MEDAN – Tempat belanja kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3 yang diduga melakukan mark up harga bahan baku harian secara sistematis, ternyata dilakukan di dua Usaha Dagang (UD) yang berbeda.

Kedua UD tempat belanja bahan baku kebutuhan harian SPPG Medan Tembung 3 itu adalah UD Sukses Bersama dan UD Sinar Berkat Abadi.

Baca Juga:

• SKANDAL MBG MEDAN! Data RAB vs Realisasi SPPG Tembung 3 Bocor, Dugaan Mark-Up Rp 19,3 Juta dalam 7 Hari Kerja - Beras Dimainkan Tiap Hari

Lembar Tagihan Pembayaran tersebut tampak berstempel resmi UD Sukses Bersama dan UD Sinar Berkat Abadi. Di atas stempel, tertera juga paraf dan tandatangan. Hanya saja, tidak disertai nama yang memberi paraf dan tandatangan.

Dari Lembar Tagihan Pembayaran itulah diketahui bahwa, kedua UD tersebut berada di daerah yang berbeda satu sama lain. Jaraknya juga cukup jauh. Selain itu, jarak antara SPPG Medan Tembung 3 dengan kedua UD tersebut, juga sangat jauh.

Di Lembar Tagihan Pembayaran itu tersebut, UD Sukses Bersama beralamat di Gang Madrasah Lk. III, Kelurahan Delitua, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang.

Sedangkan UD Sinar Berkat Abadi beralamat di Jalan Teratai Pasiran Nomor 39 RT 001/RW 009, Desa/Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

SPPG Tembung 3 sendiri yang dikelola Yayasan Atifa Maju Mandiri, berada di Jalan Letda Sujono No. 74 Medan Tembung, Medan. Tentu sangat jauh dari UD Sinar Berkat Abadi yang hanya di Medan Maimun. Apalagi dengan UD Sukses Bersama di kawasan Delitua.

UD Sukses Bersama.jpeg">

Tidak diketahui secara persis apa yang menjadi penyebab SPPG Tembung 3 belanja bahan baku harian kebutuhan dapur jauh-jauh sampai ke Medan Maimun dan Delitua. Secara logika ekonomi, jarang yang jauh seperti ini akan menimbulkan cost/pembiayaan yang lebih tinggi.

Tidak diketahui secara persis, apa yang menjadi penyebab SPPG Tembung 3 belanja kebutuhan dapur di lokasi/tempat yang sangat jauh. Padahal, untuk mengurangi cost, sebetulnya SPPG Tembung 3 bisa belanja kebutuhan dapur di tempat yang lebih dekat, yakni di kawasan MMTC Jalan Pancing Medan.

DUGAAN MARK UP SISTEMATIS
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, SPPG Medan Tembung 3 diduga melakukan mark-up harga bahan baku harian kebutuhan dapur dengan jurang selisih yang fantastis dan sistematis.

Dugaan ini didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat akuntan SPPG Medan Tembung 3 dan daftar realisasi pembelian bahan baku yang tertuang dalam Lembar Tagihan dari dua UD tempat belanja.

Paling tidak, dugaan mark up secara sistematis ini terlihat pada RAB dan Lembar Tagihan untuk tanggal 3 Oktober s/d 20 Oktber 2026. Total dugaan mark-up dari 21 item mencapai Rp 19.361.000.

MODUS LICIK: BERAT TURUN, HARGA NAIK GILA-GILAAN
Pada Senin, 3 Agustus 2026 misalnya menunjukkan kebobrokan dengan jelas. Dalam RAB, akuntan menetapkan ayam potong 176 Kg dengan harga Rp 5.280.000. Namun realisasi pembelian hanya 160 Kg, tapi dibayar Rp 7.360.000.

Di sini terlihat jelas, jumlah/kuantitas barang berkurang 16 Kg, tapi harga justru membengkak Rp 2.080.000.

Masih di hari yang sama, jeruk 175 Kg RAB Rp 3.150.000, direalisasikan 216 Kg seharga Rp 4.968.000. Diduga mark-up Rp 1.818.000.

Lebih dahsyat lagi pada Selasa, 4 Agustus. Ikan Nila 223 Kg dengan RAB Rp 7.136.000. Tapi realisasi hanya 220 Kg dengan pembayaran membengkak menjadi Rp 9.460.000. Untuk hari ini saja, satu item saja yakni ikan, diduga di-mark-up Rp 2.324.000. Ini tertinggi dari semua item.

BERAS: LADANG CUAN HARIAN RP 200 RIBU
Yang paling menjijikkan adalah permainan beras. Hampir setiap hari, pola mark-up Rp 200.000 diduga terjadi konsisten.

Senin 3 Agustus: RAB 100 Kg Rp 1,7 juta -> realisasi 100 Kg Rp 1,9 juta (diduga mark-up Rp 200 ribu)
Selasa 4 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Rabu 5 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Kamis 6 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Jumat 7 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Rabu 19 Agustus: 103 Kg RAB Rp 1.751.000 -> realisasi Rp 1.957.000 (diduga mark-up Rp 206.000)
Kamis 20 Agustus: 107 Kg RAB Rp 1.751.000 -> realisasi Rp 2.033.000 (diduga mark-up Rp 282.000)

Jika dalam 7 hari kerja saja ada 7 kali mark-up beras, berapa miliar setahun jika 1 SPPG melayani 3.500 porsi per hari?

Berbeda lagi pada Kamis, 6 Agustus. Susu anak sekolah full cream 1.742 kotak RAB Rp 6.079.000, direalisasikan Rp 7.839.000. Diduga mark-up Rp 1.760.000.

Kejanggalan lain, Rabu 5 Agustus. Di RAB tertulis ikan gembung kuring 1.760 ekor Rp 5.280.000, tapi realisasi menjadi ikan dencis 175 Kg Rp 7.000.000. Ganti jenis, ganti satuan, didugamark-up Rp 1.720.000.

Buah semangka lebih gila. Dari 40 buah Rp 2.200.000 menjadi 200 Kg Rp 3.700.000, diduga mark-up Rp 1.500.000.

ISI PESAN KONFIRMASI LEWAT WA TIDAK DIJAWAB
Pada 3 Oktober 2026, sekitar pukul 15.07 Wib, bitvonline.com mengirim pesan WhatsApps (WA) untuk konfirmasi kepada Kepala SPPG Tembung 3 Faisal Lubis. Pesan itu dikirim ke nomor WA Faisal Lubis sendiri, yakni 0812 6270 ***. Namun hingga saat ini, pesan konfirmasi itu belum juga dijawab.

Ketika itu, ada empat point pertanyaan yang diharapkan mendapat penjelasan Faisal Lubis SH, sbb:
1. Terkait pemecatan empat orang tenaga pencuci omprengan secara tiba tiba, dengan alasan adanya temuan yangg sangat fatal. Tapi tidak dijelaskan apa bentuk temuannya.
2. Tenaga pencuci omprengan sebenarnya berjumlah 12 orang. Tapi kenapa hanya 4 yang dipecat?
3. Pemecatan tanpa permintaan klarifikasi. Tapi langsung diserahkan surat pemecatan.
4. Terkait penggunaan susu Opao di SPPG Medan Tembung 3. Padahal, susu ini tidak memenuhi standar kandungan gizi yg seharusnya 20-80 persen kandungan susunya.

PESAN DIJAWAB DARI NOMOR LAIN
Pada 5 Oktober 2026 pukul 09.56 Wib, pesan konfirmasi bitvonline.com yang dikirim kepada Faisal Lubis itu, justru dijawab melalui nomor WA 0895 4295 09***, dengan kalimat persis, sbb:

"Jangan pernah urusi dapur orang pak. Sudah sekian banyak wartawan. Jadi tidak perlu bapak minta konfirmasi sama saya. Saya harap bapak tidak hubungi saya lagi terima kasih".

Bahkan, dalam chat berikutnya, dijawab dengan kalimat: "Terserah Bapak saja. Saya tidak takut."

Karena jawabannya dikirim melalui nomor WA yang berbeda, bitvonline.com akhirnya mencoba mempertanyakan siapa pengirim pesan bernada arogan melalui nomor WA 0895 4295 09*** tersebut. Ternyata dijawab singkat dengan kalimat: "Ka. SPPG Tembung 3".

HAK JAWAB
Setelah berita SPPG Tembung 3 viral, Senin, 12 Oktober 2026, Redaksi bitvonline.com menerima Surat Hak Jawab dari Kepala SPPG Tembung 3 yang ditandatangani langsung Faisal Lubis dan Person in Charge (PIC) Yayasan Yayasan Atifa Maju Mandiri Rony Nababan.

Namun dalam surat hak jawab itu, Faisal Lubis dan Rony Nababan tidak menjelaskan terkait dugaan mark up harga bahan baku harian kebutuhan dapur yang diduga terjadi di SPPG Tembung 3.*

Asesmen ini bertujuan menggali informasi secara menyeluruh mengenai kondisi, kebutuhan, serta tingkat permasalahan yang dihadapi masing-masing narapidana. Hasil asesmen menjadi dasar dalam menentukan program rehabilitasi dan reedukasi yang tepat sasaran sesuai kebutuhan individu.

