PEKANBARU – Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkret untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Provinsi Riau.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum Yayasan Jaga Riau Indonesia, Alan Pane, S.H., S.Tr.BD., C.P.A.

Baca Juga:

• BMKG Ungkap Penyebab Kabut Asap di Danau Toba, Jarak Pandang Turun hingga 1 Kilometer

"Kami dari Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kapolda Riau dan Gubernur Riau untuk mengerahkan seluruh sumber daya, baik personel, peralatan, maupun koordinasi lintas instansi, untuk segera memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Jangan biarkan api terus meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, dan menimbulkan korban jiwa lagi," ujar Alan Pane dalam keterangannya.

Menurut Alan, penanganan karhutla membutuhkan langkah cepat dan terkoordinasi.

Kebakaran yang tidak segera dikendalikan berpotensi memperluas kerusakan lingkungan serta menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat.

Alan menegaskan, hutan merupakan paru-paru Riau yang kelestariannya harus dijaga bersama.

Karena itu, upaya penyelamatan hutan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat dan masa depan generasi mendatang.

"Hutan adalah paru-paru Riau, selamatkan hutan demi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan masa depan anak cucu kita," tegasnya.

Yayasan Jaga Riau Indonesia juga mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi dalam mencegah kebakaran meluas.

Masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dan kesehatan serta mendukung upaya penanganan karhutla.

Yayasan tersebut berharap penanganan yang cepat dan kerja sama seluruh pihak dapat membantu mewujudkan Riau Tanpa Asap dan Riau Lebih Baik.* (ad)

MEDAN – Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun.

Angka tersebut terungkap dalam penelitian yang menganalisis pergerakan tanah di 465 kota di 107 negara selama periode 2014–2023.

Baca Juga:

• Pembangunan BRT Mebidang Bikin Medan Macet, Driver Ojol dan Taksi Online Keluhkan BBM Boros

Fenomena ini dapat merusak bangunan, melemahkan fondasi, mengganggu saluran air dan pembuangan limbah, serta meningkatkan risiko banjir.

Mengutip Phys pada Senin (12/10/2026), informasi mengenai penurunan muka tanah di berbagai kota masih terbatas.

Perbedaan metode pengukuran dan periode penelitian sebelumnya juga menyulitkan perbandingan tingkat penurunan tanah secara global.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas, tim peneliti yang dipimpin Shengli Tao dan Xie Hu dari Peking University, Beijing, Cina, bersama rekan-rekannya menganalisis data satelit beresolusi tinggi.

Hasil penelitian tersebut diterbitkan dalam jurnal Nature Cities.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah kota di Asia mengalami penurunan muka tanah yang cukup besar.

Medan tercatat mengalami penurunan sekitar 33 milimeter per tahun, sedangkan Bandung sekitar 22 milimeter per tahun.

Temuan ini menunjukkan pentingnya pemantauan pergerakan tanah di kawasan perkotaan Indonesia.

Penurunan muka tanah dapat memengaruhi kondisi bangunan dan infrastruktur, terutama jika terjadi secara terus-menerus.

Dampaknya juga dapat memperbesar persoalan banjir ketika penurunan permukaan tanah membuat kawasan tertentu semakin rendah dibandingkan wilayah di sekitarnya.

Meski demikian, penelitian ini tidak berarti seluruh wilayah Medan mengalami penurunan dengan kecepatan yang sama.

Di luar Indonesia, Kota Isfahan di Iran tercatat mengalami penurunan tanah sekitar 11 milimeter per tahun.

Sementara itu, Torreón di Meksiko mengalami penurunan sekitar 17 milimeter per tahun.

Penurunan tercepat pada tingkat lokal ditemukan di sejumlah bagian Kota Meksiko, dengan laju mencapai sekitar 217 milimeter atau 21,7 sentimeter per tahun.

Namun, rata-rata penurunan di seluruh kota tersebut tercatat sekitar 8 milimeter per tahun.

Perbedaan angka itu memperlihatkan bahwa penurunan tanah dapat terjadi dengan tingkat keparahan yang berbeda dalam satu kota.

Karena itu, pengukuran pada tingkat wilayah lokal diperlukan untuk mengetahui kawasan yang paling berisiko.

Penelitian tersebut juga menemukan pergerakan tanah tahunan yang relatif stabil di sejumlah kota besar, seperti Boston, New York, London, Beijing, Tokyo, Seoul, Sydney, Montevideo, dan Naples.

Di kota-kota tersebut, tingkat penurunan maupun kenaikan tanah diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 1,9 milimeter per tahun.

Para peneliti mengingatkan bahwa angka yang relatif kecil ini perlu ditafsirkan secara hati-hati karena keterbatasan pengukuran.

Penelitian yang mencakup periode sembilan tahun tersebut berfokus pada penurunan tanah di kawasan perkotaan besar.

Dengan demikian, wilayah di luar batas administratif kota mungkin tidak tercakup dalam analisis.

Tingkat ketidakpastian pengukuran juga lebih tinggi di wilayah yang memiliki sedikit stasiun pemantau tanah.

Para peneliti menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan untuk mengetahui apakah tren penurunan muka tanah akan terus berlangsung.

Data yang diperbarui secara berkala dapat membantu pemerintah menentukan wilayah prioritas dan merancang langkah penanganan yang sesuai.

Bagi kota-kota yang mengalami penurunan tanah, termasuk Medan dan Bandung, informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat pemantauan kondisi tanah dan infrastruktur perkotaan.

Meski begitu, angka penurunan tahunan dalam penelitian ini perlu dipahami sebagai hasil pengukuran pada periode dan wilayah tertentu, bukan sebagai gambaran seragam untuk seluruh bagian kota.

Dengan pemantauan yang lebih baik, pemerintah dapat mengidentifikasi kawasan yang berisiko lebih awal dan menyusun kebijakan untuk mengurangi dampak penurunan muka tanah terhadap bangunan, infrastruktur, serta keselamatan masyarakat.* (km/ad)

JAKARTA – Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo.

Pergantian pimpinan perusahaan listrik negara itu ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PLN pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Baca Juga:

• 6 Lokasi di Medan Kena Pemadaman Listrik Hari Ini 13 Oktober, Cek Daftarnya

Untuk sementara, ia masih merangkap jabatan tersebut hingga perusahaan menetapkan penggantinya.

Komisaris Independen PLN, Andi Arief, membenarkan pergantian pucuk pimpinan tersebut.

"Iya, pergantian dirut. Pak Darmawan digantikan oleh Pak Suroso," ujarnya, Rabu (14/10/2026).

Andi mengatakan, Suroso akan tetap menjalankan tugas lamanya selama belum ada pejabat baru yang ditetapkan untuk mengisi posisi Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan.

"Sementara Pak Suroso sebagai Dirut masih merangkap jabatan lamanya," kata Andi.

Andi menyampaikan apresiasi atas pengabdian Darmawan Prasodjo selama memimpin PLN.

Darmawan diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PLN sejak 6 Desember 2021.

Menurut Andi, selama memimpin perusahaan, Darmawan telah melakukan berbagai upaya transformasi.

Ia berharap kepemimpinan Suroso dapat melanjutkan perubahan tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang sangat berarti dari Darmawan Prasodjo, banyak melakukan transformasi. Saya yakin Pak Suroso dirut baru akan melakukan transformasi lanjutan," ucapnya.

Andi juga memastikan tidak ada perubahan lain dalam jajaran direksi PLN selain pergantian direktur utama.

Ia menyebut tidak ada pertimbangan khusus dari pemegang saham terkait keputusan tersebut.

RUPSLB PLN yang menetapkan pergantian pimpinan tersebut berlangsung secara daring melalui Zoom pada Rabu, 14 Oktober 2026. Rapat dimulai pukul 18.30 WIB.

Rapat itu dihadiri seluruh jajaran direksi dan komisaris PLN serta perwakilan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), termasuk Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata.

Dengan penunjukan ini, Suroso Isnandar akan memimpin PLN setelah Darmawan Prasodjo menjabat selama hampir lima tahun.

Kepemimpinan baru tersebut diharapkan dapat melanjutkan transformasi perusahaan serta menjaga keberlanjutan layanan kelistrikan bagi masyarakat.* (km/ad)

JAKARTA – Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubungan pertemanannya untuk membangun dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ia mempertanyakan hubungan antara aktivitas tersebut dan dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Baca Juga:

• KPK Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Pemkot Tegal, Kegiatan Berlangsung Tertutup

"Saya tidak menemukan hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dituduhkan dengan fakta kejadian yang sebenarnya. Yang saya temukan hanyalah pencampuradukan seluruh aktivitas hidup saya," kata Don Ritto.

Ia menjelaskan, aktivitas yang dipersoalkan jaksa mencakup honorarium advokat, transaksi bisnis kuliner, pengelolaan perusahaan, kegiatan sosial keagamaan, hingga hubungan pertemanan dengan sesama alumni universitas.

Menurut dia, jaksa tidak menguraikan secara jelas kaitan aktivitas tersebut dengan dugaan tindak pidana dalam dakwaan.

Don Ritto juga membantah tudingan bahwa dana honorarium jasa hukum yang diterima kantor hukumnya diperuntukkan bagi Febrie Adriansyah.

Ia menyebut dana senilai Rp 152,6 miliar dan 440.990 dollar AS yang dipersoalkan jaksa merupakan pembayaran jasa hukum dari sejumlah klien, antara lain LPI, PT Krakatau Steel, PT Jasa Marga, dan Sinar Mas Asset Management.

Menurut Don Ritto, pembayaran tersebut didasarkan pada kontrak jasa hukum, invoice, serta pelaporan pajak.

