MEDAN – Sebanyak 13 pekerja migran irregular atau ilegal asal Sumatera Utara diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Madagaskar.

Mereka disebut berangkat setelah mendapat tawaran pekerjaan dengan gaji puluhan juta rupiah, tetapi justru dibawa ke Madagaskar dan dipekerjakan sebagai operator scamming serta judi online.

Baca Juga:

• 1,69 Juta Warga Sumut Masuk Kategori Sangat Miskin

"Benar ada 13 keluarga yang membuat laporan," kata Enceng, Jumat (2/10/2026).

Menurut Enceng, para korban rata-rata mendapatkan tawaran pekerjaan melalui media sosial. Mereka kemudian dijanjikan pekerjaan di luar negeri dengan penghasilan yang dinilai cukup besar.

"Ada yang diajak kerja di Australia menjadi pemetik buah. Ada yang diajak menjadi pekerja rumah tangga di Taiwan. Terus ada yang dijanjikan kerja di restoran Madagaskar. Gajinya bisa puluhan juta," ujar Enceng.

Enceng mengatakan para korban kemudian diarahkan untuk mengikuti penerbangan yang telah ditentukan. Biaya perjalanan disebut ditanggung oleh perusahaan.

Namun, para korban berangkat dengan status pekerja migran irregular karena tidak mengurus dokumen sesuai dengan ketentuan.

"Nah, ternyata ujungnya mereka ini dibawa ke Madagaskar dan dijadikan operator judi online dan scamming," sebutnya.

Menurut Enceng, para korban juga mengalami kekerasan selama bekerja di Madagaskar.

Kondisi tersebut terungkap setelah perusahaan tempat mereka bekerja dirazia dan para pekerja ditangkap petugas keamanan.

""Saat ini posisi mereka masih dipenjara," ujarnya.

BP3MI Sumut kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Madagaskar untuk mengupayakan pemulangan para korban.

"Ya kami masih berkoordinasi dengan KBRI. Kabar terbaru tentu nanti akan kami sampaikan ke keluarga," tuturnya.

Salah satu pekerja migran asal Sumut yang disebut terjebak di Madagaskar adalah Wulamsari (27), warga Kota Medan.

Wulamsari diduga menjadi korban TPPO setelah menerima tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi.

Keluarga menyebut perempuan itu awalnya mendapat tawaran bekerja di Malaysia, tetapi justru dibawa ke Madagaskar.

Kakak kandung Wulamsari, Julianto (40), mengatakan adiknya berkenalan dengan seorang pria melalui Facebook. Pria tersebut menawarkan pekerjaan di Malaysia dengan penghasilan tinggi.

Wulamsari kemudian meninggalkan rumahnya di Jalan Young Panah Hijau, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, pada April 2026.

Menurut Julianto, adiknya berangkat melalui Bandara Kualanamu dengan tujuan Malaysia. Namun, setelah tiba di Malaysia, perjalanan Wulamsari disebut berlanjut ke Madagaskar tanpa sepengetahuan korban.

"Awalnya pergi ke Malaysia dari Bandara Kualanamu diiming-imingi gaji besar. Tapi dari Malaysia langsung transit ke Madagaskar tanpa sepengetahuan dia. Habis itu hilang kontak," ujar Julianto, Selasa (29/9/2026).

Setelah keberangkatan tersebut, keluarga kehilangan komunikasi dengan Wulamsari selama berbulan-bulan.

Julianto mengatakan komunikasi dengan adiknya baru kembali terjalin sekitar dua pekan sebelum ia memberikan keterangan.

Saat berkomunikasi dengan keluarga, Wulamsari disebut menangis dan meminta pertolongan.

Julianto mengatakan adiknya mengaku dijebak untuk bekerja sebagai operator judi online di Madagaskar.

Kepada keluarga, Wulamsari juga disebut menceritakan adanya kekerasan yang dialami para pekerja di lokasi tersebut.

"Dua minggu lalu baru komunikasi lagi terakhir dia minta tolong, menangis. Bahwasanya dia di sana dianiaya, perempuan dilecehkan dan laki-laki dianiaya," tutur Julianto.

Keterangan mengenai dugaan penganiayaan dan pelecehan tersebut berasal dari penuturan keluarga berdasarkan komunikasi dengan korban.

Hingga informasi ini disampaikan, belum ada keterangan dalam sumber mengenai hasil verifikasi pemerintah atau aparat penegak hukum terkait kondisi Wulamsari di Madagaskar.

Julianto mengatakan keluarga telah berupaya mencari bantuan untuk memulangkan Wulamsari.

Mereka melaporkan kondisi tersebut kepada kelurahan setempat dan meminta pendampingan dari anggota DPD RI asal Aceh H. Sudirman atau Haji Uma serta anggota DPRK Aceh Tamiang Jamil Hasan.

Keluarga berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah untuk memastikan keselamatan Wulamsari.

Mereka secara khusus meminta Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia membantu proses evakuasi dan pemulangan Wulamsari dari Madagaskar.

"Harapan saya kepada pemerintah, tolonglah dibantu dan pulangkan dengan secepatnya. Kepada pihak Menteri Luar Negeri atau KBRI, tolonglah dipermudah dibantu supaya adik saya cepat pulang," kata Julianto.

Kasus ini juga menjadi perhatian karena para korban disebut mendapatkan tawaran pekerjaan melalui media sosial dengan iming-iming penghasilan tinggi.

Keluarga dan BP3MI Sumut kini masih menunggu perkembangan koordinasi dengan KBRI di Madagaskar terkait proses penanganan dan pemulangan para pekerja migran tersebut.* (km/ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hatta Rajasa mengatakan seluruh saran, masukan, dan pertimbangan yang diberikan lembaganya kepada Presiden Prabowo Subianto bersifat rahasia.

Hatta menegaskan, masyarakat maupun wartawan tidak dapat meminta Wantimpres mengungkapkan isi nasihat yang disampaikan kepada Presiden.

Baca Juga:

• Ini Daftar 26 Tokoh yang Dilantik Jadi Wantimpres: Ada Quraish Shihab, Rocky Gerung, Chairul Tanjung hingga Jusuf Hamka

Hatta menjelaskan Wantimpres kini berstatus sebagai lembaga negara setelah adanya perubahan undang-undang.

Meski demikian, lembaga tersebut tetap berada di bawah Presiden.

Menurut Hatta, Wantimpres memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden untuk mendukung jalannya pemerintahan.

Ia mengatakan anggota Wantimpres memiliki latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang beragam.

Modal tersebut akan digunakan untuk memberikan masukan kepada Presiden dari berbagai aspek.

"Kami bersyukur, kami berusaha keras untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dan memberikan masukan-masukan terbaik, saran-saran terbaik, dan tentu juga sebagaimana disampaikan undang-undang, nasihat terbaik kepada Bapak Presiden," ujarnya.

Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan jajaran Wantimpres yang baru dilantik terdiri atas sejumlah tokoh nasional dengan latar belakang agama, profesi, dan pengalaman yang beragam.

Menurut Pratikno, keberagaman tersebut diharapkan dapat memperkaya bahan pertimbangan yang nantinya disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

"Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang," kata Pratikno.

Pratikno menegaskan tugas utama Wantimpres adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden.

Ia menyebut Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa dan Sekretaris Wantimpres Muhammad Qodari akan membantu memfasilitasi para anggota dalam menjalankan tugas.

Dengan demikian, masukan dari setiap anggota dapat dihimpun dan disampaikan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada lembaga tersebut.

Sementara itu, anggota Wantimpres Dato Sri Tahir menyebut pengangkatannya sebagai anggota lembaga tersebut sebagai sebuah kehormatan.

Tahir berharap keberadaan Wantimpres dapat ikut mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Kita tiap hari cuma mengharapkan rakyat Indonesia lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera. Itu doa kita," ujar Tahir.

Wantimpres merupakan lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Dalam menjalankan tugas tersebut, isi nasihat dan pertimbangan tidak untuk disampaikan kepada publik.* (kp/ad)

MEDAN – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumatera Utara memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan, mulai dari Desil 1 hingga Desil 10.

Pemetaan tersebut menggambarkan kondisi masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan serta jumlah kepala keluarga (KK) dan individu yang masuk dalam setiap kelompok kesejahteraan.

Baca Juga:

• Asahan Usulkan Desa Hessa Perlompongan Jadi Kampung Kreatif Sumut Berkah 2026, Ini Potensinya

"Desil ini menggambarkan kondisi masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan. Jadi, kita bisa melihat kelompok masyarakat yang masuk kategori sangat miskin, miskin, rentan miskin, menengah bawah, menengah, sampai menengah atas," kata Adi saat memberikan keterangannya di kantor Gubernur Sumut, Jumat (2/9/2026).

Berdasarkan data yang dipaparkan Dinsos Sumut, masyarakat yang berada pada Desil 1 masuk dalam kategori sangat miskin.

Kelompok ini tercatat memiliki pendapatan sekitar di bawah Rp800 ribu per bulan. Jumlahnya mencapai 437.761 KK dengan total 1.697.184 individu.

Sementara Desil 2 masuk dalam kategori miskin. Kelompok ini terdiri atas 476.977 KK dengan jumlah individu mencapai 1.804.871 orang.

Adapun Desil 3 dikategorikan sebagai kelompok rentan miskin. Jumlahnya mencapai 499.243 KK dengan total 1.765.523 individu.

"Data ini penting karena kondisi masyarakat tidak semuanya sama. Ada yang berada pada kelompok sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan ada juga yang sudah berada pada kelompok menengah. Karena itu, penanganannya juga harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing," ujar Adi Putra.

