Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi.

Baca Juga:

• Ustaz Aslam Nur Kupas Tradisi Kelahiran Rasulullah di Mekah, Soroti Peran Ibu dalam Perspektif Muhammadiyah

Ia menekankan, kepatuhan terhadap aturan bukan hanya bentuk ketaatan kepada pemerintah, tetapi juga bagian dari ajaran Islam dalam menghormati ulil amri.

KH Cholil mengingatkan agar umat Islam tidak memaksakan diri berangkat haji tanpa visa haji resmi, karena hal tersebut dapat berdampak pada keabsahan ibadah.

"Agar pelaksanaan haji bisa sah dan bisa mabrur. Jadi saya minta kepada masing-masing kita tidak perlu memaksakan untuk berangkat haji jika tidak punya visa haji," jelasnya.

Ia juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap keberangkatan jamaah ilegal, mengingat praktik tersebut dapat mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional.

Menurutnya, aturan yang diberlakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi sudah sejalan dengan prinsip syariat Islam, sehingga pelanggaran terhadap aturan tersebut juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai agama.

Selain itu, KH Cholil mengingatkan bahwa Arab Saudi telah menetapkan sanksi tegas bagi pelanggaran haji ilegal, termasuk denda besar bagi pelaku maupun pihak yang memfasilitasi.*

(d/dh)

Brian menyebut, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya evaluasi dan pembaruan berkelanjutan agar pendidikan tinggi tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Kampus Hasilkan SDM Sesuai Kebutuhan Nasional, Riset Harus Lebih Relevan

Ia menjelaskan, substansi setiap program studi akan terus diperbarui agar selaras dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi terbaru.

Menurutnya, dunia pendidikan harus responsif terhadap perubahan, termasuk munculnya teknologi baru yang sebelumnya belum ada dalam kurikulum lama.

"Kita lakukan update sehingga substansi dari prodi-prodi itu terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk temuan-temuan terbaru," kata Brian.

Sebagai contoh, ia menyinggung bidang Teknik Elektro yang kini harus beradaptasi dengan teknologi seperti Internet of Things (IoT) dan quantum computing.

"Dulu belum ada IoT, belum ada quantum computing, maka itu kita sesuaikan," jelasnya.

Brian menegaskan, pemerintah mendorong adanya continuous improvement dalam sistem pendidikan tinggi agar lulusan perguruan tinggi tetap relevan dengan kebutuhan bangsa dan perkembangan industri.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Badri Munir Sukoco, sempat menyebut adanya kemungkinan penutupan prodi yang tidak relevan. Namun, Brian menegaskan arah kebijakan lebih menitikberatkan pada pengembangan, bukan penghapusan.*

(k/dh)

Korban terbaru yang meninggal dunia adalah Indah Setiyawati (27), warga Desa Sidorejo, Pulokulon, yang sebelumnya menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Semarang. Korban merupakan rujukan dari RSUD Dr R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Lepas 147 Calon Jemaah Haji, Titip Pesan Jaga Niat dan Nama Baik Daerah

Dengan tambahan satu korban ini, total korban jiwa dalam insiden tersebut kini menjadi lima orang, sementara sejumlah korban lainnya masih menjalani perawatan akibat luka-luka.

Sebelumnya, kecelakaan terjadi pada Jumat (1/5/2026) dini hari sekitar pukul 02.52 WIB. Minibus Toyota Avanza berpenumpang sembilan orang yang melaju dari arah selatan menuju utara diduga mengalami mesin mati saat melintasi rel tanpa palang pintu.

Pada saat bersamaan, KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasarturi melintas dari arah barat menuju timur dan tabrakan tidak dapat dihindarkan. Benturan keras membuat mobil terpental hingga sekitar 20 meter dan masuk ke area persawahan.

Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan, termasuk kondisi perlintasan yang tidak dilengkapi palang pintu resmi.*

(k/dh)

Sebelumnya, aparat kepolisian mengamankan 101 orang yang diduga akan terlibat dalam aksi tersebut. Saat ini, penyelidikan difokuskan pada pihak yang diduga sebagai dalang serta pendana kegiatan.

