Kegiatan bertema "Melalui Temu Kangen Anantakupa Sumut, Kita Tingkatkan Kolaborasi Menuju Sumut Berkah" digelar di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Jalan H.M. Said Nomor 27, Medan, Sabtu (29/8/2026).

Baca Juga:

• Tiga Wilayah Sumut Dilanda Karhutla dalam Lima Hari, Total 13 Hektare Lahan Terbakar

Anak, cucu dan keluarga almarhum juga turut hadir. Kehadiran keluarga tersebut membuat pertemuan tidak hanya menjadi reuni, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antargenerasi keluarga besar Anantakupa Sumut.

Ketua Forum Anantakupa Sumut Zainuddin Mars mengatakan insan penerangan memiliki sejarah panjang dalam perjalanan pembangunan bangsa. Menurutnya, keterbatasan yang dihadapi pada masa lalu tidak menghalangi para pegawai Departemen Penerangan menjalankan tugas dan pengabdian.

"Kita lahir di tengah-tengah kesulitan, tetapi kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Semangat itu masih berkobar seperti lautan biru samudra," kata Zainuddin.

Zainuddin juga menyampaikan apresiasi kepada para istri dan keluarga alumni yang selama ini ikut menopang perjalanan pengabdian para insan penerangan.

Ketua panitia Temu Kangen Anantakupa Sumut, Amran Matondang, mengaku terkejut dengan tingginya antusiasme peserta. Ia menyebut sekitar 250 alumni hadir dalam kegiatan tersebut.

"Tidak percaya begitu banyak yang hadir, sekitar 250 orang. Semangat eks Departemen Penerangan ternyata masih sangat tinggi," ujar Amran.

Amran menjelaskan ide kegiatan tersebut berawal dari keinginan sejumlah mantan pegawai Departemen Penerangan untuk kembali bertemu dengan rekan-rekan lama. Gagasan itu kemudian dibicarakan bersama para senior dan keluarga besar hingga akhirnya diwujudkan dalam temu kangen.

Menurut Amran, pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang nostalgia. Para alumni juga diajak memperkuat komunikasi serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Sumatera Utara.

"Jadikan temu kangen ini sebagai motivasi untuk lebih bagus dan lebih baik. Kita juga harus berkolaborasi dengan pemerintah dan mendukung program pemerintah. Temu kangen ini mempertemukan masa lalu dengan masa kini," tegasnya.

Tokoh eks Departemen Penerangan Rustam Efendi Nainggolan juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap temu kangen dapat menjaga komunikasi, persaudaraan dan hubungan kekeluargaan di antara seluruh keluarga besar eks Departemen Penerangan Sumut.

"Pertemuan seperti ini penting untuk menjaga hubungan persaudaraan yang telah dibangun selama masa pengabdian," ujarnya.

Tokoh eks Departemen Penerangan lainnya, Hasban Ritonga, menilai temu kangen memiliki makna khusus karena dilaksanakan di tempat yang pernah menjadi bagian dari perjalanan pengabdian mereka.

"Ini kesempatan kita bertemu dan bersilaturahmi di tempat lama kita mengabdi. Api Anantakupa tak kunjung padam," kata Hasban.

Hasban juga mengapresiasi jumlah alumni yang hadir. Menurutnya, antusiasme tersebut menunjukkan kuatnya ikatan emosional para mantan pegawai terhadap Departemen Penerangan.

"Belum pernah perkumpulan eks pensiunan bisa sebanyak ini. Ini lambang kecintaan kita terhadap Departemen Penerangan," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo Sumut Yazid Matondang yang mewakili Kepala Dinas Kominfo Sumut menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut. Ia menilai pengalaman dan nilai pengabdian insan penerangan tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan komunikasi digital.

"Di era digital saat ini, semakin kompleks. Oleh sebab itu, sinergi dan kolaborasi antara pengalaman masa lalu dan energi masa kini menjadi kunci bagi kita untuk menghadirkan pelayanan informasi yang terbaik bagi masyarakat," ujar Yazid.

Yazid juga menyampaikan penghargaan kepada Forum Anantakupa Sumut dan panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut hingga berlangsung meriah.

"Atas nama Dinas Kominfo Sumatera Utara, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, dengan keikhlasan dan dedikasi, sehingga kegiatan ini berlangsung meriah dan sukses," katanya.

Ia mengajak para peserta memanfaatkan temu kangen sebagai momentum memperkuat kekompakan dan persaudaraan.

"Selamat bernostalgia, selamat melepas rindu, dan selamat menikmati kebersamaan hari ini. Semoga setiap detik pertemuan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala," pungkasnya.

Temu Kangen Anantakupa Sumut menjadi ruang untuk merawat sejarah perjalanan Departemen Penerangan sekaligus mengenang pengabdian para insan penerangan. Pertemuan tersebut juga mempertemukan kembali para mantan pegawai beserta keluarga yang pernah menjadi bagian dari perjalanan panjang lembaga tersebut.

Semangat "Api Nan Tak Kunjung Padam" diharapkan tetap terjaga. Tidak hanya sebagai simbol kenangan masa lalu, semangat tersebut juga diharapkan menjadi energi untuk memperkuat kolaborasi dan memberikan kontribusi bagi masyarakat serta pembangunan Sumatera Utara.* (dh)

Robinson menyampaikan pandangan tersebut saat menjadi pembicara dalam diskusi buku Mengapa Negara Gagal (Why Nations Fail) di Gramedia Makarya, Jakarta, Sabtu (29/8/2026).

Baca Juga:

• Warga Dairi Desak BGN Cabut Izin SPPG Sidikalang 3 Usai Ratusan Siswa Keracunan MBG

Ilmuwan politik dari Universitas Harvard itu mengatakan institusi politik dan ekonomi yang kuat menjadi fondasi penting agar kemajuan negara dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menurut Robinson, sistem yang kuat akan membuat pembangunan tidak bergantung pada visi atau kebijakan satu orang. Dengan demikian, pergantian kepemimpinan tidak seharusnya menghentikan laju kemajuan sebuah negara.

"Dengan begitu, siapa pun yang memimpin, laju kemajuan negara akan tetap terjaga dan tidak bergantung pada satu visi atau sosok pemimpin," ujarnya.

Robinson juga menyoroti peran pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi, termasuk melalui hilirisasi dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, keterlibatan negara yang kuat dalam perekonomian tidak otomatis membuat sistem tersebut menjadi ekstraktif.

Ia menilai campur tangan negara tetap dapat memberikan manfaat luas apabila disertai tata kelola pemerintahan yang transparan serta kompetisi yang adil.

Dalam buku Why Nations Fail yang ditulis Robinson bersama Daron Acemoglu, keduanya membedakan institusi politik dan ekonomi menjadi dua karakter utama, yakni inklusif dan ekstraktif.

Institusi inklusif atau terbuka memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi maupun politik. Sistem tersebut memungkinkan lebih banyak kelompok mendapatkan akses terhadap peluang serta sumber daya.

Sebaliknya, institusi ekstraktif cenderung membuat kekuasaan dan sumber daya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Kondisi tersebut dapat menghambat pemerataan manfaat pembangunan.

Karena itu, Robinson menilai ukuran keberhasilan sebuah negara tidak cukup hanya dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana institusi memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat secara luas.

Pandangan tersebut menjadi salah satu gagasan utama dalam Why Nations Fail, yang membahas hubungan antara kualitas institusi, distribusi kekuasaan dan keberhasilan atau kegagalan suatu negara dalam membangun perekonomian.

Robinson juga menekankan pentingnya membangun institusi yang tetap berjalan efektif meskipun terjadi pergantian pemerintahan. Dengan sistem yang kuat, kebijakan publik dapat memiliki kesinambungan dan tidak berubah hanya karena pergantian figur pemimpin.

