BANDA ACEH- Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Mapolda Aceh, Kamis (1/10/2026). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran personel serta ASN Polri di lingkungan Polda Aceh.

Rangkaian upacara diawali dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam mempertahankan ideologi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca Juga:

• Beda Panggung Saat Suyudi Di-fit and Proper Test di DPR, Listyo Sigit Dampingi Prabowo di Lubang Buaya

Upacara tersebut diikuti para pejabat utama, perwira, bintara, tamtama hingga ASN Polri. Seluruh peserta mengikuti setiap rangkaian kegiatan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, peserta mengikuti pembacaan teks Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ikrar untuk tetap setia mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia yang Berdaulat, Adil, dan Makmur". Tema tersebut menjadi pengingat pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan nilai-nilai Pancasila harus terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari, termasuk ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pemersatu bangsa. Karena itu, semangat persatuan, gotong royong, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman perlu terus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas," ujarnya.

Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang peristiwa 30 September 1965 serta para Pahlawan Revolusi yang gugur dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Melalui peringatan tersebut, Polda Aceh menegaskan pentingnya menjaga nilai persatuan dan mengamalkan Pancasila dalam pelaksanaan tugas kepolisian maupun kehidupan bermasyarakat.* (dh)

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh M. Nasir melalui Sekretaris Dinas, Dr. Zulkifli, mengatakan festival literasi tidak hanya menjadi kegiatan tahunan, tetapi juga bagian dari upaya membangun ekosistem literasi yang kuat di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Digaji APBN 2 Tahun! Cek Besaran Penghasilan Manajer Koperasi Merah Putih Tembus Rp 8,3 Juta

Menurut Zulkifli, literasi saat ini tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis. Literasi juga menjadi fondasi dalam meningkatkan kecerdasan, daya saing, serta kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, penguatan literasi dinilai menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aceh yang tangguh dan berkarakter.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, lanjutnya, berkomitmen mendukung dan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota, termasuk Aceh Tengah, dalam membangun visi literasi Aceh yang unggul dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli juga memaparkan capaian pembangunan literasi di Aceh dan Aceh Tengah yang diukur melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM).

Mulai 2025, pengukuran IPLM menggunakan instrumen dan metodologi baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025. Penilaian tersebut terdiri dari dimensi kinerja sebesar 70 persen serta dimensi kepatuhan atau fisik sebesar 30 persen.

Sementara itu, pengukuran TKM mengacu pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025, yang mencakup dimensi pra-membaca sebesar 15 persen, saat membaca 50 persen dan pasca-membaca sebesar 35 persen.

Berdasarkan data 2025 yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, IPLM Provinsi Aceh tercatat sebesar 45,29, sedangkan IPLM nasional mencapai 54,8. Kabupaten Aceh Tengah tercatat memiliki IPLM sebesar 7,33.

Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan untuk menghadirkan berbagai inovasi dan kebijakan afirmatif dalam memperkuat pembangunan literasi di Aceh Tengah.

Di sisi lain, indikator Tingkat Kegemaran Membaca menunjukkan capaian yang berbeda. TKM Kabupaten Aceh Tengah pada 2025 tercatat sebesar 59,35, sedikit lebih tinggi dibandingkan TKM Provinsi Aceh sebesar 59,23 dan capaian nasional sebesar 54,8.

"Hal ini menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Aceh Tengah cukup tinggi. Namun, kondisi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta pemerataan layanan perpustakaan di seluruh wilayah," ujarnya.

Festival Literasi Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk mendorong kebangkitan literasi daerah sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, komunitas literasi, pegiat baca, pelajar dan masyarakat.

Zulkifli berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi perkembangan literasi serta pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah dan Provinsi Aceh.

"Kami berharap kegiatan ini berjalan lancar dan membawa manfaat besar bagi kemajuan literasi di Kabupaten Aceh Tengah dan Provinsi Aceh secara keseluruhan," kata Zulkifli.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, komunitas literasi, pegiat baca, pelajar dan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam Festival Literasi Kabupaten Aceh Tengah 2026.* (dh)

Dalam sidak pada Selasa (29/9/2026), Rico menemukan sejumlah kondisi kantor yang dinilai tidak terawat. Di antaranya debu tebal, berkas yang berserakan, lampu mati hingga sarang laba-laba di sejumlah ruangan. Rico juga menemukan asbak rokok di salah satu ruangan, padahal kantor pemerintahan tersebut merupakan kawasan tanpa rokok.

Baca Juga:

• Baru Terserap 15% dari Rp 565 M Rico Waas Desak OPD Gaspol Realisasi Dana Bencana Medan

"Kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Setiap ASN harus memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan kerjanya," kata Erfin, Kamis (1/10/2026).

Menurut Erfin, persoalan yang ditemukan di Kantor Kelurahan Dwikora tidak hanya berkaitan dengan kebersihan. Kondisi lingkungan kerja juga dinilai mencerminkan kedisiplinan dan kepedulian aparatur serta dapat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kebersihan dan kenyamanan kantor bukan sekadar persoalan tampilan, tetapi mencerminkan disiplin, kepedulian, dan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat," tegasnya.

