JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai kehadiran Indonesia Open Network (ION) menjadi langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan, ION dapat membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk masuk ke ekosistem perdagangan digital yang lebih terbuka, efisien, dan mudah diakses.

Baca Juga:

• Pemko Medan Apresiasi Film Pramuka, Jadikan Media Pembelajaran Karakter Generasi Muda

Melalui sistem yang saling terhubung atau interoperabilitas, pelaku UMKM diharapkan dapat memperluas pasar dengan biaya teknologi yang lebih terjangkau.

"ION menghadirkan infrastruktur bersama yang menghubungkan berbagai pelaku usaha tanpa bergantung pada satu platform tertentu. Dengan interoperabilitas, biaya integrasi teknologi dapat ditekan, inovasi semakin terbuka, dan UMKM memiliki akses pasar yang jauh lebih luas," ungkap Shinta di Jakarta, Rabu (15/7).

Shinta menjelaskan, selama ini proses digitalisasi UMKM masih menghadapi sejumlah kendala.

Beberapa di antaranya adalah banyaknya pilihan marketplace yang berjalan sendiri-sendiri, biaya integrasi teknologi yang tinggi, keterbatasan akses logistik dan pembiayaan, hingga tantangan mendapatkan pelanggan baru.

Menurutnya, ION hadir untuk menjawab berbagai persoalan tersebut dengan membangun jaringan digital nasional yang menghubungkan berbagai layanan usaha, mulai dari marketplace, penyedia logistik, sistem pembayaran, perbankan, hingga layanan digital lainnya dalam satu ekosistem yang saling terintegrasi.

"Interoperabilitas merupakan kunci menuju tahap berikutnya dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia. Pelaku usaha cukup melakukan satu kali integrasi untuk terhubung dengan berbagai layanan sehingga biaya transaksi menjadi lebih rendah dan peluang bisnis semakin besar," kata Shinta.

Indonesia Open Network (ION) diluncurkan pada 7 Juli 2026 sebagai bagian dari penguatan kerja sama strategis Indonesia dan India di bidang ekonomi digital.

Meski mengadopsi prinsip Open Network for Digital Commerce (ONDC) dari India, Shinta menegaskan bahwa ION akan dikembangkan sesuai kebutuhan, karakteristik ekonomi, serta sistem kelembagaan Indonesia.

Dengan konsep tersebut, ION diharapkan tidak hanya menjadi jaringan perdagangan digital, tetapi juga menjadi infrastruktur digital nasional yang mampu memperkuat daya saing pelaku usaha dalam negeri.

Melalui prinsip "Join Once. Sell Everywhere", pelaku UMKM nantinya diharapkan cukup melakukan satu kali proses integrasi untuk dapat terhubung dengan berbagai layanan dan membuka peluang penjualan yang lebih luas.

APINDO berharap kehadiran ION mampu memberikan manfaat bagi sekitar 64 juta UMKM Indonesia, mempercepat pemerataan ekonomi digital, serta menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan penyedia teknologi dinilai menjadi kunci agar UMKM Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi pemain utama dalam ekonomi digital nasional.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan mendatangi kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) untuk meminta penjelasan terkait masih terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas agar persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) segera mendapat penanganan dan pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan normal.

Baca Juga:

• Pemko Medan Apresiasi Film Pramuka, Jadikan Media Pembelajaran Karakter Generasi Muda

Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Arafat Syam, serta Kepala Bagian Sumber Daya Alam Soeflie Putra.

Dalam pertemuan tersebut, Citra menjelaskan kedatangan Pemko Medan merupakan bentuk pengawalan terhadap keluhan masyarakat yang masih menghadapi antrean BBM di sejumlah SPBU.

Menurutnya, sebelumnya Pemko Medan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak pada 8 Juli 2026, termasuk Pertamina, Hiswana Migas, Direktorat Jenderal Migas secara virtual, serta Polda Sumatera Utara.

Saat itu, Pertamina menyampaikan gangguan distribusi BBM terjadi akibat kendala teknis operasional, yakni pergantian sejumlah pengemudi mobil tangki yang berdampak terhadap proses pengiriman BBM ke SPBU.

Pertamina sebelumnya memperkirakan kondisi distribusi akan kembali normal pada Jumat (10/7/2026).

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan antrean kendaraan masih terjadi dan sejumlah SPBU sempat mengalami kekosongan stok BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi.

"Karena itu kami datang untuk meminta kejelasan. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kendala yang dihadapi masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya atau ada persoalan lain yang menyebabkan distribusi BBM belum kembali normal," kata Citra.

Ia menegaskan, Pemko Medan tidak hanya meminta penjelasan, tetapi juga menawarkan dukungan apabila diperlukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan distribusi BBM.

"Kami atas instruksi Pak Wali Kota terus mengawal persoalan antrean BBM ini. Kami juga menawarkan kepada Pertamina, apabila ada hal-hal yang perlu dibantu, Pemko Medan siap membantu," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan di lapangan, Pemko Medan telah mengerahkan personel Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu mengatur lalu lintas serta antrean kendaraan di sejumlah SPBU agar tetap tertib.

Dalam koordinasi tersebut, Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM di Kota Medan masih dalam kondisi aman.

Persoalan yang terjadi disebut bukan karena kekurangan pasokan, melainkan akibat kendala teknis dalam proses distribusi.

Sales Area Manager Retail Medan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Tito Rivanto mengapresiasi langkah Pemko Medan yang turun langsung melakukan koordinasi terkait kondisi pelayanan BBM di masyarakat.

Ia memastikan stok BBM tetap tersedia dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Namun, Pertamina saat ini masih melakukan pembenahan internal, khususnya dalam sistem penyaluran menggunakan armada mobil tangki.

"Kami terus melakukan pembenahan secara paralel dengan tetap menjaga kelancaran distribusi ke seluruh SPBU," ujar Tito.

Untuk mempercepat proses normalisasi, Pertamina telah melakukan sejumlah langkah, seperti menambah armada mobil tangki, mendatangkan pengemudi dari pihak eksternal, serta menambah jumlah SPBU yang beroperasi selama 24 jam di Kota Medan.

"Kami berharap langkah-langkah tersebut secara bertahap dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi lagi antrean panjang yang mengganggu kondusivitas di Kota Medan," katanya.

Tito menambahkan, Pertamina terus berupaya agar distribusi BBM ke seluruh SPBU dapat kembali normal dalam waktu secepat mungkin.

"Kami terus berupaya agar proses normalisasi bisa berlangsung secepat mungkin," ujarnya.

