Oleh: Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi

BERANGKAT dari isi pidato tahunan didepan Sidang Paripurna MPR RI pada hari Jum'at tanggal 14 - Agustus – 2026 yang lalu, sungguh bangsa ini beruntung, karena kini Presidennya Prabowo Subianto (PS).

Baca Juga:

• HUT RI ke-81, Menaker Yassierli Tekankan Pentingnya Kedaulatan Kompetensi Pekerja Indonesia

Lebih dari itu, Presiden kita dengan polosnya telah membeberkan sebagian dari warisan penyakit masa lalu yang saat ini memasuki tahap Akut.

Dan walaupun solusi yang ditempuhnya belum menyentuh akar masalah, tapi ibarat dokter ahli, dirinya sudah melangkah untuk mengobati "Canser" dengan stadium akhir yang sedang diderita NKRI.

Sebuah tekad dan keberanian untuk mengubah NKRI sebagai "Wadah dan Alat Bersama" bagi segenap anak bangsa, sebagaimana tuntutan dan perubahan lingkungan strategis global, telah kita mulai.

Prioritas Penyelamatan NKRI

Sebagai bagian dari masa lalu, Presiden kita niscaya tahu bahwa dulu diera Orde Baru kemunafikan berkembang begitu subur dan akal sehat tidak dikedepankan serta kealpaan dalam membangun etika moral dalam berpolitik.

Faktor tersebutlah maka belakangan ini membuat sejumlah Purnawirawan TNI – Polri tampil mempelopori berpolitik tanpa etika moral dalam bentuk menegasikan HAK PILIH (Sebagai HAK AZASI) mayoritas Pemilik Suara dalam Pemilu yang lalu.

Fakta sosial yang tergelar tersebut adalah bukti bahwa konsep Reformasi Internal ABRI yang dicanangkan Pangab saat itu yaitu Jenderal TNI Wiranto, telah mengalami deviasi yang menganga, sehingga proses pembentukan etika moral dalam berpolitik, kembali terabaikan.

Begitu juga dalam hal penegakan hukum, secara kwantatis sungguh yang dilaporkan Presiden kepada Rakyat memang luar biasa, tapi bagaimana dengan cengkeraman olighark terhadap para Hakim dan Penegak Hukum maupun unsur Pemerintahan umum lainnya.

Bukankah kriminalisasi terhadap Ahli Waris Pendiri Bonbin Bandung yang didirikan pada tahun 1930 an (Sebelum NKRI berdiri) yang juga Tokoh Utama Bandung Lautan Api (Almarhum Randen Emma Brata Kusumah) terjadi dengan mulusnya.

Dan yang lebih mengenaskan lagi adalah pendholiman terhadap belasan juta pemilik – Penghuni Apartemen dan pedangan ITC terus berlanjut se Indonesia.

Dan dalam kasus tertentu seperti yang terjadi pada Apartemen Graga Cempaka Mas, secara "jorok" Hukum (Putusan Pengadilan) malah dijadikan alat untuk mengesahkan kejahatan.

Dan banyak lagi kasus capital violence serta vandalism yang membuktikan negara tidak hadir saat Rakyat berhadapan dengan kekuatan uang.

Hal yang sejenis juga terjadi pada sektor kehidupam lainnya, tak terkecuali dalam membina UMKM, karena yang terjadi dilapangan bukankah UMKM malah dibikin "sesak nafas", justru oleh Pemerintah sendiri.

Hal tersebut terjadi, karena memperlakukan hal yang sama antara Usaha Menegah & Atas (Besar) dengan UMKM khususnya dalam pengurusan ijin SNI, BPOM dan juga Sertipikat Halal.

Singkat kata, adalah mustahil UMKM bakal bisa berkembang, karena yang terjadi sebaliknya justru Pemerintah lah yang membuat banyak diantara mereka bangkrut.

Akar Masalah Penyakit Negara Bangsa

Sesungguhnya kerusakan NKRI dan penyakit akut yang kini diderita NKRI tak lebih hanyalah dampak ikutan yang tidak mungkin dielakkan dari sistem kenegaraan kita yang asistemik dan akonstitutif.

Bukti juga tak terelakan, ketika Tokoh sebesar Bung Karno dan Suharto diujung kekuasaannya malah mengantar bangsa ini mengalami krisis nasional.

Dari fakta sejarah, para pendiri NKRI sendiri dari awal, pemerintahan yang hendak didirikan berazaskan "Dari – Oleh – Untuk Rakyat", artinya dari awal memang pilihannya adalah negara demokrasi.

Tapi dalam batang tubuh UUD nya tidak mengamanatkan kata Partai dan Pemilu. Padahal tidak mungkin ada demokrasi tanpa keberadaan Partai dan lembaga Pemilu.

Hal tersebut tidak bisa dilepas dari fakta sejarah, dimana UUD-1945 yang asli disusun dengan sangat tergesa-gesa.

Lebih dari itu Batang Tubuh UUD kita sesungguhnya bukanlah penjabaran Pembukaan UUD-1945.

Dan dari proses pembuatannya bukanlah ditempuh dengan cara mengelaborasi nilai-nilai Luhur Pancasila sebagai Dasar Negara.

Disanalah maka Bung Karno menggagas lahirnya Partai Tunggal, namun kandas ditengah jalan karena ditolak oleh KNIP, akhirnya lahir gagasan Demokrasi Terpimpin.

Sementara Suharto menerapkan model GBHN sebagaimana yang diterapkan pada semua negara komunis, dengan Partai Tunggal yaitu Orba dengan 3 nama yaitu PPP, Golkar dan PDI, dimana ketiganya secara remsi menyatakan diri sebagai Orde Baru.

Sementara itu UUD -1945 Hasil 4 kali Amandemen, prosesnya dilakukan dengan langsung menukik mengubah rumusan Bab dan Pasal, tanpa didahului dengan perubahan "Plat Form" sistem kenegaraan yaitu dari negara otoriter menjadi negara demokrasi.

Akhirnya penyakit bawaan UUD 1945 yang asli terus berlanjut, dan disanalah maka rancang bangun sistem kenegaraan kita mengandung unsur utama dari kedua sistem kenegaraan yaitu negara otoriter dan negara demokrasi sekaligus.

Sementara itu, sistem demokrasinya juga campuran tanpa akal sehat antara sistem presidensial dan sistem parlementer.

Disisi lain, rumusan batang-tubuh UUD kita juga belum mengatur "tool" yang akan diterapkan dalam tata kelola negara.

Ujung dari pencampuran tanpa akal sehat tersebut akhirnya sistem demokrasi kita tidak mempunyai kejelasan jenis kelaminnya, ia bukan parlementer, tapi juga bukan presidensial.

Dari kesemrawutan rancang bangun sistem yang demikian itulah maka sejarah mencatat, apa yang dikerjakan semua Presiden berkuasa semuanya SAH padahal isinya satu dengan lainnya berbeda secara mendasar dan untuk saat ini bahkan bertentangan satu dengan lainnya, sebagaimana yang kini sedang dikerjakan oleh Presiden kita dalam tata kelola bisnis yang terkait dengan Sumber Daya Alam.

Lebih dari itu, melalui UU sejumlah kebijakan negara otomatis SAH tapi isinya bertentangan dengan dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai Dasar Negera, seperti:

Sebelum ada NKRI di bumi Indonesia sudah ada masyarakat Samin, Badui, Tengger, Dayak dan sejumlah Masyarakat Pedalaman lainnya.

Dalam prakteknya setelah ada NKRI mereka tidak bisa membuat KTP, kecuali dengan berbohong dalam mengisi kolom Agama.

Di kita RUU masih dibahas oleh Anggota DPR walaupun untuk kekinian sudah melibatkan orang Ahli. Lantas basis keahlian darimana kalau kita berharap UU kita berkwalitas.

Presiden dipilih langsung oleh Rakyat (Sistem Presidensial), sementara DPR menggunakan model Sistem Parlementer, dimana DPR kita saat ini adalah Wakil Partai, lantas bagaimana mungkin Presiden Terpilih berani membentuk Kabinet Zaken (Ahli)

Bagaimana mungkin, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi oleh UU dibatasi hanya Sarjana Hukum.

Lantas keahlian darimana, ketika mereka menguji UU yang isinya diluar disiplin ilmu Hukum, sebagaimana yang diterapkan pada semua negara yang mengenal lembaga MK.

Dan banyak lagi contoh nyata kesemrawutan sistem kenegaraan kita.

Solusi Bijak Yang Bisa Ditempuh

Karena Presiden harus menjalankan UUD dengan selurus-lurusnya, maka kedepan Presiden perlu membagi 2 Kebijakan yaitu:

Pertama, Kebijakan yang bersifat Taktis.

