JAKARTA – Lionel Messi resmi mengakhiri perjalanan panjangnya bersama Timnas Argentina.

Kapten Albiceleste itu mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada Senin, 31 Agustus 2026, setelah lebih dari dua dekade membela negaranya.

Baca Juga:

• Jangan Cuma Jadi Angan-angan! Istana Kirim Peringatan Keras ke PSSI: Rombak Total Kalau Mau ke Piala Dunia!

Messi telah memikirkan masa depannya bersama Argentina sejak berakhirnya Piala Dunia 2026.

Bagi Messi, seragam Argentina memiliki arti khusus dalam perjalanan hidupnya.

Selama memperkuat Albiceleste, ia mengaku selalu berusaha memberikan kemampuan terbaik, baik ketika tim meraih kemenangan maupun saat menghadapi berbagai kegagalan.

"Saya bersumpah bahwa saya selalu memberikan segalanya, bukan hanya dalam beberapa tahun terakhir saat kami memenangkan segalanya, tetapi juga sebelumnya. Saya selalu berjuang dan memberikan segalanya demi seragam ini, demi menghadirkan kebahagiaan bagi kalian dan membuat kalian bangga menjadi orang Argentina melalui sepak bola," tulis Lionel Messi.

Messi mengakhiri karier internasionalnya pada usia 39 tahun.

Ia mengakui waktu bersama tim nasional semakin terbatas dan kini menjadi saat yang tepat untuk memberi kesempatan kepada generasi baru pemain Argentina.

Keputusan pensiun tersebut tidak diambil secara tiba-tiba. Messi mengatakan dirinya telah mempertimbangkan masa depannya setelah final Piala Dunia 2026.

Dalam perjalanannya bersama Argentina, Messi melewati masa-masa sulit sebelum akhirnya merasakan kesuksesan besar.

Ia turut membawa Argentina menjuarai Copa America dan Piala Dunia 2022.

Setelah tampil di final Piala Dunia 2026, Messi akhirnya memutuskan untuk menutup babak panjang karier internasionalnya.

Ia meninggalkan tim nasional setelah lebih dari 20 tahun menjadi bagian penting Albiceleste.

Messi juga menyadari Argentina memiliki sejumlah pemain muda yang siap mengambil peran lebih besar.

Regenerasi tersebut menjadi salah satu pertimbangannya untuk mengakhiri karier internasional.

Dalam pesan perpisahannya, Messi menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Argentina yang terus memberikan dukungan selama kariernya bersama tim nasional.

Ia mengaku akan merindukan dukungan suporter ketika bermain untuk Argentina.

Meski tak lagi berada di lapangan, Messi mengatakan akan tetap mendukung Albiceleste dari luar lapangan.

Keluarga, pelatih, rekan setim, dan seluruh pihak yang pernah mendampinginya juga mendapat ucapan terima kasih dari Messi.

Bagi dia, perjalanan bersama Argentina merupakan pengalaman yang akan terus dikenang.

Berbagai kemenangan dan kekecewaan menjadi bagian dari perjalanan panjang yang membentuk kariernya.

Messi mengatakan dirinya meninggalkan Timnas Argentina dengan perasaan damai dan bangga.

Ia merasa telah memberikan seluruh kemampuan untuk negara yang dibelanya sejak awal karier internasional.

Selama lebih dari dua dekade, Messi mencatatkan lebih dari 200 penampilan untuk Argentina dan menjadi salah satu pemain terpenting dalam sejarah sepak bola negara tersebut.

Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Albiceleste.

Kepergian Messi menandai berakhirnya salah satu era terbesar dalam sejarah Timnas Argentina.

Namun, kariernya bersama Argentina tetap meninggalkan warisan berupa sejumlah gelar dan momen penting yang akan dikenang para pendukung.

Kini, Messi akan menyaksikan perjalanan Albiceleste dari luar lapangan.

Dalam pesan terakhirnya, ia tetap menunjukkan kecintaannya kepada Argentina dengan menutup pernyataan tersebut melalui pesan sederhana: "Ayo Argentina!"* (di/ad)

JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pemberian tunjangan khusus bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dokter spesialis yang ditempatkan di wilayah 3T akan mendapatkan tunjangan khusus sebesar Rp30 juta per bulan.

Baca Juga:

• Menhut Raja Juli Tegaskan Hukum Karhutla Tak Boleh Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

"Pak Presiden Prabowo sudah menyetujui ada tunjangan khusus untuk dokter spesialis di daerah 3T sebanyak Rp30 juta per bulan," kata Budi di KSP, Senin, 31 Agustus 2026.

"Rp30 Juta per bulan itu untuk dokter spesialis di daerah 3T supaya bisa membantu distribusi," lanjutnya.

Selain dokter spesialis, pemerintah juga tengah membahas pemberian tunjangan khusus bagi dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di daerah 3T.

Budi mengatakan pembahasan dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Salah satu alasan pemerintah mengusulkan tunjangan tersebut adalah masih terbatasnya jumlah dokter gigi di sejumlah daerah.

"Nah, sekarang Kementerian Kesehatan sedang berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk juga mengusulkan tunjangan khusus bagi dokter dan dokter gigi. Karena kita kekurangan sekali dokter gigi," ujarnya.

Menurut Budi, masalah kesehatan gigi menjadi salah satu persoalan yang banyak ditemukan di masyarakat.

Karena itu, pemerintah ingin mendorong distribusi dokter gigi ke wilayah yang masih kekurangan tenaga medis.

"CKG paling banyak itu masalahnya 40% masalah gigi. Untuk didistribusikan ke daerah-daerah 3T tadi," kata Budi.

Meski usulan tunjangan khusus bagi dokter umum dan dokter gigi tengah dibahas, pemerintah belum menetapkan nominal yang akan diberikan.

Budi mengatakan besaran tunjangan masih menunggu pembahasan dan persetujuan dari sejumlah kementerian terkait.

"Angkanya harusnya bagus, tapi saya belum bisa disclose sekarang karena menunggu persetujuan dari Menpan RB, Bappenas, dan Kementerian Keuangan," jelasnya.

Ia berharap kebijakan tunjangan khusus tersebut dapat meningkatkan minat dokter untuk bertugas di wilayah 3T.

Dengan begitu, distribusi tenaga kesehatan di Indonesia diharapkan menjadi lebih merata.

"Mudah-mudahan itu bisa mendorong distribusi yang lebih merata dari dokter-dokter kita ke luar," ungkap Budi.

Selain tunjangan bagi dokter yang bertugas di wilayah 3T, pemerintah juga membahas usulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengenai besaran gaji dokter.

IDI sebelumnya mengusulkan gaji dokter umum sebesar Rp31,8 juta dan dokter spesialis Rp110 juta per bulan.

Budi mengatakan usulan tersebut masih dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Kementerian Keuangan.

"Kita sedang bicarakan dengan Menpan RB, karena harus ada kesetaraan dengan pegawai negeri lainnya. Kita bicarakan juga dengan Kementerian Keuangan untuk melihat kemampuan keuangannya sih," kata Budi.* (di/ad)

JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Ia mengatakan tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam menindak pihak yang terbukti melanggar aturan.

Baca Juga:

• Menhan Sjafrie: Penanganan Karhutla Tak Bisa Hanya Andalkan Pemerintah

Menurut dia, hukum tidak boleh hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh.

