Hal itu disampaikan Eddy saat menjadi ahli dalam sidang praperadilan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• "Hakim Bukan Sekadar Corong Undang-Undang", Ahli Desak Hati Nurani Diutamakan di Praperadilan Ganti Rugi Rp206 Juta Roy Suryo

Eddy mengatakan ketentuan mengenai ganti kerugian telah diatur dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025. Menurutnya, besaran ganti rugi yang diminta setiap orang dapat berbeda karena turut mempertimbangkan kondisi dan kerugian yang dialami selama proses penahanan.

"Sehingga besar kecilnya dari tiap individu tadi tentu berbeda, kembali lagi pada rasa masing-masing individu terhadap penderitaan yang dia alami selama masa ditahan tadi," katanya.

Eddy juga menilai tepat apabila Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi turut termohon dalam permohonan ganti rugi Roy Suryo. Menurutnya, Kemenkeu memiliki kewenangan sebagai kuasa keuangan negara untuk mencairkan pembayaran yang telah diputuskan hakim.

"Sebagai kuasa keuangan negara tentu Kemenkeu lah yang paling punya kewenangan untuk mencairkan dana-dana yang sudah diputuskan hakim praperadilan," ujar Eddy.

Dalam permohonan praperadilan jilid V, Roy Suryo meminta ganti rugi total Rp206 juta. Nilai tersebut terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp106 juta dan kerugian immateriil Rp100 juta.

Permohonan tersebut berkaitan dengan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Roy yang sebelumnya dinyatakan tidak sah melalui putusan praperadilan.

Roy mengajukan permohonan terhadap Kapolda Metro Jaya sebagai Termohon. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menjadi Turut Termohon I, sedangkan Menteri Keuangan menjadi Turut Termohon II.

Sidang praperadilan tersebut masih berlangsung dan hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterangan para ahli serta argumentasi dari pihak pemohon dan termohon sebelum menjatuhkan putusan.* (in/dh)

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar mengatakan uang tersebut, termasuk barang bukti dalam mata uang dolar Amerika Serikat, disimpan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Nomor 139 Jampidsus Kejagung.

Baca Juga:

• Sidang Kasus Suap Rp4,8 M Masuk Babak Akhir! Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Menanti Tuntutan Jaksa

"Di situ nol bunga, nol persen. Tidak ada bunga, tanpa bunga sama sekali," sambungnya.

Adapun total uang yang disita penyidik mencapai Rp1.003.184.000.000 dan USD166 ribu. Uang tersebut diserahkan PT PSMI melalui pegawainya berinisial VRL berdasarkan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saiful menyebut penyerahan uang tersebut dilakukan secara sukarela sebagai bentuk iktikad baik perusahaan. Uang itu nantinya dapat digunakan untuk pemulihan kerugian negara apabila pengadilan menyatakan perkara tersebut terbukti dan terdapat kerugian keuangan negara.

"Uang ini, yang Rp1 triliun, merupakan goodwill dari PT PSMI menyerahkan kepada penyidik sebagai langkah untuk, apabila nanti dalam perkara ini dinyatakan terbukti kerugian keuangan negara, mereka akan siap dengan uang yang diserahkan ini," ujarnya.

Saiful menjelaskan uang tersebut baru akan dieksekusi ke kas negara setelah perkara berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan putusan pengadilan menyatakan adanya kerugian negara.

"Ini nantinya setelah ada putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, kalau dinyatakan dalam putusannya nanti terbukti dan ada kerugian negara sebesar nilai ini, maka uang ini akan kita eksekusi, diserahkan kepada kas negara Kementerian Keuangan," jelasnya.

Perkara tersebut sebelumnya ditangani Kejaksaan Tinggi Lampung sebelum diambil alih Kejagung. Penyidikan berkaitan dengan dugaan pemanfaatan kawasan hutan milik PT Inhutani V di Kabupaten Way Kanan untuk pembangunan perkebunan tebu.

Menurut Kejagung, PT Inhutani V sebelumnya memiliki izin hak penguasaan hutan tanaman industri seluas sekitar 55.157 hektare yang berstatus hutan produksi. Sejak 2007, PT PSMI diduga membuka dan menguasai sekitar 32.375 hektare kawasan tersebut untuk perkebunan tebu.

Kejagung juga menduga terdapat memorandum of understanding (MoU) kemitraan yang ditandatangani pada 2013 tetapi diberlakukan surut sejak 2007. Penyidik menilai hal tersebut menjadi bagian dari persoalan hukum yang sedang didalami.

Dalam proses penyidikan, Jampidsus telah memeriksa 47 saksi, meminta keterangan sejumlah ahli, serta menyita berbagai dokumen. Penyidik juga memblokir 10 rekening operasional pengelolaan kebun PT PSMI.

Meski telah menyita uang lebih dari Rp1 triliun, Kejagung menegaskan belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Saiful mengatakan penyidikan masih berlangsung dan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak masih dilakukan.

"Saat ini kami baru dua minggu melakukan proses pemanggilan pemeriksaan-pemeriksaan secara intensif. Nanti pada konpers berikutnya akan kami sampaikan," pungkasnya.* (d/dh)

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Dwi Elyarahma Sulistyowati menetapkan jadwal tersebut setelah agenda pembuktian perkara dinyatakan selesai pada Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• Ratusan Saham Rontok IHSG Babak Belur Anjlok 1,33% ke Level 6.589 Dihantam Aksi Jual Masif

Hakim berharap jaksa penuntut umum telah menyiapkan surat tuntutan pada jadwal tersebut sehingga sidang tidak kembali mengalami penundaan.

