BATU BARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara melalui Sekretariat DPRD menggelar hearing dan dialog bersama tokoh budaya, para zuriat/kedatukan, insan media pers, serta masyarakat untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Batu Bara tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu Kabupaten Batu Bara.

Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Batu Bara tersebut menjadi ruang untuk menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, khususnya para pelaku dan pemerhati budaya Melayu, terkait arah pengaturan serta perlindungan kebudayaan daerah.

Baca Juga:

• Catatan tentang Arah Bangsa yang Teralih

Sejumlah tokoh budaya dan perwakilan kedatukan diharapkan dapat memberikan masukan mengenai sejarah, adat istiadat, kesenian, bahasa, tradisi, situs budaya, hingga berbagai warisan budaya yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Batu Bara.

DPRD Kabupaten Batu Bara menilai penyusunan Ranperda Pemajuan Kebudayaan Melayu membutuhkan partisipasi publik.

Karena itu, keterlibatan tokoh adat, zuriat, budayawan, masyarakat dan media dinilai penting agar regulasi yang nantinya disahkan benar-benar mampu mengakomodasi kepentingan kebudayaan daerah.

Salah satu perhatian dalam pembahasan adalah pentingnya menghadirkan payung hukum yang lebih kuat bagi pemajuan kebudayaan Melayu di Kabupaten Batu Bara.

Regulasi tersebut diharapkan dapat memperjelas peran pemerintah daerah dalam melakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

Selain itu, keberadaan berbagai peninggalan sejarah dan budaya di Batu Bara juga menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian.

Situs-situs bersejarah seperti Istana Niat Lima Laras dan Istana Kedatukan Indrapura merupakan bagian dari kekayaan sejarah yang perlu dijaga dan diperkenalkan kepada generasi penerus.

Sementara itu, Kabupaten Batu Bara sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelestarian dan Perlindungan Budaya Tempatan.

Kehadiran Ranperda Pemajuan Kebudayaan Melayu selanjutnya diharapkan dapat memperkuat kebijakan daerah dalam menjaga sekaligus mengembangkan identitas budaya Melayu Batu Bara.

Melalui hearing dan dialog ini, DPRD Kabupaten Batu Bara membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, kritik maupun usulan sebelum Ranperda tersebut memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.

Pemajuan kebudayaan bukan hanya soal mempertahankan warisan masa lalu, tetapi juga memastikan adat, tradisi dan identitas Melayu Batu Bara tetap relevan serta diwariskan kepada generasi mendatang.* (ad)

JAKARTA — Eks Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu, 7 Oktober 2026.

Febrie tiba di ruang persidangan sekitar pukul 13.54 WIB. Ia mengenakan kemeja batik berwarna cokelat dan membawa sebuah buku catatan kecil.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Dukung Jaksa Sahabat Pendidik, Sekolah Dapat Pendampingan Hukum

Sesekali, Febrie juga meladeni awak media yang mengambil gambarnya.

Dalam persidangan tersebut, konsultan hukum Don Ritto dan pihak swasta Nurman Herin juga dihadirkan. Keduanya merupakan terdakwa dalam perkara yang sama.

Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat telah mendaftarkan ketiga perkara tersebut.

Perkara Febrie tercatat dengan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst, Don Ritto dengan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst, dan Nurman Herin dengan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst.

Dalam perkara ini, Kejagung menjerat Febrie dengan dugaan korupsi dan TPPU.

Jaksa mendakwa Febrie menyalahgunakan kewenangannya ketika menduduki sejumlah jabatan strategis di Kejaksaan Agung.

Berikut sejumlah fakta yang terungkap dalam sidang perdana Febrie Adriansyah berdasarkan dakwaan jaksa.

34 Jaksa Disiapkan untuk Menuntut Febrie

Kejaksaan Agung menyiapkan 34 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani perkara Febrie Adriansyah dan dua terdakwa lainnya.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan komposisi JPU juga melibatkan sejumlah anggota Tim Sembilan yang sebelumnya menangani penyidikan perkara Febrie.

"Ya Tim 9 ada beberapa. Ya kita gabungan, yang jelas banyak juga jaksa-jaksanya mantan dari KPK. Jaksa yang pernah berkarya di KPK," imbuhnya.

Menurut Anang, keterlibatan Tim Sembilan dalam penuntutan dilakukan karena mereka dinilai memahami konstruksi perkara yang menjerat Febrie dan terdakwa lainnya.

Febrie Didakwa Memeras Tan Kian Rp55 Miliar

Dalam dakwaan, Febrie disebut melakukan pemerasan terhadap taipan properti Tan Kian sebesar Rp55 miliar.

Peristiwa tersebut disebut terjadi pada 2020 ketika Febrie menjabat Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI.

Saat itu, Febrie tengah menangani perkara korupsi Asuransi Jiwasraya.

Dalam perkara tersebut, pengusaha Benny Tjokrosaputro alias Bentjok telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Kondisi itu membuat Tan Kian khawatir karena memiliki hubungan bisnis dengan Bentjok.

Tan Kian juga telah dua kali diperiksa di Gedung Bundar Kejagung.

Ia kemudian meminta Lucy Kweek memfasilitasi pertemuan dengan Ferry Yanto Hongkiriwang yang disebut sebagai orang dekat Febrie.

Dalam pertemuan tersebut, Ferry disebut menakut-nakuti Tan Kian dengan kemungkinan dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

Dakwaan Penerimaan Rp352 Miliar

Jaksa juga mendakwa Febrie dan pihak terkait menerima uang yang disebut berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang selama periode 2020 hingga 2026.

Dalam dakwaan disebutkan, total penerimaan tersebut mencapai sekitar Rp352 miliar, yang terdiri atas sekitar Rp346 miliar dan US$440.990.

Jaksa menyebut praktik tersebut dilakukan bersama orang-orang yang disebut sebagai kepercayaan Febrie, yakni Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho.

Menurut dakwaan, uang tersebut diduga berasal dari sejumlah pihak yang memiliki perkara di Kejaksaan Agung.

Rinciannya antara lain penerimaan Rp55 miliar dari Tan Kian terkait perkara Asuransi Jiwasraya.

Febrie juga didakwa menerima saham senilai Rp14 miliar dari Michael Njoman, Direktur sekaligus pemilik PT Cahaya Baja Sukses (PT CBS).

Selain itu, jaksa menyebut adanya penerimaan Rp20 miliar dari Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada (OBP) Tria Bellitonita, Rp60 miliar dari pemilik manfaat PT Budi Agung Sentosa Andy Chandra Tan, serta Rp203 miliar dari pihak berperkara lainnya.

Febrie juga didakwa menerima US$440.990 dari PT Sinarmas Asset Management.

Didakwa Menerima Saham Rp14 Miliar

Dalam perkara lainnya, Febrie didakwa menerima saham senilai Rp14 miliar terkait penyelesaian kewajiban PT Cahaya Baja Sukses kepada PT Krakatau Niaga Indonesia.

Jaksa menjelaskan, PT Krakatau Niaga Indonesia yang merupakan anak usaha Krakatau Steel memiliki persoalan terkait kewajiban PT CBS.

Pada pertengahan 2024, kewajiban tersebut disebut masih mencapai Rp57,3 miliar.

Persoalan tersebut kemudian meminta perhatian Michael Njoman selaku Direktur sekaligus pemilik PT CBS.

Michael disebut meminta bantuan Ferry Yanto Hongkiriwang yang memiliki kedekatan dengan Febrie agar kewajiban perusahaan dapat diringankan.

Uang Rp20 Miliar Disebut Menggunakan Kode "Kue"

Jaksa juga mendakwa Febrie menerima uang Rp20 miliar dari PT Oktasan Baruna Persada (OBP), perusahaan pemasok batu bara untuk kebutuhan PLTU Suralaya.

Penyerahan uang disebut berlangsung pada Februari 2024.

Bos PT OBP Tria Bellitonito meminta direkturnya, Hadi Hidayat alias Tomi Hadi, menyerahkan uang tersebut kepada Febrie.

Dalam proses penyerahan, pihak OBP disebut menggunakan kode "kue" untuk menyebut uang tunai yang akan diserahkan di Cafe de'Clan, Jakarta Selatan.

Diduga Membeli Cafe de'Clan

Dalam dakwaan, Febrie juga disebut membeli restoran Prancis di Jakarta Selatan yang kerap menjadi tempat berkumpul bersama sejumlah rekannya.

Jaksa menyebut Febrie meminta Don Ritto melakukan akuisisi restoran tersebut melalui PT De Clan Kulinari Nusantara.