Baca Juga:

• Bocah 4 Tahun di Rohil Tewas Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual, Polisi Selidiki Intensif

Polisi juga menelusuri dugaan adanya aliran dana yang digunakan untuk menggerakkan massa di lapangan. Dari hasil penindakan, ditemukan sejumlah uang yang diduga akan dibagikan kepada peserta aksi oleh koordinator lapangan.

Meski demikian, seluruh 101 orang yang sempat diamankan telah dipulangkan ke keluarga masing-masing setelah menjalani pemeriksaan intensif.

"Semalam 101 orang tersebut sudah pulang ke rumah masing-masing dengan dijemput keluarga dan pendampingan dari LBH Jakarta," ujarnya.

Polda Metro Jaya menegaskan proses penyelidikan masih terus berjalan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan rencana aksi anarkis tersebut.*

(oz/dh)

Pelepasan secara resmi dilakukan oleh Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, didampingi Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro.

Baca Juga:

• Respons Cepat Bupati Fery, Bantuan Material dan Beras Disalurkan ke Korban Angin Kencang di Kotapinang

"Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saya mengucapkan selamat kepada seluruh jemaah calon haji. InsyaAllah bapak dan ibu adalah orang-orang terpilih yang mendapat panggilan Allah SWT," ujar Fery.

Ia menekankan bahwa ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan spiritual yang harus dijalani dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan.

"Ibadah ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan hati. Luruskan niat, jaga keikhlasan, dan serahkan seluruhnya kepada Allah SWT demi meraih haji yang mabrur," tambahnya.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan bahwa para jemaah membawa nama baik daerah dan bangsa selama berada di Tanah Suci. Ia meminta agar seluruh jemaah menjaga sikap, disiplin, dan mematuhi aturan selama menjalankan ibadah.

"Bapak dan ibu adalah duta daerah. Jaga nama baik Labuhanbatu Selatan dan Indonesia. Tunjukkan akhlak terbaik selama di Tanah Suci," tegasnya.

Kepada petugas haji daerah, Bupati turut berpesan agar memberikan pelayanan terbaik dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

"Layani jemaah dengan sepenuh hati, ini adalah amanah mulia," ujarnya.

Dari total 147 jemaah, terdapat dua jemaah lansia, yakni Adjam Nasution (84) sebagai jemaah tertua laki-laki dan Siti Aisyah (71) sebagai jemaah tertua perempuan. Sementara jemaah termuda adalah Nazwa Nadila Nasution (21) dan Mohammad El Nino (23).

Acara pelepasan turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekda, OPD, tokoh agama, serta keluarga jemaah yang memadati lokasi acara.*

(dh)

Pernyataan itu disampaikan dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Sabtu (2/5/2026). Ia menyebut kedua konsep sekolah tersebut memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan pemerataan pendidikan.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Kampus Hasilkan SDM Sesuai Kebutuhan Nasional, Riset Harus Lebih Relevan

"Kedua model tersebut sangat penting sebagai bentuk pengejawantahan konstitusi," kata Susanto dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, keberadaan kedua jenis sekolah tersebut tidak hanya dibutuhkan di daerah, tetapi juga di wilayah perkotaan seperti Jakarta.

"Sekolah Garuda diperlukan untuk menyiapkan SDM berdaya saing global, sementara Sekolah Rakyat tetap penting karena masih banyak kelompok rentan," ujarnya.

Selain itu, Susanto juga mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait penyediaan smartboard di sekolah-sekolah sebagai bagian dari transformasi digital pendidikan.

Namun, ia menekankan bahwa inovasi pemanfaatan teknologi tersebut perlu terus ditingkatkan agar memberikan dampak maksimal dalam proses belajar mengajar.

Dalam kesempatan yang sama, ia berharap sistem pendidikan nasional terus diperkuat agar mampu melahirkan SDM unggul dan kompetitif di tingkat global.

