JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis, 21 Mei 2026.

Penguatan terjadi di tengah pergerakan indeks dolar yang masih bertahan di zona tinggi serta meningkatnya kehati-hatian pelaku pasar terhadap risiko geopolitik global.

Baca Juga:

• Optimisme Menatap Masa Depan Indonesia

Di kawasan Asia, pergerakan mata uang regional terpantau bervariasi. Yen Jepang menguat 0,03 persen dan yuan China naik 0,05 persen.

Sebaliknya, baht Thailand dan rupee India masing-masing melemah 0,06 persen dan 0,31 persen terhadap dolar AS.

Pelaku pasar masih mencermati penguatan dolar AS yang ditopang oleh sentimen geopolitik di Timur Tengah.

Ketidakpastian terkait potensi kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran kembali menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan aset global, termasuk mata uang.

Analis menilai kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi di Selat Hormuz berpotensi menjaga tekanan inflasi global tetap tinggi.

Kondisi ini mendorong ekspektasi bahwa bank sentral AS, Federal Reserve, masih memiliki ruang untuk mempertahankan kebijakan moneter ketat.

Sejumlah pelaku pasar bahkan memperkirakan peluang kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada akhir tahun mencapai hampir 50 persen, seiring meningkatnya risiko inflasi dari harga energi.

Dari dalam negeri, sentimen terhadap rupiah ditopang oleh respons pasar atas pidato Presiden Prabowo Subianto terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di DPR.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 di kisaran 5,8–6,5 persen dengan asumsi nilai tukar rupiah berada pada rentang Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS.

Target tersebut dinilai mencerminkan optimisme pemerintah terhadap stabilitas ekonomi jangka menengah.

Selain itu, kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen juga menjadi faktor pendukung stabilitas rupiah.

Kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga nilai tukar di tengah tekanan global dan mengendalikan inflasi.

Ke depan, pergerakan rupiah diperkirakan masih fluktuatif dengan kecenderungan melemah terbatas, seiring dominasi faktor eksternal yang belum mereda.

Pasar diperkirakan tetap berhati-hati menunggu arah kebijakan Federal Reserve serta perkembangan terbaru situasi geopolitik di Timur Tengah yang masih berpotensi mempengaruhi aliran modal global.*

(bi/ad)

Oleh: Yakub F. Ismail

DI tengah situasi ketidakpastian global disertai ancaman perlambatan pergerakan ekonomi dunia dipicu persoalan konflik geopolitik, hingga tekanan terhadap rantai pasok internasional yang kian menghawatirkan, Indonesia justru berada di titik penuh keyakinan menatap masa depan yang lebih cerah.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke 6.353, Saham Big Caps Kompak Hijau Usai Sentimen RAPBN dan Kenaikan BI Rate

Yang lebih menarik, target pertumbuhan ekonomi justru dipatok dari 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 untuk persiapan langkah menuju 8 persen pada 2029 mendatang.

Tentu, target tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan kepercayaan diri negara terhadap potensi besar yang dimiliki republik ini.

Di balik target tersebut, tersimpan harapan yang begitu besar bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar atau penonton dalam lanskap ekonomi global, melainkan harus ambil peran sebagai kekuatan ekonomi baru yang mampu mengelola kekayaannya secara mandiri tanpa bergantung kepada pihak manapun demi kesejahteraan rakyat.

Refleksi Pidato Presiden

Jika disimak dengan seksama maka pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI sejatinya menunjukkan arah besar kebijakan ekonomi Indonesia ke depan yang penuh optimistik.

Narasi besar yang dikandung dalam pidato tersebut yakni ingin membangun kemandirian ekonomi nasional berbasis penguatan fiskal, optimalisasi sumber daya alam, dan peningkatan kekuatan ekonomi domestik.

Dalam paparannya, Presiden secara gamblang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai fondasi penting menuju target ambisius 8 persen yang bakal direalisasikan pada 2029.

Target tersebut tentu bukan sesuatu yang mengambang tanpa pijakan. Ia mencerminkan keyakinan pemerintah bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang cukup kokoh untuk tumbuh lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan global itu sendiri.

Perlu ditegaskan bahwa optimisme yang digemakan Prabowo tidak dibangun di atas pendekatan populis semata dengan tujuan menyenangkan hati rakyat.

Sebaliknya, semua itu disiapkan melalui strategi ekonomi yang disebut Prabowo sebagai kebijakan fiskal yang prudent (cermat) dan berkelanjutan.

Ini berarti bahwa pemerintah sendiri sebetulnya tengah berusaha menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesehatan fiskal negara agar pembangunan tidak hanya tumbuh cepat, tetapi juga stabil dan berjangka panjang.

Pidato Presiden juga mencerminkan arah baru kebijakan seputar pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Pemerintah menekankan pentingnya penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor SDA agar manfaat kekayaan alam nasional dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat Indonesia.

Langkah tersebut rencana akan direalisasikan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.

Sekilas, kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat kontrol terhadap rantai perdagangan komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan produk paduan besi.

Apa yang bisa dibaca dari poin pidato presiden adalah pesan bahwa pembangunan ekonomi nasional ke depan tidak lagi berorientasi pada pertumbuhan angka semata, melainkan juga pada kedaulatan ekonomi dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional.

Dasar Optimisme

Optimisme adalah sebuah kata yang tepat untuk disematkan pada esensi pidato Presiden tersebut. Melalui pidato yang penuh optimistik, presiden mencoba meyakinkan seluruh rakyat Indonesia untuk percaya diri terhadap masa depan Indonesia.

