Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan M. Reza Pahlevi Nasution dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Imron Rohsadi.

Baca Juga:

• Audiensi dengan Gubernur Sumut, Wali Kota Tanjungbalai Usulkan Pengembangan Sentra Perikanan dan Sejumlah Program Prioritas

Dalam pertemuan itu, Bupati Fery Sahputra Simatupang menyampaikan apresiasi atas kontribusi PT Bank Sumut melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah diberikan kepada Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bantuan tersebut berupa dua unit becak sampah dan 23 unit tong sampah dengan sistem pemilahan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang dinilai memberikan manfaat dalam mendukung kebersihan lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang lebih baik.

Menurut Fery, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Sumut perlu terus diperkuat agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Ia berharap dukungan CSR dari Bank Sumut juga dapat diarahkan pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Labuhanbatu Selatan.

"Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berharap kolaborasi yang baik dengan Bank Sumut dapat terus berlanjut dan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Bupati.

Salah satu bentuk dukungan yang diharapkan, kata Fery, adalah penyediaan stand UMKM yang dapat digunakan pelaku usaha lokal untuk mempromosikan dan memasarkan produk unggulan daerah.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menilai keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Silaturahmi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi kelembagaan antara pemerintah daerah dan Bank Sumut sekaligus membangun komitmen bersama dalam mendukung pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang modern, adil, sejahtera, dan berkelanjutan.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan audiensi dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu, 24 Juni 2026.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asahan Buka Bimtek Panitia Pilkades Serentak 2026, Tekankan Netralitas dan Profesionalisme

Selain itu, Pemko Tanjungbalai juga mendorong program pemberian makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, termasuk bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi paparan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan dukungannya terhadap berbagai program pembangunan yang telah disusun Pemerintah Kota Tanjungbalai.

"Saya menyambut baik dan mengapresiasi apa yang disampaikan Wali Kota Tanjungbalai, tentunya kami sangat mendukung apa yang menjadi upaya-upaya yang telah disusun di Kota Tanjungbalai, kami siap membantu," ujar Bobby.

Menurut Bobby, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya menghadirkan pembangunan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan UMKM dan nelayan mengingat Kota Tanjungbalai menjadi bagian dari upaya tersebut," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Bobby juga menyetujui tambahan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp3,5 miliar untuk pembangunan drainase Jalan M. Abbas yang akan dialokasikan melalui pergeseran anggaran tahun 2026.

Sementara itu, usulan perbaikan sejumlah ruas jalan kota di Tanjungbalai akan menjadi bagian dari program pembangunan tahun 2027.

Gubernur juga meminta Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Kesehatan segera menindaklanjuti rencana pinjam pakai lahan parkir di kawasan RSUD Tengku Mansyur pada tahun ini.

Sedangkan rehabilitasi Terminal Sijambi diupayakan dapat direalisasikan pada tahun 2027.

Dalam pemaparannya, Mahyaruddin turut menjelaskan posisi strategis Kota Tanjungbalai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Utara sebagai kawasan pengembangan sentra perikanan yang mendukung kebijakan Blue Economy.

Ia mengungkapkan Pemerintah Kota Tanjungbalai tengah merencanakan pengembangan kawasan sentra perikanan di Pulau Buaya.

"Untuk mendukung rencana ini, Pemko Tanjungbalai melalui Bapperida saat ini sedang melakukan kajian geofisik di Kawasan tersebut yang tujuannya adalah melihat sejauh mana nantinya kawasan Pulau Buaya dijadikan kawasan pengembangan sentra perikanan," jelas Mahyaruddin.

Selain itu, pemerintah daerah juga sedang melakukan proses legalisasi sejumlah pulau yang berada di wilayah Kota Tanjungbalai dengan dukungan anggaran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara.

Mahyaruddin berharap dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mempercepat terwujudnya Tanjungbalai sebagai salah satu sentra perikanan utama di Sumatera Utara.

"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Gubernur Sumatera Utara dalam kesempatan ini, semoga apa yang kami sampaikan bisa terwujud dalam rangka mendukung program Gubernur Sumatera Utara di Kota Tanjungbalai melalui Visi Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan," ujar Mahyaruddin.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Bapperida Mariani, Kepala Dinas PUPR Tety Juliani Siregar, Kepala Dinas Perhubungan Elvandia, Kepala Dinas Kesehatan Safrina Yanti Harahap, Kepala Dinas Kominfo Indra Adiguna, serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Damayanti Lingga.* (ad)

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Hotel Antariksa Kisaran, Rabu, 24 Juni 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Asahan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Asahan, para narasumber, camat, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemilihan kepala desa, serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Ruang Hidup Terancam Tambang Batu Bara dan Sawit, Orang Rimba Jambi Minta Perlindungan Pemerintah

Peserta terdiri dari 36 orang panitia pemilihan kecamatan, 86 orang panitia pemilihan kepala desa, serta dua orang narasumber.

Menurut Darwinsyah, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman, menyamakan persepsi, dan membekali seluruh panitia agar memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan tugas selama tahapan pemilihan kepala desa berlangsung.

Ia menjelaskan, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Asahan Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 7 Oktober 2026.

Sebanyak 43 desa yang tersebar di 18 kecamatan akan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut.

"Dengan adanya bimbingan teknis ini, diharapkan seluruh tahapan pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, dan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Darwinsyah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan Rianto menegaskan pentingnya peran panitia dalam menjaga kualitas dan integritas pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2026.

Ia meminta seluruh panitia berpedoman pada regulasi yang berlaku dan menjaga netralitas selama menjalankan tugas.

"Panitia harus memahami seluruh aturan yang ada dan menjalankan tugas secara profesional, jujur, adil, serta tidak berpihak kepada calon mana pun, sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Asahan dapat berjalan dengan baik," ujar Rianto.

Selain itu, Wakil Bupati juga meminta Dinas PMD Kabupaten Asahan mempersiapkan seluruh kebutuhan teknis maupun administrasi yang diperlukan agar seluruh tahapan pemilihan kepala desa dapat berjalan sesuai rencana.

Kegiatan pembukaan ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis oleh Wakil Bupati Asahan kepada perwakilan peserta bimbingan teknis.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap seluruh panitia pemilihan, baik di tingkat kecamatan maupun desa, dapat memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Asahan Tahun 2026 dapat berlangsung sukses, demokratis, aman, dan kondusif.* (ad)

JAMBI – Komunitas Orang Rimba dan masyarakat desa di Kabupaten Batang Hari, Jambi, meminta pemerintah serta para penggiat lingkungan memberikan perlindungan menyeluruh terhadap dampak aktivitas tambang batu bara yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal mereka.

Permintaan tersebut disampaikan dalam diskusi kelompok yang mempertemukan pemerintah, akademisi, praktisi, dan pegiat lingkungan di Universitas Jambi, Rabu, 24 Juni 2026.

