MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tidak hanya berfokus pada pengamanan, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat, termasuk serikat pekerja.

"Perlu digarisbawahi, ini adalah pelayanan. Kita ingin memastikan rekan-rekan buruh bisa menyampaikan aspirasi secara baik dan teratur, dan kondisi Kota Medan tetap kondusif," tegas Rico Waas, Rabu (29/4/2026).

Baca Juga:

• Kemenko Polkam Dorong Penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Bangka Belitung

Rico Waas menjelaskan bahwa seluruh unsur Forkopimda telah sepakat untuk memperkuat sinergi, merangkul seluruh elemen, serta menjalankan tugas secara optimal demi menjaga stabilitas kota.

"Hari ini kita membicarakan isu-isu terkini dan sistem pengamanan kota ke depan, terutama menghadapi May Day sebagai momentum penyampaian aspirasi buruh," ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar pelayanan kepada masyarakat dan buruh dapat berjalan efektif tanpa mengganggu ketertiban umum.

Lebih lanjut, Pemko Medan disebut terus membuka ruang komunikasi dengan serikat pekerja melalui forum tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan buruh.

"Kami terus berkomunikasi, termasuk dalam pembahasan dewan pengupahan dan UMK. Semua kita akomodasi melalui dialog terbuka," kata Rico.

Ia juga menegaskan bahwa buruh merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi kota.

"Buruh adalah elemen penting dalam pembangunan. Kita saling membutuhkan, sehingga harus saling merangkul," tambahnya.

Sementara itu, dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar di D'Heritage Grand City Hall, kepolisian menyampaikan estimasi sekitar 1.200 peserta aksi dari 41 serikat pekerja, dengan total massa diperkirakan mencapai 2.500 orang.

Massa direncanakan berkumpul di sejumlah titik seperti Masjid Raya dan Istana Maimun sebelum bergerak menuju pusat pemerintahan.

Untuk mengantisipasi kemacetan dan gangguan ketertiban, kepolisian menyiapkan pengamanan di 38 titik zona merah dan 18 titik zona kuning, serta melakukan pendekatan persuasif kepada serikat buruh.

Pemerintah Kota Medan bersama Forkopimda menegaskan bahwa pengawalan May Day akan mengedepankan pendekatan humanis, dengan dialog sebagai prioritas utama demi menjaga kondusivitas kota.*

(ad)

ACEH BESAR — Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah turun langsung memimpin pemusnahan ladang ganja hasil temuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh bersama Polres Aceh Besar dalam Operasi Antik Seulawah-2026.

Kegiatan tersebut digelar di Desa Lampanah, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (29/4/2026).

Baca Juga:

• Kejari Belawan Musnahkan Barang Bukti 216 Perkara Inkracht, Dari Sabu hingga Senjata Tajam

Namun, pada tahap pemusnahan di lokasi, petugas memusnahkan sekitar tiga hektare lahan.

"Alhamdulillah, hari ini dalam Operasi Antik Seulawah 2026, kami bersama TNI, pemerintah daerah, petani muda milenial Aceh, dan Bhayangkari melaksanakan pemusnahan ladang ganja," ujar Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah di lokasi.

Kapolda Aceh menegaskan, keterlibatan petani muda milenial merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong alih fungsi lahan ke sektor pertanian yang lebih produktif dan legal, seperti kopi, sayuran, dan komoditas bernilai ekonomi lainnya.

Ia berharap para petani muda dapat menjadi agen edukasi di tengah masyarakat agar tidak lagi bergantung pada tanaman ilegal.

Selain itu, Marzuki menegaskan bahwa pemusnahan ladang ganja ini bukan sekadar kegiatan simbolis, melainkan langkah nyata kepolisian dalam memutus mata rantai peredaran narkotika dari hulu ke hilir.

"Kita tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi narkotika. Ini ancaman nyata bagi masa depan generasi bangsa," tegasnya.

Jenderal asal Tangse, Pidie itu juga mengingatkan bahwa Aceh tidak boleh lagi dikenal sebagai wilayah penanaman ganja.

Menurutnya, upaya penindakan harus dibarengi dengan pendekatan edukatif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif dalam pemberantasan narkoba, termasuk melaporkan setiap indikasi peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

"Pemberantasan narkoba adalah tanggung jawab bersama. Ketika masyarakat ikut peduli, ruang gerak pelaku akan semakin sempit," ujarnya.

Kegiatan pemusnahan ini turut dihadiri Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, Irwasda Kombes Pol. Djoko Susilo, Ketua Bhayangkari Daerah Aceh Ny. Ira Marzuki, serta sejumlah pejabat utama Polda Aceh.*

(ad)

PANGKALPINANG — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di daerah melalui kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi ruang evaluasi dan konsolidasi terhadap implementasi transparansi informasi publik yang masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan.

Baca Juga:

• Rico Waas Paparkan Proyek Strategis Nasional di Medan, Bahas Percepatan Pembangunan Bersama Prananda Surya Paloh

Pertemuan dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Agung Pratistho, serta dihadiri Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Babel, Fajri, bersama jajaran KI Babel dan unsur pemerintah daerah.