Pemko Medan berharap langkah perbaikan yang dilakukan Pertamina dapat segera menyelesaikan persoalan antrean BBM sehingga masyarakat kembali mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan nyaman.* (ad)

Pemko Medan menilai film tersebut tidak hanya menjadi tontonan hiburan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran audiovisual yang mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam membentuk karakter generasi muda.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Buka TMMD ke-129 Kodim 0208/Asahan, Fokus Bangun Infrastruktur dan Perkuat Sinergi TNI-Rakyat

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga T Chairuniza, serta ratusan anggota Pramuka, pembina, dan kepala sekolah SD maupun SMP se-Kota Medan.

Dalam sambutan Wali Kota Medan yang dibacakan Rakhmat, Pemko Medan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan karakter generasi muda melalui Gerakan Pramuka.

Menurutnya, kehadiran Film Pramuka memiliki nilai edukasi yang penting karena mampu menyampaikan pesan pembelajaran melalui pendekatan visual yang lebih dekat dengan generasi saat ini.

"Pemko Medan menilai kehadiran film ini bukan sekadar hiburan visual biasa, melainkan sebuah media pembelajaran audiovisual yang adaptif dengan perkembangan zaman," jelasnya.

Rakhmat menjelaskan, Film Pramuka mengangkat tiga nilai utama yang penting bagi perkembangan generasi muda.

Pertama, nilai karakter yang mengajarkan kejujuran, disiplin, gotong royong, serta rasa tanggung jawab sejak dini untuk membangun pribadi yang berintegritas dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Kedua, nilai kreativitas yang membuka peluang bagi anggota Pramuka untuk mengembangkan kemampuan di bidang perfilman sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.

Ketiga, nilai kebangsaan yang memperkuat peran Pramuka sebagai wadah pemersatu masyarakat dalam keberagaman sesuai semangat Bhinneka Tunggal Ika.

"Selain itu Nilai Kebangsaan dengan menegaskan peran Pramuka sebagai wadah pemersatu yang merangkul keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika," ujar Rakhmat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution yang juga mewakili Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Medan mengatakan pola belajar generasi saat ini mengalami perubahan.

Menurutnya, anak-anak lebih mudah memahami pesan melalui media visual sehingga film dapat menjadi alternatif pembelajaran yang menarik.

Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan mengimbau para kepala sekolah yang juga berperan sebagai Kamabigus agar memanfaatkan Film Pramuka sebagai bahan pembelajaran melalui kegiatan luar kelas (outing class).

"Anak-anak saat ini sangat cepat menyerap apa yang mereka tonton secara visual. Melalui film Pramuka ini, kita ingin mereka menonton sekaligus mengadopsi nilai-nilai kedisiplinan, jiwa korsa, kerja sama, dan rasa cinta tanah air ke dalam kehidupan sehari-hari," jelas Ahmad Barli.

Melalui pemanfaatan media kreatif seperti film, Pemko Medan berharap pendidikan karakter dapat dikemas dengan cara yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan generasi muda saat ini.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A. resmi membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Tahun Anggaran 2026 yang digelar oleh Kodim 0208/Asahan di Lapangan Sweet Memory, Desa Bagan Baru, Kecamatan Nibung Hangus, Rabu, 15 Juli 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Batu Bara bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) sekaligus menandai dimulainya program TMMD yang menjadi bentuk kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan wilayah pedesaan.

Baca Juga:

• DPRD Labusel Bahas Ranperda Pilkades dan Setujui APBD 2025, Pemkab Tegaskan Komitmen Pemerintahan Transparan

Turut hadir mendampingi Bupati Batu Bara, Penjabat Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, Asisten Pemerintah Kabupaten Batu Bara, kepala organisasi perangkat daerah, camat, kepala bagian, serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Nibung Hangus.

Usai pelaksanaan upacara, Bupati Batu Bara bersama Danrem 022/Pantai Timur melakukan penandatanganan berita acara pelaksanaan TMMD ke-129 Tahun 2026.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda resmi dimulainya program TMMD di Kabupaten Batu Bara.

Program TMMD merupakan salah satu upaya memperkuat kerja sama antara TNI dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah pembukaan, Bupati Batu Bara bersama Danrem meninjau langsung lokasi kegiatan TMMD di Desa Kapal Merah, Kecamatan Nibung Hangus.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan tanggul sebagai salah satu kegiatan fisik TMMD.

Selain itu, juga dilaksanakan penanaman sebanyak 1.000 pohon sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan pembangunan dan penghijauan.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pembangunan lingkungan yang lebih baik serta meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai permasalahan infrastruktur.

Pelaksanaan TMMD ke-129 Kodim 0208/Asahan di Kabupaten Batu Bara dijadwalkan berlangsung selama 30 hari, mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026.

Sebelumnya, kegiatan tersebut telah diawali dengan program pra-TMMD yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 15 Juli 2026.

Melalui program TMMD ini, pemerintah daerah berharap berbagai pembangunan yang dilakukan dapat memperkuat akses masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mendorong kemajuan desa.

Mengakhiri kegiatan pembukaan, Bupati Batu Bara secara resmi membuka pelaksanaan TMMD ke-129 Kodim 0208/Asahan di Kabupaten Batu Bara dengan mengucapkan basmalah.* (ad)

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang membahas dua agenda strategis, yakni penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemilihan Kepala Desa serta persetujuan bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga:

• Pisah Sambut Kapolres Labusel, Bupati Fery Tekankan Sinergi Pemerintah dan Kepolisian Terus Dijaga

Dalam agenda pertama, Bupati Fery Sahputra Simatupang menyampaikan Nota Pengantar Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa.

Menurut Bupati, penyusunan Ranperda tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan regulasi nasional setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ia menjelaskan, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa dinilai sudah perlu disesuaikan dengan perkembangan aturan terbaru, terutama terkait perubahan substansi mengenai masa jabatan kepala desa serta sejumlah ketentuan lainnya.

"Perubahan regulasi di tingkat nasional mengharuskan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Bupati.

Bupati menyebutkan, Ranperda tersebut nantinya akan mengatur secara lebih lengkap mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa, mulai dari tahapan pemilihan, tata cara penyelenggaraan, tugas dan kewenangan pihak penyelenggara, hingga mekanisme lainnya.

Penyusunan aturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah terkait terus membangun komunikasi dan koordinasi bersama DPRD agar pembahasan Ranperda dapat berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Harapan kita, Ranperda ini dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sehingga mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sekaligus menjadi landasan dalam mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang semakin modern," tegasnya.

Dalam agenda berikutnya, DPRD Labuhanbatu Selatan menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ranperda tersebut kemudian disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro mengatakan persetujuan tersebut menjadi momentum penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Persetujuan bersama yang kita tandatangani hari ini merupakan bukti nyata komitmen dan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan," ungkap Wabup.

Ia menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD bukan hanya kewajiban administratif sesuai aturan, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025.

Wakil Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah memberikan masukan, kritik, serta rekomendasi selama proses pembahasan.

Menurutnya, seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pada tahun berjalan maupun penyusunan APBD berikutnya.

