BINJAI – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Binjai Sumatera Utara (PB IMBI-SU), Aldo Tarigan, mengaku mengalami pengusiran saat berada di The Break Pool and Cafe Binjai yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 34, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai.

Menurut Aldo, peristiwa itu terjadi ketika dirinya datang sebagai pelanggan untuk bermain biliar di tempat usaha tersebut.

Baca Juga:

• 1.015 Pelari dari 34 Negara Ramaikan Trail of The Kings by UTMB 2026 di Samosir

Aldo menilai tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik, khususnya terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan pekerja.

Ia menduga tindakan yang diterimanya berkaitan dengan sikap organisasi yang selama ini menyoroti sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang disebut terjadi di lingkungan usaha tersebut.

"Apakah saat ini sudah tidak boleh lagi menyampaikan kritik terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan pekerja?" kata Aldo dalam keterangannya.

Polemik antara PB IMBI-SU dan pihak The Break Pool and Cafe Binjai disebut bukan kali pertama terjadi.

Sejak Maret 2026, organisasi mahasiswa tersebut mengaku menerima berbagai laporan dan keluhan yang berkaitan dengan kondisi tenaga kerja di tempat usaha tersebut.

Selain isu mengenai hak-hak pekerja, organisasi itu juga mengaku memperoleh informasi terkait dugaan pemotongan gaji yang disampaikan oleh sejumlah pekerja.

Namun, tudingan tersebut hingga kini belum mendapat tanggapan resmi dari pihak manajemen.

Atas kejadian yang dialaminya, Aldo meminta manajemen The Break Pool and Cafe Binjai memberikan klarifikasi terbuka kepada publik mengenai berbagai persoalan yang berkembang, termasuk terkait dugaan pengusiran yang dialaminya.

"Kami meminta pihak manajemen memberikan klarifikasi terbuka atas berbagai persoalan yang terjadi serta menyampaikan permohonan maaf secara langsung terkait tindakan pengusiran yang kami alami," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, pihak manajemen The Break Pool and Cafe Binjai belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.*

(ad)

ACEH BESAR – Dosen Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA, menyampaikan bahwa kepemimpinan Nabi Ibrahim AS memberikan perhatian besar terhadap keselamatan bangsa dan negara sebelum kepentingan pribadi maupun keluarga.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasanuddin dalam khutbah Jumat di Masjid Babul Iman, Lambheu, Keutapang, Kabupaten Aceh Besar, Jumat, 5 Juni 2026, bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1447 Hijriah.

Baca Juga:

• Bolehkah Polisi Jadi Anggota Ormas? DPR Usulkan Aturan Khusus dalam RUU Polri

Ia mengutip firman Allah dalam Surah Ibrahim ayat 35: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah) negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala."

"Doa Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa perhatian terhadap keamanan dan keberlangsungan sebuah negeri menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan," kata Hasanuddin.

Ia menjelaskan bahwa unsur penting lainnya dalam kepemimpinan Nabi Ibrahim adalah ketauhidan.

Menurut dia, pemimpin dan rakyat sama-sama merupakan hamba Allah sehingga tata kelola kepemimpinan harus berlandaskan nilai-nilai keimanan.

Hasanuddin menilai kepemimpinan yang tidak berorientasi pada ketauhidan berpotensi menjauh dari prinsip-prinsip moral dan keadilan yang diajarkan agama.

Selain itu, ia menyebut kepemimpinan Nabi Ibrahim juga menempatkan kepentingan rakyat serta keberhasilan ibadah sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pandangannya, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung masyarakat menjalankan kewajiban keagamaan.

Menurut Hasanuddin, teladan Nabi Ibrahim juga terlihat dalam upaya mengajak masyarakat kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Ia menegaskan bahwa prinsip amar makruf nahi mungkar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepemimpinan yang berorientasi pada nilai-nilai Islam.

Dalam khutbahnya, Hasanuddin juga menyinggung pendekatan Nabi Ibrahim terhadap masyarakat yang berbeda pandangan.

Menurut dia, Nabi Ibrahim lebih mengedepankan doa dan harapan agar masyarakat mengikuti jalan kebenaran, sementara urusan hidayah diserahkan kepada Allah.

"Tidak ada konsep penindasan terhadap rakyat dalam teladan kepemimpinan Nabi Ibrahim. Yang ditonjolkan adalah kasih sayang, keteladanan, dan ketaatan kepada Allah," ujarnya.

Hasanuddin menambahkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan Nabi Ibrahim yang berlandaskan ketauhidan, kasih sayang, dan keadilan masih relevan untuk dijadikan inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Ia menilai penerapan nilai-nilai tersebut dapat menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan stabilitas negara.*

(ad)

JAKARTA – Draf Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) memuat ketentuan baru mengenai status anggota Polri yang saat ini menduduki jabatan sipil di kementerian maupun lembaga negara.

Dalam rancangan yang dipublikasikan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI, anggota Polri aktif yang bertugas di luar institusi kepolisian diwajibkan memilih antara beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau kembali berdinas di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Natalius Pigai Usul Sipil Bisa Jadi Pejabat Utama di Lingkungan Polri

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebelum berlakunya undang-undang ini menduduki jabatan di luar Kepolisian pada kementerian/lembaga selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), beralih status menjadi ASN atau kembali bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia," demikian bunyi ketentuan dalam draf RUU tersebut.

Aturan tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan Pasal 28 yang mengatur penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian.

Dalam rancangan revisi, anggota Polri pada prinsipnya diwajibkan mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun apabila ingin menduduki jabatan di luar korps Bhayangkara.

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian," demikian bunyi Pasal 28 ayat (3) dalam draf revisi.

Meski demikian, terdapat pengecualian bagi anggota Polri yang ditempatkan pada jabatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi, tugas, dan kewenangan kepolisian.

Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (4) yang memungkinkan anggota Polri tetap berstatus aktif tanpa harus mengundurkan diri ketika menduduki jabatan tertentu yang berkaitan dengan tugas kepolisian.

Sementara itu, Pasal 28 ayat (5) mengatur sebanyak 15 kementerian dan lembaga yang dapat ditempati oleh anggota Polri aktif.

Di antaranya kementerian yang membidangi koordinasi politik dan keamanan, hukum, imigrasi dan pemasyarakatan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, kelautan dan perikanan, perhubungan, perlindungan pekerja migran Indonesia, serta agraria dan tata ruang.

