Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan program bus perintis tersebut akan diluncurkan paling cepat pekan depan di Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Buntut OTT Suap Internet Rp 175 Juta, Keponakan Wali Kota Tebing Tinggi Dituntut 2 Tahun Penjara

Lima kabupaten yang menjadi penerima program tahap awal tersebut yakni Nias Utara, Samosir, Batubara, Padang Lawas Utara dan Asahan.

Menurut Yuda, empat kabupaten masing-masing mendapat enam unit bus. Sementara Nias Utara mendapat sembilan unit sehingga total bus yang disiapkan mencapai 33 unit.

"Bus yang beroperasi di Asahan, Batubara, Padang Lawas Utara jenisnya bus Hiace, untuk Samosir bus L kecuali Nias Utara karena di sana tidak punya angkutan transportasi yang eksisting maka menggunakan mobil Carry," ujarnya.

Program tersebut merupakan Program Strategis Daerah (PSD) yang dicanangkan Pemprov Sumut dengan sasaran utama membantu pelajar yang memiliki jarak tempuh jauh dari rumah menuju sekolah.

Yuda mengatakan program ini nantinya akan diperluas secara bertahap. Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, terdapat 18 daerah yang dinilai menjadi wilayah prioritas berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

"Dari 33 kabupaten/kota ada 18 daerah yang dinilai tertinggal di Sumut dan tahun ini kami fokuskan untuk lima kabupaten dulu," katanya.

Setelah pelaksanaan tahap awal pada 2026, program bus perintis akan diperluas ke lebih banyak daerah.

Pada 2027, layanan direncanakan berjalan di 10 daerah. Jumlah tersebut kemudian ditambah menjadi 15 daerah pada 2028. Selanjutnya pada 2029 hingga 2030, layanan ditargetkan menjangkau 18 daerah prioritas.

Dengan tahapan tersebut, Pemprov Sumut menargetkan seluruh wilayah yang masuk prioritas dapat memperoleh layanan bus perintis.

Untuk setiap kabupaten, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp600 juta selama satu tahun. Layanan bus memiliki jarak pelayanan hingga 60 kilometer per hari.

Yuda menjelaskan pemerintah tidak membeli maupun menyewa unit bus untuk program tersebut. Pemprov Sumut membeli jasa layanan dari operator transportasi daerah atau pihak ketiga.

"Operasionalnya dilaksanakan bekerja sama dengan operator transportasi daerah atau pihak ketiga. Untuk program bus perintis ini, kita tidak menyewa atau membeli busnya, kita hanya membeli pelayanannya bekerja sama dengan operator," jelasnya.

Peluncuran program bus perintis tersebut direncanakan dilakukan paling cepat pekan depan di Kabupaten Asahan. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dijadwalkan meresmikan program tersebut.

Yuda berharap keberadaan bus gratis ini dapat membantu pelajar yang selama ini mengalami kendala transportasi untuk pergi dan pulang sekolah.

"Rencana akan kita launching paling cepat minggu depan di Asahan. Mudah-mudahan program ini bisa membantu pelajar yang selama ini mengalami kendala untuk menjangkau transportasi dari rumah ke sekolah," pungkasnya.* (tm/dh)

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia per Selasa (29/9/2026), harga cabai rawit merah naik 3,96 persen menjadi Rp99.650 per kilogram.

Baca Juga:

• Usut Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Komisi II DPR Panggil Ombudsman Siang Ini

Harga cabai rawit hijau turut mengalami kenaikan meski tipis, yakni 0,36 persen menjadi Rp68.900 per kilogram.

Harga Bawang dan Beras

Pada komoditas bawang, harga bawang merah ukuran sedang turun tipis 0,13 persen menjadi Rp37.350 per kilogram. Sebaliknya, harga bawang putih ukuran sedang naik 0,13 persen menjadi Rp39.050 per kilogram.

Sementara itu, mayoritas harga beras tidak mengalami perubahan. Beras kualitas bawah II tercatat Rp14.700 per kilogram, beras medium I Rp16.600 per kilogram dan beras medium II Rp16.400 per kilogram.

Penurunan terjadi pada beras kualitas bawah I yang turun 0,67 persen menjadi Rp14.900 per kilogram.

Beras kualitas super I juga turun 0,28 persen menjadi Rp17.900 per kilogram. Sementara beras kualitas super II terkoreksi 0,29 persen menjadi Rp17.300 per kilogram.

Harga Daging dan Telur

Untuk komoditas protein hewani, harga daging sapi kualitas I turun 0,2 persen menjadi Rp152.600 per kilogram. Daging sapi kualitas II juga turun 0,14 persen menjadi Rp143.300 per kilogram.

Harga telur ayam ras segar tercatat turun 0,17 persen menjadi Rp29.950 per kilogram. Sementara harga daging ayam ras segar tidak mengalami perubahan dan bertahan di Rp42.150 per kilogram.

Harga Gula dan Minyak Goreng

Harga gula pasir premium turun 0,25 persen menjadi Rp20.350 per kilogram. Adapun gula pasir lokal tetap berada di level Rp19.150 per kilogram.

Pada komoditas minyak goreng, harga minyak goreng curah tidak berubah dan bertahan di Rp20.400 per kilogram.

Harga minyak goreng kemasan bermerek turun tipis 0,2 persen menjadi Rp24.350 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan bermerek II justru naik 0,21 persen menjadi Rp23.550 per kilogram.

Pergerakan harga pangan tersebut menunjukkan sejumlah komoditas mengalami kenaikan, terutama kelompok cabai, sementara beberapa bahan kebutuhan pokok lainnya relatif stabil atau mengalami penurunan tipis.* (in/dh)

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pemanggilan Ombudsman dilakukan untuk mendengar penjelasan secara menyeluruh mengenai temuan di Lapas Cibinong sekaligus membahas langkah perbaikan pelayanan publik.

Baca Juga:

• Buntut Skandal Lapas Cibinong: DPR Siap Turun Tangan, Dirjen PAS Perintahkan Seluruh Bangunan Liar Dibongkar

Menurut Rifqi, Komisi II mendorong Ombudsman tidak hanya menindaklanjuti temuan di Lapas Cibinong secara kasus per kasus. Temuan tersebut dinilai perlu menjadi bahan untuk memperbaiki tata kelola lembaga pemasyarakatan secara lebih luas.

"Dalam konteks Lapas Cibinong, tentu Ombudsman kami dorong bukan hanya sibuk mengoreksi apa yang menjadi temuan mereka di Lapas Cibinong, tetapi harus kemudian mampu memberikan rekomendasi konkret bagaimana perbaikan tata kelola lapas di seluruh Indonesia," ujarnya.

Pemanggilan tersebut juga berkaitan dengan posisi Ombudsman sebagai mitra kerja Komisi II DPR RI. Dewan ingin mendengar laporan mengenai kegiatan dan temuan Ombudsman secara menyeluruh.

Selain membahas persoalan di Lapas Cibinong, Komisi II juga mendorong Ombudsman tetap menjalankan fungsi utamanya dalam mencegah maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Pada pihak yang lain juga akan mendorong Ombudsman untuk terus bekerja melakukan pekerjaan utamanya, yaitu mencegah maladministrasi dan perbaikan layanan publik di Indonesia," pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Ombudsman melakukan sidak ke Lapas Kelas IIA Cibinong dan menemukan sejumlah fasilitas yang menjadi sorotan publik, termasuk bangunan dengan fasilitas menyerupai hunian mewah.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti pemerintah dan DPR melalui pemeriksaan terhadap sejumlah pihak serta pendalaman terhadap fasilitas dan aset di lingkungan Lapas Cibinong.

Komisi II DPR berharap hasil pembahasan bersama Ombudsman dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya berkaitan dengan Lapas Cibinong, tetapi juga menjadi bahan perbaikan tata kelola pelayanan publik dan pemasyarakatan secara lebih luas.* (in/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Dian Sandi pada Selasa (29/9/2026) saat menanggapi ramainya pembahasan mengenai perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga:

• KPK Pantau Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Ada Potensi Transaksi dengan Petugas

Menurut Dian, anggapan bahwa MK akan mengabulkan permohonan diskualifikasi Gibran masih sebatas asumsi. Dia juga mengatakan PSI masih menunggu perkembangan proses hukum dan sikap selanjutnya terkait perkara tersebut.