"Perintah Pak Presiden kepada kami sangat jelas bahwa penegakan hukum adalah hal yang utama. Dan penegakan hukum ini harus tidak diskriminatif, tidak boleh diskriminatif, tidak boleh hanya tajam ke bawah atau tumpul ke atas, tanpa pandang bulu," kata Raja Juli, dalam keterangannya, Senin (31/8/2026).

Menurut Raja Juli, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi kepada enam perusahaan yang berkaitan dengan perkara karhutla di Kalimantan.

"Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan, misalkan, sudah melakukan sanksi terhadap enam perusahaan di Kalimantan," ujar Raja Juli.

Selain sanksi terhadap perusahaan, proses hukum juga dilakukan oleh kepolisian.

Raja Juli mengatakan polisi telah mengumumkan adanya 72 tersangka dalam perkara karhutla.

"Saya kira juga, pihak kepolisian juga sudah mengumumkan ada 72 tersangka dan itu juga sebagian ada personal maupun perusahaan," kata dia.

Raja Juli menilai penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memberikan efek jera.

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kembali pelanggaran yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan membedakan pihak yang diproses berdasarkan status sosial maupun ukuran pengaruhnya.

Selama terdapat bukti pelanggaran, hukum akan ditegakkan.

"Kita tidak akan melihat, misalnya, itu orang besar atau orang kecil. Kalau selama itu memang ada bukti bahwa dia melanggar, maka akan kita tegaskan, akan kita tegakkan hukum," ujar dia.

Penegasan tersebut disampaikan di tengah upaya pemerintah menangani karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Pemerintah melibatkan berbagai lembaga untuk melakukan pencegahan, pemadaman, sekaligus penegakan hukum terhadap pihak yang diduga menyebabkan atau lalai dalam menangani kebakaran.

Dengan penindakan terhadap perusahaan maupun individu, pemerintah berharap penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencegah kebakaran berulang melalui penegakan hukum yang konsisten.* (km/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru tidak hanya terjadi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Lembaga antirasuah itu menduga praktik serupa juga terjadi di sejumlah perguruan tinggi lain.

Baca Juga:

• Kejagung Dalami Dugaan Korupsi MBG, 7 Saksi dari Lingkungan BGN Diperiksa

Menurut dia, praktik tersebut diduga terjadi secara luas di kampus lain.

"Karena memang ada dugaan bahwa praktik-praktik pengondisian pada proses penerimaan mahasiswa baru ini tidak hanya terjadi di Unila (Universitas Lampung) ataupun di Unsoed saja, tapi di kampus-kampus lain juga diduga jamak terjadi," kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Budi mengatakan perkara di Unsoed menjadi kasus kedua yang ditangani KPK terkait dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru.

Sebelumnya, KPK menangani kasus serupa di Universitas Lampung pada 2022.

Menurut Budi, setelah menangani perkara di Unila, KPK telah menerbitkan surat edaran sebagai langkah pencegahan korupsi di lingkungan perguruan tinggi.

"Merespons adanya perkara di Unila tersebut, KPK kemudian menerbitkan surat edaran untuk perguruan tinggi negeri, kemudian perguruan tinggi keagamaan negeri, dan juga politeknik negeri," ujar dia.

KPK mengimbau masyarakat yang mengetahui dugaan praktik korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru untuk melaporkannya kepada lembaga antirasuah.

Budi juga meminta perguruan tinggi melakukan pembenahan terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru.

Menurut dia, komitmen terhadap integritas harus diwujudkan melalui perbaikan sistem yang nyata.

"Tentunya dengan langkah-langkah yang nyata, tidak berhenti di komitmen, tapi betul-betul upaya-upaya perbaikan sistem itu dilakukan," ucap dia.

Pernyataan KPK tersebut disampaikan setelah lembaga antirasuah menetapkan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dan lima orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru.

Lima tersangka lainnya adalah Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unsoed Norman Arie Prayogo, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta, yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.

KPK membagi dugaan korupsi tersebut ke dalam tiga klaster.

Pada klaster pertama, Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayogo melalui Dian dan Adhi diduga meminta uang Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran yang mengikuti jalur mandiri.

Calon mahasiswa tersebut ternyata tidak lolos seleksi meski orang tuanya telah membayar uang.

Ketika meminta uang dikembalikan, dana tersebut disebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Dian dan Adhi.

Pengembalian uang kemudian diduga menggunakan dana yang dicairkan dari paket pengadaan proyek di Unsoed yang dikerjakan Mulyono, keponakan Akhmad Sodiq.

Pada klaster kedua, Mulyono diduga menerima gratifikasi Rp680 juta terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri pada 2025 dan 2026.

Penerimaan tersebut disebut dilakukan dengan sepengetahuan Akhmad Sodiq.

Akhmad Sodiq juga diduga memerintahkan Mulyono membayar pembelian tiga bidang tanah yang kemudian diatasnamakan Mulyono.

"Sehingga dalam hal ini, MYN (Mulyono) bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola uang yang diperuntukkan bagi ASO (Sodiq)," tutur Taufik.

Klaster ketiga berkaitan dengan Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto.

Dalam periode yang sama, Eko disebut berkomunikasi dengan salah satu pihak yang menjadi pengepul calon mahasiswa baru.

Atas sepengetahuan Akhmad Sodiq, Eko diduga melakukan tawar-menawar mengenai besaran uang atau "mahar" dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

Setelah terjadi kesepakatan, Eko diduga menerima uang dari salah satu pihak pengepul calon mahasiswa baru dengan total mencapai Rp1,12 miliar.

"Atas penerimaan tersebut ES (Eko Sumanto) melaporkannya kepada ASO bahwa kemudian ASO memberikan akses user ID-nya kepada ES untuk proses otorisasi 'klik' atau memberikan approval pada calon mahasiswa baru yang telah memberikan uang," ujar Taufik.

Para tersangka disangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK menyatakan penanganan perkara Unsoed menjadi bagian dari upaya mengungkap sekaligus mencegah praktik korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi.* (km/ad)

JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan keberhasilan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bergantung pada gotong royong seluruh pihak, termasuk masyarakat dan pengusaha.

Menurut Sjafrie, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.

Baca Juga:

• Bupati Fery Lepas Dua Pejabat Senior Labusel Usai 37 Tahun Mengabdi: Terima Kasih atas Dedikasi dan Pengabdian

"Saya diberitahu Pak Ketua Komisi I, target kebakaran hutan itu tergantung rakyat Indonesia. Jadi kita harus bergotong royong mengatasi ini semuanya, ya," kata Sjafrie, setelah rapat di Gedung DPR RI, Senin (31/8/2026).

Sjafrie mengatakan pengusaha yang memiliki kemampuan dan peralatan untuk membantu penanganan karhutla dapat memperbantukan fasilitas tersebut kepada BNPB.

"Tadi saya sudah kasih tahu, itu pengusaha-pengusaha yang punya alat berat, alutsista, helikopter, water bombing, perbantukan kepada BNPB, ya," lanjut dia.

Selain membantu pemadaman, Sjafrie mengajak para pengusaha di sektor kehutanan ikut melakukan mitigasi kebakaran hutan.

Menurut dia, keterlibatan pengusaha diperlukan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi serta mempercepat penanganan apabila titik api muncul dan berpotensi meluas.

"Saya juga menyampaikan kepada Komisi I untuk bisa kita teruskan kepada masing-masing sektor atau pihak yang mempunyai kaitan dengan bencana kebakaran hutan. Khususnya kita mengajak kerja sama dan gotong royong kepada semua pengusaha hutan yang ada di wilayah nasional untuk ikut serta bergotong royong dalam rangka memitigasi kebakaran hutan yang sedang berkembang ini," ujar Sjafrie.

