MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Medan yang divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi Medan Fashion Festival atau MFF 2024.

Kedua ASN tersebut adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Erwin Saleh dan Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Anwar Syarif.

Baca Juga:

• Hakim Ungkap Dugaan Penyerahan Rp40 Miliar kepada Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Namun, persoalan mengenai apakah mereka akan kembali ke jabatan sebelumnya masih harus dikonsultasikan dengan BKN.

"Pertama, kami menghormati putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Medan. Tapi selanjutnya untuk proses apakah jabatan itu akan kembali (kepada Erwin Saleh dan Anwar Syarif), itu kita akan berkonsultasi dengan BKN. Kita akan sesuaikan dengan aturan-aturan di BKN, kita akan minta petunjuk dari BKN seperti apa teknisnya menurut perundang-undangan. Selanjutnya, tentu kita akan laksanakan arahan ataupun saran dari BKN," ucap Rico Waas, Kamis (27/8/2026).

Di luar persoalan jabatan, Rico memastikan status kepegawaian Erwin Saleh dan Anwar Syarif sebagai PNS akan dipulihkan.

"Tapi terkait status PNS keduanya, itu pasti dipulihkan, karena divonisnya kan bebas. Artinya kan tidak bersalah, sehingga status PNS nya dipulihkan. Sementara kalau status jabatan keduanya, itu yang akan kita konsultasikan lagi ke BKN," ujarnya.

Rico mengatakan persoalan jabatan menjadi lebih kompleks karena posisi Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan kini telah diisi pejabat definitif, yakni Irsan Idris Nasution.

Jabatan tersebut diisi ketika Erwin Saleh menjalani proses hukum.

Karena itu, Pemko Medan akan meminta arahan BKN mengenai kemungkinan penempatan Erwin Saleh setelah putusan bebas.

Salah satu opsi yang akan ditanyakan adalah apakah Erwin dapat kembali ke jabatan sebelumnya atau ditempatkan pada jabatan lain yang setara.

"Nah, justru itu juga yang mau kita tanyakan bagaimana teknisnya kepada BKN. Apakah dikembalikan persis ke jabatan sebelumnya (Kadishub Medan), atau bagaimana. Karena kalau misalnya jabatan Kadishub Medan kan sudah terisi, maka dia harus dimana, nanti biar BKN yang menjelaskan. kita akan tanya lagi ke BKN bagaimana penempatan slot-slot jabatan (Eselon II) lainnya. Kita akan minta arahan, seperti apa sih," katanya.

Rico mengatakan telah meminta Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi agar memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan segera berkonsultasi dengan BKN.

Konsultasi tersebut tidak hanya menyangkut pemulihan status PNS dan jabatan Erwin Saleh serta Anwar Syarif.

Pemko Medan juga akan meminta kejelasan mengenai status ASN lain yang terlibat dalam perkara MFF 2024, termasuk mereka yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

"Hari ini saya sudah minta kepada Pj Sekda agar BKPSDM segera berkonsultasi dengan BKN. Kemarin putusan (PN Medan) itu kan baru keluar, jadi pagi ini kami akan langsung berkonsultasi agar jawabannya bisa kita dapat secepatnya, sehingga kita tidak menunggu terlalu lama. Kita juga ingin agar nanti status pemulihan PNS (Erwin Saleh dan Anwar Syarif) segera dilaksanakan," tutupnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan menjatuhkan vonis bebas kepada Erwin Saleh dalam perkara dugaan korupsi Medan Fashion Festival 2024.

Saat perkara tersebut bergulir, Erwin masih menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

Anwar Syarif yang menjabat sebagai Kepala Bidang UKM pada dinas tersebut juga dinyatakan bebas oleh majelis hakim.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Erwin Saleh dan Anwar Syarif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Medan.

Hakim juga memulihkan hak keduanya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya serta memerintahkan agar mereka dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan.

Berbeda dengan Erwin dan Anwar, mantan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Benny Iskandar Nasution yang juga menjadi terdakwa dalam perkara tersebut dijatuhi hukuman empat tahun penjara.

Benny juga dikenai denda Rp200 juta dengan subsider 80 hari penjara.

Selain itu, dia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp897 juta dengan subsider satu tahun penjara.* (sp/ad)

JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus, Febrie Adriansyah.

Permohonan tersebut berkaitan dengan sejumlah tindakan hukum dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

Baca Juga:

• Tak Hanya di Pemko, Diskominfo Medan Dorong Keterbukaan Informasi Publik hingga Sekolah

Praperadilan tersebut mempersoalkan sejumlah upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum, antara lain penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka hingga pencekalan Febrie untuk bepergian ke luar negeri.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan permohonan Febrie tidak beralasan menurut hukum.

"Dalam pokok perkara, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap hakim tunggal Richard Edwin Basoeki saat membacakan amar putusan praperadilan Nomor 134/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Dengan putusan tersebut, tindakan upaya paksa yang dipersoalkan dinyatakan sah karena dinilai telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pertimbangannya, hakim menguraikan sejumlah bukti yang disampaikan pihak termohon sebelum Febrie ditetapkan sebagai tersangka.

Bukti tersebut antara lain berasal dari pemeriksaan saksi, keterangan ahli, surat dan dokumen, penelusuran transaksi keuangan, komunikasi, kegiatan usaha, barang bukti hingga bukti elektronik.

Menurut hakim, seluruh bukti tersebut telah melalui gelar perkara pada 10 Juli 2026.

Dari proses tersebut, penyidik menyimpulkan adanya dua alat bukti dalam penanganan perkara.

"Menimbang, bahwa termohon secara lebih konkret menyebut antara lain keterangan Tan Kian, Mickie Lucy Dewi Kusuma dan saksi lainnya, keterangan ahli, surat dan dokumen yang berkaitan dengan Jiwasraya dan Asabri, dokumen transaksi keuangan, komunikasi, kegiatan usaha, barang bukti serta bukti elektronik," kata hakim di ruang sidang, Kamis (27/8/2026).

Hakim juga menyinggung keterangan saksi mengenai dugaan penyerahan uang dalam mata uang Dollar Singapura dengan nilai ekuivalen Rp40 miliar kepada Febrie.

"Menimbang bahwa salah satu keterangan yang disebut sebagai bagian dari konstruksi bukti adalah keterangan Tan Kian mengenai penyerahan uang dalam mata uang Dollar Singapura dengan nilai ekuivalen 40 miliar kepada pemohon yang muncul," ucap hakim.

Keterangan tersebut, menurut hakim, dikaitkan dengan persoalan hukum yang berkaitan dengan PT Jiwasraya dan PT Asabri.

"Yang kami ulangi, kepada pemohon yang menurut keterangan tersebut berkaitan dengan persoalan hukum Jiwasraya dan atau Asabri," jelasnya.

Namun, hakim menegaskan bahwa penyebutan keterangan tersebut dalam putusan praperadilan bukan berarti pengadilan telah menyatakan dugaan penyerahan uang tersebut terbukti.

Richard Edwin Basoeki menjelaskan bahwa pemeriksaan praperadilan memiliki ruang lingkup yang terbatas.

Praperadilan digunakan untuk menguji legalitas tindakan tertentu dalam proses penegakan hukum, bukan untuk memeriksa seluruh unsur tindak pidana dalam perkara pokok.

Karena itu, hakim tidak menentukan apakah keterangan saksi mengenai dugaan penyerahan uang tersebut benar secara materiil.

"Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar apakah uang benar diterima pemohon, apakah pemberian tersebut merupakan suap atau pemerasan atau untuk siapa uang tersebut dimaksudkan," sebutnya.

Dengan demikian, dugaan penyerahan uang senilai ekuivalen Rp40 miliar tersebut hanya menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menilai kecukupan dasar bukti dan proses hukum sebelum penetapan tersangka.

Putusan praperadilan tersebut tidak menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana yang menjadi pokok perkara.

Permohonan praperadilan diajukan tim hukum Febrie terhadap Polda Metro Jaya, Kortas Tipidkor Polri dan Kejaksaan Agung.

Tim hukum Febrie sebelumnya meminta hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum tidak sah.

Tindakan tersebut meliputi penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka hingga pencekalan ke luar negeri.

"Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan pemohon untuk seluruhnya," kata kuasa hukum Febrie, Muhammad Farizi, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).

Tim hukum juga mempersoalkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/2932/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya tertanggal 6 Juli 2026.

Selain itu, penggeledahan rumah keluarga Febrie di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, turut dipersoalkan.

Penggeledahan disebut berlangsung sejak malam 8 Juli 2026 hingga dini hari 9 Juli 2026.

Pihak pemohon kemudian meminta hakim menyatakan tidak sah Surat Perintah Penggeledahan Nomor SP.Dah/3006/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya serta penyitaan barang pada 9 Juli 2026.

Penetapan Febrie sebagai tersangka juga menjadi bagian dari permohonan tersebut.

Tim hukum meminta penetapan tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/02/VII//RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya tertanggal 10 Juli 2026 dinyatakan tidak sah.

