JAKARTA — Ramadan merupakan bulan yang mewajibkan setiap muslim yang telah memenuhi syarat untuk menjalankan ibadah puasa.

Namun, syariat Islam memberikan keringanan atau rukhshah bagi orang dalam kondisi tertentu untuk tidak berpuasa.

Baca Juga:

• Sidak Medan Islamic Centre, Wawalkot Zakiyuddin Tegur Pemborong Soal Fasilitas Tak Terawat Hingga 2027

Kewajiban mengganti puasa Ramadan tersebut salah satunya dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184.

Allah SWT berfirman:

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ۗ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Kapan Batas Mengganti Utang Puasa Ramadan?

Merujuk uraian dalam Kitab Lengkap dan Praktis Fikih Wanita karya Abdul Syukur Al-Azizi, waktu untuk mengqadha puasa Ramadan cukup panjang, yakni sepanjang tahun hingga menjelang datangnya Ramadan berikutnya.

Meski demikian, terdapat sejumlah hari yang tidak diperbolehkan untuk menjalankan puasa.

Di antaranya Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, serta hari-hari tasyrik pada 11-13 Zulhijah.

Batas paling akhir untuk melaksanakan qadha puasa adalah sebelum masuk Ramadan berikutnya.

Ketentuan tersebut antara lain merujuk pada riwayat Sayyidah Aisyah RA:

"Dahulu aku memiliki utang puasa Ramadan, dan aku tidak mampu mengqadhanya kecuali pada bulan Syakban, karena kedudukan Rasulullah SAW (kesibukan melayani beliau)." (HR Bukhari dan Muslim)

Karena itu, meskipun waktu qadha cukup panjang, umat Islam dianjurkan tidak menunda-nunda pembayaran utang puasa tanpa alasan.

Menunda qadha hingga Ramadan berikutnya dapat menimbulkan persoalan fikih.

Sebagian ulama berpendapat orang yang menunda qadha tanpa alasan hingga datang Ramadan berikutnya juga berkewajiban membayar fidyah, selain tetap mengganti puasa yang ditinggalkan.

Niat Qadha Puasa Ramadan

Niat qadha puasa Ramadan dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar.

Hal tersebut karena qadha puasa Ramadan termasuk puasa wajib.

Berikut bacaan niat qadha puasa Ramadan:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ قَضَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin 'an qadhā'i fardhi syahri Ramadhāna lillāhi ta'ālā.

Artinya: "Aku berniat mengqadha puasa fardhu bulan Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala."

Dahulukan Qadha atau Puasa Syawal?

Persoalan lain yang sering muncul setelah Ramadan adalah apakah umat Islam yang masih memiliki utang puasa boleh menjalankan puasa sunnah enam hari di bulan Syawal sebelum menyelesaikan qadha Ramadan.

Sejumlah buku fikih yang menjadi rujukan dalam materi tersebut menjelaskan bahwa qadha puasa Ramadan yang hukumnya wajib sebaiknya didahulukan daripada puasa sunnah Syawal.

Pertimbangannya adalah qadha Ramadan merupakan kewajiban, sedangkan puasa enam hari Syawal merupakan ibadah sunnah.

Pendapat tersebut juga dikaitkan dengan penjelasan Syekh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin RA dalam kitab Syarhul al-Mumthi'ala Zadil Mustaqni:

"Jika ada seseorang yang memiliki utang puasa Ramadan, lalu ia berpuasa Syawal sebelum mengqadhanya, maka tidak akan mendapatkan pahala setahun penuh. Nabi SAW bersabda 'Barang siapa yang berpuasa Ramadan (sebulan penuh)', berarti jika masih ada puasa yang belum diqadha, maka tidak dapat dikatakan sebulan penuh."

Dengan demikian, bagi muslim yang masih memiliki utang puasa Ramadan, penyelesaian qadha menjadi hal yang perlu diperhatikan sebelum memperbanyak ibadah puasa sunnah.

Perbedaan pendapat dalam masalah fikih tetap perlu dipahami dengan merujuk kepada ulama atau lembaga keagamaan yang dipercaya.* (d/ad)

Kepala DLH Kota Medan Melvi Marlabayana mengatakan, pengadaan maupun pemeliharaan alat berat dilakukan melalui Agen Tunggal Pemegang Merek dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari keaslian barang hingga layanan purnajual dan ketersediaan suku cadang.

Baca Juga:

• PengawasMU Diluncurkan, Rico Waas: Inspektorat Harus Dihormati, Bukan Menakut-nakuti ASN

Melvi didampingi Sekretaris DLH Kota Medan Wili Irawan menjelaskan, mekanisme pengadaan melalui e-Katalog mengacu pada ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), termasuk Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Menurut dia, produk dan penyedia yang ditampilkan dalam sistem pengadaan tersebut telah melalui proses sesuai ketentuan yang ditetapkan LKPP.

Melvi mengatakan penyedia yang mengikuti proses e-Purchasing tercatat dalam INAPROC (Indonesia National Procurement Portal), yakni portal pengadaan nasional yang dikembangkan dan dikelola LKPP.

Produk yang ditampilkan melalui sistem tersebut, kata dia, telah melewati tahapan verifikasi dan kurasi sebelum dapat dibeli oleh instansi pemerintah.

"Pengadaan kendaraan dan alat dengan spesifikasi serta nilai tertentu membutuhkan jaminan keaslian barang dan layanan purnajual."

Pernyataan tersebut disampaikan Melvi terkait pengadaan truck compactor senilai Rp1,898 miliar yang dikaitkan dengan PT IPM.

Melvi menyebut PT IPM merupakan diler resmi kendaraan komersial Hino di Indonesia di bawah Indomobil Group.

Mengenai informasi pengadaan bulldozer 1650 L senilai Rp479 juta, Melvi menegaskan DLH Kota Medan tidak menganggarkan pembelian unit bulldozer tersebut melalui APBD Tahun Anggaran 2026.

Ia juga menjelaskan pengawasan terhadap proses pengadaan dilakukan melalui evaluasi dan pelaporan indikator pencegahan korupsi yang melibatkan Inspektorat Kota Medan bersama perangkat daerah.

Pemko Medan menggunakan MCSP KPK (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pencegahan korupsi dan pengawasan tata kelola pemerintahan.

"Mekanisme pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menutup celah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran," tandasnya.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendukung inovasi digitalisasi pengawasan internal yang digagas Inspektur Kota Medan sekaligus Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi.

Dukungan tersebut disampaikan Rico Waas saat menjadi mentor dalam Seminar Hasil Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026 di Kantor BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Rabu, 23 September 2026.

Baca Juga:

• Atlet Disabilitas Intelektual Medan Siap Berlaga di PESONAS II 2026, Rico Waas: Kita Tidak Melupakan Mereka

PengawasMU dirancang sebagai sistem digital untuk mendukung pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Platform tersebut mencakup pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, layanan konsultasi online, whistleblowing system, pengelolaan data pengawasan, hingga penyajian informasi kinerja secara terpusat.

Dalam forum tersebut, Rico Waas menilai citra Inspektorat perlu diarahkan dari lembaga yang dianggap menakutkan menjadi mitra strategis bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk berkonsultasi.

Rico menyoroti sejumlah perilaku ASN yang dinilai dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, mulai dari pelayanan yang tidak profesional, aktivitas nongkrong di kafe pada jam kerja, hingga persoalan pungutan liar dan korupsi.