Dalam diskusi tersebut, berbagai persoalan mendasar turut dibahas, mulai dari penguatan kelembagaan, koordinasi antar badan publik yang belum optimal, hingga tantangan implementasi keterbukaan informasi di lapangan.

Agung Pratistho menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.

"Sinergi antar lembaga bukan pilihan, melainkan keharusan agar informasi publik dapat diakses secara cepat, tepat, dan akurat," tegasnya.

Sementara itu, Fajri menyampaikan bahwa Pemprov Babel terus melakukan pembenahan sistem layanan informasi publik melalui penguatan koordinasi antara Diskominfo, Komisi Informasi, dan seluruh badan publik.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam menyelaraskan komitmen antar instansi.

Ketua KI Babel, Ita Rosita, menambahkan bahwa Komisi Informasi tidak hanya berperan dalam penyelesaian sengketa informasi, tetapi juga memastikan standar keterbukaan informasi berjalan secara konsisten.

"Forum ini penting untuk menyamakan persepsi. Keterbukaan informasi harus nyata dirasakan masyarakat, bukan hanya sebatas regulasi," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, KI Babel juga membahas peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) serta strategi penguatan layanan informasi berbasis digital.

Kunjungan Kemenko Polkam ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong kualitas pelayanan publik di daerah.*

(ad)

MEDAN – Warga Kelurahan Titi Kuning, khususnya yang kerap melintas di Jalan Speksi Kanal, Kecamatan Medan Johor, kini dapat bernapas lega.

Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) telah menyelesaikan perbaikan dan pengaspalan jalan di kawasan tersebut.

Baca Juga:

• Rico Waas Paparkan Proyek Strategis Nasional di Medan, Bahas Percepatan Pembangunan Bersama Prananda Surya Paloh

Warga mengaku sangat terbantu dengan kondisi jalan yang kini lebih mulus dan aman untuk dilalui, setelah sebelumnya kerap mengalami kerusakan parah.

Salah seorang warga, Sri Mersing, mengatakan kondisi jalan sebelumnya sangat memprihatinkan, terutama saat hujan maupun musim panas.

"Alhamdulillah Pak, jalannya sudah baik. Sekarang sudah tidak ada lagi lubang dan abu. Dulu kalau hujan becek, bahkan sering ada yang terjatuh karena masuk lubang yang tidak terlihat," ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Sri juga mengapresiasi respon cepat aparatur wilayah, mulai dari Kepala Lingkungan, Lurah Titi Kuning, hingga Camat Medan Johor, yang langsung menindaklanjuti keluhan warga ke tingkat kota.

"Kami sudah lapor ke Kepling dan cepat ditanggapi Pak Lurah dan Pak Camat. Alhamdulillah sekarang sangat cepat responnya," tambahnya.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas beserta jajaran atas perbaikan jalan tersebut.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, Jalan Speksi Kanal kini sudah mulus," ucapnya.

Sri juga berharap masyarakat ikut menjaga kondisi jalan yang sudah baik tersebut, termasuk tidak dilalui kendaraan berat agar tidak cepat rusak kembali.

Sementara itu, warga lainnya, Andi Kurniawan, mengaku kondisi jalan sebelumnya sangat mengganggu aktivitas masyarakat.

"Sebelumnya susah dilewati. Jangankan kendaraan, pejalan kaki saja susah. Kalau hujan air tergenang di mana-mana," katanya.

Namun setelah diperbaiki, ia menilai kenyamanan dan kelancaran mobilitas warga meningkat signifikan, termasuk dalam menunjang aktivitas kerja.

"Sekarang lebih nyaman, tidak ada lagi hambatan jalan rusak. Mau kerja pun jadi lebih lancar," ujarnya.

Dari pihak Pemko Medan, Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan melalui Kepala UPT Medan Selatan, Rizal, menjelaskan bahwa perbaikan dilakukan menggunakan metode Asphalt Concrete – Wearing Course (AC-WC).

Pekerjaan tersebut memiliki panjang penanganan 176,36 meter, lebar 3,5 meter, serta ketebalan aspal 4 cm.

Perbaikan Jalan Speksi Kanal ini merupakan bagian dari komitmen Pemko Medan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan guna mendukung kenyamanan dan keselamatan mobilitas masyarakat.*

(ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah proyek strategis nasional yang tengah dan akan dibangun di Kota Medan dalam suasana silaturahmi bersama Anggota DPR RI Prananda Surya Paloh di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (29/4/2026).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban itu membahas percepatan pembangunan kota serta dukungan lintas lembaga dalam mewujudkan transformasi Kota Medan ke arah yang lebih maju.

Baca Juga:

• MK Tegaskan Makna "Kerugian Negara" Harus Jadi "Kerugian Keuangan Negara"

Di antaranya pembangunan Sekolah Rakyat yang ditargetkan rampung pada Juni 2026, serta proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Terjun, Medan Marelan.

Selain itu, proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang menghubungkan Medan, Binjai, dan Deli Serdang juga menjadi salah satu program strategis yang akan mengubah sistem transportasi perkotaan.

"Transportasi massal itu bukan sekadar alat pindah orang, tetapi mengubah kebiasaan masyarakat dan menggerakkan ekonomi," ujar Rico Waas.