"SDM yang berdaya saing lahir dari sistem pendidikan yang hebat," pungkasnya.*

(mt/dh)

Peristiwa itu pertama kali disadari oleh seorang warga bernama Ahmad Baehaqy Pratama (21) saat melintas di Jalan Jeprah, Jonggol. Ia mengaku terkejut melihat warna seperti pelangi muncul di langit meski kondisi belum turun hujan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini: Mayoritas Wilayah Diguyur Hujan Ringan, Banda Aceh Berawan

Fenomena tersebut juga membuat arus lalu lintas di lokasi sempat tersendat karena banyak pengendara memperlambat laju kendaraan untuk mengambil gambar menggunakan ponsel.

Menanggapi hal itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa fenomena tersebut merupakan peristiwa optik atmosfer yang tergolong umum terjadi.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani, mengatakan warna pelangi muncul akibat pembiasan cahaya matahari oleh butiran air di atmosfer.

"Warna pelangi muncul karena cahaya Matahari berinteraksi dengan butir-butir air di udara, baik dari sisa hujan maupun hujan yang sedang terjadi di sisi lain wilayah," jelas Ida.

Ia menambahkan, pada saat kejadian juga terdapat awan jenis towering cumulus yang menutupi sebagian pelangi sehingga tampak tidak utuh dan menyerupai "awan pelangi".

"Fenomena ini bukan tanda bahaya, melainkan proses pembentukan awan konvektif yang bisa memicu hujan lokal," ujarnya.

BMKG memastikan fenomena tersebut bukan pertanda bencana, melainkan bagian dari dinamika atmosfer yang normal terjadi.*

(d/dh)

Brian mengatakan, Prabowo juga meminta agar aktivitas riset dan kegiatan akademik di kampus dapat diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah.

Baca Juga:

• Menkomdigi Sebut Pernyataan Amien Rais Fitnah dan Ujaran Kebencian, Berpotensi Langgar UU ITE

Ia menegaskan, pemerintah berharap hasil-hasil penelitian di perguruan tinggi tidak berjalan tanpa arah, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata bangsa.

"Jadi kita tidak ingin ya nanti penelitian-penelitian bukan sesuatu yang sedang tidak dibutuhkan," ujarnya.

Brian menilai, riset yang relevan akan memperkuat kemandirian Indonesia, terutama di tengah dinamika global seperti gejolak geopolitik dan dampaknya terhadap sektor energi serta ekonomi.

"Ketergantungan kita masih besar. Ini yang diminta oleh Bapak Presiden, sehingga seluruhnya diharapkan menjadi tulang punggung pemikiran dan inovasi untuk semua sektor," jelasnya.

Meski demikian, Brian menegaskan bahwa riset dasar tetap penting dan tidak boleh ditinggalkan karena menjadi fondasi bagi inovasi di masa depan.

"Penelitian dasar yang kuat itu justru menjadi fondasi lahirnya inovasi yang berkualitas," katanya.

Ia menambahkan, seluruh penelitian tetap harus berjalan sesuai porsinya, namun diarahkan agar lebih relevan dengan kebutuhan bangsa.

"Jadi arahan Bapak Presiden adalah hasil-hasil riset itu relevan dan memang dibutuhkan oleh bangsa kita," pungkasnya.*

(k/dh)

Selain itu, komoditas bawang merah dijual seharga Rp45.000 per kilogram, dan bawang putih di harga Rp38.500 per kilogram.

Baca Juga:

• Harga Pertamax Turbo 2 Mei 2026 Masih Stabil, Ini Daftar Lengkap Tarif di Seluruh Indonesia

Sementara itu, beras kualitas super I dijual Rp16.850 per kilogram dan super II Rp16.400 per kilogram.

Untuk komoditas cabai lainnya, harga cabai merah besar tercatat Rp49.500 per kilogram, cabai merah keriting Rp43.900 per kilogram, serta cabai rawit hijau Rp43.050 per kilogram.

Harga daging ayam ras segar berada di Rp40.250 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas I mencapai Rp142.900 per kilogram dan kualitas II Rp136.250 per kilogram.

Adapun gula pasir premium dijual Rp20.100 per kilogram dan gula pasir lokal Rp19.050 per kilogram.

Sementara itu, minyak goreng curah tercatat Rp20.550 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I Rp24.050 per liter, dan bermerek II Rp22.800 per liter.

