Usulan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang menilai penghasilan kepala daerah saat ini tidak sebanding dengan tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan saat mengikuti kontestasi pemilu.

Baca Juga:

• KPK Tegaskan Kasus Dugaan Suap Kuansing Tetap Berjalan Meski Menhut Kembalikan Amplop

Ia mengusulkan adanya tambahan hak keuangan bagi kepala daerah sebesar 20 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Skema tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan jabatan.

Namun, KPK memiliki pandangan berbeda. Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menegaskan hasil kajian lembaganya menunjukkan tidak ada hubungan langsung antara besaran gaji pejabat dengan rendahnya tingkat korupsi.

"Tidak ada korelasi langsung antara naiknya gaji seorang pejabat negara dengan perilaku korupsi. Modus-modusnya tetap saja ada," kata Ahmad Taufik.

Menurutnya, faktor yang paling menentukan dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah integritas pejabat yang memegang jabatan publik, bukan besaran penghasilan yang diterima.

Meski demikian, KPK mempersilakan usulan kenaikan gaji kepala daerah dikaji lebih lanjut oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara dan efektivitas kebijakan tersebut.

Wacana kenaikan gaji kepala daerah mencuat di tengah maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan Syah Afandin sebagai tersangka dugaan suap proyek, fee proyek, mutasi jabatan, serta pengadaan seragam sekolah. Penyidik juga mengungkap dugaan adanya komitmen fee proyek hingga 10–17 persen serta menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, logam mulia, hingga rekening bernilai miliaran rupiah.

KPK menegaskan upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui peningkatan kesejahteraan pejabat, tetapi juga harus dibarengi penguatan integritas, transparansi, serta sistem pengawasan yang efektif.* (tm/dh)

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menegaskan pengembalian amplop tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana yang tengah diusut penyidik.

Baca Juga:

• Pascapenetapan Syah Afandin sebagai Tersangka, Warga Langkat Kirim Papan Bunga ke Kantor Bupati

Menurutnya, tindakan pengembalian amplop justru akan menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

Penyidik, kata dia, akan menelusuri apakah amplop yang dikembalikan tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan hutan di Kementerian Kehutanan.

"Nanti akan didalami oleh tim penyidik. Ditunggu saja, sabar. Ini kan baru awal-awal penyidikannya," ujarnya.

KPK menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Karena itu, tim penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti serta mendalami berbagai fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Lembaga antirasuah itu juga meminta masyarakat bersabar menunggu perkembangan penyidikan yang saat ini masih berlangsung.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di lingkungan Kementerian Kehutanan yang kini tengah didalami oleh KPK.* (oz/dh)

Video berdurasi sekitar 10 detik itu ramai beredar di media sosial dan memperlihatkan pemandangan yang diklaim sebagai letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dalam narasi yang menyertainya, video disebut direkam dari atas kapal pada pukul 20.49 WIB.

Baca Juga:

• Waspada Erupsi! Ini Daftar 5 Gunung Api Berstatus Siaga di Indonesia

"Jika diperhatikan, bentuk gunung bukanlah bentuk Gunung Anak Krakatau. Dalam layar ponsel yang terlihat di atas kapal pun tidak tampak adanya rekaman letusan, sehingga besar kemungkinan video ini merupakan penyalahgunaan teknologi AI," demikian keterangan PVMBG, Sabtu (4/7/2026).

PVMBG mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati menerima informasi yang beredar di media sosial, terutama yang berkaitan dengan aktivitas gunung api maupun potensi bencana.

Lembaga tersebut juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan yang positif, bukan digunakan untuk membuat maupun menyebarkan informasi palsu yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Badan Geologi memang telah menaikkan status aktivitas Gunung Anak Krakatau dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) sejak Kamis (2/7/2026). Peningkatan status dilakukan setelah terjadi erupsi dengan kolom abu vulkanik mencapai sekitar 200 meter di atas puncak.

Seiring peningkatan status tersebut, masyarakat, wisatawan, maupun pendaki diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari pusat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Selain itu, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya berupa awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, hingga hujan abu apabila aktivitas vulkanik kembali meningkat.

PVMBG mengimbau masyarakat untuk selalu mengacu pada informasi resmi dari Badan Geologi dan PVMBG serta tidak mudah mempercayai konten yang belum terverifikasi kebenarannya.* (in/dh)

Menurut Rizki, komunikasi yang terintegrasi dan selaras dengan visi Presiden akan mempermudah masyarakat memahami berbagai kebijakan serta program strategis pemerintah.

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan BBM B50 pada 9 Juli, Langkah Besar Kurangi Ketergantungan Solar dan Perkuat Energi Nasional

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul hasil pemantauan digital yang dirilis Sintesa Strategi Indonesia (SSI). Dalam riset tersebut, persepsi publik terhadap Presiden Prabowo masih didominasi sentimen positif sebesar 41,5 persen, sementara sentimen negatif berada di angka 13,8 persen. Adapun 44,7 persen percakapan lainnya bersifat netral.

Pemantauan dilakukan terhadap berbagai platform digital, meliputi X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, serta media daring selama periode 5 Juni hingga 2 Juli 2026.

