JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati dan Aurellia Tsabitha Meidirama, ikut dalam perjalanan dinas ke Amerika Serikat dengan menggunakan anggaran negara.

Bantahan tersebut disampaikan setelah beredarnya potongan gambar surat dinas Kementerian PU ke Amerika Serikat di media sosial.

Baca Juga:

• Pencabutan Kartu Merah Balogun Memanas, Parlemen Eropa Desak Selidiki Presiden FIFA Gianni Infantino: Ada Tekanan Trump?

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menegaskan bahwa tidak ada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai keberangkatan keluarga Menteri PU.

"Perlu saya tegaskan di sini, untuk pembiayaan terhadap keluarga, itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi," kata Apri di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).

Menurut Apri, pencantuman nama istri dan anak Menteri PU dalam surat tersebut bukan berarti mereka menjadi bagian dari rombongan perjalanan dinas yang dibiayai pemerintah.

Ia menjelaskan, nama anggota keluarga dimasukkan dalam daftar karena berkaitan dengan proses pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri.

"Terkait di dalam list itu ada anggota keluarga, itu memang di dalam komunikasi kami dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka pengurusan visa, itu sebaiknya memang dijadikan di dalam satu daftar," ujarnya.

Apri menambahkan, dokumen yang beredar merupakan rencana perjalanan pada Juli 2026 dan belum seluruhnya terlaksana.

Selain persoalan pembiayaan, publik juga menyoroti nama Irma Hermawati yang tercantum menggunakan paspor diplomatik dalam daftar perjalanan tersebut.

Menanggapi hal itu, Apri menjelaskan bahwa penggunaan paspor diplomatik bagi pasangan pejabat negara memiliki dasar aturan yang berlaku.

"Secara aturan, spouse dari pejabat yang dinas itu boleh menggunakan paspor diplomatik mengikuti suami," ungkapnya.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa fasilitas tersebut tidak berkaitan dengan penggunaan uang negara untuk membiayai perjalanan keluarga Menteri PU.

"Enggak pakai APBN," tegas Apri.

Ia memastikan perjalanan dinas tersebut tetap mengikuti aturan yang berlaku, sementara apabila terdapat anggota keluarga yang ikut dalam perjalanan, seluruh biaya menjadi tanggung jawab pribadi.

Kementerian PU juga menyampaikan bahwa pencantuman nama keluarga dalam dokumen administrasi perjalanan merupakan bagian dari proses koordinasi antarinstansi, khususnya untuk kebutuhan administrasi keimigrasian dan pengurusan visa.* (km/ad)

JAKARTA – PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Mei hingga Juni 2026.

Gangguan kelistrikan tersebut menyebabkan energi listrik yang seharusnya tersalurkan kepada pelanggan tidak dapat digunakan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai sekitar Rp80 miliar.

Baca Juga:

• Harga Tiket PRSU 2026 Jadi Perbincangan, Panitia Buka Suara

"Energy not served-nya sekitar 50-an GWh, dengan estimasi kerugian kurang lebih sekitar Rp 80 miliar. Tapi, ini hanya dampak dari energi yang tidak disalurkan dan belum termasuk potensi kerugian akibat kerusakan fisik infrastruktur maupun biaya pemulihan sistem," ujar Annisa dalam webinar bertajuk "Reformasi Jaringan Listrik Indonesia", Selasa (7/7/2026).

Menurut Annisa, pemadaman listrik di Sumatera menjadi evaluasi penting bagi PLN dalam menghadapi meningkatnya ancaman cuaca ekstrem yang dipengaruhi perubahan iklim.

Ia menjelaskan, gangguan yang awalnya dipicu oleh kondisi cuaca ekstrem dapat berkembang menjadi gangguan berantai apabila sistem kelistrikan tidak memiliki ketahanan yang cukup.

Karena itu, PLN tidak hanya mengevaluasi penyebab awal terjadinya gangguan, tetapi juga melakukan penguatan sistem secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, desain infrastruktur, pengoperasian jaringan, kesiapan menghadapi kondisi darurat, hingga percepatan pemulihan setelah gangguan.

"Harapannya pengelolaan risiko ini memastikan sistem memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menghadapi ketidakpastian kejadian ekstrem," kata Annisa.

PLN menilai perubahan iklim kini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam menjaga keandalan sistem listrik nasional.

Risiko yang muncul tidak hanya berupa kehilangan pendapatan akibat listrik yang tidak tersalurkan, tetapi juga mencakup potensi kerusakan aset, meningkatnya biaya operasional dan pemeliharaan, hingga biaya pemulihan jaringan setelah gangguan.

Untuk menghadapi risiko tersebut, PLN telah melakukan berbagai kajian climate risk assessment guna mengetahui tingkat kerentanan infrastruktur listrik sekaligus menghitung potensi dampak finansial yang dapat terjadi.

"Ini menjadi dasar bagi kami untuk menetapkan prioritas investasi adaptasi dan penguatan infrastruktur," ujar Annisa.

Ia memberikan contoh kejadian banjir yang melanda salah satu pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) pada 2022.

Peristiwa tersebut menyebabkan biaya pemulihan langsung sekitar Rp1,6 miliar, di luar kehilangan produksi listrik mencapai sekitar 160 GWh selama masa gangguan.

Selain itu, PLN juga melakukan kajian Climate Disaster Risk Assessment (CDRA) terhadap sejumlah aset pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik.

Hasil kajian menunjukkan, tanpa langkah adaptasi terhadap perubahan iklim, aset pembangkit PLN yang berada di wilayah pesisir berpotensi mengalami kerugian sekitar Rp4 triliun hingga Rp6 triliun setiap tahun.

Sebaliknya, penerapan strategi adaptasi diperkirakan mampu menekan potensi kerugian hingga sekitar Rp1 triliun per tahun.

"Temuan ini memperkuat bahwa investasi adaptasi bukan sekadar biaya tambahan, melainkan investasi strategis untuk mengurangi potensi kerugian dan mengamankan nilai aset," katanya.

Dalam menghadapi tantangan kelistrikan ke depan, PLN berencana memperkuat jaringan listrik pintar atau smart grid agar sistem mampu merespons gangguan dengan lebih cepat.

Annisa menjelaskan, pengembangan smart grid akan didukung oleh digitalisasi jaringan, integrasi energi baru terbarukan, sistem penyimpanan energi, teknologi high voltage direct current (HVDC), serta sistem pengaturan keseimbangan beban listrik.

Dengan teknologi tersebut, jaringan listrik diharapkan menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi gangguan, terutama akibat fenomena cuaca ekstrem.

Selain penguatan jaringan, PLN juga melihat pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) memiliki potensi sebagai salah satu sumber energi yang stabil dan rendah emisi untuk mendukung ketahanan listrik nasional.

"PLTN tidak hanya berperan dalam dekarbonisasi, tetapi juga menjaga stabilitas dan keandalan sistem. Kerawanan sistem Sumatera juga sudah dimitigasi di dalam RUPTL," ujar Annisa.

PLN menegaskan, transformasi sistem kelistrikan menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus memastikan pasokan listrik tetap andal bagi masyarakat dan dunia usaha di masa mendatang.* (km/ad)

JAKARTA – Pakar telematika Roy Suryo kembali menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kali ini, gugatan tersebut tidak hanya mempersoalkan proses penangkapan dan penggeledahan, tetapi juga menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.

Baca Juga:

• Menhut Raja Juli Kembalikan Amplop Bupati Kuansing, KPK: Seharusnya Diserahkan kepada Kami sebagai Laporan Gratifikasi

Roy menyebut langkah hukum itu merupakan bagian dari upayanya untuk memperjuangkan hak dan menguji proses hukum yang sedang berjalan.

"Jangan lupa ya, ini kami akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada praperadilan yang kedua," kata Roy usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).

Kuasa hukum Roy Suryo, Ghafur Sangadji, menjelaskan bahwa gugatan kali ini berfokus pada penerapan Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang digunakan penyidik dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka.

Menurut Ghafur, pihaknya menilai penerapan pasal tersebut belum memiliki dasar bukti permulaan yang cukup.

Ia menyebut pihaknya ingin menguji sejauh mana bukti yang dimiliki penyidik Polda Metro Jaya dalam menerapkan pasal tersebut.

