JAKARTA - Sejumlah organisasi masyarakat sipil, baik dari Indonesia maupun internasional, resmi mengajukan gugatan pidana terhadap Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, atas tuduhan genosida terhadap etnis Rohingya.

Laporan pidana yang disampaikan kepada Kejaksaan Agung Indonesia pada Senin (6/4/2026) ini menyasar pemimpin junta militer Myanmar tersebut, menudingnya sebagai pelaku kejahatan berat yang terjadi sejak 2017, yang mengakibatkan pembantaian massal, pemerkosaan, dan pengusiran etnis Rohingya dari Myanmar.

Baca Juga:

• Persidangan Kasus Pengalihan Lahan PTPN II: Ahli Beberkan Kekosongan Aturan Terkait Penyerahan 20 Persen Tanah ke Negara

Mereka didampingi oleh figur Indonesia seperti Marzuki Darusman, Busyro Muqoddas, Bivitri Susanti, Heru Susetyo, Wanda Hamidah, dan Dimas Bagus Arya.

Selain itu, beberapa pihak juga menyertakan bukti-bukti mengenai pelanggaran HAM, termasuk pengusiran paksa dan pembunuhan terhadap warga Rohingya.

Menurut pelapor, dasar hukum gugatan ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia yang memungkinkan penerapan prinsip "yurisdiksi universal".

Prinsip ini memungkinkan Indonesia mengadili kejahatan berat yang terjadi di luar teritorialnya, termasuk di Myanmar.

Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung Indonesia, menjelaskan bahwa kejahatan terhadap Rohingya, seperti yang terjadi sejak 2017, dapat diproses di Indonesia meskipun tidak terjadi di wilayah hukum Indonesia.

"Indonesia berhak mengadili pelaku kejahatan HAM berat, termasuk mereka yang terlibat dalam penindasan terhadap etnis Rohingya. Kami mendukung penuh penerapan prinsip yurisdiksi universal ini," kata Marzuki dalam keterangan persnya.

Gugatan ini menyoroti kejahatan berat yang dilakukan oleh Min Aung Hlaing dan pasukan militernya.

Sementara itu, Yasmin Ullah, salah seorang penyintas, mengungkapkan, "Ini adalah momen penting untuk keadilan bagi warga Rohingya yang telah lama tertindas. Kami berharap Indonesia dapat menjadi bagian dari proses keadilan internasional."

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa pihaknya akan memproses laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kami akan melakukan telaah dan kajian lebih lanjut terkait laporan ini. Setiap laporan pengaduan yang kami terima akan dipelajari dan diteruskan ke satuan kerja terkait," ujar Anang.

Meskipun demikian, pihak Kejaksaan Agung juga menyampaikan bahwa penerapan KUHP baru Indonesia dalam kasus lintas negara masih perlu kajian lebih mendalam.

Menurut mereka, hal ini membutuhkan analisis teknis yang cermat sebelum tindakan hukum lebih lanjut dapat dilakukan.

Dimas Bagus Arya, Koordinator Badan Pekerja Kontras, menilai bahwa konflik di Myanmar memberi dampak langsung terhadap Indonesia.

Terutama terkait dengan kejahatan lintas negara, seperti perdagangan manusia dan pengungsi ilegal.

Indonesia, sebagai negara yang menerima gelombang pengungsi Rohingya, kini menjadi salah satu tempat yang menampung ribuan pengungsi yang melarikan diri dari tindakan kekerasan militer Myanmar.

"Gelombang pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh dan Sumatera Utara adalah bukti bahwa konflik ini tidak hanya memengaruhi Myanmar, tetapi juga berdampak langsung pada Indonesia. Kami berharap Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memberikan keadilan bagi mereka," kata Dimas.

Konflik terhadap Rohingya bermula sejak tahun 1982 ketika Myanmar memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan yang menghapus status kewarganegaraan warga Rohingya.

Pada 2017, operasi militer besar-besaran dipimpin oleh Min Aung Hlaing yang menyebabkan lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Para pengungsi melaporkan bahwa mereka telah menjadi korban pembunuhan, pemerkosaan massal, dan pembakaran rumah.

Meski Myanmar membantah tuduhan genosida tersebut, komunitas internasional, termasuk negara Gambia yang telah membawa kasus serupa ke Mahkamah Internasional PBB, terus mendesak agar pihak yang bertanggung jawab dihukum.

Min Aung Hlaing, yang baru saja terpilih sebagai presiden Myanmar, sebelumnya memimpin kudeta militer pada 2021, yang berujung pada perang saudara dan krisis kemanusiaan yang terus berlanjut.

Dengan dilakukannya laporan ini, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap penegakan hukum internasional dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan.

Indonesia, yang dikenal dengan prinsip politik luar negeri yang mengedepankan perdamaian dan keadilan, kini menghadapi ujian besar dalam membantu mencari keadilan bagi etnis Rohingya melalui mekanisme hukum yang ada di dalam negeri.*

(km/ad)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan penjelasan terkait video viral yang menunjukkan deretan motor listrik berlogo BGN, yang disebut-sebut dialokasikan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat.

Dalam video tersebut, disebutkan bahwa pengadaan motor mencapai 70.000 unit, sebuah informasi yang dibantah tegas oleh pihak BGN.

Baca Juga:

• MBG: Menjaga Kepercayaan Publik

Menurut Dadan, motor listrik ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan distribusi dan pengawasan gizi yang diberikan kepada masyarakat.

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (7/4/2026).

Dadan juga menegaskan bahwa motor-motor tersebut belum didistribusikan karena masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," jelas Dadan.

Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial menunjukkan motor-motor listrik yang disimpan di sebuah gudang besar.

Pembuat konten dalam video tersebut menyebutkan bahwa terdapat 70.000 unit motor listrik yang disiapkan untuk SPPG di wilayah Jawa Barat.

"Ini yang saya spill semua motor ada 70 ribu motor untuk wilayah Provinsi Jawa Barat doang," kata pembuat konten dalam video itu.

Namun, Dadan Hindayana menegaskan bahwa informasi mengenai jumlah motor yang beredar itu adalah hoaks.

"Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan untuk tahun 2025," tegas Dadan.

Dadan juga menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik dilakukan secara bertahap mulai dari Desember 2025.

Hal ini sesuai dengan perencanaan anggaran yang sudah disetujui untuk memperlancar pelaksanaan Program MBG.

"Proses administrasi sebagai BMN memang perlu dilakukan untuk memastikan pengadaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," lanjutnya.

Kepala BGN berharap masyarakat lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi.

Dadan juga meminta agar masyarakat memahami bahwa pengadaan motor listrik ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang berkelanjutan dan terstruktur.

"Sebagai lembaga pemerintah, kami terus berupaya untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat. Kami juga berharap agar informasi yang beredar dapat lebih selektif dan berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Dadan.*

(d/ad)

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi acara atau hajatan yang digelar oleh warga dari aksi premanisme, pasca kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang warga, Dadang (57), di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Abdullah menilai pengamanan yang lebih baik harus segera diterapkan oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi.

