Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Then Suyanti, mengatakan data tersebut mencakup kasus pada kelompok usia di bawah lima tahun dan di atas lima tahun. Selain angka kumulatif, Kemenkes mencatat 4.522 kasus harian yang masih dilaporkan di wilayah terdampak.

Baca Juga:

• Negara Luar Olok-Olok Karhutla, Prabowo Buka-bukaan: Perusahaan Mereka di Sini Dablek

Dari total kasus kumulatif tersebut, sebanyak 258.298 kasus terjadi pada kelompok usia di atas lima tahun. Sementara itu, 75.172 kasus lainnya dialami anak usia 0–5 tahun.

Then menjelaskan, asap kebakaran hutan dan lahan mengandung sejumlah polutan yang dapat mengganggu kesehatan. Kandungan tersebut antara lain partikel halus PM2,5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, serta senyawa organik lainnya.

Paparan polutan dari asap karhutla dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), hingga iritasi mata dan kulit. Anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penderita asma atau PPOK, serta pekerja yang beraktivitas di luar ruangan menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus.

Untuk mengantisipasi dampak kesehatan tersebut, Kemenkes melakukan edukasi kepada masyarakat, membagikan masker, serta memantau kualitas udara dan perkembangan penyakit di daerah terdampak. Pemantauan juga dilakukan terhadap ketersediaan obat-obatan, bahan medis habis pakai (BMHP), dan alat kesehatan.

"Kita juga melakukan pemantauan penyakit akibat kebakaran hutan ini seperti ISPA, pneumonia, asma, iritasi mata dan kulit," ujar Then.

Kemenkes menyiagakan 1.691 puskesmas di wilayah terdampak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan rumah sakit rujukan, laboratorium kesehatan masyarakat, serta layanan Public Safety Center (PSC) 119 guna mendukung penanganan pasien.

Selain fasilitas pelayanan kesehatan, sebanyak 491 rumah oksigen telah disiapkan di berbagai wilayah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dukungan oksigen akibat dampak karhutla.

Kemenkes juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk memperkuat kesiapsiagaan. Surat edaran mengenai penanganan dampak kesehatan akibat karhutla telah diterbitkan kepada pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Then mengimbau masyarakat untuk memantau kualitas udara secara berkala melalui layanan Satu Sehat dan ISPU Net milik Kementerian Lingkungan Hidup.

Apabila kualitas udara masuk kategori sangat tidak sehat atau berbahaya, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jika harus keluar rumah, masyarakat disarankan menggunakan masker dan mencukupi kebutuhan air minum.

Masyarakat juga diminta mengurangi masuknya asap ke dalam rumah serta mewaspadai gejala gangguan kesehatan setelah terpapar kabut asap.

"Jadi kalau ada peningkatan gangguan kesehatan segera ke fasyankes terdekat untuk diobati segera oleh fasyankes," kata Then.* (k/dh)

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan permintaan penjelasan itu disampaikan dalam pertemuan daring yang digelar pada Senin (19/10/2026). Investor ingin mengetahui langkah konkret otoritas Indonesia dalam menanggapi perhatian MSCI terhadap pasar modal nasional.

Baca Juga:

• Ingatkan Bahaya Investasi Bodong Hingga Judol, Pemprov Sumut Minta ASN Cerdas Kelola Gaji

Hasan mengatakan OJK bersama BEI berkomitmen melanjutkan pembenahan untuk memperkuat integritas pasar modal Indonesia. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan transparansi informasi, khususnya mengenai kepemilikan saham perusahaan yang tercatat di bursa.

Menurut dia, keterbukaan informasi tersebut diharapkan memudahkan penyedia indeks global maupun investor dalam mengetahui struktur kepemilikan saham di BEI secara lebih akurat.

"Yang kita harapkan dengan begitu memudahkan seluruh pihak index provider, maupun investor dalam mengetahui secara persis sebetulnya siapa pemilik saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia," kata Hasan.

Selain transparansi kepemilikan saham, OJK juga berencana memperketat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di pasar modal. Pengawasan mencakup dugaan penyampaian informasi yang tidak benar, manipulasi pasar, perdagangan terkoordinasi, hingga keterbukaan informasi yang tidak sesuai fakta.

Hasan menegaskan penegakan aturan akan dilakukan apabila ditemukan pelanggaran. OJK juga akan menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan efek jera kepada pihak yang terbukti melanggar aturan pasar modal.

Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda reformasi untuk menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. OJK sebelumnya juga menyatakan komitmennya memperkuat transparansi, tata kelola, dan penegakan hukum sebagai tindak lanjut atas perhatian yang disampaikan MSCI.

MSCI sebelumnya mengumumkan dimulainya periode konsultasi terkait usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia. Dengan demikian, kemungkinan perubahan status menjadi standalone market masih dalam tahap pembahasan dan belum merupakan keputusan final.

Perkembangan ini menjadi perhatian pelaku pasar karena klasifikasi MSCI digunakan sebagai acuan oleh berbagai investor dalam menilai dan menentukan alokasi investasi di pasar saham global. Karena itu, langkah pembenahan yang dilakukan OJK dan BEI menjadi penting untuk menjaga transparansi, integritas, serta kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.* (d/dh)

Operasi gabungan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Binjai bersama BNNK Binjai itu menyasar sejumlah barak dan gubuk di wilayah hukum Polres Binjai serta Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• BNNK Binjai Bekali Warga Kawasan Rawan Narkoba Keterampilan Barista untuk Buka Peluang Usaha

"Hasil kegiatan di 12 lokasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial PS (48) yang diduga terlibat peredaran narkotika. Dari yang bersangkutan, diamankan 14 paket diduga ganja dengan berat bruto 123,3 gram," ujar Ismail Pane, Rabu (22/10/2026).