Baca Juga:

• Kabar Baik untuk Penyintas Bencana, Lahan Huntap di Padang Pariaman Mulai Temui Titik Terang

"Kami diberikan peta lokasi untuk wilayah hidup kami, tapi ada lokasi tambang di dalam. Bagaimana nanti hidup kami kalau seperti ini," kata Ngelembo.

Menurut dia, komunitas Orang Rimba yang tinggal di sisi timur kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) telah menerima Surat Keputusan (SK) pemerintah mengenai alokasi ruang hidup seluas 3.495 hektare.

Namun setelah dilakukan pengecekan, sebagian kawasan tersebut ternyata masih terdapat area konsesi perusahaan tambang batu bara dan perkebunan sawit.

Ngelembo mempertanyakan tujuan penetapan ruang hidup tersebut apabila di dalamnya masih terdapat aktivitas usaha yang berpotensi mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Ia menilai kondisi tersebut berisiko memunculkan konflik di masa mendatang dan meminta pemerintah melakukan kajian ulang terhadap kebijakan tersebut.

"Harusnya ruang hidup kami merupakan tempat yang bersih dari lokasi aktifitas tambang dan perkebunan," ungkapnya.

Keluhan serupa juga disampaikan warga Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari. Susanto, warga Desa Jelutih, mengatakan keberadaan perusahaan tambang tidak selalu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Menurut dia, aktivitas pertambangan justru menimbulkan persoalan lingkungan, terutama debu dan potensi pencemaran yang dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran setelah pemerintah kembali menerbitkan izin untuk 15 titik tambang baru yang disebut akan segera beroperasi.

"Kami minta pemerintah daerah menjembatani persoalan ini, jangan sampai kami yang tinggal di sekitar lokasi malah terdampak penyakit akibat debu yang dihasilkannya," kata Susanto.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, Hannurofik, mengatakan keberadaan tambang batu bara perlu dilihat secara objektif dari berbagai sisi.

Menurut dia, sektor pertambangan memang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Namun manfaat ekonomi tersebut harus berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Hannurofik berharap forum diskusi yang digelar dapat menjadi sarana menyampaikan berbagai persoalan masyarakat kepada pemerintah pusat agar ditemukan solusi yang tepat.

"Ini forum sangat baik, sebagai ajang menyampaikan pendapat. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, pihak yang berkepentingan bisa mencarikan solusi," ujarnya.

Sementara itu, Manajer Program KKI Warsi, Robert Aritonang, mengatakan hasil diskusi dan penelitian yang telah dilakukan akan dijadikan bahan rekomendasi untuk mendorong perbaikan kebijakan terkait pengelolaan pertambangan dan perlindungan masyarakat lokal.

Menurut Robert, rekomendasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar advokasi, mediasi, serta pendampingan bagi masyarakat yang terdampak aktivitas tambang.

"Rekomendasi ini akan menjadi dasar melakukan advokasi, melakukan mediasi dan juga fasilitasi dalam pendampingan masyarakat," kata Robert.

Diskusi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat perlindungan terhadap Orang Rimba dan masyarakat sekitar kawasan tambang, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Provinsi Jambi.* (cn/ad)

JAKARTA – Harapan ratusan warga terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, untuk segera memiliki hunian tetap (huntap) semakin mendekati kenyataan.

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera memastikan persoalan lahan yang selama ini menjadi kendala utama pembangunan huntap mulai menemukan titik terang.

Baca Juga:

• Angka Lulusan SMA yang Kuliah Masih Rendah, UGM Minta Pemerintah Perluas Beasiswa

Lahan pertama berada di Korong Talao Mundam, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, dengan luas sekitar 6.400 meter persegi yang merupakan aset PLN.

Sementara lokasi kedua berada di Korong Asam Pulau, Nagari Anduring, Kecamatan Kayu Tanam, di atas lahan milik Balai Wilayah Sungai (BWS) V Padang Kementerian PU seluas sekitar 1,7 hektare.

Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, mengatakan kepastian tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara Satgas PRR, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, PLN, dan Kementerian PU.

Menurutnya, keterbatasan lahan selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana.

"Pada prinsipnya mereka menyetujui bahwa lahan itu silakan digunakan, walaupun mereka akan kroscek dulu berkaitan dengan data-data yang dicocokkan. Mungkin luas wilayah atau luas lahan yang memang nanti dibutuhkan untuk pemenuhan huntap. Alhamdulillah hasilnya positif," kata Wahyu usai Rapat Koordinasi Rencana Lahan Huntap Kabupaten Padang Pariaman di Posko Satgas PRR, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Saat ini di kedua lokasi tersebut telah berdiri hunian sementara dengan kapasitas masing-masing 40 unit dan 34 unit.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, kawasan huntara berpeluang dikembangkan menjadi hunian permanen sehingga warga tidak perlu berpindah lokasi dan dapat segera memperoleh kepastian tempat tinggal yang lebih layak.

Satgas PRR kini mendorong percepatan penyelesaian administrasi dan legalitas aset agar pembangunan hunian tetap dapat segera dimulai.

"Kami minta secepatnya karena ini menyangkut warga terdampak yang masih ada di huntara maupun di rumah keluarganya. Kami berharap pihak-pihak terkait segera melakukan peralihan kepemilikan lahan karena itu menjadi salah satu prasyarat pembangunan huntap," tegas Wahyu.

Sementara itu, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan persoalan lahan tersebut.

Ia menilai dukungan dari Satgas PRR, PLN, dan Kementerian PU menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana di daerahnya.

"Saya atas nama Pemerintah dan masyarakat Padang Pariaman bersyukur dan berterima kasih kepada Satgas PRR pusat. Alhamdulillah permasalahan dua lokasi huntap kami sudah selesai. Terima kasih juga kepada PLN dan Kementerian PU yang telah memberikan tanah milik institusi mereka untuk kepentingan masyarakat terdampak," ujar John.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap proses administrasi dapat segera rampung sehingga pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana dapat segera direalisasikan dan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih aman dan nyaman.* (ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pembantaran atau penangguhan penahanan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Keputusan tersebut diambil setelah tim dokter merekomendasikan agar Yaqut menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat mengalami gangguan kesehatan pada saluran pencernaan.

Baca Juga:

• Eks Polisi Terlibat Narkoba! Polres Asahan Sita 50 Gram Sabu dari Jaringan Pengedar

"Hari ini, Rabu (24/6), penyidik melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka YCQ. Pembantaran dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang kemudian mengharuskan yang bersangkutan menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati," terang Budi kepada wartawan.

"Berdasarkan informasi medis, yang bersangkutan mengalami sakit pada saluran pencernaan," lanjut Budi.