Dalam perusahaan tersebut, Don Ritto disebut memiliki mayoritas saham, yakni 9.999 saham dengan nilai Rp999 juta.

Jaksa menduga restoran tersebut kemudian digunakan dalam rangkaian praktik pencucian uang yang didakwakan kepada Febrie dan pihak lainnya.

Didakwa Menerima Rp60 Miliar dan Aset

Febrie juga didakwa memperoleh keuntungan ketika menangani perkara dugaan korupsi importasi tekstil periode 2018–2020.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut Febrie menerima uang Rp60 miliar serta sejumlah aset dan bangunan.

Perkara tersebut menyeret PT Budi Agung Sentosa. Direktur Utama perusahaan, Heri Janto, sempat diperiksa sebagai saksi.

Heri kemudian disebut melaporkan pemeriksaan tersebut kepada Andy Chandra Tan selaku pemilik manfaat PT BAS.

Keduanya kemudian menghubungi Don Ritto yang disebut sebagai orang kepercayaan Febrie untuk meminta bantuan agar keterlibatan mereka dalam perkara dapat dihindari dengan memberikan imbalan.

Didakwa Memiliki 29 Perusahaan dan Yayasan

Jaksa juga mengungkap dugaan penggunaan 29 perusahaan dan yayasan untuk menyamarkan hasil kejahatan.

Menurut dakwaan, Febrie bersama Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry Yanto Hongkiriwang diduga mendirikan atau mengambil alih sejumlah perusahaan dan yayasan.

Aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut disebut ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, dihibahkan, dititipkan, dibawa ke luar negeri, diubah bentuk, ditukarkan dengan mata uang atau surat berharga, maupun dilakukan tindakan lain untuk menyamarkan asal-usulnya.

Jaksa menyebut praktik tersebut diduga berlangsung ketika Febrie menduduki posisi strategis, mulai dari Direktur Penyidikan Jampidsus hingga Jampidsus pada periode 2020–2026.

Dalam dakwaan, pengumpulan uang tersebut disebut menyasar pihak-pihak yang memiliki perkara di Gedung Bundar Kejagung.

Uang yang diterima kemudian diduga disamarkan melalui sejumlah perusahaan dan yayasan.

Seluruh tuduhan tersebut masih berupa dakwaan jaksa yang harus dibuktikan dalam persidangan.

Febrie Adriansyah dan terdakwa lainnya memiliki hak untuk memberikan pembelaan dan membantah dakwaan melalui proses persidangan yang sedang berjalan.* (bi/ad)

JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan TNI Angkatan Darat akan bertindak tegas dan merespons cepat setiap laporan mengenai dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam aktivitas judi online (judol).

Pernyataan itu disampaikan Maruli saat menanggapi isu yang ramai beredar di media sosial mengenai dugaan seorang oknum prajurit yang disebut menjadikan rumah dinas sebagai markas judi online.

Baca Juga:

• HUT ke-81 TNI, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Fadly Abdina Tegaskan Pentingnya Sinergitas TNI-Polri

"Pokoknya, kalau ada laporan, kita pasti tindak tegas. Kalau kita pasti respon cepat. Sudah, pasti cepat. Kalau kita cepat lah," kata Maruli usai menghadiri penyampaian taklimat Presiden Prabowo Subianto kepada 800 perwira tinggi TNI dan Polri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Saat kembali ditanya mengenai perkembangan penanganan isu tersebut, Maruli kembali memastikan jajaran TNI akan bergerak cepat apabila menerima laporan.

"Sudah pasti cepat," ujarnya.

Meski demikian, Maruli belum menjelaskan secara rinci mengenai status penanganan dugaan tersebut.

Ia juga tidak menyebutkan apakah pemeriksaan terhadap oknum yang dimaksud telah dilakukan.

"Kalau kita cepat lah. Udah ya," kata Maruli.

Pernyataan tersebut menunjukkan sikap TNI AD untuk segera merespons setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran yang melibatkan prajurit.

Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut dari Maruli mengenai identitas oknum maupun hasil pemeriksaan terkait dugaan rumah dinas yang disebut digunakan sebagai markas judi online.* (bi/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami penurunan pada perdagangan Kamis, 8 Oktober 2026.

Harga emas Antam tercatat sebesar Rp2.565.000 per gram, turun Rp15.000 dibandingkan harga pada perdagangan sehari sebelumnya.

Baca Juga:

• Rupiah Kembali Menguat, Tembus Rp17.861 per Dolar AS pada Kamis Pagi

Antam menetapkan harga buyback sebesar Rp2.366.000 per gram, turun Rp25.000 dalam sehari.

Berikut daftar harga emas batangan Logam Mulia Antam pada Kamis, 8 Oktober 2026:

0,5 gram: Rp1.332.500
1 gram: Rp2.565.000
2 gram: Rp5.070.000
3 gram: Rp7.580.000
5 gram: Rp12.600.000
10 gram: Rp25.145.000
25 gram: Rp62.737.000
50 gram: Rp125.395.000
100 gram: Rp250.712.000
250 gram: Rp626.515.000
500 gram: Rp1.252.820.000
1.000 gram: Rp2.505.600.000

Penurunan harga emas Antam terjadi seiring dengan koreksi harga emas dunia.

Harga emas di pasar spot pada perdagangan sebelumnya ditutup di level US$4.108,8 per troy ons.

Harga tersebut turun 1,34 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya dan menjadi level terendah dalam satu bulan terakhir.

Salah satu faktor yang menekan harga emas dunia adalah kembali menguatnya harga minyak mentah.

Harga minyak jenis Brent naik 0,36 persen menjadi US$100,94 per barel.

Harga Brent telah menguat selama dua hari berturut-turut. Dalam periode tersebut, harga minyak naik sekitar 0,62 persen.

Risiko kenaikan harga minyak masih terbuka karena konflik di Timur Tengah belum berakhir.

Ketegangan tersebut berpotensi mengganggu pasokan energi dan mendorong kenaikan harga minyak global.

Kenaikan harga energi kembali meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap inflasi.

Kondisi tersebut dapat membuat bank sentral mempertahankan atau bahkan menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan tekanan harga.

Kondisi suku bunga menjadi salah satu faktor penting bagi pergerakan harga emas. Emas merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil atau non-yielding asset.

Ketika suku bunga berada pada level tinggi, daya tarik emas dapat berkurang karena investor memiliki alternatif aset yang memberikan imbal hasil lebih tinggi.

Dengan demikian, penurunan harga emas dunia turut memberikan tekanan terhadap harga emas batangan Antam di dalam negeri.* (ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis, 8 Oktober 2026.

Penguatan ini melanjutkan tren positif dari penutupan perdagangan sehari sebelumnya.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah, Saham AADI hingga ANTM Masuk Zona Merah

Mengutip Trading Economics, pada pukul 09.03 WIB rupiah menguat 0,28 persen ke posisi Rp17.861 per dolar AS.

Penguatan rupiah mendapat sentimen positif dari kondisi ekonomi domestik.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian pelaku pasar adalah posisi cadangan devisa Indonesia pada September 2026 yang tercatat sekitar US$146,3 miliar.

Angka tersebut berada di dekat level tertinggi dalam lima bulan dan memberikan sinyal positif terhadap ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.

Selain cadangan devisa, investor juga mencermati proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Suahasil memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di atas 5,5 persen pada semester II 2026.

Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada semester I 2026.

"Pemerintah berupaya melakukan belanja yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efisiensi belanja, serta memberikan insentif pajak bagi sektor-sektor utama," tulis laporan tersebut. Kamis (8/10/2026).

Di tengah penguatan rupiah, indeks dolar AS justru terpantau melemah 0,13 persen ke level 102,15.

Trading Economics menyebut indeks dolar masih berada di level tinggi menjelang publikasi risalah rapat terbaru The Federal Reserve atau The Fed serta pernyataan lanjutan dari para pejabat bank sentral Amerika Serikat tersebut.

Kondisi itu menjadi salah satu faktor yang membatasi ruang penguatan rupiah lebih jauh.

Meski menguat pada perdagangan pagi, posisi rupiah masih mencerminkan pelemahan sebesar 2,16 persen secara bulanan dan 7,78 persen secara tahunan.

Untuk pergerakan ke depan, Trading Economics memperkirakan nilai tukar rupiah pada kuartal IV 2026 berada di level Rp17.819 per dolar AS.

Pergerakan rupiah selanjutnya akan dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kondisi ekonomi domestik, cadangan devisa, kebijakan fiskal pemerintah, hingga arah kebijakan suku bunga The Fed.