Selain melanjutkan kebijakan sebagaimana isi pidato tersebut diatas, perlu untuk mengambil kebijakan melalui Perppu tetang Pembuktian Terbalik.

Dan agar kedepan tidak terjadi 280 juta Rakyat dijadikan Obyek Percobaan Gagasan Elit, karena kalau gagal yang menanggung resiko adalah Rakyat, sama sekali bukan sang perumusnya.

Maka kedepan perlu dibentuk Badan Kebijakan Publik, yang diisi oleh Para Ahli, dengan tugas pokok untuk menguji Validitas Kebenaran sebuah lembaga yang akan melaksanakan Gagasan Presiden.

Disisi lain, agar Rakyat dalam berbisnis tidak bersaing dengan BUMN yang modalnya dari Negara dan kalau Rugi yang nanggung juga negara, maka dalam penataan BUMN perlu adanya pembatasan bidang usaha yang semestinya yang boleh dan yang tidak boleh ditangani oleh BUMN.

Kedua. Kebijakan Strategis, yaitu kebijakan Presiden untuk membikin Badan Perumus Rancangan UUD Yang Baru, dimana hasilnya untuk disumbangkan kepada seluruh Partai dan Calon Presiden kedepan, dijadikan materi kontrak sosial dalam Pemilu mendatang, untuk dibahas melalui Amandemen Kelima.

Konsep UUD yang baru tersebut dirancang secara utuh berdasarkan pada Nilai-nilai Luhur Pancasila.

Dengan lahirnya UUD yang ber "DNA" Pancasila, maka gagasan Indonasia Emas pasa 2045 bukanlah sesuatu yang mustahil.

Dirgahayu Bangsa Dan Negeri Kita Tercinta, Dalam HUT RI ke 81.* (ad)

*) Penulis adalah Purnawirawan TNI, Mantan Asisten Teritorial KSAD, Mantan Wakil Ketua Tim II Penyusun Konsep Reformasi ABRI 1998, Mantan anggota Fraksi ABRI DPR.

JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci penting bagi Indonesia untuk mempercepat industrialisasi dan mencapai kemandirian ekonomi.

Menurut dia, agenda hilirisasi, penguatan industri nasional, hingga ketahanan pangan dan energi membutuhkan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai perkembangan zaman.

Baca Juga:

• Semarak HUT ke-81 RI, 38 Stan Bazar Meriahkan Malam Tasyakuran di Sunrise River Bogor

Yassierli mengatakan kemerdekaan memberikan Indonesia kesempatan untuk menentukan sendiri arah pembangunan dan masa depan ekonominya.

Namun, kekayaan sumber daya alam harus dibarengi dengan kemampuan sumber daya manusia untuk mengolahnya menjadi nilai tambah.

"Tidak ada hilirisasi tanpa manusia yang mampu mengerjakannya, tidak ada industrialisasi tanpa pekerja yang kompeten, dan tidak ada kemandirian ekonomi tanpa kekuatan tenaga kerja Indonesia," ujar Yassierli.

Menurut Yassierli, kompetensi tenaga kerja tidak hanya berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan.

Kompetensi pekerja juga menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi nasional.

Ia menyebut ada empat fokus utama Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendukung agenda tersebut.

Pertama, membangun tenaga kerja yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan perubahan.

Upaya ini dilakukan melalui penguatan pelatihan vokasi, pemagangan, sertifikasi kompetensi, serta kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Kemnaker, kata Yassierli, perlu memastikan keterampilan yang diberikan kepada calon pekerja benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri.

Hal tersebut semakin penting seiring perkembangan teknologi yang berlangsung cepat.

Digitalisasi, kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI), otomasi, transisi energi, hingga munculnya berbagai jenis industri baru ikut mengubah kebutuhan tenaga kerja.

"Kita harus semakin mampu membaca perubahan kebutuhan industri agar sistem pelatihan kita tidak selalu datang terlambat. Sebab pada akhirnya, kedaulatan industri membutuhkan kedaulatan kompetensi," tegasnya.

Fokus kedua adalah membangun pasar kerja yang adaptif.

Pemerintah memperkuat layanan informasi pasar kerja, pencocokan pekerjaan atau job matching, pemagangan, serta program peningkatan dan pembaruan keterampilan melalui upskilling dan reskilling.

Yassierli menyampaikan data Sakernas Mei 2026 yang mencatat sekitar 148 juta penduduk Indonesia telah bekerja.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 4,65 persen.

Menurut dia, data tersebut menunjukkan pentingnya sistem pasar kerja yang mampu mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan industri secara lebih cepat dan tepat.

"Pasar kerja harus mampu mempertemukan orang yang membutuhkan pekerjaan dengan pekerjaan yang membutuhkan kompetensi mereka, secara lebih cepat dan tepat," ujarnya.

Fokus ketiga adalah membangun dunia kerja yang inklusif.

Kemnaker mendorong agar akses terhadap pelatihan, kompetensi, dan pekerjaan layak dapat terbuka lebih luas bagi masyarakat.

Dengan begitu, pertumbuhan industri tidak hanya menghasilkan peningkatan investasi dan produksi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Adapun fokus keempat berkaitan dengan penguatan regulasi dan hubungan industrial.

Yassierli menilai kemajuan industri harus berjalan bersama dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

Hubungan industrial yang sehat, menurut dia, menjadi salah satu syarat agar dunia usaha dan pekerja dapat tumbuh bersama.

Karena itu, keberhasilan pembangunan industri tidak cukup hanya diukur dari peningkatan kapasitas produksi.

Kekuatan industri juga harus terlihat dari meningkatnya produktivitas, daya saing, serta kesejahteraan pekerja.

Yassierli mengatakan kebijakan ketenagakerjaan harus memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Proses tersebut dimulai dari memperoleh keterampilan, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, hingga mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

"Tugas kita adalah membuat perjalanan mereka menjadi lebih baik: dari belajar menjadi kompeten, dari kompeten memperoleh pekerjaan, dari bekerja menjadi semakin produktif, dan dari produktivitas memperoleh kehidupan yang semakin sejahtera," pungkasnya.

Pesan tersebut menegaskan bahwa memasuki 81 tahun kemerdekaan, pembangunan Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam.

Indonesia juga membutuhkan tenaga kerja yang mampu menguasai teknologi, memahami perubahan kebutuhan industri, dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Di tengah agenda hilirisasi dan transformasi ekonomi, pekerja kompeten menjadi mata rantai penting yang menghubungkan kebijakan industri dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, industrialisasi bukan hanya soal membangun pabrik dan menarik investasi.

Di balik mesin, teknologi, dan proses produksi, terdapat tenaga kerja yang menentukan sejauh mana agenda tersebut mampu menghasilkan nilai tambah bagi Indonesia.

Bagi Kemnaker, pembangunan kedaulatan kompetensi tenaga kerja Indonesia menjadi salah satu investasi penting untuk memastikan agenda industrialisasi dan kemandirian ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.* (ad)

BOGOR — Suasana malam di Jalan Utama Perumahan Sunrise River, Desa Jatisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berubah meriah pada Minggu malam, 17 Agustus 2026.

Puluhan stan bazar dihiasi lampu warna-warni untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah.

Baca Juga:

• Meriahkan HUT ke-81 RI, Warga RT 17 Tanjab Timur Gelar Turnamen Lacak

Alunan sholawat dari pengeras suara menambah suasana religius di tengah kemeriahan perayaan kemerdekaan.

Berbagai makanan dan minuman dijajakan dalam kegiatan tersebut. Mulai dari bakso, sate, seblak, es teh jumbo hingga jajanan anak-anak seperti cilok, cimol dan es krim.

Area permainan anak juga menjadi salah satu titik yang ramai dikunjungi.

Sejumlah kegiatan seperti lomba mewarnai, balon karakter dan komedi putar membuat anak-anak turut menikmati suasana malam perayaan.

Koordinator bazar DKM Masjid Daarul Hadi, Ade, mengatakan terdapat sekitar 38 tenan yang ikut berjualan dalam kegiatan tersebut.

"Ada sekitar 38 tenan mulai dari gelar tikar, meja, sampai gerobak yang ikut berdagang di sini. Tujuannya biar para pedagang bisa mempromosikan dagangannya, dan semoga rezekinya lancar," ujar Ade saat ditemui di lokasi.

Menurut Ade, bazar tersebut tidak hanya menjadi tempat warga berjualan dan membeli makanan.

Kegiatan itu juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan dua momentum sekaligus, yakni Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H dan malam tasyakuran HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

"Ini untuk meramaikan Maulid Nabi dan sekaligus malam tasyakuran 17 Agustusan," tutur Ade.