Selain PS, petugas turut mengamankan dua orang lainnya yang diduga sebagai pengguna narkotika. Ketiganya kini masih menjalani pemeriksaan di Markas Polres Binjai.

Dalam operasi tersebut, petugas juga menyita sejumlah barang yang ditemukan di lokasi, yakni 34 plastik klip transparan, 38 pipet skop, tujuh korek api, 18 alat isap, dan dua kaca pirek.

Sebanyak 12 lokasi yang menjadi sasaran penertiban tersebar di enam kecamatan. Rinciannya, tiga lokasi berada di Kecamatan Binjai Utara, tiga lokasi di Kecamatan Selesai, satu lokasi di Kecamatan Binjai Selatan, dua lokasi di Kecamatan Sei Bingai, dua lokasi di Kecamatan Binjai Kota, dan satu lokasi di Kecamatan Binjai Timur.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda mengatakan penertiban tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian bersama BNN dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

"Kami terus berkomitmen melakukan penindakan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini akan terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman," kata Bimo.

Ia juga mengimbau masyarakat agar berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian melalui saluran resmi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungannya.* (dh)

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan tujuh tersangka yang hadir pada Kamis (22/10/2026) langsung menjalani penahanan. Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 22 Oktober hingga 10 November 2026.

Baca Juga:

• HGU Telantar Harus Hapus Demi Hukum! Rakyat 30 Tahun Lebih Berhak dari PTPN dan Investor

Ketujuh tersangka tersebut yakni mantan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Rahmad Parulian, serta mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Satker PJN Wilayah I, Munson Ponter Paulus Hutauruk, Faisal, dan Heri Handoko.

Dua tersangka lainnya adalah mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut T. Rahmatsyah Putra dan mantan PPK pada Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut Manaek Manalu.

Achmad Taufik menyebut ketujuh tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Mereka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana disampaikan KPK dalam pengumuman penahanan.

Sementara itu, Dicky Erlangga belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan penyidik pada Kamis ini. KPK berencana melayangkan pemanggilan kedua kepada Dicky pada Senin (26/10/2026).

"Terhadap yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan hukum acara (KUHAP), akan dilakukan pemanggilan kedua pada Senin, 26 Oktober 2026," ujar Achmad Taufik.

Pengembangan perkara ini merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut serta Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.

Dalam perkara awal, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Sumut saat itu, Topan Obaja Putra Ginting; pejabat pembuat komitmen pada UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, Rasuli Efendi Siregar; PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, Heliyanto; Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group, Muhammad Akhirun; serta Direktur PT Rona Na Mora, Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.

Perkara awal tersebut terbagi dalam dua klaster. Klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua menyangkut dua proyek di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut. Total nilai enam proyek yang menjadi objek perkara mencapai sekitar Rp231,8 miliar.

KPK kemudian mengembangkan penyidikan dan menerbitkan surat perintah penyidikan umum pada 5 Mei 2026. Pada September 2026, penyidik menetapkan delapan tersangka baru yang identitasnya diumumkan pada 13 Oktober 2026.

Penahanan tujuh tersangka ini menjadi bagian dari proses penyidikan lebih lanjut. Adapun dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.* (an/dh)

Rencana pelaporan tersebut disampaikan Tifa seusai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (22/10/2026). Menurut dia, keterangan Dian perlu dipersoalkan karena dinilai telah membuat masyarakat percaya bahwa foto ijazah tersebut merupakan dokumen asli yang diperolehnya secara langsung.

Baca Juga:

• Bikin Kaget di Sidang Dokter Tifa! Saksi Pengunggah Ijazah Jokowi Ngaku Tak Pernah Lihat Dokumen Asli

Tifa mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan pasal-pasal yang dinilai berkaitan dengan persoalan tersebut. Dengan demikian, pelaporan itu belum dapat disebut telah resmi diajukan berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam pemberitaan tersebut.

Tifa juga menyoroti hubungan Dian Sandi dengan Jokowi. Ia menyebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dipelajarinya, Dian mengaku baru mengenal Jokowi sejak 2022. Namun, Tifa menilai pernyataan Dian dalam sebuah wawancara pada 1 Mei 2025 menunjukkan kesan seolah-olah keduanya memiliki hubungan yang dekat.

Selain itu, Tifa menyinggung keterangan mengenai nama Purwoko yang dikaitkan dengan Jokowi. Menurut Tifa, dalam persidangan Dian menyebut informasi tersebut diperolehnya dari salah seorang anggota keluarga Jokowi yang tidak bersedia mengungkapkan identitasnya.

Persoalan lain yang disorot Tifa adalah asal-usul foto ijazah yang diunggah Dian melalui media sosial X pada April 2025. Tifa menyebut Dian tidak mengambil foto dokumen tersebut secara langsung dan memperoleh gambar digital itu dari akun X bernama @hyperpoison, yang menurutnya kini sudah tidak tersedia.

Tifa menilai pengunggahan ulang gambar tersebut dengan keterangan yang menyebutnya sebagai ijazah asli berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia juga mengaku telah mengantongi tangkapan layar komunikasi antara Dian dan akun tersebut tertanggal 27 April 2025.

Menurut Tifa, bukti itu akan dipertimbangkan sebagai dasar untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Meski demikian, penilaian Tifa mengenai adanya dugaan keterangan palsu maupun pengelabuan merupakan pernyataannya sebagai terdakwa dan belum dengan sendirinya menjadi kesimpulan hukum.