Karena itu, Rico berharap digitalisasi pengawasan dapat memberikan "nyawa baru" bagi Inspektorat Kota Medan dengan lebih mengedepankan pencegahan daripada sekadar penindakan.

"Keinginan kami adalah Inspektorat memiliki nyawa sepenuhnya untuk menjaga integritas ASN. Inspektorat bukan jabatan yang ditakuti atau menakut-nakuti, tapi harus menjadi lembaga yang dihormati karena menjalankan fungsi sesuai aturan,"ujar Rico Waas.

Menurut Rico, fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seharusnya lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan.

Dengan demikian, pelanggaran dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

Ia menilai fitur konsultasi online dalam PengawasMU dapat menjadi ruang bagi ASN dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berkonsultasi serta membahas persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program kerja.

"Melalui sistem aplikasi yang dirancang, saya berharap Inspektorat Kota Medan kini difungsikan sebagai konsultan internal (trusted advisor) tempat para ASN berkonsultasi mengenai tata kelola proyek dan aturan hukum agar terhindar dari pelanggaran,"harapnya.

Sementara itu, Erfin Fachrurrazi menjelaskan inovasi digital PengawasMU dirancang untuk mendorong sistem pengawasan yang modern, transparan, terintegrasi, dan proaktif.

Menurut Erfin, platform tersebut memiliki sejumlah fitur yang mendukung pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Pemko Medan.

"​Beberapa fitur utama dalam platform digital ini meliputi pemantauan real-time, dengan cara menjangkau tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dan pengelolaan data kinerja. Selanjutnya layanan konsultasi online, berupa ruang diskusi bagi OPD bersama Inspektorat sebelum menjalankan program kerja. Serta Whistleblowing System (WBS), yaitu sebuah kanal aduan bagi pihak internal maupun masyarakat luas," jelas Erfin Fahrurrazi.

Melalui PengawasMU, pengawasan internal diharapkan tidak hanya dilakukan setelah muncul persoalan.

Sistem tersebut diarahkan untuk membantu perangkat daerah mengidentifikasi potensi masalah sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Digitalisasi juga diharapkan mempermudah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta menyediakan data pengawasan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Medan.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan perhatian terhadap pembinaan anak-anak penyandang disabilitas intelektual yang berprestasi di bidang olahraga.

Hal itu disampaikan Rico saat menerima audiensi jajaran Special Olympics Indonesia (SOIna) Sumatera Utara di Balai Kota Medan.

Baca Juga:

• Rico Waas Dukung Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Medan Labuhan: Nelayan Harus Dapat Manfaat Adil

Rico menegaskan Pemerintah Kota Medan tidak akan mengabaikan potensi anak-anak penyandang disabilitas intelektual.

Menurut dia, mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian, pembinaan, kesempatan berprestasi, hingga masa depan yang jelas.

"Kita tidak melupakan atlet anak spesial ini. Mereka harus mendapatkan kebutuhan dan perhatian. Apa yang bisa kami bantu dalam menjalankan ini, akan kita lihat," ujar Rico Waas didampingi Kadis Sosial Khoiruddin Rangkuti dan Kadispora T Chairuniza di Balai Kota, Rabu (23/6/29).

Rico juga menyampaikan keinginannya untuk melihat langsung para atlet bertanding.

Ia ingin mengetahui perkembangan pembinaan yang dilakukan SOIna terhadap para atlet disabilitas intelektual di Sumatera Utara.

Menurut Rico, dukungan terhadap atlet disabilitas intelektual perlu terus diperkuat agar mereka memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi melalui olahraga.

Dalam audiensi tersebut, Ketua SOIna Sumut August Sinaga bersama jajaran pengurus dan pelatih menyampaikan persiapan atlet Sumatera Utara untuk mengikuti PESONAS II 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Oktober mendatang.

Mereka juga meminta doa dan dukungan Pemerintah Kota Medan bagi para atlet yang akan berlaga dalam ajang olahraga nasional tersebut.

PESONAS merupakan ajang olahraga nasional bagi penyandang disabilitas intelektual.

Pada penyelenggaraannya, terdapat tujuh cabang olahraga yang dipertandingkan.

Selain menjadi wadah kompetisi, PESONAS juga menjadi bagian dari proses seleksi atlet untuk mewakili Indonesia pada Special Olympics World Games 2027 di Santiago, Chili.

Dalam kesempatan yang sama, SOIna Sumut meminta dukungan Pemko Medan untuk membentuk kepengurusan SOIna tingkat Kota Medan.

Pembentukan organisasi tersebut diharapkan dapat memperluas pembinaan olahraga bagi penyandang disabilitas intelektual di Kota Medan.

Dengan begitu, semakin banyak atlet yang memiliki kesempatan untuk mengikuti pembinaan dan mengembangkan potensi mereka di bidang olahraga.

Sejumlah atlet turut hadir dalam audiensi tersebut. Mereka di antaranya atlet renang Putra Abbas dan Zidan, atlet lari Jhon, serta atlet Bocce Mika Hutahaean.

Kehadiran para atlet tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi dan prestasi anak-anak penyandang disabilitas intelektual kepada pemerintah dan masyarakat.

Dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas intelektual diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian medali, tetapi juga membuka kesempatan yang lebih luas bagi mereka untuk berkembang, berkompetisi, dan berprestasi.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Balai Kota Medan, Rabu, 23 September 2026.

Pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan.

Baca Juga:

• Di Balik Pengaduan Penyidik Polrestabes Medan ke Propam: Dugaan Pemerasan Rp 50 Juta dan Kasus Mandek

KNMP merupakan program prioritas nasional yang dirancang untuk menata kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Dalam audiensi itu, Rico Waas menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan KNMP.

Ia berharap program tersebut segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurut Rico, keberadaan KNMP diharapkan tidak hanya berdampak pada hasil tangkapan nelayan, tetapi juga memberikan kepastian harga ketika hasil laut dipasarkan.

"KNMP harus segera dilaksanakan, karena manfaatnya sangat baik untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan nelayan," ujar Rico Waas.

Rico juga menekankan pentingnya sistem distribusi hasil tangkapan yang adil.

Menurut dia, rantai distribusi perlu ditata agar nelayan memperoleh nilai yang layak dari hasil tangkapan mereka.

"Yang terpenting kita harus bisa memastikan alur distribusi hasil tangkapan berjalan transparan, menjamin nilai jual di pasaran sesuai dengan keringat yang dikeluarkan nelayan, serta memastikan setiap nelayan mendapatkan bagian dan manfaat yang adil," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Sah PPK KNMP, Lufti F. Purba, mengatakan kolaborasi antara KKP dan Pemerintah Kota Medan diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur KNMP sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Melalui KNMP, kami membawa konsep modernisasi kawasan pesisir terpadu yang menyatukan seluruh ekosistem perikanan dalam satu wilayah," ungkapnya.

Rencana pembangunan KNMP di Kelurahan Nelayan Indah diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya penataan kawasan pesisir Medan Labuhan.

Program tersebut juga diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai aktivitas perikanan dalam satu kawasan sehingga dapat mendukung aktivitas dan kesejahteraan nelayan.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan Ahmad Untung Lubis, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan John Ester Lase, serta Camat Medan Labuhan Elias Padang.* (ad)

BATU BARA — Data statistik kriminalitas di Sumatera Utara menempatkan wilayah Batu Bara pada peringkat ke-10 berdasarkan indikator risiko penduduk terkena kejahatan pada 2024.

