JAKARTA — Perkembangan teknologi digital mengubah cara masyarakat memperoleh informasi dan mengakses berbagai pelayanan.

Informasi yang sebelumnya membutuhkan kunjungan langsung kini dapat ditemukan melalui perangkat digital.

Baca Juga:

• Prabowo Heran Dana Pemda Disimpan di Bank: Ke Mana Uang Itu?

Dalam konteks itu, Agung Endrawan mengembangkan agungendrawan.id, sebuah ruang virtual yang memuat profil, gagasan, tulisan mengenai hukum dan kebijakan publik, dokumentasi kegiatan, berita, serta informasi pelayanan masyarakat.

Website tersebut juga menyediakan buku tamu yang dapat digunakan pengunjung untuk menyampaikan pengalaman, penilaian, maupun usulan terkait pengembangan ruang informasi tersebut.

Salah satu masukan disampaikan I Gusti Ngurah Agung Intan Aprillia Puspita, S.H. melalui buku tamu pada 15 September 2026.

Intan mengapresiasi upaya menghimpun berbagai pilihan informasi pelayanan dalam satu direktori. Ia juga mengusulkan agar cakupan informasi diperluas ke wilayah Bali.

"Akan lebih optimal jika diperluas mencakup Bali," tulisnya dalam buku tamu.

Usulan tersebut mencakup informasi administrasi kependudukan, akses perizinan usaha bagi pelaku UMKM, beasiswa daerah, serta pemantauan lalu lintas melalui CCTV publik.

Masukan tersebut menunjukkan kebutuhan pengunjung terhadap informasi pelayanan yang lebih terintegrasi dan mudah ditemukan melalui satu ruang digital.

Sehari kemudian, pada 16 September 2026, Intan kembali memberikan tanggapan.

Ia menyampaikan apresiasi atas respons terhadap saran yang sebelumnya disampaikan.

"Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tanggapan yang sangat cepat dan profesional terhadap saran yang telah saya sampaikan," tulisnya.

Penghimpunan berbagai tautan pelayanan dalam website tersebut tetap perlu dipahami sesuai fungsinya.

Website berperan membantu pengunjung menemukan informasi dan kanal pelayanan terkait.

Sementara persyaratan, biaya apabila ada, ketersediaan layanan, hingga penyelesaian administrasi tetap mengikuti ketentuan masing-masing instansi atau penyedia layanan.

Penjelasan mengenai fungsi website tersebut juga mendapat perhatian dari Intan.

Ia mengapresiasi adanya penjelasan bahwa website bukan merupakan loket resmi pelayanan.

Dengan penjelasan tersebut, pengunjung dapat memahami bahwa ruang virtual tersebut berfungsi sebagai sarana informasi dan penghubung menuju kanal pelayanan yang relevan.

Selain informasi pelayanan, agungendrawan.id memuat tulisan mengenai hukum dan kebijakan publik, serta dokumentasi berbagai kegiatan Agung Endrawan.

Materi tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengenal gagasan, pengalaman, dan tema yang menjadi perhatian Agung Endrawan.

Hanny Sumakul melalui buku tamu pada 10 September 2026 menyampaikan harapannya agar berbagai materi yang dibagikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Website yang inspiratif. Semoga gagasan, pengalaman, dan pengabdian yang dibagikan terus memberi manfaat serta menjadi kontribusi positif bagi masyarakat..." tulisnya.

Tulisan mengenai hukum dan kebijakan publik juga dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat yang ingin memahami isu tertentu dengan bahasa yang lebih mudah dipahami.

Sejumlah komentar dalam buku tamu turut memuat penilaian dari pengunjung berdasarkan pengalaman mereka.

Ria Okta, melalui catatan pada 10 September 2026, menyoroti keterbukaan terhadap masukan dan kemauan untuk terus belajar.

"Pak Endrawan juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sikap terbuka terhadap masukan, serta kesediaan untuk terus belajar dan berkembang demi peningkatan kualitas pelayanan publik," tulisnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Triyuni Soemartono, M.M., melalui komentar pada 14 September 2026, menyoroti aspek komunikasi dalam mencari solusi, kecepatan merespons, sikap menghormati, serta kualitas pekerjaan.

Pandangan lain disampaikan Prof. Dr. Indira Santi Kertabudi, M.Si., Ph.D. pada tanggal yang sama.

Dalam komentarnya, ia mengaitkan penilaiannya dengan teori dan konsep meritokrasi serta kesesuaian seseorang dengan jabatan.

Berbagai komentar tersebut merupakan pandangan yang disampaikan oleh masing-masing pengunjung melalui buku tamu.

Catatan tersebut menjadi bagian dari pengalaman dan penilaian personal para pemberi komentar.

Pengalaman berinteraksi secara langsung juga disampaikan Rehan dari Bondowoso, Jawa Timur.

Dalam komentar tertanggal 15 September 2026, Rehan menceritakan pertemuan serta respons yang diterimanya ketika menghadapi suatu persoalan.

Menurut Rehan, Agung Endrawan bersikap sopan dan tegas serta menyampaikan pandangan berdasarkan fakta, data, dan dasar hukum.

Ia juga mengapresiasi penanganan persoalan yang menurut pengalamannya dilakukan sesuai prosedur dan aturan.

Sementara itu, Panca Dwikora A Soekarno pada 10 September 2026 menekankan pentingnya integritas dan konsistensi dalam menjalankan pekerjaan.

"Integritas dan konsistensi dalam bekerja menjadi nilai penting yang patut dipertahankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik," tulisnya.

Panca juga menilai pelaksanaan tanggung jawab perlu tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Beragam komentar yang masuk ke buku tamu memperlihatkan adanya apresiasi sekaligus usulan untuk pengembangan website.

Masukan tersebut dapat menjadi bahan untuk memperbarui informasi, memeriksa ketepatan tautan, memperjelas fungsi layanan, serta meningkatkan komunikasi dengan pengunjung.

Profil, tulisan, berita, dan dokumentasi kegiatan menjadi bagian dari informasi yang disajikan.

Sementara direktori pelayanan dan buku tamu menjadi ruang yang memungkinkan masyarakat menemukan informasi sekaligus menyampaikan kebutuhan.

Perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah mengakses informasi tanpa dibatasi jarak geografis.

Tantangannya adalah memastikan kemudahan tersebut diikuti informasi yang jelas, akurat, dan relevan.

Melalui pembaruan informasi serta pengelolaan masukan secara berkelanjutan, agungendrawan.id diarahkan menjadi ruang virtual yang dapat membantu masyarakat menemukan informasi dan memahami berbagai layanan yang tersedia.* (ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai belum optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Prabowo mengaku heran karena masih menemukan anggaran pemerintah daerah yang tidak segera digunakan dan justru disimpan di perbankan.

Baca Juga:

• Purbaya Sebut Alasan Dicopot karena Rombak Pejabat Kemenkeu, Istana Bantah: Tidak Ada yang Istimewa

"Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer. Gak dipakai," kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu, 16 September 2026.

Prabowo mengatakan pemerintah pusat perlu memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam pengelolaan Transfer ke Daerah atau TKD.

Menurut Prabowo, anggaran yang ditransfer ke daerah pada dasarnya ditujukan untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui TKD, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah.

Namun, Prabowo menilai anggaran tersebut tetap harus segera direalisasikan untuk program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sorotan mengenai dana daerah yang tersimpan di bank juga muncul dalam pembahasan pemerintah beberapa waktu terakhir.

Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan mencapai Rp195,2 triliun per 31 Agustus 2026.

Ia meminta pemerintah daerah mempercepat penggunaan anggaran agar dampaknya terhadap perekonomian lebih terasa.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa.

Ia mempertanyakan masih adanya jembatan desa yang belum dibangun meskipun pemerintah telah menyalurkan anggaran kepada daerah dan desa.

"Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya. Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Satu miliar. Selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp400 juta," ujarnya.

Prabowo kemudian mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat kepada daerah.

"Ke mana uang itu?" tanya Prabowo.

Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan sejumlah pembangunan infrastruktur desa yang telah dilakukan.

Pada Agustus 2026, Prabowo meresmikan 3.395 jembatan yang dibangun TNI dan Polri serta 3.000 sumber air bersih yang dibangun TNI Angkatan Darat.

Sorotan Prabowo tersebut menegaskan pentingnya pelaksanaan anggaran tidak berhenti pada tahap penyaluran.

Anggaran yang sudah tersedia di daerah diharapkan segera digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Sebelumnya, pemerintah juga menekankan bahwa disiplin fiskal harus berlanjut hingga tahap pelaksanaan anggaran.

