliun Mengendap Tanpa Bunga di BSI, Kejagung Ungkap PT PSMI Diduga Kuasai 32.375 Hektare Hutan Sejak 2007 Tanpa Izin

Pernyataan itu disampaikan Anang ketika ditanya mengenai beredarnya berita acara pemeriksaan (BAP) pengusaha properti Tan Kian yang memuat dugaan aliran uang sekitar Rp40 miliar kepada sejumlah pejabat di Kejagung, termasuk Febrie.

Namun, Anang menegaskan dokumen BAP yang beredar di media sosial tersebut bukan merupakan BAP yang dibuat oleh Tim 9 Kejagung.

"Kami pastikan berita acara yang beredar di media sosial itu bukan berita acara Tim 9 dan beberapa pemberitaan itu tidak benar, tetapi indikasi pemerasan ada," ujarnya.

Dugaan penerimaan uang sekitar Rp40 miliar sebelumnya mencuat dalam persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam pertimbangan putusan perkara Nomor 134/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, hakim tunggal Richard Edwin Basoeki menyebut penyidik memperoleh keterangan mengenai dugaan permintaan dan penyerahan uang dalam mata uang dolar Singapura dengan nilai sekitar Rp40 miliar.

Di sisi lain, kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, membantah kliennya menerima uang tersebut. Menurut Febri, berdasarkan BAP Tan Kian, uang itu disebut diberikan kepada Ferry Hongkiriwang alias Ferry Boboho setelah Tan Kian mendapat informasi mengenai perkara yang berpotensi membuatnya menjadi tersangka apabila tidak "diurus".

Febri juga mengatakan Tan Kian tidak pernah secara eksplisit menyebut uang Rp40 miliar tersebut diberikan kepada Febrie. Menurutnya, Tan Kian hanya menyebut uang itu "bisa saja" diperuntukkan bagi empat pejabat di Kejagung, tanpa mengetahui secara pasti aliran uang setelah diserahkan kepada Ferry.

"Tan Kian justru menyebut ada empat nama di Kejaksaan Agung yang menurut Tan Kian, bahasanya, 'bisa saja uang Rp40 miliar tersebut untuk orang-orang tersebut'," kata Febri sebelumnya.

Kejagung kini masih mendalami dugaan pemerasan tersebut melalui penyidikan Tim 9. Hingga saat ini, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Febrie Adriansyah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dugaan tersebut.* (in/dh)

Hal itu disampaikan Eddy saat menjadi ahli dalam sidang praperadilan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• "Hakim Bukan Sekadar Corong Undang-Undang", Ahli Desak Hati Nurani Diutamakan di Praperadilan Ganti Rugi Rp206 Juta Roy Suryo

Eddy mengatakan ketentuan mengenai ganti kerugian telah diatur dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025. Menurutnya, besaran ganti rugi yang diminta setiap orang dapat berbeda karena turut mempertimbangkan kondisi dan kerugian yang dialami selama proses penahanan.

"Sehingga besar kecilnya dari tiap individu tadi tentu berbeda, kembali lagi pada rasa masing-masing individu terhadap penderitaan yang dia alami selama masa ditahan tadi," katanya.

Eddy juga menilai tepat apabila Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi turut termohon dalam permohonan ganti rugi Roy Suryo. Menurutnya, Kemenkeu memiliki kewenangan sebagai kuasa keuangan negara untuk mencairkan pembayaran yang telah diputuskan hakim.

"Sebagai kuasa keuangan negara tentu Kemenkeu lah yang paling punya kewenangan untuk mencairkan dana-dana yang sudah diputuskan hakim praperadilan," ujar Eddy.

Dalam permohonan praperadilan jilid V, Roy Suryo meminta ganti rugi total Rp206 juta. Nilai tersebut terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp106 juta dan kerugian immateriil Rp100 juta.

Permohonan tersebut berkaitan dengan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Roy yang sebelumnya dinyatakan tidak sah melalui putusan praperadilan.

Roy mengajukan permohonan terhadap Kapolda Metro Jaya sebagai Termohon. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menjadi Turut Termohon I, sedangkan Menteri Keuangan menjadi Turut Termohon II.

Sidang praperadilan tersebut masih berlangsung dan hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterangan para ahli serta argumentasi dari pihak pemohon dan termohon sebelum menjatuhkan putusan.* (in/dh)

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar mengatakan uang tersebut, termasuk barang bukti dalam mata uang dolar Amerika Serikat, disimpan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Nomor 139 Jampidsus Kejagung.

