Percepatan tersebut menjadi fokus kunjungan Wakil Menteri ESDM Yuliot ke proyek strategis nasional (PSN) PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara pada Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Distribusi Perdana B50 Dimulai, Program Swasembada Energi Prabowo Masuk Tahap Pembuktian

Ia menuturkan, percepatan pengoperasian pembangkit menjadi semakin penting setelah bencana hidrologi pada November 2025 merobohkan lima menara transmisi serta merusak infrastruktur pendukung jaringan kelistrikan di Sumatra.

Kementerian ESDM kini mengawal proses pemulihan yang masih berada pada tahap perancangan menara dan struktur fondasi. "Pembangunan kembali jalur transmisi ini dilakukan secara terakselerasi agar energi listrik dari PLTA Batang Toru dapat disalurkan dengan optimal ke dalam jaringan transmisi Sumatera," kata dia.

Selain kendala pada jaringan transmisi, proyek senilai Rp21,6 triliun tersebut juga sempat menghadapi hambatan perizinan dan administrasi. Kepastian kelanjutan proyek diperoleh setelah Menteri Lingkungan Hidup mencabut sanksi administratif melalui Keputusan Nomor 1444 Tahun 2026 pada 16 Maret 2026. Setelah itu, proyek memperoleh persetujuan untuk melanjutkan konstruksi.

Yuliot mengatakan, penyelesaian administrasi kini dilakukan bersamaan dengan pengujian teknis pembangkit yang membutuhkan genangan air agar seluruh sistem dapat diuji sebelum beroperasi. "Namanya PLTA kan harus ada genangan, kalau tidak ada genangan, testing tidak bisa kita lakukan. Berarti antara penyelesaian administratif dan juga pelaksanaan testing itu kita lakukan secara paralel," jelasnya.

Di sisi lain, percepatan operasional PLTA Batang Toru juga diharapkan mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional sebesar 21 persen pada akhir 2026. Saat ini, porsi EBT dalam bauran energi nasional masih berada di kisaran 16-17 persen. "Jika kita tidak melakukan percepatan-percepatan, maka target bauran energi 21 persen tidak akan tercapai hingga akhir tahun," ucap Yuliot.

PLTA Batang Toru dibangun di atas lahan seluas 650 hektar di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan kapasitas terpasang 510 MW. Proyek yang dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) bersama Sinohydro Corporation Limited sebagai kontraktor itu mulai dibangun pada 1 September 2017 dengan nilai investasi mencapai Rp21,6 triliun yang berasal dari penanaman modal asing.* (k/dh)

"Jadi saudara-saudara, ini saya dengan panjang lebar saya tekankan kembali ke saudara-saudara, karena apa yang kita bahas sedang, sedang terjadi di depan mata kita. Tiap sore tiap malam kita lihat dalam berita-berita," ujar Prabowo.

Baca Juga:

• Prabowo Wanti-wanti: Perang Timur Tengah Bakal Makin Ngeri, RI Harus Siap Mental

Lalu, Prabowo mengatakan, perang di Timur Tengah terjadi karena banyak gas dan minyak di sana. Prabowo pun meyakini bahwa Divide Et Impera benar-benar nyata.

"Kenapa ribut di Timur Tengah? Timur Tengah banyak gas, banyak minyak, dan banyak mineral-mineral lain. Berkecamuk lah perang sudah ratusan tahun di situ. Saudara-saudara, jadi, Divide Et Impera itu bukan tulisan di buku-buku sejarah. Itu nyata. Nyata. Divide Et Impera nyata," imbuh Prabowo.* (k/dh)

Menurut Bobby, kenaikan gaji tidak seharusnya diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan capaian kinerja masing-masing kepala daerah. Ia menilai, mekanisme penilaian yang terukur diperlukan agar kebijakan tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Eks Bioskop Ria Binjai Ditertibkan, Pemprov Sumut Amankan Aset Daerah

Bobby menjelaskan bahwa sistem berbasis kinerja penting untuk memastikan kepala daerah bekerja secara optimal dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya KPI, pemerintah dapat menilai secara objektif sejauh mana kinerja kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.

Ia mencontohkan, kepala daerah yang aktif turun ke lapangan dan memantau kondisi masyarakat seharusnya mendapatkan apresiasi yang berbeda dibandingkan dengan yang kurang aktif. "Maksudnya ya, misal, kepala daerah yang sering ke lapangan dan enggak ke lapangan masak sama (gajinya), harusnya bedalah misalnya gitu," ucapnya.

Pendekatan ini dinilai dapat mendorong kepala daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meski mendukung konsep kenaikan gaji berbasis kinerja, Bobby menegaskan bahwa secara pribadi ia tidak pernah mengusulkan kenaikan gaji kepala daerah. Ia menyebut wacana tersebut lebih banyak muncul dari organisasi atau asosiasi pemerintah daerah.

"Itu sudah lama ya, dari asosiasi wali kota atau gubernur secara pribadi saya tidak pernah menyampaikan itu. Artinya, kalau sudah diasosiasi, pasti ngikut saja. Tapi kalau atas nama pribadi enggak pernah meminta (untuk kenaikan gaji)," jelasnya.

Wacana kenaikan gaji kepala daerah mencuat seiring rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa aturan tersebut sudah cukup lama dan perlu dikaji ulang.

Revisi ini juga merespons masukan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang menilai beban dan tanggung jawab kepala daerah semakin meningkat, sehingga perlu penyesuaian pada aspek penghasilan. Namun, Tito menegaskan bahwa penyesuaian gaji tidak bisa dilakukan secara otomatis. Besaran kenaikan harus dikaitkan dengan capaian kinerja daerah agar tetap adil dan proporsional.

Pemerintah pusat berencana membentuk tim khusus untuk mengkaji ulang aturan tersebut, termasuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti beban kerja, tanggung jawab, serta indikator kinerja yang relevan.* (k/dh)

"Paling dasar, Anda sudah tahu kalau saya bicara sudah beberapa puluh tahun pasti masalah pangan, masalah perut. Karena ini pelajaran ribuan tahun sejarah. Alhamdulillah kita sudah capai dalam waktu yang singkat, ketahanan pangan, swasembada pangan," kata Prabowo dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca Juga:

• Prabowo: Elite Ribut Bikin Negara Gagal, Kunci Sukses Bangsa Ada di Kerja Sama

"Pembangunan bangsa adalah usaha besar. Di mana untuk awalnya memang, bukan awalnya, dasar sebetulnya adalah masalah yang paling krusial adalah masalah ekonomi. Masalah perut adalah ekonomi," kata dia.