Ia mempersoalkan dakwaan jaksa yang dinilainya tidak menjelaskan aliran uang dari kantor hukumnya kepada Febrie.

"Kapan? Di mana? Dan bagaimana alur uangnya sampai kepada terdakwa Febrie Adriansyah?" ujarnya.

Don Ritto mengeklaim dana tersebut tetap berada di kantor hukum dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, membayar gaji advokat dan staf, menyewa kantor, membayar pajak, serta menangani perkara korporasi.

Selain honorarium advokat, Don Ritto turut membantah anggapan bahwa bisnis yang dijalankannya digunakan untuk menyamarkan harta hasil kejahatan.

Ia menyebut memiliki sejumlah usaha dan investasi, mulai dari penukaran valuta asing atau money changer, Cafe The Clan, investasi pertambangan, pengembangan properti, hingga penyertaan saham pada PT Tri Bakti.

Menurut Don Ritto, usaha-usaha tersebut memiliki kegiatan operasional, aset, dan arus kas.

Ia menyatakan modalnya berasal dari kerja sama investasi dengan rekan bisnis serta perputaran modal usaha.

"Bisnis ini bukan shell company, perusahaan fiktif, atau paper company yang dibentuk sekadar untuk menampung dana kejahatan," katanya.

Ia juga membantah modal usahanya berkaitan dengan perkara yang ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Don Ritto menilai jaksa keliru apabila menganggap seluruh kegiatan bisnis dan penyertaan modalnya sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang.

Dalam perlawanan pribadinya, ia meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan atau menyatakannya tidak dapat diterima.

Ia juga meminta agar perkara terhadap dirinya tidak dilanjutkan dan dirinya dibebaskan dari tahanan.

Dalam perkara yang sama, jaksa mendakwa Febrie Adriansyah menerima uang yang disebut berasal dari tindak pidana korupsi dengan total mencapai Rp 346,7 miliar dan 440.990 dollar AS.

Menurut dakwaan, uang tersebut diterima Febrie bersama Ferry Yanto Hongkiriwang dan sejumlah pihak lain dalam kurun waktu 2020 hingga Juli 2026.

Jaksa menyebut penerimaan itu berkaitan dengan jabatan Febrie, baik saat menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung maupun sebagai Jampidsus.

"Bahwa terhadap penerimaan uang-uang seluruhnya berjumlah Rp 346.743.821.282,00 dan USD 440.990 yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut," kata jaksa saat membacakan dakwaan TPPU terhadap Febrie di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu, 7 Oktober 2026.

Salah satu penerimaan yang disebut jaksa adalah uang sebesar 5 juta dollar Singapura atau setara sekitar Rp 55 miliar dari pengusaha Tan Kian.

Uang tersebut diduga diterima Febrie melalui Ferry Yanto Hongkiriwang dan dikaitkan dengan penanganan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Jaksa juga mendakwa Febrie menerima saham senilai Rp 14 miliar dari Michael Njoman, direktur sekaligus pemilik PT Cahaya Baja Sukses (PT CBS).

Penerimaan saham itu disebut dilakukan melalui Ferry dengan menggunakan PT Tompotika Mulia Abadi (PT TMA), terkait penyelesaian sisa kewajiban PT CBS kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (PT KNI).

Selain itu, Febrie disebut menerima uang Rp 20,6 miliar dari Tria Bellitonito Aturbumi alias Tria, Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada (PT OBP).

Dalam dakwaan lainnya, jaksa menyebut Febrie bersama Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry menerima uang Rp 60 miliar serta tanah dan/atau bangunan dari Andy Chandra Tan, pemilik manfaat PT Budi Agung Sentosa (PT BAS), dan Heri Janto, Direktur Utama PT BAS.

Penerimaan tersebut disebut dilakukan melalui Don Ritto dan Nurman Herin dengan menggunakan PT Kresna Pusaka Energi (PT KPE).

Jaksa turut menyebut adanya penerimaan uang sebesar Rp 203.469.822.832 dari pihak-pihak lain yang dikaitkan dengan perkara korupsi yang sedang ditangani Febrie.

Dalam dakwaannya, jaksa menuduh Febrie menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta tersebut dengan menempatkannya di sejumlah rekening, menjadikannya seolah-olah sebagai modal usaha pada perusahaan afiliasi, serta membelanjakannya untuk membeli tanah, bangunan, kendaraan, dan emas.

Harta tersebut juga disebut ditukarkan ke sejumlah mata uang asing.

Atas perbuatan yang didakwakan itu, Febrie dijerat Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Perlawanan Don Ritto kini menjadi bagian dari proses persidangan untuk menguji dakwaan jaksa.

Pernyataannya merupakan pembelaan dari pihak terdakwa, sedangkan tuduhan dalam dakwaan merupakan dalil penuntut umum yang harus diuji melalui proses hukum.* (km/ad)

MEDAN – Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Medan–Binjai–Deli Serdang (Mebidang) mulai berdampak pada aktivitas pengguna jalan di Kota Medan.

Sejumlah ruas jalan, seperti Jalan Sisingamangaraja, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Guru Patimpus, mengalami penyempitan akibat pengerjaan jalur BRT yang telah berlangsung sekitar dua bulan.

Baca Juga:

• KPK Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Pemkot Tegal, Kegiatan Berlangsung Tertutup

Pengendara harus menghadapi kemacetan, mencari jalur alternatif, hingga mengeluarkan biaya bahan bakar minyak (BBM) lebih besar karena harus memutar arah.

Dampak ini dirasakan oleh para pengemudi ojek online (ojol), termasuk pengemudi taksi online yang setiap hari mengantar dan menjemput penumpang.

Muhammad Ibnu (30), salah seorang pengemudi taksi online, mengaku harus menghindari jalur pembangunan BRT, terutama pada jam sibuk ketika masyarakat berangkat dan pulang kerja.

"Yang pasti di jam sibuk, jam pergi-pulang kantor itu saya menghindari jalur-jalur BRT. Ketika ada orderan yang masuk dan lewat ke jalur BRT, itu biasanya sangat dihindari akhir-akhir ini," kata Ibnu, Rabu (14/10/2026).

Meski begitu, Ibnu tetap mengambil pesanan yang masuk ketika jumlah pelanggan sedang sepi.

Ia terlebih dahulu memberi tahu penumpang bahwa perjalanan mungkin mengalami keterlambatan akibat kemacetan.

"Terkadang mau pelanggan. Biasa mereka sudah maklum, sih. Jadi, kalaupun kita lagi terjebak di kemacetan, terus dapat orderan, kita konfirmasikan ke mereka mau menunggu atau tidak. Jika oke, kita pelan-pelan. Jadi, tidak memaksakan diri harus masuk-masuk (menerobos)," ucap dia.

Ibnu mengatakan, keterlambatan perjalanan bisa mencapai lebih dari 20 menit. Bahkan, pernah ada pelanggan yang harus menunggu lebih dari 30 menit.

"Dibanding sebelumnya, pasti ada perbedaan waktu. Bahkan lebih lambat 20 menit. Karena ada jalur-jalur yang ditutup, harus putar balik, ada jalan yang memang tujuan kita ke situ, tapi ditutup, harus cari alternatifnya," ujar Ibnu.

Untuk menghindari kemacetan, ia kini lebih banyak mengambil penumpang di kawasan perbatasan Medan dan Deli Serdang.

Namun, jika mendapat pesanan menuju pusat kota, ia tetap harus mempertimbangkan kondisi lalu lintas.

"Cuma kalau sudah memang orderannya, kadang dari tepi Medan harus ke tengah kota, ya harus pilih-pilihlah. Kan ada sebagian jalur memang tidak terkena BRT di situ," ucap dia.

Keluhan serupa disampaikan Dimas (27), pengemudi ojol di Medan.

Selama dua bulan terakhir, ia lebih memilih mengantar dan menjemput penumpang di kawasan Deli Serdang untuk menghindari kemacetan di pusat kota.

"Iya, banyak menghindari jalan yang ada BRT-nya biar enggak macet. Memang terasa kali kalau di tengah kota. Kayak di jalan depan Carrefour itu macet kali pasti," ujar Dimas.

Dimas mengaku terbantu dengan fitur slot area pada aplikasi yang digunakannya.

Fitur tersebut memungkinkan pengemudi memilih area tertentu pada jam-jam yang telah ditentukan sehingga ia dapat menghindari sejumlah jalur pembangunan BRT.

"Jadi enggak kena jalur BRT. Areanya itu area Pancing Deli Serdang, terus paling mentoknya di Jalan Perintis Kemerdekaan sampai Tembung," ujar dia.

Namun, fitur tersebut hanya tersedia pada waktu tertentu, yakni pukul 06.00–09.00 WIB, 13.00–15.00 WIB, dan 16.00–19.00 WIB.

Di luar jam tersebut, Dimas harus menerima risiko terjebak kemacetan ketika mendapatkan pesanan menuju pusat Kota Medan.

Ia juga harus mengeluarkan biaya BBM lebih banyak apabila terpaksa mengambil jalur memutar.

"Kalau main reguler dan tidak slot, itu pasti sudah kena jalur kemacetan pembangunan BRT. Rute-rute jauh kan ke kota misalnya. Pasti melewati jalur BRT itu. Terpaksa memutar dan pasti mengeluarkan ongkos BBM lebih banyak lagi. Jadi serba salah, saya juga bingung," tutur Dimas.

Ia mengatakan, terkadang ada penumpang yang tidak bersedia menunggu dan meminta perjalanan tetap melewati jalur yang macet.

Di sisi lain, pengemudi juga harus bersaing dengan pengemudi lain untuk mendapatkan slot area.

