Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud mengatakan, TPT pada Mei 2026 turun 0,03 poin persentase dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 4,68 persen.

Baca Juga:

• Kemiskinan RI Turun Jadi 22,93 Juta Orang, tapi Kesenjangan Desa-Kota Justru Melebar

BPS mencatat jumlah angkatan kerja pada Mei 2026 mencapai 155,41 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 148,19 juta orang bekerja dan 7,22 juta orang menganggur. Dibandingkan Februari 2026, jumlah penduduk yang bekerja bertambah 522.000 orang. Namun, jumlah pengangguran hanya berkurang sekitar 24.000 orang.

Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja masih didominasi sektor pertanian dengan porsi 28,75 persen, diikuti perdagangan besar dan eceran sebesar 17,80 persen, serta industri pengolahan sebesar 13,53 persen.

Sementara itu, kata Edy, tambahan tenaga kerja terbesar berasal dari sektor akomodasi dan makan minum sebanyak 195.000 orang, disusul transportasi dan pergudangan sebanyak 121.000 orang, serta aktivitas jasa lainnya sebanyak 110.000 orang.

Di sisi lain, BPS mencatat pekerja formal hanya mencapai 60,31 juta orang atau 40,70 persen dari total pekerja. Angka tersebut memang meningkat dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 40,58 persen. Namun, jumlah pekerja informal masih jauh lebih besar, yakni mencapai 87,88 juta orang.

BPS juga mengingatkan bahwa seseorang yang bekerja minimal satu jam dalam sepekan sudah dikategorikan sebagai penduduk bekerja berdasarkan standar International Labour Organization (ILO).

Berdasarkan jam kerja, sebanyak 98,98 juta orang atau 66,80 persen merupakan pekerja penuh. Sementara itu, 38,42 juta orang atau 25,93 persen bekerja paruh waktu, sedangkan 10,79 juta orang atau 7,28 persen tergolong setengah penganggur karena bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan.* (k/dh)

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud menyampaikan penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07 persen pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25 persen pada September tahun sebelumnya.

Baca Juga:

• BPS Catat Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,29 Persen pada Kuartal II 2026

BPS juga mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 mencapai Rp669.235 per kapita per bulan. Angka tersebut meningkat 4,33 persen dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan.

Namun, BPS mengingatkan bahwa garis kemiskinan perlu dilihat dalam konteks rumah tangga karena sebagian besar pengeluaran masyarakat dilakukan secara bersama, seperti biaya sewa rumah, listrik, hingga konsumsi pangan. Pada Maret 2026, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,62 anggota rumah tangga.

BPS menjelaskan besaran garis kemiskinan rumah tangga berbeda antarprovinsi karena dipengaruhi tingkat harga, pola konsumsi masyarakat, serta rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di masing-masing wilayah.

Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan perdesaan tercatat sebesar 10,67 persen, sedangkan perkotaan sebesar 6,34 persen. Meski demikian, tingkat kemiskinan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan dibandingkan September 2025.

Dari sisi kualitas kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan penurunan di wilayah perkotaan, namun meningkat di perdesaan. Kondisi tersebut menunjukkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mendekat di perkotaan, sementara di perdesaan semakin menjauh.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan di perkotaan, tetapi meningkat di wilayah perdesaan.* (an/dh)

"Berkasnya sudah kita limpahkan ke Kejaksaan Minggu lalu," kata Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Siapkan Dua Praperadilan, Ini Respons Polri dan Kejagung

"Karena dipanggil, menghadiri panggilan sebagai tersangka. Iya (kooperatif)," sebutnya.

Sejauh ini, pihaknya belum ada menerima informasi soal perdamaian antara korban dan tersangka.

"Apakah ada upaya-upaya itu, kita belum belum ada mendapatkan informasi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Antonius Tumanggor dan anaknya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus pengeroyokan tetangganya.

"Yang bersangkutan (AT) sudah tersangka," kata Adrian, Rabu (29/7).

Robin mengatakan dugaan pengeroyokan itu terjadi di Jalan Tapanuli, Kecamatan Medan Barat, pada Jumat (5/6) pagi. Saat itu, Robin tengah mengendarai mobil dan melintas di Jalan Tapanuli itu menuju rumahnya di Jalan Karya Rakyat. Di dalam mobil itu, Robin bersama seorang anggota keluarganya.

"Kejadiannya Jumat jam 10 pagi. Pas itu, saya mau pulang ke rumah, lagi bawa mobil," kata Robin, Rabu (10/6).

Saat melintas di Jalan Tapanuli itu, Robin berpapasan dengan AT dan anaknya yang saat itu tengah jalan kaki. Dia mengenali AT karena merupakan tetangganya.

Robin menyebut ada polisi tidur di hadapannya, sehingga dia tak sengaja menekan gas mobilnya. Robin menduga AT tak senang saat mendengar suara gas mobilnya itu, sehingga AT memukul mobil Robin.

Setelah kejadian itu, Robin mengaku dikejar AT dan anaknya berinisial D. Robin pun membuka kaca mobilnya dan memprotes tindakan AT yang memukul mobilnya.

Cekcok pun terjadi. Robin mengaku dipukul oleh AT dan D. Posisi Robin saat itu masih berada di dalam mobil. Dia mengaku tak bisa keluar dari dalam mobil karena dihalangi oleh anak AT. Akibat kejadian itu, dia mengaku mengalami memar di wajah dan lengannya.

