Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea mengatakan tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah kekhawatiran pasar terhadap inflasi global dan risiko fiskal.

Baca Juga:

• Tak Ada Wilayah Berkategori Baik, Kualitas Udara Sumut Kompak Sedang Selasa Ini

"Kenaikan harga minyak hingga di atas US$108 per barel di tengah belum tercapainya kesepakatan terkait pembukaan Selat Hormuz," kata Erwin dalam keterangan resmi, Selasa (29/9/2026).

Menurut Erwin, perkembangan tersebut mendorong ekspektasi pasar terhadap kemungkinan pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat lebih lanjut. Dampaknya turut terlihat dari kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS atau US Treasury (UST) tenor 10 tahun yang mencapai 5,23 persen.

Level tersebut disebut menjadi yang tertinggi sejak 2007.

Selain faktor eksternal, tekanan rupiah juga berasal dari meningkatnya kebutuhan valuta asing oleh importir menjelang berakhirnya kuartal III 2026.

"Tekanan nilai tukar juga didorong oleh kebutuhan valas importir menjelang akhir triwulan III, serta arus keluar dana dari portofolio aset negara emerging markets di tengah kenaikan yield obligasi," ujar Erwin.

BI menilai pelemahan rupiah secara umum masih sejalan dengan pergerakan mata uang di kawasan regional. Secara quarter-to-date (qtd), rupiah tercatat melemah terbatas sebesar 0,67 persen.

Di sisi lain, posisi cadangan devisa Indonesia meningkat menjadi US$146,5 miliar pada akhir Agustus 2026.

BI memastikan tetap berada di pasar untuk menjaga mekanisme perdagangan valuta asing berjalan dengan baik sekaligus mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai kondisi fundamental ekonomi.

Upaya stabilisasi dilakukan melalui penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pada mekanisme pasar. BI juga menjaga kecukupan likuiditas serta memperkuat instrumen lindung nilai.

Intervensi dilakukan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Koordinasi dan komunikasi dengan korporasi dan pelaku pasar terus dilakukan secara intensif," kata Erwin.

Dengan berbagai langkah tersebut, BI menyatakan akan terus memantau perkembangan pasar global, pergerakan harga minyak dan kondisi likuiditas untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.* (d/dh)

Workshop digelar selama satu hari di Hotel Jeumpa Meinthem, SMK3 Banda Aceh, Lhong Raya, Selasa (29/9/2026). Kegiatan merupakan bagian dari proyek Building Economic Resilience and Sustainable Communities in Aceh (BERSAMA) yang dijalankan FBA di Kabupaten Aceh Besar.

Baca Juga:

• Bersih-bersih Keuangan Daerah Wali Kota Tanjungbalai Temui BPK Geber Kasus Tuntutan Perbendaharaan

Tiga gampong menjadi fokus penyusunan dokumen tersebut, yakni Gampong Lampaya, Gampong Meunasah Baro dan Gampong Bha Ulee Tutue.

Sebanyak 30 perwakilan gampong mengikuti kegiatan dan berpartisipasi dalam sesi penilaian risiko berdasarkan pengalaman serta kondisi yang dihadapi di wilayah masing-masing.

Direktur Eksekutif FBA Dr. Syaifullah Muhammad mengatakan pihaknya berkomitmen membangun kesiapsiagaan bencana yang berbasis masyarakat.

"FBA akan terus konsisten melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk menginisiasi dan mengembangkan gampong tangguh bencana di Aceh," kata Syaifullah.

Menurut Syaifullah, pelaksanaan proyek tersebut mendapat dukungan CBM Global dan Australia Aid. Dukungan itu diarahkan untuk mendorong terciptanya lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

"Dengan dukungan CBM Global dan Australia Aid, project BERSAMA akan terus dikembangkan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Aceh Besar untuk pemberdayaan kaum rentan secara inklusif," ujarnya.

Syaifullah juga mengajak masyarakat menjaga lingkungan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.

"Ini negeri kita, kampung kita, mari kita jaga bersama. Jangan rusak hutan, jaga lingkungan kita dengan sepenuh hati, sebagai bagian dari ikhtiar mitigasi kita untuk bencana," katanya.

Sementara itu, Kepala BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil menyambut baik pelaksanaan workshop tersebut. Ia menilai masih terdapat tantangan dalam penerapan tata kelola kebencanaan di Aceh.

"Aceh sebenarnya menjadi tempat bagi provinsi lain belajar tentang kebencanaan. Tapi dalam implementasinya, Aceh masih banyak tertinggal," ujar Ridwan.

Ridwan berharap kolaborasi antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat dapat meningkatkan kapasitas aparatur gampong dalam menghadapi bencana.

"Melalui kolaborasi dengan FBA kita berharap edukasi dan pengembangan aparatur desa dapat ditingkatkan. Sehingga Gampong Inklusi Tangguh Bencana dapat kita wujudkan," pungkasnya.

Melalui workshop tersebut, draft RENKON diharapkan menjadi panduan bagi aparatur dan masyarakat Gampong Lampaya, Meunasah Baro serta Bha Ulee Tutue dalam menghadapi berbagai ancaman bencana serta mengurangi dampaknya secara mandiri dan inklusif.* (dh)

Berkas perkara tersebut sebelumnya telah dikirimkan Polda Sumut kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Sumut pada 26 Agustus 2026. Namun, berkas dikembalikan kepada penyidik pada 10 September 2026 karena dinilai masih belum lengkap dan disertai sejumlah petunjuk untuk dilengkapi.

Baca Juga:

• Terseret Korupsi Pasar Ikan Rp 22 M Bareng Sang Adik, Berkas Eks Walkot Sibolga Masih P19

"Penyidik saat ini sedang melengkapi dan memenuhi petunjuk dari JPU Kejati Sumut," kata Ferry, Selasa (29/9/2026).

Jamaludin Pohan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Subdit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumut. Penetapan tersebut dilakukan pada 21 Juli 2026 setelah penyidik meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan pada 11 April 2026.

Selain Jamaludin, penyidik juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial AS yang diduga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ISL selaku Direktur Teknis, serta SP yang disebut sebagai penyedia jasa, pelaksana proyek sekaligus pemodal.

SP diduga merupakan adik kandung Jamaludin Pohan. Sebelumnya, Jamaludin juga pernah mengakui bahwa adiknya memiliki keterlibatan di balik proyek pembangunan pasar ikan tersebut.

Perkara ini berkaitan dengan pembangunan Pasar Ikan Modern Sibolga yang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun anggaran 2022. Nilai proyek tersebut disebut mencapai Rp22 miliar.

Jamaludin sebelumnya diperiksa penyidik Polda Sumut pada 10 Maret 2026. Saat itu, dia masih berstatus sebagai saksi dan mengatakan pemeriksaan berkaitan dengan pembangunan Pasar Ikan Kota Sibolga tahun anggaran 2022.

Jamaludin ketika itu menyebut pasar ikan telah berfungsi setelah selesai dibangun. Namun, proyek tersebut kemudian menjadi bagian dari proses hukum yang ditangani kepolisian.

