Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan penandatanganan sejumlah MoU menjadi salah satu agenda utama dalam kunjungan kenegaraan Narendra Modi ke Indonesia. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai bidang yang dinilai penting untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Baca Juga:

• INISIATOR: Jangan Terburu-buru Kaitkan Keterlibatan Didit Prabowo di ARTJOG dengan Intervensi Seni

Ia menjelaskan kerja sama yang akan disepakati meliputi sektor pertahanan, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan teknologi. Menurutnya, penandatanganan itu menjadi bukti semakin eratnya hubungan strategis antara Indonesia dan India.

"Saya coba ingat-ingat tujuh atau delapan, di berbagai bidang, ada di bidang pertahanan, ada di bidang pendidikan, kemudian di bidang kesehatan, kemudian ada juga di bidang pengembangan teknologi," katanya.

Selain menghadiri penandatanganan nota kesepahaman, Narendra Modi juga dijadwalkan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor.

Usai agenda di Jakarta, Modi akan melanjutkan kunjungannya ke Candi Prambanan. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari kerja sama Indonesia dan India dalam upaya restorasi atau pemugaran kawasan cagar budaya tersebut.

Sugiono menyebut kunjungan Modi ke Indonesia merupakan kunjungan balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke India beberapa waktu lalu. Pemerintah berharap momentum tersebut semakin mempererat hubungan persahabatan sekaligus membuka peluang kerja sama baru di masa mendatang.

"Intinya adalah bahwa kedua kepala negara secara chemistry juga punya kedekatan. Momentum ini juga suatu langkah dalam rangka mempererat persahabatan antara Indonesia dan India," ujar Sugiono.* (in/dh)

Berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan atas permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo.

Baca Juga:

• PDIP Serang Balik PSI, Deddy Sitorus: Rakyat Sudah Bosan Gimmick Politik

Gugatan praperadilan tersebut didaftarkan Roy Suryo pada Senin (22/6/2026) dengan nomor perkara **99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL**.

Dalam perkara itu, pihak tergugat I adalah Pemerintah RI cq Kapolda Metro Jaya cq Dirreskrimum Polda Metro Jaya cq Kasubdit Kamneg cq Tim Penyidik. Sementara tergugat II adalah Pemerintah RI cq Jaksa Agung cq Jampidum Kejaksaan Agung RI cq Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Roy Suryo bersama Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa ditangkap pada Jumat (19/6/2026) dalam kasus dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Keduanya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Meski sempat berstatus tahanan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemudian mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum dan keluarga kedua tersangka.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan adanya jaminan dari pihak keluarga yang bersedia bertanggung jawab apabila para tersangka tidak memenuhi kewajiban hukum, termasuk menghadiri persidangan.

Putusan praperadilan yang dibacakan hari ini akan menentukan apakah permohonan Roy Suryo diterima atau ditolak oleh majelis hakim.* (in/dh)

Mafirion menilai kematian korban beserta bayi yang masih dikandungnya merupakan tragedi kemanusiaan yang mencerminkan belum optimalnya perlindungan terhadap warga sipil di wilayah konflik.

Baca Juga:

• Kemenag Siapkan Materi Edukasi Cegah Penyebaran LGBT, Libatkan Tokoh Agama

Ia meminta pemerintah segera membuka kronologi kejadian secara transparan, mengungkap pelaku penembakan, serta memastikan adanya proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

"Penembakan ini harus diusut tuntas melalui investigasi yang independen, transparan, dan akuntabel. Pemerintah harus membuka secara jelas kronologi kejadian, mengungkap siapa pelakunya, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum," katanya.

Menurut Mafirion, pengungkapan kasus secara menyeluruh penting untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, sekaligus mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Ia menegaskan setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dan memperoleh rasa aman.

Selain itu, Mafirion menilai konflik berkepanjangan di Papua telah memberikan dampak besar terhadap masyarakat sipil. Tidak hanya menimbulkan korban jiwa, konflik juga membuat warga kehilangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, hingga mata pencaharian.

Ia mendorong pemerintah mengedepankan penyelesaian konflik melalui dialog, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mafirion juga meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap warga sipil, terutama perempuan dan anak yang dinilai menjadi kelompok paling rentan dalam konflik bersenjata. Menurutnya, negara harus memastikan masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan aman tanpa ancaman kekerasan.

Diketahui, peristiwa penembakan terjadi di rumah orang tua korban di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Kamis (2/7/2026). Lokasi kejadian berada tidak jauh dari sejumlah kantor pemerintahan serta pos dan markas TNI.

Salah satu peluru dilaporkan menembus dinding kayu rumah dan mengenai kepala korban yang tengah mengandung delapan bulan. Melkiana Duwita bersama bayi yang dikandungnya meninggal dunia akibat insiden tersebut.

