BATU BARA — Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A. menerima kunjungan kerja Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Tahun Anggaran 2026 di Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kamis (23/7/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin Staf PJO TMMD Kolonel Inf. Andrian Siregar, S.Ip., M.Han., yang bertugas sebagai Ketua Tim Wasev TMMD ke-129.

Baca Juga:

• Sumut Gandeng Tiongkok, PPSU Dorong Penguatan Kesehatan dan Energi Hijau Lewat Investasi Strategis

Dalam pertemuan tersebut, Komandan Kodim 0208/Asahan sekaligus Dansatgas TMMD ke-129, Letkol Inf. Edy Syahputra, S.H., M.IP, memaparkan perkembangan pelaksanaan program TMMD yang sedang berlangsung.

Paparan tersebut meliputi capaian kegiatan fisik maupun nonfisik yang dilaksanakan melalui program TMMD.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur desa, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta mempererat kemanunggalan antara TNI dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Baharuddin Siagian menyampaikan apresiasi atas kunjungan Tim Wasev TMMD ke Kabupaten Batu Bara.

Menurutnya, kehadiran tim evaluasi menjadi bentuk komitmen TNI dalam memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kehadiran Tim Wasev merupakan bentuk perhatian dan komitmen TNI dalam memastikan pelaksanaan program TMMD berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Bupati Baharuddin.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan TNI terus terjalin dalam mendukung pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan.

Program TMMD merupakan salah satu bentuk kerja sama antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di daerah.

Selain pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan berbagai kegiatan nonfisik seperti penyuluhan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui evaluasi yang dilakukan Tim Wasev, pelaksanaan program diharapkan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi warga Desa Kapal Merah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dari unsur TNI dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Di antaranya perwakilan Kodam I/Bukit Barisan Letkol Kav Arlan Kase Harahap selaku Pabandya Bakti Ster Kodam I/Bukit Barisan, Kasiter Korem 022/Pantai Timur Letkol Armed Marzuq Ashidiq, S.Sos., M.M., M.Tr.Mil, Dandim 0208/Asahan Letkol Inf. Edy Syahputra, Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat Nibung Hangus.

Melalui pelaksanaan TMMD ke-129, Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama TNI berharap pembangunan desa dapat terus dipercepat sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong.* (ad)

JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus membuka peluang kerja sama internasional untuk mempercepat pembangunan daerah.

Salah satunya melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) dengan Kedutaan Besar Tiongkok dalam bidang kesehatan dan pengembangan energi hijau.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya Dorong Penguatan PAUD di Kepulauan Nias, Sebut Pendidikan Anak Investasi Masa Depan

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, kerja sama tersebut menjadi bentuk kolaborasi untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Bobby usai menyaksikan penandatanganan MoU antara PT PPSU dan Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

"Semoga kerja sama ini menjadi awal dari semakin banyak investasi yang hadir di Sumatera Utara, terbukanya lapangan kerja baru, serta terciptanya lebih banyak peluang yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Bobby.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, yang turut hadir dalam agenda tersebut mengatakan Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam koridor ekonomi Indonesia.

Ia mengajak pelaku usaha dari Tiongkok untuk melihat Sumut sebagai daerah potensial untuk pengembangan investasi.

Menurut Djauhari, kerja sama Indonesia dan Tiongkok selama ini banyak dilakukan melalui skema pemerintah dengan pemerintah (government to government/G to G) maupun antar-BUMN.

Namun, kerja sama kali ini mulai membuka ruang lebih besar bagi sektor swasta.

"Beberapa proyek sudah berjalan di Sumut, tetapi kebanyakan masih dalam konteks government to government (G to G) atau BUMN ke BUMN. Kali ini kita beralih ke private to private melalui governance. Mudah-mudahan ini awal yang baik dalam membuka peluang investasi," ujar Djauhari.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan digelar forum khusus mengenai potensi investasi Sumatera Utara di Tiongkok.