Angkanya mencapai 421 kasus per 100.000 penduduk.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Kamis 24 September 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Ringan

Data ini tentu tidak serta-merta membuktikan bahwa Batu Bara merupakan daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi.

Namun, angka tersebut cukup menjadi dasar untuk mengajukan pertanyaan: mengapa risiko kejahatan di Batu Bara berada di sekitar rata-rata provinsi, dan apa yang telah dilakukan pemerintah serta aparat penegak hukum untuk menekan angka tersebut?

Dalam membaca statistik kriminalitas, jumlah kasus mentah tidak cukup untuk menggambarkan risiko masyarakat.

Perbandingan per 100.000 penduduk memberikan ukuran yang lebih proporsional karena memperhitungkan perbedaan jumlah penduduk antarwilayah.

Berdasarkan data tersebut, Labuhanbatu tercatat memiliki angka risiko 739 kasus per 100.000 penduduk, disusul Pematangsiantar 677 dan Medan 662 kasus per 100.000 penduduk.

Batu Bara berada pada angka 421 kasus per 100.000 penduduk, sejajar dengan Deli Serdang.

Pertanyaannya kemudian bukan hanya berapa banyak kasus yang terjadi, tetapi juga jenis kejahatan apa yang paling dominan, di mana lokasinya, siapa kelompok yang paling rentan menjadi korban, dan bagaimana kecenderungannya dari tahun ke tahun?

Statistik agregat hanya memberikan gambaran umum.

Untuk memahami persoalan secara lebih mendalam, diperlukan data yang lebih terperinci mengenai jenis tindak pidana, lokasi kejadian, waktu kejadian, serta tren kasus.

Data tersebut penting untuk menjawab apakah persoalan kriminalitas di Batu Bara bersifat sporadis atau justru menunjukkan pola tertentu.

Di sisi lain, angka kriminalitas juga perlu dibaca secara hati-hati.

Jumlah kasus yang tercatat dapat dipengaruhi oleh tingkat pelaporan masyarakat, akses terhadap kepolisian, serta proses pencatatan dan penanganan perkara.

Karena itu, angka 421 per 100.000 penduduk tidak semestinya dipakai untuk memberikan stigma terhadap masyarakat Batu Bara.

Posisi Batu Bara dalam statistik tersebut semestinya menjadi momentum evaluasi.

Apa jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di Batu Bara selama 2024?

Apakah terdapat kecamatan atau kawasan tertentu yang menjadi titik konsentrasi kasus?

Bagaimana tren kriminalitas dibandingkan tahun sebelumnya?

Berapa banyak kasus yang berhasil diselesaikan dan berapa yang masih dalam proses?

Apakah program pencegahan kejahatan yang dilakukan pemerintah daerah dan kepolisian telah dievaluasi berdasarkan data?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan menjaga keamanan tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang ditangani setelah kejadian, tetapi juga dari kemampuan mencegah terjadinya kejahatan.

Dalam perspektif kebijakan publik, statistik kriminalitas seharusnya tidak berhenti sebagai angka dalam laporan tahunan.

Data tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas pengamanan, meningkatkan patroli pada wilayah tertentu, memperkuat penerangan dan keamanan lingkungan, serta merancang program pencegahan yang berbasis karakteristik masyarakat setempat.

Dengan angka 421 kasus per 100.000 penduduk, Batu Bara berada di posisi yang patut diperhatikan dalam konteks statistik keamanan Sumatera Utara.

Namun, angka tersebut baru merupakan titik awal untuk melakukan investigasi lebih lanjut, bukan kesimpulan akhir mengenai kondisi kriminalitas di Batu Bara.

Sebab, di balik setiap angka terdapat peristiwa, korban, pelaku, lokasi, serta persoalan sosial yang membutuhkan penanganan berbasis bukti.* (ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian uang yang dilakukan Executive Chairman Tempo Scan Group, Handojo S. Muljadi (HSM), kepada oknum di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dugaan tersebut didalami penyidik KPK saat memeriksa Handojo sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Baca Juga:

• Usut Dugaan Korupsi Tata Kelola Tambang PT PMM 2018-2026, Kejagung Periksa Saksi dari Kemenkeu dan Komisaris

"Saksi didalami penyidik terkait dugaan pemberian dalam bentuk uang yang dilakukan kepada oknum di Imipas," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu, 23 September 2026.

Sebelumnya, Handojo S. Muljadi diperiksa KPK sebagai saksi pada Selasa, 22 September 2026.

Namun, saat itu KPK belum mengungkap secara rinci materi yang didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Handojo tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.06 WIB untuk menjalani pemeriksaan.

Dalam perkara ini, KPK telah menahan Silmy Karim bersama tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian pada 4 Juni 2026.

Selain Silmy Karim, tujuh tersangka lainnya yakni Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam.

Kemudian Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat yang sebelumnya menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Jaya Saputra.

Tersangka lainnya adalah Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji, Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, serta Ronald Arman Abdullah yang pernah menjabat Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat periode 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat periode 2025-2026.

Selanjutnya, Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi dan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah juga ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menduga para tersangka mempersulit proses permohonan izin tinggal WNA.

Dalam proses tersebut, permohonan izin tinggal disebut kerap ditolak sehingga pemohon harus mengeluarkan biaya tambahan.

Silmy Karim, yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023-2024, diduga meminta bagian dari proses pengurusan izin tinggal WNA tersebut.

Permintaan itu kemudian disebut disampaikan melalui Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal.

Jaya Saputra selanjutnya diduga memerintahkan Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo untuk menarik biaya tambahan dari WNA dalam setiap proses dokumen izin tinggal.

Dalam perkara tersebut, muncul istilah "setiap klik ada harganya" yang dikaitkan dengan dugaan pungutan tambahan pada setiap dokumen permohonan izin tinggal yang diproses.

Gusti Bernardiansyah juga diduga menggunakan sejumlah rekening nominee atau rekening atas nama pihak lain untuk menampung uang dari setiap pengurusan izin tinggal yang berasal dari biro jasa maupun pihak WNA.

Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK mengungkap dugaan penerimaan uang oleh pihak-pihak di lingkungan Ditjen Imipas/Kementerian Imipas selama periode 2022-2026.

Nilainya disebut mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.

Uang tersebut diduga diterima secara langsung, baik melalui tunai maupun transfer, serta menggunakan sejumlah perantara atau metode pelapisan transaksi.

Setyo mengatakan uang tersebut diduga dibagikan kepada sejumlah oknum di lingkungan Ditjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan.

Salah satu penerima yang disebut adalah Silmy Karim, yang diduga menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta setiap pekan.

Untuk menyamarkan pembagian uang tersebut, para pihak diduga menggunakan sejumlah kode khusus.

Salah satunya adalah istilah "malaikat" yang disebut merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan Ditjen Imipas/Kementerian Imipas.

Uang tersebut diduga kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk kebutuhan pribadi, pembelian aset, hingga kegiatan usaha.

Salah satu bentuk usaha yang disebut adalah pendirian perusahaan towing yang diduga digunakan untuk menyamarkan penerimaan uang.

Atas perkara tersebut, Silmy Karim dan tujuh tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Pemeriksaan terhadap Handojo S. Muljadi menjadi bagian dari penyidikan KPK untuk mengungkap lebih jauh dugaan aliran uang dalam perkara pemerasan pengurusan izin tinggal WNA tersebut.* (km/ad)

ACEH — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Kamis, 24 September 2026.

Sejumlah wilayah diprediksi berawan, sementara hujan ringan, hujan sedang hingga hujan petir berpotensi terjadi di beberapa daerah.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Kamis 24 September 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Ringan

Kelembapan udara berada pada rentang 61 hingga 99 persen.