Sementara itu, Dian Sandi menyatakan tidak takut menghadapi persoalan tersebut, pada Kamis (22/10/2026), Dian mengatakan dirinya siap menghadapi ancaman hukuman yang disebutnya muncul dalam persidangan.

"Di persidangan tadi saya diancam 7 tahun penjara oleh pihak dr Tifa namun saya menjawab seumur hidup pun saya sanggup," tegas Dian.

Perkara yang menjerat Dokter Tifa masih bergulir di PN Jakarta Timur. Keterangan para saksi dan bukti yang diajukan dalam persidangan akan menjadi bagian dari proses pembuktian perkara tersebut.* (fj/dh)

Dalam persidangan tersebut, Dian menjelaskan asal-usul foto ijazah yang pernah diunggah melalui akun X miliknya, @diansandiu. Ia mengaku memperoleh gambar tersebut dari kolom komentar pada utas yang dibuatnya sebelumnya.

Baca Juga:

• Sidang Vonis Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Dijadwalkan Berlangsung 5 November 2026

"Saya men-download dan memposting sesuai dengan yang dikirim lewat komentar aslinya dari akun @hyperpoison," kata Dian di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU).

Dian menyatakan pengunggahan ulang tersebut dilakukan tanpa penyuntingan gambar. Ia mengunggah foto itu pada 1 April 2025, saat perdebatan mengenai riwayat pendidikan Jokowi ramai dibicarakan di media sosial.

Dalam keterangan unggahannya saat itu, Dian menggunakan kalimat yang menyebut foto tersebut sebagai ijazah asli Jokowi.

"Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada utas, biar kalian tenang lebarannya ini saya upload yang asli," demikian tulisan dalam unggahan tersebut.

Namun, saat memberikan keterangan di persidangan, Dian mengaku tidak pernah melihat secara langsung dokumen fisik ijazah Jokowi. Ia menjelaskan bahwa gambar yang diunggahnya berasal dari akun lain di media sosial.

Dian juga mengungkapkan bahwa keyakinannya mengenai riwayat pendidikan Jokowi diperoleh dari cerita mantan rekan kerjanya di Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Barat (NTB), Andi Pramaria.

Menurut Dian, Andi mengaku pernah menjadi teman satu angkatan Jokowi saat menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Cerita tersebut, kata Dian, telah didengarnya sejak 2018.

"Andi menceritakan pengalamannya kuliah bersama Pak Jokowi. Katanya, mereka masuk kuliah dan lulus pada tahun yang sama, yakni tahun 1985," ungkap Dian.

Selain berdasarkan cerita tersebut, Dian mengatakan keyakinannya turut dipengaruhi oleh pernyataan dan klarifikasi pihak rektorat UGM yang pernah ditontonnya melalui tayangan YouTube dalam kegiatan reuni UGM pada 2022.

Keterangan Dian menjadi bagian dari pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Jokowi. Persidangan tersebut menghadirkan saksi untuk menjelaskan asal-usul materi digital yang beredar dan kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa.

Meski demikian, keterangan mengenai sumber foto, proses pengunggahan, dan pengalaman Dian yang tidak pernah melihat dokumen fisik secara langsung tidak dengan sendirinya membuktikan keaslian ataupun ketidakaslian ijazah yang dipersoalkan. Penilaian terhadap keterangan saksi dan bukti lain tetap menjadi kewenangan majelis hakim dalam proses persidangan.* (fj/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Pol. Cornelis Mangarahon Simanjuntak menjelaskan, peristiwa itu bermula dari penyerangan di rumah seorang warga bernama Ferri. Setelah kejadian tersebut, Ferri menghubungi Donny untuk meminta bantuan.

Baca Juga:

• Sapu Bersih Sarang Narkoba di 9 Wilayah Sumut, Tokoh Masyarakat Tantang Polisi Buru Bandar Kakap

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, DAC diduga memerintahkan AAL untuk menembak korban. AAL kemudian mengambil senjata api yang dibawa DAC dan melepaskan tembakan ke arah pengemudi mobil," ujar Cornelis dalam konferensi pers di Polda Sumut, Kamis (22/10/2026).

Tembakan tersebut mengenai Donny hingga korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Selain korban, seorang penumpang mobil berinisial Indra Wijaya juga mengalami luka tembak pada paha kiri.

Setelah melakukan penembakan, kedua pria tersebut diduga berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, kendaraan yang mereka tumpangi bertabrakan dengan mobil korban hingga keduanya terjatuh dan mengalami luka-luka.

Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa sejumlah saksi, serta menelusuri rekaman kamera pengawas atau CCTV untuk mengungkap rangkaian peristiwa tersebut.

Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu pucuk pistol jenis Combat Pindad beserta amunisi, dua selongsong peluru kaliber 9 milimeter, satu unit mobil Toyota Yaris, dan satu unit sepeda motor Honda Beat Street.

Atas dugaan perbuatannya, kedua pria tersebut disangkakan melanggar Pasal 459 dan/atau Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana disampaikan dalam keterangan kepolisian.

Hingga kini, Polda Sumut masih mendalami motif utama penembakan, menelusuri asal-usul senjata api yang digunakan, serta memperjelas peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.* (im/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• IHSG Ditutup Menguat 1,12 Persen ke Level 5.387, Sektor Energi Catat Kenaikan Tertinggi

"Kita bertanggung jawab, tapi kita juga ada beberapa negara yang mengolok-olok kita, menghina dan sebagainya, ya kan, padahal banyak yang bertanggung jawab perusahaan-perusahaan mereka yang di sini. Nanti pada saatnya kita umumkanlah nama-nama itu," kata Prabowo.

