JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan pejabat Kabinet Merah Putih dalam pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.

Dalam perombakan kabinet atau reshuffle kedelapan ini, Prabowo melantik sejumlah pejabat, termasuk Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Baca Juga:

• Mayjen Kristomei Mendadak Menghadap Prabowo, Bakal Dilantik Jadi Kepala BNPB?

Pelantikan tersebut mencakup jabatan di Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan para pejabat yang hadir.

Nama-nama pejabat yang dilantik dibacakan Deputi Bidang Administratif Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Setelah itu, para pejabat berbaris di hadapan Presiden untuk mengucapkan sumpah jabatan.

"Bahwa saya akan setia pada nusa dan bangsa, dan akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan ini," ucap Presiden Prabowo saat membacakan sumpah jabatan diikuti oleh para pejabat di lokasi.

Dalam pelantikan tersebut, terdapat tujuh pejabat yang mendapat penugasan baru.

Berikut daftar nama dan jabatan mereka berdasarkan informasi pelantikan:

- Marsekal TNI Yusuf Jauhari, sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi.
- Jenderal TNI Richad Tampubolon, sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan.
- Dr. Alim Setiawan Slamet, sebagai Wakil Menteri Pertanian.
- M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Prof. Dr. Setyawan Pudyatmoko, sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
- Mayor Jenderal TNI Sriyanto, sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Perubahan jabatan tersebut mencakup sejumlah bidang strategis pemerintahan, mulai dari pertahanan, pertanian, imigrasi dan pemasyarakatan, hingga penanggulangan bencana serta pengelolaan gambut dan mangrove.

Pelantikan para pejabat tersebut didasarkan pada sejumlah Keputusan Presiden (Keppres).

Ketentuan yang disebut dalam informasi pelantikan meliputi Keppres Nomor 42/M tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih, Keppres Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BNPB, serta Keppres Nomor 43/M Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.

Dengan pelantikan ini, sejumlah posisi strategis pemerintahan mengalami pergantian atau pengisian pejabat.

Penugasan tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan program pemerintah sesuai dengan bidang masing-masing.* (tm/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan menyusul memburuknya kualitas udara di Kota Medan.

Warga juga diminta menggunakan masker, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas fisik berat di luar rumah.

Baca Juga:

• Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan! Dinkes Medan Minta Warga Gunakan Masker, Anak-anak dan Lansia Diminta Lebih Waspada

Pemerintah Kota Medan juga berencana membagikan masker dan memperluas penyampaian informasi mengenai kondisi kualitas udara kepada masyarakat.

"Kualitas udara di Kota Medan kita dapatkan laporan dari kemarin, kualitasnya sedang buruk. Maka dari itu, kami mengimbau untuk dapat mengurangi aktivitas di luar rumah atau aktivitas berat di luar ruangan," ujar Rico Waas di sela-sela peletakan batu pertama pembangunan SMP di Belawan, Kamis (15/10/2026).

Rico mengatakan, penggunaan masker menjadi salah satu langkah untuk mengurangi paparan udara yang tercemar.

Masyarakat juga diingatkan untuk menjaga asupan cairan dengan memperbanyak minum air putih.

Menurut dia, imbauan mengenai kondisi udara tersebut telah disampaikan kepada anak-anak sekolah.

Pemko Medan akan melanjutkan koordinasi dengan berbagai wilayah agar informasi mengenai kualitas udara dan langkah pencegahan dapat menjangkau lebih banyak warga.

"Kami akan melakukan koordinasi kepada seluruh wilayah untuk terus-menerus mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kami juga akan membagikan masker," katanya.

Pemerintah Kota Medan berharap masyarakat mengikuti imbauan tersebut selama kualitas udara belum membaik.

Pembatasan aktivitas di luar ruangan, terutama kegiatan fisik berat, menjadi salah satu langkah untuk mengurangi paparan polusi udara.

Warga yang harus beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker yang sesuai.

Masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi tubuh dan segera mencari pertolongan medis jika mengalami keluhan seperti sesak napas atau gangguan pernapasan lainnya.

Rico berharap kualitas udara di Kota Medan berangsur pulih sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman.

Pemerintah kota juga diharapkan terus menyampaikan perkembangan kualitas udara berdasarkan informasi pemantauan terbaru agar masyarakat dapat menyesuaikan kegiatan dan mengambil langkah perlindungan yang diperlukan.* (ad)

MEDAN – Dinas Kesehatan Kota Medan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah.

Imbauan ini disampaikan menyusul memburuknya kualitas udara di Kota Medan, dengan konsentrasi partikel halus PM2.5 yang mencapai kategori tidak sehat.

Baca Juga:

• Satpol PP Medan Percepat Pembentukan Aslinmas, Satlinmas Baru Terbentuk di 42 Kelurahan

Warga juga diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.

Surya menyampaikan imbauan tersebut pada Kamis, 15 Oktober 2026, sesuai arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Rabu, 14 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, konsentrasi PM2.5 di Kota Medan tercatat mencapai 116,3 mikrogram per meter kubik (µg/m³).

Angka tersebut melampaui nilai ambang batas baku mutu udara ambien nasional sebesar 55 µg/m³ berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

"Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama karena paparan partikulat halus dapat mengganggu kesehatan, terutama sistem pernapasan. Anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan atau penyakit penyerta lainnya perlu mendapat perhatian khusus", katanya.

Partikulat halus PM2.5 merupakan partikel polusi udara berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan.

Paparan partikel tersebut berisiko menimbulkan gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan dan orang yang memiliki penyakit tertentu.

Karena itu, Dinkes Kota Medan meminta masyarakat tidak mengabaikan gejala seperti batuk, sesak napas, nyeri dada, mata perih, maupun keluhan lain yang muncul atau semakin memburuk selama kabut asap berlangsung.

"Masyarakat yang mengalami gejala tersebut diminta segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan sesuai kondisi kesehatannya", ujar Surya.

Menurut Surya, warga juga dianjurkan membatasi kegiatan di luar rumah, terutama ketika udara terlihat berasap atau kualitas udara memburuk.

Jika harus beraktivitas di luar ruangan, masyarakat disarankan menggunakan masker yang sesuai untuk membantu mengurangi paparan partikel halus.

Warga dapat memantau perkembangan kualitas udara melalui kanal informasi resmi BMKG agar dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi lingkungan.

"Perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian penting. Orang tua diimbau membatasi aktivitas anak-anak di luar rumah, sementara keluarga yang memiliki anggota dengan riwayat asma atau gangguan pernapasan perlu lebih waspada terhadap munculnya gejala," pungkasnya.

Selain membatasi aktivitas di luar ruangan, Dinkes Kota Medan mengingatkan masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan mencukupi kebutuhan air putih.

Warga juga diminta tidak melakukan pembakaran terbuka, baik untuk sampah maupun lahan, karena kegiatan tersebut dapat menambah pencemaran udara dan memperburuk kondisi kabut asap.

Kewaspadaan juga diperlukan saat berkendara. Kabut asap dapat mengurangi jarak pandang sehingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Pengendara diminta menyesuaikan kecepatan dan menjaga jarak aman selama kondisi tersebut berlangsung.

Melalui imbauan ini, Dinkes Kota Medan mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kesehatan selama kualitas udara belum membaik.

Penggunaan masker yang sesuai, pembatasan aktivitas luar ruangan, serta pemeriksaan kesehatan sedini mungkin diharapkan dapat membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempercepat pembentukan Asosiasi Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) untuk memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Kepala Satpol PP Kota Medan, Muhammad Yunus, mengatakan pembentukan Aslinmas diharapkan dapat memperluas keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan dan ketertiban sejak dini.

Baca Juga:

• Belawan Kekurangan SMP Negeri, Sekolah Baru untuk 300 Siswa Mulai Dibangun

Komitmen itu disampaikan Yunus saat membuka sosialisasi pembentukan Aslinmas Kota Medan di Aula Kantor Satpol PP Kota Medan, Rabu, 14 Oktober 2026.

Menurut Yunus, pembentukan organisasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Dalam prosesnya, Satpol PP berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dan Kejari Belawan.

"Ini merupakan wadah yang diharapkan nantinya dapat membantu tugas-tugas Satlinmas melalui pendampingan dari Kejaksaan, baik Kejari Belawan maupun Kejari Medan," ujar Yunus.

Yunus menjelaskan, Aslinmas tidak hanya bertujuan memperkuat organisasi Satlinmas yang sudah ada.