Rico juga menyampaikan sejumlah program prioritas Pemko Medan, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan trotoar, serta rencana revitalisasi hampir seluruh puskesmas di Kota Medan tahun ini.

Menurutnya, puskesmas memiliki peran penting sebagai garda terdepan layanan kesehatan masyarakat yang perlu diperkuat kualitas pelayanannya.

Selain itu, ia juga menyinggung pembangunan Stadion Teladan yang merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan kota.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas turut meminta dukungan Prananda Surya Paloh dalam mengawal berbagai aspirasi pembangunan Kota Medan di tingkat pusat, mulai dari sektor pendidikan, keagamaan, rumah ibadah, hingga persoalan pertanahan.

"Kami berharap dukungan dari Bang Prananda agar pembangunan di Kota Medan bisa berjalan optimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat," kata Rico.

Sementara itu, Prananda Surya Paloh menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan.

Ia menilai komunikasi dan silaturahmi menjadi kunci untuk menyatukan visi pembangunan daerah.

"Silaturahmi ini penting untuk menyatukan visi. Kita boleh berbeda, tapi untuk Medan kita harus bersama," ujarnya.

Prananda juga menyatakan komitmennya untuk membantu menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan Kota Medan ke tingkat pusat, termasuk dukungan program dan anggaran.

"Saya siap mendorong kebutuhan Kota Medan di pusat. Tidak ada kata gagal untuk Medan," tegasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumut dan Kota Medan, Ketua KPU Kota Medan, tokoh agama, organisasi masyarakat Islam, serta tokoh masyarakat.*

(ad)

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno pada Rabu (29/4/2026) yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Baca Juga:

• MK Tegaskan Makna "Kerugian Negara" Harus Jadi "Kerugian Keuangan Negara"

MK juga mengubah ketentuan dalam Pasal 29 huruf j, dari frasa "tidak menjalankan profesinya" menjadi "nonaktif dari profesinya" selama menjabat sebagai pimpinan KPK.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan.

MK menilai penggunaan istilah "melepaskan" dan "tidak menjalankan" dalam UU KPK berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan bahwa jabatan pimpinan KPK merupakan jabatan independen yang memiliki masa periodisasi tertentu, sehingga tidak selalu tepat jika dipersamakan dengan jabatan struktural lain yang bersifat permanen.

"Penggunaan kata 'nonaktif' lebih tepat karena memberi kepastian hukum tanpa menimbulkan ketidakharmonisan antar peraturan," ujar Guntur dalam pertimbangan putusan.

MK juga menegaskan bahwa mekanisme nonaktif tetap menjamin tidak terjadinya konflik kepentingan maupun rangkap jabatan selama seseorang menjabat di KPK.

Permohonan ini diajukan oleh tiga pemohon yang menilai ketentuan dalam UU KPK berpotensi multitafsir dan bertentangan dengan prinsip konstitusi.

Mereka menyoroti kemungkinan anggota TNI atau Polri aktif dapat menduduki jabatan pimpinan KPK tanpa harus mengundurkan diri, yang dinilai berpotensi mengganggu independensi lembaga antirasuah.

Namun MK berpandangan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki mekanisme pengaturan masing-masing institusi untuk mencegah konflik kepentingan, sehingga tidak diperlukan perubahan seperti yang dimohonkan secara penuh.

Dengan putusan ini, MK menegaskan bahwa frasa "nonaktif" mencakup tidak menjalankan jabatan, tugas, maupun kewenangan dari instansi asal selama menjabat di KPK.*

(cn/ad)

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan menegaskan bahwa frasa "kerugian negara" harus dimaknai sebagai "kerugian keuangan negara".

Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 yang digelar pada Rabu (29/4/2026) di Gedung MK, Jakarta, dengan dipimpin Ketua MK Suhartoyo.

Baca Juga:

• Kejari Belawan Musnahkan Barang Bukti 216 Perkara Inkracht, Dari Sabu hingga Senjata Tajam

MK menilai adanya perbedaan penggunaan istilah dalam norma undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam pasal yang sama, terdapat penggunaan istilah yang tidak konsisten antara "kerugian negara" dan "kerugian keuangan negara".

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa ketidaksinkronan istilah tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik hukum.

"Dengan pemaknaan demikian, maka akan tercipta sinkronisasi dan koherensi antara norma Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan lainnya," ujar Enny dalam persidangan.

MK menegaskan, seluruh frasa "kerugian negara" dalam pasal terkait harus dimaknai sebagai "kerugian keuangan negara" guna memberikan kepastian hukum yang jelas dan konsisten dalam penerapannya.

Meski demikian, MK juga menyatakan sebagian dalil pemohon tidak dapat diterima. Permohonan terkait penggunaan istilah dalam beberapa pasal lainnya dinilai tidak beralasan menurut hukum.

Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam pertimbangannya menyebut bahwa ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan tetap menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian kasus kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan wewenang.

"Ketentuan ini justru memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta upaya pencegahan korupsi," ujarnya.

Permohonan ini sebelumnya diajukan oleh delapan pemohon yang mempersoalkan inkonsistensi penggunaan istilah dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Mereka menilai perbedaan frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan aturan terkait kerugian negara.