Ia menuturkan bahwa pencapaian ini membuktikan kemampuan bangsa dalam mengelola sektor vital tersebut, sekaligus menjawab keraguan berbagai pihak. "Di luar dugaan banyak orang. Bahkan banyak yang tidak percaya sampai sekarang, kita tapi Alhamdulillah ini adalah hasil real. Ini yang membuat kita percaya diri, confident," ujarnya.

"Apa pun terjadi kita yakin kita bisa jamin, makan untuk bangsa untuk Indonesia," tambah Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyebut keberhasilan ini sebagai catatan penting, mengingat Indonesia sudah cukup lama tidak merasakan kondisi swasembada pangan. "Dan ini bukan prestasi yang gampang. Bukan prestasi yang gampang. Ternyata swasembada pangan baru kita alami hanya beberapa tahun sekian puluh tahun yang lalu, sekarang kita mencapai itu," ucapnya.* (k/dh)

"Semua bangsa yang berhasil, elitenya bisa kerja sama. Semua negara yang gagal, elitenya ribut. Apa yang kita maksud elite? Elite adalah unsur pimpinan," ujar Prabowo dalam pertemuan dengan pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pusat dan daerah di Istana, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• Absen Pengurus Kadin di Istana, Prabowo Selipkan Candaan soal Kantor Satgas MBG

Di hadapan para pengusaha Kadin, Prabowo mengatakan bahwa nation building merupakan pembangunan lintas sektor yang membutuhkan kekuatan dari bangsa tersebut. "Untuk bisa dikerahkan, untuk bisa dipersatukan, sehingga bangsa itu dapat memanfaatkan semua sumber daya yang ada di bangsa itu," ujar Prabowo.

Ia juga meminta Indonesia belajar dari sejarah yang memperlihatkan bangsa yang berhasil maupun gagal. Sebab dalam sejarah, terdapat bangsa yang gagal atau failed state, padahal mereka memiliki sumber daya.

"Apalagi tidak punya sumber daya dan tidak punya kelebihan-kelebihan lain. Terutama yang kita belajar adalah memang perlunya suatu sinergitas antara elite," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kadin yang ikut bekerja sama dengan pemerintah. "Dari awal pemerintah yang saya pimpin, Saudara menunjukkan niat ingin bekerja dan berjuang bersama untuk kebaikan seluruh bangsa dan negara," ujar Prabowo.* (k/dh)

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni harga minyak mentah cenderung turun karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah diimbangi oleh tanda-tanda peningkatan arus lalu lintas di Selat Hormuz.

Baca Juga:

• Karut-marut MBG hingga Putusan MK: Menanti Langkah Konkret Presiden

Arab Saudi berupaya memimpin koalisi untuk meningkatkan kerja sama pertahanan di Selat Bab El-Mandeb, Laut Merah, dan Teluk Aden; ketiganya merupakan titik-titik krusial bagi pasokan energi. Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan bahwa 14 negara termasuk Djibouti, Mesir, Pakistan, Sudan, dan Turki mendukung koalisi pertahanan maritim multinasional tersebut.

Kelompok militan Houthi di Yaman yang bersekutu dengan Iran pekan lalu mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi, yang mengancam jalur ekspor minyak negara itu melalui Laut Merah—sebuah rute alternatif selain Selat Hormuz.

Federal Reserve mempertahankan suku bunga tidak berubah sesuai perkiraan, di mana Ketua Kevin Warsh tidak memberikan sinyal yang jelas mengenai rencana bank sentral tersebut terkait inflasi dan suku bunga. Namun, keputusan The Fed tersebut tidak diambil secara bulat; setidaknya tiga pembuat kebijakan terlihat mendesak kenaikan suku bunga lebih lanjut di tengah inflasi yang sulit turun (sticky). Warsh juga menegaskan kembali komitmennya terhadap target inflasi tahunan The Fed sebesar 2 persen.

Data inti PCE bulan Juni yang lebih rendah dari perkiraan, yang dirilis pada hari Kamis, membantu meredakan kekhawatiran mengenai tingginya inflasi dan suku bunga. Data ini merupakan indikator inflasi yang menjadi acuan utama The Fed. Akan tetapi, indeks inti PCE masih berada jauh di atas target tahunan The Fed sebesar 2 persen dan pasar terlihat sudah memperhitungkan kemungkinan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga oleh The Fed pada akhir tahun ini.

Dari sentimen domestik, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan. Putusan ini menetapkan bahwa pemisahan dana dari pos wajib 20 persen anggaran pendidikan tersebut berlaku paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028. Hal tersebut merupakan sebuah langkah yang dipandang memperkuat reformasi tata kelola terkait program unggulan Presiden Prabowo.

Selain itu, laju inflasi diperkirakan kembali melandai pada Juli 2026 seiring meredanya tekanan harga pangan dan normalisasi kenaikan harga yang diatur pemerintah. Meski demikian, para ekonom mengingatkan risiko inflasi belum sepenuhnya hilang karena pelemahan rupiah, potensi El Nino, hingga meningkatnya permintaan pangan masih berpotensi mendorong kenaikan harga pada paruh kedua tahun ini.

Sejumlah ekonom memperkirakan inflasi tahunan Juli 2026 akan bergerak mendekati level 3 persen, sementara inflasi bulanan juga diproyeksikan lebih rendah dibandingkan Juni 2026. Inflasi Juli secara bulanan diperkirakan sebesar 0,03 persen, turun dari 0,44 persen pada Juni. Sementara secara tahunan, inflasi diproyeksikan mencapai 3,06 persen, lebih rendah dibandingkan 3,34 persen pada bulan sebelumnya.