Prabowo menyatakan setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, pengelolaan TKD menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran negara benar-benar berdampak terhadap pembangunan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.* (km/ad)

JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan proses rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diminta untuk ditunda.

Menurut Bimo, keputusan tersebut diambil setelah ditemukan sejumlah nama yang tidak mengikuti proses assessment dan talent management.

Baca Juga:

• Purbaya Sebut Alasan Dicopot karena Rombak Pejabat Kemenkeu, Istana Bantah: Tidak Ada yang Istimewa

"Itu kan usulan kita, rotasi. Cuman memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan," kata Bimo ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Rabu, 16 September 2026.

Bimo menjelaskan, proses assessment dan talent management merupakan bagian penting dalam penataan serta pengembangan karier aparatur di lingkungan kementerian.

Karena itu, keberadaan nama yang tidak mengikuti proses tersebut dinilai dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan rotasi.

Menurut Bimo, masuknya nama-nama yang tidak mengikuti rangkaian assessment, ujian, dan talent management dapat memberikan sinyal yang kurang baik bagi pegawai lainnya.

Terlebih, kata dia, terdapat pegawai yang telah mengikuti seluruh tahapan tersebut sebagai bagian dari proses penilaian untuk pengembangan karier.

"Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegas Bimo.

Bimo mengatakan, untuk sementara, pejabat yang terindikasi tidak mengikuti proses tersebut akan dikeluarkan dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi semula.

Keputusan lebih lanjut mengenai rotasi pejabat tersebut akan menunggu kebijakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Bimo mengatakan Suahasil telah menyatakan komitmennya untuk menjalankan proses talent management dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

"Iya, Pak Suahasil menyatakan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya," kata Bimo.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perubahan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan setelah Purbaya Yudhi Sadewa tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Sebelumnya, Purbaya melakukan perombakan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Kemenkeu pada Kamis, 10 September 2026.

Perombakan tersebut terutama mencakup pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak.

Perubahan jabatan yang dilakukan pada era Purbaya mencakup sejumlah jenjang jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Di antaranya Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, serta pejabat pada unit organisasi non-eselon Kemenkeu.

Kini, setelah adanya permintaan penundaan, proses rotasi tersebut akan disesuaikan dengan pelaksanaan assessment dan talent management.

Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses pengisian dan perpindahan jabatan di lingkungan Kemenkeu berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.* (km/ad)

JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto membantah pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan berkaitan dengan perombakan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Bambang mengatakan pergantian menteri merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan.

Baca Juga:

• Mengolah MBG: Antara Sorotan dan Harapan Generasi Indonesia

"Itu pengakuan Pak Purbaya ya? Tapi sebetulnya tidak. Tidak ada yang istimewa. Pergantian kapan saja itu sebetulnya menteri, wakil menteri siap diganti," kata Bambang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Bambang setelah Purbaya sebelumnya mengungkap bahwa perombakan pejabat di lingkungan Kemenkeu menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan pencopotan dirinya.

Bambang kembali menegaskan bahwa pergantian pejabat merupakan kewenangan Presiden.

Ia menyebut tidak ada sesuatu yang istimewa dalam pergantian Purbaya dari posisi Menteri Keuangan.

"Itu pergantian biasa saja sebetulnya. Pergantian pejabat kan tidak ada sesuatu yang istimewa. Kan itu juga hak prerogatif Presiden kan ya," katanya.

Menurut Bambang, pergantian menteri dapat dilakukan kapan saja melalui proses reshuffle.

Karena itu, ia meminta pergantian Purbaya dipandang sebagai bagian dari dinamika pemerintahan.

"Dari Istana, sebetulnya pergantian itu adalah sesuatu yang lumrah saja sebetulnya. Bisa kapan saja. Namanya reshuffle kan bisa saja kapan dicopot, kemudian ada yang diangkat yang baru," tambahnya.

Pergantian Purbaya dari posisi Menteri Keuangan terjadi pada September 2026.

Presiden Prabowo Subianto kemudian menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru.

Sebelumnya, Purbaya mengungkap alasan di balik pencopotan dirinya dari posisi Menteri Keuangan.

Ia mengakui perombakan pejabat yang dilakukan beberapa waktu sebelum pergantian menjadi salah satu faktor.

"Sebagian ada (karena perombakan pejabat). (Karena itu ya, Pak?) Sebagian iya," ujar Purbaya seusai acara serah terima jabatan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 15 September 2026.

Perombakan tersebut dilakukan Purbaya pada 10 September 2026 dan mencakup sejumlah jabatan di lingkungan Kemenkeu, termasuk di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selain soal perombakan pejabat, Purbaya menyebut pergantian Menteri Keuangan merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pencopotannya berkaitan dengan kebijakan yang diambil selama memimpin Kemenkeu, Purbaya mengatakan kebijakan yang dijalankannya merupakan bagian dari kebijakan Presiden.

"Itu kan hak prerogatif presiden, kita ikuti saja. Kebijakan kita yang ikutin semua kebijakan Presiden, aman lah itu," tambah Purbaya.

Dengan demikian, terdapat perbedaan penjelasan mengenai kaitan antara perombakan pejabat Kemenkeu dan pergantian Purbaya.

Purbaya menyebut perombakan tersebut sebagian berkaitan dengan pencopotannya, sedangkan Istana menyatakan pergantian itu merupakan hal biasa dan tidak ada sesuatu yang istimewa di baliknya.* (km/ad)

JAKARTA — Influencer asal Malaysia, Aisar Khaled, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan atau perbuatan curang dengan nilai sekitar Rp 5,7 miliar.

Polda Metro Jaya membenarkan adanya laporan tersebut.

Baca Juga:

• Mengolah MBG: Antara Sorotan dan Harapan Generasi Indonesia

Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya AKBP Onkoseno mengatakan laporan tersebut telah diterima oleh pihak kepolisian.

Penyidik akan terlebih dahulu menyiapkan administrasi penyelidikan sebelum memeriksa sejumlah saksi.

"Laporan itu sudah diterima di polda. Tentunya nanti dari tim penyelidiknya menyusun dulu administrasi penyelidikan. Kemudian nanti juga akan ada pemeriksaan ke sejumlah saksi yang diajukan," ujar Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya AKBP Onkoseno kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 16 September 2026.

Menurut Onkoseno, pemanggilan yang akan dilakukan penyidik dalam waktu mendatang merupakan bagian dari agenda pemeriksaan saksi.

Jadwal pemeriksaan akan ditentukan oleh penyidik.

"Ya, tentunya itu tadi agenda-agenda pemeriksaan ke saksi-saksi tentunya ada, nanti akan dijadwalkan oleh penyidik," ungkapnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto juga membenarkan adanya laporan terhadap Aisar Khaled.

Laporan tersebut dibuat oleh sebuah perusahaan agensi di Indonesia. Budi menyebut laporan itu berkaitan dengan dugaan perbuatan curang.

"Benar, dilaporkan Senin kemarin terkait dugaan perbuatan curang," kata Budi Hermanto saat dimintai konfirmasi, Selasa, 15 September 2026.

Dalam laporan tersebut, Aisar dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang.

Pelapor menggunakan sejumlah pasal dalam KUHP, yakni Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP dan/atau Pasal 607 KUHP.

Laporan tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan. Dengan demikian, dugaan tindak pidana yang dilaporkan masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Kuasa hukum pelapor, Michael Sugijanto, menjelaskan persoalan tersebut bermula dari perjanjian investasi yang dibuat antara kliennya dengan Aisar Khaled pada Februari 2026.

Menurut Michael, masih terdapat kewajiban yang disebut belum diselesaikan Aisar dengan nilai sekitar Rp 5,7 miliar.

Michael mengatakan Aisar disebut memiliki kewajiban untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Salah satu bentuk penyelesaian yang disebut dalam perjanjian adalah melakukan pekerjaan secara langsung atau live dengan menghadiri sejumlah acara.

"Aisar dan klien kami itu sudah menandatangani perjanjian investasi. Di perjanjian tersebut, sisa yang belum dibayarkan oleh Aisar sekitar 5,7 miliar, Aisar berjanji kepada klien kami untuk membayar ataupun melakukan pekerjaannya secara live, melalui datang ke event," jelasnya.

Hingga laporan tersebut dibuat, persoalan itu kemudian dibawa ke ranah hukum.

Polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait untuk mengetahui rangkaian peristiwa dan memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut.

Laporan terhadap Aisar Khaled tersebut belum merupakan putusan pengadilan.

