JAKARTA – Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Aksi tersebut direncanakan untuk menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya mengenai kepastian operasional dapur SPPG yang telah dibangun oleh para mitra.

Baca Juga:

• Buruh Masuk Gedung DPR, Sampaikan 11 Tuntutan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

Menurut Aweng, sejumlah mitra telah mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas dapur SPPG.

Modal tersebut berasal dari pinjaman perbankan maupun dana pribadi.

Persoalan muncul ketika sejumlah dapur yang telah selesai dibangun belum mendapatkan kepastian kapan dapat mulai beroperasi.

Kondisi itu, menurut pihak mitra, berdampak pada kewajiban membayar kembali pinjaman investasi yang digunakan untuk membangun fasilitas SPPG.

Empat Tuntutan Mitra SPPG

Dalam rencana aksi tersebut, para mitra menyampaikan empat tuntutan utama.

Pertama, para mitra menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.

Kedua, mereka meminta pemerintah mendorong BGN mencabut moratorium pembangunan SPPG, baik di wilayah aglomerasi maupun daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T.

Ketiga, para mitra meminta adanya mekanisme pengembalian investasi yang telah dikeluarkan untuk pembangunan fasilitas dapur MBG.

Keempat, mereka meminta kepastian hukum dalam hubungan kemitraan dengan BGN.

Kepastian tersebut, antara lain, diminta melalui pembentukan undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Program MBG.

Keempat tuntutan itu berkaitan dengan kebijakan moratorium pembangunan SPPG baru yang sebelumnya diterapkan BGN sebagai bagian dari pembenahan tata kelola program MBG.

Pada Juni 2026, Kepala BGN menyatakan moratorium dilakukan bersamaan dengan refocusing penerima manfaat serta pembenahan dapur yang telah berdiri dan beroperasi.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk menata pelaksanaan program MBG.

Wakil Kepala BGN Trenggono pada Juli 2026 juga menyampaikan bahwa penghentian sementara pembangunan SPPG bukan berarti kebijakan tersebut berlaku permanen.

Menurut dia, BGN membutuhkan waktu untuk melakukan penataan kembali terhadap pelaksanaan program MBG.

Hingga akhir Agustus 2026, BGN masih disebut memberlakukan moratorium izin SPPG baru.

Pemilik dapur yang belum beroperasi diminta menunggu proses penataan, sementara BGN melakukan pembenahan terhadap aturan dan tata kelola program.

Menjelang aksi 1 Oktober 2026, konsolidasi disebut telah dilakukan di sejumlah daerah.

Koordinator aksi memperkirakan jumlah peserta yang akan hadir dapat mencapai 50 ribu hingga 100 ribu orang.

Namun, angka tersebut merupakan target atau perkiraan dari pihak penyelenggara dan belum dapat dianggap sebagai jumlah peserta yang dipastikan hadir.

Para mitra menyatakan aksi tersebut ditujukan untuk menyampaikan aspirasi mengenai keberlanjutan Program MBG, kepastian operasional dapur SPPG, investasi yang telah dikeluarkan, serta kepastian hubungan kemitraan dengan BGN.

Rencana aksi itu juga menjadi bentuk penyampaian aspirasi langsung kepada pemerintah dan DPR RI terkait persoalan yang dihadapi sebagian mitra dalam menjalankan program MBG.* (tm/ad)

BATU BARA - Sehubungan dengan pemberitaan media online, dan akun media sosial pada tanggal 23 September 2026 berjudul "Dugaan Pungutan terkait Asesmen Kepala Sekolah se-Kabupaten Batu Bara", yang memuat dugaan permintaan uang sebesar Rp5.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00 kepada Kepala Sekolah terkait asesmen, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara menyampaikan klarifikasi sebagai berikut:

Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara membenarkan adanya rencana Seleksi Bagi Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP se-Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Dukung Operasi Gabungan Perkuat Pengawasan Perairan dan Orang Asing

Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara menegaskan tidak pernah menetapkan, tidak memerintahkan, dan tidak melakukan pungutan sebesar Rp5.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00 kepada Kepala Sekolah sebagai persyaratan mengikuti asesmen dan bagi seluruh peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut tanpa dipungut biaya apapun.

Apabila terdapat pihak yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan meminta atau menerima sejumlah uang dan/atau bentuk lainnya dengan alasan berkaitan dengan asesmen, hal tersebut bukan merupakan kebijakan atau perintah resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dan perlu diverifikasi.

Dinas Pendidikan terbuka menerima informasi, dokumen, bukti transaksi, maupun keterangan terkait dugaan tersebut untuk diklarifikasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam persiapan asesmen, Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan instansi dan/atau lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh mekanisme, persyaratan, jadwal, pembiayaan, dan ketentuan lainnya akan ditetapkan melalui mekanisme kedinasan serta disampaikan melalui saluran informasi resmi dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan kepastian prosedur.

Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara menghormati kebebasan pers dan fungsi kontrol sosial media massa, sekaligus berkepentingan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, lengkap, akurat, berimbang, dan sesuai konteks.

Berdasarkan informasi yang dimiliki hingga diterbitkannya hak jawab ini, tidak terdapat kebijakan atau perintah resmi Dinas Pendidikan mengenai pungutan Rp5.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00 untuk mengikuti asesmen Kepala Sekolah.

Sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara memohon agar hak jawab dan klarifikasi ini dimuat secara proporsional.

Apabila terdapat informasi yang terbukti tidak sesuai fakta, diharapkan dilakukan pelurusan atau koreksi sesuai mekanisme pers yang berlaku.

Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara tetap terbuka terhadap informasi dan klarifikasi dari berbagai pihak serta mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme pers, termasuk melalui Dewan Pers apabila diperlukan.

Dinas Pendidikan mengajak insan pers dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk bersama-sama mendukung peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Batu Bara.

Setiap informasi diharapkan disampaikan berdasarkan data, fakta, verifikasi, konfirmasi, dan konteks yang utuh, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kerugian bagi pihak terkait.

Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara juga berharap pihak-pihak yang telah memuat atau menyebarluaskan informasi mengenai dugaan pungutan tersebut dapat melakukan pencabutan dan/atau penarikan kembali informasi yang belum sesuai fakta atau belum melalui proses verifikasi dan konfirmasi secara menyeluruh, baik di media daring maupun platform media sosial, guna mencegah kesalahpahaman dan persepsi yang keliru kepada masyarakat.

Klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk pelurusan informasi sekaligus pemenuhan hak pihak yang diberitakan untuk memberikan penjelasan kepada publik.

Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara tetap berkomitmen menjaga keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan insan pers dan seluruh pemangku kepentingan demi kepentingan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Batu Bara.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan dukungannya terhadap penguatan sinergi antar instansi dalam menjaga keamanan wilayah perairan serta mengantisipasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan berbagai aktivitas ilegal lainnya.

Hal tersebut disampaikan Bupati Batu Bara saat mengikuti Apel Bersama Operasi Gabungan di Perairan Batu Bara dan Perairan Serdang Bedagai di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, yang digelar di Lapangan Upacara PT Inalum, Kecamatan Sei Suka, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Viral Siswa di Nias Masih Seberangi Sungai ke Sekolah, Bobby Nasution Janjikan Pembangunan Jembatan Tahun Ini

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Baharuddin menyampaikan bahwa kegiatan operasi gabungan sangat penting bagi Kabupaten Batu Bara, mengingat wilayahnya memiliki garis pantai yang panjang serta banyak alur sungai yang berpotensi menjadi jalur keluar-masuk berbagai aktivitas.

"Kegiatan ini sangat tepat sekali, mengingat panjang pantai Kabupaten Batu Bara kurang lebih 62 kilometer dan juga banyaknya alur sungai yang ada di Kabupaten Batu Bara," ujar Bupati Baharuddin.

Menurutnya, penguatan pengawasan diperlukan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai bentuk kejahatan, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pengawasan terhadap keberadaan orang asing, serta peredaran barang-barang terlarang.

"Dengan adanya kegiatan ini, kita ingin mengantisipasi agar tidak terjadi tindakan kejahatan yang berkaitan dengan TPPO," tegasnya.

Bupati Baharuddin juga berharap kegiatan operasi gabungan seperti ini dapat terus digalakkan melalui sinergi dan koordinasi antarlembaga.

Dengan demikian, pengawasan terhadap wilayah perairan, orang asing, serta barang-barang terlarang dapat dilakukan secara lebih optimal.

Dirinya turut menyampaikan dukungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara terhadap upaya penguatan kelembagaan keimigrasian di daerah, termasuk rencana pembentukan kantor imigrasi di Kabupaten Batu Bara.

"Tolong bantu kami. Kami akan siap melakukan apa pun yang menjadi tugas kita berkaitan dengan pembentukan kantor imigrasi, kelas apa pun di Kabupaten Batu Bara," ujar Bupati Baharuddin.

Kepada seluruh personel yang terlibat dalam operasi gabungan, Bupati Baharuddin berpesan agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan selama menjalankan tugas di lapangan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Rudy Rahmaddi, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Batu Bara dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara atas pelibatan unsur Bea dan Cukai dalam operasi gabungan tersebut.

"Kami akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh penegak hukum untuk mengawasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman, baik yang berkaitan dengan keamanan, penyalahgunaan maupun pelanggaran di bidang keimigrasian dan kepabeanan serta unsur kamtibmas lainnya," ungkapnya.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Parlindungan, S.H., M.H., menginstruksikan seluruh personel agar melaksanakan tugas secara profesional, tegas, dan humanis sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), serta senantiasa mengutamakan keselamatan.

Ia menyebutkan bahwa operasi gabungan tersebut menjadi langkah penting dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat, sekaligus memastikan terjaganya ketertiban, keamanan, dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Mari kita langkahkan kaki bersama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Percayalah, tugas yang saudara-saudara jalankan di tengah lautan adalah sebuah pengabdian luhur dalam menjaga kedaulatan, keamanan, serta kehormatan Republik Indonesia," ujarnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemasangan rompi kepada para petugas yang akan melaksanakan operasi gabungan di wilayah perairan Batu Bara dan Serdang Bedagai.

