ASAHAN — Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Malam Resepsi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Senin, 17 Agustus 2026 malam.

Malam resepsi menjadi momentum untuk mensyukuri kemerdekaan sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang dengan pengorbanan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga:

• Wabup Rianto Pimpin Penurunan Bendera HUT ke-81 RI, Pemkab Asahan Beri Penghargaan Wilayah Terbaik

Hadir pula para ibu Forkopimda, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan beserta staf ahli dan pengurus, serta para ibu pendamping unsur Forkopimda.

Para pelatih, pengasuh, dan seluruh anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Asahan Tahun 2026 juga hadir dalam kegiatan tersebut setelah menyelesaikan tugas dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Dalam kesempatan tersebut, Rippy Hamdani, S.Sos., M.Si., menyampaikan sambutan Ketua DPRD Kabupaten Asahan.

Ia mengatakan peringatan HUT Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya kemerdekaan.

Menurut dia, DPRD Kabupaten Asahan berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Asahan, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang selaras dengan cita-cita kemerdekaan serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Asahan.

"Malam resepsi ini adalah wujud syukur kita atas nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sinilah kita merefleksikan perjalanan bangsa, sekaligus menatap masa depan dengan optimisme," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi, memperkokoh semangat gotong royong, dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, terutama kepada generasi muda.

"Mari kita jadikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini sebagai momentum mempererat persatuan dan meningkatkan semangat membangun Kabupaten Asahan yang lebih maju, mandiri dan berdaya saing, tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa," katanya.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan terima kasih kepada panitia pelaksana serta seluruh elemen masyarakat yang ikut menyemarakkan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Asahan.

Menurut Taufik, Malam Resepsi merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ia mengatakan kegiatan tersebut menjadi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang menyertai perjuangan para pendiri bangsa dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

"Makna dari HUT RI ini kiranya semakin meningkatkan semangat kerja segenap jajaran aparatur pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing," ujar Bupati.

Taufik berharap semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kerja nyata, pengabdian, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kepada anggota Paskibraka Kabupaten Asahan Tahun 2026, Taufik berpesan agar pengalaman selama menjalankan tugas serta nilai-nilai kedisiplinan yang diperoleh selama pendidikan dapat menjadi bekal untuk meraih masa depan.

"Anak-anak kami semua, tegakkan disiplin. Insyaallah kalian akan menjadi pemimpin yang dibanggakan di Kabupaten Asahan dan dapat menjadi bagian dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 yang lebih baik," pesan Bupati.

Taufik juga mengajak masyarakat menjaga persatuan dan memperkuat gotong royong.

Menurut dia, semangat tersebut perlu diwujudkan dengan bersama-sama melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui pembangunan yang berkelanjutan.

Hal itu diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan.

Pada akhir kegiatan, Pemerintah Kabupaten Asahan menyerahkan cinderamata sebagai bentuk penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyukseskan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Cinderamata juga diberikan kepada para pelatih dan pengasuh Paskibraka Kabupaten Asahan Tahun 2026 serta seluruh anggota Paskibraka putra dan putri.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan salam-salaman antara Bupati dan Wakil Bupati Asahan bersama unsur Forkopimda, jajaran Pemerintah Kabupaten Asahan, para ibu Forkopimda, pelatih, pengasuh, anggota Paskibraka, dan seluruh tamu undangan.

Malam resepsi tersebut menjadi penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Asahan sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan generasi muda.* (ad)

ASAHAN — Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., memimpin upacara penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Rambate Rata Raya Kisaran, Senin, 17 Agustus 2026 sore.

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Danyon 126/Kala Cakti, perwakilan Kejaksaan Negeri Asahan, Pengadilan Negeri Kisaran, Polres Asahan, Kodim 0208/Asahan, Danlanal TBA, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, pengurus TP PKK Kabupaten Asahan, para pejuang, organisasi kepemudaan, TNI-Polri, ASN, mahasiswa, pelajar, serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Malam Resepsi HUT ke-81 RI, Bupati Batu Bara Serahkan Penghargaan dan Uang Pembinaan kepada Paskibraka

Sementara Perwira Upacara dipercayakan kepada Kasatlantas Polres Asahan AKP M. Rasyid Ridho, S.Tr., SIK., dan Komandan Upacara dijabat Kanit Paminal Polres Asahan IPDA Gandi Imawan Ginting Suka.

Prosesi penurunan Bendera Merah Putih dilaksanakan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Asahan.

Para anggota Paskibraka menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

Komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Inspektur Dua Pendi Ria Marito Harahap, S.H., dari Kompi 3 Batalyon B Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Pasukan 17 dipimpin Mhd. Sulthan Rayyan Ginting dari SMA Negeri 2 Kisaran. Pasukan 8 dipimpin Faadhil Dzulhazmi dari SMK Negeri 1 Kisaran.

Sementara pembawa baki adalah Azkia Hakiki Sinaga dari SMA Negeri 4 Kisaran.

Cadangan pembawa baki yakni Yusmin Sajida Br. Marpaung dari SMA Negeri 1 Kisaran.

Pembentang bendera dipercayakan kepada Muhammad Zidane Koto dari SMA Negeri 4 Kisaran, sedangkan penggerek bendera adalah Adib Akbar Samosir dari SMA Negeri 3 Kisaran.

Adapun serpihan 1 adalah Muhammad Zhaky Akbar dari SMA Negeri 2 Kisaran, serpihan 2 Putri Nuraini dari SMA Negeri 1 Bandar Pasir Mandoge, dan serpihan 3 Joe Marcel Simarmata dari SMA Negeri 1 Kisaran.

Kelompok pengawal Pasukan 45 terdiri atas unsur gabungan TNI dan Polri, yakni Kompi 3 Batalyon B Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Batalyon Infanteri 126 Kala Cakti.

Pemkab Asahan Berikan Penghargaan Kecamatan, Kelurahan dan Desa Terbaik

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan juga memberikan penghargaan kepada kecamatan, kelurahan, dan desa terbaik.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk kategori Kecamatan Terbaik, Juara I diraih Kecamatan Kota Kisaran Barat. Juara II Kecamatan Air Batu dan Juara III Kecamatan Aek Kuasan.

