Hal tersebut disampaikan jaksa saat sidang perkara digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (1/9/2026). Majelis hakim menanyakan jumlah saksi yang akan dihadirkan dalam tahap pembuktian perkara tersebut.

Baca Juga:

• Dari Mobil Xpander ke Rumah Mewah, KPK Bongkar Jejak Aset Anggota DPRD Bengkulu di Kasus Rejang Lebong

Jaksa menjelaskan ratusan saksi tersebut akan dibagi dalam sejumlah klaster. Salah satunya berasal dari unsur Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Selain itu, jaksa akan menghadirkan saksi dari unsur Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan pihak terkait lainnya. Saksi dari unsur PIHK juga akan dibagi berdasarkan keterlibatan mereka dalam pengisian serta pembayaran ke rekening penampungan.

"Klaster yang pertama adalah berasal dari unsur Kementerian Agama Republik Indonesia. Klaster yang kedua adalah unsur PIHK dan pihak lainnya. Adapun unsur PIHK akan kami belah menjadi dua: unsur PIHK yang melakukan pengisian dan melakukan pembayaran ke rekening penampungan KPK maupun yang tidak," tutur jaksa.

Selain 303 saksi, jaksa KPK juga akan menghadirkan sekitar tujuh orang ahli untuk memberikan keterangan dalam perkara tersebut.

Sementara itu, majelis hakim telah menetapkan target penyelesaian perkara. Hakim mengatakan vonis terhadap Yaqut dan tiga terdakwa lainnya harus dijatuhkan paling lambat 22 Desember 2026.

"Di bulan Desember, sesuai dengan SOP, 10 hari sebelum penahanan habis, maka perkara ini harus kita putus. Jadi maksimal di tanggal 22 Desember ini harus sudah putus, seperti itu," kata Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani.

Yaqut merupakan salah satu terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Dalam dakwaan, jaksa KPK menyebut perkara tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622,09 miliar.

Dalam perkara itu, Yaqut didakwa bersama Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, mantan staf khusus Yaqut Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, serta Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.

Jaksa menduga pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023-2024 dilakukan tidak sesuai ketentuan. Perbuatan tersebut disebut bertujuan mengakomodasi permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Jaksa juga meyakini Yaqut memperoleh keuntungan sebesar USD271.500. Jika dikonversikan menggunakan kurs yang disebut dalam dakwaan, nilainya sekitar Rp4,83 miliar.

Selain itu, perkara tersebut diduga memperkaya sejumlah pihak lain, termasuk 313 korporasi PIHK.

Dalam dakwaan, jaksa mengungkap dugaan adanya praktik jual beli kuota haji khusus, jual beli kuota petugas haji, hingga pemberian fee untuk percepatan. Praktik tersebut disebut berdampak pada keberangkatan jemaah haji.

Jaksa menduga terdapat jemaah yang seharusnya berangkat haji tetapi gagal diberangkatkan. Di sisi lain, ada pula jemaah yang dinilai tidak berhak berangkat namun justru mendapatkan kesempatan berhaji.

Proses pembuktian selanjutnya akan diisi dengan pemeriksaan ratusan saksi dan sejumlah ahli yang disiapkan jaksa KPK untuk mengungkap rangkaian dugaan korupsi kuota haji tersebut.* (d/dh)

Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (1/9/2026).

Baca Juga:

• Sahkan 16 UU dalam Setahun, DPR Masih Punya 72 RUU Menumpuk untuk Tahun Sidang Berikutnya

Penetapan Destry sebagai Gubernur BI dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Destry sebelumnya merupakan Deputi Gubernur Senior BI. Setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri, Destry sempat menjalankan tugas sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI.

Destry menjadi calon tunggal Gubernur BI yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Sebelum ditetapkan DPR, Destry telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Dalam uji kelayakan tersebut, Destry menyampaikan visi dan misi terkait arah kebijakan moneter serta upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Setelah menjalani proses tersebut, Komisi XI DPR menetapkan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI periode 2026-2031. Keputusan itu diambil melalui musyawarah mufakat dalam rapat internal komisi.

"Ibu Destry Damayanti ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031," kata Ketua Komisi XI DPR Misbakhun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Selain menetapkan Destry sebagai Gubernur BI, Komisi XI DPR juga menetapkan Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI.

Aida dan Solikin akan menjabat untuk periode 2026-2031 bersama Destry.

Dengan keputusan tersebut, Destry kini resmi mendapat mandat untuk memimpin Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, kebijakan moneter, serta stabilitas sistem keuangan nasional selama periode lima tahun mendatang.* (d/dh)

Isu tersebut mencuat setelah beredar video rapat Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah (Kalteng) yang membahas kebijakan sekolah di tengah kabut asap. Dalam video itu, Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Muhammad Reza Prabowo menyebut peliburan sekolah dapat berdampak terhadap operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kantin sekolah.

Baca Juga:

• Meski Wilayahnya Lebih Kecil dari Rusia, Intensitas Emisi Karhutla RI Justru 7 Kali Lebih Parah

Menanggapi hal tersebut, Budi mengatakan pemerintah dari sisi kesehatan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak paparan polusi udara akibat karhutla. Salah satunya dengan mengirimkan jutaan masker ke wilayah terdampak.

"Kalau masalah di kebakaran hutan, kita sudah kirim lebih dari 5 juta masker dan juga oksigen konsentrator," ujar Budi.

Menurut Budi, paparan polusi udara tetap dapat terjadi baik ketika masyarakat berada di rumah maupun di sekolah. Karena itu, penggunaan alat pelindung pernapasan menjadi salah satu upaya pencegahan yang penting.

"Walau bagaimana nggak mungkin populasinya kita pindahkan. Dia sekolah maupun tinggal di rumah sama saja, terkena eksposur terhadap udara," jelasnya.

Budi menekankan pentingnya penggunaan masker untuk menyaring partikel halus PM2.5 yang terkandung dalam polusi udara. Partikel tersebut dapat masuk ke saluran pernapasan sehingga perlu diantisipasi, terutama bagi anak-anak.

"Yang penting harus pakai masker supaya partikel-partikel PM2.5-nya yang bahaya bisa tersedot, itu bisa tersaring," kata Budi.

Selain masker, Kemenkes juga mengirimkan oksigen konsentrator ke daerah yang terdampak asap karhutla. Bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap.

"Kalau yang sudah terkontaminasi atau terkena, ya itu kita bantu dengan bantuan oksigen. Oksigennya kita juga sudah kirim oksigen konsentrator ke sana," tuturnya.

