MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti Kota Medan telah menurunkan kualitas udara hingga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.

Meski titik api tidak berada di wilayah Medan, asap kiriman membuat kondisi tersebut perlu ditangani secara serius.

Baca Juga:

• Udara Medan Memburuk, Amankah Berolahraga di Luar Ruangan?

"Kondisi ini tidak baik-baik saja. Titik apinya bukan di kota kita, tetapi asapnya sampai ke kita. Artinya, ini situasi extraordinary yang harus kita tanggulangi bersama secara serius melalui langkah-langkah preventif," tegas Rico Waas.

Untuk melindungi masyarakat dari paparan asap, Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah langkah penanganan.

Salah satunya dengan mendistribusikan 1.800 kotak masker melalui jajaran camat dan lurah, bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

"Kita sudah siapkan 1.800 kotak masker yang langsung didistribusikan melalui jajaran Camat dan Lurah, berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat lingkungan," ujar Rico Waas.

Rico juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan memantau kondisi siswa di sekolah.

Seluruh siswa diminta mengenakan masker sejak berangkat dari rumah, selama beraktivitas di sekolah, hingga kembali ke rumah.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi paparan asap terhadap anak-anak yang termasuk kelompok rentan terhadap gangguan kesehatan akibat polusi udara.

Selain membagikan masker, Rico meminta Dinas Kesehatan Kota Medan menyiagakan seluruh puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD).

Koordinasi dengan rumah sakit swasta juga diminta dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya jumlah pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), batuk, dan iritasi mata.

Pemerintah kota juga berupaya mencegah kenaikan harga masker yang tidak wajar di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

"Saya juga minta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melakukan sidak dan pengawasan harga masker di pasaran untuk mengantisipasi spekulasi harga atau lonjakan harga masker yang tidak wajar," lanjutnya.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan turut diminta menyurati perusahaan-perusahaan swasta agar mewajibkan pekerja mengenakan masker ketika menjalankan aktivitas di luar ruangan.

Rico juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan secara mandiri.

Warga diminta mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, memperbanyak konsumsi air putih, serta menutup pintu dan jendela rumah sambil tetap memperhatikan sirkulasi udara di dalam ruangan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Yunita Sari, mengatakan hasil koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan adanya sejumlah titik panas.

Salah satu titik panas terdeteksi di wilayah Labuhan Batu.

Menurut Yunita, sebaran asap mengarah ke Kota Medan dan menyebabkan jarak pandang pada Kamis, 15 Oktober 2026, berkisar 1 hingga 2 kilometer.

"​Kualitas udara saat ini terpantau mengalami penurunan dari kategori sedang menuju tidak sehat (dari warna biru menuju kuning) akibat sebaran asap lokal serta asap dari Kalimantan yang terbawa angin. Hujan gerimis yang sempat turun di pagi hari diharapkan mampu mengurai kepekatan asap, namun karena gerimis hanya terjadi sebentar, asap kembali turun," jelas Yunita Sari.

Ia mengatakan kondisi kualitas udara tersebut diperkirakan masih akan bertahan selama beberapa hari ke depan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Surya Syahputra, menjelaskan bahwa kabut asap dapat memicu gangguan kesehatan, terutama ISPA akibat paparan asap dan polutan yang terkandung di dalamnya.

Keluhan lain yang dapat muncul antara lain batuk dan gejala menyerupai flu, terutama jika telah terjadi infeksi saluran pernapasan.

Rapat penanggulangan kabut asap tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas, pimpinan perangkat daerah, para camat se-Kota Medan, Penjabat Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Medan Fahriatun Nisa Erfin Fachrurrazi, serta para ketua TP PKK kecamatan.

Pemerintah Kota Medan mengimbau masyarakat tetap waspada selama kualitas udara memburuk.

Warga yang mengalami sesak napas atau gangguan kesehatan setelah terpapar asap sebaiknya segera mencari pertolongan medis.* (ad)

MEDAN - Olahraga seperti berlari, bersepeda, dan bermain bola menjadi pilihan banyak orang untuk menjaga kebugaran tubuh.

Namun, ketika kualitas udara memburuk akibat polusi atau kabut asap, masyarakat perlu mempertimbangkan kembali keamanan berolahraga di luar ruangan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Keluarkan Imbauan PJJ Mulai 16 Oktober 2026, Siswa Sumut Tetap Belajar dari Rumah

Meski begitu, kondisi udara yang tercemar dapat meningkatkan risiko paparan polutan, terutama ketika seseorang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi.

Saat berolahraga, tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen sehingga frekuensi dan kedalaman napas meningkat.

Jika udara mengandung polutan, kondisi tersebut dapat membuat seseorang menghirup lebih banyak partikel berbahaya dibandingkan ketika beristirahat.

Dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), masyarakat perlu memantau kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.

Ketika tingkat polusi meningkat, jenis dan durasi aktivitas sebaiknya disesuaikan dengan kondisi udara.

Salah satu polutan yang perlu diwaspadai adalah PM2.5, yakni partikel halus berdiameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil.

Karena ukurannya sangat kecil, partikel ini dapat masuk jauh ke dalam paru-paru saat terhirup.

Kapan Sebaiknya Mengurangi Olahraga di Luar Rumah?

Langkah pertama yang dapat dilakukan masyarakat adalah memeriksa kualitas udara sebelum berolahraga.

Informasi mengenai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan konsentrasi PM2.5 dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan apakah aktivitas di luar ruangan masih layak dilakukan.

Ketika kualitas udara masuk kategori tidak sehat, olahraga berat di luar ruangan sebaiknya dihindari.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI juga menyarankan masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan saat polusi udara tinggi, termasuk menghindari olahraga di lingkungan yang tercemar.

Jenis olahraga juga perlu diperhatikan.

Aktivitas dengan intensitas tinggi, seperti berlari jarak jauh atau bersepeda dalam waktu lama, sebaiknya ditunda atau dialihkan ke dalam ruangan ketika kualitas udara memburuk.

Masyarakat juga perlu mempertimbangkan durasi olahraga dan kondisi kesehatan masing-masing.

Anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki penyakit pernapasan atau gangguan jantung perlu lebih berhati-hati terhadap paparan polusi udara.

Alternatif Olahraga Saat Udara Buruk

Ketika kualitas udara di luar ruangan tidak mendukung, masyarakat tetap dapat menjaga kebugaran dengan berolahraga di dalam rumah atau ruangan yang memiliki udara lebih bersih.

Beberapa pilihan aktivitas yang dapat dilakukan antara lain peregangan, senam, dan latihan kekuatan menggunakan berat badan sendiri.

Aktivitas tersebut dapat membantu menjaga kebugaran tanpa harus terpapar langsung oleh polusi udara di luar rumah.

Namun, berolahraga di dalam ruangan bukan berarti sepenuhnya bebas dari risiko.

Jika asap atau polusi masuk melalui jendela dan ventilasi, masyarakat sebaiknya memilih ruangan yang lebih terlindung dari udara luar. Sumber polusi di dalam rumah juga perlu dikurangi.

Ketika kualitas udara kembali membaik, aktivitas olahraga di luar ruangan dapat dilakukan lagi dengan tetap memantau kondisi udara.

Pemilihan waktu, lokasi, dan intensitas olahraga menjadi langkah penting untuk menjaga kebugaran sekaligus membatasi paparan polutan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan.

Namun, waktu dan lokasi olahraga perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan.

Bagi kelompok rentan, aktivitas fisik di luar ruangan dengan intensitas sedang hingga berat perlu dikurangi ketika tingkat polusi tinggi.

Dengan demikian, masyarakat tidak harus berhenti berolahraga saat kualitas udara memburuk.

Hal yang lebih penting adalah menyesuaikan jenis aktivitas, intensitas, dan lokasi olahraga dengan kondisi udara agar manfaat olahraga tetap diperoleh tanpa meningkatkan paparan polusi secara berlebihan.* (d/ad)

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Militan Gibran 08 Nusantara, Abdul Aziz, menanggapi desakan sejumlah pihak agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan pendidikan Gibran menjadi sorotan.

Abdul Aziz menilai langkah yang dilakukan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, bersama kuasa hukum Ahmad Khozinudin dan sejumlah aktivis, tidak memiliki dasar yang kuat untuk berujung pada pemakzulan.

Baca Juga:

• SMRC Rilis Skor Kepemimpinan Tokoh Nasional: Mahfud MD Tertinggi, Prabowo dan Gibran Berada di Bawahnya

"Saya kira itu hak konstitusional mereka sebagai masyarakat untuk mengadukan itu ke DPR. Tapi apakah apa yang mereka lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sesuai prosedur," ujarnya, Kamis (15/10/2026).

Abdul Aziz kemudian menegaskan bahwa menurut pandangannya, putusan MK telah menyelesaikan permohonan yang diajukan dalam perkara tersebut.

"Kenapa? Karena sudah jelas putusan MK itu tidak menerima pemohon. Itu sudah clear. Permohonan pemohon tidak diterima oleh MK. Artinya itu sudah selesai urusannya itu."

Ia menilai langkah lanjutan yang dilakukan sejumlah pihak justru berpotensi membuat polemik ijazah Gibran kembali menjadi perdebatan publik.

"Namun mereka mencari-cari, terus menggulirkan itu sebagai isu publik. Saya kira ini pembodohan publik. Sudahlah, publik jangan lagi dibodohi dengan isu (ijazah Gibran) itu," paparnya.

Menurut Abdul Aziz, polemik mengenai ijazah telah berlangsung sejak Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi sasaran tudingan serupa.

Ia pun menyebut langkah Denny Indrayana dan Ahmad Khozinudin sebagai upaya yang hanya menimbulkan kegaduhan.

"Karena ini sudah dari dulu digulirkan isu-isu ijazah mulai dari Pak Jokowi sampai ke Mas Gibran."

"Jadi kalau saya tidak heran dengan mereka-mereka ini karena memang mereka ini memang cari rusuh, cari gaduh, dan mungkin kurang kerjaanlah menurut saya," imbuh dia.

Di sisi lain, Denny Indrayana menyiapkan langkah lanjutan untuk mempersoalkan ketentuan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Ia berencana melaporkan dugaan pelanggaran etik dalam penyusunan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Denny menyebut ketentuan tersebut sebagai "pasal selundupan".

Menurut dia, proses perumusan aturan mengenai pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas (SMA) bagi calon dari luar negeri perlu diperiksa secara terbuka.