Pada kategori Kelurahan Terbaik, Juara I diraih Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur.

Juara II diraih Kelurahan Aek Loba Pekan, Kecamatan Aek Kuasan. Sementara Juara III diraih Kelurahan Bunut, Kecamatan Kota Kisaran Barat.

Untuk kategori Desa Terbaik, Juara I diraih Desa Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam. Juara II Desa Rahuning II, Kecamatan Rahuning.

Sedangkan Juara III diraih Desa Rawa Sari, Kecamatan Aek Kuasan.

Selain penghargaan bagi wilayah dengan kinerja terbaik, Pemerintah Kabupaten Asahan juga memberikan penghargaan Satyalencana Karya Satya kepada aparatur yang dinilai telah menunjukkan pengabdian dan loyalitas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

Penghargaan tersebut terdiri atas Satyalencana Karya Satya XXX, Satyalencana Karya Satya XX, dan Satyalencana Karya Satya X.

Pemberian penghargaan tersebut berdasarkan Nomor 46/TK/Tahun 2026.

Upacara penurunan Bendera Merah Putih sekaligus pemberian penghargaan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Asahan.

Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk menghargai pengabdian aparatur serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menghadiri Malam Resepsi Kenegaraan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.

Acara tersebut digelar di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin, 17 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Wabup Syafrizal Pimpin Upacara Penurunan Bendera HUT ke-81 RI di Batu Bara

Bupati juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan yang digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Baharuddin berharap para anggota Paskibraka dapat terus menjaga nilai-nilai yang mereka peroleh selama menjalani pendidikan dan pelatihan.

Ia berharap para anggota Paskibraka tumbuh menjadi generasi muda yang disiplin, berani, kompak, berprestasi, memiliki kecerdasan tinggi, serta mampu menjadi teladan bagi generasi muda lainnya.

Pada kesempatan tersebut, salah seorang anggota Paskibraka yang mewakili rekan-rekannya turut menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti proses pendidikan dan pelatihan.

Ia mengatakan para anggota Paskibraka menjalani berbagai tahapan persiapan dan latihan selama kurang lebih 18 hari sebelum melaksanakan tugas pengibaran bendera pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Malam Resepsi Kenegaraan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara, jajaran Kementerian Agama, Ketua MUI Kabupaten Batu Bara, serta perwakilan perbankan.

Hadir pula Ketua TP PKK Kabupaten Batu Bara Ny. Henny Baharuddin Siagian, Staf Ahli TP PKK Ny. Leli Syafrizal, para staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Malam resepsi tersebut menjadi penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Batu Bara.

Selain memberikan penghargaan kepada Paskibraka, kegiatan itu juga menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada masyarakat dan berbagai pihak yang ikut menyukseskan rangkaian perayaan kemerdekaan.* (ad)

BATU BARA — Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dalam upacara penurunan Bendera Merah Putih untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin, 17 Agustus 2026.

Upacara penurunan bendera berlangsung khidmat dan tertib sebagai rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Sofyan Tan Soroti KIP Kuliah: Banyak Anak Miskin Berpotensi Gagal Kuliah karena Sistem Desil

Dalam upacara itu, Syafrizal didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Prosesi penurunan Bendera Merah Putih dilakukan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Batu Bara.

Para anggota Paskibraka merupakan putra-putri terbaik daerah yang berada di bawah pembinaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Batu Bara.

Komandan pasukan penurunan bendera adalah Muhammad Ariel Wardhana dari SMK Negeri 1 Talawi.

Sementara pembawa baki dipercayakan kepada Riza Az-Zahra dari MAN Batu Bara.

Tiga anggota yang bertugas dalam pasukan penurunan bendera pusaka masing-masing Muhammad Adam dari SMK Negeri 1 Talawi, Ahmat Nur Azzi dari SMA Negeri 1 Sei Suka, dan Rifki Ahdan dari SMK Swasta T. Amir Hamzah.

Pasukan pengawal Paskibraka berasal dari Batalyon 126/Kala Cakti. Adapun grup pleton musik berasal dari MAN Batu Bara.

Seluruh rangkaian upacara penurunan Bendera Merah Putih berlangsung lancar hingga selesai.

Upacara tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Batu Bara sekaligus menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme dan penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan.* (ad)

MEDAN — Pendidikan dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk menekan angka kemiskinan sekaligus membuka peluang masyarakat meningkatkan taraf hidup.

Karena itu, kebijakan pemerintah terkait akses perguruan tinggi bagi masyarakat miskin dinilai perlu terus dievaluasi berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.

Baca Juga:

• Wagub Surya Lepas 74 Paskibraka Sumut: Tugas Mengibarkan Merah Putih Selesai, Pengabdian Baru Dimulai

Sofyan menyoroti perbedaan ukuran kemiskinan, penggunaan sistem desil dalam penyaluran bantuan sosial, serta dampaknya terhadap akses masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan tinggi.

Menurut Sofyan, berdasarkan ukuran yang dipaparkan, garis kemiskinan Badan Pusat Statistik atau BPS berada pada pengeluaran sekitar Rp669 ribu per orang per bulan.

Jika dikalikan dengan rata-rata 4,6 anggota rumah tangga, batas tersebut setara dengan sekitar Rp3,1 juta per rumah tangga per bulan.

Dengan ukuran tersebut, jumlah penduduk miskin disebut berada di kisaran 8 persen dari total penduduk.

Sementara itu, Sofyan menyebut ukuran Bank Dunia menggunakan batas pengeluaran sekitar Rp1,5 juta per orang per bulan.

Jika ukuran tersebut digunakan, jumlah masyarakat yang tergolong miskin akan jauh lebih besar.

"Kalau kita memakai versinya Bank Dunia, maka penghasilan kita itu, penggunaan dana, membelanjakan uang sebesar Rp1,5 juta per orang itu tergolong miskin," ujarnya.

Sofyan kemudian mengaitkan ukuran kemiskinan tersebut dengan sistem desil yang digunakan pemerintah untuk menentukan penerima berbagai bantuan sosial.

