JAKARTA – Perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwendah memasuki babak baru.

Ruben dilaporkan telah membuat dua laporan polisi ke Polda Metro Jaya pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Mahfud MD Sebut Prabowo Menikmati Kegaduhan Polemik Gibran: Serangan Beralih ke Jokowi dan Gibran

Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, mengatakan laporan tersebut dibuat setelah beredarnya unggahan video di media sosial yang memicu polemik.

Pihak Ruben menilai unggahan itu berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik.

Minola menyebut ancaman hukuman dalam perkara dugaan pencemaran nama baik tersebut mencapai satu tahun tiga bulan.

"Itu ancamannya 1 tahun 3 bulan," kata Minola kepada awak media.

Menurut Minola, perkara tersebut berpeluang dipertimbangkan untuk diselesaikan melalui mekanisme restorative justice atau keadilan restoratif, sesuai ketentuan yang berlaku.

"Di bawah lima tahun kemungkinan masih ada restorative justice," ucap Minola Sebayang.

Meski demikian, ancaman hukuman yang disampaikan kuasa hukum bukan berarti Sarwendah telah dinyatakan bersalah.

Laporan tersebut masih dalam proses penanganan aparat kepolisian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan bahwa pihaknya menerima laporan Ruben pada 11 Oktober 2026.

"Terkait laporan saudara RSO, benar yang bersangkutan telah membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 11 Oktober 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah melalui media elektronik," kata Budi kepada wartawan, Senin, 12 Oktober 2026.

Dalam laporan itu, Ruben menyerahkan sejumlah barang bukti, antara lain flashdisk dan tangkapan layar unggahan di Instagram.

"Laporan tersebut direkomendasikan untuk ditangani Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya dan saat ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut," ujarnya.

Budi mengatakan penyidik masih memeriksa laporan dan materi yang disampaikan pelapor. Hingga saat ini, proses tersebut masih berada pada tahap pendalaman.

Minola Sebayang menjelaskan, Ruben membuat dua laporan polisi pada hari yang sama, tetapi pada waktu berbeda.

Kedua laporan itu berkaitan dengan dugaan akses ilegal terhadap akun email Betrand Peto dan dugaan pencemaran nama baik terhadap Ruben.

"Benar, ya, bahwa klien kami, Ruben Onsu, pada tanggal 11 Oktober 2026 itu telah membuat dua laporan. Ya, membuat dua laporan," ujar Minola Sebayang saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 12 Oktober 2026.

Ia kembali menegaskan bahwa laporan tersebut dibuat pada waktu yang berbeda.

"Jadi inilah, laporan yang dibuat oleh klien kami kemarin. Tanggal 11 (Oktober) itu ada dua laporan. Bukan hanya satu laporan, hanya saja jamnya berbeda yang dilaporkan cenderung sama, ya," kata Minola Sebayang.

Menurut penjelasan kuasa hukum, laporan pertama disampaikan pada Minggu dini hari dan berkaitan dengan dugaan illegal access terhadap akun email Betrand Peto.

Laporan kedua dibuat sekitar pukul 15.00 WIB dan berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik.

Dalam laporan pertama, pihak Ruben mempersoalkan dugaan akses tanpa izin terhadap akun email atau data pribadi Betrand Peto, putra angkat Ruben Onsu.

Minola mengatakan, pihaknya menduga terdapat tindakan masuk ke akun atau data pribadi, mengambil foto dan video, kemudian menyebarkan materi tersebut tanpa izin pemiliknya.

"Ini terkait dengan illegal access, ya. Jadi, ada dugaan suatu tindakan perbuatan melawan hukum, masuk ke akun atau data pribadi seseorang, ya, dalam hal ini saudara BP," ujar Minola Sebayang.

Ia melanjutkan:

"Kemudian, mengambil tanpa hak, ya, mengambil tanpa hak data-data, foto, video, yang ada di akun atau di email-nya BP. Dan kemudian, menyalahgunakan video yang diambil tersebut, dengan beredarnya video-video milik pribadi BP, tanpa seizin BP, yang dipublikasikan oleh beberapa akun," lanjutnya.

Menurut Minola, berdasarkan penelusuran yang disampaikan Betrand, akses terakhir ke akun email tersebut diduga mengarah pada akun email Sarwendah.

Ia juga menyebut nomor telepon yang tercantum pada akun tersebut diketahui sebagai nomor pribadi Sarwendah.

"Disampaikan oleh BP, sepanjang yang dia ketahui adalah nomor telepon SW, ya," ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari pihak pelapor.

Dugaan akses ilegal dan penyebaran data pribadi itu masih perlu ditelusuri serta dibuktikan melalui proses hukum.

Laporan Ruben Onsu kini menjadi perhatian karena mencakup dua persoalan berbeda, yakni dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik dan dugaan akses ilegal terhadap akun email serta data pribadi.

Polda Metro Jaya menyatakan laporan terkait dugaan pencemaran nama baik telah diterima dan direkomendasikan untuk ditangani Direktorat Reserse Siber.

Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap laporan dan barang bukti yang diserahkan.

Adapun peluang penyelesaian melalui restorative justice yang disampaikan Minola masih berupa kemungkinan.

Penerapannya bergantung pada ketentuan hukum dan penilaian aparat yang berwenang.

Dengan demikian, laporan tersebut belum dapat dimaknai sebagai bukti bahwa pihak yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana.

Proses penyelidikan dan penegakan hukum diperlukan untuk menguji dugaan yang disampaikan masing-masing pihak.* (tm/ad)

JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola hukum dan pemilu.

Mahfud menilai situasi politik saat ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan aturan konstitusi dijalankan sebagaimana mestinya.

Baca Juga:

• Mahfud MD Sarankan Gibran Mundur, Dinilai Lebih Terhormat daripada Pemakzulan

Pandangan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official.

"Ini waktu yang tepat bagi Pak Prabowo karena kan 8 bulan lagi tahapan Pemilu sudah akan dimulai, dia mau nyalon lagi kan."

"Sudah akan dimulai tahapan awalnya (Pemilu) itu meskipun nanti pencalonannya masih tahun 2028, tapi konsolidasi politiknya dengan partai apa dan sebagainya itu kan sudah akan dimulai kan."

"Profil rangkingnya Pak Prabowo harus dinaikkan lagi oleh Pak Prabowo gitu ya," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, polemik tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi pencalonan Gibran, tetapi juga dapat menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk menunjukkan komitmen terhadap pembenahan hukum dan penyelenggaraan pemilu.

Mahfud juga menilai Prabowo kemungkinan menikmati situasi ketika perhatian publik lebih banyak tertuju pada polemik ijazah Gibran dan mantan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, perdebatan mengenai Gibran membuat sejumlah persoalan lain yang sebelumnya mendapat sorotan publik menjadi kurang dibicarakan.

Mahfud mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kasus hukum yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.

"Tapi terserah Pak Prabowo aja, karena kalau saya juga berpikir Pak Prabowo menikmati ini apa itu situasi ini situasi kegaduhan ini, ya biar aja sambil sambil apa namanya menikmati dia."

Mahfud kemudian menjelaskan bahwa kritik terhadap Prabowo, menurut pengamatannya, mereda dalam beberapa waktu terakhir karena perhatian publik beralih kepada Jokowi dan Gibran.

"Karena apa? Dengan kegaduhan ini kritik-kritik kepada Pak Prabowo 2 minggu terakhir ini enggak ada. Semua serangan ke Pak Jokowi dan Gibran. Pak Prabowo diam, partai politik diam. Gibran dibiarkan sendiri. MBG hilang gitu."

"Ada berita apa pemidanahan Jampidsus juga enggak ada jadi berita. Padahal kemarin sidangnya luar biasa, saya mengikuti itu, enggak jadi berita apa-apa. Kritik terhadap Pak Prabowo enggak ada lagi, yang dihantam sekarang malah Pak Jokowi terus, dan (Gibran) dibiarkan sendiri. Sehingga saya melihat Pak Prabowo nampaknya menikmati juga, menghindarkan serangan ke dirinya," ungkap Mahfud.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Mahfud terhadap dinamika pemberitaan dan situasi politik.

Tidak berarti bahwa Prabowo secara resmi menyatakan memanfaatkan polemik tersebut untuk mengalihkan perhatian publik.

Meski menilai situasi tersebut dapat menguntungkan Prabowo secara politik, Mahfud mengatakan strategi seperti itu merupakan bagian dari dinamika politik.

Namun, ia mengingatkan bahwa setiap tindakan politik dapat menimbulkan konsekuensi di kemudian hari.

"Apa boleh begitu? Boleh, ini namanya politik, itu hak dia untuk melakukan itu. Tapi kalau terlalu lama itu akan balik lagi. Makanya saya katakan ketika kasus ini muncul, kan saya katakan dulu kalau kamu mau berbuat sesukamu lakukan tuh. Tapi suatu saat engkau akan menuai hasilnya," pungkas Mahfud.

Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa keuntungan politik dalam jangka pendek belum tentu menghilangkan persoalan yang mendasarinya.