Baca Juga:

• Pemerintah Target Renovasi 400.000 Rumah untuk Masyarakat Miskin di 2026, Presiden Prabowo Pastikan Tepat Sasaran

Abdullah menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk Bhabinkamtibmas dari kepolisian, Satpol PP dari pemerintah daerah, serta unsur lainnya untuk memastikan keamanan pada setiap kegiatan masyarakat, terutama yang melibatkan banyak orang.

Dia juga menyoroti pentingnya tindakan tegas terhadap peredaran minuman keras ilegal, yang sering menjadi pemicu terjadinya kekerasan, terutama dalam acara hajatan.

"Hampir setiap kasus premanisme dan kekerasan di hajatan warga melibatkan miras. Padahal, peredarannya sudah diatur ketat dan tidak boleh dijual sembarangan," ungkap Abdullah.

Abdullah juga mendorong aparat untuk menggencarkan razia penyakit masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan premanisme, secara rutin dan berkelanjutan.

"Jika tidak ditindak tegas, premanisme akan tumbuh subur dan mengganggu ketertiban masyarakat, bahkan merusak iklim investasi di daerah," tegasnya.

Selain itu, Abdullah mendesak kepolisian untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada para pelaku pengeroyokan yang menyebabkan kematian Dadang.

"Berdasarkan KUHP, pelaku pengeroyokan yang menyebabkan kematian terancam pidana hingga 12 tahun penjara. Hukuman ini harus diterapkan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban," ujarnya.

Peristiwa tragis ini terjadi pada Sabtu (4/4) di Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta.

Dadang sedang menggelar pesta pernikahan anaknya di rumah, yang dimeriahkan dengan hiburan organ tunggal.

Sekitar pukul 14.50 WIB, segerombolan orang yang diduga sedang mabuk datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pemain organ untuk membeli tambahan minuman.

Setelah ditolak, keributan terjadi dan berujung pada aksi kekerasan brutal. Dadang yang sedang mengurus acara menjadi sasaran amukan.

Ia dipukul menggunakan benda keras hingga pingsan dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kejadian ini menambah daftar panjang kekerasan yang terjadi di tengah pesta warga yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan.

Abdullah berharap agar pemerintah dan aparat penegak hukum dapat memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang dan acara warga dapat berlangsung dengan aman tanpa gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.*

(at/ad)

BATU BARA – Dalam rangka memeriahkan sekaligus memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menggelar operasi razia gabungan bersama jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Labuhan Ruku.

Kegiatan berlangsung pada Senin malam, 06 April 2026, mulai pukul 19.30 WIB.

Operasi ini merupakan wujud komitmen nyata kedua instansi dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan kondusivitas di lingkungan penjara.

Kegiatan diawali dengan apel kekuatan yang dipimpin langsung oleh pimpinan Lapas dan Polsek Labuhan Ruku.

Baca Juga:

• Perkuat Pengawasan Internal, Lapas Labuhan Ruku Ikuti Pengukuhan Satops Patnal

Fokus Penggeledahan di Dua Blok Hunian

Sasaran utama razia kali ini difokuskan pada dua titik strategis, yaitu Blok Jamrud dan Blok Safir.

Di Blok Jamrud, tim gabungan melakukan pemeriksaan intensif pada Kamar 5 dan Kamar 7. Sementara di Blok Safir, penyisiran menyeluruh dilakukan di Kamar 6 dan Kamar 12.

Setiap sudut ruangan diperiksa dengan teliti, mulai dari ventilasi udara, tempat tidur, hingga barang-barang pribadi milik warga binaan, guna memastikan tidak ada celah bagi penyelundupan atau penyimpanan barang pelanggaran.

Selama proses berlangsung, situasi terpantau aman, kondusif, dan terkendali tanpa adanya perlawanan dari warga binaan.

Dari hasil operasi, tim berhasil mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam Lapas untuk selanjutnya didata dan dimusnahkan sesuai prosedur.

Implementasi "Tiga Kunci Pemasyarakatan Maju"

Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi semangat "Tiga Kunci Pemasyarakatan Maju", yang mencakup deteksi dini, pemberantasan narkoba, dan sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

"Kami sangat mengapresiasi kerjasama yang erat dengan Polsek Labuhan Ruku. Melalui momentum Hari Bakti ke-62 ini, kami berkomitmen mewujudkan Lapas yang bersih dari peredaran barang terlarang (Zero Halinar)," ujar Kalapas.

Lebih lanjut ia menegaskan, upaya ini dilakukan demi menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, tertib, dan sehat, sehingga pelayanan dan pembinaan terhadap warga binaan dapat berjalan maksimal menuju tujuan akhir reintegrasi sosial.*

(ad)

JAKARTA – Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, memberikan respons tegas terkait laporan yang diajukan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) ke Bareskrim Polri, Senin (6/4/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan video yang mengarah pada tuduhan bahwa Rismon menuding JK mendanai kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga:

• Nama Lokot Nasution Muncul Lagi di Sidang Korupsi DJKA Medan, Siapa Dia?

Menurutnya, laporan polisi (LP) yang diajukan tidak bisa diproses secara sembarangan dan harus diuji terlebih dahulu di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

"Atas LP Pak JK, saya pikir biarkan saja dulu. Kan tidak segampang itu membuat laporan. Nanti di SPKT diuji atau dianalisa dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan pelapor," ujar Jahmada.

Jahmada menegaskan bahwa sejauh ini, kliennya Rismon tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang seperti yang beredar di video-video yang mengaitkan dirinya dengan tuduhan tersebut.

Ia meminta publik untuk menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut terkait bukti-bukti yang ada.

Sementara itu, kuasa hukum Jusuf Kalla, Abdul Haji Talaohu, juga memberikan penjelasan setelah melaporkan Rismon Sianipar dan sejumlah akun YouTube yang dianggap menyebarkan informasi hoaks terkait JK.

Abdul Haji mengungkapkan bahwa meskipun telah melakukan laporan, hingga kini ia belum menerima nomor LP yang menjadi bukti laporan yang sah.

"Belum (LP), belum. Nanti sama ini, sama tim," ujar Abdul Haji saat diwawancarai di Bareskrim Polri.

Meski administrasi laporan belum tuntas, ia menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan laporan terkait tuduhan yang beredar mengenai JK dan siap menjalani proses hukum lebih lanjut.

Tuduhan yang memicu laporan ini berakar pada spekulasi bahwa Jusuf Kalla memberikan dana sebesar Rp5 miliar kepada Roy Suryo untuk memperkarakan dugaan ijazah palsu Jokowi.

Isu tersebut beredar luas dan memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk JK sendiri yang dengan tegas membantah tuduhan tersebut.

Jusuf Kalla menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah dan menegaskan bahwa ia tidak pernah terlibat dalam memberikan dana untuk kasus yang melibatkan Roy Suryo maupun isu ijazah Jokowi.

Sidang dan proses hukum atas laporan yang diajukan oleh Jusuf Kalla masih terus berlangsung.

Para pihak terkait diharapkan dapat mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan menunggu hasil penyelidikan dari aparat kepolisian.

