MEDAN — Dalam sidang perkara korupsi di Pengadilan Negeri Medan, terpidana kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, Zulfikar Fahmi, mengungkapkan telah memberikan uang sebesar Rp425 juta kepada seorang pria bernama Wahyu Purwanto.

Uang itu disebut Zulfikar sebagai bentuk "ucapan terima kasih" karena membantu perusahaannya memenangkan proyek di Kementerian Perhubungan.

Baca Juga:

• JK Yakin Ijazah Jokowi Asli: Tinggal Dikasih Lihat, Selesai!

"Saya merasa menang (tender proyek kereta api di Cianjur). Maka sebagai ucapan terima kasih atau apresiasi saya serahkan uang itu kepada beliau," ujar Zulfikar kepada Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu.

Hakim sempat menanyakan identitas Wahyu Purwanto, termasuk hubungan kekeluargaannya.

Zulfikar lantas menyatakan bahwa ia mengenal Wahyu sebagai adik ipar Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo.

"Setahu saya masih adik ipar presiden, Pak Jokowi," kata Zulfikar dalam persidangan.

Zulfikar adalah Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera dan sebelumnya telah diputus bersalah serta dijatuhi hukuman 4 tahun 9 bulan penjara atas perkara korupsi di DJKA.

Ia menjadi saksi bagi beberapa terdakwa lain yang sedang diadili terkait proyek pembangunan jalur kereta api di sejumlah wilayah, termasuk Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Sumatera pada periode 2018–2022.

Para terdakwa yang turut disidangkan antara lain:

Muhammad Chusnul – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara
Muhlis Hanggani Capah – PPK II di BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara
Eddy Kurniawan Winarto – Komisaris PT Tri Tirta Permata

Selain itu, Zulfikar bersama sejumlah saksi, termasuk Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Lokot Nasution, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan tersebut.

Jaksa Penuntut Umum dari KPK, Fahmi Idris, mengakui bahwa pernyataan pemberian uang kepada Wahyu Purwanto tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Iya memang dalam BAP disebutkan ada pemberian uang terhadap Wahyu. Namun itu bukan perkara yang tengah disidangkan di Medan. Itu disebut untuk proyek di Cianjur," ujar Fahmi.

Ia juga memastikan bahwa sejumlah pihak yang disebut dalam penyidikan seharusnya bertanggung jawab secara hukum, namun belum memenuhi kewajiban tersebut.

Pernyataan ini telah dilaporkan kepada pimpinan di lembaga antirasuah.*

(tm/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merespons polemik terkait isu pemakzulan dirinya.

Dalam arahannya, Rabu (8/4/2026), Prabowo menegaskan bahwa rakyat memiliki hak penuh dalam sistem demokrasi untuk menilai dan mengganti pemerintahan.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Bakal Resmikan Pabrik EV VKTR di Magelang Hari Ini, Dorong Transformasi Transportasi Nasional

Pernyataan itu disampaikan Presiden saat memimpin Rapat Kerja bersama Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta pimpinan BUMN di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Kedaulatan di tangan rakyat, tidak ada masalah kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya dengan baik, dengan damai," ujarnya.

Presiden menekankan bahwa pergantian kepemimpinan bisa melalui pemilihan umum ataupun proses impeachment, tetapi harus ditempuh melalui DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bisa melalui pemilihan umum tidak ada masalah, bisa juga melalui impeachment gak ada masalah. Tapi impeachment melalui saluran DPR/MPR, MK dilakukan tidak masalah," tegas Prabowo.

Ia kemudian merefleksikan sejarah transisi kekuasaan di Indonesia, menekankan jalannya proses tanpa kekerasan.

"Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai melalui proses, tidak melalui kekerasan," kata Presiden.

Di akhir arahannya, Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk percaya pada sistem demokrasi yang telah dibangun pendiri bangsa.

"Percayalah pada sistem yang telah dibangun pendiri bangsa kita, percayalah pada kekuatan kita sendiri pada Indonesia," pungkasnya.

Respons Presiden muncul di tengah kritik peneliti Saiful Mujani.

Dalam video ceramah yang diunggah akun Instagram @leveenia dan kanal YouTube Sociocorner, Saiful menyatakan prosedur formal pemakzulan dinilai tidak efektif.

"Alternatifnya bukan prosedur formal impeachment itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo, hanya itu," ucap Saiful.

Ia menambahkan langkah itu diambil demi kepentingan yang lebih besar, bukan untuk menyelamatkan Prabowo semata, tetapi "menyelamatkan diri kita dan bangsa ini."*

(tm/ad)

JAKARTA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menekankan bahwa polemik mengenai ijazah Presiden ke-7, Joko Widodo, seharusnya bisa diselesaikan dengan cara sederhana.

Menurut JK, satu langkah praktis adalah Jokowi memperlihatkan ijazah asli miliknya.

Baca Juga:

• Eks Menhub Mangkir, Anggota DPR RI Lokot Nasution Bersaksi di Sidang Dugaan Korupsi DJKA di PN Medan

JK membantah tudingan bahwa dirinya mendanai isu ijazah Jokowi, yang menurutnya tidak pantas dan merugikan martabatnya.

"Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2-3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk pengacara dan sebagainya. Sebenarnya sederhana, tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazah asli, selesai," kata JK.

JK menilai polemik ijazah Jokowi telah menimbulkan perpecahan di masyarakat antara pihak yang pro dan kontra.

"Saya yakin Pak Jokowi mengerti kerugian sosial yang ditimbulkan. Tinggal dikasih lihat, selesai," ujarnya.

Menurut JK, keaslian ijazah Presiden adalah kunci untuk meredakan kontroversi yang sudah berlangsung lama.

Ia yakin Jokowi memiliki dokumen asli dan dapat mengakhirinya secara cepat.

Selain memberikan solusi, JK menegaskan tudingan bahwa dirinya mendanai kasus ijazah adalah penghinaan.

"Pak Jokowi bekas presidennya, saya wakilnya selama lima tahun. Masak saya bayar orang Rp5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan," ujarnya.

Kasus ijazah Jokowi sebelumnya membuat Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Beberapa tersangka, termasuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, telah mengajukan restorative justice, demikian pula Rismon Sianipar.

JK menegaskan bahwa langkahnya melapor ke polisi murni untuk menjaga nama baik dan martabatnya, bukan untuk menimbulkan polemik baru.

"Karena itu sudah menyebar dan mencoreng nama baik saya, saya laporkan ke polisi," pungkasnya.*

(tm/ad)

JAKARTA – Keputusan Meta untuk menghapus enkripsi end-to-end (E2EE) pada fitur direct message (DM) di Instagram mulai 8 Mei 2026 memicu kekhawatiran serius di kalangan pakar keamanan siber.