Baca Juga:

• Maksimalkan Lahan Kosong, Kalapas Labuhan Ruku Sulap Area Beranggang Jadi Lahan Produktif

Selain berfokus pada pemulihan, program ini juga mengintegrasikan pembinaan berbasis ketahanan pangan sebagai upaya meningkatkan kemandirian. Melalui pendekatan tersebut, narapidana diharapkan dapat memperoleh keterampilan produktif yang bermanfaat sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.

Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Dr. Hamdi Hasibuan, S.T., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa asesmen merupakan langkah penting untuk memastikan program rehabilitasi berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan narapidana.

Menurutnya, sinergi antara asesmen, rehabilitasi, reedukasi, dan pembinaan kemandirian berbasis ketahanan pangan menjadi bagian penting dalam membangun proses pembinaan yang lebih efektif.

Ia berharap program tersebut dapat membantu narapidana memperbaiki kualitas diri, meningkatkan keterampilan, serta menumbuhkan sikap mandiri dan produktif.

Dengan pelaksanaan asesmen yang tepat dan program pembinaan yang berkesinambungan, Lapas Labuhan Ruku berkomitmen mendukung proses pemulihan narapidana sekaligus mempersiapkan mereka agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan mampu menjalani kehidupan secara positif.* (dh)

Diskusi tersebut turut menghadirkan Kemal Pasya, pengusaha pengolahan sampah dari Serpong, Tangerang, yang menyampaikan kapasitas usahanya sekitar 20 ton per hari. Hadir pula Prof. Dr. Indira Santi Kertabudi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) serta Panca Dwikora Aba Soekarno, Pimpinan Redaksi JurnalPatroliNews.

Baca Juga:

• "Rakyat Sesak Napas!" DPR Desak Pemerintah Kerahkan Kekuatan Penuh Sikat Karhutla dan Kabut Asap

Sampah Tak Hanya Jadi Persoalan Lingkungan

Persoalan sampah di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga menyangkut keterbatasan fasilitas pengolahan, biaya pengangkutan, kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA), dan pengelolaan residu.

Keterbatasan infrastruktur membuat sejumlah daerah menghadapi tantangan dalam menangani timbulan sampah yang terus membutuhkan penanganan. Kondisi tersebut membuka peluang pengembangan teknologi dan layanan pengolahan sampah yang dapat memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai ekonomi.

Dalam diskusi bersama Rully Chairul Azwar dan Kemal Pasya, peluang usaha dibahas tidak hanya melalui penjualan mesin, tetapi juga penyewaan peralatan, layanan pengolahan, pemeliharaan, pengangkutan, dan pemanfaatan produk hasil pengolahan.

Meski demikian, kelayakan setiap model bisnis tetap bergantung pada kebutuhan daerah, karakteristik sampah, ketersediaan bahan baku, struktur biaya, dan kepastian pasar.

Teknologi Termal hingga 1.500 Derajat Celsius

Salah satu teknologi yang diperkenalkan dalam pertemuan tersebut adalah pengolahan sampah berbasis termal dengan temperatur proses yang disebut dapat mencapai sekitar 1.500 derajat Celsius.

Materi presentasi produk mencantumkan sejumlah pilihan kapasitas pengolahan, mulai dari 1 ton, 10 ton, 20 ton, 50 ton, 120 ton, hingga 240 ton per hari. Namun, kapasitas tersebut masih perlu diverifikasi melalui dokumen teknis dan pengujian operasional masing-masing model.

Teknologi termal diperkenalkan sebagai salah satu pendekatan untuk mengurangi volume sampah. Dalam diskusi, penerapannya juga dikaitkan dengan potensi pemulihan energi dan pengembangan fasilitas pengolahan di daerah.

Materi yang dipresentasikan turut mencantumkan teknologi industri Rusia. Meski begitu, identitas produsen, asal komponen, metode pemrosesan, dan bukti penerapan teknologi tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

Kinerja teknologi tidak cukup dinilai hanya dari tingginya temperatur proses. Kemampuan menghasilkan energi listrik, misalnya, bergantung pada desain sistem, komposisi sampah, kadar air, nilai kalor, serta efisiensi konversi energi.

Klaim bahwa teknologi dapat beroperasi tanpa asap yang terlihat juga perlu dibuktikan melalui pengujian independen. Pengujian harus mencakup emisi gas buang, pengendalian partikulat, sistem pemurnian gas, dan pengelolaan abu maupun residu agar penerapannya memenuhi ketentuan lingkungan.

RDF Dibidik Jadi Bahan Bakar Alternatif

Selain teknologi termal, diskusi turut membahas peluang pengembangan Refuse-Derived Fuel (RDF), yakni bahan bakar alternatif yang diproduksi dari fraksi sampah tertentu melalui pemilahan dan pengolahan.

RDF berpotensi digunakan oleh industri semen untuk menggantikan sebagian bahan bakar konvensional apabila kualitasnya memenuhi spesifikasi teknis dan persyaratan lingkungan yang ditetapkan pengguna.

Pengembangan RDF dapat membuka peluang usaha bagi pengelola sampah, operator fasilitas pengolahan, penyedia jasa logistik, dan industri semen.

Namun, keberlanjutan model bisnis ini bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kualitas produk, nilai kalor, kadar air, biaya pengangkutan, ketersediaan pasokan, serta kepastian kontrak pembelian.

Pemilahan sampah juga tetap diperlukan agar material yang masih dapat digunakan kembali atau didaur ulang tidak kehilangan nilai ekonominya.

Tiga Model Bisnis Pengolahan Sampah

Dalam pembahasan tersebut, terdapat tiga model usaha yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung pengelolaan sampah.

Pertama, penjualan peralatan kepada pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, perusahaan, atau badan usaha yang ingin memiliki fasilitas pengolahan sendiri.

Kedua, penyewaan mesin bagi pihak yang membutuhkan fasilitas pengolahan tanpa harus menanggung keseluruhan investasi pembelian pada tahap awal. Model ini memerlukan pengaturan yang jelas mengenai biaya sewa, pemeliharaan, operator, ketersediaan suku cadang, dan tanggung jawab operasional.

Ketiga, penyediaan jasa pengolahan sampah berdasarkan kontrak dengan pemilik sampah atau pengelola wilayah. Tarif jasa dapat disesuaikan dengan volume dan jenis sampah, jarak pengangkutan, kebutuhan pemrosesan, serta pengelolaan residu.

Ketiga model tersebut dapat memberikan alternatif bagi daerah dengan kebutuhan dan kemampuan pembiayaan yang berbeda. Namun, perhitungan investasi harus mencakup keseluruhan biaya, mulai dari pengadaan peralatan, konsumsi energi, tenaga kerja, perawatan, pengendalian emisi, hingga penanganan residu.

Dengan demikian, harga mesin yang lebih murah belum tentu menghasilkan biaya pengolahan per ton yang paling efisien.

Kapasitas Pengolahan Harus Disesuaikan dengan Kebutuhan Daerah

Kemal Pasya menyampaikan kapasitas usaha pengolahan sampah sekitar 20 ton per hari dalam diskusi tersebut. Kapasitas itu menjadi gambaran awal untuk membahas kebutuhan pengolahan, tetapi tidak dapat langsung diterapkan secara seragam di seluruh daerah.

Setiap wilayah memiliki karakteristik sampah yang berbeda. Sampah rumah tangga dengan kadar air tinggi, sampah pasar yang didominasi bahan organik, serta sampah kering dari kawasan komersial membutuhkan pendekatan pengolahan yang berbeda pula.

Karena itu, penentuan kapasitas fasilitas perlu didasarkan pada pengukuran timbulan sampah harian, analisis komposisi, kebutuhan layanan, serta kepastian pasokan.

Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan kesiapan lahan, akses jalan, jaringan energi, ketersediaan operator, perizinan, dan sistem pengawasan lingkungan.

Sebelum diterapkan dalam skala lebih luas, teknologi yang dipilih perlu melalui uji coba terukur untuk memastikan kinerja, keselamatan, biaya operasional, dan dampak lingkungannya.

Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha

Pertemuan yang melibatkan Rully Chairul Azwar, Kemal Pasya, Prof. Dr. Indira Santi Kertabudi, dan Panca Dwikora Aba Soekarno mempertemukan perspektif politik, dunia usaha, kelembagaan, dan media dalam pembahasan peluang pengelolaan sampah.

Kolaborasi lintas sektor dinilai penting karena pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan publik dan pengawasan, sedangkan dunia usaha dapat berkontribusi melalui teknologi, investasi, serta operasional fasilitas.

Meski demikian, gagasan yang dibahas dalam pertemuan belum dapat disamakan dengan keputusan investasi atau kerja sama resmi. Penetapan mitra, lokasi fasilitas, nilai investasi, dan jadwal implementasi memerlukan konfirmasi serta dokumentasi tersendiri.

Pada akhirnya, keberhasilan teknologi pengolahan sampah perlu diukur dari jumlah sampah yang benar-benar tertangani, pengurangan residu yang masuk ke TPA, kualitas emisi, biaya pengolahan per ton, dan kepastian pasar bagi produk hasil pengolahan.

