Dua penghargaan itu diterima Komandan Kodaeral IV Laksamana Muda TNI Berkat Widjanarko dalam kegiatan groundbreaking Museum dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kamis (24/9/2026).

Baca Juga:

• Warning Keras Mendagri Cairkan Cepat Rp 760 Miliar dan Tutup Celah Aturan 'Boleh Bakar Lahan' di Daerah

Penghargaan pertama diberikan atas prestasi dan kontribusi Kodaeral IV dalam membantu pengungkapan tindak pidana narkotika di wilayah Kepulauan Riau.

Sejumlah pengungkapan besar menjadi bagian dari capaian tersebut. Salah satunya penyitaan 1,3 ton ketamin dari kapal kargo MV King Sun di perairan Berakit, Bintan, pada 6 Agustus 2026.

Kemudian aparat mengungkap peredaran 2,6 ton metamfetamin atau sabu dari kapal MV Ocean Porter di perairan Karimun Anak pada 17 Agustus 2026.

Pengungkapan lainnya terjadi di perairan Kepulauan Anambas pada 22 Agustus 2026. Dari kapal general cargo MV Fuchangxing 1, aparat mengamankan sekitar 800 kilogram ketamin.

Rangkaian pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya aparat penegak hukum mempersempit ruang gerak jaringan peredaran gelap narkotika melalui jalur laut di wilayah Kepulauan Riau.

Sementara penghargaan kedua diberikan kepada Komandan Kodaeral IV atas pelaksanaan Program Kampung Bahari Nusantara (KBN) Tahun 2026, khususnya kegiatan Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial di Pulau Penyengat Warna-Warni.

Melalui program tersebut, TNI Angkatan Laut tidak hanya menjalankan tugas pertahanan dan keamanan laut, tetapi juga memberikan pelayanan kesehatan serta bantuan sosial kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau.

Kegiatan KBN juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemanunggalan TNI AL dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kondisi sosial warga di wilayah pesisir.

Pemberian dua penghargaan tersebut menunjukkan adanya kerja sama antara Kodaeral IV dan Pemerintah Provinsi Kepri dalam menjaga keamanan wilayah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi geografis Kepri yang terdiri atas banyak pulau dan berada di sekitar jalur pelayaran internasional membuat pengawasan wilayah laut menjadi salah satu perhatian penting.

Dalam konteks tersebut, pengungkapan kasus narkotika menjadi bagian dari upaya menjaga wilayah perairan Kepri dari ancaman kejahatan lintas negara. Sementara pelaksanaan KBN menjadi bentuk pengabdian TNI AL yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Komandan Kodaeral IV bersama jajarannya menyatakan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan unsur terkait guna mendukung keamanan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau terluar.

Dua penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi Kodaeral IV dalam menjaga keamanan laut sekaligus menghadirkan pelayanan bagi masyarakat Kepulauan Riau.* (dh)

Selain perkedel, sejumlah makanan khas Indonesia lainnya juga masuk dalam daftar tersebut. Bahkan, Indonesia mendominasi jajaran 10 besar bersama kuliner dari Vietnam, Filipina, Laos, dan Thailand.

Baca Juga:

• Rupiah Diprediksi Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Ini Penyebabnya

Adonan perkedel biasanya dicampur dengan daun bawang dan merica. Setelah dibentuk, adonan dicelupkan ke dalam telur kocok sebelum digoreng.

Secara tradisional, perkedel kerap disajikan sebagai lauk pendamping soto ayam maupun nasi kuning. Nama "perkedel" disebut berasal dari kata Belanda "frikadel", yang menunjukkan adanya pengaruh kuliner Belanda dalam hidangan tersebut.

Dominasi kuliner Indonesia juga terlihat di posisi lainnya. Tempe mendoan menempati posisi kedua dalam daftar TasteAtlas.

Tempe mendoan merupakan makanan khas Purwokerto yang dibuat dari irisan tipis tempe yang dicelupkan ke dalam adonan berbumbu kemudian digoreng sebentar. Proses tersebut membuat bagian luar tempe tidak terlalu kering, sementara bagian dalamnya tetap lembut.

Istilah "mendo" dalam bahasa Banyumasan berarti setengah matang. Tempe mendoan biasanya disantap bersama sambal atau kecap manis.

Sementara itu, nasi kuning berada di posisi keempat. Makanan tersebut dibuat dari beras yang dimasak menggunakan santan dan biasanya diberi kunyit, serai serta daun jeruk purut.

Nasi kuning dapat disajikan bersama berbagai lauk dan pelengkap, seperti ayam goreng, perkedel kentang, telur dadar, ikan teri, udang, tempe goreng, sambal dan serundeng.

Di posisi kelima terdapat sambal. Bumbu khas Indonesia ini umumnya dibuat dari cabai dan garam dengan tambahan bahan lain, seperti jeruk nipis, bawang, gula, jahe, terasi atau cuka.

Tempe goreng kemudian menempati posisi ketujuh, disusul sambal matah di posisi kedelapan. Sambal khas Bali tersebut dibuat menggunakan bahan-bahan mentah seperti bawang merah, serai dan cabai yang kemudian dicampur dengan minyak serta air jeruk nipis.

Karena menggunakan bahan mentah, sambal matah memiliki cita rasa segar, pedas dan sedikit asam.

Sementara itu, kerupuk berada di posisi ke-10. Makanan renyah tersebut umumnya dibuat dari pati yang dicampur dengan bahan tambahan dan menjadi salah satu pelengkap yang identik dengan kuliner Indonesia.

Penilaian TasteAtlas

TasteAtlas menyusun daftar makanan tersebut berdasarkan suara audiens yang kemudian diproses melalui sistem untuk mengenali pengguna asli serta mengabaikan penilaian dari bot, nasionalis dan penilaian patriotik lokal.

Sistem TasteAtlas juga memberikan nilai tambah terhadap penilaian dari pengguna yang dinilai memiliki pengetahuan mengenai makanan.

Hingga 15 September 2026, daftar "54 Lauk Pendamping Terbaik Asia Tenggara" telah memperoleh 1.807 penilaian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.362 penilaian dinyatakan sah oleh sistem.

Hasil tersebut menempatkan perkedel sebagai lauk pendamping dengan peringkat tertinggi dalam daftar kuliner Asia Tenggara 2026 versi TasteAtlas.* (k/dh)

Inspektur Jenderal Kemenimipas Kombes Pol Rudi Setiawan mengatakan terdapat perbedaan antara kondisi yang ditemukan tim Kemenimipas dengan hasil pemeriksaan Ombudsman yang sebelumnya dipublikasikan.

Baca Juga:

• 5 Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan, Kemenimipas Endus Beda Data dengan Temuan Ombudsman

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di Lapas Cibinong sekaligus menindaklanjuti arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Tim pemeriksa juga meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai lapas. Hingga Sabtu, sebanyak 52 warga binaan telah diperiksa. Pemeriksaan terhadap puluhan pegawai juga dijadwalkan dilakukan.

"Untuk itu kami periksa dari kemarin sampai hari ini ini sudah 52 warga binaan dan hari ini kami jadwalkan 54 atau 50 dari para pegawai," ujarnya.

Kemenimipas juga menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong sebagai bagian dari penanganan kasus tersebut.

Lima pejabat yang dinonaktifkan terdiri dari Kepala Lapas Cibinong, dua pejabat KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Kepala Seksi Ketertiban dan Tata Tertib (Kasi Tantib), serta Kepala Urusan Umum yang membidangi barang milik negara.

Rudi mengatakan pejabat-pejabat tersebut memiliki tanggung jawab terhadap fasilitas dan pengelolaan di lingkungan lapas.

"Saya sampaikan kami menonaktifkan Kalapas kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, Kasi Tantib dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang milik negara. Fasilitas semua beliau yang mengurusi," jelasnya.

Sementara itu, Ombudsman RI sebelumnya menemukan lebih dari 10 bangunan atau kamar di area belakang Lapas Cibinong yang disebut memiliki fasilitas menyerupai hunian.

Sejumlah fasilitas yang ditemukan antara lain ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas hingga peralatan memasak. Ombudsman juga menemukan sejumlah orang yang diduga merupakan warga binaan berada di area tersebut.

