JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi aktivitas Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang belakangan kembali melakukan kunjungan ke sejumlah daerah.

Menurut Hasto, yang lebih penting dari sekadar blusukan adalah pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan yang diambil selama masa kepemimpinannya.

Baca Juga:

• Hasto Kristiyanto Sebut Utang Negara Mengkhawatirkan: Gali Lubang, Tutup Lubang

"Turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tetapi harusnya menjadi bagian dari pertanggungjawaban seorang pemimpin," kata Hasto.

Menurut dia, kunjungan ke masyarakat seharusnya tidak hanya dipandang sebagai aktivitas politik atau upaya menjaga kedekatan dengan publik.

Seorang pemimpin, kata Hasto, juga perlu memberikan penjelasan atas dampak kebijakan yang pernah diambil selama menjabat.

Hasto menilai Presiden Prabowo Subianto saat ini menghadapi berbagai tantangan, khususnya di sektor fiskal dan ekonomi.

Namun, ia berpendapat sebagian persoalan tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan yang dijalankan pemerintahan sebelumnya.

"Presiden Prabowo menghadapi berbagai persoalan fiskal yang bukan sepenuhnya berasal dari pemerintahannya saat ini, tetapi juga akibat kebijakan sebelumnya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyoroti penggunaan anggaran bantuan sosial menjelang Pemilu 2024.

Menurutnya, belanja bansos yang nilainya sangat besar memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.

Ia mengutip sejumlah analisis pengamat internasional yang memperkirakan nilai belanja bantuan sosial saat itu mencapai lebih dari 13 miliar dolar Amerika Serikat.

Selain bansos, Hasto mengkritik sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai belum memberikan efek pengganda yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Ia juga menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kebijakan hilirisasi industri yang menurutnya belum menghadirkan manfaat yang merata bagi masyarakat.

"Belanja infrastruktur yang tidak memberikan multiplier effect yang optimal, pemindahan ibu kota, hingga kebijakan hilirisasi yang dinilai hanya menguntungkan kelompok tertentu, kini menjadi bagian dari evaluasi publik," katanya.

Hasto menilai berbagai kebijakan tersebut turut memunculkan kritik terkait kondisi hukum, politik, dan demokrasi di Indonesia.

Menurut dia, masyarakat pada akhirnya akan meminta penjelasan atas berbagai persoalan yang muncul sebagai dampak dari kebijakan tersebut.

"Rakyat pasti akan bertanya. Berbagai persoalan yang terjadi hari ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang pernah diambil sebelumnya," ujar Hasto.

Pernyataan Hasto menambah dinamika hubungan politik antara PDIP dan Joko Widodo yang dalam beberapa waktu terakhir kerap menjadi sorotan publik, terutama setelah perbedaan sikap politik menjelang dan pasca Pemilu 2024.*

(cn/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera melakukan penahanan terhadap dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Kedua tersangka tersebut adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham, dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Baca Juga:

• Prabowo Bongkar Ancaman di Balik Transformasi Indonesia: Koruptor Bisa Melawan

"Kami sudah berkoordinasi dengan penyidik. Insya Allah minggu ini atau minggu depan dilakukan penahanan," kata Asep usai menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026.

Kedua tersangka ditetapkan KPK pada 30 Maret 2026.

Namun hingga kini, penyidik belum melakukan penahanan karena masih melengkapi alat bukti dan berkas perkara guna memperkuat pembuktian di persidangan.

Menurut Asep, langkah tersebut dilakukan agar proses hukum berjalan optimal. Sebab, setelah penahanan dilakukan, penyidik memiliki batas waktu tertentu untuk menyelesaikan pemberkasan sebelum perkara dilimpahkan ke penuntut umum.

"Alat bukti harus benar-benar dipersiapkan dengan matang. Setelah lengkap, baru dilakukan upaya paksa berupa penahanan," ujarnya.

Meski belum ditahan, KPK telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Ismail Adham dan Asrul Azis Taba selama enam bulan guna mendukung kelancaran proses penyidikan.

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex, sebagai tersangka. Keduanya telah lebih dahulu ditahan untuk kepentingan penyidikan.

KPK menduga praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024 menimbulkan kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

Nilai kerugian tersebut berasal dari dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam distribusi kuota haji tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia.

Penyidik saat ini juga tengah merampungkan berkas perkara sebelum dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk disusun surat dakwaan dan selanjutnya disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kasus ini menjadi salah satu perkara besar yang menyita perhatian publik karena berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji yang menyangkut kepentingan jutaan umat Islam di Indonesia.

KPK menegaskan akan terus mengusut tuntas perkara tersebut dan memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*

(cn/ad)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius, mulai dari sektor fiskal, moneter, hingga sektor riil.