Di Aceh Selatan, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 67-94 persen.

Sementara Aceh Tenggara diprediksi mengalami hujan sedang dengan suhu 18-23 derajat Celsius.

Kelembapan udara berada pada kisaran 77-98 persen.

Untuk Aceh Timur, BMKG memprakirakan cuaca berawan dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 80-95 persen.

Aceh Tengah juga diprediksi berawan dengan suhu 18-24 derajat Celsius dan kelembapan 61-96 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Aceh Barat, dengan suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 70-95 persen.

Di Aceh Besar, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 63-92 persen.

Sementara Pidie diprediksi berawan dengan suhu 20-26 derajat Celsius dan kelembapan 70-99 persen.

Aceh Utara diprakirakan berawan dengan suhu 26-30 derajat Celsius dan kelembapan 73-94 persen.

Simeulue juga diprediksi berawan dengan suhu 26-30 derajat Celsius dan kelembapan 69-95 persen.

Untuk Aceh Singkil, BMKG memprakirakan cuaca berawan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 67-98 persen.

Sementara Bireuen menjadi salah satu wilayah yang diprakirakan mengalami hujan ringan.

Suhu udara diprediksi berada pada kisaran 24-31 derajat Celsius dengan kelembapan 65-98 persen.

Di Aceh Barat Daya, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 23-28 derajat Celsius dan kelembapan 70-96 persen.

Gayo Lues juga diprediksi berawan dengan suhu 18-24 derajat Celsius dan kelembapan 62-91 persen.

Selanjutnya, Aceh Jaya diprakirakan berawan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 66-96 persen.

Nagan Raya juga berawan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 72-93 persen.

Perhatian perlu diberikan di Aceh Tamiang karena BMKG memprakirakan hujan petir.

Suhu udara diperkirakan 24-28 derajat Celsius dengan kelembapan 80-98 persen.

Sementara Bener Meriah diprakirakan berawan dengan suhu 18-23 derajat Celsius dan kelembapan 72-97 persen.

Pidie Jaya juga diprediksi berawan dengan suhu 22-27 derajat Celsius dan kelembapan 74-98 persen.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diprakirakan berawan dengan suhu 27-30 derajat Celsius dan kelembapan 63-84 persen.

Kota Sabang juga diprediksi berawan dengan suhu 28-30 derajat Celsius dan kelembapan 64-80 persen.

Sementara Kota Lhokseumawe diprakirakan berawan dengan suhu 26-30 derajat Celsius dan kelembapan 72-96 persen.

Di Kota Langsa, BMKG memprakirakan cuaca berawan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 76-98 persen.

Adapun Kota Subulussalam diprediksi berawan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 62-96 persen.

Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan di Aceh pada Kamis, 24 September 2026, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang, hujan ringan dan hujan petir, diimbau memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru dari BMKG.* (ad)

SUMUT — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Kamis, 24 September 2026.

Sejumlah daerah diprediksi mengalami hujan ringan, sementara beberapa wilayah lainnya berawan dan satu daerah berpotensi mengalami hujan sedang.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Kamis 24 September 2026: Seluruh Wilayah Berawan

Kelembapan udara berada pada rentang 58 hingga 99 persen.

Di Tapanuli Tengah, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 68-94 persen.

Sementara Tapanuli Utara berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 19-27 derajat Celsius dan kelembapan 58-99 persen.

Tapanuli Selatan diprediksi berawan dengan suhu 21-26 derajat Celsius dan kelembapan 76-99 persen.

Kondisi berawan juga diprakirakan terjadi di Nias, dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 70-97 persen.

Sementara Langkat menjadi salah satu wilayah yang diprakirakan mengalami hujan sedang.

Suhu udara berada pada kisaran 24-29 derajat Celsius dengan kelembapan 76-99 persen.

Di Karo, cuaca diprediksi berawan dengan suhu 20-26 derajat Celsius dan kelembapan 73-99 persen.

Sedangkan Deli Serdang diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 73-98 persen.

Simalungun juga berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 22-28 derajat Celsius dan kelembapan 71-98 persen.

Kondisi serupa diprediksi terjadi di Asahan, dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 78-99 persen.

Untuk Labuhanbatu, BMKG memprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 64-99 persen.

Sementara Dairi diprediksi berawan dengan suhu 20-27 derajat Celsius dan kelembapan 65-98 persen.

Toba diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 19-26 derajat Celsius dan kelembapan 67-98 persen.

Sedangkan Mandailing Natal diprediksi berawan dengan suhu 20-26 derajat Celsius dan kelembapan 67-99 persen.

Di Nias Selatan, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 28-29 derajat Celsius dan kelembapan 76-80 persen.

Pakpak Bharat juga berawan dengan suhu 21-28 derajat Celsius dan kelembapan 67-97 persen.

Selanjutnya, Humbang Hasundutan diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 19-26 derajat Celsius dan kelembapan 64-97 persen.

Samosir juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 19-24 derajat Celsius dan kelembapan 70-95 persen.

Serdang Bedagai diprediksi berawan dengan suhu 25-29 derajat Celsius dan kelembapan 77-97 persen.

Sementara Batu Bara berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 75-98 persen.

Untuk Padang Lawas Utara, BMKG memprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 65-99 persen.

Padang Lawas juga diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 25-32 derajat Celsius dan kelembapan 64-98 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Labuhanbatu Selatan, dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 64-98 persen.

Sementara Labuhanbatu Utara berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 68-99 persen.

Di wilayah kepulauan, Nias Utara diprediksi berawan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 69-97 persen.

Nias Barat juga diprakirakan berawan dengan suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 69-94 persen.

Untuk kawasan perkotaan, Kota Medan diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 73-98 persen.

Kota Pematangsiantar juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 22-28 derajat Celsius dan kelembapan 70-98 persen.

Sementara Kota Sibolga diprediksi berawan dengan suhu 25-29 derajat Celsius dan kelembapan 70-89 persen.

Di Kota Tanjung Balai, BMKG memprakirakan hujan ringan dengan suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 76-99 persen.

Kondisi serupa diprediksi terjadi di Kota Binjai, dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 70-99 persen.

Sementara Kota Tebing Tinggi diprakirakan berawan dengan suhu 25-29 derajat Celsius dan kelembapan 75-97 persen.

Adapun Kota Padang Sidempuan diprediksi berawan dengan suhu 22-28 derajat Celsius dan kelembapan 74-99 persen.

Sedangkan Kota Gunungsitoli juga berawan dengan suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 71-96 persen.

Dengan potensi hujan di sejumlah wilayah, masyarakat Sumatera Utara yang akan beraktivitas di luar ruangan pada Kamis, 24 September 2026, dapat memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru dari BMKG.

Warga di daerah yang berpotensi hujan juga dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca selama beraktivitas.* (ad)

BALI — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Provinsi Bali pada Kamis, 24 September 2026.

Berdasarkan prakiraan tersebut, kondisi cuaca di seluruh kabupaten dan Kota Denpasar diprediksi berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Kamis 24 September 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Di Jembrana, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 21-28 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 64-93 persen.

Sementara itu, Tabanan juga diprediksi berawan dengan suhu 19-28 derajat Celsius dan kelembapan 59-95 persen.

Untuk Badung, BMKG memperkirakan cuaca berawan dengan suhu 23-31 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 54-94 persen.

