Pertemuan tersebut membahas pengembangan infrastruktur strategis di Kabupaten Simalungun, termasuk ruas Tol Simpang Panei-Parapat yang dinilai dapat meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan pariwisata, serta mendukung infrastruktur pertahanan di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Nongkrong Sambil Transaksi Ganja di Lapangan Bola, Remaja 18 Tahun di Simalungun Diringkus Polisi

Sementara itu, Dirjen Kuathan Kemhan didampingi Direktur Fasilitas dan Jasa (Dir Fasjas) Ditjen Kuathan beserta jajaran.

Ruas Tol Simpang Panei-Parapat direncanakan memiliki panjang sekitar 40,36 kilometer. Dari total tersebut, sekitar 38 kilometer berada di wilayah Kabupaten Simalungun.

Pembangunan jalan tol itu diharapkan memperbaiki akses menuju Parapat dan kawasan Danau Toba sekaligus menghubungkan Simalungun dengan jaringan jalan tol nasional.

Saat ini, proses perencanaan disebut telah memasuki tahap penyusunan basic design dan studi kelayakan atau feasibility study (FS). Progres penyusunan tersebut dilaporkan telah mencapai sekitar 90 persen.

Proses perencanaan melibatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Marga Waskita bersama Kementerian PUPR.

Pemkab Simalungun memandang keberlanjutan proyek tersebut sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah. Selain mempermudah mobilitas masyarakat, keberadaan tol diharapkan memberi dampak terhadap perdagangan, investasi, pariwisata dan pendapatan asli daerah.

Bupati Anton Achmad Saragih mengatakan sekitar 38 kilometer ruas tol akan berada di wilayah Simalungun sehingga pemerintah daerah berharap tahapan perencanaan dapat terus berjalan hingga proyek tersebut terealisasi.

"Dengan sekitar 38 kilometer ruas tol berada di wilayah kami, pemerintah daerah berharap proses perencanaan dan tahapan pembangunan dapat terus berlanjut hingga terealisasi," ujar Anton.

Menurut Pemkab Simalungun, keberadaan tol juga berpotensi memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka peluang investasi serta menciptakan aktivitas ekonomi baru di wilayah yang dilintasi.

Selain aspek ekonomi dan konektivitas, dalam pertemuan tersebut Pemkab Simalungun turut menyampaikan usulan agar sebagian desain infrastruktur jalan tol dapat dipertimbangkan memiliki fungsi tambahan sebagai landasan darurat pesawat tempur.

Lokasi yang diusulkan berada sekitar 3 kilometer dari pintu Tol Simpang Panei. Konsep tersebut diharapkan dapat dipertimbangkan sejak tahap perencanaan dan penyusunan desain dasar.

Usulan itu disampaikan dengan pertimbangan agar aspek pertahanan dapat terintegrasi sejak awal pembangunan infrastruktur sipil.

Pihak Kementerian Pertahanan disebut menyambut positif gagasan tersebut. Integrasi fungsi pertahanan sejak tahap awal dinilai dapat memberikan manfaat strategis sekaligus mengurangi kebutuhan penyesuaian konstruksi apabila diperlukan di kemudian hari.

Dengan konsep tersebut, ruas Tol Simpang Panei-Parapat diharapkan tidak hanya menjadi jalur konektivitas ekonomi menuju kawasan Danau Toba, tetapi juga dapat memiliki fungsi strategis bagi penguatan infrastruktur pertahanan.* (dh)

Penyerahan bantuan tersebut didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Aceh Ny. Sari Ruddi. Dari total 6.000 paket sembako, sebanyak 2.000 paket diserahkan langsung oleh Ny. Juliati di Desa Jamur Labu, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Jalur Kereta Api Medan-Banda Aceh-Besitang Segera Dihidupkan Lagi, KAI Mulai Reaktivasi Tahun Ini

"Sebanyak 2.000 paket diserahkan langsung oleh Ketua Umum Bhayangkari di Desa Jamur Labu, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang," ujar Joko dalam keterangannya.

Sementara itu, bantuan sembako lainnya diserahkan secara simbolis oleh Ny. Juliati melalui sambungan virtual untuk selanjutnya didistribusikan ke sejumlah wilayah di Aceh.

Rinciannya, sebanyak 1.000 paket untuk masyarakat Kota Langsa, 1.000 paket untuk Bener Meriah, 1.000 paket untuk Aceh Tengah, 500 paket untuk Aceh Utara dan 500 paket untuk Bireuen.

Selain bantuan sembako, Ketua Umum Bhayangkari juga menyerahkan 864 paket perlengkapan sekolah bagi anak-anak di Bener Meriah, Aceh Tengah, Langsa dan Aceh Tamiang.

Bantuan perlengkapan sekolah tersebut terdiri dari 379 paket untuk anak sekolah dasar (SD), 271 paket untuk anak sekolah menengah pertama (SMP) dan 214 paket untuk anak sekolah menengah atas (SMA).

Joko mengatakan kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan 800 goodie bag yang berisi berbagai bantuan untuk masyarakat.

"Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Bhayangkari juga menyerahkan 800 goodie bag berisi berbagai paket bantuan, di antaranya untuk 200 anak stunting, bantuan khitanan massal bagi 80 anak, bantuan bagi 100 ibu hamil, bantuan untuk pasien operasi katarak dan bibir sumbing sebanyak 20 paket, serta 400 pcs mainan untuk anak-anak," ujar Joko.

Rangkaian bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari kegiatan sosial dalam peringatan HKGB. Bantuan ditujukan kepada masyarakat dan anak-anak di sejumlah wilayah Aceh dengan berbagai bentuk kebutuhan.* (dh)

Dukungan itu disampaikan Rico saat menerima audiensi jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Balai Kota Medan, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Minta KKP Gercep Garap Kampung Nelayan Merah Putih, Rico Waas: Biar Keringat Nelayan Terbayar Adil

"KNMP harus segera dilaksanakan, karena manfaatnya sangat baik untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan nelayan," ujar Rico.

Rico juga menyoroti pentingnya sistem distribusi hasil tangkapan yang transparan dan adil. Menurutnya, nelayan harus mendapatkan nilai jual yang sesuai dengan hasil kerja mereka.

"Yang terpenting kita harus bisa memastikan alur distribusi hasil tangkapan berjalan transparan, menjamin nilai jual di pasaran sesuai dengan keringat yang dikeluarkan nelayan, serta memastikan setiap nelayan mendapatkan bagian dan manfaat yang adil," tegasnya.

Menurut Rico, pembangunan KNMP tidak cukup hanya berorientasi pada penataan fisik kawasan. Program tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, termasuk peningkatan hasil tangkapan dan kepastian harga di pasar.

