Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai merah keriting yang naik 6,62% menjadi Rp66.550 per kilogram. Sementara harga cabai rawit merah meningkat 3,44% menjadi Rp93.150 per kilogram.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,78 Persen ke Posisi 6.512, Nilai Tukar Rupiah Bergerak Melemah Tipis

Kenaikan juga terjadi pada komoditas daging. Harga daging ayam naik 0,35% menjadi Rp42.650 per kilogram. Daging sapi kualitas I meningkat 0,03% menjadi Rp152.100 per kilogram, sementara daging sapi kualitas II naik 0,11% menjadi Rp142.950 per kilogram.

Pada komoditas beras, harga beras kualitas medium II naik 0,31% menjadi Rp16.400 per kilogram. Harga minyak goreng curah juga meningkat 0,24% menjadi Rp20.500 per liter.

Sementara harga telur ayam ras segar naik 0,67% menjadi Rp30.050 per kilogram.

Di sisi lain, sejumlah komoditas justru mengalami penurunan harga. Harga bawang merah turun 1,85% menjadi Rp37.100 per kilogram, sedangkan bawang putih turun 0,13% menjadi Rp39.300 per kilogram.

Harga beras kualitas medium I juga turun 0,3% menjadi Rp16.550 per kilogram. Sementara gula pasir kualitas premium turun 0,25% menjadi Rp20.300 per kilogram.

Beberapa komoditas lainnya tercatat tidak mengalami perubahan dibandingkan hari sebelumnya. Beras kualitas bawah I berada di level Rp14.900 per kilogram dan beras kualitas bawah II Rp14.700 per kilogram.

Kemudian, beras kualitas super I masih dijual Rp17.850 per kilogram, sedangkan beras kualitas super II berada di level Rp17.300 per kilogram.

Untuk minyak goreng kemasan bermerek I, harga tercatat Rp24.350 per liter. Sementara minyak goreng kemasan bermerek II berada di level Rp23.500 per liter.

Pergerakan harga tersebut menunjukkan harga sejumlah kebutuhan pokok masih mengalami fluktuasi. Masyarakat dan pelaku usaha pun dapat menjadikan data PIHPS sebagai salah satu acuan untuk memantau perkembangan harga pangan nasional.* (in/dh)

Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, sebelumnya mengatakan Jokowi ingin datang ke persidangan dan menunjukkan dokumen pendidikannya. Ijazah yang disebut akan dibawa mencakup jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.

Baca Juga:

• "Saya Sekarang Pensiunan": Jawaban Khas Jokowi Saat Dicurhati Krisis Air Bersih Gempa Palue

Menurut Rivai, kehadiran Jokowi dimaksudkan untuk menunjukkan penghormatan terhadap proses hukum. Ia menyebut posisi sebagai mantan presiden tidak menghilangkan kedudukan Jokowi sebagai warga negara yang tetap harus menghormati hukum.

Rivai juga menyebut forum persidangan dipilih untuk memperlihatkan dan menguji dokumen secara terbuka dalam mekanisme hukum. Menurutnya, Jokowi tidak ingin dokumen tersebut ditunjukkan di luar proses persidangan.

"Di forum ini beliau akan hadir dan membawa itu semua," ujar Rivai dalam pernyataan sebelumnya.

Namun, rencana tersebut belum terealisasi pada sidang perdana Roy Suryo. Persidangan di PN Jakarta Timur pada 17 September 2026 berlangsung dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam sidang tersebut, Roy Suryo hadir dan mengikuti pembacaan dakwaan. Jaksa mendakwa Roy dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan pernyataan dan penyebaran informasi mengenai ijazah Jokowi.

Sebelumnya, Roy Suryo memang telah meminta Jokowi hadir secara langsung ketika perkara memasuki tahap pembuktian. Kuasa hukum Roy, Abdul Gafur Sangadji, juga kembali menyatakan akan meminta JPU menghadirkan Jokowi sebagai pelapor utama dalam proses pembuktian.

Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi masih menyampaikan kemungkinan kehadiran Jokowi pada persidangan berikutnya. Setelah sidang Dokter Tifa pada 17 September, Rivai mengatakan Jokowi berpeluang hadir apabila JPU mendapatkan kesempatan menghadirkan lebih banyak saksi dalam sidang berikutnya.

Polemik mengenai ijazah Jokowi kini telah masuk ke proses persidangan. Berbagai keterangan, dokumen, serta dalil dari jaksa dan pihak terdakwa selanjutnya akan diuji berdasarkan tahapan pembuktian di pengadilan.* (fj/dh)

Berdasarkan data Stockbit pukul 09.00 WIB, aktivitas transaksi pada awal perdagangan tercatat cukup dinamis. Volume transaksi mencapai 659,03 juta lembar saham dengan frekuensi 52,56 ribu kali dan nilai transaksi menyentuh Rp386,89 miliar.

Baca Juga:

• Makin Silaunya Logam Mulia Harga Emas Antam Meroket 3 Hari Beruntun Tembus Rp 2,62 Juta per Gram

Pergerakan bursa saham Asia pada pagi hari juga berlangsung bervariasi. Indeks Nikkei 225 Jepang tercatat menguat 1,36% ke level 65.011,50, sedangkan Hang Seng Hong Kong naik 0,35% menjadi 24.691,00.

Sementara itu, indeks SSE Composite China menguat 0,42% ke level 3.891,96. Adapun Straits Times Singapura bergerak melemah 0,20% ke level 5.649,28.

Pergerakan pasar domestik pada awal perdagangan tersebut berlangsung di tengah kondisi bursa Asia yang beragam serta pergerakan nilai tukar rupiah yang masih berada di bawah tekanan terhadap dolar AS.

Investor selanjutnya akan mencermati perkembangan pasar sepanjang sesi perdagangan untuk melihat arah pergerakan IHSG, rupiah, dan sentimen pasar regional.* (kp/dh)

Kenaikan tersebut membuat harga emas Antam tercatat meningkat dalam tiga hari perdagangan berturut-turut. Mengutip laman Logam Mulia, harga emas Antam 0,5 gram yang menjadi pecahan terkecil dibanderol Rp1.361.500.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 18 September: Banda Aceh-Aceh Timur Berpotensi Hujan Petir

Untuk pecahan 25 gram, harga emas Antam berada di level Rp64.187.000. Kemudian emas 50 gram dijual Rp128.295.000 dan ukuran 100 gram mencapai Rp256.512.000.

