Direktur Reserse Siber Polda Sumut Kombes Pol Bayu Wicaksono mengatakan, kasus tersebut bermula saat pelaku melihat unggahan korban di akun Instagram pribadinya. Dari situ muncul niat pelaku untuk mengunduh dan memanipulasi foto korban menggunakan aplikasi berbasis AI.

Baca Juga:

• JPU Ajukan Banding atas Vonis Bebas Anak Eks Dandim Pematangsiantar dalam Kasus Korupsi Lahan PTPN IV

Setelah proses manipulasi selesai, pelaku menyimpan hasil editan tersebut di telepon selulernya. Tak berhenti di situ, TH kemudian membuat akun Instagram palsu menggunakan identitas korban.

Melalui akun palsu tersebut, pelaku mengunggah foto-foto hasil rekayasa AI dan menandai akun Instagram korban serta akun milik salah satu temannya berinisial FI. Akibatnya, unggahan tersebut dilihat banyak pengguna media sosial hingga memicu pertanyaan dari teman-teman korban.

"Kemudian pelaku membuat akun palsu atas nama korban dan mengunggah foto hasil manipulasi AI. Postingan itu juga menandai akun korban dan temannya sehingga banyak orang yang melihat," ujarnya.

Sehari setelah mengunggah foto tersebut, pelaku menghubungi teman korban melalui aplikasi WhatsApp. TH menawarkan jasa untuk menutup atau menghapus akun palsu beserta seluruh unggahan yang dibuatnya. Namun, tawaran tersebut ditolak karena korban telah meminta bantuan pihak lain.

Polisi juga mengungkap bahwa pelaku dan korban sebenarnya telah saling mengenal sejak tahun 2023. Saat itu, korban pernah meminta bantuan pelaku untuk memulihkan akun Instagram yang sempat diretas dan memberikan imbalan sebesar Rp750 ribu setelah akun berhasil dipulihkan.

Dalam penangkapan di Pematangsiantar, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit ponsel Infinix Hot 11 Pro Plus, dua kartu SIM Telkomsel, serta tangkapan layar akun Instagram palsu yang digunakan untuk menyebarkan foto hasil manipulasi AI.

Atas perbuatannya, TH dijerat Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pornografi.

"Saat ini tersangka telah ditahan sejak 9 Juni 2026. Penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara," tutup Bayu.*(ds/dh)

Monitoring dan evaluasi dilakukan Tim Koordinator Wilayah Satgas PRR pada Selasa (15/7/2026). Kegiatan dipimpin Koordinator Wilayah Satgas PRR Brigjen TNI Fadjar Tjahjono bersama Tenaga Ahli Satgas PRR Agung DH dan Serda Muhammad Rafii Naadir.

Baca Juga:

• Satgas PRR Kawal Dana TKD Rp144,67 Miliar, Pemulihan Pascabencana Kabupaten Solok Dipercepat

Longsor yang terjadi pada November 2025 mengakibatkan ruas jalan di Dusun IV Bangun Baru, Desa Marubun Lokkung, terputus total. Saat itu, Pemerintah Kabupaten Simalungun langsung melakukan penanganan darurat. Namun cuaca ekstrem yang memicu longsor susulan kembali merusak akses jalan sehingga mobilitas masyarakat terganggu.

Untuk sementara, warga bergotong royong membangun jembatan darurat yang hanya dapat dilalui kendaraan roda dua. Padahal sebelum bencana, ruas jalan tersebut menjadi jalur utama kendaraan roda empat hingga truk pengangkut hasil perkebunan kelapa sawit.

Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah memutuskan membangun jembatan permanen sebagai solusi jangka panjang.

Dalam kunjungan tersebut, Satgas PRR juga menggelar rapat koordinasi bersama BPBD Kabupaten Simalungun, unsur TNI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat untuk mengevaluasi progres pembangunan sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan.

Pejabat Pembuat Komitmen BPBD Kabupaten Simalungun, Lusman Siagian, menjelaskan pembangunan jembatan permanen telah berjalan sekitar enam bulan sejak penetapan status darurat bencana.

Selama proses pengerjaan, proyek menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari cuaca ekstrem, kerusakan akses menuju lokasi, hingga longsor susulan. Kondisi tersebut membuat desain konstruksi mengalami penyesuaian, termasuk perubahan panjang pemasangan box culvert dari sembilan meter menjadi 21 meter agar konstruksi lebih kuat dan aman.