Menurut dia, masyarakat yang berada pada desil satu hingga empat menjadi kelompok prioritas penerima bantuan.

Namun, persoalan muncul ketika sistem tersebut diterapkan dalam menentukan penerima KIP Kuliah.

Ia menilai keluarga dengan penghasilan sekitar Rp5 juta per bulan belum tentu mampu membiayai anak hingga perguruan tinggi.

Sebab, kebutuhan mahasiswa tidak hanya berupa biaya pendidikan, tetapi juga transportasi, tempat tinggal, makan, dan kebutuhan lainnya.

"Banyak anak-anak miskin yang penghasilan orang tuanya Rp5 juta, mana mungkin dia bisa menguliahkan anak-anaknya," katanya.

Menurut Sofyan, kondisi tersebut dapat menyebabkan calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu tidak memperoleh bantuan KIP Kuliah karena tidak masuk dalam kelompok desil yang ditetapkan.

Ia menyebut pada periode penerimaan perguruan tinggi negeri terdapat hampir 260 ribu mahasiswa yang tidak lolos dalam skema tersebut.

Selain itu, masih terdapat calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta.

Di sisi lain, pemerintah disebut menyiapkan sekitar 200 ribu penerima baru KIP Kuliah.

Sofyan menilai jumlah tersebut perlu dibandingkan dengan besarnya jumlah masyarakat miskin yang membutuhkan akses pendidikan tinggi.

Sofyan mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan alokasi beasiswa pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin.

Ia memperkirakan penambahan satu juta penerima KIP Kuliah membutuhkan anggaran sekitar Rp15 triliun.

Sementara itu, anggaran program yang ada disebut mencapai sekitar Rp16 triliun, termasuk biaya administrasi.

"Kalau kita anggaplah kita tambah satu juta lagi menjadi dua juta bisa memenuhi yang BPS itu. Kita hanya butuh dana Rp30 triliun untuk orang miskin," ujarnya.

Sofyan kemudian mempertanyakan kebijakan pengalokasian anggaran pendidikan untuk sejumlah program lain, termasuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Menurut dia, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut perlu dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan pendidikan masyarakat miskin yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Sofyan menilai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya data ekonomi yang akurat.

Sensus ekonomi diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi masyarakat sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

"Pentingnya sensus ekonomi itu untuk menyampaikan, hei pemerintah, ini lo angka orang yang butuh pendidikan supaya bisa meningkatkan ekonomi dia ke depan," tegasnya.

Menurut Sofyan, pendidikan merupakan salah satu jalan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan.

Ketika akses ke perguruan tinggi terhambat, peluang masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup juga ikut terbatas.

Ia berharap pemerintah dapat mengkaji kembali kebijakan pendidikan berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

"Banyak orang-orang miskin yang tidak bisa naik kelas karena dia tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Mimpi dia untuk menjadi sarjana yang merupakan salah satu jalan merubah hidupnya ke arah yang lebih baik, menjadi terkendala," jelasnya.

Karena itu, Sofyan menekankan perlunya evaluasi kebijakan agar data kemiskinan dan sistem desil tidak justru menjadi penghalang bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pendidikan tinggi.

Pemerintah dinilai perlu memastikan kebijakan pendidikan benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan begitu, pendidikan dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan taraf hidup sekaligus memutus rantai kemiskinan.* (ad)

MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya melepas pemulangan 74 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Sumut yang telah menjalankan tugas dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Surya meminta pembinaan terhadap para anggota Paskibraka tidak berhenti setelah rangkaian peringatan kemerdekaan selesai.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan: Inovasi Jangan Sekadar Kejar Penghargaan, Harus Berdampak ke Masyarakat

"Pembinaan tidak boleh berhenti setelah tanggal 17 Agustus. Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, purna Paskibraka Indonesia, sekolah, keluarga, dan masyarakat harus terus kita perkuat," kata Surya.

Menurut Surya, pembangunan Sumatera Utara tidak hanya berkaitan dengan kemajuan fisik dan ekonomi.

Pemerintah juga perlu menyiapkan generasi muda yang unggul, berkarakter, serta memiliki kepedulian terhadap daerah dan bangsa.

Ia berharap pengalaman selama menjadi Paskibraka dapat menjadi bekal bagi para anggota untuk melanjutkan pengabdian.

Bahkan, Surya berharap dari barisan Paskibraka tersebut kelak lahir pemimpin di tingkat daerah maupun nasional.

"Saya berharap, beberapa tahun yang akan datang, dari barisan Paskibraka yang berdiri di hadapan saya hari ini, akan lahir pemimpin-pemimpin Sumatera Utara dan Indonesia," kata Surya.

Surya juga mengapresiasi 74 anggota Paskibraka yang telah melewati proses seleksi, pendidikan, hingga pelatihan sebelum menjalankan tugas pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Ia mengingatkan bahwa berakhirnya tugas sebagai Paskibraka bukan berarti berakhir pula pengabdian kepada bangsa.

"Selesainya tugas sebagai Paskibra bukan berarti selesai pula pengabdian kalian. Hari ini kalian memang kembali ke daerah masing-masing. Seragam Paskibraka mungkin akan dilepas, tetapi nilai-nilai yang telah didapatkan jangan ikut dilepaskan: disiplin, tanggung jawab, integritas, kebersamaan, semangat persatuan dan kecintaan kepada Indonesia. Semua itu harus terus hidup dan tercermin dalam kehidupan kalian sehari-hari," katanya.

Surya kemudian berpesan agar para anggota Paskibraka tetap menjaga persaudaraan yang telah terbangun selama mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Ia meminta semangat kemerdekaan dibawa kembali ke daerah masing-masing.

"Dan kepada adik-adik Paskibraka, selamat kembali kepada keluarga dan daerah masing-masing. Jaga persaudaraan yang telah kalian bangun. Jangan biarkan kebersamaan ini selesai tetap tugas berakhir. Tugas mengibarkan sang merah putih memang telah selesai, tetapi tugas menjaga nilai-nilai merah putih baru saja dimulai, dan untuk itu, teruslah melangkah berprestasi serta jadilah kebanggaan bagi keluarga, kebanggaan bagi Sumatera Utara, dan kebanggaan untuk Indonesia," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Sumut Muhammad Andry Simatupang mengatakan 74 anggota Paskibraka Sumut terdiri atas 41 putra dan 33 putri.