Proses hukum selanjutnya akan menentukan fakta dan tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan bukti yang diperoleh penyidik.* (d/ad)

Oleh: Yakub F. Ismail

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menapaki fase penting dalam lanskap kebijakan nasional.

Baca Juga:

• Tak Terbukti Korupsi, Dua Mantan Bendahara BOS SMK Ganda Husada Divonis Lepas

Lebih dari itu, ia merupakan kebijakan nasional yang didesain khusus dengan tujuan utama menciptakan pembangunan kualitas manusia sejak usia dini.

Namun demikian, dengan cakupan penerima manfaat yang luas dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia sekaligus melibatkan anggaran dan rantai pasok yang begitu besar, maka program ini tentu menghadirkan tantangan tata kelola yang tidak sederhana.

Belakangan, sejumlah masalah seputar pelaksanaan program MBG menjadi perhatian publik, mulai dari laporan mengenai dugaan keracunan makanan hingga sorotan terhadap tata kelola dan dugaan penyimpangan yang dikaitkan dengan sejumlah pihak di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Semua itu memang tidak lepas dari human error yang harus disikapi secara bijak. Artinya, semua hal perlu ditempatkan secara proporsional.

Demikian, segala bentuk kritik publik perlu dipandang sebagai bagian penting dari pengawasan demokratis, sementara dugaan pelanggaran harus tetap mengikuti proses pembuktian dan mekanisme hukum yang berlaku.

Pada konteks lain, besarnya tujuan MBG membuat program ini krusial untuk terus dibenahi, diperkuat, dan diawasi agar manfaatnya benar-benar sampai kepada generasi yang menjadi sasaran utama.

MBG dalam Sorotan Publik

Setiap program berskala nasional sudah pasti berhadapan dengan kompleksitas implementasi hingga evaluasi.

Namun, MBG seperti kita ketahui memiliki tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak.

Makanan yang disuguhkan ke penerima manfaat harus memenuhi standar keamanan, kecukupan gizi, kebersihan, ketepatan distribusi, serta kualitas pengolahan.

Demikian, ketika muncul laporan terkait kasus keracunan atau gangguan kesehatan pasca konsumsi menu MBG di sejumlah sekolah menjadi atensi luas.

Satu hal yang perlu dicermati adalah bahwa persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai sekadar gangguan teknis.

Artinya, setiap persoalan yang muncul harus didalami secara serius untuk mengetahui penyebabnya, apakah berkaitan dengan bahan baku yang kurang higienis, proses memasak yang tidak memenuhi standar kesehatan, atau penyimpanan, distribusi, kebersihan dapur, serta faktor teknis lainnya.

Di saat bersamaan, ruang publik juga terus diwarnai dengan aneka pemberitaan seputar dugaan penyimpangan atau korupsi yang dikaitkan dengan pengelolaan program dan sejumlah pejabat atau petinggi BGN.

Penting untuk membedakan antara dugaan, pemberitaan miring, proses pembuktian fakta hukum hingga persoalan lainnya.

Prinsip ini penting agar proses pengawasan terhadap MBG tetap berjalan baik tanpa mengorbankan asas praduga tak bersalah.

Kendati begitu, mencuatnya berbagai sorotan tersebut tentu tidak bisa dipandang sebelah mata, karena biar bagaimanapun ia memberikan pesan penting bagi pemerintah bahwa program dengan skala sebesar MBG membutuhkan sistem pengawasan yang juga berskala nasional.

Pengawasan tidak cukup dilakukan setelah persoalan terjadi. Ia harus dibangun sebagai sistem pencegahan yang mampu membaca potensi masalah sejak awal.

Justru dalam sorotan itulah BGN selaku badan yang menaungi program ini membutuhkan instrumen monitoring kualitas yang dapat menjadi mata dan telinga bagi pengawasan berbasis data.

Instrumen tersebut bukan untuk mentake over kewenangan pengawasan resmi negara, melainkan membantu menghadirkan informasi yang lebih cepat, terstruktur, dan mudah dibaca oleh pengambil kebijakan maupun publik.

Dengan demikian, setiap persoalan dapat ditangani berdasarkan data, bukan semata berdasarkan viralitas sebuah informasi.

MBG dan Investasi Jangka Panjang

Terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul di balik implementasi MBG, satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa program ini termasuk kebijakan yang mempunyai visi jangka panjang.

Tidak dipungkiri bahwa program MBG merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo yang ditempatkan dalam visi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Demikian, MBG sejatinya tidak dipersempit sekadar urusan berapa besar anggaran yang dikeluarkan negara setiap tahun.

Sebaliknya, ia harus dilihat sebagai sejauh mana investasi tersebut menghasilkan perubahan nyata pada kualitas manusia Indonesia.

Semua pasti setuju bahwa makanan bergizi bagi anak termasuk bagian vital dari pembangunan modal manusia (human capital).

Karenanya, pemenuhan gizi berhubungan dengan pertumbuhan, kesehatan, kemampuan belajar, dan dalam perspektif yang lebih panjang, kualitas produktivitas generasi mendatang.

Dengan cakupan penerima manfaat yang luas, MBG dalam praktiknya memiliki dimensi ekonomi yang begitu nyata karena menciptakan permintaan terhadap bahan pangan, melibatkan petani, nelayan, peternak, pelaku usaha lokal, tenaga kerja, hingga menjangkau mata rantai ekonomi lainnya.

Dengan desain dan pengawasan yang baik, rasanya tidak ada yang patut dipersoalkan terkait kehadiran program ini.

Sebab ia dapat menciptakan ekosistem yang mempertemukan kepentingan gizi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, kritik terhadap MBG yang muncul akhir-akhir ini semestinya tidak diarahkan untuk mempertentangkan program dengan kebutuhan pengawasan.

Keduanya justru harus dimaknai sebagai dua sisi dari mata uang yang harus berjalan bersama.

Semakin besar sebuah program, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan pengawasan.

Di satu sisi BGN dapat memperkuatnya melalui sedikitnya dua instrumen digital.

Pertama, diperlukan dashboard monitoring isu, yakni sebuah sistem pemantauan informasi berkala untuk menghimpun, mengklasifikasikan, dan memperbarui perkembangan isu mengenai layanan MBG dari berbagai sumber.

Sistem kerja dashboard ini yaitu memetakan isu berdasarkan wilayah, jenis persoalan, tingkat urgensi, serta status tindak lanjut sehingga pemerintah memiliki sistem peringatan dini.

Kedua, dashboard pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang memuat basis data seluruh dapur MBG di Indonesia.

Sistem ini dapat memantau antara lain lokasi dapur, kapasitas layanan, penerima manfaat, standar operasional, status pemenuhan standar, distribusi, keluhan masyarakat, hingga tindak lanjut atas temuan.

Dengan demikian, pengawasan tidak lagi semata bersifat administratif, tetapi dapat berkembang menjadi monitoring kualitas berbasis data dan wilayah.

Pada akhirnya, MBG merupakan program yang terlalu penting untuk dibiarkan berjalan tanpa pengawasan yang ketat, melainkan juga terlalu strategis untuk dinilai hanya sebatas persoalan yang muncul dalam proses pelaksanaannya.

Melalui transparansi, data yang terbuka bagi publik, monitoring yang konsisten secara berkala, dan respons cepat terhadap setiap persoalan yang muncul di masyarakat, akan menjadikan MBG dapat terus tumbuh dan membawa manfaat besar bagi generasi penerus bangsa yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.* (ad)

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)

MEDAN — Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan memvonis lepas dua mantan bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Kesehatan Ganda Husada, Dwi Syafitri dan Nurani Saragih, dalam perkara dugaan korupsi dana BOS.

Ketua majelis hakim Khamozaro Waruwu menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca Juga:

• Jajaran Binadik Lapas Labuhan Ruku Sosialisasikan Bantuan Hukum, WBP Diberi Kebebasan Memilih Pendamping

Putusan tersebut dibacakan di Ruang Cakra 7 PN Medan, Rabu, 16 September 2026.

Majelis hakim menilai berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan, Dwi Syafitri dan Nurani Saragih tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS bersama Ketua Yayasan dan Kepala SMK Ganda Husada.

Keduanya merupakan guru yang merangkap sebagai bendahara BOS.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan Dwi dan Nurani hanya mengetahui serta menangani urusan administrasi.

Keduanya juga dinilai tidak terbukti menikmati uang yang berasal dari penyaluran dana BOS tersebut.

Atas pertimbangan itu, majelis hakim melepaskan Dwi dan Nurani dari segala tuntutan hukum.

