MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan para finalis dan pemenang Duta Generasi Berencana (Genre) Kota Medan 2026 agar tidak hanya menjadikan gelar sebagai simbol prestasi.

Menurutnya, para Duta Genre harus mampu menjadi penggerak remaja yang aktif memberikan edukasi dan membawa perubahan positif di lingkungan masyarakat.

Baca Juga:

• Institut Bisnis dan Komputer Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Yayasan Basmi Kemiskinan Selangor, Mahasiswa KKN dan Magang di Malaysia

Acara tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Medan yang juga Bunda Genre Kota Medan, Airin Rico Waas, bersama jajaran perangkat daerah dan para undangan.

Menurut Rico Waas, ajang pemilihan Duta Genre bukan hanya menjadi kompetisi, tetapi juga ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menjadi teladan dalam menyampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat.

Pada malam grand final itu, Dhafa Khairi dan Syifa Bunga Caesarilya terpilih sebagai Duta Utama Genre Kota Medan 2026.

Sementara Galih Hadi Prawira dan Alifah Dzatil Izzah dinobatkan sebagai Runner Up I, disusul Deni Prana dan Agnes Nataneila Lim sebagai Runner Up II.

Adapun Faturrohman Al Gozi Harahap dan Raisya Kanya Lethizia terpilih sebagai Juara Favorit.

Bunda Genre Kota Medan, Airin Rico Waas, turut menyematkan selempang serta menyerahkan trofi dan hadiah kepada para pemenang.

Rico Waas mengatakan para Duta Genre yang terpilih kini memikul tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyosialisasikan pentingnya perencanaan kehidupan kepada remaja.

Mereka diharapkan mampu mengedukasi teman sebaya mengenai pendidikan, karier, hingga kehidupan berkeluarga yang sehat dan berkualitas.

"Duta Genre harus hadir di tengah remaja dengan pesan yang jelas, dekat, dan mudah dipahami. Sebagai konselor sebaya, kalian harus mampu menjadi tempat berbagi, memberikan informasi yang benar, dan mengarahkan kawan-kawan sebaya kepada pilihan hidup yang sehat. Jangan hanya aktif ketika ada acara, tetapi harus terus bergerak di sekolah, lingkungan, dan komunitas," kata Rico Waas.

Ia menjelaskan, Duta Genre juga memiliki peran penting dalam mengajak remaja menghindari pernikahan dini, hubungan seksual di luar pernikahan, serta penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang sebagai bagian dari upaya mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Rico Waas menegaskan bahwa kemampuan berbicara saja tidak cukup.

Seorang Duta Genre juga harus mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari.

"Duta yang terpilih harus mampu menjadi contoh dalam merencanakan pendidikan, karier, dan kehidupan berkeluarga. Masyarakat memerlukan anak-anak muda yang berani menyampaikan pentingnya mencegah pernikahan dini, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, serta perilaku berisiko lainnya," ujarnya.

Selain itu, Rico Waas mengingatkan seluruh remaja Kota Medan agar tidak mudah terpengaruh narkotika, judi online, tindakan kekerasan, perundungan (bullying), maupun berbagai bentuk pergaulan negatif lainnya yang dapat merusak masa depan.

"Beranilah menolak ajakan yang salah, walaupun ajakan itu datang dari kawan sendiri. Rencanakan masa depan dengan matang dan jangan biarkan keputusan sesaat merusak cita-cita yang sudah kalian bangun," pesannya.

Di akhir sambutannya, Rico Waas juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak.

Menurutnya, ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang sama dalam memberikan arahan, pengawasan, serta membangun komunikasi yang sehat agar keluarga menjadi tempat pertama bagi anak memperoleh perlindungan sekaligus dukungan dalam merencanakan masa depan.* (ad)

MEDAN – Musyawarah GM FKPPI Sumatera Utara menetapkan Dedi Rizaldi kembali terpilih sebagai Dansatgas PD II GM FKPPI Sumatera Utara untuk masa bakti 2026–2031.

Ini menjadi periode kedua bagi Dedi Rizaldi memimpin satuan tugas organisasi tersebut.

Baca Juga:

• Harga Semen Naik, Pelaku Konstruksi Khawatir Biaya Proyek dan Investasi Terdampak

Terpilihnya kembali Dedi Rizaldi dinilai sebagai bentuk kepercayaan anggota atas kepemimpinannya selama periode sebelumnya.

Ia dianggap berhasil menjalankan program organisasi serta memperkuat soliditas internal GM FKPPI Sumatera Utara.

Usai ditetapkan kembali sebagai Dansatgas, Dedi Rizaldi menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

"Alhamdulillah, saya diberikan amanah kembali. Ini tanggung jawab besar. Bersama Bang Alan Pane dan seluruh pengurus, kita akan terus memperkuat soliditas, loyalitas, dan pengabdian GM FKPPI untuk masyarakat dan bangsa," ujar Dedi Rizaldi.

Sementara itu, Alan Pane menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh kepemimpinan Dedi Rizaldi selama lima tahun ke depan.

Alan Pane menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pelaksanaan program kerja Dansatgas dalam upaya membesarkan GM FKPPI di Sumatera Utara.

Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, GM FKPPI Sumatera Utara diharapkan semakin aktif menjalankan berbagai kegiatan organisasi, mulai dari pembinaan kader, kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga memperkuat nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Kepengurusan baru juga diharapkan mampu mempererat sinergi antaranggota serta meningkatkan peran GM FKPPI sebagai organisasi kepemudaan yang aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah.* (ad)

MEDAN – Institut Bisnis dan Komputer Indonesia (IBKI) Medan menjalin kerja sama dengan Yayasan Basmi Kemiskinan Selangor, Malaysia, untuk memperluas pengalaman akademik dan praktik mahasiswa di tingkat internasional.

Melalui kerja sama ini, mahasiswa akan mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan magang di Kuala Lumpur selama satu bulan.

Baca Juga:

• Dokter Forensik Bantah Dugaan Penganiayaan pada Eks Istri Polisi di Medan, Hasil Forensik Tak Temukan Tanda Kekerasan

Pihak Institut Bisnis dan Komputer Indonesia menilai kemitraan internasional menjadi langkah penting untuk membuka akses terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pengalaman baru bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

Bentuk kerja sama yang disepakati meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran pengalaman akademik, serta pelaksanaan program magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa Institut Bisnis dan Komputer Indonesia di Yayasan Basmi Kemiskinan Selangor, Malaysia.

Dalam pelaksanaannya, Yayasan Basmi Kemiskinan Selangor akan menyediakan berbagai fasilitas bagi peserta program, mulai dari tempat tinggal di Kuala Lumpur, konsumsi, hingga uang saku selama menjalani kegiatan magang dan KKN.

Kesepakatan kerja sama tersebut ditandatangani oleh Ketua Yayasan Lembaga Manajemen Indonesia, Dr. Ir. HD. Melva Sitanggang, M.Si, bersama Ketua Yayasan Basmi Kemiskinan Selangor Malaysia.

Penandatanganan turut disaksikan Rektor Institut Bisnis dan Komputer Indonesia, Prof. Dr. Togu Harlen Lbn. Raja, SE, M.Si, di Aula Rapat Yayasan Basmi Kemiskinan, Kuala Lumpur, pada 30 Juli 2026.

Program KKN internasional perdana dijadwalkan dimulai pada 1 September 2026 di Kuala Lumpur.

Setelah pelaksanaan angkatan pertama, Institut Bisnis dan Komputer Indonesia berencana mengirimkan mahasiswa secara berkala setiap bulan untuk mengikuti program serupa.

Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Lembaga Manajemen Indonesia Dr. Ir. HD. Melva Sitanggang, M.Si menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut.

"Terima kasih kepada Ketua Yayasan Basmi Kemiskinan Selangor Malaysia atas kesediaannya menerima kerjasama antara Yayasan Lembaga Manajemen Indonesia yang menaungi Institut Bisnis dan Komputer Indonesia."

Sementara itu, Ketua Yayasan Basmi Kemiskinan Selangor Malaysia, Dr. Dato Zainal Abidin Bin Sakom, juga menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kerja sama antara kedua lembaga.

