Erick mengatakan arahan Presiden Prabowo untuk membenahi birokrasi terus dijalankan di lingkungan Kemenpora. Menurutnya, proses pembenahan tersebut mulai menunjukkan hasil melalui peningkatan kinerja kementerian.

Baca Juga:

• Dari Ahli Teknologi hingga Menteri, Prabowo Siapkan Tanda Jasa Jelang HUT ke-81 RI

Menurut Erick, penilaian terhadap transformasi birokrasi Kemenpora kini mencapai 83 persen. Angka tersebut disebut meningkat dibandingkan capaian sebelumnya.

"Sekarang penilaiannya mencapai 83 persen. Tentu, itu belum menjadi target akhir dan akan terus kami tingkatkan meskipun sudah jauh lebih baik dari sebelumnya," ujar Erick.

Erick juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang terus mendampingi proses pembenahan birokrasi di Kemenpora.

Selain transformasi birokrasi, Kemenpora kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Alhamdulillah, kami kembali mendapatkan WTP. Itu menjadi hal yang positif bagi upaya perbaikan tata kelola Kemenpora," katanya.

Erick mengatakan tindak lanjut terhadap temuan BPK di lingkungan Kemenpora juga telah mencapai 81 persen.

Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kementerian dan lembaga lain yang disebut berada di kisaran 76 persen.

Meski sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, Erick menegaskan Kemenpora tidak akan berhenti melakukan pembenahan. Menurutnya, pertanggungjawaban terhadap penggunaan keuangan negara harus terus diperkuat.

"Kalau bisa, pertanggungjawaban terhadap keuangan negara terus kami dorong ke angka yang jauh lebih tinggi," ujar Erick.

Erick menilai capaian transformasi birokrasi dan opini WTP menjadi dua indikator bahwa pembenahan tata kelola di lingkungan Kemenpora mulai menunjukkan perkembangan positif.

Ke depan, Kemenpora akan memperkuat penerapan sistem e-procurement dan e-budgeting dalam proses pengadaan serta pengelolaan anggaran.

Penerapan sistem digital tersebut diharapkan dapat membuat proses penganggaran semakin transparan, terukur dan akuntabel.

Erick menegaskan seluruh proses penganggaran harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan anggaran negara.

Transformasi birokrasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dari upaya Kemenpora membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kepemudaan dan olahraga.* (an/dh)

Kolaborasi lintas wilayah dinilai penting untuk membangun ekosistem pembangunan yang saling terhubung, terutama dalam sektor ekonomi, industri, investasi, perdagangan, konektivitas hingga pariwisata.

Baca Juga:

• Cukup Bawa KTP Bisa Berobat, Wagub Surya Ingin Program Ini Merata ke Seluruh Sumut

Rakor tersebut mengusung tema "Memperkuat Kolaborasi dan Mendorong Pertumbuhan Kawasan" dan digelar di Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu (12/8/2026).

Sulaiman mengatakan Sumatera tidak hanya memiliki potensi besar, tetapi juga menjadi salah satu mesin utama perekonomian nasional.

Pada 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera mencapai Rp5.251 triliun atau 22,05 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Sumatera mencapai 4,81 persen secara tahunan.

Sementara pada semester I 2026, ekonomi Sumatera tumbuh 5,10 persen secara c-to-c dengan nilai PDRB sekitar Rp2.812,6 triliun atau setara 22,08 persen dari perekonomian nasional.

Menurut Sulaiman, potensi tersebut akan semakin besar apabila dapat dihubungkan melalui kerja sama lintas provinsi.

"Kekuatan itu akan jauh lebih besar ketika kita mampu menghubungkannya. Sentra produksi, kawasan industri, sumber daya energi, pelabuhan, destinasi wisata, perdagangan dan pasar harus kita lihat sebagai bagian dari satu ekosistem pertumbuhan. Berbagai aktivitas tersebut tidak berjalan dalam batas administrasi provinsi," ujar Sulaiman.

Ia menjelaskan rantai pasok tidak mengenal batas wilayah. Investasi membutuhkan konektivitas, industri membutuhkan ketersediaan bahan baku, sementara sektor pariwisata memerlukan jejaring destinasi yang saling terhubung.

Karena itu, menurut Sulaiman, pembangunan di Pulau Sumatera perlu dipandang sebagai satu kawasan yang dapat saling melengkapi dan memperkuat.

"Hal ini sejalan dengan karakter isu pembangunan Sumatera yang lintas wilayah, mulai dari ekonomi, konektivitas, perdagangan, investasi, komoditas unggulan, digitalisasi, lingkungan, hingga sumber daya manusia," lanjutnya.

Sulaiman mengatakan pertemuan tersebut juga menjadi tindak lanjut Konsultasi Regional PDRB pada Oktober 2025 yang menghasilkan Mufakat Tanah Deli.

Komitmen tersebut diarahkan untuk memperkuat kerja sama antarprovinsi berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing daerah.

Selain itu, Sumatera Utara ditunjuk sebagai koordinator daerah dalam kerangka kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

"Saya berharap pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk membangun forum koordinasi antarpemerintah daerah se-Sumatera, kesepakatan sektor dan isu prioritas yang membutuhkan kolaborasi lintas provinsi. Serta tersusunnya proyek-proyek prioritas regional yang dapat kita kawal bersama," ujarnya.

Menurut Sulaiman, forum koordinasi antardaerah diperlukan agar berbagai program pembangunan yang memiliki keterkaitan antarwilayah dapat direncanakan dan dikawal secara bersama.

Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan administratif, tetapi menghasilkan proyek konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian kawasan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut Dikky Anugerah berharap seluruh potensi yang dimiliki masing-masing provinsi menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan rakor.

Menurutnya, perbedaan potensi daerah dapat menjadi kekuatan apabila dikonsolidasikan melalui kerja sama yang terarah.

Dengan demikian, kolaborasi antarprovinsi di Sumatera diharapkan tidak hanya menjadi semangat bersama, tetapi juga menjadi cara kerja untuk mendorong pertumbuhan kawasan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Penguatan konektivitas, rantai pasok, investasi dan sektor unggulan antardaerah dinilai dapat menjadi fondasi bagi Sumatera untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.* (dh)

Surya menyebut cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Nias Selatan sudah mencapai 98 persen dari total sekitar 373 ribu penduduk. Meski dinilai baik, capaian tersebut masih akan terus didorong agar seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan.

Baca Juga:

• 100 Persen Gratis, Kepulauan Nias Jadi Wilayah Pertama Program Sekolah Gratis Sumut

"Khusus Nias Selatan kita lihat jumlah penduduknya 373 ribu itu yang cakupan peserta UHC BPJS sudah mencapai 98 persen. Artinya kalau ini aja kita sudah termasuk bagus. Tapi kita mau lebih bagus lagi. Dari jumlah penduduk yang tercatat, yang aktif 84,5 persen. Artinya 84 persen dikategorikan bagus," ujar Surya.

Menurut Surya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus menggenjot cakupan UHC agar jaminan kesehatan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Ia mengatakan pemerintah daerah juga perlu memastikan peserta JKN tetap aktif sehingga akses terhadap layanan kesehatan dapat digunakan saat masyarakat membutuhkan.

Pada 2025, Pemprov Sumut disebut telah membantu pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 39 ribu warga Kabupaten Nias Selatan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses jaminan kesehatan sekaligus membantu masyarakat yang belum mampu memenuhi kewajiban iuran secara mandiri.

Surya juga menyampaikan program berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP yang sebelumnya diterapkan saat Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan kini diarahkan untuk diperluas ke seluruh wilayah Sumatera Utara.