Perlambatan inflasi terutama didorong penurunan harga pangan bergejolak dan normalisasi harga yang diatur pemerintah setelah penyesuaian harga bensin nonsubsidi pada bulan sebelumnya. Komponen harga pangan bergejolak (volatile food) diperkirakan mengalami deflasi 1,12 persen secara bulanan, berbalik dari inflasi 0,14 persen pada Juni.

Penurunan tersebut ditopang turunnya harga cabai merah dan bawang bombai seiring memasuki puncak musim panen. Sementara itu, inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) diperkirakan hanya sebesar 0,10 persen, jauh lebih rendah dibandingkan 1,41 persen pada Juni setelah tekanan akibat penyesuaian harga bensin nonsubsidi mulai mereda.

Berdasarkan analisis tersebut, Ibrahim memprediksi bahwa mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada perdagangan selanjutnya dan berpotensi ditutup melemah dalam rentang Rp18.020-Rp18.070 per dolar AS. Untuk perdagangan sepekan ke depan, Ibrahim memprediksi di rentang Rp17.920-Rp18.300 per dolar AS.* (oz/dh)

Pihak berwenang mengatakan belum dapat dipastikan apakah semua kematian tersebut disebabkan langsung oleh gempa bumi, dan memperingatkan bahwa jumlah korban dapat meningkat lebih lanjut seiring berlanjutnya operasi pencarian.

Baca Juga:

• Korban Gempa Venezuela Tembus 5.069 Jiwa, Lebih 21 Ribu Warga Masih Mengungsi

Pihak berwenang mengatakan lebih dari 80 orang terluka, termasuk lima orang yang mengalami luka serius, demikian dilansir TRT.

Tim pencarian dan penyelamatan tetap dikerahkan di seluruh Kumamoto pada Jumat, berfokus pada pusat perbelanjaan Aeon Mall Kumamoto yang runtuh dan lokasi lain yang rusak parah saat jendela penyelamatan kritis 72 jam mendekati akhir.

Para pejabat mengatakan tujuh orang yang diselamatkan dari pusat perbelanjaan tersebut kemudian meninggal, sementara lima lainnya terluka. Ledakan tersebut, yang diyakini disebabkan oleh kebocoran gas sekitar 80 menit setelah gempa bumi, masih dalam penyelidikan.

Di lokasi lain yang rusak parah, cerobong asap runtuh di pabrik Nippon Paper Industries di Kota Yatsushiro. Sebelas orang yang terjebak di dalam berhasil diselamatkan, tetapi sembilan di antaranya kemudian meninggal.

Ratusan gempa susulan telah tercatat sejak gempa utama, sementara tim darurat terus menilai sepenuhnya kerusakan dan mencari siapa pun yang mungkin masih terjebak di bawah struktur yang runtuh.

Jepang, salah satu negara yang paling rawan gempa di dunia, terletak di sepanjang Cincin Api Pasifik dan mengalami sekitar 20 persen gempa bumi di dunia dengan magnitudo 6,0 atau lebih besar.* (oz/dh)

"Satgas Makan Bergizi Gratis, Saudara Chandra Tirta. Ini penting ini, siapkan kantor khusus di Istana," kata Prabowo, disambut tawa hadirin.

Baca Juga:

• Prabowo Bakal Ganjar Tanda Kehormatan ke Akademisi hingga Tokoh Militer di HUT RI ke-81

"Wakil Ketua Umum Koordinator Luar Negeri, Saudara James Riady. Yang urusan luar negeri dikasih Pak James supaya ongkosnya berkurang untuk Kadin. Soalnya pakai pesawat sendiri," ujar Prabowo.

Suasana cair kembali terlihat ketika Prabowo ingin membacakan satu per satu nama pengurus Kadin daerah. Dia lantas bercanda seolah meminta izin kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya karena khawatir waktunya terbatas.

"Kadin-Kadin daerah, saya bacakan satu-satu ya, nggak apa-apa kan? Waktu kan longgar kan? Nggak dibatasi kan? Seskab, izinkan. Aku diatur-atur," ucap Prabowo yang kembali disambut tawa para peserta.* (in/dh)

"Karena itu sudah putusan MK kan harus kita laksanakan, kita enggak bisa enggak. Jadi, saya kira ke depan memang pemerintah harus nyarikan solusi, ya. Solusi penganggaran MBG ini agar tidak mengambil dari dana pendidikan," kata Zainul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• War Tiket Lagi! 8.100 Kursi Istana Diperebutkan buat Saksikan Prabowo Jadi Inspektur Upacara

Menurutnya, porsi anggaran MBG yang selama ini berasal dari fungsi pendidikan tergolong besar sehingga pemisahan anggaran harus direncanakan secara matang. "Karena kalau kita langsung eh pisahkan dana pendidikan yang sekarang dipakai oleh MBG, itu turunnya sangat drastis. Dari Rp270 (triliun) itu mungkin hanya tersisa Rp30-an triliun, ya, kalau enggak salah. Jadi 220 triliunnya sepertinya memang ambil dari fungsi pendidikan, kalau kita lihat skema di perencanaan anggarannya, ya. Nah, itu kan angka yang sangat besar," tuturnya.

Zainul juga mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan dampak terhadap jutaan penerima manfaat apabila sumber pendanaan MBG dialihkan dari pos anggaran lain, seperti kesehatan. "Kan sekarang sudah 63 juta penerima manfaat yang sekarang sudah merasakan program MBG. Kalau hanya disisakan dari anggaran yang fungsi kesehatan, ya pasti buanyak sekali terjadi pengurangan penerima manfaat," ujarnya.

