Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang didampingi Tim Pengamat dari Kantor Wilayah Pemasyarakatan Sumatera Utara secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• 3 WNA Vietnam Diamankan Imigrasi Kualanamu di Medan Glugur, Lokasi Kerja Diduga Tak Sesuai RPTKA

Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, mengatakan pelaksanaan Sidang TPP merupakan bagian penting dalam memastikan setiap proses pengusulan hak warga binaan dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami berkomitmen memastikan setiap proses pengusulan hak integrasi warga binaan dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Sidang TPP menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan hasil penilaian dan pembinaan yang telah dijalani warga binaan," ujar Hamdi.

Menurutnya, pendampingan Tim Pengamat dari Kantor Wilayah Pemasyarakatan Sumatera Utara melalui Zoom Meeting juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan serta objektivitas dalam proses pelaksanaan Sidang TPP.

Hamdi menegaskan, pihaknya akan terus mendorong pelaksanaan pembinaan yang terukur sekaligus memberikan pemenuhan hak kepada warga binaan sesuai aturan.

"Yang terpenting adalah seluruh proses berjalan sesuai prosedur. Kami juga terus mendorong warga binaan agar aktif mengikuti program pembinaan, menjaga kedisiplinan dan menunjukkan perubahan perilaku yang positif sebagai bagian dari persiapan mereka untuk kembali ke masyarakat," tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, Tim TPP Lapas Labuhan Ruku bersama Tim Pengamat Kanwil Sumatera Utara melakukan pembahasan secara cermat terhadap setiap usulan yang diajukan.

Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam sidang, di antaranya rekam jejak perilaku warga binaan, tingkat keaktifan mengikuti program pembinaan, kedisiplinan, serta pemenuhan berbagai persyaratan administratif dan substantif.

Proses tersebut dilakukan untuk memastikan setiap keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang objektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui pelaksanaan Sidang TPP ini, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak warga binaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang profesional serta mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan agar dapat kembali ke tengah masyarakat dengan membawa perubahan positif.* (ad)

BANDA ACEH — Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh Dr Sutio Jumagi Akhirno, SH, MH meminta seluruh warga Pengadilan Negeri Banda Aceh (PN BNA) mematuhi ketentuan mengenai kedisiplinan hakim dan aparatur peradilan.

Pesan tersebut disampaikan Sutio saat melakukan pembinaan terhadap warga PN Banda Aceh pada Rabu, 23 September 2026 di Banda Aceh.

Baca Juga:

• Mahfud MD Ungkap Alasan Tak Ikut Gugat Syarat Pendidikan Gibran

Sutio juga meminta para hakim tidak mengobral putusan bebas.

Namun, ia menegaskan putusan bebas tetap harus diberikan jika terdakwa memang tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan.

"Selain itu, Sutio juga meminta agar para hakim jangan mengobral putusan bebas, karena putusan bebas menurut ketentuan baru tidak lagi bisa dilakukan upaya hukum banding dan kasasi. Tetapi jika memang harus bebas, ya silakan bebaskan, sepanjang benar-benar tidak terbukti." Tegas Pak KPT.

Dalam pembinaan tersebut, Sutio meminta seluruh hakim, panitera, dan aparatur kesekretariatan PN Banda Aceh bekerja secara jujur dan berintegritas.

Ia mengingatkan agar tidak ada aparatur pengadilan yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Saya mengingatkan agar anda bekerja benar-benar mengedepankan integritas dengan mengoptimalkan kualitas & profesionalitas terutama perkara tindak pidana korupsi dan perkara2 penting yg menarik perhatian masyarakat. Kepada pimpinan PN Banda Aceh agar benar2 memilih Majelis Hakim yg berintegritas, profesional & memiliki kapasitas utk menangani perkara2 tertentu."

Sutio mengatakan peringatan tersebut bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti atau melakukan intervensi terhadap hakim dalam mengambil keputusan.

"Saya tidak menakut-nakuti dan intervensi, tapi hanya memberi peringatan tegas. Jangan sampai dengan gaji & tunjangan yang sudah sangat memadai anda melakukan kecurangan berupa KKN yang bisa membuat hancur reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada jajaran peradilan."

Ia juga meminta para hakim tidak takut dalam mengambil keputusan sepanjang putusan tersebut berdasarkan hukum, keadilan, fakta persidangan, dan hati nurani.

"Tetapi jika anda benar, jangan takut, sepanjang putusan anda benar2 berlandaskan hukum & keadilan serta berdasarkan hati nurani dan fakta2 di persidangan, setelah itu sandarkan pertimbangan dan putusan anda pada Allah Yang Maha Kuasa." Tegas KPT dengan mimik serius.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, para Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tipikor, Panitera, dan Sekretaris.

KPT dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi melakukan pembinaan.

Sementara para Hakim Tinggi, Panitera, dan Sekretaris melakukan pengawasan sesuai bidang masing-masing berdasarkan Surat Keputusan KPT.

Pembinaan ditujukan kepada seluruh hakim, panitera, serta jajaran kesekretariatan PN Banda Aceh.

Sutio juga meminta pimpinan PN Banda Aceh memperhatikan kapasitas dan integritas hakim ketika menentukan majelis yang menangani perkara tertentu, terutama perkara tindak pidana korupsi dan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh A Bondan juga meminta para hakim memberikan perhatian serius terhadap perkara yang berakhir dengan putusan bebas.

Menurut dia, hakim perlu melihat bagaimana putusan bebas tersebut diperlakukan pada tingkat banding maupun kasasi.

"Perlu dicermati bagaimana putusan banding dan kasasi terhadap putusan bebas."

A Bondan juga meminta para hakim melakukan evaluasi terhadap pertimbangan dan putusan yang telah dibuat.

"Para Hakim Perlu mengevaluasi sendiri setiap pertimbangan dan putusan yang telah dibuatnya, apakah putusan tersebut dikuatkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Ini penting dilakukan agar semua kita meningkatkan kualitas. Jadi dengan cara mengecek bagaimana keberadaan putusan pada peradilan banding dan kasasi, anda bisa belajar dari putusan-putusan tersebut." Ungkap A. Bondan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para hakim untuk meningkatkan kualitas pertimbangan dan putusan dalam menjalankan tugas peradilan.* (ad)

MEDAN — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kualanamu mengamankan tiga warga negara Vietnam yang diduga bekerja di lokasi yang tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Ketiga warga negara asing (WNA) tersebut diamankan saat petugas melakukan pengawasan keimigrasian di kawasan Medan Glugur, Senin, 21 September 2026.

Baca Juga:

• Kasat Reskrim Polrestabes Medan Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

"Pengawasan dilakukan secara gabungan antara Imigrasi Kualanamu, Polrestabes Medan, BAIS TNI Sumatera Utara, Kodim Medan, Disnaker Medan, dan Bakesbangpol Medan. Tim memeriksa area proyek di kawasan Glugur dan ditemukan tiga warga negara Vietnam," katanya dalam siaran pers, Rabu (23/9/2026).

Firman mengatakan ketiga WNA Vietnam yang diamankan masing-masing berinisial NVQ, KCL, dan PHS.

Mereka kemudian menjalani pemeriksaan karena petugas menemukan dugaan ketidaksesuaian antara lokasi tempat mereka bekerja dengan RPTKA yang telah terdaftar.

RPTKA merupakan dokumen yang menjadi dasar bagi pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja asing.

Karena itu, petugas perlu memastikan aktivitas dan lokasi kerja WNA sesuai dengan dokumen yang telah didaftarkan.

Selain menemukan tiga WNA Vietnam di lokasi proyek, petugas juga memperoleh informasi mengenai keberadaan WNA lainnya.

"Berdasarkan keterangan pekerja di lokasi, tim juga memperoleh informasi bahwa ada warga negara asing lainnya yang masih berada di tempat kos atau penginapan di kawasan Medan Sekip, sementara beberapa lainnya telah meninggalkan lokasi," ujarnya.

Mendapat informasi tersebut, tim gabungan kemudian melakukan pencarian terhadap WNA lain yang disebut masih berada di kawasan Medan Sekip.

Namun, setelah mendatangi lokasi yang diinformasikan, petugas tidak menemukan keberadaan WNA tersebut.

Firman mengatakan pihak Imigrasi Kualanamu masih mendalami setiap temuan yang diperoleh selama pengawasan.

Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan keterangan di lapangan dengan dokumen keimigrasian dan ketenagakerjaan.

"Setiap temuan kami di lapangan akan didalami berdasarkan hasil keterangan dan dokumen. Pemeriksaan tiga WNA Vietnam untuk memastikan status dan kegiatan, termasuk kesesuaian lokasi kerja dengan RPTKA yang terdaftar," ucap Firman.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan status keimigrasian ketiga WNA sekaligus mengetahui kegiatan mereka selama berada di Indonesia, termasuk kesesuaian lokasi kerja dengan dokumen RPTKA yang dimiliki.* (mi/ad)

MEDAN — Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan AKBP Andrian Risky Lubis bersama sejumlah penyidiknya dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Utara.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani perkara penipuan dan penggelapan.