Sementara itu, Komando Operasi Habema membantah terlibat dalam penembakan dan menyatakan tembakan berasal dari kelompok bersenjata.* (in/dh)

Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi'i, mengatakan penyusunan materi dilakukan setelah menggelar rapat pimpinan bersama jajaran pejabat Eselon I dan II Kemenag. Menurutnya, isu tersebut menjadi perhatian serius karena telah masuk dalam kategori ancaman nonmiliter sebagaimana diatur dalam Perpres tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Terbitkan Perpres Pertahanan, Penyebaran Budaya LGBTQ Masuk Ancaman Nonmiliter

Syafi'i menjelaskan, penyusunan materi edukasi juga didasarkan pada pandangan berbagai tokoh agama di Indonesia. Ia mengaku telah berdiskusi dengan perwakilan sejumlah agama terkait persoalan tersebut.

Menurutnya, para tokoh agama yang diajak berdiskusi memiliki pandangan yang sama bahwa praktik LGBTQ tidak dibenarkan dalam ajaran agama masing-masing.

"Saya sudah tanya kepada para tokoh agama. Tokoh Katolik bilang, LGBTQ tidak dibenarkan di Katolik. Tokoh Hindu mengatakan hal yang sama. Buddha hal yang sama. Kristen hal yang sama. Islam apalagi," katanya.

Ia menilai pandangan para tokoh agama menjadi salah satu landasan penting dalam menyusun langkah edukasi dan pencegahan. Syafi'i menegaskan setiap kebijakan maupun gerakan sosial di Indonesia harus tetap berpedoman pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pancasila.

Menurutnya, sila pertama Pancasila menjadi dasar yang menjiwai seluruh sila lainnya. Karena itu, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus dipahami dalam kerangka nilai ketuhanan.

"Tidak ada kegiatan, tidak ada keputusan, tidak ada kebijakan apa pun di republik ini yang boleh bertentangan dengan konstitusi atau Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," ujarnya.

Syafi'i meminta agar materi edukasi yang tengah disusun Kemenag tetap mengacu pada pandangan agama yang berlaku di Indonesia. Ia menegaskan sikap Kemenag dalam menyusun materi tersebut akan dibangun berdasarkan ketentuan yang telah menjadi dasar kebijakan pemerintah.

"Semua mengatakan bahwa LGBTQ bertentangan dengan ajaran agama dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945," pungkasnya.* (in/dh)

Prosesi pelepasan digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Senin (6/7/2026), dan dihadiri Wakil Bupati Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Asahan, jajaran Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Asahan, serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara

Sementara itu, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Asahan Agus Ramanda menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Asahan atas dukungan yang terus diberikan terhadap kegiatan kepramukaan. Ia berharap seluruh peserta mampu mengharumkan nama daerah selama mengikuti Jambore Daerah XI Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Asahan menegaskan bahwa jambore bukan sekadar kegiatan berkemah, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, serta mempererat persaudaraan antarsesama anggota Pramuka dari berbagai daerah.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum bagi peserta untuk belajar, bertukar pengalaman, serta meningkatkan kemampuan dalam suasana kebersamaan. Karena itu, para peserta diminta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh agar memperoleh pengalaman dan keterampilan yang bermanfaat.

Bupati juga berpesan kepada pimpinan kontingen dan para pembina agar memberikan pendampingan serta pengawasan secara maksimal selama kegiatan berlangsung. Selain itu, peserta diminta menjaga disiplin, menaati seluruh peraturan, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, serta menjaga nama baik Kabupaten Asahan.

Mengakhiri sambutannya, Taufik Zainal Abidin secara resmi melepas Kontingen Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Asahan untuk mengikuti Jambore Daerah XI Gerakan Pramuka Sumatera Utara dengan harapan mampu membawa prestasi sekaligus pengalaman berharga bagi para peserta.* (dh)

Rakorpem dihadiri Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, para asisten, seluruh pimpinan OPD, serta camat se-Kota Tanjungbalai. Agenda diawali dengan pemaparan dari sejumlah perangkat daerah, di antaranya Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Daerah (BPKPD), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Baca Juga:

• Kabar Gembira! Pemko Tanjungbalai Hapus Denda PBB-P2 hingga 31 Agustus 2026

Pada sektor keuangan daerah, BPKPD melaporkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), retribusi daerah, serta langkah-langkah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mahyaruddin menegaskan setiap OPD harus melakukan evaluasi dan bergerak cepat agar target PAD dapat tercapai hingga akhir tahun anggaran.

Selain itu, Wali Kota juga meminta OPD yang belum menayangkan proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem Inaproc agar segera memenuhi ketentuan sesuai regulasi yang berlaku. Beberapa kecamatan yang disebut masih perlu menindaklanjuti kewajiban tersebut antara lain Kecamatan Datuk Bandar Timur, Teluk Nibung, dan Sei Tualang Raso.