Organisasi tersebut juga diharapkan dapat membangun jejaring masyarakat yang lebih luas untuk mendukung upaya menjaga ketertiban dan melindungi warga.

Melalui jejaring tersebut, informasi mengenai potensi gangguan ketertiban maupun persoalan yang dapat menghambat pembangunan diharapkan bisa diketahui lebih awal.

Dengan begitu, pemerintah dan pihak terkait dapat berkoordinasi lebih cepat untuk melakukan pencegahan.

Namun, pembentukan Satlinmas di Kota Medan masih perlu diperluas

. Yunus menyebutkan, saat ini Satlinmas baru terbentuk di 42 kelurahan dari total 151 kelurahan di Kota Medan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya memperluas jangkauan perlindungan masyarakat.

Pemerintah berharap pembentukan Satlinmas dapat dilakukan secara bertahap di kelurahan yang belum memiliki personel.

Yunus juga mendorong para kepala satuan tugas (Kasatgas) Linmas yang mengikuti sosialisasi agar turut menyampaikan informasi mengenai program Aslinmas kepada masyarakat.

Mereka diharapkan membantu memfasilitasi warga yang memenuhi persyaratan untuk bergabung.

"Kita ingin melalui Aslinmas ini, Satlinmas bisa membangun jejaring yang lebih luas. Tugas menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat tentu membutuhkan sinergi serta keterlibatan berbagai pihak," katanya.

Selain memperluas pembentukan organisasi, Yunus berharap pemerintah dapat memberikan dukungan anggaran bagi pembentukan Satlinmas di kelurahan yang belum memiliki personel.

Ia juga meminta agar kebutuhan operasional anggota Satlinmas menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran tahun mendatang.

Dukungan tersebut dinilai penting agar anggota dapat menjalankan tugas perlindungan masyarakat dengan lebih optimal.

Menurut Yunus, percepatan pembentukan Aslinmas perlu disertai langkah konkret.

Tahapannya meliputi pendataan dan registrasi anggota, pembentukan kepengurusan, serta penguatan koordinasi di tingkat kelurahan.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pengukuhan kepengurusan atau apel besar Aslinmas Kota Medan diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun ini.

Perwakilan Kejari Medan, Kasubsi I Intelijen Yudika Ferinando Sormin, menyampaikan pentingnya koordinasi dengan Pemerintah Kota Medan untuk mempercepat pengukuhan kepengurusan Aslinmas.

Organisasi tersebut diharapkan menjadi penghubung untuk memperkuat jejaring informasi masyarakat hingga tingkat kelurahan.

Peran itu dinilai dapat mendukung pencegahan gangguan, deteksi dini terhadap potensi persoalan, serta kelancaran pembangunan.

Sosialisasi pembentukan Aslinmas turut dihadiri Kasubsi II Intelijen Kejari Belawan, Fathur Roji, S.H., jajaran Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Medan, serta para Kasatgas Linmas yang mewakili 42 kelurahan.

Melalui pembentukan Aslinmas, Pemko Medan berharap koordinasi antara pemerintah, aparat terkait, dan masyarakat semakin kuat.

Perluasan Satlinmas ke lebih banyak kelurahan juga diharapkan dapat mendukung upaya menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada warga secara lebih merata.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan bersama sejumlah perusahaan memulai pembangunan SMP Classrooms of Hope di Jalan Karo, Belawan, pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Sekolah tersebut ditargetkan mampu menampung sekitar 300 siswa untuk membantu memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan di kawasan pesisir Kota Medan itu.

Baca Juga:

• AKHIRNYA! KPPG Medan Janji Dalami Skandal Mark-Up & 2 UD Fiktif di SPPG Tembung 3 - Yayasan Atifa Maju Mandiri Bakal Dipanggil!

Saat ini, menurut dia, hanya terdapat satu SMP negeri di kawasan tersebut, yakni di Sicanang.

Kondisi itu membuat penambahan fasilitas pendidikan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat.

"Sudah lama sekali masyarakat berharap adanya sekolah, terutama di tingkat SMP di Belawan. Kita tahu di daerah Belawan ini hanya ada satu SMP, yaitu di Sicanang. Dengan begitu banyaknya penduduk dan anak-anak di Belawan, kita masih kekurangan sekolah SMP," ujar Rico Waas.

Ia berharap pembangunan SMP Classrooms of Hope dapat segera selesai sehingga anak-anak di Belawan memiliki akses pendidikan yang lebih mudah dijangkau.

"Alhamdulillah, hari ini pembangunannya sudah dimulai. Mudah-mudahan bisa segera selesai dan dimanfaatkan masyarakat Belawan," katanya.

Pembangunan SMP Classrooms of Hope merupakan hasil kolaborasi PT Belawan New Container Terminal (BNCT), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, dan DP World Foundation melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) bertajuk Tumbuh Bersama.

Dalam kerja sama tersebut, Pelindo menyediakan lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi.

Sementara itu, dukungan pembiayaan berasal dari DP World Foundation melalui PT BNCT.

Setelah pembangunan selesai, fasilitas sekolah tersebut akan diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Medan untuk dikelola.

Rico Waas berharap sekolah yang dibangun melalui kolaborasi tersebut nantinya dapat berstatus sekolah negeri.

Dengan begitu, keberadaan fasilitas pendidikan baru itu diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Belawan.

Menurut Rico, penambahan sekolah tidak hanya bertujuan menyediakan ruang belajar bagi siswa, tetapi juga memperluas pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di kawasan Belawan.

"Pendidikan merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, kita mempersiapkan generasi muda dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan," ujarnya.

Keterbatasan jumlah SMP negeri menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan di Belawan.

Dengan jumlah penduduk usia sekolah yang membutuhkan fasilitas belajar memadai, penambahan sekolah diharapkan dapat mendukung pemerataan layanan pendidikan.

Pembangunan SMP Classrooms of Hope juga menunjukkan peran kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung kebutuhan masyarakat.

Rico berharap kolaborasi tersebut dapat terus dikembangkan, terutama untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan mendukung masa depan anak-anak di Kota Medan.

Sejumlah pejabat dan perwakilan lembaga turut menghadiri peletakan batu pertama pembangunan sekolah tersebut.

Mereka antara lain Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri, Direktur Jenderal Dubai Customs sekaligus anggota dewan DP World Foundation Abdulla Busenad, serta Wakil Presiden Eksekutif DP World Asia Pasifik Galylynne Neil.

Hadir pula Presiden Direktur BNCT Muhammed Suffian Abdul Manaf, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Pelindo Hendri Ginting, Komandan Kodaeral I Belawan Laksamana Muda TNI Deny Septiana, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.

Pembangunan SMP Classrooms of Hope diharapkan menjadi langkah nyata untuk menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat Belawan.

Setelah rampung dan mulai beroperasi, sekolah tersebut ditargetkan dapat menyediakan akses belajar bagi sekitar 300 siswa sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan di kawasan tersebut.* (ad)

BULUNGAN – PT Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Bunyu (PHE LPB) memulai pengeboran eksplorasi Sumur Tingkilan-001 (TKLN-001) di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, pada 2 Oktober 2026.

Pengeboran ini dilakukan untuk menguji potensi minyak dan gas bumi (migas) di Wilayah Kerja Maratua.

Baca Juga:

• Pembangunan BRT Mebidang Bikin Medan Macet, Driver Ojol dan Taksi Online Keluhkan BBM Boros

Pengujian dilakukan berdasarkan kajian geologi dan data bawah permukaan, dengan sasaran lapisan batuan Formasi Menumbar yang dinilai memiliki potensi hidrokarbon.

Eksplorasi ini menjadi salah satu upaya perusahaan untuk menjaga keberlanjutan produksi migas sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Namun, potensi cadangan di Sumur Tingkilan-001 masih harus dibuktikan melalui hasil pengeboran dan evaluasi teknis.

Pengeboran dilakukan secara vertikal menggunakan Rig PDSI #21.2 dengan kapasitas 700 horsepower (HP).

Perusahaan menargetkan kedalaman akhir 1.574 meter measured depth (mMD) atau 1.554 meter true vertical depth subsea (mTVDSS).

Kedalaman tersebut ditentukan berdasarkan rancangan teknis pengeboran untuk mengevaluasi potensi hidrokarbon pada lapisan geologi yang menjadi sasaran.

Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan prospek pengembangan sumber daya migas di wilayah tersebut.

