Warga dari berbagai desa di Kecamatan Muarasabak Barat berdatangan untuk memberikan dukungan kepada tim kebanggaan masing-masing. Sorak sorai penonton yang memenuhi sisi lapangan menciptakan suasana pertandingan semakin semarak.

Baca Juga:

•  Piala Dunia 2026 Diguncang Skandal! Kapten Cape Verde Ryan Mendes Terseret Dugaan Pemerkosaan, FIFA Buka Suara

"Saya sangat senang dengan adanya pertandingan Camat Cup bola voli ini. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini juga membuat masyarakat bisa berkumpul dan mempererat kebersamaan," ujarnya.

Selain menyuguhkan pertandingan yang kompetitif, turnamen ini juga dinilai menjadi wadah bagi atlet-atlet muda untuk menunjukkan kemampuan dan mengembangkan bakat di bidang olahraga, khususnya bola voli.

Masyarakat berharap Liga Camat Cup dapat terus digelar secara rutin setiap tahun. Selain meningkatkan semangat olahraga, turnamen tersebut diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi dari Kecamatan Muarasabak Barat.

Tingginya animo masyarakat pada setiap pertandingan menunjukkan bahwa Liga Camat Cup telah menjadi salah satu agenda olahraga yang dinantikan warga dan berpotensi menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.* (dh)

Capaian tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Meuligoe Tribrata Polda Aceh, Senin (29/6/2026). Kegiatan dipimpin Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto didampingi Dirreskrimum Kombes Pol Andre Librian serta Dirreskrimsus Kombes Pol Wahyudi.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Resmikan Tiga Fasilitas Strategis, Pelayanan Publik dan Kinerja Polri Makin Diperkuat

"Selama Januari hingga Juni 2026, Polda Aceh berhasil mengungkap berbagai tindak pidana yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya kasus 3C serta sejumlah perkara menonjol lainnya," kata Joko.

Berdasarkan data Ditreskrimum, kasus pencurian dengan pemberatan (curat) menjadi perkara yang paling banyak diungkap dengan total 290 kasus dan 297 tersangka. Polisi juga menyita 354 barang bukti berupa barang elektronik, perhiasan hingga senjata tajam.

Sementara itu, untuk kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), polisi berhasil mengungkap 157 kasus dengan 229 tersangka. Sebanyak 223 unit sepeda motor turut diamankan sebagai barang bukti.

Adapun kasus pencurian dengan kekerasan (curas), Polda Aceh mengungkap 31 perkara dengan 35 tersangka. Barang bukti yang disita mencapai 57 item, di antaranya senjata tajam, pakaian, tali, hingga plastik yang digunakan pelaku saat beraksi.

Selain penanganan tindak pidana umum, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh juga memaparkan perkembangan penanganan perkara sepanjang semester pertama 2026.

Subdirektorat Siber menjadi satuan dengan capaian tertinggi setelah berhasil menyelesaikan 25 perkara dari target 24 kasus atau mencapai 104,17 persen. Sementara secara keseluruhan, Ditreskrimsus telah menuntaskan 34 perkara dari target 55 kasus atau setara 61,81 persen.

Joko menegaskan Polda Aceh akan terus meningkatkan penegakan hukum serta mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

"Kami mengajak masyarakat terus bersinergi dengan kepolisian melalui pemberian informasi apabila mengetahui adanya tindak pidana di lingkungan masing-masing," pungkasnya.* (dh)

Hanung menjelaskan, hasil penelusuran internal menunjukkan persoalan tersebut merupakan sengketa kepemilikan ternak antara dua warga sipil berinisial MS dan JF yang saat ini masih berproses di kepolisian.

Baca Juga:

• Danrem 011/Lilawangsa: Tahun Baru Islam Jadi Momentum Perkuat Mental dan Ketakwaan Prajurit

Ia mengakui ada personel TNI di lokasi saat kejadian. Namun, menurutnya, anggota hanya bertugas mengamankan situasi karena konflik antara kedua pihak saat itu dinilai memanas.

"Hasil pengecekan kami sampai sekarang tidak ada keterlibatan anggota TNI. Memang ada personel yang melaksanakan pengamanan agar situasi tetap kondusif," ujarnya.

Kodim 0209/Labuhanbatu juga membuka kesempatan kepada masyarakat yang memiliki bukti dugaan keterlibatan oknum TNI untuk melaporkannya.

"Kalau memang ada bukti keterlibatan anggota TNI AD, silakan laporkan kepada kami. Tentu akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur," tegas Hanung.

Menurut Hanung, sengketa kepemilikan ternak tersebut telah berlangsung sejak Mei 2026. Kedua pihak diketahui saling membuat laporan di Polres Labuhanbatu. Selain itu, terdapat pula laporan dugaan pencemaran nama baik yang ditangani Polda Sumatera Utara.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh Kodim, JF memiliki lahan sekaligus ternak di lokasi tersebut. Namun, sapi yang berada di lahan itu kemudian diklaim sebagai milik keluarga MS sehingga memicu perselisihan.

Di sisi lain, kuasa hukum MS, Dwi Ngai Sinaga, menyatakan pihaknya menduga terdapat oknum TNI yang ikut terlibat dalam proses pengambilan 16 ekor sapi pada 19 Mei 2026. Dugaan tersebut, menurutnya, didasarkan pada informasi bahwa salah seorang yang disebut bekerja sama dengan JF merupakan anggota TNI.