Perkara yang dimaksud merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan sejumlah pemohon, termasuk Denny Indrayana. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran dan meminta MK antara lain menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat, membatalkan keputusan KPU terkait pencalonannya, serta membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden.

Masuk Tahap Pembuktian

MK telah menjadwalkan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memasuki tahap pembuktian pada Rabu (30/9/2026) pukul 12.00 WIB.

Dalam sidang tersebut, MK akan mendengarkan keterangan ahli dan atau saksi yang diajukan pemohon serta mengesahkan alat bukti tambahan.

Sebelumnya, sidang pemeriksaan pendahuluan digelar pada 21 September 2026. Kemudian pada 23 September, MK mendengarkan jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterangan pihak terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Dalam sidang 23 September, KPU mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa permohonan tersebut. KPU berpendapat dalil yang diajukan pemohon lebih berkaitan dengan sengketa proses pencalonan yang berada dalam ranah Bawaslu, bukan perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.

Ferdinand Soroti Proses Pencalonan

Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menyampaikan pandangan berbeda mengenai perkara tersebut. Dia menyoroti ketentuan persyaratan pencalonan serta proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran oleh penyelenggara pemilu.

Ferdinand berpendapat terdapat persoalan dalam perubahan aturan dan proses verifikasi yang menurutnya perlu dinilai oleh MK. Pernyataan tersebut merupakan pandangan Ferdinand terhadap materi perkara yang sedang diperiksa dan belum menjadi kesimpulan hukum MK.

Dia juga menyatakan masih ada kemungkinan MK tidak mengabulkan seluruh permohonan pemohon, tergantung pada penilaian hakim konstitusi terhadap aspek formal dan substansi perkara.

Sebelumnya, para pemohon sendiri menyadari permohonan tersebut diajukan jauh setelah batas waktu pengajuan sengketa hasil Pilpres. Mereka meminta agar MK tetap memeriksa persoalan tersebut dengan alasan adanya kepentingan keadilan substantif.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 kini masih berjalan di MK. Hasil tahap pembuktian dan pertimbangan hakim selanjutnya akan menjadi bagian dari proses sebelum Mahkamah menjatuhkan putusan akhir.* (fj/dh)

Permintaan tersebut menjadi salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Mashudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Geram Skandal Lapas Cibinong, DPR Minta Dirjen PAS Mundur Jika Tak Sanggup Berbenah

"Komisi XIII DPR RI akan melakukan kunjungan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Lapas Kelas IIA Cibinong untuk menindaklanjuti pemeriksaan atas adanya perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak Ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Willy saat membacakan kesimpulan rapat.

Komisi XIII juga meminta pemeriksaan mencakup seluruh pihak yang terlibat, termasuk kepemilikan, penggunaan dan pengelolaan infrastruktur serta aset pemasyarakatan di Lapas Cibinong.

Willy menegaskan pemeriksaan harus dilakukan secara transparan dan objektif. Sanksi juga diminta diberikan sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Komisi XIII akan menggelar RDP lanjutan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memaparkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh.

13 Bangunan Belum Tercatat

Dalam rapat tersebut, Mashudi mengungkapkan terdapat 16 unit rumah dinas atau mes pegawai di kawasan Lapas Cibinong.

Dari jumlah tersebut, hanya tiga unit yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Sementara 13 bangunan lainnya berada di bantaran Sungai Ciliwung dan belum tercatat sebagai aset dalam sistem tersebut.

"Terhadap 13 bangunan rumah dinas yang berada di bantaran Sungai Ciliwung dan belum tercatat dalam SIMAK BMN, saat ini masih dilakukan pendalaman terhadap aspek administrasi, status aset, dan pemanfaatan," ujar Mashudi.

Menurut Mashudi, pemerintah belum menentukan langkah akhir terhadap 13 bangunan tersebut. Pemeriksaan masih dilakukan sebelum diputuskan tindak lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dirjen PAS Perintahkan Bangunan Tak Sesuai Dibongkar

Mashudi mengatakan telah memerintahkan seluruh kepala lapas, kepala rutan dan pejabat terkait untuk menertibkan bangunan yang tidak sesuai ketentuan.

Perintah tersebut berlaku tidak hanya di Lapas Cibinong, tetapi di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia.

"Yang pasti kami sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran Kalapas, Karutan, KPLP, bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan, agar semuanya ditertibkan dan dibongkar," kata Mashudi.

Dia menegaskan akan memberikan tindakan apabila perintah tersebut tidak dijalankan oleh jajaran di wilayah.

"Apa yang menjadi rekomendasi ini, kami enggak akan main-main. Kami akan tindak tegas apabila Kakanwil, Kalapas tidak mengikuti untuk pembongkaran. Baik itu bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan, kita akan bongkar semuanya," ujarnya.

Langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas kesimpulan RDP Komisi XIII yang meminta penertiban aset dan fasilitas pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun peruntukannya.

DPR Soroti Tata Kelola Pemasyarakatan

Dalam rapat yang sama, anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo juga mempertanyakan kemampuan Ditjen PAS menangani persoalan yang muncul di Lapas Cibinong.

Yanuar menegaskan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana yang dilakukan petugas, prosesnya tidak cukup hanya dengan penonaktifan, tetapi harus dilanjutkan sesuai ketentuan hukum.

Dia juga meminta Mashudi memperbaiki sistem mutasi, rotasi serta pemberian penghargaan dan sanksi kepada petugas pemasyarakatan.

Sebelumnya, lima pejabat struktural Lapas Cibinong telah ditarik untuk kepentingan pemeriksaan. Kelima pejabat tersebut terdiri atas kepala lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum.

Pemeriksaan terhadap fasilitas, aset dan pihak yang berkaitan dengan temuan di Lapas Cibinong hingga kini masih berlangsung.* (k/dh)

Hal tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HBB di Balai Kota Medan, Senin (28/9/2026). Dalam pertemuan itu, pengurus HBB menyampaikan rencana Musyawarah Besar (Mubes) sekaligus pelantikan DPP HBB pada 23-24 Oktober 2026 di Hotel Danau Toba Internasional, Medan.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong HBB Lestarikan Budaya Batak dan Beri Energi Baru bagi Generasi Muda di Tengah Modernisasi

Lamsiang berharap Rico Waas dapat hadir dalam kegiatan pelantikan tersebut.

"Kami berharap Bapak Wali Kota Medan dapat hadir dalam acara pelantikan nantinya," ujar Lamsiang didampingi jajaran pengurus.

Menanggapi hal itu, Rico berharap seluruh rangkaian kegiatan HBB dapat berjalan lancar. Menurutnya, organisasi yang membawa nilai kesukuan memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan kebudayaan.

"Mudah-mudahan kegiatan HBB nantinya berjalan sukses. Bagaimana kita menyatukan pikiran, karena elemen yang membawa kesukuan ini sangat penting untuk menjaga tradisi, kultur dan kebudayaan yang merupakan kekuatan bangsa," kata Rico.

Rico menilai modernisasi tidak seharusnya membuat masyarakat kehilangan akar budaya. Keberagaman suku, ras, budaya dan agama di Kota Medan, kata dia, merupakan kekuatan yang perlu dirawat bersama.

Karena itu, Rico mengajak masyarakat tetap bangga terhadap keberagaman dan tidak bersikap individualistis. Dia juga berharap HBB dapat memberikan energi baru bagi generasi muda.

Menurut Rico, pengenalan budaya perlu dimulai sejak usia sekolah agar generasi muda tidak hanya mengenal budaya secara simbolis, tetapi juga memahami tradisi secara lebih utuh.

"Jangan sampai kita tahu tarian etnisnya, tetapi jenis makanan dari suku tersebut justru tidak kita kenal," ujarnya.

