Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan Presiden Prabowo menginginkan peran bank-bank BUMN tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang mampu menjangkau lebih banyak masyarakat.

Baca Juga:

• Prabowo Tahan Harga MinyaKita Rp15.700 per Liter, Daya Beli Rakyat Jadi Prioritas

"Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan paradigma baru mengenai peran Himbara di masa depan. Presiden menginginkan Himbara menjadi perbankan patriotik," ujar Qodari dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Prabowo menilai sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang membutuhkan dukungan lebih besar dari industri perbankan. Karena itu, akses pembiayaan dinilai harus semakin terbuka, mudah dijangkau, dan diberikan secara adil kepada pelaku usaha yang memiliki potensi berkembang.

Tak hanya itu, Presiden juga meminta bank-bank Himbara lebih proaktif menjangkau masyarakat. Perbankan diharapkan tidak hanya menunggu calon debitur datang ke kantor cabang, tetapi aktif turun langsung ke lapangan untuk memahami kebutuhan pelaku usaha.

Pemerintah berharap pendekatan tersebut dapat mempercepat penyaluran kredit produktif, meningkatkan kapasitas usaha UMKM, sekaligus membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor ekonomi.

Meski mendorong perluasan pembiayaan, Prabowo menegaskan bank-bank BUMN tetap harus dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Menurutnya, perluasan fungsi sosial dan ekonomi perbankan tidak boleh mengorbankan kesehatan industri keuangan nasional.

Qodari menambahkan pemerintah memastikan seluruh bank Himbara tetap menjalankan operasional secara sehat, transparan, dan bertanggung jawab.

Melalui kebijakan tersebut, Presiden berharap kekuatan ekonomi negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperkuat sektor UMKM, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.* (dw/dh)

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah berkomitmen mempertahankan harga MinyaKita agar tetap terjangkau bagi masyarakat luas.

Baca Juga:

• Indonesia Tetap Dilirik Dunia, EXO hingga FIFA Series Jadi Bukti Kepercayaan Global

"Bagi Presiden Prabowo, yang utama adalah tersedianya minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia," ujar Qodari, Selasa (23/6/2026).

Qodari menegaskan, harga kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, kestabilan harga MinyaKita dinilai penting untuk menjaga daya beli dan mengendalikan inflasi pangan.

Selain mempertahankan harga, pemerintah juga memastikan distribusi MinyaKita tetap difokuskan ke pasar rakyat agar manfaat program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.

Pemerintah, lanjut Qodari, akan memperkuat pengawasan distribusi dan memperbaiki tata niaga guna memastikan pasokan MinyaKita tersedia secara merata di berbagai daerah.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga memastikan wacana kenaikan HET MinyaKita tidak akan dilaksanakan. Pemerintah memilih mencari solusi lain untuk menjaga keseimbangan antara harga, pasokan, dan keberlanjutan program minyak goreng rakyat tersebut.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap masyarakat tetap dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau meskipun pasar minyak sawit global tengah mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan.* (in/dh)

Meski bergerak negatif pada awal perdagangan, sejumlah analis menilai peluang penguatan masih terbuka dalam beberapa sesi ke depan. Head of Research MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan IHSG masih berpotensi melanjutkan penguatan untuk menguji area resistance baru.

Baca Juga:

• Cuan Investor! Harga Emas Antam Kembali Menanjak, Tembus Rp2,673 Juta per Gram

Di sisi lain, pasar masih mencermati perkembangan global yang dinilai memberikan dukungan terhadap pergerakan saham domestik. Salah satunya adalah keputusan MSCI yang tetap mempertahankan Indonesia dalam kategori pasar negara berkembang (emerging market).

Selain itu, meredanya ketegangan geopolitik setelah tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran turut menjadi sentimen positif bagi pasar keuangan global. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan harga minyak mentah dunia yang berpotensi memberikan ruang bagi stabilitas ekonomi dan pasar modal.

Meski demikian, pelaku pasar tetap diminta waspada terhadap tekanan yang berasal dari arus keluar dana asing atau capital outflow yang masih membayangi perdagangan saham domestik.

Analis menilai kombinasi sentimen global yang membaik dan stabilitas pasar internasional dapat menjadi katalis positif bagi IHSG. Namun, pergerakan investor asing masih menjadi faktor penting yang menentukan arah indeks dalam jangka pendek.

Pasar kini menantikan sejumlah data ekonomi dan perkembangan global berikutnya yang berpotensi memengaruhi pergerakan bursa saham Indonesia sepanjang pekan ini.* (oz/dh)

Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal. Senegal sempat memberikan tekanan melalui sejumlah serangan cepat, namun Norwegia berhasil membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-38 lewat Marcus Pedersen.

Baca Juga:

• Messi Menggila! Argentina Segel Tiket 32 Besar Usai Tumbangkan Austria

Memasuki babak kedua, Norwegia langsung meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, Erling Haaland berhasil menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48 setelah memanfaatkan umpan matang dari kapten tim Martin Odegaard.