Selain kementerian, anggota Polri aktif juga dapat bertugas pada sejumlah lembaga strategis seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga yang menangani ketahanan nasional.

Meski telah masuk dalam draf revisi, substansi mengenai penempatan anggota Polri di kementerian dan lembaga tersebut belum dibahas secara mendalam dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Polri antara DPR dan pemerintah.

Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (4/6/2026) ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Senin (8/6/2026).

Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan pemerintah telah menyerahkan 112 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR untuk dibahas bersama dalam revisi UU Polri.

Menurut Edward, sejumlah substansi baru yang masuk dalam revisi tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lanjutan pekan depan.

Revisi UU Polri menjadi salah satu regulasi yang mendapat perhatian publik karena menyangkut penguatan profesionalisme, tata kelola kelembagaan, serta hubungan Polri dengan institusi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.*

(km/ad)

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengusulkan agar revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) memberikan ruang bagi kalangan sipil profesional untuk mengisi sejumlah jabatan strategis non-operasional di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Usulan tersebut disampaikan Pigai sebagai bagian dari penguatan reformasi kelembagaan, profesionalisme, serta supremasi sipil dalam tata kelola institusi kepolisian di Indonesia.

Baca Juga:

• Bolehkah Polisi Jadi Anggota Ormas? DPR Usulkan Aturan Khusus dalam RUU Polri

Menurut Pigai, jabatan yang dimaksud bukanlah posisi yang berkaitan langsung dengan fungsi utama kepolisian seperti penegakan hukum, keamanan, maupun operasi kepolisian.

Jabatan tersebut lebih berfokus pada bidang administrasi, pengawasan, manajemen sumber daya manusia, transformasi digital, pengelolaan keuangan, perencanaan, hingga tata kelola organisasi.

Ia menilai posisi-posisi tersebut dapat diisi oleh tenaga profesional sipil yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya tanpa mengganggu tugas pokok Polri sebagai aparat penegak hukum.

"Jabatan yang bisa diisi sipil seperti administrasi, keuangan, inspektorat, atau personalia yang tidak terkait langsung dengan tugas utama kepolisian," ujarnya.

Pigai menegaskan bahwa revisi UU Polri merupakan momentum penting untuk memperkuat institusi kepolisian yang profesional, modern, dan demokratis.

Menurut dia, pelibatan kalangan sipil dalam posisi strategis non-operasional telah menjadi praktik umum di berbagai negara demokrasi modern.

Selain meningkatkan profesionalisme birokrasi, langkah tersebut dinilai dapat memperkuat prinsip checks and balances serta mempertegas posisi Polri sebagai institusi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pigai juga menyoroti kondisi saat ini di mana anggota Polri memiliki peluang menduduki sejumlah jabatan strategis di kementerian maupun lembaga negara.

Oleh karena itu, menurutnya perlu ada keseimbangan melalui kesempatan yang sama bagi profesional sipil untuk berkontribusi di lingkungan kepolisian.

"Kalau selama ini anggota Polri bisa menjadi pejabat di institusi sipil, kementerian, dan lembaga, maka sebaiknya juga ada dari kalangan sipil yang bisa menduduki jabatan utama di institusi Polri," katanya.

Usulan tersebut menambah daftar masukan terhadap pembahasan revisi UU Polri yang saat ini tengah bergulir.

Sejumlah pihak sebelumnya juga mendorong penguatan aspek akuntabilitas, netralitas, profesionalisme, serta pengawasan terhadap institusi kepolisian melalui regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan demokrasi dan kebutuhan masyarakat.*

(km/ad)

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan agar keterlibatan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) diatur secara lebih rinci dalam revisi Undang-Undang Kepolisian atau RUU Polri.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang membahas masukan terhadap RUU Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026.

Baca Juga:

• 1.015 Pelari dari 34 Negara Ramaikan Trail of The Kings by UTMB 2026 di Samosir

"Misalnya anggota Polri atau pimpinan Polri mendeklarasikan diri sebagai anggota ormas tertentu. Apakah hal itu etis? Karena bisa saja organisasi lain merasa diperlakukan tidak adil," ujar Habiburokhman dalam forum tersebut.

Ia menilai Polri merupakan institusi negara yang harus menjadi milik seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang organisasi, kelompok, maupun golongan tertentu.

Karena itu, diperlukan pengaturan yang dapat menjaga citra independensi dan netralitas lembaga kepolisian.

Habiburokhman mencontohkan posisi Kapolri yang harus mampu menjadi representasi seluruh elemen bangsa.

Menurut dia, afiliasi yang terlalu kuat terhadap organisasi tertentu berpotensi memunculkan persepsi publik mengenai keberpihakan institusi.

"Kapolri itu milik semua masyarakat, baik warga Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, maupun kelompok lainnya. Karena itu perlu dipikirkan bagaimana menjaga netralitas tersebut," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, menilai gagasan penguatan netralitas Polri patut dipertimbangkan.

Ia menegaskan bahwa Polri merupakan institusi negara yang harus berdiri di atas semua golongan.

"Polri adalah milik seluruh elemen bangsa. Karena itu prinsip netralitas harus tetap dijaga," ujar Cecep.

Meski demikian, Cecep berpendapat pengaturan teknis mengenai afiliasi anggota Polri dengan organisasi tertentu tidak harus dimasukkan secara rinci dalam undang-undang.

Menurut dia, aturan tersebut dapat diakomodasi melalui peraturan pemerintah atau regulasi internal kepolisian.

Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk menjaga profesionalisme aparat kepolisian sekaligus menghindari munculnya persepsi keberpihakan di tengah masyarakat.

Pembahasan revisi RUU Polri hingga kini masih terus berlangsung di DPR dengan melibatkan berbagai kalangan akademisi, pakar hukum, dan pemangku kepentingan guna memperkuat profesionalisme serta akuntabilitas institusi kepolisian di Indonesia.*

(d/ad)

JAKARTA – EA Sports kembali membagikan kode redeem FC Mobile terbaru yang dapat diklaim pemain pada Jumat, 5 Juni 2026.

Melalui kode tersebut, pemain berkesempatan memperoleh berbagai hadiah gratis mulai dari Gems, Rank Up, pemain elite, hingga item eksklusif yang dapat meningkatkan kekuatan tim di dalam permainan.