Ia bahkan menyebut beban utang negara telah berada pada level yang mengkhawatirkan.

Baca Juga:

• Rico Waas: Nilai Pancasila Harus Hidup dalam Pelayanan Publik di Kota Medan

Menurut Hasto, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan adanya tekanan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

Ia menyoroti defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama 2026 serta kondisi keseimbangan primer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih negatif.

"Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang sangat serius terhadap fiskal, moneter, dan kehidupan perekonomian di sektor riil. Defisit transaksi berjalan dan keseimbangan primer yang negatif sangat mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang," kata Hasto.

Selain persoalan fiskal, Hasto juga menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut dia, kondisi tersebut bukan sekadar gejolak pasar, melainkan mencerminkan persoalan struktural dalam perekonomian nasional serta menurunnya tingkat kepercayaan terhadap kondisi ekonomi.

Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai masih mengedepankan belanja negara bernuansa populis dibandingkan memperkuat ketahanan fiskal jangka panjang.

"Usulan ketahanan fiskal yang selama ini disampaikan PDI Perjuangan masih diwarnai berbagai bentuk belanja negara yang bersifat populis dengan harapan elektoral," ujarnya.

Hasto menilai dampak perlambatan ekonomi sudah mulai dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatnya angka kemiskinan, sulitnya memperoleh pekerjaan, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Berbagai persoalan kenaikan harga pangan, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan PHK kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan," katanya.

Meski menyampaikan kritik terhadap kondisi ekonomi nasional, Hasto menegaskan sikap tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol yang dijalankan PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang dalam sistem demokrasi.

Menurut dia, demokrasi yang sehat membutuhkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan agar setiap kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Demokrasi memerlukan kontrol dan check and balance. Itulah yang dijalankan PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga menyampaikan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar seluruh kader partai terus berpihak kepada rakyat kecil dan menjauhi praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Ia menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat, memperkuat kedaulatan politik, keberdikarian ekonomi, serta pembangunan karakter bangsa.

"Tidak ada kemajuan peradaban suatu bangsa tanpa memajukan kualitas pendidikan, kesehatan, riset, inovasi, dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi," kata Hasto.*

(d/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman nyata dalam setiap pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

Pesan itu disampaikan Rico Waas saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang digelar di halaman Balai Kota Medan, Senin, 1 Juni 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Bongkar Ancaman di Balik Transformasi Indonesia: Koruptor Bisa Melawan

Ia menekankan bahwa Pancasila tidak boleh hanya menjadi simbol atau slogan, tetapi harus hadir dalam setiap tindakan dan kebijakan pemerintah.

"Pancasila harus hidup dalam keseharian kita. Pastikan nilai-nilai itu hadir dalam seluruh pikiran dan pekerjaan kita untuk melayani masyarakat," kata Rico Waas.

Upacara diawali dengan laporan komandan upacara, dilanjutkan pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Medan.

Suasana semakin khidmat saat Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, membacakan teks Pancasila di hadapan seluruh peserta upacara.

Dalam momentum Hari Lahir Pancasila tahun ini, Rico Waas juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan untuk terus menguatkan semangat gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Menurut dia, implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, bersih, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Upacara tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, pimpinan perangkat daerah, para camat, serta aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Usai pelaksanaan upacara, Rico Waas menyerahkan secara simbolis manfaat klaim Jaminan Kematian, Tabungan Hari Tua, dan Asuransi Kematian dari PT Taspen kepada ahli waris almarhum Drs. Muhammad Ashari Lubis dengan nilai sebesar Rp134,7 juta.

Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga memberikan penghargaan kepada anggota Paskibraka Kota Medan Tahun 2025 atas dedikasi dan prestasi mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Kota Medan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi pelayanan publik dan pembangunan daerah.*

(ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan strategi transformasi nasional yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

Transformasi tersebut mencakup penguatan sektor ekonomi, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam, hingga pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Baca Juga:

• Prabowo: Rakyat Jangan Lagi Jadi Penonton di Atas Kekayaan Alam Sendiri

Menurut Prabowo, pemerintah tidak lagi sekadar berbicara mengenai pembangunan, melainkan sedang menjalankan perubahan besar untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang lebih berani dan mandiri.

"Pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya bicara pembangunan, tetapi sedang menjalankan strategi transformasi bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila," kata Prabowo.

Presiden menjelaskan, transformasi tersebut dilakukan melalui penguatan hilirisasi sumber daya alam, pembangunan ketahanan pangan nasional, pengembangan koperasi dan ekonomi desa, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga terus menjalankan program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing.

"Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam, membangun ketahanan pangan nasional, memperkuat koperasi dan ekonomi desa, serta memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan mengalir ke luar negeri," ujarnya.