Tertinggal dua gol, Senegal mencoba bangkit. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-58 saat Ismaila Sarr memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 setelah menerima assist dari Sadio Mane.

Namun, hanya lima menit berselang, Haaland kembali menunjukkan kualitasnya sebagai predator di depan gawang. Penyerang Manchester City itu memanfaatkan kesalahan bek Senegal Kalidou Koulibaly untuk mencetak gol keduanya sekaligus membawa Norwegia unggul 3-1.

Gol tersebut menjadi pukulan telak bagi Senegal. Situasi semakin sulit setelah kiper utama Edouard Mendy mengalami cedera dan harus meninggalkan lapangan.

Meski demikian, Senegal tidak menyerah. Pada masa injury time tepatnya menit ke-90+3, Ismaila Sarr kembali mencatatkan namanya di papan skor usai memaksimalkan umpan Nicolas Jackson.

Sayangnya, gol tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan Senegal dari kekalahan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-2 untuk kemenangan Norwegia tetap bertahan.

Hasil ini memastikan Norwegia melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Senegal harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur.

Penampilan gemilang Erling Haaland juga membuat namanya semakin diperhitungkan dalam persaingan daftar top skor Piala Dunia 2026. Ketajamannya menjadi modal penting bagi Norwegia untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.* (in/dh)

Suhadi dari Tim Hukum Merah Putih menjelaskan bahwa restorative justice merupakan instrumen hukum yang dapat diterapkan dalam proses penanganan perkara tertentu dan pelaksanaannya tidak bergantung pada kehendak pribadi pihak yang berperkara.

Baca Juga:

• Roy Suryo-Tifa Tak Ditahan, Relawan Jokowi: Ini Belum Babak Akhir

Menurutnya, penerapan restorative justice tetap mensyaratkan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Selain itu, dalam prosesnya akan dilakukan pendalaman terhadap sikap tersangka, termasuk pengakuan terhadap perbuatan yang disangkakan.

Ia menambahkan, dalam ketentuan hukum yang berlaku, jaksa memiliki kewenangan menawarkan penyelesaian melalui restorative justice pada tahap tertentu. Namun, proses tersebut tidak dapat berjalan apabila salah satu pihak tidak menyetujuinya.

Meski terdapat opsi restorative justice, Tim Hukum Merah Putih memastikan proses hukum kasus dugaan fitnah terkait ijazah Jokowi tetap akan dikawal hingga tuntas sesuai prosedur yang berlaku.

Suhadi juga menyoroti aktivitas Roy Suryo dan Dokter Tifa yang dinilai masih aktif menyampaikan pernyataan kepada publik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

"Proses hukum harus tetap berjalan sebagaimana mestinya dan seluruh pihak wajib menghormati ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap pada Jumat (19/6/2026) terkait kasus dugaan fitnah dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan polemik ijazah Jokowi. Keduanya sempat menjalani perawatan di RS Polri sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Setelah proses pelimpahan, penahanan kedua tersangka ditangguhkan usai adanya jaminan dari pihak keluarga. Meski demikian, status hukum keduanya tetap berjalan dan proses penyidikan maupun penuntutan masih berlanjut.* (in/dh)

Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, mengaku prihatin atas keputusan penangguhan penahanan kedua tersangka. Meski demikian, ia meyakini upaya mencari keadilan masih terbuka dan proses hukum akan terus berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• Roy Suryo Tak Ditahan, Kubu Jokowi Minta Kejaksaan Buka Alasan ke Publik

Menurutnya, selama mengikuti perkembangan kasus ijazah Jokowi sejak 2024, pihaknya menilai berbagai tudingan yang dilontarkan kepada Jokowi maupun relawan pendukungnya telah menimbulkan polemik di ruang publik.

Andi berharap penegakan hukum dapat berjalan secara profesional tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. Ia juga menilai kasus tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut mantan Presiden Republik Indonesia.

"Kami berharap hukum benar-benar ditegakkan tanpa ada intervensi politik apa pun. Ini murni persoalan hukum yang harus diselesaikan sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Meski kecewa dengan keputusan penangguhan penahanan, Andi memastikan relawan Jokowi akan terus mengawal jalannya proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh kepastian hukum.

Ia juga meminta agar alasan penangguhan penahanan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat untuk menghindari munculnya spekulasi di tengah publik.

Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa, Refly Harun, menjelaskan pihaknya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak Senin pagi.

Menurut Refly, permohonan tersebut akhirnya dikabulkan setelah melalui proses administrasi yang berlangsung sepanjang hari.

"Sekitar pukul 17.00 WIB kami mendapat kabar bahwa keduanya tidak ditahan dan permohonan penangguhan diterima," ujar Refly.

Meski tidak ditahan, proses hukum terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa tetap berjalan. Keduanya diwajibkan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan aparat penegak hukum, termasuk kewajiban melapor secara berkala.