"Iya, dipukul sama anaknya laki-laki, sama oknum anggota dewan itu," jelasnya.

Usai kejadian tersebut, Robin melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Setibanya di rumah, Robin didatangi istri AT. Dia mengaku istri AT memakinya serta mencakarnya di bagian wajah.

"Sampai di rumah diserang lagi saya sama istrinya, dimaki-maki, istrinya nyakar wajah saya. Setelah kejadian pulang ke rumah masing-masing," kata Robin.

Setelah penganiayaan itu, Robin berharap ada permintaan maaf dari keluarga AT, tetapi ternyata tak ada. Alhasil, dia memutuskan untuk melaporkan AT dan keluarganya ke Polrestabes Medan pada Minggu (7/6). Laporan itu bernomor: STTLP/B/2424/VI/2026/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumut.* (ds/dh)

"Karena ini merupakan permintaan dari advokat terdakwa, maka yang berkewajiban untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut tetap pada penasihat hukum terdakwa. Kami ambil lima saksi sebagai perwakilan," kata Ketua Majelis Hakim Subachran dalam persidangan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Nadiem ke Hakim Banding: "Jangan Takut Bebaskan yang Tak Bersalah", Singgung Kejanggalan Sidang Chromebook

Majelis hakim menetapkan pemeriksaan dua saksi pertama, yakni R.A. Koesomohadiani dan Andre Soelistyo, akan digelar pada sidang lanjutan pada 12 Agustus 2026 pekan depan.

Sidang Banding Kasus Nadiem Makarim

Sementara itu, tim kuasa hukum Nadiem menilai putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara pengadaan Chromebook sarat kekeliruan penerapan hukum. Dalam sidang perdana banding tersebut, kuasa hukum Nadiem, Dodi S. Abdulkadir, mempersoalkan sejumlah pertimbangan majelis hakim, mulai dari anggapan Google sebagai pihak yang diuntungkan, manfaat Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan, hingga pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp809 miliar.

Dodi mengatakan, salah satu kekeliruan putusan tingkat pertama adalah pertimbangan yang menyebut Google sebagai pihak yang diuntungkan dalam perkara tersebut.

"Judex Facti mempertimbangkan Google sebagai pihak yang diuntungkan, padahal baik dalam Surat Dakwaan, persidangan, maupun LHA BPKP tidak pernah dibuktikan berapa besar dan dalam bentuk apa keuntungan Google, dan tidak pernah dibuktikan adanya perbuatan Pemohon Banding selaku Mendikbud yang bertujuan menguntungkan Google," kata Dodi.

Selain itu, ia menilai majelis hakim juga keliru menyimpulkan bahwa Chromebook tidak memberikan manfaat dalam program digitalisasi pendidikan. Padahal, menurut kuasa hukum, Chromebook terbukti telah digunakan untuk asesmen kompetensi minimum, pembelajaran sehari-hari, pelatihan guru, dan administrasi sekolah.

Dodi juga menyoroti pertimbangan hakim yang dinilai mengabaikan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tak hanya itu, tim kuasa hukum turut mempersoalkan pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepada Nadiem.

"Judex Facti keliru menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti Rp809 miliar karena Pemohon Banding sama sekali tidak menerima uang tersebut," tegas Dodi.

Di hadapan majelis hakim, Dodi menegaskan putusan pengadilan tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum dalam perkara tersebut.

"Bahwa dalam perkara a quo, Judex Facti Tingkat Pertama nyata-nyata keliru dan salah menerapkan hukum dalam menilai terpenuhinya unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," kata Dodi.* (k/dh)

"Untuk mempercepat operasionalisasi, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari penguatan tata kelola, percepatan pembangunan sekitar 35.000 unit hingga Agustus 2026, dukungan pembiayaan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN," ucap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Ketua MPR Tepis Isu Gejolak Agustus 2026, Ajak Masyarakat Jaga Persatuan Jelang HUT RI

Tujuan dari pembangunan Kopdes sendiri disebut tidak hanya sebagai lembaga usaha untuk mencari keuntungan, namun juga menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat. Kehadiran Kopdes diharapkan bisa menghubungkan petani, nelayan, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Perkembangan koperasi desa di berbagai wilayah Indonesia disebut cukup signifikan di pertengahan tahun 2026 ini.

"Hingga saat ini, tercatat 83.382 koperasi telah berbadan hukum, 79.708 koperasi memiliki akun Simkopdes, dan 60.801 koperasi memiliki Nomor Induk Berusaha," sambung Zulhas.

Lalu, dari sisi fisik terdapat 35.857 titik lahan siap dibangun, 16.180 unit dalam proses pembangunan, dan 19.222 unit telah selesai 100 persen.* (k/dh)

"Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Riau melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap putusan majelis hakim atas tiga terdakwa tersebut," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Tito Buka Alasan Kepala Daerah Korupsi Tak Langsung Dipecat, Singgung Mekanisme Hukum

Dia mengatakan, langkah hukum ini sekaligus mencerminkan komitmen KPK untuk memastikan penerapan hukum yang tepat serta terwujudnya rasa keadilan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

"Selanjutnya, Tim JPU KPK akan menyusun dan menyampaikan memori banding yang memuat argumentasi yuridis secara komprehensif sebagai dasar permohonan kepada Pengadilan Tinggi agar memeriksa kembali putusan pada tingkat pertama sesuai dengan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di persidangan," ujar Budi.

