JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama sejumlah serikat pekerja/serikat buruh sepakat untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan secara bersama sebelum diajukan ke pemerintah.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam forum Halal Bihalal APINDO di Jakarta, Kamis, 9 April 2026, yang turut dihadiri perwakilan DPR RI, pemerintah, serta pimpinan organisasi serikat pekerja.

Baca Juga:

• Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme Tuai Kritik, Yusril: Hanya BKO ke Polri

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi inisiatif dialog tersebut.

Ia menekankan pentingnya proses penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dasco mendorong agar pembahasan RUU tidak mengulang polemik di masa sebelumnya dan mampu mengakomodasi kepentingan pekerja maupun dunia usaha.

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menegaskan bahwa penyusunan RUU Ketenagakerjaan harus didasarkan pada kesepahaman antara pengusaha dan pekerja.

Menurut dia, pendekatan kolaboratif diperlukan agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya meningkatkan daya saing usaha, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pekerja.

"Di tengah tekanan global seperti kenaikan biaya bahan baku, logistik, dan dinamika geopolitik, kolaborasi pengusaha dan pekerja menjadi kunci," kata Shinta dalam keterangan tertulis, Sabtu, 11 April 2026.

Sementara itu, Ketua Umum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat menekankan pentingnya komunikasi yang setara dan konstruktif antara pekerja dan pengusaha.

Ia juga menyoroti perlunya reformasi kebijakan pengupahan, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja dalam menghadapi disrupsi teknologi.

APINDO menegaskan bahwa dialog sosial yang intensif menjadi kunci untuk menghasilkan RUU Ketenagakerjaan yang komprehensif, berkeadilan, serta mampu mendorong produktivitas dan hubungan industrial yang lebih sehat dan berkelanjutan.*

(ad)

JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyoroti praktik trade misinvoicing atau manipulasi faktur dalam perdagangan internasional yang dinilai dapat menyebabkan kebocoran besar terhadap devisa negara.

Mengutip Global Financial Integrity, trade misinvoicing merupakan praktik pemalsuan dokumen perdagangan lintas negara melalui manipulasi nilai, volume, atau jenis barang dalam faktur ekspor-impor.

Baca Juga:

• IHSG Melonjak 6,14 Persen dalam Sepekan, Tembus 7.458 di Tengah Meredanya Geopolitik Timur Tengah

"Ini adalah praktik trade misinvoicing, yang selama ini tersembunyi di balik angka-angka ekspor-impor," kata Gibran dalam keterangan video di YouTube Wakil Presiden RI, Sabtu, 11 April 2026.

Gibran menilai praktik tersebut berpotensi memunculkan selisih pencatatan transaksi internasional yang membuka ruang bagi aliran dana ilegal ke luar negeri.

Ia menyebut, bentuk kecurangan ini dapat terjadi melalui under invoicing maupun over invoicing.

"Inilah kecurangan yang tampak teknis, tetapi berdampak sangat nyata," ujarnya.

Menurut Gibran, dalam periode 2014 hingga 2023, nilai under invoicing ekspor diperkirakan mencapai 401 miliar dolar AS atau sekitar 40 miliar dolar AS per tahun.

Sementara over invoicing tercatat sebesar 252 miliar dolar AS atau 25 miliar dolar AS per tahun, dengan sektor dominan antara lain perdagangan limbah logam berlapis logam mulia dan perangkat telekomunikasi seperti ponsel pintar.

Ia menyebut praktik tersebut menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional, mulai dari hilangnya potensi penerimaan pajak dan bea masuk, berkurangnya devisa negara, hingga masuknya dana ilegal ke dalam negeri.

Selain itu, trade misinvoicing dinilai menciptakan distorsi persaingan usaha.

Pelaku usaha yang patuh terhadap aturan pajak disebut berpotensi kalah bersaing dengan pihak yang melakukan kecurangan pelaporan nilai perdagangan.

"Jika dibiarkan, kecurangan ini dapat mendorong pelaku usaha yang jujur ikut melakukan hal serupa demi bertahan," ujar Gibran.

Pemerintah, kata dia, terus mendorong perbaikan sistem pelaporan dan pembayaran kepabeanan serta pajak berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan menekan kebocoran negara.

"Inilah saatnya ekonomi kita tumbuh dari kejujuran dan keadilan," kata Gibran.*

(km/ad)

BANDA ACEH – Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) mengukuhkan 262 wisudawan dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana dan Magister ke-50 Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 yang digelar di UCC Ahmad Dahlan, Sabtu, 11 April 2026.

Wakil Rektor I Unmuha, Dr. Nuzulman, SE., M.Si., mengatakan dari total lulusan tersebut terdapat 10 wisudawan terbaik dan 98 lulusan yang meraih predikat cumlaude.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Sabtu 11 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Rektor Unmuha, Dr. Aslam Nur, MA, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan.

