Prabowo menyebut seluruh kebijakan tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar hasil perdebatan atau teori ekonomi yang bersifat akademis.

Baca Juga:

• Prabowo Panggil Menhub ke Istana, Bahas Revisi Tarif Tiket Pesawat?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, disebut lahir dari keprihatinan atas masih tingginya angka stunting di Indonesia. Ia menyoroti kondisi sebagian anak yang masih mengalami kekurangan gizi, termasuk ibu hamil dan balita pada masa penting pertumbuhan awal.

"Bagi saya, sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting akibat kekurangan gizi," ujar Prabowo dalam pernyataannya di forum The Economist, dikutip Kamis (11/6/2026).

Ia menegaskan bahwa program serupa juga telah banyak diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas generasi masa depan.

Selain MBG, pemerintah juga memperluas program di sektor kesehatan melalui peningkatan fasilitas rumah sakit daerah serta layanan cek kesehatan gratis tahunan bagi masyarakat.

Di sektor pendidikan, pemerintah disebut tengah menjalankan program revitalisasi sekolah berskala besar serta membangun Sekolah Rakyat berasrama untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Sementara itu di bidang ekonomi, pemerintah juga membentuk Danantara untuk memperkuat pengelolaan aset nasional dan meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia.

Prabowo menegaskan bahwa seluruh program tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh.

"Kami sedang berinvestasi untuk masa depan Indonesia. Kami bekerja keras untuk mewujudkan itu," kata Prabowo.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak didasarkan pada teori semata, melainkan pada kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.*

(oz/dh)

Meski demikian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi belum memberikan penjelasan rinci mengenai substansi pembahasan bersama Presiden. Ia hanya menyebut pertemuan tersebut membahas progres berbagai program di Kementerian Perhubungan.

Baca Juga:

• Di Tengah Peringatan PBB soal Krisis Pangan Global, Prabowo Tegaskan Indonesia dalam Kondisi Aman dan Kuat

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah memberi sinyal adanya potensi penyesuaian harga tiket pesawat domestik. Hal ini berkaitan dengan rencana revisi Tarif Batas Atas (TBA) yang saat ini disebut hampir rampung dibahas.

Namun, Dudy menegaskan bahwa keputusan akhir terkait kebijakan tersebut masih menunggu persetujuan Presiden.

"Itu nanti juga kalau beliau tanya disiapkan," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya hanya menyiapkan berbagai opsi kebijakan terkait TBA untuk dibahas lebih lanjut apabila diminta oleh Presiden.

"Itu tergantung beliau yang mengiyakan. Maksudnya kita siapkan kalau beliau tanya," kata Dudy.

Rencana revisi TBA sendiri menjadi sorotan publik karena dinilai berpotensi berdampak pada harga tiket pesawat domestik yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, terutama menjelang periode mobilitas tinggi.*

(oz/dh)

Aksi tersebut direncanakan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di area kampus FISIP UI sebelum massa bergerak menuju lokasi utama aksi di pusat kota.

Baca Juga:

• Kapolri Respons Ancaman Aksi Reformasi Jilid II dari BEM SI

"Rencananya aksi mulai pukul 10.00 WIB di Bundaran HI," kata Dimas saat dikonfirmasi, Kamis (11/6/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang mereka nilai mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Di antaranya desakan untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta mengevaluasi berbagai program pemerintah yang dianggap tidak tepat sasaran.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti isu militerisme di ranah sipil serta meminta pemerintah lebih terbuka terhadap kritik publik. Tuntutan tersebut dirangkum dalam konsolidasi internal BEM UI bersama sejumlah perwakilan kampus lain.

BEM UI juga menegaskan aksi ini terbuka bagi masyarakat umum yang ingin bergabung menyampaikan aspirasi. Namun mereka memastikan tidak ada afiliasi dengan kelompok politik atau organisasi tertentu.