Manager Drilling Zona 10, Muhdi Rizal, mengatakan eksplorasi merupakan langkah strategis perusahaan untuk menemukan sumber daya migas baru.

Upaya tersebut juga ditujukan untuk menjaga keberlanjutan produksi dan memenuhi kebutuhan energi Indonesia.

"Kami terus berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan sumber daya migas baru dan menjaga keberlanjutan produksi perusahaan. Melalui kegiatan eksplorasi Tingkilan-001, kami berharap dapat menambah cadangan migas yang akan berkontribusi bagi ketersediaan dan ketahanan energi Indonesia," jelas Rizal.

Pengeboran eksplorasi menjadi salah satu tahapan penting dalam industri hulu migas.

Melalui kegiatan ini, perusahaan berupaya mengetahui apakah lapisan batuan yang menjadi sasaran mengandung hidrokarbon dalam jumlah yang berpotensi dikembangkan.

Meski demikian, pengeboran Sumur Tingkilan-001 belum dapat diartikan sebagai penemuan cadangan migas yang siap diproduksikan.

Kepastian mengenai keberadaan, jumlah, dan nilai ekonomis cadangan masih bergantung pada hasil pengeboran, analisis geologi, serta pengujian lanjutan.

Selain mempersiapkan kegiatan teknis, PHE LPB telah menggelar sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi eksplorasi.

Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga Desa Mangkupadi.

Sosialisasi tersebut bertujuan menjelaskan rencana dan perkembangan kegiatan pengeboran, menyampaikan informasi mengenai keselamatan, serta memperkuat koordinasi antara perusahaan dan masyarakat.

Melalui komunikasi dengan para pemangku kepentingan, perusahaan berupaya membangun pemahaman bersama mengenai tahapan operasional hulu migas.

Koordinasi ini juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib dan memperhatikan kondisi masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Manager Exploration Planning & Operation Regional 3, Theodorus Rendhi, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama berbagai pihak dalam pelaksanaan eksplorasi Sumur Tingkilan-001.

"Dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam memastikan kegiatan eksplorasi Tingkilan-001 dapat berjalan dengan baik, aman, dan memberikan manfaat bagi wilayah sekitar. Kami juga terus membuka ruang komunikasi agar setiap tahapan kegiatan dapat dipahami bersama," ujar Rendhi.

Perwakilan Kecamatan Tanjung Palas Timur yang hadir mewakili camat juga menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan pengeboran tersebut.

Pemerintah kecamatan berharap komunikasi dan koordinasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat tetap terjaga selama kegiatan berlangsung.

Di tengah pelaksanaan kegiatan eksplorasi, PHE LPB juga menyalurkan bantuan kepada 20 anak yatim dan dhuafa di Desa Mangkupadi.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan ramah tamah bersama unsur pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga setempat.

Pemberian bantuan ini menjadi bagian dari kegiatan sosial perusahaan di sekitar wilayah operasional.

Perusahaan juga menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diarahkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.

Meski demikian, dampak sosial dan ekonomi dari kegiatan perusahaan perlu dilihat berdasarkan pelaksanaan program serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Komunikasi yang berkelanjutan antara perusahaan dan warga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga hubungan selama kegiatan eksplorasi berlangsung.

PT Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Bunyu merupakan bagian dari Zona 10 Subholding Upstream Regional 3 yang berada di bawah pengelolaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI).

Dalam menjalankan kegiatan hulu migas, PHE LPB bekerja sama dengan SKK Migas.

Perusahaan juga melaksanakan program TJSL yang mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, dan tanggap bencana.

Program tersebut ditujukan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Dimulainya pengeboran Sumur Tingkilan-001 menjadi tahapan baru dalam upaya mengevaluasi potensi hidrokarbon di Wilayah Kerja Maratua.

Hasil pengeboran akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya dalam pengembangan prospek migas di wilayah tersebut.

Di tengah kebutuhan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, keberhasilan eksplorasi tidak hanya ditentukan oleh pencapaian target kedalaman pengeboran.

Ketepatan evaluasi geologi, penerapan standar keselamatan, serta pengelolaan kegiatan yang bertanggung jawab juga menjadi faktor penting dalam menentukan hasil eksplorasi.* (ad)

JAKARTA – Panitia pelaksana Pèlerinage Militaire International (PMI) 2027 mulai mematangkan persiapan kontingen Indonesia untuk mengikuti Ziarah Militer Internasional di Lourdes, Prancis.

Persiapan tidak hanya mencakup aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga penguatan iman, persaudaraan, dan semangat perdamaian.

Baca Juga:

• Kasus Ijazah Gibran Berlanjut, Denny Indrayana Laporkan KPU ke DKPP atas Dugaan Pelanggaran Etik

PMI 2027 dijadwalkan berlangsung pada 19–31 Mei 2027 di Lourdes, Prancis, dengan melibatkan personel militer dari berbagai negara.

Rapat dipimpin Ketua Panitia Pelaksana Letjen TNI (Purn) Ignatius Yogo Triyono.

Hadir pula penanggung jawab PMI Indonesia, Romo Kolonel (Purn) Yos Bintoro, Pr., yang menjabat Wakil Uskup untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri atau OCI.

Sejumlah purnawirawan TNI dan Polri turut menghadiri rapat tersebut.

Mereka antara lain Letjen TNI (Purn) Albertus Budi Sulistya, Irjen Pol (Purn) Heribertus Dahana Resmiwara, Marsda TNI (Purn) Joko Takarianto, Mayjen TNI (Purn) Djoko Purwanto, Brigjen TNI (Purn) P. Gunung Sarasmoro, Marsma TNI (Purn) PJ Bambang Purwanto, S.T., M.PP., M.Soc.Sc., serta Brigjen TNI Dr. dr. Markus Wibowo, Sp.OT., MARS.

Setelah rapat pleno, kegiatan dilanjutkan dengan Perayaan Ekaristi yang dipimpin Romo Yos Bintoro, Pr. Perayaan tersebut didampingi Romo Ipda Antonius Arvin Samosir, Romo Ipda Oktovianus Pelagian Ranta, dan Romo Jimmy Yohanes Hyronimus, Pr.

Perayaan Ekaristi itu bertepatan dengan peringatan wajib Santa Theresia dari Yesus, perawan dan pujangga Gereja.

Momentum tersebut menjadi kesempatan bagi panitia untuk memperdalam pemahaman mengenai makna ziarah, termasuk pentingnya mempersiapkan diri secara rohani sebelum mengikuti kegiatan internasional.

Dalam homilinya, Romo Yos menegaskan bahwa PMI bukan sekadar perjalanan ke luar negeri.

Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan kesempatan untuk memperdalam iman, memperluas persaudaraan, dan menyampaikan pesan perdamaian kepada masyarakat internasional.

Ia juga mengajak panitia dan calon peserta memanfaatkan Oktober sebagai bulan Rosario untuk memulai persiapan sejak dini

. Persiapan itu dapat dilakukan melalui doa, refleksi, dan pembenahan diri.

Menurut Romo Yos, tantangan dalam perjalanan spiritual bukan hanya menghadapi orang lain, melainkan juga mengatasi ego, ketakutan, dan kelemahan pribadi yang dapat menghambat perkembangan diri.

PMI merupakan forum perjumpaan personel militer dari berbagai negara yang mengedepankan nilai iman, persaudaraan, dan perdamaian.

Dalam kegiatan tersebut, kontingen Indonesia diharapkan dapat menunjukkan semangat kebangsaan yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi hubungan antarmanusia.

Keikutsertaan Indonesia juga menjadi kesempatan untuk membangun hubungan dengan peserta dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan kebangsaan.

Perbedaan tersebut diharapkan tidak menjadi penghalang untuk memperkuat persaudaraan dan kerja sama.

Nilai persaudaraan menjadi salah satu pesan utama dalam persiapan menuju PMI 2027.

Melalui pertemuan internasional itu, peserta diharapkan memahami bahwa perdamaian membutuhkan keterbukaan, sikap saling menghormati, serta kemauan untuk bekerja dan berjalan bersama.

Romo Yos mengingatkan bahwa pengalaman mengikuti PMI seharusnya membawa perubahan positif bagi setiap peserta.

Perjalanan tersebut diharapkan tidak berhenti pada keikutsertaan dalam kegiatan internasional, tetapi juga menghasilkan penguatan iman, perluasan persaudaraan, dan dorongan untuk berbuat baik kepada sesama.

Karena itu, persiapan menuju Lourdes tidak hanya berkaitan dengan agenda kegiatan, logistik, dan koordinasi kontingen.

