JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti kebiasaan dalam sejumlah perlombaan atau karnaval 17 Agustus yang menampilkan pria mengenakan pakaian perempuan.

MUI menyatakan penggunaan busana yang biasa dikenakan lawan jenis hukumnya haram dalam perspektif syariat Islam.

Baca Juga:

• Pimpinan DPR, TNI, Polri dan Pemerintah Bahas Keamanan Jelang HUT ke-81 RI

Sebaliknya, perempuan yang mengenakan pakaian yang biasa dipakai laki-laki juga masuk dalam ketentuan tersebut.

Menurut Abdul Muiz, masyarakat terkadang mengabaikan norma dan etika ketika mengikuti berbagai kegiatan karnaval untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Haram hukumnya bagi laki-laki untuk berpenampilan atau menggunakan busana yang biasa dipakai oleh perempuan. Begitu pula sebaliknya, hukum perempuan yang berpenampilan atau berbusana yang biasa dipakai laki-laki adalah haram," ujarnya Senin 10 Agustus 2026.

Abdul Muiz menjelaskan ketentuan tersebut merujuk pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari.

Dalam hadis itu disebutkan Nabi Muhammad SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.

MUI juga menyoroti kemungkinan dampak sosial dari penggunaan pakaian lawan jenis di tengah perkembangan zaman.

Abdul Muiz menilai praktik tersebut dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk memasukkan atau menyebarkan agenda Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

"Dalam konteks zaman sekarang, menggunakan pakaian lawan jenis cenderung mengampanyekan praktik gerakan LGBT yang jelas-jelas dilarang oleh agama dan bertentangan dengan norma sosial," ungkapnya.

Selain persoalan penggunaan busana lawan jenis, MUI sebelumnya juga pernah meminta pemerintah menyusun aturan terhadap pihak yang melakukan kampanye LGBT.

Wakil Ketua Umum MUI M Cholil Nafis sebelumnya menyatakan sanksi pidana diperlukan bagi pelaku kampanye LGBT.

Cholil menilai hukuman pidana merupakan bentuk sanksi yang ideal karena aktivitas sesama jenis, menurut pandangan yang disampaikannya, termasuk tindakan asusila dan bertentangan dengan kodrat kemanusiaan.

"Menurut saya, ini hukuman harus lebih berat daripada hukuman perzinaan. Karena ada dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah melakukan tindakan asusila, yang kedua adalah melakukan penyimpangan karena sesama jenis itu," ujarnya pada 10 Juni 2026 lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Cholil sebelum MUI mengeluarkan fatwa terbaru mengenai penggunaan busana lawan jenis dalam kegiatan karnaval HUT RI.

Fatwa dan pernyataan MUI tersebut menjadi sorotan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Masyarakat di berbagai daerah biasanya menggelar beragam perlombaan dan karnaval sebagai bagian dari perayaan 17 Agustus.* (vv/ad)

JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara mengenai isu rencana demonstrasi besar yang disebut bakal terjadi sepanjang Agustus 2026.

Ia memastikan persiapan pengamanan telah dilakukan pemerintah bersama aparat keamanan.

Baca Juga:

• Prabowo Resmi Usulkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia

Ia menyebut pemerintah memastikan kondisi tetap terkendali.

"Ya itu kan teknis ya, nanti Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI, kami bidangnya bukan di situ. Tapi, everything is okay ya, semua dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kan tentu itu bagian dari tanggung jawab kita bersama-sama semua," ujar Prasetyo, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2026).

Sebelumnya, Polda Metro Jaya memastikan kondisi Jakarta tetap aman dan kondusif di tengah beredarnya isu mengenai rencana aksi demonstrasi besar sepanjang Agustus 2026.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhudi Hermanto mengatakan aktivitas masyarakat masih berjalan normal.

Kegiatan ibadah, pusat perbelanjaan, pendidikan, hingga kunjungan tamu negara juga berlangsung tanpa kendala.

"Artinya, di situ kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia aman," ujar Bhudi, di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Bhudi mengatakan polisi menerima informasi mengenai rencana aksi penyampaian pendapat di muka umum maupun berbagai kegiatan masyarakat lainnya setiap hari.

Menurut dia, pengamanan terhadap kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas rutin kepolisian.

Karena itu, pengamanan yang dilakukan tidak semata-mata berkaitan dengan isu potensi kerusuhan yang beredar di media sosial.

"Jadi kegiatan ini kegiatan yang setiap hari ada, termasuk di hari ini. Jadi bukan terkait tentang penebalan," kata Bhudi.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menepis kekhawatiran masyarakat akibat beredarnya informasi mengenai potensi demonstrasi besar di Jakarta.

Di tengah isu demonstrasi besar tersebut, sejumlah video yang memperlihatkan suasana aksi massa hingga kericuhan beredar di media sosial.

Namun, sejumlah video tersebut tidak disertai informasi yang jelas mengenai lokasi maupun waktu kejadian.

Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan memastikan apakah video yang beredar berkaitan dengan situasi terkini.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sebelumnya mengatakan sebagian video yang beredar merupakan informasi palsu, video lama, atau hasil penyuntingan.

Pemerintah pun mengimbau masyarakat tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Masyarakat diminta memeriksa sumber informasi terlebih dahulu agar tidak ikut menyebarkan kabar yang dapat menimbulkan keresahan.

Dengan adanya koordinasi antara pemerintah, TNI, dan Polri, pemerintah memastikan persiapan keamanan terus dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama Agustus, termasuk menjelang perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Penjabat Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI definitif.

Usulan tersebut disampaikan pemerintah kepada DPR RI melalui Surat Presiden atau Surpres.

Baca Juga:

• Pimpinan DPR, TNI, Polri dan Pemerintah Bahas Keamanan Jelang HUT ke-81 RI

Dalam surat itu, Presiden Prabowo hanya mengajukan satu nama, yakni Destry Damayanti.

"Namanya tunggal satu nama yaitu atas nama ibu Destry yang beliau sekarang menjabat Penjabat Gubernur BI Sementara," ujar Prasetyo di Gedung DPR RI, Senin (10/8/2026).

Usulan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR RI.

Komisi XI DPR RI, yang menjadi mitra kerja Bank Indonesia, akan ditugaskan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan Presiden.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPR RI maupun jajaran Komisi XI DPR RI mengenai jadwal pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Destry Damayanti.

Destry saat ini menjabat sebagai Penjabat Sementara Gubernur Bank Indonesia setelah Gubernur BI sebelumnya, Perry Warjiyo, mengundurkan diri pada 27 Juli 2026.

Sebelum ditunjuk sebagai penjabat sementara, Destry merupakan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2024-2029.

Dengan pengajuan namanya sebagai calon gubernur definitif, Destry berpeluang melanjutkan kepemimpinan Bank Indonesia setelah sebelumnya menjalankan tugas sebagai penjabat sementara.

Destry Damayanti lahir di Jakarta pada 1963. Ia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan meraih gelar Master of Science dari Field of Regional Science, Cornell University, New York, Amerika Serikat.

Karier Destry di bidang ekonomi dimulai sebagai Senior Economic Adviser Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada 2000-2003.

Setelah itu, ia menjadi peneliti sekaligus pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2005-2006.

Destry kemudian berkarier di sektor keuangan.

Pada 2005-2011, ia menjabat sebagai Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas.

Kariernya berlanjut sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri pada 2011-2015.

Pada 2014-2015, Destry juga dipercaya sebagai Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN.

Setelah itu, ia menjadi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk periode 2015-2019.

Destry pertama kali ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2019 tertanggal 29 Juli 2019 untuk periode 2019-2024.

Ia kemudian mengucapkan sumpah jabatan pada 7 Agustus 2019.

