JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku kerap diingatkan oleh stafnya agar menyampaikan pidato sesuai dengan teks yang telah disiapkan.

Namun, Prabowo mengatakan dirinya terkadang memilih menyampaikan pidato dengan merangkum inti dari naskah tersebut.

Baca Juga:

• Tak Terima Dipecat karena Dugaan Pungli, Mantan Pegawai Dinas PMD Deli Serdang Gugat Bupati Asri Ludin ke PTUN Medan

"Saudara-saudara sekalian, memang saya selalu diingatkan oleh staf saya, 'Pak, pakai teks, Pak. Jangan sampai keluar dari teks'," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, teks pidato yang disiapkan stafnya untuk acara tersebut sebenarnya sudah sangat baik.

Naskah itu dilengkapi dengan paparan serta infografis yang cukup lengkap.

Prabowo bahkan sempat membolak-balikkan lembaran teks pidato tersebut dan menunjukkannya kepada para hadirin.

"Paparannya baik sekali, grafiknya banyak sekali," kata Prabowo sambil menunjukkan teks pidato tersebut.

Meski demikian, Prabowo mengatakan dirinya lebih memilih merangkum esensi dari materi yang telah disiapkan.

Ia juga menyampaikan harapan agar tidak melakukan kesalahan dalam pidatonya.

"Mudah-mudahan saya tidak salah bicara. Tapi sebetulnya kalau manusia kalau bikin kesalahan, ya kita minta maaf saja," kata dia.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung pentingnya menjaga persatuan dan persahabatan dalam menjalankan demokrasi.

Menurut dia, perbedaan pandangan, persaingan, kritik, saran, hingga rekomendasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

Prabowo mengatakan demokrasi memberikan ruang bagi setiap pihak untuk memiliki warna dan pandangan yang berbeda.

Perbedaan tersebut, kata dia, tidak seharusnya menghilangkan sikap saling menghormati.

"Ini demokrasi Indonesia. Dan hari ini, di panggung ini, ya inilah demokrasi Indonesia. Macam-macam warna. Bersaing, kritik, menyampaikan saran, memberi rekomendasi. Menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak enak untuk disampaikan tapi tetap kita rukun, tetap bersahabat, tetap berkeluarga," kata Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo juga menyinggung perjalanan politik Partai Demokrat yang pernah berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Dia mengapresiasi sikap Demokrat yang menurutnya tetap menjaga demokrasi ketika tidak berada dalam kekuasaan.

"Partai Demokrat pernah menang, pernah tidak menang. Pernah di puncak, pernah di pemerintahan. Tapi waktu tidak berkuasa, Partai Demokrat tidak caci maki. Partai Demokrat tidak bakar-bakar," kata Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Partai Demokrat dalam Pemilu 2019 dan 2024.

Menurut dia, dukungan tersebut menunjukkan adanya kesamaan cita-cita dan prinsip dalam membangun Indonesia.

"Karena kita memang punya cita-cita dan prinsip yang sama," ujar Prabowo yang juga Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra.

Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan dalam perayaan 25 tahun Partai Demokrat yang dihadiri sejumlah tokoh politik.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga persatuan meski terdapat perbedaan pilihan dan pandangan politik.* (cn/ad)

JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap salah satu faktor yang diduga memicu kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Temuan itu disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.

Baca Juga:

• Mengapa Siswi di Karo Alami Gangguan Ingatan Usai Diduga Keracunan MBG? Ini Penjelasan Dokter Neurologi

Mandat tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Taruna, Pasal 24 Perpres tersebut mengatur tugas BPOM dalam pengawasan program MBG, mulai dari bahan baku makanan hingga penanganan apabila terjadi kejadian luar biasa.

"Pasal itu sangat tegas bahwa kami ditugaskan untuk pengawasannya pelaksanaan, jadi mulai dari pengawasan bahan baku makanan sampai kepada jika terjadi kejadian luar biasa dalam hal ini keracunan," ujar dia dalam rapat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian BPOM adalah jarak waktu antara makanan selesai dibuat dan makanan tersebut didistribusikan kepada penerima manfaat.

Taruna mencontohkan kasus keracunan MBG di Sidoarjo.

Berdasarkan temuan BPOM, terdapat jeda waktu yang cukup panjang antara proses memasak dan pembagian makanan.

"Salah satu protokol yang tidak terlaksana dengan baik adalah karena makanan itu dimasak, disiapkan itu sejak jam 01.00 malam, terus nanti dibagikan sekitar jam 12.00 siang," kata Taruna.

Dengan kondisi tersebut, makanan berada dalam rentang waktu sekitar 11 jam sejak disiapkan hingga dibagikan.

"Berarti kurang lebih hampir 11 jam. Sementara timeline dalam kami mendidik para SPPG itu jangan lewat 4 jam," imbuhnya.

BPOM menilai pengaturan waktu produksi hingga distribusi menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperketat untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan dalam program MBG.

Dalam menjalankan tugas pengawasan MBG, BPOM mendapat alokasi anggaran sebesar Rp509 miliar dari total anggaran program tersebut.

Taruna mengatakan nilai tersebut bahkan lebih besar dibandingkan anggaran BPOM untuk menjalankan seluruh tugas kelembagaannya dalam satu tahun, yang disebut hanya sekitar Rp115 miliar.

BPOM, kata Taruna, telah menyusun 21 program untuk mendukung pengawasan MBG dan mengusulkannya kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, sejumlah usulan tersebut masih menunggu persetujuan.

Taruna mengatakan salah satu fokus ke depan adalah memperketat pengawasan terhadap waktu produksi dan distribusi makanan.

Taruna mengakui pengawasan BPOM terhadap program MBG pada 2025 belum berjalan optimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran.

"Karena harus disadari bahwa tahun ini kami belum efektif menjalankan karena cuma Rp2,9 miliar untuk tahun ini dianggarkan untuk MBG sehingga itu tidak efektif," katanya.

Dengan adanya alokasi Rp509 miliar, BPOM berharap anggaran tersebut dapat digunakan secara optimal untuk memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan dalam program MBG.

Namun, Taruna berharap anggaran tersebut dapat masuk sepenuhnya sebagai bagian dari anggaran BPOM, bukan tetap melekat sebagai anggaran program MBG.

"Tetapi kan ini masalahnya anggaran yang Rp509 miliar itu sudah terkunci. Nah, sekarang bagaimana membuka kuncinya? Pada rapat kemarin kita sudah diusulkan dan kami sudah membuat tata cara untuk itu," katanya.

BPOM selanjutnya akan memperketat pengawasan mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan MBG.

Pengaturan waktu antara makanan selesai diproduksi dan dibagikan menjadi salah satu perhatian utama untuk mencegah kasus keracunan berulang.* (cn/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Dito dijadwalkan memberikan keterangan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 10 September 2026.

Baca Juga:

• KPK Akui Sempat Segel Ruangan Dirjen Bea Cukai, Segel Hilang Saat Tim Kembali

"Benar, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menghadirkan saksi saudara Ario Bimo Nandito dalam lanjutan sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji," ujar Budi, Rabu, 9 September 2026.

Menurut Budi, keterangan Dito diperlukan dalam proses pembuktian perkara.

Kesaksian tersebut akan membantu majelis hakim memahami rangkaian perkara berdasarkan fakta yang diketahui dan dialami langsung oleh saksi.

"Keterangan saksi di persidangan tentu menjadi bagian penting dalam proses pembuktian untuk membantu majelis hakim memperoleh gambaran perkara secara utuh, berdasarkan fakta yang diketahui dan dialami sendiri oleh saksi," terang Budi.

"Pada prinsipnya, proses persidangan adalah ruang untuk menguji seluruh alat bukti secara objektif. Karena itu, semakin lengkap fakta yang dapat dihadirkan dan diuji di persidangan, semakin utuh pula konstruksi perkara yang dapat dinilai oleh majelis hakim," lanjutnya.

Dito Ariotedjo sebelumnya memastikan akan memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

"Ya, benar. Saya telah menerima undangan untuk hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara kuota haji. Pastinya saya akan hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan," ujar Dito, Rabu, 9 September 2026.

Selain Dito, persidangan hari ini juga melanjutkan pemeriksaan tiga saksi yang belum selesai memberikan keterangan dalam persidangan sebelumnya.

Ketiga saksi tersebut adalah mantan honorer Kementerian Agama Ridwan Kurniawan, Staf Asrama Haji Bekasi Nila Aditya Devi, serta Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Abdul Muhyi.

Pengadilan juga menjadwalkan pemeriksaan tiga saksi baru dalam sidang tersebut.

Kesaksian para saksi berkaitan dengan perkara yang menjerat empat terdakwa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Mereka adalah mantan Menteri Agama periode 2019-2024 Yaqut Cholil Qoumas, Staf Khusus Yaqut bernama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, perkara tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar.

Perkara itu juga diduga memperkaya sejumlah pihak, termasuk 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Dito Ariotedjo juga dikenal sebagai menantu pemilik Maktour Group, Fuad Hasan Masyhur.

Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji ini, KPK telah memeriksa Fuad Hasan Masyhur sebagai saksi sebanyak tiga kali.

Pemeriksaan dilakukan pada 28 Agustus 2025, 26 Januari 2026, dan 18 Juni 2026.

Hingga kini, Fuad Hasan Masyhur masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut.

KPK juga pernah meminta Imigrasi mencegah Fuad Hasan bepergian ke luar negeri.

Namun, masa pencegahan tersebut tidak diperpanjang setelah berakhir pada pertengahan Februari 2026.

Adapun Dito Ariotedjo dalam persidangan kali ini akan dimintai keterangan sebagai saksi.

Kesaksiannya akan menjadi bagian dari proses pembuktian yang diuji di hadapan majelis hakim.* (cn/ad)

PANDEGLANG — Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian lima jurnalis dan tiga awak speedboat yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Operasi pencarian kembali dioptimalkan pada Kamis pagi, 10 September 2026.

Baca Juga:

• Beda Pilihan Politik Ternyata Bisa Picu Perceraian, Menag Ungkap 6 Faktor Lainnya

Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edy Prakoso mengatakan pencarian akan dilakukan secara maksimal dengan tetap memperhatikan keselamatan seluruh personel.

"Basarnas beserta unsur di lapangan akan mengoptimalkan seluruh kekuatan yang ada. Mohon doanya semoga proses pencarian korban dapat berjalan dengan lancar, aman, dan selamat serta seluruh korban dapat ditemukan," kata Edy, Rabu, 9 September 2026.

Pada pencarian Kamis pagi, strategi operasi difokuskan ke sisi utara kawasan Gunung Anak Krakatau.

Tim SAR menyesuaikan penyisiran dengan pergerakan arus laut, perubahan ombak, serta arah angin.

Speedboat yang membawa lima jurnalis dan tiga awak kapal tersebut berangkat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang, pada Senin, 7 September 2026 sekitar pukul 14.00 WIB.

Dalam perjalanan, salah satu jurnalis sempat mengirimkan titik lokasi terakhir sekitar pukul 14.42 WIB.

Namun komunikasi dengan rombongan terputus sekitar pukul 15.04 WIB.

Lima jurnalis yang berada di dalam speedboat tersebut yakni M Bagus Khoirunnas dari ANTARA, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu, serta Donal yang merupakan pewarta lepas atau freelance.

Pada hari kedua pencarian, Rabu, 9 September 2026, tim SAR gabungan membagi operasi menjadi empat Search and Rescue Unit atau SRU untuk memperluas cakupan pencarian.

Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Banten Rizky Dwianto mengatakan pembagian SRU dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pencarian sebelumnya.

"Dalam pelaksanaan pencarian hari kedua, Tim SAR Gabungan membagi operasi menjadi empat SRU untuk memperluas cakupan area pencarian," kata Rizky.

SRU 1 menggunakan KN SAR Tetuka 247 dengan rencana penyisiran sejauh 68,3 nautical mile dan jarak antarjalur pencarian atau spacing 3 nautical mile.

SRU 2 menggunakan KAL Anyer dengan total rencana penyisiran 69,5 nautical mile dan spacing 3 nautical mile.

Sementara SRU 3 menggunakan RIB 01 Lampung dengan rencana penyisiran sejauh 67 nautical mile dan spacing 1 nautical mile.

Adapun SRU 4 menggunakan RIB 02 Banten untuk menyisir kawasan Pulau Rakata dan Pulau Panjang.

Rizky mengatakan hasil pemetaan SAR menunjukkan arah pencarian mengarah ke barat daya Gunung Anak Krakatau.

"Untuk pencarian kita perluas, karena hasil Map SAR kita itu mengarah ke barat daya dari Gunung Anak Krakatau, sehingga untuk total luas pencarian kita 271 nautical mill (NM)," ucap Rizky.

Pencarian juga diperkuat oleh Tim Basarnas Lampung yang menyusuri jalur perairan dan sejumlah pulau kecil menuju kawasan Gunung Anak Krakatau.

Polda Lampung turut mengerahkan kapal patroli untuk memperluas penyisiran di titik-titik yang diperkirakan menjadi jalur pelayaran speedboat.

"Kami terus memperluas area pencarian dengan memperhatikan kondisi cuaca, arus, serta titik terakhir komunikasi," kata Direktur Polisi Air dan Udara Polda Lampung, Kombes Erick Sartani Marbun.

TNI Angkatan Laut juga mengerahkan sejumlah kapal untuk mendukung operasi SAR.

Kapal yang dikerahkan antara lain KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, dan KRI Lepu-861.

Selain itu, Lanal Banten mengerahkan KAL Anyer I.3-64 dan Rigid Hulled Inflatable-Boat (RHIB) Peucang untuk menyisir sejumlah sektor perairan yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan rombongan.

Lanal Lampung juga menyediakan KAL Siaga untuk membantu penyisiran sekaligus memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Proses pencarian berlangsung di tengah aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih mengalami erupsi.

Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad mengatakan erupsi terjadi ketika SRU 1 melakukan pencarian menggunakan KN SAR Tetuka 247 sekitar pukul 13.31 WIB.

Material abu vulkanik yang cukup tebal membuat tim SAR harus memperhitungkan faktor keselamatan selama operasi berlangsung.

"Kami juga memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau. Saat terlihat adanya material debu yang cukup tebal, kami tetap mempertimbangkan faktor keselamatan bagi seluruh personel. Pencarian akan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan," kata Al Amrad.

Keluarga salah satu jurnalis yang hilang, M Bagus Khoirunnas, juga meminta tim SAR mempertimbangkan pencarian di Pulau Sertung.

Istri Bagus, Desi, mengaku mendapat informasi bahwa rombongan suaminya sempat berencana menuju Pulau Sertung yang berada di sebelah barat Pulau Anak Krakatau.

"Saya dapat informasi dari yang mengarahkan dia, untuk yang mengasih informasi bahwa adanya kapal yang bisa menyeberang, itu kan dia nanya 'bisa enggak berhenti di Sertung, turun di Sertung bisa enggak'. Saya dari informasi itu sih yang feeling saya yang harus dicari itu ya ke Sertung itu," ujar Desi di Pandeglang.

Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad mengatakan informasi tersebut akan menjadi pertimbangan tim.

Namun, pencarian di sekitar Pulau Sertung menghadapi kendala karena lokasinya dekat dengan kawasan Gunung Anak Krakatau yang masih erupsi.

"Kami tidak berani juga terlalu merapat ke situ dan karena informasi dari rekan kami di lapangan menyatakan bahwa memang pada saat itu masih erupsi. Nah, dan itu kan sudah ada memang peringatan yang tidak bisa kita ini, Pak. Paling tidak safety juga yang harus kita pikirkan jadi seperti itu," ujarnya.

Selain pencarian melalui jalur laut, tim SAR juga berupaya menggunakan drone.

Namun, pencarian melalui udara belum dapat dilakukan secara maksimal karena kondisi cuaca.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan angin kencang menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian.

"Tim SAR Banten sampaikan bahwa kondisi hari ini belum memungkinkan untuk menggunakan fasilitas dari udara, namun sudah dicoba menggunakan drone," kata Andra di Pandeglang.

Tim SAR kemudian memaksimalkan pencarian pada Kamis pagi dengan memperluas wilayah penyisiran dan menyesuaikan operasi terhadap kondisi cuaca serta aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Hingga pencarian dilanjutkan, lima jurnalis dan tiga awak speedboat tersebut masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan.* (cn/ad)

MEDAN — Hujan deras yang mengguyur Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu malam, 9 September 2026, menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir.

Kecamatan Medan Labuhan menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Ketinggian air di sejumlah lokasi mencapai 30 hingga 60 sentimeter.

Baca Juga:

• Mengapa Siswi di Karo Alami Gangguan Ingatan Usai Diduga Keracunan MBG? Ini Penjelasan Dokter Neurologi

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Yunita Sari, mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan di lapangan sekaligus mengevakuasi masyarakat yang terdampak banjir.

"Berdasarkan data yang masuk ke kita, saat ini yang masih tergenang banjir yakni di Kelurahan Martubung, Besar dan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan. Beberapa wilayah memang sempat tergenang, tapi pagi ini sudah surut," ucapnya, Kamis, 10 September 2026.

Yunita menjelaskan, 50 warga yang mengungsi berasal dari Kompleks BTN, Medan Labuhan.

Kawasan tersebut disebut memang kerap mengalami banjir ketika hujan deras.

" Kita tahu bahwa Kompleks BTN memang kerap menjadi langganan banjir. Saat ini semuanya sudah dievakuasi ke Masjid Al-Hijrah. Total ada 20 orang dewasa, 10 orang lansia, serta 20 orang remaja dan anak-anak yang mengungsi," jelasnya.

Menurut Yunita, warga memilih mengungsi untuk mengantisipasi apabila ketinggian air kembali meningkat.

BPBD Medan hingga Kamis pagi masih melakukan patroli dan pemantauan di sejumlah wilayah terdampak.

Pendataan juga dilakukan untuk mengetahui kondisi warga serta kebutuhan yang diperlukan selama penanganan banjir.