Mengakhiri sambutannya, Syahdian Purba Siboro mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat untuk terus memperkuat kerja sama dalam mengawal pembangunan Labuhanbatu Selatan.

Ia berharap pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan warga.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan DPRD sebagai bentuk komitmen menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Komitmen memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan aparat penegak hukum kembali ditegaskan dalam acara pisah sambut Kapolres Labuhanbatu Selatan yang digelar di Mapolres Labusel, Rabu, 15 Juli 2026.

Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang bersama Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro, unsur Forkopimda, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri langsung kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Rakor TKD, Bobby Nasution Minta Dana Transfer Percepat Pemulihan Pascabencana

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyematan kain ulos sebagai simbol penghormatan dan doa.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan tari persembahan khas daerah serta tradisi Pedang Pora sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan bagi pimpinan baru di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Setelah kegiatan di Mapolres Labusel, seluruh tamu undangan melanjutkan agenda makan siang bersama dan ramah tamah dalam acara Kenal Pamit yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati Fery Sahputra Simatupang menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada AKBP Aditya SP. Sembiring atas dedikasi serta kerja sama yang telah terjalin selama menjalankan tugas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bupati menilai sinergi antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Polres Labusel selama ini berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak AKBP Aditya SP. Sembiring beserta Ibu atas pengabdian dan kolaborasi yang telah terjalin dengan sangat baik. Semoga semakin sukses di tempat tugas yang baru dan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT," ujar Bupati.

Selain menyampaikan penghargaan kepada Kapolres sebelumnya, Bupati Fery juga mengucapkan selamat datang kepada Kapolres Labuhanbatu Selatan yang baru, AKBP Rosef Efendi.

Ia berharap kerja sama antara Pemerintah Daerah, Forkopimda, dan Polres Labusel dapat terus diperkuat dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

Menurutnya, kolaborasi yang baik antara seluruh unsur pemerintahan dan penegak hukum menjadi kunci dalam menciptakan suasana daerah yang aman dan kondusif.

"Selamat datang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kami siap melanjutkan kolaborasi dan memperkuat kebersamaan demi menciptakan daerah yang aman, kondusif, dan terus berkembang menuju Labusel yang semakin maju," tutup Bupati.

Momentum pisah sambut tersebut diharapkan menjadi awal baru bagi penguatan hubungan antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Polres Labusel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.* (ad)

MEDAN – Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan yang berlangsung di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa, 14 Juli 2026.

Rapat dipimpin Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan diikuti secara daring oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni.

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Asahan Kunjungi PAUD Sentang, Ajak Anak Gemar Membaca dan Tumbuhkan Budaya Literasi

Dalam arahannya, Bobby Nasution menegaskan bahwa tambahan Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana.

Menurutnya, anggaran tersebut merupakan amanah dari pemerintah pusat yang harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah daerah diminta memprioritaskan penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur, pelaksanaan program nonfisik, serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.

Selain itu, Bobby berharap alokasi Dana Transfer ke Daerah untuk Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2027 tidak mengalami penurunan dan tetap dipertahankan seperti tahun sebelumnya.

Bobby menjelaskan pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan Dana Transfer ke Daerah bagi tiga provinsi yang terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dari total anggaran tersebut, Sumatera Utara memperoleh alokasi terbesar, yakni lebih dari Rp6 triliun.

Meski demikian, Bobby mengakui realisasi penggunaan dana tersebut di Sumatera Utara masih belum maksimal.

Menurutnya, proses perencanaan hingga pengadaan proyek pembangunan fisik membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, ia mengusulkan penerapan mekanisme design and build, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lebih cepat.

Menurut Bobby, dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memengaruhi perekonomian daerah dan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan tambahan Dana Transfer ke Daerah bagi Sumatera Utara pada tahun 2027 agar proses pemulihan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan tambahan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp10,68 triliun bagi tiga provinsi terdampak bencana.

Rinciannya meliputi Sumatera Utara sebesar Rp6,35 triliun, Sumatera Barat Rp2,63 triliun, dan Aceh Rp1,65 triliun.

Fatoni juga mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang telah melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk mengakomodasi tambahan anggaran tersebut.

Ia berharap seluruh pemerintah daerah segera merealisasikan penggunaan dana sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam mempercepat pemulihan pascabencana dan mendukung pembangunan daerah.* (ad)

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. secara resmi membuka Turnamen Bulutangkis Piala Bupati Asahan Semi Open 2026 yang digelar di Hall PB Rapi Jaya, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Rabu, 15 Juli 2026.

Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan dihadiri Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, Camat Kisaran Timur, Lurah Gambir Baru, Ketua Panitia Pelaksana beserta anggota, para peserta turnamen, serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Forkopimda FC Kalahkan Anak Harimau FC 3-0, Bupati Asahan Serahkan Piala Turnamen HUT Bhayangkara ke-80

Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat hubungan antaratlet dan para pecinta olahraga bulutangkis.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kejuaraan tersebut.

Menurutnya, turnamen seperti ini menjadi kesempatan yang baik untuk menemukan bibit atlet berprestasi sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, saya mengapresiasi terselenggaranya Turnamen Bulutangkis Piala Bupati Asahan Semi Open 2026. Saya berharap turnamen ini dapat melahirkan atlet-atlet bulutangkis yang berprestasi dan mampu mengharumkan nama Kabupaten Asahan di tingkat provinsi maupun nasional," ujar Bupati.

Ia berharap dari turnamen tersebut akan lahir atlet-atlet muda yang mampu bersaing hingga tingkat provinsi maupun nasional.

Bupati juga mengingatkan seluruh peserta agar tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas selama mengikuti pertandingan.

Menurutnya, kemenangan memang menjadi tujuan setiap atlet, namun persaudaraan, disiplin, dan semangat fair play harus tetap menjadi bagian utama dalam setiap pertandingan.

"Jadikan turnamen ini sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan kualitas permainan, serta menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Bertandinglah dengan semangat dan hormati setiap keputusan wasit," pesannya.

Di akhir sambutannya, Bupati Asahan secara resmi membuka Turnamen Bulutangkis Piala Bupati Asahan Semi Open 2026.

Ia berharap kejuaraan tersebut dapat terus diselenggarakan setiap tahun sebagai bagian dari upaya pembinaan atlet, pengembangan olahraga, sekaligus mendorong lahirnya prestasi baru dari Kabupaten Asahan.* (ad)

ASAHAN – Tim Forkopimda FC meraih kemenangan 3-0 atas Anak Harimau FC dalam pertandingan fun match yang berlangsung di Stadion Mutiara Kisaran, Kabupaten Asahan, Rabu, 15 Juli 2026.

Pertandingan persahabatan tersebut berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir memenuhi stadion.

