Pelepasan kontingen tersebut dirangkai dengan Pengukuhan Pramuka Garuda di Taman Cadika Medan, Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Senin (10/8/2026).

Baca Juga:

• Perda Lembaga Kemasyarakatan Dinilai Tak Lagi Sesuai, Pemko Medan Ajukan Pencabutan

"Keberangkatan ini anggaplah keberangkatan yang nantinya akan membawa pengalaman-pengalaman yang banyak," kata Rico Waas dalam kegiatan tersebut.

Rico mengatakan keikutsertaan dalam Jamnas XII harus menjadi bagian dari proses pembentukan pribadi yang lebih mandiri. Menurutnya, pengalaman selama berada di Cibubur dapat menjadi bekal penting bagi para anggota Pramuka di masa depan.

Dia juga mengingatkan peserta untuk memahami kembali nilai-nilai yang menjadi dasar dalam Gerakan Pramuka. Menurutnya, Pramuka tidak hanya mengajarkan keterampilan, tetapi juga membentuk pribadi yang mau membantu, bersosialisasi, membangun pertemanan dan bekerja sama.

"Yang terpenting adalah bagaimana menguatkan diri kita sebagai pribadi yang baik, mau membantu, bersosial, berkawan, solid, bekerja sama, baru bisa membantu banyak orang nantinya," ujarnya.

Rico menyebut perjalanan mengikuti Jamnas bukan pengalaman yang sederhana. Para peserta akan berada jauh dari keluarga dan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dalam waktu yang cukup panjang.

Karena itu, dia meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Rico juga mengingatkan mereka untuk menjadi representasi Kota Medan selama berada di tingkat nasional.

"Jadilah simbol dari perwakilan Kota Medan yang membanggakan. Jaga diri, jaga sikap, jaga soliditas, buat kebanggaan untuk Kota Medan," tegasnya.

Selain menjaga nama baik daerah, Rico mendorong peserta memperluas jejaring dan pertemanan dengan anggota Pramuka dari berbagai daerah di Indonesia.

Menurutnya, kemampuan membangun relasi menjadi salah satu pengalaman berharga yang dapat dibawa pulang dan berguna bagi masa depan.

"Yang terpenting sekali lagi, jaga nama baik Kota Medan. Buat sikap-sikap yang baik. Teliti, teratur, disiplin, siap diajak bekerja sama, itulah Pramuka Kota Medan," katanya.

Rico juga berharap pengalaman yang diperoleh selama Jamnas tidak berhenti setelah peserta kembali ke Medan. Pengalaman tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

"Begitu pulang, pengalamannya tolong disimpan baik dan juga diimplementasikan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain," ujarnya.

Kepada para orang tua peserta, Rico menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada anak-anak mereka untuk mengikuti Jamnas XII. Menurutnya, keberangkatan tersebut merupakan bagian dari proses membentuk anak-anak menjadi pribadi yang lebih mandiri.

Dalam kegiatan yang sama, Rico turut memberikan perhatian kepada anggota Pramuka Garuda yang dikukuhkan. Dia berharap para anggota Pramuka Garuda dapat menjadi teladan sekaligus calon pemimpin yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik.

"Saya akan mendoakan. Saya juga akan terus mendukung Adik-adik sekalian agar nantinya Adik-adik tidak hanya berprestasi di Pramuka, tapi berprestasi juga di Kota Medan dalam cabang-cabang lainnya," katanya.

Rico menegaskan Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh. Nilai-nilai yang ditanamkan melalui kegiatan Pramuka dinilai dapat menjadi modal bagi generasi muda untuk tumbuh menjadi pribadi yang mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dan daerah.

"Karena Pramuka akan membentuk Adik-adik sekalian menjadi orang-orang yang hebat di masa mendatang," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Muda Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Medan Zulfakhri Ahmadi melaporkan Kontingen Cabang Kota Medan berjumlah 39 orang.

Rinciannya terdiri atas 32 peserta penggalang putra dan putri, empat pembina pendamping, satu staf kontingen dan dua pimpinan kontingen.

Kontingen Kota Medan dijadwalkan berangkat menuju Jakarta menggunakan kapal laut melalui rute Belawan-Tanjung Priok pada Selasa (11/8/2026).

Mereka akan mengikuti Jambore Nasional XII yang berlangsung pada 13-20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.* (dh)

Juru Bicara PKS, Rangga Kusumo, menyatakan bahwa partainya sebagai mitra koalisi akan terus mengawal dan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo demi mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

• Destry Jadi Calon Tunggal Gubernur BI, Rupiah Diprediksi Makin Menguat

Rangga menyebut PKS menghormati hasil riset dari IPO maupun lembaga survei lainnya sebagai instrumen ilmiah untuk merekam persepsi publik. Apapun hasil yang terekam, menurutnya, merupakan cerminan langsung dari penilaian masyarakat.

Pihaknya juga mengingatkan agar pemerintah tetap bersikap terbuka terhadap berbagai kritik dan aspirasi warga. Menurutnya, kritik yang disampaikan publik merupakan bentuk kecintaan kepada bangsa, bukan untuk mencari musuh.

Lebih lanjut, PKS memandang bahwa ajang kontestasi Pilpres masih terlampau jauh untuk dibahas saat ini. Prioritas utama bangsa dan negara saat ini adalah merampungkan berbagai persoalan masyarakat, khususnya tantangan ekonomi yang sedang dihadapi.

"Bagi PKS, fokus utama bangsa saat ini bukan mengkalkulasi peta atau peluang politik Pilpres 2029, melainkan membantu pemerintah agar dapat menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, terutama terkait kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi," tegasnya.

Berdasarkan hasil survei nasional IPO terbaru, elektabilitas Presiden Prabowo Subianto berada di peringkat pertama dengan perolehan 23,4 persen dalam simulasi terbuka. Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menjelaskan bahwa keunggulan Prabowo ini didorong oleh pengaruh kuat posisinya sebagai petahana (incumbent).

Kendati memimpin, posisi tersebut dinilai belum sepenuhnya aman dan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan pemerintah yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Di bawah Prabowo, bursa elektabilitas diisi oleh sejumlah tokoh seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan 21,7 persen, Anies Baswedan 11,5 persen, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 4,5 persen, Ganjar Pranowo 4,1 persen, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di angka 3,9 persen.* (k/dh)

"Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya solid secara angka, tetapi juga semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Baca Juga:

• Jelang 17 Agustus, Pemerintah Pastikan Keamanan Nasional Tetap Terkendali

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat 22,93 juta orang, turun sekitar 430.000 orang dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 tercatat 4,68 persen, turun 0,08 persen poin dibandingkan Februari 2025.