Pencekalan Febrie untuk bepergian ke luar negeri selama 20 hari yang disampaikan Polda Metro Jaya kepada pihak Imigrasi juga dipersoalkan.

Tim hukum Febrie turut meminta agar barang, dokumen dan data yang diperoleh melalui penggeledahan serta penyitaan dinyatakan diperoleh secara tidak sah.

Pihak pemohon meminta barang-barang yang disita dikembalikan kepada Febrie dan keluarganya.

"Memerintahkan turut termohon untuk mengembalikan seluruh seluruh barang milik pemohon dan keluarganya yang diambil dan atau disita dalam keadaan utuh seketika setelah putusan diucapkan," ujarnya.

Namun, hakim akhirnya menolak seluruh permohonan praperadilan tersebut.

Setelah putusan dibacakan, kuasa hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, mengatakan hasil praperadilan tidak semestinya hanya dilihat dari apakah permohonan dikabulkan atau ditolak.

Menurut dia, pertimbangan dan alasan hukum hakim juga penting diperhatikan karena menjadi bagian dari gambaran proses penegakan hukum.

"Putusan praperadilan itu bagian pentingnya bagi kita semua dan publik bukan sekadar amar putusannya, bukan sekadar apakah ditolak atau diterima. Tetapi bagian-bagian pertimbangannya dan alasan-alasan hukum yang disampaikan," kata Febri kepada wartawan.

Pernyataan itu disampaikan seusai sidang pembacaan putusan praperadilan Febrie Adriansyah melawan Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).

Febri mengatakan proses praperadilan diharapkan dapat menjadi ruang untuk mengoreksi dan mengevaluasi apabila terdapat persoalan dalam penanganan perkara pidana.

"Harapan kami sejak awal proses Praperadilan ini diajukan adalah untuk bisa mengoreksi, meluruskan atau melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam hal terdapat persoalan-persoalan penanganan perkara tindak pidana," jelasnya.

Dengan ditolaknya permohonan tersebut, seluruh tindakan hukum yang menjadi objek praperadilan dinyatakan sah oleh hakim.

Sementara itu, persoalan mengenai terbukti atau tidaknya dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan Febrie tetap berada dalam ranah perkara pokok.* (tm/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan bencana/" target="_blank">Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untuk memantau potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Ia meminta personel BPBD tidak hanya bekerja dari kantor, tetapi mencari dan memantau titik api di sejumlah wilayah.

Baca Juga:

• KA Siantar Ekspres Tabrak Avanza di Perlintasan Tanpa Palang, 1 Penumpang Tewas

Ia meminta BPBD bekerja lebih ekstra dalam beberapa waktu ke depan.

"Tapi kita pantau terus, kami sampaikan tolong teman-teman yang didaerah, di lapangan BPBD kita gak usah masuk kantor dulu, di lapangan dulu dan cek titik-titik api," jelasnya, Kamis (27/8/2026).

Menurut Bobby, saat ini belum terdapat titik api karhutla di wilayah Sumatera Utara. Ia mengatakan titik api yang sempat muncul sebelumnya telah dapat ditangani.

"Di Sumut tidak ada titik api ya, walaupun sempat muncul tapi tidak lama 1-2 hari per hektare," ucapnya.

Selain memantau titik api, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi kiriman asap dari daerah lain.

Bobby mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan masker kepada masyarakat di wilayah yang terdampak asap.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penanganan awal apabila kualitas udara mulai terganggu.

"Kalau ada kiriman asap nanti coba kita sampaikan, kita akan bagi-bagikan masker," jelasnya.

Bobby juga mengatakan pemerintah akan melihat kondisi di lapangan sebelum menentukan kebijakan lanjutan, termasuk terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Jika kabut asap sudah berada dalam kondisi parah, kegiatan pembelajaran dapat dialihkan dari sekolah ke pembelajaran jarak jauh atau PJJ.

Menurut Bobby, kebijakan tersebut bukan berarti sekolah diliburkan.

"Sekolah? kalau memang nanti parah bukan libur tapi belajar jarak jauh," jelasnya.

Ia kembali menegaskan bahwa penerapan PJJ hanya dilakukan apabila kondisi asap sudah parah dan mengganggu aktivitas masyarakat.

"Kalau libur kan tidak ada aktivitas belajar, jadi belajar jarak jauh itupun kalau parah ya," jelasnya.

Sejumlah wilayah di Indonesia saat ini diketahui menghadapi persoalan karhutla, di antaranya Kalimantan, Sumatera Selatan dan Riau.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan munculnya kabut asap yang dapat bergerak ke wilayah lain.

Pemerintah daerah di Sumatera Utara pun mulai mengantisipasi kemungkinan terdampak kiriman asap tersebut.

Di tengah upaya pemerintah mengantisipasi karhutla, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Kabinet Bayangan Iqbal Damanik menyoroti persoalan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Iqbal menilai terdapat ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Menurut dia, keuntungan ekonomi dari aktivitas ekstraktif hanya dinikmati oleh sebagian pihak, sedangkan dampak bencana ekologis justru ditanggung masyarakat.

Ia menyebut pola pengelolaan sumber daya alam yang terlalu berorientasi pada eksploitasi menjadi salah satu persoalan yang menyebabkan bencana ekologis terus berulang.

"Apa sebenarnya beban dari ini semua, Bapak Ibu dan Teman-teman sekalian? Beban dari ini semua adalah, mengubah yang tadinya menjadi beban privat, berubah menjadi beban publik. Ditinggalkan sama kita semua dalam bentuk bencana," tegas Iqbal dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Iqbal menilai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini tidak dapat dilepaskan dari aktivitas ekstraksi terhadap hutan dan lahan gambut.

Ia juga mempertanyakan pihak yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut.

"Kita tahu pada hari ini terjadi kebakaran hutan dan lahan, itu akibat apa? Akibat dari ekstraktivisme kita terhadap hutan-hutan atau tanah gambut yang ada di wilayah Kalimantan. Siapa yang mendapat? Siapa yang akhirnya diuntungkan dari sini? Yang diuntungkan adalah pemilik konsesi," paparnya.

Menurut Iqbal, dampak kabut asap tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan. Aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat juga dapat terganggu.

"Seluruh Kalimantan, hampir seluruh Kalimantan tertutup oleh kabut asap. Anak-anak diliburkan. Ekonomi berhenti," ujar Iqbal.

Ia mengatakan keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam pada akhirnya dapat menjadi sumber akumulasi kekayaan bagi kelompok tertentu, sementara dampak kerusakan lingkungan dibebankan kepada masyarakat.

"Beban yang tadinya tidak menjadi milik kita, menjadi disosialisasikan atau didistribusikan kepada publik. Lalu keuntungannya diberikan kepada siapa? Keuntungan dari ekstraksi sumber daya alam di Kalimantan, di Papua, di Sumatera, atau di wilayah-wilayah Indonesia lainnya, diberikan, dijadikan akumulasi kekayaan para oligarki ini. Untuk apa? Untuk memperpanjang dan mempertahankan kekuasaan mereka," sambungnya.

Iqbal juga menyoroti aspek penegakan hukum terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

Menurut dia, terdapat pelemahan instrumen hukum yang sebelumnya dapat digunakan untuk menjerat korporasi.

"Salah satu yang dulunya sangat kuat dari upaya kenapa kita bisa mempidanakan korporasi, karena masih ada ketentuan pertanggungjawaban mutlak perusahaan atau yang disebut sebagai strict liability. Tapi itu dihapus," pungkasnya.

Pemerintah Sumatera Utara kini menempatkan pemantauan titik api sebagai salah satu langkah awal untuk mengantisipasi karhutla dan kemungkinan kiriman asap.

Di sisi lain, kesiapan masker dan skenario pembelajaran jarak jauh disiapkan apabila kondisi asap memburuk.* (tm/ad)

SERGAI – Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusun V Peringgan, Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara.

Peristiwa nahas itu terjadi pada Kamis, 27 Agustus 2026, sekitar pukul 16.45 WIB.

Baca Juga:

• Percepat Penurunan Stunting, Bupati Asahan Dorong Program Tepat Sasaran hingga Desa

Mobil Toyota All New Avanza bernomor polisi B 2803 PZH dikemudikan Kevin Bryan.

Mobil tersebut membawa dua penumpang dan melaju dari Dusun V menuju jalan lintas Kampung Pon.

Saat melintasi rel kereta api yang tidak dilengkapi palang pintu, mobil tersebut tertabrak KA U103 Siantar Ekspres yang datang dari arah Tebing Tinggi menuju Medan.

Benturan keras membuat mobil terseret. Pengemudi dan dua penumpang disebut terlempar keluar dari kendaraan.

"Peristiwa ini sudah ditangani unit pos Lantas Sei Bamban, mobil Avanza telah diamankan, akibat kejadian itu satu orang tewas ditempat. Kecelakaan ini mengakibatkan satu orang penumpang meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka ringan," sebut Kepala Seksi Humas Polres Sergai, AKP Bringin Jaya, Jumat (28/8/2026).

