Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, mengatakan pelaku ditangkap beserta sejumlah barang bukti, termasuk satu pucuk senjata api yang diduga digunakan saat melakukan aksi kejahatan.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Temui Pangdam Iskandar Muda, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Joko membenarkan bahwa MZ merupakan anggota Polri. Meski demikian, ia menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Menurutnya, penanganan perkara tersebut kini telah diambil alih oleh Polda Aceh guna mempermudah proses penyidikan lebih lanjut.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku telah mengakui perbuatannya. Motif sementara diduga karena tekanan ekonomi. Namun penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh fakta dalam perkara ini," ujarnya.

Polda Aceh juga memastikan akan mengusut kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aksi perampokan tersebut. Penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap seluruh keterangan pelaku maupun barang bukti yang telah diamankan.

Di sisi lain, Joko Krisdiyanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keterlibatan oknum anggota Polri dalam kasus tersebut. Ia menegaskan institusinya tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana.

"Kami memohon maaf kepada masyarakat atas peristiwa ini. Siapa pun yang melakukan tindak pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan untuk mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh," tegasnya.

Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus tersebut secara objektif dan memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.* (dh)

Pada ajang yang menjadi rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-3 Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menerima penghargaan Pena Emas FPRMI, yang merupakan penghargaan tertinggi organisasi tersebut. Selain itu, Muzakir Manaf juga dinobatkan sebagai Gubernur Terbaik Bidang Komunikasi dan Informasi.

Baca Juga:

• Cuaca DIY Hari Ini Berawan, Kulon Progo dan Sleman Diprakirakan Cerah Berawan

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh M. Nasir yang hadir mewakili Pemerintah Aceh di hadapan para pemimpin redaksi media nasional, pejabat kementerian, kepala daerah, anggota legislatif, serta insan pers dari berbagai daerah.

Forum Pemred Multimedia Award merupakan agenda tahunan yang memberikan apresiasi kepada kepala daerah, pimpinan lembaga, anggota legislatif, hingga tokoh nasional yang dinilai memiliki kontribusi terhadap keterbukaan informasi publik, kebebasan pers yang bertanggung jawab, serta sinergi antara pemerintah dan media massa.

Sementara itu, penghargaan Pena Emas FPRMI diberikan kepada tokoh yang dinilai memiliki kepemimpinan kuat, prestasi, serta komitmen dalam mewujudkan komunikasi publik yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

Dalam kesempatan tersebut, M. Nasir juga didaulat menyampaikan sambutan mewakili seluruh penerima penghargaan. Ia menegaskan bahwa media merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, hubungan pemerintah dengan media harus terus dibangun melalui komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan mengedepankan kepentingan publik.

"Pemerintah Aceh menempatkan media massa sebagai mitra strategis pemerintah. Kami mengajak insan pers untuk terus memberikan kritik yang konstruktif, mengawal pembangunan, serta menjaga kepercayaan publik melalui informasi yang bertanggung jawab," ujar M. Nasir.

Ia juga menekankan pentingnya media menjaga profesionalisme dengan menjunjung tinggi etika jurnalistik, melakukan verifikasi informasi secara cermat, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.

Usai menerima penghargaan, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Aceh dan insan pers yang selama ini menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah serta memperkuat keterbukaan informasi publik," tutupnya.

Forum Pemred Multimedia Award 2026 mengusung tema "Pers Kembali ke Rakyat" sebagai pengingat pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, beretika, sekaligus mendukung penguatan demokrasi dan pembangunan nasional.* (dh)

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa bertanya kepada narasumber merupakan bagian dari tugas jurnalistik dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Karena itu, setiap narasumber memiliki hak untuk menjawab ataupun menolak menjawab pertanyaan, namun tetap harus menghormati profesi wartawan.

Baca Juga:

• Jangan Lewatkan! Bogor Gelar Nobar Final Piala Dunia 2026, Warga Berkesempatan Dapat 150 Doorprize dan Kuliner Gratis

PWI Pusat menegaskan tidak mempermasalahkan langkah hukum maupun pembelaan yang dilakukan seorang advokat terhadap kliennya. Namun, menurut organisasi tersebut, pembelaan hukum tidak seharusnya disampaikan dengan cara yang merendahkan profesi lain atau mengintimidasi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Akhmad Munir menekankan bahwa sikap PWI Pusat bukan ditujukan untuk masuk ke dalam substansi perkara hukum yang tengah menjadi perhatian publik. Organisasi hanya ingin menjaga marwah profesi wartawan sekaligus memastikan kebebasan pers tetap terlindungi.

"PWI Pusat tidak sedang memasuki substansi perkara hukum. Sikap kami murni untuk menjaga marwah profesi wartawan dan memastikan insan pers dapat bekerja secara bebas, profesional, dan bermartabat tanpa intimidasi verbal dari siapa pun," tegasnya.

Menurut PWI Pusat, advokat dan wartawan sama-sama memiliki peran penting dalam negara hukum dan demokrasi. Advokat menjalankan fungsi pembelaan terhadap kepentingan klien, sedangkan wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial melalui penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Atas dasar itu, PWI Pusat meminta Hotman Paris Hutapea memberikan klarifikasi kepada publik serta menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers apabila pernyataannya dinilai menimbulkan kesan merendahkan martabat wartawan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga hubungan baik antara profesi advokat dan wartawan serta menciptakan iklim demokrasi yang sehat.

Selain itu, PWI Pusat juga mengingatkan seluruh wartawan Indonesia agar tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, akurat, dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Organisasi menyatakan akan terus memberikan perlindungan terhadap wartawan yang mengalami intimidasi, ancaman, pelecehan, maupun bentuk tekanan lainnya saat menjalankan tugas.