Turut hadir Kabag Operasi Badan Intelijen Daerah Sumut Kombes. Pol. Tris Supriadi, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Asahan Letkol Laut (P) Sigit Ryanto, CTMP., CRMP., M.Tr.Opsla., Kapolres Batu Bara AKBP Dony Satria Wicaksono, S.I.K., M.H., CPHR., CBA., Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara Nanang Dwi Priharyadi, S.H., M.H., Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Batu Bara, Kasat Pol PP, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kuala Tanjung, para Kepala UPT Imigrasi Wilayah Sumatera Utara, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kuala Tanjung, Manager PT. Pelindo, dan perwakilan PT Inalum Ismail Midi.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Batu Bara didampingi Asisten II, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, serta Camat Sei Suka.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons persoalan masih adanya siswa di Kepulauan Nias yang harus menyeberangi sungai untuk pergi dan pulang sekolah.

Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah sejumlah video siswa menyeberangi sungai dengan arus cukup deras beredar dan viral di media sosial.

Baca Juga:

• Realisasi TKD Sumut Baru 17,55 Persen, Bobby Nasution Ungkap Penyebab Lambatnya Penyerapan

Bobby mengatakan pembangunan jembatan untuk mendukung akses siswa akan dikerjakan pada tahun ini.

Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci lokasi kabupaten yang menjadi sasaran pembangunan tersebut.

Bobby juga meminta pemerintah kabupaten di Kepulauan Nias mengajukan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Kita kerjain tahun ini. Sudah kita kerjain. (Pembangunan jembatan untuk anak sekolah). Namun, jalannya punya kabupaten tolong wewenanganya kab/kota tolong ajukan," jelasnya usai menghadiri acara di Medan, Selasa (29/9/2026).

Menurut Bobby, masyarakat Kepulauan Nias merupakan bagian dari Sumatera Utara.

Namun, tidak semua pembangunan infrastruktur menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

"Karena itu mereka sama-sama warga Sumatera Utara, tp ini wewenang kerja kab/kota jadi tolong silahkan ajukam kita akan kerjakan yang paling urgent," jelasnya.

Karena itu, Bobby meminta kepala daerah di kabupaten untuk segera menyampaikan kebutuhan pembangunan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak baru mengajukan pembangunan setelah persoalan tersebut menjadi viral di media sosial.

"Ajukan yang benar-benar, kalau ga diajukan kami gak tau. Kalau tunggu viral baru diajukan. Nanti, dianggap viral dulu, baru dikerjain, padahal itu wewenang kab/kota," jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah video yang memperlihatkan siswa di Kepulauan Nias menyeberangi sungai ketika pergi dan pulang sekolah menjadi perhatian publik.

Dalam salah satu video yang beredar, seorang siswa laki-laki mengenakan seragam SMA terlihat menyeberangi sungai bersama dua adik perempuannya.

Salah satu adiknya mengenakan seragam SMP.

Arus sungai dalam video tersebut terlihat cukup deras. Siswa itu bahkan menggendong adiknya yang paling kecil di pundak ketika menyeberangi sungai.

Dalam video tersebut, siswa mengungkapkan kondisi yang mereka hadapi ketika hujan deras.

"Perjuangan kami anak sekolah di pedalaman kalau hujan deras pastinya banjir, jalan yang sering kami lewati longsor. Halo kakak abangku semua Yahobu, hari ini pulang sekolah sudah dalam keadaan banjir, kami sudah menunggu dua jam, dan airnya mulai surut kami pun ambil risiko untuk melewati banjir," ucap seorang siswa dalam video tersebut.

Video lainnya yang diunggah akun Instagram @isi.sumut juga memperlihatkan sejumlah siswa berseragam pramuka bersama orang dewasa menyeberangi sungai dengan kondisi arus yang masih deras.

Dalam video itu, mereka terlihat menggunakan ranting pohon untuk membantu menahan tubuh agar tidak terbawa arus.

Video tersebut kemudian memicu perhatian terhadap kondisi akses pendidikan dan infrastruktur di Kepulauan Nias.

Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Kepulauan Nias, Megawati Zebua, sebelumnya mengatakan masih banyak siswa yang harus menghadapi kondisi tersebut untuk bersekolah.

"Kita merasa terenyuh sekali dengan keadaan-keadaan anak-anak di Kepulauan Nias untuk menempuh pendidikan," jelasnya, Selasa (15/9/2026).

Ia mengatakan persoalan tersebut dapat semakin berat ketika hujan menyebabkan sungai meluap.

"Memang itu kalau sudah yang namanya banjir, terkadang anak-anak sekolah ini tidak bisa ke sekolah. Dan kalaupun mereka melintasinya saat banjir, tentunya mereka terkadang basah-basah. kalau dari data, masih banyak sekali kasus (siswa sebrangi sungai) di Kepulauan Nias,"jelasnya.

Megawati mengatakan pembangunan jembatan untuk akses siswa menuju sekolah perlu mendapat perhatian.

Ia juga menyebut jembatan gantung dapat menjadi salah satu pilihan sementara sambil menunggu pembangunan jembatan permanen.

"Kita pun sedang berusaha ini, dan ini pun upaya Pak Gubernur bagaimana di Kepulauan Nias itu bisa secepatnya infrastruktur itu bisa terbenahi," katanya.

"Tapi kita tahu pemerintah setempat juga bergantung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masing-masing. Karena bukan hanya itu juga yang mereka pikirkan, gaji pegawai P3K dan lain-lain. Jadi harapan kita, harapan mereka juga dari kabupaten/kota ini kan ada bantuan baik dari provinsi atau dari pusat,"ucapnya.

Sementara itu, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu sebelumnya membantah bahwa video yang diunggah akun Instagram @isi.Sumut berasal dari Nias Utara.

"Ya, izin, Ibu ya. Saya tahu itu yang viral itu, yang di posting itu bukan di Nias Utara," jelasnya, Selasa (15/8/2026).

Meski membantah lokasi video viral tersebut, Amizaro mengakui masih ada siswa di Nias Utara yang harus menyeberangi sungai untuk menuju sekolah.

"Ya tapi yang jelas masih ada kita di Nias Utara (siswa sebrangi sungai saat hendak ke sekolah). Dan kita sedang upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut," jelasnya.

Menurut Amizaro, pemerintah Kabupaten Nias Utara menargetkan pembangunan jembatan untuk mendukung akses siswa menuju sekolah pada 2027.

Pemerintah daerah juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan TNI.

"Lalu memang kita sedang berupaya ya, berupaya termasuk kita berkoordinasi dengan TNI, menulis-nulis surat, ini kepada pemerintah pusat dan provinsi," ucapnya.

Ia mengatakan keterbatasan fiskal membuat pembangunan jembatan belum dapat dilakukan pada 2025–2026.

"Cuma kita belum ada mengerjakan (pembangunan jembatan) karena keterbatasan fiskal 2025–2026. Jadi pembangunan ini menjadi atensi di tahun 2027 dan juga kita terus membangun koordinasi dengan kementerian, termasuk TNI,"ucapnya.

Pemkab Nias Utara, kata Amizaro, merencanakan pembangunan tiga jembatan permanen untuk memudahkan akses masyarakat, termasuk siswa menuju sekolah.

"Kita rencanakan dulu tiga yang permanen yang besar, tapi ini masih rencana ya kita kaji di anggaran nanti ini," ucapnya.

Untuk jembatan gantung, Amizaro mengatakan sebagian sudah dibangun dan beberapa di antaranya akan ditingkatkan menjadi jembatan permanen.

"Ada yang posisi jembatan gantung sekarang kita akan jadi permanen. Ya, ada juga yang langsung kita buat permanen. Saat ini sudah ada puluhan jembatan gantung yang telah kita bangun," jelasnya.

Bobby Nasution diketahui telah berkantor selama sekitar satu bulan di Kepulauan Nias.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain perbaikan jalan, penguatan ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

Persoalan siswa yang masih harus menyeberangi sungai untuk bersekolah kini menjadi salah satu isu infrastruktur yang mendapat perhatian pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.* (tm/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi masih rendahnya realisasi pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera Utara.

Hingga akhir September 2026, realisasi pemanfaatan dana tersebut baru mencapai 17,55 persen.

Baca Juga:

• KPPU Medan Ungkap 14 Dugaan Persekongkolan Tender Sepanjang 2026

"Kemarin kami sebenarnya sudah menyampaikan, pertama tentu kita minta percepatan realisasi pemanfaatan TKD," ujarnya kepada wartawan, Selasa (29/9/2026) siang.

Menurut Bobby, sebagian besar dana TKD yang dikembalikan untuk Sumut dialokasikan bagi pekerjaan fisik.

Karena sebelumnya tidak ada penganggaran untuk pembangunan tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan ulang.

"Yang kedua ini juga sering kami sampaikan, bukan membela, tapi menginformasikan yang ada di lapangan, di atas 50 persen TKD yang dikembalikan itu kebanyakan untuk fisik. Persoalannya dipertanyakan kenapa lambat, kan sebelumnya tidak ada penganggaran," ucapnya.

Bobby menjelaskan rendahnya realisasi tidak terlepas dari proses perencanaan yang harus dilakukan pemerintah daerah setelah dana TKD dialokasikan untuk penanganan pascabencana.

"Sebelumnya kan tidak ada rencana pembangunan di situ. Ketika TKD dikembalikan, semua daerah harus membuat perencanaan ulang lagi. Estimasi waktu biasa perencanaan, tender segala macam saja sudah makan waktu dua bulan. Pada pelaksanaannya ini pasti akan memakan waktu lagi," ujar Bobby.

Meski demikian, Bobby meminta proses perencanaan dibuat lebih sederhana dan efisien agar pemanfaatan dana dapat dipercepat.

Ia juga menyebut koordinasi antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi proses realisasi anggaran.

"Kami juga minta persoalan perencanaan ini bisa lebih disederhanakan lagi. Kemudian yang ketiga biasanya permasalahannya antara eksekutif sama legislatifnya," tuturnya.

Bobby mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar menggunakan dana TKD sesuai peruntukannya.

Dana tersebut diberikan untuk mendukung penanganan dampak bencana, bukan untuk kebutuhan lain di luar tujuan tersebut.

"Dan sudah diingatkan uangnya ini bukan tambahan dari pendapatan, bukan dari pajak. Jadi, begitu itu ditambahkan ke anggaran, murni uangnya itu untuk bencana. Tidak boleh untuk bangun rumah dinas, tidak boleh untuk beli kendaraan dinas. Jadi tolong jangan ada hal-hal seperti itu," katanya.

