Menurut Airlangga, para pelaku usaha menilai kebijakan tersebut dapat membantu menjaga daya saing harga komoditas sumber daya alam Indonesia di pasar global.

Baca Juga:

• Dor! Dor!

Ia menjelaskan, skema ekspor satu pintu melalui DSI akan diterapkan secara bertahap. Pemerintah juga meminta pelaku usaha melakukan penyesuaian kontrak selama masa transisi kebijakan.

"Tentunya para pengusaha diminta menyesuaikan kontrak selama masa transisi," katanya.

Airlangga menegaskan, kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis melalui BUMN, yang mencakup batu bara, kelapa sawit, hingga komoditas strategis lainnya.

Dalam aturan tersebut, ekspor komoditas SDA hanya dapat dilakukan melalui BUMN yang ditetapkan pemerintah sebagai pengelola ekspor.

Pemerintah menargetkan implementasi penuh kebijakan ini berlaku setelah 31 Desember 2026.*

(d/dh)

Ketiga tersangka masing-masing berinisial DP selaku mantan Direktur Jenderal Sumber Daya Air, RS selaku Sekretaris Ditjen Cipta Karya, serta AS selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Baca Juga:

• Anggota Geng Motor di Medan Dituntut 20 Tahun Penjara dalam Kasus Pembunuhan Berencana Warga

Penyidik menyebut DP diduga melakukan pemerasan, menerima suap, serta gratifikasi berupa uang tunai lebih dari Rp 2 miliar dan dua unit mobil mewah dari pihak BUMN karya dan swasta terkait sejumlah proyek.

Sementara itu, RS dan AS diduga bersama-sama merekayasa proyek fiktif dalam kegiatan anggaran belanja rutin di Sekretariat Ditjen Cipta Karya pada periode 2023–2024.

Ketiganya telah ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan.

Sebelumnya, Kejati DKI juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan pejabat di Kementerian PU pada April 2026 terkait pengembangan kasus ini.*

(d/dh)

Prabowo menyebut, perkembangan teknologi modern membuat upaya penyembunyian aset hasil korupsi semakin mudah terdeteksi, bahkan hingga ke lokasi bawah tanah.

Baca Juga:

• Gejolak Global Belum Reda, WFH ASN Tiap Jumat Diperpanjang 2 Bulan

Menurutnya, teknologi tersebut bahkan dapat digunakan untuk mendeteksi bunker atau tempat penyimpanan aset yang disembunyikan secara ilegal.

Prabowo juga menyoroti penggunaan teknologi satelit yang mampu memantau aktivitas di lahan luas, termasuk perkebunan yang diduga tidak sesuai aturan.

"Sekarang ada satelit, kita bisa foto tiap pohon. Jadi tidak bisa lagi menipu," katanya.

Selain itu, ia juga mengingatkan adanya kemungkinan keterlibatan oknum aparat yang menjadi pelindung praktik ilegal di lapangan.

Prabowo menegaskan masyarakat diminta aktif melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran oleh aparat penegak hukum.*

(d/dh)

Saat ini, para WNI tersebut dilaporkan telah meninggalkan wilayah Israel dan sedang dalam perjalanan menuju Istanbul, Turki sebelum dipulangkan ke Indonesia.

Baca Juga:

• Kemlu RI Pastikan Tak Ada Komunikasi Langsung dengan Israel soal Pembebasan WNI GSF

Sugiono juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Turki yang dinilai berperan besar dalam proses pembebasan dan pemulangan para WNI tersebut.

Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi intensif pemerintah Indonesia melalui berbagai jalur diplomatik, termasuk KBRI di sejumlah negara serta mitra internasional terkait.

"Pemerintah Indonesia telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik untuk memastikan keselamatan dan pembebasan warga negara kita," ujarnya.

Sugiono juga menegaskan bahwa Indonesia mengecam perlakuan tidak manusiawi yang dialami para relawan selama masa penahanan, karena dinilai melanggar hukum humaniter internasional.

Pemerintah RI memastikan akan terus mengawal proses pemulangan hingga seluruh WNI tiba di Tanah Air dalam keadaan selamat.*

(d/dh)

Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di Ruang Sidang Cakra 3 Pengadilan Negeri Medan, Kamis (21/5/2026).

