MEDAN – Proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang sebelumnya ditargetkan selesai pada Februari 2026 hingga kini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan masyarakat.

Sejumlah fasilitas utama masih tertutup dan belum dibuka untuk umum meski proyek tersebut telah melewati batas waktu penyelesaian yang dijanjikan.

Baca Juga:

• Anggaran Rp10 Miliar untuk Rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan Tuai Kritik, Rico Waas Buka Suara

"Saya no komen dulu," ujar John, Jumat (19/6/2026).

Saat ditanya mengenai sejumlah fasilitas yang masih tertutup, seperti trek lari dan gedung bawah tanah atau basement, John kembali enggan memberikan komentar lebih jauh.

"Nanti sudah selesai (baru komentar). Sebenarnya enggak ada masalah sekarang. Saya no komen aja dulu ya," tambahnya.

Pantauan di lokasi menunjukkan masih banyak area Lapangan Merdeka yang dibatasi dan belum dapat diakses masyarakat.

Beberapa fasilitas yang masih tertutup antara lain trek lari, pendopo utama, area parkir, hingga akses menuju gedung bawah tanah.

Kondisi tersebut membuat pengunjung yang datang ke kawasan Lapangan Merdeka masih harus memarkir kendaraan di sepanjang Jalan Pulau Pinang dan area trotoar di sekitar lokasi.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Medan menargetkan revitalisasi Lapangan Merdeka selesai pada 10 Februari 2026.

Target tersebut merupakan hasil penyesuaian setelah proyek mengalami keterlambatan akibat banjir yang terjadi pada November 2025.

Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, saat meninjau proyek revitalisasi pada Januari lalu menyampaikan bahwa pihak pengembang dan kontraktor optimistis proyek dapat diselesaikan sesuai jadwal.

"Tadi kita sudah tanyakan ke pengembang dan kontraktor, insyaAllah tanggal 10 Februari ini sudah selesai. Setelah itu masuk tahap serah terima ke Dinas Perkim dan selanjutnya dilakukan pemeliharaan. Mudah-mudahan sebelum Lebaran atau setelah Lebaran sudah bisa kita manfaatkan," ujar Zakiyuddin, Rabu (14/1/2026).

Menurut Zakiyuddin, progres pembangunan saat itu menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan kunjungan sebelumnya.

"Yang penting ini kita harap ini cepat selesai dan nantinya bisa banyak menyerap tenaga kerja. Ini tinjauan kedua kita, dan dari pertama ke kedua ini sudah jauh berbeda, banyak perkembangannya," tambahya.

Ia menjelaskan, proyek revitalisasi sempat mengalami tambahan waktu pengerjaan selama 50 hari akibat dampak banjir yang menghambat proses pembangunan.

Meski demikian, hingga pertengahan Juni 2026 sejumlah fasilitas utama di Lapangan Merdeka Medan masih belum dapat digunakan masyarakat.

Belum ada penjelasan resmi dari Dinas PKPCKTR Kota Medan mengenai jadwal pembukaan seluruh fasilitas yang ada di kawasan tersebut.

Lapangan Merdeka merupakan salah satu ruang terbuka publik sekaligus ikon Kota Medan yang diharapkan menjadi pusat aktivitas masyarakat setelah revitalisasi selesai dilakukan.*

(d/ad)

DELI SERDANG — Oknum camat di Kabupaten Deli Serdang yang sempat dinonaktifkan setelah menjadi sorotan publik kini kembali aktif bertugas.

Boby Arianto, yang sebelumnya menjabat Camat Bangun Purba, resmi dipercaya mengemban jabatan baru sebagai Camat Pantai Labu.

Baca Juga:

• Viral Pernyataan Bupati Deli Serdang soal Jalan Rusak dan Pajak, Kadis Kominfostan Pasang Badan: Yang Salah Apa?

Promosi jabatan tersebut menjadi perhatian karena dilakukan hanya sekitar 18 hari setelah Boby menjadi sorotan akibat aksi protes ratusan warga Desa Parguroan yang mendatangi rumah dinasnya terkait dugaan ketidaknetralan menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Inspektur Kabupaten Deli Serdang, Edwin Nasution, mengatakan proses pemeriksaan terhadap Boby Arianto telah selesai dilakukan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Boby hanya dikenakan sanksi disiplin ringan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Hasil pemeriksaan dia kena disiplin ringan sesuai PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS," ujar Edwin Nasution, Jumat (19/6/2026).

Menurut Edwin, status tersebut tidak menghalangi Boby untuk memperoleh promosi jabatan.

"Nggak ada masalah bisa mendapat promosi jabatan," sambungnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa tim pemeriksa telah melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap peristiwa yang menjadi polemik di tengah masyarakat.

"Kami sudah teliti dan ternyata curang juganya yang meributi itu," tambahnya.

Edwin menjelaskan, hasil pemeriksaan menyimpulkan Boby Arianto melakukan kelalaian dalam menjaga sikap dan kehati-hatian sebagai pejabat publik.

Saat peristiwa pembagian mesin pompa air yang dikaitkan dengan salah satu calon kepala desa terjadi, Boby memang berada di lokasi yang sama.

Namun menurut hasil pemeriksaan, kehadirannya bukan untuk mendukung pihak tertentu.

"Dia mau datangi acara pengajian kalau tidak salah saya," kata Edwin.

"Ada itu di LHP baru kemudian dilihatnya di situ ada Marianto jadi karena mantan Camat ya disapanyalah," lanjutnya.

"Marianto rupanya sama Calon Kades petahana," ungkap Edwin.

Meski demikian, Inspektorat tetap menilai Boby kurang berhati-hati dalam situasi yang sensitif secara politik.

"Intinya dia singgah ke warung itu karena ada mantan Camat tapi kami anggap lalai lah dia," tegas Edwin.

Edwin menambahkan, perpindahan Boby dari Kecamatan Bangun Purba ke Kecamatan Pantai Labu juga dapat dipandang sebagai bagian dari evaluasi kinerja.

Menurutnya, jabatan baru tersebut menjadi kesempatan bagi Boby untuk membuktikan profesionalisme dan menjaga netralitas sebagai aparatur sipil negara.

"Kalau masih macam-macam juga di Pantai Labu tinggal bawakan ke laut dan tenggelamkan," cetus Edwin.

Kasus yang menyeret nama Boby Arianto bermula pada masa tenang Pilkades Desa Parguroan awal Juni 2026.

Saat itu, ratusan warga mendatangi rumah dinas Camat Bangun Purba karena menduga adanya keberpihakan terhadap salah satu calon kepala desa.

Kecurigaan muncul setelah calon kepala desa petahana diketahui membagikan bantuan mesin pompa air bersama mantan Camat Bangun Purba, Marianto Irawadi, di sebuah warung.

Kehadiran Boby di lokasi yang sama memicu spekulasi di tengah masyarakat.

Situasi sempat memanas hingga aparat kepolisian dan TNI turun langsung untuk meredam massa.

Warga baru membubarkan diri setelah dilakukan mediasi dan penjelasan dari berbagai pihak.

Setelah melalui proses pemeriksaan Inspektorat, dugaan pelanggaran netralitas tidak terbukti secara langsung.

Boby akhirnya hanya dijatuhi sanksi disiplin ringan dan kini kembali dipercaya memimpin kecamatan di wilayah Pantai Labu.*

(tm/ad)

DELI SERDANG – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Kabupaten Deli Serdang, Sandra Dewi Situmorang, membela pernyataan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan yang menuai sorotan publik terkait perbaikan jalan rusak dan kewajiban membayar pajak.

Menurut Sandra, tidak ada yang salah dalam pernyataan yang disampaikan Bupati Asri Tambunan.