Adapun pecahan 250 gram dibanderol Rp641.015.000. Sementara emas ukuran 500 gram dijual Rp1.281.820.000 dan pecahan terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram mencapai Rp2.563.600.000.

Di sisi lain, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga mengalami kenaikan Rp20.000 menjadi Rp2.458.000 per gram.

Dalam transaksi pembelian emas batangan, sesuai PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembeli dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,9 persen.

Tarif tersebut dapat menjadi lebih rendah, yakni 0,45 persen, apabila pembeli mencantumkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) saat melakukan transaksi.

Kenaikan harga emas Antam menjadi perhatian di tengah pergerakan harga logam mulia yang terus dipantau masyarakat dan investor sebagai salah satu instrumen investasi.* (in/dh)

Saidiman mengatakan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, termasuk melalui demonstrasi maupun pernyataan sikap. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang lumrah dalam negara demokratis.

Baca Juga:

• Kode Keras Prabowo Bakal Depak Menteri Bermasalah: Reshuffle Jelang 2 Tahun Itu Logis

Dia kemudian menyoroti fenomena ketika orang yang menyampaikan kritik justru berhadapan dengan laporan atau proses hukum. Menurut Saidiman, kondisi tersebut dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah.

"Menjadi sangat aneh semisal hal-hal seperti dilaporkan atau dipolisikan dan seterusnya," ujarnya.

Saidiman menilai situasi tersebut perlu menjadi perhatian karena pemerintah disebut menghadapi penurunan legitimasi publik. Dia mengatakan respons yang terlalu keras terhadap kritik berpotensi membuat sebagian masyarakat semakin antipati terhadap pemerintah.

"Kalau sekarang pemerintah merasa terkejut menghadapi legitimasi publik yang semakin turun. Saya pikir permasalahannya yang seperti ini bahwa sedikit-sedikit orang yang menyampaikan kritik ke pemerintah lalu dipolisikan itu bisa membuat publik kita antipati terhadap pemerintahan ini," jelasnya.

Menurut Saidiman, SMRC juga telah melakukan sejumlah studi mengenai pandangan masyarakat terhadap kebebasan berbicara, berserikat, berkumpul dan mengkritik pemerintah. Dia menyebut kebebasan tersebut dipandang penting oleh mayoritas publik.

"Dan di dalam banyak sekali studi yang kami lakukan soal bagaimana mereka merespons kebebasan berbicara, berserikat, berkumpul, mengkritik pemerintah, mayoritas publik itu mengungkap ini adalah sesuatu yang penting," paparnya.

Saidiman kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan dinamika politik dan Pemilu 2029. Dia menyebut tidak adanya partai politik oposisi juga menjadi salah satu konteks yang perlu diperhatikan dalam melihat sikap masyarakat terhadap pemerintah.

Menurutnya, munculnya banyak kritik serta perubahan penilaian masyarakat perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika politik yang berkembang menjelang pemilu mendatang.

Saidiman bahkan menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan hasil pemilu apabila pemungutan suara dilakukan dalam kondisi seperti sekarang.

"Tidak puas dan bahkan hari ini, jika pemilu diadakan lagi, Presiden Prabowo Subianto tidak akan terpilih lagi sebagai presiden," pungkasnya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Saidiman mengenai kondisi politik dan persepsi publik saat ini, bukan hasil pemilu maupun prediksi resmi penyelenggara pemilu. Dinamika politik menuju Pemilu 2029 masih dapat berubah seiring perkembangan pemerintahan, kondisi ekonomi, serta perubahan preferensi masyarakat.* (fj/dh)

Suahasil mengatakan kinerja APBN hingga akhir Agustus masih menunjukkan kondisi yang kuat. Salah satu indikatornya terlihat dari keseimbangan primer yang tetap positif sebesar Rp154 triliun.

Baca Juga:

• Dari Wacana di Bawah Rp200 T ke Realisasi Rp240,2 T: Anggaran BGN Justru Membengkak

Realisasi pendapatan negara hingga Agustus 2026 mencapai Rp2.055,6 triliun atau tumbuh 25,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai tersebut setara 65,2% dari target pendapatan negara sepanjang tahun.

Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp2.295,7 triliun atau 59,7% dari pagu anggaran. Belanja tersebut tumbuh 17,1% secara tahunan.

Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut membuat APBN mengalami defisit Rp240,1 triliun atau 0,93% dari PDB.

"Pendapatan negara Rp2.055,6 triliun, 65% dari target, belanja negaranya Rp2.295 triliun, maka defisitnya adalah Rp240,1 triliun yang artinya 0,93 persen dari PDB kita," ujar Suahasil.

Suahasil mengatakan pemerintah juga terus mencermati perkembangan ekonomi global yang dapat memengaruhi kondisi perekonomian dan fiskal Indonesia.

Salah satu yang menjadi perhatian yakni konflik di Timur Tengah yang masih berlanjut. Perkembangan tersebut menjadi salah satu faktor eksternal yang dipantau pemerintah karena dapat memengaruhi kondisi ekonomi global.

"Kita baca gimana konflik Timur Tengah masih berlanjut, tambah seru, di tengah-tengah itu dua hari lalu banyak yang sudah melaporkan juga bahwa The Fed menaikkan suku bunga," katanya.

Menurut Suahasil, pemerintah juga mencermati kebijakan bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) dalam merespons perkembangan ekonomi di negaranya.

Paparan APBN tersebut menjadi laporan perdana Suahasil sebagai Menteri Keuangan setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan selanjutnya masih akan memantau perkembangan penerimaan, belanja, pembiayaan, serta faktor eksternal hingga akhir 2026.* (d/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan aturan mengenai perubahan skema tersebut masih dalam proses harmonisasi dengan Kementerian Keuangan. Dia berharap aturan baru dapat segera diterbitkan.

Baca Juga:

• Beli Kualitas A, Datang Kualitas D: Kepala BGN Bongkar Biang Kerok Gangguan Kesehatan MBG

"Ya, karena ada harmonisasi di Kementerian Keuangan. Nah, itu butuh waktu. Tapi saya berharap sih sesegera mungkin lah ini. Harusnya sih udah enggak ada persoalan lagi," sambungnya.

Selama ini, setiap SPPG mendapat insentif operasional sebesar Rp6 juta untuk setiap hari operasional. BGN kini berencana mengubah formula tersebut agar nominal insentif menyesuaikan kapasitas dan kondisi layanan masing-masing dapur.