Kasus dugaan fitnah terkait ijazah Jokowi sendiri masih menjadi perhatian publik dan terus bergulir di jalur hukum. Berbagai pihak kini menunggu perkembangan lanjutan dari proses penyidikan maupun persidangan yang akan datang.* (in/dh)

Kenaikan tersebut melanjutkan tren penguatan harga emas yang masih menjadi salah satu instrumen investasi favorit masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.

Baca Juga:

• Emas Antam Belum Bergerak, Harga 1 Gram Tetap Rp2,668 Juta di Awal Pekan

Kenaikan harga emas Antam terjadi seiring meningkatnya minat investor terhadap aset aman atau *safe haven* di tengah ketidakpastian pasar global.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, transaksi jual kembali emas batangan ke Antam dengan nilai lebih dari Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP.

Sementara untuk pembelian emas batangan, dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Berikut daftar harga emas Antam per Selasa (23/6/2026):

0,5 gram : Rp1,386 juta
1 gram : Rp2,673 juta
2 gram : Rp5,286 juta
3 gram : Rp7,904 juta
5 gram : Rp13,140 juta
10 gram : Rp26,225 juta
25 gram : Rp65,437 juta
50 gram : Rp130,795 juta
100 gram : Rp261,512 juta
250 gram : Rp653,515 juta
500 gram : Rp1,306 miliar
1.000 gram : Rp2,613 miliar

Dengan harga yang kembali menguat, emas masih menjadi salah satu pilihan investasi yang diminati masyarakat sebagai instrumen lindung nilai terhadap inflasi maupun gejolak ekonomi global.* (mt/dh)

Pertemuan yang digelar secara hibrid itu menjadi langkah penting dalam memperkuat kerja sama Indonesia dan Jepang guna mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) komersial pertama di Indonesia.

Baca Juga:

• Prabowo Sahkan UU Polri Terbaru, Ini Deretan Perubahan Besarnya!

Pemerintah menargetkan bauran energi rendah karbon mencapai 70 hingga 72 persen pada tahun 2060. Dalam skenario tersebut, energi nuklir diproyeksikan memberikan kontribusi besar dengan kapasitas pembangkit mencapai 45 Gigawatt (GW).

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah anggota DEN, di antaranya Satya Widya Yudha, Sripeni Inten Cahyani, Saleh Abdurrahman, Muhammad Kholid Syeirazi, dan Mohamad Fadhil Hasan. Sementara dari Jepang hadir perwakilan Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), serta JAIF International Cooperation Center (JICC).

Salah satu hasil penting dalam pertemuan itu adalah kesepakatan untuk mematangkan draf Rencana Kerja Sama Tiga Tahun sebagai fondasi percepatan pengembangan PLTN di Indonesia.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), unit pertama PLTN Indonesia dengan kapasitas 250 hingga 500 Megawatt ditargetkan mulai beroperasi sekitar tahun 2032. Saat ini sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan Barat masih dikaji sebagai lokasi pembangunan proyek perdana tersebut.

Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan pengembangan energi nuklir tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga membutuhkan tata kelola dan kelembagaan yang kuat.

Menurutnya, pembentukan National Policy and Implementation Organisation (NEPIO) melalui Keputusan Presiden menjadi langkah prioritas yang harus segera diselesaikan.

"Pembentukan NEPIO merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh aspek pengembangan energi nuklir berjalan secara terintegrasi dan sesuai standar internasional," kata Satya.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Jepang juga menyepakati enam pilar kerja sama utama selama tiga tahun ke depan. Pilar tersebut meliputi penguatan kebijakan dan tata kelola, keselamatan nuklir dan regulasi, pengembangan teknologi dan infrastruktur, model bisnis dan keterlibatan industri nasional, aspek keamanan internasional (safeguards), serta pengembangan sumber daya manusia.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Jepang juga mengundang delegasi Indonesia mengikuti program pelatihan dan kunjungan teknis ke fasilitas Small Modular Reactor (SMR) yang saat ini sedang dikembangkan di Negeri Sakura.

Program tersebut diharapkan dapat mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan bagi para pemangku kepentingan Indonesia dalam mempersiapkan pembangunan PLTN.

Sementara itu, Anggota DEN Saleh Abdurrahman menyoroti pentingnya transformasi sumber daya manusia dalam menghadapi era energi nuklir. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Coal-to-Nuclear Transfer Training, yakni pelatihan bagi operator pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara untuk beralih menjadi operator PLTN.

Jepang juga menyatakan kesiapan membantu penyusunan kurikulum pelatihan, sistem sertifikasi, hingga peningkatan kompetensi tenaga teknis yang akan terlibat dalam pembangunan dan operasional PLTN.

Selain aspek teknologi dan SDM, Jepang turut menawarkan berbagai pengalaman terkait model pembiayaan proyek energi nuklir, mulai dari pendanaan internasional, lelang dekarbonisasi jangka panjang, hingga fasilitas pinjaman lunak antar-pemerintah.