"Tidak menutup atau memberikan batasan. Di samping itu kita tidak tergabung atau terafiliasi dengan massa mana pun," ujar Dimas.

Sebelumnya, istilah "Reformasi Jilid II" mencuat di media sosial sebagai bentuk kritik terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dinilai membebani masyarakat. Isu ini turut diperkuat oleh berbagai unggahan mahasiswa yang menyoroti kenaikan harga BBM, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga program pemerintah yang menuai kontroversi.

Di sisi lain, aparat kepolisian memastikan akan melakukan pengamanan dan pengawalan selama aksi berlangsung. Pihak kepolisian mengimbau agar demonstrasi berjalan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Hingga kini, rencana aksi tersebut masih menjadi perhatian publik, seiring meningkatnya eskalasi isu ekonomi dan politik yang ikut memicu gelombang kritik dari kalangan mahasiswa.*

(tm/dh)

Zulhas menjelaskan, program MBG semula dirancang dengan target pembangunan 21.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Namun, saat ini jumlahnya justru meningkat menjadi 27.877 titik.

Baca Juga:

• BPOM Usulkan Tambahan Anggaran Rp 2,8 Triliun untuk Perkuat Pengawasan Program MBG hingga Koperasi Merah Putih

Menurut dia, lonjakan jumlah dapur tersebut berdampak pada pembengkakan anggaran operasional, terutama terkait insentif yang diberikan kepada setiap dapur MBG.

Ia menyebut, dengan asumsi insentif Rp6 juta per hari per dapur, tambahan ribuan titik tersebut menyebabkan potensi pemborosan anggaran hingga Rp1 triliun setiap bulan.

"Kalau dihitung, ini bisa mencapai sekitar Rp12 triliun dalam satu tahun," ujarnya.

Selain itu, Zulhas juga menyoroti ketidaksesuaian data di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dari target awal 2.000 titik, jumlahnya meningkat menjadi 8.617 titik, dengan sebagian sudah memiliki Surat Keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Pemerintah bersama BGN dan kementerian terkait saat ini tengah melakukan penataan ulang terhadap pelaksanaan program tersebut agar lebih efisien dan sesuai dengan perencanaan awal.

Zulhas menargetkan proses penataan ulang program MBG dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan ke depan.*

(d/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup.

Baca Juga:

• OTT Muara Enim Berlanjut, KPK Tahan Dua Tersangka Baru Termasuk Pegawai BPK dan Pihak Swasta

Empat tersangka tersebut terdiri dari dua pihak pemberi dan dua pihak penerima. Mereka adalah Bupati Muara Enim Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, ASN BPK bernama Titin, serta pihak swasta Angga.

KPK menduga kasus ini berkaitan dengan pengaturan hasil audit BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, khususnya terkait pengadaan perangkat pendidikan seperti smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut KPK, aliran dana dalam kasus ini diduga berasal dari pihak swasta yang merupakan supplier pengadaan. Uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah pihak untuk mengondisikan hasil audit.

Dana itu disebut diberikan dengan dalih menjaga hubungan baik dalam proses pengadaan dan pemeriksaan.

KPK juga menyebut bahwa kasus ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang sudah menjerat Bupati Muara Enim dan sejumlah pihak lain dalam kasus serupa di sektor pengadaan barang dan jasa.

Penyidikan masih terus dilakukan untuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap tersebut.*

(d/dh)

Usulan itu disampaikan Maman dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat program pemulihan sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM nasional.

Baca Juga:

• Tito Karnavian Usul Tambah Dana Triliunan untuk Bencana Sumatera hingga Reformasi Pemilu

"Kami melihat ada urgensi untuk mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp1,5 triliun," kata Maman dalam rapat tersebut.