Baca Juga:

• PAD Sumut Baru 59,15 Persen, Wagub Surya Minta OPD dan BUMD Percepat Penerimaan

Laporan disampaikan Indrayani bersama kuasa hukumnya, Suhandri Umar Tarigan, ke Bid Propam Polda Sumut pada Selasa, 22 September 2026.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr Ferry Walintukan mengatakan pihaknya akan mengecek laporan tersebut kepada Bid Propam Polda Sumut.

"Saya akan cek ya ke Propam terkait laporannya," ujar Kombes Ferry Walintukan, Rabu, 23 September 2026.

Ferry mengatakan belum dapat memberikan keterangan lebih jauh karena laporan tersebut masih perlu dicek terlebih dahulu untuk memastikan peristiwa yang dilaporkan.

Kuasa hukum Indrayani, Suhandri Umar Tarigan, mengatakan perkara tersebut bermula dari transaksi pembelian tanah dan bangunan di Jalan Perhubungan, Laut Dendang.

Nilai transaksi tersebut mencapai Rp900 juta. Dari jumlah itu, kliennya telah menyerahkan Rp500 juta kepada M Juan Cole Hutasuhut sebagai panjar pembelian.

"Di mana klien kami ini melakukan transaksi pembelian tanah dan bangunan di Jalan Perhubungan Laut Dendang, kepada terlapor seharga Rp900 juta," ujar Umar Tarigan, Selasa (22/9/2026) di Bid Propam Polda Sumut.

Menurut Umar, uang Rp500 juta tersebut diserahkan di hadapan Notaris Yulkartini Farma.

Sementara sisa pembayaran sebesar Rp400 juta akan diberikan setelah akta jual beli (AJB) ditandatangani.

Namun, setelah AJB disiapkan, Juan Cole disebut tidak datang untuk menandatanganinya. Ia juga disebut tidak mengakui telah menerima uang Rp500 juta tersebut.

Indrayani kemudian membuat laporan ke Polrestabes Medan dengan Nomor LP/B/438/I/2026/SPKT/Polrestabes Medan tertanggal 28 Januari 2026.

Umar mengatakan pihaknya kecewa dengan perkembangan penanganan laporan tersebut.

Menurut dia, perkara itu telah berjalan lebih dari tujuh bulan, sementara alat bukti yang dimiliki dinilai cukup.

"Padahal, dalam kasus ini pembuktiannya tidak begitu sulit karena alat bukti yang cukup dan lengkap, baik dari saksi dan juga bukti surat. Bahwa SP2HP terakhir yang diterima oleh klien kami pada tanggal 3 September 2026 baru menunjukkan pengiriman surat kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara," ujar Umar Tarigan.

Umar mengatakan dari keterangan kliennya, penyidik disebut telah menerima uang puluhan juta rupiah sejak perkara tersebut dilaporkan.

Ia kemudian mempertanyakan mengapa perkara tersebut belum menunjukkan perkembangan berarti selama lebih dari tujuh bulan.

Menurut Umar, pihaknya mendapat keterangan dari klien bahwa penyidik diduga meminta tambahan uang Rp50 juta melalui pengacara sebelumnya.

"Kata klien kami, alasan permintaan uang ini agar perkara ini cepat naik ke sidik dan terlapor segera ditangkap. Tetapi klien kami sudah tidak sanggup lagi membayar uang tersebut," tegasnya.

Umar mengatakan pihaknya menduga permintaan uang tersebut berkaitan dengan lambannya perkembangan laporan setelah kliennya tidak memenuhi permintaan tersebut.

Menurut pandangan pihaknya, sambung Umar Tarigan, ada benarnya keterangan kliennya karena setelah kliennya tidak membayar uang yang diminta puluhan juta rupiah tersebut, laporannya dihentikan tanpa diproses lagi.

Atas kondisi itu, Indrayani kemudian mencabut surat kuasa dari pengacara sebelumnya dan memberikan kuasa kepada Umar Tarigan untuk menindaklanjuti perkara tersebut.

Selain melanjutkan penanganan laporan dugaan penipuan dan penggelapan, pihaknya juga melaporkan penyidik Unit Harda ke Propam Polda Sumatera Utara.

Laporan terhadap anggota kepolisian tersebut kini menunggu proses pemeriksaan di Bid Propam Polda Sumut.

Sementara itu, pihak Humas Polda Sumut menyatakan akan mengecek terlebih dahulu laporan yang disampaikan Indrayani dan kuasa hukumnya.* (mi/ad)

MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyatukan langkah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Semester II 2026.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan target penerimaan daerah tercapai sekaligus menjaga kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai target yang telah ditetapkan.

Baca Juga:

• Kompolnas Datangi Keluarga Winda Lorenza, Dalami Kejanggalan Kematian Mantan Istri Brigadir I

"Dalam optimalisasi pendapatan ini, kita harus satu bahasa dan satu langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Terutama kepada 15 OPD dan BUMD," ujar Surya.

Untuk mempercepat pencapaian target PAD, Pemprov Sumut telah membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumut, Surya ditunjuk sebagai Ketua Tim.

Sekretaris Daerah Sumut menjadi sekretaris, sedangkan Kepala Badan Pendapatan Daerah bertindak sebagai koordinator tim.

Tim teknis tersebut melibatkan sejumlah instansi, yakni Bappelitbang, BKAD, Inspektorat, dan Biro Hukum.

Surya meminta Sekretaris Daerah dan instansi terkait memastikan seluruh anggota tim teknis hadir dalam setiap evaluasi.

Menurutnya, koordinasi diperlukan agar berbagai kendala dalam pencapaian target penerimaan dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumut Timur Tumanggor memaparkan realisasi anggaran hingga 22 September 2026.

Total pendapatan daerah telah mencapai Rp8,9 triliun atau 69,8 persen dari target Rp12,8 triliun.

Capaian tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang berada di angka 59,06 persen.

Sementara itu, PAD Sumut baru terealisasi sebesar 59,15 persen atau sekitar Rp4,1 triliun dari target Rp6,9 triliun.

Pendapatan transfer telah mencapai 82,66 persen atau Rp4,8 triliun dari target Rp5,8 triliun.

Sedangkan realisasi total belanja berada di angka 51,8 persen dari pagu Rp12,8 triliun.

BKAD Sumut juga memaparkan capaian PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Untuk pajak daerah, Pemprov Sumut menetapkan target Rp6,2 triliun.

Hingga 22 September 2026, realisasinya mencapai Rp3,5 triliun atau 56,59 persen.

Dari sejumlah jenis pajak, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 51,23 persen.

Sementara Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencapai 65 persen.

Pajak Air Permukaan telah mencapai Rp141 miliar dari target Rp147 miliar. Adapun Pajak Rokok baru terealisasi sebesar 50 persen.

Pada sektor retribusi daerah, dari target Rp243 miliar, realisasi penerimaan telah mencapai Rp165 miliar atau 67,96 persen.

Capaian tersebut menjadi salah satu bagian yang terus dievaluasi Pemprov Sumut untuk memastikan target penerimaan daerah hingga akhir tahun dapat tercapai.

Selain pajak dan retribusi, PAD Sumut juga berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui BUMD.

Sektor tersebut ditargetkan memberikan penerimaan sebesar Rp407 miliar. Hingga 22 September 2026, realisasinya mencapai Rp325 miliar atau 79,7 persen.

Salah satu kontribusi berasal dari PT Bank Sumut yang telah menyetorkan dividen atau kontribusi sebesar Rp265 miliar dari target Rp350 miliar.

Selain itu, terdapat realisasi 100 persen pada pos BUMD Bank Sumut sebesar Rp45,5 miliar.

Sementara PT PPSU telah mencapai realisasi 103,23 persen atau Rp6,9 miliar.

Pemprov Sumut berharap evaluasi secara berkala dan pengawasan yang dilakukan Tim Optimalisasi dapat mempercepat pencapaian target penerimaan daerah.

Koordinasi antara OPD dan BUMD akan terus dilakukan hingga akhir tahun anggaran 2026 agar target pendapatan daerah dapat dicapai secara maksimal.* (ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap alasannya menolak ajakan pakar hukum tata negara Denny Indrayana untuk ikut menjadi pemohon dalam perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan sebagai wakil presiden pada padaPemilu 2024.

Perkara tersebut telah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Baca Juga:

• Belum Dieksekusi, Terpidana Perambahan Hutan Karang Gading Alexander Halim Mangkir karena Alasan Sakit

Para pemohon meminta MK menguji persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat pencalonan.

Dalam tayangan di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, yang ditayangkan pada Senin malam, Mahfud mengatakan dirinya sempat diajak Denny Indrayana untuk bergabung dalam perkara tersebut.

Namun, Mahfud memilih tidak ikut sebagai pemohon.

Ia menjelaskan sejumlah pertimbangan, mulai dari posisinya sebagai mantan peserta Pilpres 2024 hingga persoalan kewenangan lembaga peradilan.

Mahfud mengatakan keterlibatannya dalam gugatan tersebut berpotensi memunculkan anggapan bahwa perkara itu berkaitan dengan hasil Pilpres 2024.

Mahfud merupakan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo.

"Kalau saya ikut mendorong-dorong, misalnya Denny dan kawan-kawan, nilai gugatan itu akan jadi turun. Orang akan bilang, 'Oh, pantesan ikut, karena orang kalah,'" ungkap Mahfud MD secara lugas.