Pemerintah tetap menghadapi tuntutan untuk menjelaskan kebijakan, memperkuat akuntabilitas, dan merespons kritik masyarakat.

Polemik ini menguat setelah MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.

Perkara tersebut berkaitan dengan permohonan mengenai persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam putusannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

MK juga menyatakan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah tamat SMA dari luar negeri.

MK menyerahkan tindak lanjut persoalan tersebut kepada lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, putusan tersebut tidak otomatis membatalkan jabatan Gibran ataupun memulai proses pemakzulan.

Setiap langkah lanjutan tetap harus mengikuti mekanisme hukum dan konstitusi.

Di tengah polemik tersebut, Mahfud menilai Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan melalui pembenahan hukum dan pemilu.

Menurut dia, langkah nyata diperlukan agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga, sementara persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat ditangani sesuai aturan.* (tb/ad)

JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri di tengah polemik persyaratan pendidikan saat pencalonannya pada Pilpres 2024.

Menurut Mahfud, pengunduran diri secara sukarela bisa menjadi pilihan yang lebih terhormat dibandingkan menghadapi proses pemakzulan atau impeachment.

Baca Juga:

• Mahfud MD Sebut Polemik Ijazah Gibran Bisa Berlanjut ke Jalur Hukum dan Pemakzulan

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary yang tayang pada Minggu, 11 Oktober 2026.

"Atau Mas Gibran dengan segala kebesaran hati, menyatakan, udahlah saya mundur, lalu persiapan diri lagi untuk running di tahun 2029, saya kira lebih terhormat," kata Mahfud.

Mahfud menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga memiliki konsekuensi politik dan ketatanegaraan.

Karena itu, menurut dia, penyelesaiannya perlu mempertimbangkan mekanisme konstitusional yang berlaku.

Selain menyarankan Gibran mempertimbangkan pengunduran diri, Mahfud meminta Presiden Prabowo Subianto memanggil pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi untuk membicarakan penyelesaian polemik tersebut.

Menurut Mahfud, dukungan politik di parlemen akan berpengaruh jika persoalan ini ditindaklanjuti melalui jalur politik, termasuk apabila muncul usulan pemakzulan.

Meski demikian, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme yang berbeda.

Pengunduran diri dilakukan secara sukarela, sedangkan pemakzulan harus melalui tahapan dan persyaratan yang diatur dalam konstitusi.

Wacana tersebut berkembang setelah MK membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Dengan demikian, putusan itu tidak serta-merta memberhentikan Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Sementara itu, Gibran menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses hukum di MK.

Ia juga menegaskan tetap fokus menjalankan tugas sebagai wakil presiden dan menindaklanjuti catatan mengenai dokumen pendidikan yang menjadi sorotan.

Di tengah munculnya desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan, mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, belum menyatakan dukungan terbuka terhadap wacana tersebut.

Pada Minggu, 11 Oktober 2026, Ganjar justru mengarahkan perhatian pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Ia menilai persoalan asap perlu menjadi prioritas pemerintah karena dampaknya turut mendapat perhatian dari negara-negara tetangga.

"Bagaimana kalau hari ini kita konsentrasi pada asap yang sudah mulai mendapatkan protes dari (negara) tetangga. Karena penting mendapatkan perhatian dari seluruh pemegang otoritas politik," kata Ganjar.

Ganjar juga menyatakan pemerintah Indonesia seharusnya segera menyelesaikan persoalan karhutla yang berdampak luas tersebut.

Ganjar dan Mahfud merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024.

Adapun mantan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, belum menyampaikan pernyataan terkait putusan MK tersebut, berdasarkan informasi dalam laporan ini.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menyatakan timnya tengah menyusun surat permohonan audiensi kepada fraksi-fraksi di DPR dan MPR.

Mereka juga telah menjalin komunikasi dengan pimpinan DPD untuk mengetahui pandangan lembaga tersebut mengenai polemik persyaratan pendidikan Gibran.

"Kami tetap akan melakukan gerakan-gerakan audiensi, kami sedang menyusun surat-surat meminta waktu kepada fraksi DPR, MPR," ujar Denny dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.

Menurut Denny, DPR menjadi lembaga penting dalam proses pemakzulan karena mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden melibatkan parlemen, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

"Pemakzulan itu ada di DPR, MK kembali ke DPR, sebelum ke MPR. Dan MPR itu selain ada unsur DPR, ada unsur DPD. Jadi kita juga ingin melihat posisi DPD," kata Denny.

Tim Denny juga berencana menemui sejumlah partai politik, termasuk PDI Perjuangan, untuk meminta pandangan mengenai kemungkinan langkah konstitusional berikutnya.

Namun, agenda audiensi tersebut masih berupa rencana.

Belum ada keputusan resmi dari DPR maupun partai politik yang menunjukkan dukungan terhadap pemakzulan Gibran.

Denny sebelumnya mengatakan telah mencoba menghubungi Anies, Ganjar, dan Mahfud untuk bergabung dalam upaya hukum terkait persyaratan pendidikan Gibran.

Namun, menurut Denny, ketiganya memilih tidak menjadi pemohon karena khawatir dianggap tidak menerima kekalahan dalam Pilpres 2024.

"Saya sih coba kontak, saya coba kontak Mas Anies, saya coba kontak Mas Ganjar dan Pak Mahfud, mereka bilang enggak enak lah kalau kita jadi pemohon, kan nanti dikira enggak terima kalah dan segala macam. Ya enggak apa-apa," ujarnya, Rabu, 23 September 2026, dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV.

Wacana pengunduran diri dan pemakzulan Gibran perlu dibedakan dari proses hukum yang sudah berlangsung di MK.

Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan apabila terbukti memenuhi alasan konstitusional tertentu, termasuk tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Prosesnya tidak cukup hanya dengan desakan masyarakat atau dukungan politik.

DPR harus menjalankan mekanisme konstitusional, kemudian MK memeriksa dan memutus pendapat DPR.

Jika persyaratan terpenuhi, usul pemberhentian dapat diteruskan kepada MPR untuk diputuskan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, putusan MK mengenai perkara persyaratan pendidikan Gibran tidak otomatis menjadi keputusan untuk memulai pemakzulan.

Perlu ada dasar hukum dan proses tersendiri sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Hingga kini, rencana audiensi yang disampaikan Denny masih merupakan upaya meminta pandangan dan mendorong pembahasan lebih lanjut.

Belum ada keputusan resmi yang menyatakan proses pemakzulan Gibran telah dimulai.

Polemik tersebut kini berkembang menjadi perdebatan hukum dan politik. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada respons lembaga negara, sikap partai politik, serta ada atau tidaknya langkah formal yang memenuhi ketentuan konstitusi.*(tb/ad)

JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan pada Pilpres 2024 masih berpotensi berlanjut meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan.

Menurut Mahfud, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui dua jalur, yakni jalur politik melalui parlemen dan jalur hukum.

Baca Juga:

• “Mana Saksinya?” Hakim Kesal saat Sidang Dugaan Korupsi Jasa Pemanduan Kapal KSOP Belawan

Mahfud menyoroti pertimbangan hukum MK yang menyatakan tidak ditemukan bukti ijazah SMA atau dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri yang sah saat pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden.

Ia mengatakan, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui putusan MK semata karena kewenangan pengadilan konstitusi memiliki batas.

"Oleh karena tidak adanya ijazah SMA dan yang disetarakan maka mahkamah menyerahkan kepada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya," kata Mahfud dalam tayangan Podcast 'Terus Terang' di kanal YouTube Mahfud MD Official.

Mahfud menjelaskan, salah satu jalur yang dapat ditempuh adalah jalur politik melalui parlemen.

Jalur ini berkaitan dengan mekanisme konstitusional untuk mengusulkan pemberhentian presiden atau wakil presiden atau pemakzulan (impeachment).

Namun, proses pemakzulan tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya berdasarkan polemik atau perdebatan mengenai persyaratan pendidikan.

Mekanisme tersebut harus mengikuti ketentuan UUD 1945 dan melibatkan lembaga-lembaga yang berwenang.

"Lembaga lain itu sekarang yang bisa menindaklanjuti ada dua, satu lembaga politik yaitu upaya pemakzulan seperti yang sekarang ini. Karena tidak memenuhi syarat lagi," ungkap Mahfud.

Selain jalur politik, Mahfud menyoroti kemungkinan penanganan melalui jalur pidana.

Menurut dia, dugaan adanya informasi yang tidak benar dalam proses administrasi pencalonan perlu ditindaklanjuti sesuai hukum apabila terdapat dasar dan bukti yang cukup.

"Yang kedua ke hukum, hukum itu bisa hukum pidana karena ini adalah informasi bohong yang disengaja dibuat agar Gibran masuk," tegas Mahfud.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Mahfud mengenai kemungkinan tindak lanjut hukum.

Dugaan pelanggaran pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Komisi II DPR RI membuka peluang memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk meminta penjelasan mengenai polemik pencalonan Gibran.

Pembahasan tersebut berkaitan dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Aturan itu menjadi sorotan karena ketentuannya dinilai sejumlah pihak membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bergantung pada keputusan pimpinan Komisi II dan pimpinan DPR.