Baca Juga:

• Bos Terra Drone Divonis 1 Tahun 4 Bulan, Hakim Soroti Fatalnya Sistem Keselamatan

Ragil didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap korban David Martua Nainggolan sebagaimana diatur dalam Pasal 459 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua.

Mendengar tuntutan tersebut, Ragil yang masih berusia 18 tahun tampak tertunduk di ruang sidang.

Jaksa menjelaskan, kasus tersebut berawal dari ajakan tawuran antar kelompok geng motor di wilayah Medan Tembung yang kemudian berujung pada aksi kekerasan menggunakan senjata tajam.

Dalam peristiwa itu, korban diketahui ditikam di bagian perut hingga akhirnya meninggal dunia.

Setelah kejadian, terdakwa sempat melarikan diri ke Jakarta sebelum akhirnya ditangkap polisi di sebuah kos-kosan pada 15 Oktober 2025.

Saat ini, Ragil masih memiliki kesempatan untuk mengajukan nota pembelaan (pleidoi) yang akan dibacakan pada sidang lanjutan pada 4 Juni 2026.*

(dh)

Mungkin tidak ada yang tewas oleh tembakan Presiden Prabowo di sidang pleno DPR kemarin. Tapi yang terluka pasti banyak. Sebagian pasti luka parah.

Baca Juga:

• Rico Waas Paparkan Transformasi Layanan Kesehatan Medan di Hadapan Komisi IX DPR RI, TB dan HIV Turun

Dor!

Pasar pasti guncang. Tapi rakyat di desa tidak makan batu bara dan tidak minum sawit. Yang heboh pasti para pengusaha sawit dan batu bara. Harga saham dua jenis perusahaan itu langsung terjun bebas.

Dor! Dor! Dor!

Presiden Prabowo kelihatan firmed saat berpidato. Seperti sudah memperhitungkan semua risikonya. Tidak pula perlu tes gelombang. Sebelum berpidato presiden sudah menandatangani peraturan pemerintah yang mengatur soal itu. Berarti aturan tersebut harus langsung dijalankan.

Saya rasa peraturan pemerintah itu bersandar pada UUD 1945. Berlandaskan konstitusi negara. Presiden sampai menayangkan bunyi pasal 33 konstitusi kita. "Bahasa Indonesia di pasal 33 itu sangat jelas. Tidak perlu ditafsirkan," ujar Presiden.

Sejak UUD 45 berlaku, rasanya baru Presiden Prabowo yang berani menerapkannya. Presiden-presiden sebelumnya seperti ragu: apakah pasal 33 itu bisa benar-benar dilaksanakan di dunia nyata. Misalnya: bahwa seluruh kekayaan alam adalah milik negara dan harus digunakan sebesar-besar kemakmuran negara.

Praktik yang terjadi selama ini: kekayaan alam adalah milik perusahaan. Baik swasta maupun BUMN. Mereka mendapatkan izin dari pemerintah. Setelah itu terserah perusahaan: mau dijual ke mana hasilnya. Praktik ini sudah berlangsung sejak presiden siapa pun. Tidak ada yang berani mengubahnya.

Pun soal asas ekonomi, yang menurut UUD 1945, harus berdasar kekeluargaan. Tidak ada presiden yang berani menjalankannya. Ekonomi kita berganti-ganti asas –tanpa ada yang merasa itu melanggar UUD 1945.

Di zaman Bung Karno asas ekonomi kita adalah ''ekonomi terpimpin''. Ekonomi harus jadi alat revolusi. Hasilnya, Anda sudah tahu: Indonesia dilanda kelaparan. Ekonomi kita hancur. Inflasi tidak terkendali. Sandang dan pangan sangat langka.

Presiden Soeharto mengubah asas ekonomi menjadi tanpa nama. Tapi Anda tahu: praktik ekonomi di masa Orde Baru adalah kapitalistik. Liberal tapi mengenal subsidi untuk BBM dan beberapa komoditas.

Di zaman Pak Harto pula lahir UU Penanaman Modal Asing –tanpa sedikit pun sungkan dengan pasal 33 UUD 1945.

