JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, meminta pemerintah membatalkan wacana penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Ia menilai kebijakan tersebut tidak memberikan nilai tambah dan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi pegawai maupun pengelola koperasi.

Baca Juga:

• Politikus PDIP Prediksi Kopdes Merah Putih Berpotensi Gagal Lebih dari 90 Persen: Jadi Beban Negara Bertahun-tahun

Menurut dia, penyaluran gaji yang selama ini dilakukan melalui bank pelat merah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah memudahkan pegawai mengakses penghasilannya.

"Oleh karena itu, saya berharap agar pemerintah membatalkan usulan penyaluran gaji ASN melalui Kopdes karena tidak menghasilkan nilai tambah. Yang akan terjadi justru potensi kekacauan yang akan jadi beban banyak orang," kata Deddy kepada wartawan, Sabtu (17/10/2026).

Deddy juga menduga wacana tersebut dapat mendorong ASN berbelanja di Kopdes ketika mengambil gaji.

Ia mempertanyakan manfaat kebijakan itu apabila justru membatasi keleluasaan pegawai dalam menggunakan uang mereka.

"Usulan penyaluran gaji ASN melalui Kopdes ini adalah akal-akalan agar para pegawai berbelanja di Kopdes ketika mengambil gaji," ujarnya.

Menurut Deddy, penyaluran gaji melalui Kopdes berpotensi membuat ASN mengeluarkan biaya dan waktu tambahan.

Selama ini, pegawai dapat mengambil uang melalui ATM atau menggunakan layanan perbankan sesuai kebutuhan.

"Gaji yang tadinya bisa diambil di mana saja melalui ATM, sekarang (ASN) harus mengeluarkan biaya dan waktu tambahan untuk mengambil ke Kopdes," tegasnya.

Selain persoalan akses, Deddy menyoroti risiko tata kelola keuangan jika rekening pembayaran gaji ASN bercampur dengan rekening usaha koperasi.

Kondisi tersebut, menurut dia, dapat menyulitkan pencatatan dan pengawasan keuangan.

Ia juga mengingatkan bahwa Kopdes perlu meningkatkan atau melakukan upgrade sistem akuntansi agar mampu menangani mekanisme pembayaran tersebut.

Perubahan sistem itu dinilai berpotensi menambah biaya operasional koperasi.

"Belum lagi kemungkinan penggelapan gaji ASN yang mungkin saja terjadi akibat sistem yang tidak mendukung," tutur Deddy.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Deddy terhadap risiko kebijakan yang diwacanakan pemerintah.

Besarnya risiko dan mekanisme pengamanan keuangan masih perlu dijelaskan melalui rancangan teknis resmi.

Wacana penyaluran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih sebelumnya disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Ia mengatakan pemerintah sedang mematangkan skema pembayaran tersebut dan menargetkan pelaksanaannya dimulai pada 2026.

Ferry menyebut pengajuan anggaran untuk mekanisme pembayaran hak ASN telah diproses dan masuk ke Kementerian Keuangan.

"Mulai sekarang kok. Mulai udah apa namanya diajukan ke Kementerian Keuangan udah akan siap dibayarkan," kata Ferry usai menghadiri rapat koordinasi lintas kementerian di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Ketika ditanya apakah kebijakan tersebut baru akan berjalan pada 2027 atau bisa dimulai tahun ini, Ferry menegaskan pelaksanaannya tidak perlu menunggu tahun depan.

" Sekarang ini," ujar Ferry.

Terkait alur distribusi dan kesiapan teknis, Ferry mengatakan anggaran telah disiapkan.

Pemerintah juga disebut telah menempatkan manajer di unit koperasi untuk mendukung pengelolaan dan operasional program.

"Mekanismenya nanti udah dianggarin," ucap Ferry.

Ketika ditanya mengenai kesiapan sumber daya manusia di tingkat koperasi, Ferry memastikan penempatan manajer telah dilakukan.

"Udah, udah ditempatin manajernya," tutur Ferry.

Perbedaan pandangan antara Deddy Sitorus dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono memperlihatkan perlunya penjelasan lebih rinci mengenai rencana penyaluran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih.

Pemerintah perlu menjelaskan apakah ASN tetap dapat menerima gaji melalui rekening bank masing-masing, bagaimana alur pencairan dana, serta bagaimana pemisahan pencatatan antara dana gaji dan keuangan usaha koperasi.

Kejelasan mengenai biaya layanan, pengawasan, perlindungan hak pegawai, dan tanggung jawab pengelola juga penting sebelum kebijakan diterapkan.

Dengan demikian, program yang ditujukan untuk memperkuat koperasi desa tidak menimbulkan beban tambahan bagi ASN maupun risiko baru dalam pengelolaan keuangan.* (tb/ad)

JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan alasan pemerintah berencana menerapkan kembali kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027/2028.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong siswa lebih giat belajar, menguasai materi pelajaran, serta membangun karakter yang kuat.

Baca Juga:

• Politikus PDIP Prediksi Kopdes Merah Putih Berpotensi Gagal Lebih dari 90 Persen: Jadi Beban Negara Bertahun-tahun

Karena itu, evaluasi kenaikan kelas nantinya tidak hanya mempertimbangkan kemampuan akademik, tetapi juga perkembangan karakter siswa.

"Melalui kebijakan tidak naik kelas secara otomatis, pemerintah berharap peserta didik lebih termotivasi untuk belajar, meningkatkan penguasaan materi, serta membangun karakter dan mental yang kuat," ujar Abdul Mu'ti di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (17/10).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kenaikan kelas akan menjadi bagian dari evaluasi proses belajar siswa.

Dengan demikian, siswa tidak hanya dituntut menyelesaikan pembelajaran, tetapi juga diharapkan benar-benar memahami materi dan menunjukkan perkembangan karakter.

Abdul Mu'ti mengatakan, rencana penerapan kebijakan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan telah memperoleh persetujuan.

Pemerintah kini masih mengkaji aturan pelaksanaannya sebelum kebijakan diterapkan secara resmi.

"Sekarang ini kami sudah melakukan proses pengkajian dan insya Allah tahun ajaran baru 2027/2028 akan mulai diberlakukan," terangnya.

Selain kebijakan kenaikan kelas, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan baru mengenai penjurusan peserta didik.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini merampungkan penyusunan peraturan menteri serta petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan kedua kebijakan tersebut.

Aturan itu akan menjadi landasan hukum sebelum penerapan secara resmi.

Dengan adanya regulasi tersebut, mekanisme evaluasi kenaikan kelas diharapkan memiliki pedoman yang jelas bagi sekolah, guru, siswa, dan orang tua.

Meski demikian, rincian teknis mengenai kriteria siswa yang dapat naik kelas maupun yang harus mengulang belum dijelaskan secara lengkap dalam keterangan yang tersedia. Karena itu, ketentuan final masih perlu menunggu aturan resmi dari pemerintah.

Selain perubahan kebijakan kenaikan kelas dan penjurusan, Abdul Mu'ti turut menyinggung wacana sekolah gratis yang sebelumnya dibahas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Mu'ti, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional.

Namun, penjelasan lebih lanjut mengenai rencana sekolah gratis itu belum dapat dirinci berdasarkan keterangan yang tersedia.

Rencana perubahan kebijakan pendidikan ini menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi proses evaluasi siswa di sekolah.

Masyarakat kini menantikan aturan resmi yang akan menjelaskan mekanisme kenaikan kelas, aspek penilaian akademik dan karakter, serta penerapan kebijakan tersebut mulai tahun ajaran 2027/2028.* (cn/ad)

JAKARTA — DPP GRIB Jaya mempertanyakan asal-usul uang tunai Rp800 juta yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi pengurusan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pihak GRIB Jaya menduga uang tersebut dimasukkan ke dalam mobil Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshal, tanpa sepengetahuan maupun persetujuannya.

Baca Juga:

• Elektabilitas Prabowo Disebut Terus Menurun, Pengamat Ungkap Lima Faktor Penyebab

Dugaan itu disampaikan Wakil Kepala Bidang Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya, Wilson Colling.

Menurut dia, peristiwa tersebut diduga terjadi pada 7 Agustus 2026, ketika Hercules bersama tim hukumnya berada di Surabaya.

Wilson mengklaim Hercules baru mengetahui keberadaan uang itu setelah tiba di tempat tujuan.

Hercules, kata dia, kemudian menegur sopir yang mengemudikan kendaraan tersebut.

"Tanpa pengetahuan Pak Hercules, uang itu dimasukkan ke dalam mobil. Setelah sampai di tempat tujuan, Pak Hercules langsung melakukan teguran keras kepada sopir kenapa tidak bicara tentang uang tersebut," ujar Wilson, Minggu (18/10/2026).

Wilson menduga keberadaan uang Rp800 juta tersebut kemudian dikaitkan dengan narasi seolah-olah Hercules dan pihak Summarecon telah menyepakati penyelesaian persoalan di antara mereka.

Ia mengatakan, oknum bagian legal perusahaan berinisial MW disebut beberapa kali menghubungi tim hukum Hercules pada 11 dan 12 Agustus 2026.

Menurut Wilson, komunikasi itu berkaitan dengan desakan agar pemblokiran terhadap 12 SHGB dicabut.

Namun, Wilson menyatakan tim hukum Hercules tidak memenuhi permintaan tersebut karena belum ada kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak.

GRIB Jaya menilai rangkaian peristiwa itu perlu ditelusuri untuk memastikan asal-usul uang, tujuan pemberiannya, serta kemungkinan kaitannya dengan perkara yang tengah ditangani KPK.

Tim hukum Hercules menyerahkan uang tunai Rp800 juta kepada KPK pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Wilson mengatakan, langkah tersebut diambil agar uang itu dapat disita secara resmi dan ditelusuri penyidik.

Selain uang tunai, pihak GRIB Jaya mengaku menyerahkan tangkapan layar percakapan dengan oknum bagian legal Summarecon serta sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.

Wilson menjelaskan, penyerahan uang baru dilakukan setelah pihaknya melihat kemungkinan adanya hubungan dengan proses penindakan KPK, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) dan pemeriksaan sejumlah pihak dalam perkara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Kenapa baru kemarin diserahkan? Karena sebelumnya kami belum melihat kaitan langsung uang Rp800 juta itu. Namun, ketika ada proses OTT dan pemeriksaan saksi korban, kami harus masuk dalam proses hukum tersebut agar perjuangan kami membela ahli waris tidak menjadi sia-sia," terang Wilson.

Ia menegaskan, penyerahan uang tersebut dimaksudkan untuk membantu penyidik menelusuri asal-usul dana dan hubungan para pihak yang berkaitan dengan perkara itu.

"Kalau memang mereka adalah pembeli beritikad baik, kenapa juga harus nyogok dan menghalalkan segala cara," jelasnya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan pihak GRIB Jaya.

Dugaan mengenai asal-usul uang dan kemungkinan adanya upaya penjebakan masih perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan para pihak terkait.

Kepala Bidang Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya, Novianus Martin Bau, turut mempertanyakan kesimpulan awal mengenai keterkaitan uang Rp800 juta tersebut dengan Hercules.

Novianus mendesak KPK memeriksa Hercules dan MW untuk mengungkap asal-usul uang, proses penyerahannya, serta tujuan pemberian dana tersebut.

"Kami menduga uang itu berasal dari PT Summarecon yang diserahkan oleh legalnya sendiri. Ini merupakan cara-cara untuk menjebak agar seolah-olah kami sudah menerima uang perdamaian. Karena itu kami memilih menyerahkan uang ini ke KPK agar dilakukan penyelidikan mendalam," kata Novianus.

GRIB Jaya juga meminta penyidik menelusuri bukti komunikasi dan meminta keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut.

Mereka berharap pemeriksaan dapat memperjelas duduk perkara uang Rp800 juta sekaligus memastikan persoalan itu tidak mengaburkan upaya hukum yang sedang ditempuh untuk memperjuangkan kepentingan ahli waris atas lahan di Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penyitaan uang tunai Rp800 juta yang diserahkan melalui kuasa hukum Hercules berinisial NMB.

Menurut Budi, uang tersebut diserahkan kepada penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026.

KPK menyatakan uang itu menjadi barang bukti dalam penyidikan perkara dugaan korupsi terkait pengurusan SHGB dan pemblokiran lahan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

"Penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai Rp800 juta dari Saudara NMB. Uang tersebut diserahkan oleh kuasa hukumnya kepada penyidik di Gedung Merah Putih KPK," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (16/10/2026).

Budi menjelaskan, uang tersebut diduga kuat diterima Hercules dari PT Summarecon Agung Tbk.

Penerimaan itu disinyalir berkaitan dengan permintaan bantuan pengurusan serta pembukaan blokir sertifikat HGB milik pengembang tersebut di Kabupaten Bogor.

KPK menilai penyerahan barang bukti tersebut dapat membantu penyidik mengungkap perkara secara lebih utuh.

Sementara itu, GRIB Jaya meminta penyidik mendalami asal-usul uang dan memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam dugaan tersebut.

Dengan adanya perbedaan penjelasan mengenai uang Rp800 juta itu, penelusuran KPK menjadi penting untuk mengungkap bagaimana uang tersebut berada di mobil Hercules, siapa yang menyerahkannya, serta apa tujuan pemberian dana tersebut.* (fj/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam bergerak fluktuatif selama sepekan, Senin, 12 Oktober hingga Minggu, 18 Oktober 2026.

Meski sempat menguat menjelang akhir pekan, harga emas Antam ukuran 1 gram masih mencatat penurunan sebesar Rp 22.000 per gram.

Baca Juga:

• IHSG Anjlok Terparah Sejak Krisis 1998? Ini Pemicu dan Dampaknya

Pada Minggu, 18 Oktober 2026, harganya tercatat Rp 2.572.000 per gram.

Pergerakan harga selama sepekan menunjukkan bahwa emas sempat mengalami koreksi tajam pada Selasa, 13 Oktober 2026, sebelum kembali melemah pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Harga kemudian berangsur naik pada Jumat dan Sabtu.

Pergerakan Harga Emas Antam 12–18 Oktober 2026

Pada Senin, 12 Oktober 2026, harga emas Antam naik Rp 2.000 per gram, dari Rp 2.592.000 menjadi Rp 2.594.000.

Sementara itu, harga jual kembali atau buyback naik Rp 7.000, dari Rp 2.401.000 menjadi Rp 2.408.000 per gram.

Memasuki Selasa, 13 Oktober 2026, harga emas Antam turun Rp 20.000 per gram menjadi Rp 2.574.000.

Harga buyback juga terkoreksi Rp 25.000, dari Rp 2.408.000 menjadi Rp 2.383.000 per gram.

Pada Rabu, 14 Oktober 2026, harga emas Antam tidak berubah dan bertahan di angka Rp 2.574.000 per gram.

Harga buyback juga tetap berada di level Rp 2.383.000 per gram.

Penurunan kembali terjadi pada Kamis, 15 Oktober 2026. Harga emas Antam turun Rp 13.000 menjadi Rp 2.561.000 per gram.

Pada hari yang sama, harga buyback turun Rp 13.000 menjadi Rp 2.370.000 per gram.