Dalam arahannya, Mahyaruddin menekankan agar seluruh OPD menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus selaras dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) serta didukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Wali Kota juga mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS. Menurutnya, hasil pembangunan diharapkan mulai terlihat pada 2027 melalui kerja sama lintas OPD yang berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Mahyaruddin mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi daerah. Ia berharap potensi Kota Tanjungbalai semakin dikenal luas sehingga mampu meningkatkan citra daerah, tidak hanya di Sumatera Utara tetapi juga di tingkat nasional.* (dh)

Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Adinata Syariah 2026 yang berlangsung di Jakarta, Senin (6/7/2026). Pada ajang yang diselenggarakan CNN Indonesia bekerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) itu, Sumatera Utara meraih penghargaan pada kategori Nilai Ekspor Halal.

Baca Juga:

• Aceh Borong 9 Penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2026, Raih Juara Utama Inklusi Keuangan Syariah

Ia berharap penghargaan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

"Kami berharap momentum ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha serta seluruh pemangku kepentingan dan mewujudkan ekonomi syariah Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing," ujar Sholahudin.

Adinata Syariah 2026 merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen, inovasi, serta kontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan.

Di bawah kepemimpinan Bobby Nasution, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong penguatan sektor ekonomi syariah. Sebelumnya, Bobby juga menerima penghargaan sebagai Provinsi Investor Syariah dari PT Bursa Efek Indonesia atas kontribusi dalam pengembangan pasar modal syariah. Selain itu, Sumut juga menjadi salah satu provinsi dengan tingkat konsumsi produk halal yang tinggi di Indonesia.

Acara penganugerahan turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma'ruf Amin, serta sejumlah gubernur, wali kota, bupati, dan para pemangku kepentingan di bidang ekonomi syariah.* (dh)

Saksi Heri Subagiyo yang merupakan admin bidang logistik di PT Garuda Emas Express memberikan keterangan di hadapan majelis hakim saat diperiksa sebagai saksi dalam perkara dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Saiful Abdi.

Baca Juga:

• Stand Bapperida Diserbu Pengunjung PRSU 2026, 6 Program Prioritas Bobby Nasution Dipastikan Masuk Tahap Implementasi

Ia juga menyatakan tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Bahrun Walidin alias Baron terkait pengadaan Smartboard. Menurutnya, pertemuan dengan Baron hanya sebatas diperkenalkan di kantor dan tidak membahas proyek tersebut.

Saat dicecar mengenai perbedaan keterangannya di persidangan dengan isi BAP, Heri menyatakan keterangan yang disampaikannya di persidangan merupakan yang sebenarnya. Ia mengklaim beberapa bagian dalam BAP dibuat berdasarkan arahan saat proses pemeriksaan sehingga memilih mencabut keterangannya.

Majelis hakim kemudian menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, keterangan yang disampaikan di persidangan menjadi acuan dalam proses pembuktian. Hakim juga meminta saksi menjelaskan alasan pencabutan keterangannya dan mengingatkan bahwa seluruh kesaksian diberikan di bawah sumpah.

Selain mencabut sejumlah poin dalam BAP, Heri juga menyatakan spesifikasi pengadaan Smartboard yang dipermasalahkan sebenarnya telah sesuai dengan surat pesanan.

Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa menyampaikan kekecewaannya karena Heri merupakan saksi ketiga yang mencabut keterangannya di BAP. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian dalam proses pembuktian perkara.

Sebelumnya, dua saksi lain juga telah mencabut sebagian keterangannya dalam BAP saat memberikan kesaksian di persidangan.

Perkara ini menjerat mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Saiful Abdi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadi, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto Seputra atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Smartboard Tahun Anggaran 2024.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Langkat menyatakan sejumlah saksi lain, termasuk mantan Penjabat Bupati Langkat Faisal Hasrimy dan Bahrun Walidin alias Baron, telah dipanggil untuk memberikan keterangan dalam persidangan sesuai mekanisme yang berlaku.* (dh)

Penghargaan yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia bekerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

Baca Juga:

• Gubernur Aceh Surati Presiden Prabowo soal Blok Andaman, Minta Revisi Skema Pengelolaan dan Bagi Hasil Migas

Raihan tersebut meliputi Juara 2 Kategori Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah, Juara 2 Pariwisata Ramah Muslim, Juara 2 Inkubasi Bisnis Usaha Syariah, Juara 3 Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah, Juara 3 Rencana Aksi Daerah, Juara 4 Keuangan Mikro Syariah, Juara 4 Ekonomi Pesantren, serta Juara 5 Zona Kuliner Halal, Aman, Sehat (KHAS).

