Monitoring dilakukan di sejumlah lokasi, di antaranya Desa Tanjung Asri Kecamatan Sei Dadap untuk kategori Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAR), Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur untuk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Desa Rahuning Kecamatan Rahuning untuk Tertib Administrasi PKK, Desa Persatuan Kecamatan Pulau Raja pada kategori AKU HATINYA PKK, serta Kecamatan Air Joman untuk pelayanan IVA Test.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-80, Tegaskan Dukungan untuk Polri Presisi

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan Desa Tanjung Asri terpilih sebagai desa terbaik dalam pelaksanaan Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAR) Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi tingkat kecamatan dan kabupaten.

Ia mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersama TP PKK Kabupaten Asahan yang telah melakukan pembinaan sehingga Desa Tanjung Asri mampu mewakili Kabupaten Asahan pada tahap monitoring tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya, berbagai program telah dijalankan untuk mendukung keberhasilan PAAR, mulai dari pembinaan perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Gerakan Magrib Mengaji, pembinaan organisasi remaja, pelayanan kesehatan melalui posyandu anak, remaja dan lansia, hingga penyuluhan bela negara.

"Harapan kami seluruh program tersebut tetap berjalan secara berkelanjutan meskipun proses monitoring telah selesai, sehingga mampu melahirkan generasi yang berkualitas, bermartabat, dan religius," ujar Taufik.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto menyebut monitoring UP2K menjadi momentum untuk meningkatkan motivasi kelompok usaha dalam mengembangkan ekonomi keluarga. Menurutnya, kegiatan tersebut juga mendorong peningkatan kualitas administrasi, tata kelola usaha, inovasi produk, pemasaran UMKM, hingga melahirkan wirausaha baru yang mandiri dan berkelanjutan.

Di lokasi berbeda, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Zainal Aripin Sinaga mengatakan monitoring Tertib Administrasi PKK merupakan tindak lanjut supervisi yang dilaksanakan pada April 2026. Kabupaten Asahan berhasil masuk nominasi tahap monitoring tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Ia menegaskan penilaian tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK oleh TP PKK Kabupaten Asahan di tingkat desa dan kelurahan.

Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik mengatakan pihaknya telah melakukan pembinaan secara intensif terhadap seluruh desa dan kelurahan peserta lomba. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Asahan dan seluruh perangkat daerah dalam menyukseskan program PKK.

Sementara itu, Ketua Tim Monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara Afriani Syafitri menjelaskan monitoring merupakan bagian dari rangkaian Hari Kesatuan Gerak PKK Tahun 2026 sekaligus tindak lanjut hasil supervisi sebelumnya.

Ia menegaskan kegiatan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan untuk melihat secara langsung implementasi 10 Program Pokok PKK di tengah masyarakat serta mengevaluasi kinerja kader PKK di lapangan.

Afriani juga mengingatkan seluruh TP PKK agar terus tertib melakukan penginputan laporan melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan dan Data (SIPANDA). Ia berharap seluruh peserta menjadikan lomba sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan desa dan kelurahan yang mampu menjadi percontohan di Sumatera Utara.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Tari Persembahan, menyanyikan Indonesia Raya, Mars PKK, Dasawisma, doa bersama, sambutan para pejabat, serta peninjauan lokasi penilaian. Kegiatan berakhir sekitar pukul 13.00 WIB dalam keadaan aman, lancar, dan sukses.* (dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan amanat pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Polri, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga:

• Presiden Belarus Lukashenko Tiba di Jakarta, Bertemu Prabowo Bahas Kerja Sama Strategis Besok

"Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita. Tapi keamanan demokrasi juga harus kita jaga," kata Prabowo.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan agar demokrasi Indonesia tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang memiliki kekuatan finansial maupun kepentingan dari luar negeri.

"Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing. Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian," ujarnya.

Prabowo menegaskan demokrasi di Indonesia harus tetap berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi tidak boleh berkembang menjadi konflik yang memecah belah bangsa.

"Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kita," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalankan perannya sebagai penjaga demokrasi yang dewasa. Ia berharap Polri mampu menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara damai sekaligus menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum.

"Polri harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa. Menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai. Dan pada saat yang sama, menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara," tuturnya.* (dw/dh)

Penyampaian Ranperda dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda penjelasan gubernur terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut.

Baca Juga:

• Jerman Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Bobby Nasution Kini Jagokan Prancis dan Brasil

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp11,505 triliun atau 92 persen dari total anggaran belanja sebesar Rp12,507 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, hingga belanja transfer.