Harga kemudian berbalik menguat pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Emas Antam naik Rp 4.000 menjadi Rp 2.565.000 per gram, sedangkan harga buyback meningkat Rp 5.000 menjadi Rp 2.375.000 per gram.

Penguatan berlanjut pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Harga emas Antam naik Rp 7.000 menjadi Rp 2.572.000 per gram.

Harga buyback juga naik Rp 12.000 menjadi Rp 2.387.000 per gram.

Hingga Minggu, 18 Oktober 2026, harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat Rp 2.572.000 per gram berdasarkan data yang tersedia.

Harga Buyback Emas Antam Turun Rp 21.000 Sepekan

Secara keseluruhan, harga emas Antam selama sepekan turun Rp 22.000 per gram, dari Rp 2.594.000 pada Senin menjadi Rp 2.572.000 pada Minggu.

Sementara itu, harga buyback turun Rp 21.000 per gram, dari Rp 2.408.000 pada Senin menjadi Rp 2.387.000 pada Sabtu, berdasarkan angka yang tercantum dalam data tersebut.

Penurunan harian terbesar harga emas Antam terjadi pada Selasa, 13 Oktober 2026, sebesar Rp 20.000 per gram.

Adapun kenaikan harian terbesar tercatat pada Sabtu, 17 Oktober 2026, yakni Rp 7.000 per gram.

Untuk harga buyback, penurunan terbesar juga terjadi pada Selasa, sebesar Rp 25.000 per gram.

Kenaikan terbesarnya berlangsung pada Sabtu, dengan peningkatan Rp 12.000 per gram.

Harga buyback merupakan harga yang digunakan ketika pemilik menjual kembali emasnya kepada Antam melalui mekanisme yang berlaku.

Nilainya berbeda dari harga pembelian emas batangan oleh konsumen.

Daftar Harga Emas Antam Minggu, 18 Oktober 2026

Berikut daftar harga emas Antam berdasarkan data yang tersedia di laman resmi Logam Mulia pada Minggu, 18 Oktober 2026:

0,5 gram: Rp 1.336.000
1 gram: Rp 2.572.000
2 gram: Rp 5.084.000
3 gram: Rp 7.601.000
5 gram: Rp 12.635.000
10 gram: Rp 25.215.000
25 gram: Rp 62.912.000
50 gram: Rp 125.745.000
100 gram: Rp 251.412.000
250 gram: Rp 628.265.000
500 gram: Rp 1.256.320.000
1.000 gram (1 kilogram): Rp 2.512.600.000

Harga tersebut merupakan harga yang tercantum dalam data untuk tanggal tersebut. Harga aktual dapat berubah mengikuti pembaruan dari Logam Mulia.

Faktor yang Memengaruhi Harga Emas

Pergerakan harga emas dapat dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain harga emas dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kebijakan suku bunga bank sentral, kondisi geopolitik, serta permintaan dan penawaran di pasar.

Bagi masyarakat yang ingin membeli atau menjual emas, penting untuk membandingkan harga jual dengan harga buyback.

Selisih keduanya merupakan salah satu hal yang perlu diperhitungkan sebelum mengambil keputusan.

Harga emas yang turun dalam jangka pendek juga tidak otomatis menunjukkan arah pergerakan berikutnya.

Karena itu, calon pembeli sebaiknya memeriksa harga terbaru melalui kanal resmi Logam Mulia sebelum bertransaksi.* (ad)

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, mengkritik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai program tersebut berisiko gagal apabila pembangunan dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan bisnis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Baca Juga:

• Elektabilitas Prabowo Disebut Terus Menurun, Pengamat Ungkap Lima Faktor Penyebab

Menurut dia, persoalan perencanaan, pendanaan, hingga pemilihan lokasi berisiko membuat koperasi menjadi beban negara dalam jangka panjang.

"Kopdes ini berpotensi gagal lebih dari 90 persen dan jadi beban hingga bertahun-tahun ke depan. Saya khawatir di tahun-tahun mendatang akan banyak orang yang harus berhadapan dengan hukum karena pelaksanaan proyek ini yang cenderung sembrono," kata Deddy kepada wartawan, Sabtu (17/10/2026).

Deddy menilai konsep Koperasi Desa Merah Putih bermasalah sejak awal karena pembentukannya dianggap tidak berangkat dari inisiatif masyarakat desa.

Menurut dia, program tersebut lebih banyak dirancang dari pemerintah pusat dan diterapkan dengan pola seragam di berbagai daerah.

Ia berpendapat, setiap desa memiliki karakteristik, potensi ekonomi, serta kebutuhan masyarakat yang berbeda.

Karena itu, model bisnis koperasi seharusnya disesuaikan dengan kondisi lokal, bukan menggunakan pola yang sama untuk seluruh wilayah.

Deddy juga menyoroti sumber pendanaan program tersebut.

Ia menilai penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan Kopdes berpotensi mengurangi anggaran yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun infrastruktur dan memenuhi kebutuhan dasar desa.

Selain Dana Desa, menurut dia, program itu juga menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui kementerian serta melibatkan bank milik negara.

Deddy turut mempertanyakan penyediaan lahan untuk pembangunan koperasi.

Ia menilai lokasi dan desain bangunan harus ditentukan berdasarkan kelayakan usaha serta kebutuhan calon konsumen.

"Sementara lahan untuk Kopdes juga merampas tanah milik desa dan dibangun tanpa memperhatikan kelayakan lokasi maupun desain yang sesuai model bisnis dan kebutuhan masyarakat calon konsumennya," ujar Deddy.

Kritik tersebut menjadi bagian dari kekhawatiran Deddy terhadap keberlanjutan program.

Menurut dia, pembangunan fisik dalam jumlah besar tidak otomatis membuat koperasi mampu menghasilkan keuntungan atau memenuhi kebutuhan warga.

Deddy membandingkan pembangunan gerai Kopdes dengan minimarket swasta seperti Alfamart dan Indomaret.

Ia menilai model bisnis perlu dirancang agar usaha dapat beroperasi secara efisien dan menghasilkan pendapatan dalam waktu yang terukur.

"Saya heran, membangun satu gerai seperti Alfamart atau Indomaret hanya butuh modal Rp 500 juta dan bisa memberikan lapangan pekerjaan serta keuntungan dalam waktu cepat. Tetapi Kopdes ini merepotkan semua orang, merampok anggaran milik rakyat dan bukannya hadir sebagai terobosan," tuturnya.

Atas dasar itu, Deddy mendesak pemerintah mengevaluasi program Kopdes Merah Putih sebelum memperluas pembangunan.

Ia menyarankan pemerintah memulai dengan jumlah koperasi yang lebih terbatas, tetapi memiliki perencanaan bisnis dan pengelolaan yang matang.

"Lebih baik membangun 5.000 atau 10.000 dulu tetapi dibangun dengan model bisnis yang baik. Daripada membangun puluhan ribu tetapi terus menjadi beban bagi negara dan warga," imbuh Deddy.

Pernyataan mengenai potensi kegagalan lebih dari 90 persen tersebut merupakan penilaian Deddy.

Angka itu tidak dengan sendirinya menunjukkan tingkat kegagalan aktual program, yang perlu dinilai berdasarkan data operasional dan evaluasi resmi.

Di tengah kritik terhadap program tersebut, Kementerian Koperasi menyatakan para manajer Kopdes Merah Putih akan menerima gaji perdana paling lambat 1 November 2026.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi, Destry Anna Sari, mengatakan besaran gaji akan menyesuaikan lokasi penempatan dan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.

"Range-nya antara Rp 6,8 sampai Rp 9,3 juta kalau tidak salah. Itu masing-masing daerah. Sesuai sama UMK dan ditambah tunjangan umum yang itu sudah keluar dari Kementerian Keuangan," kata Destry saat jumpa pers di Kantor Kemenkop Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Destry mengatakan Kementerian Koperasi telah meminta Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran gaji untuk tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026.

Pemerintah juga disebut telah memiliki data upah minimum di setiap kabupaten dan kota sebagai acuan penyaluran gaji.

"Nanti bagaimana aturannya adalah di tahun yang berjalan. Jadi kami mengajukan gaji untuk Oktober, November, Desember," kata dia.

"Jadi sudah ada list-nya. Untuk per kabupaten kotanya berapa sudah ada list-nya, gaji pokoknya, kemudian ada tunjangan umumnya per kabupaten kota itu sudah keluar dari surat Menteri Keuangannya. Jadi sudah diperhitungkan sebesarnya," sambung Destry.

Selain menerima gaji, para manajer Kopdes Merah Putih akan memiliki target kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Menurut Destry, target tersebut antara lain mencakup pencapaian transaksi penjualan, penambahan jumlah anggota koperasi, serta pemetaan produk yang dapat dikembangkan.

"Salah satu yang saya tahu ada pembelian penjualan transaksi yang tercapai, kemudian bagaimana dia bisa mengajak lebih banyak anggota masyarakat desa menjadi anggota koperasi juga, kemudian bagaimana mengkonsolidasi apa yang sudah ada tadi saya bilang produknya apa, berapa banyak, itu manajer harus memiliki memetakan itu," kata dia.

Target tersebut menunjukkan bahwa pengelola koperasi tidak hanya dituntut menjalankan operasional, tetapi juga mengembangkan kegiatan usaha dan memperluas keanggotaan.

Ke depan, keberhasilan Kopdes Merah Putih akan bergantung pada kemampuan koperasi menjalankan usaha yang sesuai dengan kebutuhan warga, mengelola anggaran secara bertanggung jawab, dan mencapai target kinerja.

Kritik Deddy menekankan pentingnya evaluasi perencanaan dan penggunaan dana, sedangkan penjelasan Kementerian Koperasi menunjukkan adanya skema penggajian dan target kerja bagi para manajer.* (ad)

JAKARTA– Elektabilitas Presiden Prabowo Subianto disebut merosot hingga 9,8 persen pada Oktober 2026.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai penurunan tersebut dipengaruhi sejumlah persoalan, mulai dari tekanan ekonomi masyarakat, pelaksanaan program prioritas pemerintah, hingga penegakan hukum dan kondisi demokrasi.

Baca Juga:

• Polemik Ijazah Gibran Tak Berakhir Usai Putusan MK, Pengamat Sebut Peta Politik 2029 Makin Terbuka

Ia mengidentifikasi lima faktor yang dinilai berkontribusi terhadap merosotnya elektabilitas presiden menjelang genap dua tahun masa pemerintahannya pada 20 Oktober 2026.

"Terus melorotnya elektabilitas Prabowo Subianto tampaknya disebabkan setidaknya lima faktor," ujar Jamiluddin, Sabtu (17/10/2026).

Faktor pertama adalah kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

Jamiluddin menilai keluhan mengenai situasi ekonomi sehari-hari dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

"Pertama, tekanan kondisi ekonomi masyarakat. Penilaian negatif terhadap kondisi ekonomi menjadi pemicu utama turunnya elektabilitas Prabowo. Publik merasa daya beli melemah dan situasi ekonomi sehari-hari belum sesuai harapan," jelasnya.

Faktor kedua berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut Jamiluddin, pelaksanaan dan tata kelola program-program tersebut menjadi bagian dari evaluasi publik terhadap pemerintahan Prabowo.

"Dua, kinerja program prioritas. Kritik tajam terhadap pelaksanaan program unggulan pemerintah, seperti pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Kepercayaan publik terhadap efektivitas dan tata kelola program tersebut berdampak terhadap elektabilitas Prabowo," paparnya.

Faktor ketiga adalah dinamika politik, termasuk respons pemerintah terhadap kritik masyarakat.

Jamiluddin menilai penanganan kelompok kritis dan kasus yang melibatkan aktivis turut memengaruhi persepsi sebagian masyarakat terhadap pemerintah.

"Tiga, isu politik dan penanganan kritik. Suka tidak suka memang terdapat sentimen negatif publik terkait isu politik, termasuk respons pemerintah terhadap kelompok kritis serta kasus yang melibatkan aktivis," ungkapnya.

Faktor keempat menyangkut penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Menurut Jamiluddin, sorotan terhadap sejumlah perkara hukum yang melibatkan pejabat maupun mantan pejabat penegak hukum dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat.

"Persoalan penegakan hukum dan korupsi. Penilaian publik terhadap sektor hukum cenderung menurun. Hal ini dipengaruhi oleh sorotan pada beberapa kasus korupsi serta dinamika hukum yang melibatkan pejabat atau mantan pejabat penegak hukum, seperti kasus eks Jampidsus Febrie Adriansyah," terangnya.

Faktor kelima adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan arah politik nasional.

Jamiluddin menilai kepuasan publik terhadap jalannya demokrasi menjadi salah satu unsur yang turut memengaruhi penilaian terhadap pemerintahan.

"Dinamika kepercayaan pada demokrasi. Hal ini terjadi karena ada penurunan kepuasan publik terhadap jalannya demokrasi di bawah pemerintahan Prabowo, yang turut berdampak pada penilaian terhadap stabilitas dan arah politik nasional," imbuhnya.

Jamiluddin memperingatkan penurunan elektabilitas berpotensi berlanjut apabila pemerintah tidak memperbaiki persoalan-persoalan tersebut.

"Lima faktor itu tampaknya memberi kontribusi melorotnya elektabilitas Prabowo. Bila lima faktor itu tidak segera dibenahi, elektabilitas Prabowo berpeluang lebih melorot lagi," tegasnya.

Data survei yang dikutip dalam laporan tersebut menggambarkan perubahan tingkat keterpilihan Prabowo sejak awal pemerintahannya.

Pada fase awal, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah disebut mencapai 80,9 persen.

Namun, pada November 2025, angka elektabilitas Prabowo dilaporkan turun menjadi 34,9 persen.

Pada Februari hingga Maret 2026, angkanya kembali melandai ke 33,3 persen, seiring munculnya keluhan mengenai harga bahan pokok dan daya beli masyarakat.

Pada Juli 2026, elektabilitas Prabowo disebut merosot menjadi 14,5 persen.

Dalam periode tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi disebut sebagai salah satu figur alternatif yang menguat.

Sementara itu, pada Oktober 2026, angka elektabilitas Prabowo dilaporkan kembali turun menjadi 9,8 persen.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah juga disebut berada di kisaran 45 persen.

Meski demikian, angka-angka tersebut perlu dibaca sesuai sumber survei, waktu pengumpulan data, metode penelitian, dan pertanyaan yang digunakan.

Elektabilitas atau tingkat keterpilihan berbeda dari tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Kritik terhadap pemerintahan Prabowo juga disampaikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menilai kondisi pemerintahan setelah dua tahun berjalan semakin mengkhawatirkan.

"Dari pemantauan, dari pendampingan, dan dari indikator-indikator yang disampaikan oleh berbagai lembaga, baik itu lembaga ekonomi, lembaga hak asasi manusia, lembaga anti korupsi menunjukkan bahwa dua tahun pemerintahan Prabowo ini semakin mengkhawatirkan, semakin jeblok, dan semakin membuat situasi berat di semua lini," kata Isnur kepada wartawan, Sabtu (17/10/2026).

Isnur menyoroti sejumlah persoalan di bidang hukum dan kebijakan pemerintah.

Ia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih perlu dicermati dari sisi kepatuhan terhadap aturan.