Selain mempercepat pembangunan jembatan permanen, Pemerintah Kabupaten Simalungun juga akan membangun jalur pengalihan sementara (detour) dengan memanfaatkan lahan masyarakat. Langkah itu dilakukan agar konektivitas tetap terjaga selama proses pembangunan berlangsung.

Sementara itu, jembatan darurat yang telah dibangun masyarakat akan tetap difungsikan dengan pengaturan yang mengutamakan keselamatan pengguna maupun pekerja proyek.

Koordinator Wilayah Satgas PRR Brigjen TNI Fadjar Tjahjono menegaskan kehadiran Satgas PRR merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Saya ditunjuk sebagai Kepala Korwil dan saya bertanggung jawab hadir di tempat ini untuk memastikan proses pembangunan harus segera diselesaikan," ujar Fadjar.

Menurutnya, ruas jalan di Desa Marubun Lokkung memiliki peran penting sebagai jalur distribusi hasil perkebunan sekaligus penggerak roda perekonomian masyarakat. Karena itu, Satgas PRR meminta BPBD segera merealisasikan jalur pengalihan sementara dan memperkuat koordinasi dengan Kodim 0207/Simalungun agar pekerjaan di lapangan berjalan lebih efektif.

Satgas PRR memastikan akan terus mendampingi pemerintah daerah hingga pembangunan jembatan permanen rampung sehingga akses masyarakat kembali normal dan aktivitas ekonomi dapat pulih sepenuhnya.* (dh)

Pengawalan dilakukan melalui rapat koordinasi antara Tim Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR bersama Pemerintah Kabupaten Solok, yang dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak bencana.

Baca Juga:

• ASN BPN Nias Diduga Diperas Dua Perempuan Kenalan MiChat Sebelum Tewas Jatuh dari Lantai 12 Apartemen di Medan

Kabupaten Solok diketahui telah menerima tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp144,67 miliar secara penuh. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp2 miliar dialokasikan sebagai bantuan keuangan kepada Kabupaten Aceh Tengah.

Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi anggaran telah mencapai sekitar Rp25,09 miliar atau 17,35 persen. Penyerapan terbesar masih berada pada sektor ekonomi, sementara sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih dalam tahap percepatan setelah penyesuaian anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan selesai pada akhir Juni.

Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan berbagai proyek prioritas agar penyerapan anggaran meningkat pada triwulan berjalan. Fokus pembangunan meliputi jalan, jembatan, irigasi, hunian tetap, hingga fasilitas pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak bencana.

Selain itu, Satgas PRR juga mencermati sejumlah pekerjaan yang membutuhkan percepatan penyelesaian. Di sektor perumahan, pembangunan 180 unit hunian tetap telah memiliki lokasi sesuai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk). Lahan pembangunan juga telah memperoleh persetujuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga proses pembangunan diharapkan segera dimulai.

Pada sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Solok melaporkan terdapat sekitar 80 hektare sawah yang mengalami kerusakan berat akibat bencana. Sebanyak 16 hektare telah dibersihkan dari material sedimen, sementara 64 hektare lainnya diusulkan agar status kerusakannya disesuaikan sehingga memenuhi syarat memperoleh bantuan rehabilitasi dari Kementerian Pertanian.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan sektor pertanian sekaligus mengembalikan produktivitas lahan dan mata pencaharian masyarakat.

Hasil peninjauan lapangan juga menunjukkan normalisasi Sungai Saniang Baka sepanjang sekitar 20 kilometer dan Sungai Batang Muaro Bungai sepanjang sekitar 15 kilometer masih menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi risiko banjir dan sedimentasi.

Di sisi lain, rehabilitasi layanan dasar juga terus dipercepat, meliputi penanganan tujuh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), rehabilitasi delapan sekolah terdampak, serta penyelesaian berbagai infrastruktur publik yang mengalami kerusakan.

Dalam laporannya, Tim Koordinator Wilayah Satgas PRR menyebut pihaknya terus memfasilitasi koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat proses rehabilitasi.

"Satgas PRR memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS V untuk percepatan normalisasi sungai dan penguatan tebing. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Pertanian juga dilakukan guna mempercepat penanganan lahan pertanian terdampak," demikian keterangan Tim Korwil Satgas PRR.* (dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi dalam waktu kurang dari dua pekan sejak laporan diterima.