"Jika realisasi pendapatan dikurangi dengan realisasi belanja selama tahun 2025, terdapat surplus sebesar Rp521,494 miliar," kata Bobby Nasution dalam rapat paripurna.

Selain surplus anggaran, pembiayaan netto Pemprov Sumut tercatat sebesar Rp10,992 miliar. Dengan demikian, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp532,486 miliar.

Bobby menyampaikan laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Hasil pemeriksaan itu sebelumnya telah disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Sumut pada 25 Juni 2026.

Atas hasil tersebut, Pemprov Sumut kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian itu menjadi opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut sejak laporan keuangan Tahun Anggaran 2014.

Menurut Bobby, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh pihak, termasuk DPRD Sumut yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas upaya, kerja keras dan jerih payah seluruhnya, khususnya kepada dewan yang terhormat, yang telah menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan," ujarnya.

Ia berharap opini WTP dapat terus dipertahankan melalui peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penguatan sistem pengendalian intern, serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus tetap berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi guna mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

Rapat Paripurna DPRD Sumut dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus. Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, para pimpinan dan anggota DPRD Sumut, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya.* (dh)

Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Ferry Indra, mengatakan penyelenggaraan PRSU tahun ini hadir dengan konsep yang lebih segar dan melibatkan lebih banyak potensi lokal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga:

• Jangan Kaget! Petugas Bapenda Sumut Akan Datangi Rumah Warga, Ini Tujuannya

Menurutnya, sekitar 75 persen konten PRSU akan diisi oleh masyarakat Sumatera Utara dengan melibatkan seluruh 33 kabupaten/kota. Selain itu, satu paviliun dari Pulau Pinang, Malaysia juga akan ikut meramaikan pameran yang berlangsung selama 31 hari tersebut.

Penyelenggara menargetkan sedikitnya 300 ribu pengunjung selama pelaksanaan PRSU 2026.

Ferry menjelaskan kawasan PRSU akan dibagi menjadi tiga area pertunjukan. Panggung depan akan menjadi ruang bagi berbagai komunitas lokal, termasuk komunitas difabel, orkes dorong, dan komunitas kreatif. Sementara panggung utama akan menghadirkan artis nasional, sedangkan Panggung Keong menjadi pusat pertunjukan seni dan budaya khas Sumatera Utara.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, media, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pemerintah kabupaten/kota dapat bersama-sama menyukseskan PRSU sebagai ajang promosi daerah.

"Harapan kami, masyarakat Sumut bisa menunjukkan kepada daerah lain bahwa Sumatera Utara memiliki potensi besar dan layak menjadi kebanggaan bersama," katanya.

Komisaris Utama PT PPSU, Effendi Pohan, menyebut PRSU ke-50 menjadi momentum mengembalikan kejayaan event yang sempat vakum selama dua tahun. Menurutnya, PRSU tidak hanya menjadi pusat hiburan dan perdagangan, tetapi juga harus memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ia juga menekankan pentingnya penyelenggaraan yang mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut, Nurbaiti Harahap, mengatakan persiapan stan pameran telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan selesai sebelum pembukaan resmi pada 3 Juli mendatang.

Sebanyak 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipastikan membuka stan pameran. Selain itu, sejumlah instansi vertikal, BUMN, perguruan tinggi, dan mitra strategis juga akan berpartisipasi, di antaranya PT PLN, PT Kereta Api Indonesia, Bank Sumut, Tirtanadi, RS Haji Medan, Universitas Medan Area, hingga Universitas Pembangunan Panca Budi.

Tidak hanya menghadirkan pameran pembangunan dan hiburan, PRSU ke-50 juga menyediakan berbagai layanan publik seperti perpustakaan keliling, pemeriksaan kesehatan gratis melalui RS Haji Medan, serta layanan Samsat Keliling untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dengan konsep baru dan kolaborasi lintas sektor, PRSU ke-50 diharapkan menjadi ajang promosi terbesar Sumatera Utara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, pariwisata, dan pelaku UMKM di daerah.* (dh)

Upacara dipimpin langsung Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, MSi dan berlangsung dengan khidmat. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pejabat utama Polres Langkat, personel Polri, serta berbagai tamu undangan.

Baca Juga:

• Kapolri Ubah Paradigma Pengamanan Aksi, Unjuk Rasa Kini Dipandang sebagai Pelayanan

Pada upacara tersebut, Kapolres Langkat membacakan amanat Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80. Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri atas dedikasi, pengabdian, serta kerja keras dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia.