Konsumsi dan Investasi Jadi Penopang

Qodari mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 juga ditopang sejumlah komponen pembentuk PDB, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,06 persen secara tahunan, yang menurutnya menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga.

Ia menyebut daya beli masyarakat antara lain didukung kebijakan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi serta pelaksanaan sejumlah program prioritas.

Selain konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 6,87 persen secara tahunan. Qodari menyebut pertumbuhan investasi ini menunjukkan aktivitas penanaman modal masih kuat meski perekonomian global menghadapi ketidakpastian.

"Dari sisi investasi, pemerintah terus mendorong penanaman modal pada sektor hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah juga berkomitmen menuntaskan berbagai hambatan investasi melalui Satuan Tugas Debottlenecking," katanya.

Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi

Qodari mengatakan pemerintah akan berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026. Salah satu langkah yang disiapkan adalah Paket Stimulus Ekonomi Semester II senilai Rp26,34 triliun.

Paket tersebut mencakup bantuan pangan bagi sekitar 33,4 juta penerima manfaat, insentif tarif transportasi, serta program magang nasional dan pelatihan vokasi bagi angkatan kerja muda.

Menurut Qodari, berbagai program itu diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi pada paruh kedua 2026.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga akan memperkuat sektor-sektor produktif melalui hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Seluruh langkah tersebut akan diiringi dengan kebijakan yang menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat daya saing nasional, serta meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan para investor," kata Qodari.* (k/dh)

"Untuk Menhut, betul kita sudah menemukan 14.000 SGD hasil pengumpulan dari para petani-petani KUD di Kabupaten Kuansing. Tetapi kemudian ada perbedaan jumlah 12.000 SGD yang kita sita," kata Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Baca Juga:

• Anggaran Iklan BJB Rp 409 Miliar Bocor Jadi Korupsi, KPK Tahan 4 Tersangka

"Jadi masih ditelusuri 2.000 SGD itu ada di pihak mana," ujarnya.

Dari penelusuran di lapangan, para petani membenarkan uang yang terkumpul dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota KUD memang sebesar 14.000 Dollar Singapura. Namun, penyidik masih memastikan jumlah uang di dalam amplop, mengingat terjadi beberapa kali pertemuan antara Menhut Raja Juli dan Bupati Kuansing sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Kemudian ada peristiwa di luar yang sebelum peristiwa tertangkap tangan terjadi kan ada proses pengembalian. Nah ini yang kita sedang cross-check apakah kemudian betul-betul amplop yang dibawa oleh Bupati Kuansing itu 14.000 atau 12.000 (Dollar Singapura)," ucap Taufik.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyidik menemukan dugaan pemberian uang dari pihak Bupati Kuansing kepada Menhut senilai sekitar 14.000 Dollar Singapura.

"Penyidik kemudian menemukan adanya dugaan pemberian uang dari pihak Bupati Kuansing kepada Pak Menteri Kehutanan sejumlah sekitar 14.000 Dollar Singapura," kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Budi menambahkan, dalam perjalanannya, penyidik menemukan bahwa pengembalian uang dari pihak Menhut Raja Juli tersebut ternyata tidak utuh senilai 14.000 SGD. Selisih itu, kata dia, masih terus ditelusuri.

Ia juga mengungkapkan bahwa Raja Juli sempat bertemu beberapa kali dengan Suhardiman dan jajarannya, termasuk diduga pada April dan Mei, sebelum pertemuan pada 2 Juni 2026.

Sebelumnya diberitakan, Raja Juli Antoni telah menjelaskan duduk perkara pertemuannya dengan Suhardiman yang kini berstatus tersangka KPK. Ia menyebut audiensi berlangsung resmi dan terbuka pada 2 Juni 2026 di Kementerian Kehutanan, lengkap dengan surat permohonan, daftar hadir, dan notula.

Menurut Raja Juli, usai audiensi tersebut, Bupati Kuansing meninggalkan sebuah amplop tertutup di ruangannya.

"Dalam audiensi itu ternyata Pak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map," kata Raja Juli dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Ia mengaku langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut tanpa mengetahui isinya.

"Saya tidak tahu isinya apa, tetapi saya merasa tidak memiliki hak atas amplop tersebut. Oleh karena itu saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut," ujarnya.

Proses pengembalian sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan, sebelum akhirnya amplop diserahkan kembali ke Bupati Kuansing pada 12 Juni 2026 di Polres Kuantan Singingi, dengan bantuan fasilitasi dari Polda Riau.

Raja Juli menegaskan seluruh proses pengembalian telah didokumentasikan dan dilengkapi tanda terima bermeterai, sekitar 17 hari sebelum OTT KPK berlangsung.

"Sebagai bagian dari upaya memberantas korupsi dan gratifikasi, amplop yang saya tidak tahu isinya itu kami kembalikan," ujarnya.

Di sisi lain, Menhut juga membantah dugaan keterkaitan dirinya dengan pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi. Ia menegaskan tidak pernah menerbitkan satu pun surat keputusan pelepasan kawasan hutan di wilayah tersebut.

"Tidak ada satu SK pun yang saya keluarkan untuk pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi," kata dia.

Raja Juli memastikan Kementerian Kehutanan akan terus mendukung proses hukum yang dilakukan KPK, sekaligus memperkuat tata kelola kehutanan yang bersih, antikorupsi, dan transparan sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto.* (k/dh)

Ruddi menegaskan kepolisian akan memburu para pelaku yang terlibat dalam jaringan narkotika, mulai dari agen, kurir, bandar hingga pengguna.

Baca Juga:

• Pratu Galuh Bantu Polisi Hadang Pelaku Narkotika hingga Gugur, Kapolda Aceh Beri Penghargaan

Dia menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkotika di Aceh. Ruddi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba.

"Kepada seluruh masyarakat, pemerintah dan orang tua, ayo kita jadikan narkotika musuh bersama," ujarnya.

Pernyataan Kapolda Aceh tersebut mendapat dukungan dari Ketua DPR Aceh Zulfadli atau yang akrab disapa Abang Samalanga. DPRA mengapresiasi langkah kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di Aceh.