"Terima kasih atas terselenggaranya kerjasama ini."

Melalui program ini, diharapkan mahasiswa Institut Bisnis dan Komputer Indonesia tidak hanya memperoleh pengalaman akademik di luar negeri, tetapi juga meningkatkan wawasan internasional, kemampuan beradaptasi, serta keterampilan sosial yang dapat mendukung kesiapan mereka memasuki dunia kerja.* (ad)

Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dan menelusuri dugaan aliran dana dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Dugaan TPPU Febrie Adriansyah

"Tim penyidik juga melakukan penggeledahan di satu lokasi di daerah Bandung yakni rumah yang diduga milik tersangka NH," kata Anang Supriatna dalam siaran pers, Kamis (6/8/2026).

Dari hasil penggeledahan itu, penyidik menemukan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.

Selain melakukan penggeledahan, Kejagung juga memeriksa sembilan orang dalam perkara tersebut. Pemeriksaan dilakukan di dua lokasi berbeda.

Menurut Anang, empat orang diperiksa di Bandung, empat lainnya menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Sementara itu, tersangka Don Ritto juga diperiksa oleh penyidik.

"(Sedangkan) tersangka DR (Don Ritto) diperiksa di Kejaksaan Agung," ungkap Anang.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU.

Penyidik menduga tindak pidana tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai jaksa sekaligus pejabat struktural selama bertugas di Korps Adhyaksa.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono menjelaskan, dugaan pencucian uang itu dilakukan ketika Febrie masih aktif menjabat di lingkungan Kejaksaan.

"Modus secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat, mengabdikan diri di kejaksaan," ujar Rudi Margono di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Meski demikian, Rudi belum bersedia membeberkan lebih jauh mengenai konstruksi perkara maupun modus yang diduga digunakan karena masih berkaitan dengan proses pembuktian.

"Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Kalau kita sampaikan akan menyulitkan kita ke depannya," kata dia.

Dalam perkembangan terbaru, Kejagung juga menetapkan Nurman Herin dan pengacara Don Ritto sebagai tersangka.

Keduanya diduga memiliki keterlibatan dalam perkara dugaan TPPU bersama Febrie Adriansyah.

Penyidik masih terus mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri dokumen, aset, serta aliran dana yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.* (km/ad)

Pada Kamis, 6 Agustus 2026, penyidik memeriksa sembilan orang saksi dari pihak swasta dan melakukan penggeledahan di rumah salah satu tersangka di Bandung.

Baca Juga:

• Pemilik 995 Airsoft Gun di Yayasan Sekolah Buka Suara: Semua Punya Izin Resmi dari Mabes Polri

"Tim penyidik telah memanggil dan memeriksa 9 orang saksi dari pihak swasta," kata Anang Supriatna dalam siaran pers, Kamis (6/8/2026).

Anang menjelaskan, empat saksi diperiksa di Bandung, sementara empat lainnya menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Selain itu, tersangka berinisial DR atau Don Ritto juga diperiksa di Kejagung.

"(Sedangkan) tersangka DR (Don Ritto) diperiksa di Kejagung Agung," ungkap Anang.

Selain memeriksa para saksi, penyidik juga menggeledah rumah milik tersangka Nurman Herin yang berada di Bandung.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

"Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menemukan dokumen-dokumen terkait perbuatan pidana," jelas Anang.

Menurut Anang, seluruh rangkaian penyidikan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Langkah tersebut bertujuan melengkapi alat bukti sekaligus menelusuri aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

"Serta melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana," pungkasnya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU.

Penyidik menduga tindak pidana tersebut berkaitan dengan jabatan Febrie selama bertugas sebagai jaksa dan pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono sebelumnya menjelaskan bahwa dugaan TPPU dilakukan saat yang bersangkutan masih menjabat di Korps Adhyaksa.

"Modus secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat, mengabdikan diri di kejaksaan," ujar Rudi Margono di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Meski demikian, Rudi belum bersedia menjelaskan lebih rinci mengenai konstruksi perkara maupun modus yang diduga digunakan karena masih menjadi bagian dari proses pembuktian.

"Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Kalau kita sampaikan akan menyulitkan kita ke depannya," kata dia.

Dalam perkembangan terbaru, Kejagung juga menetapkan Nurman Herin dan pengacara Don Ritto sebagai tersangka.

Keduanya diduga terlibat dalam perkara dugaan TPPU bersama Febrie Adriansyah.

Penyidikan hingga kini masih terus berlangsung untuk mengungkap aliran dana serta aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut.* (km/ad)

JAKARTA – Penemuan 995 airsoft gun di sebuah yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, masih menjadi perhatian aparat kepolisian.

Di tengah proses penyelidikan, pihak yang mengaku sebagai pemilik airsoft gun menegaskan seluruh perlengkapan tersebut memiliki izin resmi.

Baca Juga:

• Ini Alasan Hakim PN Jaksel Tolak Permohonan Praperadilan Ganti Rugi Roy Suryo

"Saya klarifikasi ke Polres juga. Kemarin saya juga sudah bawa dokumen semua, sudah saya tunjukkan semua izin-izinnya dari berapa pucuk begitu, amunisi semua, spare part ada semua izinnya," jelas Alhadid, Kamis (6/8/2026).

Menurut Alhadid, izin tersebut terdaftar dengan nomor SI/5483-XII/2008.

Ia menjelaskan, 995 airsoft gun itu dibeli PT Lokta Karya Perbakin pada 2008 untuk kebutuhan atlet Southeast Asian Shooting Association (SEASA) Championship.

Setelah tidak lagi digunakan dalam pelatihan atlet, perlengkapan tersebut disimpan di yayasan sekolah pada 2020 sebagai bagian dari rencana pembentukan ekstrakurikuler menembak.

Namun, rencana tersebut batal terlaksana setelah pembina kegiatan meninggal dunia.

"Jadi dulu itu mau dipakai ekstrakurikuler tapi karena Jenderal Suryo meninggal, ya akhirnya kami enggak jadi (bikin) ekstrakurikuler itu," ujar Alhadid.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh airsoft gun tersebut kini sudah tidak dapat digunakan.

"Intinya semua ada izinnya, yang temuan 995 itu semua ada izinnya."

"Airsoft gun, 995 ya. Semua ada izinnya kok gitu," katanya.

Menurut Alhadid, penyimpanan airsoft gun selama ini juga dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, termasuk melepas seluruh magasin sebelum disimpan.

"Dan semua magazin juga dicopot. Itu udah suatu hal yang wajib dilakukan demi keamanan. Tapi belum ada aturan khususnya," ujarnya.

Alhadid membantah bahwa senjata api laras panjang maupun laras pendek yang ditemukan polisi merupakan milik PT Lokta Karya Perbakin atau IWD.

Ia mengaku mengetahui pemilik senjata api tersebut dan menyebut dokumen perizinannya juga telah diserahkan kepada penyidik.

"Senpi yang api itu bukan. Kita udah klarifikasi juga di Polres, itu ada pemiliknya dan itu ada izinnya juga. Kita kasih izinnya," katanya.

Selain itu, Alhadid juga membantah kepemilikan narkoba maupun VCD yang diduga berisi konten pornografi yang ditemukan di lokasi.

Menurut dia, sejak April 2026 penguasaan fisik yayasan telah berpindah kepada pihak lain sehingga barang-barang tersebut bukan menjadi tanggung jawab kliennya.

"Kalau narkoba ini sama video porno ini saya nggak tahu punya siapa, tapi yang pasti ditanyain ke pihak yang menguasai sejak April 2026 ini," ucapnya.

Ia menilai persoalan tersebut berawal dari sengketa internal di tubuh yayasan.

Sebelumnya, kuasa hukum yayasan, Hermawanto, mengungkapkan pihak sekolah menemukan total 995 pucuk senjata, amunisi, dan berbagai aksesori senjata saat membuka ruangan yang sebelumnya digunakan mantan ketua yayasan.

Sebulan kemudian, polisi kembali mendampingi pembukaan ruangan lain yang terkunci.

