MEDAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Pirngadi Medan.

DPRD menilai klasifikasi penganggaran pendapatan rumah sakit tersebut perlu disesuaikan agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Minta Harga Tiket PRSU Ditinjau Ulang, Dinilai Masih Terlalu Mahal bagi Masyarakat

Laporan Banggar dibacakan Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Gerindra, H. Zulkarnaen S.K.M., di hadapan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap.

Dalam laporannya, DPRD meminta pendapatan BLUD RSUD Dr. Pirngadi yang selama ini masih ditempatkan dalam kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah agar direklasifikasi menjadi pendapatan retribusi daerah, khususnya retribusi jasa umum.

"Pemko Medan harus melakukan evaluasi dan rasionalisasi terhadap klasifikasi penganggaran pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Pirngadi Medan," ucap Zulkarnaen.

Selain menyoroti tata kelola keuangan rumah sakit daerah, Banggar DPRD juga meminta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan menyiapkan kajian revisi terhadap peraturan daerah yang mengatur kewajiban pelaporan kepada kepolisian bagi korban tindak pidana begal dan tawuran.

Menurut DPRD, revisi tersebut diperlukan agar memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan aturan, sekaligus tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban serta kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi.

Banggar DPRD juga memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan di Kota Medan.

Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah agar Pemko segera mengatasi kekurangan tenaga dokter spesialis di RSUD Dr. Pirngadi maupun RSUD Bachtiar Djafar.

"Badan Anggaran DPRD Kota Medan juga meminta Pemerintah Kota Medan untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi kekurangan tenaga dokter spesialis, baik di RSUD Dr Pirngadi maupun di RSUD Bachtiar Djafar," tegasnya.

Menurut DPRD, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan harus dilakukan sesuai ketentuan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, berkesinambungan, dan memenuhi standar rumah sakit.

Tak hanya itu, DPRD juga meminta Pemko Medan mengalokasikan anggaran pada Perubahan APBD untuk memenuhi kebutuhan ambulans di seluruh puskesmas yang hingga kini belum memiliki kendaraan operasional tersebut.

Banggar juga mendorong Dinas Kesehatan Kota Medan memastikan ketersediaan obat di seluruh puskesmas.

Perencanaan kebutuhan obat dinilai harus disusun lebih akurat berdasarkan pola konsumsi dan tingkat pelayanan agar distribusinya tepat waktu dan tidak terjadi kekosongan stok.

Selain sektor kesehatan, DPRD meminta Pemko Medan meningkatkan sosialisasi Program Universal Health Coverage (UHC).

Menurut DPRD, masyarakat masih memerlukan pemahaman yang lebih luas mengenai prosedur, persyaratan, hingga mekanisme pemanfaatan layanan kesehatan yang dijamin pemerintah.

Banggar berharap pemerintah memanfaatkan berbagai media informasi dan kanal pelayanan publik agar informasi mengenai program UHC dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih efektif.

Rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRD Kota Medan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Medan dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan.* (sp/ad)

MEDAN - Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Hendra Cipta, meminta penyelenggara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) meninjau kembali kebijakan harga tiket masuk yang dinilai masih terlalu tinggi.

Menurutnya, tarif tersebut berpotensi mengurangi minat masyarakat untuk berkunjung sehingga tujuan PRSU sebagai ajang promosi pembangunan dan potensi daerah tidak tercapai secara maksimal.

Baca Juga:

• BNNP Sumut Buka Suara soal Dugaan Ketidaksesuaian Barang Bukti Narkotika 1,5 Kg: Hoax!

Hendra mengatakan, sejak awal PRSU hadir sebagai pesta rakyat yang menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagai potensi Sumatera Utara, mulai dari pembangunan, sektor industri, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kebudayaan hingga pariwisata.

Karena itu, menurut dia, masyarakat seharusnya dapat mengakses kegiatan tersebut dengan biaya yang terjangkau.

"Sebenarnya kita berharap target PRSU ini adalah menjadi pesta rakyat, meningkatkan antusiasme masyarakat untuk melihat potensi pembangunan di seluruh kabupaten dan kota, pembangunan industri, sektor swasta, serta berbagai potensi yang ada di Sumatera Utara. Karena itu, jangan sampai masyarakat justru terbebani dengan harga tiket yang tidak terjangkau. Ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara PRSU," kata Hendra, Selasa (7/7/2026).

Ia menegaskan, PRSU bukan sekadar arena hiburan, tetapi juga menjadi etalase pembangunan Sumatera Utara yang menampilkan berbagai capaian pembangunan, kekayaan budaya, potensi ekonomi, hingga produk unggulan dari seluruh kabupaten dan kota.

Menurut Hendra, semakin banyak masyarakat yang datang, maka manfaat penyelenggaraan PRSU juga akan semakin besar.

Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi justru dapat menghambat target jumlah pengunjung yang ingin dicapai oleh penyelenggara.

"Kalau terlalu mahal, saya khawatir target pengunjung yang ingin dicapai tidak akan terpenuhi. PRSU ini kan ingin menarik ratusan ribu masyarakat untuk datang. Kalau masyarakat merasa keberatan, tentu itu akan memengaruhi jumlah pengunjung. Kalau masih memungkinkan, sebaiknya tarif tiket ini dipertimbangkan kembali," ujarnya.

Hendra juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang dinilainya masih memerlukan perhatian.

Menurut dia, tarif masuk sebesar Rp35.000 hingga Rp75.000 cukup memberatkan, terutama bagi pengunjung yang datang bersama keluarga.

Ia menjelaskan, sebagian besar masyarakat datang ke PRSU bersama pasangan, anak-anak, maupun keluarga besar sehingga biaya tiket yang harus dikeluarkan menjadi cukup besar sebelum menikmati berbagai wahana atau membeli produk di dalam area pameran.

"Kalau Rp35 ribu sampai Rp75 ribu, menurut saya masih terlalu tinggi. Rata-rata masyarakat datang ke PRSU membawa keluarga. Ada yang datang berlima, bahkan bisa sampai sepuluh orang. Itu tentu menjadi beban tersendiri bagi masyarakat. Jarang ada yang datang sendirian, biasanya bersama istri, anak-anak, atau keluarga besar. Karena itu, kami berharap harga tiket bisa lebih terjangkau," katanya.

Sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, Hendra memastikan pihaknya akan mendorong penyelenggara melakukan evaluasi terhadap kebijakan tarif tersebut.

Ia berharap pengelola PRSU bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mempertimbangkan kembali besaran harga tiket agar lebih sesuai dengan kemampuan masyarakat.

"Yang pasti kami meminta agar harga tiket masuk disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Harapan kita, semakin banyak masyarakat yang hadir ke PRSU sehingga seluruh potensi yang ditampilkan di arena PRSU dapat dinikmati secara maksimal. Karena itu, kami meminta agar tarif masuk bisa ditinjau ulang menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat," tegasnya.

Hendra berharap usulan tersebut menjadi perhatian penyelenggara.

Menurut dia, keberhasilan PRSU tidak hanya diukur dari pendapatan penjualan tiket, tetapi juga dari tingginya partisipasi masyarakat dalam mengenal potensi pembangunan, budaya, ekonomi kreatif, serta produk unggulan dari seluruh daerah di Sumatera Utara.* (sp/ad)

MEDAN - Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, dipastikan akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024.

Pemeriksaan terhadap Faisal dijadwalkan setelah ia menyelesaikan ibadah umrah.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Siapkan Prioritas Anggaran Infrastruktur 2027, Perbaikan Jalan Provinsi di Binjai Jadi Sorotan

"Untuk Faisal Hasrimy akan dimintai keterangan setelah selesai melaksanakan ibadah umrah. Sementara Baron juga sudah dua kali dipanggil, namun terakhir kami menerima surat keterangan sakit dari puskesmas," ujarnya usai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (6/7/2026).

Sidang lanjutan perkara tersebut juga diwarnai pencabutan sejumlah keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh salah seorang saksi.