Baca Juga:

• Sidang Kasus Suap Rp4,8 M Masuk Babak Akhir! Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Menanti Tuntutan Jaksa

"Di situ nol bunga, nol persen. Tidak ada bunga, tanpa bunga sama sekali," sambungnya.

Adapun total uang yang disita penyidik mencapai Rp1.003.184.000.000 dan USD166 ribu. Uang tersebut diserahkan PT PSMI melalui pegawainya berinisial VRL berdasarkan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saiful menyebut penyerahan uang tersebut dilakukan secara sukarela sebagai bentuk iktikad baik perusahaan. Uang itu nantinya dapat digunakan untuk pemulihan kerugian negara apabila pengadilan menyatakan perkara tersebut terbukti dan terdapat kerugian keuangan negara.

"Uang ini, yang Rp1 triliun, merupakan goodwill dari PT PSMI menyerahkan kepada penyidik sebagai langkah untuk, apabila nanti dalam perkara ini dinyatakan terbukti kerugian keuangan negara, mereka akan siap dengan uang yang diserahkan ini," ujarnya.

Saiful menjelaskan uang tersebut baru akan dieksekusi ke kas negara setelah perkara berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan putusan pengadilan menyatakan adanya kerugian negara.

"Ini nantinya setelah ada putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, kalau dinyatakan dalam putusannya nanti terbukti dan ada kerugian negara sebesar nilai ini, maka uang ini akan kita eksekusi, diserahkan kepada kas negara Kementerian Keuangan," jelasnya.

Perkara tersebut sebelumnya ditangani Kejaksaan Tinggi Lampung sebelum diambil alih Kejagung. Penyidikan berkaitan dengan dugaan pemanfaatan kawasan hutan milik PT Inhutani V di Kabupaten Way Kanan untuk pembangunan perkebunan tebu.

Menurut Kejagung, PT Inhutani V sebelumnya memiliki izin hak penguasaan hutan tanaman industri seluas sekitar 55.157 hektare yang berstatus hutan produksi. Sejak 2007, PT PSMI diduga membuka dan menguasai sekitar 32.375 hektare kawasan tersebut untuk perkebunan tebu.

Kejagung juga menduga terdapat memorandum of understanding (MoU) kemitraan yang ditandatangani pada 2013 tetapi diberlakukan surut sejak 2007. Penyidik menilai hal tersebut menjadi bagian dari persoalan hukum yang sedang didalami.

Dalam proses penyidikan, Jampidsus telah memeriksa 47 saksi, meminta keterangan sejumlah ahli, serta menyita berbagai dokumen. Penyidik juga memblokir 10 rekening operasional pengelolaan kebun PT PSMI.

Meski telah menyita uang lebih dari Rp1 triliun, Kejagung menegaskan belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Saiful mengatakan penyidikan masih berlangsung dan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak masih dilakukan.

"Saat ini kami baru dua minggu melakukan proses pemanggilan pemeriksaan-pemeriksaan secara intensif. Nanti pada konpers berikutnya akan kami sampaikan," pungkasnya.* (d/dh)

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Dwi Elyarahma Sulistyowati menetapkan jadwal tersebut setelah agenda pembuktian perkara dinyatakan selesai pada Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• Ratusan Saham Rontok IHSG Babak Belur Anjlok 1,33% ke Level 6.589 Dihantam Aksi Jual Masif

Hakim berharap jaksa penuntut umum telah menyiapkan surat tuntutan pada jadwal tersebut sehingga sidang tidak kembali mengalami penundaan.

"Jadi hari Kamis tanggal 24 September 2026 untuk tuntutan dari penuntut umum," ujar Dwi.

Hery Susanto sebelumnya didakwa menerima uang dan rumah dengan nilai total Rp4,8 miliar. Jaksa menduga pemberian tersebut berkaitan dengan penerbitan laporan Ombudsman mengenai dugaan maladministrasi dalam perhitungan kewajiban pembayaran sebuah perusahaan nikel.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi Hery dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Ombudsman RI.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis (25/6/2026).

Perkara Hery kini memasuki tahap penuntutan setelah seluruh agenda pembuktian dinyatakan selesai. Selanjutnya, jaksa akan membacakan tuntutan dalam sidang yang dijadwalkan pada 24 September 2026.* (d/dh)

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang lebih dulu melakukan pengujian B50.

