JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memperkuat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui anggaran Rp509 miliar untuk mendukung pengawasan keamanan pangan dalam program tersebut.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Sumut Dodhy Thahir Ditahan, Golkar Tegaskan Tak Beri Pendampingan Hukum

Menurut Taruna, anggaran yang disetujui tersebut lebih rendah dibandingkan usulan awal BPOM.

Lembaga itu sebelumnya mengajukan anggaran sekitar Rp1,2 triliun khusus untuk pengawalan program MBG.

"Begini ya, sebetulnya anggaran yang ada Rp 509 miliar itu, itu anggaran yang memang diusulkan oleh Badan POM. Seingat saya itu Rp 1,2 triliun khusus untuk pengawalan makan bergizi gratis. Tapi akhirnya yang disetujui Rp 509 miliar," kata Taruna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).

Taruna mengatakan anggaran Rp509 miliar tersebut berada di luar anggaran untuk kegiatan operasional BPOM lainnya.

Ia menjelaskan pengawasan keamanan pangan dalam program MBG merupakan bagian dari tugas BPOM, terutama karena MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

"Salah satu tusi Badan POM itu adalah tentu pengawalan keamanan pangan. Dan pengawalan keamanan pangan yang salah satunya menjadi program prioritas presiden adalah makan bergizi gratis," ungkapnya.

Pengawasan akan dilakukan melalui sejumlah langkah, termasuk pengambilan sampel makanan di wilayah yang dinilai rawan terjadi keracunan.

BPOM juga akan melakukan penanganan dan mitigasi apabila ditemukan kasus keracunan yang berkaitan dengan makanan dalam program MBG.

Taruna mengatakan pengawasan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kejadian luar biasa akibat pangan, terutama yang dapat berdampak pada anak-anak penerima MBG.

Selain pencegahan, BPOM akan melakukan penelusuran apabila terjadi kasus keracunan untuk mengetahui penyebabnya dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi.

"Harapan kita tidak terjadi kejadian luar biasa, yaitu keracunan makanan bagi anak-anak kita. Yang kedua, kalau terjadi, kita bisa cepat menelusuri untuk terjadinya mitigasi supaya tidak terjadi lagi," sebutnya.

Dengan dukungan anggaran tersebut, BPOM akan menjalankan pengawasan keamanan pangan sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG, termasuk pemantauan sampel makanan dan penanganan apabila terjadi dugaan keracunan.* (d/ad)

JAKARTA — Roy Suryo menghadapi ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Ancaman tersebut tercantum dalam salah satu pasal yang didakwakan jaksa kepada Roy Suryo dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis, 17 September 2026.

Baca Juga:

• Pengacara: Jokowi Ingin Nama Baiknya Dipulihkan, Ungkap Harkat dan Martabatnya yang Terkoyak Selama Hampir 2 Tahun

Jaksa mendakwa Roy Suryo dengan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam pasal tersebut, perbuatan yang didakwakan berkaitan dengan perubahan, penambahan, pengurangan, transmisi, kerusakan, penghilangan, pemindahan atau penyembunyian informasi atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik.

Berdasarkan dakwaan yang dibacakan jaksa, pasal tersebut memuat ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Selain dakwaan tersebut, jaksa juga mendakwa Roy melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Atas dakwaan pencemaran nama baik itu, ancaman pidananya disebut paling lama sembilan bulan penjara atau denda paling banyak Rp10 juta.

Ancaman tersebut dapat ditambah sepertiga apabila perbuatan dilakukan menggunakan sarana teknologi informasi.

Jaksa juga mendakwa Roy dengan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pasal tersebut mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan atau menyembunyikan dokumen elektronik milik orang lain atau publik.

Dalam dakwaan jaksa, pelanggaran pasal tersebut memiliki ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.

Dalam persidangan perdana, Roy Suryo menolak tawaran penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice atau RJ.

Ia juga menyatakan tidak mengakui dakwaan yang dibacakan jaksa.

"Kami tidak akan melakukan RJ dan tidak akan mengakui perbuatannya," ucap Roy dalam persidangan.

Hakim kemudian menanyakan langkah hukum yang akan ditempuh Roy.

"Akan mengajukan perlawanan?" tanya hakim.

"Ya yang mulia," ujar Roy.

Setelah itu, hakim menyatakan persidangan akan dilanjutkan pada Kamis, 24 September 2026.

Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Roy Suryo telah menyerang kehormatan atau nama baik Jokowi dengan menyebut ijazah kuliah dari Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi palsu.

Jaksa juga mendakwa Roy menyebarkan tuduhan tersebut melalui sarana teknologi informasi.

"Yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal itu diketahui umum, diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan itu bertentangan dengan yang diketahuinya, dilakukan dengan sarana teknologi informasi," ujar jaksa membacakan surat dakwaan di PN Jakarta Timur.

Dengan demikian, angka 12 tahun penjara dan denda Rp5 miliar yang disebut dalam perkara ini merupakan ancaman pidana berdasarkan pasal yang didakwakan, bukan putusan atau hukuman yang telah dijatuhkan kepada Roy Suryo.

Perkara masih akan diperiksa dalam persidangan.* (cn/ad)

JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) merespons wacana kemungkinan kerja sama politik dengan Partai Gerindra untuk Pemilu 2029.

Wacana tersebut mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terlihat berinteraksi dalam peresmian LRT Jakarta, Rabu, 16 September 2026.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Sumut Dodhy Thahir Ditahan, Golkar Tegaskan Tak Beri Pendampingan Hukum

Menurut dia, pemerintahan saat ini baru berjalan sekitar dua tahun.

"Soal pemilu saya kira terlalu pagi untuk dibicarakan sekarang, pemerintahan baru berjalan 2 tahun," ujar Deddy, Kamis (17/9).

Meski demikian, Deddy mengatakan peluang kerja sama politik pada masa mendatang tetap dapat dibicarakan pada waktu yang dianggap tepat.

"Tetapi soal peluang terkait pilpres ke depan, ada waktu yang tepat untuk dibicarakan," imbuhnya.

Deddy mengatakan PDIP menghormati pujian Prabowo terhadap Pramono Anung.

Ia memandang interaksi kedua tokoh tersebut sebagai bentuk komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Deddy, hubungan tersebut dapat menjadi gambaran kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan pemerintahan.

"Kami lebih menghargai jika semua pihak bekerja sama untuk kebaikan rakyat dan negeri hingga saatnya bicara soal pemilu nanti," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan partainya membuka pintu kerja sama dengan berbagai kekuatan politik untuk menghadapi Pemilu dan Pilpres 2029.

Sugiat menyampaikan pernyataan tersebut setelah muncul sorotan terhadap interaksi Prabowo dan Pramono saat peresmian LRT Jakarta.

Menurut Sugiat, Gerindra membuka kemungkinan bekerja sama dengan berbagai partai politik, termasuk PDIP.

"Gerindra membuka pintu selebar-lebarnya kepada kekuatan politik mana pun dalam konteks 2029 untuk, katakanlah bersama-sama," ujar Sugiat dalam keterangannya, Kamis (17/9).

"Apakah nanti dalam konteks Pilpres dan lain sebagainya, Gerindra membuka peluang. Bahkan even dengan PDIP sekalipun," imbuhnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya keterbukaan dari Gerindra terhadap kemungkinan kerja sama politik pada 2029.

Namun, pernyataan kedua partai tersebut belum merupakan pengumuman mengenai pembentukan koalisi atau pasangan calon tertentu.

Untuk saat ini, pembicaraan mengenai konfigurasi politik Pemilu 2029 masih berada pada tahap wacana.

PDIP menyebut pembahasannya masih terlalu dini, sementara Gerindra menyatakan membuka peluang kerja sama dengan berbagai kekuatan politik.* (cn/ad)

JAKARTA — Polemik tuduhan ijazah palsu yang melibatkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi disebut telah berlangsung selama hampir dua tahun.

Pengacara Jokowi, Rivai Kusumanegara, mengatakan polemik tersebut telah mengusik nama baik dan martabat kliennya.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Sumut Dodhy Thahir Ditahan, Golkar Tegaskan Tak Beri Pendampingan Hukum

Menurut Rivai, proses peradilan yang kini berjalan diharapkan dapat menjadi jalan untuk mengakhiri polemik tersebut.

Ia mengatakan Jokowi ingin nama baiknya dipulihkan melalui proses hukum.

"Beliau juga ingin nama baiknya segera dipulihkan dan beliau akan menyampaikan kepada hakim bagaimana terkoyaknya harkat dan martabat dari tuduhan yang dilempar selama hampir 2 tahun ini," ujar Rivai kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (17/9/2026).

Rivai mengatakan Jokowi tidak ingin persoalan mengenai keaslian ijazahnya terus menjadi perdebatan melalui narasi di ruang publik.

Menurut dia, Jokowi ingin persoalan tersebut diuji melalui proses peradilan sehingga fakta dan bukti dapat diperiksa oleh majelis hakim.

Rivai juga menyatakan Jokowi siap memberikan keterangan apabila dipanggil oleh pengadilan.

"Intinya Pak Jokowi sepanjang dipanggil oleh pengadilan, ya beliau tentunya akan hadir karena beliau sangat berkepentingan," kata Rivai.

Menurut Rivai, kehadiran Jokowi nantinya bukan hanya untuk menghadapi pihak yang berperkara.

Ia menyebut Jokowi juga ingin menghormati proses hukum dan membantu majelis hakim menemukan kebenaran materiil dalam perkara tersebut.