Menurut Mahfud, dirinya tidak ingin latar belakang sebagai peserta Pilpres 2024 memengaruhi cara publik melihat substansi hukum yang diajukan dalam perkara tersebut.

Ia mengatakan persoalan Pilpres 2024 telah selesai dari sisi dirinya dan kini memilih melihat persoalan hukum tersebut dari luar arena politik elektoral.

Mahfud juga menyoroti persoalan tenggat waktu pengajuan sengketa hasil Pilpres.

Dalam perkara yang diajukan Denny dan sejumlah pemohon tersebut, para pemohon menyadari permohonan PHPU diajukan jauh setelah batas waktu yang ditentukan.

MK mencatat permohonan tersebut diajukan pada September 2026, hampir dua tahun setelah hasil Pilpres 2024.

Aturan PHPU menetapkan permohonan perselisihan hasil pemilu presiden diajukan paling lama tiga hari setelah penetapan hasil oleh KPU.

Para pemohon dalam perkara tersebut meminta agar batas waktu formal itu dikesampingkan dengan alasan keadilan substantif.

Selain persoalan tenggat waktu, Mahfud juga mempertanyakan lembaga yang berwenang menangani persoalan keabsahan dokumen pendidikan.

"Keabsahan ijazah atau tidak itu kewenangan PTUN," tegas Mahfud.

Pandangan tersebut menjadi bagian dari alasan Mahfud tidak ikut dalam permohonan Denny.

Sementara itu, para pemohon dalam perkara PHPU tersebut mendalilkan bahwa persoalan yang mereka ajukan bukan sekadar keabsahan dokumen pendidikan, melainkan pemenuhan syarat pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Mereka meminta MK menilai konsekuensi hukum apabila syarat pendidikan tersebut dianggap tidak terpenuhi.

Dalam permohonannya, Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain mempersoalkan ketentuan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Para pemohon mendalilkan adanya persoalan dalam pemenuhan syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat bagi Gibran.

Mereka juga mempersoalkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang berkaitan dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon yang bersekolah di luar negeri.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK antara lain menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, membatalkan penetapannya sebagai calon wakil presiden, serta membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden.

Namun, permohonan tersebut masih dalam proses pemeriksaan di MK dan belum merupakan putusan akhir.

Dalam sidang perdana pada 21 September 2026, hakim MK Saldi Isra meminta KPU menyerahkan bukti dan kelengkapan risalah pembahasan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Hakim juga meminta penjelasan mengenai proses pengawasan Bawaslu ketika ketentuan tersebut diubah.

"Perlu memberikan catatan kepada apa, kepada KPU atau Termohon untuk satu, tolong kami diberi bukti-bukti dan kelengkapan risalah pembahasan revisi PKPU 19/2023. Jadi tolong disampaikan ke Mahkamah ketika PKPU persyaratan ini yang kemudian mencantumkan frasa dikecualikan bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri," kata hakim MK Saldi Isra di persidangan pemeriksaan pendahuluan, Senin (21/9/2026).

"Nah, ketika syarat ini di-apa, diubah, melalui PKPU 19 2023, kira-kira Bawaslu melakukan apa untuk tahapan ini? Paling tidak ini bisa jadi gambaran bagaimana proses ini berjalan untuk untuk keterpenuhan syarat ini," sambungnya.

Sidang lanjutan perkara tersebut dijadwalkan pada Rabu, 23 September 2026 pukul 19.00 WIB dengan agenda mendengarkan jawaban KPU selaku Termohon serta keterangan Bawaslu dan pihak terkait.

Di sisi lain, Mahfud mengatakan dirinya tetap melihat MK memiliki ruang untuk membuat terobosan hukum dalam menjalankan kewenangannya.

"Kalau saya hakimnya, ya mungkin saya membuat terobosan. Kan MK itu tugasnya membuat keadilan," pungkas Mahfud MD.* (tm/ad)

MEDAN — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendatangi kediaman keluarga Winda Lorenza Gowasa, mantan istri Brigadir I, di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (22/9/2026).

Kedatangan Kompolnas dilakukan untuk menggali informasi secara langsung dari keluarga terkait kematian Winda yang hingga kini masih dipertanyakan pihak keluarga.

Baca Juga:

• Belum Dieksekusi, Terpidana Perambahan Hutan Karang Gading Alexander Halim Mangkir karena Alasan Sakit

Kepolisian sebelumnya menyebut Winda meninggal dunia akibat bunuh diri menggunakan senjata api milik Brigadir I.

Namun, keluarga korban menyatakan masih menemukan sejumlah hal yang dinilai janggal dalam peristiwa tersebut.

Tim Kompolnas mendatangi rumah keluarga Winda di Jalan Perbatasan Lubuk Raya, Kecamatan Medan Timur.

Sejumlah anggota keluarga dan penasihat hukum korban terlihat menerima kedatangan tim tersebut.

"Pertama-tama memang kami datang ke sini, untuk mengucapkan belasungkawa yang mendalam terhadap keluarga. Kami terima kasih diterima dengan baik oleh keluarga dan didampingi oleh teman-teman PH-nya (penasihat hukum)," kata Komisioner Kompolnas M Choirul Anam saat diwawancarai.

Anam mengatakan kunjungan tersebut merupakan langkah awal Kompolnas untuk memperoleh informasi langsung dari keluarga Winda.

Kompolnas sebelumnya telah menerima informasi awal dari kepolisian. Namun, informasi tersebut tidak langsung dijadikan satu-satunya dasar dalam mendalami perkara.

Karena itu, Kompolnas turun langsung ke lapangan untuk melakukan klarifikasi kepada keluarga korban.

"Dokumentasi awal kami memang berangkat dari berbagai yang ada di sosial media. Sedikit sekali kami dapat langsung dari berbagai pihak. Kesempatan ini, kami ingin manfaatkan mengklarifikasi betul atau tidak," jelasnya.

"Jadi, memang alur kerja kami biasanya ya kami ingin tahu persis, khususnya yang pertama adalah dari Keluarga korban, sehingga kita dapat banyak hal, apa yang janggal, apa yang kurang, apa yang seharusnya, dan sebagainya," sambungnya.

Menurut Anam, informasi yang diperoleh dari keluarga nantinya akan diverifikasi dan diuji.

Keterangan tersebut akan menjadi bahan awal sebelum Kompolnas meminta penjelasan dari pihak lain, termasuk kepolisian.

Ia menegaskan perkara tersebut perlu didalami secara serius karena menyangkut hilangnya nyawa seseorang.

"Jadi, tidak hanya soal betul dan tidak, tapi bagaimana juga konteksnya dan sebenarnya apa background-nya, sehingga yang paling penting untuk pertama kali bagi kami adalah membuat ini menjadi terangnya peristiwa. Itu yang paling penting bagi kami. Banyak informasi yang kami dapatkan. Ini untuk pegangan kami juga melihat bagaimana kinerja dari Polrestabes Medan, dan Polda," jelasnya.

Setelah bertemu keluarga Winda, Kompolnas dijadwalkan meminta keterangan dari LBH Medan pada Selasa (22/9/2026).

Selanjutnya, tim Kompolnas dijadwalkan mendatangi Polrestabes Medan pada Rabu (23/9/2026).

Anam mengatakan informasi yang diterima Kompolnas menyebut LBH Medan menjadi bagian dari tim audit eksternal yang dibentuk Irwasda Polda Sumut.

Karena itu, Kompolnas ingin mengetahui informasi yang diperoleh LBH Medan selama terlibat dalam proses audit tersebut.

"Habis dari keluarga. Nanti kami akan ke LBH Medan yang saya dengar bagian dari audit eksternal yang dibentuk oleh Irwasda. Rencana besok (ke Polrestabes Medan). Makanya penting ketemu (keluarga) dulu, jai punya pegangan dulu apa yang terjadi. Bagaimana kronologi sebelum, hari itu, dan setelahnya," kata Anam.

Kompolnas belum memberikan penilaian terhadap proses penyelidikan yang sedang dilakukan kepolisian.

Anam mengatakan pihaknya masih akan mengumpulkan dan mencocokkan informasi dari berbagai pihak sebelum mengambil kesimpulan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian keluarga adalah permintaan ekshumasi atau pembongkaran makam Winda untuk dilakukan autopsi ulang oleh tim dokter independen.

Kompolnas menyatakan keluarga memiliki hak untuk mengajukan permintaan tersebut.

"Kami belum bisa ngomong ini lama atau cepat, ya karena sekali lagi ini kasus yang menyangkut nyawa, peristiwanya di ruang terbatas yang pembuktiannya memang harus rigid. Lah, bisa lama bisa cepat ya tergantung nanti kita lihat pekerjaannya polisi ini seluas apa, sejauh apa, apa yang didapatkan, dan sebagainya," pungkasnya.

Kuasa hukum keluarga Winda, Utreck Ricardo Siringoringo, mengatakan Kompolnas meminta keterangan dari ayah, ibu, dan adik Winda.

Tim kuasa hukum juga ikut memberikan keterangan.

Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari dua jam.

Menurut Ricardo, sejumlah pertanyaan Kompolnas berkaitan dengan hal-hal yang dinilai janggal oleh keluarga dalam kematian Winda.