Dalam pemeriksaan lanjutan, Kemenimipas turut mendalami berbagai fasilitas yang sebelumnya dilaporkan Ombudsman, termasuk dugaan keberadaan minuman keras, ruang fitness, peralatan elektronik dan barang lainnya.

"Kami mengakomodir semua yang ditemukan ORI. Tadi miras, tempat diduga simulator, tempat fitness kemudian foto, barang-barang lain kulkas itu menjadi objek untuk memeriksa. Di mana keberadaannya, kenapa berpindah," kata Rudi.

Pernyataan tersebut menunjukkan keberadaan dan perubahan sejumlah fasilitas menjadi bagian dari materi pemeriksaan internal Kemenimipas. Tim masih mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk mengetahui kondisi dan penggunaan fasilitas tersebut.

Kemenimipas menegaskan pemeriksaan masih berlangsung. Hasil investigasi akan diperbarui sesuai perkembangan dan temuan di lapangan.

Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai penggunaan fasilitas di Lapas Cibinong serta memastikan pengelolaan sarana dan prasarana pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.* (k/dh)

BANDA ACEH - Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) mewisuda 471 lulusan dari 21 program studi dalam sidang senat terbuka Wisuda Ahlimadya, Sarjana dan Magister ke-51 semester genap Tahun Akademik 2025/2026.

Prosesi wisuda berlangsung di Gedung ACC Ahmad Dahlan Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh, Sabtu (26/9/2026).

Baca Juga:

• Saring Ribuan Pendaftar, Unmuha Gembleng 765 Mahasiswa Baru di PKKMB 2026

Salah satu capaian tersebut adalah dibukanya Program Studi Ilmu Hukum yang pada semester ini telah resmi menerima mahasiswa baru.

Selain itu, sebanyak 21 dosen UNMUHA baru saja meraih sertifikasi dosen. Dengan tambahan tersebut, jumlah dosen UNMUHA yang telah tersertifikasi kini mencapai 127 orang.

"Perlu kami sampaikan beberapa dosen Universitas Muhammadiyah Aceh lulus sebagai penerima Beasiswa LPDP dan Beasiswa BPDDI Kemendiktisaintek untuk melanjutkan studi di universitas ternama di Indonesia," ujar Aslam.

Dalam sambutannya, Aslam juga berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati agar tidak cepat merasa puas setelah menyelesaikan pendidikan. Dia mendorong para lulusan untuk terus belajar dan tetap rendah hati.

Rektor juga meminta para lulusan tidak melupakan orang-orang yang berperan dalam perjalanan pendidikan mereka serta tetap menjaga nama baik almamater setelah meninggalkan kampus.

"Jangan cepat merasa puas, teruslah belajar dan tetap rendah hati kepada sesama dan jangan pernah melupakan orang-orang di balik kesuksesan saudara," katanya.

Dia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), LLDikti Wilayah XIII Aceh, Kopertais Wilayah V serta Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh atas dukungan terhadap UNMUHA.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Mahfud Solihin PhD Ak CA CPA mengatakan UNMUHA saat ini tengah didesain secara akseleratif untuk menjadi universitas unggul di Aceh.

Menurut Mahfud, dari 165 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) di Indonesia, sebanyak 21 perguruan tinggi telah meraih predikat unggul.

"Tantangan dari LLDikti Wilayah XIII Aceh siap kita jawab bersama. Kita optimis UNMUHA akan segera menyusul menjadi perguruan tinggi Muhammadiyah terakreditasi unggul," ujar Mahfud.

Dia menambahkan, status sebagai alumni PTMA juga memberikan nilai tambah bagi lulusan. Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dinilai menjadi salah satu keunggulan dalam menghadapi dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat.

Dari 471 lulusan yang diwisuda pada periode ini, sebanyak 230 orang atau hampir separuhnya berhasil meraih predikat dengan pujian atau cumlaude.

Selain itu, sebanyak 18 lulusan dinobatkan sebagai wisudawan terbaik dengan nilai di atas rata-rata.

Wisuda ke-51 tersebut menjadi salah satu momentum bagi UNMUHA untuk melepas ratusan lulusan sekaligus menunjukkan sejumlah perkembangan dalam penguatan akademik dan sumber daya manusia di lingkungan kampus.* (dh)

Inspektur Jenderal Kemenimipas Kombes Pol Rudi Setiawan mengatakan perbedaan tersebut menjadi salah satu fokus dalam pemeriksaan internal yang dilakukan setelah munculnya temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas yang tidak sesuai ketentuan.

Baca Juga:

• Usai Temuan Ombudsman, Kalapas Cibinong dan 4 Pejabat Dinonaktifkan

Pemeriksaan dilakukan atas arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan seluruh informasi mengenai kondisi di dalam Lapas Cibinong dapat ditelusuri secara menyeluruh.

Kemenimipas juga memeriksa warga binaan dan petugas lapas yang dinilai berkaitan dengan temuan tersebut.

Rudi mengatakan hingga Sabtu, tim pemeriksa telah meminta keterangan dari puluhan warga binaan serta pegawai Lapas Cibinong.

"Untuk itu kami periksa dari kemarin sampai hari ini sudah 52 warga binaan dan hari ini kami jadwalkan 54 atau 50 dari para pegawai," ujarnya.

Selain melakukan pemeriksaan, Kemenimipas mengambil langkah administratif dengan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong.

Lima pejabat yang dinonaktifkan terdiri atas Kepala Lapas (Kalapas), Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Kepala Seksi Ketertiban dan Tata Tertib (Kasi Tantib), serta Kepala Urusan Umum.

Rudi mengatakan pejabat tersebut dinilai memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan fasilitas dan sejumlah urusan di lingkungan lapas.

"Saya sampaikan kami menonaktifkan Kalapas kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, Kasi Tantib dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang milik negara. Fasilitas semua beliau yang mengurusi," jelasnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di Lapas Cibinong dan menemukan sejumlah bangunan di bagian belakang kompleks lapas yang disebut memiliki fasilitas menyerupai hunian.

Ombudsman mencatat terdapat lebih dari 10 bangunan atau kamar dengan fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas hingga peralatan memasak.

Dalam pemeriksaannya, Ombudsman juga menemukan sejumlah orang yang diduga merupakan warga binaan berada di area tersebut. Status dan keberadaan mereka masih menjadi bagian dari pendalaman.

Temuan Ombudsman kemudian menjadi dasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Kemenimipas. Sejumlah fasilitas yang disebut dalam temuan, termasuk minuman keras, ruang fitness, kulkas, televisi dan peralatan lainnya, turut menjadi objek investigasi.

"Kami mengakomodir semua yang ditemukan ORI. Tadi miras, tempat diduga simulator, tempat fitness kemudian foto, barang-barang lain kulkas itu menjadi objek untuk memeriksa. Di mana keberadaannya, kenapa berpindah," kata Rudi.

Kemenimipas menegaskan pemeriksaan masih berlangsung. Seluruh temuan akan diklarifikasi dengan membandingkan kondisi di lapangan dan keterangan dari pihak-pihak yang diperiksa.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan terhadap pengelolaan fasilitas dan tata kelola di Lapas Cibinong.* (k/dh)

JAKARTA – Draf terbaru Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran memperluas cakupan pengaturan hingga ke platform digital.

Perubahan itu mendapat sorotan dari lembaga studi dan pemantauan media Remotivi karena dinilai berpotensi berdampak pada kebebasan berekspresi, pengelolaan konten digital, dan kerja jurnalistik.

Baca Juga:

• RUU Perampasan Aset Dikebut, Pengamat: Kualitas UU Tak Hanya Diukur dari Kecepatan Pengesahan

Heychael membandingkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan draf terbaru per Agustus 2026.

UU yang berlaku saat ini terdiri atas 12 bab dan 64 pasal, sedangkan draf terbaru memiliki sekitar 11 bab dengan 152 pasal.

Menurut Heychael, bertambahnya jumlah pasal menunjukkan semakin luas dan kompleksnya materi yang hendak diatur.

Salah satu perubahan paling menonjol adalah masuknya penyelenggara platform digital ke dalam rezim penyiaran.