Yunita mengatakan kondisi sejumlah sungai yang dipantau BPBD masih berada dalam kondisi normal.

Menurut dia, kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh tidak adanya hujan di kawasan pegunungan.

" Ketinggian air sungai kita pantau dalam kondisi normal semua. Kondisi itu karena di kawasan pegunungan tidak hujan. Sekarang kita fokus terhadap warga terdampak dan berkoordinasi dengan kewilayahan terkait kebutuhan masyarakat," pungkasnya.

BPBD Kota Medan masih memantau perkembangan kondisi di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan banjir kembali terjadi apabila hujan deras kembali mengguyur wilayah Kota Medan.* (mi/ad)

DELI SERDANG — Juli Hartuti (49), mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, menggugat Bupati Deli Serdang dr Asri Ludin Tambunan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Gugatan itu diajukan setelah Juli diberhentikan sebagai PNS. Sebelumnya, Juli bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Deli Serdang.

Baca Juga:

• Kecelakaan Beruntun di Sibolangit, Truk Diduga Rem Blong Tabrak 4 Rumah dan Sekolah

"Iya menggugat dia, sudah ke PTUN," ujar Anita, Kamis, 10 September 2026.

Anita mengatakan proses pemberhentian Juli telah melalui mekanisme yang berlaku.

Menurut dia, sebelum keputusan pemberhentian diambil, persoalan tersebut telah dibahas bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Deli Serdang.

" dia menggugat ke PTUN itu merupakan hak nya. Sudah melalui sidang di BKPSDM," kata Anita.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Deli Serdang, Muslih Siregar, mengatakan dirinya belum mengetahui secara pasti apakah gugatan Juli telah resmi masuk ke PTUN Medan.

Menurut Muslih, pihaknya belum menerima undangan atau panggilan dari pengadilan terkait perkara tersebut.

Namun, ia mengetahui bahwa Juli keberatan dengan keputusan pemberhentian dirinya sebagai PNS.

"Kemungkinan besar menggugat. Dia ada ajukan keberatan setau saya. Sudah ketemu juga sama suaminya karena suaminya juga kan pengacara. Intinya mereka belum puas dengan dasar pemecatan. Kalau dia gugat ya kita hadapi," Bilang Muslih.

Sementara itu, upaya meminta keterangan kepada Juli Hartuti mengenai gugatan tersebut belum memperoleh respons.

Nomor telepon yang dihubungi belum diangkat, sementara pesan singkat yang dikirim juga belum mendapat balasan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Juli Hartuti diberhentikan sebagai PNS pada Agustus 2026.

Sebelum diberhentikan, Juli disebut bertugas menangani bagian aset di Dinas PMD Deli Serdang.

Juli diberhentikan karena dinilai terbukti melakukan pungutan liar atau pungli terhadap Pemerintah Desa.

Keputusan pemberhentian tersebut sempat menjadi perhatian di kalangan aparatur sipil negara (ASN) Deli Serdang.

Perdebatan muncul mengenai berat-ringannya sanksi yang diberikan kepada Juli.

Sebagian pihak menilai pemecatan merupakan sanksi yang tepat.

Namun, ada pula yang mempertanyakan keputusan tersebut karena membandingkannya dengan kasus dugaan pungli fee proyek yang melibatkan ASN lain.

Dalam kasus yang disebut tersebut, sejumlah ASN disebut hanya mendapatkan sanksi berupa pencopotan jabatan dan pemindahan tempat tugas.

Kasus pemberhentian Juli kemudian semakin menjadi perhatian setelah dia mengaku mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan Sekretaris Dinas PMD Deli Serdang, Yusri Azlan.

Peristiwa tersebut disebut terjadi pada hari terakhir Juli masuk kantor. Saat itu, Juli dan Yusri sempat terlibat cekcok.

Yusri telah membantah tuduhan melakukan penganiayaan. Namun, Juli mengaku sempat dipukul pada bagian muka dan kepala.

Juli kemudian melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polda Sumatera Utara.

Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/1283/VIII/2026/SPKT/POLDA Sumatera Utara, tertanggal 6 Agustus 2026.

Gugatan Juli ke PTUN Medan kini menjadi jalur hukum yang ditempuh untuk mempersoalkan keputusan pemberhentian dirinya sebagai PNS.

Perkara tersebut akan menjadi ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan dalil dan pembelaan masing-masing sesuai proses hukum yang berlaku.* (tm/ad)

CIREBON — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkap sejumlah faktor yang dapat memicu perceraian dalam rumah tangga.

Menurut dia, persoalan yang dihadapi pasangan suami istri kini semakin kompleks sehingga ketahanan keluarga perlu dibangun sejak sebelum pernikahan.

Baca Juga:

• Rupiah Masih Tertekan, Dibuka Melemah ke Rp17.512 per Dolar AS

Nasaruddin mengatakan persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor yang dapat memicu keretakan rumah tangga.

Ketika tanggung jawab ekonomi tidak berjalan dengan baik, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi konflik dan mengganggu keharmonisan keluarga.

Selain masalah ekonomi, Nasaruddin menyebut sejumlah faktor lain yang dapat menjadi tantangan dalam kehidupan perkawinan.

Di antaranya masa hukuman penjara yang panjang, perbedaan usia, jenjang pendidikan, kondisi fisik dan penyakit tertentu, serta perbedaan pilihan politik.

Nasaruddin menjelaskan pasangan yang harus menghadapi kondisi ketika salah satu pihak menjalani hukuman penjara dalam waktu lama memiliki tantangan besar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

"Faktor penjara. Istri dari suami yang dipenjara di atas tiga tahun banyak yang mengajukan cerai gugat, termasuk di kalangan narapidana kasus terorisme dengan masa hukuman panjang," jelasnya.

Menurut Nasaruddin, perbedaan usia yang terlalu jauh antara suami dan istri juga dapat menjadi tantangan dalam kehidupan perkawinan.

Begitu pula dengan perbedaan jenjang pendidikan. Menurut dia, kondisi tersebut dapat menjadi persoalan apabila tidak dikelola dengan baik oleh pasangan.

Selain itu, kondisi fisik dan penyakit tertentu juga dapat memberikan tekanan dalam kehidupan rumah tangga.

Nasaruddin juga menyoroti perbedaan pilihan politik antara suami dan istri. Menurut dia, perbedaan pilihan politik bahkan pernah menjadi pemicu perceraian.

"Bahkan perbedaan pilihan politik juga tidak luput sebagai faktor perceraian. Pernah terjadi perceraian akibat suami-istri berbeda pilihan calon kepala daerah, sampai ke tingkat pengadilan dengan anak sebagai saksi. Begitu rapuhnya sebuah perkawinan," ungkapnya.

Nasaruddin mengatakan perbedaan dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang sulit dihindari.

Namun, perbedaan tersebut harus dikelola agar tidak berkembang menjadi konflik yang mengancam keutuhan keluarga.

Beragam faktor tersebut menunjukkan bahwa upaya membangun ketahanan keluarga tidak cukup dilakukan setelah persoalan muncul.

Menurut Nasaruddin, pencegahan harus dimulai sejak pasangan mempersiapkan diri memasuki kehidupan perkawinan.

Karena itu, dia menekankan pentingnya bimbingan perkawinan atau Bimwin bagi calon pengantin.

"Bimwin sangat penting bagi calon pengantin. Jangan sampai pasangan memasuki perkawinan tanpa memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga," pungkasnya.

Menurut Nasaruddin, pasangan suami istri perlu memiliki pengetahuan dan kesiapan untuk menghadapi berbagai dinamika setelah menikah.

Dengan kesiapan tersebut, perbedaan dan persoalan dalam rumah tangga diharapkan dapat dikelola secara lebih dewasa.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Zayadi, mengatakan faktor penyebab perceraian dan pentingnya bimbingan perkawinan menjadi salah satu perhatian dalam Nasuha 2026.

Forum tersebut mempertemukan penghulu dan ulama untuk membahas berbagai persoalan terkait pembangunan keluarga yang sakinah dan maslahah.

Nasuha 2026 menjadi ruang untuk bertukar gagasan, berbagi praktik baik, sekaligus merumuskan rekomendasi untuk memperkuat layanan keluarga.

Pembahasan forum mencakup sejumlah isu, antara lain ketahanan perkawinan, konseling keluarga, perlindungan perempuan dan anak, penguatan kelembagaan Kantor Urusan Agama (KUA), serta pengembangan layanan keluarga yang responsif terhadap perubahan di masyarakat.

"Dalam konteks tersebut, KUA, penghulu, penyuluh, dan ulama memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peran mereka tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan pelaksanaan pernikahan, tetapi juga memberikan edukasi serta pendampingan kepada pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga," tegas Ahmad Zayadi.* (km/ad)

KARO — Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada pertengahan Agustus 2026 terus mendapat perhatian.

Salah satu korban, siswi SMK Bersama Berastagi berinisial FP, disebut mengalami gangguan ingatan setelah menjalani perawatan.

