PANGKALPINANG — Polemik mengenai pemindahan tin slag atau limbah hasil peleburan timah dari gudang PT Bangka Tin Industri (BTI) di Kawasan Industri Jelitik, Sungailiat, ke gudang penampungan sementara di kawasan Besea, Pasir Padi, Pangkalpinang, terus menjadi sorotan.

Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi yang menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari rencana ekspor slag ke luar negeri hingga menyeret nama Harry Ardianto, Direktur Utama PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (PT BBBS) Eka Mulya Putra akhirnya memberikan penjelasan kepada publik.

Baca Juga:

• Komisi III DPR Bakal Awasi Langsung Penggeledahan Tiga Kasus Korupsi: Jangan Sampai Emas Batangan Ditukar Cokelat

Menurut dia, informasi tersebut telah membentuk opini yang berpotensi mencemarkan nama baik perusahaan, dirinya secara pribadi, maupun pihak lain yang ikut dikaitkan.

"Tujuan kami sejak awal sangat jelas. Slag tersebut merupakan hibah yang diberikan untuk kepentingan riset dan pengembangan teknologi pengolahan. Kami ingin mengkaji potensi limbah ini agar dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang nantinya mampu memberikan manfaat bagi daerah," kata Eka kepada wartawan, Sabtu, 11 Juli 2026.

Menurut Eka, sejak awal PT BBBS tidak pernah memiliki agenda mengekspor tin slag ke Laos maupun ke negara lain sebagaimana ramai diberitakan.

Ia menjelaskan, seluruh proses yang dilakukan perusahaan bermula dari hibah resmi slag milik PT Bangka Tin Industri kepada BUMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hibah tersebut, kata dia, ditujukan untuk penelitian, pengembangan teknologi, dan kajian hilirisasi limbah hasil peleburan timah agar memiliki nilai tambah.

Eka mengatakan Bangka Belitung selama ini dikenal sebagai daerah penghasil timah.

Namun, limbah hasil peleburan timah masih menjadi persoalan yang belum memiliki solusi pengelolaan secara optimal.

Padahal, berdasarkan sejumlah kajian ilmiah, slag masih mengandung mineral yang berpotensi dimanfaatkan apabila diolah menggunakan teknologi yang tepat.

Karena itu, PT BBBS memilih memulai penelitian sebagai tahap awal menuju hilirisasi limbah industri.

"Kalau penelitian ini berhasil, manfaatnya bukan hanya mengurangi penumpukan slag, tetapi juga berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah, membuka lapangan kerja, dan menarik investasi baru," ujar Eka.

Ia menambahkan, PT BBBS ingin Bangka Belitung tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah, tetapi juga mampu mengembangkan teknologi pengolahan limbah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.

Eka juga meluruskan informasi mengenai gudang penampungan sementara di kawasan Besea, Pasir Padi.

Menurut dia, gudang tersebut bukan milik maupun disewa PT BBBS seperti yang disebut dalam sejumlah pemberitaan.

"Gudang itu bukan milik maupun disewa PT BBBS. Gudang tersebut disewa oleh PT Bangka Tin Industri. Bahkan proses pemindahan slag ke lokasi itu juga merupakan keinginan dari PT BTI, bukan atas permintaan PT BBBS," ujarnya.

Eka menilai tuduhan mengenai rencana ekspor slag ke Laos hanya berupa opini yang tidak didukung fakta maupun dasar hukum.

"Saya tegaskan sekali lagi, tuduhan ekspor slag ke luar negeri itu tidak benar. Kalau memang ada yang menuduh, silakan dibuktikan. Jangan hanya membangun opini. Kalau tidak bisa dibuktikan, kami akan menempuh jalur hukum," katanya.

Menurut dia, kritik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Namun pemberitaan yang memuat tuduhan tanpa didukung fakta dapat merugikan banyak pihak dan mengganggu kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Bangka Belitung.

Eka juga mempertanyakan proses jurnalistik yang dilakukan salah satu media.

Ia mengaku sempat bertemu langsung dengan wartawan sebelum berita diterbitkan.

Namun, dalam pertemuan tersebut tidak ada pertanyaan mengenai dugaan ekspor slag ataupun isu lain yang kemudian dimuat dalam pemberitaan.

"Setelah berita terbit baru menghubungi saya melalui WhatsApp dan mengajak bertemu. Padahal sebelumnya sudah bertemu langsung tetapi tidak ada konfirmasi mengenai materi pemberitaan. Ini tentu menjadi pertanyaan bagi kami," ujarnya.

Menurut Eka, prinsip keberimbangan menjadi bagian penting dalam kerja jurnalistik agar masyarakat memperoleh informasi berdasarkan fakta yang telah diverifikasi.

Eka juga membantah adanya keterlibatan Harry Ardianto dalam pemindahan slag maupun rencana pembangunan fasilitas pengolahan limbah tersebut.

"Informasi seperti ini bukan hanya merugikan PT BBBS, tetapi juga merugikan Harry dan pihak investor kami. Kalau informasi yang belum jelas dijadikan fakta, tentu akan berdampak terhadap iklim investasi di Bangka Belitung," katanya.

Merasa nama baik perusahaan dirugikan, Eka mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan tim hukum.

Selain mempertimbangkan pelaporan ke Dewan Pers terkait dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik, PT BBBS juga membuka kemungkinan menempuh jalur pidana maupun gugatan perdata apabila ditemukan penyebaran informasi yang tidak benar.

"Biarkan proses hukum nanti yang membuka semuanya. Siapa yang menyebarkan informasi, apa dasar pemberitaannya, apakah berdasarkan bukti atau hanya opini. Kami siap membuktikan seluruh dokumen yang kami miliki," ujarnya.

Eka mengatakan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Polda Kepulauan Bangka Belitung telah meminta klarifikasi terkait proses hibah tersebut.

Sebagai bentuk kerja sama, PT BBBS bersama PT Bangka Tin Industri telah menyerahkan seluruh dokumen administrasi, mulai dari surat permohonan hibah, persetujuan hibah, hingga dokumen pendukung lainnya.

"Kami mengapresiasi langkah Tipiter Polda Babel yang bekerja secara profesional. Semua dokumen yang diminta sudah kami serahkan dan seluruh proses hibah dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Secara terpisah, Harry Ardianto juga membantah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan bisnis slag maupun perdagangan timah.

Ia mengakui pernah bertemu seorang investor asing di Pangkalpinang.

Namun, menurut dia, investor tersebut merupakan pengusaha asal Thailand yang bergerak di sektor kelapa, bukan pertambangan.

"Kalau pertemuan dengan investor asing memang benar. Namanya Dr. Sing, investor kelapa dari Thailand. Tidak ada hubungannya dengan timah ataupun slag," ujar Harry.

Harry yang juga menjabat Ketua Umum BPD HIPMI Bangka Belitung mengatakan seluruh usaha yang dijalankannya bergerak di sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

"Saya tidak pernah bermain bisnis timah. Yang saya urus itu kelapa, aren, durian, ayam, dan udang. Urusan slag PT BTI saya tidak tahu sama sekali. Jadi informasi yang mengaitkan saya dengan bisnis slag sama sekali tidak benar," katanya.

PT BBBS berharap polemik yang berkembang dapat disikapi secara objektif dengan mengedepankan data, dokumen, serta fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perusahaan juga mengingatkan bahwa pemberitaan yang tidak berimbang berpotensi memengaruhi kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.* (ad)

MEDAN — Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr Pirngadi Medan Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Dalam proses penyidikan, Kejari Medan telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk mantan Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan, dr. Suhartono.

Baca Juga:

• Komisi III DPR Bakal Awasi Langsung Penggeledahan Tiga Kasus Korupsi: Jangan Sampai Emas Batangan Ditukar Cokelat

"Saat ini kami sudah memeriksa sejumlah pihak, salah satunya Suhartono selaku mantan direktur," kata Juanda, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Juanda, penyidik masih melakukan pengumpulan alat bukti serta memeriksa saksi-saksi yang dianggap mengetahui proses pengelolaan anggaran tersebut.

Selain itu, Kejari Medan juga telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit guna mengetahui secara pasti ada atau tidaknya kerugian negara dalam perkara tersebut.

"Saat ini kami juga telah berkoordinasi dengan BPK RI untuk melakukan audit dalam rangka menghitung dugaan kerugian negara pada perkara tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan, penetapan tersangka akan dilakukan setelah seluruh proses penyidikan selesai dan penyidik memperoleh bukti yang cukup.