Baca Juga:

• Sanksi Tutup Dapur Saja Tak Cukup! Pakar UI Usul SPPG Pelanggar MBG Didenda demi Ganti Rugi Korban

Menurut Eniya, pengembangan B50 menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Program tersebut juga diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sekaligus menekan emisi gas rumah kaca.

Eniya menyebut penerapan B50 diperkirakan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton CO2. Dari sisi ekonomi, program tersebut diproyeksikan menghasilkan penghematan hingga Rp170 triliun pada 2026.

Pengembangan industri biodiesel juga dinilai berpotensi membuka lapangan kerja. Eniya memperkirakan sekitar 2,1 juta tenaga kerja dapat terserap dari pengembangan industri biodiesel pada 2026.

Pemerintah juga terus memperkuat standar B50 agar kualitas dan keamanan bahan bakar tetap terjaga. Campuran B50 terdiri dari 50% Fatty Acid Methyl Ester (FAME), lebih tinggi dibandingkan campuran B40.

Dari sekitar 20 parameter yang dievaluasi sejak pengujian B40, sejumlah spesifikasi B50 diperketat. Salah satunya terkait kandungan air yang diturunkan dari maksimal 320 parts per million (ppm) pada B40 menjadi maksimal 300 ppm pada B50.

Selain itu, kandungan monogliserida dalam FAME juga diperketat. Batas maksimal yang sebelumnya 0,5% massa kini menjadi 0,47% massa.

"Monogliserit kandungan yang ada di FAME itu maksimum yang tadinya 0,5% menjadi 0,47% massa," kata Eniya.

Standar B50 juga mencatat peningkatan stabilitas oksidasi. Ketahanan bahan bakar terhadap proses oksidasi yang sebelumnya 720 menit ditingkatkan menjadi 900 menit.

"Stabilan oksidasi, jadi ketahanan dari bahan bakar sendiri untuk tidak teroksidasi itu stabil. Dulunya 720 menit, sekarang menjadi lebih lama lagi. Jadi stabilitasnya meningkat menjadi 900 menit," jelasnya.

Pemerintah turut menambahkan dua parameter baru dalam spesifikasi B50 yang sebelumnya belum diatur, yakni temperatur distilasi dan cleanliness atau tingkat kebersihan bahan bakar.

"Ada tambahan dua parameter yang baru yaitu temperatur distilasi dan cleanliness," pungkas Eniya.

Penguatan standar tersebut diharapkan membuat B50 semakin aman digunakan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia dalam mengembangkan bahan bakar berbasis biodiesel.* (d/dh)

Salah satunya Ruspian (71). Saking seringnya rumahnya kebanjiran, dia mengaku sudah empat kali meninggikan tanah dan lantai rumah sejak tinggal di kawasan tersebut pada 1994.

Baca Juga:

• Hujan Deras Rendam Sejumlah Wilayah Medan, 50 Warga Medan Labuhan Mengungsi

Menurut Ruspian, upaya meninggikan rumah dilakukan secara bertahap agar air tidak masuk ke dalam bangunan. Namun, genangan tetap terjadi di lingkungan sekitar rumahnya setiap kali hujan deras.

Banjir terbaru di kawasan tersebut mencapai sekitar 60 sentimeter atau setinggi lutut orang dewasa. Ruspian mengatakan air biasanya baru surut setelah sekitar 24 jam. Jika hujan kembali turun, genangan bisa bertahan lebih lama.

Ruspian menduga banjir yang menggenangi permukiman berasal dari luapan air di sekitar Kawasan Industri Medan (KIM). Dia mengatakan kawasan tempat tinggalnya tidak memiliki sungai besar, sementara parit yang ada dinilai terlalu kecil untuk menampung debit air.

"Kalau di tempat saya itu, banjirnya sedengkul. Lebih kurang 60 cm tinggi airnya. Kalau biasanya air ini luapan dari KIM. Sebab paritnya kecil, tumpah, lalu ke rumah penduduk," ujarnya.

Kondisi serupa dialami warga lainnya di Jalan Tangguk Utama. Riama, warga setempat, mengatakan genangan bahkan dapat masuk ke rumah meski hujan yang turun tidak terlalu deras.

