MEDAN – Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan mengungkap dugaan praktik penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) di sebuah SPBU di Jalan Gajah Mada, Kota Medan.

Dalam kasus ini, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka, terdiri dari seorang supervisor SPBU, seorang operator, serta dua sopir mobil tangki pengangkut BBM.

Baca Juga:

• Pemko Medan Gelar Seleksi Finalis Duta GenRe 2026, Siapkan Remaja Jadi Agen Perubahan

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Adrian, mengatakan para tersangka diduga bekerja sama memindahkan BBM jenis solar ke dalam tangki penyimpanan Dexlite di SPBU tersebut.

"Kita mengamankan dua sopir, satu pekerja (operator SPBU), satu lagi supervisor atau orang yang bekerja sebagai pengawas dari SPBU tersebut. Jadi kan, ini kan sopirnya menggunakan mobilnya PT Elnusa," kata Adrian saat konferensi pers, Jumat (26/6/2026).

Adrian menjelaskan, kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi mengenai dugaan kecurangan di SPBU Jalan Gajah Mada pada 12 Maret 2026.

Setelah dilakukan penyelidikan, petugas berhasil mengamankan para pelaku.

Menurut Adrian, SPBU di Jalan Gajah Mada sebenarnya tidak diperuntukkan menjual BBM jenis solar.

Namun, para pelaku diduga memanfaatkan tangki penyimpanan Dexlite untuk diisi solar agar memperoleh keuntungan dari selisih harga kedua jenis bahan bakar tersebut.

"Di situ (SPBU Gajah Mada), dia (sopir) menurunkan solar yang di bawa dia nih muatannya solar. Nah, tapi dia mengisikan ke tangki Dexlite. Kan beda ya harga solar dengan Dexlite itu kan. Jadi, merugikan masyarakat, harusnya masyarakat dapat Dexlite tapi isinya solar," ujarnya.

Untuk menghindari diketahui, para pelaku diduga mematikan kamera pengawas atau CCTV setiap kali aksi berlangsung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, praktik tersebut telah berjalan sekitar sembilan bulan.

"Jadi kalau keuntungannya itu kan sekali dia diinput, rata-rata Rp 3 juta. Setiap nanti mobil tangki yang masuk ke Jalan Gajah Mada, itu CCTV-nya itu dimatikan semua itu. Jadi, tidak kelihatan pada saat mereka menyalinkan solar ke tangki-tangki Dexlite," ungkap Adrian.

Sementara itu, Wakasat Reskrim Polrestabes Medan AKP Budiman Simanjuntak mengatakan solar yang dibawa para sopir seharusnya dikirim ke SPBU di Jalan Asrama.

Namun sebelum menuju lokasi tujuan, mereka lebih dulu singgah di SPBU Jalan Gajah Mada untuk mengurangi sebagian muatan.

"Kita mengamankan mobil tangki tersebut saat mengisi bahan bakar solar ke dalam tangki yang berisi bahan bakar dexlite. Untuk saat ini, kasus tersebut sudah kita kirim ke JPU berikut barang bukti dan tersangkanya," kata Budiman.

Kanit Tipidsus Satreskrim Polrestabes Medan Iptu Ondo Parlindungan Simanjuntak menambahkan praktik tersebut diduga dilakukan setiap kali para sopir mendapat tugas mengantar BBM ke wilayah Kota Medan.

"Apabila ada orderan ke wilayah Medan. Jadi, dia singgah ke SPBU yang di Jalan Gajah Mada. Untuk sementara hanya (mengurangi muatan) di SPBU di Jalan Gajah Mada," ujarnya.

Ondo menjelaskan, setiap mobil tangki membawa sekitar 16 ton solar.

Dari jumlah tersebut, sekitar 200 liter diduga dialihkan ke tangki Dexlite di SPBU Jalan Gajah Mada, sedangkan sisanya tetap dikirim ke SPBU tujuan di Jalan Asrama.

Polisi menyatakan berkas perkara beserta barang bukti dan para tersangka telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk proses hukum lebih lanjut.* (d/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) menggelar Seleksi Finalis Duta Generasi Berencana (GenRe) Tahun 2026 di Gedung Serbaguna PKK Kota Medan, Jumat (26/6).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas DP3APMP2KB Kota Medan, Edliaty, yang diwakili Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Elviyanti Pohan.

Baca Juga:

• Rico Waas Tinjau Replika Rumah Adat Batak yang Terbakar, Pemko Medan Segera Lakukan Perbaikan

Dalam sambutannya, Elviyanti Pohan mengatakan Program Generasi Berencana (GenRe) merupakan salah satu langkah strategis untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter, prestasi, serta mampu menjadi teladan di lingkungan sekitarnya.

"Program Generasi Berencana (GenRe) merupakan salah satu upaya strategis dalam membentuk remaja yang berkarakter, berprestasi, dan mampu menjadi agen perubahan (agent of change) di tengah masyarakat, khususnya bagi kalangan remaja itu sendiri," jelasnya.

Menurut Elviyanti, seleksi Duta GenRe bukan sekadar ajang kompetisi atau unjuk bakat.

Kegiatan tersebut dirancang sebagai wadah pembinaan bagi remaja agar mampu merencanakan masa depan secara lebih matang sekaligus menghindari berbagai perilaku berisiko, seperti pergaulan bebas, pernikahan usia dini, dan penyalahgunaan narkoba.

"Mereka (para Duta GenRe) ini juga dipersiapkan menjadi pelopor yang menyebarkan virus-virus informasi positif kepada teman sebaya (peer educator)," ujarnya.

Ia menambahkan, Duta GenRe diharapkan tidak hanya menjadi simbol atau peraih gelar, tetapi juga memiliki komitmen untuk memberikan contoh yang baik kepada sesama remaja.

"Kami mencari remaja terbaik yang memiliki wawasan luas, jiwa kepemimpinan, kemampuan komunikasi yang mumpuni, serta kepedulian tinggi terhadap isu kependudukan dan pembangunan keluarga di Kota Medan," tambahnya.

Di akhir sambutannya, Elviyanti menyampaikan harapan agar seluruh rangkaian seleksi berlangsung secara lancar dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas.

"Output dari kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan kader-kader berkualitas tinggi yang siap membawa nama baik Kota Medan di tingkat yang lebih tinggi, sekaligus menjadi fondasi utama lahirnya Generasi Emas menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Medan berharap semakin banyak generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap isu pembangunan keluarga, kesehatan remaja, serta mampu menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitarnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung lokasi kebakaran replika Rumah Adat Batak di kawasan Monumen Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Jumat (26/6).

Kebakaran tersebut menghanguskan sebagian besar bangunan, terutama pada bagian atap yang terbuat dari ijuk pohon aren.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Resmi Buka Turnamen Sepak Bola HUT Bhayangkara ke-80, 16 Tim Siap Berlaga

Dalam peninjauan itu, Rico Waas didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan John Ester Lase serta Camat Medan Kota Andy Syahputra.

Rico Waas mengatakan dirinya sengaja datang untuk melihat secara langsung kondisi replika Rumah Adat Batak yang selama ini menjadi salah satu simbol kebudayaan di Kota Medan.