Erfin menegaskan kantor kelurahan merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, aparatur diminta memastikan lingkungan kerja siap digunakan untuk memberikan pelayanan publik.

"Jangan menunggu sidak pimpinan baru berbenah. Pimpinan unit kerja harus memastikan seluruh jajarannya memiliki tanggung jawab yang sama terhadap kondisi kantor dan kualitas pelayanan," ujarnya.

Terkait kemungkinan sanksi, Erfin mengatakan keputusan akan bergantung pada hasil pemeriksaan. Jika ditemukan dugaan pelanggaran disiplin berat, sanksi dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan penonaktifan dari jabatan.

"Kalau dari hasil pemeriksaan nanti didapati dugaan pelanggaran disiplin berat, tentu ada konsekuensi sesuai ketentuan. Termasuk kemungkinan dinonaktifkan dari jabatan," kata Erfin.

Sebelumnya, saat sidak, Rico meminta seluruh jajaran Kelurahan Dwikora berbenah. Ia juga meminta Inspektorat memeriksa kondisi kantor dan aparatur di kelurahan tersebut.

Rico menemukan sejumlah ruangan dalam kondisi berdebu dan dipenuhi sarang laba-laba. Ia mempertanyakan kondisi tersebut di tengah adanya keluhan mengenai keterbatasan ruangan di Kantor Kelurahan Dwikora.

Tindak lanjut berupa pembinaan dan pemeriksaan oleh Inspektorat kini menjadi bahan evaluasi Pemko Medan terhadap kedisiplinan aparatur serta kualitas pelayanan di Kelurahan Dwikora. Perkembangan mengenai ada atau tidaknya sanksi lebih lanjut akan menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat.* (tm/dh)

Persetujuan tersebut diberikan setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan mengenai pemberhentian Listyo Sigit serta hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi. Ketua DPR Puan Maharani kemudian meminta persetujuan peserta rapat untuk pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri dan disetujui secara aklamasi.

Baca Juga:

• Beda Panggung Saat Suyudi Di-fit and Proper Test di DPR, Listyo Sigit Dampingi Prabowo di Lubang Buaya

"Setuju," jawab peserta rapat.

Dengan keputusan tersebut, Listyo Sigit akan mengakhiri masa jabatannya sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Listyo resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2021. Informasi resmi Polri mencatat Listyo menjabat sejak tanggal tersebut.

Berdasarkan perhitungan hingga 1 Oktober 2026, Listyo Sigit telah memimpin Polri selama sekitar 5 tahun 8 bulan. Masa jabatan tersebut menjadikannya Kapolri dengan masa kepemimpinan terpanjang pada era Reformasi dan berada di urutan kedua dalam daftar masa jabatan Kapolri setelah Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.

Raden Said Soekanto tercatat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara sejak 29 September 1945 hingga 14 Desember 1959. Sementara itu, daftar resmi Polri mencatat Listyo mulai menjabat pada 27 Januari 2021.

Selama menjabat, Listyo Sigit melalui dua masa pemerintahan, yakni pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

Pergantian tersebut bermula dari Surat Presiden (Surpres) yang dikirim Prabowo kepada DPR. Surat tertanggal 30 September 2026 itu memuat usulan pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kapolri sekaligus pengangkatan Kapolri baru. Komisi III DPR kemudian menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi pada Kamis pagi.

Suyudi yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden. Dalam fit and proper test, Suyudi memaparkan visi, misi, serta programnya sebagai calon pimpinan Polri.

Setelah mendapat persetujuan Komisi III, nama Suyudi dibawa ke rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan hasil keputusan tersebut selanjutnya akan dikirimkan kepada Presiden.

Puan juga menyampaikan bahwa Suyudi akan dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis siang setelah seluruh proses administrasi di DPR selesai.

Sementara itu, Listyo Sigit tercatat sebagai Kapolri ke-25 berdasarkan daftar resmi Polri. Dengan berakhirnya masa jabatannya, posisi pucuk pimpinan Polri selanjutnya akan beralih kepada Suyudi Ario Seto setelah proses pelantikan oleh Presiden.* (k/dh)

Kasubdit III Jatanras Polda Sumut Kompol Jama Kita Purba mengatakan kedua pelaku langsung menuju Medan setelah melakukan perampokan dan pembunuhan.

Baca Juga:

• Pelarian Berakhir di Medan! 2 Perampok & Pembunuh Wakil Rektor IT&B Karo Ditangkap, Mobil Xforce Sempat Raib

Setelah itu, kedua pelaku kembali bergerak menuju sebuah warung internet (warnet) di Jalan Manunggal, Kabupaten Deli Serdang.

"Sekitar pukul 02.00 WIB, kembali ke warnet di Jalan Manunggal," kata Jama.