Di Gianyar, kondisi berawan diprakirakan terjadi dengan suhu 21-30 derajat Celsius dan kelembapan 51-87 persen.

Selanjutnya, Klungkung diprediksi berawan dengan suhu 25-31 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 53-87 persen.

Untuk Bangli, BMKG memprakirakan cuaca berawan dengan suhu yang lebih rendah, yakni 17-25 derajat Celsius. Kelembapan udara mencapai 41-99 persen.

Di Karangasem, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 19-28 derajat Celsius dan kelembapan 39-92 persen.

Sementara Buleleng diprediksi berawan dengan suhu 22-28 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 54-92 persen.

Adapun Kota Denpasar diprakirakan berawan dengan suhu 25-29 derajat Celsius dan kelembapan udara 66-92 persen.

Masyarakat yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan di wilayah Bali pada Kamis, 24 September 2026, dapat memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari BMKG untuk mengetahui perubahan kondisi cuaca terkini.* (ad)

YOGYAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis, 24 September 2026.

Berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian besar wilayah DIY diprediksi mengalami cuaca berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Kamis 24 September 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Suhu udara di wilayah DIY berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 28 hingga 97 persen.

Di Kulon Progo, BMKG memprakirakan kondisi udara kabur dengan suhu 22-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 52-97 persen.

Sementara Bantul diprediksi berawan dengan suhu 23-33 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 42-94 persen.

Untuk Gunungkidul, kondisi cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 23-32 derajat Celsius dan kelembapan udara 45-90 persen.

Di Sleman, BMKG memperkirakan cuaca berawan dengan suhu 22-34 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 30-84 persen.

Adapun Kota Yogyakarta diprakirakan berawan dengan suhu 24-34 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 28-86 persen.

Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan di wilayah DIY pada Kamis, 24 September 2026, dapat memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari BMKG.

Kondisi cuaca dapat berubah sehingga informasi terbaru perlu dipantau sesuai perkembangan kondisi atmosfer.* (ad)

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta pada Kamis, 24 September 2026.

Berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian besar wilayah Jakarta diprediksi mengalami cuaca berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Kamis 24 September 2026: Sejumlah Wilayah Cerah hingga Hujan RinganHujan

Suhu udara di wilayah Jakarta berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 39 hingga 78 persen.

Di Kepulauan Seribu, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 29 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 70-78 persen.

Sementara Jakarta Pusat diprediksi berawan dengan suhu 28-35 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 46-73 persen.

Untuk Jakarta Utara, BMKG memprakirakan cuaca berawan dengan suhu 28-32 derajat Celsius dan kelembapan udara 51-74 persen.

Di Jakarta Barat, kondisi cuaca diprediksi berawan dengan suhu 28-34 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 47-75 persen.

Selanjutnya, Jakarta Selatan juga diprakirakan berawan dengan suhu 27-35 derajat Celsius dan kelembapan udara 42-75 persen.

Adapun Jakarta Timur diprediksi cerah dengan suhu 28-36 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 39-74 persen.

Dengan suhu maksimum mencapai 36 derajat Celsius, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan di Jakarta pada Kamis, 24 September 2026, dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca.

Informasi terbaru mengenai perubahan cuaca dapat dipantau melalui kanal resmi BMKG.* (ad)

JAWA BARAT — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Kamis, 24 September 2026.

Berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi cuaca di Jawa Barat bervariasi, mulai dari cerah, berawan hingga hujan ringan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Kamis 24 September 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Petir

Di Bogor, cuaca diprakirakan cerah dengan suhu 24-34 derajat Celsius dan kelembapan 40-80 persen.

Sukabumi juga diprediksi cerah dengan suhu 22-33 derajat Celsius dan kelembapan 40-89 persen.

Sementara Cianjur diprakirakan cerah dengan suhu 20-31 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 57-96 persen.U

ntuk Bandung, BMKG memprakirakan cuaca berawan dengan suhu 19-32 derajat Celsius dan kelembapan 44-88 persen.

Kondisi serupa diprediksi terjadi di Garut, dengan suhu 18-31 derajat Celsius dan kelembapan 53-99 persen.

Di Tasikmalaya, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu 21-31 derajat Celsius dan kelembapan 46-95 persen.

Ciamis juga diprediksi berawan dengan suhu 21-31 derajat Celsius dan kelembapan 51-96 persen.

Selanjutnya, Kuningan diprakirakan berawan dengan suhu 23-32 derajat Celsius dan kelembapan 36-82 persen.

Cirebon diprediksi berawan dengan suhu 24-33 derajat Celsius dan kelembapan 42-72 persen.

Sementara Sumedang juga diprediksi berawan dengan suhu 21-31 derajat Celsius dan kelembapan 38-79 persen.

Untuk wilayah utara Jawa Barat, Indramayu dan Subang diprakirakan berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Kamis 24 September 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Ringan

Indramayu memiliki suhu 25-34 derajat Celsius dengan kelembapan 33-76 persen, sedangkan Subang berada pada kisaran suhu 25-34 derajat Celsius dengan kelembapan 31-73 persen.

Purwakarta diprediksi cerah dengan suhu 24-35 derajat Celsius dan kelembapan 33-71 persen.

Kondisi cerah juga diprakirakan terjadi di Karawang, dengan suhu 25-35 derajat Celsius dan kelembapan 38-75 persen.

Sementara Bekasi diprakirakan cerah dengan suhu 25-34 derajat Celsius dan kelembapan 37-78 persen.

Bandung Barat juga diprediksi cerah dengan suhu 22-31 derajat Celsius dan kelembapan 44-89 persen.

Di Pangandaran, BMKG memprakirakan cuaca berawan dengan suhu 22-32 derajat Celsius dan kelembapan 67-97 persen.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Bogor diprediksi cerah dengan suhu 24-34 derajat Celsius dan kelembapan 40-77 persen.

Kota Sukabumi menjadi wilayah yang diprakirakan mengalami hujan ringan, dengan suhu 21-31 derajat Celsius dan kelembapan 47-91 persen.

Sementara Kota Bandung diprakirakan berawan dengan suhu 21-32 derajat Celsius dan kelembapan 41-80 persen.

Kota Bekasi diprediksi cerah dengan suhu 25-35 derajat Celsius dan kelembapan 37-77 persen.

Kondisi cerah juga diprakirakan terjadi di Kota Depok, dengan suhu 24-35 derajat Celsius dan kelembapan 41-79 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Kamis 24 September 2026: Seluruh Wilayah Berawan

Adapun Kota Cimahi diprakirakan cerah dengan suhu 20-32 derajat Celsius dan kelembapan 48-91 persen.

Sementara Kota Tasikmalaya diprediksi berawan dengan suhu 22-31 derajat Celsius dan kelembapan 49-94 persen.

Untuk Kota Banjar, BMKG memprakirakan cuaca berawan dengan suhu 23-32 derajat Celsius dan kelembapan 49-93 persen.

Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan di Jawa Barat pada Kamis, 24 September 2026, dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca masing-masing wilayah.

Informasi mengenai perubahan cuaca dapat dipantau melalui kanal resmi BMKG.* (ad)

Perkara tersebut saat ini masih berjalan di MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Permohonan telah diregistrasi pada 17 September 2026 dan sidang lanjutan digelar pada Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Tantang Gibran Jawab Gugatan Syarat Pendidikan di MK, Palti Hutabarat: Panggung Sudah Disiapkan

"Jadi, secara hukum, kalaupun MK menemukan dugaan pemalsuan ijazah, Gibran tidak bisa serta-merta diberhentikan," kata Made, dikutip Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan memiliki tahapan yang melibatkan DPR, MK dan MPR. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa usul pemberhentian diajukan DPR setelah terlebih dahulu meminta MK memeriksa dan memutus pendapat DPR tersebut.

