JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan tiga warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) di kapal MV Gold Autumn dalam kondisi selamat usai insiden ledakan di perairan Laut Arab.

Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan ketiga WNI tersebut telah mendapatkan tiket untuk kembali ke Indonesia dan dijadwalkan tiba pada Minggu (12/4/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Harap Sprint Rally Sumut 2026 Bangun Ekosistem Balap dan Regenerasi Atlet

Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama perwakilan RI di Pakistan langsung menindaklanjuti laporan terkait insiden ledakan yang terjadi pada Selasa (7/4/2026).

Namun, Kemlu menyebut hingga kini penyebab ledakan maupun pihak yang bertanggung jawab masih belum diketahui karena proses investigasi oleh otoritas setempat masih berlangsung.

Kapal MV Gold Autumn diketahui membawa 22 kru dari berbagai negara, termasuk China, Bangladesh, Myanmar, Vietnam, dan Indonesia.

Saat insiden terjadi, nakhoda kapal memerintahkan seluruh kru untuk meninggalkan kapal. Para awak sempat terombang-ambing di laut sebelum akhirnya diselamatkan oleh kapal MV Yunis yang melintas di lokasi kejadian.

Sehari setelahnya, kapal MV Yunis berkoordinasi dengan patroli Angkatan Laut Pakistan yang kemudian mengevakuasi seluruh korban, termasuk tiga WNI, ke Karachi.

Saat ini, ketiga WNI tersebut berada di Karachi, Pakistan, dalam kondisi selamat dan mendapatkan penanganan.

Konsulat Jenderal RI (KJRI) Karachi menyebut MV Gold Autumn merupakan kapal berbendera Panama yang dioperasikan perusahaan China. Kapal tersebut tengah berlayar dari Shanghai menuju Oman saat insiden terjadi, sekitar 200 mil laut dari lepas pantai Pakistan.

Kemlu memastikan akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan pelindungan maksimal kepada para WNI terdampak.

Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi otoritas Pakistan atas bantuan penyelamatan yang diberikan dalam insiden tersebut.*

(an/dh)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyaksikan langsung ajang Sprint Rally Sumut 2026 yang menjadi seri pembuka Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Sprint Rally tahun ini.

Ajang balap yang digelar di Komplek Sport Centre Sumut, Deliserdang, Sabtu (11/4/2026) ini diikuti puluhan pereli nasional. Bobby berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut dan mampu membangun ekosistem balap yang berkelanjutan di daerah.

Baca Juga:

• Momen Gubernur Bobby Nasution Tampar Terduga Pengguna Narkoba di Kantor KONI Sumut

Sprint Rally Sumut 2026 diikuti sekitar 50 pembalap dari berbagai daerah. Sejumlah nama pereli nasional turut ambil bagian, di antaranya Ryan Nirwan sebagai juara bertahan, Glenn Nirwan, Haji Rahmat, hingga Musa Rajekshah.

Menurut Bobby, kehadiran event seperti ini penting untuk mendorong regenerasi pembalap di Sumatera Utara. Ia menilai para pereli asal Sumut sudah memiliki pengalaman yang mumpuni, baik di level nasional maupun internasional.

"Pembalap Sumut yang tampil pengalamannya sudah luar biasa. Mereka sudah main di nasional bahkan internasional. Ini harus kita kembangkan terus dengan event-event di Sumut," katanya.

Sprint Rally Sumut 2026 akan berlangsung hingga Minggu (12/4/2026). Sejumlah kelas dipertandingkan dalam ajang ini, mulai dari RC1 hingga RC4, Grup M, F, R, dan J, serta kategori non-seeded driver, pembalap wanita, hingga best driver U-23.*

(dh)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk lebih bangga terhadap budaya Indonesia dan tidak merasa rendah diri terhadap budaya asing.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVI Ikatan Pencak Silat Indonesia di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga:

• Tak Sekadar Program Sosial, MBG Disebut Gerakkan Ekonomi dan Peluang Bisnis Baru

"Saya terima kasih, saya bangga sekian tahun saudara tetap mendukung saya. Bersama-sama telah kita pertahankan kebanggaan budaya kita. Kita bangga pakai blangkon, kita bangga pakai kopiah, kita bangga pakai sarung, kita bangga pakai songket. Ini budaya kita," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung para presiden sebelumnya yang dinilai turut memberi contoh dalam mencintai budaya lokal. Ia menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang kerap mengenakan pakaian adat pada peringatan Hari Kemerdekaan.