Selain pelestarian budaya, Rico melihat jaringan HBB yang luas dapat menjadi wadah untuk memperkuat hubungan kekeluargaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemko Medan, kata Rico, siap mendukung kegiatan HBB sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kalau dalam Mubes membutuhkan tenaga kesehatan maupun pemeriksaan kesehatan gratis, kami akan siapkan. Kami juga akan melihat apa saja yang bisa didukung Pemko Medan, tentunya tidak melanggar aturan," katanya.

Dalam audiensi tersebut, Rico Waas turut didampingi Kaban Kesbangpol Andy Mario Siregar, Kadis Lingkungan Hidup Melvi Marlabayana, Kadis Damkarmat Wandro Abadi Agnellus Malau serta Plt Sekretaris DPRD Medan Erisda Hutasoit.* (dh)

Selain harga emas, ketentuan pajak juga mengikuti aturan yang berlaku. PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022, sementara PPh Pasal 22 dikenakan tarif 0,25 persen berdasarkan PMK Nomor 48 Tahun 2023.

Baca Juga:

• IHSG Merah Membara di Pagi Hari Ambruk ke Level 6.112, Seluruh Sektor Tumbang

Rincian Harga Emas Antam

Berikut daftar harga emas Antam berdasarkan pecahan yang tercantum dalam laman resmi Logam Mulia:

0,5 gram: Rp1.340.000
1 gram: Rp2.580.000
2 gram: Rp5.110.000
3 gram: Rp7.647.000
5 gram: Rp12.715.000
10 gram: Rp25.350.000
25 gram: Rp63.210.000
50 gram: Rp126.255.000
100 gram: Rp252.360.000
250 gram: Rp630.590.000
500 gram: Rp1.260.900.000
1.000 gram: Rp2.520.600.000

Dengan perubahan tersebut, harga emas Antam pada Selasa (29/9/2026) mengalami penurunan dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sementara harga buyback juga ikut turun sehingga pemilik emas yang menjual kembali mendapatkan harga Rp2.375.000 per gram.* (oz/dh)

Pada awal perdagangan, sebanyak 160 saham tercatat menguat, sementara 343 saham melemah dan 460 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi awal mencapai sekitar Rp775 miliar dengan volume perdagangan 2,1 miliar lembar saham.

Baca Juga:

• Tembus Rp 18.000/USD! Rupiah Anjlok Terseret Panasnya Selat Hormuz dan Sikap Trump

Pergerakan negatif juga terjadi pada seluruh indeks sektoral. Sektor bahan baku, energi, infrastruktur, properti, industri, teknologi, keuangan, kesehatan, konsumer non-siklikal, konsumer siklikal hingga transportasi tercatat berada di zona merah pada awal perdagangan.

Saham Top Gainers dan Top Losers

Di tengah pelemahan IHSG, sejumlah saham masih mampu menguat pada perdagangan pagi.

Tiga saham yang mencatat kenaikan terbesar antara lain Reksa Dana Indeks Majoris Pefindo I-Grade ETF Indonesia, PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI), dan PT ALSOK Indonesia Services Tbk (SOSS).

Sementara itu, saham yang masuk jajaran top losers antara lain PT Dafam Property Indonesia Tbk (DFAM), PT Fortune Indonesia Tbk (FORU), dan PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (BIPP).

Pergerakan IHSG pada awal perdagangan menunjukkan mayoritas saham masih berada di zona merah. Pelaku pasar selanjutnya akan mencermati perkembangan transaksi sepanjang sesi perdagangan untuk melihat arah pergerakan indeks.* (oz/dh)

Hingga pukul 09.22 WIB, rupiah tercatat berada di level Rp18.000 per USD. Sementara berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp17.960 per USD pada waktu yang sama.

Baca Juga:

• Siap-siap! PLN Padamkan Listrik 6 Jam Hari Ini di Medan, Cek 4 Lokasi Terdampak

"Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp17.900 per USD hingga Rp17.950 per USD," ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.

Menurut Ibrahim, pergerakan rupiah salah satunya dipengaruhi perkembangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya kondisi Selat Hormuz.

Situasi Selat Hormuz Jadi Perhatian

Ibrahim mengatakan pasar masih mencermati sikap Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Iran disebut mengajukan sejumlah syarat, termasuk pencabutan blokade angkatan laut, pelonggaran tekanan militer, penghapusan sanksi terhadap penjualan minyak serta persetujuan gencatan senjata.

Iran disebut menawarkan pembukaan kembali Selat Hormuz dalam waktu tujuh hari sembari melanjutkan negosiasi yang lebih luas. Namun, usulan tersebut disebut telah ditolak Presiden AS Donald Trump.

Di sisi lain, laporan Axios menyebut Trump memperkirakan negosiasi dengan pihak terkait akan kembali berlangsung pada pekan ini. Qatar juga disebut terus berperan sebagai mediator dalam upaya menghidupkan kembali perundingan.

Ketegangan di sekitar Selat Hormuz turut menjadi perhatian pasar setelah sebuah rudal jelajah antikapal Iran dilaporkan menghantam kapal yang dioperasikan Korps Marinir AS. Delapan anggota Marinir AS disebut mengalami luka, meski tidak mengalami cedera serius.

Kekhawatiran terhadap pasokan energi juga meningkat setelah kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman disebut meningkatkan serangan terhadap Arab Saudi dan kapal-kapal komersial di Laut Merah.

Data Ekonomi AS Ditunggu

Selain perkembangan geopolitik, pelaku pasar juga akan mencermati sejumlah agenda ekonomi Amerika Serikat sepanjang pekan ini.

Data inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) dijadwalkan dirilis pada Rabu. Selanjutnya, data ISM Manufacturing PMI akan dirilis Kamis dan laporan Nonfarm Payrolls (NFP) pada Jumat.

Data-data tersebut dinilai dapat memengaruhi ekspektasi pasar menjelang pertemuan The Federal Reserve atau The Fed pada bulan berikutnya.

Pergerakan rupiah selanjutnya akan dipengaruhi oleh perkembangan pasar global, kondisi geopolitik serta respons investor terhadap sejumlah data ekonomi Amerika Serikat yang akan dirilis pekan ini.* (mt/dh)

Oleh:Firdaus Arifin

DI BANDUNG pada Sabtu (26/9/2026), Joko Widodo menunjukkan kartu tanda anggota Partai Solidaritas Indonesia. Ia menyatakan telah menjadi anggota sejak 14 Oktober 2025. Sehari kemudian, mantan presiden itu kembali hadir dalam kegiatan PSI di Kabupaten Bekasi. Kartu tersebut telah lama berada di tangannya, tetapi baru sekarang diperlihatkan kepada publik. Pilihan waktu itu membuat hubungan Jokowi dengan PSI lebih terang untuk dibaca.

Baca Juga:

• Instruksi Tegas Prabowo Soal Layanan RS: Pangkas Antrean BPJS Kesehatan & Dilarang Beda-bedakan Pasien

Pertanyaan itu menyangkut kemampuan partai mengubah pengaruh seorang tokoh menjadi kerja organisasi, kepercayaan pemilih, dan gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sanalah pertaruhan politik Jokowi berlangsung.

Jarak Suara

Pada Pemilu 2024, PSI memperoleh 4.260.169 suara, sekitar 2,81 persen dari suara sah nasional. Jumlah itu bertambah dari 2.650.361 suara pada Pemilu 2019. Kenaikannya nyata, tetapi belum cukup untuk melampaui ambang batas parlemen 4 persen yang berlaku pada 2024. PSI kembali berada di luar DPR.

Hasil tersebut memperlihatkan jarak antara perhatian dan dukungan. PSI sering hadir dalam perbincangan politik nasional. Kaesang Pangarep, putra Jokowi, bahkan telah memimpin partai menjelang pemungutan suara 2024. Akan tetapi, dikenal luas tidak berarti dipilih. Seseorang dapat mengikuti kabar tentang PSI, menyukai Jokowi, lalu tetap memberikan suara kepada partai lain yang calon atau pengurusnya lebih ia kenal.