Dia menambahkan, pengurangan anggaran juga berpotensi memengaruhi operasional ribuan mitra penyelenggara program MBG. "Otomatis akan berpengaruh terhadap operasional para mitra, faskes-faskes kita, yang sudah mencapai 27 ribu itu. Jadi ini perlu dipikirkan secara masak-masak menurut saya, enggak bisa hanya satu sisi saja. Semua sisi harus kita lihat dampak dari putusan MK," pungkasnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait penggunaan anggaran pendidikan untuk Program MBG dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada Kamis (30/7/2026). Dalam putusannya, MK menegaskan anggaran pendidikan harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan inti dan operasional pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi.* (in/dh)

"Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kegiatan selanjutnya adalah Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang akan dilaksanakan di Istana Negara seperti biasa dalam setiap peringatan HUT RI," ujar Juri di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• War Tiket Lagi! 8.100 Kursi Istana Diperebutkan buat Saksikan Prabowo Jadi Inspektur Upacara

"Para calon berasal dari berbagai latar belakang seperti akademisi, tokoh agama, seniman, birokrat dan militer, serta tokoh-tokoh lainnya yang diseleksi secara ketat dan transparan oleh Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada 141 penerima di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 25 Agustus 2025. Penganugerahan itu terdiri atas Tanda Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputera Adipurna, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, Bintang Kemanusiaan, Bintang Budaya Parama Dharma, dan Bintang Sakti yang dianugerahkan kepada para tokoh nasional.* (in/dh)

Dia menilai kebijakan tersebut akan semakin memperkokoh profesionalisme institusi pertahanan, meningkatkan kesiapan nasional, serta memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan strategis di masa mendatang.

Baca Juga:

• Tukin TNI dan Kemenhan Naik, Istana: Guru, Dosen, dan Nakes di Daerah 3T Juga

Menurutnya, peningkatan tunjangan kinerja juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan prajurit dan pegawai Kementerian Pertahanan. Dia mengharapkan kesejahteraan yang semakin baik dapat semakin meningkatkan semangat pengabdian dan profesionalisme prajurit TNI serta pegawai Kementerian Pertahanan dalam menjalankan tugasnya.

Kendati demikian, dia menilai peningkatan kesejahteraan perlu berjalan seiring dengan penguatan kapasitas institusi. Oleh karena itu, menurut dia, kebijakan itu perlu diarahkan untuk memperkuat kesiapan pertahanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung kinerja TNI dan Kementerian Pertahanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai amanat konstitusi.

"Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta melindungi kepentingan nasional," ucap Dave.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menaikkan tukin prajurit TNI dan pegawai Kemhan melalui dua peraturan presiden setelah sekitar delapan tahun tanpa penyesuaian besaran tunjangan.

Kenaikan tunjangan kinerja untuk prajurit dan pegawai di lingkungan TNI itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2026 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Sementara, kenaikan tukin pegawai Kementerian Pertahanan ditetapkan dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2026 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan.* (an/dh)

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Riau atas nama YH selaku ibu rumah tangga dan DS selaku Sekda Kuansing periode 2022-2024," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• OTT Lebih Banyak Jerat Bupati dan Wali Kota, KPK: Bukan Berarti di Level Gubernur Tidak Ada

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi dan Jakarta pada 29 Juni 2026 dengan mengamankan 10 orang. Operasi tersebut merupakan OTT ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Suhardiman dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain kemudian menyerahkan diri kepada KPK pada 30 Juni 2026.

Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Suhardiman, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selama 2021-2026. Selain dugaan suap, KPK juga menduga Suhardiman menerima gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Usai namanya terseret dalam perkara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 3 Juli 2026 menjelaskan bahwa saat menerima audiensi Suhardiman pada 2 Juni 2026, kepala daerah tersebut meninggalkan sebuah amplop yang tertutup map. Menurut Raja Juli, dirinya baru menyadari keberadaan amplop itu setelah Suhardiman meninggalkan ruangan. Dia kemudian memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut tanpa mengetahui isi di dalamnya.

Raja Juli mengatakan pengembalian amplop dilakukan pada 12 Juni 2026 setelah sebelumnya sempat tertunda karena kendala jadwal. Amplop itu dikembalikan kepada Suhardiman melalui ajudannya di Kabupaten Kuansing.

Pada 3 Juli 2026, Raja Juli juga melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada KPK. Sementara pada 17 Juli 2026, KPK mengumumkan menolak laporan Raja Juli karena sedang mengusut pemberian tersebut.* (an/dh)

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan masyarakat akan kembali mendapat kesempatan hadir langsung di Istana Merdeka melalui mekanisme pendaftaran yang akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat.

Baca Juga:

• Meski Ekonomi Jadi Sorotan, Publik Tetap Beri Prabowo Nilai 81,5 Persen

Selain masyarakat umum, pemerintah juga akan mengundang para pemenang undian logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diumumkan sebelumnya. Juri menyampaikan pemerintah menargetkan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Penurunan Bendera Pusaka pada 17 Agustus mendatang dihadiri sedikitnya 8.100 peserta.

Menurut Juri, rangkaian peringatan Bulan Kemerdekaan tahun ini dirancang secara kolaborasi dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat. "Perayaan Bulan Kemerdekaan tahun ini dirancang secara kolaborasi melalui kerjasama berbagai kementerian dan lembaga, serta juga melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya," katanya.

Sementara itu, Juri mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan bertindak sebagai inspektur upacara pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pemerintah menetapkan tema besar HUT ke-81 Kemerdekaan RI 2026 yaitu "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Tema tersebut menjadi gambaran arah pembangunan nasional dengan menekankan nilai kemandirian bangsa, pemerataan keadilan, serta kesejahteraan masyarakat.

Puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI akan berlangsung pada Senin, 17 Agustus 2026 yang terdiri dari Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih. Upacara kenegaraan tersebut akan menjadi rangkaian utama peringatan kemerdekaan yang biasanya digelar di Istana Kepresidenan dengan melibatkan pejabat negara, pasukan upacara, serta masyarakat yang mendapatkan undangan resmi.

Selain upacara kenegaraan, masyarakat di seluruh Indonesia juga akan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT RI, seperti perlombaan rakyat, kegiatan kebudayaan, hingga pemasangan bendera Merah Putih di lingkungan masing-masing.* (an/dh)

Direktur Eksekutif IDM Dedy Rohman mengatakan tingginya kepuasan tersebut tak lepas dari komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum, menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, serta menjalankan program prioritas yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca Juga:

• Karut-marut MBG hingga Putusan MK: Menanti Langkah Konkret Presiden

Dari sisi penegakan hukum, IDM mencatat 86,7 persen responden menyatakan puas terhadap langkah pemerintah, khususnya dalam penanganan dugaan korupsi pada sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, dan bantuan sosial.