"Tadi Kompolnas datang ke rumah duka ini mempertanyakan beberapa hal, di antaranya mengenai apa saja kejanggalan yang dirasakan oleh keluarga. Itu kejanggalannya adalah kejanggalan pada tubuh almarhumah, ada beberapa luka, dan kami sampaikan juga tadi mengenai belum tuntasnya terjawab secara ilmiah jam kematian," sebutnya.

Ricardo berharap keterlibatan Kompolnas dapat membantu membuat perkara kematian Winda menjadi lebih terang.

"Kita besar harapannya kehadiran Kompolnas hari ini semoga menjadi jalan terang untuk membuka perkara ini. Bilamana pun ada yang mau ditutup-tutupi, dengan ada Kompolnas ini, kita yakin, kita percaya Kompolnas bisa membuka tabir yang gelap ini," jelasnya.

Keluarga Winda juga mendorong agar makam korban diekshumasi untuk kemudian dilakukan autopsi ulang oleh tim dokter independen.

Langkah tersebut dinilai keluarga penting untuk menjawab pertanyaan mengenai penyebab dan waktu kematian Winda.

Hingga saat ini, keluarga mengaku belum mendapatkan respons positif dari kepolisian terkait permintaan tersebut.

"Menurut kami sangat penting (autopsi ulang). Pentingnya di atas 100%. Dikarenakan apa, sampai hari ini kami dan keluarga belum terkonfirmasi jelas sebenarnya klien ini sebenarnya matinya jam berapa, meninggalkannya jam berapa," jelas Ricardo.

Untuk membiayai proses ekshumasi dan autopsi secara mandiri, keluarga membuka donasi.

Ricardo menyebut kebutuhan dana yang ditargetkan sekitar Rp 50 juta, sementara donasi yang terkumpul sekitar Rp 31 juta.

"Sampai hari ini masih berjalan, kita terkonfirmasi terakhir itu sekitar 31 jutaan ya untuk ekshumasi autopsi mandiri. Bahkan di situ kita kecewa, kita aja yang membayarnya secara mandiri saja pihak dari Polda Sumut sangat mempersulit proses hukum ini. Bisa kita duga kuat merekalah yang memang obstruction of justice ini, karena mereka yang menghalangi. Apa salahnya kalau dilakukan?. Banyak kasus yang kita tahu, ketika diekshumasi dan autopsi ulang, terang perkaranya," ujarnya.

Pernyataan mengenai dugaan adanya obstruction of justice tersebut merupakan tudingan dari kuasa hukum keluarga dan belum menjadi kesimpulan resmi Kompolnas maupun hasil penyelidikan yang telah diverifikasi.

Kompolnas sendiri masih dalam tahap mengumpulkan informasi dari keluarga dan pihak-pihak lain terkait perkara tersebut.* (d/ad)

JAKARTA — Rumah tangga Demian Aditya dan Sara Wijayanto tengah menghadapi proses perceraian.

Sara Wijayanto, yang memiliki nama asli Saraswati Wijayanto, diketahui mengajukan gugatan cerai terhadap Demian Aditya atau Aditya Prambudi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Baca Juga:

• Andre Taulany Dikabarkan Akan Nikahi Amanda Rigby, KUA Kebayoran Baru Buka Suara

Gugatan itu tercatat dengan nomor perkara 3594/2026.

"Jadi orang yang Saudara maksud itu AP ya, alias DA. Kemudian istrinya itu SW. Itu memang perkaranya sudah masuk dengan perkara nomor 3594/2026," kata Abid M.H., Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2026).

Berdasarkan keterangan Abid, gugatan perceraian tersebut diajukan oleh pihak istri. Perkara didaftarkan melalui kuasa hukum pada 8 September 2026.

"Ya, yang mengajukan itu istrinya," ujar Abid.

Abid mengatakan gugatan tersebut saat ini telah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan akan memasuki persidangan perdana.

"Ya masuk terdaftar tanggal 8 September 2026, kemudian baru akan disidangkan besok lusa, tanggal 24 September 2026," jelasnya.

Proses pendaftaran gugatan dilakukan oleh pengacara yang mewakili Sara Wijayanto.

"Ada pengacaranya (pihak istri)," pungkasnya.

Sidang perdana perkara perceraian Demian Aditya dan Sara Wijayanto dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 24 September 2026.

Dengan demikian, proses perceraian pasangan tersebut kini memasuki tahap persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Demian Aditya dan Sara Wijayanto diketahui menikah pada 22 Mei 2014.

Keduanya selama ini dikenal sebagai pasangan selebritas yang aktif di dunia hiburan Tanah Air.

Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai alasan gugatan cerai yang diajukan Sara Wijayanto berdasarkan informasi yang disampaikan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam keterangan tersebut.* (d/ad)

LANGKAT — Terpidana kasus perambahan hutan Suaka Margasatwa Karang Gading, Langkat Timur Laut, Kabupaten Langkat, Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng, belum juga dieksekusi untuk menjalani hukuman penjara.

Penundaan eksekusi terjadi setelah Alexander tidak memenuhi panggilan jaksa dengan alasan sedang sakit.

Baca Juga:

• Polres Aceh Tengah Bongkar Peredaran 22,8 Kg Ganja, Dua Orang Diduga Kurir dan Pengedar Ditangkap

Namun, terpidana tidak memenuhi panggilan tersebut.

"Sudah dilakukan pemanggilan pertama tetapi Akuang tidak memenuhinya karena alasan sakit," ujar Rizaldi, Selasa (22/9/2026).

Rizaldi mengatakan jaksa akan kembali memanggil Alexander dalam waktu dekat. Namun, ia belum dapat memastikan tanggal pemanggilan kedua tersebut.

"Jika nanti Alexander tidak hadir lagi, maka dilakukan pemanggilan ketiga kalinya. Apabila tidak memenuhi pemanggilan maka dilakukan upaya paksa eksekusi," ungkap Rizaldi.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan putusan pengadilan terhadap Alexander dapat dilaksanakan.

Sebelumnya, Kejati Sumatera Utara telah meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pencekalan terhadap Alexander Halim.

Permohonan tersebut diajukan agar terpidana tidak melarikan diri ke luar negeri.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sumatera Utara, Irfan Wibowo, sebelumnya membenarkan adanya permohonan surat pencekalan terhadap Alexander kepada Kejagung.

"Terkait cekal, sudah kami teruskan permohonan surat cekal dari Kejari setempat kepada Kejaksaan Agung secara berjenjang," ujar Irfan, Rabu (9/9/2026) sore.

Menurut Irfan, proses eksekusi terhadap Alexander merupakan kewenangan jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat.

Ia menegaskan putusan pengadilan terhadap terpidana harus dilaksanakan.

"Eksekusi itu merupakan domain jaksa eksekutor dari Kejari setempat (Langkat) ya. Apapun itu, eksekusi harus dilaksanakan," tegas mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandung itu.

Irfan mengatakan Kejati Sumatera Utara hanya memberikan dukungan terhadap proses eksekusi yang dilakukan jaksa dari Kejari Langkat.

"Kami sebatas support system saja, sementara ranah dari jaksa eksekutor," pungkas Irfan.

Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng merupakan terpidana dalam perkara perambahan atau alih fungsi kawasan hutan Suaka Margasatwa Karang Gading, Langkat Timur Laut, Kabupaten Langkat.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, upaya hukum kasasi yang ditempuh Alexander dan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Langkat ditolak.

Dengan putusan tersebut, hukuman terhadap Alexander tetap harus dijalankan.

Putusan Mahkamah Agung tersebut tercantum dalam perkara nomor 2657 K/PID.SUS/2026.

Perkara itu diputus oleh Hakim Ketua Jupriyadi bersama hakim anggota Ainal Mardhiah dan Arizon Mega Jaya.

Putusan MA tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan dan putusan Pengadilan Negeri Medan.

Namun, besaran uang pengganti (UP) terhadap Alexander diperberat pada tingkat PT Medan.

Alexander diketahui tidak ditahan sejak perkara tersebut mulai disidangkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Setelah putusan MA, jaksa kemudian melakukan proses untuk mengeksekusi Alexander agar menjalani hukuman di penjara.

Hingga kini, proses eksekusi masih menunggu pemanggilan lanjutan dari jaksa.

Jika pemanggilan ketiga kembali tidak dipenuhi, Kejati Sumut menyatakan akan dilakukan upaya paksa eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.* (d/ad)

MEDAN — Kualitas udara di Kota Medan terus dipantau melalui tiga stasiun Air Quality Monitoring System (AQMS) yang beroperasi selama 24 jam.

Berdasarkan pemantauan pada Selasa, 22 September 2026, kualitas udara di sejumlah wilayah Medan berada dalam kategori Baik hingga Sedang.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Bongkar Sindikat Curanmor Lintas Daerah, Diduga Beraksi di 71 TKP

Menurut Melvi, seluruh data dari stasiun pemantauan tersebut terhubung dengan situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup sehingga masyarakat dapat memantau kondisi kualitas udara secara real-time.

"Stasiun pemantauan ini beroperasi nonstop selama 24 jam untuk memantau kualitas udara," ujar Melvi saat diwawancarai melalui sambungan ponsel, Selasa (22/9/2026) malam.

Hasil pemantauan menunjukkan stasiun AQMS di Medan Johor mencatat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dalam kategori Baik.