Baca Juga:

• Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Kembali Kejang Kamis Pagi, Dilarikan ke IGD

Putrinya disebut tidak mampu mengenali orang-orang yang datang.

Elvinus menilai daya ingat FP mengalami penurunan hingga sekitar 70 persen.

Namun, hubungan antara gangguan ingatan yang dialami FP dan dugaan keracunan makanan yang sebelumnya dialaminya masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis secara menyeluruh.

Secara medis, keracunan makanan memang dapat memengaruhi fungsi otak dan sistem saraf dalam kondisi tertentu.

Dosen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Neurologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dr. Wahyu Wihartono, M.Kes., Sp.N., FMIN., menjelaskan bahwa jenis toksin atau zat beracun tertentu dapat mengganggu kerja sistem saraf.

"Intoksikasi akibat keracunan makanan memang dapat menyebabkan gangguan fungsi otak. Toksin dapat memengaruhi fungsi neurotransmiter sehingga mengganggu kerja sel-sel otak. Kondisi tersebut dapat menimbulkan gangguan kognitif, termasuk gangguan daya ingat," kata Wahyu, Rabu (9/9/2026).

Wahyu menjelaskan toksin tertentu dapat mengganggu neurotransmiter, yakni zat kimia yang berfungsi membawa pesan antarsel saraf.

Ketika komunikasi antarsel saraf terganggu, fungsi kognitif juga dapat terdampak.

Fungsi tersebut mencakup kemampuan berkonsentrasi, berpikir, hingga mengingat informasi.

Meski demikian, Wahyu mengingatkan bahwa gangguan ingatan setelah keracunan tidak dapat langsung disimpulkan disebabkan oleh toksin dari makanan.

Dokter perlu melihat berbagai faktor sebelum menentukan penyebab gangguan neurologis pada pasien.

Pemeriksaan tersebut meliputi jenis toksin yang diduga masuk ke tubuh, tingkat paparan, gejala klinis, riwayat penyakit, hingga hasil pemeriksaan penunjang.

Menurut Wahyu, gangguan saraf setelah keracunan juga dapat dipengaruhi kondisi lain.

Salah satunya adalah kekurangan oksigen atau hipoksia yang dapat mengganggu fungsi sel-sel otak.

Gangguan metabolik dan kejang berkepanjangan juga dapat memengaruhi kondisi neurologis pasien.

Pada kondisi tertentu, stimulasi neurotransmiter yang berlebihan dapat menyebabkan ion kalsium masuk dalam jumlah berlebihan ke dalam sel.

Proses tersebut berpotensi mengaktifkan enzim yang kemudian dapat merusak sel saraf.

"Kerusakan sel otak tidak selalu terjadi akibat toksin secara langsung. Ada faktor-faktor lain yang dapat ikut berperan. Karena itu, mekanisme dan penyebab gangguan pada setiap pasien harus diperiksa secara menyeluruh," tegasnya.

Dalam kasus keracunan massal, Wahyu mengingatkan tenaga medis agar tidak hanya memperhatikan gejala pada sistem pencernaan.

Gejala yang berkaitan dengan sistem saraf juga perlu diwaspadai.

Beberapa di antaranya adalah gangguan kesadaran, kejang, kesulitan berbicara, perubahan perilaku, kelemahan anggota tubuh, hingga gangguan ingatan.

"Jika muncul gejala neurologis, pasien perlu segera mendapatkan penilaian medis secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui penyebab gangguan dan menentukan penanganan yang sesuai," ucap Wahyu.

Wahyu mengatakan gangguan ingatan tidak selalu berarti pasien mengalami kerusakan otak permanen.

Anak-anak dan remaja, kata dia, memiliki kemampuan adaptasi dan pemulihan saraf yang relatif baik.

Namun, proses pemulihan tetap bergantung pada penyebab gangguan, tingkat keparahan, luas gangguan, kecepatan penanganan, serta respons pasien terhadap terapi.

Ia berharap kondisi gangguan kognitif yang dialami FP dapat mengalami pemulihan.

Meski begitu, perkembangan kondisi FP tetap perlu dipantau secara berkala.

"Namun, perkembangannya tetap harus dipantau. Penanganan perlu disesuaikan dengan penyebabnya serta diarahkan untuk memulihkan fungsi saraf dan mencegah kondisi berkembang menjadi lebih berat," paparnya.

FP sebelumnya telah menjalani pemeriksaan elektroensefalografi atau EEG di RSUP H. Adam Malik Medan pada Senin, 7 September 2026.

EEG merupakan pemeriksaan untuk merekam aktivitas listrik otak.

Pemeriksaan ini dapat membantu dokter mengevaluasi kondisi kejang dan mendeteksi pola aktivitas listrik otak yang tidak normal.

Namun, hasil EEG tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan penyebab gangguan ingatan atau gangguan neurologis yang dialami pasien.

Dokter dapat melakukan pemeriksaan neurologis, penilaian fungsi kognitif, pemeriksaan laboratorium, hingga pencitraan otak sesuai dengan kondisi pasien.

Dengan pemeriksaan yang menyeluruh, penyebab gangguan ingatan pada FP diharapkan dapat diketahui secara lebih jelas sekaligus menentukan penanganan yang tepat.* (km/ad)

KARO — Siswi SMK Bersama Berastagi berinisial FP, 16 tahun, yang sebelumnya menjadi korban dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), kembali mengalami kejang pada Kamis pagi, 10 September 2026.

Ayah FP, Icuk Sugiarto Purba, mengatakan putrinya mengalami kejang sekitar 30 menit sebelum dibawa ke Rumah Sakit Umum (RSU) Amanda.

Baca Juga:

• Gunung Anak Krakatau Erupsi Lagi Kamis Pagi, PVMBG Catat Empat Kali Gempa

FP langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis setelah mengalami kejang.

Icuk meminta perhatian dari berbagai pihak terhadap kondisi putrinya yang kembali mengalami kejang.

Ia berharap FP segera mendapatkan penanganan yang tepat dan kondisi kesehatannya dapat membaik.

"Tolonglah bantu saya kepada rekan-rekan semua, biar anak saya ini bisa tertolong dan pemerintah kita semua tahu apa yang terjadi dengan anak saya ini bagaimana," ucapnya.

Sebelumnya, FP telah menjalani sejumlah pemeriksaan medis di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Adam Malik Medan.

Pemeriksaan tersebut antara lain elektroensefalografi (EEG), serta kunjungan ke Poliklinik Psikiatri dan Neurologi.

Pemeriksaan dilakukan setelah kondisi FP dilaporkan mengalami sejumlah gangguan kesehatan.

Ia disebut mengalami gangguan ingatan terhadap orang-orang di sekitarnya. Kondisi lain yang dilaporkan adalah lidahnya tertarik ke belakang.

Sebelum menjalani pemeriksaan di RSUP Adam Malik, FP sempat mendapatkan perawatan di RSU Haji Medan.

Sebelumnya, siswi tersebut juga sempat ditangani di RSU Kabanjahe dan RS Efarina Etaham setelah mengalami gejala yang disebut berkaitan dengan dugaan keracunan MBG.

Kini, FP kembali mendapatkan penanganan medis setelah mengalami kejang.

Kondisi tersebut membuat keluarganya kembali membawa FP ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

Kasus dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa SMK Bersama Berastagi sebelumnya telah menjadi perhatian aparat dan pemerintah daerah.

Penanganan terhadap kondisi kesehatan para siswa yang terdampak masih terus dilakukan.* (mi/ad)

JAKARTA — Pakar hukum tata negara Denny Indrayana berencana mengajukan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 10 September 2026.

Permohonan tersebut berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Baca Juga:

• Menyoal Kekuasaan, Jokowi dan AHY Bicara kepada Siapa?

Ia juga meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia jika permohonannya dikabulkan.

"Besok (hari ini), langkah selanjutnya kita mengajukan sengketa Pilprs ke Mahkamah Konstitusi dengan argumen Gibran tidak memenuhi syarat calon, khususnya syarat paling rendah pendidikan SLTA/sederajat."

"Karena tak memenuhi syarat calon, dia didiskualifikasi sebagai calon (wapres) lalu dibatalkan pelantikannya sebagai Wakil Presiden. Itu yang kita mintakan ke Mahkamah Konstitusi," katanya, Rabu (9/9/2026).

Denny mengatakan permohonan tersebut rencananya diajukan sekitar pukul 13.00 WIB.

Ia tidak mengajukan permohonan seorang diri karena terdapat sejumlah elemen masyarakat yang ikut menjadi pemohon.

"Pemohon-pemohonnya ada dari partai politik, pemantau pemilu, saya sendiri, dan beberapa orang yang punya concern dengan masalah syarat pendidikan Gibran ini. Ada 12 pemohon seluruhnya," ujarnya.

Dalam berkas permohonan yang disebut diterima, terdapat enam petitum atau permintaan yang diajukan kepada MK.

Pertama, meminta MK mengabulkan seluruh permohonan para pemohon.

Kedua, mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan.