Prabowo juga menyoroti perusahaan pemegang konsesi yang disebut telah melakukan pelanggaran berulang kali. Menurutnya, pelanggaran yang terus terjadi perlu ditangani secara tegas agar tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap lingkungan dan masyarakat.

"Kebakaran hutan ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab. Dikasih konsesi sudah belasan tahun, ada yang melanggar tiga kali, empat kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya kalau sudah dua kali melanggar cabut aja," ujarnya.

Presiden mengaku terkejut setelah memperoleh informasi mengenai perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hingga 19 kali. Ia meminta informasi tersebut diperiksa kembali untuk memastikan kebenarannya.

"Saya juga kaget kok perusahaan ini sudah tiga kali, yang paling parah, ini dicek lagi apa benar 19 kali. Ini dablek kali, saya nggak ragu-ragu, siapa pun yang melanggar cabut aja," kata Prabowo.

Selain menyoroti dugaan pelanggaran perusahaan, Prabowo menekankan bahwa karhutla berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Menurutnya, warga, termasuk anak-anak, menjadi kelompok yang terdampak ketika asap kebakaran mencemari lingkungan.

Prabowo mengapresiasi kerja aparat dan pemerintah daerah yang telah dikerahkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Ia meminta upaya penanganan serta penegakan hukum terus dilakukan agar pihak yang terbukti melanggar dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa Polri sedang menyelidiki 98 laporan perkara korporasi terkait karhutla yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam proses tersebut, penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan pihak asing dan masih mengumpulkan alat bukti untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Pemerintah juga telah mengambil langkah penegakan hukum terhadap perusahaan yang berkaitan dengan karhutla. Kementerian Kehutanan pada 19 Oktober 2026 mengumumkan sanksi administratif terhadap 32 perusahaan dengan total luas areal terbakar mencapai 12.926,74 hektare.

Prabowo belum mengungkapkan nama perusahaan maupun negara yang dimaksud dalam pernyataannya. Karena itu, dugaan keterlibatan perusahaan asing dan pelanggaran berulang tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dokumen serta proses penegakan hukum oleh instansi berwenang.* (in/dh)

Denny menyambut baik kemungkinan Gibran hadir secara langsung untuk memberikan keterangan. Namun, ia mengaku belum yakin Wapres akan memenuhi kesempatan tersebut karena harus menyesuaikan dengan agenda kenegaraannya.

Baca Juga:

• Gibran Siap Datangi Sidang PTUN Soal Ijazah, Tim Hukum Pasang Badan Bawa Bukti Lengkap SMP-S1

Sebelumnya, tim kuasa hukum Gibran, Adil Supatra Akbar, menyatakan kliennya berpeluang hadir apabila jadwal persidangan tidak berbenturan dengan kegiatan kenegaraan.

Adil mengatakan kehadiran Gibran diharapkan dapat memberikan penjelasan langsung mengenai polemik dokumen pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA) yang menjadi perhatian publik.

"Kita semua tahu bahwa Pak Gibran sebagai Wapres tentu sibuk dengan agenda kenegaraannya. Namun, insyaallah apabila memang ada kesempatannya dan tidak berbenturan dengan agenda kenegaraan, Pak Gibran akan hadir," kata Adil.

Adil juga memastikan tim kuasa hukum telah memeriksa dokumen pendidikan Gibran, mulai dari tingkat sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas atau sederajat, hingga perguruan tinggi.

Pihaknya menyatakan siap menunjukkan dokumen tersebut dalam persidangan untuk menjelaskan riwayat pendidikan Gibran.

Di sisi lain, Denny mengaku masih meragukan kemungkinan Gibran hadir. Ia menyinggung pengalaman persidangan terkait dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menurutnya tidak dihadiri Jokowi sebagaimana diharapkan pihak penggugat.

Meski demikian, Denny menegaskan pihaknya akan memanfaatkan kesempatan tersebut apabila Gibran benar-benar hadir di persidangan.

"Tapi kalau beliau hadir, bagus, saya akan banyak pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada beliau," katanya.

Polemik dokumen pendidikan Gibran sebelumnya juga menjadi bagian dari perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, persidangan di PTUN ini merupakan proses hukum tersendiri sehingga pokok perkara dan kewenangan pengadilannya perlu dibedakan.

Kemungkinan kehadiran Gibran dalam persidangan PTUN masih bergantung pada agenda kenegaraan dan perkembangan proses persidangan. Sampai ada kepastian resmi, kehadiran langsung Wapres belum dapat dipastikan.* (in/dh)

Berdasarkan data RTI yang dikutip dalam laporan perdagangan, volume transaksi mencapai 37,665 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp16,207 triliun. Sebanyak 467 saham menguat, 204 saham melemah, dan 123 saham bergerak stagnan.

Baca Juga:

• Rupiah ditutup melemah 38 poin ke Rp 18.060 per dolar AS

Penguatan IHSG terjadi meski sejumlah bursa saham regional Asia ditutup melemah. Indeks Nikkei Jepang turun 1.713,40 poin atau 2,65 persen ke level 62.907,84. Indeks Hang Seng Hong Kong juga merosot 717,19 poin atau 3,03 persen ke 22.934,68.

Sementara itu, indeks Shanghai melemah 55 poin atau 1,48 persen ke level 3.658,03. Indeks Straits Times Singapura turut turun 22,85 poin atau 0,42 persen ke posisi 5.415,14.

Di pasar saham domestik, mayoritas sektor mencatatkan penguatan. Dari 11 sektor saham, sebanyak 10 sektor berada di zona hijau, sedangkan sektor teknologi menjadi satu-satunya sektor yang melemah dengan penurunan 0,66 persen.