"Pengalaman Pak Gubernur sebagai Walikota Medan, di Medan semasa kepemimpinan beliau masyarakat berobat cukup bawa KTP saja. Dengan tekad beliau, supaya Sumut dengan menggunakan KTP saja bisa berobat di pelayanan kesehatan di Sumut," jelas Surya.

Menurut Surya, kemudahan akses layanan kesehatan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong agar masyarakat tidak terkendala persoalan administrasi ketika membutuhkan pelayanan medis.

Sementara itu, Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia mengatakan sekitar 98 persen masyarakat di daerahnya telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Meski demikian, ia berharap Pemprov Sumut terus membantu masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN agar seluruh warga memiliki kesempatan yang sama mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Kita ingin masyarakat Nias Selatan memiliki kesempatan yang sama mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Kami juga berharap Pemprov Sumut dapat membantu usulan pembangunan puskesmas, termasuk di wilayah kepulauan, agar ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap plus," kata Sokhiatulo.

Ia menilai peningkatan fasilitas kesehatan menjadi kebutuhan penting, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan memiliki akses lebih terbatas terhadap layanan medis.

Peningkatan kualitas dan kapasitas puskesmas diharapkan dapat mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus mengurangi hambatan jarak bagi warga yang membutuhkan perawatan.

Pemprov Sumut dan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan selanjutnya akan terus memperkuat koordinasi untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN, menjaga keaktifan peserta serta memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Turut hadir mendampingi Wagub Surya, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut.* (dh)

Pertemuan tersebut membahas upaya memperkuat komunikasi, koordinasi dan sinergi antara Polda Aceh dan Lanud Sultan Iskandar Muda dalam menjaga keamanan serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Aceh.

Baca Juga:

• Polisi Bongkar Peredaran Ganja di Kampus Universitas Simalungun: 3,2 Kg Disita, Dua Mahasiswa dan Alumnus Ditangkap

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polda Aceh dengan Lanud Sultan Iskandar Muda. Soliditas dan kebersamaan TNI-Polri merupakan modal penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah," ujar Joko.

Menurut Joko, kerja sama dan komunikasi yang baik antara unsur TNI dan Polri diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan di wilayah Aceh.

Polda Aceh, kata dia, berkomitmen terus membangun dan memelihara sinergi dengan seluruh unsur TNI serta pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kondisi keamanan di Aceh tetap terjaga sekaligus mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah.

Joko menambahkan, hubungan yang solid antara TNI-Polri juga menjadi salah satu modal dalam menjaga stabilitas keamanan di Bumi Serambi Mekkah.

Melalui komunikasi dan koordinasi yang terus diperkuat, Polda Aceh dan Lanud Sultan Iskandar Muda diharapkan dapat semakin responsif dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban wilayah.

Silaturahmi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan kelembagaan yang harmonis antara jajaran TNI dan Polri di Aceh.* (dh)

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan dua tersangka yang diperiksa dalam agenda tersebut adalah Don Ritto dan Nurman Herin. Sementara empat saksi yang dimintai keterangan masing-masing berinisial ES, R, RMA, dan JS.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Febrie Adriansyah: Sutrimo Bukan Karumga, Minta Kematiannya Tak Dikaitkan Kasus Hukum

"Selain empat orang saksi tersebut, tim penyidik juga memeriksa dua orang tersangka yakni DR dan NH," imbuhnya.

Pemeriksaan keenam orang tersebut dilakukan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Anang belum memerinci materi yang didalami penyidik terhadap para saksi maupun tersangka.

Menurut Anang, pemeriksaan saksi akan terus dilakukan untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Sehari sebelumnya, Selasa (11/8/2026), Tim 9 juga memeriksa tiga saksi. Dua di antaranya berasal dari pihak perbankan.

Sebelumnya, penyidik juga telah memanggil tujuh orang sebagai saksi dalam rangkaian penyidikan perkara tersebut.

Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah kasus. Penanganan perkara Febrie sebelumnya dilakukan oleh Polri sebelum kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Salah satu perkara yang menjerat Febrie berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU terkait kasus ASABRI. Dalam perkara tersebut, Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama pengusaha Don Ritto.

Febrie juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU yang berkaitan dengan temuan barang bukti berupa 74 kilogram emas dan uang tunai ratusan miliar rupiah.

Dalam perkara tersebut, Kejagung turut menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka.

Selain dua perkara tersebut, Kejagung masih melakukan penyidikan lain yang berkaitan dengan Febrie, termasuk dugaan korupsi di PT Krakatau Steel serta perkara pengadaan batu bara untuk PLTU yang disebut berkaitan dengan terjadinya blackout.

Pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka dilakukan untuk memperkuat alat bukti sekaligus memperjelas rangkaian perkara dan penelusuran aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Kejagung memastikan proses penyidikan akan terus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (d/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan daftar penerima penghargaan tersebut masih dalam tahap finalisasi dan pembahasan bersama Presiden Prabowo.

Baca Juga:

• Sempat Ditawari Kursi Kabinet, Megawati Pilih PDI-P Tetap Jadi Penyeimbang Prabowo

Menurut Prasetyo, pemberian tanda jasa dan kehormatan tersebut direncanakan berlangsung sekitar satu pekan setelah upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi HUT ke-81 RI.

"Direncanakan satu minggu setelah peringatan detik-detik proklamasi," ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan calon penerima penghargaan berasal dari berbagai latar belakang. Namun, pemerintah belum membuka daftar lengkap nama yang masuk dalam pembahasan.

Ia hanya memberikan gambaran bahwa salah satu kategori penerima berasal dari bidang teknologi. Tokoh yang memiliki kontribusi dan paten teknologi yang diakui secara internasional disebut masuk dalam daftar pembahasan.

"Sehingga mempunyai paten-paten teknologi yang itu diakui di dunia internasional itu juga salah satu yang masuk di dalam daftar juga," jelasnya.

Selain tokoh dari bidang teknologi, sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih juga disebut berpeluang menerima tanda jasa dan kehormatan dari negara.

Prasetyo mengatakan pemberian penghargaan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada apakah seorang menteri pernah menerima penghargaan sebelumnya atau belum.

"Ya ada beberapa (menteri). Yang belum pernah, tapi kan pendekatannya bukan belum pernah atau tidak pernah ya, tetapi, prestasi apa yang kemudian dianggap layak untuk menerima tanda kehormatan dari negara itu," ungkap Prasetyo.

Menurut dia, pemerintah menggunakan pertimbangan prestasi dan kontribusi sebagai dasar dalam menentukan calon penerima tanda jasa dan kehormatan.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus bentuk apresiasi negara terhadap tokoh yang dinilai memberikan kontribusi bagi bangsa.

Hingga saat ini, pemerintah masih melakukan finalisasi terhadap daftar penerima dan jenis tanda jasa maupun kehormatan yang akan diberikan.

Pengumuman nama-nama penerima nantinya akan dilakukan setelah proses pembahasan dan penetapan bersama Presiden Prabowo selesai.* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam acara Ekspose Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II: Masa Reses dan Sidang Kedua BPUPK 10 hingga 17 Juli 1945, Senin (10/8/2026), yang disiarkan melalui kanal YouTube BPIP.

Baca Juga:

• Indonesia Bukan Satu Wajah, DPD Ingin Asta Cita Prabowo Dirasakan sampai Pelosok

"Makanya saya katakan, 'Pak Prabowo, Mas Presiden, saya minta untuk', saya datang benar, ngomong baik-baik, 'saya tidak akan', ditawari untuk masuk, 'saya tidak masuk ke kabinet Pak, terima kasih banget,'" kata Megawati, dikutip Rabu (12/8/2026).

Megawati menegaskan posisi PDI-P di luar pemerintahan bukan berarti partainya menjadi oposisi.

"Saya akan berada di luar sebagai penyeimbang, dengerin tuh semua, saya bukan oposisi tahu! Enak saja!" ujarnya.