"Kita lihat sudah berapa presiden sebelum saya. Presiden Jokowi, tiap hari kebangsaan kita pakai pakaian kita sendiri dari berbagai daerah," katanya.

Menurut Prabowo, kebiasaan menggunakan pakaian adat tersebut perlu terus dilestarikan sebagai bentuk kebanggaan terhadap identitas nasional.

Ia pun menyoroti masih adanya sikap rendah diri atau inferiority complex di kalangan masyarakat, terutama yang berpendidikan, terhadap budaya sendiri.

"Dalam bahasa Inggris inferiority complex. Di bawah sadar sebagian besar orang berpendidikan di Indonesia lebih bangga dengan yang berasal dari luar Indonesia," ujarnya.

Prabowo menegaskan, Indonesia tetap menghormati bangsa lain, namun tidak boleh melupakan jati diri sebagai bangsa yang besar dengan budaya sendiri.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya sendiri, menghormati orang tua dan leluhurnya," tutupnya.*

(k/dh)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa progres uji coba program biodiesel 50 persen (B50) telah mencapai sekitar 70 persen. Pemerintah menargetkan implementasi penuh program ini mulai 1 Juli 2026.

Bahlil menjelaskan, kebijakan B50 diambil sebagai langkah strategis untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis solar, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Baca Juga:

• DPR Sebut Digitalisasi BBM Bisa Cegah Kecurangan, Tapi Masih Ada Celah Dimainkan Oknum

Menurutnya, uji coba penggunaan B50 telah dilakukan pada berbagai sektor, mulai dari alat berat, kereta api, kapal, hingga kendaraan bermotor. Saat ini, progres pengujian tersebut telah mencapai kisaran 60-70 persen.

Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian uji coba rampung paling lambat pada Juni 2026 sebelum peluncuran resmi dilakukan pada Juli 2026.

Meski demikian, Bahlil mengakui masih terdapat tantangan terkait kapasitas produksi biodiesel nasional yang dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan implementasi B50 secara penuh.

Namun, ia memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan solusi atas kendala tersebut.

"Kita terus melakukan penyelesaian. Tapi insyaAllah sudah ada solusi kok," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, Ernest Gunawan, menilai industri biodiesel dalam negeri belum sepenuhnya siap untuk peningkatan campuran menjadi B50 pada 2026.

Ia memperkirakan kebutuhan crude palm oil (CPO) untuk produksi fatty acid methyl ester (FAME) dalam program B50 dapat mencapai 18 juta ton atau setara 20 juta kiloliter. Sementara itu, kapasitas terpasang industri biodiesel nasional saat ini baru mampu menyerap sekitar 19,56 juta ton CPO.*

(oz/dh)

JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai digitalisasi dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dapat menjadi solusi untuk mencegah penyelewengan.

Namun, ia menekankan kunci utamanya terletak pada konsistensi dalam penerapan sistem tersebut.

Baca Juga:

• Satgas PKH Setor Rp11,42 Triliun ke Negara, DPD Sebut Capaian Sangat Fenomenal

Menurutnya, penggunaan sistem digital seperti barcode dalam distribusi BBM subsidi sebenarnya sudah cukup efektif. Namun, masih ditemukan celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Ia mencontohkan adanya praktik pengumpulan barcode oleh pihak tertentu untuk digunakan mengisi BBM di luar jam operasional resmi.

Fenomena tersebut, kata Bambang, menunjukkan bahwa teknologi tidak akan berjalan optimal tanpa didukung integritas manusia dalam pelaksanaannya.

"Secanggih apa pun sistem yang dibangun, kalau masih ada perilaku menyimpang, akan sulit berjalan maksimal," ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada sistem, melainkan pada konsistensi dan niat baik dalam menjalankannya.

"Digitalisasi sudah dijalankan. Yang penting itu kekonsistenan dan niatan baik. Kalau masih mental-mental 'maling', ya repot," tegasnya.

Terkait wacana pembentukan satuan tugas (satgas) pengawasan BBM bersubsidi, Bambang menyerahkan hal tersebut pada hasil kajian teknis.

Menurutnya, jika pembentukan satgas dinilai mampu memberikan efek jera bagi pelaku penyelewengan, maka Komisi XII DPR RI siap memberikan dukungan.