Semangat kemerdekaan terlihat dari sejumlah lapak yang dihiasi ornamen merah putih.

Bendera-bendera kecil dipasang di beberapa gerobak, sementara sebagian warga mengenakan atribut bernuansa kemerdekaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintahan setempat.

Mereka di antaranya Sekretaris Desa Jatisari, Ketua LPM, Ketua DMI, Ketua MUI Jatisari, Ketua RW 11, Ketua RT 01, Ketua RT 02, ketua panitia, tokoh agama, serta warga Perumahan Sunrise River.

Ketua RW 11 menyampaikan apresiasi kepada DKM Masjid Daarul Hadi dan panitia yang telah menggelar kegiatan tersebut.

Menurut dia, kegiatan bersama seperti bazar dan malam tasyakuran dapat menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut juga dinilai menjadi sarana untuk mengenalkan nilai kebersamaan dan nasionalisme kepada anak-anak sejak dini.

Rangkaian malam tasyakuran kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa.

Setelah itu, warga mengikuti ramah tamah dengan duduk lesehan dan menikmati hidangan yang tersedia.

Suasana semakin hangat dengan percakapan antarwarga, tawa anak-anak dan cahaya lampu yang menghiasi sepanjang lokasi bazar.

Perayaan HUT ke-81 RI di Sunrise River menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan sederhana di lingkungan masyarakat.

Bazar, kegiatan keagamaan dan silaturahmi menjadi ruang bagi warga untuk berkumpul sekaligus memperkuat kebersamaan.

Semangat tersebut sejalan dengan pesan perayaan kemerdekaan tahun ini: "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Adil dan Makmur. Indonesia Maju!"* (ad)

JAKARTA — Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Soleman B. Ponto mendorong pemerintah dan DPR membentuk Pengadilan Maritim.

Menurut dia, Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan forum peradilan yang memiliki pemahaman khusus terhadap berbagai persoalan hukum yang terjadi di laut dan di atas kapal.

Baca Juga:

• 20 Tahun Mengabdi, Kadis Kominfo Medan Arrahmaan Pane Terima Satyalancana Karya Satya

Ia menilai persoalan yang dihadapi sektor maritim bukan semata-mata karena kekurangan aturan, melainkan belum adanya forum peradilan yang dapat melihat peristiwa hukum di atas kapal secara utuh.

Menurut Ponto, kondisi tersebut terutama berisiko terhadap dua kelompok yang berada pada posisi rentan, yakni penumpang dan pekerja kapal.

"Penumpang menyerahkan keselamatan dirinya kepada pengangkut. Sementara pekerja kapal bekerja dalam struktur komando yang sangat hierarkis dan jauh dari daratan. Ketika terjadi persoalan hukum, posisi mereka tidak seimbang dengan perusahaan atau pemilik modal," ujar Ponto.

Ponto mengatakan perkara yang terjadi di atas kapal tidak bisa begitu saja dipandang menggunakan logika hukum yang sama dengan peristiwa di daratan.

Menurut dia, di atas kapal terdapat struktur komando, pembagian tugas, sistem operasi, aturan keselamatan, muatan, awak kapal hingga hubungan dengan aktivitas kepelabuhanan.

Kondisi tersebut membuat aparat penegak hukum perlu memahami karakter dunia maritim.

"Peristiwa di atas kapal mempunyai karakter sendiri. Ada struktur komando, ada nakhoda, ada awak kapal, ada muatan dan ada sistem operasi kapal. Kalau semuanya hanya dilihat dengan logika hukum darat, ada risiko pertanggungjawaban dibebankan kepada orang yang sebenarnya tidak menguasai keadaan," kata Ponto.

Ia menilai persoalan tersebut menunjukkan perlunya pembenahan dalam sistem peradilan.

Satu peristiwa di atas kapal dapat bersinggungan dengan berbagai forum, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan hingga Mahkamah Pelayaran.

Akibatnya, satu persoalan dapat terpecah ke dalam sejumlah proses hukum.

Menurut Ponto, kondisi tersebut berpotensi menyulitkan pihak yang justru memiliki akses ekonomi dan bantuan hukum terbatas.

Dalam menjelaskan urgensi Pengadilan Maritim, Ponto juga menyinggung perkara kapal LCT Legend Aquarius sebagai salah satu kasus yang menurut dia perlu menjadi bahan evaluasi.

Dalam materi kajiannya, perkara tersebut melibatkan tiga awak kapal warga negara India yang dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam perkara narkotika.

Ponto menilai kasus tersebut memperlihatkan pentingnya memahami struktur komando dan kondisi operasional kapal sebelum menentukan pertanggungjawaban hukum seseorang.

"Yang harus dilihat bukan hanya siapa yang paling mudah dijangkau secara hukum, tetapi siapa yang sebenarnya mempunyai penguasaan terhadap keadaan atau peristiwa tersebut," ujar Ponto.

Menurut dia, prinsip proporsionalitas harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban seseorang di atas kapal.

Ponto juga menyoroti posisi penumpang dan keluarga korban kecelakaan kapal.

Ia menilai sistem yang ada belum sepenuhnya memberikan mekanisme pemulihan yang sederhana dan efektif bagi korban.

Menurut Ponto, Mahkamah Pelayaran memiliki fungsi penting dalam menilai aspek teknis dan profesi pelayaran.

Namun, lembaga tersebut bukan forum yudisial yang dapat memutus hak korban atau menghukum pihak tertentu untuk membayar ganti rugi.

"Kalau terjadi kecelakaan kapal, korban membutuhkan kepastian mengenai haknya. Jangan sampai keluarga korban harus berpindah-pindah forum untuk mendapatkan pemulihan," katanya.

Karena itu, Ponto mengusulkan tanggung jawab perdata pengangkut dapat diperiksa dalam satu forum bersama pokok perkara.

Hasil pemeriksaan teknis Mahkamah Pelayaran, menurut dia, dapat digunakan sebagai alat bukti.

Selain penumpang, Ponto menilai pekerja kapal juga membutuhkan perlindungan hukum yang sesuai dengan karakter pekerjaan di laut.

Persoalan upah, jam kerja, waktu istirahat, repatriasi hingga kecelakaan kerja dapat berkaitan dengan kecelakaan kapal serta pertanggungjawaban perdata dan pidana.

"Kalau satu peristiwa melahirkan persoalan ketenagakerjaan, perdata dan pidana, jangan pekerja yang paling lemah justru dipaksa menghadapi beberapa forum sekaligus," ujarnya.

Ia menilai penyelesaian sengketa pekerja kapal perlu ditempatkan dalam kerangka peradilan maritim sehingga satu peristiwa dapat diperiksa secara utuh.

Ponto menawarkan konsep locus absolutus delicti sebagai salah satu dasar menentukan yurisdiksi Pengadilan Maritim.

Konsep tersebut mencakup enam unsur, yaitu kapal, operasi kapal, muatan kapal, manusia di atas kapal, kegiatan kepelabuhanan, serta pencemaran laut oleh kapal.

"Begitu salah satu unsur tersebut terpenuhi, maka peristiwa itu dapat ditempatkan dalam yurisdiksi Pengadilan Maritim," jelasnya.

Menurut Ponto, unsur manusia di atas kapal menjadi salah satu pintu penting untuk memastikan penumpang dan awak kapal memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Ponto menegaskan pembentukan Pengadilan Maritim tidak boleh hanya berakhir pada pendirian lembaga baru. Kompetensi aparat peradilan juga harus menjadi perhatian.

Ia mengusulkan hakim yang menangani perkara maritim memiliki kompetensi atau sertifikasi di bidang maritim.

Hakim juga perlu didukung ahli yang memahami navigasi, kelaiklautan, struktur komando, tanggung jawab pengangkut dan aspek teknis pelayaran.

"Jangan sampai kita membangun gedung pengadilan, tetapi orang yang mengadili tidak memahami dunia yang sedang diadilinya," tegas Ponto.

Ponto juga menyoroti persoalan jarak dan biaya.

Pelaut yang sedang berada di laut atau keluarga korban yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dapat mengalami kesulitan apabila proses hukum berlangsung panjang dan mahal.

Karena itu, ia mengusulkan Pengadilan Maritim ditempatkan di wilayah pelabuhan utama dengan hukum acara yang sederhana dan cepat.

Pemeriksaan jarak jauh juga dinilai perlu dimungkinkan bagi awak kapal yang sedang berlayar.

"Jangan membuat sistem hukum yang secara formal terbuka, tetapi secara praktis tidak dapat dijangkau oleh orang yang membutuhkan keadilan," ujarnya.