Forum tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi semakin banyak kerja sama ekonomi antara Sumut dan Tiongkok.

"Semoga ini menjadi awal dari kerja sama yang semakin besar antara Provinsi Sumatera Utara dan Tiongkok," katanya.

Direktur Utama PT PPSU Ferry Indra mengatakan, perusahaan terus melakukan transformasi melalui investasi strategis dengan mengedepankan profesionalitas dan transparansi.

Menurutnya, sektor kesehatan dan energi berkelanjutan menjadi bidang penting yang dapat dikembangkan melalui kerja sama internasional.

"Inisiatif kesehatan dan energi berkelanjutan menjadi peluang untuk bisa melanjutkan kerja sama yang baik. MoU hari ini juga menghasilkan international economic partnership," kata Ferry.

Sementara itu, perwakilan PT CNEC Engineering Indonesia, Xu Qifei, mengatakan penandatanganan MoU tersebut merupakan langkah untuk memperkuat potensi kerja sama strategis antara Indonesia dan Tiongkok.

Ia menyebut melalui Indonesia-China Partnership Forum, berbagai peluang investasi dapat dikembangkan sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat infrastruktur kesehatan dan energi hijau, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.* (ad)

GUNUNGSITOLI — Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mendorong peningkatan sarana dan fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai langkah membangun sumber daya manusia yang unggul di masa depan.

Menurut Surya, pendidikan sejak usia dini memiliki peran penting dalam menciptakan generasi berkualitas serta menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kepulauan Nias.

Baca Juga:

• Kahiyang Ayu dan DWP Sumut Salurkan Santunan Pendidikan untuk 118 Siswa Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu

Dalam kunjungan tersebut, Surya disambut oleh puluhan guru, murid, dan orang tua peserta didik.

Turut mendampingi Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti, Wakil Wali Kota Gunungsitoli Marthinus Lase, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumut.

PAUD Amin Simanaere saat ini memiliki 45 peserta didik dengan dukungan enam tenaga pengajar.

Namun, kondisi ruang belajar yang masih sederhana serta keterbatasan fasilitas bermain dan pembelajaran menjadi perhatian Surya.

Surya mengatakan, kunjungannya tersebut merupakan bagian dari perhatian Pemerintah Provinsi Sumut terhadap kondisi fasilitas publik di daerah, termasuk sektor pendidikan.

Ia menyebut kedatangannya merupakan amanah dari Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk melihat langsung berbagai kebutuhan masyarakat di Kepulauan Nias.

"Saya berada di sini atas utusan dari Bapak Gubernur Bobby Nasution untuk melihat berbagai sarana publik. Tekad kami adalah untuk membawa kemajuan di Kepulauan Nias, termasuk Kota Gunungsitoli," ujar Surya.

Menurutnya, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan Sumatera Utara.

Ia menilai peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai sejak anak berada di usia dini.

"Kita ingin masyarakat bisa sejahtera dan jauh dari kemiskinan. Satu faktor penentunya adalah memajukan pendidikan, baik dari kualitas maupun kuantitas (sarana). Sebab memberikan ilmu kepada anak-anak dengan tulus dan ikhlas merupakan investasi terbaik untuk masa depan," katanya.

Surya menegaskan, pembangunan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kesiapan generasi muda menghadapi masa depan.

Surya berharap kebutuhan PAUD Amin Simanaere dapat dipenuhi secara bertahap melalui dukungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Ia berharap ke depan anak-anak di PAUD tersebut dapat menikmati fasilitas belajar yang lebih layak sehingga proses pembelajaran berjalan lebih maksimal.

"Mudah-mudahan pada tahun 2027 berbagai kebutuhan sekolah ini dapat dipenuhi melalui Pemerintah Kota Gunungsitoli, sehingga anak-anak dapat belajar dengan fasilitas yang lebih baik," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala PAUD Amin Simanaere, Septinus Zebua, berharap sekolahnya mendapatkan dukungan pemerintah, terutama untuk pembangunan ruang kelas serta penyediaan perlengkapan belajar dan bermain.