Menurut Megawati, istilah oposisi tidak tepat digunakan dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial.

Ia mempertanyakan anggapan yang menyebut dirinya dan PDI-P berada dalam posisi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo.

"Yang namanya negara kita ini kan namanya adalah dengan sistem presidensial, betul atau tidak? Betul toh, loh kok saya selalu diomongin oposisi, memangnya ada? Di dalam sistem presidensial, no oposisi, tidak ada koalisi. Silakan baca kalau tidak percaya," kata Megawati.

Megawati kemudian menjelaskan maksud PDI-P memilih posisi sebagai penyeimbang. Menurut dia, posisi tersebut membuat partainya tetap dapat memberikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah.

Ia mengatakan PDI-P akan mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai benar, tetapi tetap menyampaikan kritik apabila terdapat kebijakan yang dianggap tidak tepat.

"Artinya apa, kalau benar saya benarkan, kalau enggak tentu masa saya enggak boleh ngomong, terus mau dijadikan apa?" ujar Megawati.

Megawati juga menanggapi pihak yang mempertanyakan istilah "penyeimbang" yang digunakan PDI-P. Ia menyebut ada pihak yang mengkritik pilihan politik tersebut melalui media sosial.

"Saya bilang penyeimbang, terus ada yang bilang buzzer 'penyeimbang apa?', goblok ini si buzzer, enggak pernah baca dia," kata Megawati.

Sikap tersebut menegaskan posisi politik PDI-P yang memilih tidak bergabung dalam kabinet Prabowo, namun tetap membuka ruang untuk memberikan dukungan maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Megawati menilai keberadaan partai di luar pemerintahan dapat menjadi bagian dari mekanisme kontrol politik sekaligus menjaga keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan.

Dengan posisi sebagai penyeimbang, PDI-P tetap dapat menyampaikan aspirasi dan pandangan politik tanpa harus mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo.* (k/dh)

Nadiem menyampaikan apresiasi tersebut seusai menjalani sidang banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Baca Juga:

• Nadiem Bantah Rekayasa Transaksi Rp809 Miliar, Klaim Tak Sepeser pun Diterimanya

Menurut Nadiem, kesempatan menyampaikan fakta dalam persidangan menjadi penting bagi pihaknya untuk memberikan pembelaan atas perkara yang sedang berjalan.

Ia mengaku heran masih harus mempertahankan argumentasinya meski menurutnya persoalan transaksi Rp809 miliar tersebut sudah jelas.

"Jadi di antara itu dua hal dan ini yang begitu mengejutkan, kenapa sampai saat ini kami masih harus membela sesuatu yang sudah hitam putih, sudah terbukti," katanya.

Nadiem kemudian kembali menyinggung transaksi senilai Rp809 miliar antara PT AKAB dan PT Gojek Indonesia yang dikaitkan dengan dirinya.

Ia menegaskan, menurut pihaknya, transaksi tersebut merupakan rekayasa.

"Tanpa ada abu-abu ya. Ini sudah sangat hitam putih membuktikan dengan berbagai dokumentasi bank transfer, dokumentasi notaris dan lain-lain yang membuktikan bahwa angka 809 miliar ini adalah murni rekayasa yang dilakukan pada saat di era Jampidsus lama di mana ini angka ini dibuat seolah-olah ada hubungannya dengan saya," ujar Nadiem.

Dalam sidang banding tersebut, tim penasihat hukum Nadiem menghadirkan dua saksi dari GoTo. Mereka yakni Andre Soelistyo, Direktur Utama PT AKAB/PT GoTo periode 2015-2023 sekaligus Komisaris PT AKAB/PT GoTo periode 2023-2024, serta Adesty Kamelia Usman, Group Head of Finance & Accounting PT GoTo.

Nadiem mengatakan keterangan kedua saksi tersebut memperkuat argumentasinya bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari transaksi tersebut.

Ia juga membantah transaksi tersebut berkaitan dengan Google.

"Seolah-olah ada hubungannya dengan Google. Hari ini kami membuktikan sekali lagi bahwa semua bukti fakta persidangan menunjukkan tidak ada satu rupiah pun diterima oleh saya, tidak ada hubungannya dengan saya, tidak ada hubungan dengan Google dan tidak ada keuntungan yang didapatkan siapapun daripada transaksi administratif ini saja," katanya.

Perkara tersebut merupakan lanjutan dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Nadiem dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Selain pidana penjara, Nadiem dijatuhi denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar.

Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta Nadiem dihukum 18 tahun penjara serta membayar uang pengganti Rp5,680 triliun.

Namun, putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tersebut tidak bulat. Hakim anggota Andi Saputra menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Dalam pendapatnya, Andi menyatakan Nadiem seharusnya dibebaskan karena menurutnya tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya niat jahat, perbuatan melawan hukum maupun permufakatan jahat dalam perkara tersebut.

Kini, perkara tersebut memasuki tahap banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim akan menilai kembali fakta, bukti dan argumentasi yang diajukan para pihak sebelum menjatuhkan putusan.* (k/dh)

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di zona hijau. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 452 saham ditutup menguat, sedangkan 175 saham melemah dan 168 saham lainnya stagnan.

Baca Juga:

• Ketegangan Selat Hormuz Berlanjut, Rupiah Melemah Tipis ke Rp17.877 Jelang Data Inflasi AS

Indeks LQ45 turut menguat 1,28 persen ke level 633,84. Total nilai transaksi bursa tercatat sekitar Rp17,07 triliun dengan volume perdagangan mencapai 34,03 miliar saham dalam sekitar 2,08 juta kali transaksi.

Penguatan IHSG ditopang oleh 10 indeks sektoral yang berakhir di zona hijau. Sektor infrastruktur menjadi penguat terbesar dengan kenaikan 4,74 persen.

Sektor energi menyusul dengan penguatan 3,35 persen, sedangkan sektor barang baku naik 2,34 persen. Sementara itu, sektor transportasi menjadi satu-satunya sektor yang berakhir melemah dengan koreksi 0,16 persen.

Di jajaran saham LQ45, Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) menjadi saham dengan kenaikan terbesar setelah melonjak 20,83 persen.

Posisi berikutnya ditempati Indosat (ISAT) yang menguat 14,42 persen dan Barito Pacific (BRPT) yang naik 7,14 persen.

Sebaliknya, Mitra Adiperkasa (MAPI) menjadi saham LQ45 dengan penurunan terbesar, yakni 1,95 persen. United Tractors (UNTR) turun 1,38 persen dan Indika Energy (INDY) terkoreksi 1,20 persen.

Di luar kelompok LQ45, Ekadharma International (EKAD) menjadi top gainer dengan kenaikan 34,83 persen ke level 240.

Duta Anggada Realty (DART) menyusul dengan penguatan 34,59 persen ke level 214, sedangkan Tempo Inti Media (TMPO) naik 28,57 persen ke level 198.

Sementara itu, Bersama Mencapai Puncak (BAIK) menjadi top loser setelah turun 15 persen ke level 476. Asia Sejahtera Mina (AGAR) melemah 14,88 persen ke level 1.030 dan Sumi Indo Kabel (IKBI) turun 11,45 persen ke level 580.

Dari sisi nilai transaksi, CUAN mencatat nilai perdagangan terbesar dengan Rp1,37 triliun.

Chandra Asri Pacific (TPIA) berada di posisi berikutnya dengan nilai transaksi Rp826,07 miliar, disusul Petrosea (PTRO) Rp712,40 miliar, Bank Mandiri (BMRI) Rp630,36 miliar dan Dian Swastatika Sentosa (DSSA) Rp593,34 miliar.

Berdasarkan volume perdagangan, Bumi Resources (BUMI) menjadi saham yang paling banyak diperdagangkan dengan sekitar 25,51 juta lembar.

