GAZA — Serangan udara kembali dilancarkan Israel Defense Forces (IDF) ke wilayah Jalur Gaza pada Senin, 6 April 2026, di tengah berlangsungnya gencatan senjata yang dinilai semakin rapuh.

Sedikitnya 12 warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangkaian serangan tersebut.

Baca Juga:

• Andi Mallarangeng Dukung Usulan SBY Desak PBB Tarik Pasukan TNI dari Lebanon: Tidak Ada Lagi Perdamaian!

Sedikitnya 10 orang tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka akibat dua rudal yang ditembakkan drone Israel ke kawasan padat penduduk tersebut.

Menurut keterangan petugas medis dan warga setempat, serangan udara itu terjadi setelah bentrokan antara warga Palestina dan milisi bersenjata yang disebut didukung Israel di sekitar kamp pengungsi Maghazi.

Seorang saksi mata, Ahmed al-Maghazi, mengatakan milisi tersebut sebelumnya menyerang kawasan permukiman dan berupaya menculik sejumlah warga.

"Warga berusaha mempertahankan rumah mereka, tetapi pasukan pendudukan langsung menargetkan mereka," ujarnya.

Dalam pernyataan terpisah yang belum dapat diverifikasi, seorang pemimpin milisi pro-Israel mengklaim telah menewaskan lima anggota Hamas dalam insiden tersebut.

Hingga kini, Hamas belum memberikan tanggapan resmi.

Serangan lain terjadi di Gaza City, ketika sebuah sepeda motor dihantam serangan udara, menewaskan satu orang dan melukai seorang anak.

Sementara itu, di lokasi berbeda di Gaza tengah, seorang warga Palestina dilaporkan tewas akibat tembakan pasukan Israel yang menyasar sebuah kendaraan.

Dengan tambahan korban dari dua insiden tersebut, total korban tewas akibat serangan sepanjang hari itu mencapai sedikitnya 12 orang.

Serangan terbaru ini membayangi kesepakatan gencatan senjata yang didukung oleh Amerika Serikat, sekutu utama Israel.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak militer Israel terkait rangkaian serangan tersebut.

Situasi keamanan di Gaza kembali memanas, memunculkan kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas di tengah kondisi kemanusiaan yang sudah kritis di wilayah tersebut.*

(d/ad)

JAKARTA — Istana Kepresidenan merespons santai video viral pengamat politik Saiful Mujani yang menyinggung soal "menjatuhkan" Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan kepala negara saat ini lebih fokus pada agenda strategis pemerintahan.

Baca Juga:

• Viral Ucapan “Jatuhkan Prabowo”, Saiful Mujani: Tak Ada Unsur Makar, Hanya Ekspresi Politik

Teddy menegaskan, Presiden tidak terfokus pada polemik yang berkembang di media sosial.

Menurut dia, Prabowo tengah berkonsentrasi pada isu-isu besar yang berkaitan dengan kepentingan nasional.

"Bapak Presiden ngurusin hal besar. Lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis," ujarnya.

Pernyataan ini muncul setelah Saiful Mujani mengunggah kritik di media sosial X yang menyinggung program pemerintah sebagai "pork barrel politics" atau politik gentong babi.

Kritik tersebut memperkuat perhatian publik terhadap potongan video lama yang kembali beredar.

Dalam video yang viral, Saiful Mujani menyebut perlunya konsolidasi untuk menjatuhkan Prabowo sebagai alternatif di luar mekanisme formal seperti pemakzulan.

Pernyataan itu memicu perdebatan luas di ruang publik.

Menanggapi polemik tersebut, Saiful Mujani sebelumnya telah memberikan klarifikasi.

Ia menyebut pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi halalbihalal bersama sejumlah akademisi dan pengamat politik.

Menurut dia, konteks pernyataan tersebut adalah kritik terhadap situasi politik dan respons atas pernyataan Presiden yang ingin menertibkan pengamat.

Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikannya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.

"Pernyataan itu adalah sikap politik sebagai warga negara dan akademisi," kata Saiful.

Ia juga membantah tudingan bahwa pernyataannya mengandung unsur makar.

Menurut dia, istilah makar memiliki definisi hukum yang tidak berkaitan dengan ekspresi opini atau kritik politik.

Polemik ini menambah dinamika diskursus publik mengenai batas kritik dan kebebasan berpendapat di era pemerintahan Prabowo, di tengah tingginya intensitas perdebatan politik di media sosial.*

(d/ad)

JAKARTA — Pengamat politik Saiful Mujani angkat bicara terkait potongan video viral yang menampilkan dirinya berbicara soal "menjatuhkan" Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan pernyataan tersebut merupakan ekspresi politik, bukan ajakan makar.

Baca Juga:

• Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Seskab Teddy: Tunggu Saja

Pernyataan itu memicu kritik dari sejumlah pihak.

Menanggapi hal tersebut, Saiful menjelaskan bahwa pernyataan itu disampaikan dalam forum halalbihalal yang dihadiri sejumlah akademisi dan pengamat politik.

Ia menyebut diskusi dalam forum tersebut berisi evaluasi terhadap kinerja pemerintahan.

"Pernyataan saya adalah bagian penutup dari diskusi panjang yang sebelumnya juga diisi oleh berbagai pandangan kritis terhadap kondisi politik saat ini," kata Saiful, Selasa, 7 April 2026.

Ia menambahkan, konteks pernyataannya berkaitan dengan respons atas pernyataan Presiden yang ingin menertibkan pengamat politik.

Menurut dia, kritik tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.

Saiful menegaskan tidak pernah menggunakan istilah makar dalam pernyataannya. Ia menilai tudingan makar muncul akibat kesalahpahaman.

"Tidak ada kata 'makar' dalam pernyataan saya. Ini adalah ekspresi kebebasan berbicara dan sikap politik sebagai warga negara," ujarnya.

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu juga menyinggung definisi makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Menurut dia, makar merujuk pada tindakan fisik atau upaya kekerasan terhadap negara atau kepala negara, bukan sekadar pernyataan atau opini.

"Berpendapat, bersikap, dan berkumpul, termasuk menyampaikan ide menurunkan presiden, adalah hak politik warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar," kata dia.

Saiful menilai partisipasi politik di luar pemilu merupakan bagian dari praktik demokrasi.

Ia mencontohkan gerakan masyarakat sipil pada masa akhir pemerintahan Soeharto yang mendorong perubahan politik tanpa dikategorikan sebagai makar.