Kedua pelaku kemudian mempersiapkan rencana untuk melarikan diri ke Provinsi Sumatera Selatan. Mereka berencana menjual mobil milik korban di Palembang.

"Rencana hari Senin tanggal 28 September, kedua pelaku akan berangkat ke Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, untuk menjual mobil milik korban," ungkapnya.

Namun, rencana tersebut gagal setelah tim gabungan Jatanras Polda Sumut bersama Satreskrim Polres Karo menangkap keduanya.

Kedua diduga pelaku diamankan pada Senin (28/9/2026) sekitar pukul 04.00 WIB. Keduanya ditangkap bersama mobil milik korban di Jalan Manunggal 4, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam pemeriksaan awal, kedua pelaku mengakui telah melakukan pencurian. Mereka juga mengaku melakukan kekerasan terhadap korban setelah aksinya diketahui.

"Dari interogasi awal, kedua orang diduga pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian dan karena ketahuan oleh korban mengakibatkan kedua orang diduga pelaku melakukan pemukulan dan mencekik leher korban sampai meninggal dunia," pungkas Jama.* (ds/dh)

Selain menghadirkan saksi dan ahli, JPU juga akan mengajukan sejumlah alat bukti dalam persidangan. Bukti tersebut meliputi surat, keterangan terdakwa, serta bukti elektronik.

Baca Juga:

• Sidang MK soal Syarat Pendidikan Gibran, Eks Komisioner KPU: Dokumen Pendaftaran Tak Bisa Ditolak, Tapi Belum Tentu Benar

Dalam persidangan, JPU kembali menguraikan secara singkat perkara yang didakwakan kepada Dokter Tifa. Jaksa menyebut terdakwa didakwa melakukan fitnah, pencemaran nama baik, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

JPU juga menyebut tuduhan mengenai keaslian ijazah S1 Jokowi sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang akan dibuktikan di persidangan.

"Perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Ir. H. Joko Widodo mengalami kerugian immateriil, yaitu tercemarnya nama baik saksi Ir. H. Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya," ucap JPU dalam persidangan.

Jaksa menegaskan perkara tersebut tidak berkaitan dengan larangan seseorang menyampaikan pendapat, kritik, maupun pandangan di ruang publik. Menurut JPU, yang akan diuji dalam persidangan adalah rangkaian perbuatan yang dinilai memiliki konsekuensi hukum.

"Penuntut Umum akan membuktikan bahwa perkara ini tidak berdiri hanya pada satu kalimat atau satu unggahan yang terpisah. Surat dakwaan menguraikan rangkaian perbuatan yang dilakukan melalui beberapa platform yang menurut Penuntut Umum saling berkaitan dan ditujukan kepada persoalan yang sama, yakni tuduhan mengenai keaslian ijazah S1 saksi Ir. H. Joko Widodo," tutur jaksa.

Rencana menghadirkan 94 saksi dan 26 ahli tersebut sebelumnya juga telah disampaikan dalam penanganan perkara. Polda Metro Jaya menyebut penyidik telah memeriksa 94 saksi dan 26 ahli dalam proses penyidikan kasus terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Persidangan perkara Dokter Tifa selanjutnya akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak JPU sesuai jadwal yang ditetapkan majelis hakim.* (oz/dh)

Harga bawang merah tercatat naik 10,15 persen menjadi Rp41.250 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting yang mencapai 17,02 persen menjadi Rp81.150 per kilogram.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp 18.000 per Dolar AS, Mengapa Intervensi BI Belum Mampu Redam Badai Global?

Minyak goreng kemasan bermerek I turut naik 0,41 persen menjadi Rp24.450 per liter.

Di sisi lain, sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga. Bawang putih turun 0,25 persen menjadi Rp38.900 per kilogram.

Harga beras kualitas bawah II turun 0,34 persen menjadi Rp14.650 per kilogram. Beras medium I turun 1,2 persen menjadi Rp16.400 per kilogram, sedangkan beras medium II turun 1,52 persen menjadi Rp16.150 per kilogram.

Beras kualitas super I turun 3,43 persen menjadi Rp17.350 per kilogram. Sementara beras kualitas super II turun 4,32 persen menjadi Rp16.600 per kilogram.

Harga cabai merah besar juga turun 0,35 persen menjadi Rp56.750 per kilogram. Cabai rawit hijau turun 3,54 persen menjadi Rp65.450 per kilogram.

Komoditas daging sapi kualitas I tercatat turun 2,66 persen menjadi Rp148.400 per kilogram. Daging sapi kualitas II turun 0,77 persen menjadi Rp142.050 per kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada gula pasir premium yang turun 2,45 persen menjadi Rp19.900 per kilogram. Sementara gula pasir lokal turun 1,04 persen menjadi Rp18.950 per kilogram.

Harga minyak goreng curah turun 1,47 persen menjadi Rp20.100 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek II juga turun 2,98 persen menjadi Rp22.800 per liter.

Sementara itu, harga telur ayam ras segar tercatat turun 2,34 persen menjadi Rp29.250 per kilogram.