Pada 10 Juli 2024, Destry kembali ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2024.

Ia mengucapkan sumpah jabatan untuk periode berikutnya pada 7 Agustus 2024.

Kini, setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI pada Juli 2026, Destry menjalankan tugas sebagai Penjabat Sementara Gubernur Bank Indonesia.

Jika DPR menyetujui pencalonannya setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan, Destry akan menjadi Gubernur Bank Indonesia definitif.* (km/ad)

JAKARTA — Pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah, TNI, dan Polri untuk membahas situasi keamanan menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026.

Rapat berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Panglima TNI Imbau Masyarakat Tak Mudah Terprovokasi Isu di Media Sosial

Sejumlah pejabat pemerintah dan aparat keamanan hadir dalam rapat tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi datang lebih dahulu ke Gedung Nusantara II.

Setelah itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama seluruh kepala staf angkatan, yakni Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara, turut hadir.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga hadir bersama jajaran pimpinan Komisi I dan Komisi III DPR RI.

Para pejabat tersebut kemudian menuju ruang rapat untuk mengikuti koordinasi yang digelar secara tertutup.

Usai rapat, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan pertemuan membahas sejumlah isu strategis, termasuk kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.

Agus juga menyoroti banyaknya informasi di media sosial yang berkaitan dengan isu demonstrasi.

Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya dan terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Terima kasih para insan media, jadi tadi membahas tentang isu-isu strategis. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah terprovokasi oleh beredarnya berita-berita di media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat," kata Agus.

Menurut Agus, koordinasi antara DPR, pemerintah, TNI, dan Polri diperlukan untuk menjaga kondisi keamanan tetap kondusif.

Terlebih, Indonesia akan segera memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI.

Agus menegaskan keamanan masyarakat menjadi tanggung jawab TNI di seluruh wilayah Indonesia.

Ia mengajak masyarakat menyambut perayaan kemerdekaan dengan suasana yang aman dan penuh kegembiraan.

"Apalagi nanti akan kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan, mari kita sambut dengan bergembira perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI dan saya bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia," pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dan aparat keamanan mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan menjelang perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Masyarakat juga diminta lebih bijak dalam menerima informasi, terutama informasi yang beredar melalui media sosial dan belum memiliki sumber yang jelas.* (km/ad)

JAKARTA — Pimpinan DPR menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan situasi nasional.

Baca Juga:

• Menteri LH Usul Istilah “Pemulung” Diganti Jadi “Pekerja Pemilah Sampah”

Sejumlah pejabat hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya pimpinan Komisi I DPR, pimpinan Komisi III DPR, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Usai rapat, Panglima TNI Agus Subiyanto mengatakan pembahasan berfokus pada isu-isu strategis.

Ia mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

"Jadi tadi membahas tentang isu-isu strategis. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah terprovokasi oleh beredarnya berita-berita di media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat," kata Agus usai rapat.

Menurut Agus, masyarakat diminta tetap menjalankan aktivitas seperti biasa.

TNI, kata dia, akan terus melakukan patroli di sejumlah wilayah untuk menjaga keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Saya mengimbau kepada masyarakat agar tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa dan TNI sudah dan akan terus melaksanakan patroli di wilayah-wilayah untuk mengamankan masyarakat dan membuat rasa aman di masyarakat," paparnya.

Agus juga mengingatkan bahwa Indonesia akan segera memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ia mengajak masyarakat menyambut momentum tersebut dengan suasana yang aman dan penuh kegembiraan.

"Apalagi nanti akan kita merayakan HUT Kemerdekaan, mari kita sambut dengan bergembira perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, dan saya bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di wilayah di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Untuk mendukung pengamanan selama rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan, TNI akan menyiapkan personel di berbagai wilayah.

Pengamanan tersebut akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Polri dan unsur masyarakat.

"Iya, jadi kita juga berkoordinasi dengan kepolisian dan elemen masyarakat lainnya supaya dalam pelaksanaan kegiatan pengamanannya bisa berkolaborasilah," ujarnya.

"Jadi tiap wilayah kita siapkan pengamanan, tentunya secara SOP kita membantu kepolisian," sambungnya.

Agus juga menanggapi banyaknya informasi yang beredar di media sosial terkait institusi TNI.

Ia mengatakan informasi tersebut beredar secara masif dan sebagian di antaranya belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Karena itu, ia kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya.

"Ya banyak ya, tentang TNI dan sebagainya. Jadi berita itu kan beredar sangat masif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi saya menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang beredar yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," tuturnya.

Pemerintah dan aparat keamanan akan terus melakukan koordinasi untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Masyarakat juga diharapkan lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya yang berasal dari media sosial.* (d/ad)

JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat mengusulkan perubahan istilah "pemulung" menjadi "pekerja pemilah sampah".

Menurut dia, perubahan istilah tersebut penting untuk memperkuat pengakuan terhadap peran pekerja pemilah sampah dalam sistem pengelolaan sampah.

Baca Juga:

• Buruh Demo di DPRD Sumut, Desak Outsourcing Dihapus dan Upah Dibuat Layak

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Jumhur mengatakan pekerja pemilah sampah memiliki peran penting karena berada di bagian awal dalam proses pengelolaan sampah.

Mereka memilah sampah sebelum masuk ke fasilitas pengolahan.

"Bapak, Ibu, sekalian, saya tidak panjang lebar karena di sini ada sobat pemilah sampah, terima kasih. Kalau bisa, Pak Profesor Yassierli, pemulung kita ganti dengan pekerja pemilah sampah," kata Jumhur dalam sambutannya.

Selain perubahan istilah, Jumhur mendorong agar pekerja pemilah sampah memiliki standar kompetensi yang diakui secara resmi.

Ia berharap kompetensi tersebut dapat diformalkan melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

"Mudah-mudahan itu bisa SKKNI-nya dilakukan sehingga dan mereka berjasa karena mereka di front depan gitu ya, pemilah, dan itu yang paling dasar sebelum masuk ke tempat-tempat seperti ini," ujarnya.

Jumhur juga menyebut pekerja pemilah sampah sebagai green collar workers.

Istilah itu menggambarkan pekerja yang memiliki kontribusi dalam menjaga lingkungan dan mendukung sistem pengelolaan sampah.

"Jadi kita sebut green collar workers bagi mereka," lanjutnya.

Dalam acara yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pekerja informal, termasuk pekerja sektor persampahan, memiliki risiko kecelakaan kerja.

Karena itu, pemerintah memberikan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pekerja mendapatkan diskon 50 persen untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Dengan potongan tersebut, iuran yang sebelumnya Rp16.800 per bulan menjadi Rp8.400.

"Teman-teman mendapatkan diskon 50 persen iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Yang awalnya besaran iurannya Rp 16.800, berarti didiskon 50 persen tinggal Rp 8.400 sebulan," kata Yassierli.

Yassierli mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas cakupan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal.

"Kita ingin 100 persen pekerja Indonesia, apakah mereka di sektor formal yang bekerja di pabrik ataupun di sektor informal, ini banyak ya, termasuk teman-teman, ada teman kita ojol, ada yang bekerja di perkebunan, pekerja kreatif dan seterusnya, kita ingin 100 persen mereka ter-cover jaminan sosialnya," ujarnya.

Diskon iuran tersebut berlaku hingga akhir 2026. Pemerintah akan melakukan evaluasi sebelum menentukan keberlanjutan kebijakan tersebut.

"50 persen diskon sampai akhir tahun ini. Nanti kita evaluasi lagi, kami laporkan ke Pak Presiden. Semoga PP ini bisa terus diperpanjang," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada sekitar 4.000 pekerja pemilah sampah di TPST Bantargebang sejak 2017.