Konsep tersebut juga mencakup bantuan hukum dan keringanan biaya perkara bagi awak kapal serta keluarga korban kecelakaan.

Ponto menilai pembentukan Pengadilan Maritim secara konstitusional dapat dilakukan melalui undang-undang tersendiri sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung.

Ia merujuk pada Pasal 24 ayat (2) juncto Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 serta Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Ponto, Indonesia telah memiliki sejumlah preseden pengadilan khusus, antara lain Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Anak.

Karena itu, ia menilai gagasan Pengadilan Maritim bukan sesuatu yang berada di luar sistem hukum nasional.

Ponto mendorong pemerintah dan DPR menyusun naskah akademik serta rancangan undang-undang mengenai Pengadilan Maritim.

Menurut dia, pembentukan lembaga tersebut harus diikuti dengan pembangunan ekosistem pendukung, mulai dari hakim, penyidik, penuntut umum, advokat, panitera hingga ahli maritim.

"Jangan hanya membentuk lembaganya. Seluruh ekosistem peradilan maritim harus dibangun secara bersamaan agar lembaga tersebut benar-benar berfungsi," kata Ponto.

Ponto menilai ukuran keberhasilan sistem hukum maritim bukan sekadar berdirinya lembaga baru.

Yang lebih penting adalah sejauh mana negara mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat yang selama ini berada pada posisi rentan di ruang maritim.

"Kalau pembentukan ini terus ditunda, pekerja kapal akan tetap menghadapi risiko pertanggungjawaban yang tidak sepadan dengan penguasaannya terhadap keadaan. Penumpang dan keluarga korban juga berpotensi terus kesulitan mendapatkan pemulihan hak," ujarnya.

Ia pun menutup pandangannya dengan menekankan pentingnya kehadiran negara bagi masyarakat yang hidup dan bekerja di laut.

"Keadilan tidak boleh berhenti di bibir pantai. Bagi penumpang dan pekerja kapal, keadilan menjadi nyata ketika negara menyediakan forum yang memahami kapal sebagai ruang hidup, bukan sekadar benda yang berada di suatu titik koordinat," pungkasnya.* (ad)

TANJAB TIMUR — Warga RT 17 RW 04, Kelurahan Perjuangan 1, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menggelar turnamen lacak untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut berlangsung meriah.

Baca Juga:

• 20 Tahun Mengabdi, Kadis Kominfo Medan Arrahmaan Pane Terima Satyalancana Karya Satya

Turnamen lacak menjadi salah satu cara warga memperingati momentum kemerdekaan sekaligus mempererat silaturahmi dan kekompakan antarwarga.

Ketua RT 17, Kadir, mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan HUT RI ke-81.

Selain hiburan, kegiatan itu diharapkan dapat memperkuat tali persaudaraan di lingkungan masyarakat.

Menurut Kadir, kegiatan semacam itu perlu terus dilakukan karena dapat menciptakan suasana kebersamaan di tengah warga.

Ia berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk menjaga persatuan dan turut mendukung kemajuan Indonesia.

"Semoga di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini, Indonesia terus maju dalam berbagai bidang," ujar Kadir.

Antusiasme warga mengikuti turnamen lacak menunjukkan bahwa perayaan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui upacara.

Kegiatan olahraga dan hiburan warga juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, menjaga silaturahmi, serta menumbuhkan semangat gotong royong.

Semangat tersebut menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 RI di lingkungan RT 17 RW 04, sekaligus memperlihatkan peran masyarakat dalam mengisi kemerdekaan melalui kegiatan positif.* (ad)

MEDAN — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan Arrahmaan Pane menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Penghargaan tersebut diserahkan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam upacara penurunan Bendera Merah Putih peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Merdeka Medan, Senin, 17 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Pimpin Penurunan Bendera HUT ke-81 RI di Lapangan Merdeka, Sejumlah ASN Terima Satyalancana dari Presiden

Pemberian Satyalancana Karya Satya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 177/TK/Tahun 2025 tanggal 11 November 2025.

Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi negara terhadap ASN yang dinilai telah menjalankan tugas dan pengabdian secara terus-menerus dengan kesetiaan, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan.

Selain Arrahmaan Pane, sejumlah ASN Pemerintah Kota Medan juga menerima Satyalancana Karya Satya berdasarkan masa pengabdian, yakni 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

Prosesi penyerahan penghargaan berlangsung dalam suasana khidmat.

Upacara turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas, pimpinan perangkat daerah, serta para camat se-Kota Medan.

Penganugerahan Satyalancana Karya Satya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus momentum untuk memberikan penghargaan atas dedikasi ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.* (ad)

MEDAN — Upacara penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung khidmat di Lapangan Merdeka Medan, Senin, 17 Agustus 2026.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Baca Juga:

• SBY Nilai Arah Pembangunan Prabowo 2027 Makin Jelas dan Beri Harapan Baru

Upacara yang diikuti aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Medan, personel TNI dan Polri, serta masyarakat berlangsung tertib.

Prosesi diawali dengan persiapan pasukan, kedatangan inspektur upacara, laporan perwira dan komandan upacara, hingga penurunan Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Medan.

Saat bendera diturunkan, seluruh peserta dan masyarakat yang hadir memberikan penghormatan. Prosesi tersebut diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Setelah diturunkan, Bendera Merah Putih diserahkan kepada Rico Waas selaku inspektur upacara.

Rangkaian kemudian dilanjutkan dengan laporan Komandan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, penghormatan pasukan, persembahan lagu-lagu, serta sesi foto bersama.

Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, sejumlah anggota DPRD Kota Medan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas, Staf Ahli PKK Ny. Martinijal Zakiyuddin, Pj. Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi, serta pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kota Medan.

Selain prosesi penurunan bendera, rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di Lapangan Merdeka Medan juga diisi dengan penyerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Prabowo Subianto.

Penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah ASN Pemerintah Kota Medan yang dinilai telah mengabdi dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah.

Satyalancana Karya Satya diberikan berdasarkan masa pengabdian, yakni 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.

Untuk masa pengabdian 30 tahun, penghargaan diberikan kepada:

- Baginda P. Siregar, S.AP., M.Si., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Sri Inderarayu, S.S., S.Sos., M.Si., Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah.
- Hendra Rido Gunawan Siregar, S.AP., M.Si., Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.

Sementara Satyalancana Karya Satya 20 tahun diberikan kepada Arrahmaan Pane, S.STP., MAP., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Mahdarina Harahap, S.STP., M.N., Analis Kebijakan Muda pada Sekretariat DPRD.

Adapun penghargaan 10 tahun diberikan kepada Arafat Syam, S.STP., Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah; dr. Iman Surya, M.Ked., Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD dr. Pirngadi; Darmaji Dwi Ilham, S.ST., M.Si., Kepala Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan BKPSDM; serta Muhammad Iqbal, S.STP., Lurah Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian para ASN yang menjalankan tugas dengan kejujuran, kecakapan dan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Usai upacara, Rico Waas bersama Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap turun ke lapangan.

Keduanya menyapa dan bersalaman dengan para peserta upacara.

Suasana hangat terlihat ketika jajaran pemerintah kota berbaur dengan peserta dan masyarakat yang hadir.

Momentum tersebut sekaligus menjadi penutup rangkaian upacara penurunan Bendera Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Medan.* (ad)

JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai arah pembangunan yang disiapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk 2027 semakin jelas.

Menurut SBY, agenda tersebut memberikan harapan baru bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Mendagri Tito Siapkan Langkah Prioritas untuk Korban Gempa NTT

SBY menyampaikan pandangannya melalui unggahan di kanal YouTube Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin, 17 Agustus 2026.

"Saya menilai bahwa berbicara tahun 2027 dan sekaligus menandai berlakunya APBN untuk tahun 2027, saya melihat bahwa arah blueprint dan agenda pembangunan yang akan dijalankan pemerintah di tahun depan, menurut saya makin baik, makin jelas dan memberikan harapan baru bagi kita semuanya," kata SBY.

Menurut SBY, pemerintah masih menghadapi tantangan besar, baik dari dalam negeri maupun akibat perkembangan situasi internasional.

Namun, ia menilai agenda pembangunan yang disiapkan pemerintah telah mengarah pada kebutuhan masyarakat.

Sejumlah agenda yang disoroti SBY antara lain menjaga pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

SBY juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen.

Ia menilai angka tersebut cukup tinggi dan ambisius, tetapi bukan target yang mustahil dicapai.

"Saya tahu sasaran pertumbuhan ekonomi misalkan 6%, itu cukup tinggi, ambisius. Meskipun ambisius tidak berarti tidak bisa dicapai," katanya.