Terlepas dari kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, Indonesia justru memiliki sejumlah sumber daya besar yang membuat prospek ekonominya tetap menjanjikan.

Pertama, kekuatan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia masih sangat melimpah. Hal itu bisa dirunut mulai dari sektor energi, pertambangan, perkebunan, sampai dengan sektor kelautan.

Indonesia bisa dikatakan merupakan salah satu negara yang mempunyai cadangan sumber daya terbesar di dunia. Potensi inilah yang kini mulai diarahkan pemerintah untuk memberikan nilai tambah lebih besar bagi ekonomi nasional.

Kedua, tidak bisa dipandang sebelah adalah bahwa Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan relatif kuat dibanding negara-negara yang tidak memiliki keunggulan serupa.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa, maka konsumsi domestik Indonesia merupakan bantalan penting di saat ekonomi global mengalami perlambatan.

Berdasarkan fakta empiris, banyak negara mengalami tekanan karena ketergantungan ekspor yang tinggi, sementara Indonesia kini masih memiliki kekuatan konsumsi masyarakat sebagai penggerak utama ekonomi nasional.

Ketiga, yang tidak kalah penting adalah kesempatan bonus demografi yang menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara maju.

Merujuk data yang ada, jumlah penduduk usia produktif Indonesia saat ini dalam jumlah yang sangat besar di mana hal tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila mampu dikelola melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, serta peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.

Dalam konteks ini, target pertumbuhan ekonomi tinggi yang sedang dicanangkan pemerintah sebenarnya memiliki landasan pijak dan keterkaitan erat dengan upaya membuka ruang ekonomi baru bagi generasi muda Indonesia.

Karena itu, di tengah menghadapi persaingan global yang kian ketat ini, Indonesia sebetulnya mempunyai peluang emas untuk tampil sebagai kekuatan ekonomi baru dunia.

Kuncinya ada pada tatakelola sumber daya dan kerja sama dalam membangun bangsa.*

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif INISIATOR

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Kamis, 21 Mei 2026.

Penguatan terjadi di tengah respons pasar terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR serta keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) dalam Rapat Dewan Gubernur terbaru.

Baca Juga:

• Harga Emas Dunia Melonjak, Emas Antam Ikut Terbang ke Rp 2,8 Juta per Gram

Pada awal perdagangan, sebanyak 363 saham tercatat menguat, 142 saham melemah, dan 454 saham stagnan.

Total volume transaksi mencapai 1,39 miliar saham dengan nilai transaksi Rp896 miliar.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar (big caps) bergerak di zona hijau. Saham BBCA naik 1,26 persen ke Rp6.050, sementara BBRI menguat 0,33 persen ke Rp3.050.

Saham BMRI juga tercatat naik 0,71 persen ke Rp4.260, disusul BBNI yang menguat 1,05 persen ke Rp3.840.

Emiten lain seperti ASII naik 0,42 persen ke Rp6.000, serta AMMN menguat 2,36 persen ke Rp3.040.

Saham MORA menjadi salah satu penguat paling signifikan dengan lonjakan 10,88 persen ke Rp7.900. Sementara PANI turut naik 1,32 persen ke Rp7.650.

Di sisi lain, sejumlah saham unggulan masih tertekan.

Saham BREN turun 5,02 persen ke Rp2.650, TLKM melemah 0,32 persen ke Rp3.090, serta TPIA terkoreksi tajam 12,03 persen ke Rp2.340.

Sebelumnya, pasar mencermati pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR yang memaparkan asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Sejumlah target yang disampaikan antara lain defisit anggaran di kisaran 1,8–2,4 persen terhadap PDB, pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, serta nilai tukar rupiah di rentang Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS.

Pemerintah juga mengumumkan rencana kebijakan baru terkait ekspor komoditas sumber daya alam yang akan diwajibkan melalui BUMN sebagai eksportir tunggal, dimulai dari CPO, batu bara, dan paduan besi.

Kebijakan ini diperkirakan menjadi perhatian pelaku pasar dalam jangka pendek.

Selain faktor fiskal, pasar juga merespons kebijakan moneter Bank Indonesia yang menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen.

Kenaikan ini lebih tinggi dari ekspektasi pasar dan dinilai sebagai langkah menjaga stabilitas rupiah serta meredam arus keluar modal asing.

Tim riset Phintraco Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak dalam rentang support 6.200–6.250 dan resistance 6.400–6.450.

Secara teknikal, indikator stochastic RSI berada di area jenuh jual (oversold) dengan potensi pembentukan golden cross, meski tekanan pada MACD masih berlanjut.

Sementara itu, BRI Danareksa Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak terbatas dengan rentang support 6.220 dan resistance 6.635.

Fokus pasar selanjutnya akan tertuju pada rilis risalah FOMC The Fed serta data domestik seperti neraca transaksi berjalan dan uang beredar (M2).

Analis menilai pelaku pasar cenderung bersikap wait and see menyusul kombinasi sentimen fiskal dan moneter yang berkembang.*

(bi/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam kembali menguat pada perdagangan Kamis, 21 Mei 2026.

Berdasarkan laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam naik Rp 35 ribu menjadi Rp 2.800.000 per gram dibanding perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Bahlil Ingatkan Bos Migas soal Krisis Global, Tekankan Waspada Gejolak Geopolitik Dunia

Kenaikan harga emas domestik terjadi seiring penguatan harga emas dunia.

Pada perdagangan pasar spot, harga emas global ditutup di level US$ 4.541,5 per troy ons atau melonjak 1,18 persen dibanding sehari sebelumnya.