Di akhir pernyataannya, PWI Pusat mengajak seluruh organisasi profesi, aparat penegak hukum, pejabat publik, advokat, serta seluruh narasumber untuk membangun budaya komunikasi yang saling menghormati demi menjaga kemerdekaan pers dan hak masyarakat memperoleh informasi.* (dh)

Rudianto menilai pandangan tersebut tidak memiliki dasar hukum maupun konstitusi. Menurutnya, seluruh proses penegakan hukum di Indonesia harus berlandaskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:

• GNK Sentil Hotman Paris, Minta Tak Kaitkan Nama Presiden dalam Kasus Febrie

Ia menjelaskan, Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Selain itu, Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta memperoleh kepastian hukum yang adil.

Rudianto juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 terkait Undang-Undang Kejaksaan. Menurutnya, putusan tersebut telah membatasi ketentuan mengenai izin dalam proses hukum terhadap jaksa, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk menghambat penegakan hukum.

Ia menjelaskan, Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti operasi tangkap tangan (OTT), ancaman terhadap keamanan negara, maupun ketika telah terdapat bukti permulaan yang cukup atas dugaan tindak pidana khusus.

Politikus NasDem itu juga mengaitkan persoalan tersebut dengan agenda pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo melalui program Asta Cita. Menurutnya, upaya penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, independen, objektif, serta tanpa perlakuan istimewa terhadap siapa pun.

"Penanganan dugaan tindak pidana korupsi, termasuk yang melibatkan aparat penegak hukum, merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, menyebut kliennya menjadi korban kriminalisasi. Ia juga menyatakan bahwa proses hukum terhadap mantan Jampidsus seharusnya tidak dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden.

Hotman mengaku bersedia mendampingi Febrie bukan karena alasan materi, melainkan karena menilai mantan Jampidsus tersebut memiliki rekam jejak yang baik dalam mengembalikan kerugian negara melalui sejumlah penanganan perkara korupsi.* (d/dh)

Kuasa hukum Asrul, Rhama Rizki Vianto, menjelaskan permohonan praperadilan kali ini menguji aspek formal Surat Keputusan Penetapan Tersangka yang dinilai tidak memuat uraian singkat perkara maupun hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (3) KUHAP 2025.

Baca Juga:

• YLBHI Desak KPK Ambil Alih Kasus Febrie, Pelimpahan ke Kejagung Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

"Permohonan praperadilan ini memiliki objek yang berbeda dari sebelumnya. Fokus kami adalah menguji aspek formal penetapan tersangka dan legalitas upaya paksa penggeledahan," ujar Rhama, Minggu (19/7/2026).

Rhama menegaskan langkah hukum tersebut merupakan hak konstitusional kliennya untuk memperoleh kepastian hukum. Ia juga menyatakan pihaknya tetap menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sementara itu, KPK memastikan siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya akan menghormati proses persidangan dan menyampaikan seluruh dasar hukum serta alat bukti yang menjadi landasan tindakan penyidikan.

"KPK akan menghadapi proses praperadilan dengan menghormati kewenangan majelis hakim untuk menguji legalitas tindakan penyidik," kata Budi.

Menurutnya, seluruh proses penyidikan, termasuk tindakan penggeledahan, telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana serta memenuhi syarat formil maupun materiil.

Budi menambahkan, penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji telah dinyatakan lengkap dan sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan. Karena itu, KPK optimistis seluruh tindakan penyidik memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan praperadilan tersebut didaftarkan pada 17 Juli 2026 dengan nomor perkara 121/Pid.Pra/2026/PN JKT.Sel. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli 2026.

Asrul Azis Taba sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024. KPK menduga Asrul memberikan uang sebesar 406.000 dolar AS kepada mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, terkait pengaturan kuota haji khusus tambahan.

Dalam perkara tersebut, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan Asrul diduga memperoleh keuntungan tidak sah senilai sekitar Rp40,8 miliar.* (k/dh)

Bahlil mengatakan, Blok Masela telah melewati perjalanan panjang selama hampir tiga dekade sejak pertama kali ditemukan pada 1998. Menurutnya, proyek tersebut sempat mengalami berbagai kendala hingga melewati enam periode pemerintahan sebelum akhirnya memasuki tahap pembangunan di era Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• GNK Sentil Hotman Paris, Minta Tak Kaitkan Nama Presiden dalam Kasus Febrie

Ia menjelaskan, proyek tersebut sebenarnya pernah direncanakan untuk dieksekusi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kembali dibahas pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, pelaksanaannya terus tertunda akibat perdebatan panjang mengenai konsep pengembangan lapangan gas, yakni antara skema offshore (lepas pantai) dan onshore (darat).

Menurut Bahlil, perdebatan tersebut menyebabkan proyek bernilai investasi jumbo itu tidak kunjung berjalan, padahal manfaat ekonomi yang dihasilkan dinilai sangat besar bagi negara.

Nilai investasi Blok Masela mencapai sekitar 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari Rp340 triliun. Lapangan gas tersebut diproyeksikan mampu memproduksi sekitar 1.200 MMSCFD gas dan 35.000 barel minyak per hari ketika beroperasi penuh.

"Kalau ini terus menjadi perdebatan, kapan selesainya? Padahal ketika proyek berjalan, negara akan memperoleh pendapatan yang sangat besar," ujarnya.

Bahlil menambahkan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar seluruh hambatan administrasi maupun teknis segera diselesaikan sehingga proyek dapat segera memasuki tahap pembangunan.

Ia mengaku proses penyelesaian berbagai kendala tersebut berhasil dituntaskan dalam waktu sekitar satu tahun hingga akhirnya groundbreaking dapat dilaksanakan.

"Dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, saya diminta segera mengeksekusi. Alhamdulillah, seluruh clearance sudah selesai dan groundbreaking sudah dilakukan," katanya.