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Asahan Kunjungi PAUD Sentang, Ajak Anak Gemar Membaca dan Tumbuhkan Budaya Literasi

Forkopimda FC diperkuat sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan, di antaranya Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Kapolres Asahan, Kajari Asahan, serta para pemain lainnya.

Sejak peluit kick-off dibunyikan, Forkopimda FC langsung mengambil inisiatif serangan dan mampu menguasai jalannya pertandingan.

Permainan yang kompak serta kerja sama antarpemain menghasilkan tiga gol tanpa balas hingga peluit panjang dibunyikan.

Skor 3-0 bertahan hingga akhir laga untuk kemenangan Forkopimda FC.

Meski demikian, pertandingan ini tidak hanya berorientasi pada hasil akhir.

Laga tersebut menjadi ajang mempererat hubungan antarlembaga sekaligus membangun kebersamaan melalui olahraga.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara unsur Forkopimda dengan masyarakat dalam menciptakan suasana yang aman, harmonis, dan kondusif di Kabupaten Asahan.

Usai pertandingan fun match, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar menyerahkan piala kepada para juara turnamen sepak bola yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80.

Prosesi penyerahan piala berlangsung di Stadion Mutiara Kisaran dan disambut antusias oleh para peserta serta pendukung yang hadir.

Momentum tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada seluruh tim yang telah menunjukkan semangat sportivitas, kerja sama, dan kebersamaan selama mengikuti rangkaian turnamen.

Melalui kegiatan olahraga seperti ini, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap semangat persaudaraan dan kolaborasi antarelemen masyarakat terus terjaga sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang aman, damai, dan penuh kebersamaan.* (ad)

ASAHAN – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, mengunjungi PAUD Sentang serta Perpustakaan dan Taman Baca Nurul Iman dalam rangka kegiatan literasi, Rabu, 15 Juli 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya TP PKK Kabupaten Asahan untuk menumbuhkan budaya membaca sekaligus meningkatkan minat literasi anak sejak usia dini.

Baca Juga:

• DWP Aceh Salurkan Perlengkapan Sekolah untuk 429 Siswa Terdampak Banjir di Aceh Tamiang

Dalam kunjungan tersebut, Ny. Yusnila Indriati Taufik bersama Staf Ahli TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Juni Rianto, berinteraksi langsung dengan anak-anak melalui berbagai kegiatan edukatif.

Anak-anak diajak membaca buku bersama, bermain, bernyanyi, hingga mendengarkan dongeng dalam suasana yang penuh keceriaan.

Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan kebiasaan membaca sekaligus mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan kreativitas anak.

Selain mengikuti kegiatan literasi, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan bersama Staf Ahli TP PKK juga memberikan bingkisan berupa krayon dan alat tulis kepada seluruh anak PAUD yang mengikuti kegiatan.

Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus belajar dan mengembangkan kreativitas sejak dini.

Kehadiran Ketua TP PKK Kabupaten Asahan juga menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan budaya literasi di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, TP PKK ingin mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, sekaligus membangun kebiasaan membaca sebagai bagian dari proses pendidikan sejak usia dini.

Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara TP PKK, dunia pendidikan, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi anak-anak di Kabupaten Asahan.

Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, budaya literasi diharapkan semakin berkembang sehingga mampu melahirkan generasi muda yang gemar membaca, kreatif, dan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik di masa depan.* (ad)

ACEH TAMIANG – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada ratusan siswa yang terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan agar para siswa dapat kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru.

Baca Juga:

• Hadiri Munaslub APPSI 2026, Gubernur Aceh Mualem Kawal Sinkronisasi Kebijakan Strategis Nasional

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi DWP Aceh dengan Komunitas Tebar Tuah dan Dinas Sosial Aceh.

Bantuan yang diberikan berupa tas sekolah dan buku tulis yang diserahkan langsung kepada para siswa.

Sebanyak 429 siswa menerima bantuan tersebut, terdiri atas 93 siswa Taman Kanak-kanak (TK) dan 336 siswa Sekolah Dasar (SD).

Penyaluran bantuan dipusatkan di tiga lokasi, yakni TK Pembina Kejuruan Muda, TK Tunas Harapan, dan SD Negeri 1 Bukit Tempurung.

Dalam kesempatan tersebut, Malahayati M. Nasir juga menyapa para siswa dan memberikan motivasi agar tetap semangat menempuh pendidikan meski sempat terdampak bencana banjir.

"Semoga bantuan ini dapat bermanfaat, sekaligus menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk kembali belajar dengan giat dan menggapai cita-cita mereka," ujarnya.

Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian dalam proses pemulihan pascabencana agar anak-anak tetap memiliki kesempatan belajar dengan baik.

Malahayati mengatakan DWP Aceh berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, khususnya dalam membantu pemulihan pascabencana.

Fokus bantuan tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga pada dukungan terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak-anak yang terdampak.

Melalui kerja sama dengan DWP Kabupaten Aceh Tamiang serta berbagai pihak lainnya, DWP Aceh berharap bantuan tersebut dapat mempercepat proses pemulihan sehingga para siswa dapat kembali belajar dengan nyaman.

Selain itu, dukungan tersebut diharapkan mampu membantu menjaga semangat belajar anak-anak serta memastikan proses pendidikan tetap berjalan secara optimal meski wilayah mereka sempat dilanda bencana banjir.* (ad)

LOMBOK – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2026 yang digelar di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu, 15 Juli 2026.

Kehadiran Mualem dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk mengawal sinkronisasi kebijakan strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta sektor perpajakan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Pastikan Pembangunan Jembatan Sungai Mo'awo Gunungsitoli Dimulai Tahun Ini

Langkah itu dilakukan seiring dengan fokus utama APPSI tahun ini yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi daerah dan kemandirian fiskal di seluruh provinsi.

Acara dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Selain itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman turut menjadi salah satu pemateri yang membahas penguatan sektor UMKM di Indonesia.

Dalam keterangannya, Mualem menegaskan kehadiran dirinya bersama jajaran Pemerintah Aceh merupakan bentuk komitmen untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan nasional di daerah.

"Aceh harus bergerak cepat menangkap arah kebijakan pusat. Kehadiran kami di sini, bersama Sekda dan kepala SKPA, adalah untuk memastikan bahwa setiap regulasi nasional yang lahir dari Rakergub ini bisa langsung kita eksekusi di Aceh tanpa menunda-nunda," ujar Mualem.

Menurutnya, Pemerintah Aceh memberikan perhatian besar terhadap berbagai kebijakan yang disampaikan para menteri dalam forum tersebut, terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi daerah.

Selain mengikuti agenda persidangan dan pembahasan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) APPSI, delegasi Aceh juga dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah pusat UMKM unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Jumat, 17 Juli 2026.