SBY kemudian mengingatkan pengalaman ketika dirinya memimpin Indonesia selama 10 tahun.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 6 persen pada masa pemerintahannya turut berdampak terhadap sejumlah indikator ekonomi dan sosial.

"Karena pengalaman saya memimpin dulu dengan 10 tahun rata-rata 6% memang alhamdulillah kemiskinan turun secara tajam, pengangguran juga begitu, utang negara juga menurun drastis, tetapi GDP termasuk income per capita meningkat secara tajam," tuturnya.

Karena itu, SBY menilai pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen kembali akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga kesehatan fiskal dan memastikan setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik.

"Yang penting do your best pemimpin dan pemerintahan kita agar yang disampaikan di hadapan rakyat melalui mimbar di Senayan kemarin bisa diwujudkan dengan baik," ujar SBY.

SBY mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan berbagai agenda yang disampaikan dalam pidato kenegaraan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa menjalankan tanggung jawab sejarah dan moral untuk membawa Indonesia menjadi negara yang semakin maju, adil, dan sejahtera.

"Selamat hari kemerdekaan kita dan kita semua punya tanggung jawab sejarah, tanggung jawab moral untuk memastikan bangsa kita, negara kita makin ke depan makin baik, makin maju, makin adil, dan makin sejahtera," pungkasnya.

SBY sebelumnya menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat menghadiri rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Tanah Air pada 17 Agustus 2026.

Ia juga tidak dapat menghadiri Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo maupun mengikuti upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan di Istana Merdeka seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Saya secara pribadi meminta maaf tidak bisa ikut merayakan di tanah air, tidak juga bisa menghadiri Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, sekaligus juga dalam memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka," ujar SBY.

Saat ini SBY berada di Rochester, Amerika Serikat, untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan atau medical check-up di Mayo Clinic.

Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga akhir Agustus 2026.

SBY berharap dapat kembali ke Indonesia pada September mendatang.

Menurut dia, pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan atas anjuran tim dokter kepresidenan yang selama ini menangani kesehatannya.* (cb/ad)

MANGGARAI TIMUR — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah prioritas untuk menangani korban gempa bumi di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Prioritas penanganan meliputi percepatan pemulihan jaringan listrik dan penyaluran logistik, terutama kebutuhan makanan bagi warga terdampak.

Baca Juga:

• Presiden Iran Sampaikan Duka atas Gempa M 7,7 Flores, Siap Kirim Bantuan Medis

"Jadi prioritas listrik, kemudian makanan. Makanan logistik mereka sangat minta sekali," ujar Tito dalam keterangan tertulis.

Tito mengatakan akan berkoordinasi dengan Direktur Utama PT PLN untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik di Manggarai Timur.

Menurut dia, pembangkit listrik dan gardu induk tidak mengalami kerusakan akibat gempa. Gangguan terjadi karena sejumlah tiang listrik roboh akibat guncangan.

"Pembangkit listrik enggak ada yang rusak. Persoalannya adalah tiang-tiangnya ada yang roboh, jaringan yang dari gardu ke rumah. Itu problemnya," urai Tito.

Tito mengatakan pemulihan listrik menjadi penting bukan hanya untuk kebutuhan penerangan warga.

Menurut dia, kembali normalnya pasokan listrik juga dapat membantu pemulihan jaringan telekomunikasi.

Dengan jaringan komunikasi yang kembali aktif, warga di wilayah terdampak dapat berkomunikasi dengan keluarga mereka yang berada di luar daerah.

"Kalau listriknya sudah mati, mau enggak mau sinyal handphone juga off juga. Nah, itu mungkin hal-hal yang prioritas yang kita kerjakan," kata Tito.

Selain listrik dan logistik, pemerintah juga menyiapkan dukungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak gempa.

Tito mengatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mengirim tenaga medis, obat-obatan, dan relawan ke lokasi bencana.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat posko warga dan tim Basarnas di Kecamatan Lamba Leda Utara, salah satu wilayah yang terdampak cukup parah.

"Segera akan saya telepon Pak Menkes untuk mengirim pasukan beliau, termasuk obat-obatan, relawan medis beliau," tutur Tito.

Tito juga mengapresiasi rencana TNI Angkatan Laut mengerahkan Rumah Sakit Terapung KRI dr Soeharso ke perairan Manggarai Timur.

Menurut Tito, keberadaan rumah sakit terapung tersebut dapat membantu penanganan korban, terutama apabila ditempatkan di wilayah Reo.

"Kalau bisa kita dorong juga Rumah Sakit Angkatan Laut yang kapal yang besar itu, (KRI) Soeharso untuk di (wilayah) Reo. Itu akan sangat banyak membantu sekali," kata Tito.

Tito meninjau Desa Satar Kampas setelah memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur.

Dalam kunjungan tersebut, Tito didampingi Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii dan Bupati Manggarai Timur Agas Andreas.

Pemerintah kini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar warga, pemulihan infrastruktur listrik dan komunikasi, serta penguatan layanan kesehatan di wilayah yang terdampak gempa.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan belasungkawa atas gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Pezeshkian menyampaikan pesan tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto pada Ahad, 16 Agustus 2026.

Baca Juga:

• HUT ke-81 RI, Wali Kota Tanjungbalai Ajak ASN Wujudkan Kemerdekaan Lewat Kerja Nyata

Pemerintah Iran juga menyatakan kesiapannya memberikan bantuan medis dan bantuan darurat ke wilayah yang terdampak bencana.

"Dalam situasi yang sulit ini, seraya menyatakan kesiapan untuk memberikan bantuan darurat dan medis apa pun, saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar memberikan rahmat dan ampunan bagi mereka yang kehilangan nyawa, kesembuhan yang cepat bagi korban luka, serta kesabaran dan kekuatan bagi para penyintas," ujar Pezeshkian, seperti dilansir Tasnim, Senin, 17 Agustus 2026.

Pezeshkian berharap kondisi dan stabilitas di wilayah yang terdampak gempa dapat segera pulih.

Ia juga menyampaikan dukungan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menghadapi dampak bencana.

Sementara itu, proses pendataan korban gempa di Flores masih berlangsung.

Kantor SAR Maumere kembali melakukan rekapitulasi jumlah korban meninggal dan luka-luka akibat gempa.

Hingga Senin, 17 Agustus 2026, pukul 16.40 Wita, jumlah korban meninggal dilaporkan mencapai 68 orang.

Kepala Kantor SAR Maumere Fathur Rahman mengatakan korban meninggal tersebar di sejumlah kabupaten.

"Untuk Kabupaten Manggarai Barat korban meninggal menjadi dua orang, Kabupaten Nagekeo menjadi 8 orang, dan Kabupaten Manggarai Timur menjadi 24 orang, dan terdapat 2 korban meninggal dari Kabupaten Ngada," beber Fathur.

Sementara itu, jumlah korban luka-luka tercatat sebanyak 132 orang.

Fathur mengatakan proses pendataan masih dilakukan oleh tim SAR di lapangan.

Jumlah korban masih berpotensi berubah seiring proses pencarian dan pendataan di sejumlah wilayah terdampak.

Selain akibat tertimpa material bangunan yang roboh, sebagian korban dilaporkan meninggal karena mengalami syok dan trauma setelah gempa.

Gempa tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

Di tengah proses evakuasi dan pemulihan, dukungan dari berbagai pihak terus berdatangan.

Pemerintah Iran menjadi salah satu negara yang menyatakan kesiapan memberikan bantuan untuk mendukung penanganan darurat bagi korban gempa di Flores.* (km/ad)

DELI SERDANG — Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membongkar dugaan aktivitas jual beli narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Jalan Perintis Gang Melur, Desa Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan tiga perempuan yang diduga terlibat dalam peredaran sabu.

Baca Juga:

• 638 Narapidana di Lapas Tanjungbalai Terima Remisi HUT ke-81 RI, 17 Orang Langsung Bebas

Polisi menyebut ketiganya memiliki peran berbeda dalam aktivitas jual beli narkotika tersebut.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi dan keluhan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di rumah tersebut.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan dugaan transaksi narkotika di lokasi.

"Setelah kami temukan adanya transaksi, kami kemudian melakukan penggerebekan. Kami ringkus tiga wanita yang seluruhnya merupakan pengedar," ujar Rafli, Minggu, 16 Agustus 2026.

Menurut polisi, ketiga perempuan tersebut memiliki pembagian tugas dalam menjalankan aktivitasnya.

Ada yang bertugas menerima uang, menyerahkan sabu, hingga menyimpan barang terlarang tersebut.