"Jadwal slot-nya itu kan rebutan sama driver lain. Kalau misalnya dapat slot, pasti otomatis tidak mungkin narik reguler. Tapi kalau tidak dapat ya mau tidak mau harus ke pusat Kota," sebutnya.

Meski mengeluhkan kemacetan, Dimas menilai pembangunan BRT merupakan langkah positif bagi perkembangan transportasi di Medan.

Menurut dia, keberadaan transportasi umum yang lebih modern dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

Ia berharap pemerintah mempercepat pengerjaan jalur BRT agar kemacetan akibat pembangunan tidak berlangsung terlalu lama.

Berdasarkan data TomTom Traffic Index yang dikutip dalam laporan tersebut, tingkat kemacetan di Kota Medan mencapai sekitar 54,2 persen.

Kondisi ini menggambarkan tambahan waktu perjalanan akibat kepadatan lalu lintas.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Muiz Thohir, mengatakan pembangunan BRT Mebidang merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sistem transportasi perkotaan yang modern dan terintegrasi.

Program ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menetapkan pembangunan kawasan perkotaan sebagai salah satu prioritas nasional.

Medan dan kawasan sekitarnya termasuk dalam 20 kota atau kawasan perkotaan yang menjadi prioritas tersebut.

Pemerintah berharap transportasi publik dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, sekaligus menekan konsumsi energi dan emisi karbon.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Perhubungan meluncurkan program BRT Transit di kawasan Medan dan Bandung Raya sebagai proyek percontohan yang didukung Bank Dunia.

"Pembangunan bukan semata proses fisik. Ada investasi bagi kualitas hidup masyarakat, produktivitas ekonomi serta masa depan yang lebih hijau," kata Muiz.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara, Yuda Pratiwi Setiawan, pada 19 Agustus 2026 mengatakan peluncuran BRT listrik Mebidang merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan konektivitas dan menyediakan transportasi publik yang modern, aman, terintegrasi, serta ramah lingkungan.

Menurut Yuda, program tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi kemacetan, meningkatkan efisiensi waktu perjalanan, dan mengurangi emisi karbon.

Ia juga meminta masyarakat bersabar selama pembangunan jalur berlangsung.

Pada tahap uji coba, dua unit bus listrik dioperasikan untuk mengevaluasi kondisi teknis, mengukur waktu tempuh, sekaligus mengenalkan layanan kepada masyarakat.

"Operasi penuh ditargetkan mulai 8 Desember 2026 dengan total 30 bus listrik, terdiri atas 14 unit untuk Koridor 11 (Teladan–Terminal Lubukpakam), 13 unit untuk Koridor 12 (Simpang Barat–Binjai), dan tiga unit sebagai armada cadangan," kata Yuda.

Selama masa uji coba, masyarakat dapat menggunakan layanan BRT Mebidang secara gratis.

Setelah beroperasi penuh, tarif yang direncanakan sebesar Rp 4.300 untuk penumpang umum dan Rp 3.000 bagi kelompok khusus, seperti pelajar, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Pembangunan BRT Mebidang diharapkan menjadi solusi transportasi jangka panjang bagi kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

Namun, percepatan pengerjaan dan pengelolaan lalu lintas selama masa konstruksi menjadi hal penting agar aktivitas masyarakat, termasuk para pengemudi transportasi daring, tidak terus terganggu.* (km/ad)

BENER MERIAH – Ketua Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen dan PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, Dr. Tgk. H. Iskandar Muda Hasibuan, menegaskan bahwa masa depan pendidikan ditentukan oleh kualitas guru, integritas, serta keberanian melakukan perubahan.

Hal itu disampaikan Iskandar saat membuka kegiatan konsolidasi internal Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Aceh di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Blang Panas, Kabupaten Bener Meriah, Rabu, 14 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Gandeng Pemkab Aceh Besar, Unmuha Resmi Teken MoU, Siap Genjot SDM dan Pembangunan Daerah

Upaya tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan administratif, tetapi menghasilkan perubahan nyata bagi guru, peserta didik, dan masyarakat.

Ia menilai tantangan pendidikan semakin besar seiring perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pembelajaran.

Karena itu, guru perlu memiliki kemampuan beradaptasi, menjaga integritas, terbuka terhadap inovasi, serta mampu membentuk karakter peserta didik.

Peningkatan mutu pendidikan, menurut arah kebijakan yang disampaikan, harus dimulai dari ruang kelas.

Program peningkatan kompetensi guru perlu memberikan dampak nyata terhadap proses belajar mengajar, bukan sekadar menghasilkan kegiatan pelatihan dan laporan administratif.

Guru juga perlu mendapatkan dukungan berkelanjutan melalui pengembangan profesional, pendampingan, pertukaran pengalaman, serta pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab.

Di sisi lain, sekolah perlu membangun budaya kerja yang mendorong kolaborasi, kedisiplinan, kreativitas, dan keberanian memperbaiki kekurangan.

Iskandar juga menyoroti pentingnya mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi digital, kecakapan sains dan numerasi, serta karakter yang kuat.

Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan teknologi digital dinilai dapat memperkaya proses pembelajaran.

Namun, penerapannya tetap perlu memperhatikan etika, tanggung jawab, perlindungan data, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Bagi pendidikan Muhammadiyah, pembaruan tersebut harus berjalan seiring dengan penguatan identitas, akhlak, dan komitmen terhadap kemajuan masyarakat.

Modernisasi pendidikan tidak boleh menghilangkan nilai dasar lembaga, sementara penguatan nilai juga tidak seharusnya menjadi penghalang bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Konsolidasi internal dinilai penting karena persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.

Diperlukan keselarasan kebijakan di tingkat wilayah, pelaksanaan program di daerah, kepemimpinan sekolah, serta peran guru dan tenaga kependidikan.

Setiap program pendidikan perlu memiliki tujuan yang jelas, indikator keberhasilan yang dapat diukur, serta mekanisme evaluasi dan tindak lanjut.

Data mengenai kebutuhan sekolah, kondisi tenaga pendidik, kualitas pembelajaran, dan kesenjangan antardaerah juga perlu menjadi dasar penentuan prioritas.

Pendekatan tersebut diharapkan mendorong pengelolaan pendidikan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari peningkatan kemampuan guru, kualitas layanan pendidikan, dan manfaat yang dirasakan peserta didik.

Komunikasi publik yang terbuka dan berdasarkan fakta juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Informasi mengenai program dan capaian pendidikan perlu disampaikan secara jelas serta dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat memperoleh gambaran yang tepat mengenai perkembangan pendidikan.

Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu modal penting bagi keberlanjutan lembaga pendidikan.

Kepercayaan tersebut dibangun melalui kesesuaian antara perkataan dan tindakan, kualitas layanan, keteladanan pemimpin, serta kemampuan lembaga merespons persoalan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Dalam konteks pendidikan Muhammadiyah di Aceh, konsolidasi internal tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kontribusi pendidikan bagi masyarakat.

Sekolah diharapkan mampu memberikan layanan yang inklusif, memperhatikan kebutuhan peserta didik, dan membuka kesempatan berkembang tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi geografis.

Kegiatan di Bener Meriah menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan arah kebijakan pendidikan Muhammadiyah di Aceh.

Tantangan selanjutnya adalah menerjemahkan hasil konsolidasi menjadi program yang realistis, terukur, dan dilaksanakan secara konsisten di setiap satuan pendidikan.

Pada akhirnya, kemajuan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh slogan atau banyaknya program yang direncanakan.

Perubahan membutuhkan guru yang terus meningkatkan kompetensi, sekolah yang berani berbenah, serta organisasi yang bekerja secara kolaboratif.

Melalui langkah tersebut, pendidikan Muhammadiyah diharapkan dapat terus melahirkan generasi yang berilmu, berkarakter, dan mampu menghadapi perubahan zaman.* (ad)

JAKARTA – Tawuran antarkelompok remaja terjadi di Jalan Raya Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, pada Selasa malam, 13 Oktober 2026.

Bentrokan yang diduga melibatkan sekitar 20 orang itu menewaskan seorang pelajar berinisial FFA, 15 tahun, siswa kelas IX MTsN 22 Jakarta.

Baca Juga:

• Saling Ejek di IG Berujung Maut, Siswa MTsN 22 Jakarta Tewas Dibacok di Ciracas

"Telah terjadi tawuran antar remaja yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban mengalami luka bacok di leher belakang yang cukup besar," kata Hotman dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2026).

Menurut Hotman, berdasarkan informasi awal, tawuran tersebut diduga dipicu aksi saling ejek dan ajakan bentrokan melalui media sosial Instagram.

"Informasi awal, tawuran dipicu saling ejek dan janjian melalui media sosial Instagram," ujar Hotman.

Hotman menjelaskan, tawuran terjadi sekitar pukul 18.15 WIB.

Warga kemudian membubarkan kelompok remaja yang terlibat bentrokan dan mengamankan sejumlah remaja beserta senjata tajam yang dibawa.

Sekitar pukul 18.30 WIB, FFA melarikan diri menggunakan sepeda motor dengan dibonceng temannya.

Namun, korban diduga sudah mengalami luka bacok saat meninggalkan lokasi tawuran.

"Korban jatuh dari motor dan tergeletak di pinggir jalan tepat di depan Ramayana, Jalan Lapangan Tembak Cibubur," kata Hotman.

Korban kemudian dievakuasi ke Klinik Setia Rumanda yang berada tidak jauh dari lokasi.

Ia tiba sekitar pukul 18.42 WIB dalam kondisi masih sempat sadar.

Setelah mendapatkan pertolongan pertama, korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 18.55 WIB akibat kehilangan banyak darah.