"Siapapun dia, sekalipun mantan Presiden, harus menghormati lembaga peradilan dengan hadir langsung di persidangan memberikan keterangan," ucap Rivai.

Rivai menilai proses persidangan menjadi penting karena tuduhan mengenai ijazah Jokowi selama ini banyak diperdebatkan di ruang publik.

Ia mengatakan proses hukum memungkinkan fakta dan alat bukti diperiksa dalam persidangan, bukan hanya berdasarkan asumsi atau narasi yang berkembang.

"Sekarang sudah masuk persidangan, bukan saatnya lagi mengonsumsi narasi tuduhan, bukan saatnya lagi mengonsumsi hanya sekadar asumsi-asumsi, tapi semua berdasar bukti," kata Rivai.

Rivai berharap proses peradilan dapat mengakhiri polemik mengenai ijazah Jokowi yang telah berlangsung panjang.

Ia menyerahkan penilaian terhadap fakta dan alat bukti kepada majelis hakim yang menangani perkara.

"Biar 2 tahun ini kita selesaikan perkara ini," tuturnya.

Perkara ini berkaitan dengan dakwaan terhadap Roy Suryo.

Ia didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi dengan tuduhan mengenai ijazah kuliahnya.

Roy Suryo didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dakwaan tersebut disusun secara subsider dengan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Selain itu, jaksa juga mencantumkan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Perkara tersebut kini memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Fakta dan alat bukti dalam perkara akan diuji melalui proses persidangan.* (km/ad)

TORAJA UTARA — Duka mendalam menyelimuti keluarga Aris Sanda, 41 tahun, atau yang akrab disapa Bapak Tasya.

Pria asal Tampan Bonga, Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, itu tewas dalam penembakan dan pembakaran kendaraan di kawasan Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa, 15 September 2026.

Baca Juga:

• Pecatan TNI Diduga Terlibat Sindikat Curanmor di 15 TKP, Polrestabes Medan Ungkap Peran 5 Terduga Pelaku

Ia dikenal warga sebagai salah satu pengemudi yang rutin melewati jalur ekstrem menuju wilayah pedalaman, termasuk Distrik Mbua.

Bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman Papua Pegunungan, Aris bukan hanya pengemudi.

Ia turut membantu menghubungkan kebutuhan warga di desa dengan pusat kota.

Membawa Logistik hingga Mengantar Warga Berobat

Selama lebih dari satu dekade, Aris mengangkut berbagai kebutuhan pokok dan logistik dari Wamena menuju pedalaman.

Ia juga membawa hasil pertanian warga dari desa menuju Kota Wamena.

Selain mengangkut barang, Aris kerap membawa anak-anak menuju sekolah serta mengantar warga yang membutuhkan layanan kesehatan ke kota.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf Wirya Arthadiguna menyayangkan kekerasan yang menimpa Aris ketika sedang menjalankan pekerjaannya.

"Korban sedang bekerja membawa logistik dan melayani transportasi masyarakat menuju pedalaman. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan masyarakat seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tidak menjadi korban kekerasan," ujar Wirya dalam keterangannya, Rabu (16/9/2026).

Kronologi Aris Sanda Dihadang Kelompok Bersenjata

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 15 September 2026, sekitar pukul 06.00 WIT.

Saat itu Aris memimpin rombongan kendaraan lajuran yang membawa logistik dan penumpang dari Wamena menuju Mbua.

Ketika rombongan berada di sekitar pertigaan Danau Habema, Gunung Boy, Distrik Trikora, Kabupaten Jayawijaya, mereka dihentikan sekelompok orang bersenjata yang menurut aparat berasal dari kelompok TPNPB-OPM Kodap III Ndugama.

Para penumpang diminta turun dan diperiksa. Setelah itu, mereka diperintahkan kembali menuju Wamena.

Aris kemudian dipisahkan dari rombongan dan ditawan.

Menurut informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut, Aris diduga dipaksa membuat pernyataan dukungan terhadap Papua Merdeka sebelum ditembak.

Setelah itu, tubuhnya dibakar bersama kendaraan yang digunakannya.

Saat tim gabungan melakukan penyisiran di lokasi, petugas menemukan kendaraan lajuran milik Aris dalam kondisi hangus terbakar.

Jenazah Aris juga ditemukan di dalam kendaraan tersebut.

"Iya, sopir yang ditawan dan ditemukan dalam kondisi terbakar. Iya betul (OPM bakar korban serta kendaraannya)," kata Wirya.

OPM Klaim Bertanggung Jawab

Juru Bicara OPM Sebby Sambom menyatakan kelompoknya bertanggung jawab atas penembakan tersebut.

Menurut Sebby, aksi itu dilakukan oleh kelompok yang berada di bawah pimpinan Egianus Kogoya.

"Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari panglima TPNPB OPM Kodap III Ndugama Brigjen Egianus Kogoya bahwa kami bertanggung jawab atas penembakan agen militer berprofesi sebagai tukang sopir di jalur trans Wamena-Nduga," ujar Sebby Sambom.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari informasi mengenai pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap Aris.

Sementara itu, aparat keamanan masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap kelompok yang disebut terlibat.

23 Tahun Merantau di Tanah Papua

Kepergian Aris meninggalkan duka bagi keluarga di Toraja Utara. Ia diketahui telah merantau ke Tanah Papua selama 23 tahun.

Aris pergi merantau sejak masih sekolah dengan mengikuti kakaknya.

Selama berada di Papua, ia tetap memberikan perhatian kepada keluarganya di kampung halaman.

Ia rutin mengirimkan uang untuk membantu kebutuhan orangtuanya yang telah lanjut usia. Aris juga membantu membiayai pendidikan adik-adik dan keponakannya.

Ibu kandung Aris, Elisabet Salasa, mengenang percakapan terakhir dengan putranya.

Saat itu, Aris disebut berencana pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga.

"Dia bilang, 'tunggu Mama, nanti saya pulang, kita berkumpul.' Saya rindu sama Mama. Kasihan Mama sama Bapak sudah tua," kata Elisabet menirukan ucapan Aris, Kamis (17/9/2026).

Elisabet juga mengenang Aris sebagai anak yang peduli terhadap keluarga besarnya.

"Dia baik sama saudaranya. Membantu adik-adiknya, keponakannya sekolah," tutur Elisabet.

Dalam suasana duka, Elisabet meminta pemerintah dan aparat keamanan menangkap pihak yang bertanggung jawab atas kematian anaknya.

"Saya minta tolong kepada pemerintah, supaya ditangkap itu OPM yang begitu jahat sama anak saya, yang mencari nafkah di negeri Papua. Kenapa dia kejam sampai dia bunuh," tegasnya.

Istri Aris Dievakuasi dari Mbua

Setelah insiden tersebut, aparat TNI-Polri melakukan langkah pengamanan terhadap keluarga korban.

Pada Kamis, 17 September 2026, Koops TNI Habema menerbangkan helikopter Bell dan Fennec untuk mengevakuasi istri Aris, Sinta Bilolo, yang bekerja sebagai guru di Distrik Mbua.

Sinta dievakuasi bersama dua guru lainnya, Haryati dan Murni.

Mereka diterbangkan dari Mbua menuju Kenyam, Kabupaten Nduga, sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat Caravan menuju Wamena.

Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto mengatakan evakuasi melalui udara dilakukan karena jalur darat Mbua-Wamena masih mengalami hambatan setelah insiden tersebut.

"Evakuasi melalui udara dilakukan menyusul terhambatnya transportasi darat pada jalur Mbua-Wamena. Ibu Sinta sedang dalam suasana duka dan membutuhkan perjalanan yang aman. Dalam keadaan seperti ini, keselamatan dan kemanusiaan harus menjadi prioritas," jelas Riyanto.

Jenazah Aris Sanda bersama istrinya direncanakan diterbangkan ke Toraja, Sulawesi Selatan, pada Jumat, 18 September 2026.

Aris akan dimakamkan di tanah kelahirannya.

Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan aparat keamanan masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap kelompok yang bertanggung jawab atas penembakan Aris.* (km/ad)

BANTEN — Operasi pencarian dan pertolongan terhadap lima jurnalis, dua anak buah kapal (ABK), dan seorang pemandu atau guide yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau, Perairan Selat Sunda, resmi dihentikan pada Kamis, 17 September 2026.

Penghentian operasi dilakukan setelah tim SAR gabungan menjalankan pencarian selama 10 hari, termasuk perpanjangan operasi selama tiga hari.

Baca Juga:

• Hari Ke-10 Pencarian 8 Jurnalis Hilang, Basarnas Sisir Samudra Hindia Tembus 8.500 Mil Laut

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, selama operasi pencarian berlangsung, tim SAR belum menemukan petunjuk yang mengarah pada keberadaan kapal maupun orang-orang yang berada di dalamnya.

"Tadi disampaikan bahwa sejak pelaksanaan hari pertama operasi gabungan pencarian dan pertolongan sampai dengan hari ke-10, setelah perpanjangan tiga hari, secara umum tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun penumpang atau awak yang berada di kapal tersebut," kata Gubernur Banten Andra Soni, di Carita-Pandeglang, Kamis (17/9/2026).

Selama pencarian di perairan sekitar Selat Sunda, tim SAR menemukan 13 objek. Di antaranya berupa jaket pelampung, terpal, helm, dan galon.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan dan konfirmasi, seluruh objek tersebut tidak dinyatakan berkaitan dengan kapal Arupadhatu I.

"Bahwa kemudian ada beberapa temuan material atau objek dicatat ada 13 objek yang ditemukan selama operasi, dan itu sudah dikonfirmasi oleh Polairud. Setelah dicek dan diteliti, dinyatakan bahwa saat ini temuan tersebut tidak terhubung dengan Arupadhatu I," kata Andra.