Sudaryono mengatakan pemberian nominal yang sama untuk seluruh SPPG dinilai tidak mencerminkan perbedaan kapasitas produksi dan jumlah penerima manfaat.

"Iya (disesuaikan), sekarang tidak rata semua kemudian, satu dapur semua kemudian dibayar Rp6 juta, itu tidak adil," ujar Sudaryono sebelumnya.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari juga pernah mengungkapkan rencana perubahan skema tersebut. Menurutnya, jumlah penerima manfaat dan kualitas layanan akan menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan besaran insentif.

"Nanti itu termasuk yang setelah data penerima manfaat itu fix, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix Rp6 juta semua," kata Agustina pada Juni 2026.

Selain jumlah penerima manfaat, BGN menyiapkan sejumlah indikator kualitas dalam menentukan insentif. Aspek yang diperhatikan antara lain kualitas makanan, pemenuhan standar gizi, serta keamanan pangan.

Dengan formula tersebut, pemberian insentif nantinya tidak hanya didasarkan pada jumlah makanan yang diproduksi. Kapasitas dapur juga akan disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat di masing-masing wilayah.

BGN sebelumnya menjelaskan validasi data penerima manfaat menjadi bagian dari penataan jaringan SPPG. Dalam kondisi tertentu, sejumlah dapur yang melayani penerima manfaat dalam jumlah relatif sedikit dapat digabung.

Perubahan skema ini nantinya menggantikan mekanisme insentif Rp6 juta per hari yang saat ini berlaku. Dalam petunjuk teknis BGN, insentif fasilitas SPPG sebelumnya ditetapkan berdasarkan hari operasional dan tidak dipengaruhi jumlah penerima manfaat.

BGN sebelumnya menyebut insentif tersebut digunakan untuk mendukung kesiapan fasilitas SPPG sekaligus menjaga mutu layanan program MBG.

Kini, BGN masih mematangkan formula baru agar besaran insentif dapat mengikuti kapasitas, jumlah penerima manfaat, serta kualitas layanan masing-masing dapur.* (d/dh)

Material tanah dan pohon tumbang menutupi sebagian badan jalan di Gampong Lhokbengkuang, Kecamatan Tapaktuan. Kondisi tersebut mengganggu akses masyarakat, terutama kendaraan roda empat yang untuk sementara belum dapat melintas.

Baca Juga:

• Geger Isu Begal Merajalela di Aceh Selatan Ternyata Cuma Hoaks Kapolres Wanti-Wanti Ancaman Pidana Penjara

Begitu menerima informasi, personel Polsek Tapaktuan langsung mendatangi lokasi untuk mengecek kondisi sekaligus membantu masyarakat yang terdampak.

Polisi kemudian bergotong royong membersihkan material longsor yang menutup badan jalan. Tanah dan pohon tumbang disingkirkan agar jalur yang masih dapat dilalui sepeda motor menjadi lebih terbuka.

Selain melakukan pembersihan, personel juga membantu warga yang hendak melintas menggunakan sepeda motor. Pengendara diberikan arahan agar tidak terburu-buru saat melewati bagian jalan yang terdampak.

Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah melalui Kapolsek Tapaktuan Iptu Muhammad Akhir mengatakan jajaran kepolisian akan terus memberikan respons cepat terhadap berbagai kejadian yang membutuhkan bantuan, termasuk bencana alam.

"Kami akan terus hadir membantu masyarakat, baik dalam membersihkan material longsor maupun membantu warga yang melintas agar dapat melewati lokasi dengan aman," ujar Muhammad Akhir.

Polisi juga mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama saat hujan turun. Kondisi tanah yang masih labil dinilai berpotensi memicu longsor susulan.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati, terutama saat hujan turun, karena kondisi tanah yang labil masih berpotensi menyebabkan longsor susulan," katanya.

Penanganan longsor tersebut dilakukan untuk memperlancar kembali akses masyarakat sekaligus memastikan warga dapat melintas dengan lebih aman di lokasi terdampak.* (dh)

Kunjungan yang berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB itu menjadi momentum untuk mempererat komunikasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Gempar Razia Tengah Malam di Lapas Binjai Petugas Gabungan Tak Temukan Narkoba, Barang Ini Malah Disita

"Setiap personel agar terus meningkatkan kedisiplinan, melaksanakan tugas sesuai SOP, serta menghindari segala bentuk pelanggaran," ujar Ricki.

Selain disiplin, personel Polsek Syiah Utama diminta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara bertanggung jawab. Mereka juga diingatkan untuk menjaga sikap dan perilaku sebagai anggota Polri.

Dalam kunjungan tersebut, Ricki didampingi Kabag Log, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Intel, Kasat Samapta, Kasi Humas dan Kasi Propam Polres Bener Meriah.

Usai memberikan arahan kepada personel, Kapolres bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju kawasan Permukiman Samar Kilang. Di lokasi tersebut, rombongan melakukan pengecekan pembangunan tempat penampungan air bersih dalam Program Bhayangkari Peduli.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja Kapolres Bener Meriah dalam memperkuat pembinaan internal sekaligus melihat pelaksanaan program yang berkaitan dengan pelayanan dan kebutuhan masyarakat.* (dh)

BATU BARA – Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan kembali ditunjukkan Pemerintah Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, bersama jajaran TNI, Polri, pemerintah kecamatan, organisasi perangkat daerah (OPD), serta masyarakat melalui pelaksanaan gotong royong massal, Jumat (18/9/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan gotong royong massal yang digagas oleh Bupati Batu Bara bersama unsur TNI dan Polri. Gerakan ini dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus menghidupkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir Lantik Pengurus PWI Kepri Sisa Periode 2023–2028, Kodaeral IV Perkuat Sinergi dengan Insan Pers

Menurut Fazzary Akbar, kegiatan gotong royong tidak semestinya hanya dipandang sebagai kegiatan membersihkan lingkungan. Lebih dari itu, gotong royong memiliki nilai sosial yang dapat mempertemukan berbagai elemen masyarakat dalam satu kegiatan bersama.

"Kami Pemerintah Desa Bogak mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Bupati Batu Bara, TNI, Polri, OPD yang terlibat, Pemerintah Kecamatan Tanjung Tiram, serta seluruh masyarakat yang telah bersama-sama melaksanakan kegiatan gotong royong massal ini," ujar Fazzary.