Menurut dia, pembangunan berkelanjutan membutuhkan institusi yang mampu menciptakan kesempatan ekonomi dan politik secara lebih merata. Institusi tersebut juga harus memiliki mekanisme untuk mencegah kekuasaan dan sumber daya hanya dikuasai kelompok tertentu.

Gagasan Robinson menjadi relevan dalam pembahasan pembangunan Indonesia, terutama ketika pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan penguatan industri. Kebijakan tersebut, menurutnya, perlu berjalan bersama tata kelola yang transparan dan kompetitif agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, kemajuan suatu negara tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang berada di puncak kekuasaan. Kekuatan institusi dan kualitas tata kelola menjadi faktor penting untuk menjaga pembangunan tetap berjalan dalam jangka panjang.* (k/dh)

Pemilik kolam, Ahmad Jailani, mengatakan helikopter mengambil air dari kolamnya pada Kamis (27/8/2026). Pengambilan air dilakukan beberapa kali karena terbatasnya sumber air untuk mendukung operasi pemadaman karhutla di sejumlah wilayah Kalsel.

Baca Juga:

• Sejarah Baru Militer Jepang: Kirim 3 Helikopter dan 600 Prajurit untuk Padamkan Karhutla Kalimantan

"Sudah kita kasih kode agar jangan mengambil air di kolam ini. Namun mereka tetap mengambilnya," kata Jailani, dikutip Sabtu (29/8/2026).

Akibat pengambilan air tersebut, volume kolam menyusut drastis. Kondisi itu berdampak pada sekitar 2 ton ikan berbagai jenis yang sedang dibudidayakan sekaligus menjadi bagian dari usaha pemancingan miliknya.

"Kolam saya ini khusus untuk kolam pemancingan, dan isi kolam ini sebanyak 2 ton ikan dengan berbagai jenis. Karena adanya helikopter tadi ikan menjadi stres dan banyak yang mati," ujarnya.

Jailani mengaku kondisi tersebut menimbulkan kerugian karena kolam pemancingan telah menjadi salah satu sumber penghidupan keluarganya. Ia juga harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menjaga ketersediaan air selama musim kemarau.

Menurut Jailani, kolam tersebut telah dikelolanya sejak 2010. Selama musim kemarau, ia rutin mengisi kembali kolam menggunakan mobil pikap yang dilengkapi tandon air.

Setiap kali mengangkut air, biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp600 ribu.

"Selama kemarau ini kami berusaha mempertahankan debit air dengan mengisi menggunakan mobil pikap dengan disertai tandon air. Sekali angkut itu saya mengeluarkan biaya sebesar Rp600.000," kata Jailani.

Pengambilan air untuk operasi water bombing kemudian membuat debit kolam kembali berkurang. Jailani menilai upaya yang selama ini dilakukan untuk menjaga ikan tetap hidup menjadi sia-sia karena air kembali menyusut dalam waktu singkat.

Ia kini masih menghitung total kerugian yang dialami, termasuk akibat ikan yang mati dan berkurangnya kondisi kolam.

Jailani juga berencana meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kerugian yang dialaminya.

"Siapa yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kami. Air ini kami dapat dengan biaya sendiri, kami langsir supaya ikan bisa bertahan. Sekarang airnya habis lagi dan ikannya stres," ucapnya.

Di sisi lain, operasi helikopter water bombing masih terus dilakukan untuk membantu menangani karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Penggunaan sumber air dari berbagai lokasi dilakukan karena keterbatasan sumber air selama musim kemarau.

Kondisi tersebut menunjukkan penanganan karhutla juga dapat berdampak terhadap aktivitas warga di sekitar wilayah operasi. Pemerintah dan pihak terkait perlu memperhatikan ketersediaan sumber air serta dampak terhadap masyarakat ketika menentukan lokasi pengambilan air untuk pemadaman.

Jailani berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan dan ada kejelasan mengenai tanggung jawab atas kerugian yang dialaminya.* (k/dh)

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan perpanjangan status tanggap darurat ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur NTT.

Baca Juga:

• Bukan Gelombang Susulan, Validasi Lapangan Ungkap Lonjakan Drastis Pengungsi Gempa NTT hingga Belasan Ribu Jiwa

Menurut Berton, perpanjangan masa tanggap darurat penting untuk memastikan proses penanganan pascabencana dapat dilakukan secara optimal. Salah satunya terkait penyaluran bantuan kepada masyarakat yang masih membutuhkan.

"Perpanjangan itu penting sehingga logistik dan bantuan-bantuan yang lain bisa kita distribusikan dengan baik, kita kirimkan dengan baik tanpa ada kesalahan administrasi di dalamnya," ujarnya.

BNPB mencatat hingga Sabtu (29/8), jumlah pengungsi akibat gempa yang tersebar di tujuh wilayah di NTT mencapai 192.303 orang.

Kabupaten Nagekeo menjadi daerah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni mencapai 52.284 orang.

Jumlah pengungsi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam melanjutkan masa tanggap darurat. Pemerintah bersama unsur penanganan bencana masih perlu memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tetap terpenuhi selama mereka belum dapat kembali ke rumah.

Perpanjangan status tanggap darurat juga memberikan waktu tambahan bagi pemerintah daerah dan BNPB untuk melanjutkan penanganan berbagai dampak gempa, termasuk distribusi bantuan, pelayanan bagi pengungsi serta pemantauan kondisi wilayah terdampak.

Sebelumnya, masa tanggap darurat gempa NTT ditetapkan selama 14 hari dan berakhir pada 28 Agustus 2026. Dengan adanya perpanjangan, status tersebut kini berlaku hingga 12 September 2026.

BNPB memastikan koordinasi penanganan bencana terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait. Pengelolaan logistik menjadi salah satu fokus agar bantuan dapat diterima warga terdampak secara tepat dan sesuai kebutuhan.

Data pengungsi juga terus diperbarui untuk menyesuaikan kondisi terkini di lapangan. Pemutakhiran diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran akurat mengenai jumlah warga yang masih membutuhkan bantuan.

Dengan perpanjangan masa tanggap darurat ini, penanganan gempa NTT diharapkan dapat berlangsung lebih terarah, terutama bagi warga yang masih berada di pengungsian dan wilayah yang membutuhkan penanganan lanjutan.* (in/dh)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pengemudi tersebut telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Polisi juga menemukan senjata tajam di dalam mobil pikap.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Perusuh Jalanan, Polisi Endus Ada Penggerak dan Pembiaya di Balik Kerusuhan Demo DPR

Budi menjelaskan mobil pikap tersebut mencoba menerobos akses menuju pintu belakang kompleks DPR/MPR. Aksi itu menyebabkan sejumlah petugas pengamanan terluka.

"Ada mobil pikap yang mencoba menerobos, menabrak, melukai personel petugas pengamanan pelayanan aksi. Seseorang tersebut sudah diamankan, ditemukan ada sajam," ujarnya.

Peristiwa tersebut terekam dalam video dan kemudian beredar luas di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, mobil pikap terlihat melaju ke arah Gerbang Pancasila ketika situasi di sekitar Gedung DPR/MPR tengah memanas.

Sejumlah aparat keamanan yang berada di lokasi tampak berusaha menghindari kendaraan tersebut. Mobil kemudian berhasil dihentikan dan pengemudinya diamankan petugas.

Selain menemukan senjata tajam, polisi masih mendalami latar belakang aksi pengemudi tersebut. Salah satu yang diperiksa yakni kemungkinan adanya keterkaitan dengan organisasi masyarakat (ormas).

Budi mengatakan hingga kini pihaknya belum memastikan apakah pengemudi tersebut terhubung dengan kelompok atau organisasi tertentu.

Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi untuk mengetahui motif serta rangkaian kejadian sebelum mobil pikap menerobos kawasan Gedung DPR/MPR.