Survei Poltracking Indonesia pada 14–20 Agustus 2026 menempatkan elektabilitas PSI pada 2,3 persen. Survei tersebut melibatkan 1.220 responden, dengan batas kesalahan sekitar 2,9 persen.

Angka survei tidak dapat dibandingkan secara lurus dengan hasil pemilu untuk menyatakan dukungan PSI menurun. Pengumpulan datanya pun berlangsung sebelum Jokowi menunjukkan kartu anggota di Bandung dan hadir di Bekasi. Survei itu memberi gambaran pada saat pengukuran, bukan putusan tentang hasil Pemilu 2029.

Bahkan ukuran yang harus dicapai PSI pada 2029 belum dapat disederhanakan menjadi angka 4 persen. Melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan tersebut berlaku untuk Pemilu DPR 2024, sedangkan penerapannya pada pemilu berikutnya mensyaratkan perubahan norma dan besaran ambang batas. Besaran yang kelak ditetapkan tentu penting bagi PSI. Namun, partai tidak dapat menggantungkan masa depannya pada hitungan itu saja.

Pengaruh Pribadi

Jokowi membawa modal politik yang sukar ditandingi oleh partai kecil. Selama sepuluh tahun menjadi presiden, wajah dan suaranya hadir hampir setiap hari dalam kehidupan publik.

Ia mengunjungi banyak daerah, mengambil keputusan yang menyentuh warga, serta membangun hubungan dengan relawan. Bagi kader PSI, kehadirannya dapat membuka pintu pertemuan yang sebelumnya sulit dimasuki. Tetapi pengaruh pribadi tidak berpindah secara utuh kepada partai. Pemilih yang menilai Jokowi berhasil dapat tetap merasa lebih dekat dengan organisasi politik lain.

Mereka mungkin menghormati pekerjaannya sebagai presiden tanpa mengenal calon anggota legislatif PSI di daerahnya. Sebagian dapat mendukung seorang tokoh pada pemilihan presiden dan memilih partai berbeda pada pemilihan legislatif.

Itulah sebabnya kehadiran Jokowi di berbagai daerah perlu dibaca dengan tenang. Kerumunan menunjukkan bahwa orang ingin mendengar dan melihatnya. Untuk mengetahui apakah pertemuan itu memperluas dukungan PSI, diperlukan bukti lain: anggota yang aktif, pengurus yang dipercaya warga, calon yang dikenal, dan akhirnya pilihan nyata pada pemilu.

Ketika menjabat sebagai presiden, setiap kunjungan Jokowi membawa kewenangan pemerintah dan kemungkinan keputusan yang segera terasa. Kini, ia hadir sebagai anggota sebuah partai. Perhatian terhadap dirinya tetap besar, tetapi hasil pekerjaannya bergantung pada orang-orang yang bergerak setelah ia meninggalkan tempat acara.

Akar Daerah

Di Bandung, Jokowi menekankan, struktur partai harus hidup dan bekerja. Grace Natalie kemudian menjelaskan pesan tersebut sebagai dorongan untuk merapikan kepengurusan hingga tingkat desa dan melayani masyarakat. Pesan itu tepat mengenai pekerjaan yang menentukan masa depan PSI. Kepengurusan yang lengkap di atas kertas belum tentu menjadi organisasi yang hadir dalam kehidupan warga. Kantor dapat dibuka dan nama pengurus dapat diumumkan.

Namun, kepercayaan tumbuh ketika warga tahu siapa yang bersedia mendengar keluhan mereka, mencari jalan keluar, dan kembali memberi kabar tentang hasilnya. Pekerjaan semacam ini jarang menjadi berita nasional. Justru karena berlangsung terus-menerus, ia dapat membuat sebuah partai dikenal dengan alasan yang lebih kuat daripada baliho. PSI perlu belajar dari tempat-tempat yang memberinya pijakan politik, termasuk wilayah perkotaan seperti Bandung.

Apa yang membuat seorang calon diterima? Masalah apa yang diperjuangkan sesudah ia terpilih? Bagaimana pengurus menjaga hubungan dengan warga di luar musim kampanye? Pertanyaan serupa harus diajukan di daerah dengan keadaan berbeda. Kebutuhan pekerja kota, petani, dan masyarakat pesisir tidak selalu dapat dijawab dengan pesan yang disusun dari Jakarta. Membangun akar daerah juga berarti memberi kewenangan kepada kader setempat.

Mereka paling dekat dengan persoalan warga, tetapi sering paling jauh dari perhatian elite nasional. Jika pekerjaan mereka hanya dihitung dari kemampuan menghadirkan orang saat tokoh pusat datang, partai kehilangan kesempatan belajar dari pengalaman mereka sehari-hari. PSI selama ini menampilkan diri sebagai ruang bagi generasi muda dan cara berpolitik yang lebih terbuka.

Banyak warga menginginkan partai yang mau mendengar orang baru, menjelaskan keputusannya, dan tidak menganggap jabatan sebagai milik sekelompok orang. Citra itu memberi PSI peluang sekaligus kewajiban untuk membuktikannya. Kaesang memimpin PSI; ayahnya kini menyatakan keanggotaannya secara terbuka. Hubungan keluarga tidak dengan sendirinya mengurangi hak atau kemampuan keduanya untuk berpolitik.

Akan tetapi, sebuah partai yang berbicara tentang keterbukaan perlu memperlihatkan bagaimana kader lain memperoleh kesempatan yang setara. Publik dapat menilainya dari proses pemilihan calon, ruang bagi perbedaan pendapat, dan kemampuan pengurus daerah memengaruhi keputusan pusat.

Kader yang bekerja dengan baik perlu mempunyai jalan untuk memimpin meskipun tidak dekat dengan tokoh utama. Jika seluruh perhatian dan keputusan selalu kembali kepada satu lingkaran, citra terbuka akan sulit dipercaya. Usia muda pengurus atau kemahiran menggunakan media sosial juga belum cukup menjadi pembeda.

Pemilih berhak mengetahui bagaimana PSI memilih calon yang layak, menilai kerja wakilnya, dan memperlakukan kader yang menyampaikan keberatan. Cara sebuah partai menjalankan urusannya sendiri sering memberi petunjuk tentang cara ia akan menggunakan kekuasaan yang diminta dari warga.

Pilihan Gagasan

Untuk apa PSI meminta kursi DPR? Pemilih tidak hidup di dalam percakapan elit sepanjang hari. Mereka berhadapan dengan harga kebutuhan, pekerjaan yang tidak pasti, biaya pendidikan, sulitnya memperoleh rumah, dan layanan publik yang belum merata.

PSI dapat berbicara mengenai persoalan tersebut, tetapi hampir semua partai juga melakukannya. Pembeda muncul ketika partai memilih prioritas, menyampaikan jalan yang masuk akal, lalu menunjukkan pekerjaannya. Bila PSI hendak mewakili kepentingan generasi muda, persoalan pekerjaan tidak cukup dijawab dengan janji menciptakan peluang.

Partai perlu menjelaskan sikapnya terhadap perlindungan pekerja yang berpindah-pindah pekerjaan, pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, dan biaya hidup pada masa awal bekerja. Bila ia berbicara tentang pemerintahan yang bersih, publik perlu melihat bagaimana PSI memilih calon dan menangani dugaan pelanggaran di lingkungannya sendiri.

Partai tidak perlu mempunyai jawaban tunggal untuk setiap masalah. Ia justru perlu berani mengakui bahwa sebuah pilihan mempunyai biaya, mendengar pihak yang tidak setuju, dan menerangkan alasan keputusannya. Dari situlah pemilih dapat membedakan keyakinan politik yang diperjuangkan dari kalimat yang disusun untuk menyenangkan semua orang.

Jokowi dapat membantu PSI memperoleh kesempatan untuk didengar. Isi pembicaraan sesudah perhatian itu datang merupakan tanggung jawab partai.