Baca Juga:

• Anggaran Pelatnas ASEAN Games 2026 Anjlok 79 Persen, Erick Thohir: Sangat Jauh Menurun

Sejumlah kode yang dirilis EA Sports menawarkan hadiah menarik, seperti paket pemain langka, voucher draft, koin, hingga kartu pemain dengan Overall Rating (OVR) tinggi.

FC Mobile sendiri merupakan game simulasi sepak bola yang dikembangkan oleh EA Sports untuk platform Android dan iOS.

Gim ini menghadirkan berbagai kompetisi resmi dunia, termasuk UEFA Champions League, Premier League, Bundesliga, hingga La Liga.

Cara Klaim Kode Redeem FC Mobile Juni 2026

Pemain dapat menukarkan kode redeem dengan langkah berikut:

- Buka situs resmi penukaran kode FC Mobile.
- Login menggunakan akun EA yang terhubung dengan game.
- Masukkan kode redeem yang masih aktif.
- Klik tombol konfirmasi.
- Hadiah akan dikirim langsung ke akun pemain melalui kotak masuk (mailbox) dalam game.

Daftar Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Juni 2026

Berikut sejumlah kode redeem FC Mobile yang dapat dicoba:

CHASETHEDREAM
SHARDSAREBACK
UTOTYTRADEIN
FCMS2025KIT
CHAOMUNGSIEULE
MLSKICKOFF
EIDMUBARAK26
FESTIVEHOLI
MLSCOMEKICKIT
FCMOBILENGABUBURIT
PARALLELPITCHES
LUCKYSTALLION
SONGDAUTOPDUOS
FESTIVEGIFT
CARNAVALGINGA
FCMVGOTY26
RAMADANKAREEM26
ROSCADEREYES
SEACREATOR
DREAMCHASERS26
FCMREYES26
BRIGHTLIGHTS
FELICESREYES
TOTISBACK
LASTYEARGIFT
GLORIOUSCODE
GONGXIFACAI26
TOPSCORERS
MLSCUP25
ICON26VIP
CREATORKICKOFF
CYBERWEEK25
JOIASFESTIVAS
FCMOBILESTARS26
ULTIMATELEAGUEID
SEAWINALL
LIBERTADORESFCM25
ITSTHETOTYS
2026GEMS
SOCCERSATURDAY
GRANDEAUDOR
GINGAGIFTPACK
TOTYSLEGENDS26
PREPARADOR
FCMVIPGIFT2026
KOMENTATORID
MARADONATROLAI
PUYOLCAPITANO
UNIVERSAL26
BIGONETHEICON
2026GIFTPACK

Pemain disarankan segera melakukan klaim karena sebagian kode redeem memiliki batas waktu penggunaan dan kuota penukaran tertentu.

Jika kode tidak dapat digunakan, kemungkinan kuota telah habis atau masa aktif kode sudah berakhir.

Selain itu, beberapa kode diketahui hanya berlaku untuk wilayah tertentu sehingga pemain mungkin memerlukan pengaturan region yang sesuai untuk mengklaim hadiah yang tersedia.*

(di/ad)

MEDAN – Sebanyak 1.015 pelari dari 34 negara dipastikan ambil bagian dalam ajang Trail of The Kings by UTMB 2026 yang akan berlangsung pada 12-14 Juni 2026 di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Peningkatan jumlah peserta internasional tersebut dinilai semakin memperkuat posisi Sumatera Utara sebagai salah satu destinasi sport tourism unggulan di Indonesia.

Baca Juga:

• Jokowi Bertolak ke Medan, Akan Saksikan Laga Piala AFF U-19 2026

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara mengatakan ajang lari lintas alam bertaraf internasional tersebut tidak hanya berdampak pada sektor olahraga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan.

"Trail of The Kings by UTMB menjadi salah satu event yang memberikan dampak ekonomi cukup besar sekaligus menarik wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara," ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen mendukung penyelenggaraan event internasional secara berkelanjutan.

Untuk itu, seluruh aspek pendukung, mulai dari transportasi, kesehatan, keamanan hingga kebersihan kawasan wisata harus dipersiapkan secara optimal.

Pemerintah juga meminta Dinas Kesehatan menyiapkan posko medis di sejumlah titik lintasan serta memastikan kesiapan rumah sakit rujukan yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara, Yuda Pratiwi Setiawan, mengatakan jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

"Tahun lalu peserta berasal dari 27 negara, sedangkan tahun ini meningkat menjadi 34 negara dengan total 1.015 pelari," kata Yuda.

Menurut dia, koordinasi dengan aparat kepolisian juga telah dilakukan untuk memastikan kelancaran mobilitas peserta, termasuk pengamanan jalur penyeberangan menuju Pulau Samosir.

Rencananya, pelepasan peserta akan dilakukan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, di kawasan Waterfront City Pangururan.

Kategori lomba yang dipertandingkan meliputi 100 kilometer, 60 kilometer, 28 kilometer, 10 kilometer, 5 kilometer, serta Kids Race.

Untuk kategori utama 100 kilometer, peserta akan dilepas mulai pukul 03.00 WIB.

Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan event tersebut.

Menurutnya, Trail of The Kings by UTMB tidak hanya menjadi ajang olahraga internasional, tetapi juga momentum strategis untuk memperkenalkan keindahan kawasan Danau Toba kepada dunia.

"Kami menyambut baik kegiatan ini karena akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Samosir, khususnya sektor UMKM, perhotelan, transportasi, dan pariwisata," ujarnya.

Pemerintah berharap penyelenggaraan Trail of The Kings by UTMB 2026 mampu memperkuat citra Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata berkelanjutan.*

(ad)

JAMBI – Kembalinya Kompol RC ke lingkungan tugas aktif Kepolisian Daerah (Polda) Jambi memunculkan perhatian publik setelah riwayat kasus pidana yang pernah menjeratnya kembali menjadi sorotan.

Kompol RC diketahui pernah divonis bersalah dalam perkara persetubuhan atau rudapaksa terhadap seorang perempuan yang berada dalam kondisi tidak berdaya.