Dengan pertimbangan pencarian dinilai tidak lagi efektif, operasi SAR gabungan kemudian dihentikan.

"Dan kemudian telah perpanjangan pihak Basarnas tadi menyampaikan bahwa karena sudah dinilai tidak efektif dalam pelaksanaannya, dalam pencarian dan pertolongan ini, maka dengan berat hati pelaksanaan operasi gabungan dan pertolongan ini oleh pihak yang berkepentingan atau pihak yang memiliki kewenangan dinyatakan dihentikan," kata Andra.

Meski operasi SAR resmi dihentikan, pemantauan terhadap kemungkinan keberadaan kapal Arupadhatu I tetap dilakukan.

Informasi dari kapal yang melintas di Selat Sunda akan menjadi bagian dari pemantauan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad mengatakan operasi pencarian tidak sepenuhnya berakhir.

Pemantauan akan dilakukan melalui sejumlah pihak dan jaringan pemantauan pelayaran.

"Operasi SAR ini tidak berhenti sampai di sini, setelah pencarian ini kita hentikan, kita lakukan dengan pemapelan melalui srop vts, termasuk lanal, termasuk dari Polairud yang melakukan patroli, yang melakukan pencarian, termasuk aktivitas kapal yang melintas di Selat Sunda yang akan menjadi ujung tombak apabila menemukan informasi lebih lanjut," katanya.

Menurut Al Amrad, operasi SAR dapat kembali dibuka apabila ditemukan informasi atau tanda-tanda keberadaan kapal maupun rombongan yang hilang.

"Dan apabila itu ada tanda-tanda, operasi SAR akan dinyatakan dibuka kembali," imbuhnya.

Pencarian sebelumnya dilakukan setelah kapal Arupadhatu I yang membawa lima jurnalis, dua ABK, dan seorang guide dilaporkan hilang saat rombongan tersebut hendak melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Perairan Selat Sunda.* (d/ad)

MEDAN — Timsus JCS bersama Unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor atau curanmor antarwilayah yang diduga telah meresahkan masyarakat.

Polisi menyebut komplotan tersebut telah beraksi di 15 tempat kejadian perkara (TKP), terdiri atas 10 lokasi di wilayah hukum Kota Medan dan lima lokasi di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Sumut Dodhy Thahir Ditahan, Golkar Tegaskan Tak Beri Pendampingan Hukum

Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan Marganda Ritonga terkait kehilangan sepeda motor Honda Vario 125 dengan nomor polisi BK 5670 AMB.

Sepeda motor itu dilaporkan hilang di Jalan PWS Nomor 110, Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, pada Selasa, 15 September 2026 dini hari.

Aksi pencurian tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi.

Berbekal rekaman CCTV, Timsus JCS bersama personel Opsnal Resmob melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku.

Pada Selasa sore sekitar pukul 16.10 WIB, polisi menangkap empat orang yang diduga terlibat di dekat Gang Sereh, Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.

Keempat orang tersebut adalah Muhammad Teguh Fadilla, 33 tahun, Jerry, 38 tahun, Arjunaidi Siregar, 48 tahun, dan Gandi, 39 tahun.

Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap seorang pria bernama Afner Harahap, 35 tahun, yang disebut sebagai penadah.

Ia diamankan di kawasan Jalan Baud, Gang Tembaga, Helvetia.

"Petugas memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap kedua pelaku karena membahayakan keselamatan petugas di lapangan. Selanjutnya, kedua pelaku langsung diboyong ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut untuk mendapatkan perawatan medis," ujar salah seorang penyidik di lapangan.

Baca Juga:

• Kualitas Udara Medan Masuk Kategori Sedang hingga Tak Sehat, Dinkes Catat 196.547 Kasus ISPA hingga Agustus

Teguh diketahui merupakan residivis kasus curanmor yang baru bebas pada awal 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menemukan fakta bahwa salah satu anggota kelompok berinisial Gandi merupakan mantan prajurit TNI.

Gandi disebut merupakan pecatan TNI dengan pangkat terakhir Sertu dari Denmadam Kodam Iskandar Muda. Ia diberhentikan karena kasus desersi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut kelompok tersebut mengaku telah melakukan pencurian di 15 lokasi berbeda.

Di wilayah Medan, sejumlah lokasi yang disebut menjadi sasaran antara lain kawasan Kampus USU, Jalan Sei Serayu, Puskesmas Gaperta, Kantor Camat Klambir V, Helvetia, dan Medan Petisah.

Sementara di wilayah Tebing Tinggi, polisi menyebut aksi dilakukan di sejumlah lokasi, antara lain kawasan Kampung Rambutan, Dinas Sosial, Gedung Serbaguna, hingga kawasan Galang.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita puluhan unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil pencurian.

Sepeda motor yang diamankan antara lain Honda Beat, Honda Vario, dan Honda Scoopy.

Polisi juga menyita sejumlah kunci T dan mata kunci letter T yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi pencurian.

Selain itu, beberapa unit telepon seluler dan pakaian yang diduga digunakan saat melakukan pencurian turut diamankan sebagai barang bukti.

Baca Juga:

• OK Ibnu Affan Resmi Pimpin PW MABMI Sumut 2026-2031, Siap Perkuat Konsolidasi dan Kiprah Organisasi

Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan penadah lain yang diduga berkaitan dengan sindikat tersebut.* (ad)

MEDAN — Partai Golkar Sumatera Utara menghormati proses hukum yang sedang dijalani anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, Dodhy Thahir.

Sekretaris Golkar Sumut Viktor Silaen mengatakan partainya akan menunggu proses hukum yang sedang berjalan terhadap kader tersebut.

Baca Juga:

• Kualitas Udara Medan Masuk Kategori Sedang hingga Tak Sehat, Dinkes Catat 196.547 Kasus ISPA hingga Agustus

"Golkar menghormati proses hukum yang masih berjalan. Karena memang kami tunduk dan patuh terhadap penegakkan hukum," kata Victor, Kamis (17/9/2026).

Viktor mengatakan Golkar Sumut tidak memberikan pendampingan hukum kepada Dodhy dalam perkara dugaan pemalsuan surat tanah yang menjeratnya.

Menurut Viktor, perkara tersebut merupakan persoalan pribadi Dodhy.

"Golkar Sumut tidak melakukan pendampingan hukum, karana itu merupakan persoalan pribadi," ujarnya.

Dodhy Thahir sebelumnya ditahan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara pada Rabu, 16 September 2026.

Penahanan dilakukan setelah Dodhy disebut dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka.

Dodhy ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik atau penipuan serta pemalsuan surat tanah.

Meski kadernya telah ditahan, Golkar Sumut sejauh ini belum mengambil tindakan internal terhadap Dodhy.

Viktor mengatakan partai masih menunggu proses hukum hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

"Untuk tindakan, sejauh ini belum ada diambil, maran juga proses hukum masih berjalan. Kami menunggu seperti apa nantinya."

Penahanan Dodhy juga mendapat perhatian dari Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumatera Utara.

Ketua BKD DPRD Sumut Pantur Banjarnahor mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan aparat penegak hukum terhadap Dodhy Thahir.

"Kita menghargai dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Pantur saat memberikan keterangannya, Kamis (17/9/2026).

Pantur mengatakan setiap anggota DPRD memiliki kewajiban untuk menaati hukum serta menjaga tata tertib dan kode etik sebagai anggota lembaga legislatif.

Menurut dia, BKD DPRD Sumut secara internal terus mengingatkan seluruh anggota dewan agar menjaga kedisiplinan, ketertiban, serta mematuhi aturan yang berlaku.

"Kita selalu mengingatkan seluruh anggota untuk menjaga kode etik, menjaga ketertiban dan meningkatkan kewaspadaan, tentunya tanpa melanggar aturan hukum yang ada," ujarnya.

Mengenai kemungkinan langkah internal terhadap Dodhy Thahir, Pantur mengatakan BKD DPRD Sumut masih menunggu perkembangan perkara dan arahan dari aparat penegak hukum, khususnya Polda Sumut.

Menurut Pantur, BKD tidak ingin mendahului proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kita masih menunggu arahan dan perkembangan selanjutnya dari Polda. Yang pasti, secara internal kita tetap fokus mengingatkan seluruh anggota untuk menjaga disiplin dan tata tertib," jelasnya.

Pantur juga mengingatkan anggota DPRD Sumut memiliki tanggung jawab kepada masyarakat.

Karena itu, anggota dewan diminta menjaga perilaku, etika, dan nama baik lembaga dalam menjalankan tugas.

Ia berharap perkara hukum yang sedang dihadapi salah satu anggota dewan dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh anggota DPRD Sumut agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas maupun aktivitas di luar kedinasan.

"Harapan kita ke depan, seluruh anggota DPRD Sumatera Utara bisa menjaga citra dan nama baik lembaga. Kita harus sama-sama menjaga ketertiban, etika dan kepatuhan terhadap hukum," pungkas Pantur.* (tmsp/ad)

MEDAN — Kualitas udara di Kota Medan, Sumatera Utara, terpantau fluktuatif dari kategori sedang hingga tidak sehat pada Kamis, 17 September 2026.

Pada waktu tertentu, konsentrasi partikulat halus PM2.5 tercatat mencapai 61,5 µg/m³.