Bila yang terus ditawarkan hanya kedekatan dengannya, pemilih tidak memperoleh alasan yang cukup untuk menyerahkan suara legislatifnya. Keanggotaan di PSI membuat posisi Jokowi lebih jelas dalam hubungan dengan partai-partai lain. Ketika menjadi presiden, ia bekerja dengan banyak kekuatan politik melalui pemerintahan.

Kini Prabowo Subianto memimpin negara, sementara PSI berusaha memperluas dukungannya sendiri. Dalam pemilu, partai-partai yang dapat bekerja sama di tingkat pemerintahan tetap bersaing memperebutkan suara. Persaingan itu tidak otomatis menandakan hubungan Jokowi dan Prabowo memburuk. Pernyataan dalam rapat partai dapat mengundang bermacam-macam tafsir, tetapi dugaan mengenai perselisihan elit tidak boleh diperlakukan sebagai peristiwa yang telah terbukti.

Fakta yang dapat dilihat ialah Jokowi semakin terbuka mengaitkan reputasinya dengan masa depan PSI. Pemilu 2029 masih jauh. Belum ada dasar untuk memastikan PSI akan masuk DPR ataupun menyatakan upaya Jokowi telah gagal. Yang sudah dapat dinilai ialah arah pekerjaannya. Jokowi pernah membangun dukungan luas sebagai seorang tokoh.

Kini ia terlibat dalam usaha yang berbeda: membantu sebuah partai memperoleh kepercayaan atas nama, kader, gagasan, dan tindakannya sendiri. Kartu anggota yang ditunjukkan di Bandung menandai sebuah pilihan.

Hasil pilihan itu akan tampak ketika pengurus PSI menemui warga tanpa didampingi Jokowi, ketika partai harus menjelaskan sikap atas kebijakan yang tidak populer, dan ketika pemilih akhirnya menentukan wakilnya. Di tempat-tempat itulah pertaruhan politik Jokowi akan memperoleh jawabannya.* (www.kompas.com)

*)Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat

Pernyataan itu disampaikan Yanuar dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Mashudi pada Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Menyoal Asal-usul Barang Mewah Lapas Cibinong: Dari Kulkas Wiski Pejabat Hingga Aset Tak Tercatat

Yanuar menyoroti persoalan mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Menurutnya, penempatan pejabat tidak boleh hanya menjadi proses administratif, tetapi harus mempertimbangkan rekam jejak, integritas, kompetensi dan tanggung jawab.

"Jangan mutasi ini malah dijadikan ajang konsolidasi, ajang untuk saling menutupi. Yang lebih mengerikan lagi kalau ini dijadikan sebuah instrumen untuk penyelewengan," katanya.

Dia juga meminta Ditjen PAS menerapkan sistem penghargaan dan sanksi atau reward and punishment kepada seluruh petugas lapas.

"Kalau Pak Dirjen enggak sanggup menata, merotasi, melakukan reward and punishment kepada seluruh petugas lapas, sudah Bapak berhenti, biar digantikan yang lain," tegas Yanuar.

Menurut Yanuar, persoalan di Lapas Cibinong tidak seharusnya berhenti pada pemeriksaan di satu lapas. Dia meminta temuan Ombudsman tersebut menjadi pintu masuk untuk membenahi tata kelola lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan secara nasional.

"Saya melihat kasus Cibinong ini hanyalah pintu masuk dalam upaya pembenahan seluruh tata kelola lapas kita di Indonesia. Saya tidak mau urusan Cibinong ini hanya berhenti di masalah Cibinong," ujarnya.

Puluhan Warga Binaan Diperiksa

Dalam RDP tersebut, Mashudi menjelaskan langkah investigasi yang dilakukan Ditjen PAS setelah muncul temuan fasilitas di Lapas Cibinong.

Menurut Mashudi, tim Direktorat Pengamanan dan Intelijen serta Direktorat Patroli dan Penindakan (Patnal) telah memeriksa 21 warga binaan yang mengikuti program asimilasi di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Selain itu, 33 warga binaan perkara tindak pidana korupsi serta Ferdy Sambo yang menjalani pidana umum juga diperiksa.

"Ditpam Intel dan Dit Patnal melakukan pemeriksaan 21 warga binaan asimilasi di SAE, 33 warga binaan perkara tipikor dan warga binaan atas nama Ferdi Sambo, perkara pidana umum," kata Mashudi.

Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut pembentukan tim investigasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus).

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto, Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto, Mashudi dan jajaran terkait meninjau langsung lokasi yang menjadi perhatian publik pada Jumat (25/9/2026).

Mashudi mengatakan peninjauan dilakukan untuk memeriksa langsung lokasi sekaligus memberikan penjelasan mengenai temuan yang ramai diberitakan.

Lima Pejabat Lapas Ditarik

Selain memeriksa warga binaan, Ditjen PAS juga menarik lima pejabat struktural Lapas Cibinong untuk kepentingan pemeriksaan.

Kelima pejabat tersebut terdiri atas Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum (Kaur Umum).

Mashudi mengatakan penarikan tersebut dilakukan pada hari yang sama dengan penunjukan pelaksana harian agar pelayanan dan pelaksanaan tugas di Lapas Cibinong tetap berjalan.

"Pada hari yang sama, Ditjen Pas menarik lima pejabat untuk kepentingan pemeriksaan, yaitu adalah Kalapas, Kepala KPLP, Kasi Binadik, Kasi Kamtib, dan Kaur Umum, serta menunjuk Pelaksana Harian agar pelayanan dan pelaksanaan tugas tetap berjalan," pungkasnya.

Pemeriksaan terhadap warga binaan dan pejabat tersebut masih berlangsung sebagai bagian dari investigasi atas temuan Ombudsman di Lapas Cibinong.* (k/dh)

Berdasarkan informasi PLN UP 3 Medan melalui akun Instagram resminya, pemeliharaan dilakukan di wilayah kerja ULP Medan Kota.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 29 September: Hujan Petir Mengintai Banyak Daerah

Adapun empat lokasi yang terdampak pemeliharaan jaringan listrik yakni:

- Jalan Putri Hijau
- Jalan Medan Putri
- Villa Green Garden
- Kompleks Emerald Garden

Dalam kegiatan tersebut, PLN melakukan sejumlah pekerjaan untuk meningkatkan keandalan jaringan.

Pekerjaan yang dilakukan meliputi kabelisasi HUTM, pemeliharaan komponen HUTM serta penampakan pohon.

PLN mengimbau pelanggan yang menggunakan genset selama pemadaman agar memastikan instalasi genset dipisahkan dari instalasi listrik PLN.

Pemeliharaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan keandalan layanan kelistrikan. Pelanggan di lokasi terdampak diimbau menyesuaikan aktivitas selama proses pemeliharaan berlangsung.* (ds/dh)

Hal itu disampaikan Said dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Hotman Paris Tolak Rencana Pengakuan Putusan Pengadilan Asing dalam RUU HPI, Ini Alasannya

"Kami memberikan catatan tentang kekayaan tidak wajar, illicit enrichment. Bahwa illicit enrichment diatur pada undang-undang materil, tidak pada undang-undang formil," kata Said dalam rapat tersebut.

Menurut Said, pengaturan illicit enrichment perlu ditempatkan dalam undang-undang pidana materiil karena menyangkut delik materiil dan konsekuensi penghukuman.

"Sementara, rancangan undang-undang perampasan aset mengatur tentang hukum acara atau pelaksanaan sanksi hukum dari perbuatan atau tindak pidana atau pidana formil," ujarnya.

Said kemudian mengusulkan agar ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar tidak dimasukkan dalam RUU Perampasan Aset.

"Maka, rancangan undang-undang perampasan aset ini sebaiknya tidak mengatur illicit enrichment," tambahnya.

Kekayaan Tak Wajar Tak Jadi Vonis Otomatis

Said juga menekankan pentingnya proses pembuktian yang adil dalam menilai kekayaan yang dianggap tidak wajar. Menurutnya, ketidakwajaran harta seseorang tidak seharusnya secara otomatis menjadi dasar pemberian vonis.