Polda Sumut kini masih melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa. Setelah dinyatakan lengkap atau P21, perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan hukum berikutnya.* (tm/dh)

Penetapan Jamaludin sebagai tersangka dilakukan Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Sumut pada 21 Juli 2026 setelah penyidik meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan pada 11 April 2026.

Baca Juga:

• Pelarian Berakhir di Medan! 2 Perampok & Pembunuh Wakil Rektor IT&B Karo Ditangkap, Mobil Xforce Sempat Raib

SP disebut-sebut merupakan adik kandung Jamaludin. Sebelumnya, Jamaludin juga pernah mengungkapkan bahwa terdapat keterlibatan adiknya di balik proyek pembangunan pasar ikan modern tersebut.

Kasus yang menjerat Jamaludin berkaitan dengan proyek pembangunan pasar ikan modern Sibolga yang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun anggaran 2022. Nilai proyek tersebut disebut mencapai Rp22 miliar.

Dalam perkembangan penyidikan, Polda Sumut telah mengirimkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 26 Agustus 2026. Namun, berkas tersebut dikembalikan pada 10 September 2026 karena dinilai belum lengkap.

Jaksa kemudian memberikan petunjuk atau P19 kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Polda Sumut saat ini masih memenuhi petunjuk tersebut.

"Penyidik saat ini sedang melengkapi dan memenuhi petunjuk dari JPU Kejati Sumut," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan.

Status P19 menunjukkan berkas perkara yang diserahkan penyidik masih perlu dilengkapi sesuai petunjuk jaksa. Setelah seluruh kekurangan dipenuhi dan berkas dinyatakan lengkap atau P21, perkara dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Dalam proses sebelumnya, Jamaludin pernah diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut pada 10 Maret 2026. Saat itu, dia menyatakan dirinya masih diperiksa sebagai saksi dalam perkara pembangunan pasar ikan modern Sibolga.

Jamaludin saat itu mengatakan pasar ikan telah berfungsi sejak selesai dibangun. Dia juga mengakui bahwa pemenang proyek bukan orang terdekatnya, tetapi menyebut terdapat keterlibatan adiknya di balik proyek tersebut.

Kini, Jamaludin telah berstatus tersangka bersama tiga orang lainnya. Polda Sumut masih melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Kejati Sumut sebelum proses hukum dilanjutkan ke tahap berikutnya.* (tm/dh)

AH ditangkap pada Selasa (29/9/2026) setelah pemilik rumah, Rudianto (47), melaporkan aksi pencurian yang terjadi pada Jumat (25/9/2026) sekitar pukul 05.30 WIB.

Peristiwa itu pertama kali diketahui istri korban, Linda Wati Parinduri, saat hendak bersiap melaksanakan salat Subuh. Dia menemukan kawat jendela kamar di lantai dua rumah dalam kondisi rusak.

Kapolsek Belawan AKP Banor Limbong mengatakan pelaku diduga memanjat dinding bagian luar rumah untuk mencapai lantai dua.

"Pelaku merusak kawat jendela menggunakan pisau panjang sebelum masuk ke dalam rumah," ujar Banor, Selasa (29/9/2026).

Setelah berhasil masuk, pelaku diduga mengambil dua tas yang berisi uang tunai sekitar Rp700 ribu. Selain itu, satu unit telepon seluler Android merek Nokia serta sejumlah dokumen milik korban juga ikut dibawa.

Dokumen yang disebut hilang antara lain KTP, SIM, STNK dan kartu ATM.

Setelah menjalankan aksinya, pelaku kemudian melarikan diri dan bersembunyi di rumah temannya di kawasan Jalan Taman Makam Pahlawan Lorong Tigor, Kelurahan Belawan I.

Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan untuk melacak keberadaan pelaku. Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas kemudian mengetahui lokasi persembunyian AH dan menangkapnya.

"Setiap laporan masyarakat menjadi perhatian kami. Unit Reskrim Polsek Belawan melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi serta mengamankan pelaku," kata Banor.

AH kini telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut terkait dugaan pencurian tersebut.

Polsek Belawan juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan rumah dan lingkungan serta segera melapor apabila menemukan potensi tindak pidana.* (tm/dh)

Putusan dibacakan hakim tunggal Marper Pandiangan dalam persidangan di PN Solo, Senin (28/9/2026). Hakim menyatakan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Gus Nur ditolak dan biaya perkara dibebankan sebesar nihil.

Baca Juga:

• Tuding Ada 'Juru Kunci' di KPU Solo, Penggugat Ungkap Alasan Dokumen Ijazah Jokowi Bisa Hilang

Kuasa hukum Gus Nur, Muhammad Taufiq, menyatakan pihaknya tidak menerima pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Menurutnya, sejumlah fakta dan ketentuan hukum mengenai ganti rugi tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

"Kami kalah. Ya, artinya eksepsi jaksa satu pun tidak ada yang menerima, eksepsi tidak diterima," ujar Taufiq usai persidangan.

Taufiq menilai hakim keliru dalam memahami ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi. Dia merujuk Pasal 173 sampai Pasal 175 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mengatur hak tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti rugi dalam kondisi tertentu. Ketentuan tersebut memang mengatur tuntutan ganti rugi dan pemeriksaannya mengikuti acara praperadilan.

Menurut Taufiq, adanya mekanisme pemeriksaan dengan acara praperadilan tidak berarti terpidana harus terlebih dahulu memperoleh putusan praperadilan sebelum dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

"Padahal itu Undang-Undang baru dan di situ berulang disebutkan, gugat permohonan ganti rugi itu hukum acaranya praperadilan tapi bukan perkara praperadilan," kata Taufiq.

Dia juga mempersoalkan pertimbangan hakim yang menurutnya berkaitan dengan pemberian amnesti kepada Gus Nur. Taufiq menyatakan amnesti bukan dasar utama yang digunakan dalam permohonan ganti rugi tersebut.

Taufiq menyebut perkara yang diajukan Gus Nur berkaitan dengan dugaan wrong arrest atau wrong conviction, yang menurutnya menyangkut kekeliruan mengenai orang maupun penerapan hukum.

"Ini salah penerapan hukum," ujarnya.

Dalam perkara tersebut, Gus Nur sebelumnya merupakan terpidana kasus penyebaran informasi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Dia sempat divonis 6 tahun penjara di PN Solo, kemudian hukumannya dikurangi menjadi 4 tahun pada tingkat banding.

Gus Nur memperoleh pembebasan bersyarat pada April 2025. Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Gus Nur melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025.

Setelah menerima amnesti tersebut, Gus Nur mengajukan permohonan ganti rugi terhadap Negara Republik Indonesia c.q. Jaksa Agung RI dengan nilai sekitar Rp4,27 miliar. Kementerian Keuangan menjadi turut termohon.

Dengan putusan PN Solo tersebut, seluruh permohonan ganti rugi Gus Nur dinyatakan tidak diterima melalui mekanisme yang diajukan. Sementara itu, keberatan kuasa hukum terhadap pertimbangan hakim menjadi sikap pihak pemohon dan belum mengubah putusan pengadilan.* (k/dh)

Kasi Humas Polres Karo AKP Pedoman Maha membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini kedua terduga pelaku masih diperiksa penyidik untuk mengungkap motif dan modus dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

• Siap-siap! PLN Padamkan Listrik 6 Jam Hari Ini di Medan, Cek 4 Lokasi Terdampak

Pedoman mengatakan pemeriksaan terhadap kedua terduga pelaku masih berlangsung. Polisi belum membeberkan identitas maupun peran masing-masing karena proses penyelidikan masih berjalan.