Langkah ini memungkinkan platform untuk mengakses, memproses, hingga menganalisis isi percakapan pengguna, yang sebelumnya terlindungi penuh.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Bakal Resmikan Pabrik EV VKTR di Magelang Hari Ini, Dorong Transformasi Transportasi Nasional

Ia memperingatkan bahwa perubahan ini bisa menjadi preseden bagi layanan lain di ekosistem Meta, termasuk Messenger.

"Jika enkripsi bisa dicabut hari ini, pengguna perlu mempertanyakan apakah layanan lain akan mengikuti langkah serupa," ujar Zaliauskas.

Perubahan kebijakan ini sejalan dengan semakin integrasinya kecerdasan buatan (AI) dalam layanan pesan instan.

Fitur seperti terjemahan real-time, ringkasan percakapan, hingga asisten berbasis AI membutuhkan akses langsung ke isi pesan untuk berfungsi optimal.

Dengan demikian, percakapan pengguna bisa menjadi "bahan bakar" bagi sistem AI Meta.

Di tengah kekhawatiran ini, sejumlah alternatif aplikasi pesan dengan perlindungan privasi tinggi kembali mendapat sorotan.

Signal tetap menjadi standar emas berkat enkripsi kuat dan minim pengumpulan data pengguna.

iMessage menawarkan perlindungan kriptografi solid untuk pengguna Apple, sementara Telegram menyediakan mode "Secret Chat" dengan enkripsi end-to-end, meski harus diaktifkan secara manual.

Menariknya, WhatsApp, yang juga dimiliki Meta, masih mempertahankan enkripsi end-to-end sebagai default.

Hal ini memunculkan spekulasi bahwa perusahaan bisa saja mengarahkan pengguna yang peduli privasi ke platform tersebut.

Keputusan Instagram ini mencerminkan dilema industri teknologi: menjaga privasi pengguna atau memaksimalkan potensi AI.

Dengan AI yang semakin "haus data", batas antara inovasi dan intrusi menjadi makin tipis.*

(vo/ad)

MEDAN – Anggota DPR RI, M Lokot Nasution, hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (8/4/2026).

Kehadiran Lokot dimaksudkan untuk mendukung proses penegakan hukum yang tengah berjalan.

Baca Juga:

• Mengapa Medan Identik dengan “Horas” Meski Berakar dari Kesultanan Deli? Ini Sejarahnya!

Selain Lokot, majelis juga memanggil Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, namun hingga empat saksi memberikan keterangan, Budi Karya tidak hadir.

Di ruang sidang, Lokot dimintai keterangan terkait pertemuannya dengan terdakwa Eddy Kurniawan Winarto, seorang pengusaha asal Jakarta, yang juga terkait terdakwa Muhlis Hanggani Capah, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Kereta Api Sumut.

Menjawab pertanyaan majelis hakim, Lokot menjelaskan pertemuan tersebut membahas investasi pembangunan LRT tahap 2 di Jakarta International Stadium (JIS), yang akhirnya batal karena efisiensi.

"Saya tidak ada kaitannya dengan para terdakwa dalam proyek ini," ujar Lokot.

Ia menambahkan bahwa saat pertemuan itu, statusnya masih wiraswasta, karena sejak Desember 2018 telah mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, saat bersaksi di PN Medan, Lokot sudah menjabat sebagai anggota DPR RI, sehingga ia menekankan pentingnya memberikan kesaksian secara jelas dan berbasis data.

"Saya mengapresiasi persidangan ini, karena menjadi kesempatan bagi saya untuk menjelaskan secara utuh hal-hal yang menyangkut nama saya pribadi," kata Lokot seusai sidang.

Ia juga menegaskan, meskipun pada waktu bersamaan memiliki agenda rapat di Gedung DPR RI, ia tetap hadir demi menjaga nama baik pribadi, partai, dan institusi DPR.*

(ad)

BEIRUT — Serangan udara Israel ke Lebanon pada Rabu, 9 April 2026, menewaskan sedikitnya 254 orang dan melukai ratusan lainnya.

Serangan ini terjadi tak lama setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran.

Baca Juga:

• Meski Dolar AS Melemah, Rupiah Masih Stagnan di Rp17.030/US$

Tim penyelamat terus melakukan pencarian korban di sejumlah lokasi yang terdampak.

Serangan dilaporkan menghantam berbagai wilayah, termasuk ibu kota Beirut.

Dalam waktu sekitar 10 menit, lebih dari 100 serangan udara diluncurkan ke kawasan padat penduduk, memperparah kondisi kemanusiaan di negara tersebut.

Menteri Kesehatan Lebanon, Rakan Nassereddine, menyebut situasi yang terjadi sebagai eskalasi berbahaya.

"Serangan ini menargetkan warga sipil di Beirut, Dahiyeh, Bekaa, Gunung Lebanon, dan wilayah selatan," ujarnya.

Militer Israel atau Israel Defense Forces (IDF) menyatakan operasi tersebut ditujukan untuk menargetkan kelompok Hizbullah.

Juru bicara IDF, Avichay Adraee, mengatakan aktivitas kelompok tersebut memaksa Israel untuk bertindak.

Di sisi lain, Israel juga mengonfirmasi satu tentaranya, Sersan Staf Touvel Yosef Lifshiz, tewas dalam pertempuran di Lebanon selatan.

Serangan ini memicu reaksi keras dari Iran. Sejumlah pejabat Teheran menyerukan langkah tegas sebagai respons terhadap apa yang mereka sebut sebagai agresi Israel.

Juru bicara Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ibrahim Rezaei, bahkan mengusulkan penghentian lalu lintas kapal di Selat Hormuz.

Iran juga memperingatkan kemungkinan menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata jika serangan terus berlanjut.

Utusan Iran untuk PBB di Jenewa, Ali Bahraini, menyatakan negaranya akan tetap waspada secara militer di tengah ketidakpercayaan terhadap Washington.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa kesepakatan gencatan senjata seharusnya mencakup Lebanon.

Ia menyebut dunia internasional tengah mengamati sikap Amerika Serikat dalam menegakkan komitmen tersebut.

Di pihak lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bersama Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Türk, menyebut skala kehancuran akibat serangan ini sebagai "mengerikan" dan mendesak komunitas internasional untuk segera menghentikan eskalasi konflik.

Situasi di Lebanon kini semakin tidak menentu, dengan ancaman meluasnya konflik regional jika tidak ada upaya deeskalasi dalam waktu dekat.*

(vorp/ad)

MAGELANG – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan pabrik kendaraan listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) pagi ini, Kamis (9/4/2026).