Budi mengingatkan anak-anak yang tetap beraktivitas di tengah kondisi udara buruk perlu mendapatkan perlindungan. Menurutnya, penggunaan masker menjadi salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan.

"Jadi anaknya juga harus pakai masker. Itu pencegahan yang lebih baik," pungkasnya.

Sementara terkait keputusan apakah sekolah tetap dilaksanakan atau diliburkan saat kabut asap, Budi menyerahkannya kepada pihak yang memiliki kewenangan.

"Kalau sekolah nggak sekolah itu bukan wewenang saya," ujar Budi.

Isu mengenai kegiatan sekolah di tengah kabut asap mencuat bersamaan dengan meningkatnya perhatian terhadap dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat, khususnya risiko gangguan pernapasan akibat paparan polusi udara.* (d/dh)

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur Zilawati mengatakan pihaknya akan mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan kantor melalui anggaran perubahan.

Baca Juga:

• Karhutla Mulai Mengintai, Sekolah di Tanjab Timur Masih Tatap Muka

DPRD Tanjung Jabung Timur akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan perbaikan bangunan dapat dimasukkan dalam anggaran dan direalisasikan.

Perbaikan dinilai penting tidak hanya untuk menjaga kondisi fasilitas pemerintahan, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para pegawai yang setiap hari beraktivitas di kantor tersebut.

Dengan adanya kerusakan pada bagian belakang dan depan bangunan, DPRD berharap penanganan dapat dilakukan secepatnya. Langkah tersebut juga diharapkan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat kondisi bangunan yang sudah mengalami kerusakan.* (dh)

Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Chandra melalui Kasi Humas AKP Edi Tarsip mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (27/8/2026) sekitar pukul 00.05 WIB di wilayah Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Baca Juga:

• Rekening Bank Dijadikan Mainan, Kepercayaan Akan Hancur

Korban dan pelaku diketahui saling mengenal. Keduanya juga merupakan tetangga, meski disebut tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat.

Saat ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur masih mendalami kasus tersebut, termasuk kondisi pelaku ketika peristiwa terjadi.

Dari keterangan awal yang diperoleh polisi, pelaku diduga berada di bawah pengaruh minuman beralkohol saat kejadian. Namun, informasi tersebut masih dalam proses penyelidikan dan pendalaman oleh petugas.

Atas dugaan perbuatannya, NF alias Enong dijerat dengan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pasal tersebut memiliki ancaman pidana hingga 12 tahun penjara.

Penyidik juga menerapkan Pasal 414 dengan ancaman pidana hingga 9 tahun penjara.

Polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut, termasuk motif serta kondisi pelaku saat kejadian. Proses hukum selanjutnya akan dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh.* (dh)

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan penyesuaian harga tersebut merupakan bagian dari evaluasi harga berkala perusahaan.

Baca Juga:

• Sinabung Ngamuk, Berastagi Diselimuti Abu Pekat Gubernur Bobby Perintahkan Tempat Wisata Tutup Total

Menurut Fahrougi, tidak semua jenis BBM non subsidi mengalami perubahan harga. Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tetap dengan harga sebelumnya.

"Penyesuaian harga BBM Non-Subsidi dilakukan pada produk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, sedangkan untuk produk Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami penyesuaian harga," ujarnya.

Untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara, harga Pertamax Turbo naik dari Rp18.700 menjadi Rp20.000 per liter. Sementara Pertamina Dex meningkat dari Rp21.650 menjadi Rp25.750 per liter.

Harga Dexlite juga naik dari Rp20.150 menjadi Rp24.200 per liter.

Penyesuaian harga yang sama berlaku di Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, dengan besaran harga yang berbeda.

Pertamax Turbo di wilayah tersebut naik dari Rp19.100 menjadi Rp20.450 per liter. Pertamina Dex meningkat dari Rp22.100 menjadi Rp26.300 per liter, sedangkan Dexlite naik dari Rp20.550 menjadi Rp24.750 per liter.

Penyesuaian harga juga berlaku khusus untuk kawasan Free Trade Zone (FTZ). Di FTZ Sabang, harga Dexlite naik dari Rp18.450 menjadi Rp22.150 per liter.

Sementara di FTZ Batam, harga Pertamax Turbo berubah dari Rp17.400 menjadi Rp18.550 per liter. Harga Pertamina Dex naik dari Rp20.100 menjadi Rp23.950 per liter.

Adapun harga Dexlite di FTZ Batam naik dari Rp18.700 menjadi Rp22.500 per liter.

Pertamina menjelaskan perubahan harga BBM non subsidi tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta kondisi daya beli masyarakat.

Dengan penyesuaian ini, masyarakat di wilayah Sumbagut dan sejumlah wilayah lainnya perlu mencermati harga terbaru BBM non subsidi yang berlaku sejak 1 September 2026.

Daftar harga BBM Non Subsidi mulai 1 September 2026:

Aceh & Sumatera Utara

Pertamax Turbo: Rp20.000/liter
Pertamina Dex: Rp25.750/liter
Dexlite: Rp24.200/liter

Sumatera Barat, Riau & Kepulauan Riau

Pertamax Turbo: Rp20.450/liter
Pertamina Dex: Rp26.300/liter
Dexlite: Rp24.750/liter

FTZ Sabang

Dexlite: Rp22.150/liter

FTZ Batam

Pertamax Turbo: Rp18.550/liter
Pertamina Dex: Rp23.950/liter
Dexlite: Rp22.500/liter* (ds/dh)

Data Fire Emissions Watch milik Copernicus menunjukkan emisi karhutla Indonesia tahun ini mencapai 429% di atas rata-rata musiman. Namun, jika dibandingkan berdasarkan luas wilayah, intensitas emisi Indonesia justru jauh lebih tinggi.

Baca Juga:

• Janji Gaji Tinggi hingga Kewarganegaraan Instan, Modus Rusia Diduga Rekrut 8 WNI Jadi Tentara Terbongkar

Kondisi tersebut terjadi saat Indonesia memasuki periode dengan risiko karhutla yang tinggi. Pemerintah pun meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah kebakaran meluas dan menghindari terulangnya bencana kabut asap seperti yang terjadi pada 2015.

Penanganan karhutla kini dipusatkan di lima provinsi di Kalimantan yang memiliki hamparan lahan gambut luas dan rawan terbakar. Sejumlah pesawat pemadam kebakaran juga telah disiagakan untuk mengantisipasi meluasnya api.

Selain pemadaman langsung, pemerintah mengerahkan teknologi modifikasi cuaca atau penyemaian awan. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu meningkatkan potensi hujan di sekitar wilayah yang memiliki titik panas dan mengurangi risiko penyebaran api maupun asap.