Tidak ada orang yang berani mempersoalkan bahwa asas ekonomi Orde Baru bertentangan dengan UUD 1945. Itu karena rakyat bisa menikmati hasil pembangunan ekonomi Orde Baru. Beras melimpah –kita pernah swasembada beras di zaman Pak Harto. Sandang berlebih-lebih. Perumahan rakyat terus dibangun lewat Perumnas.

Rasanya hanya Prof Dr Mubyarto yang ngotot agar asas ekonomi kita berbasis ''ekonomi Pancasila''. Tapi guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu kalah angin dengan yang sedang berkuasa.

Di luar Prof Mubi juga banyak ahli yang menyorot sisi lemah model ekonomi Orde Baru tanpa mereka minta ganti asas. Sisi lemah itu: melebarnya kesenjangan kaya-miskin.

Koperasi pernah dibangun besar-besaran di zaman Pak Harto: Koperasi Unit Desa (KUD). Meski namanya Unit Desa tapi hanya ada satu KUD di satu kecamatan. Hasilnya: gagal total. Badannya koperasi tapi isinya kapitalistis. Semua KUD bangkrut. Koperasi kalah efisien dari praktik kapitalisme.

Setelah itu tidak ada lagi yang berani menempuh jalan non kapitalistik. Apalagi gerakan Swadeshi di India juga mengakibatkan negara itu hampir bangkrut. Ditambah lagi negara-negara yang menganut sosialisme gagal: Uni Soviet tercerai-berai. Korut jatuh ke kemiskinan yang abadi. Pun Kuba.

Kini Prabowo tidak hanya menembak kapitalisme, tapi menjatuhkan bom. Ledakannya besar. Guncangannya bisa seperti gempa bumi. Asapnya bisa bikin sesak di mana-mana.

Tapi Prabowo hanyalah menjalankan UUD 1945. Ia mengatakan di DPR kemarin: "saya disumpah di tempat ini untuk menjalankan UUD 1945"

Bukan sekadar sumpah. Prabowo berkeyakinan cara yang selama ini dilaksanakan tidak bisa membuat Indonesia menjadi negara maju. Selama tujuh tahun terakhir jumlah orang miskin justru bertambah. Jumlah penduduk kelas menengah turun.

Prabowo juga heran: dengan tumbuh 5 persen setiap tahun, selama tujuh tahun, seharusnya Indonesia kini lebih kaya 35 persen (5x7). Kok tidak. Berarti ada yang salah. Kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Lewat mana? Prabowo menyebut lewat tiga cara: transfer pricing, under invoicing, dan curang di volume.

Presiden merasa seperti dipukul di ulu hati: harusnya pendapatan negara sangat besar. Akibat praktik itu rasio pendapatan kita dengan GDB hanya 11 persen. "Kamboja saja 15 persen. Kita kalah dengan Filipina apalagi Meksiko," katanya.

Itulah yang mendasari keputusan drastis Prabowo kemarin: semua ekspor sawit dan batu bara harus lewat Danantara. Dengan demikian tidak akan ada under-pricing dan transfer pricing.

Dengan demikian Danantara akan jadi eksporter terbesar di Indonesia. Semua dolar hasil ekspor masuk Danantara. Tidak ada dolar yang ditahan di luar negeri.

Memang rincian putusan ini belum dijelaskan. Misalnya apakah perusahaan sawit harus menyerahkan hasilnya ke Danantara. Kan Danantara tidak punya gudang dan tangki CPO. Demikian juga batu bara: apakah Danantara juga yang cari kapal pengangkut.

Lalu berapa Danantara akan membayar harga hasil sawit ke perusahaan sawit? Berapa pula Danantara membeli batu bara dari perusahaan tambang batu bara? Belum lagi bagaimana cara pembayarannya.

Belum jelas juga anak perusahaan Danantara yang mana yang akan menjadi eksporter sawit dan batu bara. Apakah mereka bisa mencari pembeli sebagus yang dilakukan swasta.

Pokoknya dua komoditas itu kini dikuasai negara dulu. Jangan-jangan penetapan harga beli Danantara nanti pakai rumus cost plus. Atau cost plus plus. Berapa biaya produksi ditambah keuntungan yang wajar.

Belum tahu juga bagaimana kalau perusahaan sawit itu sudah terikat kontrak jangka panjang. Atau sudah diagunkan ke bank.