Ia menilai, gagasan pelaksanaan gotong royong secara bersama-sama merupakan langkah yang sangat baik karena mampu membangun kembali rasa kebersamaan di tengah masyarakat.

"Ini sebuah ide dan gagasan yang sangat baik. Melalui gerakan gotong royong, kita bisa menyatukan kembali persatuan dan kebersamaan. Gotong royong bukan hanya tentang membersihkan lingkungan, tetapi juga bagaimana kita membangun rasa kepedulian dan kebersamaan," katanya.

Fazzary menegaskan, nilai gotong royong merupakan salah satu kekuatan sosial yang sejak dahulu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.Karena itu, menurutnya, kegiatan seperti ini perlu terus dibangun dan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga masyarakat tidak hanya hadir ketika ada kegiatan resmi pemerintah, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan secara mandiri.

"Membangkitkan rasa persatuan itu bisa dilakukan melalui gotong royong. Jadi ini bukan hanya sekadar gerakan bersih-bersih, tetapi menurut saya ini adalah gerakan persatuan Indonesia," tegasnya.

LIBATKAN RATUSAN PERSONEL TNI DAN POLRI

Pelaksanaan gotong royong massal di wilayah Kecamatan Tanjung Tiram tersebut melibatkan ratusan personel dari berbagai unsur.

Dari jajaran Batalyon Infanteri 126/Kala Cakti, sebanyak kurang lebih 200 personel turut dilibatkan dalam kegiatan. Sementara itu, dari Polres Batu Bara dikerahkan sekitar 50 personel.

Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan lingkungan.Gotong royong dilakukan dengan membersihkan sejumlah kawasan yang menjadi sasaran kegiatan.

Para personel bersama pemerintah desa dan masyarakat bahu-membahu melakukan pembersihan lingkungan serta mengangkut berbagai material dan sampah yang ditemukan di lokasi.

Baca Juga:

• Kisah Pilu Aris Sanda, 13 Tahun Jadi Sopir dan Layani Warga di Pedalaman Papua hingga Tewas Ditembak OPM

Suasana kebersamaan pun terlihat dalam kegiatan tersebut. Berbagai unsur yang sehari-hari memiliki tugas dan fungsi berbeda dapat berkumpul dan bekerja bersama untuk satu tujuan, yakni menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman.

DIGELAR SELAMA TIGA HARI

Gerakan gotong royong massal ini tidak hanya dilaksanakan dalam satu hari. Kegiatan direncanakan berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat (18/9/2026) hingga Minggu (20/9/2026).

Adapun sejumlah lokasi yang menjadi sasaran kegiatan berada di wilayah Desa Bogak, Desa Pahlawan, dan Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram.Pelaksanaan selama tiga hari tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi lingkungan sekaligus menjadi momentum bagi masyarakat untuk kembali membangun budaya gotong royong.

Bagi Pemerintah Desa Bogak, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam keberhasilan kegiatan tersebut. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam menjaga kebersihan lingkungan tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat.

Karena itu, melalui kegiatan gotong royong massal ini, pemerintah desa juga mengajak masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai tanggung jawab bersama.

BANGUN KEBERSAMAAN DARI LINGKUNGAN

Fazzary Akbar berharap semangat yang terlihat dalam kegiatan gotong royong massal tersebut tidak berhenti setelah kegiatan selama tiga hari selesai.

Ia berharap masyarakat dapat melanjutkan semangat tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga kebersihan lingkungan masing-masing serta saling mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan.

"Kami berharap semangat gotong royong ini terus hidup di tengah masyarakat. Jangan sampai setelah kegiatan selesai, semangatnya ikut selesai. Justru setelah ini kita harus terus menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama," ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi sinergi yang terbangun antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, OPD dan masyarakat.

Baca Juga:

• Pecatan TNI Diduga Terlibat Sindikat Curanmor di 15 TKP, Polrestabes Medan Ungkap Peran 5 Terduga Pelaku

Sinergi tersebut, kata dia, menjadi contoh bahwa berbagai unsur dapat bergerak bersama ketika memiliki tujuan yang sama.

"Kami sangat mengapresiasi seluruh pihak yang sudah turun langsung. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus berlanjut dan menjadi budaya positif di tengah masyarakat, khususnya di Kecamatan Tanjung Tiram dan Desa Bogak," tuturnya.

GOTONG ROYONG SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL

Kegiatan gotong royong pada akhirnya bukan hanya berbicara tentang kebersihan fisik suatu wilayah. Di dalamnya terdapat nilai kebersamaan, kepedulian, tanggung jawab sosial dan persatuan.

Ketika masyarakat, pemerintah dan aparat dapat berdiri bersama dalam satu kegiatan, komunikasi serta hubungan sosial juga dapat semakin terbangun.

Melalui gerakan tersebut, Pemerintah Desa Bogak berharap semangat kebersamaan dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari di Desa Bogak, Desa Pahlawan dan Kelurahan Tanjung Tiram tersebut pun diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan sekaligus menghidupkan kembali nilai gotong royong sebagai salah satu kekuatan sosial masyarakat.

Bagi masyarakat Desa Bogak, gotong royong bukan sekadar kegiatan membersihkan lingkungan. Gotong royong menjadi ruang untuk berkumpul, bekerja bersama, saling membantu dan memperkuat rasa persatuan.* (dh)

Penandatanganan berlangsung dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (17/9/2026).

Baca Juga:

• "Jemput Bola" ke Medan Wali Kota Tanjungbalai 'Gedor' BBPJN Sumut Bawa Proposal Jalan Rusak

Penandatanganan diawali dengan pembacaan komitmen bersama yang dipimpin Bobby. Setelah itu, para kepala daerah dan ketua DPRD kabupaten/kota menandatangani dokumen sebagai bentuk kesepakatan untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

Bobby mengatakan rapat koordinasi yang diinisiasi Kemendagri bersama KPK tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pencegahan korupsi di Sumatera Utara. Menurutnya, upaya pencegahan perlu dilakukan secara menyeluruh karena penyelenggaraan pemerintahan daerah melibatkan banyak pihak yang saling berkaitan.

"Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komprehensif karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakeholder dan itu tentu terkait satu sama lain," kata Bobby.

Bobby juga memastikan Pemprov Sumut bersama 33 kepala daerah dan DPRD berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat integritas. Kehadiran KPK dalam kegiatan tersebut dinilai menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

"Bersama kepala daerah lainnya, DPRD kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi, dan kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus meningkatkan integritas," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) turut menjadi salah satu perhatian. Pimpinan KPK Johanis Tanak mengatakan posisi APIP perlu diperkuat agar dapat menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjadi sistem peringatan dini bagi kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN).