Ia juga mengkritik keterlibatan militer dalam sejumlah kegiatan di ranah sipil, termasuk program MBG, koperasi, dan satuan tugas pangan.

Menurut Isnur, keterlibatan tersebut harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Ada pelibatan di MBG, pelibatan di koperasi, pelibatan di satgas pangan. Jelas sekali itu melanggar Undang-Undang TNI sendiri. Yang jelas memandatkan kalau mau operasi selain perang harus ada syarat syaratnya," tutur dia.

Selain itu, Isnur menyoroti penanganan bencana yang menurutnya belum memiliki komando yang jelas di sejumlah tempat.

Ia juga menyinggung persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang disebut terjadi bersamaan dengan gangguan pasokan listrik.

"Jadi sekarang suasana hidup rakyat dalam keadaan yang berbahaya. Inilah yang disebut dengan vivere pedicoloso, masyarakat rakyat hidup dalam bahaya," pungkasnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026.

Berbagai kritik dari pengamat dan organisasi masyarakat sipil tersebut menyoroti tantangan pemerintah dalam menjaga daya beli, meningkatkan efektivitas program, memperkuat penegakan hukum, serta memelihara kepercayaan publik.* (tm/ad)

JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengkritik keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menempatkan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kategori standalone market.

Ia menilai keputusan tersebut perlu dievaluasi secara kritis karena dinilai memicu gejolak di pasar saham Indonesia.

Baca Juga:

• IHSG Anjlok Terparah Sejak Krisis 1998? Ini Pemicu dan Dampaknya

Ia mempertanyakan apakah keputusan MSCI sudah proporsional dan benar-benar ditujukan untuk memperbaiki tata kelola pasar modal Indonesia.

"Meminjam istilah tentara, Bursa Indonesia dalam pengawasan khusus (patsus). Sudah pantaskah BEI diperlakukan seperti itu? Apakah tindakan MSCI semata-mata untuk tujuan mulia, membenahi tata kelola bursa saham Indonesia?" tanya Said dalam keterangannya, Minggu, 18 Oktober 2026.

Said menegaskan, penilaian MSCI sebagai penyedia indeks global tetap perlu diperhatikan.

Namun, menurut dia, keputusan lembaga tersebut bukan sesuatu yang tidak boleh dikritik.

"Yang pasti MSCI bukan kelembagaan agama, tempat kebenaran esensial melekat, dan para pengurus MSCI bukan nabi, yang memiliki otoritas tunggal, dan paling sempurna," kata Said.

Ia mengatakan, keputusan MSCI seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi otoritas pasar modal Indonesia.

Meski begitu, ia berharap evaluasi tersebut tidak justru menimbulkan gejolak berkepanjangan di pasar saham.

Said menilai kritik terhadap MSCI bukan berarti menolak pembenahan pasar modal.

Ia mendorong komunikasi terbuka dan evaluasi timbal balik antara otoritas pasar modal Indonesia dan lembaga penyedia indeks internasional tersebut.

Said mengatakan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan sejumlah perbaikan secara bertahap.

Salah satu langkah yang disorot adalah kebijakan OJK untuk meningkatkan ketentuan free float, yakni porsi saham perusahaan yang tersedia untuk diperdagangkan kepada publik. S

kema yang disebut Said diterapkan secara berjenjang itu mencakup 15 persen, 20 persen, dan 25 persen berdasarkan nilai kapitalisasi pasar.

Selain itu, OJK disebut telah menjatuhkan ratusan sanksi kepada pelaku pasar yang melakukan pelanggaran.

"Pertanyaannya, kenapa langkah ini tidak ada apresiasi secuil pun dari MSCI?" ujarnya.

Meski mengkritik keputusan MSCI, Said mengakui masih terdapat persoalan mendasar dalam tata kelola pasar modal Indonesia.

Persoalan itu antara lain dugaan praktik pengaturan harga saham dan keterbatasan keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham.

Ia meminta KSEI dan OJK mempercepat pembenahan transparansi data kepemilikan saham.

Menurut Said, data investor perlu dibuat lebih terperinci agar struktur kepemilikan saham dapat diketahui secara lebih jelas.

Said memahami tuntutan transparansi dari MSCI karena investor global membutuhkan informasi yang akurat untuk menilai risiko sebelum mengambil keputusan investasi.

Namun, ia menyayangkan upaya perbaikan yang telah dilakukan otoritas pasar modal Indonesia seolah tidak mendapat pengakuan yang sepadan dari MSCI.

Ia membandingkan sikap tersebut dengan FTSE Russell, penyedia indeks global lain yang mempertahankan Indonesia dalam kelompok Secondary Emerging Market bersama 13 negara lainnya, termasuk China, India, Filipina, Vietnam, dan Arab Saudi.

Menurut Said, keputusan FTSE Russell mempertimbangkan sejumlah upaya pembenahan di Indonesia, mulai dari klasifikasi investor, peningkatan free float, hingga penguatan pengawasan pasar.

"Kenapa FTSE Russell memberi penghargaan atas upaya perbaikan di BEI, sementara MSCI tidak?" katanya.

Said menilai, jika masih ada aspek yang belum memenuhi standar MSCI, lembaga tersebut seharusnya menyampaikan persoalan itu secara terbuka kepada otoritas pasar modal Indonesia.

Said juga menyoroti pergerakan pasar saham pada 16 Oktober 2026, ketika IHSG mengalami penurunan tajam setelah pengumuman MSCI.

Ia menyebut investor asing justru tercatat melakukan pembelian saham senilai Rp9,18 triliun.

Menurut Said, kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dalam mengevaluasi dampak kebijakan MSCI terhadap pasar saham Indonesia.

Said menegaskan bahwa dirinya tidak menuduh MSCI sengaja menjatuhkan harga saham untuk menguntungkan investor tertentu.

Namun, ia menilai dampak keputusan tersebut perlu diperhatikan karena berpotensi membuka peluang keuntungan bagi pelaku pasar, termasuk hedge fund atau dana investasi yang menggunakan berbagai strategi untuk memperoleh keuntungan.

"Tentu saja saya tidak menuduh lembaga sekaliber MSCI bersindikasi menjatuhkan harga IHSG, dan memberi jalan investor asing untuk profit taking. Namun fakta yang sulit kita pungkiri, sadar atau tidak, kebijakan MSCI menguntungkan hedge fund," tulisnya.

Ia mempertanyakan apakah dampak keputusan MSCI terhadap pasar modal Indonesia sudah sebanding dengan tujuan pembenahan tata kelola yang ingin dicapai.

"Kalau niat baik MSCI pada akhirnya menimbulkan kejatuhan harga, dan kejadiannya berulang, bukankah sudah wajarnya jika kita bertanya-tanya, MSCI sedang membantu BEI memperbaiki diri atau kendaraan hedge fund ambil untung?" katanya.

Said berharap MSCI tetap menjaga kredibilitasnya sebagai penyedia indeks global dan memastikan setiap kebijakan didasarkan pada upaya meningkatkan kualitas pasar modal.

Ia juga mengingatkan agar pembenahan tata kelola tidak mengabaikan stabilitas pasar saham Indonesia.

"Memperbaiki pasar modal Indonesia laksana mencari jarum di persawahan dengan padi yang menguning. Mari kita temukan jarumnya, tetapi padi yang menguning tidak rusak karena terinjak-injak saat mencari jarum," ujar Said.

Kritik Said tersebut menyoroti dua persoalan yang perlu berjalan beriringan: pembenahan transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia, serta pengelolaan kebijakan yang mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas pasar.* (di/ad)

JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka dinilai belum mengakhiri polemik di ruang publik.

Persoalan tersebut justru berpotensi bergeser dari ruang sidang ke arena perdebatan politik, termasuk menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Baca Juga:

• Jelang 2 Tahun Prabowo-Gibran, YLBHI Sebut Pemerintahan Makin Jeblok dan Mengkhawatirkan

"Putusan MK membuat kedua kubu tetap memiliki ruang politik masing-masing. Putusan MK ini tidak mematikan isu Gibran, tetapi mengubah arena pertarungannya: dari ruang sidang ke ruang publik. Gibran tetap menjalankan tugas sebagai wapres, sementara pihak yang kontra masih memiliki ruang untuk memperdebatkan persoalan kesetaraan pendidikan SLTA Gibran," tuturnya, Minggu, 18 Oktober 2026.

Menurut Arifki, kondisi ini dapat menimbulkan dua dampak politik sekaligus.

Di satu sisi, polemik yang terus dibicarakan berpotensi meningkatkan eksposur dan popularitas Gibran.

Di sisi lain, kelompok yang menentangnya masih dapat menggunakan isu tersebut untuk mempertanyakan legitimasi politiknya.

"Semakin isu Gibran dibicarakan, semakin tinggi eksposur politiknya. Ini paradoks politik, di mana isu yang ingin mendelegitimasi justru bisa ikut mempertebal popularitas," sambungnya.

Arifki juga menilai wacana membawa persoalan Gibran ke DPR, termasuk kemungkinan munculnya pembahasan mengenai pergantian wakil presiden, tidak bisa dilepaskan dari perhitungan politik partai.

Menurut dia, pergantian wakil presiden bukan sekadar persoalan mengganti seseorang dari jabatan, melainkan juga menyangkut peluang partai politik memperoleh keuntungan dalam peta kekuasaan nasional.

"Mengganti Gibran bukan sekadar mengganti orang di kursi wapres. Itu berarti membuka perebutan modal politik menuju 2029. Kalau muncul nama AHY, Puan, atau kemungkinan lain seperti Cak Imin, Bahlil, atau Zulhas, pertanyaannya bukan cuma siapa yang menjadi wapres, tetapi partai mana yang akan mendapatkan keuntungan politik paling besar," terangnya.

Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Bahlil Lahadalia, dan Zulkifli Hasan disebut Arifki sebagai kemungkinan figur dalam kalkulasi politik tersebut.

Penyebutan nama-nama itu merupakan bagian dari analisis politik, bukan kepastian bahwa mereka akan menjadi calon pengganti wakil presiden.

Arifki melihat dinamika politik menuju 2029 semakin menarik setelah putusan MK mengenai penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Menurut dia, kondisi tersebut memberikan ruang bagi partai politik untuk mempertimbangkan lebih banyak pilihan dalam menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Partai politik, kata dia, tidak lagi hanya menghitung peluang untuk bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto, tetapi juga mulai mempertimbangkan kemungkinan membangun poros alternatif.

Ia menilai, jika Prabowo dan Gibran sama-sama maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029, persaingan politik berpotensi semakin terbuka.

Situasi itu dapat memberi peluang bagi figur lain untuk muncul sebagai pesaing yang tidak diperhitungkan sebelumnya.

"Kalau Prabowo dan Gibran sama-sama maju sebagai capres, justru karpet merah untuk kuda hitam 2029 terbuka lebar. Karena duet Prabowo-Gibran tidak lagi menjadi satu-satunya poros, ketua umum partai punya ruang untuk membangun konfigurasi politiknya sendiri," ujarnya.

Analisis tersebut menggambarkan kemungkinan terbentuknya konfigurasi politik baru.

Namun, peta pencalonan Pilpres 2029 masih dapat berubah mengikuti keputusan partai politik, perkembangan dukungan publik, serta dinamika koalisi.

Arifki menegaskan, polemik mengenai Gibran tidak cukup dipahami hanya sebagai persoalan hukum atau dokumen pendidikan

. Menurut dia, isu tersebut juga berkaitan dengan strategi partai politik dalam mempersiapkan kontestasi politik berikutnya.

"Yang sedang dihitung partai politik sekarang bukan cuma kursi wapres, tetapi peta kekuasaan 2029. Putusan MK bisa menjadi salah satu titik yang mempercepat kalkulasi itu," tukas Arifki.

Dengan demikian, polemik ijazah Gibran berpotensi tetap menjadi bahan perdebatan publik, sementara partai-partai politik mulai memperhitungkan berbagai skenario menuju Pilpres 2029.

Meski demikian, kemungkinan pergantian wakil presiden maupun munculnya pasangan calon baru masih sebatas skenario politik dan tidak dapat dianggap sebagai keputusan yang sudah pasti.* (vo/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak masyarakat menjaga persatuan di tengah keberagaman suku dan budaya.

Ia juga meminta warga berdoa bersama agar kabut asap yang menyelimuti Kota Medan segera berlalu sehingga aktivitas masyarakat kembali normal.

Baca Juga:

• Membaca Prabowo Menyerap Kekuasaan

Dalam sambutannya, Rico mengatakan Merdang Merdem merupakan tradisi ungkapan syukur atas berkat Tuhan dan kesuburan tanah.

Ia berharap Indonesia semakin maju, masyarakat semakin sejahtera, serta cita-cita bangsa dapat terwujud.

"setiap tahunnya kita merayakan merdang merdem sebagai bentuk rasa syukur yang diberikan Tuhan kepada bangsa kita, pada daerah-daerah kita yang subur. Mudah-mudahan negara kita semakin maju, negara kita semakin subur, rakyatnya semakin makmur, kita semuanya sehat, dan juga apa yang kita cita-citakan sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur dapat terwujud" ujar Rico Waas.

Rico menegaskan, keberagaman merupakan bagian penting dari identitas Kota Medan.

Kota yang dihuni sekitar 2,5 juta jiwa itu memiliki masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, mulai dari Karo, Batak, Jawa, Minang, Aceh, India, Tionghoa, Nias, hingga suku lainnya.

Ia juga mengingatkan sejarah panjang Kota Medan yang berkaitan dengan Guru Patimpus Sembiring Pelawi.

Dari perjalanan sejarah tersebut, Medan berkembang menjadi kota metropolitan dengan masyarakat yang beragam.

Menurut Rico, perbedaan suku tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk hidup rukun dan bekerja sama membangun daerah.

"Biarlah kita berbeda-beda suku, tetapi kita semua bangga bahwa Medan adalah bagian dari suku Karo, dan suku Karo adalah bagian tak terpisahkan dari Kota Medan. Mari kita junjung tinggi persatuan untuk membangun negara yang lebih baik," tegas Rico Waas di hadapan ribuan warga yang hadir.

Pesan tersebut disampaikan di tengah perayaan budaya Karo yang menjadi ruang berkumpulnya masyarakat dari berbagai kalangan.

Pemerintah Kota Medan berharap kegiatan kebudayaan dapat memperkuat hubungan antarkelompok masyarakat sekaligus menjaga warisan tradisi daerah.

Selain menyampaikan pesan persatuan, Rico memberikan perhatian terhadap kondisi lingkungan Kota Medan yang dilanda kabut asap.

Ia mengajak masyarakat berdoa agar kondisi tersebut segera membaik.

Dengan berkurangnya kabut asap, warga diharapkan dapat kembali menjalankan kegiatan sehari-hari secara normal.

"Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan kabut asap ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali normal seperti sediakala," ajaknya.

Kabut asap menjadi perhatian karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan menurunkan kualitas udara.

Karena itu, kondisi udara perlu terus dipantau, sementara warga dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara memburuk dan menggunakan masker yang sesuai ketika berada di luar.

Puncak perayaan Merdang Merdem 2026 berlangsung dalam suasana meriah.

Pada akhir acara, Rico Waas turun langsung ke tengah lapangan untuk menari landek bersama masyarakat dan para tamu undangan.