Ia menjelaskan, sebagian anggaran akan dialokasikan untuk pemulihan UMKM yang terdampak bencana di tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Nilainya mencapai sekitar Rp622 miliar yang digunakan untuk rehabilitasi ekonomi usaha mikro.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program bantuan bagi pelaku usaha kecil melalui skema bantuan presiden untuk pemulihan ekonomi, yang nilainya mencapai sekitar Rp1,2 triliun dan dibagi dalam dua tahun anggaran.

Di luar penanganan bencana, Kementerian UMKM juga mengusulkan tambahan dana untuk program strategis lainnya sekitar Rp900 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk penguatan sektor usaha mikro, kecil, menengah, kewirausahaan, hingga dukungan administrasi kementerian.

Maman menegaskan bahwa penguatan UMKM menjadi penting karena sektor ini berperan besar dalam menopang perekonomian nasional, terutama di tengah situasi bencana dan tekanan ekonomi global.*

(d/dh)

Usulan tersebut disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026. Ia menyebut kebutuhan anggaran Kemendagri meningkat dibanding pagu awal yang ditetapkan sebesar Rp4,65 triliun.

Baca Juga:

• Harga Pertamax Naik Tajam, Tito Karnavian Pantau Dampaknya terhadap Inflasi dan Ekonomi Daerah

"Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera menjadi salah satu fokus utama, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp403 miliar," kata Tito dalam rapat tersebut.

Ia menjelaskan, proses pemulihan bencana diperkirakan berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Karena itu, sebagian anggaran dititipkan melalui Kemendagri untuk mempercepat koordinasi penanganan di lapangan.

Selain penanganan bencana, anggaran tambahan juga akan digunakan untuk sejumlah program lain, seperti penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Di dalamnya termasuk persiapan revisi regulasi kepemiluan dan partai politik dengan alokasi sekitar Rp417 miliar.

Kemendagri juga mengusulkan dana sebesar Rp1 triliun untuk program penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi. Program ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem insentif agar daerah lebih kompetitif dalam meningkatkan kinerja.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga akan didukung melalui pemanfaatan layanan data kependudukan dengan anggaran sekitar Rp651 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat layanan publik berbasis data, termasuk pengembangan sistem pemerintahan digital.

Tito menegaskan, seluruh usulan tersebut masih dalam pembahasan bersama DPR dan kementerian terkait sebelum ditetapkan dalam anggaran final tahun 2027.*

(d/dh)

Menurut Budhi, belanja pertahanan tidak seharusnya hanya dilihat sebagai beban anggaran negara. Jika dikelola dengan tepat, sektor ini justru dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan industri dalam negeri.

Baca Juga:

• Pernikahan Perak ke-25 Budhi Achmadi Jadi Momen Hangat Silaturahmi Keluarga

Ia menjelaskan, konsep ekonomi pertahanan modern menempatkan pengeluaran militer sebagai investasi jangka panjang. Investasi itu, kata dia, dapat menghasilkan keuntungan ganda, baik dalam bentuk keamanan negara maupun pertumbuhan ekonomi.

Budhi mencontohkan pengadaan alat utama sistem persenjataan seperti pesawat, kapal perang, radar, hingga teknologi drone yang dapat melibatkan industri dalam negeri. Hal ini dinilai bisa memperkuat kapasitas produksi nasional sekaligus mendorong inovasi teknologi.

Ia juga menyinggung pengalaman Korea Selatan dan Turki yang berhasil menjadikan industri pertahanan sebagai bagian dari kekuatan ekonomi. Kedua negara itu mampu mengembangkan produk militer yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga diekspor ke berbagai negara.

Menurut Budhi, Indonesia memiliki peluang yang sama karena sudah memiliki sejumlah industri strategis, mulai dari manufaktur pesawat, kapal, hingga sistem persenjataan. Namun, tantangannya adalah membangun ekosistem yang terhubung antara industri, pemerintah, kampus, dan lembaga riset.

Selain itu, ia menekankan pentingnya efek lanjutan dari teknologi pertahanan yang dapat dimanfaatkan di sektor sipil, seperti kesehatan, transportasi, dan energi.