Dengan putusan ini, MK menyatakan permohonan para pemohon dikabulkan sebagian dan memberikan penegasan atas makna hukum yang harus digunakan dalam implementasi undang-undang tersebut.*

(km/ad)

CILACAP — Presiden RI Prabowo Subianto mendorong penguatan pembelajaran bahasa asing bagi pelajar Indonesia sejak jenjang sekolah dasar.

Bahasa Inggris dan bahasa Mandarin menjadi dua bahasa utama yang ditargetkan untuk dikuasai siswa melalui sistem pembelajaran digital.

Baca Juga:

• Prabowo: Indonesia Gelap? Kau Kabur Saja ke Yaman! Biar Nggak Gaduh

Ia menegaskan bahwa penguasaan bahasa asing menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia di tingkat global.

"Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, dan beberapa bahasa asing lainnya harus mulai diajarkan sejak SD," ujar Prabowo.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah akan memanfaatkan papan interaktif digital atau smartboard yang akan dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia.

Teknologi ini nantinya akan terhubung dengan studio pembelajaran pusat di Jakarta.

Menurut Prabowo, sistem tersebut memungkinkan proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif dan mudah diakses, baik oleh siswa maupun guru.

"Nanti kita ada studio pusat di Jakarta. Guru-guru terbaik, misalnya Bahasa Inggris kita ambil native speaker, bisa mengajar ke semua sekolah yang membutuhkan," jelasnya.

Ia menambahkan, seluruh materi pembelajaran akan disimpan dalam format digital sehingga dapat diakses dan diulang kapan saja oleh siswa maupun guru.

"Silabus ada di software, jadi bisa diulang-ulang pelajarannya," kata Prabowo.

Pemerintah juga berencana meningkatkan jumlah smartboard di setiap sekolah.

Saat ini, sebagian sekolah baru memiliki satu perangkat, dan ke depan ditargetkan dapat bertambah menjadi tiga hingga empat unit per sekolah.

"Saya ingin semua ruang kelas punya layar digital. Tahun ini kita upayakan penambahan di seluruh Indonesia," ujarnya.

Program ini menjadi bagian dari transformasi pendidikan nasional berbasis digital yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah.*

(km/ad)

MEDAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan memusnahkan barang bukti dari 216 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dengan dominasi kasus narkotika.

Kegiatan pemusnahan digelar di halaman kantor Kejari Belawan, Selasa (28/4/2026).

Baca Juga:

• Polda Sumut Tangkap Mahasiswa USU Diduga Edarkan Ekstasi, Ini Kata Kampus

"Pemusnahan ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan barang bukti yang telah inkracht tidak disalahgunakan, sekaligus wujud transparansi dan akuntabilitas kepada publik," ujarnya.

Daniel menjelaskan, dari ratusan perkara tersebut, sebagian besar merupakan kasus narkotika dengan rincian barang bukti sabu-sabu seberat ±841,558 gram, ganja kering ±75,8 gram, serta ekstasi ±122,1974 gram.

Selain narkotika, turut dimusnahkan obat-obatan jenis jamu sebanyak 4.741 saset, 83 unit handphone, 31 timbangan elektrik, 16 senjata tajam, serta sejumlah barang bukti lainnya.

Menurut Daniel, kegiatan ini juga menjadi bukti sinergi antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan perkara pidana, khususnya dalam pemberantasan narkotika.

"Sinergi yang telah terjalin dengan baik ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan agar penegakan hukum berjalan optimal," tegasnya.*

(ad)

PANGKALPINANG – Forum Pencucian Pasir Tailing (FP2T) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf terkait insiden yang terjadi pada 7 Maret 2026 lalu.

Organisasi tersebut menegaskan bahwa peristiwa itu bukan merupakan aksi yang direncanakan maupun terorganisir.

Baca Juga:

• Diduga Kendalikan Jaringan Narkoba dari Lapas Pangkalpinang, Pengawasan Internal Jadi Sorotan

"Peristiwa itu terjadi di luar rencana. Tidak ada skenario atau pengorganisasian dari pihak mana pun," ujar Akhmad Djuarsyah dalam konferensi pers di Pangkalpinang, Rabu (29/4/2026).

FP2T menilai, situasi pascakejadian perlu disikapi dengan kepala dingin agar tidak memperkeruh hubungan sosial di masyarakat.

Menurut mereka, Bangka Belitung selama ini dikenal memiliki nilai persaudaraan yang kuat dan harus terus dijaga.

Akhmad mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Jangan sampai rasa persaudaraan yang sudah terbangun rusak hanya karena emosi sesaat," tegasnya.

FP2T juga mengajak seluruh pihak yang terlibat maupun terdampak untuk menahan diri serta mengedepankan pendekatan dialog.

Mereka menilai, penyelesaian secara bijak akan lebih efektif dalam menjaga stabilitas daerah.

Organisasi tersebut turut berharap pihak terkait dapat menyikapi persoalan ini secara proporsional agar tidak memicu eskalasi lebih lanjut.

"Ini tanggung jawab bersama untuk menjaga Bangka Belitung tetap aman dan kondusif," tambahnya.*

(ad)

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman melalui pembinaan dan sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Program tersebut kini memasuki gelombang kedua (batch II) dengan melibatkan 2.100 peserta.