Peningkatan ancaman karhutla juga terlihat dari jumlah titik panas. Sistem pemantauan kebakaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sipongi, mencatat lebih dari 9.000 titik panas sepanjang Agustus.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan 5.077 titik panas yang tercatat pada Agustus 2015. Meski demikian, angka tersebut masih di bawah rekor tertinggi bulanan yang tercatat pada Oktober 2015 dengan 17.302 titik panas.

Selain lonjakan titik panas, hampir 95.000 hektare lahan di Indonesia terbakar pada Juli lalu. Luas tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan total luas lahan yang terbakar selama enam bulan sebelumnya.

Kebakaran tersebut terjadi bersamaan dengan catatan suhu bulanan tertinggi dalam 35 tahun terakhir. Meski skalanya belum menyamai bencana karhutla 2015, pemerintah tetap mewaspadai peningkatan kebakaran tahun ini.

Pada 2015, karhutla Indonesia pernah menghasilkan emisi karbon dioksida harian dalam jumlah sangat besar. Sejumlah studi juga memperkirakan paparan polusi kabut asap akibat bencana tersebut berkontribusi terhadap lebih dari 100.000 kematian dini di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Peningkatan risiko karhutla tahun ini juga berkaitan dengan kondisi iklim yang ekstrem. Fenomena El Nino tidak secara langsung menciptakan titik api, tetapi dapat mempercepat penyebaran kebakaran karena meningkatkan suhu dan menyebabkan kekeringan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan kepada Reuters bahwa suhu udara yang lebih tinggi dan kondisi kering ekstrem membuat api dapat menyebar lebih cepat.

Pihak berwenang Indonesia juga mencatat indeks El Nino tahun ini telah melampaui level yang terjadi pada 2015. Ahli iklim Columbia University James Hansen bahkan menggambarkan kondisi El Nino tahun ini berada di luar rentang normal.

Sementara itu, layanan pemantau iklim Uni Eropa, Copernicus, melaporkan suhu permukaan laut global turut mencatat rekor baru. Suhu permukaan laut global mencapai sekitar 21,1 derajat Celsius pada 22 Agustus.

Lonjakan kebakaran hutan juga terjadi di sejumlah negara lain. Kekeringan global memicu peningkatan kebakaran di Belahan Bumi Utara yang berdampak terhadap polusi udara dan emisi gas rumah kaca di Amerika Utara, Eurasia hingga kawasan Arktik.

Di Amerika Serikat, kebakaran melanda kawasan permukiman di Nevada dan Washington. Kanada juga sempat mengeluarkan perintah evakuasi massal akibat meningkatnya titik api pada Juli.

Sementara di Eropa, Belgia dan Spanyol mencatat kebakaran besar, sedangkan wilayah barat daya Prancis juga kehilangan ratusan rumah. Data Uni Eropa mencatat lebih dari 680.000 hektare lahan terbakar di Eropa sepanjang tahun ini.

Meski kebakaran menjadi fenomena global, Indonesia memiliki tantangan tersendiri karena sebagian wilayah rawan berada di lahan gambut. Ketika mengalami kekeringan, gambut menjadi lebih sulit dipadamkan.

Praktik pembukaan lahan dengan metode pembakaran juga masih menjadi salah satu faktor risiko karhutla di Indonesia. Selain itu, deforestasi dapat meningkatkan kerawanan karena menurunkan muka air tanah dan mengurangi kelembapan lahan.

Kebakaran di lahan gambut juga sulit ditangani karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dalam waktu lama. Bara yang tersimpan di dalam gambut dapat membuat api sulit dideteksi dan dipadamkan secara menyeluruh.

Sejak bencana besar 2015, pemerintah berupaya menggeser penanganan karhutla dari sekadar pemadaman menuju pencegahan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran, restorasi lahan gambut, serta pemulihan tinggi muka air tanah terus dilakukan.

Berbagai upaya tersebut dinilai membantu mengendalikan penyebaran api. Namun, meningkatnya jumlah titik panas, luas lahan terbakar, serta tingginya emisi menunjukkan ancaman karhutla masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.* (k/dh)

"Sepanjang tahun sidang 2025-2026, DPR RI telah menyelesaikan 16 rancangan undang-undang menjadi undang-undang," kata Puan.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Retorika, Puan Pastikan Kritik Rakyat Jadi 'Pecut' Transformasi DPR

Selain itu, terdapat 19 RUU yang telah ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. DPR juga masih memiliki 4 RUU yang berada dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi.

Puan menyebut pembahasan juga akan dilanjutkan terhadap 27 RUU yang masih dalam tahap penyusunan di alat kelengkapan dewan. Di samping itu, terdapat 8 ratifikasi konvensi internasional yang masuk dalam agenda legislasi DPR.

"Pada tahun sidang berikutnya DPR RI akan melanjutkan pembahasan terhadap 14 Rancangan Undang-Undang yang berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I, 19 RUU yang telah ditetapkan sebagai Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI, 4 Rancangan Undang-Undang dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi," ujar Puan.

"Kemudian DPR juga akan melanjutkan pembahasan terhadap 27 RUU dalam tahap penyusunan di Alat Kelengkapan Dewan, dan 8 Ratifikasi Konvensi Internasional," sambungnya.

Dalam laporan tersebut, Puan juga menyampaikan data pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Sepanjang tahun sidang 2025-2026 tercatat ada 418 perkara pengujian undang-undang.

Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus pada periode 15 Agustus 2025 hingga 30 Juli 2026 terdiri atas berbagai jenis putusan.

Sebanyak 3 perkara dinyatakan dikabulkan seluruhnya, 32 perkara dikabulkan sebagian, 105 perkara ditolak, dan 185 perkara dinyatakan tidak dapat diterima.

Kemudian, 80 perkara dinyatakan ditarik kembali, 12 perkara dinyatakan gugur, dan 1 perkara dinyatakan tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diputus.

Puan menegaskan DPR berkomitmen menghasilkan legislasi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Legislasi yang dibentuk juga diharapkan memiliki kepastian hukum serta menjawab kebutuhan masyarakat.

"DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk menghadirkan legislasi yang selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki kepastian hukum, memiliki basis legitimasi yang kuat, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional," ucapnya.

Penyampaian laporan capaian kinerja tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Khusus DPR RI dalam rangka memperingati HUT ke-81 DPR RI.

Tahun sidang 2025-2026 mengusung tema "DPR RI Berdampak: Wujudkan Daulat Rakyat Melalui Parlemen Modern, Demokratis, dan Responsif".