Sektor energi mencatatkan kenaikan tertinggi sebesar 1,88 persen. Disusul sektor transportasi yang menguat 1,64 persen dan sektor infrastruktur yang naik 1,28 persen.

Di antara saham-saham yang mencatat kenaikan terbesar atau top gainers, terdapat ASMI, ENAK, AYLS, BUKK, dan PNSE. Sementara itu, saham yang masuk daftar top losers dalam laporan tersebut meliputi ALDO, ALKA, BESS, MORA, dan BAPA.

Penguatan IHSG pada perdagangan Kamis menunjukkan pergerakan indeks domestik yang berbeda dengan sejumlah bursa regional Asia. Meski demikian, pergerakan masing-masing saham dan sektor tidak sepenuhnya seragam karena masih terdapat saham serta sektor yang mengalami tekanan.* (mt/dh)

Kunjungan lapangan atau field trip tersebut menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami pengelolaan risiko, pencegahan kecelakaan kerja, serta perlindungan kesehatan pekerja dalam kegiatan operasional industri.

Baca Juga:

• Diseret Isu Liar Penembakan Wadan Koti PP, FKPPI Deli Serdang Buka Suara: Tak Ada Kaitan

Menurutnya, sinergi kampus dan industri diperlukan agar pendidikan tinggi dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di lapangan.

"Mahasiswa perlu memahami bahwa K3 bukan sekadar teori dan regulasi, tetapi praktik nyata yang menentukan keselamatan pekerja dan keberlangsungan operasional industri. Karena itu, kolaborasi kampus dan dunia kerja harus terus diperkuat," tegasnya.

Sebagai perusahaan yang bergerak di industri pupuk dengan proses operasional yang kompleks, PT PIM menjadi tempat pembelajaran bagi mahasiswa untuk melihat penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja secara langsung.

Melalui kunjungan tersebut, mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya identifikasi bahaya, pengelolaan risiko, pencegahan kecelakaan, serta perlindungan kesehatan dalam lingkungan kerja industri.

Prodi Magister Kesehatan Masyarakat FK-USK menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan lapangan. Kegiatan ini juga diharapkan membuka peluang kerja sama berkelanjutan antara perguruan tinggi dan industri dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengembangan praktik keselamatan dan kesehatan kerja.

Sinergi tersebut dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.* (dh)

BANDA ACEH – Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Latif Usman membuka Latihan Praoperasi (Latpraops) Operasi Patuh Seulawah 2026 di Aula Pesat Gatra Ditlantas Polda Aceh, Kamis (22/10/2026). Operasi tersebut dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di Aceh.

Dalam amanat Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan yang dibacakan Latif Usman, disampaikan bahwa pelanggaran lalu lintas, kepadatan kendaraan, dan kecelakaan masih menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan terpadu serta dukungan masyarakat.

Baca Juga:

• Tongkat Komando Berganti, Brigjen Latif Usman Resmi Jabat Wakapolda Aceh yang Baru

Operasi ini mengusung tema "Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan di Provinsi Aceh".

Latif Usman menegaskan seluruh personel harus menjalankan operasi secara terencana, terpadu, dan terukur. Pelaksanaannya mencakup langkah preemtif, preventif, serta penegakan hukum yang tegas dan humanis.

Ia juga mengingatkan agar penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), tilang konvensional, dan teguran simpatik dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Melalui Latpraops ini, personel diharapkan memahami tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan profesionalisme, disiplin, serta integritas, dan menjadi teladan dalam berlalu lintas. Sinergi dengan instansi terkait dan masyarakat juga perlu terus diperkuat," ujarnya.

Selain kesiapan personel, pengawasan selama operasi juga menjadi perhatian. Menurut Latif, pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keberhasilan Operasi Patuh Seulawah 2026 diharapkan terlihat dari meningkatnya kepatuhan masyarakat, menurunnya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri.

"Satu aturan yang ditaati dapat menyelamatkan satu nyawa. Mari jadikan keselamatan sebagai kebutuhan dan budaya dalam berlalu lintas," pungkas Latif Usman.* (dh)

Program tersebut menjadi bagian dari dukungan BULOG terhadap upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Baca Juga:

• Harga Ayam Tak Wajar, DPR Desak Aparat Usut: Pabrik atau Distributor Bermasalah?

Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Sumatera Utara, R. Darma Wijaya, mengatakan partisipasi BULOG dalam GPM serentak merupakan bentuk komitmen untuk mendukung ketahanan pangan dan menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.

"Melalui Gerakan Pangan Murah Serentak dalam rangka Hari Pangan Sedunia ini, BULOG Sumatera Utara berupaya memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok, khususnya beras SPHP dan MinyaKita, dengan harga yang terjangkau. Pelaksanaan di 30 titik secara serentak diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan kami sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan," ujar Darma Wijaya.

Ia menambahkan, BULOG Sumut akan terus mendukung program pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan, memperkuat stabilitas harga, dan mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan pokok.

Menurutnya, momentum Hari Pangan Sedunia juga menjadi pengingat pentingnya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam membangun sistem pangan yang kuat dan berkelanjutan. BULOG menjalankan perannya melalui pengelolaan dan penyaluran komoditas pangan sesuai penugasan pemerintah.

Pelaksanaan GPM serentak di Sumatera Utara dilakukan di depan kantor dinas yang menangani urusan ketahanan pangan dan perdagangan di berbagai daerah. Sejumlah wilayah yang disebut menjadi lokasi kegiatan meliputi Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Sibolga, dan Padangsidimpuan.

Kegiatan juga menjangkau sejumlah kabupaten, antara lain Deli Serdang, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan, serta wilayah lainnya.