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melaporkan realisasi pemanfaatan dana TKD untuk Sumatera Utara hingga akhir September 2026 baru mencapai 17,55 persen.

Dari total anggaran sebesar Rp6,34 triliun, dana yang telah terealisasi masih berada di bawah seperlima dari keseluruhan anggaran.

Pemerintah daerah di Sumatera Utara kini didorong mempercepat proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan pekerjaan agar dana TKD dapat segera dimanfaatkan untuk pemulihan wilayah terdampak bencana.* (mi/ad)

MEDAN – Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan menerima 21 laporan aduan sepanjang 2026.

Laporan tersebut berasal dari lima wilayah kerja, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Baca Juga:

• Bapenda Sumut dan Bank Sumut Hadirkan KMG MERDEKA, ASN Bisa Cicil Pajak Kendaraan hingga 12 Bulan Tanpa Bunga

Sementara satu laporan lainnya menyangkut persoalan kemitraan.

Kepala KPPU Kanwil I Medan, Ridho Pamungkas, mengatakan dari 20 laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha itu, sebanyak 14 laporan berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender.

"Sisanya dugaan kartel harga, praktik monopoli, dan penyalahgunaan posisi dominan yang masing-masing dua laporan. Banyaknya aduan persekongkolan ini menunjukkan sektor pengadaan barang dan jasa, khususnya proyek pemerintah, masih rawan dan menyita perhatian serta pengawasan dari masyarakat," katanya, Selasa (29/9/2026).

Selain menerima laporan masyarakat, KPPU Kanwil I Medan juga memantau sejumlah isu strategis yang dinilai memiliki dampak terhadap persaingan usaha.

Salah satunya adalah dugaan kesepakatan harga dalam pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di wilayah Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

KPPU juga memantau dugaan praktik monopoli jasa tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang terjadi di Pelabuhan Dumai, Riau.

Selain itu, KPPU masih menelusuri indikasi adanya perjanjian tertutup dalam skema pemasaran produk telekomunikasi di Aceh dan Sumatera Utara.

Ridho mengatakan setiap laporan yang masuk tidak otomatis menjadi perkara.

KPPU terlebih dahulu melihat kelengkapan informasi dan alat bukti sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

"KPPU berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian hukum. Bukan hanya melihat ada atau tidaknya laporan, tapi bagaimana laporan dapat diproses lebih lanjut berdasarkan kecukupan alat bukti dan kesesuaian dengan ketentuan hukum persaingan usaha," ucapnya.

Berdasarkan posisi semester I 2026, KPPU Kanwil I Medan mencatat sebanyak 11 perkara berada dalam tahap penyelidikan.

Sebagian besar perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di wilayah kerja KPPU Kanwil I.

Banyaknya perkara yang berkaitan dengan pengadaan pemerintah menjadi perhatian karena proses tender melibatkan penggunaan anggaran negara maupun daerah.

Pengawasan diperlukan untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan tidak menghambat persaingan yang sehat.

KPPU Kanwil I Medan memiliki wilayah kerja yang mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Aduan dari masyarakat menjadi salah satu sumber informasi bagi KPPU dalam mengawasi praktik persaingan usaha di wilayah tersebut.* (mi/ad)

MEDAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Bank Sumut menghadirkan program KMG MERDEKA atau Kredit Multi Guna Mendukung Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Program tersebut ditujukan untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai tetap BUMD Provinsi Sumatera Utara dan Bank Sumut, serta pensiunan ASN dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi di PT PSU, Potensi Pendapatan Hilang Rp73,8 Miliar

"Tentunya selain juga untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pendapatan daerahnya juga untuk memudahkan masyarakat yang dalam hal ini ASN, Pegawai BUMD Provsu dan Pensiunan untuk membayar kewajiban Pajak Kendaraannya," ujarnya, Sabtu, 29 September 2026.

Melalui program KMG MERDEKA, ASN, pegawai BUMD Provinsi Sumatera Utara dan pensiunan dapat mengajukan kredit untuk membayar kewajiban pajak kendaraan.

Plafon kredit yang disediakan mencapai Rp9.900.000 dengan pilihan tenor enam bulan, sembilan bulan, hingga maksimal 12 bulan. Program ini menawarkan bunga 0 persen.

Menurut Sutan, fasilitas tersebut memungkinkan peserta program tidak perlu menyiapkan uang tunai sekaligus ketika pajak kendaraan memasuki jatuh tempo.

"Bunga 0 persen, hanya ada biaya administrasi sebesar 5 persen dari total tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Plafon yang kita sediakan sesuai dengan tagihan Pajak Kendaraan ditambah biaya administrasi yang 5 persen tadi. Kemudian untuk jangka waktu kreditnya ada pilihan, bisa 6 bulan, 9 bulan atau maksimal 12 bulan," tutur Sutan.

Pembayaran angsuran nantinya terintegrasi dengan sistem penggajian.

ASN yang menggunakan payroll Bank Sumut dapat melakukan pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji maupun TPP sesuai mekanisme yang berlaku.

Meski memberikan kemudahan pembayaran, peserta tetap harus memenuhi persyaratan kredit yang ditetapkan Bank Sumut.

"Tetap ada ketentuan yang harus dipenuhi, kriteria kendaraan yang dimiliki terdaftar atas nama pemohon atau pasangan keluarga. Lalu nantinya ASN yang ingin memanfaatkan program ini akan melalui rangkaian proses administrasi mulai dari cek tagihan pajak kendaraan, permohonan pengajuan kredit, verifikasi dan validasi, serta persetujuan pencairan dan seterusnya," katanya.

KMG MERDEKA bukan satu-satunya program yang disiapkan Bapenda Sumut untuk mendorong masyarakat memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan.

Sebelumnya, Bapenda Sumut telah menjalankan program Undian Berhadiah Gebyar Pajak yang masih berlangsung.

Selain itu, terdapat program DISKON 57 persen untuk denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Gerakan Sadar Pajak Kendaraan atau GAS-KEN.

Bapenda Sumut juga menghadirkan program Samsat Berkah Malam.

Program tersebut memberikan alternatif waktu bagi masyarakat yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada malam hari melalui layanan Bus Samsat Malam.

Berbagai program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor.

Pembayaran pajak kendaraan juga menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan di Sumatera Utara.* (ad)

MEDAN – Dewan Komisaris PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam program kerja sama replanting tanaman sawit dan tanaman sela ubi kayu di Kebun Tanjung Kasau.

Dari hasil penelusuran, potensi pendapatan yang tidak diterima PT PSU disebut mencapai Rp73.816.764.772 atau sekitar Rp73,8 miliar.

Baca Juga:

• Dari Saksi Jadi Tersangka, Eks Wali Kota Sibolga dan 3 Orang Lain Terjerat Korupsi Proyek Pasar Ikan Rp22,5 Miliar

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan mendukung proses pengungkapan dugaan korupsi tersebut.

"Kalau memang ada korupsi di sana, kita minta dari pemerintah provinsi, komisaris itu kan perwakilan pemerintah provinsi, melaporkan ada indikasi korupsi ya kami dari pemerintah meletakkan komisaris di situ ya mendukung, mudah-mudahan bisa terselesaikan," kata Bobby Nasution, Selasa, 29 September 2026.

Komisaris PT PSU Muhammad Syarif Lubis mengatakan program replanting tanaman sawit yang sudah memasuki usia tidak produktif dan penanaman ubi kayu di Kebun Tanjung Kasau telah berlangsung sejak 2021.

Program tersebut awalnya dilakukan karena PT PSU menghadapi keterbatasan dana operasional.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan menerima tawaran kerja sama dari sejumlah pihak yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dengan kelompok tani.

Nilai kompensasi dalam kerja sama replanting tersebut berkisar Rp2 juta hingga Rp4 juta.

"Berdasarkan penelusuran dokumen yang dilakukan Dewan Komisaris diketahui bahwa kerja sama yang dilakukan atas inisiatif pihak ketiga (mitra) hanya berdasarkan proposal kerja sama dan SPK, tidak ditemukan hasil study kelayakan dan kelengkapan rencana bisnis," kata Muhammad Syarif Lubis, Kamis, 17 September 2026.

Syarif mengatakan terdapat 11 SPK yang berkaitan dengan kegiatan replanting dan pemanfaatan lahan atau sewa lahan untuk tanaman ubi kayu.

Sebagian dari SPK tersebut masih berlaku hingga Oktober 2026, sedangkan lainnya telah berakhir.

Penelusuran dilakukan setelah Dewan Komisaris menerima laporan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap pengelolaan operasional PT PSU dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Februari 2026.

Dewan Komisaris bersama Komite Pengawasan dan Komite Audit kemudian menelusuri berbagai dokumen serta meminta keterangan dari sejumlah pihak.

Dari penelusuran tersebut, mereka mengaku menemukan sejumlah kejanggalan dalam administrasi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dewan Komisaris juga menduga adanya keterlibatan salah seorang Kepala Bagian PT PSU berinisial BS dalam dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Dugaan tersebut antara lain didasarkan pada temuan bukti transfer dan kuitansi pembayaran dari sejumlah orang ke rekening pribadi BS.

Syarif mengatakan seorang pegawai juga membenarkan pernah mengirimkan uang sebesar Rp1,1 miliar kepada BS.

"Ia (pegawai) juga ditugaskan oleh BS untuk mencarikan petani yang mau menyewa lahan sesuai dengan luas SPK dan melakukan pengutipan biaya sewa lahan kepada para petani dengan harga Rp 7 juta per tahun selama 3 tahun," ucapnya.

Syarif menjelaskan berdasarkan penelusuran dan perhitungan yang mengacu pada pemeriksaan BPK, lahan tanaman ubi kayu yang dikerjasamakan memiliki luas sekitar 1.080,55 hektare.

Produktivitas lahan tersebut diperkirakan menghasilkan pendapatan selama periode kerja sama 2021 hingga 2026 sebesar Rp103.732.800.000.

Angka tersebut terdiri atas perkiraan pendapatan periode 2021 hingga 30 Juni 2025 sebesar Rp68.444.160.000 dan pendapatan 1 Juli 2025 hingga 1 Agustus 2026 sebesar Rp35.288.640.000.