Data PIHPS tersebut menunjukkan pergerakan harga pangan pada awal Oktober 2026 cukup beragam, dengan sejumlah komoditas mengalami kenaikan dan lainnya mencatat penurunan.* (oz/dh)

Pada pembukaan perdagangan Kamis, rupiah berada di level Rp17.915 per dolar AS. Posisi ini melemah 21 poin atau 0,12 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.894 per dolar AS.

Baca Juga:

• Buka Perdagangan Oktober 2026, IHSG Bolak-balik Hijau-Merah Pagi Ini

Dengan posisi tersebut, rupiah hanya berjarak sekitar Rp63 dari level Rp18.000 per dolar AS.

Sehari sebelumnya, Rabu (30/9/2026), rupiah sempat bergerak menguat. Pada pembukaan perdagangan, rupiah menguat 56 poin atau 0,31 persen menjadi Rp17.925 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.981 per dolar AS.

Penguatan berlanjut pada perdagangan pagi. Hingga pukul 11.38 WIB, rupiah tercatat berada di kisaran Rp17.854 per dolar AS.

Pergerakan positif tersebut terjadi setelah harga minyak dunia mengalami penurunan cukup besar. Kondisi pasokan energi yang mulai membaik di kawasan Timur Tengah turut menjadi salah satu sentimen yang diperhatikan pasar.

Harga minyak mentah Brent pada perdagangan sebelumnya turun 2,8 persen atau US$2,94 menjadi US$102,35 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun US$3,50 atau 3,8 persen menjadi US$89 per barel.

Penurunan harga minyak memberikan ruang bagi rupiah untuk menguat karena kondisi tersebut dapat memengaruhi kebutuhan devisa untuk impor energi.

Namun, penguatan rupiah tersebut belum bertahan sepenuhnya. Pada Kamis pagi, rupiah kembali tertekan dan bergerak mendekati level Rp18.000 per dolar AS.

Pergerakan nilai tukar rupiah masih dipengaruhi berbagai sentimen, mulai dari arah dolar AS, kondisi pasar global, harga minyak dunia hingga perkembangan pasokan energi di kawasan Timur Tengah.

Bank Indonesia sebelumnya juga disebut melakukan langkah stabilisasi melalui pasar valuta asing, termasuk pasar spot, Non-Deliverable Forward (NDF), dan Domestic Non Deliverable Forward (DNDF).

Pergerakan rupiah pada awal Oktober 2026 menjadi perhatian pasar setelah mata uang Garuda sempat menguat cukup jauh dari level Rp18.000 pada perdagangan sebelumnya. Pelaku pasar masih mencermati perkembangan rupiah sepanjang perdagangan Kamis.* (vv/dh)

Berdasarkan data RTI Business, IHSG menguat 0,15% ke level 6.080,43 pada pukul 09.05 WIB. Saat pembukaan perdagangan, indeks sempat berada di level terendah 6.062,81.

Baca Juga:

• Anjlok Rp 14 Ribu Cek Daftar Terbaru Harga Emas Antam per 1 Oktober 2026

Sepanjang perdagangan 2026, IHSG dalam data tersebut tercatat mengalami pelemahan hingga 29,91%.

Aktivitas perdagangan saham pagi ini mencatat volume sebesar 6,63 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp1 triliun. Sementara frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 175.668 kali.

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 236 saham menguat, 277 saham melemah, dan 207 saham stagnan.

Sementara itu, indeks LQ45 juga bergerak melemah 0,30% ke level 599,348.

Pergerakan IHSG pada awal perdagangan menjadi perhatian investor seiring pasar saham bergerak fluktuatif pada pembukaan perdagangan Oktober 2026.* (d/dh)

Berdasarkan data Logam Mulia, harga emas Antam sebelumnya berada di level Rp2.595.000 per gram. Penurunan tersebut terjadi pada perdagangan awal Oktober 2026 setelah harga emas sempat menguat pada perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Warga Medan Siap-siap Listrik Padam 4 Jam Hari Ini, Cek Daftar 14 Jalan Terdampak

Harga emas Antam 0,5 gram: Rp1.340.500.

Harga emas Antam 1 gram: Rp2.581.000.

Harga emas Antam 2 gram: Rp5.102.000.

Harga emas Antam 3 gram: Rp7.628.000.

Harga emas Antam 5 gram: Rp12.680.000.

Harga emas Antam 10 gram: Rp25.305.000.

Harga emas Antam 25 gram: Rp63.137.000.

Harga emas Antam 50 gram: Rp126.195.000.

Harga emas Antam 100 gram: Rp252.312.000.

Harga emas Antam 250 gram: Rp630.515.000.

Harga emas Antam 500 gram: Rp1.260.820.000.

Harga emas Antam 1.000 gram: Rp2.521.600.000.

Harga tersebut merupakan harga dasar yang tercantum pada laman resmi Logam Mulia. Nilai yang tercantum belum termasuk pajak yang dikenakan sesuai ketentuan transaksi pembelian emas.