Menurut Puan, tema tersebut menekankan bahwa kerja DPR tidak hanya diukur dari jumlah produk legislasi yang dihasilkan, tetapi juga dari hasil dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Tema ini menegaskan kerja DPR RI yang diarahkan pada hasil dan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat," ungkap Puan.

Dengan masih adanya puluhan RUU dalam berbagai tahapan, agenda legislasi DPR pada tahun sidang berikutnya diperkirakan tetap padat, termasuk pembahasan sejumlah RUU yang menjadi perhatian publik.* (k/dh)

Hal tersebut disampaikan Puan saat berpidato dalam Sidang Paripurna HUT ke-81 RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Baca Juga:

• Dari Mobil Xpander ke Rumah Mewah, KPK Bongkar Jejak Aset Anggota DPRD Bengkulu di Kasus Rejang Lebong

Puan mengatakan pimpinan dan anggota DPR menyadari masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas lembaga. Pembenahan tersebut mencakup fungsi legislasi, anggaran, pengawasan hingga diplomasi parlemen.

"Karena itu, DPR RI terbuka terhadap masukan, kritik, dan berbagai kalangan masyarakat. Kritik tidak semestinya dipandang sebagai jarak antara rakyat dan DPR, melainkan sebagai bagian dari hubungan demokratis yang menjaga DPR RI tetap dekat dengan aspirasi dan kenyataan hidup rakyat," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Menurut Puan, kepercayaan masyarakat terhadap DPR tidak cukup dibangun melalui pernyataan atau ucapan. Kepercayaan tersebut harus dibuktikan melalui konsistensi kerja lembaga.

"Terutama dari konsistensi antara aspirasi yang didengar; kebijakan yang diambil; dan manfaat yang dapat dirasakan oleh rakyat," ujarnya.

Puan juga menilai kinerja DPR tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan maupun jumlah rapat yang digelar. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah dampak nyata dari seluruh kerja parlemen terhadap kehidupan masyarakat.

Karena itu, peringatan HUT ke-81 DPR RI dinilai menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Puan mengajak seluruh anggota DPR untuk terus melakukan introspeksi dan bekerja bersama agar parlemen mampu menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Marilah kita, DPR RI, pada usia yang ke-81 tahun ini, terus mawas diri dan kita kerja bersama menjadikan DPR RI yang membawa perubahan nyata bagi kehidupan rakyat," kata Puan.* (k/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan rumah tersebut berada di wilayah Jakarta Selatan. Aset itu disita penyidik pada Senin (31/8/2026).

Baca Juga:

• Hak Insentif Pegawai Diduga "Disunat" Diam-diam, Jadi Modus Korupsi Rp1,5 Miliar di Pemkab Bogor

Budi mengatakan penyitaan dilakukan karena rumah tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani KPK. Penyidik selanjutnya akan mendalami hubungan aset tersebut dengan rangkaian dugaan tindak pidana.

"Penyidik selanjutnya akan mendalami lebih lanjut nexus atau hubungan antara dugaan pemberian aset dari pihak swasta kepada VLA, dengan rangkaian peristiwa pidana yang sedang disidik," ujarnya.

Menurut Budi, penyitaan aset tidak berhenti pada penguasaan barang. Penyidik masih akan menelusuri asal-usul aset, proses perolehannya, serta pihak yang diduga memberikan dan menerima aset tersebut.

Seluruh hasil penyitaan juga akan dianalisis bersama alat bukti lainnya untuk mengetahui keterkaitannya dengan konstruksi perkara.

"Dari sana, Penyidik akan menguji keterkaitan setiap temuan dengan rangkaian perbuatan dalam perkara, sehingga konstruksi perkaranya dapat dibangun secara utuh dan terang berdasarkan fakta serta alat bukti," tutur Budi.

KPK memastikan pengembangan penyidikan akan terus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga antirasuah juga akan menelusuri keberadaan dan aliran aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

"Setiap temuan akan ditindaklanjuti untuk mengungkap perkara secara terang-benderang, termasuk menelusuri keberadaan maupun aliran aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana," ucapnya.

Selain rumah, KPK sebelumnya telah menyita satu unit mobil Toyota Xpander milik Vinna Ledy Anggraheni. Penyitaan kendaraan tersebut dilakukan pada Senin (10/8/2026) dalam pengembangan kasus suap di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.

"Bahwa pada 10 Agustus 2026 lalu, Penyidik telah melakukan penyitaan atas satu unit kendaraan roda empat dari VLA selaku Anggota DPRD Kota Bengkulu," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Budi menyebut mobil tersebut diduga merupakan pemberian dari pihak swasta yang berkaitan dengan perkara. Kendaraan itu kemudian disita penyidik di wilayah Jakarta Selatan.

"Penyidik masih akan terus mendalami keterkaitan pemberian mobil tersebut, dengan penyidikan perkara yang saat ini sedang berprogres," ujarnya.

Kasus tersebut merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap ijon proyek yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari. KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum untuk mengembangkan perkara tersebut.

Hingga kini, KPK belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan tersebut.

"Di mana dalam perkara ini, KPK kemudian menerbitkan sprindik umum per Juli 2026 ini. Belum ada penetapan tersangka dalam pengembangan penyidikan ini," kata Budi pada 20 Juli 2026.

KPK menyatakan pengembangan kasus dilakukan setelah penyidik menemukan fakta hukum baru yang berkaitan dengan perkara pokok. Fakta tersebut diperoleh dari pendalaman alat bukti dan keterangan para saksi selama proses penyidikan.

"Penyidik menemukan fakta hukum baru yang memiliki relevansi dengan perkara pokok, sehingga melakukan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu," ujar Budi.* (k/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diduga berasal dari insentif yang seharusnya menjadi hak para pegawai Bappenda.

Baca Juga:

• Dukung Penuh RUU Perampasan Aset, KPK Nilai Aturan Ini Krusial untuk Pemulihan Keuangan Negara

Budi menjelaskan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Bappenda memang memiliki hak untuk menerima insentif atas pelaksanaan tugas mereka. Namun, dalam perkara yang tengah didalami KPK, insentif tersebut diduga tidak diterima secara utuh karena adanya pemotongan.

"Nah inilah yang kemudian jadi pintu masuk KPK, untuk mendalami dugaan pemotongan yang dilakukan terhadap insentif yang seharusnya diterima full oleh para pegawai di lingkungan Bappenda," ujarnya.

"Namun karena ada pemotongan itu, artinya insentif yang diterima kemudian tidak 100 persen," sambung Budi.

KPK sebelumnya mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemotongan upah pungut di Bappenda serta dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor.