Penguatan rupiah pada awal perdagangan Kamis memberikan sinyal positif, meski tekanan dari dolar AS dan ketidakpastian kebijakan moneter global masih menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Disclaimer: Informasi ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham maupun instrumen investasi lainnya.

Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca.

Potensi keuntungan dan risiko kerugian dari keputusan investasi menjadi tanggung jawab masing-masing investor.* (bi/ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Kamis, 8 Oktober 2026.

Sejumlah saham unggulan seperti PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI), hingga PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) bergerak di zona merah pada awal perdagangan.

Baca Juga:

• IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.146, Sektor Energi Turun Paling Dalam

Dari seluruh saham yang diperdagangkan, sebanyak 208 saham menguat, 243 saham melemah, sementara 512 saham bergerak stagnan.

Di jajaran saham LQ45, pelemahan terbesar dipimpin AADI yang turun 2,07 persen menjadi Rp11.850 per saham.

Selanjutnya MAPI melemah 1,61 persen ke Rp1.525 dan ANTM turun 1,55 persen ke level Rp3.180.

Pelemahan juga terjadi pada PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) sebesar 1 persen menjadi Rp1.485, PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) turun 0,89 persen ke Rp3.350, serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang terkoreksi 0,73 persen menjadi Rp4.070.

Di sisi lain, sejumlah saham masih mampu mencatatkan penguatan.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) naik 1,22 persen ke Rp1.240, PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) menguat 1,12 persen ke Rp362, dan PT Astra International Tbk. (ASII) naik 1,05 persen ke Rp4.830.

Penguatan juga terjadi pada PT ESSA Industries Indonesia Tbk. (ESSA) sebesar 0,85 persen menjadi Rp590, PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) naik 0,67 persen ke Rp1.505, serta PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) yang menguat 0,63 persen ke Rp1.600.

Tim Analis MNC Sekuritas memperkirakan IHSG saat ini berada pada bagian dari wave c dari wave (y) pada label hitam.

Area penguatan IHSG diperkirakan akan menguji gap pada level 6.227-6.231.

Sementara itu, area koreksi terdekat berada di kisaran 6.118-6.141.

"Namun demikian, pada label merah IHSG akan menguji area 6.342-6.430 sekaligus cluster MA20 dan MA60," tulis riset harian, Kamis (8/10/2026).

Adapun level support IHSG diproyeksikan berada di 6.091 dan 5.973. Sementara level resistance berada pada rentang 6.297 dan 6.376.

Dari sisi fundamental, pergerakan pasar saham juga masih dibayangi kebijakan bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed).

The Fed diperkirakan masih memiliki peluang mengetatkan kebijakan moneter hingga akhir 2026.

Dalam risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) September 2026, bank sentral AS membuka peluang kenaikan suku bunga acuan sebelum akhir tahun.

BRI Danareksa Sekuritas mencatat mayoritas pejabat Federal Reserve menilai kenaikan Federal Funds Rate (FFR) tambahan masih tepat dilakukan sebelum akhir 2026 untuk merespons inflasi yang masih berada di atas target.

Meski demikian, risalah rapat tersebut belum memberikan kepastian mengenai kapan kenaikan suku bunga berikutnya akan dilakukan.

"Dari 18 pejabat The Fed dalam proyeksi September, sebanyak 16 pejabat memperkirakan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga masih akan terjadi pada tahun ini. Rapat FOMC berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober dan 9 Desember 2026," papar tim analis BRIDS, Kamis (8/10/2026).

Kebijakan suku bunga The Fed menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan investor karena dapat memengaruhi arus modal, nilai tukar, serta sentimen pasar saham di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini akan dipengaruhi oleh kombinasi sentimen global, kebijakan moneter Amerika Serikat, serta kinerja saham-saham berkapitalisasi besar di dalam negeri.

Disclaimer: Informasi ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham.

Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca.

Risiko kerugian maupun potensi keuntungan dari keputusan investasi menjadi tanggung jawab masing-masing investor.* (ad)

Oleh: Dr. Rido Hermawan, M.Sc .

Ada pertanyaan sederhana yang belakangan ini sering muncul di ruang-ruang diskusi, warung kopi, hingga kolom komentar media sosial: mengapa bangsa yang memiliki begitu banyak pekerjaan rumah besar justru asyik memperdebatkan selembar kertas?

Baca Juga:

• BERLAYAR Hadir di Desa Perkotaan, Warga Batu Bara Bisa Urus Dokumen hingga Cek Kesehatan

Sementara itu, dunia tidak pernah berhenti bergerak. Kecerdasan buatan mengubah lanskap kerja.

Rantai pasok global bergeser. Harga energi dan pangan bergejolak. Dan kita—masih di sini, memperdebatkan hal yang sama.

Tulisan ini bukan tentang siapa yang benar atau salah dalam polemik itu. Bukan pula tentang membela atau menyerang pihak tertentu. T

ulisan ini tentang kita—tentang bagaimana sebuah bangsa bisa kehilangan arah bukan karena kehilangan tujuan, tetapi karena terlalu lama menatap ke belakang.

Tentang bagaimana kita bisa begitu sibuk memperdebatkan yang ramai, hingga lupa mengurus yang penting.

Mengapa Bangsa Bisa Teralih?

Dalam ekosistem politik kita, isu identitas selalu lebih mudah dijual daripada isu kebijakan.

Isu ijazah tidak membutuhkan data, tidak memerlukan analisis mendalam, dan langsungmemicu emosi.

Ia cukup menghadirkan narasi sederhana: kita versus mereka.

Sementara itu, isu hilirisasi nikel, transisi energi, atau reformasi birokrasi menuntut pemahaman, kesabaran, dan kemampuan berpikir jangka panjang.

Tidak heran jika yang terakhir ini jarang menjadi trending topic.

Media sosial memperparah keadaan. Algoritma tidak peduli pada masa depan bangsa. Ia peduli pada klik, pada engagement, pada berapa lama mata menatap layar.

Konten yang kontroversial dan emosional selalu menang atas konten yang mendidik dan reflektif.

Ini menciptakan siklus umpan balik yang memperkuat isu remeh dan menenggelamkan isu substansial.

Kita terjebak dalam ekonomi perhatian yang menguntungkan kebisingan, bukan pencerahan. Di sisi lain, literasi politik publik kita memangbelum matang.

Banyak yang terjebak pada simbolisme, pada pencitraan, pada drama yang disajikan setiap hari di layar kaca. Ini bukan sepenuhnya kesalahan masyarakat.

Pendidikan politik kita belum cukup kuat untuk membekali warga dengan kemampuan membedakan mana yang penting dan mana yang hanya ramai.

Demokrasi bukan hanya soal memilih setiap lima tahun.

Demokrasi adalah soal memahami apa yang sedang dipertaruhkan, setiap hari, dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Biaya yang Tidak Terlihat

Ketika perhatian bangsa teralih, ada biaya yang tidak terlihat namun sangat nyata.

Pertama, biaya ekonomi.

Ketidakpastian politik yang berkepanjangan menekan sentimen investor, melemahkan nilai tukar, dan memperlambat pertumbuhan.

Setiap hari yang dihabiskan untukpolemik adalah hari yang hilang untuk reformasi. Investor tidak bertanya siapa yang menang dalam polemik.

Mereka bertanya: apakah aturan mainnya jelas? Apakah arah kebijakannya konsisten? Apakah negara ini serius membangun?

Kedua, biaya sosial.

Polarisasi masyarakat semakin dalam. Kelelahan politik melanda. Kepercayaan pada institusi menurun.

Survei demi survei menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah terus merosot, bukan hanya karena masalah ekonomi, tetapi juga karena rasa lelah melihat elite politik sibuk bertengkar sementara rakyat menunggu solusi.

Generasi muda yang seharusnya menjadi motor perubahan justru tumbuh menjadi apatis.

Ketika politik menjadi tontonan, warga menjadi penonton. Dan penonton tidak membangun bangsa.

Ketiga, biaya strategis.

Sementara kita sibuk dengan polemik, negara-negara lain berlomba menguasai teknologi, mengamankan pasokan energi, dan memperkuat kedaulatan digital.

Vietnam berlari kencang menarik investasi chip. India membangun ekosistem AI raksasa.

Brasil memimpin diplomasi energi hijau. Kita? Kita masih berdebat tentang keaslian tanda tangan. Dunia tidak menunggu kita selesai berdebat.

Dunia sedang bergerak. Dan setiap detik yang kita habiskan untuk hal yang tidak penting adalah detik yang hilang untuk menyiapkan masa depan.

Kembali ke Agenda Besar

Lalu, apa yang harus dilakukan?