Menurut Pramono, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk membayar perlindungan tersebut.

"Perlindungan kepada BPJS Ketenagakerjaan kepada 4.000 pekerja pemilah sampah di TPST Bantargebang," kata Pramono.

Ia menyebut anggaran yang dialokasikan Pemprov DKI untuk membayar perlindungan pekerja tersebut pada 2024 mencapai sekitar Rp806 juta.

"Kami mengalokasikan di tahun 2024 ini untuk membayar asuransinya kurang lebih Rp 806 juta," ujarnya.

Pramono berharap program perlindungan bagi pekerja pemilah sampah dapat terus berjalan dengan dukungan pemerintah pusat dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Apalagi dalam bimbingan dan arahan Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Bapak Menteri Lingkungan Hidup, saya yakin bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini mudah-mudahan para pekerja pemilah sampah betul-betul mendapatkan perlindungan dari negara," katanya.

Program tersebut menunjukkan upaya pemerintah memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja sektor informal.

Selain perlindungan jaminan sosial, pemerintah juga mendorong peningkatan kompetensi pekerja agar peran mereka dalam pengelolaan sampah semakin profesional.* (d/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung kembali mengembangkan penyidikan perkara dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebanyak 16 orang saksi dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada Senin, 10 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Mulai Pekan Depan, BGN Wajibkan Ompreng MBG Cantumkan Batas Waktu Konsumsi

"Senin, 10 Agustus 2026, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus memanggil 16 orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026," ujar Anang dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).

Menurut Anang, pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara yang sedang ditangani.

Penyidik Kejagung sebelumnya juga telah memeriksa puluhan saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG.

"Proses penyidikan akan terus dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," ungkapnya.

Ke-16 saksi yang dipanggil dalam pemeriksaan tersebut berasal dari sejumlah pihak, mulai dari Badan Gizi Nasional, mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perusahaan, hingga yayasan.

Berikut daftar 16 saksi yang dipanggil:

- IDMAKN selaku Tenaga Ahli pada BGN.
- MK selaku Mitra SPPG Pejaten Barat.
- GW selaku Staff Keuangan PT NGS.
- Direktur PT MDT.
- Direktur PT AJS.
- Direktur PT WMB.
- Direktur PT ACG.
- Direktur PT BCS.
- Direktur PT BMA.
- Direktur PT EC.
- Direktur PT SSA.
- Direktur PT MHT.
- Direktur PT MTS.
- Yayasan PRL.
- Ketua Yayasan HJC dan HJM.
- MHN.

Pemeriksaan tersebut menambah daftar pihak yang telah dimintai keterangan penyidik dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Sebelumnya, Kejagung menyebut telah memeriksa lebih dari 80 orang saksi dalam penyidikan perkara tersebut.

Pemeriksaan masih terus dilakukan untuk mendalami perkara.

"MBG sudah banyak saksi yang diperiksa, lebih dari 80 orang lebih. Terus sudah dalam, tapi pemeriksaan tetap berlanjut. Terakhir diperiksa tersangka Lodewyk Pusung ya," ujar Anang di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Anang juga menjelaskan mengenai keterlibatan seorang oknum TNI yang dikaitkan dengan perkara tersebut.

Menurut dia, penanganan terhadap oknum TNI tersebut diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

"Sampai sekarang setahu saya yang jelas itu kan dari penyidik ke pidmil ya," jelas Anang.

Status oknum TNI tersebut, kata Anang, masih sebagai saksi.

Penanganannya kemudian menjadi kewenangan pihak yang menangani perkara pidana militer.

"Tapi masih saksi setahu saya ya statusnya. Sudah diserahkan itu, sudah kewenangannya. Saya tidak secara pasti tahunya. Yang jelas dari terakhir itu kan diserahkan ke Puspomil," imbuhnya.

Penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola MBG pada BGN hingga kini masih berjalan.

Kejagung menyatakan proses pemeriksaan dilakukan untuk mendalami perkara sekaligus melengkapi alat bukti sebelum menentukan perkembangan penanganan selanjutnya.* (d/ad)

MEDAN — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Serikat Buruh Nasional Indonesia Kota Binjai menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (10/8/2026).

Massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang dinilai masih jauh dari kondisi layak.

Baca Juga:

• 63 Persen Keramba Sudah Ditertibkan, Pemkab Toba Targetkan Danau Toba Bebas Keramba

Massa aksi meminta pemerintah menghapus sistem outsourcing dalam hubungan kerja di Indonesia, baik melalui perangkat undang-undang maupun peraturan lainnya.

Penanggung jawab aksi, Habibul Hasan, mengatakan buruh juga menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja.

"Kami menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang muatannya hanya mengeksploitasi kaum buruh. Kami juga mendesak pemerintah untuk menetapkan sistem pengupahan yang layak bagi kaum buruh dan keluarganya," ujar Habibul Hasan.

Selain persoalan outsourcing dan upah, massa meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang diduga melanggar hak-hak buruh.

Habibul mendesak pemerintah mengefektifkan fungsi dan tugas Pegawai Pengawas serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pekerja.

"Kami juga mendesak Pemerintah dan DPR untuk membentuk undang-undang khusus tentang pekerjaan di luar hubungan kerja (istilah dari pemerintah saat ini) untuk sektor usaha digital seperti jasa transportasi online, jasa kurir dan lainnya," ucapnya.

Massa aksi juga menyampaikan keberatan terhadap biaya dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Mereka menilai biaya tersebut dapat semakin membebani pekerja yang sedang menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Massa juga menolak biaya Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan teguran atau peringatan resmi dari Ketua Pengadilan Negeri kepada pihak yang kalah atau termohon eksekusi agar melaksanakan putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela atau aanmaning.

"PHI sangat mahal dan memperburuk keadaan pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kami juga menolak pengenaan dan pemotongan pajak karena buruh mendapat THR dan hak pesangon karena di-PHK oleh perusahaan," tuturnya.

Beberapa waktu setelah massa menyampaikan tuntutannya, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumatera Utara, Yahdi Khoir Harahap, menemui peserta aksi di sela-sela pelaksanaan rapat KUAPPAS.

Yahdi mengatakan DPRD Sumut akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan buruh dan meneruskannya kepada pemerintah pusat.

"Kami memastikan seluruh aspirasi dari bapak/ibu untuk segera ditindaklanjuti. Segala aspirasi ini akan kami kaji lebih lagi dan kami teruskan kepada pemerintah pusat," ucapnya.

Yahdi juga menyatakan sepakat dengan tuntutan penghapusan status outsourcing bagi pekerja yang bekerja penuh waktu.

"Para pekerja security ataupun keamanan, cleaning service, dan lainnya harus ditetapkan sebagai pekerja tetap dan tidak dalam kategori outsourcing," tegasnya.

Selain persoalan outsourcing, Yahdi mengatakan DPRD Sumut juga telah menyampaikan aspirasi mengenai kesejahteraan pengemudi ojek online kepada Kementerian Perhubungan.

Menurut dia, persoalan sektor UMKM dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi perhatian DPRD Sumut untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan.

Unjuk rasa tersebut menjadi ruang bagi kelompok buruh untuk menyampaikan tuntutan terkait sistem ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, pengupahan, hingga kesejahteraan pekerja di sektor ekonomi digital.* (mi/ad)

MEDAN — Camat Medan Timur Fernanda dibebastugaskan dari jabatannya mulai Senin, 10 Agustus 2026.