Budi juga menyampaikan bahwa KPK menghormati seluruh proses peradilan yang sedang berlangsung dan meyakini mekanisme upaya hukum merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk menjamin tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Vonis Gubernur Riau Abdul Wahid

Sebelumnya, Majelis hakim PN Pekanbaru menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Abdul Wahid yang merupakan Gubernur Riau nonaktif pada Kamis (30/7/2026). Abdul Wahid dinyatakan bersalah melakukan gratifikasi dan melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain hukuman penjara, Abdul Wahid dijatuhi denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Hakim juga menghukum Abdul Wahid membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,45 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayarkan, harta benda milik Abdul Wahid akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara.

"Jika tidak mencukupi, maka diganti hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan," kata Hakim Ketua Delta Tamtama dalam sidang putusan.

Atas vonis tersebut, Abdul Wahid menyatakan banding.* (k/dh)

Sebelum sidang dimulai, Nadiem meminta majelis hakim memberikan kesempatan menghadirkan saksi maupun ahli baru agar perkara tersebut dapat dinilai secara lebih objektif.

Baca Juga:

• Nadiem Hadiri Sidang Banding Kasus Chromebook, Harap Fakta Baru Terungkap

Menurut Nadiem, selama persidangan di tingkat pertama terdapat banyak kejanggalan yang dinilai perlu diperiksa kembali oleh majelis hakim banding.

"Sepertinya di Pengadilan Negeri sudah begitu banyak kejanggalan yang terjadi, begitu banyak pelanggaran etika dan moralitas," katanya.

Nadiem juga menyinggung hasil pemeriksaan Komisi Yudisial (KY) yang sebelumnya mengumumkan adanya dugaan pelanggaran etika dalam persidangan yang dijalaninya. Ia menilai temuan tersebut memperkuat apa yang selama ini disampaikan tim kuasa hukumnya.

"Saya juga mengapresiasi Komisi Yudisial yang baru saja mengeluarkan pengumuman bahwa ada ditemukan pelanggaran etika di dalam sidang saya," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Nadiem mengaku proses hukum yang dijalaninya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia bahkan mengklaim dirinya ditahan tanpa didukung alat bukti yang cukup.

"Sekarang bisa bayangkan bahwa kami mengalami suatu sidang di mana saya dipenjara tanpa bukti satupun, kerugian negara saya dibuat setelah saya dipenjara," ujarnya.

Tak hanya itu, Nadiem juga mempersoalkan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyebut dirinya memperkaya Google melalui proyek pengadaan Chromebook.

Menurut Nadiem, Google tidak pernah menjadi pihak dalam proses pengadaan laptop tersebut.

"Saya dituduh dalam keputusan bersalahnya memperkaya Google. Padahal, Google tidak terlibat dalam pengadaan Chromebook," kata Nadiem.

Ia mengungkapkan tim kuasa hukumnya sempat berupaya menghadirkan pihak Google sebagai saksi di persidangan. Namun, permintaan tersebut disebut ditolak oleh jaksa penuntut umum.

"Pas kami undang pun ditolak oleh jaksa penuntut umum, tidak mau mereka kehadiran Google," imbuhnya.

Menjelang sidang dimulai, Nadiem kembali berharap majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat memeriksa seluruh fakta persidangan secara cermat dan mengambil putusan berdasarkan keyakinan hukum.

"Harapan besar saya kepada ketiga hakim di Pengadilan Tinggi ini adalah agar mereka membuka mata mereka, agar mereka benar-benar mendalami fakta persidangan."

Ia juga berharap hakim tidak ragu membebaskan terdakwa apabila memang tidak terbukti bersalah.

"Saya harap sekali ketiga hakim ini tidak takut membebaskan orang yang tidak bersalah," tegasnya.

Vonis 10 Tahun Penjara

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap Nadiem Anwar Makarim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.

Selain hukuman penjara, Nadiem juga dijatuhi denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman 18 tahun penjara dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp5,680 triliun.

Dalam putusan itu, hakim anggota Andi Saputra menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Menurutnya, alat bukti yang diajukan jaksa belum cukup membuktikan adanya niat jahat (mens rea) maupun perbuatan melawan hukum (actus reus) yang dilakukan Nadiem.

Andi juga menilai penandatanganan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Selain itu, tidak ditemukan bukti adanya permufakatan jahat dengan terdakwa lain maupun bukti yang menunjukkan percakapan di grup WhatsApp sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri merupakan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana.* (k/dh)

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, menyampaikan bahwa nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan II 2026 atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.552,1 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp3.576,2 triliun.

Baca Juga:

• BPS dan Komisi X DPR Sosialisasikan Sensus Ekonomi 2026, Mahasiswa Diajak Pahami Pentingnya Data

Selain mencatat pertumbuhan tahunan, BPS juga melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 3,73 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (quarter to quarter/q-to-q).