Saksi Heri Subagiyo, yang bekerja sebagai admin logistik PT Garuda Emas Express, menyatakan beberapa isi BAP yang dibuat saat penyidikan tidak sesuai dengan fakta yang diketahuinya.

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin M. Yusafrihardi Girsang, Heri menegaskan dirinya tidak mengetahui proses pengadaan smartboard sebelum proyek berjalan maupun adanya komunikasi dengan Bahrun Walidin alias Baron terkait pengadaan tersebut.

"Yang benar adalah keterangan saya di persidangan ini," kata Heri.

Majelis hakim kemudian mengingatkan saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya karena telah disumpah.

Hakim juga menegaskan bahwa keterangan yang memiliki kekuatan pembuktian adalah yang disampaikan langsung di persidangan.

Selain itu, Heri juga mencabut bagian BAP yang menyebut spesifikasi smartboard tidak sesuai dengan pesanan.

Menurut dia, barang yang dikirim telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta.

Dalam persidangan, Heri menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan oleh terdakwa Supriadi.

Harga smartboard yang sebelumnya tercantum sebesar Rp160 juta per unit di e-katalog kemudian disepakati menjadi Rp158 juta per unit.

Ia juga menerangkan PT Bismacindo Perkasa membeli 112 unit smartboard merek ViewSonic untuk jenjang SMP dengan nilai sekitar Rp15,9 miliar, di luar pajak dan biaya pengiriman yang dilakukan PT Garuda Emas Express sekitar Rp220 juta.

Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa Saiful Abdi, Jonson Sibarani, menilai majelis hakim seharusnya menggali lebih dalam penyebab adanya perbedaan antara isi BAP dengan keterangan saksi di persidangan.

"Idealnya hakim menanyakan ke penuntut umum, kok bisa BAP seperti ini dilimpahkan ke pengadilan?," katanya.

Pada akhir persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan dua saksi lainnya, yakni Fatimah alias Fie Fei dan Calvin Geerlad.

Namun pemeriksaan keduanya ditunda dan akan dilanjutkan pada sidang berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (10/7/2026).

Dalam perkara ini, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Saiful Abdi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadi, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto Seputra didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan smartboard Tahun Anggaran 2024 senilai Rp29,5 miliar.

Proses persidangan masih terus berlangsung di Pengadilan Tipikor Medan.* (sp/ad)

MEDAN - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara membantah informasi yang beredar mengenai dugaan ketidaksesuaian barang bukti narkotika seberat 1,5 kilogram dalam salah satu penanganan perkara.

BNNP Sumut menegaskan informasi tersebut tidak benar dan menyebutnya sebagai hoaks.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Lepas Kontingen Pramuka ke Jambore Daerah Sumut 2026, Tekankan Disiplin dan Jaga Nama Baik Daerah

Mulai dari penyidikan, pemeriksaan saksi, hingga penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah.

"Maka dari itu, BNNP Sumut tegas menyatakan bahwa informasi dugaan ketidaksesuaian barang bukti Narkotika seberat 1,5 Kilogram adalah Hoax atau bohong," tegas Brigjen Pol. Tatar Nugroho kepada wartawan di Medan, Senin (6/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas informasi yang viral di media sosial dan sejumlah platform digital mengenai dugaan adanya selisih barang bukti dalam salah satu perkara yang ditangani BNNP Sumut.

Menurut Tatar, setiap informasi yang berkembang di tengah masyarakat seharusnya mengacu pada fakta hukum, bukan berdasarkan asumsi atau opini yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

"Informasi yang beredar itu adalah Hoax dan tegas kita nyatakan tidak sesuai dengan hasil penyelidikan yang dilakukan BNNP Sumut," tandasnya.

Ia menjelaskan, BNNP Sumut sebelumnya telah memberikan penjelasan kepada publik melalui konferensi pers dan merilis hasil penanganan perkara secara terbuka.

Namun demikian, masih ada pihak yang tetap menyebarkan informasi mengenai dugaan barang bukti 1,5 kilogram tersebut.

"Itu hoaks. Kami sudah melakukan klarifikasi dan seluruh hasil penangkapan juga sudah kami rilis secara terbuka. Namun masih ada pihak yang memaksakan kehendak dengan menyebut barang buktinya 1,5 kilogram," terang Brigjen Pol. Tatar.

BNNP Sumut, kata Tatar, juga membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki informasi atau bukti baru terkait dugaan tersebut untuk menempuh jalur hukum secara resmi.

"Kalau memang ada saksi yang mengetahui atau memiliki bukti bahwa barang buktinya 1,5 Kilogram, silakan dibuat laporan resmi. Kami akan periksa dan telusuri secara profesional. Jangan sampai hanya membangun opini di ruang publik tanpa dasar yang jelas," tegasnya.

Menurut dia, penyebaran informasi tanpa didukung bukti hanya akan menyesatkan masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

BNNP Sumut memastikan seluruh tahapan penanganan perkara, mulai dari penangkapan, penyitaan barang bukti, penyidikan hingga pelimpahan perkara, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lembaga tersebut juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan penegakan hukum secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Masyarakat diimbau agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi serta menggunakan mekanisme hukum apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penanganan perkara.

"Kami tidak anti kritik. Namun kritik harus disertai data dan bukti. Jika memang ada fakta baru, kami siap menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum yang berlaku," pungkasnya.* (sp/ad)

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengakui masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai penerapan potongan aplikasi sebesar 8 persen bagi pengemudi ojek online (ojol).

Karena itu, pemerintah meminta perusahaan aplikator memberikan penjelasan yang lebih rinci kepada para mitra pengemudi agar tidak menimbulkan kebingungan.

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Alokasikan Rp15,3 Miliar Bangun Jalan Perumnas Batu VI–Karang Sari Saat Kunjungan Kerja ke Kecamatan Siantar

Menurut Dudy, pemerintah melihat sudah ada perubahan setelah aturan tersebut diberlakukan.

Namun hingga kini Kementerian Perhubungan belum menerima laporan resmi dari asosiasi pengemudi mengenai apakah potongan aplikasi benar-benar telah diterapkan sesuai ketentuan.

"Kalau kita lihat sih sudah ada perubahan-perubahan ya. Kalau dari asosiasi belum ada, belum ada yang disampaikan," ujarnya.

Meski demikian, Dudy menilai masih terdapat perbedaan cara menghitung besaran potongan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi.

Karena itu, ia meminta aplikator lebih terbuka dalam memberikan penjelasan mengenai mekanisme perhitungan potongan tersebut.

"Memang masih ada perbedaan penafsiran gitu ya dari teman-teman ojol menghitungnya seperti apa. Kita minta supaya aplikator untuk menjelaskan lebih banyak lagi kepada teman-teman," kata Dudy.

Ia juga memastikan pemerintah telah menindaklanjuti Perpres Nomor 27 Tahun 2026 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) sebagai aturan pelaksana.

Menurutnya, regulasi tersebut sudah berlaku sejak 1 Juni 2026.

"Kalau Permennya sudah selesai ya. Sudah dari tanggal 1 Juni sudah berlaku," kata Dudy.

Dudy menjelaskan, ketentuan potongan aplikasi maksimal 8 persen saat ini hanya berlaku bagi layanan angkutan penumpang roda dua atau ojek online.

Aturan tersebut belum mencakup layanan pengantaran barang, kurir roda dua, maupun angkutan penumpang roda empat atau taksi online.

Untuk layanan taksi online, pemerintah masih perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena tarif angkutan roda empat juga diatur oleh masing-masing daerah.

"Sementara itu masih roda dua karena roda empat kan diatur di ada pemerintah daerah juga yang mengaturnya gitu," beber Dudy.

Sementara itu, untuk layanan pengiriman barang menggunakan sepeda motor, Dudy mengatakan pengaturannya berada di bawah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital.