Untuk Desil 4, Dinsos Sumut mencatat 478.197 KK atau sekitar 1.585.272 individu. Kelompok ini masuk dalam kategori menengah bawah.

Kemudian Desil 5 tercatat sebanyak 615.357 KK dengan jumlah individu mencapai 2.025.459 orang.

Kelompok tersebut dikategorikan sebagai masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah.

Sementara masyarakat yang berada pada Desil 6 hingga Desil 10 digabungkan dalam kategori masyarakat menengah atas hingga super kaya.

Jumlah kelompok tersebut mencapai 1.802.217 KK dengan total 5.716.088 individu.

Selain masyarakat yang sudah masuk dalam pemeringkatan desil, Dinsos Sumut mencatat terdapat kelompok masyarakat yang belum berperingkat.

Jumlahnya mencapai 592.301 KK dengan total 1.359.016 individu.

Adi Putra menjelaskan, data desil menjadi bagian penting dalam menentukan sasaran program sosial pemerintah.

Dengan pemetaan tersebut, intervensi pemerintah dapat diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan tingkat kesejahteraannya.

"Jadi, data desil ini bukan sekadar angka. Ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam melihat siapa yang harus mendapatkan intervensi dan seperti apa bentuk intervensinya," jelasnya.

Menurut Adi, masyarakat yang berada pada desil terbawah membutuhkan perhatian lebih besar karena memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah.

Sementara masyarakat pada desil yang lebih tinggi memiliki kondisi ekonomi yang berbeda.

Karena itu, bentuk program pemerintah tidak dapat diberikan secara sama kepada seluruh kelompok masyarakat.

Dinsos Sumut juga terus memanfaatkan dan memutakhirkan data sosial ekonomi masyarakat agar program perlindungan sosial dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

Pemetaan tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta berbagai instansi dalam menangani kemiskinan dan kerentanan sosial di Sumatera Utara.

"Yang paling penting adalah bagaimana data ini bisa digunakan bersama. Kita ingin program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat yang berada pada kelompok Desil 1, 2 dan 3," pungkas Adi Putra.* (sp/ad)

ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan mengusulkan Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, sebagai salah satu desa dalam Program Kampung Kreatif Sumut Berkah Tahun 2026.

Usulan tersebut dipaparkan dalam kegiatan Entry Meeting "Paparan oleh Pemerintah Daerah terkait Desa yang Diusulkan pada Program Kampung Kreatif Sumut Berkah" di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Kamis (1/10/2026).

Baca Juga:

• 244 Kg Sabu Digagalkan Polda Sumut dalam Sebulan, 9 Tersangka Diamankan

Dalam kesempatan itu, Pemkab Asahan memaparkan konsep "ECO Cultural and Creative Village Desa Hessa Perlompongan" dengan tema "Membangun Desa sebagai Destinasi Wisata yang Hijau, Berbudaya, Kreatif, Produktif dan Berkelanjutan."

Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang hadir untuk melakukan penilaian terhadap desa yang diusulkan dalam Program Kampung Kreatif Sumut Berkah Tahun 2026.

Ia berharap potensi yang dimiliki Desa Hessa Perlompongan dapat terus dikembangkan sehingga program tersebut nantinya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam paparan disebutkan, Desa Hessa Perlompongan merupakan satu dari 12 desa di Kecamatan Air Batu.

Desa tersebut berjarak sekitar 17,8 kilometer dari ibu kota Kabupaten Asahan dan berada di lokasi strategis karena dilintasi Jalan Lintas Sumatera.

Desa Hessa Perlompongan memiliki luas sekitar 638 hektare dengan jumlah penduduk 5.382 jiwa yang tersebar di empat dusun.

Sejumlah prestasi desa juga menjadi bagian dari paparan.

Di antaranya Juara Lomba Desa Terbaik tingkat Kabupaten Asahan dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, Desa Binaan Sadar Hukum Kemenkumham Sumatera Tahun 2024, Juara Umum MTQ tingkat Kecamatan Tahun 2023, serta Juara Festival Nasyid tingkat Kecamatan Tahun 2025.

Konsep pengembangan Desa Hessa Perlompongan diarahkan dengan menggabungkan berbagai potensi lokal, mulai dari budaya, UMKM, pertanian, lingkungan hingga kreativitas masyarakat.

Masyarakat akan didorong menjadi pelaku utama melalui penyediaan ruang kreatif, penguatan usaha, pelatihan, digitalisasi dan promosi.

Sejumlah potensi unggulan yang dimiliki desa antara lain seni dan budaya, Sungai Ligasan, agrowisata kebun sayur, serta industri kreatif.

Industri kreatif tersebut meliputi usaha mebel, tas dan dompet berbahan kain perca, keripik, bunga hias, hingga aksesori yang dibuat dari limbah plastik.

Potensi tersebut juga didukung akses transportasi yang strategis serta upaya digitalisasi UMKM.

Melalui visi dan masterplan awal, Desa Hessa Perlompongan diarahkan menjadi kampung wisata kreatif yang berdaya saing, berbasis potensi lokal, berbudaya, inovatif dan berkelanjutan.

Konsep tersebut diharapkan dapat menjadikan Desa Hessa Perlompongan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Usai pemaparan, Ketua Tim Penjaringan Program Kampung Kreatif Sumut Berkah untuk Kabupaten Asahan, Ony Hapsari Manullang, S.STP., M.AP., memberikan sejumlah masukan.

Ia mengapresiasi konsep dan visi yang telah disampaikan Pemkab Asahan.

Namun, tim meminta agar setiap program dan nama kegiatan dijelaskan secara lebih konkret.

Hal yang perlu diperjelas antara lain target program, bentuk kegiatan, serta dampak yang akan diberikan kepada masyarakat.

Tim juga menekankan pentingnya kejelasan status dan kesesuaian lahan yang akan digunakan dalam pengembangan program.

Selain itu, keberlanjutan fasilitas juga menjadi perhatian agar sarana yang dibangun nantinya tidak terbengkalai.

Aspek lingkungan, termasuk pemanfaatan Sungai Ligasan dan pengelolaan sampah, turut menjadi perhatian dalam penilaian.

Pemkab Asahan juga diharapkan memastikan kesiapan administrasi dan kelembagaan, termasuk surat keputusan (SK) serta perangkat pendukung program.

Tim berharap konsep yang telah dipaparkan tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi dapat diwujudkan dalam program yang nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Setelah kegiatan pemaparan, proses penilaian akan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan ke Desa Hessa Perlompongan.

Tim akan melihat secara langsung potensi serta kesiapan desa yang diusulkan sebagai Kampung Kreatif Sumut Berkah Tahun 2026.* (ad)

MEDAN – Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan peredaran 244 kilogram sabu dari tiga kasus berbeda.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sembilan tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika lintas daerah.

Baca Juga:

• Sidang Kasus Korupsi Langkat: Pengadaan Proyek Disebut Sudah Diatur, Nama Kontraktor Ditentukan Sejak Awal

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andy Arisandi mengatakan 244 kilogram sabu tersebut merupakan hasil pengungkapan selama sekitar satu bulan terakhir.

"Total barang bukti yang kami sita 244 kilogram dari tiga kasus selama satu bulan terakhir. Ini kerja keras tim dan bantuan masyarakat," ujar Andy, Jumat (2/10/2026) di Gedung Ditresnarkoba Polda Sumut.

Pengungkapan pertama bermula dari penangkapan seorang tersangka berinisial A di Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, pada 19 Agustus 2026.

Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan 35 kilogram sabu. Petugas kemudian melakukan pengembangan hingga ke wilayah Aceh Timur.

Pada Kamis, 21 Agustus 2026 sekitar pukul 03.00 WIB, polisi menangkap tiga tersangka, yakni K (19), warga Idi Timur, MN (26), warga Idi Rayeuk, dan Z (39), warga Aceh Jaya.

Dari dua unit mobil Daihatsu Terios yang terparkir di pinggir jalan, polisi menemukan total 50 kilogram sabu.

Masing-masing kendaraan menyimpan 25 kilogram narkotika.

Menurut keterangan para tersangka, sabu tersebut diperoleh dari pria berinisial RG. Barang itu rencananya dibawa menuju Jakarta dengan imbalan Rp50 juta.

Pengungkapan terbesar terjadi dalam kasus kedua dengan total 150 kilogram sabu.

Kasus ini bermula dari informasi tersangka ML yang ditangkap pada 26 April 2026.

Polisi memperoleh informasi mengenai jaringan ZUL yang diduga akan menyelundupkan sabu dari Malaysia melalui perairan Asahan.

Petugas kemudian melakukan pengejaran hingga wilayah perairan Malaysia. Namun, kapal yang menjadi target berhasil meloloskan diri.

Penyelidikan dilanjutkan dan polisi mendapat informasi bahwa sabu akan diserahkan di kawasan Pantai Kuala Idi Cut, Darul Aman, Aceh Timur.

Pada Rabu, 9 September 2026 sekitar pukul 00.30 WIB, polisi menghentikan sebuah mobil pikap Chevrolet berwarna biru dengan nomor polisi BL 8179 NB di Desa Blang Buket, Darul Aman.

Polisi menangkap tersangka B (22) dan menemukan 70 kilogram sabu yang disimpan dalam tiga karung goni.

B mengaku mendapatkan perintah dari pria bernama Udin.

Sekitar pukul 01.00 WIB, petugas kembali melakukan pengembangan dan menghentikan mobil Daihatsu Xenia putih bernomor polisi BL 1684 DO.

Polisi menangkap MA (29) dan TM (39) serta menemukan 20 kilogram sabu. Keduanya mengaku diperintah pria berinisial ABI dengan imbalan Rp50 juta.

Pengembangan kembali dilakukan. Polisi kemudian menangkap M (35) di pinggir Pantai Kuala Idi Cut.