Polisi juga menemukan pola transaksi yang dilakukan secara tertutup. Pembeli disebut tidak bertemu langsung dengan para pelaku.

Transaksi dilakukan melalui jendela rumah. Setelah pembayaran dilakukan, pembeli mengambil barang dari sisi luar rumah.

Dari tiga perempuan yang diamankan, dua di antaranya diketahui memiliki hubungan keluarga. ER merupakan mertua dari HD.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita dua paket sabu dengan berat total 5,56 gram.

Petugas juga mengamankan satu unit timbangan elektrik yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika.

Polisi menduga ketiga perempuan tersebut baru menjalankan aktivitas peredaran narkoba selama sekitar satu bulan.

Meski telah mengamankan tiga orang, penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

Polisi mendalami asal barang dan pihak yang diduga memasok sabu kepada ketiga perempuan tersebut.

"Kami masih kembangkan kasus ini, kami masih mengejar pelaku-pelaku lain terkhusus yang berperan sebagai pemasok," tegas Rafli.

Ia mengatakan Polrestabes Medan akan terus melakukan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

Penindakan, kata dia, tidak hanya menyasar pengedar, tetapi juga pihak yang memasok narkotika.

"Kami pastikan tidak akan ada ruang bagi pelaku narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan, baik itu pengedar maupun bandar," pungkasnya.

Ketiga perempuan yang diamankan kini menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran sabu tersebut.* (sp/ad)

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Senin, 17 Agustus 2026.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bertindak sebagai inspektur upacara.

Baca Juga:

• 638 Narapidana di Lapas Tanjungbalai Terima Remisi HUT ke-81 RI, 17 Orang Langsung Bebas

Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, anggota TP-PKK Kota Tanjungbalai, hingga pelajar juga mengikuti upacara.

Para siswa tampil mengenakan busana adat dari berbagai daerah di Indonesia.

Usai upacara, Mahyaruddin mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Tanjungbalai menjadikan momentum kemerdekaan sebagai dorongan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut dia, semangat kemerdekaan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui upacara, tetapi harus diwujudkan melalui pekerjaan dan pengabdian sehari-hari.

"Semangat 17 Agustus tidak hanya berhenti usai upacara, tapi ada di seluruh hati sanubari lewat kerja nyata untuk melayani masyarakat," jelas Mahyaruddin usai memimpin upacara.

Mahyaruddin bersama Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk menjaga amanah jabatan sebagai abdi negara.

Ia meminta aparatur memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, termasuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan pemerintah.

Pada momentum HUT ke-81 RI, Mahyaruddin juga mengajak masyarakat berkolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian di Kota Tanjungbalai.

Ia mengatakan upaya tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari penataan kota, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penataan pedagang.

Menurut Mahyaruddin, perubahan tidak dapat dilakukan secara instan.

Pemerintah dan masyarakat membutuhkan proses serta kerja bersama untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Tanjungbalai.

"Karena mewujudkan visi kita itu tidak segampang ucapan. Hari ini kita bicara, besok bukan langsung terealisasi. Namun, butuh waktu secara perlahan," kata Wali Kota.

Mahyaruddin mengatakan semangat kemerdekaan juga akan diwujudkan melalui pembenahan berbagai sektor di Kota Tanjungbalai.

Pembenahan tersebut mencakup infrastruktur, lingkungan, hingga tata kota.

Ia berharap perubahan yang dilakukan secara bertahap dapat memperbaiki kondisi kota sekaligus mengubah stigma terhadap Tanjungbalai.

"Jadi, dengan dilakukannya perubahan ini, berubah stigma Kota Tanjungbalai ini lebih baik, bersih tidak seperti yang dulu-dulu lagi," katanya.

Selain pembenahan kota, Pemerintah Kota Tanjungbalai juga menyelaraskan program kerja dan visi-misi daerah dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, Koperasi Merah Putih, serta program pembangunan lainnya.

Karena itu, Mahyaruddin meminta dukungan seluruh elemen masyarakat agar berbagai program tersebut dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah di daerah.* (ad)

TANJUNGBALAI — Sebanyak 638 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjungbalai Asahan (TBA) menerima remisi/" target="_blank">Remisi Umum 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 17 narapidana dinyatakan langsung bebas setelah masa pidananya berakhir usai mendapatkan remisi.

Baca Juga:

• HUT ke-81 RI, Bupati Labusel Pimpin Upacara Detik-Detik Proklamasi dan Beri Kado Remisi untuk 93 Warga Binaan

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tanjungbalai, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Kepala Lapas Kelas IIB TBA Refin Tua Simanullang beserta jajaran, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta warga binaan.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyaruddin membacakan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

Dalam amanat itu disebutkan bahwa pemberian remisi bukan sekadar tradisi tahunan atau pemenuhan norma hukum.

remisi/" target="_blank">Remisi merupakan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang menunjukkan perubahan perilaku dan mengikuti proses pembinaan dengan baik.

"remisi/" target="_blank">Remisi ini merupakan wujud penghargaan negara atas kesungguhan Saudara sekalian dalam memperbaiki diri. Makna kemerdekaan sejati adalah ketika kita mampu bangkit dari kesalahan masa lalu dan melangkah menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat," ujar Mahyaruddin.

Mahyaruddin menjelaskan, pemberian remisi/" target="_blank">Remisi Umum 2026 kepada warga binaan Lapas Kelas IIB TBA berdasarkan sejumlah keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sebanyak 492 orang menerima remisi berdasarkan SK Nomor PAS-1453.PK.05.03 Tahun 2026.

Kemudian 30 orang berdasarkan SK Nomor PAS-1454.PK.05.03 Tahun 2026, sebanyak 13 orang berdasarkan SK Nomor PAS-1455.PK.05.03 Tahun 2026, dan 103 orang berdasarkan SK Nomor PAS-1458.PK.05.03 Tahun 2026.

Dengan demikian, total narapidana yang memperoleh remisi/" target="_blank">Remisi Umum 2026 mencapai 638 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 narapidana memperoleh remisi/" target="_blank">Remisi Umum II (RU II) atau langsung bebas karena masa pidananya telah berakhir setelah mendapatkan remisi.

Mahyaruddin meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada para warga binaan yang kembali ke lingkungan sosial.

Menurut dia, penerimaan masyarakat diperlukan agar proses adaptasi mereka setelah bebas dapat berlangsung dengan baik.

"Kepada 17 warga binaan yang hari ini langsung bebas, jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai lembaran baru. Kembalilah ke tengah masyarakat dengan penuh percaya diri, junjung tinggi hukum, dan mari bersama-sama berkontribusi membangun dan Wujudkan Tanjungbalai EMAS," tutur Mahyaruddin.

Selain penyerahan remisi, kegiatan di Lapas Kelas IIB TBA juga diisi dengan penyerahan ijazah Paket C kesetaraan kepada warga binaan yang telah menyelesaikan pendidikan.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan siraman bagi warga binaan yang menerima remisi dan langsung bebas.

Kegiatan semakin meriah dengan kejutan ulang tahun ke-45 untuk Kepala Lapas Kelas IIB TBA Refin Tua Simanullang.

Pemberian remisi pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan warga binaan agar dapat memperbaiki diri, menyelesaikan masa pidana dengan baik, serta kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih produktif.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN — Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau Labusel berlangsung khidmat, Senin, 17 Agustus 2026.

Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang bertindak sebagai Inspektur Upacara di Lapangan Santun Berkata Bijak Berkarya (SBBK).

Baca Juga:

• Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di Kisaran, Bupati Asahan: Mari Bersama Wujudkan Asahan Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan

Ketua DPRD Labusel Ari Winata dipercaya membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan.

Sementara Kapten Inf Unggul Sinambela bertugas sebagai Komandan Upacara.

Salah satu momen utama dalam upacara adalah pengibaran Bendera Merah Putih oleh 70 anggota Paskibraka Kabupaten Labusel.

Mereka menjalankan tugas dengan disiplin dan berhasil mengibarkan bendera dengan sempurna.

Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari para peserta dan tamu undangan yang memenuhi Lapangan SBBK.

Bupati Fery menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Labusel.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saya mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut menyukseskan upacara ini," ujar Fery.

Setelah upacara selesai, rangkaian peringatan kemerdekaan dilanjutkan dengan defile pasukan.

Barisan Paskibraka, TNI-Polri, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah, ASN, pelajar tingkat SD hingga SMA, organisasi masyarakat, serta marching band tampil di hadapan masyarakat.

Kehadiran berbagai kelompok tersebut menambah semarak perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Labusel.