PIHPS mencatat, fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh pasokan, distribusi, serta kondisi permintaan di masing-masing daerah.*

(an/dh)

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita serta penandatanganan prasasti oleh Wali Kota, disaksikan Ketua Yayasan Methodist Benayah dr. Kwasai beserta para undangan. Momentum ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mendukung tersedianya fasilitas publik yang representatif, nyaman, dan aman bagi pelajar maupun masyarakat.

Baca Juga:

• Hardiknas 2026, Mendikdasmen Tekankan 3M sebagai Kunci Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional

"Penginapan ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal bagi pelajar, sementara kolam renang menjadi sarana olahraga yang sangat baik untuk menjaga kebugaran fisik, meningkatkan kesehatan pernapasan, serta memperkuat jantung. Kita berharap fasilitas ini menjadi destinasi baru, tidak hanya bagi pelajar Yayasan Methodist, tetapi juga pelajar lainnya, sekaligus sebagai wadah edukasi sejak dini," ujarnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa Benayah House memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan kota. Selain menjadi pusat pembinaan olahraga renang untuk melahirkan atlet berprestasi, fasilitas ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan pelajar melalui sarana olahraga yang memadai.

Tak hanya itu, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan.

Sementara itu, Ketua Yayasan Methodist Benayah, dr. Kwasai, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Wali Kota dalam peresmian fasilitas baru tersebut. Ia berharap Benayah House dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan pelajar serta masyarakat luas.

Acara peresmian turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Bukhori Ginting, Kepala DP3APM Irma Suryani, Camat Tanjungbalai Selatan Yudhi Irfan Lesmana, Ketua PMI HM Kosasih, serta sejumlah undangan lainnya.*

(dh)

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut telah mengidentifikasi sebaran video tersebut dan menilai narasi yang disampaikan tidak memiliki dasar fakta serta berpotensi memicu perpecahan di ruang publik.

Baca Juga:

• ABP Siapkan Langkah Hukum terhadap Amien Rais, Sebut Pernyataan soal Prabowo dan Teddy sebagai Tuduhan Keji

Meutya menegaskan bahwa ruang digital seharusnya digunakan untuk adu gagasan, bukan untuk menyebarkan konten yang menyerang individu maupun memproduksi kebencian.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pihak yang membuat, menyebarkan, atau mendistribusikan konten tersebut secara sadar dapat dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2).

Sementara itu, video berjudul "JAUHKAN ISTANA DARI SKANDAL MORAL" yang diunggah di kanal YouTube Amien Rais Official dilaporkan sudah tidak dapat diakses.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Menkomdigi tersebut.*

(d/dh)

Ketua DPP ABP, Supriyanto, menegaskan bahwa pernyataan Amien Rais tidak lagi berada dalam koridor kritik politik yang sehat, melainkan sudah masuk ke ranah serangan personal tanpa dasar bukti yang jelas.

Baca Juga:

• Seskab Teddy Harap Kesejahteraan Pekerja Meningkat di Masa Depan, Sampaikan Apresiasi di Hari Buruh 2026

Menurut ABP, narasi yang disampaikan Amien Rais dinilai telah melampaui batas kewajaran karena mengaitkan isu moralitas pribadi tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dianggap berpotensi menyesatkan opini publik serta mengganggu stabilitas politik.

"Kalau kritik berbasis data itu sehat. Tapi kalau berupa asumsi liar dan insinuasi, itu sudah pembunuhan karakter," lanjutnya.

ABP juga menilai pernyataan tersebut mencerminkan retorika politik yang semakin ekstrem dan tidak rasional, sehingga berisiko merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Lebih lanjut, ABP memastikan saat ini tengah mempersiapkan langkah hukum atas dugaan pencemaran nama baik serta penyebaran informasi yang dianggap tidak benar.