Pihak kuasa hukum mengaku telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polres Labuhanbatu serta menyampaikan pengaduan kepada Pomdam I/Bukit Barisan agar dugaan keterlibatan oknum TNI dapat ditelusuri secara profesional.

Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum. Belum ada keterangan resmi yang menyatakan adanya keterlibatan personel TNI dalam dugaan pencurian sapi tersebut.* (tm/dh)

Perubahan tersebut dilakukan setelah Kemhan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan yang sebelumnya menjadi sorotan publik.

Baca Juga:

• Istana Pastikan Latsarmil SPPI Tetap Berjalan, Evaluasi Total Usai 5 Peserta Meninggal

"Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial, bukan latsarmil lagi," kata Rico, Senin (29/6/2026).

Menurut Rico, sejumlah materi yang bersifat taktis maupun teknis militer dikurangi dalam pelaksanaan program terbaru. Salah satunya adalah kegiatan menembak yang tidak lagi menjadi bagian dari pembekalan peserta.

Selain itu, intensitas latihan fisik juga disesuaikan dengan latar belakang peserta yang berasal dari kalangan sipil.

Ia menjelaskan, dokumentasi kegiatan menembak yang sempat beredar di media sosial merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum evaluasi terbaru diterapkan.

"Dokumentasi terkait kegiatan menembak tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu lalu, sebelum adanya evaluasi terbaru terhadap pelaksanaan program," ujarnya.

Dalam pelaksanaan yang baru, pembekalan difokuskan pada penguatan disiplin, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kemampuan manajerial sebagai bekal mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih maupun Koperasi Nelayan Merah Putih.

Sebelumnya, program pendidikan tersebut menjadi perhatian publik setelah lima peserta meninggal dunia dalam rentang 17 hingga 26 Juni 2026. Berdasarkan data Kemhan, kelima peserta yang meninggal adalah Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.* (in/dh)

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan skema harga tersebut masih menjadi dasar simulasi yang dilakukan pemerintah.

Baca Juga:

• Mulai Juli, Pemerintah Kucurkan Stimulus Rp26,34 Triliun, Diskon Transportasi hingga Bantuan Pangan

Menurutnya, pemerintah saat ini telah menyiapkan sebanyak 15 unit tabung CNG Merah Putih berkapasitas 3 kilogram untuk menjalani uji kelayakan di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Tabung yang digunakan merupakan produk impor dari China dengan teknologi tabung tipe 4 berbahan dasar serat komposit. Seluruh tabung akan menjalani pengujian tekanan, keamanan katup (valve), hingga ketahanan tabung sebelum dapat digunakan masyarakat.

"Kami menguji tekanan tabung, sistem valve, dan aspek keselamatannya. Di China, tabung dan valve sudah menjadi satu kesatuan," ujar Laode.

Apabila hasil uji dinyatakan memenuhi standar keselamatan, pemerintah akan mulai mendistribusikan tabung CNG tersebut secara bertahap.

Tahap awal implementasi akan difokuskan di kota-kota besar, khususnya di Pulau Jawa yang telah memiliki jaringan pipa gas bumi sehingga biaya distribusi dinilai lebih efisien.

"Kami prioritaskan daerah yang sudah memiliki jaringan pipa gas agar harga lebih ekonomis. Karena itu tahap awal difokuskan di kota-kota besar di Pulau Jawa," jelasnya.

Pemerintah berharap pemanfaatan CNG sebagai alternatif LPG subsidi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi sekaligus mengurangi beban subsidi yang selama ini ditanggung negara.* (d/dh)

Peristiwa tersebut viral di media sosial setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah bagian pagar monumen telah raib. Celah pagar yang kosong tampak ditutup menggunakan batang bambu sebagai pengaman sementara.

Baca Juga:

• Tak Bisa Cetak Rujukan karena Sistem Error, Pasien BPJS di Deli Serdang Resah: Kalau Tak Kontrol, Takut Kondisi Memburuk

"Saya justru baru dapat laporan hari ini. Karena yang mengawasi dari pihak Pardede juga tidak ada melapor kepada kami," kata Indrayani.

Berdasarkan hasil pengecekan perangkat desa, panjang besi pagar yang hilang diperkirakan mencapai sekitar 50 meter. Pelaku diduga tidak membongkar seluruh rangka pagar, melainkan hanya memotong besi tombak yang berdiri tegak.

"Yang hilang hanya besi tombaknya saja. Rangka pagarnya masih ada," ujarnya.

Menurut Indrayani, kawasan Monumen TD Pardede yang juga menjadi lokasi sekolah di bawah naungan TD Pardede Foundation selama ini dinilai kurang mendapatkan perawatan secara rutin.

"Setahu kami memang kurang terawat. Kadang enam bulan sekali baru dilakukan pembersihan," ungkapnya.

Meski begitu, area monumen selama ini tetap dibuka saat jam operasional sekolah dan ditutup pada malam hari dengan pengawasan penjaga malam.

Sebagai langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang, Pemerintah Desa Lalang menginstruksikan seluruh kepala dusun mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling).