"Makanya, tergantung pimpinan Komisi II dengan pimpinan DPR, ya. Kalau memang ini dianggap urgent, ya kan, bisa saja kan (RDP)," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Doli menjelaskan, meskipun DPR sedang memasuki masa reses, Komisi II telah menjadwalkan rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mulai 2 November 2026.

Dalam agenda tersebut, penyelenggara pemilu termasuk pihak yang akan dimintai keterangan.

Karena itu, pembahasan mengenai putusan MK terkait pencalonan Gibran dapat dilakukan bersamaan dengan agenda Panja atau melalui rapat lebih awal jika dinilai mendesak.

"Toh juga selama ini kan kami terbiasa, dan kami juga kan sudah menetapkan jadwal Panja RUU Pemilu akan dimulai tanggal 2 November, yang itu masih masa reses, gitu loh. Dan memang salah satu nanti yang di awal kami panggil itu adalah penyelenggara pemilu. Nah, apakah pas di situ ataukah perlu dianggap lebih cepat sebelumnya," ucapnya.

Doli menegaskan, dirinya siap membahas persoalan tersebut bersama penyelenggara pemilu.

Namun, keputusan mengenai waktu dan pelaksanaan rapat tetap berada di tangan pimpinan DPR dan Komisi II.

"Ya saya tergantung aja. Kalau kemudian ini dianggap sesuatu yang perlu harus diselesaikan, ayo. Kalau memang dianggap ini sesuatu yang biasa saja untuk diklarifikasi, ya saya tergantung saja. Kami sudah siap," ucapnya.

Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.

Perkara tersebut berkaitan dengan permohonan mengenai persyaratan pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam putusannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

MK juga menyatakan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut.

Meski demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah tamat SMA dari luar negeri.

Persoalan tersebut kemudian menjadi sorotan dan memunculkan dorongan agar lembaga terkait menindaklanjutinya sesuai kewenangan masing-masing.

Dengan demikian, polemik persyaratan pendidikan Gibran masih menjadi bahan pembahasan di ranah politik dan hukum.

Namun, kemungkinan pemakzulan maupun proses pidana tetap bergantung pada mekanisme konstitusional, kewenangan lembaga terkait, serta pembuktian berdasarkan hukum yang berlaku.* (tb/ad)

BEKASI — Ketua Umum Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Dar Edi Yoga, mengapresiasi pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi setelah mengurus perpanjangan paspor pada Senin, 12 Oktober 2026.

Ia mengaku hanya menunggu sekitar 30 menit sebelum menjalani pengambilan foto untuk proses perpanjangan paspor.

Baca Juga:

• Waktu Tempuh Terpangkas dari 40 Menit Jadi 10 Menit, Jalan Alternatif Pagar Merbau Kini Mulus

Pengalaman tersebut, menurut dia, menunjukkan pentingnya pengelolaan alur pelayanan yang efisien agar masyarakat lebih mudah mengurus dokumen perjalanan.

"Proses pembuatannya berlangsung singkat. Hanya menunggu 30 menit, saya langsung foto untuk perpanjangan paspor," kata Yoga.

Ia menilai waktu tunggu yang singkat dapat membantu masyarakat menghemat waktu, terutama bagi mereka yang harus membagi waktu antara mengurus dokumen administrasi dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

Selain kecepatan pelayanan di kantor, Yoga menyoroti kemudahan sistem pendaftaran daring.

Melalui sistem tersebut, pemohon dapat memilih kantor imigrasi dan menentukan jadwal kedatangan berdasarkan pilihan yang tersedia.

Menurut dia, mekanisme ini membantu masyarakat menyesuaikan waktu pengurusan paspor dengan kegiatan masing-masing.

Penjadwalan juga dapat membuat kedatangan pemohon lebih teratur sehingga proses pelayanan berlangsung lebih nyaman.

Yoga juga memberikan apresiasi kepada petugas imigrasi bernama Uli yang melayaninya di loket 12.

Ia menilai sikap petugas dalam memberikan pelayanan menjadi bagian penting dari pengalaman masyarakat saat berurusan dengan instansi pemerintah.

"Saya puas dengan kinerja petugas imigrasi," ujarnya.

Pengalaman Dar Edi Yoga memperlihatkan sejumlah aspek yang menjadi perhatian masyarakat dalam mengakses layanan administrasi, mulai dari kemudahan pendaftaran, kepastian prosedur, waktu tunggu, hingga keramahan petugas.

Pelayanan yang cepat dan mudah diakses dapat membantu masyarakat mengurus dokumen perjalanan secara lebih praktis.

Informasi yang jelas serta petugas yang profesional juga berperan dalam meningkatkan kenyamanan pemohon.

Meski demikian, pengalaman Yoga merupakan pengalaman individual dan tidak otomatis menggambarkan durasi pelayanan bagi seluruh pemohon.

Waktu pengurusan dapat berbeda, bergantung pada jenis layanan, kelengkapan persyaratan, jadwal kedatangan, serta kondisi antrean pada hari tersebut.

Kemudahan prosedur dan kualitas pelayanan tetap menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Dengan pelayanan yang efisien dan informasi yang mudah dipahami, pengurusan dokumen seperti paspor diharapkan semakin nyaman bagi masyarakat.* (ad)

MEDAN — Kota Medan, Sumatera Utara, masuk dalam daftar 10 destinasi wisata dengan harga terbaik di dunia untuk 2027 versi Skyscanner.

Medan menempati peringkat kedelapan setelah mencatat penurunan harga perjalanan sebesar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga:

• 17 Siswa SD di Medan Mengeluh Sakit Usai Konsumsi MBG, Rico Waas Angkat Bicara

Hasil ini juga menjadikan ibu kota Sumatera Utara tersebut sebagai pilihan bagi wisatawan yang ingin menjelajahi kekayaan alam dan budaya Indonesia di luar Bali.

Dilansir dari Time Out pada Sabtu, 10 Oktober 2026, daftar tersebut merujuk pada Laporan Tren Perjalanan 2027 Skyscanner.

Laporan ini menyoroti destinasi yang menawarkan harga perjalanan lebih kompetitif, termasuk perubahan harga tiket pesawat dan pertimbangan biaya akomodasi.

Medan berada di atas Fuzhou, China, dan Adelaide, Australia, yang masing-masing mencatat penurunan harga sebesar 4 persen.

Daftar 10 Destinasi Wisata dengan Harga Terbaik 2027

Berikut daftar destinasi wisata dengan penurunan harga perjalanan berdasarkan laporan Skyscanner:

1. Kota Meksiko, Meksiko — turun 27 persen.
2. Hamilton, Selandia Baru — turun 23 persen.
3. Montreal, Kanada — turun 19 persen.
4. Okinawa, Jepang — turun 16 persen.
5. Wina, Austria — turun 14 persen.
6. Ankara, Turki — turun 11 persen.
7. Praha, Republik Ceko — turun 9 persen.
8. Medan, Indonesia — turun 7 persen.
9. Fuzhou, China — turun 4 persen.
10. Adelaide, Australia — turun 4 persen.

Kota Meksiko menempati posisi pertama dengan penurunan gabungan harga tiket pesawat pulang-pergi dan hotel sebesar 27 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Hamilton di Selandia Baru berada di posisi kedua dengan penurunan 23 persen.

Kota ini dikenal sebagai salah satu titik keberangkatan untuk mengunjungi Hobbiton dan Gua Waitomo, dengan pilihan penginapan yang relatif terjangkau.

Montreal, Kanada, menempati peringkat ketiga setelah mengalami penurunan harga sebesar 19 persen.

Kota tersebut menawarkan kawasan bersejarah, restoran, serta beragam festival budaya.

Adapun Okinawa di Jepang berada di posisi keempat dengan penurunan 16 persen.

Destinasi ini memiliki daya tarik berupa suasana tropis, budaya lokal, dan kuliner khas Jepang.

Wina, Austria, menempati posisi kelima dengan penurunan 14 persen, disusul Ankara, Turki, di posisi keenam dengan 11 persen.

Praha, Republik Ceko, berada di urutan ketujuh dengan penurunan 9 persen.

Fuzhou dan Adelaide melengkapi daftar pada posisi kesembilan dan kesepuluh, masing-masing dengan penurunan harga sebesar 4 persen.

Medan Jadi Pintu Masuk Wisata Sumatera Utara

Dalam laman resminya, Skyscanner menyoroti Medan sebagai pintu masuk untuk menjelajahi beragam destinasi alam dan budaya di Sumatera Utara.

Wisatawan dapat menjadikan Medan sebagai titik awal perjalanan menuju Danau Toba, salah satu tujuan wisata unggulan Indonesia.

Selain panorama alam, kawasan Sumatera Utara juga menawarkan keragaman budaya, kuliner khas, dan berbagai pengalaman wisata lainnya.

Masuknya Medan dalam daftar tersebut menjadi peluang untuk memperkenalkan potensi pariwisata Sumatera Utara kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.

Penurunan harga perjalanan sebesar 7 persen juga dapat menjadi pertimbangan bagi wisatawan yang ingin merencanakan liburan pada 2027.