Korban meninggal dunia bernama Andriana, 28 tahun. Ia merupakan penumpang mobil.

Andriana mengalami sejumlah luka, antara lain luka pecah pada batok kepala serta luka robek di bagian punggung dan bahu kiri.

Korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Sementara itu, pengemudi Kevin Bryan, 23 tahun, mengalami memar pada lengan kanan dan trauma.

Penumpang lainnya, Rifhando Nadeak, 28 tahun, mengalami luka lecet pada punggung tangan kiri, memar pada kaki, dan trauma.

Seluruh korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Melati di Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai.

Polisi menjelaskan kecelakaan bermula ketika Toyota All New Avanza yang dikemudikan Kevin Bryan bergerak dari arah Dusun V Peringgan menuju Desa Pon atau Desa Sei Bamban.

Ketika tiba di perlintasan sebidang yang tidak dilengkapi palang pintu, mobil tersebut melintas tanpa memperhatikan kedatangan KA U103 Siantar Ekspres dari arah Tebing Tinggi menuju Medan.

Akibatnya, bagian samping kiri tengah mobil tertabrak bagian depan kereta api.

Benturan membuat mobil mengalami kerusakan cukup parah. Bodi sebelah kiri ringsek, ban belakang kiri terlepas, dan pelek kendaraan pecah.

Polisi telah menangani kecelakaan tersebut. Mobil Avanza yang terlibat dalam kecelakaan juga telah diamankan untuk kepentingan penanganan lebih lanjut.* (tm/ad)

MEDAN – Personel gabungan Polsek Medan Area kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan Gang Jati I, Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan.

Penggerebekan dilakukan pada Kamis sore, 27 Agustus 2026, setelah polisi menerima laporan bahwa transaksi narkoba masih kerap terjadi di kawasan tersebut.

Baca Juga:

• Tak Hanya di Pemko, Diskominfo Medan Dorong Keterbukaan Informasi Publik hingga Sekolah

Saat diamankan, pria yang mengenakan baju abu-abu gelap tersebut tampak menangis.

Dengan tangan dalam kondisi diborgol, dia sempat memohon kepada petugas agar tidak dibawa ke kantor polisi.

Kapolsek Medan Area AKP M Ainul Yaqin mengatakan kegiatan GSN merupakan hasil kerja sama kepolisian dengan pemerintah setempat.

Operasi tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah Medan Area.

"Dalam GSN yang kita lakukan di Gang Jati, Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, kita berhasil mengamankan satu orang pelaku yang diduga sebagai pengedar narkoba. Sudah kita amankan untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut," ujar Yaqin, Jumat (28/8/2026).

Dalam penggerebekan tersebut, petugas menyisir sejumlah titik yang diduga digunakan sebagai lokasi transaksi narkoba.

Polisi menemukan sebuah warung yang bagian belakangnya diduga telah disulap menjadi tempat transaksi narkoba.

Lokasi tersebut disebut digunakan untuk mengelabui petugas.

Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba.

Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkoba.

Barang bukti tersebut antara lain narkotika jenis sabu dalam puluhan bungkus kecil, ratusan plastik klip, korek api atau mancis, bong, serta uang tunai.

"Kita amankan narkotika jenis sabu, bong, mancis yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba, dan sejumlah uang tunai. Untuk pelaku perannya merupakan penjual," katanya.

Ketika petugas memasuki kawasan yang disebut rawan peredaran narkotika tersebut, sejumlah pria terlihat melarikan diri.

Situasi sempat memanas karena sejumlah warga mengadang petugas ketika proses penindakan berlangsung.

Meski demikian, polisi tetap melakukan penyisiran di sejumlah titik yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba.

Yaqin mengatakan kepolisian akan terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mencegah kembali munculnya aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut.

Kerja sama akan dilakukan bersama Kepala Lingkungan atau Kepling untuk memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah Medan Area.

Saat ini, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Polsek Medan Area.

Polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami keterlibatan pria tersebut dalam dugaan peredaran narkoba.* (tm/ad)

MEDAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan pendidikan.

Langkah ini dilakukan melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) SMP Negeri se-Kota Medan.

Baca Juga:

• RUU Perampasan Aset Dikebut, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Tunggu Putusan Pidana

Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat tata kelola informasi publik di lingkungan sekolah.

Program tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta terbuka terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

Kegiatan berlangsung di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.

Peserta terdiri atas Prajati Hot Uli selaku Kasubbag Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan serta operator layanan informasi dari seluruh UPT SMP Negeri se-Kota Medan.

Ketua Tim Informasi Publik Diskominfo Kota Medan, Mhd. Ariq Luthfi Siregar, menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut.

Ia memberikan pembekalan mengenai pengelolaan informasi publik, tata kelola PPID, serta penerapan keterbukaan informasi di lingkungan satuan pendidikan.

Ariq menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Aturan tersebut menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Menurut dia, informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat.

Namun, terdapat informasi tertentu yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan PPID di sekolah dinilai semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi pendidikan yang cepat, tepat, dan mudah diakses.

"Sekolah merupakan salah satu badan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, pengelolaan informasi harus dilakukan secara profesional agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi dengan baik," jelas Ariq.

Ia mengatakan pembentukan PPID di lingkungan UPT SMP Negeri akan menjadi dasar untuk membangun budaya transparansi di sekolah.

Selain itu, keberadaan PPID diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan mengurangi potensi sengketa informasi di sektor pendidikan.

Dalam coaching clinic tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai dasar hukum keterbukaan informasi publik, tugas dan fungsi PPID, serta pembagian kewenangan antara PPID Utama dan PPID Pelaksana.

Materi juga mencakup klasifikasi informasi publik, mekanisme pelayanan permohonan informasi, hingga proses penyelesaian sengketa informasi.

Pembahasan kemudian diarahkan pada pengelolaan informasi di lingkungan sekolah.

Peserta diperkenalkan dengan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi serta-merta, dan informasi yang dikecualikan.

Peserta juga mendapat pendampingan teknis mengenai pengelolaan dokumen serta pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP).

Dokumen tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Selain materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan praktik penggunaan Portal PPID.

Peserta mendapat pemahaman mengenai tata cara mengunggah dokumen, mengelola informasi digital, serta berbagai persiapan yang diperlukan dalam pembentukan PPID di masing-masing UPT SMP Negeri.

Kasubbag Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Prajati Hot Uli, menyambut baik pelaksanaan coaching clinic tersebut.

Menurut dia, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesiapan sekolah dalam mengelola informasi publik secara terstruktur dan profesional.

"Kami berharap seluruh operator layanan informasi di UPT SMP Negeri dapat memahami tugas dan fungsi PPID dengan baik. Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kesamaan pemahaman sehingga nantinya setiap sekolah mampu memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Prajati berharap pembentukan PPID di lingkungan UPT SMP Negeri dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang diberikan Pemerintah Kota Medan.

"Transparansi informasi bukan hanya kewajiban, tetapi juga bagian dari upaya membangun tata kelola pendidikan yang akuntabel. Dengan adanya PPID di sekolah, masyarakat akan lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan, sementara sekolah memiliki pedoman yang jelas dalam memberikan pelayanan informasi," tambahnya.

Melalui kegiatan tersebut, Diskominfo Kota Medan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan berkomitmen memperluas penerapan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan pendidikan.

Pembentukan PPID pada UPT SMP Negeri diharapkan dapat memperkuat pelayanan informasi kepada masyarakat sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pendidikan yang lebih terbuka, profesional, dan akuntabel.* (ad)

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pemilihan umum tetap digelar pada 2029.

Pernyataan itu disampaikan untuk merespons wacana Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung lebih cepat.

Baca Juga:

• RUU Perampasan Aset Dikebut, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Tunggu Putusan Pidana

Karena itu, seluruh pihak diminta mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Sesuai dengan konstitusi, pemerintahan berjalan sesuai aturan undang-undang per lima tahun. Jadi ikuti konstitusi yang ada," kata Puan, Rabu (27/08/2026).

"Pemilu per lima tahun. Kita lakukan setiap lima tahun."

Pernyataan Puan tersebut muncul setelah video pertemuan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dengan sejumlah relawannya viral di media sosial.

Pertemuan yang disebut berlangsung pada 24 Agustus 2026 itu turut dihadiri Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

Dalam kesempatan tersebut, Budi Arie menyampaikan pandangannya mengenai kondisi politik dan sosial yang berkembang saat ini.

Budi Arie kemudian menyinggung kemungkinan adanya pemilu yang berlangsung lebih cepat dari 2029.

Dia juga bertanya kepada para relawan apakah mereka siap kembali memenangkan pilihan politik Jokowi apabila skenario tersebut terjadi.

Dalam video tersebut, Budi Arie mengatakan dirinya telah menyampaikan pemikirannya kepada Jokowi.

Ia menilai kondisi masyarakat saat ini memiliki sejumlah perubahan yang menurutnya perlu diperhatikan.

"Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?' Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 2029, pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Jangan maksud saya gini loh, saya pengalaman dengan gerak sejarah ini ada yang abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo Pati, Madura demo lagi ikut pertandingan, ini kayak Pasukan Pengamana Masyarakat Swakarsa nih 1998, pasti kalah yang preman. Cuman maksud saya tejadi anomali-anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekadar memikirkan skenario-skenario konvensional. Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadinya yang namanya patahan sejarah bagaimana tahun 1997 tiba-tiba Pemilu berikutnya 1999. Potensi ini bukan enggak ada, sangat besar, dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy. Saya insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya coba mau membuka wacana saja ke teman-teman supaya berpikir jangan hanya sekedar berpikir 2029 harus ada pikiran lain alternatif manakala terjadi percepatan sejarah."

Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian karena menyebut kemungkinan perubahan jadwal pemilu dari 2029.

Namun, Puan menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu tetap harus mengacu pada konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Puan, siklus lima tahunan merupakan ketentuan yang harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemilu.

Dengan demikian, wacana mengenai kemungkinan percepatan pemilu tidak mengubah ketentuan yang saat ini berlaku bahwa Pemilu 2029 menjadi agenda pemilihan berikutnya.* (bb/ad)

JAKARTA – Pemerintah dan DPR menargetkan pengesahan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset pada akhir 2026.

Dalam draf RUU yang diterima Bisnis pada Jumat, 24 Agustus 2026, telah diatur sejumlah mekanisme perampasan aset yang nantinya dapat diterapkan.

Baca Juga:

• Inovasi Qresto Antar Wali Kota Medan Rico Waas Raih Penghargaan Nasional, Sabet Pemimpin Daerah Award 2026

Mekanisme perampasan aset dalam RUU tersebut menitikberatkan pada aset atau dikenal dengan pendekatan in rem, bukan terhadap individu.

Dengan mekanisme tersebut, negara dapat melakukan perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pemilik atau pihak yang menguasai aset tersebut.

"Perampasan Aset berdasarkan Undang-Undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana," bunyi pasal tersebut.

Namun, perampasan aset tidak menghilangkan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana.

Penuntutan terhadap seseorang tetap dapat dilakukan meskipun negara telah mengajukan atau melakukan proses perampasan terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

"Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak menghapuskan kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana," dalam Pasal 3 ayat 1.

Draf RUU tersebut juga mengatur kondisi ketika proses perampasan aset berkaitan dengan perkara pidana yang sedang berjalan.

Jika penuntutan pidana terhadap pelaku menyangkut aset yang sama dengan objek permohonan perampasan aset, pemeriksaan permohonan tersebut dapat ditunda hingga perkara pidana memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Jika penuntutan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyangkut Aset yang sama dengan objek permohonan Perampasan Aset, pemeriksaan permohonan Perampasan Aset ditunda sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana," dalam Pasal 4 ayat 1.

Draf tersebut juga menyatakan bahwa aset yang telah dirampas oleh negara tidak dapat dilakukan perampasan kembali.

Ketentuan itu menjadi bagian dari mekanisme hukum yang tengah disusun pemerintah dan DPR dalam RUU Perampasan Aset.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menjelaskan alasan pembahasan RUU Perampasan Aset membutuhkan waktu relatif panjang dibandingkan dengan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.

Menurut dia, RUU Perampasan Aset merupakan produk legislasi baru karena Indonesia belum memiliki undang-undang khusus mengenai perampasan aset.

"Belum ada undang-undang tentang perampasan aset yang sebelumnya yang kita miliki. Kalau KUHAP kan sudah ada KUHAP yang lama, kita tinggal kritisi KUHAP yang lama, dapat pasal-pasal yang kita perbaiki," katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Tahun Sidang 2026-2027, Kamis, 27 Agustus 2026.

Habiburokhman membandingkan pembahasan tersebut dengan revisi undang-undang lain, termasuk aturan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menurut dia hanya mengubah sejumlah pasal.

Menurut dia, pembahasan RUU Perampasan Aset membutuhkan waktu karena konsep dan substansinya benar-benar baru.

"Kalau undang-undang perampasan aset ini benar-benar undang-undang yang sangat baru, konsepnya pun baru, sehingga kita benar-benar perlu memerlukan waktu untuk menyusunnya," tuturnya.

Habiburokhman mengatakan pengesahan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026 bukan sekadar target.

Dia menyebut pengesahan akan dilakukan pada bulan tersebut.

Proses penyusunan draf RUU itu telah berlangsung sejak 2025.

Pada 16 September 2025, Komisi III DPR memberikan penugasan kepada Badan Keahlian untuk menyusun naskah akademik dan draf RUU.

Tim tersebut kemudian menyampaikan laporan kepada Komisi III DPR pada 15 Januari 2026.

Pembahasan draf selanjutnya berlangsung sejak 30 Maret 2026 hingga Agustus 2026.

Dalam proses tersebut, DPR mengaku telah meminta masukan dari puluhan narasumber.

"Itulah yang terus dibahas dari 30 Maret sampai saat ini kita sudah membahas draf. Dalam merumuskan draf tersebut kita sudah memanggil 50 orang narasumber," tuturnya.

RUU Perampasan Aset kini menjadi salah satu agenda legislasi yang mendapat perhatian publik.

Selain mengatur kemungkinan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana, aturan tersebut juga akan menentukan batas kewenangan negara dan mekanisme hukum untuk memastikan proses perampasan tetap dapat dipertanggungjawabkan.* (bi/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meraih penghargaan tingkat nasional melalui inovasi pelayanan publik Qresto (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization).

Rico Waas meraih Pemimpin Daerah Award 2026 kategori Inovasi Daerah.

Baca Juga:

• Perampasan Aset dan Ujian Kepercayaan kepada Parlemen

Penghargaan tersebut diterima oleh Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi yang mewakili Rico Waas dalam acara di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower MNC Center Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Penghargaan diberikan atas inovasi Pemerintah Kota Medan dalam menghadirkan sistem pelayanan perpajakan yang lebih mudah, transparan, dan efisien.

Qresto juga dirancang untuk membantu mengoptimalkan penerimaan daerah.

Qresto merupakan salah satu inovasi Pemko Medan dalam melakukan transformasi digital pengelolaan pajak daerah.

Sistem tersebut memungkinkan pembayaran pajak restoran dilakukan secara otomatis dan real-time.

Melalui Qresto, ketika konsumen melakukan pembayaran, nilai transaksi akan langsung dipisahkan antara pembayaran makanan atau jasa dengan pajak restoran.

Bagian pajak kemudian diarahkan langsung ke kas daerah secara real-time.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat mengetahui transaksi yang terjadi tanpa harus menunggu proses pelaporan secara manual.

Sistem ini juga ditujukan untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah. Setiap transaksi tercatat secara transparan dan akuntabel saat transaksi berlangsung.

Data transaksi tersebut kemudian dapat digunakan pemerintah untuk melakukan pengawasan secara lebih cepat dan akurat.

Qresto disebut sebagai inovasi pertama di Indonesia yang menerapkan sistem pemisahan otomatis antara pembayaran makanan dan pajak restoran, kafe, hingga hotel yang langsung diarahkan ke kas daerah.

Bagi Pemko Medan, penerapan Qresto bukan hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi.

Sistem tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola perpajakan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Bagi masyarakat, pembayaran pajak dilakukan dalam satu proses sehingga lebih praktis.

Sementara bagi pemerintah daerah, transaksi dapat tercatat secara langsung.

Dengan sistem tersebut, pengawasan sekaligus upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Penghargaan Pemimpin Daerah Award 2026 menjadi bentuk apresiasi terhadap langkah Pemko Medan dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Melalui Qresto, Pemko Medan menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya dapat digunakan untuk memberikan kemudahan pelayanan, tetapi juga memperkuat pengelolaan keuangan daerah.

Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut.

Ia mengatakan penghargaan itu didedikasikan untuk masyarakat Kota Medan.

Menurut Erfin, Pemko Medan akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui berbagai inovasi daerah.

Penghargaan tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Pemko Medan untuk terus mengembangkan sistem pelayanan publik yang lebih sederhana, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan Qresto, digitalisasi pengelolaan pajak daerah diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola penerimaan daerah.* (ad)

JAKARTA — Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional pada Jumat, 28 Agustus 2026, bergerak beragam.

Kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas cabai.

Baca Juga:

• Demo Kondusif dan Destry Jadi Gubernur BI, IHSG Dibuka Menguat!

Di sisi lain, harga bawang merah dan bawang putih justru mengalami penurunan.

Harga bawang merah ukuran sedang turun 1,03 persen menjadi Rp38.450 per kilogram.

Sementara harga bawang putih ukuran sedang turun 0,5 persen menjadi Rp39.950 per kilogram.

Harga beras pada Jumat ini bergerak bervariasi. Beras kualitas bawah I naik 0,34 persen menjadi Rp14.850 per kilogram.

Sementara beras kualitas bawah II tetap Rp14.650 per kilogram.