Apabila kemudian terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dalam skenario politik yang dibahas Made, sejumlah nama disebut dapat masuk dalam kalkulasi apabila posisi wakil presiden kosong. Nama yang disebut antara lain Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Bahlil Lahadalia hingga Teddy Indra Wijaya.

"Bahlil berpotensi muncul mengingat posisinya sebagai Ketua Umum Golkar, partai dengan perolehan suara terbesar kedua pada Pileg lalu. Bahkan nama seperti Teddy Indra Wijaya juga bisa saja dipertimbangkan dalam kalkulasi politik Prabowo," ujar Made.

Namun, nama-nama tersebut merupakan analisis atau skenario yang disampaikan Made, bukan daftar resmi calon wakil presiden pengganti.

Made juga menilai pergantian wakil presiden tidak otomatis berarti Presiden Prabowo Subianto harus ikut turun dari jabatannya. Menurutnya, konstitusi mengatur jabatan presiden dan wakil presiden dalam mekanisme yang berbeda.

"Ada pandangan bahwa presiden dan wapres itu satu paket—tiji tibeh, mati satu mati semua. Namun, konstitusi kita sayangnya tidak berpihak pada logika tersebut. Jika wakil presiden diberhentikan, tidak otomatis membuat presiden ikut jatuh," katanya.

Sementara itu, perkara yang menjadi dasar pembahasan tersebut merupakan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana dan Bonatua Silalahi. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, membatalkan penetapannya sebagai calon wakil presiden serta membatalkan pelantikannya. Pemohon juga meminta MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah putusan.

Namun, proses perkara tersebut masih dalam tahap persidangan. Pada sidang 23 September 2026, KPU sebagai termohon menyatakan persoalan yang diajukan para pemohon berkaitan dengan sengketa proses pemilu dan mempertanyakan kewenangan MK untuk memeriksanya melalui perkara PHPU.

Karena itu, skenario pergantian wakil presiden yang mencuat saat ini masih bergantung pada proses dan putusan MK serta tahapan konstitusional berikutnya apabila terdapat kekosongan jabatan.* (fj/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Bonatua di tengah proses gugatan terkait legalisir fotokopi ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Perkara dengan nomor 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst itu diajukan Bonatua Silalahi dan Moeryono Aladin terhadap sejumlah pihak, termasuk KPU RI, KPU DKI Jakarta, KPU Kota Surakarta, Bawaslu dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Baca Juga:

• Terbentur Aturan Data Pribadi, UGM Tegaskan Hanya Jokowi Sendiri yang Bisa Tunjukkan Ijazah Aslinya ke Publik

"Sejak awal, dengan misalnya melihat bahwa kalau nanti di KIP kalah, oke kita mainkan peran sekarang sembunyi-sembunyian," ujar Bonatua, dikutip Rabu (23/9/2026).

Bonatua kemudian menyoroti arsip tahun 2014 yang disebut tidak ditemukan di KPU RI. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi pertanyaan karena pada periode tersebut proses pencalonan sudah menggunakan sistem informasi dan pengunggahan dokumen secara digital.

"Nah yang 2014 ini yang hilang, KPU RI, Komisi Informasi Pusat pada pemeriksaan setempatnya yang sudah direncanakan sudah dalam agenda, ketika datang ke KPU ingin melihat itu barang, ternyata KPU bilang tidak ada," katanya.

Menurut Bonatua, persoalan serupa juga ditemukan pada dokumen pencalonan Jokowi di Solo. Ia mengatakan dokumen sumber fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan stempel basah juga disebut tidak ditemukan ketika diminta untuk diperlihatkan.

Bonatua menjelaskan, pada masa pencalonan kepala daerah, dokumen fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi digunakan sebagai bagian dari persyaratan administrasi dan diserahkan kepada KPU.

"Ketika saya tanya mana sumber fotokopi, jadi supaya pemirsa tidak salah paham. Jadi dulu beliau ceritanya orang setiap peserta pemilu memfotokopikan ijazahnya. Fotokopi ini dilegalisir stempel basah. Stempel basah inilah dikasih ke KPU Solo, KPU Surakarta," ujarnya.

Namun, ketika meminta melihat dokumen yang menjadi sumber fotokopi tersebut, Bonatua mengatakan pihak KPU Solo menyebut dokumen itu sudah tidak ditemukan.

"Nah, saya meminta, saya kan dikasih fotokopi. Saya meminta melihat sumber asli fotokopi yang dikasih ke saya. Apakah berasal dari fotokopi stempel basah atau tidak. Ternyata dia bilang hilang," katanya.

Bonatua kemudian menyebut dokumen di Solo sebagai bagian penting dalam penelusuran perkara tersebut. Ia juga menyampaikan dugaan adanya pihak tertentu yang berada di balik persoalan dokumen tersebut. Pernyataan mengenai dugaan tersebut merupakan pandangan Bonatua dan belum menjadi kesimpulan hukum.

Sementara itu, dalam proses persidangan gugatan tersebut, pihak penggugat juga mengajukan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai salah satu bukti. Kuasa hukum penggugat menyebut putusan tersebut memuat keterangan mengenai pemeriksaan lapangan dan dokumen salinan ijazah Jokowi yang disebut belum ditemukan di KPU.

Dokumen mengenai pencalonan Jokowi tersebut kini menjadi bagian dari proses hukum yang masih berjalan. Karena itu, keberadaan dokumen serta dugaan persoalan dalam pengelolaannya masih harus dilihat berdasarkan bukti dan proses persidangan yang berlangsung.* (fj/dh)

Kepala KSOP Kelas IV Muara Sabak CAPT. Boyke Aries mengatakan pihaknya terus berupaya memaksimalkan kinerja meski masih kekurangan pegawai, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga pendukung.

Baca Juga:

• Tembus Rp 70 Ribu/Kg dan Lampaui HET, Pemprov Sumut Siapkan Pasokan Cabai Merah Luar Daerah

Menurut Boyke, salah satu langkah yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan pegawai adalah meminta penempatan PNS dari Kementerian Perhubungan melalui jalur Pola Pembibitan (Polbit).

Lulusan sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan tersebut nantinya ditempatkan di KSOP Kelas IV Muara Sabak sesuai kebutuhan kompetensi, termasuk pegawai yang berasal dari luar Provinsi Jambi.

"Dengan adanya penempatan PNS dari Kementerian Perhubungan ini, cukup membantu mengisi kekurangan petugas di kantor kami, meskipun sebenarnya kekurangan petugas yang ada di kantor kami masih belum terpenuhi secara optimal," ujarnya.

Selain persoalan SDM, Boyke menekankan pentingnya kedisiplinan dan pengawasan terhadap kinerja seluruh petugas. Hal tersebut, kata dia, selalu disampaikan dalam rapat internal maupun apel pagi.

"Saya juga selalu memberikan penekanan agar seluruh petugas kami menghindari hal-hal yang mencoreng nama baik pribadi maupun instansi," tuturnya.

Dia menegaskan sanksi akan diberikan apabila ditemukan petugas yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.

"Tentunya ada sanksi tegas dari kami, jika diketahui siapapun itu yang melakukan tindakan yang menyalahi aturan yang berlaku," tegasnya.