Sementara itu, Wakil Sah PPK KNMP Lufti F. Purba mengatakan kolaborasi dengan Pemko Medan diperlukan untuk memastikan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Melalui KNMP, kami membawa konsep modernisasi kawasan pesisir terpadu yang menyatukan seluruh ekosistem perikanan dalam satu wilayah," ungkap Lufti.

Rencana pembangunan KNMP di Nelayan Indah menjadi bagian dari upaya penataan kawasan pesisir dan penguatan sektor perikanan di Kota Medan. Lokasi tersebut tercantum dalam daftar rencana lokasi Kampung Nelayan Merah Putih 2026.

Selain pembahasan pembangunan kawasan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang koordinasi antara Pemko Medan dan KKP agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat nelayan.

Dalam audiensi tersebut turut hadir Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ahmad Untung Lubis, Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan John Ester Lase serta Camat Medan Labuhan Elias Padang.

Pemko Medan berharap kolaborasi dengan KKP dapat mempercepat realisasi KNMP sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat nelayan di Medan Labuhan.* (dh)

Dukungan itu disampaikan Rico saat menerima audiensi jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Balai Kota Medan, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Buka Jalan Menuju World Games Chile, Rico Waas All Out Siapkan Atlet 'Spesial' Medan ke PESONAS II

"KNMP harus segera dilaksanakan, karena manfaatnya sangat baik untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan nelayan," ujar Rico.

Rico juga menyoroti pentingnya sistem distribusi hasil tangkapan yang transparan dan adil. Menurutnya, nelayan harus mendapatkan nilai jual yang sesuai dengan hasil kerja mereka.

"Yang terpenting kita harus bisa memastikan alur distribusi hasil tangkapan berjalan transparan, menjamin nilai jual di pasaran sesuai dengan keringat yang dikeluarkan nelayan, serta memastikan setiap nelayan mendapatkan bagian dan manfaat yang adil," tegasnya.

Menurut Rico, pembangunan KNMP tidak cukup hanya berorientasi pada penataan fisik kawasan. Program tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, termasuk peningkatan hasil tangkapan dan kepastian harga di pasar.

Sementara itu, Wakil Sah PPK KNMP Lufti F. Purba mengatakan kolaborasi dengan Pemko Medan diperlukan untuk memastikan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Melalui KNMP, kami membawa konsep modernisasi kawasan pesisir terpadu yang menyatukan seluruh ekosistem perikanan dalam satu wilayah," ungkap Lufti.

Rencana pembangunan KNMP di Nelayan Indah menjadi bagian dari upaya penataan kawasan pesisir dan penguatan sektor perikanan di Kota Medan. Lokasi tersebut tercantum dalam daftar rencana lokasi Kampung Nelayan Merah Putih 2026.

Selain pembahasan pembangunan kawasan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang koordinasi antara Pemko Medan dan KKP agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat nelayan.

Dalam audiensi tersebut turut hadir Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ahmad Untung Lubis, Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan John Ester Lase serta Camat Medan Labuhan Elias Padang.

Pemko Medan berharap kolaborasi dengan KKP dapat mempercepat realisasi KNMP sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat nelayan di Medan Labuhan.* (dh)

Dukungan tersebut disampaikan Rico saat menerima audiensi jajaran Special Olympics Indonesia (SOIna) Sumatera Utara di Balai Kota Medan. Dalam kesempatan itu, Rico juga berinteraksi langsung dengan para atlet, pelatih dan pengurus SOIna Sumut.

Baca Juga:

• Minta Inspektorat Tak Menakut-nakuti ASN, Rico Waas Geber Platform PengawasMU Demi Cegah Pungli

"Kita tidak melupakan atlet anak spesial ini. Mereka harus mendapatkan kebutuhan dan perhatian. Apa yang bisa kami bantu dalam menjalankan ini, akan kita lihat," ujar Rico.

Rico juga menyampaikan keinginannya untuk melihat langsung para atlet bertanding. Ia berharap pembinaan terhadap atlet disabilitas intelektual dapat terus diperkuat sehingga mereka memiliki ruang untuk berprestasi.

Dalam audiensi tersebut, Ketua SOIna Sumut August Sinaga bersama pengurus dan pelatih menyampaikan persiapan kontingen Sumatera Utara untuk mengikuti PESONAS II 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Mereka juga meminta doa dan dukungan Pemko Medan agar para atlet dapat mengikuti pertandingan dengan baik.

PESONAS merupakan ajang olahraga nasional bagi penyandang disabilitas intelektual. Dalam ajang tersebut terdapat tujuh cabang olahraga yang dipertandingkan.

Selain menjadi kompetisi olahraga, PESONAS juga menjadi bagian dari proses seleksi atlet yang berpeluang mewakili Indonesia pada Special Olympics World Games 2027 di Santiago, Chili.

SOIna Sumut juga menyampaikan permintaan kepada Pemko Medan untuk membentuk SOIna tingkat Kota Medan. Organisasi tersebut diharapkan dapat memperluas pembinaan olahraga bagi penyandang disabilitas intelektual di Medan.

Pembentukan SOIna Kota Medan juga diharapkan membuka lebih banyak kesempatan bagi anak-anak penyandang disabilitas intelektual untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi di bidang olahraga.

Sejumlah atlet turut hadir dalam audiensi tersebut, di antaranya atlet renang Putra Abbas dan Zidan, atlet lari Jhon, serta atlet bocce Mika Hutahaean.

Kehadiran para atlet menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi dan kemampuan anak-anak penyandang disabilitas intelektual kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Pemko Medan berharap dukungan dan pembinaan terhadap atlet disabilitas intelektual dapat terus berkembang sehingga mereka memiliki kesempatan yang semakin luas untuk berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.* (dh)

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan pihaknya menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas yang tidak seperti kamar warga binaan pada umumnya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Lapas Labuhan Ruku Gandeng Dinkes dan Puskesmas Gelar Pemeriksaan Gratis

Fikri mengatakan Ombudsman belum dapat memastikan siapa saja warga binaan yang menggunakan fasilitas tersebut. Karena itu, dugaan bahwa Ferdy Sambo ikut menikmati fasilitas khusus juga belum dapat dipastikan.

"Dugaan kami bisa jadi itu (Ferdy Sambo ikut menggunakan fasilitas mewah)," kata Fikri, dikutip Kamis (24/9/2026).

Menurut Fikri, Ombudsman juga menemukan informasi bahwa terdapat penghuni yang diduga membayar untuk menempati fasilitas tertentu. Namun, nominal pembayaran maupun identitas penghuni yang dimaksud masih dalam pendalaman.

Ombudsman kemudian meminta fasilitas khusus tersebut dievaluasi dan meminta adanya tindak lanjut dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Anggota Ombudsman Syafrida Rachmawati menyatakan evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap regulasi, sumber daya manusia dan pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan lapas.