Ia menegaskan bahwa gelar akademik bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal memasuki dunia yang lebih kompetitif.

"Gelar ini bukanlah garis akhir. Jangan cepat puas. Teruslah berani mengeksplorasi hal baru dan tetaplah haus akan ilmu," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi peran orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di Unmuha.

Dalam kesempatan itu, Rektor turut memaparkan sejumlah capaian institusi, termasuk penguatan sumber daya dosen dengan 58 tenaga pengajar bergelar doktor, di mana tiga di antaranya baru menyelesaikan studi.

Selain itu, Unmuha meraih Gold Winner Anugerah Riset dan Pengembangan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Klaster Utama.

Unmuha juga menerima tujuh penghargaan dari LLDikti Wilayah XIII dan menempati peringkat pertama Perguruan Tinggi Swasta di Aceh, peringkat empat besar perguruan tinggi se-Aceh, serta masuk 15 besar Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (PTMA) se-Indonesia.

Bendahara Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Andy Dwi Bawono, mengingatkan para lulusan agar siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks di era digital.

"Gunakan bekal ilmu untuk mengasah skill dan memberikan manfaat nyata," katanya.*

(ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengungkap perannya dalam membantu aparat kepolisian membongkar kasus penipuan yang melibatkan perempuan yang mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan.

Kasus tersebut berujung pada penangkapan pelaku oleh tim gabungan Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

• Diduga Tipu Ahmad Sahroni Rp300 Juta, Polda Metro Jaya Tangkap Perempuan Ngaku Pegawai KPK

"Yang ingin saya sampaikan langsung, ini berawal dari permintaan seseorang yang mengatasnamakan tim KPK dengan jumlah uang Rp300.000.000," kata Sahroni dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 11 April 2026.

Sahroni mengaku sempat menunda permintaan tersebut karena merasa janggal, terlebih pelaku terus mendesak agar uang segera diberikan.

Ia kemudian melaporkan hal itu ke pihak internal KPK untuk memastikan kebenarannya.

"Dari sana disampaikan bahwa itu tidak benar. Saya langsung bilang, tangkap saja kalau begini tidak benar," ujarnya.

Setelah dipastikan sebagai modus penipuan, KPK dan Polda Metro Jaya berkoordinasi untuk melakukan penindakan.

Dalam proses itu, Sahroni diminta bekerja sama dengan menyerahkan uang sebagai bagian dari strategi penangkapan pelaku.

"Bagaimana mau menangkap orang kalau uang belum diberikan? Maka kami diminta untuk memberikan uang tersebut, bukan sebagai pembayaran, tetapi untuk memastikan siapa yang menerima," kata dia.

Pelaku bahkan disebut sempat mendatangi Gedung DPR RI dan menemui korban di ruang tunggu pimpinan sebelum akhirnya diamankan aparat.

Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita barang bukti berupa uang sekitar US$17.400 atau setara Rp300 juta, serta sejumlah atribut palsu seperti stempel dan surat berkop KPK.

Sahroni menilai modus tersebut berbahaya karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara."Ini bahaya, tidak boleh dibiarkan," ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan lembaga penegak hukum dan tidak mudah percaya pada permintaan uang terkait pengurusan perkara.

Baca Juga:

• Kejati Sita Dokumen Usai Penggeledahan di Kementerian PU, Istana Buka Suara

Kasus ini masih didalami oleh aparat kepolisian dengan jeratan pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

(cn/ad)

JAKARTA – Polda Metro Jaya menangkap seorang perempuan berinisial TH alias D (48) yang diduga mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan dan menipu Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan Sahroni pada 9 April 2026.

Baca Juga:

• Kejati Sita Dokumen Usai Penggeledahan di Kementerian PU, Istana Buka Suara

"Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menangkap TH alias D (48)," kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 11 April 2026.

Menurut Budi, pelaku mendatangi korban di ruang Komisi III DPR RI dengan mengaku sebagai pegawai KPK atas perintah pimpinan lembaga tersebut.

Pelaku kemudian meminta uang sebesar Rp300 juta.

Polisi turut menyita sejumlah barang bukti, antara lain stempel palsu KPK, delapan lembar surat panggilan berkop KPK, dua unit telepon seluler, serta empat kartu identitas berbeda.

Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif.

"Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 492 KUHP tentang penipuan," ujar Budi.

Peristiwa ini bermula pada 6 April 2026 saat Sahroni tengah mengikuti rapat di ruang Komisi III DPR RI.

Ia mendapat informasi dari stafnya bahwa seorang perempuan mengaku sebagai Kepala Biro Penindakan KPK ingin menemuinya.