Dukungan serupa disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang diwakili Kepala Biro Organisasi Setda Aceh, Ramzi.

Ramzi mengapresiasi keberhasilan Polda Aceh mengungkap kasus peredaran narkotika dalam jumlah besar. Menurutnya, pengungkapan tersebut merupakan langkah penting untuk melindungi generasi muda Aceh dari bahaya narkoba.

"Kita telah menyelamatkan generasi muda Aceh," kata Ramzi.

Dia berharap pengungkapan kasus tersebut tidak berhenti pada pelaku yang berada di lapangan. Menurutnya, aparat perlu mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan hingga aktor utama di balik peredaran narkotika tersebut.

"Kita berharap pengungkapan kasus narkotika tersebut tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi harus dikembangkan hingga mengungkap jaringan dan aktor utama," ujarnya.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, Polda Aceh menyita sejumlah barang bukti dalam jumlah besar. Barang bukti yang diamankan antara lain 2.637 pcs cartridge atau vape getar, 5.000 butir ekstasi, 4.000 mililiter liquid yang mengandung etomidate, serta 569,35 gram sabu.

Pengungkapan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam konferensi pers yang dihadiri unsur Pemerintah Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Di hadapan para pejabat tersebut, Ruddi kembali menegaskan komitmennya untuk menindak tegas jaringan peredaran narkotika di Aceh.

Kapolda Aceh juga menekankan bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Menurutnya, kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman peredaran narkoba.

Ia pun meminta masyarakat, pemerintah daerah dan orang tua ikut berperan dalam mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkotika, sehingga Aceh dapat terbebas dari ancaman narkoba.* (dh)

Mendung yang menggantung di langit sore itu tak menyurutkan anak-anak penghuni huntara untuk bermain di lapangan rumput kompleks. Ketika hujan deras mulai turun, sejumlah anak laki-laki tetap berlarian dan saling mengejar meski pakaian mereka mulai basah.

Baca Juga:

• Sekda Aceh: Huntara Capai 99 Persen, Pemerintah Kini Fokus Bangun Hunian Tetap

"Biarkan saja dulu mereka bermain, asalkan hujan tidak disertai kilat atau petir. Kalau ada kilat, baru kami suruh mereka segera pulang," kata Awaludin.

Awaludin kini tinggal di salah satu unit huntara bersama istri dan kedua anaknya. Hunian tersebut dilengkapi dua tempat tidur dan satu lemari untuk menyimpan pakaian serta barang keluarga.

Rumah Awaludin sebelumnya mengalami kerusakan berat akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun lalu. Kini, huntara menjadi tempat keluarganya berlindung sekaligus memulai kembali kehidupan setelah bencana.

Dia bersyukur keluarganya mendapatkan tempat tinggal sementara yang layak. Menurutnya, huntara bukan sekadar tempat berteduh, tetapi juga ruang bagi keluarganya untuk kembali menata kehidupan.

Di tempat tersebut, anak-anaknya bisa beristirahat, belajar dan bermain tanpa harus terus berada dalam kondisi darurat seperti setelah bencana.

Kompleks Huntara Aceh Tamiang 4 dibangun melalui kolaborasi Kementerian Pekerjaan Umum, PT Wijaya Karya dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Kompleks tersebut terdiri atas 240 unit hunian untuk para penyintas dari sejumlah wilayah di Aceh Tamiang.

Sejumlah fasilitas pendukung juga tersedia bagi penghuni. Di antaranya kamar mandi bersama di setiap blok, dapur umum, tempat ibadah serta fasilitas air bersih.

Ketersediaan fasilitas tersebut membantu para penyintas memenuhi kebutuhan sehari-hari sembari kembali membangun kehidupan dan kebersamaan setelah bencana.

Rasa syukur juga disampaikan Ngatrizal (66) dan istrinya, Yunita (61). Pasangan lanjut usia asal Desa Kebun Tanjung Seumantoh itu kini tinggal di Huntara Aceh Tamiang 4 setelah rumah mereka rusak parah akibat bencana.

"Alhamdulillah, kami bisa tinggal di huntara ini setelah rumah kami rusak parah," ujar Ngatrizal.

Bagi Ngatrizal dan Yunita, keberadaan huntara memberikan rasa aman, terutama ketika hujan kembali turun. Mereka tidak lagi harus memikirkan tempat berlindung sementara setelah rumah mereka mengalami kerusakan.

Di tengah kehidupan yang mulai tertata di huntara, pembangunan hunian tetap (huntap) bagi para penyintas juga terus berjalan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sejumlah elemen masyarakat berkolaborasi membangun hunian permanen bagi warga yang terdampak bencana.

Di Aceh Tamiang, ratusan unit huntap telah rampung dibangun. Di antaranya huntap yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi di Kecamatan Karang Baru dan hunian tetap yang dibangun Polri di Kecamatan Kejuruan Muda.

Kompleks hunian tetap tersebut kini memasuki tahap penyelesaian akhir, termasuk pembangunan sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Bagi para penyintas, huntara menjadi tempat untuk kembali menata kehidupan. Sementara pembangunan huntap diharapkan menjadi langkah berikutnya agar mereka dapat kembali memiliki tempat tinggal permanen dan memulai kehidupan baru setelah bencana.* (dh)

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi Satgas PRR pada Minggu (9/8/2026), sejumlah titik menjadi fokus penanganan. Di antaranya penataan aliran sungai dan perbaikan jembatan di Desa Blang Puuk serta penanganan material longsor dan limpahan air yang menutup Ruas Beutong dan Celala, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

Baca Juga:

• Jembatan Gantung Sikundo Mulai Dibangun, Warga Aceh Barat Ditargetkan Bisa Melintas Akhir Agustus

Tim telah merekonstruksi badan jalan yang sebelumnya hilang akibat bencana. Aliran sungai yang sempat melebar dan menggerus badan jalan juga diarahkan kembali ke jalur semula.

Selain itu, perlindungan terhadap jalan dan jembatan diperkuat dengan pembangunan tanggul di kedua sisi sepanjang 400 meter.

"Sekarang kita membangun tanggul kanan dan kiri sepanjang 400 meter. Tanggul itu dibangun untuk melindungi konstruksi utama jembatan dan jalan, sehingga jika ada kejadian berulang di kemudian hari, jalan dan jembatan terproteksi dengan baik," kata Feri saat ditemui di Desa Blang Puuk, Minggu (9/8/2026).