Peristiwa mobil pikap menabrak gerbang dan aparat terjadi di tengah demonstrasi yang berlangsung pada Kamis (27/8/2026). Aksi yang awalnya merupakan penyampaian aspirasi kemudian berujung kericuhan di sejumlah titik Jakarta.

Polda Metro Jaya sebelumnya juga telah mengungkap adanya sejumlah orang yang diamankan terkait kerusuhan tersebut. Polisi masih mendalami peran masing-masing pihak berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi.

Kasus mobil pikap ini menjadi salah satu bagian yang turut diselidiki dalam rangkaian kericuhan demo 27 Agustus. Polisi memastikan proses hukum akan dilakukan berdasarkan fakta serta bukti yang ditemukan selama penyidikan.* (in/dh)

Prasetyo menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti Merdeka Run 2026 di Jakarta, Sabtu (29/8/2026). Ia mengajak masyarakat tetap memberikan dukungan terhadap sepak bola nasional sekaligus mendorong PSSI melakukan evaluasi dan perbaikan.

Baca Juga:

• "Semua Bergerak, Semua Sehat, Semua Semangat" - 12 Ribu Pelari Rayakan Kemerdekaan di Istana Merdeka

Menurut Prasetyo, dukungan terhadap Timnas Indonesia harus terus diberikan meski hasil yang diraih belum selalu sesuai harapan. Namun, dukungan tersebut perlu dibarengi pembenahan agar tim nasional bisa semakin kompetitif di level internasional.

Ia menilai perbaikan tidak hanya menyangkut performa pemain, tetapi juga tata kelola federasi, kualitas pelatih, ofisial serta program pembinaan sepak bola nasional.

Target tampil di Piala Dunia menjadi salah satu agenda besar sepak bola Indonesia. Pemerintah sebelumnya juga menyatakan dukungan terhadap ambisi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2030.

Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI terus menjalankan berbagai program penataan organisasi dan pembinaan sepak bola. Prasetyo berharap seluruh elemen tersebut dapat bergerak searah untuk mengejar target internasional.

"Harapan kita tentu PSSI masuk ke Piala Dunia," ujarnya.

Di sisi lain, Prasetyo juga menyinggung persiapan kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menyampaikan perkembangan persiapan kontingen kepada pemerintah.

"Tadi sempat Pak Menpora melapor kepada kami dan alhamdulillah persiapan sangat baik. Kita berharap target kita bisa dipenuhi dan tercapai," kata Prasetyo.

Indonesia akan mengirim 432 atlet dari 35 cabang olahraga untuk berlaga di Asian Games 2026. Ajang olahraga tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pemerintah menargetkan kontingen Indonesia mampu meningkatkan prestasi di tingkat Asia. Namun, sepak bola tidak masuk dalam kontingen Indonesia di Asian Games 2026 setelah Timnas U-23 gagal lolos ke Piala Asia U-23 2026.

Situasi tersebut membuat pembenahan sepak bola nasional dinilai semakin penting. PSSI dituntut tidak hanya mengejar hasil jangka pendek, tetapi juga memperkuat sistem pembinaan serta kualitas kompetisi untuk menghasilkan pemain yang mampu bersaing di level internasional.

Prasetyo menegaskan pemerintah akan tetap memberikan dukungan terhadap sepak bola nasional. Namun, target tampil di Piala Dunia harus diwujudkan melalui kerja nyata seluruh elemen, mulai dari federasi, pemain, pelatih, ofisial hingga sistem pembinaan.

Menurut dia, perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas tim nasional menjadi bagian penting agar ambisi Indonesia tampil di Piala Dunia tidak sekadar menjadi target di atas kertas.

Dengan pembenahan yang konsisten, pemerintah berharap prestasi sepak bola Indonesia terus meningkat dan peluang untuk bersaing di kompetisi dunia dapat semakin terbuka.* (mt/dh)

Bilal tampil agresif sejak ronde pertama menghadapi Rojas di Oriental Sports Center. Petarung berjuluk The IndoNinja itu langsung mencoba mengambil inisiatif dengan serangkaian serangan kombinasi.

Baca Juga:

• David Beckham Jengkel Lihat Manchester United Terpuruk, Kritik Pedas untuk Pemain dan Amorim

Pertarungan kemudian berlangsung dalam jarak dekat. Keduanya saling bertukar pukulan, tetapi Bilal terlihat lebih efektif dalam melepaskan kombinasi serangan.

Bilal beberapa kali mengombinasikan leg kick, body kick, hingga high kick. Serangan pukulannya juga beberapa kali tepat mengenai sasaran hingga membuat Rojas sempat terjatuh dan mengalami luka pada wajah.

Bilal kemudian berhasil melakukan takedown dan melanjutkan tekanan melalui ground and pound. Empat pukulan dilepaskan dari posisi tersebut.

Ia juga sempat mencoba kuncian rear naked choke, tetapi Rojas mampu bertahan dan berusaha kembali berdiri.

Ketika keduanya berusaha bangkit, Bilal kembali memberikan tekanan dengan serangan lutut ke arah wajah. Rojas masih mencoba membalas, tetapi beberapa pukulan telak kembali mendarat.

Rojas sempat membalas melalui serangan siku dalam posisi clinch. Namun, ronde pertama berakhir dengan kondisi Rojas terlihat lebih banyak menerima kerusakan.

Memasuki ronde kedua, Bilal kembali mengambil inisiatif serangan. Kombinasi pukulannya kembali masuk dan membuat Rojas harus bekerja keras menjaga pertahanan.

Rojas kemudian sempat membuat kejutan dengan tendangan lurus ke arah badan yang menjatuhkan Bilal. Namun, Bilal segera bangkit dan bahkan terlihat tetap tenang.

Bilal kemudian mengubah pola bertarung dengan berganti kuda-kuda orthodox dan southpaw. Rojas sempat mengambil kendali pertandingan sebelum Bilal menemukan celah untuk mengakhiri laga.

Ketika Rojas tengah memegang momentum, Bilal melepaskan pukulan kanan lurus yang tepat mengenai sasaran.

Bum! Rojas langsung terjatuh. Wasit kemudian menghentikan pertarungan dan memastikan Bilal Hasan menang KO pada ronde kedua.

Kemenangan tersebut menjadi debut impresif Bilal di ajang UFC. Setelah pertarungan berakhir, Bilal bahkan merayakan kemenangan dengan berdansa ala Michael Jackson.

Hasil tersebut sekaligus membuat rekor profesional Bilal Hasan di dunia MMA menjadi 10-0. Artinya, petarung Indonesia tersebut masih belum terkalahkan sepanjang kariernya.

Debut kemenangan ini menjadi modal penting bagi Bilal untuk melanjutkan kiprahnya di UFC sekaligus membawa nama Indonesia di panggung MMA dunia.* (d/dh)

Bantuan tersebut diumumkan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi pada pekan ini. Tiga helikopter CH-47 milik Pasukan Bela Diri Darat Jepang akan dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman karhutla di Indonesia.

Baca Juga:

• Siang Bolong Terasa Senja, BMKG Ungkap Penyebab Langit Pontianak Berubah Kuning

Menurut laporan Japan Times dan NHK World, helikopter CH-47 akan digunakan dalam kegiatan pemadaman kebakaran. Sekitar 600 personel SDF juga akan terlibat dalam misi bantuan tersebut.

Ketiga helikopter beserta ratusan personel akan diberangkatkan menggunakan kapal angkut Kunisaki milik Pasukan Bela Diri Laut Jepang menuju Indonesia.

Koizumi mengatakan Jepang berkomitmen memberikan bantuan untuk mencegah dampak kebakaran semakin meluas.