"Betul (sedang diperiksa)," katanya.

Dia menyebut informasi lebih lengkap mengenai penangkapan dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui keterangan resmi kepolisian.

"Nanti akan dirilis," pungkasnya.

Sebelumnya, AS ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rumahnya di Kompleks J-Kesain, Blok C1, Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

Korban pertama kali ditemukan pada Jumat (25/9/2026) sekitar pukul 19.30 WIB setelah pihak keluarga mendapat kabar bahwa telepon korban tidak dapat dihubungi.

Abang korban kemudian mendatangi rumah AS bersama sekuriti. Setelah masuk ke rumah, korban ditemukan telah meninggal dunia di kamar mandi.

"Abang korban ditelepon pihak sekolah, karena menelepon ke nomor handphone korban tidak diangkat. Abang korban mendatangi rumah korban bersama sekuriti. Kemudian mereka masuk. Di kamar mandi, dilihat korban sudah meninggal dunia," kata Pedoman.

Saat ditemukan, tidak terdapat luka pada bagian luar tubuh korban. Namun, darah terlihat keluar dari mulut korban.

Jenazah AS kemudian dibawa ke RS Bhayangkara TK II Medan untuk menjalani autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya.

Selain itu, sejumlah barang milik korban juga tidak ditemukan di lokasi. Polisi mencatat mobil Mitsubishi Xforce dan telepon seluler milik AS hilang saat korban ditemukan meninggal dunia.

"Memang saat ditemukan tidak ada mobil dan handphone-nya, tetapi masih kita selidiki apakah korban pembunuhan dan perampokan atau tidak," ujar Pedoman sebelumnya.

Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Hasil autopsi juga masih ditunggu penyidik untuk mengetahui penyebab pasti kematian AS.

Dengan ditangkapnya dua terduga pelaku, polisi kini masih mendalami motif, modus serta peran masing-masing dalam kasus tersebut. Kepolisian akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah proses pemeriksaan selesai.* (ds/dh)

Data indeks kualitas udara yang dikutip dari IQAir menunjukkan Kota Medan memiliki AQI 66 dengan konsentrasi PM2.5 sebesar 17,4 µg/m³. Kondisi serupa tercatat di Sunggal dengan AQI 66 dan PM2.5 sebesar 17,1 µg/m³.

Baca Juga:

• Kabar Gembira! Bobby Nasution Siapkan 33 Bus Perintis Gratis untuk Pelajar di 5 Kabupaten Sumut

Di Lubuk Pakam, indeks kualitas udara berada pada AQI 62 dengan PM2.5 sebesar 15,2 µg/m³. Binjai tercatat AQI 63 dengan PM2.5 sebesar 15,4 µg/m³.

Pematangsiantar mencatat AQI 59 dengan PM2.5 sebesar 13,7 µg/m³. Sedangkan Deli Tua berada pada AQI 61 dengan parameter PM10 sebesar 14,5 µg/m³.

Kondisi di Deli Tua berubah dibandingkan sehari sebelumnya. Pada 28 September 2026, wilayah tersebut sempat masuk kategori baik, tetapi pada 29 September kembali berada dalam kategori sedang.

Dalam skala AQI yang digunakan pada data tersebut, nilai 0-50 masuk kategori baik. Sementara AQI 51-100 berada dalam kategori sedang atau moderat.

Kategori sedang berarti kualitas udara masih dapat diterima, tetapi dapat kurang baik bagi orang yang sangat sensitif terhadap kondisi udara.

Nilai konsentrasi PM2.5 dan indeks kualitas udara dapat berubah sewaktu-waktu. Paparan asap, debu di jalan, serta sisa asap pembakaran kendaraan menjadi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi perubahan nilai tersebut.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera Utara perlu tetap memperhatikan perkembangan kualitas udara, terutama kelompok yang sensitif terhadap perubahan kondisi udara.* (tm/dh)

Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan program bus perintis tersebut akan diluncurkan paling cepat pekan depan di Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Buntut OTT Suap Internet Rp 175 Juta, Keponakan Wali Kota Tebing Tinggi Dituntut 2 Tahun Penjara

Lima kabupaten yang menjadi penerima program tahap awal tersebut yakni Nias Utara, Samosir, Batubara, Padang Lawas Utara dan Asahan.

Menurut Yuda, empat kabupaten masing-masing mendapat enam unit bus. Sementara Nias Utara mendapat sembilan unit sehingga total bus yang disiapkan mencapai 33 unit.

"Bus yang beroperasi di Asahan, Batubara, Padang Lawas Utara jenisnya bus Hiace, untuk Samosir bus L kecuali Nias Utara karena di sana tidak punya angkutan transportasi yang eksisting maka menggunakan mobil Carry," ujarnya.

Program tersebut merupakan Program Strategis Daerah (PSD) yang dicanangkan Pemprov Sumut dengan sasaran utama membantu pelajar yang memiliki jarak tempuh jauh dari rumah menuju sekolah.

Yuda mengatakan program ini nantinya akan diperluas secara bertahap. Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, terdapat 18 daerah yang dinilai menjadi wilayah prioritas berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

"Dari 33 kabupaten/kota ada 18 daerah yang dinilai tertinggal di Sumut dan tahun ini kami fokuskan untuk lima kabupaten dulu," katanya.

Setelah pelaksanaan tahap awal pada 2026, program bus perintis akan diperluas ke lebih banyak daerah.

Pada 2027, layanan direncanakan berjalan di 10 daerah. Jumlah tersebut kemudian ditambah menjadi 15 daerah pada 2028. Selanjutnya pada 2029 hingga 2030, layanan ditargetkan menjangkau 18 daerah prioritas.

Dengan tahapan tersebut, Pemprov Sumut menargetkan seluruh wilayah yang masuk prioritas dapat memperoleh layanan bus perintis.

Untuk setiap kabupaten, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp600 juta selama satu tahun. Layanan bus memiliki jarak pelayanan hingga 60 kilometer per hari.

Yuda menjelaskan pemerintah tidak membeli maupun menyewa unit bus untuk program tersebut. Pemprov Sumut membeli jasa layanan dari operator transportasi daerah atau pihak ketiga.

"Operasionalnya dilaksanakan bekerja sama dengan operator transportasi daerah atau pihak ketiga. Untuk program bus perintis ini, kita tidak menyewa atau membeli busnya, kita hanya membeli pelayanannya bekerja sama dengan operator," jelasnya.

Peluncuran program bus perintis tersebut direncanakan dilakukan paling cepat pekan depan di Kabupaten Asahan. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dijadwalkan meresmikan program tersebut.

Yuda berharap keberadaan bus gratis ini dapat membantu pelajar yang selama ini mengalami kendala transportasi untuk pergi dan pulang sekolah.