Platform Digital Masuk Rezim Penyiaran

Heychael menyoroti perluasan objek pengaturan dalam draf RUU Penyiaran.

Menurut dia, pengaturan tidak hanya menyasar lembaga penyiaran konvensional dan platform streaming, tetapi juga konten yang dibuat pengguna atau user-generated content (UGC).

"Dalam konteks ini, yang masuk penyiaran itu nggak berhenti pada platform streaming, tapi juga UGC. UGC itu artinya media sosial," katanya dalam diskusi tersebut.

Dengan rumusan tersebut, Heychael mengatakan platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube berpotensi masuk dalam cakupan pengaturan penyiaran.

Ia menilai perubahan ini perlu dicermati karena karakter pengaturan penyiaran konvensional berbeda dengan ekosistem platform digital.

Kewenangan KPI dan Komdigi

Perluasan objek pengaturan juga berkaitan dengan pembagian kewenangan antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Heychael melihat draf RUU Penyiaran memberikan ruang pengaturan kepada kedua institusi tersebut dalam ranah digital.

Namun, menurut dia, pembagian kewenangannya belum sepenuhnya jelas.

"Undang-undang ini mendua, dia membagi penyiaran di ranah digital yang dia definisikan untuk diatur oleh KPI dan Komdigi," tuturnya.

Ia menjelaskan KPI tetap memiliki kewenangan terhadap penyiaran konvensional seperti televisi dan radio.

Namun, dalam sejumlah ketentuan baru, terdapat pula pengaturan yang berkaitan dengan kewenangan kementerian.

"Jadi ada KPI, KPI [yang mengatur] penyiaran lama maksudnya TV, radio, akan di situ, tapi di beberapa formulasi sebenarnya ada juga yang di bawah Komdigi, meskipun ini agak membingungkan juga yang yang mana posisinya bagian yang mana di wilayah KPI atau Komdigi itu ya," ucapnya.

Menurut Heychael, pembagian kewenangan yang belum jelas dapat menjadi persoalan dalam pengawasan platform digital.

Platform Digital Wajib Mendaftar

Draf RUU Penyiaran juga memuat ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran penyelenggara platform digital kepada menteri.

Heychael menyebut ketentuan tersebut sebagai salah satu hal baru.

"Pasal 34B, Kewajiban Pendaftaran ke Menteri, ya. Ini juga baru, [tadinya] enggak ada, gitu ya," tuturnya.

Menurut dia, ketentuan tersebut memiliki kemiripan dengan mekanisme pendaftaran penyelenggara sistem elektronik yang telah diatur dalam regulasi komunikasi dan informatika.

Heychael menilai ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila platform digital harus memenuhi lebih dari satu rezim pendaftaran.

Salah satu kekhawatiran kita adalah bahwa ini akan jadi overregulasi. Kalau enggak jelas nanti, berarti apakah harus daftar dua kali?" paparnya.

RUU Penyiaran dan Mekanisme Takedown

Heychael juga menyoroti pengaturan konten dan mekanisme penghapusan atau takedown.

Ia mengaitkan draf RUU Penyiaran dengan regulasi yang selama ini mengatur platform digital.

Menurut dia, UU Penyiaran berpotensi menjadi payung hukum bagi sejumlah aturan mengenai penyelenggara sistem elektronik.

"UU Penyiaran kayaknya mau dijadikan semacam payung hukum bagi Peraturan Kominfo Nomor 5," ucapnya.

Ia menyoroti sejumlah kategori konten yang dapat dikenai pengaturan, termasuk konten yang dianggap meresahkan masyarakat.

Menurut Heychael, rumusan seperti itu perlu diperjelas karena ukuran sebuah konten dianggap meresahkan belum dijelaskan secara tegas.

Larangan Konten dan Risiko Moderasi Berlebihan

Draf RUU Penyiaran juga mengatur sejumlah konten yang dilarang, antara lain pornografi, kekerasan, sadisme, eksploitasi, konten yang merendahkan martabat manusia, berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik.

Heychael menilai persoalannya bukan semata-mata pada adanya larangan, tetapi juga konsekuensi bagi platform ketika harus menentukan konten yang berada di wilayah abu-abu.

Menurut dia, ancaman sanksi dapat mendorong platform mengambil langkah lebih agresif dalam melakukan moderasi konten untuk menghindari risiko pelanggaran.

"Banyak konten karena platform digital itu takut untuk didenda oleh pemerintah, maka banyak konten-konten yang sebenarnya masih di wilayah abu-abu langsung disikat gitu, karena takut melanggar," sebutnya.

Karena itu, menurut Heychael, batas antara konten yang dilarang dan ekspresi yang masih diperbolehkan menjadi salah satu persoalan yang perlu diperjelas dalam pembahasan RUU.

Konten Jurnalistik Masuk Pengaturan Penyiaran

Perubahan lain yang disoroti adalah ketentuan mengenai konten jurnalistik.

Heychael mencatat larangan terhadap investigasi jurnalistik yang sebelumnya menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Penyiaran tidak lagi tercantum dalam draf terbaru.

Namun, ia mengatakan konten jurnalistik tetap masuk dalam rezim pengaturan penyiaran.

Muatan jurnalistik dalam isi siaran dan konten digital disebut harus mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), Standar Isi Siaran (SIS), serta peraturan perundang-undangan.

"Di UU baru ini, muatan jurnalistik dalam isi siaran dan atau konten digital harus sesuai dengan P3, SIS dan ketentuan peraturan perundangan," ujarnya.

Menurut Heychael, persoalan muncul karena rezim penyiaran memiliki mekanisme sanksi terhadap pelanggaran.

Ia menilai ketentuan tersebut dapat berdampak terhadap kerja jurnalistik apabila tidak dirumuskan secara jelas.

"Kalau ini dibiarkan lolos maka pasal ini bisa jadi intimidasi kepada pers," katanya.

Ia juga menyoroti bentuk sanksi yang dapat berdampak terhadap keberlangsungan program atau akses terhadap konten.

"Bisa penghentian operasi. Jadi bisa diberhentikan tuh programnya. Bisa diputus aksesnya," terang Heychael.

Komposisi Anggota KPI Berubah

Selain pengaturan konten, Heychael menyoroti perubahan desain kelembagaan KPI dalam draf RUU Penyiaran.

Jumlah anggota KPI pusat dalam draf disebut bertambah dari sembilan menjadi 11 orang.

Masa jabatan juga berubah dari tiga tahun menjadi empat tahun.

Draf tersebut juga mengatur mekanisme penggantian anggota KPI apabila seorang anggota berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.

Penggantinya dapat diambil dari daftar calon cadangan.

"Jika anggota KPI berhenti sebelum masa jabatan berakhir, yang bersangkutan digantikan oleh cadangan," tutur Heychael.

Menurut Heychael, perubahan jumlah anggota, masa jabatan, dan mekanisme pergantian tersebut menjadi bagian dari desain kelembagaan KPI yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU Penyiaran.* (tt/ad)

Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni Harianto Damanik mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (25/9/2026) siang. Saat kejadian, Erwin sedang beristirahat di teras rumah sepulang kerja.

Baca Juga:

• Tak Terima Dijebloskan ke Tahanan Soal Surat Tanah Patumbak, Anggota DPRD Dhody Thahir Gugat Polda Sumut

Tak lama kemudian, Benny datang dan langsung memukul Erwin. Benny diketahui merupakan adik kandung dari istri Erwin.

Tidak terima dipukul, Erwin kemudian mengambil pisau dari dapur. Dia menusuk Benny di bagian rusuk hingga korban tersungkur di belakang rumah.

"Korban akibat luka tusuk yang dideritanya tersungkur tepatnya di belakang rumah. Korban adalah adik kandung istri pelaku," ujar Jonni.

Setelah melakukan penusukan, Erwin disebut langsung melarikan diri sambil membawa pisau yang digunakan untuk menikam korban.

Polisi yang menerima laporan kemudian mendatangi lokasi kejadian. Petugas menemukan Benny sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Polisi selanjutnya melakukan pencarian terhadap Erwin. Tidak lama kemudian, Erwin berhasil ditemukan di sekitar lokasi kejadian dan diamankan.