"Banyak teknologi sipil hari ini berawal dari riset militer," ujarnya.

Budhi menilai ke depan Indonesia perlu mengembangkan konsep Defence Economy 5.0, yaitu integrasi antara pertahanan, teknologi digital, kecerdasan buatan, dan ekonomi hijau. Dengan konsep ini, sektor pertahanan diharapkan tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi ekonomi nasional.

Ia menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa kekuatan pertahanan modern tidak hanya diukur dari jumlah alutsista, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi dan industri nasional.*

(dh)

Hal tersebut disampaikan JK saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk ''Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis'' di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga:

• BPIP Sebut 4 Mantan Wapres Hadir di Upacara Harlah Pancasila, JK Dipastikan Datang

"Sejarah menunjukkan krisis ekonomi sering berujung pada krisis politik," ujar JK.

Ia menyoroti pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sebagai salah satu indikator utama kesehatan ekonomi. Menurutnya, pelemahan rupiah sering kali dipicu oleh menurunnya kepercayaan pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi nasional.

JK juga menekankan bahwa kondisi ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari ramainya pusat perbelanjaan di kota-kota besar, melainkan dari daya beli masyarakat di sektor riil serta pergerakan investasi.

"Jangan hanya lihat mal ramai, tapi lihat daya beli dan kepercayaan investor," katanya.

Selain itu, JK mengingatkan bahwa melemahnya pasar modal bisa menjadi sinyal turunnya kepercayaan investor. Jika hal ini terjadi, maka investor cenderung menarik dana sehingga berdampak pada berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan dan pertambangan.

Menurutnya, tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi sosial, seperti meningkatnya pengangguran dan potensi gangguan keamanan di masyarakat.

"Ekonomi dan sosial itu sangat berkaitan. Kalau ekonomi tertekan, dampaknya bisa ke sosial," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, JK juga mendorong perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam memberikan gagasan dan solusi atas tantangan ekonomi nasional.

Di sisi lain, ia menilai pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja yang tidak produktif demi menjaga kesehatan fiskal negara.

JK juga menyoroti sejumlah risiko eksternal seperti konflik geopolitik global, tekanan utang negara, hingga ancaman perubahan iklim yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.

Menutup pemaparannya, JK menekankan pentingnya manajemen krisis yang disiplin melalui pengendalian defisit, pengurangan utang, dan efisiensi belanja negara agar ekonomi tetap stabil dan berkelanjutan.*

(dh)

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pengguna BBM subsidi.

Baca Juga:

• Harga Pertamax Naik Tajam, Tito Karnavian Pantau Dampaknya terhadap Inflasi dan Ekonomi Daerah

Sementara itu, kenaikan harga Pertamax disebut tidak terlepas dari kondisi global, terutama fluktuasi harga minyak dunia dan situasi geopolitik yang masih tidak stabil.

Menurut ESDM, harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar dan sejumlah komponen penentu harga, seperti harga minyak internasional, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta biaya distribusi dan pajak.

"Penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan hal yang tidak terhindarkan karena mengikuti formula yang sudah ditetapkan," kata Dwi Anggia.

Ia juga menyebut bahwa tren kenaikan harga BBM tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara kawasan Asia Tenggara, bahkan dengan besaran yang lebih tinggi.

Pemerintah menegaskan akan terus menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi nasional dan perlindungan terhadap masyarakat pengguna BBM subsidi.*

(d/dh)

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyebut vonis terhadap empat prajurit TNI yang terlibat dalam kasus tersebut tidak berpihak kepada korban. Mereka menilai pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim tidak mencerminkan rasa keadilan.

Baca Juga:

• Vonis Kasus Andrie Yunus Dijatuhkan, Yusril Tegaskan Tak Ada Tempat bagi Aparat yang Melanggar Hukum

Dalam putusan itu, empat anggota TNI dijatuhi hukuman penjara antara 1,5 hingga 3 tahun. Sebagian di antaranya juga mendapat sanksi pemecatan dari dinas militer.