Sementara itu, secara kumulatif atau cumulative to cumulative (c-to-c), pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang semester I 2026 mencapai 5,45 persen, menandakan tren pemulihan dan ekspansi ekonomi nasional masih terus berlanjut.

Data tersebut menjadi salah satu indikator positif terhadap kinerja perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Pemerintah berharap tren pertumbuhan tersebut dapat terus terjaga melalui peningkatan konsumsi masyarakat, investasi, serta penguatan sektor industri dan perdagangan.* (in/dh)

Kunjungan kerja yang berlangsung selama dua hari itu turut didampingi Ketua Pengurus Wilayah Persis Sumatera Utara sekaligus Anggota DPD RI asal Sumut, K.H. Muhammad Nuh, M.SP. Rombongan disambut jajaran Kementerian Dikdasmen, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat setempat.

Baca Juga:

• Cuaca Sumatera Utara Hari Ini, Rabu 5 Agustus: Hujan Petir Ancam Sejumlah Wilayah, Hujan Ringan Mendominasi

Ketua PW Persis Sumut, K.H. Muhammad Nuh, mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan di wilayah yang terdampak bencana. Menurutnya, kehadiran ruang belajar darurat menjadi solusi agar hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas dukungan pemerintah melalui Kemendikdasmen. Kehadiran ruang kelas darurat ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan pendidikan," ujarnya.

Selain mengunjungi SMP INSANI Sorkam, rombongan juga meninjau SMA Matauli untuk melihat kondisi sarana pendidikan di wilayah lain yang terdampak banjir.

Sementara itu, Ketua Pemuda Persis Sumut sekaligus Koordinator Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan Daerah Terdampak, Joko Imawan, mengatakan Persis terus berupaya membantu pemulihan sektor pendidikan di sejumlah daerah. Saat ini, organisasi tersebut juga memfasilitasi pembangunan sarana pendidikan di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, serta di Kabupaten Langkat.

Ia menjelaskan, Persis selama ini aktif memberikan bantuan kemanusiaan setiap kali terjadi bencana alam, mulai dari penyaluran makanan, obat-obatan, pakaian, hingga kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak.

Tidak hanya pada masa tanggap darurat, Persis juga terlibat dalam pembangunan hunian sementara (huntara) dan fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah terdampak bencana, termasuk di Aceh Tenggara dan beberapa daerah lainnya.

Rangkaian kunjungan kerja Wamen Dikdasmen dan Ketua Umum PP Persis di Sumatera Utara dijadwalkan berakhir pada Rabu (5/8/2026). Selanjutnya, rombongan kembali ke Jakarta melalui Bandara Internasional Sisingamangaraja XII, Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara.* (dh)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mengatakan pemerintah daerah menyambut positif masuknya investor yang ingin menanamkan modal di wilayah tersebut. Menurutnya, investasi menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong Inalum Perkuat Pendidikan dan Pelestarian Lingkungan Danau Toba

Sebagai bentuk dukungan terhadap proyek tersebut, Pemkab Simalungun telah memberikan fasilitas pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk lahan seluas hampir 60 hektare di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.

Namun, dari total kebutuhan lahan sekitar 74 hektare, masih terdapat sekitar 14 hektare di Kecamatan Dolok Panribuan yang belum memperoleh fasilitas serupa. Hal itu disebabkan wilayah tersebut belum masuk dalam kawasan KSPN Danau Toba maupun Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga pemerintah daerah masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat.

"Pemkab Simalungun sangat mendukung investasi ini. Namun, setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Menurut Mixnon, persoalan tersebut kini sedang dibahas di tingkat pemerintah pusat, termasuk di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Pendapatan Daerah. Pemkab berharap keputusan mengenai status kawasan itu segera terbit agar proses investasi dapat dilanjutkan tanpa hambatan.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak pernah bermaksud menghambat masuknya investor. Justru sebaliknya, arahan Bupati Simalungun adalah memberikan kemudahan bagi setiap investor yang ingin membangun daerah sepanjang sesuai dengan regulasi.

"Sepanjang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, kami akan memberikan pelayanan terbaik dan mempermudah seluruh proses investasi demi kemajuan Danau Toba serta peningkatan ekonomi masyarakat," tegasnya.

Pemkab Simalungun berharap PT Tiga Raja Putra Persada dapat segera merealisasikan pembangunan cable car setelah seluruh proses administrasi dan regulasi selesai, sehingga proyek tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat sektor pariwisata di kawasan Danau Toba.* (dh)

Prosesi diawali dengan penyambutan adat Simalungun, dilanjutkan ziarah dan doa bersama di makam almarhum. Acara kemudian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Simalungun sebagai simbol selesainya proses pemugaran makam.

Baca Juga:

• Wastra Simalungun Tampil Memukau di BTN Indonesia Fashion Week 2026

Mewakili keluarga besar, Patra Saragih menyampaikan bahwa dr. Djasamen Saragih merupakan putra pertama Simalungun yang berhasil meraih gelar dokter pada era 1930-an, ketika kesempatan mengenyam pendidikan tinggi masih sangat terbatas bagi masyarakat daerah.

Ia menegaskan keluarga besar akan terus menjaga dan merawat makam tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan dan pengabdian almarhum.