Prabowo mengakui bahwa proses transformasi nasional tidak akan berjalan mudah.

Menurut dia, pemerintah akan menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan dari kelompok-kelompok yang selama ini menikmati praktik korupsi, penyelundupan, serta aktivitas ekonomi ilegal.

"Transformasi besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan dan tantangan. Mungkin juga akan menghadapi perlawanan dari mereka yang suka korupsi, penyelundupan, dan tindakan ekonomi ilegal," katanya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan Indonesia tidak boleh mundur dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut.

Ia menilai bangsa yang besar harus berani mengambil keputusan yang benar demi kepentingan rakyat dan masa depan generasi mendatang.

"Kita harus berani membela rakyat. Jangan sampai kita mewariskan kemudahan jangka pendek, tetapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menekankan pentingnya kemandirian nasional.

Ia mengingatkan bahwa tidak ada negara lain yang akan sepenuhnya membantu Indonesia ketika menghadapi kesulitan.

"Kita tidak ingin menjadi bangsa yang bergantung kepada negara lain. Tidak ada bangsa lain yang akan kasihan kepada kita jika rakyat kita mengalami kesulitan," ujarnya.

Menurut Prabowo, semangat kemandirian dan keberanian melakukan perubahan merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera.*

(d/ad)

Ia menyebut selama ini manfaat dari kekayaan nasional belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Baca Juga:

• Prabowo Ajak Jajaran Pemerintah Jujur: Ekonomi Indonesia Memang Tumbuh, Tapi Apakah Sudah Dirasakan Seluruh Rakyat?

Dalam amanatnya, Prabowo mengatakan Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari mineral strategis hingga komoditas pertanian yang dibutuhkan di pasar global.

"Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas penting dunia, seperti tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, batu bara, kelapa sawit, dan berbagai hasil pertanian lainnya," ujar Prabowo.

Namun demikian, ia menilai pengelolaan sumber daya tersebut belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan yang merata.

Prabowo menyebut masih banyak rakyat yang belum menikmati hasil kekayaan negeri sendiri.

"Sudah terlalu lama rakyat Indonesia hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri," kata dia.

Menurut Prabowo, kondisi tersebut menuntut adanya transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Ia menegaskan bahwa kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan amanah yang harus dikelola untuk kepentingan rakyat dan generasi mendatang.

"Kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan bagi segelintir pihak," ujarnya.

Prabowo juga menyatakan pemerintah akan memperkuat kebijakan hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Selain itu, pengelolaan devisa hasil ekspor dan tata kelola ekonomi akan diperketat agar tidak banyak kekayaan nasional mengalir ke luar negeri.

Ia menambahkan pembangunan ekonomi harus berdampak langsung pada masyarakat, termasuk akses pupuk bagi petani, kepastian pasar bagi nelayan, serta perluasan lapangan kerja.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan.

"Rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objek," ujarnya.

Pemerintah, kata Prabowo, saat ini tengah menjalankan sejumlah program transformasi nasional, mulai dari hilirisasi, ketahanan pangan, penguatan koperasi, makan bergizi gratis, hingga peningkatan pendidikan dan kesehatan.

Meski demikian, ia mengakui perubahan besar tidak akan mudah dilakukan. Namun, pemerintah disebut tetap berkomitmen menjalankan reformasi ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

"Kita tidak boleh menjadi bangsa yang bergantung kepada negara lain. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri," kata Prabowo.*

(bi/ad)

Dalam amanatnya saat memimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juni 2026, Prabowo menilai Indonesia memang mencatat pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir.

Baca Juga:

• Hasto Kristiyanto: PDIP Khawatir Gejala Militerisme Kian Menguat

"Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata?" kata Prabowo.

Presiden menegaskan pentingnya keberanian untuk melihat kenyataan secara objektif sebagai langkah awal memperbaiki berbagai persoalan yang masih dihadapi bangsa.

Menurut Prabowo, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju karena didukung kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Ia menyebut Indonesia sebagai salah satu produsen utama berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern.

"Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, seperti tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, batu bara, kelapa sawit, serta berbagai komoditas pertanian lainnya," ujarnya.

Selain itu, Prabowo menyoroti capaian Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Ia menyebut Indonesia kini berada dalam posisi yang lebih siap dibanding sejumlah negara lain yang masih menghadapi persoalan krisis pangan.

Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa kekayaan alam dan capaian ekonomi tersebut belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

"Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat," kata Prabowo.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan komitmen pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi.