Harga beras kualitas medium I bertahan di Rp16.500 per kilogram, sedangkan beras kualitas medium II tetap Rp16.300 per kilogram.

Untuk beras kualitas super I, harga naik 0,56 persen menjadi Rp17.850 per kilogram.

Beras kualitas super II juga meningkat 0,29 persen menjadi Rp17.300 per kilogram.

Kenaikan paling terasa terjadi pada kelompok cabai.

Harga cabai merah besar naik 2,74 persen menjadi Rp50.600 per kilogram.

Sementara cabai merah keriting melonjak 4,29 persen menjadi Rp53.500 per kilogram.

Harga cabai rawit hijau juga meningkat 4,91 persen menjadi Rp59.850 per kilogram.

Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah. Harganya naik 8,58 persen menjadi Rp75.950 per kilogram.

Dengan kenaikan tersebut, cabai rawit merah menjadi salah satu komoditas yang paling menonjol dalam pergerakan harga pangan nasional hari ini.

Pada kelompok protein hewani, harga daging ayam ras segar naik 1,19 persen menjadi Rp42.500 per kilogram.

Harga daging sapi kualitas I meningkat 0,23 persen menjadi Rp151.800 per kilogram.

Daging sapi kualitas II juga naik tipis 0,07 persen menjadi Rp142.600 per kilogram.

Sementara itu, harga telur ayam ras segar naik 0,85 persen menjadi Rp29.500 per kilogram.

Pergerakan harga juga terjadi pada komoditas gula. Harga gula pasir kualitas premium turun 0,25 persen menjadi Rp20.300 per kilogram.

Sebaliknya, harga gula pasir lokal naik 0,26 persen menjadi Rp19.050 per kilogram.

Pada kelompok minyak goreng, harga minyak goreng curah naik 0,49 persen menjadi Rp20.550 per kilogram.

Harga minyak goreng kemasan bermerek I justru turun 0,21 persen menjadi Rp24.250 per kilogram.

Sedangkan minyak goreng kemasan bermerek II tidak mengalami perubahan dan tetap berada di Rp23.500 per kilogram.

Secara keseluruhan, harga pangan nasional pada Jumat, 28 Agustus 2026, cenderung bergerak naik.

Komoditas cabai menjadi penyumbang kenaikan yang paling mencolok.

Cabai rawit merah mencatat kenaikan tertinggi sebesar 8,58 persen menjadi Rp75.950 per kilogram.

Berikutnya cabai rawit hijau naik 4,91 persen dan cabai merah keriting meningkat 4,29 persen.

Sementara itu, harga bawang merah dan bawang putih bergerak berlawanan dengan kelompok cabai. Masing-masing turun 1,03 persen dan 0,5 persen.

Pergerakan harga pangan tersebut menjadi perhatian karena komoditas seperti cabai, beras, minyak goreng, telur, dan daging merupakan kebutuhan yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.* (bi/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah membuka perdagangan Jumat, 28 Agustus 2026, dengan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Rupiah berada di level Rp17.707 per dolar AS pada pukul 10.05 WIB.

Baca Juga:

• Demo Kondusif dan Destry Jadi Gubernur BI, IHSG Dibuka Menguat!

Penguatan rupiah terjadi sehari setelah aksi demonstrasi mahasiswa berakhir.

Meredanya aksi tersebut dinilai dapat mengurangi ketidakpastian di dalam negeri dan memberikan ruang bagi investor untuk kembali masuk ke aset rupiah.

Meski demikian, ruang penguatan rupiah diperkirakan masih terbatas.

Pelaku pasar cenderung menahan posisi sambil menunggu petunjuk mengenai arah kebijakan moneter Amerika Serikat.

Pergerakan rupiah juga terjadi ketika sejumlah mata uang Asia bergerak beragam terhadap dolar AS.

Won Korea Selatan tercatat menguat 0,35 persen terhadap dolar AS.

Penguatan berikutnya terjadi pada dolar Taiwan sebesar 0,23 persen, ringgit Malaysia 0,14 persen, dan dolar Singapura 0,05 persen.

Di sisi lain, sejumlah mata uang Asia mengalami pelemahan.

Peso Filipina tercatat turun 0,51 persen, diikuti baht Thailand yang melemah 0,21 persen dan rupee India turun 0,14 persen.

Yen Jepang juga melemah 0,04 persen, yuan Cina 0,02 persen, serta dolar Hong Kong 0,01 persen terhadap dolar AS.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan berakhirnya demonstrasi mahasiswa berpotensi menjadi sentimen positif bagi rupiah.

Menurut dia, kondisi domestik yang lebih tenang dapat membuka peluang bagi investor untuk kembali menempatkan dana pada aset berbasis rupiah.

"Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS menyusul berakhirnya demo mahasiswa kemarin. Namun penguatan diperkirakan terbatas," kata Lukman, Jumat (28/8/2026).

Selain situasi dalam negeri, perhatian investor tertuju pada pidato Ketua Federal Reserve Kevin Warsh dalam simposium Jackson Hole.

Investor masih menunggu sinyal mengenai arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat tersebut.

"Belum diketahui arah The Fed itulah sebabnya investor cenderung wait and see," ujarnya.

Lukman mengatakan pelaku pasar terutama berharap pidato Warsh dapat memberikan petunjuk mengenai arah suku bunga The Fed ke depan.

Sinyal yang lebih hawkish atau cenderung mendukung kebijakan suku bunga tinggi berpotensi memperkuat dolar AS. Kondisi tersebut dapat membatasi penguatan rupiah.

Sebaliknya, apabila sinyal yang disampaikan lebih dovish atau cenderung mendukung pelonggaran kebijakan moneter, rupiah berpeluang melanjutkan penguatan terhadap dolar AS.

Untuk perdagangan Jumat, Lukman memperkirakan rupiah bergerak dalam rentang Rp17.700 hingga Rp17.800 per dolar AS.

Dengan demikian, meski rupiah mendapat sentimen positif dari meredanya ketidakpastian domestik, arah pergerakan mata uang Garuda masih akan sangat dipengaruhi sentimen global.

Investor akan mencermati pidato The Fed untuk menentukan apakah dolar AS berpotensi kembali menguat atau justru memberikan ruang bagi rupiah untuk melanjutkan penguatan.* (bi/ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG mengawali perdagangan Jumat, 28 Agustus 2026, dengan penguatan.

Pada pukul 09.01 WIB, IHSG naik 13,96 poin atau 0,21 persen ke level 6.535.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun Lagi! 1 Gram Rp2,718 Juta, Buyback Merosot Rp27 Ribu

Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 185.472 kali.

Sebanyak 318 saham menguat, sedangkan 147 saham melemah. Adapun 229 saham lainnya tidak bergerak.

Penguatan IHSG terjadi setelah pasar merespons positif kondisi aksi demonstrasi yang relatif kondusif serta kepastian Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031.

BRI Danareksa Sekuritas memperkirakan pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini berada dalam kondisi mixed to positive.

"Kami memproyeksikan IHSG bergerak mixed to positive dengan support 6.360–6.400 dan resistance 6.600–6.630," papar BRI Danareksa.

Secara teknikal, IHSG disebut berhasil rebound dari area MA-20 di level 6.359 dan kembali ditutup di atas level 6.500. Struktur bullish jangka pendek masih terjaga.

Namun, IHSG kini mendekati area resistance pada 6.600–6.630. Indeks perlu menembus area tersebut untuk membuka peluang penguatan lebih lanjut.

Investor juga akan mencermati pidato Chairman The Fed dalam simposium Jackson Hole pada Jumat, 28 Agustus 2026 waktu setempat.

Pernyataan tersebut dinilai penting untuk melihat arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat.

Dari dalam negeri, pelaku pasar juga akan memperhatikan perkembangan setelah aksi demonstrasi serta kondisi stabilitas pasar.

BRI Danareksa Sekuritas memilih sejumlah saham untuk perdagangan hari ini, yakni EXCL, INET, dan HRUM.

Phintraco Sekuritas menilai menurunnya risiko politik dan keamanan dalam negeri mendapat respons positif dari pasar.

Dalam beberapa hari sebelumnya, pasar cenderung tertekan karena mengantisipasi kondisi keamanan di dalam negeri.

Dari sisi teknikal, IHSG berhasil ditutup di atas MA-5. Histogram MACD juga masih berada di area positif. Namun, Stochastic RSI bergerak turun di area pivot.

"Sehingga diperkirakan IHSG bergerak sideways pada kisaran 6.450–6.580, menjelang akhir pekan dan pidato Chairman the Fed di simposium Jackson Hole (28/8/2026)," mengutip analisis Phintraco pagi hari ini.

Sentimen domestik lainnya berasal dari keputusan Komisi XI DPR RI yang menyetujui Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia terpilih untuk periode 2026-2031.

Destry akan menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI pada 25 Juli 2026.

Sementara posisi Deputi Gubernur Senior BI beralih kepada Aida S. Budiman.

