Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:

• Ini Takdir Kita, Prabowo Ingatkan Indonesia Harus Selalu Siap Hidup di Ring of Fire

"Tapi itu kita catat untuk selanjutnya kita mengambil langkah-langkah yang antisipatif. Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan kita gunakan prinsip ya, lebih baik lebih daripada kurang," kata Prabowo.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berkoordinasi dalam menyiapkan peralatan utama penanganan karhutla.

Sejumlah peralatan yang menjadi perhatian antara lain helikopter, pompa air hingga kendaraan pemadam kebakaran. Prabowo ingin seluruh armada tersebut sudah tersedia sebelum kebakaran terjadi.

"Lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik, lebih banyak pemadam kebakaran lebih baik. Jadi kita siap sebelum kejadian," ujarnya.

Selain memperkuat armada dalam skala besar, Prabowo meminta kemampuan penanganan karhutla di tingkat desa ikut ditingkatkan.

Dia menyoroti kebutuhan alat berat berupa ekskavator berukuran kecil untuk ditempatkan di desa-desa yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan tinggi.

Menurut Prabowo, seluruh kebutuhan tersebut perlu dimasukkan dalam perencanaan terpadu agar kesiapan penanganan karhutla dapat dilakukan secara menyeluruh.

"Jadi kita bikin nanti suatu persiapan master plan yang menyeluruh dan yang masif," kata Prabowo.

Pemerintah selanjutnya diminta menyusun perencanaan yang mencakup kebutuhan armada, peralatan serta kesiapan di daerah rawan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat respons ketika karhutla terjadi.* (in/dh)

Ratas digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Prabowo mengikuti rapat bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kabaloghan Kementerian Pertahanan Marsdya Yusuf Jauhari. Sejumlah kepala daerah turut mengikuti rapat secara daring.

Baca Juga:

• Peradi Ingatkan RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Alat Tekan Lawan Politik, DPR: Era Prabowo Lebih Demokratis

Dalam rapat itu, Prabowo menyinggung sejumlah bencana yang melanda Indonesia belakangan ini. Di antaranya gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta erupsi Gunung Anak Krakatau.

"Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the Ring of Fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat," ujar Prabowo.

Meski menghadapi berbagai ancaman bencana, Prabowo mengatakan dirinya optimistis dengan kemampuan pemerintah dalam merespons kondisi darurat. Menurutnya, penanganan bencana saat ini telah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Prabowo mencontohkan penanganan bencana di wilayah Sumatera pada 2025. Dia mengapresiasi berbagai unsur yang terlibat dalam proses pemulihan di Aceh dan Sumatera Barat.

"Untuk itu saya ucapkan terima kasih semua unsur yang bekerja keras. Kita pulihkan keadaan di Aceh, di Sumbar dengan kekuatan kita sendiri. Menurut saya kita cukup berhasil," katanya.

Prabowo juga menyinggung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dinilainya telah dilakukan secara masif. Namun, dia mengakui masih terdapat sejumlah keterlambatan di beberapa wilayah.

"Kemudian juga saya lihat reaksi terhadap kebakaran hutan kita juga cukup masif, walaupun di sana-sini mungkin ada keterlambatan, tapi itu kita catat untuk selanjutnya kita mengambil langkah-langkah yang antisipatif," ujarnya.

Karena itu, pemerintah diminta terus memperkuat kesiapsiagaan dan mengambil pelajaran dari setiap penanganan bencana. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan respons pemerintah terhadap berbagai potensi bencana berikutnya.* (in/dh)

Penegasan itu disampaikan Djamari dalam konferensi pers di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026). Dia menyebut pemerintah telah menemukan sejumlah pelanggaran karhutla di lapangan dan proses hukum terhadap pelanggar mulai berjalan.

Baca Juga:

• Tindak Tegas Kasus Karhutla, Kapolri Ancam Jerat Pelaku Perorangan dan Korporasi Pasal Berlapis

Djamari menjelaskan terdapat sejumlah kebakaran yang terjadi akibat kesengajaan ataupun kelalaian. Menurutnya, pelanggaran yang ditemukan tetap menjadi perhatian aparat penegak hukum.

"Ada tindakan-tindakan yang menyebabkan kebakaran ini diakibatkan karena kesengajaan maupun kelalaian. Bahkan, beberapa dari yang kita lihat itu dari pelanggar-pelanggar ini pun sudah mulai proses di proses hukum berjalan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Djamari juga menyinggung praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar yang selama ini dilakukan sebagian masyarakat dan disebut sebagai kearifan lokal.

Dia mengatakan sebelumnya terdapat ketentuan yang memberikan ruang bagi masyarakat setempat untuk melakukan pembakaran lahan untuk kepentingan lokal dengan luasan tertentu.

"Kita kenal bahwa ada yang diistilahkan sebagai kearifan lokal, bahwa ada boleh melakukan pembakaran itu untuk warga-warga setempat, untuk kepentingan-kepentingan lokal dengan keluasan daerah 2 hektare," kata Djamari.

Namun, pemerintah kini menghentikan sementara ketentuan tersebut untuk mencegah kebakaran meluas. Kebijakan itu telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.

"Sudah kita koordinasikan dan kita hentikan. Hentikan ketentuan itu di seluruh pemda. Kita hentikan, semua berhenti, dan kami akan coba perbaiki semuanya itu. Kelak mungkin kita atur kembali masalah-masalah itu, tapi hari ini berhenti," tegasnya.

Djamari menegaskan langkah penghentian tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pencegahan karhutla. Penindakan hukum tetap akan dilakukan terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.* (in/dh)

Penegasan itu disampaikan Sigit usai Rapat Koordinasi Penanggulangan dan Penanganan Puncak Kebakaran Hutan dan Lahan di Graha Marinir Panti Perwira, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:

• Kejagung Siapkan 3 Jurus Hukum Hadapi Karhutla 2026, Apa Saja?

Sigit mengungkapkan Polri telah menetapkan 138 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Selain itu, ada delapan korporasi yang masih dalam proses penyelidikan.

"Ini akan kami dalami apakah di dalamnya juga terdapat unsur pidana, dan kalau itu ada maka kami akan proses," ujarnya.