Baca Juga:

• LPG 3 Kg Langka, Pemko Tanjungbalai Minta Pertamina Tindak Pangkalan Nakal

"Yang salah dari pernyataan itu apa?. Pak Bupati itukan mengudakasi masyarakatnya untuk bayar pajak. Menurut Pemkab itu nggak ada yang salah. Itukan dia memberikan edukasi ini untuk membayar pajak. Lantas masyarakat gak berterima dengan itu kita mau bilang apa?," ujar Kadis Kominfostan Deli Serdang, Sandra Dewi Situmorang, Jumat (19/6/2026).

Sandra mengatakan pajak merupakan kewajiban masyarakat yang memiliki peran penting dalam membiayai berbagai program pembangunan daerah.

Mantan Camat Pancur Batu itu juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak hanya menilai pemerintah dari satu potongan video yang viral.

Menurutnya, pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak hanya berfokus pada pembangunan jalan, tetapi juga mencakup berbagai sektor pelayanan publik lainnya.

"Harusnya masyarakat menilai juga apa saja yang sudah dilakukan Pemkab Deli Serdang. Pembangunan kan bukan hanya persoalan jalan saja. Bahwa pajak itu bukan semata mata untuk jalan saja banyak lagi faktor lain," bilang Sandra.

Ia menjelaskan, selama ini pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Di antaranya pembayaran BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu, pelayanan administrasi kependudukan yang lebih dekat kepada masyarakat, hingga program perbaikan rumah tidak layak huni.

Sandra mengungkapkan pihaknya saat ini juga tengah menyiapkan materi informasi untuk menjelaskan kepada masyarakat berbagai capaian pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang serta rencana program ke depan.

Sebelumnya, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menjadi perbincangan di media sosial setelah pernyataannya terkait perbaikan jalan rusak viral dan menuai beragam tanggapan dari warganet.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Asri meninjau perbaikan jalan di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan, pada 9 Juni 2026 lalu.

Saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai perbaikan jalan di wilayah lain, Asri menegaskan bahwa pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak.

"Di Paluh Gelombang tahun ini kita perbaiki. (Didaerah lain) Tergantung kemampuan keuangan kita. Masyarakat bayar pajak gak? Bayar PBB gak?. Kalau gak uangnya dari mana," kata Aci.

Menurut Asri, kawasan Paluh Gelombang memiliki realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang cukup baik sehingga menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan prioritas pembangunan.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memperhatikan potensi peningkatan pendapatan daerah dalam menentukan program pembangunan.

"Jadi jangan hanya sekedar spil-spil jalan jelek tapi kontribusinya nggak ada. Kita kan membangun bukan pakai daun. Kita sekarang membangun pakai kemampuan uang APBD sendiri," sebut Aci.

Asri juga mengingatkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat saat ini mengalami penurunan sehingga daerah dituntut untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah, termasuk dari sektor pajak.

"Iya kalau pajak daerahnya maju kalau gak, pembangunan apa yang mau kita kerjakan," bilang Aci.

Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.

Sebagian masyarakat menilai pernyataan itu terlalu keras, sementara pihak pemerintah daerah menegaskan bahwa pesan yang ingin disampaikan adalah pentingnya kesadaran membayar pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.*

(tm/ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut sepakat memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi menyusul kelangkaan gas yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.

Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (18/6/2026).

Baca Juga:

• Bupati Asahan Serahkan Bantuan Rp30 Miliar untuk Bireuen, Dukung Pemulihan Pascabencana

Rapat juga dihadiri perwakilan Polres Tanjungbalai, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, agen dan pangkalan LPG, serta sejumlah pejabat daerah terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Pemko Tanjungbalai meminta Pertamina segera melakukan evaluasi terhadap pangkalan yang diduga melakukan pelanggaran tata kelola distribusi LPG bersubsidi.

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memastikan distribusi LPG 3 kilogram berjalan tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.

"Temuan lapangan, hal yang mencolok adalah dalam hitungan jam gas habis dan pencatatan dilakukan diakhir. Untuk itu, Pertamina diminta melalukan pembenahan terhadap pangkalan yang melakukan kesalahan tatakelola," kata Fadly Abdina.

Menurut Fadly, hasil monitoring yang dilakukan tim Pemko menemukan adanya indikasi kesalahan dalam tata kelola penyaluran LPG bersubsidi di sejumlah pangkalan.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi salah satu penyebab kelangkaan gas yang terjadi di tengah masyarakat.

Selain itu, beredar pula isu mengenai dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi yang dialihkan ke tabung non-subsidi ukuran 12 kilogram maupun digunakan untuk kepentingan tertentu di luar peruntukannya.

Fadly meminta seluruh pangkalan menjalankan prosedur distribusi sesuai aturan, termasuk melakukan pencatatan transaksi saat pembelian berlangsung, bukan dilakukan secara kolektif pada malam hari.

Ia juga meminta dilakukan pengawasan rutin terhadap pangkalan maupun sektor Horeka (hotel, restoran, dan kafe) agar LPG subsidi benar-benar digunakan oleh kelompok yang berhak.

Menanggapi hal tersebut, SBM Medan VII Gas PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Erky Randika, menjelaskan bahwa distribusi LPG 3 kilogram di Kota Tanjungbalai dilakukan melalui lima agen resmi yang membawahi 209 pangkalan.

Menurut data Pertamina, rata-rata penyaluran LPG bersubsidi di Tanjungbalai mencapai sekitar 6.720 tabung per hari atau setara 20.160 kilogram per hari.

"Bahkan pada bulan Mei 2026 terjadi meningkatkan 2 (dua) persen dari biasanya," ujar Erky.

Meski demikian, Pertamina mengakui masih menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola distribusi di tingkat pangkalan.

"Ya benar, kemarin kami juga mendapati adanya kesalahan tata kelola di tingkat Pangkalan. Untuk persoalan ini kami segera melakukan evaluasi dan pembenahan. Terhadap pangkalan curang atau nakal, jika terbukti kami akan menindak tegas," katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setdako Tanjungbalai, Rini Diana, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 197 pangkalan LPG aktif dari total 209 pangkalan yang sebelumnya terdaftar.

Ia menjelaskan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram ditetapkan sebesar Rp15.000 per tabung, sedangkan harga di tingkat pangkalan berada di kisaran Rp17.000 per tabung.

Rini menegaskan pangkalan tidak diperbolehkan menjual LPG subsidi kepada pihak yang tidak berhak.

"Selain kepada pelaku UKM, Pangkalan tidak dibenarkan menjual ke warung atau kedai sambako apalagi kepada pengoplos," kata Rini Diana.

Melalui pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi antara pemerintah daerah serta Pertamina, diharapkan distribusi LPG 3 kilogram di Kota Tanjungbalai kembali normal dan tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa hambatan.*

(ad)

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menerima kunjungan kerja jajaran PLN UP3 Rantau Prapat di Ruang Hijau Rumah Dinas Bupati Asahan, Kamis (18/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas rencana penyediaan jaringan listrik bagi masyarakat Dusun VIII Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, yang hingga kini masih membutuhkan akses listrik yang memadai.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Serahkan Bantuan Rp30 Miliar untuk Bireuen, Dukung Pemulihan Pascabencana

Manager PLN UP3 Rantau Prapat, Dwita Aswiyanti Syahfitri, mengatakan pihaknya tengah mendorong realisasi pembangunan jaringan listrik desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Ia menjelaskan usulan pembangunan jaringan listrik telah diajukan kepada Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) dan diteruskan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk proses penetapan.

"Usulan pembangunan ini sudah masuk ke Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) dan telah disampaikan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menunggu proses penetapan. Setelah ditetapkan, kami akan segera merealisasikannya demi menjawab aspirasi masyarakat setempat," jelasnya.