Baca Juga:

• Eks Penyidik KPK: Klaim Don Ritto soal Uang di Kafe de'Clan Harus Dibuktikan

Namun demikian, KPK belum membuka hasil analisis tersebut kepada publik. Menurut Budi, hasil pemeriksaan internal itu tidak dapat dipublikasikan karena masih berkaitan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Budi menjelaskan, analisis dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pelaporan gratifikasi.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa laporan gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani melalui mekanisme penyidikan.

Meski proses analisis gratifikasi dinyatakan selesai, KPK memastikan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi tetap berlanjut.

"Pencegahan terkait pelaporan gratifikasi oleh Pak Menteri sudah selesai. Namun untuk penindakan masih terus didalami karena penyidik perlu mengungkap maksud, tujuan, serta motif pemberian uang tersebut," ujar Budi.

Penyidik juga akan memeriksa sejumlah saksi guna memperkuat konstruksi perkara, termasuk menelusuri pihak yang berinisiatif memberikan amplop kepada Menteri Kehutanan.

Sebelumnya, Raja Juli Antoni melaporkan penolakan gratifikasi setelah menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing usai audiensi resmi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.

Raja Juli mengaku tidak mengetahui isi amplop tersebut dan langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya kepada Suhardiman Amby melalui Polres Kuantan Singingi pada 12 Juni 2026, atau sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kuansing dilakukan KPK.

Pengembalian amplop itu disebut sebagai bentuk komitmen pribadi Raja Juli dalam menjaga integritas sekaligus mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Sementara itu, KPK menegaskan seluruh fakta terkait pemberian amplop, termasuk motif dan pihak yang menginisiasi pemberian tersebut, akan menjadi bagian dari pendalaman penyidikan yang kini masih berlangsung.* (d/dh)

Yudi mengatakan, pernyataan yang disampaikan kuasa hukum merupakan hak pembelaan bagi kliennya. Namun, penyidik tetap bekerja berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.

Baca Juga:

• YLBHI Soroti Penyerahan Kasus Febrie ke Kejagung, Dinilai Berpotensi Rusak Sistem Hukum

Menurut Yudi, penetapan Don Ritto sebagai tersangka tidak dilakukan tanpa dasar. Ia menilai penyidik Polri telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ia menambahkan, apabila seluruh penjelasan yang disampaikan kuasa hukum sesuai dengan fakta, penyidik tentu tidak akan menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Yudi juga menjelaskan bahwa proses penyidikan tidak selalu diawali dengan pemeriksaan terhadap tersangka. Penyidik dapat terlebih dahulu mengumpulkan bukti melalui pemeriksaan saksi, dokumen, hingga penelusuran aliran dana (follow the money).

"Proses penyidikan bisa dimulai dari pemeriksaan saksi, dokumen, maupun penelusuran aliran dana. Tidak harus langsung memeriksa tersangkanya," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi klaim kuasa hukum Don Ritto yang menyebut uang yang disita dari Kafe de'Clan sedianya akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan bersama mitra pengusaha.

Kuasa hukum Don Ritto juga membantah uang tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi PT Asabri maupun aktivitas pengadaan batu bara. Menurutnya, perusahaan milik Don Ritto hanya bergerak di bidang jasa angkutan batu bara dan tidak terlibat dalam proses pengadaan.

Sementara itu, Don Ritto bersama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU. Don Ritto kini menjalani penahanan di Rutan Polda Metro Jaya, sedangkan penyidikan perkara tersebut telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung.* (in/dh)

Wakil Ketua YLBHI, Arif Maulana, mengatakan penanganan perkara yang melibatkan Febrie Adriansyah harus diselesaikan secara jelas agar tidak memunculkan keraguan di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Diusulkan Jadi Jampidsus, Harta Kekayaan Kuntadi Tercatat Rp3,67 Miliar

Arif menjelaskan, YLBHI sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait penyerahan perkara tersebut. Menurutnya, banyak pihak sempat mengira proses yang berlangsung merupakan pelimpahan perkara setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21. Namun, yang terjadi justru penyerahan penyidikan kepada Kejaksaan Agung.