Jika terbukti layak secara teknis, ekonomis, dan lingkungan, teknologi termal serta RDF dapat menjadi pilihan yang dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Namun, penerapannya tetap harus berdasarkan kajian kelayakan dan pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.* (dh)

Mereka menilai penetapan status bencana nasional dapat memperkuat dukungan anggaran, mempercepat penanganan, dan memastikan warga terdampak mendapat perlindungan yang memadai.

Baca Juga:

• Ke Singapura di Tengah Karhutla Membara, Gubernur Kaltim Disorot Publik

"Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," ujar Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam.

Meski belum menetapkan status bencana nasional, Dudung memastikan Prabowo memerintahkan agar penanganan karhutla diselesaikan secepat mungkin.

"Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini," katanya.

DPR Desak Status Bencana Nasional

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran dapat dialokasikan secara maksimal.

"Tetapkan status bencana Karhutla sebagai bencana nasional, ini langkah yang harus ditempuh pemerintah saat ini. Agar anggaran bisa maksimal dialokasikan untuk mengatasi bencana ini," kata Daniel, Selasa (13/10/2026).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran, terutama di kawasan lahan gambut yang kering hingga lapisan dalam.

Daniel mengakui pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pemadaman melalui jalur darat, water bombing, hingga modifikasi cuaca. Namun, ia menilai lemahnya mitigasi sebelum kebakaran terjadi turut memperberat penanganan tahun ini.

"Pemerintah pusat dan daerah kita akui sudah melakukan upaya yang baik, tapi kali ini (tahun ini) sangat berat karena mitigasi antisipasi yang lemah sebelum kejadian," ujarnya.

Daniel juga meminta pemerintah memastikan masyarakat terdampak, khususnya yang tinggal di wilayah pedalaman, memperoleh bantuan kesehatan dan kebutuhan pokok. Bantuan yang dibutuhkan antara lain masker, oksigen, vitamin, air bersih, dan pangan.

Menurutnya, keselamatan masyarakat Kalimantan, Sumatera, dan wilayah lain yang terdampak harus menjadi prioritas dalam penanganan karhutla.

GNB Sebut 12,5 Juta Penduduk Terdampak

Desakan penetapan status bencana nasional juga disampaikan Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Organisasi tersebut menilai pemerintah perlu memprioritaskan perlindungan serta pemenuhan hak dasar masyarakat yang terdampak kebakaran dan kabut asap.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dikutip GNB, sebanyak 12.517.488 penduduk di Kalimantan dan Sumatera terdampak karhutla.

Sementara itu, data Kementerian Kehutanan per 11 Oktober 2026 mencatat 11.772 titik panas di sejumlah wilayah Indonesia.

GNB menyoroti dampak karhutla yang tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat. Sejumlah warga dilaporkan meninggal dunia, jatuh sakit, dan menjalani perawatan di fasilitas kesehatan. Ratusan ribu orang juga dilaporkan mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, gangguan paru, dan iritasi mata.

"Kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga negara haruslah menjadi landasan pijak sekaligus orientasi utama dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia," ujar GNB dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).

GNB meminta pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

Selain itu, organisasi tersebut mendesak pemerintah memperbaiki komunikasi publik dan tidak hanya menyalahkan faktor alam tanpa menjelaskan persoalan pembukaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran.

GNB juga meminta penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, termasuk korporasi yang memiliki kewajiban mencegah kebakaran dan menjaga lingkungan.

Puan Maharani Minta Warga Tetap Dilindungi

Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyoroti dampak karhutla yang masih dirasakan masyarakat. Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan warga memperoleh perlindungan selama kebakaran berlangsung.

"Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial," ujar Puan dalam keterangan resminya, Selasa (13/10/2026).

Menurut Puan, karhutla berkepanjangan turut mengganggu pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Ia meminta pemerintah pusat dan daerah menyelaraskan upaya pemadaman dengan perlindungan warga, termasuk keluarga yang kehilangan penghasilan atau kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Puan juga mengingatkan agar bantuan tidak dikurangi hanya karena kondisi udara dianggap mulai membaik. Pemerintah, kata dia, perlu mempertimbangkan pemulihan nyata yang dialami masyarakat sebelum menghentikan dukungan.

"Keputusan mengurangi dukungan juga harus mempertimbangkan pemulihan yang benar-benar telah dialami masyarakat," ucapnya.

Pakar Usul Anggaran Prioritas Dialihkan

Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah, menyarankan pemerintah mempertimbangkan pengalihan sebagian anggaran program prioritas untuk mempercepat penanganan karhutla.

Menurut Lina, kebakaran yang berlangsung selama berbulan-bulan dan meluas hingga sejumlah wilayah di Sumatera memerlukan penanganan segera.

"Itu seperti kasus Covid-19, ini kan bencana, kan bisa diambil (anggaran) prioritasnya dari yang lain-lain," kata Lina kepada Kompas.com melalui telepon, Selasa (13/10/2026).

Ia menilai anggaran perjalanan dinas dapat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk dialihkan, mengingat sejumlah rapat pemerintahan dapat dilaksanakan secara daring.

Sementara itu, GNB meminta pemerintah membuka akses bagi negara sahabat dan lembaga bantuan internasional yang ingin membantu penanganan karhutla, sekaligus menjaga hubungan dengan negara tetangga yang terdampak asap.

DPD RI Dorong Bantuan Negara Sahabat

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin juga meminta pemerintah mempertimbangkan tawaran bantuan dari negara sahabat untuk mengatasi karhutla.

Menurut Sultan, penanganan kebakaran membutuhkan dukungan teknologi yang tepat dan cepat, terutama karena titik api masih ditemukan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

"Bagi kami, Karhutla juga merupakan bencana iklim akibat peningkatan suhu bumi atau El Nino. Oleh karena itu, dalam penanganannya dibutuhkan pendekatan teknologi yang presisi dan cepat," ujar Sultan, Selasa (13/10/2026).

Ia menegaskan, Indonesia dapat menerima bantuan dari negara sahabat, terutama anggota ASEAN, tanpa harus menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

"Kita pernah menerima bantuan penanganan Karhutla dari Jepang. Hanya saja saat ini Pemerintah sedang mengerahkan semua kekuatan Nasional yang ada dengan skala penuh," katanya.

Di sisi lain, Dudung menyatakan pemerintah belum membahas tawaran bantuan dari negara lain ketika ditanya mengenai kemungkinan kerja sama tersebut.

Luas Karhutla Tersisa 639,23 Hektare

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto melaporkan kepada Prabowo bahwa luas lahan karhutla yang masih ditangani mencapai 639,23 hektare per Senin (12/10/2026).

Enam provinsi menjadi prioritas penanganan, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.

Menurut Suharyanto, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih menghadapi kondisi cukup berat. Kabut asap tebal juga menghambat operasi pemadaman melalui udara akibat jarak pandang yang rendah.

Prabowo mengaku semula memperkirakan lahan yang masih terbakar mencapai puluhan hingga ratusan ribu hektare. Namun, setelah menerima laporan BNPB, ia mengetahui luas yang masih ditangani telah menurun.

"Tadinya saya mengira masih ratusan ribu, masih puluhan ribu, ternyata sudah jauh ya," kata Prabowo.

Meski pemerintah mengklaim masih mampu menangani karhutla dan belum menetapkan status bencana nasional, desakan dari DPR, organisasi masyarakat, dan sejumlah pihak menunjukkan perhatian terhadap dampak kebakaran yang meluas.

Perdebatan mengenai status bencana nasional kini berpusat pada kebutuhan memperkuat pemadaman, menyediakan bantuan kesehatan, memastikan anggaran memadai, serta melindungi masyarakat terdampak. Pemerintah masih menegaskan penanganan dilakukan dengan mengerahkan sumber daya nasional yang tersedia.* (k/dh)

Permintaan tersebut disampaikan Febrie saat membacakan nota perlawanan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

Baca Juga:

• Bikin Geleng Kepala, Ini Rangkaian Dakwaan terhadap Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

"(Memohon agar hakim) menerima seluruh dalil-dalil dalam nota perlawanan Terdakwa dan advokat, menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat, menyatakan untuk itu surat dakwaan Penuntut Umum harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima," ujar Febrie.

Ia juga meminta agar berkas perkara dan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum serta dirinya segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan atas nota perlawanan dibacakan.

Dalam nota perlawanannya, Febrie mengungkit perjalanan kariernya selama sekitar 30 tahun di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia menyatakan tidak pernah meminta jabatan selama berkarier sebagai jaksa dan mengaku tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Febrie juga menyinggung sejumlah perkara besar yang pernah ditanganinya ketika menjabat di Kejagung. Perkara-perkara tersebut antara lain dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, tata niaga komoditas timah, fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO, PT Duta Palma Group, pengadaan pesawat Garuda Indonesia, serta penyediaan BTS 4G BAKTI Kominfo.

Selain itu, ia menyebut perkara importasi tekstil, importasi garam industri, serta dugaan korupsi terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional.

Febrie menggunakan rekam jejak penanganan perkara tersebut untuk mempertanyakan tuduhan yang kini dihadapinya.

"Saya hanya memohon agar dipertimbangkan pula beberapa jabatan strategis yang sudah saya tempuh dengan baik dan penyelesaian penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi skala besar yang telah inkrah. Dan semuanya tidak ada masalah. Dan apa mungkin menjelang pensiun saya melakukan korupsi dan pencucian uang?" ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan argumentasi Febrie dalam membela diri di persidangan. Penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan bukti dan fakta hukum yang diperiksa.