Baca Juga:

• May Day 2026 di Sumut Dipusatkan di GOR Astaka, Pemprov Siapkan Dialog dan Perlindungan 20 Ribu Pekerja Rentan

"Selain meningkatkan jumlah Ahli K3 melalui program sertifikasi, kita juga menargetkan percepatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)," ujar Yassierli di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Yassierli menjelaskan, perusahaan dengan risiko tinggi atau yang memiliki lebih dari 100 pekerja diharapkan memiliki sistem mitigasi risiko yang jelas, termasuk kebijakan keselamatan kerja, pelatihan pekerja, hingga evaluasi berkelanjutan.

Menurutnya, penerapan SMK3 menjadi langkah penting untuk memperkuat budaya keselamatan kerja nasional serta menekan angka kecelakaan kerja di Indonesia.

Saat ini, sekitar 18 ribu perusahaan telah menerapkan SMK3. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut dapat meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Kemnaker juga mendorong percepatan sertifikasi SMK3 dengan biaya yang lebih terjangkau serta memperkuat peran auditor agar proses implementasi berjalan lebih luas dan efektif.

Selain itu, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan, mulai dari lembaga audit, dunia usaha, hingga serikat pekerja, untuk berkolaborasi dalam membangun ekosistem K3 nasional.

"Saya berkomitmen melibatkan serikat pekerja sebagai bagian dari penguatan SMK3 untuk meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan daya saing perusahaan," tegasnya.*

(ad)

MEDAN – Seorang mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) berinisial TFA (20) ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis ekstasi.

Pihak kampus menyatakan akan menunggu hasil penyelidikan resmi sebelum mengambil langkah akademik lebih lanjut.

Baca Juga:

• Realisasi PAD Pajak Sumut Capai 26 Persen, Bapenda Optimistis Lampaui Target 2026

"Terkait dugaan mahasiswa USU tersebut, kami akan menunggu hasil penyelidikan resmi sebelum mengambil langkah lebih lanjut sesuai peraturan akademik yang berlaku," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).

Elmeida menegaskan USU berkomitmen menjaga nilai integritas, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap hukum di lingkungan kampus.

Ia juga menyebut pihak universitas secara konsisten melakukan edukasi dan pembinaan terkait bahaya narkoba kepada mahasiswa, termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum diterima sebagai mahasiswa.

"Universitas juga secara konsisten melakukan pembinaan serta edukasi mengenai bahaya narkoba," tambahnya.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengamankan TFA di kawasan Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, dengan barang bukti 10 butir ekstasi.

Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Sumut, AKBP Hendro Wibowo, menjelaskan penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan penyamaran sebagai pembeli.

"Dari tersangka kami mengamankan 10 butir pil ekstasi," ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka diduga telah beberapa kali mengedarkan ekstasi dan mendapatkan barang tersebut dari pelaku lain yang kini masih dalam pengejaran.*

(d/ad)

MEDAN – Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak tercatat telah mencapai lebih dari 26 persen dari target tahunan.

Baca Juga:

• Pemko Medan Genjot Proyek BRT Mebidang, Wali Kota Rico Waas: Masyarakat Harus Tahu Kapan Selesai

"Realisasi penerimaan PAD sektor pajak daerah menunjukkan posisi yang baik. Dari target tahun 2026 sebesar Rp6,2 triliun, sudah terealisasi Rp1,6 triliun atau 26,09 persen," ujar Sutan dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (29/4/2026).

Bapenda Sumut mencatat penerimaan berasal dari tujuh jenis pajak daerah.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp522 miliar atau 28,97 persen dari target Rp1,8 triliun.

Sementara itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai Rp415 miliar dari target Rp1,8 triliun, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp261 miliar dari target Rp1 triliun lebih.

Untuk pajak lainnya, Pajak Air Permukaan tercatat 29,23 persen, Pajak Rokok 27,97 persen, Pajak Alat Berat 1,05 persen, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar 18,55 persen.

"Secara umum kami optimistis target tahunan dapat tercapai. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi," tambahnya.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Bapenda Sumut terus memperkuat berbagai program strategis, termasuk pelaksanaan Gebyar Pajak Sumut 2026, serta sinergi dengan Satlantas, Jasa Raharja, dan Bapenda kabupaten/kota dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, Pemprov Sumut juga menghadirkan layanan Samsat malam di sejumlah titik guna memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan.

"Kami ingin layanan semakin mudah dijangkau masyarakat, sehingga kepatuhan pajak juga meningkat," jelas Sutan.*

(ad)

ACEH UTARA – Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, menjadi lokasi puncak peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 yang digelar di Komplek Huntara Gampong Tanjong Dalam Selatan, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan ini mengangkat semangat pemulihan dan kebangkitan masyarakat pasca bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir November tahun lalu, sekaligus memperkuat implementasi 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu.

Baca Juga:

• Polda Sumut Ungkap 22 Kg Sabu di Parkiran Mal Medan Sunggal, Disembunyikan dalam Tangki Mobil Dimodifikasi

"Dari Langkahan, kita gaungkan Hari Posyandu ke seluruh Indonesia," ujar Tri Tito.