"Jepang akan melakukan segala upaya yang mungkin untuk membantu mencegah meluasnya dampak kerusakan," kata Koizumi kepada wartawan di Tokyo, Jumat (28/8/2026).

Misi tersebut menjadi perhatian karena merupakan kali pertama Pasukan Bela Diri Jepang menjalankan operasi bantuan semacam itu di luar negeri, khususnya untuk mendukung penanganan kebakaran hutan.

Sebelum keputusan pengerahan bantuan diambil, pemerintah Jepang melakukan pembahasan mengenai bentuk dukungan yang dapat diberikan setelah menerima permintaan dari pemerintah Indonesia.

Pada Jumat (28/8), Koizumi kemudian memerintahkan Komandan Komando Operasi Gabungan SDF untuk menjalankan misi bantuan ke Indonesia.

Pengerahan tersebut dilakukan di tengah upaya Indonesia menangani karhutla yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan dan daerah lainnya. Asap kebakaran juga telah berdampak terhadap kualitas udara dan jarak pandang di beberapa wilayah.

Bantuan Jepang diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemadaman dari udara, terutama di wilayah yang sulit dijangkau petugas darat. Helikopter CH-47 memiliki kemampuan membawa muatan dalam jumlah besar sehingga dapat digunakan untuk mendukung operasi darurat.

Kerja sama ini juga berlangsung tidak lama setelah pertemuan trilateral pertama Menteri Pertahanan Jepang, Australia dan Indonesia pada Rabu (26/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi salah satu momentum penguatan hubungan pertahanan dan kerja sama regional antara ketiga negara.

Dengan pengerahan tiga helikopter dan ratusan personel SDF, Jepang kini turut terlibat langsung dalam membantu Indonesia menghadapi ancaman karhutla.

Pemerintah Jepang menyatakan misi tersebut merupakan bentuk dukungan darurat internasional, sementara penanganan di lapangan tetap dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Indonesia dan instansi terkait.* (d/dh)

Salah satu warga, Apriyani (30), menilai pengaturan berdasarkan desil dapat membuat subsidi elpiji 3 kg lebih tepat sasaran. Menurutnya, selama ini masih ada masyarakat mampu yang membeli hingga menyimpan banyak tabung elpiji bersubsidi.

Baca Juga:

• Demi Generasi Unggul 2045 Pemko Tanjungbalai Perkuat Barisan dan Sinergi Lintas Sektor Demi Tekan Stunting

Apriyani menilai pembatasan diperlukan agar subsidi energi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ia menyoroti adanya warga mampu yang disebut membeli dan menyimpan beberapa tabung elpiji 3 kg sekaligus.

"Bukan apa-apa nih yang mampu tuh kebanyakan mereka kayak nyetok bisa sampai empat tabung gas melon. Kan menurut saya itu kebangetan pelitnya," ujarnya.

Warga lainnya, Cici (45), juga mendukung rencana pembelian elpiji bersubsidi berdasarkan desil. Namun, ia meminta pemerintah memperbaiki data sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

"Kalau saya sih setuju aja beli gas elpiji pakai desil, cuma datanya diperbaiki dulu biar masyarakat kelas menengah ke bawah enggak jadi korban atas kebijakan ini," kata Cici.

Menurut Cici, data desil yang akurat menjadi kunci agar subsidi elpiji dapat diberikan kepada kelompok yang tepat. Ia meminta pemerintah tidak terburu-buru memberlakukan pembatasan jika proses pemutakhiran data belum selesai.

Sementara itu, warga lainnya, Rany (28), meminta pemerintah lebih transparan dalam menentukan kelompok desil masyarakat. Ia menilai mekanisme pendataan perlu mempertimbangkan pendapatan dan kondisi ekonomi secara menyeluruh, bukan hanya melihat besarnya pengeluaran.

"Pemerintah harus lebih jujur lagi sih, kalau emang mau sensus ekonomi itu dari pendapatan dong, jangan dari pengeluaran," ujar Rany.

Menurut Rany, tingginya pengeluaran seseorang tidak selalu menggambarkan kondisi ekonominya. Pengeluaran besar bisa disebabkan utang atau tanggungan keluarga yang cukup banyak.

"Harusnya tanya pendapatannya berapa, cukup enggak buat hidupin satu keluarga, dengan harga sembako yang semakin tinggi," katanya.

Rencana pembelian elpiji 3 kg berdasarkan desil sebelumnya disampaikan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperbaiki penyaluran subsidi energi. Pengelompokan penerima akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pemerintah juga akan membahas penerapan skema tersebut bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Pertamina. Penggunaan desil diharapkan membantu pemerintah menentukan masyarakat yang berhak menerima elpiji subsidi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pembatasan diperlukan karena konsumsi elpiji 3 kg terus meningkat. Penyaluran elpiji 3 kg sepanjang 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 8,677 juta metrik ton (MT), lebih tinggi dari kuota APBN 2026 yang berada di kisaran 8 juta MT.

"Memang kalau kita perhatikan bahwa di tahun 2025 kemarin juga sudah ada penyesuaian untuk prognosa dan untuk tahun 2026 ini memang prognosanya itu sebesar 8,6 juta ton elpiji," kata Laode dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8/2026).

Pemerintah kini menghadapi dua tantangan sekaligus, yakni menjaga subsidi elpiji 3 kg tetap tepat sasaran dan memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap energi bersubsidi.

Masukan warga menunjukkan penerapan kebijakan berbasis desil sangat bergantung pada kualitas data. Pemutakhiran data menjadi penting agar kelompok masyarakat menengah ke bawah tidak justru terdampak akibat kesalahan klasifikasi.* (k/dh)

Bivitri yang juga pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera mengatakan analisis tersebut didasarkan pada sejumlah temuan masyarakat sipil serta rangkaian aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang berlangsung pada Juni dan Agustus 2026.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Perusuh Jalanan, Polisi Endus Ada Penggerak dan Pembiaya di Balik Kerusuhan Demo DPR

"Kedua, berdasarkan aksi demo mahasiswa UI yang terjadi sebelumnya pada Juni maupun Agustus 2026. Dari dua catatan itu kalau saya melihat memang ada semacam setting terhadap apa yang terjadi kemarin itu," sambungnya.

Menurut Bivitri, salah satu hal yang perlu dicermati adalah kemunculan kelompok lain setelah massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bertemu dengan pimpinan DPR.

Ia menjelaskan, massa AMPB awalnya datang untuk menyampaikan aspirasi dan kemudian diikuti kelompok-kelompok lain. Setelah perwakilan AMPB selesai beraudiensi dengan pimpinan DPR dan keluar dari gedung, kelompok lain justru mulai berdatangan.

"Setting-nya dalam arti begini, satu misalnya kelompok yang datang ke sana banyak sekali. Seperti tadi disampaikan, awalnya ketika Aliansi Masyarakat Pati Bersatu datang, kemudian banyak yang ikut. Kemudian AMPB bertemu dengan pimpinan DPR, setelah itu keluar. Baru kelompok-kelompok itu datang," ujarnya.

Bivitri juga menyoroti situasi yang berkembang pada Kamis sore. Berdasarkan sejumlah rekaman media sosial dan pemberitaan, ia melihat adanya kelompok yang diduga sengaja dibenturkan dengan kelompok lainnya.

"Ada kelompok yang memang nampaknya sengaja dibenturkan. Kelompok yang mendukung program pemerintah dengan kelompok yang mengkritik, itu sore," katanya.

Karena itu, Bivitri mendorong agar kerusuhan yang terjadi pada Kamis malam diinvestigasi secara menyeluruh. Menurut dia, banyak warga maupun pengguna media sosial yang merekam kejadian sehingga rekaman tersebut dapat menjadi petunjuk untuk mengungkap rangkaian peristiwa.

"Karena saya kira sudah banyak sekali netizen yang merekam. Memang kami mendorong semua orang untuk merekam," ujarnya.