Ketua Umum Pemangku Adat dan Cendekiawan Simalungun (PACS), dr. Sarmedi Purba, mengatakan sosok dr. Djasamen Saragih merupakan bagian penting dari sejarah Simalungun. Menurutnya, perjuangan almarhum menjadi inspirasi hingga namanya kini diabadikan sebagai nama rumah sakit umum daerah di Kota Pematangsiantar.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Simalungun Jepra Manurung yang mengapresiasi keluarga besar karena terus menjaga warisan sejarah tersebut. Ia berharap semangat perjuangan dr. Djasamen Saragih mampu menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengejar pendidikan dan mengabdi kepada masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menilai peresmian pemugaran makam bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum menghidupkan kembali nilai perjuangan, keteladanan, dan pengabdian yang diwariskan para tokoh pendahulu.

Dalam sambutannya, Bupati Anton Achmad Saragih menegaskan terdapat tiga nilai utama yang diwariskan dr. Djasamen Saragih, yakni keberanian menjadi pelopor, semangat mengabdi kepada kemanusiaan tanpa membedakan suku maupun agama, serta tidak melupakan asal-usul meski telah meraih kesuksesan.

Nilai-nilai tersebut, kata Anton, sejalan dengan falsafah masyarakat Simalungun Habonaron Do Bona, yang mengajarkan pentingnya menjunjung kebenaran dalam kehidupan.

Bupati juga berharap makam dr. Djasamen Saragih dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata sejarah sekaligus sarana edukasi. Ia meminta Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Dinas Pendidikan memasukkan kisah perjuangan tokoh tersebut ke dalam materi muatan lokal di sekolah-sekolah.

Selain itu, para pangulu dan tenaga pendidik di Kecamatan Raya diharapkan mengajak para pelajar berkunjung ke lokasi tersebut agar generasi muda mengenal sejarah serta sosok putra daerah yang telah mengharumkan nama Simalungun.

Peresmian pemugaran makam ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga warisan sejarah, budaya, serta semangat pengabdian tokoh-tokoh daerah sebagai fondasi membangun Kabupaten Simalungun yang maju, berbudaya, dan berkarakter.* (dh)

MEDAN – Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi calon komisaris dan direksi PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumut. Peserta yang dinyatakan lolos akan melanjutkan proses seleksi ke tahap wawancara akhir.

Pengumuman tersebut dipublikasikan melalui laman resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Rabu (5/8/2026). Untuk seleksi calon direksi menggunakan Surat Nomor 81/PANSEL-BUMD/2026, sedangkan seleksi calon komisaris tertuang dalam Surat Nomor 82/PANSEL-BUMD/2026.

Baca Juga:

• Pansel Umumkan Hasil UKK Jamkrida Sumut, Calon Komisaris dan Direksi Lanjut Tahap Final

Tahap wawancara akhir dijadwalkan berlangsung pada Kamis (6/8/2026) di Lantai 9 Kantor Gubernur Sumatera Utara. Proses ini akan menjadi penilaian terakhir sebelum penetapan pejabat definitif.

Berikut daftar peserta yang dinyatakan lolos pada masing-masing posisi:

Calon Anggota Komisaris

- Amsetyo Nugroho Putro
- Bertha Mariana Silalahi
- RM Ibnu Legowo

Calon Direktur Utama

- Sumiati
- John Jeri
- Masmedia Alam

Calon Direktur Keuangan

- Raden Muhammad Khalid Prabowo
- Anggie Anggara Siregar
- Dipasaguna

Pansel berharap seluruh peserta yang lolos dapat mengikuti tahapan akhir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Seleksi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menghadirkan jajaran pimpinan BUMD yang profesional, berintegritas, dan mampu memperkuat kinerja PT Jamkrida Sumut dalam mendukung sektor pembiayaan daerah.* (ds/dh)

MEDAN – Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Utara resmi mengumumkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi calon komisaris dan direksi PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumut. Peserta yang dinyatakan lolos akan melanjutkan proses seleksi ke tahap wawancara akhir.

Pengumuman tersebut dipublikasikan melalui laman resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Rabu (5/8/2026). Untuk seleksi calon direksi menggunakan Surat Nomor 81/PANSEL-BUMD/2026, sedangkan seleksi calon komisaris tertuang dalam Surat Nomor 82/PANSEL-BUMD/2026.

Baca Juga:

• Eks Pimpinan Bank Mandiri Pangururan Sebut Pemindahbukuan Dana Bansos Korban Bencana Samosir Berdasarkan Hasil Rapat

Tahap wawancara akhir dijadwalkan berlangsung pada Kamis (6/8/2026) di Lantai 9 Kantor Gubernur Sumatera Utara. Proses ini akan menjadi penilaian terakhir sebelum penetapan pejabat definitif.

Berikut daftar peserta yang dinyatakan lolos pada masing-masing posisi:

Calon Anggota Komisaris

- Amsetyo Nugroho Putro
- Bertha Mariana Silalahi
- RM Ibnu Legowo

Calon Direktur Utama

- Sumiati
- John Jeri
- Masmedia Alam

Calon Direktur Keuangan

- Raden Muhammad Khalid Prabowo
- Anggie Anggara Siregar
- Dipasaguna

Pansel berharap seluruh peserta yang lolos dapat mengikuti tahapan akhir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Seleksi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menghadirkan jajaran pimpinan BUMD yang profesional, berintegritas, dan mampu memperkuat kinerja PT Jamkrida Sumut dalam mendukung sektor pembiayaan daerah.* (ds/dh)

Dalam arahannya, Gus Ipul meminta seluruh pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh integritas dan tidak terlibat dalam praktik penyimpangan maupun tindak pidana korupsi.