Menurut Sigit, polisi akan mengusut setiap dugaan tindak pidana yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan menerapkan sejumlah undang-undang sekaligus.

"Karena untuk proses pidana, ini kita bisa terapkan undang-undang terkait dengan kawasan hutan, undang-undang terkait dengan masalah perkebunan, dan undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pasalnya bisa kita terapkan secara berlapis," ucapnya.

Selain penindakan hukum, Polri juga akan memperkuat sosialisasi dan upaya mitigasi untuk mencegah karhutla.

Sigit menyebut Indonesia masih menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung panjang. Karena itu, kepatuhan terhadap aturan serta langkah pencegahan perlu terus diperkuat.

"Yang saat ini kita ketahui bahwa musim El Nino masih panjang, dan kita semua berharap bahwa aturan-aturan yang ada ini bisa ditepati, bisa dilaksanakan dan sosialisasi akan betul-betul terus kita maksimalkan, sehingga kita bisa mencegah dan memitigasi selain upaya-upaya pemadaman yang dilakukan," katanya.

Polri memastikan upaya pencegahan, penanganan dan penegakan hukum terhadap kasus karhutla akan terus dilakukan untuk menekan risiko kebakaran yang dapat berdampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat.* (in/dh)

Ketua Umum Peradi Profesional Harris Arthur Hedar mengatakan pihaknya mendukung upaya negara memberantas tindak pidana sekaligus mengembalikan aset hasil kejahatan. Namun, menurutnya, mekanisme perampasan aset harus tetap berpegang pada prinsip negara hukum, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia dan due process of law.

Baca Juga:

• Kepala BNPB Siapkan Tiga Skenario Modifikasi Cuaca Atasi Dampak Erupsi Anak Krakatau

Harris menilai persoalan utama RUU Perampasan Aset bukan hanya menyangkut luasnya kewenangan negara untuk menyita atau merampas aset. Menurut dia, perlu ada batas yang tegas agar kewenangan tersebut tidak berubah menjadi kekuasaan berlebihan.

Ia juga meminta mekanisme perampasan aset, terutama yang tidak bergantung pada putusan pidana terhadap seseorang, memiliki aturan dan pengawasan yang jelas. Pengawasan pengadilan dinilai perlu diperkuat untuk memastikan proses tetap sesuai hukum.

Selain itu, Harris menekankan pentingnya menjamin praduga tidak bersalah, hak milik yang sah, hak untuk membela diri, hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta mekanisme keberatan dan pemulihan.

Persoalan beban pembuktian juga menjadi perhatian. Menurut Harris, seseorang tidak boleh langsung dianggap bersalah hanya karena tidak mampu menjelaskan asal-usul hartanya.

Negara dan aparat penegak hukum, kata dia, tetap harus memiliki dasar, bukti awal, serta hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum antara aset yang dirampas dengan tindak pidana.

Harris menolak pendekatan yang menempatkan pemilik aset untuk terlebih dahulu membuktikan hartanya sah setelah aset dirampas.

"Jangan sampai suatu hari RUU Perampasan Aset menjadi instrumen untuk menekan lawan politik, kelompok tertentu, pelaku usaha, ataupun masyarakat yang sesungguhnya memperoleh hartanya secara sah. Karena itu, pagar hukumnya harus dibuat sejak sekarang," ujarnya.

Karena itu, Peradi Profesional mendorong DPR memperkuat mekanisme check and balances, pengawasan yudisial, standar pembuktian, perlindungan pihak ketiga beritikad baik, mekanisme keberatan serta pertanggungjawaban aparat apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi kekhawatiran mengenai kemungkinan RUU Perampasan Aset digunakan untuk menekan atau menghabisi lawan politik.

Menurut Habiburokhman, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini memiliki corak yang lebih demokratis dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Ia juga menilai gejala penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan lebih ringan pada pemerintahan saat ini.

"Ada juga yang curiga draf yang lebih ekstrem itu yang beredar di zaman pemerintahan sebelum Pak Prabowo, justru itu draf yang akan digunakan untuk menghabisi lawan-lawan politik pemerintahan saat itu," kata Habiburokhman saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

"Kalau kita lihat corak ya kan ya, pemerintahan Pak Prabowo saat ini dengan sebelumnya, mohon maaf, sekarang jauh lebih demokratis. Gejala menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan menurut saya sekarang jauh lebih ringan daripada pemerintahan sebelumnya," sambungnya.

Pembahasan RUU Perampasan Aset pun masih menjadi perhatian karena menyangkut upaya pemberantasan kejahatan sekaligus perlindungan hak masyarakat dalam proses hukum.* (in/dh)

Pembukaan turnamen dihadiri jajaran Forkopimda, pengurus Brahrang Club, serta perwakilan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi).

Baca Juga:

• Kapolres Binjai Pimpin Sertijab Sejumlah PJU, Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan Humanis

"Kami mengapresiasi Brahrang Club yang konsisten menggelar turnamen. Ini wadah positif bagi generasi muda untuk berprestasi dan menjauhi hal-hal negatif," ujar salah satu pejabat yang hadir dalam pembukaan.

Kompetisi tersebut mendapat dukungan dari Perbasi, TNI, Polri, serta sejumlah sponsor, di antaranya LaTea, Palmanco dan The Cafe House. Pertandingan dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan menggunakan sistem gugur.

Ketua Perbasi Jordan berharap turnamen tersebut dapat melahirkan atlet-atlet basket baru yang mampu mengharumkan nama Binjai dan Sumatera Utara di tingkat nasional hingga internasional.

Panitia juga berharap pelaksanaan Turnamen Bola Basket Brahrang Club 2026 berlangsung sportif dan dapat menjadi agenda tahunan. Ajang ini diharapkan menjadi salah satu wadah pembinaan atlet basket berprestasi dari Sumatera Utara.* (dh)

Penjelasan itu disampaikan Kejagung dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (7/9/2026). Dalam jawaban sebagai pihak termohon, Kejagung menilai keberatan Lodewyk terkait waktu penggeledahan tidak memiliki dasar hukum.