"Kemudian, ketidakwajaran kekayaan tidak diperlukan sebagai vonis otomatis. Setiap konsekuensi hukum harus bertumpu pada ketentuan atau kepastian hukum yang jelas," katanya.

Dia menyebut proses pembuktian harus dapat diuji dan memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai asal-usul kekayaannya.

Said juga menyinggung pentingnya penerapan prinsip due process of law dalam penyusunan aturan tersebut.

"Pembentukan undang-undang perlu membedakan secara cermat pengaturan tindak pidana, tata cara pembuktian, asas due process of law, dan mekanisme," pungkasnya.

Usulan tersebut disampaikan di tengah pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR bersama berbagai pihak. Masukan dari akademisi menjadi bagian dari pembahasan substansi RUU sebelum proses legislasi dilanjutkan.* (d/dh)

Wisnu hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Dirjenpas Imipas) Mashudi pada Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Menyoal Asal-usul Barang Mewah Lapas Cibinong: Dari Kulkas Wiski Pejabat Hingga Aset Tak Tercatat

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan sejak kapan Wisnu mengetahui keberadaan foto tersebut di kawasan lapas.

"Pertanyaan saya Pak Kalapas, Anda 3 tahun di sana, sudah berapa lama Anda tahu Pak Jimmy Masrin ada di situ?" tanya Yanuar.

Wisnu kemudian menjelaskan bahwa pihaknya memperoleh informasi mengenai foto tersebut. Namun, jawaban Wisnu dinilai belum menjelaskan secara gamblang mengenai keberadaan foto itu sehingga Yanuar kembali meminta penjelasan.

Di tengah sorotan tersebut, data LHKPN Wisnu menunjukkan total harta kekayaannya sebesar Rp3.189.411.335. Laporan itu disampaikan pada 28 Januari 2026.

Isi Garasi Wisnu

Berdasarkan LHKPN tersebut, Wisnu tercatat memiliki dua kendaraan yang seluruhnya berupa mobil.

Mobil pertama adalah Jeep tahun 1995 dengan nilai Rp30 juta. Kendaraan tersebut tercatat sebagai hasil sendiri.

Mobil kedua yakni Toyota Hilux tahun 2023 yang juga merupakan hasil sendiri dengan nilai Rp350 juta.

Dengan demikian, total nilai dua kendaraan yang tercatat dalam garasi Wisnu mencapai Rp380 juta.

Selain kendaraan, harta kekayaan Wisnu terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp2.729.284.000, harta bergerak lainnya Rp25 juta serta kas dan setara kas Rp55.127.335.

Jika dijumlahkan, seluruh aset tersebut mencapai Rp3.189.411.335.

Nilai tanah dan bangunan menjadi komponen terbesar dalam harta kekayaan yang dilaporkan Wisnu, sedangkan dua mobil menjadi bagian aset kendaraan yang tercatat dalam LHKPN.

Sorotan di Rapat DPR

Dalam RDP Komisi XIII DPR RI, selain persoalan foto Jimmy Masrin, Wisnu juga ditanya mengenai keberadaan kamera pengawas atau CCTV di kawasan rumah dinas yang menjadi sorotan.

Wisnu mengakui tidak terdapat CCTV di bagian luar kawasan tersebut. Menurutnya, kamera pengawas dipasang di blok-blok dalam lapas.

Yanuar kemudian mempertanyakan alasan tidak adanya CCTV di area tersebut, mengingat kawasan rumah dinas juga menjadi bagian dari lingkungan lapas.

Sementara itu, Dirjenpas Mashudi sebelumnya menjelaskan sejumlah barang yang ditemukan Ombudsman, termasuk televisi, sofa, springbed, kulkas serta minuman beralkohol, berdasarkan pemeriksaan sementara merupakan barang pribadi milik Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib).

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga telah menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan terkait temuan Ombudsman.

Pemeriksaan tersebut masih berlangsung untuk mendalami fasilitas, status aset serta pemanfaatan sejumlah bangunan di lingkungan Lapas Cibinong.* (d/dh)

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dalam sidang di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Terima Uang Rp25 Juta, Keponakan Wali Kota Tebingtinggi Dituntut 2 Tahun Penjara

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Erdian dengan pidana penjara selama dua tahun," ujar Edwin di hadapan majelis hakim yang diketuai M. Nazir.

Apabila denda tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta atau pendapatan Erdian dapat disita dan dilelang untuk melunasi denda.

Jika terdakwa tidak memiliki harta atau pendapatan yang mencukupi, denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 10 hari.

Dalam perkara yang sama, Heny Afrianti selaku staf PT Whiz Digital Berjaya yang didakwa sebagai pihak pemberi suap dituntut 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp10 juta subsider 10 hari kurungan.

Jaksa menilai perbuatan kedua terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga, yakni Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang telah diubah dengan Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Setelah tuntutan dibacakan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi. Sidang pleidoi dijadwalkan pada Senin (5/10/2026).

Berawal dari OTT Polda Sumut

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara di Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi pada Rabu (15/4/2026).

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan empat orang. Tiga di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN), yakni Kepala Dinas Kominfo, bendahara dan seorang kepala bidang. Satu orang lainnya adalah Heny Afrianti dari PT Whiz Digital Berjaya.

Perkara tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan jaringan internet di Dinas Kominfo Tebing Tinggi dengan pagu anggaran sekitar Rp840 juta.

Proyek itu mencakup belanja kawat, faksimile, internet dan televisi berlangganan, khususnya layanan bandwidth domestik 800 Mbps.

Dalam perkara tersebut, penyedia jasa diduga diarahkan memberikan success fee sebesar 20 persen dari nilai proyek. Total fee yang diduga diminta mencapai Rp175 juta.

PT Whiz Digital kemudian diduga memberikan uang success fee kepada Nur Erdian sebesar Rp150 juta yang disebut diterima pada Desember 2025.

Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan operasional dan pribadi. Sebagian uang telah diberikan sebelumnya, sedangkan sisanya diserahkan saat operasi tangkap tangan berlangsung.

Saat Heny menyerahkan kekurangan success fee sebesar Rp25 juta kepada Erdian, keduanya kemudian diamankan penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut bersama sejumlah barang bukti.

Perkara tersebut kini memasuki tahap pembelaan setelah jaksa membacakan tuntutan terhadap kedua terdakwa. Belum ada putusan pengadilan terhadap Nur Erdian maupun Heny Afrianti.* (tm/dh)

Arahan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Gugatan Ijazah Gibran Bergulir di MK, Refly Harun Pastikan Kedudukan Prabowo Tetap Aman

Budi mengatakan Prabowo juga meminta seluruh rumah sakit memberikan pelayanan yang setara kepada peserta BPJS Kesehatan maupun pasien yang tidak menggunakan BPJS.

"Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit-rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS," ujarnya.

Rapat tersebut turut membahas keberlanjutan pembiayaan program BPJS Kesehatan. Budi mengatakan BPJS membutuhkan kepastian dari sisi keuangan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Menurut dia, pemerintah memastikan keberlanjutan pembiayaan BPJS dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan peningkatan mutu layanan perlu dilakukan dengan memperhatikan sejumlah perubahan dalam sistem kesehatan, termasuk inflasi medis, pertumbuhan penduduk, perubahan pola penyakit dan peningkatan pemanfaatan layanan.

Prihati juga menyampaikan rencana perubahan pendekatan pelayanan dari berbasis volume atau volume based menjadi berbasis nilai manfaat atau value based. Pendekatan tersebut diarahkan agar pelayanan lebih sesuai dengan kebutuhan peserta.