"Beberapa waktu lalu terjadi kebakaran di kawasan Monumen Raja Sisingamangaraja yang berada di depan Stadion Teladan. Di lokasi ini terdapat patung Raja Sisingamangaraja dan replika Rumah Adat Batak yang sudah cukup lama berdiri. Hari ini saya turun langsung untuk melihat kondisinya," ujar Rico Waas.

Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Kota Medan, bangunan tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah.

Karena itu, Rico memastikan proses perbaikan akan segera dilakukan agar bangunan dapat kembali dimanfaatkan.

"Dari data yang kami terima, bangunan ini merupakan bagian dari aset Pemerintah Kota Medan. Kami akan segera melakukan perbaikan agar kembali layak. Ini merupakan bagian dari simbol kebudayaan Kota Medan yang harus kita jaga, lestarikan, dan kita buat menjadi lebih baik lagi," katanya.

Menurut Rico Waas, replika Rumah Adat Batak bersama Monumen Raja Sisingamangaraja memiliki nilai sejarah dan budaya yang penting bagi masyarakat Kota Medan.

Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen untuk memulihkan kondisi bangunan agar kawasan tersebut tetap menjadi salah satu ikon budaya di ibu kota Provinsi Sumatera Utara.

Ia menegaskan, pelestarian aset budaya menjadi bagian dari upaya menjaga identitas daerah sekaligus memberikan ruang edukasi bagi masyarakat mengenai sejarah dan warisan budaya yang dimiliki Kota Medan.* (ad)

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Antar Instansi dan Organisasi Kemahasiswaan/Kepemudaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.

Pembukaan turnamen berlangsung di Stadion Mutiara Kisaran, Jumat (26/6).

Baca Juga:

• Satgas PRR Minta Sinkronisasi Pemulihan Pascabencana, Tito Karnavian: Jangan Ada yang Ditinggalkan

Pertandingan perdana mempertemukan FC Polres Asahan melawan FC Cabang Dinas (Cabdis) Asahan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Ketua KONI Kabupaten Asahan, perwakilan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh peserta turnamen.

Ketua panitia, Faisal Farid, mengatakan turnamen diikuti 16 tim yang berasal dari instansi pemerintah, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, hingga lembaga lainnya.

Adapun peserta yang ambil bagian dalam turnamen ini terdiri atas FC Polres Asahan, FC Cabdis Asahan, Hamas FC, PMII Asahan, Tim Kecamatan (Camat), Muda Produktif, PWI Asahan, PGRI Asahan, GMKI Asahan, KOPRI Asahan, ILUNA UNA Asahan, IMM Asahan, Tim Kepala Desa (Kades), KONI Kabupaten Asahan, Pengadilan Negeri Kisaran, dan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Faisal juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Asahan atas gagasan penyelenggaraan turnamen yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Ia turut mengucapkan terima kasih kepada Ketua KONI Kabupaten Asahan dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani mengaku bangga atas terlaksananya turnamen sepak bola dalam rangka HUT Bhayangkara ke-80.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti kuatnya kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung. Saya yakin kegiatan ini bukan hanya peran Polri semata, tetapi merupakan peran kita bersama. Semoga momentum HUT Bhayangkara ke-80 ini semakin mempererat kebersamaan di Kabupaten Asahan," ujar Kapolres.

Sementara itu, Bupati Asahan mengapresiasi berbagai rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan Polres Asahan dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

Menurutnya, kegiatan sosial maupun olahraga yang melibatkan berbagai elemen masyarakat menjadi sarana memperkuat kebersamaan.

Bupati berharap turnamen tersebut dapat menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, memperkuat sinergitas, serta menumbuhkan semangat persatuan dalam mendukung pembangunan Kabupaten Asahan.

"Melalui kegiatan ini kita berharap silaturahmi semakin erat, kebersamaan semakin kuat, dan menjadi modal penting dalam membangun Kabupaten Asahan. Semoga Polres Asahan senantiasa dekat di hati masyarakat serta terus memberikan pelayanan terbaik," ujar Bupati.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar menjaga kondisi fisik, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjadikan kompetisi sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan semata-mata mengejar kemenangan.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Asahan mengucapkan selamat memperingati Hari Bhayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Turnamen Sepak Bola dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka," ucap Bupati.

Turnamen menggunakan sistem pertandingan dengan durasi 2 x 35 menit.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan terjalin hubungan yang semakin harmonis, meningkatnya sportivitas, serta semakin kuatnya sinergi antara instansi pemerintah, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Asahan.* (ad)

ACEH – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya sinkronisasi seluruh program pemulihan pascabencana yang dijalankan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Langkah tersebut dinilai penting agar tidak ada wilayah maupun kebutuhan masyarakat terdampak yang terabaikan.

Baca Juga:

• RE Nainggolan Apresiasi Respons Cepat Bobby Nasution Bantu Kepulangan Kontingen Pesparawi Sumut: Bentuk Kepedulian yang Luar Biasa

Dalam kegiatan tersebut dibahas perkembangan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), pemulihan lahan pertanian, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan Posko Satgas PRR di daerah.

Menurut Tito, seluruh data program yang dijalankan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah harus dikumpulkan dan dipetakan secara menyeluruh agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih efektif.

"Posko agar minta detail rencana kegiatan K/L yang tergabung dalam Satgas baik yang sudah turun anggaran dari Kemenkeu maupun yang belum. Juga kegiatan pemda-pemda untuk pemulihan bencana. Agar bisa kita cek dan sinkronkan. Jangan ada yang overlapping atau yang ditinggalkan," kata Tito.

Selain sinkronisasi program, Tito juga meminta agar pemerintah memprioritaskan sejumlah kebutuhan yang dinilai mendesak, terutama pembangunan jalan, jembatan, serta percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.

"Harusnya dibahas juga hal-hal yang urgent yaitu jalan jembatan, Menteri PU (Pekerjaan Umum-Dody Hanggodo) sudah turun anggarannya Rp22 triliun dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan), dan huntap," ujarnya.

Di Kabupaten Aceh Timur, pemerintah daerah saat ini tengah menyelesaikan perencanaan pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,356 triliun.

Selain itu, daerah tersebut juga menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp52 miliar yang berasal dari hibah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kota Padang, dan Kota Pariaman.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menargetkan proses administrasi selesai pada Juli sehingga pelaksanaan program dapat dipercepat mulai Agustus.

Sementara itu, Kabupaten Aceh Utara memiliki alokasi TKD sebesar Rp1,6 triliun dan menerima hibah antardaerah senilai Rp32 miliar dari Kabupaten Simalungun, Kota Padang, dan Kota Pariaman.

Satgas PRR mendorong percepatan harmonisasi regulasi agar seluruh program pemulihan segera direalisasikan.

Pada sektor pertanian, proses pemulihan lahan sawah juga terus mengalami perkembangan.

Di Aceh Timur, perbaikan sawah dengan kategori rusak ringan telah mencapai 4.200 hektare atau sekitar 66,6 persen.