"Kalau memang dirasa perlu untuk memberikan efek jera, silakan dikaji," pungkasnya.*

(an/dh)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Sugiono buka suara terkait namanya yang disebut-sebut menguat sebagai calon Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia periode 2026-2030, menggantikan Prabowo Subianto.

Sugiono mengatakan proses pemilihan masih berjalan dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVI PB IPSI yang digelar di Jakarta Convention Center.

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap Pencak Silat Pernah Dilarang Penjajah, Kini Justru Dilirik Banyak Negara

Ia menjelaskan, Munas kali ini menjadi yang terakhir bagi Prabowo sebagai Ketua Umum PB IPSI. Prabowo sebelumnya telah menyatakan tidak akan melanjutkan kepemimpinannya pada periode berikutnya.

"Ini adalah Munas terakhir bagi beliau sebagai ketua umum," ujarnya.

Meski namanya masuk bursa calon, Sugiono menegaskan siapa pun yang terpilih nantinya harus mampu melanjutkan visi dan pesan yang telah dibangun selama kepemimpinan Prabowo.

"Kita ingin orang yang bisa benar-benar membawa pesan-pesan ketua umum dalam menjaga silat sebagai bagian dari karakter dan jiwa bangsa Indonesia," tuturnya.

Sugiono juga menegaskan bahwa mekanisme pencalonan dilakukan melalui usulan dari pengurus daerah, bukan atas inisiatif pribadi kandidat.

"Sudah diusulkan oleh masing-masing pengurus," katanya.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan pamit dari jabatan Ketua Umum PB IPSI setelah lebih dari tiga dekade mengabdi. Ia mengaku belum berhasil membawa pencak silat menjadi cabang olahraga Olimpiade, namun optimistis penggantinya dapat mewujudkan hal tersebut.*

(d/dh)

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar aspek kesehatan mental menjadi bagian inti dalam kurikulum pendidikan nasional. Hal ini menyusul meningkatnya kasus gangguan kesehatan jiwa pada anak dan remaja di Indonesia.

"Penanganan yang terintegrasi untuk mengatasi masalah kesehatan mental anak dan remaja sangat krusial, demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa," kata Lestari dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap Pencak Silat Pernah Dilarang Penjajah, Kini Justru Dilirik Banyak Negara

Temuan tersebut diperkuat hasil Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada Maret 2026 yang menunjukkan satu dari sepuluh anak Indonesia memiliki indikasi masalah kesehatan mental.

Dari sekitar 7 juta anak yang menjalani skrining, sebanyak 363.326 anak (4,8 persen) mengalami gejala depresi dan 338.316 anak (4,4 persen) mengalami kecemasan. Namun, hanya 2,6 persen yang mendapatkan penanganan profesional.

Lestari menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Ia juga menyinggung sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anak dan remaja sebagai bagian dari gejala yang lebih besar.

"Itu adalah gejala dari sistem yang gagal membekali mereka dengan kemampuan memahami diri sendiri," ujarnya.

Ia turut mengkritisi sistem pendidikan yang selama ini terlalu menitikberatkan pada capaian akademik, seperti nilai dan peringkat, namun mengabaikan kesehatan mental dan kematangan emosi siswa.

"Jika kondisi ini terus dibiarkan, sekolah bisa menjadi ruang yang memproduksi tekanan, bukan membangun ketahanan," tegasnya.

Menurutnya, anak-anak saat ini hidup di tengah tekanan yang semakin kompleks, namun belum dibekali kemampuan yang cukup untuk mengelola emosi dan stres.

Ia pun mengingatkan bahwa tanpa intervensi serius, Indonesia berisiko kehilangan satu generasi akibat lemahnya ketahanan mental.

"Untuk menjadi bangsa yang kuat, kita membutuhkan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga tangguh secara mental," tutupnya.*

(d/dh)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap perjalanan panjang pencak silat yang kini menjadi identitas bangsa dan semakin dikenal dunia.

Ia menyebut, di masa penjajahan, pencak silat bahkan sempat dilarang.

Baca Juga:

• Prabowo Dukung Pencak Silat Tembus Olimpiade, Optimistis Bisa Tampil di 2028

Prabowo awalnya menyinggung sejarah panjang penjajahan di Indonesia yang membuat berbagai aktivitas, termasuk bela diri tradisional, dibatasi.