Dari tangan M, polisi mengamankan 60 kilogram sabu yang disimpan dalam dua boks fiber ikan.

M mengaku diperintah pria berinisial LIN untuk menjaga barang tersebut dengan upah Rp10 juta.

"Modusnya, pengendali menggunakan ponsel dan nomor sekali pakai, serta share live location untuk memantau kurir. Jika kurir berhenti lama, komunikasi langsung diputus," terang Andy.

Kasus ketiga diungkap pada 17 September 2026 di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.

Polisi menangkap dua tersangka, yakni R (37), warga Medan Selayang, dan A (45), warga Medan Labuhan.

Penangkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman sabu dari Aceh menuju Medan.

Petugas kemudian menghentikan dan menggeledah mobil Mitsubishi Xpander Cross berwarna putih.

Polisi menemukan 44 kilogram sabu yang disembunyikan di bagian dinding pintu kendaraan. Sabu tersebut dikemas dalam 44 bungkus.

Dari pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku diperintah pria berinisial BP untuk mengambil kendaraan yang membawa sabu dari Lhokseumawe, Aceh, menuju Medan.

Keduanya dijanjikan upah masing-masing Rp25 juta.

Dari tiga pengungkapan tersebut, Polda Sumut menyita total 244 kilogram sabu dan mengamankan sembilan tersangka.

Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak lain yang diduga berada di balik jaringan tersebut, termasuk para pengendali dan sumber narkotika.

Para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai ketentuan pidana yang diterapkan penyidik.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas peredaran gelap narkotika.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Sumut dalam memberantas peredaran gelap narkotika serta memutus jaringan distribusi narkoba sesuai arahan Presiden RI dan Kapolri," ujar Ferry.

Pengungkapan ratusan kilogram sabu tersebut menunjukkan bahwa jalur Sumatera Utara dan Aceh masih menjadi bagian dari jalur distribusi narkotika yang menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Polisi menyatakan pengembangan perkara masih dilakukan untuk membongkar jaringan yang lebih luas.* (mimp/ad)

JAKARTA – Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Sisprian Subiaksono, mengungkap adanya doktrin "menghalalkan segala cara" dalam pelatihan intelijen Bea Cukai.

Hal tersebut disampaikan Sisprian saat diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).

Baca Juga:

• Sidang Kasus Korupsi Langkat: Pengadaan Proyek Disebut Sudah Diatur, Nama Kontraktor Ditentukan Sejak Awal

"Kalau di intelijen Bea Cukai sendiri, memang dibenarkan menghalalkan segala cara demi kegiatan berhasil?" tanya jaksa.

"Di Bea Cukai, khususnya intelijen, kami memang didoktrin seperti itu, Pak," jawab Sisprian.

Jaksa kemudian menanyakan siapa yang memberikan doktrin tersebut.

"Para pelatih kami," kata Sisprian.

Sisprian kemudian menjelaskan salah satu bentuk pelatihan intelijen yang pernah diterimanya, yakni teknik penyamaran ketika menjalankan kegiatan intelijen.

"Seperti yang dicontohkan kemarin, Pak. Kami di Bea Cukai, yang saya tahu, memang ada kegiatan seperti itu," ujar Sisprian.

Ia mengatakan personel intelijen dilatih untuk menyusup ke perusahaan dengan menggunakan cara tertentu.

"Kami dilatih untuk menyusup ke suatu perusahaan. Kami dihalalkan untuk memalsukan surat tugas, memasukkan surat tugas. Misalnya, kami mengambil cover dari kementerian lain, seperti Kementerian Lingkungan Hidup," lanjutnya.

Meski mengaku mendapat doktrin untuk menggunakan berbagai cara dalam menjalankan operasi intelijen, Sisprian menegaskan bahwa pelatihan tersebut tidak mengajarkan petugas untuk mengambil uang dari pelanggar.

"Ada saya tanyakan yang spesifik, Pak. Ada tidak dikatakan, 'Kamu boleh mengambil uang dari para pelanggar'?" tanya jaksa.

"Tidak ada," jawab Sisprian.

Menurut Sisprian, inti doktrin yang diberikan dalam pelatihan adalah memastikan tugas intelijen selesai dan kepentingan negara tidak dirugikan.

"Yang ditanamkan kepada kami adalah tugas selesai, negara tidak dirugikan, tugas tercapai," ujar Sisprian.

Perkara ini menjerat tiga terdakwa, yakni eks Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Rizal, eks Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono, serta eks Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan.

Ketiganya didakwa menerima suap berupa uang sebesar Rp61.743.597.000 serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1.846.221.515.

Dengan demikian, total nilai suap dan fasilitas yang didakwakan mencapai Rp63.589.818.515.

Menurut jaksa, pemberian tersebut diduga berasal dari pimpinan Blueray Cargo Group John Field, Manajer Operasional Custom Clearance Pelabuhan Blueray Cargo Group Dedy Kurniawan Sukolo, serta Ketua Tim Dokumen Importasi Blueray Cargo Group Andri.

Jaksa menguraikan Rizal diduga menerima sekitar Rp14 miliar, Sisprian sekitar Rp7 miliar, sedangkan Orlando menerima sekitar Rp4,05 miliar serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,51 miliar.

Pemberian tersebut diduga bertujuan mempercepat proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo Group dalam pemeriksaan kepabeanan di DJBC.

Selain dugaan suap, ketiga terdakwa juga didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha importir, pengusaha rokok, serta pihak lain yang kegiatan usahanya berkaitan dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC.

Nilai gratifikasi yang didakwakan mencapai Rp15.222.893.725.

Jumlah tersebut terdiri atas uang tunai Rp7.517.500.000, 314.755 dollar Singapura yang disebut setara Rp4.375.975.814, 182.800 dollar Amerika Serikat setara Rp3.282.905.200, 4.700 dollar Hong Kong setara Rp10.762.389, serta 8.100 ringgit Malaysia setara Rp35.750.322.

Jika digabungkan dengan dugaan suap, fasilitas hiburan dan barang mewah, serta gratifikasi tersebut, total nilai yang didakwakan mencapai Rp78.812.712.240 atau sekitar Rp78,8 miliar.

Selain dakwaan bersama, Orlando Hamonangan juga didakwa secara terpisah menerima gratifikasi yang berkaitan dengan urusan kepabeanan dari sejumlah pengusaha importir.

Jaksa menyebut nilai gratifikasi tersebut mencapai Rp8.104.511.500.

Rinciannya terdiri atas uang Rp2,29 miliar, 195.000 dollar Singapura yang disebut setara Rp2.711.455.500, serta 172.800 dollar Amerika Serikat yang disebut setara Rp3.103.056.000.

Dalam perkara tersebut, ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan suap oleh penyelenggara negara.

Sebagai dakwaan alternatif, jaksa juga menggunakan sejumlah ketentuan dalam KUHP dan UU Tipikor terkait penerimaan suap dan gratifikasi.

Keterangan Sisprian mengenai doktrin dalam pelatihan intelijen Bea Cukai menjadi salah satu bagian dari pemeriksaan terdakwa dalam perkara yang didakwakan bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.* (km/ad)

MEDAN – Proses pengadaan proyek pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat tahun anggaran 2025 disebut telah diarahkan sejak awal.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, proses pengadaan itu bahkan disebut hanya menjadi formalitas karena nama kontraktor yang mendapat pekerjaan sudah ditentukan sebelumnya.

Baca Juga:

• Jalan Penghubung Deli Serdang-Medan Rusak Parah, Warga Harap Segera Diperbaiki

Dalam persidangan, mantan Kepala Dinas Perkim sekaligus mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Ilhamsyah Bangun, membenarkan adanya pengarahan mengenai nama-nama kontraktor yang akan mendapatkan pekerjaan.

Ilhamsyah diperiksa sebagai saksi bersama pejabat pengadaan Dwi, Kabid Perkim periode 2021-2026 Rudi, serta Kabid Perkim periode 2024-2026 Aprianto.

Mereka juga disebut memiliki posisi sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Keterangan Ilhamsyah muncul setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar dirinya mengenai nama-nama kontraktor yang diserahkan kepada Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim.

Dalam berita acara pemeriksaan yang dibacakan jaksa, Ilhamsyah menyebut Bupati memberikan arahan mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaannya.

"Yang mana salah satunya adalah terdakwa Yaqub ini, dan jumlah pekerjaan yang dipesankan akan dikerjakan oleh orang-orang kepercayaannya Ondim, ini langsung kami catat untuk direalisasikan," kata Jaksa, dan langsung dibenarkan Ilhamsyah.

Setelah nama Yaqub disetujui, Ilhamsyah mengatakan Yaqub mendapat 12 paket pekerjaan di Dinas Perkim.

Ia kemudian memerintahkan kontraktor berkoordinasi dengan pejabat pengadaan untuk menyerahkan data perusahaan.

Namun, menurut Ilhamsyah, pejabat pengadaan tidak mengetahui bahwa kontraktor atau perusahaan yang datang tersebut merupakan pihak yang mendapat arahan dari Bupati.

"Dia tidak tahu," ucap Ilhamsyah.

Jaksa kemudian menggali fungsi PPK dalam proses pengadaan.

Ilhamsyah menjelaskan bahwa PPK antara lain mengisi harga perkiraan sendiri (HPS), menyiapkan spesifikasi teknis, serta mengunggah dokumen ke layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Setelah proses tersebut, PPK juga melakukan tahapan pemilihan pemenang.

"Iya, pak," jawab Ilhamsyah.

Jaksa kemudian mempertanyakan apakah proses tersebut pada akhirnya hanya formalitas karena pemenangnya telah diarahkan sejak awal.