"Kita perlu memperkuat posisi APIP, bukan hanya dipilih di daerah, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, jadi enggak bisa diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat, harus dari Kemendagri dan kemudian kita perkuat payung hukumnya lewat Perpres," kata Johanis.

Wakil Mendagri Akhmad Wiyagus juga menilai APIP memiliki peran penting dalam mendeteksi potensi penyimpangan sebelum masuk ke ranah penegakan hukum. Menurutnya, APIP seharusnya menjadi mitra pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola.

"Kalau APIP-nya berkualitas maka pemerintahan akan berjalan lebih baik, bila ada penyimpangan sebelum ke APH ada opsi pengembalian, bila juga tidak dilaksanakan barulah ke APH, APIP itu partner Pemda, jadi bukan yang harus dihindari," ujar Akhmad.

Mahyaruddin menyatakan komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program maupun pengelolaan anggaran.

Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, KPK, Kemendagri, BPKP dan LKPP, pembenahan tata kelola diharapkan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.* (dh)

Dalam pertemuan tersebut, Mahyaruddin didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tanjungbalai Tety Juliani Siregar. Mereka diterima langsung Kepala BBPJN Sumatera Utara Hardy P. Siahaan.

Baca Juga:

• Biayai Gratis Sertifikasi 98 Tukang Proyek, Pemko Tanjungbalai Pastikan Pembangunan Bebas Asal-Asalan

Dia mengatakan keberadaan jalan nasional di Tanjungbalai sangat penting karena menjadi jalur penghubung dengan arus lalu lintas yang cukup tinggi. Kondisi infrastruktur yang rusak dinilai dapat mengganggu mobilitas masyarakat dan konektivitas wilayah.

"Penanganan ini sangat mendesak karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami berharap BBPJN Sumut dapat memberikan perhatian khusus agar persoalan yang sudah cukup lama ini dapat segera terselesaikan demi kenyamanan aktivitas masyarakat dan konektivitas wilayah," ujar Mahyaruddin.

Sejumlah ruas jalan strategis yang diusulkan untuk mendapat penanganan yakni Jalan Jenderal Sudirman sepanjang 6,41 kilometer, Jalan Gereja 0,69 kilometer, Jalan Suprapto 0,66 kilometer, serta Jalan Teluk Nibung sepanjang 3,92 kilometer.

Mahyaruddin berharap peningkatan infrastruktur tersebut dapat mendukung kelancaran transportasi sekaligus menunjang aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Tanjungbalai.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala BBPJN Sumut Hardy P. Siahaan mengapresiasi langkah Pemko Tanjungbalai yang dinilai proaktif menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Hardy mengatakan BBPJN Sumut akan menurunkan tim teknis untuk mengecek kondisi infrastruktur yang diusulkan. Hasil pengecekan nantinya akan menjadi bahan dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya.

"Usulan peningkatan ruas jalan daerah dan jembatan yang disampaikan akan kami masukkan dalam rencana aksi dan skala prioritas pembangunan," kata Hardy.

Dalam pertemuan itu, Mahyaruddin juga secara resmi menyerahkan proposal pembangunan infrastruktur kepada BBPJN Sumut. Proposal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana program pembangunan.

Mahyaruddin mengakui pembangunan infrastruktur menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Meski demikian, dia optimistis koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat membuka peluang penanganan secara bertahap.

"Kita harus tetap optimis. Dengan sinergitas dan komunikasi yang baik seperti ini, keterbatasan anggaran bukan menjadi penghalang untuk menghadirkan perubahan nyata bagi pembangunan infrastruktur di Kota Tanjungbalai," pungkasnya.

Pemko Tanjungbalai berharap koordinasi dengan BBPJN Sumut dapat mempercepat penanganan ruas jalan dan jembatan nasional sehingga konektivitas serta keselamatan pengguna jalan di wilayah tersebut semakin baik.* (dh)

Kehadiran Kahiyang Ayu bersama jajaran disambut Ketua TP PKK Kota Tanjungbalai Ny. Mashandayani Mahyaruddin bersama pengurus dan para kader PKK.

Baca Juga:

• Hadiri Gala Dinner Rakernas APEKSI XVIII, Wali Kota Tanjungbalai Sebut Momentum Perkuat Sinergi Antar Pemerintah Kota

Melalui kegiatan itu, kader PKK diharapkan dapat meneruskan edukasi kepada keluarga dan masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang bijak serta pemanfaatan bahan pangan secara optimal agar tidak terbuang percuma.

Ketua TP PKK Kota Tanjungbalai Ny. Mashandayani Mahyaruddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan TP PKK Sumut dan pelaksanaan kegiatan edukasi tersebut. Menurutnya, kegiatan itu memberikan tambahan wawasan bagi para kader sekaligus memperkuat peran PKK dalam mengedukasi keluarga mengenai pengelolaan pangan.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan antusiasme para kader yang mengikuti materi dan edukasi mengenai pencegahan susut serta sisa pangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Kahiyang Ayu juga melihat sejumlah kegiatan pemberdayaan yang berlangsung di Kota Tanjungbalai. Salah satunya kegiatan literasi yang digelar Bunda Literasi bersama Dinas Perpustakaan Kota Tanjungbalai dan diikuti siswa SD Sisingamangaraja.

Kahiyang juga meninjau kegiatan bermain sambil belajar atau outing class anak TK Dharma Wanita yang merupakan bagian dari kegiatan Bunda PAUD bersama Dinas Pendidikan.

Selain bidang pendidikan, kegiatan ekonomi kreatif turut diperkenalkan. Di antaranya pembuatan kerajinan berbahan kulit kerang dan kain ecoprint yang menjadi salah satu binaan TP PKK Kota Tanjungbalai.

Kahiyang bersama Ketua TP PKK Kota Tanjungbalai juga meninjau kebun PKK dan menyempatkan diri memanen sayuran hidroponik.

Sejumlah kegiatan seni anak turut ditampilkan, seperti pertunjukan pantomim dan tarian sampan. Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan pelatihan serta edukasi mengenai pencegahan susut dan sisa pangan.