"Waktu itu pencak silat dilarang, tidak boleh belajar. Akhirnya dilatih diam-diam di malam hari, di bukit dan gunung," kata Prabowo.

Menurutnya, larangan tersebut membuat pencak silat identik sebagai "olahraga kampung" karena latihan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di daerah terpencil.

"Karena penjajah ada di kota, maka yang belajar silat harus ke desa, ke kampung, ke gunung. Latihannya diam-diam," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo menilai kondisi itu justru membentuk kekuatan dan keaslian pencak silat sebagai warisan budaya bangsa.

Kini, lanjutnya, pencak silat telah berkembang pesat dan menjadi daya tarik bagi negara lain. Banyak pihak dari luar negeri datang ke Indonesia untuk mempelajari bela diri tersebut.

"Kalau ilmunya murni dan kuat, orang dari mana-mana akan datang belajar, dan itu sudah terbukti," ucapnya.

Prabowo juga mencontohkan sejumlah negara seperti Vietnam dan Thailand yang sebelumnya belajar pencak silat dari Indonesia, kini mampu berkembang bahkan menjadi pesaing dalam kompetisi internasional.

"Kita dulu yang melatih mereka, lalu mereka jadi hebat dan pernah mengalahkan kita. Tidak apa-apa, itu risiko seorang guru," katanya.

Ia pun menegaskan pentingnya menjaga kemurnian pencak silat sebagai warisan budaya sekaligus kekuatan identitas nasional di tengah perkembangan global.*

(d/dh)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengakui sempat menyerahkan uang Rp300 juta kepada seorang wanita yang mengaku sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Uang tersebut disebut sebagai bagian dari strategi untuk mengungkap pelaku penipuan.

Baca Juga:

• Tak Hanya Bupati, Adik Gatut Sunu Ikut Terjaring OTT KPK di Tulungagung

"Bagaimana mau menangkap orang kalau uangnya tidak dikasih. Untuk memastikan penerima, saya bahkan video call," kata Sahroni di kawasan Kebayoran, Sabtu (11/4/2026).

Sahroni menjelaskan, melalui stafnya ia menyerahkan uang sebesar 17.400 dolar AS atau setara Rp300 juta kepada pelaku. Ia menegaskan tidak ada perkara hukum yang melibatkan dirinya.

"Seolah-olah saya berperkara, padahal tidak ada. Dia hanya minta uang atas nama pimpinan KPK," ujarnya.

Setelah penyerahan uang, Sahroni langsung mengonfirmasi kepada pimpinan KPK. Dari hasil klarifikasi, diketahui bahwa permintaan tersebut tidak benar.

"Sore saya konfirmasi ke pimpinan KPK, ternyata tidak benar. Saya langsung minta ditangkap," ucapnya.Kasus ini kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi antara KPK dan Polda Metro Jaya. Pelaku akhirnya ditangkap pada 9 April 2026 malam.

Polisi mengungkap, pelaku menggunakan modus mencatut nama KPK untuk meminta uang. Dalam penangkapan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti seperti stempel KPK, surat panggilan palsu, ponsel, serta beberapa kartu identitas.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, mengatakan kasus terungkap setelah adanya laporan dari Sahroni.

"Pelaku mendatangi korban di ruang Komisi III DPR RI dan meminta uang Rp300 juta dengan mengatasnamakan pimpinan KPK," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut praktik serupa diduga bukan pertama kali dilakukan pelaku.

Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif dan dijerat pasal penipuan. Polisi juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap modus serupa yang mencatut nama institusi resmi.*

(tm/dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh upaya agar pencak silat dapat menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVI Ikatan Pencak Silat Indonesia 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga:

• Prabowo ke Rusia Besok, Akan Bertemu Vladimir Putin Bahas Energi dan Geopolitik Dunia

"Saya minta maaf belum berhasil membawa pencak silat ke Olimpiade. Tapi kita terus berusaha, saya yakin pengganti saya nanti akan berhasil," ujar Prabowo.

Ia menegaskan bahwa pencak silat memiliki potensi besar untuk tampil di ajang olahraga terbesar dunia tersebut, termasuk dalam Olimpiade 2028 di Los Angeles.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan agar pengembangan pencak silat tidak hanya berfokus pada target Olimpiade, tetapi juga menjaga kemurnian dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

"Kita berharap pencak silat akan masuk Olimpiade. Tapi kita tidak perlu terlalu obsesi, yang penting menjaga mutu dan kemurnian pencak silat," katanya.