Dengan dimulainya pembangunan, pemerintah optimistis target produksi pertama dapat tercapai pada rentang 2029 hingga 2030. Bahlil menilai, beroperasinya Blok Masela akan menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas.

"Insya Allah 2029 sampai 2030 sudah mulai produksi. Ini proyek yang investasinya sangat besar," tutupnya.* (k/dh)

Spanyol melangkah ke partai puncak tanpa sekalipun menelan kekalahan. Tim Matador hanya kehilangan poin saat bermain imbang 0-0 melawan Cape Verde pada laga pembuka fase grup, sebelum menyapu bersih pertandingan berikutnya dengan kemenangan.

Baca Juga:

• Rupiah Pimpin Penguatan Asia, Dolar AS Melemah di Tengah Optimisme Ekonomi RI

Di kubu lawan, Argentina datang dengan status juara bertahan. Tim Tango kembali menunjukkan mental juara setelah beberapa kali berhasil membalikkan keadaan pada fase gugur untuk memastikan tiket ke final.

Perhatian publik diperkirakan akan tertuju pada duel dua generasi. Spanyol mengandalkan bintang muda Lamine Yamal yang tampil gemilang sepanjang turnamen, sementara Argentina masih dipimpin kapten sekaligus ikon sepak bola dunia, Lionel Messi.

Bagi Yamal, laga ini menjadi kesempatan besar untuk mengukuhkan dirinya sebagai wajah baru sepak bola dunia. Di sisi lain, Messi berpeluang menambah catatan sejarah apabila mampu membawa Argentina mempertahankan gelar juara dunia secara beruntun, menyamai rekor yang pernah ditorehkan Italia dan Brasil.

Dengan materi pemain berkualitas serta performa yang konsisten sejak babak penyisihan, kedua tim diprediksi akan menyuguhkan pertandingan berintensitas tinggi hingga peluit akhir dibunyikan.

Laga final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada Senin, 20 Juli 2026 pukul 02.00 WIB di New York New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Pertandingan ini akan menjadi penentu siapa yang berhak mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola.* (d/dh)

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara, banjir terjadi di Kelurahan Sipange pada Jumat (17/7/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Curah hujan yang tinggi menyebabkan debit air sungai meningkat hingga merusak tanggul darurat.

Baca Juga:

• Sabo Dam Belum Rampung, Hutanabolon Tapteng Kembali Diterjang Banjir Bandang

Jebolnya tanggul membuat air sungai meluap dan masuk ke kawasan permukiman warga. Sedikitnya 200 kepala keluarga dilaporkan terdampak akibat banjir tersebut.

Hingga saat ini, pemerintah daerah bersama BPBD masih melakukan penanganan di lokasi bencana. Petugas terus melakukan pendataan terhadap warga terdampak sekaligus mengevakuasi masyarakat ke lokasi yang lebih aman untuk menghindari risiko banjir susulan.

Selain evakuasi, tim gabungan juga melakukan pemantauan terhadap kondisi tanggul dan aliran sungai sebagai langkah antisipasi apabila hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur wilayah tersebut.

Masyarakat di sekitar aliran sungai diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Pemerintah daerah juga meminta warga segera melapor kepada petugas apabila terjadi peningkatan debit air atau tanda-tanda bencana lainnya.

Banjir di Kecamatan Tukka ini menambah daftar kejadian banjir yang dalam beberapa waktu terakhir melanda Kabupaten Tapanuli Tengah akibat tingginya curah hujan dan kondisi tanggul yang belum sepenuhnya pulih.* (d/dh)

Habib Syakur menegaskan agar nama Presiden tidak dijadikan bagian dari pembelaan terhadap klien dalam perkara hukum yang sedang berjalan.

Baca Juga:

• YLBHI Desak KPK Ambil Alih Kasus Febrie, Pelimpahan ke Kejagung Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Menurutnya, narasi yang menghubungkan penetapan tersangka dengan nama Presiden berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Ia khawatir publik justru menilai pemerintah berupaya melindungi pihak yang tengah menghadapi proses hukum.

"Kalau ada narasi bahwa penetapan tersangka terhadap Febrie membuat Presiden dipermalukan, justru itu mempertebal kecurigaan publik seolah-olah Presiden melindungi terduga koruptor. Saya yakin itu bukan sikap Presiden Prabowo," ujarnya.

Habib Syakur menilai pemberantasan korupsi seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pemerintahan. Ia mengatakan Presiden justru akan memperoleh kepercayaan publik apabila memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional tanpa intervensi.

"Presiden justru akan dihormati ketika tidak mencampuri proses hukum. Kalau ada pembantu atau orang dekat yang diduga melakukan pelanggaran hukum, biarkan mekanisme hukum berjalan. Itu yang akan memperkuat kepercayaan publik kepada Presiden," katanya.

Ia juga meminta Istana memberikan klarifikasi terhadap pernyataan yang berkembang agar tidak memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

"Saya meminta Istana segera mengklarifikasi pernyataan Hotman Paris. Jangan sampai muncul kesan bahwa Presiden keberatan dengan proses hukum terhadap siapa pun. Jika Istana memilih diam, publik tentu akan membangun berbagai persepsi sendiri," ucapnya.

Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea menyatakan dirinya bersedia menjadi kuasa hukum Febrie Adriansyah karena meyakini kliennya menjadi korban kriminalisasi. Hotman juga mengaku telah menjadi pengacara Presiden Prabowo Subianto selama puluhan tahun dan pernah menangani berbagai perkara penting.

Dalam keterangannya, Hotman menyebut Febrie merupakan sosok yang berjasa mengembalikan aset negara dalam jumlah besar dan menjadi salah satu kebanggaan Presiden. Menurutnya, penanganan perkara terhadap Febrie seharusnya tidak dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden.