Melalui kerja sama strategis tersebut, Indonesia berharap dapat membangun fondasi yang kuat dari sisi regulasi, teknologi, industri, SDM, hingga pembiayaan untuk mewujudkan operasional PLTN pertama pada awal dekade 2030-an.

Keberadaan PLTN diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon menuju masa depan energi bersih Indonesia.* (dh)

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan proses penyusunan regulasi masih berlangsung sehingga implementasi kebijakan tersebut belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Baca Juga:

• Pemerintah Kembali Beri Diskon Transportasi Libur Sekolah 2026, Tiket Kereta hingga Pesawat Lebih Murah

Menurut Dudy, Kemenhub akan segera menindaklanjuti setelah Perpres selesai difinalisasi. Namun hingga saat ini, pihaknya belum dapat memastikan kapan aturan tersebut mulai diberlakukan kepada seluruh perusahaan aplikasi transportasi online.

Saat ditanya mengenai target penerapan kebijakan tersebut, Dudy menegaskan perlu adanya koordinasi lanjutan dengan Kemensetneg.

"Harus berkoordinasi sama Mensesneg," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan penurunan potongan aplikasi bagi pengemudi ojol dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026. Melalui kebijakan tersebut, pengemudi diharapkan memperoleh porsi pendapatan lebih besar dari setiap transaksi yang dilakukan.

Meski demikian, hingga akhir Juni 2026 para pengemudi ojol disebut masih menerima skema potongan lama sebesar 20 persen.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mempertanyakan implementasi kebijakan tersebut karena belum dirasakan langsung oleh para pengemudi di lapangan.

Menurut Said, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 telah mengatur bahwa potongan aplikator ditetapkan sebesar 8 persen, sementara pengemudi memperoleh bagian 92 persen.

"Tapi sampai hari ini, kawan-kawan ojol nggak terima. Ini di mana masalahnya? Padahal perintah dalam Perpres tersebut, potongan aplikator itu 8 persen dan driver dapat 92 persen," kata Said Iqbal.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga belum memberikan kepastian terkait waktu penerapan aturan tersebut dan meminta semua pihak menunggu proses finalisasi regulasi selesai.

Kebijakan pemangkasan potongan aplikasi menjadi salah satu tuntutan utama para pengemudi transportasi online dalam beberapa tahun terakhir. Para driver berharap aturan tersebut segera diterapkan agar pendapatan mereka meningkat dan kesejahteraan pengemudi dapat lebih terjamin.

Pemerintah saat ini masih menunggu penyelesaian seluruh aspek regulasi sebelum kebijakan potongan aplikator 8 persen resmi diberlakukan secara nasional.* (d/dh)

Minyak mentah yang diangkut kapal MT Gamkonora itu dijadwalkan tiba di Cilacap, Jawa Tengah, dalam waktu dekat setelah berlayar dari Pelabuhan Arzew, Aljazair, sejak 14 Mei 2026.

Baca Juga:

• Yusril Janji Bawa Aspirasi Mahasiswa ke Prabowo, MBG dan Harga BBM Jadi Perhatian

"Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menjaga keandalan pasokan energi nasional melalui pengelolaan rantai pasok yang terencana dan terintegrasi," ujar Roberth dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, tambahan pasokan minyak mentah ini akan membantu menjaga keberlanjutan produksi BBM yang dibutuhkan masyarakat, sektor industri, hingga berbagai aktivitas ekonomi nasional.

Selama perjalanan menuju Indonesia, operasional kapal tanker MT Gamkonora dipantau secara intensif guna memastikan keamanan muatan, keselamatan pelayaran, serta ketepatan waktu kedatangan di pelabuhan tujuan.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga telah melakukan berbagai persiapan mulai dari koordinasi dengan pengelola terminal, otoritas pelabuhan, instansi terkait, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam proses bongkar muat dan distribusi lanjutan.

Langkah tersebut dilakukan agar proses penerimaan dan penyaluran minyak mentah dapat berjalan lancar sehingga mendukung kebutuhan operasional kilang nasional.

Roberth menegaskan bahwa ketahanan energi tidak hanya bergantung pada ketersediaan pasokan, tetapi juga kesiapan infrastruktur, armada, serta sistem logistik yang mendukung distribusi energi ke berbagai wilayah.

"Ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pasokan, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, armada, serta sistem logistik yang mendukung distribusinya," jelasnya.

Pertamina Patra Niaga memastikan akan terus memperkuat rantai pasok energi nasional guna menjaga stabilitas pasokan BBM di tengah meningkatnya kebutuhan energi masyarakat dan sektor industri.

Kedatangan 450 ribu barel minyak mentah dari Aljazair ini diharapkan dapat menjadi salah satu penopang penting dalam menjaga keamanan energi nasional sekaligus memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.* (d/dh)

Hal tersebut disampaikan Purbaya menyusul penyidikan dugaan korupsi pengadaan motor listrik Badan Gizi Nasional (BGN) yang diduga terkait dengan praktik penggelembungan anggaran dalam pelaksanaan Program MBG.