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) sekaligus Wakil Presiden RI periode 2019–2024, KH Ma'ruf Amin, menegaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah memerlukan dukungan berkelanjutan melalui penguatan kebijakan, penyempurnaan regulasi, dan sinkronisasi program lintas sektor. Menurutnya, Anugerah Adinata Syariah diharapkan menjadi pemicu lahirnya transformasi ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Direktur Eksekutif KNEKS Sholahudin Al Aiyub mengatakan penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi administratif, tetapi juga penilaian atas dampak nyata pengembangan ekonomi syariah terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Anugerah ini adalah bentuk apresiasi sekaligus penghargaan yang tidak hanya mengukur administratif, tapi juga melihat dampak nyata dari ekonomi syariah yang tentu untuk kemaslahatan masyarakat. Ini harus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyebut sembilan penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Aceh dalam mengembangkan ekonomi syariah.

"Sembilan penghargaan yang kita bawa pulang malam ini adalah hasil kerja keras seluruh masyarakat Aceh. Ini bukan sekadar pencapaian seremonial, melainkan amanah besar untuk terus menghadirkan inovasi ekonomi syariah yang berdampak langsung pada kesejahteraan umat," kata Fadhlullah.

Turut mendampingi Wakil Gubernur Aceh dalam acara tersebut jajaran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Aceh serta sejumlah pejabat Pemerintah Aceh.* (dh)

Yakub mengatakan, pandangan yang mengaitkan keterlibatan DHF dengan posisi Didit Hediprasetyo sebagai putra Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika publik. Namun, menurutnya, menyimpulkan bahwa kehadiran yayasan tersebut merupakan bentuk intervensi kekuasaan terhadap ruang seni merupakan penilaian yang terlalu dini.

Baca Juga:

• Prabowo dan PM Singapura Perkuat Kemitraan, 26 Kesepakatan Strategis Disepakati

Ia menilai keterlibatan DHF seharusnya dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan ekosistem seni, bukan representasi kepentingan politik. Yakub juga mengingatkan bahwa Didit Hediprasetyo telah lama dikenal sebagai desainer dan pelaku industri kreatif dengan rekam jejak di bidang seni dan desain, jauh sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Menurut Yakub, dukungan terhadap penyelenggaraan festival seni merupakan praktik yang lazim di berbagai negara. Pendanaan dapat berasal dari yayasan, lembaga filantropi, maupun sektor swasta selama tidak disertai upaya mengendalikan isi maupun arah kebebasan berkarya para seniman.

Ia menegaskan bahwa keberadaan sponsor tidak serta-merta menghilangkan independensi dunia seni. Yang lebih penting, kata dia, adalah menjaga batas yang jelas antara dukungan pendanaan dengan intervensi terhadap kemerdekaan berekspresi.

"Hal yang perlu dilakukan adalah menjaga batas yang tegas antara dukungan pendanaan dan intervensi kemerdekaan berkarya atau berekspresi," ujarnya.

Yakub menambahkan, ruang seni harus tetap menjadi ruang yang netral dan bebas dari kepentingan politik maupun simbolik. Menurutnya, keberlanjutan ekosistem seni tidak hanya membutuhkan dukungan pendanaan, tetapi juga komitmen semua pihak untuk menjaga independensi dan kebebasan berekspresi.

"Ekosistem seni memerlukan dukungan yang luas. Namun, dukungan tersebut harus mampu membatasi diri agar ruang seni tetap netral dan merdeka. Itulah hakikat kesenian yang harus kita jaga bersama," tutupnya.* (dh)

Berdasarkan prakiraan BMKG, cuaca berawan diperkirakan terjadi di Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Barat, Simeulue, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Nagan Raya, Bener Meriah, dan Kota Sabang.

Baca Juga:

• BMKG Prediksi Cuaca Sumut Hari Ini: Medan Berpotensi Diguyur Hujan Ringan, Sejumlah Wilayah Berawan

BMKG juga memprediksi udara kabut terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan udara kabur berpotensi terjadi di Aceh Timur, Pidie, Bireuen, dan Kota Subulussalam. Di sisi lain, hujan ringan diperkirakan mengguyur Kabupaten Aceh Tamiang serta Kota Langsa.

Suhu udara di Aceh diprakirakan berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 40–99 persen. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi jarak pandang di wilayah yang mengalami kabut maupun udara kabur, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berkendara.

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing guna mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.* (dh)

Berdasarkan prakiraan BMKG, hujan ringan berpotensi mengguyur sejumlah daerah, di antaranya Tapanuli Utara, Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Labuhanbatu, Dairi, Toba, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Serdang Bedagai, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, serta Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Binjai, dan Kota Tebing Tinggi.