Menurutnya, fasilitas yang memadai akan membantu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar bagi para peserta didik.

Wakil Wali Kota Gunungsitoli Marthinus Lase menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program pembangunan, khususnya di bidang pendidikan.

Ia mengatakan peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat kemajuan Kepulauan Nias dan mendorong daerah tersebut keluar dari status tertinggal.

Dengan penguatan sarana pendidikan sejak dini, pemerintah berharap lahir generasi muda Kepulauan Nias yang lebih berkualitas, kreatif, dan mampu bersaing di masa mendatang.* (ad)

MEDAN — Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu bersama Ketua DWP Sumut Evi Novida Ginting menyerahkan santunan dana pendidikan kepada 118 siswa sekolah binaan DWP Sumut.

Bantuan tersebut diberikan kepada siswa tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik, namun berasal dari keluarga kurang mampu.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya Ajak Masyarakat Kepulauan Nias Jaga Rupiah sebagai Simbol Kedaulatan Bangsa

Kegiatan tersebut digelar di SMP Yayasan DWP Sumut, Medan, Kamis (23/7/2026).

Kehadiran Kahiyang Ayu mendapat sambutan hangat dari para siswa dan guru.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak para pelajar berdialog mengenai pentingnya membangun kebiasaan menabung sejak usia dini.

Menurut Kahiyang, kebiasaan sederhana seperti menyisihkan uang dapat menjadi bekal penting dalam merencanakan masa depan dan meraih cita-cita.

"Apakah sudah punya tabungan atau belum? Nabungnya rutin? Untuk apa tabungannya nanti? Ibu mau kasih hadiah sepeda," kata Kahiyang.

Pertanyaan tersebut langsung membuat suasana semakin meriah. Para siswa terlihat antusias mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

Salah satunya Habib Alfarisi, siswa kelas X SMA DWP Sumut, yang mengaku sudah memiliki buku tabungan sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia mengatakan uang tabungannya dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan.

"Nabungnya kalau lagi banyak duit aja. Uangnya ditabung untuk kuliah saya nanti," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kahiyang Ayu bersama Ketua DWP Sumut Evi Novida Ginting secara simbolis menyerahkan santunan pendidikan kepada perwakilan siswa dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.

Selain bantuan dana pendidikan, para siswa juga mendapatkan perlengkapan sekolah berupa buku, tas, serta alat tulis untuk mendukung kegiatan belajar.

Salah satu penerima bantuan, Viola Khairunnisa, siswi kelas XI SMA DWP Sumut, mengaku bersyukur mendapatkan santunan pendidikan dalam bentuk tabungan.

Menurut Viola, bantuan tersebut sangat berarti untuk membantu kebutuhan pendidikan di masa mendatang.

"Senang sekali dapat bantuan ini. Semoga uangnya bermanfaat untuk pendidikan saya ke depannya," ucap Viola.

Viola yang selama ini berhasil meraih peringkat dua di kelas berharap bantuan tersebut menjadi motivasi untuk terus mempertahankan prestasi dan semangat belajar.

Ketua DWP Sumut Evi Novida Ginting mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan bantuan pendidikan, tetapi juga meningkatkan pemahaman siswa mengenai literasi keuangan.

Menurutnya, mengenalkan kebiasaan menabung sejak dini dapat membentuk karakter anak agar lebih hemat, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan.

DWP Sumut juga ingin mendorong para siswa agar mampu menyusun rencana masa depan melalui pengelolaan keuangan yang baik.

"Demikian pula santunan dana pendidikan yang diberikan pada hari ini diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi para penerima untuk terus belajar, berprestasi, dan meraih cita-cita," ucapnya.