Ia menilai mekanisme tersebut tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP, kata Arif, yang diatur adalah pelimpahan perkara setelah penyidikan dinyatakan lengkap, bukan penyerahan penyidikan kepada institusi lain.

"Yang dikenal dalam KUHAP adalah pelimpahan perkara untuk penuntutan, bukan penyerahan penyidikan," ujarnya.

Karena itu, YLBHI menilai mekanisme yang ditempuh berpotensi merusak sistem hukum dan perlu mendapat penjelasan secara terbuka kepada publik.

Selain menyoroti mekanisme penanganan perkara, Arif juga menyebut masih terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses hukum kasus tersebut yang perlu dijelaskan agar tidak memunculkan spekulasi.

Diketahui, Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama pihak swasta Don Ritto. Namun hingga kini Febrie belum menjalani penahanan, sedangkan Don Ritto telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Sementara itu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri telah melimpahkan penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan kasus tersebut kepada Kejaksaan Agung untuk proses hukum lebih lanjut.* (in/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan nama Kuntadi masuk dalam surat usulan yang diajukan Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Presiden.

Baca Juga:

• Kejagung Ungkap Isi Boks yang Dibawa Polri, Ternyata Barang Bukti Kasus Febrie-Don Ritto

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Kuntadi tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp3.677.081.787 setelah dikurangi utang sebesar Rp1.215.000.000.

Adapun total aset yang dimiliki mencapai Rp4.892.081.787, yang terdiri atas tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas.

Komponen terbesar berasal dari aset tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp4.263.535.000. Aset tersebut tersebar di sejumlah wilayah, seperti Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok.

Di sektor kendaraan, Kuntadi melaporkan kepemilikan satu unit Ford Ecosport 1.5L tahun 2014 senilai Rp85 juta serta satu unit Piaggio Vespa S125 tahun 2016 senilai Rp14,5 juta.

Selain itu, Kuntadi juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp162.340.000 dan kas serta setara kas sebesar Rp366.706.787. Dalam laporan tersebut tidak tercantum kepemilikan surat berharga maupun harta lainnya.

Munculnya nama Kuntadi sebagai calon Jampidsus terjadi di tengah proses pergantian pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait penetapan siapa yang akan mengisi jabatan Jampidsus.

Penunjukan pejabat definitif nantinya menjadi kewenangan Presiden berdasarkan usulan yang disampaikan Jaksa Agung.* (oz/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan barang bukti tersebut merupakan bagian dari proses pelimpahan tiga perkara yang sebelumnya ditangani penyidik Polri.

Baca Juga:

• Kejagung Ungkap Kerugian Negara Kasus Samin Tan Tembus Rp17,7 Triliun

Sebelumnya, kedatangan tim penyidik Polri ke Gedung Bundar Kejagung sempat menjadi perhatian karena mereka terlihat membawa sejumlah boks dan perlengkapan lainnya. Para personel tampak mengenakan jaket bertuliskan "Reserse" dan "Labfor", namun tidak memberikan keterangan kepada awak media yang telah menunggu di lokasi.

Pelimpahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari proses hukum terhadap perkara dugaan korupsi yang melibatkan Febrie Adriansyah dan Don Ritto. Kasus tersebut mencakup tiga perkara, yakni dugaan korupsi di sektor batu bara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel (KS).

Diketahui, Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri setelah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampidsus. Selain Febrie, pihak swasta Don Ritto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Penanganan perkara tersebut kini dialihkan ke Kejaksaan Agung. Proses hukumnya juga berada di bawah supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta mendapat pengawasan dari Komisi III DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) yang telah dibentuk.

Pelimpahan barang bukti ini menjadi tahapan penting dalam proses penyidikan sebelum perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.* (d/dh)

Kedatangan Kapolda Aceh sekitar pukul 17.20 WIB disambut langsung Direktur Lalu Lintas Polda Aceh Kombes Pol. Deden Supriyatna Imhar, S.I.K., M.H., bersama Wakil Direktur Lalu Lintas AKBP Sabri, S.E., M.M., serta jajaran pejabat utama Ditlantas Polda Aceh.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan PTPN IV PalmCo Satukan Langkah Jaga Keamanan Investasi Perkebunan

Dalam arahannya, Kapolda Aceh meminta seluruh personel Ditlantas terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap hari.