Hasil kunjungan tersebut diharapkan menjadi referensi dalam mengembangkan UMKM di Aceh agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

"Tentu yang belum ada dan bagus nanti kita bawa ke Aceh, kita terapkan di Aceh agar produk-produk UMKM lokal kita tidak hanya bisa bermain di lokal tapi juga nasional dan internasiona," kata Mualem.

Ia juga meminta seluruh jajaran SKPA memanfaatkan kunjungan tersebut sebagai kesempatan belajar secara langsung mengenai strategi pengembangan UMKM yang berhasil diterapkan di NTB.

"Saya minta jajaran SKPA tidak hanya sekadar hadir, tapi pelajari betul bagaimana NTB bisa membina dan mengemas produk UMKM mereka hingga memiliki nilai jual tinggi. Kita bawa pulang skema terbaiknya untuk kita terapkan langsung di Aceh," katanya.

Melalui partisipasi dalam Munaslub APPSI 2026, Pemerintah Aceh berharap berbagai kebijakan strategis yang dibahas di tingkat nasional dapat segera diterapkan di daerah, sekaligus memperkuat daya saing UMKM, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.* (ad)

MEDAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola penyiaran yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

Langkah ini dinilai penting agar ekosistem informasi tetap demokratis, berkualitas, dan mampu menjawab perubahan cara masyarakat dalam mengakses informasi.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Pastikan Pembangunan Jembatan Sungai Mo'awo Gunungsitoli Dimulai Tahun Ini

Kegiatan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara itu berlangsung di Serayu The Coffee Landmark, Medan, Rabu, 15 Juli 2026.

Dalam pemaparannya, Porman Mahulae mengatakan perkembangan teknologi digital telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh informasi.

Jika sebelumnya media penyiaran konvensional menjadi sumber utama, kini media sosial dan berbagai platform digital semakin banyak digunakan masyarakat.

Karena itu, menurutnya, regulasi dan tata kelola penyiaran perlu mengikuti perkembangan zaman agar tetap mampu menjaga kualitas informasi yang diterima publik.

"Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola masyarakat dalam mengakses informasi. Kini media sosial menjadi salah satu sumber informasi utama. Karena itu, regulasi dan tata kelola penyiaran harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pengawasan tidak cukup hanya pada media penyiaran konvensional, tetapi juga perlu menjangkau platform digital dan media sosial agar ruang informasi tetap sehat, berkualitas, serta memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Porman Mahulae.

Selain penguatan regulasi, Porman menilai peningkatan literasi digital juga menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.

Menurutnya, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi yang benar, memahami risiko penyebaran informasi palsu, serta menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa upaya membangun ekosistem penyiaran yang sehat tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja.

Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, regulator, media, akademisi, komunitas, hingga masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan ruang informasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal.

Pada kesempatan yang sama, Syam Firdaus Jafba mengatakan konvergensi digital telah mengubah lanskap penyiaran di Indonesia.

Kehadiran berbagai platform digital memang memperluas akses masyarakat terhadap informasi, tetapi juga membawa tantangan baru.

Menurutnya, penyebaran hoaks, disinformasi, serta berkurangnya ruang bagi konten lokal menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Syam menilai penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, dan perlindungan terhadap budaya lokal menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas penyiaran di era digital.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama membangun ekosistem penyiaran yang demokratis, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan publik.

Sementara itu, akademisi Fadhil Fahlevi Hidayat mengatakan transformasi penyiaran merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari.

Menurutnya, perubahan tersebut membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber sekaligus berpartisipasi aktif dalam ruang digital.

Meski demikian, ia menilai penguatan tata kelola tetap diperlukan agar perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.* (ad)

GUNUNGSITOLI – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan pembangunan Jembatan Sungai Mo'awo di Kota Gunungsitoli akan mulai dikerjakan pada tahun 2026.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan proyek tersebut agar berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kepentingan publik.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tinjau Relokasi SMKN 1 Gido di Nias, Sekolah Langganan Banjir Dipindahkan ke Lokasi yang Lebih Aman

Dalam kunjungan tersebut, Bobby didampingi Wali Kota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Saat berada di lokasi, Bobby melihat kondisi lantai jembatan yang mengalami kerusakan cukup parah.

Kerusakan itu dinilai mengganggu arus lalu lintas sekaligus membahayakan keselamatan para pengguna jalan.

Ia juga meninjau bagian lain dari jembatan yang akan masuk dalam tahap pembangunan tahun ini.

Selain meninjau jembatan, Bobby Nasution berdialog dengan masyarakat dan nelayan setempat.

Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari kebutuhan fasilitas tambat kapal, pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI), pemecah ombak, hingga percepatan pembangunan Jembatan Sungai Mo'awo yang menjadi akses utama penghubung Kota Gunungsitoli dengan Kabupaten Nias Utara.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bobby menegaskan pembangunan jembatan menjadi salah satu prioritas pemerintah.

"Saya tahu ini kondisinya sudah memprihatinkan, makanya tahun ini segera kita kerjakan. Saya minta dukungan dari semuanya, agar ini berjalan lancar," ujar Bobby Nasution.

Menurut Bobby, proyek pembangunan sebenarnya telah direncanakan sejak tahun lalu, namun belum dapat dilaksanakan karena berbagai kendala.

Dalam kesempatan itu, Bobby mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung proses pembangunan agar tidak mengalami hambatan.

"Banyak orang tidak percaya, tetapi saya sudah bertekad ingin membangun (Kepulauan) Nias. Kalau ada yang mencibir, mengejek, bagi saya tidak masalah. Karena kami hadir atas nama pemerintah, dan saya menjalankan tugas negara untuk hadir di sini. Kuncinya, jangan sampai dihalang-halangi," kata Bobby Nasution.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah beberapa warga menyampaikan kekhawatiran bahwa pembangunan dapat memengaruhi usaha dan mata pencaharian mereka.

Bobby menegaskan pemerintah akan mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

"Saya tidak berfikir untuk satu orang, tetapi ini kepentingan masyarakat luas. Jadi jangan karena oknum tertentu, urusan publik terhalang. Jika ada yang belum selesai, kita bisa carikan solusi bersama. Saya juga tidak mau ada masyarakat yang ekonominya terganggu (hilang) akibat pembangunan. Tetapi memang ada dampaknya, dan kita bisa buatkan alternatif sementara selama pekerjaan berlangsung," tegas Bobby Nasution.

Selain pembangunan jembatan, Bobby juga meminta OPD terkait segera melakukan kajian mengenai kebutuhan nelayan di kawasan tersebut.

Kajian itu meliputi rencana pembangunan tempat pelelangan ikan, dermaga perahu nelayan, bangunan pemecah ombak, hingga fasilitas pendukung lainnya agar pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

"Saya minta Kepala Dinas terkait untuk membahas itu bersama (nelayan dan pemerintah setempat). Agar kita tahu mengukur datanya seperti apa, dan langkah apa yang bisa kita lakukan. Supaya kita juga tidak asal membangun, jadi harus tahu dulu ukurannya (datanya)," sebutnya.