Prabowo menekankan bahwa pembangunan ekonomi ke depan tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan manfaat agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan secara adil.*

(d/ad)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan partainya mengkhawatirkan menguatnya gejala militerisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid At Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juni 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Tegaskan Ekonomi Pancasila: Koperasi Harus Bangkit, UMKM Jadi Tulang Punggung

"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme," kata Hasto di hadapan peserta upacara.

Menurut dia, sikap kritis masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab politik warga negara sekaligus bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Karena itu, kritik tidak boleh direspons dengan tindakan represif.

"Sikap kritis adalah tanggung jawab politik setiap warga negara Indonesia karena rasa cinta kepada tanah air. Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi," ujarnya.

Hasto menilai nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa.

Salah satunya melalui jaminan kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan perlindungan dari rasa takut.

Ia juga mengingatkan agar aparatur negara tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Menurutnya, negara seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, bukan sebaliknya.

"Kemanusiaan menentang berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan aparatur negara yang seharusnya melindungi rakyatnya," kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyebut Pancasila memiliki semangat perubahan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemakmuran rakyat.

Sistem yang menindas, kata dia, harus digantikan dengan sistem yang mampu menghadirkan kesetaraan dan kebebasan bagi seluruh warga negara.

Pernyataan Hasto muncul di tengah berbagai perdebatan mengenai perluasan peran militer di ranah sipil.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil sebelumnya menyoroti keterlibatan militer dalam berbagai program pembangunan nasional, rencana pemekaran komando teritorial, hingga wacana revisi Undang-Undang TNI yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan institusi militer di luar fungsi pertahanan negara.

Bagi PDIP, semangat Pancasila harus tetap menjadi pedoman utama dalam menjaga demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.*

(tb/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa prinsip ekonomi Indonesia berlandaskan pada ekonomi Pancasila yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan koperasi, UMKM, serta desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga:

• Prabowo: Pancasila Jadi Pegangan Bangsa di Tengah Dunia yang Terpecah

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut sistem ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Ia menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa.

"Ekonomi Indonesia adalah ekonomi egaliter kerakyatan. Tertuang dengan sangat jelas dalam Pasal 33 UUD 1945," kata Prabowo.

Menurutnya, prinsip tersebut menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar objek kebijakan.

Prabowo menekankan bahwa koperasi harus kembali diperkuat sebagai instrumen ekonomi rakyat.

Ia menyebut koperasi sebagai salah satu alat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.

"Karena itu koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan," ujarnya.

Selain koperasi, ia juga menyoroti pentingnya penguatan UMKM serta peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Prabowo menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi nasional harus berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Rakyat harus jadi pelaku utama, bukan sekadar objek pembangunan. Ekonomi kita adalah ekonomi berkeadilan sosial," tutur Presiden.

Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pejabat tinggi negara.

Di antaranya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma'ruf Amin.

Turut hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara lainnya.

Upacara berlangsung khidmat dengan rangkaian pengibaran bendera Merah Putih, pembacaan teks Pancasila, Pembukaan UUD 1945, serta amanat Presiden Prabowo sebagai inspektur upacara.*

(bi/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pancasila merupakan pegangan utama bangsa Indonesia di tengah dinamika global yang semakin terpecah oleh konflik, rivalitas geopolitik, hingga ketidakpastian ekonomi.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta ASN Sumut Hentikan Pungli dan Korupsi

"Pancasila adalah sebuah konsensus agung. Suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa," kata Prabowo.

Ia menegaskan, tema Hari Lahir Pancasila tahun ini—Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia—memiliki makna mendalam di tengah kondisi dunia yang tidak stabil.

Prabowo menyebut berbagai tantangan global seperti perang, rivalitas antarnegara, perang dagang, hingga ketidakpastian ekonomi global, membuat Pancasila semakin relevan sebagai pedoman bangsa.

"Di tengah dunia yang semakin terpecah, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa Pancasila tidak boleh hanya menjadi dokumen sejarah atau slogan seremonial, melainkan harus benar-benar menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

"Pancasila bukan sekadar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekadar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara," katanya.

Ia menambahkan, nilai-nilai Pancasila juga harus menjadi dasar dalam pembangunan sistem ekonomi nasional serta kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

"Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita," ujarnya.*

(d/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pelayanan publik yang bersih, prima, dan berintegritas.

Bobby menegaskan bahwa pengamalan Pancasila tidak cukup hanya sebatas hafalan teks, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama dengan menghentikan praktik pungutan liar (pungli) dan korupsi di lingkungan birokrasi.

Baca Juga:

• Istana Balas Kritik Eks Wamenlu soal Prabowo Sering ke Luar Negeri: Untuk Bangsa dan Negara

ASN Diminta Jadi Pelayan Publik yang Humanis

Bobby juga meminta ASN menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat yang bekerja dengan tulus, mengedepankan empati, serta mampu menyelesaikan persoalan warga tanpa ego sektoral.