Melalui kegiatan tersebut, DWP Sumut berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban keluarga sekaligus memperkuat kepedulian sosial terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Utara.* (ad)

GUNUNGSITOLI — Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengajak masyarakat di Kepulauan Nias untuk menjaga dan menggunakan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Menurut Surya, rupiah tidak hanya memiliki fungsi sebagai alat transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan negara, identitas nasional, serta bentuk penghormatan terhadap bangsa Indonesia.

Baca Juga:

• Kekayaan RI Terus Mengalir ke Luar Negeri, Prabowo: Tidak Masuk Akal, Bagaimana Rakyat Bisa Hidup Layak?

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sibolga tersebut bertujuan memastikan masyarakat di wilayah Kepulauan Nias mendapatkan akses terhadap uang rupiah layak edar.

Dalam sambutannya, Surya mengatakan Kepulauan Nias memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.

Potensi tersebut meliputi sektor pariwisata, kelautan, pertanian, perkebunan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kepulauan Nias punya potensi yang sangat besar. Mulai dari sektor pariwisata kelas dunia, kelautan, pertanian, perkebunan, serta UMKM sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat," sebut Surya.

Menurutnya, berbagai potensi tersebut harus didukung dengan sistem pembayaran yang aman, mudah, dan dapat dijangkau seluruh masyarakat.

Surya menjelaskan, program Jelajah Rupiah bukan hanya kegiatan distribusi uang tunai, tetapi juga menjadi bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses yang sama terhadap rupiah bagi masyarakat di daerah.

"Dengan potensi itu, perlu dukungan sistem pembayaran yang aman, lancar, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Karena Jelajah Rupiah ini bukan sekadar mendistribusikan uang layak edar, tetapi menghadirkan negara agar masyarakat mendapatkan hak yang sama mengakses rupiah," jelas Wagub Surya.

Surya menegaskan, masyarakat juga perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan, termasuk cara merawat uang rupiah agar dapat digunakan lebih lama.

Ia mengatakan, perkembangan teknologi pembayaran digital harus berjalan seiring dengan ketersediaan uang tunai.

"Masyarakat juga harus memiliki literasi keuangan yang memadai. Penggunaan pembayaran digital, QRIS, mobile banking maupun instrumen pembayaran lainnya harus berjalan seiring dengan ketersediaan uang tunai untuk saling melengkapi serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat," ujarnya.

Surya berharap kegiatan Jelajah Rupiah Kepulauan Nias dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mempermudah memperoleh uang rupiah yang layak edar.

Sementara itu, Kepala BI Perwakilan Sibolga Riza Putera mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumut dalam pelaksanaan kegiatan Jelajah Rupiah Kepulauan Nias.

Menurutnya, kerja sama antara pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun sistem pembayaran yang lebih inklusif, aman, dan efisien.

Ia menilai kolaborasi tersebut juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kegiatan Jelajah Rupiah ditandai dengan pelepasan tim yang akan mendistribusikan uang rupiah layak edar ke berbagai wilayah di Kepulauan Nias, Sumatera Utara.

Melalui kegiatan tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sumut berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga rupiah sekaligus memanfaatkan sistem pembayaran yang tersedia untuk mendukung aktivitas ekonomi.* (ad)

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan kekayaan nasional yang menurutnya belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Ia menilai, sebagian kekayaan negara selama ini justru mengalir ke luar negeri sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi sulit tercapai.

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap Dugaan Kebocoran Anggaran Rp1.000 Triliun: Ini Sedang Saya Hentikan!

Dalam pidatonya, Prabowo mempertanyakan bagaimana kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan apabila kekayaan Indonesia tidak berputar dan dinikmati di dalam negeri.

"Bagaimana kita bisa memberi kehidupan layak kepada rakyat kita kalau kekayaan kita diambil terus dibawa ke luar negeri dan tidak dinikmati oleh rakyat kita. Ini tidak masuk akal. Di mana ada ilmu ini?" kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pengelolaan ekonomi sebenarnya dapat dipahami melalui prinsip yang sederhana.