Sjafrie menegaskan Kementerian Pertahanan dan TNI telah mengerahkan kemampuan serta kekuatan yang dimiliki untuk membantu penanganan karhutla.

Ia mengatakan penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan, menjadi salah satu bagian dari penggunaan anggaran pertahanan.

Sjafrie menjelaskan penggunaan anggaran pertahanan memiliki dua sasaran, yakni target program dan target dinamis.

Target program telah dialokasikan sebelumnya. Sementara itu, target dinamis mencakup kebutuhan yang muncul akibat bencana, seperti kebakaran hutan dan gempa bumi.

"Ya. Kita dalam menerima anggaran itu menggunakan anggaran itu dua target, satu target program dan satu target dinamis. Target program sudah dialokasikan, tapi target dinamis seperti kebakaran hutan, gempa bumi, ini juga akan kita memperoleh bantuan dari negara kepada anggaran pertahanan untuk kita akselerasi bantuan yang bisa kita berikan dalam mengatasi bencana gempa bumi dan bencana kebakaran hutan ini," pungkas dia.

Dengan demikian, pemerintah mendorong penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama.

Selain mengandalkan kemampuan pemerintah dan TNI, keterlibatan masyarakat serta dunia usaha dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.* (km/ad)

JAKARTA – Keluarga mendiang Sutrimo mendesak Polda Metro Jaya mencari ponsel milik korban yang hingga kini belum ditemukan.

Keluarga menilai keberadaan telepon seluler tersebut penting untuk mengungkap rangkaian peristiwa sebelum Sutrimo meninggal dunia.

Baca Juga:

• Kejagung Dalami Dugaan Korupsi MBG, 7 Saksi dari Lingkungan BGN Diperiksa

"Karena keluarga itu mendapatkan informasi bahwa almarhum Sutrimo meninggal itu adalah dari orang yang menggunakan HP Sutrimo sendiri," kata Aan saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Senin (31/8/2026).

Kabar mengenai kematian Sutrimo diterima keluarga sekitar pukul 08.30 WIB pada Kamis, 23 Juli 2026.

Sekitar pukul 09.00 WIB, jenazah Sutrimo diterima Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring.

Kondisi tersebut membuat keluarga mempertanyakan keberadaan ponsel Sutrimo.

Mereka menduga telepon seluler tersebut berada dalam penguasaan seseorang yang mengenal korban atau orang yang berada bersama Sutrimo ketika ditemukan meninggal.

Keluarga menduga pegawai Kejaksaan Agung bernama Febrio Adiono mengetahui keberadaan ponsel tersebut.

Dugaan itu didasarkan pada catatan di rumah sakit yang mencantumkan Febrio sebagai penanggung jawab Sutrimo.

Saat itu, Febrio disebut mengaku sebagai kerabat Sutrimo.

"Kami menduga bahwa HP itu setidak-tidaknya Febrio Adiono tahu lah HP itu di mana," kata Aan.

Atas dasar itu, keluarga meminta polisi memeriksa Febrio. Aan menyebut Febrio sebagai salah satu saksi yang dinilai penting untuk membantu mengungkap kematian Sutrimo.

Meski demikian, dugaan keluarga tersebut belum menjadi fakta hukum. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap perkara kematian Sutrimo.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan polisi hingga kini juga belum menemukan ponsel milik Sutrimo.

"Kepolisian tidak menemukan bahkan menguasai hp almarhum Sutrimo dari awal penyelidikan," ujar Budi kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Senin.

Budi mengatakan penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Polisi juga belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Febrio Adiono.

"Lab belum keluar hasilnya. Febrio belum dimintai keterangan," tambah dia.

Sutrimo merupakan penjaga rumah yang dipekerjakan eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus, Febrie Adriansyah, yang tersandung perkara TPPU PT Asabri.

Sutrimo disebut bertugas menjaga sejumlah rumah kosong milik Febrie.

Salah satunya merupakan bekas klinik kecantikan di Jalan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kuasa hukum Febrie, Firman Wijaya, sebelumnya membantah penyebutan Sutrimo sebagai kepala rumah tangga.

"Jadi posisi almarhum bukan sebagai karumga seperti yang banyak disampaikan, namun lebih ke menjaga rumah yang kosong dan tinggal di sana," kata Firman melalui keterangan, Rabu (12/8/2026).

Sutrimo kemudian ditemukan meninggal di halaman klinik tersebut.

Berdasarkan foto yang beredar, terdapat busa di mulut Sutrimo.

Jenazahnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring dalam balutan selimut biru oleh empat orang.

Salah satunya disebut merupakan staf Kejaksaan Agung, Febrio Adiono.

Keluarga kini menunggu hasil pemeriksaan kepolisian, termasuk hasil laboratorium dan pemeriksaan terkait penyebab kematian Sutrimo

Mereka juga meminta keberadaan ponsel korban ditelusuri karena dinilai dapat menjadi salah satu petunjuk penting dalam mengungkap perkara tersebut.*(km/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung memeriksa tujuh orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.

Baca Juga:

• Eks Plt Bupati Maluku Tengah Jadi Tersangka Korupsi Proyek Air Bersih Rp12,4 Miliar

Tujuh saksi yang diperiksa berasal dari berbagai unsur di lingkungan BGN.

Mereka terdiri atas tenaga ahli, aparatur sipil negara (ASN), pejabat pembuat komitmen (PPK), serta pihak yayasan.

Para saksi tersebut yakni NHG dan AR selaku tenaga ahli BGN, HC selaku ASN BGN, serta MS dan AM yang merupakan PPK pada BGN dan kegiatan MBG.

Satu saksi lainnya, AR, berasal dari Yayasan HMB.

"Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Anang.

Menurut Anang, penyidikan perkara tersebut dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel.

Kejaksaan juga menyatakan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

Pemeriksaan terhadap tujuh saksi ini dilakukan setelah Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus menetapkan tujuh tersangka dalam perkara dugaan korupsi Program MBG.

Salah satu penetapan tersangka terbaru adalah Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI), pada 2 Juli 2026.

Nama lain yang menjadi sorotan dalam perkara tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana.

Ia disebut memiliki peran penting dalam perkara dugaan suap terkait penentuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, sebelumnya mengatakan pemberian uang kepada Dadan dilakukan berkali-kali terkait penentuan sejumlah titik SPPG.

"Setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, saudara GHS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang baik mata uang asing maupun rupiah kepada saudara DH yang diberikan secara tunai yang bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada saudara GHS, meminta bantuan kepada saudara GHS dan saudara DH agar menjadi mitra MBG," kata Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Kamis (18/6/2026) malam.

Kasus yang menjerat Dadan Hindayana disebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan jual beli titik SPPG.

Penyidik juga mendalami dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam sejumlah pengadaan barang di lingkungan BGN.

Barang yang disebut masuk dalam dugaan pengadaan bermasalah antara lain sepatu, kaus kaki, hingga motor listrik.

Dengan pemeriksaan saksi terbaru, Kejagung menyatakan penyidikan terus berjalan untuk memperkuat bukti dan melengkapi berkas perkara dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025-2026.* (km/ad)

MEDAN – Naomi Sari Kristiani Harefa, adik Iman Harefa, membantah tudingan di media sosial yang menyebut dirinya diduga terlibat dalam kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri Iman Harefa.