Sementara itu, pemantauan di Medan Deli dan Medan Sunggal menunjukkan kualitas udara berada pada rentang Baik hingga Sedang.

"Data kualitas udara ini bisa diakses masyarakat secara terbuka dan diperbarui secara langsung," katanya.

Melvi menjelaskan, sistem pemantauan tersebut mengukur sejumlah parameter pencemar udara, termasuk partikulat atau partikel berukuran sangat kecil yang berada di udara.

Salah satu parameter yang dipantau adalah PM2,5. Partikel ini memiliki diameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil sehingga dapat masuk hingga ke paru-paru.

Selain itu, terdapat PM10 yang berdiameter 10 mikrometer atau lebih kecil dan umumnya dapat masuk ke saluran pernapasan.

"Kami berharap informasi ini bisa menjadi panduan bagi masyarakat sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan," ucapnya.

Dalam sistem ISPU, kualitas udara dibagi menjadi lima kategori berdasarkan nilai indeks.

Nilai 1–50 masuk kategori Baik, 51–100 kategori Sedang, 101–200 kategori Tidak Sehat, 201–300 kategori Sangat Tidak Sehat, sedangkan nilai di atas 301 masuk kategori Berbahaya.

Kategori Baik menunjukkan kualitas udara sangat baik dan tidak memberikan dampak buruk bagi kesehatan.

Sementara kategori Sedang masih dapat diterima bagi kesehatan masyarakat.

Adapun kategori Tidak Sehat, Sangat Tidak Sehat, dan Berbahaya menunjukkan tingkat risiko kesehatan yang semakin meningkat.

Dengan pemantauan yang dilakukan secara nonstop, masyarakat dapat mengetahui kondisi kualitas udara di wilayah Medan sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.

Informasi kualitas udara tersebut juga dapat menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam menyesuaikan aktivitas dengan kondisi lingkungan pada hari tertentu.* (ad)

JAKARTA - PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM memperkuat komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan melalui berbagai inovasi pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Komitmen tersebut mendapat apresiasi dalam ajang Environmental and Social Innovation Awards (ENSIA) 2026 yang berlangsung di Bali, dengan PLTA INALUM memboyong delapan penghargaan dalam sejumlah kategori lingkungan dan sosial.

Baca Juga:

• Borong 8 Penghargaan ENSIA 2026 di Bali, INALUM Buktikan Komitmen Bisnis Hijau Berkelanjutan

Karena itu, aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola terus diintegrasikan dalam berbagai program dan pengambilan keputusan perusahaan.

"Bagi kami, penghargaan ini bukan sekadar capaian, tetapi juga refleksi bahwa pengelolaan lingkungan harus menjadi bagian dari cara perusahaan menjalankan bisnis. Kami terus mendorong inovasi agar setiap proses operasional dapat semakin efisien, rendah dampak, dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat," ujar Daniel.

ENSIA atau Environmental and Social Innovation Awards merupakan ajang penghargaan nasional yang diselenggarakan oleh PT Sucofindo (Persero) untuk mengapresiasi pelaku usaha dan inovator atas berbagai inovasi di bidang lingkungan, sosial, dan keberlanjutan bisnis di Indonesia.

Dari delapan penghargaan tersebut, empat di antaranya merupakan predikat Platinum, yakni Penurunan Emisi, Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air, Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3, serta Pengelolaan Sampah.

PLTA INALUM juga meraih tiga predikat Silver untuk kategori Efisiensi Energi, Keanekaragaman Hayati, dan Inovasi Sosial, serta dinobatkan sebagai Pemenang Booth Inovasi ENSIA 2026.

Pencapaian tersebut menunjukkan upaya keberlanjutan di lingkungan PLTA INALUM tidak berhenti pada pemenuhan aspek kepatuhan lingkungan, tetapi terus dikembangkan melalui inovasi yang terintegrasi dengan kegiatan operasional.

Berbagai inisiatif dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menekan emisi, mengelola limbah, serta menjaga kualitas lingkungan di sekitar wilayah operasional.

Pada aspek lingkungan, empat predikat Platinum yang diraih PLTA INALUM mencerminkan implementasi berbagai program dalam penurunan emisi, efisiensi penggunaan air, pengurangan beban pencemaran, serta pengelolaan limbah B3 dan sampah.

Sementara pada aspek sosial dan ekologi, penghargaan di bidang Keanekaragaman Hayati dan Inovasi Sosial menunjukkan upaya perusahaan dalam menjaga ekosistem sekaligus menciptakan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Selain melalui program di lapangan, komitmen terhadap inovasi juga ditampilkan melalui Booth Inovasi ENSIA 2026 yang berhasil meraih predikat sebagai pemenang.

Capaian ini memperlihatkan bagaimana inovasi lingkungan dan sosial yang dikembangkan perusahaan dapat dikomunikasikan sebagai bagian dari perjalanan transformasi keberlanjutan INALUM.

"Kami ingin memastikan bahwa inovasi yang lahir dari operasional PLTA tidak hanya menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga menjadi fondasi bagi perbaikan berkelanjutan di masa depan. Semangatnya adalah bagaimana operasional yang semakin efisien dapat berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat," lanjut Daniel.

Rincian Penghargaan PLTA INALUM pada ENSIA 2026:

Predikat Platinum
• Penurunan Emisi
• Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air
• Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3
• Pengelolaan Sampah

Predikat Silver
• Efisiensi Energi
• Keanekaragaman Hayati
• Inovasi Sosial

Kategori Booth Inovasi
• Pemenang Booth Inovasi ENSIA 2026

Penghargaan ENSIA 2026 sekaligus menjadi dorongan bagi INALUM untuk melanjutkan pengembangan inovasi di bidang lingkungan dan sosial.

Sebagai bagian dari ekosistem industri aluminium nasional, INALUM terus berupaya memperkuat praktik bisnis yang bertanggung jawab untuk mendukung industri aluminium Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan.* (ad)

ACEH TENGAH — Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Tengah mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis ganja seberat 22.862 gram atau sekitar 22,8 kilogram.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua orang yang diduga berperan sebagai kurir dan pengedar.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Bongkar Sindikat Curanmor Lintas Daerah, Diduga Beraksi di 71 TKP

Kasus tersebut kemudian disampaikan Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo, S.H., S.I.K., M.H., dalam konferensi pers di Mapolres Aceh Tengah, Selasa, 22 September 2026.

Kapolres mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya jajarannya memutus mata rantai peredaran narkotika sekaligus mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya.

"Kami mengapresiasi kerja keras Kasatresnarkoba beserta jajaran yang kembali berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ganja seberat 22,8 kilogram. Ini merupakan dua laporan polisi yang berhasil diungkap, dengan barang bukti yang rencananya akan diedarkan di wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya," ujar AKBP Teguh Siswoyo.

Ia menegaskan Polres Aceh Tengah akan terus melakukan penindakan terhadap pihak yang terlibat dalam peredaran narkotika.

"Kami berkomitmen melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika. Tidak ada ampun dan negosiasi dalam pemberantasan narkoba. Kami tegas terhadap narkoba," tegasnya.

Kasatresnarkoba Polres Aceh Tengah IPTU Bambang Pelis, S.H., M.H., mengatakan dua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial PI, 44 tahun, warga Kecamatan Lut Tawar, dan MA, 48 tahun, warga Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah.

Keduanya diduga memiliki peran sebagai kurir dan pengedar.

"Kedua tersangka memiliki peran sebagai kurir dan pengedar. Dari pengungkapan ini, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 22.862 gram," kata IPTU Bambang.

Selain ganja, polisi turut mengamankan dua unit telepon seluler, dua bungkus kertas tembakau merek Cap Wayang, satu bungkus kertas sigaret merek Royo, satu tas kulit warna hitam dan satu unit sepeda motor.

Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Antik II Tahun 2026 yang dilakukan Polres Aceh Tengah.

Berdasarkan hasil penghitungan, barang bukti ganja yang disita memiliki nilai ekonomis sekitar Rp29.770.000.

Polisi memperkirakan penyitaan tersebut dapat mencegah potensi penyalahgunaan narkotika terhadap 45.728 jiwa.

"Ini merupakan langkah nyata kami dalam memutus mata rantai peredaran narkotika demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda di Kabupaten Aceh Tengah," ujarnya.

Satresnarkoba Polres Aceh Tengah masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap kemungkinan jaringan yang lebih luas.

Polisi juga memburu pihak lain yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika tersebut.

Kedua tersangka bersama seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolres Aceh Tengah untuk menjalani proses hukum.

Polisi selanjutnya akan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan serta melengkapi berkas perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Polres Aceh Tengah menegaskan pemberantasan narkotika akan dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba.* (ad)

HUMBANG HASUNDUTAN — Membicarakan wisata di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, seolah tidak pernah ada habisnya.

Selain panorama air biru dan perbukitan, kawasan di sekitar danau vulkanik tersebut menyimpan berbagai cerita tentang geologi, sejarah, budaya hingga kehidupan masyarakat.

Baca Juga:

• Festival Kebudayaan Sumut 2026 Dianggarkan Rp2,5 Miliar, 9 Perusahaan Ikut Tender

Daerah ini menawarkan sejumlah tempat yang tidak hanya menyuguhkan panorama alam, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya.