"Jadi hari Kamis tanggal 24 September 2026 untuk tuntutan dari penuntut umum," ujar Dwi.

Hery Susanto sebelumnya didakwa menerima uang dan rumah dengan nilai total Rp4,8 miliar. Jaksa menduga pemberian tersebut berkaitan dengan penerbitan laporan Ombudsman mengenai dugaan maladministrasi dalam perhitungan kewajiban pembayaran sebuah perusahaan nikel.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi Hery dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Ombudsman RI.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis (25/6/2026).

Perkara Hery kini memasuki tahap penuntutan setelah seluruh agenda pembuktian dinyatakan selesai. Selanjutnya, jaksa akan membacakan tuntutan dalam sidang yang dijadwalkan pada 24 September 2026.* (d/dh)

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang lebih dulu melakukan pengujian B50.

Baca Juga:

• Sanksi Tutup Dapur Saja Tak Cukup! Pakar UI Usul SPPG Pelanggar MBG Didenda demi Ganti Rugi Korban

Menurut Eniya, pengembangan B50 menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Program tersebut juga diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sekaligus menekan emisi gas rumah kaca.

Eniya menyebut penerapan B50 diperkirakan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton CO2. Dari sisi ekonomi, program tersebut diproyeksikan menghasilkan penghematan hingga Rp170 triliun pada 2026.

Pengembangan industri biodiesel juga dinilai berpotensi membuka lapangan kerja. Eniya memperkirakan sekitar 2,1 juta tenaga kerja dapat terserap dari pengembangan industri biodiesel pada 2026.

Pemerintah juga terus memperkuat standar B50 agar kualitas dan keamanan bahan bakar tetap terjaga. Campuran B50 terdiri dari 50% Fatty Acid Methyl Ester (FAME), lebih tinggi dibandingkan campuran B40.

Dari sekitar 20 parameter yang dievaluasi sejak pengujian B40, sejumlah spesifikasi B50 diperketat. Salah satunya terkait kandungan air yang diturunkan dari maksimal 320 parts per million (ppm) pada B40 menjadi maksimal 300 ppm pada B50.

Selain itu, kandungan monogliserida dalam FAME juga diperketat. Batas maksimal yang sebelumnya 0,5% massa kini menjadi 0,47% massa.

"Monogliserit kandungan yang ada di FAME itu maksimum yang tadinya 0,5% menjadi 0,47% massa," kata Eniya.

Standar B50 juga mencatat peningkatan stabilitas oksidasi. Ketahanan bahan bakar terhadap proses oksidasi yang sebelumnya 720 menit ditingkatkan menjadi 900 menit.

"Stabilan oksidasi, jadi ketahanan dari bahan bakar sendiri untuk tidak teroksidasi itu stabil. Dulunya 720 menit, sekarang menjadi lebih lama lagi. Jadi stabilitasnya meningkat menjadi 900 menit," jelasnya.

Pemerintah turut menambahkan dua parameter baru dalam spesifikasi B50 yang sebelumnya belum diatur, yakni temperatur distilasi dan cleanliness atau tingkat kebersihan bahan bakar.

"Ada tambahan dua parameter yang baru yaitu temperatur distilasi dan cleanliness," pungkas Eniya.

Penguatan standar tersebut diharapkan membuat B50 semakin aman digunakan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia dalam mengembangkan bahan bakar berbasis biodiesel.* (d/dh)

Salah satunya Ruspian (71). Saking seringnya rumahnya kebanjiran, dia mengaku sudah empat kali meninggikan tanah dan lantai rumah sejak tinggal di kawasan tersebut pada 1994.

Baca Juga:

• Hujan Deras Rendam Sejumlah Wilayah Medan, 50 Warga Medan Labuhan Mengungsi

Menurut Ruspian, upaya meninggikan rumah dilakukan secara bertahap agar air tidak masuk ke dalam bangunan. Namun, genangan tetap terjadi di lingkungan sekitar rumahnya setiap kali hujan deras.

Banjir terbaru di kawasan tersebut mencapai sekitar 60 sentimeter atau setinggi lutut orang dewasa. Ruspian mengatakan air biasanya baru surut setelah sekitar 24 jam. Jika hujan kembali turun, genangan bisa bertahan lebih lama.

Ruspian menduga banjir yang menggenangi permukiman berasal dari luapan air di sekitar Kawasan Industri Medan (KIM). Dia mengatakan kawasan tempat tinggalnya tidak memiliki sungai besar, sementara parit yang ada dinilai terlalu kecil untuk menampung debit air.

"Kalau di tempat saya itu, banjirnya sedengkul. Lebih kurang 60 cm tinggi airnya. Kalau biasanya air ini luapan dari KIM. Sebab paritnya kecil, tumpah, lalu ke rumah penduduk," ujarnya.

Kondisi serupa dialami warga lainnya di Jalan Tangguk Utama. Riama, warga setempat, mengatakan genangan bahkan dapat masuk ke rumah meski hujan yang turun tidak terlalu deras.

"Banjirnya dari semalam pas hujan deras. Jam 11.00 malam sudah mulai banjir. Di sini tanahnya rendah. Walaupun hujan sedikit saja, pasti banjir. Gerimis, banjir sudah semata kaki," kata Riama.

Hingga Kamis sore, air di kawasan tersebut belum juga surut. Aliran air bahkan terlihat deras hingga menyerupai sungai.

Di rumah Riama, ketinggian air telah mencapai lutut. Dia terpaksa memindahkan sejumlah barang ke tempat yang lebih tinggi dan mempertimbangkan untuk mengungsi ke kawasan yang tidak terdampak banjir.