Ia kemudian memberikan perumpamaan dengan aktivitas usaha kecil seperti warung kopi.

"Ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya usaha, kalau punya warung, habis jualan kopi uangnya ditaruh dan disimpan. Benar, Ibu-ibu? Betul. Masa habis jualan kopi uangnya dibawa? Di mana itu?" ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, prinsip sederhana tersebut seharusnya juga diterapkan dalam pengelolaan kekayaan negara.

Menurutnya, hasil dari kekayaan Indonesia harus dapat kembali menjadi modal pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Indonesia ini kekayaannya dibawa ke luar dan tidak ditabung-tabung karena enggak ada di Indonesia," ucap Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan masyarakat agar tidak memandang ekonomi sebagai sesuatu yang sulit dipahami.

Ia menyebut ekonomi merupakan ilmu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan dapat dilihat dari cara seseorang mengelola usaha.

"Jadi, Ibu-ibu, Bapak-bapak, ya, ekonomi itu jangan dianggap ilmu yang ilmu dewa-dewa begitu. Ekonomi itu sederhana. Kalau Ibu buka warung, ya itu ekonomi. Satu cangkir kopi modalnya berapa? Dijual berapa? Selisihnya itu untung, untung ditabung," tutur dia.

Menurut Prabowo, pengelolaan ekonomi nasional juga harus mengikuti prinsip tersebut, yakni memastikan keuntungan dan sumber daya yang dimiliki negara dapat digunakan untuk kepentingan rakyat.

Prabowo menegaskan, pandangannya mengenai ekonomi nasional tidak terlepas dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Menurutnya, kedua pasal tersebut menjadi dasar perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Karena saya yakin bahwa pasal 33 itu dan pasal 34 itu adalah roh dari perjuangan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita ingin merdeka dari sejak ratusan tahun, puluhan tahun, kita ingin merdeka agar kita seluruh rakyat Indonesia hidup layak. Kita menginginkan rakyat kita hidup layak," kata Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk memastikan rakyat Indonesia mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Pidato tersebut disampaikan dalam rangkaian Harlah ke-28 PKB yang mengusung tema "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi: Prabowonomics" dan dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta para elite partai politik.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti praktik penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ia mengatakan, kebocoran anggaran akibat praktik tersebut akan dihentikan agar keuangan negara dapat digunakan lebih maksimal untuk kepentingan rakyat.

Baca Juga:

• Prabowo Tegur Kader PKB Pakai Kaus Bertuliskan "Prabowonomics": Saya Tidak Pantas

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan nilai belanja pemerintah yang menurutnya mencapai sekitar 270 miliar dolar AS atau setara kurang lebih Rp3.700 triliun.

Menurut dia, apabila terjadi kebocoran sekitar 30 persen dari nilai tersebut, maka potensi anggaran yang hilang dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun.

"270 miliar dollar, Rp 3.700 triliun kurang lebih. Jadi kalau 30 persen bocor, artinya ya lebih dari Rp 1.000 triliun bocor. Ini sedang saya hentikan. Saya mau tutup ini akal-akalan dari banyak pihak. Ya kita harus introspeksi," ujar Prabowo.

Prabowo menilai praktik penggelembungan harga dalam pembelian pemerintah selama ini sudah menjadi persoalan yang harus segera dibenahi.

"Kita sudah tahu, ibu-ibu/bapak-bapak walau di daerah, semua sudah tahu apa yang terjadi, iya kan? Benar kan? Setiap pembelian, dari lembaga pemerintah selama ini pasti harganya digelembungkan. Benar? Ibu-ibu tahu, apa saja. Kadang-kadang digelembungkannya gila-gilaan. Ini sedang kita hentikan," sambung dia.