Febrie juga mempersoalkan dakwaan yang menyebut dirinya melakukan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian senilai Rp55 miliar melalui Ferry Yanto Hongkiriwang.

Menurut Febrie, peran Ferry dalam dakwaan perlu dijelaskan secara terang. Ia menilai terdapat persoalan karena Ferry disebut memiliki peran aktif dalam rangkaian perbuatan yang didakwakan, tetapi tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut.

"Status Ferry Yanto Hongkiriwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut, namun tidak menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga hal ini menjadi kurang pihak," ujarnya.

Febrie turut mempertanyakan uraian dalam dakwaan TPPU, termasuk perbedaan waktu dan satuan yang menurutnya tidak menjelaskan secara terperinci keterlibatannya.

Ia juga membantah pernah meminta bertemu dengan pihak-pihak yang sedang berperkara.

"Saya menegaskan bahwa saya tidak pernah meminta untuk bertemu dengan pihak mana pun yang sedang beperkara. Saya juga ingin menegaskan bahwa komitmen saya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berubah," kata Febrie.

Ia menduga namanya dimanfaatkan oleh rekannya untuk melakukan pemerasan. Namun, hal tersebut merupakan klaim pembelaan Febrie yang masih harus diuji dalam proses persidangan.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Febrie melakukan pemerasan terhadap Tan Kian sebesar Rp55 miliar melalui Ferry Yanto Hongkiriwang.

Febrie bersama sejumlah pihak lainnya juga didakwa melakukan TPPU dengan nilai total Rp346.743.821.282 atau sekitar Rp346,7 miliar, serta USD440.990 atau sekitar USD441 ribu.

Dakwaan tersebut menjadi dasar perkara yang kini diperiksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sementara itu, Febrie melalui nota perlawanan meminta hakim menilai surat dakwaan tidak memenuhi syarat karena dianggap tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat.

Nota perlawanan atau eksepsi merupakan upaya terdakwa untuk mempersoalkan aspek formal maupun hukum dari dakwaan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku.

Febrie menyatakan siap kembali menjalankan pengabdian apabila majelis hakim nantinya menyatakan dirinya tidak terbukti bersalah dan membebaskannya.

"Apabila Majelis Hakim pada akhirnya menyatakan saya tidak terbukti bersalah dan membebaskan saya, saya siap kembali melanjutkan pengabdian," ujarnya.

Permintaan pembatalan dakwaan dan pembebasan dari tahanan tersebut kini menunggu penilaian majelis hakim. Adapun dugaan pemerasan dan TPPU yang didakwakan kepada Febrie masih merupakan perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan.* (k/dh)

Penandatanganan MoU dengan Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris atau Syech Muharram berlangsung di Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Selasa (13/10/2026).

Baca Juga:

• Ke Singapura di Tengah Karhutla Membara, Gubernur Kaltim Disorot Publik

Menurut Mimiasri, kerja sama tersebut menjadi langkah untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pembangunan daerah.

Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, menyambut baik kemitraan tersebut. Ia berharap kerja sama Unmuha dan Pemkab Aceh Besar dapat menghasilkan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyambut baik kerja sama dengan Unmuha. Kami berharap kemitraan ini dapat memperkuat kolaborasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh Besar," ujarnya.

Proses penandatanganan MoU antara Unmuha dan Pemkab Aceh Besar dilaksanakan secara host-to-host atau melalui penandatanganan oleh masing-masing pihak di tempat berbeda.

Rektor Unmuha, Dr. Aslam Nur, M.A., terlebih dahulu menandatangani dokumen kerja sama di kampus Unmuha pada Senin (12/10/2026). Selanjutnya, Bupati Aceh Besar menandatangani dokumen tersebut di Kantor Bupati Aceh Besar pada Selasa (13/10/2026).

Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi pra-MoU yang berlangsung pada Rabu (26/8/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Rektor I Unmuha, Dr. Nuzulman, S.E., M.Si., bersama jajaran Pemkab Aceh Besar.

Dalam audiensi tersebut, turut hadir Asisten I Farhan, AP, Asisten III Abdullah, S.Sos., Kepala Bagian Hukum Sekdakab Aceh Besar Rafzan, S.H., M.M., serta Kepala Bagian Pemerintahan Rahmadanati, S.Sos., M.M.

Kegiatan penandatanganan MoU turut dihadiri Kepala Bagian Hukum Pemkab Aceh Besar Rafzan Amin, S.H., M.M., Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerja Sama Unmuha Dr. Febyolla Presilawati, S.E., M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Unmuha Dr. Marlizar, S.E., M.M., serta Dr. Surna Lastri dari tim dosen peneliti Program Magister Manajemen Unmuha.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pertukaran cendera mata sebagai simbol penghargaan dan komitmen untuk mempererat hubungan kelembagaan kedua pihak.

Melalui kerja sama tersebut, Unmuha dan Pemkab Aceh Besar diharapkan dapat mengembangkan berbagai program berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kolaborasi ini juga diharapkan mendukung pengembangan SDM dan pembangunan daerah sehingga manfaat kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh Besar.* (dh)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Ririn Sari Dewi, mengatakan keberangkatan Rudy dilakukan sesuai jadwal pemeriksaan kesehatannya.

Baca Juga:

• "Rakyat Sesak Napas!" DPR Desak Pemerintah Kerahkan Kekuatan Penuh Sikat Karhutla dan Kabut Asap

Foto Rudy saat berada di Singapura sebelumnya beredar di media sosial dan memicu perbincangan. Keberangkatan tersebut menjadi perhatian lantaran terjadi ketika persoalan karhutla dan kondisi ekonomi masyarakat Kaltim tengah disorot.

Pemprov Sebut Izin Berobat Sudah Diajukan

Ririn menjelaskan, terkait izin untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di luar negeri, Rudy telah memperoleh persetujuan secara lisan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sementara itu, permohonan izin tertulis disebut telah diajukan secara paralel.

Penjelasan tersebut disampaikan untuk merespons pertanyaan publik mengenai keberangkatan Gubernur Kaltim ke Singapura di tengah situasi yang menjadi perhatian masyarakat.

Keberangkatan Rudy Jadi Sorotan di Tengah Karhutla

Polemik keberangkatan Rudy juga mencuat setelah muncul laporan mengenai kendala yang dialami sejumlah jurnalis saat berupaya meminta keterangan kepada gubernur. Awak media disebut mengalami hambatan ketika hendak melakukan wawancara karena dihalangi petugas pengawal dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Situasi itu menambah perhatian publik terhadap keberangkatan Rudy, terutama karena masyarakat tengah menyoroti penanganan karhutla di Kaltim.

Meski demikian, Pemprov Kaltim melalui Diskominfo telah memberikan penjelasan bahwa perjalanan tersebut bertujuan untuk pemeriksaan kesehatan rutin.

Keterangan mengenai keberangkatan dan proses perizinan itu menjadi bagian dari klarifikasi pemerintah daerah atas polemik yang berkembang. Sementara itu, penanganan karhutla tetap menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian masyarakat di Kalimantan Timur.* (oz/dh)

Kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah sebaran kabut asap yang terdeteksi di seluruh wilayah Sumut. Tingginya konsentrasi partikel halus PM2.5 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas udara di sejumlah daerah.

Baca Juga:

• BMKG Catat Sebaran Asap di Seluruh Wilayah Sumut, Jarak Pandang Anjlok dan Udara Tak Sehat

Daftar Kualitas Udara di Sumut Hari Ini

Selain Medan dan Pematangsiantar, sejumlah wilayah lain di Sumatera Utara memiliki indeks kualitas udara dalam kategori sedang.

Berikut rincian data AQI dan konsentrasi PM2.5 di sejumlah wilayah Sumut pada Rabu (14/10/2026), berdasarkan data IQAir:

- Kota Medan: AQI 167, kategori tidak sehat; PM2.5 sebesar 78,3 µg/m³.

- Sunggal: AQI 93, kategori sedang; PM2.5 sebesar 31,6 µg/m³.

- Belawan: AQI 92, kategori sedang; PM2.5 sebesar 31,3 µg/m³.

- Berastagi: AQI 94, kategori sedang; PM2.5 sebesar 32,4 µg/m³.

- Lubuk Pakam: AQI 98, kategori sedang; PM2.5 sebesar 34,3 µg/m³.

- Binjai: AQI 90, kategori sedang; PM2.5 sebesar 30,2 µg/m³.

- Pematangsiantar: AQI 107, kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif berdasarkan rentang skala yang dicantumkan sumber; PM2.5 sebesar 38 µg/m³.

- Deli Tua: AQI 95, kategori sedang; PM2.5 sebesar 32,5 µg/m³.

Data tersebut menunjukkan Medan memiliki angka AQI dan konsentrasi PM2.5 tertinggi di antara wilayah yang tercantum. Sementara itu, Pematangsiantar berada pada tingkat yang perlu diwaspadai, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sensitif terhadap polusi udara.

Apa Itu PM2.5 dan Mengapa Perlu Diwaspadai?