Kesiapan spiritual juga menjadi bagian penting dalam perjalanan tersebut.

Melalui persiapan yang dimulai dari Jakarta, kontingen Indonesia diharapkan dapat hadir di Lourdes bukan sekadar sebagai peserta, melainkan juga sebagai bagian dari komunitas internasional yang menjunjung persaudaraan dan perdamaian.

PMI 2027 pun menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat nilai kebersamaan, iman, dan penghormatan terhadap perdamaian di tengah masyarakat dunia.* (ad)

Surat edaran bernomor 400.7.23/XXX/X/2026 tersebut mengatur kewaspadaan menghadapi potensi peningkatan karhutla, polusi udara, serta penyakit sensitif iklim di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Dampak Karhutla: Jambi Jadi Kota dengan Kualitas Udara Terburuk di Dunia, PM2.5 Palangka Raya Melonjak

"Tentu berdampak terhadap kesehatan masyarakat akibat paparan partikel halus. Jadi masyarakat harus waspada khususnya masalah gangguan pernapasan dan penyakit lainnya," kata Faisal dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2026).

Faisal menjelaskan, berdasarkan pemantauan kualitas udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 14 Oktober 2026, konsentrasi partikel halus PM2.5 di sejumlah wilayah Sumut berada pada kisaran 55,5–150,4 mikrogram per meter kubik (µg/m³).

Kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah tercatat berada dalam kategori sedang hingga tidak sehat akibat sebaran kabut asap yang memasuki wilayah Sumatera Utara.

PM2.5 merupakan partikel polusi berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru ketika terhirup. Paparan partikel tersebut berisiko mengganggu kesehatan, terutama bagi masyarakat yang memiliki masalah pernapasan.

Karena itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi peningkatan penyakit yang berkaitan dengan polusi udara dan perubahan kondisi iklim.

Melalui surat edaran tersebut, perangkat daerah juga diarahkan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit akibat polusi udara serta perubahan kondisi iklim di wilayah masing-masing.

Salah satu langkah yang diminta adalah membagikan masker yang dapat menyaring partikel halus PM2.5 untuk membantu melindungi masyarakat dari paparan polusi udara.

Selain pembagian masker, pemerintah kabupaten dan kota diharapkan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan kasus penyakit serta meningkatkan upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

Faisal menegaskan, langkah pencegahan diperlukan untuk mengurangi risiko kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk di sejumlah wilayah Sumatera Utara.

Pemprov Sumut berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan koordinasi dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan sesuai arahan dalam surat edaran tersebut, terutama di wilayah yang terdampak kabut asap dan berpotensi mengalami peningkatan kasus gangguan kesehatan.* (mi/dh)

Kawasan wisata keluarga dan edukasi ini berada di daerah Tiang Layar, Kecamatan Pancur Batu. Lokasinya dapat ditempuh sekitar 30 menit dari Kota Medan.

Baca Juga:

• Dampak Kabut Asap di Sumut: Sejumlah Penerbangan Bandara Kualanamu Mengalami Delay

Lokasi dan Jam Buka De'River Pancur Batu

De'River berlokasi di Tiang Layar, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Tempat wisata ini buka pada Selasa hingga Minggu mulai pukul 09.00 WIB sampai 17.00 WIB. De'River tutup setiap Senin, kecuali saat hari libur nasional.

Khusus hari libur nasional, jam operasionalnya tercatat mulai pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Harga Tiket Masuk De'River

Bagi pengunjung yang ingin berwisata ke De'River, berikut informasi harga tiket masuk yang tercantum dalam sumber:

- Tiket weekday: Rp 17.000 per orang.
- Tiket kategori libur nasional: Rp 28.000 per orang.
- Tiket terusan: Rp 230.000 per orang.
- Anak dengan tinggi di bawah 90 cm: gratis tiket masuk.

Harga tersebut dapat menjadi acuan awal bagi pengunjung yang ingin menyiapkan anggaran sebelum berangkat. Pengunjung sebaiknya memastikan kembali harga tiket dan ketentuan setiap wahana kepada pengelola sebelum berkunjung.

Rainbow Slide hingga ATV

De'River menawarkan sejumlah wahana yang bisa dicoba pengunjung. Berikut beberapa di antaranya.

1. Rainbow Slide dan Keranjang Sultan

Rainbow slide menjadi salah satu daya tarik utama De'River. Wahana seluncuran warna-warni ini cocok bagi pengunjung yang ingin mencoba pengalaman bermain yang berbeda.

Selain itu, tersedia keranjang sultan yang bisa menjadi pilihan aktivitas bersama teman maupun keluarga.

2. ATV, Vespa Adventure, dan Skuter Listrik

Pengunjung yang menyukai aktivitas berkendara dapat mencoba ATV mini, ATV untuk orang dewasa, Vespa Adventure, dan skuter listrik.

Beragam pilihan tersebut memberi pengalaman menjelajahi kawasan wisata dengan cara yang lebih menyenangkan.

3. Karpet Aladin dan Sepeda Gantung

Bagi pengunjung yang ingin menikmati pemandangan dari ketinggian, tersedia wahana karpet Aladin dan sepeda gantung.

Kedua wahana ini dapat menjadi pilihan bagi pengunjung yang ingin mencoba aktivitas berbeda selama berada di kawasan De'River.

4. Ayunan Ekstrem dan Flying Fox

De'River juga menyediakan ayunan ekstrem dan flying fox bagi pengunjung yang menyukai tantangan.

Pengunjung perlu mengikuti petunjuk keselamatan dan ketentuan operator wahana. Anak-anak harus berada dalam pengawasan orang dewasa.

5. Kereta Sawah dan Perahu Bebek

Bagi yang ingin menikmati suasana dengan lebih santai, tersedia kereta sawah untuk berkeliling kawasan wisata serta perahu bebek untuk aktivitas di air.

Kedua wahana ini bisa menjadi alternatif bagi keluarga yang ingin menikmati suasana wisata tanpa hanya mencoba permainan yang memacu adrenalin.

Pilihan Wisata Keluarga Dekat Medan

Dengan lokasi yang dapat ditempuh sekitar 30 menit dari Kota Medan, De'River Pancur Batu bisa menjadi alternatif tujuan rekreasi bagi warga Medan dan sekitarnya.

Kombinasi wahana permainan, aktivitas keluarga, dan pilihan tiket masuk membuat tempat ini menarik untuk dipertimbangkan sebagai tujuan liburan.

Sebelum berangkat, pengunjung disarankan memastikan kembali jam operasional, harga tiket terbaru, serta ketersediaan wahana kepada pengelola De'River.* (ds/dh)

Kristomei tiba di Istana sekitar pukul 13.08 WIB. Dia terlihat mengenakan seragam dinas lengkap TNI.

Baca Juga:

• Adik Kepala Lembaga Ditahan KPK, BNPB Buka Suara: Kami Hormati Proses Hukum

"Belum tahu (dilantik sebagai apa). Saya diminta untuk hadir pada Presiden oleh Pak Seskab," ujar Kristomei kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).

Saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya dilantik menjadi Kepala BNPB, Kristomei tidak memberikan konfirmasi. Dia hanya menegaskan kesiapannya sebagai prajurit untuk menjalankan perintah yang diberikan pimpinan.

"Sebagai tentara siap perintah," katanya.

Dengan demikian, kabar mengenai kemungkinan Kristomei menggantikan Suharyanto sebagai Kepala BNPB belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan yang disampaikan saat kedatangannya di Istana.

Selain Kristomei, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon juga terlihat mendatangi Istana Kepresidenan pada hari yang sama.

Saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjabat Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Richard meminta doa dan menyatakan kesiapannya ditempatkan di mana saja.

"Saya prajurit siap ditempatkan di mana saja. Doain yang terbaik, siap do the best," ujarnya.

Hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada kepastian mengenai jabatan yang akan diberikan kepada Kristomei maupun Richard. Kabar pelantikan keduanya masih menunggu penjelasan resmi dari pihak Istana.* (oz/dh)

Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum (JPU) meminta Fitri dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Jika denda tidak dibayar, hukuman tersebut diganti dengan kurungan selama 90 hari.

Baca Juga:

• Tega Nilap Duit Bencana, Eks Kadis PMD Samosir Dituntut 4 Tahun Penjara Kasus Bansos Rp1,5 M

Menanggapi tuntutan itu, Dwi mengatakan pihaknya akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi dalam persidangan berikutnya.