Dengan adanya penjelasan dan bantahan dari kedua belah pihak, kasus ini semakin menarik perhatian publik, terutama terkait dengan tuduhan penyebaran hoaks yang semakin meluas.*

(tm/ad)

MEDAN – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan kembali melanjutkan persidangan terhadap empat terdakwa yang didakwa mengalihkan lahan PTPN II (sekarang PTPN I Regional I) kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP), Senin (6/4/2026).

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Kasim ini menghadirkan empat saksi ahli dari berbagai disiplin, salah satunya Ahmad Ready, seorang ahli Administrasi Negara dan Perundangan (HAN).
hukum
Dalam sidang tersebut, Johari Damanik, penasihat hukum terdakwa Iman Subakti yang merupakan mantan Direktur PT NDP, mempertanyakan kapasitas saksi ahli Ahmad Ready untuk memberikan keterangan mengenai hukum agraria, mengingat objek perkara yang sedang diperiksa berkaitan erat dengan tanah dan peralihan hak atas tanah.

Baca Juga:

• Nama Lokot Nasution Muncul Lagi di Sidang Korupsi DJKA Medan, Siapa Dia?

Ahmad Ready menjelaskan bahwa meskipun ia bukan ahli hukum agraria, ia dapat menjelaskan permasalahan terkait pertanahan, karena hukum agraria merupakan bagian dari hukum administrasi negara.

Ia kemudian merujuk pada Pasal 88-110 Permen ATR/BPN No 18/2021, yang mengatur pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah negara.

Ahmad Ready menegaskan bahwa aturan tersebut tidak mencantumkan kewajiban penyerahan 20 persen tanah kepada negara saat proses pengalihan hak atas tanah tersebut.

"Kewajiban penyerahan 20 persen tanah kepada negara tidak ada dalam Pasal 88-110 Permen ATR/BPN No 18/2021," ujar Ahmad Ready, yang mengungkapkan bahwa meskipun Pasal 165 dalam aturan tersebut mengatur penyerahan 20 persen, namun belum ada peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme pelaksanaan kewajiban tersebut.

Pertanyaan pun muncul dari Majelis Hakim. Hakim anggota Y Girsang mempertanyakan apakah penyerahan 20 persen tanah bisa ditukar dengan uang.

Ahmad Ready kemudian menjawab bahwa kewajiban tersebut harus berbentuk tanah, bukan uang, karena tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan sosial.

Sementara itu, dalam sidang tersebut, juga terungkap adanya perbedaan penilaian harga tanah seluas 93,8 hektar yang telah dialihkan dari HGU menjadi HGB antara saksi ahli yang berasal dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Menurut Johari Damanik, keterangan saksi ahli Ahmad Ready semakin memperkuat argumen bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini prematur.

Ia menilai bahwa ketentuan mengenai kewajiban penyerahan 20 persen belum dapat diterapkan karena belum ada peraturan pelaksana yang jelas.

"Belum ada ketentuan pelaksanaan, sehingga belum bisa dijalankan," ujar Johari, yang menekankan bahwa meskipun kewajiban tersebut tercantum dalam Surat Keputusan pemberian hak, pihak perusahaan tidak menolak untuk memenuhi kewajiban tersebut, namun implementasinya masih terkendala peraturan yang belum jelas.

Lebih lanjut, Johari menjelaskan bahwa dalam konteks ini, perubahan hak atas tanah yang dilakukan bukanlah sekadar perubahan status hak, melainkan pemberian hak baru.

Ia menambahkan bahwa dalam hal ini, tanah yang sebelumnya dikuasai oleh PT NDP telah dilepas dan menjadi tanah negara, sehingga proses pengajuan permohonan hak baru oleh PT NDP menjadi sah menurut prosedur yang berlaku.

Keterangan ini semakin diperkuat oleh saksi fakta dari Kementerian ATR/BPN, yang menyatakan bahwa proses yang dilakukan merupakan mekanisme permohonan hak baru, bukan sekadar perubahan hak atas tanah.

Dalam kasus ini, para terdakwa dihadapkan pada dakwaan atas pengalihan lahan PTPN II (sekarang PTPN I) kepada PT NDP yang diduga tidak memenuhi kewajiban penyerahan 20 persen tanah kepada negara.

Kasus ini menyoroti pentingnya kejelasan regulasi mengenai pertanahan, khususnya terkait pengalihan hak atas tanah negara, yang masih menjadi perdebatan di meja hijau.*

(ad)

MEDAN – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar, menugaskan Herlangga Wisnu Murdianto sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo.

Penunjukan ini dilakukan menyusul kosongnya jabatan Kajari Karo setelah penarikan Danke Rajagukguk, Kepala Kejari Karo, beserta Kasipidsus dan dua jaksa ke Kejaksaan Agung pekan lalu.

Baca Juga:

• Nama Lokot Nasution Muncul Lagi di Sidang Korupsi DJKA Medan, Siapa Dia?

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan penunjukan Plh bertujuan memastikan pelayanan di Kejari Karo tetap berjalan lancar.

"Pelaksana harian ditunjuk Herlangga Wisnu Murdiyanto," ujarnya.

Penarikan Danke Rajagukguk dan jajarannya oleh Kejagung terkait penanganan perkara videografer Amsal Sitepu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa tim intelijen Kejaksaan Agung telah mengamankan para jaksa tersebut pada Sabtu malam.

Anang menjelaskan, tim Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) akan memeriksa penanganan perkara oleh jajaran jaksa di Karo, termasuk aspek profesionalitas.

"Apabila nanti terbukti ada pelanggaran, maka akan ada sanksi dari internal. Tunggu saja hasilnya," jelas Anang.

Penunjukan Herlangga sebagai Plh diharapkan menjaga kelancaran operasional Kejari Karo, sementara proses pemeriksaan oleh Kejagung berlangsung.

Langkah ini menegaskan mekanisme pengawasan internal dan upaya penegakan integritas aparat penegak hukum di Sumatera Utara.*

(sp/ad)

MEDAN – Nama Lokot Nasution kembali disebut dalam sidang dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan di Pengadilan Negeri Medan.

Penyebutan ini muncul saat Jaksa KPK mempertanyakan salah satu saksi, David Oloan Sitanggang, Direktur PT Antaraksa, Senin (6/4/2026).

Baca Juga:

• Sidang Korupsi DJKA di PN Medan, Direktur BKU Akui Berikan Rp 3 Miliar ke BPK untuk Memuluskan Proyek Kereta

David menjawab, "Saya tidak kenal, tapi saya tahu. Saya tahu dari Pak Wahyu, sebagai teman," jelasnya.

David memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Muhlis Hanggani Capah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) II di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 2 wilayah Sumatera Utara, dan Eddy Kurniawan Winarto, kontraktor swasta.

Selain jaksa, kuasa hukum Eddy, Daniel Pasaribu, juga menyinggung nama Lokot saat menanyakan pertemuan antara Wahyu dan Lokot di Jakarta.

David hanya menjawab singkat, "Hanya ketemu, saya tahu pembahasannya."

Ketua majelis hakim, Khamozaro Waruwu, menegaskan pertanyaannya mengenai siapa Lokot Nasution.