Pabrik yang berlokasi di Magelang ini memproduksi bus dan truk berbasis electric vehicle (EV) dengan kapasitas mencapai 3.000 unit per tahun.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Turun 40 Poin, Saham Pilihan BBRI dan BBCA Masih Layak Pantau

"Ini adalah salah satu langkah strategis bahwa industri dalam negeri sudah berada di arah yang benar. Kita mesti mulai bertransformasi dari mengonsumsi bahan baku berbasis fosil menuju energi baru terbarukan, salah satunya listrik," ujar Prasetyo kepada wartawan.

Pemerintah belum mengambil keputusan terkait pembelian kendaraan listrik produksi Bakrie Group ini.

Fokus saat ini adalah mendorong transformasi industri dan budaya transportasi masyarakat.

Menurut Prasetyo, kebijakan pemerintah menekankan efisiensi transportasi, penggunaan kendaraan publik berbasis listrik, dan pengurangan ketergantungan pada BBM.

Selain konteks domestik, keputusan ini juga relevan di tengah ketegangan geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel yang memengaruhi harga minyak dunia.

Fasilitas pabrik di Magelang ini dikelola oleh PT VKTR Sakti Industries (VKTS), anak perusahaan dari VKTR.

Sebelumnya, pada Mei 2025, VKTS telah melakukan soft launching fasilitas perakitan kendaraan listrik komersial berbasis Completely Knocked Down (CKD), menandai langkah pertama Indonesia dalam memproduksi kendaraan listrik komersial secara masif.

Keberadaan pabrik ini diyakini akan memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, mengurangi emisi karbon, dan mendorong kemandirian energi nasional.*

(bb/ad)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis (9/4/2026) dibuka melemah, kehilangan 40,76 poin atau 0,56% ke level 7.238 pada pukul 09.01 WIB.

Dari total saham yang diperdagangkan, 198 menguat, 245 melemah, dan 230 stagnan, dengan volume perdagangan mencapai 1,42 miliar saham senilai Rp815 miliar.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun ke Rp2,85 Juta/Gram, Investor Diminta Waspada

"Secara teknikal, IHSG masih berpotensi melanjutkan kenaikan secara terbatas dengan support di 7.200 dan resistance di 7.300," ujar analis BRI Danareksa.

Harga minyak dunia juga memengaruhi pergerakan IHSG.

WTI turun ke kisaran US$95 per barel, sementara Brent ke US$94 per barel, meredakan kekhawatiran inflasi akibat energi.

Kondisi ini memberikan ruang bagi ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada akhir tahun.

Dari dalam negeri, cadangan devisa Indonesia menurun menjadi US$148,2 miliar pada Maret 2026 akibat upaya stabilisasi rupiah oleh Bank Indonesia.

Namun, status Indonesia tetap dipertahankan sebagai Secondary Emerging Market oleh FTSE Russell.

Beberapa saham pilihan para sekuritas pada perdagangan hari ini antara lain:

- BRI Danareksa: BUVA, RAJA, OASA
- Phintraco Sekuritas: BBNI, BBCA, UNVR, ISAT, ASII
- CGS International Sekuritas: TINS, ARCI, ANTM, MDKA, BBCA, BBNI
- Panin Sekuritas: AADI, ITMG, PWON

Analis menekankan, meskipun gencatan senjata AS–Iran memberikan sentimen positif, risiko geopolitik tetap ada, terutama setelah serangan Israel ke Lebanon yang dianggap Iran sebagai pelanggaran kesepakatan.

"IHSG berpotensi menguji level resistance berikutnya di 7.300–7.350," tambah analis Phintraco.

Investasi di saham unggulan tetap menjadi pilihan bagi pelaku pasar untuk memanfaatkan rebound teknikal di tengah ketidakpastian global.*

(bb/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan Logam Mulia (LM) Antam mengalami penurunan pada perdagangan Kamis (9/4/2026).

Emas Antam dijual di level Rp2.850.000 per gram, turun Rp50.000 dibandingkan posisi kemarin.

Baca Juga:

• Meski Dolar AS Melemah, Rupiah Masih Stagnan di Rp17.030/US$

Penurunan ini sejalan dengan harga emas dunia yang melemah 0,1% ke level US$4.716,42 per troy ons pada perdagangan pagi ini.

Situasi geopolitik kembali menekan harga emas.

Meski sebelumnya sempat menguat akibat kabar gencatan senjata antara AS dan Iran, tensi baru muncul karena serangan Israel ke Lebanon, menimbulkan ketidakpastian pasar.

Mohammad-Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran, menilai gencatan senjata sudah dilanggar, sehingga negosiasi lebih lanjut sulit dilakukan.

"Dasar dari negosiasi itu secara terbuka dan jelas-jelas sudah dilanggar, bahkan sebelum negosiasi dimulai," cuitnya di X.

Konflik yang memanas kembali ini membuat harga minyak jenis Brent melonjak 3% ke US$97,53 per barel.

Lonjakan energi meningkatkan risiko inflasi global, sekaligus menekan permintaan emas sebagai aset safe haven.

Harga Emas Antam Hari Ini

Berikut harga emas Antam per Kamis (9/4/2026):

0,5 gr: Rp1.475.000
1 gr: Rp2.850.000
2 gr: Rp5.640.000
5 gr: Rp14.025.000
10 gr: Rp27.995.000
25 gr: Rp69.862.000
50 gr: Rp139.645.000
100 gr: Rp279.212.000
250 gr: Rp697.765.000
500 gr: Rp1.395.320.000
1000 gr: Rp2.790.600.000

Para analis menilai, harga emas masih memerlukan pijakan kuat.

"Kebangkitan harga emas terlihat rapuh dalam waktu dekat. Emas masih membutuhkan pijakan yang lebih kuat," ujar riset Standard Chartered Plc.

Investor disarankan berhati-hati dalam membeli emas saat suku bunga global belum menurun, karena emas termasuk aset non-yielding yang kurang menguntungkan di tengah kebijakan moneter ketat.*

(bb/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) Kamis (9/4/2026) tercatat stagnan.

Pada pembukaan perdagangan, rupiah offshore dibanderol Rp17.030/US$, hampir sama dengan penutupan kemarin yang berada di Rp17.029/US$.

Baca Juga:

• Menelusuri Sejarah Masuknya Islam di Indonesia: Antara Gujarat, Persia, Arab, dan Tiongkok

Pelemahan ini terjadi meski indeks dolar terhadap enam mata uang utama global turun 0,73% ke posisi 99,13, seiring kabar gencatan senjata antara AS dan Iran.

Mata uang Asia lainnya justru menunjukkan pelemahan. Ringgit Malaysia memimpin koreksi, disusul baht Thailand, yen Jepang, won Korea Selatan, dolar Singapura, dan yuan offshore.