TAUD menilai hukuman tersebut terlalu ringan jika dibandingkan dengan dampak yang dialami korban. Berdasarkan keterangan medis, Andrie Yunus mengalami cedera serius pada mata yang berpotensi menyebabkan cacat permanen.

Selain soal hukuman, TAUD juga mengkritik keputusan majelis hakim yang memerintahkan pemusnahan sebagian barang bukti. Menurut mereka, langkah itu dapat menghambat proses penyidikan lanjutan terhadap kemungkinan pelaku lain dalam kasus tersebut.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, juga menyampaikan kritik serupa. Ia menilai putusan pengadilan militer tersebut mencederai rasa keadilan korban.

"Putusan ini adalah bentuk pelecehan terhadap keadilan korban," ujar Usman dalam konferensi pers yang sama.

Amnesty juga menyoroti perintah pengadilan untuk memusnahkan barang bukti, yang dinilai berpotensi menghambat proses hukum. Selain itu, mereka mempertanyakan pertimbangan hakim yang menyinggung sikap korban dalam persidangan.

Menurut Amnesty, proses hukum seharusnya tetap membuka ruang bagi pengungkapan seluruh fakta, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Sementara itu, Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebelumnya menjatuhkan vonis kepada empat terdakwa masing-masing dengan hukuman berbeda, mulai dari 1,5 tahun hingga 3 tahun penjara, serta sebagian disertai pemecatan dari dinas militer.

Kasus ini masih menjadi sorotan karena dinilai menyisakan sejumlah pertanyaan terkait keadilan bagi korban serta transparansi proses peradilan militer.*

(k/dh)

Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengatakan berdasarkan keterangan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Baca Juga:

• Kasus Ijazah Jokowi Menuju Persidangan, David Pajung Minta Sidang Terbuka Agar Publik Melihat Fakta Sebenarnya

Menurut Yakup, setelah status berkas dinyatakan lengkap atau P21, proses hukum akan berlanjut ke tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

Pada tahap tersebut, tersangka dapat dipanggil kembali untuk pemeriksaan lanjutan, termasuk kemungkinan penahanan sesuai kewenangan penyidik.

Ia menilai seluruh alat bukti yang telah dikumpulkan sudah cukup untuk melanjutkan perkara ke pengadilan. Karena itu, pihaknya memperkirakan proses hukum terhadap Roy Suryo akan segera memasuki tahap lanjutan.

"Kalau sudah lengkap, ya tinggal menunggu waktu untuk proses berikutnya," ujarnya.

Meski demikian, pihak Roy Suryo sebelumnya menyatakan belum menerima dokumen resmi terkait status P21 tersebut. Mereka juga mempertanyakan dasar hukum atas pernyataan bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap.

Menurut kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gahfur Sangadji, kelengkapan berkas perkara harus dibuktikan dengan dokumen resmi dari kejaksaan.

"Secara hukum, harus ada bukti administrasi P21 yang jelas," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian resmi terkait status perkara tersebut sebelum melangkah lebih jauh dalam proses hukum.

Kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden Joko Widodo ini masih terus bergulir dan menjadi perhatian publik, karena melibatkan sejumlah tokoh dan menyita perhatian luas masyarakat.*

(tm/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).

Baca Juga:

• Bandung Siap Jadi Tuan Rumah Konprov PWI Jabar 2026, Ribuan Wartawan Bakal Hadiri Agenda Lima Tahunan

Prabowo mengatakan, Indonesia saat ini telah berada pada posisi yang relatif aman dalam hal ketersediaan pangan, bahkan disebut telah mencapai swasembada pangan di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Ia menilai, tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis pangan di sejumlah negara menjadi perhatian serius yang harus diantisipasi bersama.