Bobby juga membuka peluang pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan di Gunungsitoli.

Keberadaan UPT tersebut diharapkan dapat mempermudah pelayanan administrasi kapal nelayan berukuran di atas 5 GT, termasuk pengurusan rekomendasi untuk memperoleh BBM solar bersubsidi.

Sementara itu, Kepala Desa Saewe, Martonlis Telaumbanua, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Gubernur Sumatera Utara di Kepulauan Nias.

Ia berharap kehadiran pemerintah provinsi mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, sekaligus meningkatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.* (ad)

NIAS – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di Desa Somi, Kabupaten Nias, Rabu, 15 Juli 2026.

Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan memiliki keterbatasan fasilitas akan dipindahkan ke lokasi baru yang dinilai lebih aman dan layak untuk kegiatan belajar mengajar.

Baca Juga:

• Disambut Durian dan Antusiasme Ratusan Warga, Bobby Nasution Mulai Berkantor di Kepulauan Nias

Menurut Bobby Nasution, lokasi sekolah lama memiliki risiko yang cukup tinggi karena berada di kawasan lahan pertanian basah dan dekat muara sungai.

"Statusnya juga lahan pertanian basah, hujan dikit langsung tergenang dan didekatnya ada muara, ada laporan pernah lihat buaya, jadi bahaya, jadi kita pindahin ke sini," kata Bobby Nasution usai meninjau pembangunan relokasi SMKN 1 Gido.

Relokasi SMKN Agribisnis Perikanan Air Tawar (APAT) mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Lahan seluas dua hektare yang digunakan untuk pembangunan merupakan hibah dari warga Desa Somi, Faonasekhi Lawolo.

Bobby Nasution menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat yang telah mendukung pembangunan sekolah tanpa harus melalui proses pembebasan lahan.

"Kami tidak ada pengadaan lahan, Pak Faonasekhi Lawolo menghibahkan tanahnya seluas 2 hektare, kami sangat berterima kasih," ujar Bobby Nasution didampingi Bupati Nias Yaatulo Gulo.

Pada tahap pertama, pemerintah akan membangun berbagai fasilitas utama, di antaranya ruang kepala sekolah, ruang praktik, dua ruang kelas, toilet, menara air, serta sumur bor.

Selain itu, akan dibangun fasilitas pendukung seperti podium, area parkir, jalan lingkungan sekolah, pagar, dan sarana lainnya untuk menunjang proses belajar mengajar.

Untuk mendukung akses menuju sekolah baru, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menghibahkan anggaran sebesar Rp5 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Nias guna membangun jalan menuju lokasi sekolah.

"Setelah selesai nanti bisa langsung dipakai, kalau untuk jalan menuju ke sini kita sudah hibahkan ke Kabupaten Nias Rp5 miliar, jadi Kabupaten yang bangun," kata Bobby.

Dalam kunjungan tersebut, Bobby Nasution juga memberikan kabar baik bagi para siswa.

Ia menawarkan bantuan beasiswa kepada tiga siswa SMKN 1 Gido agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

"Kalian mau kuliah di mana, kami akan bantu beasiswa, catet nama-namanya Pak Kadis (Kadis Pendidikan Alexander Sinulingga)," tambahnya.

Pemberi hibah lahan, Faonasekhi Lawolo, mengaku bangga dapat ikut berkontribusi dalam pembangunan sekolah di kampungnya.

Ia berharap sekolah baru itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda di Nias.

"Mudah-mudahan anak cucu kami nanti terus bisa merasakan sekolah ini, semakin bagus, mereka semakin pintar, bisa buat maju kampung kami, buat kampung kami bangga," katanya.

Harapan serupa juga disampaikan salah seorang siswa SMKN 1 Gido, Fani Putri Zelita Gulo.

Ia mengaku kondisi sekolah lama sering dilanda banjir sehingga kegiatan belajar mengajar kerap terhenti.

"Kalo hujan itu Pak, banjir, lantainya tergenang air, atapnya bocor, jadi kami ga jadi belajar, terus ikan yang dikolam untuk laboratorium kamipun ilang semua dibawa banjir, ngulang lagi kami pembibitan ikan," kata Fani.

Relokasi SMKN 1 Gido diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi dunia pendidikan di Kabupaten Nias.

Selain memberikan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman, pembangunan sekolah baru ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta mencetak sumber daya manusia yang lebih unggul di Kepulauan Nias.* (ad)

NIAS – Ratusan warga memadati Bandara Binaka, Kabupaten Nias, untuk menyambut kedatangan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Rabu sore, 15 Juli 2026.

Sambutan hangat dari masyarakat, termasuk suguhan durian, menjadi penanda dimulainya agenda Gubernur berkantor di Kepulauan Nias.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Kamis 16 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Mereka membawa poster berisi ucapan selamat datang sebagai bentuk dukungan sekaligus harapan agar kunjungan kerja tersebut membawa dampak positif bagi pembangunan di Kepulauan Nias.

Agenda berkantor di Kepulauan Nias diharapkan dapat mempercepat pembangunan di wilayah yang meliputi Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, dan Kota Gunungsitoli.

Di tengah kerumunan warga, beberapa masyarakat menyerahkan dua ikat buah durian kepada Bobby Nasution sebagai simbol penghormatan dan sambutan khas daerah.

"Sauhagele Pak, selamat datang di Nias Pak," ucap warga yang kemudian menyuguhkan dua ikat durian kepada Gubernur Bobby Nasution.

Mendapat sambutan tersebut, Bobby Nasution mengaku terharu melihat antusiasme masyarakat yang menyambut kedatangannya.

"Baru datang sudah dikasih durian. Nanti malam kita makan ya, saya baru sampai dan mau meninjau beberapa titik dulu," ucap Gubernur sembari membalas jabat tangan warga satu per satu.

Saat menerima durian itu, Bobby memperhatikan buah tersebut diikat dengan bambu agar mudah dibawa.

Ia pun mengapresiasi usaha warga yang telah menyiapkan hadiah tersebut.

Meski warga menolak menerima uang sebagai pengganti, Bobby tetap berusaha memberikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepadanya.

"Sudah berusaha mengikat ini, nggak bisa saya bawa begitu saja. Ini sebagai pengganti (apresiasi) kalau nggak boleh saya beli," kata Bobby sambil mengambil dompetnya.

Setelah menyapa masyarakat, Bobby Nasution menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan warga Kepulauan Nias.

Pada hari pertama kunjungannya, Bobby bersama rombongan langsung meninjau sejumlah fasilitas publik, di antaranya kondisi sekolah dan jembatan di Kabupaten Nias serta Kota Gunungsitoli.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari agenda kerja pemerintah provinsi untuk melihat langsung kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan.