Keputusan besar baru saja diambil oleh Presiden Prabowo. Keputusan besar dengan resiko besar. Mungkin ekonomi kita akan kokoh ke depan. Mungkin juga sebaliknya.* (mojokerto.disway)

*)Penulis adalah Dahlan Iskan

Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 150 peserta dari berbagai organisasi kampus dan komunitas yang ada di Kota Medan.

Baca Juga:

• Yusril Tegaskan Tak Ada Larangan Nobar Film Dokumenter “Pesta Babi”: Indonesia Tidak Pernah Menjajah Papua

Film dokumenter "Pesta Babi" menyoroti perjuangan masyarakat adat Papua Selatan dari suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu dalam mempertahankan tanah ulayat mereka dari berbagai proyek pembangunan dan investasi berskala besar.

Film tersebut menggambarkan dinamika yang disebut sebagai bentuk kolonialisme modern yang berdampak pada perampasan ruang hidup, kerusakan lingkungan, serta ancaman terhadap budaya masyarakat adat.

Setelah pemutaran film, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi publik yang dipantik oleh akademisi Antropologi, Dr. Rosramadhana, serta perwakilan mahasiswa Papua di Sumatera Utara, Aristoteles Tekege.

Dalam pemaparannya, Rosramadhana menilai film tersebut merefleksikan realitas sosial yang tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga relevan dengan isu masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia.

"Film ini menjadi pengingat bagi kita semua, bukan hanya soal Papua, tapi juga masyarakat adat di daerah lain yang menghadapi ancaman serupa," ujarnya.

Sementara itu, Aristoteles Tekege menyebut sejumlah adegan dalam film menggambarkan realitas yang dialami masyarakat Papua, meski masih ada aspek lain yang belum sepenuhnya terekspos, terutama dampak sosial dan psikologis.

Diskusi juga diikuti berbagai organisasi mahasiswa seperti HMI, GMNI, PMKRI, hingga komunitas kampus di Medan yang turut menyampaikan pandangan terkait isu lingkungan, sosial, dan keadilan masyarakat adat.

Acara berlangsung hangat dan interaktif hingga akhir, ditutup dengan penggalangan donasi sukarela untuk mendukung dokumenter dan perjuangan masyarakat adat Papua.*

(dh)

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Bobby Nasution bersama jajaran direksi PT An-Nisa Utama, RS Haji Medan, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), PT Bank Sumut, serta sejumlah OPD di ruang kerja Gubernur Sumut, Medan, Kamis (21/5/2026).

Baca Juga:

• Rp10,6 Triliun TKD Bencana Sumatera Belum Optimal, Tito Karnavian Minta Daerah Segera Bertindak

Ia menyebut, target Universal Health Coverage (UHC) bahkan berhasil dicapai lebih cepat dari rencana awal. Menurutnya, Pemprov Sumut kini berfokus meningkatkan kualitas layanan rumah sakit agar lebih nyaman dan modern.

"Rencana rumah sakit bertaraf internasional ini merupakan kolaborasi BUMD Sumut seperti PPSU, Dirga Surya, Bank Sumut, dan RS Haji Medan," ujarnya.

Dalam skema kerja sama operasi (KSO), PT Dirga Surya menyediakan aset, RS An-Nisa bertindak sebagai pengelola layanan operasional, sementara RS Haji Medan memastikan mutu dan tata kelola layanan.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimi, mengatakan RS An-Nisa berperan sebagai strategic accelerator untuk mempercepat transformasi layanan kesehatan di daerah.

"Ini bukan pengambilalihan rumah sakit pemerintah, tetapi percepatan transformasi layanan melalui kolaborasi," jelasnya.

Sementara itu, Direktur PT An-Nisa Utama Muhammad Arif Nasution menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menyebut RS An-Nisa siap mendukung peningkatan kualitas SDM dan pelayanan kesehatan di Sumut.