Meski demikian, ia juga mengakui bahwa mekanisme formal seperti pemakzulan presiden tetap bergantung pada lembaga negara seperti DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Ia meragukan proses tersebut dapat berjalan dalam kondisi politik saat ini.

"Secara objektif, proses itu sulit diharapkan berjalan karena lembaga-lembaga tersebut merupakan bagian dari konfigurasi kekuasaan yang ada," ujarnya.

Polemik ini menambah dinamika perdebatan publik mengenai batas kebebasan berpendapat di tengah situasi politik nasional yang terus berkembang.*

(d/ad)

JAKARTA — Isu perombakan Kabinet Merah Putih mencuat di tengah dinamika politik dan tekanan geopolitik global.

Pihak Istana Kepresidenan memilih menahan komentar terkait kabar Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

Baca Juga:

• Rupiah Melemah ke Rp17.072/US$, Harga Minyak dan Risiko Konflik Iran Tekan Pasar Asia

"Tunggu saja," ujar Teddy.

Saat didesak apakah reshuffle akan dilakukan pada bulan ini, Teddy tidak menjawab secara tegas.

Ia menegaskan bahwa Presiden akan menyampaikan langsung jika keputusan tersebut telah diambil.

"Nanti Bapak Presiden akan menceritakan," kata dia.

Isu reshuffle sebelumnya juga mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Ia menilai perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Reshuffle kabinet itu kewenangan mutlak Presiden. Pak Prabowo yang paling tahu kapan waktu yang tepat," ujar Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Menurut Doli, Presiden memiliki pertimbangan menyeluruh dalam mengevaluasi kinerja para menteri, termasuk dalam merespons situasi geopolitik internasional yang dinamis.

Namun, ia menilai hingga saat ini kondisi kabinet masih relatif stabil.

"Sejauh ini kebijakan pemerintah masih terlihat aman," kata dia.

Wacana reshuffle menguat setelah sejumlah pengamat menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri di tengah ketidakpastian global.

Meski demikian, belum ada sinyal resmi dari Istana mengenai waktu maupun arah perombakan kabinet tersebut.*

(d/ad)

JAKARTA — Mantan staf khusus Presiden ke-7 RI, Andi Taufan Garuda Putra, menyatakan tidak mengetahui pokok perkara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) yang menyeret terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam.

Taufan hadir sebagai saksi meringankan yang diajukan oleh pihak terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa, 7 April 2026.

Baca Juga:

• Nama Lokot Nasution Muncul Lagi di Sidang Korupsi DJKA Medan, Siapa Dia?

"Pernah jadi staf khusus atau apa ya?" tanya hakim di persidangan.

"Iya, di zaman Pak Joko Widodo, 2019–2020," ujar Taufan.

Dalam keterangannya, Taufan menjelaskan bahwa pada periode tersebut ia menjabat sebagai staf khusus presiden, sementara Ibrahim Arief bekerja sebagai konsultan teknologi informasi di Kementerian Pendidikan.

"Yang saya tahu sebagai konsultan IT untuk pengembangan sistem," kata Taufan menjawab pertanyaan majelis hakim.

Namun, ketika didalami lebih jauh, Taufan menegaskan tidak memiliki pengetahuan terkait substansi dakwaan yang ditujukan kepada Ibam.

"Untuk hal-hal yang didakwakan kepada Pak Ibrahim, saya tidak ada pengetahuan," ujarnya.

Kasus ini bermula dari pengadaan laptop Chromebook dan layanan CDM di lingkungan Kementerian Pendidikan.

Jaksa penuntut umum mendakwa tiga terdakwa—yakni Ibrahim Arief, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih—telah merugikan keuangan negara hingga Rp 2,1 triliun.

Nilai kerugian tersebut, menurut jaksa, berasal dari dugaan kemahalan harga laptop Chromebook sebesar Rp 1,5 triliun serta pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan dengan nilai sekitar Rp 621 miliar.

Persidangan masih berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya untuk menguji konstruksi perkara yang diajukan jaksa.*

(d/ad)

MEDAN — Dinamika internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Medan kembali mencuat.

Kader akar rumput PDIP Medan Amplas, Emil Pane, mempertanyakan keberadaan tiga nama pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Medan dalam sebuah foto bersama jajaran organisasi Matahari Pagi Indonesia (MPI).

Baca Juga:

• BGN Pastikan Pengadaan 21.801 Unit Motor Listrik Bertahap dan Transparan untuk Program MBG

Foto tersebut menampilkan ucapan selamat atas pelantikan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Ketua Majelis Pertimbangan MPI, yang terpampang di sebuah bangunan di Jalan Pemuda Nomor 7, Medan.

Yang menjadi sorotan, lokasi pemasangan foto tersebut berada di gedung yang juga difungsikan sebagai Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun.

Menurut Emil Pane, keberadaan foto tersebut memperkuat dugaan bahwa ketiga nama tersebut memiliki keterkaitan dengan MPI. Ia menilai hal ini menjadi perhatian serius bagi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP terkait loyalitas kader.

"Foto tersebut menjadi salah satu bukti, selain pemberitaan pelantikan pengurus MPI Medan, bahwa mereka bagian dari struktur organisasi tersebut. Soal mereka membantah atau mengaku sudah mengundurkan diri, itu hak mereka. Tapi DPP pasti punya data akurat soal loyalitas kader," kata Emil Pane kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).

Lebih lanjut, Emil menyatakan keyakinannya bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memantau dinamika yang terjadi di internal partai, khususnya di DPC Medan dan DPD Sumatera Utara.

Ia juga menyinggung belum terbitnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPC Medan oleh DPP PDIP sebagai indikasi adanya evaluasi terhadap kepemimpinan di daerah.

Menurutnya, terdapat persoalan dalam proses penyusunan struktur kepengurusan, termasuk tidak diakomodirnya sejumlah nama yang direkomendasikan DPP.

Emil menilai pemahaman kepemimpinan di tingkat daerah masih belum selaras dengan mekanisme partai.

Ia menegaskan bahwa kewenangan prerogatif dalam penentuan struktur kepengurusan sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum.

"Hak prerogatif itu ada pada Ibu Megawati sebagai Ketua Umum, bukan di tingkat DPD atau DPC. Ini yang tampaknya belum dipahami secara utuh," ujarnya.