"Setelah hasil audit kerugian negara dari BPK RI keluar, kami akan mengungkap dan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Juanda.

Sebelumnya, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Medan melakukan penggeledahan di RSUD Dr Pirngadi Medan pada 30 Juni 2026.

Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan korupsi belanja barang dan jasa yang menggunakan anggaran BLUD.

Kasi Intelijen Kejari Medan Valentino Harry Parluhutan Manurung mengatakan penggeledahan dilakukan di kantor RSUD Dr Pirngadi Medan yang berlokasi di Jalan Prof. H.M. Yamin Nomor 47, Kecamatan Medan Timur.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran BLUD.

Dokumen tersebut nantinya akan digunakan untuk memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan.

Berdasarkan penyidikan sementara, Kejari Medan tengah menelusuri penggunaan anggaran BLUD dengan nilai pagu mencapai Rp23,81 miliar.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) sebesar Rp10,8 miliar serta pembayaran utang sebesar Rp13,01 miliar.

Penyidik juga menemukan adanya dugaan persoalan terkait utang rumah sakit yang muncul pada tahun anggaran sebelumnya, tetapi baru dibayarkan pada tahun berikutnya.

"Penyidik juga menemukan adanya utang yang timbul pada tahun anggaran sebelumnya, namun baru dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya dan hingga kini belum seluruhnya dilunasi," kata Valentino.

Kejari Medan memastikan proses penyidikan masih berjalan.

Penyidik akan terus mendalami aliran penggunaan anggaran serta pihak-pihak yang diduga memiliki tanggung jawab dalam perkara tersebut.* (at/ad)

JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan langsung terhadap proses penyidikan tiga kasus dugaan korupsi yang saat ini ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya.

Pengawasan tersebut dilakukan melalui Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk Komisi III DPR RI.

Baca Juga:

• Prabowo Beri Pesan Tegas untuk Aparat Penegak Hukum soal Penanganan Tiga Kasus Korupsi yang Seret Eks Jampidsus

Habiburokhman menegaskan, DPR tidak terlibat dalam proses penyidikan, melainkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

"Bukan dilibatkan. Kami ini pengawas mereka. Kami beda level, kami di atasnya mereka. Ya, kita akan mengawasi langsung, ya," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Menurut dia, bentuk pengawasan itu akan dilakukan dengan menghadiri langsung sejumlah tahapan dalam proses penanganan perkara, termasuk saat penyidik melakukan penggeledahan dan pemeriksaan barang bukti.

"Ya, betul, betul. Hadir. Biar tidak ada fitnah, jangan sampai ada uang yang ditukar lah ya, kan," ujar Habiburokhman.

"Jangan-jangan batangan emasnya ditukarkan dengan isinya cokelat, begitu kan," tambahnya.

Habiburokhman mengatakan, Komisi III DPR ingin memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Meski demikian, Habiburokhman mengaku hingga kini pihaknya belum mengetahui lokasi-lokasi yang akan menjadi sasaran penggeledahan berikutnya.

"Ya, kita belum tahu, makanya," katanya.

Ia menyebut agenda teknis Panja akan terus diperbarui mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Pengawasan DPR, lanjut dia, tidak hanya dilakukan pada proses penggeledahan, tetapi juga mencakup pemeriksaan lokasi penyimpanan barang bukti serta tahapan lain yang berkaitan dengan penyidikan.

"Ya, nanti agenda-agenda teknis Panja ini akan kami update terus, mulai dari mungkin kami akan ikut mengawasi proses-proses penggeledahan ya, proses pemeriksaan tempat-tempat barang bukti dan lain sebagainya. Dan kami akan memastikan seluruh aktivitas kami ini terbuka ya, terbuka bisa diikuti oleh masyarakat," pungkas Habiburokhman.

Sebelumnya, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengumumkan penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pengumuman tersebut disampaikan Totok dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

"Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA (Febrie Adriansyah) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU dalam proses penangan hukum oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 e 12B tipikor dan pasal 3,4 TPPU atau sekarang KUHP 607 ayat 1 huruf a dan huruf b," kata Totok.

Selain Febrie, penyidik juga menetapkan seorang pihak swasta berinisial DR sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Totok menjelaskan, DR diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari dugaan tindak pidana korupsi.

"Pada satu titik kita telah melakukan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini yaitu saudara DR yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi," ujarnya.

DR dijerat dengan Pasal 4 dan/atau Pasal 5 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau Pasal 607 ayat 1 huruf b dan huruf c dalam KUHP baru.

Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap dugaan aliran dana, aset, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.* (kp/ad)

Kasus tersebut di antaranya dugaan korupsi tata kelola suplai batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang disebut berkaitan dengan gangguan pasokan listrik, serta perkara PT Asabri yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Baca Juga:

• Ini Deretan Pasal yang Jerat Eks Jampidsus Febrie Adriansyah dalam Tiga Kasus Korupsi dan TPPU, Ancaman Hukuman Seumur Hidup Mengintai

"Pokoknya, kalau Pak Prabowo kan pasti penginnya para penegak hukumnya solid ya, all out. Dan tadi kita sudah bahkan sudah komit kita solid ya. Saya pertemukan Kortas sama Jampidsus, insyaallah solid," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Menurutnya, penanganan perkara besar tersebut membutuhkan sinergi antara berbagai lembaga, mulai dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Komisi III DPR RI juga mengingatkan agar seluruh institusi penegak hukum memiliki visi yang sama dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu komitmen pemerintahan Presiden Prabowo.

"Komisi III DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI untuk tetap solid, kompak, bersinergi rapat," ujar Habiburokhman.

"Seluruh instansi ini harus satu visi dalam menyukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen tegas dan tanpa kompromi dalam memberantas korupsi di tanah air," sambungnya.

Habiburokhman menegaskan, dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum merupakan tindakan individu atau oknum tertentu.

Ia meminta agar kasus tersebut tidak dipandang sebagai konflik antara lembaga penegak hukum.

"Peristiwa dugaan korupsi ini melibatkan personel atau oknum, bukan kebijakan maupun representasi dari institusi. Oleh karena itu sama sekali tidak boleh ada konfrontasi atau konflik ego sektoral antar institusi. Negara membutuhkan kekompakan aparat penegak hukumnya untuk bergerak maju," jelasnya.

Menurut dia, pemberantasan korupsi harus tetap berjalan dengan mengedepankan kepentingan negara dan penegakan hukum yang profesional.

Sebelumnya, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengumumkan penetapan mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Sabtu (11/7/2026).

"Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA (Febrie Adriansyah) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU dalam proses penangan hukum oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 12 e, 12B Tipikor dan Pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP 607 ayat 1 huruf a dan huruf b," kata Totok.

Selain Febrie, polisi juga menetapkan seorang pihak swasta berinisial DR sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Totok menyebut DR diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari dugaan tindak pidana korupsi.

"Pada satu titik kita telah melakukan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini yaitu saudara DR yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi," ujarnya.

DR dijerat dengan Pasal 4 dan/atau Pasal 5 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU atau Pasal 607 ayat 1 huruf b dan huruf c dalam KUHP baru.

Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap dugaan aliran dana, aset, serta keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.* (kp/ad)

JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan seorang pihak swasta bernama Don Ritto (DR) sebagai tersangka dalam pengembangan tiga perkara dugaan korupsi.

Keduanya dijerat dengan sangkaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), namun dengan pasal yang berbeda sesuai dugaan peran masing-masing.

Baca Juga:

• Bupati Sukoharjo Ancam Mutasi ASN yang Tak Setor Uang, Rp2,93 Miliar Dipakai Renovasi Rumah dan Beli Mobil

"Informasinya sudah ditetapkan dua tersangka, yaitu swasta. Yang kedua adalah berinisial F," kata Rudi Margono di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2026).

Don Ritto Dijerat Pasal TPPU

Untuk tersangka Don Ritto, penyidik menerapkan Pasal 4 dan/atau Pasal 5 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selain itu, Don Ritto juga dijerat Pasal 607 ayat (1) huruf b dan huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Pasal 4 UU TPPU mengatur mengenai perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, maupun kepemilikan harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Ancaman hukumannya mencapai 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar.

Sementara Pasal 5 mengatur mengenai pihak yang menerima atau menguasai harta yang diduga berasal dari tindak pidana, dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara.

Adapun Pasal 10 menjerat pihak yang turut melakukan percobaan, membantu, atau bersekongkol melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dalam KUHP baru, ketentuan serupa diatur dalam Pasal 607 ayat (1) huruf b dan huruf c yang mengatur mengenai penyamaran asal-usul harta hasil kejahatan maupun penerimaan harta yang berasal dari tindak pidana.