Bagi wisatawan yang ingin menjelajahi kawasan Danau Toba dari sisi yang berbeda, berikut tujuh destinasi wisata di Humbang Hasundutan yang dapat menjadi pilihan.

1. Geosite Sipinsur

Jika ingin menikmati panorama Danau Toba dari ketinggian, Geosite Sipinsur dapat menjadi salah satu pilihan.

Destinasi ini berada di Desa Pearung, Kecamatan Paranginan. Kawasan Sipinsur dikelilingi hutan pinus dan hamparan rumput hijau.

Dari kawasan ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan Danau Toba, termasuk Pulau Sibandang.

Sipinsur juga memiliki nilai geologi.

Berdasarkan informasi dari laman Geopark Kaldera Toba, kawasan tersebut memiliki formasi batuan vulkanik, struktur sesar dan morfologi tebing kaldera yang berkaitan dengan proses vulkanik dan tektonik di kawasan Toba.

2. Lembah Bakkara

Lembah Bakkara berada di Kecamatan Baktiraja. Kawasan ini menawarkan perpaduan antara wisata alam dan budaya.

Berdasarkan penelitian Aini dan sejumlah peneliti dalam Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event, Lembah Bakkara memiliki potensi wisata alam dan budaya yang beragam.

Penelitian tersebut juga mencatat adanya berbagai atraksi yang dapat dikembangkan menjadi paket wisata sejarah.

Lembah Bakkara menjadi salah satu kawasan yang menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan sekaligus mengenal sejarah dan budaya masyarakat setempat.

3. Air Terjun Janji

Masih berada di Kecamatan Baktiraja, terdapat Air Terjun Janji yang berlokasi di Desa Marbun Toruan.

Destinasi ini menawarkan suasana alam dengan aliran air yang dapat menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana lebih sejuk dan tenang.

Air Terjun Janji cocok dimasukkan dalam perjalanan wisata ketika menjelajahi kawasan Baktiraja dan sejumlah destinasi lain di sekitar Danau Toba.

4. Istana Raja Sisingamangaraja

Bagi wisatawan yang tertarik dengan sejarah dan budaya Batak, kawasan Istana Raja Sisingamangaraja di Bakkara, Kecamatan Baktiraja, dapat menjadi salah satu tujuan.

Di dalam kompleks tersebut terdapat sejumlah peninggalan dan situs bersejarah, seperti Ruma Bolon, Ruma Parsaktian, Bale Pasogit dan Batu Siungkap-ungkapon.

Kompleks tersebut juga memiliki makam Raja Sisingamangaraja X dan XI.

Keberadaan berbagai situs tersebut membuat kawasan Istana Raja Sisingamangaraja tidak hanya menjadi tujuan wisata, tetapi juga tempat untuk mengenal sejarah dan budaya Batak.

5. Tombak Sulu-Sulu

Tombak Sulu-Sulu berada di Desa Marbun Tonga dan Marbun Dolok, Kecamatan Baktiraja.

Kawasan ini dikenal memiliki nilai sejarah dan spiritual bagi masyarakat Batak Toba.

Berdasarkan penelitian Sihite dan sejumlah peneliti, kawasan tersebut berkaitan dengan cerita lisan masyarakat dan menyimpan nilai kearifan ekologis.

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan juga menyebut Tombak Sulu-Sulu diyakini sebagai tempat kelahiran Raja Sisingamangaraja I.

Karena itu, wisatawan yang berkunjung tidak hanya mendapatkan pengalaman menikmati alam, tetapi juga dapat mengenal cerita dan nilai budaya yang berkembang di masyarakat setempat.

6. Tuan Nagani Paradise

Berbeda dari sejumlah destinasi sebelumnya, Tuan Nagani Paradise di Dolok Sanggul menawarkan berbagai aktivitas rekreasi.

Pengunjung dapat menikmati sejumlah wahana seperti flying fox, sepeda gantung dan kolam renang.

Tersedia pula taman bunga yang dapat menjadi pilihan untuk bersantai maupun berfoto.

Destinasi ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati liburan dengan berbagai aktivitas dalam satu kawasan.

7. Air Terjun Sigota-gota Sipultak Hoda

Air Terjun Sigota-gota Sipultak Hoda berada di Desa Tipang, Kecamatan Baktiraja.

Destinasi ini tidak hanya menawarkan panorama alam, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat.

Berdasarkan penelitian mengenai Sihali Aek, kawasan tersebut berkaitan dengan sistem irigasi tradisional masyarakat Tipang yang mengalirkan air menuju persawahan.

Penelitian lain mencatat tradisi tersebut telah berlangsung selama lebih dari dua abad.

Sistem tersebut juga mengandung nilai gotong royong, keadilan dan keberlanjutan lingkungan.

Humbang Hasundutan memiliki pilihan wisata yang cukup beragam.

Wisatawan dapat menikmati panorama Danau Toba dari ketinggian, menjelajahi air terjun, mengenal sejarah Raja Sisingamangaraja hingga melihat kehidupan dan kearifan masyarakat Batak Toba.

Keberagaman tersebut membuat perjalanan ke Humbang Hasundutan tidak hanya menawarkan pemandangan untuk diabadikan, tetapi juga pengalaman mengenal sejarah, budaya dan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan Danau Toba.

Bagi wisatawan yang sedang menyusun perjalanan ke Sumatera Utara, sejumlah destinasi di Humbang Hasundutan dapat menjadi pilihan untuk melengkapi kunjungan ke kawasan Danau Toba.* (d/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana menggelar festival kebudayaan pada 2026.

Untuk kegiatan tersebut, Pemprov Sumut menyiapkan anggaran belanja jasa event organizer dengan nilai pagu Rp2,5 miliar.

Baca Juga:

• Truk Sawit Tabrak Tiang Listrik hingga Roboh di Binjai, Jalan Tuanku Imam Bonjol Gelap

"Belanja Jasa Event Organizer Festival Kebudayaan Sumatera Utara," demikian tertulis di laman SPSE Sumut yang dilihat pada Rabu, 23 September 2026.

Proyek tersebut berada di bawah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara.

Pengadaan dilakukan melalui metode tender dan menggunakan sumber dana APBD Sumut 2026.

Dalam informasi SPSE, nilai pagu paket tercatat Rp2.500.000.000. Sementara itu, nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tercatat Rp2.499.997.500.

"Nilai Pagu Paket Rp 2.500.000.000, Nilai HPS Paket: Rp 2.499.997.500," imbuhnya.

Proses tender pengadaan jasa event organizer Festival Kebudayaan Sumatera Utara tersebut hingga Rabu, 23 September 2026 masih berlangsung.

Sejauh ini, tercatat sembilan perusahaan telah mendaftar dalam proses tender tersebut.

Belum ada informasi mengenai perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender.

Penetapan pemenang akan diketahui setelah seluruh tahapan pengadaan selesai sesuai mekanisme yang berlaku.

Dengan nilai pagu Rp2,5 miliar, pengadaan jasa event organizer ini menjadi bagian dari rencana Pemprov Sumut untuk pelaksanaan Festival Kebudayaan Sumatera Utara pada tahun anggaran 2026.* (d/ad)

JAKARTA — Memilih smartphone dengan RAM besar kini tidak selalu membutuhkan anggaran besar.

Di kisaran harga Rp2-3 jutaan, sejumlah ponsel dengan RAM 8 GB menawarkan spesifikasi yang dapat menunjang kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga:

• Truk Sawit Tabrak Tiang Listrik hingga Roboh di Binjai, Jalan Tuanku Imam Bonjol Gelap

Pengguna dapat membuka beberapa aplikasi, menikmati konten multimedia hingga bermain game.

Namun, kapasitas RAM bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan.

Calon pembeli juga perlu melihat chipset, penyimpanan internal, kapasitas baterai, kamera, layar, konektivitas hingga dukungan sistem operasi.

Berikut lima HP RAM 8 GB di kisaran harga Rp2-3 jutaan yang dapat menjadi referensi.

1. Itel S26 Ultra

Itel S26 Ultra menjadi salah satu pilihan HP RAM 8 GB di segmen harga terjangkau.

Smartphone ini disebut dibanderol sekitar Rp2,8 jutaan.

Salah satu fitur yang ditawarkan adalah layar AMOLED.

Layar tersebut dapat digunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari scrolling media sosial seperti TikTok dan Instagram, menonton YouTube hingga berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya.

Untuk penyimpanan, Itel S26 Ultra membawa kapasitas internal 256 GB.

Ruang tersebut dapat digunakan untuk menyimpan aplikasi, foto, video maupun berbagai file.

Meski demikian, sektor audio menjadi salah satu catatan.

Perangkat ini menggunakan speaker mono dan tidak menyediakan jack audio.

Di sisi lain, kapasitas baterai menjadi salah satu aspek yang ditawarkan untuk menunjang penggunaan dalam waktu lama.

2. Infinix Hot 70

Berikutnya ada Infinix Hot 70 yang hadir sebagai penerus seri sebelumnya.

Smartphone ini menyasar pengguna yang membutuhkan perangkat untuk aktivitas sehari-hari.

Desain menjadi salah satu bagian yang ditawarkan Infinix Hot 70.

Selain itu, pengisian baterai juga menjadi perhatian karena diklaim dapat mencapai 100 persen dalam waktu kurang dari satu jam.