"Untuk menguji Pasal 32 Undang-Undang ITE yang menurut kami itu adalah pasal penyelundupan, pasal entertain, yang tidak diperkuat dengan bukti-bukti permulaan yang cukup," ujar Ghafur.

Ia mengatakan, pihaknya ingin mengetahui bukti apa saja yang akan diajukan kepolisian untuk memperkuat dugaan manipulasi dokumen elektronik dalam perkara tersebut.

"Karena kami membaca dakwaan Bu Tifa (Tifauzia Tyassuma, tersangka lainnya) peristiwa manipulasi dokumen elektronik itu lemah, makanya kami uji di praperadilan," katanya.

Gugatan tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL dan diajukan pada Kamis (2/7/2026).

Kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo sebelumnya menyeret delapan orang sebagai tersangka setelah proses penyidikan dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang ITE serta KUHP.

Secara umum, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyebaran informasi yang dianggap merugikan serta dugaan manipulasi dokumen elektronik.

Penyidik kemudian membagi para tersangka ke dalam dua kelompok berdasarkan dugaan perbuatan masing-masing.

Kelompok pertama terdiri dari Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis.

Mereka dikenakan tambahan Pasal 160 KUHP terkait dugaan penghasutan.

Sementara kelompok kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.

Ketiganya dikaitkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE mengenai penghapusan, penyembunyian, serta manipulasi dokumen elektronik.

Dalam perkembangan perkara, status tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis kemudian dicabut setelah proses hukum diselesaikan melalui mekanisme restorative justice.

Langkah serupa juga dilakukan oleh Rismon Sianipar.

Ia menyampaikan bahwa dirinya mengakui adanya kekeliruan dalam penelitian yang berkaitan dengan dugaan ijazah Joko Widodo.

Sementara itu, Roy Suryo memilih melanjutkan proses hukum melalui jalur praperadilan untuk menguji keputusan penyidik yang menetapkannya sebagai tersangka.

Melalui gugatan tersebut, pihak Roy ingin memastikan apakah seluruh prosedur hukum dan dasar penetapan tersangka telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Hingga kini, proses hukum perkara dugaan tudingan ijazah palsu tersebut masih terus berjalan dan menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah tokoh serta menyangkut isu hukum, informasi digital, dan kebebasan berpendapat.* (km/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti langkah Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang mengembalikan amplop berisi uang dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby kepada pemberinya.

KPK menilai, sebagai penyelenggara negara, setiap pemberian yang diterima semestinya dilaporkan melalui mekanisme pelaporan gratifikasi.

Baca Juga:

• Mobil Mewah Bupati Kuansing Disita KPK di Pematangsiantar, Pemko Angkat Bicara

"Sepatutnya ketika seorang penyelenggara negara menerima sesuatu, termasuk amplop yang juga berisi uang tersebut, melaporkannya ke KPK melalui pelaporan gratifikasi sehingga dalam laporan gratifikasi itu juga dilampirkan amplop yang ada isinya tersebut," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Menurut Budi, Raja Juli memang telah melaporkan peristiwa tersebut kepada KPK sebagai bentuk penolakan gratifikasi.

Namun, laporan itu tidak disertai dengan keberadaan amplop karena barang tersebut sudah lebih dahulu dikembalikan kepada Bupati Kuansing.

"Sehingga kami juga di sini kita belum mengecek ya isian dari amplop tersebut," ujar Budi.

KPK menyebut kasus amplop tersebut berkaitan dengan dua aspek, yakni pencegahan korupsi dan penindakan hukum.

Dari sisi penindakan, pemberian amplop itu diduga berkaitan dengan perkara yang menjerat Suhardiman Amby terkait dugaan suap pengisian jabatan dan gratifikasi.

Sementara dari sisi pencegahan, Raja Juli melaporkan penerimaan amplop tersebut sebagai bentuk penolakan gratifikasi kepada lembaga antikorupsi.

"Yang kemudian atas amplop tersebut penerimaannya dilaporkan oleh Pak Menteri dalam konteks pencegahan, laporan penolakan gratifikasi," kata Budi.

Sebelumnya, Raja Juli Antoni mengungkap bahwa dirinya menerima sebuah amplop yang ditinggalkan oleh Bupati Kuansing Suhardiman Amby saat melakukan audiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.

Menurut Raja Juli, amplop tersebut ditutup menggunakan map dan ditinggalkan setelah pertemuan selesai. Ia mengaku tidak mengetahui isi amplop tersebut.

"Dalam audiensi itu ternyata Pak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map," kata Raja Juli.

Karena merasa tidak memiliki hak atas pemberian tersebut, Raja Juli kemudian meminta ajudannya untuk mengembalikan amplop itu kepada Bupati Kuansing.

"Saya tidak tahu isinya apa tapi saya merasa tidak memiliki hak atas amplop tersebut. Oleh karena itu saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut," ujarnya.

Namun, proses pengembalian amplop tersebut tidak dapat langsung dilakukan karena menyesuaikan jadwal kedinasan.

Amplop akhirnya diserahkan kembali pada 12 Juni 2026 di Polres Kuantan Singingi dengan bantuan fasilitasi dari Polda Riau.

Raja Juli menyebut proses pengembalian tersebut telah dilengkapi dokumentasi dan tanda terima bermeterai sebagai bukti bahwa dirinya tidak menerima pemberian tersebut.

Kasus amplop tersebut mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.

Selain kasus suap jabatan, KPK juga mengembangkan penyidikan terkait dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuansing.

Dalam perkara tersebut, KPK menduga terdapat pemberian tertentu yang berkaitan dengan pengurusan kepentingan tertentu di wilayah tersebut.

Menanggapi isu yang berkembang, Raja Juli menegaskan dirinya tidak pernah menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuansing.

"Tidak ada satu SK pun yang saya keluarkan untuk pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi. Tidak ada sejengkal kawasan hutan pun di Kuantan Singingi yang ada dalam otoritas saya, saya keluarkan jadi APL (Area Penggunaan Lainnya)," tegas Raja Juli.

KPK memastikan penyidikan terhadap perkara yang melibatkan Suhardiman Amby masih terus berjalan.

Penyidik akan menelusuri seluruh informasi, aset, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut untuk mengungkap konstruksi hukum secara menyeluruh.* (km/ad)

JAKARTA – Perselisihan terkait pencabutan hukuman kartu merah striker Timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun, kini memasuki babak baru.

Parlemen Eropa ikut turun tangan dengan meminta adanya penyelidikan terhadap proses pengambilan keputusan FIFA yang dinilai menimbulkan tanda tanya.

Baca Juga:

• Enam Tim Lolos Perempat Final Piala Dunia 2026, Belgia Susul Spanyol Usai Drama 16 Besar

Mereka ingin mengetahui apakah tekanan dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki pengaruh terhadap keputusan FIFA mencabut skorsing Balogun.

Dikutip dari Euronews, surat tersebut ditujukan kepada 27 asosiasi sepak bola anggota Uni Eropa.

Para anggota parlemen meminta organisasi sepak bola Eropa tersebut mengambil langkah resmi dengan mendorong FIFA membuka penyelidikan terkait mekanisme keputusan dalam kasus Balogun.

"Kami merasa bahwa sudah saatnya Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA), yang semuanya merupakan asosiasi anggota FIFA, untuk turun tangan dan meminta FIFA untuk menyelidiki proses pengambilan keputusan (dalam kasus Balogun)," demikian bunyi isi surat tersebut.

Polemik Kartu Merah Balogun

Kasus ini bermula ketika Folarin Balogun mendapat kartu merah dalam pertandingan Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina pekan lalu.

Berdasarkan aturan kompetisi, kartu merah biasanya membuat pemain otomatis menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan.

Kondisi tersebut membuat Balogun seharusnya tidak dapat tampil ketika Amerika Serikat menghadapi Belgia di babak 16 besar.

Namun, FIFA kemudian menangguhkan hukuman tersebut melalui mekanisme aturan yang sebelumnya belum pernah digunakan dalam ajang Piala Dunia.

Keputusan itu langsung menuai perhatian setelah Presiden Donald Trump mengakui telah melakukan komunikasi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino terkait kartu merah Balogun.