Keluarga korban tiba di klinik sekitar pukul 19.45 WIB untuk memastikan identitasnya.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Timur, AKP I Made Budi, mengatakan laporan mengenai korban tawuran diterima melalui layanan Call Center 110 pada Selasa malam.

"Pada tanggal 13 Oktober 2026 pukul 18.33 WIB, pelapor melaporkan adanya korban tawuran yang terbaring di pinggir jalan di depan Martabak Rony Cibubur, lampu merah Arundina, Ciracas," kata Made, Rabu.

Made menjelaskan, bentrokan tersebut diduga melibatkan dua kelompok remaja, yakni kelompok saksi korban dan kelompok yang diduga sebagai pelaku.

Berdasarkan laporan kepolisian, kelompok pertama terdiri atas FFA, FZR, RMI, dan RRA.

Sementara kelompok lainnya terdiri atas RAP, MSH, Z, dan ARR.

Salah satu orang yang diduga terlibat juga masih berusia di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar sekolah menengah pertama.

Polisi telah mengamankan lima orang yang diduga terlibat dalam tawuran tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dua senjata tajam jenis klewang juga disebut telah diamankan sebagai barang bukti.

Dalam laporan kepolisian, barang bukti yang tercatat meliputi dua bilah senjata tajam jenis corbek, dua bilah celurit, satu bilah pisau berbahan stainless, satu sepeda motor Honda Beat bernomor polisi B-4836-TGE, serta satu sepeda motor Honda Vario bernomor polisi B-6953-VRN.

"Para pelaku tawuran tersebut diamankan berikut barang bukti ke Polsek Ciracas guna pengusutan lebih lanjut," ujar Made.

Polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mendalami peran masing-masing orang yang diamankan serta mengungkap rangkaian kejadian yang menyebabkan FFA meninggal dunia.* (km/ad)

KOTA TEGAL – Komisi Pemberantasan korupsi/" target="_blank">Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi penguatan program pencegahan korupsi berbasis risiko di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Rabu, 14 Oktober 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Tegal itu diikuti pimpinan dan anggota DPRD serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Tegal.

Baca Juga:

• KPK Sita Uang Rp3,3 Miliar, Emas, dan Kripto dalam OTT Kasus Dugaan Korupsi BNPB

Pendekatan ini menitikberatkan pada identifikasi potensi kerawanan dan perbaikan tata kelola pemerintahan agar lebih transparan serta akuntabel.

Namun, kegiatan tersebut berlangsung tertutup bagi awak media.

Akibatnya, informasi mengenai materi yang disampaikan, proses pelaksanaan, hingga hasil sosialisasi belum dapat diketahui secara terperinci oleh publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan korupsi.

Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai program antikorupsi yang dijalankan pemerintah, termasuk langkah-langkah perbaikan tata kelola dan tindak lanjut setelah kegiatan berlangsung.

Pelibatan publik melalui akses informasi juga dapat membantu masyarakat menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Terlebih, kegiatan tersebut melibatkan unsur legislatif dan jajaran perangkat daerah yang memiliki peran dalam pengelolaan anggaran serta pelayanan publik.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai materi spesifik yang dibahas dalam sosialisasi tersebut.

Informasi mengenai hasil evaluasi, rekomendasi KPK, serta langkah tindak lanjut yang akan dilakukan Pemkot Tegal juga belum tersedia.

Keterangan lebih lanjut dari pihak KPK, DPRD, maupun Pemerintah Kota Tegal diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan dan hasil kegiatan tersebut.

Transparansi mengenai program pencegahan korupsi diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas berjalan secara berkelanjutan.* (ad)

MEDAN – Jajaran Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) berharap integritas dan etos kerja almarhum Dato' Seri H. Syamsul Arifin, SE, menjadi teladan bagi seluruh pengurus organisasi masyarakat Melayu tersebut.

Syamsul Arifin dinilai berhasil membangun kekompakan organisasi selama memimpin PB MABMI lebih dari tiga periode.

Baca Juga:

• Polres Langkat Gerebek Barak Narkoba di Wampu, Lokasi Sudah Kosong Saat Petugas Tiba

Harapan tersebut disampaikan Ketua PB MABMI yang membawahi Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK), Drs. H. Asrin Naim, setelah memimpin ziarah ke makam almarhum di Pemakaman Kaum Muslimin Gebang, Kabupaten Langkat, Rabu, 14 Oktober 2026.

Asrin mewakili Ketua Umum PB MABMI, Prof. Dr. OK. Saidin, SH, M.Hum, dalam kegiatan ziarah untuk mengenang tiga tahun wafatnya Syamsul Arifin, yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara.

"Di bawah kepemimpinan beliau semasa hidupnya dahulu, MABMI tumbuh berkembang dengan kekompakan yang kukuh dan seiya-sekata, dari jajaran PC (Pengurus Cabang) di tingkat kecamatan hingga ke jajaran PB di tingkat nasional," ungkap Asrin Naim.

Ziarah tersebut turut diikuti sejumlah pengurus PB MABMI, yakni Syahril Tambuse, Azrin Marydha, OK Azhari, Syahran Syamsuddin, dan Datuk Chairul Anwar.

Dato' Seri H. Syamsul Arifin bin Hasan Basri meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, pada 17 Oktober 2023 setelah menderita sakit.

Jenazahnya kemudian dibawa ke rumah duka di Jalan Suka Darma/STM, Medan, sebelum dimakamkan di Gebang, Kabupaten Langkat.

Semasa hidupnya, Syamsul Arifin memimpin PB MABMI sejak terpilih dalam Musyawarah Besar (Mubes) pada 2005 di Medan.

Ia kembali terpilih dalam Mubes 2009 dan 2015, yang juga digelar di Medan.

Pada Mubes Juli 2023 di Pekanbaru, Provinsi Riau, Syamsul Arifin kembali dipercaya memimpin PB MABMI untuk periode 2023–2028.

Namun, ia hanya sempat menjalankan kepemimpinan selama beberapa bulan sebelum meninggal dunia.

Kepemimpinan PB MABMI kemudian dilanjutkan Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum, yang terpilih secara aklamasi dalam Mubes Luar Biasa pada Mei 2024.

Ia meneruskan kepemimpinan organisasi hingga akhir masa bakti 2028.

Selain memimpin PB MABMI, Syamsul Arifin juga memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan dan organisasi.

Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, Bupati Langkat selama dua periode, serta memimpin KNPI Sumatera Utara dan Partai Golkar Sumatera Utara.

Ketua Umum PB MABMI, OK. Saidin, dalam berbagai kesempatan juga mengakui integritas dan kemampuan Syamsul Arifin dalam memimpin organisasi maupun menjalankan tugas pemerintahan.

"Jadi, Dato' Syamsul Arifin, sangat patut kita jadikan teladan dalam kepemimpinan," ujarnya pada satu pertemuan dengan sejumlah pengurus PB MABMI.

PB MABMI secara rutin menggelar ziarah dan mengirimkan doa untuk mengenang wafatnya Syamsul Arifin.

Tahun ini, kegiatan doa bersama dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam, 17 Oktober 2026, di Kantor PB MABMI.

Doa tersebut juga akan ditujukan kepada sejumlah tokoh MABMI lainnya yang telah meninggal dunia.

Melalui kegiatan ini, PB MABMI berharap nilai integritas, etos kerja, dan kekompakan yang diwariskan Syamsul Arifin dapat terus menjadi pegangan bagi generasi penerus organisasi.* (ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai sekitar Rp3,3 miliar, emas seberat ratusan gram, hingga aset kripto dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa, 13 Oktober 2026.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan nilai uang yang diamankan dalam operasi tersebut lebih besar daripada angka Rp1,4 miliar yang sebelumnya beredar.

Baca Juga:

• Sestama BNPB Rustian Lolos dari Status Tersangka, KPK Ungkap Alasannya

"Jumlahnya bukan lagi Rp1,4 ya. Tapi lebih kurang sekitar Rp3,3 miliaran. Itu dari beberapa pihak," kata Setyo kepada wartawan, Rabu (14/10).

Selain uang tunai dan emas, penyidik juga menemukan aset kripto.

Namun, KPK masih menelusuri nilai pasti serta pihak yang memiliki aset digital tersebut.

"Kalau nggak salah kripto itu nilainya satu digit di M ya. Satu digit saja gitu. Cuman saya detailnya lupa. Kripto itu kan nggak bisa kita bunyikan langsung begitu saja bahwa pasti sekian atau pemiliknya siapa, si A, si B, dan segala macam. Pasti nanti kami pastikan kembali siapa yang memiliki itu, sehingga nanti tidak kemudian menjadi apa, membingungkan atau bias terhadap status kepemilikan daripada pemilik kripto," katanya.

Penelusuran kepemilikan aset kripto diperlukan agar KPK dapat memastikan siapa pemilik sebenarnya dan kaitannya dengan perkara yang sedang diselidiki.

Setyo menjelaskan, penyidikan kasus dugaan korupsi di BNPB mencakup dua klaster, yakni dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa serta dugaan suap.

Menurut dia, perkara tersebut berkaitan dengan penggunaan dana siap pakai untuk penanganan bencana yang melibatkan sejumlah perusahaan swasta.

KPK mendalami dugaan adanya pengaturan dalam proses penyaluran anggaran hingga pemanfaatan dana tersebut.

"Dari dana siap pakai itu kan melibatkan ada perusahaan-perusahaan swasta. Ini yang sedang kemudian didalami, yang terindikasi bahwa ada kerja sama, ada semacam pengkondisian, ya terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan, penggunaannya, yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan dirinya sendiri," ujarnya.

Dana siap pakai merupakan anggaran yang disediakan pemerintah untuk mendukung penanganan bencana.

Karena diperuntukkan bagi kebutuhan penanggulangan bencana, dugaan penyalahgunaan dana tersebut menjadi perhatian dalam penyidikan KPK.