Menurut Dwita, program tersebut merupakan bagian dari upaya PLN dalam memperluas akses listrik hingga ke wilayah-wilayah yang masih membutuhkan pelayanan kelistrikan.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyambut baik rencana pembangunan jaringan listrik tersebut.

Ia menilai kehadiran listrik akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari.

"Kami berterima kasih karena aspirasi masyarakat Dusun VIII Desa Pertahanan disahuti. Dengan adanya aliran listrik, masyarakat dapat menikmati penerangan," ujar Bupati.

Taufik berharap seluruh tahapan yang sedang berlangsung dapat berjalan lancar sehingga masyarakat dapat segera menikmati layanan listrik yang selama ini dinantikan.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan untuk mendukung penuh proses pembangunan jaringan listrik tersebut.

"Pemerintah Kabupaten Asahan siap memberikan dukungan penuh. Kami instruksikan kepada OPD terkait, Camat, dan Kepala Desa untuk membantu memperlancar proses pembangunan tersebut," pungkasnya.

Rencana pembangunan jaringan listrik di Dusun VIII Desa Pertahanan diharapkan menjadi solusi bagi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Asahan.*

(ad)

ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan menyerahkan bantuan keuangan khusus sebesar Rp30 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana di daerah tersebut.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Ruang Kerja Bupati Asahan, Kamis (18/6/2026).

Baca Juga:

• Jokowi Beri Pesan Khusus ke PSI: Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran hingga Dua Periode

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Kabupaten Bireuen.

Menurutnya, penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/3691/SJ tanggal 18 April 2026 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Terdampak Bencana.

"Dana ini merupakan bagian dari pengembalian Transfer ke Daerah tahun 2026 yang diperuntukkan khusus untuk Kabupaten Bireuen. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban pascabencana di sana," ujarnya.

Taufik menambahkan, bantuan yang diberikan tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian masyarakat Kabupaten Asahan terhadap warga yang terdampak bencana di Bireuen.

"Kami nantinya akan berkunjung langsung untuk memantau sekaligus bersilaturahmi. Semoga kerja sama antardaerah ini terus terjalin dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Bireuen H. Mukhlis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Ia mengatakan Kabupaten Bireuen termasuk salah satu daerah yang mengalami dampak bencana cukup besar sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk mempercepat proses pemulihan.

"Kami akan menggunakan dana ini dengan sebaik-baiknya, terutama untuk memperbaiki infrastruktur demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Terima kasih kepada seluruh warga dan Pemerintah Kabupaten Asahan atas perhatian dan bantuannya," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Bireuen berencana memanfaatkan bantuan tersebut untuk mendukung pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana, sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

Bantuan ini menjadi salah satu bentuk solidaritas antardaerah dalam membantu percepatan penanganan dampak bencana serta memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Asahan dan Pemerintah Kabupaten Bireuen.*

(ad)

ENDE – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak boleh menjadi pesaing bagi usaha-usaha yang telah berkembang di desa.

Menurutnya, koperasi yang dibentuk pemerintah harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang saling mendukung dan menguatkan.

Baca Juga:

• Jokowi Beri Pesan Khusus ke PSI: Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran hingga Dua Periode

"Jangan sampai juga bersaing dengan BUMDes, bersaing dengan toko-toko kelontong warga. Pastikan ini menjadi satu ekosistem yang saling mengisi," ujar Gibran.

Kunjungan tersebut dilakukan di tengah perhatian publik terhadap pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Niowula.

Sebelumnya, lokasi pembangunan koperasi sempat menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya kerusakan pada area sekolah agar alat berat dapat melintas menuju lokasi proyek yang berada di belakang sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Gibran menekankan pentingnya penentuan lokasi pembangunan koperasi dilakukan secara matang dan melibatkan masyarakat setempat.

Menurutnya, setiap dampak yang mungkin timbul terhadap warga maupun lingkungan sekitar harus diperhitungkan sejak awal.

"Pak Kades, Pak Bupati, diperhatikan benar lokasi koperasinya itu ada di mana. Apakah ada pihak yang dirugikan, dampaknya seperti apa harus dikaji benar," katanya.

Mantan Wali Kota Solo itu juga meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lokasi baru untuk pembangunan koperasi agar tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar para siswa.

Menurut Gibran, kepentingan pendidikan harus tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu oleh proyek pembangunan apa pun.

"Jangan sampai adik-adik ini terganggu dalam proses belajar-mengajarnya. Segera ditentukan lokasi barunya dan kalau sudah ditentukan, tentunya dengan berdiskusi dengan warga, segera dibangun," tandasnya.

Pemerintah saat ini terus mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu program penguatan ekonomi desa.

Namun, Gibran mengingatkan agar pelaksanaannya tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat sehingga keberadaan koperasi dapat memberikan manfaat tanpa menimbulkan konflik maupun persaingan yang tidak sehat dengan usaha yang sudah ada.*

(km/ad)

JAKARTA – Dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka.

Kali ini, muncul temuan terkait pengadaan 5.000 unit CCTV dan perangkat pemindai sidik jari (finger print) yang diduga tidak pernah terpasang meski anggarannya telah digelontorkan hingga lebih dari Rp300 miliar.

Baca Juga:

• Rencana Hibah Motor Listrik MBG untuk Guru Honorer di Daerah, DPR Setujui

Kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, mengatakan kliennya mengungkap adanya kontrak pengadaan CCTV dan finger print yang diperuntukkan bagi 5.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.

"Tadi pak Sony mengungkap yang lebih besar daripada kerugian negara. Apa? Jadi sebelum Pak Sony masuk (sebagai Wakil Kepala BGN) ada kontrak yang namanya CCTV dan pengadaan sidik jari (finger print)," kata Krisna kepada wartawan.

Menurut Krisna, pengadaan tersebut dilakukan melalui skema kontrak dengan vendor dan memiliki nilai lebih dari Rp300 miliar.

Ia menjelaskan, setiap titik SPPG direncanakan mendapat lima unit CCTV beserta perangkat finger print.

Namun, saat Sony melakukan pengecekan sebelum kontrak berakhir pada 19 Februari 2026, vendor disebut tidak mampu menunjukkan lokasi pemasangan perangkat tersebut.

"Sebelum kontrak itu berakhir, Pak Sony manggul vendor itu, ditanya sama Pak Sony 'eh lu kan pasang 5.000 CCTV sama sidik jari. Coba diperlihatkan sama saya seperti apa, saya butuh SDN 01 Jakarta Timur, coba kamu lihat seperti apa?' mereka tidak bisa memperlihatkan," ucap Krisna.

"Jadi artinya 5 ribu CCTV dengan sidik jari yang penerima manfaat itu, untuk anak-anak penerima manfaat itu tidak terpasang," sambungnya.

Krisna menilai kondisi tersebut mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana korupsi karena anggaran negara telah dikeluarkan, tetapi barang yang diadakan tidak dapat dibuktikan keberadaannya.

"Artinya bahwa BGN sudah keluar uang Rp 300 miliar lebih, tapi nyatanya vendor itu tidak bisa menjawab dimana CCTV itu dipasang. Pak Sony menjawab itu total loss, artinya bahwa itu boleh dikatakan adalah fiktif," ungkapnya.

Meski demikian, Sony disebut tidak mengetahui siapa pihak yang pertama kali mengusulkan proyek pengadaan tersebut karena kontrak sudah berjalan sebelum dirinya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

"Enggak tahu (siapa yang mengusulkan) pak Sony masuk sudah ada (CCTV dan sidik jari/finger print)," jelas Krisna.

Menanggapi pengakuan tersebut, Kejaksaan Agung menyatakan menghargai informasi yang disampaikan Sony Sonjaya.

Namun, penyidik belum bisa langsung menerima seluruh keterangan tersebut tanpa proses verifikasi lebih lanjut.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan pihaknya akan mencocokkan informasi tersebut dengan alat bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya.