Baca Juga:

• OK Ibnu Affan Resmi Pimpin PW MABMI Sumut 2026-2031, Siap Perkuat Konsolidasi dan Kiprah Organisasi

Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, Utami Al Khairiyah, mengatakan berdasarkan pemantauan pada pukul 11.00 WIB, konsentrasi PM2.5 di Kota Medan tercatat 28,5 µg/m³ atau masuk kategori sedang.

"Hal ini berdasarkan pemantauan kualitas udara, konsentrasi partikulat halus PM2.5 di Kota Medan, yang terpantau pada hari ini (Kamis) Pukul 11.00 WIB. Tercatat sebesar 28,5 µg/m³ dan masuk dalam kategori sedang," katanya.

Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung sepanjang hari.

Berdasarkan grafik pengamatan BMKG, konsentrasi PM2.5 mengalami perubahan sejak dini hari hingga pagi.

Konsentrasi tertinggi tercatat sekitar 61,5 µg/m³ pada pukul 01.00 WIB dan masuk kategori tidak sehat.

Setelah sempat menurun, konsentrasi kembali meningkat pada pagi hari.

"Pada Pukul 07.00-09.00 WIB, konsentrasi berada di kisaran 37 µg/m³, sebelum kembali menurun menjadi sekitar 28-30 µg/m³ menjelang siang," jelasnya.

Utami mengatakan kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara Medan dapat berubah dari waktu ke waktu.

"Masyarakat diimbau tetap memantau informasi kualitas udara dari BMKG, mengurangi aktivitas berat di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, dan menggunakan masker terutama bagi kelompok rentan.seperti anak anak, lanjut usia (Lansia), ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan," tandasnya.

Di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk pada waktu tertentu, Dinas Kesehatan Kota Medan mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah.

Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Medan, dr. Shereivia Faradillah, M.K.M, meminta warga yang harus beraktivitas di luar ruangan menggunakan masker dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

"Dalam situasi udara kotor seperti saat ini, masyarakat di imbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Bila terpaksa harus keluar rumah, masyarakat kita imbau untuk menggunakan masker di tempat-tempat umum dan di luar ruangan, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS)," ucap Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Medan, dr. Shereivia Faradillah, M.K.M, Kamis (17/9/2026).

Menurut Shereivia, terdapat dua faktor yang menjadi penyebab kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kota Medan, yakni kualitas udara yang buruk dan kondisi cuaca yang ekstrem.

Cuaca ekstrem yang dimaksud antara lain kondisi siang hari yang panas dan terik, kemudian hujan pada sore maupun malam hari.

"Saat ini di Kota Medan sedang terjadi keduanya, yakni kualitas udara yang buruk dan cuaca yang cukup ekstrem," ujarnya.

Dinas Kesehatan Kota Medan mencatat adanya peningkatan kasus ISPA sepanjang 2026.

Untuk periode Januari hingga Agustus 2026, jumlah kasus ISPA yang tercatat mencapai 196.547 kasus.

Data tersebut, menurut Dinkes Medan, juga mencakup penyakit lain seperti pneumonia.

"Total dari Januari - Agustus, kasus ISPA di Kota Medan sudah mencapai 196.547 kasus. Data ini sudah termasuk karena penyakit lain seperti peneumonia," ungkapnya.

Berdasarkan kelompok usia, kasus ISPA tersebut terdiri atas 42.608 kasus pada balita, 29.695 kasus pada anak-anak, 27.986 kasus pada remaja, 65.376 kasus pada orang dewasa, dan 30.882 kasus pada lansia.

Adapun 10 puskesmas di Kota Medan yang menangani kasus ISPA terbanyak adalah Puskesmas Helvetia, Puskesmas Desa Binjai, Puskesmas Kedai Durian, Puskesmas Simpang Limun, Puskesmas Amplas, Puskesmas PB Selayang II, Puskesmas Titipapan, Puskesmas Tegal Sari, Puskesmas Glugur Darat, dan Puskesmas Medan Johor.

Kondisi tersebut membuat masyarakat diminta lebih memperhatikan kualitas udara, terutama ketika konsentrasi PM2.5 meningkat.

Kelompok rentan juga dianjurkan mengurangi paparan udara luar ketika kondisi kualitas udara berada pada kategori tidak sehat.* (sp/ad)

MEDAN — Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) menyerahkan Surat Keputusan (SK) tentang pengesahan komposisi dan personalia Pengurus Wilayah (PW) MABMI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2026-2031.

Penyerahan SK tersebut berlangsung dalam sebuah pertemuan di Medan, Kamis, 16 September 2026.

Baca Juga:

• Penertiban Lapak di Menara Pandang Tele Sempat Memanas, 18 Pedagang Sepakat Bongkar Mandiri

Dalam Muswil II tersebut, Dr. OK. Ibnu Affan, SH, M.Hum terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PW MABMI Sumatera Utara.

Ia kemudian ditetapkan sebagai Ketua Tim Formatur yang beranggotakan enam orang lainnya dari unsur PB, PW demisioner, dan Pengurus Daerah (PD).

Melalui SK tersebut, PB MABMI tidak hanya mengesahkan susunan kepengurusan PW MABMI Sumatera Utara, tetapi juga memberikan tugas untuk melakukan konsolidasi organisasi.

PW MABMI Sumatera Utara juga diminta membangun hubungan yang harmonis dan memberikan manfaat bagi seluruh komponen masyarakat di Sumatera Utara.

Penyerahan SK dilakukan jajaran Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) PB MABMI, yakni Syahril Tambuse SH, Drs. Azrin Marydha, dan OK Azhari SE.

SK tersebut diterima langsung Ketua PW MABMI Sumatera Utara masa bakti 2026-2031, Dr. OK. Ibnu Affan SH, M.Hum, yang didampingi Sekretaris PW MABMI Sumut Dra. Tarwiyah Hakim.

Setelah menerima SK kepengurusan, Ibnu Affan mengatakan pihaknya akan segera mempersiapkan pelantikan pengurus baru.

Ia juga menyatakan PW MABMI Sumatera Utara akan melakukan konsolidasi organisasi sekaligus memperluas kiprah MABMI di Sumatera Utara.

"Seterimanya SK ini, kami PW MABMI Sumatera Utara akan menyiapkan upacara pelantikan. Setelah itu akan melakukan konsolidasi dan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan kepak dan kiprah, sesuai bidang organisasi ini," ujar Ibnu Affan.

Baca Juga:

• Ratusan Buruh Kepung DPRD Sumut, Tolak Magang 6 Bulan hingga Minta Perlindungan Pekerja Diperkuat

SAMOSIR — Penertiban lapak pedagang di kawasan Menara Pandang Tele, Desa Sosor Dolok, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, sempat memanas pada Kamis, 17 September 2026.

Para pedagang terlibat adu mulut dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Samosir yang datang untuk melakukan pembongkaran lapak di kawasan tersebut.

Baca Juga:

• Ratusan Buruh Kepung DPRD Sumut, Tolak Magang 6 Bulan hingga Minta Perlindungan Pekerja Diperkuat

Namun, para pedagang mengaku kesepakatan dalam RDP belum dijalankan.

Mereka mempertanyakan langkah petugas yang sudah turun melakukan pembongkaran sebelum kesepakatan tersebut terlaksana.

Situasi tersebut sempat memicu ketegangan antara pedagang dan petugas. Setelah dilakukan musyawarah, situasi kemudian mereda.

Pemkab Samosir kemudian bermusyawarah dengan 18 pedagang yang selama ini berjualan di kawasan Menara Pandang Tele.

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Samosir Laspayer Sipayung yang mewakili Tim Terpadu Penertiban serta Kepala Desa Sosor Dolok Robongsu Limbong.

Dalam musyawarah itu, para pedagang sepakat membongkar lapak mereka secara mandiri.

Kepala Desa Sosor Dolok Robongsu Limbong mengatakan kawasan Menara Pandang Tele akan ditata oleh Pemkab Samosir.

"Kawasan Menara Pandang Tele akan ditata Pemkab Samosir. Secepatnya akan dibongkar secara mandiri mulai besok," ujarnya, Kamis (17/9/2026).

Menurut Robongsu, 18 pedagang yang saat ini berjualan di kawasan tersebut akan menjadi prioritas untuk kembali mendapatkan tempat berjualan setelah proses penataan selesai.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Samosir Laspayer Sipayung mengatakan Pemkab Samosir sedang mengajukan pelepasan lahan kepada pihak kehutanan.

Pemerintah daerah juga telah menyiapkan rencana penataan kawasan Menara Pandang Tele.

"Sudah sepakat pembongkaran secara mandiri," katanya.

Kesepakatan pembongkaran secara mandiri tersebut menjadi langkah lanjutan setelah penertiban sempat memicu ketegangan antara pedagang dan petugas Satpol PP.

Pemkab Samosir selanjutnya akan melakukan penataan kawasan Menara Pandang Tele, dengan tetap memprioritaskan 18 pedagang yang sebelumnya berjualan di lokasi tersebut sesuai hasil musyawarah.* (mi/ad)

MEDAN — Ratusan buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia Sumatera Utara (KBPBI Sumut) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis, 17 September 2026.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan yang dinilai dapat mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan pekerja.

Baca Juga:

• Cegah Korupsi, Bobby Nasution dan 33 Kepala Daerah se-Sumut Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu persoalan yang disoroti adalah sistem magang.

Massa menolak skema magang selama enam bulan bagi pencari kerja karena dinilai berpotensi membuat pekerja tidak memiliki status yang jelas.

"Salah satu tuntutan utama berkaitan dengan sistem magang dan menolak skema magang enam bulan bagi pencari kerja karena dianggap berisiko membuat pekerja tidak memiliki status yang jelas," ujarnya di Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (17/9/2026).