Sahroni mengaku tidak memiliki janji dengan pihak tersebut. Namun pelaku tetap mendatangi dirinya dan meminta uang Rp300 juta dengan alasan untuk kegiatan pimpinan KPK.

Politikus Partai NasDem itu mengakui sempat menyerahkan uang tersebut sebagai bagian dari upaya mengungkap dugaan penipuan.

"Duit memang sudah diserahkan. Kenapa itu diserahkan? Ya karena kalau mau menangkap orang, harus ada bukti," kata Sahroni.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kaitan permintaan uang tersebut dengan pengurusan perkara hukum, sebagaimana narasi yang sempat beredar di publik.

"Tidak ada urus perkara. Dia minta uang langsung atas nama pimpinan KPK," ujarnya.

Polda Metro Jaya menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar segera melapor melalui layanan darurat 110 jika menemukan modus serupa.*

(cn/ad)

BEIRUT – Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat sedikitnya 1.953 orang tewas akibat serangan militer Israel sejak 2 Maret 2026.

Ratusan korban di antaranya dilaporkan tewas hanya dalam satu hari serangan.

Baca Juga:

• Istana: Pemerintah Tak Tarik Pasukan TNI dari Misi Perdamaian UNIFIL Lebanon

Pejabat Lebanon menyebut sebagian besar jenazah korban hingga kini belum teridentifikasi akibat intensitas serangan yang terus berlangsung di sejumlah wilayah.

Sejak awal Maret, Israel dilaporkan melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Lebanon.

Eskalasi konflik meningkat setelah sebelumnya Israel dan Iran terlibat serangan militer yang turut menyeret keterlibatan Amerika Serikat pada akhir Februari.

Serangan tersebut disebut menewaskan sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, menurut laporan yang beredar di tengah konflik yang masih berkembang.

Ketegangan kemudian berlanjut dengan aksi balasan dari kelompok bersenjata di Lebanon, termasuk Hizbullah yang meluncurkan serangan ke wilayah Israel.

Dalam beberapa hari terakhir, Israel disebut terus menggempur sejumlah wilayah Lebanon tanpa jeda, memperburuk situasi kemanusiaan di kawasan tersebut.

Di tengah eskalasi konflik, pemerintah Lebanon berupaya membuka jalur diplomatik untuk meredakan ketegangan.

Kedua pihak dilaporkan sepakat memulai perundingan damai pada 14 April 2026 di Amerika Serikat.

Pertemuan awal disebut akan melibatkan Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat Yechiel Leiter dan Duta Besar Lebanon untuk AS Nada Hamadeh Moawad, dengan mediasi dari Duta Besar AS untuk Lebanon Michael Issa.

Hingga kini, belum ada rincian resmi mengenai agenda maupun hasil awal dari proses negosiasi tersebut.*

(cn/ad)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan terorisme bersifat terbatas dan tetap berada dalam kendali aparat kepolisian.

Menurut Yusril, hal tersebut merujuk pada perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Baca Juga:

• Kejati Sita Dokumen Usai Penggeledahan di Kementerian PU, Istana Buka Suara

"Kalau sekiranya polisi memerlukan bantuan, TNI bisa di-BKO kepada polisi," ujar Yusril, Sabtu (11/4/2026).

Ia menjelaskan, skema Bantuan Kendali Operasi (BKO) menempatkan TNI sebagai unsur pendukung dalam operasi yang tetap dipimpin oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dengan demikian, peran TNI tidak berdiri sendiri dalam penanganan terorisme.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak mengaku tidak mengikuti langsung pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.

Namun ia menilai, seluruh warga negara memiliki kewajiban menjaga keamanan negara.

"Kalau memang diperlukan dan diatur porsinya, kami ikut aturan," kata Maruli.

Pemerintah saat ini masih membahas rancangan Perpres yang akan mengatur secara lebih rinci peran TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme.

Pembahasan dilakukan melalui panitia antar kementerian.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut rancangan beleid tersebut belum rampung. Ia menambahkan, proses pembahasan masih berlangsung dan akan diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

Rencana pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme sebelumnya menuai kritik dari sejumlah pihak. Isu yang disorot antara lain potensi perluasan kewenangan militer dalam ranah sipil.

Pemerintah menegaskan, pengaturan tersebut tetap mengacu pada prinsip hukum dan mekanisme yang berlaku, serta menempatkan kepolisian sebagai leading sector dalam penanganan terorisme.*

(bb/ad)

JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan pemerintah tidak keberatan atas langkah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian Pekerjaan Umum.

Ia menegaskan pemerintah terbuka terhadap proses penegakan hukum.