Presiden juga menegaskan tema Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", menjadi pengingat bahwa seluruh tugas dan pengabdian Polri harus berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dalam amanatnya, Presiden meminta seluruh personel Polri terus mengedepankan profesionalisme, responsivitas, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Selain itu, Presiden mengingatkan tantangan Polri ke depan akan semakin kompleks seiring berkembangnya dinamika kejahatan, kemajuan teknologi, serta meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian.

Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Presiden mengajak seluruh jajaran Polri untuk terus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat demi menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung pembangunan nasional.

Di akhir rangkaian kegiatan, Kapolres Langkat turut menyerahkan penghargaan kepada sejumlah personel Polres Langkat yang dinilai memiliki dedikasi, disiplin, loyalitas, dan prestasi dalam menjalankan tugas sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada institusi dan masyarakat.

Upacara berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan dalam memperingati Hari Bhayangkara ke-80.* (dh)

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Belarus. Presiden Lukashenko dijadwalkan melakukan pertemuan resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Kapolri Akui Polri Belum Sempurna, Siap Terima Kritik demi Perbaikan

"Saya mewakili Presiden Republik Indonesia menyambut kehadiran Presiden Republik Belarus H.E. Alexander Lukashenko di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta," tulis Sjafrie melalui akun Instagram resminya.

Menurut Sjafrie, hubungan Indonesia dan Belarus diharapkan semakin berkembang melalui kerja sama yang saling menghormati dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.

Sebelum kunjungan kenegaraan tersebut, Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenko di Jakarta. Pertemuan itu membahas berbagai persiapan teknis sekaligus finalisasi sejumlah dokumen kerja sama yang akan diumumkan dalam lawatan Presiden Lukashenko.

Selain membahas agenda kunjungan, kedua negara juga memperkuat koordinasi terkait peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, pertanian, ketahanan pangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pemerintah Indonesia juga menyambut baik rencana peluncuran Road Map for Bilateral Cooperation 2026–2030 yang diharapkan menjadi pedoman pengembangan hubungan kedua negara dalam lima tahun ke depan.

Belarus dinilai sebagai mitra strategis Indonesia di kawasan Eurasia, terutama setelah Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) menandatangani perjanjian perdagangan bebas pada Desember 2025. Kesepakatan tersebut diyakini akan semakin memperluas peluang investasi dan perdagangan antara kedua negara.

Pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko juga diperkirakan akan membahas berbagai isu regional maupun global serta memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan Belarus.* (in/dh)

Menurut Sarmuji, proses pemanggilan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya partai mengumpulkan fakta sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Anak Berkebutuhan Khusus Diduga Diperalat Tetangga Curi Emas Orang Tuanya di Deli Serdang, Kerugian Capai Rp140 Juta

Ia menegaskan Golkar akan menangani persoalan ini secara objektif dan tidak terburu-buru dalam menjatuhkan kesimpulan. Partai juga mempertimbangkan pandangan para ahli, termasuk psikolog, guna mengetahui apakah dugaan intimidasi benar terjadi dan memiliki keterkaitan dengan kondisi korban.

Sarmuji menilai seluruh fakta harus diuji secara menyeluruh agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan bukti yang kuat.

Meski demikian, Golkar memastikan tidak akan memberikan perlindungan kepada kader yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Kalau memang kader kami salah, kami tidak akan tolerir. Kami pasti akan memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya," tegas Sarmuji.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah dr Icha, dokter yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Leona, Kabupaten Timor Tengah Utara, meninggal dunia pada Jumat (26/6/2026) setelah sebelumnya menjalani perawatan di Kota Kupang.

Sebelum meninggal, dr Icha diduga mengalami tekanan psikologis usai menangani pasien korban gigitan ular. Dugaan adanya intimidasi dalam proses penanganan pasien kini turut menjadi perhatian sejumlah pihak dan masih terus didalami oleh aparat serta lembaga terkait.* (in/dh)

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto mengatakan tim tersebut telah dibentuk dan akan bekerja mengumpulkan data serta menelusuri penyebab pasti dari setiap kasus kematian peserta pelatihan.

Baca Juga:

• Kemhan Rombak Pelatihan Calon Manajer Kopdes, Bela Negara Kini Cuma 2 Pekan

Menurut Donny, investigasi dilakukan untuk memastikan faktor-faktor yang menyebabkan lima peserta meninggal selama mengikuti program pelatihan.