"Di rumah saya banjirnya masuk selutut. Terpaksa kami menaikkan barang ke atas. Inilah lagi berpikir untuk mengungsi di Blok 3 yang tidak banjir," ujarnya.

Warga berharap pemerintah segera melakukan pembenahan drainase di kawasan tersebut. Ruspian meminta parit dikeruk dan diperbesar agar mampu menampung aliran air saat hujan deras.

"Jadi kalau bisa, parit itu digali, diperbesar sama pemerintah. Kalau memang pemerintah mau respons, ya, itu paritnya didalamkan, diperbesar. Cuma itu saja," harap Ruspian.

Banjir yang kembali terjadi di Medan Labuhan menunjukkan persoalan genangan masih menjadi perhatian warga. Perbaikan dan peningkatan kapasitas drainase diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang berulang setiap kali hujan.* (k/dh)

Dua orang yang telah ditetapkan sebagai pelaku yakni Jenda Meriah Tarigan (55) dan Sukmo Kujowo (30). Keduanya kini telah ditangkap dan ditahan untuk menjalani proses hukum.

Baca Juga:

• THM Diduga Beroperasi Lagi Usai Disegel, Pemkab Langkat Laporkan ke Bobby Nasution

"Jadi dugaan kedua pelaku ini waktu itu korban yang mencuri karena sudah sering katanya. Sakit hati lah mereka," kata Ghulam dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (10/9/2026).

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (31/8/2026). Sekitar pukul 15.45 WIB, Sukmo disebut melihat Tosa melintas menggunakan sepeda motor menuju ladang Gunawan.

Sukmo kemudian mendatangi rumah Jenda dan mengajaknya mencari korban. Menurut polisi, Jenda membawa senapan angin dan parang, sedangkan Sukmo membawa parang.

Keduanya lalu menuju ladang Gunawan untuk mencari korban. Saat mendengar suara sepeda motor Tosa, mereka disebut bersembunyi di balik pohon sawit dan menunggu korban melintas.

"Saat korban melintas, Sukmo membacok kepala korban beberapa kali sehingga terjatuh dari motor," ujar Ghulam.

Setelah korban terjatuh, kedua pelaku diduga kembali menganiaya korban. Polisi juga menyebut korban ditembak menggunakan senapan angin.

Tosa kemudian berusaha melarikan diri. Namun, kedua pelaku disebut mengejarnya hingga korban kembali terjatuh dan mengalami penganiayaan berulang.

"Korban sempat terjatuh ke tanah, lalu dibacok. Terus kabur, jatuh lagi, dibacok lagi hingga akhirnya meninggal dunia," katanya.

Setelah kejadian, kedua pelaku membawa sepeda motor korban dan memarkirkannya di dekat jasad korban. Jenazah Tosa baru ditemukan warga pada Kamis (3/9/2026).

Petugas Polsek Kuala kemudian mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk proses lebih lanjut.

Polisi menangkap Jenda pada Minggu (6/9/2026) di Kecamatan Selesai. Sehari kemudian, Sukmo ditangkap di Kecamatan Kuala.

Kedua pelaku kini telah ditahan. Polisi masih melanjutkan proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkara dan mengusut kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.* (k/dh)

Lina menilai sanksi penghentian operasional sementara belum cukup untuk memberikan efek jera kepada penyedia makanan yang melakukan pelanggaran. Menurutnya, terdapat kerugian ekonomi yang harus ditanggung orang tua ketika anak mereka mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG.

Baca Juga:

• "Cuma Butuh Waktu Pemulihan", KPPG Medan Bantah Febi Hilang Ingatan Usai Diduga Keracunan MBG

Dia mencontohkan orang tua korban yang bekerja sebagai pegawai dapat kehilangan penghasilan atau tunjangan akibat harus mendampingi anak menjalani perawatan. Kerugian juga dapat dialami pekerja harian yang tidak mendapatkan penghasilan karena harus meninggalkan pekerjaan.

"Contoh, orangtuanya pegawai, tunjangan kinerja yang dipotong gara-gara ketidakhadiran, kan itu menjadi gambaran kerugian akibat dari itu," kata Lina.

Menurut Lina, sanksi terhadap SPPG juga perlu mempertimbangkan tingkat keparahan kejadian serta apakah pelanggaran tersebut terjadi berulang. Kelalaian yang dilakukan berulang kali dinilai perlu mendapatkan sanksi lebih berat untuk menciptakan efek jera.

"Kalau kejadiannya berulang, itu kan sama dengan kalau orang jahat kena kemudian ditangkap dua kali kan namanya residivis. Itu sama juga kita bicara bahwa harus ada efek jera terhadap mereka-mereka ini," tegasnya.

Lina mendorong pemerintah segera menyusun aturan yang lebih tegas terhadap penyedia makanan MBG. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan menyeluruh mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menyatakan telah menanggung biaya pengobatan korban dalam sejumlah kasus keracunan MBG. Salah satunya terjadi pada puluhan siswa di Duren Sawit, Jakarta Timur, pada April 2026.

Dalam kasus tersebut, Wakil Kepala BGN saat itu, Nanik S Deyang, menyatakan biaya pengobatan korban akan ditanggung oleh pihaknya.

Kasus terbaru juga terjadi pada Febiona Purba (16), siswi asal Karo yang masih menjalani pemeriksaan medis setelah diduga mengalami gangguan kesehatan pascamengonsumsi makanan MBG.

Kepala Subbagian Tata Usaha KPPG Medan Erdianta Sitepu mengatakan pihaknya menanggung biaya yang timbul selama pengobatan Febiona, termasuk biaya transportasi menuju rumah sakit.