Baca Juga:

• BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Hari Ini: Jakarta Cerah, Jakarta Timur Berpotensi Berawan

BMKG mencatat suhu udara di Sumatera Utara berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celsius. Suhu terendah diperkirakan terjadi di wilayah pegunungan seperti Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan, sedangkan suhu tertinggi berpotensi terjadi di Medan, Deli Serdang, Langkat, Labuhanbatu, Serdang Bedagai, dan sejumlah wilayah pesisir yang mencapai 32 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan udara diperkirakan berada pada kisaran 58 hingga 99 persen. Kondisi tersebut berpotensi mendukung terbentuknya hujan ringan di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga sore hari.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan ketika bepergian, serta selalu memantau informasi cuaca terbaru untuk mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu.* (dh)

Berdasarkan prakiraan BMKG, cuaca cerah diperkirakan terjadi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Barat, dan Kota Jakarta Selatan. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 46–82 persen.

Baca Juga:

• BMKG Prediksi Cuaca Jawa Barat Hari Ini: Bandung Cerah, Sejumlah Daerah Masih Berawan

Secara umum, suhu udara di wilayah Jakarta diperkirakan berada pada kisaran 27 hingga 34 derajat Celsius. Kondisi cuaca yang cenderung cerah diperkirakan mendukung aktivitas masyarakat, meski suhu udara pada siang hari berpotensi terasa cukup panas.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondisi tubuh dengan mencukupi kebutuhan cairan, menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari saat beraktivitas di luar ruangan, serta terus memantau informasi cuaca terbaru untuk mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu.* (dh)

Berdasarkan prakiraan BMKG, cuaca cerah diprediksi terjadi di Kabupaten Bogor, Sukabumi, Bandung, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bandung Barat, serta sejumlah kota seperti Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Banjar.

Baca Juga:

• BMKG Prediksi Cuaca DIY Hari Ini: YOGYAKARTA Cerah, Bantul Diselimuti Udara Kabur

BMKG juga mencatat suhu udara di wilayah Jawa Barat berkisar antara 15 hingga 35 derajat Celsius. Suhu terendah diprakirakan terjadi di Kabupaten Garut dengan kisaran 15–22 derajat Celsius, sedangkan suhu tertinggi berpotensi terjadi di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang mencapai 35 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan udara di wilayah Jawa Barat diperkirakan berada pada kisaran 40 hingga 99 persen. Kondisi tersebut membuat masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan, memperbanyak konsumsi air putih saat cuaca panas, serta mewaspadai perubahan cuaca di wilayah yang masih berpotensi berawan.

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca sebagai langkah antisipasi apabila terjadi perubahan kondisi atmosfer yang dapat memengaruhi aktivitas harian.* (dh)

Berdasarkan prakiraan BMKG, Kabupaten Kulon Progo diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar 22–30 derajat Celsius dan tingkat kelembapan antara 68–94 persen.

Baca Juga:

• BMKG Prediksi Cuaca Bali Hari Ini: Denpasar Cerah Berawan, Sejumlah Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan Ringan

Cuaca cerah juga diperkirakan terjadi di Kabupaten Gunungkidul dengan suhu 22–32 derajat Celsius dan kelembapan 63–93 persen. Adapun Kabupaten Sleman diprediksi cerah dengan suhu 22–31 derajat Celsius serta kelembapan 59–91 persen.

Untuk Kota Yogyakarta, BMKG memprakirakan cuaca cerah sepanjang hari dengan suhu udara berkisar 22–33 derajat Celsius dan kelembapan udara 56–91 persen.

Masyarakat diimbau tetap menjaga kondisi tubuh saat beraktivitas di luar ruangan mengingat suhu udara pada siang hari diperkirakan cukup panas. Selain itu, warga di wilayah Bantul juga diminta memperhatikan kondisi jarak pandang apabila berkendara ketika udara kabur terjadi.

BMKG mengimbau masyarakat agar terus memantau perkembangan informasi cuaca terbaru sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu.* (dh)

Berdasarkan prakiraan BMKG, Kabupaten Jembrana diperkirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu udara berkisar 25–30 derajat Celsius dan kelembapan 74–92 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini: Banda Aceh Cerah, Sejumlah Wilayah Diguyur Hujan Ringan

Sementara itu, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Buleleng diprediksi cerah dengan suhu udara 25–30 derajat Celsius. Adapun Kota Denpasar diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu berkisar 25–32 derajat Celsius serta kelembapan udara 68–87 persen.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap mempersiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan, terutama di wilayah yang berpotensi diguyur hujan ringan. Pengendara juga diminta meningkatkan kewaspadaan karena kondisi jalan dapat menjadi licin saat hujan turun.

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.* (dh)

MEDAN – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara atas dugaan penganiayaan terhadap seorang tahanan bernama Samuel Hutasoit.

Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Ferry Walintukan, mengatakan setiap laporan yang diterima akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Kekerasan di Daycare Little Aresha, 27 Orang Kini Jadi Tersangka

Ferry menegaskan, Polda Sumatera Utara akan menangani laporan tersebut secara profesional dan transparan.

Selain itu, pihaknya akan mengkaji seluruh materi laporan agar proses penanganannya berjalan sesuai prosedur.

Laporan terhadap Josua dibuat oleh ibu Samuel, Lince Manalu (65), pada Jumat (3/7/2026).

Kuasa hukum korban, Umar Tarigan, mengatakan laporan itu telah diterima dengan nomor STTLP/B/1072/VII/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara.

"Kami melaporkan dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Kepala BNN Kabupaten Deli Serdang terhadap klien kami, Samuel Hutasoit alias SH," kata Umar.

Samuel merupakan satu dari empat orang yang diamankan BNN Kabupaten Deli Serdang saat razia di sebuah kafe di kawasan Patumbak.

Keempatnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan perusakan kendaraan petugas saat razia berlangsung.

Menurut Umar, dugaan penganiayaan terjadi di ruang penyidik Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan pada Kamis (2/7/2026) pagi.

Ia mengatakan, sebelum tim kuasa hukum tiba mendampingi pemeriksaan, Josua diduga datang ke ruang penyidik dan meminta Samuel dikeluarkan dari ruang tahanan.

"Klien kami menceritakan kepada kami bahwa sebelum kami datang, Kepala BNN Deli Serdang masuk ke ruang penyidik dan menginterogasi klien kami. Saat klien kami sedang duduk, dadanya ditendang dua kali. Itulah pengakuan yang disampaikan klien kami kepada kami," ujarnya.

Umar juga menyebut, setelah kejadian itu Samuel dibawa ke salah satu ruangan pejabat di Polrestabes Medan untuk memberikan klarifikasi yang kemudian videonya beredar di media sosial.

"Klien kami dibawa ke salah satu ruangan petinggi di Polrestabes Medan. Dalam kondisi tangan masih terikat, dia diminta memberikan klarifikasi dan mengakui sebagai provokator dalam keributan pada 28 Juni lalu di Patumbak," katanya.

Namun, Umar membantah kliennya sebagai provokator.

"Menurut keterangan klien kami, dia bukan provokator. Bahkan, ada video yang menunjukkan bahwa dia justru melerai masyarakat agar tidak melakukan perusakan," ucapnya.

Selain melaporkan Kepala BNN Kabupaten Deli Serdang, pihak kuasa hukum juga membuat laporan terpisah terhadap sejumlah oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang terkait dugaan penganiayaan terhadap empat kliennya saat proses penangkapan.

"Tadi kami membuat dua laporan polisi secara terpisah. Yang pertama terkait dugaan penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh oknum Satpol PP Deli Serdang terhadap empat klien kami saat penangkapan di Patumbak," katanya.

Menurut Umar, para kliennya mengaku mengalami kekerasan selama perjalanan menuju Polrestabes Medan.

"Sepanjang perjalanan di dalam mobil, klien kami dipukuli, disepak, diinjak, bahkan dipukul menggunakan kayu," ujarnya.

Sementara itu, Josua Tampubolon membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

"Tidak benar. SH sudah membuat video bahwa dia tidak dianiaya," kata Josua.

Hingga saat ini, Polda Sumatera Utara menyatakan laporan tersebut masih dalam tahap penanganan awal.

Belum ada kesimpulan ataupun penetapan tersangka dalam perkara ini.* (d/ad)

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo.

Menurutnya, inisiatif warga menunjukkan kepedulian tinggi agar akses transportasi tetap dapat digunakan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Sayangkan OTT KPK di Langkat: Korban Utamanya Masyarakat

Pemerintah, kata dia, tetap memiliki tanggung jawab memastikan seluruh infrastruktur memenuhi standar keamanan.

"Kita berterima kasih, pasti. Tapi, aksi swadaya itu belum cukup. Masih ada beberapa hal teknis yang harus kita tambahkan di sana (jembatan) agar memenuhi standar keamanan," ujar Dody saat meninjau jalan di Bojonegara, Serang, Senin (6/7/2026).

Sebagai tindak lanjut, Dody dijadwalkan mengunjungi Aceh pada Selasa (7/7/2026) untuk melihat langsung kondisi Jembatan Enang-Enang dan memastikan kelayakannya.

"Besok saya ke Aceh untuk memastikan bahwa jembatan layak dilewati. Sekali lagi, kita harus berterima kasih kepada masyarakat yang sudah berinisiatif memperbaiki di sana," katanya.

Jembatan Enang-Enang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada November tahun lalu.

Kerusakan tersebut membuat akses utama menuju kawasan Dataran Tinggi Gayo terputus selama berbulan-bulan.