Kepastian tersebut dinilai dapat mengurangi ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter Bank Indonesia sekaligus menjaga stabilitas dan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Phintraco Sekuritas memilih saham BMRI, BBNI, INDY, CUAN, dan MBMA untuk perdagangan hari ini.

CGS International Sekuritas Indonesia juga melihat sejumlah sentimen positif yang berpotensi menopang IHSG.

Di antaranya penguatan bursa Wall Street, kenaikan mayoritas harga komoditas, kepastian Gubernur BI, serta aksi demonstrasi yang berlangsung relatif lancar pada Kamis, 27 Agustus 2026.

"IHSG diprediksi akan melanjutkan penguatannya dengan kisaran support 6.440–6.360 dan resistance 6.605–6.685," terang CGS International Sekuritas.

Saham pilihan CGS International Sekuritas antara lain ISAT, AADI, ADMR, ARCI, BBRI, dan BBNI.

Sementara itu, Panin Sekuritas memperkirakan IHSG berpotensi melanjutkan penguatan.

Proyeksi tersebut didukung oleh kondisi geopolitik yang lebih baik, harga minyak yang relatif stabil, serta nilai tukar rupiah yang stabil.

"Untuk hari ini kami memperkirakan IHSG menguat," mengutip riset harian Panin Sekuritas.

Panin Sekuritas memilih PANI, EMTK, dan ERAA sebagai saham pilihan untuk perdagangan Jumat, 28 Agustus 2026.

Dengan berbagai sentimen tersebut, investor masih akan mencermati perkembangan pasar sepanjang perdagangan, terutama pergerakan IHSG di sekitar area resistance 6.600 dan arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat.* (bb/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam turun pada perdagangan Jumat, 28 Agustus 2026.

Harga emas Antam ukuran 1 gram berada di level Rp2.718.000. Harga tersebut turun Rp5.000 dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Hadiri Apkasi Otonomi Expo 2026, Promosikan Potensi Daerah dan Peluang Investasi

Antam menetapkan harga buyback sebesar Rp2.578.000 per gram, turun Rp27.000 dibandingkan harga sebelumnya.

Daftar Harga Emas Antam 28 Agustus 2026

Berikut daftar harga emas batangan Logam Mulia Antam pada Jumat, 28 Agustus 2026:

0,5 gram: Rp1.409.000
1 gram: Rp2.718.000
2 gram: Rp5.376.000
3 gram: Rp8.039.000
5 gram: Rp13.365.000
10 gram: Rp26.675.000
25 gram: Rp66.562.000
50 gram: Rp133.045.000
100 gram: Rp266.012.000
250 gram: Rp664.765.000
500 gram: Rp1.329.320.000
1.000 gram: Rp2.658.600.000

Harga emas Antam tersebut bergerak berlawanan dengan harga emas dunia. Harga emas di pasar spot justru mengalami penguatan.

Pada perdagangan sebelumnya, harga emas dunia di pasar spot ditutup di level US$4.607,7 per troy ons.

Angka tersebut naik 0,3 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Penguatan harga emas dunia terjadi setelah harga logam mulia tersebut turun lebih dari 1 persen pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Harga yang lebih rendah kemudian mendorong aksi pembelian sehingga harga kembali bergerak naik.

Perhatian investor kini tertuju pada simposium tahunan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, di Jackson Hole, Wyoming.

Pelaku pasar mencermati pernyataan para pejabat The Fed untuk memperkirakan arah kebijakan moneter Amerika Serikat ke depan, termasuk kemungkinan perubahan suku bunga acuan.

"Jika Warsh (Kevin Warsh, Gubernur The Fed) tidak membicarakan soal apa-apa saja yang bisa menjadi dasar bagi kenaikan suku bunga acuan di September, maka kemungkinan pasar akan mengartikan sebagai pernyataan yang dovish," kata Liu Shiyao, Analis di Zijin Tianfeng Futures Co, sebagaimana diwartakan Bloomberg News.

Mengutip CME FedWatch, probabilitas The Fed mempertahankan Federal Funds Rate di kisaran 3,5-3,75 persen pada rapat bulan depan mencapai 63,5 persen.

Pergerakan suku bunga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan investor emas.

Sebagai aset yang tidak memberikan imbal hasil atau non-yielding asset, emas cenderung kurang menarik ketika suku bunga berada pada level tinggi.

Namun, harga emas juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, termasuk kondisi ekonomi global, nilai tukar dolar Amerika Serikat, permintaan investor, serta sentimen pasar.

Dengan harga emas Antam yang turun pada perdagangan hari ini, investor perlu memperhatikan kembali harga beli, harga buyback, serta selisih keduanya sebelum mengambil keputusan transaksi.* (bb/ad)

Oleh: Dikdik Sadikin

DI BAWAH terik Senayan, tanggal lahir dari jalanan: 15 Desember 2026.

Baca Juga:

• Terinspirasi Tradisi Kesultanan Deli, Pemko Medan Rencanakan Yasin dan Ratib Al-Haddad Rutin Bulanan

Sebagian berasal dari Pati, Jawa Tengah. Sebagian lain mahasiswa dari sejumlah kampus.

Mereka menuntut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan. Di dalam gedung, kalender tampaknya bergerak lebih lambat.

Setelah menerima perwakilan massa, pimpinan DPR menyatakan RUU itu akan diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026.

Bahkan, pimpinan DPR disebut siap meletakkan jabatan jika komitmen tersebut tidak terpenuhi.

Janji telah dituliskan. Massa Pati kemudian meninggalkan Senayan. Jalan perlahan kosong. Botol-botol air mineral dikumpulkan. Spanduk dilipat. Bus-bus kembali bergerak ke timur.

Namun, sejarah mengajarkan: bubarnya demonstrasi sering kali merupakan saat ketika ingatan kekuasaan mulai memendek.

RUU Perampasan Aset bukan tamu baru di ruang tunggu legislasi. Gagasannya telah diinisiasi PPATK sejak 2008.

Pada 2011, ia tercatat berada pada tahap akhir harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Delapan belas tahun kemudian, ia masih bernama "rancangan".

Seorang anak yang lahir ketika gagasan itu pertama kali disusun kini telah selesai menempuh pendidikan menengah.

Sementara undang-undangnya belum juga dewasa. Tentu, parlemen dapat menunjukkan kesibukannya.

Komisi III menyebut telah menggelar 35 rapat dengar pendapat umum dan tiga kunjungan kerja ke daerah.

Naskah akademik dibahas, pendapat pakar didengar, pasal-pasal ditimbang.

Kehati-hatian memang diperlukan karena perampasan aset, terutama tanpa putusan pidana, dapat berubah menjadi alat kesewenang-wenangan bila tidak disertai pengawasan pengadilan, standar pembuktian yang jelas, dan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Namun, kehati-hatian tidak sama dengan keengganan. Kesabaran hukum juga tak boleh menjadi nama lain bagi kelambanan politik.

Martin Luther King Jr. pernah mengingatkan, "justice too long delayed is justice denied".

Keadilan yang terlalu lama ditunda adalah keadilan yang ditolak (King, Letter from Birmingham Jail, 1963).

Kalimat itu terasa dekat di negeri tempat hasil kejahatan dapat berpindah rekening dalam hitungan detik, sementara undang-undang untuk mengejarnya memerlukan hampir dua dasawarsa.

Korupsi bukan hanya perkara seseorang masuk penjara.

Ia adalah sekolah yang tak jadi dibangun, obat yang tak sampai ke puskesmas, dan jalan yang retaknya dipikul setiap hari oleh roda-roda kecil.

Sepanjang 2025, KPK mengembalikan aset hasil korupsi sebesar Rp 1,531 triliun, atau naik 107 persen dari Rp 739,6 miliar pada tahun sebelumnya.

Itu pencapaian tertinggi dalam lima tahun. Namun, angka tersebut sekaligus memperlihatkan besarnya medan yang harus dikejar.

Kejahatan kini menyembunyikan hasilnya dalam perusahaan cangkang, aset kripto, nama orang lain, dan yurisdiksi lintas negara.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 juga jatuh ke skor 34 dari 100 dan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-109 dari 182 negara.

Sebuah angka tentu bukan seluruh kenyataan.

Namun, ia seperti termometer: tidak menjelaskan penyakit, tapi cukup untuk memperingatkan bahwa tubuh republik sedang demam.

Negara lain telah mencoba berjalan lebih jauh. Inggris memperkenalkan Unexplained Wealth Order melalui Criminal Finances Act 2017.

Dengan izin pengadilan, seseorang yang memiliki aset sekurang-kurangnya 50.000 poundsterling dan tidak sebanding dengan penghasilan sahnya dapat diminta menjelaskan asal kekayaan tersebut.

Instrumen itu tetap ditempatkan di bawah kontrol hakim.

Dalam dua perkara, penggunaannya kemudian membantu pemulihan hampir 10 juta poundsterling dan 14 juta poundsterling ("UK Home Office, 2026" (Gov.uk)

Italia bahkan memberi makna sosial kepada harta yang disita dari mafia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 109 Tahun 1996, tanah dan bangunan rampasan dapat dimanfaatkan koperasi, komunitas, dan kegiatan sosial.