IATA mencapai 23,91 juta lembar, CUAN 17,02 juta lembar, JGLE 16,01 juta lembar dan KOTA 14,24 juta lembar.

Penguatan IHSG terjadi di tengah pergerakan bursa saham Asia yang cenderung bervariasi.

Shanghai Composite China menguat 0,32 persen ke level 3.946,68. Nikkei 225 Jepang naik 0,83 persen ke 67.524,06.

Penguatan terbesar dicatatkan KOSPI Korea Selatan yang melonjak 3,68 persen ke level 6.579,04.

Di sisi lain, Hang Seng Hong Kong turun 0,83 persen ke level 25.440,17 dan S&P/ASX 200 Australia melemah 0,45 persen ke 9.209,40. Asia Dow juga berakhir turun 1,04 persen ke level 6.311,60.

Di pasar valuta asing, rupiah bergerak melemah terhadap dolar AS. Rupiah ditutup di level Rp17.877 per dolar AS, turun 16 poin atau 0,09 persen dibandingkan posisi sebelumnya.

Rupiah sempat dibuka menguat di sekitar Rp17.848 per dolar AS, sebelum berbalik melemah hingga akhir perdagangan.

Pada saat yang sama, indeks dolar AS atau DXY yang mengukur kekuatan dolar terhadap enam mata uang utama dunia terpantau naik tipis 0,03 persen ke level 99,856 pada pukul 15.00 WIB.

Pergerakan rupiah dan pasar saham turut menjadi perhatian investor di tengah sentimen inflasi Amerika Serikat serta dinamika pasar global.

Meski rupiah melemah, IHSG mampu mengakhiri perdagangan dengan penguatan 1,69 persen dan kembali berada di level 6.373,84.* (k/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah pihak terkait kejadian tersebut. Mereka di antaranya manajemen, penyelenggara acara, pemilik merek minuman, serta beberapa pengunjung yang mengetahui kejadian tersebut.

Baca Juga:

• Utang RI Tembus Rp10.293 Triliun, Menkeu: Masih Aman, Kalah dari Singapura

Polisi disebut telah mengantongi identitas pengunjung yang melakukan tantangan tersebut. Penyidik akan meminta keterangan yang bersangkutan untuk mendalami latar belakang serta rangkaian kejadian.

"Kami juga sudah mengidentifikasi pihak yang melakukan challenge tersebut," ujar Iman.

Selain memeriksa para pihak, polisi juga telah mendatangi lokasi kejadian di Ecopark, Ancol. Penyidik turut memeriksa sejumlah dokumen terkait penyelenggaraan festival musik dan aktivitas produsen minuman di lokasi tersebut.

Kasus ini mencuat setelah video tantangan hafalan Al Quran dengan imbalan minuman keras beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut terlihat sekelompok orang berada di depan booth produk Newport.

Seorang perempuan mengenakan pakaian putih terlihat memegang mikrofon sambil melantunkan ayat suci Al Quran. Setelah selesai, orang-orang yang berada di sekitar lokasi kemudian memberikan respons dengan bersorak.

Dalam unggahan lain yang dibuat pembawa acara atau MC bernama Ega di media sosial, disebutkan bahwa tantangan tersebut berasal dari audiens yang berada di depan booth produk minuman.

Ega kemudian menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut. Ia menjelaskan pihak brand tidak terkait dengan tantangan yang dilakukan di lokasi karena kegiatan itu disebut berasal secara spontan dari pengunjung.

"Dengan ini menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang berlangsung pada saat itu," tulis Ega dalam unggahannya, Selasa.

Menurut Ega, dirinya lalai karena membiarkan seorang audiens mengambil alih mikrofon yang seharusnya berada dalam kendalinya sebagai pembawa acara.

"Audiens tersebut langsung memberikan sayembara melafalkan salah satu surat kepada pengunjung lain dengan imbalan yang ditawarkan oleh audience tersebut," sambung Ega.

Sementara itu, pihak kepolisian masih mendalami aspek hukum dari kejadian tersebut, termasuk dugaan penistaan agama yang dilaporkan sejumlah pihak.

Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui rangkaian kejadian untuk memastikan bagaimana tantangan tersebut berlangsung serta siapa saja yang terlibat.

Peristiwa tersebut mendapat sorotan luas setelah video kegiatan beredar di media sosial dan menuai kecaman. Sejumlah laporan juga telah dibuat terkait kejadian tersebut.

Manajemen dan pihak terkait dilaporkan ke Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, serta Polsek Pademangan.

Pihak penyelenggara sebelumnya menyatakan mengecam penggunaan ayat suci Al Quran dalam aktivitas tersebut. Sementara pihak brand yang booth-nya menjadi lokasi kejadian juga memberikan klarifikasi bahwa tantangan tersebut bukan bagian dari program promosi yang mereka rencanakan.

Polisi hingga kini masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kejadian tersebut.

Hasil pemeriksaan terhadap pengunjung yang diduga membuat challenge serta pihak-pihak lain yang telah diperiksa akan menjadi bagian dari proses penyelidikan untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara utuh.* (k/dh)

Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menerima uang dari transaksi yang menjadi bagian dari perkara tersebut. Ia juga membantah transaksi itu memiliki hubungan dengan dirinya maupun Google.

Baca Juga:

• Eks Bos GoTo Bantah Rp809 Miliar Dinikmati Nadiem Makarim

Sidang banding tersebut menghadirkan dua saksi yang diajukan tim penasihat hukum Nadiem. Mereka adalah Andre Soelistyo, Direktur Utama PT AKAB/PT GoTo periode 2015-2023 sekaligus Komisaris PT AKAB/PT GoTo periode 2023-2024, serta Adesty Kamelia Usman, Group Head of Finance & Accounting PT GoTo.

Menurut Nadiem, keterangan dan bukti yang dibawa dalam persidangan semakin memperkuat bantahannya mengenai transaksi Rp809 miliar tersebut.

"Seolah-olah ada hubungannya dengan Google. Hari ini kami membuktikan sekali lagi bahwa semua bukti fakta persidangan menunjukkan tidak ada satu rupiah pun diterima oleh saya, tidak ada hubungannya dengan saya, tidak ada hubungan dengan Google dan tidak ada keuntungan yang didapatkan siapa pun daripada transaksi administratif ini saja," katanya.

Nadiem mengatakan terdapat dua kemungkinan yang menurutnya perlu dilihat dalam perkara tersebut. Ia menyebut kemungkinan adanya kekeliruan dalam investigasi atau tindakan yang dilakukan secara sengaja.

"Jadi ini di antara kekeliruan investigasi atau memang penzaliman secara sengaja," ujar Nadiem.

Perkara tersebut merupakan lanjutan dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Nadiem dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Selain pidana penjara, Nadiem juga dijatuhi denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar.

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta Nadiem dihukum 18 tahun penjara serta dibebani uang pengganti Rp5,680 triliun.

Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tersebut juga tidak bulat. Salah satu hakim anggota, Andi Saputra, menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Dalam pendapatnya, Andi menilai Nadiem seharusnya dibebaskan karena tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya niat jahat, perbuatan melawan hukum maupun permufakatan jahat dalam perkara tersebut.

Sidang banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kini menjadi bagian dari proses hukum lanjutan yang akan menentukan nasib perkara Nadiem Makarim.

Melalui tim kuasa hukumnya, Nadiem tetap mempertahankan argumentasi bahwa transaksi Rp809 miliar yang dibebankan kepadanya tidak memiliki hubungan dengan dirinya dan tidak membuktikan adanya keuntungan yang diterimanya.