Kehadiran wali kota di tengah warga menjadi bagian dari perayaan tradisi yang menampilkan kebersamaan sekaligus pelestarian budaya Karo di Kota Medan.

Sejumlah pejabat turut menghadiri acara tersebut, antara lain Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Melalui perayaan Merdang Merdem, pesan yang disampaikan pemerintah kota tidak hanya berkaitan dengan pelestarian budaya, tetapi juga pentingnya menjaga kerukunan masyarakat dan menghadapi persoalan lingkungan secara bersama-sama.* (ad)

JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai kritik dari sejumlah kalangan.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai kondisi pemerintahan semakin mengkhawatirkan, sementara evaluasi terhadap kinerja wakil presiden dan sejumlah menteri juga menjadi sorotan.

Baca Juga:

• IHSG Anjlok Terparah Sejak Krisis 1998? Ini Pemicu dan Dampaknya

"Dari pemantauan, dari pendampingan, dan dari indikator-indikator yang disampaikan oleh berbagai lembaga, baik itu lembaga ekonomi, lembaga hak asasi manusia, lembaga anti korupsi menunjukkan bahwa dua tahun pemerintahan Prabowo ini semakin mengkhawatirkan, semakin jeblok, dan semakin membuat situasi berat di semua lini," kata Isnur kepada wartawan, Sabtu, 17 Oktober 2026.

Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026.

Menjelang dua tahun masa kepemimpinan tersebut, YLBHI menyoroti persoalan hukum, keterlibatan militer dalam urusan sipil, pelayanan publik, hingga kondisi masyarakat.

Di bidang hukum, Isnur menilai pelanggaran terhadap aturan semakin terlihat.

Ia menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menurutnya berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum.

Isnur juga mengkritik perluasan keterlibatan militer dalam sejumlah program dan kegiatan sipil, termasuk MBG, koperasi, serta satuan tugas pangan.

"Ada pelibatan di MBG, pelibatan di koperasi, pelibatan di satgas pangan. Jelas sekali itu melanggar Undang-Undang TNI sendiri. Yang jelas memandatkan kalau mau operasi selain perang harus ada syarat syaratnya," tutur dia.

Selain persoalan tersebut, Isnur menyoroti penanganan bencana yang dinilainya belum memiliki komando yang jelas.

Ia juga menyinggung kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah tempat, bahkan bersamaan dengan gangguan pasokan listrik.

"Jadi sekarang suasana hidup rakyat dalam keadaan yang berbahaya. Inilah yang disebut dengan vivere pedicoloso, masyarakat rakyat hidup dalam bahaya," pungkasnya.

Isnur meminta Presiden Prabowo mengevaluasi proses dan hasil kepemimpinannya.

Ia juga mendorong pemerintah membuka ruang lebih luas bagi masukan para ahli jika menghadapi kesulitan dalam menjalankan pemerintahan.

"Prabowo harusnya sadar kalau memang dia merasa tidak mampu, harusnya undang dong pakar-pakar kebijakan, berdasar pakar gitu," ungkapnya.

"Kalau memang masih tidak mampu juga ya harusnya sebaiknya bersikap dong," tegas Isnur.

Kritik terhadap pemerintahan Prabowo juga disampaikan akademisi dan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti.

Ia menyoroti karakter Prabowo dalam memilih pejabat pemerintahan yang dinilainya lebih mengutamakan loyalitas daripada kompetensi.

"Yang ingin saya soroti karakternya adalah ia sangat mengedepankan loyalitas, bahkan saya sering bilang lower competence," kata Bivitri, dikutip dari wawancara daring di sebuah kanal YouTube, Sabtu, 17 Oktober 2026.

"Jadi, akhirnya yang lebih banyak ia rekrut adalah orang-orang yang ingin ia pelihara loyalitasnya," kata dia.

Menurut Bivitri, kecenderungan tersebut turut menjelaskan besarnya jumlah anggota Kabinet Merah Putih.

Kritiknya berpusat pada pertanyaan mengenai sejauh mana kemampuan dan kompetensi menjadi pertimbangan utama dalam penempatan pejabat publik.

Sorotan lain muncul dari evaluasi kinerja pemerintahan yang dirilis Celios bersama Kabinet Bayangan.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai hasil survei tersebut memunculkan catatan mengenai kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri.

Menurut Jamiluddin, skor kinerja Gibran yang berada di bawah lima menunjukkan perlunya evaluasi terhadap peran wakil presiden dalam membantu presiden menjalankan pemerintahan.

"Pertama, kinerja Wapres Gibran rendah. Hal ini mengindikasikan Gibran bukan membantu meringankan tugas presiden tapi justru menjadi beban," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Selasa, 13 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, wakil presiden semestinya membantu presiden menjalankan pemerintahan sehari-hari, termasuk mengawasi, mengevaluasi, dan mengoordinasikan kebijakan antarkementerian maupun lembaga.

"Padahal tugas wapres di antaranya membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari serta membantu mengawasi, mengevaluasi, serta mengoordinasikan kebijakan antar-lembaga atau kementerian," ujar Jamiluddin.

"Jadi kalau Wapres minimal melaksanakan dua tugas itu, seharusnya dapat membantu meringankan tugas Presiden. Namun dengan rendahnya kinerja Wapres, ada kemungkinan Wapres tidak optimal melaksanakan dua tugas tersebut," lanjutnya.

Atas dasar itu, Jamiluddin menilai evaluasi internal terhadap posisi wakil presiden perlu dilakukan agar persoalan koordinasi dan manajemen pemerintahan tidak terus berlanjut.

"Karena itu, Wapres Gibran tampaknya memberi kontribusi kurangnya kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo. Ini artinya, presiden perlu mengevaluasi Wapres agar tidak terus menerus menjadi beban," ucap Jamiluddin.

Penilaian tersebut merupakan pandangan Jamiluddin atas hasil survei.

Untuk memahami gambaran kinerja pemerintahan secara menyeluruh, hasil survei perlu dibaca dengan memperhatikan metode, indikator, serta penilaian yang digunakan.

Selain wakil presiden, survei Celios dan Kabinet Bayangan turut menyoroti sepuluh menteri dengan skor kinerja terendah.

Berdasarkan data yang dikutip dalam laporan tersebut, daftar dan skornya adalah:

Bahlil Lahadalia: -159
Natalius Pigai: -158
Raja Juli Antoni: -103
Sudaryono: -47
Zulkifli Hasan: -43
Nusron Wahid: -24
Pratikno: -17
Saifullah Yusuf: -17
Muhaimin Iskandar: -16
Fadli Zon: -16

Daftar tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap jajaran Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Skor itu merujuk pada hasil survei yang disebutkan, bukan penetapan resmi mengenai kinerja para menteri.

Jamiluddin juga mengkritik perombakan kabinet atau reshuffle yang telah dilakukan Presiden Prabowo.

Menurut dia, pergantian sejumlah pejabat belum sepenuhnya menyentuh menteri-menteri yang masuk dalam daftar dengan skor kinerja terendah.

"Dua, Presiden Prabowo sudah berulang mereshuffle menterinya. Namun dari 10 menteri yang kinerjanya rendah baru satu menteri yang di reshuffle, yaitu Pratikno. Sedangkan 9 menteri lainnya tampak tetap bertahan," ungkap Jamiluddin.

Ia turut menyoroti posisi Bahlil Lahadalia yang, menurut keterangannya, merangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

"Malah yang lebih aneh Bahlil, menteri yang kinerjanya paling rendah malah merangkap jabatan. Saat ini Bahlil justru menjabat Menteri ESDM serta Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi," tuturnya.

Jamiluddin menilai kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan pemerintah dalam melakukan perombakan kabinet.

Ia menduga faktor politik berpotensi lebih dominan daripada penilaian kinerja.

"Karena itu, wajar kiranya publik bertanya acuan reshuffle yang dilakukan selama ini. Ada kesan reshuffle justru dilakukan lebih didasarkan pertimbangan politis, bukan karena kinerja," kata Jamiluddin.

Berbagai kritik tersebut menunjukkan adanya tuntutan evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menjelang tahun ketiga masa jabatan.

Isu penegakan hukum, keterlibatan militer dalam urusan sipil, pemilihan pejabat berdasarkan kompetensi, serta efektivitas kabinet menjadi sejumlah persoalan yang disorot oleh para pengkritik.* (tm/ad)

JAKARTA– Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 11,57 persen pada perdagangan Jumat, 16 Oktober 2026.

Penurunan ini menjadi salah satu koreksi harian terdalam sejak krisis moneter 1998, di tengah kekhawatiran investor setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengusulkan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia menjadi standalone market.

Baca Juga:

• Harga Ayam di Pasar Rp40 Ribu, Peternak Hanya Terima Rp19 Ribu? Mentan Amran Soroti Dugaan Permainan Harga

Pada perdagangan sebelumnya, indeks masih berada di posisi 5.863,78.

Penurunan tersebut bahkan melampaui koreksi 10,38 persen yang terjadi saat krisis keuangan global 2008.

Meski demikian, rekor penurunan harian IHSG masih tercatat pada 8 Januari 1998, ketika indeks ambruk 11,95 persen di tengah krisis moneter.

Tekanan jual yang terjadi sejak awal perdagangan membuat BEI menghentikan sementara aktivitas perdagangan atau trading halt selama 30 menit setelah IHSG merosot 8 persen.

Gejolak tidak hanya terjadi dalam satu hari. Sepanjang pekan perdagangan 12–16 Oktober 2026, IHSG turun 14,91 persen, dari 6.093,76 menjadi 5.185,11.

Kapitalisasi pasar saham Indonesia juga menyusut 14,43 persen menjadi Rp9.157 triliun dari Rp10.701 triliun pada pekan sebelumnya.

Dengan demikian, nilai kapitalisasi pasar berkurang sekitar Rp1.544 triliun dalam sepekan.

Salah satu pemicu tekanan pasar adalah usulan MSCI untuk mengubah klasifikasi Indonesia dari emerging market atau pasar berkembang menjadi standalone market.

MSCI merupakan penyedia indeks saham global yang menjadi acuan bagi banyak pengelola investasi internasional.

Perubahan klasifikasi dapat memengaruhi keputusan investasi, terutama bagi pengelola dana yang mengikuti komposisi indeks tersebut.

MSCI menilai masih terdapat persoalan terkait transparansi kepemilikan saham, pola perdagangan, aksesibilitas investasi, dan tata kelola pasar modal Indonesia.

Sejak Januari 2026, lembaga tersebut telah membekukan sejumlah perubahan pada indeks saham Indonesia sembari menyoroti persoalan yang dinilai belum terselesaikan.

Dalam pengumuman terbarunya, MSCI menyatakan masih memiliki kekhawatiran terhadap kondisi pasar Indonesia.

"Masih terdapat kekhawatiran signifikan terkait disfungsi pasar," kata MSCI dalam pernyataannya.

MSCI menilai penurunan status Indonesia menjadi frontier market atau pasar perbatasan belum cukup menggambarkan persoalan yang dihadapi.

Karena itu, lembaga tersebut mengusulkan kategori standalone market.

Jika usulan itu diterapkan, saham Indonesia akan dikeluarkan dari indeks MSCI untuk pasar berkembang maupun pasar perbatasan.

Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi aliran modal asing yang masuk ke pasar saham domestik.

Kekhawatiran investor meningkat karena banyak pengelola dana global menggunakan indeks MSCI sebagai tolok ukur investasi.

Perubahan klasifikasi dapat memaksa sebagian pengelola dana menyesuaikan portofolio mereka.

Data LSEG menunjukkan investor asing telah menarik sekitar US$4,6 miliar dari saham Indonesia sepanjang 2026.

Sementara itu, UBS memperkirakan penghapusan saham Indonesia dari indeks MSCI dapat memicu arus keluar dana pasif sekitar US$4 miliar.

Arus keluar dari investor aktif diperkirakan mencapai US$15 miliar.

Dengan demikian, total potensi dana yang keluar diperkirakan mencapai US$19 miliar.

Namun, angka tersebut merupakan proyeksi, bukan kepastian bahwa seluruh dana itu akan ditarik dari pasar Indonesia.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan Indonesia perlu menunjukkan perbaikan nyata dalam transparansi dan penegakan aturan pasar modal.

"Prioritas mendesak Indonesia seharusnya menunjukkan perbaikan yang terukur dalam transparansi pasar dan penegakan regulasi, bukan sekadar mengumumkan reformasi tambahan," kata Josua.

Analis Citi juga memperingatkan bahwa melemahnya kepercayaan investor dapat meningkatkan arus keluar dana aktif dalam jangka pendek.

Meski demikian, skenario dasar Citi masih memperkirakan Indonesia dapat mempertahankan status sebagai pasar berkembang.

MSCI membuka konsultasi dengan pelaku pasar hingga April 2027.

Proses reklasifikasi akan berlanjut kecuali terdapat bukti yang jelas mengenai perbaikan tata kelola dan fungsi pasar.

Jika perubahan klasifikasi terealisasi, Indonesia akan menjadi pasar terbesar sekaligus satu-satunya negara Asia-Pasifik dalam kategori standalone market.

Negara lain yang berada dalam kategori tersebut antara lain Argentina, Lebanon, Palestina, dan Ukraina.

Tekanan di pasar saham turut merambat ke pasar valuta asing.

Rupiah sempat melemah 0,6 persen ke Rp18.070 per dolar AS, level terlemah sejak akhir Juli, sebelum memangkas pelemahannya ke sekitar Rp18.000 per dolar AS.

Pelemahan rupiah dan penurunan IHSG menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap aset keuangan Indonesia.

Bagi investor, kondisi ini dapat meningkatkan ketidakpastian dalam mengambil keputusan investasi.

Tekanan tersebut juga terjadi ketika lembaga pemeringkat Moody's dan Fitch sebelumnya mengubah prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif.

Kedua lembaga itu menyoroti persoalan kredibilitas kebijakan yang dinilai menjadi perhatian bagi investor.

Pemerintah merespons pengumuman MSCI dengan menggelar pertemuan yang melibatkan sejumlah pejabat terkait, termasuk Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mempertanyakan pengumuman MSCI karena, menurut dia, rencana perubahan klasifikasi menjadi standalone market tidak dibahas dalam pertemuan di Bangkok pada pekan yang sama.

Sementara itu, Bursa Efek Indonesia menyatakan telah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar modal.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik juga akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada MSCI mengenai dasar pertimbangan perubahan klasifikasi tersebut.

Spesialis pasar ASEAN dari Aletheia Capital, Angus Mackintosh, menilai keputusan MSCI tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi mayoritas perusahaan tercatat maupun perekonomian Indonesia.

Ia mengatakan Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki transparansi pasar dan meningkatkan persyaratan free float, yakni porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh publik.

Meski demikian, Mackintosh menilai penanganan manipulasi saham secara tegas, termasuk melalui sanksi dan denda berat, diperlukan untuk memulihkan kepercayaan investor.

Adapun manajer investasi ekuitas pasar berkembang Pictet Asset Management, Tan Altundag, menilai rencana MSCI mencerminkan ketidakpuasan terhadap lambatnya reformasi.

Kondisi tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai kelayakan pasar saham Indonesia sebagai tujuan investasi.