Percepatan pekerjaan masih menghadapi kendala logistik, terutama pasokan semen dan solar untuk pengoperasian alat berat. Kebutuhan semen selama Agustus diperkirakan mencapai 400 ton, sedangkan pasokan yang tersedia saat pemantauan baru sekitar 45 ton.

Tambahan pasokan semen kemudian mulai didatangkan dari Belawan dan Dumai. Sementara itu, kebutuhan bahan bakar untuk alat berat mencapai sekitar 46.000 liter per bulan.

Meski terkendala pasokan material dan bahan bakar, tim menargetkan pekerjaan di sekitar aliran sungai dekat Jembatan Blang Puuk hingga Ruas Beutong dan Celala dapat rampung pada Desember 2026.

"Kita tetap mencari cara, dengan semangat bahwa di bulan Desember ini kita bisa menyelesaikan proyek tepat waktu," ujar Feri.

Pemulihan akses tersebut mulai dirasakan masyarakat. Wilayah yang sebelumnya terisolasi kini kembali dapat dilalui kendaraan, termasuk kendaraan angkutan berukuran besar.

Kondisi itu turut membuka kembali jalur distribusi hasil pertanian serta memperlancar pasokan barang dari Takengon menuju Nagan Raya maupun Meulaboh.

"Masyarakat sudah terlayani sehingga akses yang kemarin terputus sudah kembali. Mobil-mobil muatan besar untuk suplai dari Takengon ke Nagan Raya ataupun ke Meulaboh sudah mulai masuk," kata Feri.

Kepala Urusan Tata Usaha PPK 2.7 Aceh, Fachrun Rizaldi, mengatakan progres pekerjaan secara kontraktual telah mencapai 17,29 persen.

Untuk mempercepat pekerjaan, tim menyiapkan sejumlah langkah, termasuk menambah sembilan unit ekskavator serta memastikan kebutuhan bahan bakar dan semen terpenuhi.

Seiring pulihnya akses, aktivitas masyarakat seperti kegiatan pasar, perkebunan dan UMKM juga mulai kembali bergerak.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri, Imran, mengapresiasi pekerjaan tim di lapangan yang tetap berjalan meski menghadapi kondisi medan dan keterbatasan pasokan material.

Menurutnya, salah satu perkembangan penting terlihat dari aliran sungai yang sebelumnya melebar kini berhasil diarahkan kembali melewati bagian bawah jembatan.

"Luar biasa, dari sungainya yang begitu lebar sekarang bisa dikonsentrasikan kembali di bawah jembatan. Progresnya luar biasa. Saya tahu teman-teman ini 24 jam bekerja. Saya pernah lewat di sini, sore pun masih bekerja," ujar Imran.

Peninjauan di Nagan Raya merupakan bagian dari evaluasi Satgas PRR terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.

Selain meninjau penanganan jalan dan jembatan di Beutong Ateuh Banggalang, tim juga memantau Jembatan Rangka Baja Gunong Kong di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur.

Jembatan tersebut sebelumnya turut terputus akibat bencana dan kini masih menunggu penanganan lebih lanjut.* (dh)

Orang tua Arby kembali mendatangi redaksi BITV. Mereka membawa dokumen dan kliping koran lama untuk menceritakan kembali apa yang terjadi kepada anak mereka.

Baca Juga:

• KY Tetapkan 14 Calon Hakim, DPR Segera Uji Kelayakan dan Kepatutan

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Arby ditembak oleh aparat Kepolisian Poltabes Medan.

Namun, ada dua cerita berbeda mengenai kejadian itu.

Menurut keterangan yang tercatat dalam dokumen DPR RI, polisi saat itu menyebut Arby diduga terlibat dalam kasus perampokan.

Keluarga membantah tuduhan tersebut. Mereka mempertanyakan mengapa anak mereka sampai ditembak dan bagaimana sebenarnya proses yang terjadi sebelum Arby meninggal.

Keluarga Pernah Mengadu

Keluarga Arby ternyata sudah berusaha mencari keadilan sejak lama.

Kasus tersebut pernah dilaporkan kepada Provost Polda Sumatera Utara pada 12 April 2002.

Keluarga juga disebut pernah menyampaikan pengaduan kepada Polda Sumatera Utara, Mabes Polri dan Komnas HAM.

Persoalan ini kemudian sampai ke DPR RI.

Dalam surat DPR RI tertanggal 12 Januari 2005, DPR meminta penjelasan kepada Kapolda Sumatera Utara mengenai kasus tersebut.

Namun, dalam surat itu disebutkan bahwa DPR RI saat itu belum mendapatkan kejelasan mengenai perkembangan penanganan kasus Arby.

Ada Kliping Koran Lama

Saat datang ke redaksi BITV, keluarga juga membawa kliping koran lama dari Pos Metro Medan.

Kliping tersebut memiliki judul:

"Ditangkap Dulu Baru Ditembak?"

Kliping itu menjadi salah satu catatan lama mengenai peristiwa yang dialami Arby.

Bagi keluarga, pemberitaan tersebut kembali mengingatkan pada pertanyaan yang sampai sekarang belum mereka dapatkan jawabannya.

Apa yang sebenarnya terjadi kepada Arby sebelum dia ditembak?

Apakah benar Arby terlibat dalam kejahatan seperti yang disebutkan dalam keterangan polisi saat itu? Atau ada hal lain yang belum terungkap?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang masih dibawa keluarga hingga sekarang.

Orang Tua Ingin Kebenaran Terungkap

Orang tua Arby mengatakan mereka tidak ingin kematian anaknya dilupakan.

Mereka hanya ingin mengetahui kebenaran dan mendapatkan kepastian hukum.

Setelah 24 tahun, keluarga berharap kasus tersebut kembali mendapat perhatian dan dapat dijelaskan secara terbuka.

Mereka juga berharap aparat penegak hukum memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana proses hukumnya, dan apakah kasus tersebut masih dapat ditindaklanjuti.

Bagi keluarga, waktu 24 tahun tidak menghilangkan rasa kehilangan.

Mereka masih menunggu satu hal: keadilan untuk anak mereka, Arby Saputra.* (dh)

"Hari ini, terhadap 4 orang tersangka di antaranya dilakukan penahanan," kata Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.