Sementara itu, majelis hakim tingkat banding akan menilai kembali seluruh fakta, bukti dan argumentasi yang diajukan para pihak sebelum menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.* (k/dh)

Purbaya mengatakan posisi utang tersebut setara dengan 41,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu masih berada di bawah batas 60 persen dari PDB.

Baca Juga:

• Utang Pemerintah Tembus Rp10.293 Triliun per Juni 2026

Menurut Purbaya, posisi utang hingga Juni belum dapat menggambarkan kondisi utang pemerintah sampai akhir tahun. Pemerintah masih akan melihat perkembangan pembiayaan hingga akhir 2026.

"Belum berakhir tahunnya, nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa. Harusnya sih akan bisa turun lagi sedikit," katanya.

Purbaya juga menilai kondisi utang suatu negara tidak cukup dilihat hanya dari nominal maupun rasio utang. Ukuran perekonomian masing-masing negara juga perlu menjadi pertimbangan dalam melihat keberlanjutan fiskal.

Ia kemudian membandingkan rasio utang Indonesia dengan Singapura yang menurutnya jauh lebih tinggi.

"Singapura 180 persen. Jadi kita lihat seperti itu. Kalau kita melihat sustainability utang atau fiskal seperti itu. Kita lihat relatif terhadap size ekonominya," ujar Purbaya.

Meski menilai posisi utang masih aman, Purbaya mengatakan pemerintah tetap menyiapkan sejumlah strategi untuk mengendalikan pertumbuhan utang.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjaga defisit anggaran agar tidak terlalu tinggi.

"Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat," katanya.

Selain pengendalian defisit, pemerintah juga akan berupaya meningkatkan efektivitas penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Purbaya menegaskan langkah tersebut bukan dengan menaikkan tarif pajak, melainkan memperbaiki sistem dan cara pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan.

"Terus kita akan efektifkan tax collection kita. Bukan naikin pajak ya, tapi kita bersihkan cara kita mengumpulkan pajak," ujarnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah pada Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun.

Angka tersebut meningkat Rp373,27 triliun atau sekitar 3,76 persen dibandingkan posisi utang pada Maret 2026 yang tercatat Rp9.920,42 triliun.

DJPPR mencatat rasio utang pemerintah terhadap PDB pada Juni 2026 berada di level 41,26 persen. Rasio tersebut masih di bawah batas maksimal utang pemerintah sebesar 60 persen terhadap PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis DJPPR dalam laman resminya, dikutip Rabu (12/8/2026).

Dengan posisi tersebut, pemerintah menilai pengelolaan utang tetap perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kemampuan perekonomian nasional.

Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan defisit, penerimaan negara dan kebutuhan pembiayaan hingga akhir 2026 untuk menjaga kondisi fiskal tetap terkendali.* (k/dh)

Permintaan tersebut disampaikan kuasa hukum Febrie, Firman Wijaya, melalui keterangan tertulis, Rabu (12/8/2026).

Baca Juga:

• Banyak Informasi Simpang Siur, DPR Minta Kasus Kematian Sutrimo Diusut Transparan dan Ilmiah

"Keluarga Febrie Adriansyah minta meninggalnya Trimo tak dikaitkan dengan perkara hukum sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Apalagi, almarhum ini diketahui memang sudah lama sakit dan menjalani pengobatan," kata Firman.

Firman juga meminta masyarakat tidak mengaitkan kematian Sutrimo dengan perkara hukum yang sedang dijalani Febrie Adriansyah sebelum ada hasil resmi dari aparat penegak hukum.

"Keluarga berharap peristiwa almarhum ini tidak dihubungkan atau dikaitkan secara dini dengan perkara yang sedang dijalani Pak FA di Kejaksaan. Jadi, sama-sama kita tunggu proses yang dilakukan Polri terlebih dahulu," ungkap Firman.

Selain meminta publik menunggu proses penyidikan, Firman juga meluruskan informasi mengenai status Sutrimo yang ramai disebut sebagai kepala rumah tangga atau karumga.

Menurut dia, Sutrimo bukan berstatus sebagai kepala rumah tangga Febrie Adriansyah. Firman menyebut Sutrimo lebih berperan menjaga rumah yang kosong dan tinggal di lokasi tersebut.

"Namun lebih ke menjaga rumah yang kosong dan tinggal di sana," ujarnya.

Sutrimo sebelumnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di sebuah klinik di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (23/7/2026).

Jasad Sutrimo kemudian dibawa menggunakan ambulans swasta oleh empat orang ke rumah sakit. Berdasarkan rekaman CCTV yang disampaikan pihak rumah sakit, jasad tersebut tiba sekitar pukul 09.09 WIB dalam kondisi terbalut selimut biru.

Tim Legal RS Muhammadiyah Taman Puring, Ahmad, mengatakan terdapat sekitar tiga hingga empat orang yang mengantarkan Sutrimo ke rumah sakit.

"Melihat data rekaman kami, itu memang diantar oleh beberapa pria, kurang lebih tiga atau empat orang," ungkap Ahmad saat ditemui pada Senin (27/7/2026).

Menurut Ahmad, orang-orang tersebut tidak menjelaskan hubungan mereka dengan Sutrimo. Mereka hanya meminta dokter memeriksa kondisi Sutrimo yang ternyata sudah tidak bernapas.

Salah seorang dari rombongan kemudian diminta mengisi berita acara rumah sakit. Nama Febrio Adiono tercatat sebagai penanggung jawab dalam dokumen tersebut.

"Mereka kami tanya pun tidak memberikan informasi yang jelas, hanya mengantarkan dan isi berita acara atas nama Febrio Adiono," kata Ahmad.

Namun, Ahmad mengatakan pihak rumah sakit tidak mengetahui latar belakang maupun profesi Febrio Adiono.

Saat dilakukan pemeriksaan bagian luar tubuh, dokter disebut tidak menemukan luka atau tanda-tanda kekerasan pada jasad Sutrimo.

Pihak rumah sakit kemudian melakukan penanganan terhadap jenazah, termasuk membersihkan tubuh Sutrimo dan melepaskan gulungan selimut yang membungkusnya.

Kasus kematian Sutrimo saat ini masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum. Polisi sebelumnya telah melakukan langkah penyelidikan dan ekshumasi untuk memperoleh bukti medis serta forensik.

Kuasa hukum Febrie Adriansyah menegaskan keluarga menyerahkan proses tersebut kepada kepolisian dan berharap penyebab kematian Sutrimo dapat diketahui berdasarkan bukti serta pemeriksaan ilmiah.

Dengan demikian, keluarga meminta masyarakat tidak menghubungkan kematian Sutrimo dengan perkara hukum Febrie Adriansyah sebelum hasil penyidikan resmi dari kepolisian disampaikan.* (k/dh)

Hinca menilai banyak informasi terkait kematian Sutrimo beredar di publik sehingga diperlukan penjelasan yang jelas dari aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Meski Sudah Membusuk, Tim Forensik Tetap Ambil Sampel Ekshumasi Jasad Sutrimo

Menurut Hinca, proses penyidikan kasus kematian membutuhkan ketelitian serta kemampuan teknis yang memadai. Ia meminta penyidik mengandalkan bukti yang akurat sebelum menyimpulkan penyebab kematian.

"Nah kami ingin ini juga dijelaskan detail karena supaya tidak lari ke sana kemari informasi yang didapatkan publik. Memang untuk soal kematian ini membutuhkan scientific identification membutuhkan skill yang cukup, bukti-bukti yang akurat agar tidak salah menyimpulkan," katanya.

Hinca mengatakan Komisi III DPR akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap perkembangan penanganan kasus tersebut.

"Nah Komisi III tentu akan mengawal sampai tuntas nih. Di kesempatan pertama nanti kalau udah mulai kami masuk lagi rapat-rapat tentu kami agendakan untuk menjalankan tugas kami secara khusus mengawasi kasus ini," ujar Hinca.