David menjawab, "Wahyu bertemu Lokot di Jakarta, cerita Wahyu. Setahu saya anggota dewan. Sebelumnya di Kemenhub (Kementerian Perhubungan)."

Meski namanya disebut beberapa kali, peran Lokot Nasution dalam perkara dugaan korupsi ini belum diungkap secara rinci.

Jaksa telah memanggil Lokot untuk hadir di persidangan, namun yang bersangkutan belum datang.

Diketahui, Lokot Nasution pernah menjabat sebagai PPK di DJKA Kemenhub pada 2017–2018.

Ia kemudian mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir 2019 dan terjun ke dunia politik, hingga terpilih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara 2022–2027.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan pengaturan lelang proyek pembangunan jalur kereta api di Sumatera Utara, termasuk proyek Emplasemen dan Bangunan Stasiun Medan Tahap II (JLKAMB 6) senilai Rp 385 miliar yang dimenangkan PT Antaraksa bersama PT Waskita Karya dan Rinenggo.

Modus yang diungkap KPK melibatkan pemberian suap untuk memenangkan rekanan tertentu dalam proyek.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Muhlis Hanggani Capah sebagai PPK dan Eddy Kurniawan Winarto dari pihak swasta.

Penyidikan kasus ini masih berlangsung dengan sejumlah tersangka telah ditetapkan KPK.*

(km/ad)

MEDAN – Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU), Asta Danika, mengaku memberikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar proyek yang dikerjakan perusahaannya berjalan lancar.

Pengakuan ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan di Pengadilan Negeri Medan.

Baca Juga:

• Keberagaman Nusantara Bersinar di Deck Reception ASEAN Plus Cadet Sail 2026, Rico Waas Perkenalkan Pesona Budaya Medan di KRI Bima Suci

"Ada pemberian Rp 100 juta lewat transfer, kemudian Rp 300 juta, Rp 400 juta, Rp 570 juta, dan Rp 1,2 miliar lewat Suyanto. Jika dihitung lebih, Rp 3 miliar diberikan kepada BPK, apa ini benar?" tanya hakim.

Asta Danika yang hadir secara zoom, membenarkan seluruh aliran uang tersebut.

"Iya benar yang mulia," jawabnya singkat.

Hakim kemudian menanyakan tujuan pemberian uang. Asta menjawab, "Supaya lancar."

Pernyataan itu memicu keheranan hakim.

"Saudara masih waras? Memberikan uang sampai miliaran, kenapa mau menyogok mereka?" tanya hakim Kamazaro.

Asta menambahkan bahwa pemberian uang dilakukan atas rujukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di proyek yang mereka kerjakan.

Menurutnya, praktik ini sudah menjadi hal yang biasa agar urusan proyek berjalan lancar.

Hakim Kamazaro mengungkapkan keterkejutannya atas keterlibatan BPK dalam kasus ini.

"BPK ini lembaga yang mengeluarkan hasil kerugian negara. Biar adil, oknum BPK yang seperti ini juga harus ditangkap Pak Jaksa dan dibersihkan," tegas hakim.

Proyek yang dimaksud meliputi pembangunan jalur kereta Bandar Tinggi-Kuala Tanjung dan Kisaran-Mambang Muda.

Tersangka PPK diduga menerima suap hingga Rp 12,12 miliar dari pihak rekanan.

Terdakwa lain dalam kasus ini antara lain Muhammad Chusnul, PPK paket pekerjaan di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Medan; Eddy Kurniawan Winarto, wiraswasta; serta Muhlis Hanggani Capah, PPK II di BTP Kelas 2 wilayah Sumatera Utara.

Kasus ini menambah sorotan publik terkait praktik korupsi di proyek infrastruktur strategis dan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat negara.*

(d/ad)

JAKARTA – Bocoran terbaru menunjukkan bahwa Honor 600 Pro mulai menampakkan diri lewat foto asli atau live images, memberikan gambaran lebih jelas soal desain dan spesifikasi yang sebelumnya beredar.

Mengutip GSM Arena, foto yang tersebar memperlihatkan perubahan signifikan di modul kamera belakang.

Baca Juga:

• Wapres Gibran Janji Cari Solusi Kesejahteraan Guru Honorer dan PPPK di Kupang

Honor 600 Pro kini mengusung tiga lensa yang disusun dalam pola segitiga, disebut-sebut memiliki kemiripan dengan desain iPhone 17 Pro, termasuk tata letak LED flash dan sensor tambahan. Varian warna oranye semakin menegaskan kesan inspirasi dari perangkat Apple tersebut.

Di bagian depan, layar OLED 6,57 inci hadir dengan bezel tipis dan simetris, lengkap dengan punch-hole untuk kamera selfie.

Layar diperkirakan memiliki resolusi 1.5K dan refresh rate 120Hz, memberikan pengalaman visual modern dan mulus.

Dari sisi performa, model Pro kemungkinan menggunakan Snapdragon seri 8, sementara versi reguler diprediksi membawa Snapdragon 7 Gen 4.

Sektor kamera utama dikabarkan mengandalkan sensor 200MP dengan dukungan OIS, dilengkapi lensa telefoto khusus untuk varian Pro.

Salah satu fitur paling menarik adalah kapasitas baterai yang dikabarkan mencapai 9.000mAh, jauh di atas rata-rata smartphone saat ini.

Angka ini berpotensi menjadi daya tarik utama bagi pengguna yang mengutamakan daya tahan, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun gaming.

Seiring dengan munculnya foto asli dan sertifikasi perangkat di berbagai platform, peluncuran Honor 600 Pro diyakini semakin dekat. Honor bahkan mulai menebar teaser di beberapa wilayah, menandakan pengumuman resmi tinggal menunggu waktu.

Meski begitu, detail harga dan tanggal rilis resmi masih belum diumumkan.

Dengan kombinasi desain baru, kamera 200MP, layar 1.5K, dan baterai raksasa, Honor 600 Pro diprediksi menjadi pesaing kuat di segmen upper mid-range hingga flagship terjangkau.*

(mc/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali melemah pada perdagangan Selasa (7/4/2026), terdorong sentimen harga minyak tinggi dan risiko geopolitik Timur Tengah.

Rupiah dibuka di level Rp17.050/US$, kemudian terdepresiasi lebih dalam ke Rp17.072/US$ pada perdagangan pagi ini.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat di 7.009! Saham Big Caps Tembus Zona Hijau

Kenaikan harga minyak ini menekan sejumlah mata uang Asia.

Di kawasan, mayoritas mata uang bergerak melemah.

Baht Thailand memimpin pelemahan dengan turun 0,29%, disusul won Korea Selatan 0,26%, ringgit Malaysia 0,24%, peso Filipina 0,24%, dan rupiah 0,2%.

Hanya dolar Taiwan, yuan China, dan dolar Hong Kong yang sedikit menguat, masing-masing 0,05%, 0,03%, dan 0,01%.

Kenaikan harga minyak tak lepas dari eskalasi konflik AS-Iran.

Presiden AS Donald Trump mengancam akan menghancurkan infrastruktur penting Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi sebelum tenggat Selasa (7/4/2026) waktu setempat.