Rencana pelaporan itu disampaikan Denny setelah bertemu Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung di rumah dinas Tamsil, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026).

"Insya Allah salah satu pilihan follow-up yang akan kami lakukan, mudah-mudahan tidak ada aral melintang, tunggu saja, kemungkinan besok kita akan masuk ke DKPP untuk melaporkan soal pasal selundupan ini," kata Denny, Selasa.

Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur ketentuan mengenai bukti pendidikan bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Ketentuan ini menjadi salah satu pokok perdebatan dalam polemik persyaratan pendidikan Gibran pada Pilpres 2024.

Denny ingin mengetahui siapa yang menyusun ketentuan tersebut, kapan perumusannya dilakukan, dan bagaimana proses pembahasannya.

Ia menilai proses tersebut perlu ditelusuri, termasuk menyangkut transparansi dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Pemilihan Umum.

"Kalau kata Bawaslu, Pak Rahmat Bagja itu pada saat harmonisasi. Tapi kalau betul harmonisasi, yang terjadi kan sebenarnya sebaliknya, inisarmonisasi," ujarnya.

Denny juga menilai perubahan aturan yang diduga disesuaikan dengan kepentingan kandidat tertentu dapat merusak prinsip negara hukum.

"Yang lebih merusak itu adalah ketika negara hukum kita, rule of law, itu diobrak-abrik dengan merubah aturan dicocoklogikan dengan kandidat," kata Denny.

Selain Denny, Ahmad Khozinudin juga menempuh jalur ketatanegaraan dengan menyampaikan aduan ke DPR RI.

Ia meminta persoalan persyaratan pendidikan Gibran ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia.

Khozinudin mengatakan pihaknya telah diterima bagian Hubungan Masyarakat DPR RI untuk menyampaikan aduan.

Menurut dia, persoalan yang dipermasalahkan tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran pidana, tetapi juga persyaratan untuk menduduki jabatan wakil presiden.

"Dalam rangka untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memang sudah tegas menyatakan bahwa Wakil Presiden kita, Gibran Rakabuming Raka, tidak memiliki ijazah SMA atau tidak ada bukti kepemilikan ijazah SMA atau yang sederajat, baik itu berbentuk diploma, sertifikat, termasuk ijazah yang dijadikan objek penyetaraan," kata Khozinudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Dari sisi pidana, Khozinudin menyoroti Surat Keterangan Nomor 9149 yang menurutnya berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran.

Ia mempertanyakan dasar penyetaraan tersebut dan menyatakan persoalan itu telah dilaporkan kepada Bareskrim Polri.

Dari sisi ketatanegaraan, ia merujuk Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu yang mengatur syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden, yakni paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Khozinudin berpendapat, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti karena berkaitan dengan pemenuhan persyaratan jabatan wakil presiden.

Namun, pandangan tersebut merupakan posisi pihak pengadu dan tidak dengan sendirinya menjadi kesimpulan hukum.

Dalam sidang pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan dalam perkara terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima.

Mahkamah beralasan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena bukan peserta Pemilihan Presiden 2024.

Meski permohonan tidak dapat diterima secara formil, pertimbangan putusan juga memuat pembahasan mengenai dokumen pendidikan yang diajukan dalam persidangan.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan, berdasarkan keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dokumen yang diperlukan untuk mengajukan penyetaraan pendidikan adalah pindaian ijazah, diploma, atau sertifikat kelulusan yang menunjukkan seseorang telah menamatkan pendidikan.

Dalam pertimbangan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

"Setelah Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf I UU Pemilu," kata Arsul Sani dalam persidangan, Selasa.

Arsul juga menyampaikan bahwa dokumen yang diajukan Gibran berupa certificate of attendance atau sertifikat kehadiran dan academic records atau catatan akademik.

Menurut pertimbangan yang dikutip dalam naskah sumber, sertifikat kehadiran tidak sama dengan bukti kelulusan.

Meski demikian, MK tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.

Mahkamah menilai persoalan yang diajukan pemohon tidak tepat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil Pilpres 2024.

Dengan demikian, putusan tersebut perlu dibaca secara utuh: permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon, sementara pertimbangan mengenai dokumen pendidikan menjadi bagian dari uraian hukum dalam putusan.

Desakan pemakzulan yang disampaikan sejumlah pihak merupakan langkah politik dan ketatanegaraan tersendiri yang masih harus mengikuti prosedur konstitusional.* (tb/ad)

JAKARTA — Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil studi mengenai kualitas kepemimpinan 31 tokoh nasional.

Dalam studi yang melibatkan 200 pemimpin opini atau opinion leaders tersebut, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memperoleh skor rata-rata tertinggi, yakni 7,6 dari skala 0–10.

Baca Juga:

• Pertama di Era Prabowo, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Resmi Dimakzulkan

Hasil studi tersebut dipaparkan pendiri SMRC, Saiful Mujani, dalam acara bertajuk "Kepemimpinan Nasional Demokratik Transformatif 2029: Studi Evaluasi Opinion Leaders" di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.

Berdasarkan pemaparan yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV, Mahfud memperoleh nilai tinggi dalam sejumlah indikator, mulai dari kompetensi, integritas, empati, hingga komitmen terhadap demokrasi.

Dalam indikator kapabilitas atau kompetensi, Mahfud memperoleh skor 7,6.

Nilai tersebut berada di atas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meraih 7,1, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan 7,0, serta mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memperoleh 6,9.

Mahfud juga memperoleh skor 7,3 untuk indikator empati.

Ia berada di atas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meraih 7,1. Sementara itu, Anies Baswedan memperoleh skor 6,9 dan Pramono Anung 6,8.

Pada indikator integritas, Mahfud mendapat skor 7,6. Ia juga meraih nilai 7,5 dalam indikator akseptabilitas atau tingkat penerimaan masyarakat.

Untuk indikator pluralis dan inklusif, Mahfud memperoleh skor 7,7. Adapun dalam penilaian kemampuan memimpin, ia mendapat nilai 7,6.

Skor tertinggi Mahfud dalam daftar indikator tersebut terdapat pada komitmen terhadap demokrasi, yakni 7,9.

Ia juga memperoleh skor 7,8 untuk komitmen terhadap profesionalisme angkatan bersenjata dan kepolisian serta 7,5 untuk komitmen terhadap kesejahteraan umum.

Pada indikator komitmen terhadap politik luar negeri bebas aktif, Mahfud memperoleh skor 7,7.

Namun, ia berada di bawah mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang meraih 7,8.

"Ini make sense (Retno peringkat pertama) karena memang itu wilayahnya kerjanya. Tapi Pak Mahfud juga masuk di situ," kata Saiful Mujani.

Dalam hasil studi yang sama, Prabowo Subianto memperoleh skor rata-rata 5,1.

Nilai tersebut menempatkannya di posisi ke-17 dalam daftar skor rata-rata tokoh yang dipaparkan SMRC.

Prabowo memperoleh skor 5,1 untuk kapabilitas atau kompetensi, 4,9 untuk empati, dan 4,8 untuk integritas.

Dalam indikator akseptabilitas, ia meraih 5,2, sedangkan pada indikator pluralis dan inklusif memperoleh 5,8.

Untuk kemampuan memimpin, Prabowo mendapatkan skor 5,5. Nilai yang sama diperolehnya dalam indikator komitmen terhadap kesejahteraan umum.

Sementara itu, skor Prabowo untuk komitmen terhadap demokrasi adalah 5,0.

Pada indikator profesionalisme angkatan bersenjata dan kepolisian, ia memperoleh nilai 4,2.

Adapun dalam komitmen terhadap politik luar negeri bebas aktif, skornya mencapai 5,3.

Gibran Rakabuming Raka memperoleh skor rata-rata 4,4 dan menempati posisi ke-20 dalam daftar yang dipaparkan.

Nilai tersebut berada di bawah sejumlah tokoh lain yang masuk dalam studi.

Gibran meraih skor 3,7 untuk kapabilitas atau kompetensi, 4,2 untuk empati, dan 4,0 untuk integritas.

Dalam indikator akseptabilitas, ia memperoleh nilai 4,4.

Pada indikator pluralis dan inklusif, Gibran mendapat skor 5,1.

Sementara itu, kemampuan memimpin memperoleh nilai 4,3, komitmen terhadap demokrasi 4,5, dan komitmen terhadap kesejahteraan umum 4,6.

Untuk indikator komitmen terhadap profesionalisme angkatan bersenjata dan kepolisian, Gibran meraih skor 4,5.

Adapun komitmen terhadap politik luar negeri bebas aktif memperoleh nilai 4,7.

SMRC melakukan studi tersebut pada September 2026 dengan melibatkan 200 opinion leaders. Responden terdiri atas 166 akademisi atau ilmuwan dan 34 jurnalis.

Penilaian dilakukan terhadap 31 tokoh nasional menggunakan sejumlah indikator yang berkaitan dengan kualitas kepemimpinan.

Hasilnya menggambarkan penilaian kelompok responden yang terlibat dalam studi tersebut.

Dalam daftar skor rata-rata yang dipaparkan, Mahfud MD berada di posisi teratas dengan nilai 7,6.

Posisi berikutnya ditempati Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, Dedi Mulyadi, Zainal Arifin Mochtar, dan Pramono Anung, yang masing-masing tercatat memperoleh skor sekitar 7,0.

Sri Mulyani berada di posisi berikutnya dengan skor 6,9, disusul Ganjar Pranowo dan Retno Marsudi yang masing-masing memperoleh 6,8.

Aktivis sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, meraih skor 6,7.

Mantan Panglima TNI Andika Perkasa memperoleh skor 5,9, sedangkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meraih 5,7.

Gatot Nurmantyo dan Muhaimin Iskandar masing-masing memperoleh 5,4, sementara Ketua DPR RI Puan Maharani meraih 5,3.

Di bawahnya terdapat Presiden PKS Almuzzammil Yusuf dengan skor 5,3.

Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia masing-masing memperoleh 4,9, sedangkan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mendapat skor 4,0.

Hasil studi ini merupakan penilaian dari kelompok akademisi, ilmuwan, dan jurnalis yang menjadi responden.

Karena itu, skor tersebut perlu dipahami sebagai gambaran persepsi responden terhadap kualitas kepemimpinan para tokoh, bukan sebagai hasil pemungutan suara seluruh masyarakat Indonesia.* (tb/ad)

GOWA — Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, Sitti Husniah Talenrang, diberhentikan dari jabatannya setelah proses pemakzulan yang diajukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa mendapat persetujuan Mahkamah Agung (MA).