Prabowo juga menyoroti peran Indonesia dalam mengembangkan pencak silat di kancah internasional. Menurutnya, banyak negara kini mulai mempelajari olahraga bela diri tersebut.

"Kita melatih negara lain seperti Vietnam dan Thailand, mereka jadi hebat dan bahkan pernah mengalahkan kita. Itu bagian dari tugas seorang guru," ucapnya.

Munas XVI PB IPSI 2026 sendiri digelar pada 10–11 April 2026 dengan agenda utama pemilihan ketua umum periode 2026–2030, sekaligus mendorong pencak silat agar dapat dipertandingkan di Olimpiade mendatang.*

(an/dh)

JAKARTA - Penanganan kasus dugaan korupsi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, menuai sorotan. Kejaksaan Negeri Mentawai dinilai bermasalah dalam menetapkan tersangka terhadap Kamser Sitanggang.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana penyertaan modal daerah periode 2018–2019. Kamser ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Oktober 2025 dan langsung ditahan di Rutan Padang.

Baca Juga:

• KSJ Mantapkan Langkah di Sumbar, Pra Pengukuhan Pengurus Diwarnai Aksi Berbagi

Namun, kuasa hukum Kamser, Syurya Alhadi, menilai penetapan tersebut tidak sah secara hukum. Ia menegaskan perhitungan kerugian negara seharusnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, bukan oleh internal kejaksaan.

"Dasar penetapan tersangka menjadi tidak sah karena perhitungan kerugian negara dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang," ujar Syurya, Sabtu (11/4/2026).

Ia merujuk pada ketentuan konstitusi dan undang-undang yang menegaskan kewenangan BPK dalam menetapkan kerugian negara. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga disebut memperkuat hal tersebut.

Menurut Syurya, langkah Kejaksaan Negeri Mentawai yang menghitung sendiri kerugian negara sekaligus menetapkan tersangka menunjukkan indikasi kesewenang-wenangan.

Ia juga menyoroti kejanggalan dalam perhitungan, termasuk memasukkan gaji Kamser sebagai bagian dari kerugian negara.

"Gaji itu sah dan bukan bentuk memperkaya diri. Ini menunjukkan adanya kesalahan metode dalam perhitungan," tegasnya.

Lebih lanjut, pihaknya mempertanyakan kejelasan aliran dana yang disebut merugikan negara hingga miliaran rupiah. Ia menilai perhitungan tersebut lebih bersifat asumsi daripada kerugian nyata.

Tak hanya itu, Syurya mengungkap bahwa Pengadilan Negeri Padang melalui putusan praperadilan Nomor 17 Tahun 2025 telah menyatakan penetapan tersangka terhadap Kamser tidak sah.

Namun demikian, Kejaksaan Negeri Mentawai disebut tetap melanjutkan proses hukum terhadap kliennya.

"Tindakan ini mengabaikan putusan pengadilan. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga bentuk ketidakadilan," ujarnya.

Hingga kini, Kamser telah menjalani penahanan lebih dari lima bulan. Kasus ini pun memicu kekhawatiran publik terkait konsistensi penegakan hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan aparat.*

(dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adik Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, turut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung, Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan hal tersebut. Ia menyebut adik Gatut termasuk dalam 13 orang yang dibawa ke Jakarta.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Kasus OTT Bupati Tulungagung, Diduga Terkait Pemerasan

Budi menjelaskan, adik Gatut berada di lokasi yang sama saat operasi dilakukan, sehingga turut diamankan oleh penyidik.

Selain itu, KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam operasi tersebut. Namun, jumlahnya belum dirinci.

"Dalam kegiatan ini tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai," ujarnya.

Saat ini, seluruh pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak.

Diketahui, OTT dilakukan pada Jumat (10/4) malam di wilayah Tulungagung. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan total 16 orang, termasuk Bupati Tulungagung.*

(d/dh)

TAPANULI UTARA - Seorang nenek berinisial I alias Yani (63) ditangkap saat hendak menyelundupkan sabu di Bandara Internasional Sisingamangaraja XII Silangit.