Ditjenpas Dalami Temuan Ombudsman

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membentuk tim untuk memeriksa dan memverifikasi temuan Ombudsman di Lapas Cibinong.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan pemeriksaan mencakup sarana dan prasarana, administrasi, standar pelayanan serta pengamanan di lapas.

"Kami telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap sarana, prasarana, administrasi, serta pelaksanaan standar pelayanan dan pengamanan di Lapas Cibinong," ujar Mashudi.

Mashudi menegaskan seluruh informasi dari Ombudsman akan diverifikasi berdasarkan fakta, dokumen dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, setiap warga binaan memiliki hak dan kewajiban sesuai aturan.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan Ferdy Sambo.

Yudi menyatakan hingga pemeriksaan sementara dilakukan, belum ditemukan informasi yang mengarah pada penggunaan fasilitas khusus tersebut oleh Ferdy Sambo.

"Sampai detik ini tidak ada informasi dan temuan hasil tim itu mengarah ke sana," kata Yudi.

Yudi menjelaskan Ferdy Sambo masih menempati kamar di dalam blok Lapas Cibinong dengan fasilitas yang sama seperti warga binaan lainnya. Dia juga menyebut bangunan yang diperiksa Ombudsman berada di kawasan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) serta terdapat rumah dinas jabatan di area tersebut.

Klarifikasi tersebut disampaikan setelah Ombudsman menemukan bangunan yang dinilai memiliki fasilitas menyerupai apartemen di kawasan Lapas Cibinong. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan fungsi dan status setiap bangunan serta siapa yang menggunakan fasilitas tersebut.

Yusril Persilakan Media Cek Langsung

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta persoalan tersebut dibuka secara transparan.

Yusril mempersilakan media untuk melihat langsung kondisi fasilitas di Lapas Cibinong guna memastikan peruntukan bangunan yang ditemukan Ombudsman.

"Apakah benar ada fasilitas mewah berstandar apartemen di sana. Kalau ada, pastikan fasilitas apa itu, apakah itu rumah pegawai di dalam lapas atau tempat asimilasi napi menjelang bebas atau memang benar itu fasilitas mewah untuk para napi tertentu yang sanggup membayar," ujar Yusril.

Yusril juga menegaskan akan ada sanksi apabila nantinya terbukti terdapat petugas pemasyarakatan yang memberikan atau mengomersialkan fasilitas khusus bagi narapidana.

Pemerintah kini masih menunggu hasil pemeriksaan dan verifikasi untuk memastikan peruntukan bangunan serta dugaan pelanggaran yang ditemukan di Lapas Cibinong.

Dengan demikian, temuan mengenai fasilitas mewah di Lapas Cibinong masih dalam proses pendalaman. Dugaan bahwa Ferdy Sambo menikmati fasilitas tersebut juga belum terkonfirmasi oleh hasil pemeriksaan sementara Ditjenpas.* (tm/dh)

Dukungan tersebut disampaikan Rico saat menjadi mentor dalam Seminar Hasil Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026 di Kantor BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Sempat Terkendala Tender Ulang, Rico Waas Sidak Puskesmas Tuntungan: Beres Desember, Layanan Wajib Meningkat

Platform tersebut mencakup sejumlah layanan, mulai dari pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, konsultasi daring, whistleblowing system, pengelolaan data pengawasan hingga penyajian informasi kinerja secara terpusat.

Rico mengatakan keberadaan Inspektorat perlu diarahkan agar tidak hanya dipandang sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan dan penindakan. Menurutnya, Inspektorat juga harus menjadi tempat bagi ASN dan perangkat daerah untuk berkonsultasi terkait tata kelola pemerintahan.

"Keinginan kami adalah Inspektorat memiliki nyawa sepenuhnya untuk menjaga integritas ASN. Inspektorat bukan jabatan yang ditakuti atau menakut-nakuti, tapi harus menjadi lembaga yang dihormati karena menjalankan fungsi sesuai aturan," ujar Rico.

Dia menilai pengawasan internal seharusnya lebih mengedepankan pencegahan agar potensi pelanggaran dapat diketahui sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

Melalui fitur konsultasi online dalam PengawasMU, ASN maupun organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan dapat berdiskusi mengenai tata kelola kegiatan, proyek serta aturan yang harus dipenuhi sebelum program dijalankan.

"Melalui sistem aplikasi yang dirancang, saya berharap Inspektorat Kota Medan kini difungsikan sebagai konsultan internal (trusted advisor) tempat para ASN berkonsultasi mengenai tata kelola proyek dan aturan hukum agar terhindar dari pelanggaran," harapnya.

Rico juga menyoroti sejumlah perilaku ASN yang menurutnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, termasuk ketidakprofesionalan dalam pelayanan, kebiasaan berada di luar kantor saat jam kerja hingga persoalan pungutan liar dan korupsi.

Karena itu, dia berharap digitalisasi pengawasan dapat memberikan pendekatan baru yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sekaligus memperkuat integritas ASN.

Sementara itu, Erfin Fachrurrazi menjelaskan PengawasMU dirancang untuk membangun sistem pengawasan yang modern, transparan, terintegrasi dan proaktif.

"Beberapa fitur utama dalam platform digital ini meliputi pemantauan real-time, dengan cara menjangkau tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dan pengelolaan data kinerja," jelas Erfin.

Selain pemantauan, PengawasMU menyediakan layanan konsultasi online yang menjadi ruang diskusi antara OPD dan Inspektorat sebelum pelaksanaan program kerja.

Platform tersebut juga dilengkapi Whistleblowing System (WBS) sebagai kanal pengaduan yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun masyarakat.

Dengan inovasi tersebut, Inspektorat Kota Medan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawasan, tetapi juga menjadi mitra internal yang membantu ASN dan OPD memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai aturan serta mencegah potensi pelanggaran sejak awal.* (dh)

Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara mengatakan tingginya biaya logistik tidak terlepas dari kondisi infrastruktur, khususnya jalan provinsi serta jalan kabupaten dan kota yang belum memadai.

Baca Juga:

• Sembunyi di Dasbor Innova demi Pasok Aceh, Kurir 668 Vape Etomidate Disergap Polda Sumut

Menurut Dida, tingginya ongkos distribusi membuat pelaku usaha di Sumut kesulitan bersaing. Kondisi tersebut juga berpotensi membuat pengusaha lokal hanya menjadi penonton di daerah sendiri.

"Dengan biaya logistik yang 30 persen, teman-teman ini tidak bisa bersaing. Nah, akhirnya menjadi penonton di daerah sendiri," ujarnya.