"Kami minta seluruh kepala dusun mengaktifkan kembali pos kamling. Memang partisipasi masyarakat masih kurang, sehingga sementara dibantu langsung oleh kepala dusun," jelasnya.

Selain mengaktifkan ronda malam, pemerintah desa juga berkoordinasi dengan Polsek Sunggal untuk meningkatkan patroli, terutama pada malam akhir pekan yang dinilai rawan aksi kriminal dan geng motor.

Pihak desa berharap pengamanan yang diperketat dapat mencegah kembali terjadinya pencurian fasilitas umum di wilayah tersebut.* (tm/dh)

Pigai mengatakan, kewenangan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam draf RUU HAM yang saat ini tengah memasuki tahap harmonisasi.

Baca Juga:

• Mulai Juli, Pemerintah Kucurkan Stimulus Rp26,34 Triliun, Diskon Transportasi hingga Bantuan Pangan

Selain kewenangan penyidikan, Pigai menyebut keputusan Komnas HAM nantinya juga akan memiliki sifat mengikat. Menurutnya, penguatan kewenangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Tak hanya itu, pemerintah juga memasukkan ketentuan baru yang mengatur keterkaitan tindak pidana korupsi dengan pelanggaran HAM. Pigai menjelaskan, pelaku korupsi dapat dikenakan konsekuensi pidana sekaligus dikategorikan sebagai pelanggar HAM apabila ketentuan tersebut disahkan.

"Ketika masuk ke peradilan HAM, hukumannya dua. Justice kriminalnya juga ada di situ, HAM juga melekat. Sehingga dia dikategorikan sebagai pelaku pelanggar HAM," ujarnya.

Dalam penyusunan draf RUU HAM, Kementerian HAM melibatkan berbagai tokoh nasional dari kalangan akademisi, praktisi hukum, hingga pegiat HAM. Di antaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, akademisi Rocky Gerung, aktivis HAM Haris Azhar, mantan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dan Hafidz Abbas, Makarim Wibisono, serta mantan anggota Komnas HAM Roichatul Aswidah.

Pigai juga menyebut sebanyak 17 kementerian dan lembaga telah terlibat dalam pembahasan serta memberikan persetujuan terhadap draf RUU HAM.

"Semua, 17 kementerian/lembaga sudah tanda tangan," katanya.

Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan proses harmonisasi rancangan undang-undang tersebut. Setelah tahapan itu rampung, Menteri Hukum akan menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk selanjutnya diterbitkan Surat Presiden (Surpres) sebagai dasar pembahasan bersama DPR RI.

"Sekarang tinggal harmonisasi. Setelah itu Menteri Hukum akan menyampaikan surat kepada Presiden, kemudian Presiden mengirim Surpres ke DPR untuk dilakukan pembahasan," ujar Pigai.* (k/dh)

Menurut Komarudin, prosesi tersebut tidak memiliki kaitan dengan PDI Perjuangan karena objek dalam ritual tersebut adalah kepala kerbau, bukan kepala banteng yang menjadi simbol partai.

Baca Juga:

• Arif Jaka Sona Resmi Pimpin PAC PDIP Binjai Utara, Siap Perkuat Mesin Partai Menuju Pemilu 2029

Komarudin menegaskan, Jokowi saat ini sudah bukan bagian dari PDI Perjuangan sehingga aktivitas mantan kader tersebut bukan lagi menjadi ranah partainya untuk memberikan penilaian.

"Bagi saya, Jokowi itu masa lalu PDI Perjuangan. Jadi apa pun aktivitas beliau, saya tidak mau menanggapi karena bukan lagi bagian dari partai," katanya.

Ia kembali menekankan bahwa polemik yang berkembang tidak berkaitan dengan simbol PDI Perjuangan. Bahkan, Komarudin berkelakar partainya baru akan bereaksi apabila simbol banteng yang menjadi identitas partai ikut disinggung.

"Kalau yang diinjak kepala banteng, pasti kita berurusan. Tapi ini kan kepala kerbau, jadi tidak perlu ditanggapi," ujarnya.

Sebelumnya, prosesi adat yang dijalani Jokowi di Kedaton Keagungan Lampung pada Sabtu (27/6/2026) menjadi perhatian publik setelah video yang memperlihatkan dirinya menginjak kepala kerbau beredar luas di media sosial.

Momen tersebut merupakan bagian dari rangkaian pemberian gelar kehormatan adat kepada Jokowi. Prosesi itu kemudian memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat yang mempertanyakan makna ritual tersebut dalam tradisi adat Lampung.

Hingga kini, prosesi tersebut masih menjadi perbincangan di ruang publik, sementara berbagai pihak memberikan pandangan masing-masing terkait makna simbolik dalam tradisi adat tersebut.* (dw/dh)

Usai sidang, Roy Suryo mengatakan terdapat seseorang yang menurutnya tidak memiliki kewenangan dalam proses praperadilan namun berupaya masuk ke dalam jalannya persidangan.

Baca Juga:

• Roy Suryo Siapkan Bukti Video Penangkapan, Akan Dibuka di Sidang Praperadilan

Roy menyebut pengacara tersebut berinisial CS dan menilai sosok itu kerap menyuarakan kepentingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut Roy, langkah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara praperadilan. Ia berpendapat mekanisme intervensi atau turut pihak hanya dikenal dalam perkara perdata dan bukan dalam proses praperadilan.