Trump menyebut hukuman tersebut tidak adil, tetapi menegaskan dirinya tidak meminta imbalan apa pun dari komunikasi tersebut.

Setelah keputusan FIFA keluar, Trump menyampaikan apresiasi kepada Infantino atas pencabutan skorsing tersebut.

Sementara itu, Infantino menyatakan dirinya telah menjelaskan kepada Trump bahwa badan disiplin FIFA memiliki kewenangan independen dalam mengambil keputusan.

UEFA dan Belgia Pertanyakan Keputusan FIFA

Keputusan FIFA mencabut hukuman Balogun memicu reaksi keras dari sejumlah pihak di Eropa.

UEFA menyebut keputusan tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat dibenarkan.

Federasi Sepak Bola Belgia juga mengajukan protes resmi terkait kelayakan Balogun untuk tampil dalam pertandingan melawan Belgia.

Selain itu, Komisaris Eropa Glenn Micallef turut menyampaikan kritik dan menilai keputusan tersebut sebagai langkah yang keliru.

Parlemen Eropa Soroti Netralitas FIFA

Surat yang digagas oleh anggota Parlemen Eropa Barry Andrews dari kelompok Renew Europe, serta Lara Wolters dan Niels Fuglsang dari kelompok Sosialis dan Demokrat, saat ini masih beredar untuk mengumpulkan dukungan tanda tangan dari anggota parlemen lainnya.

Dalam surat tersebut, anggota parlemen meminta agar asosiasi sepak bola Eropa memastikan adanya pertanggungjawaban terhadap pejabat tinggi FIFA apabila ditemukan pelanggaran terkait prinsip netralitas politik.

"Mendesak asosiasi sepak bola untuk memastikan bahwa para pejabat senior FIFA dimintai pertanggungjawaban jika ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka melanggar aturan tentang netralitas politik," tulis surat tersebut.

Mereka juga mengingat kembali surat sebelumnya yang ditandatangani oleh 50 anggota Parlemen Eropa terkait permintaan penyelidikan atas pemberian penghargaan perdamaian FIFA kepada Presiden Donald Trump.

Hingga kini, FIFA belum memberikan keputusan akhir terkait desakan penyelidikan tersebut.

Polemik ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian karena menyangkut isu independensi badan sepak bola dunia dan hubungan antara olahraga dengan kepentingan politik.* (km/ad)

BIMA – Wali Kota Bima, Aji Man, memberikan klarifikasi terkait polemik pelantikan sejumlah anggota keluarganya dalam jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.

Sebelumnya, pelantikan tersebut menjadi sorotan setelah Aji Man diketahui melantik istrinya, Badrah Ekawati, sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan (Sekdis) Kota Bima, serta sepupunya, Irwansyah, sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kota Bima.

Baca Juga:

• Mobil Mewah Bupati Kuansing Disita KPK di Pematangsiantar, Pemko Angkat Bicara

"Saya kembalikan posisi awal. Jadi dia bukan eselon II. Dia kan eselon III, jadi harus lihat kompetensinya, rekam jejaknya. Dia kan sempat nonjob karena pilkada," ujar Aji Man, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, Badrah Ekawati memiliki pengalaman panjang sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Ia menyebut istrinya telah mengabdi selama 33 tahun dan proses pengangkatan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Jadi, istri saya tidak dinaikkan jabatannya. Kan setiap pengisian jabatan juga harus mendapatkan persetujuan dari BKN (Badan Kepegawaian Negara)," katanya.

Selain menjelaskan soal posisi istrinya, Aji Man juga membantah isu yang menyebut dirinya melantik ipar sebagai pejabat di lingkungan Pemkot Bima.

Ia meminta masyarakat melakukan pengecekan langsung terkait informasi tersebut.

Menurutnya, tudingan tersebut tidak benar dan hanya menjadi isu yang berkembang di publik.

"Kalau dibilang ipar, itu fitnah. Tidak ada ipar. Cek saja, datang ke Bima itu. Mana ipar saya? Kan bisa dilihat," tegasnya.

Aji Man menjelaskan, dalam pelantikan 87 pejabat eselon III dan eselon II di lingkungan Pemkot Bima, tidak terdapat anggota keluarga yang memiliki hubungan ipar seperti yang ramai diperbincangkan.

Politikus Partai Demokrat NTB tersebut juga menegaskan bahwa setiap proses pengisian jabatan telah melalui mekanisme kepegawaian yang berlaku.

Ia mengatakan jabatan Sekretaris Dinas Kesehatan yang ditempati Badrah Ekawati bukan termasuk jabatan eselon II yang membutuhkan proses seleksi terbuka melalui panitia seleksi (pansel).

"Jadi tanpa pertek BKN dibekukan status kepegawaiannya. Cuma kan zaman ini belum tentu benar sudah diviralkan. Kan Kota Bima itu kecil," kata Aji Man.

Ia menambahkan, setiap keputusan terkait mutasi dan pengisian jabatan telah mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta rekam jejak para ASN yang bersangkutan.

Polemik pelantikan keluarga pejabat daerah tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik karena menyangkut isu nepotisme dalam birokrasi pemerintahan.

Namun, Aji Man menegaskan seluruh proses telah dilakukan sesuai aturan dan ketentuan administrasi kepegawaian.* (d/ad)

MEDAN – Panitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 Tahun 2026 memberikan penjelasan terkait kebijakan harga tiket masuk (HTM) yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat.

Panitia menegaskan, tiket masuk PRSU tidak hanya berfungsi sebagai akses bagi pengunjung untuk menikmati berbagai rangkaian acara, tetapi juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif serta pelestarian budaya Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Mobil Mewah Bupati Kuansing Disita KPK di Pematangsiantar, Pemko Angkat Bicara

Menurutnya, kritik dan saran merupakan hal yang wajar dalam penyelenggaraan sebuah kegiatan besar.

"Tentu selama setiap masukan menjadi perhatian dan bahan evaluasi kami dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan. Namun perlu kami sampaikan, bahwa PRSU ke-50 hadir dengan arah dan wajah baru," sebut Farah kepada wartawan di Medan, Selasa (7/7/2026).

Farah menjelaskan, PRSU tahun ini tidak lagi hanya diposisikan sebagai ajang hiburan semata.

Menurutnya, PRSU dirancang menjadi wadah yang menampilkan identitas, budaya, serta berbagai potensi daerah Sumatera Utara.

Ia mengatakan, setiap pertunjukan seni, budaya, hingga produk ekonomi kreatif yang ditampilkan telah melalui proses kurasi agar kualitas acara tetap terjaga sekaligus mampu menggambarkan keberagaman budaya Sumut.

"Sekitar 75% konten yang dihadirkan merupakan hasil karya pelaku seni, budaya, UMKM, dan ekonomi kreatif lokal. Dengan demikian, harga tiket yang dibayarkan masyarakat tidak hanya menjadi akses untuk menikmati rangkaian acara, tetapi juga merupakan bentuk dukungan terhadap ekosistem kreatif dan pelestarian budaya daerah," jelasnya.

Menurut Farah, penetapan harga tiket PRSU 2026 telah mempertimbangkan berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari keamanan, kenyamanan pengunjung, fasilitas, hingga kualitas program yang disiapkan.

"Kami ingin menghadirkan pengalaman yang memiliki nilai lebih bagi setiap pengunjung. Di sisi lain, PRSU dengan wajah barunya juga dirancang sebagai ruang yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Selama ini, PRSU kerap dipersepsikan hanya menyasar segmen tertentu," ungkap Farah.

Ia menambahkan, panitia ingin menjadikan PRSU sebagai ruang bersama yang dapat dinikmati berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, pelaku UMKM, komunitas seni dan budaya, keluarga, generasi muda, hingga pelaku usaha.

"Dengan kualitas program yang semakin baik, kami berharap PRSU menjadi ruang bersama yang mampu mempertemukan seluruh elemen masyarakat dalam satu panggung kebanggaan Sumatera Utara," sebutnya.

Panitia PRSU 2026 meyakini peningkatan kualitas penyelenggaraan tidak hanya memberikan pengalaman bagi pengunjung, tetapi juga membawa dampak positif terhadap pelaku ekonomi kreatif dan UMKM lokal.