Baca Juga:

• Usut Tuntas Korupsi MBG, Kejagung Periksa 16 Saksi dari Puluhan Perusahaan

Taufik mengatakan, keempat tersangka ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 10 Agustus hingga 29 Agustus 2026, di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Sementara itu, eks Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi yang juga berstatus tersangka dalam kasus ini meminta penjadwalan ulang pemeriksaan karena kondisi sedang sakit.

"Sudah mengirim surat kepada penyidik dan akan dilakukan penjadwalan ulang," ujar Taufik.

Berdasarkan pantauan, keempat tersangka keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan pada pukul 19.07 WIB, sebelum digiring tim KPK menuju mobil tahanan menuju Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih.

Dalam perkara ini, KPK total telah menetapkan lima orang tersangka, yakni Yuddy, Widi, Ikin, Suhendrik, dan Sophan. KPK menemukan kecurangan dalam penempatan anggaran pengadaan iklan di Bank BJB, yang awalnya dianggarkan sebesar Rp 409 miliar untuk penayangan iklan di media TV, cetak, dan online melalui kerja sama dengan enam agensi selama periode 2021-2023.

Namun dalam realisasinya, dana yang benar-benar dibayarkan untuk penayangan iklan hanya sekitar Rp 100 miliar.

"Dari Rp 409 miliar yang ditempatkan, dipotong dengan pajak kurang lebih Rp 300 miliar, hanya kurang lebih Rp 100 miliar yang ditempatkan sesuai dengan riil pekerjaan yang dilakukan," kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo dalam keterangan sebelumnya.

Budi menyebut, dari nilai yang tersisa itu pun, kerugian akibat penayangan iklan fiktif tercatat mencapai Rp 222 miliar selama periode 2,5 tahun.

Adapun enam agensi yang menerima anggaran dari Bank BJB yaitu PT CKSB (Rp 105 miliar), PT CKMB (Rp 41 miliar), PT Antedja Muliatama (Rp 99 miliar), PT Cakrawala Kreasi Mandiri (Rp 81 miliar), PT WSBE (Rp 49 miliar), dan PT BSC Advertising (Rp 33 miliar).

Budi menjelaskan, pemilihan agensi tersebut dilakukan dengan melanggar hukum. Ia menyebut Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dan Pemimpin Divisi Corporate Secretary Widi Hartoto mengetahui dan/atau memerintahkan panitia pengadaan untuk mengatur pemenang demi memenangkan rekanan yang telah disepakati.

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi ini mencapai Rp 222 miliar. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).* (k/dh)

"Proses penyidikan akan terus dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Baca Juga:

• Meski Sudah Kena Red Notice, Riza Chalid Masih Buron, Bappisus: Itu PR Kita

Selain itu, penyidik turut meminta keterangan dari perwakilan Yayasan PRL, Ketua Yayasan HJC dan HJM, serta MHN yang berstatus sebagai pihak swasta.

Hingga kini, Kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola MBG. Tiga di antaranya merupakan pucuk pimpinan BGN, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya.

Empat tersangka lainnya yakni LMI selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, serta dua pihak swasta bernama Asep Yusuf Soemantri dan Glory Harimas Sihombing.* (mt/dh)

"Saat ini mungkin kita masih punya PR ya untuk menangkap dan memburu salah satu koruptor besar ya toh yang sudah diberikan red notice, surat ekstradisi, ya toh. Muhammad Riza Chalid salah satu contoh ya," ujar Aris kepada wartawan usai diskusi bertajuk 'Optimalisasi Peran Intelijen Penegakan Hukum sebagai Supporting System dalam Pelaksaan Asta Cita Presiden' bersama Jamintel Kejagung di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Senin (10/8/2026).

Baca Juga:

• Kejagung Kejar Jejak Aset di Kasus Dugaan TPPU Febrie Adriansyah, 7 Saksi Diperiksa

"Moga-moga ya pekerjaan kita yang sudah sinergis dengan seluruh aparat penegak hukum ya maupun ke internasional ya sampai titik ini ya akan berbuah seperti apa yang kita harapkan," katanya.

Lebih lanjut, Aris menegaskan Bappisus tidak terlibat dalam proses hukum yang menjerat Riza Chalid. Pihaknya memastikan tidak ada intervensi apa pun terhadap proses penegakan hukum yang berjalan.

"Bappisus menyerahkan ya semua proses materi hukum kepada aparat penegak hukum ya. Tidak ada intervensi apapun yang berkaitan dengan materi penegakan hukum," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Kali ini, perkara yang menjeratnya terkait pengadaan minyak mentah Petral pada 2008-2015. Sebelumnya, Riza Chalid telah menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 285 triliun.

Riza juga berstatus tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kejagung telah memasukkan namanya ke dalam daftar pencarian orang (DPO), sementara Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri menyebut Riza telah masuk red notice Interpol.

"Kami tetap bekerja sama dengan pihak Interpol, terutama Interpol Indonesia untuk berusaha mendatangkan saudara MRC tersebut," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (9/4).* (d/dh)

Menanggapi kekhawatiran tersebut, BI menegaskan bahwa dampak kenaikan suku bunga acuan terhadap bunga kredit perbankan tidak akan langsung terjadi secara mendadak. Ada jeda waktu sebelum perbankan menyesuaikan bunga KPR mereka.

Baca Juga:

• Kembali Berkantor di Nias, Wagub Surya Kawal Pembangunan Infrastruktur hingga Layanan Publik

Artinya, efek kenaikan suku bunga acuan tidak bisa langsung terlihat pada awal penetapannya, melainkan butuh waktu untuk terasa dampaknya secara menyeluruh di sektor properti.

Iman menjelaskan, BI turut merancang skema khusus agar perbankan tidak ragu menyalurkan KPR ke masyarakat. BI memperlebar jarak suku bunga simpanan (deposit facility) ke level 4,75%, sementara lending facility berada di level 6,50%.

Langkah ini bertujuan agar perbankan tidak tergiur menyimpan dana menganggur di BI, melainkan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit rumah maupun modal usaha.

"Bunga ke bawah sengaja dibuat lebih rendah agar minat perbankan untuk menaruh uang di Bank Indonesia berkurang," ujarnya.

Iman menegaskan bahwa kondisi perbankan saat ini masih berada di zona aman. Risiko kredit macet di sektor perumahan pun disebutnya masih jauh dari ambang bahaya.