"Fokus kami adalah penguatan SDM dan sistem layanan kesehatan yang modern dan efisien," ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan BUMD dan direksi rumah sakit daerah di Sumut.*

(dh)

Dalam rapat itu, Tito menyoroti masih adanya daerah yang belum memanfaatkan anggaran TKD secara optimal, meski dana sudah dialokasikan untuk penanganan pascabencana.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta Persiapan MTQ ke-40 Sumut Dimatangkan Hingga Detail Teknis

Tito menjelaskan, total tambahan TKD untuk Sumut, Sumatera Barat, dan Aceh serta 52 kabupaten/kota mencapai Rp10,6 triliun. Khusus Sumut, alokasinya mencapai Rp6,3 triliun yang dibagi untuk pemerintah provinsi dan 18 daerah terdampak.

Ia menegaskan dana tersebut harus segera direalisasikan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir dan longsor.

Selain itu, Tito juga meminta percepatan penyaluran dana hibah antar daerah terdampak. Pemprov Sumut sendiri disebut akan menyalurkan hibah Rp25 miliar kepada Aceh Tengah.

"Ini juga mohon disegerakan karena ada daerah yang walau TKD-nya dikembalikan ke tahun lalu, anggarannya malah belum terserap," ujarnya.

Tito juga menyampaikan bahwa Bappenas tengah menyusun Rencana Induk (Renduk) rehabilitasi bencana Sumatera periode 2026–2028 dengan skala prioritas.

"Bappenas sedang menyusun Renduk 2026–2028. Kita ingin ini cepat selesai, jadi saya mohon semua bekerja cepat," katanya.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Dirjen Keuangan Daerah Agus Fatoni, serta sejumlah pejabat kementerian dan kepala daerah terdampak bencana di Sumatera secara virtual.*

(dh)

Di hadapan rombongan Komisi IX DPR RI, Rico menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Baca Juga:

• UMKM Medan Didorong Naik Kelas, Airin Rico Waas Targetkan Tembus Pasar Nasional hingga Global

Rico menjelaskan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Medan, tren kasus TB dan HIV di wilayahnya menunjukkan penurunan. Capaian itu, kata dia, tidak lepas dari intensifikasi skrining kesehatan serta penguatan regulasi di tingkat daerah.

Meski demikian, ia menegaskan Pemko Medan tidak akan lengah dalam penanganan penyakit menular tersebut.

"Meski tren kasus mengalami penurunan, kami tetap tidak akan lengah. Apabila dibutuhkan Perwal tambahan atau aturan tambahan untuk TB dan HIV, kami siap untuk melaksanakannya sesegera mungkin," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rico juga memaparkan berbagai langkah reformasi layanan kesehatan, termasuk penguatan fasilitas kesehatan dasar. Saat ini, seluruh puskesmas di Kota Medan telah ditingkatkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk meningkatkan fleksibilitas dan kualitas pelayanan.

"Setelah RSUD Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar menjadi BLUD, kami juga resmi mengubah 41 puskesmas di Kota Medan menjadi BLUD," jelasnya.

Selain itu, Pemko Medan juga memperkuat program Universal Health Coverage (UHC) yang menjamin seluruh warga tercover BPJS Kesehatan. Namun, untuk menutup celah pembiayaan korban tindak kriminal seperti begal, Pemko Medan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 26 Tahun 2026.

"Biaya pengobatan korban begal kini sepenuhnya ditanggung APBD Kota Medan. Kami juga telah bekerja sama dengan 23 rumah sakit," kata Rico.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemko Medan. Ia menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan agenda peningkatan kualitas SDM nasional menuju Indonesia Emas 2045.

"Masukan dan laporan dari Pak Wali Kota akan kami bawa ke Komisi IX untuk dibahas bersama kementerian terkait," ujarnya.

Kunjungan kerja tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Sekda Kota Medan, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait. Agenda dilanjutkan dengan diskusi mengenai penguatan penanganan TB dan HIV di Kota Medan.*

(dh)

Ketua Dekranasda Kota Medan, Airin Rico Waas, mengatakan kurasi ini menjadi langkah penting agar produk lokal memiliki standar kualitas yang lebih baik dan mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional.

Baca Juga:

• Ribuan Pelajar Kota Medan Tumpah Ruah di Popkot 2026, Rico Waas Dorong Lahirnya Generasi Atlet Berprestasi Sejak Dini

"Ini akan menjadi pengalaman berharga bagi pelaku UMKM kita yang nantinya terpilih," ujar Airin.