Pembebastugasan dilakukan karena Fernanda diduga menyalahgunakan wewenang dengan menjanjikan jabatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga:

• 63 Persen Keramba Sudah Ditertibkan, Pemkab Toba Targetkan Danau Toba Bebas Keramba

"Benar, yang bersangkutan dibebastugaskan mulai hari ini untuk kepentingan pemeriksaan Inspektorat. Yang bersangkutan dianggap menyalahgunakan wewenang. Pembebasan sementara itu juga ditetapkan melalui Surat Wali Kota Medan Nomor 800.1.6.2/1305.K sesuai tindak lanjut hasil audit Inspektorat," ucap Subhan.

Subhan menjelaskan, Fernanda diduga meminta imbalan uang sekitar Rp120 juta dan menjanjikan jabatan Eselon IV kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

"Sejauh ini korban yang melapor ada 3 orang, tidak tahu apakah ada korban lainnya lagi. Kasus ini terjadi saat Fernanda menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Medan Amplas," jelasnya.

Subhan mengatakan Pemko Medan telah membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk menangani perkara tersebut.

Pemeriksaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.

"Perlu diketahui bahwa ini masih pembebastugasan demi kelancaran proses pemeriksaan, untuk hukumannya belum ada. Jika nanti seluruh tahap pemeriksaan selesai dan terbukti, tentu akan ada hukuman disiplin berat. Saat ini Tim Ad Hoc masih bekerja," katanya.

Dengan demikian, pembebastugasan Fernanda saat ini bukan merupakan keputusan mengenai hukuman disiplin.

Pemko Medan masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan tim terkait.

Subhan menegaskan proses pengangkatan, pemindahan, promosi, hingga pengembangan karier ASN di lingkungan Pemko Medan harus dilakukan secara objektif dan transparan sesuai aturan.

"Pak Wali Kota memberikan perhatian serius terhadap integritas aparatur. Tidak boleh ada pejabat yang menjanjikan pengurusan atau penempatan jabatan dengan meminta ataupun menerima sejumlah uang. Jabatan di lingkungan Pemko Medan bukan komoditas dan tidak untuk diperjualbelikan," ucapnya.

Subhan mengatakan pengembangan karier ASN harus mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain kualifikasi, kompetensi, kinerja, potensi, integritas, dan moralitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ia juga mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan agar menjaga kepercayaan masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki pejabat harus digunakan untuk kepentingan organisasi dan pelayanan publik, bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

"Ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemko Medan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Setiap ASN harus memahami bahwa jabatan adalah amanah. Kewenangan yang melekat pada jabatan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Masyarakat yang mengetahui adanya ketidaksesuaian silakan melapor, pasti kita tindaklanjuti secara transparan dan objektif," pungkasnya.

Pemko Medan selanjutnya akan menunggu hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk menentukan langkah dan sanksi yang akan diberikan apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti.* (mi/ad)

TOBA — Pemerintah Kabupaten Toba terus melakukan penertiban keramba yang berada di kawasan Danau Toba dalam wilayah pemerintahannya.

Dari total ratusan keramba milik masyarakat, sebanyak 63 persen di antaranya telah berhasil ditertibkan hingga 10 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Warga Resah Geng Motor Bersajam Melintas Dini Hari, Desa Sambirejo Timur Bentuk Posko Siaga

Dari jumlah tersebut, sekitar 63 persen telah ditertibkan. Sementara 37 persen lainnya masih dalam proses penertiban.

Pemerintah Kabupaten Toba menargetkan seluruh keramba di kawasan Danau Toba dalam wilayahnya dapat ditertibkan hingga mencapai angka nol.

Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketapang Toba, Nelli Sibarani, mengatakan pemerintah masih melakukan pendekatan kepada masyarakat yang belum membongkar keramba miliknya.

"Sisanya akan diupayakan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang masih belum membongkar keramba miliknya. Jika hal tersebut tidak dilakukan, nantinya akan dilakukan pembongkaran oleh dinas dengan berkolaborasi bersama Dinas Lingkungan Hidup," kata Nelli.

Penertiban keramba tersebut tidak hanya dilakukan dengan membongkar fasilitas budidaya ikan di Danau Toba.

Pemerintah juga mendorong masyarakat beralih ke budidaya ikan di daratan agar kegiatan ekonomi mereka tetap berjalan.

Masyarakat disarankan melakukan budidaya ikan di area persawahan atau menggunakan sistem perikanan modern.

Pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi kelompok tani yang ingin mengembangkan perikanan darat.

Nelli mengatakan pola tersebut telah dilakukan pemerintah pada 2025.

Saat itu, Dinas Ketapang Toba memberikan bantuan benih ikan kepada sejumlah kelompok tani.

"Seperti tahun 2025, kita (Dinas Ketapang Toba) telah memberikan bantuan benih ikan nila dan lele sebanyak 70 ribu ekor yang dibagikan kepada 15 kelompok tani. Mereka berhasil melakukan budidaya perikanan darat dan ekonomi mereka juga terbantu," ucapnya.

Menurut Nelli, pengalihan budidaya dari keramba di Danau Toba ke perikanan darat dilakukan secara bertahap.

Pemerintah tidak ingin penertiban keramba justru memutus mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada usaha budidaya ikan.

"Kita juga tidak ingin ekonomi masyarakat yang membudidayakan ikan melalui keramba langsung terputus. Caranya dengan memotivasi mereka melakukan perikanan darat melalui bantuan benih. Selain dampak ekonomi terus berlanjut, Danau Toba juga dapat terhindar dari pencemaran sehingga terwujud kawasan pariwisata dengan air danau yang lebih bersih," tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Toba berharap proses penertiban keramba dapat berjalan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

Selain menjaga keberlanjutan usaha warga, penertiban tersebut ditujukan untuk mendukung kebersihan dan kelestarian ekosistem Danau Toba.

Pemerintah menargetkan kawasan perairan tersebut dapat terbebas dari keramba masyarakat yang masih tersisa.* (mi/ad)

DELI SERDANG — Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah hukum Polsek Sunggal.

Polisi mengamankan lebih dari 180 kilogram ganja serta tiga pria dari dua lokasi berbeda.

Baca Juga:

• Warga Resah Geng Motor Bersajam Melintas Dini Hari, Desa Sambirejo Timur Bentuk Posko Siaga

Polisi kemudian melakukan pembuntutan terhadap kendaraan tersebut di kawasan Jalan Medan-Binjai pada Sabtu (8/8/2026).

"Saat kita melihat mobil dengan ciri-ciri yang diinformasikan, kita lakukan pembuntutan hingga ke Dusun X, tepatnya Jalan Pelita, Desa Medan Krio. Lalu kita berhentikan mobil tersebut," ucap Kombes Arisandi, Senin (10/8/2026).

Dari dalam mobil tersebut, polisi menangkap dua pria, yakni RD, 43 tahun, warga Aceh Timur, dan MJ, 41 tahun, warga Aceh Tamiang.

Petugas kemudian menggeledah barang bawaan di dalam kendaraan.

Polisi menemukan dua karung goni berisi 65 bungkus ganja kering yang telah dibungkus menggunakan lakban.

Menurut Arisandi, kedua pria tersebut mengaku ganja diperoleh dari seorang pria di Aceh Timur untuk dibawa ke Medan.

"Saat kita interogasi, keduanya mengaku barang itu diperoleh dari seorang pria dari Aceh Timur untuk diantar ke Medan. Sejatinya jumlahnya sebanyak lima karung. Beberapa di antaranya telah berhasil diantar kepada YJ di salah satu kompleks di Desa Medan Krio," tuturnya.

Polisi kemudian mengembangkan informasi tersebut dan memburu pria berinisial YJ.

YJ akhirnya ditangkap di Kompleks Taman Annafris Milala, Jalan Pelita, Sunggal, Deli Serdang.