Naomi menegaskan dirinya tidak berada di lokasi saat peristiwa yang menyebabkan Winda meninggal dunia pada 2 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Kasus Kematian Eks Istri Polisi di Medan Masih Bergulir, Itwasda dan Propam Polda Sumut Turun Mengawasi

Pernyataan itu disampaikan Naomi saat diwawancarai wartawan pada Senin, 31 Agustus 2026.

Ia didampingi tim kuasa hukum dari Lex Prosperitas Law Firm, yakni Indri Ari Pratami Hasibuan SH, Ridzwan SH MH, dan Ezzie Fadhlirridho SM SH MH.

"Pada saat kejadian, saya mengkonfirmasi betul bahwasanya saya tidak berada di lokasi kejadian. Berdasarkan tiket dan semua riwayat perjalanan saya, saya berada di Jakarta sejak 8 Juli 2026," ujar Naomi.

Naomi mengatakan dirinya baru kembali ke Medan pada 2 Agustus setelah mengetahui adanya peristiwa di rumah keluarganya.

Ia juga menjelaskan sempat meminta ayahnya datang ke Jakarta.

Pada 31 Juli, Naomi menghubungi ayahnya dan kemudian memesan tiket penerbangan Citilink untuk keberangkatan pada 2 Agustus pukul 08.20 WIB.

"Saya bilang, 'Pak, tolonglah ke Jakarta,' karena ada beberapa urusan yang memang harus Bapak langsung yang menangani," katanya.

Naomi mengatakan baru memberikan penjelasan setelah tudingan di media sosial dinilai semakin menyerang dirinya, termasuk pekerjaannya sebagai advokat.

Ia membantah tudingan bahwa dirinya ikut menyusun skenario terkait persoalan rumah tangga Iman dan Winda.

"Rumah tangga abang saya, bahkan keluarga-keluarganya, kami sebagai saudara-saudara tidak ada mencampuri, bahkan tidak ada mengintervensi apa pun sejak pernikahan mereka," ujarnya.

Menurut Naomi, berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya seharusnya dapat dibuktikan.

Ia menyerahkan proses pengungkapan kasus kepada aparat penegak hukum.

"Ya apa pun yang dikatakan oleh netizen di mana pun, itu harus bisa dibuktikan. Saya minta pertanggungjawabannya atas apa semua yang dituduhkan kepada saya karena itu tidak berdasar," tegasnya.

Naomi mengatakan langkah hukum terkait tudingan yang beredar tersebut saat ini sedang berjalan.

Naomi juga mengaku tudingan yang beredar berdampak terhadap pekerjaannya sebagai advokat.

Sejumlah kesempatan pekerjaan di Jakarta disebut batal setelah ia harus kembali ke Medan pada 2 Agustus.

Selain itu, ia mengaku menerima hinaan dan tudingan melalui media sosial.

Naomi meminta masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.

Menurut dia, setiap tuduhan harus didukung bukti.

"Berhati-hatilah dalam berkomentar, berhati-hatilah dalam memposting sesuatu karena semuanya itu harus ada bukti, harus ada dasar kita untuk melakukan apa pun," katanya.

Kasus kematian Winda Lorenza Gowasa pada 2 Agustus 2026 hingga kini masih menjadi sorotan.

Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab dan fakta di balik kematian tersebut.

Di tengah proses penyelidikan, berbagai narasi di media sosial menyeret nama Naomi.

Namun, tudingan tersebut masih berupa klaim atau narasi warganet dan belum dapat diposisikan sebagai fakta hukum.

Naomi telah membantah tudingan tersebut dan menyatakan menyerahkan proses hukum kepada pihak berwenang.* (ad)

MALUKU – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menetapkan eks Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabessy sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

Kasus tersebut berkaitan dengan proyek tahun anggaran 2020 senilai Rp12,4 miliar.

Baca Juga:

• Bupati Fery Lepas Dua Pejabat Senior Labusel Usai 37 Tahun Mengabdi: Terima Kasih atas Dedikasi dan Pengabdian

Mat awalnya datang ke Kejati Maluku untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi.

Namun, setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar empat jam dan menjawab 14 pertanyaan, statusnya berubah menjadi tersangka.

Mat kemudian langsung ditahan. Ia digelandang menuju mobil tahanan dengan mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku Radit Parulian mengatakan penetapan Mat sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti.

"Jadi penahanan Mat Marasabessy memenuhi dua alat bukti, jadi total ada tujuh orang tersangka," ujarnya di Gedung Kejati Maluku, Senin (31/8/2026).

Radit mengatakan total terdapat tujuh tersangka yang telah ditahan dalam perkara dugaan korupsi proyek air bersih di Pulau Haruku selama Agustus 2026.

Selain Mat Marasabessy, tersangka lainnya adalah kontraktor Noval, Kepala Bidang Cipta Karya Nur Madas, Kepala Bidang PKP Ela Sopalauw, mantan Kepala Bidang Cipta Karya Andriani, Kepala UPTD Anita Muin, serta Direktur PT Kusuma Jaya Abadi Dwi Priambada Kurniawan.

Kasus tersebut bermula dari proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

Proyek itu dibiayai melalui pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.

Pagu anggaran proyek mencapai Rp12,4 miliar.

Setelah melalui proses tender, pekerjaan dimenangkan PT Kusuma Jaya Abadi dengan nilai kontrak yang disebut mencapai sekitar Rp12,48 miliar.

Dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan sejumlah persoalan.

Sejak tahap awal, proyek disebut tidak berjalan sesuai ketentuan. Salah satunya tidak adanya konsultan perencanaan.

Lokasi pekerjaan juga disebut berubah-ubah tanpa didukung perencanaan yang memadai.

Selain itu, perubahan atau addendum kontrak dilakukan berulang kali tanpa dokumen contract change order (CCO) dan justifikasi teknis.

Persoalan lain ditemukan dalam proses pembayaran.

Pembayaran termin disebut telah mencapai 100 persen, meski pekerjaan fisik di lapangan belum dinyatakan selesai.

Dokumen progres pekerjaan juga diduga direkayasa untuk seolah-olah memenuhi persyaratan pencairan dana.

Dokumen prestasi pekerjaan disebut dibuat seakan-akan bobot pekerjaan telah tercapai, meski kondisi fisik di lapangan belum memenuhi persyaratan.

Akibat dugaan perbuatan tersebut, negara disebut mengalami kerugian sekitar Rp3,8 miliar.

Kejati Maluku masih memproses perkara tersebut untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Pulau Haruku.* (cn/ad)

LABUHANBATU SELATAN – Dua pejabat senior Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Saripuddin dan Hj. Agustina Nasution, memasuki masa purna bakti setelah mengabdikan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 37 tahun.

Pelepasan keduanya dilakukan Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang dalam acara yang berlangsung di Grandsuma Hotel, Senin (31/8/2026).

Baca Juga:

• Bupati Asahan Dorong Sinkronisasi Data Pajak untuk Optimalkan PAD dan DBH

Saripuddin sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (LHP).

Sementara Hj. Agustina Nasution menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).

Kegiatan diawali dengan makan siang bersama. Hadir dalam acara tersebut Bupati Fery Sahputra Simatupang, Sekretaris Daerah Labusel, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran Pemkab Labusel.

Dalam acara pelepasan, Saripuddin menyampaikan salam perpisahan kepada Bupati, Sekda, dan seluruh rekan kerja yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan pengabdiannya.

Ia juga meminta maaf apabila selama menjalankan tugas sebagai Kepala Dinas LHP terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dalam pelaksanaan pekerjaan maupun hubungan kedinasan.