Farah menyebut investasi dalam peningkatan kualitas acara, penguatan budaya, serta pengembangan ekonomi kreatif diharapkan mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Sumatera Utara.

Meski demikian, panitia tetap membuka ruang terhadap berbagai masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan PRSU berikutnya.

"Kami tetap terbuka terhadap seluruh masukan sebagai bahan evaluasi agar penyelenggaraan PRSU pada masa mendatang semakin baik, inklusif, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat," pungkasnya.* (ad)

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk klarifikasi sekaligus ajakan kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Baca Juga:

• India Mulai Mengerem Impor, Ke Mana Arah Baru Ekspor Batu Bara Indonesia?

"Kami secara tegas menyatakan bahwa setiap tuduhan maupun narasi negatif yang disebarkan terkait situasi di Lapas harus disertai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jangan sampai opini yang berkembang justru menyesatkan masyarakat," ujar Evi Chandra Sitorus, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, menciptakan persepsi yang keliru, bahkan dapat merusak citra institusi negara yang sedang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPD BAPERA juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Batu Bara serta tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas sumber maupun kebenarannya.

"Kami mengajak seluruh masyarakat agar tetap mengedepankan sikap bijaksana dalam menerima informasi. Jangan mudah terprovokasi oleh berita bohong yang dapat merusak nama baik instansi serta mengganggu kondusivitas daerah," lanjutnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan SATMA BAPERA Kabupaten Batu Bara, M. Nurizat Hutabarat, S.H., menegaskan bahwa setiap persoalan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki mekanisme penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Menurutnya, semua pihak hendaknya menghormati proses yang telah diatur oleh negara dan tidak menggiring opini yang belum tentu sesuai dengan fakta.

Dalam kesempatan tersebut, DPD BAPERA dan SATMA BAPERA Kabupaten Batu Bara juga menyatakan dukungan penuh kepada Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku dalam melaksanakan tugas pembinaan terhadap warga binaan.

"DPD SATMA BAPERA Kabupaten Batu Bara mendukung penuh upaya Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap warga binaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas M. Nurizat Hutabarat, S.H.

BAPERA berharap setiap bentuk kritik, masukan, maupun aspirasi dapat disampaikan melalui mekanisme yang benar, santun, dan sesuai koridor hukum, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Melalui pernyataan sikap tersebut, DPD BAPERA dan SATMA BAPERA Kabupaten Batu Bara kembali mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi, khususnya yang berkaitan dengan institusi pemerintah.

"Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai informasi kepada masyarakat. Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah dengan tidak menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya," tutup pernyataan resmi DPD BAPERA dan SATMA BAPERA Kabupaten Batu Bara.* (ad)

PEMATANGSIANTAR – Sebuah mobil mewah milik Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, ditemukan dan disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sebuah gudang penitipan kendaraan di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.

Penemuan kendaraan tersebut menarik perhatian publik karena lokasi penyitaan berada cukup jauh dari wilayah Kabupaten Kuansing, Riau.

Baca Juga:

• Kejari Medan Periksa 11 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Dana BLUD RSUD Pirngadi, Tersangka Belum Ditetapkan

Mobil yang diamankan merupakan Toyota Land Cruiser 300 tahun 2023 dengan nilai sekitar Rp2,05 miliar.

Kendaraan tersebut diduga menjadi salah satu barang bukti dalam perkara dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, Hendra P Simamora, mengatakan tidak ada hubungan kerja sama pemerintahan antara Pemko Pematangsiantar dengan Pemkab Kuansing dalam waktu dekat.

"Nggak ada kerjasama atau kunjungan antar-pemerintah daerah," ujar Hendra, Selasa (7/7/2026).

KPK menduga mobil tersebut sempat disembunyikan dengan cara mengganti pelat nomor polisi untuk menghindari pelacakan penyidik.

Setelah ditemukan, kendaraan itu kemudian dibawa ke Jakarta menggunakan jasa towing untuk kepentingan penyidikan.

Penyitaan mobil tersebut merupakan bagian dari rangkaian pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kuansing Suhardiman Amby.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan tim penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi selama tiga hari, mulai Sabtu (4/7/2026) hingga Senin (6/7/2026).

Lokasi yang digeledah meliputi sejumlah kantor pemerintahan, rumah pribadi, rumah dinas tersangka, hingga beberapa tempat yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

"Tim menemukan dokumen dan barang bukti elektronik yang memperkuat pembuktian dalam konstruksi perkara dimaksud," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (7/7/2026).

Selain dokumen dan barang bukti elektronik, penyidik juga menemukan Toyota Land Cruiser LC 300 tahun 2023 yang diduga merupakan pemberian dari tersangka Zulkarnain kepada Suhardiman Amby.

Menurut KPK, kendaraan tersebut ditemukan di sebuah gudang penitipan kendaraan di Pematangsiantar dalam kondisi pelat nomor telah diganti.

"KPK akan terus menelusuri setiap informasi, aset, maupun pihak-pihak yang diduga terkait dengan perkara ini sebagai wujud komitmen menghadirkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan," ujar Budi.

Kasus ini bermula dari dugaan suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing.

KPK menduga Suhardiman Amby meminta sebuah mobil Toyota Land Cruiser 300 sebagai syarat agar Zulkarnain dapat dipilih menjadi Sekda Kuansing.

Zulkarnain kemudian diduga memenuhi permintaan tersebut dengan membeli kendaraan senilai sekitar Rp2,05 miliar melalui skema kredit menggunakan identitas Ardiles selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant.

Setelah proses tersebut, Zulkarnain akhirnya ditetapkan sebagai Sekda Kuansing.

KPK juga menduga pemberian kendaraan tersebut bukan kali pertama dilakukan.

Saat Zulkarnain hendak menduduki jabatan Kepala Dinas PUPR Kuansing pada 2021, ia disebut pernah memberikan sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport senilai sekitar Rp700 juta kepada Suhardiman Amby.

Dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan keterkaitan Ardiles dengan sejumlah proyek pemerintah daerah.

Ardiles disebut mendapatkan sejumlah proyek setelah membantu proses pengadaan kendaraan tersebut.

Nilai proyek yang diperoleh disebut mencapai miliaran rupiah dalam beberapa tahun.

Selain dugaan suap pengisian jabatan, KPK juga mengembangkan penyidikan terkait dugaan gratifikasi penerbitan rekomendasi teknis pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Suhardiman Amby diduga menerima gratifikasi yang berkaitan dengan proses tersebut.

Dana yang diduga diterima disebut berasal dari pemotongan sisa hasil usaha (SHU) anggota koperasi yang merupakan petani di Kabupaten Kuansing.

KPK memastikan proses penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat serta menelusuri aset yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Lembaga antirasuah itu juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menyembunyikan, memindahkan, atau merusak barang bukti karena tindakan tersebut dapat menghambat proses hukum.* (tm/ad)

MEDAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr Pirngadi Medan Tahun Anggaran 2023-2024.

Dalam proses penyidikan yang berjalan, penyidik telah memeriksa sebanyak 11 orang saksi.

Baca Juga:

• KPK Temukan Land Cruiser Rp2 Miliar di Pematangsiantar, Diduga Terkait Suap Bupati Kuansing

Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan, Valentino Manurung, mengatakan penyidikan masih terus dilakukan dengan memeriksa pihak-pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

"Sudah ada 11 orang dari RSUD Pirngadi yang diperiksa sebagai saksi. Sampai saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka," ujar Valentino, Selasa (7/7/2026).

Valentino menyebut pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap berbagai informasi dan dokumen yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan dana BLUD tersebut.

Namun, ia belum bersedia mengungkap identitas maupun jabatan para saksi yang telah diperiksa.

Menurutnya, penyidik masih membutuhkan proses lebih lanjut sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

Terkait potensi kerugian negara, Kejari Medan juga masih menunggu hasil perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kerugian negara masih dalam proses perhitungan oleh BPK, jadi belum bisa disampaikan," kata Valentino.

Ia menegaskan, penyidik akan bekerja secara profesional dan memastikan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut akan dimintai keterangan sesuai kebutuhan penyidikan.