"Itu sungguh memalukan, tiba-tiba mau ikut serta sebagai turut termohon," katanya.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu juga melontarkan sindiran terhadap pemahaman hukum pihak yang dimaksud. Ia mempertanyakan dasar hukum yang digunakan untuk mengajukan diri dalam proses praperadilan.

Dalam perkara ini, Roy Suryo mengajukan gugatan praperadilan terhadap sejumlah pihak, di antaranya Kapolda Metro Jaya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim penyidik sebagai pihak tergugat pertama.

Sementara itu, tergugat kedua berasal dari unsur Kejaksaan Agung, yakni Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), serta Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Sidang praperadilan tersebut merupakan bagian dari upaya hukum Roy Suryo terkait penanganan perkara dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Proses persidangan masih akan berlanjut sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh majelis hakim.* (dw/dh)

Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Amril, yang dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), menjelaskan bahwa program pengadaan Smartboard bermula dari adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp242 miliar.

Baca Juga:

• Program Strategis Prabowo Disorot, Pengawasan Ketat Diminta agar Bebas Korupsi

"Usulan dari Dinas Pendidikan mencapai lebih dari Rp49 miliar. Setelah mendapat persetujuan Pj Bupati, program tersebut kemudian dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD hingga akhirnya masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2024," ujar Amril di hadapan majelis hakim.

Dalam persidangan, terdakwa yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, mempertanyakan apakah saat rapat koordinasi pernah ada arahan dari Pj Bupati agar pengadaan Smartboard wajib direalisasikan.

Menjawab pertanyaan tersebut, Amril menyebut arahan yang diberikan merupakan bagian dari kebijakan pimpinan. Ketika kembali didalami oleh majelis hakim, saksi menegaskan bahwa sebagai bawahan, pihaknya memahami arahan tersebut sebagai instruksi pimpinan.

Sidang juga menghadirkan saksi dari PT Galva Technologies, Yuliana Christantie, selaku Senior Product Manager perusahaan pemegang lisensi produk ViewSonic.

Ia menjelaskan PT Bismacindo Perkasa memesan sebanyak 312 unit Smartboard melalui dua paket pengadaan. Paket pertama berupa Smartboard tanpa perangkat Open Pluggable Specification (OPS) dan webcam dengan harga sekitar Rp30 juta per unit, sedangkan paket kedua yang telah dilengkapi OPS dan webcam dihargai sekitar Rp40 juta per unit.

Majelis hakim kemudian menyoroti adanya selisih nilai yang berkaitan dengan dugaan kerugian negara sebagaimana tercantum dalam dakwaan JPU.

Hakim juga meminta penjelasan mengenai kemungkinan perusahaan membeli perangkat tambahan dari pihak lain sebelum dijual kembali sebagai satu paket kepada pemerintah daerah. Saksi menyebut langkah tersebut lazim dilakukan dalam praktik bisnis sepanjang memperhitungkan biaya distribusi, pelatihan, hingga operasional lainnya.

Dalam persidangan tersebut, JPU juga menyampaikan bahwa saksi Bahrun Walidin alias Baron kembali tidak memenuhi panggilan sidang meski telah dipanggil sebanyak dua kali. Permintaan JPU untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tersebut ditolak oleh majelis hakim.

Hakim menegaskan apabila saksi tidak dapat dihadirkan, maka keterangannya dianggap tidak diperlukan dalam persidangan.

Sebelumnya, dalam dakwaan JPU disebutkan nama Bahrun Walidin diduga berperan sebagai perantara dalam proses pengadaan Smartboard. Sementara itu, terdakwa dalam perkara ini terdiri dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi, Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadi.

Jaksa menduga pengadaan Smartboard tersebut tidak sesuai kontrak dan mengandung praktik mark-up yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp29,5 miliar. Proses persidangan masih terus berlanjut untuk mengungkap seluruh fakta hukum dalam perkara tersebut.* (dh)

Pelantikan dipimpin langsung Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPC PDI Perjuangan Kota Binjai tentang Pengesahan Susunan PAC PDI Perjuangan se-Kota Binjai. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pengurus DPC, para Ketua Ranting se-Kecamatan Binjai Utara, kader, serta simpatisan partai.

Baca Juga:

• Bareskrim Bongkar Sindikat Judol Berkedok Perusahaan Teknologi, Jaringan Internasional dan Aliran Dana Diburu

"Ini adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. PAC Binjai Utara harus semakin solid, mengedepankan semangat gotong royong, dan menjadi garda terdepan dalam memenangkan PDI Perjuangan pada Pemilu 2029. Yang terpenting adalah bekerja nyata untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai anggota DPRD Kota Binjai yang masih aktif, Arif juga menilai kepemimpinannya di PAC akan memperkuat sinergi antara kerja-kerja legislatif dengan aktivitas organisasi partai di tengah masyarakat.

Ia berharap aspirasi masyarakat yang diperjuangkan di lembaga legislatif dapat berjalan seiring dengan program dan konsolidasi partai di tingkat kecamatan.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Binjai mengatakan penunjukan Arif Jaka Sona sebagai Ketua PAC telah melalui berbagai pertimbangan organisasi. Menurutnya, Arif merupakan kader yang memiliki pengalaman, loyalitas, serta memahami kondisi politik di lapangan.