"Karena beda itunya. Kalau pengantaran kan aturannya ada di Kominfo (Komdigi) ya," sebut Dudy.

Pernyataan Menteri Perhubungan tersebut muncul di tengah tuntutan sejumlah komunitas pengemudi ojek online yang meminta pemerintah memastikan penerapan potongan aplikasi maksimal 8 persen benar-benar diterapkan di seluruh platform transportasi online.

Para pengemudi juga meminta agar ketentuan tersebut tidak hanya berlaku pada layanan angkutan penumpang, tetapi juga mencakup layanan pengantaran makanan, barang, dan kurir agar seluruh mitra pengemudi memperoleh perlindungan yang sama.* (d/ad)

SIMALUNGUN - Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Siantar, Senin (6/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Percepat Pemanfaatan Pasar Relokasi Serbalawan, Dorong Pemulihan Ekonomi Pedagang Korban Kebakaran

Rombongan mengunjungi Nagori Laras II dan Nagori Karang Sari untuk meninjau berbagai program pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Di Nagori Laras II, pemerintah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan dan layanan kesehatan gratis.

Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dengan menyediakan 1 ton beras, 180 liter minyak goreng, dan 100 papan telur.

Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan sembako kepada warga yang membutuhkan.

Pelayanan serupa juga dilaksanakan di Nagori Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas, sebagai bagian dari upaya pemerintah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Anton Achmad Saragih mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan mendengar langsung kebutuhan masyarakat agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Kami ingin mendengar harapan dan kebutuhan warga secara langsung, agar langkah pemerintah selaras dengan apa yang diharapkan masyarakat," ujarnya.

Menurut Bupati, Nagori Laras II memiliki potensi besar untuk berkembang karena didukung sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Pemerintah Kabupaten Simalungun, kata dia, akan terus mendorong peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga memaparkan sejumlah proyek pembangunan yang telah dialokasikan untuk Kecamatan Siantar.

Anggaran terbesar mencapai Rp15,3 miliar untuk rekonstruksi Jalan Perumnas Batu VI–Karang Sari.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk rekonstruksi sejumlah ruas jalan lainnya, pembangunan pengaman badan jalan, pembangunan drainase, hingga rehabilitasi jaringan irigasi yang akan mendukung aktivitas pertanian masyarakat.

Pada sektor irigasi, Pemerintah Kabupaten Simalungun menganggarkan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Semangat Baris seluas 742 hektare senilai Rp1,3 miliar dan rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Laras II Batu IV/Pantoan seluas 760 hektare dengan anggaran Rp400 juta.

Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur tersebut mampu memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Siantar.

Pangulu Nagori Laras II, D. Barta Silalahi, bersama Camat Siantar M. Iqbal menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap pembangunan di wilayah mereka.

Apresiasi juga datang dari tokoh masyarakat Pardingotan Sidabutar dan perwakilan warga lanjut usia, Rospita Sidabutar, yang mengaku bersyukur atas kehadiran langsung Bupati beserta jajaran pemerintah daerah.

"Kami bersyukur Bapak Bupati dan Ibu berkenan hadir ke nagori kami. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan memimpin, sehingga seluruh program membawa kesejahteraan bagi masyarakat Simalungun," ujarnya.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk memastikan pembangunan berjalan merata hingga ke tingkat nagori, sekaligus memperkuat pelayanan publik dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial.* (ad)

SIMALUNGUN - Pemerintah Kabupaten Simalungun mempercepat pemanfaatan pasar relokasi sementara bagi pedagang korban kebakaran Pasar Inpres Serbalawan sebagai bagian dari upaya memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi bersama para pedagang dan sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Camat Dolok Batu Nanggar, Senin (6/7/2026).

Baca Juga:

• Bupati Labusel Hadiri Santunan 72 Anak Yatim di Perlabian, Ajak Masyarakat Perkuat Kepedulian Sosial

Rapat dipimpin Camat Dolok Batu Nanggar, Siti Aminah Siregar, serta dihadiri Kapolsek Dolok Batu Nanggar IPTU Rido Valentino Pakpahan, perwakilan Koramil, Lurah Serbalawan, perwakilan pedagang korban kebakaran, dan pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Simalungun.

Dalam pertemuan itu, Camat Dolok Batu Nanggar menegaskan pemerintah berkomitmen membantu para pedagang agar dapat kembali menjalankan aktivitas usaha secara bertahap.

"Atas arahan Bapak Bupati Simalungun, Pemerintah Kecamatan berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada para pedagang agar proses relokasi dapat berjalan dengan baik," tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan ekonomi pedagang, Pemerintah Kecamatan Dolok Batu Nanggar juga akan menanggung biaya pemakaian listrik selama tiga bulan pertama di lokasi relokasi.

Dukungan serupa disampaikan APPSI Kabupaten Simalungun.

Organisasi tersebut menyatakan siap membantu menciptakan rasa aman bagi para pedagang selama menjalankan usaha di pasar relokasi.

"Kami akan menempatkan petugas keamanan selama 24 jam, baik siang maupun malam, guna memastikan para pedagang dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas perdagangan dengan aman dan nyaman," ungkap perwakilan APPSI Kabupaten Simalungun, Darma Saragih.

Sementara itu, perwakilan pedagang korban kebakaran, M. Sazilli Bakkah, mengaku sebagian pedagang masih menghadapi berbagai kendala untuk kembali berdagang.

Selain kehilangan modal akibat kebakaran, kondisi bangunan relokasi dinilai masih memerlukan sejumlah penyesuaian.

"Modal usaha kami telah habis karena seluruh barang dagangan terbakar. Selain itu, kondisi bangunan relokasi masih memerlukan beberapa penyesuaian, terutama terkait sirkulasi udara dan tata letak kios. Jika kami harus melakukan perbaikan secara mandiri, tentu membutuhkan tambahan modal," jelasnya.

Melalui musyawarah, pemerintah dan para pedagang menyepakati sejumlah langkah untuk mempercepat pemanfaatan kios relokasi.

Pedagang diberikan waktu hingga 19 Juli 2026 untuk mulai menempati kios yang telah dialokasikan.

Pemerintah juga menetapkan bahwa kios yang tidak ditempati hingga batas waktu tersebut akan dialihkan kepada pedagang lain yang siap berjualan.

Selain itu, pedagang diperbolehkan menyesuaikan tata letak kios sesuai kebutuhan usaha setelah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan.

Kesepakatan lainnya mencakup kewajiban membuat surat pernyataan bagi pedagang yang mulai beroperasi, kemungkinan penyesuaian bangunan untuk memperbaiki sirkulasi udara dan pencahayaan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, serta penerbitan Kartu Induk Berjualan (KIB) sebagai bagian dari penataan administrasi pasar.

Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap pemanfaatan pasar relokasi dapat mempercepat pemulihan aktivitas perdagangan setelah kebakaran yang melanda Pasar Inpres Serbalawan.

Dengan kembali beroperasinya para pedagang, roda perekonomian masyarakat diharapkan bergerak lebih cepat dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga di kawasan tersebut.* (ad)

LABUSEL - Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, memimpin apel pelepasan Kontingen Cabang Gerakan Pramuka Labuhanbatu Selatan yang akan mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara Tahun 2026.

Kegiatan berlangsung di Lapangan SBBK, Kecamatan Kotapinang, Senin (6/7/2026).

Baca Juga:

• Bupati Labusel Hadiri Santunan 72 Anak Yatim di Perlabian, Ajak Masyarakat Perkuat Kepedulian Sosial

Dalam sambutannya selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Labuhanbatu Selatan, Fery mengatakan menjadi wakil daerah pada Jambore Daerah merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar.

Menurut dia, kegiatan jambore bukan hanya menjadi ajang perkemahan, tetapi juga sarana membangun karakter, kepemimpinan, kemandirian, serta mempererat persaudaraan antarsesama anggota Pramuka dari berbagai daerah.

Bupati berpesan agar seluruh peserta menjaga nama baik Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama mengikuti kegiatan.