Adapun sawah dengan kategori rusak sedang seluas 1.770 hektare telah selesai diperbaiki seluruhnya.

Sementara di Kabupaten Aceh Utara, progres perbaikan sawah rusak sedang telah mencapai 99,5 persen.

Satgas PRR juga memberikan perhatian khusus terhadap percepatan rehabilitasi jaringan irigasi menjelang musim tanam pada Juli mendatang.

Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dan instansi terkait agar lahan pertanian yang telah diperbaiki dapat segera dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.

Menurut Satgas PRR, koordinasi yang baik antarinstansi menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.* (ad)

MEDAN – Respons cepat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam mengatasi kendala kepulangan kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Sumatera Utara dari Manokwari, Papua Barat, mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat Sumatera Utara, RE Nainggolan.

Apresiasi tersebut disampaikan RE Nainggolan pada Jumat (26/6) di Kantor Majelis Pendidikan Kristen Wilayah (MPKW) Sumut-Aceh, Jalan Gaperta Nomor 309, Medan.

Baca Juga:

• Prabowo: Gaduh, Bakar-bakar, dan Anarki Tak Akan Membawa Bangsa Menuju Kesejahteraan

"Ini bentuk kepedulian yang luar biasa. Seorang pemimpin yang benar-benar hadir, inklusif, responsif, mampu merasakan kesulitan masyarakat dan segera mencari jalan keluar," ujar RE Nainggolan.

Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2008–2010 itu mengatakan, langkah Gubernur Sumut patut diapresiasi karena menyangkut kepulangan ratusan warga Sumatera Utara yang telah membawa nama daerah dalam ajang nasional Pesparawi.

Ia menjelaskan, keberangkatan kontingen Pesparawi Sumut ke Manokwari sebelumnya telah mendapat dukungan hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp3 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung keikutsertaan kontingen yang dipimpin Pdt Berkat Laoly.

Namun, setelah kegiatan berlangsung, muncul kendala akibat lonjakan harga tiket pesawat.

Kenaikan harga tersebut membuat anggaran yang tersedia tidak lagi mencukupi untuk membiayai kepulangan seluruh peserta ke Medan.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Abu Kosim, menjelaskan bahwa kondisi tersebut kemudian dilaporkan kepada Gubernur Sumut oleh pimpinan kontingen.

"Pdt Berkat Laoly menyampaikan kondisi yang dihadapi kontingen, khususnya terkait kebutuhan tiket kepulangan sebanyak 113 orang. Setelah dihitung, kebutuhan tambahan dana sekitar Rp1,3 miliar," ujar Abu Kosim.

Mendapat laporan tersebut, Bobby Nasution langsung mengambil langkah agar seluruh peserta dapat kembali ke Sumatera Utara tanpa mengalami kendala.

Bagi RE Nainggolan, keputusan cepat tersebut mencerminkan kepemimpinan yang memiliki empati dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.

"Bayangkan kalau persoalan ini tidak segera ditangani. Ada 113 orang yang sudah menjalankan tugas membawa nama Sumatera Utara, tetapi terkendala untuk pulang. Perhatian seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir," katanya.

Ketua MPKW Sumut-Aceh itu juga menilai perhatian terhadap kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari keberhasilan menjalankan program-program besar, tetapi juga dari kepekaan dalam merespons persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memberi rasa aman dan solusi. Apa yang dilakukan Gubernur Sumut dalam persoalan kontingen Pesparawi ini merupakan contoh kepemimpinan yang patut dihargai," ujarnya.

RE Nainggolan berharap kepedulian seperti itu terus menjadi karakter dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Utara.

"Semoga semangat melayani dan kepedulian terhadap masyarakat terus menjadi budaya dalam kepemimpinan di Sumatera Utara," katanya.* (ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa aksi gaduh, bakar-bakar, anarki, hingga permusuhan bukanlah jalan yang dapat membawa Indonesia menuju kemajuan.

Menurutnya, bangsa akan lebih maju apabila seluruh elemen masyarakat fokus membangun kesejahteraan dibanding terus terjebak dalam konflik berkepanjangan.

Baca Juga:

• Wacana Prabowo-Gibran Dua Periode Mencuat, Ini Respons Istana

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan setiap orang memiliki hak untuk memiliki pendapat yang berbeda.

Namun, ia menilai aksi yang mengedepankan keributan dan permusuhan tidak akan memberikan manfaat bagi bangsa.

"Silakan kalau ada yang berpendapat lain, hak. Saya katakan kita berbeda kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh, ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki itu produktif, sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan," kata Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan perjalanan politiknya selama mengikuti pemilihan umum.

Ia mengaku telah lima kali meminta mandat kepada rakyat dan mengalami kekalahan dalam empat kali pencalonan.

Meski demikian, Prabowo menegaskan dirinya tidak pernah mengganggu pemerintahan yang memperoleh mandat melalui proses demokrasi.

"Saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat lima kali minta mandat. Empat kali tidak diberi mandat. Empat kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat," ujarnya.

Menurut Prabowo, Indonesia telah memilih demokrasi sebagai sistem bernegara.

Karena itu, hasil pemilihan umum harus dihormati meskipun tidak selalu sesuai dengan harapan semua pihak.

"Kita mengerti, kita mungkin tidak puas, tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh, habis tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita?" katanya.

Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemimpin, akademisi, hingga masyarakat, untuk kembali mengingat tujuan utama bernegara, yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, ilmu pengetahuan, kemampuan, dan kepemimpinan yang dimiliki setiap anak bangsa seharusnya diabdikan untuk membantu masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi paling miskin dan paling lemah.

"Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah?" ujar Prabowo.

Pidato tersebut menjadi bagian dari ajakan Presiden agar seluruh pihak menjaga persatuan, menghormati proses demokrasi, dan bersama-sama fokus membangun Indonesia melalui ilmu pengetahuan, teknologi, serta kerja nyata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (cn/ad)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi munculnya wacana pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 atau menjabat selama dua periode.

Prasetyo menegaskan, pemerintah saat ini belum memikirkan persoalan tersebut.

Baca Juga:

• Aksi #IndonesiaSekarat di Surabaya Berujung Ricuh, Ini 11 Tuntutan yang Disuarakan Massa

"Kita kalau mewakili pemerintah, mewakili Pak Presiden, yang penting fokus bekerja dulu. Kita belum berpikir mengenai hal itu," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/6).

Ia menjelaskan masih banyak persoalan yang harus diselesaikan pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.

Mulai dari sektor ketenagakerjaan, penataan tenaga pendidik, aparatur sipil negara (ASN), hingga penguatan industrialisasi dan program hilirisasi.

"Misalnya masalah ketenagakerjaan masih banyak. Kemudian masalah teman-teman guru juga masih banyak yang harus kita tata. Masalah ASN harus kita tata, masalah industrialisasi, hilirisasi masih banyak yang harus kita selesaikan. Kita fokus itu dulu," ujarnya.

Sebelumnya, wacana Prabowo-Gibran dua periode kembali mencuat setelah Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo Subianto akan kembali maju bersama Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029.

Ahmad Ali mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan Prabowo dan Gibran berpisah jalan pada kontestasi politik mendatang.