"Kami membutuhkan figur yang mampu membangun konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat jaringan hingga tingkat ranting. Target kami adalah memperkuat basis suara PDI Perjuangan di Binjai Utara menghadapi Pileg dan Pilkada mendatang," katanya.

Ia juga meminta seluruh pengurus PAC yang baru dilantik agar segera bergerak melakukan konsolidasi internal, memperkuat struktur organisasi, merekrut kader baru, serta mengaktifkan kepengurusan ranting dan anak ranting di seluruh wilayah Binjai Utara.

Pelantikan ditutup dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur, kemudian dilanjutkan rapat konsolidasi perdana jajaran pengurus PAC PDI Perjuangan Binjai Utara sebagai langkah awal menjalankan program organisasi periode 2026–2031.* (dh)

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan langkah tersebut diambil setelah pihaknya menemukan ribuan konten terkait judi online yang beredar di berbagai platform media sosial, terutama yang berada di bawah naungan Meta.

Baca Juga:

• Bareskrim Bongkar Sindikat Judol Berkedok Perusahaan Teknologi, Jaringan Internasional dan Aliran Dana Diburu

Komdigi mencatat sepanjang 1–28 Juni 2026 telah menangani sebanyak 126.180 konten terkait judi online. Dari jumlah tersebut, mayoritas berupa situs judi online sebanyak 111.279 konten. Sisanya tersebar di YouTube sebanyak 4.579 konten, platform Meta 4.549 konten, dan platform X sebanyak 622 konten.

Alexander menjelaskan, modus penyebaran dilakukan melalui akun-akun palsu dan sistem bot yang membanjiri kolom komentar akun viral. Pola ini disebut terorganisir dan bahkan melibatkan jaringan lintas negara.

"Kami menemukan adanya operasi spam terkoordinasi yang terhubung dengan berbagai platform judi online melalui sistem afiliasi," jelasnya.

Komdigi juga mengidentifikasi keterlibatan jaringan akun yang diduga berasal dari India dan Brasil dalam penyebaran komentar spam tersebut. Salah satu pola yang terdeteksi bahkan menggunakan tagar dan link afiliasi tertentu untuk mengarahkan pengguna ke situs judi online.

Selain berkoordinasi dengan platform digital, Komdigi turut menggandeng Polri, OJK, dan PPATK untuk memperkuat penindakan hukum dan pemutusan aliran dana jaringan judi online.

"Kami terus memperkuat kerja sama lintas lembaga agar penanganan judi online bisa lebih efektif," kata Alexander.

Komdigi juga mengimbau masyarakat untuk tidak berinteraksi dengan konten judi online serta segera melaporkannya jika ditemukan di media sosial.* (oz/dh)

Menurut Tito, narasi yang berkembang di publik perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Baca Juga:

• Ikut Voting Logo HUT RI? 300 Warga Berpeluang Dapat Rp8,1 Juta hingga Undangan ke Istana

Tito menegaskan bahwa secara keseluruhan, wilayah Indonesia tetap lebih luas dibandingkan bagian yang masuk dalam kesepakatan wilayah Malaysia.

"Jadi kita sebetulnya diuntungkan," ujarnya.

Ia menjelaskan, penetapan batas wilayah Indonesia–Malaysia di beberapa titik merupakan hasil kesepakatan lama yang melibatkan warisan administrasi kolonial Belanda dan Inggris. Hal ini membuat sebagian batas wilayah di lapangan tidak memiliki patokan fisik yang jelas.

Menurutnya, kondisi tersebut masih berdampak hingga saat ini, terutama di wilayah Kalimantan dan sejumlah titik perbatasan lainnya.

Tito juga memaparkan sejumlah data hasil kesepakatan batas wilayah di beberapa segmen. Di Pulau Sebatik, misalnya, terdapat pembagian wilayah yang telah disepakati antara kedua negara berdasarkan luas tertentu.

Hal serupa juga terjadi di Sungai Simantipal serta beberapa segmen batas lainnya yang telah disepakati melalui nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Malaysia.

Ia menambahkan, dalam beberapa kasus di lapangan bahkan ditemukan kondisi unik, seperti rumah warga yang sebagian bangunannya berada di wilayah Indonesia dan sebagian lainnya masuk ke wilayah Malaysia.

"Ternyata yang terjadi di lapangan kita lihat, lintas batasnya tidak jelas. Ada rumah-rumah yang sebagian bagian depan atau belakangnya milik Indonesia, sebagian lagi berada di Malaysia," jelas Tito.

Dengan penjelasan tersebut, Mendagri berharap masyarakat tidak lagi salah memahami isu yang berkembang terkait klaim desa di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.* (oz/dh)

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, mengatakan paket stimulus tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca Juga:

• Ikut Voting Logo HUT RI? 300 Warga Berpeluang Dapat Rp8,1 Juta hingga Undangan ke Istana

Menurutnya, stimulus ekonomi dibangun di atas tiga pilar utama. Pertama, pemberian insentif sektor transportasi berupa diskon tarif kereta api dan kapal laut, serta pengurangan sejumlah komponen biaya pada layanan penyeberangan dan transportasi udara selama masa libur sekolah hingga periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pemerintah berharap insentif tersebut mampu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap aktivitas perekonomian nasional.