Pria berusia 36 tahun asal Batu Bara tersebut kembali kedapatan menyimpan ganja dalam jumlah besar.

Dari lokasi penangkapan YJ, polisi menemukan 72 bungkus ganja kering dengan berat 57,6 kilogram.

Petugas juga menemukan sebuah keranjang plastik berisi ganja seberat 40,8 kilogram, satu kotak karton berisi 18,4 kilogram ganja, serta sebuah ember berisi 800 gram ganja.

Selain narkotika, polisi mengamankan satu unit telepon seluler yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi.

"Kita juga mengamankan satu unit handphone darinya sebagai alat komunikasi," bebernya.

Dengan temuan tersebut, total barang bukti ganja yang diamankan polisi mencapai lebih dari 180 kilogram dari dua lokasi.

Polda Sumut masih melakukan pendalaman untuk mengungkap pihak yang diduga menjadi pemilik dan pengirim ganja tersebut.

Polisi juga masih memburu pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika itu.

"Untuk identitas sudah kita kantongi, personel di lapangan masih melakukan pengejaran," ujarnya.

Polda Sumut menyatakan pengembangan kasus masih dilakukan untuk mengungkap jaringan peredaran ganja dari Aceh menuju wilayah Sumatera Utara.* (mi/ad)

DELI SERDANG — Pemerintah Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, membentuk posko siaga untuk mengantisipasi aksi geng motor, begal, dan gangguan keamanan lainnya.

Pembentukan posko dilakukan setelah adanya informasi mengenai kelompok geng motor yang melintas di wilayah desa pada dini hari dan diduga menghadang pengendara sepeda motor.

Baca Juga:

• Pemkab Tanjab Timur Lantik 15 Pejabat, Isi Sejumlah Jabatan yang Kosong

Kepala Desa Sambirejo Timur M. Arifin mengatakan rapat digelar sebagai bentuk sinergi antara pemerintah desa, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Semalam kami buat rapat tiga pilar desa bersama tokoh masyarakat dan masyarakat yang peduli dengan keamanan desa. Ini untuk menyikapi adanya geng motor yang melintas di wilayah desa kami," kata M. Arifin, Senin (10/8/2026).

Menurut Arifin, kejadian tersebut berlangsung pada Sabtu dini hari sekitar pukul 04.30 WIB.

Sekelompok geng motor yang membawa senjata tajam disebut melintas di salah satu ruas jalan desa.

Kelompok tersebut, kata dia, diduga menghadang pengendara sepeda motor yang melintas seorang diri dan mengambil kendaraan korban.

"Sabtu malam atau dini hari itu ada geng motor bersenjata tajam masuk ke jalan desa kami. Sekitar pukul 04.30 WIB mereka melintas. Kalau bertemu pengendara sepeda motor yang sendirian, dihadang dan diambil motornya," ungkapnya.

Namun, Arifin menegaskan Desa Sambirejo Timur bukan merupakan lokasi kelompok begal berkumpul atau menunggu calon korban.

Menurut dia, wilayah desa hanya menjadi salah satu jalur yang dilalui kelompok tersebut karena akses jalan dapat terhubung menuju kawasan Kualanamu.

"Jangan sampai pandangan di media sosial seakan-akan desa kami ini mencekam karena ada begal. Padahal, kejadian itu desa kami menjadi perlintasan mereka karena jalannya tembus ke Kualanamu. Bukan ada begal yang nongkrong menunggu targetnya," jelas M. Arifin.

Untuk mencegah kejadian serupa, rapat koordinasi melibatkan berbagai unsur tiga pilar desa dan elemen masyarakat.

Arifin mengatakan sejumlah pihak yang hadir antara lain Pemerintah Desa Sambirejo Timur, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bhabinkamtibmas, Babinsa, Direktur BUMDes, keterwakilan Pemuda Pancasila Desa Sambirejo Timur, serta masyarakat.

"Seluruh elemen pilar desa hadir. Ada pemerintah desa, BPD, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Direktur BUMDes, keterwakilan pemuda Pancasila desa, dan masyarakat. Kami bersama-sama membahas langkah yang harus dilakukan untuk menjaga keamanan," katanya.

Hasil rapat menyepakati pembentukan posko siaga untuk mengantisipasi geng motor, begal, dan potensi gangguan kamtibmas lainnya di sepanjang jalan lintas Desa Sambirejo Timur.

Posko mulai diaktifkan pada Senin (10/8/2026) malam dan direncanakan berlangsung selama dua pekan.

Pengamanan difokuskan pada jam rawan, yakni pukul 01.00 hingga 05.00 WIB.

"Kami sepakat mulai malam ini sampai dua minggu ke depan membuat posko siaga antisipasi geng motor dan begal di jalan lintas Desa Sambirejo Timur. Mulai pukul 01.00 dini hari sampai pukul 05.00 subuh," tegas M. Arifin.

Arifin berharap keberadaan posko siaga dapat meningkatkan kewaspadaan sekaligus mencegah gangguan keamanan di wilayah Desa Sambirejo Timur.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak mudah menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kesan bahwa kondisi desa sedang mencekam.

"Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga keamanan desa. Masyarakat jangan panik, tetapi tetap waspada dan segera melaporkan kepada aparat apabila melihat hal-hal yang mencurigakan," pungkasnya.* (ad)

TANJAB TIMUR — Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali melakukan rotasi dan pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN).

Sebanyak 15 pejabat dilantik dalam agenda yang digelar pada Senin (10/8/2026).

Baca Juga:

• Maruli Siahaan Dorong Masyarakat Pahami Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Bermasyarakat

Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Timur Sapril mengatakan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan visi dan misi pembangunan Tanjab Timur.

Menurut Sapril, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan secara merata.

Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat meningkatkan kinerja dan menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.

Sapril juga meminta para pejabat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Kepala BKPSDMD Tanjab Timur Angga Hari Saputra mengatakan pejabat yang dilantik terdiri atas pejabat administrator atau eselon III serta pejabat pengawas atau setingkat eselon IV.

Sejumlah jabatan yang diisi antara lain sekretaris pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakuda), sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan, lurah, kepala seksi (Kasi) di sejumlah kelurahan, serta kepala bidang (Kabid) pada beberapa organisasi perangkat daerah.

Jabatan-jabatan tersebut sebelumnya mengalami kekosongan, salah satunya karena sejumlah ASN memasuki masa pensiun.

"Total ada 15 orang yang dilantik, terdiri dari pejabat administrator, eselon III, dan pejabat pengawas atau setingkat eselon IV," ujar nya usai pelantikan.

Menurut Angga, pengisian jabatan tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur organisasi pemerintahan daerah sehingga pelayanan dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.

Angga mengatakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dua kali melakukan pelantikan dan perombakan pejabat sepanjang 2026.

Pelantikan pertama berlangsung pada April 2026. Pelantikan berikutnya dilakukan pada Agustus 2026 dengan mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong.

"Untuk tahun ini sudah dua kali, yakni pada April dan sekarang di bulan Agustus," jelasnya.

Pemerintah daerah juga belum menutup kemungkinan kembali melakukan pelantikan apabila masih terdapat jabatan yang kosong.

Namun, pelaksanaan pelantikan selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta kondisi jabatan yang belum terisi.

"Kalau terkait pelantikan, nanti disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kita akan lihat kembali jabatan-jabatan yang kosong seperti apa. Itu tetap menunggu arahan dan petunjuk dari Ibu Bupati," pungkasnya.

Dengan pengisian jabatan tersebut, Pemkab Tanjung Jabung Timur berharap roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.* (ad)

DELI SERDANG — Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong masyarakat memahami hak asasi manusia (HAM) sekaligus kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi Perlindungan, Pemenuhan, Penghormatan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Gedung HKBP Marindal 1, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (8/8/2026).