Pelaku diketahui merupakan bandar narkoba dan sudah dua kali beraksi, dengan satu kali berhasil lolos.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Mutasi Sejumlah Pejabat, Kasat Reskrim dan Kasat Lantas Polrestabes Medan Kini Berganti

"Sudah kedua kali ini dia membawa narkoba dari Bandara Silangit, sekali lolos, 1 kg pada Februari 2026," kata Walpon, Sabtu (11/4/2026).

Pada aksi kedua, pelaku tidak sendiri. Ia mengajak seorang pria berinisial MAA alias Ali (38). Keduanya berangkat dari Samarinda menuju Sumatera Utara.

Menurut polisi, sabu tersebut dibeli dari seorang pemasok berinisial A seharga Rp280 juta. Transaksi dilakukan di Bandara Silangit sebelum barang dibawa untuk diedarkan kembali.

"Rencananya barang itu akan dibawa ke Kalimantan untuk dijual dengan harga Rp400 juta hingga Rp500 juta," ujarnya.

Upaya penyelundupan kedua ini berhasil digagalkan pada Jumat (10/4). Kedua pelaku ditangkap saat hendak check-in penerbangan menuju Samarinda dengan transit di Bandara Soekarno-Hatta.

Penangkapan bermula dari kecurigaan petugas Avsec terhadap tas bawaan pelaku. Setelah diperiksa, ditemukan sabu yang disembunyikan dalam plastik dan dibungkus kain.

"Setelah ditimbang, berat kotor sabu mencapai 2.045 gram atau sekitar 2 kilogram," jelas Walpon.

Kedua pelaku langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih memburu pemasok narkoba berinisial A yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).*

(ds/dh)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menyambut positif pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang digelar di Islamabad, Pakistan.

Negosiasi tersebut dinilai sebagai langkah awal menuju penyelesaian konflik secara damai.

Baca Juga:

• Seskab Teddy Sebut 96 Juta Warga Lebih Percaya Prabowo, Singgung ‘Inflasi Pengamat’

"Ini adalah perkembangan yang menggembirakan dan membantu menjaga saluran komunikasi tetap terbuka, serta menciptakan ruang untuk diplomasi," ujarnya, Sabtu (11/4/2026).

Menurutnya, proses negosiasi tersebut menjadi pintu awal dalam mendorong solusi damai dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.

Indonesia juga menyampaikan tiga poin penting kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik.

Pertama, menahan diri secara maksimal guna mencegah eskalasi lebih lanjut.

Kedua, menghormati kedaulatan dan integritas wilayah. Ketiga, mengedepankan dialog dan diplomasi.

"Perkembangan ini merupakan langkah awal yang positif dan mendorong semua pihak untuk memperkuat deeskalasi," katanya.

Di sisi lain, Indonesia juga mengecam serangan yang masih berlangsung di Lebanon. Pemerintah menilai tindakan tersebut berpotensi merusak momentum perdamaian yang sedang dibangun.

"Serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan berisiko memperburuk ketegangan regional," ujar Vahd.

Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad sendiri difasilitasi oleh Pakistan setelah tercapainya gencatan senjata selama 14 hari.

Sejumlah negara turut berperan dalam proses diplomasi tersebut, termasuk China, Arab Saudi, Turkiye, dan Mesir. Pihak Amerika Serikat diwakili Wakil Presiden JD Vance, sementara Iran diwakili Ketua Parlemen Bagher Ghalibaf.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa stabilitas kawasan Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap keamanan global, termasuk sektor energi dan ketahanan ekonomi dunia.*

(k/dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertolak ke Rusia pada Minggu (12/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, Prabowo akan bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin. Rencana keberangkatan itu dikonfirmasi Menteri Luar Negeri, Sugiono.

"Berangkatnya minggu ini," kata Sugiono di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga:

• Satgas PKH Setor Rp11,42 Triliun ke Negara, DPD Sebut Capaian Sangat Fenomenal

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Putin akan membahas sejumlah isu strategis global, termasuk sektor energi dan dinamika geopolitik dunia.

"Salah satu yang akan didiskusikan adalah isu strategis bagi Indonesia, termasuk situasi energi dan geopolitik dunia," kata Sugiono.

Sebelumnya, Prabowo juga telah melakukan kunjungan kerja ke Jepang dan Korea Selatan. Dalam lawatan tersebut, sejumlah kesepakatan kerja sama berhasil dicapai dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah.