Ia menegaskan bahwa momentum Hari Posyandu harus menjadi penguat komitmen bersama dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui layanan imunisasi, vaksinasi, serta penguatan layanan berbasis 6 SPM Posyandu.

Konsep 6 SPM Posyandu mencakup layanan terpadu di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Transformasi ini diharapkan mampu memperluas peran Posyandu sebagai pusat layanan masyarakat yang lebih komprehensif.

"Semoga Hari Posyandu menyatukan kita semua dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP Posyandu Aceh, Marlina Muzakir, yang akrab disapa Kak Na, menyampaikan apresiasi atas penunjukan Aceh sebagai tuan rumah puncak peringatan nasional.

Ia juga mengajak seluruh kader Posyandu untuk mengoptimalkan implementasi 6 SPM Posyandu dalam pelayanan kepada masyarakat.

"Ini menjadi momentum penting bagi Aceh untuk terus berbenah dan meningkatkan pelayanan publik," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kak Na juga mengingatkan masyarakat untuk tetap semangat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang masih terus berjalan di sejumlah wilayah.

Pemerintah, kata dia, terus melakukan upaya pemulihan secara bertahap agar masyarakat dapat kembali bangkit dan menjalani kehidupan normal.

Kegiatan juga diisi dengan penyaluran bantuan berupa alat olahraga, paket sembako, perlengkapan ibadah, serta perangkat teknologi pendidikan seperti laptop, infocus, dan buku bacaan untuk sekolah dasar di Kecamatan Langkahan.

Selain itu, kegiatan ditutup dengan senam bersama masyarakat serta pemberian Makanan Bergizi Gratis bagi siswa, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui di wilayah tersebut.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan terus mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang menghubungkan Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang).

Sejumlah titik pembangunan di Kota Medan saat ini masih terlihat dalam tahap pengerjaan dengan area proyek yang ditutup seng, seiring berjalannya konstruksi sistem transportasi massal tersebut.

Baca Juga:

• Polda Sumut Ungkap 22 Kg Sabu di Parkiran Mal Medan Sunggal, Disembunyikan dalam Tangki Mobil Dimodifikasi

"Keberadaan jadwal yang jelas sangat penting. Masyarakat harus tahu kapan proyek ini selesai," ujar Rico Waas dalam rapat bersama Ditjen Perhubungan, Selasa (28/4/2026).

Proyek BRT Mebidang yang didukung pembiayaan Bank Dunia ini ditargetkan rampung pada Juni 2027.

Saat ini, pengerjaan telah memasuki tahap pelaksanaan lima paket pekerjaan di berbagai titik.

Sistem BRT Mebidang nantinya akan menghubungkan kawasan strategis di Kota Medan dengan wilayah penyangga seperti Binjai dan Deli Serdang.

Layanan ini akan didukung hingga 273 unit armada bus dengan waktu tunggu sekitar 15 menit.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat, Muiz Thohir, menjelaskan bahwa sistem ini juga akan dilengkapi teknologi Intelligent Transport System (ITS) dan Area Traffic Control System (ATCS) untuk mendukung kelancaran lalu lintas.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung seperti depo bus serta integrasi dengan angkutan pengumpan (feeder) yang menjangkau kawasan permukiman warga.

Rico Waas menegaskan bahwa pembangunan BRT Mebidang bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi bagian dari upaya mengubah pola mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Ia juga meminta Kementerian Perhubungan segera menyerahkan rincian kebutuhan teknis agar Pemko Medan dapat mempercepat tindak lanjut di lapangan.

"Kita mengharapkan sinergi pusat dan daerah ini menjadikan BRT sebagai tulang punggung transportasi berkelanjutan di kawasan Mebidang," pungkasnya.*

(tm/ad)

MEDAN – Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat 22 kilogram yang disembunyikan secara rapi di dalam tangki bahan bakar mobil yang telah dimodifikasi.

Dirresnarkoba Polda Sumut, Kombes Andy Arisandi, mengatakan pengungkapan dilakukan di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Medan Sunggal, Kota Medan, pada Minggu (26/4/2026) sekitar pukul 12.30 WIB.

Baca Juga:

• Bapenda Sumut Buka Suara Soal Isu Sumber Dana Gebyar Pajak 2026

Dalam operasi tersebut, polisi juga mengamankan satu orang kurir berinisial MYD (28), warga Aceh Utara.

Pelaku diketahui dijanjikan upah sebesar Rp10 juta untuk mengantarkan sabu dari Aceh menuju Tangerang.

"Peran tersangka adalah kurir lintas provinsi. Barang berasal dari Malaysia, masuk melalui Aceh, dengan tujuan akhir Tangerang," jelasnya.

Pengungkapan berawal dari informasi intelijen terkait pengiriman narkoba dalam jumlah besar.

Petugas kemudian melakukan pemantauan hingga menemukan mobil Mitsubishi Triton warna putih yang dicurigai membawa barang haram tersebut.

Mobil tersebut akhirnya dihentikan di area parkir mal. Namun saat dilakukan penggeledahan awal, petugas tidak menemukan barang bukti.

Kecurigaan muncul hingga polisi memanggil montir untuk membongkar bagian tangki bahan bakar mobil.