Hal itu disampaikan Dida dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Sumut 2026 di Medan, Kamis (24/9/2026). Dalam forum tersebut, Kadin juga menyoroti ketimpangan pembangunan antara kawasan Medan dan Pantai Timur dengan wilayah Pantai Barat, Tapanuli serta Kepulauan Nias.

Kadin Sumut mendorong pemerintah memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap komoditas mentah seperti sawit dan karet. Hilirisasi dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi daerah.

Selain persoalan infrastruktur dan hilirisasi, Dida menyoroti akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta nelayan yang dinilai masih menghadapi kendala karena belum memenuhi persyaratan perbankan.

Karena itu, Kadin meminta perbankan menyiapkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel sesuai karakteristik usaha masyarakat.

Menjelang 2027, Dida berharap pemerintah daerah memberikan kepastian usaha dan kemudahan perizinan agar dunia usaha dapat berperan lebih besar dalam pembangunan.

"Mohon diberikan karpet merah untuk kami untuk berinvestasi sehingga bisa memberikan manfaat lebih untuk Provinsi Sumatera Utara," katanya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor mengatakan Pemprov Sumut tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa keterlibatan dunia usaha.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak bisa melaksanakan berdiri sendiri. Harus ada Kadin di dalamnya. Harus ada pelaku usaha di dalamnya," ujar Timur.

Timur mengatakan sekitar 40 persen APBD Sumut dialokasikan untuk infrastruktur melalui mekanisme belanja wajib atau mandatory spending. Namun, keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah membutuhkan kolaborasi dengan sektor swasta dan sumber pembiayaan alternatif.

Salah satu langkah yang disiapkan Pemprov Sumut adalah memperkuat konektivitas logistik menuju Kepulauan Nias. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar 1,9 hektare untuk pembangunan gudang logistik di kawasan pesisir.

Gudang tersebut direncanakan menjadi pusat penyimpanan material pembangunan seperti semen, kayu dan besi. Fasilitas itu diharapkan dapat membantu menekan disparitas harga material di Kepulauan Nias.

Skema pembiayaannya dirancang melalui kolaborasi sejumlah sumber, mulai dari APBD, APBN, pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR hingga kerja sama dengan pihak ketiga.

"Ini akan dibangun dalam rangka untuk memasok nanti alat-alat bangunan ke sana di Kepulauan Nias," kata Timur.

Selain konektivitas Nias, Pemprov Sumut juga mendorong efisiensi rantai pasok dari sentra produksi menuju Pelabuhan Belawan. Komoditas ekspor seperti CPO, produk pertanian dan hasil perkebunan dinilai perlu memiliki jalur distribusi yang lebih cepat dan efisien agar daya saing tetap terjaga.

Timur meminta kepastian distribusi bagi para pengusaha agar produk tidak mengalami penurunan nilai akibat terlalu lama berada dalam rantai logistik.

"Berikan kepastian kepada para pengusaha itu. Jangan nanti sampai barang di Belawan, di sana tiga hari, tahu-tahu sampai di Singapura, di Jepang, di India barang itu sudah turun harganya," tegasnya.

Pemprov Sumut juga mendorong pemanfaatan peluang kerja sama kawasan melalui Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) serta penguatan konektivitas darat di Sumatera, termasuk pembangunan jalan tol yang terhubung hingga Aceh dan Pelabuhan Belawan.

Kadin dan Pemprov Sumut berharap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dapat memperbaiki iklim investasi, menekan biaya logistik, memperluas pasar serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Sumatera Utara.* (ad/dh)

A.B.A. ditangkap di Jalan Datuk Rubiah, Komplek Griya Marelan III, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Rabu (23/9/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Baca Juga:

• Todongkan Parang dan Rampok Nenek 60 Tahun, 1 dari 4 Begal Sadis Belawan Berakhir Diringkus Polisi

"Dari hasil penyelidikan, personel berhasil mengidentifikasi keberadaan salah satu pelaku. Pelaku kemudian diamankan bersama barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut," ujar Agus.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangani tiga laporan dengan korban atau pelapor masing-masing Vicky Havillah Tambusai (19), Sartono Situmorang (49), dan Berliana Ningsih (38).

Kasus pertama terjadi pada 4 Agustus 2026 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan KL Yos Sudarso, Titi Tugu Nonang, Kelurahan Pekan Labuhan.

Saat itu, Vicky bersama saksi Ilham Maulana diberhentikan oleh tiga orang pelaku. Salah seorang pelaku kemudian mengeluarkan senjata tajam dan mengancam korban agar menyerahkan sepeda motornya.

A.B.A. disebut turut mengacungkan parang. Karena merasa terancam, korban dan saksi kemudian menyelamatkan diri dengan meninggalkan sepeda motor di lokasi.

Kasus kedua terjadi pada 14 September 2026 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Pelabuhan Raya Belawan.

Saat itu, Sartono sedang menunggu perbaikan ban sambil menggunakan telepon genggam di atas kabin truk. Pelaku kemudian mengambil telepon genggam milik korban.

Telepon genggam tersebut kemudian digunakan untuk menghubungi saudara korban dan meminta uang. Karena percaya dengan pesan tersebut, saudara korban mengirimkan uang Rp300.000 melalui aplikasi DANA atas nama Abdillah Bangun.

Sementara kasus ketiga terjadi pada 21 September 2026 sekitar pukul 07.15 WIB di Jalan Ileng, Kelurahan Rengas Pulau.

Korban Berliana Ningsih mengatakan anaknya sedang menggunakan telepon genggam saat dalam perjalanan menuju sekolah. Tiba-tiba dua pria memepet dan merampas telepon genggam tersebut sebelum melarikan diri.

Dari penangkapan A.B.A., polisi mengamankan satu pucuk senjata tajam jenis parang dan satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam.

Dalam pemeriksaan awal, A.B.A. mengakui perbuatannya dan menyebut aksi tersebut dilakukan bersama rekannya berinisial A. Pelaku juga mengaku memperoleh uang sekitar Rp150.000 dari hasil penjualan barang hasil kejahatan.

"Kasus ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap keterlibatan pelaku lainnya serta memastikan seluruh rangkaian kejadian yang berkaitan dengan tersangka," jelas Agus.

Polisi masih memburu pihak lain yang diduga terlibat dalam rangkaian kasus tersebut. A.B.A. bersama barang bukti kemudian diamankan di Mako Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.* (ad/dh)

Kedua tersangka yang diamankan yakni Alan Darma (36), warga Jalan Padang, Medan Tembung, dan Chali (31), warga Jalan Tirtosari, Medan Tembung.