Baca Juga:

• Maruli Siahaan dan BPIP Dorong Generasi Muda Amalkan Pancasila di Tengah Tantangan Digital

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak yang dijamin konstitusi sekaligus mekanisme penanganan apabila terjadi dugaan pelanggaran HAM.

Maruli mengatakan pemahaman mengenai P5HAM penting agar masyarakat mengetahui hak-haknya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28 dan sejumlah ketentuan lain mengenai hak warga negara.

"Hari ini kita melaksanakan program dari Kementerian HAM, yaitu pemahaman tentang P5HAM kepada masyarakat, khususnya dapil kita yang ada di Sumatera Utara. Supaya mereka juga paham tentang apa hak asasi manusia yang sebenarnya," katanya.

Maruli mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa pemenuhan hak asasi merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

Namun, menurut dia, penggunaan hak juga memiliki batasan yang perlu dipahami oleh setiap warga negara.

Karena itu, pemahaman mengenai HAM tidak hanya berkaitan dengan hak yang dimiliki masyarakat, tetapi juga kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia berharap sosialisasi tersebut dapat membuat masyarakat lebih memahami posisi hak dan kewajibannya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan HAM di tengah kehidupan bermasyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara dan Riau Flora Naiggolan mengatakan sosialisasi P5HAM dilakukan untuk mendorong masyarakat memahami HAM sebagai bagian dari tanggung jawab negara.

Flora juga menekankan pentingnya masyarakat mengetahui batasan dalam menggunakan hak serta memahami kewajiban sebagai warga negara.

"Minimal masyarakat harus menyadari bahwasanya seluruh hak-hak asasi yang masyarakat itu merupakan bagian daripada tanggung jawab negara. Setelah paham haknya, kita harapkan juga paham kewajibannya."

Menurut Flora, perlindungan dan penegakan HAM membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, DPR, kementerian dan lembaga, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Ia mengatakan Kementerian HAM juga membuka ruang bagi masyarakat yang mengetahui atau mengalami dugaan pelanggaran HAM untuk mendapatkan fasilitasi penyelesaian.

"Siapa pun masyarakat apabila melihat ataupun turut merasakan, mengetahui adanya dugaan potensi pelanggaran HAM, Kementerian HAM siap untuk bisa bersama-sama memfasilitasi penyelesaiannya," katanya.

Melalui sosialisasi P5HAM, pemerintah dan DPR berharap kesadaran masyarakat terhadap hak asasi semakin meningkat.

Pemahaman tersebut diharapkan berjalan seimbang dengan kesadaran menjalankan kewajiban serta menghormati hak orang lain.* (ad)

MEDAN — Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Medan membongkar lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di bantaran rel kereta api Medan-Kualanamu, kawasan Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan tiga orang dan menyita sekitar tiga kilogram ganja.

Baca Juga:

• Remaja 18 Tahun Diduga Edarkan Sabu di Bantaran Rel Tembung, Polisi Selidiki Jaringan Pemasok

"Dalam penggerebekan tersebut, kami mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam aktivitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta menyita sekitar tiga kilogram ganja," kata Rafli di Medan, Senin (10/8/2026).

Menurut Rafli, ketiga orang tersebut diduga berperan sebagai pengguna, pengedar, hingga pihak yang disebut sebagai aktor intelektual di balik aktivitas narkoba di kawasan itu.

"Tiga orang yang diamankan memiliki peran mulai dari pengguna, pengedar, hingga aktor intelektual di balik sarang narkoba ini," ujar Rafli.

Selain sekitar tiga kilogram ganja, petugas juga menemukan sejumlah paket sabu yang diduga siap diedarkan.

Polisi turut menyita puluhan alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkotika.

Dari sejumlah barak yang berada di kawasan tersebut, petugas juga menemukan dua senapan angin dan belasan senjata tajam.

"Ada sekitar tiga kilogram ganja kami sita dan sejumlah barang bukti narkoba lain. Kami juga menyita dua senapan angin dan belasan senjata tajam," katanya.

Penggerebekan dilakukan pada Sabtu (8/8/2026).

Personel gabungan Satresnarkoba Polrestabes Medan mengepung lokasi dari sejumlah arah.

Rafli mengatakan petugas menghadapi kondisi medan yang tidak mudah.

Polisi harus melewati gang sempit dan menaiki tangga untuk mencapai barak-barak yang berada di bantaran rel kereta api tersebut.

Situasi sempat memanas ketika petugas mendapat perlawanan dari sejumlah warga yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkoba di lokasi.

Petugas disebut dilempari batu hingga kemudian melepaskan sejumlah tembakan peringatan ke udara untuk mengendalikan keadaan.

"Untuk menuju tempat ini tidak mudah, kami harus melewati gang sempit dan bahkan harus menaiki tangga karena barak narkoba terletak di bantaran rel kereta. Kami juga sempat diserang oknum warga, meskipun akhirnya kami berhasil mengendalikan keadaan," ujarnya.

Setelah penindakan, petugas membongkar dan menghancurkan barak-barak yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika.

Polrestabes Medan memastikan pengawasan di kawasan tersebut akan terus dilakukan.

Langkah itu dilakukan untuk mencegah lokasi kembali digunakan sebagai tempat peredaran narkoba.

Rafli menegaskan polisi akan mengejar seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, termasuk pengedar dan bandar.

"Kami berkomitmen untuk seluruh pelaku, baik pengedar maupun bandar, dan seluruh jaringan akan kami putus. Hukum akan tetap kami tegakkan," kata Rafli.* (at/ad)

MEDAN — Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Medan menangkap seorang remaja berinisial MYP, 18 tahun, yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di kawasan bantaran rel kereta api Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan polisi menyita sejumlah paket sabu yang diduga siap diedarkan serta uang yang diduga berasal dari hasil penjualan narkotika.

Baca Juga:

• Perpanjang SIM Tak Perlu ke Satpas, Ini 5 Lokasi SIM Keliling Medan 10-16 Agustus

MYP merupakan warga Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis. Ia ditangkap personel Satresnarkoba Polrestabes Medan pada Sabtu (8/8/2026) sore.

Rafli mengatakan, berdasarkan pemeriksaan awal, MYP diduga telah menjalankan aktivitas peredaran narkotika di kawasan bantaran rel Tembung selama sekitar satu bulan terakhir.

Selain mendalami dugaan peredaran narkotika, polisi juga menyelidiki keterlibatan MYP dalam aksi tawuran antargeng motor.

"Pelaku sudah dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Untuk tawuran antargeng motor sudah dua kali," katanya.

Menurut Rafli, tawuran yang diduga melibatkan pelaku terjadi di kawasan Mandala, Kota Medan.

Polisi kini masih menelusuri asal-usul narkotika yang diperoleh MYP.

Penyelidikan juga diarahkan untuk mengetahui apakah terdapat anggota geng motor lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.

Satresnarkoba Polrestabes Medan menyatakan masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut.

Polisi berupaya mengungkap pihak yang diduga memasok narkotika kepada MYP.

"Kami sedang dalami kasus ini. Mohon doanya agar kami bisa menangkap pemasok narkoba kepada pelaku. Untuk anggota geng motor lain, kami juga sedang selidiki," ujar Rafli.

Penyelidikan tersebut diharapkan dapat mengungkap jaringan yang lebih luas di balik dugaan peredaran sabu di kawasan bantaran rel Tembung.* (at/ad)

MEDAN — Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi salah satu dokumen penting bagi pengendara.

SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk mengemudikan kendaraan sesuai ketentuan.