Menurut dia, pelayanan publik harus berjalan sesuai koridor hukum dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

"Kepada ASN, kalau menerapkan nilai-nilai Pancasila, artinya benar-benar melayani masyarakat, cintai masyarakat, dan bekerja dengan baik," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby menilai Pancasila tidak hanya relevan dalam konteks kebangsaan, tetapi juga memiliki nilai universal yang dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan global.

Ia menyebut Pancasila sebagai ideologi yang fleksibel dan tangguh dalam menghadapi perubahan zaman, termasuk dinamika geopolitik dan krisis internasional.

"Sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman yang kian dinamis. Tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk melihat kondisi global saat ini," kata Bobby.

Melalui momentum Hari Lahir Pancasila 2026, Bobby berharap seluruh perangkat daerah di Sumut dapat menjadikannya sebagai momentum untuk memperkuat integritas birokrasi dan membersihkan praktik-praktik yang menyimpang.

Ia menekankan pentingnya menghadirkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat melalui pemerintahan yang bersih dan melayani.*

(mi/ad)

JAKARTA – Istana Kepresidenan melalui Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, M. Qodari, merespons kritik eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Qodari mengatakan pemerintah mengapresiasi setiap masukan yang disampaikan publik, termasuk dari Dino. Menurut dia, kritik tersebut menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

Baca Juga:

• Prabowo Pimpin Upacara Harlah Pancasila 2026 di Kemlu, Megawati hingga JK Hadir

Qodari menegaskan bahwa setiap agenda perjalanan Presiden ke luar negeri dilakukan berdasarkan pertimbangan manfaat bagi kepentingan nasional. I

a menyebut kunjungan Prabowo ke Prancis, yang salah satunya bertemu Presiden Emmanuel Macron, telah dijadwalkan sebelumnya sebagai kunjungan balasan.

"Pasti azas manfaat menjadi suatu yang utama bagi Presiden dalam mengambil langkah-langkah, termasuk soal ke luar negeri. Manfaat itu dalam pengertian untuk bangsa dan negara," ujarnya.

Ia juga menyebut berbagai kerja sama strategis dibahas dalam kunjungan tersebut, mulai dari sektor pertahanan hingga sumber daya mineral.

"Banyak aspek kerja sama yang dibahas, mulai dari alutsista sampai logam tanah jarang," kata Qodari.

Terkait sorotan publik mengenai biaya perjalanan luar negeri yang dinilai tinggi, Qodari menilai hal tersebut tetap harus dilihat dari sisi manfaat jangka panjang yang dihasilkan.

"Bagaimana kemudian asas kemanfaatan yang dibawa itu juga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan," ujarnya.

Ia menambahkan, posisi Prabowo sebagai kepala negara yang memiliki jejaring internasional luas menjadi salah satu faktor intensitas kunjungan luar negeri saat ini.

"Itu merupakan salah satu kelebihan Presiden yang patut kita syukuri," kata dia.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyoroti frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo yang disebutnya cukup tinggi sejak awal masa jabatan.

Ia bahkan menyebut rata-rata satu dari enam hari Presiden dihabiskan di luar negeri.

Dino juga menilai kunjungan tersebut berpotensi membebani anggaran negara dan menyampaikan lima rekomendasi, termasuk penguatan diplomasi melalui pertemuan daring hingga optimalisasi forum internasional.

Ia menekankan perlunya efisiensi dan transparansi dalam agenda diplomasi luar negeri Presiden.*

(tb/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin, 1 Juni 2026.

Pada pukul 09.20 WIB, rupiah berada di level Rp17.855 per dolar AS, menguat 26 poin atau 0,15 persen dibandingkan penutupan perdagangan akhir pekan lalu di Rp17.881.

Baca Juga:

• Sekda Aceh: Pancasila Fondasi Perdamaian Dunia

Pada pukul 09.43 WIB, rupiah kembali menguat ke posisi Rp17.827 per dolar AS atau naik 54 poin (0,30 persen).

Meski demikian, penguatan ini terjadi di tengah proyeksi pasar yang masih dibayangi volatilitas tinggi sepanjang pekan pertama Juni 2026.

Pengamat mata uang dan komoditas dari PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menilai pergerakan rupiah masih akan dipengaruhi ketidakpastian geopolitik global, terutama ketegangan di Timur Tengah.

"Rupiah berpotensi menuju level Rp18.150 pada minggu pertama Juni," kata Ibrahim, Minggu, 31 Mei 2026.

Menurut dia, sentimen utama pasar saat ini berasal dari ketegangan di kawasan Selat Hormuz, Iran, yang masih berlangsung di tengah proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran.