Sementara itu, Iran memperingatkan bakal menyerang infrastruktur energi di Teluk Persia jika diserang.

Robert Rennie, Kepala Riset Komoditas di Westpac Banking Corp, memperingatkan, "Jika konflik meningkat, harga minyak bisa melambung di atas US$110 hingga US$120 per barel. Namun, jika tenggat diperpanjang, harga kemungkinan stabil di kisaran US$95–US$110."

Dari dalam negeri, sentimen fiskal juga menekan rupiah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan defisit APBN sampai Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp99,8 triliun (0,41% PDB).

Pemerintah menetapkan batas atas defisit APBN 2026 sebesar 2,68% terhadap PDB.

Kondisi ini membuat pasar menahan risiko, dengan investor mencermati pergerakan harga minyak dan perkembangan diplomasi AS-Iran yang masih penuh ketidakpastian.*

(bb/ad)

MEDAN – Keindahan budaya Nusantara tampak begitu hidup dalam gelaran Deck Reception ASEAN Plus Cadet Sail (APCS) 2026 di atas geladak KRI Bima Suci yang bersandar di Dermaga Pelindo 104, Pelabuhan Belawan, Senin malam (6/4/2026).

Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas beserta Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas.

Baca Juga:

• Antusias! Siswa SRMP 2 Medan Eksplorasi Kapal TNI KRI Bima Suci, Tanamkan Wawasan Kemaritiman Sejak Dini

Suasana semakin semarak dengan dentuman drum band para kadet, diiringi tarian tradisional Batak dan Bali, menghadirkan nuansa Nusantara yang memukau di panggung internasional.

Sejumlah tokoh penting turut hadir, seperti Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Anggota DPRD Medan Saipul Bahri, Sultan Deli ke-14 Sultan Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam Shah, serta para konsul dari negara sahabat.

Belawan malam itu menjadi titik temu dunia, di mana perbedaan justru menjadi jembatan kebersamaan.

Bagi Wali Kota Medan Rico Waas, momen ini bukan sekadar agenda resmi.

Ia menekankan pentingnya memperkenalkan wajah Medan yang terbuka, kaya budaya, dan berpotensi besar di sektor maritim.

"Ini adalah kesempatan emas bagi Kota Medan untuk menunjukkan kepada dunia betapa indahnya keberagaman kita. Lewat momentum ini, kita memperkenalkan potensi budaya dan maritim Medan sebagai bagian penting dari kekayaan Nusantara," ujar Rico Waas.

Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari Komandan Komando Daerah Angkatan Laut I Belawan, Laksamana Muda TNI Deny Septiana, yang menekankan bahwa ASEAN Plus Cadet Sail 2026 merupakan upaya memperkuat diplomasi maritim serta membangun kepercayaan antarnegara melalui generasi muda.

"Melalui semangat sailing together, laut menjadi pemersatu kerja sama dan persahabatan internasional," kata Deny Septiana.

Belawan dipilih sebagai lokasi acara untuk menampilkan potensi maritim dan budaya Sumatera Utara sekaligus memperkuat kerja sama antarbangsa.

Kegiatan ASEAN Plus Cadet Sail 2026 sendiri berlangsung selama 124 hari, melibatkan kadet dari berbagai negara ASEAN dan non-ASEAN sebagai sarana mempererat hubungan dan meningkatkan pemahaman tentang kemaritiman.*

(ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke level 7.009,38 pada Selasa (7/4/2026).

Kenaikan ini diikuti oleh saham-saham big caps seperti PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), PT Bayan Resources Tbk. (BYAN), PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), hingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Naik Rp19.000/Gram! Buyback Ikut Menguat Hari Ini

Sepanjang perdagangan pagi ini, IHSG bergerak di rentang 6.995,78–7.010,08.

Sebanyak 305 saham menguat, 117 saham terkoreksi, dan 226 saham stagnan, dengan kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp12.259,84 triliun.

Saham dengan kapitalisasi pasar jumbo yang memimpin penguatan dipimpin oleh TPIA, naik 2,26% menjadi Rp4.080 per saham, diikuti BYAN yang tumbuh 1,75% menjadi Rp10.200.

Sementara BREN naik 0,46% ke Rp4.380, PANI 0,33%, BBRI 0,30%, dan BBNI 0,27%.

Di sisi lain, saham yang melemah dipimpin PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) turun 1,29% menjadi Rp4.960, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) terkoreksi 0,95% ke Rp3.130 per saham.

Menurut Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fanny Suherman, kenaikan IHSG ini merupakan technical rebound setelah tekanan aksi jual investor asing pada awal pekan.

"Hati-hati, jika indeks belum mampu menembus level 7.050, IHSG masih rentan terkoreksi hari ini," ujarnya.

BNI Sekuritas menetapkan support IHSG di level 6.850–6.900, dan resistance di 7.020–7.050.

Dari pasar global, Wall Street ditutup menguat tipis, dipimpin optimisme gencatan senjata antara AS dan Iran. S&P 500 naik 0,44%, Nasdaq 0,54%, dan Dow Jones 0,36%.

Pakistan disebut tengah menyusun kesepakatan 45 hari terkait pembukaan kembali Selat Hormuz, meski tensi tetap tinggi menyusul ancaman Presiden AS Donald Trump terhadap infrastruktur vital Iran.

Investor juga mencermati data inflasi dari Filipina, Taiwan, serta keputusan suku bunga Bank Sentral Korea Selatan yang akan diumumkan akhir pekan ini, sementara pasar Asia bergerak variatif di tengah libur Paskah dan Festival Qingming.

Disclaimer: Berita ini disampaikan untuk informasi dan tidak mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca.*

(bi/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali mencatat penguatan pada perdagangan hari Selasa (7/4/2026).

Emas Antam dijual Rp 2.850.000 per gram, naik Rp 19.000 dibandingkan posisi sehari sebelumnya.

Baca Juga:

• Waketum Golkar Buka Suara soal Isu Reshuffle, Serahkan ke Prabowo

Kenaikan ini terjadi meski harga emas dunia justru turun.

Pada Senin (6/4/2026), harga emas dunia di pasar spot ditutup US$ 4.658,7 per troy ons, melemah 0,4% dari penutupan akhir pekan lalu.

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini

Berat - Harga Jual - Buyback
0,5 gr - Rp1.475.000 - Rp1.478.688
1 gr - Rp2.850.000 - Rp2.857.125
2 gr - Rp5.640.000 - Rp5.654.100
3 gr - Rp8.435.000 - Rp8.456.088
5 gr - Rp14.025.000 - Rp14.060.063
10 gr - Rp27.995.000 - Rp28.064.988
25 gr - Rp69.862.000 - Rp70.036.655
50 gr - Rp139.645.000 - Rp139.994.113
100 gr - Rp279.212.000 - Rp279.910.030
250 gr - Rp697.765.000 - Rp699.509.413
500 gr - Rp1.395.320.000 - Rp1.398.808.300
1000 gr - Rp2.790.600.000 - Rp2.797.576.500

Analis menyebut kenaikan harga emas Antam kemungkinan dipicu faktor internal seperti penyesuaian harian dan strategi perdagangan perusahaan, sehingga berbeda dari tren global.