Kunjungan berkantor di Kepulauan Nias merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di kawasan kepulauan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah.* (ad)

BINJAI – Dunia sepak bola Kota Binjai memasuki babak baru.

Ferdy Yupa resmi menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Asosiasi Kota (Askot) PSSI Kota Binjai.

Baca Juga:

• PWI Pusat Sosialisasikan Lima Peraturan Organisasi, Perkuat Tata Kelola dan Profesionalisme Wartawan

Dalam dokumentasi yang beredar, Ferdy Yupa terlihat berada di pinggir lapangan mengenakan atribut resmi Manajer BCSC.

Kehadirannya di tengah aktivitas sepak bola dinilai menjadi sinyal komitmen untuk terlibat langsung dalam pembinaan dan pengembangan olahraga tersebut di Kota Binjai.

Sebagai Plt Ketua Askot PSSI Kota Binjai, Ferdy Yupa menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah memperkuat pembinaan pemain usia dini, meningkatkan kualitas kompetisi lokal, serta membangun tata kelola organisasi yang lebih profesional.

"Sepakbola Binjai punya potensi besar. Tugas kita sekarang membenahi dari hulu ke hilir. Mulai dari pembinaan SSB, kompetisi yang sehat, sampai dukungan untuk klub-klub lokal seperti BCSC," ujar Ferdy Yupa.

Menurutnya, pembinaan yang berkelanjutan menjadi fondasi penting untuk melahirkan pemain-pemain berkualitas yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.

Ferdy Yupa juga menekankan pentingnya kerja sama antara Askot PSSI Binjai, klub sepak bola, sekolah sepak bola (SSB), serta Pemerintah Kota Binjai.

Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pembinaan atlet sekaligus penyediaan fasilitas olahraga yang memadai.

"Tanpa dukungan semua pihak kita tidak akan maju. Saya ajak seluruh stakeholder sepakbola Binjai bersatu. Kita buat program yang jelas dan terukur," tegasnya.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memiliki visi yang sama untuk memajukan sepak bola Binjai melalui program yang berkelanjutan dan terarah.

Dalam waktu dekat, kepengurusan Askot PSSI Binjai di bawah kepemimpinan Ferdy Yupa akan memprioritaskan penyelenggaraan kompetisi lokal yang berjalan tertib, sportif, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat mencoreng nama baik sepak bola.

Menurut Ferdy, kompetisi yang sehat menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim pembinaan yang baik bagi pemain muda dan klub-klub lokal.

"Selamat bertugas untuk kita semua. Mari kita buktikan bahwa Binjai bisa melahirkan pemain-pemain hebat yang mengharumkan nama daerah dan nasional," pungkasnya.

Dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan sepak bola Kota Binjai semakin berkembang, mampu mencetak atlet-atlet berprestasi, serta kembali menjadi salah satu kekuatan sepak bola di Sumatera Utara.* (ad)

JAKARTA – Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyosialisasikan lima Peraturan Organisasi (PO) yang telah disahkan dalam Rapat Pleno pada 30 Juni 2026.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan profesionalisme wartawan, serta menciptakan tata kelola organisasi yang lebih tertib dan seragam di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

• Rano Karno Dukung Anugerah Jurnalistik MHT 2026, Ajak Jurnalis Kirim Karya Terbaik hingga 31 Juli

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat PWI Pusat, Lantai 4, Jalan Kebon Sirih Nomor 32–34, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Juli 2026.

Dalam forum itu, setiap Peraturan Organisasi dijelaskan secara rinci sebagai pedoman penyelenggaraan organisasi yang berlaku secara nasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bidang Organisasi Zulkifli Gani Ottoh, Wakil Ketua Bidang Organisasi Joko Tetuko, Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Jemmy Endey, Baren Antoni Siagian, Ketua Bidang Pembinaan Daerah Mirza Zulhadi, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah Sarjono, Wakil Sekjen Kadirah, Kepala Humas PWI Pusat Mercys Charles Loho, Wakil Ketua Bidang Aset Rabiatun Drakel, serta jajaran pengurus PWI provinsi.

PWI Pusat menegaskan bahwa penyusunan lima Peraturan Organisasi ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan organisasi yang profesional, akuntabel, tertib administrasi, dan memiliki standar yang sama di seluruh tingkatan kepengurusan.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan organisasi saat ini sedang memasuki fase konsolidasi menuju sistem pengelolaan yang lebih modern, terstruktur, dan mengedepankan prinsip tata kelola organisasi yang baik.

"Selama ini masih terdapat sejumlah aspek teknis yang belum diatur secara rinci, sehingga pelaksanaannya berbeda-beda di setiap daerah. Melalui Peraturan Organisasi ini, PWI membangun standar yang sama agar seluruh proses organisasi berjalan lebih tertib, profesional, dan akuntabel," tandas Akhmad Munir, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, keberadaan Peraturan Organisasi menjadi instrumen penting untuk menciptakan kepastian hukum, keseragaman mekanisme kerja, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan organisasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.

Peraturan pertama mengatur standardisasi penyelenggaraan konferensi PWI tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Aturan ini memuat tahapan konferensi secara lengkap, mulai dari pemberitahuan berakhirnya masa kepengurusan, pembentukan panitia, penyusunan daftar pemilih, pendaftaran calon ketua, proses verifikasi, hingga mekanisme pemilihan.

Tujuannya untuk memastikan konferensi berjalan demokratis, transparan, dan memiliki kepastian hukum.

PWI Pusat juga memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang telah melaksanakan konferensi secara demokratis, di antaranya Sulawesi Utara, Surakarta, Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, serta Bengkulu yang dijadwalkan menggelar konferensi pada 18 Juli 2026.

Peraturan kedua mengatur Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) sebagai tahapan wajib bagi calon Anggota Muda PWI.

Aturan ini menetapkan standar nasional mengenai kurikulum, materi pembelajaran, kompetensi pemateri, administrasi, hingga penerbitan sertifikat.

Peraturan ketiga membahas Kedudukan Hari Pers Nasional (HPN).

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa HPN merupakan program strategis organisasi yang memiliki hubungan historis dengan berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia pada 9 Februari 1946. Aturan ini juga mengatur mekanisme representasi organisasi dalam penyelenggaraan HPN.

Peraturan keempat mengatur pengelolaan aset organisasi secara nasional.

Pengelolaan meliputi aset fisik, aset keuangan, aset digital, kekayaan intelektual, hingga basis data organisasi melalui sistem inventarisasi, pelaporan, pemeliharaan, dan pengawasan yang lebih tertata.

Sementara peraturan kelima mengatur Kartu Tanda Anggota (KTA) PWI.