Rangkaian peringatan kemerdekaan kemudian dilanjutkan Bupati Fery bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda ke Lapas Kelas III Kotapinang.

Di lokasi tersebut, Fery memimpin upacara pemberian remisi bagi warga binaan.

Sebanyak 93 narapidana menerima remisi dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Fery, remisi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan masa pidana.

Pemberian remisi juga menjadi bentuk penghargaan kepada warga binaan yang menunjukkan perubahan sikap dan perilaku selama menjalani pembinaan.

"Remisi ini merupakan bentuk apresiasi bagi warga binaan yang menunjukkan perilaku baik dan memiliki komitmen untuk memperbaiki diri," katanya.

Rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di Labusel turut dihadiri Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro, Ketua DPRD Ari Winata, Kapolres Labusel AKBP Rosef Efendi, Danramil 11 Kotapinang Mayor Inf Hendra Gunawan, Kejari Labusel Alexander Zaldi, Sekda M. Reza Pahlevi Nasution, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta insan pers.

Peringatan HUT ke-81 RI di Labusel menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan.

Pemerintah daerah juga berharap semangat kemerdekaan dapat mempererat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Labuhanbatu Selatan yang modern, adil, sejahtera, dan berkelanjutan.* (ad)

ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin memimpin upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Rambate Rata Raya Kisaran, Senin, 17 Agustus 2026.

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Kabupaten Asahan, TNI-Polri, organisasi kepemudaan, mahasiswa, pelajar, para pejuang, serta masyarakat.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Serahkan Remisi HUT RI, 24 Warga Binaan Lapas Labuhan Ruku Langsung Bebas: Jadilah Orang yang Bermanfaat

Dalam upacara tersebut, Pasi Pers Dim 0208/Asahan Kapten Inf. F.E. Putra Irawan Damanik bertindak sebagai perwira upacara.

Sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Danramil 15/BPL Kapten Inf. Nuryanto.

Komandan Kompi Paskibraka dijabat Letnan Dua Infanteri Adri Nur Ramadhana dari Batalyon Infanteri 126 Kala Cakti.

Adapun pasukan pengibar bendera melibatkan pelajar dari sejumlah sekolah di Kabupaten Asahan.

Komandan Kelompok Pasukan 17 adalah Kamil Khatab Khairullah dari SMA Negeri 4 Kisaran, sedangkan Komandan Kelompok Pasukan 8 yakni M. Afio Fata Marza Rilna dari SMA Negeri 1 Kisaran.

Pembawa baki dipercayakan kepada Hasna Risyada Raihana dari SMK Swasta Al Ma'shum dengan cadangan Anggun Aprilia dari SMA Negeri 3 Kisaran.

Pengerek bendera adalah Rizoi Fadhil Afif Syahputra dari SMA Negeri 3 Kisaran.

Sementara pembentang bendera Andreansyah Matondang dari SMA Negeri 1 Buntu Pane.

Kelompok Pengawal Pasukan 45 terdiri dari unsur gabungan TNI dan Polri, yakni Kompi 3 Batalyon B Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Batalyon Infanteri 126 Kala Cakti.

Pengibaran Sang Merah Putih berlangsung tertib dan khidmat.

Para peserta mengikuti seluruh rangkaian upacara dengan penuh penghormatan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Usai upacara, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin melepas parade defile yang diikuti drumband, personel TNI-Polri, ASN Pemerintah Kabupaten Asahan, organisasi kepemudaan, pelajar, dan masyarakat.

Taufik mengatakan peringatan HUT ke-81 RI tahun ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat.

Hal itu terlihat dari banyaknya warga yang hadir di Alun-Alun Rambate Rata Raya Kisaran.

"Pada tahun ini upacara peringatan HUT ke-81 RI mendapatkan sambutan yang antusias dari masyarakat Asahan. Ini terlihat dari banyak masyarakat yang hadir untuk mengikuti dan melihat langsung upacara pengibaran bendera di Alun-Alun Rambate Rata Kisaran," ujar Taufik.

Ia berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kita berharap ke depannya Kabupaten Asahan dapat lebih baik lagi dan membantu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur," katanya.

Taufik juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mendukung pembangunan daerah.

"Mari bantu kami membangun Asahan dan wujudkan Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan," ajaknya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan bersama Forkopimda juga menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sejumlah daerah lainnya.

"Kami Pemerintah dan Forkopimda Kabupaten Asahan turut mengucapkan belasungkawa kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana gempa beberapa hari yang lalu di NTT dan beberapa daerah lain," ungkapnya.

Taufik berharap masyarakat yang terdampak bencana diberikan kekuatan dan ketabahan.

Ia juga berharap proses pemulihan dapat berjalan sehingga warga kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

"Semoga saudara-saudara kita diberikan kekuatan dan semoga dapat pulih kembali serta dapat beraktivitas kembali," pungkasnya.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Senin, 17 Agustus 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan remisi umum bagi narapidana serta pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Baca Juga:

• HUT Ke-81 RI, Bupati Batu Bara Pimpin Upacara Detik-Detik Proklamasi

Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 warga binaan dinyatakan bebas pada 17 Agustus 2026.

Bupati Baharuddin berpesan kepada warga binaan yang mendapatkan kebebasan agar menjadikan momentum tersebut sebagai awal untuk memperbaiki diri dan kembali ke tengah masyarakat.

"Setelah keluar dari sini, jadilah contoh yang baik, teladan di masyarakat. Jadilah orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan keluarga. Bagi yang belum bebas, jadikan tempat ini sebagai wadah untuk mengasah ilmu, kesabaran, dan keimanan agar menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Swt," ujar Bupati Baharuddin.

Menurut Baharuddin, pemberian remisi tidak semata-mata harus dipandang sebagai pengurangan masa pidana.

Remisi juga diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, serta mempersiapkan diri kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Ia berharap warga binaan yang telah bebas dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan memberikan manfaat bagi keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

Sementara bagi warga binaan yang masih menjalani masa pidana, Baharuddin meminta agar kesempatan selama berada di dalam Lapas dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan, kesabaran, dan keimanan.

"Remisi bukan sekadar pengurangan masa pidana, tetapi menjadi momentum untuk berubah, memperbaiki diri, dan menatap masa depan yang lebih baik," tegasnya.

Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Batu Bara.

Momentum ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi warga binaan untuk mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Asahan, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Batu Bara.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menjadi inspektur upacara pada peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin, 17 Agustus 2026.

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, Ketua TP PKK Batu Bara Henny Heridawaty Baharuddin, Staf Ahli TP PKK Batu Bara Leli Syafrizal, Pj Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara, ASN, serta tamu undangan.

Baca Juga:

• HUT Ke-81 RI, Polres Simeulue Kibarkan Merah Putih di Bawah Laut

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka kepada pemerintah dan masyarakat.

Lima pensiunan ASN yang menerima penghargaan tersebut adalah Abdul Zahrul, Hakim, Ngatiman, Rosmaini, dan Nurzanah.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Batu Bara juga dimeriahkan dengan drama kolosal yang menggambarkan perjuangan kemerdekaan.

Selain itu, atraksi drumband SMP Negeri 1 Lima Puluh turut menambah semarak rangkaian kegiatan.

Setelah upacara selesai, Bupati Batu Bara bersama Ketua TP PKK, Wakil Bupati bersama Staf Ahli TP PKK, unsur Forkopimda, serta tamu undangan menuju Aula A Kantor Bupati Batu Bara.

Mereka menyaksikan siaran langsung rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang berlangsung di Istana Negara.

Peringatan Detik-Detik Proklamasi tahun ini mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Momentum tersebut menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memperkuat semangat nasionalisme dan mengenang jasa para pahlawan.

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (ad)

SIMEULUE — Personel Polres Simeulue bersama personel Pos SAR dan LSM Ecosistem Impact mengibarkan Bendera Merah Putih di bawah laut untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin, 17 Agustus 2026.

Pengibaran bendera berlangsung di perairan Simeulue.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Busana, Ini Makna Songket Lepus Palembang yang Dipakai Prabowo saat Upacara HUT ke-81 RI

Kapolres Simeulue AKBP Hendry Ferdinand Kennedy mengatakan pengibaran Merah Putih di bawah laut tidak sekadar menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan.

Menurut dia, kegiatan itu juga membawa pesan tentang pentingnya menjaga laut sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.

"Ini merupakan wujud rasa nasionalisme sekaligus memperkuat simbol kedaulatan Indonesia sebagai bangsa maritim. Laut bukan hanya bagian dari wilayah negara, tetapi juga memiliki potensi besar yang harus kita jaga dan lestarikan bersama," kata Hendry.

Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu titik perairan Simeulue dengan melibatkan personel kepolisian, SAR, dan kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap ekosistem laut.