Hal serupa disampaikan Hj. Agustina Nasution.

Ia menyampaikan terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada seluruh jajaran Pemkab Labusel apabila selama menjalankan amanah sebagai Kepala Dinas P3AP2KB masih terdapat kekurangan.

Keduanya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati Fery Sahputra Simatupang apabila selama memimpin perangkat daerah masing-masing masih terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan secara maksimal.

Bagi keduanya, purna bakti bukan berarti berakhirnya hubungan dengan pemerintah daerah.

Pengalaman selama puluhan tahun sebagai ASN diharapkan tetap dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Labuhanbatu Selatan.

Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pengabdian Saripuddin dan Hj. Agustina Nasution selama 37 tahun sebagai ASN.

"Atas nama pribadi, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan bupati terdahulu, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan," ujar Fery.

Menurut Fery, pengabdian keduanya tidak hanya diukur dari jabatan yang pernah diemban.

Waktu, tenaga, pikiran, dan pengalaman yang diberikan selama bertugas juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Fery berharap keduanya tetap memberikan masukan kepada pemerintah daerah meskipun telah memasuki masa pensiun.

"Walaupun sudah purna tugas, saya berharap komunikasi tetap terjalin. Kalau ada masukan dan saran untuk pemerintah daerah, tentu kami sangat terbuka dan berharap tetap bisa diberikan," katanya.

Fery mengatakan masa pengabdian selama 37 tahun sebagai ASN merupakan perjalanan panjang yang patut mendapatkan apresiasi.

Ia berharap masa purna bakti menjadi awal fase kehidupan baru yang tetap diisi dengan kegiatan positif dan menjaga silaturahmi.

Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Labusel M. Reza Pahlevi Nasution, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan OPD, camat, serta kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pelepasan tersebut menjadi momentum untuk mengenang perjalanan pengabdian dua pejabat senior sekaligus menunjukkan bahwa kontribusi kepada daerah tetap dapat diberikan meski masa kedinasan telah berakhir.* (ad)

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Kegiatan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (31/8/2026).

Baca Juga:

• Bupati Asahan Tanam Perdana PSR Kemitraan dan Padi Gogo di Bandar Pasir Mandoge

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menegaskan bahwa peningkatan PAD menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia, menggali sumber pendapatan baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat digitalisasi sistem.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan penerimaan daerah sekaligus mengurangi praktik korupsi.

Agus juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memperluas kerja sama dengan pihak terkait, serta memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR secara tepat.

Dia mengatakan daerah kini menerima langsung opsen dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Penerimaan tersebut menjadi salah satu sumber yang berkontribusi terhadap PAD.

"Dengan PAD yang meningkat, masyarakat akan semakin sejahtera," kata Agus dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian target PAD merupakan prioritas pemerintah daerah.

"Kita harus lebih gencar lagi dalam meningkatkan PAD," ujar Bobby.

Menurut Bobby, salah satu sumber utama PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan adanya kebijakan opsen PKB, dia berharap kabupaten dan kota dapat meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan.

Bobby juga meminta dukungan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor.

"Ayo kita bersama-sama optimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan PAD Sumatera Utara," kata Bobby.

Usai mengikuti rakor, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurut dia, rakor menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam pengelolaan keuangan daerah.

Taufik berharap penyaluran Dana Bagi Hasil berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

Menurut dia, kepastian penyaluran DBH penting agar pelaksanaan berbagai program prioritas di daerah tidak terhambat.

Pemerintah Kabupaten Asahan juga meminta dukungan untuk melakukan sinkronisasi data pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Sinkronisasi dinilai diperlukan untuk menghindari tumpang tindih data sekaligus mencegah potensi kehilangan pendapatan daerah.

Taufik menegaskan seluruh upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah pada akhirnya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

"Pendapatan daerah yang dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel adalah jembatan menuju kesejahteraan masyarakat," ujar Taufik.

Dia menilai kesamaan data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat penting dalam pengelolaan penerimaan daerah.

"Sinergi dan kesamaan data antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat krusial agar setiap rupiah yang diterima dapat bermanfaat secara optimal bagi rakyat," katanya.

Kegiatan tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan tari penyambutan dan doa.

Acara kemudian diisi sambutan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, sambutan Gubernur Sumatera Utara, serta tanggapan dari Bupati Asahan.

Rapat koordinasi berakhir sekitar pukul 16.00 WIB. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, lancar, dan sukses.* (ad)

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin melakukan penanaman perdana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pola kemitraan sekaligus tanam perdana intercropping padi gogo di Koperasi Produsen Petani Kelapa Sawit Kesepakatan, Desa Gotting Sodadi, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Senin (31/8/2026).

Program tersebut menjadi bagian dari upaya peremajaan tanaman kelapa sawit milik petani sekaligus pemanfaatan lahan untuk mendukung ketahanan pangan.

Baca Juga:

• Rico Waas “Gas” Hasil Reses DPRD Medan: Program yang Bisa Dikerjakan, Eksekusi Minggu Ini

Ketua Koperasi Produsen Petani Kelapa Sawit Kesepakatan, Saripuddin Sirait, mengatakan program PSR tersebut diikuti 181 peserta koperasi.

Peremajaan dilakukan karena tanaman kelapa sawit milik petani telah berusia sekitar 40 tahun.

Kondisi tersebut membuat tanaman dinilai sudah waktunya diremajakan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas.

"Selain peremajaan sawit, kami juga menyiapkan lahan seluas 86 hektare untuk penanaman padi gogo, dan 98 hektare lainnya akan ditanami berbagai tanaman lainnya," jelas Saripuddin.

Saripuddin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut.

Ia berharap program PSR dan intercropping padi gogo dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ia juga meminta dukungan Forkopimda Kabupaten Asahan agar pelaksanaan program dapat berjalan lancar hingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV Arya Sandhiyudha mengatakan Program PSR memiliki peran penting bagi PTPN IV.

Karena itu, melalui pola kemitraan, perusahaan berkomitmen memberikan pendampingan teknis kepada para petani.

"Kepada para petani yang mengikuti Program PSR, diharapkan dapat mengikuti segala bimbingan dan arahan yang diberikan oleh tim PTPN IV, agar hasil panen ke depan dapat meningkat secara signifikan. Semoga masyarakat yang telah menerima bantuan ini mampu meningkatkan taraf hidup dan hasil usahanya," tegas Arya.

Pendampingan tersebut diharapkan membantu petani dalam mengelola tanaman hasil peremajaan sehingga produktivitas kebun dapat meningkat.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengapresiasi kerja sama kemitraan yang dibangun PTPN IV bersama kelompok tani di Desa Gotting Sodadi.

Menurut Taufik, penanaman padi gogo di sela program peremajaan sawit dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Kehadiran program penanaman padi gogo ini patut kita syukuri, karena dapat menjadi pendorong peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Asahan. Program ini juga merupakan bagian dari program nasional yang sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani," ujar Bupati Taufik.

Taufik berharap pelaksanaan PSR dan intercropping padi gogo berjalan dengan baik dan tertib.

Ia juga berharap program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dan Kabupaten Asahan secara umum.

Penanaman perdana kemudian dilakukan secara simbolis.

Bupati Asahan bersama Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV dan para tamu kehormatan menanam bibit kelapa sawit dan padi gogo di lahan yang telah disiapkan.