"Yang pertama, sikap kita pasti melakukan nota pembelaan (pleidoi) terhadap klien kita, tetapi saya mencermati, terima kasih buat Kejari Samosir yang menurut kami atau dugaan kami semakin mengada-ada," ujar Dwi, Kamis (15/10/2026).

Dwi menyoroti penggunaan pasal dalam tuntutan jaksa yang menurutnya berbeda dari pasal dalam dakwaan sebelumnya. Dia menyebut jaksa awalnya menggunakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), tetapi dalam tuntutan menggunakan Pasal 603 KUHP.

Menurut Dwi, perubahan tersebut perlu dipersoalkan karena berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum terhadap kliennya.

"Dakwaan yang dituduhkan kepada klien kami pasal yang sudah dicabut. Terus, klien kami bukan pejabat pembuat komitmen (PPK), bukan pengguna anggaran (PA), dan bukan kuasa pengguna anggaran (KPA), ingat itu. Dia tidak ada kaitannya terhadap anggaran ini, tetapi dituntut empat tahun ditambah lagi uang pengganti dua tahun penjara. Itu sangat luar biasa," katanya.

Dwi juga menegaskan pihaknya mempertanyakan dasar pembebanan uang pengganti sebesar Rp 516 juta kepada Fitri.

Selain mempersoalkan pasal yang digunakan jaksa, Dwi mengklaim fakta persidangan menunjukkan kerugian keuangan negara yang terungkap hanya sekitar Rp 60 juta. Dia juga menyebut jumlah tersebut bukan dinikmati oleh kliennya.

Menurut Dwi, angka itu berbeda dengan uang pengganti sebesar Rp 516 juta yang dibebankan kepada Fitri dalam tuntutan jaksa.

"Lebih menarik buat perhatian bahwa fakta persidangan klien kita tidak pernah mark up angka dan itu di berita acara pemeriksaan (BAP) mereka juga, tapi kerugian keuangan negara dibebankan Rp 516 juta kepada klien kami. Jika kita ikuti fakta persidangan juga, bahwa hanya Rp 60 juta yang terungkap, tapi ini kok Rp 516 juta? Ini kan semakin mengada-ada," ucapnya.

Pernyataan mengenai kerugian negara Rp 60 juta tersebut merupakan klaim dari pihak kuasa hukum. Sementara itu, jaksa dalam tuntutannya meminta Fitri membayar uang pengganti sebesar Rp 516 juta.

Dwi turut mempersoalkan penanganan perkara terhadap dua tersangka yang sebelumnya ditetapkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir.

Dia menyebut perlakuan terhadap kliennya berbeda dengan Jonni Ronal Simanjuntak, yang saat itu menjabat Pimpinan Bank Mandiri Kantor Cabang Pangururan.

Menurut Dwi, Fitri ditahan dan menjalani persidangan, sedangkan Jonni disebut tidak ditahan maupun disidangkan hingga saat ini.

"Kejari Samosir menetapkan dua tersangka, tapi perlakuannya berbeda. Jonni Ronal Simanjuntak selaku Pimpinan Bank Mandiri Kantor Cabang Pangururan sampai hari ini tidak ditahan, klien kami masih diperiksa sebagai saksi. Jonni tidak ditahan dan tidak disidangkan," ujarnya.

Dwi menegaskan pihaknya akan menyampaikan keberatan tersebut melalui pleidoi dalam sidang berikutnya.

Hingga berita ini disusun, tuntutan empat tahun penjara dan uang pengganti Rp 516 juta masih merupakan tuntutan jaksa. Fitri belum dijatuhi putusan akhir oleh majelis hakim, sementara keberatan kuasa hukum akan disampaikan melalui nota pembelaan.* (tm/dh)

Keyakinan itu disampaikan Andi saat menjawab pertanyaan kuasa hukum Dokter Tifa mengenai keaslian ijazah Jokowi.

Baca Juga:

• Terkuak di Sidang Dokter Tifa, Sekjen Projo Ngaku Cuma Dilihatin Scan Ijazah Jokowi

Namun, Andi mengakui dirinya tidak pernah memeriksa atau melihat secara langsung fisik ijazah Jokowi. Menurutnya, informasi yang diketahuinya mengenai dokumen tersebut berasal dari sumber lain.

Dalam persidangan, Andi mengatakan pertama kali memperoleh informasi mengenai ijazah Jokowi dari unggahan kader PSI, Dian Sandi, di media sosial.

"Ya, saya melihat itu pertama saya mendapatkan juga dari Dian Sandi, ya. Dari Dian Sandi saya mendapatkan itu. Artinya ijazah itu kan dari Dian Sandi yang di-upload itu, ya," kata Andi.

Dia juga menyebut Jokowi pernah mengonfirmasi bahwa dokumen yang beredar merupakan salinan atau hasil pemindaian ijazahnya.

"Itu kan juga terkonfirmasi oleh Pak Jokowi pada saat itu, 'Iya, itu adalah ijazah fotokopi saya', kan begitu. 'Scan (ijazah) saya,' katanya," tuturnya.

Meski demikian, keterangan tersebut menunjukkan bahwa Andi mengaku mengetahui dokumen ijazah melalui salinan digital dan informasi yang diterimanya, bukan dari pemeriksaan langsung terhadap dokumen asli.

Rektor Disebut Tidak Menunjukkan Fotokopi Ijazah

Kuasa hukum Dokter Tifa juga menanyakan pernyataan Andi mengenai keterangan rektor terkait ijazah Jokowi.

Andi mengakui rektor tidak menunjukkan fotokopi ijazah kepada masyarakat saat memberikan penjelasan.

"Ya, Rektor tidak menunjukkan fotokopi ijazah," kata Andi.

Meski begitu, dia berpendapat institusi yang menerbitkan ijazah merupakan pihak yang berwenang memberikan keterangan mengenai dokumen tersebut.

Pernyataan Andi tentang keyakinannya terhadap keaslian ijazah menjadi bagian dari keterangan saksi dalam persidangan. Kesaksian itu tidak berarti Andi pernah memeriksa dokumen asli secara langsung.

Sidang Perkara Dokter Tifa

Dokter Tifa kembali menjalani persidangan di PN Jakarta Timur pada Kamis (15/10/2026). Sidang tersebut mengagendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU).

Perkara ini berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi melalui unggahan di media sosial yang mempersoalkan keaslian ijazah sarjana miliknya.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut sejumlah unggahan media sosial menuding ijazah S-1 Jokowi palsu. Tuduhan tersebut, menurut jaksa, berdampak pada nama baik Jokowi.

Sementara itu, dalam dakwaan disebutkan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak 28 Juli 1980. UGM juga disebut menerbitkan ijazah S-1 Kehutanan atas nama Joko Widodo tertanggal 5 November 1985.

Proses persidangan masih berlangsung. Keterangan para saksi akan menjadi bagian dari fakta yang dipertimbangkan majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut.* (k/dh)

Jambi mencatat skor AQI 269 yang masuk kategori parah. Sementara itu, Pekanbaru, Riau, berada di posisi keempat dengan skor AQI 186 atau kategori tidak sehat.

Baca Juga:

• Fenomena Lubang Api Bawah Tanah Saat Karhutla Kalimantan: Penjelasan Lengkap BNPB

10 Kota dengan Kualitas Udara Terburuk di Dunia

Berdasarkan data AQI (US) yang dikutip pada Kamis (15/10/2026) pukul 12.12 WIB, berikut daftar 10 kota dengan tingkat polusi udara tertinggi:

1. Jambi, Indonesia — AQI 269 (parah)

2. Muzaffarnagar, India — AQI 190 (tidak sehat)

3. Sitapur, India — AQI 189 (tidak sehat)

4. Pekanbaru, Indonesia — AQI 186 (tidak sehat)

5. Nagpur, India — AQI 185 (tidak sehat)

6. Thrissur, India — AQI 184 (tidak sehat)

7. Xiaoganzhan, China — AQI 182 (tidak sehat)

8. Bulandshahr, India — AQI 180 (tidak sehat)

9. Gurgaon, India — AQI 176 (tidak sehat)

10. Kota, India — AQI 174 (tidak sehat)

Indeks AQI digunakan untuk menggambarkan tingkat pencemaran udara berdasarkan sejumlah polutan, termasuk partikel halus PM2.5, PM10, nitrogen dioksida (NO₂), sulfur dioksida (SO₂), dan karbon monoksida (CO).