Dari lokasi tersebut ditemukan empat senjata laras panjang, dua senjata laras pendek, VCD yang diduga berisi konten pornografi, dua linting ganja, serta satu paket kecil sabu.

Polres Metro Jakarta Selatan kini masih mendalami seluruh temuan tersebut.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo mengatakan laporan masyarakat telah diterima dan penyelidikan masih berlangsung.

"Polres Metro Jakarta Selatan telah menerima laporan dari masyarakat terkait temuan senjata (terdiri dari air gun dan senjata api) yang tersimpan di salah satu ruangan di yayasan sekolah yang berlokasi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang selanjutnya dibuat dalam bentuk Laporan Polisi tertanggal 15 Juli 2026," kata Joko.

Penyidik masih menelusuri status kepemilikan seluruh barang bukti, termasuk senjata api, airsoft gun, amunisi, serta barang lain yang ditemukan di lokasi.* (kmcn/ad)

MEDAN – Dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara, Mistar Ritonga, membantah dugaan adanya tanda-tanda penganiayaan pada tubuh wanita berinisial W (30), mantan istri Brigadir I, yang ditemukan meninggal dunia akibat luka tembak di Kota Medan.

Pernyataan tersebut disampaikan Mistar saat memberikan keterangan di Polrestabes Medan, Kamis (6/8/2026), sekaligus menanggapi dugaan keluarga korban yang sebelumnya menyebut terdapat sejumlah luka yang dianggap tidak wajar.

Baca Juga:

• Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Bocah 6 Tahun di Tapsel, Diduga Masih Kerabat Korban

Mistar menjelaskan, lebam yang terlihat di bagian leher bukan merupakan bekas cekikan, melainkan perubahan yang terjadi secara fisiologis setelah korban mengalami luka tembak.

Hal serupa juga ditemukan pada bagian mata korban yang tampak membiru.

"Kalau mata lebam secara fisiologis bukan oleh karena kekerasan. Yang terjadi seperti kita ketahui bahwa luka tembaknya itu berjalan ataupun menelusuri juga di dasar tengkoraknya," ujarnya.

Ia menerangkan, di dasar tengkorak terdapat pembuluh darah yang dapat pecah akibat lintasan proyektil sehingga menimbulkan memar di sekitar mata.

"Di sana, ada pembuluh darah yang disebut dengan sirkulus willisi, yang mempunyai tiga percabangan, salah satunya mendarahi ke kelopak mata. Jadi, kalau dia pecah terjadi hematom namanya. Itu istilahnya lebih khas dia hematom kacamata," jelasnya.

Dokter forensik juga meluruskan anggapan keluarga mengenai luka jahitan di bawah dagu hingga leher korban.

Menurut Mistar, jahitan tersebut merupakan bagian dari prosedur autopsi menyeluruh yang dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian.

"Bukan hanya leher, kepala juga. Jadi, kami buka dari insisi sampai simfisis, atau perut bawahnya. Sesudah itu, kami keluarkan organ, diperiksa semua, baru kami jahit kembali," katanya.

Ia juga menjelaskan warna kebiruan pada kaki dan beberapa jari korban merupakan lebam mayat, bukan akibat penganiayaan.

"Lebam mayat itu ialah penumpukan cairan darah di posisi tubuh. Jadi, itu fisiologis, berbeda nanti dia lebamnya itu oleh karena kekerasan. Memang warnanya sama karena yang terlihat itu sama-sama warna darah atau hemoglobinnya," tandasnya.

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, Kombes Rio Nababan, juga memaparkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait kasus tersebut.

Menurut Rio, tim melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban, Brigadir I, pakaian keduanya, serta senjata api yang digunakan.

"Tujuannya untuk mencari Gunshot Residue atau GSR. Istilah awamnya, jejak tembakan," kata Rio.

Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan residu tembakan pada tubuh Brigadir I.

"Hasil swab untuk I, kami nyatakan negatif. Tidak ada jejak tembakan sama sekali di tubuhnya," ungkap Rio.

Sebaliknya, residu tembakan ditemukan pada tubuh korban.

"Untuk korban ada jejak di tangan sebelah kanan dan sekitar leher," ujarnya.

Selain itu, jejak residu juga ditemukan pada pakaian korban, terutama di bagian pundak kanan. Sementara pakaian Brigadir I dinyatakan negatif.

Tim Laboratorium Forensik juga memastikan proyektil yang ditemukan di tubuh korban berasal dari revolver kaliber 38 yang diamankan penyidik.

"Hasilnya identik bahwa proyektil yang ada di dalam tubuh korban tersebut berasal dari senjata yang diperiksakan oleh penyidik," jelas Rio.

Sebelumnya, keluarga korban menduga W meninggal bukan karena bunuh diri, melainkan akibat penganiayaan.

Dugaan itu muncul setelah keluarga melihat adanya lebam di leher, mata, paha, kaki, serta luka jahitan di bawah dagu.

Namun, hasil pemeriksaan dokter forensik dan Laboratorium Forensik Polda Sumut menyatakan tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban.

Polrestabes Medan hingga kini masih mendalami motif yang melatarbelakangi kematian W.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Calvijn Simanjuntak sebelumnya menyampaikan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban diduga mengakhiri hidup menggunakan senjata api jenis revolver milik mantan suaminya.

Polisi juga mengungkap sebelum suara tembakan terdengar dari dalam kamar mandi, korban sempat mengucapkan kalimat terakhir.

"Terakhir ada ucapan dari korban, maafkan saya. Setelah ucapan itu, dari dalam kamar mandi terdengar suara letusan satu kali," kata Calvijn.

Meski demikian, penyidik menegaskan proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk memastikan seluruh rangkaian peristiwa secara menyeluruh.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengakui kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara berdasarkan hasil Programme for International Student Assessment (PISA).

Meski demikian, ia menilai kondisi Indonesia tidak dapat disamakan dengan negara lain karena memiliki tantangan geografis yang jauh lebih kompleks.

Baca Juga:

• Pengamat Nilai Reshuffle Kabinet Bisa Jadi Opsi Tingkatkan Kepuasan Publik

Prabowo mengatakan hasil survei PISA menunjukkan kemampuan peserta didik Indonesia masih berada di bawah sejumlah negara di kawasan maupun negara maju.

"Ada suatu survei, survei namanya PISA, P-I-S-A, di mana membandingkan kualitas pendidikan berbagai negara. Kita termasuk tidak terlalu bagus, ya. Jadi skor PISA membaca, skor kita tadi kalau Anda lihat di situ, hanya sedikit di atas Filipina," kata Prabowo.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil survei tersebut, posisi Indonesia masih berada di bawah Thailand, Malaysia, Vietnam, Jepang, Singapura, Belanda, hingga rata-rata negara anggota OECD.

"Kita masih di bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Belanda, di bawah Vietnam, di bawah rata-rata OECD, di bawah Jepang, di bawah Singapura," lanjutnya.

Meski mengakui capaian pendidikan Indonesia masih perlu ditingkatkan, Prabowo menilai perbandingan dengan negara seperti Singapura harus melihat kondisi yang berbeda.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ratusan ribu sekolah yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari daerah pegunungan hingga pulau-pulau terluar.

"Kalau Singapura saya nggak terlalu, nggak usah kita terlalu khawatir kok, hanya negara 5 juta kok, satu kota, ya kan. Kalau Menteri Pendidikan Singapura itu sebetulnya nggak bisa dibandingkan dengan Menteri Pendidikan Indonesia, ya kan. Indonesia punya 388 ribu sekolah kalau tidak salah, nanti dicek ya," ujarnya.

Prabowo menggambarkan bahwa luas wilayah Indonesia membuat pengelolaan pendidikan memiliki tantangan yang jauh lebih besar dibanding negara yang wilayahnya lebih kecil.

"Jadi kalau saya, Singapura oke dia berhasil di satu kota, ya kan. Menteri Pendidikan tinggal keliling seluruh Singapura mungkin 2 jam dia bisa cek hampir semua sekolah di situ, terjangkau dari kantor dia. No, it's real, it's reality, it's reality. Dia berhasil, tapi kesulitan kita sangat besar," lanjutnya.