"Banjirnya dari semalam pas hujan deras. Jam 11.00 malam sudah mulai banjir. Di sini tanahnya rendah. Walaupun hujan sedikit saja, pasti banjir. Gerimis, banjir sudah semata kaki," kata Riama.

Hingga Kamis sore, air di kawasan tersebut belum juga surut. Aliran air bahkan terlihat deras hingga menyerupai sungai.

Di rumah Riama, ketinggian air telah mencapai lutut. Dia terpaksa memindahkan sejumlah barang ke tempat yang lebih tinggi dan mempertimbangkan untuk mengungsi ke kawasan yang tidak terdampak banjir.

"Di rumah saya banjirnya masuk selutut. Terpaksa kami menaikkan barang ke atas. Inilah lagi berpikir untuk mengungsi di Blok 3 yang tidak banjir," ujarnya.

Warga berharap pemerintah segera melakukan pembenahan drainase di kawasan tersebut. Ruspian meminta parit dikeruk dan diperbesar agar mampu menampung aliran air saat hujan deras.

"Jadi kalau bisa, parit itu digali, diperbesar sama pemerintah. Kalau memang pemerintah mau respons, ya, itu paritnya didalamkan, diperbesar. Cuma itu saja," harap Ruspian.

Banjir yang kembali terjadi di Medan Labuhan menunjukkan persoalan genangan masih menjadi perhatian warga. Perbaikan dan peningkatan kapasitas drainase diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang berulang setiap kali hujan.* (k/dh)

Dua orang yang telah ditetapkan sebagai pelaku yakni Jenda Meriah Tarigan (55) dan Sukmo Kujowo (30). Keduanya kini telah ditangkap dan ditahan untuk menjalani proses hukum.

Baca Juga:

• THM Diduga Beroperasi Lagi Usai Disegel, Pemkab Langkat Laporkan ke Bobby Nasution

"Jadi dugaan kedua pelaku ini waktu itu korban yang mencuri karena sudah sering katanya. Sakit hati lah mereka," kata Ghulam dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (10/9/2026).

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (31/8/2026). Sekitar pukul 15.45 WIB, Sukmo disebut melihat Tosa melintas menggunakan sepeda motor menuju ladang Gunawan.

Sukmo kemudian mendatangi rumah Jenda dan mengajaknya mencari korban. Menurut polisi, Jenda membawa senapan angin dan parang, sedangkan Sukmo membawa parang.

Keduanya lalu menuju ladang Gunawan untuk mencari korban. Saat mendengar suara sepeda motor Tosa, mereka disebut bersembunyi di balik pohon sawit dan menunggu korban melintas.

"Saat korban melintas, Sukmo membacok kepala korban beberapa kali sehingga terjatuh dari motor," ujar Ghulam.

Setelah korban terjatuh, kedua pelaku diduga kembali menganiaya korban. Polisi juga menyebut korban ditembak menggunakan senapan angin.

Tosa kemudian berusaha melarikan diri. Namun, kedua pelaku disebut mengejarnya hingga korban kembali terjatuh dan mengalami penganiayaan berulang.

"Korban sempat terjatuh ke tanah, lalu dibacok. Terus kabur, jatuh lagi, dibacok lagi hingga akhirnya meninggal dunia," katanya.

Setelah kejadian, kedua pelaku membawa sepeda motor korban dan memarkirkannya di dekat jasad korban. Jenazah Tosa baru ditemukan warga pada Kamis (3/9/2026).

Petugas Polsek Kuala kemudian mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk proses lebih lanjut.

Polisi menangkap Jenda pada Minggu (6/9/2026) di Kecamatan Selesai. Sehari kemudian, Sukmo ditangkap di Kecamatan Kuala.

Kedua pelaku kini telah ditahan. Polisi masih melanjutkan proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkara dan mengusut kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.* (k/dh)

Lina menilai sanksi penghentian operasional sementara belum cukup untuk memberikan efek jera kepada penyedia makanan yang melakukan pelanggaran. Menurutnya, terdapat kerugian ekonomi yang harus ditanggung orang tua ketika anak mereka mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG.

Baca Juga:

• "Cuma Butuh Waktu Pemulihan", KPPG Medan Bantah Febi Hilang Ingatan Usai Diduga Keracunan MBG

Dia mencontohkan orang tua korban yang bekerja sebagai pegawai dapat kehilangan penghasilan atau tunjangan akibat harus mendampingi anak menjalani perawatan. Kerugian juga dapat dialami pekerja harian yang tidak mendapatkan penghasilan karena harus meninggalkan pekerjaan.