Di Jepang, Prabowo menghadiri forum bisnis Indonesia-Jepang yang menghasilkan kesepakatan senilai sekitar Rp401,7 triliun. Sementara di Korea Selatan, kerja sama investasi mencapai sekitar Rp174 triliun melalui berbagai nota kesepahaman.

Kunjungan ke Rusia ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral sekaligus membuka peluang kerja sama strategis, khususnya di sektor energi dan investasi.*

(in/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kasus yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Dugaan perkara yang diselidiki terkait pemerasan.

Baca Juga:

• OTT KPK di Tulungagung, 13 Orang Termasuk Bupati Gatut Dibawa ke Jakarta

"(Terkait kasus) pemerasan," kata Asep kepada wartawan, Sabtu (11/4/2026). Dalam operasi tersebut, penyidik juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai. Namun, KPK belum merinci jumlah uang yang disita.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan uang tersebut menjadi bagian dari barang bukti yang tengah didalami. "Dalam kegiatan ini tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai," ujarnya.

Total sebanyak 13 orang diamankan dalam OTT di Tulungagung. Mereka terdiri dari Bupati, 12 orang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, serta satu pihak lainnya.

Para pihak tersebut dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta dalam tiga kloter. Gatut tiba lebih dulu pada pagi hari, disusul rombongan lainnya pada siang hari.

Saat ini, seluruh pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut.

"Selanjutnya para pihak akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung KPK Merah Putih," kata Budi. Sebelumnya, KPK melakukan OTT di wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Operasi tersebut turut mengamankan kepala daerah setempat.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut. "Benar (OTT di Tulungagung)," ujarnya.*

(d/dh)

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai "inflasi pengamat" di Indonesia. Ia menilai banyak pengamat muncul tanpa didukung latar belakang keilmuan yang relevan.

"Sekarang ini ada satu fenomena, yaitu inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga:

• Satgas PKH Setor Rp11,42 Triliun ke Negara, DPD Sebut Capaian Sangat Fenomenal

"Ada pengamat beras tapi background-nya bukan di situ, ada pengamat militer, pengamat luar negeri, dan datanya tidak sesuai fakta," ujarnya.

Teddy juga menyebut sebagian pengamat tersebut telah lama aktif membentuk opini publik, bahkan sejak sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.

"Pengamat-pengamat itu sejak dulu sudah berusaha mempengaruhi warga dan membentuk opini publik," lanjutnya.

Meski demikian, Teddy menegaskan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Prabowo tetap tinggi. Ia menyebut lebih dari 96 juta warga lebih percaya kepada Presiden dibandingkan pandangan para pengamat.

"Faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Itu bukti nyata kepercayaan publik," tegasnya.

Teddy menambahkan, kritik tetap diperbolehkan dalam demokrasi. Namun ia mengingatkan agar pernyataan yang disampaikan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Silakan beri kritik, tapi jangan sampai memberi pernyataan yang membuat orang cemas terhadap negeri ini," ujarnya.

Ia juga memastikan kondisi nasional saat ini dalam keadaan stabil dan terkendali. Teddy mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dan menjaga harapan positif terhadap masa depan Indonesia.*

(ds/dh)

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Baktiar Najamudin, mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dinilai berhasil menyelamatkan aset negara dalam jumlah besar.

Satgas yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut disebut telah mengamankan aset hingga Rp371 triliun, serta menyerahkan uang Rp11,42 triliun ke kas negara.

Baca Juga:

• Satgas PKH Selamatkan Rp31,3 Triliun, Seskab Sebut Bukti Nyata Pemerintah Prabowo Subianto Berantas Korupsi

Menurutnya, keberhasilan Satgas PKH menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum, khususnya terhadap pelanggaran di sektor kehutanan dan lingkungan hidup.

Sultan juga menilai langkah tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menantikan ketegasan terhadap pelaku kejahatan lingkungan.

"Ini adalah wujud political will pemerintah dalam menjaga hutan serta hak masyarakat adat," katanya.

Ia menambahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, negara membutuhkan sumber penerimaan baru untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum dinilai mampu membuka potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Satgas PKH telah membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi penerimaan negara yang luar biasa ketika hukum ditegakkan," lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyaksikan langsung penyerahan uang sitaan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Selatan.