Terkait rencana ekshumasi jenazah Sutrimo, Hinca menyatakan mendukung langkah penyidikan tersebut. Namun, ia menegaskan pengawasan DPR tidak dimaksudkan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

"Sekali lagi mengawasi itu tidak harus langsung melihat supaya jangan ditafsirkan kita mengintervensi kasusnya. Tapi mengawasinya secara utuh, semua kami mengawasinya, baik yang kami lakukan secara individu maupun secara fraksi masing-masing," katanya.

Hinca juga mengusulkan agar Komisi III DPR mengagendakan pembahasan khusus mengenai kasus tersebut pada masa sidang berikutnya.

Menurutnya, kasus kematian Sutrimo telah menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir sehingga diperlukan pengawasan lembaga legislatif terhadap proses penyidikannya.

Ia menegaskan pengumpulan bukti harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memeriksa pihak-pihak yang terlibat langsung, mengetahui kejadian atau memiliki informasi terkait perkara tersebut.

"Tentu penyidik harus mengumpulkan bukti itu selengkap-lengkapnya. Jangan ada yang ditinggal, karena memang KUHAP yang baru ini, KUHAP baru kita baru berlaku tahun ini mengharuskan itu semua, selengkap-lengkapnya, seutuh-utuhnya," tegas Hinca.

Hinca juga menilai penyidik perlu melihat seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tanpa membedakan jabatan atau posisi.

Menurutnya, pihak yang memiliki keterkaitan dengan Sutrimo maupun Febrie Adriansyah perlu diperiksa sesuai kebutuhan penyidikan.

"Menurut saya siapapun, apalagi Febrie kan, karena yang nyangkut ke dia kan begitu. Jadi saya kira penyidik udah tahulah siapa yang harus mereka periksa dan tugas kita nanti menanyakannya," ujar Hinca.

Sutrimo sebelumnya ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (23/7/2026).

Sutrimo kemudian dibawa menggunakan ambulans ke RS Muhammadiyah Taman Puring. Namun, setibanya di rumah sakit, Sutrimo dinyatakan telah meninggal dunia.

Keluarga kemudian melaporkan kasus kematian Sutrimo ke Polresta Banyumas untuk mendapatkan kepastian mengenai penyebab kematian. Laporan tersebut dilakukan di tengah beredarnya berbagai informasi mengenai kematian Sutrimo.

Proses ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo juga telah dilakukan untuk membantu penyidik memperoleh bukti medis dan forensik. Sejumlah sampel kemudian diperiksa lebih lanjut oleh tim ahli dan laboratorium.

Hinca berharap seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan dan berbasis bukti sehingga kesimpulan mengenai kasus tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun ilmiah.

Komisi III DPR, kata dia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap perkembangan kasus tersebut tanpa mencampuri kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan.* (dw/dh)

Ketua Perhimpunan Dokter Forensik dan Medikolegal Indonesia (PDFMI), Brigjen Sumy Hastry Purwanti, mengatakan proses pemeriksaan melibatkan sejumlah ahli dari berbagai bidang untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai penyebab kematian Sutrimo.

Baca Juga:

• Eks Karumga Febrie Adriansyah Meninggal, Keluarga Berduka dan Hormati Proses Ekshumasi

Sumy menjelaskan proses pemeriksaan dilakukan terhadap jasad yang telah mengalami pembusukan. Sutrimo diketahui telah dimakamkan sejak 23 Juli 2026.

"Memang proses pembusukan pasti sudah terjadi karena sudah lebih dari 10 hari, dari tanggal 23 Juli ya," ujarnya.

Meski kondisi jasad telah mengalami pembusukan, proses pemeriksaan tetap dilakukan. Tim forensik mengambil sejumlah sampel untuk kemudian dianalisis di laboratorium.

Sampel tersebut akan diperiksa melalui sejumlah metode guna membantu tim forensik memperoleh informasi mengenai kondisi medis dan kemungkinan faktor yang berkaitan dengan kematian Sutrimo.

Namun, tim belum dapat menyimpulkan penyebab kematian Sutrimo karena hasil analisis laboratorium masih diperlukan.

"Kami belum dapat langsung menyimpulkan hasil pemeriksaan karena sampel yang diambil masih harus dianalisis di laboratorium. Pemeriksaan ini diharapkan dapat membantu menjelaskan apakah kematian tersebut bersifat alamiah atau tidak alamiah," pungkas Sumy.

Ekshumasi dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan untuk mengetahui secara lebih menyeluruh kondisi jenazah Sutrimo. Hasil pemeriksaan medis dan laboratorium nantinya menjadi bahan bagi penyidik dalam proses penanganan perkara.

Dengan demikian, penyebab kematian Sutrimo masih menunggu hasil pemeriksaan forensik dan analisis laboratorium. Polisi belum menyampaikan kesimpulan akhir mengenai apakah kematian tersebut berkaitan dengan kondisi alamiah atau faktor lainnya.* (oz/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Sulistyo saat persidangan praperadilan di PN Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2026). Perkara itu berkaitan dengan permohonan Dokter Tifa mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan.

Baca Juga:

• Nama Eks Istri Polisi di Medan Muncul dalam Kasus Suap Bea Cukai, Ini Kata KPK

Sulistyo kemudian mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam perkara, baik kubu Dokter Tifa maupun Kejaksaan, agar tidak menghubungi pejabat atau pegawai peradilan dengan tujuan memengaruhi hasil perkara.

Ia meminta semua pihak menjaga martabat persidangan dengan menghindari segala bentuk pemberian, janji, suap maupun gratifikasi.

"Para pihak dilarang menghubungi pejabat peradilan, pegawai peradilan, hanya untuk menang. Mari kita jaga harkat martabat persidangan dengan tidak melakukan tadi, suap, gratifikasi, pemberian janji atau apa pun," tegasnya.

Hakim juga meminta masyarakat maupun pihak yang terlibat dalam perkara segera melaporkan apabila ada seseorang yang mengatasnamakan hakim dan mengaku dapat memenangkan perkara praperadilan tersebut.

Menurut Sulistyo, pihak yang mengaku memiliki kemampuan memengaruhi putusan perkara dengan mengatasnamakan hakim merupakan bentuk penipuan.

"Jika ada pihak yang mengatasnamakan hakim bisa memenangkan perkara ini, saya pastikan itu penipuan. Silakan laporkan orang itu ke Mahkamah Agung," kata Sulistyo.

Ia menegaskan proses persidangan harus dijalankan secara bermartabat dengan mengutamakan pembuktian dan mekanisme hukum yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan Sulistyo sebelum menutup persidangan dan menunda sidang hingga Kamis (13/8/2026) pukul 11.00 WIB.

Pada sidang berikutnya, agenda akan dilanjutkan dengan penyampaian jawaban dari pihak Termohon, yakni Kejaksaan.

Hakim juga menjelaskan bahwa apabila kedua pihak ingin mengajukan replik dan duplik, tahap tersebut dapat dilakukan setelah Termohon menyampaikan jawaban.

"Replik-duplik dalam peradilan itu hukumnya sunnah. Kalau mau digunakan silakan, kalau tidak digunakan tidak jadi masalah. Kalau kuasa Pemohon ingin menanggapi secara lisan kita catat, kalau mau secara tertulis kita kasih waktu," ujar Sulistyo.

Praperadilan Dokter Tifa menjadi bagian dari proses hukum yang tengah berjalan dan masih akan dilanjutkan pada persidangan berikutnya.

Dengan penegasan tersebut, hakim meminta seluruh pihak menjaga proses persidangan tetap bersih dan tidak melakukan pendekatan di luar mekanisme hukum untuk memengaruhi jalannya perkara.* (oz/dh)

BANDA ACEH – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar masih terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Banda Aceh dan Aceh Besar, Rabu (12/8/2026). Antrean kendaraan bahkan disebut mengular hingga hampir satu kilometer.