Hakim juga memerintahkan agar keduanya dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Mendengar putusan tersebut, Dwi dan Nurani yang sejak awal persidangan terlihat saling menggenggam tangan tak kuasa menahan tangis.

Keduanya menangis haru setelah dinyatakan lepas oleh majelis hakim.

Namun, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. JPU menyatakan akan mengajukan banding.

"Kami mengajukan banding," kata JPU Edwin Lumban Tobing seusai persidangan.

Dwi Syafitri dan Nurani Saragih sebelumnya dituntut masing-masing empat tahun penjara oleh JPU dalam perkara dugaan korupsi dana BOS SMK Ganda Husada Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021.

Perkara tersebut menjadi bagian dari kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana BOS yang menyeret sejumlah pihak di SMK Swasta Kesehatan Ganda Husada.

Dalam perkara yang sama, majelis hakim pada hari yang sama menjatuhkan hukuman kepada tiga terdakwa lainnya, yakni Firman Sitorus selaku Ketua Yayasan SMK Ganda Husada, Muhammad Eko Jumadi, dan Wirasanti.

Dalam sidang di Ruang Cakra 6 PN Medan, majelis hakim yang diketuai Khamozaro Waruwu menjatuhkan pidana penjara empat tahun kepada Firman Sitorus.

Muhammad Eko Jumadi dijatuhi hukuman satu tahun penjara, sedangkan Wirasanti dihukum dua tahun penjara.

Majelis hakim menyatakan hal yang memberatkan para terdakwa adalah perbuatan mereka dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, hal yang meringankan antara lain para terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

Putusan terhadap Firman Sitorus, Muhammad Eko Jumadi, dan Wirasanti lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi yang dibacakan pada 5 Agustus 2026.

JPU sebelumnya menuntut Wirasanti dengan pidana penjara empat tahun enam bulan dan denda Rp200 juta.

Muhammad Eko Jumadi dituntut empat tahun penjara, denda Rp200 juta, serta uang pengganti sebesar Rp14.730.000.

Sementara Firman Sitorus dituntut enam tahun penjara, denda Rp240 juta, serta uang pengganti sebesar Rp498 juta.

Perkara tersebut berawal dari dugaan penyimpangan penggunaan dana BOS pada SMK Swasta Kesehatan Ganda Husada Tebing Tinggi untuk Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021.

Berdasarkan dakwaan JPU, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp513.130.240.

Dengan adanya putusan lepas terhadap Dwi Syafitri dan Nurani Saragih, perkara kedua mantan bendahara tersebut masih berlanjut karena JPU menyatakan akan menempuh upaya hukum banding.* (tm/ad)

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), terutama tahanan, mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak mereka untuk memperoleh pendampingan dan bantuan hukum.

Baca Juga:

• Empat Orang Kepercayaan Terjerat OTT KPK, Ini Arahan Menteri ATR/BPN

"Lapas tidak mengarahkan WBP kepada salah satu LBH, YLBH maupun LKBH. Sepenuhnya kami serahkan kepada masing-masing tahanan untuk menentukan sendiri siapa yang akan mendampingi dan memberikan bantuan hukum," tegas Marlon.

Sementara itu, Kasubsi Registrasi Lapas Labuhan Ruku, Janter Maruli, menyampaikan bahwa saat ini terdapat enam lembaga bantuan hukum yang telah bekerja sama dengan Lapas Labuhan Ruku.

Keenam lembaga tersebut yakni LBH Garuda Kencana, LBH Royal Kisaran, YLBH Keadilan Setara, YLBH Cakrawala Nusantara Indonesia (CNI), LBH Cahaya Keadilan Asahan (CKA), serta LKBH Fakultas Hukum Universitas Asahan.

Untuk memastikan informasi mengenai layanan bantuan hukum dapat diakses secara merata, Janter menjelaskan bahwa jadwal pelayanan masing-masing lembaga bantuan hukum akan ditempelkan di blok-blok hunian.

Dengan demikian, para WBP dapat mengetahui jadwal kehadiran masing-masing lembaga dan memanfaatkan layanan bantuan hukum sesuai kebutuhan serta pilihan mereka.

Selain memberikan sosialisasi mengenai bantuan hukum, jajaran Binadik juga mengingatkan WBP agar mengikuti seluruh program pembinaan yang dilaksanakan di Lapas.

Keikutsertaan dalam program pembinaan merupakan bagian dari proses pembinaan WBP serta menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam pengusulan hak-hak integrasi dan remisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Ikuti kegiatan pembinaan dengan baik, jangan melakukan pelanggaran, dan yang tidak kalah penting, jaga kesehatan selama menjalani masa pembinaan di Lapas," pesan Janter kepada para WBP.

Melalui kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang transparan, humanis, dan nondiskriminatif, sekaligus memastikan WBP memperoleh akses terhadap informasi serta layanan bantuan hukum.

Lapas juga memastikan setiap WBP tetap memiliki kebebasan dalam menentukan pendamping hukum yang dikehendakinya sesuai dengan kebutuhan dan pilihannya masing-masing.* (ad)

BANDA ACEH — Kepolisian Daerah Aceh meraih penghargaan peringkat III dalam Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2025 kategori Satker Besar di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Aceh.

Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh dan diterima langsung Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan di ruang kerjanya, Rabu, 16 September 2026.

Baca Juga:

• Tersangka Pemalsuan Surat Tanah, Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Resmi Ditahan

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap konsistensi jajaran Polda Aceh dalam menjaga kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan.

"Penghargaan ini bukan sekadar tentang peringkat, melainkan cerminan komitmen bersama untuk mengelola anggaran secara tertib, transparan, dan akuntabel. Setiap dukungan anggaran harus bermuara pada pelaksanaan tugas yang semakin baik serta pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Joko.

Menurut Joko, capaian tersebut juga menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Polda Aceh untuk terus memperkuat tata kelola keuangan.

Penguatan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Ia mengatakan pengelolaan keuangan yang tertib tidak hanya berkaitan dengan akuntabilitas organisasi.

Hal itu juga menjadi bagian penting untuk memastikan setiap sumber daya digunakan secara tepat dalam mendukung tugas kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.

"Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas tata kelola. Kepercayaan yang diberikan harus dijaga melalui kerja yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab," pungkas Joko.

Penghargaan tersebut menjadi catatan atas kinerja pengelolaan laporan keuangan Polda Aceh sekaligus dorongan bagi jajaran kepolisian untuk mempertahankan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.* (ad)

TAPTENG — Siswa SMK Negeri 1 Badiri, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, masih harus mengikuti kegiatan belajar-mengajar di tenda darurat.

Kondisi tersebut telah berlangsung selama sembilan bulan setelah sekolah mereka terdampak bencana pada 25 November 2025.

Baca Juga:

• Seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri di Sumut Ditargetkan Gratis pada 2028

Tidak hanya bangunan, sejumlah peralatan sekolah dan material seperti atap serta kayu juga dilaporkan hilang karena dijarah oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Hingga September 2026, kondisi sekolah belum sepenuhnya pulih.

Setiap hujan turun, halaman dan sejumlah bagian gedung sekolah masih kerap tergenang air bercampur lumpur.

Kondisi tersebut membuat proses belajar-mengajar harus dilakukan di tenda darurat yang masih beralaskan tanah.

"Beginilah kondisi sekolah kami sudah sembilan bulan belajar di tenda darurat," ujar Santi salah seorang siswi SMKN 1 Badiri didampingi teman-temannya saat dikunjungi wartawan, Rabu (16/9/2026).

Santi bersama teman-temannya berharap pemerintah segera merelokasi sekolah tersebut ke lokasi yang lebih aman dan layak.

Mereka menyampaikan harapan itu kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alexander Sinulingga, Presiden Prabowo, dan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution.

"Karena kami sudah sembilan bulan belajar di tenda sekarang ini. Harapan kami mudah-mudahan sekolah kami dapat dipulihkan melihat kondisi yang ada saat ini," katanya.

Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) Pendidikan Wilayah X Sibolga-Tapteng, Ahmad Dasuki Siregar, mengatakan pembangunan kembali SMKN 1 Badiri yang terdampak bencana telah diajukan melalui Dinas Pendidikan Sumut ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menurut Dasuki, lahan untuk pembangunan sekolah baru telah tersedia di Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri.

"Nah, progres saat ini, tahapannya, lahannya sudah ada izin untuk membangun. Lahannya ada di Kelurahan Huta Balang, Kecamatan Badiri," ujarnya.

Ia mengatakan dana revitalisasi dari pemerintah melalui Kemendikdasmen telah masuk ke rekening sekolah.