Adapun Non-Performing Lending (NPL) atau profil risiko kredit macet tercatat sebesar 1,9%, jauh di bawah batas bahaya 5%. Sementara NPL net berada di kisaran aman, yakni 1,1%-1,2%.

"Bank memiliki tingkat keamanan yang tinggi, risiko NPL-nya sangat rendah. Ruang untuk ekspansi kredit masih sangat besar guna menopang pertumbuhan ekonomi ke depan," pungkas Iman.* (ds/dh)

"Dalam livestreaming tersebut selalu spontan, tidak pernah ada yang namanya script," kata Rahgado kepada awak media, Senin.

Baca Juga:

• Konten Vape Bersama Anak Viral, Bigmo Dicecar 40 Pertanyaan Polisi

"Dan ya mungkin pada kejadian yang kemarin sempat ramai itu dengan menyebut salah satu brand itu ya spontan aja, tidak ada niatan Mo sama sekali dari awal untuk dalam tanda kutip mengeksploitasi anak," ujarnya.

Terkait proses hukum, Rahgado mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada penyidik. Ia memastikan kliennya kooperatif dan hadir tepat waktu memenuhi panggilan polisi.

"Yang pasti kami akan kooperatif, makanya kami hadir, ini undangan yang pertama kali Mo terima memang dipanggil pada jam 1 siang tadi, kami datang cukup tepat waktu atas itikad baik kami juga," sambung Rahgado.

Sementara itu, Bigmo tampak tertunduk saat menyampaikan permohonan maaf di hadapan awak media usai pemeriksaan.

"Saya mohon maaf atas kegaduhan yang telah saya buat," kata Bigmo.

Ia mengaku insiden ini menjadi pelajaran baginya untuk lebih selektif memproduksi konten ke depan.

"Yang pasti saya akan mengevaluasi selama ini konten saya dan ke depannya cuma konten dengan niat yang lebih lurus, dengan bermanfaat, positif, menghibur, dan mengedukasi bangsa," ujar Bigmo.

Bigmo juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahan serupa. "Ya, InsyaAllah kapok," ucapnya sambil tertunduk lesu.

Sebelumnya, Bigmo dilaporkan ke Polda Metro Jaya melalui pengaduan masyarakat oleh kelompok advokat pada Sabtu (1/8/2026) dini hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut laporan tersebut kini ditangani Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA PPO).

"Direktorat PPA PPO Polda Metro Jaya telah menerima laporan pengaduan terkait dugaan eksploitasi anak secara ekonomi dalam tayangan siaran langsung di media sosial," kata Budi.

Polisi disebut masih mendalami identitas anak-anak yang diduga menjadi korban dalam konten tersebut.* (k/dh)

Pengamat komoditas dan mata uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif, namun ditutup menguat pada perdagangan besok.

Baca Juga:

• BRIN Siapkan Smart Bioplastic hingga AI untuk Amankan Program MBG

Proyeksi tersebut muncul setelah nama Destry resmi diajukan Presiden Prabowo sebagai calon tunggal Gubernur BI. Pengajuan tersebut tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) yang telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sementara itu, rupiah pada perdagangan Senin (10/8/2026) ditutup menguat 142 poin ke level Rp 17.755 per dolar AS. Sebelumnya, rupiah berada di posisi Rp 17.897 per dolar AS.

Meski rupiah diproyeksikan melanjutkan penguatan, Ibrahim mengatakan sentimen domestik masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah melemahnya tingkat kepercayaan konsumen Indonesia pada Juli 2026.

Berdasarkan data Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun menjadi 116,8 pada Juli 2026 dari 117,8 pada Juni 2026.

Menurut Ibrahim, meski mengalami penurunan, level IKK masih berada di atas 100 yang menunjukkan konsumen secara umum masih optimistis terhadap kondisi perekonomian.

Namun, tren penurunan selama tiga bulan terakhir menunjukkan masyarakat mulai lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian dan mengatur pengeluaran.

"Tren ini menunjukkan konsumen mulai lebih berhati-hati dalam melihat kondisi ekonomi dan menentukan keputusan belanja," jelasnya.

Ibrahim menilai pelemahan keyakinan konsumen perlu menjadi perhatian karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jika tren tersebut terus berlanjut, ruang pertumbuhan konsumsi rumah tangga berpotensi ikut tertekan. Masyarakat dinilai akan semakin selektif dalam menggunakan pendapatan dan cenderung menahan belanja.

"Dengan demikian, perkembangan IKK pada bulan-bulan berikutnya menjadi penting untuk melihat seberapa kuat daya tahan konsumsi domestik di tengah berbagai tantangan ekonomi," pungkas Ibrahim.* (k/dh)

Komandan Paspampres Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha mengatakan kesiapan pasukan dilakukan melalui Apel Gelar Kesiapan Pasukan Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) VVIP di Lapangan Hitam Mako Paspampres, Senin (10/8/2026).

Baca Juga:

• Aturan Era Jokowi Masih Berlaku, Kapolda-Pangdam Bisa Dicopot Jika Gagal Tangani Karhutla

Ribuan personel tersebut dibagi ke sejumlah Satgaspam untuk mengawal berbagai agenda. Sebanyak 151 personel ditugaskan dalam Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS) pada 14 Agustus.

Kemudian, 277 personel disiapkan untuk pengamanan Sidang DPR/MPR pada 15 Agustus. Sementara pada 17 Agustus, sebanyak 294 personel akan bertugas dalam Upacara Penaikan dan Penurunan Sang Merah Putih.

Selain itu, Paspampres menyiapkan 205 personel untuk acara Pesta Rakyat, 70 personel untuk Tim Paskibraka, serta 150 personel untuk Tim Pasukan Upacara.

Kesiapan pengamanan juga didukung berbagai alutsista dan kendaraan operasional. Sejumlah perlengkapan yang disiapkan antara lain senapan Caracal, Dasan, SS1 V3 Croom, MP7, berbagai jenis pistol, serta senjata sniper SPR 3 Pindad dan AW.

Paspampres juga menyiapkan kendaraan anti-drone Koopsudnas dan kendaraan Maung Artileri Pertahanan Udara. Selain itu, terdapat sejumlah kendaraan taktis seperti kendaraan CBRNE, kendaraan jammer, kendaraan kawal dan security G500, kendaraan P2 Komando, kendaraan Maung, serta motor kawal Goldwing.