Semakin tinggi skor AQI, semakin besar tingkat pencemaran udara dan risiko dampaknya terhadap kesehatan.

Sejumlah Wilayah Indonesia Juga Tercatat Tidak Sehat

Selain Jambi dan Pekanbaru, sejumlah daerah lain di Indonesia juga mencatat kualitas udara yang tidak sehat berdasarkan data yang sama.

Berikut beberapa wilayah beserta skor AQI-nya:

- Patam, Kepulauan Riau: 169 (tidak sehat)

- Martapura, Kalimantan Selatan: 161 (tidak sehat)

- Sampit, Kalimantan Tengah: 151 (tidak sehat)

- Pontianak, Kalimantan Barat: 142 (buruk)

- Palangka Raya, Kalimantan Tengah: 141 (buruk)

Kondisi tersebut terjadi di tengah sebaran asap karhutla yang masih berdampak pada sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan.

PM2.5 Palangka Raya Tembus 1.056,4

Selain pemantauan AQI, data yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan tingginya konsentrasi partikel halus PM2.5 di beberapa wilayah Indonesia.

Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mencatat angka PM2.5 tertinggi sebesar 1.056,4. Posisi berikutnya ditempati Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, dengan angka 957,3.

Berikut daftar 10 wilayah dengan angka PM2.5 tertinggi berdasarkan data per 15 Oktober 2026:

1. Palangka Raya: 1.056,4

2. Pangkalan Bun: 957,3

3. Musi 2, Palembang: 188,8

4. Talang Betutu, Palembang: 185

5. Mempawah, Kalimantan Barat: 177,9

6. Sintang, Kalimantan Barat: 170,9

7. Kototabang, Sumatera Barat: 169,1

8. Kubu Raya, Kalimantan Barat: 166,4

9. Medan: 159,4

10. Muaro Jambi: 140,9

Angka PM2.5 tersebut berbeda dari skor AQI karena keduanya merupakan indikator yang tidak sama. Data AQI digunakan untuk mengelompokkan tingkat kualitas udara, sedangkan angka PM2.5 menggambarkan konsentrasi partikel halus di udara.

Bahaya PM2.5 bagi Kesehatan

PM2.5 merupakan partikel polusi berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru. Partikel tersebut juga dapat mencapai aliran darah dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

Dalam kondisi karhutla, PM2.5 dapat terbentuk dari pembakaran material organik, termasuk kayu dan lahan gambut.

Paparan polusi udara dapat mengganggu sistem pernapasan serta meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular, termasuk serangan jantung dan stroke. Kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain balita, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang dengan riwayat penyakit tertentu.

Tingginya angka PM2.5 yang dilaporkan di Palangka Raya dan Pangkalan Bun menjadi perhatian di tengah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kondisi kualitas udara dapat berubah mengikuti perkembangan kebakaran, cuaca, dan pergerakan angin, sehingga pemantauan berkala tetap diperlukan.* (k/dh)

Kabut asap terlihat menyelimuti kawasan bandara. Namun, aktivitas penerbangan domestik maupun internasional secara umum masih berlangsung sesuai jadwal.

Baca Juga:

• Sumut Masuk Nominasi Jamsostek Award 2026, Bobby Nasution Pasang Target Tinggi untuk Perlindungan Pekerja

Selanjutnya, penerbangan rute Medan-Batam menggunakan maskapai Lion Air yang dijadwalkan pukul 12.10 WIB juga mengalami penundaan.

Penerbangan rute Medan-Padang dengan maskapai Super Air Jet yang semula dijadwalkan berangkat pukul 12.40 WIB turut tercatat mengalami penundaan.

Selain itu, penerbangan rute Medan-Jakarta yang dijadwalkan pukul 13.00 WIB mengalami penundaan karena faktor teknis.

Penerbangan rute Medan-Surabaya menggunakan maskapai Super Air Jet yang dijadwalkan pukul 14.35 WIB juga tercatat mengalami penundaan.

Meski sejumlah jadwal penerbangan mengalami perubahan, sebagian besar penerbangan di Bandara Kualanamu, baik domestik maupun internasional, masih terjadwal normal.

Jarak Pandang di Sejumlah Wilayah Sumut 1-3 Km

Sebaran asap masih terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pengamatan pada Kamis (15/10/2026) pukul 09.00 WIB, jarak pandang di beberapa wilayah berkisar 1-3 kilometer.

Pengamatan dilakukan melalui Stasiun Meteorologi Kualanamu, Stasiun Meteorologi Aek Godang, dan Stasiun Meteorologi Silangit.

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I, Hendro Nugroho, mengatakan kualitas udara di sejumlah wilayah Sumut berada dalam kategori sedang hingga tidak sehat.

"Berdasarkan pemantauan kondisi kualitas udara pada tanggal 15 Oktober 2026, kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Utara berada dalam kategori sedang hingga tidak sehat," kata Hendro.

BBMKG Deteksi Titik Panas di Labuhanbatu dan Tapsel

BBMKG Wilayah I Medan juga mendeteksi tiga titik panas atau hotspot kategori sedang di Sumatera Utara pada Rabu (14/10/2026).

Titik panas tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Labuhanbatu dan Tapanuli Selatan.

Kondisi ini menjadi perhatian di tengah sebaran asap yang masih terpantau di sejumlah daerah Sumut. Sementara itu, berdasarkan pantauan yang dilaporkan, aktivitas operasional Bandara Kualanamu masih berjalan normal meski beberapa penerbangan mengalami penundaan.* (ds/dh)

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) awalnya menanyakan sejak kapan Freddy mengenal Jokowi. Freddy mengatakan dirinya mulai mengenal Jokowi pada 2013.

Baca Juga:

• Buka Suara Soal Tim Sukses 2012, Andi Azwan Bantah Organisasinya Disuntik Dana Jokowi

Jaksa kemudian menanyakan apakah Freddy pernah melihat langsung ijazah asli Jokowi. Freddy mengaku belum pernah melihat dokumen asli tersebut secara langsung.

"Yang asli saya tidak pernah melihat langsung," ujar Freddy.

Meski belum pernah melihat dokumen asli, Freddy mengatakan Jokowi pernah memperlihatkan hasil pemindaian ijazahnya ketika dia bersama sejumlah relawan Projo berkunjung ke rumah Jokowi di Solo.

Menurut Freddy, Jokowi menjelaskan bahwa dokumen asli ijazahnya sedang berada di Polda Metro Jaya. Karena itu, Jokowi hanya memperlihatkan salinan digital kepada Freddy.

"Tapi pada saat saya datang ke Solo ketemu Pak Jokowi bersama teman-teman Projo, Pak Jokowi mengatakan begini, 'Mas Freddy, kamu kan sering di media tampil, jadi saya ingin menunjukkan ijazah asli saya kepada kamu biar kamu lebih percaya diri. Tapi sayang, ijazah itu sedang di Polda Metro. Oleh karena itu sekarang saya tunjukkan yang scan saja, ya'. Jadi saya hanya melihat yang scan," kata Freddy dalam persidangan.

Freddy menyampaikan bahwa Jokowi menunjukkan dokumen digital tersebut agar dirinya lebih percaya diri ketika berbicara kepada publik mengenai polemik ijazah Jokowi.

Keterangan Freddy tersebut merupakan kesaksiannya di persidangan. Dia menegaskan tidak melihat dokumen ijazah asli secara langsung.

Persidangan tersebut merupakan bagian dari proses hukum terhadap Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Perkara ini berkaitan dengan polemik ijazah Jokowi dan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam proses persidangan, jaksa menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan terkait perkara yang didakwakan kepada Dokter Tifa.

Keterangan Freddy mengenai scan ijazah Jokowi menjadi salah satu hal yang disampaikan dalam agenda pemeriksaan saksi pada Kamis (15/10/2026).

Kesaksian tersebut tidak dengan sendirinya menjadi putusan mengenai keaslian maupun keabsahan ijazah. Penilaian terhadap alat bukti dan fakta persidangan tetap menjadi kewenangan majelis hakim.* (oz/dh)

Komitmen itu disampaikan Bobby saat mengikuti Wawancara Nasional Jamsostek Award 2026 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Baca Juga:

• Kocar-kacir Disergap Polisi, 40 Orang di Medan Positif Narkoba Diangkut Truk ke Polda Sumut

"Kami menyiapkan dukungan perlindungan sosial bagi pekerja rentan, sementara Dinas Ketenagakerjaan turut mendorong perlindungan bagi pekerja formal. Dalam RKPD Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 53,26%," kata Bobby.