Menurutnya, pasangan tersebut masih menjadi pilihan terbaik dan layak kembali didukung oleh PSI.

"Pilihan yang ada kita kan mendukung pasangan Prabowo-Gibran, saya juga tidak yakin kalau Pak Prabowo tidak ambil kembali Mas Gibran," kata Ahmad Ali dalam siniar What the Fact Politics, Jumat (19/6).

Ia juga menilai Gibran masih menjadi figur calon wakil presiden yang paling menonjol dibandingkan nama-nama lain yang berpotensi masuk bursa Pilpres 2029.

Menurut Ahmad Ali, hingga saat ini belum ada sosok yang dinilai lebih kuat dibandingkan Gibran Rakabuming Raka, yang juga merupakan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta kakak Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Meski demikian, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa fokus utama saat ini bukan membahas kontestasi politik lima tahun mendatang, melainkan memastikan seluruh program prioritas pemerintahan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat.* (cn/ad)

SURABAYA – Gelombang aksi yang mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali terjadi di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/6).

Unjuk rasa yang digelar di depan Gedung Negara Grahadi itu berlangsung hingga malam dan berakhir ricuh setelah aparat keamanan membubarkan massa secara paksa.

Baca Juga:

• Pengadaan Smartboard Langkat Disebut Berawal dari Arahan Pj Bupati untuk Serap Anggaran SILPA

"Kepada massa aksi kami imbau untuk tertib, sekali lagi kami imbau untuk tertib, massa aksi silakan untuk tertib kemudian membubarkan diri," ujar komandan polisi melalui pengeras suara.

Namun, imbauan tersebut tidak diindahkan.

Massa yang sebagian besar mengenakan pakaian serba hitam tetap bertahan di lokasi.

Sejumlah peserta aksi bahkan melemparkan benda ke arah halaman Gedung Grahadi.

Hingga sekitar pukul 19.00 WIB, sekitar seratus orang masih bertahan di depan gedung.

Situasi kemudian memanas. Polisi mengerahkan pasukan untuk membubarkan massa dengan menggunakan water cannon.

Sejumlah peserta aksi turut diamankan. Setelah massa dipukul mundur dari depan Gedung Grahadi, aparat menutup akses jalan menuju lokasi demonstrasi.

Sebelumnya, sekitar seratus orang yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari mahasiswa, buruh, pelaku UMKM hingga kelompok masyarakat lainnya, menggelar aksi dengan mengatasnamakan Front Anti Kapitalisme.

Aksi dimulai dari kawasan Monumen Kapal Selam di Jalan Pemuda.

Massa kemudian melakukan longmarch menuju Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo.

Sesampainya di lokasi, peserta aksi membentangkan spanduk berukuran besar di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Mereka kemudian menutup sebagian Jalan Gubernur Suryo sehingga arus lalu lintas dialihkan.

Massa secara bergantian menyampaikan orasi dan membakar sejumlah pakaian serta barang bekas di tengah jalan sebagai bentuk protes.

Juru bicara Front Anti Kapitalisme, Septia, mengatakan aksi tersebut merupakan kelanjutan sekaligus eskalasi dari berbagai aksi protes masyarakat sipil yang sebelumnya telah dilakukan di Surabaya.

"Untuk yang hari ini adalah perpanjangan atau nafas dari perlawanan Kota Surabaya. Seperti yang kita lihat per hari ini apa-apa mahal. Terus bahan pokok juga naik," kata Septia.

Menurut Septia, tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Selain itu, massa juga mendesak pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa Merah Putih.

Mereka meminta pemerintah memenuhi janji untuk menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat.

Tak hanya mengangkat isu nasional, peserta aksi juga menyoroti persoalan lokal di Jawa Timur.

Mereka mendesak pemerintah menghentikan proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land.

"Hentikan reklamasi Surabaya Waterfront Land. Dan bebaskan seluruh tahanan politik dan pulihkan nama baik mereka, termasuk tahanan politik yang disebut dengan nama Komar," ujar Septia.

Septia yang juga mengaku sebagai pelaku UMKM mengatakan kenaikan harga bahan pokok bukan hanya sekadar angka dalam laporan, tetapi telah dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil.

"Itu juga yang dikeluhkan oleh saya selaku pelaku UMKM juga, yang merasa bahwa memang banyak sekali bahan pokok yang naik. Yang kemudian dikeluhkan oleh customer-customer saya. Itu representasi dari saya sendiri selaku pedagang kecil," katanya.

Sebelas Tuntutan Aksi #IndonesiaSekarat

Dalam aksi tersebut, Front Anti Kapitalisme menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintah, yaitu:

1. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
2. Hentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
3. Cabut UU Polri dan UU TNI.
4. Ciptakan lapangan kerja yang layak.
5. Bubarkan Komando Teritorial dan hentikan keterlibatan TNI dalam ranah sipil.
6. Hentikan reklamasi Surabaya Waterfront Land.
7. Bebaskan seluruh tahanan politik dan pulihkan nama baik mereka.
8. Prioritaskan anggaran pendidikan dan kesehatan.
9. Ciptakan dan perbanyak transportasi umum yang layak, inklusif, serta gratis.
10. Bubarkan parlemen dan bangun kuasa rakyat.
11. Akhiri kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi.* (cn/ad)

JAKARTA – Xiaomi 18 Pro kembali menjadi perbincangan setelah berbagai bocoran mengenai spesifikasi ponsel tersebut mulai beredar.

Perangkat ini disebut akan membawa sejumlah fitur unggulan, mulai dari sistem kamera ganda 200 megapiksel, chipset Snapdragon generasi terbaru, hingga baterai berkapasitas besar.

Baca Juga:

• Bareskrim Bongkar Sindikat Judol Internasional di Plaza Hayam Wuruk: 291 Tersangka Diamankan, Perputaran Dana Capai Rp13,9 Triliun

Untuk meningkatkan keamanan, ponsel ini juga dikabarkan dibekali sensor sidik jari ultrasonik yang terintegrasi di dalam layar.

Di sektor performa, Xiaomi 18 Pro diperkirakan akan ditenagai chipset terbaru Snapdragon 8 Elite Gen 6 yang dibuat menggunakan proses fabrikasi 2 nanometer.

Chipset tersebut diharapkan mampu memberikan kinerja lebih cepat sekaligus lebih hemat daya dibanding generasi sebelumnya.

Bukan hanya itu, perangkat ini juga disebut membawa baterai dengan kapasitas lebih besar.

Bocoran sebelumnya mengungkapkan kapasitas baterainya bisa mencapai sekitar 7.000 mAh.

Xiaomi juga dikabarkan tetap menghadirkan dukungan pengisian daya cepat melalui kabel maupun nirkabel hingga 100 watt.

Sektor kamera menjadi salah satu daya tarik utama Xiaomi 18 Pro.

Ponsel ini disebut akan mengusung dua kamera beresolusi 200 megapiksel.

Salah satu sensor bahkan dikabarkan menggunakan ukuran yang lebih besar sehingga mampu menangkap cahaya lebih maksimal dan menghasilkan kualitas foto yang lebih baik.