Dalam proses pengusutan, KPK telah mengamankan uang sekitar Rp1,5 miliar. Namun, hingga kini lembaga antirasuah belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Budi mengatakan proses penyidikan masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum. Artinya, penyidik masih mendalami dugaan tindak pidana serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

"Betul memang ada sejumlah uang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tersebut dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar," kata Budi pada Jumat (21/8/2026).

KPK masih terus mendalami asal-usul uang tersebut, termasuk dugaan pemotongan insentif pegawai Bappenda serta rangkaian perkara lain yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran di lingkungan Pemkab Bogor.* (oz/dh)

Zulfikar menyebut Bambang bukan dipukul oleh anggota GRIB Jaya, melainkan oleh massa pedemo. Pernyataan tersebut disampaikan melalui video yang diunggah di akun Instagram resmi GRIB Jaya.

Baca Juga:

• Jangan Asal Spekulasi! Buntut Bentrok Maut Demo 27 Agustus, Yusril Minta Publik Tenang Serahkan Kasus ke Polisi

Zulfikar menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam pengeroyokan terhadap Bambang. Dia juga mengatakan lokasi kejadian berbeda dengan tempat anggota GRIB Jaya melakukan pengamanan swakarsa pada malam kericuhan.

"Jadi ini seperti yang saya sampaikan sama ketua-ketua DPC semua, supaya dapat memahami situasi yang sebenarnya terjadi. Tidak ada. Itu yang mati dipukulin itu bukan oleh GRIB, tapi oleh pedemo sendiri," ujarnya.

Menurut Zulfikar, anggota GRIB Jaya yang melakukan pengamanan swakarsa justru menghadapi provokasi dari massa. Dia menyebut anggotanya dilempari batu saat berada di lokasi.

"Teman-teman yang Pam Swakarsa pada malam hari itu sejatinya tidak melakukan kekerasan, tapi terjadi provokasi, diprovokasi, ditantang-tantang, dan dilempari oleh batu. Jadi kita dilempari batu," katanya.

Zulfikar juga menduga batu yang digunakan untuk menyerang anggota GRIB Jaya telah dipersiapkan sebelumnya. Dia menyebut menemukan batu dengan bentuk yang serupa di sejumlah titik.

"Batu yang mereka pakai itu adalah batu cetakan dari semen, dan di setiap titik batunya modelnya sama, berarti mereka sudah menyiapkan semua itu," tuturnya.

Sementara itu, Bambang Setiyawan diketahui diduga menjadi korban pengeroyokan saat hendak mengecek lampu tokonya yang berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya.

Berdasarkan keterangan warga dan rekaman video yang beredar, Bambang disebut diseret dari kawasan gang menuju jalan raya sebelum mengalami kekerasan hingga tidak sadarkan diri.

Hingga kini, pernyataan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kematian Bambang masih menjadi bagian dari proses penelusuran. Klaim Zulfikar yang menyebut anggota GRIB Jaya tidak terlibat juga perlu dikonfirmasi dengan hasil penyelidikan aparat penegak hukum.* (in/dh)

Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting mengatakan langkah kesiapsiagaan dibahas dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karo di Ruang Rapat Matang Sitepu, Kabanjahe, Selasa (1/9/2026).

Baca Juga:

• Gunung Sinabung Erupsi, Bobby Nasution: Jika Debu Meluas, Sekolah Beralih ke PJJ

Pemkab Karo menyiapkan langkah evakuasi bagi warga Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang Empat, dan Desa Payung, Kecamatan Payung. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menyusul peningkatan aktivitas vulkanik serta perluasan zona bahaya Gunung Sinabung berdasarkan rekomendasi Badan Geologi.

Pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri dan unsur terkait juga telah menyiapkan lokasi pengungsian, pos terpadu hingga personel untuk mendukung proses evakuasi warga.

Pos terpadu ditempatkan di Kantor Koramil Simpang Empat. Sementara pos tambahan disiapkan di Simpang Tigakicat untuk mendukung penanganan warga Desa Kuta Tengah serta di Kantor Camat Payung untuk masyarakat Desa Payung.

Pemkab Karo bersama seluruh unsur terkait terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Sinabung. Koordinasi juga dilakukan untuk mengantisipasi perubahan kondisi gunung api yang dapat berdampak terhadap keselamatan masyarakat.

Pemerintah daerah kembali mengimbau warga yang berada di zona bahaya agar tidak panik dan tetap mengikuti seluruh arahan petugas. Masyarakat juga diminta mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu proses evakuasi diperlukan.

Status Gunung Sinabung dinaikkan dari Level II atau Waspada menjadi Level III atau Siaga sejak Senin (31/8/2026). Peningkatan status tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah kesiapsiagaan dan menyiapkan kemungkinan evakuasi warga di wilayah terdampak.* (mt/dh)

"Informasi mengenai dugaan delapan WNI yang direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia tentu perlu menjadi perhatian bersama. Namun, kita juga perlu berhati-hati dan tidak mengambil kesimpulan sebelum identitas, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan mereka benar-benar terverifikasi," kata Dave kepada wartawan, Selasa (1/9/2026).

Baca Juga:

• Bukan Cuma Buat Atasi Karhutla, DPR Ungkap Alasan Suku Dayak Dapat 'Privilege' Khusus Masuk TNI

Menurut Dave, proses verifikasi diperlukan untuk mengetahui bagaimana perekrutan dilakukan serta pekerjaan seperti apa yang sejak awal ditawarkan kepada para WNI tersebut.

"Hal ini perlu menjadi perhatian karena tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk merekrut WNI tanpa memberikan informasi yang utuh mengenai risiko dan konsekuensinya. Apabila dari hasil pendalaman ditemukan unsur penipuan, eksploitasi, atau jaringan perekrutan, tentu perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," ujar politikus Partai Golkar itu.

Dave juga meminta pemerintah memperkuat langkah pencegahan, terutama terhadap WNI yang mendapat tawaran pekerjaan di wilayah konflik. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang cukup mengenai risiko sebelum mengambil keputusan.

"Pada saat yang sama, upaya pencegahan juga perlu terus diperkuat. Masyarakat, khususnya WNI yang memperoleh tawaran pekerjaan di wilayah konflik, perlu mendapatkan informasi yang memadai agar dapat memahami risikonya dan mengambil keputusan secara lebih hati-hati," kata Dave.

Dia menegaskan perlindungan terhadap WNI harus menjadi prioritas pemerintah. Karena itu, koordinasi antarinstansi dinilai perlu diperkuat untuk menangani persoalan tersebut.