Peristiwa ini menjadikan Sitti Husniah sebagai kepala daerah pertama yang dimakzulkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak Oktober 2024.

Baca Juga:

• KPK Amankan Bupati Klaten dan 19 Orang Lainnya, Sita Rp1 Miliar, Usut Dugaan Suap Proyek hingga Audit BPK

Surat tersebut menindaklanjuti putusan MA pada 1 Oktober 2026 yang mengabulkan permohonan pendapat DPRD Kabupaten Gowa terkait pemakzulan sang bupati.

Dalam laman resmi Info Perkara MA RI, amar putusan tersebut menyatakan:

"Amar Putusan: Kabul permohonan, menyatakan objek permohonan berdasarkan hukum," demikian bunyi amar putusan sebagaimana tertuang dalam laman resmi Info Perkara MA RI.

Setelah pemberhentian tersebut, Kemendagri menunjuk Wakil Bupati Gowa Darmawangsa Muin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa.

Penunjukan ini dilakukan agar pemerintahan daerah tetap berjalan selama proses penetapan kepala daerah definitif berlangsung.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan, Darmawangsa akan menjalankan tugas sebagai Plt hingga ada penetapan definitif sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kemendagri sudah menunjuk wakil bupati sebagai PLT, status PLT berlaku sampai ada penetalan dari kemendagri untuk status definitif bupati sesuai usulan DPRD," ujar Bima,, Kamis (15/10).

Bima mengatakan, penetapan bupati definitif akan dilakukan setelah usulan DPRD diproses.

Adapun untuk mengisi jabatan wakil bupati yang nantinya kosong, Kemendagri menunggu usulan nama dari DPRD setelah diajukan oleh partai politik pengusung.

Pemakzulan Sitti Husniah berawal dari proses yang dilakukan DPRD Kabupaten Gowa melalui panitia khusus (pansus) dan penggunaan hak angket.

Proses tersebut didasarkan pada tiga dugaan pelanggaran, mulai dari persoalan etik hingga dugaan korupsi.

Selain menghadapi proses pemakzulan, Sitti Husniah juga disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang oleh Bareskrim Polri.

Meski demikian, status tersangka dalam perkara pidana merupakan proses hukum yang berbeda dari pemberhentian melalui mekanisme pemerintahan.

Dugaan tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.

Upaya pemakzulan kepala daerah juga pernah berlangsung di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Pada pertengahan 2025, DPRD Pati membentuk pansus dan menggunakan hak angket terhadap Bupati Sudewo.

Langkah tersebut dipicu oleh aksi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMBP).

Mereka menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disebut mencapai 250 persen.

Dalam proses di DPRD, Sudewo diduga melakukan 12 pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang.

Dugaan itu mencakup kebijakan kenaikan PBB, mutasi aparatur sipil negara (ASN), hingga pemutusan hubungan kerja terhadap 220 tenaga honorer di RSUD RAA Soewondo tanpa pesangon.

Namun, dalam rapat paripurna pada 31 Oktober 2025, usulan pemakzulan Sudewo ditolak melalui pemungutan suara.

Sebanyak 36 anggota DPRD dari enam fraksi menolak pemakzulan, sedangkan 13 anggota DPRD dari PDI Perjuangan menyetujuinya.

"Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan," ujar Ketua DPRD Pati Ali Badrudin.

Dua bulan setelah upaya pemakzulan tersebut gagal, Sudewo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Januari 2026, sebagaimana disebutkan dalam naskah sumber.

Dalam persidangan, politikus Partai Gerindra itu didakwa menerima gratifikasi yang dianggap sebagai suap berupa uang Rp 2,34 miliar, sebilah keris Nogososro senilai Rp 15 juta, serta perbaikan jalan di depan rumahnya senilai Rp 150 juta.

Atas dugaan perbuatan tersebut, Sudewo didakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kasus Sitti Husniah dan Sudewo menunjukkan bahwa proses pemberhentian kepala daerah melalui DPRD memiliki mekanisme tersendiri, sedangkan penanganan dugaan tindak pidana berjalan melalui jalur hukum yang berbeda.* (cn/ad)

KLATEN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan 19 orang lainnya dan menyita uang tunai yang jumlah sementaranya diperkirakan mencapai Rp 1 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, total ada 20 orang yang diamankan dalam operasi tersebut.
Mereka ditangkap di dua lokasi, yakni Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Jakarta.

Baca Juga:

• Kejagung Tetapkan Dirut PT CNI Tersangka Korupsi Nikel, Kerugian Negara Capai Rp401 Miliar

Budi menjelaskan, Hamenang diamankan di Klaten dan saat ini menjalani pemeriksaan di Polres Klaten bersama sejumlah pihak lainnya.
Sementara itu, pihak-pihak yang diamankan di Jakarta diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.

"Para pihak yang diamankan di Klaten saat ini masih dilakukan permintaan keterangan di Polres Klaten. Salah satunya adalah Bupati Klaten," ujar Budi.

"Sedangkan untuk pihak yang diamankan di Jakarta, saat ini sedang menjalani permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK," imbuhnya.

Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik KPK juga menyita uang tunai yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Hingga Kamis, nilai uang yang dihitung sementara mencapai sekitar Rp 1 miliar.

"Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai. Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp1 miliar," tuturnya.

KPK mengungkapkan, perkara yang melatarbelakangi OTT tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam sejumlah urusan pemerintahan daerah.
Dugaan itu mencakup pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lain dari organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain itu, KPK juga mendalami dugaan pemberian uang oleh bupati kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proses audit.

"Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).

"Selain itu, ada dugaan pemberian yang dilakukan oleh bupati kepada oknum BPK terkait dengan audit," sambungnya.

Dugaan tersebut masih dalam proses penanganan KPK.

Rincian proyek, pihak yang diduga terlibat, serta bentuk pemberian yang sedang diselidiki belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan yang disampaikan.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto juga membenarkan adanya OTT di Kabupaten Klaten.
Ia menyebut pihak yang diamankan meliputi aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Klaten dan pihak swasta.

"Benar KPK mengamankan PN, ASN Pemkab Klaten dan pihak-pihak swasta," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (15/10).

KPK masih meminta keterangan dari 20 orang yang diamankan dalam operasi tersebut.
Status hukum mereka belum diumumkan secara resmi dalam keterangan yang tersedia.

Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan penetapan status hukum oleh KPK.
Dugaan suap terkait proyek, perizinan, penerimaan dari OPD, serta pemberian kepada oknum BPK masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Dengan demikian, informasi mengenai keterlibatan masing-masing pihak perlu merujuk pada keterangan resmi KPK dan perkembangan proses penyidikan.* (km/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT CNI berinisial DS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2017–2020.

Berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perkara tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 401 miliar.

Baca Juga:

• Breaking News! KPK OTT di Klaten, Bupati Hamenang Wajar Ismoyo Diamankan

"Tim penyidik telah menetapkan dari pihak swasta yaitu tersangka DS, selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT CNI sebagai tersangka," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (15/10).

Anang menjelaskan, penyidik menduga DS melakukan ekspor nikel secara melawan hukum tanpa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), yakni kewajiban pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri.

Selain itu, DS diduga tidak memenuhi rekomendasi ekspor dan menerbitkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) melalui proses yang menyimpang dari ketentuan.

Penyidik juga menduga terdapat pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara dan pihak terkait untuk melancarkan pengurusan dokumen perizinan.

Kejagung menyebut perbuatan yang diduga dilakukan dalam perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.

"Bahwa berdasarkan hasil penghitungan BPKP, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp 401 miliar," imbuhnya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, DS ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan.

Ia ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kejagung menyatakan DS disangka melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal yang disebutkan penyidik.

"Tersangka disangka melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal ke-1 primer pasal 603 juncto pasal 20 huruf A atau C KUHP, subsider pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," pungkasnya.

Sebelum penetapan DS, Kejagung telah menetapkan empat orang dan satu korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017–2020 di Sulawesi Tenggara yang melibatkan PT CNI.

Anang Supriatna sebelumnya menyebut sejumlah tersangka berasal dari kalangan pejabat dan pihak yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan serta pemeriksaan komoditas mineral.

Mereka antara lain mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berinisial BS.

Selain itu, terdapat Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2017–2019 berinisial MHI serta Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2012–2019 berinisial NRH.

Penanganan perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola nikel, mulai dari kewajiban ekspor hingga proses perizinan dan persetujuan RKAB.

Proses penyidikan masih berjalan. Dugaan tindak pidana dan peran masing-masing tersangka akan diuji lebih lanjut melalui proses hukum.* (cn/ad)

JAKARTA — Freddy Alex Damanik, saksi dari relawan Projo, mengaku diminta langsung oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan kesaksian dalam laporan terkait polemik dugaan ijazah palsu.

Permintaan itu, menurut Freddy, disampaikan melalui sambungan telepon tanpa disertai surat tugas atau dokumen tertulis.

Baca Juga:

• Sidang Dokter Tifa Memanas! Andi Azwan Akui Tak Pernah Lihat Ijazah Jokowi Secara Langsung

Dalam persidangan, kuasa hukum dokter Tifa, Andullah Alkatiri, mempertanyakan dasar Freddy bersedia menjadi saksi atas laporan yang berkaitan dengan polemik ijazah Jokowi.

Alkatiri juga menanyakan apakah Freddy memiliki bukti tertulis mengenai permintaan tersebut.

Freddy mengaku tidak memiliki dokumen tertulis yang menunjukkan permintaan Jokowi agar dirinya memberikan kesaksian.

"Saya diminta Pak Jokowi sebagai pelapor untuk sebagai saksi di dalam laporannya, ditelepon (secara lisan)," ujar Freddy.

Ketika ditanya mengenai bukti tertulis, Freddy menjawab singkat.

"Saya tidak punya," jawab Freddy.

Alkatiri kemudian mempertanyakan mengapa Freddy tidak meminta surat tugas atau surat kuasa sebelum memberikan kesaksian.

Freddy mengatakan kedekatannya dengan Jokowi membuat komunikasi melalui telepon sudah cukup baginya.

"Karena hubungan saya baik dengan Pak Jokowi, jadi komunikasinya cukup bagi saya," kata saksi.

Dalam persidangan yang sama, Freddy juga mengakui belum pernah melihat ijazah asli Jokowi secara langsung.