Laporan sebelumnya menyebut konfigurasi kamera belakang Xiaomi 18 Pro terdiri atas kamera utama 200 megapiksel buatan SmartSens yang telah didukung teknologi LOFIC, kamera ultrawide 50 megapiksel, serta kamera telefoto periskop 200 megapiksel.

Selain membawa peningkatan pada sektor kamera, Xiaomi 18 Pro juga dikabarkan hadir dengan desain yang lebih minimalis dan memiliki kemampuan tahan air.

Menariknya, Xiaomi disebut tetap mempertahankan layar sekunder di bagian belakang perangkat.

Namun, layar tambahan tersebut akan memiliki fungsi yang lebih fleksibel dengan dukungan kecerdasan artifisial atau AI.

Pada layar utama, Xiaomi 18 Pro juga dikabarkan menghadirkan fitur Privacy Display.

Fitur ini dirancang untuk mencegah orang lain di sekitar pengguna mengintip isi layar ponsel, sehingga privasi tetap terjaga saat digunakan di tempat umum.

Seri Xiaomi 18 sendiri disebut akan hadir dalam tiga model, yakni Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro, dan Xiaomi 18 Pro Max.

Ketiganya akan mengusung tiga kamera belakang.

Namun, model Pro dan Pro Max dikabarkan memiliki konfigurasi dua kamera 200 megapiksel, sedangkan model standar hanya dibekali satu kamera 200 megapiksel.

Sejumlah laporan menyebut Xiaomi 18 Pro dan Xiaomi 18 Pro Max diperkirakan meluncur lebih dulu pada September 2026.

Sementara Xiaomi 18 Ultra diperkirakan menyusul pada Desember 2026 bersamaan dengan peluncuran Xiaomi 18 versi reguler.

Meski demikian, seluruh spesifikasi tersebut masih sebatas bocoran.

Xiaomi sendiri hingga kini belum memberikan konfirmasi resmi mengenai detail maupun jadwal peluncuran seri Xiaomi 18.* (at/ad)

MEDAN – Fakta baru terungkap dalam sidang dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Langkat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Langkat, Iskandarsyah, menyebut pengadaan papan tulis interaktif senilai hampir Rp50 miliar itu bermula dari arahan Penjabat (Pj) Bupati Langkat saat itu, Muhammad Faisal Hasrimy, untuk mempercepat penyerapan anggaran.

Baca Juga:

• Tebar Kebahagiaan, Rico Waas Ajak 428 Anak Yatim dan Dhuafa Belanja Baju Baru Sambut 10 Muharram

Menurut Iskandarsyah, saat itu Pemerintah Kabupaten Langkat memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp245 miliar.

Kondisi tersebut kemudian dilaporkan kepada Pj Bupati.

"Kita laporkan ke pak Pj Bupati (Faisal Hasrimy). Pak Pj meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat program penyerapan anggaran," kata Iskandarsyah di hadapan majelis hakim.

Sebagai Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Iskandarsyah mengatakan pihaknya kemudian menggelar rapat bersama seluruh OPD, termasuk Dinas Pendidikan, untuk menyusun program penggunaan dana SILPA tersebut.

Dari proses itu muncul Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pengadaan smartboard senilai Rp49,9 miliar.

Rinciannya, Rp32 miliar untuk sekolah dasar dan Rp17,9 miliar untuk sekolah menengah pertama.

"Ada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rp49,9 miliar Yang Mulia. Smartboard untuk SD sebesar Rp32 miliar. Untuk SMP sebesar Rp17,9 miliar. Usulan TAPD disetujui dan diteken Pj Bupati agar diteruskan ke Badan Anggaran DPRD dan akhirnya disetujui menjadi Perubahan APBD Langkat TA 2024 di 5 September 2024 Yang Mulia," ujarnya.

Dalam persidangan, Iskandarsyah juga menyatakan tidak ada usulan awal dari Dinas Pendidikan terkait pengadaan smartboard tersebut.

Keterangan Iskandarsyah langsung dibantah terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi.

Saiful menyebut Iskandarsyah justru pernah datang ke kantornya untuk mempertanyakan percepatan penyelesaian dokumen agar pembayaran proyek smartboard bisa segera dilakukan.

Namun, Iskandarsyah membantah tudingan tersebut saat dikonfrontasi majelis hakim.

Persidangan juga menghadirkan saksi Rudi Martua Hasibuan. Di hadapan majelis hakim, ia beberapa kali menangis saat memberikan kesaksian.

Rudi mengaku pernah mendapat tekanan dari terdakwa Supriadi.

"Waktu itu ada tekanan dari pak Supriadi. Kalau aku masuk, kau juga masuk. Gitu katanya Yang Mulia," ujarnya sambil terisak.

Rudi juga menceritakan pernah diajak Supriadi menemui rekanan proyek, Bahrun Walidin alias Baron dan Iskandar, di sebuah kafe di Medan.

Menurut Rudi, sesampainya di lokasi, dua rekanan itu meletakkan kantong plastik di kursi belakang mobil yang ditumpangi mereka.

"Perjalanan pulang, pak Supriadi ada cerita kantongan plastik itu berisi uang Rp500 juta Yang Mulia," katanya.

Namun saat ditanya penasihat hukum terdakwa apakah memiliki bukti pendukung seperti rekaman CCTV, Rudi menjawab tidak memiliki.

Saksi lainnya, Misno, mantan tenaga honorer Dinas Pendidikan Langkat, mengatakan dirinya ikut mendistribusikan smartboard dari sebuah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan menuju sejumlah sekolah.

Menurut dia, rumah tersebut disewa oleh Supriadi, sedangkan biaya sewanya dibayarkan oleh pihak rekanan.

"Informasinya rumah itu disewa Supriadi yang bayar pak Iskandar rekanan Yang Mulia."

Misno juga mengaku membawa fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) smartboard ke sekolah-sekolah penerima.

Dalam dokumen tersebut tercantum nama Supriadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saiful Abdi sebagai Pengguna Anggaran (PA), serta M. Nuh sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Namun, menurutnya, dokumen itu belum ditandatangani.

Usai persidangan, sejumlah massa yang mengatasnamakan Forum Pemuda Daerah (Forpeda) Langkat menilai kesaksian Iskandarsyah cenderung melindungi mantan Pj Bupati Langkat.

"Kami minta majelis hakim bekerja profesional dan adil," kata Muhammad Nur Adlin.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Disdik Langkat Supriadi, serta Direktur PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan smartboard.

Jaksa menyebut pengadaan tersebut diduga tidak sesuai kontrak dan mengandung unsur mark up.

Persidangan masih berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya.* (ad)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meluruskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut dirinya empat kali tidak memperoleh mandat dalam pemilihan presiden.

Menurut Prasetyo, pernyataan itu tidak dimaksudkan sebagai "kalah", melainkan belum dipercaya rakyat melalui mekanisme pemilu.