"Pelaku lalu diboyong ke Polsek Tanjung Morawa guna proses lanjut," kata Jonni.

Hingga kini, polisi masih menangani kasus tersebut. Motif atau persoalan yang menjadi pemicu Benny mendatangi Erwin dan memukulnya belum dijelaskan lebih lanjut oleh kepolisian.* (ds/dh)

DAIRI – Seorang petani berinisial AP, 55 tahun, warga Desa Lau Primbon, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, ditangkap polisi pada Sabtu, 26 September 2026.

AP ditangkap karena diduga menanam tanaman ganja di ladangnya.

Baca Juga:

• Tahanan Kasus Narkoba Ditemukan Meninggal di Rutan Balige, Begini Kronologi Kejadiannya

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan melalui Kasi Humas Polres Dairi AKP Syahri Ramadhan mengatakan penangkapan terhadap AP dipimpin Kapolsek Tanah Pinem AKP Sumitro Manurung.

"Pelaku diaman saat tidur di rumahnya," ujarnya, Sabtu (26/9/2026).

Syahri mengatakan penangkapan itu bermula dari informasi yang diterima polisi dari masyarakat.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan sebelum mendatangi rumah AP.

Saat dilakukan penggerebekan, polisi menemukan barang bukti berupa daun ganja kering.

Kepada petugas, AP mengakui daun ganja tersebut merupakan hasil panen dari ladangnya.

Berdasarkan pengakuan tersebut, polisi kemudian meminta AP menunjukkan lokasi ladang yang digunakan untuk menanam ganja.

"Selanjutnya, AP menunjukkan ladang ganja miliknya yang berjarak sekitar 4 kilometer dari rumahnya," ungkapnya.

Di lokasi, polisi menemukan 20 batang tanaman ganja.

Seluruh tanaman tersebut kemudian dicabut dan diamankan sebagai barang bukti.

"Kini, tersangka dan barangbukti ganja telah diamankan ke Mapolres Dairi guna pengembangan dan proses hukum sepanjutnya," ungkap AKP Syahri Ramadhan.

Polisi selanjutnya masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut untuk proses hukum lebih lanjut.* (sp/ad)

Gagasan tersebut dibahas dalam audiensi PANDI dengan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) Teuku Riefky Harsya di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Baca Juga:

• Tragis! Polisi di Dairi Meninggal Dunia Usai Bantu Evakuasi Korban Kebakaran

"IP Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Ketika IP tersebut berkembang ke ruang digital, identitas digital menjadi salah satu aspek penting agar karya maupun produk kreatif Indonesia semakin mudah dikenal, dikembangkan, dan menjangkau pasar yang lebih luas," ujar Isnawan, dikutip Sabtu (26/9/2026).

PANDI dan Kemenekraf juga melihat peluang kerja sama dalam penguatan infrastruktur dan identitas digital, literasi tata kelola internet hingga pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengembangan dan komersialisasi kekayaan intelektual Indonesia.

Teuku Riefky berharap PANDI dapat mengambil bagian dalam implementasi 8 Asta Ekraf yang menjadi kerangka pengembangan ekonomi kreatif pemerintah.

Delapan agenda tersebut meliputi Ekraf Data, Ekraf Bijak, Talenta Ekraf, Infra Ekraf, Sinergi Ekraf, Pasar Ekraf, Dana Ekraf dan Ekraf Kaya.

Menurut Teuku Riefky, salah satu ruang kolaborasi yang dapat dikembangkan adalah Program Sinergi Ekraf. Program tersebut dirancang untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi kreatif.

"Dari Asta Ekraf, kami memiliki Program Sinergi Ekraf yang mana bisa melakukan matchmaking antara berbagai stakeholder dalam ekosistem ekonomi kreatif secara heksaheliks, baik dari pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, media, dan lembaga keuangan," kata Teuku Riefky.

Dia menilai posisi PANDI di bidang teknologi dan identitas digital dapat disinergikan dengan ratusan mitra strategis Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan para pelaku kekayaan intelektual dengan infrastruktur dan ekosistem digital. Dengan begitu, karya kreatif tidak hanya menjadi produk budaya, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai aset ekonomi dengan jangkauan pasar yang lebih luas.

Dalam pertemuan tersebut, PANDI juga memperkenalkan inisiatif digitalisasi aksara Nusantara dan pengembangannya agar dapat digunakan dalam sistem nama domain.

Langkah itu membuka peluang bagi aksara daerah untuk memiliki peran lebih besar di ruang digital. Aksara Nusantara tidak hanya ditempatkan sebagai bagian dari pelestarian budaya, tetapi juga berpotensi dikembangkan sebagai aset kreatif dan bagian dari kekayaan intelektual Indonesia.

Pembahasan lainnya mencakup perkembangan tata kelola nama domain global, termasuk peluang new generic Top-Level Domain (new gTLD).

Peluang tersebut dinilai dapat membuka ruang bagi identitas digital yang lebih beragam dan merepresentasikan kepentingan komunitas, industri maupun sektor tertentu dalam ekosistem internet global.

Indonesia juga dijadwalkan menjadi tuan rumah ICANN87 di Bali pada Oktober 2026. Agenda tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat keterlibatan Indonesia dalam tata kelola internet global.

Audiensi PANDI dan Kementerian Ekonomi Kreatif diharapkan menjadi awal kolaborasi lebih konkret dalam mempertemukan kekayaan intelektual, teknologi, budaya dan identitas digital Indonesia.* (d/dh)

MEDAN – Sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Medan disorot karena diduga beroperasi tidak sesuai dengan izin peruntukannya.

Modus yang disebut kerap terjadi adalah usaha hiburan beroperasi dengan menggunakan izin hotel atau restoran.

Baca Juga:

• Tiga Pejabat Pemko Medan Raih Peserta Teristimewa PKN Tingkat II 2026, Ini Inovasi yang Diusung

Menurut Ridho, pemerintah tidak dapat menghalangi pelaku usaha yang mengajukan izin melalui OSS sepanjang persyaratan yang ditentukan dalam sistem tersebut dapat dipenuhi.

"Sekarang sudah OSS semua. Apakah izinnya sesuai peruntukan atau tidak, kita tidak bisa menghalangi pemilik usaha untuk mengurus izinnya secara online, selama dia bisa memenuhi persyaratan yang diminta OSS," ujarnya, Sabtu (26/9/2026).

Namun, apabila ditemukan usaha yang melanggar ketentuan, termasuk hotel, restoran, maupun tempat hiburan, penindakan dapat dilakukan melalui rekomendasi dari organisasi perangkat daerah (OPD) pembina.

Ridho mengatakan Dinas Pariwisata Kota Medan memiliki kewenangan sebagai OPD pembina untuk memberikan rekomendasi kepada Dinas PMPTSP apabila ditemukan pelanggaran.

"Artinya kami tetap menunggu dari Dinas Pariwisata. Kalau memang ada yang melanggar, rekomendasi itu akan kami teruskan ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi agar dicabut izinnya. Ini berlaku terhadap semua usaha, tidak hanya THM. Tapi OPD Pembinanya berbeda juga pastinya," katanya.

Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.

Ridho juga memastikan Dinas PMPTSP siap menindaklanjuti langkah Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak hiburan.

Salah satu upayanya dilakukan melalui penertiban perizinan tempat usaha hiburan.

"Pada prinsipnya kami siap berkoordinasi dengan OPD-OPD Pembina untuk menertibkan perizinan di Kota Medan," ucapnya.* (mi/ad)

Guruh mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta, sekitar pukul 04.16 WIB. Kabar tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Baca Juga:

• Megawati Siap Pecat 1.000 Kader PDIP Jika Bermain-main dengan Uang Negara

Sebelum meninggal dunia, Guruh disebut telah menjalani perawatan di rumah sakit selama sekitar dua pekan. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira sebelumnya menyebut kabar mengenai kondisi kesehatan Guruh tersebut.

Kondisi Guruh juga sempat dilaporkan kritis sebelum akhirnya meninggal dunia. Namun, penyebab pasti kematiannya belum dipaparkan secara rinci oleh pihak keluarga maupun rumah sakit.