"Rencana akan kita launching paling cepat minggu depan di Asahan. Mudah-mudahan program ini bisa membantu pelajar yang selama ini mengalami kendala untuk menjangkau transportasi dari rumah ke sekolah," pungkasnya.* (tm/dh)

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia per Selasa (29/9/2026), harga cabai rawit merah naik 3,96 persen menjadi Rp99.650 per kilogram.

Baca Juga:

• Usut Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Komisi II DPR Panggil Ombudsman Siang Ini

Harga cabai rawit hijau turut mengalami kenaikan meski tipis, yakni 0,36 persen menjadi Rp68.900 per kilogram.

Harga Bawang dan Beras

Pada komoditas bawang, harga bawang merah ukuran sedang turun tipis 0,13 persen menjadi Rp37.350 per kilogram. Sebaliknya, harga bawang putih ukuran sedang naik 0,13 persen menjadi Rp39.050 per kilogram.

Sementara itu, mayoritas harga beras tidak mengalami perubahan. Beras kualitas bawah II tercatat Rp14.700 per kilogram, beras medium I Rp16.600 per kilogram dan beras medium II Rp16.400 per kilogram.

Penurunan terjadi pada beras kualitas bawah I yang turun 0,67 persen menjadi Rp14.900 per kilogram.

Beras kualitas super I juga turun 0,28 persen menjadi Rp17.900 per kilogram. Sementara beras kualitas super II terkoreksi 0,29 persen menjadi Rp17.300 per kilogram.

Harga Daging dan Telur

Untuk komoditas protein hewani, harga daging sapi kualitas I turun 0,2 persen menjadi Rp152.600 per kilogram. Daging sapi kualitas II juga turun 0,14 persen menjadi Rp143.300 per kilogram.

Harga telur ayam ras segar tercatat turun 0,17 persen menjadi Rp29.950 per kilogram. Sementara harga daging ayam ras segar tidak mengalami perubahan dan bertahan di Rp42.150 per kilogram.

Harga Gula dan Minyak Goreng

Harga gula pasir premium turun 0,25 persen menjadi Rp20.350 per kilogram. Adapun gula pasir lokal tetap berada di level Rp19.150 per kilogram.

Pada komoditas minyak goreng, harga minyak goreng curah tidak berubah dan bertahan di Rp20.400 per kilogram.

Harga minyak goreng kemasan bermerek turun tipis 0,2 persen menjadi Rp24.350 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan bermerek II justru naik 0,21 persen menjadi Rp23.550 per kilogram.

Pergerakan harga pangan tersebut menunjukkan sejumlah komoditas mengalami kenaikan, terutama kelompok cabai, sementara beberapa bahan kebutuhan pokok lainnya relatif stabil atau mengalami penurunan tipis.* (in/dh)

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pemanggilan Ombudsman dilakukan untuk mendengar penjelasan secara menyeluruh mengenai temuan di Lapas Cibinong sekaligus membahas langkah perbaikan pelayanan publik.

Baca Juga:

• Buntut Skandal Lapas Cibinong: DPR Siap Turun Tangan, Dirjen PAS Perintahkan Seluruh Bangunan Liar Dibongkar

Menurut Rifqi, Komisi II mendorong Ombudsman tidak hanya menindaklanjuti temuan di Lapas Cibinong secara kasus per kasus. Temuan tersebut dinilai perlu menjadi bahan untuk memperbaiki tata kelola lembaga pemasyarakatan secara lebih luas.

"Dalam konteks Lapas Cibinong, tentu Ombudsman kami dorong bukan hanya sibuk mengoreksi apa yang menjadi temuan mereka di Lapas Cibinong, tetapi harus kemudian mampu memberikan rekomendasi konkret bagaimana perbaikan tata kelola lapas di seluruh Indonesia," ujarnya.

Pemanggilan tersebut juga berkaitan dengan posisi Ombudsman sebagai mitra kerja Komisi II DPR RI. Dewan ingin mendengar laporan mengenai kegiatan dan temuan Ombudsman secara menyeluruh.

Selain membahas persoalan di Lapas Cibinong, Komisi II juga mendorong Ombudsman tetap menjalankan fungsi utamanya dalam mencegah maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Pada pihak yang lain juga akan mendorong Ombudsman untuk terus bekerja melakukan pekerjaan utamanya, yaitu mencegah maladministrasi dan perbaikan layanan publik di Indonesia," pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Ombudsman melakukan sidak ke Lapas Kelas IIA Cibinong dan menemukan sejumlah fasilitas yang menjadi sorotan publik, termasuk bangunan dengan fasilitas menyerupai hunian mewah.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti pemerintah dan DPR melalui pemeriksaan terhadap sejumlah pihak serta pendalaman terhadap fasilitas dan aset di lingkungan Lapas Cibinong.

Komisi II DPR berharap hasil pembahasan bersama Ombudsman dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya berkaitan dengan Lapas Cibinong, tetapi juga menjadi bahan perbaikan tata kelola pelayanan publik dan pemasyarakatan secara lebih luas.* (in/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Dian Sandi pada Selasa (29/9/2026) saat menanggapi ramainya pembahasan mengenai perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga:

• KPK Pantau Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Ada Potensi Transaksi dengan Petugas

Menurut Dian, anggapan bahwa MK akan mengabulkan permohonan diskualifikasi Gibran masih sebatas asumsi. Dia juga mengatakan PSI masih menunggu perkembangan proses hukum dan sikap selanjutnya terkait perkara tersebut.

Perkara yang dimaksud merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan sejumlah pemohon, termasuk Denny Indrayana. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran dan meminta MK antara lain menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat, membatalkan keputusan KPU terkait pencalonannya, serta membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden.

Masuk Tahap Pembuktian

MK telah menjadwalkan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memasuki tahap pembuktian pada Rabu (30/9/2026) pukul 12.00 WIB.

Dalam sidang tersebut, MK akan mendengarkan keterangan ahli dan atau saksi yang diajukan pemohon serta mengesahkan alat bukti tambahan.

Sebelumnya, sidang pemeriksaan pendahuluan digelar pada 21 September 2026. Kemudian pada 23 September, MK mendengarkan jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterangan pihak terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Dalam sidang 23 September, KPU mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa permohonan tersebut. KPU berpendapat dalil yang diajukan pemohon lebih berkaitan dengan sengketa proses pencalonan yang berada dalam ranah Bawaslu, bukan perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.

Ferdinand Soroti Proses Pencalonan

Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menyampaikan pandangan berbeda mengenai perkara tersebut. Dia menyoroti ketentuan persyaratan pencalonan serta proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran oleh penyelenggara pemilu.

Ferdinand berpendapat terdapat persoalan dalam perubahan aturan dan proses verifikasi yang menurutnya perlu dinilai oleh MK. Pernyataan tersebut merupakan pandangan Ferdinand terhadap materi perkara yang sedang diperiksa dan belum menjadi kesimpulan hukum MK.

Dia juga menyatakan masih ada kemungkinan MK tidak mengabulkan seluruh permohonan pemohon, tergantung pada penilaian hakim konstitusi terhadap aspek formal dan substansi perkara.