Sentimen negatif masih datang dari ketegangan Timur Tengah. Konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Presiden AS Donald Trump menegaskan akan mengambil tindakan keras terhadap Iran, termasuk potensi serangan fasilitas energi.

Kondisi geopolitik yang membara mendorong harga energi melonjak. Dalam sebulan terakhir, harga minyak jenis Brent naik 11,06%.

Inflasi global yang meningkat akibat energi mahal membuat emas, sebagai aset non-yielding, menjadi kurang menguntungkan ketika suku bunga acuan belum turun.

Meski begitu, emas Antam tetap diminati investor domestik sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian global.*

(bb/ad)

JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengumumkan peningkatan signifikan program renovasi atau bedah rumah pada tahun 2026.

Dari sebelumnya hanya 45.000 rumah pada 2025, tahun ini pemerintah menargetkan 400.000 unit rumah untuk diperbaiki di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

• Wapres Gibran Janji Cari Solusi Kesejahteraan Guru Honorer dan PPPK di Kupang

Menurutnya, dukungan Presiden terhadap program perumahan rakyat sangat besar, terutama dalam memastikan renovasi rumah tepat sasaran.

"Seperti buat renovasi rumah, tahun lalu cuma 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah dan sedang dipersiapkan langkah-langkah untuk ke depannya lebih besar lagi," kata Maruarar.

Untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, pemerintah akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pendataan.

Program ini fokus pada masyarakat miskin, dengan kriteria penerima bantuan berdasarkan desil 1 hingga desil 4.

"Jadi tentu ada aturannya, bagaimana yang berhak mendapatkan supaya tepat sasaran. Jangan nanti yang kaya dapat, yang membutuhkan, yang kurang mampu tidak dapat. BPS sudah menyiapkan datanya," tambah Maruarar.

Selain itu, Maruarar menegaskan bahwa pada 2025, sekitar 220 kabupaten/kota belum menerima program bedah rumah.

Tahun ini, seluruh kabupaten/kota di Indonesia akan mendapatkannya, sehingga distribusi bantuan lebih merata.

Program renovasi rumah ini, menurut Maruarar, akan berdampak signifikan bagi perekonomian daerah sekaligus menciptakan keadilan pembangunan di seluruh wilayah.

"Ini program yang sangat signifikan, dan akan menggerakkan ekonomi serta juga berkeadilan," tegasnya.

Dengan target renovasi rumah yang meningkat hampir sembilan kali lipat dibanding tahun sebelumnya, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menutup kesenjangan perumahan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat miskin di seluruh Indonesia.*

(vo/ad)

KUPANG — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer dan guru kontrak (PPPK) di SD Inpres Kaniti, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Gibran saat kunjungannya ke sekolah yang belum lama ini rampung direnovasi pemerintah, Senin (6/4/2026).

Baca Juga:

• MBG: Menjaga Kepercayaan Publik

Dalam kesempatan itu, Gibran menekankan pemerintah memastikan tidak ada guru yang terdampak, melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah.

"Makanya, kemarin kami mengirimkan perwakilan dari Kemendagri dan Kemenkeu untuk berdiskusi panjang dengan Pak Gubernur (NTT, red.). Intinya adalah jangan sampai ada yang dirumahkan," lanjutnya.

Kepala Sekolah SD Inpres Kaniti, Yuliana Nenabu, menyampaikan apresiasi terhadap perbaikan sekolah yang kini memiliki fasilitas lebih layak.

Ia juga berharap agar tidak ada tenaga pendidik, khususnya 10 guru PPPK, yang dirumahkan.

"Izin kami sampaikan keluhan kami, kalau bisa (guru) PPPK jangan dirumahkan, karena di sini ada 10 orang. Kalau 10 orang dirumahkan, otomatis pendidikan di SD Inpres Kaniti terganggu sekali," ujarnya.

Kunjungan Gibran ke SD Inpres Kaniti merupakan yang kedua kalinya setelah kunjungan pertama pada Mei 2025.

Pada kunjungan sebelumnya, Wapres menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah untuk guru dan siswa.

SD Inpres Kaniti merupakan salah satu sekolah yang direnovasi pemerintah pada 2025 atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

Revitalisasi berlangsung selama 90 hari kerja, sejak 1 Oktober hingga 29 Desember 2025.

Renovasi mencakup pembangunan dan perbaikan 11 ruang kelas lama, tiga ruang kelas baru, satu ruang administrasi, satu rumah dinas guru, dan satu unit toilet.

Selain meninjau hasil renovasi, Wapres Gibran juga menyemangati para siswa agar lebih giat belajar.

"Sekarang ruang kelasnya sudah bagus, sudah dibangun dengan baik. Anak-anak, adik-adik harus semangat belajar. Jangan ada tembok-tembok yang dicorat-coret," kata Gibran.

SD Inpres Kaniti kini menampung 420 siswa yang terbagi dalam 16 rombongan belajar, didukung 25 guru dan dua tenaga kependidikan.*

(vo/ad)

JAKARTA — Dalam ajaran Islam, mempercayai takdir atau qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini.

Namun, takdir tidak selalu sama; terdapat dua jenis ketentuan yang ditetapkan Allah SWT, yaitu takdir mubram dan takdir muallaq.

Baca Juga:

• UMKM Wajib Tahu! Simulasi Angsuran KUR BRI 2026 Hingga Rp100 Juta, Cicilan Mulai Rp2,1 Juta per Bulan

Takdir mubram adalah ketentuan Allah SWT yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah oleh siapapun.

Dalam buku Pendidikan Agama Islam oleh Bachrul Ilmy, takdir ini digambarkan sebagai ketetapan yang mutlak.

Dalilnya terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 78:

"Di mana pun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh. Jika mereka (orang-orang munafik) memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, "Ini dari sisi Allah" dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, "Ini dari engkau (Nabi Muhammad)." Katakanlah, "Semuanya (datang) dari sisi Allah." Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan?"

Contoh takdir mubram antara lain:

- Jenis kelamin setiap manusia
- Ajal atau kematian yang sudah ditentukan
- Hari kiamat, waktu kehancuran alam semesta

Meski ketentuan ini tidak bisa diubah, manusia tetap diperintahkan untuk berusaha menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Takdir Muallaq: Ketentuan yang Bergantung pada Usaha Manusia

Berbeda dengan mubram, takdir muallaq bersifat "digantungkan", artinya hasil yang diperoleh manusia masih bergantung pada usaha, doa, dan ikhtiar.

Allah SWT menegaskan dalam surah Ar-Rad ayat 11:

"Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia."

Contoh takdir muallaq:

- Kesehatan: Bisa dijaga melalui pola hidup sehat, olahraga, dan gizi seimbang
- Kepintaran: Bisa ditingkatkan melalui belajar dan latihan
- Kekayaan dan rezeki: Diperoleh melalui kerja keras, usaha, dan doa

Sinergi Tawakal dan Usaha

Pemahaman kedua jenis takdir ini menegaskan bahwa manusia harus mampu menyeimbangkan sikap tawakal dengan ikhtiar.