"Itu (perbaikan swadaya) belum cukup, masih ada beberapa hal yang harus ditambah. Pemerintah tetap harus memastikan bahwa jembatan tersebut benar-benar aman bagi masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, masyarakat di Kecamatan Pintu Rime Gayo secara swadaya mengumpulkan dana untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak karena merasa akses vital tersebut belum kunjung diperbaiki pemerintah.

Inisiator perbaikan, Sahrial Abadi, mengatakan jalur tersebut akhirnya kembali dibuka setelah proses pengaspalan dan pembangunan jembatan selesai.

"Jalan hari ini resmi kita buka, proses pengaspalan dan perbaikan jembatan sudah selesai. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu," ungkap Sahrial saat peresmian, Kamis (2/7/2026).

Peresmian jalan berlangsung penuh haru.

Didampingi tokoh ulama Aceh, Tengku Muhammad Yusuf Nasir, Sahrial meresmikan pembukaan kembali jalur tersebut melalui prosesi pemotongan pita yang disambut antusias masyarakat.

Menurut Sahrial, dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat mencapai sekitar Rp1 miliar.

Dana itu seluruhnya berasal dari sumbangan warga, tanpa menggunakan anggaran pemerintah.

"Saat ini uang sejumlah Rp 526.000.000 sudah terpakai, masih ada sisa sekitar Rp 555.000.000 lagi yang belum terpakai nanti untuk pembangunan dinding penahan jalan, tempat ibadah dan fasilitas lainnya," ujarnya.

Ia menegaskan, perbaikan Jalan dan Jembatan Enang-Enang bukan hanya soal membuka kembali akses transportasi, tetapi juga menjadi simbol kuatnya semangat gotong royong masyarakat Gayo.

Gerakan swadaya itu bermula pada Mei 2026 ketika warga menyewa satu unit ekskavator menggunakan dana patungan.

Selain mengumpulkan uang, masyarakat juga menyumbangkan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung operasional alat berat.

Saat itu, arus kendaraan dialihkan ke jalur alternatif Simpang Lancang–Wih Porak.

Namun jalur tersebut dinilai sempit, rusak, dan sering menyebabkan antrean panjang.

Perbaikan swadaya masyarakat sempat memicu polemik setelah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh menghentikan sementara penggunaan Jalan dan Jembatan Enang-Enang pada 22 Juni 2026 dengan alasan faktor keselamatan.

Kebijakan tersebut menuai kritik dari masyarakat.

Setelah mendapat berbagai masukan, Kepala BPJN Aceh, Zulkarnain, kembali mendatangi lokasi dan menyampaikan klarifikasi serta permintaan maaf.

"Sebenarnya yang saya sampaikan kemarin bukan menutup total Jalan Enang-Enang. Yang kami maksud hanya kendaraan dengan muatan berlebih yang tidak diperbolehkan melintas. Jadi jangan salah mengartikan. Saya meminta maaf," tutur Zulkarnain.

Pembukaan kembali Jalan dan Jembatan Enang-Enang disambut gembira warga karena jalur tersebut merupakan akses utama aktivitas ekonomi masyarakat, terutama petani dan pedagang di kawasan Dataran Tinggi Gayo.

Salah seorang pedagang, Halidin, mengaku akses yang kembali dibuka membuat waktu tempuh distribusi hasil pertanian menjadi jauh lebih singkat dibandingkan harus melewati jalur alternatif.

"Pemerintah harusnya malu, cukuplah sekali terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini, penanganan bencana ini harusnya diutamakan, kasihan masyarakat yang kesusahan berdagang atau bertani di kebun jalannya banyak rusak," tuturnya.* (km/ad)

YOGYAKARTA – Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir.

Polresta Yogyakarta kembali menetapkan 14 tersangka baru sehingga jumlah tersangka dalam perkara ini bertambah menjadi 27 orang.

Baca Juga:

• Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Asrul Azis Taba, Ini Alasannya

"Peran masing-masing yang kita tetapkan sebagai tersangka di antaranya 10 orang pengasuh sama seperti sebelumnya (penetapan tersangka sebelumnya) 11 orang pengasuh kita tetapkan tersangka total 21 orang pengasuh dari kelas baby sampai kelas TK," ujar dia, Senin (6/7/2026).

Selain pengasuh, polisi juga menetapkan seorang satpam dan petugas kebersihan sebagai tersangka.

Menurut Apri, keduanya diduga mengetahui adanya dugaan tindak pidana namun tidak melaporkannya.

"Terkait satpam dan yang bersih-bersih di dalam UU Perlindungan anak ada kata-kata membiarkan seharusnya kalau mengetahui ada tindak pidana melaporkan ke pihak kepolisian," ujar dia.