Penguatan emas dipicu meningkatnya optimisme pasar terhadap perkembangan geopolitik di Timur Tengah.

Harapan tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran kembali muncul setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan negaranya memasuki tahap akhir perundingan dengan Teheran.

"Kita lihat saja apa yang terjadi. Kesepakatan akan terjadi atau kami akan melakukan sesuatu yang sedikit kejam, tetapi kami harap itu tidak terjadi," ujar Trump.

Pasar menilai potensi meredanya ketegangan di kawasan dapat membuka kembali jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz, yang selama ini menjadi rute utama distribusi energi dunia.

Sentimen tersebut membuat harga minyak dunia terkoreksi tajam.

Harga minyak mentah Brent pada perdagangan sebelumnya tercatat turun 5,63 persen ke level US$ 105,02 per barel.

Penurunan harga energi dinilai dapat mengurangi tekanan inflasi global.

Kondisi itu membuka peluang bagi bank sentral di berbagai negara untuk mulai melonggarkan kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga acuan.

Situasi tersebut menjadi sentimen positif bagi emas. Sebagai aset non-yielding atau tanpa imbal hasil, emas cenderung lebih diminati ketika suku bunga berpotensi turun.

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini

0,5 gram: Rp 1.450.000
1 gram: Rp 2.800.000
2 gram: Rp 5.540.000
3 gram: Rp 8.285.000
5 gram: Rp 13.775.000
10 gram: Rp 27.495.000
25 gram: Rp 68.612.000
50 gram: Rp 137.145.000
100 gram: Rp 274.212.000
250 gram: Rp 685.265.000
500 gram: Rp 1.370.320.000
1.000 gram: Rp 2.740.600.000*

(bb/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan memperkuat kinerja melalui keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi, serta komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Arahan itu disampaikan saat memimpin rapat bersama jajaran Dishub di ruang Intelligent Transport System (ITS) Kota Medan, Rabu, 20 Mei 2026.

Baca Juga:

• KI Babel dan Pemprov Tegaskan Komitmen Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

Dalam kesempatan itu, Wali Kota meminta setiap jajaran menyampaikan langsung persoalan lapangan sekaligus kebutuhan penguatan agar kinerja lebih responsif terhadap dinamika kota.

Rico menegaskan, salah satu tantangan Dishub adalah membangun persepsi publik yang positif terhadap kinerja di lapangan.

Menurut dia, banyak aktivitas petugas yang tidak terlihat sehingga kerap menimbulkan kritik dari masyarakat.

Karena itu, ia mendorong penggunaan teknologi seperti body camera serta optimalisasi publikasi kegiatan lapangan melalui media sosial.

Langkah tersebut, kata dia, bukan untuk pencitraan, melainkan sebagai bentuk transparansi kepada publik.

"Sekarang respon masyarakat mulai terlihat. Mereka ikut memberi informasi titik-titik yang perlu ditertibkan. Ini artinya komunikasi kita mulai terbangun," ujar Rico.

Ia juga meminta Dishub menyusun data konkret terkait sebaran juru parkir liar di Kota Medan sebagai dasar kebijakan penertiban.

Selain itu, ia mendorong pemanfaatan teknologi seperti drone dan CCTV untuk memperkuat sistem pengawasan di lapangan.

Rico menekankan pentingnya penegakan aturan dalam pengelolaan parkir, termasuk pencegahan kehilangan kendaraan yang masih kerap dikeluhkan masyarakat.

Ia menyebut sanksi tegas perlu diterapkan kepada pengelola maupun juru parkir yang melanggar ketentuan.

Meski demikian, ia mengingatkan penertiban tidak boleh hanya bersifat represif.

Pemerintah, kata dia, juga harus menyiapkan solusi melalui pemberdayaan bagi juru parkir liar agar dapat dialihkan ke skema kerja yang lebih tertata.

"Kita tidak hanya menindak, tapi juga harus menyiapkan solusi. Itu yang membedakan pelayanan yang baik," ujarnya.

Dalam aspek regulasi, Rico meminta Dishub melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah dan peraturan wali kota untuk memperjelas kewenangan penindakan di lapangan.

Ia bahkan mendorong pembentukan tim khusus untuk menyusun aturan turunan yang lebih operasional.

Ia juga menyoroti pentingnya efek jera dalam penanganan pelanggaran parkir liar, termasuk opsi pencabutan izin bagi pengelola yang tidak patuh.

Menurutnya, pendekatan administratif yang selama ini dilakukan dinilai belum cukup efektif.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya soliditas internal di lingkungan Dishub agar tidak terjadi tumpang tindih tugas antarbidang.

Dari sisi komunikasi publik, Rico juga mendorong aparatur lebih aktif membangun kedekatan dengan masyarakat melalui media sosial dan penguatan transparansi informasi.

"Kepercayaan publik harus dijawab dengan kinerja yang profesional dan berintegritas. Masyarakat membayar pajak, dan kita harus menunjukkan bahwa kita layak untuk melayani mereka," kata Rico.*

(ad)

LABUHANBATU SELATAN — Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026 di Lapangan Apel Kantor Bupati Labusel, Rabu, 20 Mei 2026.

Upacara berlangsung khidmat dengan melibatkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, TNI-Polri, aparatur sipil negara, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat.

Baca Juga:

• Plh Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Harlah YMPI ke-78, Dorong Penguatan Pendidikan Islam

Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakapolres Labusel Kompol Moch Guntur Pryantoko membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid.