Baca Juga:

• Geger Temuan Jasad Bayi Dibungkus Kain Merah di Percut Sei Tuan, Sejoli Bermotor Diburu Polisi

Berdasarkan laporan pihak rumah sakit, satu unit outdoor AC diketahui hilang pada Minggu (20/9/2026). Pencurian kembali terjadi pada Selasa (22/9/2026) dan Rabu (23/9/2026).

"Sesuai laporan korban, aksi para pelaku dilakukan selama tiga hari. Keenamnya mengambil lima unit outdoor AC," ujar Ras Maju, Kamis (24/9/2026).

Menerima laporan tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman kamera CCTV di sekitar rumah sakit. Dari rekaman tersebut, petugas mengidentifikasi dua orang yang diduga terlibat.

Alan dan Chali kemudian ditangkap di Jalan Padang, Medan Tembung, pada Rabu (23/9/2026).

Dalam pemeriksaan, keduanya mengakui perbuatannya. Mereka juga menyebut aksi pencurian dilakukan bersama empat orang lainnya yang berinisial FI, FA, RE dan PI.

"Keduanya mengakui perbuatannya. Mereka juga mengaku beraksi bersama FI, FA, RE dan PI. Saat ini kita masih memburu keempatnya," kata Ras Maju.

Polisi kemudian mendalami keberadaan barang hasil pencurian tersebut. Dari keterangan kedua tersangka, outdoor AC yang dicuri dijual kepada pengepul barang bekas atau botot.

Uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagikan kepada enam pelaku.

"Pengakuannya Alan mendapat Rp100 ribu dan Chali mendapat Rp270 ribu. Uang tersebut digunakan untuk mengonsumsi sabu," ungkap Ras Maju.

Saat ini, polisi masih memburu empat pelaku lainnya yang disebut terlibat dalam pencurian tersebut. Polisi juga mencari pengepul yang diduga menerima barang hasil curian.

Kedua tersangka yang telah diamankan kini menjalani proses hukum lebih lanjut di Polsek Medan Tembung.* (mi/dh)

Pedagang bernama Liza (28) mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (22/9/2026) di kawasan Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Kampung Baru, Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• "Jemput Bola" ke Medan Wali Kota Tanjungbalai 'Gedor' BBPJN Sumut Bawa Proposal Jalan Rusak

"Awalnya saya lihat ada ramai-ramai pas nurunkan bal monza, ada juga di situ oknum anggota polisi dari Brimob terus saya datangi," ujar Liza, Kamis (24/9/2026).

Menurut Liza, awalnya dia menduga keberadaan aparat tersebut untuk menjaga keamanan di kawasan tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari warga sekitar, aparat berinisial NL itu diduga berada di lokasi untuk membekingi proses penurunan bal monza.

"Saya kira dia itu untuk menjaga keamanan di perkampungan kami. Tapi, ternyata saya lihat dia yang membekingi penurunan bal monza itu," katanya.

Liza mengatakan situasi kemudian memanas dan terjadi keributan antara sejumlah orang dengan oknum tersebut. Saat itu, dia mengaku mencoba merekam kejadian menggunakan ponselnya.

Namun, Liza mengaku tangannya dipukul ketika merekam peristiwa tersebut. Ponselnya kemudian jatuh ke bawah mobil dan mengalami kerusakan.

"Sempat saya lihat anarkis dia sama pedagang. HP saya juga jatuh karena tangan saya dipukul pas videokan dia, jatuh ke bawah mobilnya sampai rusak HP saya," ungkap Liza.

Akibat kejadian tersebut, Liza mengaku mengalami luka, kerugian akibat ponselnya rusak serta trauma.

"Jujur trauma saya," ujarnya.

Liza mengatakan dirinya tidak menyangka persoalan di lokasi tersebut berujung pada tindakan yang menurutnya merugikan pedagang.

Dia bersama sejumlah pedagang lainnya yang merasa terdampak berencana membuat laporan atas dugaan tindakan oknum tersebut ke Propam Polda Sumut.

"Nanti saya rencana mau buat laporan, langsung ke Propam Polda Sumut," pungkasnya.

Hingga kini, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam laporan tersebut, belum ada penjelasan dari pihak yang disebut sebagai oknum aparat mengenai tuduhan dugaan pemukulan dan kerusakan ponsel tersebut.* (tm/dh)

Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan.

Baca Juga:

• Hujan Es Hebohkan Medan Johor, BBMKG Ungkap Penyebab dan Ciri-cirinya

"Masyarakat pesisir Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan diimbau untuk waspada dengan potensi banjir rob pada 26 September-2 Oktober 2026," ujar Nur, Kamis (24/9/2026).

Menurut Nur, banjir rob terjadi akibat aktivitas pasang air laut yang dipengaruhi fenomena alam.

Berdasarkan analisis BMKG, peningkatan volume air laut diprediksi terjadi dalam dua periode setiap harinya, yakni pada dini hari hingga pagi serta siang hari.

"Pasang di atas 2,3 meter diprediksi terjadi pada pukul 01.00-05.00 WIB dan pukul 14.00-15.00 WIB dengan pasang tertinggi 2,7 meter. Ketinggian pasang diukur dari titik surut terendah," jelasnya.

Potensi luapan air laut tersebut dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat di kawasan pesisir. Gangguan juga berpotensi terjadi pada kegiatan bongkar muat di pelabuhan serta mobilitas transportasi di wilayah terdampak.

BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di kawasan rawan genangan untuk meningkatkan kewaspadaan selama periode pasang tinggi.

Warga juga diminta memantau informasi cuaca dan peringatan dini yang disampaikan BMKG untuk mengantisipasi dampak banjir rob.

Dengan potensi pasang hingga 2,7 meter, masyarakat pesisir Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan perlu memperhatikan jadwal pasang laut, terutama pada dini hari hingga pagi serta periode siang hari.* (tm/dh)

Data tersebut disampaikan Bupati Batang M Faiz Kurniawan pada Kamis (24/9/2026). Dari total 411 korban, sebanyak 50 orang merupakan balita, 141 anak usia sekolah, dan 220 orang tua yang disebut mengonsumsi makanan MBG yang dibawa pulang oleh penerima manfaat.

Baca Juga:

• 2 Kali Masuk PICU Hingga Dinding Lambung Retak, Siswi Korban Keracunan MBG Karo Masih Trauma

"Yang pertama adalah make sure apa yang terjadi, sehingga bisa menimpa lebih dari 411 korban," kata Faiz saat meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bawang, Kamis siang.

Sebagian pasien yang sebelumnya menjalani perawatan juga telah diperbolehkan kembali ke rumah setelah kondisinya membaik.

Faiz mengatakan pemerintah belum ingin terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan, mulai dari bahan diterima, proses pengolahan hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.

"Kita harus make sure betul apa yang sebenarnya terjadi dari step processing-nya, dari step proses ketika barang datang, kemudian processing, kemudian sampai ter-deliver, mobilisasi ke para penerima manfaat MBG tersebut," ujarnya.