Meski memiliki tantangan yang berbeda, Prabowo menegaskan hasil PISA tidak boleh diabaikan.

Ia meminta seluruh pihak menjadikan hasil tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional.

Menurutnya, penilaian internasional tersebut dapat menjadi pengingat agar Indonesia terus melakukan pembenahan di sektor pendidikan.

"Ini orang luar lihat kita, ya kita boleh kita terima tapi kita jangan terlalu juga terlalu takut. Dia hanya lihat gambar dari luar, dia nggak lihat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sebagai negara yang sangat besar," ujarnya.

Prabowo menambahkan pemerintah akan terus mencari langkah-langkah untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut sehingga kualitas pendidikan Indonesia dapat meningkat.

"Ya, jadi ini yang saya maksud, sudah kita terima ini sebagai katakanlah peringatan, koreksi, dan kita cari bagaimana kita akan atasi," imbuhnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah akan menjadikan hasil evaluasi internasional sebagai salah satu acuan dalam memperbaiki kualitas pendidikan, tanpa mengesampingkan tantangan geografis dan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.* (d/ad)

JAKARTA – Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai hasil survei opini publik dapat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja.

Salah satu langkah yang dinilai dapat dipertimbangkan adalah melakukan perombakan atau reshuffle kabinet apabila diperlukan.

Baca Juga:

• Satgas PRR Perkuat Pengawasan Pemulihan Pascabencana di Aceh, Pastikan Dana Rp1,6 Triliun Tepat Sasaran

Menurutnya, hasil survei PPI yang tidak dipublikasikan pada Mei 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto masih berada di angka sekitar 70 persen.

Sementara itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan, termasuk para pembantu presiden, berada di kisaran 65 persen.

Ia menilai terdapat selisih antara tingkat kepercayaan kepada Presiden dengan kepuasan terhadap kinerja jajaran pemerintah.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan masih ada ruang untuk meningkatkan performa para pembantu presiden.

"Survei opini publik tentu menjadi salah satu variabel penilaian publik terhadap kinerja pemerintah. Dan biasanya survei sifatnya situasional, fluktuatif, dinamis, dan bisa berubah dalam waktu cepat. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi hasil survei opini publik? Pertama, jika temuan hasil survei make sense dengan data pemerintah, tentu perlu ada perbaikan kinerja," kata Adi.

Menurut Adi, pemerintah tentu memiliki data internal yang lengkap mengenai capaian kinerja selama ini.

Karena itu, hasil survei dari lembaga independen dapat dijadikan pembanding dalam proses evaluasi.

"Kedua, pemerintah tentu saja punya data internal yang komprehensif terkait dengan capaian kinerja mereka. Dan pemerintah pastinya sudah hitung-hitungan dan blue print soal kinerja. Jadi, sekalipun ada hasil survei di luar pemerintah tentunya bisa dipelajari sebagai bahan perbandingan," ujarnya.

Ia menambahkan, hasil survei sebaiknya dijadikan masukan apabila sejalan dengan kondisi di lapangan.

Namun apabila dinilai tidak sesuai dengan data pemerintah, hasil tersebut bisa saja tidak dijadikan acuan.

"Intinya, kalau hasil survei sejalan dengan upaya perbaikan pemerintah selama ini maka hasil survei perlu jadi masukan konstruktif. Namun jika hasil survei tak sesuai data pemerintah, bisa diabaikan. Dalam demokrasi survei opini publik bagian dari partisipasi politik dalam melihat kinerja pemerintahan," sambungnya.

Adi juga menilai perombakan kabinet dapat menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan kembali tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

"Reshuffle salah satunya untuk memulihkan kepercayaan publik. Dari data survei yang saya punya (Parameter Politik Indonesia) di bulan Mei, tapi tidak dirilis, kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo masih cukup tinggi mencapai 70 persen. Meski harus diakui, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara umum (kinerja wapres, menteri, wamen, dan para pembantu presiden) di kisaran 65 persen," kata Adi.

Ia menilai adanya perbedaan angka tersebut menunjukkan masih ada pembantu presiden yang dinilai belum bekerja secara maksimal.

"Ada gap. Satu sisi publik puas dengan kinerja Presiden, sisi lainnya kepuasan terhadap pemerintahan secara umum berkurang. Itu artinya, kinerja pembantu presiden tak perform. Di situlah pentingnya reshuffle untuk naikkan kepercayaan publik," ujarnya.

Selain perombakan kabinet, Adi menilai peningkatan kondisi ekonomi, penyaluran bantuan sosial, dan berbagai program bantuan langsung kepada masyarakat juga dapat meningkatkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

Menurutnya, pemerintah selama ini memiliki ukuran sendiri dalam mengevaluasi kinerja sehingga hasil survei bukan menjadi satu-satunya acuan.

"Selama ini pemerintah tidak terlampau menjadikan hasil survei sebagai parameter kinerja mereka. Buktinya saat kepuasan publik mencapai 80 persen, tak sedikitpun pemerintah menjadikan hasil survei itu sebagai kebanggaan. Biasa saja. Karena pemerintah punya alat ukur sendiri untuk bekerja. Apalagi saat kepuasan terhadap kinerja pemerintah turun, makin tak jadi acuan," ujar Adi.

Ia pun menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa hasil survei sebaiknya dijadikan masukan apabila dinilai relevan dengan kondisi yang dihadapi pemerintah.

"Kalau pemerintah anggap hasil survei itu rasional untuk masukan, sebaiknya lakukan perbaikan. Tapi kalo hasil survei dianggap tak rasional, abaikan saja," imbuhnya.* (d/ad)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jayapura, Papua, menyusul kasus dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa usai menyantap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.

Keputusan tersebut diambil sebagai langkah cepat BGN dalam menindaklanjuti insiden yang menjadi sorotan publik.

Baca Juga:

• Siswa Dilarang Bawa Pulang Makanan MBG, Ini Penjelasan Kepala BGN

Sudaryono mengatakan BGN juga telah mengirim tim ke Jayapura untuk melakukan investigasi guna mengetahui penyebab pasti keracunan yang dialami para siswa.

Menurut hasil investigasi sementara, makanan diduga dimasak terlalu cepat sehingga kualitasnya menurun saat dibagikan kepada penerima.

"Sejauh ini investigasi sementara mereka masaknya kecepetan ya. Ini kita berpacu melawan waktu bagaimana caranya, intinya memastikan tidak boleh ada keracunan lagi. Tidak boleh lagi," jelasnya.

Sudaryono mengungkapkan, proses memasak dilakukan sejak pukul 19.00 WIT pada malam sebelumnya.

Sementara makanan baru disajikan kepada siswa sekitar pukul 11.00 keesokan harinya.

Rentang waktu yang terlalu lama itu diduga membuat makanan tidak lagi dalam kondisi segar saat dikonsumsi.

"Mereka memulai masaknya itu kecepetan. Jam 07.00 malam di hari sebelumnya sudah mulai masak, diberikan di jam 11.00. Jadi masaknya kecepetan, kemudian sudah dibawa itu sudah dalam kondisi rusak," katanya.

Selain itu, BGN juga menemukan adanya siswa yang membawa pulang makanan MBG untuk dikonsumsi beberapa jam kemudian.

Menurut Sudaryono, makanan MBG tidak menggunakan bahan pengawet sehingga berisiko rusak apabila disimpan terlalu lama, terutama di daerah dengan suhu yang cukup panas.

"Kami validasi lagi adalah ada anak yang membawa pulang MBG-nya. Nah jadi dia harusnya kan disantap misalnya jam 11.00 itu harus dimakan, dia dibawa pulang dimakan jam 03.00, jam 04.00 (sore), jadi sudah rusak," ucapnya.

Kasus di Jayapura menjadi perhatian serius Badan Gizi Nasional.

BGN menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Evaluasi dilakukan mulai dari proses memasak, distribusi makanan, hingga edukasi kepada sekolah dan siswa agar makanan MBG dikonsumsi segera setelah dibagikan.