Ia juga menyebut aksi penolakan dari kader akar rumput terus berlangsung sebagai bentuk respons atas dinamika tersebut.

Sejumlah kader, kata dia, bahkan telah menyampaikan aspirasi kepada DPP agar dilakukan evaluasi, termasuk kemungkinan pelaksanaan konferensi cabang ulang.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pengurus DPC PDIP Medan maupun pihak terkait lainnya mengenai polemik tersebut.*

(ad)

JAKARTA — Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tengah menjadi sorotan tajam setelah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan warga melaporkan kinerjanya ke Inspektorat Ombudsman Pusat di Jakarta.

Mereka menuding adanya dugaan maladministrasi dalam penutupan laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke kantor Ombudsman Sumut.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Tunjuk Herlangga Wisnu Murdianto Jadi Plh Kajari Karo Gantikan Danke Rajagukguk

Salah satu laporan datang dari Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Hukum dan Lingkungan (DPN LHL), yang berdomisili di Kota Pematang Siantar.

Lembaga ini menyampaikan aduan kepada Inspektorat Ombudsman Pusat dengan surat laporan bernomor 0113/LM/II/2026/MDN tentang dugaan cacat prosedur dalam proses penutupan laporan masyarakat.

"Ini adalah bentuk ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Ombudsman Sumut yang seharusnya menjadi penolong, bukan malah menambah masalah," ujar Marzuki Darusman, Direktur DPN LHL.

Laporan ini telah teregister dengan nomor WBS2.0-2603-00034, setelah diterima oleh Inspektorat Ombudsman Pusat pada 27 Maret 2026.

Tak hanya itu, warga setempat bernama Rinaldi, yang berasal dari Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, juga turut melaporkan Ombudsman Sumut dengan objek pengaduan yang sama.

Rinaldi mengklaim bahwa laporan masyarakat terkait maladministrasi dan pelanggaran kode etik diabaikan. Inspektorat Ombudsman Pusat merespons dengan surat nomor T/624/PW.04.02/II/2026 pada 24 Februari 2026, yang juga meregistrasi laporan tersebut dengan nomor WBS2.0-2602-00018.

Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, SH, menyayangkan terjadinya situasi ini.

Menurutnya, Ombudsman Perwakilan Sumut seharusnya menjadi lembaga yang bisa diandalkan untuk menuntaskan kasus maladministrasi yang merugikan masyarakat, bukan justru menambah ketidakpuasan.

"Proses penutupan laporan pengaduan masyarakat ini sarat dengan maladministrasi dan cacat prosedural. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan utama Ombudsman sebagai 'agen perubahan' yang seharusnya mendorong sistem birokrasi yang lebih transparan dan responsif," tegas Ratama kepada sejumlah media pada Selasa (7/4/2026) di kantornya di Tebing Tinggi.

Ratama, yang juga merupakan bagian dari jejaring Ombudsman Perwakilan Sumut sejak 2008, meminta agar Inspektorat Ombudsman Pusat segera mengambil tindakan tegas, terukur, dan transparan terhadap kinerja Ombudsman Perwakilan Sumut.

"Kami berharap Inspektorat Ombudsman Pusat dapat segera menyelesaikan permasalahan ini agar tidak merusak citra lembaga yang seharusnya menjadi tempat mengadu bagi masyarakat," lanjutnya.

Ratama juga menekankan bahwa lembaga tersebut harus bertindak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan penyelesaian yang akurat dan akuntabel.

Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang seharusnya membantu, bukan menambah masalah.

Akhir-akhir ini, Ombudsman, baik yang di pusat maupun perwakilan daerah, semakin banyak disorot publik.

Kinerja mereka yang seharusnya membantu menyelesaikan permasalahan pelayanan publik, malah terkesan tidak efektif dan tidak transparan.

Hal ini menimbulkan ketidakpuasan, yang semakin memburuk akibat adanya dugaan maladministrasi dalam penutupan laporan masyarakat.

Dengan banyaknya laporan yang masuk ke Inspektorat Ombudsman Pusat, kasus ini diharapkan dapat menjadi titik balik untuk memperbaiki kinerja lembaga tersebut, serta memastikan bahwa keadilan dan transparansi tetap menjadi landasan dalam menjalankan tugasnya.*

(ad)

JAKARTA - Sejumlah organisasi masyarakat sipil, baik dari Indonesia maupun internasional, resmi mengajukan gugatan pidana terhadap Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, atas tuduhan genosida terhadap etnis Rohingya.

Laporan pidana yang disampaikan kepada Kejaksaan Agung Indonesia pada Senin (6/4/2026) ini menyasar pemimpin junta militer Myanmar tersebut, menudingnya sebagai pelaku kejahatan berat yang terjadi sejak 2017, yang mengakibatkan pembantaian massal, pemerkosaan, dan pengusiran etnis Rohingya dari Myanmar.

Baca Juga:

• Persidangan Kasus Pengalihan Lahan PTPN II: Ahli Beberkan Kekosongan Aturan Terkait Penyerahan 20 Persen Tanah ke Negara

Mereka didampingi oleh figur Indonesia seperti Marzuki Darusman, Busyro Muqoddas, Bivitri Susanti, Heru Susetyo, Wanda Hamidah, dan Dimas Bagus Arya.

Selain itu, beberapa pihak juga menyertakan bukti-bukti mengenai pelanggaran HAM, termasuk pengusiran paksa dan pembunuhan terhadap warga Rohingya.

Menurut pelapor, dasar hukum gugatan ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia yang memungkinkan penerapan prinsip "yurisdiksi universal".

Prinsip ini memungkinkan Indonesia mengadili kejahatan berat yang terjadi di luar teritorialnya, termasuk di Myanmar.

Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung Indonesia, menjelaskan bahwa kejahatan terhadap Rohingya, seperti yang terjadi sejak 2017, dapat diproses di Indonesia meskipun tidak terjadi di wilayah hukum Indonesia.

"Indonesia berhak mengadili pelaku kejahatan HAM berat, termasuk mereka yang terlibat dalam penindasan terhadap etnis Rohingya. Kami mendukung penuh penerapan prinsip yurisdiksi universal ini," kata Marzuki dalam keterangan persnya.

Gugatan ini menyoroti kejahatan berat yang dilakukan oleh Min Aung Hlaing dan pasukan militernya.