Pernyataan tersebut kemudian menuai beragam tanggapan dari sejumlah pihak. Sebelumnya, anggota DPR dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) juga menyatakan tidak ada aturan yang mengharuskan penetapan tersangka terhadap Febrie Adriansyah memperoleh izin Presiden.* (d/dh)

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi jajaran pimpinan perangkat daerah. Kehadiran rombongan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk mendekatkan pelayanan sekaligus memantau langsung kondisi pembangunan hingga tingkat nagori dan kelurahan.

Baca Juga:

• Hatonduhan Jadi Prioritas, Bupati Simalungun Siapkan Anggaran Miliaran untuk Infrastruktur

Di sektor infrastruktur, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk rekonstruksi sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan Nagori Limag–Juma Palia Nagori Bahapal Raya sepanjang 2,5 kilometer senilai Rp2 miliar melalui program TMMD, Jalan Sondi Raya–Bahapal Raya senilai Rp4 miliar, Jalan Lingkar Kota Pematang Raya Rp2,2 miliar, Jalan J. Mintalim Sumbayak Kampung Jawa Rp300 juta, serta Jalan Simpang Sigonrang–Silou Huluan senilai Rp400 juta.

Selain pembangunan jalan, Pemkab Simalungun juga menyiapkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sumur bor di beberapa nagori, pembangunan tangki septik individu perdesaan, hingga perbaikan lima unit rumah tidak layak huni di Nagori Limag Raya dengan total anggaran Rp150 juta.

Di bidang pertanian, pemerintah menyalurkan berbagai bantuan berupa mesin pengupas jagung, kultivator, hand traktor lengkap dengan rotary, traktor roda empat, penyemprot elektrik, serta pembangunan sumur bor pertanian. Sejumlah jalan usaha tani juga akan dibangun dan direhabilitasi guna memperlancar distribusi hasil panen.

Pemerintah daerah turut mengalokasikan anggaran revitalisasi Puskesmas Pembantu Bah Pasussang sebesar Rp200 juta, pembangunan turap atau bronjong di tiga titik perbatasan wilayah senilai Rp7 miliar, serta peningkatan struktur Jalan Provinsi ruas Batas Pematangsiantar–Pematang Raya sepanjang 2,2 kilometer dengan anggaran Rp13,2 miliar.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Pemkab Simalungun juga membuka layanan terpadu yang dipusatkan di Nagori Bahapal Raya. Masyarakat dapat mengakses layanan administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan keluarga berencana (KB), pendaftaran BPJS Kesehatan, hingga bantuan sosial.

Untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dengan menyediakan satu ton beras, 360 liter minyak goreng, dan 100 papan telur. Sementara Dinas Sosial menyalurkan bantuan sembako kepada warga kurang mampu.

Bupati Anton Achmad Saragih juga menyerahkan berbagai bantuan secara langsung, mulai dari paket sembako, alat dan mesin pertanian, bantuan rumah tidak layak huni, hingga Kartu Identitas Anak (KIA).

Dalam sambutannya, Anton menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat yang hadir mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran warga menjadi semangat bagi pemerintah daerah untuk terus mendengar dan menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

Selain membahas pembangunan, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, meningkatkan kesejahteraan lanjut usia, serta mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama melindungi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba.

Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor pertanian, dan mendorong pemerataan pembangunan demi mewujudkan Simalungun yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.* (dh)

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Bona Uli Rajagukguk, Jefra Hasudungan Manurung, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Kehadiran rombongan disambut antusias warga yang selama ini berharap adanya percepatan perbaikan akses jalan dan peningkatan pelayanan pemerintah.

Baca Juga:

• Kemendagri Apresiasi Pengelolaan Dana TKD Simalungun, Infrastruktur Jadi Prioritas

Untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dengan menyediakan 1 ton beras, 360 liter minyak goreng, serta 100 papan telur. Sementara Dinas Sosial menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga yang membutuhkan.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyerahkan secara langsung dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), serta bantuan sembako kepada sejumlah warga.

Anton Achmad Saragih mengatakan pelayanan publik harus semakin mudah dijangkau masyarakat hingga ke tingkat nagori. Ia juga menyoroti masih ditemukannya data administrasi kependudukan yang belum diperbarui, termasuk kasus akta kematian yang baru diurus bertahun-tahun setelah warga meninggal dunia.

"Saya menemukan ada warga yang sudah meninggal 10 tahun lalu, tetapi baru sekarang diurus akta kematiannya. Hal seperti ini menjadi perhatian serius kita agar pelayanan administrasi semakin baik," ujar Anton.

Bupati juga meminta seluruh petugas lebih aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat, terutama kelompok lanjut usia, termasuk dalam pengurusan dokumen kependudukan dan kepesertaan jaminan sosial.

Di bidang pembangunan, Pemkab Simalungun telah menyiapkan sejumlah program prioritas di Kecamatan Hatonduhan. Fokus utamanya adalah percepatan pembangunan dan rekonstruksi jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Beberapa proyek yang akan dikerjakan meliputi rekonstruksi Jalan TMMD Nagori Tangga Batu sepanjang 321 meter senilai Rp1 miliar, Jalan Parhundalian Jawadipar sepanjang 115 meter senilai Rp300 juta, Jalan Simpang Hatonduhan–Tangga Batu sepanjang 1.720 meter dengan anggaran Rp7 miliar, serta Jalan Huta V Saribu Asi sepanjang 242 meter senilai Rp200 juta.

Selain pembangunan jalan, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk sektor pertanian melalui bantuan alat mesin pertanian berupa satu unit Corn Sheller Mobile, rehabilitasi jalan usaha tani di beberapa nagori, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan.

Program tersebut mencakup pembangunan sarana dan prasarana SMP Negeri 2 Hatonduhan, revitalisasi Puskesmas Pembantu Tangga Batu, serta pembangunan Puskesmas Pembantu Parhundalian Jawadipar.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Bona Uli Rajagukguk, menilai kunjungan kerja tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan hingga ke pelosok kecamatan.