Guruh diketahui pernah mengalami persoalan kesehatan pada 2011. Saat itu, dia sempat menjalani perawatan di ruang ICU sebuah rumah sakit di Solo setelah mengalami gangguan kesehatan. Namun, Guruh ketika itu membantah kabar bahwa dirinya mengalami penyakit jantung dan menyebut kondisinya menurun karena kelelahan.

Dengan demikian, riwayat kesehatan tersebut merupakan catatan masa lalu dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai penyebab wafat Guruh pada 2026.

Guruh merupakan putra bungsu Presiden Soekarno dan Fatmawati serta adik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ia dikenal sebagai seniman sekaligus tokoh yang aktif dalam dunia politik.

Selain kiprahnya di bidang seni dan budaya, Guruh juga pernah menjalani aktivitas politik sebagai kader PDI Perjuangan.

Kepergian Guruh menambah catatan duka bagi keluarga besar Soekarno serta dunia seni dan politik Indonesia. Sejumlah tokoh kemudian menyampaikan penghormatan dan belasungkawa atas wafatnya Guruh.

Jenazah Guruh selanjutnya disemayamkan di rumah duka di Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta. Keluarga juga meminta masyarakat memberikan doa serta memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan almarhum.* (d/dh)

TOBA – Seorang tahanan kasus narkoba titipan Polres Toba, Herman Ricardo Hutapea, 36 tahun, meninggal dunia setelah ditemukan dalam kondisi kritis di kamar hunian Rutan Kelas IIB Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, 25 September 2026, sekitar pukul 01.20 WIB.

Baca Juga:

• PMS Langkat Siap Bersinergi dengan Polres, Perkuat Kerukunan Antar-Suku di Bumi Langkat Bertuah

Kasat Reskrim Polres Toba AKP Desman Manalu mengatakan peristiwa itu diketahui setelah teman satu kamar Herman, Edward Situmorang, berteriak memanggil petugas Rutan dari arah ruangan Mapenaling.

"Mendengar teriakan tersebut, petugas jaga Rutan kemudian mendatangi lokasi," katanya, Sabtu (26/9/2026).

Petugas kemudian menemukan Herman dalam kondisi tergantung dengan kain yang terjerat pada bagian lehernya.

Dua petugas Rutan segera menurunkan Herman dan membawanya ke klinik Rutan untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Selanjutnya, Herman dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis.

"Sekitar pukul 01.30 WIB, pihak Rutan Kelas IIB Balige membawa korban ke RS HKBP Balige untuk memastikan kondisi korban," ujar AKP Desman.

Namun, setibanya di rumah sakit sekitar pukul 01.43 WIB, Herman dinyatakan telah meninggal dunia oleh pihak medis.

Setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah Herman dibawa ke RSUD Porsea untuk dilakukan Visum et Repertum.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi tubuh korban dan memastikan ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan.

AKP Desman mengatakan Herman merupakan tahanan dalam perkara dugaan tindak pidana narkotika.

Ia sebelumnya ditahan di RTP Polres Toba sejak 8 Agustus 2026.

Pada 14 September 2026, lokasi penahanan Herman dipindahkan ke Rutan Kelas IIB Balige.

Dalam perkara tersebut, Herman dijerat Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsider Pasal 609 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Pidana.

Terkait kematian Herman, polisi menyebut pihak keluarga telah menerima kejadian tersebut.

Keluarga juga membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak keberatan dan tidak meminta dilakukan autopsi.

"Surat tersebut ditandatangani oleh istri dan adik kandung Herman," katanya.

Polisi masih mendasarkan keterangan mengenai penyebab kematian pada hasil pemeriksaan dan proses yang telah dilakukan terhadap jenazah.

Visum et Repertum menjadi bagian dari pemeriksaan untuk memastikan kondisi korban setelah ditemukan di dalam kamar hunian Rutan Kelas IIB Balige.* (ss/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah diperkirakan masih menghadapi tekanan hingga akhir 2026.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memperkirakan rupiah berpotensi melemah hingga menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Naik Lagi Hari Ini! Kini Tembus Rp2,613 Juta per Gram

Secara mingguan, rupiah tercatat melemah 0,84 persen, sedangkan sejak awal tahun pelemahannya mencapai sekitar 6,7 persen.

Pada periode yang sama, indeks dolar AS tercatat menguat sekitar 0,9 persen dalam sepekan.

Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury tenor 10 tahun masih berada di sekitar 5,16 persen.

Di dalam negeri, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia tenor 10 tahun berada di sekitar 7,10 persen.

"Dengan posisi seperti ini, risiko Rupiah kembali menyentuh bahkan sesaat menembus Rp18.000 cukup tinggi dalam beberapa pekan ke depan," jelas Josua, Jumat (25/9/2026).

Meski rupiah menghadapi tekanan, Indonesia masih memiliki cadangan devisa yang dapat digunakan sebagai salah satu instrumen stabilisasi nilai tukar.

Bank Indonesia tercatat memiliki cadangan devisa sekitar US$146,5 miliar.

Cadangan tersebut dapat digunakan antara lain untuk intervensi di pasar valuta asing, pengelolaan imbal hasil instrumen moneter, serta pemberian insentif lindung nilai.

Bank sentral juga memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian suku bunga apabila diperlukan.

Dengan kondisi tersebut, bantalan stabilisasi rupiah dinilai masih tersedia di tengah tekanan dari pasar global.

Pergerakan harga minyak dunia juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi nilai tukar rupiah.

Harga minyak Brent berada di sekitar US$105 per barel dan telah meningkat sekitar 72 persen sejak awal tahun.

Kenaikan harga minyak dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian, termasuk melalui kebutuhan pembayaran impor energi.

Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran membuka peluang normalisasi kondisi di kawasan Selat Hormuz.

Namun, proses negosiasi masih menghadapi ketidakpastian sehingga penurunan harga minyak belum dapat dianggap sebagai kondisi yang permanen.

"Oleh karena itu, berita negatif baru dari Timur Tengah dapat dengan cepat membawa minyak naik kembali dan mendorong Rupiah menguji Rp 18.000 per dolar AS," kata Josua.

Di tengah tekanan tersebut, rupiah justru ditutup menguat tipis pada perdagangan Jumat, 25 September 2026.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah berada di level Rp17.903 per dolar AS.

Posisi tersebut menguat 13 poin atau 0,07 persen dibandingkan penutupan perdagangan Kamis, 24 September 2026, di level Rp17.916 per dolar AS.

Pada awal perdagangan Jumat, rupiah sempat melemah 19 poin atau 0,11 persen ke level Rp17.935 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS atau DXY yang mengukur kekuatan dolar terhadap enam mata uang utama dunia pada pukul 15.00 WIB tercatat melemah 0,12 persen ke level 101,169.

Pelemahan indeks dolar tersebut memberikan ruang bagi rupiah untuk mengurangi tekanan dan berbalik menguat hingga penutupan perdagangan.* (km/ad)

CIBINONG – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putanto bersama empat pejabat lainnya.

Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI menemukan adanya klaster rumah mewah yang diduga digunakan oleh narapidana di lingkungan Lapas Cibinong.

Baca Juga:

• Ombudsman Minta Penilaian Reformasi Birokrasi Diselaraskan, Tiga Lembaga Ini Diminta Berbagi Peran

"Kamu menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman," ujar Rudi dalam konferensi pers di Lapas Kelas IIA Cibinong, Sabtu (26/9/2026).

Selain Kalapas Wisnu Hani Putanto, empat pejabat yang dinonaktifkan adalah Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum.

Rudi mengatakan kelima pejabat tersebut akan menjalani pemeriksaan internal untuk mengetahui bagaimana kondisi yang ditemukan Ombudsman dapat terjadi.

"Saya sampaikan, pertama adalah Kalapas, kedua KPLP, Kasi Binadik, Kasi Kamtib, dan Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara," kata Rudi.

"Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurus. Kami nonaktifkan dan kami lakukan pemeriksaan bagaimana kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini," lanjutnya.

Pemeriksaan internal dilakukan setelah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan memerintahkan jajarannya berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman RI.

Rudi mengatakan dirinya memimpin langsung pemeriksaan lapangan di sejumlah area Lapas Cibinong, termasuk lokasi yang sebelumnya dikunjungi Ombudsman.