Sementara itu, Yasmin Ullah, salah seorang penyintas, mengungkapkan, "Ini adalah momen penting untuk keadilan bagi warga Rohingya yang telah lama tertindas. Kami berharap Indonesia dapat menjadi bagian dari proses keadilan internasional."

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa pihaknya akan memproses laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kami akan melakukan telaah dan kajian lebih lanjut terkait laporan ini. Setiap laporan pengaduan yang kami terima akan dipelajari dan diteruskan ke satuan kerja terkait," ujar Anang.

Meskipun demikian, pihak Kejaksaan Agung juga menyampaikan bahwa penerapan KUHP baru Indonesia dalam kasus lintas negara masih perlu kajian lebih mendalam.

Menurut mereka, hal ini membutuhkan analisis teknis yang cermat sebelum tindakan hukum lebih lanjut dapat dilakukan.

Dimas Bagus Arya, Koordinator Badan Pekerja Kontras, menilai bahwa konflik di Myanmar memberi dampak langsung terhadap Indonesia.

Terutama terkait dengan kejahatan lintas negara, seperti perdagangan manusia dan pengungsi ilegal.

Indonesia, sebagai negara yang menerima gelombang pengungsi Rohingya, kini menjadi salah satu tempat yang menampung ribuan pengungsi yang melarikan diri dari tindakan kekerasan militer Myanmar.

"Gelombang pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh dan Sumatera Utara adalah bukti bahwa konflik ini tidak hanya memengaruhi Myanmar, tetapi juga berdampak langsung pada Indonesia. Kami berharap Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memberikan keadilan bagi mereka," kata Dimas.

Konflik terhadap Rohingya bermula sejak tahun 1982 ketika Myanmar memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan yang menghapus status kewarganegaraan warga Rohingya.

Pada 2017, operasi militer besar-besaran dipimpin oleh Min Aung Hlaing yang menyebabkan lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Para pengungsi melaporkan bahwa mereka telah menjadi korban pembunuhan, pemerkosaan massal, dan pembakaran rumah.

Meski Myanmar membantah tuduhan genosida tersebut, komunitas internasional, termasuk negara Gambia yang telah membawa kasus serupa ke Mahkamah Internasional PBB, terus mendesak agar pihak yang bertanggung jawab dihukum.

Min Aung Hlaing, yang baru saja terpilih sebagai presiden Myanmar, sebelumnya memimpin kudeta militer pada 2021, yang berujung pada perang saudara dan krisis kemanusiaan yang terus berlanjut.

Dengan dilakukannya laporan ini, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap penegakan hukum internasional dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan.

Indonesia, yang dikenal dengan prinsip politik luar negeri yang mengedepankan perdamaian dan keadilan, kini menghadapi ujian besar dalam membantu mencari keadilan bagi etnis Rohingya melalui mekanisme hukum yang ada di dalam negeri.*

(km/ad)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan penjelasan terkait video viral yang menunjukkan deretan motor listrik berlogo BGN, yang disebut-sebut dialokasikan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat.

Dalam video tersebut, disebutkan bahwa pengadaan motor mencapai 70.000 unit, sebuah informasi yang dibantah tegas oleh pihak BGN.

Baca Juga:

• MBG: Menjaga Kepercayaan Publik

Menurut Dadan, motor listrik ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan distribusi dan pengawasan gizi yang diberikan kepada masyarakat.

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (7/4/2026).

Dadan juga menegaskan bahwa motor-motor tersebut belum didistribusikan karena masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," jelas Dadan.

Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial menunjukkan motor-motor listrik yang disimpan di sebuah gudang besar.

Pembuat konten dalam video tersebut menyebutkan bahwa terdapat 70.000 unit motor listrik yang disiapkan untuk SPPG di wilayah Jawa Barat.

"Ini yang saya spill semua motor ada 70 ribu motor untuk wilayah Provinsi Jawa Barat doang," kata pembuat konten dalam video itu.

Namun, Dadan Hindayana menegaskan bahwa informasi mengenai jumlah motor yang beredar itu adalah hoaks.

"Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan untuk tahun 2025," tegas Dadan.

Dadan juga menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik dilakukan secara bertahap mulai dari Desember 2025.

Hal ini sesuai dengan perencanaan anggaran yang sudah disetujui untuk memperlancar pelaksanaan Program MBG.

"Proses administrasi sebagai BMN memang perlu dilakukan untuk memastikan pengadaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," lanjutnya.

Kepala BGN berharap masyarakat lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi.

Dadan juga meminta agar masyarakat memahami bahwa pengadaan motor listrik ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang berkelanjutan dan terstruktur.

"Sebagai lembaga pemerintah, kami terus berupaya untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat. Kami juga berharap agar informasi yang beredar dapat lebih selektif dan berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Dadan.*

(d/ad)

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi acara atau hajatan yang digelar oleh warga dari aksi premanisme, pasca kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang warga, Dadang (57), di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Abdullah menilai pengamanan yang lebih baik harus segera diterapkan oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi.

Baca Juga:

• Pemerintah Target Renovasi 400.000 Rumah untuk Masyarakat Miskin di 2026, Presiden Prabowo Pastikan Tepat Sasaran

Abdullah menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk Bhabinkamtibmas dari kepolisian, Satpol PP dari pemerintah daerah, serta unsur lainnya untuk memastikan keamanan pada setiap kegiatan masyarakat, terutama yang melibatkan banyak orang.

Dia juga menyoroti pentingnya tindakan tegas terhadap peredaran minuman keras ilegal, yang sering menjadi pemicu terjadinya kekerasan, terutama dalam acara hajatan.

"Hampir setiap kasus premanisme dan kekerasan di hajatan warga melibatkan miras. Padahal, peredarannya sudah diatur ketat dan tidak boleh dijual sembarangan," ungkap Abdullah.

Abdullah juga mendorong aparat untuk menggencarkan razia penyakit masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan premanisme, secara rutin dan berkelanjutan.

"Jika tidak ditindak tegas, premanisme akan tumbuh subur dan mengganggu ketertiban masyarakat, bahkan merusak iklim investasi di daerah," tegasnya.

Selain itu, Abdullah mendesak kepolisian untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada para pelaku pengeroyokan yang menyebabkan kematian Dadang.

"Berdasarkan KUHP, pelaku pengeroyokan yang menyebabkan kematian terancam pidana hingga 12 tahun penjara. Hukuman ini harus diterapkan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban," ujarnya.

Peristiwa tragis ini terjadi pada Sabtu (4/4) di Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta.