Menurut Budi, pembantaran penahanan merupakan hak setiap tersangka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak selama menjalani proses hukum.

Ia menegaskan bahwa meskipun penahanan ditangguhkan sementara karena alasan kesehatan, proses penyidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Pembantaran ini untuk memastikan hak-hak dasar seorang tersangka tetap terpenuhi," ujar Budi.

"Penyidik akan terus memantau perkembangan kesehatannya, sekaligus memastikan proses penyidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya," imbuhnya.

Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Seluruhnya telah menjalani proses penahanan.

Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis atau Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba.

KPK menduga Ismail Adham dan Asrul Azis Taba memberikan sejumlah uang kepada Yaqut melalui perantara Gus Alex.

Dalam penyidikan yang dilakukan, Ismail disebut memberikan uang kepada Gus Alex sebesar USD 30 ribu.

Selain itu, Ismail juga diduga menyerahkan uang kepada mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama tahun 2024, Hilman Latief, sebesar USD 5.000.

KPK menyebut dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp622 miliar berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Saat ini penyidik masih terus mendalami aliran dana, peran masing-masing tersangka, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.* (d/ad)

ASAHAN – Seorang mantan anggota Polri berinisial BAR (35) ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan dalam pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

BAR diamankan bersama tiga tersangka lainnya setelah polisi melakukan pengembangan dari informasi masyarakat terkait aktivitas transaksi narkoba di kawasan Jalan Akasia, Kelurahan Mekar Baru.

Baca Juga:

• Akui Terima Rp20 Juta Sebelum Demo, Ketua BEM FH UBK Nonaktif Buka Suara dan Minta Maaf

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan dan menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi transaksi.

"Dari rumah itu, awalnya kami tangkap dua pelaku inisial RA (34) dan AIK (32)," kata Revi dalam keterangan resminya, Rabu (24/6/2026).

Dari penangkapan tersebut, polisi menyita sembilan paket sabu dengan berat total 3,77 gram, sejumlah plastik klip kosong, uang tunai yang diduga hasil transaksi narkotika, serta telepon genggam yang digunakan para pelaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku memperoleh sabu dari BAR.

"Hasil interogasi, kedua pelaku mendapat narkoba itu dari BAR," sebutnya.

Berbekal keterangan tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap BAR di kawasan Perumahan Damai Asri, Kelurahan Siumbut Baru.

Dari tangan BAR, petugas menyita sekitar 2 gram sabu, timbangan digital, plastik klip kosong, uang tunai, serta sejumlah barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba.

Penyelidikan kemudian berlanjut untuk memburu pemasok narkotika kepada BAR.

Polisi akhirnya menangkap seorang pria berinisial KI (34) melalui metode undercover buy di Jalan Gambas.

"Dari tangan tersangka terakhir kami menyita 50 gram sabu, satu motor, serta telepon genggam," ujarnya.

Kapolres Asahan menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Asahan.

Menurutnya, pemberantasan narkoba akan terus dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengguna, pengedar hingga bandar.

"Untuk empat pelaku telah ditahan dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Kami masih dalami terkait jaringan mereka dan lainnya," tutupnya.

Saat ini keempat tersangka telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya jaringan peredaran narkoba lain yang terkait dengan para tersangka.* (km/ad)

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan pada Rabu (24/6/2026), Abdimaludin menegaskan bahwa peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bagi dirinya untuk memperbaiki sikap dan menjalankan tanggung jawab organisasi secara lebih baik.

Baca Juga:

• Angka Lulusan SMA yang Kuliah Masih Rendah, UGM Minta Pemerintah Perluas Beasiswa

Ia menegaskan bahwa dukungan dari pihak kampus menjadi pengingat bahwa gerakan mahasiswa harus tetap dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung etika perjuangan.

"Dukungan tersebut menjadi pengingat bahwa perjuangan mahasiswa harus tetap dijalankan secara bertanggung jawab, beretika, dan berorientasi pada kepentingan rakyat," tegasnya.

Abdimaludin juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa UBK, para aktivis, pimpinan kampus, media massa, serta masyarakat luas atas polemik yang muncul.

Menurutnya, kejadian tersebut menjadi pengalaman berharga untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menjalankan amanah organisasi.

Selain itu, ia menyatakan siap memberikan penjelasan serta mempertanggungjawabkan seluruh hal yang berkaitan dengan peristiwa tersebut melalui mekanisme organisasi maupun proses hukum yang berlaku.

Abdimaludin menegaskan bahwa seluruh fakta terkait penerimaan uang tersebut harus disampaikan secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di tengah munculnya berbagai informasi dan opini yang berkembang, ia mengajak seluruh mahasiswa untuk tetap menjaga persatuan dan fokus pada tujuan perjuangan.

"Karena itu, saya mengajak seluruh pihak untuk tetap mengedepankan kejernihan berpikir, persatuan, dan semangat perjuangan yang berlandaskan kepentingan rakyat," tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak mengubah arah perjuangan mahasiswa UBK dalam mengawal berbagai isu publik.

"Kami tetap konsisten menuntut perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), transparansi kebijakan publik, serta penyelesaian berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat dan mahasiswa," tegas Abdimaludin.

Sebelumnya, pihak Universitas Bung Karno mengungkap dugaan penerimaan uang sebesar Rp20 juta oleh Abdimaludin yang saat itu menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum UBK.

Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, mengatakan uang tersebut diduga berasal dari oknum aparat kepolisian dan disalurkan melalui seorang alumni Fakultas Hukum UBK.

Menurut Daniel, pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Abdimaludin kepada pihak universitas saat dimintai klarifikasi.

"Kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum, saudara Abdi. Dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada pihak universitas bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp20 juta melalui seorang oknum senior alumni Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian," kata Daniel dalam konferensi pers.

Ia menjelaskan, uang tersebut diberikan menjelang aksi demonstrasi mahasiswa dengan tujuan agar aksi tidak dilakukan di kawasan Istana Negara dan dialihkan ke Gedung DPR RI.

Namun berdasarkan pengakuan yang disampaikan kepada pihak kampus, mahasiswa tetap melaksanakan aksi sesuai rencana awal di kawasan Istana meskipun uang tersebut telah diterima.

Hasil penelusuran internal UBK juga menyebutkan bahwa dana Rp20 juta itu diduga tidak seluruhnya digunakan oleh Abdimaludin, melainkan sebagian dibagikan kepada sejumlah mahasiswa yang terlibat dalam persiapan aksi.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian publik dan masih menjadi bagian dari proses klarifikasi lebih lanjut di lingkungan kampus maupun pihak terkait.* (cn/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta kembali menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi sejumlah proyek di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Ketiga tersangka langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan.