Hasilnya, ditemukan tangki yang telah dimodifikasi dengan sekat khusus untuk menyembunyikan sabu.

"Tangki dibagi tiga bagian, satu untuk BBM dan dua sisi lainnya untuk menyimpan sabu," ungkap Andy.

Modus ini membuat pelaku harus mengisi bahan bakar hingga tiga kali dalam perjalanan dari Aceh ke Medan karena kapasitas tangki berkurang.

Polisi juga mengungkap bahwa jaringan ini menggunakan modus "sistem putus", yakni kendaraan ditinggalkan di lokasi tujuan dan diambil oleh pihak lain.

Kurir kemudian kembali ke Aceh menggunakan transportasi udara setelah menyelesaikan pengiriman.

MYD mengaku telah beberapa kali melakukan pengiriman narkoba ke sejumlah kota seperti Palembang dan Tangerang.

Polda Sumut saat ini masih melakukan pengembangan untuk membongkar jaringan internasional yang diduga mengendalikan peredaran sabu tersebut.*

(tm/ad)

CILACAP — Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam acara groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional di Cilacap, Rabu (29/4/2026), menuai perhatian publik.

Dalam pernyataannya, Prabowo secara tegas membantah narasi yang menyebut kondisi Indonesia sedang "gelap".

Baca Juga:

• Prabowo Sebut Dunia Justru Belajar Program MBG Indonesia: Jangan Jadi Bangsa Rendah Diri

Ia menyebut pandangan tersebut sebagai cerminan cara pandang yang keliru.

"Indonesia gelap? Matanya yang buram. Indonesia terang," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Tak hanya itu, Prabowo juga melontarkan pernyataan yang memicu perdebatan.

Ia mempersilakan pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan kondisi Indonesia untuk meninggalkan tanah air.

"Ada yang mau kabur, kabur saja," katanya.

Presiden bahkan menyebut secara spesifik negara tujuan secara satir, dengan menyarankan mereka yang ingin pergi untuk "kabur ke Yaman".

Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan, mengingat konteks global dan kondisi geopolitik di kawasan tersebut.

Menurut Prabowo, Indonesia saat ini justru berada dalam posisi yang baik, termasuk dalam hal stabilitas dan keamanan.

Ia mengklaim Indonesia termasuk negara yang aman di dunia, dan mengajak masyarakat untuk melihat fakta melalui berbagai sumber informasi.

"Kau kabur saja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur ke mana. Hei orang-orang pintar, bukalah berita, lihatlah kita ditempatkan sebagai tempat yang paling aman di dunia sekarang. Kabur saja deh. Iya, kabur saja, biar kita enggak gaduh," ujarnya.

Meski bernada keras, Prabowo menegaskan bahwa fokus utama pemerintah tetap pada kerja nyata untuk rakyat.

Ia menyatakan kehadirannya dalam acara tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap upaya pembangunan dan hilirisasi yang tengah berjalan.

"Apa pun terjadi, kita hanya mau kerja untuk rakyat," kata dia.

Acara groundbreaking proyek hilirisasi ini sendiri merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis industri.

Pernyataan Prabowo ini pun memicu beragam respons di ruang publik.

Sebagian menilai pidato tersebut sebagai bentuk ketegasan pemimpin dalam menghadapi kritik, sementara yang lain menganggapnya sebagai respons yang kontroversial terhadap aspirasi masyarakat.*

(tm/ad)

MEDAN – Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumatera Utara (Bapenda Sumut), Sutan Tolang Lubis, menegaskan bahwa pelaksanaan Gebyar Pajak Sumut 2026 telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Ia menyebutkan, kegiatan tersebut telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut tahun 2026 serta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah.

Baca Juga:

• May Day 2026 di Sumut Dipusatkan di GOR Astaka, Pemprov Siapkan Dialog dan Perlindungan 20 Ribu Pekerja Rentan

Ia juga menanggapi sejumlah pertanyaan publik terkait sumber pendanaan kegiatan yang dikaitkan dengan upah pungut atau insentif pegawai.

Menurutnya, hal tersebut tidak benar karena anggaran kegiatan telah ditetapkan secara resmi dalam struktur APBD.

Sutan menjelaskan bahwa upah pungut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga nilainya bersifat fluktuatif tergantung realisasi penerimaan daerah.

"Pada bulan Maret sudah direalisasikan sebesar Rp17 miliar untuk upah pungut kepada pegawai. Itu sesuai dengan capaian PAD kita," jelasnya.

Terkait pelaksanaan pengundian Gebyar Pajak, Bapenda Sumut saat ini masih menunggu izin resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Setelah izin diterbitkan, proses pengundian dan verifikasi pemenang akan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.

"Legalitas pengundian harus keluar dari Kemensos terlebih dahulu. Setelah itu baru kita laksanakan pengundian dan verifikasi pemenang," tambahnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh mekanisme pelaksanaan kegiatan telah mengikuti petunjuk teknis (juknis) yang berlaku dan akan terus diawasi agar berjalan transparan serta akuntabel.*

(ad)

CILACAP – Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan kebanggaannya terhadap dua program unggulan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KopdesMerah Putih).