Baca Juga:

• Antrean Pasien Membeludak di RSUD H. OK Arya Zulkarnain, Warga Minta Bupati Batu Bara Segera Benahi Sistem Antrean Tatap Wajah

Namun, layanan ini hanya diperuntukkan bagi perpanjangan SIM.

Sementara itu, masyarakat yang ingin membuat SIM baru tetap harus mendatangi Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).

Berdasarkan informasi Satlantas Polrestabes Medan yang dilihat pada Senin, 10 Agustus 2026, terdapat lima lokasi layanan SIM Keliling yang tersebar di sejumlah titik di Kota Medan.

Lima Lokasi SIM Keliling Medan

Berikut lokasi layanan SIM Keliling yang berlaku pada 10-16 Agustus 2026:

- Komplek MMTC
Khusus Sabtu, layanan berpindah ke Plaza Millenium.

- Depan CIMB Lapangan Merdeka
Khusus Sabtu, layanan berada di Medan Fair.

- Mal Pelayanan Publik (MPP), Jalan Iskandar Muda

- Komplek Asia Mega Mas
Khusus Minggu, layanan berada di Lapangan Merdeka.

- Komplek Citra Garden Padang Bulan
Khusus Sabtu, layanan berada di depan CIMB Lapangan Merdeka.

Jadwal dan lokasi tersebut hanya berlaku selama periode 10-16 Agustus 2026.

Setelah periode tersebut berakhir, lokasi dan jadwal layanan SIM Keliling dapat berubah.

Masyarakat disarankan memantau informasi terbaru dari Satlantas Polrestabes Medan sebelum mendatangi lokasi layanan.

Syarat Perpanjangan SIM

Untuk memperpanjang SIM melalui layanan SIM Keliling, masyarakat perlu menyiapkan sejumlah dokumen.

Persyaratan yang harus dibawa antara lain:

- Fotokopi KTP;
- Surat keterangan sehat;
- Surat keterangan psikologi;
- SIM lama yang masih berlaku.

Masyarakat disarankan memastikan seluruh dokumen telah disiapkan sebelum datang ke lokasi agar proses perpanjangan SIM dapat berjalan lebih cepat.

Jam Operasional SIM Keliling Medan

Jam pelayanan SIM Keliling berbeda berdasarkan hari.

Untuk Senin hingga Jumat, layanan SIM Keliling beroperasi mulai 09.00-14.00 WIB.

Pada Sabtu, layanan dibuka mulai 09.00-12.00 WIB.

Sedangkan pada Minggu, layanan berlangsung mulai 07.00-10.00 WIB.

Masyarakat yang hendak menggunakan layanan ini disarankan datang sebelum jam operasional berakhir.

Selain itu, pastikan kembali lokasi layanan sesuai jadwal terbaru sebelum berangkat.

Dengan memanfaatkan layanan SIM Keliling, masyarakat dapat mengurus perpanjangan SIM di lokasi yang telah ditentukan tanpa harus datang langsung ke Satpas.* (d/ad)

GAZA — Utusan utama Board of Peace (BoP) untuk Gaza, Palestina, Nickolay Mladenov, mengatakan Israel akan mundur dari Jalur Gaza apabila proses pelucutan senjata di wilayah tersebut telah dilakukan dan dapat diverifikasi.

Pernyataan itu disampaikan Mladenov pada Ahad, 9 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Pendiri Sekolah Harapan Ibu Prihatin Temuan Ratusan Senjata, Yayasan Minta Sekolah Disterilisasi

Peta jalan tersebut bertujuan "untuk memastikan bahwa Gaza tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi keamanan Israel agar kejadian sebelum 7 Oktober tidak terulang kembali," ujar Mladenov kepada Channel 12 Israel.

Menurut Mladenov, penarikan pasukan Israel tidak akan dilakukan sebelum terdapat langkah konkret dan terverifikasi terkait pelucutan senjata di lapangan.

"Tidak ada pihak yang diwajibkan melakukan apa pun - terutama Israel - sebelum kita benar-benar memiliki langkah - langkah terverifikasi di lapangan," jelasnya, dikutip dari Anadolu pada 10 Agustus.

"Jika ada penonaktifan senjata yang terverifikasi - di mana senjata-senjata itu diambil dari berbagai faksi, disimpan, dan pada akhirnya dibuat tidak dapat digunakan lagi - maka Israel akan mundur dari Gaza," klaimnya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan penolakannya terhadap peta jalan 15 poin yang diusulkan Board of Peace untuk menjalankan tahap kedua rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump bagi Gaza.

Netanyahu menegaskan pasukan Israel hanya akan mundur apabila Hamas telah dilucuti senjatanya.

Mladenov mengatakan peta jalan tersebut bertumpu pada tiga elemen utama.

Pertama, pelucutan senjata secara total di Gaza.

Kedua, pengalihan tanggung jawab pemerintahan wilayah tersebut kepada Board of Peace melalui komite nasional Palestina.

Ketiga, pengerahan pasukan keamanan internasional untuk memverifikasi pelaksanaan kesepakatan.

Peta jalan yang diterbitkan pada 31 Juli tersebut sebelumnya menyerukan pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel secara bertahap serta paralel.

Namun, Mladenov mengatakan Israel tidak diwajibkan langsung mundur sebelum proses pelucutan senjata yang konkret dan dapat diverifikasi terlaksana di lapangan.

Mladenov juga mengatakan peta jalan tersebut tidak mengharuskan Israel mundur dari posisi mereka saat ini di sepanjang "Yellow Line" pada tahap awal.

"Yang kami minta adalah agar IDF (pasukan Israel) tidak menempatkan pasukan lebih jauh dari Yellow Line, karena Yellow Line tersebut telah disepakati dalam rencana komprehensif itu," ujarnya.

"Jadi, kami ingin mereka tetap berada di posisi tersebut dan memastikan mereka tidak menembaki orang-orang kecuali jika orang-orang itu merupakan ancaman nyata bagi tentara Israel," tandasnya.

Menurut Mladenov, penarikan pasukan Israel nantinya akan dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah.

Pasukan Israel akan mundur dari suatu wilayah setelah proses pelucutan senjata di wilayah tersebut dinyatakan selesai dan terverifikasi.

Proses tersebut kemudian berlanjut dari satu wilayah ke wilayah lainnya hingga pasukan Israel akhirnya mencapai pagar pembatas yang mengelilingi Jalur Gaza.

Mladenov menegaskan peta jalan tersebut tidak menghilangkan hak Israel untuk merespons ancaman langsung terhadap pasukannya.

Karena itu, proses pelaksanaan kesepakatan dapat ditangguhkan apabila terdapat kondisi yang dianggap membahayakan.

Ia mengatakan proses juga akan dihentikan dan tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya apabila komitmen yang telah disepakati tidak dipenuhi.

Hal serupa berlaku apabila anggota Hamas kembali melakukan pelatihan atau mempersenjatai diri.

Mladenov memperkirakan penghancuran seluruh jaringan terowongan di Gaza dengan kecepatan saat ini dapat memakan waktu "lebih dari satu dekade".

Untuk mempercepat proses tersebut, Board of Peace disebut sedang mempertimbangkan penggunaan mesin dan kontraktor.

Dengan mekanisme tersebut, penarikan pasukan Israel dari Gaza akan dikaitkan secara langsung dengan kemajuan pelucutan senjata dan verifikasi di lapangan.

Pelaksanaan peta jalan ini masih menghadapi tantangan, termasuk penolakan dari pihak Israel terhadap sejumlah aspek rencana yang ditawarkan Board of Peace.* (vo/ad)

JAKARTA — Kementerian Pertahanan atau Kemhan meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai peserta pelatihan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang disebut menerima gaji hingga Rp10 juta.