Baca Juga:

• Refleksi 81 Tahun Kejaksaan: Badai Pasti Berlalu

Menurut Kejagung, penggeledahan dilakukan berdasarkan kondisi mendesak sebagaimana disebut dalam Pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kondisi tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk segera melakukan penggeledahan guna mengamankan barang yang berkaitan dengan perkara.

Kejagung menyebut barang yang diamankan dapat berupa dokumen, barang bukti elektronik maupun benda lain yang diduga memiliki hubungan dengan tindak pidana.

Penyidik dinilai tidak dapat menunda penggeledahan karena adanya risiko barang bukti dipindahkan, dihilangkan, disembunyikan atau dirusak.

"Dalam keadaan demikian, penyidik diberikan kewenangan untuk segera melakukan penggeledahan terlebih dahulu guna mengamankan dokumen, barang bukti elektronik, maupun benda-benda lain yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana," ujar Kejagung.

Penggeledahan pada 3 Juni 2026 disebut tidak hanya dilakukan di kediaman Lodewyk. Penyidik juga bergerak secara serentak di tiga lokasi berbeda sebagai bagian dari strategi penyidikan.

Kejagung mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga efektivitas penyidikan sekaligus mencegah kebocoran informasi antarpihak yang berpotensi menyebabkan barang bukti hilang.

"Hal ini merupakan bagian dari strategi penyidik yang terukur bertujuan untuk menjaga efektivitas dan keberhasilan penyidikan guna mencegah adanya komunikasi atau koordinasi antarpihak yang dapat mengakibatkan penghilangan barang bukti," kata Kejagung.

Selain melakukan penggeledahan, Kejagung menyatakan telah memperoleh persetujuan dan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 15 Juni 2026.

Sementara itu, Lodewyk Pusung telah mengajukan praperadilan untuk ketiga kalinya. Dalam persidangan tersebut, Kejagung meminta hakim menolak seluruh permohonan Lodewyk serta menyatakan gugatan yang diajukan tidak benar dan tidak berdasar hukum.* (in/dh)

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan strategi pertama dilakukan dengan menyiagakan satu tim OMC di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Tim tersebut akan diterbangkan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca ketika kondisi cuaca memungkinkan.

Baca Juga:

• Prabowo Nilai Respons Penanganan Bencana Makin Cepat, Anggaran Mitigasi Akan Ditambah

Strategi kedua disiapkan melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka. Menurut Suharyanto, kondisi bandara tersebut telah kembali terbuka sehingga pesawat OMC dapat diberangkatkan untuk melakukan penyemaian awan.

"Jadi hari ini juga kami akan berusaha melaksanakan operasi modifikasi cuaca pesawatnya terbang dari Bandara Kertajati Majalengka," kata Suharyanto.

Untuk strategi ketiga, BNPB menyiapkan alternatif melalui Semarang apabila operasional bandara di wilayah Jawa masih mengalami kendala.

BNPB telah menggeser pesawat OMC dari Kalimantan menuju Semarang. Pesawat tersebut kini berada di Semarang dan disiapkan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca.

Suharyanto mengatakan operasi dapat dilakukan dari Bandara Ahmad Yani Semarang yang tidak terdampak penutupan. Langkah tersebut ditujukan untuk membantu meluruhkan abu vulkanik Anak Krakatau yang menutupi wilayah udara dan berdampak terhadap penerbangan di empat provinsi.

"Yang ketiga apabila memang di Jawa ini juga masih tertutup kami sudah menggeser pesawat operasi modifikasi cuaca dari Kalimantan kemudian masuk dan sekarang sedang di Semarang," ujarnya.

BNPB menyiapkan sejumlah alternatif tersebut agar operasi modifikasi cuaca tetap dapat dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan dan akses penerbangan.* (mt/dh)

"Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu. Sekarang pun dibandingkan dengan tahun-tahun yang dulu respons kita sangat cepat," kata Prabowo saat membuka rapat dari Istana Merdeka, Jakarta.

Baca Juga:

• Waspada Banjir, Bupati Batu Bara Kerahkan ASN hingga TNI-Polri Bersihkan Saluran Air dan Pantau Tanggul

"Kita pulihkan keadaan di Aceh, di Sumbar dengan kekuatan kita sendiri. Menurut saya kita cukup berhasil," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo mengakui masih terdapat sejumlah keterlambatan dalam penanganan bencana di beberapa daerah, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Presiden meminta setiap kendala yang ditemukan di lapangan dicatat dan menjadi bahan evaluasi. Langkah itu diperlukan agar pemerintah dapat mengambil tindakan yang lebih antisipatif ketika bencana serupa kembali terjadi.

"Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan kita gunakan prinsip, lebih baik lebih daripada kurang," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan pemerintah harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Indonesia berada di kawasan Ring of Fire yang memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bencana alam.

Ancaman tersebut antara lain gempa bumi, aktivitas gunung api hingga kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat langkah mitigasi agar dampak bencana dapat ditekan.

"Kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," ucapnya.

Dalam rapat tersebut, Prabowo juga meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta karhutla dari sejumlah kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Pemerintah selanjutnya akan menggunakan hasil evaluasi penanganan bencana sebagai bahan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi di masa mendatang.* (an/dh)

Apel gabungan berlangsung di halaman Kantor Bupati Asahan dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, staf ahli bupati, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), ASN serta Direktur Perumda Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Sekda Labusel Dorong Lahirnya Smart ASN, Wajib Kuasai Teknologi hingga Bahasa Asing

Dia juga mengapresiasi sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya, termasuk rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, gotong royong, kegiatan kebersihan lingkungan hingga pengibaran dan penurunan bendera Merah Putih.

Namun, Rianto mengingatkan berbagai capaian tersebut tidak boleh membuat jajaran pemerintah lengah. Masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus segera diselesaikan karena pemerintah memiliki tugas utama sebagai pelayan masyarakat.

"Kita ini pelayan masyarakat. Untuk itu, mari kita bekerja sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Rianto.

Rianto juga meminta seluruh aparatur meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Ia menekankan pentingnya kerja sama antarpersonel agar berbagai pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

"Kita ini satu kesatuan, team work. Kalau kita mengetahui apa yang menjadi tupoksi masing-masing, Insyaallah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik," katanya.