"Kami adalah pemeriksaan internal imigrasi. Beliau memerintahkan kolaborasi dengan Dirjen PAS untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh teman-teman Ombudsman," ujar Rudi.

Tim pemeriksa juga mengecek sejumlah ruangan dan fasilitas di dalam lapas.

Dalam pemeriksaan tersebut, Rudi mengatakan terdapat sejumlah perbedaan antara kondisi yang ditemukan tim dengan kondisi yang ditampilkan dalam temuan Ombudsman.

"Apa yang saya lihat dan apa ditayangkan oleh teman-teman ORI ada beberapa perbedaan. Dan ini jadi konsentrasi kami sebagai tim pemeriksa," kata Rudi.

Pemeriksaan terhadap warga binaan telah dilakukan sejak Jumat, 25 September 2026. Hingga Sabtu, sebanyak 52 warga binaan telah diperiksa.

"Untuk itu kami melakukan pemeriksaan dari kemarin sampai hari ini itu sudah 52 warga binaan dan hari ini kami jadwalkan kurang lebih 54 lagi dari para pegawai," ujarnya.

Pemeriksaan terhadap pegawai dijadwalkan dilakukan terhadap sekitar 54 orang.

Rudi menegaskan proses tersebut belum selesai dan akan terus dilanjutkan untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di Lapas Cibinong.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut pemerintah terhadap temuan Ombudsman mengenai fasilitas di lingkungan Lapas Cibinong.

Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab serta kondisi yang menyebabkan temuan tersebut terjadi.* (km/ad)

JAKARTA – Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan kuliner yang sangat beragam.

Berbagai makanan tradisional tidak hanya diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga menyimpan sejarah panjang yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada masa lampau.

Baca Juga:

• Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia, Jokowi: Terima Kasih atas Sumbangsih bagi Bangsa

Beberapa di antaranya disebut dalam prasasti dan karya sastra kuno.

Meski berasal dari masa yang berbeda, makanan tersebut masih dapat ditemukan hingga sekarang, baik di rumah makan maupun warung tradisional.

Berikut tujuh kuliner tua Indonesia yang masih eksis hingga kini:

1. Urap

Urap merupakan hidangan tradisional yang terdiri atas sayuran rebus dan parutan kelapa berbumbu.

Sayuran yang biasa digunakan antara lain kangkung, bayam, kacang panjang, tauge, daun singkong, dan kol.

Jejak urap disebut telah ada sejak masa Kerajaan Medang.

Hidangan ini dikaitkan dengan Prasasti Linggasutan yang berasal dari 929 Masehi.

Hingga sekarang, urap masih menjadi bagian dari kuliner tradisional di berbagai daerah Indonesia.

2. Papeda

Papeda merupakan makanan khas masyarakat Papua yang berbahan dasar tepung sagu.

Sagu dicampur dengan air mendidih hingga menghasilkan tekstur yang lengket dan kenyal.

Papeda biasanya disajikan bersama kuah ikan kuning. Cara menyantapnya juga memiliki ciri khas.

Papeda digulung menggunakan sumpit hingga membentuk gulungan, kemudian diletakkan di piring dan disiram dengan kuah ikan.

Kuliner berbahan sagu ini telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Papua selama ratusan tahun.

3. Nasi Jemblung

Nasi jemblung merupakan salah satu makanan tradisional Jawa yang memiliki sejarah panjang.

Dalam bahasa Jawa, istilah jemblung merujuk pada bentuk melingkar dengan lubang di bagian tengah.

Bagian tengah nasi biasanya diisi berbagai lauk, seperti telur rebus, semur daging, sambal terasi, tomat, dan kerupuk rambak.

Pada masa lalu, nasi jemblung disebut menjadi salah satu hidangan yang dinikmati kalangan bangsawan.

Makanan ini juga dikaitkan dengan Raja Pakubuwono X dari Keraton Surakarta.

4. Dendeng

Dendeng merupakan makanan yang dikenal luas sebagai kuliner khas Minangkabau.

Namun, berbagai daerah di Indonesia juga memiliki olahan dendeng dengan ciri khas masing-masing.

Daging sapi diiris tipis, kemudian diberi bumbu dan dikeringkan. Proses tersebut membuat dendeng lebih awet dan memiliki tekstur khas.

Jejak kuliner ini disebut telah ada sejak abad ke-10. Dendeng bahkan dikaitkan dengan Prasasti Taji yang berasal dari 901 Masehi.

5. Jadah dan Wajik

Jadah dan wajik merupakan dua makanan tradisional Jawa yang telah dikenal sejak masa Majapahit. Keduanya disebut dalam Kitab Nawa Ruci.

Jadah dibuat dari beras ketan dan kelapa parut sehingga menghasilkan rasa gurih.

Sementara wajik dibuat dari beras ketan yang dimasak bersama gula merah sehingga memiliki rasa manis dan legit.

Keduanya hingga kini masih sering disajikan dalam berbagai acara tradisional masyarakat Jawa.

6. Pecel

Pecel merupakan hidangan yang terdiri atas sayuran rebus dengan siraman sambal kacang.

Makanan ini memiliki sejarah panjang dan disebut telah dikenal sejak abad ke-9.

Jejak pecel dikaitkan dengan Kakawin Ramayana.

Seiring perkembangan zaman, pecel kemudian memiliki banyak variasi di berbagai daerah.

Beberapa di antaranya adalah pecel Madiun, pecel Ponorogo, pecel bledek, pecel tumpang, hingga pecel bunga turi.

Keberadaan pecel hingga sekarang menunjukkan bagaimana makanan tradisional dapat bertahan sekaligus berkembang mengikuti selera masyarakat.

7. Dodol

Dodol merupakan makanan manis dengan tekstur kenyal yang dikenal luas sebagai kuliner khas Garut, Jawa Barat.

Namun, makanan sejenis juga berkembang di berbagai daerah dengan bahan dan cita rasa yang berbeda.

Dodol termasuk salah satu kuliner tradisional yang memiliki sejarah panjang. Makanan ini disebut dalam saduran Ramayana versi Jawa.

Ramayana sendiri merupakan karya sastra India yang kemudian mengalami proses adaptasi dalam kebudayaan Jawa.

Keberadaan makanan-makanan tersebut menunjukkan bahwa kekayaan kuliner Indonesia tidak hanya terletak pada rasa, tetapi juga pada sejarah dan budaya yang menyertainya.

Urap, papeda, nasi jemblung, dendeng, jadah, wajik, pecel, dan dodol menjadi contoh bagaimana makanan tradisional dapat bertahan melewati perubahan zaman.

Di tengah berkembangnya berbagai makanan modern, kuliner warisan leluhur tersebut tetap memiliki tempat di tengah masyarakat.

Keberadaannya juga menjadi bagian dari identitas budaya yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya.* (km/ad)

MEDAN – Tiga pejabat Pemerintah Kota Medan meraih penghargaan sebagai Peserta Teristimewa dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026.

Ketiganya menempati peringkat pertama hingga ketiga melalui proyek perubahan atau Proper yang mereka gagas selama mengikuti pelatihan.

Baca Juga:

• Puskesmas Rengas Pulau Diperluas Jadi 2 Lantai, Rico Waas Minta Kualitas Pelayanan Kesehatan Ditingkatkan

Tiga pejabat Pemko Medan yang meraih penghargaan tersebut adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan Subhan Fajri Harahap sebagai Peserta Teristimewa Peringkat I, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Yunita Sari sebagai Peringkat II, serta Pj Sekda Kota Medan yang juga Inspektur Kota Medan Erfin Fachrurrazi sebagai Peringkat III.

Subhan Fajri Harahap mengusung proyek perubahan bertajuk "Medan Corpu SMART (Smart Learning Management for ASN Reform and Transformation)".

Proyek tersebut diarahkan untuk mengubah sistem pembelajaran dan pengembangan kompetensi ASN melalui sistem digital yang terintegrasi dengan konsep Corporate University.

Inovasi ini ditujukan untuk membentuk aparatur yang kompeten, profesional, adaptif, dan mampu mengikuti perubahan dalam birokrasi.