Ia meminta para peserta, pembina pendamping, dan pimpinan kontingen untuk menunjukkan sikap santun, disiplin, ramah, serta berintegritas sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka.

"Keselamatan dan kesehatan adalah prioritas utama. Saya berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan penuh semangat namun tetap mengutamakan kedisiplinan dan keamanan," tegas Bupati.

Selain itu, Fery mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan jambore.

Ia meminta para pembina melakukan pendampingan secara maksimal agar seluruh peserta tetap menjaga kondisi fisik, pola makan, waktu istirahat, serta saling menjaga satu sama lain.

Sejalan dengan tema Jambore Daerah Sumatera Utara 2026 yang menggabungkan nilai-nilai kepramukaan dengan perkembangan teknologi, Bupati juga mendorong peserta untuk mampu beradaptasi dengan era digital.

Menurut dia, generasi Pramuka harus menjadi generasi yang cerdas, adaptif, inovatif, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung kemajuan organisasi dan pembangunan daerah.

Fery juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan momentum jambore untuk menambah wawasan, bertukar pengalaman, serta mempererat persaudaraan dengan peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Kepada para pembina pendamping dan pimpinan kontingen, Bupati berpesan agar terus memberikan pembinaan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung sehingga seluruh peserta dapat mengikuti jambore dengan aman, tertib, dan lancar.

Mengakhiri sambutannya, Fery Sahputra Simatupang secara resmi melepas Kontingen Cabang Gerakan Pramuka Labuhanbatu Selatan menuju Jambore Daerah XI Sumatera Utara Tahun 2026.

"Selamat berjambore, selamat berkarya, dan raihlah pengalaman sebanyak-banyaknya. Semoga seluruh peserta senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, kelancaran, serta mampu mengharumkan nama Kabupaten Labuhanbatu Selatan," tutup Bupati.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berharap keikutsertaan kontingen dalam Jambore Daerah Sumatera Utara 2026 dapat menjadi bekal bagi generasi muda untuk memperkuat karakter, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, serta menumbuhkan semangat pengabdian kepada masyarakat dan bangsa.* (ad)

LABUSEL - Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, menghadiri kegiatan santunan bagi 72 anak yatim di Desa Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Senin (6/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan itu diikuti sekitar 1.000 warga yang memadati lokasi acara.

Baca Juga:

• Ratusan Ojol Demo di Kantor Gubernur Sumut, Nilai Perpres 27/2026 Belum Menyejahterakan Driver

Dalam sambutannya, Fery Sahputra Simatupang mengapresiasi panitia, para donatur, serta masyarakat yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurut dia, santunan kepada anak yatim bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi juga wujud nyata kepedulian sosial dan semangat kebersamaan.

"Memuliakan anak yatim merupakan amalan yang sangat mulia sebagaimana diajarkan dalam agama kita. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa orang yang menyantuni anak yatim akan mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah SWT. Karena itu, budaya saling peduli dan berbagi harus terus kita pelihara di tengah kehidupan bermasyarakat," ujar Bupati.

Selain memberikan santunan, Bupati juga menyampaikan motivasi kepada anak-anak yatim agar tetap memiliki semangat dalam mengejar pendidikan dan meraih cita-cita.

Ia menegaskan bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk meraih masa depan yang lebih baik.

"Anak-anakku sekalian adalah generasi penerus bangsa, harapan keluarga, daerah, dan negara. Jangan pernah merasa kecil hati karena keadaan. Tetaplah semangat menuntut ilmu, rajin beribadah, hormati guru dan orang tua, serta teruslah bermimpi setinggi langit. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan terus berupaya hadir memberikan perhatian dan dukungan bagi kesejahteraan anak-anak," pesannya.

Fery berharap kegiatan santunan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempererat persaudaraan dan memperkuat nilai gotong royong di tengah masyarakat.

"Semoga setiap bantuan yang diberikan menjadi amal jariyah, dibalas Allah SWT dengan keberkahan rezeki, kesehatan, dan kemudahan dalam segala urusan. Mari kita terus hidupkan semangat saling membantu dan saling peduli, sehingga tidak ada saudara-saudara kita yang merasa sendiri dalam menghadapi kehidupan," tutup Bupati.

Kegiatan berlangsung dengan suasana khidmat dan penuh keakraban. Masyarakat yang hadir tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian terhadap anak-anak yatim di Desa Perlabian.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berharap kegiatan sosial semacam ini dapat terus menjadi budaya di tengah masyarakat sehingga semangat berbagi, kepedulian, dan gotong royong tetap terjaga untuk mendukung kesejahteraan bersama.* (ad)

SIMALUNGUN - Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, meninjau langsung lokasi terdampak angin puting beliung di Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Senin (6/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati juga menyerahkan bantuan kepada warga yang rumahnya rusak akibat bencana yang terjadi beberapa hari sebelumnya.

Baca Juga:

• Kopi Arabica Sigararutang Jadi Magnet PRSU 2026, Produk UMKM Simalungun Ramai Diburu Pengunjung

Peristiwa itu mengakibatkan ratusan rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda.

Saat meninjau lokasi di Nagori Talun Rejo, Anton Achmad Saragih didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kehadirannya disambut warga yang tengah berupaya memperbaiki rumah dan memulihkan kondisi setelah diterpa bencana.

Bupati menyempatkan diri berdialog dengan warga, mendengarkan berbagai keluhan, serta melihat langsung kondisi rumah-rumah yang mengalami kerusakan.

Camat Pematang Bandar, Pahot Siregar, menjelaskan bencana tersebut melanda enam nagori, yakni Talun Rejo, Talun Madear, Wonorejo, Kandangan, Pardomuan Nauli, dan Kerasaan I.

"Jumlah rumah warga yang terdampak akibat bencana angin puting beliung dan hujan deras mencapai 161 unit rumah," jelasnya.

Di hadapan warga, Anton Achmad Saragih menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang dialami masyarakat.

Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Simalungun akan terus mendampingi warga selama proses pemulihan.

"Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Simalungun, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terkena musibah ini," ucapnya.

Bupati berharap seluruh warga yang terdampak diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi musibah tersebut.

"Pemerintah Kabupaten Simalungun akan terus hadir bersama masyarakat dalam setiap situasi, termasuk saat menghadapi bencana. Kehadiran kami hari ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab untuk memastikan kondisi masyarakat serta memberikan bantuan yang diperlukan," tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan karena Kabupaten Simalungun masih berpotensi mengalami cuaca ekstrem dan hujan dengan intensitas tinggi.

Suasana haru terlihat ketika Bupati berbincang dengan warga yang rumahnya mengalami kerusakan.

Salah seorang warga terdampak, Agusnadi, mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan pemerintah daerah.

"Kami sangat terharu dan berterima kasih kepada Bapak Bupati yang datang langsung melihat kondisi kami. Kehadiran Bapak memberikan semangat dan kekuatan bagi kami untuk bangkit kembali dari musibah ini," ungkap Agusnadi.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana, Pemerintah Kabupaten Simalungun menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako dan 1.200 lembar seng untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah yang rusak.

Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Pemerintah juga mengajak masyarakat terus menjaga semangat gotong royong agar proses perbaikan lingkungan dapat berjalan lebih cepat.* (ad)

MEDAN - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (7/7/2026).

Dalam aksi tersebut, mereka menilai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online masih belum menjawab persoalan utama yang dihadapi para pengemudi, terutama mengenai tarif layanan dan potongan aplikasi.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Siapkan Prioritas Anggaran Infrastruktur 2027, Perbaikan Jalan Provinsi di Binjai Jadi Sorotan

"Titik berat kita terkait Perpres yang hari ini masih jauh dari ekspektasi. Perwujudannya tidak sesuai harapan semua kawan-kawan Ojol di Indonesia," kata Agam usai aksi.

Menurut Agam, aturan tersebut belum mengatur ketentuan tarif yang menjadi dasar pendapatan para pengemudi.