Edwin mengatakan kesiapan tersebut menyesuaikan perkembangan karakteristik ancaman yang semakin beragam. Ancaman keamanan saat ini tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga dapat memanfaatkan teknologi seperti drone, serangan siber, serta penyebaran informasi yang berpotensi mengganggu keamanan.

Menurut Edwin, pengamanan VVIP harus dilakukan secara preventif dan proaktif dengan mengantisipasi potensi ancaman sejak dini.

"Bagi Paspampres, keberhasilan bukan hanya ketika kita berhasil melumpuhkan ancaman, tetapi ketika ancaman itu sama sekali tidak pernah memiliki kesempatan untuk muncul. Itulah hakikat tugas pengamanan VVIP yang sesungguhnya," kata Edwin.

Dia meminta seluruh personel menjalankan tugas dengan penuh kewaspadaan, disiplin, profesional, serta tetap mengedepankan sikap tegas, santun dan humanis.

Edwin juga mengingatkan personel untuk mempersiapkan kemampuan fisik, mental dan teknis dalam menjalankan pengamanan rangkaian HUT ke-81 RI.

"Jadikan setiap langkah pengabdian sebagai kehormatan kita untuk menjaga keselamatan VVIP, menjaga, dan mengawal kehormatan dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.* (oz/dh)

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan peningkatan pengamanan di sejumlah ruang publik merupakan bagian dari prosedur standar manajemen risiko. Menurutnya, langkah tersebut bukan berarti menunjukkan adanya peningkatan ancaman keamanan.

Baca Juga:

• Pemda Kesulitan Bayar Gaji PPPK, Pemerintah Kucurkan Rp 19 Triliun

Qodari menjelaskan pemerintah bersama aparat keamanan terus melakukan persiapan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan selama rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Dia meminta masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas sumbernya, terutama yang beredar di media sosial.

"Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini, masyarakat diharapkan tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial," ujarnya.

Qodari juga mengingatkan masyarakat untuk memeriksa sumber, waktu, serta konteks sebuah informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.

"Penting sekali bagi kita semua untuk selalu memeriksa sumber, waktu, dan konteks suatu informasi sebelum mengambil kesimpulan atau menyebarkannya. Ruang digital yang sehat merupakan tanggung jawab kita bersama," katanya.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan tetap menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin konstitusi. Namun, kebebasan tersebut diharapkan dilakukan secara damai dan bertanggung jawab.

Pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan tertib serta menjaga persatuan dan semangat gotong royong.

"Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari kita rayakan kemerdekaan dengan penuh sukacita, tertib, dan menjaga Indonesia sebagai rumah kita bersama," pungkas Qodari.* (mt/dh)

Hal itu disampaikan Rico dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (10/8/2026). Dalam rapat tersebut, Pemko Medan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Baca Juga:

• IHSG Berakhir Merah, CUAN-BRPT Pimpin Pelemahan Saham LQ45

"Pemko Medan berkomitmen menghapus regulasi usang agar tidak membingungkan masyarakat dan para pelaksana di lapangan. Kami memastikan setiap peraturan daerah harus benar-benar sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, memberikan kepastian hukum dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," kata Rico Waas.

Rico menjelaskan pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 dilakukan setelah adanya penyesuaian dengan sejumlah regulasi nasional. Di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta PP Nomor 47 Tahun 2015 terkait pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Berdasarkan hasil evaluasi, kata Rico, terdapat sejumlah ketentuan dalam perda lama yang berpotensi melampaui kewenangan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Dari evaluasi menunjukkan terdapat beberapa pasal pada Perda lama yang berpotensi melampaui kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut," ujarnya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemko Medan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menyusun Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Rico berharap DPRD Kota Medan dapat segera membahas rancangan tersebut bersama Pemko Medan. Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk menciptakan tertib hukum sekaligus memastikan regulasi yang berlaku di Kota Medan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Kami berharap DPRD Kota Medan dapat segera menindaklanjuti dan membahas rancangan ini bersama demi terciptanya tertib hukum di Kota Medan," harapnya.

Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap, pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan, para pimpinan perangkat daerah, serta sejumlah camat.* (dh)

Kepala BRIN Arif Satria memaparkan sejumlah inovasi tersebut dalam konferensi pers Indonesia Innovator Award, Senin (10/8/2026). Menurutnya, BRIN akan terus mengembangkan inovasi di seluruh rantai pelaksanaan program MBG.

Baca Juga:

• Prabowo Pilih Destry Jadi Calon Tunggal Gubernur BI, Airlangga Buka Suara

Selain inovasi makanan, BRIN menyiapkan teknologi food saver yang digunakan untuk membantu menjaga kesegaran bahan makanan yang akan digunakan dalam program MBG.

Pada kategori pengolahan pangan, BRIN mengembangkan mesin pemasak sistem terbuka. Mesin tersebut dirancang untuk mematangkan bahan makanan, menghilangkan bau langu hingga mensterilkan cairan.

Ada pula mesin retort skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dilengkapi sistem pengawasan pangan berbasis Internet of Things (IoT). Teknologi ini ditujukan untuk mendukung produksi makanan siap santap atau ready to eat (RTE) berkualitas.

Untuk pengemasan, BRIN memperkenalkan inovasi kemasan aktif yang dirancang untuk menjaga mutu, keamanan dan umur simpan pangan. Ada pula smart bioplastic berbasis biomassa yang dapat digunakan untuk membantu mendeteksi kedaluwarsa makanan.

Sementara untuk pengawasan kualitas dan keamanan pangan, BRIN menyiapkan teknologi fresh scan dan test-kit MBG.

Fresh scan dapat mendeteksi kesegaran makanan berdasarkan gas hidrogen sulfida (H2S) dan amonia (NH3) yang terintegrasi dengan IoT. Sedangkan test-kit MBG merupakan perangkat untuk mendeteksi pembusukan makanan berdasarkan lima jenis gas melalui sistem multisensor.

BRIN juga menyiapkan test-kit untuk mendeteksi kehalalan makanan dalam program MBG.

Teknologi berikutnya berupa sistem monitoring dan evaluasi berbasis AI. Sistem tersebut dirancang untuk melakukan pengawasan secara otomatis terhadap keamanan pangan, kualitas gizi, higienitas dapur hingga rantai pasok secara real-time.