"Semua kita cover. BGN yang membayar biaya yang timbul akibat perobatan. Kita tanggung jawab untuk itu termasuk transportasi menuju rumah sakit," sebut Erdianta.

Usulan pemberian denda dan kompensasi tersebut muncul di tengah kembali munculnya kasus dugaan keracunan MBG di sejumlah daerah. Lina menilai mekanisme pertanggungjawaban perlu diperkuat agar kerugian yang dialami korban tidak hanya menjadi beban keluarga.* (k/dh)

Kasubag Tata Usaha KPPG Medan Erdianta Sitepu mengatakan kondisi Febi secara umum dinilai normal dan masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Dia juga menyebut hasil pemeriksaan electroencephalography (EEG) terhadap Febi dalam kondisi normal.

Baca Juga:

• 344 Warga Keracunan Massal Program MBG, Pemkab Agam Ancam Seret Pengelola ke Jalur Hukum

Menurut Erdianta, kondisi Febi saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Medan harus dilihat berdasarkan situasinya ketika itu. Dia menyebut Febi dalam kondisi lemas saat menjalani perawatan.

"Waktu di Rumah Sakit Haji, biasalah di sana kan dia lagi dirawat, lagi lemas kan. Kita juga kalau sakit kan kayak gitu, pengin diperhatikan dan lain-lain gitu," katanya.

Klarifikasi KPPG Medan tersebut disampaikan setelah kondisi Febi menjadi sorotan di media sosial. Pihak KPPG menegaskan belum dapat membenarkan anggapan yang mengaitkan dugaan gangguan ingatan Febi dengan makanan MBG.

Sebelumnya, ibu Febi, Elvinus Lusiana, menceritakan sejumlah keluhan yang dialami putrinya setelah mengonsumsi makanan program MBG. Febi disebut mengalami pusing dan gatal-gatal sebelum kemudian dibawa ke rumah sakit.

Setelah menjalani perawatan sekitar tiga hari, Febi sempat diperbolehkan pulang. Namun, menurut Elvinus, kondisi putrinya kembali menurun dan mengalami kejang.

Keluarga kemudian melihat adanya perubahan pada kondisi Febi. Elvinus mengatakan putrinya disebut tidak lagi mengenali sejumlah anggota keluarga maupun teman sekolah yang datang menjenguk.

"Lupa dia, misalnya bibinya kalau datang, ini siapa katanya. Kami kasih tahu lah, ini Bibi. Adik-adiknya juga gitu (enggak ingat). Kawan-kawannya (di sekolah) datang pun enggak kenal," ujar Elvinus, Selasa (8/9/2026).

Febi selanjutnya dibawa ke RSUP H Adam Malik Medan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Saat ini, dia masih menjalani rawat jalan dengan menggunakan layanan BPJS Kesehatan dan telah menjalani sejumlah pemeriksaan oleh dokter spesialis.

Di sisi lain, keluarga Febi sebelumnya telah menempuh jalur hukum terkait kasus dugaan keracunan MBG di Karo. Kuasa hukum korban mengatakan laporan terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab telah disampaikan ke Polres Tanah Karo pada 31 Agustus 2026.

Tim kuasa hukum juga menyiapkan gugatan perdata. Mereka menilai hingga kini belum ada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Selain itu, keluarga mempertanyakan keterbukaan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi para siswa. Mereka menyebut hasil pemeriksaan baru diketahui setelah rapat dengar pendapat dengan DPRD Karo pada 7 September 2026.

Sementara itu, dugaan hubungan antara kondisi kesehatan Febi dengan kejadian keracunan MBG masih memerlukan penjelasan dan pemeriksaan medis lebih lanjut. KPPG Medan menyampaikan bantahan berdasarkan hasil pemeriksaan yang diketahuinya, sedangkan keluarga menyampaikan adanya perubahan kondisi kesehatan setelah kejadian tersebut.* (tm/dh)

Berdasarkan data perdagangan, sebanyak 161 saham menguat, 543 saham melemah, dan 259 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp21,4 triliun dengan volume transaksi 47,4 miliar saham.

Baca Juga:

• Tertekan Risiko Fiskal dan Konflik Geopolitik, Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp17.547 per Dolar AS

Mayoritas indeks sektoral juga mengalami tekanan pada perdagangan hari ini. Pelemahan terjadi pada sektor konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, keuangan, properti, teknologi, kesehatan, energi, infrastruktur, bahan baku, transportasi, hingga industri.

Meski mayoritas saham melemah, sejumlah saham masih mencatatkan penguatan cukup signifikan. PT Equity Development Investment Tbk (GSMF) menjadi salah satu top gainers dengan kenaikan 34,78% ke Rp124.

Kemudian PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) naik 34,65% ke Rp136 dan PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) menguat 28,79% ke Rp85.

Sementara itu, sejumlah saham mengalami tekanan paling dalam. PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI) turun 12,56% ke Rp174, PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) melemah 12,35% ke Rp71, sedangkan Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF turun 12,27% menjadi Rp522.

Pergerakan IHSG pada perdagangan Kamis menunjukkan dominasi tekanan jual di pasar saham domestik dengan mayoritas saham dan indeks sektoral ditutup melemah.* (oz/dh)

Penyuluhan digelar Satreskrim Polresta Banda Aceh melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Kamis (10/9/2026) mulai pukul 10.00 WIB. Kegiatan diikuti para siswa dan siswi kelas XII MAN 1 Kota Banda Aceh.