Pembangunan nantinya dilakukan dengan metode swakelola oleh pihak sekolah.

Sementara itu, pematangan lahan disebut telah memasuki tahap penandatanganan kontrak.

"Jadi ini akan secara serentak mematangkan lahan dan melaksanakan pembangunan gedung. Mungkin minggu depan akan teken kontrak dan langsung akan dilaksanakan juga pembangunan gedung sekolahnya," katanya.

Selain pembangunan gedung, kebutuhan peralatan pendukung kegiatan belajar-mengajar juga akan difasilitasi.

Dasuki mengatakan peralatan tersebut mencakup komputer, mebeler, dan perlengkapan pembelajaran lainnya.

Menurut dia, pengadaan peralatan telah ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan.

Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumut juga telah mengupayakan bantuan peralatan dari Kemendikdasmen.

"itu sudah ditampung di APBD Propsu melalui Dinas Pendidikan. Kemudian juga Pak Kadis juga sudah mengupayakan bantuan peralatan dari Kementerian untuk tahun ini juga dan itu sudah disetujui. Mungkin minggu depan sudah masuk dananya ke rekening sekolah," ucapnya.

Mengenai kondisi siswa yang masih belajar di tenda, Dasuki mengatakan pihaknya sebelumnya telah mengusulkan pembangunan ruang kelas darurat sebagai solusi sementara.

Namun, dari 12 ruang kelas darurat yang diusulkan, hanya empat ruang yang mendapat persetujuan anggaran. Selain itu, satu ruang kelas dibangun melalui bantuan Baznas.

" Nah ruang kelas darurat yang kita ajukan kemarin adalah sebanyak 12. Namun yang disetujui hanya itu, mungkin karena faktor keterbatasan anggaran dan terbangun sampai sekarang sudah dimanfaatkan siswa adalah sebanyak 4 RKD (ruang kelas darurat), ditambah 1 dari bantuan dari Baznas menjadi 5," katanya.

Dasuki menjelaskan SMKN 1 Badiri saat ini memiliki 20 rombongan belajar (rombel).

Berdasarkan kebutuhan ruang kelas, setidaknya 70 persen dari jumlah rombel harus memiliki ruang belajar.

"Makanya harus ada 14 ruang kelas, namun yang dapat kita hanya 4 dan ini kita sudah mengajukan juga permintaan sebanyak 8 ruang kelas darurat lagi dan rencananya akan dibangun dilahan relokasi SMKN 1 Badiri sendiri yang di Kelurahan Hutabalang," tuturnya.

Dengan rencana tersebut, pemerintah daerah berharap kebutuhan ruang belajar siswa SMKN 1 Badiri dapat terpenuhi sembari menunggu pembangunan sekolah permanen di lokasi relokasi.* (mi/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di 33 kabupaten/kota di Sumut dapat menikmati program sekolah gratis pada 2028.

Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) tersebut merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Baca Juga:

• Dokter Bantah Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Kehilangan Ingatan 70 Persen, Begini Hasil Pemeriksaan RSCM

Program tersebut mencakup 293 sekolah dengan total 104.426 siswa.

"Jumlah sekolah penerima manfaat itu sebanyak 293 sekolah dengan jumlah siswa 104.426 siswa, ini tersebar di 10 kabupaten/kota," katanya, Rabu (16/9/2026).

Menurut Terang, Dinas Pendidikan Sumut juga melakukan pendampingan kepada sekolah dalam menyusun rencana kegiatan.

Pendampingan diperlukan karena program tersebut masih tergolong baru diterapkan.

"Kita juga melakukan pendampingan terkait dengan penyusunan rencana kegiatan sekolah dan pada saat ini proses pendampingan tetap berjalan karena ini program baru yang kita laksanakan di sekolah," ucapnya.

Terang menjelaskan penerapan program sekolah gratis dilakukan secara bertahap sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut.

Pada 2026, program tersebut dikhususkan untuk lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias dan lima daerah yang terdampak bencana.

Selanjutnya, cakupan program akan diperluas pada 2027.

Wilayah penerima akan mencakup daerah yang telah menerima program sebelumnya, ditambah kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara.

"Sesuai dengan RPJMD yang sudah kita rencanakan, untuk tahun 2026 dikhususkan untuk Kepulauan Nias dan daerah terdampak bencana, kemudian di tahun 2027 nanti Kepulauan Nias, 5 daerah terdampak bencana, ditambah Pantai Barat, ditambah Pantai Timur dan di 2028 ditambah daratan tinggi," jelasnya.

Dengan perluasan tersebut, pemerintah provinsi menargetkan seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di Sumatera Utara telah menerima manfaat program PUBG pada 2028.

"Jadi diharapkan tahun 2028 sekolah yang tersebar di 33 kabupaten/kota sudah menerima dana PUBG yang diprogramkan Bapak Gubernur Sumatera Utara," tuturnya.

Program PUBG menjadi salah satu program pemerintah provinsi untuk memperluas akses pendidikan tanpa biaya bagi siswa SMA, SMK, dan SLB negeri di Sumatera Utara.

Penerapannya dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan dalam perencanaan pemerintah daerah.* (d/ad)

JAKARTA — Tim dokter spesialis Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengungkap kondisi terbaru Febiona Purba, siswi asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang menjadi salah satu korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Agustus 2026.

Febiona dirujuk ke RSCM pada Sabtu, 12 September 2026.

Baca Juga:

• 138 Aduan Soal MBG Jadi Dasar Gugatan, MK Kabulkan Sebagian Uji Materi UU APBN 2026

Direktur Medik dan Keperawatan RSCM Dr. Renan Sukmawan mengatakan kondisi kedua pasien sejak awal kedatangan tidak membutuhkan perawatan intensif.

"Jadi perawatannya di ruang rawat biasa, kira-kira gitu ya. Pasien dapat berkomunikasi dan kemudian kontak baik. Kedua adik kita ini sudah kita rawat dan alhamdulillah saya ingin menyampaikan bahwa hari ini kondisi sudah saya rasa sih sudah baik dan jauh lebih baik," kata Renan dalam konferensi pers di RSCM, Rabu (16/9/2026).

Menurut Renan, tim dokter kini berfokus pada proses pemulihan kedua pasien.

Febiona dan Agnesia diharapkan dapat segera kembali ke rumah dan bersekolah sambil menjalani perawatan jalan.

"Insya Allah segera kami rencanakan rawat jalan, ya. Supaya adik-adik kita, anak-anak kita ini cepat sekolah kembali. Dan saya kira ini tugas kita di RSCM ini untuk menangani sebaik-baiknya perawatan dan segala hal yang diperlukan sampai nanti persiapan untuk rawat jalannya," ucap Renan.

Selain perkembangan kondisi fisiknya, tim dokter RSCM juga memberikan penjelasan mengenai kondisi neurologis Febiona.

Dokter Spesialis Anak Konsultan Neurologi Anak RSCM, Prof. Dr. dr. Setyo Handryastuti, membantah adanya dugaan bahwa Febiona mengalami kehilangan ingatan hingga 70 persen.

Kesimpulan tersebut diperoleh setelah dokter melakukan wawancara klinis dan pemeriksaan penunjang berupa elektroensefalografi (EEG) atau rekam gelombang otak.

"Yang jelas pada saat saya periksa saat ini, ananda (Febiona) ingatannya sangat baik, ya. Memori jangka pendek maupun jangka panjangnya. Dan juga pemeriksaan elektroensefalografi juga tidak menunjukkan gangguan apa pun," ujar Handry.

Handry menjelaskan diagnosis awal yang mencurigai adanya gangguan fungsi saraf pusat juga telah dievaluasi.

Berdasarkan pemeriksaan, tidak ditemukan masalah pada otak Febiona.

Menurut dia, kondisi neurologis Febiona lebih mengarah pada kejadian yang menyerupai kejang. Namun, kondisi tersebut dipastikan bukan epilepsi.

"Diagnosis dari neurologi anak adalah paroksismal non-epileptiform event, ya. Jadi bahasa awamnya adalah suatu serangan tiba-tiba yang bukan merupakan suatu kejang sebetulnya, dan juga bukan problem organ dari otak itu sendiri," jelasnya.

Febiona juga mendapatkan penanganan dari tim Departemen Psikiatri RSCM.

Sebelumnya, dalam rujukan medis awal terdapat dugaan Febiona mengalami kondisi psikotik yang membuatnya kesulitan membedakan realita dan fantasi setelah peristiwa keracunan massal.