Ketiga, menyatakan batal seluruh keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepanjang menyangkut penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Keempat, meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Kelima, meminta MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan, sebagaimana disebut dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Keenam, meminta putusan tersebut dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Langkah hukum Denny tersebut sebelumnya diawali dengan sayembara terkait ijazah SMA Gibran yang dia umumkan pada 9 Agustus 2026.

Denny menawarkan hadiah Rp100 juta kepada pihak yang dapat menunjukkan atau mendapatkan ijazah SMA atau sederajat milik Gibran.

Ia mengatakan akan menghentikan sayembara tersebut apabila Gibran bersedia menunjukkan ijazahnya secara langsung.

"Supaya serius, saya juga mengadakan sayembara. Siapa pun yang bisa menunjukkan atau mendapatkan ijazah SMA/sederajat Mas Gibran, akan saya berikan hadiah Rp100 juta. Tadinya mau Rp1 miliar, tapi istri saya bilang, 'Aduh, kebanyakan.' Maklum kita tidak punya berangkas dengan emas dan dolar," kata dia.

Menurut Denny, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden memiliki pendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Ia juga mempertanyakan Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur bukti kelulusan calon presiden dan calon wakil presiden.

Denny menduga perubahan aturan tersebut berkaitan dengan pencalonan Gibran pada Pemilu 2024.

"Tidak hanya syarat umur minimal 40 tahun yang diubah melalui putusan Paman Usman untuk Gibran agar sang ponakan bisa maju sebagai calon wakil presiden, tapi juga syarat pendidikan diotak-atik agar Mas Wapres lolos sebagai calon wakil presiden," ujarnya.

"Ini Mas Gibran banget. Tidak bisa menunjukkan ijazah SMA/sederajat dari UTS Insearch Sydney misalnya. Cukup menunjukkan ijazah Bachelor of Science yang katanya dari University of Bradford, Singapura," kata dia.

Denny juga mempersoalkan adanya ketentuan pengecualian dalam aturan KPU tersebut.

"Jadi, makin menegaskan bahwa Mas Wapres sebenarnya sedari awal tidak memenuhi syarat umur, tidak memenuhi syarat pendidikan. Hanya dengan mengubah melalui putusan MK dan mengubah peraturan KPU maka kemudian beliau bisa seolah-olah memenuhi syarat," jelasnya.

Nilai hadiah sayembara yang digelar Denny disebut terus meningkat hingga mencapai Rp10,3 miliar.

Namun, sayembara tersebut telah ditutup pada Rabu, 9 September 2026, pukul 00.00 WIB.

Rekam Jejak Denny Indrayana

Denny Indrayana merupakan akademisi dan pakar hukum tata negara.

Ia pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden bidang hukum pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia kemudian menjabat Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2011.

Denny juga dikenal aktif dalam isu pemberantasan korupsi dan pernah menjadi salah satu pendiri Indonesian Court Monitoring serta Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Namanya juga pernah muncul dalam perkara dugaan korupsi pengadaan sistem payment gateway pada 2015. Denny membantah terlibat dalam perkara tersebut.

Dalam perkembangan politik berikutnya, Denny pernah menjadi bagian dari tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sengketa hasil Pilpres 2019 di MK.

Saat Pilpres 2024, Denny kemudian menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan.

Kini, Denny kembali menempuh jalur hukum melalui MK dengan mempersoalkan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Permohonan tersebut akan menjadi dasar bagi MK untuk menilai apakah perkara yang diajukan memenuhi kewenangan dan persyaratan untuk diperiksa.* (tm/ad)

DELI SERDANG — Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Jamin Ginting, tepat di depan GBKP Sibolangit, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis, 10 September 2026 pagi.

Kecelakaan tersebut melibatkan mobil boks kontainer, truk pengangkut jagung, dan mobil Toyota Kijang Innova.

Baca Juga:

• Warga Kini Tak Perlu ke Kantor Disdukcapil, Pemko Medan Perluas Layanan Adminduk ke 21 Kecamatan

"(Luka-luka) empat orang, luka lecet," kata Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Widodo, Kamis (10/9/2026).

Menurut Widodo, kecelakaan terjadi sekitar pukul 05.30 WIB. Ketiga kendaraan tersebut diketahui melaju dari arah Berastagi menuju Medan.

Tabrakan beruntun itu tidak hanya merusak kendaraan yang terlibat.

Empat rumah warga, satu sekolah, dan dua mobil milik warga turut mengalami kerusakan setelah ditabrak.

Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Widodo mengatakan penyelidikan sementara menunjukkan kecelakaan diduga terjadi akibat truk kontainer mengalami masalah pada sistem pengereman.

"(Diduga) rem blong," jelasnya.

Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan serta kronologi lengkap kejadian.

Kecelakaan di jalur Jamin Ginting tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan kendaraan warga.

Empat orang yang mengalami luka lecet telah tercatat sebagai korban dalam peristiwa tersebut.* (d/ad)

BANTEN — Aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda masih tinggi.

Gunung api tersebut kembali mengalami erupsi pada Kamis, 10 September 2026, saat status aktivitasnya masih berada pada Level III atau Siaga.

Baca Juga:

• 5 Jurnalis Hilang Misterius Saat Liput Erupsi Anak Krakatau, IMO Desak Gubernur Banten Gerak Cepat

"Terjadi erupsi G. Anak Krakatau pada hari Kamis, 10 September 2026, pukul 09:10 WIB," kata PVMBG dikutip dari laman resminya.

PVMBG melaporkan tinggi kolom erupsi tidak teramati karena kondisi gunung tertutup kabut.

Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47 milimeter dan berlangsung selama 17 detik.

"Gunung api tertutup kabut. Asap kawah tidak teramati. Cuaca berawan, angin lemah ke arah barat laut. Suhu udara sekitar 25.9-26.1°C. Kelembaban 81-87%," jelas PVMBG.

Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau juga diikuti sejumlah aktivitas kegempaan.

PVMBG mencatat empat kali gempa, terdiri atas tiga kali gempa Hybrid/Fase Banyak dan satu kali gempa Tremor Menerus.

Dengan kondisi tersebut, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih ditetapkan pada Level III atau Siaga.

PVMBG meminta masyarakat dan wisatawan mematuhi sejumlah rekomendasi keselamatan selama status Siaga masih berlaku.

Masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan memasuki atau melakukan kegiatan dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya awan panas, lava, lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat.

Bagi masyarakat yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, PVMBG merekomendasikan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.

Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat dianjurkan menggunakan masker untuk menghindari gangguan pernapasan akibat paparan abu vulkanik.

PVMBG juga mengimbau masyarakat di wilayah pantai Provinsi Banten dan Lampung tetap tenang.

Warga diminta tidak mempercayai isu mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau yang disebut akan menyebabkan tsunami.

Masyarakat di wilayah tersebut dapat menjalankan aktivitas seperti biasa dengan tetap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali menjadi perhatian setelah mengalami erupsi pada Jumat malam, 4 September 2026.

Material abu vulkanik dari aktivitas erupsi kemudian dilaporkan menyebar ke sejumlah wilayah, terutama Banten, DKI Jakarta, Sumatera, dan Jawa Barat.

Dengan status Gunung Anak Krakatau yang masih berada pada Level III atau Siaga, masyarakat di sekitar wilayah terdampak diminta terus mengikuti informasi resmi PVMBG dan arahan pemerintah daerah untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas gunung api tersebut.* (bi/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui sempat menyegel ruangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama.

Penyegelan dilakukan karena penyidik menduga terdapat barang bukti terkait perkara korupsi di dalam ruangan tersebut.

Baca Juga:

• Gagal karena Syarat Formal, Banding Jaksa Kandas: 4 Terdakwa Korupsi Aset PTPN Rp263 Miliar ke Citraland Tetap Bebas

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan fakta mengenai penyegelan ruangan tersebut telah terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Dalam fakta persidangan sudah terungkap ya," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Rabu (10/9/2026).

Menurut Budi, penyegelan ruangan dilakukan KPK ketika lembaga antirasuah itu menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Bea Cukai pada Februari 2026.

Penyegelan dilakukan karena penyidik menduga ada barang bukti yang diperlukan untuk penanganan perkara di dalam ruangan pejabat Kementerian Keuangan tersebut.

"Sering kali kami melakukan penyegelan, kami pasang KPK line untuk beberapa lokasi atau tempat yang diduga ada barang bukti yang dibutuhkan ketika perkara ini naik ke tahap penyidikan," katanya.

Meski mengakui adanya penyegelan, KPK belum memberikan jawaban tegas mengenai apakah ruangan Dirjen Bea Cukai tersebut akhirnya digeledah.

Budi menjelaskan, keputusan untuk melakukan penggeledahan bergantung pada kebutuhan penyidikan, termasuk pencarian dan pengamanan alat bukti.

Menurut dia, apabila penyidik membutuhkan penggeledahan untuk mencari alat bukti, KPK akan melakukan tindakan tersebut sesuai kebutuhan penyidikan.

Informasi mengenai hilangnya segel ruangan Dirjen Bea Cukai sebelumnya muncul dalam persidangan terdakwa Budiman Bayu Prasojo pada Rabu (9/9/2026).