Sistem tersebut diharapkan dapat membantu mencegah berbagai risiko dalam pelaksanaan MBG, termasuk potensi keracunan makanan.

Dalam peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-31, BRIN mengusung tema 'Teknologi Berdampak untuk Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur'. Tema tersebut menekankan pentingnya teknologi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Arif juga menyoroti perlunya perubahan pola pikir peneliti. Menurutnya, riset tidak seharusnya berhenti pada publikasi maupun prototipe, tetapi harus menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

"Kita harus mendorong hilirisasi riset dan inovasi. Riset tidak boleh berhenti pada publikasi atau prototipe, tetapi harus menjadi produk yang bermanfaat. Kebijakan yang tepat sasaran, serta solusi nyata bagi permasalahan bangsa," kata Arif.

Arif menilai pengembangan teknologi harus diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dan menjawab berbagai persoalan bangsa.

Hal tersebut sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya penguasaan teknologi bagi suatu negara. Menurut Prabowo, kemampuan sebuah negara dalam menguasai teknologi akan menentukan posisi dan martabatnya di dunia internasional.* (d/dh)

Airlangga mengatakan Destry bukan sosok baru di lingkungan BI. Destry saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan telah menduduki posisi tersebut lebih dari satu periode.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Pertamina-PLN Lebih Ramping, Anak-Cucu Usaha Jadi Sorotan

Menurut Airlangga, Destry juga memiliki komunikasi yang baik dengan pemerintah. Dengan pengalaman tersebut, dia berharap proses pencalonan Destry sebagai Gubernur BI dapat berjalan lancar dan segera mendapat persetujuan DPR.

"Selama ini komunikasi baik, sehingga dan sudah ada di dalam. Jadi dengan demikian harapannya dengan satu nama tersebut bisa dipilih oleh DPR," katanya.

Airlangga juga memastikan pemerintah hanya mengusulkan satu nama untuk posisi Gubernur BI. Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya kandidat lain, dia tidak menyebut nama tambahan.

Sementara itu, terkait nama-nama calon Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur BI lainnya, Airlangga meminta publik menunggu proses pembahasan resmi di DPR.

Airlangga turut menanggapi isu mengenai independensi BI yang sempat menjadi sorotan. Menurutnya, kandidat yang berasal dari internal bank sentral justru dinilai dapat menjaga kesinambungan dan independensi lembaga tersebut.

"Ya kan kandidat yang ada sekarang kan juga dari internal BI, jadi tidak merubah, ya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Surat Presiden (Surpres) mengenai calon Gubernur BI telah diserahkan kepada pimpinan DPR.

Dalam Surpres tersebut, Presiden Prabowo mengusulkan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI. Destry saat ini juga menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI.

Selain calon Gubernur BI, pemerintah turut menyerahkan nama calon Deputi Gubernur Senior dan calon Deputi Gubernur BI kepada DPR.

"Hari ini atas petunjuk presiden secara resmi kami diutus dan ditugaskan untuk serahkan beberapa surpres ke DPR. Kami serahkan beberapa surpres, pertama mengenai calon definitif Gubernur BI, beserta calon pengganti Deputi Gubernur Senior dan untuk Deputi Gubernur karena jumlahnya berkurang satu," ujar Prasetyo di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).

Destry nantinya masih harus melalui proses pembahasan dan pemilihan di DPR sebelum ditetapkan sebagai Gubernur BI definitif menggantikan Perry Warjiyo.* (d/dh)

Pengacara Bigmo, Sangun Rahgado, mengatakan kliennya telah memberikan penjelasan kepada penyidik mengenai kronologi saat melakukan siaran langsung tersebut.

Baca Juga:

• Terungkap! 995 Benda Mirip Senjata di Sekolah Jaksel Ternyata Bukan Senpi

Sangun mengatakan pihaknya juga telah menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik. Dia menegaskan Bigmo tidak bersikap defensif dalam proses klarifikasi tersebut.

"Bukti-bukti juga sudah kami sampaikan yang mana di sini kami tekankan lagi, Mo tidak akan defensif, Mo telah mengakui kesalahannya terkait dengan live streaming tersebut," ujarnya.

Sangun juga menjelaskan soal pelaksanaan siaran langsung yang dilakukan Bigmo. Menurutnya, konten live tersebut dilakukan secara spontan dan tidak menggunakan naskah atau skrip.

"Tapi mungkin yang dapat diluruskan juga, mungkin agar teman-teman tahu, live streaming Mo ini sendiri kan sudah berjalan beberapa kali, ini bukan yang pertama," katanya.

Dia mengatakan Bigmo biasanya melakukan siaran langsung secara spontan. Dalam kejadian yang menjadi sorotan, Bigmo disebut mendatangi sebuah pasar bersama dua orang temannya.

"Dalam live streaming tersebut selalu spontan, tidak pernah ada yang namanya script. Jadi misal live streaming kemarin terjadi di salah satu pasar, itu memang tujuannya ya ke pasar karena menurut dia mungkin ramai di situ," jelas Sangun.

Menurut Sangun, anak-anak yang kemudian muncul dalam siaran langsung tersebut datang secara spontan. Bigmo lalu menyebut salah satu merek liquid vape yang dipromosikannya.

"Jadi Mo hanya datang ke situ bersama dua orang temannya, semuanya terjadi secara spontan. Dan ya mungkin pada kejadian yang kemarin sempat ramai itu dengan menyebut salah satu brand itu ya spontan aja, tidak ada niatan Mo sama sekali dari awal untuk dalam tanda kutip mengeksploitasi anak," tuturnya.

Bigmo tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 13.24 WIB untuk menjalani klarifikasi. Proses pemeriksaan tersebut selesai sekitar pukul 17.31 WIB.

Kasus ini bermula dari potongan siaran langsung Bigmo di YouTube yang beredar dan menjadi sorotan. Dalam video tersebut, Bigmo terlihat mendatangi penjual liquid rokok elektrik.

Bigmo juga terlihat berkomunikasi dengan sejumlah anak kecil yang berada di lokasi. Anak-anak tersebut kemudian diajak masuk ke dalam bingkai kamera atau in-frame saat Bigmo mempromosikan salah satu merek liquid vape.

Pemeriksaan terhadap Bigmo dilakukan untuk memberikan klarifikasi kepada penyidik terkait konten siaran langsung tersebut.* (d/dh)