Sebelumnya, pernyataan Amien Rais dalam sebuah video viral memicu kontroversi setelah mengaitkan kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Seskab Teddy Indra Wijaya dengan isu moralitas dan profesionalitas.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi atas rencana langkah hukum tersebut.*

(d/dh)

Berdasarkan informasi resmi dari PT Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax Turbo di wilayah Jawa dan Bali saat ini berada di level Rp 19.400 per liter. Angka tersebut masih bertahan sejak kenaikan signifikan dari sebelumnya Rp 13.800 per liter.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun Tipis ke Rp2,796 Juta/Gram, Buyback Ikut Melemah

Adapun di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan sebagian besar Sulawesi, harga BBM ini berada di kisaran Rp 19.850 per liter. Perbedaan harga tersebut dipengaruhi oleh faktor distribusi dan kebijakan penetapan harga di masing-masing daerah.

Pertamina sendiri secara berkala melakukan evaluasi harga BBM non-subsidi mengikuti dinamika harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah. Namun hingga awal Mei 2026 ini, belum ada pengumuman resmi terkait perubahan harga terbaru untuk Pertamax Turbo.

Berikut rincian harga Pertamax Turbo di sejumlah wilayah:

- DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali: Rp 19.400/liter
- Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi, Papua: Rp 19.850/liter
- Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara: Rp 20.250/liter
- FTZ Batam: Rp 18.450/liter

Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari Pertamina guna mendapatkan update harga BBM terkini, mengingat penyesuaian dapat dilakukan sewaktu-waktu.*

(k/dh)

Pertemuan bilateral ini dipimpin oleh Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, bersama jajaran anggota KPPU dan perwakilan JFTC. Diskusi menekankan pentingnya sinergi lintas negara, penguatan kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi dalam menghadapi dinamika pasar digital yang semakin kompleks.

Baca Juga:

• Haru dan Penuh Doa! Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Diupah-Upah KNPI Jelang Berangkat Haji 2026

"KPPU tidak hanya menangani kartel dan persekongkolan tender, tetapi juga membentuk struktur pasar agar tetap terbuka, inovatif, dan inklusif, khususnya di sektor digital," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/5/2026).

Ia menjelaskan, KPPU saat ini tengah mendorong reformasi kelembagaan melalui penguatan mandat hukum, modernisasi organisasi, serta integrasi sistem berbasis data. Salah satu agenda penting adalah amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 guna memperluas kewenangan lembaga, termasuk penerapan notifikasi pra-transaksi merger dan program leniency.

Dalam diskusi sektor digital, KPPU menyoroti meningkatnya konsentrasi pasar pada platform berbasis data, termasuk di sektor e-commerce, sistem pembayaran digital, dan pinjaman online. Praktik integrasi vertikal dinilai dapat meningkatkan efisiensi, namun juga berpotensi menutup akses pasar bagi pelaku usaha lain jika tidak diawasi secara tepat.

Anggota KPPU, Gopprera Panggabean, menyebut pihaknya juga tengah menelaah indikasi praktik monopoli dalam ekosistem digital, termasuk model bisnis social commerce.

"Menghadapi tantangan tersebut, KPPU menegaskan arah transformasi menuju otoritas persaingan berbasis data," jelasnya.

Sementara itu, JFTC berbagi pengalaman terkait penggunaan Digital Analyst, yakni tenaga ahli teknologi eksternal yang mendukung penegakan hukum secara fleksibel. Pendekatan ini dinilai sebagai praktik baik yang dapat diadopsi dengan tetap menjaga keamanan informasi dan independensi lembaga.

Ketua JFTC, Chatani Eiji, mengapresiasi langkah progresif KPPU dalam menangani kasus persaingan usaha di sektor digital, termasuk yang melibatkan perusahaan global.

Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten menunjukkan kredibilitas KPPU sebagai otoritas persaingan yang independen dan berstandar tinggi di tingkat internasional.

Kedua lembaga sepakat bahwa praktik anti-persaingan di era digital bersifat lintas batas, sehingga membutuhkan kerja sama internasional yang kuat, termasuk dalam pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, serta kajian isu seperti kolusi berbasis algoritma.

Melalui kolaborasi ini, KPPU dan JFTC berharap dapat menciptakan pasar yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan, sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi pelaku usaha dan konsumen.*

(d/dh)

Kapolres Rohil, Isa Imam Syahroni, memastikan bahwa proses penyelidikan saat ini masih berlangsung dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti.