Ladang yang dahulu dikuasai mafia ditanami kembali; rumah yang dibangun dari ketakutan diubah menjadi ruang pendidikan.

Barang rampasan tidak berhenti sebagai inventaris negara, tetapi kembali menjadi milik kehidupan (Libera, 2026)

Indonesia memerlukan undang-undang yang tegas, tetapi bukan bengis. Kuat, tetapi tidak sewenang-wenang.

Harta hasil kejahatan harus direbut kembali, tapi prosesnya wajib tunduk kepada hukum. Perampasan aset bukan balas dendam negara.

Ia adalah usaha mengembalikan sesuatu kepada mereka yang tak pernah merasa telah kehilangan, karena yang dicuri dari mereka berbentuk kesempatan.

Masalahnya kini bukan sekadar apakah 15 Desember akan tiba. Semua tanggal akhirnya tiba. Persoalannya: apa yang ikut tiba bersamanya?

Janji politik belum tentu menjadi keputusan kelembagaan. Surat komitmen belum merupakan undang-undang.

Target waktu baru dapat dipercaya bila disertai peta jalan terbuka: jadwal pembahasan, daftar masalah, rancangan pasal yang dapat diakses, mekanisme partisipasi publik, serta laporan berkala mengenai kemajuannya.

Hannah Arendt menyebut janji sebagai "pulau-pulau kepastian" di tengah samudera masa depan yang tak dapat diramalkan (Arendt, The Human Condition, 1958).

Namun, sebuah pulau hanya berguna jika benar-benar ada. Bukan fatamorgana yang terlihat ketika kekuasaan sedang dikepung suara rakyat.

Karena itu, tugas masyarakat tidak selesai ketika jalan kembali lengang. Justru setelah spanduk diturunkan, pengawasan harus dimulai.

Kalender DPR perlu menjadi kalender publik. Setiap tahap harus bisa dilihat, setiap penundaan harus dijelaskan, dan setiap janji harus memiliki nama yang bertanggung jawab.

Kelak, 15 Desember mungkin datang tanpa terik, tanpa pagar yang diguncang, dan tanpa ribuan orang di jalan.

Pada hari itu kita akan tahu: parlemen benar-benar membuat sejarah, atau hanya sekali lagi membeli waktu.

Sebab kalender dapat mencatat tanggal, tetapi hanya keberanian politik yang dapat menepati sejarah.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Akuntan, auditor berpengalaman yang purnabakti dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berperan sebagai quality assurer dalam pengawasan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

MEDAN — Pemerintah Kota Medan berencana mengadopsi tradisi keagamaan Kesultanan Deli berupa pembacaan Surah Yasin dan Ratib Al-Haddad sebagai kegiatan rutin bulanan di lingkungan Pemko Medan.

Rencana tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap setelah menghadiri Kenduri Diraja Negeri Sultan Deli dalam rangka menyambut Hari Keputeraan ke-28 Sultan Deli XIV, Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah, di Masjid Jami' Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kamis, 27 Agustus 2026 malam.

Baca Juga:

• Demi Anak Labusel Tumbuh Sehat dan Cerdas, Wabup Syahdian: Penanganan Stunting Harus Diwujudkan dengan Langkah Nyata

Ia mengapresiasi tradisi keagamaan yang masih dilestarikan Kesultanan Deli.

Menurut dia, pembacaan Yasin dan Ratib Al-Haddad tidak hanya menjadi bagian dari tradisi, tetapi juga menjadi sarana doa dan zikir bersama.

"Banyak hal baik yang harus kita tiru dari Kenduri Diraja ini. Selain membaca Surah Yasin, ada juga pembacaan Ratib Al-Haddad yang berisikan doa, zikir, serta ayat-ayat Al-Qur'an. Kita berdoa agar Kesultanan Deli terus berkembang dan Kota Medan selalu dilindungi dari segala bentuk bahaya maupun bencana," kata Zakiyuddin Harahap.

Zakiyuddin berharap tradisi tersebut dapat diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Medan secara berkala.

Ia mengusulkan pembacaan Yasin dan doa bersama digelar setidaknya satu kali dalam sebulan.

"Kalau bisa nanti Pemko ikut meniru amalan baik ini, minimal sebulan sekali membaca Yasin dan berdoa bersama di masjid lingkungan Pemko Medan," tambahnya.

Menurutnya, kegiatan keagamaan tersebut diharapkan dapat memperkuat nilai spiritual di lingkungan pemerintahan.

Selain itu, doa bersama juga menjadi bagian dari ikhtiar untuk memohon perlindungan dan keselamatan bagi masyarakat Kota Medan.

Sementara itu, Sultan Deli XIV Sultan Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah menjelaskan bahwa pembacaan Yasin dan Ratib Al-Haddad merupakan amalan yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur di Tanah Deli.

Menurut Sultan Deli, amalan tersebut ditujukan untuk memohon perlindungan dari berbagai ancaman, termasuk wabah, kejahatan, dan bencana.

Doa juga dipanjatkan agar harapan masyarakat dapat dikabulkan.

"Saya berharap amalan spiritual ini dapat kembali digaungkan secara luas di seluruh pelosok Kota Medan dan Tanah Deli agar daerah tersebut senantiasa diliputi rahmat dan keberkahan dari Allah SWT," harapnya.

Rencana Pemko Medan mengadopsi tradisi tersebut menjadi kegiatan rutin bulanan diharapkan dapat memperkuat hubungan antara nilai-nilai keagamaan dan kehidupan pemerintahan.

Jika diterapkan, pembacaan Yasin dan Ratib Al-Haddad akan menjadi salah satu kegiatan keagamaan yang melibatkan lingkungan Pemko Medan secara berkala.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN — Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Syahdian Purba Siboro, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan serta Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Grand Mercure Medan, Kamis, 27 Agustus 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Syahdian turut menandatangani komitmen kepala daerah sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Hadiri Apkasi Otonomi Expo 2026, Promosikan Potensi Daerah dan Peluang Investasi

Tujuannya memastikan program pencegahan dan penanganan stunting berjalan terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Penandatanganan komitmen kepala daerah mencakup penguatan berbagai intervensi penanganan stunting.

Upaya tersebut antara lain peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, pemenuhan kebutuhan gizi, serta penguatan koordinasi antarinstansi.

Wakil Bupati Syahdian mengatakan penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor.

Pemerintah daerah membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

"Komitmen ini harus diwujudkan melalui langkah nyata dan kerja bersama. Kita ingin memastikan setiap anak di Labuhanbatu Selatan tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang lebih baik," ujar Wabup Syahdian.

Menurut Syahdian, percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara konsisten.

Koordinasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, keluarga, dan unsur terkait perlu terus diperkuat.

Ia mengatakan komitmen yang telah dibangun melalui rapat koordinasi tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan.

Komitmen itu harus menjadi dasar untuk memperkuat pelaksanaan program di lapangan.

"Semoga komitmen ini menjadi langkah nyata untuk mempercepat penurunan angka stunting di Labuhanbatu Selatan. Yang paling penting adalah bagaimana kolaborasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berharap berbagai upaya tersebut dapat mendukung lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Program pencegahan stunting juga diharapkan dapat menjadi bagian dari investasi sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada masa mendatang.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN — Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri Apkasi Otonomi Expo: Trade, Tourism, Investment & Procurement 2026 di Hall 3 dan 3A Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Kabupaten Tangerang, Kamis, 27 Agustus 2026.

Kegiatan yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) tersebut menjadi salah satu ruang bagi pemerintah daerah untuk memperkenalkan potensi unggulan sekaligus membuka peluang kerja sama dengan dunia usaha.

Baca Juga:

• Percepat Penurunan Stunting, Bupati Asahan Dorong Program Tepat Sasaran hingga Desa

Forum ini mencakup sejumlah sektor, mulai dari perdagangan, pariwisata, investasi, hingga pengadaan barang dan jasa.

Bagi Pemerintah Kabupaten Labusel, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperluas promosi potensi daerah sekaligus mencari peluang kerja sama yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Fery Sahputra didampingi Sekretaris Daerah Labusel M. Reza Pahlevi Nasution.

Turut mendampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika M. Iqbal Nasution, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Safi'i, Kepala BappedaLitbang Kamaludin, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Akhiruddin Abdi, Plt. Kepala Dinas Pertanian Sabrina, Kabag Tata Pemerintahan, Kabag Hukum, serta Kabag Pengadaan Barang dan Jasa.

Apkasi Otonomi Expo menjadi momentum bagi pemerintah kabupaten dari berbagai daerah di Indonesia untuk saling bertukar informasi mengenai potensi dan peluang pengembangan daerah.