BGN berharap langkah evaluasi dan pengawasan tersebut dapat memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan aman, tepat sasaran, dan tetap memberikan manfaat bagi para pelajar di seluruh Indonesia.* (d/ad)

JAKARTA – Kenaikan harga semen belakangan ini menjadi perhatian pelaku industri konstruksi.

Selain berdampak pada biaya pembangunan, kondisi tersebut juga dinilai dapat memengaruhi kelangsungan proyek hingga investasi di sektor konstruksi.

Baca Juga:

• Satgas PRR Perkuat Pengawasan Pemulihan Pascabencana di Aceh, Pastikan Dana Rp1,6 Triliun Tepat Sasaran

Menurut Rizki, semen memiliki porsi yang cukup besar dalam pekerjaan struktur beton sebuah bangunan.

"Kenaikan harga semen saat ini menjadi perhatian serius bagi dunia konstruksi karena semen merupakan material strategis yang menyumbang sekitar 20–30% dari biaya pekerjaan struktur beton pada sebuah proyek bangunan gedung. Ketika harga semen naik, efeknya akan langsung dirasakan pada biaya konstruksi secara keseluruhan. Menurut saya, kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi, terutama akibat kenaikan harga energi seperti batu bara dan listrik yang menjadi komponen utama dalam proses pembakaran klinker. Selain itu, biaya distribusi yang dipengaruhi harga bahan bakar, biaya logistik, serta fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar juga ikut memberikan tekanan terhadap harga jual semen. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan sehingga berdampak pada harga di tingkat konsumen," ujarnya.

Rizki menjelaskan, kenaikan harga semen tidak hanya dirasakan perusahaan konstruksi, tetapi juga masyarakat yang sedang membangun atau merenovasi rumah.

Menurutnya, biaya material merupakan komponen terbesar dalam sebuah proyek sehingga perubahan harga semen akan memengaruhi anggaran pembangunan secara keseluruhan.

"Dampaknya sangat nyata. Dalam proyek konstruksi, biaya material umumnya mencapai sekitar 50–70% dari total nilai proyek, sehingga kenaikan harga semen otomatis meningkatkan biaya pelaksanaan. Bagi kontraktor yang menggunakan kontrak harga tetap (lump sum), kondisi ini akan mengurangi margin keuntungan, bahkan berpotensi menyebabkan kerugian apabila tidak ada mekanisme penyesuaian harga. Sementara bagi masyarakat, kenaikan harga semen akan meningkatkan biaya pembangunan rumah, renovasi, maupun bangunan usaha. Jika kondisi ini terus berlangsung, dikhawatirkan akan terjadi penundaan proyek, berkurangnya investasi di sektor konstruksi, dan perlambatan pembangunan yang pada akhirnya turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.

Meski teknologi konstruksi terus berkembang, Rizki menilai semen hingga kini masih menjadi material utama yang belum bisa sepenuhnya digantikan.

Ia menyebut sejumlah material ramah lingkungan memang sudah digunakan sebagai campuran beton, namun hanya berfungsi sebagai bahan pengganti sebagian.

"Semen merupakan material yang tidak tergantikan dalam sebagian besar pekerjaan konstruksi. Hampir seluruh elemen struktur, mulai dari pondasi, kolom, balok, pelat lantai hingga pasangan bata, menggunakan semen sebagai bahan pengikat utama. Memang saat ini telah berkembang teknologi beton ramah lingkungan dengan memanfaatkan material tambahan seperti fly ash, ground granulated blast furnace slag (GGBFS), maupun silica fume untuk mengurangi konsumsi semen sekaligus menekan emisi karbon. Namun material tersebut hanya berfungsi sebagai bahan substitusi sebagian, bukan pengganti utama. Hingga saat ini, semen tetap menjadi komponen paling penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia," jelasnya.

Rizki berharap pemerintah, industri semen, dan pelaku konstruksi dapat bersama-sama menjaga stabilitas harga material bangunan.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan distribusi material berjalan lancar serta menciptakan persaingan usaha yang sehat. Sementara industri semen didorong meningkatkan efisiensi produksi agar biaya dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas.

Di sisi lain, pelaku konstruksi juga dinilai perlu menerapkan perencanaan yang lebih efisien agar penggunaan material menjadi lebih optimal.

"Menurut saya, persoalan ini harus disikapi secara bersama-sama. Pemerintah perlu memastikan iklim persaingan usaha yang sehat, menjaga kelancaran distribusi material konstruksi, serta mendorong efisiensi rantai pasok agar harga tetap stabil. Industri semen juga diharapkan terus melakukan inovasi teknologi dan efisiensi produksi sehingga biaya dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas produk. Di sisi lain, pelaku konstruksi harus mulai menerapkan value engineering, optimalisasi desain, dan penggunaan material secara lebih efisien agar pemborosan dapat diminimalkan."

Ia berharap harga semen dapat kembali stabil sehingga memberikan kepastian bagi dunia usaha maupun masyarakat yang sedang membangun.

"Harapan saya, harga semen dapat kembali stabil sehingga memberikan kepastian bagi pelaku usaha konstruksi maupun masyarakat. Mengingat sektor konstruksi merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan infrastruktur, stabilitas harga material akan menjaga keberlangsungan proyek, meningkatkan kepercayaan investor, membuka lapangan kerja, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh daerah," tutup Rizki.* (ad)

BANDA ACEH – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan proses pemulihan di Aceh berjalan lebih cepat, terpadu, dan tepat sasaran.

Langkah ini dilakukan agar tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) serta berbagai program kementerian dan lembaga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana.

Baca Juga:

• Siswa Dilarang Bawa Pulang Makanan MBG, Ini Penjelasan Kepala BGN

Menurutnya, seluruh balai dan unit pelaksana teknis dari kementerian dan lembaga juga diminta aktif mengawal pelaksanaan program agar pembangunan antar sektor berjalan selaras.

"Langkah ini penting untuk memastikan kegiatan rehab-rekon yang saling berkaitan ini sinkron. Semisal, jangan sampai lahan sawah sudah dipulihkan dan siap tanam bibit, tapi irigasinya belum selesai. Sementara untuk irigasi ini tanggung jawab K/L lain. Itu jangan sampai terjadi," kata Imran dalam rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Rabu (5/8/2026).

Pemerintah diketahui telah mengalokasikan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp1,6 triliun untuk mempercepat pemulihan di Aceh.

Anggaran tersebut difokuskan untuk membangun kembali infrastruktur, memperbaiki layanan dasar, kawasan permukiman, lahan produktif, hingga menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain melalui pemerintah daerah, sembilan kementerian telah menyelaraskan program rehabilitasi dengan kebutuhan daerah terdampak.

Kementerian tersebut meliputi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sinkronisasi program tersebut diharapkan mampu mencegah tumpang tindih penggunaan anggaran antara APBN dan APBD.

Dengan demikian, setiap pekerjaan dapat dilakukan secara bertahap dan saling mendukung, mulai dari perbaikan jalan, pengendalian banjir, pembangunan irigasi, hingga pemulihan lahan pertanian dan aktivitas ekonomi warga.

Di sektor infrastruktur, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menyatakan siap mengawal pelaksanaan rehabilitasi di 18 kabupaten dan kota terdampak bencana.

Penanganan yang menjadi prioritas meliputi 16 jembatan terputus, 362 titik longsor, dan 37 titik banjir yang mengganggu mobilitas masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini, mengatakan pembangunan jalan dan jembatan menjadi fokus utama karena berperan penting dalam memulihkan akses masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Salah satu lokasi yang mendapat perhatian khusus berada di sekitar Jembatan Enang-Enang, Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.

"Kami dari BPJN Aceh sendiri ada dua jembatan di dekat Jembatan Enang-Enang. Ini salah satu titik merah yang kami kawal, dan ini sudah kami siapkan dua jalan alternatif juga di sana," ujar Zulkarnaini.

Ia menambahkan, BPJN Aceh telah berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh untuk membagi kewenangan penanganan sehingga pelaksanaan pembangunan tidak saling tumpang tindih.