"Kami akan menindaklanjuti dengan mencari data-data tambahan mengapa hal ini bisa terjadi," katanya.

Selain menyelidiki kasus kematian peserta, tim gabungan juga menindaklanjuti temuan terkait gangguan kesehatan paru-paru yang dialami sejumlah peserta di pusat pendidikan Halim. Kemhan bersama Kemenkes telah melakukan langkah pencegahan guna menghindari penyebaran penyakit.

Donny menjelaskan, hasil evaluasi sementara menunjukkan penyebab meninggalnya para peserta tidak sama. Beberapa di antaranya diduga dipengaruhi oleh kelelahan, perubahan pola hidup dari lingkungan sipil ke sistem pelatihan berasrama, serta kondisi cuaca selama pelatihan berlangsung.

"Perubahan pola hidup dari kehidupan sipil ke kehidupan di barak yang menuntut disiplin tinggi juga menjadi salah satu faktor yang perlu dievaluasi, selain kondisi cuaca," ujarnya.

Ia menambahkan, sebagian peserta yang meninggal juga diketahui memiliki penyakit bawaan. Meski kondisi kesehatan mereka telah melalui pemeriksaan awal dan dinilai masih memenuhi syarat mengikuti pelatihan, terdapat faktor-faktor lain yang diduga memperburuk kondisi fisik peserta.

Donny mengungkapkan dua dari lima peserta meninggal akibat gangguan paru-paru yang terjadi di pusat pelatihan Halim, Jakarta. Sementara peserta lainnya yang menjalani pelatihan di Baturaja, Balikpapan, dan Singkawang meninggal akibat penyakit jantung.

Kemhan menegaskan hasil investigasi akan menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan program pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar kejadian serupa tidak kembali terulang.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Kapolri saat memberikan sambutan dalam Upacara Hari Bhayangkara ke-80 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Satlat Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga:

• Kapolri Ubah Paradigma Pengamanan Aksi, Unjuk Rasa Kini Dipandang sebagai Pelayanan

"Sebagaimana peribahasa tidak ada gading yang tak retak, begitu pun perjalanan pengabdian Polri yang belum sepenuhnya sempurna," ujar Kapolri.

Menurutnya, seluruh kritik, masukan, maupun evaluasi dari masyarakat akan dijadikan sebagai amanah untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan meningkatkan profesionalisme Korps Bhayangkara.

"Kami memaknai seluruh kritik dan masukan sebagai amanah demi meneguhkan darma bakti kami untuk menghadirkan sosok Polri yang benar-benar hadir bagi masyarakat," katanya.

Kapolri juga menyampaikan apresiasi atas meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Berdasarkan hasil Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Juni 2026, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri meningkat menjadi 80,6 persen.

Menurutnya, capaian tersebut bukan menjadi alasan untuk berpuas diri, melainkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polri agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

Listyo Sigit menambahkan, transformasi Polri akan terus diperkuat sebagai bagian dari persiapan menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menilai institusi kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

"Dibutuhkan semangat transformasi dan kerja sama seluruh komponen bangsa agar Indonesia mampu mewujudkan cita-cita sebagai negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan," tuturnya.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini juga menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat profesionalisme, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui reformasi yang berkelanjutan.* (in/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga:

• Mualem Apresiasi Dedikasi Polri di Hari Bhayangkara ke-80, Tegaskan Sinergi Jadi Kunci Kemajuan Aceh

"Namun demikian, jika terdapat pelaku aksi anarkis, Polri akan melakukan tindakan tegas dan terukur agar kamtibmas tetap terjaga," ujar Kapolri.

Ia menjelaskan, transformasi tersebut merupakan bagian dari upaya Polri menciptakan rasa aman sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman dan kondusif.

Kapolri juga mengutip hasil The Global Safety Report 2025 yang dirilis Gallup. Berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 83 persen masyarakat Indonesia mengaku merasa aman saat berjalan sendirian pada malam hari.

Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri juga mengalami peningkatan. Berdasarkan Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Juni 2026, tingkat kepercayaan masyarakat naik dari 76,2 persen menjadi 80,6 persen.

Tak hanya itu, sebanyak 82,4 persen responden optimistis kinerja Polri akan semakin baik pada masa mendatang.

Menurut Kapolri, capaian tersebut menjadi motivasi bagi institusinya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat keamanan nasional.

"Demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju dan berkelanjutan, dibutuhkan tekad seluruh komponen bangsa untuk saling bahu-membahu. Semangat transformasi Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan bersama tersebut," katanya.