Rizki menilai hasil riset itu menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden masih terjaga. Meski demikian, ia menegaskan komunikasi pemerintah tetap perlu diperkuat agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai berbagai program yang dijalankan.

Dalam laporan SSI tersebut juga disebutkan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjadi figur kabinet dengan kontribusi sentimen positif terbesar terhadap citra Presiden pada kelompok eksposur tertinggi.

Karena itu, Rizki mendorong seluruh jajaran Kabinet Merah Putih memperkuat komunikasi secara kolektif agar capaian dan keberhasilan pemerintah dapat tersampaikan secara merata kepada masyarakat.

"Semakin solid komunikasi pemerintah, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat kepada negara," ujarnya.

Ia berharap sinergi antarkementerian terus ditingkatkan sehingga setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah dapat diterima dan dipahami publik secara lebih efektif.* (an/dh)

Pesan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menggelar pertemuan daring bersama kepala Sekolah Rakyat dan perwakilan dinas sosial dari seluruh Indonesia pada Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• PHI Gandeng SKK Migas Perkuat Sinergi dengan Media, Dukung Ketahanan Energi Nasional

"Saya ingin kepala sekolah benar-benar fokus membuat perencanaan. Mulai dari implementasi, pengendalian, monitoring hingga evaluasi harus dipersiapkan secara menyeluruh," ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).

Mensos menjelaskan terdapat tiga aspek utama yang harus menjadi perhatian seluruh kepala Sekolah Rakyat, yakni kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan peserta didik, serta kesiapan guru dan tenaga kependidikan.

Ia menegaskan seluruh fasilitas penunjang, seperti ketersediaan air bersih, listrik, hingga kelengkapan bangunan sekolah, harus dipastikan siap sebelum MPLS dimulai.

Selain itu, status peserta didik juga harus ditetapkan melalui keputusan pemerintah daerah, sementara seluruh tenaga pendidik diwajibkan mengikuti rangkaian kegiatan MPLS.

Bagi Sekolah Rakyat permanen yang belum memiliki tenaga pengajar tetap, pemerintah akan menyiapkan guru sementara yang berasal dari pemerintah daerah, Sekolah Rakyat terdekat, maupun pendamping sosial hingga proses rekrutmen selesai pada awal Agustus 2026.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, MPLS Sekolah Rakyat akan berlangsung pada 14 hingga 31 Juli 2026, kemudian dilanjutkan dengan program matrikulasi mulai 3 Agustus hingga 30 September 2026 sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.

Gus Ipul menilai fase tersebut menjadi masa yang sangat penting karena siswa perlu beradaptasi secara fisik, mental, sosial, spiritual, dan akademik agar mampu mengikuti sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat.

Ia juga meminta seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik membangun empati terhadap peserta didik yang berasal dari latar belakang sosial yang beragam.

Menurutnya, MPLS bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan fondasi untuk menciptakan kesetaraan sehingga seluruh siswa dapat memulai proses belajar dari titik yang sama.

Mensos pun mengingatkan kepala sekolah dan dinas sosial agar terus memperkuat koordinasi serta segera melaporkan setiap kendala yang muncul selama proses persiapan.

"Bekerja, bergerak, berdampak. Sekolah Rakyat adalah wajah nyata negara hadir untuk rakyat," tegas Gus Ipul.* (an/dh)

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Bandar Narkoba Usai Aipda Yudhie Gugur dalam Penggerebekan di Kalteng

Dalam rotasi tersebut, jabatan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri resmi diserahterimakan dari Irjen Pol. Agus Suryonugroho kepada Irjen Pol. Wibowo.

Sementara itu, posisi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri berpindah dari Irjen Pol. Ruddi Setiawan kepada Brigjen Pol. Didi Hayamansyah.

Selain pejabat utama Mabes Polri, Kapolri juga melantik enam Kapolda baru.

Untuk Polda Aceh, jabatan Kapolda diserahterimakan dari Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah kepada Irjen Pol. Ruddi Setiawan.

Di Polda Sumatera Barat, posisi Kapolda beralih dari Komjen Pol. Gatot Tri Suryanta kepada Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy.

Sementara itu, jabatan Kapolda Jawa Barat diserahterimakan dari Komjen Pol. Rudi Setiawan kepada Irjen Pol. Pipit Rismanto.

Selanjutnya, Kapolda Kalimantan Barat kini dijabat Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar menggantikan Irjen Pol. Pipit Rismanto.

Untuk Polda Kalimantan Utara, jabatan Kapolda beralih dari Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy kepada Irjen Pol. Agus Wijayanto.

Adapun di Polda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru resmi menggantikan Brigjen Pol. Gatot Haribowo sebagai Kapolda.

Johnny berharap seluruh pejabat yang mendapat amanah baru dapat segera menyesuaikan diri di tempat tugas masing-masing, melanjutkan program yang telah berjalan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Menurutnya, rotasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat profesionalisme Polri agar semakin adaptif dalam menghadapi dinamika tugas dan tantangan yang terus berkembang.* (an/dh)

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan banding dari pihak Nadiem telah didaftarkan pada Rabu (1/7/2026). Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) juga mengajukan banding sehari kemudian, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• AHY Pastikan Sekolah Rakyat di Medan Siap Beroperasi Pertengahan Juli 2026

Empat hakim yang akan dilaporkan yakni Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah serta tiga hakim anggota, yaitu Sunoto, Mardiantos, dan Eryusmas.