BULOG Kanwil Sumatera Utara berharap pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di 30 titik tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus memperkuat upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah.* (dh)

Hal itu ditegaskan Ketua Tim Tanah dan Pembangunan Perumahan PWI Sumut Abyadi Siregar, dengan membeberkan tiga lapis undang-undang yang sengaja tidak dijalankan negara.

Baca Juga:

• Lahan HGU PTPN Disulap Jadi Citraland dan Pesona Cemara, Investasi atau Perampasan?

Lapisan pertama, kata Abyadi melanjutkan, kalimat yang menyebut "HGU PTPN hapus karena ditelantarkan", ini ditegaskan dalam UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Pasal 34 huruf (e). Kalimat persisnya dalam UU persisnya begini: "Hak Guna Usaha HAPUS karena ditelantarkan."

Kemudian, ketentuan tanah HGU hapus karena ditelantarkan, juga disebutkan dalam PP Nomor 40/1996 Pasal 17 ayat (1) huruf (e): "HGU HAPUS karena ditelantarkan".

Selanjutnya dalam PP Nomor 18/2021 Pasal 1 angka 11, juga dijelaskan definisi Tanah Terlantar, yakni tanah hak yang SENGAJA tidak diusahakan. Dalam pasal 28 huruf (e) diuraikan bahwa "Pemegang HGU DILARANG menelantarkan lahannya".

Lalu, pada pasal 31 huruf (g) disebutkan bahwa, HGU HAPUS karena ditetapkan sebagai tanah terlantar. "Jadi, seharusnya, tanah-tanah HGU yang sudah puluhan tahun ditelantarkan dan sudah menjadi kawasan pemukiman masyarakat harus ditetapkan pemerintah (BPN) sebagai tanah terlantar. Ini amanah peraturan perundang-undangan," tegas Abyadi.

Abyadi Siregar lebih jauh bertanya kepada PTPN II. "Lahan di Sampali, Medan Estate, Helvetia yang sudah puluhan tahun diduduki rakyat, apakah masih kalian usahakan? Kan tidak lagi. Itu dibiarkan kosong, semak. Itulah yang disebut TELANTAR," tegas Abyadi.

Nah, kalau menurut peraturan perundang-undangan, kalau sudah telantar, HGU-nya HAPUS. Kembali jadi Tanah Negara. PTPN tidak punya hak lagi mengalihkan ke Citraland, Pesona Cemara, Jewel Garden. "Itu perbuatan melawan hukum!" tegas Abyadi.

Lapisan Kedua: RAKYAT 20 TAHUN BERHAK JADI PEMILIK.

Kalimat ini sah! Pasal 24 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa, penguasaan fisik terbuka, itikad baik, 20 tahun berturut-turut dapat jadi dasar daftar hak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No 5/Yur/2018 dan Putusan MA No 251 K/Sip/1958 juga menjelaskan, bahwa penguasaan 20 tahun dengan itikad baik dapat menuntut hak milik.

Warga Sampali, jelas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut periode 2013-2018 s/d 2018-2023 itu, sudah 30-40 tahun mereka berdomisili di kawasan itu! Ada rumah permanen, KTP, KK, bayar PBB, anak sekolah, kuburannya di situ. Secara hukum mereka LEBIH BERHAK ajukan SHM ke BPN daripada PTPN yang menelantarkan!

Menurut Abyadi, kesimpulan hukumnya adalah, PTPN = Pemegang HGU yang menelantarkan = Haknya HAPUS. Rakyat = Penggelola/menempati selama 20 tahun + = Lahir hak baru dapat SHM. JADI SIAPA BERHAK? RAKYAT!.* (dh)

Harapan tersebut disampaikan Rico melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, Muhammad Sofyan, dalam resepsi perpisahan Furugori Toru di Function Room Lantai 1 JW Marriott Hotel Medan, Rabu (21/10/2026) malam.

Baca Juga:

• Peringati Hari Santri 2026, Wali Kota Medan Ajak Pesantren Adaptasi Perkembangan Zaman

Ia berharap hubungan baik antara Medan dan Jepang terus diperkuat melalui kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta berbagai sektor lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Perpisahan pada hari ini hendaknya bukan menjadi akhir dari hubungan yang telah terjalin, melainkan menjadi awal dari persahabatan yang semakin erat di masa mendatang," kata Rico dalam sambutannya.

Atas nama Pemerintah Kota Medan dan masyarakat, Rico juga menyampaikan apresiasi kepada Furugori atas dedikasi dan kontribusinya selama menjalankan tugas sebagai Konsul Jenderal Jepang di Medan.

Menurutnya, kehadiran Furugori menjadi bagian dari perjalanan hubungan persahabatan antara Jepang dan Kota Medan. Kontribusi tersebut diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat komunikasi dan membangun sinergi yang lebih luas pada masa mendatang.

Rico menegaskan Medan senantiasa terbuka menyambut sahabat dari berbagai negara. Keberagaman budaya dan keramahan masyarakat dinilai menjadi modal bagi kota ini untuk terus memperluas hubungan dengan dunia internasional.

Ia juga berharap Furugori membawa kenangan baik selama bertugas di Medan, mulai dari keberagaman budaya, kehangatan masyarakat, hingga kekayaan kuliner khas kota tersebut.

Meski masa tugasnya di Medan berakhir, Rico berharap hubungan yang telah terjalin tetap terpelihara. Pengalaman selama bertugas di Kota Medan diharapkan menjadi bagian dari persahabatan yang terus berlanjut antara masyarakat Medan dan Jepang.