Sebelumnya, para pemohon sendiri menyadari permohonan tersebut diajukan jauh setelah batas waktu pengajuan sengketa hasil Pilpres. Mereka meminta agar MK tetap memeriksa persoalan tersebut dengan alasan adanya kepentingan keadilan substantif.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 kini masih berjalan di MK. Hasil tahap pembuktian dan pertimbangan hakim selanjutnya akan menjadi bagian dari proses sebelum Mahkamah menjatuhkan putusan akhir.* (fj/dh)

Permintaan tersebut menjadi salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Mashudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Geram Skandal Lapas Cibinong, DPR Minta Dirjen PAS Mundur Jika Tak Sanggup Berbenah

"Komisi XIII DPR RI akan melakukan kunjungan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Lapas Kelas IIA Cibinong untuk menindaklanjuti pemeriksaan atas adanya perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak Ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Willy saat membacakan kesimpulan rapat.

Komisi XIII juga meminta pemeriksaan mencakup seluruh pihak yang terlibat, termasuk kepemilikan, penggunaan dan pengelolaan infrastruktur serta aset pemasyarakatan di Lapas Cibinong.

Willy menegaskan pemeriksaan harus dilakukan secara transparan dan objektif. Sanksi juga diminta diberikan sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Komisi XIII akan menggelar RDP lanjutan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memaparkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh.

13 Bangunan Belum Tercatat

Dalam rapat tersebut, Mashudi mengungkapkan terdapat 16 unit rumah dinas atau mes pegawai di kawasan Lapas Cibinong.

Dari jumlah tersebut, hanya tiga unit yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Sementara 13 bangunan lainnya berada di bantaran Sungai Ciliwung dan belum tercatat sebagai aset dalam sistem tersebut.

"Terhadap 13 bangunan rumah dinas yang berada di bantaran Sungai Ciliwung dan belum tercatat dalam SIMAK BMN, saat ini masih dilakukan pendalaman terhadap aspek administrasi, status aset, dan pemanfaatan," ujar Mashudi.

Menurut Mashudi, pemerintah belum menentukan langkah akhir terhadap 13 bangunan tersebut. Pemeriksaan masih dilakukan sebelum diputuskan tindak lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dirjen PAS Perintahkan Bangunan Tak Sesuai Dibongkar

Mashudi mengatakan telah memerintahkan seluruh kepala lapas, kepala rutan dan pejabat terkait untuk menertibkan bangunan yang tidak sesuai ketentuan.

Perintah tersebut berlaku tidak hanya di Lapas Cibinong, tetapi di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia.

"Yang pasti kami sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran Kalapas, Karutan, KPLP, bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan, agar semuanya ditertibkan dan dibongkar," kata Mashudi.

Dia menegaskan akan memberikan tindakan apabila perintah tersebut tidak dijalankan oleh jajaran di wilayah.

"Apa yang menjadi rekomendasi ini, kami enggak akan main-main. Kami akan tindak tegas apabila Kakanwil, Kalapas tidak mengikuti untuk pembongkaran. Baik itu bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan, kita akan bongkar semuanya," ujarnya.

Langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas kesimpulan RDP Komisi XIII yang meminta penertiban aset dan fasilitas pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun peruntukannya.

DPR Soroti Tata Kelola Pemasyarakatan

Dalam rapat yang sama, anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo juga mempertanyakan kemampuan Ditjen PAS menangani persoalan yang muncul di Lapas Cibinong.

Yanuar menegaskan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana yang dilakukan petugas, prosesnya tidak cukup hanya dengan penonaktifan, tetapi harus dilanjutkan sesuai ketentuan hukum.

Dia juga meminta Mashudi memperbaiki sistem mutasi, rotasi serta pemberian penghargaan dan sanksi kepada petugas pemasyarakatan.

Sebelumnya, lima pejabat struktural Lapas Cibinong telah ditarik untuk kepentingan pemeriksaan. Kelima pejabat tersebut terdiri atas kepala lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum.

Pemeriksaan terhadap fasilitas, aset dan pihak yang berkaitan dengan temuan di Lapas Cibinong hingga kini masih berlangsung.* (k/dh)

Hal tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HBB di Balai Kota Medan, Senin (28/9/2026). Dalam pertemuan itu, pengurus HBB menyampaikan rencana Musyawarah Besar (Mubes) sekaligus pelantikan DPP HBB pada 23-24 Oktober 2026 di Hotel Danau Toba Internasional, Medan.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong HBB Lestarikan Budaya Batak dan Beri Energi Baru bagi Generasi Muda di Tengah Modernisasi

Lamsiang berharap Rico Waas dapat hadir dalam kegiatan pelantikan tersebut.

"Kami berharap Bapak Wali Kota Medan dapat hadir dalam acara pelantikan nantinya," ujar Lamsiang didampingi jajaran pengurus.

Menanggapi hal itu, Rico berharap seluruh rangkaian kegiatan HBB dapat berjalan lancar. Menurutnya, organisasi yang membawa nilai kesukuan memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan kebudayaan.

"Mudah-mudahan kegiatan HBB nantinya berjalan sukses. Bagaimana kita menyatukan pikiran, karena elemen yang membawa kesukuan ini sangat penting untuk menjaga tradisi, kultur dan kebudayaan yang merupakan kekuatan bangsa," kata Rico.

Rico menilai modernisasi tidak seharusnya membuat masyarakat kehilangan akar budaya. Keberagaman suku, ras, budaya dan agama di Kota Medan, kata dia, merupakan kekuatan yang perlu dirawat bersama.

Karena itu, Rico mengajak masyarakat tetap bangga terhadap keberagaman dan tidak bersikap individualistis. Dia juga berharap HBB dapat memberikan energi baru bagi generasi muda.

Menurut Rico, pengenalan budaya perlu dimulai sejak usia sekolah agar generasi muda tidak hanya mengenal budaya secara simbolis, tetapi juga memahami tradisi secara lebih utuh.

"Jangan sampai kita tahu tarian etnisnya, tetapi jenis makanan dari suku tersebut justru tidak kita kenal," ujarnya.

Selain pelestarian budaya, Rico melihat jaringan HBB yang luas dapat menjadi wadah untuk memperkuat hubungan kekeluargaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemko Medan, kata Rico, siap mendukung kegiatan HBB sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kalau dalam Mubes membutuhkan tenaga kesehatan maupun pemeriksaan kesehatan gratis, kami akan siapkan. Kami juga akan melihat apa saja yang bisa didukung Pemko Medan, tentunya tidak melanggar aturan," katanya.

Dalam audiensi tersebut, Rico Waas turut didampingi Kaban Kesbangpol Andy Mario Siregar, Kadis Lingkungan Hidup Melvi Marlabayana, Kadis Damkarmat Wandro Abadi Agnellus Malau serta Plt Sekretaris DPRD Medan Erisda Hutasoit.* (dh)

Selain harga emas, ketentuan pajak juga mengikuti aturan yang berlaku. PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022, sementara PPh Pasal 22 dikenakan tarif 0,25 persen berdasarkan PMK Nomor 48 Tahun 2023.