Ia berharap para pelaku UMKM terus berinovasi dan menghasilkan produk berkualitas agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk pasar global.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah produk unggulan ditampilkan, mulai dari minyak Karo, tas berbahan ulos, tenun Melayu, uis Karo, aksesori manik-manik, hingga tas anyaman dari limbah plastik.

Airin juga menyebut pihaknya melakukan pembinaan langsung kepada pelaku usaha, mulai dari kualitas bahan, jahitan, hingga desain produk agar memenuhi standar pasar.

Selain meningkatkan kualitas, kegiatan ini juga mendorong pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi.

Sementara itu, perwakilan Uniqlo, Christopher Mogot, menjelaskan program Neighborhood Collaboration yang memungkinkan produk UMKM terkurasi dipasarkan lebih luas melalui sistem barcode yang terhubung ke akun penjual.

"Pelanggan bisa langsung terhubung ke penjual dan melakukan transaksi," katanya.*

(dh)

Pembukaan dilakukan langsung oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang hadir di tengah para atlet, pelatih, hingga pengurus cabang olahraga.

Baca Juga:

• PT Bank SUMUT KCPSyariah Rantauprapat Salurkan Bingkisan untuk Siswa Babul Ilmi, Dukung Semangat Pendidikan Generasi Muda

"Hari ini mudah-mudahan Popkot terus bisa membangun calon-calon bibit atlet baru di Kota Medan dari usia dini hingga dewasa," kata Rico Waas.

Ia menekankan bahwa menjadi juara membutuhkan proses panjang, kedisiplinan, dan konsistensi latihan.

"Menjadi pemenang tentu harapan kita semua. Tapi itu dimulai dari proses sejak dini, keseriusan, rutinitas yang baik, dan kedisiplinan," ujarnya.

Rico juga mengingatkan para atlet pelajar agar menjauhi hal-hal negatif seperti narkoba dan judi online yang dapat merusak masa depan generasi muda.

"Jauhi narkoba, judi online, dan hal-hal berbahaya lainnya. Tetap di jalur positif agar menjadi orang sukses," tegasnya.

Suasana pembukaan berlangsung meriah saat Rico berinteraksi dengan sejumlah atlet muda, termasuk atlet judo, panjat tebing, dan karate yang mendapat apresiasi langsung dari Wali Kota Medan.

Sementara itu, Kadispora Kota Medan T Chairuniza melaporkan Popkot Medan 2026 diikuti 1.100 atlet pelajar dengan mempertandingkan 12 cabang olahraga.

Ajang ini berlangsung pada 21–26 Mei 2026 dengan total 320 medali yang diperebutkan.

Pembukaan ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Wali Kota Medan sebagai simbol dimulainya kompetisi.*

(dh)

Permintaan itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi pengurus LPTQ Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (21/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bobby turut didampingi Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong RS Internasional di Medan dengan Fasilitas Bintang Lima

Ia menegaskan pentingnya koordinasi dan komunikasi lintas pihak agar pelaksanaan MTQ berjalan lancar. Menurutnya, seluruh aspek teknis mulai dari desain logo, kesiapan venue, hingga kebutuhan acara harus diperhatikan secara detail.

"Jika ada kendala di lapangan, segera diskusikan bersama agar bisa dicari solusi terbaik. Dengan komunikasi yang baik, pelaksanaannya diharapkan tanpa hambatan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Harian LPTQ Sumut Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di Sumut telah melaksanakan MTQ tingkat daerah.

"Sudah 28 kabupaten/kota mendaftar, dan kami targetkan 29 kabupaten/kota akan ikut berpartisipasi dalam MTQ ke-40 Sumut ini," kata Yasir.

Ia menambahkan, audiensi tersebut juga bertujuan meminta arahan langsung dari Gubernur Sumut agar pelaksanaan MTQ berjalan sukses, baik dari sisi penyelenggaraan maupun prestasi kafilah.

Selain sukses acara, LPTQ Sumut juga menargetkan peningkatan prestasi agar Sumut dapat meraih hasil terbaik pada ajang MTQ tersebut.*

(dh)

Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Gefri Agitia mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan unsur kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Baca Juga:

• Open Trip Gunung Dukono Berujung Maut, Polisi Tetapkan Penyedia Jasa Jadi Tersangka

Berdasarkan hasil penyelidikan, kecelakaan terjadi saat kendaraan taksi Green SM yang dikemudikan RRP melintas dari arah Duren Jaya menuju Jalan Juanda. Saat melewati rel, mobil tersebut tiba-tiba mengalami mati mesin dan berhenti di tengah perlintasan.