PM2.5 merupakan partikel polutan udara berdiameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil. Ukurannya sangat halus, bahkan sekitar 30 kali lebih kecil daripada diameter sehelai rambut manusia.

Karena ukurannya, partikel ini dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan sebagian dapat mencapai aliran darah. Paparan PM2.5 dalam konsentrasi tinggi dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama pada kelompok rentan.

Anak-anak, lanjut usia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi kualitas udara ketika konsentrasi partikel halus meningkat.

Dalam skala AQI yang dicantumkan sumber, indeks 0–50 masuk kategori baik, 51–100 sedang, 101–150 tidak sehat bagi kelompok sensitif, dan 151–200 tidak sehat. Adapun indeks 201–300 dikategorikan sangat tidak sehat, sedangkan 301–500 masuk kategori berbahaya.

Kabut Asap Terdeteksi di Seluruh Sumut

Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I melaporkan sebaran asap terdeteksi di seluruh wilayah Sumatera Utara berdasarkan pantauan citra pada Rabu (14/10/2026) pukul 08.00 WIB.

Kepala BBMKG Wilayah I, Hendro Nugroho, menyebut hasil pemantauan citra satelit pada Selasa (13/10/2026) tidak menunjukkan adanya titik panas atau hotspot di wilayah Sumut. Meski demikian, jarak pandang di sejumlah lokasi tetap mengalami penurunan.

Berdasarkan pengamatan Stasiun Meteorologi Aek Godang dan Stasiun Meteorologi Silangit pada pukul 10.00 WIB, jarak pandang berkisar antara 1 hingga 4 kilometer.

BMKG belum menjelaskan asal sebaran asap yang terdeteksi di wilayah Sumut tersebut.

Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara berkabut atau kualitas udara memburuk. Jika harus beraktivitas di luar rumah, penggunaan masker yang sesuai juga disarankan.

Data indeks kualitas udara dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi dan konsentrasi PM2.5 di atmosfer. Karena itu, masyarakat perlu terus memantau pembaruan kualitas udara dan informasi resmi dari instansi terkait.* (tm/dh)

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I, Hendro Nugroho, mengatakan pantauan citra sebaran asap menunjukkan asap terdeteksi di seluruh Sumut pada Rabu pagi.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,25 Persen pada 14 Oktober 2026, Ini Daftar Saham LQ45 yang Naik

Meski demikian, hasil pemantauan citra satelit pada Selasa (13/10/2026) tidak menunjukkan adanya titik panas atau hotspot di wilayah Sumut.

Hendro menjelaskan, meskipun tidak terdeteksi titik panas pada pemantauan tersebut, jarak pandang di sejumlah wilayah Sumut tetap mengalami penurunan.

Berdasarkan pengamatan Stasiun Meteorologi Aek Godang dan Stasiun Meteorologi Silangit pada pukul 10.00 WIB, jarak pandang berkisar antara 1 hingga 4 kilometer.

Kondisi tersebut perlu diwaspadai, terutama oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun pengguna jalan yang membutuhkan jarak pandang memadai.

Selain mengganggu jarak pandang, sebaran asap juga berdampak terhadap kualitas udara. Hasil pemantauan menunjukkan konsentrasi partikel halus PM2.5 berada pada kategori sedang hingga tidak sehat.

PM2.5 merupakan partikel polutan berukuran sangat kecil yang dapat masuk ke saluran pernapasan ketika terhirup. Paparan partikel tersebut perlu diwaspadai, terutama oleh anak-anak, lansia, dan masyarakat yang rentan mengalami gangguan pernapasan.

BMKG pun mengimbau masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak kabut atau asap untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya ketika udara berkabut atau jarak pandang menurun.

"Apabila memerlukan kegiatan di luar ruangan sebaiknya menggunakan masker yang sesuai," ujar Hendro.

Masyarakat juga diharapkan memperhatikan kondisi lingkungan dan informasi kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah.

BMKG mengingatkan bahwa tidak ditemukannya titik panas dalam pemantauan satelit pada Selasa bukan berarti sebaran asap telah hilang. Berdasarkan pantauan pada Rabu pagi, asap masih terdeteksi di seluruh wilayah Sumatera Utara.* (ds/dh)

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang bertujuan menjadikan lahan kosong lebih produktif sekaligus memberikan keterampilan yang bermanfaat bagi warga binaan.

Baca Juga:

• Kalapas Labuhan Ruku Dr Hamdi Hasibuan S.T,S.H,M.Hum Lantik Rosi Pardosi, Tekankan Integritas dan Profesionalisme

Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Dr. Hamdi Hasibuan, S.T., S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan kosong menjadi area budidaya sayuran merupakan langkah positif dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus memperkuat pembinaan kemandirian warga binaan.

"Kami terus berupaya memanfaatkan setiap potensi yang ada di lingkungan lapas agar menjadi sesuatu yang produktif dan memberikan manfaat. Melalui budidaya sayuran ini, kami ingin mendorong warga binaan untuk memiliki keterampilan praktis, menumbuhkan kedisiplinan, serta membangun rasa tanggung jawab dan kemandirian," ujar Hamdi.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat selama warga binaan menjalani masa pembinaan, tetapi juga menjadi bekal keterampilan ketika mereka kembali ke tengah masyarakat.

"Harapan kami, warga binaan dapat memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti program pembinaan ini. Dengan keterampilan yang dimiliki, mereka diharapkan mampu menjalani kehidupan yang lebih baik, mandiri, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat setelah bebas nanti," tambahnya.

Melalui program ini, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berkomitmen untuk terus mengembangkan kegiatan pembinaan yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Optimalisasi lahan kosong menjadi lahan budidaya sayuran diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus mewujudkan pembinaan warga binaan yang lebih bermanfaat.* (dh)

Rahmawati mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai perkembangan penanganan ketiga laporan tersebut. Di sisi lain, ia menyebut aktivitas di salah satu objek tanah yang disengketakan di kawasan Simpang Selayang masih berlangsung.

Baca Juga:

• Kejar-kejaran Mencekam di Langkat! Polisi Tabrak Mobil Kurir Sabu 24 Kg Berupah Rp 360 Juta

"Kami berharap laporan ini ditindaklanjuti. Tanah di Simpang Selayang sampai sekarang masih tetap dikelola dan kegiatan pengerusakan serta penghancuran masih dilakukan. Namun, kami belum melihat tindakan penghentian di lokasi," kata Rahmawati.

Menurut Rahmawati, pihak keluarga telah berulang kali berkoordinasi dengan kepolisian dan mengajukan permohonan pengamanan terhadap objek yang disengketakan, termasuk meminta pemasangan garis polisi. Ia khawatir aktivitas di lokasi terus berlanjut dan menimbulkan kerugian lebih besar sebelum persoalan hukumnya memperoleh kepastian.

Tiga Laporan Polisi Terkait Aset Warisan

Rahmawati menjelaskan, tiga laporan yang diajukan berkaitan dengan dugaan pengalihan dan penguasaan aset peninggalan orang tuanya tanpa sepengetahuan atau persetujuan seluruh ahli waris.

Dua laporan menyangkut objek tanah di kawasan Simpang Selayang, Jalan Jamin Ginting Km 11, Medan. Laporan tersebut masing-masing terkait dugaan pemalsuan surat serta dugaan pengrusakan bangunan, tanaman, dan pagar.

Sementara itu, laporan lainnya berkaitan dengan dugaan penggelapan surat atas objek warisan di Jalan Beras Sekata, Medan Krio, Pasar VIII, Dusun IV, Kabupaten Deli Serdang.

Rahmawati menyebut salah satu saudaranya, Gembira Purba, termasuk pihak yang dilaporkan dalam perkara-perkara tersebut. Dugaan keterlibatan pihak yang dilaporkan itu masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Tiga objek harta peninggalan yang dipersoalkan meliputi rumah di Jalan Sei Siput Nomor 3/1, Medan; tanah dan bangunan di kawasan Simpang Selayang, Jalan Jamin Ginting Km 11; serta lahan di Jalan Beras Sekata, Medan Krio, Kabupaten Deli Serdang.

Surat Hibah Dipersoalkan Ahli Waris

Menurut Rahmawati, perselisihan keluarga mulai mencuat setelah dirinya dan sejumlah ahli waris mengetahui adanya dokumen hibah yang diklaim tidak pernah disepakati seluruh anggota keluarga.

"Kami baru mengetahui adanya persoalan ini setelah muncul dokumen hibah yang tidak pernah disepakati seluruh ahli waris," ujarnya.

Rahmawati menduga proses penerbitan dokumen hibah tersebut berkaitan dengan ibunya yang saat itu berusia 87 tahun dan dalam kondisi sakit. Ia juga menyebut Gembira Purba dalam keterangannya terkait persoalan tersebut.

Dokumen hibah yang dipersoalkan itu, menurut Rahmawati, dibuat melalui Notaris Adi Pinem SH.

Rahmawati mengatakan selama ini keluarga mempercayakan penyimpanan dokumen kepada pihak yang tinggal bersama ibunya. Karena itu, ia mengaku tidak mengetahui adanya perubahan dokumen yang kemudian menjadi sumber sengketa.