Pertama, kita perlu reorientasi prioritas. Bangsa ini membutuhkan kesepakatan baru tentang apayang benar-benar penting.

Tujuan bernegara sudah jelas: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Setiap energi politik harus diukur dengan satu pertanyaan sederhana: apakah ini membawa kita lebih dekat ke tujuan itu?

Jika tidak, mengapa kita membuang waktu untuk itu?

Kedua, pemimpin dan elite politik harus berani mengalihkan perhatian publik dari isu remeh ke agenda besar.

Mereka harus berbicara tentang visi, bukan hanya tentang konflik.

Mereka harus menjelaskan mengapa hilirisasi penting, mengapa transisi energi tidak bisa ditunda, mengapa kedaulatan pangan adalah fondasi kemerdekaan.

Kepemimpinan sejati bukan tentang memenangkan polemik, tetapi tentang mengarahkan perhatian bangsa pada hal yangbenar-benar menentukan masa depan.

Ketiga, media harus mengambil peran sebagai pendidik publik, bukan sekadar penyebar sensasi.

Media yang baik bukan yang paling ramai, tetapi yang paling mencerahkan.

Media harus berani memberi ruang pada isu-isu substansial, meskipun tidak selalu menghasilkan klik sebanyak berita konflik.

Masyarakat sipil juga harus mendorong dialog yang substantif dan inklusif, bukan sekadar ikut arus kebisingan.

Keempat, literasi publik harus dibangun secara berkelanjutan. Pendidikan politik harus dimulai dari sekolah dan terus berlanjut sepanjang hayat.

Publik perlu dibekali kemampuan untuk membedakan antara yang ramai dan yang penting.

Bangsa yang maju adalah bangsa yang bisa membedakan antara kebisingan dan suara hati nuraninya.

Refleksi dan Ajakan

Pada akhirnya, bangsa ini tidak kekurangan tujuan. Kita hanya kehilangan fokus.

Kita terlalu lama menatap ke belakang, sementara masa depan menuntut kita untuk melangkah. Sejarah tidak mencatat pemenang polemik.

Sejarah mencatat bangsa yang berhasil menyiapkan masa depannya. Bayangkan sebuah kapal besar di tengah samudra.

Awaknya sibuk memperdebatkan warna layar, sementara badai menghantam dari kejauhan.

Di tengah badai yang menanti, bukan warna layar yang menyelamatkan kita. Tetapi arah, kekuatan, dan kesatuan awak kapal.

Kita perlu berhenti bertanya "siapa yang salah?" dan mulai bertanya "apa yang penting?" Kita perluberhenti menjadi penonton, dan mulai membangun.

Mari kita berhenti menjadi penonton. Mari kita mulai membangun.

Karena masa depan tidak datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang menyiapkannya.

Yang penting bukanlah siapa yang paling ramai hari ini. Yang penting adalah siapa yang siap menghadapi esok. Dan esok tidak menunggu siapa pun.* (ad)

*) Penulis adalah seorang purnawiran Mayor Jenderal TNI yang mengampu Pengajar Kewaspdaan Naional periode 2019-2024 dan Deputi Pemantapan Nilai Kebangsaan periode 2024-2026 yang pada saat ini menjalani kegiatan sebagai Dosen manajemen, komisaris di perusahaan swasta dan aktif sebagai pembina beberapa organisasi non pemerintah.

BATU BARA — Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus memperkuat pelayanan publik melalui program Bupati Batu Bara Sinergi Melayani Masyarakat atau BERLAYAR.

Program ini dirancang untuk mendekatkan berbagai layanan pemerintahan kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat, dan terjangkau.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian Dorong Kuala Tanjung Jadi Penggerak Ekonomi Sumut

Dalam kegiatan tersebut, berbagai layanan publik dihadirkan langsung di tengah masyarakat.

Bupati Baharuddin turun menyapa warga sekaligus berdialog untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan yang disampaikan masyarakat.

Kehadiran Bupati tidak sekadar bersifat seremonial.

Ia ikut melihat langsung proses pelayanan sekaligus memastikan layanan yang diberikan pemerintah daerah dapat menjawab kebutuhan warga.

Salah satu layanan yang menjadi perhatian adalah pelayanan kesehatan.

Bupati Baharuddin bahkan turut melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seorang warga.

Layanan kesehatan yang tersedia meliputi pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, dan tekanan darah.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan masyarakat.

Program BERLAYAR juga menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pembuatan perizinan usaha, pelayanan Samsat, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemeriksaan kesehatan, hingga Perpustakaan Keliling.

Berbagai layanan tersebut ditempatkan dalam satu lokasi sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi sejumlah kantor pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang berbeda.

Pola pelayanan ini diharapkan dapat menghemat waktu, tenaga, sekaligus biaya masyarakat.

Selain pelayanan publik, kegiatan BERLAYAR dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kepada kaum duafa dan anak yatim piatu.

Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian Pemkab Batu Bara kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bupati Baharuddin juga memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sejumlah produk UMKM binaan TP PKK Kabupaten Batu Bara ditampilkan dalam kegiatan tersebut.

Baharuddin mendorong agar produk unggulan UMKM Batu Bara dapat dipasarkan lebih luas, termasuk melalui gerai ritel modern.

Menurutnya, pengembangan UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperluas akses pemasaran dan meningkatkan kualitas produk.

Kemitraan dengan berbagai pihak juga dinilai penting agar pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usahanya.

Dengan langkah tersebut, UMKM diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.

Pelaksanaan BERLAYAR turut didukung sejumlah organisasi perangkat daerah, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perpustakaan, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perikanan dan Peternakan, serta Badan Pendapatan Daerah.

Melalui program BERLAYAR, Pemkab Batu Bara berupaya menghadirkan pelayanan pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat.

Program tersebut sekaligus menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mendengar langsung persoalan warga dan memberikan pelayanan serta solusi atas berbagai kebutuhan masyarakat.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menerima kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2044.

Pertemuan tersebut berlangsung di Aula B Kantor Bupati Batu Bara, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• BSSN Kukuhkan TTIS Asahan, Pemkab Perkuat Keamanan Sistem Digital Pemerintahan

Bupati Baharuddin menyambut baik kunjungan Ketua Bapemperda DPRD Sumatera Utara Darma Putra Rangkuti, S.Hut., M.Si., bersama anggota Bapemperda dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, kami mengucapkan selamat datang kepada Ketua Bapemperda DPRD Sumatera Utara beserta seluruh rombongan. Kami menyambut baik kunjungan kerja ini sebagai bagian dari upaya menyinergikan perencanaan tata ruang antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten," ujar Bupati Baharuddin.

Dalam pertemuan itu, Baharuddin menyampaikan sejumlah persoalan strategis terkait evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang RTRW Tahun 2020-2040.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah tingkat kesesuaian antara rencana pola ruang dan struktur ruang dengan realisasi pembangunan di Kabupaten Batu Bara.

Menurut Baharuddin, RTRW Provinsi Sumatera Utara perlu mempertimbangkan sejumlah kawasan strategis yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kawasan yang disoroti antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung, serta rencana pengembangan Kawasan Industri Strategis (KIS) di Kabupaten Batu Bara.

Selain kawasan industri, Pemkab Batu Bara juga menekankan pentingnya kepastian status kawasan, baik kawasan lindung, kawasan budi daya maupun kawasan pertanian pangan.

Persoalan tumpang tindih lahan antara Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan kawasan permukiman masyarakat juga dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyusunan tata ruang.

Baharuddin juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai salah satu penggerak ekonomi sekaligus pusat konektivitas kawasan.

Menurut dia, pengembangan pelabuhan perlu diselaraskan dengan rencana pembangunan kawasan industri di Kuala Tanjung, termasuk konsep pengembangan kawasan yang akan dilakukan PT Prima Pengembangan Kawasan, anak perusahaan PT Pelindo.

"Harapan kami, Pelabuhan Kuala Tanjung dapat dimaksimalkan peruntukannya sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan pusat konektivitas kawasan. Kita juga perlu menyinergikan rencana pengembangan kawasan industri di Kuala Tanjung agar memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian dan masyarakat Kabupaten Batu Bara," kata Bupati Baharuddin.