Padahal, tarif dinilai sebagai persoalan paling mendasar dalam sistem transportasi online.

"Hari ini di Perpres itu tidak ada menyinggung masalah ketentuan tarif. Padahal ini benang merah ataupun penentuan awal bagaimana driver itu menerima orderan," ujarnya.

Ia menilai apabila tarif ditetapkan secara adil, berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan para pengemudi dapat diminimalkan.

Sebaliknya, skema tarif murah yang masih diterapkan sejumlah perusahaan aplikasi dinilai membuat pendapatan pengemudi terus menurun di tengah meningkatnya biaya hidup.

"Kami rasa tidak pantas untuk menjalankan orderan dengan situasi ekonomi saat ini," tuturnya.

Selain menyoroti tarif, massa aksi juga meminta pemerintah segera menerbitkan aturan turunan Perpres yang mengatur potongan aplikasi maksimal 8 persen untuk seluruh platform transportasi online.

Menurut mereka, kebijakan tersebut tidak boleh hanya berlaku bagi layanan tertentu atau perusahaan aplikasi tertentu.

Mereka meminta ketentuan tersebut diterapkan secara merata, termasuk untuk layanan Gojek, Grab, ShopeeFood, InDrive, Maxim, dan aplikasi transportasi online lainnya.

Agam mengatakan kondisi di lapangan saat ini belum sesuai dengan semangat Perpres.

Bahkan, menurut dia, sebagian pengemudi justru mengalami penurunan pendapatan setelah aturan tersebut diberlakukan.

"Tapi nyatanya di lapangan justru jauh dari harapan. Malah pendapatan beberapa layanan khususnya di Gojek, kita lihat ya dan yang lain, itu lebih rendah dari argo sebelumnya," kata Agam.

Ia mencontohkan, apabila pelanggan membayar tarif sebesar Rp10.000, seharusnya pengemudi menerima Rp9.200, sedangkan perusahaan aplikasi memperoleh bagian sebesar Rp800 sesuai ketentuan potongan maksimal 8 persen.

"Tapi nyatanya hari ini tidak," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Agam mengaku pihaknya telah menyerahkan berbagai bukti kepada DPRD Sumatera Utara mengenai sistem aplikasi yang dinilai merugikan pengemudi.

"Kita menceritakan bagaimana buruknya sistem aplikasi yang terjadi. Sangat tidak manusiawi," katanya.

Selain menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat, massa aksi juga meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meneruskan aspirasi mereka kepada Presiden Prabowo Subianto agar aturan turunan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 segera diterbitkan.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, yang menerima perwakilan massa aksi mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung penyampaian aspirasi tersebut dan akan meneruskannya kepada pemerintah pusat.

"Jadi, kami intinya mendukung aspirasi teman-teman Godams dan kami akan menyampaikan kepada pemerintah pusat juga agar Perpres 27/2026 ini penerapannya dapat segera dilaksanakan," ucap Sulaiman.

Ia berharap implementasi Perpres tersebut nantinya dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengemudi transportasi online di Indonesia.* (km/ad)

BINJAI - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan komitmennya untuk memperkuat alokasi anggaran pembangunan infrastruktur pada Tahun Anggaran 2027.

Langkah ini dilakukan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, terutama perbaikan jalan provinsi serta pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.

Baca Juga:

• Wakil Ketua Komisi II DPR Dukung Perpres yang Masukkan LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter

Kegiatan itu dihadiri Tim Reses DPRD Sumut yang dipimpin Ajie Karim bersama sejumlah anggota, di antaranya Edi Surahman, Johan Bangun, Abdul Khair, Fatimah, dan anggota lainnya.

Hadir pula Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Erwin Harahap, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut.

Kehadiran Tim OPD Pemprov Sumut bertujuan menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan menjadi bahan penyusunan program pembangunan sekaligus perencanaan anggaran tahun 2027.

Anggota DPRD Sumut, Fatimah, mengatakan keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi pada Tahun Anggaran 2025 dan 2026 tidak mengurangi perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, hasil reses di Kota Binjai mencatat empat persoalan utama yang paling banyak disampaikan masyarakat, yaitu penyediaan lapangan pekerjaan, penanganan banjir, peningkatan infrastruktur jalan, dan jaminan kesehatan.

"Kami menyerap empat isu krusial di Binjai, yaitu lapangan pekerjaan, penanganan banjir, infrastruktur jalan, dan jaminan kesehatan. Kami berharap pada tahun 2027 anggaran kita tidak lagi mengalami efisiensi ketat, sehingga porsi untuk pembangunan Kota Binjai, bantuan rumah ibadah, dan sekolah keagamaan dapat dialokasikan lebih maksimal," ujar Fatimah.

Selain menyampaikan hasil reses, Fatimah juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Binjai dalam menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan hasil evaluasi DPRD Sumut, angka kemiskinan di Kota Binjai menunjukkan tren menurun sepanjang 2025 hingga 2026.

"Kami patut memberikan apresiasi kepada Pak Walikota dan jajaran. Di saat banyak daerah mengalami stagnasi, angka kemiskinan di Kota Binjai justru menunjukkan tren yang terus menurun pada tahun 2025 dan 2026. Ini bukti bahwa program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif di lapangan," tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Reses DPRD Sumut juga menerima aspirasi terkait kerusakan sejumlah ruas jalan provinsi, termasuk Jalan Pajak Bawah.

DPRD Sumut menyatakan siap mengawal usulan tersebut agar menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan anggaran bersama Pemprov Sumut.

Sementara itu, Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Pemprov Sumut dan DPRD Sumut terhadap pembangunan di daerahnya.

Menurut dia, Kota Binjai memiliki posisi strategis sebagai kota penyangga Kota Medan sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.

"Kota Binjai memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan kawasan di Sumatera Utara. Dengan luas wilayah 90,23 kilometer persegi yang didominasi dataran, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat dan Deliserdang, Binjai terus berupaya menghadirkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat," ujar Amir Hamzah.

Ia menjelaskan pemerintah kota saat ini terus menjalankan sejumlah program prioritas, mulai dari penanganan kawasan rawan banjir, percepatan perbaikan jalan provinsi melalui koordinasi dengan Pemprov Sumut, hingga penguatan administrasi perpajakan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) aparatur sipil negara juga menjadi salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Ketua Tim Reses Dapil XII, Ajie Karim, menegaskan seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun selama reses akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumut sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Melalui sinergi antara DPRD Sumut, Pemprov Sumut, dan Pemerintah Kota Binjai, diharapkan kebutuhan pembangunan, khususnya perbaikan jalan provinsi yang menghubungkan Kota Binjai hingga perbatasan Kabupaten Langkat, dapat memperoleh dukungan anggaran pada Tahun Anggaran 2027.

Peningkatan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.* (ad)

MEDAN - Ibu terdakwa kasus tawuran Belawan, Fatmawati, memohon perhatian Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, dan pihak terkait agar anaknya, Fadly Lukman Simanjuntak, memperoleh keadilan serta penanganan medis yang layak.

Permohonan itu disampaikan dalam konferensi pers di Medan, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• Praperadilan Roy Suryo Dikabulkan Sebagian, Begini Respons Polda Metro Jaya

Menurut dia, kedua kaki Fadly ditembak saat penangkapan dan hingga kini proyektil peluru disebut masih berada di dalam tubuhnya.

"Sudah enam bulan pelurunya belum dikeluarkan. Anak saya bukan teroris, kenapa diperlakukan seperti itu. Tolong Pak Presiden, tolong bantu anak saya mendapatkan keadilan," ujar Fatmawati sambil menangis.

Ia mengatakan luka tembak yang dialami Fadly kembali bernanah selama menjalani penahanan di Rumah Tahanan Kelas I Labuhan Deli.

Keluarga, kata dia, telah beberapa kali meminta agar peluru tersebut diangkat, namun hingga kini belum terealisasi.