Ia turut menyebut Gembira Purba telah mengalami kebutaan sejak 2005 dan mempertanyakan proses pengalihan aset yang menurutnya berlangsung tanpa persetujuan seluruh ahli waris.

Meski demikian, keabsahan dokumen hibah tersebut masih menjadi objek gugatan perdata di PN Medan. Kebenaran dugaan yang disampaikan Rahmawati perlu dinilai berdasarkan bukti dan proses hukum yang berjalan.

Tanah Simpang Selayang Disebut Telah Diperjualbelikan

Persoalan semakin rumit setelah Rahmawati mengetahui adanya dugaan pengalihan objek tanah dan bangunan di kawasan Simpang Selayang kepada pihak lain.

Ia menyebut objek di Jalan Jamin Ginting Km 11 tersebut telah dijual kepada PT Prima Sinar Mitra, perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti.

Rahmawati mempertanyakan transaksi tersebut karena gugatan pembatalan surat hibah telah diajukan ke PN Medan sejak September 2025. Sementara itu, menurut keterangannya, dokumen perjanjian jual beli (PJB) atas objek tersebut terbit pada Februari 2026 ketika proses gugatan perdata masih berlangsung.

"Bagaimana bisa dalam masa gugatan masih berjalan, objek tersebut sudah diperjualbelikan? Padahal, kami masih menggugat surat hibah yang dibuat melalui Notaris Adi Pinem," ujarnya.

Ia juga mengaku memperoleh informasi dari pihak kelurahan bahwa persoalan pengalihan objek tersebut pada awalnya berkaitan dengan hubungan pinjam-meminjam. Namun, belakangan muncul dokumen perjanjian jual beli.

Rahmawati meminta proses transaksi tersebut ditelusuri untuk memastikan dasar hukum pengalihan aset, terutama karena keabsahan surat hibah yang berkaitan dengan objek itu masih dipersoalkan di pengadilan.

Tiga Bangunan Disebut Telah Dihancurkan

Selain mempermasalahkan transaksi tanah, Rahmawati mengungkapkan dugaan pengrusakan sejumlah bangunan dan tanaman di lokasi Simpang Selayang.

Menurutnya, sekitar tiga unit bangunan telah dihancurkan menggunakan alat berat. Sejumlah pohon disebut ditebang dan pagar di lokasi juga dirusak.

Setelah pembongkaran tersebut, area tanah kemudian dipasangi pagar seng. Rahmawati mengaku memperoleh informasi bahwa lahan itu akan dikembangkan menjadi kawasan perumahan dan rumah toko (ruko).

Ia menyayangkan aktivitas tersebut karena status dokumen hibah yang menjadi dasar sengketa masih diuji melalui proses perdata di PN Medan.

Atas kondisi tersebut, Rahmawati mengaku telah meminta Polrestabes Medan memberikan perhatian dan melakukan pengamanan terhadap objek yang dipersoalkan. Namun, ia menyatakan belum melihat adanya penghentian aktivitas seperti yang diharapkannya.

Aset di Deli Serdang Diduga Dijadikan Agunan

Rahmawati juga mempersoalkan penguasaan dokumen atas aset warisan di Jalan Beras Sekata, Medan Krio, Pasar VIII, Dusun IV, Kabupaten Deli Serdang.

Menurut keterangannya, objek tersebut diduga telah diagunkan kepada seseorang bernama Berti Manurung dengan nilai pinjaman sekitar Rp400 juta dan bunga 10 persen per bulan.

Rahmawati mempertanyakan dasar pengagunan tersebut karena mengaku tidak mengetahui ataupun memberikan persetujuan atas pengalihan penguasaan dokumen yang berkaitan dengan harta peninggalan orang tuanya.

Dugaan penggelapan surat terkait objek tersebut juga telah dilaporkan kepada Polrestabes Medan. Namun, informasi mengenai pengagunan dan nilai pinjaman itu masih memerlukan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.

Kuasa Hukum Tempuh Jalur Pidana dan Perdata

Kuasa hukum Rahmawati, Hartanta Sembiring, mengatakan persoalan yang dihadapi kliennya tidak hanya menyangkut pembagian harta warisan. Menurutnya, terdapat dugaan tindak pidana terkait penguasaan dokumen dan pengalihan aset yang perlu ditelusuri.

Karena itu, pihaknya menempuh dua jalur hukum. Jalur perdata digunakan untuk mempersoalkan keabsahan surat hibah di PN Medan, sedangkan laporan pidana diajukan ke Polrestabes Medan terkait dugaan perbuatan yang dilaporkan.

Hartanta berharap proses hukum berlangsung objektif dan memberikan kepastian atas hak-hak para pihak yang berkepentingan.

Rahmawati kembali meminta penyidik memberikan kejelasan mengenai perkembangan ketiga laporan polisi tersebut. Ia berharap setiap laporan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum, sementara gugatan perdata dapat memberikan kepastian mengenai keabsahan surat hibah dan status aset yang disengketakan.

Nilai kerugian sekitar Rp45 miliar dalam perkara ini merupakan perkiraan yang disampaikan Rahmawati. Dugaan pemalsuan surat, penggelapan dokumen, pengrusakan, serta pengalihan aset yang disampaikannya belum dapat diperlakukan sebagai tindak pidana yang terbukti sebelum ada hasil pemeriksaan dan putusan hukum yang relevan.* (dh)

Penyampaian arahan itu merupakan tindak lanjut dari pengarahan Kapolri di Mabes Polri. Langkah tersebut bertujuan menyatukan visi, misi, dan persepsi para pimpinan satuan kerja serta satuan wilayah di lingkungan Polda Aceh.

Baca Juga:

• Rangkul Ulama Hingga Warga, Cara Unik Polres Aceh Timur Jaga Kamtibmas Lewat Subuh Keliling

Kapolda Aceh menegaskan agar seluruh PJU dan kepala satuan wilayah segera menyosialisasikan sekaligus menerapkan seluruh poin arahan tersebut hingga ke personel yang bertugas langsung di lapangan.

Penyampaian Commander Wish tersebut diharapkan memastikan seluruh jajaran Polda Aceh memiliki pemahaman yang selaras mengenai arah kebijakan dan prioritas pelaksanaan tugas kepolisian.

Para pejabat utama, Kapolresta, dan Kapolres diminta meneruskan arahan kepada personel di wilayah masing-masing agar implementasinya berjalan secara berjenjang.

Penyelarasan kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi internal, sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan sesuai arahan pimpinan.

Dalam arahan yang disampaikan, terdapat sejumlah aspek utama yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas, yakni peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum secara berkeadilan, serta pemeliharaan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Aceh.

Penerapan arahan tersebut diharapkan dapat mendorong jajaran kepolisian memberikan pelayanan yang lebih baik sekaligus menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat.

Kapolda Aceh meminta seluruh pimpinan jajaran memastikan arahan Kapolri tidak berhenti pada kegiatan penyampaian, tetapi diteruskan menjadi pedoman kerja bagi personel di lapangan.

Dengan sosialisasi dan penerapan secara berjenjang, Polda Aceh diharapkan dapat menyelaraskan pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh wilayah serta memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.* (dh)

Ajakan itu disampaikan Wakapolres Aceh Timur Kompol H. Abdul Muin saat melaksanakan Subuh Keliling di Masjid Besar Baitul Mutaqin, Gampong Keude, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, Rabu (14/10/2026).

Baca Juga:

• Pasang Badan Jamin Keamanan Investor di AEDF 2026, Polda Aceh: Bisnis Nyaman, Ekonomi Tumbuh

Usai melaksanakan salat Subuh berjemaah, Abdul Muin menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat. Ia mengimbau warga agar meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan dan segera berkoordinasi dengan kepolisian jika menemukan potensi gangguan keamanan.

"Keamanan dan ketertiban tidak dapat diwujudkan oleh kepolisian semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kami mengajak warga untuk terus menjaga kerukunan, memperkuat kepedulian sosial, dan tidak ragu berkomunikasi dengan Kepolisian demi menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif," ujar Abdul Muin.

Abdul Muin menjelaskan kegiatan Subuh Keliling bukan sekadar ibadah berjemaah, melainkan juga menjadi kesempatan bagi kepolisian untuk membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat.

Melalui pertemuan tersebut, kepolisian dapat mempererat hubungan dengan warga sekaligus mendorong terciptanya komunikasi yang terbuka dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, partisipasi masyarakat diperlukan untuk membantu mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini. Warga juga diharapkan tidak ragu melaporkan situasi yang membutuhkan penanganan kepolisian.

Kegiatan Subuh Keliling juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara kepolisian, ulama, perangkat gampong, dan unsur TNI di Kecamatan Darul Aman.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjaga kerukunan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Aceh Timur.

Polres Aceh Timur berharap kegiatan serupa dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sekaligus menumbuhkan tanggung jawab bersama dalam menjaga kamtibmas.

Dengan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Aceh Timur diharapkan dapat berjalan lebih optimal.* (dh)

Seorang pria berinisial AM (31), warga Aceh Utara, ditangkap dalam operasi yang berlangsung pada Senin dini hari (5/10/2026). Ia diduga membawa puluhan kilogram sabu menggunakan mobil Daihatsu Terios bernomor polisi BL 1780 NI.