Menutup sambutannya, Rico melalui Muhammad Sofyan menyampaikan doa agar Furugori senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam melanjutkan pengabdian di tempat yang baru.

Ia juga menegaskan Kota Medan akan selalu terbuka untuk menyambut kembali kehadiran Furugori sekaligus menjaga hubungan baik yang telah terbangun antara kedua pihak.

Resepsi perpisahan tersebut turut dihadiri anggota DPR RI Maruli Siahaan, perwakilan Gubernur Sumatera Utara Abu Kosim, para konsul negara sahabat, serta sejumlah pimpinan lembaga dan organisasi.* (dh)

Kuasa hukum Gibran, Adil Supatra Akbar, menyampaikan hal tersebut setelah majelis hakim menetapkan Gibran sebagai pihak terkait melalui mekanisme intervensi dalam persidangan, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• Begini Respons Pratikno dan Anwar Usman Usai UU Wantimpres Digugat ke MK, 26 Anggota Era Prabowo Dinilai Berpotensi Bebani APBN

"Kita semua tahu bahwa Pak Gibran sebagai Wapres tentu sibuk dengan agenda kenegaraannya. Namun, insyaallah apabila memang ada kesempatannya dan tidak berbenturan dengan agenda kenegaraan, Pak Gibran akan hadir," kata Adil seusai persidangan.

Menurut Adil, kehadiran Gibran diharapkan dapat memberikan penjelasan secara langsung mengenai polemik dokumen pendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA) yang kembali menjadi perhatian publik setelah persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia berharap penjelasan tersebut dapat membantu memperjelas persoalan yang tengah dipersoalkan dalam gugatan di PTUN.

Adil juga menegaskan tim kuasa hukum telah memeriksa dokumen pendidikan Gibran, mulai dari jenjang sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas atau sederajat, hingga perguruan tinggi.

"Kami akan buktikan seluruhnya bahwa Pak Gibran memiliki ijazah yang lengkap, baik dari SLTP, kemudian SLTA setara sampai dengan S1. Kita sudah lihat dan kami akan buktikan secara lengkap, jelas, dan seterang-terangnya di persidangan ini," ujar Adil.

Tim kuasa hukum menyatakan siap menunjukkan dokumen tersebut dalam proses persidangan. Meski demikian, kehadiran langsung Gibran belum dapat dipastikan karena harus menyesuaikan dengan agenda kenegaraannya.

Persidangan di PTUN ini menjadi bagian dari proses hukum yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran. Majelis hakim nantinya akan memeriksa perkara sesuai objek gugatan, keterangan para pihak, dokumen yang diajukan, serta ketentuan hukum yang berlaku.* (oz/dh)

Pernyataan itu disampaikan Hariqo dalam dialog bertajuk Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Beri Ultimatum soal Karhutla, Sebut Terorisme Lingkungan hingga Ancam Cabut Izin Perusahaan

Ia juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya membuat masyarakat merasa takut menyampaikan pendapat. Menurutnya, selama dua tahun pemerintahan Prabowo, tidak ada orang yang sengaja dicari-cari kesalahannya karena menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

"Selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, tidak ada orang yang dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya karena mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo," ujarnya.

Hariqo menilai kekhawatiran bahwa pemerintahan yang dipimpin Prabowo, yang berlatar belakang militer, akan membuat masyarakat takut menyampaikan pendapat tidak terbukti.

Ia menyebut Prabowo pernah menegaskan bahwa setiap orang harus merasa aman ketika menyampaikan pidato, termasuk dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Polri.

"Justru kebebasan berpendapat itu sangat penting. Jadi, kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi di era pemerintahan Presiden Prabowo, dan itu tentu terbukti," pungkas Hariqo.

Pernyataan Hariqo disampaikan dalam rangka refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dimulai pada 20 Oktober 2024. Isu kebebasan berekspresi menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam evaluasi perjalanan pemerintahan tersebut.

Di sisi lain, sejumlah laporan mengenai penanganan unggahan di media sosial dan kritik terhadap pemerintah juga memunculkan perdebatan mengenai batas kebebasan berekspresi dan penerapan hukum. Karena itu, klaim mengenai tidak adanya penangkapan atau kriminalisasi perlu dipahami sesuai konteks perkara, dasar hukum yang digunakan, serta definisi yang dipakai dalam pernyataan tersebut.* (oz/dh)

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi sejumlah sentimen eksternal dan domestik. Salah satunya meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah setelah kelompok Houthi di Yaman melancarkan serangan ke sejumlah target di Arab Saudi.

Baca Juga:

• Sidang Vonis Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Dijadwalkan Berlangsung 5 November 2026

Dalam risetnya, Ibrahim menyebut serangan yang dilaporkan terjadi pada Rabu menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Serangan tersebut juga menyasar infrastruktur sipil dan fasilitas energi di Arab Saudi.

Selain ketegangan di Timur Tengah, perkembangan hubungan Rusia dan Ukraina turut menjadi perhatian pasar. Presiden Rusia Vladimir Putin diketahui bertemu dengan utusan khusus AS, Steve Witkoff, di St. Petersburg untuk membahas upaya mengakhiri perang di Ukraina.

Kremlin menyatakan terdapat kesepakatan untuk melanjutkan pembicaraan damai yang dimediasi AS. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan dukungan terhadap upaya perundingan tersebut.

Di Amerika Serikat, pergerakan bursa saham yang menguat memberikan sentimen positif bagi pasar. Penguatan tersebut terutama didorong saham sektor teknologi di tengah tingginya antusiasme terhadap perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Meski demikian, pelaku pasar masih mencermati agenda ekonomi AS, terutama pertemuan bank sentral Federal Reserve (The Fed) pada pekan berikutnya serta rilis indikator inflasi Core Personal Consumption Expenditures (Core PCE) Price Index. Indikator tersebut menjadi salah satu acuan penting dalam penilaian inflasi oleh bank sentral AS.