Selain memperingati HUT ke-81 RI, Hendry mengatakan kegiatan itu menjadi bagian dari dukungan terhadap Program ASRI yang dicanangkan Presiden RI.

Program tersebut membawa semangat untuk membangun lingkungan yang bersih, sehat, lestari, dan berkelanjutan.

Pengibaran bendera di bawah laut juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengingatkan pentingnya menjaga ekosistem laut, termasuk kelestarian terumbu karang di wilayah Simeulue.

"Pengibaran Bendera Merah Putih di bawah laut ini merupakan wujud dukungan terhadap Program ASRI Presiden RI, sekaligus menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik di daratan maupun lautan," tutupnya.

Kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa peringatan kemerdekaan dapat dilakukan melalui berbagai cara.

Di Simeulue, semangat HUT ke-81 RI diwujudkan dengan mengibarkan Merah Putih di bawah laut sembari menyampaikan pesan tentang nasionalisme dan kepedulian terhadap lingkungan.* (ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tampil dengan busana bernuansa adat saat mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026.

Prabowo mengenakan jas tutup berwarna biru tua yang dipadukan dengan kain songket khas Palembang.

Baca Juga:

• Prabowo dan Gibran Hadiri Karnaval HUT ke-81 RI di Monas

Kain songket yang dikenakan Prabowo berwarna dasar merah dengan motif geometris bernuansa emas.

Kain tersebut dililitkan di bagian pinggang dan menjuntai hingga mendekati lutut.

Kombinasi jas tutup dan songket membuat penampilan Prabowo terlihat formal sekaligus menonjolkan unsur budaya daerah dalam perayaan HUT ke-81 RI.

Prabowo Kenakan Songket Lepus Palembang

Pemilik Sanggar Nusantara Dot Com, Bachtiar Jamaluddin, mengatakan kain yang dikenakan Prabowo merupakan songket lepus khas Palembang.

"Pak Prabowo memakai jas tutup dan kain songket Palembang. Jenis songket yang beliau kenakan kain songket lepus Palembang," jelas Bachtiar, Senin, 17 Agustus 2026.

Dalam rangkaian upacara, Prabowo terlihat mengenakan jas tutup biru tua dengan potongan panjang hingga melewati bagian pinggang.

Busana tersebut dilengkapi sejumlah kantong di bagian depan.

Prabowo memadukannya dengan peci hitam dan kacamata hitam. Rangkaian bunga melati putih terlihat melingkar di bagian leher.

Sementara itu, kain songket merah dengan hiasan benang emas menjadi bagian paling mencolok dari busana adat yang dikenakan kepala negara tersebut.

Makna Songket Lepus

Menurut Bachtiar, songket lepus merupakan salah satu jenis songket khas Palembang yang memiliki nilai tinggi.

Nama lepus merujuk pada karakter kain dengan motif atau sulaman benang emas yang menutupi sebagian besar permukaan kain.

"Ini adalah jenis kain termewah khas Palembang. Lepus artinya menutupi hampir semua bagian," kata Bachtiar.

Motif berwarna emas pada songket tersebut memberikan tampilan yang kaya dan berkilau.

Dalam busana Prabowo, motif geometris terlihat tersusun secara teratur di atas kain berwarna merah.

Songket lepus merupakan bagian dari tradisi tekstil Palembang yang memiliki nilai budaya dan menjadi salah satu identitas masyarakat Sumatera Selatan.

Melambangkan Kemegahan Sumatera Selatan

Selain memiliki nilai estetika, songket lepus juga memiliki makna simbolis.

Bachtiar mengatakan kain tersebut dikenal sebagai salah satu bentuk kemewahan dan kualitas terbaik dalam tradisi songket Palembang.

"Kain termewah dan terbaik, menandakan kekayaan, kemegahan Sumatera Selatan sebagai bumi emas," ujar Bachtiar.

Penggunaan songket lepus dalam upacara kenegaraan juga memperlihatkan bagaimana unsur budaya daerah hadir dalam peringatan kemerdekaan Indonesia.

Dalam sejumlah foto rangkaian upacara, Prabowo terlihat menyapa masyarakat dan tamu undangan.

Di belakangnya tampak sejumlah Bendera Merah Putih yang memperkuat suasana perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Pilihan jas tutup dan songket lepus Palembang membuat penampilan Prabowo tidak hanya mencerminkan suasana formal sebagai kepala negara, tetapi juga membawa pesan mengenai kekayaan budaya Nusantara dalam perayaan kemerdekaan.* (km/ad)

KARO — Tangis Fitriani br Sijabat pecah saat bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Ahad, 16 Agustus 2026.

Putrinya, Agnesia Paruliana br Silitonga, merupakan salah satu pelajar yang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Absen dari Upacara 17 Agustus di Istana, SBY: Saya Minta Maaf

Di hadapan Kepala BGN, Fitriani meminta penjelasan mengenai penyebab gangguan kesehatan yang dialami putrinya.

"Apa sebenarnya racun yang dimakan anak saya, agar kami tahu cara mengobatinya," ujar Fitriani.

Fitriani mengatakan Agnesia pertama kali mendapat perawatan di RS Amanda Berastagi setelah mengalami gangguan pernapasan dan sesak pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Setelah mendapat penanganan medis, Agnesia sempat diperbolehkan pulang.

Namun, kondisi putrinya kembali memburuk. Agnesia mengalami keluhan mual dan gatal-gatal sehingga keluarga membawanya kembali ke rumah sakit.

Agnesia kemudian menjalani perawatan di RS Efarina Etaham Berastagi.

Fitriani mengatakan dirinya ingin mengetahui penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami anaknya agar pengobatan yang diberikan sesuai dengan kondisi Agnesia.

"Aku tidak mau salah obat. Nanti rusak ginjalnya, siapa lagi yang bertanggung jawab," ucapnya.

Menurut Fitriani, kepastian mengenai penyebab gangguan kesehatan penting bagi keluarga.

Ia juga menyebut masyarakat Karo memiliki pengetahuan mengenai pengobatan tradisional yang berkembang di tengah masyarakat.

"Intinya kami mau obat yang cocok dengan penyakitnya," katanya.

Fitriani juga mempertanyakan bentuk pertanggungjawaban BGN setelah ratusan siswa diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG.

Ia meminta pemerintah tidak hanya datang melihat kondisi korban, tetapi juga memberikan penjelasan yang jelas kepada keluarga mengenai penyebab kejadian dan langkah penanganannya.

"Pertanggungjawaban yang mana yang kalian bilang, anak saya ini sebenarnya kenapa, tolong jangan cuma datang dan melihat, kasih kami keterangan yang jelas," tegas Fitriani.

Sudaryono datang ke Sumatera Utara untuk melihat langsung kondisi siswa yang masih menjalani perawatan.

Sebelumnya, ia meninjau korban di RS Haji Medan sebelum bertolak ke Kabupaten Karo.

Menanggapi keluhan orang tua korban, Sudaryono mengatakan hasil investigasi kasus dugaan keracunan MBG akan disampaikan secara terbuka.

Ia memastikan BGN tidak akan menutupi penyebab kejadian tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan awal yang diperoleh BGN, dugaan masalah mengarah pada ikan yang disebut tidak disimpan di ruang pendingin selama lebih dari 12 jam.

Sudaryono juga mengakui adanya kelalaian di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilainya fatal.

"Hasil uji sudah ada di Dinas Kesehatan. Itu ada kelalaian yang fatal dan kita sudah lakukan penutupan dapur, dan kepala SPPG sudah kita copot," ujar Sudaryono.

Dapur SPPG yang berkaitan dengan kejadian tersebut telah ditutup. Kepala SPPG juga dicopot dari jabatannya.

Kasus dugaan keracunan MBG di Berastagi terjadi pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Sejumlah pelajar dari SMAN 1 Berastagi, SMA Bersama, dan SMK Negeri 1 Berastagi mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan dari program MBG.

Sebagian siswa harus mendapat penanganan di rumah sakit. Jumlah siswa yang mengalami keluhan kesehatan dilaporkan mencapai lebih dari 300 orang.

Berdasarkan data hingga Ahad, sebanyak 32 pelajar masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Mereka dirawat di RS Efarina Etaham Berastagi, RS Amanda Berastagi, RS Haji Medan, dan RS Bina Kasih Medan.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian pemerintah.

Selain memastikan kondisi para siswa, BGN melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG dan SPPG yang terlibat.

Bagi keluarga korban, penanganan medis dan pemulihan anak menjadi prioritas.

Namun, mereka juga menunggu penjelasan mengenai penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah.* (km/ad)