Baca Juga:

• Ferdinand Hutahaean Sebut Laporan terhadap Jusuf Kalla ke Polisi Ditunggangi Kepentingan Politik, Singgung Arah Elektoral

Peristiwa ini pertama kali terungkap setelah korban mengalami demam tinggi sejak Senin (27/4). Orang tua sempat membawa korban ke bidan setempat yang mendiagnosis dehidrasi dan memberikan obat penurun panas.

Namun karena kondisi tak kunjung membaik, korban kembali dibawa ke puskesmas pada Rabu (29/4). Saat pemeriksaan awal, belum ditemukan kejanggalan yang mencolok.

Kecurigaan muncul pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, saat orang tua korban hendak mengganti popok. Mereka mendapati adanya pendarahan pada bagian vital korban dan segera melaporkannya kepada tenaga medis.

Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan adanya dugaan kekerasan akibat benda tumpul. Korban kemudian dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Korban sempat menjalani perawatan intensif, namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada Jumat (1/5) dini hari.

Kasus tersebut kemudian dilaporkan oleh pihak keluarga ke kepolisian. Hingga kini, aparat masih terus mendalami peristiwa tersebut untuk mengungkap pelaku dan motif di balik kejadian tersebut.

Polisi menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini demi memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.*

(ds/dh)

Berdasarkan data dari situs resmi Logam Mulia, harga emas Antam 24 karat kini berada di level Rp2.796.000 per gram. Penurunan ini turut diikuti oleh harga buyback atau harga jual kembali yang juga turun Rp3.000 menjadi Rp2.586.000 per gram.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp30.000 Jadi Rp2,79 Juta per Gram, Buyback Ikut Menguat

Dalam sepekan terakhir, harga emas Antam bergerak di kisaran Rp2.769.000 hingga Rp2.825.000 per gram. Sedangkan dalam sebulan terakhir, harga emas berada di rentang Rp2.769.000 hingga Rp2.900.000 per gram.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5%. Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai transaksi saat penjualan kembali dilakukan.

Berikut rincian harga emas Antam per Sabtu (2/5/2026):

- 0,5 gram: Rp1.448.000
- 1 gram: Rp2.796.000
- 2 gram: Rp5.532.000
- 3 gram: Rp8.273.000
- 5 gram: Rp13.755.000
- 10 gram: Rp27.455.000
- 25 gram: Rp68.512.000
- 50 gram: Rp136.945.000
- 100 gram: Rp273.812.000
- 250 gram: Rp684.265.000
- 500 gram: Rp1.368.320.000
- 1.000 gram: Rp2.736.600.000

Penurunan harga ini menjadi perhatian pelaku pasar, terutama investor yang memanfaatkan emas sebagai instrumen lindung nilai di tengah fluktuasi ekonomi global.*

(d/dh)

Dalam unggahannya, Prabowo menampilkan ilustrasi sketsa hitam putih yang menggambarkan dirinya tengah berinteraksi dengan para siswa. Ia tampak mengenakan kemeja safari sambil tersenyum dan menyalami anak-anak sekolah yang berada di sekitarnya.

Baca Juga:

• Hardiknas 2026, Mendikdasmen Tekankan 3M sebagai Kunci Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional

Unggahan tersebut juga menampilkan suasana penuh kehangatan, di mana para siswa terlihat antusias menyambut kehadiran Presiden. Beberapa guru turut terlihat mendampingi di latar belakang.

Sementara itu, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini mengusung tema "Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua". Tema tersebut ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui surat edaran resmi.

Tema ini menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan bulan Mei sebagai Bulan Pendidikan Nasional. Langkah ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif berbagai pihak dalam menghadirkan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.*

(in/dh)

Mengutip Investing.com, Sabtu, 2 Mei 2026, harga minyak Brent untuk kontrak Juli turun 1,8 persen menjadi USD108,39 per barel. Sebelumnya, kontrak Brent sempat menembus level di atas USD126 per barel.

Baca Juga:

• Menguatnya Realisme Global Kembali Soroti Status Strategis Selat Malaka

Pelemahan harga minyak dipicu oleh kabar bahwa Iran mengajukan proposal baru kepada mediator Pakistan terkait upaya meredakan ketegangan yang berlangsung.