Febrie Dijerat Pasal Korupsi dan Gratifikasi

Berbeda dengan Don Ritto, Febrie Adriansyah dijerat menggunakan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang TPPU.

Penyidik menerapkan Pasal 12 huruf b, Pasal 12B Undang-Undang Tipikor, Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, serta Pasal 607 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP baru.

Pasal 12 huruf b mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukumannya berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

Sementara Pasal 12B mengatur mengenai gratifikasi yang dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban penerima.

Untuk dugaan pencucian uang, penyidik menggunakan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU yang mengatur tindakan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, hingga menyamarkan asal-usul harta yang diduga berasal dari tindak pidana.

Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP baru.

Berkaitan dengan Tiga Perkara Besar

Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah berkaitan dengan tiga perkara besar, yakni dugaan korupsi tata kelola batu bara, dugaan korupsi PT ASABRI, serta dugaan korupsi yang berkaitan dengan PT Krakatau Steel.

Seluruh perkara tersebut kini resmi dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung untuk melanjutkan proses penyidikan.

Dalam proses penyelidikan sebelumnya, Kortas Tipikor Polri telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, antara lain money changer, Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai barang bukti berupa emas batangan, valuta asing, uang tunai, dan sejumlah aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik.

Hingga kini, penyidik masih terus menelusuri aliran dana, memperkuat alat bukti, serta membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut.* (d/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penggunaan uang hasil pemerasan terhadap sejumlah bawahannya oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani (ETS).

Uang yang diduga berasal dari setoran pegawai tersebut disebut digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari renovasi rumah hingga pembelian kendaraan.

Baca Juga:

• Hakim Tegur Eks Pj Bupati Langkat Soal Penarikan Smartboard Sekolah Swasta: Itu Diskriminasi!

"Ini ada penggunaan dari uang yang berasal dari UP (upah pungut) dan setoran dari OPD (operasi perangkat daerah) itu digunakan untuk renovasi rumah pribadi bupati," kata Taufik kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (11/7/2026).

Selain renovasi rumah, KPK juga menemukan dugaan penggunaan uang tersebut untuk membeli kendaraan pribadi.

"Ada juga untuk pembelian kendaraan roda empat, Innova, ini nanti juga menjadi penulusuran dari tim penyelidik, karena ini berkaitan dengan aset recovery," ujar Taufik.

KPK sebelumnya mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Etik terhadap sejumlah bawahannya.

Dalam menjalankan aksinya, Etik diduga menggunakan kewenangan jabatan, termasuk ancaman mutasi bagi pejabat yang tidak memenuhi permintaan setoran.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut sejumlah kepala daerah maupun kepala OPD diduga mendapat tekanan apabila tidak memenuhi target setoran yang diminta.

"Beberapa saksi kepala daerah atau kepala OPD, ini yang juga jabatannya apabila tidak memenuhi keinginan dari Bupati atau target pemenuhan setoran-setoran tadi, itu akan dipindah," ujar Taufik.

KPK juga masih mendalami kemungkinan adanya penerimaan lain yang berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengisian jabatan.

"Nah, ini apakah nanti ada selain setoran itu juga suap jabatan, itu akan didalami lagi nanti di penyidikan berikutnya," jelas Taufik.

Dalam penyidikan, KPK menduga Etik menggunakan dua Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar untuk menarik setoran dari lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo.

Dua SK tersebut yakni SK Bupati tentang Penerimaan dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah serta SK Bupati tentang Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut kedua aturan tersebut diduga digunakan sebagai alat untuk melakukan pemerasan terhadap pegawai.

"Bahwa terbitnya kedua SK Bupati tersebut diduga digunakan sebagai 'alat' oleh ETS untuk melakukan tindak pemerasan 'Setoran Upah Pungut (UP)' di lingkungan BPKAD Sukoharjo," kata Asep.

Dalam praktiknya, Etik diduga meminta Kepala BPKAD Sukoharjo Richard Tri Handoko (RCH) mengumpulkan sekitar 40 persen dari insentif yang diterima sejumlah pegawai.

"ETS meminta Saudara RCH selaku Kepala BPKAD Pemkab Sukoharjo untuk mengumpulkan sekitar 40 persen dari insentif yang diterima oleh sejumlah pegawai pada BPKAD," ujar Asep.

Uang tersebut kemudian dikumpulkan melalui pejabat lain sebelum disetorkan kepada Etik.

Selain itu, KPK menduga Etik juga memerintahkan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tri Mulyo (TRM) untuk mengumpulkan setoran rutin dari sejumlah OPD, termasuk pada momentum Hari Raya Idulfitri atau THR.

KPK juga akan mendalami keterkaitan barang bukti yang ditemukan dengan pihak lain, termasuk suami Etik Suryani, yaitu mantan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya.

Pendalaman dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat aliran dana lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

"Itu nanti juga menjadi bagian yang akan didalami, karena barang bukti yang sekarang ditemukan ini tentunya kan ini di TKP ya, yang diamankan oleh teman-teman penyelidik," ujar Taufik.

Menurutnya, penyidik masih membuka kemungkinan apakah barang bukti yang ditemukan berasal dari penerimaan Etik atau berkaitan dengan penerimaan sebelumnya.

"Sehingga ada dugaan-dugaan dari penerimaan yang lain dari tersangka sendiri atau itu barang bukti yang mungkin dulu sisa yang lama, itu masih masih ada kemungkinan semua," sambungnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu:

- Etik Suryani, Bupati Sukoharjo.
- Richard Tri Handoko, Kepala BPKAD Kabupaten Sukoharjo.
- Tri Mulyo, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK menahan ketiga tersangka di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari pertama, mulai 10 Juli hingga 29 Juli 2026.

Kasus dugaan pemerasan ini masih terus dikembangkan oleh penyidik KPK, termasuk untuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana lain serta aset yang berasal dari dugaan tindak pidana tersebut.* (dkm/ad)

JAKARTA — Tren masyarakat Indonesia dalam mencari hunian mengalami perubahan besar.

Dalam lima kuartal terakhir, minat terhadap hunian sewa terus meningkat, sementara keinginan untuk membeli rumah justru mengalami penurunan.

Baca Juga:

• Pemanasan Global Rugikan Pertanian Dunia hingga Rp361 Triliun per Tahun!

Sementara itu, pencarian hunian beli hanya mencapai 41,4 persen.

Angka tersebut menjadi selisih terbesar sejak April 2025 dengan perbedaan mencapai 17,2 poin persentase.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, tren perubahan ini semakin terlihat.

Pada saat itu, komposisi pencarian hunian masih berada di angka 53,4 persen untuk sewa dan 46,6 persen untuk beli.

Meski secara angka perbedaannya belum terlalu jauh, arah pergerakannya menunjukkan pola yang konsisten.

Minat masyarakat terhadap hunian sewa terus naik setiap kuartal, sedangkan minat membeli rumah perlahan menurun.

Pertumbuhan tahunan memperlihatkan perubahan yang lebih signifikan.

Permintaan hunian sewa tercatat tumbuh 8,2 persen secara tahunan atau year-on-year.

Sebaliknya, permintaan hunian beli mengalami penurunan hingga 19,8 persen pada periode yang sama.

Bahkan secara kuartalan, minat membeli rumah masih terkoreksi sebesar 4,2 persen.

Penurunan minat beli rumah sempat mencapai titik terendah pada Kuartal IV-2025.

Saat itu, porsi pencarian hunian beli hanya berada di angka 15,6 persen.

Angka tersebut kemudian sempat pulih pada Kuartal I-2026 menjadi 43,2 persen, tetapi kembali melemah pada kuartal berikutnya menjadi 41,4 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar properti tidak hanya mengalami perlambatan biasa, melainkan sempat mengalami tekanan besar yang membuat sebagian masyarakat menunda keputusan membeli rumah.

Sinyal pelemahan pasar rumah juga terlihat dari aktivitas simulasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Rumah123 mencatat aktivitas simulasi KPR turun 11,6 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

Namun, masyarakat yang masih melakukan simulasi ternyata lebih banyak mengincar rumah dengan harga terjangkau.

Sebanyak 35,2 persen simulasi KPR ditujukan untuk rumah dengan harga di bawah Rp500 juta.

Sementara 30,5 persen lainnya mengarah pada rumah dengan kisaran harga Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

Artinya, lebih dari 65 persen calon pembeli masih berada pada segmen harga yang relatif rendah.