Pengakuan itu muncul ketika hakim menanyakan apakah saksi pernah melihat dokumen asli yang menjadi pokok polemik tersebut.

"Ijazah asli tidak pernah saya melihat," jawab Freddy.

Kuasa hukum dokter Tifa kemudian menanyakan pernyataan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Jokowi mengenai keaslian ijazah.

Freddy mengaku tidak melihat ijazah asli ditampilkan dalam tayangan yang memuat pernyataan Rektor UGM Ova Emilia.

"Dalam tayangan itu yang saya lihat tidak ditiunjukkan (ijazah aslinya)," kata Freddy.

Meski belum pernah melihat dokumen asli secara langsung, Freddy mengatakan pernah melihat hasil pemindaian atau scan ijazah Jokowi.

Dokumen digital itu, menurut keterangannya, diperlihatkan Jokowi ketika mereka bertemu bersama sejumlah relawan Projo.

Freddy menjelaskan, Jokowi menunjukkan dokumen tersebut agar dirinya lebih percaya diri ketika berbicara kepada publik mengenai polemik ijazah mantan presiden itu.

"Mas Freddy, kamu kan sering di media tampil, jadi saya ingin menunjukkan ijazah asli saya kepada kamu biar kamu lebih percaya diri," kata Freddy menirukan ucapan Jokowi.

Freddy juga menuturkan bahwa Jokowi saat itu mengatakan ijazah aslinya sedang berada di Polda Metro Jaya.

Karena itu, dokumen yang diperlihatkan kepadanya hanya berupa hasil pemindaian.

"Kata Pak Jokowi 'Tapi sayang, ijazah itu sedang di Polda Metro. Oleh karena itu sekarang saya tunjukkan yang scan saja, ya' Jadi saya hanya melihat yang scan," ujar Freddy.

Keterangan Freddy mengenai dokumen hasil pemindaian tersebut kemudian menjadi bagian dari perdebatan di persidangan.

Kuasa hukum dokter Tifa ingin memastikan apakah dokumen digital yang pernah dilihat Freddy sesuai dengan ijazah yang disita dalam proses penyidikan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan barang bukti akan ditunjukkan dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap keterangan saksi.

Namun, tim kuasa hukum dokter Tifa kembali mendesak agar ijazah tersebut diperlihatkan di ruang sidang.

Pihak kuasa hukum mempertanyakan alasan jaksa belum menunjukkan dokumen yang mereka nilai penting untuk menguji kesesuaian antara hasil pemindaian dan ijazah yang disita.

"Sekarang bukti itu (Ijazah Jokowi) ada dalam penguasaan Jaksa Penuntut Umum, kami meminta Jaksa untuk menunjukkan bukti tersebut," tutur Alkatiri.

Persidangan ini menyoroti keterangan Freddy mengenai proses dirinya diminta menjadi saksi serta pengakuannya bahwa ia belum pernah melihat ijazah asli Jokowi secara langsung.

Freddy menyatakan hanya pernah melihat dokumen hasil pemindaian yang, menurut keterangannya, diperlihatkan Jokowi saat pertemuan dengan relawan Projo.

Keterangan saksi tersebut merupakan bagian dari proses pembuktian di persidangan.

Penilaian terhadap bukti dan perkara tetap menjadi kewenangan majelis hakim.* (km/ad)

KLATEN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut adalah Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.

Baca Juga:

• KUHAP 2026 Beri Kewenangan Hakim Tinggi Periksa Ulang Saksi hingga Jaksa di Tingkat Banding

Selain pejabat pemerintah daerah, KPK juga mengamankan aparatur sipil negara (ASN) dan sejumlah pihak swasta.

"Benar KPK mengamankan PN, ASN Pemkab Klaten dan pihak-pihak swasta," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (15/10/2026).

Hingga saat ini, KPK belum mengungkapkan secara terperinci identitas pihak lain yang turut diamankan dalam OTT tersebut.

Lembaga antirasuah itu juga belum menjelaskan perkara yang sedang diselidiki dalam operasi di Kabupaten Klaten.

Para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan dan mengumumkan status hukum pihak-pihak yang terjaring operasi tangkap tangan tersebut.

Pengumuman resmi dari KPK nantinya akan menjelaskan perkembangan penanganan perkara, termasuk status hukum pihak-pihak yang diamankan dan dugaan tindak pidana yang sedang diusut.

Sampai ada keterangan lebih lanjut dari KPK, informasi mengenai perkara yang melatarbelakangi OTT di Klaten masih menunggu penjelasan resmi dari lembaga antirasuah tersebut.* (d/ad)

BANDA ACEH — Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Ruddi Setiawan mengajak mahasiswa memperkuat kemampuan berpikir kritis, meningkatkan literasi digital, dan menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi di media sosial.

Ia mengingatkan masyarakat agar memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya untuk mencegah penyebaran hoaks.

Baca Juga:

• KUHAP 2026 Beri Kewenangan Hakim Tinggi Periksa Ulang Saksi hingga Jaksa di Tingkat Banding

Kuliah umum itu mengangkat tema "Demokrasi di Era Algoritma: Menjaga Identitas Bangsa dan Menangkal Hoaks".

Dalam kesempatan tersebut, Ruddi juga memperkenalkan salam dan tagline Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yakni "Salam Polisi, Polisi Bersama Masyarakat."

Menurut Ruddi, algoritma media sosial bukan sekadar sistem teknologi yang mengatur informasi yang muncul di layar pengguna.

Algoritma juga dapat memengaruhi cara seseorang memahami persoalan, menerima sudut pandang, dan menentukan isu yang dianggap penting.

Karena itu, ia menilai tantangan demokrasi di era digital bukanlah menolak perkembangan teknologi, melainkan memastikan masyarakat tetap menggunakan nalar kritis saat menerima informasi.

"Algoritma dapat memengaruhi informasi yang kita lihat, sudut pandang yang kita terima, dan isu yang menjadi perhatian publik. Tantangan kita bukan menolak teknologi, tetapi memastikan algoritma tidak menggantikan nalar kritis dalam berpikir dan mengambil keputusan," ujar Abituren Akabri 1996 itu.

Ruddi juga menyoroti penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat berlangsung cepat di media sosial.

Menurut dia, penyebaran hoaks tidak hanya dipengaruhi perkembangan teknologi, tetapi juga kebiasaan pengguna yang langsung mempercayai dan membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya.

Ia mengatakan, informasi yang sesuai dengan keyakinan seseorang atau disajikan menggunakan judul provokatif cenderung lebih mudah memancing reaksi.

Jika informasi tersebut langsung dibagikan, pengguna media sosial justru ikut memperluas penyebarannya.

"Informasi yang sesuai dengan keyakinan kita atau dikemas dengan judul provokatif sering kali lebih mudah memancing reaksi. Ketika kita langsung membagikannya tanpa memeriksa kebenarannya, kita justru ikut memperluas penyebaran hoaks. Ingat, mudah viral bukan berarti benar," tegasnya.

Ruddi menjelaskan, algoritma juga dapat membuat pengguna terus menerima informasi dan opini serupa.

Akibatnya, seseorang berisiko hanya melihat satu sudut pandang dan semakin jarang menemukan informasi pembanding.

Untuk menghindari kondisi tersebut, ia mengajak masyarakat membiasakan diri berhenti sejenak sebelum bereaksi, memeriksa sumber informasi, dan membandingkan informasi dengan sumber lain yang tepercaya.

Ia turut menyinggung konsep VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) dan BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible) untuk menggambarkan perubahan dunia yang cepat, tidak pasti, dan semakin kompleks.

Menurut Ruddi, situasi tersebut menuntut masyarakat memiliki kemampuan berpikir jernih, beradaptasi dengan perubahan, serta mempertahankan nilai-nilai kebangsaan.

"Di tengah perubahan yang serba cepat dan kompleks, kita membutuhkan jeda untuk berpikir, nalar kritis untuk menilai informasi, serta nilai-nilai kebangsaan sebagai pegangan. Jangan mudah percaya dan jangan terburu-buru membagikan sesuatu. Verifikasi terlebih dahulu agar kita tidak menjadi bagian dari masalah di ruang digital," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ruddi menegaskan bahwa upaya menjaga ruang digital tetap aman dan mendukung demokrasi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Ia mengatakan Polri hadir bersama masyarakat melalui edukasi, respons terhadap berbagai persoalan, serta penegakan hukum secara proporsional sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Ia secara khusus menyoroti peran mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Sebagai kelompok terdidik dan calon pendidik, mahasiswa dinilai memiliki peluang besar untuk membangun kebiasaan berpikir kritis dan mengajarkan masyarakat agar lebih cermat menerima informasi.

"Mahasiswa bukan sekadar pengguna media digital, tetapi juga pelopor literasi, penjaga nalar kritis, dan penggerak persatuan bangsa. Pengetahuan yang diperoleh di kampus harus bisa dibawa ke ruang kelas, keluarga, dan masyarakat agar semakin banyak orang yang bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi," ungkapnya.

Ruddi berharap mahasiswa dapat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, menjaga etika komunikasi, serta tidak menjadikan perbedaan pendapat sebagai alasan untuk memecah persatuan.

"Berbeda boleh, menguji informasi wajib, dan menjaga persatuan adalah tanggung jawab bersama. Jangan biarkan algoritma menentukan cara kita berpikir. Gunakan teknologi dengan nalar kritis, etika, dan semangat kebangsaan," demikian, tutup Kapolda Aceh.

Dekan FKIP Universitas Syiah Kuala, Dr. Amiruddin, mengatakan kuliah umum tersebut merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan FKIP, khususnya Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Ia mengaku bangga karena Ruddi telah hadir mengisi kuliah umum di FKIP PPKn meski baru sekitar empat bulan bertugas sebagai Kapolda Aceh.

Menurut Amiruddin, kehadiran tersebut menunjukkan perhatian terhadap mahasiswa dan dunia pendidikan.

Amiruddin juga menyatakan FKIP USK siap bekerja sama dengan kepolisian untuk menjaga ketenteraman serta mendukung berbagai upaya melalui sinergi antarlembaga.

"Terlebih, sejumlah jurusan di FKIP memiliki keterkaitan dengan tugas Polri, khususnya Polda Aceh, sehingga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas," demikian, kata Dr. Amiruddin.* (ad)

ASAHAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara mengambil langkah antisipasi menyusul masuknya kabut asap ke sejumlah wilayah.