Menurutnya, pelayanan yang cepat, profesional, dan humanis menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Selain pelayanan, Kapolda juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas internal, disiplin, serta integritas dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan setiap personel harus mampu bekerja secara profesional dan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus mempererat komunikasi antara pimpinan dan jajaran Ditlantas Polda Aceh, serta memberikan motivasi kepada personel agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Kabid Humas Polda Aceh.

Melalui kunjungan tersebut, diharapkan jajaran Ditlantas Polda Aceh semakin meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas, memperkuat kedisiplinan personel, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin modern, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.* (dh)

Di hadapan para siswa, Dr. Agus menekankan pentingnya membangun karakter, disiplin, serta kemampuan menggunakan teknologi secara bijak. Menurutnya, generasi muda harus mampu membedakan pemanfaatan teknologi untuk hal-hal positif dan menghindari berbagai aktivitas yang dapat merusak masa depan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Buka MPLS 2026 se-Sumut, Ajak Siswa Hormati Guru dan Orang Tua

"Judi online menjanjikan uang cepat, tetapi kenyataannya justru menghancurkan. Banyak anak muda kehilangan uang, prestasi, bahkan masa depannya karena terjebak. Jangan sampai kalian menjadi korban," tegasnya.

Ia mengajak seluruh siswa untuk tidak mudah tergiur dengan janji keuntungan instan yang ditawarkan berbagai platform digital. Menurutnya, keberhasilan hanya dapat diraih melalui proses belajar, kerja keras, serta konsistensi dalam mengembangkan kemampuan diri.

Selain memberikan edukasi mengenai bahaya judi online, Dr. Agus juga memotivasi para siswa agar memiliki semangat belajar sejak hari pertama memasuki bangku SMA. Ia menilai masa sekolah menjadi fase penting dalam membentuk karakter dan menentukan arah masa depan.

"Masa depan tidak ditentukan oleh keberuntungan, tetapi oleh usaha yang tekun, karakter yang kuat, serta semangat untuk terus belajar," ujarnya.

Ia menambahkan, kedisiplinan, integritas, dan kemampuan menjaga diri dari pengaruh negatif merupakan modal utama bagi generasi muda untuk meraih cita-cita.

Kegiatan MPLS tersebut mendapat apresiasi dari pihak sekolah karena dinilai tidak hanya memperkenalkan lingkungan belajar kepada peserta didik baru, tetapi juga memberikan pendidikan karakter dan literasi digital yang relevan dengan tantangan saat ini.

Melalui kegiatan tersebut, Dr. Agus berharap SMA Negeri 7 Binjai terus melahirkan generasi yang berprestasi, berintegritas, serta mampu menjadi pelopor dalam memerangi praktik judi online di kalangan pelajar.* (dh)

Taufik Bilfaqih menilai Roy Suryo telah menyampaikan pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baiknya saat memberikan keterangan kepada awak media usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca Juga:

• Roy Suryo Minta Status Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Dicabut, Ini Alasannya

Menurut Taufik, laporan tersebut berawal dari pernyataan Roy yang dinilai menyinggung dirinya terkait polemik ijazah doktor Roy Suryo dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Ia menganggap pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan merugikan nama baiknya.

Menanggapi laporan itu, Roy Suryo mengaku tidak mempermasalahkannya. Ia bahkan mempersilakan pelapor melanjutkan proses hukum yang telah ditempuh.

"Jadi enggak apa-apa, silakan laporkan. Kalau laporannya tidak dicabut juga tidak masalah, saya justru akan melakukan upaya hukum yang lain," kata Roy.

Sebelumnya, Roy juga membantah tudingan yang menyebut ijazah program doktor (S3) miliknya dari Universitas Negeri Jakarta palsu. Ia menegaskan seluruh dokumen pendidikannya sah dan diperoleh secara resmi.

Roy menyebut tuduhan tersebut merupakan bentuk fitnah yang beredar melalui unggahan video di media sosial. Ia memastikan siap menunjukkan bukti akademiknya apabila diperlukan dalam proses hukum.

Kasus ini menambah rangkaian persoalan hukum yang tengah dihadapi Roy Suryo, di tengah proses praperadilan terkait penetapan status tersangkanya dalam perkara lain yang masih bergulir.* (k/dh)

Abdul Mu'ti mengatakan persoalan berkurangnya jumlah siswa SD telah disampaikan secara informal kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian lintas kementerian karena berkaitan dengan kondisi pendidikan di daerah.