Sebelum menjalankan tugas pengibaran bendera, para anggota Paskibraka mengikuti pendidikan dan pelatihan pada 6–17 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sistem pengasramaan di Wisma Atlet Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut.

"Semoga nilai-nilai yang telah didapat selama diklat, serta kebersamaan yang telah dibangun terus dijaga sampai kapanpun," kata Andry.

Pemulangan tersebut menandai berakhirnya rangkaian tugas Paskibraka Sumut dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Namun, pembinaan dan pengamalan nilai-nilai yang diperoleh selama pendidikan diharapkan terus berlanjut di lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Medan tidak boleh hanya dikembangkan untuk mengejar penghargaan.

Menurut dia, inovasi harus mampu memperbaiki kinerja pemerintahan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Perpanjang SIM Tanpa Antre ke Kantor Polisi, Ini 5 Lokasi SIM Keliling Medan 18-23 Agustus

Rico mengatakan Innovative Government Award memang penting.

Namun, hal yang lebih utama adalah memastikan inovasi yang dibuat pemerintah benar-benar membuat kinerja semakin efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah serta IGA 2026.

Dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah 2026, terdapat dua aspek utama yang dinilai, yakni satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi daerah dengan total 36 indikator penilaian.

Rico meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap indikator penilaian didukung data dan dokumen yang sesuai, lengkap, serta dapat diverifikasi.

Menurut dia, kelengkapan data dan dokumen menjadi penting agar berbagai inovasi yang sudah memberikan manfaat kepada masyarakat dapat dinilai secara maksimal.

"Saya minta setiap perangkat daerah memeriksa kembali kesesuaian antara inovasi, parameter penilaian, dan seluruh bukti pendukung yang disampaikan. Kalau masih ada yang kurang, kita perbaiki bersama, kita lengkapi, dan kita pastikan semuanya dapat dipertanggungjawabkan," pesannya.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mengembangkan inovasi.

Perangkat daerah, kata dia, tidak boleh berjalan sendiri karena inovasi yang dibangun secara bersama akan lebih mudah berkembang dan memberikan manfaat lebih luas.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan Benny Iskandar mengatakan evaluasi inovasi daerah dilakukan sebagai tindak lanjut pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah serta IGA 2026.

Penilaian tersebut mencakup inovasi yang lahir maupun mengalami pembaruan dalam periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2025.

Dalam prosesnya, Pemerintah Kota Medan juga mempersiapkan kelengkapan parameter dan dokumen pendukung atau evidence dari setiap inovasi yang diajukan.

Benny meminta dukungan seluruh kepala perangkat daerah untuk segera menyelesaikan proses penginputan dan melengkapi evidence yang dibutuhkan.

Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, Dr. Ir. David Yama, M.Sc., M.A., mengatakan inovasi dalam pemerintahan pada dasarnya merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurut David, pemerintah pusat maupun daerah harus mampu memberikan pelayanan dengan sepenuh hati dan terus menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat, kondisi, serta perkembangan zaman.

"Inovasi itu cara, alat, media, bukan tujuan. Inovasi digunakan oleh unit kerja semata-mata untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat," ujar David.

Ia menegaskan keberadaan inovasi harus dilihat dari manfaat yang dihasilkan, bukan semata-mata dari kebaruan sebuah program.

Inovasi dapat berbentuk sesuatu yang benar-benar baru ataupun pembaruan terhadap sistem dan pelayanan yang sudah berjalan.

David menjelaskan sejumlah ciri yang perlu dimiliki sebuah inovasi. Di antaranya kepemimpinan yang mampu mendorong perubahan, pelayanan yang lebih mudah dan murah, mudah digunakan, transparan, akuntabel, efektif, serta efisien.

Selain itu, inovasi harus mampu memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat maupun organisasi dan memberikan nilai tambah.

"Yang paling penting, inovasi harus memberikan nilai tambah dan mampu memecahkan masalah," katanya.

David menambahkan inovasi tidak boleh berhenti setelah berhasil dibuat dan diterapkan.

Inovasi harus terus dikembangkan melalui kolaborasi, meningkatkan kualitas hasil, serta memungkinkan untuk diadopsi atau direplikasi oleh unit kerja maupun daerah lain.

Dengan demikian, keberhasilan inovasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh seberapa baru sebuah program dibuat.

Hal yang lebih penting adalah sejauh mana inovasi tersebut mampu meningkatkan kualitas hasil kerja, memperbaiki pelayanan publik, memecahkan masalah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.* (ad)

Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong mengatakan kehadiran Jokowi dalam upacara 17 Agustus di Istana merupakan hal yang biasa karena mantan presiden memang diundang dalam upacara kenegaraan.

Baca Juga:

• Dari Kapal Perang hingga Calon Gubernur BI, Ini Deretan Surpres Prabowo yang Dibacakan di DPR Hari Ini

Menurut Bahtra, hubungan Prabowo dengan para pemimpin terdahulu dan tokoh bangsa selama ini terjalin baik. Prabowo disebut terus menjaga komunikasi, silaturahmi dan menghormati para pemimpin yang pernah memimpin Indonesia, termasuk Jokowi.

"Karena itu kalau terlihat berbincang tersenyum atau tertawa bersama, saya kira itu suasana yang natural dan mencerminkan hubungan yang baik," katanya.

Bahtra menilai sikap tersebut dapat menjadi contoh bagi para elite politik di Indonesia. Menurutnya, Prabowo sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk membangun komunikasi dengan berbagai kelompok dan merangkul seluruh elemen bangsa.

"Dengan para Presiden terdahulu, Wakil Presiden, tokoh bangsa, maupun berbagai kelompok politik, komunikasi tetap dibangun dengan baik," ujar Bahtra.

Ia menambahkan, persatuan dan kerja bersama dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berdaulat, adil dan makmur.