Bupati berharap pembahasan RTRW Provinsi Sumatera Utara dapat mengakomodasi potensi dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Menurutnya, kebijakan tata ruang yang tepat akan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung investasi, pengembangan kawasan industri, ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Utara Darma Putra Rangkuti beserta anggota Bapemperda dan sejumlah kepala OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Bupati didampingi Pj. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Porabudpar, Kepala Dinas Nakerperindag, Plt. Kepala Dinas Perkim LH, Kepala Dinas PUTR, Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Plt. Kepala Bappelitbangda, Kepala BKAD, serta Kepala Bagian Hukum.* (ad)

MEDAN — Satresnarkoba Polrestabes Medan meringkus seorang pria berinisial RS, 31 tahun, yang diduga menjadi kurir narkoba setelah kedapatan membawa 450 pod getar asal Malaysia di Kota Medan.

Pengungkapan kasus tersebut berlangsung dramatis.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Dukung Jaksa Sahabat Pendidik, Sekolah Dapat Pendampingan Hukum

Pelaku akhirnya diringkus di Jalan Setia Budi, Medan, pada Senin (21/9) dini hari.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, menjelaskan pengungkapan peredaran 450 pod getar yang diduga mengandung narkoba tersebut berawal dari informasi masyarakat.

Informasi itu kemudian ditindaklanjuti Tim 2 Subnit 1 Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan dengan melakukan penyelidikan.

Dipimpin Kanit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan AKP Ruspian, SH, MH, petugas mengidentifikasi sebuah mobil yang melintas di kawasan Ngumban Surbakti, Medan. Kendaraan tersebut diduga membawa narkoba dalam jumlah besar.

Polisi tidak langsung melakukan penyergapan karena terlebih dahulu ingin memastikan tujuan pengiriman barang tersebut.

Petugas kemudian membuntuti mobil yang dikendarai pelaku.

"Kami sempat membuntuti mobil pelaku, namun dalam proses pembuntutan gerak - gerak laju mobil pelaku semakin mencurigakan, sehingga kami putus melakukan penyergapan di Jalan Seria Budi Medan, setelah pembuntutan dan kejar - kejaran berlangsung sejauh 5 kilometer," ungkap Rafli.

Saat dilakukan penyergapan, polisi meringkus RS, warga Kabupaten Aceh Selatan, Aceh.

Dari dalam mobil tersebut, petugas menemukan 450 pod getar yang diduga mengandung narkoba.

Barang bukti itu terdiri dari 320 pod getar merek King dan 130 pod getar merek Wukong.

"Narkoba kami temukan di kursi tengah mobil yang dikemudikan pelaku, 320 pod getar merk King, dan 130 pod getar merk Wukong," tambah Rafli.

Selain ratusan pod getar, polisi juga menyita sejumlah lembar mata uang asing.

Mata uang yang ditemukan antara lain ringgit Malaysia, dolar Singapura, mata uang Cina, hingga mata uang Mesir.

Dari hasil pemeriksaan sementara, RS mengaku baru pertama kali menjadi kurir narkoba.

Namun, polisi menduga RS merupakan bagian dari jaringan narkoba Malaysia-Indonesia.

Dugaan itu muncul setelah polisi menemukan data perjalanan pelaku yang menunjukkan adanya aktivitas bolak-balik dari Medan menuju Malaysia dengan intensitas cukup tinggi selama satu bulan terakhir.

"Pelaku ini bolak - balik Indonesia - Malaysia, kita dugaan yang bersangkutan masuk dalam jaringan utama. Pelaku juga berupaya menghilangkan jejak komunikasi, karena saat diringkus hal yang pertama kali dilakukan pelaku adalah merusak handphonenya sendiri," beber Rafli.

Polisi kini masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan tersebut.

Pemasok dan pengendali RS yang diduga berada di Malaysia tengah diburu petugas.

Rafli menegaskan Polrestabes Medan tidak akan memberikan ruang bagi jaringan narkoba yang berupaya memasok maupun mengedarkan narkoba di Kota Medan.

"Kami pastikan para DPO akan kami terus kejar, karena ini bagian dari upaya menyelamatkan generasu bangsa dari Bahaya narkoba," pungkasnya.

Pengungkapan tersebut sekaligus menjadi bukti pentingnya peran masyarakat dalam membantu kepolisian mengungkap peredaran narkoba.

Polisi mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan aktivitas yang mencurigakan terkait peredaran narkotika di lingkungannya.* (ad)

ASAHAN — Pemerintah Kabupaten Asahan memperkuat sistem keamanan digital pemerintahan dengan dikukuhkannya Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Asahankab oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia.

Pengukuhan tersebut dilakukan Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi dalam acara Pengukuhan Bersama Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2026 di Aula dr. Roebiono Kertopati BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa (6/10/2026).

Baca Juga:

• Pilkades Serentak Asahan Digelar di 43 Desa, Bupati Taufik: Layani Warga Tanpa Membeda-bedakan

Ia menerima Surat Tanda Registrasi dan plakat TTIS Asahan dari BSSN dengan nomor 878/CSIRT.01.02/BSSN/09/2026.

Pengukuhan TTIS Asahan menjadi langkah Pemkab Asahan untuk memperkuat perlindungan terhadap sistem elektronik, data, serta layanan pemerintahan yang semakin bergantung pada teknologi digital.

TTIS Asahan diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mendeteksi, menangani, hingga memulihkan insiden keamanan siber yang berpotensi mengganggu layanan pemerintahan.

Kegiatan pengukuhan tersebut diikuti 59 tim tanggap insiden siber dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta sektor pembangunan manusia.

Dalam sambutannya, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menegaskan bahwa keamanan siber dan persandian merupakan fondasi penting dalam transformasi digital nasional.

Pemerintahan digital, kata dia, harus dibangun secara aman, tepercaya, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Nugroho juga meminta setiap TTIS mengidentifikasi aset secara menyeluruh, termasuk risiko dan ancaman yang mungkin dihadapi.

Perlindungan aset digital, menurut dia, perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar keamanan, prinsip Security by Design, perlindungan berlapis atau defense in depth, serta Resilience by Architecture.

"Pengukuhan ini adalah awal, bukan akhir. Ketika insiden benar-benar terjadi, kecepatan penanganan oleh TTIS menjadi kunci. Untuk itu, kapabilitas TTIS harus terus kita perkuat secara bertahap dan berkelanjutan," ujar Nugroho.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk dalam keynote speech-nya meminta seluruh peserta memperkuat ketahanan siber untuk menjaga keberlangsungan layanan digital.

Menurut Sabam, keberadaan TTIS memiliki peran penting dalam menghadapi ancaman siber.

Karena itu, diperlukan dukungan pimpinan masing-masing instansi melalui mandat yang jelas, penguatan personel, penyediaan sarana dan sumber daya, serta pembangunan budaya kerja yang mendukung keamanan siber.

Pengukuhan 59 TTIS tersebut menjadi bagian dari upaya nasional memperkuat fondasi transformasi digital melalui peningkatan kesadaran dan kemampuan keamanan siber di sektor pemerintahan dan pembangunan manusia.

Usai kegiatan, Plt Kepala Diskominfo Kabupaten Asahan Arbin Ariadi Tanjung mengatakan pengukuhan TTIS menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kesiapan Pemkab Asahan menghadapi berbagai potensi insiden siber.

"TTIS Asahankab bukan hanya tentang penanganan ketika terjadi serangan siber, tetapi juga bagaimana kita membangun kesiapsiagaan sejak dini. Kami akan memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memastikan sistem dan layanan digital pemerintah daerah memiliki langkah penanganan yang jelas ketika terjadi insiden," ujarnya.

Menurut Arbin, keamanan sistem informasi menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan pemerintahan yang semakin bergantung pada teknologi digital.

"Semakin banyak layanan pemerintahan yang berbasis digital, semakin penting pula aspek keamanannya. Karena itu, melalui TTIS Asahankab kami berupaya membangun sistem penanganan insiden yang lebih terkoordinasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan dengan aman dan andal," tambahnya.

Dengan dikukuhkannya TTIS Asahankab, Pemkab Asahan diharapkan semakin siap menghadapi berbagai bentuk ancaman keamanan siber sekaligus menjaga agar layanan pemerintahan digital tetap aman, stabil, dan dapat diakses masyarakat.* (ad)

ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan meninjau langsung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026, Rabu (7/10/2026).

Peninjauan dilakukan di Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, dan Desa Gedangan, Kecamatan Pulo Bandring.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Dukung Jaksa Sahabat Pendidik, Sekolah Dapat Pendampingan Hukum

Bupati Asahan mengatakan, Pilkades Serentak Tahun 2026 dilaksanakan di 43 desa yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Asahan.

"Hari ini kita melaksanakan peninjauan secara langsung pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2026 di beberapa desa, di antaranya Desa Punggulan Kecamatan Air Joman dan Desa Gedangan Kecamatan Pulo Bandring," ujar Bupati.