"Iya benar, kami akan datang ke KY pukul 12.00 WIB bersama istri Pak Nadiem," ujar Ari saat dikonfirmasi, Sabtu (4/7/2026).

Menurut Ari, pihaknya tidak melaporkan hakim Andi Saputra karena hakim tersebut menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam putusan perkara tersebut.

Tim kuasa hukum menilai keempat hakim yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kode etik serta memanipulasi fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Selain itu, mereka juga mempersoalkan tidak diberikannya kesempatan kepada terdakwa maupun penasihat hukum untuk menyatakan sikap menerima atau mengajukan banding setelah putusan dibacakan.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Nadiem Makarim terbukti bersalah dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Dalam amar putusan yang dibacakan pada Selasa (30/6/2026), majelis hakim menyatakan dakwaan primer tidak terbukti. Namun, Nadiem dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan subsider.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun, disertai denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan subsider 190 hari kurungan.

Selain itu, Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Apabila tidak dibayarkan, harta kekayaannya dapat disita dan dilelang. Jika nilai aset tidak mencukupi, hukuman tersebut akan diganti dengan pidana tambahan berupa lima tahun penjara.* (d/dh)

Dalam tradisi Jawa, larangan memotong kuku pada malam hari dikenal sebagai salah satu bentuk pamali yang diwariskan secara turun-temurun. Meski sering dikaitkan dengan hal-hal mistis, kepercayaan tersebut diyakini berawal dari alasan keselamatan.

Baca Juga:

• Peternak Mengadu ke Jokowi soal Harga Ayam dan Telur Anjlok, Harap Jadi Jembatan Aspirasi ke Pemerintah

Karena itu, orang tua zaman dahulu mengajarkan larangan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian agar anggota keluarga terhindar dari cedera.

Seiring perkembangan zaman dan hadirnya teknologi penerangan, alasan tersebut kini dinilai tidak lagi relevan. Banyak kalangan menganggap larangan memotong kuku pada malam hari lebih sebagai bagian dari tradisi dan budaya dibanding aturan yang wajib dipatuhi.

Pandangan Islam

Dalam ajaran Islam, tidak terdapat dalil yang melarang seseorang memotong kuku pada malam hari. Islam juga tidak mengajarkan bahwa aktivitas tersebut dapat mendatangkan kesialan.

Mengutip penjelasan dari literatur ulama Ahlus Sunnah, meyakini suatu sebab yang tidak memiliki dasar dalam syariat maupun kenyataan dapat termasuk bentuk syirik kecil apabila seseorang menganggap hal tersebut sebagai penyebab datangnya keberuntungan atau kesialan.

Salah satu kaidah akidah yang dijelaskan Syaikh Walid bin Rasyid As-Su'aidan menyebutkan bahwa setiap keyakinan terhadap sebab yang tidak ditetapkan syariat maupun realitas termasuk syirik kecil. Apabila diyakini memiliki kekuatan secara mandiri tanpa kehendak Allah SWT, maka keyakinan tersebut dapat mengarah kepada syirik besar.

Dengan demikian, Islam memandang memotong kuku pada malam hari sebagai perkara yang diperbolehkan. Yang perlu dihindari adalah keyakinan bahwa aktivitas tersebut secara otomatis mendatangkan sial atau musibah tanpa dasar yang jelas.

Pada akhirnya, larangan memotong kuku pada malam hari lebih dipahami sebagai warisan budaya yang lahir dari kondisi masyarakat pada masa lalu. Sementara dari sisi agama, tidak ada ketentuan yang melarang selama tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam.* (dw/dh)

Prosesi diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Iran, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, serta khotbah keagamaan yang disiarkan oleh televisi pemerintah Iran, IRIB.

Baca Juga:

• Indonesia Kirim Dubes Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei, Kemlu Tegaskan Sikap Resmi RI

Rangkaian pemakaman secara resmi telah dimulai sejak Jumat (3/7/2026) dengan dihadiri para pemimpin dunia, pejabat tinggi, serta delegasi dari berbagai negara yang datang untuk menyampaikan belasungkawa.

Sejumlah tokoh internasional yang hadir di antaranya Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev, Wakil Presiden Turki Cevdet Yilmaz, Presiden Irak Nizar Amidi, Ketua Parlemen Irak Mohammed al-Halbousi, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Ketua Senat Pakistan Yousaf Raza Gillani, hingga Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir.

Meningkatnya jumlah pelayat juga berdampak pada lonjakan permintaan transportasi menuju Teheran. Maskapai nasional Iran menambah jadwal penerbangan rute Teheran-Mashhad untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin mengikuti rangkaian prosesi penghormatan terakhir.

Berdasarkan jadwal resmi, upacara penghormatan di Teheran akan berlangsung hingga akhir pekan dengan dihadiri kepala negara, pejabat senior, serta tokoh agama dari berbagai negara.