"Namun demikian kami menghargai, menghargai saudara SS yang berinisiatif menyampaikan Informasi-informasi terhadap perkara ini," ucap Syarief.

Sony diketahui telah mengajukan permohonan sebagai justice collaborator (JC).

Salah satu dasar pengajuan tersebut adalah pengungkapan dugaan kerugian negara dari proyek CCTV dan finger print yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Di tengah penyelidikan kasus dugaan korupsi MBG, operasional sejumlah dapur MBG di Sumatera Utara juga mengalami kendala.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Medan, Donal Simanjuntak, mengungkapkan sebanyak 45 SPPG di Sumut dilaporkan tidak beroperasi sementara waktu.

Jumlah tersebut terdiri dari 11 SPPG di Kabupaten Asahan dan 34 SPPG di Kota Pematangsiantar.

Menurut Donal, penghentian operasional terjadi karena dana operasional dari pusat belum masuk ke rekening pengelola.

"Jadi ada laporan sporadis gitu dana yang belum top up biasa begitu. cuma tidak sebanyak yang sekarang. Asahan ada 11, di Pematang Siantar 34. Total 45 SPPG yang tak beroperasi," katanya.

Ia menjelaskan keterlambatan pencairan dana juga diduga dipengaruhi oleh ketidakkonsistenan sebagian pengelola dapur dalam membuat laporan harian yang menjadi dasar evaluasi dan pengisian kembali dana operasional.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengaku menerima berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dapur MBG dan titik SPPG di sejumlah daerah.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan seluruh laporan akan dihimpun dan disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai bahan pendalaman.

"Semua masukan dari berbagai elemen tentang titik dapur SPPG bermasalah dan tidak sesuai prosedur semua kita terima," kata Rizaldi.

Meski demikian, hingga kini Kejati Sumut belum melakukan penyelidikan khusus karena masih menunggu arahan resmi dari Kejaksaan Agung.

Kasus dugaan korupsi MBG saat ini telah menyeret enam tersangka, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sonny Sonjaya dan Loedwijk Pusung, serta sejumlah pihak swasta yang diduga terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa program tersebut.*

(tm/ad)

VANCOUVER - Kemenangan besar Kanada atas Qatar dengan skor 6-0 pada laga Grup B Piala Dunia 2026 berubah menjadi kabar duka setelah gelandang Kanada, Ismael Koné, mengalami cedera serius akibat tekel keras pemain Qatar, Assim Madibo.

Insiden terjadi pada menit ke-50 pertandingan yang berlangsung di Vancouver, Jumat (19/6/2026) pagi WIB.

Baca Juga:

• Piala Dunia 2026: Meksiko Tumbangkan Korea Selatan 1-0, Jadi Tim Pertama Lolos ke Babak 32 Besar

Benturan keras tersebut membuat Koné terjatuh dan tidak bisa melanjutkan permainan.

Tim medis Kanada segera masuk ke lapangan untuk memberikan pertolongan. Beberapa menit kemudian, kaki Koné dipasangi air cast sebelum ia ditandu keluar lapangan.

Suasana stadion sempat hening dan emosional. Para pemain dari kedua tim terlihat terpukul melihat kondisi gelandang berusia 24 tahun tersebut.

Wasit kemudian mengeluarkan kartu merah untuk Assim Madibo. Kartu tersebut menjadi yang kedua bagi Qatar dalam pertandingan ini.

Sebelum meninggalkan lapangan, Madibo terlihat menyesal dan beberapa pemain Kanada sempat memberikan dukungan kepadanya di tengah situasi yang emosional.

Kapten Kanada, Stephen Eustaquio, menjadi salah satu pemain pertama yang menghampiri Koné setelah insiden terjadi.

"Saya melihat kakinya. Saya melihat ada sesuatu yang tidak benar," ujar Eustaquio, sebagaimana dilansir Fox Sports.

Sementara itu, striker Kanada Jonathan David menilai tekel tersebut tidak perlu dilakukan.

"Jika ada sebuah situasi ketika Anda tidak bisa memenangkan bola, tidak ada gunanya melakukan tekel seperti itu. Itu hanya untuk mencederai pemain," kata David.

Pelatih Kanada, Jesse Marsch, mengungkapkan Koné harus menjalani operasi akibat cedera yang dialaminya.

Ia juga menyebut Madibo sempat datang ke ruang ganti Kanada untuk meminta maaf setelah pertandingan.

"Anda bisa mendengar suara tulangnya patah," ujar Marsch dalam konferensi pers.

"Hatimu pasti hancur melihatnya. Semua orang terpukul karena kejadian itu," tambahnya.

Marsch mengatakan timnya sempat kehilangan fokus setelah insiden tersebut, namun tetap berusaha menuntaskan pertandingan sesuai harapan Koné.

Hingga kini, detail resmi mengenai tingkat cedera Koné belum diumumkan.

Namun sejumlah foto pasca-insiden menunjukkan kondisi kaki bagian bawahnya mengalami kerusakan serius.

Cedera ini menjadi pukulan besar bagi Kanada. Koné selama ini dikenal sebagai salah satu pemain kunci di lini tengah.

Ia telah mencatat 42 penampilan bersama timnas Kanada dengan empat gol, serta berperan penting dalam perjalanan Kanada di berbagai turnamen internasional termasuk Copa America 2024.

Di level klub, Koné pernah memperkuat CF Montreal, Watford, Marseille, dan saat ini bermain untuk Sassuolo di Italia.

Cedera parah ini membuat masa depan sang gelandang di Piala Dunia 2026 menjadi tidak pasti, sekaligus menjadi kehilangan besar bagi Kanada di tengah performa impresif mereka.*

(km/ad)

JAKARTA - Rencana pemanfaatan ribuan motor listrik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menumpuk di gudang mendapat sorotan baru.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menghibahkan kendaraan tersebut kepada guru honorer di berbagai daerah.

Baca Juga:

• DPR hingga Kemenkeu Jadi Lokasi Demo Mahasiswa Hari Ini, 4.263 Personel Disiagakan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyatakan mendukung wacana hibah tersebut.

Menurut dia, langkah itu dapat menjadi solusi agar aset negara yang sudah terlanjur dibeli tidak terbengkalai.

"Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut," ujar Yahya, Jumat (19/6/2026).

Meski demikian, Yahya tetap menyoroti sejak awal pengadaan motor listrik tersebut dinilai tidak sesuai kebutuhan operasional SPPG.

Ia menilai aktivitas dapur MBG tidak memerlukan mobilitas tinggi.

"Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja," kata Yahya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut motor listrik dan berbagai perangkat lain yang telah dibeli pada 2025 harus dimaksimalkan penggunaannya.

Ia menegaskan seluruh pengadaan berbasis APBN tidak boleh dibiarkan tidak terpakai.

"Iya. Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan," ujar Agustina usai rapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).

Agustina juga menyebut evaluasi akan dilakukan terhadap berbagai pengadaan lain seperti perangkat teknologi informasi, CCTV, hingga perangkat digital yang sudah terlanjur dibeli.

Menurut dia, BGN akan menekan pengadaan baru pada 2026 agar lebih efisien.

"Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025, kami bilang 'no'. Itu enggak ada lagi di 2026 lakukan," kata dia.

Di sisi lain, persoalan motor listrik MBG juga menyeruak setelah gudang penyimpanan di kawasan Sentul, Bogor, disegel Kejaksaan Agung pada 17 Juni 2026.

Penyegelan dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan program MBG.

Dari pantauan di lokasi, sejumlah aktivitas karyawan masih terlihat, meski akses ke dalam gudang dibatasi.

Ribuan motor listrik jenis trail dan skuter matik tampak masih tersusun di area penyimpanan.

"Paling di luar aja ya, gak bisa ke dalem," ucap salah satu pegawai kepada wartawan di lokasi.