Namun, Konsultan Psikiatri Anak dan Remaja RSCM, Prof. Dr. dr. Tjhin Wiguna, mengatakan dugaan tersebut tidak terbukti setelah dilakukan evaluasi klinis.

Menurut Tjhin, kondisi emosional Febiona lebih menunjukkan gejala serangan panik yang muncul akibat tekanan besar setelah kejadian tersebut.

"Ketika kami telusuri di sini, kelihatannya kondisi itu (gangguan psikotik) kurang mendukung. Yang pasti mendukung adalah adanya beberapa serangan panik dalam waktu satu bulan ini. Sehingga ketika dia mengalami tekanan yang besar, lalu kepanikan itu muncul, lalu diduga sebagai sesuatu yang seperti psikotik," papar Tjhin.

Tjhin mengatakan kondisi kognitif Febiona saat ini sangat baik dan stabil.

Febiona juga dinilai mampu menceritakan kronologi kejadian serta kondisi tubuh yang dirasakannya secara runut dan jelas.

"Dia tahu dia di mana, dia tanggal berapa, hari apa, siapa, dia semuanya tahu. Jadi saya tidak melihat adanya disorientasi atau ada masalah pada memori kerjanya," ucapnya.

Saat ini, kondisi Febiona dan Agnesia disebut terus membaik.

Keduanya dirawat di ruang VIP standar Kencana RSCM untuk memastikan kenyamanan selama menjalani perawatan.

Tim dokter memproyeksikan keduanya dapat kembali ke rumah pada akhir pekan ini.

Setelah dipulangkan, kondisi kesehatan mereka akan tetap dipantau melalui koordinasi antara tim RSCM dan dokter di Sumatera Utara.

Renan juga meminta lingkungan sosial memberikan dukungan kepada kedua pasien setelah mereka kembali ke daerah asal.

Menurutnya, ruang privasi diperlukan agar Febiona dan Agnesia dapat kembali menjalani aktivitas secara normal setelah melalui peristiwa yang membuat mereka mendapat perhatian luas.

"Kita mengajak semua pihak ya untuk memberi kesempatan anak-anak, adik-adik kita ini untuk tenang kembali. Tidak diwawancara atau apa di media dan sebagainya sehingga bisa kembali (beraktivitas). Karena dengan usia remaja seperti ini, menjadi pusat perhatian juga bisa menjadi hal yang tidak nyaman dari segi psikiatris," tutup Renan.

Tim RSCM selanjutnya akan terus memantau perkembangan kesehatan Febiona dan Agnesia melalui koordinasi dengan dokter yang menangani keduanya di Sumatera Utara.* (km/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti adanya struktur bayangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan struktur bayangan tersebut melibatkan sejumlah pihak swasta yang disebut memiliki peran penting sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Baca Juga:

• Absen 3 Agenda DPR Usai OTT KPK, Ke Mana Menteri ATR/BPN Nusron Wahid?

"Artinya di situ kita melihat seolah ada dua bagan struktur di ATR/BPN. Ada bagan struktur organisasi yang resmi, ada juga bagan struktur yang seperti bayangan. Mengapa demikian? Karena kita melihat banyaknya layering, banyaknya circle di luar struktur ATR/BPN, ya," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Budi mencontohkan peran Arif Sugiyanto, salah satu tersangka yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.

Arif disebut berperan dalam mengelola uang sekaligus menjadi penghubung antara pihak eksternal dan pejabat di lingkungan ATR/BPN.

"Termasuk sebagai penghubung antara pihak internal ATR/BPN itu sendiri kepada penyelenggara negaranya," ujarnya.

Selain Arif, KPK juga menyoroti peran Erwin yang merupakan pihak swasta sekaligus disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN.

Budi mengatakan Erwin memiliki akses kepada sejumlah pejabat di lingkungan ATR/BPN.

Salah satu pejabat yang disebut memiliki keterkaitan akses tersebut adalah Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I.

"Dari konstruksi perkara ini itu ter-capture bahwa ERW (Erwin) ini punya akses, ya, kepada pihak-pihak di ATR/BPN, salah satunya SON yang merupakan Kepala Kantah Bogor I," tutur dia.

KPK masih akan mendalami hubungan antara para tersangka serta peran masing-masing dalam perkara tersebut.

"Nanti juga akan kami dalami bagaimana peran masing-masing, bagaimana nexus-nya, hubungan dan keterkaitannya nanti kita akan update terus perkembangannya," ucap dia.

KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Selasa, 15 September 2026.

Empat di antaranya disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Mereka adalah Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz.

Lima tersangka lainnya dalam perkara tersebut, yakni Kepala Kantah Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, serta Rizal Pahlefi selaku perantara.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Adrianto melalui Rizal diduga memberikan suap sebesar Rp1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik Summarecon di Kabupaten Bogor.

Selain dugaan suap tersebut, KPK juga mendeteksi adanya penerimaan lain dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang diduga mengalir kepada Lampri dan sejumlah orang yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron, yakni Erwin, Arif, dan Fakhry.

Sementara itu, Fahd diduga berperan sebagai pihak yang menampung aliran uang kepada orang-orang kepercayaan Nusron tersebut.

Atas dugaan perbuatannya, Adrianto Pitojo Adi bersama Rizal Pahlevi disangka melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Keduanya juga disangka melanggar Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Adapun tersangka lainnya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Mereka juga disangka melanggar Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

KPK menyatakan penyidik masih mendalami konstruksi perkara, termasuk hubungan antara pihak internal ATR/BPN, pihak swasta, serta aliran uang dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB tersebut.* (km/ad)

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.

Baca Juga:

• Absen 3 Agenda DPR Usai OTT KPK, Ke Mana Menteri ATR/BPN Nusron Wahid?

Perkara tersebut teregistrasi dengan Nomor 100/PUU-XXIV/2026.

Permohonan diajukan MBG Watch bersama mantan Pimpinan KPK Busyro Muqoddas dan sejumlah koalisi masyarakat sipil.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, MK memberikan tafsir bersyarat terhadap ketentuan tersebut.

Pasal 8 ayat (5) UU APBN 2026 sebelumnya mengatur rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi, fungsi, dan program.

Rincian tersebut tercantum dalam Lampiran I UU APBN dan apabila terdapat perubahan diatur melalui Peraturan Presiden.

MK menyatakan pasal tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "dan apabila ada perubahan" dimaknai sebagai perubahan yang berdampak pada jumlah belanja pemerintah pusat menurut fungsi harus mendapatkan persetujuan DPR.

Dengan putusan itu, perubahan anggaran yang berdampak pada jumlah belanja pemerintah pusat menurut fungsi tidak cukup hanya diatur melalui Peraturan Presiden, tetapi harus memperoleh persetujuan DPR.

MK juga memberikan tafsir bersyarat terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf b UU APBN 2026.

Mahkamah menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Frasa "sebagai insentif desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat" dimaknai sebagai "sebagai insentif desa yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam rangka mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan".

Sementara itu, untuk Pasal 29 ayat (1), MK menyatakan pemerintah tetap dapat mengambil langkah kebijakan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan anggaran ketika menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Namun, berdasarkan putusan MK, pelaksanaan langkah tersebut diwajibkan mendapatkan persetujuan DPR.

"Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya," tegas Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Dalam putusan perkara ini terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancasakti Foekh.

Daniel berpendapat karakter undang-undang APBN berbeda dengan undang-undang non-APBN.

Atas pertimbangan tersebut, hakim konstitusi tersebut menilai Mahkamah seharusnya menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Dalam permohonannya, koalisi MBG Watch menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Para pemohon menyampaikan 138 aduan masyarakat sebagai bukti.

Aduan tersebut antara lain berkaitan dengan ketidaksesuaian anggaran harian serta keluhan mengenai makanan yang dinilai tidak layak dikonsumsi.

Pemohon menguji sejumlah ketentuan dalam UU APBN 2026, yakni Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1).

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK memberikan tafsir bersyarat terhadap sejumlah ketentuan tersebut.

Mereka antara lain menuntut adanya meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna dalam perubahan kebijakan anggaran.

Pemohon juga meminta agar pemerintah tidak memotong anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial demi menjaga stabilitas ekonomi tanpa persetujuan DPR.

Koalisi tersebut menilai pengelolaan APBN berpotensi menjadi penyalahgunaan kewenangan fiskal atau budgetary abuse of power yang berdampak terhadap berbagai sektor.

Dalam petitumnya, pemohon meminta Pasal 8 ayat (5) UU APBN dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan nota keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral serta menjamin penyediaan ruang partisipasi publik yang bermakna."