Baca Juga:

• Kenang Kebaikan Aipda Jonni Rahmad, Rekan Seangkatan Serahkan Santunan untuk Keluarga Almarhum

Berbekal informasi itu, petugas melakukan pengintaian di perbatasan Aceh-Sumatera Utara, tepatnya di wilayah Kabupaten Langkat. Setelah memantau pergerakan kendaraan selama sekitar lima jam, polisi mendeteksi mobil yang dicurigai membawa narkoba.

Mobil tersebut kemudian melaju kencang saat memasuki wilayah Sumatera Utara sehingga petugas melakukan pengejaran.

"Saat pembuntuan dilakukan, mobil yang kami identifikasi membawa narkoba semakin kencang lajunya. Kami pun kemudian melakukan pengejaran hingga harus menabrak mobil pelaku untuk menghentikan pelariannya," ungkap Rafli, Rabu (14/10/2026).

Setelah mobil berhasil dihentikan, AM disebut sempat menolak turun dari kendaraan. Petugas kemudian mengeluarkannya secara paksa. Ia juga sempat menyangkal membawa narkoba.

Namun, penggeledahan terhadap mobil tersebut menemukan sabu yang disembunyikan di sejumlah bagian kendaraan, termasuk lantai belakang, jok yang telah dimodifikasi, dan dashboard.

Polisi menyita 24 bungkus sabu dengan berat total mencapai 24.000 gram atau 24 kilogram.

"Pelaku sudah mengkonsep sedemikian rupa, kami menyita 24 bungkus narkotika jenis sabu yang beratnya mencapai 24 ribu gram atau 24 kilogram, yang disimpan di berbagai tempat tersembunyi," kata Rafli.

Penyembunyian narkoba di sejumlah bagian kendaraan tersebut diduga dilakukan untuk mengelabui petugas selama perjalanan menuju lokasi tujuan.

Dari hasil pemeriksaan awal, AM diketahui diduga pernah melakukan pengiriman narkoba dari Aceh ke wilayah lain, termasuk Batam. Polisi menyebut ia dijanjikan upah Rp15 juta untuk setiap kilogram sabu yang berhasil dikirim.

Dengan jumlah barang bukti mencapai 24 kilogram, bayaran yang dijanjikan kepada AM berpotensi mencapai Rp360 juta apabila seluruh pengiriman berhasil sampai ke tujuan.

"Pelaku sebelumnya pernah membawa narkoba ke Batam, upah Rp360 juta yang dijanjikan kepadanya membuat pelaku tergiur," ujar Rafli.

Besarnya upah yang dijanjikan itu diduga menjadi salah satu faktor yang membuat AM bersedia menjalankan tugas sebagai kurir. Meski demikian, keterangan mengenai peran AM dan pihak lain masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik.

Setelah menangkap AM dan menyita 24 kilogram sabu, polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan yang berada di balik pengiriman narkoba lintas provinsi tersebut.

Rafli menyebut pihak yang diduga menjadi pemasok sekaligus pengendali pengiriman telah diidentifikasi dan kini dalam pengejaran.

Penyidik masih menelusuri asal barang haram tersebut, peran masing-masing pihak, serta tujuan pengiriman dari Aceh menuju Palembang.

Polisi menegaskan pengusutan tidak berhenti pada penangkapan terduga kurir. Pengembangan perkara diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran sabu tersebut.* (in/dh)

Pelemahan tersebut terjadi setelah rupiah ditutup menguat pada perdagangan Selasa (13/10/2026). Saat itu, rupiah naik 0,07% ke posisi Rp17.900 per dolar AS.

Baca Juga:

• Nilai Tukar Rupiah Dibuka Melemah ke Level Rp 17.939 per Dolar AS

"Hari ini dari sisi teknikal pergerakan rupiah terhadap dolar AS masih di fase konsolidasi dalam jangka pendek," kata Herditya, Rabu (14/10/2026).

Menurut Herditya, pergerakan rupiah diperkirakan masih terbatas pada rentang Rp17.836 hingga Rp17.954 per dolar AS. Pelaku pasar juga akan mencermati sejumlah rilis data ekonomi yang berpotensi memengaruhi pergerakan mata uang.

Salah satu perhatian pasar adalah rilis data inflasi Amerika Serikat yang dijadwalkan pada Rabu malam. Data tersebut menjadi salah satu indikator yang dicermati investor untuk memperkirakan arah kebijakan suku bunga bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed).

"Di sisi lain, indeks dolar AS juga masih tertekan selama dua hari belakangan ini," ujar Herditya.

Indeks dolar AS tercatat berada di kisaran 102,16 hingga 102,20. Pergerakannya melemah dibandingkan hari sebelumnya.

Perkembangan indeks dolar menjadi salah satu faktor yang diperhatikan pasar karena dapat memengaruhi daya tarik mata uang AS terhadap mata uang negara lain, termasuk rupiah.

Selain data inflasi, pelaku pasar juga mencermati perkembangan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia dan obligasi pemerintah AS atau US Treasury.

Analis Mirae Asset Sekuritas, Jessica Tasijawa, menyebut imbal hasil SBN relatif stabil. Imbal hasil SBN tenor 10 tahun berada di level 7,19%, sedangkan tenor dua tahun tercatat sebesar 6,78%.

Sementara itu, imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun turun 5 basis poin ke level 5,19%.

"Stabilnya imbal hasil SBN seiring turunnya imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun turun 5 basis poin ke level 5,19 persen," kata Jessica.

Menurutnya, selisih imbal hasil atau spread antara SBN dan obligasi AS tenor 10 tahun melebar menjadi 200,1 basis poin. Pelebaran selisih tersebut meningkatkan daya tarik relatif obligasi domestik di tengah risiko suku bunga tinggi dalam waktu lebih lama.

Pergerakan rupiah selanjutnya akan dipengaruhi perkembangan data ekonomi, arah indeks dolar AS, serta perubahan imbal hasil obligasi. Karena itu, pelaku pasar masih mencermati berbagai indikator tersebut untuk melihat arah nilai tukar rupiah dalam perdagangan berikutnya.* (ri/dh)

Mengacu data Bursa Efek Indonesia (BEI) pukul 09.00 WIB, IHSG bergerak di rentang 5.938,30 hingga 5.952,93 pada awal perdagangan. Penguatan juga terlihat pada sejumlah indeks saham unggulan dan indeks berbasis syariah.

Baca Juga:

• Stagnan di Level Rp 2,574 Juta Per Gram, Cek Rincian Harga Emas Antam dan Buyback Hari Ini

Di kelompok saham syariah, Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) menguat 0,43% ke level 206,40. Jakarta Islamic Index (JII) naik 0,54% ke posisi 355,05, sedangkan JII70 menguat 0,55% ke level 138,88.

Sejumlah saham unggulan yang masuk dalam indeks LQ45 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Salah satunya saham PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) yang naik 2,06% ke level Rp1.485.

Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) menguat 0,46% ke posisi Rp4.360. Kemudian, saham PT Astra International Tbk (ASII) naik 0,84% ke level Rp4.790.

Saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) turut menguat 0,76% ke posisi Rp1.320. Sementara itu, saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) naik 0,68% ke level Rp2.980.

Penguatan juga terjadi pada saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) sebesar 1,59% ke posisi Rp2.560. Saham PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) tercatat naik 0,46% ke level Rp4.360.

Sementara itu, saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menguat 0,32% ke posisi Rp3.110 pada awal perdagangan.

Pergerakan saham sektor perbankan terpantau bervariasi, meskipun sejumlah saham bank besar tercatat menguat pada awal sesi perdagangan.

Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) naik 0,42% ke posisi Rp5.975. Saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) turut menguat 0,29% ke level Rp3.410.

Selanjutnya, saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) naik 0,32% ke posisi Rp3.090. Sementara itu, saham PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menguat 0,97% ke level Rp1.045.

Penguatan IHSG dan sejumlah indeks saham pada awal perdagangan memberikan gambaran positif terhadap pergerakan pasar saham domestik. Namun, arah indeks selanjutnya masih akan bergantung pada perkembangan transaksi serta pergerakan saham selama sesi perdagangan berlangsung.* (mt/dh)

Mengutip laman resmi Logam Mulia, harga jual emas Antam hari ini bervariasi sesuai ukuran berat. Sementara itu, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga masih bertahan di level Rp2.383.000 per gram.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 14 Oktober: Pidie-Nagan Raya Hujan Sedang, Langsa Udara Kabur

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini

Berikut rincian harga emas batangan Antam berdasarkan ukuran yang tercatat di Logam Mulia pada Rabu (14/10/2026):

- Emas 0,5 gram: Rp1.337.000

- Emas 1 gram: Rp2.574.000

- Emas 2 gram: Rp5.088.000

- Emas 3 gram: Rp7.607.000

- Emas 5 gram: Rp12.645.000

- Emas 10 gram: Rp25.235.000

- Emas 25 gram: Rp62.962.000

- Emas 50 gram: Rp125.845.000

- Emas 100 gram: Rp251.612.000

- Emas 250 gram: Rp628.765.000

- Emas 500 gram: Rp1.257.000.000

- Emas 1.000 gram: Rp2.514.000.000

Harga tersebut merupakan harga jual emas batangan Antam yang tercantum dalam sumber pada tanggal tersebut. Harga yang berlaku saat transaksi dapat berubah mengikuti pembaruan resmi dari Antam.