Pada Sabtu dan Minggu, masyarakat umum diberi kesempatan memberikan penghormatan terakhir sebelum prosesi pemakaman utama digelar di Teheran pada Senin (6/7/2026).

Setelah itu, rangkaian prosesi akan berlanjut ke Kota Qom pada Selasa (7/7/2026), kemudian dilanjutkan ke Irak pada Rabu (8/7/2026). Di negara tersebut, jenazah akan disambut para tokoh agama dan politik di Baghdad, Najaf, serta Karbala sebelum dibawa ke lokasi pemakaman terakhir.

Prosesi pemakaman dan penguburan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (9/7/2026) di kompleks Makam Imam Ali Reza di Kota Mashhad, salah satu situs paling suci bagi umat Islam Syiah.

Sebelumnya, Ali Khamenei dilaporkan meninggal dunia dalam serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang terjadi pada 28 Februari 2026.* (an/dh)

Kegiatan yang berlangsung di Warkop Baba Kupie, Jalan P. Diponegoro, Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, itu dihadiri sekitar 350 peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pemuda, serta kader Partai Golkar.

Baca Juga:

• Maruli Siahaan Desak Polisi Usut Tuntas Dugaan Penyekapan dan Penganiayaan Perempuan di Bandung: Negara Harus Hadir!

Dalam sambutannya, Maruli menegaskan bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai dasar negara semata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lingkungan masyarakat.

Menurutnya, semangat gotong royong, kepedulian sosial, toleransi, persatuan, keadilan, dan saling menghormati harus menjadi bagian dari karakter bangsa Indonesia.

"Pancasila harus hadir dalam sikap dan perbuatan kita. Ketika masyarakat saling membantu, menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama, di situlah nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup," ujar Maruli.

Ia juga menekankan pentingnya peran relawan sebagai agen perubahan yang mampu memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat.

Menurut Maruli, relawan tidak hanya berperan menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga harus menjadi teladan dalam membangun solidaritas sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta mencegah munculnya intoleransi, kekerasan, maupun perpecahan.

"Gerakan Kebajikan Pancasila harus menjadi gerakan bersama. Kita ingin Pancasila benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, hingga penguatan persaudaraan," katanya.

Sementara itu, para narasumber turut memaparkan materi mengenai penguatan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tantangan politik dan ketatanegaraan, pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, hingga pentingnya penyusunan kebijakan publik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Kegiatan berlangsung secara interaktif. Para peserta diberikan kesempatan menyampaikan pandangan, pengalaman, serta berbagai persoalan yang dihadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masing-masing.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan terbangun kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan generasi muda untuk memperkuat persatuan serta menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara nyata dan berkelanjutan.* (dh)

Papan bunga tersebut dipasang di halaman Kantor Bupati Langkat, Jalan Proklamasi, Kecamatan Stabat. Sebagian besar berisi ucapan terima kasih kepada KPK atas operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah tersebut.

Baca Juga:

• KPK: Gaji Kepala Daerah Naik Belum Tentu Cegah Korupsi, Integritas Jadi Penentu

Seorang warga Langkat bernama Bambang mengaku mengapresiasi langkah KPK dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Langkat."Kami sebagai warga tentu sangat berterima kasih kepada KPK karena telah berhasil menangkap Bupati atas dugaan kasus korupsi," ujarnya.

Papan bunga tersebut dikirim oleh sejumlah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Langkat, Forum Masyarakat Langkat Bersatu, Pemuda Langkat Bersatu, Masyarakat Korban Janji Manismu, hingga Masyarakat Korban PHPmu.

Menariknya, dalam beberapa karangan bunga, nama panggilan Syah Afandin, yakni "Ondim", diplesetkan menjadi singkatan "Ongkos Dimuka".

Istilah tersebut ramai menjadi perhatian masyarakat usai muncul dugaan adanya permintaan fee proyek dalam perkara yang kini tengah ditangani KPK.

Sebelumnya, KPK menetapkan Syah Afandin sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Medan.Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

"Perkara ini diduga terkait dengan suap proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perkim Kabupaten Langkat," kata Budi.

Dalam operasi tersebut, penyidik KPK turut mengamankan sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan fee proyek. Selain itu, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya aliran dana lain yang diduga diterima oleh tersangka.

Selain Syah Afandin, KPK juga mengamankan enam orang lainnya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dalam perkara tersebut.*(mi/dh)

Rahmansyah menilai masih banyak warga terdampak banjir yang hingga kini belum menerima bantuan, baik berupa bantuan kebutuhan hidup maupun dana tunggu hunian. Menurutnya, persoalan tersebut harus segera mendapat perhatian karena menyangkut hak masyarakat yang menjadi korban bencana.

Baca Juga:

• Jadup Korban Bencana Tak Kunjung Cair, Bupati Tapteng Temui Massa dan Jelaskan Penyebabnya: Keterlambatan Bukan Karena Kesengajaan

Politikus Partai NasDem itu mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara saat agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025 yang turut dihadiri Gubernur Bobby Nasution.

Rahmansyah mengungkapkan, dirinya menerima banyak laporan masyarakat mengenai dugaan ketidaktepatan dalam proses pendataan korban banjir. Ia menyebut terdapat rumah warga yang mengalami kerusakan berat maupun ringan akibat banjir namun tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.