Melalui kunjungan tersebut, TP PKK Provinsi Sumatera Utara dan TP PKK Kota Tanjungbalai memperkuat sinergi dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga, khususnya melalui Pokja III.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendorong keluarga agar mampu mengelola pangan secara bijak, efisien dan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap pengurangan pangan yang terbuang.* (dh)

Program Tebus Ijazah merupakan salah satu program Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap. Program tersebut ditujukan bagi peserta didik maupun alumni jenjang SD dan SMP/MTs yang telah menyelesaikan pendidikan tetapi belum dapat mengambil ijazah karena terkendala tunggakan biaya pendidikan.

Baca Juga:

• Jangan Cuma Habiskan Durian & Sate Padang": Rico Waas Tantang Mahasiswa Bawa Pulang Solusi Sampah Medan

"Program ini merupakan bentuk perhatian Bapak Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas terhadap anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan atau mencari kerja karena ijazahnya tertahan. Ini bagian dari upaya mendorong akses pendidikan yang lebih adil," ujar Prayogi, Jumat (18/9/2026).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, program tersebut menargetkan 1.000 siswa penerima bantuan sepanjang 2026. Dari target itu, 278 siswa telah mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan tunggakan pendidikan.

"Kami prioritaskan mereka yang terdata di DTSEN dan nilai tunggakannya tidak lebih dari Rp2,5 juta, sesuai pagu anggaran," jelas Prayogi.

Bantuan diberikan berdasarkan data dan bukti tunggakan yang disampaikan pihak sekolah. Pembayaran mencakup tunggakan SPP maupun biaya pendidikan lainnya dengan nilai maksimal Rp2,5 juta untuk setiap siswa.

Penerima bantuan merupakan lulusan SD, SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari keluarga tidak mampu yang memenuhi persyaratan program.

Program tersebut masih berjalan sehingga jumlah penerima bantuan diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai target 1.000 siswa pada tahun ini.

Melalui Program Tebus Ijazah, Pemko Medan membantu menyelesaikan kewajiban administrasi pendidikan sehingga para lulusan dapat mengambil ijazah yang menjadi hak mereka.

Ijazah tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya maupun sebagai dokumen persyaratan untuk mencari pekerjaan.* (ds/dh)

Sudaryono menyampaikan hal tersebut setelah sekitar 50 hari menjabat sebagai Kepala BGN menggantikan Nanik S Deyang. Dia mengatakan sebagian besar persoalan berasal dari bahan makanan yang tidak dalam kondisi baik.

Baca Juga:

• Dari Wacana di Bawah Rp200 T ke Realisasi Rp240,2 T: Anggaran BGN Justru Membengkak

Menurut Sudaryono, lauk dalam menu MBG cukup banyak menggunakan sumber protein hewani seperti ayam, telur, ikan dan daging. Bahan-bahan tersebut membutuhkan penanganan khusus agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga.

"Lebih banyak lauk lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya, dengan olahan lainnya," katanya.

Karena itu, Sudaryono meminta setiap dapur MBG memastikan bahan baku yang diterima benar-benar memenuhi standar sebelum diolah. Menurutnya, proses memasak yang benar tidak akan memperbaiki bahan baku yang sudah rusak.

"Sehingga kami lakukan absensi penerimaan barang, termasuk ide-ide kami yaitu memberlakukan semacam marketplace, kami lagi bangun supaya bahan-bahan baku protein hewani, khususnya ini yang spesial handle ini betul-betul kualitasnya benar, dibeli dengan harga yang benar, tidak ada mark up," tegasnya.

Sudaryono juga menyoroti potensi ketidaksesuaian antara kualitas bahan yang dibeli dengan bahan yang diterima dapur. Dia menegaskan BGN tidak ingin bahan yang dilaporkan memiliki kualitas tinggi ternyata yang datang justru memiliki kualitas jauh di bawah standar.

"Jangan sampai beli katanya beli harga beli kualitas A, tetapi ternyata yang datang kualitasnya D," ujarnya.

Untuk mencegah persoalan tersebut, BGN sedang menyiapkan sistem atau marketplace bahan baku. Sistem ini diharapkan dapat membantu memastikan kualitas bahan protein hewani sekaligus membuat proses pengadaan lebih terpantau.

Selain memperbaiki proses pengadaan, BGN juga melakukan pemeriksaan terhadap dapur MBG di berbagai daerah. Sudaryono mengatakan dapur yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai sanksi mulai dari penghentian sementara hingga penutupan permanen.

"Dan ini terus akan kita lakukan, bahkan hampir setengah lebih ya atau setengah dari seluruh dapur itu kemudian kami periksa. Artinya yang memenuhi standar tadi 13.000 sekian, 14.000, sisanya lagi kira-kira hampir setengahnya lagi itu kami periksa," kata Sudaryono.

Menurutnya, dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan terlebih dahulu disuspend untuk dilakukan perbaikan. Namun, apabila tidak juga memenuhi standar setelah diberikan kesempatan memperbaiki, dapur tersebut dapat ditutup secara permanen.

"Kalau enggak memenuhi syarat sudah kami suspend. Enggak suspend enggak diperbaiki, kami tutup permanen," imbuhnya.

BGN menyatakan pemeriksaan dan penataan dapur akan terus dilakukan sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program MBG, terutama untuk memastikan kualitas bahan makanan dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat.* (k/dh)

"Saya kira itu sesuatu yang logis ya, ya kan, dua tahun, jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya," kata Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip Jumat (18/9/2026).

Baca Juga:

• Dari Wacana di Bawah Rp200 T ke Realisasi Rp240,2 T: Anggaran BGN Justru Membengkak

"Jadi gini, kalau saya evaluasinya terus-menerus dan sampai sekarang secara objektif ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke," ujarnya.

Prabowo juga menggambarkan kabinet sebagai sebuah tim yang harus bekerja bersama, seperti satu kesebelasan sepak bola. Dalam sebuah tim, menurutnya, terdapat pemain inti, striker hingga pemain cadangan yang dapat dimainkan sesuai kebutuhan.

"Tapi, saya katakan juga kepada tim ingat ya ibarat kita satu kesebelasan sepakbola ada pemain inti ada striker ada cadangan," tutur Prabowo.

Karena itu, dia mengatakan apabila reshuffle dilakukan nantinya, keputusan tersebut akan didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kinerja dan kebutuhan organisasi pemerintahan.

Prabowo menyebut salah satu pertimbangannya adalah menempatkan orang yang memiliki kompetensi sesuai dengan posisi yang diemban.