Selain sektor pangan, Prabowo juga menyinggung pentingnya penguatan sektor energi nasional. Ia menyebut pemerintah tengah berupaya menuju swasembada energi dalam beberapa tahun ke depan untuk memperkuat ketahanan nasional.

"Perhitungan kita tiga tahun lagi, kita benar-benar sangat kuat di bidang energi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menekankan pentingnya industrialisasi melalui hilirisasi sumber daya alam agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi negara lain, tetapi mampu memperkuat kemandirian ekonomi.

Menurutnya, generasi muda dan pelaku usaha memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjunjung tinggi semangat nasionalisme dan kepatuhan terhadap hukum.

"Ini kesempatan untuk pengusaha-pengusaha muda bangkit. Kita tidak mau hanya jadi pasar bangsa lain," ujarnya.*

(oz/dh)

Dasco mengatakan informasi tersebut ia peroleh dari pemerintah dan menilai langkah itu berpotensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas pasar keuangan nasional.

Baca Juga:

• Dolar AS Kian Menguat Mendekati Rp 18.000, Rupiah Tertekan di Tengah Sentimen Pasar Global

Ia menambahkan, kondisi kepercayaan pasar terhadap pemerintah saat ini menjadi salah satu faktor yang mendukung penguatan mata uang rupiah.

Dasco juga menyebut dirinya mendapatkan informasi bahwa pemerintah akan meluncurkan sejumlah strategi ekonomi dalam waktu dekat yang diyakini dapat mendorong penguatan rupiah.

"Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang saya yakini akan membuat rupiah menguat," ujarnya.

Lebih lanjut, Dasco bahkan mengimbau masyarakat yang masih memegang dolar Amerika Serikat dalam jumlah besar untuk mempertimbangkan kembali kepemilikannya, karena ia memprediksi rupiah akan menguat dalam waktu dekat.

"Bagi teman-teman yang saat ini menyimpan dolar karena berharap ada keuntungan, sebaiknya dolarnya dilepas. Karena kalau rupiah menguat minggu depan, nanti bisa rugi," ucapnya.*

(in/dh)

Usulan tersebut disampaikan BPOM dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI yang digelar di Jakarta, Rabu (10/6/2026). Dengan tambahan tersebut, BPOM mengajukan peningkatan anggaran menjadi sekitar Rp 4,2 triliun dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp 1,4 triliun.

Baca Juga:

• Tuntutan Audit Program MBG Menguat, DPR Minta Publik Menunggu Hasil Pemeriksaan BPK

"Anggaran ini diperlukan untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan agar masyarakat memperoleh produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat," ujar Taruna dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, BPOM kini juga memiliki tugas strategis yang berkaitan dengan program prioritas nasional, termasuk pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan regulasi yang berlaku, BPOM menjadi lembaga yang memiliki mandat utama dalam pengawasan keamanan pangan pada program tersebut.

Selain MBG, BPOM juga akan memperluas pengawasan pada program Koperasi Merah Putih (KMP) yang diperkirakan mencapai sekitar 80 ribu unit di seluruh Indonesia. Pengawasan juga dilakukan hingga lingkungan pendidikan untuk memastikan keamanan pangan bagi masyarakat.

Taruna menambahkan, BPOM juga berperan dalam mendukung pencegahan penyakit tidak menular melalui pengawasan produk pangan dan kesehatan. Salah satunya terkait tingginya angka diabetes yang diperkirakan mencapai lebih dari 31 juta penduduk di Indonesia.

Menurutnya, seluruh tambahan tugas tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pengawasan dapat berjalan optimal dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.*

(mt/dh)

Keduanya terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/6/2026) sekitar pukul 10.10 WIB, sebelum akhirnya dibawa menggunakan mobil tahanan.