Baca Juga:

• APDESU Laporkan Dugaan KKN dalam SPMB Kabupaten Batu Bara ke Kejaksaan

"Terhadap para tersangka dilakukan penahanan sejak hari ini Rabu, 24 Juni 2026 sampai dua puluh hari ke depan di mana ketiganya ditahan di Rutan Salemba Jakarta Pusat," kata Dapot, Rabu (24/6/2026).

Salah satu tersangka yang ditetapkan adalah Yosiandi Radi Wicaksono (YRW), mantan Pelaksana Tugas Direktur Irigasi dan Rawa pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PU periode Juli 2025 hingga Januari 2026.

Penyidik menduga YRW bersama mantan Dirjen SDA Kementerian PU, Dwi Purwantoro (DP), melakukan pemerasan, menerima suap, atau gratifikasi dari sejumlah perusahaan BUMN karya dan pihak swasta yang mengerjakan proyek di lingkungan Ditjen SDA.

Menurut Kejati, nilai uang yang diduga diterima mencapai lebih dari Rp2 miliar.

Dalam perkara yang sama, Dwi Purwantoro telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak Mei 2026.

Selain YRW, Kejati juga menetapkan dua tersangka lain, yakni RW selaku Direktur CV TAS dan JSR selaku Direktur PT BKS.

Keduanya diduga terlibat dalam rekayasa proyek fiktif pada pelaksanaan belanja rutin Sekretariat Ditjen Cipta Karya Kementerian PU periode 2023 hingga 2025.

"Sedangkan peranan Saudara RW dan Saudara JSR telah secara bersama-sama dengan tersangka lainnya melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya Periode 2023 dan 2024 dengan kerugian negara setidaknya lebih dari Rp 16 miliar," jelas Dapot.

Dalam pengembangan perkara ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa dua unit mobil mewah dan sejumlah uang tunai dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

Kejati DKI Jakarta menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan.

Penyidik saat ini mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik dari lingkungan Kementerian PU, perusahaan BUMN, maupun pihak swasta.

"Saat ini Penyidik terus melaksanakan pengembangan penyidikan, dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli keuangan negara, dan tersangka serta melakukan pelacakan dan penyitaan aset guna menambah jumlah pemulihan kerugian keuangan negara," katanya.

Sebelumnya, Kejati DKI telah menetapkan tiga tersangka lain dalam perkara yang sama, yaitu DP, RS selaku Sekretaris Ditjen Cipta Karya, dan AS sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Penyidik menduga praktik korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp16 miliar dan melibatkan sejumlah proyek strategis di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.* (d/ad)

JAKARTA – Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Wening Udasmoro, meminta pemerintah memperluas jangkauan program beasiswa agar lebih banyak lulusan SMA dan sederajat dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Permintaan tersebut disampaikan Wening dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI yang membahas evaluasi penerimaan mahasiswa baru, Rabu, 24 Juni 2026.

Baca Juga:

• DPRD Binjai Dinilai 'Buang Badan', Mahasiswa Pertanyakan Fungsi Wakil Rakyat

"Sudah sejak lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, jumlah mahasiswa SMA yang masuk perguruan tinggi ini hanya sekitar 30 sampai 35 persen setiap tahunnya," ujar Wening.

Ia menilai pemerintah perlu memperluas cakupan bantuan pendidikan agar angka partisipasi pendidikan tinggi nasional dapat meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

"Jadi, kalau menurut saya pemerintah mungkin perlu memperluas jangkauan beasiswa agar mahasiswa SMA yang masuk ke perguruan tinggi itu tidak hanya 30 sampai 35 persen, tapi bisa mungkin 50 sampai 60 persen," ujarnya.

Menurut Wening, perluasan program beasiswa akan membuka kesempatan yang lebih besar bagi lulusan SMA untuk mengenyam pendidikan tinggi, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

"Jadi, ini menjadi akan bisa menambah jumlah entah mereka itu nanti masuk perguruan tinggi negeri atau bisa masuk ke perguruan tinggi swasta," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wening juga menyoroti distribusi penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sekitar 55 persen penerima bantuan pendidikan tersebut saat ini berada di perguruan tinggi swasta.

"Karena sampai saat ini mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar bahwa KIPK, eh KIPK ini justru banyak itu pada perguruan tinggi swasta, 55 persen. Itu laporan dari Dikti," katanya.

Selain membahas perluasan beasiswa, Wening turut mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberadaan perguruan tinggi asing yang semakin banyak beroperasi di Indonesia.

Menurut dia, pemerintah perlu mengkaji sejauh mana kampus asing memberikan manfaat nyata bagi pengembangan pendidikan tinggi nasional.

"Jadi, ini perlu meninjau ulang masuknya perguruan tinggi negeri eh perguruan tinggi dari luar negeri ke Indonesia. Ini semakin banyak, jadi perlu kita lihat bermanfaat tidak, perguruan tinggi luar negeri masuk ke Indonesia itu bagi Indonesia," tutur Wening.

Ia menyebut kampus asing kini mulai banyak hadir di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Karena itu, pemerintah diharapkan lebih selektif dalam memberikan izin operasional kepada perguruan tinggi luar negeri.

"Mungkin ini saya kira perlu diberi masukan agar tidak semua masuk. Pada kenyataannya, mungkin mereka ke sini hanya nyari uang, tidak membuat perguruan tinggi kita bertambah berdaya. Karena kita sendiri sebetulnya sudah sangat berdaya kalau kita maksimal melakukan," pungkasnya.

Wening berharap perluasan akses pendidikan tinggi melalui beasiswa dan penguatan perguruan tinggi dalam negeri dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.* (km/ad)

JAKARTA – Advokat senior Hotman Paris Hutapea mengaku pernah dihubungi seseorang yang disebutnya sebagai "orang dekat Solo" setelah mengunggah video yang berisi permintaan agar Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa tidak ditahan dalam kasus dugaan fitnah ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

Pengakuan tersebut disampaikan Hotman saat menjelaskan alasan dirinya membuat video yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Baca Juga:

• Sidang Perdana dr Tifa Digelar 2 Juli 2026, Roy Suryo Masih Tunggu Putusan Praperadilan

Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas politik dan kondisi nasional.

"Mohon arif kebijaksanaan. Proses hukum berjalan terus, silakan, tapi nggak usahlah ditahan'. Itu waktu itu di WA saya dan sangat viral," ujar Hotman, Rabu (24/6/2026).

Hotman mengungkapkan, setelah video tersebut viral, dirinya menerima permintaan agar unggahan tersebut dihapus dari media sosial.

"Bahkan ada 'orang yang dekat dengan Solo' meminta saya untuk menghapus video tersebut. Tapi seperti biasa, video tersebut saya selalu kirim ke Ring 1 Istana, karena presiden itu mantan klien saya," imbuhnya.