Prabowo mengatakan, upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah sejak awal masa kepemimpinannya telah menghasilkan penghematan anggaran hingga lebih dari Rp300 triliun.

Menurutnya, dana hasil penghematan tersebut kemudian dialihkan untuk mendukung berbagai program pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat.

Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan infrastruktur seperti jembatan di berbagai daerah.

"Ini yang kita hemat dari beberapa bulan pertama pemerintah yang saya pimpin kita bisa menghemat lebih dari Rp 300 triliun. Ini yang kita gunakan untuk Makan Bergizi. Ini yang kita gunakan untuk jembatan yang tadi disebut, 5.000 jembatan kita bangun sampai Desember 2026," imbuh Prabowo.

Prabowo menegaskan, pemerintah akan terus melakukan perbaikan tata kelola anggaran agar uang negara benar-benar digunakan secara efektif.

Menurutnya, penghentian praktik pemborosan dan kebocoran anggaran menjadi bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efisien serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam rangkaian acara Harlah ke-28 PKB yang mengangkat tema "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi: Prabowonomics".* (km/ad)

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merespons aksi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengenakan kaus bertuliskan "Prabowonomics" dalam perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.

Prabowo mengaku terharu melihat dukungan tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo: Ekonomi Itu Sederhana, Jangan Dianggap Ilmu Dewa

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Harlah ke-28 PKB, Kamis (23/7/2026).

"Saya terharu karena PKB dalam hari ulang tahunnya begitu tegas menyampaikan dukungan kepada arah baru ekonomi. Saya juga merasa terharu saudara memakai kaus Prabowonomics. Sesungguhnya terus terang saja tidak pantas saudara pakai nama saya di situ," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, istilah Prabowonomics bukanlah gagasan baru yang hanya berasal dari dirinya.

Ia mengatakan, pemikirannya tersebut merupakan bentuk keyakinan terhadap cita-cita para pendiri bangsa dalam membangun sistem ekonomi Indonesia.

Prabowo menjelaskan bahwa prinsip ekonomi yang ia perjuangkan berangkat dari nilai-nilai yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34.

Ia menegaskan, tujuannya adalah memastikan perekonomian nasional berjalan sesuai amanat konstitusi dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Ketegasan perjuangan saya, keyakinan saya itu adalah keyakinan saya terhadap cita-cita pendiri bangsa, keyakinan saya terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945, keyakinan saya terhadap UUD negara kita, keyakinan saya terutama kepada Pasal 33 UUD dan pasal 34 UUD kita. Itu keyakinan saya," ujar dia.

Prabowo mengatakan, tidak ada hal yang benar-benar baru dari gagasan tersebut.

Menurutnya, yang dilakukan adalah memperkuat kembali nilai ekonomi yang sudah menjadi dasar negara.

"Gagasan saya tidak ada yang baru. Gagasan saya tidak ada yang luar biasa. Gagasan saya hanya ingin menegakkan UUD kita. Karena saya yakin bahwa Pasal 33 itu dan Pasal 34 itu adalah roh dari perjuangan pendiri bangsa kita," sambung Prabowo.

Dalam sambutannya, Prabowo juga melontarkan candaan kepada Partai Gerindra yang menjadi partai politik tempatnya bernaung.

Ia mengatakan, bahkan kader Gerindra tidak menggunakan kaus bertuliskan "Prabowonomics" karena mengetahui dirinya tidak memberikan izin.

Prabowo kemudian menyampaikan candaan kepada Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang hadir dalam acara tersebut.

"Bahkan, Gerindra saja tidak pakai kaus seperti kalian. Gimana itu Dasco? Gerindra saja tidak pakai. Karena mereka tahu saya tidak izinkan. Ini kalau kalian minta izin, saya tidak izinkan. Saya tidak pantas. Tidak ada. Ini adalah ekonomi pancasila," imbuh Prabowo.