Kejatuhan IHSG menambah tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah perlu merespons gejolak pasar sekaligus meyakinkan investor bahwa persoalan transparansi, tata kelola, dan penegakan aturan dapat ditangani secara terukur.

Penurunan status pasar saham Indonesia belum menjadi keputusan final karena MSCI masih membuka konsultasi hingga April 2027.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil evaluasi serta bukti perbaikan yang dapat ditunjukkan pemerintah dan otoritas pasar modal.

Bagi investor dan masyarakat, perkembangan ini penting dicermati karena perubahan aliran modal dapat memengaruhi pergerakan saham, nilai tukar rupiah, dan kepercayaan terhadap pasar keuangan Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA – Harga daging ayam ras di tingkat konsumen mencapai Rp40.000 per kilogram (kg), sementara harga jual ayam hidup di tingkat peternak dilaporkan masih berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP).

Perbedaan harga tersebut memicu sorotan anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Baca Juga:

• 5 Bulan Kematian Siswi Nias Utara Belum Terungkap, Hotman Paris 911 Siap Lapor Propam

Penelusuran diperlukan untuk mengetahui penyebab harga di tingkat konsumen tetap tinggi ketika peternak justru menghadapi tekanan harga jual.

Bambang menyampaikan sorotan tersebut setelah meninjau Pasar Medokan Sawah di Surabaya, Jawa Timur.

Di pasar itu, pedagang mengeluhkan harga daging ayam ras yang mencapai Rp40.000 per kg, sesuai batas atas Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen.

Meski harga jual berada pada batas atas acuan, pedagang disebut mengalami penurunan omzet.

Sementara itu, peternak belum memperoleh harga jual yang sesuai dengan acuan pemerintah untuk ayam hidup di tingkat produsen, yakni sekitar Rp25.000 per kg berat hidup.

Bambang menilai selisih harga antara tingkat peternak dan konsumen perlu ditelusuri hingga ke setiap mata rantai distribusi.

Pemeriksaan, menurut dia, harus mencakup pabrik dan distributor untuk mengetahui pihak yang menyebabkan ketidaksesuaian harga.

"Apakah pabriknya yang tidak benar atau kah distributornya yang tidak benar. Ini yang harus dicari kebenarannya. Saya akan terus-menerus mengecek, melihat langsung di lapangan," kata Bambang, dalam keterangan yang terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia juga menyoroti laporan bahwa harga ayam hidup di tingkat peternak hanya sekitar Rp19.000 per kg, lebih rendah daripada acuan pembelian yang disebut berada di kisaran Rp25.000 per kg berat hidup.

"Menurut Menteri Pertanian, harga di peternak hanya Rp19.000. Itu pun bisa turun lagi, tapi oleh pemerintah dipatok di Rp19.000 supaya peternak tidak mati. Tapi kenapa harga di pasar, harganya naik jadi Rp40.000? Ini tugas dari Badan Pangan Nasional atau Satgas Pangan untuk melakukan penyidikan ini. Tidak boleh sampai terjadi seperti ini," tegas Bambang.

Bambang meminta Bapanas dan Satgas Pangan menyelidiki penyebab perbedaan harga tersebut.

Pemerintah juga diminta bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Menurut dia, pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar penyebab tingginya harga di pasar dapat diketahui dan peternak tidak terus-menerus menanggung kerugian ketika konsumen harus membeli ayam dengan harga mahal.

Sorotan serupa disampaikan Andi Amran Sulaiman.

Ia menilai ketidaksesuaian harga di tingkat produsen dan konsumen menjadi persoalan yang perlu segera ditangani.

Amran mengatakan, kenaikan harga pangan di tingkat konsumen tidak selalu berbanding lurus dengan pendapatan peternak.

Dalam kondisi tertentu, peternak justru menghadapi harga jual rendah, sedangkan konsumen harus membayar lebih mahal.

"Ada yang menarik, inflasi telur ayam, inflasi ayam, inflasi beras, itu yang paling menonjol. Tiga ini menonjol, tapi lucu harga di produsen di bawah HAP yang ditentukan pemerintah. Jadi, karena harga rendah, peternaknya demo. Tapi dalam waktu bersamaan, konsumen juga berteriak," kata Amran.

Untuk menindaklanjuti dugaan permainan harga, Amran menyatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Ia juga menyebut telah berkomunikasi dengan Kapolri agar dugaan praktik yang merugikan peternak dan konsumen dapat ditelusuri.

"(Ulah) middleman ini, ada yang memainkan harga. Kami sudah menyurat ke Pak Kapolri. Kami sudah sepakat, beliau, kalau kolaborasi, kita harus perangi. Ini tidak akan selesai kalau mafianya masih bercokol di tengah-tengah kita. Ini tidak bisa," tegas Amran.

Dugaan permainan harga tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penegakan hukum.

Penelusuran rantai distribusi diharapkan dapat mengungkap apakah perbedaan harga dipengaruhi biaya distribusi, struktur pasar, atau praktik yang melanggar ketentuan.

Selain mendorong penyelidikan, pemerintah menjalankan intervensi di tingkat hulu melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan.

Program ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pakan peternak, terutama kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Program SPHP jagung pakan 2026 tahap pertama mulai berjalan sejak awal Mei dengan kuota awal sebesar 213,2 ribu ton.

Berdasarkan data hingga 14 Oktober 2026, realisasi penyaluran jagung pakan telah mencapai 81,81 persen dari target tahap pertama dan kedua yang secara keseluruhan ditetapkan sebesar 241,2 ribu ton.

Sebanyak 197,32 ribu ton jagung pakan telah diakses oleh 7.553 peternak melalui 151 unit koperasi yang tersebar di 29 provinsi.

Pemerintah juga memproses tambahan alokasi SPHP jagung pakan sebanyak 150 ribu ton.

Tambahan ini direncanakan untuk memperbesar alokasi penugasan kepada Perum Bulog guna mendukung kebutuhan pakan peternak unggas nasional.

Ketersediaan jagung pakan menjadi salah satu faktor penting dalam usaha peternakan ayam karena biaya pakan memengaruhi biaya produksi.

Namun, upaya menjaga harga pakan perlu berjalan beriringan dengan pengawasan rantai distribusi agar harga yang diterima peternak dan dibayarkan konsumen lebih seimbang.

Pemerintah kini menghadapi dua pekerjaan penting, yakni menelusuri penyebab selisih harga ayam dari peternak hingga pasar dan menjaga ketersediaan pakan bagi peternak.

Hasil penelusuran diharapkan memberikan kejelasan mengenai penyebab perbedaan harga sekaligus melindungi kepentingan produsen dan konsumen.* (vo/ad)

MEDAN – Penanganan kasus kematian Agnis Jance Zebua (17), siswi SMKN 1 Alasa Talumuzoi, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan. Lima bulan setelah jasad korban ditemukan pada Mei 2026, polisi belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Lambannya perkembangan penanganan kasus mendorong keluarga korban bersama tim kuasa hukum dari Hotman Paris 911 dan Ratakan Law Firm mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• INALUM Serahkan Bantuan kepada Masyarakat Terdampak Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Toba

Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan keputusan maksimal karena jajaran Polres Nias yang diundang tidak hadir di gedung dewan.

"Kami sangat kecewa karena Polres Nias selain lamban menangani perkara, juga tidak menghadiri undangan RDP dari DPRD," ujar perwakilan Tim Hotman Paris 911 di Gedung DPRD Sumut, Medan.

Ayah korban juga berharap kasus kematian anaknya segera menemukan titik terang.

Keluarga meminta aparat penegak hukum mengungkap fakta di balik kematian Agnis.

"Kami harap kasus kematian anak kami, Agnis Jance Zebua, segera terungkap," ucapnya.

Kekecewaan keluarga dan tim kuasa hukum terhadap perkembangan penyidikan mendorong mereka menempuh langkah lanjutan.

Tim hukum menyatakan akan melaporkan dugaan ketidakprofesionalan penyidik dan Kapolres Nias ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.

"Sesuai arahan dan masukan dalam pertemuan bersama Komisi A DPRD Sumut, kami akan melaporkan dugaan ketidakprofesionalan penyidik serta Kapolres Nias ke Propam Mabes Polri," tegas perwakilan tim hukum.

Selain itu, tim Hotman Paris 911 mendesak Kapolda Sumatera Utara membentuk tim khusus (timsus).

Tim tersebut diharapkan dapat mengasistensi atau mengambil alih penanganan perkara dari Polres Nias agar penyidikan berjalan lebih efektif dan transparan.

Rencana pelaporan tersebut merupakan langkah yang disampaikan tim kuasa hukum.

Dugaan ketidakprofesionalan aparat masih perlu diperiksa melalui mekanisme yang berlaku.

Di tengah sorotan terhadap penanganan perkara, Polda Sumatera Utara menggelar audiensi dan gelar perkara khusus bersama keluarga korban serta tim kuasa hukum pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Pertemuan berlangsung di Aula Bharadaksa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut.

Dalam kesempatan tersebut, kepolisian menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan menegaskan komitmen untuk menangani perkara secara profesional, transparan, serta berdasarkan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis metode ilmiah.

Polda Sumut mencatat penyidik Polres Nias telah memeriksa lebih dari 50 saksi.

Proses penyidikan juga melibatkan ahli forensik, pemeriksaan digital forensik, serta pengujian DNA untuk mengumpulkan dan menguji bukti-bukti material.

Meski berbagai langkah penyidikan telah dilakukan, hingga Oktober 2026 belum ada tersangka yang diumumkan dalam kasus kematian Agnis.

Kepolisian juga menanggapi beredarnya dokumen elektronik di media sosial yang diklaim sebagai surat penetapan tersangka terhadap seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial EMH (46).

Masyarakat diimbau tidak berspekulasi dan tetap merujuk pada informasi resmi yang telah diverifikasi penyidik.

Kronologi Kasus Kematian Agnis Jance Zebua

13 Mei 2026: Agnis Dilaporkan Hilang

Agnis Jance Zebua, siswi SMKN 1 Alasa Talumuzoi berusia 17 tahun, dilaporkan hilang oleh keluarganya setelah tidak kunjung pulang ke rumah.

15 Mei 2026: Jasad Korban Ditemukan

Setelah dua hari pencarian, jasad Agnis ditemukan sekitar pukul 17.30 WIB oleh warga bersama keluarga di aliran sungai kecil di kawasan perkebunan Dusun IV, Desa Hilina'a, Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kabupaten Nias Utara.

Kondisi jenazah saat ditemukan menimbulkan dugaan adanya tindak pidana pembunuhan dan kekerasan seksual.

Dugaan tersebut menjadi bagian dari perkara yang perlu dibuktikan melalui proses penyidikan.

Mei–September 2026: Polisi Melakukan Penyelidikan

Polres Nias melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa saksi-saksi, serta meminta pemeriksaan forensik terhadap jenazah korban.

Dalam perkembangannya, penyidik memeriksa lebih dari 50 saksi dan melakukan pemeriksaan forensik, digital forensik, serta pengujian DNA.

Namun, belum ada penetapan tersangka yang diumumkan hingga Oktober 2026.

Oktober 2026: Keluarga Meminta Pendampingan Hukum

Keluarga menilai penanganan perkara belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan.

Mereka kemudian meminta bantuan hukum dari Hotman Paris 911 dan Ratakan Law Firm.

Tim kuasa hukum mendesak Kapolda Sumut membentuk tim khusus untuk mengawasi atau mengambil alih penanganan perkara dari Polres Nias.

15 Oktober 2026: Audiensi di Polda Sumut dan RDP di DPRD

Keluarga dan tim kuasa hukum menghadiri audiensi serta gelar perkara khusus di Polda Sumut.

Pada hari yang sama, mereka juga menghadiri RDP bersama Komisi A DPRD Sumut.

Namun, RDP tidak menghasilkan keputusan maksimal karena perwakilan Polres Nias tidak hadir.

Tim kuasa hukum kemudian menyatakan rencana melaporkan penyidik dan Kapolres Nias ke Propam Mabes Polri atas dugaan ketidakprofesionalan.

Keluarga Menanti Kepastian Hukum

Kasus kematian Agnis Jance Zebua menjadi perhatian karena keluarga masih menunggu kejelasan mengenai penyebab kematian dan pihak yang bertanggung jawab.

Di sisi lain, kepolisian menyatakan proses penyidikan telah melibatkan pemeriksaan saksi dan sejumlah metode forensik.

Langkah berikutnya akan bergantung pada hasil penyidikan, pengujian bukti, serta pengawasan terhadap penanganan perkara.

Keluarga berharap kasus tersebut segera terungkap dan proses hukum berjalan secara transparan.

Penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti yang cukup dan prosedur hukum yang berlaku.

Karena itu, informasi mengenai pihak yang diduga terlibat perlu tetap dibedakan dari fakta yang telah dikonfirmasi secara resmi.* (tm/ad)

TOBA – PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM menyalurkan bantuan kepada 46 kepala keluarga (KK) yang terdampak bencana angin puting beliung di Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional sekaligus dukungan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi kondisi pascabencana.

Baca Juga:

• Membaca Prabowo Menyerap Kekuasaan

"Bagi INALUM, kepedulian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional merupakan bagian penting dari komitmen perusahaan. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak angin puting beliung serta membantu memenuhi kebutuhan mereka dalam proses pemulihan pascabencana. Kami juga mengapresiasi sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Toba dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan," ujar Iqbal.

Penyaluran bantuan dilaksanakan pada Jumat (25/9) dengan menyasar masyarakat terdampak di Kecamatan Laguboti dan Kecamatan Sigumpar.

Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, dana perbaikan rumah, serta material atau bahan bangunan untuk perbaikan rumah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Di Kecamatan Laguboti, penyerahan bantuan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Laguboti kepada 20 KK terdampak.

Sementara itu, di Kecamatan Sigumpar, bantuan diserahkan di Kantor Kecamatan Sigumpar kepada 26 KK.

Dengan demikian, total 46 KK di kedua kecamatan menerima dukungan dari INALUM untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pemulihan pascabencana.

Kegiatan penyaluran bantuan ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Toba Augus Sitorus, Asisten I Pemerintah Kabupaten Toba Eston Sihotang, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Toba Samuel Lumbanraja, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba Lalo Hartono Simanjuntak, Kepala BPBD Kabupaten Toba Sikkat Sitompul, Camat Laguboti Lindawati Simangunsong, Camat Sigumpar Robinson Siagian, serta perwakilan INALUM, bersama masyarakat penerima bantuan.

Camat Laguboti Lindawati Simangunsong menyampaikan apresiasi kepada INALUM yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

Ia berharap bantuan ini bisa meringankan beban pasca bencana.

"Kami berterima kasih dan mengapresiasi langkah INALUM yang telah membantu masyarakat terdampak bencana. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan membantu proses pemulihan pascabencana," ujar Lindawati.

Seperti diketahui, bencana alam angin puting beliung tersebut terjadi pada Senin (24/8/2026) dan melanda dua kecamatan di Kabupaten Toba, yakni Desa Pardinggaran, Kecamatan Laguboti, serta Desa Situa Tua dan wilayah sekitarnya di Kecamatan Sigumpar.