Meski sebagian pasien telah pulang, sejumlah anak masih menjalani perawatan. Mereka disebut mengalami gejala seperti lemas, muntah dan diare.

"Banyak sekali anak-anak kecil yang kemudian diinfus, kondisinya masih lemas, kemudian masih muntah, diare, dan lain-lain," kata Faiz.

Menurut Faiz, pemerintah akan memprioritaskan penanganan kesehatan para korban dan mencari tahu tahapan yang diduga menjadi sumber persoalan tersebut.

Sementara itu, Kepala KPPG Semarang BGN, Hadiriajaya, mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan langsung terhadap dapur SPPG Bawang yang memasok makanan MBG.

Pemeriksaan meliputi kondisi bangunan, tata letak dapur hingga rekaman kamera pengawas atau CCTV.

Hadiriajaya mengatakan salah satu hal yang masih perlu didalami adalah bagaimana makanan MBG dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang bukan penerima manfaat.

"Ini mungkin perlu kami dalami lagi karena memang ada kemungkinan makanan ini, MBG ini, dibawa pulang oleh orang tua dari penerima manfaat yang tidak seharusnya menerima MBG," katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperiksa karena korban tidak hanya berasal dari kelompok penerima manfaat program MBG. Korban tercatat terdiri dari balita, anak-anak hingga orang dewasa.

"Nah, ini dari jumlah korban yang terdampak ini cukup banyak, mulai dari balita, anak-anak, dan juga ada usia yang bukan penerima manfaat," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Batang dan BGN masih melakukan penanganan terhadap korban sekaligus investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. BGN menyatakan penanganan terhadap penerima manfaat dan penyelidikan atas insiden tersebut terus dilakukan.

Hingga Kamis, Dinas Kesehatan Batang juga menyatakan kondisi pasien yang dirawat terus dipantau dan tidak ada laporan korban meninggal dunia akibat kejadian tersebut.* (tm/dh)

MEDAN - PSMS Medan membidik kemenangan saat bertandang ke markas Adhyaksa FC Bekasi pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Minggu (27/9/2026) pukul 19.00 WIB.

Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik. Namun, masih ada beberapa pemain yang belum bergabung dalam latihan serta sejumlah pemain yang menjalani pemulihan setelah pertandingan sebelumnya.

Baca Juga:

• Pesta 6 Gol di Rumput Baru Stadion Utama Sumut, PSMS Medan Bantai Persiku demi Misi Liga 1

Eko juga menyebut beberapa pemain masih dalam proses pemulihan usai laga melawan Persiku Kudus pada pekan kedua. Salah satu pemain yang terus dipantau kondisinya adalah striker asing PSMS, Javier Siverio Toro atau Javi.

Striker asal Spanyol itu mengalami tarikan otot pada bagian kaki saat menghadapi Persiku Kudus. Javi kemudian ditarik keluar setelah mencetak hattrick dalam kemenangan PSMS 6-0.

Menurut Eko, keputusan tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi Javi agar tetap siap menghadapi pertandingan berikutnya.

"Di dalam latihan kemarin saya melihat kondisi Javi. Kita memantau dengan fisioterapi, memang belum 100 persen, tapi ada waktu tiga hari lagi untuk pemulihan," katanya.

Eko mengatakan kondisi Javi menunjukkan perkembangan positif menjelang keberangkatan tim ke Bekasi.

"Sejauh ini kondisinya semakin bagus, semakin baik dan kita berharap dalam pertandingan bisa maksimal," sambungnya.

Menghadapi Adhyaksa FC, Eko menegaskan PSMS tetap mengincar tiga poin. Dia meminta para pemain memperlakukan setiap pertandingan sebagai laga penting dan mengerahkan kemampuan terbaik.

"Target kita setiap pertandingan itu kan final. Berikan yang terbaik, kita maksimalkan tiga poin," tegas Eko.

Meski begitu, Eko mengingatkan skuad Ayam Kinantan agar tidak meremehkan Adhyaksa FC. Tim tuan rumah disebut tetap harus diwaspadai meski baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan awal.

Eko meminta anak asuhnya tetap fokus dan tampil maksimal sepanjang pertandingan.

"Kita melihat Adhyaksa tidak boleh anggap remeh. Kita harus maksimal, kita harus fight. Waspada terhadap siapapun lawan kita," pungkasnya.

PSMS saat ini memasuki pekan ketiga setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Sumsel United dan menang telak 6-0 atas Persiku Kudus.* (tm/dh)

Ketiga terdakwa yakni Makhandran Thilipan, Thangavadivel Kamalathsan dan Rasiah Sukanthan. Mereka menjalankan aksi tersebut bersama Aswin Sures yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Baca Juga:

• Ada Kendala Pertanahan, Tol Binjai-Pangkalan Brandan Ditargetkan Beroperasi Penuh Sebelum Nataru 2026

"Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karenanya masing-masing selama 1 tahun 5 bulan (17 bulan)," ujar hakim saat membacakan amar putusan.

Majelis hakim menyatakan ketiga terdakwa terbukti melanggar Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya mencegah penyelundupan manusia.

Sementara hal yang meringankan hukuman di antaranya para terdakwa memiliki tanggungan keluarga, mengakui perbuatannya, menyesal dan belum pernah dihukum.

Baik penasihat hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Medan menyatakan masih pikir-pikir selama tujuh hari sebelum menentukan langkah hukum atas putusan tersebut.

Rencana Penyelundupan Disiapkan Sejak 2025

Terungkap dalam persidangan, rencana penyelundupan manusia tersebut mulai disusun sejak Juni 2025.

Ketiga WN Sri Lanka bersama Aswin Sures disebut menyiapkan kapal KM Nagata untuk mengangkut calon penumpang dari Langsa, Aceh, menuju Reunion Island.

Untuk menyiapkan kapal, Thangavadivel disebut telah membayar uang muka sebesar Rp60 juta. Dia kemudian kembali mengirimkan uang sebesar Rp50 juta.

Para terdakwa juga mencari orang yang bersedia diberangkatkan ke wilayah Prancis tersebut. Tarif yang dipatok berkisar Rp30 juta hingga Rp40 juta untuk setiap orang.

Dalam perkara tersebut, bahkan disebut ada calon penumpang yang membayar hingga USD5.000.

Rasiah disebut berhasil mengumpulkan 26 calon penumpang yang akan diberangkatkan.

Salah satunya Nadarajah Sureskumar yang disebut telah membayar Rp36 juta. Sementara Makhandran diduga memperkenalkan sejumlah calon penumpang kepada Thangavadivel dengan tawaran keberangkatan menggunakan kapal tersebut.