Program tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat peremajaan kebun sawit rakyat, tetapi juga memberikan tambahan aktivitas produktif bagi petani selama proses peremajaan tanaman.* (ad)

Pemberhentian tersebut berkaitan dengan dugaan penggelapan mobil dinas yang dipinjamkan Pemerintah Kabupaten Langkat kepada KPU Langkat.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Usul Pajak Kendaraan Diturunkan di Daerah Tertentu, Ini Alasannya

"Iya diberhentikan sementara," kata Agus, Senin (31/8/2026).

Agus menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Langkat sebelumnya meminjamkan mobil kepada KPU Langkat.

Kendaraan tersebut kemudian digunakan oleh Husni Mustofa dan disebut tidak dibawa ke kantor KPU Langkat sejak Agustus 2025.

"Dugaan menggelapkan mobil dari Pemkab yang dipinjamkan ke KPU Langkat, dipakai sama dia, hampir 8 bulan nggak bisa ditunjukkan (mobil) di kantor," jelasnya.

Husni diberhentikan sementara berdasarkan surat KPU RI Nomor 231 Tahun 2026 tertanggal 6 Juli 2026.

Keputusan tersebut diambil setelah KPU Sumut melakukan pemeriksaan terhadap KPU Langkat.

Agus mengatakan KPU Sumut sebelumnya meminta keterangan dari jajaran KPU Langkat.

Pemeriksaan kemudian dilakukan di kantor KPU Sumut dan hasilnya disampaikan dalam rapat pleno KPU RI.

"Jadi KPU provinsi juga meminta keterangan ke KPU Langkat, kita panggil ke kantor KPU provinsi, jadi hasil pemeriksaan itu dibawa ke rapat pleno KPU RI, oleh KPU RI dikeluarkan lah SK nya," ucapnya.

Selain memberhentikan sementara Husni, KPU RI juga meminta KPU Sumut melaporkan dugaan pelanggaran kode etik tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Agus mengatakan laporan ke DKPP telah didaftarkan. Saat ini, KPU Sumut masih menunggu jadwal persidangan.

"KPU RI juga memirintahkan KPU provinsi melaporkan ketua ini ke DKPP dugaan pelanggaran kode etik, sudah kita daftarkan, sekarang posisinya menunggu jadwal sidang," tuturnya.

Mobil yang menjadi objek dugaan penggelapan tersebut merupakan Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1096 P.

Setelah Husni Mustofa diberhentikan sementara, KPU menunjuk Imran Lubis sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Langkat.

Proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik tersebut selanjutnya akan menunggu agenda persidangan DKPP.*(d/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mewacanakan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di sejumlah daerah.

Kebijakan tersebut disebut dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong pemerataan penerimaan pajak kendaraan antarkabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Dubes Yaman Temui Megawati, Minta Indonesia Buka Konsulat di Aden

Bobby Nasution menjelaskan, wacana tersebut berkaitan dengan penerapan kebijakan opsen PKB.

Melalui kebijakan ini, penerimaan pajak kendaraan dapat lebih langsung dialokasikan kepada kabupaten dan kota sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Menurut Bobby, kondisi tersebut membuat daerah dengan jumlah kendaraan tinggi memiliki potensi penerimaan lebih besar dibandingkan daerah dengan jumlah kendaraan yang lebih sedikit.

"Tentunya yang paling banyak itu Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang itu sesuai jumlahnya. Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya," sebut Gubernur Bobby Nasution.

Bobby mengatakan penyesuaian nilai PKB di daerah tertentu dapat menjadi salah satu pilihan untuk mendorong masyarakat membeli atau mendaftarkan kendaraan di daerah tersebut.

Dengan cara itu, potensi penerimaan dari pajak kendaraan diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di daerah yang memiliki jumlah kendaraan lebih banyak.

Selain membahas PKB, Bobby juga menyoroti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Ia mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, dalam mendorong peningkatan pelayanan masyarakat dan penerimaan daerah.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Sumatera Utara, realisasi penerimaan hingga Agustus 2026 mencapai 55,41 persen dari target Rp6,96 triliun.

Nilai penerimaan tersebut sekitar Rp3,86 triliun untuk seluruh jenis penerimaan.

"Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 % hingga akhir tahun. Karena itu juga kami mengharapkan kerja sama kabupaten/kota untuk optimalisasi PAD ini. Termasuk juga kami mencari jalan dari yang lain seperti meluncurkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) bidang Olahraga, rencananya pada November mendatang," jelas Bobby Nasution.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi langkah Bobby Nasution menggelar rapat koordinasi tersebut.

Menurut dia, peningkatan PAD Sumatera Utara merupakan capaian yang membanggakan.

Namun, Fatoni menilai masih terdapat berbagai sumber penerimaan yang dapat dioptimalkan.

Di antaranya dana transfer pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, Baznas, serta alokasi anggaran kementerian dan lembaga.

"Karenanya kerjasama kolaborasi dalam pengingkatan PKB ini sangat penting antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta reasliasinya kita harapkan bisa terus dipacu. Karena itu kita sebagai pembina Samsat hadir di sini. Sebab kita memang tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan semua untuk mengoptimalkan penerimaan ini," ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut, Agus Fatoni juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Bobby Nasution sebagai bentuk apresiasi atas upaya meningkatkan PAD Sumatera Utara.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, serta pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut.* (ad)

JAKARTA — Hasil survei Media Survei Nasional (Median) menunjukkan 48,9 persen masyarakat menilai kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini masih bebas.

Sementara itu, 39,4 persen responden menilai kebebasan berpendapat sudah terbatas.

Baca Juga:

• Survei Poltracking: 51,2 Persen Publik Nilai Komunikasi Pemerintah Baik, Tapi Kepuasan terhadap Kinerja Prabowo-Gibran Anjlok

"Bagaimana Kondisi Kebebasan Berpendapat di Indonesia saat ini? mayoritas publik merasa kebebasan berpendapat masih bebas 48,9 persen dan 39,4 yang merasa terbatas," tutur Rico.

Survei Median dilakukan pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.212 responden yang tersebar di 38 provinsi.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka atau face-to-face interview.

Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 2,76 persen.

Median juga menanyakan pandangan masyarakat mengenai penggunaan sejumlah tagar di media sosial yang bernada negatif terhadap kondisi Indonesia.

Hasilnya, 47,9 persen responden menyatakan tidak setuju dengan penggunaan tagar tersebut. Sementara 21,1 persen responden menyatakan setuju.

Rico mengatakan sejumlah tagar yang ditanyakan kepada responden antara lain "Indonesia Cemas", "Indonesia Bangkrut", hingga "hancur saja dulu".

"Bagaimana dengan tagar-tagar yang kita melihat ini kan ada Indonesia Cemas, ada Indonesia Bangkrut, ada hancur saja dulu, dan lain-lain sebagainya, ini kita tanyakan juga kepada publik, 47,9 persen tidak setuju tagar dan 21,1 persen setuju tagar," ujar Rico.

Survei Median juga memotret alasan masyarakat yang tidak menyetujui penggunaan tagar bernada negatif tersebut.

Sebanyak 11,8 persen responden menilai penggunaan tagar negatif berpotensi memecah belah bangsa.

Sebanyak 11,7 persen lainnya beranggapan kondisi Indonesia masih dapat diperbaiki.

Sementara itu, 4,8 persen responden menyatakan Indonesia merupakan Tanah Air sendiri sehingga tidak sepakat dengan penggunaan tagar bernada negatif.

Temuan survei ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat menilai kebebasan berpendapat masih terbuka, terdapat pula kelompok yang melihat ruang kebebasan tersebut mulai terbatas.