Sementara di sektor ekonomi, hasilnya lebih beragam. Sebanyak 65,3 persen responden menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas nasional. Namun jika dirinci, 61,4 persen menyebut kondisi ekonomi saat ini biasa saja, hanya 10,1 persen menilai baik atau sangat baik, sementara 27,2 persen menilai buruk atau sangat buruk.

Survei juga mengukur dukungan publik terhadap program-program unggulan pemerintah. Program Sekolah Rakyat mencatat tingkat persetujuan tertinggi dengan 85,6 persen, disusul bantuan sosial (81,2 persen), MBG (68,4 persen), dan Koperasi Desa Merah Putih (53,5 persen).

Di sisi komunikasi publik, sebanyak 75,3 persen responden mengaku menyukai gaya komunikasi Presiden Prabowo. Meski begitu, IDM menilai aspek komunikasi pemerintah masih perlu diperkuat agar penyampaian kebijakan bisa lebih efektif menjangkau masyarakat.

Survei IDM dilaksanakan pada 11-20 Juli 2026 terhadap 1.640 responden di seluruh provinsi Indonesia. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan wawancara tatap muka yang diverifikasi secara digital. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar ±2,37 persen.* (an/dh)

Pernyataan tersebut dikutip dalam kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Banten. Dalam kitab itu disebutkan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Kalau bukan karena lima perkara, niscaya semua manusia menjadi saleh, yaitu: (1) merasa cukup (senang) dengan kebodohan, (2) tamak dengan (kesenangan) dunia, (3) kikir dengan kelebihan harta, (4) riya dalam beramal, dan (5) bangga akan diri sendiri."

Baca Juga:

• Ke Mana Roh Pergi Setelah Meninggal? Ini Penjelasan dalam Al-Qur'an dan Riwayat Abu Bakar RA

Beribadah Tanpa Ilmu

Menurut Tgk. Safaini, sebab pertama adalah beribadah tanpa ilmu. Menuntut ilmu agama merupakan kewajiban setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, karena ibadah memiliki syarat sah dan rukun yang harus dipahami. Jika seseorang beribadah tanpa ilmu, ibadahnya berpotensi tertolak.

"Dan setiap orang beramal tanpa ilmu maka amalnya tertolak lagi tidak diterima," ujarnya mengutip pernyataan Ibnu Ruslan dalam Matn al-Zubad.

Tamak akan Dunia

Sebab kedua adalah sifat tamak atau serakah terhadap harta dunia. Orang yang tamak senantiasa merasa kurang atas rezeki yang telah diberikan Allah, sehingga waktunya lebih banyak dihabiskan untuk mengejar materi ketimbang beribadah.

Tgk. Safaini mengutip hadis riwayat Imam al-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dua serigala lapar yang dilepas di sekawanan kambing tidaklah lebih merusak daripada ambisi seorang yang tamak untuk memperoleh harta dan kemuliaan yang merusak agamanya."

Kikir terhadap Kelebihan Harta

Sebab ketiga adalah sifat kikir atau al-syuhhu, yakni kekikiran yang disertai ambisi mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Sifat ini erat kaitannya dengan ketamakan.

"Tak jarang ada orang yang tidak hanya kikir terhadap orang lain, tetapi juga kikir terhadap keluarganya bahkan dirinya sendiri. Padahal, kelebihan harta menjadikan seseorang memiliki beban yang lebih berat di akhirat kelak, karena akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dimilikinya," ungkap dosen Universitas Al-Washliyah Banda Aceh ini.* (dh)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang jajaran pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Baca Juga:

• Karut-marut MBG hingga Putusan MK: Menanti Langkah Konkret Presiden

Para pengurus Kadin mulai berdatangan ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sejak pukul 13.30 WIB.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan pertemuan tersebut dihadiri oleh pimpinan Kadin dari 38 provinsi di Indonesia.

"Ya hari ini, kami Kadin, datang bersama pimpinan-pimpinan Kadin di 38 provinsi. Jadi sejak mendengar undangan dari Pak Presiden, mereka terbang, ada yang dari Papua, Papua Barat, Kaltara, NTT, Aceh. Nah kami ingin berdiskusi mengenai bagaimana bersama-sama bisa meningkatkan ekonomi dari daerah," kata Anindya kepada wartawan saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Selain pengurus Kadin daerah, Anindya mengatakan sebanyak 30 asosiasi dan himpunan pengusaha juga akan ikut dalam pertemuan tersebut.

Menurut dia, agenda ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya antara Presiden Prabowo dan dunia usaha.

"Hadir juga nanti ada 30 asosiasi dan himpunan. Jadi harusnya diskusinya sangat menarik. Dan ini kita lihat menyambung diskusi dengan Pak Presiden tahun lalu di bulan Agustus 2025, ketika kami diundang ke Hambalang sebelum beliau melakukan raker," katanya.

Anindya menjelaskan, pertemuan kali ini menjadi momentum untuk menyatukan pandangan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi yang sedang terjadi.

"Dan itu diprediksikan bahwa kita akan menghadapi kondisi ekonomi dan juga geopolitik yang seperti sekarang ini. Nah sekarang bagaimana kita sama-sama untuk duduk menyikapinya. Karena dari keliling daerah, kita melihat semua tetap mencari jalan keluar, tetap optimis, tapi dibutuhkan komunikasi yang semakin lancar dan semakin baik. Mungkin saya datang dulu ya," lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah menteri juga terlihat hadir.

Kehadiran para menteri bidang ekonomi tersebut menunjukkan pemerintah ingin membangun koordinasi bersama dunia usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan investasi dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Pertemuan antara Presiden dan Kadin ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta agar kebijakan ekonomi dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan dunia usaha serta masyarakat.* (d/ad)

Baca Juga:

• Istana Gelar Upacara HUT Ke-81 RI di Jakarta, Siapkan 500 Ribu Porsi Makanan Gratis untuk Masyarakat

JAKARTA – Ahli hukum pidana Didit Wijayanto Wijaya menyatakan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power oleh penyidik dapat menjadi dasar bagi seseorang untuk mengajukan gugatan ganti rugi.