Meski di media sosial kedua program tersebut kerap menuai kritik dan perdebatan publik, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu merasa rendah diri terhadap negara lain.

Baca Juga:

• Tekan Praktik Nikah Siri, Wali Kota Medan Dorong APRI Susun Standarisasi SOP Ijab Kabul

"Kita jangan jadi bangsa yang rendah diri. Banyak negara sekarang belajar MBG ke kita," ujar Prabowo.

Ia mengeklaim, program Makan Bergizi Gratis saat ini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, ibu hamil, dan lansia.

"Di mana ada negara yang bisa memberi makan lebih dari 60 juta orang lima kali seminggu? Ini luar biasa," katanya.

Prabowo juga menyoroti program Koperasi Merah Putih yang disebutnya akan segera diresmikan dalam skala besar.

Pemerintah berencana membentuk hingga 25.000 koperasi di seluruh Indonesia dalam waktu dekat.

Menurutnya, koperasi tersebut tidak hanya berbentuk administratif, tetapi juga dilengkapi infrastruktur seperti gudang, cold storage, gerai usaha, kendaraan distribusi, hingga fasilitas produksi.

"Ini bukan koperasi di atas kertas. Ini koperasi yang benar-benar bekerja," tegasnya.

Ia bahkan menyebut skala pembangunan koperasi ini sebagai yang pertama dalam sejarah, baik di Indonesia maupun dunia.

Di sisi lain, program MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) masih menuai sorotan publik.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa sekitar 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup sementara karena belum memenuhi standar teknis, termasuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

Meski demikian, fasilitas yang ditutup sementara tetap mendapatkan insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk mendukung pelatihan dan pemenuhan standar operasional.

"Ini untuk memastikan kualitas layanan tetap sesuai standar," ujar Dadan.

Namun, kebijakan tersebut memunculkan sorotan setelah adanya pernyataan berbeda dari pejabat BGN terkait prinsip "no service no pay" yang sebelumnya menegaskan insentif akan dihentikan jika layanan tidak berjalan.

Perbedaan pernyataan ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi kebijakan dalam implementasi program MBG di lapangan.*

(tm/ad)

JAKARTA – Oditurat Militer II-07 Jakarta membongkar dugaan rencana penyerangan terhadap aktivis Andrie Yunus yang melibatkan empat anggota TNI dalam sidang perdana di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Keempat terdakwa yakni Serda (Mar) Edi Sudarko, Lettu (Mar) Budhi Hariyanto Widhi, Kapten (Mar) Nandala Dwi Prasetia, dan Lettu (Pas) Sami Lakka didakwa merencanakan penyerangan terhadap Andrie Yunus yang merupakan Wakil Koordinator KontraS.

Baca Juga:

• Hakim Minta Aktivis KontraS Andrie Yunus Dihadirkan di Sidang Kasus Penyiraman Air Keras 4 Prajurit TNI

Menurut oditur, para terdakwa menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi TNI.

"Para terdakwa menilai saudara Andrie Yunus telah melecehkan institusi TNI," ujar oditur dalam persidangan.

Dakwaan mengungkap, para terdakwa kemudian merancang aksi penyerangan secara terorganisir.

Mereka disebut beberapa kali berkumpul di lingkungan mes BAIS TNI untuk menyusun rencana.

Salah satu skenario yang diungkap adalah penggunaan cairan kimia berbahaya yang dicampur dari air aki dan cairan pembersih karat, yang disiapkan oleh salah satu terdakwa sebelum aksi dilakukan.

Oditur menjelaskan bahwa para terdakwa sempat melakukan pemantauan terhadap aktivitas korban, termasuk di acara Kamisan di Monas serta kantor KontraS dan YLBHI di Jakarta Pusat.

Dalam dakwaan disebutkan, aksi penyerangan terjadi pada 11 Maret 2026 malam di kawasan Jalan Salemba, Jakarta Pusat.

Saat korban melintas, salah satu terdakwa diduga menyiramkan cairan kimia ke tubuh Andrie Yunus hingga menyebabkan luka dan rasa terbakar hebat.

Korban kemudian jatuh dan meminta pertolongan warga sekitar.

"Korban mengalami rasa panas dan luka akibat cairan kimia yang disiramkan," ungkap oditur.

Korban kemudian dilarikan ke RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan medis.

Dakwaan juga mengungkap adanya pembagian peran di antara para terdakwa, mulai dari pemantauan lokasi, pencarian korban, hingga eksekusi aksi di lapangan.

Oditur menyebut para terdakwa juga berdiskusi untuk memberikan "efek jera" kepada korban akibat aktivitasnya yang dianggap anti-militer.

Keempat terdakwa diketahui merupakan anggota aktif TNI dari berbagai satuan, termasuk BAIS TNI dan Korps Marinir.

Mereka memiliki rekam jejak dinas militer sebelum kasus ini mencuat ke publik.

Majelis hakim yang dipimpin Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto masih akan melanjutkan pemeriksaan saksi untuk mengungkap peran masing-masing terdakwa serta motif di balik aksi tersebut.

Hingga kini, proses persidangan masih terus berjalan untuk mengungkap secara terang benderang fakta hukum serta pertanggungjawaban para pihak yang terlibat.*

(tm/ad)