Bobby mengatakan Pemprov Sumut berkomitmen memenuhi target cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah direncanakan. Upaya tersebut dilakukan melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

Pemprov Sumut juga membuka peluang dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu memperluas perlindungan bagi pekerja.

"Kami optimistis target yang telah direncanakan untuk periode 2026–2030 dapat direalisasikan. Dukungan anggaran akan terus kami upayakan agar kebutuhan program perlindungan pekerja dapat terpenuhi, sehingga capaian ke depan tidak hanya sesuai target, tetapi juga berpeluang melampauinya," ujarnya.

Menurut Bobby, dukungan anggaran dan kerja sama lintas sektor menjadi bagian penting untuk meningkatkan jumlah pekerja yang terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain dukungan dari pemerintah provinsi, Bobby mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Sumut ikut memperluas cakupan perlindungan pekerja.

Pemprov Sumut telah menerbitkan Peraturan Gubernur dan Instruksi Gubernur sebagai landasan penguatan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di 33 kabupaten/kota.

Bobby mencontohkan pola kolaborasi pembiayaan yang telah diterapkan dalam program Universal Health Coverage (UHC). Dalam program tersebut, pembiayaan dilakukan dengan komposisi 80% dari Pemprov Sumut dan 20% dari pemerintah kabupaten/kota.

Sementara untuk memperluas cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ), pemerintah kabupaten/kota dapat mengajukan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) guna mendukung kebutuhan pembiayaan di daerah.

Pola kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja di wilayah masing-masing.

Bobby mengapresiasi terpilihnya Sumut sebagai salah satu nominasi Jamsostek Award 2026. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat pelaksanaan program perlindungan pekerja.

Pemprov Sumut berupaya agar semakin banyak pekerja, terutama kelompok rentan, memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Nominasi tersebut juga menjadi dorongan bagi Pemprov Sumut untuk melanjutkan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan berbagai pihak agar target cakupan perlindungan pekerja dapat tercapai, bahkan berpeluang melampaui target yang telah ditetapkan.* (dh)

Abdullah mengatakan, pendalaman diperlukan untuk mengetahui apakah dugaan tindak pidana tersebut dilakukan dalam kondisi yang memungkinkan penerapan ketentuan pidana mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga:

• OTT Beruntun KPK: Sejumlah Pejabat Pemkab Klaten Dikabarkan Diamankan

Dia merujuk Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu.

Abdullah mengakui penerapan hukuman mati dalam perkara korupsi memiliki persyaratan hukum yang ketat. Menurutnya, aspek hak asasi manusia (HAM) juga menjadi bagian dari tantangan penerapan hukuman tersebut.

"Memang penerapannya memiliki syarat dan tantangan hukum yang ketat, termasuk isu soal Hak Asasi Manusia (HAM), namun yang perlu digarisbawahi adalah, Indonesia punya aturan mengenai ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi dalam keadaan tertentu, termasuk saat bencana nasional," tuturnya.

DPR Soroti Dugaan Korupsi Dana Bencana

Abdullah menilai dugaan penyalahgunaan dana kebencanaan merupakan persoalan serius karena anggaran tersebut semestinya digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Dia mengaku kecewa atas operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB. Menurutnya, penyalahgunaan dana yang diperuntukkan bagi penanganan bencana dapat berdampak langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

"Saya sangat kecewa dengan peristiwa OTT KPK di lingkungan BNPB. Jika terbukti korupsi, iblis pun minder melihat perbuatan seperti itu," ucap Abdullah.

Dia juga menyinggung kondisi masyarakat di sejumlah daerah yang tengah menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, dugaan penyalahgunaan anggaran kebencanaan di tengah situasi tersebut menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian serius.

"Di saat masyarakat di sejumlah daerah sedang berjuang menghadapi Karhutla berkepanjangan dengan dampak yang sangat parah, kita justru mendapati dana kebencanaan disalahgunakan," sambungnya.

Abdullah berharap penanganan perkara tersebut dilakukan secara tuntas dan memberikan efek jera. Dia menegaskan dana kebencanaan seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghadapi situasi darurat.

"Kalau anggaran yang seharusnya digunakan untuk menolong korban justru diselewengkan, kita harus bertanya, berapa banyak orang yang mungkin tidak mendapatkan pertolongan sebagaimana mestinya?" pungkas Abdullah.

KPK Tetapkan Lima Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana siap pakai kebencanaan di BNPB pada Rabu (14/10/2026).

Salah satu tersangka adalah Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan informasi mengenai penetapan Bima sebagai tersangka.

"Ya, terinformasi seperti itu," kata Setyo di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Setyo menegaskan penetapan tersangka didasarkan pada dugaan perbuatan melawan hukum, bukan karena hubungan keluarga atau jabatan seseorang.

Selain Bima, KPK menetapkan Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen, Gabriel Purwaka Sigit; tenaga ahli Kepala BNPB Richard Erlangga; serta dua pihak swasta berinisial Gery P dan Syifa NG sebagai tersangka.

Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari OTT KPK pada Selasa (13/10/2026). Dalam operasi itu, KPK mengamankan Sekretaris Utama BNPB Rustian dan 13 orang lainnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan.

Dalam OTT tersebut, KPK turut menyita uang tunai sekitar Rp 1,4 miliar dan logam mulia.

KPK masih mendalami konstruksi perkara serta pihak-pihak yang diduga terlibat. Sementara itu, usulan mengenai kemungkinan penerapan hukuman mati merupakan desakan Abdullah yang perlu dikaji berdasarkan fakta perkara dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan keputusan KPK maupun putusan pengadilan.* (k/dh)

Hal tersebut ditegaskan Kepala KPPG Wilayah Medan Donal Simanjuntak, ketika dikonfirmasi bitvonline.com melalui pesan WhatsApps (WA), Kamis (15/10/2026).

Baca Juga:

• TERBONGKAR! Alamat 2 UD Pemasok SPPG Tembung 3 FIKTIF, Warga & Kepling Kompak: Tidak Ada UD Itu di Sini!

Guna kepentingan pendalaman tersebut, Donal Simanjuntak mengatakan pihaknya akan segera memanggil pihak-pihak yang terkait dengan dugaan mark up tersebut.

"Kita akan panggil yayasannya dan Kepala SPPG-nya. Kita akan tanya perihal UD (Usaha Dagang) pemasok," tegas Donal memastikan.

SPPG Tembung 3 merupakan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Yayasan Atifa Maju Mandiri milik seorang pengusaha di Medan berinisial Rb. SPPG Tembung 3 beralamat di Jalan Letda Sujono No. 74 Medan Tembung.

DUGAAN MARK UP SISTEMATIS
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, SPPG Medan Tembung 3 diduga melakukan mark-up harga bahan baku harian kebutuhan dapur dengan jurang selisih yang fantastis dan sistematis.

Dugaan ini didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat akuntan SPPG Medan Tembung 3 dan daftar realisasi pembelian bahan baku yang tertuang dalam Lembar Tagihan dari dua UD tempat belanja, yakni UD Sinar Berkat Abadi dan UD Sukses Bersama.

Paling tidak, dugaan mark up secara sistematis ini terlihat pada RAB dan Lembar Tagihan untuk tanggal 3 Oktober s/d 20 Oktber 2026. Total dugaan mark-up dari 21 item mencapai Rp 19.361.000.

BERAT TURUN, HARGA NAIK
Salah satu contoh pada Senin, 3 Agustus 2026. Di RAB, akuntan menetapkan ayam potong 176 Kg dengan harga Rp 5.280.000. Namun realisasi pembelian hanya 160 Kg, tapi dibayar Rp 7.360.000.

Di sini terlihat jelas, jumlah/kuantitas barang berkurang 16 Kg, tapi harga justru membengkak Rp 2.080.000.

Di hari yang sama, jeruk 175 Kg RAB Rp 3.150.000, direalisasikan 216 Kg seharga Rp 4.968.000. Diduga mark-up Rp 1.818.000.

Sedang pada Selasa, 4 Agustus. Ikan nila 223 Kg dengan RAB Rp 7.136.000. Tapi realisasi hanya 220 Kg dengan pembayaran membengkak jadi Rp 9.460.000. Di hari ini saja, satu item saja yakni ikan, diduga di-mark-up Rp 2.324.000. Ini tertinggi dari semua item.