Sementara itu, dolar Hong Kong relatif stabil dengan perubahan hanya 0,01%.

"Pasar masih berhati-hati. Pemulihan pasokan energi kemungkinan tidak langsung terjadi walau gencatan senjata AS-Iran telah disepakati. Selat Hormuz sebagian besar masih tertutup, dan serangan Israel ke Lebanon menjadi risiko tambahan bagi kestabilan geopolitik," ujar analis pasar keuangan.

Kenaikan harga minyak mentah turut menekan rupiah. Harga Brent naik 2,55% menjadi US$97,17 per barel, setelah sebelumnya turun tajam.

Dari sisi domestik, katalis positif masih terbatas.

Cadangan devisa Indonesia tercatat menurun tiga pekan berturut-turut, sementara pertumbuhan ekspor melambat menjadi 1,01% secara tahunan.

Surplus ekspor Februari mencapai US$1,28 miliar, di bawah ekspektasi pasar sebesar US$1,58 miliar.

Kontraksi terjadi pada ekspor batu bara, turun 8,31% secara bulanan dan 15,65% secara tahunan menjadi US$2,25 miliar.

Secara teknikal, rupiah berpotensi melanjutkan koreksi. Support terdekat berada di Rp17.050/US$, dan level kedua Rp17.100/US$.

Jika tetap di atas Rp17.000/US$, rupiah masih berisiko melemah hingga Rp17.200/US$.

Sebaliknya, level resistance psikologis terletak di Rp16.990/US$ dengan target penguatan lanjutan di Rp16.900/US$.

Investor dan pelaku pasar disarankan tetap waspada, mengingat sentimen eksternal dan domestik masih rawan mempengaruhi pergerakan rupiah dalam jangka pendek.*

(bb/ad)

JAKARTA – Bank Central Asia (BCA) kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada 2026.

Program ini menawarkan akses pembiayaan mudah dengan bunga rendah dan tenor fleksibel, menjadi solusi modal usaha yang praktis bagi pelaku usaha.

Baca Juga:

• PT Pertamina Hulu Indonesia Raih Enam Penghargaan PROPER Hijau 2025, Buktikan Bisnis Migas Bisa Ramah Lingkungan

Bank menegaskan, suku bunga yang ditawarkan cukup terjangkau mulai 6% per tahun, bebas biaya provisi dan administrasi.

Syarat dan Dokumen Pengajuan

Calon debitur KUR BCA 2026 wajib memenuhi persyaratan berikut:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- Memiliki E-KTP
- Memiliki usaha berjalan minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima KUR atau fasilitas kredit di bank lain

Dokumen pendukung yang diperlukan meliputi:

- E-KTP calon debitur dan pasangan
- NPWP (untuk pengajuan di atas Rp50 juta)
- Kartu Keluarga (KK)
- Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
- BPJS Ketenagakerjaan (khusus KUR Kecil)

Cara Mengajukan KUR BCA

Online:
- Kunjungi website resmi BCA
- Klik "Ajukan Sekarang" dan isi nomor telepon
- Unggah dokumen persyaratan dan isi formulir hingga selesai

Offline:
- Kunjungi kantor cabang BCA terdekat
- Temui petugas untuk pengajuan KUR
- Siapkan dokumen persyaratan
- Petugas akan membantu mengisi formulir melalui webform BCA

Setelah proses evaluasi kelayakan usaha dan dokumen selesai, dana KUR akan dicairkan langsung ke rekening debitur.

Simulasi Angsuran KUR Rp500 Juta

BCA menyediakan simulasi angsuran fleksibel sesuai tenor:

Tenor Angsuran - Per Bulan
12 bulan - Rp43.031.700
24 bulan - Rp22.158.400
36 bulan - Rp15.208.900
48 bulan - Rp11.736.700
60 bulan - Rp9.653.400

Program KUR BCA 2026 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM, sekaligus membantu pelaku usaha memperluas kapasitas modal tanpa membebani arus kas usaha.*

(di/ad)

JAKARTA — Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Namun, sejarah masuknya Islam ke Nusantara tidak berdiri pada satu versi tunggal.

Baca Juga:

• Mengapa Medan Identik dengan “Horas” Meski Berakar dari Kesultanan Deli? Ini Sejarahnya!

Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia disebut berlangsung relatif cepat.

Sejumlah literatur menyebut peran penting para pedagang Muslim dari berbagai wilayah seperti Gujarat (India), Persia (Iran), dan Jazirah Arab dalam proses tersebut.

Hubungan dagang yang intens dengan masyarakat lokal menjadi pintu awal penyebaran agama Islam di kawasan ini.

Perbedaan pandangan di kalangan sejarawan kemudian melahirkan beberapa teori utama mengenai asal-usul Islam di Nusantara.

Teori pertama adalah teori Gujarat, yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dan J. Pijnapel.

Teori ini menyebut Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui wilayah Gujarat di India.

Bukti yang sering dikemukakan adalah batu nisan Sultan Samudera Pasai, Malik as-Saleh, yang memiliki corak khas Gujarat.

Selain itu, ajaran Islam bercorak tasawuf yang berkembang di Indonesia dinilai memiliki kemiripan dengan praktik keagamaan di India Selatan.

Teori kedua adalah teori Persia, yang dipopulerkan oleh Hoesein Djajadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-12 melalui para pedagang Persia.

Argumen yang mendukung antara lain kesamaan tradisi seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura yang di Indonesia dikenal melalui tradisi Tabuik di Sumatera Barat.

Kemiripan budaya lain juga terlihat pada penggunaan tulisan Arab-Pegon di Jawa yang dinilai memiliki pengaruh Persia.

Sementara itu, teori Arab atau Makkah menyatakan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, langsung dari Jazirah Arab, yakni Makkah dan Madinah. Teori ini didukung oleh catatan Tiongkok yang menyebut keberadaan komunitas Muslim di wilayah Barus, Sumatera, sekitar tahun 625 M.

Bukti arkeologis juga ditemukan di kawasan pemakaman kuno Mahligai di Barus, yang menunjukkan jejak awal kehadiran Muslim di wilayah tersebut.

Sejumlah sejarawan menilai, jalur pelayaran dan perdagangan internasional memungkinkan interaksi langsung antara pedagang Arab dan masyarakat Nusantara sejak awal Islam berkembang.

Selain tiga teori utama, muncul pula teori Tiongkok yang menyebut Islam dibawa oleh perantau Muslim dari Tiongkok.

Teori ini didasarkan pada fakta historis keberadaan komunitas Tionghoa Muslim di Nusantara sejak awal abad Hijriah.