Sementara itu, biaya yang dibutuhkan untuk penanaman ubi selama tiga tahun disebut mencapai Rp16.208.250.000.

Total biaya yang dikeluarkan perusahaan dan kelompok tani diperkirakan sebesar Rp26.473.475.000.

"Terdapat selisih jika seluruh pekerjaan replanting dan penanaman ubi dilaksanakan secara mandiri oleh PT PSU akan diperoleh potensi pendapatan yang berasal dari hasil produksi ubi sebesar Rp 77.259.325.000," ucapnya.

Menurut hasil pemeriksaan BPK, kompensasi yang seharusnya diterima PT PSU mencapai Rp3.650.580.000.

Namun, realisasi kompensasi yang diterima baru Rp3.422.578.228.

Dengan demikian, masih terdapat kompensasi sebesar Rp228.001.772 yang belum dibayarkan dan masih diupayakan untuk ditagih.

Syarif menilai skema kerja sama tersebut perlu diperiksa lebih lanjut karena dinilai tidak memberikan manfaat optimal bagi PT PSU.

"Hal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2027 tentang BUMD yang menyatakan kerja sama mestinya harus pada prinsip saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama. Potensi dari pemanfaatan lahan penanaman ubi berdampak tidak diterimanya pendapatan minimal sebesar Rp 73.816.764.772. Angka sebesar itu seharusnya bisa menjadi sumber penambahan pendapatan PT PSU," sebutnya.

Angka Rp73,8 miliar tersebut merupakan potensi pendapatan yang menurut hasil penelusuran Dewan Komisaris tidak diterima PT PSU dari pemanfaatan lahan tanaman ubi.

Syarif mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian karena PT PSU merupakan badan usaha milik daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara.

"Pak Gubernur sangat berharap bagaimana PT PSU yang beberapa tahun terakhir terseok-seok bisa bangkit dan menyumbangkan PAD kepada provinsi. Jujur, saya kecewa dengan kejadian ini dan saya yakin kekecewaan Pak Gubernur yang begitu concern terhadap korupsi pasti lebih besar dengan terendusnya indikasi praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pak BS," ungkapnya.

Syarif mengatakan Dewan Komisaris PT PSU telah melaporkan dugaan praktik korupsi tersebut ke Polda Sumut.

Laporan itu disebut sebagai bagian dari tanggung jawab pengawasan terhadap tata kelola perusahaan.

"Saya sudah mengadukan kasus ini ke Poldasu Jumat lalu melalui penasihat hukum untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, proses selanjutnya kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Semoga ini momentum agar semua pihak di PT PSU benar-benar bisa bekerja secara bermartabat dan menjaga kepercayaan yang diberikan pemilik saham sehingga perusahaan ini benar-benar bangkit lagi," tuturnya.

Dengan laporan tersebut, dugaan penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian atau pendapatan yang tidak diterima perusahaan kini berada dalam proses penanganan aparat penegak hukum.

Dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

Penetapan pihak yang bertanggung jawab secara pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku.* (d/ad)

MEDAN – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menetapkan mantan Wali Kota Sibolga periode 2021-2025, Jamaluddin Pohan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Kota Sibolga.

Proyek pembangunan pasar ikan tersebut menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2022 dengan nilai sekitar Rp22,5 miliar.

Baca Juga:

• Terpidana Alih Fungsi Suaka Margasatwa Jadi Perkebunan Sawit Kabur ke Luar Negeri? Kejati Sumut Bantah

Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dalam penyidikan kasus tersebut.

"Sudah kita tetapkan tersangka, mantan Wali Kota Sibolga," ungkap Ferry, Selasa, 29 September 2026.

Jamaluddin tidak sendiri dalam perkara tersebut.

Polisi menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni AS selaku PA/KPA/PPK, ISL selaku PPK/DIRTEK, serta SP selaku penyedia jasa, pemilik kegiatan, pelaksana sekaligus pemodal.

"Totalnya ada empat orang yang jadi tersangka," ujarnya.

Ferry mengatakan penyidik Polda Sumut sebelumnya telah melimpahkan berkas perkara tersebut kepada kejaksaan pada 26 Agustus 2026.

Namun, berkas itu dikembalikan pada 10 September 2026 karena dinilai belum lengkap.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut kini tengah melengkapi berkas sebelum kembali menyerahkannya kepada kejaksaan.

"Sudah sempat dilimpahkan, kini sedang dilengkapi untuk dilimpahkan kembali," ujarnya.

Kasus tersebut sebelumnya mencuat setelah Jamaluddin diperiksa penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumut pada Maret 2026.

Saat itu, Jamaluddin datang ke Polda Sumut dan membenarkan dirinya diperiksa terkait pembangunan Pasar Ikan Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022.

"(Diperiksa) masalah pembangunan pasar ikan Kota Sibolga tahun anggaran 2022," kata Jamaluddin, Selasa, 10 Maret 2026.

Ketika itu, Jamaluddin mengatakan dirinya masih diperiksa sebagai saksi.

"Diperiksa statusnya sebagai saksi," ucapnya.

Jamaluddin saat pemeriksaan sebelumnya menyebut pembangunan pasar ikan modern tersebut menggunakan dana PEN senilai Rp22,5 miliar.

"Nilainya Rp 22,5 miliar. Pemenangnya bukan orang terdekat, di belakangnya adik saya," katanya.

Ia juga mengatakan bangunan pasar ikan modern tersebut telah selesai dan sudah digunakan.

"Pasar sudah difungsikan," ujarnya.

Pada saat pemeriksaan tersebut, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan membenarkan bahwa Jamaluddin diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pasar ikan modern.

"Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap inisial J dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pasar ikan modern. Pemeriksaan sudah selesai, yang bersangkutan diperiksa sejak pagi tadi," ucapnya.

Kini, status Jamaluddin dalam perkara tersebut telah berubah dari saksi menjadi tersangka.

Bersama tiga tersangka lainnya, proses hukum masih berada pada tahap penyidikan karena penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk kembali dilimpahkan kepada kejaksaan.

Perlu dicatat, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan.

Dugaan tindak pidana tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan persidangan sesuai ketentuan yang berlaku.* (d/ad)

MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membantah kabar Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari eksekusi hukuman.

Kejati Sumut menyebut Alexander, terpidana kasus alih fungsi kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut menjadi perkebunan kelapa sawit, masih berada di Kota Medan karena menjalani perawatan.

Baca Juga:

• Kominfo Sumut Minta Kabupaten/Kota Perbarui Data Blankspot, Pastikan Pembangunan Internet Tepat Sasaran

"Info dari Kejari Langkat Akuang masih di Medan dan dalam keadaan sakit," ujar Rizaldi, Selasa, 29 September 2026.

Meski demikian, Rizaldi mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan terbaru dari jaksa eksekutor Kejari Langkat.

"Namun kami masih menunggu perkembangan selanjutnya," tambahnya.

Alexander sebelumnya tidak memenuhi panggilan pertama jaksa eksekutor untuk menjalani eksekusi.

Kejaksaan menyebut ketidakhadiran tersebut disebabkan kondisi kesehatan.

Kejati Sumut kemudian menyiapkan langkah lanjutan, termasuk pemanggilan berikutnya dan pemeriksaan oleh dokter independen untuk memastikan kondisi kesehatan Alexander.

Sebelumnya, Kejati Sumut juga telah meneruskan permohonan pencekalan terhadap Alexander kepada Kejaksaan Agung.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah Alexander bepergian ke luar negeri selama proses eksekusi berlangsung.

Asisten Intelijen Kejati Sumut Irfan Wibowo membenarkan adanya permohonan pencekalan tersebut.

"Terkait cekal, sudah kami teruskan permohonan surat cekal dari Kejari setempat kepada Kejaksaan Agung secara berjenjang," ujar Irfan saat dikonfirmasi pada 9 September 2026.

Alexander merupakan terpidana dalam perkara alih fungsi kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut di Kabupaten Langkat.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2657 K/PIDF.SUS/2026, kasasi yang diajukan Alexander dan jaksa penuntut umum ditolak.

Putusan tersebut menguatkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider tiga bulan kurungan.

Selain pidana penjara dan denda, Alexander diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp856.801.945.550 atau sekitar Rp856,8 miliar.

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Alexander dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Apabila hartanya tidak mencukupi, uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Perkara tersebut berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan di kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut.

Berdasarkan informasi dalam perkara, Alexander disebut menguasai 60 bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berada di Desa Tapak Kuda dan Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Total luas lahan tersebut mencapai sekitar 105,982 hektare.

Lahan itu berada dalam kawasan yang seharusnya mendapatkan perlindungan sebagai kawasan suaka margasatwa.

Dalam perkara tersebut, kawasan itu disebut telah dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Kasus tersebut juga melibatkan Imran, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Desa Tapak Kuda.

Imran sebelumnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Medan.

Namun, Pengadilan Tinggi Medan kemudian mengubah hukumannya menjadi dua tahun penjara dan denda Rp50 juta dengan subsider satu bulan kurungan.

Kasasi Imran ditolak sehingga putusan tersebut tetap berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Sumatera Utara dan keterangan ahli perekonomian dari Universitas Gadjah Mada, perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara sebesar Rp856.801.945.598 atau sekitar Rp856,8 miliar.

Nilai tersebut belum memasukkan perhitungan kerugian akibat hasil tebangan kayu ketika kawasan Suaka Margasatwa dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Dengan adanya putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap, Kejari Langkat selaku jaksa eksekutor masih memiliki kewajiban melaksanakan eksekusi terhadap Alexander.

Untuk saat ini, Kejati Sumut menyatakan masih menunggu perkembangan mengenai kondisi kesehatan dan keberadaan Alexander dari jaksa eksekutor.* (d/ad)

MEDAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara meminta pemerintah kabupaten dan kota memperbarui serta memastikan akurasi data wilayah yang masih mengalami blankspot.

Pemutakhiran data dinilai penting agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet dapat diarahkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong Revisi UU SPPN, Minta Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Disinkronkan

Hal itu disampaikan Erwin dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Blankspot Kabupaten/Kota se-Sumut di Aula Transparansi, Kantor Dinas Kominfo Sumut, Selasa, 29 September 2026.