Data tersebut menunjukkan bahwa keinginan memiliki rumah belum sepenuhnya hilang.

Namun, masyarakat semakin berhati-hati dan sangat mempertimbangkan kemampuan finansial.

Pilihan tenor KPR juga memperlihatkan hal serupa.

Tenor 16–20 tahun menjadi pilihan terbesar dengan porsi 36,9 persen, disusul tenor 10 tahun sebesar 30,1 persen dan tenor 11–15 tahun sebesar 28,1 persen.

Calon pembeli saat ini cenderung memilih cicilan lebih panjang agar beban pembayaran setiap bulan lebih ringan.

Perubahan perilaku pasar properti banyak dipengaruhi oleh kelompok usia muda.

Rumah123 mencatat sekitar 53,9 persen penggunanya berasal dari kelompok usia 18–34 tahun.

Kelompok ini umumnya masih berada dalam fase membangun karier, mengumpulkan tabungan uang muka, serta menghadapi perubahan kebutuhan hidup.

Bagi sebagian generasi muda, menyewa rumah dianggap lebih fleksibel dibandingkan langsung mengambil cicilan jangka panjang hingga 15–20 tahun.

Terlebih, mobilitas pekerjaan yang tinggi membuat sebagian orang belum yakin untuk terikat pada satu lokasi hunian dalam waktu lama.

Head of Research Rumah123 Marisa Jaya menyebut perubahan tersebut bukan berarti masyarakat kehilangan keinginan untuk memiliki rumah.

"Fenomena ini adalah perubahan urutan pengambilan keputusan," dengan menyewa berperan sebagai "fase transisi sebelum membeli, terutama bagi generasi muda yang masih membangun stabilitas finansial maupun fleksibilitas mobilitas," ujar Marisa.

Menurutnya, masyarakat kini lebih memilih menyewa terlebih dahulu sambil mempersiapkan kondisi keuangan dan menunggu waktu yang tepat untuk membeli rumah.

Perubahan tren ini juga terlihat dari kata kunci pencarian properti.

Kata "subsidi" menjadi pencarian paling dominan dengan porsi 10,02 persen dari seluruh sesi pencarian.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding kata kunci seperti "cluster" sebesar 6,10 persen dan "mewah" sebesar 4,84 persen.

Dominasi pencarian rumah subsidi menunjukkan bahwa masyarakat semakin memperhatikan harga dan kemampuan membayar.

Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah dan pelaku industri properti agar menyediakan lebih banyak pilihan hunian yang sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Sebab, fenomena meningkatnya minat sewa bukan hanya soal perubahan gaya hidup, tetapi juga dapat menjadi tanda adanya jarak antara harga rumah dengan kemampuan beli masyarakat.

Ke depan, kebijakan perumahan seperti subsidi KPR, penyediaan hunian terjangkau, serta skema pembiayaan yang lebih fleksibel menjadi faktor penting agar generasi muda tetap memiliki peluang untuk memiliki rumah.* (km/ad)

MEDAN — Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menegur mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat Faisal Hasrimy setelah mengakui pernah memerintahkan penarikan sejumlah perangkat smartboard dari sekolah swasta untuk dialihkan ke sekolah negeri.

Pengakuan tersebut disampaikan Faisal saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Jumat (11/7/2026).

Baca Juga:

• Habiburokhman Sebut Kasus yang Jerat Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Masuk Kategori Mega Korupsi

Faisal mengaku pernah menyampaikan persoalan distribusi smartboard kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Langkat karena menurutnya sekolah negeri membutuhkan fasilitas tersebut.

"Saya sampaikan kepada Pak Sekda saat itu karena jumlah sekolah negeri kita banyak membutuhkan," ujar Faisal dalam persidangan.

Jaksa kemudian kembali mempertanyakan apakah Faisal pernah memerintahkan agar perangkat smartboard yang sudah didistribusikan ke sekolah swasta ditarik kembali.

"Siap, ada. Didistribusikan untuk sekolah negeri," jawab Faisal.

Usai pemeriksaan oleh jaksa, hakim anggota Kasim kemudian memberikan sejumlah pertanyaan kepada Faisal terkait pengawasan terhadap proses penganggaran, pengadaan, hingga pendistribusian smartboard saat dirinya menjabat sebagai Pj Bupati Langkat.

Hakim mempertanyakan sejauh mana Faisal mengetahui proses pengadaan tersebut.

Faisal menjawab bahwa laporan pertanggungjawaban kepada DPRD Langkat secara umum telah diterima.

"Secara global diterima, Yang Mulia," kata Faisal.

Jawaban tersebut membuat hakim mempertanyakan kembali kebijakan penarikan perangkat dari sekolah swasta.

"Tapi ternyata bermasalah kan. Lalu smartboard harus di sekolah negeri," ujar Hakim Kasim.

Hakim kemudian menilai kebijakan tersebut tidak tepat karena sekolah swasta juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh fasilitas pendidikan.

"Itu diskriminasi namanya. Mendiskriminasi anak bangsa. Sekolah swasta punya hak yang sama, sama-sama mencerdaskan anak bangsa," tegas hakim.

Menurut hakim, fasilitas pendidikan yang bersumber dari anggaran negara tidak boleh dibedakan hanya berdasarkan status sekolah.

"Mau negeri, mau swasta, semua berhak. Salah begitu. Tak bisa begitu," ujar Kasim.

Dalam sidang tersebut, hakim juga menyoroti pengakuan Faisal yang menyebut tidak mengetahui detail proses pengadaan smartboard.

Hakim mempertanyakan apakah Faisal mengetahui jumlah perangkat yang dibeli, harga, hingga mekanisme pengadaan melalui sistem e-Katalog.

"Tahu kapan dibeli smartboard, perangkat apa saja pada smartboard ini, tidak tahu soal e-Katalog?" tanya hakim.

"Siap, tidak tahu," jawab Faisal.

Selain Faisal Hasrimy, sidang tersebut juga menghadirkan tiga saksi lainnya, yakni Fatimah dari PT Bismacindo Perkasa, Direktur PT Gunung Emas Kelvin, serta Bahrun Walidin alias Baron, ASN Aceh Jaya yang disebut sebagai pihak perantara pemberian uang.

Mereka memberikan keterangan untuk memperkuat pembuktian terhadap tiga terdakwa, yaitu mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi, Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Langkat Supriadi, serta Direktur PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto Seputra.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa ketiga terdakwa telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp29.588.774.791 melalui proyek pengadaan smartboard Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Langkat mengungkapkan proyek tersebut menganggarkan pengadaan sebanyak 312 unit smartboard untuk tingkat SD dan SMP dengan nilai mencapai Rp49,916 miliar.

Kasus ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Medan.

Persidangan akan terus berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan fasilitas pendidikan tersebut.* (km/ad)

JAKARTA — Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Kasus Korupsi Eks Jampidsus Febrie Adriansyah untuk mengawal proses penanganan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan pejabat Kejaksaan Agung tersebut.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan kasus yang melibatkan Febrie Adriansyah masuk kategori mega korupsi karena besarnya jumlah barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Sumut Hendra Cipta Soroti Harga Tiket PRSU 2026, Dinilai Bisa Hambat Target 300 Ribu Pengunjung

"Jadi yang nanti yang akan secara teknis memantau apa namanya? Mengawasi langsung pelaksanaan penanganan Tipikor kasus ini. Karena ini memang kasus yang dapat dikatakan sebagai salah satu mega korupsi mengingat jumlah ya, barang bukti yang sudah diamankan saja sudah demikian besarnya. Infonya nih ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi ya, bunker-bunker lainnya," ujar Habiburokhman dalam rapat Panja Pengawasan Kasus Korupsi Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Habiburokhman menyebut, masih ada kemungkinan dilakukan penggeledahan di sejumlah lokasi lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, penanganan perkara ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dan Kejaksaan Agung.

Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan melakukan supervisi terhadap proses penyidikan tersebut.

"Terkait penanganan perkara ini yang sekarang ditangani oleh leading sector-nya Jampidsus tetapi tetap bersinergi dengan Kortas Tipikor dan nanti akan disupervisi oleh KPK ya, dan juga akan diawasi langsung oleh Panja yang kita bentuk dalam rapat ini," kata Habiburokhman.

Ia berharap seluruh aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut dapat bekerja secara profesional dan membuka perkembangan kasus kepada publik sesuai aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Mabes Polri menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola batu bara, kasus PT Asabri, serta dugaan tindak pidana korupsi lainnya.

Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri Irjen Totok Suharyanto mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan keterlibatan Febrie dalam perkara tersebut.

"Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya," ujar Totok.

Febrie Adriansyah dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum dan disebut memiliki nilai barang bukti yang besar.

Proses penyidikan masih berjalan dengan koordinasi antara Polri, Kejaksaan Agung, KPK, serta pengawasan dari Komisi III DPR RI.* (km/ad)

BANDA ACEH — Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang berkomitmen menjaga hak historis masyarakat Aceh dalam pengelolaan Blok Andaman mendapat apresiasi dari kalangan akademisi.

Namun, komitmen tersebut juga diminta untuk dibuktikan melalui kebijakan nyata, khususnya terkait rencana penempatan terminal migas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Aceh Utara.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Sumut Hendra Cipta Soroti Harga Tiket PRSU 2026, Dinilai Bisa Hambat Target 300 Ribu Pengunjung

Nasrul menyampaikan pandangannya setelah menghadiri pelantikan Ketua DPD I Partai Golkar Aceh di Hotel Hermes, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).

Menurut dia, pidato Menteri ESDM menunjukkan adanya perubahan pendekatan pemerintah pusat dalam melihat persoalan pengelolaan sumber daya alam di daerah.

"Pidato Pak Menteri ESDM di Hotel Hermes sangat berbobot dan memperlihatkan sensitivitas kepemimpinan yang tinggi. Beliau menyadari bahwa memperlakukan Aceh dan Papua tidak bisa hanya dengan pendekatan matematis industri, melainkan harus dengan pendekatan hati dan keadilan sejarah. Kami sangat menghargai keberpihakan ini," kata Nasrul Zaman.

Nasrul mengatakan, komitmen pemerintah terhadap Aceh harus diwujudkan melalui keputusan teknis yang jelas, terutama terkait pengelolaan hasil migas Blok Andaman.

Ia menilai fasilitas pengolahan migas sebaiknya ditempatkan di daratan Aceh melalui KEK Arun, bukan menggunakan skema pengolahan di laut lepas atau offshore.

Menurutnya, keberadaan terminal migas di KEK Arun memiliki dampak besar terhadap perekonomian masyarakat Aceh.

Selain menghidupkan kembali industri pesisir utara Aceh, keberadaan fasilitas tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, termasuk lulusan perguruan tinggi lokal.

Tidak hanya itu, pengembangan kawasan industri juga diyakini dapat memperluas akses pasar bagi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat di wilayah pedalaman Aceh.

"Bagi Nasrul, esensi utama agar rakyat Serambi Mekkah tidak kembali kecewa adalah konsistensi kementerian untuk menolak skema pengolahan di laut lepas (offshore) dan mengalokasikannya ke fasilitas darat di KEK Arun," ujarnya.

Nasrul mengingatkan agar komitmen yang telah disampaikan pemerintah tidak berhenti pada pernyataan politik, tetapi diterjemahkan menjadi aturan teknis yang mengikat seluruh pihak, termasuk investor migas internasional.

"Janji politik di Hermes ini harus dikunci menjadi regulasi teknis yang mengikat investor global seperti Mubadala Energy. Momentum emas ini juga menjadi alarm bagi Pemerintah Aceh untuk segera membenahi kapasitas Tim PoD daerah agar mampu mengimbangi komitmen pusat dengan proposal tekno-ekonomis yang profesional dan bermartabat," tegas Nasrul.

Ia berharap Pemerintah Aceh dapat memanfaatkan momentum tersebut dengan memperkuat kesiapan daerah, sehingga manfaat pengelolaan sumber daya alam benar-benar dirasakan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan komitmennya untuk tidak mengecewakan masyarakat Aceh terkait pengelolaan potensi migas di wilayah tersebut.

Pernyataan itu menjadi perhatian publik karena Aceh memiliki sejarah panjang dalam sektor energi nasional.

Masyarakat berharap pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan dampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan daerah.* (ad)

MEDAN — Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Hendra Cipta menyoroti harga tiket masuk Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 yang dinilai terlalu mahal dan berpotensi menghambat target jumlah pengunjung.

Menurut Hendra, apabila harga tiket tidak segera dievaluasi, target 300 ribu pengunjung yang telah ditetapkan untuk PRSU 2026 akan sulit tercapai.

Baca Juga:

• Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa FEB USU Viral! 66 Orang Disebut Jadi Korban, 10 Orang Melapor ke Satgas PPKS

"Target 300 ribu pengunjung PRSU 2026 akan sulit dicapai jika tiket masuk pengunjung tidak terjangkau. Akibatnya bisa saja target transaksi ekonomi dan efek pengganda ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM, juga akan berpengaruh selama event tersebut," ujar Hendra Cipta di Medan, Minggu (6/7/2026).

Hendra yang juga menjabat sebagai Ketua Syarikat Islam Sumatera Utara mengatakan, PRSU bukan hanya sekadar acara hiburan tahunan.

Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki peran besar dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hendra menilai tingginya harga tiket dapat berdampak terhadap jumlah kunjungan masyarakat.

Padahal, semakin banyak warga yang hadir, maka semakin besar pula peluang peningkatan transaksi ekonomi di area PRSU.

Menurut dia, perputaran ekonomi tidak hanya terjadi pada sektor hiburan, tetapi juga menyentuh berbagai pelaku usaha seperti pedagang makanan, pengrajin, tenant produk lokal, hingga penyedia jasa lainnya.

"Jangan sampai PRSU yang tujuannya untuk menggerakkan ekonomi rakyat, justru hanya bisa dinikmati segelintir orang karena tiketnya mahal. Buat harga yang masuk akal. Bisa dengan tiket subsidi, diskon pelajar, atau hari khusus gratis untuk warga," tegas Hendra.

Politisi asal Sumatera Utara itu meminta panitia penyelenggara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan harga tiket PRSU 2026.

Menurutnya, harga tiket yang lebih terjangkau akan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk datang dan ikut merasakan manfaat dari kegiatan tersebut.

Hendra berharap PRSU 2026 dapat kembali menjadi ajang yang benar-benar mencerminkan semangat pesta rakyat.

Tidak hanya menjadi tempat promosi produk daerah, tetapi juga menjadi wadah pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Kalau pengunjungnya sepi, UMKM yang rugi. Efeknya berantai. Karena itu mari kita pikirkan bersama agar PRSU benar-benar memberi manfaat luas," pungkas Hendra.

Ia menegaskan, keberhasilan PRSU tidak hanya diukur dari kemeriahan acara, tetapi juga dari dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat Sumatera Utara.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak panitia PRSU 2026 belum memberikan tanggapan resmi terkait usulan evaluasi harga tiket yang disampaikan oleh Hendra Cipta.* (ad)

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkap adanya informasi mengenai dugaan lokasi penyimpanan lain atau bunker yang berkaitan dengan tiga perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Febrie sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan tata kelola batu bara, PT Asabri, dan Krakatau Steel (KS).

Baca Juga:

• KPK Jelaskan Alasan Belum Ambil Alih Kasus Korupsi Batu Bara yang Jerat Febrie Adriansyah

"Infonya nih ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi ya, juga bunker-bunker lainnya," kata Habiburokhman.

Menurut dia, pengungkapan lokasi penyimpanan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum agar seluruh dugaan aliran aset hasil tindak pidana dapat diketahui secara jelas.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Rikwanto, juga meminta aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut secara menyeluruh.

Ia menduga masih terdapat tempat penyimpanan aset atau harta yang belum terungkap dalam perkara tersebut.

"Kami dari Fraksi Partai Golkar sangat menyayangkan dan juga sangat mengecam, ternyata di antara aparat penegak hukum ada yang berperilaku sebaliknya. Ini dari Partai Golkar kita minta untuk diusut tuntas," ujar Rikwanto.

Ia menilai pengungkapan seluruh aset menjadi hal penting agar proses pemberantasan korupsi tidak berhenti hanya pada penetapan tersangka.

"Kita duga masih banyak tempat-tempat persembunyian dari harta-harta yang tidak jelas, yang diduga hasil daripada kejahatan ini untuk diungkap," sambungnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus Kejaksaan Agung Rudi Margono telah menerima pelimpahan tiga perkara dugaan korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.

Rudi mengatakan dalam perkara tersebut telah ditetapkan dua tersangka, yakni pihak swasta berinisial DR dan seseorang berinisial F yang merujuk pada Febrie Adriansyah.