Meski demikian, Listyo Sigit mengakui perjalanan Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat belum sepenuhnya sempurna.

Ia mengibaratkan proses pembenahan institusi dengan peribahasa tak ada gading yang tak retak. Karena itu, Polri tetap membuka diri terhadap kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan ke depan.* (mt/dh)

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pendalaman perkara yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, bersama sejumlah tersangka lainnya.

Baca Juga:

• Bupati Kuansing Resmi Ditahan KPK usai OTT, Sempat Minta Doa Sebelum Digiring ke Rutan

"Para saksi yang diperiksa terdiri dari DIK selaku Jabatan Fungsional Umum, WDA, EWT, dan YKS selaku Kepala Bidang, serta ZK, IRM, HSR, dan DAA yang menjabat sebagai Kepala Seksi," kata Budi.

Ia menjelaskan, kedelapan saksi telah hadir sejak pagi dan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik guna melengkapi berkas perkara dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 2 hingga 3 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 17 orang yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan terhadap pemohon izin tinggal warga negara asing.

Dari jumlah tersebut, delapan orang merupakan penyelenggara negara atau aparatur sipil negara (ASN), sedangkan sembilan lainnya berasal dari pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

Selanjutnya, pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam praktik pemerasan pengurusan izin tinggal WNA yang berlangsung sepanjang periode 2022 hingga 2026.

Penyidik menduga para tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp145,5 miliar dari praktik ilegal tersebut.

Adapun delapan tersangka dalam perkara ini yakni Silmy Karim, Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Ronald Arman Abdullah, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah.

KPK memastikan proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan akan memanggil saksi-saksi lain guna mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi tersebut.* (mt/dh)

Juru Bicara PN Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, mengatakan pihak pengadilan akan menerapkan penyekatan sejak pintu gerbang utama sebagai langkah mengantisipasi membludaknya pengunjung maupun pendukung yang ingin menghadiri persidangan.

Baca Juga:

• Roy Suryo Putar Rekaman Penangkapan di Sidang, Klaim Polisi Masuk Tanpa Izin

Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran jalannya persidangan yang diperkirakan akan menjadi perhatian publik.

PN Jakarta Timur juga mengimbau masyarakat agar tidak datang berbondong-bondong ke lokasi sidang. Hanya pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam proses persidangan yang diperbolehkan memasuki area pengadilan.

"Yang diperkenankan masuk adalah pihak-pihak yang memang berkepentingan pada persidangan besok," jelasnya.

Dalam perkara ini, PN Jakarta Timur telah menetapkan susunan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan dengan nomor perkara 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim.

Majelis hakim dipimpin oleh Christina Endarwati sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina. Sementara itu, dua panitera pengganti yang ditunjuk yakni Joyo Supriyanto dan Zuliana Maro.

Di sisi lain, perkara yang menjerat Roy Suryo belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses praperadilan yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya, berkas perkara Dokter Tifa telah dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum ke PN Jakarta Timur pada 23 Juni 2026 dan dinyatakan lengkap setelah melalui proses pemeriksaan administrasi.

Sidang perdana Dokter Tifa diperkirakan akan menjadi salah satu persidangan yang mendapat perhatian luas dari masyarakat mengingat perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyebaran informasi mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.* (mt/dh)

Bobby sebelumnya secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Jerman sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia. Namun, kekalahan tersebut membuat langkah tim Panser harus terhenti lebih awal di turnamen empat tahunan itu.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Luncurkan Berkah APP, Dorong Pelayanan Publik Sumut Lebih Cepat dan Transparan

"Prancis atau Brasil," ujar Bobby singkat sambil tersenyum ketika menjawab pertanyaan wartawan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby sebelum meninggalkan Gedung DPRD Sumut usai mengikuti agenda penyampaian penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Peluang Prancis dan Brasil memang masih terbuka lebar pada Piala Dunia 2026. Prancis tampil meyakinkan setelah menundukkan Swedia dengan skor telak 3-0, sementara Brasil sukses mengamankan kemenangan 2-1 atas Jepang dalam laga yang berlangsung sengit hingga menit-menit akhir.

Hasil tersebut memastikan kedua tim melanjutkan langkah mereka di turnamen dan menjaga peluang untuk bersaing memperebutkan trofi juara dunia.