Baca Juga:

• Respons Pernyataan Jusuf Kalla, Jokowi: Saya Ingin Secepatnya, Tapi yang Menuduh Harus Membuktikan

Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan pentingnya akuntabilitas dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

"Pemerintah terbuka, apalagi kalau memang ada hal-hal yang harus diperiksa," ujar Teddy kepada awak media, Sabtu (11/4/2026).

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penggeledahan di kantor Kementerian PU pada Kamis (9/4/2026).

Penggeledahan dilakukan di sejumlah ruangan, termasuk di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Penyidik juga menggeledah ruang kerja pejabat terkait, termasuk Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya.

Dalam proses tersebut, sejumlah dokumen dan perangkat elektronik diamankan sebagai bagian dari alat bukti.

Kejaksaan menyebut penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada sejumlah kegiatan Tahun Anggaran 2023–2024.

Langkah tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan dan penggeledahan yang telah diterbitkan sebelumnya.

"Barang-barang yang diamankan akan diteliti dan didalami lebih lanjut untuk mendukung proses pembuktian," demikian keterangan resmi Kejati DKI Jakarta.

Teddy menambahkan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Ia memastikan tidak ada intervensi dalam proses tersebut.*

(bb/ad)

SOLO — Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan kesediaannya untuk menunjukkan ijazah asli miliknya, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, jika diminta dalam persidangan.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas polemik yang kembali mencuat terkait tudingan keaslian dokumen pendidikannya.

Baca Juga:

• Polemik Makin Panas! Rismon Sianipar Ancam Somasi Dokter Tifa, Minta Audit Dana Penjualan Buku Jokowi’s White Paper

"Kalau diminta hakim, saya siap menunjukkan semuanya," ujar Jokowi dalam keterangannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/4/2026).

Menurut dia, pengadilan merupakan forum yang tepat untuk menguji kebenaran secara objektif.

Ia juga menilai bahwa proses hukum penting agar polemik yang berkembang di ruang publik tidak berlarut-larut.

Jokowi berharap perkara terkait tudingan tersebut dapat segera dilimpahkan ke pengadilan.

Ia juga mendorong aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, untuk segera menyatakan berkas perkara lengkap atau P21 agar proses hukum dapat berlanjut ke tahap persidangan.

"Ya penginnya secepat-cepatnya. Ini kan sudah hampir satu tahun," katanya.

Selain itu, Jokowi menegaskan bahwa pihak yang melontarkan tuduhan seharusnya membuktikan dalilnya melalui jalur hukum.

Ia menilai tidak tepat jika pihak yang dituduh justru diminta terlebih dahulu untuk membuktikan tuduhan tersebut.

"Yang menuduh itu yang membuktikan. Bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh lalu yang dituduh diminta membuktikan. Itu terbalik," ujarnya.

Pernyataan ini juga menjadi respons atas pandangan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang sebelumnya mendorong agar ijazah asli segera ditunjukkan untuk mengakhiri polemik.

Meski demikian, Jokowi memilih untuk menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada proses hukum yang sedang berjalan.

Ia juga enggan berspekulasi mengenai pihak-pihak yang berada di balik isu tersebut.

"Semua perlu bukti dan fakta hukum. Jadi serahkan saja pada proses yang ada," kata dia.

Jokowi menilai kepastian hukum menjadi kunci untuk mengakhiri perdebatan yang berkembang di masyarakat terkait isu tersebut.*

(tm/ad)

JAKARTA – Ahli digital forensik Rismon Sianipar berencana melayangkan somasi kepada pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa terkait dugaan pengelolaan hasil penjualan buku Jokowi's White Paper.

Ia juga meminta dilakukan audit terhadap rekening penjualan buku tersebut.

Baca Juga:

• Jokowi Tolak Tunjukkan Ijazah Asli, Tegaskan Hanya Dibuka di Persidangan

Ia menuding adanya ketidakterbukaan dalam pengelolaan hasil penjualan buku yang disebut-sebut mencapai ribuan eksemplar.

"Saya dan kuasa hukum saya akan mensomasi Bu Tifa untuk audit rekening penjualan buku JWP yang selama ini Anda pegang," kata Rismon dalam sebuah tayangan YouTube, Sabtu (11/4/2026).

Buku Jokowi's White Paper sebelumnya ditulis oleh tiga nama, yakni Rismon Sianipar, Dokter Tifa, dan Roy Suryo.

Publikasi tersebut berisi rangkaian analisis yang menyoroti isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dalam pernyataan terbarunya, Rismon juga meminta agar hasil penelitiannya dihapus dari buku tersebut. Ia mengklaim hanya bersedia melanjutkan penjualan buku jika konten yang dianggap bermasalah telah dikeluarkan.

"Silakan lanjutkan penjualan, tapi tanpa tulisan saya," ujarnya.