Dengan penurunan Rp14.000 per gram, harga emas Antam ukuran 1 gram pada Kamis (1/10/2026) berada di level Rp2.581.000. Pergerakan harga emas selanjutnya dapat berubah mengikuti pembaruan harga dari Logam Mulia.* (ri/dh)

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan harga BBM subsidi tetap mengikuti kebijakan pemerintah. Berdasarkan kebijakan tersebut, harga BBM subsidi tidak akan dinaikkan hingga akhir 2026.

Baca Juga:

• Cek Dompet Ini Rincian Lengkap Harga BBM Pertamina per 1 Oktober: Dari Sumut Hingga Jawa

Sementara itu, harga BBM nonsubsidi juga belum mengalami perubahan. Pertamina mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum melakukan penyesuaian harga, termasuk kondisi masyarakat dan daya beli.

"Adapun untuk BBM nonsubsidi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat maka sampai saat ini masih diterapkan harga yang sama dengan periode sebelumnya," kata Kitty.

Dengan demikian, memasuki Oktober 2026 belum terdapat perubahan harga BBM Pertamina. Harga BBM nonsubsidi tetap akan dievaluasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor serta kondisi yang berkembang.

Untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, harga BBM nonsubsidi yang berlaku antara lain Pertamax Rp15.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp19.150 per liter, Pertamax Turbo Rp19.600 per liter, Dexlite Rp23.700 per liter, dan Pertamina Dex Rp25.200 per liter.

Pertamina menyatakan evaluasi harga BBM nonsubsidi akan terus dilakukan sesuai dengan berbagai faktor yang memengaruhi kebijakan harga. Sementara itu, harga BBM subsidi tetap mengikuti kebijakan pemerintah hingga akhir 2026.* (oz/dh)

Listyo Sigit hadir dalam upacara yang dipimpin langsung Prabowo di Monumen Pancasila Sakti. Dalam agenda tersebut, Listyo terlihat bersama sejumlah pejabat negara, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

Baca Juga:

• Tok DPR Sahkan Komjen Suyudi Jadi Kapolri Baru Gantikan Listyo Sigit Secara Aklamasi

Sementara itu, proses pergantian Kapolri berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Komisi III DPR menggelar fit and proper test terhadap Suyudi yang diajukan Presiden Prabowo sebagai calon Kapolri menggantikan Listyo Sigit.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan pimpinan DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Prabowo terkait usulan pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kapolri sekaligus pengangkatan Kapolri baru.

Surpres tersebut bernomor R57/Surpres/09/2026 dan tertanggal 30 September 2026. Setelah surat diterima, Badan Musyawarah DPR menugaskan Komisi III untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto pada Kamis (1/10/2026).

"Maka sesuai dengan barusan digelar Badan Musyawarah DPR, hari ini 1 Oktober pagi, menugaskan Komisi III DPR melaksanakan uji kelayakan terhadap Komjen Suyudi, calon Kapolri," kata Habiburokhman.

Uji kelayakan terhadap Suyudi dimulai sekitar pukul 09.20 WIB. Dalam agenda tersebut, Suyudi memaparkan visi dan misinya sebagai calon Kapolri sebelum menjalani pendalaman dari anggota Komisi III.

Listyo Sigit diketahui masih menjalankan agenda kedinasan sebagai Kapolri pada saat proses fit and proper test Suyudi berlangsung. Pergantian jabatan Kapolri sendiri masih melalui tahapan yang ditetapkan setelah adanya Surpres dari Presiden kepada DPR.* (in/dh)

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta persetujuan peserta rapat untuk menetapkan Suyudi secara aklamasi. Seluruh peserta rapat kemudian menyatakan setuju.

Baca Juga:

• Surpres Prabowo Tiba di DPR Komjen Suyudi Disiapkan Gantikan Kapolri Listyo Sigit, DPR Langsung 'Fit and Proper Test'

Fit and proper test terhadap Suyudi dimulai sekitar pukul 09.20 WIB. Dalam agenda tersebut, Suyudi menyampaikan visi dan misinya sebagai calon Kapolri sebelum Komisi III melakukan pendalaman dan rapat pleno untuk mengambil keputusan.

Suyudi merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden (Surpres) kepada DPR. Surat bernomor R57/Surpres/09/2026 tersebut tertanggal 30 September 2026 dan berisi usulan pemberhentian Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri serta pengangkatan Kapolri baru.

Ketua Komisi III sebelumnya menyampaikan bahwa pimpinan DPR menerima Surpres tersebut pada Kamis pagi. Setelah itu, Badan Musyawarah DPR menugaskan Komisi III untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi.

Suyudi saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia diusulkan untuk menggantikan Listyo Sigit yang telah menjabat sebagai Kapolri sejak Januari 2021.