Hal itu berlaku apabila penangkapan, penahanan, atau penggeledahan telah dinyatakan tidak sah melalui putusan praperadilan.

Baca Juga:

• Curi Uang Rp5.000 dari Jok Motor, Pria di Surabaya Divonis 4 Bulan Penjara

Sidang dipimpin hakim tunggal I Ketut Darpawan.

Didit menjelaskan, putusan praperadilan yang menyatakan suatu upaya paksa tidak sah memiliki kekuatan hukum tetap.

Menurut dia, putusan itu menunjukkan adanya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan kewenangan oleh penyidik.

"Kalau dinyatakan tidak sah berarti ada abuse of power. Artinya juga, karena ini adalah putusan tersebut, final and binding," ujar Didit di persidangan.

Ia menegaskan bahwa putusan praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan lagi.

"Namanya itu sudah tidak bisa dibatalkan lagi. Ada abuse of power, ada suatu kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik," kata dia.

Meski demikian, Didit menilai putusan praperadilan tidak otomatis membuat seluruh tuntutan ganti rugi dikabulkan.

Menurut dia, pemohon tetap harus membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan aparat dengan kerugian yang diklaim.

"Kalau ada kerugian itu karena ada sebuah perbuatan melawan yang sudah diputus oleh pengadilan, itu sudah fakta yang tidak dapat dibatalkan lagi. Tapi nilai kerugian itu kita harus kaitkan dengan hubungan kausal," ujar Didit.

Ia menambahkan, pengadilan perlu menilai apakah kerugian yang diajukan benar-benar merupakan akibat langsung dari tindakan penangkapan atau penahanan yang telah dinyatakan tidak sah.

"Nah, intinya di sini kita melihat dampak-dampaknya apa saja. Di sana, kita melihat bahwa apakah orang dirampas kemerdekannya akan mengalami kerugian. Nah, itu sudah pasti, kalau saya boleh berbicara seperti itu, itu sudah pasti orang dirampas kemerdekannya," kata Didit.

Roy Suryo mengajukan gugatan ganti rugi material dan immaterial senilai Rp206 juta.

Gugatan tersebut diajukan setelah penangkapan dan penahanan terhadap dirinya sebelumnya dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan.

Gugatan ini merupakan praperadilan ketiga yang diajukan Roy Suryo.

Sebelumnya, gugatan praperadilan kedua terkait penetapan status tersangka ditolak oleh pengadilan.

Dalam sidang sebelumnya, Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Abrianto Pardede menilai tuntutan ganti rugi yang diajukan Roy tidak logis.

Menurutnya, bukti pembayaran maupun kuitansi yang diajukan hanya menunjukkan adanya pengeluaran biaya, tetapi belum membuktikan seluruh kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari tindakan penyidik.

"Sudah dijelaskan dalam jawaban kami, bahwa kerugian material yang disampaikan tidak logis karena tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur," kata Abrianto usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).

Abrianto juga menilai klaim kerugian immaterial, seperti dampak psikologis, pemberitaan media massa, hingga hilangnya pendapatan dari kanal podcast, masih bersifat subjektif sehingga belum tentu menjadi tanggung jawab negara.

Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengatakan gugatan tersebut diajukan sebagai bentuk koreksi terhadap tindakan penyidik, terlepas dari besaran ganti rugi yang nantinya diputuskan pengadilan.

"Kalau berapa yang mau dikabulkan ya itu terserah, karena niat kami kan untuk memberikan pembelajaran," kata Refly usai sidang, Senin (20/7/2026).

Refly menyebut kliennya kehilangan sejumlah hak selama menjalani upaya paksa, termasuk potensi pendapatan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pendampingan hukum.

"Misalnya pendapatan yang harusnya didapatkan jadi tidak didapatkan karena itu, lalu harus untuk mendeploy orang, mendeploy kuasa hukum dan sebagainya," ujar Refly.

Ia menambahkan, apabila gugatan tersebut dikabulkan, seluruh uang ganti rugi akan disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan.

"Berapapun yang didapatkan ya untuk panti asuhan, anak yatim. Disumbangkan semuanya, enggak ada untuk kami," kata Refly.* (km/ad)

SURABAYA – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Moh Syifak bin Muntiri dalam kasus pencurian uang senilai Rp5.000 dari jok sepeda motor.

Majelis Hakim menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Baca Juga:

• Geger! Pilot Malaysia Airlines Dibekuk Bareskrim, Ngaku Dibayar Rp220 Juta Selundupkan Narkoba ke Jakarta

Dalam persidangan itu, hakim juga menolak permohonan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice atau keadilan restoratif yang diajukan penasihat hukum terdakwa.

"Menyatakan terdakwa Moh Syifak bin Muntiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan," tegas Erly.

Majelis hakim menjelaskan, meski nilai barang yang dicuri relatif kecil, penerapan restorative justice tidak dapat dilakukan karena pasal yang didakwakan memiliki ancaman pidana lebih dari lima tahun.

"Restorative justice tidak dapat diterapkan karena ancaman pidana dari pasal yang didakwakan ancaman pidana nya lebih dari 5 tahun, maka atas permohonan restoratif tidak dapat memenuhi syarat," tegasnya.

Selain faktor aturan hukum, hakim juga mempertimbangkan waktu dan lokasi kejadian sebagai hal yang memberatkan.

Aksi pencurian dilakukan pada malam hari di area tertutup sehingga dinilai memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan.

Hakim juga menilai nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa memiliki pertimbangan yang berbeda.

Di satu sisi meminta penghentian penuntutan melalui restorative justice, namun di sisi lain meminta keringanan hukuman.

Dalam perkara ini, Moh Syifak dinyatakan melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Renanda Kusumastuti.

Kasus tersebut terjadi pada Sabtu dini hari, 22 April 2026 sekitar pukul 00.30 WIB di area parkir Shopee Express, Jalan Rusun Romokalisari, Surabaya.

Saat itu, terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi L 5244 BV milik korban Dicky Prasetya.

Melihat situasi sekitar aman, Syifak kemudian membuka jok motor korban menggunakan tangan kosong.