Namun, angka tersebut merupakan hasil perbandingan dalam laporan Skyscanner dan tidak berarti seluruh tiket pesawat atau penginapan di Medan otomatis lebih murah sebesar 7 persen.

Harga aktual perjalanan tetap bergantung pada tanggal keberangkatan, maskapai, ketersediaan tiket, pilihan penginapan, dan waktu pemesanan.

Dengan posisi tersebut, Medan berpeluang semakin dikenal sebagai alternatif destinasi wisata di Indonesia, sekaligus menjadi gerbang bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan kekayaan budaya Sumatera Utara.* (km/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta kasus dugaan keracunan setelah belasan siswa menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 060870, Kecamatan Medan Timur, tidak terulang.

Ia berharap program MBG tetap berjalan dengan pengawasan yang lebih ketat agar tujuan meningkatkan gizi anak dapat tercapai.

Baca Juga:

• Kabar Terbaru Kasus Dugaan Keracunan MBG di Medan, Semua Siswa Sudah Dipulangkan dari Rumah Sakit

"Intinya, ya, bagi kami anak-anak bisa segera pulih, namun kami mengharapkan jangan sampai terjadi kembali," kata Rico saat ditanyai wartawan usai rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (12/10/2026).

Rico mengatakan Pemerintah Kota Medan memahami kekhawatiran orang tua dan masyarakat atas kejadian tersebut.

Karena itu, ia meminta pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG ditingkatkan, terutama oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam penyediaan makanan.

Menurut Rico, program MBG diharapkan dapat membantu memperbaiki asupan gizi anak-anak.

Namun, pelaksanaannya juga harus memperhatikan keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada para siswa.

"Sekolahnya juga kita harap makin baik, dan harapan kita supaya anak-anak bertumbuh lebih baik kedepan," tambah Rico.

Sebagai tindak lanjut atas kejadian tersebut, SPPG yang memasok makanan ke SD Negeri 060870 Medan ditutup sementara.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sumatera Utara, Yoga Arizanto, membenarkan penutupan tersebut pada Jumat, 9 Oktober 2026.

"Sudah (SPPG ditutup)," kata Yoga.

Penutupan sementara itu dilakukan setelah sejumlah siswa mengalami keluhan kesehatan seusai menyantap menu MBG.

Meski demikian, penyebab pasti keluhan yang dialami para siswa perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut.

Berdasarkan laporan pada Jumat, sebanyak 17 siswa mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Gejala yang dilaporkan meliputi mual, muntah, pusing, dan sakit perut.

Dari jumlah tersebut, 11 siswa dilaporkan membaik setelah mendapat penanganan medis dan diperbolehkan pulang.

Sementara enam siswa lainnya masih menjalani observasi medis di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia.

Penanganan medis dilakukan untuk memantau kondisi para siswa setelah munculnya keluhan tersebut.

Informasi mengenai perkembangan kondisi mereka perlu diperbarui berdasarkan keterangan terbaru dari pihak rumah sakit atau instansi terkait.

Kasus ini menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari proses pengolahan hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa.

Pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan memastikan standar keamanan pangan diterapkan dengan baik agar program pemenuhan gizi bagi anak sekolah dapat berjalan sesuai tujuan tanpa mengabaikan keselamatan penerima manfaat.* (km/ad)

MEDAN — Sidang perkara dugaan korupsi jasa pemanduan kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan ditunda setelah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Belawan tidak hadir sesuai jadwal.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan yang diketuai Cipto Hosari Nababan tampak kesal atas ketidaksiapan pihak jaksa.

Baca Juga:

• Juru Bicara PN Pati Disiram Botok, Mahkamah Agung Buka Suara

"Mana saksinya?" ujar Cipto saat membuka persidangan.

Tim JPU Kejari Belawan kemudian menjelaskan bahwa baru satu saksi dari KSOP Belawan yang hadir.

Sementara itu, saksi lain yang ditunggu disebut masih berada di area parkir.

Penjelasan tersebut tidak meredakan kekesalan hakim.

Cipto menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan harus menghargai waktu dan mematuhi jadwal yang telah ditetapkan.

"Parkiran mana, parkiran Sun Plaza? Kalau sidang dijadwalkan jam 10, ya tepat waktulah. Ini pelajaran bagi masyarakat agar menghargai persidangan," tegasnya.

Karena saksi yang dibutuhkan belum lengkap, majelis hakim tidak melanjutkan pemeriksaan saksi dan memutuskan menunda persidangan hingga pekan berikutnya.

"Sidang ditunda ke Senin (19/10/2026) jam 10," kata Cipto sembari mengetuk palu.

Dalam perkara dugaan korupsi jasa pemanduan kapal tersebut, terdapat empat orang yang duduk sebagai terdakwa.

Mereka adalah Wisnu Handoko, yang menjabat Kepala KSOP Pelabuhan Utama Belawan pada 2023, serta Sapril Heston Simanjuntak (SHS), yang menjabat pada 2024.

Dua terdakwa lainnya adalah Marganda Lamhot Asi Sihite (MLA) dan Rivolino, yang disebut terkait dengan jabatan di lingkungan KSOP Belawan pada periode 2023–2024.

Perkara ini berkaitan dengan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan Pelabuhan Belawan.

Dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para terdakwa masih harus dibuktikan melalui proses persidangan berdasarkan dakwaan, alat bukti, dan fakta yang terungkap di pengadilan.

Dalam penyelenggaraan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Pelabuhan Belawan, terdapat pelimpahan kewenangan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 616 Tahun 2023.

Keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada 20 September 2023 itu ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc.

Melalui keputusan tersebut, Pelindo diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I Pelabuhan Belawan.

Adapun Kepala KSOP Utama Belawan ditetapkan sebagai pengawas pemanduan di wilayah tersebut.

Pelindo diwajibkan menjalankan pelayanan sesuai prosedur dan standar kinerja, memastikan kelayakan sumber daya manusia serta sarana pemanduan, melaporkan hambatan pelayanan, dan menetapkan tarif sesuai peraturan perundang-undangan.

Perusahaan tersebut juga wajib membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sesuai ketentuan serta menyediakan sistem informasi pelayanan yang dapat diintegrasikan dengan sistem pengawasan pemanduan.

Pelaksanaan pelayanan dievaluasi setiap enam bulan oleh pengawas pemanduan setempat.

Sementara itu, evaluasi atas pelimpahan kewenangan dilakukan setiap dua tahun oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Keputusan tersebut juga mengatur bahwa pelimpahan kewenangan dapat dicabut apabila Pelindo melanggar kewajiban yang ditetapkan atau tidak melaksanakan pelayanan dalam waktu paling lama tiga bulan sejak pelimpahan diterbitkan.

Meski ketentuan tersebut menjadi bagian dari konteks pengaturan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Belawan, keberadaannya tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana.

Pembuktian perkara yang menjerat keempat terdakwa tetap bergantung pada proses hukum yang berlangsung di pengadilan.

Sidang berikutnya dijadwalkan pada Senin, 19 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB, dengan agenda yang berkaitan dengan kelanjutan pemeriksaan saksi.* (sp/ad)

JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) menyesalkan insiden penyiraman air yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, terhadap Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Pati, Retno Lastiani.

MA menyatakan dukungan kepada Retno dan menegaskan tidak akan menoleransi intimidasi maupun kekerasan terhadap aparatur pengadilan.

Baca Juga:

• Pengurukan Lahan Pantai 7 Hektare di Tegal untuk Tambak Disorot, Kades Akui Belum Tahu Perizinannya

"Pimpinan Mahkamah Agung menyesalkan kejadian tersebut dan menyampaikan keprihatinan serta dukungan kepada Saudara Retno Lastiani beserta seluruh jajaran dari Pengadilan Negeri Pati. Tindakan penyiraman tersebut tidak dapat dibenarkan dalam penyampaian pendapat, masukan, maupun pengaduan kepada pengadilan," ujar Heru.

Menurut Heru, penyiraman terhadap aparatur pengadilan tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

Tindakan tersebut juga dinilai mengarah pada perbuatan yang merendahkan martabat lembaga peradilan.

"Pimpinan Mahkamah Agung tidak menginginkan segala bentuk sikap dan tindakan yang mengarah pada perbuatan merendahkan harkat dan martabat serta mencederai keluhuran lembaga peradilan yang dilakukan oleh siapa pun," katanya.

Heru menegaskan MA memandang serius insiden di PN Pati tersebut.

Menurut dia, hakim dan aparatur pengadilan harus dapat menjalankan tugas kedinasan tanpa menghadapi intimidasi maupun kekerasan.

"Pimpinan Mahkamah Agung tidak akan menoleransi tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap hakim maupun aparatur pengadilan yang sedang menjalankan tugas kedinasan. Oleh karena itu, pimpinan Mahkamah Agung akan menyikapi insiden tersebut dengan serius dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata dia.

Terkait langkah hukum, MA menyerahkan proses penanganan kepada pihak PN Pati dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

MA akan memantau perkembangan laporan yang telah disampaikan oleh pengadilan.