Bivitri juga menyinggung adanya kelompok yang disebut turun dari bus dengan tanda-tanda tertentu. Namun, ia menegaskan identitas maupun organisasi kelompok tersebut belum dapat dipastikan.

"Ada kelompok yang turun dari bus dengan tanda-tanda tertentu. Nampaknya mungkin organisasi massa yang kita belum bisa identifikasi secara penuh siapa," katanya.

Ia meminta publik tidak mencampuradukkan massa yang datang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dengan kelompok yang kemudian terlibat dalam kerusuhan.

Menurut Bivitri, massa yang hadir pada siang hari memiliki isu dan tuntutan yang lebih jelas serta sebelumnya telah menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian. Sementara kelompok yang muncul pada malam hari perlu ditelusuri secara khusus karena aksinya berujung pada kerusuhan.

"Itu yang kita harus perhatikan betul, isunya apa. Saya kira yang malam itu enggak ada isu, yang siang itu agak jelas," ujarnya.

Kerusuhan di sekitar Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026) berlangsung sejak sore hingga malam. Di bawah Flyover Slipi, sejumlah orang dilaporkan merusak fasilitas umum dan membakar ban di jalan.

Polisi kemudian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa di sekitar kawasan tersebut. Pos polisi di persimpangan Slipi juga terbakar dan mengalami kerusakan parah.

Kericuhan kemudian terjadi di Jalan Pejompongan Raya. Dua sepeda motor dibakar di dekat Menara BNI Pejompongan sekitar pukul 19.00 WIB.

Sejumlah saksi menyebut terdapat kelompok yang diduga mengenakan seragam sekolah dan membawa bambu, kayu serta batu. Namun, identitas pihak yang membakar kendaraan tersebut hingga kini belum dipastikan.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya mengamankan 63 orang yang diduga akan menunggangi atau memanfaatkan situasi aksi penyampaian pendapat di sekitar Gedung DPR/MPR RI. Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk 39 senjata tajam, dua airsoft gun, jeriken berisi bensin serta bom molotov.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan kelompok tersebut diduga menyebarkan isu, menggalang dana dan mengajak masyarakat mengikuti aksi ketika demonstrasi berlangsung.

Polisi masih mendalami keterlibatan mereka untuk memastikan apakah 63 orang tersebut merupakan bagian dari massa penyampai aspirasi atau kelompok lain.

Dugaan adanya "setting" dalam kerusuhan tersebut hingga kini masih sebatas analisis dari Bivitri Susanti. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat serta rangkaian kejadian yang menyebabkan demonstrasi berujung ricuh.* (k/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap tiga pejabat tersebut berlangsung di Polresta Denpasar pada Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• KPK Pastikan Gedung Merah Putih Aman Usai Insiden Kepulan Asap

Tiga pejabat yang diperiksa masing-masing berinisial RHS selaku Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, ALB selaku Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta KOD yang menjabat Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja.

Budi menjelaskan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami mekanisme pelayanan izin tinggal WNA sekaligus dugaan penerimaan uang oleh oknum di Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Pemeriksaan lanjutan kepada para saksi terkait mekanisme layanan izin tinggal WNA dan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh para oknum di Ditjen Imigrasi dari para pemohon izin," ujarnya.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2022-2026.

Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim serta tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka.

Penyidik KPK juga mendalami dugaan setoran dari biro jasa kepada oknum di Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Denpasar. Setoran tersebut diduga tidak sesuai dengan tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

KPK menduga biro jasa mengalami hambatan dalam pengurusan dokumen apabila tidak memberikan uang kepada oknum tertentu. Dugaan praktik tersebut berkaitan dengan pengurusan KITAS, KITAP maupun dokumen izin tinggal lainnya.

"Dalam hal para biro jasa tidak menyetor uang tersebut di loket layanan, maka berkas pengajuan KITAS, KITAP, ataupun pengurusan izin lainnya akan dipersulit dan tidak 'diklik'," kata Budi dalam keterangannya pada Juni 2026.

Menurut KPK, dugaan penerimaan tersebut menjadi bagian dari konstruksi perkara tindak pidana pemerasan yang disangkakan dalam kasus ini. Perbuatan tersebut diduga berkaitan dengan ketentuan Pasal 12e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mengembangkan penyidikan, KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar serta dua kantor biro jasa pengurusan visa dan izin tinggal WNA. Penggeledahan berlangsung pada 17-19 Juni 2026.

Hasil pemeriksaan dan penyitaan terbaru tersebut akan dianalisis penyidik untuk mengungkap aliran uang serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara.

KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap mekanisme pengurusan izin tinggal WNA, termasuk dugaan penerimaan uang dari pemohon maupun pihak biro jasa.

Penyitaan lebih dari Rp6 miliar menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti dalam perkara yang menyeret sejumlah pejabat Imigrasi tersebut.

KPK memastikan proses penyidikan masih berjalan dan pihak-pihak lain yang diduga terkait akan diperiksa berdasarkan kebutuhan penyidik serta perkembangan alat bukti.* (k/dh)

Dalam keterangan yang disampaikan melalui video di TikTok Vilmei, disebutkan adanya dugaan Zahra terobsesi dengan kehidupan atasannya. Zahra disebut berusaha mengikuti gaya hidup Vilmei, termasuk dalam hal barang, fesyen, makeup hingga perawatan kecantikan.

Baca Juga:

• Sempat Diprotes Ojol karena 'Pulang Duluan', Massa AMPB Bongkar Alasan Krusial Tinggalkan Gedung DPR

"Zahra ini terobsesi sama Ci Vilmei, kan tahu sendiri, dia punya barang branded, punya fashion atau make-up branded semuanya kan. Terus dia ikutin tuh dari lipstiknya itu sama persis," kata orang tersebut.

"Dia sebenarnya pengen banget kayak hidupnya Ci Vilmei," sambungnya.

Selain barang dan makeup, Zahra juga disebut menjalani sejumlah prosedur kecantikan. Menurut keterangan yang beredar, Zahra pernah melakukan tanam benang pada bagian hidung dan membawa referensi bentuk hidung yang disebut menyerupai Vilmei ketika menjalani prosedur tersebut.

Zahra juga disebut pernah melakukan filler pada bagian dagu. Namun, informasi tersebut masih merupakan keterangan dari pihak yang disampaikan dalam video dan belum menjadi kesimpulan hukum terhadap Zahra.

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah uang milik Vilmei diduga diambil oleh Zahra hingga mencapai sekitar Rp1,2 miliar. Zahra disebut mengakui perbuatannya dan memberikan alasan bahwa dirinya mendapat ancaman dari Arka.

Seiring perkembangan kasus, muncul pula sejumlah tudingan mengenai hubungan Zahra dan Arka. Kakak Arka, dalam keterangan yang disampaikan, menyebut Zahra pernah membuat pengakuan kepada pihak sekolah Arka bahwa dirinya telah hamil.

Pengakuan tersebut disebut membuat Arka berada dalam situasi sulit. Namun, tudingan tersebut merupakan versi dari pihak keluarga Arka dan masih perlu dibuktikan melalui proses hukum maupun bukti yang sah.

Zahra juga disebut beberapa kali menahan Arka ketika hubungan mereka hendak berakhir. Dalam keterangan yang sama, Zahra disebut pernah memegang sejumlah barang dan akses milik Arka, termasuk kartu tanda penduduk (KTP) dan akun Instagram.

"Kalau misalnya Arka minta putus selalu saja ada barang Arka yang dipegang dia, kayak KTP, atau akun Instagram dia," ujar kakak Arka.

Kakak Arka juga membantah tudingan bahwa adiknya pernah mengancam menyebarkan video pribadi Zahra. Ia menyebut Arka tidak mungkin melakukan hal tersebut dan memberikan alasan bahwa Arka sebelumnya bahkan tidak memiliki telepon seluler.