Baca Juga:

• Meski Raih WTP, Pemprov Aceh Masih Catat Utang Rp 655 Miliar

Purbaya mengungkapkan usulan pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional Program MBG sebenarnya sempat ditolak pemerintah. Namun, pihaknya kemudian menemukan adanya realisasi pembelian kendaraan tersebut pada Maret 2026.

Menurutnya, pemerintah tidak mengetahui proses hingga pengadaan tersebut tetap berjalan meski sebelumnya tidak memperoleh persetujuan.

"Pada waktu itu diputuskan sudah ditolak. Kita juga tidak tahu, tahu-tahu keluar di bulan Maret ada pembelian," ujarnya.

Atas temuan tersebut, Kementerian Keuangan disebut telah mengambil tindakan terhadap pihak-pihak internal yang diduga terlibat dalam proses penganggaran pengadaan motor listrik tersebut.

Kasus ini kini menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Di tengah proses hukum yang berjalan, ribuan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional masih tersimpan di sebuah gudang kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kendaraan yang semula direncanakan untuk mendukung distribusi program MBG itu hingga kini belum digunakan.

Meski demikian, Kejaksaan Agung memastikan tidak akan menyita seluruh unit motor listrik tersebut sebagai barang bukti.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidik hanya memerlukan barang bukti yang berkaitan dengan proses pengadaan, bukan seluruh kendaraan yang telah dibeli.

"Tidak harus semua menjadi barang bukti. Kami hanya membutuhkan jejak-jejak langkah pengadaan ini, sehingga tidak perlu semua motor dilakukan penyitaan," kata Syarief.

Kejaksaan Agung saat ini masih mendalami proses pengadaan motor listrik tersebut guna mengungkap ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam tata kelola Program MBG.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi pelajar dan kelompok rentan.* (k/dh)

Pengakuan tersebut disampaikan Abdi dalam sebuah video yang beredar dan memicu perhatian publik. Dalam keterangannya, ia menyebut uang tersebut diberikan dengan tujuan agar mahasiswa tidak menggelar aksi demonstrasi di Istana Negara.

Baca Juga:

• Rektor Unsoed dan Mahasiswa Satu Suara! Tolak MBG dan Koperasi Merah Putih

Abdi mengaku sebelumnya sempat menerima berbagai tawaran dana dari sejumlah pihak menjelang aksi. Namun, menurutnya, aksi mahasiswa tetap berlangsung sesuai rencana meskipun terdapat pemberian uang yang diterimanya.

Ia juga menyebut dana tersebut diklaim berasal dari pihak yang menginginkan aksi mahasiswa tidak dilakukan, baik di kawasan Istana Negara maupun DPR RI. Meski demikian, mahasiswa tetap melaksanakan aksi sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

Dalam pengakuannya, Abdi turut menyinggung adanya keterlibatan sejumlah alumni Fakultas Hukum UBK dalam proses penyaluran dana tersebut. Ia menyebut pembagian uang baru dilakukan setelah aksi berlangsung.

Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi dari kalangan mahasiswa dan civitas akademika kampus. Sejumlah pihak meminta adanya klarifikasi lebih lanjut terkait pengakuan yang disampaikan Ketua BEM FH UBK tersebut.

Diketahui, setelah aksi mahasiswa berlangsung di kawasan Medan Merdeka Selatan, Abdi bersama sejumlah perwakilan mahasiswa diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara pada hari yang sama.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, khususnya terkait sektor pendidikan dan kebijakan fiskal nasional.

Salah satu tuntutan yang disampaikan yakni meminta evaluasi dan audit terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk penggunaan anggaran pada sektor tertentu. Mahasiswa juga mendorong agar efisiensi anggaran dapat dialihkan untuk mendukung biaya operasional pendidikan tinggi sehingga akses pendidikan menjadi lebih terjangkau.

Hingga kini, pengakuan Ketua BEM FH UBK tersebut masih menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Belum ada keterangan resmi dari pihak yang disebut dalam pengakuan tersebut terkait pernyataan yang beredar.* (dw/dh)

Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, mengatakan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding yang diajukan para penggugat, namun tetap menguatkan putusan PN Surakarta Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Skt tertanggal 14 April 2026.

Baca Juga:

• Ini Deretan Pasal yang Jerat Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam Kasus Ijazah Jokowi

Menurutnya, majelis hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum yang digunakan oleh PN Surakarta telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Selain itu, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga menyatakan gugatan citizen lawsuit yang diajukan para penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Majelis hakim menilai para penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan masyarakat luas dalam perkara tersebut.

"Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyatakan bahwa para penggugat tidak memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan umum," ujarnya.

Dengan putusan tersebut, posisi hukum Jokowi, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM), serta para turut tergugat lainnya tetap sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan oleh PN Surakarta pada tingkat pertama.

Meski demikian, pihak penggugat belum menyerah. Kuasa hukum penggugat, M Taufiq, menyatakan akan melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Ia mengaku tetap optimistis dan meyakini proses hukum di tingkat kasasi masih dapat memberikan putusan yang berbeda.