"Prosesnya apabila tadi informasinya bahwa pengadilan tingkat pertama atau satker yang bersangkutan sudah melaporkan, ya kita lihat nanti perkembangan dari laporan tersebut, bagaimana penyidik menindaklanjuti dan sebagainya," ujarnya.

Insiden tersebut terjadi di PN Pati pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Saat itu, Supriyono alias Botok mendampingi salah seorang korban dalam audiensi dengan pihak pengadilan.

Situasi disebut memanas menjelang akhir audiensi. Botok disebut melontarkan tuduhan bahwa ada hakim yang menerima uang Rp1 miliar.

Dalam peristiwa yang sama, ia disebut menyiramkan air mineral kepada Retno Lastiani.

Peristiwa itu kemudian mendapat respons dari MA.

Lembaga tersebut menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, masukan, dan pengaduan kepada pengadilan.

Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara yang tidak melibatkan intimidasi atau kekerasan.

MA menyatakan akan mengawal perkembangan penanganan insiden tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (mi/ad)

DELI SERDANG — Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelesaikan perbaikan jalan Simpang Parbarakan–Kebun Jagung sepanjang 7,6 kilometer di Kecamatan Pagar Merbau.

Jalan tersebut kini menjadi jalur alternatif bagi masyarakat yang hendak menuju Lubuk Pakam maupun Galang.

Baca Juga:

• Cegah Stunting Sejak Remaja, Indah Fery Simatupang Sosialisasikan Enam Standar Pelayanan Minimal Posyandu di Labusel

Setelah rampung, pemerintah daerah memasang papan informasi berwarna hijau sebagai bentuk transparansi pembangunan kepada masyarakat.

Pemasangan papan informasi itu dilakukan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, pada Senin, 12 Oktober 2026.

"Jalan yang telah selesai diperbaiki ini menjadi jalur alternatif bagi masyarakat menuju Lubuk Pakam maupun Galang, sekaligus pilihan untuk menghindari kendaraan bertonase besar yang melintas di jalan utama Lubuk Pakam–Galang," kata Bupati.

Keberadaan jalan alternatif tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga sekaligus memberikan pilihan perjalanan yang lebih nyaman, terutama bagi pengguna jalan yang ingin menghindari kepadatan kendaraan besar di jalur utama.

Manfaat perbaikan jalan mulai dirasakan masyarakat setempat.

Latief, salah seorang warga Desa Parbarakan, mengatakan waktu tempuh menuju pusat kecamatan kini jauh lebih singkat dibandingkan sebelumnya.

Menurut dia, perjalanan yang semula membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 40 menit kini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 10 menit melalui jalan alternatif tersebut.

"Tadinya akses ke kecamatan sekitar 30 menit atau 40 menit, ini sudah sekitar 10 menit dari belakang. Tidak lagi bersamaan dengan mobil-mobil besar yang penuh dengan bahaya di jalan utama," ujarnya.

Warga berharap pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Deli Serdang dapat terus berlanjut.

Jalan yang lebih baik dinilai penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari, mempercepat perjalanan, dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan.

Selain ruas Simpang Parbarakan–Kebun Jagung, perbaikan jalan di Kecamatan Pagar Merbau melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026 juga mencakup ruas Purwodadi–Tanjung Garbus sepanjang 2,3 kilometer.

Perbaikan pada ruas tersebut juga telah selesai dikerjakan.

Rahmad, warga Purwodadi, mengatakan kondisi jalan yang mulus sudah lama dinantikan masyarakat.

Ia berharap jalan tersebut dapat dipertahankan kondisinya agar manfaat pembangunan bisa dirasakan dalam jangka panjang.

"Sudah lama kali kami idam-idamkan jalan mulus seperti ini," ucapnya.

Bupati Asri Ludin Tambunan berharap pemasangan papan informasi pembangunan dapat membantu masyarakat mengetahui pekerjaan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah.

Langkah tersebut juga menjadi pengingat agar warga bersama-sama menjaga jalan yang telah diperbaiki.

Dengan rampungnya kedua ruas jalan tersebut, masyarakat di Kecamatan Pagar Merbau diharapkan memperoleh akses perjalanan yang lebih baik untuk mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sehari-hari.* (mi/ad)

MEDAN — Polemik dugaan pasal selundupan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 kembali memanas.

Perseteruan kali ini melibatkan anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Juga:

• Polemik Ijazah Gibran Dibawa ke DPR, AKSI Desak Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat

Hasyim kemudian menyindir pernyataan Doli.

Ia menyebut Doli hadir dalam rapat pembahasan draf PKPU pada 20 September 2023 dan ikut menandatangani dokumen kesimpulan rapat tersebut.

"Saya teringat Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyerukan kepada semua pihak, 'lupa boleh, munafik jangan'," kata Hasyim dalam keterangannya, Minggu (11/10/2026).

Menanggapi sindiran tersebut, Doli tidak hanya membahas polemik aturan pemilu, tetapi juga mempertanyakan jabatan Hasyim sebagai Komisaris Independen di PTPN I, salah satu perusahaan milik negara yang bergerak di bidang perkebunan.

Doli mempertanyakan proses pengangkatan Hasyim dan pihak yang memberinya jabatan tersebut.

Ia juga menilai latar belakang Hasyim perlu dijelaskan karena tidak berkaitan langsung dengan bidang perkebunan.

"Saya tanya, dia sekarang posisinya sebagai komisaris di salah satu BUMN, ya. Coba tanya sama dia, itu dia tuh dapat dari mana komisaris itu? Hadiah dari siapa?" kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).

"Setahu saya beliau tidak punya latar belakang yang berkaitan dengan soal komisaris BUMN, khususnya yang berkaitan dengan soal perkebunan. Gitu loh. Ya dia harus jelaskan itu. Kok bisa dia dapat posisi jadi komisaris itu, ya kan?" tandasnya.

Berdasarkan penelusuran di laman PTPN I, Hasyim menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 30 Juni 2026.

Sebelumnya, ia diberhentikan dari jabatan Ketua KPU pada 3 Juli 2024.

Di luar saling sindir tersebut, Doli kembali menyoroti dugaan kemunculan pasal yang dinilai tidak dibahas secara terbuka dalam proses konsultasi antara DPR dan KPU.

Menurut Doli, Pasal 19 PKPU yang mengatur pengecualian persyaratan ijazah SMA atau sederajat bagi seseorang yang telah memiliki ijazah perguruan tinggi baru diketahui setelah pembahasan DPR dan KPU rampung pada akhir 2023.

Ia mengatakan, dalam mekanisme konsultasi, KPU biasanya mengirimkan dokumen yang menjelaskan perubahan maupun penambahan ketentuan dalam rancangan peraturan.

Dokumen itu menjadi dasar bagi DPR untuk mengetahui dan membahas pasal-pasal yang akan diubah atau ditambahkan.

"Makanya kita baru kaget kenapa kok tiba-tiba jadi gini, kenapa tidak dibahas pada saat itu. Kan biasanya ya KPU maupun Bawaslu itu kirim surat permohonan konsultasi," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).

"Nah, lampirannya ada dua. Pertama adalah pasal-pasal yang berubah dari PKPU sebelumnya. Kemudian ada penambahan di antara pasal ini dengan pasal ini tambah pasal ini, gitu, itu dijelasin," ucapnya.

Doli menduga kemunculan ketentuan tersebut berkaitan dengan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Namun, dugaan tersebut perlu dibedakan dari fakta yang telah terbukti secara hukum.

Menurut Doli, waktu kemunculan pasal itu juga menjadi persoalan karena berdekatan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan tersebut mengubah ketentuan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga membuka jalan bagi Gibran untuk memenuhi persyaratan usia pencalonan pada Pilpres 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menilai ketentuan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 perlu ditelusuri, terutama karena menurutnya mekanisme kemunculan pasal tersebut berbeda dari proses yang lazim dilakukan dalam penyusunan peraturan pemilu.

"Pasal ayat itu aneh sekali. Dan kalau lihat nanti kronologisnya juga aneh, tiba-tiba muncul, di saat yang memang tidak menyangka itu akan masuk tiba-tiba tanpa ada penjelasan dan pemberitahuan," katanya.

Doli mengaku memiliki dokumen tertulis dan rekaman video yang menurutnya dapat menjelaskan kronologi pembahasan aturan tersebut.

"Kami sudah punya data, kami sudah video-nya semua, data tertulis, kemudian poin-poin yang disampaikan, videonya juga sudah lengkap semua, dan saya bisa mengatakan itu enggak ada," ujarnya.

Polemik ini berpusat pada Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden.

Ketentuan tersebut dipersoalkan karena disebut memberikan pengecualian pembuktian persyaratan pendidikan SMA atau sederajat bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tetapi memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Pasal itu juga menjadi sorotan karena disebut tidak tercantum dalam draf awal, tidak muncul dalam uji publik, dan tidak dibahas dalam rapat konsultasi bersama Komisi II DPR.

Klaim mengenai proses kemunculan pasal tersebut menjadi bagian dari polemik yang perlu ditelusuri melalui dokumen dan rekaman rapat.