"Karena bagi Pak Prabowo, untuk membangun Indonesia menjadi negara sejahtera, berdaulat, adil, dan makmur mutlak diperlukan persatuan, dan kerja bersama oleh seluruh tokoh dan elemen bangsa untuk kepentingan rakyat," sambungnya.

Momen Prabowo duduk di antara Jokowi dan Gibran terjadi saat upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi HUT ke-81 RI di Istana, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Prabowo sebelumnya berdiri di mimbar kehormatan untuk memberikan apresiasi kepada komandan upacara dan tim setelah rangkaian upacara berjalan dengan baik. Setelah itu, Prabowo kembali ke tempat duduknya di antara para mantan presiden dan mantan wakil presiden.

Jokowi yang duduk di area mantan presiden berada di sisi Prabowo. Sementara Gibran mengambil tempat di area mantan wakil presiden dan duduk dekat dengan Prabowo.

Posisi tersebut membuat Prabowo tampak diapit Jokowi dan Gibran. Ketiganya kemudian terlihat berbincang dan tertawa saat menyaksikan atraksi jet tempur dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.* (k/dh)

Hal itu disampaikan Statistik Ahli Utama BPS Provinsi Sumut, Misfaruddin, dalam Focus Group Discussion (FGD) untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sumatera Utara, Senin (18/8/2026).

Baca Juga:

• Dari Panjat Pinang ke Durian: Dua Analogi Unik Bobby Nasution dan Konjen Malaysia soal Masa Depan Sumut

Ia mencontohkan perubahan kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika sebelumnya masyarakat harus datang langsung ke warung, toko atau supermarket, kini berbagai kebutuhan dapat dipesan secara daring dan diantarkan langsung ke konsumen.

"Sekarang, kita mau makan siang jam 1, jam 12 kita bisa pesan. Kita mau apa? Bisa. Dari mana itu? Dari kemajuan teknologi," ujarnya.

Menurut Misfaruddin, perubahan pola ekonomi tersebut perlu tercermin dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. BPS Sumut berupaya memastikan aktivitas ekonomi berbasis digital dan kegiatan usaha yang berlangsung secara daring dapat terdata dengan baik.

Sensus Ekonomi 2026 juga diharapkan mampu memberikan gambaran struktur ekonomi Sumatera Utara yang dapat dibandingkan dengan hasil Sensus Ekonomi 2016. Data tersebut nantinya dapat menunjukkan sektor-sektor ekonomi unggulan sekaligus bidang yang masih membutuhkan dukungan dan pengembangan.

"Harapan kita semoga fungsi-fungsi ekonomi, sektor-sektor ekonomi yang ada di Sumatera Utara, bisa kita dapat, sehingga cerminan dari struktur ekonomi Sumatera Utara di 2026 yang mana akan bisa kita bandingkan dengan 2016," katanya.

Dengan data yang lebih lengkap, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menentukan sektor ekonomi yang perlu diperkuat serta merumuskan dukungan yang lebih tepat bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, BPS Sumut juga menyampaikan apresiasi atas dukungan anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan para pelaku usaha sehingga proses pendataan berjalan optimal.

BPS Sumut menilai keberhasilan sensus bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga statistik, tetapi juga membutuhkan partisipasi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di Sumatera Utara.

Data hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya diharapkan menjadi salah satu instrumen penting untuk memotret kondisi ekonomi Sumatera Utara secara lebih komprehensif. Data tersebut dapat digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan, menentukan sektor unggulan, mengidentifikasi kebutuhan pelaku usaha serta melihat perubahan struktur ekonomi selama satu dekade.

"Sehingga pada ke depannya, apa sektor ekonomi unggulan, kemudian apa yang perlu kita bantu, apa yang perlu kita support ke depan yang lebih bagus. Insyaallah akan bisa ada," jelasnya.

BPS Sumut pun mengajak seluruh pihak menjaga semangat kolaborasi dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar pendataan menghasilkan data ekonomi yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.* (dh)

Permintaan tersebut disampaikan dalam petitum yang dibacakan kuasa hukum Febrie, Muhammad Farizi, pada sidang perdana praperadilan di PN Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga:

• Berawal dari Emas 74 Kg dan Uang Rp543 Miliar di Sentul, Praperadilan Febrie Diuji di PN Jaksel

Selain meminta penghentian proses hukum, tim kuasa hukum meminta hakim tunggal mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Febrie.

Mereka juga meminta hakim menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/2932/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya tertanggal 6 Juli 2026. Surat tersebut disebut menjadi dasar penyidikan yang kemudian diikuti sejumlah tindakan paksa terhadap Febrie.

Kuasa hukum turut mempersoalkan penggeledahan rumah keluarga Febrie di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 8-9 Juli 2026 serta penyitaan barang dari lokasi tersebut. Mereka meminta penggeledahan dan penyitaan dinyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya, tim kuasa hukum meminta hakim menyatakan tidak sah penetapan Febrie sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/02/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya tertanggal 10 Juli 2026.

Permohonan tersebut juga mencakup tindakan pencegahan Febrie bepergian ke luar negeri selama 20 hari.Kuasa hukum menyebut sejumlah surat perintah penyidikan yang diterbitkan Kejagung merupakan tindakan turunan dari surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka yang mereka nilai tidak sah.

"...karena merupakan tindakan turunan (derivative action) dari surat perintah penyidikan termohon I serta penetapan tersangka atas diri pemohon yang tidak sah dalam perkara a quo," kata Farizi.

Tim kuasa hukum juga meminta seluruh barang, dokumen, dan data yang diperoleh dari penggeledahan maupun penyitaan dinyatakan sebagai alat bukti yang diperoleh secara tidak sah sehingga tidak dapat digunakan dalam proses hukum.

Mereka kemudian meminta Kejagung mengembalikan seluruh barang milik Febrie dan keluarganya yang telah diambil atau disita dalam kondisi utuh setelah putusan dibacakan.

Kuasa hukum juga meminta hakim memerintahkan pemulihan hak-hak Febrie melalui rehabilitasi serta membebankan biaya perkara kepada negara.