Dadang sedang menggelar pesta pernikahan anaknya di rumah, yang dimeriahkan dengan hiburan organ tunggal.

Sekitar pukul 14.50 WIB, segerombolan orang yang diduga sedang mabuk datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pemain organ untuk membeli tambahan minuman.

Setelah ditolak, keributan terjadi dan berujung pada aksi kekerasan brutal. Dadang yang sedang mengurus acara menjadi sasaran amukan.

Ia dipukul menggunakan benda keras hingga pingsan dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kejadian ini menambah daftar panjang kekerasan yang terjadi di tengah pesta warga yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan.

Abdullah berharap agar pemerintah dan aparat penegak hukum dapat memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang dan acara warga dapat berlangsung dengan aman tanpa gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.*

(at/ad)

BATU BARA – Dalam rangka memeriahkan sekaligus memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menggelar operasi razia gabungan bersama jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Labuhan Ruku.

Kegiatan berlangsung pada Senin malam, 06 April 2026, mulai pukul 19.30 WIB.

Operasi ini merupakan wujud komitmen nyata kedua instansi dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan kondusivitas di lingkungan penjara.

Kegiatan diawali dengan apel kekuatan yang dipimpin langsung oleh pimpinan Lapas dan Polsek Labuhan Ruku.

Baca Juga:

• Perkuat Pengawasan Internal, Lapas Labuhan Ruku Ikuti Pengukuhan Satops Patnal

Fokus Penggeledahan di Dua Blok Hunian

Sasaran utama razia kali ini difokuskan pada dua titik strategis, yaitu Blok Jamrud dan Blok Safir.

Di Blok Jamrud, tim gabungan melakukan pemeriksaan intensif pada Kamar 5 dan Kamar 7. Sementara di Blok Safir, penyisiran menyeluruh dilakukan di Kamar 6 dan Kamar 12.

Setiap sudut ruangan diperiksa dengan teliti, mulai dari ventilasi udara, tempat tidur, hingga barang-barang pribadi milik warga binaan, guna memastikan tidak ada celah bagi penyelundupan atau penyimpanan barang pelanggaran.

Selama proses berlangsung, situasi terpantau aman, kondusif, dan terkendali tanpa adanya perlawanan dari warga binaan.

Dari hasil operasi, tim berhasil mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam Lapas untuk selanjutnya didata dan dimusnahkan sesuai prosedur.

Implementasi "Tiga Kunci Pemasyarakatan Maju"

Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi semangat "Tiga Kunci Pemasyarakatan Maju", yang mencakup deteksi dini, pemberantasan narkoba, dan sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

"Kami sangat mengapresiasi kerjasama yang erat dengan Polsek Labuhan Ruku. Melalui momentum Hari Bakti ke-62 ini, kami berkomitmen mewujudkan Lapas yang bersih dari peredaran barang terlarang (Zero Halinar)," ujar Kalapas.

Lebih lanjut ia menegaskan, upaya ini dilakukan demi menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, tertib, dan sehat, sehingga pelayanan dan pembinaan terhadap warga binaan dapat berjalan maksimal menuju tujuan akhir reintegrasi sosial.*

(ad)

JAKARTA – Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, memberikan respons tegas terkait laporan yang diajukan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) ke Bareskrim Polri, Senin (6/4/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan video yang mengarah pada tuduhan bahwa Rismon menuding JK mendanai kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga:

• Nama Lokot Nasution Muncul Lagi di Sidang Korupsi DJKA Medan, Siapa Dia?

Menurutnya, laporan polisi (LP) yang diajukan tidak bisa diproses secara sembarangan dan harus diuji terlebih dahulu di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

"Atas LP Pak JK, saya pikir biarkan saja dulu. Kan tidak segampang itu membuat laporan. Nanti di SPKT diuji atau dianalisa dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan pelapor," ujar Jahmada.

Jahmada menegaskan bahwa sejauh ini, kliennya Rismon tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang seperti yang beredar di video-video yang mengaitkan dirinya dengan tuduhan tersebut.

Ia meminta publik untuk menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut terkait bukti-bukti yang ada.

Sementara itu, kuasa hukum Jusuf Kalla, Abdul Haji Talaohu, juga memberikan penjelasan setelah melaporkan Rismon Sianipar dan sejumlah akun YouTube yang dianggap menyebarkan informasi hoaks terkait JK.

Abdul Haji mengungkapkan bahwa meskipun telah melakukan laporan, hingga kini ia belum menerima nomor LP yang menjadi bukti laporan yang sah.

"Belum (LP), belum. Nanti sama ini, sama tim," ujar Abdul Haji saat diwawancarai di Bareskrim Polri.

Meski administrasi laporan belum tuntas, ia menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan laporan terkait tuduhan yang beredar mengenai JK dan siap menjalani proses hukum lebih lanjut.

Tuduhan yang memicu laporan ini berakar pada spekulasi bahwa Jusuf Kalla memberikan dana sebesar Rp5 miliar kepada Roy Suryo untuk memperkarakan dugaan ijazah palsu Jokowi.

Isu tersebut beredar luas dan memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk JK sendiri yang dengan tegas membantah tuduhan tersebut.

Jusuf Kalla menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah dan menegaskan bahwa ia tidak pernah terlibat dalam memberikan dana untuk kasus yang melibatkan Roy Suryo maupun isu ijazah Jokowi.

Sidang dan proses hukum atas laporan yang diajukan oleh Jusuf Kalla masih terus berlangsung.

Para pihak terkait diharapkan dapat mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan menunggu hasil penyelidikan dari aparat kepolisian.

Dengan adanya penjelasan dan bantahan dari kedua belah pihak, kasus ini semakin menarik perhatian publik, terutama terkait dengan tuduhan penyebaran hoaks yang semakin meluas.*

(tm/ad)

MEDAN – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan kembali melanjutkan persidangan terhadap empat terdakwa yang didakwa mengalihkan lahan PTPN II (sekarang PTPN I Regional I) kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP), Senin (6/4/2026).

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Kasim ini menghadirkan empat saksi ahli dari berbagai disiplin, salah satunya Ahmad Ready, seorang ahli Administrasi Negara dan Perundangan (HAN).
hukum
Dalam sidang tersebut, Johari Damanik, penasihat hukum terdakwa Iman Subakti yang merupakan mantan Direktur PT NDP, mempertanyakan kapasitas saksi ahli Ahmad Ready untuk memberikan keterangan mengenai hukum agraria, mengingat objek perkara yang sedang diperiksa berkaitan erat dengan tanah dan peralihan hak atas tanah.