Baca Juga:

• Pengadilan Singapura Tolak Gugatan Paulus Tannos, KPK Segera Ekstradisi ke Indonesia

Meski putusan telah berkekuatan hukum tetap sejak 2008, eksekusi pidana terhadap RC baru dilakukan pada Januari 2022 oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin bersama Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

Saat itu, tim jaksa menjemput RC dari lingkungan Polda Jambi untuk menjalani masa hukuman sesuai putusan pengadilan.

Setelah menyelesaikan masa pidana, RC kembali tercatat aktif sebagai anggota Polri.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolda Jambi Nomor KEP/78/III/2026 tertanggal 13 Maret 2026, RC dimutasi dari Perwira Menengah Yanma Polda Jambi menjadi Perwira Menengah pada Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena) Polda Jambi.

Penempatan kembali RC di lingkungan kepolisian memicu pertanyaan publik terkait mekanisme pembinaan personel yang pernah menjalani hukuman pidana.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji, mengaku masih melakukan koordinasi dan pendalaman informasi terkait riwayat perkara yang pernah menjerat RC.

"Yang bersangkutan saat ini memang bertugas sebagai Pamen Rorena Polda Jambi. Namun untuk detail kasus yang pernah terjadi, saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bidang Propam," ujar Erlan saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).

Berdasarkan dokumen putusan Mahkamah Agung, perkara tersebut bermula dari peristiwa yang terjadi pada November 2005 di wilayah Jakarta Selatan.

Korban diketahui merupakan istri rekan kerja RC saat yang bersangkutan masih berdinas di Polda Kalimantan Selatan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan RC terbukti melakukan tindakan yang berujung pada persetubuhan terhadap korban ketika korban berada dalam kondisi tidak mampu memberikan persetujuan karena tidak berdaya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama empat tahun kepada RC.

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Divisi Propam Polri mengenai status kepegawaian maupun hasil pemeriksaan etik yang pernah dijalani RC setelah menyelesaikan masa hukumannya.

Kasus ini kembali memunculkan diskusi publik mengenai standar integritas aparat penegak hukum, terutama terkait penempatan kembali personel yang pernah menjalani hukuman pidana dalam struktur organisasi kepolisian.*

(tm/ad)

JAKARTA – Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyatakan akan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah diusut Kejaksaan Agung.

Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Sony mengaku siap bekerja sama dengan penyidik untuk membuka secara lebih luas dugaan praktik penyimpangan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca Juga:

• Pengadilan Singapura Tolak Gugatan Paulus Tannos, KPK Segera Ekstradisi ke Indonesia

Menurut Krisna, kliennya merasa selama ini ditempatkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut, padahal terdapat sejumlah pihak lain yang disebut memiliki peran lebih besar dalam pengambilan keputusan.

"Pak Sony merasa selama ini seolah-olah menjadi pihak yang paling disalahkan. Padahal menurut beliau, terdapat pihak-pihak lain yang memiliki pengaruh besar dan turut menentukan arah kebijakan yang kini menjadi objek penyidikan," kata Krisna, Jumat (5/6/2026).

Dalam keterangannya, Sony disebut siap mengungkap sejumlah nama yang diduga memiliki keterkaitan dengan tata kelola program SPPG.

Meski demikian, pihak kuasa hukum belum bersedia membeberkan identitas maupun latar belakang pihak-pihak yang dimaksud.

Krisna hanya menyebut bahwa jumlahnya lebih dari satu orang dan memiliki posisi yang dianggap berpengaruh.

"Beliau ingin membuka seluruh fakta yang diketahuinya kepada penyidik. Menurut beliau ada banyak pihak yang mengetahui dan terlibat dalam proses tersebut," ujarnya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi alasan utama Sony memilih jalur justice collaborator, yakni untuk membantu mengungkap perkara secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pihak-pihak tertentu saja.

Krisna mengungkapkan niat Sony untuk menjadi justice collaborator telah disampaikan langsung kepada penyidik Kejaksaan Agung saat pemeriksaan pada Kamis malam (4/6/2026).

Keterangan tersebut disebut telah dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Tim kuasa hukum juga berencana mengajukan surat resmi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Senin (8/6/2026) guna memperoleh status JC secara formal.

Dalam sistem hukum Indonesia, justice collaborator merupakan pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu membongkar kejahatan yang lebih besar.

Status tersebut umumnya diberikan kepada pelaku yang bukan merupakan aktor utama dalam suatu tindak pidana terorganisir, serta memberikan informasi penting yang dapat mengungkap pelaku lain, aliran dana, maupun aset hasil kejahatan.

Pengaturan mengenai justice collaborator salah satunya merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Mereka adalah Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.

Ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program SPPG yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut salah satu program prioritas nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan generasi muda Indonesia.

Jika permohonan justice collaborator Sony diterima, keterangannya berpotensi menjadi salah satu pintu masuk penting bagi penyidik untuk menelusuri pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan dalam perkara tersebut.*

(km/ad)

SOLO — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, bertolak menuju Medan, Sumatera Utara, pada Jumat, 5 Juni 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyaksikan pertandingan ASEAN U-19 Boys Championship atau Piala AFF U-19 yang sedang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Listrik Sumut Sempat Padam Massal, PLN: Sejumlah Tower Transmisi Roboh dan Bengkok Diterjang Hujan Lebat dan Angin Kencang

Sebelum memasuki kendaraan yang membawanya menuju bandara, mantan Presiden itu sempat menjelaskan tujuan perjalanannya kepada awak media.

"Ke Jakarta terus Medan lihat AFF," ujar Jokowi singkat.

Saat ditanya mengenai kemungkinan melakukan agenda lain selama berada di Sumatera Utara, termasuk berkeliling atau menemui sejumlah pihak, Jokowi memastikan tidak memiliki agenda tambahan di luar menghadiri pertandingan sepak bola tersebut.

"Nggak," katanya.

Sebelum berangkat, Jokowi terlebih dahulu menyempatkan diri menyapa warga yang datang ke kediamannya.

Sejumlah pengunjung terlihat menunggu di depan rumah untuk bersalaman dan berfoto bersama mantan Wali Kota Solo tersebut.

Salah seorang warga bernama Agustin mengaku senang dapat bertemu langsung dengan Jokowi.

Ia mengatakan tidak menyangka dapat berfoto bersama sosok yang pernah memimpin Indonesia selama dua periode itu.

"Senang ya bisa bertemu Bapak Jokowi dan foto sama beliau. Beliau sangat ramah," ujar Agustin.