Terlepas dari perdebatan asal-usulnya, para ahli sepakat bahwa penyebaran Islam di Indonesia berlangsung secara damai dan adaptif.

Jalur perdagangan menjadi medium utama, diikuti oleh perkawinan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal.

Selain itu, pendidikan melalui pesantren, pendekatan tasawuf yang akomodatif terhadap budaya lokal, serta pemanfaatan seni dan tradisi turut mempercepat penerimaan Islam di tengah masyarakat.

Masjid-masjid kuno di berbagai daerah seperti Demak, Banten, hingga Aceh menjadi bukti akulturasi budaya dalam proses penyebaran Islam.

Dengan latar belakang tersebut, sejarah Islam di Indonesia mencerminkan proses panjang interaksi lintas budaya.

Perbedaan teori yang ada tidak saling menegasikan, melainkan memperkaya pemahaman tentang bagaimana Islam tumbuh dan berakar di Nusantara.*

(d/ad)

MEDAN — Kota Medan selama ini lekat dengan sapaan "Horas", salam khas masyarakat Batak yang bermakna doa keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Namun, secara historis, kota ini berakar dari wilayah budaya Melayu yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Deli.

Baca Juga:

• Kolaborasi ISTP dan PT Tradepro, Disnaker Medan Siapkan Kompetensi Mahasiswa Hadapi Dunia Kerja

Jejak tersebut masih dapat dilihat melalui sejumlah situs bersejarah seperti Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Mashun, serta penggunaan bahasa dan adat Melayu dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan signifikan terjadi pada akhir abad ke-19 ketika pemerintah kolonial Belanda menjadikan Medan sebagai pusat perkebunan tembakau dan komoditas ekspor lainnya.

Perkembangan ekonomi ini menarik arus migrasi besar-besaran dari berbagai daerah, termasuk masyarakat Batak dari Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, dan Pakpak.

"Seiring waktu, jumlah penduduk Batak di Medan meningkat dan berperan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, hingga politik," kata Robert.

Menurut dia, pengaruh tersebut turut membawa budaya Batak semakin menonjol di ruang publik.

Salam "Horas" yang awalnya digunakan dalam komunitas Batak, kini meluas dan digunakan dalam berbagai kegiatan resmi, penyambutan tamu, hingga promosi pariwisata daerah.

Media dan industri pariwisata, kata dia, juga berperan dalam memperkuat citra Medan sebagai kota dengan salam "Horas".

Identitas ini kemudian menjadi representasi yang mudah dikenali secara nasional.

Meski demikian, identitas Melayu tetap bertahan melalui institusi kesultanan, praktik adat, bahasa, serta kesenian Melayu Deli yang masih hidup di tengah masyarakat.

"Hanya saja, dalam ruang publik modern, simbol-simbol Batak lebih sering tampil dan lebih mudah dikenali," ujar Robert.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa identitas Medan terbentuk dari pertemuan berbagai budaya.

Kota ini tidak hanya merepresentasikan satu etnis, melainkan menjadi ruang hidup bersama bagi beragam kelompok masyarakat.

Dalam konteks itu, penggunaan salam "Horas" tidak menghapus identitas Melayu, melainkan mencerminkan keterbukaan serta dinamika keberagaman yang tumbuh di Kota Medan.*

(d/ad)

Oleh:Yakub F. Ismail

Perkembangan terbaru konflik Timur Tengah yang melibatkan Republik Islam Iran dengan Israel-Amerika Serikat (AS) kini memasuki babak baru.

Baca Juga:

• PT Pertamina Hulu Indonesia Raih Enam Penghargaan PROPER Hijau 2025, Buktikan Bisnis Migas Bisa Ramah Lingkungan

Munculnya kabar tersebut tentu bukan sekadar sekadar jeda militer, melainkan sebagai pintu masuk menuju penataan ulang keseimbangan geopolitik global yang sempat porak-poranda selama kurang lebih satu bulan terakhir.

Dunia sebelum itu telah menyaksikan bagaimana konflik tersebut berpotensi meluas sehingga nyaris tidak bisa dihentikan.

Hal mana telah mengganggu bahkan mengancam stabilitas tidak hanya di kawasan Timur Tengah (Timteng) saja, tetapi juga mengguncang fondasi ekonomi global akibat efek domino berupa krisis pasokan minyak dunia yang ditimbulkan.

Baru dalam beberapa minggu perang, dampaknya benar-benar terasa, di mana terjadi fluktuasi harga energi, gangguan rantai pasok, hingga ketidakpastian pasar keuangan.

Demikian, wacana gencatan senjata yang berhembus kencang baru-baru ini menjadi harapan sekaligus ujian berat, utamanya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian.

Oleh karenanya, setiap upaya menuju deeskalasi konflik memiliki makna penting dan strategis, baik bagi perekonomian dunia maupun masa depan perdamaian internasional.

Esensi Gencatan Senjata

Apa yang bisa dimaknai di balik gencatan senjata dalam konflik Iran versus Israel–AS adalah bahwa langkah tersebut tidak semata-mata dilihat sebagai bentuk penghentian sementara aksi militer.

Sebaliknya, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa keputusan tersebut mencerminkan tarik-menarik kepentingan strategis yang kemungkinan pengaruhnya jauh lebih kompleks dari sekadar menyentuh isu kedaulatan, keamanan energi, maupun legitimasi politik di tingkat global.

Sebagaimana terlihat, dalam proposal 10 poin yang diajukan Iran menunjukkan posisi tawar yang tegas sekaligus menarik untuk disimak.

Pertama, poin tentang jaminan non-agresi dari AS, yang mana bermakna bahwa Iran menuntut pengakuan atas hak kedaulatannya untuk terbebas dari ancaman militer.

Hal ini menjadi fondasi penting, bahwa tanpa jaminan tersebut, gencatan senjata hanya akan menjadi syarat temporer yang tidak mengubah esensi konflik.

Sementara itu, tuntutan kedua soal kontrol berkelanjutan atas Selat Hormuz, mempunyai implikasi besar terhadap jalur distribusi energi dunia, menimbang sekitar 20 persen pasokan minyak global melewati kawasan tersebut.

Hak pengayaan uranium yang menjadi poin ketiga juga tidak kalah sensitif. Bagi Iran, proposal ini menjadi simbol kedaulatan teknologi dan energi yang harus dihormati siapapun.

Namun, bagi AS dan negara-negara Barat, tentu hal tersebut berkaitan erat dengan potensi proliferasi senjata nuklir yang memberikan ancaman serius di masa mendatang.

Di sisi lain, tawaran pencabutan sanksi primer dan sekunder yang merupakan poin keempat dan kelima, serta pembatalan resolusi PBB dan IAEA sebagai poin keenam dan ketujuh, mempertegas dan memperjelas keinginan Iran untuk keluar dari isolasi ekonomi dan politik yang selama ini mempersulit negara tersebut.