Menurut Taufik, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, pemerintah daerah ingin melihat secara langsung situasi dan kondisi pelaksanaan pemilihan di lapangan.

"Kita berharap seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkades dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses sesuai dengan tahapan serta ketentuan yang berlaku," katanya.

Taufik juga mengajak masyarakat untuk menjaga suasana tetap kondusif selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung.

Ia meminta masyarakat menghormati proses demokrasi yang berlangsung di tingkat desa.

Menurut dia, kepala desa yang nantinya terpilih harus mampu menjalankan amanah dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.

"Siapapun yang nantinya terpilih menjadi Kepala Desa, kita harapkan dapat memimpin desanya dengan baik, membangun desa dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan," tegasnya.

Taufik mengakui terdapat sejumlah titik yang dinilai memiliki potensi kerawanan selama pelaksanaan Pilkades Serentak 2026.

Namun, potensi tersebut telah menjadi perhatian aparat keamanan.

"Memang ada beberapa titik yang rawan, tetapi hal tersebut sudah diantisipasi oleh Polres Asahan bersama jajaran TNI dan pihak keamanan lainnya. Kita berharap situasi tetap aman dan kondusif sampai seluruh tahapan Pilkades selesai," pungkasnya.

Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Asahan menjadi bagian dari proses demokrasi di tingkat desa.

Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan dapat berjalan tertib sehingga kepala desa terpilih nantinya dapat menjalankan tugas untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat di desanya.* (ad)

MEDAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri kegiatan Jaksa Sahabat Pendidik yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa, 6 Oktober 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Taufik hadir bersama Kepala Kejaksaan Negeri Asahan serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Juga:

• Warga Tanjungbalai Bisa Dapat Beras dan Minyak Murah, Cek Jadwal Pasar Murah di 3 Kecamatan

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memperkuat pendampingan bagi sekolah untuk mencegah penyimpangan anggaran dan gangguan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten dan kota, Kejati Sumut serta seluruh Kejaksaan Negeri di Sumatera Utara menandatangani nota kesepahaman untuk memberikan rasa aman kepada kepala sekolah dan guru dalam menjalankan tugas.

Program tersebut memberikan pendampingan kepada kepala sekolah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pengguna Anggaran (PA), terutama dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Bobby mengatakan program tersebut dilatarbelakangi banyaknya aduan yang diterima Kejati Sumut terkait pengelolaan anggaran sekolah.

Selain itu, terdapat pula gangguan dari pihak luar yang dapat menghambat sekolah dalam menjalankan kegiatan pendidikan.

"Ini inisiasi yang sangat luar biasa, memberikan rasa aman, membuat kepala sekolah, guru lebih tenang dan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran sekolah, karena kita ingin pendidikan kita terus meningkat tatakelolanya," kata Bobby Nasution.

Menurut Bobby, kepala sekolah, KPA dan PA menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Ia menyebut terdapat organisasi maupun perorangan yang tidak bertanggung jawab dan memberikan ancaman terkait pengelolaan anggaran pendidikan.

Bobby berharap persoalan tersebut dapat ditangani bersama melalui program Jaksa Sahabat Pendidik.

"Kalau sekelas gubernur yang nakut-nakuti itu levelnya tingkat provinsi, nasional dan internasional, bupati tambah tingkat kabupaten yang nakut-nakuti, kecamatan tambah level kecamatan, sekolah tambah lagi yang nakut-nakuti yang levelnya desa, bahkan RT, kami berharap ini bisa kita tangani bersama," kata Bobby Nasution.

Program tersebut diharapkan dapat membuat kepala sekolah dan guru lebih tenang dalam menjalankan tugas, sekaligus mendorong pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan dan sesuai aturan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin mengatakan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses transfer ilmu pengetahuan.

Menurut dia, pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter dan meningkatkan nilai-nilai kehidupan.

Karena itu, program Jaksa Sahabat Pendidik tidak hanya berfokus pada pendampingan pengelolaan anggaran sekolah, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola pendidikan secara keseluruhan.

"Sahabat itu mengingatkan saat sahabatnya salah, mendukung saat sahabatnya benar, ini upaya kita untuk membenahi penyelenggaraan pendidikan kita sehingga bisa lebih meningkat lagi," kata Muhibuddin.

Selain penandatanganan nota kesepahaman, Kejati Sumut juga meluncurkan hotline pengaduan Jaksa Sahabat Pendidik.

Melalui layanan tersebut, masyarakat, guru dan kepala sekolah dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan tindakan melawan hukum.

Aduan yang dapat dilaporkan antara lain penyalahgunaan wewenang, suap, pungutan liar atau pungli, hingga dugaan korupsi.

Kegiatan tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumut, serta kepala dinas pendidikan dari seluruh kabupaten dan kota.

Kepala sekolah dan guru juga mengikuti kegiatan secara daring maupun luring.

Hadir pula sejumlah OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta pemerintah kabupaten dan kota.

Melalui program Jaksa Sahabat Pendidik, pemerintah dan kejaksaan berharap persoalan hukum di lingkungan pendidikan dapat dicegah sejak awal, sehingga kepala sekolah dan guru dapat menjalankan tugas dengan lebih tenang serta tata kelola pendidikan di Sumatera Utara semakin baik.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar pasar murah dan Gerakan Ekonomi Masyarakat melalui Pasar Murah dan IKM (GEMPAR) untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan pokok.

Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Kantor Camat Datuk Bandar, Rabu, 7 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Turun Langsung, Korban Kebakaran Dapat Bantuan dan Uang Sewa

Fadly mengatakan pasar murah merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat sekaligus langkah untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.

Menurut dia, pada kuartal ketiga 2026 sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga.

Salah satunya beras medium yang naik dari Rp15.500 menjadi Rp16.000 per kilogram.

Harga beras premium juga meningkat dari Rp16.500 menjadi Rp17.000 per kilogram.

Selain beras, Fadly menyoroti harga minyak goreng Minyak Kita.

Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter. Namun, menurut dia, masih ditemukan penjualan di atas harga tersebut.

Pada kesempatan itu, Fadly mengajak para pengecer Minyak Kita menjual sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Ia mengatakan perubahan harga juga terjadi pada sejumlah komoditas pangan lain, seperti cabai merah, bawang merah dan daging ayam.

Perubahan harga komoditas tersebut dinilai tidak selalu stabil karena dapat mengalami kenaikan maupun penurunan dalam waktu singkat.

Pemerintah Kota Tanjungbalai, kata Fadly, terus melakukan pemantauan harga komoditas pangan setiap hari.

"Pada minggu pertama Bulan Oktober Pelaksanaan Pasar Murah dilaksanakan di 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Datuk Bandar dilaksanakan hari ini; Kecamatan Tanjungbalai Selatan dilaksanakan hari kamis (8/10) dan Kecamatan Tanjungbalai Utara dilaksanakan hari Jumat (9/10)," sebutnya

Dalam pelaksanaan pasar murah tersebut, Pemkot Tanjungbalai menyediakan sejumlah komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Beras SPHP yang disediakan mencapai 1 ton dengan harga Rp57.000 per kemasan 5 kilogram.

Sementara Minyak Kita tersedia sebanyak 365 liter dengan harga Rp15.000 per liter.

Selain bahan pokok, kegiatan tersebut juga diramaikan Gerakan Ekonomi Masyarakat melalui Pasar Murah dan IKM atau GEMPAR.

Stand GEMPAR menjual berbagai produk lokal Kota Tanjungbalai, antara lain minyak kelapa, ikan teri, keripik singkong, keripik pisang dan sejumlah produk lainnya.

Fadly mengatakan kegiatan pasar murah dan GEMPAR dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Menurut dia, kegiatan tersebut dapat membantu meningkatkan daya beli sekaligus mendorong produktivitas pelaku usaha lokal.

Peningkatan daya beli masyarakat dan produktivitas produksi lokal tersebut, kata Fadly, pada akhirnya dapat memberikan dampak berantai terhadap pertumbuhan ekonomi atau multiplier effect.

Fadly juga mengingatkan pedagang eceran dan distributor agar tidak memanfaatkan kondisi kenaikan harga dengan menaikkan harga secara berlebihan.

Ia meminta kenaikan harga, apabila memang diperlukan, dilakukan secara wajar.

Pedagang dan distributor juga diminta tidak melakukan penimbunan bahan pokok karena dapat menyebabkan kelangkaan.

Apabila terjadi penimbunan bahan pokok, pelaku dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai Wiwi Fitria mengatakan komoditas yang disediakan dalam pasar murah antara lain beras SPHP sebanyak 1 ton per kecamatan dan Minyak Kita sebanyak 360 liter per kecamatan.