Penyidik masih mendalami dugaan pengaturan pengadaan dan aliran dana untuk mengungkap peran setiap pihak yang terlibat.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Mereka terdiri atas seorang pejabat BNPB, dua tenaga ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto, serta dua pihak swasta.

Kelima tersangka tersebut adalah:

- Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto.
- Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto.
- Gery Prasetiawan, pihak swasta.
- Syifa Nrika, pihak swasta.

Bima Setiawan diketahui merupakan adik dari Kepala BNPB Letjen Suharyanto.

KPK masih mendalami dugaan penyalahgunaan dana siap pakai, keterlibatan pihak swasta dalam pengadaan, serta aliran uang dan aset yang diamankan selama OTT.

Penyidikan diharapkan dapat mengungkap secara jelas mekanisme dugaan korupsi tersebut, termasuk peran masing-masing tersangka dan asal-usul barang bukti yang disita.* (cn/ad)

JAKARTA – Denny Indrayana bersama perwakilan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, dan Forum Purnawirawan Perwira (FPP) TNI mengadukan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu, 14 Oktober 2026.

Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam penyusunan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 Ayat 3.

Baca Juga:

• Forum BEM se-DIY Ultimatum Gibran Mundur dalam 7 Hari, Desak DPR Bentuk Pansus: Jika Tak Direspons, Gibran Dianggap Berhenti sebagai Wapres

Aduan disampaikan di Gedung DKPP, Jakarta Pusat.

Bambang Widjojantjo, yang menjadi kuasa hukum Denny dan kawan-kawan dalam gugatan terkait keabsahan ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK), sebelumnya menyebut ketentuan tersebut sebagai "Pasal Gibran Banget".

Denny menyatakan ada sejumlah hal yang menjadi dasar pengaduan terhadap KPU.

Salah satunya adalah dugaan penyelundupan Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam proses penyusunan peraturan tersebut.

"KPU diduga kuat melakukan penyelundupan Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang sejauh ini dan dalam fakta persidangan Mahkamah Konstitusi tanpa proses yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan," kata Denny Indrayana di hadapan wartawan usai melakukan aduan di Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (14/10).

Denny juga menyinggung perdebatan antara mantan komisioner KPU dan anggota Komisi II DPR RI mengenai pembahasan Pasal 18 Ayat 3 ketika rancangan PKPU tersebut disusun.

"Teman-teman sekarang melihat diskusi, perdebatan antara mantan komisioner KPU dengan Anggota Komisi II DPR terkait bahwa tidak ada itu pembahasan Pasal 18 ayat 3," sambung Denny.

Selain mempersoalkan proses penyusunan peraturan, Denny dan pihaknya mengadukan dugaan bahwa KPU menerima surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tanpa melakukan verifikasi dokumen secara menyeluruh.

Menurut Denny, proses pencalonan seharusnya disertai pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

"KPU tanpa melalui proses yang profesional menerima surat keterangan penyetaraan pendidikan Saudara Gibran dan tidak melakukan proses-proses yang seharusnya, termasuk verifikasi kelengkapan dokumen, keterpenuhan dokumen-orang sering menyebutnya verifikasi faktual," ucap Denny.

Poin pengaduan berikutnya berkaitan dengan dugaan pembatasan akses pengawasan bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Denny menilai Bawaslu tidak memperoleh akses yang memadai untuk memantau proses pencalonan, termasuk memeriksa dokumen pasangan calon melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

"Tidak memberikan akses kepada Bawaslu untuk ikut memantau, memonitor proses pencalonan, termasuk dokumen-dokumen yang diberikan oleh pasangan calon, termasuk sistem Silon (sistem informasi pencalonan) yang aksesnya tidak dibuka kepada Bawaslu," lanjutnya.

Denny mengatakan dugaan-dugaan tersebut menjadi dasar pihaknya melaporkan KPU atas dugaan pelanggaran asas penyelenggaraan pemilu, sumpah jabatan, serta kode etik penyelenggara pemilu.

"Dalam argumentasi kami melanggar asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu, sumpah dan jabatan, serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu," tegasnya.

Denny mengatakan pihaknya akan menunggu proses pemeriksaan administrasi pengaduan selama kurang lebih dua minggu sebelum kemungkinan berlanjut ke tahap persidangan.

"Setelah ini, kita menunggu proses DKPP. Biasanya ada waktu lebih kurang--kalau aturannya tuh 2 minggu--melihat kelengkapan pengaduan, dan setelah itu mudah-mudahan bisa dimulai persidangan," jelas Denny.

Ketua DKPP Heddy Lugito membenarkan pihaknya telah menerima aduan tersebut.

Ia mengatakan pengaduan akan ditangani sesuai prosedur yang berlaku.

"Akan kami proses seperti pengaduan lainnya," ucap Heddy saat dihubungi, pada Rabu (14/10).

Sementara itu, Komisioner KPU Idham Holik menyatakan pihaknya menghormati kewenangan DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Idham mengatakan KPU akan memberikan penjelasan dalam persidangan jika proses pemeriksaan berlanjut.

Ia juga menegaskan bahwa penyusunan rancangan PKPU telah melalui proses yang berlaku.

"Di persidangan DKPP akan dijelaskan semuanya, yang jelas seluruh proses legal drafting Rancangan PKPU tersebut sudah ditempuh," ucap Idham saat dihubungi wartawan, pada Rabu (14/10).

Sebelum pengaduan Denny dan kawan-kawan, DKPP juga menerima dua aduan terhadap pimpinan KPU dan Bawaslu yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.

Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan aduan pertama disampaikan Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan Ababil dari Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) pada 8 Oktober 2026.

Aduan tersebut tercatat dengan nomor 038/01-08/SET-02/X/2026 dan ditujukan kepada Ketua serta lima anggota KPU RI.

Aduan kedua disampaikan Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan pada 9 Oktober 2026.

Aduan tersebut tercatat dengan nomor 039/01-08/SET-02/X/2026.

Dalam pengaduan kedua, mereka mengadukan 11 penyelenggara pemilu yang terdiri atas enam pimpinan KPU RI dan lima pimpinan Bawaslu RI.

DKPP menyatakan menghormati setiap pihak yang mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Namun, dugaan yang disampaikan para pengadu tetap harus diperiksa melalui mekanisme yang berlaku untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran etik.

Hingga berita ini ditulis, belum ada putusan DKPP yang menyatakan komisioner KPU terbukti melakukan pelanggaran etik dalam perkara pengaduan Denny Indrayana dan pihak-pihak yang mendampinginya.* (cn/ad)

KONAWE SELATAN – Sebanyak 63 siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Para siswa mengeluhkan sakit perut dan mual hingga harus mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Angata pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Baca Juga:

• 232 SPPG Diresmikan di Sumut, Wagub Surya Minta Program MBG Menjangkau Wilayah 3T

Keluhan kesehatan mulai dirasakan setelah mereka menyantap menu MBG pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Gejala dilaporkan semakin parah pada keesokan harinya.Kepala SMAN 10 Konawe Selatan, Liy, membenarkan sejumlah siswanya mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Menurut dia, para siswa mulai mengeluhkan sakit perut dan mual sejak Selasa.

"Informasinya, setelah menyantap MBG kemarin para siswa mulai merasakan sakit perut dan mual, puncaknya hari ini," ujar Liy, Rabu (14/10/2026).

Sejumlah siswa kemudian dibawa ke Puskesmas Angata untuk mendapatkan pertolongan medis. Dalam video yang beredar, beberapa siswa terlihat kesakitan.

Ada pula siswa yang dilaporkan pingsan, sementara siswa lainnya menangis histeris saat menjalani penanganan.

Liy mengatakan, siswa yang mengalami keluhan kesehatan tidak hanya berasal dari SMAN 10 Konawe Selatan, tetapi juga dari sejumlah sekolah dasar di wilayah Angata.

Banyaknya siswa yang membutuhkan perawatan membuat kapasitas Puskesmas Angata dilaporkan penuh.

Kapolres Konawe Selatan, AKBP Daeng Riandika Mahardani, mengatakan kepolisian telah menerjunkan personel untuk memeriksa kejadian tersebut.

Polisi juga memastikan terdapat 27 siswa SD dan 36 siswa SMA yang mendapatkan penanganan di Puskesmas Angata.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Evaluasi Program MBG, 81 SPPG Diminta Jaga Kualitas dan Keamanan Makanan

"Sudah ditangani anggota, ada 27 orang siswa SD dan 36 orang siswa SMA di Puskesmas," kata Daeng Riandika.Menurut Daeng Riandika, makanan yang dikonsumsi para siswa berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Angata, Konawe Selatan.

Namun, penyebab pasti keluhan kesehatan tersebut masih dalam penyelidikan.

"Masih diperiksa anggota, karena sudah sehari kejadiannya," ujarnya.

Hingga Rabu siang, belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami 63 siswa tersebut disebabkan oleh makanan dari program MBG.

Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui apakah kejadian tersebut berkaitan dengan menu yang dibagikan pada Selasa, 13 Oktober 2026, atau disebabkan faktor lain.

Keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Konawe Selatan dan pihak SPPG Angata juga belum diperoleh.

Hasil pemeriksaan medis serta penelusuran terhadap makanan yang dibagikan akan menjadi bagian penting untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.* (it/ad)

LANGKAT – Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat menggerebek sebuah barak yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di Dusun Ampera I, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (14/10/2026) siang.

Namun, saat petugas tiba dan melakukan pemeriksaan, barak tersebut sudah dalam keadaan kosong.