Angin kencang yang disertai hujan deras mengakibatkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari kerusakan ringan hingga parah pada bagian atap, asbes, dan dinding rumah.

Kondisi tersebut mendorong perlunya dukungan bagi masyarakat terdampak untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar serta mendukung perbaikan rumah dalam proses pemulihan pascabencana.

Melalui penyaluran bantuan ini, INALUM berharap dapat turut mendukung proses pemulihan masyarakat terdampak bencana angin puting beliung di Kabupaten Toba serta memperkuat semangat gotong royong antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.* (ad)

Oleh:Andang Subaharianto

MENJELANG dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (20 Oktober 2026), ada yang menarik dibaca dari sudut budaya politik, yakni gaya sang presiden menyerap kekuasaan.

Baca Juga:

• Hari Ulos Nasional di Medan, Rico Waas Dorong Wastra Lokal Tembus Pasar Internasional

Mungkin tak sebanding disandingkan dari segi waktu berkuasa—Soeharto berkuasa 32 tahun, Prabowo baru 2 tahun—tetapi sumber inspirasinya menarik dihipotesiskan.

Dari perspektif budaya politik, ahli Indonesia seperti Benedict Anderson (1972) dan Fachry Ali (1986) melihat kepemimpinan Soeharto merepresentasikan paham kekuasaan Jawa.

Apakah Prabowo meniru Soeharto?

Prabowo memang bukan Jawa tulen, berbeda dengan Soeharto. Darah Jawanya hanya mengalir dari sang ayah, Soemitro Djojohadikoesoemo.

Namun, di buku berjudul Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman, Buku 2 (2022) Prabowo mengaku belajar serius budaya Jawa. I

a mengenal banyak istilah Jawa dari sang kakek, Margono.

Prabowo membaca para tokoh nasional maupun dunia. Ia juga membaca model kepemimpinan Barat dan Timur.

Namun, Soeharto dengan falsafah Jawanya memperoleh tempat khusus. Di buku tersebut Prabowo bertutur tentang kepemimpinan Jawa.

Juga yang dipelajari dari Soeharto. Saya kira, sangat wajar Prabowo menyerap banyak hal dari Soeharto.

Bagi Prabowo, Soeharto adalah komandan (panglima tertinggi), guru, sekaligus ayah mertua (kakek putra semata wayangnya).

Di Bab Penutup buku karyanya itu, Prabowo menggarisbawahi adagium Jawa yang berbunyi "tata tentrem kartarahardja, gemar ripah loh jinawi".

Menurut Prabowo, bisa tercipta "gemah ripah loh jinawi" setelah ada "tata tentrem kertarahardja".

Kemakmuran mengandaikan ketertiban, keamanan dan pemerintahan yang menghasilkan kebaikan serta keadilan.

Harmoni: Inti Paham Jawa

Lebih dari setengah abad lalu, Indonesianis terkemuka asal Amerika Serikat, Benedict Anderson, menerbitkan kajian monumentalnya berjudul The Idea of Power in Javanese Culture (1972).

Anderson memotret, dalam kosmologi Jawa tradisional, kekuasaan bukan sekadar konsep abstrak tentang hukum dan lembaga, melainkan entitas konkret, homogen, berjumlah tetap (konstan), dan amoral.

Kekuasaan dianggap memiliki wujud atau kenyataan tersendiri yang bersumber dari Sang Pencipta.

Ia homogen, karena berasal dari satu sumber yang sama, sehingga tidak terbagi-bagi ke dalam berbagai bentuk institusi (seperti eksekutif, yudikatif, atau legislatif).

Kekuasaan tidak diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya berpindah atau berkonsentrasi dari satu tempat/orang ke tempat/orang lain.

Lalu, bersifat amoral, karena kekuasaan pada dasarnya netral atau di luar kategori moral (baik atau buruk, legal atau ilegal).

Yang bermoral atau tidak bermoral adalah "pengguna" atau pemegang kekuasaan.

Kekuasaan harus diserap sepenuhnya ke satu pusat tunggal, agar tercipta keadaan harmoni (keteraturan atau keselarasan).

Prinsip harmoni inilah inti kekuasaan Jawa. Harmoni merupakan idaman Jawa untuk semua hubungan sosial.

Filsafat politik tradisional ini menemukan inkarnasi modern pada era Orde Baru di bawah Soeharto.

Selama 32 tahun, Soeharto mempraktikkan penyerapan kekuasaan secara paripurna melalui dalil legendaris: "stabilitas politik demi pembangunan (pertumbuhan) ekonomi". Otonomi daerah dipangkas melalui sentralisasi mutlak.

Partai politik dipaksa melakukan fusi.

Lalu, dibentuklah Golongan Karya (Golkar) dengan pola relasi segitiga: Jalur A (ABRI/TNI-Polri), Jalur B (Birokrasi), Jalur G (Golkar).

Ketiga jalur bermuara pada Soeharto. Elemen masyarakat sipil diserap ke dalam organisasi korporatis bentukan negara.

Semua organisasi dipaksa menerima azas tunggal Pancasila.

Karena jumlah kekuasaan dianggap tetap (zero-sum game), setiap riak oposisi di luar orbit Istana dicurigai merusak kewibawaan Istana.

Soeharto lalu mengendalikan media massa, kampus, dan ruang ekspresi publik.

Bahkan, tak segan menggertak dengan model "petrus" (penembakan mesterius) dan mengirim lawannya ke penjara serta bentuk kekerasan lain dengan memberi cap "komunis/PKI" kepada siapapun yang melawan.

Stabilitas dan keteraturan semu diglorifikasi sebagai tanda kosmis bahwa "wahyu" masih bersamanya.

Selama 32 tahun, Soeharto bertahan dengan menyerap kekuasaan agar terpusat pada dirinya.

Namun, ternyata "wahyu" itu berpindah juga. Soeharto gagal mempertahankan dalil legendarisnya.

Bukan pertumbuhan ekonomi yang menetes ke bawah dan stabilitas politik yang didapat, melainkan krisis ekonomi yang berlanjut krisis politik pada 1998.

Kekuasaan tak lagi bisa diserap secara terpusat hingga akhirnya memaksa sang jenderal lengser—peristiwa yang dalam pembacaan budaya Jawa menandai hilangnya restu alam semesta.

Perubahan Dalil dan Pendekatan

Sebagai mantan menantu Soeharto dan seorang jenderal yang dibesarkan Orde Baru, saya kira, tidak mengherankan jika Prabowo terinspirasi model konsolidasi kekuasaan ala Jawa.

Secara ideologis, Prabowo membangun legitimasi yang berbeda dengan Soeharto. Prabowo bertolak dari temuannya tentang ironi besar Indonesia.

Ia menyebutnya paradoks Indonesia. Negara sangat kaya sumber daya alam, tetapi rakyatnya miskin, angka stunting tinggi, dan kekayaan nasional terus mengalir (bocor) ke luar negeri.

Di mata Prabowo, kegagalan sistemik ini terjadi karena Indonesia terlalu lama tunduk pada doktrin ekonomi pasar bebas ala neoliberalisme.

Di negara penganut neoliberalisme, orang kaya memang tumbuh, tetapi orang miskin tumbuh jauh lebih cepat.

Sebelum dilantik, Prabowo menulis buku berisi gagasan (visi) besarnya.

Antara lain buku berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya (2022) dan buku Strategi Transformasi Bangsa (2023).

Membaca dua buku itu, tak aneh Prabowo mengklaim kebijakannya sebagai upaya memperjuangkan ekonomi berkeadilan, ekonomi yang berlandaskan Pancasila sebagaimana dikehendaki pendiri bangsa.

Prabowo memosisikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai cetak biru mutlak ekonomi nasional.

Konstitusi mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat.

Karena itu, Prabowo menyebut kebijakan ekonominya sebagai "ekonomi konstitusi".

Ia terang-terangan menyerang kapitalisme neoliberal yang terbukti membuahkan paradoks Indonesia.

Namun, ia menyadari bobot masalahnya demikian berat. Gurita yang menjerat dan menghisap Indonesia sudah tertanam di bumi Indonesia sejak zaman kolonial.

Tak mungkin dilawan dengan cara biasa. Hal ini terbukti, pemerintahan berganti-ganti, tapi ekonomi kerakyatan yang digagas para pendiri bangsa tak pernah dimenangkan di lapangan.

Cita-cita kemerdekaan terus menjauh dari bumi Indonesia.

Di sinilah model kekuasaan Jawa mendapatkan pembenaran moral dan konstitusional.

Sebagaimana dipaparkan di awal tulisan ini, Prabowo menggarisbawahi adagium Jawa yang berbunyi "tata tentrem kartarahardja, gemar ripah loh jinawi".

Prabowo menafsirkan, kemakmuran rakyat meniscayakan keamanan, ketertiban dan pemerintahan yang amanah, yang benar-benar bekerja untuk rakyat.

Karena itu, sejak resmi menjadi RI-1, Prabowo langsung tancap gas lewat berbagai kebijakan dan program populis yang menyedot anggaran superjumbo.

Juga kebijakan ekonomi nasionalistik, seperti pembentukan Danantara, kebijakan ekspor hasil tambang satu pintu melalui BUMN khusus (PT DSI), dan lainnya.

Teori besar pegangan Prabowo yang terinspirasi budaya Jawa adalah "gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kertarahardja".

Teori besar itu diterjemahkan: negara mestilah kuat. Negara tidak boleh kalah dengan mereka yang selama ini menjauhkan rakyat dari kemakmurannya.

Negara mestilah mampu mengintervensi pasar, merebut kembali kedaulatan ekonomi, dan menghentikan kebocoran.

Program populis menuntut intervensi negara secara penuh.

Karena itu, Prabowo mengumpulkan kekuatan politik dalam satu barisan politik Istana, dengan narasi pembenar: "menegakkan amanat konstitusi".

Pepatah Tiongkok klasik "seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak" sering digaungkan Prabowo dalam berbagai kesempatan untuk menegaskannya.

Namun, gaya Prabowo menyerap kekuasaan tampak berbeda dengan mantan mertuanya.

Soeharto menggunakan pendekatan kekerasan (koersif), Prabowo memilih jalan akomodasi.

Prabowo berusaha "mengajak", bukan "menggasak dan mendepak".

Termasuk terhadap mereka yang semula dianggap lawan, seperti pengusaha kaya raya yang selama ini menikmati kekayaan Indonesia. Semua diserap merapat ke Istana.

Prabowo tidak memaksa partai-partai untuk fusi, tetapi membentuk koalisi gemuk parlemen untuk mendukung pemerintahan yang juga dibikin gemuk demi akomodasi politik.

Dengan membentuk pemerintahan gemuk, Prabowo mengambil risiko dikecam banyak kalangan, karena dinilai bertentangan dengan prinsip efisiensi yang diinginkan sendiri.

Tinggal PDI-P yang tidak berada pada koalisi pemerintahan Prabowo.

Namun, diplomasi Gerindra dan relasi baik antara Prabowo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berhasil "melunakkan" tanduk banteng.

Jalan akomodasi itu mencapai babak baru yang sangat krusial lewat serangkaian manuver Presiden Prabowo pada awal Oktober 2026.

Prabowo merombak dan memperluas struktur Kabinet Merah Putih hingga menjadi 49 kementerian dan 8 kementerian koordinator.

Perombakan kabinet pada awal Oktober 2026 itu mempertegas strategi penyerapan kekuasaan yang kian masif dengan pola akomodasi elite.

Perwujudan paling nyata dari logika kekuasaan Jawa yang berorientasi harmoni kian jelas pada pelantikan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026.

Mereka berasal dari berbagai latar belakang, meliputi akademisi, mantan pejabat, politikus, tokoh agama, konglomerat, ahli hukum, hingga aktivis.

Di bawah kepemimpinan Pratikno—banyak kalangan menyebut orangnya Joko Widodo (Jokowi)—Wantimpres ala Prabowo ini diduga akan bermutasi menjadi semacam "peredam guncangan" politik.

Prabowo tetap mengakomodasi jaringan politik lama rezim Jokowi, sekaligus menyerap kekuasaan lain yang masih tercecer di luar Istana.

Langkah Prabowo yang paling mengejutkan sekaligus brilian dari sisi budaya politik tentu saja adalah menarik Rocky Gerung masuk Wantimpres.

Publik tahu bahwa Rocky adalah kritikus vokal yang selama bertahun-tahun menjadi simbol oposisi intelektual di luar Istana.

Kecaman dan sinisme publik terhadap Rocky tak bisa dihindari. Tentu saja Rocky membela diri. Namun, bisa dipastikan Prabowo punya pertimbangan, begitu pula Rocky.

Dari sudut budaya politik, langkah Prabowo memasukkan kalangan kritis seperti Rocky Gerung ke Wantimpres merefleksikan bekerjanya paham Jawa.

Cara terbaik menjinakkan potensi ancaman dari luar, menurut paham Jawa, bukanlah dengan menghancurkannya secara koersif, melainkan dengan merangkul dan mengintegrasikannya ke dalam orbit episentrum kekuasaan.

Kebisingan kritik di luar diubah menjadi gumam pertimbangan di dalam ruang tertutup Istana.

Dua tahun barangkali waktu yang terlalu pendek untuk menjawab hipotesis tulisan ini.

Namun, bacaan saya, Presiden Prabowo sedang mempertontonkan eksperimen politik yang sangat berani.

Ia mencoba mengawinkan paham kekuasaan Jawa—yang mengutamakan penyerapan seluruh energi politik menuju negara kuat—dengan kepentingan ideologis Pasal 33 UUD 1945.

Dulu, Soeharto menggunakannya untuk membuka jalan dan mengamankan kapitalisme neoliberal yang dihalang-halangi Soekarno.

Kini, Prabowo menggunakannya untuk melawan gurita neoliberalisme yang difasilitasi Soeharto.

Sejarah akan mencatat apakah strategi menyerap semua energi politik demi negara kuat model Prabowo mampu menyelesaikan paradoks Indonesia dan memberikan kemakmuran nyata bagi rakyat?

Ataukah, justru membawa kita pada "paradoks baru": kekuasaan yang terlalu memusat dan obesitas akan habis terkuras sekadar memuaskan syahwat politik-ekonomi para elite?* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

JAKARTA – Tabel angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 untuk plafon pinjaman Rp100 juta menjadi informasi penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal usaha.

Melalui program KUR, pemerintah bekerja sama dengan perbankan, termasuk Bank Negara Indonesia (BNI), untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Baca Juga:

• Hari Ulos Nasional di Medan, Rico Waas Dorong Wastra Lokal Tembus Pasar Internasional

Sebelum mengajukan pinjaman, calon debitur perlu mempertimbangkan besarnya angsuran bulanan, jangka waktu pembayaran atau tenor, serta ketentuan suku bunga yang berlaku.

Perhitungan tersebut penting agar kewajiban kredit tidak mengganggu arus kas dan operasional usaha.

Untuk pinjaman Rp100 juta, pilihan tenor dalam simulasi angsuran yang beredar berkisar antara 12 bulan hingga 60 bulan.

Semakin panjang tenor yang dipilih, semakin kecil cicilan bulanan yang harus dibayarkan.

Namun, calon debitur tetap perlu memperhitungkan total pembayaran selama masa pinjaman.