Harga Buyback Emas Antam

Selain harga jual, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga tidak berubah. Pada Rabu (14/10/2026), harga buyback tercatat sebesar Rp2.383.000 per gram.

Harga buyback merupakan nilai yang dibayarkan Antam ketika pemilik menjual kembali emas batangan kepada perusahaan. Nilainya berbeda dari harga pembelian emas baru sehingga perlu diperhitungkan oleh masyarakat sebelum melakukan transaksi.

Transaksi jual maupun pembelian emas juga dapat dikenai pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pajak yang dicantumkan dalam sumber, penjualan kembali emas dengan nilai lebih dari Rp10 juta dikenai PPh Pasal 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai buyback.

Sementara itu, pembelian emas batangan dikenai PPh Pasal 22 sebesar 0,45% bagi pemegang NPWP dan 0,9% bagi pembeli tanpa NPWP, sesuai ketentuan yang dirujuk sumber.

Dengan harga jual yang stagnan di Rp2,574 juta per gram dan harga buyback Rp2,383 juta per gram, masyarakat yang berencana membeli atau menjual emas Antam perlu memperhatikan harga terbaru serta potongan pajak yang berlaku sebelum bertransaksi.* (tm/dh)

Berdasarkan pengumuman di situs resmi PSSI yang dilihat pada Rabu (14/10/2026), PSMS dikenai dua denda dengan total Rp30 juta. Rinciannya, Rp15 juta terkait persoalan seragam pertandingan dan Rp15 juta akibat yel-yel suporter.

Baca Juga:

• PSSI Dikabarkan Proses Naturalisasi Demiane Agustien, Pemain Arsenal U-21 Keturunan Indonesia

Sanksi pertama dijatuhkan setelah PSMS Medan dinilai tidak dapat menunjukkan seragam yang telah ditetapkan oleh operator kompetisi, I.League.

Pelanggaran tersebut terjadi saat PSMS menghadapi Persiku Kudus di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada Minggu (20/9/2026).

Dalam pengumuman Komdis PSSI, jenis pelanggaran yang dicatat adalah tidak dapat menunjukkan seragam sesuai ketentuan I.League. Atas pelanggaran tersebut, PSMS dijatuhi denda Rp15 juta.

Persiku Kudus juga mendapat hukuman serupa dengan nilai denda Rp15 juta dalam pertandingan tersebut.

Selain persoalan seragam, pemain PSMS Medan Asyraq Gufran Rachmadan turut mendapat sanksi dari Komdis PSSI.

Asyraq dijatuhi denda Rp5 juta dan larangan bermain dalam dua pertandingan setelah melakukan pelanggaran keras yang berujung kartu merah.

Pelanggaran tersebut terjadi ketika PSMS menghadapi Adhyaksa FC Bekasi di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, pada Minggu (27/9/2026).

Sanksi larangan bermain membuat Asyraq harus absen dalam dua pertandingan sesuai keputusan Komdis PSSI.

Sanksi lainnya diberikan kepada PSMS Medan akibat yel-yel suporter yang dinilai bernada provokatif dan menghina perangkat pertandingan.

Peristiwa tersebut terjadi ketika PSMS menghadapi Persikad Depok di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada Sabtu (3/10/2026).

Dalam keputusan Komdis PSSI, disebutkan terdapat suporter PSMS Medan yang meneriakkan yel-yel bernada provokatif dan menghina perangkat pertandingan dari Tribun Selatan.

Atas pelanggaran tersebut, PSMS kembali dijatuhi denda Rp15 juta.

Rangkaian sanksi tersebut menjadi pengingat bagi klub dan suporter agar mematuhi ketentuan kompetisi, baik terkait kelengkapan pertandingan maupun perilaku di stadion.

PSMS Medan kini harus menanggung denda klub sebesar Rp30 juta, sedangkan Asyraq Gufran dikenai denda pribadi Rp5 juta serta larangan bermain dua pertandingan. Total denda dari ketiga sanksi itu mencapai Rp35 juta.* (ds/dh)

Aipda Jonni Rahmad merupakan personel Polres Pidie Jaya, Polda Aceh, yang dikenal memiliki kepedulian sosial tinggi. Semasa hidup, ia aktif membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk membangun rumah bagi keluarga kurang mampu.

Baca Juga:

• Pulang Kampung ke Tanah Alas: Kapolda Aceh Di-Peusijuek di Maulid IKAGARA, Kenang Masa Kecil

"Terima kasih banyak dari pihak keluarga kepada kita semua. Semoga kita selalu sehat, panjang umur, mudah rezeki, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT," demikian pesan keluarga yang disampaikan melalui perwakilan angkatan pada Selasa (13/10/2026).

Aipda Jonni Rahmad mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA), Banda Aceh, pada Rabu (7/10/2026) sekitar pukul 01.30 WIB.

Almarhum meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat tumor mediastinum.

Kepergian Jonni meninggalkan duka bagi keluarga, rekan sejawat, serta masyarakat yang pernah merasakan langsung kepeduliannya.

Semasa hidup, ia dikenal aktif melakukan kegiatan sosial untuk membantu warga kurang mampu. Salah satu bentuk kepeduliannya diwujudkan dengan membangun empat rumah bagi keluarga fakir miskin dan merehabilitasi tiga rumah lainnya.

Penyerahan santunan dari angkatan BSG, ZLS, dan STS Aceh menjadi bentuk dukungan bagi keluarga almarhum setelah kehilangan sosok suami dan ayah.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus memberikan semangat bagi istri dan anak almarhum untuk melanjutkan kehidupan.

Kepedulian rekan-rekan seangkatan itu juga menjadi wujud kuatnya ikatan persaudaraan yang tetap terjaga meski salah satu rekan mereka telah meninggal dunia.

Kebaikan Aipda Jonni Rahmad semasa hidup, terutama dalam membantu keluarga kurang mampu, turut menjadi bagian dari kenangan yang ditinggalkannya bagi masyarakat.

Dukungan dari keluarga besar angkatan BSG, ZLS, dan STS Aceh pun diharapkan dapat meringankan beban keluarga sekaligus menjaga semangat kebersamaan yang selama ini terjalin di antara rekan-rekan almarhum.* (dh)

Refly menilai penelusuran tersebut perlu dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai riwayat pendidikan Gibran, terlepas dari putusan MK atas perkara yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya.

Baca Juga:

• Survei CELIOS Sebut 75 Persen Warga Stres Hadapi Kebijakan Pemerintah, Gibran Respons Begini

Dalam kesempatan tersebut, Refly juga menyampaikan bahwa dirinya pernah memperoleh informasi mengenai riwayat pendidikan Gibran dari seseorang bernama Luke Susilo.

Menurut Refly, informasi yang pernah diterimanya itu menyebut Gibran diduga tidak menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) di Indonesia.

"Saya harus mengatakan ada informasi itu, Luke Susilo, saya pernah interview dia, dia katanya pernah mendapatkan informasi misalnya Gibran itu sebenarnya tidak lulus SMP di Indonesia juga," tuturnya.

Namun, pernyataan tersebut merupakan klaim yang disampaikan Refly berdasarkan informasi yang disebut pernah diterimanya. Dalam pemberitaan tersebut, belum terdapat keterangan maupun bukti independen yang mengonfirmasi klaim mengenai kelulusan SMP Gibran.

Refly kemudian mengaitkan polemik tersebut dengan pertimbangan MK dalam perkara gugatan persyaratan pendidikan Gibran, khususnya mengenai bukti kelulusan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Refly menilai pertimbangan MK mengenai bukti pendidikan Gibran perlu menjadi perhatian. Ia menyoroti tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Menurut Refly, dokumen pendidikan yang dipersoalkan perlu ditelusuri untuk memastikan apakah persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang telah dipenuhi.

Ia juga menyinggung dokumen dari UTS Insearch di Sydney, Australia. Refly berpendapat daftar kehadiran dan transkrip nilai perlu dibedakan dari dokumen yang secara khusus menunjukkan kelulusan pendidikan.

Meski demikian, pandangan Refly tersebut merupakan interpretasinya terhadap persoalan pendidikan Gibran dan putusan MK.

Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa (6/10/2026), MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum (legal standing). Mahkamah juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui permohonan tersebut.

Dengan demikian, putusan itu tidak dapat dimaknai sebagai keputusan yang menyatakan Gibran terbukti tidak lulus SMA maupun SMP.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses hukum yang telah berlangsung di MK.

"Ya, terima kasih. Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK," ujar Gibran.

Gibran juga menanggapi persoalan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan dalam pertimbangan putusan MK. Ia menyatakan dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura.

"Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu," katanya.

Polemik mengenai pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian publik setelah putusan MK tersebut. Di tengah perdebatan itu, Refly mendorong pembentukan tim pencari fakta independen untuk menelusuri latar belakang pendidikan Wakil Presiden.

Usulan tersebut merupakan pandangan Refly. Sementara itu, klaim mengenai riwayat pendidikan Gibran perlu ditelaah berdasarkan dokumen yang dapat diverifikasi dan keterangan dari institusi pendidikan terkait.* (sn/dh)