Meski demikian, Hotman tidak menjelaskan secara rinci identitas pihak yang disebut sebagai orang dekat Solo tersebut.

Dalam keterangannya, Hotman juga mengklaim video tersebut mendapat respons positif dari salah satu pejabat senior yang dekat dengan Presiden Prabowo Subianto.

Namun ia mengaku tidak mengetahui apakah video yang dibuatnya memiliki kaitan dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian memberikan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr Tifa.

"Saya tidak tahu apakah pada malam itu juga Presiden Prabowo telepon Kejaksaan Agung. Karena you tahu kan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak mungkin berani bikin putusan tanpa minta petunjuk dari Jaksa Agung," jelasnya.

Sebelumnya, Roy Suryo dan dr Tifa sempat ditahan setelah ditangkap terkait perkara dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Namun setelah berkas perkara, tersangka, dan barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, jaksa memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap keduanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Marcelo Bellah menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah pihak keluarga dan kuasa hukum mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada jaksa penuntut umum.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kewenangan Polri dalam perkara tersebut telah selesai setelah proses pelimpahan tahap II dilakukan.

Menurut Kapolri, keputusan terkait penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kejaksaan setelah tersangka dan berkas perkara resmi diserahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Kasus yang menyeret Roy Suryo dan dr Tifa hingga kini masih terus berlanjut dan akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.* (cn/ad)

BINJAI – Sejumlah elemen mahasiswa di Kota Binjai menilai DPRD Binjai tidak menunjukkan keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat.

Penilaian itu muncul setelah salah satu pimpinan DPRD Binjai menyebut sejumlah tuntutan mahasiswa bukan merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga legislatif daerah.

Baca Juga:

• APDESU Laporkan Dugaan KKN dalam SPMB Kabupaten Batu Bara ke Kejaksaan

"Ucap Oza hasibuan Kami menilai DPRD Binjai buang badan. Ketika rakyat menyampaikan aspirasi soal BBM, rupiah melemah, sampai program MBG, jawabannya justru itu bukan tupoksi. Lalu tupoksi DPRD itu apa kalau bukan menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat?" tegas perwakilan mahasiswa dalam keterangan tertulis.

Menurut mereka, DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan warga seharusnya dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tersedia.

Mahasiswa menilai sikap yang menyatakan persoalan tersebut bukan tupoksi DPRD justru menunjukkan kurangnya keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

"Seharusnya DPRD Binjai memanggil eksekutif, menggelar RDP, atau minimal menyampaikan rekomendasi resmi ke pusat. Bukan lepas tangan dengan dalih kewenangan," tambah mereka.

Mahasiswa juga meminta DPRD Binjai lebih terbuka terhadap kritik dan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan.

Mereka mendesak DPRD segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.

Jika tuntutan tersebut tidak mendapat respons, mahasiswa mengaku siap kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Binjai belum memberikan keterangan resmi terkait kritik yang disampaikan mahasiswa. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.* (ad)

JAKARTA – Sidang kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) belum dapat dimulai.

Sidang perdana masih menunggu putusan praperadilan yang diajukan Roy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca Juga:

• Roy Suryo Gugat Status Tersangka, PN Jaksel Jadwalkan Sidang Praperadilan

"Untuk sidang pertama perkara Roy Suryo, belum ditetapkan oleh majelis hakim karena masih menunggu permohonan praperadilan yang bersangkutan di PN Jaksel," kata Immanuel, Rabu (24/6/2026).

Sementara itu, PN Jaktim telah menjadwalkan sidang perdana terdakwa lain, yakni dr Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa, pada Kamis (2/7/2026) pukul 09.00 WIB di ruang sidang utama Prof. Kusuma Atmadja.

"Untuk perkara Tifauzia Tyassuma, sidang pertama hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026, jam 09.00 WIB," ujarnya.

Berdasarkan data pengadilan, perkara Roy Suryo teregister dengan nomor 300/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim, sementara dr Tifa dengan nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim.

Keduanya akan disidangkan oleh majelis hakim yang sama.

Di sisi lain, Roy Suryo juga mengajukan praperadilan terkait penggeledahan dan penangkapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Juni 2026.

Permohonan tersebut teregister dengan nomor 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Sidang perdana praperadilan dijadwalkan pada Senin (29/6/2026) dengan hakim tunggal I Ketut Darpawan.

Sementara itu, dr Tifa tidak mengajukan praperadilan.

Hal ini dikonfirmasi pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyebut belum ada permohonan yang teregister.

Polda Metro Jaya menyatakan siap mengikuti proses hukum praperadilan yang diajukan Roy Suryo.

Namun hingga kini, pihak kepolisian mengaku belum menerima surat panggilan sidang.

"Kami belum menerima suratnya," kata Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Abrianto Pardede.

Meski demikian, Polda Metro Jaya menegaskan akan tetap hadir jika proses hukum berjalan sesuai ketentuan.* (d/ad)

MEDAN – Kuasa hukum Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, Willyam Raja D. Halawa, menyebut hubungan bisnis antara PT PASU dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tetap berjalan setelah pandemi Covid-19.

Ia menegaskan, pengiriman bahan baku maupun pembayaran disebut tetap berlangsung hingga 2024.

Baca Juga:

• Indonesia Penuhi Standar Swasembada Pangan FAO, Prabowo Optimistis Jadi Lumbung Padi Dunia

Menurut Willyam, fakta persidangan menunjukkan kerja sama kedua perusahaan tetap berjalan meski PT PASU sempat terdampak berat oleh pandemi Covid-19.

"Fakta yang terungkap di persidangan, pengiriman dari tahun 2022 sampai 2024 tetap berjalan. Seluruh transaksi itu berlangsung lancar dan pembayarannya dilakukan secara tunai atau cash," kata Willyam.

Ia menjelaskan, pembayaran yang dilakukan PT PASU pada periode tersebut juga digunakan untuk mencicil kewajiban lama pada 2020–2021.

Menurutnya, masa itu merupakan periode sulit bagi banyak perusahaan akibat pandemi.

"Pada masa 2020–2021 terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap kegiatan ekspor dan operasional perusahaan," ujarnya.

Willyam juga membantah adanya kejanggalan dalam mekanisme pembayaran yang dilakukan dari luar negeri.

Menurut dia, skema tersebut merupakan hal yang umum dalam transaksi internasional.

"Terdakwa sudah menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan langsung dari luar negeri agar dana dapat segera diterima oleh Inalum. Administrasinya juga dipenuhi," katanya.

Ia menambahkan, PT PASU kemudian mengalami kepailitan yang telah berkekuatan hukum tetap pada 2024 akibat tekanan bisnis berkepanjangan sejak pandemi.