Ia menjelaskan, meski kondisi anggaran daerah masih terbatas, Bupati Simalungun terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat sehingga daerah memperoleh tambahan anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jefra Hasudungan Manurung menilai perbaikan jalan menjadi kebutuhan mendesak karena berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan, pertanian, hingga akses menuju kawasan Danau Toba yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat kepada masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur demi mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan warga di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun.* (dh)

Sosialisasi yang berlangsung di SMP Negeri 2 Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (17/7/2026), diikuti oleh para siswa dan orang tua. Program tersebut bertujuan menanamkan kebiasaan menabung sejak dini sekaligus memperluas akses layanan keuangan bagi peserta didik.

Baca Juga:

• Kemendagri Apresiasi Pengelolaan Dana TKD Simalungun, Infrastruktur Jadi Prioritas

Menurutnya, para pelajar diperkenalkan dengan Program Hari Indonesia Menabung (HIM) serta Produk Simpanan Pelajar (SimPel), yang dirancang untuk memudahkan siswa memiliki rekening tabungan sejak usia sekolah.

"Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai pentingnya menabung sejak dini. Kami berharap seluruh pelajar di Kabupaten Simalungun memiliki rekening tabungan sendiri sehingga dapat membentuk karakter disiplin, mandiri, serta mampu mengelola keuangan secara bijaksana sebagai bekal di masa depan," ujar Niat.

Sementara itu, Kepala Cabang Bank Sumut Pamatang Raya, Rosmidi Siagian, menjelaskan Program KEJAR merupakan bentuk sinergi antara dunia pendidikan dan sektor perbankan dalam membangun generasi yang memiliki kecakapan finansial.

Ia menyebut Produk Simpanan Pelajar (SimPel) memberikan kemudahan bagi siswa untuk mulai menabung dengan persyaratan sederhana serta biaya administrasi yang ringan. Selain itu, pelajar juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya perencanaan keuangan sejak usia dini.

"Kami berharap seluruh pelajar memanfaatkan kesempatan ini untuk mulai menabung. Kebiasaan menabung sejak dini akan membentuk perilaku keuangan yang sehat, sehingga kelak mereka menjadi generasi yang mandiri, produktif, dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan," kata Rosmidi.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Simalungun bersama Bank Sumut menegaskan komitmennya dalam memperluas inklusi keuangan di lingkungan pendidikan. Program KEJAR diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang cakap mengelola keuangan, gemar menabung, serta siap mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.* (dh)

Tim Monitoring Kemendagri dipimpin Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Dr. Kartorius Sinaga, didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Horas Mourist Panjaitan serta Asisten Kemendagri sekaligus Kasubdit Anggaran Keuangan Daerah Wilayah I, Fernando H. Siagian.

Baca Juga:

• Tabel Angsuran KUR BCA 2026 Pinjaman Rp100 Juta, Cek Cicilan per Bulan dan Syarat Pengajuannya

Kabupaten Simalungun menerima alokasi TKD Tambahan sebesar Rp412,93 miliar. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan, jaringan irigasi, hingga pertanian.

Berdasarkan data pemerintah daerah, realisasi belanja daerah telah mencapai 40,97 persen. Sementara realisasi penggunaan dana TKD hingga 15 Juli 2026 tercatat sebesar Rp77,81 miliar atau sekitar 18,84 persen dari total alokasi.

Pemerintah Kabupaten Simalungun menjelaskan, proses realisasi anggaran masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan.

Selain menjalankan program pembangunan di daerah, Pemkab Simalungun juga menyalurkan bantuan keuangan sebesar Rp30 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri mengenai bantuan bagi daerah terdampak bencana.

Dana TKD tersebut digunakan untuk berbagai program prioritas, di antaranya rehabilitasi 23 puskesmas dan tiga rumah sakit daerah, pengadaan alat kesehatan serta obat-obatan, peningkatan sarana pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur pertanian.

Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan dan jaringan irigasi. Saat ini, sekitar 910,24 kilometer atau 50,46 persen dari total panjang jalan di Kabupaten Simalungun masih dalam kondisi rusak berat. Selain itu, sebanyak 158 daerah irigasi dengan luas layanan mencapai 31.363 hektare juga memerlukan penanganan karena tingkat kerusakannya mencapai 55,38 persen.

Program lainnya meliputi pengadaan alat dan mesin pertanian, revitalisasi pasar, serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi pajak dan digitalisasi sistem pembayaran.

Dalam kesempatan itu, Kartorius Sinaga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait pemanfaatan dana TKD.

"Kami sangat mengapresiasi Bupati beserta jajarannya yang begitu sigap dan cepat dalam menindaklanjuti sesuai ketentuan. Program yang disusun sangat baik, mulai dari perbaikan jalan, irigasi hingga peningkatan layanan kesehatan yang nantinya memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat," ujar Kartorius.

Menanggapi apresiasi tersebut, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri atas tambahan alokasi dana TKD Tahun Anggaran 2026.

Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus mempercepat realisasi anggaran sekaligus menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi potensi dampak El Nino. Menurutnya, arahan dari Tim Monitoring Kemendagri menjadi masukan penting agar penggunaan anggaran semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Simalungun.* (dh)

Babak final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat provinsi digelar di Aimas Convention Centre, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Kompetisi tersebut mempertemukan tiga sekolah terbaik yang berhasil melaju ke tahap akhir.

Baca Juga:

• Buka LCC Empat Pilar di Sorong, Robert Kardinal Ajak Pelajar Perkuat Persatuan

Tim SMANTI berhasil mengumpulkan total nilai 165 poin. Perolehan tersebut mengungguli SMAN 2 Kota Sorong yang memperoleh 60 poin dan SMKN 2 Sorong dengan 15 poin.