Segala hal yang sudah menjadi ketetapan Allah seperti ajal dan jenis kelamin harus diterima dengan lapang dada, sementara hal-hal yang bisa diupayakan tetap harus dilakukan dengan maksimal.

Pendekatan ini tidak hanya menumbuhkan rasa syukur, tetapi juga mendorong manusia untuk aktif berperan dalam membangun masa depan melalui kerja keras, doa, dan niat baik.

Dengan memahami perbedaan takdir mubram dan muallaq, umat Islam diingatkan bahwa hidup adalah kombinasi antara ketentuan ilahi dan usaha manusia, sehingga dapat dijalani dengan penuh kesadaran, usaha, dan tawakal kepada Allah SWT.*

(d/ad)

Oleh:Mariman Darto

BADAN Gizi Nasional (BGN) terus melakukan langkah proaktif melalui serangkaian inspeksi mendadak (sidak) terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai wilayah.

Baca Juga:

• Antusias! Siswa SRMP 2 Medan Eksplorasi Kapal TNI KRI Bima Suci, Tanamkan Wawasan Kemaritiman Sejak Dini

Langkah itu bukan reaksi terhadap berbagai opini miring terhadap pelaksanaan program MBG, melainkan lebih diperuntukkan menegaskan kehadiran negara.

Memang, dalam beberapa bulan terakhir, kebijakan MBG menjadi salah satu program paling disorot dalam lanskap kebijakan publik Indonesia.

Padahal, di tengah perdebatan teknis dan kekhawatiran fiskal, satu fakta menonjol justru mengemuka, yakni tingkat kepuasan publik terhadap MBG tergolong tinggi.

Sejumlah lembaga survei menunjukkan angka dukungan terhadap program makan siang gratis terlengkap yang pernah ada di dunia itu tinggi.

Rilis hasil survei Indikator Politik Indonesia, misalnya, menunjukkan sebanyak 72,8% responden puas terhadap salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu.

Survei yang melibatkan 1.220 orang dan dilakukan dalam waktu 15- 21 Januari 2026 itu menggunakan asumsi metode simple random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.Berita politik

Memang, angka tersebut tidak sebesar tingkat dukungan masyarakat di awal peluncuran MBG. Itu merujuk laporan Lembaga Survei Indonesia pada 2025, tingkat pengenalan publik terhadap program MBG mencapai 91%.

Dari sisi sikap, menurut survei tersebut, dukungan masyarakat tergolong kuat: 36% responden menyatakan sangat setuju, 53,6% cukup setuju, 8,1% kurang setuju, 1,4% menolak, dan 0,9% tidak memberikan jawaban.

Angka tersebut sangat bagus di tengah berbagai opini negatif, khususnya di media sosial.

Itu bukan sekadar angka, melainkan sinyal legitimasi sosial yang penting bagi sebuah kebijakan publik berskala nasional.

Menariknya, alih-alih menjadi kelemahan, pembacaan yang lebih jernih justru melihat itu sebagai fase awal dari proses institusionalisasi kebijakan.

Dalam teori kebijakan publik, hampir tidak ada program besar yang langsung memperoleh dukungan mendalam sejak awal.

Dukungan yang luas, meskipun belum mengakar, ialah fondasi awal yang krusial. Ia mencerminkan adanya initial trust kepercayaan awal masyarakat terhadap niat dan arah kebijakan negara.

MANFAAT NYATA

Salah satu temuan paling penting dari survei-survei di atas ialah bahwa dukungan publik terhadap MBG tidak terutama ditentukan aspek teknis pelaksanaan.

Sebaliknya, dukungan sangat dipengaruhi persepsi manfaat.

Masyarakat yang percaya bahwa MBG dapat meningkatkan pasokan pangan, memperkuat ekonomi lokal, dan mengurangi malanutrisi cenderung memberikan dukungan lebih kuat.

Itu memberikan pesan penting bahwa publik Indonesia tidak naif. Mereka tidak sekadar ikut-ikutan atau terpesona oleh retorika populis yang cenderung miring terhadap MBG.

Dukungan mereka berbasis pada kalkulasi rasional tentang manfaat yang dirasakan atau diharapkan.

Dalam kerangka itulah pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.

MBG tidak dipahami semata sebagai program bantuan, tetapi juga investasi sosial untuk kepentingan masa depan anak-anak Indonesia. Ia menyentuh aspek gizi, pendidikan, hingga ekonomi lokal secara simultan.

Dalam konteks penguatan karakter siswa di sekolah, asupan sehat dan bergizi merupakan kebutuhan dasar dan perannya sangat penting.

Hal itu tecermin pada hasil evaluasi implementasi penguatan karakter di sekolah yang dilakukan Kemendikdasmen (2025), bahwa kebiasaan makan sehat dan bergizi memiliki hubungan paling besar dengan kebiasaan lain dalam Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), terutama pada siswa SD kelas 5–6 ke atas.

Temuan itu menegaskan makan sehat dan bergizi merupakan simpul penting dalam pembentukan kebiasaan dan karakter siswa karena menjadi fondasi yang menopang penerapan perilaku positif lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan lain menunjukkan kelompok usia muda dan mereka dengan tingkat pendidikan lebih rendah cenderung lebih mendukung MBG. Itu sering kali dibaca secara sinis sebagai 'dukungan dari kelompok rentan'.

Namun, perspektif lain justru melihat itu sebagai indikator strategis. Kelompok muda ialah pemilik masa depan demografi Indonesia.

Jika mereka sejak awal memiliki persepsi positif terhadap intervensi negara dalam pemenuhan gizi dan kesejahteraan, negara sedang membangun kontrak sosial jangka panjang.

Sementara itu, dukungan dari kelompok berpendidikan rendah tidak serta-merta menunjukkan ketidakkritisan.

Bisa jadi, justru kelompok itulah yang paling merasakan langsung urgensi kebijakan MBG.

Dalam banyak kasus, mereka ialah pihak yang selama ini berada di garis depan kerentanan pangan.

Menariknya, riset juga menemukan kecenderungan kelompok berpendapatan relatif rendah justru kurang mendukung MBG dan lebih memilih bantuan yang lebih terarah.

Itu ialah sinyal penting, bukan kontradiksi. Kelompok itu mungkin memiliki kebutuhan yang lebih spesifik dan mendesak.

Bagi mereka, efektivitas kebijakan diukur dari seberapa langsung manfaat itu dapat dirasakan.

Itu sekaligus menjelaskan bahwa tantangan pemerintah bukan pada legitimasi program secara umum, melainkan pada presisi implementasi.

Dengan kata lain, isu utama bukan apakah MBG perlu atau tidak, melainkan bagaimana MBG bisa lebih tepat sasaran dan terasa langsung manfaatnya.

USUL PEMBENAHAN

Berbagai kritik pelaksanaan MBG dapat diidentifikasi dari soal transparansi distribusi, keterlibatan ekonomi lokal, serta komunikasi publik lebih jernih.

Untuk itu, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah pembenahan.