Kebersihan Kota Kisaran Jadi Perhatian

Dalam kesempatan itu, Rianto turut menyoroti pelayanan kebersihan di wilayah Kota Kisaran Barat dan Kisaran Timur. Ia meminta seluruh pihak lebih peka terhadap kondisi lingkungan dan segera menindaklanjuti persoalan kebersihan yang ditemukan.

"Kita sama-sama menjaga lingkungan dan terus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kisaran merupakan wajah kita, sehingga kebersihan harus menjadi perhatian bersama," tegasnya.

Selain kebersihan, Rianto meminta kualitas pelayanan publik yang selama ini dinilai cukup baik terus ditingkatkan. Hal itu terutama pada pelayanan administrasi kependudukan, rumah sakit, puskesmas dan layanan masyarakat lainnya.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan penting agar masyarakat merasa nyaman dan mendapatkan layanan yang cepat serta optimal.

Menutup amanatnya, Rianto mengajak seluruh jajaran Pemkab Asahan tetap semangat dan menjalankan tugas dengan hati gembira. Ia menilai kekuatan pemerintah daerah terletak pada kebersamaan seluruh aparatur.

"Bekerjalah dengan senang hati. Tidak ada yang hebat, kebersamaanlah yang membuat kita hebat. Kita adalah satu korps pegawai negeri," pungkasnya.* (dh)

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, Selasa (1/9/2026).

Baca Juga:

• Bupati Fery Sahputra Blusukan ke Pasir Tuntung, Warga Sampaikan Aspirasi dan Keluhan

"Penandatanganan MoU ini bukan sekadar kegiatan seremonial atau administratif. Lebih dari itu, ini merupakan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi, mudah, cepat, akurat, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," ujar Fery.

Dia menilai persoalan perkawinan, perceraian, status kependudukan serta hak perempuan dan anak merupakan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Menurut Fery, perceraian kerap menimbulkan persoalan lanjutan, seperti perubahan data kependudukan, status perkawinan, hak anak, nafkah hingga hak perempuan dan dokumen administrasi kependudukan.

Melalui sinergi Pemkab Labusel dan Pengadilan Agama, setiap putusan maupun penetapan pengadilan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dalam administrasi kependudukan secara cepat dan tepat.

Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh dokumen administrasi yang sesuai dengan kondisi serta status hukum masing-masing.

Kerja sama serupa juga diharapkan memudahkan masyarakat dalam memperoleh kepastian administrasi setelah mendapatkan penetapan atau pengesahan perkawinan dari lembaga yang berwenang.

"Dengan adanya kepastian administrasi, maka hak-hak pasangan maupun anak-anak mereka dapat terlindungi," kata Fery.

Perlindungan Perempuan dan Anak

Fery juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, terutama setelah terjadi perceraian. Dia menegaskan anak tidak boleh menjadi korban dari persoalan yang terjadi antara kedua orang tuanya.

"Anak tetap memiliki hak untuk memperoleh identitas, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, perlindungan serta masa depan yang baik. Demikian pula perempuan yang berada dalam kondisi rentan pasca perceraian harus mendapatkan akses pelayanan dan perlindungan yang memadai," tegasnya.

Bupati berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen. Menurutnya, diperlukan program kerja yang konkret, mekanisme koordinasi yang jelas serta pertukaran dan integrasi data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Mari kita jadikan momentum ini sebagai komitmen bersama: satu data, satu pelayanan, satu komitmen untuk melindungi masyarakat," pungkas Fery.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Labuhanbatu Selatan M. Reza Pahlevi Nasution, Asisten I, Asisten II, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Labuhanbatu Selatan serta jajaran terkait.

Melalui MoU tersebut, Pemkab Labusel dan Pengadilan Agama diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan terintegrasi, sekaligus memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat.* (dh)

Dalam arahannya, Reza menekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh. Langkah tersebut sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Baca Juga:

• Waspada Banjir, Bupati Batu Bara Kerahkan ASN hingga TNI-Polri Bersihkan Saluran Air dan Pantau Tanggul

"Setiap ASN harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar kinerja pelayanan dapat berjalan lebih cepat, akurat dan efisien," demikian salah satu penekanan dalam arahannya.

Reza juga mendorong setiap perangkat daerah membangun profil Smart ASN yang memiliki integritas dan profesionalisme, sekaligus menguasai teknologi informasi serta bahasa asing.

Selain itu, ASN diharapkan memiliki wawasan global, jiwa pelayanan, kemampuan berwirausaha dan jejaring yang luas untuk mendukung kinerja pemerintahan.

Digitalisasi, lanjutnya, telah diterapkan dalam berbagai aspek manajemen pemerintahan dan kepegawaian. Sejumlah sistem yang digunakan di antaranya e-Formasi, SSCASN, metode Computer Assisted Test (CAT), Sistem Informasi ASN (SI-ASN), serta aplikasi Integrated Mutasi (I-MUT).

Pemanfaatan berbagai sistem tersebut diharapkan dapat membuat proses administrasi pemerintahan lebih tertib, cepat, akuntabel dan transparan. Digitalisasi juga dinilai dapat mendukung pengelolaan kepegawaian yang semakin terintegrasi.

Ke depan, Pemkab Labuhanbatu Selatan akan terus mendorong terwujudnya birokrasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dukungan ASN yang kompeten, inovatif dan melek teknologi dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Transformasi digital juga diharapkan membuat pelayanan publik semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Apel gabungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen ASN dalam meningkatkan kinerja melalui pemanfaatan teknologi.* (dh)

Pesan tersebut disampaikan Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Batu Bara Rusian Heri saat memimpin Apel Gabungan ASN Pemkab Batu Bara di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:

• Sungai Deli Meluap, Permukiman Warga Medan Terendam hingga 1 Meter

Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan koordinasi dan kesiapan personel. Sarana serta prasarana penanggulangan bencana juga diminta dipastikan dalam kondisi siap digunakan ketika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Baharuddin turut mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, pihak swasta dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana di Batu Bara.