Langkah tersebut sempat memunculkan harapan de-eskalasi konflik, meskipun situasi masih belum menunjukkan kepastian. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa pihaknya masih mencermati perkembangan negosiasi tersebut.

"Saya tidak puas dengan itu, jadi kita lihat saja apa yang terjadi," ujarnya kepada wartawan.

Di sisi lain, gangguan pasokan minyak global masih terus berlangsung akibat kebuntuan hubungan antara kedua negara, sehingga volatilitas harga diperkirakan masih akan berlanjut.

Laporan media internasional juga menyebutkan bahwa proposal terbaru dari Iran tidak lagi secara langsung menuntut penghentian blokade terhadap pelabuhan dan garis pantainya, yang sebelumnya menjadi salah satu poin krusial dalam negosiasi.

Kondisi ini membuat pasar energi global tetap berada dalam tekanan, dengan pelaku pasar terus memantau perkembangan geopolitik yang dapat memengaruhi pasokan dan harga minyak dunia.*

(mt/dh)

Hal tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026, Sabtu (2/5/2026). Adapun 3M yang dimaksud meliputi mindset (pola pikir), mental, dan misi.

Baca Juga:

• Prabowo Janji Bangun 1 Juta Rumah untuk Buruh, Lokasinya Dekat Kawasan Industri

Ia menjelaskan, tanpa penerapan 3M, berbagai kebijakan pendidikan yang telah dirancang berpotensi hanya menjadi program formalitas tanpa dampak nyata, yang sekadar diukur dari capaian angka-angka.

Mu'ti juga menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi merupakan proses membangun karakter, peradaban, serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Menurutnya, pendidikan harus mampu melahirkan manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, serta memiliki tanggung jawab sosial.

Lebih lanjut, ia mengaitkan pembangunan sektor pendidikan dengan visi besar pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia unggul, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

"Pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun SDM Indonesia yang kuat dan tangguh menuju negara yang maju dan bermartabat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Mu'ti juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, yang telah berkontribusi dalam pengembangan sektor pendidikan di Indonesia.

Ia menambahkan, selama 18 bulan terakhir, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah membangun fondasi pendidikan bermutu melalui berbagai kebijakan dan penguatan ekosistem pendidikan yang melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.*

(mt/dh)

Menurut Andreas, pembentukan tim asesor untuk menentukan siapa yang layak disebut sebagai aktivis HAM justru dapat menjadi alat legitimasi yang berisiko melindungi pelanggar HAM.

Baca Juga:

• Prabowo Sindir Pejabat Pintar tapi Korupsi: Semakin Tinggi Pangkat, Banyak yang Jadi Maling

Ia menilai, selama ini pelanggar HAM umumnya berasal dari kelompok yang memiliki kekuasaan, akses finansial, dan kekuatan tertentu. Sementara itu, aktivis HAM justru lahir dari masyarakat sipil dengan keterbatasan akses terhadap kekuasaan.

"Ketika aktivis HAM melakukan pembelaan, modalnya adalah kemanusiaan dan keberanian. Di mana posisi pemerintah?" katanya.

Andreas menegaskan, pemerintah seharusnya berperan sebagai pelindung masyarakat dari ancaman pelanggaran HAM, bukan justru menjadi pihak yang menentukan legitimasi aktivis HAM.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan rencana pembentukan tim asesor yang bertugas menyeleksi dan menentukan status aktivis atau pembela HAM.

Pigai menjelaskan, tim tersebut nantinya akan berada di bawah lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga komisi lain sesuai dengan bidang kasus yang ditangani.

Menurutnya, keberadaan tim asesor diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan status sebagai aktivis HAM, terutama setelah adanya rencana perlindungan hukum bagi pembela HAM dalam undang-undang yang akan datang.

"Semua orang bisa mengklaim sebagai pembela HAM, maka perlu ada seleksi berdasarkan kriteria yang jelas," kata Pigai.

Meski demikian, wacana tersebut masih menuai pro dan kontra, terutama terkait potensi intervensi negara dalam menentukan independensi aktivis HAM di Indonesia.*

(d/dh)