Perkembangan kasus dugaan pencurian ini masih menjadi perhatian publik karena melibatkan figur media sosial dengan jumlah pengikut besar. Berbagai informasi yang muncul di media sosial juga berasal dari sejumlah pihak yang memberikan versi masing-masing mengenai latar belakang perkara.

Karena itu, setiap tudingan terkait motif, hubungan pribadi maupun tindakan pihak-pihak yang terlibat masih perlu dilihat berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan aparat penegak hukum.

Kasus dugaan pencurian uang Rp1,2 miliar tersebut kini tidak hanya menjadi pembicaraan terkait kerugian materi, tetapi juga berkembang ke persoalan hubungan pribadi dan dugaan motif di balik tindakan yang dilakukan Zahra.* (oz/dh)

JAKARTA - Penolakan praperadilan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie AdriaFebrie Adriansyah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinilai menjadi momentum bagi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membuktikan integritas dalam penanganan perkara tersebut.

Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) menilai putusan tersebut memperkuat posisi Kejagung dalam melanjutkan proses hukum terhadap Febrie. Kejagung kini dinilai perlu segera menyelesaikan berkas perkara untuk dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Baca Juga:

• Babak Baru Sengketa MBG, Kejagung Siapkan Skakmat Hukum Hadapi Praperadilan Ketiga Lodewyk Pusung

"Putusan PN Jaksel menguatkan bahwa seluruh proses penyelidikan dan penyidikan ini sah secara hukum. Maka selanjutnya, Tim 9 Kejagung harus segera melengkapi dan menyelesaikan seluruh berkas untuk dilimpahkan dan diproses ke pengadilan," kata Hariri dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2026).

Menurut Hariri, perhatian publik kini akan beralih pada proses penyusunan dakwaan terhadap Febrie. Ia menilai masyarakat perlu ikut mengawasi agar konstruksi perkara dan tuntutan yang nantinya diajukan jaksa benar-benar didasarkan pada fakta serta alat bukti.

"Masyarakat harus mengawasi, terutama bagaimana konstruksi dakwaan yang akan diajukan oleh Kejaksaan. Karena dari dakwaan tersebut, kita bisa melihat bagaimana dan seperti apa tuntutan yang akan dikenakan," ujarnya.

Hariri menyebut perkara yang menjerat mantan Jampidsus tersebut menjadi ujian serius bagi Korps Adhyaksa. Menurutnya, kasus tersebut tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga berkaitan dengan kredibilitas lembaga penegak hukum.

Ia menilai Kejagung harus membuktikan bahwa proses hukum berjalan tanpa perlakuan khusus maupun kepentingan tertentu. Hal itu dinilai penting karena perkara tersebut telah mendapat perhatian luas dari masyarakat.

"Konstruksi perkara yang disangkakan terhadap mantan Jampidsus ini kan sederhananya melakukan korupsi di dalam tindak pidana korupsi. Boleh dikata Kejaksaan Agung jago dalam penanganan perkara seperti ini, tapi permainan ini sudah diketahui publik. Jangan sampai memainkan lagu lama dengan kaset baru," tegas Hariri.

Menurut Hariri, proses pembuktian materiil di Pengadilan Tipikor nantinya akan menjadi tahap paling penting untuk menguji independensi serta integritas Kejagung.

"Pada proses pembuktian materiel di Pengadilan Tipikor nanti akan menjadi uji independensi dan integritas kelembagaan. Kasus ini sudah menjadi kajian publik. Jadi misalnya ada upaya rekayasa, mitigasi perkara, atau terindikasi ada yang ingin disembunyikan, pasti langsung dibaca oleh publik," katanya.

Karena itu, Hariri meminta Kejagung tidak berhenti pada kemenangan dalam sidang praperadilan. Menurutnya, putusan tersebut justru harus menjadi awal untuk menunjukkan bahwa perkara akan ditangani secara terbuka dan berdasarkan bukti.

"Ini pertaruhan dan salah satu upaya penting mengembalikan kepercayaan publik. Kejagung wajib hukumnya benar-benar memproses kasus ini secara objektif. Serta tidak melakukan blunder, apalagi menunjukkan tanda-tanda melindungi atau memberikan perlakuan khusus seperti yang pernah terjadi sebelumnya," ujarnya.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Richard Edwin Basoeki menolak permohonan praperadilan yang diajukan Febrie Adriansyah. Dalam putusannya, hakim menyatakan permohonan tersebut ditolak seluruhnya.

Putusan itu membuat status Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tetap berlaku. Sebelumnya, hakim juga menolak permohonan praperadilan terkait penyitaan yang diajukan Febrie.

Dengan ditolaknya dua permohonan tersebut, proses hukum terhadap Febrie masih berlanjut. Kejagung kini memiliki kesempatan untuk membuktikan perkara tersebut melalui proses pembuktian di pengadilan.

Perkara ini juga menjadi sorotan karena Febrie merupakan mantan pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung. Karena itu, penanganan perkara akan menjadi perhatian publik sekaligus ujian terhadap komitmen pemberantasan korupsi di internal aparat penegak hukum.

Tahapan berikutnya akan menjadi penentu apakah konstruksi perkara yang disusun penyidik dapat dibuktikan di persidangan. Kejagung diharapkan memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.* (oz/dh)

Timnas Indonesia U-20 berada di Grup H bersama Australia, Malaysia dan tuan rumah Laos. Seluruh pertandingan grup dijadwalkan berlangsung di Lao National Stadium KM16 dengan target membawa Indonesia melaju ke putaran berikutnya.

Baca Juga:

• Hendak Tinggalkan Bali, WN Australia yang Viral Terkait Video Dugaan Asusila Diamankan Imigrasi Ngurah Rai

Garuda Muda mengawali rangkaian uji coba dengan kemenangan 3-2 atas Kasem Bundit University FC pada 18 Agustus 2026. Setelah itu, Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab U-20 pada 21 Agustus 2026.

Pada laga berikutnya, Indonesia U-20 kalah 1-2 dari Irak U-20. Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi sebelum tim tampil di pertandingan resmi Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto membawa beberapa pemain yang memiliki pengalaman membela klub luar negeri. Welber Jardim menjadi salah satu nama yang kembali mendapat kepercayaan setelah menjalani karier bersama Sao Paulo FC di Brasil.

Selain Welber, ada Amar Brkic yang memperkuat Sportverein Darmstadt 1898 serta Eizar Jacob yang tercatat bermain untuk Sydney FC. Kehadiran para pemain abroad tersebut diharapkan memberikan tambahan kualitas bagi skuad Garuda Muda.

Komposisi 23 pemain yang dibawa Indonesia U-20 terdiri dari tiga penjaga gawang, 10 pemain belakang, lima gelandang dan lima penyerang.

Di posisi penjaga gawang terdapat Dafa Al Gazemi dari Dewa United FC, Er Deva Aulia dari Kendal Tornado dan Rendi Razzaqu dari Adhyaksa FC.

Untuk sektor belakang, Indonesia membawa Ibra Ohorella dari Borneo FC, Ruben Asoka dari Bhayangkara Presisi, Amar Brkic dari Sportverein Darmstadt 1898, Algazani Dwi dari Adhyaksa FC, Raditya Raharjo dari Persija Jakarta, Putu Panji A. dari Bali United, Eizar Jacob dari Sydney FC, Rafi Rasyiq dari Persib Bandung, Ghifari Azhari dari Semen Padang dan Fabio Azka dari Adhyaksa FC.

Sektor tengah diisi Aleandro Alam dari Persebaya Surabaya, Nazriel Alvaro dari Persib Bandung, Erwin Gerard dari Barito Putera, M. Isfandyar Abdillah dari PSS Sleman dan Welber Jardim dari Sao Paulo FC.