Sejak mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Solo, masih menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah.

Selain warga biasa, sejumlah tokoh politik, pejabat pemerintahan, hingga kalangan akademisi tercatat beberapa kali berkunjung untuk bersilaturahmi maupun berdiskusi.

Kehadiran Jokowi di Medan diperkirakan akan menambah perhatian publik terhadap gelaran ASEAN U-19 Boys Championship 2026 yang saat ini berlangsung di Sumatera Utara.

Turnamen tersebut menjadi salah satu ajang penting bagi pembinaan sepak bola usia muda di kawasan Asia Tenggara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelumnya menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung penyelenggaraan turnamen internasional tersebut, termasuk memastikan kesiapan stadion, infrastruktur pendukung, dan pelayanan bagi para peserta maupun penonton.*

(km/ad)

JAKARTA — Pengusaha sekaligus mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, memaparkan sejumlah langkah strategis yang dinilainya dapat memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Menurut dia, dengan kebijakan yang tepat dan kerja sama lintas sektor, rupiah berpeluang kembali ke level Rp15.000 per dolar AS secara bertahap.

Baca Juga:

• Isu Reshuffle Kabinet Mengemuka, Istana Angkat Bicara

"Saya melihat bahwa rupiah ini akan bisa mencapai angka lebih kuat, mungkin balik ke Rp16.000 dan secara bertahap ke Rp15.000," ujar Sandiaga.

Ia menilai penguatan nilai tukar tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga atau individu semata.

Menurutnya, diperlukan sinergi berbagai pihak dalam sebuah "super team" yang fokus mendorong produktivitas ekonomi nasional.

Salah satu langkah utama yang diusulkan adalah meningkatkan ekspor produk-produk unggulan Indonesia yang memiliki daya saing di pasar global.

Produk pertanian, kopi, pangan olahan, hingga sektor energi dinilai memiliki potensi besar untuk mendatangkan devisa.

Menurut Sandiaga, meningkatnya ekspor akan memperbesar arus masuk devisa ke dalam negeri.

Kondisi tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS untuk kebutuhan pembayaran impor maupun kewajiban luar negeri.

"Kalau devisa masuk ke Indonesia, berarti permintaan kita terhadap dolar akan berkurang karena kita tidak perlu membeli dolar di pasar," katanya.

Selain ekspor, sektor pariwisata juga dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat cadangan devisa nasional.

Sandiaga menyebut pariwisata merupakan industri yang memanfaatkan sumber daya domestik dan mampu menghasilkan pemasukan valuta asing secara berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas destinasi wisata, pelayanan, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat menjadi instrumen efektif untuk menarik wisatawan mancanegara sekaligus mendorong wisatawan domestik berlibur di dalam negeri.

"Pariwisata itu produknya domestik dan dihasilkan mayoritas oleh alam kita sendiri. Jika dikelola dengan baik, sektor ini bisa menjadi sumber devisa yang sangat kuat," ujarnya.

Sandiaga juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami pemulihan nilai tukar yang signifikan pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie setelah krisis ekonomi 1998.

Saat itu, nilai rupiah yang sempat terpuruk berhasil menguat secara bertahap dalam kurun waktu relatif singkat.

Meski optimistis, Sandiaga tidak memberikan target waktu pasti kapan rupiah dapat kembali ke level Rp15.000 per dolar AS.

Namun, ia menegaskan bahwa penguatan mata uang nasional harus dibangun melalui fondasi ekonomi yang produktif, kompetitif, dan berorientasi ekspor.

"Ini merupakan upaya kolektif untuk membangun ekonomi yang lebih produktif dan lebih kompetitif," kata Sandiaga.

Pelemahan rupiah dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian pelaku pasar dan pemerintah karena berpotensi memengaruhi inflasi, biaya impor, serta daya beli masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan devisa melalui ekspor dan pariwisata dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian ekonomi global.*

(km/ad)

JAKARTA — Pengadilan Tinggi Singapura menolak gugatan terkait proses ekstradisi buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut putusan tersebut dan berharap proses pemulangan tersangka segera dituntaskan agar yang bersangkutan dapat diadili di Indonesia.

Baca Juga:

• Tersangka Kasus MBG Sony Sonjaya Kirim Surat Terbuka ke Ketua BGN Baru: “Terima Kasih atas Hadiah Indah yang Ibu Berikan”

Dengan keputusan tersebut, KPK menilai tidak ada lagi hambatan utama dalam proses ekstradisi.

"Dengan adanya putusan tersebut, KPK berharap proses ekstradisi terhadap Paulus Tannos dapat segera dituntaskan sehingga yang bersangkutan dapat dibawa ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum atas perkara yang sedang ditangani KPK," kata Budi, Jumat, 5 Juni 2026.

KPK menyatakan menghormati sekaligus mengapresiasi keputusan pengadilan Singapura yang menolak permohonan tersebut.

Menurut lembaga antirasuah itu, keberadaan Paulus Tannos di luar negeri selama ini menjadi salah satu faktor yang menghambat proses hukum di Indonesia.

"KPK menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka Paulus Tannos. Putusan tersebut merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum lintas yurisdiksi," ujarnya.

KPK menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum serta aparat penegak hukum lainnya untuk mempercepat proses administrasi ekstradisi.

Sinergi antarotoritas dinilai menjadi kunci agar pemulangan tersangka dapat berjalan efektif sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

"Sinergi antarotoritas menjadi faktor penting dalam memastikan proses ekstradisi dapat berjalan lancar, efektif, dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku," kata Budi.

Paulus Tannos diketahui merupakan tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Ia telah masuk daftar pencarian orang KPK sejak 2021 sebelum akhirnya ditangkap otoritas Singapura pada Januari 2025 atas permintaan Indonesia.

Sejak Juni 2025, Paulus menjalani proses sidang ekstradisi di Pengadilan Negeri Singapura.

Dengan ditolaknya gugatan terbaru, proses hukum menuju pemulangan ke Indonesia diperkirakan akan berlanjut ke tahap berikutnya.*

(d/ad)

BATU BARA – Seorang warga mengeluhkan proses pendaftaran anaknya di SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara.

Ia mengaku anak ketiganya belum bisa didaftarkan karena alamat pada Kartu Keluarga (KK) masih tercatat di Kabupaten Deli Serdang.