Baca Juga:

• Eks Ketua KPU Tanjung Balai Dituntut 5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Dana Hibah Rp1,25 Miliar

"Bukan kalah, belum diberikan mandat. Makanya waktu beliau menyampaikan nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang ketawa kita tidak menggunakan bahasa kalah," kata Prasetyo di JCC, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Ia juga membantah anggapan bahwa pernyataan Prabowo tersebut merupakan sindiran terhadap pihak tertentu yang dianggap mengganggu jalannya pemerintahan.

"Oh tidak, tidak. Jadi konteksnya yang ingin beliau sampaikan bahwa perhelatan pemilu lima tahunan itu adalah konsensus kita bersama-sama dari kita menyepakati kita bernegara, kita memilih demokrasi," ujarnya.

Menurut Prasetyo, Prabowo sejak awal mengikuti seluruh jalur demokrasi setelah menyelesaikan kariernya di militer, mulai dari dunia usaha hingga terjun ke politik melalui partai.

"Kalau saudara perhatikan ya beliau selepas pensiun atau selesai mengabdikan diri di dunia militer, beliau menjadi pengusaha, kemudian karena beliau mengerti memang konsensusnya seperti itu, beliau masuk ke politik," kata dia.

Ia menjelaskan, Prabowo kemudian mendirikan partai politik dan beberapa kali maju dalam pemilu untuk meminta mandat rakyat secara langsung.

"Mendirikan partai politik, maju, menawarkan diri kepada masyarakat untuk meminta mandat dari masyarakat. Memang pertama belum berhasil, minta mandat lagi belum berhasil, sampai empat kali dan 2024 beliau diberi amanah oleh rakyat Indonesia," ujarnya.

Prasetyo menambahkan, mandat yang baru diperoleh pada Pemilu 2024 menjadi dasar bagi Presiden Prabowo untuk bekerja lebih keras dalam menjalankan pemerintahan saat ini.

"Dan oleh karena itulah beliau betul-betul dalam dua tahun ini bekerja keras membayar perjuangan selama belum diberi mandat, karena diberi mandat kita berikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat bangsa dan negara," katanya.* (kp/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menggelar program "Belanja Baju Anak Yatim dan Dhuafa" dalam rangka Lebaran Yatim 10 Muharram.

Kegiatan ini melibatkan 428 anak yatim dan dhuafa yang diajak berbelanja langsung di Ramayana Teladan, Jalan Sisingamangaraja, Jumat (26/6/2026).

Baca Juga:

• Kadinkes Sumut Faisal Hasrimy Penuhi Panggilan Saksi Kasus Korupsi Smartboard Langkat, Sidang Ditunda

Kegiatan tersebut disebut sebagai yang pertama kali dilakukan di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan.

Suasana pusat perbelanjaan tampak ramai dan penuh keceriaan saat para anak tiba dan disambut langsung oleh Wali Kota Medan.

Dalam kegiatan itu, setiap anak menerima voucher belanja senilai Rp600.000.

"Hari ini kita bersama-sama dengan Baznas mau mengajak anak-anak sekalian untuk belanja perlengkapan maupun baju baru. Uang senilai Rp600.000 per anak bisa dibelanjakan bebas, boleh baju, celana, tas, atau sepatu. Mudah-mudahan saat masuk sekolah nanti mereka memiliki perlengkapan baru dan semakin bersemangat belajar," ujar Rico Waas.

Rico Waas mengatakan program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah agar anak-anak yatim dan dhuafa dapat merasakan kebahagiaan di momen 10 Muharram.

Ia berharap bantuan itu tidak hanya bersifat materi, tetapi juga menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus belajar.

"Kami ingin anak-anak menyambut 10 Muharam dengan penuh kebahagiaan. Semoga semuanya tumbuh menjadi generasi yang sukses, mampu meraih cita-cita, serta menjadi kebanggaan keluarga, masyarakat, dan Kota Medan," ujar Rico Waas.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Baznas Kota Medan serta para donatur yang telah berpartisipasi dalam program tersebut.

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah berbagi rezeki. Semoga Allah SWT membalas dengan keberkahan, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah," ucap Rico Waas.

Dalam kegiatan itu turut hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Impun Siregar, Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan Jimmy Ardianto, Kadis Sosial Khoiruddin, serta Camat Medan Kota Mhd Andi Syahputra.

Di sela kegiatan, Rico Waas juga berinteraksi langsung dengan anak-anak, menanyakan cita-cita mereka, serta memberikan motivasi agar tetap semangat menempuh pendidikan.

Sementara itu, Ketua Baznas Kota Medan Muhammad Nursyam mengatakan program ini merupakan kegiatan perdana di Kota Medan dalam rangka Lebaran Yatim 10 Muharram.

Bantuan berasal dari donasi masyarakat yang dihimpun Baznas RI bersama Kitabisa.com.

"Program seperti ini sudah banyak dilaksanakan di Pulau Jawa, sedangkan di Sumatera Utara baru pertama kali digelar di Kota Medan," ujar Nursyam.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan momen anak-anak memilih sendiri pakaian dan perlengkapan yang mereka butuhkan.

Suasana ceria tampak mewarnai seluruh rangkaian acara tersebut.* (ad)

Ia awalnya dijadwalkan memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat, namun sidang ditunda karena keterbatasan waktu pemeriksaan.

Baca Juga:

• Eks Ketua KPU Tanjung Balai Dituntut 5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Dana Hibah Rp1,25 Miliar

Dari pantauan di PN Medan, Faisal terlihat berada di sekitar ruang sidang Cakra Utama. Ia mengenakan kemeja berwarna silver, celana hitam, serta masker hitam.

"Hari ini dipanggil sebagai saksi (kasus korupsi smartboard Langkat), tetapi nggak jadi karena antrian," ucap Faisal.

Saat ditanya mengenai jadwal pemeriksaan berikutnya, Faisal menyebut masih menunggu pemanggilan ulang dari pengadilan.

"Masih menunggu untuk (sidang Senin 29/6/2026). Kita iya akan (hadir) tetap taat dan patuh," ucap Faisal tergesa-gesa.

Terkait namanya yang kerap muncul dalam persidangan, Faisal enggan memberikan penjelasan lebih jauh.

"(Terkait tudingan) berdasarkan fakta persidangan saja," tegasnya.

Sebelumnya, sidang perkara dugaan korupsi smartboard dengan agenda pemeriksaan saksi digelar di ruang Cakra Utama PN Medan sejak pagi hingga sore.

Setelah sejumlah saksi diperiksa, majelis hakim memutuskan menunda sidang hingga Senin (29/6/2026).

Dalam perkara ini, mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, didakwa melakukan korupsi pengadaan smartboard atau papan tulis interaktif dengan nilai proyek mencapai Rp 29,5 miliar.

Selain Saiful, dua terdakwa lainnya yakni Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD Disdik Langkat, Supriadi, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra.

Jaksa menyebut para terdakwa diduga melakukan perbuatan secara bersama-sama dalam pengadaan tersebut.

Total anggaran proyek smartboard di Dinas Pendidikan Langkat tahun 2024 mencapai Rp 49,916 miliar, dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 29,588 miliar.

Dalam dakwaan, jaksa menjerat para terdakwa dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta KUHP.