"Informasinya sudah ditetapkan dua tersangka, yaitu swasta, yang kedua adalah berinisial F," kata Rudi di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Pelimpahan perkara dilakukan sebagai bentuk sinergi antara aparat penegak hukum dalam mempercepat penyelesaian kasus.

Dalam proses penyidikan sebelumnya, polisi telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Beberapa lokasi yang digeledah antara lain sebuah money changer dan Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah milik Febrie Adriansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti, mulai dari emas batangan hingga valuta asing (valas) dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

Kasus yang menyeret mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung tersebut kini menjadi perhatian publik.

Komisi III DPR RI juga menyatakan akan mengawal proses penanganan perkara agar berjalan transparan dan sesuai aturan hukum yang berlaku.* (d/ad)

MEDAN – Dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sumatera Utara (USU) berinisial CHS menjadi perhatian publik setelah sejumlah pengakuan korban muncul di media sosial.

Kasus tersebut mencuat setelah sejumlah tangkapan layar percakapan yang diduga berisi tindakan pelecehan diunggah melalui akun Instagram @chardtogi_ dan @manusiagoblokusu.

Baca Juga:

• Jangan Berlebihan! 5 Jenis Makanan Ini Diam-Diam Bisa Melemahkan Daya Tahan Tubuhmu

Salah satu pihak yang mengungkap kasus ini, R, mengatakan awalnya mengetahui dugaan pelecehan setelah seorang temannya mengaku mendapatkan perlakuan tidak pantas dari CHS.

"Awalnya info dari teman dekat wanita saya yang masuk ke USU terus dia ngadu ke saya kalau kakak kelasnya ganggu dia. Saya tanya gangguannya seperti apa dan dia langsung kirim saya screenshot-annya antara pelaku sama teman saya ini," ujar R.

Menurut R, isi percakapan tersebut diduga berisi ajakan yang mengarah pada pelecehan seksual, termasuk ajakan bertemu secara pribadi, melakukan video call sex (VCS), hingga permintaan mengirimkan foto pribadi.

"Isi chatnya itu seperti melecehkan teman saya seperti 'ayo masuk ke mobilku, kita ciuman dan pelukan', terus ngajak-ngajak VCS," katanya.

Setelah informasi tersebut dibagikan ke media sosial, sejumlah korban lain mulai bermunculan dan menyampaikan pengalaman mereka.

R menyebut terdapat sekitar 66 korban yang telah teridentifikasi berdasarkan laporan yang masuk dan bukti yang dikumpulkan.

Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 60 korban perempuan dan enam korban laki-laki.

"Korban yang tercatat sampai sekarang dengan bukti yang valid ada sekitar 60 perempuan dan enam laki-laki," ujarnya.

Ia mengatakan dugaan modus yang dilakukan pelaku memiliki pola serupa, yakni mengirim pesan pribadi dengan muatan tidak pantas, mengajak korban melakukan VCS, meminta foto pribadi, hingga mengajak bertemu di tempat tertentu.

"Pelaku ini merupakan mahasiswa angkatan 2025 di Jurusan Akuntansi FEB USU. Dia sering mengajak korban untuk VCS, check in, kemudian meminta korban mengirim foto atau selfie yang memperlihatkan bagian intim. Korban mengaku terus-menerus dipaksa meski sudah menolak," jelasnya.

Selain melalui komunikasi digital, beberapa korban juga mengaku mengalami tindakan yang membuat mereka merasa takut dan tidak nyaman.

"Ada yang mengaku diikuti hingga ke tempat kos sampai menimbulkan rasa takut dan trauma. Mayoritas korban ini merupakan mahasiswa USU," ungkap R.

Pihak Universitas Sumatera Utara menyatakan telah menerima laporan terkait dugaan kasus tersebut.

Manajer Humas dan Promosi USU, Dr. Irsan Mulyadi, mengatakan pihak kampus langsung melakukan koordinasi setelah informasi mengenai dugaan pelecehan tersebut muncul.

Menurutnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU telah menerima laporan dari korban dan menghimpun informasi awal sebagai dasar tindak lanjut.

"FEB USU sudah menerima laporan, mendengarkan keterangan korban dan menghimpun informasi awal sebagai dasar tindak lanjut," kata Irsan.

Ia menjelaskan, pada Kamis (9/7/2026), sejumlah korban telah hadir ke fakultas untuk menyampaikan pengaduan secara langsung dengan didampingi pihak organisasi mahasiswa.

USU juga telah berkoordinasi dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) untuk menangani laporan tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Irsan memastikan identitas korban akan dijaga dan pihak kampus menyediakan pendampingan apabila korban membutuhkan bantuan, termasuk pendampingan psikologis.

"Kalau seandainya ada korban lain, kami meminta agar segera melapor ke Satgas PPKS. Untuk identitas kami rahasiakan dan jika butuh pendampingan misalnya pendampingan psikologis," ujarnya.

Hingga Jumat (10/7/2026), Satgas PPKS USU telah menerima 10 laporan resmi dari korban.

Laporan tersebut sebagian besar berkaitan dengan dugaan pelecehan melalui media sosial dan komunikasi daring.

USU menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Pihak kampus mengimbau seluruh pihak yang merasa menjadi korban atau memiliki informasi terkait agar segera melapor melalui jalur resmi.

"Kami mengajak seluruh sivitas akademika tetap tenang, tidak berspekulasi dan memberikan kepercayaan kepada proses penanganan resmi yang sedang berjalan," ujar Irsan.

Sementara itu, sejumlah pihak berharap kasus ini dapat ditangani secara transparan dan memberikan perlindungan kepada seluruh korban.

Mereka juga meminta agar proses hukum maupun sanksi akademik berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.* (dtmdisr/ad)

MEDAN – Seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nias berinisial AL (30) ditemukan meninggal dunia di halaman Apartemen Skyview Setia Budi, Jalan Abdul Hakim, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Jumat (10/7/2026).

Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kematian korban.

Baca Juga:

• Universitas Al Azhar Medan Resmikan Gedung Baru, Perkuat Komitmen Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Modern, dan Berintegritas

"Kabarnya korban jatuh dari lantai 12, kamar 26," kata Herman, Sabtu (11/7/2026).

Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka yang sangat berat. Salah satu bagian tubuh korban mengalami cedera parah akibat benturan keras.

"Untuk kondisi kakinya benar putus di sebelah kanan," ujarnya.

Setelah menerima laporan dari warga, petugas kepolisian bersama tim terkait langsung mendatangi lokasi kejadian.

Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan autopsi.

"Jenazah korban sudah diotopsi lalu diserahkan ke keluarga," ucap Herman.

Herman menjelaskan, hingga saat ini penyidik masih mengumpulkan berbagai keterangan dan bukti untuk memastikan kronologi serta penyebab kematian korban.

Informasi awal yang diterima polisi menyebutkan korban berada seorang diri di dalam kamar apartemen sebelum ditemukan meninggal dunia.

"Kabarnya korban sendirian di kamar itu. Lalu bunuh diri dengan melompat. Tapi ini masih diselidiki apakah benar atau tidak serta penyebab kematian," ungkap Herman.

Pantauan di lokasi, area tempat ditemukannya korban masih dipasangi garis polisi sebagai bagian dari proses olah tempat kejadian perkara (TKP).

Sementara itu, seorang petugas keamanan apartemen yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan terdapat beberapa informasi yang berkembang di lingkungan apartemen terkait insiden tersebut.

Menurutnya, sebagian penghuni menduga korban mengakhiri hidupnya sendiri.

Namun, ada pula yang menyebut sempat terjadi keributan sebelum peristiwa itu terjadi.

"Ada yang bilang bunuh diri. Tapi ada juga yang bilang sempat ribut sama orang lain," ujarnya.

Saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti, serta menelusuri rekaman kamera pengawas (CCTV) untuk mengungkap secara pasti rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi yang masih berlangsung.* (km/ad)

JAKARTA – Sistem kekebalan tubuh memiliki peran penting dalam melindungi tubuh dari serangan virus, bakteri, dan berbagai penyakit.

Selain tidur yang cukup serta rutin berolahraga, pola makan juga menjadi faktor utama yang menentukan seberapa baik sistem imun bekerja.

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Peringati Hari Lansia Nasional ke-30, Bupati Anton Saragih: Lansia Adalah Sumber Semangat Generasi Muda

Namun, konsumsi makanan tertentu secara berlebihan dapat memicu peradangan, mengganggu kesehatan usus, hingga menurunkan kualitas tidur yang pada akhirnya berdampak pada daya tahan tubuh.