"Pada akhirnya dampak dari Covid-19 itu membuat PT PASU dipailitkan. Putusan tersebut sudah inkrah pada tahun 2024," ujarnya.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mendakwa empat terdakwa, termasuk mantan petinggi Inalum dan Direktur Utama PT PASU.

Jaksa menilai perubahan skema pembayaran menjadi pemicu kewajiban tidak terpenuhi dan menimbulkan dugaan kerugian negara sekitar USD 9,04 juta atau Rp141,04 miliar.

Namun pihak kuasa hukum membantah tudingan tersebut dan menyebut transaksi tetap berjalan hingga beberapa tahun setelah pandemi.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti berikutnya.* (ad)

BANDA ACEH – Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Polda Aceh menggelar upacara dan tabur bunga di perairan Pelabuhan Malahayati, kawasan Teluk Krueng Raya, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 24 Juni 2026 pagi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di atas Kapal Polisi (KP) Wisanggeni 8005 dan dipimpin langsung oleh Karo Ops Polda Aceh Brigjen Pol. Heri Heriyadi, S.I.K., selaku inspektur upacara.

Baca Juga:

• Danrem 011/Lilawangsa: Tahun Baru Islam Jadi Momentum Perkuat Mental dan Ketakwaan Prajurit

Upacara berlangsung khidmat dengan prosesi penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan tabur bunga di perairan Teluk Krueng Raya sebagai simbol penghargaan atas jasa-jasa mereka.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tradisi Polri dalam mengenang perjuangan para pahlawan bangsa.

"Melalui kegiatan ini, Polri mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa. Nilai-nilai pengabdian, patriotisme, dan semangat juang mereka menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Joko.

Ia menambahkan, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum penting bagi Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme serta memperkuat pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, kegiatan tabur bunga bukan sekadar seremonial, melainkan juga pengingat bagi anggota Polri agar selalu meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Kegiatan tabur bunga ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri untuk senantiasa meneladani semangat pengorbanan para pahlawan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," pungkasnya.

Kegiatan berlangsung lancar dan ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan bagi bangsa dan negara.* (ad)

BATU BARA – Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) melaporkan dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kabupaten Batu Bara kepada Kejaksaan Negeri Batu Bara, Selasa (24/6/2026).

Laporan tersebut disampaikan setelah APDESU menggelar aksi damai di Kantor Bupati Batu Bara dan Kejaksaan Negeri Batu Bara.

Baca Juga:

• Bakom RI Bantah Tudingan Pengondisian Demo MBG: Pemerintah Hormati Semua Pendapat

Ketua APDESU, M. Adam Malik, mengatakan laporan tersebut disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan investigasi yang dilakukan tim di sejumlah sekolah, termasuk SD Negeri 01 Labuhan Ruku.

Menurutnya, ditemukan dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan SPMB dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Regulasi tersebut mengatur pelaksanaan SPMB melalui jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi dengan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

"Kami menemukan indikasi pelanggaran pada jalur domisili yang diduga melibatkan oknum panitia di tingkat sekolah hingga tingkat kabupaten. Dugaan ini perlu ditelusuri secara hukum untuk memastikan proses penerimaan murid baru berjalan sesuai ketentuan," ujar Adam Malik.

Ia menjelaskan, jalur domisili dalam SPMB bertujuan memberikan kesempatan yang adil kepada calon murid berdasarkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah.

Karena itu, setiap data administrasi yang digunakan dalam proses seleksi wajib diverifikasi secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.

APDESU menduga praktik penerimaan peserta didik yang tidak sesuai dengan ketentuan domisili bukan hanya terjadi pada satu sekolah, melainkan berpotensi berlangsung di sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Batu Bara.

Menurut APDESU, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mengganggu tujuan utama kebijakan SPMB, yakni pemerataan akses pendidikan dan distribusi peserta didik yang lebih proporsional antar satuan pendidikan.

Selain berdampak terhadap pemerataan layanan pendidikan, APDESU juga menyoroti potensi pengaruhnya terhadap pengelolaan anggaran sekolah.

Organisasi itu menilai jumlah peserta didik yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) memiliki keterkaitan langsung dengan besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima setiap satuan pendidikan.

Sekretaris Jenderal APDESU, Nurizat Hutabarat, S.H., mengatakan pengelolaan Dana BOS diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Dalam regulasi tersebut, besaran alokasi Dana BOS ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat dalam Dapodik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, asesmen pendidikan, administrasi sekolah, serta kebutuhan operasional lainnya yang menunjang proses belajar mengajar.

"Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam proses penerimaan murid baru yang berdampak pada data peserta didik, maka kondisi tersebut berpotensi memengaruhi distribusi Dana BOS antar sekolah. Karena itu, pelaksanaan SPMB harus dijalankan secara jujur, transparan, dan sesuai aturan," kata Nurizat.

APDESU menilai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB perlu diusut secara menyeluruh untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan hak calon peserta didik maupun tata kelola pendidikan daerah.

Usai aksi damai, perwakilan APDESU menyerahkan dokumen laporan beserta sejumlah data pendukung kepada Kejaksaan Negeri Batu Bara.

Berkas tersebut diterima untuk dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

APDESU berharap aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan secara profesional dan independen guna memastikan seluruh proses penerimaan murid baru di Kabupaten Batu Bara berjalan sesuai peraturan perundang-undangan serta prinsip keadilan dalam layanan pendidikan .* (ad)

LHOKSEUMAWE – Korem 011/Lilawangsa menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Al-Fitrah Korem 011/Lilawangsa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Rabu, 24 Juni 2026.

Kegiatan tersebut diikuti prajurit TNI, aparatur sipil negara (ASN), personel satuan dinas jawatan, anggota Kodim 0103/Aceh Utara, serta masyarakat sekitar yang menjadi jemaah Masjid Al-Fitrah.

Baca Juga:

• Pertahanan, Pembangunan, dan Koridor Demokrasi

Setelah itu, peserta mengikuti ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Tgk. Taufikurrhami, S.E.

Dalam tausiyahnya, Tgk. Taufikurrhami mengajak seluruh peserta menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum untuk melakukan introspeksi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan.

"Pergantian tahun baru hijriah bukan sekadar perubahan angka pada kalender, melainkan momentum besar bagi kita semua untuk melakukan evaluasi total (muhasabah). Hijrah yang hakiki di era modern ini adalah bagaimana kita mampu meninggalkan kebiasaan buruk menuju perilaku yang lebih mulia, serta meningkatkan pengabdian kita kepada Allah SWT dan sesama manusia," ujar Tgk. Taufikurrhami.

Menurutnya, makna hijrah tidak hanya dipahami sebagai perpindahan secara fisik, tetapi juga perubahan sikap dan perilaku menuju kehidupan yang lebih baik serta lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Sementara itu, Komandan Korem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran M.S.M menegaskan bahwa peringatan Tahun Baru Islam memiliki nilai penting dalam membangun karakter dan mental spiritual prajurit.