Hingga kini, BGN menyatakan masih berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menentukan langkah lanjutan pemanfaatan aset tersebut, termasuk opsi hibah kepada guru honorer.*

(tm/ad)

MEDAN - Polda Sumatera Utara melakukan rotasi dan mutasi sejumlah kepala satuan (kasat) di jajaran polres wilayah hukumnya.

Pergeseran jabatan ini tercantum dalam Surat Telegram Rahasia (TR) yang ditandatangani Kepala Biro SDM Polda Sumut, Kombes Pol Filemon Ginting, dan diketahui pada Jumat (19/6/2026).

Baca Juga:

• Kronologi Penangkapan 2 Tersangka Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi: Roy Suryo Diamankan di Rumahnya, dr Tifa Dijemput di Parkiran FK UI

Dalam mutasi itu, jabatan Kasat Narkoba Polres Tapanuli Utara berganti dari Iptu Junaidi Pardede kepada Iptu Sarwedi Manurung yang sebelumnya bertugas di Ditreskrimum Polda Sumut.

Perubahan juga terjadi di Polres Karo. Kasat Reskrim AKP Ericks Nainggolan digantikan oleh AKP Hizkia Yosia Cladius Peter Siagaan.

Sementara AKP Ericks selanjutnya mendapat penugasan baru sebagai Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu Selatan, menggantikan AKP Elimawan Sitorus.

Di wilayah Polresta Deli Serdang, Kasat Reskrim AKP Marvel Stevanus turut dimutasi menjadi Kanit 4 Subdit III Direktorat Siber Polda Sumut.

AKP Marvel sebelumnya diketahui pernah bertugas sebagai ajudan Kapolda Sumut.

Tidak hanya di tingkat kepala satuan, mutasi juga menyentuh sejumlah jabatan lain seperti kapolsek, wakapolsek, hingga kasi pengawasan di berbagai polres jajaran Polda Sumut.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, membenarkan adanya pergeseran jabatan tersebut. Ia menegaskan bahwa mutasi merupakan hal rutin dalam tubuh Polri.

"Ya, benar. Ada sejumlah kasat jajaran yang dilakukan pergeseran. Rotasi dan mutasi ini merupakan hal yang biasa dilakukan," ujar Ferry, Jumat pagi.

Hingga kini, Polda Sumut menyebut rotasi tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja dan penyesuaian kebutuhan organisasi di lapangan.*

(mi/ad)

JAKARTA - Polisi menangkap dua tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, yakni Roy Suryo dan dr Tifa, pada Jumat pagi, 19 Juni 2026.

Penangkapan keduanya disebut berlangsung di dua lokasi berbeda dengan situasi yang dinilai cukup dramatis.

Baca Juga:

• Jokowi Beri Pesan Khusus ke PSI: Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran hingga Dua Periode

Sementara Roy Suryo ditangkap saat sedang beristirahat di ruang kerjanya di kediaman pribadi.

Kuasa hukum dan sejumlah pihak yang mendampingi keduanya menyebut penangkapan dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya

Dalam prosesnya, petugas menunjukkan surat penangkapan sebelum membawa keduanya ke kantor polisi.

Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Henri Subiakto yang juga penasihat hukum dr Tifa menyebut kliennya dijemput sekitar pukul 06.30 WIB, tepat sebelum jadwal ujian akademik.

"Barusan saya dapat kabar dari salah satu tim penguji S3 dr Tifa, bahwa rencananya jam 9.00 hari ini dia akan ujian Seminar Hasil doktoral di FK UI," ujar Henri.

"Namun tiba tiba Jam 6.30 tadi di parkiran, dr Tifa didatangi petugas dari Polda Metro Jaya. Mereka menunjukkan surat untuk membawa dr Tifa ke Polda Metro, padahal Ujian S3 menunggu dr Tifa pagi ini," lanjutnya.

Henri juga menyebut sempat ada permohonan penangguhan agar dr Tifa tetap bisa mengikuti ujian, namun tidak dikabulkan aparat.

"Walau sudah minta ijin penangguhan untuk ujian. Petugas kekeuh membawa dr Tifa ke Polda. Ada kemungkinan besar Polda Metro akan melakukan penahanan," tulisnya.

Sementara itu, pengacara Roy Suryo, Muhammad Taufiq, mengatakan kliennya ditangkap saat berada di ruang kerja rumahnya dengan pengamanan ketat.

Ia menyebut terdapat sekitar enam anggota polisi yang terlibat dalam penangkapan tersebut. Dua di antaranya berada di dalam ruangan saat proses penangkapan berlangsung.

Menurut dia, istri Roy Suryo, Ririen Suryo, sempat keberatan ketika petugas masuk ke area rumah dan hendak memborgol suaminya.

"Tadinya mau diborgol, tapi ditolak (oleh Ririen), loh suami saya ini kan kooperatif, kemana-mana ikut kok lalu wajib lapor Selasa dan Kamis juga selalu dilakukan," katanya.

Kasus ini sendiri merupakan bagian dari perkara dugaan tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang telah bergulir sejak 2025.

Kedua tersangka sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, berkas perkara kasus tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan, sehingga akan segera dilimpahkan ke tahap persidangan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan proses hukum kini memasuki tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

"Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut," ujarnya.*

(tm/ad)

JAKARTA - Presiden ke-7 Joko Widodo disebut meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk ikut mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bahkan hingga dua periode.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PSI Bestari Barus saat menanggapi isu adanya "matahari kembar" dalam politik nasional di tengah rencana Jokowi keliling sejumlah daerah di Indonesia.

Baca Juga:

• DPR hingga Kemenkeu Jadi Lokasi Demo Mahasiswa Hari Ini, 4.263 Personel Disiagakan

"Jadi nggak ada itu fitnahan, fitnahan tentang bakal ada dua matahari. Matahari gimana bisa dua? ada-ada aja," lanjut dia.

Bestari juga mengungkapkan isi pertemuannya dengan Jokowi di Solo pada Kamis (18/6/2026) pagi.

Ia mengatakan Jokowi berpesan agar menjaga keharmonisan politik serta mendukung jalannya pemerintahan saat ini.

"Beliau terus, tadi pun saya dititip pesan ya jaga keharmonisan di internal. Dan juga ingatkan untuk kawan-kawan di manapun itu, mendukung pasangan Pak Prabowo-Gibran ini gitu, mau matahari apa lagi," katanya.

Ia juga menanggapi kunjungan Didit Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan hubungan baik antarkeluarga dan pentingnya etika dalam pergaulan politik.

"Artinya, Mas Didit ini melihat bahwa orang tuanya, Pak Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi ini hubungan sangat baik sehingga kehadiran di situ sebagai penanda saja bahwa adab itu, adab pergaulan kepada yang lebih tua, apalagi kawan karib dari ayahandanya sangat dijunjung tinggi oleh Mas Didit. Luar biasa gitu loh," ucapnya.

Bestari menilai silaturahmi tersebut mencerminkan hubungan yang harmonis antara Jokowi dan Prabowo Subianto.

Ia menyebut pertemuan itu sebagai hal yang positif dalam menjaga stabilitas politik.*

(d/ad)

JAKARTA - Sebanyak 4.263 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa mahasiswa yang akan berlangsung di sejumlah titik strategis Jakarta, Jumat, 19 Juni 2026.

Titik pengamanan mencakup kawasan kompleks DPR/MPR RI, Monas, area parkir Hotel Pullman, Tugu Tani, hingga Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Baca Juga:

• APINDO Wanti-wanti Pemerintah Jangan Tergesa Ratifikasi Konvensi Pekerja Platform ILO

"Sebanyak 4.263 personel gabungan dari polda, polres, jajaran polsek wilayah Jakarta Pusat dan lainnya," kata Reynold dalam keterangan resminya, Jumat pagi.