Sementara lini depan ditempati Irpan Abadi dari Persija Jakarta, Reno Salampessy dari Persipura Jayapura, Theodore Evan L. dari Persis Solo, Arkhan Kaka dari Garudayaksa FC dan Zahaby Gholy dari Adhyaksa FC.

Kombinasi pemain dari kompetisi domestik dan luar negeri menjadi modal Indonesia menghadapi persaingan di Grup H. Australia menjadi salah satu lawan yang patut diwaspadai, sementara Malaysia dan Laos juga berpotensi memberikan tekanan dalam perebutan posisi terbaik di grup.

Tim pelatih kini terus melakukan evaluasi terhadap hasil uji coba sekaligus mematangkan strategi dan komposisi pemain. Konsistensi permainan menjadi salah satu pekerjaan rumah sebelum pertandingan kualifikasi dimulai.

Dengan materi 23 pemain tersebut, Timnas Indonesia U-20 diharapkan mampu tampil kompetitif dan menjaga peluang lolos ke Piala Asia U-20 2027.* (in/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan pembagian klaster dilakukan untuk memetakan peran setiap orang yang diamankan dalam kerusuhan di sekitar Gedung DPR RI.

Baca Juga:

• Viral Diseret hingga Babak Belur di Medsos, Polisi Bongkar Fakta Asli Penangkapan Pelajar Fatur saat Rusuh Pejompongan

"Yang terdiri dari 25 anak putus sekolah, kemudian 2 anak umur 12 tahun, 1 anak umur 13 tahun, 3 anak umur 14 tahun, 23 anak umur 15 tahun, 47 anak umur 16 tahun, 64 anak umur 17 tahun, 10 anak umur 18 tahun, di antaranya ada tiga orang yang berjenis kelamin perempuan," kata Iman, Sabtu (29/8/2026).

Klaster kedua merupakan perusuh biasa. Polisi menyebut kelompok ini terlibat dalam satu rangkaian peristiwa kerusuhan dan telah diperiksa oleh penyidik.

"Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 91 orang dewasa yang melakukan aksi kerusuhan di depan gedung DPR MPR RI," ujar Iman.

Klaster ketiga terdiri atas massa yang diduga melakukan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan. Polisi menyebut terdapat 71 orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana tersebut.

"Dari hasil penyidikan tersebut, berdasarkan alat bukti dan saksi yang kami lakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan, saat ini kami sudah menetapkan 45 orang sebagai tersangka," kata Iman.

Klaster keempat adalah orang-orang yang diduga membawa senjata tajam saat kerusuhan. Dalam perkara ini, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka tersebut termasuk dalam 45 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kemudian berikutnya yang kelima adalah klaster penggerak dan pembiayaan. Dalam hal ini, penyidik menemukan fakta hukum adanya pihak yang menggerakkan dan memberikan pembiayaan di dalam aksi kerusuhan tersebut," ujar Iman.

Klaster kelima berkaitan dengan dugaan adanya pihak yang menggerakkan sekaligus memberikan pembiayaan dalam kerusuhan. Polisi masih mendalami peran pihak-pihak yang masuk dalam kategori tersebut serta bukti yang mengarah pada keterlibatan mereka.

Sementara klaster keenam adalah kelompok perekrut massa. Penyidik menemukan dugaan adanya pihak yang bertugas mencari dan merekrut orang untuk ikut dalam kerusuhan.

Pembagian enam klaster tersebut dilakukan polisi untuk mempermudah proses penyidikan sekaligus mengetahui peran masing-masing pihak dalam rangkaian kerusuhan setelah demonstrasi 27 Agustus 2026.

Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah temuan, termasuk dugaan keterlibatan pihak yang berperan sebagai penggerak, pemberi dana maupun perekrut massa.

Polisi juga terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara menyeluruh. Penanganan terhadap anak yang diamankan dilakukan melalui mekanisme khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan pemetaan tersebut, penyidik berharap dapat mengungkap tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam mengorganisasi maupun membiayai kerusuhan.* (oz/dh)

Rosan mengatakan nilai industri olahraga secara global diperkirakan mencapai US$521 miliar atau sekitar Rp8.000 triliun. Menurutnya, geliat industri olahraga tidak hanya berdampak pada sektor olahraga, tetapi juga dapat menggerakkan pariwisata dan berbagai sektor ekonomi lainnya.

Baca Juga:

• Jangan Cuma Sibuk di Hilir: Apindo Desak Pembenahan Sektor Hulu Industri demi Cegah PHK dan Jaga Investasi

Rosan menjelaskan pengembangan industri olahraga membutuhkan ekosistem investasi yang didukung regulasi dan pelayanan perizinan yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Karena itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Kemenpora menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengembangan Investasi Sektor Keolahragaan di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Kerja sama tersebut mencakup sinergi kebijakan perizinan usaha berbasis risiko di sektor olahraga, peningkatan pelayanan dan fasilitasi pengawasan melalui sistem Online Single Submission (OSS), pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pertukaran data dan informasi perizinan.

Rosan mengatakan kepastian perizinan menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investor ke sektor olahraga. Ia mencontohkan penerapan mekanisme dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 yang memberikan kepastian ketika perizinan dari kementerian lain belum diterbitkan dalam batas waktu yang telah ditentukan.

"Dengan adanya PP No 28 Tahun 2025, kami diberikan kewenangan apabila dalam waktu yang sudah disepakati sesuai service level agreement (SLA), perizinan dari kementerian lain yang belum keluar, maka sistem OSS secara otomatis menerbitkan izinnya," ujarnya.

Menurut Rosan, mekanisme tersebut telah menghasilkan lebih dari 250 perizinan melalui mekanisme fiktif positif sejak ketentuan diberlakukan.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut potensi ekonomi industri olahraga masih sangat besar dan terus berkembang. Menurutnya, pertumbuhan sektor tersebut juga dapat membuka peluang baru bagi pengembangan sport tourism.

"Sport industry itu kurang lebih nilainya 521 miliar dolar AS atau Rp8.000 triliun. Yang pertumbuhan setiap tahunnya itu 8 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi banyak negara," kata Erick.

Erick menambahkan nilai sport tourism secara global juga diperkirakan mencapai hampir US$600 miliar. Pertumbuhan tersebut dinilai menunjukkan besarnya peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia.

Pemerintah kemudian mendorong pengembangan investasi di berbagai bidang keolahragaan, mulai dari penyelenggaraan kompetisi, fasilitas olahraga hingga sektor pendukung lainnya.

Menurut Rosan dan Erick, berkembangnya industri olahraga dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian. Event olahraga berpotensi meningkatkan aktivitas usaha di daerah, mendatangkan wisatawan, menciptakan lapangan pekerjaan serta mendorong aktivitas industri pendukung.

Melalui kerja sama antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Kemenpora, pemerintah berharap ekosistem industri olahraga nasional semakin kuat. Pelaku usaha juga diharapkan memperoleh proses perizinan yang lebih mudah dan kepastian dalam menjalankan investasi.

Pengembangan industri olahraga tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperluas kontribusi sektor olahraga terhadap perekonomian Indonesia.* (mt/dh)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Simanjuntak mengatakan penambahan data pengungsi terjadi setelah petugas melakukan pemutakhiran jumlah warga yang terdampak dan mengungsi.

Baca Juga:

• Lansia dan Perempuan Paling Banyak Jadi Korban, BNPB Beber Data Terbaru Gempa NTT

Menurut Berton, jumlah pengungsi sempat mengalami penurunan dalam dua hari sebelumnya. Namun, angka tersebut kembali meningkat setelah dilakukan validasi data, khususnya di Kabupaten Ngada.

Berdasarkan hasil pemutakhiran, jumlah pengungsi di Ngada yang sebelumnya tercatat 3.259 orang kini menjadi 21.552 orang.