"Saya berharap momentum 1 Muharram 1448 Hijriah ini menjadi titik balik bagi seluruh prajurit dan PNS Korem 011/Lilawangsa untuk meningkatkan disiplin, integritas, dan keimanan. Prajurit yang kuat tidak hanya unggul secara fisik dan taktik, tetapi juga harus memiliki mental spiritual yang kokoh agar selalu berada di jalan yang benar dalam mengabdi kepada bangsa dan masyarakat," tegas Brigjen TNI Ali Imran.

Menurut Danrem, kekuatan mental dan spiritual menjadi fondasi penting bagi setiap prajurit dalam menjalankan tugas negara, terutama di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.

Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di lingkungan Korem 011/Lilawangsa berlangsung sederhana namun penuh khidmat.

Acara ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat Aceh serta bangsa Indonesia.

Melalui kegiatan tersebut, Korem 011/Lilawangsa berharap semangat hijrah dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian, profesionalisme, serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Jambore Daerah (Jamda) XI Gerakan Pramuka Sumatera Utara Tahun 2026 yang akan digelar pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Kegiatan tersebut diperkirakan akan diikuti sekitar 5.575 peserta dan pengunjung dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Indonesia Siap atau Jadi Korban? Desi Mamahit Ingatkan Ancaman di Balik Revolusi AI

Dalam pertemuan tersebut, Bobby mengapresiasi langkah Kwarda Sumut yang menggabungkan nilai-nilai dasar kepramukaan dengan perkembangan teknologi modern.

"Kita melihat kegiatan Pramuka yang dilakukan Kwarda Sumut mampu menggabungkan teknologi dengan prinsip-prinsip dasar Pramuka. Ini penting agar anak-anak tetap hidup dengan nilai-nilai kepramukaan, namun tidak merasa kembali ke masa lalu," ujar Bobby.

Menurut Bobby, pendekatan tersebut menjadi salah satu cara untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap kegiatan kepramukaan yang selama ini dinilai mulai menurun.

"Kita melihat minat generasi muda untuk mengikuti Gerakan Pramuka semakin menurun. Banyak yang menganggap ikut Pramuka hanya cocok bagi mereka yang ingin menjadi anggota Mapala atau kuliah di Fakultas Kehutanan. Padahal, dari Pramuka ada banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh," katanya.

Ia menilai berbagai keterampilan yang diajarkan dalam kegiatan Pramuka memiliki manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari.

Mulai dari kemampuan bertahan hidup di alam terbuka, kepemimpinan, kerja sama tim, hingga kepedulian sosial yang dapat menjadi bekal menghadapi dunia kerja dan tantangan masa depan.

Bobby juga memberikan apresiasi terhadap konsep penyelenggaraan jambore yang tidak membebani peserta dengan biaya tambahan.

Menurutnya, konsep tersebut berpotensi menjadi contoh bagi pelaksanaan kegiatan serupa di daerah lain.

Selain itu, pelaksanaan jambore tahun ini juga melibatkan sejumlah instansi dan lembaga, termasuk pihak yang bergerak di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Edukasi diberikan melalui aktivitas praktik langsung agar lebih mudah dipahami peserta.

Gubernur Sumut itu menekankan pentingnya menjaga keamanan dan fasilitas selama kegiatan berlangsung agar seluruh peserta dapat mengikuti jambore dengan nyaman.

"Jambore ini diharapkan menjadi momentum pembentukan karakter generasi muda yang berintegritas, terampil, adaptif terhadap teknologi, serta memiliki kepedulian sosial dan semangat kebangsaan yang kuat," katanya.

Sementara itu, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sumut Dikky Anugerah Panjaitan mengatakan antusiasme peserta sangat tinggi menjelang pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Hingga saat ini antusiasme peserta sangat tinggi. Tercatat sekitar 5.575 peserta dan pengunjung akan terlibat dalam euforia Jambore Daerah yang berlangsung di kawasan wisata perkemahan Sibolangit," ujarnya.

Menurut Dikky, Jambore Daerah XI Sumut dikemas dengan konsep yang lebih modern melalui enam zona utama, yakni Zona Integritas, Zona Teknologi, Zona Outdoor Activity, Zona Keterampilan, Zona Permainan, dan Zona Penanggulangan Bencana.

Materi yang diberikan kepada peserta juga difokuskan pada penguatan karakter, ketahanan pangan, keterampilan hidup, hingga pemanfaatan teknologi untuk menghadapi tantangan masa depan.

Jambore Daerah XI Gerakan Pramuka Sumatera Utara Tahun 2026 akan diikuti oleh Pramuka Penggalang berusia 11 hingga 15 tahun dari 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda yang kreatif, mandiri, berkarakter, serta siap menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.* (ad)

JAKARTA – Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gerindra juga membantah berbagai isu yang dinilai berupaya memecah hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden.

Baca Juga:

• Indonesia Siap atau Jadi Korban? Desi Mamahit Ingatkan Ancaman di Balik Revolusi AI

"Ini karena ini satu kesatuan. Jadi jangan sampai ini isu-isu ada upaya memecah belah dan membuat keretakan ataupun ingin membuat satu apa jurang pemisahlah antara Presiden dan Wakil Presiden," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Bambang, Fraksi Gerindra akan terus mendukung jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran hingga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal.

"Kami Fraksi Gerindra, memberikan, akan men-support habis terkait keberlangsungan pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Gibran gitu," ujarnya.

Bambang juga menanggapi isu yang belakangan beredar mengenai adanya rapat khusus yang dipimpin Ketua Fraksi Gerindra Budi Djiwandono untuk mengawasi pergerakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia memastikan informasi tersebut tidak benar dan hanya merupakan kabar bohong yang tidak memiliki dasar.

"Jadi dalam rapat setiap rapat fraksi kita selalu dihadiri oleh seluruh pimpinan, Pak Andre, ada juga beberapa teman-teman juga kan. Dan biasanya Mas Budi selaku ketua yang memimpin, saya juga mendampingi. Dan terkait isu bahwa ada mengawasi itu saya pastikan itu hoaks ya tidak benar," kata Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa rapat Fraksi Gerindra selama ini rutin digelar untuk membahas berbagai persoalan di daerah pemilihan masing-masing anggota DPR.

Selain itu, rapat juga bertujuan memastikan program pemerintah berjalan dengan baik di tengah masyarakat.

Menurutnya, salah satu fokus yang dibahas adalah kondisi ekonomi masyarakat dan ketersediaan kebutuhan pokok.

"Dan yang kedua terkait ketersediaan sembako ya. Karena kita harus melihat tingkat daya beli masyarakat masih terjaga atau nggak gitu. Itu aja sih sebenarnya gitu," ujarnya.