Baca Juga:

• Nama Lokot Nasution Muncul Lagi di Sidang Korupsi DJKA Medan, Siapa Dia?

Ahmad Ready menjelaskan bahwa meskipun ia bukan ahli hukum agraria, ia dapat menjelaskan permasalahan terkait pertanahan, karena hukum agraria merupakan bagian dari hukum administrasi negara.

Ia kemudian merujuk pada Pasal 88-110 Permen ATR/BPN No 18/2021, yang mengatur pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah negara.

Ahmad Ready menegaskan bahwa aturan tersebut tidak mencantumkan kewajiban penyerahan 20 persen tanah kepada negara saat proses pengalihan hak atas tanah tersebut.

"Kewajiban penyerahan 20 persen tanah kepada negara tidak ada dalam Pasal 88-110 Permen ATR/BPN No 18/2021," ujar Ahmad Ready, yang mengungkapkan bahwa meskipun Pasal 165 dalam aturan tersebut mengatur penyerahan 20 persen, namun belum ada peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme pelaksanaan kewajiban tersebut.

Pertanyaan pun muncul dari Majelis Hakim. Hakim anggota Y Girsang mempertanyakan apakah penyerahan 20 persen tanah bisa ditukar dengan uang.

Ahmad Ready kemudian menjawab bahwa kewajiban tersebut harus berbentuk tanah, bukan uang, karena tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan sosial.

Sementara itu, dalam sidang tersebut, juga terungkap adanya perbedaan penilaian harga tanah seluas 93,8 hektar yang telah dialihkan dari HGU menjadi HGB antara saksi ahli yang berasal dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Menurut Johari Damanik, keterangan saksi ahli Ahmad Ready semakin memperkuat argumen bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini prematur.

Ia menilai bahwa ketentuan mengenai kewajiban penyerahan 20 persen belum dapat diterapkan karena belum ada peraturan pelaksana yang jelas.

"Belum ada ketentuan pelaksanaan, sehingga belum bisa dijalankan," ujar Johari, yang menekankan bahwa meskipun kewajiban tersebut tercantum dalam Surat Keputusan pemberian hak, pihak perusahaan tidak menolak untuk memenuhi kewajiban tersebut, namun implementasinya masih terkendala peraturan yang belum jelas.

Lebih lanjut, Johari menjelaskan bahwa dalam konteks ini, perubahan hak atas tanah yang dilakukan bukanlah sekadar perubahan status hak, melainkan pemberian hak baru.

Ia menambahkan bahwa dalam hal ini, tanah yang sebelumnya dikuasai oleh PT NDP telah dilepas dan menjadi tanah negara, sehingga proses pengajuan permohonan hak baru oleh PT NDP menjadi sah menurut prosedur yang berlaku.

Keterangan ini semakin diperkuat oleh saksi fakta dari Kementerian ATR/BPN, yang menyatakan bahwa proses yang dilakukan merupakan mekanisme permohonan hak baru, bukan sekadar perubahan hak atas tanah.

Dalam kasus ini, para terdakwa dihadapkan pada dakwaan atas pengalihan lahan PTPN II (sekarang PTPN I) kepada PT NDP yang diduga tidak memenuhi kewajiban penyerahan 20 persen tanah kepada negara.

Kasus ini menyoroti pentingnya kejelasan regulasi mengenai pertanahan, khususnya terkait pengalihan hak atas tanah negara, yang masih menjadi perdebatan di meja hijau.*

(ad)

MEDAN – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar, menugaskan Herlangga Wisnu Murdianto sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo.

Penunjukan ini dilakukan menyusul kosongnya jabatan Kajari Karo setelah penarikan Danke Rajagukguk, Kepala Kejari Karo, beserta Kasipidsus dan dua jaksa ke Kejaksaan Agung pekan lalu.

Baca Juga:

• Nama Lokot Nasution Muncul Lagi di Sidang Korupsi DJKA Medan, Siapa Dia?

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan penunjukan Plh bertujuan memastikan pelayanan di Kejari Karo tetap berjalan lancar.

"Pelaksana harian ditunjuk Herlangga Wisnu Murdiyanto," ujarnya.

Penarikan Danke Rajagukguk dan jajarannya oleh Kejagung terkait penanganan perkara videografer Amsal Sitepu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa tim intelijen Kejaksaan Agung telah mengamankan para jaksa tersebut pada Sabtu malam.

Anang menjelaskan, tim Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) akan memeriksa penanganan perkara oleh jajaran jaksa di Karo, termasuk aspek profesionalitas.

"Apabila nanti terbukti ada pelanggaran, maka akan ada sanksi dari internal. Tunggu saja hasilnya," jelas Anang.

Penunjukan Herlangga sebagai Plh diharapkan menjaga kelancaran operasional Kejari Karo, sementara proses pemeriksaan oleh Kejagung berlangsung.

Langkah ini menegaskan mekanisme pengawasan internal dan upaya penegakan integritas aparat penegak hukum di Sumatera Utara.*

(sp/ad)

MEDAN – Nama Lokot Nasution kembali disebut dalam sidang dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan di Pengadilan Negeri Medan.

Penyebutan ini muncul saat Jaksa KPK mempertanyakan salah satu saksi, David Oloan Sitanggang, Direktur PT Antaraksa, Senin (6/4/2026).

Baca Juga:

• Sidang Korupsi DJKA di PN Medan, Direktur BKU Akui Berikan Rp 3 Miliar ke BPK untuk Memuluskan Proyek Kereta

David menjawab, "Saya tidak kenal, tapi saya tahu. Saya tahu dari Pak Wahyu, sebagai teman," jelasnya.

David memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Muhlis Hanggani Capah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) II di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 2 wilayah Sumatera Utara, dan Eddy Kurniawan Winarto, kontraktor swasta.

Selain jaksa, kuasa hukum Eddy, Daniel Pasaribu, juga menyinggung nama Lokot saat menanyakan pertemuan antara Wahyu dan Lokot di Jakarta.

David hanya menjawab singkat, "Hanya ketemu, saya tahu pembahasannya."

Ketua majelis hakim, Khamozaro Waruwu, menegaskan pertanyaannya mengenai siapa Lokot Nasution.