Akhirnya, poin serius terdapat pada permintaan kompensasi (poin kedelapan) dan penarikan pasukan AS dari kawasan (poin kesembilan). Pada kedua poin tersebut memperlihatkan upaya Iran untuk memulihkan tekanan geopolitik menjadi keuntungan strategis.

Lalu, pada poin kesepuluh yang berisi tentang penghentian perang di semua front, termasuk di Lebanon, menunjukkan bahwa Iran memandang konflik ini sebagai bagian dari jaringan perlawanan regional yang lebih luas.

Dengan melihat 10 butir tuntutan Iran sebagai prasyarat gencatan senjata yang untuk sementara diamini Trump, bermakna bukan sekadar penghentian konflik, melainkan upaya restrukturisasi tatanan keamanan kawasan.

Tantangannya kemudian berada pada sejauh mana pihak-pihak terkait bersedia berkompromi terhadap tawaran tersebut.

Dampak bagi Indonesia

Khusus bagi Indonesia, perkembangan terkini konflik Timteng membawa implikasi yang sangat krusial dan nyata, teristimewa dalam sektor energi.

Ketergantungan yang begitu besar terhadap impor minyak membuat setiap gejolak di kawasan Timteng baik langsung ataupun tidak memengaruhi stabilitas ekonomi dalam negeri.

Dampak tersebut terlihat sejak beberapa minggu terakhir tekanan terhadap APBN hingga inflasi domestik begitu nyata.

Dalam kondisi ini, tentu gencatan senjata akan menjadi faktor penting yang dapat meredakan volatilitas harga energi global dan menghindari negara ini dari bahaya krisis energi.

Di balik situasi yang berjalan dinamis, apresiasi setinggi-tingginya tentu harus diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto atas perannya yang cukup vital dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Bahkan di saat negara-negara lain mulai mengalami kepanikan hebat sehingga mengambil langkah darurat berupa penghematan penggunaan energi, Indonesia justru merespons dinamika tersebut dengan sangat berhati-hati tanpa mengambil langkah reaktif.

Dengan latar belakang kepemimpinan yang kuat di bidang pertahanan dan geopolitik, Prabowo menjadi sosok penting di balik kesuksesan mengatasi bahaya eksternal tersebut.

Bahkan ketika negara dihadapkan pada tantangan untuk memainkan diplomasi yang aktif, adaptif, dan berimbang, Indonesia mampu tampil dengan cukup aktif dan solutif.

Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memiliki ruang cukup dinamis dan fleksibel untuk berperan sebagai jembatan dialog di tengah polarisasi global.

Terkait momentum yang sedang terjadi saat ini, Indonesai tetap diharapkan memanfaatkan dengan baik melalui upaya untuk mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor.

Dengan demikian, kebijakan luar negeri dan strategi penguatan energi nasional harus kembali menjadi prioritas dan berjalan selaras dalam menghadapi ketidakpastian global.

Pada akhirnya, keputusan gencatan senjata antara Iran vs Israel-ASharus dipandang bukan semata meredanya konflik, melainkan juga tentang bagaimana Indonesia mengambil langkah cepat dan efektif dalam membaca situasi, mengambil posisi strategis, dan memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terlindungi.*

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif INISIATOR

JAKARTA – PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) melalui anak perusahaan dan afiliasinya berhasil meraih enam penghargaan kategori Hijau dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) tahun 2025.

Penghargaan ini menjadi pengakuan resmi pemerintah atas kinerja Grup PHI yang dinilai telah melampaui kepatuhan (beyond compliance) dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga:

• Gencatan Senjata 15 Hari: Nafas Pendek di Tengah Bara Iran–Amerika

Menteri Hanif menekankan bahwa PROPER kini menjadi motor transformasi bagi perusahaan untuk berinovasi dan berkontribusi nyata bagi publik.

Daftar unit PHI yang berhasil meraih penghargaan PROPER Hijau meliputi:

- PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM)
- PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) DOBU & DOBS
- PT Pertamina EP (PEP) Bunyu Field
- PT Pertamina EP (PEP) Tarakan Field
- PT Pertamina EP (PEP) Sangatta – Lapangan Semberah

Direktur Utama PHI, Sunaryanto, menyatakan capaian ini merupakan hasil kolaborasi solid antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

"Penghargaan ini membuktikan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan bisnis hulu migas yang selamat, andal, dan ramah lingkungan sesuai Asta Cita Pemerintah," ujarnya.

Manager Communication Relations & CID PHI, Dony Indrawan, merinci sejumlah program CSR inovatif yang menjadi pilar peraihan PROPER Hijau tahun ini, antara lain:

- Wasteco (PHM): Pengelolaan limbah organik menjadi energi terbarukan.
- ECO STEP (PEP Sangatta): Efisiensi energi dan konservasi ekologi.
- Akar Basah (PEP Tarakan): Aliansi kerja bebas sampah berbasis komunitas.
- Mantap Betul (PEP Bunyu): Pemanfaatan akar pakis dan air hujan untuk pertanian unggul.
- Semur Cendawan (PHKT DOBS): Budidaya jamur untuk ketahanan pangan.
- Desa Wisata Kersik (PHKT DOBU): Penguatan ekologi melalui penanaman pohon Cemara Udang.

"Kami meyakini lingkungan yang lestari dan masyarakat yang berdaya akan mendukung keberlanjutan produksi migas nasional untuk puluhan tahun ke depan," tutup Dony.

Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina, PHI terus berkomitmen menjalankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk mendukung target Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.*

(ad)

KALSEL – Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung RI melakukan penggeledahan dan penyitaan aset dalam perkara dugaan korupsi di sektor pertambangan ilegal, Senin-Rabu (6-8/4/2026).

Operasi ini melibatkan Badan Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan tim digital forensik.

Baca Juga:

• 2 Tanker Pertamina Tertahan, Pemerintah Jamin BBM Aman

"Tim menyasar kantor, area pertambangan, workshop, stockpile, dan fasilitas pendukung operasional tambang," ujar Anang.

Dalam operasi ini, penyidik berhasil menyita beragam aset yang diduga terkait tersangka berinisial ST, termasuk PT MCM dan PT BBP. Aset yang diamankan antara lain:

- 47 unit bangunan dan berbagai peralatan di gedung utama PT AKT, seperti tiga unit genset, satu forklift, tangki genset, dan control panel.
- Sekitar 60.000 metrik ton batubara dengan kadar kalori 9.000 di stockpile Coal Handling Processing, Desa Tumbang Baung, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
- Di GT Markus, Desa Tuhup: 12 aset berupa alat berat, truk, conveyor, genset, dan fasilitas pengisian bahan bakar.
- Di area pertambangan: 64 aset, termasuk puluhan alat berat, lighting plant, tangki bahan bakar, dan compressor.
- Di workshop PT AKT: 55 aset, termasuk mesin las, compactor, mesin bubut, dan alat berat.
- Di stockpile: mesin crusher, alat berat, dan truk hauling.
- Di fuel station: tangki bahan bakar dan kendaraan pengangkutnya.