Setelah persetujuan Komisi III, proses pergantian Kapolri dilanjutkan ke Rapat Paripurna DPR. Dalam perkembangan berikutnya pada Kamis (1/10/2026), Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui pengangkatan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Rapat paripurna tersebut juga menyetujui laporan Komisi III mengenai pemberhentian dengan hormat Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri.* (k/dh)

Peluncuran sertifikasi tersebut dilakukan bersamaan dengan ajang Fastmarkets International Aluminium Conference 2026 yang berlangsung pada 15-17 September 2026. Forum tersebut menjadi salah satu pertemuan tahunan industri aluminium global dan pada tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-40.

Baca Juga:

• Vonis 7 Tahun Tak Diterima, 3 Eks Pejabat Inalum dan Bos PASU Ajukan Banding di Kasus Korupsi Aluminium Alloy Rp141 M

INALUM menyebut peluncuran sertifikasi tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan daya saing aluminium Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan industri global terhadap produk dengan jejak karbon yang lebih rendah.

Perusahaan juga menegaskan keunggulan proses produksinya karena peleburannya ditopang oleh energi listrik berbasis tenaga air. INALUM selama ini memanfaatkan energi berbasis tenaga air atau renewable energy dalam proses peleburan aluminium.

Direktur Pengembangan Usaha dan Komersial INALUM, Arif Haendra, mengatakan Sertifikasi Green Aluminium ditujukan untuk memperkuat nilai tambah produk sekaligus membuka peluang dan akses pasar yang lebih luas.

"Pasar global semakin memberikan perhatian terhadap produk aluminium dengan jejak karbon yang lebih rendah. INALUM memiliki keunggulan karena proses produksi aluminium kami ditopang oleh energi berbasis tenaga air (renewable energy). Keunggulan ini ingin kami terjemahkan menjadi posisi tawar yang lebih kuat, sehingga produk aluminium Indonesia semakin kompetitif dan memiliki akses yang lebih luas di pasar internasional," ujar Arif.

Langkah tersebut turut diperkuat melalui kerja sama INALUM dengan sejumlah mitra internasional, di antaranya Mitsubishi RtM Jepang, Hartree, serta MIND ID Trading (MIT) Singapore-Concord Inggris.

Kerja sama dengan mitra global tersebut menjadi bagian dari upaya INALUM memperluas jejaring internasional sekaligus membuka peluang pengembangan pasar bagi produk aluminium Indonesia.

Kepala Grup Komersial dan Manajemen Rantai Pasok INALUM, Jevi Amri, mengatakan Sertifikasi Low Carbon Aluminium juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menyesuaikan produk dengan perubahan kebutuhan pelanggan.

"Bagi kami, Low Carbon Alumunium bukan hanya tentang proses produksi yang lebih rendah emisi, tetapi juga bagaimana keunggulan tersebut dapat menjawab kebutuhan pelanggan dan menciptakan peluang pasar baru. INALUM ingin memastikan bahwa kekuatan energi bersih yang kita miliki dapat memberikan nilai tambah sekaligus memperkuat posisi aluminium Indonesia dalam rantai pasok global," tutur Jevi.

Menurut INALUM, penggunaan energi listrik berbasis tenaga air dalam proses peleburannya menjadi fondasi perusahaan untuk mengembangkan produk aluminium dengan jejak karbon lebih rendah dibandingkan produksi yang bergantung pada sumber listrik berbasis energi fosil.

Peluncuran Low Carbon Aluminium di ajang Fastmarkets International Aluminium Conference 2026 sekaligus menjadi sarana bagi INALUM untuk memperkenalkan kapabilitas industri aluminium Indonesia kepada pelaku industri, trader, pelanggan serta mitra strategis internasional.

INALUM menyatakan penguatan produk rendah emisi karbon dan kolaborasi dengan mitra global terus didorong untuk meningkatkan daya saing aluminium Indonesia sekaligus mendukung perkembangan industri aluminium dunia menuju rantai pasok yang lebih berkelanjutan.* (dh)

Surpres tersebut diterima pimpinan DPR pada Kamis (1/10/2026). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan surat itu tertanggal 30 September 2026 dan berisi usulan pemberhentian serta pengangkatan dalam jabatan Kapolri.

Baca Juga:

• Komisi III DPR Gelar Uji Kelayakan Komjen Suyudi Ario Seto Sebagai Calon Kapolri Baru

Setelah menerima surat tersebut, pimpinan DPR menugaskan Komisi III untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Komjen Suyudi Ario Seto pada hari yang sama. Penugasan itu diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Menugaskan Komisi III untuk melaksanakan uji kelayakan terhadap Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Apakah disepakati? Setuju," kata Habiburokhman dalam rapat.

Suyudi Ario Seto saat ini berpangkat Komisaris Jenderal Polisi dan menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI. Ia resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025 dan kemudian menyandang pangkat Komjen Pol. setelah kenaikan pangkat pada September 2025.

Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1994. Kariernya banyak berkaitan dengan bidang reserse. Ia pernah bertugas di Resmob Polda Metro Jaya dan menduduki sejumlah jabatan, termasuk Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, Kapolres Metro Jakarta Pusat hingga Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Kariernya kemudian berlanjut sebagai Wakapolda Metro Jaya pada 2023 dan Kapolda Banten pada 2024. Pada Agustus 2025, Suyudi ditunjuk menjadi Kepala BNN menggantikan Komjen Pol. Marthinus Hukom.Dalam proses pencalonannya sebagai Kapolri, Suyudi menjalani fit and proper test di Komisi III DPR pada Kamis (1/10/2026). Ia menjadi calon yang diusulkan Presiden untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Keputusan mengenai pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri masih harus melalui proses persetujuan DPR dan tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.* (dh)

ACEH TIMUR- Polres Aceh Timur melakukan pengecekan dan razia ruang tahanan untuk memastikan keamanan, ketertiban, serta kondisi kesehatan para tahanan di Rumah Tahanan Polres Aceh Timur, Rabu (30/9/2026) pagi.

Kegiatan tersebut dipimpin Pawas Polres Aceh Timur Ipda Agus Ramadhani, S.H., bersama Pamapta Ipda A. Turnip serta personel gabungan dari Satuan Samapta, Propam, Intelkam, Satresnarkoba dan petugas piket Tahti.

Baca Juga:

• Bahas Narkoba Hingga Asusila Kapolres Aceh Timur Turun Langsung 'Ngopi Bareng' Warga Peudawa

Pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan tahanan dan kondisi kesehatan. Petugas juga mengecek seluruh kamar untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang berada di dalam ruang tahanan.

Selain pemeriksaan, petugas memberikan arahan kepada para tahanan agar menjaga ketertiban dan mematuhi aturan selama menjalani masa penahanan.

Ipda Agus Ramadhani mengatakan razia dan pengecekan tahanan merupakan bagian dari pengawasan rutin untuk menjaga situasi keamanan di dalam ruang tahanan.

"Pengawasan terhadap tahanan tidak hanya bertujuan mencegah masuknya barang-barang terlarang, tetapi juga memastikan keamanan, ketertiban, dan kesehatan seluruh tahanan tetap terjaga. Kami ingin memastikan hak-hak dasar tahanan tetap diperhatikan, sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan di dalam ruang tahanan," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan barang-barang terlarang di dalam ruang tahanan.

Polres Aceh Timur menyatakan kegiatan tersebut akan terus dilakukan sebagai bagian dari pengawasan rutin terhadap kondisi ruang tahanan, termasuk aspek keamanan, ketertiban dan kesehatan para tahanan.

Pengecekan tersebut juga menjadi langkah antisipasi untuk mencegah masuknya benda-benda terlarang sekaligus memastikan situasi rumah tahanan tetap aman dan kondusif.* (dh)

BENER MERIAH- Polres Bener Meriah menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di halaman Mapolres Bener Meriah, Kamis (1/10/2026) sekitar pukul 08.00 WIB.

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti personel Polres Bener Meriah serta anggota Polsek jajaran.

Baca Juga:

• Warning Keras Hindari Pelanggaran Kapolres Bener Meriah Turun ke Pelosok Cek Proyek Air Bersih Warga

Sejumlah pejabat utama Polres Bener Meriah turut menghadiri kegiatan tersebut. Di antaranya Kabag Ops AKP Imil Yusni, S.H., M.H., para kepala satuan dan seksi, perwira staf serta para Kapolsek jajaran.

Dalam pelaksanaannya, pasukan upacara dibagi ke dalam beberapa pleton yang terdiri dari personel Sat Samapta, staf gabungan, Bhabinkamtibmas Polsek jajaran, Sat Lantas, Sat Intelkam serta Sat Reskrim dan Satresnarkoba.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur".

Rangkaian upacara diisi dengan pembacaan Teks Pancasila oleh Kasi Kum Polres Bener Meriah Iptu T. Buchari, S.H. Selanjutnya, Pembukaan UUD 1945 dibacakan Kasi Was Polres Bener Meriah Iptu Saifuddin M., S.H.

Sementara itu, Naskah Ikrar dibacakan Kasat Binmas Polres Bener Meriah AKP Hasman Hidayah, S.H.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tersebut menjadi momentum bagi jajaran Polres Bener Meriah untuk menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas.

Nilai-nilai tersebut diharapkan terus diterapkan dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, personel Polres Bener Meriah juga diingatkan untuk menjaga semangat persatuan dan menjalankan tugas dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.* (dh)

Informasi yang dilansir dari Instagram PLN UP3 Medan menyebut pemeliharaan jaringan dilakukan di wilayah kerja ULP Medan Baru.

Baca Juga:

• Sentil Kader IMM UMSU di Era AI, Anggota DPRD Medan: Jangan Cuma Jago Organisasi, Bikin Inovasi

Pemeliharaan jaringan tersebut meliputi pemotongan pohon serta penggantian sejumlah komponen jaringan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan.

PLN juga mengingatkan pelanggan yang menggunakan genset agar memisahkan instalasi genset dari instalasi listrik PLN selama proses pemeliharaan berlangsung.