"Contoh, orangtuanya pegawai, tunjangan kinerja yang dipotong gara-gara ketidakhadiran, kan itu menjadi gambaran kerugian akibat dari itu," kata Lina.

Menurut Lina, sanksi terhadap SPPG juga perlu mempertimbangkan tingkat keparahan kejadian serta apakah pelanggaran tersebut terjadi berulang. Kelalaian yang dilakukan berulang kali dinilai perlu mendapatkan sanksi lebih berat untuk menciptakan efek jera.

"Kalau kejadiannya berulang, itu kan sama dengan kalau orang jahat kena kemudian ditangkap dua kali kan namanya residivis. Itu sama juga kita bicara bahwa harus ada efek jera terhadap mereka-mereka ini," tegasnya.

Lina mendorong pemerintah segera menyusun aturan yang lebih tegas terhadap penyedia makanan MBG. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan menyeluruh mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menyatakan telah menanggung biaya pengobatan korban dalam sejumlah kasus keracunan MBG. Salah satunya terjadi pada puluhan siswa di Duren Sawit, Jakarta Timur, pada April 2026.

Dalam kasus tersebut, Wakil Kepala BGN saat itu, Nanik S Deyang, menyatakan biaya pengobatan korban akan ditanggung oleh pihaknya.

Kasus terbaru juga terjadi pada Febiona Purba (16), siswi asal Karo yang masih menjalani pemeriksaan medis setelah diduga mengalami gangguan kesehatan pascamengonsumsi makanan MBG.

Kepala Subbagian Tata Usaha KPPG Medan Erdianta Sitepu mengatakan pihaknya menanggung biaya yang timbul selama pengobatan Febiona, termasuk biaya transportasi menuju rumah sakit.

"Semua kita cover. BGN yang membayar biaya yang timbul akibat perobatan. Kita tanggung jawab untuk itu termasuk transportasi menuju rumah sakit," sebut Erdianta.

Usulan pemberian denda dan kompensasi tersebut muncul di tengah kembali munculnya kasus dugaan keracunan MBG di sejumlah daerah. Lina menilai mekanisme pertanggungjawaban perlu diperkuat agar kerugian yang dialami korban tidak hanya menjadi beban keluarga.* (k/dh)

Kasubag Tata Usaha KPPG Medan Erdianta Sitepu mengatakan kondisi Febi secara umum dinilai normal dan masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Dia juga menyebut hasil pemeriksaan electroencephalography (EEG) terhadap Febi dalam kondisi normal.

Baca Juga:

• 344 Warga Keracunan Massal Program MBG, Pemkab Agam Ancam Seret Pengelola ke Jalur Hukum

Menurut Erdianta, kondisi Febi saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Medan harus dilihat berdasarkan situasinya ketika itu. Dia menyebut Febi dalam kondisi lemas saat menjalani perawatan.

"Waktu di Rumah Sakit Haji, biasalah di sana kan dia lagi dirawat, lagi lemas kan. Kita juga kalau sakit kan kayak gitu, pengin diperhatikan dan lain-lain gitu," katanya.

Klarifikasi KPPG Medan tersebut disampaikan setelah kondisi Febi menjadi sorotan di media sosial. Pihak KPPG menegaskan belum dapat membenarkan anggapan yang mengaitkan dugaan gangguan ingatan Febi dengan makanan MBG.

Sebelumnya, ibu Febi, Elvinus Lusiana, menceritakan sejumlah keluhan yang dialami putrinya setelah mengonsumsi makanan program MBG. Febi disebut mengalami pusing dan gatal-gatal sebelum kemudian dibawa ke rumah sakit.

Setelah menjalani perawatan sekitar tiga hari, Febi sempat diperbolehkan pulang. Namun, menurut Elvinus, kondisi putrinya kembali menurun dan mengalami kejang.

Keluarga kemudian melihat adanya perubahan pada kondisi Febi. Elvinus mengatakan putrinya disebut tidak lagi mengenali sejumlah anggota keluarga maupun teman sekolah yang datang menjenguk.

"Lupa dia, misalnya bibinya kalau datang, ini siapa katanya. Kami kasih tahu lah, ini Bibi. Adik-adiknya juga gitu (enggak ingat). Kawan-kawannya (di sekolah) datang pun enggak kenal," ujar Elvinus, Selasa (8/9/2026).