Semua aset telah disegel dan pengelolaannya akan dilaksanakan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, sebagai upaya memulihkan kerugian negara.

Anang menegaskan, proses penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pertambangan ilegal ini.

Kejaksaan menegaskan komitmennya dalam menindak praktik korupsi dan penyalahgunaan sumber daya alam demi kepentingan negara.*

(ad)

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menekankan pentingnya penguasaan masalah sebagai langkah awal untuk menemukan solusi dalam setiap tugas di lingkungan TNI AD.

Penegasan itu disampaikan Kasad saat memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) tiga Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat (Kapuskesad) di Markas Besar Angkatan Darat, Rabu (8/4/2026).

Baca Juga:

• Banjir Rendam 13 Desa di Pidie Jaya, TNI Dikerahkan Evakuasi Warga dan Pantau Debit Air

Jabatan yang diserahterimakan meliputi:

- Pangdam XXIV/Mandala Trikora dari Letjen TNI Lucky Avianto, S.I.P., M.Si., kepada Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, S.E.
- Pangdam XV/Pattimura dari Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, S.Sos., M.M., kepada Mayjen TNI Doddy Triwinarto, S.I.P.
- Pangdam XVII/Cenderawasih dari Mayjen TNI Amrin Ibrahim, S.I.P., kepada Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, S.H., M.M.
- Kapuskesad dari Mayjen TNI dr. Bima Wisnu Nugraha, Sp.THT., M.Kes., M.A.R.S., kepada Mayjen TNI dr. Gunawan Rusuldi, Sp.OG., Subsp.Onk., M.A.R.S., CGCAE.

Kasad menekankan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja, menyegarkan kepemimpinan, dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas TNI AD, termasuk mendukung berbagai program pemerintah.

Dalam dua tahun terakhir, TNI AD telah merenovasi 2.000 rumah dinas prajurit dan berencana membangun 200 unit baru.

Melalui Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP), TNI AD mendorong setiap prajurit memiliki rumah pribadi layak sebagai bagian dari kesejahteraan.

Kepada pejabat lama, Kasad menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian.

Sementara pejabat baru diingatkan untuk segera menyesuaikan diri, memahami karakteristik wilayah tugas, serta memperkuat sinergi dengan seluruh komponen bangsa.

Khusus Kapuskesad yang baru, Kasad menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi prajurit, PNS TNI AD, keluarga, dan masyarakat.*

(ad)

Oleh: Rahadi Wangsapermana

LANGIT di atas Teluk Persia belum benar-benar sunyi ketika kabar itu datang.Bukan kemenangan. Bukan pula perdamaian. Hanya jeda—lima belas hari yang disepakati antara Iran dan Amerika Serikat untuk menghentikan tembakan dan membuka ruang negosiasi.

Baca Juga:

• TP PKK Sumut Luncurkan SIPANDA, Solusi Digital untuk Pemberdayaan Keluarga di Tingkat Desa

Di ruang-ruang perdagangan energi di London dan Singapura, reaksi datang lebih cepat daripada pernyataan resmi para diplomat. Grafik harga minyak yang sebelumnya menanjak tajam mulai melandai.

Para pelaku pasar menyambut kabar gencatan senjata dengan sikap lega yang bercampur ragu. Dunia seolah menarik napas panjang, meski tak seorang pun benar-benar yakin apakah napas itu akan berlanjut atau terputus di tengah jalan.

Bagi pembuat kebijakan ekonomi global, lima belas hari bukan sekadar angka. Ia adalah jendela waktu yang sempit, tetapi sangat menentukan arah stabilitas ekonomi dunia.

Selat Hormuz—jalur sempit yang selama puluhan tahun menjadi nadi energi global—kembali menjadi pusat perhatian. Setiap kapal tanker yang melintas di jalur itu membawa lebih dari sekadar minyak mentah; ia membawa stabilitas harga, inflasi global, dan nasib anggaran negara-negara pengimpor energi.

Ketika konflik memanas, biaya asuransi kapal melonjak, jalur logistik terganggu, dan harga energi menanjak. Ketika gencatan senjata diumumkan, efeknya terasa seketika—meski bersifat sementara.

Namun di balik ketenangan yang tampak di layar pasar, kegelisahan struktural tetap mengendap.Banyak ekonom melihat jeda lima belas hari ini bukan sebagai solusi, melainkan sebagai buffer period—masa penyangga yang memberi kesempatan bagi negara-negara untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dan moneter mereka.

Negara-negara maju mungkin memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk menyerap gejolak. Namun bagi negara berkembang seperti Indonesia, setiap fluktuasi harga energi memiliki konsekuensi yang jauh lebih nyata.

Di Jakarta, dampak konflik di Timur Tengah tidak pernah terasa langsung dalam bentuk ledakan atau sirene. Dampaknya hadir dalam bentuk angka—angka subsidi, angka inflasi, dan angka defisit anggaran.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketergantungan terhadap energi impor membuat Indonesia berada dalam posisi yang sensitif terhadap gejolak global.

Ketika harga minyak melonjak, beban subsidi energi ikut membengkak. Pemerintah harus menimbang ulang prioritas belanja, sering kali dengan konsekuensi terhadap pembangunan sektor lain.

Gencatan senjata lima belas hari memberikan ruang kecil bagi stabilitas fiskal. Jika harga minyak tetap terkendali selama periode ini, pemerintah memiliki kesempatan untuk menata ulang strategi anggaran dan menjaga keseimbangan fiskal.

Namun jika gencatan itu gagal, dampaknya bisa datang secara tiba-tiba—seperti gelombang yang menghantam kapal tanpa peringatan.

Para pelaku industri di dalam negeri memahami situasi ini dengan cara yang lebih pragmatis. Bagi sektor manufaktur, stabilitas harga energi berarti kepastian biaya produksi.

Bagi sektor logistik, stabilitas jalur pelayaran berarti kelancaran distribusi barang.

Ketika konflik memanas, biaya logistik meningkat, dan pada akhirnya beban itu jatuh ke konsumen.Di sinilah kebijakan ekonomi memainkan peran yang menentukan.