Sebaliknya, menurut dia, terdapat warga yang rumahnya tidak terdampak banjir justru telah menerima bantuan dari pemerintah.

"Ada rumah yang rusak berat maupun ringan akibat banjir tetapi tidak menerima bantuan. Di sisi lain, ada warga yang rumahnya tidak terdampak banjir justru mendapatkan bantuan. Jika benar demikian, tentu hal ini mencederai rasa keadilan masyarakat," ujarnya.

Rahmansyah menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan warga yang telah menerima bantuan. Namun, ia meminta pemerintah memastikan seluruh bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai korban bencana.

Menurutnya, bantuan bencana tidak boleh disalahgunakan maupun dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ia juga meminta Gubernur Bobby Nasution sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera melakukan evaluasi sekaligus memberikan teguran kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar penanganan korban banjir dilakukan secara lebih baik.

"Saya berharap Gubernur mengingatkan Bupati Tapanuli Tengah agar tidak bermain-main dalam persoalan kemanusiaan. Jangan sampai ada korban banjir kehilangan haknya akibat pendataan yang tidak akurat," tegasnya.

Selain bantuan kebutuhan hidup, Rahmansyah juga menyoroti lambatnya penyaluran dana tunggu hunian bagi sejumlah warga terdampak banjir. Menurutnya, apabila penyaluran dilakukan secara bertahap, pemerintah perlu memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.

Ia menambahkan, lambatnya proses pemulihan pascabencana di Tapanuli Tengah juga telah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Karena itu, Rahmansyah mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pendataan maupun penyaluran bantuan agar seluruh korban yang berhak dapat menerima haknya secara adil, transparan, dan tepat sasaran.* (mi/dh)

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna, mengatakan aksi penembakan berlangsung dari tiga titik berbeda dalam kurun waktu sekitar 15 menit pada Kamis (2/7/2026) malam.

Baca Juga:

• TNI: TPNPB-OPM Musuh Bersama, Aksi Teror di Papua Harus Dihentikan!

Peristiwa itu terjadi di sekitar kawasan TK J2, Kampung Wandoga, Distrik Sugapa. Berdasarkan kronologi yang disampaikan TNI, tembakan pertama terdengar sekitar pukul 18.45 WIT dari arah Kampung Wandoga.

Lima menit berselang, suara tembakan kembali terdengar dari kawasan perbukitan di depan Koramil Sugapa. Sekitar pukul 19.00 WIT, kelompok tersebut kembali melepaskan tembakan sebelum melarikan diri ke arah sungai.

Dalam rangkaian insiden tersebut, korban diduga terkena peluru nyasar yang mengakibatkan dirinya bersama bayi yang dikandung meninggal dunia.

Wirya menegaskan personel Satgas TNI tidak melakukan tembakan balasan selama kejadian berlangsung. Menurutnya, kondisi cuaca saat itu tidak memungkinkan prajurit untuk mengambil tindakan ofensif.

"Hujan, kabut tebal, serta jarak pandang yang sangat terbatas membuat personel memilih bertahan di posisi perlindungan sambil memantau situasi demi menghindari risiko terhadap warga sipil," jelasnya.

Hasil analisis spasial yang dilakukan menunjukkan sumber tembakan berasal dari tiga titik berbeda dengan jarak sekitar 900 hingga 1.500 meter. Sementara lokasi korban berada sekitar 321 meter dari titik gangguan tembakan pertama dan dinyatakan berada lebih jauh dari posisi personel Satgas TNI.

Menurut Wirya, data tersebut menjadi salah satu dasar dalam proses analisis yang masih terus dilakukan bersama fakta-fakta lapangan lainnya.

Ia menambahkan, penggunaan kawasan permukiman sebagai lokasi aktivitas kelompok bersenjata berpotensi meningkatkan risiko terhadap masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik.

"Setiap korban sipil merupakan duka yang tidak diharapkan. Kami mengajak masyarakat tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta memberikan ruang bagi proses penyelidikan yang dilakukan secara objektif berdasarkan fakta lapangan dan bukti teknis," tutupnya.* (d/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Cenuk saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, yang menjadi bagian dari perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025 dan 24/PUU-XXIV/2026.

Baca Juga:

• Ini 16 Tim yang Lolos 16 Besar Piala Dunia 2026, Catat Jadwal Lengkapnya!

"Ketika mulai bekerja di Universitas Airlangga, gaji pokok yang saya terima sekitar Rp2.600.000 per bulan. Setelah belasan tahun menjadi dosen, menempuh pendidikan doktor di Australia, hingga memperoleh sertifikasi pendidik, penghasilan dasar saya masih sangat terbatas," ujarnya, dikutipSabtu (4/7/2026).

Cenuk menjelaskan, perjalanan karier akademiknya dimulai pada 2010 sebagai dosen di Universitas Lancang Kuning dengan gaji sekitar Rp1,2 juta per bulan. Ia kemudian melanjutkan studi doktoral di Macquarie University, Australia, dan berhasil meraih gelar PhD pada 2016.