Menurut dia, personel akan disebar di titik-titik aksi maupun jalur yang berpotensi mengalami kepadatan akibat mobilisasi massa.

Pengamanan juga diperluas hingga kawasan Patung Kuda yang kerap menjadi lokasi konsentrasi aksi demonstrasi di Jakarta Pusat.

Ia menambahkan seluruh personel akan mengikuti apel pengamanan yang dijadwalkan pada pukul 13.00 WIB sebelum ditempatkan di lokasi masing-masing.

Sebelumnya, mahasiswa Universitas Trisakti mengumumkan rencana aksi melalui akun media sosial kepresidenan mahasiswa.

Massa direncanakan berkumpul sejak pukul 10.00 WIB di kawasan Tugu Luar Universitas Trisakti sebelum bergerak menuju DPR/MPR RI.

Dalam seruan aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi ekonomi dan politik nasional yang dinilai perlu perhatian serius dari pemerintah.*

(vo/ad)

MEKSIKO — Timnas Meksiko menjadi negara pertama yang memastikan langkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 pada laga Grup A di Stadion Akron, Jumat pagi, 19 Juni 2026.

Kemenangan ini membuat Meksiko mengoleksi enam poin sempurna dari dua pertandingan dan tak lagi terkejar di puncak klasemen.

Baca Juga:

• Piala Dunia 2026: Luis Diaz Bersinar, Kolombia Bungkam Uzbekistan 3-1

Namun, babak pertama berlangsung ketat dan cenderung hati-hati. Son Heung-min sempat menciptakan peluang berbahaya pada menit ke-16 yang nyaris membawa Korea Selatan unggul.

Namun, Edson Álvarez melakukan penyelamatan krusial di depan gawang dan menggagalkan peluang tersebut.

Meksiko merespons melalui Julian Quiñones yang melepaskan sundulan keras, tetapi berhasil diamankan kiper Korea Selatan Kim Seung-gyu. Hingga turun minum, skor tetap imbang 0-0.

Memasuki babak kedua, Meksiko meningkatkan intensitas serangan.

Gol penentu akhirnya tercipta pada menit ke-50 melalui Luis Romo, setelah memanfaatkan kesalahan Kim Seung-gyu yang gagal mengantisipasi bola dengan sempurna.

Sontekan Romo memastikan Meksiko unggul 1-0.

Korea Selatan yang tertinggal berupaya meningkatkan tekanan melalui kombinasi serangan Lee Kang-in dan Son Heung-min.

Namun, pertahanan Meksiko tampil disiplin. Peluang emas kembali hadir pada menit ke-87 melalui tandukan Cho Gue-sung, tetapi berhasil digagalkan kiper Raúl Rangel.

Hingga tambahan waktu enam menit berakhir, Korea Selatan tetap gagal menyamakan kedudukan. Laga ditutup dengan kemenangan 1-0 untuk Meksiko.

Hasil ini memastikan Meksiko melaju ke fase gugur lebih cepat dan menjadi tim pertama yang mengamankan tiket 32 besar Piala Dunia 2026.

Sementara Korea Selatan masih harus berjuang pada laga terakhir grup untuk menjaga peluang lolos.

Kemenangan ini juga memperkuat posisi Meksiko sebagai salah satu kandidat kuat di turnamen tahun ini, dengan performa solid di lini pertahanan dan efisiensi di lini depan.

Susunan Pemain

Meksiko: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Luis Romo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Korea Selatan: Kim Seung-gyu, Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk, Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Kim Moon-hwan, Lee Kang-in, Son Heung-min, Lee Jae-sung.*

(di/ad)

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional terkait Decent Work in Platform Economy.

Konvensi tersebut merupakan salah satu hasil Sidang Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-114 yang digelar pada 1–12 Juni 2026.

Baca Juga:

• Polemik MBG: Jebakan Laboratorium Kemiskinan, Membangun Fondasi Kebahagiaan

"Ratifikasi merupakan tahapan yang mengikat negara terhadap standar internasional. Namun sebelum itu, pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif, termasuk regulatory impact assessment (RIA), untuk melihat dampak sosial dan ekonomi dari pemberlakuan konvensi tersebut," ungkap Darwoto dalam keterangannya, Kamis (19/6/2026).

Menurut APINDO, salah satu poin penting dalam konvensi tersebut adalah pengakuan bahwa status pekerja platform tidak dapat diseragamkan.

Setiap negara diberi ruang untuk menentukan status hukum pekerja, apakah masuk kategori pekerja formal atau wirausaha mandiri.

"Konvensi tidak mewajibkan seluruh pekerja platform masuk dalam hubungan kerja. Negara memiliki ruang untuk menyesuaikan pengaturannya dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing," katanya.

APINDO menegaskan pihaknya mendukung penguatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di sektor ekonomi digital.

Namun, kebijakan tersebut dinilai harus tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan penciptaan lapangan kerja.*

(ad)

Oleh:Udin Suchaini

SELAMA lebih dari tiga dekade terakhir, kemiskinan dan dampak yang menyertainya hampir tidak pernah absen dari diskursus pembangunan Indonesia.

Baca Juga:

• Kuliah Tinggi Tapi Sulit Kerja? Ini Penyebab Banyak Lulusan Jadi Pengangguran Terdidik

Bahkan, pemenang Nobel bidang Ekonomi menjadikan Indonesia sebagai laboratorium penting dalam karier akademiknya, seperti Abhijit Banerjee, Michael Kremer, dan Benjamin Olken yang dikenal dengan metode Randomized Controlled Trial (RCT).

Setiap tahun, data diperbarui, indikator disempurnakan, metodologi diperdebatkan, rekomendasi kebijakan diproduksi, anggaran deras mengalir tak berhenti.

Namun, persoalan yang dibahas tetap relatif sama: bagaimana mengentaskan kemiskinan.

Sebagai gambaran, BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 23,36 juta orang, menurun 0,49 juta orang terhadap Maret 2025 dan menurun 0,70 juta orang terhadap September 2024.

Namun demikian, jumlah tersebut masih setara dengan jumlah penduduk Taiwan dan Syria.

Besaran angka statistik yang menjadi dasar bahwa persoalan kemiskinan belum dapat dianggap selesai.

Sementara, anak-anak dari jutaan keluarga miskin ini menghadapi risiko kehilangan potensi kognitif, produktivitas, dan kesehatan jangka panjang akibat kekurangan makan, bukan lagi sekedar kurang gizi pada usia sekolah.

Bertahan atau Mencari Lompatan Strategis?

Tentu tidak ada yang salah dengan penelitian. Pengetahuan adalah fondasi kebijakan publik yang baik.

Namun, ada pertanyaan yang layak diajukan: mengapa setelah puluhan tahun menjadi objek kajian akademis dan kebijakan publik, kemiskinan masih menjadi tema dominan dalam percakapan pembangunan nasional?

Pertanyaan ini menjadi relevan ketika muncul paradoks baru dalam perdebatan kebijakan publik.

Di satu sisi, banyak kalangan menginginkan percepatan penurunan kemiskinan, sementara di sisi lain, ketika pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai intervensi langsung terhadap masalah gizi dan kualitas sumber daya manusia, justru ada pihak yang menuntut program tersebut dihentikan.

Paradoks serupa muncul pada sektor pangan. Banyak pihak menginginkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.

Parahnya, saat pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan, ada pihak yang menolak karena menonton film "Pesta Babi" yang penuh framing dari satu sudut pandang, tanpa mau diajak melihat fakta lapangan seperti demo mahasiswa di Yogyakarta baru-baru ini.

Masyarakat kita seolah terjebak dalam situasi yang kontradiktif: ingin menyelesaikan masalah, tetapi sering kali memperdebatkan instrumen penyelesaiannya lebih keras daripada substansi persoalannya sendiri.