Fatmawati juga mengaku pernah mendatangi penyidik Polres Pelabuhan Belawan untuk meminta penjelasan mengenai kondisi anaknya.

Namun, menurut dia, keluarga hanya diminta pulang tanpa memperoleh solusi.

Selain itu, Fatmawati menyebut proses penangkapan terhadap Fadly dilakukan tanpa surat penangkapan.

Ia juga mengatakan anaknya mengaku sempat mengalami dugaan penyiksaan sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

"Kami hanya ingin anak kami diobati. Kalau memang negara tidak punya biaya, kami siap membiayai sendiri," katanya.

Meski mengakui Fadly berada di lokasi tawuran, Fatmawati membantah anaknya merupakan pelaku pembunuhan terhadap M. Dian Iqbal Saragih sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Dalam kesempatan yang sama, ahli forensik Asan Petrus yang dihadirkan pihak keluarga menyampaikan pendapat berbeda dengan ahli yang dihadirkan jaksa di persidangan.

Berdasarkan hasil visum yang dipelajarinya, ia menilai terdapat karakteristik luka yang menyerupai luka tembak masuk sehingga meragukan kesimpulan bahwa korban meninggal akibat terkena roket suar (parachute flare).

"Dalam ilmu kedokteran forensik, sulit menyimpulkan luka bakar berasal dari suar. Yang kami lihat justru terdapat karakteristik luka yang menyerupai luka tembak masuk," ujarnya.

Tim penasihat hukum Fadly, Dedy Daulay dan Jery Panjaitan, juga meminta majelis hakim membebaskan kliennya.

Menurut mereka, selama persidangan tidak ada saksi yang secara langsung melihat Fadly menembakkan roket suar ke arah korban.

Pihak penasihat hukum menilai posisi korban berada di kelompok lawan saat tawuran, sedangkan luka yang dialami korban disebut berasal dari arah belakang.

Karena itu, mereka berpendapat penyebab kematian korban masih perlu diuji lebih lanjut melalui proses pembuktian di persidangan.

Selain menyoroti alat bukti, tim penasihat hukum juga mempertanyakan prosedur penangkapan yang dilakukan aparat.

Dugaan pelanggaran prosedur tersebut, menurut mereka, telah dilaporkan ke Divisi Propam Polri.

Dalam perkara ini, Fadly Lukman Simanjuntak didakwa melakukan pembunuhan terhadap M. Dian Iqbal Saragih menggunakan roket suar saat tawuran di Belawan.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana 10 tahun penjara berdasarkan Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penasihat hukum terdakwa juga menilai pasal yang digunakan dalam dakwaan dan tuntutan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

"Kami meminta majelis hakim nantinya menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta membebaskan klien kami dari seluruh dakwaan," kata penasihat hukum terdakwa, Dedy Daulay.

Menurut Dedy, kliennya memang berada di lokasi tawuran.

Namun, ia menegaskan tidak terdapat alat bukti maupun keterangan saksi yang membuktikan Fadly melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Ia berpendapat penerapan Pasal 458 ayat (1) maupun Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak sejalan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menurut dia, apabila dikaitkan dengan peristiwa tawuran antarkelompok, ketentuan yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 472 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur mengenai turut serta dalam perkelahian atau penyerangan kelompok yang mengakibatkan korban luka berat maupun meninggal dunia.

"Karena itu, kami menilai unsur-unsur dalam dakwaan primair maupun subsidair tidak terbukti. Kami berharap majelis hakim memutus perkara ini berdasarkan fakta-fakta persidangan," ujar Dedy.

Hingga saat ini, proses persidangan perkara tersebut masih berlangsung di Pengadilan Negeri Medan dan majelis hakim belum menjatuhkan putusan.* (ad)

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam perkara dugaan fitnah ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Meski demikian, kepolisian menegaskan putusan tersebut tidak menghentikan proses penyidikan yang telah berjalan.

Baca Juga:

• Ketua ICMI Aceh: Pendidikan Harus Cetak SDM Siap Kerja dan Putus Rantai Kemiskinan

"Kita semua sudah tahu bahwa putusan hakim menerima sebagian gugatan permohonan pemohon, mari sama-sama kita menghormati putusan tersebut," kata Abrianto, Selasa (7/7/2026).

Menurut Abrianto, putusan praperadilan hanya menyangkut aspek prosedural dalam tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.

Putusan itu, kata dia, tidak serta-merta membuat penyidikan yang dilakukan penyidik menjadi tidak sah.

"Karena tidak serta merta penyidikan yang dilakukan penyidikan kan tidak sah, artinya penyidikan masih berlaku," kata dia.

Ia menjelaskan, berkas perkara beserta alat bukti dalam kasus tersebut telah memasuki tahap II dan telah diserahkan kepada kejaksaan.

Selanjutnya, proses hukum akan diteruskan oleh jaksa penuntut umum.

"Kan berkas perkara, alat bukti dan lain-lain sudah tahap 2 sudah diserahkan ke kejaksaan, nanti dilanjutkan JPU (jaksa penuntut umum) untuk kelanjutannya," imbuhnya.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo tidak sah.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP.Dah.Rumah.Tap/373/VI/Res.1.24./2026/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/703/VI/Res.1.14./2026/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/458/VI/Res.1.14/2026/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah," ujar hakim.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut tindakan penggeledahan merupakan bagian dari penyidikan yang telah dimulai sejak 2025 sehingga ketentuan hukum acara yang digunakan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama.

Hakim juga menilai Roy Suryo selama proses penyidikan bersikap kooperatif dan memenuhi kewajiban melapor setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Karena itu, pengadilan menilai terdapat cacat formil dalam tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik.

Meski mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo, hakim menegaskan putusan praperadilan tersebut tidak membatalkan keseluruhan proses penyidikan maupun berkas perkara yang telah disusun penyidik.

"Tidak serta-merta seluruh berkas penyidikan jadi tidak sah," ujar hakim.* (d/ad)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang memasukkan LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pertahanan Negara.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah aturan itu kembali menjadi perbincangan di media sosial.

Baca Juga:

• Tak Hanya Soal Potongan 8 Persen, DPRD Sumut Siap Kawal Pembentukan UU Ojol

"Saya pikir itu bagus ya (LGBT dianggap ancaman non-militer) dan memang kita di negara kita kan tidak mengenal soal itu ya," kata Bahtra kepada wartawan.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan pihaknya mendukung langkah pemerintah yang menetapkan LGBTQ sebagai bagian dari ancaman nonmiliter dalam kebijakan pertahanan negara.

"Presiden menyampaikan secara tegas, dan kita harus apa namanya, mendukung apa yang menjadi pernyataan dari presiden agar itu bagian bahwa itu ada ancaman dari pertahanan kita. Jadi kita support pemerintah pusatlah," ucap dia.

Bahtra juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pengaturan sanksi pidana terhadap LGBTQ.

Menurut dia, persoalan tersebut memerlukan pembahasan dan kajian yang lebih mendalam sebelum menjadi kebijakan.

"Ya tentu harus ada kajian lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi. Tetapi yang pastikan di negara kita kan belum diperbolehkan, jadi saya pikir harus kalau misalnya ada harus ada pidana-pidananya lebih jauh, nanti mungkin ada kajian yang lebih mendalam," ujar dia.

Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pertahanan Negara belakangan kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah ketentuannya ramai diperbincangkan di media sosial.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah penyebutan LGBTQ sebagai bagian dari ancaman nonmiliter dalam dokumen kebijakan tersebut.

Hingga kini, belum ada keterangan lebih lanjut dari pemerintah mengenai kemungkinan perubahan regulasi ataupun penyusunan aturan baru yang berkaitan dengan sanksi pidana sebagaimana wacana yang muncul dalam diskusi publik.* (d/ad)

MEDAN - Anggota DPRD Sumatra Utara, Benny Harianto Sihotang, menemui ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (7/7/2026).