David menjawab, "Wahyu bertemu Lokot di Jakarta, cerita Wahyu. Setahu saya anggota dewan. Sebelumnya di Kemenhub (Kementerian Perhubungan)."

Meski namanya disebut beberapa kali, peran Lokot Nasution dalam perkara dugaan korupsi ini belum diungkap secara rinci.

Jaksa telah memanggil Lokot untuk hadir di persidangan, namun yang bersangkutan belum datang.

Diketahui, Lokot Nasution pernah menjabat sebagai PPK di DJKA Kemenhub pada 2017–2018.

Ia kemudian mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir 2019 dan terjun ke dunia politik, hingga terpilih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara 2022–2027.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan pengaturan lelang proyek pembangunan jalur kereta api di Sumatera Utara, termasuk proyek Emplasemen dan Bangunan Stasiun Medan Tahap II (JLKAMB 6) senilai Rp 385 miliar yang dimenangkan PT Antaraksa bersama PT Waskita Karya dan Rinenggo.

Modus yang diungkap KPK melibatkan pemberian suap untuk memenangkan rekanan tertentu dalam proyek.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Muhlis Hanggani Capah sebagai PPK dan Eddy Kurniawan Winarto dari pihak swasta.

Penyidikan kasus ini masih berlangsung dengan sejumlah tersangka telah ditetapkan KPK.*

(km/ad)

MEDAN – Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU), Asta Danika, mengaku memberikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar proyek yang dikerjakan perusahaannya berjalan lancar.

Pengakuan ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Pengadilan Negeri Medan.

Baca Juga:

• Keberagaman Nusantara Bersinar di Deck Reception ASEAN Plus Cadet Sail 2026, Rico Waas Perkenalkan Pesona Budaya Medan di KRI Bima Suci

"Ada pemberian Rp 100 juta lewat transfer, kemudian Rp 300 juta, Rp 400 juta, Rp 570 juta, dan Rp 1,2 miliar lewat Suyanto. Jika dihitung lebih, Rp 3 miliar diberikan kepada BPK, apa ini benar?" tanya hakim.

Asta Danika yang hadir secara zoom, membenarkan seluruh aliran uang tersebut.

"Iya benar yang mulia," jawabnya singkat.

Hakim kemudian menanyakan tujuan pemberian uang. Asta menjawab, "Supaya lancar."

Pernyataan itu memicu keheranan hakim.

"Saudara masih waras? Memberikan uang sampai miliaran, kenapa mau menyogok mereka?" tanya hakim Kamazaro.

Asta menambahkan bahwa pemberian uang dilakukan atas rujukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di proyek yang mereka kerjakan.

Menurutnya, praktik ini sudah menjadi hal yang biasa agar urusan proyek berjalan lancar.

Hakim Kamazaro mengungkapkan keterkejutannya atas keterlibatan BPK dalam kasus ini.

"BPK ini lembaga yang mengeluarkan hasil kerugian negara. Biar adil, oknum BPK yang seperti ini juga harus ditangkap Pak Jaksa dan dibersihkan," tegas hakim.

Proyek yang dimaksud meliputi pembangunan jalur kereta Bandar Tinggi-Kuala Tanjung dan Kisaran-Mambang Muda.

Tersangka PPK diduga menerima suap hingga Rp 12,12 miliar dari pihak rekanan.

Terdakwa lain dalam kasus ini antara lain Muhammad Chusnul, PPK paket pekerjaan di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Medan; Eddy Kurniawan Winarto, wiraswasta; serta Muhlis Hanggani Capah, PPK II di BTP Kelas 2 wilayah Sumatera Utara.

Kasus ini menambah sorotan publik terkait praktik korupsi di proyek infrastruktur strategis dan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat negara.*

(d/ad)

JAKARTA – Bocoran terbaru menunjukkan bahwa Honor 600 Pro mulai menampakkan diri lewat foto asli atau live images, memberikan gambaran lebih jelas soal desain dan spesifikasi yang sebelumnya beredar.

Mengutip GSM Arena, foto yang tersebar memperlihatkan perubahan signifikan di modul kamera belakang.

Baca Juga:

• Wapres Gibran Janji Cari Solusi Kesejahteraan Guru Honorer dan PPPK di Kupang

Honor 600 Pro kini mengusung tiga lensa yang disusun dalam pola segitiga, disebut-sebut memiliki kemiripan dengan desain iPhone 17 Pro, termasuk tata letak LED flash dan sensor tambahan. Varian warna oranye semakin menegaskan kesan inspirasi dari perangkat Apple tersebut.

Di bagian depan, layar OLED 6,57 inci hadir dengan bezel tipis dan simetris, lengkap dengan punch-hole untuk kamera selfie.

Layar diperkirakan memiliki resolusi 1.5K dan refresh rate 120Hz, memberikan pengalaman visual modern dan mulus.

Dari sisi performa, model Pro kemungkinan menggunakan Snapdragon seri 8, sementara versi reguler diprediksi membawa Snapdragon 7 Gen 4.

Sektor kamera utama dikabarkan mengandalkan sensor 200MP dengan dukungan OIS, dilengkapi lensa telefoto khusus untuk varian Pro.

Salah satu fitur paling menarik adalah kapasitas baterai yang dikabarkan mencapai 9.000mAh, jauh di atas rata-rata smartphone saat ini.

Angka ini berpotensi menjadi daya tarik utama bagi pengguna yang mengutamakan daya tahan, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun gaming.

Seiring dengan munculnya foto asli dan sertifikasi perangkat di berbagai platform, peluncuran Honor 600 Pro diyakini semakin dekat. Honor bahkan mulai menebar teaser di beberapa wilayah, menandakan pengumuman resmi tinggal menunggu waktu.

Meski begitu, detail harga dan tanggal rilis resmi masih belum diumumkan.

Dengan kombinasi desain baru, kamera 200MP, layar 1.5K, dan baterai raksasa, Honor 600 Pro diprediksi menjadi pesaing kuat di segmen upper mid-range hingga flagship terjangkau.*

(mc/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali melemah pada perdagangan Selasa (7/4/2026), terdorong sentimen harga minyak tinggi dan risiko geopolitik Timur Tengah.

Rupiah dibuka di level Rp17.050/US$, kemudian terdepresiasi lebih dalam ke Rp17.072/US$ pada perdagangan pagi ini.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat di 7.009! Saham Big Caps Tembus Zona Hijau

Kenaikan harga minyak ini menekan sejumlah mata uang Asia.