Padahal, jika mengambil narasi teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow, manusia tidak dapat melompat menuju kebutuhan yang lebih tinggi sebelum kebutuhan dasar terpenuhi.

Makanan, kesehatan, dan rasa aman merupakan fondasi sebelum seseorang dapat mengejar aktualisasi diri, kebahagiaan, dan kebermaknaan hidup (eudaimonia).

Jika teori tersebut ditarik ke level pembangunan nasional, maka kemiskinan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih bergulat pada kebutuhan dasar.

Sementara saat pemerintah berusaha menyelesaikan kebutuhan dasar melalui MBG, justru mahasiswa kampus paling vokal menolaknya tanpa mau melihat fakta dan data di ruang akademis itu sendiri.

Pemerintah yang berupaya mengimplementasikan hasil-hasil kajian akademis dari data pada level fondasi pembangunan, bertujuan menjamin akses pangan merupakan investasi pada fondasi pembangunan manusia.

Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis sebenarnya menarik karena mencoba memotong mata rantai persoalan secara langsung.

Selama bertahun-tahun, berbagai penelitian menunjukkan hubungan erat antara kemiskinan, kekurangan gizi, rendahnya kualitas pendidikan, dan rendahnya produktivitas ekonomi.

MBG mencoba menjawab sebagian persoalan tersebut melalui pendekatan yang sederhana: memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang lebih baik selama masa pertumbuhan.

Dari sudut pandang Human Capital Theory yang dikembangkan Gary Becker, langkah tersebut memiliki rasionalitas ekonomi yang kuat. T

eori modal manusia menjelaskan bahwa kesehatan dan pendidikan bukan sekadar kebutuhan sosial, melainkan investasi ekonomi yang menentukan produktivitas masa depan.

Anak yang tumbuh sehat memiliki peluang lebih besar untuk belajar dengan baik, memiliki kemampuan kognitif lebih tinggi, serta menjadi tenaga kerja yang lebih produktif di masa depan.

Pandangan serupa juga ditemukan dalam pemikiran Amartya Sen melalui Capability Approach.

Menurut Sen, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan, melainkan dari kemampuan nyata manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga.

Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan atau status gizi, melainkan persoalan keterbatasan kemampuan hidup.

Karena itu, program seperti MBG dapat dipahami sebagai instrumen perluasan kapabilitas manusia.

Namun, paradoks terbesar sesungguhnya muncul ketika Indonesia mulai membicarakan kesejahteraan tingkat lanjut.

Di negara-negara maju, diskursus akademik dan kebijakan publik telah bergeser jauh dari sekadar kemiskinan dan kelaparan.

Mereka kini berbicara tentang wellbeing, life satisfaction, kesehatan mental, kesepian sosial, keseimbangan hidup, hingga kualitas hubungan antarwarga.

Beyond GDP

Universitas-universitas terkemuka di Eropa, Amerika Utara, dan negara Nordik semakin banyak mengalokasikan sumber daya akademiknya untuk mengkaji berbagai hal statistik beyond GDP, seperti subjective wellbeing, life satisfaction, kesehatan mental, kesepian sosial, work-life balance, hingga makna hidup.

Pertanyaan yang mereka ajukan bukan lagi "bagaimana mengurangi kelaparan", tetapi "bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi."

Ironinya, ketika negara-negara maju telah bergerak dari ekonomi pertumbuhan menuju ekonomi kesejahteraan (wellbeing economy), Indonesia masih menjadi laboratorium global bagi penelitian tentang kemiskinan, bantuan sosial, pendidikan dasar, dan stunting.

Bukan tentang kebahagiaan. Padahal, menurut klasifikasi Bank Dunia, Indonesia berhasil naik kelas dan masuk dalam klasifikasi Upper Middle-Income Country (Negara Berpendapatan Menengah ke Atas). Sehingga, sudah saatnya Indonesia juga memiliki target pembangunan "beyond GDP".

Pada laporan World Happiness Report menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan kesejahteraan bukan lagi sekadar pendapatan, melainkan kualitas hubungan sosial, kepercayaan kepada institusi, kesehatan, rasa aman, dan kesempatan menjalani kehidupan yang bermakna.

Negara-negara Nordik berada di posisi atas bukan karena warganya paling kaya, melainkan karena jumlah warga yang hidup dalam kondisi sangat tidak bahagia sangat kecil.

Fenomena tersebut sejalan dengan Easterlin Paradox yang menunjukkan bahwa setelah kebutuhan dasar terpenuhi, peningkatan pendapatan tidak selalu menghasilkan peningkatan kebahagiaan yang setara.

Pada tahap tertentu, masyarakat mulai mengejar kualitas hidup, bukan sekadar pendapatan.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara negara maju dan Indonesia. Mereka dapat fokus pada wellbeing karena sebagian besar persoalan dasar telah relatif selesai.

Sebaliknya, Indonesia masih harus memastikan bahwa seluruh warga memperoleh akses terhadap pangan bergizi, pendidikan berkualitas, dan kesempatan ekonomi yang layak.

Karena itu, muncul pertanyaan yang cukup provokatif: Setelah Indonesia masuk ke dalam Upper Middle-Income Country, apakah kita ingin segera memasuki era wellbeing, atau tetap berkutat tanpa akhir dalam diskursus kebijakan pengentasan kemiskinan dan stunting?

Tentu jawabannya bukan memilih salah satu. Wellbeing tidak mungkin dicapai tanpa menyelesaikan persoalan dasar.

Namun demikian, pembangunan juga tidak boleh berhenti hanya pada pengurangan kemiskinan.

Indonesia harus mulai memandang MBG, penguatan sektor pangan, dan pembangunan pertanian sebagai jembatan menuju agenda yang lebih besar: membangun masyarakat yang sehat, produktif, sejahtera, dan bahagia.

Dalam perspektif negara kesejahteraan (welfare state), tugas pemerintah bukan hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga berkembang secara optimal.

Karena itu, perdebatan yang lebih produktif bukanlah apakah MBG harus dibubarkan atau apakah pembukaan lahan pertanian harus dihentikan, melainkan bagaimana kedua instrumen tersebut dapat diperbaiki agar lebih efektif, transparan, berkelanjutan, dan mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Kebahagiaan Penduduk Indonesia

Indonesia sendiri menunjukkan gambaran yang menarik.

Dalam World Happiness Report 2025, Indonesia memperoleh skor sekitar 5,6 dan berada pada peringkat 87 dunia.

Posisi ini memang masih jauh di bawah negara-negara dengan tingkat kesejahteraan tinggi, tapi menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki modal sosial yang kuat berupa gotong royong, solidaritas komunitas, dan budaya saling membantu yang menjadi salah satu faktor penting pembentuk kebahagiaan.

Di tingkat nasional, BPS melalui Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) mencatat bahwa Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2021 mencapai 71,49, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 70,69.

BPS telah melaksanakan kajian tentang tingkat kebahagiaan beberapa kali, yaitu uji coba tahun 2012 dan 2013, kemudian survei pengukuran tingkat kebahagiaan (SPTK) sebanyak 3 kali, tahun 2014, 2017, dan 2021.

Pengukuran ini tidak hanya melihat kondisi ekonomi, tetapi juga mencakup tiga dimensi utama, yaitu kepuasan hidup (life satisfaction), perasaan (affect), dan makna hidup (eudaimonia).

Dengan kata lain, kebahagiaan dipandang sebagai hasil interaksi antara kondisi material dan kualitas kehidupan yang dirasakan masyarakat.

Bukan hanya dinilai dari sekadar ekonomi semata. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah banyaknya seminar tentang kemiskinan atau karya tulis yang berhasil diterbitkan.

Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika isu-isu tersebut tidak lagi menjadi tema utama pembangunan nasional karena telah berhasil diatasi, dan bangsa ini dapat mulai memusatkan perhatian pada pertanyaan yang lebih maju: bagaimana menciptakan masyarakat yang sejahtera, sehat secara mental, memiliki kualitas hidup yang tinggi, dan merasa bahagia menjalani kehidupannya.

Sebab pada akhirnya, tujuan pembangunan bukan sekadar menciptakan pertumbuhan ekonomi, melainkan menghadirkan kehidupan yang layak untuk dijalani.

Dan sebelum kita sibuk memperdebatkan berbagai instrumen kebijakan, mungkin ada satu pertanyaan sederhana yang perlu kita ajukan kepada diri sendiri:

Apakah masyarakat benar-benar tidak bahagia dengan berbagai kebijakan yang sudah diberikan pemerintah selama ini?* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah ASN di Badan Pusat Statistik, Praktisi Statistik Bidang Pembangunan Desa

JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami perubahan pada perdagangan Jumat, 19 Juni 2026.

Harga emas logam mulia Antam hari ini tercatat turun dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Usai BI Naikkan Suku Bunga, Rupiah Dibuka Menguat Tipis ke Rp17.838 per Dolar AS

Sementara itu, harga emas Antam ukuran terkecil 0,5 gram berada di level Rp1.386.500.

Adapun emas ukuran 5 gram dijual seharga Rp13.140.000, sedangkan ukuran 10 gram mencapai Rp26.225.000.

Untuk ukuran yang lebih besar, emas Antam 25 gram dibanderol Rp65.437.000 dan ukuran 50 gram mencapai Rp130.795.000.

Selanjutnya, emas Antam ukuran 100 gram ditawarkan dengan harga Rp267.112.000.

Sementara itu, ukuran 500 gram berada di level Rp1.306.820.000, sedangkan emas batangan terbesar ukuran 1.000 gram dibanderol Rp2.613.600.000.

Selain harga jual, harga jual kembali atau buyback emas Antam juga mengalami penurunan pada perdagangan hari ini.

Harga buyback emas Antam turun sebesar Rp67.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya dan kini berada di angka Rp2.408.000 per gram.

Buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan.

Biasanya, harga buyback berada di bawah harga jual emas pada hari yang sama.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP.

Pajak tersebut langsung dipotong dari nilai transaksi buyback.

Sementara itu, untuk pembelian emas batangan, pembeli dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP.

Setiap transaksi pembelian emas akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Daftar Harga Emas Antam Jumat 19 Juni 2026

0,5 gram: Rp1.386.500
1 gram: Rp2.673.000
2 gram: Rp5.286.000
3 gram: Rp7.904.000
5 gram: Rp13.140.000
10 gram: Rp26.225.000
25 gram: Rp65.437.000
50 gram: Rp130.795.000
100 gram: Rp261.512.000
250 gram: Rp653.515.000
500 gram: Rp1.306.820.000
1.000 gram: Rp2.613.600.000

Pergerakan harga emas Antam biasanya menjadi perhatian masyarakat, terutama investor dan pembeli emas yang menjadikan logam mulia sebagai salah satu instrumen penyimpanan nilai dalam jangka panjang.*

(bi/ad)

JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan akhir pekan, Jumat (19/6/2026).

Penguatan terjadi di tengah respons pasar terhadap kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang kembali dinaikkan.

Baca Juga:

• Pemko Medan Optimistis Jadi Pusat MICE Nasional, Andalkan Perdagangan dan Keberagaman Budaya

Di pasar Asia, pergerakan mata uang terpantau bervariasi.

Yuan China tercatat melemah 0,30 persen, dolar Hong Kong stagnan, sementara yen Jepang menguat 0,12 persen.

Mata uang lain seperti won Korea Selatan turun 0,02 persen, dolar Singapura melemah 0,05 persen, baht Thailand turun 0,15 persen, dan dolar Taiwan turun 0,11 persen.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menyebut pergerakan rupiah masih dipengaruhi tekanan global dan sentimen kebijakan moneter dalam negeri.

Ia mencatat, pada perdagangan sebelumnya rupiah sempat tertekan hingga 60 poin, namun berhasil menutup pelemahan lebih terbatas di level Rp17.794 per dolar AS.

"Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18–19 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen," kata Ibrahim.

Ia menambahkan, kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah lanjutan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus menahan laju inflasi.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen," ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat pada 9 Juni 2026, Bank Indonesia juga telah menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen.

Dengan demikian, dalam waktu kurang dari satu bulan, suku bunga acuan sudah naik total 75 basis poin.

Kebijakan tersebut dilakukan di tengah derasnya arus keluar modal asing dari pasar keuangan domestik yang turut menekan nilai tukar rupiah sepanjang tahun berjalan.

Ibrahim memperkirakan, pergerakan rupiah hari ini masih akan fluktuatif dengan kecenderungan melemah di rentang Rp17.790 hingga Rp17.840 per dolar AS.*

(bi/ad)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Jumat (19/6/2026), di tengah sentimen pasar yang masih dipengaruhi penilaian terbaru lembaga indeks global MSCI Inc. yang menurunkan aspek transparansi pasar modal Indonesia.

Data RTI Business pukul 09.01 WIB menunjukkan IHSG naik 0,42 persen atau 25,83 poin ke level 6.198,17. Sepanjang awal sesi, indeks bergerak di kisaran 6.156 hingga 6.201.

Baca Juga:

• Sekda Aceh M. Nasir Syamaun Raih Anugerah SMSI sebagai Tokoh Inspiratif Nasional 2026

Sebanyak 314 saham menguat, 128 saham melemah, dan 190 saham stagnan. Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia berada di level Rp10.802 triliun.

Penguatan IHSG ditopang sejumlah saham berkapitalisasi besar.

Saham TPIA naik 2,83 persen ke Rp2.180, sementara BBCA menguat 2,88 persen ke Rp6.250.

Saham BUMI juga naik 2,34 persen ke Rp175.

Di sisi lain, beberapa saham justru melemah. Saham BMRI turun 0,22 persen ke Rp4.460, dan ANTM melemah 1,89 persen ke Rp3.110.

Adapun saham RONY tercatat menjadi top losers dengan penurunan 11,57 persen ke Rp955, disusul BNLI yang ambles 10,09 persen ke Rp2.850.

Penguatan IHSG terjadi setelah MSCI merilis Global Market Accessibility Review – June 2026 yang menyoroti penurunan penilaian Indonesia pada aspek arus informasi (Information Flow). Dalam laporan tersebut, skor Indonesia turun dari "+" menjadi "-".

MSCI menyoroti beberapa isu, mulai dari keterbatasan transparansi kepemilikan saham, ketersediaan informasi dalam bahasa Inggris, hingga kekhawatiran atas kualitas free float dan potensi praktik perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu pembentukan harga.

Analis menilai, tantangan utama pasar saham Indonesia saat ini bukan pada status sebagai emerging market, melainkan pada persepsi risiko yang membuat valuasi saham berpotensi bertahan dalam posisi diskon lebih lama.

"Risiko utama bukanlah hilangnya status sebagai emerging market, melainkan kemungkinan bahwa diskon valuasi Indonesia akan bertahan lebih lama," ujar Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata.

Meski demikian, Indonesia masih dinilai aman dalam kategori emerging market. Faktor seperti likuiditas, ukuran pasar, serta akses investor asing masih menjadi penopang utama.

Kiwoom Sekuritas menilai, tekanan yang muncul lebih berkaitan dengan tata kelola, transparansi, dan kualitas pembentukan harga, bukan pada ukuran pasar.

Sementara itu, investor asing masih tercatat melakukan aksi jual bersih dalam jumlah besar sepanjang tahun berjalan, yang turut membebani pergerakan IHSG dalam beberapa waktu terakhir.*

(bi/ad)