Selain itu, Rismon mengklaim adanya potensi keuntungan miliaran rupiah dari penjualan buku tersebut, terutama pada edisi premium yang dijual hingga Rp500 ribu per eksemplar.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti aliran dana penjualan buku itu.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Dokter Tifa terkait ancaman somasi tersebut.

Rismon sendiri sebelumnya telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Jokowi bersama Roy Suryo dan Dokter Tifa.

Namun, ia mengajukan restorative justice kepada penyidik.*

(tm/ad)

INDRAMAYU – Seorang balita berinisial AZH di Kabupaten Indramayu sempat dilaporkan terlindas kendaraan operasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Ponpes Salaf Annur membantah informasi tersebut dan menyebut kejadian itu tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial.

Baca Juga:

• Purbaya Dukung Penyesuaian RBB, Minta Bank Danai Program MBG hingga Koperasi Desa

Video insiden itu sempat viral dan menimbulkan kepanikan warga karena memperlihatkan dugaan balita terlindas kendaraan.

Pemilik SPPG, KH Farid Ashr Wadahr, mengatakan balita tersebut tidak mengalami luka seperti yang ramai diberitakan.

Ia menyebut anak itu dalam kondisi baik setelah dilakukan pemeriksaan medis.

"Anak kecil itu sedang bermain, kemudian berada di belakang ban kendaraan. Sopir tidak mengetahui keberadaan anak tersebut," kata Farid dalam keterangannya.

Menurut dia, kendaraan saat itu sedang bersiap meninggalkan lokasi setelah mengambil peralatan makanan dari sekolah.

Karena posisi anak berada di titik buta, sopir disebut tidak menyadari keberadaannya.

Situasi kemudian berubah menjadi kepanikan setelah warga sekitar berteriak bahwa balita tersebut terlindas. Rekaman momen kepanikan itu kemudian menyebar luas di media sosial.

Balita AZH kemudian dibawa ke RS Pertamina Klayan untuk pemeriksaan medis. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan luka maupun patah tulang.

"Setelah diperiksa dokter dan disaksikan aparat serta pemerintah setempat, hasilnya anak dalam kondisi sehat," ujar Farid.

Ia menambahkan, kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak keluarga dan pengelola.

Keluarga korban disebut tidak mempermasalahkan kejadian itu setelah mengetahui kondisi anaknya baik.

Farid juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi di media sosial.

Ia meminta publik melakukan verifikasi sebelum menyebarkan video yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

"Tabayyun dulu sebelum memviralkan," katanya.

Pihak SPPG menyatakan akan melakukan evaluasi internal terkait standar operasional prosedur (SOP), terutama pengawasan kendaraan di area kegiatan.*

(tm/ad)

TOBA – PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) kembali menegaskan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan dengan menyalurkan bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada SD Negeri 178491 Pintupohan. Penyerahan bantuan ini dilaksanakan pada Jumat (10/4/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana belajar, agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal, nyaman, dan kondusif bagi siswa maupun tenaga pendidik.

Momen ini juga menjadi sarana mempererat sinergi yang harmonis antara INALUM, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar. Kolaborasi yang baik dinilai sangat penting untuk mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, menyampaikan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada kegiatan bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar terhadap lingkungan sosial.

"INALUM berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata. Melalui program TJSL ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan mendukung generasi muda meraih masa depan yang cerah," ujar Melati Sarnita.

Ia menambahkan, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama karena merupakan fondasi penting dalam mencetak SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Pihak sekolah dan masyarakat setempat menyambut baik bantuan ini serta menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian INALUM.

Diharapkan dukungan ini tidak hanya memperbaiki fasilitas, tetapi juga memotivasi siswa untuk lebih semangat dalam belajar.

Dengan adanya program ini, INALUM kembali membuktikan perannya sebagai perusahaan yang peduli dan berkelanjutan.

Baca Juga:

• Wujud Kepedulian Sosial, Lapas Labuhan Ruku Salurkan Bantuan kepada Masyarakat dalam Rangka HBP ke-62

(ad)

​BATU BARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan paket bantuan kepada warga yang tinggal di sekitar lingkungan Lapas pada Jumat (10/04/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 yang mengusung semangat pengabdian dan kontribusi nyata bagi masyarakat luas.
​Acara yang berlangsung dengan khidmat ini dihadiri langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, beserta seluruh jajaran pejabat struktural dan staf.

Baca Juga:

• Imipas Gaspol Bersihkan Lapas dari Narkoba, Menteri Agus Andrianto: Petugas Terlibat Akan Dipecat dan Diproses Hukum

​Dalam sambutannya, Kalapas Hamdi Hasibuan menyampaikan bahwa pemberian bantuan sosial ini merupakan bentuk rasa syukur atas dedikasi insan pemasyarakatan selama 62 tahun.