Pantauan di sejumlah lokasi menunjukkan antrean terjadi di beberapa SPBU yang menjadi titik pengisian solar. Kendaraan yang mengantre terdiri dari truk, mobil penumpang hingga kendaraan pribadi.

Baca Juga:

• Pengguna Motor Tenang, Bahlil Pastikan Subsidi Pertalite Tak Dibatasi

Antrean panjang juga terlihat di SPBU Simpang Empat, di samping Museum Tsunami Aceh atau ujung Jalan Teuku Umar. Kendaraan yang mengantre terlihat memanjang hingga kawasan depan Taman Budaya.

Kondisi serupa terjadi di SPBU Lam Paseh. Sejumlah kendaraan terlihat menunggu giliran untuk mendapatkan solar.

Salah seorang sopir Hiace, Basri, mengatakan antrean solar seperti itu sudah berlangsung cukup lama di Banda Aceh.

"Antrean begini sudah cukup lama berlangsung di Banda Aceh. Kita harus berpacu siapa duluan sampai di SPBU, kalau lambat enggak bakal dapat minyak," ujar Basri.

Menurut Basri, pemandangan antrean BBM kini sudah menjadi hal yang biasa bagi para sopir. Namun, mereka berharap distribusi solar dapat kembali lancar sehingga tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengisi BBM.

"Pemandangan antrean setiap hari itu-itu sudah terbiasa. Yang diharapkan sopir adalah lancar," katanya.

Sebelumnya, pihak Pertamina disebut telah menyampaikan komitmen untuk melakukan penertiban dan menjaga kestabilan pasokan BBM di Aceh dalam pertemuan bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualim.

Namun, berdasarkan pantauan di lapangan pada Rabu (12/8/2026), antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah SPBU di Banda Aceh.

Kondisi tersebut menjadi sorotan para sopir yang berharap pasokan solar dapat segera kembali stabil dan antrean panjang tidak terus berulang.

Salah seorang sopir menilai kondisi di lapangan menunjukkan belum adanya perubahan signifikan sebagaimana yang diharapkan setelah adanya komitmen penanganan dari pihak terkait.

"Ini sama halnya perintah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau lebih akrab Mualim diduga diabaikan oleh Pertamina," ujar sopir tersebut.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian dari sopir berdasarkan kondisi antrean yang masih ditemukan di sejumlah SPBU. Belum ada keterangan resmi dari Pertamina dalam bahan informasi ini mengenai penyebab masih terjadinya antrean solar di lokasi-lokasi tersebut.

Antrean yang terjadi di beberapa titik turut berdampak pada aktivitas para sopir karena waktu mereka tersita untuk menunggu giliran mendapatkan BBM.

Para pengemudi berharap pasokan solar kembali normal sehingga distribusi barang, transportasi penumpang dan aktivitas masyarakat dapat berjalan tanpa terganggu antrean panjang.

Hingga Rabu (12/8/2026), antrean solar masih menjadi pemandangan di sejumlah SPBU Banda Aceh dan sekitarnya. Masyarakat dan para sopir menunggu langkah nyata untuk memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM solar di Aceh.* (dh)

Menurut Tamsil, forum kenegaraan tersebut dapat menjadi ruang untuk memperkuat perspektif kewilayahan dalam agenda pembangunan Indonesia.

Baca Juga:

• Dari 5 Ribu ke 116 Ribu Followers, Begini Cara Pemko Medan Ubah Citra 'Kota Sejuta Lubang

Tamsil mengatakan posisi DPD RI sebagai tuan rumah STSB tahun ini memiliki arti strategis. Sebagai lembaga yang memiliki mandat representasi kewilayahan, DPD dinilai berkepentingan memastikan suara daerah masuk dalam arus utama pembangunan nasional.

"DPD hadir membawa suara dari pesisir, pegunungan dan pedalaman ke dalam rumah kebangsaan. Kami mengapresiasi arsitektur pembangunan Asta Cita yang diperjuangkan Presiden Prabowo Subianto, menempatkan daerah sebagai bagian utuh dari agenda memajukan bangsa," katanya.

Menurut Tamsil, penguatan kapasitas nasional harus ditopang daerah yang produktif dan mampu mengembangkan potensi ekonominya. Pembangunan daerah, kata dia, merupakan bagian penting untuk memperkuat Indonesia dari dalam di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dia juga mengapresiasi arah pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo yang dinilai menempatkan kepentingan nasional sebagai orientasi utama. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan sumber daya nasional.

"Kita melihat ada keberanian baru dalam melakukan kalibrasi kiblat bangsa, menegakkan spirit Indonesia First dan implementasi Pasal 33 UUD 1945. Artinya, kekayaan harus pertama-tama memberi manfaat bagi rakyat Indonesia. Sumber daya alam tidak cukup hanya diambil, tetapi diberi nilai tambah dan menjadi kekuatan ekonomi bangsa," ujarnya.

Tamsil menyebut semangat tersebut tercermin dalam sejumlah agenda pemerintah, seperti hilirisasi, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta berbagai program prioritas untuk membangun kemandirian ekonomi.

Menurutnya, keberpihakan terhadap kepentingan nasional pada akhirnya harus bermuara ke daerah karena basis produksi Indonesia berada di kabupaten dan kota.

"Kalau sumber daya alamnya ada di daerah, maka daerah harus mendapatkan manfaat yang semakin besar. Di situlah implementasi Pasal 33 bertemu dengan semangat Asta Cita," katanya.

Mantan pimpinan Badan Anggaran DPR RI itu menilai Asta Cita dapat menjadi penggerak pembangunan apabila kebijakan dan program prioritas nasional mampu meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Dia menyebut distribusi fiskal dan program nasional menjadi instrumen penting untuk mempercepat proses tersebut.

"Fiskal adalah salah satu pengungkitnya, program nasional adalah penggeraknya, tetapi daerah adalah tempat di mana pertumbuhan itu diwujudkan. Ketika fiskal mengalir melalui Makan Bergizi Gratis, misalnya, petani, peternak, nelayan, dan usaha rakyat bergerak dalam orkestrasi ekonomi yang sama. Itulah yang kita sebut sebagai spiral Asta Cita," ujar Tamsil.

Tamsil juga menekankan pentingnya kebijakan nasional memperhatikan karakter dan potensi masing-masing wilayah. Menurutnya, kondisi geografis dan basis ekonomi Indonesia sangat beragam sehingga pendekatan pembangunan tidak dapat sepenuhnya diseragamkan.

"Indonesia bukan satu wajah. Ada kepulauan, perbatasan, daerah dengan sumber daya alam besar, daerah agraris, daerah maritim, kawasan industri, dan daerah yang menghadapi tantangan geografis yang sangat berat. Kebijakan harus mampu membaca keragaman itu," tuturnya.

Dia menegaskan daerah harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus mesin pertumbuhan. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif dan tantangan berbeda yang perlu didukung kebijakan nasional agar berkembang menjadi keunggulan kompetitif.

"Ketika setiap daerah tumbuh sesuai potensinya, maka kita sedang menyusun mozaik kekuatan Indonesia," katanya.

Tamsil berharap manfaat Asta Cita dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Ia menilai tidak boleh ada wilayah yang merasa berada di pinggir republik maupun potensi daerah yang terhambat karena keterbatasan akses.

"Jika anak-anak di Jakarta, Bandung dan Denpasar menikmati makan bergizi dari negara, demikian pula anak-anak di pulau-pulau dan pegunungan. Semua mendapatkan manfaat yang sama," imbuhnya.