Di kawasan, mayoritas mata uang bergerak melemah.

Baht Thailand memimpin pelemahan dengan turun 0,29%, disusul won Korea Selatan 0,26%, ringgit Malaysia 0,24%, peso Filipina 0,24%, dan rupiah 0,2%.

Hanya dolar Taiwan, yuan China, dan dolar Hong Kong yang sedikit menguat, masing-masing 0,05%, 0,03%, dan 0,01%.

Kenaikan harga minyak tak lepas dari eskalasi konflik AS-Iran.

Presiden AS Donald Trump mengancam akan menghancurkan infrastruktur penting Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi sebelum tenggat Selasa (7/4/2026) waktu setempat.

Sementara itu, Iran memperingatkan bakal menyerang infrastruktur energi di Teluk Persia jika diserang.

Robert Rennie, Kepala Riset Komoditas di Westpac Banking Corp, memperingatkan, "Jika konflik meningkat, harga minyak bisa melambung di atas US$110 hingga US$120 per barel. Namun, jika tenggat diperpanjang, harga kemungkinan stabil di kisaran US$95–US$110."

Dari dalam negeri, sentimen fiskal juga menekan rupiah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan defisit APBN sampai Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp99,8 triliun (0,41% PDB).

Pemerintah menetapkan batas atas defisit APBN 2026 sebesar 2,68% terhadap PDB.

Kondisi ini membuat pasar menahan risiko, dengan investor mencermati pergerakan harga minyak dan perkembangan diplomasi AS-Iran yang masih penuh ketidakpastian.*

(bb/ad)

MEDAN – Keindahan budaya Nusantara tampak begitu hidup dalam gelaran Deck Reception ASEAN Plus Cadet Sail (APCS) 2026 di atas geladak KRI Bima Suci yang bersandar di Dermaga Pelindo 104, Pelabuhan Belawan, Senin malam (6/4/2026).

Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas beserta Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas.

Baca Juga:

• Antusias! Siswa SRMP 2 Medan Eksplorasi Kapal TNI KRI Bima Suci, Tanamkan Wawasan Kemaritiman Sejak Dini

Suasana semakin semarak dengan dentuman drum band para kadet, diiringi tarian tradisional Batak dan Bali, menghadirkan nuansa Nusantara yang memukau di panggung internasional.

Sejumlah tokoh penting turut hadir, seperti Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Anggota DPRD Medan Saipul Bahri, Sultan Deli ke-14 Sultan Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam Shah, serta para konsul dari negara sahabat.

Belawan malam itu menjadi titik temu dunia, di mana perbedaan justru menjadi jembatan kebersamaan.

Bagi Wali Kota Medan Rico Waas, momen ini bukan sekadar agenda resmi.

Ia menekankan pentingnya memperkenalkan wajah Medan yang terbuka, kaya budaya, dan berpotensi besar di sektor maritim.

"Ini adalah kesempatan emas bagi Kota Medan untuk menunjukkan kepada dunia betapa indahnya keberagaman kita. Lewat momentum ini, kita memperkenalkan potensi budaya dan maritim Medan sebagai bagian penting dari kekayaan Nusantara," ujar Rico Waas.

Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari Komandan Komando Daerah Angkatan Laut I Belawan, Laksamana Muda TNI Deny Septiana, yang menekankan bahwa ASEAN Plus Cadet Sail 2026 merupakan upaya memperkuat diplomasi maritim serta membangun kepercayaan antarnegara melalui generasi muda.

"Melalui semangat sailing together, laut menjadi pemersatu kerja sama dan persahabatan internasional," kata Deny Septiana.

Belawan dipilih sebagai lokasi acara untuk menampilkan potensi maritim dan budaya Sumatera Utara sekaligus memperkuat kerja sama antarbangsa.

Kegiatan ASEAN Plus Cadet Sail 2026 sendiri berlangsung selama 124 hari, melibatkan kadet dari berbagai negara ASEAN dan non-ASEAN sebagai sarana mempererat hubungan dan meningkatkan pemahaman tentang kemaritiman.*

(ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke level 7.009,38 pada Selasa (7/4/2026).

Kenaikan ini diikuti oleh saham-saham big caps seperti PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), PT Bayan Resources Tbk. (BYAN), PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), hingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Naik Rp19.000/Gram! Buyback Ikut Menguat Hari Ini

Sepanjang perdagangan pagi ini, IHSG bergerak di rentang 6.995,78–7.010,08.

Sebanyak 305 saham menguat, 117 saham terkoreksi, dan 226 saham stagnan, dengan kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp12.259,84 triliun.

Saham dengan kapitalisasi pasar jumbo yang memimpin penguatan dipimpin oleh TPIA, naik 2,26% menjadi Rp4.080 per saham, diikuti BYAN yang tumbuh 1,75% menjadi Rp10.200.

Sementara BREN naik 0,46% ke Rp4.380, PANI 0,33%, BBRI 0,30%, dan BBNI 0,27%.

Di sisi lain, saham yang melemah dipimpin PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) turun 1,29% menjadi Rp4.960, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) terkoreksi 0,95% ke Rp3.130 per saham.

Menurut Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fanny Suherman, kenaikan IHSG ini merupakan technical rebound setelah tekanan aksi jual investor asing pada awal pekan.

"Hati-hati, jika indeks belum mampu menembus level 7.050, IHSG masih rentan terkoreksi hari ini," ujarnya.

BNI Sekuritas menetapkan support IHSG di level 6.850–6.900, dan resistance di 7.020–7.050.

Dari pasar global, Wall Street ditutup menguat tipis, dipimpin optimisme gencatan senjata antara AS dan Iran. S&P 500 naik 0,44%, Nasdaq 0,54%, dan Dow Jones 0,36%.

Pakistan disebut tengah menyusun kesepakatan 45 hari terkait pembukaan kembali Selat Hormuz, meski tensi tetap tinggi menyusul ancaman Presiden AS Donald Trump terhadap infrastruktur vital Iran.

Investor juga mencermati data inflasi dari Filipina, Taiwan, serta keputusan suku bunga Bank Sentral Korea Selatan yang akan diumumkan akhir pekan ini, sementara pasar Asia bergerak variatif di tengah libur Paskah dan Festival Qingming.

Disclaimer: Berita ini disampaikan untuk informasi dan tidak mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca.*

(bi/ad)