Baca Juga:

• Digadai Rp16 Juta Tanpa Izin, Pelaku Penggelapan Mobil Rental di Banda Aceh Diciduk Polisi

"Sosialisasi dilaksanakan oleh Kanit PPA bersama Kasubnit PPA dan personel Satreskrim Polresta Banda Aceh. Kegiatan tersebut diikuti para siswa dan siswi kelas XII MAN 1 Kota Banda Aceh," kata Dizha, Kamis (10/9/2026).

Dalam penyuluhan tersebut, para pelajar diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk kenakalan remaja serta cara mencegahnya. Polisi juga mengingatkan pentingnya menjaga pergaulan dan menaati aturan.

Dizha meminta para siswa lebih bijak dalam bergaul dan tidak mudah terpengaruh lingkungan yang dapat mendorong perilaku negatif.

"Kami mendorong para pelajar agar lebih bijak dalam menjalani pergaulan sehari-hari dan tidak mudah terpengaruh lingkungan yang dapat mengarah pada perilaku negatif," ungkapnya.

Menurutnya, pencegahan kenakalan remaja membutuhkan kesadaran dari para pelajar untuk menjaga diri sekaligus menciptakan lingkungan pergaulan yang sehat.

Kegiatan berlangsung aman dan tertib hingga selesai. Polresta Banda Aceh berharap penyuluhan tersebut dapat meningkatkan kesadaran pelajar untuk menjauhi kenakalan remaja serta ikut menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.* (dh)

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Saiful Bahri Siregar mengatakan uang tersebut diserahkan secara sukarela oleh PT PSMI kepada penyidik.

Baca Juga:

• Kejar Kerugian Negara Rp23,8 Miliar, Kejari Medan dan BPK Kepung Dugaan Korupsi RSUD Pirngadi

Saiful menjelaskan uang dalam mata uang asing tersebut selanjutnya akan dititipkan ke Bank Syariah Indonesia (BSI). Sementara itu, penyidik dalam waktu dekat akan menyerahkan barang bukti dan rekening perusahaan kepada Badan Pemulihan Aset (BPA) untuk dilakukan perawatan dan pengelolaan.

PT PSMI disebut sedang menghadapi kendala operasional dan keuangan, termasuk dalam pembayaran kepada petani, gaji karyawan perkebunan tebu, serta kebutuhan operasional lainnya.

Untuk mendukung keberlangsungan pengelolaan perusahaan, Kejagung juga berencana membuka rekening khusus bersama PT PSMI dan BUMN yang memiliki bisnis inti di bidang perkebunan serta perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Saiful mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pemulihan keuangan negara dan perbaikan tata kelola setelah proses penindakan.

"Sebagaimana tujuan dari penegakan hukum tindak pidana korupsi bukan semata berorientasi penindakan, tidak hanya kepada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan keuangan negara dan perbaikan tata kelola pascapenindakan," ujarnya.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kawasan hutan PT Inhutani V oleh PT PSMI di Lampung. Penyerahan uang tersebut kini menjadi bagian dari proses penanganan perkara yang dilakukan Kejagung.* (in/dh)

Kecelakaan terjadi di KM 54.700 jalur A lajur lambat, Desa Melati, Kecamatan Pegajahan, pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 03.03 WIB.

Baca Juga:

• Tabrakan Maut di Tol Medan-Tebing Tinggi, Hino Dutro Tabrak Truk Tronton: Tiga Orang Tewas

Setibanya di lokasi, mobil boks tersebut menabrak bagian belakang truk tronton yang berjalan searah di depannya.

"Lalu mobil box tersebut menabrak bagian belakang mobil barang Mitsubishi Truk Tronton bernomor polisi BK 8670 GV yang dikemudikan oleh Junaidi yang berada searah di depannya," kata Bringin, Kamis (10/9/2026).

Benturan keras membuat bagian depan mobil boks mengalami kerusakan parah. Pengemudi Surah Wijaya meninggal dunia di lokasi kejadian.

Dua korban lainnya, Agustamin Abidin (35) dan Wirda Nursiam (33), meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Agustamin disebut mengalami luka robek pada betis kiri serta luka pada bagian kanan tubuh. Sementara Wirda mengalami patah pada kaki kiri dan kanan.

"Korban Wirda Nursiam meninggal dunia dalam perjalanan ke RS Sari Mutiara Lubuk Pakam. Dia mengalami patah kaki kiri dan kanan," ujar Bringin.

Sementara itu, pengemudi truk tronton, Junaidi, tidak mengalami luka dalam kecelakaan tersebut.

Polisi menduga kecelakaan terjadi karena pengemudi mobil boks kurang berhati-hati atau kehilangan konsentrasi saat berkendara. Namun, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan.

Petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengevakuasi korban, dan mengamankan barang bukti. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV serta meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui rangkaian kecelakaan tersebut.* (in/dh)

Juru Bicara Kemenkes Widyawati menyampaikan data korban karhutla tersebut dalam tayangan YouTube BNPB yang dikutip, Kamis (10/9/2026). Data itu merupakan kondisi masyarakat terdampak yang tercatat hingga 9 September 2026.

Baca Juga:

• "Beliau yang Paling Tahu", Kubu Gus Alex Desak Jokowi Dihadirkan sebagai Saksi di Sidang Korupsi Haji Rp622 Miliar

Berdasarkan data Kemenkes, korban paling banyak tercatat di Kalimantan Tengah. Di daerah tersebut terdapat 313 korban luka berat dan tiga orang meninggal dunia.