Dalam amanat tersebut, Harkitnas dipandang sebagai momentum refleksi atas lahirnya kesadaran nasional melalui organisasi Budi Utomo pada 1908.

Disebutkan, semangat kebangkitan nasional merupakan proses yang terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman, termasuk pergeseran isu kedaulatan dari wilayah fisik menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.

Tema Harkitnas tahun ini, "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", dimaknai sebagai ajakan untuk menjaga generasi muda sebagai fondasi utama masa depan bangsa.

Generasi muda dinilai harus tumbuh menjadi pribadi yang unggul, sehat, cerdas, dan berkarakter.

Dalam amanat itu juga disampaikan sejumlah program strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, pemerataan pendidikan, layanan kesehatan gratis, hingga penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di ruang digital melalui kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), termasuk pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Upacara Harkitnas di Labuhanbatu Selatan ini juga menjadi ajakan untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan pembangunan nasional berpihak pada kepentingan rakyat.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa semangat Budi Utomo harus terus hidup dalam setiap langkah pembangunan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat.

"Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara," demikian penutup amanat tersebut.*

(ad)

TANJUNGBALAI — Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara resepsi Hari Lahir (Harlah) Yayasan Madrasah Pendidikan Islam (YMPI) ke-78 di halaman Madrasah YMPI Sei Tualang Raso, Jalan Besar Teluk Nibung, Sabtu, 16 Mei 2026.

Dalam sambutannya, Fadly menyampaikan harapan agar YMPI Sei Tualang Raso terus berkembang menjadi lembaga pendidikan yang unggul, adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berpegang pada nilai-nilai religius, budaya, dan jati diri masyarakat Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Gelar Upacara Harkitnas ke-118, Wabup Tekankan Kedaulatan dan Literasi Digital

"Momentum peringatan hari lahir ini juga menjadi pengingat bahwa kemajuan pendidikan membutuhkan sinergi bersama. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri," kata Fadly.

Menurut dia, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat untuk membangun masa depan pendidikan yang lebih baik.

Fadly juga menegaskan bahwa peringatan Harlah YMPI tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga momentum refleksi untuk memperkuat komitmen dalam memajukan pendidikan Islam di Kota Tanjungbalai.

"Selamat Hari Lahir YMPI Sei Tualang Raso ke-78. Momentum ini hendaknya menjadi ajang refleksi untuk memperkuat pengabdian dan kebersamaan," ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tanjungbalai atau yang mewakili, Ketua MUI Ardiansyah, Ketua Baznas Indra BMT, Ketua Yayasan YMPI Hj Zainibah, Wali Kota Tanjungbalai periode 2021–2024 Waris Tholib, pengurus YMPI, para guru, serta anak yatim piatu dan undangan lainnya.*

(ad)

ASAHAN — Wakil Bupati Asahan Rianto membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid dalam upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026, Rabu, 20 Mei 2026.

Upacara berlangsung di halaman Kantor Bupati Asahan dan dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta aparatur sipil negara.

Baca Juga:

• PJS Babel dan Pemkot Pangkalpinang Bahas Transparansi Pelayanan Publik, Soroti Isu Iuran Sampah hingga Aset Daerah

Dalam amanat yang dibacakan, tema Harkitnas tahun ini adalah "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara".

Tema tersebut dimaknai sebagai ajakan untuk menjaga persatuan bangsa sekaligus memperkuat perlindungan terhadap generasi penerus.

"Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan Asta Cita delapan misi besar yang harus dicapai bersama sebagai kompas utama," demikian amanat yang dibacakan Wabup Rianto.

Amanat tersebut juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda, untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan Boedi Oetomo dalam konteks kekinian.

Pemerintah juga mengajak masyarakat memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan pembangunan berjalan selaras dengan kepentingan publik.

"Momentum ini harus menjadi penguat solidaritas sosial dan peningkatan literasi digital, agar setiap langkah pembangunan berorientasi pada kemajuan bersama," lanjutnya.

Di akhir amanat, ditegaskan bahwa kebangkitan nasional merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa yang berawal dari kesadaran individu untuk kemudian menjadi kekuatan bersama.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan tali asih kepada ASN yang memasuki masa pensiun serta bantuan duka cita kepada ahli waris ASN yang telah meninggal dunia.

Wabup juga meninjau kegiatan Gerakan ASN Sadar Pajak (GASS PAK) yang digelar di lingkungan pemerintah daerah.*

(ad)

PANGKALPINANG — Dewan Pimpinan Daerah Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Bangka Belitung bersama jajaran DPC PJS Kota Pangkalpinang melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, Rabu, 20 Mei 2026.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu pelayanan publik, mulai dari transparansi iuran sampah hingga pengelolaan aset daerah.

Baca Juga:

• KI Babel dan Pemprov Tegaskan Komitmen Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPD PJS Babel Rikky Fermana bersama sejumlah pengurus, di antaranya Abdul Hamid, Wenki, Mung Harsanto, Muhamad Zen, serta jajaran DPC PJS Kota Pangkalpinang.

Sejak awal pertemuan, dialog berlangsung terbuka.

PJS Babel menyampaikan berbagai masukan dan kritik terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah polemik iuran sampah yang belakangan dikeluhkan masyarakat.

PJS menilai mekanisme penarikan maupun pengelolaan iuran tersebut perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan dan persepsi negatif di publik.

Selain itu, persoalan pengelolaan aset daerah juga turut dibahas.

PJS mendorong Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk memperkuat sistem pengawasan dan penataan aset guna mencegah potensi penyalahgunaan maupun hilangnya aset milik daerah.