Langkah pencegahan, kata dia, dapat dilakukan mulai dari hal-hal sederhana seperti membersihkan saluran air dan drainase, memangkas ranting pohon yang berpotensi membahayakan, hingga membersihkan aliran sungai.

Selain itu, kondisi tanggul di sejumlah wilayah yang rawan banjir juga perlu dipantau secara berkala untuk mengantisipasi potensi luapan air saat curah hujan meningkat.

Baharuddin berharap seluruh ASN dan masyarakat memiliki kepedulian yang lebih besar terhadap kondisi lingkungan. Semangat gotong royong juga dinilai penting untuk memperkuat kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Dengan koordinasi lintas pihak dan langkah mitigasi sejak dini, Pemkab Batu Bara berharap risiko serta dampak bencana, terutama banjir pada musim hujan, dapat diminimalkan.* (dh)

JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghadapi tantangan besar dalam menjalankan fungsi penanggulangan bencana di Indonesia.

Di tengah tingginya potensi bencana alam, anggaran yang dialokasikan untuk BNPB justru mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga:

• Kejagung Siapkan 3 Jurus Hukum Hadapi Karhutla 2026, Apa Saja?

Kondisi tersebut membuat Indonesia berada di kawasan yang dikenal sebagai ring of fire atau Cincin Api Pasifik.

Selain itu, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia, yakni Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.

Posisi geografis tersebut membuat Indonesia memiliki potensi tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam.

"Cincin Api Pasifik dan berada di pertemuan tiga lempeng tektonik menempatkan negara kepulauan ini berpotensi terhadap ancaman bencana alam, posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis serta kondisi hidrologis memicu terjadinya bencana alam lainnya," bunyi dari laman resmi BNPB, Senin (7/9/2026).

BNPB menyebut pemerintah memiliki peran penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana.

Pembentukan lembaga tersebut menjadi salah satu bagian dari sistem penanggulangan bencana yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

"Menghadapi ancaman bencana tersebut, Pemerintah Indonesia berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air. Pembentukan lembaga merupakan salah satu bagian dari sistem yang telah berproses dari waktu ke waktu," bunyi dalam laman resmi BNPB.

Di tengah kebutuhan penanggulangan bencana yang besar, anggaran BNPB justru menunjukkan tren penurunan.

Berdasarkan data yang dikutip dari LKPP dan Nota Keuangan APBN, anggaran BNPB mengalami perubahan signifikan sejak 2020 hingga 2026.

2020: Rp11,78 triliun
2021: Rp7,14 triliun
2022: Rp5,05 triliun
2023: Rp5,43 triliun
2024: Rp4,92 triliun
2025: Rp2,01 triliun
2026: Rp491 miliar

Anggaran terbesar BNPB dalam periode tersebut terjadi pada 2020, yakni mencapai Rp11,78 triliun.

Baca Juga:

• Rentetan Bencana Hantam Indonesia, Bagaimana Dampaknya terhadap Ekonomi Nasional?

Besarnya anggaran ketika itu berkaitan dengan status kedaruratan pandemi Covid-19.

Pada masa tersebut, BNPB juga berperan sebagai basis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi.

Setelah 2020, anggaran BNPB terus mengalami penurunan. Pada 2021, anggaran menjadi Rp7,14 triliun.

Kemudian pada 2022 sebesar Rp5,05 triliun, 2023 Rp5,43 triliun, dan 2024 Rp4,92 triliun.

Penurunan kembali terjadi pada 2025 ketika anggaran BNPB menjadi Rp2,01 triliun.

Pada 2026, alokasi tersebut kembali merosot menjadi Rp491 miliar.

Alokasi anggaran BNPB sebesar Rp491 miliar untuk 2026 disepakati Komisi VIII DPR pada 16 September 2025.

Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp241 miliar dan program ketahanan bencana sebesar Rp250 miliar yang dialokasikan untuk dana siap pakai.

Besarnya kebutuhan penanggulangan bencana kembali menjadi perhatian setelah berbagai bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk erupsi Gunung Anak Krakatau pada September 2026.

Kondisi ini juga menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid. Ia menilai fungsi BNPB sangat penting sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

Abdul mengatakan Komisi VIII DPR RI telah berkoordinasi untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Revisi tersebut diharapkan dapat mendukung fungsi dan kinerja BNPB dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di Indonesia.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Anggaran Mitigasi Bencana Ditambah, Kapal Induk hingga Drone Disiapkan

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana.

Dengan kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik dan pertemuan tiga lempeng tektonik, kebutuhan terhadap sistem mitigasi dan penanganan bencana menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintah.

Penurunan anggaran BNPB dari Rp11,78 triliun pada 2020 menjadi Rp491 miliar pada 2026 pun menjadi perhatian karena lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam menghadapi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.*(km/ad)

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan tiga instrumen tersebut meliputi pidana umum, pidana khusus, dan gugatan keperdataan.

Baca Juga:

• Rentetan Bencana Hantam Indonesia, Bagaimana Dampaknya terhadap Ekonomi Nasional?

"Khusus untuk kejaksaan, kami ada menggunakan tiga instrumen di dalam penanganan ini. Yang pertama adalah instrumen pidana umum, pidana khusus, dan gugatan keperdataan," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi terkait penanganan karhutla 2026 di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Burhanuddin mengatakan dirinya telah memerintahkan jajaran Kejaksaan untuk berkoordinasi dengan penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Koordinasi tersebut dilakukan untuk menangani dugaan tindak pidana melalui instrumen pidana umum.

Sementara untuk instrumen pidana khusus, hingga saat ini belum ada perkara karhutla yang ditangani melalui jalur tersebut.

Namun, Kejagung telah meminta jajarannya segera bertindak apabila ditemukan unsur pidana khusus.

"Untuk pidana khusus belum, sampai saat ini belum ada. Tetapi saya juga sudah perintahkan, apabila ada unsur-unsur pidana khususnya di situ, segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Untuk jalur perdata, Kejaksaan Agung masih menunggu perhitungan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat karhutla.

Kejagung juga menunggu penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari kementerian terkait sebelum mengajukan gugatan.