Sementara di Kalimantan Barat tercatat sembilan orang mengalami luka berat, 19 orang luka ringan, dan satu orang meninggal dunia. Sebanyak 45 orang juga dilaporkan mengungsi.

Di Kalimantan Selatan, terdapat dua orang mengalami luka berat dan tiga orang luka ringan. Tidak ada korban meninggal dunia yang tercatat di provinsi tersebut.

Adapun Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan tercatat belum memiliki data korban dalam rincian yang disampaikan Kemenkes.

Berikut rincian korban karhutla berdasarkan data Kemenkes per 9 September 2026:

- Kalimantan Selatan: 2 luka berat, 3 luka ringan, 0 meninggal.
- Kalimantan Tengah: 313 luka berat, 0 luka ringan, 3 meninggal.
- Kalimantan Barat: 9 luka berat, 19 luka ringan, 1 meninggal.
- Kalimantan Timur: -
- Jambi: -
- Riau: -
- Sumatera Selatan: -

Data tersebut menunjukkan total korban yang mengalami luka berjumlah 347 orang, terdiri atas 324 luka berat dan 23 luka ringan. Selain itu, empat orang tercatat meninggal dunia.

Kemenkes menyampaikan data tersebut sebagai gambaran kondisi masyarakat yang terdampak karhutla di wilayah yang menjadi perhatian penanganan bencana.* (d/dh)

Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan peningkatan status perkara dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan, termasuk dalam melakukan sejumlah tindakan hukum yang diperlukan.

Baca Juga:

• Terekam CCTV Detik-detik Ledakan, Polisi Temukan Pipa Gas Bocor dan Tetapkan 1 Tersangka Kasus Maut di Grand Polonia

Calvijn menjelaskan laporan yang kini naik ke tahap penyidikan merupakan laporan tipe A yang dibuat pihak internal kepolisian berdasarkan temuan jasad korban. Sementara laporan yang dibuat keluarga Winda masih diproses di Polda Sumatera Utara.

Menurut Calvijn, proses penyidikan diperlukan agar polisi dapat melakukan upaya hukum tertentu, termasuk penyitaan barang yang berkaitan dengan perkara.

"Proses penyidikan untuk mempermudah semua upaya-upaya hukum yang dilakukan kepolisian. Ada beberapa upaya-upaya tertentu yang harus kita lakukan terkait dengan upaya paksa tentunya. Memastikan surat-surat yang mau kita sita dan itu kita lakukan," jelasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Medan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Polrestabes Medan terkait kasus tersebut.

Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi mengatakan SPDP perkara kematian Winda telah diterima Kejari Medan pada Selasa (8/9/2026).

"Kalau kasus itu, sudah ada SPDP dari Polrestabes Medan ke Kejari Medan," ujar Rizaldi.

Winda Lorenza Gowasa ditemukan tewas di kamar mandi rumah orang tua Brigadir I di kawasan Medan Helvetia pada Minggu (2/8/2026). Polisi sebelumnya menyebut Winda meninggal akibat bunuh diri menggunakan senjata api milik Brigadir I.

Namun, pihak keluarga Winda mempertanyakan kematian tersebut dan menilai terdapat sejumlah kejanggalan. Laporan keluarga kemudian diproses di Polda Sumut.

Dengan dinaikkannya perkara ke tahap penyidikan, polisi kini masih mengumpulkan bukti dan keterangan untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab kematian Winda serta kemungkinan adanya tindak pidana dalam kasus tersebut.

Hingga kini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara kematian mantan istri Brigadir I tersebut.* (ds/dh)

Bupati Agam Benni Warlis mengatakan pihaknya sependapat dengan langkah penegakan hukum apabila ditemukan unsur kesalahan dalam kasus tersebut. Namun, dia menegaskan Pemkab Agam tidak ingin gegabah sebelum seluruh fakta di lapangan dipastikan.

Baca Juga:

• Dari Motor Listrik Rp1 Triliun hingga TV 75 Inci, Kejagung Periksa Direksi BUMN Terkait Dugaan Mark-up Pengadaan MBG

Menurut Benni, pihaknya masih akan melihat lebih dahulu apakah kejadian tersebut disebabkan kesalahan manusia atau faktor lainnya. Jika nantinya ditemukan fakta dan bukti yang cukup, Pemkab Agam siap mempertimbangkan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.

"Apakah ada human error atau hal lain. Kalau ada fakta, ada bukti untuk diajukan, kita ajukan," katanya.

Kasus tersebut sebelumnya menimpa 344 warga yang terdiri atas siswa, guru, balita, ibu menyusui, hingga kelompok masyarakat lainnya setelah mengonsumsi menu program MBG.

Hasil pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diterima Pemkab Agam menunjukkan adanya bakteri pada sejumlah sampel makanan. Bupati Agam mengatakan bakteri ditemukan pada tahu dan cabai yang dikonsumsi korban.

"Ya, hasil labor sudah kami terima. Ternyata memang ditemukan bakteri di tahu dan cabai yang dikonsumsi oleh siswa," ujar Benni.

Pemeriksaan dilakukan terhadap sampel sisa menu MBG serta sampel muntahan para korban. Dalam hasil pemeriksaan tersebut ditemukan Bacillus cereus.

Menindaklanjuti kejadian itu, operasional dapur penyedia menu MBG di wilayah tersebut telah dihentikan sementara. Benni mengatakan penutupan dilakukan selama satu bulan dan selanjutnya akan dievaluasi kembali.

"Pertama, kita pastikan kemarin ditutup dulu dan kita laporkan kepada pihak BGN. Untuk penutupan dari BGN itu berlangsung selama satu bulan, nanti akan kita lihat lagi perkembangannya," katanya.