Dana Rp11,42 triliun tersebut berasal dari berbagai sumber, di antaranya denda administratif sektor kehutanan Rp7,23 triliun, PNBP dari penanganan tindak pidana korupsi sebesar Rp1,96 triliun, serta setoran pajak dan denda lingkungan hidup lainnya.

Pemerintah berharap capaian ini dapat memperkuat keuangan negara sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.*

(dw/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 13 orang hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung ke Gedung Merah Putih, Jakarta. Salah satunya adalah Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

Gatut tiba lebih dulu pada Sabtu (11/4/2026) pagi. Sementara 12 orang lainnya tiba sekitar pukul 13.46 WIB.

Baca Juga:

• PDI-P dan Gerindra Kompak Tak Akui Bupati Tulungagung Gatut Sunu sebagai Kader

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan total 13 orang yang dibawa ke Jakarta terdiri dari kepala daerah, aparatur pemerintah daerah, serta pihak lainnya.

"Ketiga belas orang yang dibawa ke Jakarta tersebut yaitu Bupati, kemudian 12 orang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan satu orang dari pihak lainnya," ujar Budi dalam keterangannya.

Para pihak yang diamankan saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK. Lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Gatut bersama sejumlah pihak lainnya. Dalam operasi tersebut, penyidik juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyebut nilai uang yang disita mencapai ratusan juta rupiah.

"Ada uang ratusan juta," ujarnya singkat. KPK masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini.*

(oz/dh)

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya sebagai kebijakan sosial, tetapi juga mulai menjadi pendorong baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyebut program ini telah menggerakkan sektor riil, terutama di daerah.

Baca Juga:

• Pihak SPPG Bantah Isu Balita Terlindas Mobil MBG di Indramayu, Ini Penjelasannya

"Dulu sebelum program MBG dimulai, stok ayam dan telur kita berlebih. Sekarang justru kekurangan, hingga harga telur jadi lebih mahal. Kita sedang memacu produksi lebih banyak lagi," kata Mulya dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).

Menurutnya, kondisi ini menjadi peluang besar bagi peternak dan pelaku usaha lokal untuk berkembang. Ia pun mendorong pengusaha daerah melakukan transformasi bisnis.

"Ayo pengusaha daerah, lakukan pivot. Jika dulu fokus di konstruksi, sekarang ambil peluang di industri makanan, kesehatan, dan pertanian," ujarnya.

Dampak program MBG juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha di daerah. Salah satunya peternak ayam petelur di Sumba Barat Daya, Benedictus Dalupe.

Ia mengaku saat ini menyuplai ribuan butir telur untuk dapur MBG atau SPPG di wilayahnya. Dalam sepekan, pengiriman dilakukan tiga kali dengan total mencapai lebih dari 3.000 butir telur.

"Sekarang permintaan meningkat. Tapi kami masih terbatas, baru bisa suplai satu dapur secara rutin," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini sekitar 95% kebutuhan telur di wilayahnya masih dipasok dari Pulau Jawa. Namun sejak adanya MBG, mulai muncul minat pengusaha lokal untuk mengembangkan usaha peternakan.

Di sisi lain, Mulya menjelaskan bahwa anggaran negara untuk MBG lebih banyak digunakan untuk operasional makanan, bukan pembangunan dapur. Karena itu, peran swasta dinilai sangat penting.

"Modal satu dapur bisa Rp1,5 miliar sampai Rp3 miliar. Jadi pengusaha bisa masuk membangun dan mengelola," jelasnya.

Saat ini, dari target sekitar 30 ribu dapur MBG, sekitar 20 ribu unit telah beroperasi. Kadin mendorong pelaku usaha untuk mengambil peluang pada sisa target, terutama di wilayah 3T.

Persepsi Publik

Mulya juga menyoroti adanya perbedaan pandangan di masyarakat, khususnya dari kalangan menengah terhadap program MBG.

"Banyak yang berasumsi anak-anak sudah makan. Faktanya, masih banyak yang tidak sarapan," ujarnya.

Sejumlah riset menunjukkan program ini mendapat respons positif. Data dari Universitas Indonesia mencatat 48,5% siswa jarang atau tidak pernah sarapan, sementara 85,8% siswa selalu menghabiskan makanan MBG.

Sementara itu, lembaga Research Institute of Socio-Economic Development mencatat 81% orang tua dari kelompok rentan mendukung keberlanjutan program ini.

Program MBG dinilai tidak hanya membantu ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.*

(mt/dh)