"Yang paling penting, perlindungan WNI tetap menjadi prioritas. Karena itu, koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, aparat penegak hukum, dan kementerian/lembaga terkait perlu terus diperkuat agar penanganannya berjalan secara terukur dan persoalan serupa dapat diantisipasi sejak awal," tambahnya.

Dave berharap Kemlu segera menyampaikan hasil pendalaman mengenai keberadaan dan status delapan WNI yang diduga direkrut menjadi tentara Rusia tersebut.

"Kita berharap pendalaman yang sedang dilakukan dapat segera memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi sebenarnya. Yang terpenting, keselamatan dan perlindungan WNI tetap menjadi prioritas, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi," ujarnya.

Informasi mengenai dugaan perekrutan delapan WNI tersebut sebelumnya disampaikan Intelijen Ukraina melalui Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU). Dalam keterangan di situs resminya, intelijen Ukraina menyebut adanya WNI yang diduga direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia.

Intelijen Ukraina menyebut sejumlah tawaran seperti bayaran tinggi, tugas non-tempur, percepatan kewarganegaraan Rusia, dan tunjangan sosial menjadi bagian dari upaya perekrutan.

"Janji berupa bayaran tinggi, tugas non-tempur, percepatan kewarganegaraan Rusia, dan tunjangan sosial menarik minat orang-orang yang-sering kali-tidak mengetahui ke mana sebenarnya mereka akan dikirim," tulis Intelijen Ukraina dalam keterangan resminya.

Sementara itu, Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut melalui perwakilan RI di Rusia.

Menurut Yvonne, Kemlu juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebut dalam informasi tersebut.

"Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut," kata Yvonne.

Dengan demikian, pemerintah masih menunggu hasil verifikasi sebelum memastikan apakah delapan WNI tersebut benar-benar direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia.* (d/dh)

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga pemerintah akan mengikuti ketentuan tersebut.

Baca Juga:

• Lahir dari Banjir Aceh-Sumut-Sumbar, Putusan MK Diharap Bikin Bantuan Bencana Tak Lagi Berbelit

Dalam putusannya, MK memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sebelumnya terdapat lima indikator yang menjadi dasar penetapan status dan tingkat bencana, yakni jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi.

MK menyatakan kelima indikator tersebut tidak harus seluruhnya terpenuhi secara kumulatif. Khusus untuk penetapan status bencana nasional, sedikitnya tiga indikator harus terpenuhi dengan jumlah korban menjadi indikator utama yang wajib dipenuhi.

"Khusus untuk penetapan status dan tingkat bencana nasional, Mahkamah menegaskan sekurang-kurangnya tiga indikator harus terpenuhi, dengan jumlah korban sebagai indikator utama yang harus dipenuhi," ujar Berton.

BNPB akan mengkaji putusan tersebut secara menyeluruh, termasuk pertimbangan hukum MK. Langkah itu dilakukan agar perubahan ketentuan tersebut dapat diterapkan secara lebih jelas dalam penanganan bencana di lapangan.

"BNPB tentu akan mendalami putusan tersebut secara menyeluruh, tidak hanya amarnya, tetapi juga seluruh pertimbangan hukum Mahkamah, agar yang diharapkan Mahkamah dan tentu saja seluruh rakyat Indonesia terkait dengan percepatan penanganan bencana bisa lebih operasional," katanya.

Berton mengatakan BNPB selanjutnya akan menyiapkan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang terdampak putusan MK. Selain itu, pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) juga akan disiapkan agar dapat dipahami oleh pemerintah daerah hingga kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

"BNPB akan menyiapkan penyesuaian dalam peraturan perundangan yang mengikuti perubahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk pedoman-pedoman dan SOP yang bisa dipahami oleh semua sektor mulai dari tingkat daerah hingga lintas K/L di tingkat nasional," ungkapnya.

BNPB juga menegaskan penanganan pemerintah pusat terhadap suatu bencana tidak bergantung pada penetapan status bencana nasional. Pemerintah pusat tetap dapat turun tangan memberikan bantuan ketika terjadi bencana di daerah.

Berton mencontohkan penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). BNPB terlibat sejak masa tanggap darurat hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

"Tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga hingga pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi nanti. Dukungan personel, peralatan, logistik, pendanaan, serta layanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak terus kami salurkan, dan pemutakhiran datanya disampaikan secara terbuka setiap hari," ujarnya.

Dia menegaskan prinsip BNPB dalam penanganan bencana tetap mengutamakan keselamatan masyarakat.

"Prinsip yang kami pegang tidak berubah. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi, dan seluruh kekuatan pemerintah bersama pemerintah daerah akan dikerahkan secara optimal untuk itu. Putusan Mahkamah Konstitusi ini kami tempatkan sebagai bagian dari penguatan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana," kata Berton.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam perkara Nomor 261/PUU-XXIII/2025.

MK menilai penggunaan lima indikator secara kumulatif berpotensi menyulitkan penetapan status bencana dan memperlambat penanganan. Sebab, kelima indikator tersebut dinilai memiliki keterkaitan dan sebagian dapat saling beririsan.

Mahkamah kemudian menetapkan bahwa tiga dari lima indikator dapat digunakan sebagai dasar penetapan status bencana, dengan jumlah korban ditempatkan sebagai indikator utama yang harus terpenuhi untuk status bencana nasional.

Dengan perubahan tersebut, pemerintah kini perlu menyesuaikan aturan teknis penanganan dan penetapan status bencana agar sejalan dengan putusan MK.* (d/dh)

Berdasarkan data Bloomberg, dolar AS dibuka di kisaran Rp17.700-an. Pada perdagangan Senin (31/8), mata uang Paman Sam tersebut ditutup di level Rp17.722.

Baca Juga:

• IHSG Hijau Pagi Ini, Naik ke Level 6.548

Pergerakan dolar AS juga bervariasi terhadap sejumlah mata uang utama dunia.

Terhadap yen Jepang (JPY), dolar AS menguat 0,05%. Penguatan juga terjadi terhadap dolar Australia (AUD) sebesar 0,06%.

Selanjutnya, dolar AS menguat 0,07% terhadap dolar Kanada (CAD). Mata uang AS juga menguat terhadap franc Swiss (CHF) sebesar 0,14%.

Sementara itu, dolar AS melemah terhadap euro (EUR) sebesar 0,09%. Pelemahan juga terjadi terhadap pound sterling Inggris (GBP) sebesar 0,04%.

Pergerakan rupiah terhadap dolar AS masih menjadi perhatian pelaku pasar seiring dinamika nilai tukar dan perkembangan mata uang global sepanjang perdagangan hari ini.* (d/dh)

Berdasarkan data RTI, IHSG dibuka di level 6.538. Indeks saham kemudian bergerak pada rentang 6.535 sebagai level terendah hingga 6.569 sebagai level tertinggi.