Menurut Ramlan, sistem magang pada dasarnya ditujukan bagi mahasiswa tingkat akhir dan lulusan perguruan tinggi.

Karena itu, menurut dia, ketentuan mengenai upah dan jaminan sosial bagi peserta magang juga perlu diperjelas.

Selain sistem magang, KBPBI Sumut meminta adanya regulasi yang lebih jelas untuk melindungi pekerja sektor informal.

Hal yang disoroti antara lain peluang kerja, upah, dan perlindungan bagi kelompok rentan.

Massa juga meminta adanya kepastian hukum bagi pekerja di sektor platform digital, seperti pengemudi ojek daring, kurir daring, dan pekerja media.

KBPBI Sumut turut menuntut agar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibatasi maksimal satu tahun.

Setelah masa tersebut berakhir, pekerja diminta dialihkan menjadi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Persoalan alih daya atau outsourcing juga menjadi bagian dari tuntutan.

Buruh meminta regulasi yang lebih jelas terkait penggunaan tenaga outsourcing untuk pekerjaan seperti kebersihan, layanan makanan, keamanan, dan transportasi pekerja.

"Terkait sektor pertambangan dan minyak, muncul tuntutan agar praktik alih daya (outsourcing) dibatasi hanya pada kegiatan hulu yang membutuhkan keahlian khusus. Selain itu, diserukan pula penghapusan pasal yang memperbolehkan pekerja anak serta penjaminan akses negara bagi anak-anak terhadap pendidikan, kreativitas, dan pengembangan bakat," katanya.

Dalam tuntutan lainnya, massa meminta pekerja perempuan mendapatkan cuti haid selama dua hari tanpa harus menyertakan surat keterangan dokter.

Mereka juga mendesak adanya perlindungan yang lebih kuat terhadap uang pesangon serta aturan yang dapat mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

Dalam persoalan pengupahan, buruh meminta frasa "indeks tertentu" dihapus dari rumus perhitungan upah minimum.

Mereka mengusulkan perhitungan upah minimum mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

KBPBI Sumut juga menyoroti kebebasan berserikat.

Massa meminta perlindungan terhadap pekerja yang bergabung maupun menjabat dalam serikat pekerja serta dapat menjalankan kegiatan serikat, baik di dalam maupun di luar tempat kerja.

"Kami juga mendesak penguatan kebebasan berserikat termasuk hak untuk bergabung dan menjabat dalam serikat pekerja serta melakukan kegiatan serikat baik di dalam maupun di luar tempat kerja, serta perlunya tindakan tegas terhadap perusahaan yang melakukan praktik pemberangusan serikat pekerja perlindungan terhadap publikasi media," katanya.

Ramlan mengatakan seluruh tuntutan tersebut disampaikan sebagai masukan untuk menyempurnakan RUU Perlindungan Pekerja sebelum disahkan.

"Kami juga meminta agar RUU ini tidak memuat pasal-pasal yang melimpahkan kewenangan pengaturan secara berlebihan kepada peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)," ujarnya.

Aksi tersebut kemudian mendapat respons dari DPRD Sumut. Pimpinan DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra, Ihwan Ritonga, menemui massa aksi.

Ihwan menerima tuntutan yang disampaikan para buruh dan menyatakan seluruh aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti.

Massa KBPBI Sumut berharap aspirasi yang disampaikan kepada DPRD Sumut dapat diteruskan kepada DPR RI sebagai bahan dalam pembahasan dan penyempurnaan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama 33 kepala daerah se-Sumatera Utara menandatangani komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat pencegahan korupsi.

Komitmen tersebut diteken dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, Kamis, 17 September 2026.

Baca Juga:

• Yaqub Didakwa Suap Bupati Langkat Ondim Rp1 Miliar demi Dapat Proyek Rp11,3 Miliar

Bobby Nasution mengatakan upaya pencegahan korupsi di Sumatera Utara perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pemerintah daerah.

Menurut dia, pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan di lingkungan pemerintah daerah.

Banyak pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan Pemda sehingga diperlukan kerja sama untuk memastikan pencegahan korupsi berjalan secara komprehensif.

"Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komperhensif karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakholder dan itu tentu terkait satu sama lain," kata Bobby Nasution.

Bobby mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama 33 kepala daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memperkuat integritas.

Menurut Bobby, kehadiran KPK di Sumatera Utara juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar terus meningkatkan integritas dalam menjalankan pemerintahan.

"Bersama kepala daerah lainnya, DPRD kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi, dan kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus meningkatkan integeritas," kata Bobby Nasution.

Pimpinan KPK Johanis Tanak mengatakan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah tidak terlepas dari peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Menurut dia, APIP memiliki posisi penting sebagai sistem peringatan dini atau early warning bagi kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN).

Johanis berharap posisi APIP di daerah dapat diperkuat.

Salah satunya melalui penguatan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat APIP agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepala daerah.

"Kita perlu memperkuat posisi APIP, bukan hanya dipilih di daerah, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, jadi tidak bisa diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat, harus dari Kemendagri dan kemudian kita perkuat payung hukumnya lewat Perpres," kata Johanis.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus juga menilai keberadaan APIP sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut dia, APIP yang berkualitas dapat membantu mendeteksi penyimpangan sejak awal sehingga persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti sebelum masuk ke ranah hukum.

"Kalau APIP-nya berkualitas maka pemerintahan akan berjalan lebih baik, bila ada penyimpangan sebelum ke APH (Aparat Penegak Hukum) ada opsi pengembalian, bila juga tidak dilaksanakan barulah ke APH, APIP itu partner Pemda, jadi bukan yang harus dihindari," kata Akhmad.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, serta pimpinan BPKP dan LKPP.

Seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara juga hadir bersama pimpinan DPRD kabupaten/kota serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pertemuan tersebut menjadi forum bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pengawasan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta mendorong pencegahan korupsi di Sumatera Utara.* (ad)

MEDAN — Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa pihak swasta Yaqub Abdhal Al Mu'arif memberikan uang kepada Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim.

Uang tersebut disebut diberikan agar Yaqub mendapatkan sejumlah paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Cegah Korupsi, Bobby Nasution dan 33 Kepala Daerah se-Sumut Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Yaqub memberikan uang kepada Syah Afandin yang saat itu menjabat Bupati Langkat.

Total pemberian yang disebut dalam dakwaan mencapai Rp1 miliar, dengan sebagian uang disalurkan melalui pihak lain.

"Yaqub memberikan uang berjumlah Rp1 miliar kepada penyelenggara negara, yaitu kepada Syah Afandin (SAF) atau Ondim selaku Bupati Langkat," ucap jaksa Hariman di persidangan.

Jaksa juga menyebut uang lainnya diterima Ondim melalui rekening atas nama Muhammad Zulpikar sebesar Rp150 juta dan melalui Syahrizal sebesar Rp100 juta.

Dalam dakwaan, pemberian tersebut disebut berkaitan dengan permintaan agar Yaqub mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat tahun anggaran 2025.

Jaksa menyebut Yaqub merupakan seorang wiraswasta sekaligus kontraktor yang kerap mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Yaqub juga disebut pernah menjadi bagian dari tim sukses Ondim dalam Pilkada Serentak 2024.

Sementara itu, Muhammad Zulpikar disebut merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada Dinas Perkim.

Ia juga bertugas sebagai sopir Ondim dan dipercaya mengurus kebutuhan pribadi Bupati Langkat tersebut.

Adapun Syahrizal disebut merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sekaligus teman dekat Ondim.

Jaksa menyebut Syahrizal dipercaya untuk menerima uang dari Yaqub.

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap Alasan Bentuk Universitas Republik Indonesia

Jaksa menguraikan rangkaian pemberian uang tersebut bermula pada Maret 2025.

Saat itu, Ondim memerintahkan Supriadi selaku PPK untuk menghadap dirinya dengan membawa daftar nama pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Setelah itu, Syahrizal dipanggil Ondim ke rumah dinas Bupati.

Jaksa menyebut pada pertemuan tersebut Ondim memberikan daftar paket pekerjaan Dinas Pendidikan tahun anggaran 2025 yang telah diberi catatan untuk kemudian diberikan kepada Yaqub.

Pada April 2025, Yaqub dihubungi Supriadi dan diminta menemui Ondim di rumah dinas Bupati.

Dalam pertemuan itu, menurut jaksa, Ondim menyampaikan nama-nama paket pekerjaan pengadaan langsung yang akan diberikan kepada Yaqub.

Nilai paket tersebut disebut sekitar Rp10 miliar.Jaksa juga menyebut Ondim meminta fee proyek sebesar 10 persen dari pagu anggaran.

"Dalam pertemuan tersebut, disepakati commitment fee yang diberikan kepada Ondim sebesar Rp 950 juta. Bupati juga meminta terlebih dahulu agar Yaqub memberikan fee sebelum ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan disetujui oleh terdakwa," kata jaksa.

Pada bulan yang sama, Ondim kembali meminta Rp500 juta melalui Zulpikar.

Yaqub kemudian disebut menyerahkan uang tersebut dua kali, yakni Rp400 juta di area Rest Area Tol Tebing Tinggi dan Rp100 juta di Kota Medan.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Kuota Haji, Saksi: Yaqut Tak Pernah Terlibat Langsung, Selalu Diwakili Gus Alex

Jaksa kemudian menyebut Supriadi mendapat perintah dari Ondim untuk mengurus perusahaan yang telah disiapkan Yaqub agar memenangkan paket pekerjaan Dinas Pendidikan yang dilelang.