Dalam pertemuan itu, Benny menerima berbagai aspirasi yang disampaikan para pengemudi, mulai dari penerapan potongan aplikasi sebesar 8 persen hingga dorongan agar profesi ojol memiliki payung hukum yang jelas.

Baca Juga:

• Ratusan Ojol Geruduk DPRD Sumut, Tagih Janji Potongan Aplikasi Maksimal 8 Persen

Menurut dia, tuntutan para pengemudi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan potongan aplikasi, tetapi juga mencakup layanan dari berbagai platform transportasi dan pengantaran daring.

"Kami telah mendengar tuntutan awalnya adalah terkait dengan 8 persen yang sudah diberlakukan 1 Juli. Namun ada permintaan yang lain terkait dengan mengakomodir Shopee Food, Maxim, Indrive, dan yang lain-lain. Memang ini kan tidak masuk di 8 persen itu," ujar Benny.

Ia mengakui, setelah mempelajari persoalan yang dihadapi para pengemudi, masalah yang mereka hadapi ternyata lebih kompleks dibanding sekadar besaran potongan aplikasi.

Menurutnya, penerapan potongan 8 persen belum tentu berdampak langsung pada peningkatan pendapatan para pengemudi.

"Jadi kami baru-baru bisa menelaah ini, saya khususnya. Yang lalu kan 8 persen, ternyata bukan itu saja, ada hal lain di dalamnya. Jadi kami juga mendengar jeritan dari Bapak Ibu bahwa potongan 8 persen diberlakukan bukan otomatis penghasilan naik," katanya.

Selain persoalan tarif potongan aplikasi, Benny mengatakan DPRD Sumut akan mengawal aspirasi para pengemudi terkait pembentukan undang-undang yang mengatur profesi ojek online.

Menurutnya, regulasi tersebut penting agar para pengemudi memiliki kepastian hukum dan perlindungan dalam bekerja.

"Dan untuk undang-undang kami akan mengawal ini, kalau dibilang kapan undang-undangnya, informasi yang kami terima dari kawan-kawan di Baleg DPR RI sedang berproses. Untuk itu kita kawal. Kami dari DPRD menerima ini, kemudian akan menyampaikan ini kepada pimpinan, dan menyampaikan ini ke Jakarta," ungkapnya.

Sebelumnya, ratusan pengemudi ojek online dari berbagai aplikasi menggelar aksi bertajuk 707 di depan Gedung DPRD Sumut.

Mereka membawa tujuh tuntutan, salah satunya meminta pemerintah memastikan kebijakan potongan aplikasi maksimal 8 persen benar-benar diterapkan kepada seluruh perusahaan aplikasi.

Dalam orasinya, massa menyebut kebijakan yang diumumkan pemerintah belum memberikan dampak nyata terhadap penghasilan para pengemudi.

"Pada perayaan May Day lalu tersampaikan melalui pidato Presiden bahwa peraturan pemerintah untuk menyelamatkan ojol Indonesia dari keterpurukan pendapatan sampai hari ini. Perpres yang disampaikan Bapak Presiden yaitu 8% potongan aplikasi. Namun, sama-sama kita lihat, sama-sama kita dengar, dan rasakan di lapangan, penerapan Perpres masih jauh dari ekspektasi dan harapan kita semua," ujar seorang orator.

Massa juga menilai aturan tersebut hanya menyentuh layanan angkutan penumpang, sedangkan layanan pengantaran makanan dan barang masih dikenai potongan yang dinilai besar.

"Perpres menjadi ambigu ketika layanan yang dituju hanya layanan satu aplikasi atau dua aplikasi. Perpres hanya menyasar layanan bawa penumpang, sementara aplikasi yang kita ketahui bersama banyak layanan yang hari ini terus menerapkan argo-argo murah, potongan-potongan besar. Ini menjadi pertanyaan besar kepada kita, warga ojol Kota Medan. Layanan food, layanan antar barang, tidak tersentuh atau tersampaikan Bapak-bapak pemimpin kita," ungkapnya.

Para pengemudi juga meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan perusahaan aplikasi besar.

Mereka menegaskan bahwa pengemudi dari berbagai platform juga menghadapi persoalan serupa.

"Apa ini sebenarnya yang terjadi? Apakah para pembantu-pembantu presiden tidak mengetahui akar masalah yang sebenarnya? Ojol bukan hanya Gojek dan Grab. Ojol itu di Indonesia banyak, ini juga ojol, bukan tukang sapu," katanya.* (d/ad)

MEDAN - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatra Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Selasa (7/7/2026).

Massa yang berasal dari berbagai platform aplikasi itu menuntut pemerintah segera merealisasikan kebijakan potongan aplikasi maksimal 8 persen sebagaimana yang sebelumnya disampaikan Presiden.

Baca Juga:

• Fraksi PAN Apresiasi WTP ke-9 Tanjab Timur, Soroti SILPA Rp81,8 Miliar

Selain menyampaikan tuntutan mengenai potongan aplikasi, mereka juga membawa sejumlah aspirasi lain yang berkaitan dengan kesejahteraan pengemudi.

Dalam orasinya, massa menilai kebijakan yang dijanjikan pemerintah hingga kini belum memberikan dampak nyata terhadap pendapatan para pengemudi.

"Pada perayaan May Day lalu tersampaikan melalui pidato Presiden bahwa peraturan pemerintah untuk menyelamatkan ojol Indonesia dari keterpurukan pendapatan sampai hari ini. Perpres yang disampaikan Bapak Presiden yaitu 8% potongan aplikasi. Namun, sama-sama kita lihat, sama-sama kita dengar, dan rasakan di lapangan, penerapan Perpres masih jauh dari ekspektasi dan harapan kita semua," ujar seorang orator di atas mobil komando.

Para pengemudi menyebut potongan aplikasi yang mereka alami dalam aktivitas sehari-hari masih belum sesuai dengan harapan.

Mereka mengaku belum merasakan perubahan meski telah memasuki pekan pertama Juli.

"Perpres ini masih jauh dari solusi untuk mengobati luka bertahun-tahun ojol Indonesia. Yang disampaikan kemarin, kawan-kawan sama-sama mendengar, per 1 Juli juga akan diterapkan potongan aplikasi 8 persen. Peraturan yang harusnya, awalnya disambut dengan euforia luar biasa jutaan pengemudi ojol Indonesia, nyatanya sekarang sudah berjalan 1 minggu di bulan Juli. Dampak dari penerapan belum ada," katanya.

Selain mempersoalkan besaran potongan aplikasi, massa juga menilai kebijakan yang ada saat ini belum mengakomodasi seluruh layanan dalam ekosistem ojek online.

Menurut mereka, aturan yang dibahas hanya menyentuh layanan angkutan penumpang, sementara layanan pesan-antar makanan dan pengiriman barang masih menghadapi potongan yang dinilai tinggi.

"Perpres menjadi ambigu ketika layanan yang dituju hanya layanan satu aplikasi atau dua aplikasi. Perpres hanya menyasar layanan bawa penumpang, sementara aplikasi yang kita ketahui bersama banyak layanan yang hari ini terus menerapkan argo-argo murah, potongan-potongan besar. Ini menjadi pertanyaan besar kepada kita, warga ojol Kota Medan. Layanan food, layanan antar barang, tidak tersentuh atau tersampaikan Bapak-bapak pemimpin kita," ungkapnya.

Dalam aksi tersebut, massa juga menegaskan bahwa persoalan pengemudi ojek online tidak hanya dialami mitra dari dua perusahaan besar.

Mereka meminta pemerintah memperhatikan seluruh aplikasi transportasi daring yang beroperasi di Indonesia.

"Apa ini sebenarnya yang terjadi? Apakah para pembantu-pembantu presiden tidak mengetahui akar masalah yang sebenarnya? Ojol bukan hanya Gojek dan Grab. Ojol itu di Indonesia banyak, ini juga ojol, bukan tukang sapu," katanya.