Ketidakpastian kesepakatan, termasuk isu pengayaan uranium, disebut menjadi faktor yang menahan stabilitas pasar.

Ibrahim menambahkan, peringatan otoritas maritim Inggris terkait pembatasan jalur pelayaran di sekitar Iran turut memperburuk sentimen pasar.

Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu rantai pasok global dan mendorong kenaikan biaya logistik.

"Ini berpotensi membuat inflasi tetap tinggi karena gangguan transportasi," ujarnya.

Selain itu, tekanan inflasi di Amerika Serikat akibat kenaikan harga energi juga berpotensi membuat bank sentral AS, The Federal Reserve, mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama.

Bahkan, pasar masih membuka kemungkinan adanya kenaikan suku bunga tambahan jika inflasi tidak mereda.

Situasi tersebut turut memperkuat dolar AS di pasar global dan menjadi salah satu faktor tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.*

(km/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juni 2026.

Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 09.35 WIB dan langsung disambut barisan siswa sekolah dasar di pintu masuk gedung.

Baca Juga:

• Sekda Aceh: Pancasila Fondasi Perdamaian Dunia

Upacara resmi dimulai pukul 09.56 WIB setelah Presiden Prabowo memasuki mimbar inspektur upacara dan pasukan disiapkan.

Acara diawali dengan penghormatan kebesaran serta pengumandangan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Prabowo kemudian menerima laporan dari Komandan Upacara Kolonel Inf Didin Nasruddin Darsono yang menyatakan upacara siap dimulai.

"Laksanakan!" kata Prabowo sebagai tanda dimulainya rangkaian upacara.

Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo memimpin peserta untuk mengheningkan cipta guna mengenang jasa para pahlawan bangsa.

"Marilah kita menundukkan kepala kita, mengenang jasa dan arwah para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai," ujar Prabowo.

Rangkaian upacara dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta pembacaan Pembukaan UUD 1945 oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam upacara tersebut, di antaranya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin, serta para pimpinan lembaga negara dan jajaran Kabinet Merah Putih.

Upacara Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi momentum konsolidasi nilai kebangsaan di tengah tantangan global dan dinamika politik nasional.*

(km/ad)

BANDA ACEH — Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga fondasi penting dalam membangun perdamaian dunia.

Penegasan itu disampaikan saat ia memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman Kantor Gubernur Aceh, Senin, 1 Juni 2026.

Baca Juga:

• Lazismu Aceh Tengah Salurkan Qurban untuk Penyintas Bencana di Hunian Sementara Desa Burlah

Dalam kesempatan itu, M. Nasir membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI.

Ia menekankan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam praktik kehidupan berbangsa.

Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia".

Tema tersebut menegaskan peran Pancasila tidak hanya sebagai perekat bangsa, tetapi juga sebagai kontribusi Indonesia dalam menciptakan stabilitas global.

Dalam amanat itu disebutkan, Pancasila telah terbukti menjadi "bintang penuntun" yang menjaga keutuhan Indonesia di tengah keberagaman lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan etnis.

"Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik," demikian kutipan amanat yang dibacakan Sekda Aceh.

Amanat tersebut juga menyoroti tanggung jawab Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Nilai musyawarah dan mufakat dalam Pancasila disebut relevan sebagai instrumen diplomasi untuk meredam konflik global.

Selain itu, Indonesia dinilai aktif berkontribusi dalam misi perdamaian dunia melalui keterlibatan pasukan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mediasi konflik regional, hingga sikap konsisten terhadap keadilan bagi bangsa-bangsa yang tertindas.

Di akhir upacara, M. Nasir mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Indonesia adalah bangsa besar yang harus tetap menjunjung persatuan, religiusitas, dan nilai kemanusiaan," ujarnya.

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Aceh berlangsung tertib dan menjadi momentum penguatan komitmen kebangsaan di tengah dinamika global yang terus berubah.*

(ad)

ACEH TENGAH — Lazismu Aceh Tengah menyalurkan hewan qurban kepada masyarakat penyintas bencana yang saat ini tinggal di hunian sementara (huntara) Desa Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis, 28 Mei 2026.

Penyaluran dilakukan dalam rangka perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap warga terdampak bencana.

Baca Juga:

• Persiapan Pemulangan Jamaah Haji Dimulai, Bakomubin Batu Bara Doakan Haji Mabrur dan Pengurangan Masa Tunggu Haji

"Program qurban Lazismu memang diarahkan untuk masyarakat terdampak bencana dan kelompok yang membutuhkan," ujar Zul Hilmi kepada wartawan, Senin, 1 Juni 2026, di Banda Aceh.

Sekretaris Lazismu Aceh Tengah, Wahyu Fahmi, menambahkan bahwa penyaluran qurban tidak hanya dimaknai sebagai ibadah tahunan, tetapi juga sebagai upaya menghadirkan solidaritas di tengah proses pemulihan pascabencana.