Untuk melindungi kesehatan peserta didik, Bobby meminta sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB) menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) mulai Jumat, 16 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Bobby Nasution Siapkan 33 Bus Sekolah Gratis di 5 Kabupaten Sumut untuk Antar Jemput Siswa

Bobby menjelaskan, penerapan PJJ merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi paparan kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan siswa.

Meski kegiatan belajar dilakukan dari rumah, ia menegaskan bahwa siswa tetap harus mengikuti pembelajaran dan bukan diliburkan.

"Untuk SMA, SMK, dan SLB, mulai besok saya harapkan sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak tetap belajar dari rumah, bukan libur, karena kita harus melindungi anak-anak dari paparan kabut asap," ujar Bobby Nasution.

Selain meminta penerapan PJJ, Bobby mengimbau pemerintah kabupaten dan kota menyesuaikan langkah antisipasi dengan kondisi udara di wilayah masing-masing.

Kepala daerah juga diminta memantau perkembangan kualitas udara dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara melindungi kesehatan dari paparan asap.

Anak-anak dan kelompok rentan menjadi perhatian karena paparan asap dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernapasan.

"Bupati/walikota juga kami harapkan terus memantau perkembangan kondisi udara. Kita imbau juga masyarakat untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan kesehatan dengan menggunakan masker," ucapnya.

Bobby Nasution mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berupaya mengurangi kabut asap melalui modifikasi cuaca untuk memicu turunnya hujan.

Menurut dia, upaya tersebut telah dicoba di Kabupaten Samosir dan direncanakan berlanjut ke sejumlah daerah lain yang membutuhkan penanganan.

"Kita telah mencoba modifikasi cuaca di wilayah Kabupaten Samosir dan direncanakan untuk dilanjutkan di daerah lain," sebutnya.

Pemprov Sumut juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas upaya penanganan kabut asap, termasuk kemungkinan penggunaan teknologi pendukung guna mengurangi dampaknya.

"Kita juga bersinergi dengan Provinsi Sumsel terkait pemanfaatan teknologi pendukung pengurangan asap," jelasnya.

Penerapan PJJ dan pemantauan kualitas udara menjadi bagian dari langkah antisipasi pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi kabut asap.

Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel asap.* (ad)

ASAHAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan operasional 33 unit bus perintis gratis untuk melayani 1.008 pelajar di lima kabupaten.

Program ini ditujukan untuk mempermudah akses siswa menuju sekolah, terutama mereka yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan transportasi umum.

Baca Juga:

• Kabut Asap Makin Mengganggu, Bobby Nasution Siapkan Modifikasi Cuaca dan Opsi Teknologi Dry Ice

Sebanyak 33 unit kendaraan jenis Toyota Hiace disiapkan untuk melayani pelajar di Kabupaten Asahan, Batubara, Padanglawas Utara (Paluta), Samosir, dan Nias Utara.

Layanan tersebut diprioritaskan bagi siswa di kawasan pedesaan dan kepulauan yang belum memiliki akses angkutan umum memadai.

Bobby Nasution mengatakan, bus perintis gratis merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperluas akses transportasi bagi pelajar.

Dengan layanan ini, siswa diharapkan dapat pergi ke sekolah tanpa terbebani biaya perjalanan.

"Kita harapkan program ini dapat membantu pelajar, khususnya yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan transportasi umum, agar lebih mudah menjangkau sekolah tanpa terbebani biaya perjalanan," ujarnya.

Menurut Bobby, pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan yang perlu didukung dengan akses dan infrastruktur memadai.

Ketersediaan transportasi yang aman juga dinilai penting untuk membantu pelajar mencapai sekolah.

Bobby turut mengingatkan para siswa agar menjaga perilaku dan mematuhi aturan keselamatan selama menggunakan bus.

Ia juga meminta pelajar menjaga fasilitas yang disediakan pemerintah.

"Bus yang dioperasikan telah dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Anak-anak kita terpantau dari keberangkatan hingga kembali kerumah. Kami minta pelajar turut menjaga fasilitas dan bersikap sopan selama menggunakan layanan," harapnya.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi atas peluncuran layanan angkutan pelajar gratis tersebut.

Ia berharap program ini membantu meningkatkan mutu pendidikan sekaligus meringankan beban transportasi siswa yang tinggal jauh dari sekolah.

Kabupaten Asahan memperoleh enam unit bus yang akan melayani pelajar di dua kecamatan dan 16 sekolah.

Sebanyak 180 siswa tercatat sebagai penerima manfaat program tersebut.

Taufik mengatakan, sebagian pelajar di Asahan harus menempuh perjalanan sekitar 25 hingga 29 kilometer untuk mencapai sekolah.

Selama ini, sejumlah siswa masih mengandalkan sepeda motor untuk perjalanan tersebut.

"Kami bersyukur Asahan mendapatkan enam unit angkutan untuk pelajar. Ini sangat membantu anak-anak sekolah, terutama yang tinggal jauh dari sekolah. Mudah-mudahan program ini membawa kebaikan dan meningkatkan mutu pendidikan," ujarnya.

Selain transportasi pelajar, Taufik mengapresiasi dukungan pembangunan infrastruktur jalan di wilayahnya.

Ia berharap akses jalan yang semakin baik, disertai layanan angkutan pelajar, dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta pengangkutan hasil pertanian.

Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Yuda Pratiwi Setiawan menjelaskan, program bus perintis gratis dirancang untuk membuka akses pendidikan di wilayah pedesaan, kepulauan, dan daerah dengan konektivitas transportasi yang terbatas.

Secara keseluruhan, layanan ini menjangkau lima kabupaten, 12 kecamatan, dan 15 rute strategis yang terhubung langsung dengan 49 sekolah.

Total penerima manfaat subsidi angkutan tersebut mencapai 1.008 pelajar.

Berikut rincian alokasi bus dan penerima manfaat di masing-masing kabupaten:

- Kabupaten Asahan: enam bus untuk dua kecamatan dan 16 sekolah, dengan 180 pelajar penerima manfaat.
- Kabupaten Batubara: enam bus untuk dua kecamatan dan 12 sekolah, dengan 180 pelajar penerima manfaat.
- Kabupaten Padanglawas Utara: enam bus untuk satu kecamatan dan tiga sekolah, dengan 240 pelajar penerima manfaat.
- Kabupaten Samosir: enam bus untuk dua kecamatan dan 10 sekolah, dengan 192 pelajar penerima manfaat.
- Kabupaten Nias Utara: sembilan bus untuk lima kecamatan dan sembilan sekolah, dengan 216 pelajar penerima manfaat.

Dari jumlah tersebut, Nias Utara memperoleh alokasi armada terbanyak, yakni sembilan unit bus.

Sementara itu, Paluta mencatat jumlah penerima manfaat terbanyak dengan 240 pelajar.

Yuda menjelaskan, seluruh armada bus tersebut menempuh perjalanan hingga 2.128 kilometer setiap hari.

Dinas Perhubungan Sumut akan mengevaluasi rute dan memvalidasi data penerima manfaat secara berkala agar jadwal keberangkatan serta kapasitas angkutan sesuai dengan kebutuhan siswa.

Operasional layanan juga dapat dipantau melalui aplikasi Perintis Sumut.

Pemerintah provinsi merencanakan perluasan program secara bertahap hingga menjangkau 18 kabupaten di Sumatera Utara pada 2029.

Peluncuran bus perintis gratis ini turut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Kabupaten Asahan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Asahan, kepala sekolah, guru, siswa, serta orang tua siswa.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap kendala transportasi tidak lagi menjadi hambatan bagi pelajar untuk mengakses pendidikan, khususnya bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah dan belum terjangkau angkutan umum.* (ad)

ASAHAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyiapkan langkah modifikasi cuaca untuk mengurangi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir.

Bobby mengatakan, upaya modifikasi cuaca dilakukan untuk memicu hujan agar asap yang mengganggu aktivitas masyarakat dapat berkurang.

Baca Juga:

• Jaksa yang Disebut Bobby Nasution dalam Kasus Dugaan Pemerasan Kepsek Kini Jabat Kasi Intelijen Kejari Paluta

"Hari ini sampai besok kami juga sudah mencoba untuk modifikasi cuaca agar bisa menurunkan hujan di wilayah Sumatera Utara, hari ini kami coba di kawasan Danau Toba," kata Bobby Nasution di SMA Negeri 1 Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Kamis (15/10/2026).

Selain di kawasan Danau Toba, pemerintah provinsi berencana melakukan modifikasi cuaca di sejumlah wilayah lain secara bertahap.

"Besok untuk beberapa wilayah di Sumatera Utara agar kabut asap yang berasal dari Sumatera Utara (dikurangi), ini dilakukan secara bertahap," ucapnya.

Bobby juga mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengenai penggunaan dry ice atau es kering dalam upaya penanganan asap.

Menurut Bobby, teknologi tersebut ditujukan untuk membantu mengangkat asap agar tidak turun ke permukaan tanah dan mengganggu masyarakat.

"Tadi sudah komunikasi dengan Gubernur Sumatera Selatan yang hari ini juga sudah membuat dry ice mengangkat asapnya biar bisa naik, tidak berbahaya asapnya turun ke darat, melalui teknologi yang ada," sebutnya.

Bobby menjelaskan, penggunaan metode tersebut menjadi salah satu alternatif apabila modifikasi cuaca tidak berhasil menghasilkan hujan di wilayah yang membutuhkan.

"Kalau besok upaya penurunan hujan di beberapa wilayah di Sumatera Utara berhasil, mungkin ada beberapa yang tidak berhasil, asapnya masih tinggi kami akan coba berbagai upaya memastikan asap yang ada di Sumatera Utara tidak mengganggu aktivitas sehari-hari kita semua," tuturnya.

Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan mendeteksi sebaran asap yang masih menyelimuti Sumatera Utara pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah menurun dan kualitas udara memburuk.

Berdasarkan data BBMKG Wilayah I Medan pada pukul 09.00 WIB, jarak pandang di sejumlah wilayah berkisar 1–3 kilometer.

Pengamatan dilakukan melalui Stasiun Meteorologi Kualanamu, Stasiun Meteorologi Aek Godang, dan Stasiun Meteorologi Silangit.

Kualitas udara di beberapa wilayah juga berada dalam kategori sedang hingga tidak sehat.

"Berdasarkan pemantauan kondisi kualitas udara pada tanggal 15 Oktober 2026, kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Utara berada dalam kategori sedang hingga tidak sehat," ungkap Kepala BBMKG Wilayah I, Hendro Nugroho.