Di sisi lain, mayoritas responden yang ditanya mengenai tagar bernada negatif memilih tidak menyetujuinya.* (km/ad)

JAKARTA — Duta Besar Republik Yaman untuk Indonesia Salem Ahmed Abdulrahman Balfakeeh meminta pemerintah Indonesia membuka kantor Konsulat Republik Indonesia (Konsulat RI) di Aden, Yaman.

Menurut Salem, keberadaan konsulat dapat memperlancar komunikasi sekaligus memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Baca Juga:

• Pertalite Bakal Dibatasi untuk Desil 9-10? Bahlil: Masih Dikaji

Pertemuan tersebut dikutip dari siaran pers pada Senin, 31 Agustus 2026.

"Oleh karenanya kami berharap agar Konsulat Indonesia dapat berdiri di Aden, sehingga memudahkan kerja sama dan komunikasi yang baik antara kedua negara. Dengan demikian hubungan baik yang sudah terjalin lama ini dapat berjalan semakin erat," ujar Salem.

Megawati mengatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada anggota parlemen Fraksi PDI-P yang bertugas di Komisi I DPR RI.

Ketua Komisi I DPR RI saat ini adalah Utut Adianto dari PDI-P.

Dalam pertemuan tersebut, Megawati juga menanyakan sejarah migrasi masyarakat Yaman ke Nusantara.

"Sejak kapan migrasi orang Yaman ke Nusantara," tanya Megawati.

Salem menjelaskan, migrasi masyarakat Yaman ke Nusantara telah berlangsung sejak abad ke-13 dan mencapai puncaknya sekitar abad ke-18.

Sebagian dari mereka kemudian tinggal dan menetap di Indonesia hingga menjadi warga negara Indonesia.

"Mereka melakukan migrasi ke Indonesia, tinggal, menetap, dan bahkan menjadi warga negara Indonesia. Bahkan mereka juga ikut berkontribusi dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang," ujar Salem.

Menurut Salem, sejarah panjang tersebut membuat masyarakat keturunan Yaman menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia.

Ia menyebut sejumlah tokoh keturunan Yaman yang berkontribusi bagi Indonesia, antara lain mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Alwi Shihab, dan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier.

"Dan menurut data, sampai saat ini ada lebih dari 10 juta warga negara Indonesia keturunan Yaman," jelas Salem.

Salem juga mengatakan saat ini terdapat lebih dari 8.000 pelajar Indonesia yang berada di Yaman.

Menurut dia, kedekatan kedua negara tidak hanya terlihat dalam hubungan diplomatik, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Hadhramaut.

Sejumlah kosakata Bahasa Indonesia, kata Salem, digunakan masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari.

"Dan bahkan kalau melihat kuliner dan makanan, juga mereka di sana berdekatan dengan makanan di Indonesia," jelas Salem.

Selain membahas hubungan Indonesia-Yaman, Salem turut memaparkan perkembangan situasi terkini di kawasan Timur Tengah dan dampaknya terhadap Yaman.

Ia berharap Megawati dapat memberikan perhatian terhadap persoalan yang tengah dihadapi Yaman, mengingat posisinya sebagai tokoh nasional sekaligus Ketua Umum PDI-P yang memiliki perwakilan di parlemen.

"Kami melihat Yang Mulia Ibu Megawati tidak hanya seorang tokoh besar yang terkenal di Republik Indonesia, tetapi dengan partai yang cukup besar di parlemen, kiranya dapat memberikan perhatian terhadap dukungan terhadap masalah yang ada di Yaman," pungkas Salem.* (km/ad)

JAKARTA — Pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite berdasarkan kelompok kesejahteraan masyarakat.

Dalam skema tersebut, masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite.

Baca Juga:

• Survei Poltracking: 51,2 Persen Publik Nilai Komunikasi Pemerintah Baik, Tapi Kepuasan terhadap Kinerja Prabowo-Gibran Anjlok

Menurut Bahlil, pemerintah perlu memastikan data desil yang digunakan benar-benar valid agar kebijakan subsidi BBM dapat tepat sasaran.

"Itu masih di-exercise. Karena kami ingin subsidi itu harus tepat sesaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sesaran data kita harus valid," ujarnya saat ditemui di DPR RI, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Bahlil mengatakan pengecekan terhadap data desil masih dilakukan.

Pemerintah tidak ingin kebijakan pembatasan subsidi yang bertujuan memperbaiki ketepatan sasaran justru menimbulkan persoalan karena kesalahan data.

"Desilnya ini yang kita lagi mengecek terus. Jangan sampai harapan kita baik tapi ternyata dalam implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita," kata Bahlil.

Dalam sistem desil, masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan.

Setiap kelompok mencakup sekitar 10 persen keluarga dalam populasi.

Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

Sementara itu, desil 9 dan 10 berada pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Rencana pembatasan Pertalite berdasarkan desil menjadi bagian dari upaya pemerintah menata penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.

Namun, hingga kini belum ada keputusan final mengenai penerapan kebijakan tersebut.

Pemerintah masih memeriksa kesesuaian data sosial ekonomi yang akan menjadi dasar untuk menentukan masyarakat yang tetap berhak memperoleh Pertalite bersubsidi.

Sebelumnya, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Jamaludin Malik meminta pemerintah menerapkan pembatasan pembelian Pertalite secara bertahap.

Menurut Jamaludin, pemerintah perlu memastikan data sosial ekonomi dan data kendaraan yang digunakan dalam kebijakan tersebut akurat serta terintegrasi.

Ia juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara luas sebelum kebijakan diterapkan.

Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat yang sebenarnya berhak mendapatkan Pertalite tidak kehilangan akses akibat kesalahan pendataan.

"Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya berhak justru kehilangan akses akibat kesalahan data. Karena itu, verifikasi harus dilakukan secara cermat dan pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan serta perbaikan data yang mudah dijangkau masyarakat," ujar Jamaludin dalam keterangannya, Selasa (12/8/2026).

Dengan demikian, rencana pembatasan Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10 masih berada pada tahap kajian.

Pemerintah menempatkan validitas data sebagai salah satu faktor utama sebelum kebijakan tersebut diterapkan.* (km/ad)

JAKARTA — Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan 51,2 persen publik menilai kinerja komunikasi pemerintah berjalan baik.

Angka tersebut merupakan gabungan dari 7 persen responden yang menyebut kinerja komunikasi pemerintah sangat baik dan 44,2 persen yang menilai cukup baik.

Baca Juga:

• Dewan Keluhkan OPD Sulit Dihubungi, Rico Waas: Masak Lebih Gampang Hubungi Wali Kota?

"Kami tanyakan ke publik, penilaian kinerja komunikasi pemerintahan juga tidak terlalu tinggi, yaitu 51,2 persen, meskipun masih di atas 50 persen," kata Hanta Yuda dalam rilis survei yang disiarkan daring melalui Poltracking TV, Senin, 31 Agustus 2026.

Namun, survei juga menunjukkan masih ada responden yang memberikan penilaian negatif.

Sebanyak 32,1 persen publik menilai kinerja komunikasi pemerintah kurang baik.

Sementara 8,1 persen responden menyatakan kinerja komunikasi pemerintah tidak sangat baik.

Adapun 8,6 persen lainnya tidak menjawab atau tidak mengetahui.

Dalam survei yang sama, Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Agustus 2026 mencapai 55,1 persen.