"Masih ada wilayah yang sebenarnya sudah terjangkau sinyal, tetapi tercatat sebagai blankspot. Sebaliknya, wilayah yang benar-benar terisolasi justru luput dari usulan pembangunan. Itu sebabnya kami butuh data yang akurat," kata Erwin.

Menurut Erwin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara masih belum mendapatkan akses sinyal telekomunikasi dan internet secara optimal.

Kondisi tersebut dapat menyulitkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik sekaligus menghambat pemerataan transformasi digital.

Ia mengatakan data yang tidak akurat berpotensi membuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak tepat sasaran.

Karena itu, pemerintah membutuhkan data spasial yang akurat dan mutakhir sebagai dasar pengusulan pembangunan.

"Data spasial yang akurat dan real-time ini menjadi dasar pengusulan Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan Internet," kata Erwin.

Untuk memperbarui data tersebut, Pemprov Sumut melalui Dinas Kominfo menggunakan platform Blankspot Sumut.

Platform tersebut digunakan untuk memetakan wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi secara optimal.

Data yang terkumpul nantinya tidak hanya digunakan sebagai dasar pengusulan pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk mendukung percepatan transformasi digital di Sumut.

"Pemutakhiran data ini juga untuk percepatan transformasi digital di Sumut, juga untuk koordinasi koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ujar Erwin.

Erwin menjelaskan blankspot dibagi menjadi dua kategori, yakni blankspot penuh dan blankspot parsial.

Blankspot penuh merupakan wilayah yang sama sekali tidak memiliki sinyal seluler, baik di kawasan permukiman maupun fasilitas publik.

Sementara blankspot parsial adalah wilayah yang masih mendapatkan sinyal pada titik tertentu, tetapi kualitasnya tidak stabil atau hanya terbatas pada layanan suara dan SMS.

Dalam proses pemutakhiran data, pemerintah kabupaten dan kota diminta menunjuk tim teknis yang bertanggung jawab terhadap pengisian data.

Data yang disampaikan harus lengkap dan akurat serta dilengkapi bukti dokumentasi yang valid.

Hal tersebut diperlukan agar data dapat diverifikasi sebelum digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

"Pemerintah Provinsi akan terus memantau progres pengisian data melalui dashboard SIGAP secara real-time," kata Erwin.

Pemprov Sumut berharap pemutakhiran data tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesenjangan akses telekomunikasi dan internet di setiap daerah.

Dengan data yang valid, pembangunan infrastruktur digital diharapkan lebih tepat sasaran.

Masyarakat yang selama ini belum mendapatkan layanan komunikasi dan informasi secara memadai diharapkan dapat menjadi prioritas dalam pemerataan akses digital di Sumatera Utara.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong penguatan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengatakan penyempurnaan regulasi tersebut penting untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Baca Juga:

• Layani hingga 300 Pasien per Hari, Puskesmas Helvetia Medan Direhabilitasi Total

Hal itu disampaikan Surya saat menerima kunjungan kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa, 29 September 2026.

Kunjungan yang diikuti 27 anggota DPD RI itu dilakukan dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN.

Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran Pemprov Sumut serta perwakilan pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Surya mengapresiasi perhatian Komite IV DPD RI yang datang langsung ke Sumut untuk menghimpun masukan daerah.

Ia menilai penyempurnaan UU SPPN menjadi penting setelah regulasi tersebut berlaku lebih dari dua dekade.

"Pembangunan tidak lagi dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral semata, melainkan membutuhkan keterpaduan lintas sektor, lintas wilayah, serta keterhubungan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi," ujar Surya.

Dalam pertemuan itu, Surya menyampaikan enam poin yang dinilai penting untuk dimasukkan dalam pembaruan UU SPPN.

Pertama, memperjelas target kewenangan, lokasi program, dan pembiayaan untuk menjawab berbagai tantangan strategis daerah.

Beberapa di antaranya adalah percepatan pembangunan Kepulauan Nias, penguatan konektivitas, serta hilirisasi komoditas unggulan.

Kedua, Pemprov Sumut mendorong integrasi berbagai sumber pembiayaan.

Sumber tersebut mencakup APBN, APBD, BUMN, BUMD, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), hingga investasi swasta.

Langkah itu dinilai penting untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.

Ketiga, pola pembangunan sektoral dinilai perlu diubah menjadi pola yang saling terhubung antara produksi, industri, infrastruktur, logistik, dan akses pasar.

Keempat, evaluasi pembangunan tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan anggaran.

Evaluasi juga perlu melihat output, outcome, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Kelima, Pemprov Sumut mendorong penggunaan data yang terstandar, mutakhir, dan konsisten sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan.

Keenam, perlu ditetapkan kriteria dan indikator yang jelas untuk melakukan perubahan rencana.

Dengan begitu, perencanaan pembangunan tetap dapat menyesuaikan diri terhadap risiko bencana maupun dinamika ekonomi tanpa mengabaikan disiplin perencanaan.

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengapresiasi laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, terutama pada sektor infrastruktur.

Menurut Nawardi, kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi dari daerah agar kepentingan pemerintah daerah dapat terakomodasi dalam penyusunan RUU perubahan UU SPPN.

Nawardi juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi pemerintah daerah, salah satunya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam dua tahun terakhir.

Selain itu, ia menilai sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah masih perlu diperkuat.

"Sering kali RKP pusat dengan RKPD belum sinkron, begitu pula hubungan antara RPJPN/RPJMN dengan RPJPD/RPJMD. Hal ini yang kemudian memengaruhi penganggaran dan besaran TKD ke daerah. DPD RI hadir untuk memastikan aspirasi dan kepentingan daerah diperjuangkan di tingkat pusat," tegas Nawardi.

Ia mengatakan Komite IV DPD RI juga menghimpun masukan mengenai berbagai hambatan dalam penyelarasan program pembangunan, penguatan perencanaan berbasis wilayah, integrasi data, hingga evaluasi efektivitas UU SPPN.

Masukan tersebut diharapkan dapat membuat sistem perencanaan pembangunan lebih terarah dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang melibatkan perwakilan Pemprov Sumut, Pemkot Medan, Pemkab Deli Serdang, Pemkab Langkat, DPRD, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Diskusi tersebut menjadi bagian dari proses pengumpulan masukan untuk memperkaya penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.* (ad)

JAKARTA – Mantan pegawai Inspektorat II Jenderal Kementerian Agama, Muhammad Ali Irfan, mengungkap pernyataan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut mengenai posisi staf khusus.

Ali mengatakan Yaqut pernah menyampaikan bahwa staf khusus merupakan representasi dirinya.

Baca Juga:

• Tangkis Dakwaan Korupsi Kuota Haji Rp622 M, Eks Menag Yaqut Boyong Puluhan Saksi & Ahli ke Sidang

"Ya, beliau menyampaikan kepada kami semua bahwa 'staf khusus ini merupakan representasi saya'," ujar Ali.

Kesaksian tersebut bermula ketika jaksa penuntut umum (JPU) KPK menanyakan kegiatan yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, pada awal Januari 2024.

Menurut Ali, kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Agama, termasuk Yaqut.

Jaksa kemudian memastikan apakah dalam kegiatan itu Yaqut pernah menyampaikan kepada peserta bahwa staf khusus merupakan representasi dirinya.

"Apakah ada, saat itu Pak Menteri menyampaikan kepada seluruh undangan yang hadir bahwa staf khusus adalah representasi saya. Yang tidak mengikuti perintah staf khusus maka akan saya keluarkan dari gerbong saya?" tanya jaksa.

Ali membenarkan bahwa Yaqut pernah menyampaikan pernyataan mengenai staf khusus sebagai representasi Menteri Agama.

"Sebenarnya begini, itu ucapan beliau Gus Yaqut ketika awal beliau setelah dilantik jadi Menteri Agama. Di dalam acara raker, Rakernas Kementerian Agama, beliau memperkenalkan seluruh staf khusus dan tenaga ahli," kata Ali.

Dalam persidangan, Ali juga menjelaskan pemahamannya mengenai kedudukan staf khusus dan tenaga ahli di lingkungan Kementerian Agama.

Menurut Ali, staf khusus memiliki kedudukan yang berbeda dengan tenaga ahli.

Ia mengatakan keberadaan staf khusus memiliki aturan yang mengatur kedudukannya, sedangkan tenaga ahli kemudian diatur melalui ketentuan internal Kementerian Agama.

"Karena saya tahu betul, saya di Inspektorat, bahwa staf khusus itu memang aturan BKN dengan MenPAN setara dengan eselon IB. Dia dianggap pejabat yang dianggap struktural," kata Ali.

"Sedangkan tenaga ahli itu tidak ada aturan hukumnya. Akhirnya saya waktu itu masih di Biro Keuangan dan BMN. Akhirnya dibuatlah aturan internal untuk penguatan hukum tenaga ahli," lanjut dia.

Ali mengatakan dalam kegiatan tersebut Yaqut juga menegaskan bahwa staf khusus dan tenaga ahli merupakan bagian dari lingkungan Kementerian Agama.

Ali kemudian menceritakan pengalamannya ketika berhadapan dengan salah seorang staf khusus yang datang kepadanya terkait persoalan kepegawaian.

Ia mengaku pernah didatangi staf khusus bernama Hasan Sagala yang membawa dokumen Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK).

Menurut Ali, dokumen tersebut berkaitan dengan penanganan kasus dugaan perbuatan amoral seorang kepala KUA terhadap seorang staf Kementerian Agama.

Ali mengatakan DPK sebelumnya telah mengusulkan penjatuhan hukuman berat terhadap kepala KUA tersebut.

Namun, menurut kesaksiannya, ia diminta memberikan rekomendasi agar keputusan DPK tersebut dianulir. Ali mengatakan dirinya menolak permintaan tersebut.

"Ini kasus amoral berat. Kalau saya menyetujui, saya diazab sama Allah. Yang berikutnya diazab panjenengan. Ini kasus berat," kata Ali.

Ali kemudian mengatakan dirinya mengalami rotasi sekitar satu pekan setelah menolak permintaan tersebut.

Kondisi itu membuat Ali mempertanyakan apakah rotasi yang dialaminya memiliki kaitan dengan penolakannya terhadap permintaan staf khusus.