Selain memantau sebaran asap, BBMKG mendeteksi tiga titik panas atau hotspot kategori sedang di Sumatera Utara pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Titik panas tersebut berada di wilayah Labuhanbatu dan Tapanuli Selatan.

Hasil analisis angin permukaan pada Kamis pagi menunjukkan angin bergerak dari arah timur hingga tenggara menuju barat laut hingga utara.

Pola tersebut mengindikasikan bahwa asap yang menyelimuti Sumatera Utara berpotensi berasal dari wilayah Sumatera bagian selatan dan Kalimantan.

Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa sumber asap belum dapat dipastikan hanya berdasarkan pola pergerakan angin.

Analisis lebih lanjut masih diperlukan dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer dan data pendukung lainnya.

"Namun demikian, penentuan sumber asal asap secara pasti memerlukan analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan dinamika atmosfer dan data pendukung lainnya," ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, BBMKG mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat berkendara, terutama di wilayah dengan jarak pandang rendah akibat kabut dan asap.

"Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara memburuk dan menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel asap," pungkasnya.

Upaya modifikasi cuaca yang disiapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kabut asap.

Namun, masyarakat tetap perlu mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara dan kondisi cuaca, serta membatasi aktivitas luar ruangan ketika paparan asap meningkat.* (d/ad)

MEDAN — Erwin Napitupulu, jaksa yang disebut dalam cerita Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah kepala sekolah, kini menjabat Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara (Paluta).

Sebelumnya, Erwin menjabat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Belawan.

Baca Juga:

• Kabut Asap Karhutla Sampai ke Binjai, Wali Kota Amir Hamzah Turun ke Jalan Bagikan Masker

Berdasarkan informasi yang diberitakan, pelantikan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-10058/C.4/07/2026 tertanggal 21 Juli 2026 dan Nomor KEP-IV-10073/C.4/07/2026 tertanggal 22 Juli 2026.

Erwin dilantik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Paluta, Muhammad Junaidi, untuk menggantikan Pahala Eric Silvandro.

Nama Erwin sebelumnya menjadi sorotan setelah Bobby Nasution menceritakan dugaan pemerasan terhadap sejumlah kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Saat kejadian itu berlangsung, Bobby masih menjabat Wali Kota Medan.

Dalam keterangannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, Bobby mengaku sempat bersitegang dengan seorang jaksa setelah menerima pengaduan kepala sekolah yang mengaku dimintai uang.

Asisten Intelijen Kejati Sumatera Utara, Irfan Wibowo, membenarkan peristiwa yang disampaikan Bobby Nasution.

Menurut dia, kejadian tersebut berlangsung di lingkungan Kejaksaan Negeri Belawan pada 2024.

Irfan menyebut dua jaksa berinisial EN dan DTS diduga meminta sejumlah uang kepada lima kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

"Apa yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara itu benar terjadi. Setelah ditelusuri benar adanya kejadian tersebut dimana oknum jaksa berinisial EN selaku Kasi Pidss dan DTS selaku Kasubsi Penyidikan Pidsus Kejari Belawan meminta sejumlah uang kepada 5 orang Kepala Sekolah pada tahun 2024," kata Irfan.

Irfan mengatakan, kedua jaksa tersebut telah dijatuhi hukuman disiplin berat.

EN dicopot dari jabatannya sebagai jaksa, sedangkan DTS dikenai sanksi penurunan pangkat.

"Telah dilakukan tindakan tegas pada saat itu juga dengan hukuman disiplin berat yaitu terhadap oknum EN dengan pencopotan jabatan Jaksa dan terhadap oknum DTS satu lagi dikenakan sanksi penurunan pangkat," ucapnya.

Irfan juga menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan peluncuran program Jaksa Sahabat Pendidik.

"Perlu saya tegaskan bahwa perbuatan mereka terjadi jauh sebelum kegiatan peluncuran Jaksa Sahabat Pendidik, sedangkan terkait keterlibatan Kajari Belawan saat itu sdr. Zakaria Samaji tidak ditemukan indikasi atau bukti perbuatan tercela," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumatera Utara, Rizaldi, menyatakan bahwa kejaksaan berkomitmen memperkuat integritas dan mencegah tindak pidana korupsi.

Komitmen tersebut, kata dia, juga diwujudkan melalui program Jaksa Sahabat Pendidik.

Program ini bertujuan memperkuat koordinasi antara kejaksaan dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan berjalan secara profesional.

"Secara resmi koordinasi kelembagaan antara stakeholder Pendidikan dan Kejaksaan guna mewujudkan kegiatan Lembaga Pendidikan yang semakin profesional, intinya Jaksa atau pegawai Kejaksaan dilarang keras menyalahgunakan tugas dan fungsi dalam mengawal program Pendidikan termasuk perbuatan transaksional, pimpinan tidak akan mentoleransi segala perbuatan tercela, sudah saatnya Jaksa hadir untuk mengawal dan menjaga," ucapnya.

Kasus yang diceritakan Bobby Nasution tersebut menjadi sorotan karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum terhadap tenaga pendidik.

Kejati Sumatera Utara menyatakan tindakan disiplin telah dijatuhkan kepada dua jaksa yang disebut dalam peristiwa tersebut.

Adapun penempatan Erwin di jabatan baru sebagai Kasi Intelijen Kejari Paluta tercatat melalui pelantikan pada Agustus 2026.

Informasi mengenai jabatan barunya perlu dibedakan dari sanksi disiplin yang dijelaskan Kejati Sumut terkait peristiwa pada 2024.* (tm/ad)

JAKARTA — Azwan alias Andi Azwan, saksi pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, mengaku tidak pernah melihat ijazah tersebut secara langsung.

Ia menyatakan hanya melihat gambar ijazah yang diunggah di internet.

Baca Juga:

• KUHAP 2026 Beri Kewenangan Hakim Tinggi Periksa Ulang Saksi hingga Jaksa di Tingkat Banding

Dalam persidangan tersebut, tim kuasa hukum Dokter Tifa berulang kali meminta saksi menjelaskan apakah pernah melihat dokumen ijazah Jokowi dalam bentuk fisik.

Anggota tim kuasa hukum Dokter Tifa, Abdullah Alkatiri, awalnya menanyakan secara langsung kepada saksi mengenai hal tersebut.

"Pertanyaan saya, apakah Saudara pernah melihat ijazah Jokowi?" cecar anggota tim kuasa hukum Dokter Tifa, Abdullah Alkatiri, kepada saksi di persidangan.

Saksi menjawab bahwa dirinya tidak pernah melihat ijazah Jokowi secara langsung.

"Melihat langsung tidak," jawab saksi.

Jawaban itu kemudian diperdalam oleh kuasa hukum yang meminta saksi menjelaskan maksud dari pernyataannya.

"Bagaimana melihat tidak langsung itu gimana?" tanya kuasa hukum.

"Seperti apa beri contoh kami," desaknya lagi.

Saksi kemudian menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melihat ijazah Jokowi secara langsung.

"Saya tidak melihat langsung ijazah Pak Jokowi, titik," tegas saksi.

Pemeriksaan berlanjut dengan pertanyaan mengenai sumber gambar ijazah yang pernah dilihat saksi.

Kuasa hukum ingin memastikan apakah saksi melihat dokumen asli atau hanya gambar yang beredar di internet.

Setelah dicecar, Andi Azwan menyebut dirinya memperoleh gambar tersebut dari seseorang bernama Dian Sandi.

"Ya, saya melihat itu pertama saya mendapatkan juga dari Dian Sandi, ya. Dari Dian Sandi saya mendapatkan itu," ungkap saksi.

Kuasa hukum kembali meminta penegasan mengenai bentuk dokumen yang dilihat saksi.

"Yang di-upload atau fisik?" potong kuasa hukum.

"Fisik tidak. Tapi melihat dari yang di-upload Dian Sandi," aku saksi.

Saksi kemudian menyatakan bahwa gambar tersebut, menurut keterangannya, telah dikonfirmasi oleh pihak Jokowi sebagai hasil pemindaian atau scan ijazah.

Mendengar penjelasan itu, kuasa hukum kembali menegaskan bahwa saksi tidak melihat dokumen fisik yang dipersoalkan.

"Nah ini jawabannya yang bener. Dari Dian Sandi tadi ya. Oke. Ya gitu aja kok muter-muter," tandas kuasa hukum.

Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian yang diperdebatkan dalam persidangan.

Pengakuan saksi bahwa ia hanya melihat gambar digital tidak dengan sendirinya menentukan keaslian ijazah maupun membuktikan atau membantah pokok perkara yang sedang diadili.

Dalam perkara ini, Dokter Tifa menghadapi dakwaan berlapis dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Berdasarkan uraian dakwaan yang disampaikan jaksa pada 27 Agustus 2026, dakwaan primair menggunakan Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Adapun dakwaan subsidair menggunakan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) undang-undang yang sama.

Jaksa juga mencantumkan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Perkara ini, menurut uraian dakwaan, bermula pada Maret 2025.

Saat itu, saksi Syarif Muhammad memperlihatkan unggahan media sosial yang dinilai menyerang kehormatan Jokowi karena memuat tudingan mengenai ijazahnya.

Jaksa menyebut salah satu unggahan yang dilihat Jokowi berasal dari Dokter Tifa.

"Bahwa di antara tiga unggahan di media sosial yang dilihat oleh saksi Ir. Joko Widodo tersebut, terdapat satu unggahan dari Terdakwa Tifauzia Tyassuma," urai JPU dalam dakwaannya.

Pada 15 April 2025, Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar konferensi pers dan menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa serta dinyatakan lulus dari kampus tersebut.

Meski demikian, jaksa menyebut pada 22 April 2025 saksi kembali menemukan 28 unggahan serupa yang memuat tudingan mengenai ijazah Jokowi.

"Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ir H Joko Widodo mengalami kerugian immateriil yaitu tercemarnya nama baik," sambung jaksa.

Menurut jaksa, Jokowi merasa dihina dan direndahkan karena tudingan tersebut juga berkaitan dengan persyaratan pendidikan saat ia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden ke-7 RI.

JPU menilai Dokter Tifa tidak dapat membuktikan tudingan yang disampaikannya dan menganggap unggahan tersebut sebagai serangan terhadap kehormatan melalui teknologi informasi.

Seluruh uraian tersebut merupakan dalil dan penilaian jaksa dalam dakwaan.