Sementara Yunita Sari mengusung proyek perubahan "Sistem Informasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan Strategis".

Sistem tersebut dirancang untuk memperkuat tata kelola mitigasi bencana secara real-time, mempercepat respons ketika terjadi keadaan darurat, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan instansi terkait dalam menghadapi potensi bencana di Kota Medan.

Adapun Erfin Fachrurrazi yang juga menjabat Inspektur Kota Medan mengusung proyek perubahan bertema "Penguatan Peran APIP sebagai Trusted Advisor melalui Optimalisasi Fungsi Assurance dan Consulting untuk Meningkatkan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal."

Melalui proyek tersebut, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Medan didorong tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi mitra strategis bagi perangkat daerah.

Pendekatan itu diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan pengendalian internal sekaligus mendorong pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Capaian tiga pejabat tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Medan dalam mendorong pengembangan kompetensi ASN sekaligus melahirkan inovasi yang dapat diterapkan dalam pemerintahan.

Pengembangan kompetensi aparatur tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan individu.

Inovasi yang dihasilkan melalui pelatihan juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelayanan kepada masyarakat.

Para penerima penghargaan menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas atas bimbingan, arahan, kepercayaan, dan dukungan selama mereka mengikuti rangkaian PKN Tingkat II.

Erfin Fachrurrazi mengatakan capaian tersebut menjadi bukti dedikasi, komitmen, serta kualitas kepemimpinan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Prestasi ini diharapkan membawa keberkahan, menjadi inspirasi bagi ASN lainnya, sekaligus semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berwibawa di lingkungan Pemko Medan", jelas Erfin Fahrurrazi.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Medan Subhan Fajri menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas atas bimbingan dan dukungan yang diberikan selama mengikuti PKN.

"Penghargaan sebagai Peserta Teristimewa bukan semata-mata menjadi prestasi pribadi, melainkan kehormatan sekaligus amanah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata", kata Subhan.

Raihan tiga besar Peserta Teristimewa PKN Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026 tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah penghargaan.

Inovasi yang lahir dari pelatihan kepemimpinan tersebut diharapkan dapat terus diterapkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menghadirkan solusi bagi kebutuhan masyarakat Kota Medan.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung progres pembangunan Puskesmas Rengas Pulau di Kecamatan Medan Marelan, Kamis, 24 September 2026.

Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan pembenahan fasilitas kesehatan di Medan bagian utara berjalan sesuai target.

Baca Juga:

• Sei Remban Bakal Punya Sekolah Vokasi Berbasis Agama dan Semi Militer

Puskesmas tersebut melayani sekitar 75 ribu penduduk dengan rata-rata kunjungan mencapai 150 pasien setiap hari.

Sebelum direnovasi, ruang tunggu dan sejumlah fasilitas medis di puskesmas itu dinilai belum memadai untuk menampung tingginya jumlah pasien.

Pemkot Medan kemudian melakukan renovasi secara menyeluruh.

Puskesmas Rengas Pulau kini dibangun menjadi gedung dua lantai dengan kapasitas ruangan yang lebih banyak serta fasilitas yang diharapkan lebih nyaman bagi masyarakat.

Pembenahan fasilitas kesehatan juga dilakukan di sejumlah titik lain di Kecamatan Medan Marelan.

Pemkot Medan membangun dua puskesmas baru, yakni Puskesmas Labuhan Deli dan Puskesmas Tanah Enam Ratus.

"Secara keseluruhan ada tiga Puskesmas yang kita bangun. Selain itu, ada 28 Puskesmas yang di rehabilitasi besar-besaran. Target kita, sebelum akhir tahun seluruhnya sebanyak 31 unit puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) harus sudah rampung," ujar Rico Waas di lokasi peninjauan.

Rico mengatakan pembangunan fisik harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Ia meminta tenaga medis memberikan pelayanan yang lebih baik dan humanis kepada masyarakat.

Menurut dia, fasilitas kesehatan yang sudah diperbaiki tidak akan berarti jika kualitas pelayanan kepada pasien tidak ikut meningkat.

"Wajah fasilitasnya sudah kita perbaiki, maka wajah pelayanannya juga harus jauh lebih baik. Para petugas medis harus semakin semangat dan humanis saat melayani. Saya tidak mau mendengar lagi ada keluhan masyarakat terkait pasien yang ditolak atau tidak dilayani dengan baik. Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan Pemkot Medan yang bersentuhan langsung dengan warga," tegasnya.

Selain pelayanan, Rico juga menyoroti kualitas pembangunan.

Ia meminta pelaksana proyek memastikan konstruksi dikerjakan sesuai standar sehingga bangunan dapat digunakan dalam jangka panjang.

"Pembangunan harus dilakukan dengan standar terbaik agar fasilitas kesehatan masyarakat ini memiliki ketahanan jangka panjang dan mampu memberikan rasa aman serta nyaman bagi seluruh warga Medan Bagian Utara,"pungkasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Rico didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan Jhon Ester Lase serta Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Surya Syahputra.* (ad)

Oleh:Herman Dirgantara

"THE least dangerous branch of the American government is the most extraordinarily powerful court of law the world has ever known." – Bickel, 1986.

Baca Juga:

• Sei Remban Bakal Punya Sekolah Vokasi Berbasis Agama dan Semi Militer

Ia dapat memiliki kekuasaan yang sangat besar, tetapi justru karena itu pula batas kewenangannya menjadi perkara yang tidak kalah penting untuk dipertanyakan.

Inilah yang turut mengemuka dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang menyoal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Sadar atau tidak, permasalahannya bukan pada surat keterangan apakah dapat diperlakukan setara dengan ijazah.

Jika Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu, apakah syarat pencalonan yang dipersoalkan setelah pemilu selesai masih dapat dibawa ke MK, dan jika dapat, apa akibat hukumnya?

Kepastian Hasil Vs Legalitas Proses

Para pemohon mendalilkan Pasal 169 huruf r UU Pemilu sebagai syarat imperatif perihal calon Presiden dan Wakil Presiden harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Mereka meminta MK menyatakan pencalonan Gibran cacat sejak awal, membatalkan penetapannya sebagai calon, hingga membatalkan pelantikannya sebagai Wakil Presiden (Mkri.id, 23/09/2026).

Berdasarkan hal itu, maka perkara ini sebenarnya dimulai dari perdebatan makna "tamat" dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Pemohon mempersoalkan dasar dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan KPU untuk menyatakan Gibran memenuhi syarat.

KPU menjawab bahwa dokumen tersebut telah diterima dan diverifikasi pada 2023, serta merujuk ketentuan yang menempatkan surat keterangan penyetaraan memiliki nilai yang sama dengan ijazah SLTA.

Ada fakta lain yang membuat persoalan ini jauh dari kata sederhana.

Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan atau menemukan pelanggaran mengenai syarat pendidikan tersebut selama tahapan Pemilu 2024.

Namun, dalam persidangan 23 September 2026, Bawaslu juga menjelaskan bahwa mereka tidak dapat mengakses data dan dokumen pencalonan pada Sistem Informasi Pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kendati telah memperoleh pengaktifan akun.

Meski hal itu tidak lantas berujung dugaan adanya cacat pencalonan, tetapi dalam batas nalar yang wajar, pertanyaan tentang kualitas verifikasi menjadi relevan.

Sebagaimana dipahami secara yuridis, di samping membutuhkan syarat yang benar, hukum pemilu juga membutuhkan mekanisme yang dapat memastikan kebenaran syarat tersebut.

Dalam konteks itulah, kewenangan bukan sekadar kemampuan lembaga untuk bertindak.

Ia harus bersumber pada atribusi atau dasar hukum yang jelas dan digunakan dalam batas yang ditentukan hukum.

MK memang diberi kewenangan oleh Pasal 24C UUD 1945 untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Masalahnya, apakah kewenangan itu mencakup juga pemeriksaan terhadap dugaan cacat syarat calon yang baru dipersoalkan justru lebih dari dua tahun setelah hasil pemilu ditetapkan?

Dalam penilaian KPU, tidak. Sebabnya, permohonan tersebut pada dasarnya menyentuh sengketa proses pemilu yang merupakan ranah Bawaslu.