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK mengungkapkan bahwa tim penyidik sempat memasang segel di ruangan Dirjen Bea Cukai.

Namun, ketika tim KPK kembali ke lokasi, segel tersebut sudah tidak ada.

Keterangan jaksa dalam persidangan itu kemudian dikonfirmasi oleh Budi Prasetyo.

Penyegelan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai yang bermula dari OTT pada Februari 2026.

KPK kemudian mengembangkan perkara tersebut. Lembaga antirasuah menerbitkan dua surat perintah penyidikan pada 21 Juli 2026.

Hingga 26 Agustus 2026, sedikitnya delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai.

Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono; Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan; Pemilik Blueray Cargo John Field; Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan; Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri; Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo; serta Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Hernanda.

Perkara tersebut masih dalam proses penanganan KPK.

Penyidik terus mengembangkan kasus untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dan menelusuri alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.* (bi/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah membuka perdagangan Kamis, 10 September 2026, dengan sedikit tekanan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Investor cenderung menahan transaksi sambil menunggu sejumlah data ekonomi yang akan dirilis.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,29 Persen ke 6.697,75, Saham CUAN hingga ANTM Jadi Penggerak

Pelemahan tipis rupiah tersebut sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang juga berada di bawah tekanan terhadap dolar AS.

Rupee India menjadi mata uang yang mengalami pelemahan paling dalam, yakni 0,30 persen.

Kemudian dolar Taiwan melemah 0,10 persen dan peso Filipina turun 0,02 persen.

Yuan Cina melemah 0,01 persen, sedangkan ringgit Malaysia juga terkoreksi 0,01 persen terhadap dolar AS.

Di sisi lain, sejumlah mata uang Asia justru menguat. Won Korea Selatan menguat 0,20 persen terhadap dolar AS, diikuti yen Jepang yang naik 0,14 persen.

Baht Thailand menguat 0,09 persen, dolar Singapura naik 0,05 persen, dan dolar Hong Kong menguat 0,01 persen.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong menilai rupiah sebenarnya masih memiliki peluang untuk menguat terhadap dolar AS jika dilihat dari kondisi teknikal dan fundamental.

Namun, potensi penguatan tersebut diperkirakan terbatas karena investor memilih bersikap wait and see menjelang rilis sejumlah data ekonomi.

Investor akan mencermati data penjualan ritel Indonesia periode Juli.

Selain itu, pasar juga menunggu data inflasi tingkat produsen atau Producer Price Index (PPI) dari Amerika Serikat.

"Penguatan rupiah terhadap dolar AS diperkirakan terbatas, dengan investor wait and see menantikan data penjualan ritel Juli Indonesia dan data inflasi produsen AS," ujarnya, Kamis (10/9).

Lukman memperkirakan rupiah akan bergerak dalam rentang Rp17.450 hingga Rp17.600 per dolar AS sepanjang perdagangan hari ini.

Pergerakan rupiah selanjutnya akan dipengaruhi oleh respons pasar terhadap data ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat, serta arah pergerakan dolar AS di pasar global.* (bi/ad)

JAKARTA — Harga sejumlah komoditas pangan mengalami perubahan pada Kamis, 10 September 2026.

Kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas cabai, terutama cabai rawit merah yang harganya mencapai Rp91.000 per kilogram.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,29 Persen ke 6.697,75, Saham CUAN hingga ANTM Jadi Penggerak

Kenaikan juga terjadi pada seluruh jenis cabai yang dipantau PIHPS. Harga cabai merah besar naik Rp2.500 atau 4,78 persen menjadi Rp54.750 per kg.

Sementara itu, cabai merah keriting naik Rp3.750 atau 6,5 persen menjadi Rp61.400 per kg.

Harga cabai rawit hijau juga meningkat Rp1.900 atau 3,04 persen menjadi Rp64.300 per kg.

Selain cabai, sejumlah jenis beras juga mengalami kenaikan harga.

Beras kualitas bawah I naik Rp50 atau 0,34 persen menjadi Rp14.900 per kg. Beras kualitas bawah II juga naik Rp50 menjadi Rp14.700 per kg.

Harga beras medium II meningkat Rp50 atau 0,31 persen menjadi Rp16.400 per kg. Sementara beras medium I masih bertahan di level Rp16.550 per kg.

Beras kualitas super I tetap Rp17.850 per kg, sedangkan beras kualitas super II berada di level Rp17.300 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas daging sapi. Daging sapi kualitas 1 naik Rp400 atau 0,26 persen menjadi Rp152.150 per kg.

Adapun daging sapi kualitas 2 meningkat Rp500 atau 0,35 persen menjadi Rp142.850 per kg.

Sementara itu, harga daging ayam ras segar masih stabil di angka Rp42.550 per kg.

Berbeda dengan cabai dan daging sapi, harga bawang merah ukuran sedang justru mengalami penurunan.

Harga bawang merah ukuran sedang turun Rp600 atau 1,56 persen menjadi Rp37.850 per kg.

Sebaliknya, harga bawang putih ukuran sedang naik tipis Rp50 atau 0,13 persen menjadi Rp39.450 per kg.

Pada komoditas gula, harga gula pasir kualitas premium turun Rp50 menjadi Rp20.300 per kg. Sementara gula pasir lokal masih bertahan di level Rp19.100 per kg.

Perubahan harga juga terjadi pada komoditas minyak goreng. Harga minyak goreng curah naik Rp50 menjadi Rp20.500 per kg.

Minyak goreng kemasan bermerek 1 turun Rp50 menjadi Rp24.300 per kg. Sementara minyak goreng kemasan bermerek 2 naik Rp50 menjadi Rp23.500 per kg.

Harga telur ayam ras segar juga mengalami kenaikan Rp200 menjadi Rp29.850 per kg.

Pergerakan harga pangan tersebut menunjukkan harga komoditas di tingkat pasar masih mengalami perubahan.

Cabai menjadi salah satu komoditas yang mencatat kenaikan paling tinggi pada perdagangan pangan hari ini, sementara bawang merah menjadi salah satu komoditas yang harganya turun.* (bi/ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Kamis, 10 September 2026.

IHSG naik 0,29 persen ke level 6.697,75 pada awal perdagangan.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp15 Ribu, Simak Daftar Harga Lengkapnya

Sejumlah saham unggulan mencatat kenaikan pada pembukaan perdagangan.

Penguatan di jajaran saham LQ45 dipimpin PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) yang naik 3,72 persen menjadi Rp975 per saham.

Selanjutnya, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) menguat 3,01 persen ke Rp12.825 dan PT Indosat Tbk. (ISAT) naik 2,92 persen ke Rp2.470 per saham.

PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) juga menguat 2,21 persen ke Rp1.390.

Kemudian PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) naik 2,19 persen ke Rp3.270 dan PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) menguat 1,80 persen ke Rp226 per saham.

Di sisi lain, sejumlah saham mencatat penurunan pada awal perdagangan.

PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) turun 1 persen menjadi Rp995 per saham.

PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) melemah 0,60 persen ke Rp1.665.

PT Indika Energy Tbk. (INDY) turun 0,32 persen ke Rp3.110, sedangkan PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) turun 0,20 persen ke Rp4.900 per saham.

Adapun beberapa saham yang bergerak stagnan antara lain PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP), PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Analis BRI Danareksa Sekuritas Reza Diofanda memproyeksikan IHSG masih bergerak dalam fase konsolidasi pada rentang 6.600 hingga 6.720.

Menurut Reza, level 6.600 menjadi area support terdekat, sedangkan 6.700 menjadi level resistance.

Selama IHSG mampu bertahan di atas 6.600, peluang indeks kembali menguji level 6.700 masih terbuka.

"Kami memproyeksikan IHSG masih cenderung konsolidasi di kisaran 6.600–6.720. Support terdekat berada di 6.600, sementara resistance di 6.700. Selama 6.600 masih bertahan, peluang IHSG untuk kembali menguji 6.700 masih terbuka," katanya dalam riset hariannya, Kamis (10/9/2026).

Pergerakan pasar saham hari ini masih dipengaruhi sejumlah sentimen global dan domestik.

Perkembangan perang Iran-AS menjadi salah satu perhatian investor, selain pergerakan harga komoditas seperti minyak dan batu bara.

Investor juga akan mencermati data Retail Sales Indonesia Juli yang diperkirakan turun 3,3 persen secara tahunan atau year on year (YoY).

Dari Amerika Serikat, pelaku pasar menunggu data Producer Price Index (PPI) dan Consumer Price Index (CPI) yang akan menjadi perhatian karena berkaitan dengan ekspektasi arah kebijakan suku bunga Federal Reserve atau The Fed.

Pergerakan IHSG selanjutnya akan sangat dipengaruhi kemampuan indeks mempertahankan level support 6.600 serta sentimen dari pasar komoditas dan perkembangan ekonomi global.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca membeli atau menjual saham.

Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca. Setiap keputusan investasi memiliki risiko dan menjadi tanggung jawab masing-masing investor.* (bi/ad)

JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meluruskan pidato politiknya yang sebelumnya ditafsirkan sebagai kritik terhadap pemerintah.