"Jadi, kalaupun nanti ada reshuffle saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang, ya, tentunya kita. Organisasi ini kita selalu cari the right man in the right place, ya, kompetensi," kata Prabowo.

Dia menambahkan, pergantian juga dapat dilakukan apabila seorang pejabat dinilai tidak cocok dengan posisi yang ditempatinya atau memiliki persoalan tertentu.

"Kalau ada yang mungkin dia enggak cocok di tempat itu ya kita harus, tadi, mampu untuk mengganti orang yang benar. Atau dia sendiri yang ada masalah ya kita enggak bisa hindari kan," ujarnya.

Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan di tengah perhatian terhadap kemungkinan reshuffle kabinet menjelang dua tahun pemerintahan. Namun, dalam pernyataannya, Prabowo tidak menyebut secara spesifik nama menteri maupun waktu pelaksanaan reshuffle.* (k/dh)

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago yang mendampingi Jokowi mengatakan pemerintah tengah mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Salah satu opsi yang sedang dijajaki yakni mengolah air laut menjadi air tawar menggunakan teknologi desalinasi.

Baca Juga:

• Roy Suryo Terancam 12 Tahun Penjara dan Denda Rp5 Miliar dalam Perkara Ijazah Jokowi

Mendengar penjelasan tersebut, Jokowi kemudian menanggapi keluhan warga dengan candaan.

"Kalau saya enggak bisa apa-apa karena saya sekarang pensiunan," kata Jokowi sambil tersenyum.

Jokowi kemudian mengatakan kondisi gempa susulan di wilayah tersebut mulai menurun. Dia berharap aktivitas kegempaan segera berkurang sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan sehari-hari.

"Ya yang penting, ini gempa susulannya sudah mulai mengecil-mengecil. Semoga segera berkurang, stabil, dan bagus. Bapak ibu semuanya bisa beraktivitas seperti kehidupan dulu sebelum gempa," ujarnya.

Dia juga mengajak warga yang sebelumnya bekerja sebagai petani maupun nelayan untuk kembali beraktivitas secara bertahap sembari menunggu proses rehabilitasi dan pemulihan dari pemerintah.

"Yang berkebun silakan berkebun lagi, yang melaut silakan melaut lagi. Kita kembali ke kehidupan normal sambil menunggu rehabilitasi dari pemerintah," kata Jokowi.

Pulau Palue merupakan salah satu wilayah yang terdampak gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Jokowi datang untuk melihat kondisi warga sekaligus menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

Pemerintah daerah masih melakukan penanganan kebutuhan dasar warga, termasuk persoalan ketersediaan air bersih. Opsi pemanfaatan teknologi untuk mengubah air laut menjadi air tawar disebut menjadi salah satu solusi yang sedang dipertimbangkan.* (k/dh)

Persetujuan anggaran itu disampaikan beberapa hari setelah Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9/2026). Posisi Menteri Keuangan kemudian diisi Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan.

Baca Juga:

• Sapu Bersih 'Hanky-Panky' & Kickback MBG BGN Haramkan Beras SPHP dan MinyaKita

"Kita enggak mau anggaran jor-joran juga kayak yang lalu-lalu. Pengadaan yang nggak perlu, sudah enggak mungkin kita lakukan itu," ujar Sudaryono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Sudaryono menegaskan setiap anggaran yang dikelola BGN merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, dia mengatakan pihaknya akan berupaya agar anggaran yang tersedia memberikan manfaat sebesar mungkin kepada masyarakat.

Sebelumnya, ketika Purbaya masih menjabat Menteri Keuangan, muncul pembahasan mengenai kemungkinan efisiensi anggaran BGN hingga di bawah Rp200 triliun. Purbaya menyampaikan hal tersebut saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (7/9/2026).

"Tahun ini bisa sampai di bawah 200. Iya kira-kira," kata Purbaya saat itu.

Dalam pengajuan anggaran 2027, BGN menetapkan pagu sebesar Rp240,20 triliun setelah melalui efisiensi Rp30 triliun. Sebelumnya, pagu indikatif awal BGN pada 7 Mei 2026 tercatat sebesar Rp270,20 triliun.

Dari total anggaran tersebut, Rp232,88 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional. Sebagian besar dari dana tersebut, yakni Rp232,50 triliun, digunakan untuk penyediaan menu MBG. Sementara Rp373,3 miliar dialokasikan untuk kegiatan teknis pemenuhan gizi non-MBG.

Adapun anggaran Program Dukungan Manajemen sebesar Rp7,33 triliun atau sekitar 3,05 persen. Dari jumlah tersebut, Rp7,08 triliun digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan sisanya dialokasikan untuk operasional kantor dan dukungan manajemen non-operasional.

Berdasarkan unit eselon I, alokasi terbesar berada pada Deputi Penyediaan dan Penyaluran yang bertugas menjalankan distribusi MBG dengan nilai Rp232,56 triliun. Sekretariat Utama mendapat alokasi Rp7,26 triliun, sementara sisanya dibagikan kepada kedeputian lain dan pusat data.

Anggaran BGN tersebut juga dibagi ke dalam tiga fungsi utama. Fungsi Pendidikan mendapat Rp198,96 triliun untuk program MBG bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. Fungsi Kesehatan memperoleh Rp33,54 triliun yang difokuskan pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sementara Fungsi Ekonomi mendapat Rp7,69 triliun untuk kegiatan pendukung.

Dengan anggaran Rp240,20 triliun, BGN menargetkan program MBG dan pemenuhan gizi dapat menjangkau 72.464.886 penerima manfaat pada 2027. Jumlah tersebut melampaui basis target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2027 sebesar 64,94 juta orang.

Dari total target tersebut, sekitar 60,59 juta penerima merupakan anak sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK/SLB serta santri. Sementara 11,86 juta lainnya merupakan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Dengan persetujuan DPR, anggaran BGN 2027 kini berada pada angka Rp240,2 triliun dengan mayoritas alokasi diarahkan untuk pelaksanaan program MBG dan pemenuhan gizi nasional.* (tm/dh)

Massa aksi tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP). Mereka mendesak program MBG dihentikan di Tanah Papua serta meminta anggaran pendidikan lebih diprioritaskan untuk kebutuhan pelajar dan mahasiswa.