Rapat koordinasi penanganan karhutla 2026 tersebut dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga.

Mereka antara lain Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid.

Hadir pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani.

Di sisi lain, Polri telah menetapkan 113 orang sebagai tersangka dalam kasus karhutla yang ditangani di sejumlah wilayah Indonesia sepanjang 2026.

Jumlah tersebut merupakan hasil penanganan perkara hingga 4 September 2026.

Para tersangka ditetapkan dari 169 laporan polisi terkait kebakaran hutan dan lahan.

Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Kombes Pipit Subiyanto mengatakan total area yang terbakar dalam seluruh kasus tersebut mencapai 4.741,8915 hektare.

Menurut Pipit, sebagian besar tersangka merupakan pelaku perorangan yang diduga sengaja membakar lahan.

Pembakaran tersebut antara lain dilakukan untuk membuka area baru.

Lahan yang dibakar umumnya berada di sekitar tempat tinggal pelaku atau merupakan lahan milik mereka sendiri.

"Dari hasil penanganan perkara yang kami lakukan, tersangka sejauh ini didominasi perorangan. Mereka melakukan pembakaran di lahan yang berada di sekitar atau merupakan miliknya sendiri, salah satunya dengan motif untuk membuka lahan," kata Pipit, Sabtu (5/9/2026).

Penanganan karhutla kini dilakukan melalui berbagai jalur hukum.

Selain proses pidana yang ditangani aparat penegak hukum, pemerintah juga menyiapkan langkah perdata apabila ditemukan kerugian yang dapat dihitung dan terdapat dasar hukum untuk mengajukan gugatan.*(d/ad)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia, mulai dari gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga erupsi gunung api, berpotensi memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, Purbaya memperkirakan dampak tersebut tidak akan membuat pertumbuhan ekonomi nasional melambat secara signifikan.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Anggaran Mitigasi Bencana Ditambah, Kapal Induk hingga Drone Disiapkan

"Pertumbuhan ekonomi harusnya sih ada gangguan sedikit, tetapi tidak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan," ujar Purbaya saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Purbaya memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk menghadapi bencana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurut dia, pemerintah masih memiliki ruang untuk menambah anggaran apabila dana yang tersedia nantinya tidak mencukupi untuk menangani dampak bencana.

"Dana pasti pertama kali masuk BNPB. Nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan tidak besar dampaknya," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan kondisi anggaran pemerintah dan fundamental ekonomi nasional masih berada dalam kondisi aman meski Indonesia menghadapi sejumlah bencana.

Pemerintah juga akan terus mendorong aktivitas ekonomi pada sisa kuartal III hingga kuartal IV 2026 untuk menjaga target pertumbuhan ekonomi.

"Masih, kita akan genjot di kuartal III ke kuartal IV ini," ujar Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya mengatakan anggaran penanggulangan bencana untuk BNPB dapat ditambah apabila dibutuhkan.

Tambahan anggaran tersebut akan diberikan berdasarkan permintaan BNPB dan kebutuhan di lapangan.

Menurut Purbaya, anggaran penanganan bencana memiliki perlakuan khusus karena kebutuhan pembiayaannya dapat berubah sesuai dengan kondisi bencana yang terjadi.

Pemerintah diketahui menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk BNPB.

Dana tersebut disiapkan sebagai dana darurat atau dana siap pakai untuk penanganan dan penanggulangan bencana.

Karena itu, Purbaya meminta masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan anggaran untuk menangani bencana.

Pemerintah, kata dia, akan berupaya memenuhi kebutuhan tersebut semaksimal mungkin.

"Kita akan usahakan semaksimal mungkin. Jadi tidak usah khawatir untuk anggaran bencana," tegasnya.

Purbaya mengatakan pemerintah tetap mencermati dampak berbagai bencana terhadap kegiatan ekonomi.

Gangguan dapat terjadi pada sejumlah sektor, terutama di wilayah yang terdampak langsung.

Namun, pemerintah memperkirakan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih terbatas.

Keyakinan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah tetap mendorong pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua 2026.

Pemerintah akan berupaya menjaga aktivitas ekonomi agar tetap berjalan di tengah penanganan berbagai bencana yang terjadi di sejumlah daerah.

Dengan kesiapan anggaran BNPB dan kemungkinan penambahan dana jika diperlukan, pemerintah memastikan penanganan bencana tetap menjadi prioritas tanpa mengabaikan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan sejumlah bencana yang terjadi di Indonesia pada Senin, 7 September 2026.

Dalam rapat tersebut, Prabowo menerima laporan dari jajaran kabinet hingga pemerintah daerah mengenai kondisi terkini di sejumlah wilayah.

Baca Juga:

• Erupsi Menerus Gunung Anak Krakatau Berakhir, Aktivitas Vulkanik Masih Tinggi

"Saya hanya ingin memonitor bagaimana perkembangan sekaligus mendengar situasi terkini," kata Prabowo.

Di Istana Merdeka, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala Badan Logistik dan Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Yusuf Jauhari.

Prabowo mengatakan Indonesia merupakan negara yang rawan bencana karena berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire.

Kondisi geografis tersebut membuat pemerintah harus selalu siap menghadapi berbagai jenis bencana.

"Kita menghadapi berbagai keadaan karena bencana, gempa di Flores, kemudian sekarang aktivitas Gunung Anak Krakatau, dan juga kebakaran hutan dan asap yang masih menjadi masalah bagi kita semua," imbuhnya.

Dalam rapat tersebut, Prabowo mengatakan pemerintah akan meningkatkan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana secara signifikan.

Menurut Prabowo, peningkatan anggaran tersebut diperlukan agar pemerintah tidak hanya bertindak setelah bencana terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan untuk melakukan pencegahan dan penanganan sejak awal.

"Negara yang berada di lingkaran api the ring of fire membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat," kata Prabowo dalam rapat terbatas penanganan bencana alam dengan kepala daerah secara virtual, Senin (7/9/2026).

"Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," lanjutnya.