Pembenahan terhadap berbagai aspek di bawah ini akan membantu pemerintah dalam menjaga kepercayaan publiknya.Studi Komunikasi & Media

Pertama, penguatan basis data penerima manfaat menjadi prioritas. Integrasi dan pemutakhiran data sosial-ekonomi dilakukan agar distribusi program tidak meleset dari kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Dalam konteks itu, akurasi data menjadi fondasi utama keadilan kebijakan.

Kedua, pemerintah mulai mendorong pelibatan aktor lokal dalam rantai pasok MBG yang sebenarnya telah diikrarkan sejak awal.

Dengan cara itu, MBG tidak sekadar menjadi program konsumsi, tetapi juga menjadi instrumen penguatan dan penggerakan ekonomi lokal.

Ketiga, perbaikan mekanisme pengawasan terus diperkuat. Transparansi distribusi dan akuntabilitas anggaran menjadi perhatian utama, seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik.

Di situlah peran berbagai lembaga pengawas diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Keempat, pemerintah membuka ruang evaluasi berbasis umpan balik masyarakat. Kritik dari kelompok berpendapatan rendah yang menginginkan bantuan lebih terarah, misalnya, tidak diabaikan.

Sebaliknya, hal itu menjadi dasar untuk menyempurnakan skema distribusi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

Kelima, mengoptimalkan peran kantin sehat di satuan pendidikan, selaras dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan itu salah satunya mengatur pembinaan lingkungan sekolah sehat dengan kantin aman, bermutu, dan bergizi sebagai sarana prasarana dasar di satuan pendidikan.

Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan seberapa besar dukungan publik hari ini, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga kepercayaan itu melalui perbaikan yang berkelanjutan.

Saat ini, dengan tingkat kepuasan publik yang tetap tinggi, pemerintah memiliki satu modal penting untuk meneruskan kebijakan MBG.

Bahkan dalam konteks menghadapi kemungkinan dampak perang di Timur Tengah, pemerintah berketetapan untuk tetap meneruskan program MBG meskipun dengan strategi efisiensi.* (mediaindonesia.com)

*) Penulis adalahStaf Ahli Menteri Bidang Manajemen Talenta Kemendikdasmen RI

JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali membuka kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026.

Salah satu yang paling banyak dicari adalah pinjaman hingga Rp100 juta, tanpa memerlukan jaminan, untuk modal usaha.

Baca Juga:

• Bom Mortir Ditemukan Warga di Labuhanbatu, Gegana Lakukan Pemusnahan

Bunga KUR BRI ditetapkan 6 persen per tahun sesuai ketentuan pemerintah, relatif rendah dibandingkan kredit komersial pada umumnya.

Tabel Angsuran KUR BRI 2026 Pinjaman Rp100 Juta

Pinjaman Rp10 Juta
12 bulan: Rp 883.333
18 bulan: Rp 605.556
24 bulan: Rp 466.667
36 bulan: Rp 327.778
48 bulan: Rp 258.333
60 bulan: Rp 216.667

Pinjaman Rp20 juta
12 bulan: Rp 1.766.667
18 bulan: Rp 1.211.111
24 bulan: Rp 933.333
36 bulan: Rp 655.556
48 bulan: Rp 516.667
60 bulan: Rp 433.333

Pinjaman Rp40 juta
12 bulan: Rp 3.533.333
18 bulan: Rp 2.422.222
24 bulan: Rp 1.866.667
36 bulan: Rp 1.311.111
48 bulan: Rp 1.033.333
60 bulan: Rp 866.667

Pinjaman Rp60 juta
12 bulan: Rp 5.300.000
18 bulan: Rp 3.633.333
24 bulan: Rp 2.800.000
36 bulan: Rp 1.966.667
48 bulan: Rp 1.550.000
60 bulan: Rp 1.300.000

Pinjaman Rp 80 juta
12 bulan: Rp 7.066.667
18 bulan: Rp 4.844.444
24 bulan: Rp 3.733.333
36 bulan: Rp 2.622.222
48 bulan: Rp 2.066.667
60 bulan: Rp 1.733.333

Pinjaman Rp100 Juta
12 bulan: Rp 8.833.333
18 bulan: Rp 6.055.556
24 bulan: Rp 4.666.667
36 bulan: Rp 3.277.778
48 bulan: Rp 2.583.333
60 bulan: Rp 2.166.667

Selain pinjaman Rp100 juta, BRI juga menyediakan simulasi untuk plafon Rp10 juta hingga Rp90 juta, agar UMKM dapat memilih tenor dan nominal sesuai kebutuhan usaha.

Syarat Pengajuan KUR BRI 2026

- Kartu Keluarga (KK) dan KTP
- Minimal usia 17 tahun (atau 21 tahun untuk KUR Mikro)
- Akta nikah bagi yang sudah menikah
- NPWP untuk pinjaman lebih dari Rp50 juta
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha
- Usaha berjalan minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit bank lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit

Cara Mudah Mengajukan KUR BRI 2026

Pengajuan dapat dilakukan langsung di kantor cabang BRI atau secara online melalui laman resmi kur.bri.co.id .

Proses online mencakup login akun, pengisian data pribadi dan usaha, unggah dokumen pendukung, serta survei fisik oleh petugas BRI sebelum pencairan.

Nasabah yang diterima tetap harus datang ke cabang BRI terdekat untuk finalisasi pencairan pinjaman.

Dengan memahami tabel KUR BRI, UMKM dapat merencanakan pembiayaan usaha secara matang, sehingga pinjaman dapat dimanfaatkan optimal tanpa membebani arus kas usaha.*

(di/ad)

MEDAN — Suasana ceria dan penuh rasa ingin tahu mewarnai kunjungan siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 2 Medan ke kapal TNI Angkatan Laut KRI Bima Suci di Pelabuhan Belawan, Senin (6/4/2026).

Kunjungan edukatif ini merupakan bagian dari program Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memperkenalkan wawasan kemaritiman kepada generasi muda.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Hadiri RUPS Tahunan Bank Sumut 2025, Gubernur Bobby Nasution Dorong Bank Naik Kelas Menjadi Bank Menengah

"Sesuai arahan Wali Kota Medan, kami membawa siswa tingkat SMP untuk berkunjung ke KRI Bima Suci yang sedang sandar di Belawan," ujar Khoiruddin saat mendampingi para siswa.

Para siswa tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari mengenal bagian-bagian kapal, teknologi navigasi, hingga mendengarkan penjelasan langsung dari awak kapal mengenai kehidupan dan operasi sehari-hari di laut.

Maragoti, perwakilan SRMP 2 Medan, mengapresiasi fasilitasi Pemko Medan. Menurutnya, kegiatan ini memberikan pengalaman baru bagi siswa sekaligus mendukung pembelajaran di luar kelas.

"Kami mengapresiasi dukungan Pemko Medan yang telah memfasilitasi kunjungan ini bagi para siswa. Kegiatan ini diharapkan menambah wawasan serta memupuk rasa ingin tahu mereka terhadap dunia kemaritiman," kata Maragoti.

Kegiatan kunjungan ke KRI Bima Suci ini diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan siswa tentang kemaritiman, tetapi juga menumbuhkan kecintaan terhadap laut dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.*

(ad)