Setelah memperoleh sertifikasi dosen pada 2020, Cenuk bergabung sebagai dosen tetap non-ASN di Universitas Airlangga pada 2022. Namun, menurutnya, peningkatan kompetensi akademik belum diikuti peningkatan kesejahteraan yang memadai.

Ia menegaskan, dosen memiliki tanggung jawab besar, mulai dari mengajar, melakukan penelitian, membimbing mahasiswa, hingga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, negara dinilai perlu memberikan jaminan penghidupan yang layak bagi tenaga pendidik di perguruan tinggi.

"Saya berharap Mahkamah dapat melihat persoalan dosen bukan hanya soal beban kerja, tetapi juga soal jaminan penghidupan yang layak. Dosen tidak seharusnya dipaksa mencari pekerjaan tambahan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup," katanya.

Unair: Gaji Pokok Bukan Gambaran Total Penghasilan

Menanggapi pernyataan tersebut, Universitas Airlangga menegaskan bahwa kesejahteraan dosen tidak dapat diukur hanya dari besaran gaji pokok.

Direktur Sumber Daya Manusia, Manajemen Talenta, dan Pengembangan Organisasi Unair, Prof. Radian Salman, menjelaskan bahwa penghasilan dosen terdiri atas berbagai komponen, sehingga take home pay jauh lebih besar dibandingkan nominal gaji pokok.

Menurutnya, selain gaji pokok, dosen memperoleh tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, tambahan tunjangan fungsional, gaji ke-13, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPK), serta Tunjangan Hari Raya (THR).

Tak hanya itu, dosen juga berhak menerima pendapatan tambahan yang bersifat variabel, seperti uang makan, tunjangan sertifikasi dosen (serdos), honor pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), honor penguji, honor koreksi, hingga insentif publikasi ilmiah dan berbagai capaian akademik lainnya.

Meski demikian, pernyataan Cenuk kembali memunculkan perdebatan mengenai kesejahteraan dosen non-ASN di Indonesia, terutama terkait kesenjangan antara kualifikasi akademik, beban kerja, dan penghasilan yang diterima.* (in/dh)

Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Lubuk Pakam, JPU menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama.

Baca Juga:

• Proyek Koramil Lubuk Pakam Rp2,27 Miliar Dibagi Dua Paket, Publik Minta Transparansi

Majelis hakim dijadwalkan membacakan putusan perkara tersebut pada 7 Juli 2026.

Kronologi Pembunuhan

Peristiwa tragis itu terjadi di Jalan Pendidikan, Gang Rambe, Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, pada 13 November 2025 dini hari.

Berdasarkan dakwaan, pelaku dan korban sebelumnya bertemu secara tidak sengaja ketika pelaku mencari ulat untuk makanan ikan di sekitar rumah korban. Keduanya kemudian menghabiskan waktu bersama, mulai dari bermain biliar hingga kembali ke rumah korban.

Korban bahkan mengajak pelaku menginap di rumahnya karena kakaknya sedang tidak berada di rumah. Ajakan tersebut diterima pelaku.

Sebelum kembali ke rumah korban, pelaku sempat pulang ke rumahnya untuk berpamitan kepada orang tuanya sekaligus mengambil sebuah gunting yang telah dipersiapkan.

Saat korban tertidur di ruang tamu, pelaku mengambil sebilah pisau dan linggis dari dapur rumah korban. Dengan membawa linggis, pisau, dan gunting, pelaku kemudian melancarkan aksinya.

Korban yang sedang tidur dipukul menggunakan linggis hingga terbangun. Pelaku lalu menikam leher korban menggunakan gunting sebelum kembali menyerang korban secara berulang hingga korban meninggal dunia.

Setelah memastikan korban tidak berdaya, pelaku menyeret jasad korban ke kamar tidur. Ia kemudian memasukkan linggis, gunting, dompet, serta barang-barang milik korban ke dalam tas ransel sebelum membawa kabur telepon genggam dan sepeda motor korban.

Pelaku mengunci rumah korban dan melarikan diri menuju Kota Tanjungbalai.

Setibanya di Tanjungbalai, pelaku menghubungi ibunya dan mengaku telah membunuh korban. Tidak lama kemudian, jasad korban ditemukan oleh kakaknya di dalam rumah.

Motif Demi Membayar Cicilan Motor

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak sebelumnya mengungkapkan bahwa niat pelaku untuk membunuh muncul saat keduanya bermain biliar.

Menurut hasil penyelidikan, pelaku mengaku terlilit beban cicilan sepeda motor sehingga berencana merampas barang-barang milik korban untuk mendapatkan uang.

Polisi juga mengungkapkan bahwa sebelum kejadian, pelaku dan korban sempat mengonsumsi narkoba bersama di rumah korban sebelum akhirnya pelaku melancarkan aksi pembunuhan tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena pelaku tega menghabisi nyawa teman dekatnya sendiri dengan perencanaan matang demi motif ekonomi.* (ds/dh)

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, mengatakan pembahasan mengenai kenaikan gaji kepala daerah merupakan kewenangan pemerintah, baik melalui Kementerian Keuangan maupun pemerintah daerah yang memiliki otoritas dalam mengatur standar penghasilan pejabat.