"Apakah itu menjadi dampak daripada saya tidak nurut kepada staf khusus, ya? Saya sampai sedih," ujar Ali.

Ali menegaskan bahwa dugaan keterkaitan tersebut merupakan penafsirannya berdasarkan pengalaman yang dialaminya sendiri.

"Saya mohon maaf, itu menjadi gambaran penafsiran saya karena saya sendiri menjadi korban kasus. Saya menolak untuk usulan jabatan itu," katanya.

Dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 tersebut, KPK mendakwa empat orang.

Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Dalam dakwaannya, jaksa KPK menyebut perkara tersebut menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp622,09 miliar.

Nilai kerugian tersebut, menurut dakwaan, mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam rangka penghitungan kerugian negara terkait kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 pada Kementerian Agama.

Kerugian negara yang didakwakan jaksa terdiri atas tiga komponen.

Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang disebut tidak berhak berangkat sebesar Rp438,2 miliar.

Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar.

Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 untuk jemaah yang disebut tidak seharusnya berangkat sebesar Rp143,92 miliar.

Jaksa mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Persidangan perkara tersebut masih berlangsung. Kesaksian Muhammad Ali Irfan menjadi salah satu bagian dari proses pembuktian yang nantinya akan dinilai oleh majelis hakim berdasarkan keseluruhan alat bukti dan keterangan para pihak di persidangan.* (km/ad)

JAKARTA – Harga sejumlah ponsel Samsung di Indonesia pada 29 September 2026 masih berada di kisaran yang relatif stabil.

Berdasarkan daftar harga yang dihimpun dari situs resmi Samsung Indonesia, konsumen dapat memilih berbagai model mulai dari seri Galaxy A, Galaxy S, hingga ponsel lipat Galaxy Z.

Baca Juga:

• BI Buka-bukaan Penyebab Dolar AS Tembus Rp18.000

Untuk kelas Galaxy A, harga berada di kisaran Rp2 jutaan hingga Rp9 jutaan.

Sementara lini flagship Galaxy S dan ponsel lipat Galaxy Z memiliki harga hingga puluhan juta rupiah.

Samsung sendiri masih memasarkan sejumlah perangkat terbaru, termasuk Galaxy S26 FE dan Galaxy Z Fold8.

Situs resmi Samsung Indonesia mencantumkan Galaxy Z Fold8 mulai dari sekitar Rp28,4 juta, sedangkan Galaxy Z Fold8 Ultra mulai sekitar Rp32,4 juta.

Berikut daftar harga HP Samsung per 29 September 2026 berdasarkan seri.

Samsung Galaxy S Series

Samsung Galaxy S26 FE

Galaxy S26 FE 8 GB/128 GB: Rp11.999.000
Galaxy S26 FE 8 GB/256 GB: Rp13.999.000

Galaxy S26 FE resmi tersedia di Indonesia sejak September 2026.

Samsung mencantumkan harga resmi Rp11.999.000 untuk varian 8 GB/128 GB dan Rp13.999.000 untuk varian 8 GB/256 GB sebelum memperhitungkan promo yang sedang berlaku.

Samsung Galaxy S26

Galaxy S26 12 GB/256 GB: Rp16.499.000
Galaxy S26 12 GB/512 GB: Rp19.499.000

Samsung Galaxy S26 Plus

Galaxy S26 Plus 12 GB/256 GB: Rp19.499.000
Galaxy S26 Plus 12 GB/512 GB: Rp22.499.000

Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra 12 GB/256 GB: Rp24.499.000
Galaxy S26 Ultra 12 GB/512 GB: Rp27.499.000
Galaxy S26 Ultra 16 GB/1 TB: Rp31.999.000

Samsung Galaxy S25

Galaxy S25 12 GB/256 GB: Rp14.999.000

Samsung Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra 12 GB/256 GB: Rp22.999.000
Galaxy S25 Ultra 12 GB/512 GB: Rp25.999.000

Samsung Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 Edge 12 GB/256 GB: Rp15.499.000

Samsung Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE 8 GB/256 GB: Rp12.499.000
Galaxy S25 FE 8 GB/512 GB: Rp15.499.000

Samsung Galaxy Z Series

Untuk lini ponsel lipat, Samsung menawarkan Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, dan Galaxy Z Flip8.

Samsung Indonesia juga mencantumkan harga awal Galaxy Z Fold8 sekitar Rp28,4 juta dan Galaxy Z Fold8 Ultra sekitar Rp32,4 juta.

Samsung Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 12 GB/256 GB: Rp28.499.000
Galaxy Z Fold8 12 GB/512 GB: Rp32.499.000
Galaxy Z Fold8 16 GB/1 TB: Rp40.499.000

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Galaxy Z Fold8 Ultra 12 GB/256 GB: Rp32.499.000
Galaxy Z Fold8 Ultra 12 GB/512 GB: Rp36.499.000
Galaxy Z Fold8 Ultra 16 GB/1 TB: Rp44.499.000

Samsung Galaxy Z Flip8

Galaxy Z Flip8 12 GB/256 GB: Rp19.999.000
Galaxy Z Flip8 12 GB/512 GB: Rp23.999.000

Samsung Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Fold7 12 GB/256 GB: Rp28.499.000
Galaxy Z Fold7 12 GB/512 GB: Rp31.499.000

Samsung Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Flip7 12 GB/256 GB: Rp17.999.000
Galaxy Z Flip7 12 GB/512 GB: Rp20.999.000

Galaxy Z Fold8 merupakan salah satu perangkat terbaru Samsung yang membawa desain foldable generasi terbaru.

Samsung menyebut perangkat ini memiliki bobot 201 gram dan ketebalan 4,5 milimeter saat dibuka.

Samsung Galaxy A Series

Untuk konsumen yang mencari HP Samsung dengan harga lebih terjangkau, seri Galaxy A menawarkan sejumlah pilihan.

Samsung Galaxy A08

Galaxy A08 4 GB/64 GB: Rp2.999.000
Galaxy A08 4 GB/128 GB: Rp3.599.000

Samsung juga baru memperkenalkan Galaxy A08 pada September 2026 dengan baterai 6.000 mAh dan dukungan pembaruan perangkat lunak hingga enam tahun.

Samsung Galaxy A07

Galaxy A07 4 GB/64 GB: Rp2.599.000
Galaxy A07 4 GB/128 GB: Rp3.199.000

Samsung Galaxy A17

Galaxy A17 4 GB/128 GB: Rp3.999.000
Galaxy A17 8 GB/128 GB: Rp4.999.000
Galaxy A17 8 GB/256 GB: Rp4.999.000
Galaxy A17 5G 8 GB/256 GB: Rp5.299.000

Samsung Galaxy A27 5G

Galaxy A27 5G 6 GB/128 GB: Rp5.599.000
Galaxy A27 5G 8 GB/256 GB: Rp6.999.000

Samsung Galaxy A37 5G

Galaxy A37 5G 8 GB/256 GB: Rp7.999.000

Samsung Galaxy A57 5G

Galaxy A57 5G 8 GB/128 GB: Rp7.599.000
Galaxy A57 5G 8 GB/256 GB: Rp8.999.000
Galaxy A57 12 GB/256 GB: Rp9.999.000

Daftar harga tersebut merupakan harga yang tercantum dalam materi per 29 September 2026.

Harga yang dibayarkan konsumen dapat berbeda apabila terdapat promo, program cashback, cicilan, tukar tambah, atau penawaran khusus dari Samsung.

Sebagai contoh, Samsung saat ini menjalankan berbagai program promosi untuk sejumlah perangkat Galaxy, termasuk seri Z Fold8, Z Fold8 Ultra, dan Z Flip8.

Karena itu, konsumen sebaiknya memeriksa kembali harga dan ketersediaan varian sebelum melakukan pembelian melalui kanal resmi Samsung Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA – Sebanyak 35 perwakilan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) diterima masuk ke Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, saat menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa, 29 September 2026.

Perwakilan buruh tersebut masuk ke gedung parlemen untuk melakukan audiensi dengan pimpinan DPR sekaligus menyampaikan 11 tuntutan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan.

Baca Juga:

• Tercekik Utang Dapur MBG Belum Beroperasi, Puluhan Ribu Mitra SPPG Bakal Kepung DPR 1 Oktober

"Saat ini perwakilan sedang di dalam Gedung DPR RI, diterima oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal," kata Rudi di lokasi aksi, Selasa.

Audiensi tersebut juga membahas perkembangan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang tengah dibahas DPR.

Buruh ingin memastikan aspirasi yang telah disampaikan masuk dalam pembahasan RUU tersebut.

"Jadi tuntutan kita adalah ingin memastikan bahwa DPR yang membahas tentang RUU Ketenagakerjaan itu adalah memasukkan seluruh aspirasi yang sudah disampaikan oleh Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia," ucap Rudi.

Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan saat ini menjadi perhatian sejumlah pihak.

DPR sebelumnya menyatakan pembahasannya ditargetkan selesai pada Oktober 2026 dengan mempertimbangkan batas waktu yang menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi.

Buruh Tolak Kontrak Kerja hingga Lima Tahun

Salah satu poin yang menjadi perhatian utama buruh adalah aturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sistem kerja kontrak.

KBPBI menolak adanya aturan yang memungkinkan masa kontrak pekerja berlangsung hingga empat atau lima tahun.

Mereka mengusulkan PKWT dibatasi maksimal satu tahun dengan mekanisme perpanjangan.

"Koalisi Besar mengusulkan PKWT itu hanya berlaku 1 tahun dengan masa perpanjangannya dan menolak adanya aturan ataupun rencana PKWT selama empat apalagi lima tahun," tutur Rudi.

Buruh juga meminta adanya kompensasi sebesar satu kali gaji setiap kali kontrak diperpanjang.

Selain itu, mereka mengusulkan tambahan upah sebesar 25 persen dari nilai upah berjalan pada akhir masa kontrak.

Setelah masa kontrak berakhir, status pekerja kemudian disesuaikan dengan ketentuan mengenai pekerja tetap.

Pemagangan bagi Lulusan Diminta Dihapus

Selain PKWT, KBPBI menyoroti sistem pemagangan bagi pekerja yang telah menyelesaikan pendidikan.