Dalam persidangan di MK, KPU disebut tidak dapat menjelaskan secara terperinci kapan, di mana, dan oleh siapa ketentuan tersebut pertama kali dimasukkan setelah proses pembahasan di DPR selesai.

Persoalan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai transparansi penyusunan peraturan pemilu, mekanisme konsultasi antara KPU dan DPR, serta proses penerapan persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.

Meski demikian, dugaan bahwa pasal tersebut sengaja dimunculkan untuk memuluskan pencalonan Gibran tetap harus dipahami sebagai dugaan yang memerlukan pembuktian.

Penelusuran kronologi, dokumen resmi, dan rekaman rapat menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana ketentuan tersebut masuk ke dalam PKPU.* (tm/ad)

LABUHANBATU SELATAN — Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Ny. Indah Fery Simatupang, menyosialisasikan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu kepada ratusan siswa SMP Negeri 1 Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat penurunan angka stunting melalui edukasi kesehatan sejak dini.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Sumut Dapat 15.011 Bantuan Bedah Rumah pada 2026, Pemkab dan Pemko Diminta Percepat Realisasi

Dalam arahannya, Indah Fery Simatupang menekankan bahwa pencegahan stunting tidak cukup dilakukan setelah anak lahir.

Upaya tersebut perlu dimulai sejak masa remaja melalui pemenuhan gizi seimbang, perhatian terhadap kesehatan, dan penerapan pola hidup sehat.

Menurutnya, pengetahuan tentang kesehatan diri dan perilaku hidup bersih dan sehat perlu ditanamkan sejak bangku sekolah.

Dengan pemahaman tersebut, para remaja diharapkan mampu menjaga kesehatan diri sekaligus berkontribusi dalam membangun keluarga yang sehat pada masa mendatang.

Dalam sosialisasi tersebut, Indah juga menjelaskan bahwa pelayanan Posyandu telah mengalami transformasi.

Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada kesehatan ibu dan balita, tetapi turut mendukung pemenuhan enam bidang Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam bidang itu meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Pelayanan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Di antaranya, edukasi kesehatan bagi remaja, pencegahan anak putus sekolah, peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak, serta upaya mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang sehat.

Selain itu, Posyandu juga mendukung perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan keluarga.

Dengan cakupan pelayanan yang lebih luas, Posyandu diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai kelompok usia.

Selain menerima materi mengenai enam bidang SPM Posyandu, para siswa SMP Negeri 1 Langga Payung juga mendapatkan edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Salah satu materi yang diberikan adalah praktik enam langkah mencuci tangan menggunakan sabun.

Kebiasaan sederhana ini penting untuk menjaga kebersihan tangan sekaligus membantu mencegah penyebaran penyakit.

Edukasi tersebut diharapkan tidak berhenti selama kegiatan berlangsung.

Para siswa diharapkan dapat menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat di sekolah, di rumah, maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala SMP Negeri 1 Langga Payung menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut.

Ia berharap kerja sama antara TP Posyandu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pihak sekolah dapat terus berlanjut.

Salah satu upaya yang diharapkan dapat diwujudkan adalah pembentukan Posyandu Remaja di lingkungan sekolah.

Wadah ini diharapkan menjadi sarana edukasi dan pelayanan kesehatan yang membantu siswa memperoleh informasi serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri pengurus TP Posyandu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Ketua TP Posyandu Kecamatan Sungai Kanan, Kepala Puskesmas Langga Payung, serta para kader Posyandu desa.

Melalui kegiatan ini, para remaja diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Mereka juga diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam menerapkan pola hidup sehat di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Edukasi kesehatan bagi remaja menjadi salah satu langkah untuk mendukung upaya pencegahan stunting dan mewujudkan generasi Labuhanbatu Selatan yang sehat serta berkualitas.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pemerintah kabupaten dan kota mempercepat pelaksanaan program bedah rumah tahun 2026.

Sebanyak 15.011 unit bantuan dialokasikan untuk Sumut guna membantu masyarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Baca Juga:

• Pengurukan Lahan Pantai 7 Hektare di Tegal untuk Tambak Disorot, Kades Akui Belum Tahu Perizinannya

Hal itu disampaikan Timur dalam Rapat Koordinasi Percepatan dan Monitoring Progres Program Bedah Rumah di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (12/10/2026).

Menurut Timur, jumlah bantuan bedah rumah yang dialokasikan untuk Sumut pada 2026 meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2025, Sumut memperoleh sekitar 1.900 unit, sedangkan tahun ini jumlahnya mencapai 15.011 unit.

"Peningkatan alokasi ini menjadi peluang besar untuk penanganan RTLH di Sumut. Baru tahun ini alokasinya cukup besar, dari 1.900 unit pada 2025 menjadi 15.011 unit pada 2026. Karena itu, diperlukan dukungan serta koordinasi yang kuat dari seluruh pemerintah kabupaten/kota agar program ini dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun," ujarnya.

Timur menegaskan, peningkatan alokasi bantuan harus diikuti kesiapan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persyaratan administrasi.

Salah satunya adalah melengkapi berita acara calon penerima bantuan beserta dokumen pendukung lainnya.

Kelengkapan dokumen dinilai penting agar proses penetapan penerima dan pelaksanaan program tidak mengalami keterlambatan.

Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan sehingga bantuan dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II, Rizaldi Andi Atjo, menjelaskan bahwa bantuan bedah rumah diberikan dengan nilai sekitar Rp20 juta untuk setiap unit.

Dari jumlah tersebut, Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian bahan bangunan, sedangkan Rp2,5 juta digunakan untuk membayar upah tenaga kerja.

Rizaldi mengatakan, dukungan pemerintah kabupaten dan kota, terutama melalui dinas yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman, diperlukan untuk memastikan data serta dokumen calon penerima bantuan lengkap.

Tahapan yang harus segera diselesaikan meliputi pemenuhan dokumen persyaratan, penyusunan dokumen kebutuhan anggaran, penetapan penerima bantuan, hingga penerbitan surat keputusan sesuai ketentuan.

Rizaldi mengungkapkan, alokasi bantuan bedah rumah untuk Sumatera Utara pada 2026 meningkat sekitar 657 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlahnya naik dari sekitar 1.900 unit pada 2025 menjadi 15.011 unit pada 2026.

Besarnya peningkatan tersebut membutuhkan kesiapan pemerintah daerah dan sinergi antarlembaga agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.

Dalam rapat koordinasi itu, pihak balai juga mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta menghimpun masukan untuk mencari solusi bersama.

"Hasil evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pelaksanaan program pada 2026 sekaligus mendukung perencanaan program tahun 2027. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, serta semangat gotong royong, diharapkan dapat mendukung kelancaran program bedah rumah di Sumut agar tepat sasaran," ujarnya.

Rapat tersebut dihadiri jajaran balai dan satuan kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman wilayah Sumatera Utara, para bupati dan wakil bupati, serta kepala dinas yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman dari kabupaten/kota se-Sumut.

Dengan alokasi 15.011 unit pada 2026, percepatan administrasi dan koordinasi antarpemerintah daerah menjadi faktor penting agar program bedah rumah dapat terlaksana tepat waktu dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan hunian layak.* (ad)

TEGAL — Aktivitas pengurukan lahan di kawasan tepi pantai Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menjadi sorotan.

Kegiatan yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial TW dengan luasan sekitar 7 hektare itu disebut-sebut direncanakan untuk usaha tambak.

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Korupsi Dana BTT Rp1,15 Miliar, Kadinkes Batu Bara Dituntut 2 Tahun Penjara

Pemerintah desa setempat mengaku telah menyampaikan imbauan agar pengurukan dihentikan sementara hingga persoalan tersebut mendapat kejelasan.

Dalam sebuah video wawancara, Kepala Desa Kramat, Sholeh, mengatakan pemerintah desa telah mengirimkan surat imbauan kepada TW.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah yang diambil pemerintah desa sebatas memberikan imbauan dan meminta penghentian sementara kegiatan.

"Desa mengirimkan surat imbauan kepada Pak T W yang sedang melakukan pengurukan di tepi pantai. Saya di sini cuma mengimbau, bukan menghentikan, ya mengimbau dan menghentikan sementara untuk kegiatan-kegiatan yang ada di pantai," ujar Kepala Desa.

Saat ditanya mengenai perizinan pengurukan, Kepala Desa mengaku belum mengetahui dokumen yang dimiliki pihak pelaksana kegiatan.

"Belum tahu, saya enggak tahu sama sekali." tegas kades.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum kegiatan pengurukan di kawasan pantai tersebut.

Terlebih, kegiatan yang melibatkan penimbunan lahan pesisir atau ruang laut dapat berkaitan dengan ketentuan tata ruang, perizinan pemanfaatan ruang laut, serta persetujuan lingkungan, bergantung pada lokasi dan bentuk kegiatannya.

Karena itu, pemeriksaan dari instansi berwenang diperlukan untuk memastikan batas lokasi pengurukan, status tanah, serta dokumen yang wajib dipenuhi.

Kepala Desa juga menyinggung persoalan sertifikat tanah di kawasan pantai.

Menurutnya, kepemilikan sertifikat tidak serta-merta mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku, terutama jika lahan terdampak abrasi.