Pada September 2025, proses pengadaan langsung mulai dilakukan.

Supriadi disebut menyusun paket pekerjaan melalui SPSE, termasuk spesifikasi teknis, gambar, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Menurut jaksa, proses pengadaan tersebut hanya formalitas karena sejak awal telah ada arahan dari Ondim kepada Supriadi agar perusahaan yang disiapkan Yaqub memenangkan pekerjaan.

Perusahaan-perusahaan yang disiapkan Yaqub kemudian disebut ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan di Dinas Pendidikan dengan total nilai anggaran Rp9,5 miliar.

Selain proyek di Dinas Pendidikan, jaksa juga menguraikan dugaan pemberian proyek kepada Yaqub melalui Dinas Perkim Kabupaten Langkat.

Kepala Dinas Perkim Langkat Ilham Syah Bangun disebut melakukan pertemuan dengan Yosfi dan Yoki, pejabat di Dinas Perkim.

Dalam pertemuan itu dibuat daftar kontraktor yang akan menjadi calon penyedia paket pekerjaan, termasuk Yaqub yang disebut sebagai kontraktor titipan Ondim.

Pada September 2025, Yaqub bertemu Ilham di sebuah kafe di Stabat.

Untuk urusan commitment fee, Ilham disebut meminta Yaqub membicarakannya langsung dengan Ondim.

Jaksa menyebut Yaqub memperoleh 12 paket pekerjaan pada Dinas Perkim.

Baca Juga:

• Sekolah Negeri Boleh Tolak MBG! Ini Ketentuannya

Sebanyak lima paket disebut untuk kepentingan Ondim, sedangkan tujuh paket lainnya untuk kepentingan Ilham.

Setelah itu, Yaqub kembali bertemu Ondim di sebuah kafe di Stabat.

Menurut jaksa, Ondim menyampaikan permintaan fee sekitar 10 persen dari nilai pagu kegiatan atau Rp125.420.000.

Pada September 2025, perusahaan-perusahaan yang telah disiapkan Yaqub kemudian disebut ditunjuk sebagai pelaksana paket pekerjaan di Dinas Perkim dengan total nilai kontrak Rp1.856.250.000.

Jaksa juga menguraikan mekanisme pembayaran pekerjaan tersebut.

Setelah pembayaran 50 persen dilakukan, Yaqub disebut meminta Awaluddin selaku bendahara pengeluaran mentransfer pembayaran ke rekening Bank Mandiri atas nama Yaqub Abdul Muharif.

Jaksa menyebut Yaqub dan Ondim sebelumnya telah menyepakati pemberian sisa fee proyek setelah pekerjaan dan pembayaran selesai.

Namun, pada akhir 2025 terjadi banjir yang menyebabkan material proyek Yaqub hanyut.

Kondisi tersebut disebut diperparah dengan kenaikan harga material sehingga Yaqub mengalami kesulitan membayar fee yang diminta.

Pada Agustus 2025, atas perintah Ondim, Yaqub disebut memberikan uang Rp100 juta melalui transfer BSI.Kemudian pada 5 April 2026, Yaqub disebut kembali memberikan Rp150 juta melalui transfer BSI.

Pemberian tersebut disebut dilakukan di sebuah kafe di kawasan kompleks di Medan, Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Anggaran Dinkes Medan Turun Rp23 Miliar, DPRD Soroti Pelayanan Kesehatan yang Belum Maksimal

Selanjutnya pada 27 Mei 2026, Yaqub disebut memberikan Rp100 juta melalui BSI di dalam mobil dinas Bupati.

Atas perbuatan tersebut, jaksa mendakwa Yaqub melanggar sejumlah ketentuan hukum.

Dakwaan antara lain mengacu pada Pasal 5 angka 4 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Jaksa juga mendakwa dengan Pasal 76 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, jaksa mencantumkan Pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana disebut dalam dakwaan.

Setelah pembacaan dakwaan selesai, Ketua Majelis Hakim Asad Rahim Lubis memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menghadirkan saksi pada persidangan pekan depan.

Sidang kemudian ditutup dan akan dilanjutkan sesuai agenda persidangan berikutnya.* (ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan pemerintah membentuk Universitas Republik Indonesia (URI).

Menurut dia, lembaga tersebut disiapkan untuk membantu mengatasi ketidakjelasan serta persoalan sinkronisasi antarlembaga atau institusi di pemerintahan.

Baca Juga:

• Sekolah Negeri Boleh Tolak MBG! Ini Ketentuannya

"Langkah apa untuk memperbaiki? Rekrutmen, evaluasi, pembinaan, persiapan, itu yang kita lakukan. Makanya antara lain saya bentuk Universitas Republik Indonesia (URI)," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan URI nantinya akan membawahi Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Menurut dia, LAN akan ditransformasi menjadi lembaga yang berfungsi mencetak calon pemimpin seperti Ecole Nationale d'Administration (ENA) di Prancis.

Prabowo menjelaskan pembentukan LAN pada awalnya memiliki tujuan yang serupa dengan ENA.

Ia mengaitkannya dengan upaya Presiden Prancis Napoleon dalam membangun sistem pendidikan bagi administrator negara.

"Jadi Napoleon itu dia mengerti, untuk Prancis itu kuat, administratornya harus hebat. Jadi dia bikin ENA. Kalau tidak salah 4 dari 6 presiden Prancis berturut-turut adalah lulusan ENA. Syarat masuknya sangat sangat sulit. IQ paling tinggi dan sebagainya. Ini merit system," imbuhnya.

Menurut Prabowo, Presiden pertama RI Soekarno juga memiliki gagasan serupa yang kemudian menjadi salah satu latar belakang dicetuskannya LAN.

Namun, Prabowo menilai dalam perkembangannya LAN lebih banyak menjadi lembaga formal yang menunjang karier birokrat.

Ia mengatakan pemerintah ingin memperkuat kembali fungsi LAN melalui URI, termasuk dengan menerapkan seleksi ketat terhadap calon pemimpin pemerintahan.

Prabowo mengatakan URI nantinya akan mengumpulkan lulusan terbaik dari berbagai universitas untuk dipersiapkan menjadi calon pemimpin.

"Kita testing yang terbaik dari tiap lulusan semua universitas tiap tahun, IQ yang tertinggi, itu yang kita kumpulin dan ini yang akan kita siapkan di situ (URI)," ucapnya.

Menurut dia, proses tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sistem rekrutmen, evaluasi, pembinaan, dan persiapan sumber daya manusia untuk pemerintahan.

URI tidak hanya diarahkan untuk menyiapkan birokrat pusat. Prabowo menyebut lembaga tersebut juga dapat dikembangkan untuk mempersiapkan pemimpin di daerah.

Prabowo mengatakan pemerintah mempertimbangkan pembentukan akademi bagi calon pemimpin daerah di bawah URI.

Akademi tersebut antara lain dapat berupa akademi gubernur dan akademi bupati.

"Dan juga mungkin akademi Dirjen, sebelum dia masuk jabatan harus digembleng (di URI)," tuturnya.

Dengan konsep tersebut, URI dirancang sebagai bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia untuk berbagai posisi strategis pemerintahan, mulai dari birokrat hingga calon pemimpin daerah.* (km/ad)

JAKARTA — Mantan pejabat Kementerian Agama, M. Agus Syafi'i, mengungkapkan bahwa arahan terkait pelaksanaan ibadah haji 2024 disampaikan melalui mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Hal tersebut disampaikan Agus saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 17 September 2026.

Baca Juga:

• Jaksa: Roy Suryo Tak Pernah Minta Izin Jokowi untuk Analisis Dokumen Ijazah

Dalam keterangannya, Agus menyebut Gus Alex menyampaikan arahan agar serapan kuota haji dimaksimalkan.

Agus juga menerangkan bahwa tidak boleh ada sisa kuota yang kemudian diserahkan kepada jemaah haji reguler.

Jaksa kemudian mengonfirmasi keterangan tersebut kepada Agus dalam persidangan.

"Artinya pemaksimalan kuota juga selama dalam pelaksanaan haji 2024 ini?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Agus saat bersaksi.

Agus juga memberikan keterangan mengenai keterlibatan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyusunan rapat maupun keputusan terkait pelaksanaan ibadah haji 2024.

Jaksa menanyakan apakah Yaqut pernah terlibat langsung atau diwakili Gus Alex dalam penyusunan rapat dan keputusan mengenai pelaksanaan haji.

"Yaqut Cholil pernah terjun langsung atau diwakili oleh Gus Alex dalam penyusunan rapat atau keputusan pelaksanaan haji ini?" tanya jaksa.

"Tidak pernah terjun langsung," jawab Agus.

Jaksa kemudian kembali memastikan apakah Yaqut selalu diwakili oleh Gus Alex dalam pembahasan tersebut.

"Selalu diwakili Gus Alex?" tanya jaksa.

"Iya, selalu Gus Alex," jawab Agus.

Jaksa kembali memperjelas pertanyaan untuk memastikan apakah Yaqut pernah terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan tersebut.

"Jadi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak pernah terjun langsung dalam penyusunan itu?" tanya jaksa.

"Tidak pernah. Selalu Gus Alex," kata Agus.

Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024, KPK mendakwa sejumlah pihak.

Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umroh (Kesthuri) sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

KPK dalam dakwaannya menyebut perkara tersebut menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp622,09 miliar.

Nilai kerugian itu disebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023 sampai 2024 pada Kementerian Agama.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut kerugian negara tersebut terdiri atas tiga komponen.

Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atas penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang disebut seharusnya tidak berhak berangkat. Nilainya mencapai Rp438,2 miliar.

Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar.

Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 untuk jemaah yang disebut seharusnya tidak berangkat sebesar Rp143,92 miliar.

Atas perkara tersebut, jaksa mendakwa para terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan Agus dalam persidangan tersebut menjadi bagian dari pembuktian perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 yang tengah berjalan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.* (km/ad)

JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan sekolah negeri diperbolehkan menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, sekolah negeri yang memilih menerima program tersebut harus memberikan MBG kepada seluruh siswanya.

Baca Juga:

• Diduga Keracunan Usai Makan MBG, 26 Siswa dan Guru di SMP Muhammadiyah Al Amin Sorong Alami Muntah hingga Diare

Ketentuan itu, menurut Sudaryono, merupakan keputusan sementara pemerintah setelah BGN melakukan pembahasan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan).

"Namun untuk sekolah negeri, sesuai dengan hasil rapat kami dengan Dikdasmen dan dengan Kementerian Menko Pangan, untuk sekolah negeri ini kalau menerima, (siswanya) menerima semua. Tapi kalau misalnya tidak, (siswanya) tidak semua. Itu keputusan sementara adalah seperti itu," kata Sudaryono dalam rapat Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.

Sudaryono menjelaskan, apabila sebuah sekolah negeri memutuskan menerima MBG, seluruh siswa di sekolah tersebut akan mendapatkan makanan bergizi gratis.

Sebaliknya, jika sekolah negeri memilih tidak menerima MBG, seluruh siswa di sekolah tersebut tidak mendapatkan program tersebut.

Dengan ketentuan itu, sekolah negeri tidak dapat menerapkan skema sebagian siswa menerima MBG sementara siswa lainnya tidak.

"Jadi tidak mungkin dalam satu sekolah negeri katakanlah 70 persen misalnya mampu, 30 persen enggak mampu, kemudian kalau memang iya, konsensusnya harus sekolah beserta seluruh wali muridnya harus sepakat-sepakat iya semua atau sepakat-sepakat tidak semua, gitu kira-kira," tegas Sudaryono.

Menurut dia, keputusan tersebut menjadi bagian dari konsensus sementara pemerintah mengenai pelaksanaan MBG di sekolah negeri.

Artinya, keputusan menerima atau menolak program tidak hanya diterapkan kepada kelompok siswa tertentu berdasarkan kondisi ekonomi mereka, tetapi berlaku untuk seluruh siswa dalam satu sekolah.

Berbeda dengan sekolah negeri, Sudaryono mengatakan penerapan MBG di sekolah swasta dinilai lebih mudah dipetakan.

Menurut dia, BGN dapat melihat kondisi masing-masing sekolah swasta untuk menentukan penerima program.

Sekolah yang tidak ingin mengikuti program juga tetap dapat menolak.

"Intinya semua diberikan kecuali yang tidak mau. Dan kami terkait sekolah swasta saya kira lebih mudah. Karena memang sebagian besar swasta bisa dilihat dari kondisi sekolah dan lain sebagainya ya," ujar Sudaryono.

Dengan demikian, mekanisme penerimaan MBG untuk sekolah negeri dan sekolah swasta memiliki ketentuan yang berbeda.

Untuk sekolah negeri, pilihan menerima atau menolak MBG berlaku bagi seluruh siswa di sekolah tersebut.

Sementara pada sekolah swasta, BGN menyatakan pemetaan penerima MBG dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing sekolah.* (km/ad)

JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) menyebut Roy Suryo tidak pernah meminta izin kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi untuk menganalisis dokumen ijazah yang menjadi bagian dari polemik keasliannya.

Hal tersebut disampaikan jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang pokok perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 17 September 2026.

Baca Juga:

• Jaksa: Roy Suryo Bikin Jokowi Merasa Dihina Sehina-hinanya dan Direndahkan Serendah-rendahnya

"Tidak terdapat upaya dari terdakwa (Roy Suryo) untuk melakukan verifikasi, konfirmasi, maupun permintaan izin kepada Ir H Joko Widodo selaku pemilik sah dokumen tersebut," kata Diffaryza.

Menurut jaksa, Roy Suryo membahas polemik ijazah Jokowi dengan menggunakan teknologi error level analysis (ELA) dan kecerdasan buatan atau AI dalam sejumlah unggahan di media sosial.

Jaksa kemudian mendalilkan dokumen yang dianalisis Roy bukan berasal dari pemilik sah dokumen tersebut.

Atas dasar itu, jaksa menilai penggunaan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai bahan analisis dilakukan tanpa hak.

Jaksa menyebut perkara ini bermula pada 26 Maret 2025.

Saat itu, Jokowi diperlihatkan tiga unggahan di media sosial yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah sarjana miliknya palsu.

Jaksa Citra Sagita Sudadi mengatakan tiga unggahan tersebut terdiri atas dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X.

Jaksa menyebut sejumlah akun yang terkait dengan unggahan tersebut, termasuk akun YouTube @EggiSudjanaChannel dan akun X @doktertifa.

"Adanya tiga unggahan di media sosial terdiri dari dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X yang menyerang kehormatan atau nama baik Ir H Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah strata satu (Sarjana) Ir H Joko Widodo adalah palsu," kata Citra.

Setelah mengetahui unggahan tersebut, Jokowi meminta timnya mengumpulkan sejumlah konten lain yang memuat tudingan serupa.

Menurut jaksa, kuasa hukum Jokowi kemudian menggelar konferensi pers pada 14 April 2025 untuk membantah tudingan mengenai keaslian ijazah tersebut.

Sehari setelah konferensi pers tersebut, Universitas Gadjah Mada (UGM) turut memberikan keterangan mengenai status Jokowi sebagai mahasiswa hingga lulus dari Fakultas Kehutanan.

Dalam keterangannya, Wakil Rektor UGM Prof. Dr. Wening Udasmoro disebut menyatakan Jokowi tercatat menjalani pendidikan di UGM dan lulus pada 5 November 1985.

Meski telah ada keterangan dari UGM, jaksa menyebut masih ditemukan 28 unggahan di sejumlah platform media sosial yang diperlihatkan kepada Jokowi dalam rentang 22 April hingga 21 Mei 2025.

Dari 28 unggahan tersebut, jaksa menyebut tujuh di antaranya memuat perbuatan Roy Suryo terkait tudingan ijazah S-1 Jokowi palsu.

Salah satu unggahan yang disebut jaksa adalah video dari akun YouTube @SentanaTV berjudul Hasil Uji Forensik Ungkap Unsur Pidana di Kasus Ijazah Jokowi - Sentana Eksklusif Roy Suryo, yang diunggah pada 8 April 2025.

Jaksa juga menyebut Roy Suryo membahas polemik ijazah Jokowi melalui analisis menggunakan metode ELA dan AI dalam unggahan lainnya.

Menurut jaksa, tudingan tersebut kemudian berdampak terhadap nama baik Jokowi karena muncul pihak-pihak yang menuduhnya menggunakan ijazah sarjana palsu ketika memenuhi persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik.

"Bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Ir H Joko Widodo telah menggunakan ijazah S1 palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan Presiden ke-7 Republik Indonesia," tutur Diffaryza.

Atas perbuatannya, Roy Suryo didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dakwaan tersebut disusun secara subsider dengan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Jaksa juga mendakwa Roy dengan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sidang pokok perkara ini digelar setelah Roy Suryo lima kali mengajukan praperadilan terkait proses hukum yang dijalaninya.

Permohonan praperadilan kelima yang diajukan Roy berkaitan dengan permintaan ganti kerugian atas proses hukum tersebut.

Perkara pokok kini berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan agenda persidangan sesuai tahapan hukum acara pidana.* (km/ad)

SORONG — Puluhan siswa dan sejumlah guru SMP Muhammadiyah Al Amin Kota Sorong, Papua Barat Daya, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gangguan kesehatan tersebut dilaporkan terjadi setelah siswa mengonsumsi menu MBG pada Rabu, 16 September 2026.

Baca Juga:

• Anggaran Dinkes Medan Turun Rp23 Miliar, DPRD Soroti Pelayanan Kesehatan yang Belum Maksimal

Ketua Satgas MBG Kota Sorong, Ruddy Laku, mengatakan hasil observasi bersama Dinas Kesehatan menemukan 26 orang mengalami gejala muntah dan buang air besar secara terus-menerus.

"Jadi, tadi tadi siang, kami mendapat laporan dari sekolah SMP Muhammadiyah dan juga dari Dinas Kesehatan terkait dengan sejumlah siswa yang mengalami gejala muntah dan buang air besar secara terus-menerus. Kemudian, setelah mendapat laporan itu, tim Satgas kami dari yang bertugas bidang kesehatan turun ke lapangan untuk melakukan observasi dan didapati bahwa ada sekitar 26 orang yang mengalami gejala," kata Ruddy ketika melihat langsung para pelajar korban keracunan di RSUD Sele Be Solu, Kamis (17/9/2026).

Dari 26 orang tersebut, delapan siswa mengalami gejala yang lebih berat sehingga harus mendapatkan penanganan di RSUD Sele Be Solu Kota Sorong.

Sementara siswa lainnya mendapat penanganan di sekolah.

"Setelah observasi lanjut, ternyata ada delapan orang yang gejalanya agak berat, sehingga dikirimlah ke Rumah Sakit Sele Be Solu. Yang lain, sisanya itu penanganan di sekolah saja, dikasih obat kemudian bisa pulang. Kemudian ada lima guru yang juga mengalami gejala, tapi sudah ditangani di sekolah oleh Dinas Kesehatan dan boleh pulang," katanya.