Prabowo juga menilai respons pemerintah dalam menghadapi bencana saat ini semakin cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Ia mencontohkan penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu, sekarang pun dibanding dengan tahun tahun dulu respons kita sangat cepat, keadaan bencana di Sumatera, Aceh, Sumut, dan Sumbar ternyata respons kita cukup masif, cukup cepat," ujarnya.

Presiden kemudian menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di wilayah tersebut.

"Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang telah bekerja keras, kita pulihkan keadaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan kekuatan kita sendiri cukup menurut saya kita cukup berhasil kita atasi," ujarnya.

Selain membahas anggaran mitigasi, Prabowo mengungkapkan Indonesia akan segera menerima kapal induk dari Italia untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI Angkatan Laut.

Kapal tersebut nantinya akan menjalani proses refurbish atau pembaruan dan diubah untuk mendukung operasi helikopter serta drone. Kemampuannya juga akan dimanfaatkan dalam penanganan bencana.

"Alhamdulillah sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita ubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone," kata Prabowo dalam rapat terbatas penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menurut Prabowo, kapal tersebut dapat membawa hingga 10 helikopter berukuran medium.

Helikopter seperti Black Hawk dan Mi-17 disebut memiliki kemampuan membawa sekitar 4 hingga 5 ton air yang dapat digunakan untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

"Jadi kalau kita punya 10 helikopter bisa segera merapat ke titik api yang terbanyak. Ini juga akan sangat membantu respons kita," ujar Prabowo.

Prabowo juga mengatakan pemerintah mengalokasikan sejumlah pesawat untuk mendukung kegiatan modifikasi cuaca.

Ia meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji zat yang paling efisien untuk mempercepat proses modifikasi cuaca.

Selain pesawat, pemerintah juga diminta menyiapkan drone berukuran besar yang dapat digunakan untuk menyemprotkan atau menjatuhkan air ke lokasi bencana.

"Ada drone yang cukup besar ya, sampai bisa mengangkut dan melempar drop 50 kilo air. Kalau 50 kilo air 10 drone sama dengan 1 helikopter. Oh tidak, tidak, 50 kali 10 baru 500, setengah ton ya," ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, keberadaan drone tersebut dapat membantu penanganan di lokasi yang membutuhkan respons cepat.

"Tapi memang kalau ada di tempat terdepan ini akan sangat. Jadi kita persiapan mengatasi mitigasi, jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya harus kita siapkan," imbuhnya.

Rapat tersebut menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah menghadapi potensi bencana, terutama karena Indonesia berada di kawasan yang memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bencana alam.

Pemerintah juga mendorong agar upaya mitigasi dilakukan sebelum bencana terjadi sehingga respons terhadap masyarakat dapat dilakukan lebih cepat.* (d/ad)

JAKARTA — Sidang praperadilan terkait permohonan ganti kerugian yang diajukan KMRT Roy Suryo kembali ditunda pada Senin, 7 September 2026.

Penundaan terjadi karena hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, mengalami keadaan kahar atau force majeure akibat dampak erupsi.

Baca Juga:

• Erupsi Menerus Gunung Anak Krakatau Berakhir, Aktivitas Vulkanik Masih Tinggi

Dalam perkara praperadilan tersebut, Roy Suryo kembali mengajukan permohonan setelah permohonan sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim yang sama.

Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Halida Rahardhini mengatakan I Ketut Darpawan tidak dapat kembali ke Jakarta sesuai jadwal akibat terganggunya penerbangan.

"Hakim yang bersangkutan dalam keadaan force majeure akibat dampak erupsi yang menyebabkan semua penerbangan dibatalkan sejak kemarin pagi, sehingga tidak dapat kembali ke Jakarta seperti yang telah dijadwalkan," ujar Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Halida Rahardhini saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin (7/9).

Halida mengatakan hakim I Ketut Darpawan kini sedang menempuh perjalanan menuju Jakarta melalui jalur darat dan laut.

"Mohon doanya untuk perjalanan darat dan laut yang lagi beliau jalani sejak kemarin demi lancarnya semua persidangan yang menjadi tanggung jawab beliau," ucap Halida.

Menurut Halida, hakim tersebut tetap berupaya kembali ke Jakarta untuk menjalankan tugasnya meski perjalanan harus ditempuh melalui jalur darat dan laut.

"Begitu besarnya tanggung jawab beliau dalam menjalankan kewajiban yang diamanatkan kepadanya, sehingga memilih melakukan perjalanan darat dan laut untuk dapat kembali ke PN Jakarta Selatan," lanjutnya.

Penundaan sidang ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas erupsi yang berdampak pada sejumlah penerbangan.

Kondisi tersebut membuat hakim tidak dapat hadir sesuai jadwal persidangan.

Roy Suryo kembali mengajukan permohonan praperadilan setelah sebelumnya hakim I Ketut Darpawan menyatakan permohonan yang diajukannya tidak dapat diterima.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima memungkinkan pemohon mengajukan kembali permohonan dengan objek praperadilan yang sama.

Dalam putusan sebelumnya, hakim menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, pihak yang berwenang melakukan pembayaran ganti kerugian adalah Menteri Keuangan.

Namun, dalam permohonannya, Roy Suryo tidak mencantumkan Menteri Keuangan sebagai pihak terkait.

"Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak," ucap hakim dalam persidangan beberapa waktu lalu.

Hakim kemudian menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena adanya kekurangan pihak dalam perkara.

"Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima," sambungnya.

Dengan penundaan terbaru ini, proses praperadilan yang diajukan Roy Suryo masih menunggu kelanjutan persidangan setelah hakim tunggal yang menangani perkara tersebut kembali ke Jakarta.* (cn/ad)

Doli menilai pernyataan AHY tersebut dapat dibaca sebagai sinyal bahwa Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu mulai membuka peluang untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029.

Baca Juga:

• Diisukan Hendak Dimakzulkan, Bupati Tapteng: Maaf Buat Para Pengganggu, Sejengkal Pun Saya Gak Mundur

Namun, Doli menyoroti posisi AHY yang saat ini berada di dalam pemerintahan.

Menurut dia, pernyataan AHY memiliki gestur politik yang berbeda jika dilihat dari posisi Demokrat yang menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

"Namun, dilihat dari cari penyampaian, gestur dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang," ujar Doli.