"Walaupun sudah mengantongi sertifikat, karena merujuk kepada undang-undang, kalau sudah kena abrasi ya kita kembalikan lagi ke negara," ujarnya.

Pernyataan tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut berdasarkan kondisi lokasi dan status hukum bidang tanah yang dimaksud.

Kepastian mengenai hak atas tanah, batas daratan, serta kemungkinan adanya ruang laut yang terdampak perlu diperiksa oleh lembaga berwenang.

Dengan demikian, legalitas pengurukan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan ada atau tidaknya sertifikat tanah.

Ketentuan yang berlaku harus dilihat sesuai status dan lokasi lahan serta jenis kegiatan yang dilakukan.

Kepala Desa menyatakan pemerintah desa akan meneruskan laporan kepada instansi terkait apabila kegiatan pengurukan tetap berlangsung.

"Kalau memang diteruskan, kami akan melanjutkan laporan-laporan kepada dinas-dinas yang terkait," katanya.

Sejumlah hal masih perlu dipastikan dalam kegiatan pengurukan yang disebut mencapai sekitar 7 hektare tersebut.

Di antaranya, batas dan status lahan, sumber material urukan, tujuan pemanfaatan lahan, serta kelengkapan dokumen perizinan.

Instansi terkait diharapkan dapat melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan tata ruang, aturan pertanahan, dan regulasi lingkungan yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, tanggapan langsung TW mengenai kegiatan pengurukan, status tanah, dan dokumen perizinannya belum diperoleh.

Klarifikasi dari pihak yang bersangkutan serta instansi terkait masih diperlukan agar persoalan ini dapat dijelaskan secara utuh dan berimbang.* (ad)

MEDAN — Seluruh siswa SDN 060870 Medan yang menjadi korban dugaan keracunan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dirawat di Rumah Sakit Umum (RSU) Imelda Pekerja Indonesia (IPI) telah diperbolehkan pulang.

Para pasien dipulangkan setelah kondisi kesehatan mereka membaik.

Baca Juga:

• Acungkan Egrek ke Abang Ipar, Pria di Purwodadi Diamankan Polsek Sunggal

"Sudah pulang semua (keempat pasien siswa) kemarin ya pada hari Minggu 11 Oktober 2026," katanya dalam pesan singkat, Senin (12/10/2026).

Mahrani menjelaskan, kondisi keempat siswa tersebut sudah jauh lebih baik sebelum meninggalkan rumah sakit.

Mereka juga kembali terlihat ceria setelah sebelumnya mengalami sakit perut hebat.

Menurut dia, para siswa tidak lagi mengalami sakit perut, mual, maupun muntah.

Kondisi buang air besar (BAB) mereka juga telah kembali normal sehingga diperbolehkan melanjutkan pemulihan di rumah.

"Pasien juga tidak ada mengalami mual dan muntah lagi, kemudian anak-anak juga sudah buang air besar (BAB) dengan normal, sehingga mereka diperbolehkan pulang kemarin," ucapnya.

Sebelumnya, sebanyak 17 siswa SDN 060870 Medan dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG pada Jumat (9/10/2026).

Seluruh korban kemudian dibawa ke RSU IPI Medan untuk mendapatkan penanganan medis.

Sejumlah siswa telah diperbolehkan pulang pada hari kejadian setelah mengalami gejala mual dan muntah.

Dua pasien lainnya kemudian juga dipulangkan setelah kondisi mereka membaik.

Empat siswa yang terakhir menjalani perawatan akhirnya diperbolehkan pulang pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Dengan demikian, seluruh siswa korban dugaan keracunan MBG dari SDN 060870 Medan yang dirawat di RSU IPI Medan telah meninggalkan rumah sakit.

Meski seluruh pasien telah dipulangkan, peristiwa ini kembali menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan keamanan dan kualitas makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, terutama untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa aman dikonsumsi.* (mi/ad)

MEDAN — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, Deni Syahputra, dituntut dua tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi dana belanja tak terduga (BTT) Dinas Kesehatan Batu Bara tahun anggaran 2022 senilai Rp1,15 miliar.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batu Bara, Ichsan Aulia Batubara, dalam sidang di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (12/10/2026).

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Korupsi Bantuan Banjir Samosir, Mantan Kadinsos Dituntut 4 Tahun Penjara

Ia kemudian diangkat menjadi kepala dinas menggantikan Wahid Khusyairi.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deni Syahputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun," ucap Ichsan.

Selain pidana penjara, jaksa menuntut Deni membayar denda sebesar Rp500 juta.

Jika denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan, harta kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk melunasi kewajiban tersebut.

"Apabila Deni tidak memiliki kekayaan atau pendapatan yang cukup untuk melunasi denda tersebut, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara pengganti denda selama 140 hari," tambah Ichsan.

Jaksa juga menuntut Deni membayar uang pengganti sebesar Rp188 juta atas kerugian keuangan negara yang disebut dinikmatinya.

Namun, uang pengganti tersebut telah dibayar lunas oleh Deni.

Pengembalian uang tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang meringankan tuntutan terhadap Deni.

Dalam perkara yang sama, Elvandri, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Batu Bara, dituntut dua tahun enam bulan penjara.

Elvandri juga dituntut membayar denda Rp500 juta. Jika denda tidak dibayar, ia terancam menjalani pidana penjara pengganti selama 140 hari.

Jaksa menilai perbuatan kedua terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 604 juncto Pasal 20 juncto Pasal 618 KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut sejumlah keadaan yang memberatkan tuntutan, terutama perbuatan para terdakwa yang dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

"Keadaan memberatkan, perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara," kata Ichsan.

Sementara itu, hal-hal yang meringankan tuntutan terhadap kedua terdakwa meliputi belum pernah dihukum, bersikap kooperatif selama persidangan, serta memberikan keterangan secara terus terang.

Khusus bagi Deni, jaksa turut mempertimbangkan pengembalian uang pengganti atas kerugian negara yang disebut dinikmatinya.

Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim yang diketuai Hendra Hutabara menunda persidangan hingga Senin, 19 Oktober 2026.

Sidang berikutnya dijadwalkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi dari pihak terdakwa.

Pada tahap ini, terdakwa melalui penasihat hukumnya dapat menyampaikan tanggapan atas tuntutan jaksa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Tuntutan dua tahun penjara terhadap Deni dan dua tahun enam bulan terhadap Elvandri tersebut belum merupakan putusan akhir pengadilan.

Status hukum kedua terdakwa akan ditentukan setelah seluruh tahapan persidangan selesai dan majelis hakim membacakan putusan.* (mi/ad)

MEDAN — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Samosir menuntut Fitri Agust Karo-Karo dengan pidana penjara selama empat tahun dalam perkara dugaan korupsi bantuan penguatan ekonomi bagi korban banjir bandang di Kabupaten Samosir tahun anggaran 2024.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (12/10/2026).

Baca Juga:

• Acungkan Egrek ke Abang Ipar, Pria di Purwodadi Diamankan Polsek Sunggal

Selain hukuman penjara, jaksa menuntut Fitri membayar denda sebesar Rp250 juta.

Jika denda tersebut tidak dibayarkan, terdakwa dituntut menjalani pidana kurungan selama tiga bulan.

Jaksa juga mengajukan tuntutan pembayaran uang pengganti sebesar Rp516.298.000 dalam perkara tersebut.

"JPU juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp516.298.000," ujar Juna dalam keterangannya.

Fitri Agust Karo-Karo diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.

Perkara yang menjeratnya berkaitan dengan dugaan penyimpangan penyaluran bantuan penguatan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak banjir bandang di Samosir pada 2024.

Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat setelah bencana.

Dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya kini menjadi objek pemeriksaan dalam proses hukum di pengadilan.

Sidang pembacaan tuntutan itu turut dihadiri Kepala Kejari Samosir, Akwan Annas, serta Koordinator Tim JPU Herman Ronald M. Panjaitan, yang juga menjabat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Samosir.

Anggota tim jaksa lainnya, Arina Pandiangan dan Modana Hutajulu, juga mengikuti persidangan tersebut.

Juna menjelaskan, pembacaan tuntutan merupakan bagian dari proses peradilan setelah jaksa menilai fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan.

Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan jaksa, bukti, serta fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Menurut Juna, penanganan perkara ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan bantuan yang bersumber dari keuangan negara.

Kejari Samosir, kata dia, berkomitmen mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara serta penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa bantuan pemerintah harus dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar hak masyarakat yang membutuhkan terlindungi dan tujuan program dapat tercapai.

Tuntutan empat tahun penjara terhadap Fitri Agust Karo-Karo tersebut belum menjadi putusan akhir.

Majelis hakim akan menentukan hukuman berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang terungkap selama persidangan.* (mi/ad)

MEDAN — Seorang pria berinisial M. Iqbal Lubis, 29 tahun, diamankan personel Polsek Sunggal setelah diduga mengacungkan senjata tajam jenis egrek kepada abang iparnya.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Medan-Binjai Kilometer 12, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, pada Sabtu (10/10/2026).