Baca Juga:

• 17 Sekolah di Aceh Tengah Masuk Zona Merah, Pemerintah Siapkan Relokasi

Menurut orang tua murid tersebut, pihak sekolah menyarankan agar anaknya mengikuti pendaftaran pada tahap kedua.

Namun, ia merasa khawatir karena pernah mengalami hal serupa saat mendaftarkan anak keduanya pada tahun 2025 dan akhirnya tidak diterima di sekolah tersebut.

"Saya takut kejadian yang sama terulang. Karena itu saya meminta penjelasan mengenai peluang anak saya diterima pada tahap berikutnya," katanya.

Ia mengaku tidak mendapat kepastian dari pihak sekolah. Percakapan dengan kepala sekolah kemudian berlangsung tegang.

Orang tua murid itu juga mengklaim diminta keluar dari ruangan. Bahkan, menurut pengakuannya, ia sempat didorong dan diajak berkelahi oleh kepala sekolah.

Hingga kini, pihak SD Negeri 01 Labuhan Ruku belum memberikan keterangan terkait tuduhan tersebut.

Merasa keberatan atas perlakuan yang diterimanya, orang tua murid itu mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dengan didampingi sejumlah wartawan untuk menyampaikan pengaduan.

Laporan tersebut diterima oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Tobok S. Tumorang.

Menurut pelapor, Dinas Pendidikan berjanji akan menindaklanjuti pengaduan itu sesuai prosedur yang berlaku.

Ia berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak dialami masyarakat lain.

Jika terbukti terjadi, tindakan yang mengandung unsur intimidasi atau ajakan berkelahi dinilai bertentangan dengan etika profesi pendidik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mewajibkan guru menjunjung tinggi peraturan, kode etik profesi, dan nilai moral dalam menjalankan tugas.

Sementara itu, Kode Etik Guru Indonesia menegaskan pentingnya hubungan yang profesional, santun, dan bermartabat antara tenaga pendidik dengan orang tua peserta didik.

Hingga berita ini ditulis, pihak SD Negeri 01 Labuhan Ruku belum memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut.*

(ad)

MEDAN — PT PLN (Persero) bergerak cepat memulihkan sistem kelistrikan di Sumatera Utara setelah gangguan massal yang menyebabkan pemadaman di sejumlah kabupaten/kota pada Kamis malam, 4 Juni 2026.

Gangguan tersebut dipicu kerusakan 12 tower transmisi akibat cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang.

Baca Juga:

• KM Mitra Jaya Tenggelam di Perairan Asahan: 21 Awak Selamat, 2 Masih Hilang

"Kerusakan tersebut meliputi robohnya tower T18, T19, dan T20 serta bengkoknya T17 dan T21 pada jalur SUTET 275 kV Galang–Simangkuk," ujar Darma, Jumat (5/6/2026).

Sementara pada jalur SUTT 150 kV Tebing Tinggi–Sei Rotan, enam tower dilaporkan roboh dan satu tower lainnya mengalami kerusakan struktur.

Akibat gangguan tersebut, pasokan listrik di sebagian wilayah Sumatera Utara sempat terganggu sebelum akhirnya berhasil dipulihkan secara bertahap.

PLN mencatat sistem kembali normal pada pukul 02.38 WIB setelah dilakukan manuver jaringan.

Darma menjelaskan, saat ini PLN masih melakukan penanganan darurat dengan mengerahkan seluruh personel dan peralatan di lapangan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemasangan tower darurat untuk mempercepat pemulihan jaringan transmisi yang terdampak.

"PLN mengerahkan seluruh personel dan peralatan, termasuk pemasangan Tower Emergency untuk mempercepat pemulihan," katanya.

Selama proses perbaikan berlangsung, PLN juga melakukan manajemen beban di sejumlah wilayah untuk menjaga keandalan sistem dan mengurangi dampak pemadaman yang lebih luas kepada masyarakat.

Peristiwa ini kembali menyoroti kerentanan infrastruktur kelistrikan terhadap cuaca ekstrem yang dalam beberapa waktu terakhir semakin sering terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara.*

(d/ad)

TAKENGON — Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama tim gabungan lintas kementerian dan lembaga menyiapkan relokasi terhadap 17 satuan pendidikan yang berada di zona merah rawan bencana.

Langkah ini diambil menyusul kondisi kerusakan struktur bangunan yang dinilai membahayakan keselamatan peserta didik.

Baca Juga:

• Diduga Ditolak Saat Daftarkan Anak, Orang Tua Murid Keluhkan Sikap Kepala SDN 01 Labuhan Ruku ke Disdik Batu Bara

Perwakilan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), Jamjam Muzaki, menyebut penanganan darurat telah dilakukan dengan memindahkan 93 siswa SDN 10 Linge ke ruang kelas SMPN 26 Takengon yang lokasinya bersebelahan.

"Anak-anak tidak lagi belajar di tenda darurat. Mereka sementara menumpang di ruang kelas SMPN 26 Takengon yang masih memiliki kapasitas kosong," ujar Jamjam di Takengon.

Menurut dia, langkah tersebut bersifat sementara sembari menunggu pembangunan fasilitas pendidikan baru yang lebih aman.

SMPN 26 Takengon sendiri diketahui memiliki jumlah siswa yang relatif sedikit sehingga memungkinkan pemanfaatan ruang kelas secara optimal.

Selain penanganan jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan relokasi permanen melalui penyediaan lahan seluas sekitar 1,5 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan kompleks pendidikan baru bagi SDN 10 Linge dan SMPN 26 Takengon.

Lokasi baru direncanakan tidak jauh dari bangunan lama, dengan jarak sekitar 500 meter.

Sementara itu, proses percepatan pembebasan lahan akan dibahas lebih lanjut melalui koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat.

Dari total 17 sekolah yang masuk daftar relokasi, sebagian di antaranya disebut telah masuk dalam skema rehabilitasi tahap awal.

Namun pemerintah memutuskan mengalihkan pendekatan dari perbaikan in-situ menjadi relokasi penuh, dengan pertimbangan mitigasi risiko jangka panjang.

Untuk memastikan keberlangsungan kegiatan belajar, pembangunan ruang kelas darurat juga mulai disiapkan melalui kerja sama dengan lembaga penanggulangan bencana pendidikan.