Pemkab Agam juga akan memperketat pengawasan terhadap penerapan standar higienis dan sanitasi. Salah satunya dengan memastikan penyedia jasa boga memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Pengawasan dilakukan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, dan Dinas Pendidikan. Sementara untuk sanksi terhadap pengelola dapur, Pemkab Agam menyerahkannya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap program MBG.

Terkait kondisi korban, Benni memastikan seluruh 344 orang telah pulih dan diperbolehkan kembali ke rumah. Para siswa juga disebut telah kembali bersekolah.

"Siswa sekarang sudah di rumah dan sudah kembali bersekolah. Total akhir korban ada 344 orang, dan semuanya sudah sembuh serta diperbolehkan pulang," ujar Benni.

Pemkab Agam masih melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut. Keputusan untuk menempuh jalur hukum akan ditentukan berdasarkan hasil penelusuran fakta dan bukti yang ditemukan.* (k/dh)

Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) yang mengukur pergerakan greenback terhadap enam mata uang utama dunia tercatat melemah 0,10% ke level 98,721 pada pukul 15.00 WIB.

Baca Juga:

• Rupiah Masih Tertekan, Dibuka Melemah ke Rp17.512 per Dolar AS

"Jika penerimaan negara tidak mampu mengimbangi lonjakan pengeluaran subsidi, risiko pelebaran defisit anggaran di atas target akan meningkat," ujar Ibrahim, Kamis (10/9/2026).

Menurut Ibrahim, kenaikan harga minyak juga dapat meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG). Selain itu, harga impor minyak yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan permintaan terhadap dolar AS sehingga memberi tekanan terhadap rupiah.

Apabila pemerintah harus menyesuaikan harga BBM domestik untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan inflasi sekaligus menekan daya beli masyarakat.

Pemerintah selama ini dapat memanfaatkan penyangga fiskal atau fiscal buffer, termasuk tambahan penerimaan dari ekspor komoditas, untuk menjaga kondisi anggaran. Namun, ketidakpastian pasar global membuat risiko terhadap kesinambungan fiskal tetap menjadi perhatian.

Di tengah tekanan tersebut, sentimen konsumen pada Agustus disebut mencapai level tertinggi dalam tiga bulan. Kondisi tersebut didorong penguatan keuangan rumah tangga dan prospek ekonomi yang lebih baik.

Meski demikian, peningkatan konsumsi belum sepenuhnya ditopang kenaikan pendapatan masyarakat. Sebagian masyarakat masih menggunakan tabungan untuk menopang kebutuhan belanja.

Sentimen eksternal juga menjadi perhatian pasar. Konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah sebelumnya sempat mereda. Iran menyatakan telah menyerang 10 kapal di sekitar Selat Hormuz, sementara AS mengklaim membalas dengan menenggelamkan lima kapal tanker minyak Iran.

Kelompok Houthi yang didukung Iran juga disebut menyerang infrastruktur energi Arab Saudi. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran mengenai potensi gangguan pasokan minyak dari kawasan Teluk.

Ketidakpastian geopolitik berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap pasar keuangan global, termasuk nilai tukar rupiah. Pelaku pasar kini juga menanti sejumlah data ekonomi Amerika Serikat yang dinilai dapat memengaruhi arah kebijakan moneter The Federal Reserve (The Fed).

Data Indeks Harga Produsen (Producer Price Index/PPI) AS dijadwalkan rilis pada Kamis, sedangkan data Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index/CPI) akan dirilis Jumat (11/9/2026). Kedua data tersebut akan menjadi perhatian investor menjelang rapat kebijakan The Fed pekan depan.

Menurut CME FedWatch Tool, pasar memperkirakan peluang sekitar 60% untuk kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan kebijakan pekan depan.* (k/dh)

Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP S.L Widodo mengatakan tiga kendaraan yang terlibat yakni Truk Kontainer Thermoking BK 8265 FP, Truk Fuso BK 8836 EN bermuatan jagung, dan Toyota Kijang Innova BK 858 WL.

Baca Juga:

• Dari Motor Listrik Rp1 Triliun hingga TV 75 Inci, Kejagung Periksa Direksi BUMN Terkait Dugaan Mark-up Pengadaan MBG

Ketiga kendaraan tersebut diketahui melaju dari arah Berastagi menuju Medan. Saat berada di lokasi kejadian, truk kontainer diduga mengalami rem blong dan menabrak dua kendaraan yang berada di depannya.

"Untuk penyebabnya, dugaan sementara truk kontainer rem blong," kata Widodo.

Akibat kecelakaan itu, truk Fuso bermuatan jagung terguling dan melintang di badan jalan. Kondisi tersebut membuat jalur dari arah Berastagi menuju Medan sempat tidak dapat dilalui kendaraan.

Bagian depan truk kontainer juga sempat terbakar akibat benturan dan gesekan dalam kecelakaan tersebut. Api kemudian berhasil ditangani setelah sebuah truk tangki pembawa air bersih yang melintas memberikan bantuan.

Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Sebanyak empat orang yang merupakan pengemudi dan penumpang kendaraan hanya mengalami luka ringan.

"Korban meninggal negatif, hanya luka-luka," pungkas Widodo.

Petugas kemudian melakukan penanganan di lokasi untuk mengevakuasi kendaraan dan mengurai dampak kecelakaan terhadap arus lalu lintas jalur Medan-Berastagi.* (tm/dh)

Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan Valentino Harry Parluhutan Manurung mengatakan penyidik masih mengumpulkan alat bukti sekaligus berkoordinasi dengan BPK untuk menghitung potensi kerugian negara.