Perubahan pendekatan tersebut merupakan bagian dari upaya BPJS Kesehatan meningkatkan kualitas layanan sekaligus menjaga efisiensi pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sebelumnya, BPJS Kesehatan juga telah mendorong penerapan Value-Based Health Care dengan mempertimbangkan hasil kesehatan pasien dan total biaya pelayanan.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan selanjutnya akan melakukan perbaikan layanan, termasuk pada waktu tunggu pasien dan kesetaraan pelayanan di fasilitas kesehatan.* (tm/dh)

Direktur LBH Medan Irvan Saputra mengatakan pihaknya masuk sebagai tim audit eksternal dalam kasus tersebut. Menurutnya, hasil pemeriksaan yang mereka lakukan menunjukkan sejumlah hal yang dinilai perlu didalami lebih lanjut.

Baca Juga:

• Sebut Hasil Autopsi Cukup, Polda Sumut Tolak Ekshumasi Mantan Istri Polisi yang Tewas Tertembak

Irvan mengatakan LBH Medan merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Polrestabes Medan tertanggal 5 Agustus 2026. Berdasarkan dokumen yang mereka periksa, disebut terdapat bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana pembunuhan serta tindakan mendorong atau memfasilitasi seseorang untuk bunuh diri.

Atas temuan tersebut, LBH Medan meminta penanganan perkara dilakukan secara lebih mendalam dan objektif.

Dorong Ekshumasi dan Pemeriksaan Independen

LBH Medan meminta laporan model A yang sedang diproses di Polrestabes Medan diambil alih Polda Sumatera Utara. Selain itu, LBH Medan mendorong dilakukan ekshumasi atau penggalian kubur untuk menjalani autopsi ulang.

Irvan meminta autopsi dilakukan oleh dokter independen yang tidak terikat dengan institusi Polri.

"Tujuan untuk membuat terang benderang," ujarnya.

LBH Medan juga meminta penyidik memeriksa secara mendalam rekaman CCTV dan DVR di lokasi kejadian. Dua telepon seluler milik W juga diminta diperiksa karena dinilai dapat memberikan informasi terkait peristiwa sebelum dan saat korban meninggal.

LBH Medan selanjutnya meminta keluarga korban diperiksa serta diberikan akses terhadap informasi dan hak-hak korban atau keluarga selama proses penyidikan.

Audit Eksternal Temukan Sejumlah Kejanggalan

LBH Medan melakukan audit eksternal pada 19 Agustus hingga 13 September 2026. Dari audit tersebut, mereka menyebut menemukan sejumlah persoalan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polrestabes Medan.

Irvan menyoroti informasi mengenai dugaan bunuh diri yang disebut tidak sesuai dengan isi LHP tertanggal 5 Agustus 2026. Pada tanggal yang sama, perkara tersebut disebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Padahal dalam LHP yang saya baca sendiri, isinya telah ditemukan cukup bukti dugaan tindak pidana 458 dan 462. Apa itu? Dugaan pembunuhan atau mendorong orang bunuh diri," kata Irvan.

LBH Medan juga mempersoalkan proses pemberian izin autopsi jenazah. Berdasarkan dokumen yang diperiksa, permintaan visum disebut ditandatangani Brigadir I yang diketahui telah bercerai dengan W sejak 2021.

Selain itu, LBH Medan menyebut dokter forensik menyampaikan hasil autopsi belum final dan masih dapat diuji melalui pemeriksaan jaringan.

Persoalkan Senjata dan Rekaman CCTV

Persoalan lain yang disoroti adalah keberadaan senjata api milik Brigadir I. LBH Medan menyebut senjata tersebut sebelum kejadian berada di atas koper dengan jarak sekitar 1 meter dari tempat tidur.

Setelah kejadian, senjata disebut ditemukan telah berpindah dari kamar mandi ke sebuah bangku. LBH Medan mempertanyakan proses pemeriksaan terhadap perubahan posisi senjata tersebut.

"Secara prosedural, kami temukan penyidik tidak mendalami tentang senpi. Bagaimana senjata itu bisa berpindah, bagaimana senpi itu seharusnya disimpan, apakah senjata itu berisi dan di mana biasanya diletakkan. Itu tidak didalami," tutur Irvan.

LBH Medan juga menyebut Brigadir I tidak langsung melaporkan kejadian kepada kepolisian.

Berdasarkan versi penyidik dalam berita acara pemeriksaan (BAP), kematian W disebut terjadi sekitar pukul 14.17 WIB pada 2 Agustus 2026. Namun, LBH Medan menyebut personel kepolisian baru tiba sekitar pukul 17.17 WIB.

Selain itu, dari tujuh kamera CCTV di lokasi, LBH Medan menyebut terdapat tiga kanal rekaman yang hilang.

Tim audit eksternal tersebut juga menyebut menemukan residu pada pakaian dan tangan W serta handuk. Sementara anak korban berinisial M dinilai belum dapat dijadikan saksi kunci karena terdapat keterangan yang menurut LBH Medan perlu didalami kembali.

Dua Ponsel Belum Diperiksa

LBH Medan menyatakan dua telepon seluler milik W yang bermerek iPhone belum diperiksa penyidik. Padahal, menurut mereka, perangkat tersebut berpotensi memberikan informasi terkait rangkaian peristiwa sebelum kematian korban.

LBH Medan juga menyebut permintaan untuk melihat sejumlah barang bukti belum diakomodasi. Salah satu yang dipersoalkan adalah selimut atau sprei yang disebut diduga memiliki bercak darah.

Irvan mengatakan seluruh temuan tersebut seharusnya didalami agar penyebab dan rangkaian kematian W dapat diketahui secara lebih jelas.

Proses penyidikan perkara tersebut hingga kini masih berjalan. Dugaan tindak pidana yang disampaikan LBH Medan merupakan hasil audit eksternal mereka dan belum menjadi kesimpulan akhir mengenai penyebab kematian W.* (km/dh)

Kuasa hukum Saiful, Jonson David Sibarani, mengatakan pihaknya tidak sepakat dengan putusan tersebut karena menilai sejumlah fakta dalam persidangan belum dipertimbangkan secara utuh.

Baca Juga:

• Terpidana Korupsi Profil Desa di Karo Amry KS Pelawi Dibebaskan, Vonis 20 Bulan dan Uang Pengganti Rp255 Juta Batal

Jonson salah satunya menyoroti kewajiban uang pengganti sebesar Rp1 miliar yang dibebankan kepada Saiful. Menurutnya, aliran uang tersebut dalam persidangan tidak menunjukkan bahwa Saiful menerima uang tersebut.

"Kalau kita dengarkan pertimbangan hukum majelis hakim, tidak berdasarkan fakta. Di persidangan Saiful Abdi mengatakan, si Supriadi melapor ke dia. Pak itu ada uang Rp1 miliar. Rupanya tiba-tiba dijemput ajudan Pj Bupati Faisal Hasrimy. Tapi kenapa di putusan Rp1 miliar itu dibebankan kepada Saiful Abdi?" ujar Jonson.

Sebelumnya, majelis hakim PN Medan menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada Saiful dalam sidang di ruang Cakra 9, Kamis (24/9/2026).

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang. Dalam putusannya, hakim menyatakan Saiful terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 7 tahun penjara dan denda Rp400 juta dengan subsider 120 hari kurungan," kata hakim dalam persidangan.

Selain pidana penjara dan denda, Saiful diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1 miliar. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang.

Jika harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, Saiful akan dikenai pidana penjara tambahan selama 2 tahun.

Dua Terdakwa Lain Juga Divonis

Dalam perkara yang sama, dua terdakwa lain turut dijatuhi hukuman oleh majelis hakim.

Mantan Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Langkat, Supriadi, divonis 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp500 juta.

Sementara itu, Direktur PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra, divonis 7 tahun penjara serta denda Rp400 juta subsider 120 hari kurungan. Budi juga dibebankan uang pengganti sebesar Rp10 miliar.

Ketiga terdakwa disebut memiliki peran dalam proyek pengadaan smartboard dengan nilai mencapai Rp49,9 miliar. Proyek tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29,588 miliar.

Majelis hakim mempertimbangkan perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara, meresahkan masyarakat serta tidak mendukung pemberantasan korupsi. Perbuatan tersebut juga dinilai mencederai sektor pendidikan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan.