Selain sebagai momen perayaan HBP, kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi untuk membangun citra positif Lapas Labuhan Ruku di mata publik serta memperkuat sinergi antara pihak Lapas dengan warga penyangga yang selama ini telah mendukung kondusivitas keamanan.

​Kalapas Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, menegaskan bahwa semangat berbagi ini akan terus dijaga sebagai bagian dari pengabdian tanpa batas.

Melalui momentum Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 ini, diharapkan Lapas Labuhan Ruku tidak hanya unggul dalam aspek pelayanan hukum dan pembinaan, tetapi juga senantiasa hadir sebagai institusi yang responsif dan memiliki kepedulian tinggi terhadap aspek sosial di sekelilingnya.*

(ad)

BATU BARA – Ketua TP PKK Kabupaten Batu Bara yang diwakili Staf Ahli TP PKK, Ny. Leli Syafrizal, menghadiri kegiatan Sepekan Mengejar Imunisasi (PENARI) dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia (PID) di Kantor Camat Air Putih, Indrapura, Kecamatan Air Putih, Jumat (10/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Ny. Leli Syafrizal meninjau langsung pelayanan posyandu kepada balita serta mengikuti pemberian vaksin secara simbolis bersama Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Batu Bara, Renold Asmara, dan Kepala Puskesmas Indrapura, dr. Juni Hainarida.

Baca Juga:

• Sumut Hadapi Tantangan Kekurangan Dokter Spesialis, Ini Langkah Pemprov

Dalam sambutannya, Ny. Leli Syafrizal menegaskan bahwa imunisasi merupakan salah satu hak dasar manusia yang harus dipenuhi dan diperjuangkan bersama, tidak hanya oleh individu penerima vaksin, tetapi juga oleh seluruh elemen masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa untuk memastikan masyarakat terlindungi secara optimal, cakupan imunisasi harus tinggi dan merata di setiap wilayah.

Namun demikian, saat ini cakupan imunisasi di Indonesia masih tergolong rendah sehingga belum mampu membentuk kekebalan kelompok (herd immunity).

"Kondisi ini mendorong Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dalam menutup kesenjangan imunitas. Diperlukan berbagai strategi kolaboratif, salah satunya melalui pelaksanaan Pekan Imunisasi Dunia tahun 2026," ujarnya.

Berdasarkan data laporan bulanan Kabupaten Batu Bara per 9 April 2026, target capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) hingga Maret 2026 sebesar 23,25 persen, namun realisasi yang dicapai baru sebesar 6,45 persen. Capaian tersebut dinilai masih belum optimal.

Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan capaian imunisasi di Kabupaten Batu Bara adalah masih adanya orang tua yang menolak imunisasi bagi anaknya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menyiapkan sejumlah strategi, antara lain peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, optimalisasi peran tenaga kesehatan, peningkatan akses layanan imunisasi, penguatan kerja sama lintas sektor, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi khusus terhadap puskesmas dengan capaian rendah.

Mengakhiri sambutannya, Ny. Leli Syafrizal mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program imunisasi demi kesehatan generasi masa depan.

"Dengan imunisasi, anak-anak akan mendapatkan perlindungan terbaik dari berbagai penyakit berbahaya dan mematikan, sehingga dapat tumbuh sehat dan tangguh dalam menghadapi masa depan," tutupnya.*

(ad)

JAKARTA – Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran masih bergerak tinggi pada Sabtu (11/4/2026) pagi.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional Bank Indonesia mencatat cabai rawit merah menempati posisi tertinggi dengan harga Rp83.100 per kilogram, disusul telur ayam ras Rp32.550 per kilogram.

Baca Juga:

• Emas Antam Kembali Menguat, Harga 1 Gram Kini Rp2,86 Juta

Komoditas beras juga bervariasi di pasar eceran. Beras kualitas bawah I dijual Rp14.500 per kilogram dan kualitas bawah II Rp14.550 per kilogram.

Adapun beras kualitas medium I berada di harga Rp16.050 per kilogram, dan medium II Rp15.900 per kilogram.

Untuk kategori beras premium, harga beras kualitas super I tercatat Rp17.300 per kilogram, sedangkan super II Rp16.850 per kilogram.

Sementara itu, kelompok cabai lain juga masih tinggi.

Cabai merah besar berada di level Rp48.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp45.600 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp52.950 per kilogram.

Pada komoditas protein hewani, daging ayam ras segar dipatok Rp41.500 per kilogram

Sedangkan daging sapi kualitas I mencapai Rp147.650 per kilogram dan kualitas II Rp137.950 per kilogram.

Untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, gula pasir premium dijual Rp20.150 per kilogram, sementara gula lokal Rp19.100 per kilogram.

Adapun minyak goreng curah berada di harga Rp20.100 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I dijual Rp23.250 per liter, sedangkan merek II Rp22.350 per liter.

Fluktuasi harga pangan ini masih dipengaruhi oleh faktor distribusi, cuaca, serta pergerakan pasokan di sejumlah daerah sentra produksi.*

(at/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat penguatan signifikan pada periode perdagangan 6–10 April 2026.

Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan IHSG melonjak 6,14 persen dan ditutup pada level 7.458,49, setelah pekan sebelumnya terkoreksi 0,99 persen ke posisi 7.026,78.

Baca Juga:

• Emas Antam Kembali Menguat, Harga 1 Gram Kini Rp2,86 Juta

Analis PT MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menyebut penguatan IHSG tidak lepas dari sentimen global, terutama meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, serta dibukanya kembali Selat Hormuz, menurunkan kekhawatiran investor terhadap gangguan pasokan energi dunia.

"Sentimen ini ikut menekan harga minyak global dan meningkatkan kembali selera risiko investor," kata Herditya.

Meski demikian, ia mencatat nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kekhawatiran inflasi dan fiskal domestik, serta revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh Bank Dunia menjadi 4,7 persen.

Dari sisi perdagangan, aktivitas di BEI juga mengalami peningkatan. Rata-rata volume transaksi harian naik 24,81 persen menjadi 32,28 miliar saham.

Nilai transaksi harian turut meningkat 17,26 persen menjadi Rp17,32 triliun, sementara frekuensi transaksi naik 15,05 persen menjadi 2,05 juta kali.

Namun, investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp3,31 triliun dalam sepekan. Sepanjang 2026, arus keluar dana asing tercatat mencapai Rp37,14 triliun.

Sementara itu, penguatan IHSG juga ditopang oleh tembusnya indeks di atas rata-rata pergerakan 200 hari (MA-200), yang secara teknikal mengindikasikan tren penguatan jangka menengah.

Meski demikian, sejumlah sektor masih mencatat pelemahan. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling tertekan dengan penurunan 3,57 persen, diikuti sektor keuangan dan energi.

Di sisi lain, sektor consumer siklikal menjadi penopang utama dengan kenaikan 6,58 persen, disusul sektor industri dan consumer non-siklikal.*

(lp/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu, 11 April 2026.

Dalam operasi senyap tersebut, total 16 orang turut diamankan.

Baca Juga:

• KPK Bawa 12 Pejabat Tulungagung ke Jakarta Usai OTT Bupati, Perkara Masih Belum Diketahui

Lembaga antirasuah itu juga belum menjelaskan perkara dugaan korupsi yang melibatkan Gatut Sunu maupun barang bukti yang disita dalam operasi tersebut.

Para pihak yang diamankan saat ini dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Sesuai ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Juru Bicara KPK menyatakan seluruh proses masih berlangsung dan tim masih bekerja di lapangan.

"Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Profil Gatut Sunu Wibowo

Gatut Sunu Wibowo lahir di Tulungagung pada 17 Desember 1967.

Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di daerahnya sebelum melanjutkan studi ke Universitas Merdeka Malang pada jurusan Ekonomi dan lulus pada 1992.

Ia kemudian meraih gelar magister ekonomi dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada 2023.

Sebelum menjabat Bupati Tulungagung periode 2025–2030, Gatut pernah menjabat Wakil Bupati Tulungagung periode 2021–2024.

Dalam perjalanan politiknya, ia tercatat pernah bernaung di PDI Perjuangan sebelum berpindah ke Partai Gerindra pada 2024.

Harta Kekayaan Rp20,3 Miliar

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 3 Maret 2026, Gatut Sunu tercatat memiliki total kekayaan sekitar Rp20,3 miliar tanpa utang.

Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan senilai Rp14,53 miliar yang tersebar di Tulungagung, Surabaya, Trenggalek, hingga Tanah Laut, dengan total sekitar 20 bidang properti.

Selain itu, ia memiliki aset kendaraan dan alat transportasi senilai Rp3,47 miliar, termasuk mobil Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser, dan Toyota Innova Zenix, serta sejumlah truk dan sepeda motor.

Ia juga melaporkan harta bergerak lain senilai Rp1,74 miliar serta kas dan setara kas sebesar Rp592 juta.*

(tt/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa belasan pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung ke Jakarta usai menjalani pemeriksaan maraton di Polres Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu, 11 April 2026.

Para pejabat tersebut diberangkatkan menggunakan Bus Harapan Jaya menuju Bandara Juanda, Sidoarjo.