Juru Bicara Tim SMAN 3 Kota Sorong, Renault Landry Batuwael, mengatakan keberhasilan tersebut menjadi hasil dari persiapan panjang serta kerja keras seluruh anggota tim.

"Kami akan belajar segiat mungkin untuk membawa nama sekolah, terutama nama Provinsi Papua Barat Daya. Tentunya semua tim ingin menjadi juara, dan kami juga memiliki harapan yang sama," ujar Renault dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).

Ia menyebut perjuangan mengikuti kompetisi tersebut tidak mudah. Para peserta harus melewati berbagai tantangan dan melakukan persiapan intensif sebelum bertanding.

Menurutnya, keberhasilan lolos ke tingkat nasional menjadi kesempatan bagi SMANTI untuk kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ini menjadi kali kedua sekolah tersebut berhasil melaju ke ajang nasional LCC Empat Pilar MPR RI.

Selama kurang lebih satu bulan, tim SMAN 3 Kota Sorong melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi kompetisi tingkat provinsi hingga akhirnya berhasil meraih juara.

Guru pendamping tim, Rismawati Purba, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian para siswanya. Ia menilai kemenangan tersebut tidak lepas dari kerja keras, kekompakan, serta semangat belajar para peserta.

"Kami sangat bersyukur anak-anak bisa meraih juara satu di tingkat Provinsi Papua Barat Daya. Harapan kami, ketika maju ke tingkat nasional nanti mereka tetap rendah hati, terus belajar, dan memberikan yang terbaik," kata Rismawati.

Selain menentukan juara utama, panitia juga memberikan penghargaan Apresiasi Yel-Yel Terbaik kepada sejumlah sekolah peserta. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penampilan pada setiap babak penyisihan.

LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Papua Barat Daya merupakan kegiatan kerja sama antara MPR RI dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya.

Ajang tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya Adolof Kambuaya serta jajaran dewan juri dari MPR RI dan akademisi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Dengan kemenangan ini, SMAN 3 Kota Sorong akan membawa nama Papua Barat Daya dalam Final Nasional LCC Empat Pilar MPR RI yang berlangsung di Jakarta pada Agustus 2026.* (d/dh)

Taufik merupakan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap YTR (29), warga Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Korban hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Kota Bandung.

Baca Juga:

• Temuan Emas hingga Valas Disorot, Eks Kepala PPATK Nilai Dugaan TPPU Febrie Adriansyah Menguat

"Perkembangan terkait dengan TH (Taufik Hidayat), saat ini telah lengkap dalam hal pemberkasan. Namun tentu masih perlu pendalaman dan crosscheck dengan para saksi terkait apa yang dilakukan oleh tersangka," ujar Hendra, Minggu (19/7/2026).

Menurut Hendra, penyidik menerapkan konstruksi hukum berlapis terhadap Taufik berdasarkan rangkaian dugaan tindak pidana yang terjadi.

Pasal yang dikenakan berkaitan dengan dugaan penganiayaan, penyekapan, serta tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap korban.

"Konstruksi hukum yang sudah kita terapkan kepada TH ini cukup banyak, pertama terkait penganiayaannya, kedua penyekapan, kemudian terkait dengan kekerasan," kata Hendra.

Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa sekitar 31 orang saksi untuk memperkuat alat bukti. Namun, masih terdapat dua saksi tambahan, termasuk saksi ahli, yang akan dimintai keterangan sebelum tahap pelimpahan dilakukan.

Hendra menyebut penyidik akan segera menyelesaikan proses pendalaman agar perkara tersebut dapat dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam waktu dekat.

"Kita dalami terkait penguatannya dengan keterangan saksi ahli. Saat ini sudah memeriksa kurang lebih 31 saksi, tetapi masih ada dua tambahan yang perlu diperkuat lagi," ujarnya.

Dengan pelimpahan berkas ke kejaksaan, proses hukum terhadap Taufik Hidayat akan memasuki tahap berikutnya sebelum nantinya ditentukan apakah perkara tersebut dapat berlanjut ke persidangan.* (d/dh)

Setelah masa dukungan berakhir, HP Android tetap dapat digunakan untuk berbagai aktivitas. Namun, risiko keamanan akan meningkat karena perangkat tidak lagi mendapatkan pembaruan untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh peretas.

Baca Juga:

• WiFi Terhubung tapi Internet Tidak Jalan? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya!

Dalam sistem Android, terdapat dua jenis pembaruan yang perlu diperhatikan pengguna. Pertama adalah pembaruan sistem operasi Android yang membawa fitur baru, peningkatan tampilan, serta peningkatan performa perangkat.

Kedua adalah pembaruan keamanan atau security update yang berfungsi memperbaiki celah keamanan agar perangkat tetap terlindungi dari serangan siber maupun malware.

Berbeda dengan perangkat iPhone yang memiliki kebijakan pembaruan lebih seragam, Android memiliki sistem dukungan yang berbeda-beda tergantung produsen. Google sebagai pengembang Android menyediakan sistem operasi, tetapi keputusan mengenai lama dukungan berada di tangan masing-masing perusahaan seperti Samsung, Xiaomi, Google, OnePlus, Oppo, dan lainnya.

Saat ini sejumlah produsen mulai memberikan dukungan pembaruan yang lebih panjang. Google Pixel dan beberapa perangkat Samsung terbaru bahkan menawarkan pembaruan hingga tujuh tahun untuk sistem operasi dan keamanan.

Sementara itu, beberapa perangkat lain memiliki masa dukungan yang lebih singkat, tergantung kelas perangkat dan kebijakan masing-masing produsen.