Baca Juga:

• BMKG Ungkap Penyebab Kabut Asap di Danau Toba, Jarak Pandang Turun hingga 1 Kilometer

Meski tidak menemukan orang, petugas menyita sejumlah barang bukti, yakni dua alat isap sabu atau bong, satu bungkus plastik klip kosong, dan satu timbangan elektrik.

Kasat Reserse Narkoba Polres Langkat, AKP Ruspian, mengatakan penggerebekan dilakukan untuk menindaklanjuti keresahan warga mengenai keberadaan lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkotika.

Menurut Ruspian, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian menanggapi laporan masyarakat dan mencegah lokasi itu kembali digunakan untuk aktivitas yang berkaitan dengan narkoba.

"Barak yang diduga sebagai tempat memakai narkoba ini langsung kami bongkar supaya tidak bisa digunakan kembali," kata Ruspian.

Polisi kemudian membongkar barak tersebut agar tidak dapat digunakan kembali.

Sementara itu, barang bukti yang ditemukan diamankan untuk kepentingan penanganan lebih lanjut.

Penggerebekan ini menjadi salah satu upaya Polres Langkat dalam menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukumnya.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar melaporkan aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan peredaran atau penyalahgunaan narkotika.* (mi/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan tidak menahan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, meski sempat diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Hingga pemeriksaan dan gelar perkara pada Rabu, 14 Oktober 2026, penyidik belum menemukan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Rustian.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Dugaan Korupsi Dana Bencana BNPB Sejak 2022, Pejabat Diduga Bekerja Sama dengan Swasta

Dari hasil pembahasan itu, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan BNPB.

"Untuk saat ini, sampai dengan sampai tadi malam hasil ekspose, itu belum ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sestama ya. Sampai dengan tadi malam ya, gitu. Makanya hanya lima saja (pihak yang ditetapkan tersangka)," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan di Prambanan, Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Rustian merupakan satu dari 14 orang yang diamankan KPK dalam rangkaian OTT tersebut.

Setelah menjalani pemeriksaan, ia meninggalkan Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 14.50 WIB.

Rustian terlihat mengenakan kemeja putih dan masker. Ia tidak memberikan keterangan kepada wartawan sebelum meninggalkan gedung menggunakan taksi.

Dari 14 orang yang diamankan, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Kelimanya diduga terlibat dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana.

Berikut lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka:

- Gery Prasetiawan, pihak swasta.
- Syifa Nrika Ghifarian, pihak swasta.
- Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bima Setiawan, tenaga ahli BNPB yang merupakan adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
- Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto.

KPK menahan kelima tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Penetapan Bima Setiawan sebagai tersangka turut menjadi perhatian karena ia merupakan adik kandung Kepala BNPB.

Namun, Setyo menegaskan bahwa penanganan perkara didasarkan pada dugaan perbuatan melawan hukum, bukan hubungan keluarga atau kedekatan dengan pejabat.

"Ya, terinformasi seperti itu," ujar Setyo.

Hingga saat ini, KPK belum memaparkan secara lengkap konstruksi perkara tersebut.

Penyidik masih mendalami dugaan penyalahgunaan dana siap pakai yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1,4 miliar dan sejumlah logam mulia berupa emas.

BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK terkait OTT di lingkungan lembaga tersebut.

BNPB juga meminta agar asas praduga tak bersalah tetap dijunjung selama proses hukum berlangsung.

"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata jubir BNPB, Berton Panjaitan, kepada wartawan, Selasa (13/10).

Berton mengatakan BNPB siap bekerja sama dengan penyidik dan memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan untuk mengusut perkara tersebut.

Ia juga menegaskan lembaganya tidak akan mencampuri proses hukum yang berjalan.

"BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," ujarnya.

Keputusan KPK tidak menahan Rustian didasarkan pada hasil pemeriksaan dan gelar perkara hingga saat itu.

Status tersebut tidak menutup kemungkinan penyidik mendalami keterangannya kembali apabila diperlukan dalam proses penyidikan.* (d/ad)

YOGYAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyalahgunaan dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diduga berlangsung selama beberapa tahun.

Praktik tersebut diperkirakan terjadi sejak 2022 atau 2023 hingga 2026.

Baca Juga:

• KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi BNPB, Adik Kepala BNPB Ikut Ditahan

Penyidik menduga terdapat kerja sama antara sejumlah pejabat BNPB dan pihak swasta dalam proses pengadaan tersebut.

"Kalau soal lamanya, sudah beberapa tahun ditarik ke belakang, ya kurang lebih sekitar tiga, empat tahun tarik ke belakang. Nah, kemudian dari beberapa tahun itu, inilah yang kemudian diindikasikan bahwa selama beberapa tahun, mungkin saya sebut dari 2022 sampai sekarang ya, 2026 ini ya, atau mungkin 2023, saya agak lupa," jelas Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan di Prambanan, Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Menurut Setyo, pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penanganan bencana dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dalam kondisi tertentu karena kebutuhan yang mendesak.

Namun, KPK menduga mekanisme tersebut dimanfaatkan oleh oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Setyo mengatakan penyidik masih mendalami jumlah dana yang diduga disalahgunakan serta berapa besar nilai yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Nah ini yang kemudian berapa jumlah secara keseluruhan, ya kemudian berapa yang ya mungkin digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya," ujar Setyo.

Setyo menjelaskan dana siap pakai digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak ketika bencana terjadi.

Pengadaan barang dan jasa dapat beragam, bergantung pada jenis bencana dan kebutuhan penanganan di lapangan.

"Ya jadi gini. Jadi kalau misalkan ada bencana, dana siap pakai ini digunakan tentu untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak, ya yang sifatnya darurat gitu. Mungkin ya pasti banyak hal yang berhubungan dengan bencana," terang Setyo.

"Kan beberapa waktu terakhir ini kan ada beberapa musibah yang terjadi. Ya, karena itu sifatnya darurat, mendesak, maka kegiatannya dilakukan secara penunjukan langsung," katanya.

Meski penunjukan langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan darurat, KPK menduga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Penyidik sedang menelusuri dugaan pengondisian proses pengadaan, penyaluran anggaran, hingga pemanfaatan dana.

"Ya kalau dari ekspose kemarin itu kan yang disalahgunakan gitu ya, itu kan dana siap pakai. Ya, dari dana siap pakai inilah kemudian ada proses-proses yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan. Meskipun kami juga melihat ada beberapa persyaratan untuk bisa menggunakan dana siap pakai ini," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan di Prambanan, Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

"Nah, dari dana siap pakai itu kan melibatkan ada perusahaan-perusahaan swasta. Ini yang sedang kemudian didalami, yang terindikasi bahwa ada kerja sama, ada semacam pengkondisian, ya terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan, penggunaannya, yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan dirinya sendiri," sambungnya.

KPK juga menduga adanya kesepakatan antara pejabat BNPB dan penyedia barang atau jasa.

Salah satu pihak yang disoroti adalah Richard Erlangga, yang disebut sebagai tenaga ahli Kepala BNPB.

"Ya kurang lebihnya seperti itu (ditemukan dugaan permufakatan jahat) ya, jadi dari RIC (Richard Erlangga), ya tepatnya seperti itu. Bahwa dengan posisinya dia berada di situ, memanfaatkan statusnya, kemudian melakukan pendekatan dengan beberapa pihak yang saya sebut mungkin sebagai vendor atau penyedia jasanya, melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dibutuhkan oleh badan tersebut, ya dan kemudian ada kerja sama," ungkapnya.

Dugaan tersebut masih dalam proses penyidikan.

KPK perlu mengumpulkan bukti untuk mengungkap peran masing-masing pihak serta menghitung kerugian atau nilai dana yang diduga disalahgunakan.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB.

Kelima tersangka tersebut adalah:

- Gery Prasetiawan, pihak swasta.
- Syifa Nrika Ghifarian, pihak swasta.
- Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bima Setiawan, tenaga ahli BNPB yang disebut merupakan adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
- Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto.

Penetapan Bima Setiawan sebagai tersangka turut menjadi sorotan karena hubungan keluarganya dengan Kepala BNPB.

Namun, Setyo menegaskan bahwa KPK menangani perkara berdasarkan dugaan perbuatan dan bukti, bukan latar belakang seseorang.

"Ya, terinformasi seperti itu," ujar Setyo ketika menanggapi informasi mengenai hubungan keluarga tersebut.

"Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," jelas Setyo.

KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1,4 miliar dan sejumlah logam mulia berupa emas.

Penyidik masih mendalami dugaan aliran dana serta keterlibatan para pihak dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana kebencanaan.

BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terkait OTT di lingkungan lembaga tersebut.

BNPB juga menegaskan komitmennya untuk menjunjung asas praduga tak bersalah.

"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata jubir BNPB, Berton Padjaitan, kepada wartawan, Selasa (13/10).

Berton menyatakan BNPB akan bersikap kooperatif dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," ujarnya.

Kasus ini menjadi perhatian karena dana siap pakai memiliki peran penting dalam mendukung penanganan bencana dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat.

KPK kini melanjutkan penyidikan untuk mengungkap bagaimana dugaan penyimpangan itu dilakukan, berapa nilai dana yang diduga disalahgunakan, serta siapa saja pihak yang bertanggung jawab. Seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.* (d/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Penetapan tersebut dilakukan setelah KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Juga:

• Dirut PT Danrus Utama Engineering Divonis Lepas dalam Kasus Dugaan Korupsi Puskesmas Nias Barat, Hakim Nyatakan Perbuatannya Bukan Tindak Pidana

KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka, yakni Richard Erlangga (RCH), tenaga ahli Kepala BNPB; Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BNPB; serta Gery P dan Syifa NG dari unsur swasta yang disebut sebagai rekanan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi penetapan kelima tersangka tersebut pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Keputusan diambil setelah pimpinan KPK bersama tim penindakan melakukan gelar perkara atau ekspose untuk membahas hasil pemeriksaan awal.