Sementara itu, tersingkirnya Jerman menjadi salah satu kejutan besar di fase gugur Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Der Panzer harus mengakhiri perjalanan lebih cepat setelah gagal melewati adu penalti melawan Paraguay.* (mi/dh)

Penandatanganan MoU berlangsung di Gedung Syekh Abdul Halim Hasan, Kampus INSAN Binjai, Rabu (1/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BNNK Binjai, Rektor INSAN Binjai, jajaran dosen, mahasiswa, serta sejumlah pejabat BNNK Binjai.

Baca Juga:

• Kades di Deli Serdang Positif Narkoba Usai Terjaring Razia BNNK di Kafe Kita, Kini Jalani Asesmen Rehabilitasi

"Kampus merupakan benteng terakhir dalam upaya pencegahan narkoba. Mahasiswa harus menjadi agen perubahan yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami berharap INSAN dapat menjadi role model Kampus Bersinar atau Bersih Narkoba di Kota Binjai," ujarnya.

Dalam nota kesepahaman tersebut, kedua belah pihak menyepakati sejumlah program kerja sama. Di antaranya pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba secara rutin kepada mahasiswa baru maupun organisasi kemahasiswaan, pelaksanaan tes urine berkala bagi civitas akademika, pembentukan Satgas Anti Narkoba Kampus di bawah koordinasi BNNK Binjai, pelibatan mahasiswa dalam program Desa atau Kampung Bersinar, hingga pelaksanaan riset bersama mengenai rehabilitasi dan penyalahgunaan narkoba di Kota Binjai.

Sementara itu, Rektor INSAN Binjai menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, upaya pemberantasan narkoba sejalan dengan visi kampus dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan moral yang kuat.

"INSAN tidak hanya mencetak sarjana, tetapi juga membentuk generasi yang berakhlak, berintegritas, dan bebas dari narkoba. Kami siap mendukung penuh program BNNK Binjai. Gedung Syekh Abdul Halim Hasan juga kami harapkan menjadi pusat edukasi antinarkoba bagi masyarakat Kota Binjai," katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa materi mengenai P4GN akan diintegrasikan ke dalam mata kuliah wajib serta menjadi bagian dari kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman, penyerahan cenderamata, serta sesi foto bersama. Ke depan, BNNK Binjai dan INSAN akan menyusun rencana aksi triwulanan guna memastikan seluruh program yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.* (dh)

Ucapan tersebut disampaikan Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo: Tak Boleh Ada yang Kebal Hukum, Penegakan Harus Adil untuk Semua

Ia juga mengapresiasi langkah Polda Aceh yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dalam pelaksanaan tugas melalui identitas Polda Aceh Meutuah.

"Penamaan Polda Aceh Meutuah mencerminkan integrasi antara kebijakan nasional, arahan pimpinan, dan nilai-nilai budaya Aceh yang berlandaskan syariat serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat," ujar Mualem.

Menurutnya, pendekatan tersebut menunjukkan komitmen Polri dalam membangun institusi yang semakin dekat dengan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal yang menjadi identitas Aceh.

Mualem juga menilai keberhasilan menjaga keamanan dan mendorong pembangunan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Ia menekankan pentingnya penerapan konsep kolaborasi pentahelix, yakni sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.

Menurutnya, pemerintah bersama kepolisian berperan sebagai regulator dan fasilitator, akademisi menghadirkan riset dan inovasi, dunia usaha menyediakan investasi dan teknologi, masyarakat memberikan partisipasi aktif, sementara media berfungsi menyebarluaskan informasi sekaligus mengedukasi publik.

"Kolaborasi lima unsur tersebut menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan," katanya.

Mualem berharap sinergi yang selama ini telah terjalin dapat terus diperkuat demi menciptakan Aceh yang semakin aman, nyaman, dan kondusif bagi investasi maupun pembangunan.

"Jika kerja sama ini terus diperkuat, Aceh tidak hanya akan menjadi daerah yang aman, tetapi juga nyaman. Ekonomi akan terus tumbuh dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat," pungkasnya.* (dh)

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, mengatakan penyelidikan dilakukan secara bersama oleh Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Medan Baru. Saat ini, petugas masih menganalisis rekaman CCTV yang merekam aktivitas pelaku sebelum membawa kabur sepeda motor korban.

Baca Juga:

• Polri Resmi Bentuk Polresta IKN, Siapa Sosok Kapolresta Pertama?

Meski pelaku mengenakan seragam yang menyerupai perwira Polri, Calvijn menegaskan pihaknya belum dapat memastikan apakah pria tersebut benar merupakan anggota kepolisian atau hanya menyamar. Kepastian itu masih menunggu hasil penyelidikan yang sedang berlangsung.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan tidak mudah meminjamkan kendaraan kepada orang yang belum dikenal, meskipun mengenakan atribut atau seragam instansi tertentu.