Pernyataan Bambang sekaligus menegaskan posisi Fraksi Gerindra yang tetap solid mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah berbagai isu politik yang berkembang belakangan ini.* (d/ad)

Oleh: Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi

DI tengah meningkatnya kompleksitas ancaman global, peran militer tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai instrumen perang semata.

Baca Juga:

• 45 Tahun Mengabdi di ATR/BPN, Dr. Budi Suryanto Ungkap Akar Persoalan Agraria Nasional

Dalam konteks inilah pemikiran ilmuwan politik, Alfred Stepan, kembali menemukan relevansinya.

Stepan mengemukakan bahwa militer di negara berkembang memiliki dua peran yang tidak terpisahkan, yakni pertahanan dan pembangunan (defense and development).

Menurutnya, banyak negara berkembang menghadapi keterbatasan kapasitas institusi sipil, tantangan keamanan internal, dan kebutuhan percepatan pembangunan, sehingga militer sering kali menjadi salah satu instrumen negara yang memiliki kemampuan organisasi, disiplin, dan mobilitas tinggi untuk membantu menjawab berbagai persoalan tersebut.

Dalam kajiannya, Stepan juga membedakan konsep old professionalism dan new professionalism.

Old professionalism menempatkan militer semata-mata sebagai penjaga pertahanan eksternal yang berorientasi pada peperangan konvensional.

Sebaliknya, new professionalism memandang keamanan secara lebih luas.

Ancaman terhadap negara tidak hanya datang dari agresi militer, tetapi juga dari berbagai persoalan nonmiliter yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlangsungan pembangunan nasional.

Keterlibatan militer dalam pembangunan sesungguhnya bukanlah fenomena yang hanya terjadi di Indonesia atau negara-negara berkembang.

Negara-negara besar pun menjalankan fungsi serupa dengan pendekatan yang berbeda-beda.

Di Tiongkok, militer berkontribusi dalam pengembangan teknologi strategis, industri pertahanan, dan pembangunan infrastruktur nasional sebagai bagian dari strategi kebangkitan negara.

Di Amerika Serikat, berbagai inovasi yang kemudian mengubah peradaban modern, seperti internet, GPS, dan teknologi antariksa, lahir dari investasi dan riset pertahanan.

Sementara di Rusia, sektor pertahanan menjadi salah satu penggerak penting pembangunan industri, sains, dan teknologi nasional.

Bahkan di banyak negara maju lainnya, militer terlibat dalam penanggulangan bencana, perlindungan infrastruktur kritis, riset dan inovasi, serta penguatan kapasitas nasional menghadapi berbagai krisis.

Peran pembangunan militer juga meluas pada sektor-sektor kesejahteraan masyarakat.

Di Amerika Serikat, militer secara rutin memberikan dukungan kesehatan dan pendidikan kepada komunitas terpencil melalui berbagai program pengabdian masyarakat dan bantuan kemanusiaan.

Di Tiongkok, Tentara Pembebasan Rakyat pernah menjadi salah satu instrumen penting dalam program pengentasan kemiskinan dan pembangunan wilayah pedalaman.

Di India, militer aktif membangun fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan dan pegunungan terpencil.

Sementara di Brazil, angkatan bersenjata berkontribusi dalam program kesehatan masyarakat, pembangunan kawasan pedalaman, dan pelayanan kepada komunitas yang sulit dijangkau pemerintah sipil.

Fakta ini menunjukkan bahwa di banyak negara, militer menjadi salah satu instrumen negara untuk mempercepat pembangunan manusia dan memperkuat kohesi nasional.

Pengalaman internasional tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pertahanan dan pembangunan merupakan sebuah keniscayaan.

Keamanan dan kesejahteraan tidak dapat dipisahkan.

Negara yang aman memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang, sementara pembangunan yang berhasil akan memperkuat stabilitas dan ketahanan negara.

Indonesia memiliki pengalaman historis yang unik dalam konteks ini.

Sejak masa perjuangan kemerdekaan, TNI tidak hanya berperan mempertahankan kedaulatan negara, tetapi juga ikut membangun fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam berbagai fase sejarah, TNI hadir dalam pembangunan infrastruktur, pengamanan wilayah perbatasan, penanggulangan bencana, penguatan ketahanan pangan, hingga membantu masyarakat di daerah tertinggal dan terisolasi.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, Indonesia membutuhkan seluruh instrumen nasional untuk bekerja secara terpadu.

Dalam banyak keadaan, TNI menjadi institusi negara yang memiliki kemampuan mobilisasi tercepat, jangkauan terluas, dan kapasitas organisasi yang memungkinkan hadir secara cepat di tengah masyarakat.

Pengalaman menghadapi bencana alam, pandemi Covid-19, maupun berbagai keadaan darurat menunjukkan bahwa peran tersebut merupakan bagian penting dari penguatan ketahanan nasional.

Namun demikian, keterlibatan militer dalam pembangunan harus tetap berada dalam koridor demokrasi dan supremasi sipil.

Inilah pelajaran penting yang berkembang dalam teori hubungan sipil-militer modern.

Profesionalisme militer di negara demokrasi tidak diukur dari luasnya ruang politik yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya menjalankan tugas secara efektif di bawah otoritas sipil yang sah, menghormati konstitusi, serta menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan institusi.

Karena itu, partisipasi TNI dalam pembangunan tidak boleh dimaknai sebagai pengambilalihan fungsi institusi sipil ataupun kembalinya praktik politik militer.

Keterlibatan tersebut harus dipahami sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan negara berdasarkan keputusan politik dan peraturan perundang-undangan.

TNI membantu memperkuat kapasitas negara, bukan menggantikan peran lembaga sipil.

Di era ancaman multidimensi, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan TNI menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

Pertahanan negara tidak lagi semata-mata menjadi urusan militer, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

Demikian pula pembangunan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu institusi, melainkan memerlukan orkestrasi seluruh kekuatan nasional.

Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan stabilitas, ketahanan nasional, dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, pemikiran Alfred Stepan tetap relevan.

Militer di negara berkembang memang memikul tanggung jawab pertahanan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Kontribusi tersebut harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan tetap berada dalam koridor demokrasi.

Pada akhirnya, kekuatan militer dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan.

Keduanya justru dapat saling menguatkan.

Militer yang profesional, tunduk pada supremasi sipil, dan berkontribusi bagi pembangunan akan menjadi salah satu pilar penting bagi terwujudnya negara yang aman, maju, dan sejahtera.

Inilah esensi new professionalism di abad ke-21: tentara yang tangguh dalam menjaga kedaulatan, sekaligus hadir membantu bangsa membangun masa depannya, tanpa pernah meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi.*

*) Penulis adalahAsisten Strategi Panglima TNI