Pilar kedua berfokus pada penguatan perlindungan sosial. Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan kepada 33,24 juta penerima manfaat selama periode Juli hingga September 2026 sebagai upaya membantu masyarakat menghadapi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Sementara itu, pilar ketiga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan Program Magang Nasional bagi 150.000 lulusan perguruan tinggi.

Selain itu, pemerintah juga membuka pelatihan vokasi bagi 220.000 lulusan SMA/SMK serta 50.000 pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi sekaligus memperluas peluang angkatan kerja untuk memperoleh kesempatan yang lebih baik," ujar Qodari.

Tak hanya menyasar masyarakat, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga keberlangsungan aktivitas produksi.

Di antaranya pemberian fasilitas bea masuk nol persen atas impor LPG bagi industri petrokimia serta impor bahan baku plastik guna menekan biaya produksi.

Pemerintah juga memberikan dukungan kepada pelaku industri kreatif melalui penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 1,5 persen bagi para penulis.

Qodari menegaskan pemerintah akan terus mengawal pelaksanaan seluruh kebijakan tersebut agar berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.* (in/dh)

Direktur Eksekutif Nasional Lingkar Pemuda Indonesia, Akhrom Saleh, mengatakan seluruh anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis merupakan amanah rakyat sehingga harus dikelola secara bertanggung jawab sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• JP Latumahina Desak Prabowo Audit Total Kabinet, Birokrasi dan BUMN Demi Pemerintahan Lebih Efektif

Menurutnya, salah satu program yang perlu mendapat perhatian serius adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendorong aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menelusuri apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam tata kelola program tersebut.

Akhrom menegaskan, program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

"Jangan biarkan program yang bertujuan menyehatkan anak bangsa dinodai oleh praktik pemburu rente," tegasnya.

Di sisi lain, Lingkar Pemuda Indonesia menyatakan tetap mendukung penuh berbagai program prioritas pemerintah selama pelaksanaannya dilakukan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran.

Menurut Akhrom, keberhasilan program strategis nasional akan sangat ditentukan oleh tata kelola yang baik, pengawasan yang efektif, serta komitmen seluruh pihak dalam menjaga integritas pelaksanaannya.

Ia juga meminta pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap sistem pengelolaan program prioritas nasional agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Tujuan utama program prioritas adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi kepentingan individu maupun kelompok yang pada akhirnya justru membebani keuangan negara," pungkasnya.* (mt/dh)

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas tingginya partisipasi publik dalam menentukan logo resmi HUT Ke-81 RI.

Baca Juga:

• Bupati Fery Sahputra Apresiasi Khitan Massal Baznas, Sinergi Ringankan Beban Masyarakat

Juri menjelaskan, hadiah dibagi dalam tiga kategori. Sebanyak 100 orang akan memperoleh undangan resmi mengikuti Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka.

Kemudian, 100 peserta lainnya berhak menerima suvenir eksklusif peringatan HUT Ke-81 RI yang telah disiapkan panitia.

Sementara itu, 100 pemenang lainnya akan mendapatkan bantuan dana pendidikan sebesar Rp8,1 juta. Nominal tersebut dipilih sebagai simbol peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Dana pendidikan sebesar Rp8,1 juta diberikan kepada 100 orang yang beruntung. Angka 8,1 menunjukkan peringatan HUT ke-81 RI," jelasnya.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengecek daftar pemenang melalui laman resmi logohutri.istanapresiden.go.id. Panitia juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan penyelenggara.

Menurut Juri, seluruh proses pemberian hadiah tidak dipungut biaya apa pun. Panitia hanya akan menghubungi para pemenang melalui kontak resmi yang telah diumumkan di situs resmi.

"Kegiatan ini sama sekali tidak dipungut biaya sepeser pun. Panitia hanya menghubungi pemenang melalui nomor resmi yang tercantum dalam website," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga mengumumkan logo resmi HUT Ke-81 RI karya desainer asal Padang, Sumatera Barat, Fajar Novario, sebagai pemenang sayembara nasional.

Logo bertema "Kolektif, Sinergi, Bertumbuh" tersebut berhasil meraih 44,73 persen suara dari total 68.569 pemilih dan mengungguli empat finalis lainnya setelah melalui proses kurasi bersama Kementerian Sekretariat Negara dan Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI).* (mt/dh)

Pelemahan tersebut melanjutkan tren negatif setelah IHSG juga mengalami koreksi pada akhir pekan lalu. Selain IHSG, indeks LQ45 yang berisi saham-saham unggulan ikut turun 10,714 poin atau 1,84 persen ke posisi 573,007.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat ke Rp17.851 per Dolar AS, Optimisme Ekonomi RI Kembali Dongkrak Kepercayaan Pasar

Pada daftar saham yang mengalami penurunan terdalam, PT Pelayaran Nasional Bina Buana Tbk (BBRM) memimpin setelah anjlok 14,84 persen ke level 109. Disusul PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) yang turun 14,71 persen menjadi 145, PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) melemah 11,48 persen ke level 54, serta PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) yang terkoreksi 9,22 persen menjadi 640.

Di kelompok saham LQ45, tekanan terbesar dialami PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) yang merosot 8,06 persen menjadi Rp570 per saham. Selanjutnya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) turun 6,25 persen menjadi Rp1.425, sedangkan PT Barito Pacific Tbk (BRPT) melemah 4,10 persen ke level Rp1.405.