Baca Juga:

• Saksi Bongkar Dugaan Fee Korupsi Bantuan Bencana, Eks Kadis PMD Samosir Disebut Terima Rp179 Juta

Ia mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di Kemensos agar hanya menerima hak yang memang menjadi haknya serta menjauhi segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan aturan.

Menurutnya, komitmen pemberantasan korupsi di Kemensos bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Gus Ipul juga mendorong seluruh pegawai untuk berani melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan di lingkungan kerja. Laporan dapat disampaikan secara langsung kepada pimpinan maupun melalui berbagai saluran komunikasi resmi yang telah disediakan.

Ia menilai budaya saling mengingatkan menjadi salah satu langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Di sisi lain, Gus Ipul menegaskan bahwa keberhasilan seluruh program Kemensos harus diawali dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, data yang valid menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial dan subsidi benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar seluruh kebijakan sosial berlandaskan data yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga manfaat bantuan pemerintah dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Dengan pelantikan 67 pejabat fungsional tersebut, Kemensos diharapkan semakin memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.* (k/dh)

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 Agustus 2026. Seluruh pihak terkait akan dimintai penjelasan mengenai penyebab kebakaran sekaligus evaluasi terhadap sistem keselamatan pelayaran nasional.

Baca Juga:

• Kunjungi Posko Surabaya, Menhub Pantau Penanganan Korban Mutiara Sentosa 2

Selain meminta penjelasan, DPR juga mendorong investigasi dilakukan secara menyeluruh agar penyebab kebakaran dapat diungkap secara transparan dan menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan transportasi laut.

Menurut Lasarus, peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap operasional kapal masih perlu diperkuat. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan memberikan izin pelayaran dinilai harus memastikan seluruh kapal memenuhi standar keselamatan sebelum beroperasi.

Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan ramp check, sehingga proses pemeriksaan kapal sebelum berlayar dinilai belum berjalan secara maksimal.

Tak hanya itu, DPR turut menyoroti adanya perbedaan antara jumlah penumpang dengan data manifes KMP Mutiara Sentosa 2. Menurut Lasarus, ketidaksesuaian tersebut seharusnya dapat dicegah apabila pengawasan di pelabuhan dilakukan secara optimal.

"Kalau data manifes dan jumlah penumpang berbeda, berarti ada pengawasan yang harus dievaluasi," tegasnya.

Sebelumnya, KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar saat melayani pelayaran rute Surabaya–Makassar pada Minggu (2/8/2026). Insiden itu menyebabkan kepanikan hingga banyak penumpang melompat ke laut. Sebanyak lima orang dilaporkan meninggal dunia.

Basarnas telah menghentikan operasi pencarian khusus setelah seluruh data penumpang berhasil divalidasi. Total 238 penumpang berhasil dievakuasi, sementara pemantauan di lokasi tetap dilakukan melalui operasi SAR rutin apabila terdapat laporan baru mengenai korban.* (k/dh)

Dua tersangka yang ditetapkan yakni CL selaku Direktur Bus ALS dan Shandy Hermanto selaku Direktur PT Sinar Bumi Pertiwi (SBP), perusahaan pemilik truk tangki BBM yang terlibat dalam kecelakaan.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Ungkap Detik-detik Sebelum Eks Istri Brigadir I Ditemukan Tewas dengan Luka Tembak, Motif Masih Didalami

"Sebelum menetapkan tersangka, kami sudah mengirimkan SPDP ke Kejaksaan dan berkoordinasi dengan Direktorat Polri. Jadi prosesnya tidak dilakukan secara tiba-tiba," ujar Karim, Rabu (5/8/2026).

Penyelidikan Libatkan Puluhan Saksi

Menurut Karim, penyidik telah memeriksa sekitar 47 saksi yang terdiri dari saksi di lokasi kejadian, para ahli, hingga pihak internal masing-masing perusahaan.

Pemeriksaan juga menyasar bagian operasional, bendahara, hingga bengkel perusahaan guna memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian yang menyebabkan kecelakaan.

"Kami memeriksa pihak Bus ALS maupun perusahaan truk BBM, mulai dari bendahara hingga bagian bengkel. Semua fakta dikumpulkan sebelum dilakukan gelar perkara," katanya.

Hasil gelar perkara yang melibatkan Polres Muratara, Kejaksaan, dan Direktorat Polri akhirnya menyimpulkan adanya dugaan kelalaian yang memenuhi unsur pidana.

"Prosesnya sudah panjang, bukan ujug-ujug muncul nama dua tersangka," tegas Karim.

Polisi Temukan Sejumlah Pelanggaran Bus ALS

Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan sejumlah pelanggaran pada armada Bus ALS yang dinilai berkontribusi terhadap kecelakaan.

Beberapa temuan tersebut di antaranya:

- Izin Kartu Pengawasan (KPS) telah habis masa berlaku.
- Izin Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) tidak aktif.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan tidak dipenuhi.
- Tidak tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
- Tidak tersedia alat pemecah kaca darurat.
- Pintu darurat terhalang barang bawaan.