Baca Juga:

• Setelah Dua Hari Stagnan, Emas Antam Akhirnya Turun ke Rp2.664.000 - Ini Rincian Lengkapnya

Dari keseluruhan transaksi, sebanyak 338 saham tercatat menguat. Sementara 181 saham melemah dan 206 saham lainnya bergerak stagnan.

Penguatan IHSG juga terlihat pada sejumlah periode. Secara bulanan, IHSG tercatat naik 5,01%. Dalam periode mingguan, indeks menguat 0,72%.

Sementara dalam periode tiga bulan, IHSG menguat 5,51%. Namun, apabila dihitung secara enam bulanan, IHSG masih mencatat pelemahan sebesar 17,48%.

Pergerakan IHSG sepanjang perdagangan hari ini masih akan menjadi perhatian investor, seiring dinamika pasar saham dan perubahan harga saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.* (d/dh)

Ara mengatakan dirinya dijadwalkan bertemu Prabowo pada Selasa (1/9/2026) untuk menyampaikan perkembangan program tersebut. Pemerintah sebelumnya telah melakukan uji coba produksi genteng di sejumlah daerah.

Baca Juga:

• Diserang Isu Kabinet Gemuk, Presiden Prabowo Skakmat Kritikus Lewat Perbandingan Menohok dengan Timor Leste!

Menurut Ara, uji coba produksi genteng telah dilakukan selama beberapa bulan di sejumlah daerah, antara lain Pleret, Purwakarta, serta Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat.

"Besok saya akan melaporkan kepada Presiden kesiapan-kesiapan yang sudah dilakukan selama ini. Kami sudah melakukan uji coba, berapa bulan lalu, di Pleret, di Purwakarta, dan di Jatiwangi, Majalengka," ujarnya.

Ara mengatakan pelaksanaan program gentengisasi tidak hanya mempertimbangkan jumlah produksi. Pemerintah juga akan memperhatikan kualitas, estetika, dan harga agar produk UMKM mampu memenuhi kebutuhan program sekaligus meningkatkan kapasitas usaha mereka.

"Sesudah berapa bulan ini, tentu kita, saya percaya ada proses. Proses, kualitas, ya, estetika, harga, ya, semua harus dibina sehingga UMKM kita juga bisa naik kelas," jelasnya.

Selain program gentengisasi, Ara juga melaporkan sejumlah program perumahan yang melibatkan pihak swasta kepada Kepala Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo. Program tersebut mencakup pembangunan rumah gratis dan renovasi hunian di sejumlah wilayah.

Di Tangerang, misalnya, terdapat 200 unit rumah gratis. Kemudian di Tapanuli Utara sebanyak 103 unit, renovasi rumah di Menteng Tenggulun sebanyak 152 unit, serta renovasi rumah di Johar Baru sebanyak 500 unit.

"Jadi ini langkah-langkah strategis melibatkan gotong royong dari teman-teman swasta," tutur Ara.

Pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian bagi korban bencana gempa di NTT dengan melibatkan sektor swasta. Sebanyak 500 unit rumah disebut telah disiapkan dengan nilai total pembangunan mencapai Rp5 miliar.

Sementara untuk NTB, pemerintah menyiapkan dana Rp1,5 miliar melalui skema gotong royong untuk pembangunan rumah yang mengusung unsur kebudayaan setempat.

Program gentengisasi sendiri merupakan gagasan Prabowo yang disampaikan dalam acara Taklimat Presiden RI pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul.

Saat itu, Prabowo menginginkan adanya gerakan Indonesia ASRI yang merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Salah satu perhatian Prabowo adalah penggunaan atap seng yang dinilai kurang ideal dari sisi kenyamanan dan estetika.

"Saya lihat saudara-saudara, semua kota, kecamatan, hampir semua desa kita sekarang, maaf ya, terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng," kata Prabowo dalam acara tersebut, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo kemudian mendorong penggunaan genteng berbahan tanah untuk atap rumah di Indonesia. Menurutnya, penggunaan genteng tanah dapat membuat rumah lebih sejuk dan tidak mudah berkarat.

"Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Jadi nanti ini gerakannya adalah gerakan, proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia," tegas Prabowo.

Program tersebut kini mulai dipersiapkan pemerintah melalui penguatan produksi UMKM dan uji coba di sejumlah daerah sebelum diterapkan lebih luas.* (d/dh)

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi salah satu kementerian yang mengajukan tambahan anggaran terbesar, yakni mencapai Rp157,76 triliun.

Baca Juga:

• Status Kolonel TNI Terduga Terlibat Korupsi MBG Masih Menggantung, Kejagung Kini Periksa 6 Saksi Baru

Kejaksaan Agung (Kejagung) juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,1 triliun. Selain itu, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut mengajukan tambahan anggaran.

Kemendikdasmen mengusulkan tambahan Rp157,76 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas nasional dan kementerian.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan tambahan anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk memperluas program revitalisasi 100.000 satuan pendidikan.

" Kemendikdasmen secara resmi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun untuk dukungan berbagai program prioritas nasional dan kementerian," kata Mu'ti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Dana tambahan itu juga direncanakan untuk meningkatkan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) bagi jenjang SD dan SMP. Selain itu, anggaran akan digunakan untuk penyediaan sarana dan peralatan pendidikan, bantuan beasiswa, serta pembiayaan pendidikan bagi murid.

Kemendikdasmen juga mengusulkan keberlanjutan bantuan biaya pendidikan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi hingga jenjang S1 atau D4.

Kementerian tersebut turut mengusulkan anggaran untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 mengenai penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Berdasarkan paparan Kemendikdasmen, kebutuhan anggaran untuk memenuhi putusan tersebut mencapai Rp306,51 triliun.

Di sektor pertahanan, Kemenhan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp189 triliun untuk 2027. Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyebut terdapat kenaikan sekitar Rp50 triliun dari pagu indikatif sebelumnya.

"Intinya APBN untuk 2027 Kemhan anggarannya Rp189 triliun. Jadi ada tambahan sekitar Rp50 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp139 triliun," ujar Utut setelah rapat kerja tertutup Komisi I DPR dengan Kemenhan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan anggaran tersebut akan digunakan secara maksimal untuk menjalankan tugas pertahanan negara.

"Kepada Kementerian Pertahanan dan TNI, ini akan kita gunakan semaksimal mungkin," ujar Sjafrie.