Permohonan praperadilan tersebut diajukan Febrie ke PN Jakarta Selatan pada 5 Agustus 2026. Tim kuasa hukum menyatakan gugatan diajukan untuk menguji sah atau tidaknya sejumlah proses hukum, termasuk penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta tindakan paksa lainnya.

Baca Juga:

• Temuan Dugaan Pelanggaran Terus Bertambah, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Adriansyah Dimulai Hari Ini

Kuasa hukum sebelumnya menyebut telah menemukan sedikitnya sembilan dugaan atau indikasi pelanggaran hukum acara dalam penanganan perkara Febrie. Mereka menyatakan jumlah dugaan tersebut bertambah setelah melakukan penelusuran lebih lanjut.* (k/dh)

Surpres tersebut dibacakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Baca Juga:

• Dari Notaris hingga Perwira TNI Aktif, Ini 14 Wajah Baru Hakim Agung dan Ad Hoc MA yang Disahkan DPR

Selain pengajuan penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara, Prabowo juga mengirimkan sejumlah Surpres terkait calon pejabat di Bank Indonesia (BI). Surat tersebut mencakup calon Gubernur BI, calon Deputi Gubernur Senior BI, serta calon Deputi Gubernur BI.

Prabowo juga menyampaikan Surpres mengenai calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seluruh surat yang diajukan Presiden tersebut selanjutnya akan diproses DPR sesuai mekanisme yang berlaku.

"Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Mekanisme yang Berlaku," ujar Dasco.

Pengajuan penjualan kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu surat Presiden yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR pada awal masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.* (k/dh)

BMKG mencatat gempa berada pada koordinat 0,65 Lintang Selatan (LS) dan 98,32 Bujur Timur (BT). Episenter gempa berada sekitar 147 kilometer tenggara Nias Selatan dengan kedalaman 29 kilometer.

Baca Juga:

• Ribuan Gempa Susulan Masih Guncang NTT, BMKG: Butuh 3-4 Minggu Lagi sampai Benar-benar Reda

BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

"tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG.

BMKG juga mengingatkan informasi gempa bumi yang disampaikan mengutamakan kecepatan. Karena itu, hasil pengolahan data yang dirilis pada awal kejadian belum stabil dan masih dapat berubah seiring bertambahnya data.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi BMKG terkait perkembangan gempa tersebut.* (in/dh)

Keputusan tersebut diambil setelah 14 calon hakim menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi III DPR pada pekan sebelumnya.

Baca Juga:

• Gantikan Hery Susanto, Nuzran Joher Resmi Disahkan DPR Jadi Nakhoda Baru Ombudsman RI

Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan anggota dewan terhadap hasil seleksi tersebut.

"Sidang dewan yang kami hormati, sekarang kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung tahun 2026 tersebut dapat disetujui?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab anggota DPR yang hadir.

Berikut daftar 14 calon hakim agung dan hakim ad hoc yang disetujui DPR:

Calon Hakim Agung Kamar Pidana:

1. Syamsul Arief, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA.
2. Sugiyanto, Sekretaris Mahkamah Agung.
3. Sudharmawatiningsih, Panitera Mahkamah Agung.
4. Dhifla Wiyani, advokat pada Kantor DW & Partners.

Calon Hakim Agung Kamar Perdata:
5. Sobandi, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
6. Nurmaningsih, notaris pada Kantor Nurmaningsih.

Calon Hakim Agung Kamar Agama:
7. Musthofa, Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung.
8. Mamat Ruhimat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (Pajak):
9. Maftuh Effendi, Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
10. Hari Sih Advianto, Hakim Pengadilan Pajak.
11. Yeheskiel Minggus, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung:
12. Edwin Partogi Pasaribu, advokat pada UHP Law Firm.
13. Roki Panjaitan, purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung:
14. Letkol Chk Sudiyo, Hakim pada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Dengan persetujuan tersebut, ke-14 calon hakim selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan untuk mengisi posisi hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung.* (k/dh)

Persetujuan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dalam rapat tersebut turut hadir Wakil Ketua DPR Sari Yuliati dan Saan Mustopa.

Baca Juga:

• Korban Tembus 68 Orang, Pimpinan DPR dan Menkeu Purbaya Kompak Terbang ke NTT Besok Bawa Bantuan

"Yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan, pimpinan DPR telah menerima surat dari pimpinan Komisi II DPR RI Nomor B/45 tanggal 30 Juli hal Pengusulan Ketua Ombudsman RI Masa Jabatan 2026-2031," kata Dasco dalam rapat paripurna.

"Sehubungan dengan hal tersebut, pimpinan Komisi II telah menyampaikan hasil pembahasan pemilihan dan penetapan Ketua Ombudsman RI masa jabatan 2026-2031 pada rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI tanggal 18 Agustus 2026 atas nama Saudara Nuzran Joher, S.Ag., M.Si. sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031," sambungnya.

Setelah menyampaikan hasil pengusulan tersebut, Dasco meminta persetujuan seluruh fraksi DPR terkait penetapan Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI.

"Sekarang kami meminta persetujuan fraksi-fraksi, apakah penetapan Ketua Ombudsman RI tersebut dapat disetujui?" tanya Dasco.

"Disetujui," jawab peserta rapat.

Dengan persetujuan tersebut, Nuzran Joher resmi ditetapkan sebagai Ketua Ombudsman RI untuk periode 2026-2031. Ia akan memimpin Ombudsman dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Nuzran menggantikan Hery Susanto yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI.* (d/dh)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan keberangkatan tersebut telah ditugaskan kepada sejumlah pimpinan dan anggota DPR bersama Menteri Keuangan serta beberapa menteri terkait.

Baca Juga:

• Ribuan Gempa Susulan Masih Guncang NTT, BMKG: Butuh 3-4 Minggu Lagi sampai Benar-benar Reda

Dasco menyampaikan duka cita atas bencana gempa yang melanda sejumlah wilayah di NTT. Ia berharap para korban meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan segera mendapatkan penanganan.

"Dan keluarga yang ditinggalkan dapat ditangani segera," ucapnya.