Diskusi juga menyinggung hasil inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pangkalpinang, yang dalam audiensi tersebut disebut memunculkan sejumlah catatan yang dinilai perlu ditindaklanjuti lebih lanjut oleh pemerintah kota.

Meski beberapa isu yang dibahas cukup serius, suasana audiensi tetap berlangsung cair.

Sesekali tawa terdengar di tengah diskusi, mencerminkan komunikasi yang terbuka antara insan pers dan pemerintah daerah.

Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menyampaikan apresiasi atas peran media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa kritik dan masukan dari pers merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Pers adalah mitra strategis pemerintah. Kami terbuka terhadap kritik dan masukan demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat," kata Dessy.

Ia menambahkan bahwa seluruh masukan yang disampaikan dalam audiensi akan dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Bagi PJS Babel, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara insan pers dan pemerintah daerah, tidak hanya dalam konteks silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang pengawasan terhadap kebijakan publik.

Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers di Bangka Belitung.*

(ad)

PANGKALPINANG — Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel kembali menegaskan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026, Rabu, 20 Mei 2026.

Kegiatan yang melibatkan berbagai badan publik se-Bangka Belitung tersebut dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Juga:

• Yusril Tegaskan Tak Ada Larangan Nobar Film Dokumenter “Pesta Babi”: Indonesia Tidak Pernah Menjajah Papua

Dalam sambutannya, Pj Sekda Babel menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Babel yang dinilai konsisten mendorong budaya transparansi di lingkungan pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa Monev KIP tidak boleh dipahami sekadar agenda rutin tahunan atau penilaian administratif, melainkan instrumen untuk mengukur kualitas layanan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat.

"Di era digital saat ini, masyarakat semakin kritis terhadap pelayanan pemerintah. Informasi harus cepat, terbuka, relevan, dan mudah diakses. Karena itu seluruh badan publik harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta membangun budaya transparansi," ujarnya.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Transparansi, kata dia, berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemprov Babel juga mendorong seluruh badan publik, mulai dari organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, BUMD, hingga lembaga lainnya, untuk terus memperbaiki sistem layanan informasi agar lebih profesional, modern, dan akuntabel.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Babel, Ita Rosita, menegaskan bahwa Monev merupakan bagian dari fungsi pengawasan KI dalam memastikan keterbukaan informasi berjalan optimal di daerah.

"Monitoring dan evaluasi bukan sekadar penilaian administrasi, melainkan instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang terbuka, informatif, dan akuntabel," kata Ita.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum evaluasi bagi badan publik untuk memperbaiki dan memperkuat sistem layanan informasi di masing-masing instansi.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai tahapan Monev KIP serta tata cara registrasi pada aplikasi E-Monev.

Diskusi berlangsung interaktif, dengan peserta yang hadir secara langsung maupun daring aktif menyampaikan pertanyaan dan kendala terkait implementasi keterbukaan informasi publik.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Babel dan Komisi Informasi kembali menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban normatif, melainkan kebutuhan dalam membangun pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan dipercaya masyarakat.*

(ad)

SURABAYA — Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada larangan terhadap kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi.

Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Surabaya, Selasa, 19 Mei 2026.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Apresiasi Film “Samudera”, Dorong Perfilman Lokal Jadi Media Edukasi

Ia menyebut karya seni merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin negara.

"Pemerintah menghormati kebebasan berkreasi bagi para seniman dan menghormati kebebasan berekspresi menyatakan pendapat dan pikiran seperti yang dituangkan dalam film itu," kata Yusril.

Meski demikian, ia menyoroti isu yang diangkat dalam film dokumenter tersebut, khususnya terkait Papua.

Yusril menegaskan Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan proses referendum di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Papua itu bergabung ke Republik Indonesia berdasarkan referendum yang dilaksanakan oleh PBB dan kita tidak pernah menjajah Papua," ujarnya.

Menurut Yusril, pemerintah telah menjalankan sejumlah program pembangunan di Papua sejak masa pemerintahan sebelumnya, termasuk program ketahanan pangan dan energi yang berbasis kajian mendalam.

Namun ia mengakui masih terdapat potensi persoalan di lapangan, termasuk konflik kepentingan terkait tanah ulayat masyarakat adat.

"Sebenarnya sudah melakukan kajian yang mendalam terhadap hal itu tapi juga tidak menutup kemungkinan terjadinya ekses di lapangan misalnya terjadi konflik kepentingan dengan tanah ulayat masyarakat di Papua," katanya.

Film dokumenter Pesta Babi sendiri disutradarai Dandhy Laksono dan mengangkat berbagai isu di Papua Selatan, mulai dari deforestasi, perusakan lingkungan, hak ulayat, hingga dugaan militerisasi di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.

Yusril menilai pemerintah akan menjadikan kritik dalam film tersebut sebagai bahan evaluasi.

Namun ia meminta pihak pembuat film juga memberikan penjelasan agar tidak terjadi salah tafsir di masyarakat, khususnya terkait istilah "Pesta Babi".

"Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, pemerintah tidak boleh menutup diri hanya dengan alasan otoritas. Sepertinya juga para seniman para pencipta juga tidak boleh berdiam diri, tidak menjelaskan hanya berbalik berlindung di balik kebebasan berkreasi," ujarnya.*

(tm/ad)

JAKARTA — Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 dengan plafon pinjaman Rp100 juta kembali menjadi perhatian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Skema ini banyak dicari karena menawarkan pembiayaan dengan bunga rendah serta tanpa jaminan tambahan untuk kategori tertentu.