Syarat Pengajuan KUR BNI 2026

Berdasarkan informasi persyaratan yang dicantumkan pada laman resmi BNI Experience, calon debitur perlu memenuhi sejumlah ketentuan untuk mengajukan KUR BNI 2026.

Berikut persyaratan yang perlu diperhatikan:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Usaha telah berjalan minimal enam bulan.
- Menyiapkan fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- Menyiapkan fotokopi surat nikah bagi yang telah menikah.
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha lain yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.
- Menyiapkan dokumen agunan apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan kredit.
- Menyiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai ketentuan plafon pinjaman.

Tidak sedang menerima kredit produktif atau kredit program di luar KUR dari perbankan maupun lembaga pembiayaan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Calon debitur yang memiliki Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) untuk tujuan produktif, atau kartu kredit tetap dapat mengajukan KUR sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan kewajibannya dalam kondisi lancar.

Persyaratan tersebut sebaiknya dikonfirmasi kembali kepada BNI sebelum pengajuan.

Ketentuan dokumen, agunan, dan kelayakan kredit dapat bergantung pada jenis KUR serta kebijakan yang berlaku.

Cara Mengajukan KUR BNI 2026

Pengajuan KUR BNI dapat dilakukan melalui kantor cabang maupun layanan daring yang disediakan BNI, sepanjang kanal tersebut tersedia untuk jenis pengajuan yang dipilih.

1. Pengajuan secara online

Calon debitur dapat mengikuti tahapan berikut:

- Mengakses situs resmi pengajuan KUR BNI di eform.bni.co.id, jika layanan tersedia.
- Membaca syarat dan ketentuan pengajuan.
- Menyetujui persyaratan umum yang ditampilkan.
- Memilih menu untuk melanjutkan pengajuan.
- Mengisi data diri dan informasi usaha secara lengkap.
- Menunggu informasi lanjutan dari pihak BNI.
- Mengikuti proses verifikasi, survei lokasi usaha, dan wawancara apabila diminta.

Calon peminjam perlu memastikan alamat situs yang digunakan merupakan kanal resmi BNI dan tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi.

2. Pengajuan melalui kantor cabang

Bagi calon debitur yang ingin mengajukan secara langsung, tahapan umumnya meliputi:

- Mendatangi kantor cabang BNI terdekat dengan membawa dokumen persyaratan.
- Mengambil nomor antrean dan menyampaikan maksud pengajuan KUR kepada petugas.
- Mengisi formulir pengajuan yang disediakan.
- Menyerahkan dokumen tambahan atau agunan apabila dipersyaratkan.
- Mengikuti proses survei usaha dan wawancara jika diminta.
- Menunggu hasil analisis dan keputusan kredit dari pihak bank.

Lama proses persetujuan dapat berbeda-beda, bergantung pada kelengkapan dokumen, hasil verifikasi, dan kebijakan bank.

Pengajuan tidak otomatis disetujui hanya karena persyaratan administrasi telah dipenuhi.

Tabel Angsuran KUR BNI 2026 Pinjaman Rp100 Juta

Calon debitur dapat menggunakan simulasi angsuran untuk memperkirakan kemampuan membayar cicilan setiap bulan.

Berdasarkan angka simulasi yang menjadi acuan dalam informasi ini, berikut perkiraan angsuran KUR BNI untuk plafon Rp100 juta dengan pilihan tenor 1 hingga 5 tahun.

12 bulan Rp8.606.643per bulan
24 bulan Rp4.432.061per bulan
36 bulan Rp3.042.194per bulan
48 bulan Rp2.348.503per bulan
60 bulan Rp1.933.280per bulan

Catatan: Angka tersebut merupakan simulasi dan bukan konfirmasi tabel angsuran resmi BNI 2026.

Besaran cicilan dapat berbeda menurut suku bunga, kategori KUR, metode perhitungan, dan ketentuan kredit yang berlaku.

Calon debitur sebaiknya meminta simulasi resmi langsung kepada BNI sebelum menandatangani perjanjian pinjaman.

Berdasarkan simulasi tersebut, tenor 12 bulan memiliki cicilan sekitar Rp8,6 juta per bulan.

Sementara itu, tenor 60 bulan menawarkan cicilan sekitar Rp1,93 juta per bulan.

Perbedaan ini dapat menjadi pertimbangan bagi pelaku UMKM dalam memilih jangka waktu pembayaran.

Tenor pendek membutuhkan pembayaran bulanan lebih besar, sedangkan tenor panjang memberikan cicilan bulanan lebih rendah, tetapi kewajiban pembayaran berlangsung lebih lama.

Pelaku usaha sebaiknya menghitung pendapatan bersih, biaya operasional, kebutuhan rumah tangga, serta dana cadangan sebelum menentukan besaran pinjaman.

Dengan perencanaan yang matang, pembiayaan KUR dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha tanpa mengabaikan kemampuan membayar angsuran.* (di/ad)

MEDAN – Kematian merupakan kepastian bagi setiap makhluk yang bernyawa.

Namun, kapan dan di mana seseorang akan meninggal dunia tetap menjadi rahasia Allah SWT.

Baca Juga:

• Meneladani Risalah Rasulullah, Umat Diajak Bangun Peradaban Berilmu dan Berakhlak

Dalam ajaran Islam, umat dianjurkan untuk mengingat kematian dan mempersiapkan diri dengan amal saleh.

Namun, firasat atau tanda fisik tertentu tidak boleh langsung diyakini sebagai pertanda pasti seseorang akan meninggal dunia.

Mengutip buku Takdir Tuhan Itu Indah: Perspektif Islam Sepenggal Kisah Perjalanan ke Tanah Suci Membersamai Orang Tua Tercinta karya Saeful Kurniawan, firasat tentang datangnya kematian tidak banyak dibahas secara terperinci dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Karena itu, umat Islam perlu berhati-hati dalam menyikapi berbagai kepercayaan mengenai tanda-tanda menjelang ajal.

Dalam Surah Luqman ayat 34, Allah SWT berfirman:

وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًاۗ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya:

"Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dia usahakan besok. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia tidak mengetahui secara pasti kapan dan di mana kematian akan datang.

Meski demikian, dalam buku Cinta Abadi Rasulullah hingga Hari Kiamat karya Hamzah Utina, terdapat uraian mengenai sembilan tanda menjelang kematian yang dinisbatkan kepada pendapat Imam Al-Ghazali.

Daftar tersebut perlu dipahami sebagai kepercayaan yang beredar, bukan sebagai patokan pasti atau ajaran yang telah terverifikasi dalam Al-Qur'an dan hadis sahih.

Baca Juga:

• Laporan Dugaan Perampasan Aset STAI Al-Hikmah Medan Belum Tuntas, Yaspetia Minta PWNU Turun Tangan

9 Tanda Menjelang Kematian yang Dipercaya Sebagian Orang

Berikut sembilan tanda yang disebut dalam uraian tersebut.

1. Tubuh menggigil

Tanda pertama dipercaya muncul sekitar 100 hari sebelum kematian.

Tubuh disebut terasa menggigil setelah waktu Asar, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki.

Namun, tidak ada dasar yang cukup untuk menjadikan menggigil sebagai penanda bahwa seseorang akan meninggal dalam jangka waktu tertentu.

Menggigil dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, seperti demam atau paparan suhu dingin.

2. Pusar berdenyut kencang

Tanda kedua disebut terjadi sekitar 40 hari sebelum kematian, ketika bagian pusar terasa berdenyut atau berdetak setelah waktu Asar.

Gejala tersebut tidak dapat digunakan untuk memastikan waktu kematian seseorang.

3. Sakit di dada atau perut bagian atas

Baca Juga:

• El-Sisi Doakan Indonesia Dijaga Allah, Prabowo Kenang Mesir Sebagai Negara Pertama Pengaku Kemerdekaan

Dalam kepercayaan yang sama, rasa sakit di bagian dada atau perut atas disebut sebagai tanda lain menjelang kematian.

Akan tetapi, nyeri dada maupun perut bagian atas bukan pertanda pasti seseorang akan meninggal.

Nyeri dada yang berat, menetap, atau disertai sesak napas perlu segera mendapatkan pertolongan medis karena dapat berkaitan dengan kondisi serius.

4. Perubahan nafsu makan

Sekitar tujuh hari sebelum kematian, nafsu makan disebut dapat berubah.

Dalam uraian tersebut, perubahan ini dikaitkan dengan orang yang sedang sakit dan tiba-tiba mengalami peningkatan nafsu makan.

Dalam dunia medis, perubahan nafsu makan dapat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan, pengobatan, stres, dan berbagai faktor lainnya.

Gejala ini tidak bisa digunakan untuk memprediksi kapan seseorang akan meninggal.

5. Dahi berdenyut kencang

Uraian tersebut juga mengaitkannya dengan anjuran bertobat dan berpuasa.

Namun, tidak ada dasar yang cukup untuk memastikan bahwa denyutan di dahi menandakan seseorang akan meninggal dalam tiga hari.

Baca Juga:

• Mengenal Rukun Iman dan Rukun Islam: Pengertian, Perbedaan, serta Urutan Lengkapnya

Jika denyutan disertai sakit kepala berat atau gejala lain yang mengkhawatirkan, pemeriksaan medis diperlukan.

6. Mata tampak sayu dan hidung berubah

Mata yang tampak sayu serta perubahan bentuk hidung disebut sebagai tanda menjelang kematian, khususnya pada orang yang sedang sakit.

Perubahan pada mata dan wajah dapat terjadi karena kelelahan, dehidrasi, penyakit, atau kondisi tubuh lainnya.

Karena itu, perubahan tersebut tidak bisa dijadikan patokan pasti datangnya ajal.

7. Telinga tampak layu dan kaki sulit digerakkan

Tanda berikutnya berupa perubahan pada ujung telinga dan telapak kaki yang disebut semakin sulit digerakkan.

Dalam kondisi sakit berat, kelemahan tubuh dan gangguan pergerakan memang dapat terjadi.

Namun, gejala tersebut memerlukan penilaian berdasarkan kondisi kesehatan seseorang, bukan langsung ditafsirkan sebagai pertanda kematian.

Dalam daftar tersebut, ubun-ubun disebut berdenyut sekitar satu hari sebelum kematian.

Kepercayaan itu bahkan mengaitkannya dengan seseorang yang tidak akan mencapai waktu Asar pada hari berikutnya.

Baca Juga:

• Panduan Lengkap Zikir Pagi & Petang: Bacaan Arab, Latin, Arti, dan Tata Cara Pengamalannya

Klaim tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memperkirakan waktu kematian.

Sensasi berdenyut di kepala memiliki berbagai kemungkinan penyebab dan perlu dinilai sesuai gejala yang menyertainya.

9. Muncul sensasi hawa sejuk dari perut ke leher

Tanda terakhir yang disebut adalah sensasi hawa sejuk yang dipercaya bergerak dari bagian pusar ke pinggang, kemudian naik hingga pangkal leher.

Dalam kepercayaan tersebut, keluarga dikatakan dapat merasakannya dengan menempelkan tangan di perut orang yang bersangkutan.

Namun, sensasi dingin pada tubuh dapat berkaitan dengan suhu lingkungan, perubahan sirkulasi, atau kondisi kesehatan.

Tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa sensasi tersebut memastikan seseorang akan segera meninggal dunia.

Keringat di Dahi Disebut dalam Hadis tentang Kematian Mukmin

Selain berbagai kepercayaan tersebut, terdapat hadis yang kerap dikaitkan dengan tanda husnul khatimah atau akhir kehidupan yang baik, yakni munculnya keringat di dahi ketika seseorang meninggal.

"Kematian seorang mukmin adalah dengan keringat di keningnya." (HR. Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi)

Hadis tersebut diriwayatkan dalam sejumlah kitab hadis.

Baca Juga:

• Pengajian di Masjid Taqwa Banda Aceh Bahas Makna Tidur dan Kematian dari Perspektif Medis Serta Agama

Namun, pemahamannya tidak boleh diperluas menjadi kesimpulan bahwa setiap orang yang meninggal dengan keringat di dahi pasti memiliki akhir kehidupan yang baik, atau bahwa orang yang tidak mengalaminya berarti sebaliknya.

Penilaian akhir kehidupan seseorang tetap berada dalam pengetahuan Allah SWT.

Islam Mengajarkan Umat untuk Mengingat Kematian

Terlepas dari berbagai kepercayaan mengenai tanda menjelang kematian, Islam menegaskan bahwa setiap makhluk hidup pasti akan meninggal dunia.

Hal ini disebutkan dalam Surah Ali Imran ayat 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَاۤىِٕقَةُ الْمَوْتِۗ

Artinya: "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati."

Pesan utama ayat tersebut bukanlah agar manusia sibuk mencari atau menebak tanda-tanda kematian, melainkan menyadari bahwa kehidupan di dunia memiliki batas.

Umat Islam dianjurkan memperbanyak amal saleh, menjaga hubungan dengan sesama, memenuhi tanggung jawab, serta memohon ampun kepada Allah SWT.

Jika seseorang mengalami gejala kesehatan yang mengkhawatirkan, langkah yang tepat adalah mencari pertolongan medis, bukan menyimpulkannya sebagai tanda pasti kematian.

Wallahu a'lam.* (d/ad)

Baca Juga:

• Kisah Abdullah bin Mas'ud Bertanya tentang Dosa Terbesar, Ini Jawaban Rasulullah SAW

JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI memperkuat kerja sama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan kapasitas wartawan dalam menjaga persatuan bangsa.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Kantor Lemhannas RI, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Hari Ulos Nasional di Medan, Rico Waas Dorong Wastra Lokal Tembus Pasar Internasional

Sejumlah pengurus PWI Pusat turut mendampingi, yakni Wakil Sekretaris Jenderal Kadirah, Wakil Sekretaris Jenderal Haryo Ristamaji, serta Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu.

Kerja sama ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan kepemimpinan dan pelatihan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Kedua lembaga juga sepakat melakukan pertukaran informasi dan narasumber, menyelenggarakan kegiatan ilmiah, serta mengembangkan bidang kerja sama lain sesuai kebutuhan yang disepakati.

Ketua Umum PWI Akhmad Munir menyambut baik pembaruan kerja sama tersebut.

Menurut dia, kolaborasi PWI dan Lemhannas telah berlangsung cukup lama, terutama dalam berbagai program pendidikan dan penguatan wawasan kebangsaan.

"Kami menyambut baik MoU antara PWI dengan Lemhannas. Kerja sama ini adalah pembaruan karena sebelumnya antara PWI dengan Lemhannas sudah terjalin kerja sama yang cukup lama," kata Akhmad Munir usai penandatanganan nota kesepahaman antara PWI dan Lembaga Ketahanan Nasional.

Ia menjelaskan, anggota PWI di tingkat pusat maupun daerah selama ini telah mengikuti sejumlah program Lemhannas.

Program tersebut mencakup pendidikan wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara dengan durasi tiga hingga enam bulan.

Akhmad Munir menegaskan, kerja sama ini perlu terus dilanjutkan karena ketahanan nasional menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perkembangan teknologi informasi hingga dinamika geopolitik.

"Kami tentu akan terus melakukan kolaborasi ini karena kami sadar betul bahwa tantangan terhadap ketahanan negara itu harus terus dijaga," ujarnya.