Baca Juga:

• Tito Karnavian: Gaji Kepala Daerah Cuma Rp6 Juta, Tak Sebanding dengan Biaya Pilkada

Ia menjelaskan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini tengah melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang memiliki jumlah peserta didik kurang dari 60 orang. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar pembahasan dalam rapat khusus untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.

"Kementerian sedang mendata sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60. Nanti akan diadakan rapat khusus membahas fenomena tersebut," katanya.

Fenomena sepinya siswa baru menjadi perhatian setelah sejumlah sekolah dasar negeri di berbagai daerah mengalami penurunan jumlah pendaftar pada tahun ajaran baru 2026/2027.

Salah satu contohnya terjadi di SD Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Pada pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sekolah tersebut hanya menerima dua siswa baru kelas I.

Kondisi itu membuat suasana hari pertama sekolah jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, para tenaga pendidik tetap menyambut kedua siswa baru dengan antusias dan memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal.

Pemerintah berharap hasil pendataan yang sedang dilakukan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan dasar, khususnya di sekolah-sekolah yang mengalami penurunan jumlah peserta didik.* (k/dh)

Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2026), Bobby enggan memberikan banyak komentar kepada awak media. Ia hanya memastikan seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik telah disampaikan.

Baca Juga:

• KPK Geledah Rumah Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sita Dokumen Dugaan Pemerasan

Berdasarkan catatan KPK, Bobby tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 09.58 WIB dan keluar pada pukul 19.13 WIB. Dengan demikian, pemeriksaan berlangsung sekitar sembilan jam 15 menit.

Sebelumnya, penyidik KPK juga telah menggeledah rumah Bobby yang berada di wilayah Jakarta. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang akan didalami untuk kepentingan penyidikan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti elektronik tersebut akan diekstraksi guna melengkapi alat bukti dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

"Pada prinsipnya, kegiatan penggeledahan tersebut adalah untuk melengkapi bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara terkait dugaan suap dalam audit BPK di Pemkab Muara Enim," kata Budi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Muara Enim nonaktif Edison pada Juni 2026. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Edison menerima suap sebesar Rp500 juta dari pihak swasta melalui seorang perantara.

KPK kemudian mengembangkan penyidikan dan menetapkan sejumlah tersangka lain, termasuk dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyidik menduga terdapat permintaan uang sebesar Rp1,6 miliar untuk memengaruhi hasil audit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Penyidikan perkara tersebut hingga kini masih terus berlangsung. KPK memastikan akan terus mendalami peran seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.* (d/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan angka kerugian negara tersebut telah diperoleh penyidik sebagai bagian dari proses penyidikan yang masih terus berjalan.

Baca Juga:

• Kasus Don Ritto Segera Dilimpahkan ke Kejagung, Penyidik Polri Bawa Sejumlah Barang

Meski demikian, Anang belum merinci komponen kerugian negara tersebut, termasuk apakah berasal dari sektor pajak, penerimaan negara, atau aspek lainnya.

Ia hanya menyampaikan bahwa nilai kerugian tersebut dihitung berdasarkan aktivitas yang diduga berlangsung dalam rentang waktu 2017 hingga 2025 atau 2026.

"Saya belum tahu rinciannya (dari pajak atau dari mana). Pokoknya kerugian negara sudah. Itu berapa tahun mereka, dari 2017 sampai 2025 atau 2026," ujarnya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Samin Tan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Samin Tan disebut sebagai beneficial owner atau pemilik manfaat perusahaan tersebut.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan PT AKT sebelumnya beroperasi berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Namun izin perusahaan itu telah dicabut pada 2017.

Meski izin telah dicabut, PT AKT diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal hingga tahun 2025.

Penyidik menduga aktivitas tersebut dilakukan dengan menggunakan perizinan yang tidak sah serta melibatkan kerja sama dengan oknum penyelenggara negara yang memiliki kewenangan dalam pengawasan sektor pertambangan. Dugaan praktik tersebut dinilai mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar.* (d/dh)

Ketiga tersangka masing-masing berinisial Bio, Ramblan, dan Perie. Mereka telah diserahkan kepada Polda Kalimantan Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Baca Juga:

• 3 Polisi Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba, DPR: Negara Jangan Kalah!