Dari dalam negeri, perhatian pasar tertuju pada penilaian lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap prospek ekonomi Indonesia. Fitch memandang pertumbuhan ekonomi jangka menengah Indonesia masih memiliki potensi, tetapi diperkirakan belum mencapai target pemerintah.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026 dan 6 persen pada 2027, sebelum mencapai ambisi pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun-tahun selanjutnya.

Fitch juga menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran terhadap konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan ekonomi Indonesia. Pada Maret 2026, lembaga tersebut mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB, tetapi merevisi prospeknya dari stable menjadi negative.

Perubahan prospek tersebut menjadi salah satu faktor yang diperhatikan pelaku pasar dalam menilai risiko ekonomi Indonesia dan kepercayaan investor.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menanggapi usulan MSCI mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan gentar menghadapi rencana tersebut dan membuka opsi penghematan anggaran lebih lanjut jika diperlukan.

Berdasarkan berbagai sentimen tersebut, Ibrahim memperkirakan rupiah masih berpotensi bergerak fluktuatif pada perdagangan berikutnya dengan kecenderungan melemah.

"Berdasarkan analisis tersebut, diprediksi bahwa mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada perdagangan selanjutnya dan berpotensi ditutup melemah dalam rentang Rp 18.060-Rp 18.110 per dolar AS," tulis Ibrahim.

Pergerakan rupiah selanjutnya akan dipengaruhi perkembangan situasi geopolitik, arah kebijakan bank sentral AS, serta respons pasar terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan di dalam negeri.* (dh)

Penundaan jadwal pembacaan putusan tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Elyarahma Sulistyowati dalam persidangan pembacaan duplik, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• Eksepsi Ditolak, Refly Harun Tantang Jaksa Bawa Ijazah Asli Jokowi: Jangan-jangan Memang Tak Ada!

Dalam dupliknya, Hery meminta majelis hakim mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Ia juga meminta agar dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan yang diajukan jaksa.

Hery menyatakan dirinya tidak menerima dakwaan dan tuntutan JPU. Ia meminta majelis hakim menjatuhkan putusan bebas dalam perkara yang menjeratnya.

"Dengan tidak adanya penerimaan oleh terdakwa atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan demi hukum untuk membebaskan terdakwa Hery Susanto dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum," kata Hery.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan suap yang disebut berhubungan dengan penerbitan dokumen maladministrasi. Hery sebelumnya didakwa menerima suap dalam perkara yang sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Pembacaan duplik menjadi bagian dari rangkaian persidangan setelah terdakwa menyampaikan pembelaan dan jaksa memberikan tanggapan. Selanjutnya, majelis hakim akan bermusyawarah sebelum membacakan putusan pada jadwal yang telah ditetapkan.

Sidang putusan pada 5 November mendatang akan menentukan bagaimana majelis hakim menilai dakwaan, tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa, serta seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan.* (oz/dh)

Berdasarkan data pemerintah per Februari 2026 yang dikutip dalam pemberitaan, Kejagung menyumbang Rp24 triliun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp1,53 triliun, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebesar Rp2,37 triliun.

Baca Juga:

• Eks Penyidik KPK Kritik Usulan Luhut soal Kerugian Negara Bukan Korupsi: Negara Bisa Kehilangan Triliunan Rupiah

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmen Kejagung dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ia menyebut korupsi sebagai musuh bersama yang dapat menghambat kemajuan bangsa sehingga penanganannya membutuhkan sinergi antarlembaga penegak hukum.

"Kita semua sepakat bahwa korupsi adalah musuh bersama yang menghambat kemajuan bangsa. Oleh karena itu, sinergi antarlembaga penegak hukum menjadi kunci utama," kata Burhanuddin dalam sebuah acara di Jakarta.

Praktisi hukum Masriadi Pasaribu menilai upaya pemulihan aset merupakan bagian penting dari penegakan hukum. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berfokus pada hukuman badan terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan hukum.

Masriadi menilai pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya penelusuran dan pemulihan aset dalam penanganan perkara korupsi.

"Ini bukti kerja senyap Jaksa Agung dan jajarannya. Tidak banyak bicara di media, tapi hasilnya triliunan kembali ke kas negara. Kejagung tidak hanya memburu koruptor kakap, tapi memastikan uang rakyat yang dirampok itu kembali," ujar Masriadi di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Ia menegaskan penanganan perkara korupsi semestinya tidak berhenti pada pemidanaan pelaku apabila masih terdapat aset yang dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum.

"Kalau koruptor hanya dipenjara tapi uangnya tetap dinikmati keluarganya, itu gagal. Yang dilakukan Kejagung sekarang, buru orangnya, sita asetnya, kembalikan ke negara. Itu keadilan substantif," lanjutnya.

Masriadi menyebut sejumlah perkara besar yang berkaitan dengan pemulihan aset, antara lain perkara tata kelola minyak mentah, penyerobotan lahan kawasan hutan, transfer pricing, dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta perkara tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, pemulihan aset perlu berjalan seiring dengan proses penegakan hukum agar pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan putusan atau mekanisme hukum yang berlaku.

Data pemulihan aset tersebut menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kontribusi lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara korupsi. Namun, penilaian menyeluruh terhadap kinerja pemberantasan korupsi juga memerlukan informasi mengenai pencegahan, penindakan, penyelesaian perkara, dan transparansi penggunaan aset yang dipulihkan.* (oz/dh)