Apri belum menjelaskan apakah ke-14 tersangka baru tersebut langsung ditahan.

Ia mengatakan proses pemeriksaan terhadap para tersangka masih berlangsung.

"Pemanggilannya 14 orang hari ini, saat ini masih pemeriksaan," ujarnya.

Dengan penambahan ini, total tersangka dalam kasus dugaan kekerasan di Daycare Little Aresha menjadi 27 orang.

Sebelumnya, polisi telah menetapkan 13 tersangka yang terdiri atas satu kepala yayasan, satu kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh.

Sementara itu, proses hukum terhadap para tersangka yang lebih dahulu ditetapkan juga telah memasuki tahap berikutnya.

Penyidik kepolisian telah melimpahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta, Hartono mengatakan berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 setelah melalui pemeriksaan jaksa.

"Berdasarkan pemeriksaan formal maupun material yang dilakukan JPU berkas perkara dari penyidik Polresta Yogyakarta telah dinyatakan lengkap atau P21," ujar Hartono.

Untuk menangani perkara tersebut, Kejari Kota Yogyakarta membentuk tim gabungan jaksa penuntut umum bersama Kejati DIY.

Langkah itu dilakukan mengingat jumlah tersangka dalam perkara ini cukup banyak dan penanganannya dinilai memerlukan koordinasi yang lebih intensif.

Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha menjadi perhatian publik karena melibatkan puluhan orang yang bekerja di lingkungan penitipan anak.

Proses penyidikan terhadap para tersangka baru masih terus berlangsung.* (km/ad)

MEDAN – Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyelidikan dugaan korupsi proyek pengadaan meubelir senilai Rp48,4 miliar di Kabupaten Langkat justru turut menjadi perhatian aparat penegak hukum lain.

Kasus ini kini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Sayangkan OTT KPK di Langkat: Korban Utamanya Masyarakat

Penyelidikan Kejatisu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor Print-60/L.2/Fd.2/12/2025 yang diterbitkan pada 2 Desember 2025.

Dari hasil pemeriksaan auditor, ditemukan pola pengadaan yang dinilai tidak lazim.

Pada paket meubelir SMP yang dikerjakan PT Bismacindo Perkasa, proses pengadaan melalui e-katalog tercatat dimulai pada 20 Februari 2025 pukul 18.28 WIB.

Proses negosiasi kemudian berlangsung hingga pukul 02.15 WIB dini hari sebelum akhirnya disetujui.

Sementara itu, pada paket meubelir SD yang dikerjakan PT Dharma Adji Sejahtera, proses juga berlangsung tidak biasa.

Paket dibuat pada 21 Februari 2025 pukul 02.21 WIB, lalu negosiasi hingga persetujuan selesai pada pukul 06.01 WIB.

Fakta ini menimbulkan sorotan karena seluruh proses berlangsung di luar jam kerja pemerintahan dan terjadi tidak lama setelah Syah Afandin dan wakilnya dilantik di Kabupaten Langkat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Ilhamsyah Bangun belum memberikan keterangan atas konfirmasi wartawan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat, David Pardede menegaskan bahwa mekanisme e-katalog sepenuhnya dilakukan oleh perangkat daerah pengguna anggaran, bukan oleh unit PBJ.

"Yang ngeklik, bayar, SPJ, menerima barang, dan menyalurkan barangnya di dinas semua," kata David.

Ia menjelaskan, Pengguna Anggaran (PA) bertugas menginput paket, sementara transaksi e-katalog dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Untuk nilai di atas Rp200 juta, PBJ hanya menangani pengadaan melalui tender.

PPK dalam proyek tersebut diduga dijabat Supriadi, yang saat ini juga berstatus terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard tahun anggaran 2024 yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Langkat.

Proyek pengadaan meubelir tahun anggaran 2025 itu sendiri dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat untuk kebutuhan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), baik negeri maupun swasta.

Total nilai proyek mencapai Rp48,4 miliar yang terbagi dalam dua paket besar.

PT Dharma Adji Sejahtera memperoleh paket SD senilai Rp21,6 miliar, sementara PT Bismacindo Perkasa mengerjakan paket SMP senilai Rp26,7 miliar.

Pelaksanaan proyek berlangsung selama Februari hingga Juni 2025.

Dari hasil audit, terdapat indikasi mark-up yang menimbulkan potensi kerugian negara.

Pada paket SD, kerugian diperkirakan lebih dari Rp1,5 miliar, sedangkan pada paket SMP disebut melebihi Rp4,5 miliar.

Auditor juga menemukan indikasi bahwa perusahaan pelaksana bukan produsen utama barang, melainkan hanya perantara dari sejumlah pemasok lain.

Hingga kini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara masih melanjutkan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat.

Belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini.* (sp/ad)