BERAS LADANG CUAN HARIAN
Yang paling nyata adalah permainan beras. Hampir setiap hari, pola mark-up Rp 200.000 diduga terjadi konsisten.

Senin 3 Agustus: RAB 100 Kg Rp 1,7 juta -> realisasi 100 Kg Rp 1,9 juta (diduga mark-up Rp 200 ribu)
Selasa 4 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Rabu 5 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Kamis 6 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Jumat 7 Agustus: Pola sama, diduga mark-up Rp 200 ribu
Rabu 19 Agustus: 103 Kg RAB Rp 1.751.000 -> realisasi Rp 1.957.000 (diduga mark-up Rp 206.000)
Kamis 20 Agustus: 107 Kg RAB Rp 1.751.000 -> realisasi Rp 2.033.000 (diduga mark-up Rp 282.000)

Jika dalam 7 hari kerja saja ada 7 kali mark-up beras, berapa miliar setahun jika 1 SPPG melayani 3.500 porsi per hari?

Berbeda lagi pada Kamis, 6 Agustus. Susu anak sekolah full cream 1.742 kotak RAB Rp 6.079.000, direalisasikan Rp 7.839.000. Diduga mark-up Rp 1.760.000.

Kejanggalan lain, Rabu 5 Agustus. Di RAB tertulis ikan gembung kuring 1.760 ekor Rp 5.280.000, tapi realisasi menjadi ikan dencis 175 Kg Rp 7.000.000. Ganti jenis, ganti satuan, dugaan mark-up Rp 1.720.000.

Buah semangka lebih gila. Dari 40 buah Rp 2.200.000 menjadi 200 Kg Rp 3.700.000, mark-up diduga sebesar Rp 1.500.000.

ALAMAT UD PEMASOK BAHAN BAKU FIKTIF
Yang mengejutkan adalah, alamat UD Sukses Bersama dan UD Sinar Berkat Abadi, pemasok kebutuhan dapur SPPG Medan Tembung 3, ternyata diduga fiktif.

Hasil investigasi tim bitvonline.com, Rabu (14/10/2026), tidak menemukan kedua UD tersebut.

Padahal, di Lembar Tagihan Pembayaran dari UD Sukses Bersama dan UD Sinar Berkat Abadi kepada SPPG Tembung 3, tertulis alamat kedua UD tersebut dengan jelas. Hanya saja, tidak tercantum nomor kontak tempat usaha atau pemilik usahanya.

UD Sinar Berkat Abadi sendiri disebut beralamat di Jalan Teratai Pasiran Nomor 39 RT 001/RW 009, Desa/Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

Sedang UD Sukses Bersama berada di Gang Madrasah Lingkungan III, Kelurahan Delitua, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang.

Sejumlah warga yang diwawancarai bitvonline.com di sekitar Jalan Teratai Pasiran, Kelurahan Hamdan, ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan UD Sinar Berkat Abadi. Bahkan warga menegaskan, tidak ada rumah nomor 39.

Sejumlah warga di Gang Madrasah Lingkungan III, Kelurahan Delitua juga mengaku tidak mengetahui keberadaan UD Sukses Bersama. Bahkan, Kepala Lingkungan (Kepling) III, Kelurahan Delitua menegaskan tidak mengetahui keberadaan UD Sukses Bersama.

KONFIRMASI TIDAK DIJAWAB
Person in Charge (PIC) Yayasan Atifa Maju Mandiri Rony Nababan dan Kepala SPPG Tembung 3 Faisal Lubis SH, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApps (WA), Kamis (15/10/2026), tidak memberi jawaban.

Meski isi pesan dibaca, tapi sama sekali tidak memberi respon. Pesan yang dikirim ke Rony Nababan sekitar pukul 08.29 Wib. Sementara kepada Faisal Lubis sekitar pukul 08.30 Wib.

Tidak adanya respon semakin menguatkan dugaan terjadinya mark up harga bahan baku harian untuk kebutuhan dapur MBG secara massif dan sistematis di SPPG Tembung 3 yang dikelola Yayasan Atifa Maju Mandiri.*

Operasi berlangsung pada Rabu (14/10/2026) di dua lokasi, yakni Jalan Young Panah Hijau, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, serta Jalan Germenia, Dusun 19, Pasar IV, Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak.

Baca Juga:

• Buntut Dugaan Pungli Rekanan Proyek, Pejabat BKAD Deli Serdang Mundur dan Diperiksa Inspektorat

Menindaklanjuti laporan itu, personel gabungan yang dipimpin Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan Kompol Janpiter Napitupulu bersama Kasat Narkoba AKP A.R. Riza melakukan penyelidikan dan penggerebekan.

Enam orang yang diamankan masing-masing berinisial H (37), RD (44), PMP (49), SG (45), GNS (47), dan MN (47). Mereka selanjutnya dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam operasi tersebut, petugas turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkotika.

Barang bukti tersebut meliputi enam paket kecil sabu, ganja kering, sejumlah alat isap sabu, plastik klip kosong, alat yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika, dua telepon genggam, serta uang tunai yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika.

Seluruh barang bukti kini menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mendalami dugaan aktivitas yang dilakukan para pihak yang diamankan.

Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP A.R. Riza mengatakan operasi tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi yang disampaikan masyarakat.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk kehadiran Polri dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Kami akan terus menindaklanjuti informasi yang diberikan warga melalui penyelidikan dan penindakan sesuai prosedur. Dukungan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba," ujar Riza, Kamis (15/10/2026).

Polres Pelabuhan Belawan mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan tempat tinggalnya.

Menurut kepolisian, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk membantu mengungkap aktivitas peredaran narkotika serta mencegah dampaknya meluas.

Pemeriksaan terhadap enam orang yang diamankan masih menjadi bagian dari proses penanganan perkara. Status hukum masing-masing orang dan keterlibatan mereka dalam dugaan peredaran narkotika perlu dipastikan melalui proses penyidikan lebih lanjut.* (tm/dh)

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah tindakan personel tersebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Baca Juga:

• Penjelasan Polda Sumut Soal Anggota BKO Tembak Peluru Karet ke Terduga Pencuri Sawit

Ferry belum memerinci jumlah maupun identitas personel yang diperiksa. Dia menegaskan, anggota yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi tegas sesuai ketentuan.

"Kita masih mengecek apakah tindakan mereka sesuai prosedur yang berlaku atau tidak," ujarnya.

Ferry menjelaskan, personel yang terlibat merupakan anggota Samapta Polda Sumut yang ditugaskan untuk membantu pengamanan di PT Milano melalui mekanisme bantuan kendali operasi (BKO).

Saat menjalankan tugas, personel tersebut berusaha mengamankan seorang pria yang diduga mencuri brondolan kelapa sawit milik perusahaan. Menurut Ferry, pria tersebut disebut melakukan perlawanan saat hendak diamankan.

"Jadi pas mereka mengamankan, ada menangkap pelaku pencurian, yang mereka ada yang melawan (jadi) mereka (personel polisi) melakukan tindakan tegas terukur. Itu pakai peluru karet (menembaknya)," jelas Ferry.

Polda Sumut kini mendalami dugaan pelanggaran prosedur dalam penggunaan kekuatan tersebut. Sementara itu, penanganan perkara dugaan pencurian brondolan sawit dilakukan oleh Polres Labuhanbatu.

Kasus tersebut sempat ramai di media sosial setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah warga mendatangi kantor PT Milano. Dalam video itu, warga terlihat mencari personel polisi yang disebut melakukan penembakan terhadap seorang warga.

Berdasarkan narasi video yang beredar, pria berinisial RA diduga mengambil brondolan kelapa sawit pada Jumat (9/10/2026) sekitar pukul 15.05 WIB. Dia kemudian diamankan oleh personel yang bertugas menjaga area perkebunan.

Sekitar pukul 15.15 WIB, RA disebut keluar dari area perusahaan dalam kondisi terluka dan berdarah. Dalam narasi tersebut, RA mengaku mengalami pemukulan di bagian kepala dan ditembak dua kali oleh petugas.

Dugaan tindakan kekerasan itu kemudian memicu kemarahan warga hingga mereka mendatangi kantor PT Milano untuk mencari polisi yang dimaksud.

Namun, narasi dalam video tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai kronologi maupun penyebab luka yang dialami RA. Polda Sumut masih memeriksa personel yang terlibat untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai prosedur.

Hasil pemeriksaan Propam diharapkan dapat mengungkap duduk perkara kejadian tersebut sekaligus menentukan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh personel kepolisian.* (km/dh)