Sedangkan permohonan PHPU diajukan jauh melampaui tenggat tiga hari setelah penetapan hasil pemilu atau tiga hari setelah 20 Maret 2024.

Di titik ini, pemilu membutuhkan kepastian mengenai kapan hasil dianggap selesai dan tidak terus-menerus dibuka kembali.

Tanpa finalitas, mandat elektoral akan selalu berada dalam keadaan sementara.

Namun, bagi sebagian pihak, finalitas tidak boleh berubah menjadi perisai bagi tindakan yang sejak awal bertentangan dengan hukum.

Dua kepentingan inilah yang harus dipertemukan. Satu sisi, kepastian hasil pemilu dan sisi lainnya tentang legalitas proses yang melahirkan mandat tersebut.

Tiga Pembuktian

Setidaknya ada tiga pembuktian yang harus dilalui dalam gugatan tersebut di MK.

Pertama, harus terbukti bahwa MK memiliki kewenangan untuk memeriksa persoalan tersebut melalui perkara PHPU yang diajukan sekarang.

Ini menyangkut kedudukan hukum pemohon, objek perkara, batas waktu, serta batas antara sengketa proses dan sengketa hasil.

KPU sendiri mempersoalkan seluruh aspek tersebut.

Kedua, harus terbukti bahwa terdapat cacat substantif pada syarat pencalonan.

Bukan sekadar adanya perbedaan dokumen atau cara verifikasi, melainkan adanya pelanggaran terhadap syarat yang diwajibkan UU Pemilu.

Ketiga, jika dua persoalan tadi terjawab, masih harus dibuktikan akibat hukumnya.

Apakah cacat pencalonan dapat berujung pada diskualifikasi setelah pasangan calon ditetapkan, pemilu dilaksanakan, hasil ditetapkan, dan Wakil Presiden dilantik?

Atau keadaan tersebut telah memasuki rezim pemberhentian pejabat yang tunduk pada mekanisme konstitusional lain?

Sampai di sini kiranya jelas mengapa ada demarkasi yang tegas antara diskualifikasi dan pemakzulan.

Diskualifikasi bekerja terhadap kelayakan atau keabsahan pencalonan dalam konteks pemilu.

Sementara, pemakzulan bekerja terhadap pejabat yang telah memegang jabatan berdasarkan mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Implikasinya, maka menyamakan keduanya tanpa mengurai dasar kewenangan dan akibat hukumnya akan membuat konstruksi hukum kehilangan pijakan.

Sebab itu, perkara ini sebaiknya tidak dibaca semata sebagai pertarungan mengenai selembar dokumen pendidikan.

Alih-alih demikian, justru berapa lama hukum dapat membuka kembali proses yang telah menghasilkan mandat rakyat, dan lembaga mana yang berwenang membuka pintu itu?

Jawabannya tidak boleh ditentukan oleh kerasnya tuntutan politik ataupun oleh keinginan mempertahankan hasil pemilu.

Ia harus lahir dari hukum, pembuktian, dan batas kewenangan lembaga negara.

Dalam negara hukum, mandat rakyat memang penting. Namun, mandat itu memperoleh legitimasi justru karena ia lahir melalui aturan.

Di situlah paradoksnya: hukum harus cukup kuat untuk mengoreksi mandat yang lahir secara cacat, tetapi juga cukup tertib untuk tidak menjadikan setiap ketidakpuasan setelah pemilu sebagai alasan tak berujung untuk membuka kembali mandat yang telah selesai.

Pada gilirannya, yang sedang diuji MK ialah apakah hukum memiliki keberanian untuk mengoreksi kekeliruan ketika diperlukan, sekaligus memiliki disiplin untuk mengetahui kapan kewenangan mengoreksi itu berhenti.

Kita nantikan jawabannya di persidangan.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Peneliti Hukum dan Direktur PT. Gajah Mada Analitika

REMBANG – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menyebut ulama memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Menurut dia, ulama menjadi lentera sekaligus kompas yang memberikan arah, nasihat, dan doa bagi bangsa dan negara.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Cek Huntap Korban Banjir di Aceh Tamiang, 250 Rumah Ditargetkan Dihuni Awal 2027

Kapolri mengatakan, peran ulama telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa sejak masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Pada masa tersebut, ulama bersama umara turut berperan dalam menjaga bangsa dan negara.

"Ulama menjadi lentera dan kompas yang memberikan arah, nasihat, serta doa bagi bangsa dan negara," ujar Kapolri.

Menurut Listyo Sigit, peran ulama tetap dibutuhkan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini.

Terlebih, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan kelompok masyarakat.

Keberagaman tersebut, kata dia, perlu terus dijaga dan dikelola dengan baik agar menjadi kekuatan dalam mempertahankan persatuan bangsa.

Bagi Polri, Kapolri melanjutkan, bimbingan dan doa para ulama juga memiliki arti penting bagi personel dalam menjalankan tugas.

Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu Polri menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memberikan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat.

Kapolri berharap hubungan antara ulama dan umara terus terjaga.

Menurut dia, kebersamaan tersebut penting untuk memperkuat persatuan, merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

"Mari umara dan ulama terus bergandengan tangan untuk menjaga persatuan, merawat NKRI, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur," pungkasnya.* (kp/ad)

BINJAI – Gagasan pembangunan lembaga pendidikan kejuruan berbasis agama dan semi militer mulai dijajaki di Sei Remban.

Penjajakan tersebut diawali dengan kegiatan visitasi dan diskusi untuk membahas konsep lembaga pendidikan yang menggabungkan keterampilan kejuruan, pendidikan agama, serta pembentukan karakter dan kedisiplinan.

Baca Juga:

• RAPBN 2027 Disepakati Rp4.106 Triliun: Ini Besaran Anggaran Pendidikan, MBG hingga Kesehatan

Adriadi Chaniago, S.Pd., M.Pd., berdiskusi dengan Owner Yayasan Arrafis Islamic Boarding School, Dr. H. Arifin Tanjung, MA.

Lembaga pendidikan yang digagas tersebut dirancang dengan tiga pilar utama, yakni pendidikan kejuruan atau vokasi, pendidikan agama melalui konsep Islamic Boarding School, dan pendidikan semi militer.

Pendidikan kejuruan diarahkan untuk membekali santri atau siswa dengan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Sementara pendidikan agama diharapkan menjadi dasar dalam pembentukan karakter, akhlak, serta keimanan peserta didik.

Adapun konsep semi militer diarahkan untuk menanamkan kedisiplinan, kepemimpinan, tanggung jawab, cinta tanah air, serta ketangguhan mental.

Adriadi mengatakan gagasan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun lembaga pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan kerja, tetapi juga pembentukan karakter generasi muda.

"Insya Allah, ini adalah ikhtiar kita bersama. Kita bermimpi mendirikan sebuah lembaga yang tidak hanya mencetak tenaga kerja terampil, tetapi juga mencetak generasi yang beriman, berakhlak, dan berdisiplin tinggi. Sinergi antara kejuruan, agama, dan semi militer adalah kuncinya. Mohon doa dan dukungan dari semua pihak agar mimpi besar ini dapat terwujud," ujar Adriadi Chaniago salah satu inisiator dalam diskusi tersebut.

Visitasi dan diskusi tersebut menjadi langkah awal sebelum rencana pembangunan lembaga pendidikan tersebut masuk ke tahap kajian yang lebih mendalam.

Beberapa hal yang akan dikaji antara lain konsep kurikulum, kesiapan dan kebutuhan lahan, serta manajemen kelembagaan.

Konsep pendidikan yang menggabungkan pendidikan vokasi, agama, dan pembentukan kedisiplinan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan pendidikan bagi generasi muda.

Jika nantinya terealisasi, lembaga tersebut diharapkan mampu melahirkan lulusan yang memiliki keterampilan praktis sekaligus memiliki karakter, akhlak, kedisiplinan, dan kemampuan kepemimpinan.

Penjajakan ini menjadi titik awal dari rencana membangun lembaga pendidikan baru di Sei Remban.

Berbagai aspek akan dikaji terlebih dahulu agar konsep pendidikan yang dirancang dapat memiliki arah dan pengelolaan yang jelas.* (ad)