"Ternyata tingkat kepuasan per hari ini, per bulan Agustus, tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran adalah 55,1 persen," kata Hanta.

Di sisi lain, sebanyak 40,2 persen responden mengaku kurang puas atau tidak puas terhadap kinerja pemerintahan.

Meski tingkat kepuasan masih berada di atas 50 persen, angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan hasil survei sebelumnya.

Pada Oktober 2025, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat sebesar 78 persen.

Angka tersebut kemudian turun menjadi 74 persen pada Maret 2026.

Tingkat kepuasan kembali turun menjadi 70 persen pada Mei 2026. Pada Juli 2026, penurunan semakin terlihat dan kemudian berlanjut pada Agustus.

"Pada bulan Mei turun sedikit di 70 persen, dan bulan Juli mengalami penurunan cukup signifikan dan terkonfirmasi di Agustus 58 persen kemudian menjadi 55,1 persen," ujarnya.

Poltracking Indonesia melakukan survei nasional pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang telah dipilih. Metode yang digunakan adalah multi-stage random sampling.

Survei tersebut memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan sesuai metodologi yang digunakan Poltracking Indonesia.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa meski mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap komunikasi dan kinerja pemerintah, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami penurunan dalam beberapa periode terakhir.* (km/ad)

MEDAN — Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan masih menyelidiki kematian Winda Lorenza Gowasa (35), eks istri polisi yang ditemukan tewas tertembak dan diduga bunuh diri menggunakan senjata api milik mantan suaminya.

Penyelidikan dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian serta fakta-fakta di balik peristiwa tersebut.

Baca Juga:

• Dewan Keluhkan OPD Sulit Dihubungi, Rico Waas: Masak Lebih Gampang Hubungi Wali Kota?

"Iya, kasusnya sedang ditangani Polrestabes Medan. Dan proses sedang bergulir hingga saat ini," ujar Ferry, Senin, 31 Agustus 2026.

Menurut Ferry, penyelidikan kasus tersebut juga mendapat pengawasan dari tim gabungan Inspektorat Pengawas Daerah atau Itwasda Polda Sumut dan Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Sumut.

"Untuk penyelidikannya tetap diawasi oleh Tim Gabungan dari Itwasda dan Propam agar hasilnya lebih maksimal," terangnya.

Ferry belum membeberkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan tim penyidik.

Ia mengatakan perkembangan kasus nantinya akan disampaikan oleh Kapolrestabes Medan sebagai pimpinan sekaligus pengendali penyelidikan.

Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto mengatakan tim gabungan yang terdiri atas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Bid Propam, Itwasda, dan Polrestabes Medan turut mendalami kematian Winda.

Winda merupakan eks istri Brigadir IH, personel Polsek Sunggal.

Ia meninggal setelah tertembak dalam peristiwa yang oleh kepolisian untuk sementara diduga sebagai bunuh diri.

Whisnu mengatakan Polda Sumut membuka ruang bagi pihak lain untuk mengawasi proses penyelidikan.

Ia juga memastikan kepolisian akan mengusut kasus tersebut secara terbuka.

"Kami tidak akan menutup-nutupi terkait kasus ini. Kita akan buka seluas-luasnya dan kami meminta waktu kurang lebih dua bulan untuk kami dapat mengungkap kasus ini," ujar Whisnu, Kamis, 13 Agustus 2026.

Whisnu sebelumnya menyebut dugaan sementara penyebab kematian Winda adalah bunuh diri.

Namun, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan seluruh fakta dalam peristiwa tersebut.

Menurut dia, penyelidikan diperlukan agar penyebab kematian Winda dapat diketahui secara jelas dan memberikan kepastian kepada keluarga maupun masyarakat.

Hingga kini, proses penyelidikan masih berlangsung. Kepolisian belum menyampaikan kesimpulan akhir mengenai penyebab kematian Winda Lorenza Gowasa.* (mi/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti sikap sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang kooperatif dan sulit berkomunikasi dengan anggota DPRD Kota Medan.

Rico menyampaikan teguran tersebut dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan tentang Laporan Pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 pimpinan dan anggota DPRD Medan dari Dapil 1 hingga 5, Senin, 31 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas “Gas” Hasil Reses DPRD Medan: Program yang Bisa Dikerjakan, Eksekusi Minggu Ini

Bahkan, ia menyebut ada anggota dewan yang merasa lebih mudah menghubungi dirinya dibandingkan pejabat OPD.

"Kok aneh, tadi Pak Agus (Anggota DPRD Medan) bilang ke saya, lebih mudah menghubungi Wali Kota Medan dibanding OPD, kabid-kabid maupun UPT. Saya rasa ini perlu jadi evaluasi," ucap Rico Waas.

Mendengar keluhan tersebut, Rico meminta Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi melakukan evaluasi terhadap komunikasi dan koordinasi jajaran OPD dengan DPRD.

Menurut Rico, keluhan mengenai sulitnya berkoordinasi dengan sejumlah pejabat OPD bukan kali pertama disampaikan kepadanya.

"Hari ini saja saya sudah dua kali mendengar dari anggota dewan. Untuk Dinas SDABMBK Medan, kadis dan kabid-kabidnya masih bisa dihubungi, tetapi yang namanya Kepala UPT susah sekali dihubungi, susah sekali untuk berkoordinasi dan menyampaikan permasalahan," ujarnya.

Rico mengatakan teguran tersebut tidak hanya ditujukan kepada jajarannya.

Ia menyebut persoalan komunikasi itu juga menjadi otokritik bagi dirinya sebagai pimpinan Pemko Medan.

"Bagi saya ini otokritik ya, sebagai bahan evaluasi juga bagi saya sebagai pimpinan. Untuk itu saya minta, rekan-rekan OPD bisa juga membenahi komunikasinya. Berikan lah komunikasi yang terbaik agar nanti kerja-kerja kita bisa semakin baik. Kita evaluasi bersama," katanya.

Ia menilai komunikasi yang baik antara OPD dan DPRD penting untuk memastikan berbagai persoalan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.

Rico mengatakan masyarakat membutuhkan respons cepat dari pemerintah ketika menghadapi persoalan di wilayahnya.

Karena itu, ia meminta seluruh OPD menjaga koordinasi dengan para wakil rakyat.

"Masyarakat butuh respon cepat kita. Kami harapkan sinergi ini bisa terus terjaga. Mudah-mudahan kita bisa membangun Kota Medan yang semakin maju," tutupnya.

Usai rapat paripurna, Rico kembali menegaskan bahwa Pemko Medan akan memberikan perhatian khusus terhadap OPD yang dinilai belum mampu membangun komunikasi dan kinerja secara optimal.

Ia mengatakan perangkat daerah perlu mendapat pembinaan agar mampu berkomunikasi lebih intensif dengan anggota DPRD.

"Ya harus kita ajarin OPD nya sama rekan-rekannya bagaimana berkomunikasi lebih intens. Masak rekan-rekan dewan menghubungi saya lebih gampang (dibandingkan OPD)," katanya.

Rico menegaskan OPD yang memiliki persoalan dalam komunikasi maupun kinerja akan masuk dalam catatan evaluasinya.

"Menjadi catatan khusus, apalagi kalau OPD nya 'melempem' kinerjanya. Kinerjanya kan harus tinggi terus. Kalau nggak tinggi kinerjanya, ya kita catat. Ya kita lihat, ada inspektorat yang mengecek itu kan. Intinya bagaimana 'menangkap' aspirasi, kan begitu. Koordinasi juga harus lebih baik," tutupnya.* (sp/ad)