Dasco mengatakan DPR RI sebelumnya telah mengirimkan perwakilan ke NTT pada 16 Agustus 2026. Perwakilan tersebut bertugas melakukan pengawasan sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah terkait langkah penanganan dampak gempa.

"DPR RI telah mengirim perwakilannya pada tanggal 16 Agustus ke NTT, dan telah mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk segera menangani dampak dari bencana," katanya.

Menurut Dasco, keberangkatan pimpinan dan anggota DPR bersama pemerintah ke NTT diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan serta memastikan kebutuhan masyarakat terdampak segera ditangani.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 sebelumnya mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58 WIB.

Dalam informasi yang disampaikan Dasco, bencana tersebut menyebabkan 68 orang meninggal dunia. Pemerintah dan sejumlah lembaga terkait masih melakukan penanganan serta pemulihan terhadap wilayah terdampak gempa.* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Papua Tengah di Nabire, Senin (17/8/2026) malam. Ia mengatakan penyampaian aspirasi tetap dijamin sepanjang dilakukan sesuai hukum dan konstitusi.

Baca Juga:

• 21 Tahun Damai Aceh, Kapolda Terima Penghargaan Gubernur di Tengah Kehadiran Dubes Negara Sahabat

Menurut Pigai, perjuangan agar masyarakat Papua mendapatkan kehidupan yang sejahtera, adil, makmur, dan sehat justru merupakan bagian dari amanat UUD 1945. Karena itu, masyarakat tidak perlu takut menyampaikan persoalan ketidakadilan selama memiliki dasar hukum dan ditempuh melalui mekanisme yang sah.

"Tetapi kalau meminta rakyat Papua sejahtera, adil, makmur, sehat sentosa, itu justru anda sedang menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Itu wajib diperjuangkan dengan tutur kata dan perbuatan. Jangan pernah takut menyatakan ketidakadilan," ujarnya.

Pigai juga mendorong masyarakat serta anggota legislatif di Papua Tengah memperkuat advokasi berbasis bukti. Ia meminta berbagai persoalan yang dialami masyarakat dihimpun dalam bentuk fakta, data, informasi, dan dokumentasi.

Menurutnya, pengaduan yang dilengkapi bukti dapat diproses melalui mekanisme hukum hingga menghasilkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat.

"Ini saya bicara karena saya ada di wilayah konflik. Kalau saya di (ibu kota) provinsi kan tidak mungkin saya tahu detailnya. Ini tujuannya membantu untuk menjaga masyarakat, memberi keadilan kepada masyarakat," kata Pigai.

Ia juga mendorong penguatan akses keadilan dengan menghadirkan institusi penegak hukum yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di wilayah konflik.

Pigai menyebut dirinya telah menerima usulan pembentukan kejaksaan untuk melayani wilayah Paniai dan sekitarnya, termasuk Puncak Jaya, Mulia, serta wilayah lain di sekitarnya.

Namun, menurut Pigai, keberadaan kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan perlu diimbangi dengan penguatan masyarakat sipil dan advokat. Hal tersebut dinilai penting agar warga memiliki pendamping dalam memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum.

"Pertanyaannya hakim pasti ada, jaksa pasti ada, polisi pasti ada. Sekarang pembelanya siapa untuk masyarakat? Pengacaranya siapa? Yang mengadvokasinya siapa?" ujarnya.

Pigai menegaskan penguatan advokasi masyarakat tidak bertentangan dengan kepentingan negara selama dilakukan berdasarkan hukum. Ia justru mendorong lebih banyak pembela keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan hadir di Papua.

"Selama kita punya suara, minimal kita berani mengungkapkannya. Munculkan terus pembela-pembela keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan di Papua. Kalau masing-masing bersaing memunculkan pembela kemanusiaan, maka akan muncul matahari keadilan mulai dari Papua Tengah," ucapnya.* (k/dh)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan 21 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

• Jakarta Siaga, 9.242 Personel Gabungan Kawal 31 Demo Termasuk Aksi BEM UI di Bundaran HI

Menurut Budi, polisi telah menyita barang-barang yang dibawa oleh 21 orang tersebut. Pihaknya masih mendalami asal-usul mereka serta keterkaitannya dengan kelompok yang berencana menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi.

Budi menduga keberadaan kelompok tersebut berkaitan dengan upaya memicu konflik antara petugas keamanan dan peserta aksi.

"Tujuannya adalah membuat konflik antara petugas pengamanan dengan peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum," jelasnya.

Polisi juga masih menyelidiki tujuan membawa flare, petasan, hingga botol yang diduga akan digunakan sebagai bom molotov.

"Apakah flare, apakah petasan, apakah bom molotov, botol molotov yang akan dijadikan bom molotov ini merupakan bagian dalam penyampaian pendapat, itu kita jawab secara bijak," ujar Budi.

Pada Selasa (18/8/2026), Polda Metro Jaya mencatat terdapat 31 aksi demonstrasi di sejumlah wilayah Jakarta. Salah satunya adalah aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Untuk mengamankan seluruh kegiatan tersebut, sebanyak 9.242 personel gabungan disiapkan. Rinciannya, 5.670 personel berasal dari Polda Metro Jaya, 222 personel dari polres jajaran, 1.500 personel TNI, serta 1.850 personel BKO Mabes Polri.

Budi mengatakan pengamanan dilakukan agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung aman dan tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

Selain itu, Polda Metro Jaya menegaskan personel yang bertugas mengamankan aksi penyampaian pendapat tidak diperbolehkan membawa senjata api.

"Tidak boleh membawa senjata api di dalam pelaksanaan pelayanan penyampaian pendapat di muka umum," tegas Budi.

Polisi mengimbau seluruh peserta aksi tetap menjaga ketertiban serta tidak membawa benda-benda yang berpotensi membahayakan keselamatan peserta maupun petugas selama demonstrasi berlangsung.* (k/dh)

Febri mengatakan pihaknya menilai terdapat sejumlah tahapan dalam proses penanganan perkara yang dilakukan tidak tepat. Karena itu, pihaknya meminta proses tersebut diuji melalui mekanisme hukum di pengadilan.