"Apakah ini cuma formalitas?" tanya Jaksa.

Ilhamsyah sempat menjelaskan mengenai tugas dan kewenangan PPK berdasarkan aturan pengadaan barang dan jasa.

Jaksa kemudian menegaskan bahwa perusahaan yang dibawa pejabat pengadaan telah dikondisikan sejak awal sesuai arahan.

"Betul," ujar Ilhamsyah.

Dalam persidangan yang sama, terungkap pula adanya pembagian komitmen fee dari proyek yang diberikan kepada kontraktor.

Ilhamsyah disebut meminta komitmen fee sebesar 15 persen. Dari jumlah tersebut, 10 persen disebut untuk Bupati, sedangkan 5 persen disebut untuk operasional dinas.

"Berarti sudah diketahui Bupati, fee nanti yang akan diberikan itu 15 persen, 10 persen buat Bupati, 5 persen buat dinas. Begitu?," tanya Jaksa.

"Iya, pak," jawab Ilhamsyah.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada 2 Juli 2026.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan tujuh orang di Langkat, Binjai, dan Medan.

Sehari setelah OTT, pada 3 Juli 2026, KPK menetapkan Syah Afandin alias Ondim sebagai tersangka.

Selain Ondim, KPK juga menetapkan Yaqub sebagai tersangka.

Dalam perkara yang menjerat Yaqub, jaksa mendakwa terdakwa pada periode Maret 2025 hingga Juli 2026 memberikan atau menjanjikan uang sebesar Rp1 miliar kepada Ondim.

Uang tersebut disebut disalurkan melalui Zulkifli Jambak sebesar Rp750 juta, Mohamad Zulfikar Rp150 juta, dan Syahrial Harahap Rp100 juta.

Pemberian uang itu didakwa berkaitan dengan upaya agar Ondim menyetujui Yaqub mengerjakan paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan serta Dinas Perkim Kabupaten Langkat tahun anggaran 2025.

Dalam dakwaan, jaksa juga menguraikan bahwa Yaqub mendapatkan proyek di Dinas Pendidikan Langkat melalui Ondim.

Pada April 2025, Yaqub disebut dihubungi Supriadi selaku PPK dan diminta menemui Ondim di rumah dinas Bupati.

Dalam pertemuan tersebut, Ondim disebut menyampaikan daftar paket pekerjaan pengadaan langsung yang akan diberikan kepada Yaqub dengan nilai sekitar Rp10 miliar.

Ondim juga disebut meminta fee proyek sebesar 10 persen dari pagu anggaran.

Dalam pertemuan itu, komitmen fee yang diberikan kepada Ondim disebut disepakati sebesar Rp950 juta.

Jaksa mendakwa Ondim juga meminta fee tersebut diberikan terlebih dahulu sebelum Yaqub ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan.

Sementara di Dinas Perkim, Ilhamsyah disebut melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat untuk menyusun daftar kontraktor yang akan menjadi calon penyedia paket pekerjaan tahun anggaran 2025.

Nama Yaqub masuk dalam daftar tersebut sebagai kontraktor yang disebut merupakan titipan Ondim.

Dalam dakwaan, Yaqub disebut memperoleh 12 paket pekerjaan di Dinas Perkim.

Lima paket disebut berkaitan dengan kepentingan Ondim selaku Bupati, sedangkan tujuh paket lainnya disebut berkaitan dengan kepentingan Ilhamsyah selaku Kepala Dinas Perkim.

Dari pekerjaan yang dimenangkan perusahaan Yaqub, Ondim disebut mendapatkan uang sebesar 10 persen.

Seluruh uraian tersebut merupakan bagian dari dakwaan dan keterangan yang terungkap dalam persidangan.

Proses hukum terhadap para terdakwa masih berlangsung di Pengadilan Negeri Medan.* (km/ad)

DELI SERDANG – Jalan Besar Namorambe yang menghubungkan Kabupaten Deli Serdang dengan Kota Medan, Sumatera Utara, rusak parah dan menjadi perhatian setelah kondisi jalan tersebut viral di media sosial.

Kerusakan terlihat di sepanjang sekitar 200 meter ruas jalan.

Baca Juga:

• 13.702 Keluarga di Sumut Terima Bantuan Pascabencana, Tapanuli Tengah Terbesar

Saat hujan, lubang-lubang jalan dipenuhi genangan air.

Sebaliknya, ketika cuaca panas, debu beterbangan dan mengganggu warga serta pelaku usaha yang berada di sepanjang ruas tersebut.

Lila (50), pemilik warung kopi di tepi Jalan Besar Namorambe, mengatakan kondisi jalan rusak tersebut telah dirasakannya selama sekitar tiga tahun.

"Dampaknya berabu. Banyak orang jatuh. Ya, kalau sudah macet kan susah orang mau kemari (warung). Sudah jalannya jelek, orang keluar pun malas sekarang," kata Lila, Jumat (2/10/2026).

Lila mengaku telah berjualan di kawasan tersebut selama lebih dari 18 tahun.

Namun, selama tiga tahun terakhir, ia bersama suaminya harus melakukan pekerjaan tambahan untuk mengurangi debu yang masuk ke warung.

Setiap pagi hingga sore, mereka menyiram badan jalan menggunakan selang yang sengaja disiapkan.

Upaya tersebut dilakukan agar debu tidak terlalu mengganggu pelanggan yang datang.

"Sebelum jualan, ya, saya menyiram jalan. Biar ramai (pelanggan) yang datang. Kan tidak enak juga sama yang duduk kalau berabu. Kita pun di sini cuma jualan minuman," ungkapnya.

Dalam sehari, Lila dan suaminya bisa menyiram jalan hingga tiga kali.

Menurut dia, kerusakan jalan sudah berlangsung sekitar tiga tahun atau bahkan lebih.

Persoalan genangan air, kata Lila, bahkan telah terjadi jauh sebelum kondisi jalan rusak seperti sekarang. Ia menduga persoalan tersebut berkaitan dengan sistem drainase.

"Kalau untuk kondisi seperti ini sudah 3 tahun, mungkin lebihlah. Tetapi kalau banjirnya sudah lama. Zaman-zaman jalan masih cantik pun tetap banjir. Karena pembuangan airnya (drainase) belum jelas," akunya.

Lila juga membandingkan kondisi ruas jalan di sekitar perbatasan Deli Serdang dan Kota Medan.

Menurut dia, kondisi jalan yang sudah masuk wilayah Kota Medan terlihat lebih baik dibandingkan ruas Jalan Besar Namorambe yang rusak.

"Yang cantik jalannya sana sudah masuk Kota Medan. Kalau di sana sudah bagus (Jalan Karya Jaya). Waktu di sana jelek, langsung dibeton tinggi. Tapi ya cuma sampai situ saja, karena itu Kota Medan. Di sini enggak," tutur Lila.

Ia berharap ruas jalan yang rusak segera diperbaiki.

Meski panjang kerusakan hanya sekitar 200 meter, kondisi tersebut dinilai cukup mengganggu aktivitas masyarakat dan pelaku usaha.

"Ini jalan menghubungkan Kecamatan Namorambe, Deli Serdang, dengan Kota Medan. Di sini perbatasannya," lanjutnya.

Keluhan serupa disampaikan Leonardo Purba (42), pengelola usaha laundry di kawasan tersebut.

Menurut Leonardo, kondisi jalan yang rusak turut memengaruhi aktivitas masyarakat dan usaha yang berada di sepanjang jalan.

Pelanggan menjadi kesulitan ketika hendak datang ke lokasi usaha.

"Kita kan pelaku usaha ini, kita sangat mengharapkan sekali bahwasanya supaya pembangunan (perbaikan jalan) ini dilakukan," harapnya.

Meski kondisi jalan mengganggu kegiatan usaha, Leonardo dan para pedagang lainnya tetap berusaha menjalankan pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Tolonglah diperhatikan kita. Apalagi ini sudah termasuk daerah perbatasan. Jadi kalau kita pelaku usaha, ya, kalau ditanya bagaimana efeknya, pasti ada. Pelanggan kita jadi terkendala kalau mau masuk," jelas Leonardo.

Kerusakan Jalan Besar Namorambe tidak hanya menjadi persoalan bagi pengguna jalan, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas warga dan pelaku usaha yang menggantungkan penghasilan dari kawasan tersebut.

Warga berharap perbaikan segera dilakukan agar akses penghubung Deli Serdang dan Medan kembali nyaman dan aman dilalui.* (km/ad)

JAKARTA – Proses penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali dibahas dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (2/10/2026).

Dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjelaskan dasar yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan Gibran yang pernah menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.

Baca Juga:

• Usai Diminta Keluar dari Ruang Sidang, Rullyandi Laporkan Saldi Isra dan Arsul Sani ke MKMK

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengatakan penilaian dilakukan dengan melihat beberapa aspek, termasuk lama belajar, catatan akademik, dan struktur kurikulum.

Gogot menjelaskan Kemendikdasmen menghitung masa pendidikan Gibran secara kumulatif.

Menurut dia, masa pendidikan tersebut mencakup pendidikan selama dua tahun di Australia dan pendidikan lanjutan di UTS Insearch.

"Ada tiga yang kita nilai. Yang pertama adalah lama studi selama 3 tahun, artinya telah menjalani 2 tahun di Australia, Secondary 3 and Secondary 4. Soalnya, kalau mau lanjut 1 tahun selesai gitu, dapat A-Level. Cuma, karena melanjutkan ke Australia, sistem yang berbeda, masuklah ke UTS Insearch. Dari UTS Insearch ini, kita hitung kumulatif ya belajarnya, dari yang tadi kami sampaikan, certificate of attendance," kata Gogot.