Berikut gambaran masa dukungan beberapa merek HP Android:

- Google Pixel: hingga 7 tahun pembaruan sistem dan keamanan.
- Samsung Galaxy seri terbaru: hingga 7 tahun untuk perangkat tertentu.
- OnePlus seri terbaru: sekitar 4 tahun pembaruan sistem dan 5 tahun keamanan.
- Xiaomi kelas premium: sekitar 4 tahun pembaruan sistem dan 5 tahun keamanan.
- Oppo dan Realme perangkat terbaru: sekitar 4 tahun pembaruan sistem dan 6 tahun keamanan.

Untuk mengetahui apakah HP Android masih mendapatkan pembaruan, pengguna dapat melakukan pengecekan melalui beberapa cara.

Pertama, buka menu Pengaturan, kemudian pilih Tentang Ponsel untuk melihat model perangkat secara lengkap. Setelah mengetahui tipe HP, pengguna dapat mencari informasi masa dukungan melalui situs resmi produsen atau menggunakan pencarian internet dengan kata kunci seperti "nama model HP + end of software support".

Pengguna juga bisa mengecek tanggal pembaruan keamanan terakhir melalui menu Pengaturan > Tentang Ponsel > Versi Android atau Level Patch Keamanan.

Jika pembaruan keamanan terakhir sudah berhenti dalam waktu lama, hal tersebut dapat menjadi tanda bahwa perangkat kemungkinan sudah tidak mendapatkan dukungan rutin.

Meski masa dukungan telah berakhir, HP Android lama tidak harus langsung dibuang. Perangkat tersebut masih bisa digunakan untuk aktivitas ringan seperti menonton video, mendengarkan musik, bermain game sederhana, atau sebagai perangkat navigasi.

Namun, pengguna disarankan tidak memakai HP yang sudah tidak mendapatkan pembaruan keamanan untuk aktivitas yang melibatkan data penting, seperti mobile banking, pembayaran digital, atau menyimpan kata sandi.

Saat membeli HP baru, pengguna disarankan memperhatikan kebijakan dukungan perangkat lunak dari produsen. Dukungan pembaruan yang lebih panjang dapat membuat perangkat lebih aman dan memiliki umur penggunaan yang lebih lama.* (k/dh)

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum.

Baca Juga:

• YLBHI Desak KPK Ambil Alih Kasus Febrie, Pelimpahan ke Kejagung Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

"Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah)," bunyi Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 30 Tahun 2026.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo mengatakan, aturan baru tersebut mengatur ratusan jenis tarif PNBP yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum.

Menurutnya, sebagian tarif tetap diberlakukan dengan nominal yang sama, sementara sejumlah tarif lainnya mengalami penyesuaian. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

"Beberapa jenis tarif, jumlahnya ada ratusan, tarifnya tetap. Selebihnya penyesuaian," ujar Widodo, Minggu (19/7/2026).

Widodo menjelaskan penerbitan PP Nomor 30 Tahun 2026 juga berkaitan dengan perubahan nomenklatur kementerian. Aturan sebelumnya, yakni PP Nomor 45 Tahun 2024, masih menggunakan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sedangkan aturan terbaru menggunakan nomenklatur Kementerian Hukum.

"Pertama, tentu nomenklatur PP-nya. Sebelumnya 2024 masih Kemenkumham, sekarang Kementerian Hukum, sehingga perlu disesuaikan," katanya.

PP Nomor 30 Tahun 2026 telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 2 Juli 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 10, aturan tersebut mulai berlaku 30 hari setelah tanggal pengundangan.

Dengan adanya kebijakan tarif gratis ini, masyarakat yang ingin mendirikan koperasi akan mendapatkan kemudahan dalam proses administrasi hukum. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan koperasi serta memperkuat peran koperasi dalam perekonomian masyarakat.

Seluruh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diperoleh dari layanan Kementerian Hukum tetap akan disetorkan ke kas negara sesuai aturan yang berlaku.* (k/dh)

Banjir bandang yang terjadi pada Sabtu (18/7/2026) itu membawa material lumpur, batu, hingga kayu dari kawasan hulu sungai. Air berwarna keruh meluap dan masuk ke sejumlah permukiman warga setelah tanggul di sekitar aliran Sungai Sigala-gala mengalami kerusakan.

Baca Juga:

• YLBHI Desak KPK Ambil Alih Kasus Febrie, Pelimpahan ke Kejagung Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Menteri PU Dody Hanggodo sebelumnya mengatakan pembangunan sabo dam menjadi langkah strategis untuk mengendalikan aliran material seperti tanah, batu, dan kayu saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

"Kita kerjakan semuanya. Supaya pada saat hujan deras, tanah-tanah dari atas tidak turun. Kita tahan dulu di atas," ujar Dody saat meninjau lokasi pembangunan.

Namun, hingga banjir kembali terjadi, pembangunan sabo dam tersebut belum sepenuhnya rampung. Kementerian PU sebelumnya menargetkan proyek tersebut selesai pada akhir Oktober 2026.

Progres Pembangunan Sabo Dam

Pembangunan sabo dam Sungai Tukka merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan.

Proyek tersebut mencakup tiga pekerjaan utama, yakni pembangunan prasarana pengendalian banjir Sungai Tukka, pembangunan sabo dam Sungai Tukka, serta pengendalian sedimen Sungai Sigala-gala.

Dalam proses pengerjaannya, proyek sabo dam Sungai Tukka dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor pelaksana dengan dukungan konsultan pengawas.

Berdasarkan laporan progres sebelumnya, pembangunan sabo dam telah mencapai sekitar 7,1 persen, lebih tinggi dari target rencana sebesar 3,8 persen. Sementara pembangunan pengendalian sedimen Sungai Sigala-gala mencapai 7,9 persen dari target 4,6 persen.

Gubernur Sumut Minta Pembangunan Dipercepat

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution juga telah meminta percepatan pembangunan sabo dam di kawasan tersebut.