Dengan putusan tersebut, MK tidak mengabulkan seluruh permohonan pemohon, tetapi memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap sejumlah ketentuan UU APBN 2026.* (km/ad)

JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum terlihat menghadiri sejumlah agenda di DPR setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).

Dalam dua hari terakhir, Nusron tercatat tidak hadir dalam tiga agenda DPR.

Baca Juga:

• Empat Orang Kepercayaan Terjerat OTT KPK, Ini Arahan Menteri ATR/BPN

Dalam rapat tersebut, ia diwakili Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.

Rapat Komisi II DPR saat itu membahas pengelolaan aset pemerintah daerah atau barang milik daerah dan aset BUMD yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Rapat juga membahas peran pemerintah daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria serta lahan sawah yang dilindungi.

Pada Rabu, 16 September 2026, Nusron kembali tidak hadir dalam agenda DPR.

Ia kembali diwakili Ossy Dermawan dalam pembahasan penetapan dan penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2027 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR.

Nusron juga tidak menghadiri pembahasan tingkat I bersama pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria di Badan Legislasi DPR pada Rabu sore.

Ossy Dermawan mengatakan kehadirannya dalam tiga agenda DPR tersebut merupakan penugasan dari Nusron Wahid.

Menurut Ossy, ketidakhadiran Nusron bukan berarti Menteri ATR/BPN tersebut berhenti menjalankan tugasnya.

Ia mengatakan Nusron memiliki sejumlah agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya.

"Artinya beliau memiliki penugasan dan kegiatan yang sudah terjadwal," kata Ossy.

Namun, Ossy mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah Nusron berada di Jakarta atau tidak.

Meski begitu, ia mengatakan komunikasi dengan Nusron tetap berjalan, khususnya terkait tugasnya sebagai Wakil Menteri ATR/BPN.

Ossy juga membantah kabar yang menyebut Nusron sedang sakit.

"Tidak," tegas dia.

"Masih (berkomunikasi). Ini kan masih arahan beliau semua. Penugasan saya ke sini juga atas arahan beliau," kata Ossy.

Ketidakhadiran Nusron di sejumlah agenda DPR tersebut terjadi setelah KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Delapan orang tersebut sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto, serta Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) ATR/BPN Lampri.

Tiga tersangka lainnya disebut sebagai pihak swasta yang memiliki keterkaitan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi.

Dalam perkara tersebut, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp106,3 miliar.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan. Proses hukum terhadap para tersangka masih berjalan di KPK.

Sementara itu, Nusron belum memberikan penjelasan langsung kepada publik mengenai ketidakhadirannya dalam sejumlah agenda DPR tersebut.

Penjelasan mengenai aktivitasnya disampaikan oleh Ossy Dermawan yang menyebut Nusron masih menjalankan agenda yang telah terjadwal dan tetap memberikan arahan kepada jajaran Kementerian ATR/BPN.* (km/ad)

JAKARTA — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyampaikan arahan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid kepada jajaran kementerian setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).

Kasus tersebut berkaitan dengan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.

Baca Juga:

• Tersangka Pemalsuan Surat Tanah, Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Resmi Ditahan

Ossy mengatakan Nusron meminta pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat tetap berjalan meski kasus tersebut sedang diproses KPK.

"Saat ini tentunya di kementerian atas arahan Pak Menteri adalah memastikan pelayanan pertanahan dan tata ruang terus bisa berjalan dengan baik kepada masyarakat," kata Ossy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Selain memastikan pelayanan tetap berjalan, Ossy mengatakan Kementerian ATR/BPN juga melakukan langkah internal untuk menindaklanjuti perkembangan perkara yang disampaikan KPK.

"Kami di kementerian atas saran Bapak Menteri juga melakukan langkah-langkah internal dalam rangka menindaklanjuti apa perkembangan perkara yang disampaikan oleh KPK," kata dia.

Ossy tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai substansi perkara karena proses penyidikan masih berlangsung.

"Saya pikir terkait substansi perkara, saya tidak akan berkomentar banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini karena proses ini masih terus berjalan," tambahnya.

KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Delapan tersangka tersebut terdiri atas pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak PT Summarecon, serta pihak swasta.

Berikut daftar tersangka yang diumumkan KPK:

- Lampri (LMP) selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.
- Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
- Adrianto Pitojo Adhi (ADR) selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.
- Arif Sugiyanto (ARF) selaku pihak swasta yang disebut KPK diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
- Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (FEZ) selaku pihak swasta yang disebut KPK diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.
- Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta.
- Erwin (ERW) selaku pihak swasta yang disebut KPK diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.
- Muhammad Fakhry (MF) selaku pihak swasta yang disebut KPK diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

KPK menyebut empat nama, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry, sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

Penyebutan tersebut merupakan keterangan KPK dalam perkara yang masih berjalan.

KPK juga telah melakukan penahanan terhadap delapan tersangka untuk masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN menyatakan akan tetap menjaga pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat sembari melakukan langkah internal terkait perkembangan perkara tersebut.

Proses hukum selanjutnya masih berada di tangan KPK untuk mengungkap rangkaian dugaan tindak pidana dalam pengurusan HGB tersebut.* (d/ad)

MEDAN — Tim penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DPRD Sumut, Dhody Thahir, dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah.

Penahanan terhadap politikus Partai Golkar tersebut dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah.

Baca Juga:

• Rp525 Juta untuk Pengadaan 15.000 Jilbab Dipertanyakan, Amara Sumut Desak Pemkab Deli Serdang Buka-bukaan

Ia mengatakan penahanan dilakukan mulai Rabu, 16 September 2026.

"Ia benar, per hari ini. Yang bersangkutan (Dhody Thahir -red), resmi menjalani penahanan di Subdit II Harta Ditreskrimum Polda Sumut," ujar AKBP MT Pasaribu, Rabu (16/9/2026).

MT Pasaribu mengatakan Dhody sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemalsuan surat tanah.

"Kasusnya terkait pemalsuan surat-surat tanah," ujar AKBP MT Pasaribu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, perkara yang menjerat Dhody Thahir bermula dari laporan Gazali Iskandar pada 2023.

Kasus tersebut kemudian berproses di Polda Sumut hingga penyidik menetapkan Dhody sebagai tersangka.

Penetapan tersangka terhadap anggota DPRD Sumut itu tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/166/VIII/Res.1.9/2026 tertanggal 21 Agustus 2026.

Setelah penetapan tersangka tersebut, penyidik Subdit II Harda Ditreskrimum Polda Sumut melakukan penahanan terhadap Dhody Thahir pada 16 September 2026.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat-surat tanah. Proses hukum selanjutnya masih berjalan di Polda Sumut.

Penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Dhody Thahir.* (mi/ad)

MEDAN — Pengadaan 15.000 potong jilbab senilai Rp525 juta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan.

Aliansi Mahasiswa Rakyat Bersatu (Amara) Sumatera Utara meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka mengenai pengadaan tersebut.

Baca Juga:

• Kejar Target 2026, Disdik Sumut Kebut Rehabilitasi 187 Ruang Kelas dan Pembangunan SMA Unggulan Sukma Nias

Dalam aksinya, massa mempertanyakan penggunaan anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Deli Serdang untuk pengadaan jilbab tersebut.

Mereka juga menyinggung Ketua TP PKK Deli Serdang HJ Jelita, yang merupakan istri Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan.

Massa menduga terdapat persoalan dalam proses pengadaan, termasuk dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Namun, tudingan tersebut masih berupa dugaan yang disampaikan massa dan belum menjadi kesimpulan hukum.

Setibanya di Kantor Bupati Deli Serdang, massa tidak dapat masuk ke halaman kantor karena gerbang dijaga Satpol PP dan personel kepolisian.

Mereka kemudian membentangkan spanduk di pagar kantor dan menyampaikan tuntutan melalui orasi.

Salah satu spanduk mendesak agar Ketua TP PKK Deli Serdang HJ Jelita diperiksa terkait dugaan persoalan dalam pengadaan jilbab tersebut.

Karena gerbang kantor dalam keadaan terkunci, massa sempat menggedor pagar besi sambil meminta Bupati Asri Ludin Tambunan menemui mereka dan memberikan penjelasan.

Setelah sekitar 30 menit berorasi, massa ditemui Kasatpol PP Marzuki dan Kepala Kesbangpol Anwar Sadat.

Marzuki mengatakan persoalan yang disampaikan massa telah masuk dalam penanganan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

"Sekarang hal yang dimaksud dalam penanganan dan pemeriksaan Inspektorat. Mohon bersabar, kita tunggu hasilnya," ujar Marzuki.