"Melalui momentum Iduladha ini, kami ingin memastikan saudara-saudara kita yang masih berada di hunian sementara tetap dapat merasakan kebahagiaan dan keberkahan qurban," kata Wahyu.

Ia menyebut Lazismu Aceh Tengah akan terus menguatkan program sosial dan kemanusiaan, terutama bagi masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan akibat bencana.

Sementara itu, Ketua RGM Desa Burlah, Maskur, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut.

Ia menilai penyaluran qurban memberi dampak sosial yang lebih luas bagi warga penyintas.

"Kami sangat bersyukur. Bantuan ini bukan hanya soal daging qurban, tetapi juga menjadi penguat moral bahwa masyarakat tidak sendiri dalam masa pemulihan," ujar Maskur.

Penyaluran qurban berlangsung tertib dan disambut antusias warga di lokasi hunian sementara.

Program ini menjadi bagian dari distribusi qurban Lazismu yang secara nasional menyasar wilayah terdampak bencana, kawasan rentan, dan masyarakat yang membutuhkan.*

(ad)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan Pancasila merupakan "bintang penuntun" yang telah terbukti menjaga ketangguhan Indonesia di tengah berbagai tantangan global, mulai dari ketidakpastian ekonomi, disrupsi teknologi, hingga dinamika geopolitik.

Hal itu disampaikan Bobby saat membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Astaka, Jalan Pancing, Medan, Senin, 1 Juni 2026.

Baca Juga:

• KPK: Semakin Kuat Implementasi Nilai Pancasila, Semakin Sempit Ruang Korupsi

Ia menyebut nilai-nilai Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai jangkar moral di dalam negeri, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi Indonesia di tingkat global.

Dalam konteks itu, Indonesia disebut memiliki peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi.

Menurut Bobby, momentum Hari Lahir Pancasila tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan, melainkan menjadi ruang refleksi untuk memastikan nilai-nilai dasar bangsa tetap hidup di tengah masyarakat.

"Api Pancasila harus tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Pancasila menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif.

Nilai musyawarah dan mufakat disebutnya relevan sebagai pendekatan diplomasi dalam meredam konflik global.

"Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah PBB, peran dalam mediasi konflik regional, hingga sikap konsisten menyuarakan keadilan bagi bangsa tertindas merupakan pengejawantahan sila kemanusiaan yang adil dan beradab," kata Bobby.

Di akhir sambutannya, Bobby mengingatkan para kepala daerah agar membumikan Pancasila dalam kebijakan publik yang konkret.

Ia menegaskan pembangunan tidak boleh meninggalkan kelompok masyarakat kecil.

"Kepada para kepala daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan berpihak pada keadilan sosial dan tidak membiarkan rakyat merasa ditinggalkan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan sosial di tengah ancaman intoleransi dan radikalisme yang dinilai dapat mengganggu harmoni kebangsaan.*

(mi/ad)

PALANGKA RAYA – Kematian narapidana Anton Kurniawan, mantan anggota kepolisian yang menjalani hukuman penjara seumur hidup dalam kasus penembakan kurir ekspedisi, masih menyisakan misteri.

Anton ditemukan meninggal dunia di Lapas Kelas IIA Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Sabtu malam, 30 Mei 2026.

Baca Juga:

• Bareskrim Dalami Penyalahgunaan Gas Whip Pink, Sejumlah Influencer Dipanggil hingga Dijemput Paksa

Kepala Kanwil Ditjenpas Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana, mengatakan Anton sempat beraktivitas normal sebelum ditemukan dalam kondisi lemas di dalam selnya.

"Masih beraktivitas di kamar sel, sempat mandi, dan makan dengan pengawasan petugas," kata Putu, Minggu, 31 Mei 2026.

Menurut Putu, kondisi berubah saat petugas melakukan pemeriksaan rutin pada malam hari sekitar pukul 20.35 WIB. Anton tidak merespons panggilan petugas dari luar kamar sel.

Petugas kemudian melakukan pengecekan langsung bersama perwira jaga dan mendapati Anton dalam keadaan lemas, namun masih bernapas.

"Yang bersangkutan terlihat lemas dan masih bernapas, namun beberapa saat kemudian sudah tidak bernapas," ujarnya.

Jenazah Anton kemudian langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Hasil sementara mengarah pada dugaan kematian akibat gagal jantung, meski kepastian penyebab masih menunggu hasil autopsi lanjutan dan uji laboratorium forensik.

"Masih dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian," kata Putu.

Ditjenpas Kalteng juga masih menunggu hasil pemeriksaan cairan lambung dari Laboratorium Forensik Polri di Banjarmasin untuk memastikan penyebab kematian secara medis.