Baca Juga:

• Istana: Pemerintah Tak Tarik Pasukan TNI dari Misi Perdamaian UNIFIL Lebanon

Sebagian keluarga pejabat tampak mendatangi Polres Tulungagung sebelum keberangkatan, membawa koper dan pakaian ganti.

Sumber internal kepolisian menyebutkan sebanyak 12 orang pejabat dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

Sementara empat orang lainnya yang ikut diperiksa tidak turut dibawa.

"Ini tadi ada 12 orang yang dibawa bus," kata salah satu sumber di Polres Tulungagung, Sabtu (11/4/2026).

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Timur.

Sebanyak 16 orang diamankan dalam operasi tersebut, termasuk Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

"Benar, malam ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur. Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Ia menyebut seluruh pihak yang diamankan masih dalam proses pemeriksaan intensif di lapangan.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap sesuai ketentuan KUHAP.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto sebelumnya juga membenarkan adanya OTT tersebut, namun belum membeberkan perkara yang tengah ditangani.

"Benar [OTT di Tulungagung]. Iya [bupati ditangkap]," kata Fitroh.

Hingga kini, KPK belum memberikan rincian perkara maupun konstruksi dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi operasi senyap tersebut.*

(vod/ad)

JAKARTA – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, menantang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membuktikan klaim kepemilikan lahan di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Hercules menyatakan lahan seluas sekitar 34.690 meter persegi tersebut bukan milik PT KAI, melainkan milik ahli waris Sulaeman Effendi.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Ajak Pemuda IPK Perkuat Soliditas dan Dukung Pembangunan Daerah

"Kalau memang ini milik negara, bawa bukti, tunjukkan di sini. Kita kroscek sama-sama, dari mana hak pakainya, HPL-nya, asal-usulnya," ujar Hercules di Tanah Abang, Jumat, 10 April 2026.

Ia juga membuka ruang dialog dengan pemerintah, termasuk Kementerian PKP dan PT KAI, terutama jika lahan tersebut akan digunakan untuk program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Tapi kami masih terbuka untuk bicara baik-baik kalau ini program negara," katanya.

Hercules menegaskan keyakinannya bahwa lahan tersebut telah lama dikuasai secara turun-temurun oleh keluarga Sulaeman Effendi.

Ia menyebut lahan itu pernah disewa pihak swasta dan memiliki riwayat pengelolaan hingga 2017.

Menurut dia, setelah masa hak pengelolaan lahan (HPL) berakhir, penguasaan fisik tetap berada pada ahli waris.

Saat ini, lahan tersebut disebut masih digunakan untuk aktivitas usaha, termasuk parkir kendaraan.

Ia juga membantah tudingan bahwa GRIB Jaya menguasai lahan negara secara ilegal.

"Jadi jangan framing seolah-olah ormas menguasai tanah negara," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung kawasan tersebut dan menyebut adanya indikasi penguasaan lahan milik PT KAI oleh pihak lain.

Lahan itu rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Maruarar menegaskan negara harus hadir dalam pengelolaan asetnya.

"Ini untuk kepentingan rakyat, jangan ragu," ujarnya.*

(km/ad)

JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai "inflasi pengamat" di tengah derasnya arus opini publik di ruang digital.

Ia menilai, semakin banyak pihak yang tampil sebagai pengamat, namun tidak semuanya memiliki latar belakang keilmuan yang relevan dan berbasis data akurat.

Baca Juga:

• Istana: Pemerintah Tak Tarik Pasukan TNI dari Misi Perdamaian UNIFIL Lebanon

Teddy menyebut sejumlah pihak kerap memberikan analisis di berbagai bidang, mulai dari isu beras, militer, hingga hubungan luar negeri, namun tidak selalu didukung data yang valid.

"Ada pengamat beras tapi dia background-nya bukan di situ, ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan datanya tidak sesuai fakta," ujarnya.

Menurut Teddy, sebagian figur yang kerap muncul di ruang publik tersebut bukan hal baru, melainkan sudah aktif sejak sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai kelompok tersebut turut membentuk opini publik sejak lama, termasuk sebelum Prabowo menjabat sebagai presiden.

Meski demikian, Teddy menegaskan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo tetap tinggi.

Ia menyebut jutaan warga tetap memberikan dukungan dibandingkan narasi yang berkembang dari sebagian pengamat.

"Tapi faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo," ujarnya.

Teddy juga mengingatkan agar kritik dan pandangan publik tetap disampaikan secara konstruktif dan tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

"Boleh berbeda pendapat, silakan beri kritik, tapi jangan sampai membuat orang cemas terhadap negeri ini," kata dia.

Ia memastikan kondisi nasional saat ini tetap stabil dan mengajak masyarakat menjaga optimisme dalam membangun masa depan Indonesia.*

(d/ad)