Dari dalam jok tersebut, terdakwa mengambil sebuah tas hitam merek Weekend Teror, sebuah dompet hitam merek Lacoste, serta uang tunai sebesar Rp5.000.

Namun, aksi tersebut tidak berlangsung lama. Petugas keamanan area, Ibnu Samir, yang sedang melakukan patroli malam memergoki tindakan terdakwa.

Syifak kemudian ditangkap dan diserahkan kepada Polsek Benowo.

Meski menjatuhkan hukuman penjara, majelis hakim tetap mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan terdakwa.

Di antaranya terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, berjanji tidak mengulangi, belum pernah dihukum, serta memiliki tanggungan keluarga.

Selain itu, keluarga terdakwa juga telah memberikan uang kompensasi sebesar Rp1 juta kepada korban.

"Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi. Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga. Pihak keluarga terdakwa telah memberikan uang ganti rugi/kompensasi sebesar Rp 1.000.000 kepada korban," kata hakim.

Penasihat hukum terdakwa, Samuel Rudy Takalapeta, menyatakan menerima putusan tersebut.

Ia menjelaskan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan diperhitungkan sebagai pengurangan hukuman.

"Terdakwa dituntut 4 bulan dan hakim memutus 4 bulan. Karena sudah dijalani sekitar 3 bulan 20 hari, maka sekitar tanggal 12 Agustus terdakwa sudah bisa bebas," pungkas Samuel.* (km/ad)

Oleh: Dr. Ahmad Yani, SH

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki arti penting secara sosial dan kesehatan dalam menunjang pertumbuhan anak, pemenuhan gizi pada balita dan ibu hamil, serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi kelangsungan roda ekonomi masyarakat lokal.

Baca Juga:

• Istana Gelar Upacara HUT Ke-81 RI di Jakarta, Siapkan 500 Ribu Porsi Makanan Gratis untuk Masyarakat

Namun, sekadar tujuan mulia tidak cukup untuk mencapai keberhasilan program, harus dijalankan secara baik, benar, transparan, dan akuntabel sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026, kita dapat menarik kesimpulan yuridis bahwa program ini merupakan tugas dan kewajiban negara yang berlandaskan pada cita-cita bernegara serta mandat konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

Hak Warga Negara dalam Konstitusi

Memberi makan dan jaminan gizi terhadap anak merupakan bentuk pemenuhan mandat konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2), "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Konstitusi juga menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar adalah hak asasi setiap warga negara.

Pasal 28C ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya..."

Salah satu kebutuhan mendasar yang paling esensial ini adalah pemenuhan pangan dan gizi yang layak.

Ketegasan konstitusional tersebut diperkuat kembali pada Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3). Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Ketentuan ini dikonkretkan pada ayat (3) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."

Membaca rumusan pasal-pasal tersebut, kita dapat memberikan tafsiran bahwa akses terhadap makanan bergizi gratis merupakan hak-hak konstitusional warga negara (anak-anak usia dini, anak usia sekolah, balita, serta ibu hamil) yang sekian lama belum terpenuhi secara optimal.

Dalam konteks ini, Program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan instrumen pemenuhan hak-hak tersebut untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Apakah pemenuhan gizi bersifat wajib bagi negara?

Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Oleh karena itu, secara formal-konstitusional, program ini adalah bentuk nyata pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia.

Kewajiban yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Konstitusi mengagungkan hak atas kesehatan dan gizi sebagai salah satu hak konstitusional warga negara yang mewajibkan intervensi negara dalam bentuk pelaksanaan program pemerintah demi memenuhi hak tersebut.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya memandang Program MBG—yang telah dinyatakan sebagai program prioritas nasional—sebagai salah satu program khusus yang ditujukan untuk melaksanakan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak yang dijamin oleh konstitusi.

Program ini berlandaskan pada hak hakiki setiap warga negara atas makanan dan kebutuhan gizi, sebagaimana diakui pula dalam hukum internasional sebagai hak asasi manusia yang bersifat universal.

Dalam hal ini, Mahkamah secara prinsip memahami urgensi Program MBG dan korelasinya dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara yang harus diupayakan pemenuhan dan pemerataannya secara bertahap.

Oleh sebab itu, Program MBG dalam tujuannya untuk melaksanakan kewajiban negara tersebut adalah konstitusional dan harus didukung oleh anggaran yang memadai dan proporsional yang ditetapkan secara tegas dan bersifat khusus dalam APBN/APBD.

Namun, yang menjadi persoalan krusial dalam perdebatan publik adalah desain kebijakan fiskal dan penganggaran.

Pencantuman dan pembebanan pembiayaan Program MBG ke dalam pos anggaran pendidikan 20 persen (mandatory spending)—sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026—menimbulkan persoalan konstitusionalitas yang serius.

Kebijakan mencampuradukkan anggaran MBG ke dalam pos pendidikan tersebut mereduksi esensi hak atas pendidikan, mengabaikan kesejahteraan guru (termasuk guru honorer), serta menyimpangi kemurnian Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Karena alasan hukum yang kuat inilah, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan para pemohon.

Status Program MBG Pasca-Putusan MK

Status Program MBG setelah putusan MK semakin memperkuat eksistensi MBG sebagai program pemenuhan hak asasi manusia yang sejalan dengan maksud konstitusi maupun hukum internasional.

Sampai di titik ini, Program MBG tidak lagi dapat dituntut untuk dihentikan.

Namun di sisi lain, biaya operasional Program MBG harus dikeluarkan dari biaya operasional pendidikan sebagaimana yang sempat dicantumkan dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026.

Norma Pasal 22 ayat (3)-nya sendiri dinyatakan konstitusional.

Namun, pencantuman program MBG dalam penjelasan pasal tersebut merupakan tindakan yang mendistorsi pembiayaan pendidikan yang dimaksudkan dalam konstitusi.

Mahkamah melihat hal ini sebagai bentuk pemenuhan tugas konstitusional pemerintah yang justru mendistorsi amanat konstitusional lainnya.

Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, negara harus berpedoman pada semangat yang diamanatkan Pasal 31 UUD 1945, termasuk dalam menyusun alokasi APBN setiap tahunnya serta menentukan komponen utama apa saja yang menjadi prioritas utama penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pasal ini, selama era reformasi, belum terlaksana secara konsekuen oleh pemerintah.

Dalam kenyataannya, hak untuk memperoleh pendidikan dasar gratis (SD hingga SMP) belum sepenuhnya terwujud karena masih banyak sekolah yang memungut biaya dari murid.

Hal tersebut jelas melanggar Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Selanjutnya, melalui Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, pemerintah diperintahkan oleh konstitusi untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari APBN dan APBD.

Jika Pasal 31 ayat (1) dan (2) mengatur hak mendapat pendidikan dan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar, maka ayat (4) menegaskan batasan kuantitatif anggaran yang wajib dijamin oleh negara.

Keseluruhan amanat konstitusi ini harus terwujud secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kepastian alokasi murni sekurang-kurangnya 20 persen adalah suatu keniscayaan untuk memenuhi kewajiban konstitusional negara.

Pemanfaatan anggaran pendidikan untuk program lain di luar komponen utama berpotensi menciptakan pelanggaran konstitusi dan dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban negara dalam membebaskan biaya pendidikan dasar serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Program MBG memang menjadi tantangan fiskal yang konkret karena membutuhkan biaya yang besar.

Sejak tahun anggaran awal (2025), alokasi anggaran MBG tercatat sebesar Rp 71 Triliun, dan diproyeksikan meningkat bertahap hingga Rp 171 Triliun – Rp 335 Triliun pada fase pemenuhan skala penuh.

Menjangkau secara bertahap hingga 82,9 juta penerima manfaat, yang mencakup peserta didik (PAUD hingga SMA/SMK), balita, serta ibu hamil dan menyusui.

Di samping itu, pembentukan hingga 30.000 Satuan Pelayanan/Dapur Gizi di seluruh penjuru Indonesia untuk menjamin distribusi makanan hangat dan higienis, memerlukan biaya, pengawasan dan evaluasi yang ketat.

Momentum Perbaikan

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan momentum emas bagi Pemerintah untuk menata ulang (re-engineering) Program MBG.

Bukan hanya sebagai jalan evaluasi pembiayaan, melainkan sebagai pintu masuk untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar program ini berjalan efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masa depan bangsa.

Menurut saya, untuk melakukan evaluasi ini perlu dilakukan beberapa tindakan evaluatif oleh pemerintah.

Pertama, perlu ada tindakan penyisiran dan realokasi anggaran lintas kementerian (Pos Sosial dan Kesehatan).

Putusan MK memberi opsi kepada Pemerintah untuk menyisir pos anggaran di kementerian yang memiliki korelasi langsung dengan gizi dan kesejahteraan keluarga.

Di Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan terdapat pos alokasi besar, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program-program tunai ini dapat diefisiensikan dan dialihkan sebagian ke dalam skema pemberian makanan bergizi langsung untuk memotong potensi ketidaktepatan sasaran.

Kedua, pemberantasan praktik rente dan pemutusan mata rantai perantara.

Tantangan besar program ini adalah maraknya potensi permainan rente yang memanfaatkan besarnya anggaran.

Mata rantai ini harus diputus dengan melakukan evaluasi, akreditasi, dan audit finansial-gizi secara terbuka terhadap seluruh pemilik yayasan, vendor, maupun pengelola dapur penyedia.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi lokal berbasis BUMDes dan Koperasi.

Pengadaan bahan baku makanan (beras, telur, daging, sayur, dan susu) wajib mengutamakan penyerapan hasil tani, ternak, dan nelayan lokal melalui BUMDes dan Koperasi Desa.

Langkah ini akan mencegah monopoli vendor besar sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat bawah.

Keempat, digitalisasi transparansi rantai pasok dan audit kualitas gizi.

Mengembangkan sistem pemantauan digital (digital monitoring) terpadu untuk mencatat distribusi bahan baku, menu harian, hingga penilaian kecukupan gizi mikro/makro harian anak, yang dapat diakses oleh publik dan komite sekolah.

Dan evaluasi ini tidak bisa mengandalkan pimpinan BGN, tetapi langsung melibatkan Presiden Prabowo.

Pasalnya, karut-marut program ini telah menghambat jalannya program sebagaimana yang dicita-citakan oleh Presiden.

Evaluasi dan tindakan konkret Presiden menentukan sukses atau tidaknya MBG ini.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen dan Mantan Anggota Komisi III DPR RI

JAKARTA – Pemerintah memastikan upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan penurunan Bendera Pusaka dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI akan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus 2026.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan upacara tahun ini akan menjadi momen yang dinantikan masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

• Presiden Dipilih Bukan untuk Memenangkan Survei

"Upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka ini adalah yang dinantikan seluruh masyarakat Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta," kata Juri Ardiantoro dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7).

Pemerintah juga akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara secara langsung melalui mekanisme war ticket.

Namun, jadwal pembukaan pendaftaran dan tata cara memperoleh tiket akan diumumkan kemudian.

Menurut Juri, upacara di Istana Merdeka akan dihadiri sedikitnya 8.100 peserta.

Jumlah tersebut dipilih sebagai simbol peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.

"Akan dihadiri oleh setidaknya 8.100 orang sebagai simbol peringatan HUT ke-81 RI," ucap dia.

Selain upacara kenegaraan, pemerintah juga menyiapkan pesta rakyat yang akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada hari yang sama.

Berbagai kegiatan akan digelar untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan.

Masyarakat nantinya dapat menikmati panggung hiburan rakyat, perlombaan tradisional khas perayaan 17 Agustus, booth UMKM lokal, hingga pembagian 500 ribu porsi makanan gratis.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai wahana permainan bagi anak-anak sehingga keluarga yang datang ke Monas dapat menikmati suasana perayaan dengan lebih nyaman.

"Kemudian juga bagi para orangtua yang mengajak anak ke kawasan Monas juga menjadi tempat bermain. Jadi ada banyak sekali permainan anak yang kami sediakan," ujar dia.

Sementara itu, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan.

Pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai bagian dari rangkaian peringatan nasional.* (cn/ad)