Sebelumnya, PKB mengangkat tema "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi: Prabowonomics" dalam perayaan Harlah ke-28.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, tema tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kesungguhan Presiden Prabowo dalam mendorong perubahan arah ekonomi nasional.

Menurut Cak Imin, PKB ingin terus bersama pemerintah dalam mengawal kebijakan ekonomi yang dianggap sejalan dengan amanat konstitusi.

Acara Harlah ke-28 PKB tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah pimpinan partai politik dan tokoh nasional.* (km/ad)

BINJAI — Pemerintah Kota Binjai mendorong pengembangan kreativitas generasi muda melalui kegiatan seni dan budaya di lingkungan sekolah.

Hal itu terlihat dalam penyelenggaraan Lokatara Fest 2026 yang digelar di SMA Negeri 1 Binjai, Kamis (23/7/2026).

Baca Juga:

• Cak Imin: Prabowo Sungguh-Sungguh Jaga Kekayaan Alam untuk Rakyat

Mengusung tema "Retro atau Vintage", Lokatara Fest 2026 menghadirkan suasana khas era 1990-an.

Festival ini berlangsung selama dua hari, mulai 23 hingga 24 Juli 2026, dengan melibatkan para siswa sebagai peserta utama.

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi siswa untuk menampilkan kemampuan, bakat, dan kreativitas di bidang seni, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan antarwarga sekolah.

Berbagai pertunjukan dan perlombaan digelar dalam festival tersebut, mulai dari lomba vokal solo, pentas seni antar kelas, fashion show bertema retro, hingga penampilan grup band yang menjadi penutup rangkaian acara.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai Sofyan Syahputra Siregar menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Lokatara Fest 2026 yang diinisiasi oleh keluarga besar SMAN 1 Binjai.

Menurut Sofyan, kegiatan seni seperti ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga bagian dari proses pendidikan yang membantu membentuk karakter siswa.

Ia menilai festival tersebut dapat menjadi sarana bagi peserta didik untuk belajar kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, serta keberanian dalam menampilkan kreativitas.

"Pemerintah Kota Binjai senantiasa mendukung berbagai program pendidikan yang mendorong lahirnya generasi muda yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan berdaya saing. Kami berharap Lokatara Fest dapat terus menjadi agenda yang berkelanjutan sebagai ruang bagi para siswa untuk berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi, sehingga mampu memberikan manfaat tidak hanya bagi lingkungan sekolah, tetapi juga bagi masyarakat," ujarnya.

Lokatara Fest 2026 menjadi salah satu bentuk kegiatan positif yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi di luar bidang akademik.

Melalui festival tersebut, para siswa tidak hanya belajar menunjukkan kemampuan seni, tetapi juga mendapatkan pengalaman dalam mengelola kegiatan, bekerja dalam tim, serta membangun rasa percaya diri.

Pemerintah Kota Binjai berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aktif, kreatif, dan inovatif.

Dengan konsep unik bernuansa retro, Lokatara Fest 2026 diharapkan mampu menjadi agenda sekolah yang memperkuat kreativitas pelajar sekaligus mempererat hubungan antarwarga SMAN 1 Binjai.* (ad)

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai ilmu ekonomi bukanlah sesuatu yang rumit atau hanya bisa dipahami oleh kalangan tertentu.

Menurutnya, ekonomi merupakan ilmu sederhana yang berkaitan dengan cara mengelola kekayaan agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Usung Konsep "Prabowonomics", Cak Imin: PKB Akan Terus Bersama Prabowo Menyukseskan Arah Baru Ekonomi

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti persoalan pengelolaan kekayaan Indonesia yang menurutnya belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi rakyat karena sebagian hasil kekayaan tersebut justru mengalir ke luar negeri.

Prabowo mengibaratkan kondisi tersebut seperti seseorang yang menjalankan usaha kecil, tetapi keuntungan dari usahanya tidak disimpan untuk kepentingan sendiri.