Satgas MBG Kota Sorong masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab munculnya gejala pada siswa dan guru.

Ruddy mengatakan terdapat sejumlah jenis bakteri yang belum dapat diperiksa di laboratorium Sorong.

Karena itu, sampel makanan perlu dikirim ke Makassar untuk menjalani pemeriksaan lebih menyeluruh.

"Informasi dari Dinas Kesehatan, ada beberapa bakteri yang belum bisa kita uji di Sorong, sehingga harus dibawa ke Makassar. Jadi supaya bisa menyeluruh. Jadi memang saran kita sebaiknya ke Makassar supaya dapat ditemukan sebenarnya apa sih yang terjadi," katanya.

Ruddy berharap sampel makanan dapat segera dikirim ke Makassar.

Namun, dia belum dapat memastikan berapa lama proses pemeriksaan laboratorium tersebut.

"Jadi saya juga tidak bisa pastikan kapan apa selesai pemeriksaan. Intinya yang penting kita bisa dapat mengetahui makanan ini tercemar oleh bakteri apa. Sehingga nanti, saya sudah minta kepada penanggung jawab dan ahli gizinya," katanya.

Hasil pemeriksaan laboratorium nantinya akan menjadi bahan evaluasi terhadap proses penyediaan makanan MBG.

Ruddy menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut.

Dia juga meminta seluruh pihak bersabar selama siswa dan guru yang mengalami gangguan kesehatan menjalani penanganan.

Sejumlah ambulans terlihat mendatangi SMP Muhammadiyah Al Amin.

Beberapa siswa tampak berbaring di lantai karena mengalami sakit, sementara sebagian lainnya mendapatkan penanganan dari petugas Puskesmas Malanu.

Petugas kesehatan mengarahkan siswa yang mengalami sakit perut dan mual untuk segera mendapatkan pengobatan.

Siswa dengan gejala ringan diberikan oralit, sedangkan mereka yang mengalami sakit cukup berat diarahkan untuk mendapatkan penanganan di RSUD Sele Be Solu.

Di rumah sakit, delapan pelajar yang didampingi keluarganya menjalani perawatan. Sejumlah siswa terlihat mendapatkan infus dan bantuan oksigen.

Salah satu siswa kelas 9, Sri, mengatakan mengalami sakit perut, tubuh lemas, sesak hingga nyeri dada setelah mengonsumsi makanan MBG.

"Perut rasanya kayak terputar-putar, terus kayak badan lemas sekali," ujar Sri.

Sri mengatakan keluhan tersebut muncul beberapa jam setelah dirinya mengonsumsi makanan MBG.

"Karena sesak, dada sakit," lanjutnya.

Menu MBG yang dikonsumsi Sri terdiri atas ayam, tempe, dan sayur toge campur sawi.

"Pas kemarin jam 12.00 WIT," jawabnya saat ditanya kapan mengonsumsi menu tersebut.

Sri juga mengatakan tidak mengonsumsi jajanan sembarangan sebelum mengalami keluhan kesehatan.

"Kalau tadi pagi tidak sih. Cuma nasi sama telur, sudah," tambahnya.

Siswa kelas 8A, Andri, mengatakan mengalami muntah-muntah sejak dini hari.

Ia juga mengaku mulai merasakan sakit sejak malam setelah mengonsumsi menu MBG.

"Dari subuh, dari jam 05:00 WIT. Sakit dari kemarin malam. Iya, ada makan MBG. Ayam dengan toge sama tempe. Belum ada makan lagi. Muntah-muntah," katanya.

Wali kelas 8A, Sumi, yang mendampingi Andri di rumah sakit, mengatakan muridnya mengalami sakit perut, muntah-muntah hingga buang air.

"Keluhannya, sakit perutnya sakit, terus muntah-muntah, buang-buang air," kata Sumi.

Menurut Sumi, sejumlah siswa tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar karena mengalami keluhan serupa.

"Kan tadi pagi izin karena sudah rasa sakit toh, jadi enggak masuk sekolah," tambahnya.

Sumi kemudian menyampaikan kondisi tersebut kepada para orang tua melalui grup komunikasi kelas.

Dia juga mengimbau orang tua segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala serupa.

Siswa kelas 8F, Alvitro, juga mengaku mengalami sakit perut cukup kuat.

Menurut dia, makanan MBG yang dikonsumsinya sehari sebelumnya terdiri atas ayam, tempe, nasi, dan buah naga.

"Perut sakit kayak ditusuk-tusuk. Tadi belum makan MBG, yang kemarin. Menunya ada ayam, tempe, nasi, sama buah naga," katanya.

Keluhan serupa dialami Febriana, siswa kelas 8E. Dia mengatakan kondisi tubuhnya memburuk setelah mengonsumsi makanan MBG.

"Habis makan MBG, pas pulang, jalan kaki langsung rasa mata gelap. Saya juga berak-berak. Dari kemarin sakitnya," katanya.

Saat ditanya mengenai kondisi terakhirnya, Febriana mengatakan kondisinya mulai membaik.

"Agak mendingan," katanya.

Febriana menyebut menu MBG yang dikonsumsinya berupa opor ayam, sayur toge dan tempe.

"Opor ayam, sayur toge sama tempe. Ayam habis, cuma sayur togenya saya tidak kasih habis," katanya.

Sementara itu, Aurelia, siswa kelas 7, mengatakan sakit perut mulai dirasakannya sejak dini hari.

"Sakit perut. Perutnya kayak terputar-putar. Baru kali ini. Berak. Dari tadi malam, jam 03.00 WIT. Habis itu berhenti pagi. Habis itu pas mau jam 08.00 WIT sakit lagi cuma sebentar aja, habis itu jam 11.00 WIT sakit. Sakit sekali," katanya.

Aurelia mengatakan dirinya tidak kembali mengonsumsi makanan setelah pulang sekolah.

"Pulang sekolah tidak makan apa-apa lagi," katanya.

Orang tua siswa, Kurnia, mengaku khawatir setelah mengetahui anaknya harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Hingga kini, penyebab pasti munculnya gangguan kesehatan pada siswa dan guru tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan.

Satgas MBG dan Dinas Kesehatan Kota Sorong melakukan penanganan sekaligus menelusuri sumber masalah untuk menjadi bahan evaluasi penyediaan makanan MBG.* (km/ad)

JAKARTA — Jaksa penuntut umum mendakwa Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo atau Roy Suryo melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026, jaksa menyebut perbuatan Roy Suryo telah menimbulkan kerugian imateriil bagi Jokowi.

Baca Juga:

• Roy Suryo Tolak Damai dengan Jokowi, Tak Akui Dakwaan dan Ajukan Perlawanan

"Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ir H Joko Widodo mengalami kerugian immateriil, yaitu tercemarnya nama baik saksi Ir H Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya," ujar jaksa dalam sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (17/9/2026).

Jaksa mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan tuduhan bahwa Jokowi menggunakan ijazah S-1 palsu ketika mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden ke-7 Republik Indonesia.

Menurut jaksa, tuduhan tersebut tetap muncul meskipun Universitas Gadjah Mada atau UGM telah menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dan dinyatakan lulus dari universitas tersebut.

"Bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Ir H Joko Widodo telah menggunakan ijazah S-1 palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia," ungkapnya.

Menurut jaksa, perkara ini bermula pada 26 Maret 2025.

Saat itu, Jokowi ditunjukkan tiga unggahan di media sosial yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baiknya.

Tiga unggahan tersebut terdiri atas dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X.

"Adanya tiga unggahan di media sosial terdiri dari dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial 'X' yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Ir H Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah strata satu (S-1) saksi lr H Joko Widodo adalah palsu," kata jaksa.

Jaksa kemudian menyebut sejumlah akun dan judul unggahan yang menjadi bagian dari dakwaan.

"Unggahan tersebut yaitu Youtube Akun @EggiSudjanaChannel dengan judul 'Konsisten TPUA Pengungkapan Ijazah Palsu', serta akun X @DokterTifa dengan judul 'ERA AI: Segala Ijazah Palsu Bakal Terungkap Dalam Hitungan Detik'," tambah jaksa.

Setelah mengetahui unggahan tersebut, Jokowi disebut menghubungi tim penasihat hukumnya.

Kuasa hukum Jokowi kemudian menggelar konferensi pers untuk membantah tudingan yang beredar.

Jaksa juga merujuk pada konferensi pers Universitas Gadjah Mada pada 15 April 2025.

Dalam konferensi pers tersebut, menurut jaksa, UGM menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dan dinyatakan lulus.

Dalam dakwaannya, jaksa juga mempersoalkan dokumen ijazah yang disebut dianalisis Roy Suryo menggunakan metode error level analysis atau ELA.

Jaksa menyatakan dokumen yang digunakan dalam analisis tersebut bukan berasal dari pemilik sah ijazah, yakni Jokowi.

Jaksa juga menyebut tidak terdapat upaya konfirmasi langsung dari Roy Suryo kepada Jokowi.

Jaksa kemudian memaparkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap dokumen ijazah yang menjadi bagian dari perkara.

"Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4578/DCF/2025 tanggal 7 Oktober 2025 yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan, hasil pemeriksaan perbandingan terhadap satu lembar barang bukti ijazah Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan No 1120 atas nama Joko Widodo dengan 14 ijazah pembanding adalah identik dengan dokumen pembanding atau merupakan produk cetak yang sama," ujar jaksa.

Perkara tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan persidangan berikutnya untuk menguji dakwaan jaksa dan pembelaan Roy Suryo beserta tim penasihat hukumnya.* (d/ad)