AHY menegaskan Partai Demokrat tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Menyoal Kekuasaan, Jokowi dan AHY Bicara kepada Siapa?

AHY mengatakan klarifikasi tersebut diperlukan agar pidatonya tidak kembali disalahartikan.

Ia menyebut pidato yang disampaikan empat hari sebelumnya merupakan bagian dari upaya menyemangati kader sekaligus menegaskan tanggung jawab Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan.

"Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mempertegas isi dari pidato politik tersebut karena saya khawatir ada yang salah tafsir," kata AHY.

AHY menegaskan posisi Partai Demokrat dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

"Posisi Demokrat jelas. Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini," ujarnya.

Menurut AHY, keberhasilan pemerintahan tidak hanya menjadi keberhasilan Presiden, kabinet, maupun partai-partai yang berada di dalam pemerintahan.

Ia mengatakan keberhasilan pemerintah pada akhirnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Ketika pemerintahan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju, yang berhasil adalah kita semua, yang berhasil adalah Indonesia," katanya.

Meski Partai Demokrat berada di dalam pemerintahan, AHY mengatakan partainya tetap membawa tiga agenda utama, yakni memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi.

Menurut dia, keberadaan Demokrat di pemerintahan bukan berarti partai tersebut berhenti menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Namun, Demokrat ingin mengambil bagian dalam mencari dan menyelesaikan persoalan tersebut dari dalam pemerintahan.

"Kami tidak hanya ingin menunjuk masalah, tetapi kami ingin turut bekerja menyelesaikannya," ujar AHY.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan posisi Demokrat di tengah munculnya tafsir terhadap pidato politik AHY sebelumnya.

AHY memastikan partainya tetap berada di barisan pendukung pemerintahan Prabowo dan berkomitmen ikut bekerja untuk mencapai target pembangunan nasional.

Dengan klarifikasi itu, AHY menekankan bahwa kritik atau evaluasi yang disampaikan Demokrat tidak dimaksudkan sebagai sikap untuk berseberangan dengan pemerintahan Prabowo, melainkan bagian dari tanggung jawab politik partai di dalam pemerintahan.* (vo/ad)

Oleh:Moh Samsul Arifin

POLITIK kerap memanggungkan hal tak terduga, mengejutkan, dan mengagetkan.

Baca Juga:

• Prabowo Bandingkan Sikap Demokrat Saat Kalah Politik: Tidak Caci Maki dan Bakar-bakar

Jabatan sewaktu-waktu dapat berakhir. Kekuasaan itu hanya sementara. Sebut saja ini kebetulan.

Beberapa hari berselang, 5 September 2026, saat berpidato dalam HUT ke-25 Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya.

"Kekuasaan adalah amanat rakyat yang memiliki batas waktu," papar Ketua Umum Demokrat itu. Ucapan presiden ke-7 Republik Indonesia itu benar adanya.

Begitu juga pernyataan AHY. Kekuasaan itu memiliki batas waktu dalam negara demokrasi, baik berbentuk republik atau monarki konstitusional.

Kuasa raja dan ratu Inggris diwariskan secara turun temurun, sementara kuasa perdana menteri tidak diwariskan, melainkan dipilih menurut konstitusi.

Betapapun masa jabatan perdana menteri ternyata lebih rentan digunting di tengah jalan.

Demokrasi parlementer lebih ringkih dan rawan dibandingkan demokrasi presidensial.

Dulu, di Inggris, Perancis, atau negeri kita, kekuasaan atau kuasa itu hak milik raja dan keluarga mereka.

Raja adalah negara itu sendiri, dan hukum identik dengan kemauan dan titah sang raja.

Pada abad 13 silam, Ken Arok secara mengejutkan bertakhta atas kerajaan Singasari dengan kekerasan, yakni membunuh Tunggul Ametung.

Dari keluarga miskin di tepi sungai Brantas, Ken Arok mengubah hidupnya menjadi raja--pemegang takhta dan kuasa Singasari (terletak di Malang, Jawa Timur).

Masa kerajaan yang kelam itu sudah lewat. Ia jadi masa lalu, cermin untuk menegakkan wajah kekuasaan secara lebih beradab dan dapat diakses seluruh warga negara.

Sejak 17 Agustus 1945, tokoh-tokoh nasional mendirikan Negara Nesatuan Republik Indonesia.

Sukarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, hingga Mohammad Yamin atau Tan Malaka adalah seorang republikan.

Para pendiri bangsa ini adalah barisan anak bangsa yang tercerahkan.

Bukan pecandu politik kekerasan dan menghalalkan segala cara--satu hal yang secara keliru disambungkan dengan ajaran Niccolo Machiavelli, filsuf kelahiran Firenze, Italia yang lahir dua abad setelah Ken Arok.

Benar kata Jokowi, kekuasaan tidak akan dimiliki selamanya.

Dan AHY seperti memberi 'tambahan' kepada Jokowi: Kekuasaan adalah amanat rakyat yang memiliki batas waktu.

Ada dua hal telah dicamkan oleh AHY.

Pertama, kekuasaan itu adalah amanat dari rakyat. Kedua, kekuasaan memiliki batas waktu.

Sejak Pemilu 1999, rakyat kita memilih anggota DPR dengan bebas. Tidak seperti masa Orde Baru.

Dan mulai Pemilu 2004, rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden dengan sistem yang lebiih liberal dibandingkan sistem Amerika Serikat: One man, one vote, one value.

Lewat Pemilu, rakyat memberi amanat kepada wakil rakyat, wakil daerah (Dewan Perwakilan Daerah), serta pemimpin di lembaga eksekutif.

Kekuasaan itu hakikatnya dipinjam dari rakyat. Jika amanah, maka pemegang kekuasaan menjabat selama lima tahun.

Setelah satu periode, presiden dan wakil presiden dapat dipilih kembali untuk periode kedua.

Jadi, kekuasaan seorang presiden itu sementara, tidak selamanya seperti masa Sukarno setelah meniup pluit demokrasi terpimpin.

Juga tidak selanggeng Soeharto ketika lewat sistem 'yang seolah-olah demokrasi' bertakhta sebagai presiden sejak 1967-1998. Saat ini masih tahun 2026.

Pukul mundur--jika kalender Pemilu tak berubah--kurang 2,5 tahunan menuju kontestasi politik 2029. Jadi, Jokowi dan AHY sedang berbicara kepada siapa?

Pada Jokowi, saya menyaksikan satu sentilan, bahkan 'teguran' yang lumayan keras ketika ia menyinggung petuah Jawa: Lamun sira sekti, ojo mateni.

Kalimat ini dapat diartikan sebagai "seseorang yang memiliki kekuatan (sekti) atau kekuasaan tidak boleh menggunakannya untuk menjatuhkan orang lain" (Kompas.com, 29/8/2026).

Pada 2014-2024, Jokowi adalah orang 'sekti' itu. Ia berkuasa atas republik ini.

Namun, sejak 20 Oktober 2024, Jokowi harus menyerahkan tampuk kekuasaan kepada penggantinya, Prabowo Subianto.

Dalam konstelasi baru itu, Jokowi sesungguhnya masih di orbit kekuasaan.

Putra sulungnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, adalah wakil presiden, orang kedua republik.

Meski belakangan sang wapres disebut-sebut tak diberi peran substantif di pemerintahan.

Yang jelas, Prabowo-Gibran adalah satu paket, pasangan yang dimajukan Koalisi Merah Putih. Pasangan ini, menurut Jokowi, lahir atas inisiatif tim Prabowo.

"Tim Pak Prabowo. Kami tidak pernah menenteng Gibran dan menawar-nawarkan menjadi calon wakil presiden," ungkap Jokowi saat diwawancarai Tempo dengan tajuk "Ancang-Ancang Jokowi" (TEMPO, 23/8/2026).

Lebih jauh Jokowi membenarkan bahwa Prabowo lima kali meminang Gibran.

"Betul. Yang terakhir dia sampaikan bahwa koalisi akan pecah kalau Gibran tidak diambil."

Jika informasi ini benar, maka subyek yang aktif dalam proses menduetkan Prabowo-Gibran itu adalah tim Prabowo. Secara politik ini memperkuat bargaining Gibran.

Duet yang menyatakan diri sebagai kelanjutan pemerintahan Jokowi itu kini tidak tampak sedang 'melanjutkan'.

Ada yang tidak kontinyu, ada yang berubah dalam gradasi tertentu.

Paling kasat mata menyangkut kelanjutan program Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Namun, dalam soal kereta cepat Jakarta-Bandung, pemerintahan Prabowo harus 'mencuci piring kotor' warisan Jokowi.

Adapun AHY, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono, adalah salah menteri koordinator di kabinet Prabowo.

Kehadiran Demokrat di pemerintahan adalah buah dari dinamika tak terduga dalam koalisi menuju pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.

Awalnya, Demokrat membentuk poros politik dengan Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sang capres sudah ditetapkan di awal, yakni Anies Baswedan. Dalam poros ini, AHY diperkirakan mengantongi tiket cawapres.

Namun, belakangan situasi berubah drastis. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merapat. Partai yang besar di Jawa Timur ini menyodorkan Muhaimin Iskandar.