Pembuktian unsur pidana serta penilaian atas keterangan saksi tetap menjadi bagian dari proses persidangan.* (tm/ad)

BINJAI — Wali Kota Binjai Amir Hamzah bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai, Desman, membagikan masker kepada masyarakat di lampu merah depan Lapangan Merdeka Binjai, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya melindungi warga dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Baca Juga:

• Gaji PNS Bakal Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih pada 2026? Ini Penjelasan Pemerintah

Kabut asap akibat karhutla dilaporkan berdampak hingga ke wilayah Kota Binjai.

Dalam kegiatan itu, Amir Hamzah mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi udara terdampak kabut asap.

"Masyarakat yang keluar rumah diharapkan menggunakan masker untuk melindungi diri dari dampak kabut asap," ujar Amir Hamzah di sela-sela kegiatan.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai, Desman, menjelaskan bahwa paparan asap dapat mengganggu saluran pernapasan dan meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Menurut dia, anak-anak, lanjut usia (lansia), serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih terhadap paparan kabut asap.

Melalui pembagian masker ini, Pemerintah Kota Binjai berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan saat kualitas udara terganggu.

Warga juga diimbau untuk menggunakan masker ketika berada di luar rumah sebagai salah satu langkah perlindungan dari paparan asap.

Upaya tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah terhadap kesehatan warga di tengah dampak kabut asap karhutla.

Masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengurangi paparan asap sebisa mungkin, terutama bagi kelompok rentan.* (ad)

JAKARTA — Rencana penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ditargetkan mulai direalisasikan pada 2026.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan pengajuan mekanisme pembayaran tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan.

Baca Juga:

• Antrean BBM Mengular di Bali, Pegawai SPBU Mengeluh Kelelahan di Hadapan Wayan Koster: Saya Kecapekan, Coba Bapak Rasakan di Lapangan!

Menurut dia, pemerintah sedang menyiapkan mekanisme agar rencana tersebut dapat dijalankan tahun ini.

"Mulai sekarang kok. Mulai udah apa namanya diajukan ke Kementerian Keuangan udah akan siap dibayarkan," kata Ferry.

Saat ditanya apakah kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada 2027 atau bisa berjalan pada tahun ini, Ferry menegaskan target pelaksanaannya adalah 2026.

"Sekarang (tahun) ini," ujar Ferry.

Ferry juga menyebut anggaran untuk mekanisme tersebut telah disiapkan.

"Mekanismenya nanti udah dianggarin," ucap Ferry.

Selain anggaran, ia mengatakan manajer untuk unit koperasi telah ditempatkan guna mendukung operasional program.

"Udah, udah ditempatin manajernya," tutur Ferry.

Meski Menteri Koperasi menyatakan target realisasi pada 2026, kepastian teknis penyaluran gaji melalui koperasi desa masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari kementerian terkait.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Bob Arfan, mengatakan pihaknya perlu memeriksa terlebih dahulu informasi mengenai rencana tersebut.

"Terkait penyaluran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih, kami perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu," ujar Bob, kepada Kompas.com, Kamis (15/10/2026).

Bob menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) merupakan kewenangan Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara.

"Mengenai mekanisme penyaluran gaji ASN, hal ini merupakan kewenangan Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan negara. Sebaiknya dapat dikonfirmasi langsung ke Kementerian Keuangan," sambung dia.

Pernyataan KemenPAN-RB tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai rencana penyaluran gaji melalui koperasi masih perlu dikonfirmasi kepada pihak yang berwenang.

Karena itu, target yang disampaikan Menteri Koperasi belum dapat disamakan dengan kepastian bahwa mekanisme baru tersebut sudah berlaku bagi seluruh PNS.

Bob menegaskan bahwa mekanisme pembayaran apa pun harus memudahkan ASN menerima haknya.

Menurut dia, keamanan, ketepatan waktu, dan kemudahan akses menjadi prinsip utama yang perlu dijaga.

"Dari KemenPAN-RB, prinsip kami jelas: apapun mekanisme yang dipilih, pengambilan gaji harus memudahkan para ASN. Aman, tepat waktu, dan mudah diakses di mana pun ASN bertugas. Itu yang menjadi pegangan kami," imbuh Bob.

ASN mencakup PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Karena itu, rencana penyaluran gaji melalui koperasi perlu memiliki mekanisme yang jelas agar tidak menyulitkan pegawai dalam menerima pembayaran.

Pemerintah juga perlu memastikan keamanan transaksi, ketepatan penerimaan dana, serta prosedur penanganan apabila terjadi kendala.

Hingga informasi yang disampaikan dalam pemberitaan tersebut, belum ada rincian lengkap mengenai alur pembayaran, jadwal penerapan, dan cakupan koperasi yang akan terlibat.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Pemerintah mendorong koperasi tersebut menjalankan kegiatan ekonomi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan tertentu.

Dalam rencana penyaluran gaji ASN, koperasi disebut akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, BRILink, dan penyedia layanan lainnya.

Namun, bentuk kerja sama, pembagian tanggung jawab, serta sistem transaksi yang akan digunakan belum dijelaskan secara terperinci.

Ferry juga menyatakan bahwa manajer unit koperasi telah ditempatkan.

Meski demikian, belum tersedia rincian mengenai jumlah manajer yang sudah bertugas, lokasi koperasi yang siap menjalankan layanan tersebut, maupun tahapan penerapannya.

Dengan demikian, rencana penyaluran gaji PNS melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih masih membutuhkan kejelasan teknis dan konfirmasi dari kementerian terkait.

Masyarakat dan ASN perlu menunggu penjelasan resmi mengenai mekanisme, jadwal, serta cakupan pelaksanaan sebelum menyimpulkan bahwa gaji PNS akan mulai disalurkan melalui koperasi secara nasional pada 2026.* (tm/ad)

KONAWE SELATAN — Sebanyak 144 siswa di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Hingga Kamis, 15 Oktober 2026, enam siswa masih menjalani perawatan di Puskesmas Motaha, Kecamatan Angata.

Baca Juga:

• AKHIRNYA! KPPG Medan Janji Dalami Skandal Mark-Up & 2 UD Fiktif di SPPG Tembung 3 - Yayasan Atifa Maju Mandiri Bakal Dipanggil!

Kepala Puskesmas Motaha, Sunding Tehangga, mengatakan enam siswa yang masih dirawat tersebut berasal dari SMAN 10 Konawe Selatan.

Sementara itu, siswa lain yang sebelumnya menjalani perawatan telah diperbolehkan pulang, meski sebagian masih menjalani perawatan jalan di rumah.

"Sekarang di puskesmas enam orang yang masih dirawat ini merupakan siswa SMAN 10 Konsel, sementara siswa lainnya sudah diperbolehkan pulang. Sebagian dari mereka dirawat jalan di rumah masing-masing," kata Sunding, Kamis (15/10/2026).

Sunding menjelaskan, total 144 orang yang mendapatkan penanganan medis terdiri atas 58 siswa SMAN 10 Konawe Selatan, empat siswa SMP 17 Konawe Selatan, satu balita berusia tiga tahun, serta siswa sekolah dasar (SD).

Ada empat SD yang siswanya mengalami gejala serupa, yakni SDN 3 Angata, SDN 1 Angata, SDN 12 Angata, dan SDN 4 Angata.

Menurut Sunding, banyaknya pasien yang datang dalam rentang waktu berdekatan membuat petugas kesehatan harus bekerja ekstra.

Para siswa mulai berdatangan ke Puskesmas Motaha pada Rabu, 14 Oktober 2026, sekitar pukul 09.00 hingga 14.00 Wita.

"Lebih kepada puncak kurvala, ia masuk kategori kejadian luar biasa karena para siswa berdatangan tidak putus dalam waktu yang hampir bersamaan. Mereka mulai datang pukul 09.00 sampai pukul 14.00 Wita kemarin," ujarnya.

Ia mengatakan, penanganan para siswa juga dibantu dokter dan tenaga medis dari dua puskesmas terdekat.

"Kami juga dibantu dokter dari Puskesmas Mowila dan Puskesmas Benua, perawat kami juga kewalahan kemarin," terangnya.

Sunding menyebut para siswa mengalami sejumlah keluhan, antara lain pusing, mual, dan diare setelah menyantap MBG.

Namun, ia belum dapat memastikan penyebab gangguan kesehatan tersebut karena pemeriksaan sampel makanan masih berlangsung.

"Yang kami tahu mereka alami pusing, mual, diare setelah makan MBG. Ada yang bilang penyebabnya karena menu ayam, kami tidak bisa menyampaikan karena bukan kewenangan dan itu perlu pemeriksaan sampel di laboratorium," tegasnya.

Sampel makanan yang dikonsumsi para siswa telah diambil oleh tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Gizi Nasional (BGN), serta kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut.

Kepala SMAN 10 Konawe Selatan, Liy, mengatakan terdapat 58 siswanya yang mengalami gejala diduga keracunan.

Hingga Rabu, 14 Oktober 2026, sebanyak 52 siswa telah diperbolehkan pulang.

"Siswa saya yang terdata mengalami gejala keracunan ada 58 orang, di luar data guru. Sampai Rabu kemarin sebanyak 52 orang sudah kembali ke rumah masing-masing," ujar Liy, Kamis (15/10/2026).

Liy juga menjelaskan bahwa satu siswinya harus dirujuk ke RSUD Konawe Selatan setelah mengalami kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

"Penyebab pastinya dirujuk adalah kewenangan pihak puskesmas untuk menjawab. Namun, tadi malam siswi tersebut sempat mengalami kejang-kejang dan harus dibantu dengan tabung oksigen, sehingga perawat memutuskan untuk merujuknya ke RSUD," ujarnya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan, Yuyun Nirwana Subair, membenarkan bahwa sebanyak 144 orang telah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Motaha.

Menurut Yuyun, seorang pasien dari SMAN 10 Konawe Selatan berinisial CB sempat menjalani observasi di Puskesmas Mowila sebelum dirujuk ke RSUD Konawe Selatan.

Dinas Kesehatan, kata dia, telah menambah dukungan tenaga medis untuk menangani para siswa yang mengalami gejala tersebut.

Penanganan melibatkan tenaga perawat dan dokter dari empat puskesmas serta rumah sakit.

Adapun pemeriksaan terhadap penyedia makanan dalam program MBG, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Puao, bukan merupakan kewenangan Dinas Kesehatan. Investigasi saat ini dilakukan oleh BGN Provinsi Sulawesi Tenggara, BPOM, dan kepolisian.