"Agar tidak tumpang tindih ini kami sudah melaksanakan rapat bersama. Sudah kita lihat titik-titiknya yang mana ditangani dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan juga yang dilakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA)," pungkas Zulkarnaini.

Satgas PRR berharap koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh kementerian terkait dapat mempercepat pemulihan Aceh sehingga masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani aktivitas secara normal.* (ad)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta para guru ikut memberikan edukasi kepada siswa agar tidak membawa pulang makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Imbauan tersebut disampaikan untuk menjaga kualitas makanan dan mencegah risiko gangguan kesehatan akibat makanan yang sudah tidak layak konsumsi.

Baca Juga:

• Kutip Pesan BJ Habibie, Prabowo: Indonesia Tak Perlu Takut, Ada Jutaan Orang Pintar yang Bisa Bangun Bangsa

Menurutnya, makanan yang terlalu lama disimpan, terutama di wilayah dengan suhu panas, berisiko mengalami penurunan kualitas karena pertumbuhan bakteri.

"Selain itu, juga memberikan edukasi barang ini (MBG) jangan kamu bawa pulang. Atau maksud saya ini penting untuk tidak dibawa pulang," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026).

Untuk memastikan pesan tersebut sampai kepada para siswa, BGN telah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti agar sekolah ikut berperan dalam memberikan pemahaman mengenai cara mengonsumsi MBG dengan benar.

Selain memberikan edukasi, Sudaryono juga mengusulkan agar guru ikut makan bersama siswa saat program MBG berlangsung di sekolah.

Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengawasan, tetapi juga menjadi bagian dari pembelajaran tentang kebersihan dan tata tertib.

"Guru kemudian ikut makan bareng dengan siswanya untuk satu, fungsi edukasi. Tata kramanya, cuci tangannya, ngantrenya, kemudian nyusun omprengnya itu kan bagus," kata Sudaryono.

Menurut Sudaryono, kebiasaan makan bersama di sekolah dapat menjadi kesempatan untuk mengajarkan siswa mengenai perilaku hidup bersih, mulai dari mencuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan tempat makan, hingga mengikuti aturan saat mengambil makanan.

Imbauan agar siswa tidak membawa pulang MBG muncul setelah adanya beberapa laporan dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satunya terjadi di Jayapura, Papua.

Sudaryono menyebut, berdasarkan evaluasi sementara, salah satu penyebab yang masih didalami adalah makanan yang dikonsumsi terlalu lama setelah diterima siswa.

"Dan beberapa laporan yang kami terima dan kami masih kami validasi lagi adalah ada anak yang membawa pulang MBG-nya. Jadi, dia harusnya kan disantap misalnya jam 11.00 WIB, dia dibawa pulang dimakan jam 15.00 WIB jam 16.00 WIB, jadi sudah rusak," ungkapnya.

Ia menjelaskan, dalam beberapa kasus, makanan MBG yang dibawa pulang kemudian dikonsumsi oleh anggota keluarga siswa.

Akibatnya, terdapat kemungkinan anggota keluarga ikut mengalami gangguan kesehatan.

BGN berharap para siswa dapat menghabiskan makanan MBG langsung di sekolah sesuai waktu yang telah ditentukan.

Selain itu, peran guru dan pihak sekolah dinilai penting untuk memastikan program berjalan aman, tertib, dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima.

Pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, termasuk memperbaiki tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta memastikan standar keamanan dan kebersihan makanan tetap terpenuhi.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang sains dan teknologi untuk mempercepat kemajuan Indonesia.

Menurutnya, kebangkitan sebuah bangsa tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga kemampuan manusia dalam menciptakan inovasi.

Baca Juga:

• Satgas PRR Dorong Percepatan Huntap Aceh Tamiang, 4.159 KK Terdampak Bencana Segera Dipulihkan

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengutip pandangan Presiden ke-3 RI BJ Habibie yang menyebut Indonesia memiliki potensi besar dari jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi.

"Jadi kita cari penyebabnya apa, baru kita harus berani berbuat. Sains dan teknologi, kita butuh orang-orang pinter, banyak orang pinter. Saya ingat Profesor Habibie mengatakan, oke kita nggak usah takut, 1% saja orang pinter di Indonesia, 1% saja itu hampir 3 juta orang," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, Indonesia memiliki banyak potensi SDM yang dapat dikembangkan.

Namun, potensi tersebut membutuhkan proses pembinaan, dukungan, serta kesempatan agar mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Jadi kita sebetulnya bahan bakunya banyak sekali. Tapi ya, apa pun yang kita punya, harus saudara-saudara saintis kan, harus dicari, dibina, diberi kesempatan, dibesarkan, didukung melalui suatu proses," ujarnya.

Prabowo menilai penguatan sains dan teknologi menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju.

Ia mengatakan, setiap kebijakan pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan perhitungan yang rasional.

"Jadi pendekatan kita terhadap kebangkitan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa kita cita-cita semua pendiri bangsa kita, termasuk cita-cita kita semua, bagaimana suatu negara di mana tidak ada kemiskinan, bagaimana satu negara tidak ada ketidakadilan," ujar Prabowo.

Presiden juga mengingatkan agar pembangunan nasional tidak dilakukan dengan pendekatan yang mengabaikan fakta dan ilmu pengetahuan.

Menurutnya, keputusan yang tidak berbasis data berisiko membawa bangsa pada arah yang keliru.

"Nah kalau kita mendekati dengan cara saintifik, cara rasional, jangan dengan cara lain daripada rasional, ya. Nanti kita akan keliru. Rasional, sains, mathematics, reality. Reality is science, reality is mathematics. Ya, kalau kita mendekati dengan pola lain itu sudah masuk ke ranah lain," lanjutnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan yang sama, BRIN juga memperlihatkan sejumlah hasil inovasi para peneliti kepada Presiden Prabowo.

Berbagai produk teknologi ditampilkan, mulai dari alat bantu mobilitas, kendaraan listrik otonom, hingga robot yang dapat membantu aktivitas pelayanan.

Pemerintah berharap pengembangan riset dan inovasi tidak berhenti pada tahap penelitian, tetapi dapat diterapkan secara nyata untuk mendukung kebutuhan strategis nasional seperti pangan, energi, kesehatan, pertahanan, serta industrialisasi.* (d/ad)

ACEH TAMIANG – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mendorong percepatan penyediaan fasilitas umum dan utilitas pendukung di kawasan hunian tetap (huntap) Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Langkah tersebut dilakukan agar rumah hunian yang telah selesai dibangun dapat segera ditempati oleh masyarakat yang terdampak bencana.

Baca Juga:

• Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Bocah 6 Tahun di Tapsel, Diduga Masih Kerabat Korban

Sebanyak 25 lokasi dengan luas total 129,8 hektare telah tersedia dan diproyeksikan menjadi kawasan hunian bagi sekitar 4.159 kepala keluarga (KK).

Pemenuhan lahan tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam mempercepat proses pemulihan sektor perumahan.

Dengan tidak adanya lagi kendala lahan, pemerintah dapat lebih fokus menyelesaikan pembangunan rumah serta fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian Satgas PRR adalah Huntap Buddha Tzu Chi.

Dari total 490 unit rumah yang direncanakan, sebanyak 108 unit telah selesai dibangun dan diserahterimakan.

Namun, rumah tersebut belum dapat ditempati masyarakat karena fasilitas umum dan utilitas pendukung yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang masih dalam proses penyelesaian.

Sementara itu, pembangunan 250 unit hunian tetap yang dilakukan oleh Polri telah selesai seluruhnya.

"Ketersediaan lahan Huntap telah terpenuhi sehingga tidak lagi menjadi kendala dalam pembangunan. Namun, pemanfaatan Huntap Buddha Tzu Chi belum optimal karena fasilitas umum belum selesai dibangun," kata Wakil Kepala Posko Nasional Satgas PRR, Marsma TNI Ridha Hermawan yang memimpin Tim Monev Khusus di Aceh Tamiang.

Menurut Ridha, pembangunan rumah tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan fasilitas umum, fasilitas sosial, serta utilitas dasar seperti akses layanan dan kebutuhan masyarakat lainnya.