Perkara gugatan citizen lawsuit terkait ijazah Jokowi ini menjadi salah satu kasus yang menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut, sengketa hukum kini berpotensi berlanjut ke tingkat kasasi.* (oz/dh)

Kapten sekaligus bintang Argentina, Lionel Messi, menjadi pahlawan kemenangan La Albiceleste lewat dua gol yang dicetak pada menit ke-38 dan 90+5.

Baca Juga:

• Messi Hattrick! Argentina Awali Piala Dunia 2026 dengan Kemenangan Telak 3-0 atas Aljazair

Sejak awal pertandingan, skuad asuhan Lionel Scaloni tampil dominan dan menguasai jalannya laga. Argentina lebih banyak mengontrol penguasaan bola serta menciptakan peluang berbahaya ke pertahanan Austria.

Meski tampil menekan, Argentina baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-38. Berawal dari umpan Facundo Medina, Lionel Messi sukses menaklukkan kiper Austria Alexander Schlager dan membawa Argentina unggul 1-0.

Skor tersebut bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Argentina tetap mempertahankan intensitas serangan. Lautaro Martinez, Alexis Mac Allister, dan Thiago Almada beberapa kali mengancam pertahanan Austria yang tampil disiplin sepanjang pertandingan.

Saat Austria berupaya mengejar ketertinggalan, Argentina justru berhasil menggandakan keunggulan pada masa injury time. Lionel Messi kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit 90+5 dan memastikan kemenangan La Albiceleste menjadi 2-0.

Secara statistik, Argentina tampil lebih dominan dengan penguasaan bola mencapai 54 persen berbanding 46 persen milik Austria. Tim juara dunia itu juga mencatatkan lima tembakan tepat sasaran, sementara Austria hanya mampu melepaskan satu peluang yang mengarah ke gawang.

Tambahan dua gol tersebut membuat Messi untuk sementara memimpin daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 dengan koleksi lima gol.

Tak hanya itu, megabintang berusia 39 tahun tersebut juga semakin mengukuhkan statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 18 gol, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Miroslav Klose.

Pada pertandingan berikutnya, Argentina dijadwalkan menghadapi Yordania. Hasil imbang sudah cukup bagi La Albiceleste untuk mengamankan posisi puncak klasemen Grup J.* (oz/dh)

Kemenangan Prancis diwarnai penundaan pertandingan selama hampir dua jam akibat cuaca buruk berupa hujan deras dan petir yang melanda wilayah Philadelphia. Meski demikian, skuad asuhan Didier Deschamps tetap tampil dominan hingga akhir laga.

Baca Juga:

• Piala Dunia 2026: Mbappé dan Haaland Bersinar, Prancis-Norwegia Raih Kemenangan Perdana di Laga Pembuka Grup I

Irak sempat memberikan perlawanan melalui sejumlah serangan balik. Namun hingga turun minum, skor 1-0 untuk keunggulan Prancis tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, pertandingan sempat tertunda akibat cuaca ekstrem yang melanda stadion. Setelah kondisi dinyatakan aman, laga kembali dilanjutkan dan Prancis langsung menunjukkan kualitasnya.

Mbappe kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54. Kesalahan lini belakang Irak berhasil dimanfaatkan Ousmane Dembele yang kemudian memberikan umpan matang kepada sang kapten untuk mencetak gol kedua.

Keunggulan Prancis semakin bertambah pada menit ke-66. Kali ini giliran Dembele yang mencatatkan namanya sebagai pencetak gol setelah menerima umpan terobosan Michael Olise.

Tertinggal tiga gol, Irak berusaha memperkecil ketertinggalan. Beberapa peluang sempat tercipta, termasuk melalui Ali Al Hamadi, namun belum mampu membobol gawang Mike Maignan.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-0 tetap bertahan untuk kemenangan Prancis.

Hasil ini semakin memperkuat posisi Les Bleus dalam persaingan menuju babak berikutnya. Sementara Irak harus bekerja lebih keras pada laga selanjutnya untuk menjaga peluang lolos dari fase grup.

Kylian Mbappe tampil sebagai bintang lapangan berkat dua gol yang dicetaknya, sementara Michael Olise menjadi motor serangan dengan dua assist yang berperan besar dalam kemenangan Prancis.* (in/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Ade Darmawan menanggapi keputusan Kejari Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa meski proses hukum masih berjalan.

Baca Juga:

• Ini Deretan Pasal yang Jerat Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam Kasus Ijazah Jokowi

Menurut Ade, keputusan penangguhan penahanan tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait penegakan hukum. Ia bahkan menilai keputusan tersebut berpotensi memunculkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam proses hukum.

Ade juga mempertanyakan alasan konkret di balik keputusan penangguhan penahanan terhadap kedua pihak tersebut. Ia meminta Kejaksaan Agung memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.