Baca Juga:

• Jelang Iduladha, Pemprov Sumut Pastikan Stok Daging Kurban Aman

Dalam skema tersebut, suku bunga KUR BRI ditetapkan sekitar 6 persen per tahun sesuai ketentuan pemerintah.

Angka ini menjadi dasar perhitungan angsuran yang dibebankan kepada nasabah.

Untuk pinjaman Rp100 juta, simulasi cicilan bulanan diperkirakan sebagai berikut:

Tenor 12 bulan (1 tahun): sekitar Rp 8.833.333 per bulan
Tenor 18 bulan (1,5 tahun): sekitar Rp 6.055.556 per bulan
Tenor 24 bulan (2 tahun): sekitar Rp 4.666.667 per bulan
Tenor 36 bulan (3 tahun): sekitar Rp 3.277.778 per bulan
Tenor 48 bulan (4 tahun): sekitar Rp 2.583.333 per bulan
Tenor 60 bulan (5 tahun): sekitar Rp 2.166.667 per bulan

Simulasi tersebut digunakan sebagai gambaran awal agar pelaku usaha dapat menyesuaikan cicilan dengan arus keuangan usaha sebelum mengajukan pinjaman.

Syarat Pengajuan KUR BRI 2026

Untuk mengakses pembiayaan KUR BRI, calon debitur umumnya perlu menyiapkan sejumlah dokumen dan memenuhi persyaratan berikut:

- KTP dan Kartu Keluarga (KK)
- Usia minimal 17 tahun atau 21 tahun untuk KUR Mikro
- Akta nikah (bagi yang sudah menikah)
- NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha
- Usaha aktif minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain (kecuali kredit konsumtif seperti KPR atau KKB)

Cara Pengajuan KUR BRI 2026

Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan melalui kantor cabang maupun secara daring.

Secara online, calon pemohon dapat mengakses laman resmi KUR BRI, melakukan pendaftaran akun, lalu mengisi data diri dan usaha.

Setelah itu, pemohon diminta mengunggah dokumen pendukung seperti KTP, foto usaha, serta surat keterangan usaha.

Setelah pengajuan masuk, pihak bank akan melakukan verifikasi dan survei lapangan sebelum keputusan persetujuan kredit diberikan.

Nasabah yang disetujui tetap diwajibkan datang ke kantor BRI untuk proses pencairan dana.*

(di/ad)

JAKARTA — Ketentuan mengenai kuota internet yang hangus kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut teregister dengan nomor perkara 165/PUU-XXIV/2026 dan diajukan oleh lima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Kamis 21 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Dalam permohonannya, para pemohon menilai praktik kuota internet yang hangus setelah masa aktif berakhir telah merugikan hak konstitusional konsumen, khususnya terkait perlindungan hak milik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

"Sisa kuota internet yang memiliki nilai ekonomi bagi pemohon menjadi tidak dapat dimanfaatkan tanpa adanya perlindungan atau kompensasi yang adil," demikian bunyi dalil permohonan, Kamis, 21 Mei 2026.

Para pemohon juga menilai ketentuan tersebut menempatkan konsumen pada posisi lemah dalam relasi dengan penyedia layanan telekomunikasi.

Kuota yang telah dibeli, menurut mereka, tidak dapat digunakan secara optimal akibat pembatasan masa aktif layanan.

"Terutama dalam hal pemanfaatan kuota internet yang telah dibeli namun tidak dapat digunakan secara optimal akibat berakhirnya masa aktif layanan," tulis pemohon dalam berkasnya.

Atas dasar itu, para pemohon meminta MK menyatakan aturan terkait kuota internet hangus bertentangan dengan UUD 1945 karena dinilai tidak memberikan perlindungan atas hak milik konsumen yang bersifat ekonomis.

"Karena tidak menjamin perlindungan terhadap hak milik pribadi konsumen atas kuota internet yang telah dibeli dan memiliki nilai ekonomi, sehingga berpotensi hilang secara sepihak tanpa dasar yang adil," demikian petitum permohonan.

Sebelumnya, terdapat dua perkara serupa yang masih berproses di MK, yakni perkara nomor 33/PUU-XXIV/2026 dan 273/PUU-XXIII/2025.

Keduanya telah memasuki tahap persidangan lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan pihak terkait.

Sidang lanjutan perkara tersebut dijadwalkan kembali digelar dengan menghadirkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebagai pihak terkait.*

(km/ad)

JAKARTA — Umat Islam akan kembali menyambut amalan sunnah Puasa Tarwiyah dan Puasa Arafah menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah.

Kedua puasa ini dilaksanakan pada awal bulan Zulhijah dan memiliki keutamaan besar dalam ajaran Islam, terutama bagi umat yang tidak sedang menunaikan ibadah haji.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Syafrizal Hadiri Perayaan Paskah Oikumene Tahun 2026, Serahkan 100 Paket Sembako untuk Anak Yatim Piatu

Dengan demikian, Puasa Tarwiyah (8 Zulhijah) jatuh pada Senin, 25 Mei 2026, sedangkan Puasa Arafah (9 Zulhijah) dilaksanakan pada Selasa, 26 Mei 2026.

Puasa Tarwiyah dikerjakan pada 8 Zulhijah, yang secara historis merujuk pada kebiasaan jamaah haji membawa bekal air sebelum menuju Arafah dan Mina.

Sementara itu, Puasa Arafah dilaksanakan pada 9 Zulhijah, bertepatan dengan pelaksanaan wukuf di Padang Arafah oleh jamaah haji.