Para pengemudi secara bergantian menyampaikan orasi di depan Gedung DPRD Sumatra Utara sambil menunggu tanggapan dari pihak terkait.

"Kami ingin menyampaikan aspirasi yang sudah kami simpan bertahun-tahun dan berulang-ulang," ungkap seorang orator.* (d/ad)

Komitmen tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap saat memimpin rapat bersama jajaran KJRI Penang di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• Sulaiman Harahap: Setiap Rupiah APBD Harus Berdampak, Pengadaan Barang/Jasa Wajib Transparan

"Saya harap pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov memperkuat edukasi kepada nelayan terkait batas wilayah dan konsekuensi hukum jika melanggar. Mereka juga perlu dibekali pemahaman penggunaan teknologi GPS dan koordinat agar mengetahui batas wilayah secara akurat," ujarnya.

Selain edukasi, Sulaiman menilai peningkatan kapasitas kapal dan alat tangkap menjadi faktor penting agar nelayan mampu memperoleh hasil tangkapan yang maksimal tanpa harus mendekati perbatasan Indonesia-Malaysia.

Menurutnya, koordinasi dengan KJRI Penang juga akan terus diperkuat guna memberikan perlindungan hukum kepada nelayan Sumut apabila menghadapi persoalan saat melaut di wilayah perbatasan.

Dalam rapat tersebut, Sulaiman juga meminta pemerintah kabupaten/kota di kawasan pesisir timur Sumatera Utara untuk mengembangkan pembangunan rumpon sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas hasil tangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.

"Rumpon perlu terus kita galakkan, tetapi pembangunannya harus terukur agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan. Dengan begitu, nelayan tidak perlu melaut terlalu jauh hingga mendekati batas perairan negara lain," katanya.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Penang Wanton Saragih mengungkapkan jumlah nelayan asal Sumatera Utara yang ditangkap aparat Malaysia terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2023 tercatat sebanyak 123 kasus penangkapan nelayan, kemudian turun menjadi 24 kasus pada 2024, sebanyak 19 kasus pada 2025, dan hingga pertengahan 2026 hanya tercatat lima kasus.

Menurut Wanton, penurunan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta KJRI Penang dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada nelayan mengenai batas wilayah perairan dan risiko hukum apabila melanggarnya.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota di wilayah pesisir timur. Edukasi yang terus dilakukan terbukti mampu menekan angka pelanggaran oleh nelayan dan diharapkan terus berlanjut," ujarnya.

Rapat tersebut turut dihadiri sekretaris daerah kabupaten/kota di wilayah pesisir timur Sumatera Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta jajaran KJRI Penang.* (dh)

JAKARTA - Usulan agar Program Magang Nasional diperluas bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencuat dalam rapat kerja antara Komisi IX DPR dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.

Usulan itu dinilai penting agar manfaat program tidak hanya dirasakan lulusan perguruan tinggi, tetapi juga lulusan sekolah menengah, terutama mereka yang tinggal di daerah dengan akses industri yang masih terbatas.

Baca Juga:

• Fraksi PAN Apresiasi WTP ke-9 Tanjab Timur, Soroti SILPA Rp81,8 Miliar

Anggota Komisi IX DPR, Surya Utama atau Uya Kuya, meminta Kementerian Ketenagakerjaan memastikan program tersebut dapat menjangkau lebih banyak lulusan, termasuk lulusan SMA dan SMK di seluruh Indonesia.

"Bagaimana Kemnaker ini memastikan bahwa program Magang Nasional dapat dirasakan oleh seluruh lulusan SMK dan SLTA sederajat di Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses ke dunia industri," ujar Uya Kuya dalam rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah akan lebih dahulu mempelajari ketentuan yang berlaku sebelum mengambil keputusan.

Menurut dia, apabila memungkinkan, perluasan peserta Program Magang Nasional bagi lulusan SMA dan SMK dapat dipertimbangkan mulai angkatan ketiga.

"Mungkin angkatan ketiga nanti, kita akan lihat apakah ini juga bisa kita perluas untuk mereka yang lulusan SMA dan SMK, untuk magang," kata Yassierli.

Saat ini, kata dia, pemerintah masih mempersiapkan pelaksanaan Program Magang Nasional angkatan kedua.

Yassierli menjelaskan bahwa kebutuhan lulusan SMA dan SMK berbeda dengan lulusan perguruan tinggi.

Berdasarkan kajian sementara pemerintah, lulusan sekolah menengah lebih membutuhkan sertifikasi keterampilan agar memiliki daya saing saat memasuki dunia kerja.

Sementara itu, lulusan diploma dan sarjana dinilai lebih membutuhkan pengalaman langsung di lingkungan kerja melalui program magang.

"Walaupun di paparan kami kita sudah sampaikan, itu dua tipologi yang berbeda. Saat ini kami melihat adik-adik kita lulusan SMA dan SMK itu yang dibutuhkan sertifikasi. Untuk lulusan perguruan tinggi yang dibutuhkan itu adalah exposure tempat kerja," terang Yassierli.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah akan mempertimbangkan masukan dari DPR.

Kementerian Ketenagakerjaan akan mengkaji kemungkinan agar lulusan SMA dan SMK, khususnya yang berada di daerah dengan akses industri terbatas, juga memperoleh kesempatan mengikuti Program Magang Nasional.

"Itu asumsi kami saat ini. Tapi, tadi ketika ada masukan untuk kita juga memperhatikan mereka SMA dan SMK yang di daerah untuk mendapatkan kesempatan yang sama, nanti kami akan kaji," tutur Yassierli.

Apabila rencana tersebut terealisasi, cakupan Program Magang Nasional akan menjadi lebih luas dan berpotensi membuka kesempatan bagi lebih banyak lulusan sekolah menengah untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kesiapan memasuki dunia industri.* (d/ad)

MEDAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, pengadaan menjadi ujung tombak pelaksanaan belanja APBD yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Sulaiman Harahap saat membuka Webinar SesiWebinar Sesi XI bertajuk Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa: Tanggung Jawab Kontrak hingga Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• Meski Dilarang, Paviliun Pemko Pematangsiantar Promosikan Rokok Produksi PT STTC

"Pengadaan bukan hanya soal menandatangani kontrak atau menyelesaikan pekerjaan. Tanggung jawab kita adalah memastikan hasil pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi, mutu, waktu pelaksanaan, dan nilai kontrak, sehingga setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Ia juga menyoroti masih adanya temuan yang berulang dalam hasil pemeriksaan, mulai dari kekurangan volume pekerjaan, denda keterlambatan yang tidak dikenakan, hingga kelemahan administrasi pertanggungjawaban.

Menurutnya, temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti karena dapat berdampak terhadap kualitas tata kelola pemerintahan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kesempatan itu, Sulaiman mengajak seluruh perangkat daerah membangun tiga komitmen utama. Pertama, mengubah pola pikir bahwa pengadaan merupakan amanah dalam mengelola uang rakyat. Kedua, memperkuat administrasi melalui penyusunan dokumen yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, memastikan setiap hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang jelas, penanggung jawab yang ditetapkan, serta target penyelesaian yang terukur.

Ia juga meminta para narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Inspektorat Provinsi Sumut membagikan praktik terbaik, studi kasus, serta potensi risiko hukum yang perlu diantisipasi agar dapat menjadi bekal bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), maupun pejabat pengadaan di lapangan.

"Webinar ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi investasi pengetahuan untuk memperkuat tata kelola pengadaan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Ilmu yang diperoleh harus diterapkan dalam setiap proses pengadaan agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut Agustinus Panjaitan mengatakan, webinar tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di bidang pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, peningkatan kapasitas ASN menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendampingi organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga seluruh proses pengadaan dapat berjalan sesuai ketentuan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.

Webinar menghadirkan narasumber Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Raden Ari Widianto dan Irban Khusus Inspektorat Provinsi Sumut Hafidz Tigor Barita. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan OPD Pemerintah Provinsi Sumut serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.* (dh)