Saat meninjau lokasi pada April 2026, Bobby meminta seluruh pihak terkait mempercepat penyelesaian proyek agar masyarakat tidak kembali menjadi korban ketika hujan deras terjadi.

Menurut Bobby, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak pelaksana proyek diperlukan agar kendala di lapangan dapat segera diselesaikan.

Warga Keluhkan Tanggul Kembali Jebol

Pasca banjir bandang terbaru, sejumlah warga mempertanyakan kondisi tanggul yang sebelumnya telah dibangun untuk mengurangi dampak banjir.

Salah satu warga Hutanabolon, Eka Suryani Pasaribu, mengatakan banjir kembali terjadi setelah tanggul di Sungai Sigala-gala jebol.

"Jebol tanggul, padahal sudah dibikin. Berarti tanggulnya kurang bagus," ujar Eka.

Dalam rekaman siaran langsung yang dibagikan saat kejadian, warga terlihat panik karena air dengan cepat memasuki rumah. Mereka berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Pemerintah hingga kini masih melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di kawasan tersebut dengan harapan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat Tapanuli Tengah dari ancaman banjir bandang.* (tm/dh)

Wakil Kepala BGN, Trenggono, mengatakan pembahasan mengenai perubahan skema tersebut masih berlangsung. Pemerintah belum mengambil keputusan final terkait kelompok penerima manfaat program MBG ke depan.

Baca Juga:

• Usulan Anak Keluarga Mampu Tak Dapat MBG Dikritik, DPR Soroti Potensi Kecemburuan di Sekolah

Menurutnya, BGN belum dapat memastikan apakah program MBG nantinya hanya akan menyasar siswa dari keluarga desil 1 hingga 7. Seluruh mekanisme masih dibahas secara menyeluruh sebelum diputuskan pemerintah.

"Nanti hasilnya akan disampaikan setelah kajian kita selesai," katanya.

Selain itu, BGN juga masih membahas mekanisme penyaluran bantuan, termasuk apakah penentuan penerima akan dilakukan berdasarkan sekolah, kelas, atau menggunakan skema lainnya.

Trenggono menyebut proses evaluasi ditargetkan rampung dalam waktu paling lama satu bulan. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan kebijakan baru terkait sasaran penerima MBG.

"Yang jelas penerima manfaat itu adalah prioritas, jadi apanya disesuaikan nanti ya," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa siswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan pada kelompok desil 8, 9, dan 10 berpotensi tidak lagi menjadi penerima Program Makan Bergizi Gratis.

Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Rabu (15/7/2026). Dalam rapat itu, pemerintah membahas penajaman sasaran program agar bantuan lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

"Untuk mereka yang katakanlah ada di desil 8, 9, 10 yang mapan, kaya, kaya sekali, itu memang tidak akan diberikan lagi," kata Agustina.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak usia sekolah sekaligus mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting. Pemerintah berharap evaluasi penerima manfaat dapat membuat pelaksanaan program lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.* (dw/dh)

JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 kembali menjadi perhatian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui program ini, masyarakat dapat mengajukan pinjaman modal usaha hingga Rp100 juta dengan pilihan tenor mulai dari 1 hingga 5 tahun serta skema cicilan yang kompetitif.

Program KUR BCA merupakan bagian dari upaya pemerintah bersama sektor perbankan dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Dengan bunga yang kompetitif dan tenor yang fleksibel, fasilitas kredit ini diharapkan mampu membantu pengembangan usaha sekaligus meningkatkan produktivitas pelaku usaha.

Baca Juga:

• Investasi RI Tembus Rp1.010 Triliun, Ekonom Ungkap Tantangan Baru Pemerintah di Semester II 2026

Syarat Pengajuan KUR BCA 2026

Calon pemohon wajib memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau telah menikah.
- Memiliki e-KTP yang masih berlaku.
- Perorangan maupun badan usaha.
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan.
- Tidak sedang menerima fasilitas KUR di bank lain.
- Memenuhi ketentuan kelayakan kredit sesuai kebijakan bank.
- Dokumen yang Harus Disiapkan

Beberapa dokumen yang perlu dilengkapi antara lain:

- e-KTP pemohon dan pasangan.
- Kartu Keluarga (KK).
- NPWP untuk pengajuan pinjaman di atas Rp50 juta.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU).
- BPJS Ketenagakerjaan untuk jenis KUR Kecil sesuai ketentuan yang berlaku.

Cara Mengajukan KUR BCA 2026

Pengajuan dapat dilakukan secara online maupun langsung ke kantor cabang BCA.

Secara online, calon debitur dapat mengakses situs resmi BCA, mengisi formulir pengajuan, serta mengunggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan.

Sementara itu, pengajuan secara offline dilakukan dengan mendatangi kantor cabang BCA terdekat. Petugas akan membantu proses pengisian formulir dan melakukan verifikasi dokumen sebelum proses analisis kelayakan kredit dilakukan.

Apabila seluruh persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan, dana pinjaman akan dicairkan ke rekening debitur.

Tabel Angsuran KUR BCA 2026 Pinjaman Rp100 Juta

Berikut estimasi cicilan per bulan untuk pinjaman Rp100 juta:

- Tenor 12 bulan: Rp8.606.400 per bulan.
- Tenor 24 bulan: Rp4.431.700 per bulan.
- Tenor 36 bulan: Rp3.041.800 per bulan.
- Tenor 48 bulan: Rp2.347.400 per bulan.
- Tenor 60 bulan: Rp1.930.700 per bulan.

Besaran angsuran tersebut dapat menjadi gambaran bagi calon debitur dalam menentukan tenor yang sesuai dengan kemampuan finansial. Adapun realisasi pinjaman tetap mengacu pada hasil analisis dan ketentuan yang berlaku di Bank BCA.* (dw/dh)