Selain pasar murah, GEMPAR turut menyediakan berbagai produk lokal hasil pelaku usaha Kota Tanjungbalai.

Produk yang ditawarkan antara lain minyak kelapa, ikan teri, keripik singkong, keripik pisang dan produk lokal lainnya.

Menurut Wiwi, GEMPAR tidak hanya menjadi bagian dari kegiatan pasar murah, tetapi juga menjadi wadah promosi bagi produk-produk lokal Tanjungbalai.

"Marilah kita yang hadir pada kesempatan ini untuk sama sama mencintai produk dalam negeri," jelasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Anwar Ruji, Kepala Bagian Perekonomian Rini Diana, Sekretaris Bapperida Bisnu Lutfi, Sekretaris Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan, para camat serta warga setempat.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang menjadi korban kebakaran di Jalan Pagaruyung/Rawo, Lingkungan I, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Rabu, 7 Oktober 2026.

Bantuan diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina kepada warga terdampak.

Baca Juga:

• Cegah Pelanggaran di Sekolah, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Dukung Jaksa Sahabat Pendidik

Bantuan yang diberikan berupa uang tunai serta logistik tanggap darurat, termasuk kebutuhan sandang dan pangan.

Bantuan tersebut ditujukan kepada tiga kepala keluarga dan satu warga yang terdampak kebakaran yang terjadi pada Senin, 5 Oktober 2026, sekitar pukul 15.00 WIB.

"Penyerahan bantuan ini, merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian dari Pemko Tanjungbalai terhadap warganya yang terkena musibah," Ungkap Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina

Fadly mengatakan pemerintah daerah berupaya hadir di tengah masyarakat, terutama ketika warga menghadapi musibah.

Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan korban selama masa pemulihan.

"Atas nama Pemerintah Kota dan pribadi saya merasa sangat prihatin atas musibah kebakaran yang menimpa saudara-saudara kami. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban di tengah kesulitan ini dan kita semua selalu diberikan kekuatan dan ketabahan." ucap Fadly.

Selain menyerahkan bantuan, Fadly mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan rumah.

Ia meminta warga berhati-hati saat menggunakan peralatan memasak, seperti kompor maupun sumber pembakaran lainnya.

Masyarakat juga diminta memeriksa instalasi listrik di rumah secara berkala.

Fadly juga mengingatkan warga untuk tidak meninggalkan rumah dalam kondisi yang berpotensi memicu kebakaran, terutama ketika menggunakan peralatan yang menghasilkan panas atau api.

Bantuan dari Pemko Tanjungbalai diberikan sesuai dengan kondisi warga yang terdampak.

Deni Iryanto Sitorus dan Zunaidah Margolang, yang rumahnya habis terbakar, masing-masing menerima bantuan uang sewa rumah sebesar Rp3 juta.

Sementara Sumarni, yang sebagian rumahnya terbakar, menerima bantuan uang sebesar Rp1 juta.

Adapun Zulkarnaen yang turut terdampak akibat kebakaran menerima bantuan berupa logistik.

Seluruh warga yang menjadi korban kebakaran juga menerima bantuan kebutuhan dasar berupa beras serta paket sandang dan pangan dari Dinas Sosial dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Tanjungbalai.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai membantu warga memenuhi kebutuhan dasar setelah kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal akibat kebakaran.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Kejaksaan Negeri Tanjungbalai memperkuat sinergi di bidang pendidikan melalui program Jaksa Sahabat Pendidik.

Program ini ditujukan untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada insan pendidikan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Kamis 8 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Kegiatan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa, 6 Oktober 2026.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim turut menandatangani MoU tersebut bersama para bupati dan wali kota serta kepala kejaksaan negeri dari 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin mengatakan program tersebut dilatarbelakangi banyaknya laporan terkait persoalan di sektor pendidikan.

Laporan itu antara lain berkaitan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), revitalisasi sekolah hingga pembangunan infrastruktur pendidikan.

"Setiap hari ada laporan terkait lembaga pendidikan, sekolah, dana BOS, revitalisasi, pembangunan infrastruktur sekolah, laporan bertubi-tubi," ujarnya.

Muhibuddin kemudian memerintahkan Asisten Intelijen Kejati Sumut berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

Pertemuan tersebut juga melibatkan perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurut Muhibuddin, besarnya anggaran pendidikan harus diikuti transparansi dan akuntabilitas.

Penggunaan anggaran negara, kata dia, harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat dan dunia pendidikan.

Ia menegaskan pencegahan korupsi di sektor pendidikan tidak semata-mata dilakukan melalui tindakan hukum setelah terjadi pelanggaran.

Menurut dia, kejaksaan justru perlu hadir sejak awal untuk memberikan pendampingan dan konsultasi.

"Jangan ada lagi kepala dinas dan guru yang masuk penjara karena dugaan korupsi, itu yang kita inginkan," tegasnya.

Ia mengatakan lebih baik jaksa datang ke sekolah untuk memberikan konsultasi dan mengawal pembangunan daripada datang membawa surat panggilan.

Menurut Muhibuddin, upaya pencegahan harus dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Ia juga mengingatkan bahwa kerugian negara tidak hanya dihitung dari nilai uang yang disalahgunakan.

Negara, menurut dia, juga kehilangan aset manusia yang telah mendapatkan dukungan dan pembiayaan dari negara sejak lahir hingga kemudian menjadi pejabat.

"Jangan intervensi kepala sekolah. Jangan incar proyek-proyek untuk sekolah," tegasnya, seraya meminta kepala daerah tidak mengambil hak bangsa demi kepentingan politik praktis.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan kehadiran Kajati Sumut memberikan rasa tenang bagi para kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya.

Bobby mengatakan kepala sekolah saat ini menghadapi tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran.

Ia menyebut hampir seluruh kepala sekolah yang ditanya mengaku terbebani ketika menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Menurut Bobby, salah satu penyebabnya adalah perubahan mekanisme pengelolaan dana BOS.

Dana yang sebelumnya dikelola dinas kini langsung dikelola oleh kepala sekolah.

Namun, perubahan tanggung jawab tersebut tidak selalu diikuti pelatihan khusus bagi para kepala sekolah.

Kebijakan tersebut, kata Bobby, berlaku secara nasional.

Bobby juga menyoroti keberadaan sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang menggunakan nama menyerupai lembaga penegak hukum.

Ia meminta kepala sekolah yang menjalankan tugas sesuai aturan tidak perlu merasa takut.

"Ini bukan takut sama LSM-nya, tapi takut sama yang membekingi LSM-nya," ujarnya.

Bobby mengaku pernah mendengar adanya kasus dugaan pemerasan terhadap kepala sekolah oleh oknum kejaksaan negeri ketika dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Medan.

Nilai yang disebut dalam kasus tersebut berkisar Rp5 juta hingga Rp10 juta.

Namun, Bobby tidak menyebut identitas oknum maupun waktu kejadian tersebut.

Bobby juga menyoroti program revitalisasi sekolah yang disebutnya sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden.

Karena itu, pemerintah daerah diminta ikut mengawal pelaksanaannya dengan mengedepankan integritas.

Selain persoalan pengelolaan anggaran pendidikan, Bobby menyampaikan rencana pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru paruh waktu.

Ia mengatakan Pemprov Sumatera Utara telah menganggarkan program tersebut untuk 2027.

Penghasilan guru paruh waktu yang saat ini berada di kisaran Rp1 juta hingga Rp2 juta ditargetkan meningkat menjadi take home pay sekitar Rp3,5 juta hingga Rp4 juta.

Program Jaksa Sahabat Pendidik diharapkan menjadi ruang konsultasi bagi kepala sekolah, guru dan insan pendidikan dalam memahami aturan serta mengelola anggaran secara benar.

Dengan demikian, pencegahan persoalan hukum dapat dilakukan sejak awal, tanpa mengganggu proses pendidikan di sekolah.* (ad)

SUMUT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Hujan ringan diprakirakan terjadi di mayoritas wilayah, sementara Toba berpotensi mengalami hujan sedang.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Kamis 8 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Sementara Tapanuli Utara diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 17–26 derajat Celsius dan kelembapan 63–99 persen.

Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun dan Asahan juga diprediksi mengalami hujan ringan.

Suhu udara di wilayah-wilayah tersebut berkisar antara 19–30 derajat Celsius dengan kelembapan yang relatif tinggi.

Labuhanbatu diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24–31 derajat Celsius dan kelembapan 67–99 persen.

Kondisi serupa diprediksi terjadi di Dairi, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan dan Samosir.