"Semua pihak yang berkaitan tentu akan dimintai keterangan sesuai kebutuhan penyidikan," pungkasnya.

Kasus dugaan korupsi dana BLUD RSUD Dr Pirngadi Medan ini sebelumnya mencuat setelah tim penyidik Pidana Khusus Kejari Medan melakukan penggeledahan di rumah sakit tersebut pada 30 Juni 2026.

Dalam penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana BLUD untuk kepentingan proses penyidikan.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, anggaran yang menjadi objek pemeriksaan mencapai sekitar Rp23,81 miliar.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) sebesar Rp10,8 miliar serta pembayaran utang senilai Rp13,01 miliar.

Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik adalah adanya dugaan pembayaran utang yang berasal dari tahun anggaran sebelumnya, namun baru direalisasikan pada tahun berikutnya.

Bahkan, sebagian kewajiban tersebut disebut masih belum terselesaikan hingga saat ini.

Penyidik mendalami dugaan pembayaran utang lintas tahun anggaran tersebut karena diduga berkaitan dengan pengelolaan dana BLUD yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perkara ini, Kejari Medan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Hingga kini, penyidik masih melakukan pengumpulan bukti dan pendalaman untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam dugaan penyimpangan pengelolaan dana BLUD RSUD Dr Pirngadi Medan.* (sp/ad)

MEDAN – Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan sepanjang semester I 2026.

Kenaikan laporan tersebut mencapai 118,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Baca Juga:

• KPK Temukan Land Cruiser Rp2 Miliar di Pematangsiantar, Diduga Terkait Suap Bupati Kuansing

Kepala Ombudsman RI Sumatera Utara, Herdensi Adnin, mengatakan dari total aduan tersebut terdapat 353 laporan masyarakat yang masuk melalui berbagai mekanisme, mulai dari laporan reguler, Respons Cepat Ombudsman, hingga Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS).

Selain itu, Ombudsman Sumut juga menerima 399 layanan nonlaporan yang terdiri dari konsultasi masyarakat dan tembusan informasi.

Menurut Herdensi, meningkatnya jumlah aduan masyarakat menunjukkan adanya dua kondisi yang berjalan bersamaan.

Pertama, kesadaran masyarakat untuk menyampaikan keluhan terhadap pelayanan publik semakin meningkat.

Kedua, masih terdapat persoalan pelayanan yang perlu mendapat perhatian dari penyelenggara negara.

"Kami pastikan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan profesional. Selain itu, penyelenggara pelayanan publik juga terus kita dorong untuk melakukan perbaikan," kata Herdensi, Selasa (7/7/2026).

Berdasarkan data Ombudsman Sumut, persoalan hak sipil dan politik menjadi kategori laporan terbanyak dengan jumlah 66 laporan.

Selanjutnya, laporan terkait administrasi kependudukan mencapai 46 laporan.

Kemudian persoalan agraria, pertanahan, dan tata ruang sebanyak 32 laporan.

Sementara sektor kepolisian, jaminan kesehatan, serta jaminan ketenagakerjaan masing-masing tercatat sebanyak 28 laporan.

Adapun persoalan kesejahteraan sosial menerima delapan laporan.

Herdensi menjelaskan, pada sektor kesejahteraan sosial, banyak masyarakat mengeluhkan penghentian bantuan sosial yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi penerima manfaat.

"Pada sektor kesejahteraan sosial, kami menemukan banyak aduan terkait penghentian bantuan sosial kepada masyarakat yang dinilai masih layak menerima manfaat," ujarnya.

Menurutnya, persoalan tersebut diduga berkaitan dengan proses sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belum berjalan optimal.

Akibat proses tersebut, sebagian masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan sosial mengalami perubahan status atau bahkan tidak lagi masuk dalam daftar penerima, meskipun kondisi ekonomi mereka masih memenuhi kriteria.

"Permasalahan ini juga berdampak kepada akses layanan kesehatan masyarakat, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan program bantuan pemerintah lainnya," tutur Herdensi.

Ombudsman Sumut menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh penyelenggara pelayanan publik agar proses pendataan serta penyaluran bantuan dapat berjalan lebih akurat.

Herdensi mengingatkan agar setiap laporan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai keluhan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelayanan publik.

Ia berharap seluruh instansi pelayanan dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat transparansi, serta memastikan hak masyarakat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melapor, Ombudsman Sumut menilai pengawasan publik menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik.* (mi/ad)

PEMATANGSIANTAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Tim penyidik KPK mengamankan satu unit mobil mewah Toyota Land Cruiser 300 tahun 2023 senilai sekitar Rp2,05 miliar dari sebuah gudang di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Sabtu (4/7/2026).

Baca Juga:

• Fraksi PKS DPRD Binjai Soroti Penggunaan Anggaran 2025, Minta Program Lebih Dirasakan Masyarakat

Jarak antara Kuansing dan Pematangsiantar mencapai sekitar 790 kilometer.

Mobil SUV premium itu diduga menjadi bagian dari instrumen suap yang berkaitan dengan proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing.

Kendaraan tersebut diduga diberikan kepada Bupati Kuansing periode 2025–2030, Suhardiman Amby, sebagai bentuk imbalan agar Zulkarnain (ZKN) dapat lolos dalam seleksi jabatan Sekda Kuansing.

Saat ditemukan penyidik, mobil tersebut diketahui telah mengalami perubahan pelat nomor polisi.

Langkah tersebut diduga dilakukan untuk menyamarkan identitas kendaraan dan menghindari pelacakan oleh penyidik KPK.

Usai diamankan, mobil mewah tersebut kemudian dibawa ke Jakarta menggunakan kendaraan towing untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, Hendra P Simamora, membenarkan adanya informasi penyitaan kendaraan tersebut.

Namun, ia memastikan tidak ada kerja sama maupun agenda resmi antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dan Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam waktu dekat.

"Nggak ada kerjasama atau kunjungan antar-pemerintah daerah," ujar Hendra, Selasa (7/7/2026).

Berdasarkan informasi penyidikan KPK, kasus tersebut bermula ketika Suhardiman diduga meminta Zulkarnain menyediakan sebuah mobil mewah sebagai syarat agar dapat menduduki posisi Sekda Kuansing pada April 2025.

Zulkarnain kemudian disebut menyanggupi permintaan tersebut dengan membeli kendaraan melalui identitas Ardilles, Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC).

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Suhardiman Amby, Zulkarnain, dan Ardilles.

Ketiganya juga telah ditahan di Rumah Tahanan KPK sejak 1 Juli 2026.

Kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang dilakukan pada 29 Juni 2026.

Saat operasi berlangsung, Suhardiman dan Zulkarnain sempat tidak berada di lokasi, sebelum akhirnya menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 30 Juni malam.

Selain dugaan suap jual beli jabatan, Suhardiman juga diketahui berstatus tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Terkait adanya dugaan upaya menyembunyikan atau memindahkan barang bukti, KPK mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses penyidikan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tindakan menyembunyikan, memindahkan, atau merusak barang bukti dapat berdampak pada proses hukum.

"KPK mengingatkan seluruh pihak agar tidak menyembunyikan, memindahkan, ataupun merusak barang bukti karena tindakan tersebut dapat berdampak pada proses hukum," ujar Budi, Selasa (7/7/2026).

KPK memastikan penyidik akan terus menelusuri seluruh aset yang berkaitan dengan perkara tersebut untuk mengungkap dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.

"KPK berkomitmen penuh menghadirkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.* (tm/ad)

BINJAI – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Binjai meminta Pemerintah Kota Binjai memastikan setiap penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai, Minggu (6/7/2026).

Baca Juga:

• DPRD Medan Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Rico Waas Minta OPD Tingkatkan Kinerja

Fraksi PKS menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicara Abdul Rahim, S.Si.

Dalam penyampaiannya, ia mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan yang telah dilakukan Pemko Binjai.

Namun, pihaknya menilai masih terdapat beberapa program yang perlu dievaluasi agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.

"Fraksi PKS mengapresiasi beberapa capaian pembangunan Pemko Binjai. Meski demikian, kami mencermati masih ada program yang realisasinya belum optimal dan belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil," ujar Abdul Rahim.