"Jadi gini, setelah proses penyelidikan tertutup yang dilakukan sejak kemarin ya, hari Selasa tepatnya, itu ada beberapa kegiatan yang kemudian membawa para pihak ke Gedung Merah Putih KPK. Nah, setelah di kantor, kemudian dilakukan pemeriksaan, wawancara atau pendalaman dalam bentuk berita acara permintaan keterangan yang dituangkan dalam sebuah produk resmi," kata Setyo di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Setyo menegaskan, KPK tidak mempertimbangkan hubungan keluarga maupun kedekatan seseorang dengan pejabat ketika menangani dugaan tindak pidana korupsi.

"Ya, terinformasi seperti itu, tapi pastinya nanti akan dikonfirmasi kembali. Karena kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," tegas Setyo saat merespons keterlibatan adik Kepala BNPB.

Sebelum menetapkan tersangka, seluruh pimpinan KPK mengikuti gelar perkara bersama Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan, para kepala satuan tugas, serta Deputi Penindakan.

Setelah gelar perkara, penanganan kasus tersebut resmi beralih dari Direktorat Penyelidikan ke Direktorat Penyidikan.

KPK kemudian menyelesaikan administrasi penyidikan dan menahan kelima tersangka.

"Tersangka ada lima orang, sudah dimasukkan ke Rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan. Jadi ibaratnya sekarang itu statusnya sudah beralih dari Direktorat Penyelidikan ke Direktorat Penyidikan," ujar Setyo.

Memasuki tahap penyidikan, KPK akan memeriksa kembali sejumlah saksi untuk mendalami dugaan korupsi tersebut.

Penyidik juga menyiapkan langkah hukum lanjutan, termasuk penggeledahan dan penyitaan barang bukti.

"Nah, dalam proses penyidikan ini nanti akan ada pemeriksaan kembali, kemudian juga upaya paksa-upaya paksa lainnya, misalkan penggeledahan dan penyitaan, serta kegiatan proses hukum lainnya," tambah Setyo.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan memperjelas konstruksi perkara, termasuk dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.

Dalam perkembangan perkara ini, nilai barang bukti yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tersebut dilaporkan meningkat menjadi Rp3,3 miliar.

Sebelumnya, nilai barang bukti yang disebutkan sekitar Rp1,4 miliar, ditambah sejumlah logam mulia berupa emas batangan.

KPK menduga perkara ini berkaitan dengan penyalahgunaan dana siap pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana siap pakai merupakan anggaran yang disediakan pemerintah untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana, mulai dari masa siaga darurat, tanggap darurat, hingga transisi darurat menuju pemulihan.

Pada awal 2026, BNPB disebut telah menerima anggaran sebesar Rp4,6 triliun dan mengajukan tambahan dana siap pakai senilai Rp5,6 triliun.

Meski demikian, dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum.

Di tengah penetapan lima tersangka, KPK memulangkan Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian bersama delapan orang lainnya yang sebelumnya turut diamankan dalam OTT.

Hingga pemeriksaan tersebut selesai, Rustian masih berstatus sebagai saksi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Rustian telah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

"Benar, salah satu yang diamankan dan dilakukan pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK adalah Sestama BNPB. Sedangkan pihak-pihak yang sampai dengan saat ini status hukumnya sebagai saksi, maka dapat kembali," tutur Budi di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Status saksi berarti seseorang dimintai keterangan untuk membantu proses penyidikan dan tidak sama dengan status tersangka.

KPK masih dapat mendalami keterangan para saksi sesuai kebutuhan penyidikan.

KPK dijadwalkan mengumumkan konstruksi perkara secara lengkap, termasuk rincian dugaan penyimpangan anggaran kebencanaan, melalui konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Pengumuman tersebut diharapkan menjelaskan lebih lanjut dugaan praktik korupsi yang sedang diusut, peran masing-masing tersangka, serta penggunaan dana siap pakai yang menjadi bagian dari perkara.* (tm/ad)

TOBA – Kawasan Danau Toba di Sumatera Utara diselimuti kabut asap pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi asap tersebut berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Baca Juga:

• Kecelakaan Beruntun di Sergai, Sopir Angkot Tewas dan 9 Orang Luka-Luka

Angin yang bertiup dari arah timur hingga tenggara membuat asap menyebar ke wilayah tersebut.

"Asap yang terjadi di kawasan Danau Toba berasal dari titik panas yang terjadi di Sumatera bagian selatan. Arah angin yang berasal dari timur hingga tenggara mengakibatkan asap yang berasal dari Sumatera bagian selatan masuk ke wilayah kawasan Danau Toba," ungkap Prakirawan BMKG Silangit Christy, Rabu (14/10/2026).

Berdasarkan data pengamatan pada Selasa, 13 Oktober 2026, BMKG mencatat 2.253 titik panas di Sumatera Bagian Selatan.

Selain itu, terdapat 187 titik panas di Jambi, 134 titik panas di Bangka Belitung, dan 132 titik panas di Lampung.

Banyaknya titik panas di sejumlah wilayah tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pemantauan sebaran asap yang mencapai kawasan Danau Toba.

Christy menyebutkan jarak pandang di kawasan Danau Toba pada Rabu, 14 Oktober 2026, berkisar antara 1 hingga 3 kilometer.

Kondisi ini perlu diwaspadai, terutama oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun pengguna jalan.

Selain mengganggu jarak pandang, kabut asap juga berpotensi memengaruhi kualitas udara yang dihirup masyarakat.

Berdasarkan pemantauan Stasiun Klimatologi Sumatera Utara pada Selasa, 13 Oktober 2026, kualitas udara berdasarkan konsentrasi partikel halus PM2.5 berada pada kategori sedang sejak pukul 00.00 hingga 17.00 WIB.

Kualitas udara kemudian memburuk menjadi kategori tidak sehat pada pukul 18.00–21.00 WIB.

Kondisi tersebut berlanjut hingga kategori sangat tidak sehat pada pukul 22.00–23.00 WIB.

PM2.5 merupakan partikel polutan berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan.

Paparan partikel ini berisiko mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan.

Menghadapi kondisi tersebut, BMKG mengingatkan masyarakat di sekitar kawasan Danau Toba agar mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tetap menggunakan masker.

Imbauan ini penting untuk mengurangi paparan asap selama kualitas udara belum membaik.

Masyarakat juga perlu memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan kualitas udara dari sumber resmi.

Pengguna jalan di kawasan yang terdampak kabut asap diharapkan lebih berhati-hati karena jarak pandang yang terbatas dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Masyarakat disarankan segera membatasi paparan asap apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau iritasi mata.

Jika keluhan berlanjut atau memburuk, segera cari bantuan medis.

BMKG terus memantau kondisi atmosfer dan sebaran asap yang memengaruhi kawasan Danau Toba.

Masyarakat diimbau mengikuti informasi terbaru dari BMKG serta mengutamakan keselamatan selama kabut asap masih terjadi.* (d/ad)

SERDANG BEDAGAI – Kecelakaan beruntun yang melibatkan satu angkutan umum dan dua truk terjadi di Jalan Lintas Medan–Tebing Tinggi, tepatnya di Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, Rabu, 14 Oktober 2026, sekitar pukul 08.00 WIB.

Insiden tersebut menyebabkan sopir angkutan umum KUPM, Nixson Maju P. Sianturi, 46 tahun, meninggal dunia saat menjalani perawatan medis di RS Melati Perbaungan.

Baca Juga:

• Aktivis Dhani Lubis Diskusi dengan Direktur Siber Polda Sumut, Bahas Maraknya Trading Bodong hingga Judol

Kecelakaan itu melibatkan angkutan umum KUPM bernomor polisi BK 1152 UE, truk Fuso B 9987 XQ, dan truk Hino Dutro BK 8004 GB.

Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan bermula ketika angkot KUPM yang dikemudikan Nixson melaju dari arah Tebing Tinggi menuju Medan.

Setibanya di lokasi kejadian, angkot tersebut diduga kurang konsentrasi dan kurang berhati-hati saat berusaha mendahului kendaraan di depannya dari sebelah kanan.

Namun, ruang untuk mendahului tidak mencukupi.

Bagian depan kanan angkot kemudian bertabrakan dengan bagian depan kanan truk Fuso yang melaju dari arah berlawanan, yakni dari Medan menuju Tebing Tinggi.

Sesaat setelah tabrakan pertama, truk Hino Dutro yang berada di belakang truk Fuso menabrak bagian belakang truk tersebut.

Tabrakan itu menyebabkan tiga kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun.

Benturan mengakibatkan bagian depan angkot KUPM mengalami kerusakan parah.

Truk Fuso mengalami kerusakan pada bagian depan kanan, sedangkan truk Hino Dutro rusak pada bagian depan.

Selain sopir angkot yang meninggal dunia, sembilan korban lainnya mengalami luka-luka dan dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis.

Kasat Lantas Polres Sergai AKP Gokma W. Silitonga, melalui Kasi Humas Polres Sergai AKP Bringin Jaya, membenarkan kejadian tersebut saat memberikan keterangan di Mapolres Sergai.

Menurut Bringin Jaya, personel Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Sergai telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti, serta mendata para korban.

Dalam penanganan kasus tersebut, polisi mengamankan tiga kendaraan yang terlibat, yakni angkot KUPM BK 1152 UE, truk Fuso B 9987 XQ, dan truk Hino Dutro BK 8004 GB.

Petugas juga mengamankan surat-surat kendaraan yang ditemukan di lokasi kejadian.