Baca Juga:

• KPK Beberkan Alasan Terduga Penyuap Bupati Langkat Belum Dibawa ke Jakarta

Meski demikian, KPK memberikan catatan penting berdasarkan hasil kajian yang dilakukan tim penelitian dan pengembangan (Litbang). Dari hasil penelitian tersebut, peningkatan kesejahteraan pejabat negara tidak memiliki hubungan langsung dengan menurunnya praktik korupsi.

Menurut Taufik, berbagai studi yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi signifikan antara kenaikan gaji seorang pejabat dengan perilaku koruptif.

"Beberapa kajian Litbang KPK menunjukkan tidak ada korelasi langsung antara kenaikan gaji pejabat negara dengan perilaku korupsi," katanya.

Ia menjelaskan, dalam berbagai kasus yang ditangani KPK, praktik korupsi tetap ditemukan meskipun pelaku telah menerima gaji dan tunjangan yang relatif tinggi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada besarnya pendapatan, melainkan pada komitmen moral dan integritas setiap pejabat.

"Kami masih menemukan berbagai modus korupsi meskipun penghasilan pejabat sudah cukup besar. Jadi, semuanya kembali kepada integritas masing-masing pejabat negara," tegasnya.

KPK menilai upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui peningkatan kesejahteraan aparatur, tetapi juga dengan memperkuat sistem pengawasan, transparansi, akuntabilitas, serta membangun budaya antikorupsi di seluruh instansi pemerintahan.

Lembaga antirasuah berharap seluruh penyelenggara negara dapat mengedepankan integritas dalam menjalankan amanah jabatan, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah terus meningkat.* (oz/dh)

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengatakan peluncuran resmi B50 direncanakan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

Baca Juga:

• Bakom RI: Kasus Dugaan Korupsi MBG Buktikan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati dan 50 persen bahan bakar minyak jenis solar. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari program mandatori biodiesel yang sebelumnya telah diterapkan pemerintah.

Implementasi B50 telah diatur melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel sebesar 50 persen ke dalam minyak solar. Program tersebut didukung pembiayaannya oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurut Qodari, pengembangan B50 menjadi bagian dari roadmap pemerintah dalam mempercepat bauran energi baru dan terbarukan (EBT) serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, penggunaan B50 juga diharapkan mampu meningkatkan fleksibilitas sistem energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.

"Pemerintah terus mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission sesuai komitmen pembangunan berkelanjutan," jelasnya.

Program B50 juga diyakini akan memberikan dampak positif bagi sektor perkebunan kelapa sawit nasional melalui peningkatan penyerapan biodiesel di dalam negeri. Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi impor bahan bakar serta memperkuat ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang.

Pemerintah menegaskan transisi menuju energi bersih akan terus dilakukan secara bertahap dengan tetap menjaga stabilitas pasokan energi nasional serta mempertimbangkan kesiapan industri dan masyarakat.* (oz/dh)

Politisi PDIP, Guntur Romli, menilai pernyataan PSI yang siap menjadikan Jawa Tengah sebagai basis kekuatan politik baru terlalu berlebihan. Menurutnya, Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan basis dukungan kuat bagi PDIP.

Baca Juga:

• Peternak Mengadu ke Jokowi soal Harga Ayam dan Telur Anjlok, Harap Jadi Jembatan Aspirasi ke Pemerintah

Guntur kemudian menyinggung hasil Pemilu 2024. Menurutnya, dukungan Jokowi terhadap PSI saat itu belum mampu mengantarkan partai tersebut lolos ke DPR RI.

"Jokowi jadi presiden saja tidak mampu meloloskan PSI tahun 2024, padahal sudah memakai tagline PSI Partai Jokowi. Apalagi sekarang sudah tidak menjadi presiden," ujarnya.

Mantan kader PSI itu juga menilai agenda safari politik Jokowi semakin memperlihatkan adanya kepentingan politik keluarga menjelang Pemilu 2029.

"Safari politik Jokowi semakin membuktikan adanya ambisi kekuasaan keluarga Jokowi demi kepentingan anak-anaknya," ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi memulai safari politik dengan mengunjungi Provinsi Lampung. Dalam kunjungan tersebut, ia menghadiri kegiatan silaturahmi di Pondok Pesantren Nurul Qodiri, Lampung Tengah.

Di hadapan para peserta, Jokowi menegaskan dirinya tetap menjadi pribadi yang sederhana meski pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Saya masih seperti yang dulu, masih orang kampung, masih orang desa. Jadi kalau saya ke Lampung, memang lingkungan saya seperti ini," kata Jokowi.

Safari politik tersebut disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus menghadiri berbagai agenda silaturahmi di sejumlah daerah menjelang dinamika politik menuju Pemilu 2029.* (in/dh)

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan kehadiran perwakilan Indonesia merupakan bentuk penghormatan sekaligus tindak lanjut atas undangan resmi yang disampaikan Pemerintah Iran kepada berbagai negara sahabat.

Baca Juga:

• Kemlu Pastikan 3 WNI Selamat usai Gempa Kembar M7,2 dan M7,5 Guncang Venezuela

Menurut Yvonne, Pemerintah Iran menyampaikan apresiasi atas keputusan Indonesia yang menunjuk Dubes RI di Teheran sebagai wakil resmi dalam prosesi penghormatan terakhir bagi Ayatollah Ali Khamenei.