Dalam literatur fikih, kedua puasa ini termasuk amalan sunnah yang dianjurkan, terutama pada 10 hari pertama Zulhijah yang disebut sebagai hari-hari paling dicintai Allah SWT untuk beramal saleh.

Puasa Arafah juga memiliki keutamaan khusus, yakni diyakini dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, sebagaimana disebutkan dalam sejumlah riwayat hadis.

Selain itu, hari Arafah juga dikenal sebagai momentum turunnya banyak ampunan Allah bagi hamba-Nya.

Secara spiritual, pelaksanaan puasa ini kerap dimaknai sebagai sarana refleksi diri, peningkatan ketakwaan, serta penguatan motivasi ibadah menjelang Idul Adha.

Selain keutamaan spiritual, puasa sunnah ini juga disebut memberikan dampak positif bagi kesehatan karena memberi waktu istirahat bagi organ tubuh serta membantu menjaga keseimbangan fisik dan mental.

Berikut jadwal lengkap puasa Zulhijah 2026:

1 Zulhijah: Senin, 18 Mei 2026
8 Zulhijah (Puasa Tarwiyah): Senin, 25 Mei 2026
9 Zulhijah (Puasa Arafah): Selasa, 26 Mei 2026

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk memperhatikan penetapan resmi hari besar keagamaan dan memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kualitas ibadah.*

(d/ad)

MEDAN — Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap memberikan apresiasi terhadap film Samudera yang digarap sepenuhnya oleh sineas muda asal Medan.

Ia menilai karya tersebut menjadi bukti bahwa potensi industri perfilman lokal memiliki peluang besar untuk berkembang dan layak mendapat dukungan lebih luas.

Baca Juga:

• Bapenda Batu Bara Uji Coba Virtual Account, Pembayaran Pajak Kini Lebih Mudah dan Modern

Dalam pertemuan tersebut, tim juga mengundang Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota untuk menghadiri gala premiere film yang dijadwalkan pada 3 Juni 2026 di Cinepolis Sun Plaza.

Zakiyuddin, yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Arrahmaan Pane serta Sekretaris Dinas Pariwisata T. Roby Chairi, menilai film bertema lokal yang melibatkan putra daerah memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat.

Hal itu, menurut dia, menjadi kekuatan dalam membangun identitas dan kebanggaan daerah.

Ia menegaskan harapannya agar Samudera tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga tuntunan bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Film, kata dia, dapat menjadi sarana edukasi untuk mengangkat isu sosial seperti kenakalan remaja, narkoba, hingga judi daring.

"Film harus bisa membuka pintu hati generasi muda untuk mau belajar dan berkembang," ujar Zakiyuddin.

Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan film sebagai media edukasi bagi masyarakat pesisir, termasuk nelayan, agar memiliki dorongan meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan keterampilan.

Pemerintah, lanjutnya, perlu berperan dalam memperkuat ekosistem pemasaran karya-karya kreatif lokal, termasuk melalui sektor komunikasi dan informatika.

Sementara itu, produser Samudera, Dewi Budiati Teruna Said, menjelaskan film tersebut mengangkat kisah seorang anak nelayan yang berakhlak baik dan cerdas, yang kemudian menjadi teladan di desanya.

Namun, tokoh utama dalam cerita itu mengalami tragedi setelah dibunuh oleh pengedar narkoba yang menganggapnya sebagai ancaman.

Cerita kemudian berlanjut pada sosok Santana, adik sang tokoh utama, yang berupaya melanjutkan perjuangan dan nilai kebaikan yang ditinggalkan abangnya.

Konflik semakin kompleks ketika Santana menjalin kedekatan dengan Dr. Amelia, yang merupakan kekasih mendiang abangnya.*

(ad)

JAKARTA — Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dikebut melalui penyediaan akses air bersih bagi para penyintas.

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan sumur bor, instalasi air bersih, dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di berbagai titik pengungsian dan hunian tetap.

Baca Juga:

• Tertib Pajak Demi Batu Bara Maju! Razia Terpadu PKB Digelar di Kecamatan Lima Puluh

Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan akhir Maret 2026 yang tercatat sebanyak 958 titik selesai dibangun, sementara 548 lainnya masih dalam proses atau meningkat sekitar 59 persen.

Peningkatan ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di berbagai lokasi hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap), fasilitas air bersih menjadi penopang utama aktivitas harian warga, mulai dari memasak, mencuci, hingga menjaga sanitasi lingkungan.

Selain sumur bor, pemerintah juga mempercepat pembangunan MCK, distribusi instalasi air bersih, pengerahan alat berat, hingga penyediaan alat penjernih air.

Program ini melibatkan berbagai instansi, antara lain TNI AD, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepolisian RI, serta dukungan pihak swasta.

Data menunjukkan TNI AD telah membangun 489 titik sumur bor dan 231 unit MCK di wilayah terdampak.

Sementara itu, BNPB menyumbang 313 titik, Kementerian PU 350 titik, dan Polri 371 titik sumur bor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Wakil Ketua I Satgas PRR, Letjen TNI Richard Tampubolon, mengatakan percepatan pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat, terutama akses air bersih yang banyak terdampak kerusakan infrastruktur akibat bencana.

"Dari masukan BPBD provinsi dan kabupaten, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah air bersih," ujar Richard saat meninjau hunian sementara dan hunian tetap di Rusunawa Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa (19/5/2026).

Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa air bersih menjadi prioritas utama dalam masa transisi pemulihan.

Ia menyebut percepatan pembangunan sumur bor penting untuk mencegah persoalan kesehatan di wilayah terdampak.