Terkait STSB yang digelar dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Tamsil menilai forum tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas kebangsaan dan komunikasi antarlembaga negara.

Menurutnya, keberagaman perspektif antarlembaga dapat memperkaya cara melihat persoalan nasional dan membantu merumuskan kebijakan yang lebih utuh.

"Demokrasi membutuhkan institusi yang kuat. Perspektif yang beragam memperkaya cara kita melihat Indonesia, sehingga bisa meramu formula kebijakan yang lebih utuh," katanya.

Tamsil berharap laporan kinerja lembaga negara dan penyampaian Presiden dalam STSB tidak berhenti sebagai pertanggungjawaban konstitusional. Menurutnya, forum tersebut juga harus menjadi bahan evaluasi dan dasar kerja kolaboratif seluruh elemen bangsa.

Dia mengapresiasi sejumlah capaian pemerintah dalam satu tahun terakhir, khususnya penguatan ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, pembangunan sumber daya manusia serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintahan Presiden Prabowo sudah meletakkan sejumlah fondasi penting. Tentu pembangunan adalah proses yang panjang. Yang kita perlukan adalah kesinambungan, konsistensi, dan keberanian melakukan penyempurnaan," pungkasnya.* (oz/dh)

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, pergerakan rupiah masih dipengaruhi sejumlah sentimen eksternal dan domestik. Salah satunya ketegangan antara AS dan Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz.

Baca Juga:

• Selat Hormuz Memanas, Rupiah Tertekan di Rp17.860 per Dolar AS

"Teheran sebelumnya mengisyaratkan bahwa Selat Hormuz akan tetap ditutup kecuali Washington memenuhi tuntutan ganti rugi mereka, tuntutan yang ditolak keras oleh Presiden AS Donald Trump," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Selain Selat Hormuz, pasar juga mencermati perkembangan keamanan di kawasan Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb. Kelompok Houthi dilaporkan kembali melancarkan serangan terhadap kapal-kapal di kawasan tersebut.

Situasi geopolitik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda membuat pelaku pasar tetap mewaspadai potensi gangguan terhadap pasokan minyak global. Kondisi itu turut menjadi sentimen yang memengaruhi pergerakan mata uang.

Pasar Tunggu Data Inflasi AS

Dari Amerika Serikat, investor juga menanti rilis data Indeks Harga Konsumen (CPI). Data tersebut menjadi salah satu indikator yang diperhatikan pasar untuk membaca arah kebijakan suku bunga The Federal Reserve (The Fed).

Angka inflasi yang lebih rendah dari perkiraan berpotensi mengurangi tekanan bagi The Fed untuk memperketat kebijakan moneter. Sebaliknya, angka yang lebih tinggi dapat kembali meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga.

Pelaku pasar cenderung menahan diri mengambil posisi agresif menjelang rilis data tersebut. Pasar swap memperkirakan peluang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada September berada di kisaran 50:50.

Sentimen dari Dalam Negeri

Dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah juga datang dari kondisi konsumsi masyarakat. Penjualan ritel Indonesia tercatat turun 3 persen secara tahunan pada Juni 2026.

Meski demikian, penurunan tersebut lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 3,9 persen. Pelemahan penjualan ritel menunjukkan masih adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat, terutama untuk barang-barang non-esensial.

Selain itu, pasar turut mencermati posisi utang pemerintah pusat. Hingga 30 Juni 2026, utang pemerintah tercatat mencapai Rp10.293,69 triliun.

Jumlah tersebut setara dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 41,26 persen. Utang pemerintah terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.966,79 triliun dan pinjaman Rp1.326,90 triliun.

Investor Tunggu Hasil Review MSCI

Sentimen lain yang menjadi perhatian pelaku pasar adalah hasil August 2026 Index Review dari MSCI yang akan diumumkan pada Kamis dini hari waktu Indonesia.

Berdasarkan jadwal, hasil review akan dipublikasikan sekitar pukul 04.00 WIB pada 13 Agustus 2026. Sementara perubahan indeks akan diterapkan setelah penutupan perdagangan 31 Agustus dan efektif mulai 1 September 2026.

Investor perlu membedakan waktu pengumuman hasil review dengan waktu implementasi perubahan indeks. Reaksi pasar dapat muncul segera setelah pengumuman, sementara penyesuaian dana berbasis indeks biasanya lebih terasa menjelang tanggal implementasi.

Dengan berbagai sentimen tersebut, Ibrahim memperkirakan rupiah masih akan bergerak fluktuatif pada perdagangan berikutnya.

Rupiah diproyeksikan berpotensi menguat dan bergerak dalam rentang Rp17.870-Rp17.940 per dolar AS.* (oz/dh)

Anggota KY Andi Muhammad Asrun menyampaikan proses seleksi calon hakim telah dimulai melalui pendaftaran daring pada 26 Maret hingga 16 April 2026. Dari proses tersebut, tercatat 175 pendaftar calon Hakim Agung, 40 calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM), dan 60 calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Baca Juga:

• Calon Hakim Agung Sudiyo Dorong Revisi UU Tipikor: Korupsi Tak Lagi Sederhana

"DIDAPAT jumlah pendaftar calon Hakim Agung 175 orang. Ya, kemudian calon Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung 40 orang," kata Andi dalam laporannya kepada Komisi III DPR, Rabu (12/8/2026).

Proses seleksi kemudian berlanjut ke tahap seleksi kualitas pada 5-6 Mei 2026. Setelah itu, KY melakukan asesmen kesehatan, kepribadian, dan kompetensi nonteknis pada Juni 2026.

Dari seleksi kualitas, sebanyak 36 calon Hakim Agung, empat calon Hakim Ad Hoc HAM, dan dua calon Hakim Ad Hoc Tipikor dinyatakan lolos.

KY juga melakukan penelusuran rekam jejak terhadap para peserta sejak 6 Mei hingga 26 Juli 2026. Dari seluruh rangkaian seleksi tersebut, sebanyak 23 peserta akhirnya dinyatakan lolos, terdiri dari 19 calon Hakim Agung, dua calon Hakim Ad Hoc HAM, dan dua calon Hakim Ad Hoc Tipikor.

Para calon kemudian mengikuti wawancara terbuka pada 3-7 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, peserta diuji mengenai visi dan misi, komitmen, kenegarawanan, integritas, wawasan hukum dan peradilan, serta kompetensi sesuai kamar peradilan yang dipilih.

Setelah seluruh tahapan seleksi selesai, nama-nama calon diserahkan untuk mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Berikut daftar calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA yang mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR:

Calon Hakim Agung Kamar Pidana

1. Syamsul Arief — Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA.
2. Sugiyanto — Sekretaris Mahkamah Agung.
3. Sudharmawatiningsih — Panitera Mahkamah Agung.
4. Dhifla Wiyani — Advokat pada Kantor DW & Partners.

Calon Hakim Agung Kamar Perdata

1. Sobandi — Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
2. Nurmaningsih — Notaris pada Kantor Nurmaningsih.

Calon Hakim Agung Kamar Agama

1. Musthofa — Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung.
2. Mamat Ruhimat — Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (Pajak)

1. Maftuh Effendi — Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
2. Hari Sih Advianto — Hakim Pengadilan Pajak.
3. Yeheskiel Minggus — Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung

1. Edwin Partogi Pasaribu — Advokat pada UHP Law Firm.
2. Roki Panjaitan — Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung

1. Sudiyo — Hakim pada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Proses fit and proper test di DPR menjadi tahapan penting sebelum para calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc tersebut ditetapkan untuk mengisi posisi di Mahkamah Agung.

Uji kelayakan ini juga menjadi bagian dari mekanisme konstitusional dalam memastikan calon hakim yang dipilih memiliki integritas, kompetensi, serta pemahaman hukum dan peradilan yang memadai.* (in/dh)