Baca Juga:

• Kisah Pilu Aris Sanda, 13 Tahun Jadi Sopir dan Layani Warga di Pedalaman Papua hingga Tewas Ditembak OPM

Aksi di Sentani juga diwarnai pengamanan terhadap sejumlah pelajar. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua menyebut sekitar 140 pelajar diamankan aparat di kawasan Pos 7 Sentani dan kemudian dibawa ke Polsek Sentani Kota.

Namun, data dari kepolisian berbeda. Kapolres Jayapura AKBP Dionisius V.D.P. Helan menyebut 78 pelajar diamankan ketika hendak mengikuti aksi. Menurut polisi, para pelajar tersebut didata dan kemudian dipulangkan karena aksi berlangsung pada jam sekolah.

Penolakan MBG juga terjadi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Pelajar yang tergabung dalam SPWP mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah dan meminta program MBG dihentikan serta pendidikan bagi pelajar digratiskan.

Di Wamena, Papua Pegunungan, massa SPWP menggelar aksi di depan Kantor DPRP Papua Pegunungan. Mereka menyuarakan permintaan agar anggaran pendidikan bagi pelajar di Tanah Papua diperbesar. Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere disebut menerima aspirasi tersebut.

Dalam aksi tersebut, pelajar dan mahasiswa juga membawa sejumlah tuntutan lain, termasuk meminta pengusutan kasus dugaan keracunan MBG di Depapre, Kabupaten Jayapura. Mereka juga meminta korban kasus tersebut ditetapkan sebagai bencana kesehatan nasional.

Selain itu, massa menolak pembangunan dapur MBG di Papua dan meminta penghentian pelibatan militer dalam pelaksanaan program MBG di daerah konflik. Mereka juga menyuarakan perlindungan bagi siswa yang menolak MBG agar tidak mengalami teror atau intimidasi.

Secara keseluruhan, SPWP menyampaikan delapan tuntutan. Isinya antara lain penghentian MBG di Tanah Papua dan evaluasi program, pengusutan kasus dugaan keracunan MBG di Depapre, pengembalian anggaran pendidikan, penghentian pembangunan dapur MBG, penghentian pemaksaan pembagian MBG di sekolah, penolakan pelibatan militer dalam program MBG di daerah konflik, penghentian militerisasi di sekolah, serta penghentian teror dan intimidasi terhadap siswa yang menolak MBG.

Aksi pelajar tersebut menunjukkan tuntutan yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan program MBG, tetapi juga menyangkut biaya pendidikan, alokasi anggaran serta kondisi keamanan bagi pelajar di Papua.

Sementara itu, informasi mengenai jumlah pelajar yang diamankan di Sentani masih memiliki perbedaan antara keterangan LBH Papua dan kepolisian. Perbedaan data tersebut menjadi bagian dari perkembangan penanganan aksi penolakan MBG di Papua.* (tm/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem belanja tersebut akan mengadopsi konsep Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang digunakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Baca Juga:

• "Bau Busuk dan Ada Ulatnya": Geger 17 Siswa SMAN 1 Bireuen Tumbang Usai Santap Ayam MBG

"Jadi belanjanya itu menggunakan sistem sehingga tidak ada lagi hanky-panky, tidak ada lagi minta kickback, tidak ada lagi beli kualitasnya jelek tapi diaku tinggi, diaku bagus supaya dia ambil untung dan lain sebagainya," kata Sudaryono dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

BGN masih mengkaji sistem tersebut. Sudaryono memperkirakan diperlukan waktu sekitar tiga minggu hingga satu bulan untuk mematangkan mekanisme belanja bahan pangan sebelum diterapkan.

Dalam sistem tersebut, BGN akan memprioritaskan pengadaan tujuh komoditas utama, yakni beras, minyak goreng, ayam, telur, daging, ikan, dan susu.

Sudaryono menegaskan beras yang digunakan dalam program MBG tidak boleh berasal dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Minyak goreng yang digunakan juga tidak diperbolehkan berasal dari produk MinyaKita.

Sementara ayam, telur, daging, ikan dan susu mendapat perhatian khusus karena merupakan sumber protein hewani yang membutuhkan penanganan dan standar kualitas tertentu.

"Kenapa sih ini menjadi penting? Karena protein hewani ini harus special handling. Kalau menanganinya enggak benar ini menyebabkan gangguan kesehatan dan target kita untuk mencapai gizi yang baik ini kemudian tidak tercapai," ujarnya.

Sudaryono menilai standar kualitas bahan makanan juga perlu dibuat secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir. Dia mencontohkan istilah ayam segar yang dapat memiliki standar berbeda apabila tidak diatur secara rinci.

Selain mengatur proses pembelian, sistem tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi sarana pertukaran informasi antarsatuan pelayanan. Informasi mengenai pemasok dan kualitas bahan dapat dipantau lintas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sudaryono menyoroti kemungkinan pemasok yang sebelumnya memberikan bahan berkualitas buruk kepada satu SPPG kemudian kembali menjual produknya ke SPPG lain karena belum adanya sistem informasi yang terintegrasi.

"Kalau mereka kasih ayam jelek yang menyebabkan keracunan misalnya, itu kemudian di-unlock, kita punya SPPG, dia bisa jualan di SPPG lain karena tidak adanya akses informasi di antara SPPG," katanya.

Karena itu, BGN ingin membangun sistem yang memungkinkan informasi mengenai pemasok dan kualitas bahan diketahui oleh SPPG lainnya. Dengan demikian, pemasok yang bermasalah dapat lebih mudah ditelusuri dan diawasi.

Sementara itu, sejumlah bahan pangan di luar tujuh komoditas utama akan mengikuti mekanisme pasar. Komoditas tersebut antara lain bawang, cabai, tomat dan bahan pelengkap lainnya.

"Selain tujuh tadi itu kemudian brambang, bawang, lombok, kemudian tomat dan lain sebagainya itu mengikuti mekanisme pasar saja," ujar Sudaryono.

Penataan rantai pasok tersebut juga dilakukan di tengah kondisi harga sejumlah komoditas pangan yang berbeda. Sudaryono menyebut harga ayam saat ini berada pada level tinggi, sedangkan harga telur justru masih rendah.

Menurut dia, kondisi tersebut telah berlangsung sejak masa libur kenaikan kelas. Harga telur disebut belum kembali menyesuaikan meski aktivitas sekolah telah berjalan.

BGN berharap sistem belanja bahan pangan yang tengah disiapkan dapat memperbaiki tata kelola pengadaan MBG sekaligus memastikan bahan makanan yang diterima setiap SPPG memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.* (dw/dh)