Baca Juga:

• IHSG Merah Membara di Pagi Hari Ambruk ke Level 6.112, Seluruh Sektor Tumbang

Rincian Harga Emas Antam

Berikut daftar harga emas Antam berdasarkan pecahan yang tercantum dalam laman resmi Logam Mulia:

0,5 gram: Rp1.340.000
1 gram: Rp2.580.000
2 gram: Rp5.110.000
3 gram: Rp7.647.000
5 gram: Rp12.715.000
10 gram: Rp25.350.000
25 gram: Rp63.210.000
50 gram: Rp126.255.000
100 gram: Rp252.360.000
250 gram: Rp630.590.000
500 gram: Rp1.260.900.000
1.000 gram: Rp2.520.600.000

Dengan perubahan tersebut, harga emas Antam pada Selasa (29/9/2026) mengalami penurunan dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sementara harga buyback juga ikut turun sehingga pemilik emas yang menjual kembali mendapatkan harga Rp2.375.000 per gram.* (oz/dh)

Pada awal perdagangan, sebanyak 160 saham tercatat menguat, sementara 343 saham melemah dan 460 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi awal mencapai sekitar Rp775 miliar dengan volume perdagangan 2,1 miliar lembar saham.

Baca Juga:

• Tembus Rp 18.000/USD! Rupiah Anjlok Terseret Panasnya Selat Hormuz dan Sikap Trump

Pergerakan negatif juga terjadi pada seluruh indeks sektoral. Sektor bahan baku, energi, infrastruktur, properti, industri, teknologi, keuangan, kesehatan, konsumer non-siklikal, konsumer siklikal hingga transportasi tercatat berada di zona merah pada awal perdagangan.

Saham Top Gainers dan Top Losers

Di tengah pelemahan IHSG, sejumlah saham masih mampu menguat pada perdagangan pagi.

Tiga saham yang mencatat kenaikan terbesar antara lain Reksa Dana Indeks Majoris Pefindo I-Grade ETF Indonesia, PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI), dan PT ALSOK Indonesia Services Tbk (SOSS).

Sementara itu, saham yang masuk jajaran top losers antara lain PT Dafam Property Indonesia Tbk (DFAM), PT Fortune Indonesia Tbk (FORU), dan PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (BIPP).

Pergerakan IHSG pada awal perdagangan menunjukkan mayoritas saham masih berada di zona merah. Pelaku pasar selanjutnya akan mencermati perkembangan transaksi sepanjang sesi perdagangan untuk melihat arah pergerakan indeks.* (oz/dh)

Hingga pukul 09.22 WIB, rupiah tercatat berada di level Rp18.000 per USD. Sementara berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp17.960 per USD pada waktu yang sama.

Baca Juga:

• Siap-siap! PLN Padamkan Listrik 6 Jam Hari Ini di Medan, Cek 4 Lokasi Terdampak

"Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp17.900 per USD hingga Rp17.950 per USD," ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.

Menurut Ibrahim, pergerakan rupiah salah satunya dipengaruhi perkembangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya kondisi Selat Hormuz.

Situasi Selat Hormuz Jadi Perhatian

Ibrahim mengatakan pasar masih mencermati sikap Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Iran disebut mengajukan sejumlah syarat, termasuk pencabutan blokade angkatan laut, pelonggaran tekanan militer, penghapusan sanksi terhadap penjualan minyak serta persetujuan gencatan senjata.

Iran disebut menawarkan pembukaan kembali Selat Hormuz dalam waktu tujuh hari sembari melanjutkan negosiasi yang lebih luas. Namun, usulan tersebut disebut telah ditolak Presiden AS Donald Trump.

Di sisi lain, laporan Axios menyebut Trump memperkirakan negosiasi dengan pihak terkait akan kembali berlangsung pada pekan ini. Qatar juga disebut terus berperan sebagai mediator dalam upaya menghidupkan kembali perundingan.

Ketegangan di sekitar Selat Hormuz turut menjadi perhatian pasar setelah sebuah rudal jelajah antikapal Iran dilaporkan menghantam kapal yang dioperasikan Korps Marinir AS. Delapan anggota Marinir AS disebut mengalami luka, meski tidak mengalami cedera serius.

Kekhawatiran terhadap pasokan energi juga meningkat setelah kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman disebut meningkatkan serangan terhadap Arab Saudi dan kapal-kapal komersial di Laut Merah.

Data Ekonomi AS Ditunggu

Selain perkembangan geopolitik, pelaku pasar juga akan mencermati sejumlah agenda ekonomi Amerika Serikat sepanjang pekan ini.

Data inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) dijadwalkan dirilis pada Rabu. Selanjutnya, data ISM Manufacturing PMI akan dirilis Kamis dan laporan Nonfarm Payrolls (NFP) pada Jumat.

Data-data tersebut dinilai dapat memengaruhi ekspektasi pasar menjelang pertemuan The Federal Reserve atau The Fed pada bulan berikutnya.

Pergerakan rupiah selanjutnya akan dipengaruhi oleh perkembangan pasar global, kondisi geopolitik serta respons investor terhadap sejumlah data ekonomi Amerika Serikat yang akan dirilis pekan ini.* (mt/dh)

Oleh:Firdaus Arifin

DI BANDUNG pada Sabtu (26/9/2026), Joko Widodo menunjukkan kartu tanda anggota Partai Solidaritas Indonesia. Ia menyatakan telah menjadi anggota sejak 14 Oktober 2025. Sehari kemudian, mantan presiden itu kembali hadir dalam kegiatan PSI di Kabupaten Bekasi. Kartu tersebut telah lama berada di tangannya, tetapi baru sekarang diperlihatkan kepada publik. Pilihan waktu itu membuat hubungan Jokowi dengan PSI lebih terang untuk dibaca.

Baca Juga:

• Instruksi Tegas Prabowo Soal Layanan RS: Pangkas Antrean BPJS Kesehatan & Dilarang Beda-bedakan Pasien

Pertanyaan itu menyangkut kemampuan partai mengubah pengaruh seorang tokoh menjadi kerja organisasi, kepercayaan pemilih, dan gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sanalah pertaruhan politik Jokowi berlangsung.

Jarak Suara

Pada Pemilu 2024, PSI memperoleh 4.260.169 suara, sekitar 2,81 persen dari suara sah nasional. Jumlah itu bertambah dari 2.650.361 suara pada Pemilu 2019. Kenaikannya nyata, tetapi belum cukup untuk melampaui ambang batas parlemen 4 persen yang berlaku pada 2024. PSI kembali berada di luar DPR.

Hasil tersebut memperlihatkan jarak antara perhatian dan dukungan. PSI sering hadir dalam perbincangan politik nasional. Kaesang Pangarep, putra Jokowi, bahkan telah memimpin partai menjelang pemungutan suara 2024. Akan tetapi, dikenal luas tidak berarti dipilih. Seseorang dapat mengikuti kabar tentang PSI, menyukai Jokowi, lalu tetap memberikan suara kepada partai lain yang calon atau pengurusnya lebih ia kenal.

Survei Poltracking Indonesia pada 14–20 Agustus 2026 menempatkan elektabilitas PSI pada 2,3 persen. Survei tersebut melibatkan 1.220 responden, dengan batas kesalahan sekitar 2,9 persen.