"Air bersih ini menjadi kebutuhan mendasar masyarakat terdampak, terutama karena banyak jaringan air yang rusak akibat bencana," ujar Tito.*

(ad)

BATU BARA - Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Tim Gabungan Lintas Sektoral secara resmi mengumumkan pelaksanaan Razia Terpadu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digelar pada tanggal 11 hingga 12 Mei 2026 di wilayah Kecamatan Lima Puluh.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor sekaligus menciptakan ketertiban administrasi kendaraan di Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Bapenda Batu Bara Uji Coba Virtual Account, Pembayaran Pajak Kini Lebih Mudah dan Modern

Sinergi lintas sektoral tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam menegakkan aturan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Razia terpadu ini tidak hanya bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai langkah edukatif kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu.

Pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki kontribusi besar dalam mendukung pembangunan daerah, peningkatan fasilitas publik, hingga pelayanan masyarakat yang lebih maksimal.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana validasi data kendaraan guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas di wilayah Kabupaten Batu Bara.

Pemerintah berharap melalui pengawasan langsung di lapangan, masyarakat semakin sadar akan pentingnya legalitas kendaraan dan perlindungan asuransi bagi pengguna jalan.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa melengkapi dokumen kendaraan, memastikan status pajak kendaraan tetap aktif, serta mematuhi seluruh aturan lalu lintas demi kenyamanan dan keamanan bersama.

Dengan adanya razia terpadu ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak semakin meningkat sehingga mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan menuju Batu Bara yang lebih maju, tertib, dan sejahtera.*

(ad)

BATU BARA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan yakni pelaksanaan kegiatan Test Operasional (TO) Virtual Account (VA) terkait pembayaran pajak dan retribusi daerah, yang digelar pada Rabu (13/05/2026) di ruang rapat PT. Bank Sumut Medan.

Baca Juga:

• Bapenda Batu Bara Gandeng Kejari, Perkuat Optimalisasi PAD dan Kepatuhan Pajak Daerah

Uji coba tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik di Kabupaten Batu Bara.

Dalam pelaksanaannya, Bapenda Kabupaten Batu Bara turut menghadirkan sejumlah wajib pajak secara langsung guna mengikuti simulasi pembayaran.

Kehadiran para wajib pajak ini menjadi bagian dari implementasi awal sistem digitalisasi pembayaran pajak daerah agar dapat berjalan efektif, mudah dipahami, dan tepat sasaran.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Bapenda Kabupaten Batu Bara, mulai dari Kepala Bidang (Kabid), Kepala Sub Bidang (Kasubbid), Tim IT Programmer, pihak PT. Bank Sumut Pusat, hingga PT. Bank Sumut Cabang Lima Puluh.

Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan kepatuhan dalam pembayaran pajak daerah, Bapenda Kabupaten Batu Bara juga memberikan cendera mata kepada wajib pajak yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Melalui penerapan sistem Virtual Account (VA) ini, proses pembayaran pajak dan retribusi daerah diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, aman, dan efisien.

Selain mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi daerah, inovasi ini juga diyakini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batu Bara guna mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan pelayanan publik yang semakin optimal.*

(ad)

BATU BARA - Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara resmi melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MoU) bersama Kejaksaan Negeri Batu Bara dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Batu Bara, Selasa (19/05/2026).

Kerja sama strategis ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi antarinstansi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah, sekaligus mendorong tata kelola PAD yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Syafrizal Hadiri Perayaan Paskah Oikumene Tahun 2026, Serahkan 100 Paket Sembako untuk Anak Yatim Piatu

Kerja sama ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batu Bara.

Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah dapat semakin maksimal dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang merata bagi masyarakat.

Sinergi antara Bapenda dan Kejaksaan Negeri Batu Bara menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan budaya taat pajak serta memperkuat fondasi pembangunan daerah demi mewujudkan Batu Bara yang maju, mandiri, dan sejahtera.*

(ad)

BATU BARA – Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., menghadiri Ibadah Perayaan Paskah Oikumene Kabupaten Batu Bara Tahun 2026 yang digelar di Gedung Sopo Toba, Kecamatan Air Putih, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan yang mengusung tema "Kristus Bangkit Membarui Kemanusiaan Kita" berlangsung khidmat dan penuh sukacita.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Syafrizal Pimpin Upacara Peringatan Harkitnas ke - 118

Mengawali sambutannya, Wakil Bupati Batu Bara menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat Kristiani atas pelaksanaan Perayaan Paskah Oikumene yang berlangsung sedikit terlambat.

Ia menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut terjadi akibat adanya kendala komunikasi dalam persiapan kegiatan.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah kepada seluruh umat Kristiani di Kabupaten Batu Bara. Semoga perayaan ini membawa damai, kasih, dan mempererat persaudaraan di tengah masyarakat," ujar Wakil Bupati Syafrizal.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Syafrizal menegaskan bahwa peringatan Hari Paskah merupakan momentum untuk memperkuat nilai kasih, persaudaraan, serta semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui tema "Kristus Bangkit Membarui Kemanusiaan Kita", masyarakat diajak untuk semakin menghayati ajaran Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan di tengah masyarakat Batu Bara.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan di bidang keagamaan sebagai landasan moral dan spiritual bagi keberhasilan pembangunan daerah.

Selain menghadiri ibadah dan memberikan sambutan, Wakil Bupati Batu Bara turut menyerahkan 100 paket sembako kepada anak yatim piatu sebagai bentuk kepedulian sosial dan perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.

Suasana perayaan semakin semarak dengan adanya lucky draw yang disambut antusias oleh para jemaat.*

(ad)