Perangkat ini ditujukan untuk aktivitas seperti streaming dan penggunaan harian yang membutuhkan durasi pemakaian cukup panjang.

Dibandingkan generasi sebelumnya, sejumlah aspek disebut tidak mengalami perubahan besar, terutama pada kamera, konektivitas dan sektor jeroan Helio.

Harga Infinix Hot 70 dalam materi tersebut berada di kisaran Rp3 juta.

3. Motorola G57 Power 5G

Bagi pengguna yang mencari HP RAM 8 GB sekaligus mendukung jaringan 5G, Motorola G57 Power 5G menjadi salah satu pilihan.

Smartphone ini mengandalkan chipset yang ditujukan untuk memberikan performa tinggi di kelasnya.

Pada sektor kamera, Motorola G57 Power 5G menggunakan sensor Sony Lytia 600 dan dilengkapi kamera ultrawide 8 MP.

Layar berukuran besar serta antarmuka khas Motorola menjadi bagian dari pengalaman penggunaan perangkat.

Untuk penyimpanan, tersedia memori internal 256 GB.

Kapasitas tersebut memberikan ruang untuk aplikasi, foto, video dan berbagai file lainnya.

Salah satu fitur yang menjadi perhatian adalah baterai berkapasitas 7.000 mAh.

Kombinasi tersebut membuat Motorola G57 Power 5G menyasar pengguna yang membutuhkan smartphone untuk multitasking, media sosial, gaming maupun aktivitas sehari-hari.

Harga yang disebutkan berada di kisaran Rp3 jutaan.

4. Tecno Spark 50

Tecno Spark 50 masuk dalam daftar HP RAM 8 GB berikutnya dengan harga sekitar Rp3,2 jutaan.

Smartphone ini menawarkan desain yang disebut menyerupai sejumlah ponsel flagship dari sisi tampilan.

Selain desain, perangkat tersebut membawa sejumlah fitur kamera, termasuk fitur live photo.

Antarmukanya juga ditujukan untuk memberikan pengalaman penggunaan yang lebih mulus ketika pengguna berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya.

Tecno Spark 50 menggunakan MediaTek Helio G81 dengan konfigurasi RAM 8 GB serta tambahan RAM virtual hingga 16 GB.

Perangkat ini juga masih menyediakan audio jack, fitur yang mulai jarang ditemukan pada sejumlah smartphone modern.

Kapasitas baterai yang besar menjadi salah satu aspek lain yang ditawarkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

5. Redmi Note 15

Pilihan terakhir adalah Redmi Note 15 dari Xiaomi.

Smartphone ini berada di kelas harga Rp3 jutaan dan membawa kombinasi spesifikasi untuk kebutuhan harian maupun hiburan.

Redmi Note 15 menawarkan desain dengan layar yang memiliki sisi melengkung. Performanya ditujukan untuk mendukung aktivitas multitasking sekaligus gaming.

Kapasitas baterai juga menjadi salah satu bagian yang diperhatikan untuk membantu pengguna beraktivitas lebih lama tanpa terlalu sering mencari sumber listrik.

Pada sisi fitur pintar, Redmi Note 15 membawa sejumlah kemampuan berbasis AI, termasuk face unlock AI dan fitur pengeditan foto berbasis AI.

Namun, perangkat ini disebut masih belum menghadirkan kamera ultrawide.

Dalam materi tersebut, Redmi Note 15 dibanderol sekitar Rp3,3 juta.

Kelima perangkat tersebut menunjukkan bahwa HP dengan RAM 8 GB sudah tersedia di kelas harga Rp2-3 jutaan.

Meski demikian, calon pembeli tetap perlu menyesuaikan pilihan dengan kebutuhan, terutama dari sisi performa chipset, kapasitas penyimpanan, baterai, kamera, layar dan konektivitas.* (di/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali naik pada perdagangan Rabu, 23 September 2026.

Harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat Rp2.630.000 per gram.

Baca Juga:

• Lirik Peluang Investasi Baru, Wagub Sumut Pamer KEK Sei Mangkei ke Utusan AS Hingga Dorong Kemitraan Pendidikan

Kenaikan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback.

Antam menetapkan harga buyback sebesar Rp2.465.000 per gram, naik Rp3.000 dari harga sebelumnya.

Berikut daftar harga emas batangan Logam Mulia Antam pada 23 September 2026:

0,5 gram: Rp1.365.000
1 gram: Rp2.630.000
2 gram: Rp5.200.000
3 gram: Rp7.775.000
5 gram: Rp12.925.000
10 gram: Rp25.795.000
25 gram: Rp64.362.000
50 gram: Rp128.645.000
100 gram: Rp257.212.000
250 gram: Rp642.765.000
500 gram: Rp1.285.320.000
1.000 gram: Rp2.570.600.000

Harga emas Antam tersebut bergerak sejalan dengan penguatan harga emas dunia.

Pada perdagangan sebelumnya, harga emas di pasar spot ditutup di level US$4.360,8 per troy ons atau menguat 0,41 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Penguatan harga emas terjadi setelah komoditas tersebut sempat mengalami koreksi hampir 1 persen pada awal pekan.

Penurunan harga sebelumnya kemudian membuka ruang bagi investor untuk kembali melirik emas.

Selain pergerakan emas dunia, harga komoditas energi juga menjadi perhatian pasar.

Harga minyak Brent pada perdagangan sebelumnya turun 1,68 persen menjadi US$98,48 per barel.

Harga minyak tersebut telah mengalami penurunan selama lima hari berturut-turut.

Dalam periode tersebut, harganya tercatat merosot hampir 9,5 persen.

Pergerakan harga minyak dan perkembangan situasi geopolitik turut memengaruhi ekspektasi pasar terhadap inflasi global.

Harapan meredanya ketegangan di Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang diperhatikan investor.

Di tengah kondisi tersebut, investor juga mencermati arah kebijakan bank sentral.

Jika tekanan inflasi semakin terkendali, ruang bagi bank sentral untuk melonggarkan kebijakan moneter dapat semakin terbuka.

Sementara itu, emas merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil atau non-yielding asset.

Karena itu, daya tarik emas dapat terpengaruh ketika suku bunga berada pada level tinggi.

Dengan kenaikan harga pada 23 September 2026, harga emas Antam kembali menjadi perhatian masyarakat, terutama investor yang mengikuti perkembangan harga emas sebagai salah satu instrumen investasi.* (bb/ad)

JAKARTA — Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal.

Melalui KUR BCA, pembiayaan dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi bagi pelaku usaha.

Baca Juga:

• Dorong UMKM Naik Kelas, Bobby Nasution Siapkan 10 Ribu Sertifikat Halal Gratis untuk Warga Sumut

Bagi calon debitur yang mempertimbangkan pinjaman Rp500 juta, besaran cicilan menjadi salah satu hal penting yang perlu dihitung sejak awal.

Semakin panjang tenor, angsuran bulanan umumnya semakin ringan, tetapi total pembayaran selama masa kredit juga perlu diperhatikan.

Tabel Angsuran KUR BCA Rp500 Juta

Berikut simulasi angsuran berdasarkan angka yang tercantum dalam bahan informasi tersebut:

1 tahun: Rp43.031.700per Bulan
2 tahun: Rp22.158.400per Bulan
3 tahun: Rp15.208.900per Bulan
4 tahun: Rp11.736.700per Bulan
5 tahun: Rp9.653.400 per Bulan

Angka pada tabel merupakan simulasi, bukan keputusan kredit final.

Besaran angsuran yang sebenarnya dapat berbeda karena dipengaruhi skema bunga, hasil penilaian kredit, jenis KUR, dan ketentuan yang berlaku saat pengajuan.

Perlu diperhatikan pula bahwa angka Rp19.653.400 untuk tenor 60 bulan yang tercantum dalam bahan awal tidak konsisten dengan pola angsuran tenor sebelumnya.

Karena itu, angka tersebut sebaiknya tidak dipublikasikan sebagai cicilan resmi sebelum dikonfirmasi kepada BCA.

Syarat Pengajuan KUR BCA

Calon debitur perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank.

Pengajuan KUR ditujukan untuk pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan untuk kebutuhan produktif, baik modal kerja maupun investasi.

BCA juga menyediakan pengajuan kredit usaha melalui formulir online resminya.

Untuk pengajuan secara online, calon nasabah dapat mengisi formulir melalui layanan resmi BCA.

Berdasarkan halaman pengajuan BCA, formulir Kredit Usaha dapat digunakan untuk pengajuan mulai Rp300 juta hingga Rp500 miliar.

Cara Mengajukan KUR BCA

Pengajuan dapat dilakukan melalui kanal resmi BCA atau dengan mendatangi kantor cabang.

Calon debitur perlu menyiapkan dokumen dan data usaha yang diminta, kemudian mengisi formulir pengajuan.

Setelah dokumen diterima, BCA akan melakukan proses evaluasi terhadap pengajuan dan kelayakan calon debitur.

Keputusan mengenai persetujuan kredit serta besaran angsuran merupakan kewenangan bank berdasarkan hasil analisis kredit.

Informasi mengenai KUR BCA dapat diperiksa melalui halaman resmi Kredit Usaha Rakyat BCA sebelum melakukan pengajuan.