Selain pemeriksaan medis, pihak Kanwil Ditjenpas Kalimantan Tengah juga membentuk tim investigasi internal untuk menelusuri seluruh rangkaian kejadian sebelum Anton meninggal dunia di dalam lapas.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada unsur kelalaian maupun faktor lain yang berkaitan dengan kematian narapidana tersebut.

Anton Kurniawan merupakan narapidana yang divonis hukuman seumur hidup atas kasus penembakan terhadap seorang kurir ekspedisi.

Sebelum meninggal, ia juga disebut sempat melakukan percobaan pelarian dari lapas pada 23 Mei 2026.

Dalam upaya tersebut, Anton diduga sempat menodongkan senjata api rakitan yang diselundupkan melalui kunjungan keluarga, sebelum aksinya digagalkan petugas.

Hingga kini, pihak berwenang masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa untuk memastikan penyebab pasti kematian Anton di dalam Lapas Kelas IIA Palangka Raya.*

(tm/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juni 2026.

Upacara tersebut diikuti seluruh pegawai KPK dengan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bertindak sebagai inspektur upacara.

Baca Juga:

• Toa Masjid Kampus vs Kedaulatan Digital: Siapa Musuh Bangsa Sebenarnya?

Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak memandang Pancasila sekadar simbol formal, melainkan sebagai pedoman moral yang nyata.

"Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengejawantahan dari sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," kata Tanak dalam amanatnya.

Ia menambahkan, Indonesia berkomitmen mendorong terciptanya perdamaian dunia yang tidak hanya berarti ketiadaan konflik, tetapi juga hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat penting bagi lembaga antirasuah tersebut dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Menurut dia, nilai-nilai Pancasila memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Pemberantasan korupsi pada hakikatnya merupakan wujud nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Budi.

Ia menjelaskan, praktik korupsi bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, karena mengabaikan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab.

Korupsi, kata dia, lahir dari penyalahgunaan kepercayaan dan pengabaian terhadap nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman penyelenggara negara.

"KPK memandang bahwa memperingati Hari Lahir Pancasila tidak cukup hanya melalui seremonial, tetapi juga dengan memperkuat komitmen kolektif untuk menanamkan nilai integritas dalam setiap aspek kehidupan," kata Budi.

Ia menambahkan, semakin kuat implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, semakin kecil pula ruang bagi praktik korupsi untuk tumbuh dan berkembang.

Peringatan Hari Lahir Pancasila di KPK tahun ini menjadi bagian dari agenda nasional untuk memperkuat kembali ideologi negara di tengah tantangan global dan dinamika tata kelola pemerintahan.*

(kmd/ad)

BIAK NUMFOR – Kepolisian Daerah Papua menyebut lima orang meninggal dunia akibat ledakan yang diduga berasal dari bom sisa Perang Dunia II di Kabupaten Biak Numfor, Papua.

Peristiwa tersebut juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah warga di sekitar lokasi kejadian.

Baca Juga:

• Apa yang Terjadi dengan Mama Yasinta? Keluarga Mengaku Kehilangan Kontak Sebelum Muncul di Polda Metro Jaya

"Ledakan terjadi di sekitar area bawah salah satu rumah panggung di kompleks tersebut. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi menjadi korban dalam peristiwa tersebut," ujar Cahyo dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Juni 2026.

Berdasarkan data sementara, empat korban dievakuasi ke RSUD Biak dan satu korban lainnya ke RSAL Biak.

Selain korban meninggal dunia, ledakan tersebut juga mengakibatkan kerusakan berat pada enam unit rumah di sekitar titik ledakan.

Cahyo menyebut, tiga korban lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan di lapangan.

"Personel di lapangan juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh korban dapat segera ditemukan dan mendapatkan penanganan yang diperlukan," katanya.

Ledakan diduga berasal dari bahan peledak lama peninggalan Perang Dunia II yang masih aktif di wilayah Papua, terutama di kawasan Biak yang pernah menjadi salah satu titik pertempuran pada masa tersebut.

Namun, kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan sumber ledakan.

Personel gabungan dari kepolisian, TNI, dan instansi terkait saat ini telah diterjunkan untuk melakukan evakuasi korban, pengamanan lokasi, serta olah tempat kejadian perkara.

Polda Papua mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait insiden tersebut.

"Kami akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah proses pencarian korban dan penyelidikan selesai dilakukan," kata Cahyo.

Peristiwa ini menambah daftar panjang bahaya residu perang dunia di wilayah Pasifik, termasuk Papua, yang hingga kini masih menyimpan material peledak aktif di beberapa titik tertentu.*

(bi/ad)