Fasilitas sementara ini akan ditempatkan dekat dengan hunian sementara warga terdampak.

Di sisi lain, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan operasional darurat bagi sekolah-sekolah terdampak untuk mendukung kebutuhan dasar pembelajaran, termasuk pengadaan peralatan dan pemulihan sarana pendidikan.

Tim gabungan menilai, proses relokasi ini tidak hanya menjadi respons darurat, tetapi juga momentum untuk melakukan penataan ulang sistem pendidikan di wilayah rawan bencana, termasuk kemungkinan penggabungan sekolah dan redistribusi siswa agar lebih efisien dan aman.*

(ad)

SAMARINDA — Bareskrim Polri mengungkap jaringan peredaran narkoba di kawasan yang dikenal sebagai "kampung narkoba" Gang Langgar, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang disebut telah beroperasi selama sekitar empat tahun dengan nilai transaksi mencapai Rp200 juta per hari.

Dalam pengembangan kasus tersebut, seorang anggota Brimob berinisial Bripka DW ikut terseret dalam dugaan keterlibatan jaringan tersebut.

Baca Juga:

• Enam Kilogram Ganja Ditemukan di Lapas Padangsidimpuan, Empat Napi Narkoba Jadi Tersangka

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan Bripka DW akan segera dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Bareskrim Polri.

"Oknum Brimob (Bripka DW) yang membekingi kampung narkoba Gang Langgar akan tiba di lobi Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan pidana narkotika," kata Eko, Jumat (5/6/2026).

Sebelumnya, Bripka DW telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Bidpropam Polda Kalimantan Timur setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat terkait penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, ia juga telah menjalani penempatan khusus selama 20 hari.

Pengungkapan jaringan di Gang Langgar sendiri bermula dari operasi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang menemukan adanya sistem pengawasan berlapis di kawasan tersebut.

Sedikitnya 21 orang disebut berperan sebagai "sniper" yang tersebar di sejumlah titik dan dilengkapi handy talky untuk mengawasi aktivitas pembelian narkoba.

Para pengawas itu juga menggunakan kode tertentu untuk mengarahkan pembeli menuju titik transaksi.

Setiap pembelian sabu di lokasi tersebut dilaporkan mencapai harga sekitar Rp150 ribu per paket kecil.

Polisi menyebut jaringan ini bekerja secara terstruktur dengan pembagian peran yang jelas, mulai dari bandar, kurir, penjual di loket, hingga pengawas lapangan.

Total terdapat 13 tersangka yang telah diamankan, sementara empat orang lainnya masih berstatus buron, termasuk pihak yang diduga sebagai pemilik lapak dan pemasok utama.

Kanit II Subdit IV Dit Tipid Narkoba Bareskrim Polri AKBP Bayu Putra Samara mengatakan sindikat ini cukup sulit diungkap karena memiliki sistem keamanan internal yang ketat.

"Beberapa kali dilakukan operasi oleh pihak setempat, namun tidak berhasil," ujarnya.

Bareskrim masih terus melakukan pendalaman terhadap aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat.*

(tm/ad)

JAKARTA — Sebuah surat terbuka yang diunggah melalui akun media sosial milik mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menjadi sorotan publik di tengah proses hukum yang masih berjalan terkait dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam unggahan tersebut, Sony menyampaikan ucapan selamat kepada Nanik S. Deyang yang baru ditunjuk memimpin BGN.

Baca Juga:

• Mensos Gus Ipul: Tak Ada “Zona Aman” bagi Pelaku Korupsi, Akan Dikejar hingga Pensiun

"Terima kasih atas hadiah indah yang Ibu berikan," tulis Sony dalam surat yang beredar di media sosial, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan singkat itu segera memicu beragam tafsir di ruang publik.

Sebagian warganet mengaitkannya dengan dinamika internal lembaga yang tengah disorot, sementara lainnya menilai frasa tersebut bisa saja hanya bersifat simbolik dan tidak merujuk pada hal tertentu.

Sejumlah komentar di media sosial turut memperkuat spekulasi tersebut.

Ada yang menduga pernyataan itu menyiratkan pesan tersembunyi, terutama karena Sony saat ini tengah berstatus tersangka dalam perkara yang juga menyeret sejumlah nama lain di lingkungan BGN.

Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Sony Sonjaya maupun pihak keluarga terkait maksud kalimat tersebut.

Badan Gizi Nasional juga belum memberikan keterangan resmi mengenai viralnya surat itu di ruang publik.

Pengamat komunikasi publik menilai, situasi seperti ini kerap terjadi ketika figur yang tengah tersangkut perkara hukum menyampaikan pernyataan terbuka.

Setiap kalimat, kata dia, berpotensi ditafsirkan lebih luas oleh publik.

"Dalam konteks krisis dan sorotan publik, pesan sederhana bisa mengalami perluasan makna. Apalagi jika berkaitan dengan institusi negara dan proses hukum yang sedang berjalan," kata seorang pengamat komunikasi politik.

Di sisi lain, perhatian publik terhadap BGN masih tinggi seiring berjalannya proses hukum dugaan korupsi tata kelola MBG.

Sony Sonjaya bersama dua mantan pejabat lain, termasuk eks Kepala BGN Dadan Hindayana, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN di Jakarta.

Dari informasi yang beredar, penyidik juga telah memeriksa dan menahan sejumlah pihak yang diduga terkait dalam perkara tersebut.

Di tengah situasi itu, penunjukan kepemimpinan baru di BGN serta munculnya surat terbuka dari Sony menambah dinamika persepsi publik terhadap lembaga tersebut.

Hingga kini, publik masih menunggu klarifikasi lebih lanjut mengenai isi surat yang viral tersebut, termasuk apakah terdapat pesan khusus di balik frasa "hadiah indah" yang menjadi perbincangan luas.*

(tm/ad)

ASAHAN – Kapal nelayan KM Mitra Jaya dilaporkan tenggelam di Perairan Tanjung Api, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Dalam peristiwa tersebut, 21 awak kapal berhasil selamat, sementara dua orang lainnya hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan.

Baca Juga:

• Diduga Ditolak Saat Daftarkan Anak, Orang Tua Murid Keluhkan Sikap Kepala SDN 01 Labuhan Ruku ke Disdik Batu Bara

"Dua nelayan yang hilang akibat tenggelamnya KM Mitra Jaya terus dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Hingga hari ini, tim masih menyisir Perairan Tanjung Api," kata Wahyu, Jumat (5/6/2026).