Pinjaman Rp500 juta merupakan pembiayaan dengan nilai cukup besar sehingga calon debitur sebaiknya menghitung kemampuan membayar cicilan berdasarkan omzet dan arus kas usaha.

Selain melihat besarnya angsuran bulanan, calon debitur perlu memperhitungkan biaya operasional, kebutuhan modal kerja, pendapatan usaha, serta kemungkinan perubahan kondisi bisnis selama masa kredit.

BCA juga mengingatkan bahwa suku bunga dasar kredit tidak secara otomatis sama dengan bunga yang akan dikenakan kepada setiap debitur karena penetapan kredit mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk risiko masing-masing debitur.* (di/ad)

MEDAN — Wudhu bukan sekadar kegiatan membasuh anggota tubuh dengan air sebelum melaksanakan salat.

Dalam syariat Islam, wudhu merupakan salah satu syarat sah salat sekaligus bentuk bersuci dari hadas kecil.

Baca Juga:

• Penutupan Maulid Arba'in 40 Malam di Tanjungbalai, Wawako Fadly Abdina Ajak Warga Teladani Rasulullah

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِۗ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki...."

Doa Sebelum Wudhu

Sebelum berwudhu, umat Islam dianjurkan membaca basmalah kemudian berniat wudhu.

Salah satu lafal niat yang umum digunakan adalah:

نَوَيْتُ الْوُضُوْءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitul-wudhū'a liraf'il-ḥadatsil-ashghari fardhan lillāhi ta'ālā.

Artinya: "Aku berniat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardhu karena Allah Ta'ala."

Dalam bahan rujukan tersebut disebutkan bahwa tidak ada amalan khusus sebelum wudhu selain membaca basmalah. Hal ini dikaitkan dengan hadits Nabi SAW, "Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah (ketika akan berwudhu)." (HR. Tirmidzi)

Doa Sesudah Wudhu

Setelah selesai berwudhu, umat Islam dianjurkan membaca doa berikut:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

Asyhadu allā ilāha illallāhu waḥdahū lā syarīka lah, wa asyhadu anna Muḥammadan 'abduhū wa rasūluh. Allāhummaj'alnī minat-tawwābīna waj'alnī minal-mutaṭahhirīna waj'alnī min 'ibādikash-shāliḥīn.

Artinya: "Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertobat, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku termasuk golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."

Dalam bahan yang dirujuk, doa tersebut dikaitkan dengan sabda Nabi SAW, "Niscaya akan dibukakan baginya delapan pintu surga, ia dipersilakan masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki." (HR. Tirmidzi)

Tata Cara Wudhu yang Sempurna

Tata cara wudhu dilakukan secara berurutan.

Pertama, berniat wudhu dan membaca basmalah.

Selanjutnya, kedua telapak tangan dibasuh hingga sela-sela jari sebanyak tiga kali.

Setelah itu berkumur-kumur tiga kali untuk membersihkan rongga mulut.

Tahap berikutnya adalah istinsyaq, yaitu menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya sebanyak tiga kali.

Wajah kemudian dibasuh secara merata sebanyak tiga kali, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala bagian atas hingga dagu.

Kedua tangan dibasuh hingga siku, dimulai dari tangan kanan kemudian tangan kiri sebanyak tiga kali.

Setelah itu, sebagian kepala atau rambut diusap, kemudian kedua telinga diusap.

Tahap terakhir adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Sela-sela jari kaki juga dibersihkan.

Seluruh rangkaian tersebut dilakukan secara tertib atau sesuai urutan rukun wudhu.

Kapan Wudhu Menjadi Wajib?

Wudhu diperlukan ketika seseorang dalam keadaan berhadas kecil dan hendak melaksanakan salat, baik salat wajib maupun salat sunnah.

Selain salat, wudhu juga berkaitan dengan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah.

Menyentuh mushaf Al-Qur'an juga termasuk perkara yang mewajibkan wudhu menurut pendapat mayoritas ulama.

Waktu yang Disunnahkan Berwudhu

Selain untuk salat, terdapat sejumlah keadaan ketika wudhu dianjurkan.

Di antaranya ketika hendak berzikir kepada Allah SWT, sebelum tidur, bagi orang yang junub, sebelum mandi wajib atau mandi sunah, serta sebelum mengonsumsi makanan yang dipanggang dengan api.

Memperbarui wudhu setiap kali hendak melaksanakan salat juga termasuk amalan yang dianjurkan.

Dengan memahami bacaan, tata cara, serta perkara yang berkaitan dengan wudhu, umat Islam diharapkan dapat menjalankan ibadah bersuci dengan lebih baik dan sesuai tuntunan yang dipahami dalam ajaran Islam.* (d/ad)

MEDAN — Polrestabes Medan membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan begal lintas daerah yang diduga telah beraksi di puluhan lokasi.

Dalam pengungkapan yang berlangsung selama dua hari pada akhir pekan lalu, Tim Khusus JCS bersama Unit Opsnal Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.

Baca Juga:

• Sulap Jelantah dan Koin Sampah Jadi Bantuan Warga, Inovasi Medan Denai Dipuji Rico Waas

Rinciannya, 30 TKP berada di Kota Medan, 12 TKP di Serdang Bedagai, 15 TKP di Kota Tebing Tinggi, 8 TKP di Lubuk Pakam, 5 TKP di Deli Serdang, serta 1 TKP di Pekanbaru, Riau.

"Dari hasil penyidikan kami, komplotan ini tergolong sangat licin dan profesional. Mereka tidak hanya beraksi di Medan, tetapi juga lintas kabupaten hingga ke luar provinsi. Total ada 71 TKP tempat mereka pernah menjalankan aksi kejahatannya," ujar Iptu Ramadhani Bimo Setiadi kepada awak media, Selasa (22/9/2026).

Empat tersangka yang diamankan masing-masing berinisial JUL alias Ai (38), WSH alias Willy (29), S alias Ucok (30), serta MAG alias Marchel (24).

Polisi menyebut S alias Ucok merupakan residivis kasus curanmor pada 2018.

Sementara MAG alias Marchel disebut pernah terlibat kasus pencurian pada 2024.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku diduga menggunakan sejumlah peralatan, antara lain kunci T, tang pemotong besi, dan gerinda.

Polisi juga menyita racun anjing yang diduga digunakan untuk melumpuhkan anjing penjaga rumah korban.

Ramadhani mengatakan, dua tersangka sempat melakukan perlawanan ketika polisi melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti sekaligus memburu pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Saat kami lakukan pengembangan di lapangan untuk mencari barang bukti dan melacak pelaku lainnya yang kini sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), kedua tersangka utama yakni Julpan dan Welly mencoba melawan dan kabur. Dengan terpaksa, anggota kami memberikan tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan mereka," tegas Iptu Ramadhani.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan Tumpak Situmorang (64), warga Jalan Menteng VII, Kecamatan Medan Denai.

Ia melaporkan kehilangan dua sepeda motor yang berada di teras rumahnya.

Aksi pencurian itu terekam kamera pengawas atau CCTV dan kemudian beredar di media sosial.

Rekaman tersebut menjadi salah satu petunjuk yang digunakan polisi dalam mengungkap kasus.

Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti.

Di antaranya kunci T, tang pemotong, senjata tajam berupa parang dan pisau belati, racun anjing, beberapa telepon genggam, serta kendaraan yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi.

Polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk memburu penadah berinisial A dan sejumlah pelaku lain yang masih berstatus DPO.

Pengembangan dilakukan untuk mengungkap lebih jauh jaringan pencurian kendaraan bermotor yang diduga beroperasi lintas daerah tersebut.* (ad)

BINJAI — Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Tuanku Imam Bonjol, Kota Binjai, Sumatera Utara, pada Rabu dini hari, 23 September 2026, sekitar pukul 02.00 WIB.

Sebuah truk pengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit menabrak tiang listrik di pinggir jalan hingga roboh.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Bertemu MAPEL Sumut, Bahas Rencana Penertiban Kawasan Hutan

Menurut keterangan warga di lokasi, truk melaju dari arah Makam Pahlawan menuju Jalan Jamin Ginting.

Truk yang membawa muatan penuh TBS sawit itu diduga kehilangan kendali atau sopir mengantuk.

Truk kemudian menghantam tiang listrik dengan keras. Benturan tersebut membuat tiang listrik patah dan kabel listrik menjuntai ke badan jalan.

Akibat kejadian itu, aliran listrik di sepanjang Jalan Tuanku Imam Bonjol dan wilayah sekitarnya padam sejak sekitar pukul 02.00 WIB.

"Kejadiannya jam 2 lewat, suaranya kuat sekali. Kami keluar, lihat truk sudah nabrak tiang listrik, tiangnya miring mau roboh. Lampu langsung padam semua," ujar warga sekitar.

Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun, kabel listrik yang masih menjuntai di sekitar lokasi menjadi potensi bahaya bagi warga dan pengguna jalan.

Warga diimbau tidak mendekati atau menyentuh kabel yang menjuntai serta menghindari area sekitar lokasi sampai kondisi dinyatakan aman oleh pihak terkait.

Pengguna jalan juga diharapkan berhati-hati saat melintas di Jalan Tuanku Imam Bonjol, terutama karena terdapat kabel listrik yang masih berada di badan jalan.* (ad)