Baca Juga:

• Laporan Dugaan Perampasan Aset STAI Al-Hikmah Medan Belum Tuntas, Yaspetia Minta PWNU Turun Tangan

Ia kemudian mendengar abang iparnya memanggil dari luar rumah.

Tak lama berselang, Iqbal mengambil senjata tajam jenis egrek dari dalam rumah. Ia lalu bergegas menuju rumah abang iparnya dengan alasan untuk berjaga-jaga.

Namun, setibanya di lokasi, Iqbal justru mengacungkan egrek tersebut ke arah abang iparnya. Aksi itu membuat warga sekitar resah.

Mendapat laporan mengenai kejadian tersebut, personel Unit Reserse Kriminal Polsek Sunggal bergerak menuju tempat kejadian perkara di Jalan Medan-Binjai Kilometer 12, Desa Purwodadi.

Polisi kemudian mengamankan Iqbal tanpa perlawanan.

Dalam penanganan perkara ini, polisi turut menyita satu buah senjata tajam jenis egrek yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut.

Kapolsek Sunggal, AKP Muhammad Ainul Yaqin, membenarkan penangkapan pria tersebut.

Ia mengatakan Iqbal telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Sunggal untuk dilakukan proses lebih lanjut," ujar AKP M Ainul Yaqin saat dikonfirmasi, Senin (12/10/2026).

Hingga Senin, polisi masih memeriksa Iqbal untuk mengetahui motif di balik dugaan pengancaman terhadap abang iparnya tersebut.

Polisi juga menyatakan bahwa pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata tajam.

Penetapan pasal dan proses hukum selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan penyidik serta ketentuan hukum yang berlaku.* (ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sebagai bencana nasional.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah masih mampu menangani kebakaran tersebut.

Baca Juga:

• Karhutla Meluas di Kaltim, Gubernur Rudy Mas’ud Jalani Medical Check Up di Singapura

Menurut dia, pemerintah saat ini masih berupaya menangani karhutla tanpa menetapkannya sebagai bencana nasional.

"Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," ujar Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam.

Meski belum menetapkan status bencana nasional, Dudung mengatakan Prabowo memerintahkan agar penanganan karhutla dilakukan secepat mungkin.

Ia menyebut presiden memberikan perhatian besar terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

"Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini," ucapnya.

Dudung juga menanggapi respons negara lain terhadap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Ia mengakui adanya tanggapan dari negara lain terkait persoalan tersebut, tetapi menegaskan pemerintah telah melakukan upaya penanganan.

"Ya memang ada ya tanggapan dari negara lain masalah kebakaran hutan ini. Tetapi kita sudah maksimal berupaya ya. Mudah-mudahan ini bisa segera dilaksanakan," kata Dudung.

Adapun mengenai kemungkinan bantuan dari negara lain untuk memadamkan kebakaran, Dudung mengatakan hal tersebut belum dibahas dalam pertemuan di Istana.

"Belum, tadi belum dibahas, belum dibahas," imbuhnya.

Pernyataan Dudung menunjukkan bahwa pemerintah masih memprioritaskan penanganan karhutla secepat mungkin.

Namun, keputusan mengenai penetapan status bencana nasional belum diambil.

Di tengah upaya pemerintah menangani karhutla, data pemantauan menunjukkan ribuan titik panas masih terdeteksi di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan SiPongi+ milik Kementerian Kehutanan, terdapat 17.108 titik panas atau hotspot pada Senin, 12 Oktober 2026.

Jumlah tersebut turun 2.058 titik dibandingkan dengan pemantauan sehari sebelumnya, Minggu, 11 Oktober 2026, yang mencatat 19.166 titik panas.

Data tersebut berasal dari pencitraan satelit Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA selama periode pemantauan 24 jam terakhir. Data diakses pada Senin pukul 13.05 WIB.

Dari total 17.108 titik panas, sebanyak 708 titik masuk kategori kepercayaan tinggi, 16.174 titik berkategori sedang, dan 226 titik berkategori rendah.

Tingkat kepercayaan titik panas digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat indikasi bahwa suatu titik merupakan anomali suhu yang berpotensi berkaitan dengan kebakaran.

Kategori rendah berada pada rentang 0–29 persen, kategori sedang 30–79 persen, dan kategori tinggi 80–100 persen.

Meski demikian, titik panas tidak selalu berarti kebakaran telah dipastikan terjadi.

Data satelit tersebut merupakan indikasi awal yang perlu diperiksa lebih lanjut melalui pemantauan lapangan dan informasi pendukung lainnya.

Penurunan jumlah titik panas dibandingkan hari sebelumnya menjadi salah satu perkembangan dalam pemantauan karhutla.

Namun, ribuan titik yang masih terdeteksi menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pemadaman tetap diperlukan.

Pemerintah menargetkan penanganan karhutla berlangsung secepat mungkin.

Sementara itu, keputusan mengenai status bencana nasional dan kemungkinan menerima bantuan dari negara lain, menurut Dudung, belum dibahas atau ditetapkan.* (km/ad)

BALIKPAPAN — Foto Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud saat berada di Singapura menjadi perbincangan di media sosial.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan bahwa Rudy pergi ke negara tersebut untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check up.

Baca Juga:

• Pemko Medan Perkuat Pelacakan TBC, Camat dan Lurah Diminta Aktif Jemput Sasaran Skrining

Ririn tidak menjelaskan secara terperinci kondisi kesehatan Rudy. Ia hanya menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan agenda rutin.

"Medical check up rutin sih," sambungnya.

Foto yang beredar memperlihatkan Rudy sedang duduk di sebuah tempat makan.

Di depannya terlihat seorang perempuan yang sedang menyantap makanan.

Berdasarkan narasi yang beredar di media sosial, momen tersebut disebut berlangsung ketika Rudy sedang sarapan di sebuah hotel di Singapura.

Ririn membenarkan bahwa foto itu diambil saat Rudy sarapan di hotel pada Minggu pagi. Setelah itu, Rudy disebut langsung kembali ke Jakarta.

"Iya (foto yang beredar) pas sarapan Minggu pagi, nginap di hotel terus langsung balik Jakarta," jelasnya.

Ririn menjelaskan, pemeriksaan kesehatan Rudy di Singapura telah mendapat persetujuan lisan dari Menteri Dalam Negeri.

Permohonan tertulis juga disampaikan secara paralel karena keberangkatan tersebut bertepatan dengan akhir pekan.

Berdasarkan jadwal yang disampaikan Ririn, Rudy telah kembali ke Jakarta pada Senin, 12 Oktober 2026.

Pada sore harinya, ia tiba di Balikpapan untuk melanjutkan agenda pemerintahan.

"Bapak (sekarang) di Balikpapan," ucap Ririn.

Penjelasan tersebut disampaikan untuk merespons foto Rudy yang ramai beredar di media sosial.

Pemprov Kaltim menyatakan perjalanan ke Singapura dilakukan untuk pemeriksaan kesehatan rutin, bukan untuk kepentingan lain yang disebut dalam berbagai spekulasi.

Di tengah perhatian publik terhadap keberadaan Rudy di Singapura, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi persoalan di Kalimantan Timur.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan mencatat 127 kejadian kebakaran lahan sepanjang 2026 hingga 12 Oktober pukul 09.00 Wita.

Kepala BPBD Kota Balikpapan, Usman Ali, mengatakan kebakaran tersebut terutama terjadi pada lahan yang ditumbuhi ilalang dan semak belukar.

"Per 12 Oktober 2026 pukul 09.00 Wita, telah tercatat sebanyak 127 kejadian kebakaran lahan di Kota Balikpapan sepanjang tahun 2026," kata Kepala BPBD Kota Balikpapan Usman Ali, Senin (12/10/2026).

Total luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 81 hektare.

"Perkiraan total luas lahan terbakar mencapai 81 hektar atau setara dengan 810.156 meter persegi. Kejadian ini menimpa (lahan yang dipenuhi) ilalang serta semak belukar," ujarnya.

Selain kebakaran lahan, kabut asap kembali menyelimuti Balikpapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat akumulasi asap dari kebakaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.

Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, Huda Abshor Mukhsinin, mengatakan asap terlihat lebih pekat terutama pada pagi hari ketika suhu udara cenderung lebih rendah.

Menurut Huda, asap dari kebakaran di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan terbawa pergerakan angin ke arah utara hingga mencapai Kalimantan Timur.

"Terpantau karhutla masih terjadi di sekitar Kalteng dan Kalsel yang membawa asap ke utara menuju Kaltim," kata Huda.

Sumber asap juga berasal dari kebakaran di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU).

Huda menyebut intensitas karhutla di kedua wilayah tersebut semakin meningkat sehingga menambah potensi asap di bagian selatan Kalimantan Timur.

"Wilayah PPU dan Paser juga mengalami karhutla yang semakin intens. Ini membuat potensi panas di wilayah selatan Kalimantan meningkat," ucapnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih menjadi tantangan bagi wilayah Kalimantan Timur.

Selain berpotensi mengganggu kualitas udara dan jarak pandang, kebakaran lahan juga membutuhkan penanganan agar tidak meluas.*(d/ad)