Menurut Sjafrie, tugas Kemenhan dan TNI bersifat dinamis sehingga kebutuhan anggaran turut dipengaruhi oleh perkembangan situasi nasional.

Sementara itu, Kejagung mengusulkan tambahan anggaran Rp22,1 triliun untuk 2027. Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana mengatakan pagu Kejaksaan pada 2027 sebesar Rp21,5 triliun masih berada di bawah kebutuhan ideal yang mencapai Rp43,6 triliun.

"Usulan tambahan anggaran Kejaksaan RI tahun anggaran 2027 memperhatikan besaran alokasi pagu tahun anggaran 2027 sebesar Rp21,5 triliun dan membandingkan dengan bujet ideal riil tahun 2027 yaitu sebesar Rp43,6 triliun," ujar Asep dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senin.

Tambahan anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk meningkatkan tunjangan pegawai, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dana tambahan juga dibutuhkan untuk renovasi kantor, pemulihan aset, biaya operasional seperti listrik, air dan telepon, belanja pegawai, serta menyesuaikan kebutuhan penyidikan dan penuntutan setelah berlakunya KUHP dan KUHAP baru.

Kemensetneg juga masih mengajukan tambahan anggaran untuk 2027. Kemensetneg mendapatkan pagu sebesar Rp2,67 triliun, tetapi sebelumnya mengusulkan tambahan sebesar Rp6,626 triliun.

Dari usulan tersebut, Kemensetneg baru mendapatkan tambahan sekitar Rp2,86 miliar yang berasal dari hibah luar negeri untuk kegiatan percepatan penanganan stunting. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan tambahan anggaran sebesar Rp6,623 triliun.

"Kami harapkan dukungan dan persetujuan Komisi XIII atas RKA Kementerian Sekretariat Negara TA 2027 beserta usulan tambahan anggarannya agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara dalam memberikan layanan teknis dan administratif kepada presiden dan wakil presiden lebih optimal," ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.

Mahkamah Konstitusi juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp67 miliar. Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan mengatakan tambahan tersebut terdiri atas Rp45 miliar untuk program penanganan perkara dan Rp21,8 miliar untuk sarana dan prasarana.

Dana tersebut antara lain akan digunakan untuk kerja sama internasional bidang hukum dan konstitusi, konferensi internasional, renovasi gedung, pengadaan ambulans, serta penguatan teknologi informasi.

MK saat ini memperoleh pagu anggaran sebesar Rp360,8 miliar untuk 2027. Jika tambahan Rp67 miliar disetujui, total kebutuhan anggaran MK pada 2027 menjadi Rp427,8 miliar.

Permintaan tambahan anggaran juga datang dari KPU dan Bawaslu sebagai bagian dari persiapan tahapan Pemilu 2029.

Sekretaris Jenderal KPU RI Suryadi mengatakan pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp78,3 miliar karena pagu yang tersedia belum mencakup seluruh kebutuhan KPU pada 2027.

"Sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya rutin itu sama sekali belum dialokasikan anggarannya, sehingga pada kesempatan ini kami mengusulkan untuk ada tambahan anggaran KPU di tahun 2027 untuk anggaran program penyelenggaraan Pemilu dan juga di program dukungan manajemen sebesar Rp78,3 miliar," ujar Suryadi dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin.

KPU telah memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp4,682 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp1,429 triliun dialokasikan untuk program penyelenggaraan pemilu yang digunakan untuk tahapan Pemilu 2029 yang berlangsung pada 2027.

Bawaslu juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp772,74 miliar. Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait mengatakan sejumlah kegiatan rutin yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu belum mendapatkan alokasi anggaran.

"Sedangkan untuk usulan anggaran Bawaslu untuk anggaran tambahan, kami mengusulkan sebesar Rp772,74 miliar, yang saat ini surat sudah diberikan kepada Kementerian Sekretariat Negara dan menunggu persetujuan selanjutnya," kata Ferdinand.

Dengan demikian, total usulan tambahan anggaran KPU dan Bawaslu mencapai sekitar Rp851,04 miliar. Dana tersebut mencakup kebutuhan persiapan tahapan Pemilu 2029, mulai dari perencanaan, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pembentukan badan ad hoc, pemutakhiran data pemilih hingga pencalonan peserta pemilu.* (k/dh)

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Baca Juga:

• Kasihan Pak Prabowo Kerja Bagus tapi Dianggap Gagal! Gerindra Semprot Bakom RI Gara-gara Approval Rating Anjlok

"Pemerintah koalisi yang saya pimpin, termasuk besar. 7 partai dari 8 partai di parlemen. Dan kabinet yang saya susun pernah dikatakan kabinet gemuk, tidak efisien," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian membandingkan jumlah anggota kabinet Indonesia dengan Timor Leste. Menurutnya, Timor Leste hanya memiliki sekitar 1 juta penduduk, tetapi memiliki 28 menteri dalam kabinetnya.

"Padahal ada negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 1 juta, lebih kecil dari banyak provinsi di Indonesia. Lebih kecil dari banyak kabupaten di Indonesia. Mungkin Kabupaten Bogor jauh lebih besar dari Timor Leste," kata Prabowo.

Dia kemudian menyinggung jumlah penduduk Banyuwangi yang menurutnya sekitar 1,1 juta jiwa. Angka tersebut disebut tidak jauh berbeda dengan jumlah penduduk Timor Leste.

"Banyuwangi berapa jumlah penduduk Banyuwangi? Mereka hanya 1,1 juta, kabinetnya 28. Kabinetnya Timor Leste 28," sambungnya.

Prabowo juga menjelaskan pentingnya menghimpun berbagai kekuatan politik dalam pemerintahannya. Menurut dia, sistem demokrasi membuat dirinya perlu membangun koalisi dengan sejumlah partai politik untuk menjalankan pemerintahan.

Dia menilai Indonesia merupakan negara dengan wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar sehingga membutuhkan kerja sama berbagai kekuatan politik.

"Negara kita besar. Kita sebesar Eropa. Di Eropa itu lebih dari 27 negara. Lebih. 27 negara itu yang masuk NATO atau Uni Eropa, nanti ada lagi yang tidak masuk. Mungkin totalnya 35 juga. Kita satu negara. Kita besar sekali. Dan karena demokrasi, saya harus berkoalisi," imbuh Prabowo.

Sebagai informasi, Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo beranggotakan 109 menteri, wakil menteri, dan kepala badan ketika dilantik pada Oktober 2024.

Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan di tengah sorotan mengenai ukuran kabinet pemerintahannya. Dia menegaskan kebutuhan untuk membangun koalisi menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan pemerintahan.* (k/dh)