Menurut Rudi, sistem pemagangan semestinya digunakan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan, bukan menjadi cara perusahaan memperoleh tenaga kerja dengan biaya murah.

"Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia sebenarnya tuntutan kita adalah pemagangan itu dihapuskan karena itu adalah praktik daripada perbudakan atau mengeksploitasi tenaga kerja dengan upah murah," ujar Rudi.

Dia menilai penyalahgunaan sistem pemagangan dapat membuat pekerja menerima uang saku yang nilainya lebih rendah dibandingkan standar upah minimum.

"Pemagangan itu tidak boleh dihitung sebagai hubungan kerja dan harus dihindari agar tidak dieksploitasi menjadi cara perusahaan mencari pekerja upah murah," tuturnya.

Isu mengenai pemagangan menjadi salah satu bagian dari tuntutan buruh yang lebih luas terkait kepastian hubungan kerja, selain persoalan outsourcing dan pekerja kontrak.

Buruh Beri Tenggat hingga 30 Oktober

Dalam audiensi tersebut, Rudi mengatakan buruh memberikan tenggat waktu hingga 30 Oktober 2026 kepada pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan pembahasan draf RUU sesuai aspirasi yang mereka sampaikan.

"Karena kalau tidak selesai ini akan dibuat Perppu, kita enggak mau karena kalau Perppu hanya sepihak putusan Presiden," ujar Rudi.

Buruh juga menyatakan akan kembali menggelar aksi apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut.

"Jika belum dipenuhi maka buruh akan kembali turun ke jalan dengan eskalasi massa yang lebih besar," tutup Rudi.

11 Tuntutan Buruh

Dalam aksi di depan Gedung DPR RI pada Selasa, 29 September 2026, KBPBI membawa 11 tuntutan terkait RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.

Tuntutan tersebut meliputi:

- Mewujudkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro-buruh.
- Menghentikan eksploitasi sistem outsourcing, karyawan kontrak, dan penyalahgunaan pemagangan.
- Menjamin upah buruh yang layak serta menghapus sistem koefisien nilai tertentu yang dinilai tidak jelas.
- Melindungi pekerja platform, pekerja media, ojek online, dan pekerja yang terdampak transisi iklim.
- Menjamin hak pesangon buruh.
- Memperkuat serikat pekerja.
- Menjadikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja sebagai tujuan utama pembangunan.
- Menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar hak buruh.
- Menjamin cuti haid bagi buruh perempuan tanpa syarat surat dokter.
- Memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
- Menjalankan program upskilling dan reskilling bagi buruh Indonesia.

Sebagian isu tersebut juga telah menjadi bagian dari pembahasan DPR dalam penyusunan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

DPR sebelumnya menyatakan perlindungan pekerja, termasuk pekerja platform, menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam pembahasan regulasi tersebut.* (km/ad)

JAKARTA – Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto menemui pimpinan Ombudsman RI untuk membahas temuan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong.

Pertemuan tersebut berlangsung setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Lapas Cibinong pada Rabu, 23 September 2026.

Baca Juga:

• Perkuat Integritas dan Tata Kelola, Lapas Labuhan Ruku Ikuti Pengarahan Dirjenpas dan Irjen Kemenimipas

Aris mengatakan pertemuan dengan Ombudsman dilakukan untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai temuan tersebut.

Data itu diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif.

"Untuk mendapatkan data-data lebih lengkap, ya, sehingga kita bisa equal ya, mendapatkan data secara komprehensif dan akurat, sehingga bisa menambah hasil yang objektiflah, ya, untuk penyelidikan lebih lanjut," kata Aris di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Selain membahas temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong, Aris mengatakan pertemuan tersebut juga membahas tindak lanjut dan upaya pembenahan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Menurut dia, pengalaman dari kasus Lapas Cibinong akan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi terhadap lapas dan rumah tahanan negara (rutan) lainnya.

"Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah, ya. Nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong," ujarnya.

Aris juga mengatakan persoalan kapasitas berlebih atau overcapacity di lapas menjadi salah satu hal yang akan dibahas dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Nah, nanti akan kita bicarakan dengan kementerian dan lembaga yang terkait secepat-cepatnya," tutur dia.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher mengatakan pihaknya akan menyampaikan hasil sidak Lapas Cibinong secara komprehensif dalam rapat bersama Komisi II DPR pada Selasa, 29 September 2026.

"Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Bappisus," kata Nuzran.

Nuzran mengatakan Ombudsman akan menyampaikan fakta yang ditemukan di lapangan dan tidak ingin mendahului proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan temuan tersebut.

"Ya, kami sekali lagi akan memberikan fakta lapangan, itu yang akan kami sampaikan. Dan di Komisi II nanti akan kami sampaikan seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya dan apa fakta yang terjadi pada tanggal 23 kemarin," ucap dia.

Temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong terungkap ketika Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026.

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan tim menemukan bangunan yang disebut sebagai "klaster mewah" dan dihuni oleh sejumlah warga binaan.

Di area tersebut, Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan rumah serta beberapa mobil mewah yang terparkir.

Saat masuk ke salah satu bangunan, tim menemukan fasilitas yang menyerupai apartemen.

Di dalamnya terdapat ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, serta sejumlah fasilitas lainnya.

"Kami menemukan beberapa lokasi hunian di sekitar lapas berupa bangunan terlihat seperti homestay dengan atap seng bercat warna biru dan ada seperti rumah klaster, di dalamnya berisi sofa, kulkas, TV, meja makan," kata Syafrida dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (24/9/2026).

Selain bangunan tersebut, Ombudsman menemukan fasilitas kebugaran atau fitness yang disebut lengkap.

Tim juga menemukan pembangunan simulator golf yang masih berlangsung.

Ombudsman juga menemukan celah keamanan di bagian belakang bangunan.

Akses keluar dari rumah-rumah petak tersebut disebut tidak terkunci dan terhubung langsung dengan area hutan bambu serta tempat pembuangan sampah.

Dalam pemeriksaan di lapangan, Ombudsman juga melakukan wawancara dengan sejumlah pihak.

Salah satu penghuni disebut mengakui membayar sejumlah uang untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

"Berdasarkan wawancara kami pada saat itu yang terutama yang menunggui rumah, memang dia membayar sejumlah, tetapi tidak disebutkan angkanya. Itu memang dikomersilkan. Nah, ini yang perlu nanti kita dalami lagi," ujarnya.

Atas temuan tersebut, Ombudsman meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi di Lapas Cibinong.

Ombudsman juga menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

Pembahasan kasus Lapas Cibinong selanjutnya akan dilakukan bersama lembaga terkait, termasuk melalui rapat dengan Komisi II DPR.

Temuan Ombudsman akan menjadi salah satu bahan untuk mendalami kondisi dan tata kelola lembaga pemasyarakatan.* (km/ad)

JAKARTA – Polda Metro Jaya menetapkan masinis Kereta Api (KA) Anggrek berinisial AN (37) sebagai tersangka dalam kecelakaan yang melibatkan KA Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat.

Kecelakaan yang terjadi pada 27 April 2026 tersebut menyebabkan 16 orang meninggal dunia.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Jalur Kereta Api Medan-Banda Aceh-Besitang Segera Dihidupkan Lagi, KAI Mulai Reaktivasi Tahun Ini

Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dewa Anom Danunjaya mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti dalam proses penyelidikan.

"Berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu inisial AN (37). AN ini merupakan masinis dari Kereta Api Argo Bromo Anggrek," kata Dewa Anom dalam konferensi pers, Selasa (29/9/2026).

Polisi menjerat AN dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

"Terhadap tersangka dipersangkakan Pasal 323 dan/atau Pasal 324 dan/atau Pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 198 dan/atau Pasal 206 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dengan ancaman hukuman maksimal 5 sampai 12 tahun penjara," jelasnya.

Penetapan tersangka ini muncul setelah Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT merilis hasil investigasi kecelakaan KA Anggrek dan KRL di Bekasi Timur.

Kecelakaan tersebut melibatkan KA 4B Argo Bromo Anggrek dan KA 5568A Commuter Line di Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.52 WIB.

KNKT mencatat sebanyak 123 orang menjadi korban, terdiri atas 107 orang luka-luka dan 16 orang meninggal dunia.

Dalam laporan investigasinya, KNKT mengidentifikasi enam faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan.

Salah satu temuan yang disorot adalah adanya persoalan komunikasi sebelum tabrakan terjadi.

KNKT menegaskan faktor-faktor yang diidentifikasi dalam investigasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menentukan kesalahan atau tanggung jawab seseorang dalam ranah administratif, perdata maupun pidana.

"Identifikasi terhadap faktor yang berkontribusi tidak dimaksudkan untuk penetapan kesalahan atau tanggung jawab secara administratif, perdata, atau pidana. Faktor yang berkontribusi disusun berdasarkan urutan kronologis dan tidak menunjukkan tingkat kontribusi terhadap terjadinya kecelakaan," tulis KNKT.

Berdasarkan laporan KNKT, sebelum tabrakan utama terjadi, KA 5181B Commuter Line dari arah Stasiun Tambun menuju Stasiun Bekasi Timur mengalami kecelakaan dengan taksi listrik di JPL 86 Jalan Ampera sekitar pukul 20.48 WIB.

Beberapa saat kemudian, KA 5568A berhenti di Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur untuk proses naik dan turun penumpang.

Pada pukul 20.49.24 WIB, KA 5568A kembali berhenti setelah masinis melihat adanya kerumunan masyarakat di jalur hulu arah Stasiun Tambun.

Sementara itu, pada pukul 20.50.43 WIB, KA 4B atau KA Anggrek berjalan langsung di jalur III Stasiun Bekasi.

Sekitar dua menit kemudian, tepatnya pukul 20.52.12 WIB, terjadi tabrakan antara KA 4B dan KA 5568A di Jalur 1 Stasiun Bekasi Timur.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi perhatian dalam investigasi keselamatan transportasi karena melibatkan dua rangkaian kereta dan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.

Dengan penetapan AN sebagai tersangka, proses hukum atas kecelakaan tersebut kini memasuki tahap pidana.

Sementara itu, hasil investigasi KNKT menjadi bagian penting dalam menjelaskan rangkaian peristiwa dan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan.* (d/ad)

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan administrasi kepegawaian tetap berjalan sekaligus mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan dokumen akibat bencana.