"Ketiga tersangka telah kami serahkan berikut surat keterangan dari dokter, surat kontrol, obat, dan barang bukti milik para tersangka," kata Handik dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (16/7/2026).

Selain menyerahkan tersangka, penyidik juga melimpahkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari para pelaku. Barang bukti tersebut di antaranya uang tunai Rp13,1 juta, dua unit telepon genggam, serta satu bilah senjata tajam jenis mandau.

Sebelumnya, ketiga tersangka ditangkap oleh tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri bersama Satgas NIC di Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam proses penangkapan, para pelaku disebut melakukan perlawanan menggunakan mandau hingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut ketiga tersangka merupakan bagian dari jaringan narkoba yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap anggota Polri saat operasi pemberantasan narkotika di Katingan.

"Ada tiga sindikat narkoba yang diduga melakukan pembunuhan terhadap tiga anggota Polri di Katingan, Kalimantan Tengah. Satu orang merupakan bandar utama bernama Bio, sedangkan dua lainnya merupakan anggota sindikat," ujar Eko.

Kasus tersebut bermula saat operasi penggerebekan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Dalam operasi itu, tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan gugur saat menjalankan tugas pemberantasan peredaran narkotika.* (d/dh)

Yusuf menilai kepemimpinan Ketua DPD Demokrat Sumut Lokot Nasution belum mampu membawa peningkatan signifikan bagi partai. Ia menyebut terdapat sejumlah catatan yang menjadi alasan perlunya evaluasi kepemimpinan.

Baca Juga:

• Musdalub PJS Babel 2026 Teguhkan Integritas Wartawan, Kakanwil Ditjenpas Babel: Pers Harus Utamakan Akurasi, Keberimbangan, dan Tanggung Jawab

"Di antaranya perolehan kursi DPRD Sumut turun dari sembilan kursi menjadi lima kursi serta DPR RI dari tiga kursi tidak bisa bertambah tetap tiga kursi. Padahal dalam janji politik saat maju calon ketua DPD, Lokot menargetkan lima kursi DPR RI," ujar Yusuf kepada wartawan, Kamis (16/7/2026).

Selain persoalan elektoral, Yusuf juga menyoroti lemahnya konsolidasi internal partai. Ia menilai komunikasi antara pengurus daerah dengan pimpinan DPD belum berjalan maksimal.

Menurutnya, aktivitas organisasi di tingkat DPD mengalami penurunan dan sebagian besar pengurus disebut tidak aktif menjalankan peran.

"Yang bisa berhubungan dengan saudara Lokot hanya orang-orang yang masuk circlenya. Bahkan ketua DPC banyak yang tidak bisa berkomunikasi dengannya," katanya.

Yusuf juga menyinggung isu hukum yang pernah dikaitkan dengan nama Lokot Nasution. Ia menyebut persoalan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih figur pemimpin partai ke depan.

Meski demikian, Yusuf menegaskan pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah terhadap setiap orang yang masih dalam proses dugaan hukum.

"Meski masih bersifat dugaan dan kita hormati asas praduga tak bersalah, tetapi alangkah baiknya calon ketua DPD mendatang jangan yang ada keterkaitan dengan dugaan kasus hukum," ujarnya.

Selain itu, Yusuf turut menyoroti persoalan transparansi penggunaan anggaran bantuan pemerintah untuk partai politik serta perpindahan kantor DPD Demokrat Sumut dari kawasan strategis di Jalan Sudirman Medan ke wilayah lain yang menurutnya menjadi catatan bagi organisasi.

Terkait figur pengganti, Yusuf menyebut terdapat sejumlah nama yang dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin Demokrat Sumut. Beberapa di antaranya anggota DPR RI Sabam Sinaga, anggota DPRD Sumut Armyn Simatupang, Ketua DPC Demokrat Deliserdang Ir Hj Anita Lubis, serta pengusaha Hendrik Sitompul.* (dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan untuk melengkapi alat bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Baca Juga:

• KPK Bawa Perkara Fadia Arafiq ke Meja Hijau, Sidang Tipikor Segera Dimulai

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara pemerasan yang menjerat Etik Suryani bersama dua pejabat lainnya.

"Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan beberapa dokumen terkait yang diperlukan penyidik untuk melengkapi alat bukti tambahan dalam proses hukum perkara dugaan tindak pemerasan oleh Bupati dan pihak lainnya," kata Budi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di Pemkab Sukoharjo. Ketiganya yakni Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sukoharjo Richard Tri Handoko, serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Sukoharjo Tri Mulyo.

KPK menduga Etik Suryani meminta adanya setoran dari sejumlah insentif pegawai di lingkungan BPKAD Sukoharjo. Setoran tersebut diduga dikumpulkan melalui Richard Tri Handoko.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya menyebut Etik diduga meminta sekitar 40 persen dari insentif yang diterima sejumlah pegawai BPKAD.

Dalam rangkaian penyidikan kasus ini, KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Sukoharjo, termasuk kantor bupati dan beberapa kantor dinas pemerintah daerah.

Dari kegiatan penggeledahan sebelumnya, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, barang elektronik, uang, hingga perhiasan yang diduga berkaitan dengan perkara.

KPK masih terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap dugaan aliran dana dan peran masing-masing pihak yang terlibat.* (d/dh)

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan Presiden membuka ruang bagi berbagai opsi pelaksanaan MBG selama kajian dilakukan secara matang. Menurutnya, setiap alternatif perlu dipelajari sebelum pemerintah mengambil keputusan.

Baca Juga:

• Prabowo Puji Bos Inpex Berbahasa Indonesia: Tak Semua CEO Asing Peduli dengan Bahasa RI

Agustina menjelaskan, BGN saat ini akan menelaah berbagai kemungkinan skema yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan MBG. Hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan kembali kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan kebijakan.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin hanya terpaku pada satu pola pelaksanaan, melainkan memastikan skema yang dipilih dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Setiap pilihan kebijakan harus dikaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta seluruh pihak terkait melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG. Kepala negara memberikan waktu kurang lebih satu bulan untuk melakukan penyempurnaan sebelum menentukan langkah berikutnya.

Agustina menyebut Presiden ingin proses evaluasi berjalan secara hati-hati dan tidak dilakukan secara terburu-buru agar kebijakan yang diambil dapat menjadi solusi terbaik bagi keberlanjutan program MBG.* (ds/dh)

Kepala Biro Operasi Polda Sumut Kombes Dwi Tunggal Jaladri mengatakan dugaan penyimpangan terjadi saat proses pengiriman BBM dari depo menuju SPBU. Akibatnya, jumlah BBM yang diterima tidak sesuai dengan volume yang dikirim.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan PTPN IV PalmCo Satukan Langkah Jaga Keamanan Investasi Perkebunan

Dwi menjelaskan, penyusutan tersebut disebut cukup besar. Salah satu contoh, SPBU yang meminta pasokan sebanyak 40 ribu liter BBM hanya menerima sekitar 20 ribu liter.

"Misalnya dari permintaan 40 ribu liter BBM, yang diterima SPBU hanya sekitar 20 ribu liter. Artinya terjadi penyusutan hingga 50 persen," katanya.

Selain dugaan penyimpangan volume, polisi juga menemukan adanya kendala keterlambatan distribusi dari depo menuju SPBU. Waktu pengiriman yang sebelumnya diperkirakan sekitar dua jam mengalami penambahan menjadi dua setengah jam.

Menurut Dwi, keterlambatan tersebut diduga berkaitan dengan persoalan awak mobil tangki atau sopir yang bertugas melakukan pengiriman BBM.

"Permasalahan lainnya, SPBU sudah mengirimkan permintaan BBM, tetapi dari depo terjadi keterlambatan dan kekurangan pasokan. Namun hal tersebut dapat diatasi oleh depo-depo Pertamina yang ada di Sumatera," jelasnya.

Dwi menyebut sejumlah pengelola SPBU telah mengambil tindakan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sopir yang diduga terlibat dalam masalah distribusi tersebut.

Sebagai langkah penanganan sementara, Polda Sumut mengerahkan personel yang memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan tangki untuk membantu kelancaran distribusi BBM.

"Untuk sementara kami memberikan bantuan personel dari Polri. Pihak mereka juga sudah mengganti AMT tersebut. Selanjutnya kami menawarkan bantuan kepada pemilik SPBU dan Pertamina agar dapat menghindari terjadinya penyimpangan," pungkas Dwi.* (ds/dh)