Dalam pelayanan perizinan pelayaran, KSOP Kelas IV Muara Sabak juga menerapkan sistem berbasis digital melalui aplikasi Inaportnet.

Sistem tersebut digunakan untuk pengajuan berbagai permohonan pelayanan kegiatan kapal. Pengguna jasa cukup mengunggah dokumen yang dipersyaratkan melalui aplikasi, kemudian dokumen tersebut diperiksa oleh petugas.

Penerapan pelayanan berbasis Inaportnet di KSOP Kelas IV Muara Sabak telah dilakukan sejak 2021. Sistem tersebut dinilai membuat pelayanan lebih efisien dari sisi waktu, meningkatkan transparansi, mengurangi tatap muka serta membantu menekan biaya logistik dan potensi pungutan liar.

Meski pelayanan dilakukan melalui sistem digital, pemeriksaan dokumen secara manual tetap dilakukan sebagai langkah pengamanan apabila terdapat kendala pada sistem.

Apabila dokumen yang diunggah belum lengkap, petugas akan memberikan catatan revisi kepada pengguna jasa. Pengguna kemudian harus melengkapi dan mengunggah kembali dokumen yang diminta.

Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan valid, pengguna jasa dapat mengajukan penerbitan kode billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai jenis kegiatan kapal.

"Ketika kode billing PNBP telah terbit yang dapat dibayarkan secara langsung atau online ke kas negara melalui bank persepsi," jelas Boyke.

Setelah pembayaran dilakukan, sistem Inaportnet akan menampilkan bukti pembayaran PNBP yang dapat diverifikasi melalui Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (TNB).

Selanjutnya, KSOP Kelas IV Muara Sabak menerbitkan perizinan kepada pengguna jasa yang telah memenuhi seluruh persyaratan.

Dokumen perizinan tersebut juga harus dilengkapi dengan dokumen dari instansi terkait, termasuk Bea Cukai, Karantina Kesehatan dan pihak lainnya sesuai kebutuhan kegiatan kapal.

Menurut Boyke, penggunaan Inaportnet mempermudah pengguna jasa dalam mengurus perizinan kapal sekaligus menghemat waktu. Informasi mengenai kapal yang akan datang maupun berangkat juga dapat diketahui lebih awal sehingga proses pengurusan izin dapat dilakukan secara daring dari wilayah masing-masing.

"Saya selalu menekankan ke jajaran saya untuk selalu melayani dengan sepenuh hati, menerapkan pelayanan yang simpel, cepat dan tepat sesuai aturan yang berlaku serta menghindari hal-hal yang berkaitan dengan praktik pungli maupun aktivitas ilegal yang dapat mencoreng nama baik instansi kami," pungkasnya.* (dh)

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pembayaran terakhir atas kewajiban pemerintah kepada BI dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dengan pembayaran tersebut, hubungan utang-piutang pemerintah dan BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-1998 dinyatakan selesai.

Baca Juga:

• Pembatasan Pertalite Desil 9-10 Masih Mengambang, Bahlil: Nanti Kami Rapat Dulu

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, meminta masyarakat membedakan kedua persoalan tersebut.

Menurut Rahma, pelunasan obligasi pemerintah kepada BI tidak sama dengan penyelesaian piutang negara kepada para obligor. Ia menilai penggunaan istilah bahwa "utang BLBI telah lunas" berpotensi membuat publik menganggap seluruh persoalan BLBI telah selesai.

"Masalahnya, narasi publik sering kali mencampuradukkan antara SBN Rekap dengan Tagihan BLBI kepada obligor," ujar Rahma.

Rahma menjelaskan piutang para obligor merupakan bagian dari proses pemulihan aset atau asset recovery. Karena itu, negara tetap perlu menelusuri dan memulihkan aset maupun kewajiban dari pihak yang masih memiliki utang.

Dengan demikian, berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI tidak otomatis menghapus proses penagihan terhadap pihak yang masih memiliki kewajiban kepada negara.

Suahasil juga menegaskan hal tersebut. Menurutnya, pelunasan Rp218,3 triliun kepada BI tidak menghilangkan hak tagih negara terhadap para obligor maupun debitur BLBI.

"Pelunasan ini tidak mengurangi hak tagih negara atas kewajiban dari para obligor atau debitur BLBI," ujar Suahasil.

Artinya, terdapat dua hubungan hukum yang berbeda. Kewajiban pemerintah kepada BI atas obligasi penanganan krisis telah diselesaikan, sedangkan kewajiban para obligor dan debitur kepada negara masih menjadi objek penagihan.

Satgas BLBI Berakhir, Penagihan Tetap Dilakukan

Meski Satgas BLBI berakhir pada akhir 2024, proses pemulihan piutang negara tetap berjalan.

Kementerian Keuangan melanjutkan pekerjaan tersebut melalui struktur permanen, terutama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Pemerintah menyatakan proses penagihan, termasuk penyitaan dan penandaan aset, tetap dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dengan mekanisme tersebut, aset yang berkaitan dengan kewajiban BLBI masih dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti meski lembaga ad hoc yang sebelumnya menangani persoalan tersebut telah berakhir masa tugasnya.

Pemerintah juga menyebut hasil pemulihan piutang nantinya dikembalikan ke kas negara melalui APBN untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.

Sorotan Penggunaan Surplus BI

Selain membedakan status pelunasan utang pemerintah dan hak tagih negara, Rahma juga menyoroti penggunaan surplus BI untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Menurutnya, surplus bank sentral memiliki karakteristik berbeda dengan pendapatan rutin pemerintah karena berkaitan dengan pengelolaan devisa, operasi moneter dan pencadangan.

Karena itu, Rahma berpandangan penggunaan surplus tersebut perlu tetap memperhatikan kesehatan neraca serta ruang kebijakan moneter BI.

Sementara pemerintah menjelaskan pembayaran terakhir senilai Rp218,3 triliun dilakukan menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari sisa surplus BI.

Suahasil menyebut surplus BI yang memenuhi ketentuan dapat disetorkan ke kas negara dan digunakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan BLBI memiliki dua sisi. Pemerintah telah menyelesaikan kewajiban obligasi kepada BI, sementara proses pemulihan hak negara dari para obligor dan debitur masih berlangsung.

Rahma mengingatkan pentingnya transparansi agar masyarakat dapat membedakan antara pelunasan instrumen utang pemerintah dan proses pemulihan aset yang masih menjadi hak negara.

Dengan demikian, istilah "utang BLBI telah lunas" perlu dipahami dalam konteks kewajiban pemerintah kepada BI. Sementara hak tagih negara terhadap obligor dan debitur BLBI masih tetap ada dan proses penagihannya belum dinyatakan selesai.* (dh)

Pemeriksaan terhadap kedua saksi dilakukan pada Rabu (23/9/2026). Keduanya hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait perkara yang sedang didalami JAM Pidsus.

Baca Juga:

• KPT Banda Aceh Ingatkan Hakim Jangan Obral Putusan Bebas: Bebaskan Jika Memang Tak Terbukti

"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," demikian keterangan JAM Pidsus.

Namun, penyidik belum mengungkap secara rinci materi pemeriksaan yang diberikan FAK maupun MKCW. Keterangan spesifik yang diperoleh dari kedua saksi juga belum disampaikan.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral bukan logam yang dilakukan PT PMM dalam rentang 2018 hingga 2026.