Baca Juga:

• Tuntutan Audit Program MBG Menguat, DPR Minta Publik Menunggu Hasil Pemeriksaan BPK

"Saya enggak terima uang ya. Ini enggak adil. Saya cuma pelaksana," kata Titin.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sebagai pelaksana dan bukan pihak yang menerima aliran dana dalam kasus tersebut.

"Saya hanya melaksanakan," ujarnya singkat.

Ketika kembali ditanya wartawan, Titin menyebut bahwa pihak yang diduga menerima uang berada di level pimpinan.

"Pimpinan saya berjenjang," ucapnya sebelum masuk ke mobil tahanan.

Sebelumnya, KPK melakukan rangkaian OTT pada 7–8 Juni 2026 dan menangkap 10 orang, terdiri dari lima orang di Jakarta dan lima lainnya di Sumatera Selatan. Dalam OTT tersebut, Bupati Muara Enim Edison juga termasuk pihak yang diamankan.

Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025–2026.

Kemudian pada 10 Juni 2026, KPK kembali melakukan OTT lanjutan dan mengamankan lima aparatur sipil negara (ASN) BPK RI. Operasi tersebut menjadi OTT ke-13 KPK sepanjang tahun 2026.*

(an/dh)

Ia menyebut, meski regulasi baru telah disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang, pelaksanaannya di lapangan tetap membutuhkan aparatur yang profesional dan memiliki paradigma kerja yang sesuai dengan semangat reformasi hukum.

Baca Juga:

• UU Polri Baru Disahkan, Polisi Aktif Kini Bisa Duduki Jabatan Sipil Tanpa Harus Pensiun

Abdullah menjelaskan, perubahan dalam UU Polri tersebut mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari penguatan profesionalisme institusi, peningkatan mekanisme pengawasan eksternal, netralitas, pelayanan publik, hingga penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Menurutnya, pembaruan regulasi tersebut harus diikuti dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja anggota Polri dalam menjalankan tugas di lapangan.

"Polri tidak hanya dituntut mampu menegakkan hukum secara efektif, tetapi juga semakin terbuka terhadap mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam negara hukum yang demokratis," ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan publik serta partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam memperkuat kepercayaan terhadap institusi kepolisian.

Selain itu, penguatan kewenangan Kompolnas juga dinilai penting untuk memastikan transparansi dalam proses penegakan hukum dan pengawasan kinerja kepolisian.

Abdullah optimistis, UU Polri yang baru akan memperkuat transformasi institusi kepolisian menuju arah yang lebih modern, profesional, dan dekat dengan masyarakat.*

(an/dh)

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (10/6/2026).

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Pastikan Perbaikan Jalan Penghubung Bandar Tinggi–Batu Bara Dimulai 2026, Warga Sambut Antusias

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan layanan hukum berbasis masyarakat. Ia menilai program Posbankum dan Restorative Justice telah memberikan dampak nyata dalam penyelesaian persoalan hukum dengan pendekatan yang lebih humanis.

"Terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah memberikan apresiasi terhadap program Restorative Justice. Program ini kami hadirkan untuk masyarakat dan telah membantu penyelesaian berbagai persoalan melalui pendekatan yang lebih humanis," ujar Bobby.

Sementara itu, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa ribuan Posbankum yang didukung paralegal di Sumatera Utara diharapkan mampu memperkuat akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar layanan bantuan hukum dapat berjalan efektif, terutama melalui mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa di masyarakat.

Bagi Kabupaten Simalungun, penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses hingga tingkat nagori dan kelurahan.

Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, menyampaikan bahwa keberadaan Posbankum di setiap wilayah diharapkan dapat menjadi wadah konsultasi hukum masyarakat serta memperkuat penyelesaian masalah secara damai.

"Posbankum hadir untuk membantu masyarakat memperoleh akses keadilan secara mudah dan cepat. Kami berharap keberadaannya dapat memberikan solusi atas berbagai persoalan serta memperkuat harmoni sosial di Kabupaten Simalungun," ujarnya.