"Kami minta Jaksa Agung melakukan konferensi pers dan menjelaskan alasan konkret serta urgensi penangguhan penahanan tersebut," ujarnya.

Dalam keterangannya, Ade turut menyinggung pentingnya menjaga supremasi hukum dan memastikan seluruh proses hukum berjalan secara transparan serta berkeadilan.

Ia mengaku menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, namun berharap seluruh pihak dapat mengawal kasus tersebut secara objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa. Keputusan tersebut menuai beragam respons dari berbagai pihak, termasuk tim kuasa hukum Jokowi.

Di sisi lain, pihak Kejari Jakarta Selatan menyatakan penangguhan diberikan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk adanya jaminan dari keluarga serta sikap kooperatif para pihak selama menjalani proses hukum.

Kasus yang berkaitan dengan polemik ijazah Jokowi itu hingga kini masih menjadi perhatian publik dan terus bergulir di ranah hukum.* (oz/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim bersama tujuh tersangka lainnya dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen dokumenizin tinggal warga negara asing (WNA).

Perpanjangan penahanan dilakukan selama 40 hari ke depan guna mendukung proses penyidikan yang masih berlangsung. KPK menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk melengkapi alat bukti dan membuat terang dugaan tindak pidana yang sedang diusut.

Baca Juga:

• Bos Blueray Cargo Group Dituntut 3 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Rp63 Miliar ke Pejabat Bea Cukai, Jaksa: Sopan di Persidangan Jadi Pertimbangan

Budi menjelaskan, masa perpanjangan penahanan Silmy Karim mulai berlaku pada 24 Juni 2026, sedangkan tujuh tersangka lainnya diperpanjang sejak 23 Juni 2026.

Menurutnya, penyidik masih terus mendalami perkara dengan memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui rangkaian peristiwa dugaan pemerasan tersebut. Selain itu, KPK juga masih melakukan penggeledahan dan penyitaan aset yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

"Perpanjangan ini dilakukan karena proses penyidikan masih terus berprogres untuk melengkapi alat bukti yang diperlukan guna membuat terang peristiwa pidananya," ujar Budi.

KPK juga menegaskan perpanjangan penahanan diperlukan untuk menjaga integritas proses penegakan hukum, termasuk mencegah kemungkinan hilangnya barang bukti yang berkaitan dengan perkara.

"KPK berkepentingan untuk menjaga integritas proses penegakan hukum, termasuk memastikan seluruh alat bukti dapat diperoleh secara utuh ataupun mencegah potensi penghilangan barang bukti," tambahnya.

Diketahui, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian. Penetapan tersangka dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada awal Juni 2026.

Selain Silmy Karim, tujuh tersangka lainnya yakni Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Ronald Arman Abdullah, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah.

Kasus ini menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian publik karena melibatkan sejumlah pejabat dan aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Hingga kini, KPK masih terus mendalami aliran dana, asal-usul aset yang telah disita, serta peran masing-masing tersangka dalam dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA tersebut.* (in/dh)

Menurut Qodari, meski dalam beberapa waktu terakhir terdapat berbagai dinamika sosial dan penyampaian aspirasi masyarakat di sejumlah daerah, termasuk Jakarta, kondisi stabilitas nasional tetap terjaga dengan baik.

Baca Juga:

• INALUM Cetak Rekor Kinerja Tertinggi Sepanjang 50 Tahun, Produksi dan Laba Bersih Melonjak!

Ia menilai berbagai kegiatan internasional yang tetap berlangsung di Indonesia menjadi indikator kuat bahwa kepercayaan dunia terhadap Indonesia tidak mengalami penurunan.

"Meski terdapat berbagai dinamika, stabilitas Indonesia tetap terjaga dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia masih sangat kuat," ujarnya.

Qodari menjelaskan, kepercayaan tersebut terlihat dari banyaknya agenda internasional yang memilih Indonesia sebagai tuan rumah. Kegiatan itu meliputi konser artis internasional, ajang olahraga dunia, hingga festival dan pameran berskala global.

"Hal ini terlihat dari banyaknya agenda internasional yang memilih Indonesia sebagai tuan rumah, mulai dari konser artis internasional, ajang olahraga, hingga berbagai festival dan pameran berskala global," jelasnya.

Sebagai contoh, Indonesia sukses menggelar Java Jazz Festival 2026 yang berlangsung pada 29 hingga 31 Mei 2026. Selain itu, konser grup musik asal Korea Selatan, EXO, pada 6 hingga 7 Juni 2026 juga menjadi salah satu agenda internasional yang menyedot perhatian publik.

Tak hanya itu, Indonesia sebelumnya juga dipercaya menjadi tuan rumah turnamen FIFA Series yang berlangsung pada 27 hingga 30 Maret 2026.

Menurut Qodari, keberhasilan penyelenggaraan berbagai event internasional tersebut menunjukkan Indonesia tetap dipandang sebagai negara yang aman, stabil, dan memiliki kapasitas untuk menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala global.