Seluruh barang bukti dibawa ke Pos Lantas Sei Sijenggi, Unit Gakkum Satlantas Polres Sergai, untuk kepentingan penanganan lebih lanjut.

Kepolisian masih menangani peristiwa tersebut untuk mendalami penyebab kecelakaan.

Pengendara yang melintasi jalur Medan–Tebing Tinggi diimbau berhati-hati, menjaga konsentrasi, serta memastikan kondisi jalan aman sebelum mendahului kendaraan lain.* (at/ad)

YOGYAKARTA – Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum BEM se-DIY) mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.

Mahasiswa memberikan tenggat waktu tujuh hari atau 7 x 24 jam agar Gibran menindaklanjuti tuntutan tersebut.

Baca Juga:

• Aktivis Dhani Lubis Diskusi dengan Direktur Siber Polda Sumut, Bahas Maraknya Trading Bodong hingga Judol

Namun, pernyataan itu merupakan sikap politik mahasiswa, bukan keputusan pemberhentian yang memiliki kekuatan hukum.

Pemberhentian wakil presiden harus melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.

Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan bertajuk "#RepublikKoruptor: Bangun Persatuan, Rebut Daulat Rakyat" di Yogyakarta, Senin, 12 Oktober 2026.

Forum BEM se-DIY mengaitkan tuntutan tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan persyaratan pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Mahasiswa meminta persoalan itu tidak berhenti sebagai polemik politik, tetapi ditindaklanjuti oleh lembaga negara sesuai kewenangan masing-masing melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan.

Koordinator Umum Forum BEM se-DIY, Faturahman Djaguna, mengatakan pihaknya menyoroti putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026.

Dalam pernyataannya, mahasiswa menyoroti pertimbangan MK yang menyebut tidak ditemukannya dokumen berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri dengan tingkat yang setara sekolah menengah atas atau sederajat.

Forum BEM se-DIY juga menyoroti proses verifikasi persyaratan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Mereka mengacu pada pertimbangan putusan yang menilai KPU mengabaikan prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam memverifikasi dokumen persyaratan calon.

"Atas dasar itu, Forum BEM se-DIY menilai terdapat persoalan hukum dan konstitusional yang perlu diperiksa lebih lanjut. Mereka mempertanyakan konsekuensi hukum dari temuan MK, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta langkah yang semestinya diambil oleh lembaga negara," kata Faturahman di Hall Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan, DIY, Senin (12/10/2026).

Mahasiswa meminta lembaga negara menindaklanjuti persoalan tersebut berdasarkan kewenangan masing-masing.

Mereka menegaskan, penyelesaian harus mengacu pada mekanisme hukum, bukan hanya perdebatan politik.

Selain meminta Gibran mundur, Forum BEM se-DIY mendesak DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) melalui hak angket untuk menindaklanjuti persoalan yang mereka soroti dalam putusan MK.

Sekretaris Jenderal Forum BEM se-DIY, Muhammad Ilham, meminta para ketua umum partai politik menginstruksikan kadernya di DPR RI agar mendorong pembentukan pansus tersebut.

Mereka ingin persoalan persyaratan pendidikan Gibran diperiksa melalui mekanisme yang relevan, termasuk dari aspek pidana, etik, dan politik ketatanegaraan.

Forum BEM se-DIY juga mendesak Presiden dan DPR RI memberhentikan seluruh komisioner KPU RI.

Selain itu, mereka meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menindaklanjuti pengaduan yang telah diterima serta menjatuhkan sanksi sesuai kewenangannya.

Mahasiswa turut meminta pemeriksaan terhadap komisioner KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Mereka juga menolak pencalonan kembali komisioner yang dinilai tidak objektif.

Mereka meminta Komisi II DPR RI dan tim seleksi anggota KPU-Bawaslu periode 2027–2032 menjadikan rekam jejak etik serta kecermatan dalam menjalankan tugas sebagai pertimbangan utama.

Di bidang penegakan hukum, Forum BEM se-DIY mendesak Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mendalam terhadap dugaan tindak pidana yang mereka kaitkan dengan persoalan tersebut.

Proses itu, menurut tuntutan mereka, harus tetap berlandaskan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Forum BEM se-DIY juga mengarahkan tuntutannya kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Mereka meminta dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dibuka kepada publik melalui situs resmi kementerian dan media nasional.

Mahasiswa secara khusus meminta pengusutan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mereka kaitkan dengan penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJKLN/2019.

Menurut mereka, keterbukaan dokumen diperlukan agar dasar administrasi yang dipersoalkan dapat diperiksa secara transparan.

Meski demikian, tuntutan dan dugaan yang disampaikan Forum BEM se-DIY tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran pidana.

Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran tetap membutuhkan pemeriksaan oleh lembaga berwenang berdasarkan bukti yang sah.

MK sebelumnya membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada 6 Oktober 2026.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

MK juga menyatakan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden dan menyerahkan tindak lanjut persoalan tersebut kepada lembaga terkait.

Forum BEM se-DIY menyoroti bagian pertimbangan putusan mengenai dokumen pendidikan yang disebut tidak ditemukan dalam pemeriksaan MK.

Hal itu menjadi salah satu alasan mahasiswa meminta lembaga negara mengambil langkah sesuai kewenangan konstitusionalnya.

Dengan demikian, tuntutan mahasiswa agar Gibran mundur perlu dibedakan dari amar putusan MK.

Pernyataan Forum BEM se-DIY merupakan desakan politik, sedangkan perubahan atau pemberhentian jabatan wakil presiden harus mengikuti prosedur konstitusional.

Dalam pernyataan yang sama, Forum BEM se-DIY turut menyoroti sejumlah persoalan nasional.

Isu yang diangkat antara lain kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta Maluku Utara, banjir dan bencana di Sumatera serta Nusa Tenggara Timur, hingga deforestasi di Papua.

Mahasiswa juga menyoroti pencemaran lingkungan laut, dugaan perampasan ruang hidup masyarakat, serta penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Mereka mengkritik arah prioritas pemerintah yang, menurut penilaian Forum BEM se-DIY, lebih banyak berfokus pada peresmian proyek hilirisasi, penguasaan lahan, pembentukan lembaga, dan kegiatan pencitraan politik.

Melalui pernyataan tersebut, mahasiswa menyerukan konsolidasi gerakan mahasiswa dan masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan negara serta memperjuangkan kedaulatan rakyat.

Forum BEM se-DIY menyatakan akan terus menyuarakan tuntutan apabila persoalan yang mereka angkat tidak ditindaklanjuti oleh lembaga terkait.

Pernyataan pers itu ditutup dengan seruan, "Bangun Persatuan, Rebut Daulat Rakyat".* (tb/ad)

MEDAN – Aktivis hukum Dhani Lubis bersilaturahmi sekaligus berdiskusi dengan Direktur Siber Polda Sumatera Utara, Kombes Pol. Dr. Bayu Wicaksono, mengenai maraknya kejahatan digital yang meresahkan masyarakat.

Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan di ruang digital, mulai dari penipuan daring hingga dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Gandeng PWNU Berantas Narkoba dan Kejahatan Jalanan

Dhani menilai perkembangan teknologi digital seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti mempermudah komunikasi, memperluas akses informasi, dan meningkatkan produktivitas.

Namun, ruang digital juga dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, menyebarkan informasi menyesatkan, mencatut identitas orang lain, hingga membangun opini yang berpotensi merugikan pihak tertentu.

"Persoalan kejahatan digital hari ini harus menjadi perhatian bersama. Mulai dari penipuan berkedok investasi dan trading, maraknya judi online, hingga penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Kita perlu mencari win-win solution agar masyarakat terlindungi, tetapi kebebasan berpendapat dan berekspresi tetap dihormati sesuai ketentuan hukum," ujar Dhani Lubis.

Dhani juga menyoroti kebiasaan sejumlah akun media sosial yang memviralkan suatu persoalan tanpa melakukan verifikasi secara menyeluruh.

Menurut dia, penyebaran informasi tanpa pemeriksaan fakta berpotensi membentuk opini publik secara sepihak, merusak reputasi seseorang, serta menimbulkan kerugian sosial maupun ekonomi.

Karena itu, ia menilai penanganan dugaan kejahatan digital harus dilakukan secara profesional dan adil.

Setiap laporan perlu diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan hanya karena tekanan atau ramai dibicarakan di media sosial.

Menurut Dhani, penegakan hukum juga harus mempertimbangkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi.

Dengan begitu, upaya memberantas kejahatan digital tidak mengabaikan hak-hak warga negara.

Selain penegakan hukum, Dhani menekankan pentingnya edukasi literasi digital bagi masyarakat.

Pemahaman tersebut diperlukan agar warga lebih waspada terhadap tawaran investasi yang tidak jelas, tidak mudah menjadi korban penipuan daring, dan memahami batasan hukum ketika membuat maupun menyebarkan konten di media sosial.

"Tujuan diskusi ini adalah mencari solusi yang konstruktif. Kita ingin ruang digital yang aman, masyarakat yang terlindungi, serta penegakan hukum yang tidak mengabaikan hak-hak warga negara. Jangan sampai teknologi yang seharusnya membawa manfaat justru menjadi alat untuk menipu, memfitnah, atau merugikan orang lain," tambahnya.

Melalui pertemuan tersebut, Dhani berharap terbangun kesadaran bersama antara aparat penegak hukum, aktivis, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan kejahatan digital.

Ia juga mendorong peningkatan sosialisasi mengenai bahaya kejahatan siber, tata cara pelaporan yang tepat, serta pemahaman terhadap UU ITE.

Dengan edukasi yang memadai, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan media sosial secara lebih bijak dan bertanggung jawab.* (ad)