Kapal tersebut diketahui membawa 23 orang awak saat insiden terjadi pada Selasa (2/6/2026) sekitar pukul 19.00 WIB.

Berdasarkan keterangan awal, kapal mengalami kebocoran di tengah pelayaran.

Para awak kapal sempat berupaya mengeluarkan air yang masuk menggunakan pompa.

Namun, volume air yang terus bertambah membuat kapal tidak dapat diselamatkan dan akhirnya tenggelam dalam waktu sekitar 15 menit.

Dari total penumpang, 21 orang berhasil menyelamatkan diri dan telah kembali ke rumah masing-masing. Sementara dua orang lainnya dinyatakan hilang.

Adapun dua korban yang masih dalam pencarian yakni nakhoda kapal bernama Kahwi (60) dan seorang anak buah kapal (ABK) bernama Jamil.

"Operasi pencarian sebelumnya sempat dihentikan sementara dan kembali dilanjutkan hari ini," ujar Wahyu.

Tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian dengan harapan kedua korban segera ditemukan.*

(d/ad)

BATU BARA – Polemik penerimaan peserta didik baru di SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, menjadi perbincangan di tengah masyarakat.

Seorang orang tua murid mengaku kecewa setelah anak ketiganya diduga ditolak saat hendak didaftarkan ke sekolah tersebut, Kamis (4/6/2026).

Baca Juga:

• Enam Kilogram Ganja Ditemukan di Lapas Padangsidimpuan, Empat Napi Narkoba Jadi Tersangka

"Saya datang untuk mendaftarkan anak ketiga saya ke SD Negeri 01 Labuhan Ruku. Namun pihak sekolah mengatakan domisili kami berada di Medan dan menyarankan agar mengikuti pendaftaran tahap kedua," ujarnya kepada awak media.

Orang tua tersebut mengaku keberatan dengan arahan tersebut. Pasalnya, pengalaman serupa pernah dialaminya saat mendaftarkan anak kedua beberapa waktu lalu.

"Saat mendaftarkan anak kedua, saya juga diminta menunggu tahap kedua. Namun pada akhirnya anak saya tidak diterima. Karena pengalaman itu, saya khawatir hal yang sama akan terulang kembali," katanya.

Ia mengaku kemudian mempertanyakan kepada kepala sekolah terkait kepastian penerimaan anaknya apabila mengikuti pendaftaran tahap kedua.

"Saya hanya bertanya apakah jika mendaftar pada tahap kedua, anak saya bisa dijamin diterima. Karena saya takut kembali diberi harapan tanpa kepastian," ungkapnya.

Namun, menurut pengakuan orang tua murid tersebut, situasi berubah menjadi tidak kondusif. Ia mengaku mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari kepala sekolah.

"Saya datang baik-baik dan bermohon agar anak saya bisa diterima. Tetapi ketika saya mempertanyakan kepastian tahap kedua, kepala sekolah emosi, menyuruh saya keluar dari ruangan, bahkan mendorong saya dan mengajak berkelahi di lapangan sekolah," tuturnya.

Merasa keberatan atas perlakuan yang diterimanya, orang tua murid tersebut kemudian mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara untuk menyampaikan pengaduan secara resmi.

Dalam kesempatan itu, ia turut didampingi awak media.

Setibanya di Kantor Dinas Pendidikan, pengaduan tersebut diterima oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Tobok S. Tumorang.

Ia disebut telah menerima dan menampung seluruh keluhan yang disampaikan masyarakat terkait persoalan tersebut.

Menurut orang tua murid, pihak Dinas Pendidikan berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami berharap ada evaluasi terhadap Kepala SD Negeri 01 Labuhan Ruku agar kejadian serupa tidak kembali terjadi kepada masyarakat lainnya," harapnya.

Apabila benar terjadi, tindakan kepala sekolah yang mengajak orang tua murid berkelahi dapat dinilai bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan etika pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru dan kepala sekolah wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, nilai agama, serta etika dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) menegaskan bahwa hubungan antara tenaga pendidik dengan orang tua peserta didik harus dilandasi sikap profesional, santun, dan bermartabat.

Tindakan yang mengandung intimidasi, ancaman, maupun ajakan berkelahi dinilai bertentangan dengan prinsip tersebut.

Sebagai pemimpin satuan pendidikan, kepala sekolah juga dituntut menjadi teladan, menjaga kondusivitas lingkungan sekolah, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SD Negeri 01 Labuhan Ruku belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang disampaikan oleh orang tua murid tersebut.

Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh informasi yang berimbang.*

(ad)

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang juga dikenal Gus Ipul, menegaskan tidak ada ruang aman bagi aparatur sipil negara yang terlibat praktik korupsi di lingkungan Kementerian Sosial.

Ia menyebut, pertanggungjawaban hukum akan tetap melekat pada pelaku bahkan hingga memasuki masa pensiun.

Baca Juga:

• Isu Reshuffle Kabinet Mengemuka, Istana Angkat Bicara

Saifullah menegaskan, tidak ada tempat bersembunyi bagi aparatur yang menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi maupun kelompok.

Peringatan itu disampaikan dalam rapat pimpinan Kemensos sebagai bagian dari penguatan integritas internal menjelang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk penegasan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di birokrasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tahu kemarin ada pidato presiden soal integritas. Ketika presiden pidato, itu pada dasarnya adalah perintah, bukan imbauan. Kemensos wajib menangkap pesannya," ujarnya.

Saifullah juga menginstruksikan seluruh pimpinan unit dan kepala satuan kerja (satker) untuk memperketat pengawasan internal guna mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Ia menegaskan akan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap bentuk kelalaian maupun pembiaran indikasi korupsi.

Pimpinan satker yang terbukti lalai, kata dia, akan dikenai sanksi berlapis sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, publik menyoroti dugaan penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat.

Menyikapi hal itu, Kemensos telah membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi internal terhadap seluruh proses pengadaan barang dan jasa.

Tim tersebut dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Inspektur Jenderal Kemensos.

Pemerintah menargetkan hasil pemeriksaan internal dapat diumumkan dalam waktu dekat pada awal bulan ini.*

(vo/ad)