Baca Juga:

• Perkuat Integritas dan Tata Kelola, Lapas Labuhan Ruku Ikuti Pengarahan Dirjenpas dan Irjen Kemenimipas

Timur mengatakan arsip dan data kepegawaian memiliki peran penting dalam berbagai proses manajemen ASN, mulai dari pengangkatan, kepangkatan, jabatan, pengembangan karier hingga pemenuhan hak kepegawaian.

"Data dan dokumen kepegawaian diperlukan dalam berbagai proses manajemen ASN, mulai dari pengangkatan, kepangkatan, jabatan, pengembangan karier, pemenuhan hak kepegawaian, hingga proses purnabakti dan pemberian hak pensiun," ujar Timur.

Menurutnya, ketika arsip ASN terdampak bencana, proses rekonstruksi dan rehabilitasi menjadi kebutuhan penting untuk memastikan data tetap tersedia dan dapat digunakan.

Timur juga mengajak jajaran pengelola kepegawaian meningkatkan pengamanan, pemutakhiran, pencadangan dan integrasi data. Upaya tersebut tetap harus memperhatikan keamanan informasi serta ketentuan kearsipan yang berlaku.

Dia menegaskan data ASN merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga harus tersedia, akurat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Direktur Arsip Kepegawaian ASN BKN Ruri Citra Diani mengatakan hasil pendataan menunjukkan terdapat ribuan PNS pada instansi terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera.

Di Sumatera Utara, tercatat 7.879 PNS pada 12 instansi. Kemudian di Sumatera Barat terdapat 54.768 PNS pada 18 instansi, sedangkan di Aceh sebanyak 59.231 PNS pada 11 instansi.

Ruri juga menyampaikan capaian penyelamatan arsip ASN di Indonesia. Hingga 25 September 2026, sebanyak 3.516.539 arsip ASN pada 39 instansi terdampak bencana telah berhasil diselamatkan.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan capaian pada 1 Desember 2025 yang tercatat sebanyak 1.142.925 arsip ASN.

"Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa kesadaran ASN untuk menyimpan, men-digitalisasi arsip, juga sebagai bentuk transformasi digital manajemen ASN semakin meningkat," kata Ruri.

Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN RI Jumiati mengatakan pengelolaan arsip ASN menjadi bagian penting untuk mewujudkan layanan manajemen ASN yang lebih mudah, cepat dan berkualitas.

Pengelolaan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Arsip ASN melalui Lemari Digital Document Management System atau LeDi-DMS.

Jumiati menjelaskan LeDi-DMS digunakan untuk mengelola arsip ASN secara terintegrasi. Arsip yang dikelola tidak hanya berupa dokumen yang sejak awal dibuat dalam bentuk digital atau born digital, tetapi juga dokumen fisik yang telah dialihmediakan.

"Dengan pemanfaatan LeDi-DMS, kita ingin memastikan bahwa Arsip ASN tidak hanya tersimpan secara digital, tetapi juga terlindungi, valid, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan," ujar Jumiati.

Menurutnya, pengelolaan arsip ASN secara digital menjadi salah satu fondasi dalam membangun layanan manajemen ASN yang terintegrasi dan berbasis data.

Upaya pemulihan arsip tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan administrasi kepegawaian sekaligus memperkuat perlindungan data ASN ketika terjadi bencana.* (dh)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan merehabilitasi total Puskesmas Helvetia di Jalan Kemuning, Kecamatan Medan Helvetia.

Penataan dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan efektivitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang setiap hari mencapai sekitar 250 hingga 300 orang.

Baca Juga:

• Akhiri Banjir Setinggi Dada! Rico Waas Tinjau Proyek Drainase Raksasa 670 Meter di Medan Helvetia

Dalam kunjungan tersebut, Rico melihat sejumlah bagian bangunan yang akan ditata ulang, mulai dari poli umum, laboratorium, lobi, ruang klinik, ruang tunggu hingga ruang ramah anak.

"Rehabnya rehab besar. Pembangunan ini kita tata ulang kembali supaya lebih nyaman dan ruangan-ruangannya itu lebih bisa dimanfaatkan dengan baik," kata Rico Waas.

Menurut Rico, tingginya jumlah kunjungan masyarakat membuat kebutuhan ruang pelayanan perlu disesuaikan.

Salah satunya poli umum yang akan diperbesar agar komunikasi dan koordinasi delapan dokter yang bertugas dapat berlangsung lebih efektif.

"Poli umumnya dibutuhkan, kalau bisa ruangannya lebih besar karena di situ biar ada komunikasi, koordinasi dengan delapan dokter lainnya bisa lebih efektif. Nah, ini kita cari solusinya," ujarnya.

Selain poli umum, laboratorium juga diperluas karena kapasitas ruang yang tersedia saat ini dinilai belum memadai untuk melayani jumlah pasien setiap hari.

Penataan ulang turut menyasar alur keluar-masuk masyarakat dan ruang tunggu.

Sebelumnya, pasien menggunakan selasar yang relatif sempit sebagai tempat menunggu.

Melalui rehabilitasi tersebut, Pemko Medan menyiapkan lobi utama dan ruang ramah anak.

Sejumlah ruang klinik juga diperbaiki agar pemanfaatannya lebih optimal.

Rico mengatakan bangunan Puskesmas Helvetia tetap dipertahankan dua lantai.

Namun, bagian dalam bangunan ditata kembali untuk memberikan ruang pelayanan yang lebih nyaman.

"Kita rapikan supaya wajah Puskesmas ini semakin enak dipandang. Masyarakat pun lebih nyaman juga," katanya.

Keterbatasan lahan parkir juga menjadi perhatian dalam rehabilitasi tersebut.

Area di belakang Puskesmas akan dioptimalkan sehingga dapat menampung sekitar lima hingga enam mobil tanpa mengganggu alur keluar-masuk pasien.

Selain pelayanan reguler, Puskesmas Helvetia memiliki ruang instalasi gawat darurat atau IGD.

Pemko Medan merencanakan pelayanan IGD tersebut dapat beroperasi selama 24 jam.

"Ruang IGD-nya ada. Yang ini kita rencanakan juga masuk ke 24 jam," ujarnya.

Rico menargetkan seluruh pekerjaan pembangunan Puskesmas baru maupun rehabilitasi Puskesmas di Kota Medan, termasuk Puskesmas Helvetia, dapat rampung pada akhir 2026.

Selama proses rehabilitasi berlangsung, pelayanan kesehatan Puskesmas Helvetia sementara dialihkan ke Puskesmas Pembantu atau Pustu Dwikora di Jalan Setia Luhur dan Pustu Tanjung Gusta di Jalan Puskesmas.

Rehabilitasi ini diharapkan dapat membuat fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama tersebut lebih tertata, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.* (ad)

Pembangunan drainase ini ditujukan untuk mengurangi genangan yang disebut kerap merendam permukiman warga saat hujan deras. Kondisi banjir bahkan dilaporkan dapat mencapai ketinggian hingga pinggang orang dewasa.

Baca Juga:

• Bebaskan Warga dari Banjir Sebetis, Rico Waas Cek Langsung Proyek Drainase 505 Meter Sei Asahan

"Berdasarkan laporan yang kami terima, jika terjadi hujan deras, air bisa masuk ke rumah warga hingga setinggi pinggang hingga dada. Ini sangat mengganggu kenyamanan warga. Tahun ini kami bangun U-Ditch sepanjang 670 meter yang akan bermuara ke sungai Bendera. Harapannya, langkah ini bisa mereduksi banjir secara signifikan di Komplek Bumi Asri serta Lingkungan 1 dan Lingkungan 7 Kelurahan Cinta Damai," ujar Rico.

Rico menargetkan pembangunan drainase tersebut dapat rampung pada akhir 2026. Selain pembangunan saluran, Pemko Medan juga berkoordinasi dengan warga terkait penertiban serta relokasi bangunan yang berdiri di atas saluran air.

Pemko Medan juga menata tempat peternakan yang disebut tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal).

"Pembangunan ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang saling mendukung. Warga yang bangunannya berada di atas drainase juga telah sepakat untuk dibongkar demi kelancaran aliran air," tegas Rico.

Pembangunan tersebut mendapat apresiasi dari warga sekitar. Pengurus Kompleks Bumi Asri, Herman Syah, mengatakan persoalan banjir telah lama menjadi kekhawatiran warga di kawasan tersebut.

"Kami mengucapkan sujud syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sudah beberapa periode kepemimpinan wali kota, baru di tangan Pak Rico eksekusinya benar-benar terealisasi. Ini sangat berarti bagi kami," ungkap Herman.

Warga lainnya, Retno, juga mengapresiasi pembangunan drainase tersebut. Menurutnya, persoalan genangan dan banjir di wilayah itu telah dirasakan sejak masa pandemi COVID-19 dan kemudian semakin dirasakan seiring pembangunan perumahan serta perubahan fungsi lahan di sekitar kawasan.

"Pengerjaan drainase ini bagus, untuk mengurangi banjir agar tidak parah lagi. Kami bersyukur Pemko Medan turun tangan," kata Retno.

Pembangunan drainase tersebut diperkirakan memberi manfaat bagi lebih dari 1.800 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kawasan sekitar Kelurahan Cinta Damai.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Hardy Sibarani menjelaskan saluran yang dibangun menggunakan U-Ditch berukuran 160 x 160 sentimeter. Konstruksi tersebut diarahkan hingga kawasan belakang Kodam dan selanjutnya menuju Sei Badera.

"Pembangunan drainase di Pasar I ini sepanjang 672 meter dengan konstruksinya menggunakan U-Ditch ukuran 160 x 160 cm hingga ke belakang Kodam," ujar Hardy.

Meski pembangunan terus berjalan, proyek tersebut masih menghadapi kendala pembebasan lahan di sepanjang jalur permukiman warga dan bantaran rel.

Hardy mengatakan Wali Kota Medan telah menginstruksikan penerbitan surat imbauan kepada warga terkait proses pembebasan lahan. Setelah lahan dinyatakan bebas, tim SDABMBK akan melakukan normalisasi saluran hingga ke titik Sei Badera.

Pembangunan drainase ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aliran air dan mengurangi risiko genangan di kawasan Kelurahan Cinta Damai dan sekitarnya.* (dh)