Menurut Gogot, certificate of attendance menunjukkan periode pendidikan Gibran sejak Februari 2005 hingga Oktober 2006.

"Yaitu Februari Februari 2005 sampai Oktober 2006. Artinya 1 tahun 8 bulan yang disebut tadi ada ya 6 semester," sambungnya.

Gogot mengatakan tingkat kehadiran Gibran tercatat sekitar 90 persen dalam certificate of attendance.

Selain itu, tim penilai menggunakan academic record yang mencantumkan tahun dan semester pendidikan.

"Di dalam academic record itu ada semester disebutkan. Ada year, ada semester. Di year itu disebutkan tahunnya, 2005, 2006. Kemudian di semesternya ada 1, 2, 3, ada 3 semester," jawab Gogot.

Dalam persidangan, hakim juga menanyakan catatan nilai yang terdapat dalam academic record Gibran.

Hakim Saldi Isra menyoroti sejumlah nilai yang tercantum dalam dokumen tersebut, termasuk nilai yang masuk kategori distinction, credit, pass, hingga fail.

"Kan di sini ada juga yang distinction ya, misalnya. Nilai beliau tuh yang Business Communication 2 itu 79, itu tinggi, distinction. Ada Business Communication 1 itu 78 distinction juga. Tapi, ada yang pass (lulus) saja, ada yang credit 68, tapi ada yang fail (gagal) juga kan, Pak?" tanya hakim Saldi.

"Betul, Yang Mulia," jawab Taufiq selaku salah satu tim penilai penyetaraan pendidikan Gibran di Kemendikdasmen.

Gogot mengatakan jika pendidikan Gibran di Singapura dan Australia dihitung secara keseluruhan, masa belajarnya lebih dari tiga tahun.

Kemendikdasmen juga mencocokkan mata pelajaran yang ditempuh Gibran dengan struktur kurikulum pendidikan menengah di Indonesia.

"Jadi lama belajarnya melebihi dari 3 tahun, karena Singapura 2 tahun, Australinya 1,5 tahun. Yang kedua adalah padanan struktur kurikulum yang tadi disampaikan Mas Taufiq, ya. Di kami ada Perdirjen 7/2018 itu disebutkan, nanti kami bisa sampaikan ke Yang Mulia, ada 22 mata pelajaran yang harus diselesaikan jika harus menyelesaikan SMK. Ya, ada 22 mata pelajaran, termasuk pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika. Kemungkinan agama dan Pancasila nggak akan masuk," tutur Gogot.

"Tapi mata pelajaran yang lain, ini kalau yang keahlian Akuntansi dan Keuangan itu meliputi Ekonomi Bisnis, Administrasi Umum, kemudian Praktikum Akuntansi, Komputer Akuntansi, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Pajak, dan seterusnya. Ini ada 22 mata pelajaran," sambungnya.

Hakim Saldi juga meminta penjelasan mengenai dokumen yang diterima Kemendikdasmen dalam proses pengajuan penyetaraan pendidikan Gibran.

Atase Pendidikan KBRI Canberra Australia, Yuli Rahmawati, mengatakan UTS Insearch pada umumnya mengeluarkan transkrip dan award certificate yang menerangkan tingkat pendidikan yang ditempuh.

"Biasanya yang dikeluarkan oleh ketika itu jenjang akhir yang dia jenjang kelulusan, yang dikeluarkan adalah transkrip, kemudian award certificate yang menyatakan dia pada level jenjang bachelor atau yang lainnya, Yang Mulia," jawab Yuli.

Saldi kemudian menanyakan apakah Kemendikdasmen menerima award certificate milik Gibran.

Taufiq mengatakan dokumen tersebut tidak terdapat dalam bagian permohonan yang diterima.

"Jadi yang Bapak terima nih biar biar clear ini, yang Bapak terima itu cuman certificate of attendance?" tanya hakim Saldi.

"Mungkin bisa juga kami jelaskan, Yang Mulia, bahwa untuk pengajuan kan dilakukan secara daring, Yang Mulia, melalui sistem gitu. Jadi untuk kami gitu ya di tim penilai akan di-passing gitu ya, di-passing surat atau dokumen-dokumen gitu yang sudah dikurasi atau sudah diverifikasi oleh tim layanan," jawab Taufiq.

Saldi kemudian meminta agar sistem pengajuan daring tersebut dapat diperlihatkan dalam persidangan.

"Bapak kalau bisa, bisa nggak dibuka online-nya Bapak itu di sini?" tanya hakim Saldi.

"Mungkin sekarang sudah sudah berubah, Yang Mulia, ininya, apa namanya, sistemnya. Iya, karena memang tahun 2000 berapa ya, kalau tidak salah sudah ada semacam pembaharuan layanan seperti itu. Tapi untuk record, record, apa namanya, penyetaraannya, itu masih ada," ujar Taufiq.

Gogot menjelaskan penyetaraan pendidikan Gibran dilakukan dengan memadankan sejumlah komponen pendidikan dari luar negeri dengan sistem pendidikan di Indonesia.

Menurut dia, program yang ditempuh Gibran adalah Diploma of Business Studies.

Kemendikdasmen kemudian melakukan pemadanan terhadap masa belajar, rapor, dan struktur kurikulum.

"Nah, apa yang kami lakukan sehingga kita memadankan mata kuliah yang diambil itu supaya penuh dalam satu rentang jenjang pendidikan menengah, yaitu minimal 3 tahun, 6 semester, dan mata pelajarannya sesuai dengan peminatan atau keahlian yang ada di SMK. Nah, itu yang kita padankan. Jadi ada tiga yang kita padankan, tahun belajar, rapor, dan struktur kurikulum yang diambil bahasa di Australia dengan struktur kurikulum yang ada di SMK di Indonesia dengan jurusan akuntansi dan keuangan," ujar Gogot.

Keterangan Kemendikdasmen tersebut menjadi bagian dari pendalaman MK dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.* (d/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Pelantikan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB.

Baca Juga:

• Resmi Jadi Wantimpres, Rocky Gerung: Saya Pindah dari Luar ke Dalam, Saya Tetap Radical Break

Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari politikus, akademisi, tokoh agama, pengusaha, hingga purnawirawan TNI dan Polri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 yang mengubah UU Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga tersebut bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Pratikno Jadi Ketua Wantimpres

Pratikno ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres.

Pratikno sebelumnya pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Posisi Wakil Ketua Wantimpres ditempati Hatta Rajasa. Sementara Mohammad Qodari ditunjuk sebagai sekretaris.

Berikut daftar lengkap anggota Wantimpres Prabowo:

1. Pratikno (Ketua)
2. Hatta Rajasa (Wakil Ketua)
3. ⁠Muhammad Qodari (Sekretaris)
4. ⁠Shinta Nuriyah Wahid
5. ⁠Muhammad Quraish Shihab
6. Agum Gumelar
7. ⁠Chairul Tanjung
8. Said Aqil Siradj
9. Anwar Iskandar
10. ⁠Yahya Cholil Staquf
11. ⁠⁠Yusuf Wanandi
12. ⁠Budi Gunawan
13. ⁠Bambang Soesatyo
14. ⁠⁠Salim Segaf Aljufri
15. ⁠Soekarwo
16. ⁠Dato Sri Tahir
17. ⁠Rocky Gerung
18. ⁠⁠⁠Ida Bagus Purwalaksana
19. ⁠Philip Kuncoro Wijaya
20. ⁠⁠Budi Tanuwibowo
21. ⁠Anwar Usman
22. ⁠Muhammad Hatta
23. ⁠Jusuf Hamka
24. ⁠Margarito Kamis
25. ⁠Zaki Manuputty
26. ⁠Ignasius Jonan

Nama Ignasius Jonan juga tercantum dalam daftar tersebut, meski menurut bahan yang disampaikan tidak terlihat dalam prosesi pelantikan.

Tugas Wantimpres

Wantimpres memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Nasihat dan pertimbangan tersebut dapat disampaikan baik ketika diminta maupun tanpa diminta.

Pertimbangan dapat disampaikan secara individual maupun kolektif sesuai kebutuhan Presiden.

Bidang yang menjadi perhatian dapat mencakup pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, keamanan, serta persoalan strategis lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres merupakan lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden, bukan kementerian.

UU 64/2024 juga menegaskan kedudukannya sebagai lembaga negara.

Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom

Selain melantik jajaran Wantimpres, Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).

Syahganda menggantikan Muhammad Qodari yang kini masuk dalam jajaran Wantimpres sebagai sekretaris.

Syahganda dikenal sebagai aktivis dan tokoh yang aktif dalam isu politik. Ia lahir di Medan pada 27 November 1965.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Bakom, Syahganda didampingi Fadli Tri Hartono yang dilantik sebagai Wakil Kepala Bakom.

Pelantikan jajaran Wantimpres dan pimpinan Bakom tersebut menjadi bagian dari penataan sejumlah posisi pemerintahan oleh Presiden Prabowo pada 2 Oktober 2026.* (cn/ad)

JAKARTA – Rocky Gerung resmi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Rocky mengatakan tugasnya di Wantimpres bukan sekadar menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Baca Juga:

• Syahganda Nainggolan, Aktivis Kelahiran Medan yang Jadi Kepala Bakom Gantikan Qodari

"Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis, kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi Presiden. Itu fungsi normatif dari Dewan," kata Rocky setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Menurut Rocky, Wantimpres juga memiliki fungsi untuk memantau arah kebijakan pemerintah agar tetap sesuai dengan janji dan tema yang disampaikan Presiden.

"Kita mengawasi arah dari kebijakan supaya sesuai dengan janji Presiden pada waktu kampanye, sesuai dengan tema yang diinginkan oleh Presiden," tambahnya.

Rocky mengatakan tugas Wantimpres tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemerintahan.