Faisal Hasrimy sendiri pada saat kejadian menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Langkat periode 2024–2025.

Namanya beberapa kali muncul dalam persidangan, di mana sejumlah saksi menyebut adanya arahan terkait pengadaan smartboard tersebut.* (d/ad)

MEDAN – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjung Balai, Fitra Ramadhan Panjaitan, dituntut pidana lima tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pemilu 2023–2024.

Kasus tersebut disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp1,25 miliar.

Baca Juga:

• Eks Kadis PMD Samosir Didakwa Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang Rp1,5 Miliar

"Meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Fitra Ramadhan Panjaitan dengan pidana penjara selama lima tahun," kata JPU.

Selain pidana penjara, Fitra juga dituntut membayar denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Jaksa juga membebankan uang pengganti sebesar Rp128.472.000 yang disebut sebagai bagian kerugian negara yang dinikmati langsung oleh terdakwa.

Jika tidak dibayarkan, diganti dengan pidana penjara satu tahun.

Fitra juga diwajibkan membayar uang pengganti secara tanggung renteng sebesar Rp227.430.800 bersama tiga terdakwa lain.

Jika tidak dibayarkan, hukuman pengganti berupa pidana penjara satu tahun juga diberlakukan.

Dalam perkara yang sama, mantan Sekretaris KPU Tanjung Balai, Eka Ansari Siregar, dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Eka juga dibebankan uang pengganti Rp132.266.110.

Dari jumlah tersebut, Rp115 juta telah dikembalikan sehingga tersisa Rp17.266.110.

Jika tidak dibayarkan, diganti dengan pidana enam bulan penjara.

Eka juga dikenakan uang pengganti secara tanggung renteng sebesar Rp227.430.800 bersama tiga terdakwa lain, termasuk Fitra, Mhd Ridho Satria, dan Sri Wahyuni Usman.

Jika tidak dibayarkan, diganti dengan pidana satu tahun penjara.

Terdakwa lainnya, Mhd Ridho Satria selaku bendahara KPU Tanjung Balai, juga dituntut tiga tahun penjara, denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan, serta uang pengganti secara tanggung renteng dengan nilai yang sama.

Sementara itu, Sri Wahyuni Usman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga dituntut tiga tahun penjara, denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan, serta uang pengganti secara tanggung renteng sebesar Rp227.430.800.

Jaksa menyebut total kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1.258.339.271.

"Atas perbuatan para terdakwa, total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp1.258.339.271," kata Andi.

Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim menunda sidang dan menjadwalkan pembacaan nota pembelaan (pledoi) pada pekan depan.

"Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Jumat (3/7) dengan agenda pembacaan pledoi dari para terdakwa dan penasehat hukumnya," kata Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang.* (ad)

JAKARTA – Australia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang tanpa gol melawan Paraguay pada laga Grup D yang berlangsung di California, Jumat (26/6/2026).

Hasil 0-0 sudah cukup bagi Australia untuk mengamankan posisi runner-up Grup D.

Baca Juga:

• Dolar AS Nyaris Rp18.000! Rupiah Kembali Tertekan di Perdagangan Pagi

Sebelum pertandingan berlangsung, Australia dan Paraguay sama-sama mengoleksi tiga poin.

Keduanya bersaing memperebutkan posisi kedua karena sudah tidak mungkin mengejar Amerika Serikat yang unggul dalam rekor pertemuan langsung.

Dengan hasil imbang tersebut, Australia mengakhiri fase grup di posisi kedua, sedangkan Paraguay mengumpulkan empat poin dan masih memiliki peluang besar melaju ke babak 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik.

Paraguay dipastikan memiliki catatan lebih baik dibandingkan peringkat ketiga Grup A, Grup C, dan Grup I yang maksimal hanya dapat mengumpulkan tiga poin.

Tim asal Amerika Selatan itu kini hanya membutuhkan satu hasil dari lima grup tersisa agar resmi mengamankan tiket ke fase gugur.

Sebelumnya, sejumlah negara juga telah memastikan lolos ke babak 32 besar.

Tim-tim tersebut adalah Pantai Gading, Ekuador, Belanda, Jepang, dan Swedia.

Sejumlah pertandingan babak 32 besar juga mulai terbentuk.

Beberapa laga yang dipastikan tersaji antara lain Brasil menghadapi Jepang, Belanda melawan Maroko, Afrika Selatan bertemu Kanada, serta Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.

Daftar 20 Negara yang Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

1, Meksiko
2. Swiss
3. Kanada
4. Brasil
5. Maroko
6. Amerika Serikat
7. Jerman
8. Prancis
9. Norwegia
10. Argentina
11. Kolombia
12. Bosnia
13. Afrika Selatan
14. Bosnia dan Herzegovina
15. Pantai Gading
16. Ekuador
17. Belanda
18. Jepang
19. Swedia
20. Australia

Persaingan di fase grup masih menyisakan sejumlah pertandingan yang akan menentukan komposisi lengkap tim peserta babak 32 besar.

Beberapa negara masih berpeluang merebut tiket melalui posisi runner-up maupun jalur peringkat ketiga terbaik.* (cn/ad)

JAKARTA – Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) kembali aktif di panggung politik praktis setelah menyelesaikan masa jabatannya pada akhir 2024.

Kali ini, Jokowi melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung untuk mendukung penguatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Baca Juga:

• Massa Aksi Demo 2626 di Sukabumi Tuntut Pemakzulan Wali Kota dan Pencairan Gaji ke-13 ASN

Dalam kegiatan yang berlangsung di Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kabupaten Mesuji, Jumat (26/6/2026), Jokowi menjelaskan alasan utama kunjungannya.

"Untuk apa saya datang ke Provinsi Lampung? Untuk apa saya datang ke Kabupaten Mesuji? Pertama, kecintaan saya kepada masyarakat Lampung tidak luntur, masih tetap. Dan yang kedua, yang lebih penting, juga untuk PSI!" kata Jokowi.

Menurut Jokowi, Lampung dipilih sebagai lokasi pertama karena dinilai menjadi salah satu daerah dengan perkembangan struktur organisasi PSI yang paling cepat hingga tingkat desa.

"Saya ingin memberikan apresiasi, penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepada Ketua Umum, Ketua DPW, Ketua DPD beserta seluruh jajarannya yang telah menyelesaikan struktur partai sampai ke tingkat desa. Yang lain-lain saya lihat masih 60 persen, 40 persen, di sini sudah hampir 100 persen," ujarnya.

Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa membentuk struktur partai saja belum cukup.

Ia meminta seluruh pengurus PSI benar-benar hadir dan bekerja bersama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Berikutnya adalah membuat struktur itu hidup dan bekerja. Apa artinya hidup dan bekerja? Artinya Bapak dan Ibu jajaran pengurus harus selalu dekat dengan masyarakat, bukan pas mau Pemilu saja, tapi harian itu harus dekat dengan kehidupan masyarakat," kata Jokowi.

Ia kemudian memberi contoh bentuk kedekatan yang diharapkan dari para kader partai.