Febi selanjutnya dibawa ke RSUP H Adam Malik Medan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Saat ini, dia masih menjalani rawat jalan dengan menggunakan layanan BPJS Kesehatan dan telah menjalani sejumlah pemeriksaan oleh dokter spesialis.

Di sisi lain, keluarga Febi sebelumnya telah menempuh jalur hukum terkait kasus dugaan keracunan MBG di Karo. Kuasa hukum korban mengatakan laporan terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab telah disampaikan ke Polres Tanah Karo pada 31 Agustus 2026.

Tim kuasa hukum juga menyiapkan gugatan perdata. Mereka menilai hingga kini belum ada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Selain itu, keluarga mempertanyakan keterbukaan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi para siswa. Mereka menyebut hasil pemeriksaan baru diketahui setelah rapat dengar pendapat dengan DPRD Karo pada 7 September 2026.

Sementara itu, dugaan hubungan antara kondisi kesehatan Febi dengan kejadian keracunan MBG masih memerlukan penjelasan dan pemeriksaan medis lebih lanjut. KPPG Medan menyampaikan bantahan berdasarkan hasil pemeriksaan yang diketahuinya, sedangkan keluarga menyampaikan adanya perubahan kondisi kesehatan setelah kejadian tersebut.* (tm/dh)

Berdasarkan data perdagangan, sebanyak 161 saham menguat, 543 saham melemah, dan 259 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp21,4 triliun dengan volume transaksi 47,4 miliar saham.

Baca Juga:

• Tertekan Risiko Fiskal dan Konflik Geopolitik, Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp17.547 per Dolar AS

Mayoritas indeks sektoral juga mengalami tekanan pada perdagangan hari ini. Pelemahan terjadi pada sektor konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, keuangan, properti, teknologi, kesehatan, energi, infrastruktur, bahan baku, transportasi, hingga industri.

Meski mayoritas saham melemah, sejumlah saham masih mencatatkan penguatan cukup signifikan. PT Equity Development Investment Tbk (GSMF) menjadi salah satu top gainers dengan kenaikan 34,78% ke Rp124.

Kemudian PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) naik 34,65% ke Rp136 dan PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) menguat 28,79% ke Rp85.

Sementara itu, sejumlah saham mengalami tekanan paling dalam. PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI) turun 12,56% ke Rp174, PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) melemah 12,35% ke Rp71, sedangkan Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF turun 12,27% menjadi Rp522.

Pergerakan IHSG pada perdagangan Kamis menunjukkan dominasi tekanan jual di pasar saham domestik dengan mayoritas saham dan indeks sektoral ditutup melemah.* (oz/dh)

Penyuluhan digelar Satreskrim Polresta Banda Aceh melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Kamis (10/9/2026) mulai pukul 10.00 WIB. Kegiatan diikuti para siswa dan siswi kelas XII MAN 1 Kota Banda Aceh.

Baca Juga:

• Digadai Rp16 Juta Tanpa Izin, Pelaku Penggelapan Mobil Rental di Banda Aceh Diciduk Polisi

"Sosialisasi dilaksanakan oleh Kanit PPA bersama Kasubnit PPA dan personel Satreskrim Polresta Banda Aceh. Kegiatan tersebut diikuti para siswa dan siswi kelas XII MAN 1 Kota Banda Aceh," kata Dizha, Kamis (10/9/2026).

Dalam penyuluhan tersebut, para pelajar diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk kenakalan remaja serta cara mencegahnya. Polisi juga mengingatkan pentingnya menjaga pergaulan dan menaati aturan.

Dizha meminta para siswa lebih bijak dalam bergaul dan tidak mudah terpengaruh lingkungan yang dapat mendorong perilaku negatif.

"Kami mendorong para pelajar agar lebih bijak dalam menjalani pergaulan sehari-hari dan tidak mudah terpengaruh lingkungan yang dapat mengarah pada perilaku negatif," ungkapnya.

Menurutnya, pencegahan kenakalan remaja membutuhkan kesadaran dari para pelajar untuk menjaga diri sekaligus menciptakan lingkungan pergaulan yang sehat.

Kegiatan berlangsung aman dan tertib hingga selesai. Polresta Banda Aceh berharap penyuluhan tersebut dapat meningkatkan kesadaran pelajar untuk menjauhi kenakalan remaja serta ikut menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.* (dh)