Pemeriksaan saksi dari unsur kementerian dan perusahaan menjadi bagian dari rangkaian penyidikan untuk memperjelas peristiwa serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.

JAM Pidsus menegaskan proses penyidikan dilakukan secara profesional, independen dan akuntabel. Penanganan perkara juga tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

Keterangan dari para saksi selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyidik dalam menyusun konstruksi perkara dan menentukan langkah hukum berikutnya.

Hingga kini, JAM Pidsus masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah aspek dalam perkara tersebut serta mengumpulkan alat bukti yang relevan untuk membuat dugaan korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral bukan logam PT PMM semakin terang.* (dh)

Program tersebut diluncurkan melalui agenda Grand Launching Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD yang dirangkaikan dengan Program Pendampingan Quranic School of Leader di Masjid Raya UNPAD (MRU), Jatinangor, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Bupati Labusel Serahkan Bantuan Pendidikan Baznas kepada 22 Mahasiswa: Jangan Berhenti Kejar Cita-Cita

Ketua Umum IKA UNPAD yang juga Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, mengatakan program tersebut tidak hanya ditujukan untuk membantu kebutuhan pendidikan mahasiswa. Menurutnya, penerima beasiswa juga perlu dibekali karakter, kepemimpinan dan nilai keislaman.

"Selaku Ketua Umum IKA UNPAD, saya menyambut baik dimulainya Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD yang sekaligus diiringi dengan program pendampingan bagi para mahasiswa penerima, yaitu Quranic School of Leader. Sehingga para awardee bukan hanya sekadar menerima bantuan uang beasiswa, tetapi juga mendapatkan pembinaan akhlak dan ilmu kepemimpinan berlandaskan akidah Islam," ujar Ferry.

Melalui pola tersebut, beasiswa diposisikan tidak hanya sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai bagian dari pembentukan kapasitas mahasiswa. Para penerima mendapatkan ruang untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan sekaligus memperkuat karakter selama menjalani pendidikan.

Program tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya mahasiswa yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mempunyai kapasitas kepemimpinan dan kepedulian sosial.

Grand launching juga diisi dengan orasi ilmiah dari sejumlah tokoh. Mantan Rektor UNPAD Prof. Tri Hanggono Achmad menyampaikan materi mengenai ekosistem kebijakan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dr. Dadang Muljawan membawakan materi mengenai visi pengembangan ekonomi syariah Indonesia.

Sejumlah tokoh dan pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Rektor UNPAD Prof. Widya Setiabudi Sumadinata, Ketua BAZNAS RI Dr. Sodiq Mudjahid, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Dr. Junarto Herdiawan, Direktur Utama LPDB KUMKM Krisdianto, Ketua UPZ Bank Indonesia Iman Kukuh serta perwakilan BSI Fitri Kurnia.

Dorong Koperasi Berbasis Masjid

Selain peluncuran program beasiswa, Ferry Juliantono juga mendorong Masjid Raya UNPAD mengambil peran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Koperasi Masjid berbasis komunitas.

Gagasan tersebut diarahkan sebagai salah satu bentuk pengembangan dakwah di bidang ekonomi dengan mengedepankan prinsip ekonomi syariah.

Ketua DKM Masjid Raya UNPAD Dr. Syaiful Rahman Soekandar bersama Ketua UPZ BAZNAS IKA UNPAD Agus Santoso menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam mewujudkan gagasan koperasi masjid tersebut.

Koperasi tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di lingkungan kampus dan masjid.

Rangkaian kegiatan tersebut kemudian mempertemukan sejumlah aspek, mulai dari dukungan pendidikan, pembinaan kepemimpinan, filantropi hingga pemberdayaan ekonomi.

Bagi 50 mahasiswa penerima Beasiswa GENZI, program beasiswa menjadi bagian awal dari proses pembinaan. Mereka juga diharapkan dapat membawa kapasitas dan karakter yang diperoleh selama program untuk memberikan kontribusi di tengah masyarakat.* (dh)

MEDAN - Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografer dalam menjaga otentisitas kebudayaan Indonesia. Fotografi dinilai tetap memiliki peran penting sebagai arsip visual untuk merekam keberagaman budaya di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Sofian Tan saat membuka diskusi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kota Medan bersama Kementerian Kebudayaan RI dan DPR RI di Aula PFI Medan, Jalan Setia Budi, Medan, Rabu (22/9/2026).

Baca Juga:

• Soal Gugatan Ijazah Gibran di MK, Rocky Gerung Minta DPR Siap-siap: Bakal Skandal Besar

Diskusi tersebut mengangkat tema "Dalam Satu Bingkai Kebhinekaan, Ketika Fotografi Bercerita Tentang Indonesia". Kegiatan dihadiri Sofian Tan, fotografer senior Irsan Mulyadi, Ketua PFI Medan Rizky Cahyadi, anggota PFI Medan serta mahasiswa.

Sofian Tan mengatakan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat besar. Keberagaman tersebut tercermin dari banyaknya suku dan bahasa yang hidup di berbagai wilayah Indonesia.

"Karena dari jumlah suku yang ada, hari ini diperkirakan hasil BPS sekitar 1.340, tetapi oleh Balai Bahasa, jumlah bahasa kita, bahasa nenek kita, sudah mencapai 729," ujar Sofian Tan.

Menurut Sofian, keberagaman suku dan bahasa tersebut kemudian melahirkan perbedaan budaya hingga kuliner. Karena itu, fotografi memiliki peran sebagai arsip visual yang mendokumentasikan berbagai bentuk kebudayaan dan kehidupan masyarakat.

"Fotografi itu sebagai arsip visual kebudayaan, arsip visual kebudayaan yang bisa merekam selain adat istiadat, selain baju-baju yang mereka kenakan, termasuklah berbagai aktivitas kehidupan itu," katanya.

Sementara itu, fotografer senior Irsan Mulyadi mengatakan perkembangan AI sebenarnya bukan fenomena yang baru. Menurutnya, teknologi tersebut telah dikenal sejak 1956 melalui Konferensi Dartmouth.

"Artificial Intelligence itu sudah ditemukan di tahun 1956 di Konferensi Dartmouth," ungkap Irsan.

Irsan menjelaskan masyarakat saat ini dapat dilihat dalam dua kelompok, yakni digital native dan digital immigrant. Digital native merupakan mereka yang tumbuh bersama perkembangan teknologi, sedangkan digital immigrant merupakan kelompok yang harus beradaptasi dengan teknologi.

"Digital immigrant itu adalah orang yang beradaptasi dengan teknologi hari ini, contohnya hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita ke mana-mana belajar pakai QRIS," ujar Irsan.

Menurut Irsan, perkembangan teknologi juga mulai dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan mengenai kebudayaan. Dia mencontohkan musisi asal Sumatra, Restu Purba, yang menggunakan video bertema AI di Instagram untuk menyampaikan narasi mengenai pahlawan nasional sekaligus mengajak masyarakat beradaptasi dengan teknologi.

Di tengah semakin luasnya penggunaan AI dalam dunia fotografi, Irsan menilai teknologi tersebut dapat menjadi bagian dari perkembangan dan penunjang karya. Namun, nilai otentisitas dan unsur kemanusiaan dalam merekam keberagaman Indonesia tetap menjadi bagian penting dalam fotografi.

Fotografi tidak hanya berfungsi menghasilkan gambar, tetapi juga menjadi medium untuk mendokumentasikan identitas, tradisi dan kehidupan masyarakat Indonesia di tengah perubahan teknologi yang semakin cepat.* (dh)