Menurut dia, terdapat fungsi yang lebih politis, termasuk memantau situasi politik dan kebudayaan.

"Tentu ada fungsi yang lebih politis, yaitu memonitor situasi politik, memonitor situasi kebudayaan. Jadi semua hal yang akan dibicarakan di dalam Dewan didasarkan pada tanggung jawab etis dari masing-masing anggota, bukan tanggung jawab kelompok, tanggung jawab etis," katanya.

Ia menjelaskan Wantimpres bukan lembaga yang bertugas melayani pertanyaan konkret Presiden setiap hari.

Menurut Rocky, lembaga tersebut memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap program pemerintah.

"Semacam oversight committee, dalam perusahaan namanya oversight committee. Tapi, karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri," kata dia.

Dalam menjalankan tugasnya, Rocky juga menilai persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Menurut dia, perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah dapat menjadi bahan bagi Wantimpres untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden.

"Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, dan paling penting menunjukkan apa yang salah dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana diolah menjadi positif untuk negeri," kata Rocky.

Ia mengatakan Wantimpres memiliki ruang untuk mengolah berbagai isu yang berkembang di masyarakat sebelum memberikan pertimbangan kepada Presiden.

"Dewan pertimbangan itu mengolah isu untuk diletakkan untuk koridor etis, kemampuan individual menjadi andalan dari dewan ini," kata Rocky.

Rocky juga menanggapi perubahan posisinya setelah masuk ke lingkungan pemerintahan.

Selama ini, ia dikenal aktif menyampaikan kritik dan pandangan terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Menurut Rocky, bergabung ke dalam pemerintahan tidak berarti mengubah sikapnya dalam melihat berbagai persoalan.

"Saya pindah dari luar ke dalam, sikap saya tetap sama, radical break," ujar Rocky.

Ketika kembali ditanya apakah sikap tersebut akan tetap dibawanya setelah menjadi anggota Wantimpres, Rocky menjawab:

"Ya dong," kata dia.

Rocky juga mengatakan tidak memiliki alasan untuk menolak posisi tersebut karena fungsi Wantimpres menurutnya tetap memberikan ruang untuk bersikap kritis terhadap kebijakan.

"Alasan menolak enggak ada, dewan ini justru fungsinya kritis terhadap kebijakan," ujar Rocky.

Dengan jabatan barunya, Rocky kini menjadi salah satu anggota Wantimpres yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden.

Ia mengatakan perbedaan pandangan dan persepsi menjadi bagian dari bahan yang dapat diolah untuk membantu Presiden dalam menentukan arah kebijakan.* (vvd/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung resmi mengajukan kasasi atas putusan banding mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.

Pengajuan kasasi dilakukan setelah Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengurangi vonis Nadiem dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara.

Baca Juga:

• Kejagung Sita Pesawat hingga Helikopter dalam Kasus Korupsi MBG

"Iya, penuntut umum sudah menyatakan kasasi. Kan penuntut umum sudah menyatakan kasasi dan mempersiapkan, baik memori dan kontramemori nantinya," kata Anang Supriatna kepada wartawan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026).

Anang mengatakan pengajuan kasasi dilakukan karena sejumlah keberatan penuntut umum tidak dikabulkan hakim, baik pada tingkat pengadilan pertama maupun dalam putusan banding.

"Ya tentunya yang menjadi keberatan penuntut umum yang tidak dikabulkan permohonan sesuai penuntutan. Tentunya yang kedua juga nanti kontranya balasan daripada apa yang dipermasalahkan oleh pihak dari.... Kalau kontranya kan biasanya apa yang menjadi memori dari kasasi pihak pemohon akan menjadi dari pihak terdakwa," jelasnya.

Jaksa selanjutnya akan menyusun memori kasasi yang memuat alasan dan keberatan terhadap putusan sebelumnya.

Sementara kontramemori digunakan sebagai tanggapan terhadap memori kasasi dari pihak terdakwa.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi hukuman Nadiem Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook.

Putusan banding dibacakan pada Kamis, 24 September 2026.

Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun kepada Nadiem.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun," ujar hakim.

Selain hukuman penjara, Nadiem dijatuhi denda Rp1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayar, hukuman diganti dengan 140 hari penjara.

Majelis hakim banding juga mengubah besaran uang pengganti yang harus dibayar Nadiem.

Uang pengganti yang sebelumnya Rp809 miliar dikurangi menjadi Rp548.761.031.950,86 atau sekitar Rp548,76 miliar.

"Membayar uang pengganti sebesar Rp 548.761.031.950,86 (Rp 548 miliar)," kata hakim.

Jika uang pengganti tidak dibayar, harta benda Nadiem dapat dirampas dan dilelang.

Apabila harta benda tidak mencukupi, hukuman tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 tahun.

"Jumlah uang pengganti yang telah dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan," ujarnya.

Dalam putusan banding tersebut, hakim menyatakan kerugian negara dalam perkara pengadaan Chromebook mencapai Rp1,5 triliun.

Nadiem dinyatakan bersalah melanggar Pasal 604 KUHP.

Dengan diajukannya kasasi oleh Kejagung, perkara tersebut kini berlanjut ke tingkat Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputus sesuai mekanisme hukum yang berlaku.* (d/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).

Syahganda menggantikan Muhammad Qodari yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut.

Baca Juga:

• Persiapan Haji 2027, Pemprov Sumut dan Komisi VIII DPR RI Perkuat Sinergi Pelayanan Jemaah

Syahganda mulai aktif sebagai aktivis ketika menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) pada era 1980-an.

Aktivitasnya di bidang politik pada masa Orde Baru kemudian membuatnya pernah menjalani hukuman penjara selama 10 bulan.

Setelah era Orde Baru berakhir, Syahganda tetap aktif dalam organisasi dan kegiatan politik.

Ia pernah bergabung dengan Persatuan Daulat Rakyat (PDR) dan kemudian ikut membentuk Partai Merdeka.

Syahganda juga pernah menduduki posisi Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada 2010, ia mendirikan Sabang Merauke Circle (SMC), lembaga kajian dan konsultasi yang bergerak di bidang politik serta kebijakan publik.

Namanya kembali menjadi perhatian publik pada 2020 ketika ia menjadi salah satu tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Pada pemerintahan Prabowo, Syahganda turut mendirikan GREAT Institute, lembaga think tank yang bergerak dalam riset ekonomi, politik, dan teknologi.

Kini, Syahganda mendapat tugas baru sebagai Kepala Bakom.

Pengangkatannya disebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026.

Selain Syahganda, Presiden Prabowo juga melantik Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom.

Fadli sebelumnya dikenal sebagai Komisaris Utama PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel.

Profil resmi perusahaan mencatat Fadli menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 2025.

Fadli merupakan lulusan S1 Fisika Institut Teknologi Bandung pada 2012.

Ia kemudian menyelesaikan pendidikan S2 Magister Public Administration di Tsinghua University pada 2021.

Karier Fadli antara lain dimulai sebagai Sekretaris Bidang Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia pada 2019-2023

Ia kemudian menjadi Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama Universitas Kebangsaan Republik Indonesia pada 2022-2023.

Fadli juga pernah menjadi Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara.

Pelantikan Syahganda dan Fadli menandai perubahan kepemimpinan di Badan Komunikasi Pemerintah.

Sebelumnya, Muhammad Qodari dilantik sebagai Kepala Bakom pada April 2026 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/P Tahun 2026.* (d/ad)

MEDAN – Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara mencatat bantuan pascabencana telah disalurkan kepada 13.702 keluarga penerima manfaat (KPM) di berbagai kabupaten dan kota di Sumut.

Bantuan tersebut terdiri atas bantuan hunian, jaminan hidup, dan stimulan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana.

Baca Juga:

• Persiapan Haji 2027, Pemprov Sumut dan Komisi VIII DPR RI Perkuat Sinergi Pelayanan Jemaah

"Sebagian besar kabupaten/kota sudah tuntas terealisasi," kata Ady.

Untuk program bantuan hunian dan jaminan hidup, masing-masing dialokasikan anggaran Rp45,084 miliar.

Sementara program stimulan ekonomi mendapat alokasi Rp75,14 miliar, dengan realisasi mencapai Rp68,51 miliar.

Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi daerah dengan alokasi bantuan terbesar.

Untuk bantuan hunian dan jaminan hidup, Tapanuli Tengah mendapat alokasi Rp27,618 miliar untuk 9.206 KPM.

Dari jumlah tersebut, realisasi mencapai Rp27,201 miliar untuk 9.067 KPM atau sekitar 98,49 persen.

Sementara untuk program stimulan ekonomi, Tapanuli Tengah mendapat alokasi Rp46,03 miliar. Realisasi penyalurannya mencapai Rp45,335 miliar.

Di Kabupaten Langkat, bantuan hunian dan jaminan hidup dialokasikan sebesar Rp3,88 miliar untuk 1.296 KPM.

Hingga saat ini, realisasi bantuan mencapai Rp3,85 miliar dan telah disalurkan kepada 1.286 KPM.

Program stimulan ekonomi di Langkat juga mencatat realisasi yang cukup besar.

Dari alokasi Rp6,48 miliar, bantuan yang telah tersalurkan mencapai Rp6,43 miliar.

Di Kota Sibolga, realisasi bantuan hunian dan jaminan hidup mencapai Rp1,08 miliar dari total alokasi Rp1,10 miliar.

Sebanyak 367 KPM telah menerima bantuan tersebut.

Sementara pada program stimulan ekonomi, bantuan yang telah disalurkan di Sibolga mencapai Rp1,81 miliar dari alokasi Rp1,83 miliar.