"Padahal, kita semua saat ini, sebagai sebuah bangsa, sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Situasi yang dihadapi masyarakat juga tidak mudah. Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apa pun yang dihadapi," tambahnya.

Doli mengatakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, DPR maupun partai politik.

Ia menilai dinamika politik menuju Pilpres 2029 mulai semakin terlihat.

"Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga partai politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Fenomena seperti itu semakin menguatkan bahwa ternyata 'magnet' Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda," ungkap dia.

Doli kemudian menyinggung sejumlah pihak yang dinilai mulai menunjukkan arah politik menjelang Pemilu 2029.

Salah satunya adalah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang sebelumnya disebut telah menunjukkan kesiapan politik.

Doli juga menyebut munculnya poros politik Cikeas yang dikaitkan dengan keluarga Yudhoyono dan Partai Demokrat.

"Bila beberapa waktu lalu, Budi Arie, yang mewakili satu 'poros politik' (Solo), sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi 'poros politik' (Cikeas) ikut memberikan sinyal yang kuat. Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada 'satu kapal' di dalam pemerintahan," kata dia.

Meski melihat adanya dinamika politik menuju Pilpres 2029, Doli mengatakan Partai Golkar menghormati setiap keputusan politik yang diambil partai lain.

Menurut dia, setiap partai memiliki kedaulatan dan kewenangan untuk menentukan sikap serta agenda politiknya masing-masing.

"Memang menjadi agak unik, bila dalam waktu dekat, salah satu 'poros politik' penting lain (Teuku Umar), tidak kunjung menyatakan siap bertarung pada Pilpres 2029. Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik," kata dia.

"Itu adalah kedaulatan dan otoritas masing-masing partai politik. Kami saat ini, hingga 2029, tetap fokus untuk membantu mensukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi," imbuhnya.

Sebelumnya, AHY berbicara mengenai pengalaman Partai Demokrat dalam perjalanan politik Indonesia.

Ia mengatakan partainya pernah berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, serta pernah mengalami kemenangan dan kekalahan dalam pemilu.

Menurut AHY, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa nilai-nilai demokrasi harus tetap dijaga dalam kondisi apa pun.

"Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," ucap AHY saat memberi sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 September 2026.

AHY kemudian menyinggung pengalaman 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Menurut dia, pergantian kekuasaan setelah dua periode pemerintahan SBY berlangsung secara damai dan demokratis.

"Kita patut belajar, kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," jelas AHY.

"Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai," imbuhnya.

Pernyataan AHY tersebut kemudian mendapat sorotan dari Doli.

Ia menilai dinamika tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai Pilpres 2029 mulai muncul meski pelaksanaannya masih beberapa tahun lagi.*(d/ad)

BATU BARA — Pengurus Besar (PB) Puan MABMI (Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia) menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada Kayla, gadis berusia 6 tahun yang mengalami luka bakar parah di sebagian tubuhnya.

Kayla merupakan warga Dusun Merdeka, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Erupsi Menerus Gunung Anak Krakatau Berakhir, Aktivitas Vulkanik Masih Tinggi

Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp4,2 juta diserahkan oleh Puan Sumiati Erwan Effendi, salah seorang pengurus PB Puan MABMI.

Dalam penyerahan itu, Sumiati didampingi antara lain Puan Aisyah dari PD MABMI Batu Bara.

Bantuan diserahkan di kediaman Kayla pada Minggu, 6 September 2026, dan diterima langsung oleh nenek korban, Ismawati (66).

Kepada keluarga Kayla, Puan Sumiati meminta agar bantuan tersebut tidak dilihat dari besar kecilnya nominal.

Ia berharap bantuan itu dapat dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan pengobatan Kayla.

Ismawati menerima bantuan tersebut dengan penuh haru. Ia mengucapkan terima kasih atas kepedulian yang diberikan kepada cucunya.

Kayla merupakan putri pasangan Ismail dan Maya Sari. Ia mengalami luka bakar pada bagian bahu, tangan hingga kaki sebelah kanan.

Musibah tersebut terjadi ketika Kayla bersama beberapa teman sepermainannya sedang membakar ikan.

Saat itu, pakaian Kayla tanpa sengaja tersiram minyak tanah. Api kemudian menyambar pakaian hingga membakar tubuhnya.

"Main-main sama kawannya, saat mau menyiram kayu, namun kena bajunya dan (terbakar) kena lah badannya," kata kakek Kayla, Burhan (68), Rabu (26/8/2026).

Setelah kejadian, keluarga membawa Kayla ke salah satu rumah sakit di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara. Kayla menjalani perawatan selama lima hari.

Setelah menjalani perawatan, Kayla kemudian dibawa pulang dan kini tinggal bersama kakek dan neneknya, Burhan dan Ismawati.

Sementara itu, kedua orang tua Kayla, Ismail dan Maya Sari, diketahui telah merantau untuk bekerja di daerah lain sejak beberapa waktu sebelumnya.

Ismawati mengatakan keluarganya masih menghadapi kendala biaya untuk melanjutkan pengobatan Kayla.

Kondisi tersebut membuat keluarga belum dapat membawa Kayla kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

"Mau dibawa ke rumah sakit, tapi tak ada biaya, ongkos membawa pun tak ada," ungkapnya.

Karena kondisi tersebut, keluarga berharap Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Dinas Kesehatan, dapat memberikan perhatian dan membantu memfasilitasi rujukan Kayla ke rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani pasien dengan luka bakar.

Ismawati mengatakan Kayla masih memiliki keinginan untuk bersekolah meski tengah menghadapi kondisi tersebut.

"Kami berharap pemerintah maupun para dermawan ada yang peduli kepada nasib cucu kami Kayla. Dia ingin sekolah TK," ucap Ismawati sambil menangis.

Menurut Inong (48), pihak keluarga Kayla, Puskesmas setempat sebelumnya telah membantu proses pembuatan BPJS untuk Kayla.

Namun, keluarga berharap bantuan tersebut dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan dan penanganan medis terhadap kondisi Kayla sehingga luka bakarnya dapat memperoleh perawatan yang sesuai.*(ad)