Angka survei tidak dapat dibandingkan secara lurus dengan hasil pemilu untuk menyatakan dukungan PSI menurun. Pengumpulan datanya pun berlangsung sebelum Jokowi menunjukkan kartu anggota di Bandung dan hadir di Bekasi. Survei itu memberi gambaran pada saat pengukuran, bukan putusan tentang hasil Pemilu 2029.

Bahkan ukuran yang harus dicapai PSI pada 2029 belum dapat disederhanakan menjadi angka 4 persen. Melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan tersebut berlaku untuk Pemilu DPR 2024, sedangkan penerapannya pada pemilu berikutnya mensyaratkan perubahan norma dan besaran ambang batas. Besaran yang kelak ditetapkan tentu penting bagi PSI. Namun, partai tidak dapat menggantungkan masa depannya pada hitungan itu saja.

Pengaruh Pribadi

Jokowi membawa modal politik yang sukar ditandingi oleh partai kecil. Selama sepuluh tahun menjadi presiden, wajah dan suaranya hadir hampir setiap hari dalam kehidupan publik.

Ia mengunjungi banyak daerah, mengambil keputusan yang menyentuh warga, serta membangun hubungan dengan relawan. Bagi kader PSI, kehadirannya dapat membuka pintu pertemuan yang sebelumnya sulit dimasuki. Tetapi pengaruh pribadi tidak berpindah secara utuh kepada partai. Pemilih yang menilai Jokowi berhasil dapat tetap merasa lebih dekat dengan organisasi politik lain.

Mereka mungkin menghormati pekerjaannya sebagai presiden tanpa mengenal calon anggota legislatif PSI di daerahnya. Sebagian dapat mendukung seorang tokoh pada pemilihan presiden dan memilih partai berbeda pada pemilihan legislatif.

Itulah sebabnya kehadiran Jokowi di berbagai daerah perlu dibaca dengan tenang. Kerumunan menunjukkan bahwa orang ingin mendengar dan melihatnya. Untuk mengetahui apakah pertemuan itu memperluas dukungan PSI, diperlukan bukti lain: anggota yang aktif, pengurus yang dipercaya warga, calon yang dikenal, dan akhirnya pilihan nyata pada pemilu.

Ketika menjabat sebagai presiden, setiap kunjungan Jokowi membawa kewenangan pemerintah dan kemungkinan keputusan yang segera terasa. Kini, ia hadir sebagai anggota sebuah partai. Perhatian terhadap dirinya tetap besar, tetapi hasil pekerjaannya bergantung pada orang-orang yang bergerak setelah ia meninggalkan tempat acara.

Akar Daerah

Di Bandung, Jokowi menekankan, struktur partai harus hidup dan bekerja. Grace Natalie kemudian menjelaskan pesan tersebut sebagai dorongan untuk merapikan kepengurusan hingga tingkat desa dan melayani masyarakat. Pesan itu tepat mengenai pekerjaan yang menentukan masa depan PSI. Kepengurusan yang lengkap di atas kertas belum tentu menjadi organisasi yang hadir dalam kehidupan warga. Kantor dapat dibuka dan nama pengurus dapat diumumkan.

Namun, kepercayaan tumbuh ketika warga tahu siapa yang bersedia mendengar keluhan mereka, mencari jalan keluar, dan kembali memberi kabar tentang hasilnya. Pekerjaan semacam ini jarang menjadi berita nasional. Justru karena berlangsung terus-menerus, ia dapat membuat sebuah partai dikenal dengan alasan yang lebih kuat daripada baliho. PSI perlu belajar dari tempat-tempat yang memberinya pijakan politik, termasuk wilayah perkotaan seperti Bandung.

Apa yang membuat seorang calon diterima? Masalah apa yang diperjuangkan sesudah ia terpilih? Bagaimana pengurus menjaga hubungan dengan warga di luar musim kampanye? Pertanyaan serupa harus diajukan di daerah dengan keadaan berbeda. Kebutuhan pekerja kota, petani, dan masyarakat pesisir tidak selalu dapat dijawab dengan pesan yang disusun dari Jakarta. Membangun akar daerah juga berarti memberi kewenangan kepada kader setempat.

Mereka paling dekat dengan persoalan warga, tetapi sering paling jauh dari perhatian elite nasional. Jika pekerjaan mereka hanya dihitung dari kemampuan menghadirkan orang saat tokoh pusat datang, partai kehilangan kesempatan belajar dari pengalaman mereka sehari-hari. PSI selama ini menampilkan diri sebagai ruang bagi generasi muda dan cara berpolitik yang lebih terbuka.

Banyak warga menginginkan partai yang mau mendengar orang baru, menjelaskan keputusannya, dan tidak menganggap jabatan sebagai milik sekelompok orang. Citra itu memberi PSI peluang sekaligus kewajiban untuk membuktikannya. Kaesang memimpin PSI; ayahnya kini menyatakan keanggotaannya secara terbuka. Hubungan keluarga tidak dengan sendirinya mengurangi hak atau kemampuan keduanya untuk berpolitik.

Akan tetapi, sebuah partai yang berbicara tentang keterbukaan perlu memperlihatkan bagaimana kader lain memperoleh kesempatan yang setara. Publik dapat menilainya dari proses pemilihan calon, ruang bagi perbedaan pendapat, dan kemampuan pengurus daerah memengaruhi keputusan pusat.

Kader yang bekerja dengan baik perlu mempunyai jalan untuk memimpin meskipun tidak dekat dengan tokoh utama. Jika seluruh perhatian dan keputusan selalu kembali kepada satu lingkaran, citra terbuka akan sulit dipercaya. Usia muda pengurus atau kemahiran menggunakan media sosial juga belum cukup menjadi pembeda.

Pemilih berhak mengetahui bagaimana PSI memilih calon yang layak, menilai kerja wakilnya, dan memperlakukan kader yang menyampaikan keberatan. Cara sebuah partai menjalankan urusannya sendiri sering memberi petunjuk tentang cara ia akan menggunakan kekuasaan yang diminta dari warga.

Pilihan Gagasan

Untuk apa PSI meminta kursi DPR? Pemilih tidak hidup di dalam percakapan elit sepanjang hari. Mereka berhadapan dengan harga kebutuhan, pekerjaan yang tidak pasti, biaya pendidikan, sulitnya memperoleh rumah, dan layanan publik yang belum merata.

PSI dapat berbicara mengenai persoalan tersebut, tetapi hampir semua partai juga melakukannya. Pembeda muncul ketika partai memilih prioritas, menyampaikan jalan yang masuk akal, lalu menunjukkan pekerjaannya. Bila PSI hendak mewakili kepentingan generasi muda, persoalan pekerjaan tidak cukup dijawab dengan janji menciptakan peluang.

Partai perlu menjelaskan sikapnya terhadap perlindungan pekerja yang berpindah-pindah pekerjaan, pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, dan biaya hidup pada masa awal bekerja. Bila ia berbicara tentang pemerintahan yang bersih, publik perlu melihat bagaimana PSI memilih calon dan menangani dugaan pelanggaran di lingkungannya sendiri.