Tak lama berselang, KRL yang melaju dari arah barat menabrak kendaraan tersebut hingga mengalami kerusakan.

Meski telah berstatus tersangka, polisi tidak melakukan penahanan terhadap RRP karena tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut.

"Tidak dilakukan penahanan karena tidak terdapat korban jiwa, luka ringan, maupun luka berat," ujarnya.

Polisi menyebut kasus ini akan diproses melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring) dengan sidang tunggal di pengadilan.

Dalam penyidikan, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk masinis KRL, penjaga perlintasan, pengemudi, serta pihak terkait lainnya. Polisi juga memastikan masinis tidak dapat dipersalahkan dalam peristiwa tersebut karena telah menjalankan prosedur sesuai aturan.

Sebelumnya, insiden kecelakaan KRL dengan taksi Green SM sempat mengganggu perjalanan kereta di lintas Bekasi–Cikarang.*

(k/dh)

Desakan itu disampaikan Lasarus dalam rapat kerja membahas insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur yang menelan korban jiwa.

Baca Juga:

• Rosan Ungkap Alasan Tunjuk WNA Australia Jadi Dirut BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia

Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh menutup-nutupi fakta di balik kecelakaan tersebut. Menurutnya, transparansi diperlukan untuk perbaikan sistem keselamatan transportasi kereta api ke depan.

"Kalau kita berbohong saat ini, kita juga berbohong kepada mereka yang sudah pergi akibat kecelakaan ini," ujarnya.

Lasarus juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional perkeretaapian, termasuk pengaturan jarak waktu antar perjalanan kereta dan mekanisme pengendalian situasi darurat.

Menurutnya, kecelakaan yang terjadi tidak boleh kembali terulang dengan penyebab yang sama.

"Kalau sampai jatuh di lubang yang sama dua kali, itu tidak cukup bijak," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta penjelasan terbuka dari Kemenhub dan PT KAI terkait kronologi kecelakaan yang menewaskan 16 orang tersebut.

Lasarus menegaskan, fokus utama bukan mencari siapa yang bersalah, melainkan memperbaiki sistem keselamatan agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kalau soal siapa yang salah, kita serahkan ke polisi. Tapi kita harus cari titik lemahnya di mana," katanya.*

(k/dh)

Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan pihaknya sudah menerima informasi terkait penangkapan tersebut dan meminta agar proses hukum ditegakkan secara tegas.

Baca Juga:

• Gejolak Global Belum Reda, WFH ASN Tiap Jumat Diperpanjang 2 Bulan

Bobby menegaskan, apabila FIS terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana di atas dua tahun, maka Pemprov Sumut dapat langsung menjatuhkan sanksi pemecatan sesuai aturan ASN yang berlaku.

"Kalau hukuman di atas dua tahun bisa kita pecat," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah provinsi masih menunggu hasil proses penyidikan dari kepolisian sebelum mengambil langkah administratif lebih lanjut.

Sebelumnya, Satresnarkoba Polrestabes Medan mengamankan FIS di sebuah kos di kawasan Medan Baru. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan cartridge vape berisi narkotika yang disembunyikan dalam kemasan makanan.

Polisi masih mendalami jaringan serta asal barang tersebut untuk mengungkap pemasoknya.*

(tm/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, pada Rabu (20/5/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mencecar sejumlah pertanyaan terkait mekanisme serta keterlibatan asosiasi haji dan umrah.

Baca Juga:

• KPK Usul Suap Sektor Swasta Masuk Revisi UU Tipikor

Selain itu, penyidik juga mengonfirmasi sejumlah pertemuan antara pihak asosiasi dengan pejabat Kemenag, termasuk saat Yaqut Cholil Qoumas masih menjabat sebagai Menteri Agama, terkait pembahasan kuota tambahan tersebut.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka, termasuk eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya. Dua tersangka lainnya berasal dari unsur penyelenggara perjalanan haji dan umrah. Total kerugian negara dalam kasus ini disebut mencapai Rp622 miliar.