Rencana pemberangkatan tersebut akhirnya terbongkar dan menyeret ketiga WN Sri Lanka ke meja hijau.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan hukuman masing-masing 17 bulan penjara kepada Makhandran Thilipan, Thangavadivel Kamalathsan dan Rasiah Sukanthan.

Sementara Aswin Sures yang disebut terlibat bersama ketiga terdakwa hingga kini masih berstatus DPO.* (im/dh)

Jokowi mengunjungi korban gempa di Palue pada Rabu (16/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, dia berdialog dengan warga, meninjau sejumlah kerusakan akibat gempa, menyerahkan bantuan secara simbolis hingga menginap di lokasi pengungsian.

Baca Juga:

• Tuding Dakwaan Cacat dan Salah Objek, Kubu Roy Suryo Desak Kasus Ijazah Jokowi Batal Demi Hukum

Jokowi mengatakan kunjungannya tidak hanya untuk melihat kondisi para korban. Dia juga menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak bencana.

Menurut Jokowi, selama berada di lokasi, dirinya menerima sejumlah permintaan dari masyarakat. Dia kemudian menyampaikan kondisi tersebut sebagaimana yang diketahuinya kepada publik.

"Karena ada permintaan-permintaan dari masyarakat, ya saya sampaikan apa adanya kan," ungkap Jokowi.

Jokowi juga menegaskan kunjungannya ke Palue tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Dia menyebut kedatangannya semata-mata untuk alasan kemanusiaan dan memberikan dukungan kepada warga yang terdampak bencana.

"Kita enggak memakai bendera apa-apa. Karena kemanusiaan saja, saudara-saudara kita yang terkena bencana," tegasnya.

Saat berkunjung, Jokowi melihat langsung kondisi warga serta sejumlah kerusakan infrastruktur dan bangunan akibat gempa. Dia juga bertemu dengan masyarakat terdampak di lokasi pengungsian.

Sebelumnya, bantuan untuk warga terdampak gempa di Palue juga telah disalurkan pemerintah melalui jalur udara. BNPB pada 7 September 2026 menyatakan bantuan berupa sembako dan obat-obatan dikirim menggunakan helikopter ke Pulau Palue untuk kemudian disalurkan kepada pengungsi.

Jokowi menegaskan dirinya saat ini sudah tidak memiliki kewenangan pemerintahan karena telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden. Karena itu, dia mengatakan kedatangannya merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Kunjungan tersebut berlangsung sekitar satu bulan setelah gempa bumi yang mengguncang NTT pada 15 Agustus 2026. Penanganan pascabencana di wilayah terdampak kemudian berlanjut pada penyaluran bantuan dan pemulihan kondisi masyarakat.* (k/dh)

Putusan terhadap Saiful dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan di ruang Cakra 9, Kamis (24/9/2026). Dalam perkara yang sama, dua terdakwa lainnya juga dijatuhi hukuman penjara.

Baca Juga:

• Salinan Putusan Belum Siap, Sidang Vonis Korupsi Smartboard Langkat Rp 29,5 M Ditunda

Ketua majelis hakim Yusafrihardi Girsang menyatakan Saiful terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saiful Abdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun, dengan denda Rp400 juta," kata Yusafrihardi saat membacakan putusan.

Selain pidana penjara, Saiful juga diwajibkan membayar denda Rp400 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan, maka diganti dengan kurungan selama 120 hari.

Majelis hakim juga membebankan uang pengganti kepada Saiful sebesar Rp1 miliar. Apabila setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayarkan, harta bendanya dapat disita untuk menutupi kewajiban tersebut.

Jika harta yang disita tidak mencukupi, Saiful diwajibkan menjalani pidana pengganti selama 2 tahun penjara.

Setelah putusan dibacakan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Saiful dan tim kuasa hukumnya untuk menentukan sikap terhadap vonis tersebut, termasuk menerima atau mengajukan banding.

Sementara itu, Supriadi dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan. Dia juga dibebani uang pengganti sebesar Rp500 juta.

Adapun Budi Pranoto Seputra divonis 7 tahun penjara dengan denda Rp400 juta subsider 120 hari kurungan. Budi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp10 miliar dengan pidana pengganti 2 tahun penjara apabila tidak dibayarkan sesuai ketentuan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Perbuatan tersebut juga dinilai merugikan masyarakat Kabupaten Langkat dan mencederai dunia pendidikan.

Vonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Langkat.

Sebelumnya, Saiful Abdi dan Supriadi dituntut masing-masing 11 tahun penjara, sedangkan Budi Pranoto dituntut 13 tahun penjara.

Dalam perkara ini, ketiganya didakwa terlibat korupsi dalam pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat dengan total kerugian negara sebesar Rp29.588.774.791.

Perkara tersebut bermula dari pengadaan 312 unit smartboard dengan nilai anggaran Rp49,916 miliar. Pengadaan terdiri dari 200 unit untuk sekolah dasar (SD) dan 112 unit untuk sekolah menengah pertama (SMP).

Saiful yang saat itu menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen disebut mengusulkan pengadaan tersebut. Jaksa juga menduga Saiful telah menentukan dua perusahaan sebagai pelaksana proyek, yakni PT GEE dan PT GHN, kemudian pelaksanaannya dipercayakan kepada Supriadi.

Supriadi disebut mengunggah dokumen ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), menunjuk merek ViewSonic, membuat akun e-katalog atas nama Saiful hingga melakukan pemesanan kepada dua perusahaan tersebut.

Jaksa juga menduga proses negosiasi harga hanya dilakukan dalam satu hari untuk memberikan kesan seolah tidak terjadi persekongkolan.

Setelah smartboard didistribusikan ke sekolah-sekolah, barang yang diterima disebut tidak sesuai spesifikasi. Jaksa juga menduga terdapat mark-up harga dibandingkan harga pasar.

Dengan putusan tersebut, Saiful Abdi, Supriadi dan Budi Pranoto memiliki kesempatan menggunakan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.* (km/dh)

Duel Indonesia vs Singapura akan dimulai pukul 20.00 WIB. Pertandingan ini menjadi laga pertama skuad Garuda dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026.

Baca Juga:

• Bawa Indonesia Lolos Piala Asia U-20 2027, Duo Talenta Sumut Panen Pujian Arya Sinulingga

Timnas Indonesia datang dengan sejumlah pemain yang berkarier di luar negeri. Di antaranya Kevin Diks yang memperkuat Borussia Monchengladbach, Joey Pelupessy dari Lommel SK, Calvin Verdonk yang bermain untuk Lille, serta Ole Romeny di Fortuna Sittard.

Sementara itu, Singapura disebut memiliki dua pemain abroad, yakni Harys Stewart yang bermain untuk Chiangrai United dan Safuwan Baharudin yang memperkuat Selangor FC.