"Izin KPS sudah mati, izin AKAP juga tidak aktif. Selain itu, di dalam kabin tidak ada APAR, alat pemecah kaca, dan pintu keluar darurat terhalang barang. Semua itu menjadi faktor kelalaian," jelas Karim.

Truk Tangki BBM Juga Langgar Aturan

Selain Bus ALS, penyidik juga menemukan pelanggaran pada truk tangki BBM milik PT SBP.

Truk tersebut diketahui mengalami perubahan kapasitas tangki dari 5.000 liter menjadi 8.000 liter, namun tidak disertai dokumen teknis yang sah.

Polisi menemukan beberapa pelanggaran, di antaranya:

Modifikasi kendaraan tanpa Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB).
Tidak melaporkan perubahan spesifikasi kendaraan.
Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) tidak sesuai dengan fungsi kendaraan.

"SRUT yang digunakan sebenarnya untuk kendaraan pengangkut air, tetapi dipakai mengangkut BBM. Setiap perubahan spesifikasi kendaraan seharusnya dilengkapi dokumen baru," terang Karim.

Terancam Hukuman Lima Tahun Penjara

Atas perbuatannya, Direktur Bus ALS dijerat dengan Pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 315 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara Direktur PT SBP dijerat Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait pelanggaran dimensi kendaraan serta Pasal 474 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan kebakaran dan korban jiwa.

"Pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada pimpinan perusahaan dalam hal ini direktur. Ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara," kata Karim.

Polisi Siapkan Upaya Paksa

Polisi telah melayangkan dua kali surat panggilan kepada kedua tersangka, masing-masing pada 23 Juli dan 1 Agustus 2026. Namun keduanya belum memenuhi panggilan penyidik.

Menurut Karim, pihaknya tidak menutup kemungkinan melakukan upaya paksa apabila para tersangka kembali mangkir dari panggilan berikutnya.

"Untuk Direktur ALS sudah mengonfirmasi sedang dalam perjalanan memenuhi panggilan. Sementara Direktur PT SBP hingga kini belum memberikan konfirmasi," pungkasnya.* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta kepala daerah se-Jawa Timur dan Bali di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• KPK Terbitkan Tiga Sprindik Baru, Kasus Suap Pajak Banjarmasin Makin Meluas

Ia menjelaskan, kepala daerah yang terjerat perkara korupsi tetap harus melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk proses di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemeriksaan oleh inspektorat.

Namun demikian, Tito mengatakan kondisi berbeda berlaku apabila kepala daerah telah ditahan dan berstatus terdakwa dalam perkara hukum.

"Kecuali karena masalah hukum, ditahan dan menjadi terdakwa, maka otomatis diberhentikan sementara dan yang naik adalah wakilnya sebagai pelaksana tugas," ujarnya.

Tito juga membandingkan sistem pemerintahan daerah dengan struktur komando saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Menurutnya, kepala daerah bukan berada dalam sistem komando langsung Presiden maupun Menteri Dalam Negeri.

"Berbeda ketika saya menjadi Kapolri. Saat itu ada satu komando kepada para Kapolda dan Kapolres. Pagi bisa saya angkat, sorenya bisa saya ganti. Kalau kepala daerah tidak bisa seperti itu," jelasnya.

Mantan Kapolri itu menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada), sehingga memiliki legitimasi politik yang berbeda dengan pejabat struktural dalam birokrasi.

Tito juga menilai para kepala daerah merupakan figur politik yang telah melalui proses panjang sebelum terpilih memimpin daerah.

"Kepala daerah itu bukan anak kemarin sore. Rata-rata mereka adalah politisi yang sudah berjuang, pernah ikut kampanye, dikenal publik, dan kita juga tidak bisa mengawasi mereka 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, 365 hari setahun. Semua akan kembali kepada diri pribadi masing-masing," ungkapnya.

Sebagai langkah pencegahan korupsi, Kemendagri bersama KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus memperkuat sistem pengawasan, memberikan pembinaan, serta meningkatkan integritas kepala daerah di seluruh Indonesia.

Menurut Tito, penguatan sistem tersebut memang tidak dapat menghilangkan seluruh potensi pelanggaran hukum. Namun, upaya itu diharapkan mampu menekan angka korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

"Cara seperti ini memang tidak menjamin tidak akan terjadi pelanggaran hukum, tetapi kita berharap jumlahnya bisa jauh berkurang. Sehingga kita membangkitkan kesadaran rekan-rekan kepala daerah bahwa modus-modus operandi yang ada itu sudah diketahui aparat penegak hukum," pungkasnya.* (k/dh)

Nadiem tiba sekitar pukul 09.14 WIB didampingi sang istri, Franka Makarim. Kedua orang tuanya, Nono Anwar Makarim dan Atika Algadrie, juga tampak hadir memberikan dukungan bersama sejumlah simpatisan yang mengenakan pakaian serba putih.

Baca Juga:

• Nadiem Makarim Melawan! Laporkan Empat Hakim ke KY dan Ajukan Banding

"Masih dalam pemulihan, tapi alhamdulillah siap untuk sidang hari ini. Ya, masih ada sedikit peradangan, tapi alhamdulillah saya bisa mendapat perawatan yang baik," ujar Nadiem kepada awak media.