Ahli gizi Kelsey Kunik, RDN, menjelaskan bahwa yang paling berpengaruh terhadap kesehatan imun adalah pola makan secara keseluruhan, bukan satu jenis makanan tertentu.

"Tidak ada makanan yang secara instan melemahkan sistem imun."

Ia menambahkan bahwa makanan tinggi gula, lemak jenuh, dan rendah serat jika dikonsumsi terus-menerus dapat meningkatkan peradangan dan mengganggu keseimbangan mikrobioma usus.

Padahal, sebagian besar sistem kekebalan tubuh berkaitan erat dengan kesehatan saluran pencernaan.

1. Minuman Manis

Minuman bersoda, teh manis kemasan, minuman energi, hingga berbagai minuman dengan tambahan gula tinggi menjadi salah satu penyebab meningkatnya peradangan dalam tubuh.

Menurut Kelsey Kunik, konsumsi gula tambahan secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik di usus.

Selain itu, asupan gula yang tinggi juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko obesitas dan diabetes, dua kondisi yang dapat menurunkan kemampuan tubuh melawan infeksi.

2. Gorengan

Ayam goreng, kentang goreng, hingga berbagai camilan yang digoreng memang banyak digemari.

Namun makanan ini mengandung lemak jenuh dan senyawa hasil proses penggorengan yang dapat memicu peradangan apabila dikonsumsi terlalu sering.

Para ahli juga menyebut pola makan yang terlalu banyak mengandung makanan gorengan dapat mengurangi keragaman mikrobioma usus sehingga fungsi sistem imun menjadi kurang optimal.

3. Daging Merah dan Daging Olahan

Daging merah sebenarnya masih dapat dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat selama porsinya tidak berlebihan.

Namun konsumsi daging olahan seperti sosis, nugget, bacon, dan produk sejenis secara berlebihan dikaitkan dengan meningkatnya peradangan kronis.

Selain itu, proses pencernaan daging merah dapat menghasilkan senyawa trimethylamine N-oxide (TMAO) yang dalam sejumlah penelitian dikaitkan dengan meningkatnya risiko penyakit jantung dan penyakit kronis lainnya.

4. Karbohidrat Olahan

Roti putih, mi instan, kue manis, dan berbagai makanan berbahan tepung olahan memiliki kandungan serat yang rendah.

Padahal serat merupakan sumber makanan bagi bakteri baik di dalam usus yang membantu menjaga sistem kekebalan tubuh tetap optimal.

Jika terlalu sering mengonsumsi karbohidrat olahan, keseimbangan mikrobioma usus dapat terganggu sehingga respons imun tubuh ikut menurun.

5. Alkohol Berlebihan

Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan juga dapat mengganggu kesehatan sistem imun.

Para ahli menjelaskan alkohol dapat mengganggu keseimbangan bakteri usus, menurunkan produksi antibodi, serta mengurangi kualitas tidur.

Padahal, tidur yang cukup menjadi salah satu faktor penting agar sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara maksimal.

Para ahli menegaskan bahwa menjaga daya tahan tubuh tidak cukup hanya dengan menghindari makanan tertentu.

Pola makan bergizi seimbang, memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein berkualitas, makanan tinggi serat, disertai olahraga teratur, tidur yang cukup, dan pengelolaan stres tetap menjadi cara terbaik untuk menjaga sistem imun agar tetap kuat sepanjang tahun.* (km/ad)

JAKARTA – Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, membantah anggapan bahwa tim berjuluk La Albiceleste selalu mendapat keuntungan dari keputusan wasit di ajang Piala Dunia.

Menurutnya, tudingan tersebut sudah muncul sejak Argentina meraih gelar juara dunia pada 1986 dan terus berulang hingga Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

• Duel Penentu Semifinal! Inggris Jumpa Norwegia, Argentina Tantang Swiss

"Sikap meremehkan dan favoritisme wasit terhadap tim nasional Argentina sudah sejak 1986. Mereka mengatakan kami diistimewakan. Itu bukan hal baru," kata Scaloni.

Menurut pelatih berusia 48 tahun itu, Argentina merupakan salah satu tim yang selalu menjadi sorotan setiap kali tampil di Piala Dunia.

Karena itu, ia menilai wajar jika banyak pihak berharap timnya gagal melangkah jauh.

"Argentina adalah salah satu tim yang selalu menghidupkan turnamen, dan ya, ada cukup banyak orang yang tidak ingin Argentina menang, itu normal," tambahnya.

Argentina kembali menjadi salah satu kandidat kuat juara pada Piala Dunia 2026.

Tim yang telah mengoleksi tiga gelar juara dunia pada 1978, 1986, dan 2022 itu berhasil melaju hingga babak semifinal.

Namun, perjalanan Lionel Messi dan rekan-rekannya tidak lepas dari berbagai kontroversi.

Sejumlah keputusan wasit dalam beberapa pertandingan memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola.

Di media sosial, muncul tudingan bahwa Argentina mendapat keuntungan dari keputusan pengadil lapangan.

Salah satu pertandingan yang ramai diperbincangkan adalah saat Argentina mengalahkan Mesir.

Laga tersebut memicu perdebatan luas dan menjadi topik hangat di berbagai platform media sosial.

Menanggapi tudingan tersebut, Scaloni menegaskan bahwa kehadiran teknologi Video Assistant Referee (VAR) membuat peluang wasit berpihak kepada tim tertentu menjadi sangat kecil.

Ia bahkan mencontohkan satu insiden yang menurutnya justru merugikan Argentina.

"Mungkin bahkan ada lebih banyak orang yang tidak ingin kami menang. Para pemain kami menggunakannya sebagai semacam pemberontakan. Tapi saya tegaskan: dengan VAR, sangat sulit bagi mereka [wasit] untuk membantu Anda," tegas Scaloni.

Ia kemudian menyinggung insiden yang melibatkan bek Argentina, Lisandro Martinez.

"Kaki Lisandro Martinez diinjak, tidak ada perubahan kepemilikan bola, dan gol tersebut dianulir. Dengan media sosial saat ini, semuanya diperbesar, tetapi tidak ada favoritisme. Saat ini sangat sulit untuk membuat wasit berpihak kepada siapa pun," sambungnya.

Terlepas dari berbagai kritik yang berkembang, Argentina tetap menjaga fokus menghadapi babak semifinal Piala Dunia 2026.

Scaloni berharap para pemainnya tetap berkonsentrasi pada pertandingan dan tidak terpengaruh oleh berbagai tudingan yang beredar di luar lapangan.

Menurutnya, kritik dan tekanan publik merupakan bagian dari perjalanan sebuah tim besar yang selalu menjadi sorotan dunia.* (cn/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan belum mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola batu bara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, lembaganya menghormati proses penegakan hukum yang saat ini masih dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama aparat penegak hukum lainnya.

Baca Juga:

• RUU Perampasan Aset Dicoret dari Prolegnas Prioritas DPR? Wakil Ketua Baleg Angkat Bicara

Menurut Asep, kepolisian dan kejaksaan memiliki mekanisme penanganan perkara yang berjalan secara profesional sehingga proses penyidikan diyakini dapat berlangsung dengan baik.

"Karena mereka dalam penanganan perkaranya kan ada dua ini gitu ya, dua atap. Kalau di KPK kan satu atap di mana penyidik dan jaksanya ada di dalam satu lembaga, kan seperti itu," kata dia.

Asep menegaskan, KPK tidak bisa langsung mengambil alih perkara hanya berdasarkan dugaan atau asumsi bahwa proses hukum berpotensi terhambat.

Menurutnya, pengambilalihan perkara harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

"Jadi tidak bisa misalkan dengan asumsi sendiri misalkan tadi ya, kita berasumsi bahwa 'Wah ini enggak mungkinlah (lancar penyelidikan), pasti perkaranya macet', itu kan asumsi," tuturnya.

Ia menjelaskan, mekanisme pengambilalihan perkara telah diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Dalam aturan tersebut, KPK baru dapat mengambil alih penanganan perkara apabila memenuhi sejumlah persyaratan, seperti laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti atau penanganan perkara mengalami hambatan.

Sebelum mengambil alih, KPK juga wajib menjalankan tahapan komunikasi, koordinasi, hingga supervisi terhadap aparat penegak hukum yang sedang menangani perkara tersebut.

"Kalau diambil alih gitu ya, itu ada tahapannya mulai dari komunikasi, kemudian koordinasi, disupervisi dulu, baru nanti disesuaikan dengan klausul yang ada di Pasal 10 A ayat 2," kata dia.