Menurut Fraksi PKS, realisasi anggaran tidak cukup hanya dilihat dari besarnya penyerapan, tetapi juga harus diukur dari dampak nyata yang diterima masyarakat.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2025.

Salah satunya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota Binjai untuk lebih kreatif menggali potensi pendapatan daerah tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat.

Selain itu, Fraksi PKS meminta agar belanja daerah lebih diarahkan pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur lingkungan, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Fraksi PKS juga menyoroti persoalan banjir dan pengelolaan sampah yang dinilai masih membutuhkan evaluasi menyeluruh agar penanganannya lebih terencana dan terintegrasi.

Tidak hanya itu, aspek transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran juga menjadi perhatian.

Fraksi PKS meminta Pemko Binjai memperkuat keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.

"Anggaran itu amanah rakyat. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan dirasakan manfaatnya. Jangan hanya habis di belanja rutin dan seremonial," tegas Abdul Rahim.

Dalam rekomendasinya, Fraksi PKS meminta Pemko Binjai memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas yang menyentuh masyarakat bawah serta meningkatkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terjadi tumpang tindih program.

Fraksi PKS berharap evaluasi terhadap LPJ Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan ke depan.

Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda jawaban Wali Kota Binjai terhadap pandangan umum seluruh fraksi DPRD.* (ad)

MEDAN – DPRD Kota Medan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2025.

Persetujuan tersebut disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• Sampai Jungkir Balik Angkut Material, Prajurit TNI Tak Gentar Hadapi Medan Ekstrem Bangun Jembatan Gantung untuk Warga Pedalaman Gayo Lues

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Medan, khususnya Badan Anggaran yang telah melakukan pembahasan secara mendalam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait.

Menurut Rico, proses pembahasan pertanggungjawaban APBD tersebut menunjukkan adanya hubungan kemitraan yang semakin kuat antara pihak legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Pembahasan yang konstruktif ini merupakan wujud kemitraan dan kerja sama yang semakin kokoh antara hubungan legislatif dengan eksekutif. Kita melihat seluruh siklus APBD dari tahap perencanaan hingga pelaporan dapat berjalan optimal demi pembangunan kota yang transparan dan akuntabel," kata Rico Waas.

Meski pelaksanaan APBD 2025 dinilai berjalan baik, Rico menyebut masih terdapat sejumlah catatan penting yang harus menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kota Medan ke depan.

Salah satu perhatian utama adalah peningkatan tata kelola keuangan daerah.

Ia meminta seluruh pihak terkait terus memperkuat pengelolaan anggaran agar semakin transparan, partisipatif, dan benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Rico juga menyoroti masih adanya sejumlah target pembangunan yang belum sepenuhnya tercapai meskipun realisasi keuangan sepanjang 2025 dinilai sudah berjalan optimal.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran perangkat daerah tidak merasa puas dengan capaian yang ada dan terus melakukan perbaikan dalam menjalankan program pembangunan.

"Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk lebih meningkatkan integritas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Kita harus bekerja lebih fokus dan lebih keras lagi guna mewujudkan visi-misi pembangunan kota yang sudah ditetapkan bersama," tegasnya.

Rico menegaskan, Pemerintah Kota Medan berkomitmen menindaklanjuti seluruh masukan dan catatan strategis yang disampaikan DPRD Kota Medan.

Menurutnya, pembangunan Kota Medan membutuhkan kerja sama seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, lembaga hukum, kalangan profesional, media, hingga masyarakat.

"Kita percaya, melalui langkah strategis dan terintegrasi, kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan," pungkas Rico.

Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, pimpinan perangkat daerah, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kota Medan.* (ad)

GAYO LUES – Perjuangan para prajurit TNI membuka akses bagi masyarakat di wilayah pedalaman Aceh mendapat perhatian.

Dengan medan yang sulit dan penuh tantangan, prajurit TNI harus bekerja keras mengangkut material pembangunan jembatan gantung di Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

Baca Juga:

• Herry Dahana: Indonesia Emas 2045 Tidak Cukup dengan Slogan, Butuh Kerja Nyata dan Pemerintahan Bersih

Aksi tersebut dilakukan oleh personel Koramil 03/Blangkejeren jajaran Kodim 0113/Gayo Lues bersama prajurit Yon TP 855/Raksaka Dharma pada Selasa (7/7/2026).

Lokasi pembangunan jembatan tidak dapat dijangkau kendaraan roda empat.

Kondisi jalan yang sulit membuat para prajurit harus memikul material secara manual dengan berjalan kaki menuju titik pembangunan.

Selain itu, kendaraan motor trail dinas TNI juga digunakan untuk menerobos medan berat, termasuk melewati kawasan sungai dengan arus yang cukup deras.

Komandan Kodim (Dandim) 0113/Gayo Lues, Letkol Arm Fran Desiafan Eka Saputra, mengatakan pembangunan jembatan gantung sepanjang 70 meter tersebut dilakukan bersama masyarakat setempat melalui semangat gotong royong.

"Jembatan ini dibangun sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat akan akses yang lebih aman dan mudah menuju dusun serta jalan menuju area pemakaman," ujar Letkol Fran, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, sebelum pembangunan jembatan dilakukan, masyarakat Desa Bustanussalam harus menghadapi risiko besar ketika menyeberangi sungai yang memiliki arus deras.

Kondisi tersebut semakin sulit ketika warga harus membawa jenazah menuju tempat pemakaman umum (TPU).

"Pembangunan jembatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat," tambah Dandim.

Pembangunan jembatan gantung tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat Desa Bustanussalam.

Warga secara sukarela ikut membantu prajurit TNI selama proses pengerjaan berlangsung.

Kehadiran jembatan tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, meningkatkan keselamatan saat bepergian, serta membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat.

Selama ini, keterbatasan akses menjadi salah satu kendala yang dihadapi warga di wilayah tersebut.

Selain membangun jembatan di Desa Bustanussalam, Kodim 0113/Gayo Lues juga terus mempercepat pembangunan sejumlah jembatan di berbagai titik wilayahnya.

Tercatat sebanyak 53 jembatan, baik jembatan Aramco, jembatan beton, maupun jembatan gantung, tengah dikerjakan oleh personel Kodim 0113/Gayo Lues, Yon TP 855/Raksaka Dharma, serta Yonzipur 16 Dam IM bersama masyarakat.

Melalui pembangunan infrastruktur tersebut, TNI berharap akses antarwilayah di pedalaman Gayo Lues semakin terbuka dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ini juga menjadi gambaran nyata sinergi antara TNI dan rakyat dalam menghadirkan solusi bagi kebutuhan dasar masyarakat di daerah terpencil.* (ad)

BINJAI – Satuan Reserse narkobaPolres Binjai kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

Seorang pria berinisial RAR (26) diamankan polisi setelah diduga terlibat dalam transaksi sabu melalui operasi penyamaran atau undercover buy.

Baca Juga:

• BNNP Sumut Buka Suara soal Dugaan Ketidaksesuaian Barang Bukti Narkotika 1,5 Kg: Hoax!

Kasat narkobaPolres Binjai AKP Ismail Pane, S.H., M.H., mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang menyebut adanya aktivitas transaksi narkotika di kawasan tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menjalankan operasi penyamaran untuk mengungkap dugaan peredaran narkotika.

"Informasi dari masyarakat langsung kami tindak lanjuti. Saya perintahkan personel melakukan penyelidikan tertutup dengan teknik undercover buy hingga akhirnya berhasil mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pengedar," ungkap AKP Ismail Pane, Selasa (7/7/2026).

Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti dari tangan RAR.

Petugas menyita satu paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 10,07 gram.

Selain itu, polisi juga mengamankan satu buah kaca pirek yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Saat ini, terduga pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Binjai untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Atas dugaan keterlibatannya dalam peredaran narkotika, RAR dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ancaman hukuman dalam perkara tersebut yakni pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.

Menurutnya, narkoba menjadi ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda sehingga pemberantasan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan masyarakat.

"Peredaran narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda. Kami akan terus bertindak tegas terhadap siapa pun yang terlibat. Dukungan masyarakat melalui informasi yang cepat dan akurat menjadi kunci memutus mata rantai peredaran narkotika," tegas AKBP Mirzal Maulana.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Siapkan Prioritas Anggaran Infrastruktur 2027, Perbaikan Jalan Provinsi di Binjai Jadi Sorotan

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu kepolisian dengan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan terkait penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

"Ini bentuk partisipasi aktif menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba," tutupnya.