Pertemuan Indonesia dan Singapura juga kembali menjadi sorotan setelah kedua tim terakhir berhadapan pada 7 Agustus 2026 dalam fase grup Piala AFF 2026. Saat itu, pertandingan berakhir imbang 1-1.

Pada FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia berada di Grup A bersama Singapura, Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan fase grup Indonesia dijadwalkan berlangsung di SUGBK, Jakarta.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman sebelumnya menyatakan optimistis dengan kemampuan skuadnya dan menargetkan gelar juara di turnamen tersebut.

"Menurut saya, kami sangat optimistis (juara FIFA ASEAN Cup 2026). Sebagai sebuah tim, kami yakin dengan kemampuan kami," kata Herdman kepada awak media di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Bagi Indonesia, pertandingan melawan Singapura menjadi awal perjalanan di turnamen regional tersebut sebelum menghadapi Malaysia dan Bangladesh pada pertandingan berikutnya.

Setelah melawan Singapura, Indonesia dijadwalkan menghadapi Malaysia pada Senin (28/9/2026), kemudian Bangladesh pada Kamis (1/10/2026).

Pertandingan Indonesia vs Singapura dapat disaksikan melalui siaran langsung televisi. Jadwal yang dipublikasikan sejumlah media mencantumkan Indosiar dan SCTV sebagai stasiun televisi yang menyiarkan laga tersebut, serta layanan streaming Vidio.

Jadwal Indonesia vs Singapura

Indonesia vs Singapura
FIFA ASEAN Cup 2026 – Grup A
Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta
Jumat, 25 September 2026
Kick-off: 20.00 WIB
Siaran langsung: Indosiar dan SCTV
Live streaming: Vidio* (oz/dh)

Nadiem menyampaikan rencana tersebut setelah menghadiri pembacaan putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Baca Juga:

• Ajukan Banding Malah Jadi Bumerang, Hukuman Ibam di Kasus Korupsi Chromebook Naik jadi 5 Tahun

Nadiem menyatakan tetap akan memperjuangkan pembebasan melalui proses hukum berikutnya. Dia mengaku tidak menerima putusan bersalah yang dijatuhkan terhadapnya.

"Saya tidak akan putus asa. Saya tidak akan menyerah, dan saya tidak akan menerima hasil apa pun di luar bebas," ujar Nadiem.

Meski demikian, Nadiem tetap mengapresiasi putusan majelis hakim tingkat banding yang mengurangi hukuman penjara dan pidana tambahan terhadap dirinya.

Dia mengatakan masih meyakini dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pengadaan Chromebook tersebut. Menurut Nadiem, putusan banding belum mencerminkan apa yang dia sebut sebagai kebenaran materiel.

"Jadi, walaupun saya mengapresiasi pengurangannya, saya merasa masih saja kebenaran diabaikan. Masih saja bahwa hati nurani dikesampingkan," katanya.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun kepada Nadiem. Selain itu, dia dijatuhi denda Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 140 hari penjara.

Majelis hakim juga mengubah pidana tambahan berupa uang pengganti. Nadiem diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp548,76 miliar atau lebih rendah dibanding putusan tingkat pertama sebesar Rp809,59 miliar.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan harta benda yang disita tidak mencukupi, Nadiem harus menjalani pidana tambahan sesuai ketentuan dalam putusan.

Dalam pertimbangannya, hakim banding menyatakan kerugian negara dalam perkara tersebut sekitar Rp1,56 triliun. Hakim juga menyatakan Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dalam program digitalisasi pendidikan di lingkungan Kemendikbudristek.

Putusan banding tersebut sekaligus mempertahankan kesimpulan bahwa Nadiem bersalah berdasarkan ketentuan Pasal 604 KUHP sebagaimana diterapkan dalam perkara tersebut.

Nadiem menyatakan akan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

"Saya sangat berharap dan berdoa setiap hari bahwa institusi Mahkamah Agung akan punya keberanian untuk membebaskan orang yang tidak bersalah," ucapnya.

Perkara tersebut kini memasuki tahap upaya hukum kasasi. Sementara putusan banding tetap menjadi putusan yang berlaku sampai terdapat putusan berkekuatan hukum tetap dari proses hukum selanjutnya.* (in/dh)

JAKARTA - Roy Suryo melalui tim kuasa hukumnya meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) membatalkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Permintaan tersebut disampaikan saat sidang dengan agenda pembacaan nota perlawanan atau eksepsi di PN Jakarta Timur, Kamis (24/9/2026). Roy sebelumnya didakwa terkait dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena menuding ijazah Jokowi palsu.

Baca Juga:

• 2 Kali Masuk PICU Hingga Dinding Lambung Retak, Siswi Korban Keracunan MBG Karo Masih Trauma

Refly mengatakan dakwaan jaksa mengandung kekeliruan dalam menempatkan objek yang berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Roy.

"Bahwa surat dakwaan mengandung error in objecto karena Penuntut Umum menempatkan objek yang keliru dan/atau objek yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan perbuatan terdakwa dalam uraian dakwaan pertama primer dan subsider," ujar Refly dalam persidangan.

Menurut kubu Roy, persoalan tersebut membuat surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan materiil yang semestinya dipenuhi dalam sebuah perkara pidana.

Dalam nota perlawanan tersebut, tim kuasa hukum meminta hakim menyatakan surat dakwaan JPU dengan nomor register perkara PDM-134/M.1.14/EO.2/07/2026 tertanggal 27 Juli 2026 batal demi hukum atau tidak dapat diterima.

"Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum nomor reg perkara PDM-134/M.1.14/EO.2/07/2026 tanggal 27 Juli 2026 terhadap terdakwa KRMT Roy Suryo Notodiprojo adalah batal demi hukum dan/atau tidak dapat diterima," kata Refly.

Apabila permintaan tersebut dikabulkan, kuasa hukum juga meminta status Roy Suryo sebagai terdakwa dicabut. Mereka turut meminta hak serta harkat dan martabat Roy dipulihkan seperti semula.

"Memulihkan hak-hak terdakwa KRMT Roy Suryo Notodiprojo dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti sedia kala," tutur Refly.

Sebelumnya, pada sidang pembacaan dakwaan 17 September 2026, Roy menyatakan tidak akan menempuh restorative justice (RJ) dan tidak mengakui dakwaan yang dibacakan jaksa. Roy juga menyatakan akan mengajukan perlawanan atas dakwaan tersebut.

Hingga tahap tersebut, permintaan agar dakwaan dinyatakan batal masih merupakan keberatan dari pihak terdakwa. Keputusan mengenai keberatan tersebut sepenuhnya berada pada majelis hakim PN Jakarta Timur dalam proses persidangan.* (in/dh)