Peresmian Posbankum tersebut ditandai dengan pemukulan tagading sebagai simbol dimulainya layanan bantuan hukum yang lebih dekat, cepat, dan mudah diakses masyarakat Sumatera Utara.*

(dh)

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, saat melakukan peninjauan lokasi ruas jalan yang menghubungkan Nagori Bandar Tinggi menuju perbatasan Kabupaten Batu Bara, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga:

• Krisis Air Bersih Meluas, Rico Waas Kerahkan Armada Damkar untuk Menjangkau Permukiman Warga Medan

Bupati menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Simalungun dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Menurutnya, peningkatan akses jalan akan berdampak langsung pada mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi wilayah.

"Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Infrastruktur yang baik akan membuka akses, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah," ujar Bupati.

Ia menjelaskan, peningkatan ruas jalan tersebut akan dikerjakan pada tahun 2026 dengan panjang sekitar 1,3 kilometer dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun.

Bupati berharap, proyek tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya warga Nagori Bandar Tinggi dan Kecamatan Bandar Masilam, terutama dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik.

Sementara itu, Anggota DPRD sekaligus tokoh masyarakat H. Girun menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Ia menilai proyek perbaikan jalan ini sudah lama dinantikan masyarakat.

"Atas nama masyarakat Nagori Bandar Tinggi, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Simalungun yang telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan di daerah kami," ujarnya.

Ia juga berharap pembangunan jalan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Peninjauan ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Simalungun dalam mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur demi meningkatkan kesejahteraan warga hingga ke pelosok daerah.*

(dh)

Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi antara jajaran PWI Jawa Barat dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang berlangsung di Pendopo Kota Bandung, Rabu (10/6/2026).

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Jumat 5 Juni 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

"Alhamdulillah hari ini kita sudah berdiskusi mengenai persiapan Kota Bandung untuk menjadi tuan rumah Konferensi Provinsi PWI Jawa Barat. Rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus," ujar Farhan.

Ia menyebutkan, pelaksanaan Konprov direncanakan berlangsung pada pekan kedua Agustus 2026. Pemerintah kota akan berkoordinasi dengan panitia pelaksana serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung untuk memastikan kesiapan teknis kegiatan.

Menurut Farhan, penyelenggaraan Konprov PWI Jabar di Kota Bandung menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem media sekaligus meningkatkan kualitas jurnalistik di daerah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua PWI Jawa Barat Ahmad Syukri A. menjelaskan bahwa Konprov merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang memiliki agenda strategis, mulai dari laporan pertanggungjawaban, penyusunan program kerja, hingga pemilihan Ketua PWI Jawa Barat periode berikutnya.

"Ini adalah hajatan lima tahun sekali. Agenda utamanya memilih ketua, menyusun program kerja, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Kami merencanakan pelaksanaannya pada 12–13 Agustus 2026 dengan estimasi peserta sekitar 1.500 hingga 2.000 anggota PWI se-Jawa Barat," kata Ahmad Syukri.

Ia juga mengapresiasi dukungan penuh dari Pemkot Bandung yang sejak awal telah menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah kegiatan tersebut.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan Pemkot Bandung. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berkontribusi pada peningkatan kompetensi jurnalistik di Jawa Barat," ujarnya.

Selain Konprov, PWI Jawa Barat juga akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 24–25 Juni 2026 di Kota Bandung sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme insan pers.

Ketua Panitia Konprov PWI Jabar 2026, Roberto Purba, menilai dukungan Pemkot Bandung menjadi bukti kuatnya sinergi antara pemerintah daerah dan insan media dalam mendorong pembangunan daerah serta menciptakan iklim jurnalistik yang sehat dan profesional.

Sementara itu, Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan, turut menyambut baik pelaksanaan Konprov di Kota Bandung dan berharap kegiatan tersebut dapat memperkaya literasi jurnalistik di daerah.*

(dh)