KPK menegaskan penyidikan masih terus berlanjut untuk menelusuri alur pengelolaan kuota serta dugaan keterlibatan pihak-pihak lain.*

(oz/dh)

Rosan mengatakan, Luke Thomas dipilih karena memiliki pengalaman yang dinilai mumpuni di sektor industri terkait. Menurutnya, penguatan tim menjadi prioritas utama dalam pembentukan struktur BUMN baru tersebut.

Baca Juga:

• Eks Bos Vale Asal Australia Ditunjuk Jadi Dirut BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia

Ia menambahkan, penunjukan tersebut juga merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam membangun fondasi kelembagaan yang kuat, serupa dengan proses awal pembentukan Danantara sebelumnya.

Luke Thomas Mahony sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur di PT Vale Indonesia Tbk.

Meski demikian, Rosan menyebut pemerintah belum akan memperkenalkan secara resmi sosok Luke ke publik dalam waktu dekat. Hal itu karena pemerintah masih melakukan konsolidasi dan mendengarkan masukan dari berbagai asosiasi pelaku usaha.

"Nanti kita mau mendengarkan masukan dulu dari asosiasi, Kadin, Apindo, sawit, batubara, semuanya," jelasnya.*

(in/dh)

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani membenarkan penunjukan tersebut. Ia menyebut saat ini pemerintah masih fokus memperkuat struktur organisasi dan tim di tubuh BUMN tersebut.

Baca Juga:

• Pasar Panik! IHSG Ditutup Merosot ke Level 6.094 Usai Sentimen Danantara

Luke Thomas Mahony sendiri diketahui merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal Australia yang sebelumnya menjabat posisi strategis di PT Vale Indonesia Tbk.

Rosan menegaskan, pemerintah belum akan membeberkan secara detail alasan penunjukan tersebut. Menurutnya, proses penguatan tim masih terus berjalan dan akan diumumkan secara lengkap ke publik setelah seluruh struktur terbentuk.

"Ya ini kan kita lagi dalam tahap untuk menguatkan tim. Nanti kita akan tampilkan full-nya tim. Bisa dilihat track record dan kemampuannya," jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga masih melakukan konsolidasi dan mendengarkan masukan dari berbagai asosiasi pelaku usaha sebelum kebijakan operasional BUMN tersebut berjalan penuh.

"Nanti kita mau mendengarkan masukan dulu dari asosiasi, Kadin, Apindo, sawit, batubara, semuanya," kata Rosan.*

(in/dh)

Juru Bicara I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah memilih menggunakan berbagai jalur diplomasi melalui negara sahabat dan otoritas terkait untuk melindungi para WNI.

Baca Juga:

• Kemlu RI Bungkam Soal Tuntutan Israel Demi Keselamatan Relawan WNI

Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri Sugiono juga telah menghubungi sejumlah negara sahabat guna membantu proses perlindungan dan pembebasan para relawan Indonesia yang ikut dalam misi kemanusiaan tersebut.

"Pak Menlu telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kita lakukan," ujarnya.

Yvonne menegaskan Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu, komunikasi dilakukan melalui jalur lain yang memungkinkan.

"Kalau jawabannya detail komunikasi langsung, tidak dengan Israel, kita tidak punya hubungan diplomasi dengan Israel," jelasnya.

Kemlu RI juga memastikan seluruh jalur diplomatik terus dimaksimalkan untuk memastikan keselamatan para WNI, termasuk akses kekonsuleran dan bantuan medis apabila diperlukan.

Diketahui, pasukan Israel dilaporkan menyergap sejumlah kapal yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla di perairan internasional dekat Siprus pada Senin (18/5). Armada kemanusiaan tersebut berangkat dari Marmaris, Turki, dalam upaya menembus blokade Jalur Gaza.

Misi itu diikuti 426 peserta dari 40 negara, termasuk Indonesia. Sedikitnya sembilan WNI dilaporkan ikut ditahan oleh otoritas Israel.

Pemerintah Indonesia menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh WNI dapat segera dibebaskan dan kembali ke Tanah Air dalam kondisi aman.*

(mt/dh)