Adapun di Kabupaten Tapanuli Utara, realisasi bantuan hunian dan jaminan hidup mencapai Rp1,08 miliar dari alokasi Rp1,30 miliar. Bantuan tersebut telah diterima 361 KPM.

Untuk program stimulan ekonomi, Tapanuli Utara mencatat realisasi Rp1,80 miliar dari alokasi Rp2,17 miliar. Jumlah penerima program tersebut sebanyak 361 KPM.

Penyaluran bantuan pascabencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan hidup, sekaligus memulihkan aktivitas ekonomi setelah terdampak bencana.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah memperkuat sinergi untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2027.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi jemaah haji asal Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Dilantik Prabowo, Apa Tugas Wantimpres dan Berapa Gajinya?

Menurut Timur, penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya berjalan baik dan mendapat respons positif dari jemaah.

Namun, evaluasi tetap diperlukan agar pelayanan pada musim haji berikutnya dapat ditingkatkan.

"Penyelenggaraan tahun lalu sangat baik, jemaah kita merasa puas dan tahun ini kita berkomitmen akan semakin matang, semakin profesional dan semakin baik memberikan pelayanan kepada jemaah kita," kata Timur Tumanggor.

Timur berharap koordinasi antara Pemprov Sumut dan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan haji semakin kuat.

Menurut dia, evaluasi terhadap pelaksanaan sebelumnya penting untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 2027.

"Tantangannya tentu selalu berbeda setiap tahun, oleh karena itu kita perlu memperkuat sinergi untuk mempersiapkan haji tahun depan," kata Timur.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar mengatakan salah satu tantangan dalam penyelenggaraan haji 2027 adalah anggaran.

Pemerintah, kata dia, telah melakukan penyesuaian terhadap anggaran penyelenggaraan haji tahun depan.

"Kami percaya dengan sinergi yang kuat kita bisa efektif, lebih tepat sasaran dan efisien dalam penyelenggaraan haji, mudah-mudahan ibadah haji Sumut semakin baik," kata Ansory yang merupakan Ketua Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Perwakilan Kemenhaj Sumut.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumut Zulkifli Sitorus mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah tahapan persiapan untuk penyelenggaraan haji tahun depan.

Peningkatan kualitas pelayanan menjadi salah satu fokus persiapan.

Salah satunya melalui penyediaan pembimbing haji yang memiliki sertifikat dan pengetahuan yang terus diperbarui.

"Kita akan meningkatkan pelayanan, salah satunya dengan mempersiapkan pembimbing yang bersertifkat dan ilmunya yang up to date, kita tidak ingin orang yang ilmunya sudah tertinggal jauh menjadi pembimbing, bisa bahaya nanti," kata Zulkifli.

Persiapan tersebut diharapkan dapat membuat penyelenggaraan ibadah haji 2027 berjalan lebih terencana.

Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI, serta pihak terkait juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan pelayanan kepada jemaah asal Sumatera Utara.* (ad)

BINJAI – Wajah baru ruang pelayanan Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polres Binjai mendapat apresiasi dari aktivis Dhani Lubis.

Pembenahan tersebut dinilai membuat ruang pelayanan menjadi lebih nyaman dan representatif bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Bahaya Kabut Asap Pekat Polres Tanjab Timur Turun ke Jalan Bagi Masker & Peringatkan Warga

Menurut dia, kondisi tersebut dapat memberikan suasana yang lebih nyaman bagi masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan kepolisian.

"Perubahan seperti ini patut diapresiasi. Ketika masyarakat datang ke kantor pelayanan, tentu mereka ingin mendapatkan suasana yang nyaman, tertib, dan pelayanan yang baik. Kalau ruangannya sudah seperti ini, masyarakat juga semakin semangat dan nyaman datang ke Satintelkam Polres Binjai," ujar Dhani Lubis, Jumat (2/10/2026).

Dhani mengatakan pembenahan fasilitas pelayanan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun, menurut dia, perubahan fisik perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap pelayanan di Satintelkam Polres Binjai dapat dilakukan secara cepat, transparan, humanis, dan profesional sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembenahan yang dilakukan.

Apresiasi tersebut diberikan terhadap pembenahan ruang pelayanan Satintelkam Polres Binjai di bawah kepemimpinan AKP Heri Suhartono selaku Kasat Intelkam Polres Binjai.

Dhani berharap pembenahan tersebut tidak berhenti pada perubahan tampilan ruang pelayanan.

Menurut dia, semangat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga perlu terus dipertahankan.

"Semangat seperti ini yang kita harapkan. Bukan hanya ruangannya yang bagus, tetapi pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin baik. Semoga inovasi dan pembenahan ini terus berlanjut," tutupnya.* (ad)

ACEH JAYA – Berdakwah ke wilayah pedalaman menjadi pengalaman tersendiri bagi Ustaz Drs. Muchlis Hasan, pegiat dakwah Muhammadiyah Aceh.

Perjalanan menuju lokasi dakwah harus ditempuh dengan melewati jalan rusak, hujan, hingga medan yang berada di kawasan perbukitan.

Baca Juga:

• Semarak Hari Batik Nasional, SMA Negeri 7 Banda Aceh Gelar Market Day dan Pertunjukan Seni

Dewan Pakar Majelis Tabligh PWM Muhammadiyah Aceh itu menyampaikan hal tersebut saat melakukan perjalanan dakwah ke Gampong Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Jumat, 2 September 2026.

Gampong Keutapang berjarak sekitar 10 kilometer dari pusat Kota Calang.

Namun, perjalanan menuju lokasi tidak mudah, terutama saat musim hujan.

Kondisi jalan yang rusak membuat perjalanan menuju desa tersebut membutuhkan perjuangan lebih.

Masjid tempat kegiatan pengajian juga berada di atas bukit. Untuk mencapainya, Ustaz Muchlis bersama rombongan harus mendaki.

Kondisi medan tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat.

Setibanya di lokasi, warga Muhammadiyah telah menunggu dengan penuh semangat.

Pertemuan tersebut kemudian diisi dengan kegiatan pengajian dan penyampaian pesan-pesan keagamaan.

Dalam menyampaikan materi dakwah, Ustaz Muchlis Hasan yang juga merupakan pensiunan Kementerian Agama Aceh itu dikenal mengedepankan dalil-dalil sebagai dasar dalam menjelaskan materi kepada jamaah.

Dalam pengajian bersama PDM Aceh Jaya, Ustaz Muchlis lebih menekankan pentingnya jamaah untuk selalu berpegang kepada Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.

Menurut dia, pemahaman dan pengamalan ajaran agama perlu memiliki landasan yang jelas, termasuk dengan merujuk pada keputusan tarjih Muhammadiyah.

Ustaz Muchlis Hasan mengatakan dirinya siap memenuhi undangan dakwah dari masyarakat, termasuk jika harus menuju wilayah yang sulit dijangkau.

"Beliau siap kemanapun untuk berdakwah jika di Undang. Apalagi ketempat terpencil itu bagian dari perjuangan Da'wah yang harus dijalan kan oleh setiap Da'i. Ujar nya."

Perjalanan menuju Gampong Keutapang menjadi salah satu gambaran bagaimana kegiatan dakwah tidak hanya berlangsung di wilayah perkotaan.

Medan yang sulit dan kondisi cuaca menjadi bagian dari perjalanan yang harus dihadapi untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

Bagi Ustaz Muchlis, kondisi tersebut tidak menjadi penghalang untuk terus menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat.* (ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh untuk menduduki jabatan Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.

Lembaga ini memiliki posisi khusus dalam pemerintahan karena bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Baca Juga:

• Prabowo Lantik Rocky Gerung sebagai Anggota Wantimpres, Pratikno Jadi Ketua

Keberadaan dewan yang memberikan nasihat kepada Presiden memiliki sejarah panjang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, fungsi tersebut dijalankan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Setelah DPA dihapus melalui perubahan keempat UUD 1945, konstitusi tetap mengatur keberadaan suatu dewan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Ketentuannya tercantum dalam Pasal 16 UUD 1945 dan kemudian diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

UU tersebut kemudian diubah melalui UU Nomor 64 Tahun 2024.

Kedudukan Wantimpres

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 64 Tahun 2024, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas utamanya adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Nasihat dan pertimbangan tersebut wajib diberikan, baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden.

Penyampaiannya dapat dilakukan secara perorangan ataupun sebagai satu kesatuan nasihat dari seluruh anggota.

Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres dapat memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara.

Isi Nasihat Wantimpres Bersifat Rahasia

Ada batasan yang diatur dalam undang-undang. Anggota Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangannya kepada pihak mana pun.

Atas permintaan Presiden, Wantimpres juga dapat mengikuti sidang kabinet, kunjungan kerja, maupun kunjungan kenegaraan.

Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres juga dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya.

Ketentuan tersebut membuat fungsi Wantimpres berbeda dari lembaga yang menyampaikan kebijakan atau keputusan pemerintahan.

Peran utamanya adalah memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden.

Bagaimana dengan Gaji Wantimpres?

Untuk urusan hak keuangan, aturan yang digunakan saat ini bukan lagi Perpres Nomor 15 Tahun 2007 seperti yang disebut dalam informasi sebelumnya.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Perpres tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada 27 Maret 2026.

Aturan ini menggantikan ketentuan mengenai hak keuangan dan fasilitas Wantimpres yang sebelumnya diatur dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2007.

Karena itu, rincian gaji dan tunjangan Wantimpres untuk periode pemerintahan saat ini perlu mengacu pada Perpres Nomor 15 Tahun 2026, bukan lagi angka yang tercantum dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2007.

Perpres 15 Tahun 2026 secara khusus mengatur hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Aturan tersebut mencakup ketentuan mengenai hak keuangan serta fasilitas yang diberikan kepada pejabat Wantimpres.