Adapun hal yang meringankan, para terdakwa disebut belum pernah dipidana dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Vonis Lebih Rendah dari Tuntutan

Vonis terhadap Saiful tersebut lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat.

Sebelumnya, Saiful dituntut 11 tahun penjara, denda Rp500 juta serta uang pengganti Rp2 miliar.

Kasus tersebut bermula dari proyek pengadaan smartboard di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dengan total pagu anggaran Rp49,9 miliar.

Dalam perkara tersebut, jaksa mendakwa adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29,588,291,000.

Dengan pengajuan banding tersebut, putusan terhadap Saiful Abdi kini akan diperiksa kembali pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi.* (km/dh)

Sejauh mana pimpinan PKI mengendalikan gerakan tersebut masih menjadi perdebatan dalam kajian sejarah. Sejumlah penelitian menyebut adanya keterlibatan pimpinan PKI, termasuk D.N. Aidit, sementara struktur komando, tujuan akhir dan tingkat keterlibatan masing-masing aktor masih diperdebatkan.

Baca Juga:

• Dua Versi Berbeda, Kesaksian Kolonel Latief dan Keterangan Soeharto soal Pertemuan Sebelum G30S

Latar Belakang G30S PKI

Menurut buku Sejarah untuk Kelas XII karya Nana Supriatna, perkembangan PKI berawal dari organisasi berhaluan kiri bernama Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV). Organisasi tersebut didirikan tokoh sosialis Belanda Henk Sneevliet.

ISDV kemudian berupaya memperluas pengaruh dengan masuk ke sejumlah organisasi politik, termasuk Sarekat Islam (SI). Pada dekade 1920-an, perkembangan tersebut kemudian menjadi salah satu latar lahirnya PKI dengan Semaoen sebagai ketua dan Darsono sebagai wakil.

Perkembangan ideologi komunis di Indonesia kemudian memunculkan kecurigaan dari kelompok antikomunis. Persaingan di kalangan elite politik nasional juga semakin kuat.

Di tengah situasi tersebut, muncul berbagai desas-desus mengenai kondisi Presiden Soekarno dan keberadaan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Ketegangan politik kemudian berkembang hingga terjadi gerakan bersenjata di Jakarta.

Kronologi G30S PKI

Gerakan tersebut dipimpin Letnan Kolonel Untung Syamsuri yang saat itu merupakan Komandan Batalyon I Kawal Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden.

Pasukan bergerak meninggalkan kawasan Lubang Buaya pada pergantian hari Kamis, 30 September 1965 menuju Jumat, 1 Oktober 1965. Gerakan yang sebelumnya disebut dengan nama Operasi Takari tersebut kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September.

Dalam aksinya, sejumlah pimpinan Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Enam perwira tinggi Angkatan Darat yang gugur yakni Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo.

Selain enam jenderal tersebut, Letnan Satu Pierre Andreas Tendean, ajudan Menhankam/Kasab Jenderal Nasution, serta Brigadir Polisi Satsuit Tubun yang merupakan pengawal Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena juga tewas.

Jenderal AH Nasution berhasil selamat dari peristiwa tersebut. Namun, putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, tewas tertembak.

Dampak G30S PKI

Peristiwa G30S PKI kemudian membawa dampak besar terhadap kehidupan politik dan sosial Indonesia.

Salah satu dampaknya adalah munculnya peta kekuatan politik baru dengan Angkatan Darat menjadi kekuatan yang semakin dominan. Pada saat yang sama, PKI mengalami kehancuran sebagai kekuatan politik di Indonesia.

Pamor politik Presiden Soekarno juga mengalami penurunan setelah peristiwa tersebut. Perkembangan berikutnya diikuti penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang tergabung dalam PKI maupun mereka yang dianggap berkaitan dengan PKI.

Dalam sumber yang menjadi rujukan, penumpasan terhadap PKI di Jakarta berlangsung pada 2 hingga 5 Oktober 1965. Sementara itu, proses penumpasan di Jawa Tengah berlangsung lebih lama karena wilayah tersebut disebut sebagai salah satu basis kuat PKI.

Melalui berbagai operasi militer, D.N. Aidit akhirnya ditembak mati di Boyolali. Sementara itu, Letkol Untung Syamsuri kemudian ditangkap di Tegal.

Peristiwa G30S PKI selanjutnya menjadi salah satu titik penting yang memengaruhi perubahan kekuatan politik dan perjalanan sejarah Indonesia pada masa berikutnya.* (d/dh)

Penjelasan tersebut disampaikan Mashudi dalam RDP bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Rapat membahas temuan inspeksi mendadak Ombudsman terkait fasilitas di Lapas Cibinong.

Baca Juga:

• KPK Pantau Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Ada Potensi Transaksi dengan Petugas

Mashudi mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan barang-barang tersebut merupakan milik pribadi Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) Lapas Cibinong.

"Berdasarkan pemeriksaan sementara, TV, perabotan rumah tangga, sofa, springbed, kulkas berisi tiga botol wiski dan satu botol bir merupakan barang pribadi milik Kasi Kamtib," kata Mashudi.

Selain itu, Mashudi menjelaskan soal dugaan adanya jalur khusus atau jalur tikus menuju kawasan tersebut. Berdasarkan pengecekan di lokasi, pihaknya menyatakan tidak menemukan jalur tersebut.

"Terkait dugaan jalur tikus, berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan langsung di lokasi tidak ditemukan adanya jalur tikus, lokasi tersebut dikelilingi oleh aliran Sungai Ciliwung," ujarnya.

Mashudi juga memberikan penjelasan mengenai temuan simulator golf yang menjadi perhatian setelah sidak Ombudsman. Menurut dia, area tersebut sedang dipersiapkan untuk dijadikan ruang loker.

"Area yang diduga simulator golf berdasarkan pemeriksaan sementara, merupakan yang sedang dipersiapkan menjadi loker," katanya.

Dalam pemeriksaan itu, Kementerian Imipas juga mencatat terdapat 16 unit rumah dinas di kawasan Lapas Cibinong. Sebanyak 13 bangunan di antaranya belum tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

"Terhadap 13 bangunan rumah dinas yang berada di bantaran Sungai Ciliwung dan belum tercatat dalam SIMAK BMN, saat ini masih dilakukan pendalaman terhadap aspek administrasi, status aset, dan pemanfaatan," jelas Mashudi.

### Asal Foto Jimmy Masrin

Mashudi turut menjelaskan temuan foto terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin yang terlihat berada di dalam salah satu bangunan di kawasan tersebut.

Menurut Mashudi, bingkai foto Jimmy bukan bukti bahwa yang bersangkutan menempati bangunan itu. Foto tersebut disebut merupakan barang yang sebelumnya diamankan petugas dalam razia keamanan internal lapas.

"Sementara bingkai foto atas nama warga binaan Jimmy Masrin merupakan barang yang sebelumnya diamankan dalam razia keamanan," kata Mashudi.

Mashudi juga menjelaskan bangunan yang menyerupai kontainer di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Bangunan tersebut disebut merupakan kantor operasional untuk kegiatan penggemukan sapi dan dibangun menggunakan APBN 2026.

"Terkait area SAE bangunan yang dinilai menyerupai penginapan kontainer, merupakan kantor operasional kegiatan penggemukan sapi yang dibangun melalui APBN 2026," ungkapnya.

Sementara itu, Kementerian Imipas telah menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong untuk menjalani pemeriksaan terkait temuan Ombudsman.

Kelima pejabat tersebut yakni kepala lapas, kepala pengamanan lapas, kepala seksi pembinaan dan pendidikan, kepala seksi keamanan dan ketertiban, serta kepala urusan umum.

Pemeriksaan terhadap lima pejabat tersebut dilakukan untuk mendalami tanggung jawab masing-masing terkait keberadaan fasilitas dan barang yang ditemukan di lingkungan Lapas Cibinong.

Proses pendalaman masih dilakukan, termasuk terhadap status 13 bangunan yang belum tercatat dalam SIMAK BMN serta pemanfaatan sejumlah fasilitas di kawasan tersebut.* (d/dh)