Kemhan menegaskan dana yang diterima peserta selama mengikuti pelatihan bukan gaji bulanan.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat 0,26 Persen ke Rp17.844 per Dolar AS di Awal Pekan

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan mengatakan informasi mengenai peserta pelatihan yang disebut mendapat gaji Rp10 juta merupakan informasi yang keliru.

"Berkaitan dengan informasi bahwa selama pendidikan mendapatkan gaji, itu tidak. Yang ada adalah mekanisme pendidikan ini, salah satunya dari pos penyelenggaraan pendidikan, yang paling besar di antaranya adalah uang saku," ujar Ketut, Minggu, 9 Agustus 2026.

Ketut menjelaskan setiap peserta pelatihan mendapatkan uang saku sebesar Rp1 juta per bulan. Pelatihan berlangsung selama 1,5 bulan.

Dengan demikian, peserta yang mengikuti seluruh rangkaian pendidikan hingga selesai akan menerima total uang saku sebesar Rp1,5 juta.

Dana tersebut berbeda dengan gaji atau penghasilan tetap yang diterima secara rutin setiap bulan.

Pada tahap pertama, pelatihan Koperasi Merah Putih diikuti 35.476 peserta.

Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon manajer KDKMP dan 5.476 calon pengelola serta staf operasional KNMP.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 33.785 peserta berhasil menyelesaikan pendidikan.

Sementara sebagian peserta lainnya tidak melanjutkan pelatihan karena faktor kesehatan atau kembali menjalani profesi awal.

Pelatihan intensif tersebut dirancang untuk membekali calon pengelola koperasi dengan berbagai kemampuan yang dibutuhkan dalam menjalankan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Materi yang diberikan mencakup kompetensi manajerial, kepemimpinan, serta tata kelola kelembagaan secara profesional.

Kemhan berharap kemampuan tersebut dapat mendukung keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Selain kemampuan manajerial dan tata kelola koperasi, Kemhan juga menekankan pentingnya integritas bagi peserta yang telah menyelesaikan pendidikan.

Sekretaris Jenderal Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan lulusan pelatihan memiliki peran penting ketika kembali menjalankan tugas di tengah masyarakat.

"Lulusan SPPI diharapkan menjadi penggerak pembangunan yang berintegritas, adaptif, dan profesional. Kalian harus mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan demi memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat," tegas Tri Budi.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang profesional.

Dengan penjelasan tersebut, Kemhan menegaskan kembali bahwa informasi mengenai peserta pelatihan yang disebut menerima gaji Rp10 juta tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dana yang diterima peserta selama mengikuti pendidikan merupakan uang saku sebesar Rp1 juta per bulan, atau total Rp1,5 juta untuk peserta yang mengikuti pelatihan selama 1,5 bulan hingga selesai.* (vo/ad)

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mulai pekan depan mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencantumkan batas waktu konsumsi pada wadah atau ompreng makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat keamanan pangan sekaligus memastikan makanan yang diterima siswa dan guru dikonsumsi dalam kondisi aman sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Baca Juga:

• Makan Telur 5 Kali Seminggu, Risiko Alzheimer Disebut Lebih Rendah!

Guru diminta memastikan makanan tidak dikonsumsi apabila telah melewati batas waktu yang tercantum.

"Selain itu, mulai minggu depan, kami akan memberlakukan kewajiban untuk menuliskan di setiap omprengnya ada tanda atau peringatan untuk makanan harus dikonsumsi sebelum jam berapa, gitu. Jadi, ini peran bapak/ibu guru sangat penting," kata Sudaryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu, 9 Agustus 2026.

Sudaryono menegaskan larangan mengonsumsi makanan yang telah melewati batas waktu berlaku bagi seluruh penerima MBG, termasuk guru dan siswa.

"Kalau memang jamnya di dalam ompreng itu sudah melebihi jam yang tertera di dalam omprengnya, kami minta tidak dikonsumsi. Bapak/ibu guru tidak boleh mengonsumsi, apalagi peserta didik atau anak didiknya juga tidak boleh mengonsumsi apabila sudah melewati batas dari jam yang ditentukan," ujarnya.

Menurut Sudaryono, makanan MBG yang telah matang memiliki batas waktu aman untuk dikonsumsi karena makanan tersebut disiapkan sebagai makanan segar dan tidak menggunakan bahan pengawet.

Ia menjelaskan, makanan secara umum maksimal dikonsumsi empat jam setelah matang.

Karena itu, pencantuman batas waktu konsumsi dinilai penting untuk memastikan makanan tetap aman ketika dikonsumsi.

"Sesuai dengan penyajian makanan yang normal, setelah matang itu maksimal empat jam harus dimakan karena makanan ini tidak ada pengawetnya. Memang betul-betul dimasak dengan tidak ultra-proses, sehingga betul-betul barang ini fresh (segar) sehingga ada window-nya, ada jendela kapan dia aman untuk dikonsumsi," tuturnya.

Selain mewajibkan pencantuman batas waktu konsumsi, BGN juga meminta penerima manfaat tidak membawa pulang makanan MBG.

Makanan yang telah diterima di sekolah diharapkan langsung dikonsumsi di tempat sesuai waktu yang telah ditentukan.

"Kami mohon sesuai dengan petunjuk teknis, bapak/ibu semua MBG sebaiknya tidak dibawa pulang. Pastikan makannya satu, dimakan di situ, dikonsumsi di kelas itu di jam yang memang diperbolehkan, dan sebaiknya tidak dibawa pulang," kata Sudaryono.

Sudaryono mengatakan kebiasaan membawa pulang makanan MBG perlu dihindari karena dapat meningkatkan risiko makanan dikonsumsi setelah melewati batas waktu aman.

Ia menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang ditemukan dalam sejumlah kasus keracunan makanan MBG di beberapa daerah.

Dampaknya, kata dia, tidak hanya dialami siswa, tetapi juga anggota keluarga yang ikut mengonsumsi makanan yang dibawa pulang.

"Memang ini saya paham sekali, saya juga kemarin di satu SD yang di Bogor yang saya datangi itu kemudian dibelah dua, dia bilang dia teringat ibunya di rumah. Ini menjadi satu kasus keracunan di beberapa titik, bahkan yang keracunan bukan hanya siswanya, tetapi bapak, ibu orang tua di rumah ikut keracunan karena makanan yang dibawa pulang tadi," ucapnya.

Menurut BGN, makanan MBG disiapkan sebagai makanan segar sehingga memiliki batas waktu tertentu untuk tetap aman dikonsumsi setelah matang.

"Sesuai dengan penyajian makanan yang normal, setelah matang itu maksimal empat jam harus dimakan karena makanan ini tidak ada pengawetnya," tuturnya.

Dengan adanya aturan baru tersebut, informasi mengenai batas waktu konsumsi pada ompreng diharapkan dapat menjadi pengingat bagi guru dan siswa sebelum menyantap makanan MBG.

BGN juga meminta guru berperan aktif dalam memastikan makanan yang dibagikan kepada peserta didik dikonsumsi sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Ia menegaskan makanan yang telah melewati batas waktu konsumsi tidak boleh dimakan oleh penerima MBG, baik siswa maupun guru.

"Kalau memang jamnya di dalam ompreng itu sudah melebihi jam yang tertera di dalam omprengnya, kami minta tidak dikonsumsi. Bapak/ibu guru tidak boleh mengonsumsi, apalagi peserta didik atau anak didiknya juga tidak boleh mengonsumsi apabila sudah melewati batas dari jam yang ditentukan," ujarnya.

Penerapan ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat upaya pencegahan risiko keracunan akibat makanan yang disimpan atau dikonsumsi setelah melewati batas waktu aman.* (vo/ad)