Dengan demikian, informasi mengenai gaji Wantimpres yang masih menggunakan rincian lama seperti Rp17,5 juta per bulan untuk anggota dan Rp18,5 juta untuk ketua perlu diperbarui agar sesuai dengan regulasi yang berlaku pada 2026.

Apa Saja Fasilitas Wantimpres?

Selain hak keuangan, aturan terbaru juga mengatur fasilitas lain yang diberikan kepada Ketua dan Anggota Wantimpres.

Perpres Nomor 15 Tahun 2026 secara resmi mengatur hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Ketentuan pelaksanaan pembayaran dan penghentian hak tersebut mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wantimpres pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi Presiden untuk memperoleh nasihat dan pertimbangan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Dengan fungsi tersebut, keberadaan Wantimpres tetap memiliki dasar konstitusional dan diatur secara khusus melalui undang-undang serta peraturan presiden.

Berikut daftar lengkap anggota Wantimpres Prabowo:

1. Pratikno (Ketua)
2. Hatta Rajasa (Wakil Ketua)
3. ⁠Muhammad Qodari (Sekretaris)
4. ⁠Shinta Nuriyah Wahid
5. ⁠Muhammad Quraish Shihab
6. Agum Gumelar
7. ⁠Chairul Tanjung
8. Said Aqil Siradj
9. Anwar Iskandar
10. ⁠Yahya Cholil Staquf
11. ⁠⁠Yusuf Wanandi
12. ⁠Budi Gunawan
13. ⁠Bambang Soesatyo
14. ⁠⁠Salim Segaf Aljufri
15. ⁠Soekarwo
16. ⁠Dato Sri Tahir
17. ⁠Rocky Gerung
18. ⁠⁠⁠Ida Bagus Purwalaksana
19. ⁠Philip Kuncoro Wijaya
20. ⁠⁠Budi Tanuwibowo
21. ⁠Anwar Usman
22. ⁠Muhammad Hatta
23. ⁠Jusuf Hamka
24. ⁠Margarito Kamis
25. ⁠Zaki Manuputty
26. ⁠Ignasius Jonan* (km/ad)

BANJARMASIN – Kasus tenggelamnya KM Virgo Transport 8 memasuki babak baru.

Penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Pulang dari Kamboja Malah Bikin Judol Polda Sumut Libas 2 Pengelola 'Nexplay88' Beromzet Rp 300 Juta

KM Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada 13 September 2026.

Hingga hari ke-20 operasi pencarian, Jumat, 2 Oktober 2026, sebanyak 57 korban masih dalam proses pencarian.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan empat tersangka terdiri atas nakhoda, pihak agen PT Virgo Karya Shipping, manajer cabang, dan manajer operasional.

"Empat tersangka ini nakhoda, pihak agen PT Virgo Karya Shipping, manajer cabang dan manajer operasional," ungkap Sigit, Jumat.

Sigit belum memerinci identitas keempat tersangka.

Perkara tersebut kini dilimpahkan ke Subdit Gakkum Korpolairud Baharkam Polri untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Dari empat tersangka, nakhoda KM Virgo Transport 8 kini telah ditahan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kalsel.

Sementara tiga tersangka lainnya telah dikirimkan surat pemanggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Pelimpahan perkara dilakukan untuk memperlancar penyidikan. Polisi perlu meminta keterangan dari sejumlah pihak yang berada di luar wilayah Kalimantan Selatan.

Di tengah proses hukum, operasi pencarian korban juga memasuki tahap evaluasi.

Tim SAR gabungan tidak melakukan penyelaman di bangkai KM Virgo Transport 8 pada hari ke-20 pencarian.

Penyelaman dihentikan sementara setelah dua hari pencarian bawah air belum menemukan korban tambahan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan pemantauan di sekitar lokasi tetap dilakukan meski penyelaman dihentikan sementara.

"Untuk besok tidak ada penyelaman di lokasi, namun dilaksanakan pemantauan dan monitoring," ujar Sudayana pada, Kamis (1/10/2026).

Pencarian korban di permukaan air tetap dilanjutkan di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.

Kantor SAR Pontianak juga melakukan operasi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban yang terbawa arus hingga perairan Kalimantan Barat.

Sudayana menjelaskan tim penyelam telah menyisir seluruh bagian dalam kapal yang dinilai masih aman untuk dimasuki.

Namun, masih terdapat sejumlah bagian kapal yang belum dapat dijangkau karena kondisi struktur bangkai kapal dan lingkungan di dalamnya berisiko bagi keselamatan penyelam.

Tim SAR akan melakukan evaluasi untuk menentukan langkah operasi berikutnya.

"Besok untuk melaksanakan evaluasi bersama terkait pelaksanaan penyelaman di badan kapal, kendalanya seperti apa," imbuhnya.

KN SAR Purworejo yang membawa tim penyelam akan ditarik menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin setelah menyelesaikan penyelaman sortie keempat.

Selama evaluasi berlangsung, sejumlah unsur laut tetap berada di sekitar lokasi kejadian untuk melakukan pemantauan.

Unsur tersebut antara lain KRI RE Martadinata, KRI Spica, KRI Bung Hatta, KP Orca, KN SAR Pacitan, dan KN SAR Kertajaya.

Berdasarkan data Basarnas, sebanyak 186 orang telah dievakuasi dari total 243 penumpang dan kru KM Virgo Transport 8.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 108 orang ditemukan selamat dan 78 orang meninggal dunia. Sementara 57 orang lainnya masih dalam proses pencarian.

Operasi pencarian tetap dilanjutkan meski penyelaman di badan kapal dihentikan sementara.

Tim SAR masih melakukan pemantauan dan pencarian di sejumlah wilayah perairan yang masuk dalam area operasi.

Selain pencarian di sekitar lokasi bangkai kapal, tim SAR juga menangani proses evakuasi empat jenazah yang sebelumnya ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah.

Sudayana mengatakan lokasi penemuan berada di kawasan yang hanya dapat dijangkau melalui jalur laut.

Tim SAR menggunakan Rigid Inflatable Boat (RIB) dan rubber boat untuk menuju lokasi tersebut.

Perjalanan dari Kumai menuju lokasi penemuan membutuhkan waktu sekitar lima jam. Karena itu, tim SAR harus bermalam di lokasi.

Keempat jenazah dijadwalkan dievakuasi melalui jalur udara pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Helikopter AR3604 telah disiagakan di Lanud Pangkalan Bun untuk mendukung proses evakuasi.

Penetapan empat tersangka membuat penanganan kasus tenggelamnya KM Virgo Transport 8 memasuki tahap penyidikan lebih lanjut.

Sementara itu, operasi pencarian korban masih berlangsung.

Tim SAR untuk sementara mengandalkan pemantauan dan pencarian di permukaan sambil mengevaluasi kemungkinan melanjutkan penyelaman di bangkai kapal.

Hingga hari ke-20 operasi pencarian, sebanyak 78 orang dinyatakan meninggal dunia, 108 orang selamat, dan 57 korban masih dicari.* (km/ad)

BANDA ACEH – Peringatan Hari Batik Nasional di SMA Negeri 7 Banda Aceh berlangsung meriah.

Kegiatan yang digelar Jumat, 2 Oktober 2026, itu memadukan pelestarian budaya, kreativitas, kewirausahaan, dan pembelajaran berbasis pengalaman.

Baca Juga:

• Siap Unjuk Gigi di Sumut Walkot Rico Waas Gembleng Duta Budaya Medan Kuasai Sejarah & Kuliner

Setiap kelas menghadirkan stan atau booth untuk menjajakan berbagai produk.

Puluhan jenis makanan dan minuman, pernak-pernik, hingga produk busana ditawarkan dalam kegiatan Market Day.

Kehadiran 27 booth membuat suasana sekolah semakin semarak sekaligus memberikan pengalaman langsung kepada para murid dalam mengelola kegiatan kewirausahaan.

Selain Market Day, kegiatan juga dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni.

Sejumlah murid menampilkan kesenian Rapai, tari kreasi, dan vokal solo.

Berbagai penampilan tersebut mendapat perhatian dan antusiasme dari warga sekolah yang hadir.

Kepala SMA Negeri 7 Banda Aceh, Dra. Nuriati, M.Pd., mengatakan peringatan Hari Batik Nasional tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial.

Menurut dia, momentum tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah mengenalkan dan merawat budaya Indonesia kepada generasi muda.

Nuriati mengatakan kegiatan Hari Batik yang dirangkai dengan Market Day juga menjadi bagian dari pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk memperoleh pengalaman secara langsung.

«"Melalui kegiatan Market Day ini anak-anak belajar banyak hal secara langsung, terutama belajar kolaborasi, kreativitas, kemandirian, dan berkomunikasi," ujar Nuriati.»

Menurut Nuriati, kegiatan semacam itu juga memberikan ruang bagi murid untuk mengembangkan potensi mereka sekaligus menerapkan nilai-nilai yang diperoleh selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah.

Peringatan Hari Batik Nasional di SMA Negeri 7 Banda Aceh menjadi momentum untuk menumbuhkan kecintaan murid terhadap batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia.

Di sisi lain, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa proses belajar tidak hanya berlangsung di dalam kelas.

Melalui Market Day dan pertunjukan seni, murid dapat belajar bekerja sama, berkomunikasi, mengembangkan kreativitas, serta melatih kemandirian.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para murid untuk berkarya dan berkolaborasi dalam suasana kebersamaan.

Dengan menggabungkan unsur budaya, seni, dan kewirausahaan, SMA Negeri 7 Banda Aceh menjadikan peringatan Hari Batik Nasional sebagai pengalaman belajar yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari para murid.* (ad)