"Misalnya, pas ada kematian, takziah, datang. Pas ada tahlilan, datang. Ada yasinan, rawuh. Ada yang kawinan, mantenan, datang memberikan ucapan selamat. Ada masalah apa di Kabupaten Mesuji, bisa ikut mendampingi dan menyelesaikan," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan target agar PSI mampu menembus parlemen pada Pemilihan Legislatif 2029.

Selama berada di Lampung, Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 Juni 2026.

Sejumlah daerah yang masuk dalam agenda kunjungan antara lain Kabupaten Mesuji, Tulangbawang Barat, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, hingga Lampung Timur.

Kunjungan ini menjadi penampilan politik Jokowi yang cukup menyita perhatian publik setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

Kehadirannya bersama PSI dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi partai menjelang agenda politik nasional berikutnya.* (cn/ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat menjadi 82,4 persen.

Menurut Sahroni, capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras institusi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Perkuat Sinergi TNI-Polri dan Forkopimda pada Olahraga Bersama Sambut Hari Bhayangkara ke-80

Meski demikian, legislator Partai NasDem itu mengingatkan agar Polri tidak cepat berpuas diri.

Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Selanjutnya jangan lengah dan tetap pertahankan kinerja baik ini. Ke depan harus lebih baik lagi, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalisme, dan kedekatan dengan masyarakat," katanya.

Sahroni menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Polri, terutama dalam penanganan berbagai bentuk kejahatan yang masih menjadi perhatian masyarakat.

Menurut dia, pemberantasan kejahatan jalanan, premanisme, peredaran narkoba, hingga kejahatan berbasis digital harus terus dilakukan secara konsisten.

"Ingat, masih banyak PR yang harus diselesaikan. Kejahatan jalanan, premanisme, peredaran narkoba, hingga kejahatan berbasis digital harus terus diberantas secara konsisten. Yang paling penting, Polri harus terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kalau itu terus dijaga, saya yakin 100 persen kepercayaan masyarakat akan semakin meroket," ujarnya.

Survei Litbang Kompas dilaksanakan pada 9 hingga 18 April 2026 melalui metode wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi.

Pengambilan sampel dilakukan secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat dengan margin of error sekitar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei tersebut, responden diberikan pertanyaan mengenai keyakinan terhadap kinerja Polri di masa mendatang.

Hasilnya, sebanyak 82,4 persen responden menyatakan yakin kinerja Polri akan semakin baik.

Sementara 12,1 persen responden menyatakan tidak yakin, dan 5,5 persen lainnya menjawab tidak tahu.

Hasil survei tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mengalami peningkatan dan mencerminkan optimisme publik terhadap kinerja institusi kepolisian ke depan.* (d/ad)

DELI SERDANG – Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di 13 lokasi yang berada di Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Jumat (26/6/2026).

Sebanyak 11 titik berada di Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, sedangkan dua titik lainnya berada di wilayah Kabupaten Serdangbedagai.

Baca Juga:

• Delapan Lokasi Tambang Ilegal di Deli Serdang Resmi Ditutup, Pemprov Sumut Tegaskan Penertiban Terus Berlanjut

Penertiban dilakukan terhadap tambang galian C jenis pasir yang beroperasi di sepanjang aliran Sungai Ular.

Tim gabungan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, sekaligus menyerahkan surat peringatan kepada para pengelola tambang yang masih beroperasi tanpa izin.

Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Dinas Perhubungan Sumut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut, Satpol PP Sumut, Pemerintah Kabupaten Deliserdang, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, mengatakan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sumatera Utara untuk menata aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hari ini kami turun bersama tim terpadu melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring terhadap aktivitas pertambangan di Kecamatan Galang. Tujuannya agar seluruh pelaku usaha segera mengurus izin tambangnya secara legal," kata Dedi.

Menurut Dedi, aktivitas pertambangan ilegal selama ini menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari kerusakan lingkungan hingga kerusakan infrastruktur jalan akibat tingginya mobilitas kendaraan pengangkut material.

"Jangan lagi melakukan aktivitas ilegal. Banyak dampak yang ditimbulkan, mulai dari kerusakan lingkungan hingga jalan yang rusak. Karena itu dibutuhkan tata kelola pertambangan yang baik melalui perizinan yang jelas," ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak bermaksud menghentikan kegiatan usaha masyarakat, melainkan memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Yang ilegal kita tutup, tetapi yang ingin mengurus izin akan kita bantu. Tujuan kami bukan mematikan usaha, melainkan memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, mengatakan hasil peninjauan di lapangan menunjukkan kondisi lingkungan di sejumlah lokasi tambang cukup memprihatinkan.

Menurutnya, sebagian besar lokasi pertambangan belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh persetujuan lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

"Kondisinya cukup memprihatinkan dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan persetujuan lingkungan. Karena itu penertiban ini menjadi langkah penting untuk mengarahkan para pelaku usaha agar mematuhi dokumen lingkungan sesuai ketentuan," ujar Heri.

Ia menambahkan, seluruh kegiatan pertambangan wajib memenuhi dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 agar aktivitas pertambangan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar di masa mendatang.

Melalui penertiban tersebut, Pemprov Sumut berharap seluruh pelaku usaha segera memenuhi ketentuan perizinan sehingga kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara legal, tertib, aman, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.* (ad)

DELI SERDANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi menutup delapan lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Titi Besi, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (26/6/2026).

Penutupan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menertibkan aktivitas pertambangan ilegal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Baca Juga:

• Kenapa Solar Subsidi Sulit Didapat? Pertamina Ungkap Penyebab Antrean Mengular di SPBU Sumatera

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus melindungi lingkungan dan infrastruktur di sekitar kawasan pertambangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang, Dedi Maswardy, S.Sos., M.AP., turut menghadiri kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terhadap upaya pengawasan dan penegakan aturan di sektor pertambangan.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, mengatakan penutupan delapan lokasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pengawasan yang selama ini dilakukan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin.

"Hampir 50 titik aktivitas pertambangan tanpa izin telah dibina, diawasi, dan ditertibkan dalam satu hingga dua bulan terakhir. Kegiatan ini akan terus berlanjut sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga lingkungan, melindungi infrastruktur, serta mempertahankan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam," ujarnya.

Menurut Dedi, pemerintah meminta seluruh pemangku kepentingan ikut mengawasi lokasi yang telah ditutup agar tidak kembali beroperasi sebelum seluruh persyaratan perizinan dipenuhi.

Ia menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat menjalankan usaha di sektor pertambangan.

Namun, seluruh aktivitas wajib memiliki izin resmi dan mengikuti aturan yang berlaku.

Pemerintah, kata dia, juga siap memberikan pendampingan serta memfasilitasi proses perizinan agar kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara legal, aman, dan tertib.

"Kami berharap setelah dilakukan penertiban ini tidak ada lagi aktivitas pertambangan sebelum memiliki izin resmi. Pemerintah harus hadir dan tidak boleh kalah dalam menjaga wilayah serta menegakkan aturan," tegasnya.

Baca Juga:

• Massa Aksi Demo 2626 di Sukabumi Tuntut Pemakzulan Wali Kota dan Pencairan Gaji ke-13 ASN