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penetapan tersangka itu berkaitan dengan penanganan perkara PT ASABRI serta dugaan tindak pidana korupsi lainnya.

"Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya," kata Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung.

Dalam perkara tersebut, Febrie Adriansyah dijerat dengan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kasus ini menjadi perhatian publik karena juga berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola batu bara, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel yang kini proses penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.* (ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga saat ini masih menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial yang menyebut RUU Perampasan Aset telah dicoret dari daftar Prolegnas Prioritas DPR.

Baca Juga:

• Fraksi PDIP dan PAN Minta Febrie Adriansyah Dihukum Berat hingga Hukuman Mati

"Tidak ada keputusan Rapat Paripurna DPR yang memutuskan RUU Perampasan Aset dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2026. RUU tersebut masih terdaftar di Prolegnas Prioritas 2026 dengan nomor urut enam sebagai usulan dari DPR RI. RUU Perampasan Aset disiapkan oleh Komisi III DPR RI," ujar Martin dalam keterangannya, Sabtu (11/7/2026).

Politikus Partai NasDem itu menjelaskan, saat ini pembahasan RUU Perampasan Aset masih berada pada tahap penyusunan di Komisi III DPR RI.

Proses pembahasan, kata dia, terus berjalan melalui serangkaian rapat yang dilakukan secara intensif.

Martin mengatakan Komisi III juga melibatkan berbagai kalangan dalam proses penyusunan regulasi tersebut.

Sejumlah pakar, akademisi, organisasi non-pemerintah (NGO), hingga praktisi diundang untuk memberikan masukan agar substansi RUU lebih komprehensif.

"RUU Perampasan Aset telah disepakati dalam Prolegnas oleh DPR dan Pemerintah. Artinya DPR dan Pemerintah concern untuk menyusun RUU ini dengan sebaik-baiknya dan melibatkan partisipasi publik dalam perumusan norma-normanya," ujar Martin.

Ia menambahkan, pembahasan teknis mengenai isi maupun perkembangan norma-norma dalam RUU Perampasan Aset sepenuhnya menjadi kewenangan Komisi III DPR RI sebagai alat kelengkapan dewan yang diberi mandat menyusun rancangan undang-undang tersebut.

"Adapun terkait perkembangan detail perumusan dari norma-norma di dalam RUU tersebut, tentunya bisa ditanyakan lebih lanjut ke Komisi III sebagai Alat Kelengkapan Dewan atau AKD yang ditugaskan untuk menyusunnya," pungkas Martin.

RUU Perampasan Aset selama ini menjadi salah satu regulasi yang banyak mendapat perhatian publik.

Aturan tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam mekanisme penyitaan aset hasil tindak pidana agar dapat dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (d/ad)

JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Rudi Margono mengungkapkan pesan yang diberikan Jaksa Agung ST Burhanuddin setelah dirinya dipercaya memimpin sementara Jampidsus menggantikan Febrie Adriansyah.

Menurut Rudi, Jaksa Agung meminta seluruh perkara, termasuk kasus yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, ditangani secara profesional dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Baca Juga:

• Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Belum Ditahan Usai Jadi Tersangka, Ini Alasan Kejagung

Rudi mengungkapkan dirinya baru menerima penugasan sebagai Plt Jampidsus pada dini hari.

Ia menyebut amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas.

"Hari ini tadi (penunjukannya). Dini hari. (Oleh Pak JA langsung) Ya itu kan teknis ya, yang jelas kami ditunjuk, amanah dari Tuhan melalui Pak Jaksa Agung untuk melaksanakan tugas-tugas teknis manajerial di Jampidsus," ungkapnya.

Sebagai langkah awal, Rudi akan mengumpulkan seluruh jajaran Jampidsus untuk melakukan verifikasi terhadap perkara-perkara yang menjadi prioritas penyelesaian.

Selain mempercepat penanganan kasus, Kejaksaan Agung juga akan memaksimalkan upaya pemulihan aset negara dari perkara korupsi.

"Kita verifikasi mana-mana yang prioritas diselesaikan lebih dulu, utamanya kasus yang dugaan ini. Kemudian yang lebih penting adalah asset recovery dalam penanganan tindak pidana korupsi," tutur Rudi.

Terkait status hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Rudi membenarkan bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Namun hingga saat ini, Febrie belum dilakukan penahanan.

"Kan infonya sudah dijadikan tersangka oleh Kakortas. Belum, belum dilakukan penahanan kan informasinya," imbuh Rudi.

Rudi juga menjelaskan bahwa Febrie telah mengajukan pengunduran diri.

Meski demikian, proses administrasi masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) sebagai dasar hukum pemberhentiannya.

"Kan sudah mengundurkan diri kalau tidak salah. Iya masih diproses kan, masih diproses Keppres-nya. Secara formil masih menunggu Keppres pengunduran resmi dari Presiden. Apakah mengundurkan diri dari Jampidsus atau mengundurkan diri sebagai pegawai negeri, kita kaji lagi nanti," terang Rudi.

Lebih lanjut, Rudi memastikan Kejaksaan Agung akan terus berkoordinasi dengan Kortastipidkor Polri dalam menangani perkara yang telah dilimpahkan.

Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi kunci agar proses hukum berjalan secara profesional dan transparan.

"Kita akan memastikan profesionalitas kita dalam menangani perkara itu. Dengan pelimpahan (perkara) tidak begitu lepas, tapi kita tetap sinergi untuk memastikan penanganan perkara ini betul-betul profesional," pungkasnya.

Sebelumnya, tiga perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan tata kelola batu bara, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel resmi dilimpahkan dari Kortastipidkor Polri kepada Kejaksaan Agung.

Dalam penyidikan perkara tersebut, aparat telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk money changer dan Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di Bogor, Jawa Barat.

Penyidik juga menyita berbagai barang bukti berupa emas batangan, uang tunai, dan valuta asing bernilai miliaran rupiah.

Penanganan tiga perkara tersebut disebut menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari pelaksanaan agenda Asta Cita dalam memperkuat reformasi hukum serta pemberantasan korupsi di Indonesia.* (d/ad)

JAKARTA – Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA), hingga kini belum ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan kasus batu bara, PT ASABRI, dan Krakatau Steel.

Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus Rudi Margono mengatakan proses penahanan belum dilakukan karena Kejaksaan Agung masih menunggu pelimpahan berkas perkara secara lengkap dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Baca Juga:

• Ketua Dekranasda Batu Bara Hadiri Puncak Peringatan HUT ke-46 Dekranas di Makassar

Menurut Rudi, setelah seluruh dokumen penyidikan diterima, Kejaksaan Agung bersama penyidik Kortastipidkor Polri akan melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

"Nanti berkas-berkasnya hari ini kan menyusul, sama berita acaranya. Baru kita ekspose bersama dengan tim Kortas Tipikor," ujarnya.

Penetapan Febrie sebagai tersangka diumumkan dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung.

Selain Febrie, penyidik juga menetapkan Don Ritto (DR) dari pihak swasta sebagai tersangka.

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menjelaskan Don Ritto diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

"Saudara DR yang telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga telah menetapkan Saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara," kata Totok.

Don Ritto dijerat Pasal 4 dan/atau Pasal 5 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal 607 ayat (1) huruf b dan c KUHP baru.

Sementara itu, Febrie Adriansyah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta Pasal 607 ayat (1) huruf a dan b KUHP baru.

Ketiga perkara yang menjerat Febrie sebelumnya ditangani Kortastipidkor Polri sebelum akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung sebagai bagian dari sinergi antarpenegak hukum.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), dugaan korupsi di PT ASABRI, serta dugaan korupsi yang berkaitan dengan Krakatau Steel.

Dalam proses penyidikan, penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk money changer dan Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor.

Kasus yang menyeret mantan Jampidsus itu juga menjadi perhatian Komisi III DPR RI.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap proses penegakan hukum, Komisi III membentuk Panitia Kerja (Panja) yang bertugas mengawal jalannya penyidikan hingga proses hukum selesai.

Panja tersebut akan diketuai oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan bahwa penyidikan dugaan korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto.

"Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan," kata Budi.

Ia menjelaskan, penyidik terus mengumpulkan alat bukti melalui rangkaian penggeledahan yang dilakukan di berbagai lokasi.

Selain dugaan korupsi batu bara, penyidikan juga mencakup dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT ASABRI dan Krakatau Steel.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung menegaskan proses hukum masih berjalan dan seluruh tahapan penyidikan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.* (d/ad)