Polres Binjai memastikan langkah pemberantasan narkotika akan terus dilakukan sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman serta melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba.* (ad)

JAKARTA – Target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tidak bisa hanya diwujudkan melalui optimisme atau sekadar slogan pembangunan.

Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, pemerintahan yang bersih, serta kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Samuel Silaen: Negara Harus Dikelola dengan Meritokrasi, Bukan Kepentingan Politik

Menurut Herry, Indonesia saat ini berada dalam fase penting menuju transformasi besar bangsa.

Di tengah perubahan global yang semakin cepat, Indonesia harus mampu memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun tata kelola pemerintahan yang efektif.

Ia menilai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia bukan menjadi jaminan otomatis sebuah negara dapat mencapai kemajuan.

Menurutnya, faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah kualitas kepemimpinan dan kemampuan pemerintah dalam mengelola negara.

"Tidak ada bangsa yang menjadi maju hanya karena memiliki kekayaan alam. Bangsa besar lahir dari kepemimpinan yang berani mengambil keputusan, pemerintahan yang bersih, serta kemampuan membangun kepercayaan rakyat. Indonesia kini berada pada momentum sejarah tersebut," ujar Herry.

Mantan Deputi Politik dan Strategi Wantannas RI itu mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan global yang cukup besar, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, persaingan geopolitik, perkembangan teknologi, hingga ancaman krisis pangan dan energi.

Karena itu, menurut Herry, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan mampu memperkuat ketahanan nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

Herry menilai sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan sumber daya manusia, serta percepatan investasi merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi menuju negara maju.

Menurutnya, sebuah kebijakan akan mendapatkan dukungan masyarakat apabila manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

"Kepercayaan publik akan tumbuh ketika kebijakan mampu menjawab kebutuhan riil rakyat," katanya.

Ia juga menyoroti hasil survei Indikator Politik Indonesia pada awal 2026 yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis berada di angka sekitar 72,8 persen.

Selain itu, Herry menyebut sektor investasi nasional juga menunjukkan perkembangan positif.

Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp1.931 triliun atau melampaui target pemerintah.

Menurutnya, peningkatan investasi, khususnya di sektor hilirisasi, menjadi salah satu indikator bahwa kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia masih tetap terjaga.

Namun, Herry mengingatkan keberhasilan pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari angka investasi maupun pertumbuhan ekonomi.

"Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat melalui bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan, berkurangnya kemiskinan, dan semakin meratanya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," tegasnya.

Selain sektor ekonomi, Herry menekankan pentingnya reformasi tata kelola pemerintahan.

Ia menilai korupsi masih menjadi salah satu ancaman terbesar yang dapat menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, setiap penyalahgunaan anggaran negara pada akhirnya akan mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik.

Karena itu, ia mendorong penguatan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta penegakan hukum yang profesional dan independen.

Dalam sistem demokrasi, Herry juga menilai kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari pengawasan publik.

"Dukungan kepada pemerintah tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol. Kritik yang objektif, berbasis data, dan disampaikan secara konstruktif justru menjadi energi positif agar setiap kebijakan terus disempurnakan demi kepentingan rakyat," ujarnya.

Herry optimistis Indonesia memiliki sejumlah modal penting untuk menjadi negara maju, seperti sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, posisi geopolitik yang strategis, serta kekuatan pasar domestik.

Namun, seluruh potensi tersebut menurutnya hanya akan memberikan hasil apabila disertai kerja nyata, keberanian melakukan reformasi, kepastian hukum, dan kemampuan menjaga persatuan nasional.

"Rakyat tidak menuntut pemerintah menjadi sempurna. Yang mereka harapkan adalah pemerintah yang bekerja sungguh-sungguh, berani mengambil keputusan, terbuka terhadap kritik, dan mampu menghadirkan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari," tuturnya.

Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Trisakti tersebut menegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 bukanlah sesuatu yang akan tercapai secara otomatis.

Menurutnya, cita-cita tersebut harus dibangun melalui kebijakan yang terukur, dapat dirasakan masyarakat, serta memiliki pertanggungjawaban yang jelas.

"Optimisme nasional tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Optimisme harus dibangun melalui hasil yang dapat diukur, dirasakan, dan dipertanggungjawabkan. Sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling banyak berjanji, melainkan siapa yang mampu bekerja, menjaga amanah rakyat, dan meninggalkan warisan pembangunan bagi generasi mendatang," pungkasnya.* (ad)

JAKARTA – Pengamat politik Samuel F. Silaen menilai pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan, mulai dari sektor ekonomi, politik hingga pembangunan nasional.

Menurut Silaen, negara harus dikelola dengan prinsip profesionalisme, kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Baca Juga:

• Kejaksaan Perkuat Peran Jaksa Pengacara Negara, Dorong Penyelesaian Sengketa Tanpa Pengadilan

"Saya sering bertanya, perusahaan mana di dunia ini yang mau dikelola seperti tata kelola negara yang kita lihat sekarang? Kalau sebuah perusahaan menempatkan orang bukan berdasarkan kemampuan, tetapi karena kedekatan politik atau nepotisme, saya yakin perusahaan itu tidak akan bertahan lama, bahkan bisa bangkrut dalam hitungan bulan," ujar Samuel F. Silaen kepada awak media di Jakarta, Senin (7/7/2026).

Silaen mengatakan, kualitas sebuah negara maupun organisasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang berada di posisi strategis.

Karena itu, jabatan publik tidak boleh dipandang sebagai bentuk penghargaan atas dukungan politik, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan oleh individu yang memiliki kapasitas dan integritas.

"Jabatan publik bukan hadiah atas loyalitas politik. Jabatan adalah amanah yang harus diberikan kepada orang yang memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi. Kalau prinsip meritokrasi ditinggalkan, maka pelayanan publik ikut menurun dan kualitas kebijakan menjadi tidak optimal," katanya.

Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam tata kelola pemerintahan, terutama terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain persoalan birokrasi, Samuel Silaen juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa kekayaan alam harus dikelola sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Saya melihat ada kecenderungan sebagian oknum lebih fokus mengejar kepentingan pribadi daripada menjaga kekayaan negara. Padahal sumber daya alam adalah milik seluruh rakyat Indonesia yang harus dikelola secara bertanggung jawab," tegasnya.

Menurut dia, penyalahgunaan kewenangan yang tidak ditangani secara serius dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berlaku secara adil tanpa melihat latar belakang politik maupun jabatan seseorang.

"Hukum harus menjadi panglima. Kalau memang ada penyalahgunaan wewenang atau korupsi, penegakan hukum harus tegas, memberikan efek jera, termasuk penyitaan aset hasil tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Silaen juga mendorong adanya audit independen terhadap berbagai kebijakan yang diduga memiliki dampak terhadap keuangan negara.

Menurutnya, proses pemeriksaan tersebut diperlukan agar setiap kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Ia berpandangan bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dari sistem perekrutan dan penempatan pejabat yang berbasis merit system.

Menurutnya, setiap jabatan harus diisi oleh orang yang memiliki kemampuan, pengalaman, serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan.

Di sisi lain, Silaen mengajak masyarakat untuk tetap aktif mengawasi jalannya pemerintahan melalui mekanisme demokrasi yang telah diatur dalam konstitusi.

"Kepercayaan publik adalah modal utama negara. Kalau tata kelola pemerintahan dibangun di atas keadilan, kompetensi, dan integritas, saya optimistis Indonesia mampu menjadi negara maju. Tetapi jika prinsip-prinsip itu diabaikan, masyarakat tentu akan kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara negara," katanya.

Ia menambahkan, pembenahan pemerintahan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, penerapan meritokrasi, penegakan hukum yang adil, serta pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional dan mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia.

Catatan Redaksi: Pernyataan dalam berita ini merupakan pandangan dan analisis Samuel F. Silaen sebagai pengamat politik.