Akhmad Munir menilai penguatan nilai-nilai kebangsaan penting bagi wartawan dan komunitas pers.

Sebab, pers memiliki peran strategis dalam memproduksi dan menyebarkan informasi yang dapat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan bangsa.

Menurut dia, wartawan perlu memiliki pemahaman dan sikap yang kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan agar pemberitaan yang dihasilkan turut menjaga persatuan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keberagaman.

"Khususnya oleh wartawan, komunitas pers agar penguatan terhadap nilai-nilai kebangsaannya harus terus dikuatkan, bahkan harus terus ditularkan kepada masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, kebebasan dan aktivitas jurnalistik perlu dijalankan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kita bekerja dalam koridor jurnalisme, di mana memproduksi dan mendistribusi berita. Sehingga berita-berita yang kita produksi, berita-berita yang kita siarkan itu tetap menjaga NKRI, nilai-nilai kebangsaan, dan merawat kebinekaan, keragaman bangsa Indonesia ini agar betul-betul menjadi bangsa yang tahan dan kuat," tuturnya.

Pesan tersebut menempatkan wartawan bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem demokrasi yang berperan membantu masyarakat memahami persoalan secara kritis dan bertanggung jawab.

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengatakan, ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer.

Ketahanan bangsa juga bergantung pada berbagai aspek, termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan demografi.

"Kita menyampaikan ketahanan nasional bukan hanya ditentukan kekuatan militer, tetapi juga oleh komponen yang lain. Ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, demografi kita," ujar Ace.

Ia menegaskan, pembangunan ketahanan nasional merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

Karena itu, kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk organisasi profesi wartawan, dibutuhkan untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang.

Ace juga mengingatkan bahwa ancaman terhadap bangsa saat ini tidak selalu hadir dalam bentuk perang militer.

Salah satu tantangan yang perlu diwaspadai adalah perang kognitif, yakni upaya memengaruhi cara berpikir, persepsi, dan penilaian masyarakat.

Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta penggunaan algoritma dalam penyebaran informasi turut menambah tantangan tersebut.

Masyarakat perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar.

"Kita harus menyadari itu dan bisa jadi kita menjadi kekuatan yang dipakai," tuturnya.

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya kewaspadaan dalam menghadapi arus informasi digital.

Informasi yang tersebar luas tidak selalu benar, sehingga kemampuan memeriksa fakta, memahami konteks, dan menilai sumber informasi menjadi semakin penting.

Melalui nota kesepahaman ini, PWI dan Lemhannas diharapkan dapat memperluas akses wartawan terhadap pendidikan kepemimpinan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pertukaran informasi, narasumber, dan penyelenggaraan kegiatan ilmiah juga diharapkan memperkuat pemahaman insan pers mengenai tantangan ketahanan nasional, termasuk perubahan teknologi informasi dan dinamika geopolitik.

Kerja sama tersebut sekaligus menjadi upaya mendorong wartawan menghasilkan karya jurnalistik yang profesional, kritis, dan bertanggung jawab, tanpa mengabaikan nilai persatuan serta keberagaman Indonesia.

Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan AI, penguatan kapasitas wartawan menjadi salah satu bagian penting dalam membangun masyarakat yang lebih kritis dan tangguh menghadapi berbagai tantangan kebangsaan.* (ad)

MEDAN – Perayaan Hari Ulos Nasional menjadi bagian dari puncak Medan Fashion Culture Festival (MFCF) 2026 bertema Ulos in Innovation di Atrium Sun Plaza Medan, Sabtu, 17 Oktober 2026.

Kegiatan ini tidak hanya mengangkat warisan budaya, tetapi juga mendorong produk fashion dan kerajinan lokal Kota Medan agar mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional.

Baca Juga:

• Warga Medan Baru Keluhkan Bansos hingga Rumah Rusak, Ini Respons Rico Waas

Upaya tersebut mencakup pembinaan pengrajin dan desainer, peningkatan kualitas produk, penguatan promosi, serta perluasan akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Rico mengatakan, MFCF menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan potensi kerajinan Nusantara yang dihasilkan pengrajin, desainer, dan pelaku UMKM di Medan.

Menurut dia, produk lokal memiliki nilai seni dan sejarah yang tinggi sehingga perlu diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat.

"Target kita adalah bagaimana mengembangkan kriya Nusantara yang diproduksi dari Kota Medan. Banyak desainer dan UMKM kita memiliki karya kreatif dengan nilai sejarah puluhan hingga ratusan tahun. Karya-karya bernilai tinggi ini perlu diketahui masyarakat luas agar mereka bangga, sekaligus membawa pesan ke kancah global bahwa produk berkualitas tinggi ini datang dari Indonesia," ujar Rico Waas.

Ia menegaskan, pengembangan industri kerajinan tidak cukup hanya berfokus pada desainer dan penjahit.

Pembinaan juga perlu mencakup pengrajin, penjual, strategi pemasaran, hingga upaya mewariskan budaya kepada generasi berikutnya.

Untuk memperluas pasar, Pemerintah Kota Medan menyiapkan pembinaan berkelanjutan, pelatihan peningkatan kualitas produk, serta kolaborasi dalam pameran di luar daerah.

Pemanfaatan jaringan kerja sama sister city dengan sejumlah negara juga direncanakan menjadi salah satu jalur untuk memperkenalkan produk UMKM Medan ke pasar internasional.

Selain memperluas pasar, Rico menilai pengembangan industri fashion harus berjalan beriringan dengan pelestarian identitas budaya.

Ia berharap masyarakat semakin terbiasa mengenakan Ulos dan kain tenun lokal dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui busana modern yang tetap menghormati nilai tradisional.

"Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita sudah mengenal akar budaya dan sejarah Ulos, tentu kita akan semakin mencintainya," ungkap Rico Waas

Menurut Rico, Ulos memiliki makna mendalam dalam kehidupan masyarakat Batak.

Kain tradisional ini hadir dalam berbagai tahapan kehidupan, mulai dari kelahiran, kebahagiaan, hingga pernikahan.

Karena itu, pelestarian Ulos tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial.

Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, pengembangan desain, dan pewarisan pengetahuan kepada generasi muda menjadi bagian penting untuk menjaga keberlangsungan tradisi.

Rico berharap MFCF 2026 memberikan dampak nyata bagi masyarakat Medan sekaligus membuka peluang agar kain tenun tradisional semakin dikenal di dalam dan luar negeri.

Ketua Dekranasda Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas, mengatakan MFCF 2026 dirancang dengan pendekatan berbeda melalui kolaborasi lintas daerah.

Festival ini mempertemukan desainer, stylist, narasumber, dan pelaku industri kreatif dari Medan maupun Jakarta.

Pertukaran pengalaman melalui diskusi dan peragaan busana diharapkan memperluas wawasan desainer lokal, meningkatkan kualitas karya, serta membuka peluang kerja sama yang lebih besar.

"Melalui kolaborasi ini, para desainer dan pelaku industri kreatif di Medan dapat saling berbagi pengalaman dan memperoleh inspirasi baru. Visi kami dalam lima tahun ke depan adalah membawa ekosistem fashion Kota Medan tidak hanya berkiprah di tingkat nasional, tetapi juga menembus panggung internasional," tutur Airin.

Menurut Airin, kemajuan industri fashion berbasis budaya tidak hanya bergantung pada kreativitas perancang busana.

Keterhubungan antara pengrajin kain tradisional, pembuat aksesori, pelaku UMKM, dan jaringan pemasaran juga menentukan perkembangan industri tersebut.

Ia menilai, meningkatnya penggunaan kain tradisional dapat memberikan dampak berganda bagi perekonomian masyarakat.

Ketika semakin banyak orang mengenakan wastra Nusantara, peluang pasar bagi pengrajin Ulos, Tenun Melayu, Uis Karo, serta produsen tas dan aksesori lokal juga berpotensi meningkat.

Untuk mendukung hal itu, Dekranasda Kota Medan membuka ruang promosi bagi pelaku usaha lokal melalui stan dalam MFCF 2026.

Berbagai produk ditampilkan, mulai dari busana, tas, aksesori, kerajinan tangan, hingga kuliner. Produk wastra dari Bhayangkari turut meramaikan pameran tersebut.

MFCF 2026 berlangsung pada 13–18 Oktober 2026.

Rangkaian kegiatan festival mencakup parade busana, fashion show, tarian etnik Batak, diskusi tentang fashion dan wastra, serta penampilan pelajar dan alumni sekolah desain mode.

Keterlibatan desainer muda menjadi bagian dari upaya menyiapkan regenerasi di industri fashion sekaligus memberikan ruang bagi talenta lokal untuk memperkenalkan karya mereka kepada publik.

Airin menegaskan, peringatan Hari Ulos Nasional menjadi pengingat bahwa Ulos bukan sekadar kain dengan keindahan visual.

Di dalamnya terdapat nilai kasih sayang, doa, dan filosofi kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun.

Ia berharap inovasi dalam industri fashion tetap berlandaskan penghormatan terhadap makna dan nilai budaya.

Dengan begitu, tradisi dapat berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan identitasnya.

Sebagai kota yang memiliki beragam latar belakang etnis, Medan dinilai memiliki kekayaan budaya yang dapat menjadi fondasi pengembangan industri kreatif.

Selain Ulos, Airin berharap kain tradisional lain, seperti Uis Karo dan Tenun Melayu, mendapat ruang lebih luas untuk diperkenalkan melalui kegiatan serupa.

"Tradisi dan modernitas bisa berjalan bersama. Namun, setiap inovasi harus tetap menghormati makna, filosofi, dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya," ucap Airin.

Melalui MFCF 2026 bertema Ulos in Innovation, Pemerintah Kota Medan dan Dekranasda berharap pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi kreatif.

Pembinaan berkelanjutan, peningkatan kualitas produk, promosi, dan kolaborasi lintas sektor diharapkan membuka peluang lebih besar bagi pengrajin serta pelaku UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pada puncak acara, Rico Waas bersama Airin menyerahkan cenderamata kepada desainer Edward Hutabarat dan Torang Sitorus.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan talk show yang menghadirkan kedua desainer sebagai narasumber.

MFCF 2026 diharapkan menjadi ruang pertemuan antara tradisi dan inovasi, sekaligus memperkuat posisi Medan sebagai salah satu daerah yang mengembangkan industri fashion berbasis kekayaan budaya Nusantara.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendengarkan langsung keluhan warga dalam kegiatan Sapa Warga di Kecamatan Medan Baru, Sabtu, 17 Oktober 2026.

Persoalan yang disampaikan masyarakat beragam, mulai dari bantuan sosial yang terkendala data, permohonan bedah rumah, hingga perbaikan infrastruktur.

Baca Juga:

• Dua Tahun Prabowo-Gibran, Akademisi Soroti Kepercayaan Publik dan Komunikasi Pemerintah

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan mengerahkan alat berat untuk mendukung pembersihan kawasan tersebut.

Meski hujan deras mengguyur, kegiatan gotong royong tetap berlangsung hingga selesai.

Sementara itu, acara Sapa Warga yang semula direncanakan di luar ruangan dipindahkan ke dalam ruangan karena kondisi cuaca.

Selain menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, kegiatan tersebut diisi dengan penyerahan santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan, kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta santunan dan bantuan 50 meja kepada guru magrib mengaji.

Pemerintah juga menyerahkan secara simbolis 30 perlengkapan sekolah bagi anak yatim.

Dalam kesempatan yang sama, Rico Waas memberikan piagam penghargaan kepada Camat Medan Baru Frans Seno R.H. Siahaan dan Lurah Merdeka Daniel Pardamean Panggabean.

Penghargaan beserta dana apresiasi juga diberikan kepada kepala lingkungan dengan capaian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tertinggi di Kecamatan Medan Baru.

Dialog Sapa Warga dibagi menjadi tiga sesi agar masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan persoalan secara langsung.

Salah satu keluhan datang dari seorang warga yang mengaku tidak lagi menerima insentif sebagai guru magrib mengaji.

Pengajuan Program Keluarga Harapan (PKH) miliknya juga terkendala data administrasi yang masih mencatat menantunya sebagai pegawai negeri sipil (PNS), meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Saat ini, warga tersebut tinggal seorang diri dalam satu Kartu Keluarga (KK) dan mengandalkan bantuan seadanya dari anak-anaknya.

Menanggapi keluhan itu, Rico Waas menginstruksikan Dinas Sosial bersama lurah setempat untuk melakukan verifikasi faktual terhadap kondisi keluarga dan desil kemiskinan warga tersebut.

Ia juga meminta perangkat kelurahan mendatangi rumah warga guna membantu melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan.

Selain itu, pendataan untuk anggaran 2027 diminta kembali mencatat status warga tersebut sebagai guru mengaji agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Keluhan lain disampaikan Erliana Boru Damanik, yang berharap rumahnya mendapat bantuan program bedah rumah.

Rumah yang ditempatinya kerap terdampak banjir dan kondisinya sudah memprihatinkan.

Bangunan tersebut merupakan warisan mertuanya.

Erliana menjelaskan, penyelesaian hak dengan tiga saudara suaminya telah dilakukan secara kekeluargaan dan didukung surat serta kuitansi.

Di tengah keterbatasan ekonomi, ia berharap rumahnya dapat diperbaiki agar bisa kembali berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup tiga cucunya yang telah yatim piatu.

Menanggapi permohonan itu, Rico Waas meminta camat, lurah, dan kepala lingkungan memeriksa kelengkapan dokumen hak waris rumah tersebut.

Jika seluruh persyaratan administrasi terpenuhi, proses bedah rumah dijadwalkan pada 2027 tanpa pungutan biaya tambahan.

Pemeriksaan dokumen menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan dapat diberikan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.

Rico Waas juga merespons keluhan warga mengenai infrastruktur. Ia memastikan perawatan jalan akan dikerjakan mulai pekan berikutnya.

Ia menegaskan, masyarakat tetap dapat menyampaikan persoalan kepada perangkat daerah terkait meskipun kegiatan Sapa Warga telah berakhir.

Dengan begitu, penanganan keluhan tidak berhenti pada pertemuan, tetapi berlanjut melalui pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai kebutuhan serta persyaratan yang berlaku.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi yang juga menjabat Inspektur Kota Medan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Citra Effendi Capah, sejumlah pimpinan perangkat daerah, Camat Medan Baru Frans Seno R.H. Siahaan, para lurah, dan kepala lingkungan.

Dalam arahannya, Rico Waas mengingatkan lurah dan kepala lingkungan agar aktif memantau kondisi wilayah, khususnya persoalan banjir dan pelayanan publik.

Aparat kewilayahan diminta tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga memastikan warga mudah menemui lurah, berkomunikasi dengan petugas, dan mengurus kebutuhan administrasi.

"Layani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pagi, siang, dan malam harus siap ketika warga membutuhkan. Jadilah sahabat dan keluarga bagi masyarakat," pesan Wali Kota.

Melalui kegiatan Sapa Warga, Pemerintah Kota Medan berupaya mempertemukan keluhan masyarakat dengan perangkat daerah yang berwenang.

Tindak lanjut atas persoalan bantuan sosial, bedah rumah, dan infrastruktur diharapkan dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta ketentuan yang berlaku.* (ad)