Nasdem dan PKS cocok, AHY pun terpental. Duet Anies-Muhaimin diajukan koalisi Nasdem, PKS, dan PKB. Demokrat berubah haluan.

Partai ini bergabung dalam koalisi Merah Putih, terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional serta sekian partai kecil.

Di Pilpres 2024, Prabowo-Gibran menang. Jadi, AHY dan sekian kader Demokrat masuk kabinet.

Masa puasa Demokrat berada di luar pemerintahan (2014-2024) sesungguhnya telah usai sebelum Prabowo dilantik.

Pada 21 Februari 2024, Presiden saat itu, Jokowi, melantiknya menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pernyataan AHY tentang kekuasaan sesungguhnya normal. Tak ada yang salah. Namun, dalam politik, kalimat normal dan normatif bisa menerbitkan spekulasi.

Karuan saja ia dituding sedang menyiapkan diri untuk Pemilu 2029, kalau bukan memberi sinyal ihwal bursa capres dan cawapres.

Dan dalam politik, waktu itu nisbi--waktu yang panjang bisa terasa pendek. Demikian pula sebaliknya.

Politik bukan hanya tentang fakta, tapi juga ihwal persepsi dan syak wasangka.

Jika politik adalah seni kemungkinan (the art of possibible), maka posibilitasnya melampaui maksud dari subyek yang menyampaikan pesan.

Politik melintang dari idealisme ke pragmatisme, dari spontanitas ke tepi-tepi terjauh ketidakmungkinan.

Duet Prabowo-Gibran adalah contoh politik yang menerabas ketidakmungkinan.

Sedangkan keberanian Nasdem mengumumkan pencapresan Anies Baswedan jauh-jauh hari adalah eksperimen mengarungi kemungkinan hingga langkah itu menjadi tidak mungkin.

Dengan keberanian, Nasdem lulus mengawal duet Anies-Muhaimin hingga disahkan Komisi Pemilihan Umum dan tertera di kertas suara ketika ratusan juta rakyat Indonesia berbondong ke bilik suara.

Meskipun semua tahu, duet itu kalah di tangan Prabowo-Gibran. Siapa subyek yang disasar oleh Jokowi dan AHY, publik tidak tahu dengan pasti.

Dalam ketidakpastian itu, dengan mereka-reka atau didukung analisis memadai, pernyataan Jokowi dan AHY menerobos dinding dan tembok kekuasaan.

Sembari menyadari bahwa politik adalah seni kemungkinan, marilah menegakkan moralitas, etika, dan fatsun dalam politik.

Ketika berkuasa sepatutnya segala hal dijalankan dengan prinsip moral dan etik.

BJ Habibie adalah teknokrat yang menjadi presiden yang demokratis ketika memimpin Indonesia antara 21 Mei 1998-20 Oktober 1999.

Habibie adalah pemuka Golkar.

Namun, ketika pertanggungjawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat, ia legawa dan tidak maju dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 1999.

Putra Parepare, Sulawesi Selatan itu juga tidak mendirikan dinasti politik.

Putra-putranya tidak ia siapkan untuk bergelut di medan politik, apalagi berakrobat guna merengkuh kekuasaan.

Habibie tahu batas dan ia paham kalau kekuasaan itu hanya titipan dari rakyat.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Broadcaster Journalist

JAKARTA — Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali menguat pada perdagangan Kamis, 10 September 2026.

Harga emas Antam hari ini tercatat Rp2.625.000 per gram, naik Rp15.000 dibandingkan harga perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Prabowo Janjikan Bonus Rp3 Miliar untuk Emas Asian Games, Minta Kapolri Percepat Pangkat Pelatih Berprestasi

Harga tersebut juga naik Rp15.000 dibandingkan hari sebelumnya.

Daftar Harga Emas Antam 10 September 2026

Berikut daftar harga emas batangan Logam Mulia Antam pada Kamis, 10 September 2026:

0,5 gram: Rp1.362.500
1 gram: Rp2.625.000
2 gram: Rp5.190.000
3 gram: Rp7.760.000
5 gram: Rp12.900.000
10 gram: Rp25.745.000
25 gram: Rp64.237.000
50 gram: Rp128.395.000
100 gram: Rp256.712.000
250 gram: Rp641.515.000
500 gram: Rp1.282.820.000
1.000 gram: Rp2.565.600.000

Kenaikan harga emas Antam terjadi seiring dengan kebangkitan harga emas dunia.

Harga emas di pasar spot pada perdagangan sebelumnya ditutup di level US$4.394,7 per troy ons.

Angka tersebut menguat 0,88 persen dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya.

Harga emas dunia sebelumnya mengalami tekanan selama tiga hari berturut-turut.

Dalam periode tersebut, harga emas terkoreksi hampir 3 persen.

Setelah mengalami penurunan cukup dalam, emas kembali menarik perhatian investor.

Aksi beli saat harga melemah atau dip buying turut membantu mengangkat harga emas.

Penguatan tersebut terjadi meski terdapat sejumlah sentimen yang berpotensi menekan harga emas, salah satunya kenaikan imbal hasil atau yield surat utang pemerintah Amerika Serikat (AS).

Yield surat utang pemerintah AS tenor 10 tahun naik 5 basis poin menjadi 4,844 persen.

Posisi tersebut merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2023 atau hampir tiga tahun terakhir.

Kenaikan yield biasanya menjadi sentimen negatif bagi emas karena emas merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil atau non-yielding asset.

Ketika instrumen keuangan lain menawarkan imbal hasil lebih tinggi, daya tarik emas dapat berkurang.

Selain itu, harga minyak dunia juga mengalami kenaikan akibat meningkatnya kembali ketegangan di Timur Tengah.

Harga minyak jenis Brent pada perdagangan sebelumnya melonjak 4,23 persen menjadi US$102,08 per barel.

Kenaikan harga energi berpotensi mendorong inflasi.

Kondisi tersebut dapat membuat bank sentral di berbagai negara mempertimbangkan kebijakan moneter yang lebih ketat, termasuk melalui kenaikan suku bunga.

Pasar juga tengah menunggu keputusan suku bunga sejumlah bank sentral utama dunia.

Bank Sentral Eropa atau ECB dijadwalkan mengumumkan keputusan suku bunga pada Kamis malam waktu Indonesia.

Pasar memperkirakan suku bunga naik dari 2,25 persen menjadi 2,5 persen.

Sementara itu, Federal Reserve atau The Fed dijadwalkan mengumumkan keputusan suku bunga pada pekan depan.

Investor memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan ke kisaran 3,75-4 persen, dengan probabilitas sekitar 60 persen.

Kenaikan suku bunga global menjadi tantangan bagi emas karena aset tersebut tidak menghasilkan bunga.

Meski demikian, harga emas masih mampu menguat di tengah kenaikan yield obligasi dan harga minyak.

"Emas tidak begitu merespons kenaikan yield dan harga minyak akibat aksi short covering. Kami belum melihat ada isu baru," kata Ole Hansen, Head of Commodity Strategy di Saxo Bank.* (bb/ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan jajaran PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Kantor PT Inalum Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Rabu, 9 September 2026.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Batu Bara memperkuat sinergi dengan dunia usaha.

Baca Juga:

• Warga Kini Tak Perlu ke Kantor Disdukcapil, Pemko Medan Perluas Layanan Adminduk ke 21 Kecamatan

Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah dan perusahaan membahas sejumlah hal yang berkaitan dengan pembangunan daerah serta peningkatan manfaat keberadaan perusahaan bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Salah satu pembahasan utama adalah penguatan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Selain itu, kedua pihak membahas pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Kuala Tanjung agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan ekspor.

Bupati Baharuddin mengatakan keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Batu Bara.

Menurut dia, pelabuhan tersebut dapat menjadi salah satu pintu bagi produk-produk lokal untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Potensi itu terutama dapat dimanfaatkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta sektor pertanian.

Optimalisasi pelabuhan, kata Baharuddin, diharapkan tidak hanya memberikan dampak terhadap aktivitas perdagangan, tetapi juga membuka peluang bagi produk unggulan daerah untuk masuk ke pasar internasional.

Dengan pengelolaan dan pemanfaatan Pelabuhan Kuala Tanjung yang semakin optimal, produk-produk unggulan Kabupaten Batu Bara diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal dan nasional sekaligus menembus pasar internasional.

Silaturahmi dengan PT Inalum menjadi bagian dari langkah Pemkab Batu Bara dalam membangun komunikasi yang lebih erat dengan dunia usaha.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat menghasilkan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, baik melalui penguatan CSR maupun pemanfaatan infrastruktur strategis yang berada di wilayah Kabupaten Batu Bara.

Optimalisasi Pelabuhan Kuala Tanjung juga dinilai dapat menjadi bagian penting dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah, terutama jika akses ekspor semakin terbuka bagi produk UMKM dan hasil pertanian masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap sinergi dengan PT Inalum dapat terus diperkuat sehingga keberadaan perusahaan dan infrastruktur pelabuhan memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.* (ad)