Toba menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian.

BMKG memprakirakan hujan sedang dengan suhu udara 18–24 derajat Celsius dan kelembapan 72–98 persen.

Di wilayah kepulauan, Nias Selatan diprediksi berawan dengan suhu 28–29 derajat Celsius dan kelembapan 71–77 persen.

Nias Utara diprakirakan mengalami hujan ringan, sedangkan Nias Barat diprediksi berawan.

Serdang Bedagai juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24–30 derajat Celsius.

Sementara Batu Bara diprediksi berawan dengan suhu 24–30 derajat Celsius.

Hujan ringan juga berpotensi mengguyur Padang Lawas Utara dengan suhu 24–32 derajat Celsius.

Adapun Padang Lawas diprakirakan berawan dengan suhu 24–32 derajat Celsius.

Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara masing-masing diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 24–32 derajat Celsius dan 24–31 derajat Celsius.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Medan diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara 24–30 derajat Celsius dan kelembapan 71–98 persen.

Kondisi serupa diprediksi terjadi di Kota Pematangsiantar dengan suhu 22–28 derajat Celsius.

Kota Tanjung Balai, Binjai dan Tebing Tinggi juga berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu sekitar 24–30 derajat Celsius.

Sementara Kota Sibolga diprakirakan berawan dengan suhu 24–28 derajat Celsius.

Kota Padang Sidempuan diprediksi hujan ringan dengan suhu 21–28 derajat Celsius.

Adapun Kota Gunungsitoli juga berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 24–30 derajat Celsius dan kelembapan 70–98 persen.

Secara umum, hujan ringan mendominasi prakiraan cuaca Sumatera Utara pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Kondisi berawan diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah, sedangkan Toba menjadi daerah yang diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca dan memantau informasi terbaru dari BMKG.

Kondisi jalan yang licin dan jarak pandang yang dapat berkurang saat hujan juga perlu diantisipasi oleh pengguna kendaraan.* (ad)

ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Hujan ringan diprakirakan mendominasi sebagian besar wilayah, sementara sejumlah daerah lainnya diprediksi berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Kamis 8 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Aceh Tenggara dengan suhu 16–23 derajat Celsius dan kelembapan 79–99 persen.

Aceh Timur juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 24–29 derajat Celsius serta kelembapan 80–97 persen.

Sementara itu, Aceh Tengah diprakirakan berawan dengan suhu 16–23 derajat Celsius dan kelembapan 71–99 persen.

Aceh Barat diprediksi hujan ringan dengan suhu 24–30 derajat Celsius.

Aceh Besar, Pidie dan Aceh Utara juga diprakirakan mengalami hujan ringan.

Suhu di Aceh Besar berkisar 24–29 derajat Celsius, Pidie 19–24 derajat Celsius, dan Aceh Utara 25–28 derajat Celsius.

Simeulue diprediksi hujan ringan dengan suhu 25–30 derajat Celsius.

Sementara Aceh Singkil dan Bireuen diprakirakan berawan dengan suhu masing-masing 24–31 derajat Celsius dan 23–29 derajat Celsius.

Hujan ringan juga berpotensi terjadi di Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya dan Nagan Raya.

Suhu di wilayah tersebut berkisar 16–29 derajat Celsius, dengan kelembapan udara yang relatif tinggi.

Aceh Tamiang diprakirakan hujan ringan dengan suhu 25–29 derajat Celsius.

Kondisi serupa terjadi di Bener Meriah dengan suhu yang lebih rendah, yakni 17–22 derajat Celsius.

Pidie Jaya diprediksi berawan dengan suhu 20–25 derajat Celsius dan kelembapan 82–98 persen.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diprakirakan berawan dengan suhu 26–29 derajat Celsius.

Kota Sabang juga diprediksi berawan dengan suhu 26–29 derajat Celsius.

Adapun Kota Lhokseumawe diprakirakan mengalami udara kabur dengan suhu 25–28 derajat Celsius dan kelembapan 79–96 persen.

Kota Langsa diprediksi hujan ringan dengan suhu 25–29 derajat Celsius.

Sementara Kota Subulussalam juga berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 24–31 derajat Celsius.

Secara umum, hujan ringan diprakirakan mendominasi sebagian besar wilayah Aceh pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Beberapa wilayah seperti Aceh Tengah, Aceh Singkil, Bireuen, Pidie Jaya, Banda Aceh dan Sabang diprediksi berawan.

Masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca dan memantau informasi terbaru BMKG, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami hujan.* (ad)

JAWA BARAT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Sebagian besar wilayah diprediksi berawan, sementara beberapa daerah berpotensi mengalami hujan ringan dan cuaca cerah.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Kamis 8 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Tingkat kelembapan berada pada kisaran 43–85 persen.

Kondisi berawan diprakirakan terjadi di Sukabumi dengan suhu 22–31 derajat Celsius dan kelembapan 48–87 persen.

Cianjur juga diprediksi berawan dengan suhu yang lebih rendah, yakni 20–26 derajat Celsius, serta kelembapan 61–99 persen.

Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Kuningan turut diprakirakan berawan.

Suhu di Bandung berkisar 20–28 derajat Celsius, sedangkan Garut menjadi salah satu wilayah dengan suhu terendah, yakni 17–23 derajat Celsius.

Di wilayah Pantura, Cirebon diprediksi berawan dengan suhu 25–34 derajat Celsius. Majalengka juga berawan dengan suhu 24–35 derajat Celsius.

Sementara itu, Sumedang diprakirakan cerah berawan dengan suhu 22–32 derajat Celsius.

Indramayu dan Subang diprediksi cerah, masing-masing dengan suhu 27–36 derajat Celsius dan 24–36 derajat Celsius.

Purwakarta menjadi salah satu wilayah yang diprakirakan mengalami hujan ringan.

Karawang dan Bekasi diprediksi berawan. Karawang memiliki suhu 27–36 derajat Celsius, sedangkan Bekasi berkisar 26–35 derajat Celsius.

Di wilayah selatan Jawa Barat, Bandung Barat diprakirakan cerah dengan suhu 22–31 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Kamis 8 Oktober 2026: Seluruh Wilayah Berawan

Pangandaran diprediksi berawan dengan suhu 23–28 derajat Celsius.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Bogor diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24–32 derajat Celsius.

Kota Sukabumi dan Kota Bandung diprediksi berawan dengan suhu masing-masing 21–29 derajat Celsius dan 22–30 derajat Celsius.

Kota Cirebon diprakirakan berawan dengan suhu 25–34 derajat Celsius.

Kondisi serupa diprediksi terjadi di Kota Bekasi dengan suhu 27–34 derajat Celsius dan Kota Depok dengan suhu 26–34 derajat Celsius.

Kota Cimahi dan Kota Tasikmalaya juga diprakirakan berawan.

Suhu di Cimahi berkisar 21–29 derajat Celsius, sedangkan Kota Tasikmalaya berada pada kisaran 22–29 derajat Celsius.

Adapun Kota Banjar diprediksi cerah berawan dengan suhu 24–32 derajat Celsius.

Secara umum, cuaca berawan diprakirakan mendominasi sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Hujan ringan berpotensi terjadi di Bogor, Purwakarta, dan Kota Bogor, sementara sejumlah wilayah lain diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Kamis 8 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah Berawan

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Seluruh wilayah administrasi Jakarta diprediksi mengalami cuaca berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Kamis 8 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah Berawan

Tingkat kelembapan berada pada kisaran 69–73 persen.

Cuaca berawan juga diprakirakan terjadi di Jakarta Pusat. Suhu udara berada pada kisaran 28–32 derajat Celsius dengan kelembapan 52–75 persen.

Di Jakarta Utara, BMKG memprakirakan cuaca berawan dengan suhu 28–30 derajat Celsius. Kelembapan udara diperkirakan mencapai 60–73 persen.

Sementara itu, Jakarta Barat diprediksi berawan dengan suhu udara 27–33 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada pada kisaran 51–80 persen.

Jakarta Selatan diprakirakan berawan dengan suhu 28–34 derajat Celsius. Wilayah ini memiliki tingkat kelembapan sekitar 41–77 persen.

Adapun Jakarta Timur juga diprediksi berawan dengan suhu udara 28–34 derajat Celsius. Kelembapan diperkirakan berada pada kisaran 44–76 persen.

Dengan demikian, cuaca berawan diprakirakan mendominasi seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Suhu tertinggi mencapai 34 derajat Celsius yang diprakirakan terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan disarankan tetap memperhatikan perkembangan cuaca dan memantau informasi terbaru dari BMKG.* (ad)