Baca Juga:

• Temuan Dugaan Pelanggaran Terus Bertambah, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Adriansyah Dimulai Hari Ini

Menurut Febri, seluruh perdebatan mengenai prosedur dan hukum acara akan dibawa ke ruang pengadilan agar dapat diuji secara objektif.

"Kami juga tentu sangat berharap semua pihak bisa mengawal proses ini agar proses praperadilan ini betul-betul berjalan sesuai dengan hukum," katanya.

Febri juga mengapresiasi kehadiran pihak termohon dalam persidangan. Menurutnya, kehadiran tersebut menunjukkan komitmen untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Dalam permohonan praperadilan tersebut, tim kuasa hukum Febrie sebelumnya menyatakan sejumlah tindakan penyidik akan diuji, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, serta berbagai upaya paksa lainnya.

Perkara praperadilan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Febrie. Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan Febrie sebagai tersangka TPPU terkait temuan emas seberat 74 kilogram dan uang tunai Rp543 miliar di sebuah rumah di Sentul, Jawa Barat.

Selain Febrie, Kejaksaan Agung juga menetapkan pengacara Don Ritto dan pihak swasta Nurman Herin (NH) sebagai tersangka dalam perkara TPPU tersebut.

Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono mengatakan dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan tindakan Febrie saat menjabat sebagai jaksa atau pejabat struktural di Kejaksaan.

Febrie juga terseret dalam tiga perkara lain yang ditangani Kejaksaan Agung. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, dugaan korupsi pengadaan batu bara PLTU untuk PLN yang disebut mengakibatkan blackout, serta dugaan korupsi dalam perkara PT Asabri.

Sidang praperadilan tersebut menjadi ruang bagi pemohon dan termohon untuk menguji serta memberikan argumentasi mengenai sah atau tidaknya prosedur hukum yang dilakukan dalam penanganan perkara Febrie.* (in/dh)

Kondisi Yaqut lebih dulu ditanyakan Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani sebelum persidangan dimulai.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Yaqut Duga Kasus Korupsi Kuota Haji Tutupi Praktik Jual Beli yang Masih Berlangsung

Yaqut mengatakan telah mengonsumsi obat untuk mengatasi kondisinya. Ia memastikan tetap mampu mengikuti jalannya persidangan.

"Tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini," ujarnya.

Hakim Ni Kadek kemudian kembali memastikan kesiapan Yaqut mengikuti persidangan.

"Baik, tapi bisa mengikuti persidangan ya?" tanya hakim.

"Bisa, Yang Mulia," jawab Yaqut.

Dalam perkara tersebut, Yaqut didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp622.090.207.166,41. Dakwaan itu dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).

"Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah Rp622.090.207.166,41," kata JPU saat membacakan dakwaan.

Nilai kerugian tersebut disebut mengacu pada hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penghitungan kerugian negara dalam pengelolaan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 di Kementerian Agama.

Dalam dakwaan, Yaqut disebut melakukan dugaan tindak pidana tersebut bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba.

JPU menduga para terdakwa melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu atau T0. Pengisian kuota tersebut disebut tidak mengikuti mekanisme masa tunggu yang berlaku.

Jaksa juga menduga pengaturan kuota dilakukan untuk mengakomodasi permintaan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), disertai penerimaan fee percepatan dari jemaah serta pengaturan pembagian kuota haji khusus tambahan 2024 sebesar 50% tanpa landasan kajian teknis.

Dalam perkara tersebut, Yaqut diduga memperoleh keuntungan sebesar 271.500 dolar AS. Selain itu, 313 PIHK diduga memperoleh keuntungan sebesar Rp478.173.058.166,41, sedangkan Koperasi Perahu disebut memperoleh 26.500 dolar AS.* (in/dh)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengatakan selain 31 aksi penyampaian pendapat, terdapat 16 kegiatan masyarakat yang turut mendapat pengamanan.

Baca Juga:

• "Bundaran HI Milik Rakyat," BEM UI Ungkap Alasan di Balik Pilihan Lokasi Demo Hari Ini

Dari total personel yang dikerahkan, sebanyak 5.670 personel berasal dari Polda Metro Jaya, 222 personel dari polres jajaran, 1.500 personel TNI, dan 1.850 personel BKO Mabes Polri.

Budi mengatakan pengerahan personel dilakukan untuk memastikan aksi penyampaian aspirasi tetap berlangsung aman dan tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

"Kehadiran petugas TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI memberikan rasa aman agar apa yang disampaikan tersampaikan dengan baik," ujarnya.

Polisi juga mengingatkan massa aksi untuk tetap memperhatikan aktivitas masyarakat lainnya, termasuk kegiatan pendidikan, pekerjaan, perekonomian, dan pelayanan kesehatan.

Sejumlah titik yang menjadi perhatian pengamanan antara lain Bundaran Hotel Indonesia (HI), Merdeka Selatan, dan kawasan Monas. Lokasi tersebut menjadi titik kegiatan demonstrasi, termasuk aksi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

Budi menyebut rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional apabila terjadi kepadatan kendaraan akibat aksi demonstrasi.

"Apabila terjadi kepadatan arus, kita akan melakukan pengalihan ataupun rekayasa lalu lintas secara situasional," katanya.

Informasi mengenai kondisi lalu lintas juga akan disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial dan media massa. Polisi mengimbau masyarakat menyesuaikan perjalanan dengan situasi di lapangan.

Sementara itu, BEM UI dijadwalkan menggelar aksi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa delapan tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, korupsi, reforma agraria hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil.

Delapan tuntutan BEM UI yakni:

1. Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Mewujudkan reforma agraria sejati.
4. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
6. Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
7. Menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8. Menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengatakan massa mahasiswa akan berangkat dari kampus UI, Depok, sekitar pukul 11.00 WIB dan dijadwalkan tiba di Bundaran HI sekitar pukul 13.00 WIB.

Dengan adanya puluhan aksi dan kegiatan masyarakat tersebut, aparat mengimbau warga tetap memperhatikan perkembangan situasi lalu lintas sebelum bepergian di sejumlah ruas jalan Jakarta.* (k/dh)