"Yang terpenting, masyarakat harus lebih berhati-hati. Jangan mudah meminjamkan kendaraan kepada orang yang tidak dikenal agar kejadian serupa tidak terulang," katanya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Iptu Fandi Setiawan mengatakan korban telah dimintai keterangan sebagai pelapor. Polisi juga akan memanggil sejumlah saksi guna melengkapi proses penyelidikan.

"Pelapor sudah kami periksa. Selanjutnya saksi-saksi akan kami undang untuk dimintai keterangan. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan," ujarnya.

Peristiwa tersebut terjadi di depan sebuah kompleks perumahan yang berada di kawasan parkiran belakang Kantor Wali Kota Medan pada Kamis (25/6/2026) sore. Saat itu korban sedang bertugas ketika didatangi seorang pria yang mengenakan seragam menyerupai anggota Polri berpangkat Komisaris Polisi (Kompol).

Pelaku mengaku sepeda motornya mengalami kerusakan dan meminta meminjam motor milik korban dengan alasan hendak menjemput anaknya di kawasan Jalan WR Supratman, Medan. Korban yang tergerak untuk membantu akhirnya menyerahkan kendaraannya.

Di lokasi kejadian, seorang tukang becak juga sempat meyakinkan korban dengan mengaku mengenal pria tersebut serta menyebut istrinya bekerja di lingkungan Kantor Wali Kota Medan.

Namun hingga malam hari, pelaku tak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut. Merasa menjadi korban penipuan, Ardi kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Medan Baru pada 26 Juni 2026.

Selain kehilangan sepeda motor yang baru delapan bulan dikredit, korban juga kehilangan sejumlah dokumen penting yang tersimpan di dalam bagasi kendaraan, seperti KTP, STNK, buku tabungan, kartu ATM, serta uang tunai sekitar Rp130 ribu. Saldo dalam rekening ATM korban juga dilaporkan masih tersisa sekitar Rp600 ribu.

Polisi kini terus mengumpulkan alat bukti dan mendalami seluruh keterangan saksi guna memastikan identitas pelaku sekaligus mengungkap apakah seragam Polri yang digunakan merupakan atribut resmi atau hanya modus penyamaran untuk melancarkan aksi kejahatan.* (ds/dh)

Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, mengatakan dirinya memiliki pandangan yang sejalan dengan Puan Maharani dalam menyikapi dinamika politik nasional, termasuk aktivitas Jokowi yang mulai melakukan kunjungan ke sejumlah daerah.

Baca Juga:

• Dari Jokowi hingga Jusuf Kalla, Para Tokoh Nasional Hadiri HUT ke-80 Bhayangkara

Menurut Bestari, Puan memahami alasan PSI mengambil langkah-langkah politik yang dianggap penting, termasuk dalam menghadapi proses verifikasi faktual partai.

Ia juga menilai kapasitas Puan sebagai Ketua DPR RI membuatnya mampu melihat persoalan secara lebih objektif dan bijaksana dibandingkan sejumlah politisi lain yang memberikan kritik terhadap aktivitas politik Jokowi.

"Sebagai Ketua DPR, tentu beliau jauh lebih bijak dalam menyikapi persoalan ini dibandingkan mereka yang mungkin belum memahami konteks langkah politik yang sedang dilakukan PSI," katanya.

Bestari juga mendukung ajakan Puan agar seluruh pihak menjaga situasi politik tetap kondusif di tengah kondisi global yang masih penuh tantangan. Menurutnya, kunjungan Jokowi ke berbagai daerah justru membawa dampak positif bagi masyarakat.

Ia menilai agenda tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi warga, tetapi juga memperkuat komunikasi politik yang sehat tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Menanggapi adanya perbedaan pandangan di internal PDI Perjuangan terkait safari politik Jokowi, Bestari kembali menegaskan bahwa Puan menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi persoalan tersebut.

"Kalau Mbak Puan berbeda pendapat, mungkin karena beliau jauh lebih dewasa dalam melihat konteks persoalan dibandingkan yang lain," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk mantan Presiden Joko Widodo.

Meski demikian, Puan mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah situasi global yang belum sepenuhnya kondusif. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan suasana yang sejuk dan tidak memunculkan kegaduhan politik.