Meski mayoritas saham terkoreksi, sejumlah emiten masih mampu mencatatkan penguatan. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menjadi top gainer di kelompok LQ45 setelah naik 2,31 persen menjadi Rp1.770 per saham. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menguat 2,25 persen ke Rp1.135, sementara PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) naik 1,71 persen menjadi Rp1.490 per saham.

Dari sisi sektoral, sektor infrastruktur menjadi penyumbang pelemahan terbesar dengan penurunan 1,58 persen. Disusul sektor barang baku turun 1,42 persen, sektor keuangan 1,14 persen, transportasi 0,90 persen, barang konsumer nonprimer 0,80 persen, barang konsumer primer 0,75 persen, energi 0,48 persen, kesehatan 0,37 persen, teknologi 0,35 persen, dan perindustrian 0,31 persen.

Di tengah tekanan tersebut, sektor properti dan real estat menjadi satu-satunya sektor yang berhasil bertahan di zona hijau dengan kenaikan 0,71 persen.

Sementara itu, pergerakan bursa saham Asia justru cenderung positif. Indeks Hang Seng Hong Kong memimpin penguatan sebesar 1,57 persen, diikuti indeks Shanghai Composite yang naik 1,16 persen, Nikkei Jepang bertambah 0,15 persen, serta Straits Times Singapura menguat 0,21 persen.

Di pasar valuta asing, rupiah justru menunjukkan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, mata uang Garuda naik 71 poin atau 0,40 persen ke level Rp17.851 per dolar AS.

Pelaku pasar kini masih mencermati berbagai sentimen ekonomi, mulai dari perkembangan inflasi domestik hingga dampak kenaikan harga BBM non-subsidi yang diperkirakan memengaruhi arah pergerakan pasar keuangan dalam beberapa waktu ke depan.* (k/dh)

Perkara sengketa itu kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor register 885/Pdt.G/2026/PN Tng. Pihak ahli waris menilai status kepemilikan tanah adat yang tercatat dalam Kohir C.990 masih menjadi objek sengketa sehingga belum memiliki kepastian hukum.

Baca Juga:

• Filosofi Logo HUT ke-81 RI Terungkap, Representasikan Indonesia yang Adil dan Makmur

Menurut Deddy, tanah yang masih disengketakan tersebut diduga diperjualbelikan menggunakan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 735 atas nama Chaidir Darmawan sebelum akhirnya beralih kepada pihak pengembang.

"Kami mempertanyakan dasar transaksi tersebut. Perkara sebelumnya memang diputus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau tidak dapat diterima karena alasan formal, bukan karena pokok sengketanya telah diputus. Artinya, status kepemilikan tanah masih diperselisihkan," ujarnya, Senin (29/6/2026).

Ia juga menyebut di lokasi sengketa telah dilakukan kegiatan pembersihan lahan (land clearing) hingga pembongkaran bangunan. Padahal, menurutnya, proses hukum terkait kepemilikan lahan masih berlangsung di pengadilan.

Pihak ahli waris menilai aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerugian apabila nantinya pengadilan memutuskan adanya hak pihak lain atas objek sengketa tersebut.

Selain itu, Deddy mengklaim penghuni lama di lokasi hanya menerima uang kerohiman atau kompensasi dan bukan bagian dari transaksi pelepasan hak atas tanah oleh ahli waris yang sah.

"Klien kami tidak pernah melakukan transaksi pelepasan hak atas tanah tersebut. Karena itu kami meminta seluruh aktivitas pembangunan dihentikan sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," tegasnya.

Tim kuasa hukum juga menilai pembangunan yang tetap berjalan di atas lahan yang masih disengketakan berpotensi memperumit penyelesaian perkara. Mereka memastikan akan terus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak ahli waris Dasim bin Sidah.

Hingga berita ini diterbitkan, PT Hocky Anwa Caraka belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang disampaikan pihak kuasa hukum ahli waris. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi seluruh pihak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.* (dh)

JP mengatakan evaluasi berkala penting dilakukan agar setiap lembaga negara mampu bekerja lebih efisien, adaptif terhadap perubahan, dan memberikan hasil yang sepadan dengan anggaran yang dikelola.

Baca Juga:

• Cek TBC Gratis Digelar Serentak di Lapas Se-Indonesia, Ratusan Ribu Warga Binaan Jadi Target

Menurut JP, pandangan tersebut lahir dari pengalaman panjangnya selama hampir empat dekade berkarier di perusahaan multinasional. Ia mengaku pernah memimpin transformasi organisasi di sebuah perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia pada 2003.

Saat itu, perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap produktivitas pegawai dan mengambil kebijakan pensiun dini serta pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 150 karyawan yang dinilai tidak memenuhi standar produktivitas, dengan tetap memenuhi seluruh hak normatif mereka.

JP menyebut langkah tersebut justru meningkatkan produktivitas perusahaan secara signifikan dalam waktu singkat.

> "Dalam waktu kurang lebih tiga bulan, produktivitas perusahaan melonjak hampir dua kali lipat. Biaya operasional menurun secara signifikan, sementara kualitas hasil produksi justru meningkat," katanya.