Adapun 14 lokasi di Medan yang terdampak pemadaman listrik sementara yakni:

1. Jalan Sei Asahan
2. Jalan Sei Padang
3. Jalan Setia Budi sebagian
4. Jalan Murni
5. Jalan Perjuangan
6. Jalan Dwikora
7. Jalan Bahdamaris
8. Jalan Iskandar Muda sebagian
9. Jalan Karyawan
10. Jalan Sei Silau
11. Jalan Jamin Ginting sebagian
12. Jalan Abadi
13. Jalan Lobak
14. Jalan Masjid Setia Budi

Pemadaman tersebut bersifat sementara selama pekerjaan pemeliharaan jaringan berlangsung. Waktu penyalaan kembali menyesuaikan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan.

PLN mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mempersiapkan kebutuhan listrik sebelum jadwal pemadaman dimulai serta berhati-hati terhadap instalasi kelistrikan selama pekerjaan pemeliharaan berlangsung.* (ds/dh)

Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional tentang Besaran Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang mulai berlaku pada 5 Oktober 2026.

Baca Juga:

• MBG, Masihkah Ada Kesempatan Kedua?

"Sebelumnya masing-masing SPPG itu kemudian memberikan layanan MBG dengan jumlah penerima manfaat yang berbeda-beda, namun kemudian mendapatkan insentif yang sama, yaitu Rp6 juta per hari. Itu kemudian kami sesuaikan sesuai dengan proporsionalnya, yaitu kami kembalikan menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang dibagikan ke penerima manfaat," ujar Sudaryono dalam unggahan Instagram pribadinya, dikutip Kamis (1/10/2026).

Dengan skema baru tersebut, SPPG yang melayani lebih banyak penerima manfaat akan mendapatkan total insentif yang lebih besar dibandingkan SPPG dengan jumlah penerima yang lebih sedikit.

Sudaryono juga menjelaskan insentif hanya diberikan kepada SPPG yang tetap beroperasi dan menyalurkan MBG kepada penerima manfaat.

SPPG yang sedang disuspensi atau tidak beroperasi karena sekolah libur nasional maupun kondisi tertentu seperti bencana tidak akan mendapatkan insentif.

"Dapur SPPG itu tidak melayani penerima manfaat dalam pemberian MBG, sehingga insentif juga tidak diberikan," jelasnya.

Menurut Sudaryono, insentif SPPG merupakan bagian dari total anggaran MBG sebesar Rp15.000 untuk setiap porsi makanan.

Dari total anggaran tersebut, Rp10.000 dialokasikan untuk makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, Rp3.000 untuk operasional, sedangkan Rp2.000 menjadi insentif bagi SPPG.

"Rp2.000 ini adalah bagian dari Rp15.000 per porsi yang diberikan kepada setiap penerima manfaat, yang terdiri dari Rp10.000 untuk makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 adalah insentif," kata Sudaryono.

Perubahan skema tersebut membuat pemberian insentif tidak lagi menggunakan nilai tetap harian untuk seluruh SPPG. Besaran yang diterima akan dihitung berdasarkan jumlah porsi MBG yang benar-benar disalurkan kepada penerima manfaat.

Aturan baru mengenai insentif SPPG tersebut mulai berlaku pada 5 Oktober 2026 dan menjadi bagian dari penyesuaian tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.* (d/dh)

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan Surpres dari Presiden Prabowo Subianto telah diterima pimpinan DPR pada Rabu (30/9/2026).

Baca Juga:

• Survei INES catat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo capai 79,3 persen

Setelah menerima surat tersebut, Badan Musyawarah (Bamus) DPR menugaskan Komisi III untuk menjalankan proses uji kelayakan terhadap Suyudi.

"Maka sesuai dengan baru saja tadi digelar rapat Badan Musyawarah DPR ini hari ini tanggal 30 tadi menugaskan Komisi III untuk melaksanakan uji kelayakan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri," ujar Habiburokhman.

Penugasan tersebut kemudian disetujui peserta rapat.

"Apakah disepakati, saudara-saudara?" tanya Habiburokhman.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Komjen Suyudi Ario Seto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Presiden mengusulkannya sebagai calon Kapolri melalui Surpres Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026.

Proses uji kelayakan dan kepatutan kemudian menjadi kewenangan Komisi III DPR untuk menilai calon yang diajukan Presiden. Pada Kamis (1/10/2026), Komisi III DPR mulai menjalankan agenda uji kelayakan calon Kapolri terhadap Suyudi.

Pergantian Kapolri dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan Presiden dan DPR. Berdasarkan proses yang sedang berjalan, Suyudi masih berstatus sebagai calon Kapolri dan belum menjadi Kapolri definitif.

Sementara itu, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo masih tercatat sebagai Kapolri dalam pemberitaan resmi Polri pada September 2026.

Tahapan selanjutnya akan bergantung pada proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR serta mekanisme persetujuan dan pengangkatan sesuai ketentuan yang berlaku.* (d/dh)