"Situasi global saat ini sedang tidak menentu. Karena itu, alangkah baiknya kita semua bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif dan adem," kata Puan.* (d/dh)

Kebijakan itu disampaikan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto usai mengikuti rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Rapat tersebut turut membahas evaluasi pelaksanaan pelatihan setelah meninggalnya lima peserta calon manajer koperasi.

Baca Juga:

• Wamenhan Ungkap Alasan Calon Manajer Kopdes Ikut Pelatihan Bela Negara

Selain memangkas waktu pelatihan, Kemhan juga mengubah konsep pembelajaran. Latihan dasar kemiliteran (Latsarmil) kini resmi diganti menjadi pelatihan Bela Negara dan manajerial dengan materi yang lebih berorientasi pada pembentukan karakter.

Donny menegaskan, peserta tidak lagi mendapatkan materi penggunaan senjata maupun taktik militer. Sebagai gantinya, mereka akan dibekali pemahaman mengenai nasionalisme, patriotisme, kedisiplinan, serta pembentukan karakter kepemimpinan.

"Peserta hanya diberikan materi tentang nasionalisme, patriotisme, disiplin, serta pembiasaan mengikuti jadwal harian sebagai bagian dari pembentukan karakter," jelasnya.

Usai menyelesaikan pelatihan Bela Negara selama dua minggu, para calon manajer koperasi akan mengikuti pelatihan manajerial selama sekitar satu bulan. Materi pelatihan akan difokuskan pada pengelolaan koperasi dan disusun sesuai kebutuhan masing-masing sektor.

Menurut Donny, penyusunan modul pembelajaran dilakukan oleh kementerian teknis terkait. Kementerian Koperasi menyiapkan materi pengelolaan koperasi, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun materi khusus bagi calon pengelola Koperasi Nelayan Merah Putih.

Di sisi lain, Kemhan juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut meninggalnya lima peserta SPPI selama mengikuti pelatihan. Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Selain melakukan investigasi, pemerintah juga memberikan bantuan kepada keluarga para peserta yang meninggal dunia, mulai dari proses pemulangan jenazah, biaya pemakaman, santunan dari Kementerian Pertahanan, hingga pendampingan pengurusan santunan BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini masih dalam proses penyelesaian.* (d/dh)

Di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (1/7/2026), Suhardiman terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan tangan diborgol. Bersama dirinya turut digiring Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnaen, serta seorang pihak swasta yang juga terjaring dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Usai Diultimatum KPK, Bupati Kuansing dan Sekda Akhirnya Menyerahkan Diri

"Terima kasih, mohon dukungannya dan doanya. Kita sama-sama menjunjung asas praduga tak bersalah," ujar Suhardiman.

Ketiganya kemudian dibawa menuju Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK di Gedung Merah Putih untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Sebelumnya, Suhardiman Amby dan Sekda Kuansing Zulkarnaen menyerahkan diri ke KPK pada Selasa (30/6/2026) malam setelah sempat diminta bersikap kooperatif menyusul pelaksanaan OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, keduanya tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 21.17 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan total 10 orang. Sebanyak sembilan orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sementara satu orang lainnya ditangkap di Jakarta.

Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik juga menyita barang bukti berupa barang bukti elektronik (BBE) serta satu unit mobil yang diduga berkaitan dengan tindak pidana suap.

KPK mengungkapkan, OTT ini berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah dilakukan gelar perkara, lembaga antirasuah menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

Perkara ini menjadi sorotan publik karena kembali menyeret kepala daerah aktif dalam dugaan tindak pidana korupsi. KPK menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan amanat dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo: Judol dan Korupsi Jadi Biang Kemiskinan, Polri Diminta Tak Lengah

"Negara kita adalah negara hukum. Karena itu hukum harus kita tegakkan, dihormati, dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat dan memberi rasa aman kepada masyarakat yang jujur," ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan, hukum tidak boleh hanya berlaku bagi masyarakat kecil, sementara pihak yang memiliki kekuasaan atau kekuatan ekonomi justru terbebas dari jerat hukum.

"Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat bagi mereka yang memiliki uang, tidak boleh menjadi alat balas dendam politik," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan maupun praktik kriminalisasi dalam proses penegakan hukum.

Menurutnya, seluruh aparat penegak hukum harus memastikan setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian.

"Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum," katanya.

Prabowo menambahkan, masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan, sementara mereka yang mencari keadilan wajib dilayani secara profesional.

Ia menegaskan bahwa setiap orang yang benar harus merasa aman, sedangkan siapa pun yang terbukti bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (dw/dh)