Keberhasilan itu kemudian mengantarkannya dipercaya memimpin operasional perusahaan yang sama di Filipina hingga China.

Menurut JP, keberhasilan transformasi organisasi bukan semata karena pengurangan jumlah pegawai, melainkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sistem kerja berbasis *multi skill*.

Ia menilai organisasi modern membutuhkan SDM yang mampu menguasai lebih dari satu bidang pekerjaan sehingga lebih fleksibel menghadapi tantangan.

"Fokusnya bukan mengurangi jumlah pegawai, tetapi meningkatkan kualitas mereka. SDM yang memiliki kemampuan lintas fungsi akan membuat organisasi jauh lebih efisien dan produktif," jelasnya.

JP juga menegaskan bahwa para menteri harus mampu menjadi penggerak perubahan, bukan hanya menjalankan fungsi administratif. Ia menilai setiap pembantu presiden perlu memiliki kemampuan berpikir strategis, kepemimpinan yang kuat, serta mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan nasional.

"Anggaran negara yang dikelola pemerintah sangat besar. Karena itu masyarakat berhak melihat hasil nyata dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Evaluasi kinerja harus menjadi budaya di seluruh institusi pemerintahan," tegasnya.

Selain kabinet, JP berpandangan reformasi juga perlu menyentuh birokrasi dan BUMN yang dinilai masih menghadapi persoalan tumpang tindih fungsi dan inefisiensi.

Ia mengusulkan pembentukan tim independen untuk melakukan *value audit* terhadap efektivitas organisasi, struktur kelembagaan, sistem kerja, hingga manfaat yang dihasilkan setiap institusi pemerintah.

"Tujuan evaluasi bukan sekadar memangkas organisasi, tetapi memastikan seluruh lembaga negara bekerja lebih ramping, cepat, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

JP turut menyoroti implementasi digitalisasi pelayanan publik yang menurutnya belum sepenuhnya mampu memangkas birokrasi. Ia menilai digitalisasi seharusnya menyederhanakan proses pelayanan, bukan sekadar mengubah prosedur manual menjadi sistem elektronik.

"Kalau prosesnya tetap panjang, hanya medianya yang berubah menjadi digital, maka esensi reformasi birokrasi belum tercapai," katanya.

Menutup pernyataannya, JP menegaskan bahwa efisiensi harus dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola uang rakyat secara optimal.

"Efisiensi bukan berarti negara kekurangan dana. Efisiensi adalah upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih sederhana, profesional, produktif, dan akuntabel sehingga setiap anggaran yang berasal dari rakyat benar-benar kembali menjadi kesejahteraan bagi rakyat," pungkasnya.* (dh)

Acara yang berlangsung di Kampus I Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026), dihadiri akademisi, praktisi media, mahasiswa, hingga peserta dari berbagai daerah.

Baca Juga:

• Gebyar Pendidikan Medan 2026, Rico Waas Yakin Anak Medan Lahir sebagai Generasi Juara

Menurutnya, kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki generasi muda, khususnya mahasiswa yang akan memasuki dunia profesional.

"Perubahan teknologi telah menggeser cara manusia berkomunikasi. Karena itu, kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman menjadi kompetensi yang harus dimiliki generasi muda," ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Rialdo Rezeky Manogari L. Toruan, Wakil Dekan Dr. Eni Kardi Wiyati, Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Dr. Natalia Nilamsari, serta Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fizzy Andriani.

Dalam sesi diskusi, Kepala Biro Humas dan Publik Kementerian Kebudayaan RI, Prof. Dr. Ibnu Hamad, mengajak kalangan akademisi untuk lebih aktif membangun identitas budaya digital Indonesia melalui karya, inovasi, serta pemikiran ilmiah.

Ia menilai Indonesia tidak hanya harus menjadi pengguna budaya digital global, tetapi juga mampu melahirkan teori dan perspektif komunikasi yang berakar pada nilai-nilai bangsa.

"Kita perlu membangun budaya komunikasi yang lahir dari pemikiran anak bangsa. Tidak hanya mengikuti perkembangan dunia, tetapi juga memberikan kontribusi melalui gagasan dan teori yang berasal dari Indonesia," katanya.

Sementara itu, Head of Protocol and Corporate/Public Affairs SCM-Emtek Media, Irnawati Widji Kahardja, menegaskan bahwa viralitas bukan satu-satunya indikator keberhasilan komunikasi digital.

Menurutnya, reputasi yang kuat dibangun melalui komunikasi yang konsisten, inovasi konten, pemahaman terhadap karakter audiens, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

"Brand yang kuat dibangun melalui komunikasi yang konsisten, kemampuan membaca kebutuhan audiens, inovasi konten, serta evaluasi yang terus dilakukan. Media sosial saat ini menjadi salah satu instrumen utama dalam membangun reputasi," jelasnya.

Diskusi berlangsung interaktif dengan tingginya antusiasme peserta, baik yang hadir langsung maupun secara daring. Berbagai isu turut dibahas, mulai dari perkembangan budaya digital, perubahan algoritma media sosial, hingga strategi membangun pengaruh positif di ruang digital.

Melalui penyelenggaraan The Colors of Communication 2026, FIKOM Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berharap forum tersebut menjadi ruang kolaborasi antara akademisi dan praktisi dalam melahirkan inovasi serta memperkaya perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia.* (dh)