Baca Juga:

• Terekam CCTV Detik-detik Ledakan, Polisi Temukan Pipa Gas Bocor dan Tetapkan 1 Tersangka Kasus Maut di Grand Polonia

Dalam proses penyidikan, sejumlah pihak telah dimintai keterangan. Di antaranya mantan Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan Suhartono dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ahmad Barli.

"Sudah diperiksa, termasuk mantan direktur dan mantan PPK," ujar Valentino.

Sebelumnya, tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Medan juga telah melakukan penggeledahan di RSUD Dr Pirngadi Medan. Dari penggeledahan tersebut, penyidik membawa sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara.

Berdasarkan pendalaman sementara, nilai pagu anggaran BLUD yang menjadi objek penyidikan tercatat sebesar Rp23.813.175.108.

Anggaran tersebut antara lain mencakup belanja obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp10,8 miliar. Selain itu, penyidik menemukan komponen utang sekitar Rp13,01 miliar.

Penyidik menduga terdapat persoalan dalam pembayaran utang tersebut, yakni utang yang muncul pada satu tahun anggaran dibayarkan menggunakan anggaran pada tahun berikutnya.

Kejari Medan juga menemukan bahwa sebagian utang tersebut hingga kini disebut belum seluruhnya dilunasi oleh pihak rumah sakit.

Penyidikan masih berlangsung untuk mengumpulkan alat bukti dan memastikan penggunaan anggaran BLUD RSUD Dr Pirngadi Medan sesuai ketentuan. Penghitungan kerugian negara juga masih dilakukan bersama BPK.* (tm/dh)

Kapolrestabes Medan Kombes Calvijn Simanjuntak mengatakan titik kebocoran ditemukan pada pipa yang berada di bawah tanah lantai satu rumah. Temuan itu menjadi bagian dari proses penyidikan kasus ledakan yang menewaskan tiga orang.

Baca Juga:

• Nekat Curi Pompa Air Milik TNI Dua Kali dalam Sepekan, Cuma Laku Rp140 Ribu buat Beli Narkoba

Calvijn mengatakan penyidik juga menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik terakhir sebelum ledakan terjadi. Temuan tersebut menjadi salah satu materi dalam penyidikan untuk mengungkap penyebab peristiwa.

Polrestabes Medan sebelumnya telah menaikkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Setelah dilakukan gelar perkara khusus bersama tim gabungan, polisi kemudian menetapkan satu tersangka.

"Ada satu tersangka yang sudah ditetapkan," ujar Calvijn.

Meski demikian, penyidikan masih terus berjalan. Polisi masih mendalami keterangan tersangka untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus tersebut.

"Masih perlu didalami keterangan tersangka dengan potensi diduga adanya tersangka lainnya," sebut Calvijn.

Dalam penanganan perkara, Polrestabes Medan dan Polda Sumut membentuk tim gabungan yang melibatkan Inafis, Bid Labfor, Krimum, Itwasda, Propam, serta penyidik Polrestabes Medan.

Tim tersebut juga telah memeriksa sedikitnya 36 saksi dari sejumlah klaster, mulai dari lingkungan perumahan, pemilik rumah, hingga pihak eksternal yang berkaitan dengan pembangunan dan instalasi saluran gas.

Pemeriksaan turut dilakukan terhadap pihak PGN selaku instansi pemilik saluran gas di kompleks tersebut untuk mengetahui rangkaian peristiwa dan kemungkinan faktor yang menyebabkan kebocoran.

Peristiwa ledakan rumah di Kompleks Grand Polonia itu menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan empat lainnya selamat. Korban meninggal terdiri dari istri pemilik rumah, baby sitter, dan seorang asisten rumah tangga.

Sementara empat orang yang selamat yakni ayah pemilik rumah, anak pemilik rumah, kurir paket, dan sopir.

Polisi masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab ledakan serta pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut.* (tm/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.

Baca Juga:

• "Beliau yang Paling Tahu", Kubu Gus Alex Desak Jokowi Dihadirkan sebagai Saksi di Sidang Korupsi Haji Rp622 Miliar

Anang menegaskan penyidikan perkara tersebut dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

Selain DSK, lima saksi lain yang diperiksa yakni DP dari Yayasan KS, FD dan M dari Yayasan MBB, TP dari Badan Gizi Nasional (BGN), serta NS dari Yayasan IFSR.

Pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan di tengah pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Kejagung sebelumnya telah menetapkan enam tersangka dalam perkara tersebut.

Mereka yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Soemantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, serta Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) Glory Harimas Tobing.

Dalam penyidikan, Kejagung mengungkap dugaan persoalan dalam tata kelola program MBG, termasuk terkait penunjukan yayasan yang menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kejagung menyebut pelaksanaan program semestinya dikelola yayasan SPPG yang memiliki keterkaitan dengan sekolah penerima manfaat. Namun, penyidik menduga terdapat yayasan yang ditunjuk karena memiliki hubungan dengan sejumlah petinggi BGN meski dinilai belum memenuhi persyaratan sebagai mitra SPPG.

Penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan sejumlah barang yang berkaitan dengan program MBG. Dugaan tersebut disebut berdampak terhadap kerugian negara dan mengurangi dukungan terhadap operasional program.

Sejumlah barang yang disebut dalam penyidikan antara lain 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Pemeriksaan terhadap DSK dan lima saksi lainnya masih menjadi bagian dari proses penyidikan. Kejagung belum menyampaikan apakah pemeriksaan tersebut akan berujung pada penetapan tersangka baru.* (dw/dh)