Dalam sidang banding tersebut, Nadiem berharap majelis hakim memberikan kesempatan kepada tim kuasa hukumnya untuk mengulas kembali sejumlah fakta yang telah terungkap selama persidangan di tingkat pertama. Ia juga berharap hakim mengizinkan dihadirkannya saksi maupun saksi ahli baru.

"Karena sepertinya di Pengadilan Negeri sudah begitu banyak kejanggalan yang terjadi, begitu banyak pelanggaran etika dan moralitas. Kami ini berbulan-bulan berjuang untuk melawan kriminalisasi ini dan selalu mengutarakan hal-hal yang terjadi kepada kami," katanya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri menyatakan Nadiem Makarim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam perkara pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 10 tahun. Selain hukuman badan, Nadiem juga dijatuhi denda sebesar Rp1 miliar dengan subsider 190 hari kurungan.

Tak hanya itu, majelis hakim juga menghukum Nadiem membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama lima tahun sesuai amar putusan.

Sidang banding ini menjadi tahapan lanjutan dalam proses hukum setelah pihak terdakwa mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Negeri. Hasil persidangan banding nantinya akan menentukan apakah putusan sebelumnya dikuatkan, diubah, atau dibatalkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi.* (oz/dh)

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan ketiga sprindik tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya menjerat Kepala KPP Madya Banjarmasin.

Baca Juga:

• Hermawan Sulistyo Soroti Kematian Sutrimo, Sebut Ada Dugaan Pembunuhan

Menurutnya, penerbitan sprindik umum menunjukkan bahwa KPK masih mendalami perkara dan belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus tersebut.

Tiga sprindik yang diterbitkan mencakup dugaan pemberian suap oleh pihak swasta kepada pejabat KPP Madya Banjarmasin, dugaan penerimaan suap oleh pejabat lain maupun pejabat yang sama dari pihak swasta berbeda, serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Jadi artinya ada beberapa hasil tindak pidana yang ditemukan di hasil penyidikan tersebut kemudian kita kembangkan ke perkara TPPU-nya untuk mengejar aset pemulihan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono (MLY), sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan restitusi pajak usai terjaring operasi tangkap tangan pada Februari 2026.

Selain Mulyono, KPK juga menetapkan Dian Jaya Demega (DJD), yang merupakan fiskus anggota Tim Pemeriksa KPP Madya Banjarmasin, serta Venasius Jenarus Genggor alias Venzo (VNZ), Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (BKB), sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menjelaskan penetapan ketiga tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin.

Mulyono dan Dian Jaya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Sementara itu, Venasius Jenarus selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.* (in/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Hermawan Sulistyo dalam Podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official yang tayang pada Senin (3/8/2026).

Baca Juga:

• Diduga Ditetapkan Tersangka Dua Kali, Febrie Adriansyah Siap Uji Lewat Praperadilan, Kejagung Santai

Hermawan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam peristiwa meninggalnya Sutrimo yang ditemukan tak sadarkan diri di depan sebuah klinik. Menurutnya, Sutrimo yang masih berusia 42 tahun disebut tidak memiliki riwayat penyakit jantung maupun penyakit kronis lainnya.

Ia juga menduga kemungkinan adanya zat beracun seperti arsenik atau sianida yang menyebabkan kematian. Namun, Hermawan mengingatkan bahwa pembuktian secara forensik dapat menjadi lebih sulit apabila pemeriksaan tidak segera dilakukan.

"Kalau satu dua hari masih bisa, tapi tinggal sedikit residunya. Karena apa? Ini berupa jadi gas. Jadi masuk ke tubuh, dia menguap, dia jadi gas. Jadi kalau dia jadi gas, ya nggak bisa ditelusuri," ujarnya.

Lebih lanjut, Hermawan mempertanyakan apakah kematian Sutrimo berkaitan dengan dugaan upaya menghilangkan saksi penting dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurutnya, sebagai kepala rumah tangga, Sutrimo diduga mengetahui aktivitas keluar masuk barang di rumah yang dijaganya.

"Karena ini saksi yang paling penting, saksi kunci nomor satu kalau bagi saya. Saksi kunci nomor satu tentang seluruh peristiwa pencucian uang itu," katanya.

Ia menilai keberadaan Sutrimo sebagai penjaga rumah membuatnya mengetahui berbagai aktivitas yang terjadi, termasuk jika ada perpindahan barang berukuran besar seperti brankas.

"Brankas itu berat, tidak mungkin digotong-gotong apalagi digotong oleh orang luar yang penjaga rumahnya nggak tahu. Nah, pasti dia tahu banyak," lanjut Hermawan.

Meski demikian, hingga saat ini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kematian Sutrimo. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi serta menelusuri barang bukti, termasuk riwayat komunikasi pada telepon seluler milik korban.

Belum ada kesimpulan resmi dari penyidik yang menyatakan penyebab kematian Sutrimo maupun mengaitkannya dengan dugaan tindak pidana tertentu. Seluruh dugaan yang disampaikan dalam pernyataan Hermawan Sulistyo masih merupakan pendapat pribadi dan belum menjadi hasil penyelidikan resmi aparat penegak hukum.* (in/dh)