Koordinator aksi, Imam, mengatakan Amara Sumut telah menghimpun informasi dan melakukan investigasi terkait pengadaan 15.000 potong jilbab senilai Rp525 juta.

Menurut Imam, pengadaan tersebut menggunakan anggaran Bagian Kesra Pemkab Deli Serdang pada 2025.

Massa juga menduga adanya keterkaitan antara penyedia barang dengan kepengurusan TP PKK Deli Serdang.

Dugaan tersebut menjadi salah satu alasan Amara Sumut meminta proses pengadaan diperiksa secara menyeluruh.

"Kami juga menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara barang yang diadakan dengan tujuan penggunaan anggaran," ujar Imam.

Massa turut menyoroti jilbab yang disebut menggunakan tulisan "ASRI".

Mereka mempertanyakan penggunaan APBD untuk pengadaan barang tersebut karena menilai tulisan itu bukan identitas atau logo resmi Pemkab Deli Serdang.

Amara Sumut kemudian meminta Pemkab Deli Serdang menjelaskan proses pengadaan secara terbuka.

Penjelasan yang diminta meliputi pihak yang terlibat, dasar penggunaan anggaran, mekanisme pengadaan, hingga penggunaan 15.000 jilbab tersebut.

Selain mempertanyakan spesifikasi dan penggunaan barang, Amara Sumut juga menyampaikan dugaan adanya intervensi dalam proses pengadaan.

Imam mengatakan pihaknya menduga ada campur tangan pihak tertentu dalam proses penganggaran pengadaan jilbab senilai Rp525 juta.

"Kami duga ada intervensi dilakukan istri Bupati untuk meloloskan anggaran penyediaan jilbab senilai Rp525 juta. Kami masih yakin aparat penegak hukum dapat mengusut kasus ini hingga tuntas," kata Imam.

Tudingan tersebut masih merupakan pernyataan dari pihak pengunjuk rasa dan belum dibuktikan melalui pemeriksaan hukum.

Sementara itu, Pemkab Deli Serdang melalui Kasatpol PP menyatakan persoalan tersebut sedang ditangani Inspektorat.

Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai proses pengadaan tersebut.

Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, penanganannya dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah memperoleh penjelasan dari pejabat Pemkab Deli Serdang, massa Amara Sumut membubarkan diri.

Mereka menyatakan akan tetap memantau perkembangan pemeriksaan.

Amara Sumut juga menyatakan tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi apabila belum memperoleh kejelasan mengenai pengadaan 15.000 jilbab tersebut.

Hingga aksi berakhir, dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut massa masih sebatas tudingan dan tuntutan untuk dilakukan pemeriksaan.

Kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran dalam pengadaan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat dan proses hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana.* (sp/ad)

MEDAN — Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mempercepat penyelesaian sejumlah Program Strategis Daerah (PSD) bidang pendidikan agar dapat rampung sesuai target pada 2026.

Program yang tengah dikebut tersebut antara lain rehabilitasi 187 ruang kelas dan pembangunan SMA Unggulan Sukma Nias.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Kucurkan Rp49,5 Miliar untuk Program PUBG, 104.426 Siswa Dapat Sekolah Gratis

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Terang Dewi Susanti Ujung mengatakan rehabilitasi 187 ruang kelas tersebut tersebar dalam 70 paket pekerjaan.

Total pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp31.390.668.601.

Saat ini, progres fisik rehabilitasi ruang kelas rata-rata telah mencapai 70 persen.

"Pekerjaan rehabilitasi ini kami tuntaskan segera," ujar Terang pada temu pers yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Anjungan Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu, 16 September 2026.

Selain rehabilitasi ruang kelas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mempercepat pembangunan SMA Unggulan Sukma Nias.

Proyek tersebut memiliki pagu anggaran Rp88.448.819.000. Hingga 16 September 2026, progres fisik pembangunan telah mencapai 61 persen.

Terang mengatakan pembangunan sekolah tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026.

Sementara kegiatan belajar-mengajar direncanakan mulai berlangsung pada 2027.

"Ditargetkan rampung Desember 2026, dengan kegiatan belajar-mengajar direncanakan mulai berlangsung pada 2027," kata Terang.

Disdik Sumut juga tengah membangun 120 ruang kelas baru dengan total pagu anggaran Rp41.494.275.000.

Pembangunan ruang kelas baru tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan ketersediaan sekaligus kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Sumatera Utara.

Di tengah pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, sejumlah Program Strategis Daerah bidang pendidikan lainnya telah rampung.

Disdik Sumut menyatakan fasilitas listrik dan layanan internet pada seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di Sumatera Utara telah terpenuhi 100 persen.

Untuk fasilitas kelistrikan, Disdik Sumut memasang listrik di tujuh satuan pendidikan dengan total pagu anggaran Rp4.417.700.000.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan internet satelit Starlink di 163 satuan pendidikan. Program tersebut memiliki total pagu anggaran Rp3.260.000.000.

"Dengan ini, pada Tahun 2026 Fasilitas Listrik dan Layanan Internet di seluruh sekolah di Sumatera Utara sudah terpenuhi 100%," kata Terang.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan anggaran Rp49,5 miliar lebih untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) sepanjang 2026.

Program tersebut menyasar 104.426 siswa yang tersebar di 293 SMA, SMK, dan SLB negeri di 10 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Disdik Sumut Klaim Seluruh SMA, SMK dan SLB Negeri Sudah Dialiri Listrik dan Internet

"Progres pelaksanaan program PHTC bapak Gubernur Sumut yakni PUBG di tahun 2026 sudah menyalurkan anggaran sebesar Rp49.533.330.000 ke 10 kabupaten/kota di Sumut. Jumlah penerima manfaat program ini sebanyak 293 sekolah dan 104.426 siswa," ujar Terang dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu, 16 September 2026.

Terang menjelaskan, Program PUBG memberikan pembebasan biaya SPP bagi siswa sekolah negeri yang menjadi penerima manfaat.

Program tersebut dijalankan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA/SMK/SLB Negeri.

Peraturan itu disahkan pada Juni 2026.

"Kemudian dikeluarkan SK Penetapan Gubernur sebagai tindak lanjut dari Pergub terkait besaran dana PUBG yang diterima 10 kabupaten/kota, terdiri dari 5 daerah di Kepulauan Nias dan 5 di daerah terdampak bencana," jelas Terang.

Dinas Pendidikan Sumut telah melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah penerima manfaat pada tahun ajaran baru 2026.

Program tersebut dijadwalkan berjalan efektif mulai Oktober 2026.

Selain menyalurkan anggaran, Disdik Sumut melakukan pendampingan kepada sekolah dalam menyusun rencana kegiatan.

Pendampingan dilakukan sejak proses penginputan, pencairan dana, hingga pengawasan pelaksanaan program.

Program PUBG direncanakan berlanjut hingga 2029 dengan cakupan wilayah penerima manfaat yang diperluas secara bertahap.

Pada 2027, program akan diperluas ke wilayah Pantai Barat, selain tetap mencakup Kepulauan Nias dan lima daerah terdampak bencana.

Kemudian pada 2028, cakupan penerima manfaat diperluas ke wilayah Pantai Timur. Selanjutnya, pada 2029 program ditargetkan mencakup wilayah Dataran Tinggi.

"Dengan begitu diharapkan seluruh SMA/SMK/SLB Negeri di Sumut keseluruhannya sudah menerima dana PUBG yang diprogramkan bapak Gubernur," kata Terang.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Disdik Sumut, M. Basir S. Hasibuan, mengatakan masyarakat penerima manfaat memberikan respons positif terhadap pelaksanaan program tersebut.

Menurut Basir, respons positif terutama terlihat dari masyarakat di Kepulauan Nias yang menjadi salah satu wilayah penerima manfaat.

"Mereka sangat senang karena siswa tidak lagi dibebankan biaya tambahan, mereka murni tugasnya datang ke sekolah untuk belajar dan meningkatkan kompetensi," kata Basir.

Menurut Basir, perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap sektor pendidikan tidak hanya dilakukan melalui program pembebasan biaya sekolah.

Pemprov Sumut juga melakukan intervensi terhadap sarana dan prasarana sekolah yang mengalami kerusakan.

Perbaikan tersebut antara lain dilakukan melalui rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang kelas baru.

"Respon masyarakat sangat luar biasa, Insya Allah tahun 2029, cita-cita pendidikan gratis di Sumut akan terpenuhi melalui intervensi program PUBG ini," kata Basir.* (ad)