Aturan ini memperkuat administrasi keanggotaan, termasuk pembaruan KTA, mutasi anggota antarprovinsi, penyusunan daftar pemilih tetap, serta penegasan hak memilih dan hak dipilih sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi.

Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Joko Tetuko, menegaskan bahwa sosialisasi lima Peraturan Organisasi merupakan bagian dari reformasi tata kelola organisasi yang bertujuan meningkatkan profesionalisme wartawan sekaligus memperkuat pelayanan kepada anggota.

"Peraturan Organisasi ini bukan semata-mata menyusun regulasi baru, melainkan membangun sistem organisasi yang memiliki standar nasional, tertib administrasi, serta memberikan kepastian bagi seluruh anggota dan pengurus dalam menjalankan roda organisasi," tegas Joko Tetuko.

Melalui sosialisasi ini, PWI Pusat berharap seluruh kepengurusan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan organisasi sehingga tata kelola PWI menjadi semakin profesional, kredibel, transparan, dan berkelanjutan.* (ad)

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik Mohammad Hoesni Thamrin (MHT) 2026.

Dukungan itu disampaikan saat menerima audiensi Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Kamis 16 Juli 2026: Seluruh Wilayah Cerah

Ia juga mengajak para insan pers memanfaatkan sisa waktu pendaftaran dengan mengirimkan karya terbaik, khususnya pada dua kategori istimewa, yakni "Menyongsong 5 Abad Jakarta" dan "Literasi Bank Jakarta".

"Saya mengajak rekan-rekan jurnalis untuk ikut berpartisipasi dalam Anugerah Jurnalistik MHT 2026. Masih ada waktu hingga 31 Juli 2026 untuk mengirimkan karya terbaik. Jadikan momentum menuju lima abad Jakarta ini sebagai inspirasi menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan memberi manfaat bagi masyarakat," ujar Rano Karno.

Menurut Rano Karno, tema "Menyongsong 5 Abad Jakarta" menjadi momentum penting untuk merekam perjalanan, transformasi, dan harapan terhadap Jakarta yang akan memasuki usia 500 tahun pada 2027.

Sementara itu, kategori "Literasi Bank Jakarta" diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai transformasi dan peran Bank Jakarta dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah.

Rano Karno juga menyatakan dukungannya terhadap rencana PWI Jaya untuk menggelar Anugerah Jurnalistik MHT dalam skala yang lebih besar pada 2027, bertepatan dengan rangkaian peringatan lima abad Kota Jakarta.

"Saya mendukung agar penyelenggaraan MHT tahun depan dibuat lebih besar dan lebih semarak sebagai bagian dari peringatan lima abad Jakarta. Pers memiliki peran penting dalam mendokumentasikan sejarah sekaligus mengawal pembangunan Jakarta ke depan," katanya.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Biro Media Massa Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Sandy Adam bersama Ied Sabila.

Sementara dari PWI Jaya hadir Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo, Ketua Panitia Anugerah Jurnalistik MHT 2026 Arman Suparman, Tb Adi, Ronny Kusumah, serta Ketua Dewan Juri MHT ke-52 tahun 2026, Bagus Sudarmanto.

Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik MHT 2026.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi motivasi bagi PWI Jaya untuk terus meningkatkan kualitas ajang penghargaan jurnalistik yang telah menjadi tradisi di Jakarta.

"Anugerah Jurnalistik MHT bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga bentuk penghargaan kepada para jurnalis yang menghadirkan karya-karya berkualitas untuk masyarakat sekaligus merekam perjalanan pembangunan Jakarta," ujar Kesit.

Ketua Panitia Anugerah Jurnalistik MHT 2026 Arman Suparman mengatakan panitia masih membuka kesempatan bagi jurnalis dari media cetak, media siber, televisi, radio, maupun pewarta foto untuk mengikuti kompetisi tersebut.

"Kami mengundang seluruh jurnalis untuk mengirimkan karya terbaiknya. Batas akhir pengiriman masih 31 Juli 2026, sehingga masih ada kesempatan untuk mengikuti seluruh kategori, termasuk kategori khusus 'Menyongsong 5 Abad Jakarta' dan 'Literasi Bank Jakarta'. Kami berharap lahir karya-karya jurnalistik yang berkualitas, inspiratif, dan mampu memperkaya narasi pembangunan Jakarta," kata Arman.

Panitia menjelaskan karya peserta dapat dikirimkan melalui email mhtaward2026@gmail.com sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Informasi mengenai persyaratan dan kategori lomba juga dapat diperoleh melalui Sekretariat PWI Jaya.

Anugerah Jurnalistik Mohammad Hoesni Thamrin (MHT) merupakan penghargaan jurnalistik tahunan yang diselenggarakan PWI Jaya sebagai bentuk apresiasi terhadap karya-karya jurnalistik terbaik mengenai Jakarta.

Pada penyelenggaraan tahun ini, panitia menghadirkan dua kategori khusus, yaitu "Menyongsong 5 Abad Jakarta" dan "Literasi Bank Jakarta", sebagai bagian dari upaya menyambut lima abad Jakarta sekaligus meningkatkan literasi publik mengenai transformasi Bank Jakarta.* (ad)

BALI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Provinsi Bali pada Kamis, 16 Juli 2026, didominasi cuaca cerah.

Sementara itu, Kabupaten Bangli diperkirakan mengalami cuaca berawan sepanjang hari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Kamis 16 Juli 2026: Seluruh Wilayah Cerah

Cuaca cerah juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Tabanan dengan suhu 20–28 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 63–93 persen.

Di Kabupaten Badung, kondisi cerah diperkirakan berlangsung dengan suhu mencapai 22–32 derajat Celsius, sedangkan kelembapan udara berada pada kisaran 60–95 persen.

Kabupaten Gianyar juga diprediksi cerah dengan suhu udara 21–30 derajat Celsius dan kelembapan 62–89 persen.

Sementara itu, Kabupaten Klungkung diprakirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu berkisar 25–31 derajat Celsius dan kelembapan udara 56–86 persen.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Kabupaten Bangli diperkirakan berawan.

Suhu udara di daerah pegunungan tersebut berkisar 20–26 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan relatif tinggi, yakni 63–99 persen.

Di Kabupaten Karangasem, cuaca diprediksi cerah dengan suhu 20–28 derajat Celsius dan kelembapan 57–95 persen.

Kabupaten Buleleng juga diprakirakan cerah dengan suhu udara antara 22–31 derajat Celsius serta kelembapan 58–92 persen.

Adapun Kota Denpasar diprediksi menikmati cuaca cerah dengan suhu udara berkisar 24–32 derajat Celsius dan kelembapan mencapai 69–94 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan pembaruan informasi cuaca, terutama bagi nelayan, pelaku perjalanan, dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.

Perubahan kondisi atmosfer dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga informasi terbaru dari BMKG menjadi acuan dalam merencanakan aktivitas harian.* (ad)