"Untuk SPPG ranahnya BGN, untuk Dinas Kesehatan kita sudah maksimalkan dengan menambah tenaga perawat dan dokter 4 Puskesmas serta rumah sakit," tambah Yuyun.

Kasus dugaan keracunan tersebut mulai terungkap setelah sejumlah siswa mengeluhkan sakit perut seusai mengonsumsi MBG yang disajikan pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Keluhan berlanjut hingga malam hari dan masih dirasakan sebagian siswa ketika kembali ke sekolah pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Kondisi itu kemudian membuat para siswa dari sejumlah sekolah di Kecamatan Angata dibawa ke Puskesmas Motaha untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis.

Hingga Kamis, 15 Oktober 2026, penyebab pasti kejadian tersebut belum diketahui.

Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan investigasi pihak berwenang diperlukan untuk memastikan apakah gejala yang dialami para siswa berkaitan dengan makanan MBG yang dikonsumsi.* (km/ad)

DENPASAR — Video seorang pegawai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang mengeluhkan kelelahan saat berhadapan dengan Gubernur Bali Wayan Koster viral di media sosial.

Peristiwa tersebut terjadi di SPBU kawasan Pesanggaran, Denpasar, pada Rabu tengah malam, 14 Oktober 2026, ketika antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) masih mengular.

Baca Juga:

• Prabowo Lantik Dua Wakil Menteri Pertahanan Baru, Ini Pembagian Tugas Yusuf Jauhari dan Richard Tampubolon

Beberapa pegawai SPBU kemudian mendatanginya. Salah seorang pegawai perempuan menyampaikan keluhannya karena kelelahan bekerja.

"Iya, saya memang pegawai, tapi saya kecapekan, Pak," ucap pegawai tersebut.

Pegawai itu juga mengungkapkan bahwa dirinya belum sempat duduk sejak pagi dan belum memperoleh waktu istirahat.

Ia kemudian meminta Koster merasakan langsung kondisi yang dihadapi para petugas di lapangan.

"Coba Bapak di sini, di lapangan bagaimana rasanya?" kata pegawai tersebut.

Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Provinsi Bali belum memberikan penjelasan terperinci mengenai kronologi maupun penyebab kejadian tersebut.

Area Manager Communication Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan Pertamina memahami peningkatan beban kerja petugas SPBU seiring penguatan operasional dan perpanjangan jam pelayanan.

"Pertamina Patra Niaga memahami peningkatan beban kerja petugas SPBU seiring penguatan operasional dan perpanjangan jam layanan. Pertamina terus berkoordinasi dengan pengelola SPBU untuk memastikan pengaturan jam kerja, sistem shift, dan waktu istirahat sesuai ketentuan," jelas Ahad, Kamis (15/10/2026).

Menurut Ahad, Pertamina juga berkoordinasi dengan Kodam IX/Udayana untuk meminta dukungan personel TNI aktif sebagai operator SPBU.

Langkah tersebut ditujukan untuk membantu mengurangi kelelahan petugas sekaligus menjaga keselamatan selama bekerja.

"Dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal," tambah dia.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kronologi dan penyebab kejadian yang melibatkan pegawai SPBU dan Wayan Koster, Ahad belum memberikan penjelasan terperinci.

"Saya masih tinjauan lapangan," ucap Ahad.

Di tengah antrean BBM yang masih panjang, Polresta Denpasar mengerahkan 588 personel untuk mengamankan dan memantau sejumlah SPBU di wilayah Denpasar dan Badung.

Hingga Kamis sore, 15 Oktober 2026, antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Denpasar dan beberapa kabupaten lain di Bali dilaporkan masih mengular.

Kapolresta Denpasar Kombes Leonardo D Simatupang mengatakan pengerahan ratusan personel tersebut merupakan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama mengantre BBM.

"Sebanyak 588 personel kami siagakan untuk melakukan pengamanan dan pemantauan di SPBU yang berada di wilayah Denpasar dan Badung. Personel tidak hanya melakukan pengamanan di dalam area SPBU, tetapi juga melakukan pengaturan apabila terjadi kepadatan kendaraan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas," ungkap Kombes Pol Leonardo, Rabu (14/10/2026).

Leonardo menjelaskan, pengamanan melibatkan personel dari berbagai satuan fungsi dan jajaran kepolisian sektor.

Mereka bertugas mengantisipasi kepadatan kendaraan sekaligus memastikan antrean tidak mengganggu pengguna jalan lain.

Polisi juga disiagakan untuk membantu mengatur lalu lintas apabila antrean kendaraan meluber hingga ke jalan raya.

"Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana antrean tetap tertib dan tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna jalan lainnya. Kami meminta personel di lapangan untuk mengedepankan pendekatan humanis, membantu masyarakat, serta melakukan rekayasa atau pengaturan lalu lintas apabila diperlukan," jelas dia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa antrean BBM di Bali tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan beban pelayanan petugas SPBU.

Pengaturan jam kerja, waktu istirahat, serta dukungan personel menjadi bagian penting untuk menjaga keselamatan pekerja dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.* (km/ad)

JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, Letjen Kristomei Sianturi, akan memeriksa ulang laporan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebut tersisa 639,23 hektare.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi kebakaran di lapangan, di tengah kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Indonesia.

Baca Juga:

• Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, Upacara HUT ke-27 Tanjabtim Resmi Dibatalkan

Ia menyebut data dari sistem pemantauan kebakaran, termasuk SiPongi dan citra satelit NASA, akan menjadi bahan untuk memeriksa kembali luas lahan yang terbakar.

"Pasti (diperiksa ulang) dong. Tadi kan saya bilang, saya konsolidasi internal dulu. Saya cek dulu data fakta yang ada saat ini dengan berdasarkan satelit, bisa SiPongi, kan ada tuh," ujar Kristomei, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Ia menambahkan, hasil pemantauan satelit NASA juga akan diperiksa untuk mengetahui perkiraan luas kebakaran dan dampaknya.

"Kemudian, hasil pantauan NASA juga berapa sih luasan yang sebenarnya itu? Kan itu bisa dihitung gitu loh. Dan dampaknya apa? Gitu," sambung dia.

Kristomei berjanji akan mengumumkan hasil penghitungan ulang luas karhutla setelah proses pemeriksaan dilakukan.

Namun, ia menegaskan bahwa prioritas utama penanganan bencana adalah mencegah jatuhnya korban jiwa.

"Akan diumumkan. Dan gini, yang paling penting adalah jangan sampai ada korban lagi. Itu dulu yang pertama. Ya, jadi untuk apa pun kebakarannya, bencananya, yang paling utama kita kerjakan, jangan ada korban jiwa. Itu loh," imbuh Kristomei.

Pemeriksaan ulang ini dilakukan setelah Kepala BNPB sebelumnya, Letjen Suharyanto, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa luas karhutla yang masih ditangani petugas di enam provinsi mencapai 639,23 hektare.

Laporan tersebut disampaikan Suharyanto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (12/10/2026).

Enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.

Wilayah-wilayah tersebut menjadi perhatian, terutama karena adanya lahan gambut yang rentan terbakar.

"Untuk hari ini, yang terbakar yang masih ditangani oleh satgas di lapangan jumlahnya adalah 639,23 hektar. Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan," ujar Suharyanto, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Ia menyebut kebakaran di Kalimantan Tengah mencapai 513,89 hektare.

Meski sebagian area yang terbakar merupakan lahan mineral, penanganannya tetap menjadi prioritas.

Pangdam Kalimantan Tengah disebut telah memimpin langsung penanganan di lapangan, dengan tambahan personel dan peralatan untuk operasi darat.

Suharyanto juga menjelaskan bahwa operasi pemadaman dari udara menghadapi kendala akibat jarak pandang yang rendah.

Kondisi tersebut membuat helikopter untuk pengeboman air (water bombing), operasi modifikasi cuaca, dan sejumlah penerbangan lainnya tidak dapat beroperasi di beberapa wilayah.

"Dan di Kalimantan Tengah ini, operasi-operasi udara, baik heli water bombing, operasi modifikasi cuaca maupun pesawat komersial sementara tidak dapat terbang karena visibility yang rendah," kata Suharyanto.

Menurut Suharyanto, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih menghadapi kondisi karhutla yang cukup berat.

Petugas juga mengerahkan helikopter untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat, termasuk Taman Nasional Way Kambas, Tanjung Puting di Pangkalan Bun, dan Halmahera Timur di Maluku Utara.

Untuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, petugas lebih berfokus pada operasi darat ketika kondisi cuaca dan jarak pandang belum memungkinkan penerbangan.

"Untuk Sumatera Selatan baru hari ini bisa terbang. Dan nanti kami akan padukan dengan operasi modifikasi cuaca, kami tambah armadanya. Kalimantan Tengah menggunakan 4 pesawat, dan Sumatera Selatan menggunakan 2 pesawat dari Pangkal Pinang," papar Suharyanto.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta konfirmasi langsung kepada Suharyanto mengenai laporan bahwa luas karhutla yang masih harus dipadamkan di enam provinsi hanya 639,23 hektare.

Prabowo mengaku semula memperkirakan luas kebakaran masih mencapai ratusan ribu hektare atau setidaknya puluhan ribu hektare.

"Kepala BNPB, saya mau rekonfirmasi ya. Jadi, kondisi sekarang, total di 6 provinsi yang masih, masih harus dipadamkan berarti masih terbakar ya, adalah 639,23 hektar. Apa benar itu?" tanya Prabowo.

"Betul, Bapak Presiden," jawab Suharyanto.

"Tadinya saya mengira masih ratusan ribu, masih puluhan ribu, ternyata sudah jauh ya," kata Prabowo.

"Alam kita berat. Tapi dari ratusan ribu beberapa minggu lalu, kita sekarang di bawah 1.000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan," lanjut dia.

Suharyanto juga berharap hujan alami segera turun sesuai prakiraan BMKG, sehingga dapat membantu mengurangi kebakaran.

Ia menyatakan pemerintah akan terus mengerahkan kemampuan yang tersedia untuk menangani karhutla sebelum musim hujan membantu memperbaiki kondisi.

Kini, Kristomei akan meninjau kembali data tersebut dengan membandingkannya terhadap hasil pemantauan satelit dan data pendukung lainnya.

Hasil pemeriksaan diharapkan memberikan gambaran lebih jelas mengenai luas kebakaran yang masih berlangsung serta dampaknya terhadap masyarakat.* (km/ad)