"Setelah dilakukan validasi, di Ngada yang tadinya hanya 3.259 orang, sekarang menjadi 21.552 orang pengungsi. Jadi pengungsi-pengungsi yang ada di terpusat maupun mandiri saat ini sudah lebih akurat," ujarnya.

BNPB menjelaskan penambahan tersebut bukan semata-mata disebabkan munculnya gelombang pengungsian baru. Pemutakhiran dan validasi data di lapangan membuat jumlah warga yang mengungsi tercatat lebih akurat, baik mereka yang berada di lokasi pengungsian terpusat maupun mengungsi secara mandiri.

Di sisi lain, jumlah korban meninggal akibat gempa NTT hingga Sabtu (29/8) tidak mengalami perubahan. BNPB masih mencatat 111 orang meninggal dunia.

Mayoritas korban meninggal merupakan perempuan dengan persentase 56,4 persen. Sementara korban laki-laki tercatat 43,6 persen.

Dari kelompok usia, korban meninggal paling banyak berasal dari kelompok lanjut usia (lansia). Setelah itu disusul kelompok dewasa, anak-anak dan remaja, kemudian balita dan batita.

"Sedangkan untuk kelompok umur, yang paling besar itu adalah lansia diikuti dengan dewasa, anak dan remaja, selanjutnya ada balita dan batita," kata Berton.

Pemutakhiran data pengungsi menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana. Data yang lebih akurat diperlukan agar pemerintah dan petugas dapat menyesuaikan kebutuhan bantuan, pelayanan dasar serta penanganan warga terdampak.

BNPB terus melakukan pendataan dan validasi di sejumlah wilayah terdampak gempa NTT. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan jumlah pengungsi yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Dengan bertambahnya data pengungsi sebesar 16.394 jiwa, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan bantuan dan pelayanan yang diperlukan selama masa pemulihan pascagempa.* (mt/dh)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S. Panjaitan mengatakan tidak ada penambahan korban meninggal dalam pembaruan data terbaru.

Baca Juga:

• KPK Pastikan Gedung Merah Putih Aman Usai Insiden Kepulan Asap

Berdasarkan jenis kelamin, korban perempuan mencapai 56,4 persen. Sementara korban laki-laki tercatat sebanyak 43,6 persen.

Dari kelompok usia, korban meninggal paling banyak berasal dari kelompok lanjut usia atau lansia. Setelah itu disusul kelompok dewasa, anak-anak dan remaja, serta balita dan batita.

"Sedangkan untuk kelompok umur, yang paling besar itu adalah lansia diikuti dengan dewasa, anak dan remaja, selanjutnya ada balita dan batita," ujar Berton.

Selain memperbarui data korban jiwa, BNPB juga melaporkan aktivitas gempa susulan di wilayah NTT masih terjadi. Hingga Sabtu (29/8), tercatat 9.278 gempa susulan sejak gempa utama melanda wilayah tersebut.

Kekuatan gempa susulan bervariasi mulai dari magnitudo 1 hingga magnitudo 6,2. Dari ribuan gempa tersebut, sebanyak 153 kali guncangan dirasakan oleh masyarakat.

"Yang dirasakan oleh masyarakat ada 153 kali," kata Berton.

BNPB terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi pascagempa di NTT, termasuk kondisi korban terdampak dan aktivitas gempa susulan.

Data terbaru tersebut menunjukkan penanganan pascabencana masih berlangsung. Masyarakat di wilayah terdampak juga diimbau tetap mengikuti informasi serta arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan.* (mt/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan petugas pemadam kebakaran bersama Tim Biro Umum KPK telah menyelesaikan penanganan sekitar pukul 12.05 WIB setelah melakukan pemeriksaan di lokasi.

Baca Juga:

• Beda Nasib di Ruang Sidang, Dua Terdakwa Korupsi MFF Lolos Bebas, Jaksa Pilih 'Pikir-pikir' Sambil Pasang Kuda-kuda

Petugas pemadam kebakaran tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 11.32 WIB setelah menerima informasi mengenai kepulan asap. Petugas langsung menuju ruang yang menjadi sumber asap untuk memastikan kondisi gedung.

Budi menjelaskan asap muncul di ruang baterai UPS di lantai bawah gedung. Namun, asap tersebut bukan akibat kebakaran, melainkan terdeteksi oleh sistem pemadam kebakaran yang bekerja secara otomatis.

"Saat ini kondisi dipastikan aman dan kondusif," ujarnya.

Menurut Budi, sistem fire fighting di gedung aktif setelah mendeteksi asap yang berasal dari kegiatan pengasapan atau fogging di area gedung. Sistem tersebut kemudian merespons secara otomatis sehingga menimbulkan kepulan asap yang sempat terlihat dari dalam gedung.

"Jadi asap yang muncul tersebut bukan dari kebakaran, tapi dari alat 'fire fighting'," kata Budi.

KPK mengapresiasi respons cepat petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan. Tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga turut mengecek kondisi gedung.

Setelah seluruh area diperiksa, tidak ditemukan kondisi yang membahayakan. Aktivitas di Gedung Merah Putih KPK dipastikan dapat berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif.

Kemunculan asap sebelumnya sempat menimbulkan kabar mengenai dugaan kebakaran di gedung lembaga antirasuah tersebut. Namun, KPK kemudian memastikan informasi tersebut tidak benar.

KPK memastikan tidak terdapat kebakaran di Gedung Merah Putih. Kepulan asap terjadi akibat mekanisme sistem pemadam yang aktif setelah mendeteksi asap dari kegiatan pengasapan.

Penanganan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan tidak ada risiko terhadap keselamatan pegawai maupun kondisi gedung. Setelah situasi dinyatakan aman, petugas pemadam kebakaran dan tim internal KPK menyelesaikan pemeriksaan di lokasi.* (mt/dh)

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Merdeka Run menjadi bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Ribuan peserta dari berbagai latar belakang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Selama Ini Jadi Penghalang, Tato Adat Dayak Diusulkan Tak Lagi Ganjal Pendaftaran TNI-Polri

Merdeka Run 2026 menyediakan rute sepanjang 8 kilometer bagi peserta umum. Setelah kategori umum, kegiatan dilanjutkan dengan rute 2,5 kilometer yang dikhususkan bagi peserta berkebutuhan khusus.

"Diawali rute 8 km untuk peserta umum, dilanjutkan dengan rute 2,5 km untuk saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus," ujarnya.

Teddy menilai kehadiran kategori peserta berkebutuhan khusus menunjukkan semangat inklusivitas dalam perayaan kemerdekaan. Masyarakat dengan beragam kemampuan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga bersama.

"Semua bergerak, semua sehat, semua semangat. Merdeka!" tutur Teddy.

Ribuan peserta telah memadati kawasan Istana Merdeka sejak pagi. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pukul 05.53 WIB.

Para peserta berdiri menghadap Istana Merdeka dengan sikap sempurna saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Suasana berlangsung meriah sekaligus khidmat sebelum perlombaan dimulai.

Flag off Merdeka Run 2026 dilakukan tepat pukul 06.00 WIB. Pengibaran bendera dipimpin Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Sekretaris Negara, serta Seskab Teddy Indra Wijaya.

Merdeka Run menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI. Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk merayakan momentum kemerdekaan secara bersama-sama.

Penyelenggaraan kategori khusus bagi peserta berkebutuhan khusus turut memperkuat pesan bahwa kegiatan olahraga dapat diikuti masyarakat secara inklusif, tanpa membedakan kondisi maupun kemampuan peserta.

Dengan jumlah peserta yang mencapai lebih dari 12 ribu orang, Merdeka Run 2026 menjadi salah satu kegiatan olahraga massal yang mewarnai rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta.* (d/dh)