Pada Sabtu pagi waktu setempat, Dubes RI telah menghadiri acara penghormatan dan doa bersama yang digelar di Grand Mosalla, Teheran. Acara tersebut menjadi bagian dari rangkaian prosesi pemakaman yang berlangsung sejak Jumat dan dijadwalkan berakhir pada 9 Juli 2026.

Selain digelar di Teheran, rangkaian penghormatan juga berlangsung di sejumlah kota di Iran dan Irak. Jenazah Ayatollah Ali Khamenei dijadwalkan dimakamkan di Kota Mashhad.

Prosesi penghormatan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala negara, pejabat tinggi, dan delegasi dari berbagai negara yang datang untuk menyampaikan belasungkawa kepada Pemerintah Iran.

Di antara tokoh yang hadir yakni Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev sebagai utusan Presiden Vladimir Putin, Wakil Presiden Turki Cevdet Yilmaz, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Ketua Senat Pakistan Yousaf Raza Gillani, Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir, Presiden Irak Nizar Amidi, serta Ketua Parlemen Irak Mohammed al-Halbousi.

Delegasi dari sejumlah negara Timur Tengah juga terlihat menghadiri prosesi tersebut, di antaranya Ketua Dewan Syura Qatar Hassan bin Abdullah Al-Ghanim, Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi Waleed Elkhereiji, Ketua Dewan Negara Oman Abdulmalik bin Abdullah Al Khalili, serta Wakil Presiden Yaman Aidarus al-Zoubaidi.

Sebelumnya, Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan meninggal dunia dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Insiden tersebut memicu konflik bersenjata yang berlangsung hampir tiga pekan sebelum akhirnya tercapai kesepakatan penghentian konflik melalui nota kesepahaman yang dimediasi sejumlah negara kawasan.* (mt/dh)

Rieke mengawali pernyataannya dengan menyampaikan belasungkawa atas wafatnya lima peserta SPPI, yakni Yonanda Muhammad Taufiq asal Sumatera Selatan, Anisa Muyassaroh dari Kalimantan Timur, Novia Rahmadhani Sihotang dari Sumatera Utara, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan asal Jawa Barat, serta Nola Dya Sari dari Kalimantan Barat.

Baca Juga:

• Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, Rupiah Melemah dan Harga Avtur Jadi Pemicu

Namun, ia menegaskan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat tidak boleh mengesampingkan prinsip negara hukum maupun perlindungan hak asasi manusia.

Rieke mengapresiasi langkah Kementerian Pertahanan yang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelatihan SPPI, termasuk menghentikan sementara materi pelatihan yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi.

"Langkah tersebut penting, tetapi harus diikuti pembenahan regulasi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2026 dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 masih menyisakan ruang kosong norma," ujar Rieke dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, masih terdapat sejumlah aspek yang belum memiliki kepastian hukum, mulai dari status peserta, perlindungan hak, jaminan sosial, pembagian kewenangan antarlembaga, hingga tanggung jawab negara selama proses pelatihan sebelum hubungan kerja resmi terbentuk.

Dalam perspektif hukum dan HAM, setiap peserta program pemerintah, kata Rieke, berhak memperoleh perlindungan atas hak hidup, kesehatan, keselamatan kerja, jaminan sosial, serta kepastian hukum.

"Negara harus menjamin kepastian status hukum, hak, kewajiban, perlindungan ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan jaminan sosial bagi seluruh SDM sejak ditetapkan sebagai peserta program," tegasnya.

Selain menyoroti aspek regulasi, Rieke juga mengusulkan agar Kementerian Koperasi menjadi kementerian utama yang mengelola data nasional terkait operasional KDKMP. Menurutnya, sistem informasi yang terintegrasi diperlukan mengingat para peserta SPPI nantinya akan bertugas sebagai manajer koperasi di berbagai daerah.

Ia mengusulkan Kementerian Koperasi ditetapkan sebagai *lead ministry* sekaligus Walidata Koperasi Nasional dalam kerangka Satu Data Indonesia yang dikoordinasikan Kementerian PPN/Bappenas.

"Kementerian Koperasi sebagai *lead ministry* sekaligus Walidata Koperasi, dengan Satu Dashboard Koperasi Nasional dalam kerangka Satu Data Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, Rieke mendorong Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola KDKMP-KNMP sebagai regulasi induk yang mengatur kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia, pembiayaan, penugasan BUMN, penyediaan sarana dan prasarana, sistem pengawasan, hingga perlindungan hak asasi manusia.

Menurutnya, keberhasilan Program KDKMP dan KNMP tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi juga dari kemampuan negara memberikan kepastian hukum, perlindungan kepada sumber daya manusia pelaksana program, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, Rieke menegaskan pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah agar berjalan secara transparan, akuntabel, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.

"Pemerintah perlu memperkuat tata kelola KDKMP-KNMP yang transparan, akuntabel, profesional, dan bebas korupsi melalui pengawasan lintas kementerian dan lembaga serta partisipasi aktif masyarakat," pungkasnya.* (dh)