Karena itu, Satgas PRR meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama instansi terkait mempercepat penyelesaian fasilitas pendukung agar hunian yang telah selesai dibangun dapat segera digunakan.

"Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama instansi terkait agar mempercepat penyelesaian pembangunan fasilitas umum dan utilitas pendukung pada kawasan Huntap Buddha Tzu Chi sehingga unit yang telah selesai dibangun dapat segera ditempati," ujar Ridha.

Selain pembangunan hunian, Satgas PRR juga menyoroti kondisi kantor pemerintahan desa atau Datok Penghulu yang mengalami kerusakan berat akibat bencana.

Pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) guna mempercepat perbaikan fasilitas tersebut.

Langkah itu dinilai penting agar pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dapat kembali berjalan secara normal.

Hasil evaluasi Satgas PRR menunjukkan proses pemulihan Aceh Tamiang terus mengalami perkembangan.

Selain penyediaan lahan huntap yang telah mencapai 100 persen, sejumlah pembangunan hunian juga telah selesai, begitu pula dengan pemulihan sektor pertanian.

Satgas PRR memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap berbagai pekerjaan yang masih menjadi kendala.

Upaya tersebut dilakukan agar pemulihan pascabencana tidak hanya terlihat dari pembangunan fisik, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat melalui tersedianya tempat tinggal, layanan publik, dan fasilitas dasar yang layak.* (ad)

TAPSEL – Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang bocah perempuan berusia 6 tahun yang ditemukan tewas di dalam sumur di Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara.

Pelaku diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan korban.

Baca Juga:

• Polresta Manado Usut Dugaan Penipuan Modus Lolos Bintara TNI, Korban Rugi Ratusan Juta Rupiah

Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan, Iptu B.D. Sitorus membenarkan penangkapan tersebut. I

a mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman sebelum memberikan keterangan lebih lengkap.

"Iya benar, pelaku sudah ditangkap tadi malam. Nanti akan kami rilis," ujar B.D. Sitorus, Kamis (6/8/2026).

Menurut B.D. Sitorus, pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga.

Namun, polisi masih mendalami peran pelaku serta rangkaian kejadian yang menyebabkan korban meninggal dunia.

"Keduanya masih ada hubungan keluarga," katanya.

Polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait motif pembunuhan tersebut.

Informasi lebih lengkap mengenai kasus ini akan disampaikan setelah proses pemeriksaan terhadap pelaku dan pengumpulan bukti selesai dilakukan.

Sebelumnya, warga Kecamatan Angkola Muara Tais digemparkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan berusia 6 tahun di dalam sumur milik warga pada Minggu (2/8/2026) siang.

Korban yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) ditemukan meninggal dunia di dalam sumur yang berada di salah satu rumah warga yang baru dibangun.

"Jenazah kemudian dievakuasi oleh masyarakat dan dibawa ke rumah duka," ujar Kasat Reskrim Polres Tapsel sebelumnya.

Keluarga korban merasa kematian tersebut tidak wajar. Mereka kemudian meminta agar jenazah diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.

Pada Senin (3/8/2026) dini hari, keluarga melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan tersebut ke Polsek Batang Angkola.

Polisi kemudian membawa jenazah korban ke RSUD Sipirok untuk dilakukan autopsi berdasarkan permintaan keluarga.

Hasil pemeriksaan autopsi menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

"Pemeriksaan luar dan dalam dari hasil autopsi menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Selain itu, penyebab kematian disebut berkaitan dengan kondisi gagal napas akibat masuknya cairan ke saluran pernapasan," ungkap B.D. Sitorus.

Setelah menemukan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan, polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap kasus tersebut.

Polres Tapanuli Selatan mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan identitas korban maupun informasi yang dapat merugikan keluarga korban, mengingat korban masih berusia di bawah umur.* (d/ad)

JAKARTA – Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri (DSM), Tjia Peng Tjoan alias Peng, mengakui telah memberikan uang sebesar Rp1 miliar secara bertahap untuk mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI.

Uang tersebut diserahkan melalui perantara bernama Lukman Malanuang.

Baca Juga:

• Jejak Suap Rp91,7 Miliar di Bea Cukai Terus Dikuak, KPK Periksa 3 Eks Pejabat

"Benar, jumlahnya Rp1 miliar. Sebenarnya kan kita (serahkan) Rp1 miliar itu enggak utuh-utuh, pak. Sebenarnya bertahap," ujar Peng dalam persidangan.

Peng menjelaskan, uang tersebut berasal dari kas perusahaan tambang bauksit PT Dinamika Sejahtera Mandiri.

Dana itu diberikan sebanyak dua kali dengan nilai masing-masing Rp500 juta melalui transfer rekening.

Namun, Peng mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang kemudian diterima oleh Hery Susanto melalui Lukman Malanuang.

Ia hanya mengetahui dari pemberitaan media bahwa ada uang sebesar Rp200 juta yang diterima.

Menurut Peng, pemberian uang tersebut berkaitan dengan upaya mengatur hasil pemeriksaan Ombudsman agar kewajiban perusahaan dapat berkurang.

Sebelumnya, PT DSM memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp32 miliar.

Melalui pengaturan LHP tersebut, kewajiban itu disebut diminta turun menjadi sekitar Rp4 miliar.

Dalam persidangan, Peng mengatakan dirinya mengenal Lukman Malanuang sejak 2015.

Saat itu, Lukman mengaku memiliki latar belakang sebagai doktor bidang mineral dan bekerja sebagai konsultan.

Peng kemudian menjalin komunikasi dengan Lukman karena perusahaan sedang menghadapi persoalan terkait aktivitas pertambangan.

"Nah, ini hubungannya kita, perusahaan kita kan sebenarnya pemerintah banyak melakukan hilirisasi. Nah, dari situlah kita, saya tertarik untuk bicara dengan Lukman Malanuang," kata Peng.

Ia mengungkapkan, Lukman kemudian menawarkan bantuan untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi PT DSM.

Lukman disebut memiliki hubungan dengan salah satu pejabat di Ombudsman RI.

Jaksa kemudian menanyakan tujuan pemberian uang tersebut.

"Apa yang dijanjikan oleh Lukman?" tanya jaksa.

"Ya, supaya pengaduan kita berhasil," jawab Peng.

Dalam perkara ini, mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto didakwa menerima suap dengan total nilai mencapai Rp4,85 miliar.

Jaksa menyebut penerimaan tersebut berasal dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara tata kelola usaha pertambangan.

Salah satunya berasal dari Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri, Tjia Peng Tjoan alias Peng, sebesar Rp200 juta melalui Lukman Malanuang.

Selain itu, Hery juga didakwa menerima uang dari La Ode Sinarwan Oda selaku Direktur PT Toshida Indonesia sebesar Rp675 juta.

Jaksa juga menyebut adanya pemberian berupa rumah di kawasan Pulo Gebang Permai, Jakarta Timur, dengan nilai sekitar Rp2,2 miliar dari Agung Winarno.

Selain rumah tersebut, Hery didakwa menerima sejumlah uang lain dari Agung Winarno sebesar Rp1 miliar, Rp200 juta, dan Rp525 juta.

Kemudian terdapat penerimaan Rp50 juta dari Muhammad Rosal selaku perwakilan PT Mitra Kumala Energi melalui Agung Winarno.

Total penerimaan berupa uang dan aset yang didakwakan kepada Hery mencapai Rp4,85 miliar.

Atas dugaan tersebut, Hery didakwa melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terkait penerimaan suap.* (cn/ad)

JAKARTA – Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, memutuskan permohonan praperadilan Roy Suryo terkait tuntutan ganti rugi tidak dapat diterima.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Wapres Gibran Tinjau Infrastruktur Pascabencana di Bireuen, Kapolda Aceh Pastikan Pengamanan Berjalan Lancar

Hakim menjelaskan, hingga saat ini Peraturan Pemerintah (PP) mengenai mekanisme pembayaran ganti rugi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 175 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP belum diterbitkan.

Karena itu, berdasarkan Pasal 365 KUHAP, aturan yang masih menjadi pedoman adalah Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983.