Forum tersebut juga membuka ruang untuk membangun konektivitas antara pemerintah daerah, dunia usaha, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui pertemuan tersebut, pemerintah daerah dapat memperkenalkan produk unggulan, potensi pariwisata, peluang investasi, serta berbagai kebutuhan pembangunan yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

Bagi Labusel, keikutsertaan dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi daerah kepada jaringan yang lebih luas.

Selain promosi, kegiatan ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi daerah, pengembangan sektor usaha, serta penciptaan peluang investasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Apkasi Otonomi Expo 2026 sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk membangun jejaring dan bertukar pengalaman dalam mengembangkan potensi masing-masing daerah.

Pemerintah Kabupaten Labusel diharapkan dapat memanfaatkan forum tersebut untuk memperluas promosi potensi daerah sekaligus mendorong masuknya kerja sama dan investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.* (ad)

ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Mercure, Kamis, 27 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Puluhan Peserta Adu Kreativitas di Festival Layang-Layang Asahan, Rebutkan Piala Bupati

Dalam pidatonya, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya menegaskan bahwa penurunan stunting menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sejumlah program telah dijalankan untuk mendukung upaya tersebut.

Di antaranya Program Hasil Terbaik Cepat, layanan berobat gratis melalui Universal Health Coverage, pengembangan Rumah Sakit Unggulan, pembangunan Puskesmas Rawat Inap Plus Sumut Berkah, serta inovasi BESTI atau Bantuan Stimulan Keluarga Berisiko Stunting.

"Program BESTI telah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Sasaran utamanya adalah anak usia 8 hingga 23 bulan yang mengalami masalah gizi, agar tidak berkembang menjadi kasus stunting baru. Melalui bantuan pangan lokal sebagai stimulan, pelaksanaan BESTI tahun 2025 terbukti meningkatkan berat badan balita penerima manfaat membuktikan bahwa intervensi yang tepat sasaran mampu membawa perubahan nyata bagi tumbuh kembang anak kita," ungkap Wagubsu.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Utara mengajak seluruh pemerintah daerah di Sumatera untuk memperkuat kerja sama dalam mencegah dan menurunkan angka stunting.

Ia meminta setiap kabupaten dan kota memiliki sasaran prioritas yang jelas, target yang dapat diukur, serta data penerima manfaat yang dapat dipercaya.

"Pastikan setiap Kabupaten/Kota memiliki lokus prioritas yang jelas, target yang terukur, data sasaran yang terpercaya, serta rencana tindak lanjut yang benar-benar dapat dilaksanakan. Tidak ada ruang untuk keraguan stunting harus kita turunkan bersama," pesannya.

Setelah mengikuti rapat, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengapresiasi pelaksanaan forum koordinasi tersebut.

Menurut dia, kegiatan tersebut bukan sekadar pertemuan antarpemerintah daerah, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat langkah bersama dalam menangani persoalan stunting.

"Kegiatan ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi, langkah, dan tekad bersama di seluruh wilayah Sumatera Utara, demi mempercepat penurunan angka stunting. Stunting bukan sekadar masalah kesehatan ini adalah masalah kualitas sumber daya manusia bangsa, yang wajib diselesaikan secara bersama-sama, lintas sektor, dan lintas daerah. Tidak ada pihak yang bisa berdiri sendiri," tegas Bupati.

Taufik mengatakan Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen mendukung program percepatan penurunan stunting yang dijalankan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Hasil rapat koordinasi tersebut, kata dia, akan ditindaklanjuti melalui langkah konkret di tingkat desa dan kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Asahan juga akan memastikan berbagai program yang berkaitan dengan penanganan stunting berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kita ingin memastikan anak-anak Asahan tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Ini investasi masa depan yang tidak boleh ditunda," tandasnya.

Upaya menurunkan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa dan kelurahan, keluarga, serta masyarakat diharapkan dapat menjalankan peran masing-masing untuk memastikan anak memperoleh asupan gizi dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap upaya pencegahan dan penurunan stunting dapat berjalan lebih terarah dan memberikan hasil yang nyata.* (ad)

ASAHAN — Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., membuka Festival Layang-Layang Asahan yang memperebutkan Piala Bupati Asahan.

Festival tersebut digelar di Lapangan Desa Silo Baru, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan, Kamis, 27 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Cegah Sengketa di Kemudian Hari, Pemkab Asahan Percepat Pendaftaran Tanah Wakaf

Tahun ini terdapat dua kategori yang diperlombakan, yakni Layang-Layang Sindarin dengan 37 peserta dan Layang-Layang Dimensi yang diikuti lima peserta.

Peserta datang dari Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau Labura, Kota Tanjungbalai, dan Kabupaten Batubara.

Beragam bentuk dan kreativitas layang-layang ditampilkan dalam festival tersebut. Antusiasme peserta dan masyarakat terlihat sejak kegiatan berlangsung.

Turut hadir Camat Silo Laut, Ketua KORMI Asahan, Kepala Desa Silo Baru, panitia pelaksana, peserta, serta masyarakat yang menyaksikan perlombaan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan Rianto mengatakan festival layang-layang menjadi salah satu kegiatan yang mengangkat budaya tradisional Indonesia.

"Sore hari ini kita melaksanakan Festival Layang-Layang, yang merupakan salah satu ciri khas budaya Indonesia. Festival ini luar biasa. Rata-rata kita dahulu pernah bermain layang-layang, bahkan ketika layang-layang putus pun kita kejar," ujarnya.

Menurut Rianto, festival tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menunjukkan kreativitas melalui berbagai bentuk layang-layang.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus digelar secara berkelanjutan di Kabupaten Asahan.

"Berbagai variasi layang-layang ditampilkan dengan kreativitas yang cukup beragam dan bagus-bagus. Mudah-mudahan penyelenggaraan festival layang-layang ini dapat terus berlanjut dan berkesinambungan," katanya.

Rianto menilai bermain layang-layang tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga bagian dari budaya Indonesia yang perlu dilestarikan.

Festival tersebut sekaligus dapat menjadi wadah olahraga dan kreativitas masyarakat.

"Alhamdulillah, kegiatan kali ini diikuti peserta dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, bahkan ada juga yang berasal dari tingkat nasional," ungkapnya.

Rianto meminta seluruh peserta menjaga sportivitas selama mengikuti perlombaan.

Ia juga mengingatkan tim penilai agar memberikan penilaian secara objektif dan profesional.

"Untuk para peserta, junjung tinggi sportivitas. Kepada tim penilai, yang bagus katakan bagus, yang baik katakan baik. Kita semua bangga dengan kegiatan ini," pesannya.

Selain mengapresiasi peserta, Rianto juga menilai lokasi pelaksanaan festival mendukung kegiatan tersebut.

Ia mengajak masyarakat untuk terus berkreativitas sekaligus menjaga keberadaan budaya tradisional di Kabupaten Asahan.

"Tempat dan lokasi ini bagus. Mari kita berkreativitas serta dapat melestarikan budaya tradisional yang baik di Kabupaten Asahan. Ini merupakan wujud rasa cinta kita semua," ujarnya.

Setelah menyampaikan sambutan, Rianto secara resmi membuka Festival Layang-Layang Asahan yang memperebutkan Piala Bupati Asahan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

Festival tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkenalkan dan melestarikan permainan tradisional serta memperkuat kreativitas masyarakat di Kabupaten Asahan.* (ad)

ASAHAN — Pemerintah Kabupaten Asahan mendorong percepatan pendaftaran tanah wakaf sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan melindungi aset wakaf dari persoalan hukum di kemudian hari.

Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tentang percepatan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• 88.027 KPM di Asahan Dapat Beras Gratis, Wabup: Kalau Ada Pemotongan, Hubungi Saya!

Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P. mengikuti kegiatan tersebut bersama sejumlah pejabat dan instansi terkait.

Hadir pula perwakilan Kejaksaan Negeri Asahan, staf ahli, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, organisasi perangkat daerah, camat, serta pihak terkait lainnya.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan komitmen percepatan pendaftaran tanah wakaf oleh Wakil Bupati Asahan bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, dan Ketua Badan Wakaf Kabupaten Asahan.

Penandatanganan tersebut disaksikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara daring.

Wakil Bupati Asahan Rianto mengatakan percepatan pendaftaran tanah wakaf merupakan langkah penting untuk memastikan aset wakaf memiliki status hukum yang jelas.

Menurut dia, kepastian hukum diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan terkait tanah wakaf pada masa mendatang.

"Pemerintah Kabupaten Asahan mendukung penuh percepatan pendaftaran tanah wakaf. Melalui sinergi seluruh pihak terkait, diharapkan tanah-tanah wakaf yang ada dapat memiliki kepastian hukum dan terdata dengan baik," ujar Wakil Bupati.

Rianto juga berharap seluruh instansi yang terlibat memperkuat koordinasi dan kerja sama.

Dengan demikian, program percepatan pendaftaran tanah wakaf dapat berjalan dengan baik di seluruh wilayah Kabupaten Asahan.

Program tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf.

Dengan adanya pendaftaran dan sertifikasi, keberadaan tanah wakaf diharapkan dapat lebih terjaga serta dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya untuk kepentingan umat.* (ad)