Gencatan senjata ini menciptakan ruang kebijakan yang langka—ruang di mana pemerintah dapat memperkuat cadangan fiskal, mempercepat diversifikasi energi, dan memperluas strategi mitigasi risiko. Tanpa langkah-langkah tersebut, setiap konflik global akan selalu menempatkan ekonomi nasional dalam posisi defensif.

Dalam perspektif yang lebih luas, dunia sedang memasuki fase baru ketidakpastian geopolitik. Konflik tidak lagi berdiri sendiri; ia terhubung dengan rantai pasok global, sistem keuangan internasional, dan kebijakan energi nasional.

Setiap ledakan di Timur Tengah dapat beresonansi hingga pasar tradisional di Asia Tenggara. Namun, krisis juga membawa peluang yang sering kali luput dari perhatian.

Bagi Indonesia, periode jeda seperti ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi sebagai pemasok komoditas alternatif di tengah ketidakpastian global. Negara-negara yang mampu menjaga stabilitas domestik justru cenderung menjadi tujuan investasi ketika dunia dilanda ketegangan.

Dalam situasi seperti ini, stabilitas bukan sekadar hasil kebijakan—ia menjadi aset strategis.Tetapi peluang hanya muncul bagi mereka yang siap.

Jika gencatan senjata ini berlanjut menjadi perundingan yang lebih permanen, stabilitas global berpotensi pulih secara bertahap. Harga energi akan kembali ke jalur yang lebih terkendali, inflasi global menurun, dan aktivitas ekonomi pulih.

Namun jika gencatan ini hanya menjadi jeda singkat sebelum konflik kembali meletus, dunia akan menghadapi fase baru volatilitas—lebih tajam dan lebih sulit diprediksi.

Bagi Indonesia, pelajaran dari peristiwa ini tidak terletak pada siapa yang menang atau kalah dalam konflik, melainkan pada bagaimana negara mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian global.

Pada akhirnya, lima belas hari itu bukan tentang waktu, melainkan tentang pilihan. Pilihan untuk menunggu atau bertindak. Pilihan untuk bertahan atau beradaptasi.

Dan dalam dunia yang semakin saling terhubung, pilihan-pilihan itu akan menentukan apakah jeda lima belas hari ini menjadi awal stabilitas baru—atau sekadar jeda singkat sebelum badai berikutnya datang*

*) Penulis adalah Pengamat Perang Asimetris

PIDIE JAYA – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pidie Jaya, Selasa (7/4/2026) malam, mengakibatkan 13 desa di dua kecamatan terendam banjir dengan ketinggian air antara 40 hingga 70 sentimeter.

Banjir juga mengganggu akses jalan lintas nasional Medan-Banda Aceh, khususnya di Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Meureudu, yang menjadi titik terparah.

Baca Juga:

• TP PKK Sumut Lakukan Supervisi Desa dan Kelurahan, Perkuat Implementasi 10 Program Pokok Wujudkan Indonesia Emas 2045

"Personel TNI bersiaga di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas, membersihkan material banjir, dan memantau debit air secara berkala guna mengantisipasi potensi cuaca ekstrem susulan," ujarnya.

Brigjen Ali Imran menambahkan, jalan lintas Medan-Banda Aceh di Meunasah Krueng belum bisa dilalui kendaraan roda dua maupun empat.

Namun, truk dan mobil besar masih dapat melintas dengan hati-hati.

Sementara itu, Dandim 0102/Pidie, Letkol Inf Abdul Hadi, mengimbau warga tetap waspada dan mencari lokasi aman jika debit air meningkat.

Ia menekankan pentingnya normalisasi sungai sebagai antisipasi banjir susulan.

"Pendangkalan sungai pascabanjir bandang sebelumnya membuat Krueng Meureudu tidak mampu menampung volume air hujan dari pegunungan. Pemerintah perlu segera melakukan normalisasi, menutup aliran sungai baru, serta membersihkan saluran air dan sisa lumpur di area permukiman," ujarnya.

Daftar Desa Terdampak (Ketinggian Air):

Kecamatan Meurah Dua: Pante Beurne (70 cm), Dayah Husen (50 cm), Meunasah Mancang (50 cm), Meunasah Raya (70 cm), Meunasah Bie (50 cm), Beuringin (60 cm), Geunteng (60 cm).

Kecamatan Meureudu: Meunasah Lhok (70 cm), Beurawang (60 cm), Mayang Cut (50 cm), Meunasah Krueng (70 cm), Manyang Lancok (50 cm), Masjid Tuha (40 cm).

Hingga berita ini diturunkan, petugas TNI, Polri, dan SAR terus bersiaga di titik rawan banjir, memantau debit air, dan siap mengevakuasi warga jika diperlukan.*

(ad)

TEBINGTINGGI — TP PKK Sumut mengembangkan aplikasi inovatif Sistem Informasi Pelaporan Data (SIPANDA) PKK untuk mendukung tertib administrasi dan pendataan kegiatan pemberdayaan keluarga.

Aplikasi ini diharapkan mempermudah kader PKK melakukan pendataan dan pelaporan secara lebih akurat, terintegrasi, dan berbasis digital.

Baca Juga:

• Sekdaprov Sumut Dorong Pengembangan Kompetensi ASN, Kunci Profesionalisme dan Birokrasi Efektif

"Kami berharap TP PKK kabupaten/kota terus mendukung pemanfaatan SIPANDA. Dengan begitu, gerakan PKK di Sumut semakin tertib administrasi berbasis digital dan mampu menunjukkan capaian kerja secara nyata," ujarnya.

Kegiatan supervisi juga menekankan pentingnya program PKK seperti Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), AKU HATINYA (Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman), serta IVA Tes.

Supervisi ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan program PKK di tingkat desa dan kelurahan.

Titiek menegaskan, kelompok dasawisma menjadi ujung tombak gerakan PKK di tengah masyarakat melalui pendataan keluarga, pembinaan, dan kegiatan pemberdayaan.

"Keberhasilan PKK sangat ditentukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, perangkat desa, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tebingtinggi, Muhammad Syah Irwan, menyampaikan bahwa PKK merupakan mitra pemerintah dalam pembinaan masyarakat dari tingkat pusat hingga kelurahan.

Ia menekankan, peran dasawisma dan PKK sebagai ujung tombak posyandu, edukasi gizi, penguatan ekonomi keluarga, dan UMKM kreatif sangat penting.

Program UP2K-PKK juga mendorong digitalisasi produk lokal agar keluarga tangguh menghadapi dinamika ekonomi global.

"Pembinaan kelurahan pemenang HKG PKK harus terus dilakukan dengan koordinasi pimpinan OPD, sehingga masyarakat memperoleh manfaat nyata, lebih berdaya, dan menjadi contoh bagi wilayah lain," pungkasnya.*

(ad)