Isi pernyataan menjadi tanggung jawab narasumber dan disajikan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat serta prinsip keberimbangan informasi.* (ad)

JAKARTA – Kejaksaan Republik Indonesia mulai memperkuat peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai garda depan dalam penyelesaian berbagai sengketa, khususnya melalui jalur nonlitigasi atau penyelesaian di luar pengadilan.

Melalui langkah tersebut, para jaksa tidak hanya dipersiapkan untuk menangani perkara di ruang sidang, tetapi juga memiliki kemampuan sebagai fasilitator, konsiliator, dan mediator profesional dalam membantu menyelesaikan konflik secara damai.

Baca Juga:

• Pengamat: Batalkan Eksplorasi Blok Andaman Jika Pemerintah Pusat Terus Abaikan Hak Aceh

Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN) serta didukung Amoz Consulting.

Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi Kejaksaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung pembangunan hukum nasional.

Dalam sambutannya, Narendra menegaskan kemampuan menyelesaikan sengketa melalui pendekatan mediasi kini bukan lagi sekadar kemampuan tambahan bagi seorang Jaksa Pengacara Negara.

"Keterampilan memfasilitasi, mengonsiliasi, dan memediasi sengketa kini bukan lagi dipandang sebagai kecakapan pelengkap, melainkan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap Jaksa Pengacara Negara di mana pun bertugas," ujar Narendra Jatna.

Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan transformasi peran Kejaksaan yang tidak hanya mengedepankan penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga hadir untuk mencegah konflik sejak awal.

Kejaksaan menilai penyelesaian melalui jalur pengadilan tidak selalu menjadi pilihan terbaik dalam setiap persoalan hukum, terutama sengketa yang melibatkan lembaga pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Proses litigasi yang panjang dan membutuhkan biaya besar dinilai dapat menghambat hubungan kelembagaan serta berdampak terhadap pelayanan publik.

Karena itu, Kejaksaan mulai membangun ekosistem Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang lebih cepat, efisien, dan tetap memberikan kepastian hukum.

Salah satu langkah strategis yang sedang disiapkan adalah pembentukan Adhyaksa Chambers, yaitu pusat penyelesaian sengketa sektor publik yang nantinya menjadi forum resmi untuk menangani konflik antarinstansi pemerintah maupun antar-BUMN.

Menurut Narendra, Adhyaksa Chambers diharapkan dapat menjadi wadah penyelesaian sengketa yang memiliki standar jelas, aman, dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain membangun sistem penyelesaian sengketa alternatif, Kejaksaan juga menggandeng akademisi melalui berbagai forum diskusi di perguruan tinggi.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek filosofis, sosial, hingga hukum dalam penyusunan kebijakan.

Di sisi lain, Kejaksaan juga tengah menyiapkan penguatan struktur organisasi pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) agar fungsi penyelesaian sengketa alternatif memiliki dukungan kelembagaan yang lebih kuat.

Dalam kebijakan Corporate Strategy Kejaksaan yang tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 646 Tahun 2026, transformasi kelembagaan dilakukan melalui tiga pilar utama, yaitu man, money, dan material.

Namun Narendra menegaskan, faktor manusia tetap menjadi kunci utama keberhasilan perubahan tersebut.

"Sebaik apa pun sebuah lembaga dirancang, ia tidak akan berjalan tanpa manusia yang cakap, profesional, dan berintegritas," tegasnya.

Ia mengatakan, sertifikasi mediator yang diperoleh para peserta bukan hanya sebagai bukti kemampuan profesional, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk menjaga aset negara, melindungi keuangan negara, serta memastikan pelayanan publik tidak terganggu akibat persoalan hukum.

Pelatihan tersebut diikuti oleh berbagai unsur di lingkungan Kejaksaan, mulai dari jajaran Bidang DATUN pusat dan daerah, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Biro Kepegawaian, Badan Pemulihan Aset, hingga Tim Pengendalian Pembentukan Adhyaksa Chambers.

Keterlibatan berbagai unit tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan ingin memperluas fungsi Jaksa Pengacara Negara sebagai problem solver atau pemecah masalah hukum.

Dengan kemampuan mediasi dan konsiliasi yang semakin kuat, Jaksa Pengacara Negara diharapkan dapat hadir lebih awal sebelum konflik berkembang menjadi perkara besar.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Kejaksaan membangun institusi hukum yang lebih modern, tidak hanya bertindak setelah terjadi sengketa, tetapi juga mampu mencegah persoalan hukum demi melindungi kepentingan negara dan masyarakat.* (ad)

JAKARTA – Industri batu bara Indonesia mulai menghadapi tantangan baru di tengah perubahan peta energi global.

Penurunan permintaan dari India sebagai salah satu pembeli terbesar, ditambah melemahnya harga batu bara dunia, menjadi sinyal bahwa pelaku industri tidak lagi bisa bergantung pada satu pasar ekspor.

Baca Juga:

• Prabowo Tutup 750 BUMN Merugi, Langkah Berani demi Efisiensi Anggaran Negara

Berdasarkan data Refinitiv, kontrak berjangka batu bara termal pada 6 Juli 2026 berada di level US$128,25 per ton, atau turun lebih dari 15 persen dibandingkan satu bulan sebelumnya.

Penurunan harga dipicu membaiknya sentimen pasar energi global setelah kembali berlangsungnya pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran.

Harapan terhadap stabilnya pasokan energi, termasuk potensi terbukanya kembali jalur distribusi melalui Selat Hormuz, membuat harga minyak dan gas alam ikut melemah.

Kondisi tersebut mengurangi kebutuhan sejumlah negara untuk menggunakan batu bara sebagai sumber energi alternatif.

Di saat harga global menurun, kinerja ekspor batu bara Indonesia juga ikut tertekan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor batu bara Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai US$9,75 miliar, turun hampir lima persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi volume, ekspor tercatat 143,56 juta ton, atau turun lebih dari delapan persen secara tahunan.

Perubahan paling besar terjadi di pasar India yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama ekspor batu bara Indonesia.

Pada Mei 2026, nilai ekspor batu bara ke India turun hampir 19 persen, sedangkan volume pengiriman anjlok hingga 37,75 persen, menjadi hanya 6,36 juta ton.

Penurunan tersebut dinilai menjadi tanda bahwa pola perdagangan batu bara dunia mulai berubah seiring meningkatnya kebijakan diversifikasi energi di berbagai negara.

Di tengah melemahnya permintaan dari India, sejumlah negara di kawasan Asia justru meningkatkan pembelian batu bara dari Indonesia.

China menjadi salah satu pasar yang mencatat pertumbuhan signifikan.

Nilai ekspor ke negara tersebut naik hampir 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Bahkan dibandingkan April 2026, volume pengiriman melonjak lebih dari 80 persen.

Selain China, peningkatan permintaan juga datang dari Jepang, Vietnam, Bangladesh, Thailand, dan Kamboja.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar Asia masih menjadi tujuan penting bagi ekspor batu bara Indonesia, meskipun persaingan antarnegara pemasok semakin ketat.

Di sisi lain, arah kebijakan energi global diperkirakan akan terus memengaruhi permintaan batu bara.

China memang masih membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di tengah percepatan investasi energi terbarukan.

Sepanjang 2025, negara tersebut menjadi penyumbang terbesar penambahan kapasitas PLTU di dunia.

Situasi itu masih membuka peluang bagi Indonesia untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar dunia.

Namun peluang tersebut diperkirakan tidak akan berlangsung selamanya.

Transisi menuju energi rendah karbon yang semakin cepat di berbagai negara diprediksi akan terus menekan permintaan batu bara dalam jangka panjang.

Karena itu, pelaku industri pertambangan dinilai perlu memperluas pasar ekspor, meningkatkan nilai tambah produk tambang, sekaligus mulai menyiapkan transformasi bisnis menuju sektor energi yang lebih berkelanjutan.

Ke depan, tantangan Indonesia bukan hanya menjaga volume ekspor, tetapi juga memastikan industri batu bara tetap kompetitif di tengah perubahan besar dalam lanskap energi dunia.

Diversifikasi pasar, efisiensi produksi, serta kemampuan beradaptasi terhadap kebijakan transisi energi global diperkirakan akan menjadi faktor penting yang menentukan masa depan ekspor batu bara Indonesia.* (ad)