"Pasal 11 ayat (1) (berbunyi) pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10," kata Ketut dalam persidangan.

Menurut hakim, aturan tersebut menunjukkan bahwa pihak yang diberikan kewenangan negara untuk melakukan pembayaran ganti rugi adalah menteri yang menangani urusan keuangan, dalam hal ini Menteri Keuangan.

Karena Menteri Keuangan tidak dimasukkan sebagai pihak dalam permohonan praperadilan tersebut, hakim menilai permohonan Roy Suryo memiliki kekurangan pihak.

"Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak," ujar Ketut.

"Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima," lanjutnya.

Permohonan praperadilan mengenai ganti rugi ini merupakan gugatan ketiga yang diajukan Roy Suryo ke PN Jakarta Selatan.

Perkara tersebut didaftarkan pada Rabu, 15 Juli 2026 dengan nomor registrasi 118/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL dengan klasifikasi perkara terkait "Ganti Kerugian".

Sebelumnya, Roy juga telah mengajukan praperadilan terkait penetapan tersangka. Dalam perkara tersebut, hakim I Ketut Darpawan menolak permohonan Roy.

Sementara pada praperadilan pertama yang berkaitan dengan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan, hakim memutuskan memenangkan pihak Roy Suryo.

Dengan putusan terbaru ini, permohonan ganti rugi yang diajukan Roy Suryo belum dapat diproses lebih lanjut karena dinilai belum memenuhi syarat formil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (cn/ad)

Oleh:Padian Adi S. Siregar

VIRALNYA pengakuan seorang pasien peserta BPJS Kesehatan yang mengeluhkan harus menunggu pelayanan selama berjam-jam hingga memicu polemik di ruang publik menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia masih menghadapi persoalan serius, khususnya terkait kepastian pelayanan dan keterbukaan informasi kepada pasien.

Baca Juga:

• Ramai Soal 13 Ribu Dapur MBG, Kepala BGN Akhirnya Buka Suara

Bagi pasien dan keluarganya, pelayanan kesehatan bukan hanya menyangkut tindakan medis, tetapi juga hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan mudah diakses mengenai proses pelayanan yang sedang dijalani.

Ketika pasien harus menunggu tanpa kepastian, memperoleh informasi yang berbeda-beda dari petugas, atau tidak mengetahui kondisi ketersediaan layanan, maka potensi kesalahpahaman dan konflik akan semakin besar.

Salah satu akar persoalan yang perlu segera dibenahi dalam pelayanan rumah sakit adalah keterbukaan informasi mengenai antrean pelayanan dan ketersediaan tempat tidur (bed availability).

Selama ini, salah satu keluhan konsumen yang paling sering diterima adalah ketidakjelasan informasi mengenai antrean pelayanan serta ketersediaan kamar rawat inap, sehingga pasien dan keluarganya harus menunggu tanpa kepastian atau bahkan berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain karena memperoleh informasi yang berbeda-beda.

Setiap rumah sakit seharusnya memiliki papan informasi atau sistem informasi publik mengenai antrean pelayanan dan ketersediaan tempat tidur yang diperbarui secara berkala dan dapat diakses secara langsung oleh pasien maupun keluarga pasien.

Keterbukaan informasi tersebut harus menjadi bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan publik sekaligus pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, jujur, dan mudah dipahami.

Tentu patut diapresiasi upaya digitalisasi informasi layanan kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN.

Namun, penyediaan informasi yang hanya mengandalkan aplikasi tersebut belum memadai.

Mayoritas pasien yang datang ke fasilitas kesehatan merupakan kelompok rentan, baik karena faktor usia lanjut, keterbatasan literasi digital, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, maupun kondisi kesehatan yang sedang dialami.

Tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar, akses internet yang memadai, atau kemampuan menggunakan aplikasi digital untuk memperoleh informasi pelayanan kesehatan.

Karena itu, informasi mengenai antrean pelayanan dan ketersediaan tempat tidur tidak boleh hanya tersedia melalui Mobile JKN.

Rumah sakit wajib menyediakan media informasi alternatif, seperti papan informasi digital di area pelayanan, layar monitor yang menampilkan nomor antrean dan ketersediaan tempat tidur secara real time, papan informasi manual yang diperbarui secara berkala, serta petugas informasi yang mampu memberikan penjelasan secara cepat, akurat, dan konsisten kepada pasien maupun keluarga pasien.

Patut menjadi sorotan masih adanya disparitas informasi antara aplikasi, petugas pelayanan, dan kondisi nyata di lapangan.

Perbedaan informasi tersebut menimbulkan kebingungan, ketidakpastian, serta berpotensi memicu konflik antara pasien dengan tenaga kesehatan.

Padahal, transparansi informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mutu pelayanan kesehatan dan perlindungan konsumen.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan didorong menetapkan standar nasional yang mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menyediakan sistem informasi pelayanan yang multikanal, yaitu informasi yang sama tersedia secara serentak melalui aplikasi digital, papan informasi di rumah sakit, media elektronik, dan petugas layanan.

Dengan demikian, setiap pasien, terutama kelompok rentan, tetap memperoleh akses informasi yang setara tanpa bergantung pada satu platform digital.

Transparansi informasi mengenai antrean pelayanan dan ketersediaan tempat tidur bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari pemenuhan hak pasien sebagai konsumen jasa kesehatan.

Keterbukaan informasi yang akurat, mudah diakses, dan diperbarui secara berkala akan meningkatkan kepastian pelayanan, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit, serta mengurangi potensi sengketa yang timbul akibat informasi yang tidak jelas atau tidak konsisten.*

*) Penulis adalahKetua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen(LAPK)

BIREUEN – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bireuen, Aceh, Kamis (6/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau sejumlah program strategis pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur pascabencana dan revitalisasi fasilitas pendidikan.

Baca Juga:

• Pemerintah Aceh Angkat 228 CPNS Menjadi PNS, Gubernur Minta ASN Utamakan Pelayanan Publik

Aparat gabungan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait melakukan pengamanan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, pengamanan dilakukan secara menyeluruh sejak pagi hingga seluruh agenda kunjungan kerja selesai.

Menurutnya, rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 06.00 WIB.

Wakil Presiden bersama rombongan tiba di Kecamatan Kuta Blang sekitar pukul 09.08 WIB dan langsung melakukan peninjauan pembangunan Jembatan Kuta Blang.

Kedatangan Wapres disambut oleh Bupati Bireuen bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Bireuen sebelum melihat langsung perkembangan pembangunan jembatan tersebut.

Setelah dari lokasi pembangunan Jembatan Kuta Blang, rombongan Wakil Presiden bergerak menuju SD Negeri 7 Jangka.

Sekitar pukul 10.06 WIB, Gibran meninjau program revitalisasi satuan pendidikan yang menjadi salah satu program strategis pemerintah.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan melalui perbaikan gedung sekolah, pembangunan sarana pendukung, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi para siswa.

Usai melakukan peninjauan di sekolah, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Juli untuk melihat perkembangan pembangunan Jembatan Teupin Mane di Desa Teupin Mane.

Sekitar pukul 11.18 WIB, Wakil Presiden tiba di lokasi dan memantau langsung progres pembangunan jembatan yang menjadi salah satu infrastruktur penting bagi masyarakat setempat.

Setelah seluruh agenda selesai, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Bandara Malikussaleh melalui jalur darat yang melewati Jembatan Kuta Blang.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto menjelaskan, kunjungan kerja Wakil Presiden tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan percepatan pembangunan dan pemulihan infrastruktur setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, termasuk Kabupaten Bireuen.

"Peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mengawal percepatan rekonstruksi infrastruktur strategis guna memulihkan konektivitas antardaerah pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera, khususnya Kabupaten Bireuen, Aceh," pungkas Joko.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda, di antaranya Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, Wakil Gubernur Aceh H. Fadlullah, Bupati Bireuen H. Mukhlis, serta jajaran TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Kunjungan ini menjadi bagian dari perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan daerah, terutama dalam memastikan infrastruktur publik kembali berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.* (ad)