Pemerintah berharap kepercayaan internasional yang terus terjaga dapat menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, investasi, serta memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia.* (in/dh)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, dari total utang tersebut sekitar Rp416 miliar berasal dari kewajiban belanja Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh.

Baca Juga:

• INALUM Cetak Rekor Kinerja Tertinggi Sepanjang 50 Tahun, Produksi dan Laba Bersih Melonjak!

Selain persoalan utang, auditor juga menemukan sejumlah kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah di beberapa Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Salah satunya terjadi pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh terkait pengadaan multimedia dan media interaktif yang tidak sesuai ketentuan.

Temuan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia sebesar Rp3,184 miliar. BPK meminta agar kelebihan pembayaran tersebut segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak hanya itu, BPK juga mencatat pengelolaan persediaan pada sejumlah SKPA masih belum tertib. Pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh ditemukan kehilangan persediaan senilai Rp1,3 miliar.

Temuan lainnya adalah pembayaran kepada beberapa penyedia jasa yang dinilai tidak sesuai ketentuan dengan nilai mencapai Rp1,84 miliar.

Atas berbagai temuan tersebut, BPK meminta Pemerintah Aceh segera mengambil langkah terukur untuk menyelesaikan persoalan utang RSUZA serta menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan kemampuan keuangan daerah. BPK juga mendorong pengurangan belanja yang tidak menjadi prioritas.

Sementara itu, SKPA yang menjadi objek temuan diminta segera mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah sesuai rekomendasi yang telah diberikan.

Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan Pemerintah Aceh siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025.

Pernyataan itu disampaikan Muzakir Manaf dalam rapat paripurna DPR Aceh yang berlangsung pada Senin (22/6/2026).

"Kami akan mempelajari dan melaksanakan setiap rekomendasi BPK sesuai ketentuan yang berlaku demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik ke depan," ujar Muzakir Manaf.

Pria yang akrab disapa Mualem itu juga berharap BPK terus memberikan arahan selama proses penyelesaian berbagai temuan agar seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal dan tidak menimbulkan kerugian keuangan daerah.* (dh)

Lomba Stand Up Comedy yang mengusung tema "Polri Semakin Dicintai" dengan slogan "Polri Presisi untuk Negeri melalui Humor Positif" itu diikuti sebanyak 22 peserta dari berbagai satuan kerja di lingkungan Polda Aceh, termasuk personel Polresta Banda Aceh dan sejumlah Polres jajaran.

Baca Juga:

• Bhayangkara Fest 2026 Diserbu 33 Ribu Pengunjung, Antusiasme Warga Aceh Terus Menguat

Acara secara resmi dibuka oleh Plt Dirtahti Polda Aceh AKBP Taufik Rahman, S.H. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi seluruh peserta yang telah menunjukkan keberanian dan kreativitas tampil di atas panggung dengan tetap menjaga etika serta marwah institusi Polri.

"Melalui kegiatan ini, kita ingin menunjukkan bahwa anggota Polri tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas, tetapi juga memiliki kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan semangat positif yang dapat menjadi sarana mendekatkan diri dengan masyarakat," ujar Taufik.

Untuk menjamin objektivitas penilaian, panitia menghadirkan dewan juri yang terdiri dari unsur internal dan eksternal, yakni Rahmad Soad sebagai juri eksternal, serta AKBP Ruslan Syafei, S.Ag., dan AKBP Alwinandriyana, M.H., sebagai juri internal.

Dalam proses penilaian, dewan juri mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kualitas materi yang mencakup orisinalitas, kreativitas, alur cerita, set up, dan punchline, hingga teknik penyampaian, daya hibur, penguasaan panggung, serta kesesuaian tema dan etika.

Peserta juga diwajibkan menghadirkan materi yang segar dan menghibur tanpa mengandung unsur SARA, pornografi, ujaran kebencian, maupun serangan terhadap individu tertentu. Ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan lomba untuk menghadirkan humor yang sehat sekaligus membangun citra positif Polri di tengah masyarakat.

Setelah melalui proses penilaian yang ketat, dewan juri menetapkan Bripka Nanda Karmila dari Banum Subdit Kamsel Ditlantas Polda Aceh sebagai Juara I. Sementara Juara II diraih Bripda Mhd Ervan Imanta dari Ditsamapta Polda Aceh dan Juara III diraih Briptu Ica Meilisa Yofiana, S.Kep., Ns., dari Biddokkes Polda Aceh.

Penampilan para peserta berhasil mengundang tawa dan antusiasme penonton yang memadati lokasi acara. Suasana penuh keakraban terlihat selama perlombaan berlangsung.

Melalui Stand Up Comedy Bhayangkara Fest 80 ini, Polda Aceh berharap dapat terus menumbuhkan semangat kebersamaan, kreativitas, dan inovasi di kalangan personel. Kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa Polri hadir tidak hanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai institusi yang humanis, terbuka, serta mampu membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pendekatan yang positif dan komunikatif.* (dh)