Partai tidak perlu mempunyai jawaban tunggal untuk setiap masalah. Ia justru perlu berani mengakui bahwa sebuah pilihan mempunyai biaya, mendengar pihak yang tidak setuju, dan menerangkan alasan keputusannya. Dari situlah pemilih dapat membedakan keyakinan politik yang diperjuangkan dari kalimat yang disusun untuk menyenangkan semua orang.

Jokowi dapat membantu PSI memperoleh kesempatan untuk didengar. Isi pembicaraan sesudah perhatian itu datang merupakan tanggung jawab partai.

Bila yang terus ditawarkan hanya kedekatan dengannya, pemilih tidak memperoleh alasan yang cukup untuk menyerahkan suara legislatifnya. Keanggotaan di PSI membuat posisi Jokowi lebih jelas dalam hubungan dengan partai-partai lain. Ketika menjadi presiden, ia bekerja dengan banyak kekuatan politik melalui pemerintahan.

Kini Prabowo Subianto memimpin negara, sementara PSI berusaha memperluas dukungannya sendiri. Dalam pemilu, partai-partai yang dapat bekerja sama di tingkat pemerintahan tetap bersaing memperebutkan suara. Persaingan itu tidak otomatis menandakan hubungan Jokowi dan Prabowo memburuk. Pernyataan dalam rapat partai dapat mengundang bermacam-macam tafsir, tetapi dugaan mengenai perselisihan elit tidak boleh diperlakukan sebagai peristiwa yang telah terbukti.

Fakta yang dapat dilihat ialah Jokowi semakin terbuka mengaitkan reputasinya dengan masa depan PSI. Pemilu 2029 masih jauh. Belum ada dasar untuk memastikan PSI akan masuk DPR ataupun menyatakan upaya Jokowi telah gagal. Yang sudah dapat dinilai ialah arah pekerjaannya. Jokowi pernah membangun dukungan luas sebagai seorang tokoh.

Kini ia terlibat dalam usaha yang berbeda: membantu sebuah partai memperoleh kepercayaan atas nama, kader, gagasan, dan tindakannya sendiri. Kartu anggota yang ditunjukkan di Bandung menandai sebuah pilihan.

Hasil pilihan itu akan tampak ketika pengurus PSI menemui warga tanpa didampingi Jokowi, ketika partai harus menjelaskan sikap atas kebijakan yang tidak populer, dan ketika pemilih akhirnya menentukan wakilnya. Di tempat-tempat itulah pertaruhan politik Jokowi akan memperoleh jawabannya.* (www.kompas.com)

*)Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat

Pernyataan itu disampaikan Yanuar dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Mashudi pada Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Menyoal Asal-usul Barang Mewah Lapas Cibinong: Dari Kulkas Wiski Pejabat Hingga Aset Tak Tercatat

Yanuar menyoroti persoalan mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Menurutnya, penempatan pejabat tidak boleh hanya menjadi proses administratif, tetapi harus mempertimbangkan rekam jejak, integritas, kompetensi dan tanggung jawab.

"Jangan mutasi ini malah dijadikan ajang konsolidasi, ajang untuk saling menutupi. Yang lebih mengerikan lagi kalau ini dijadikan sebuah instrumen untuk penyelewengan," katanya.

Dia juga meminta Ditjen PAS menerapkan sistem penghargaan dan sanksi atau reward and punishment kepada seluruh petugas lapas.

"Kalau Pak Dirjen enggak sanggup menata, merotasi, melakukan reward and punishment kepada seluruh petugas lapas, sudah Bapak berhenti, biar digantikan yang lain," tegas Yanuar.

Menurut Yanuar, persoalan di Lapas Cibinong tidak seharusnya berhenti pada pemeriksaan di satu lapas. Dia meminta temuan Ombudsman tersebut menjadi pintu masuk untuk membenahi tata kelola lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan secara nasional.

"Saya melihat kasus Cibinong ini hanyalah pintu masuk dalam upaya pembenahan seluruh tata kelola lapas kita di Indonesia. Saya tidak mau urusan Cibinong ini hanya berhenti di masalah Cibinong," ujarnya.

Puluhan Warga Binaan Diperiksa

Dalam RDP tersebut, Mashudi menjelaskan langkah investigasi yang dilakukan Ditjen PAS setelah muncul temuan fasilitas di Lapas Cibinong.

Menurut Mashudi, tim Direktorat Pengamanan dan Intelijen serta Direktorat Patroli dan Penindakan (Patnal) telah memeriksa 21 warga binaan yang mengikuti program asimilasi di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Selain itu, 33 warga binaan perkara tindak pidana korupsi serta Ferdy Sambo yang menjalani pidana umum juga diperiksa.

"Ditpam Intel dan Dit Patnal melakukan pemeriksaan 21 warga binaan asimilasi di SAE, 33 warga binaan perkara tipikor dan warga binaan atas nama Ferdi Sambo, perkara pidana umum," kata Mashudi.

Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut pembentukan tim investigasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus).

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto, Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto, Mashudi dan jajaran terkait meninjau langsung lokasi yang menjadi perhatian publik pada Jumat (25/9/2026).

Mashudi mengatakan peninjauan dilakukan untuk memeriksa langsung lokasi sekaligus memberikan penjelasan mengenai temuan yang ramai diberitakan.

Lima Pejabat Lapas Ditarik

Selain memeriksa warga binaan, Ditjen PAS juga menarik lima pejabat struktural Lapas Cibinong untuk kepentingan pemeriksaan.

Kelima pejabat tersebut terdiri atas Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum (Kaur Umum).

Mashudi mengatakan penarikan tersebut dilakukan pada hari yang sama dengan penunjukan pelaksana harian agar pelayanan dan pelaksanaan tugas di Lapas Cibinong tetap berjalan.

"Pada hari yang sama, Ditjen Pas menarik lima pejabat untuk kepentingan pemeriksaan, yaitu adalah Kalapas, Kepala KPLP, Kasi Binadik, Kasi Kamtib, dan Kaur Umum, serta menunjuk Pelaksana Harian agar pelayanan dan pelaksanaan tugas tetap berjalan," pungkasnya.

Pemeriksaan terhadap warga binaan dan pejabat tersebut masih berlangsung sebagai bagian dari investigasi atas temuan Ombudsman di Lapas Cibinong.* (k/dh)

Berdasarkan informasi PLN UP 3 Medan melalui akun Instagram resminya, pemeliharaan dilakukan di wilayah kerja ULP Medan Kota.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 29 September: Hujan Petir Mengintai Banyak Daerah

Adapun empat lokasi yang terdampak pemeliharaan jaringan listrik yakni:

- Jalan Putri Hijau
- Jalan Medan Putri
- Villa Green Garden
- Kompleks Emerald Garden

Dalam kegiatan tersebut, PLN melakukan sejumlah pekerjaan untuk meningkatkan keandalan jaringan.

Pekerjaan yang dilakukan meliputi kabelisasi HUTM, pemeliharaan komponen HUTM serta penampakan pohon.

PLN mengimbau pelanggan yang menggunakan genset selama pemadaman agar memastikan instalasi genset dipisahkan dari instalasi listrik PLN.

Pemeliharaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan keandalan layanan kelistrikan. Pelanggan di lokasi terdampak diimbau menyesuaikan aktivitas selama proses pemeliharaan berlangsung.* (ds/dh)