"Bagaimana kita bisa memberi kehidupan layak kepada rakyat kita, kalau kekayaan kita diambil terus, dibawa ke luar negeri dan tidak dinikmati oleh rakyat kita, ini tidak masuk akal. Dimana ada ilmu ini, ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya usaha kalau punya warung habis jualan kopi uangnya ditaro, disimpen. Bener ibu-ibu? masa habis jualan kopi uangnya dibawa, dimana itu," kata Prabowo.

Prabowo kemudian menjelaskan bahwa ekonomi tidak harus dipandang sebagai ilmu yang sulit dipahami masyarakat umum.

Menurutnya, prinsip ekonomi dapat dilihat dari aktivitas sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengelola usaha warung atau berdagang.

"Jadi, ibu ibu bapak bapak, ekonomi itu jangan dianggap ilmu yang, ilmu dewa dewa gitu. Ekonomi itu sederhana, kalau ibu buka warung ya itu ekonomi. Satu cangkir kopi, modalnya berapa, dijual berapa, selisihnya itu untung, untung ditabung. Indonesia ini kekayaannya dibawa keluar, dan tidak ditabung-tabung karena nggak ada di Indonesia," jelasnya.

Prabowo menegaskan, pengelolaan sumber daya ekonomi harus diarahkan agar manfaatnya kembali kepada masyarakat Indonesia.

Menurutnya, kekayaan nasional harus menjadi modal untuk membangun kesejahteraan rakyat dan memperkuat perekonomian dalam negeri.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga melontarkan candaan kepada PKB terkait agenda tahunan Hari Lahir partai tersebut.

Prabowo mengaku heran karena PKB selalu menjadi salah satu partai yang pertama mengundang Presiden dalam acara Harlah.

"Jadi, saya terus terang saja, saya ndak ngerti ini ilmunya PKB ini. PKB ini memang boleh juga ini. Dalam musim satu tahun, tahunan, kenapa PKB harlahnya selalu yang pertama mengundang Presiden, sorry ye Golkar Golkar ulang tahunmu akhir tahun, iya kan Oktober," ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam suasana santai di hadapan para elite politik yang hadir dalam acara tersebut.

Acara Harlah ke-28 PKB turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah pimpinan partai politik nasional.

Beberapa tokoh yang hadir di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Selain itu, hadir pula sejumlah elite partai, seperti Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, Sekretaris Jenderal PAN Eko Patrio, Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron, serta Wakil Ketua Umum PSI Isyana Bagoes Oka.

Kehadiran para tokoh politik tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Harlah PKB ke-28 dengan tema "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi: Prabowonomics".* (d/ad)

BOGOR — Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan lebih dari 3,37 ton barang bukti narkotika dalam rangkaian peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026 di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/7/2026).

Barang bukti yang dimusnahkan didominasi oleh bunga ganja Thailand dengan berat mencapai lebih dari 3 ton.

Baca Juga:

• Prabowo Buka Peluang Larang Total Vape di Indonesia, Ini Alasannya

Deputi Pemberantasan BNN RI, Irjen Aswin Sipayung, mengatakan seluruh barang bukti tersebut berasal dari hasil pengungkapan lima perkara narkotika di sejumlah wilayah, yakni Bali, Gresik, DKI Jakarta, Padang, dan Jawa Timur.

Saat membacakan keterangan Kepala BNN RI Komjen Suyudi Ario Seto dalam konferensi pers, Aswin menyampaikan rincian barang bukti yang dimusnahkan.

"Barang bukti yang dimusnahkan pada hari ini sebanyak 2.996 gram hashish, 8.876,08 gram sabu, 3.360.604 gram bunga ganja Thailand, 860 mililiter cairan prekursor, 1.780 mililiter cairan kimia, dan 582,19 gram padatan kimia," kata Aswin.

Menurut Aswin, sebelum dimusnahkan, sebagian barang bukti terlebih dahulu disisihkan untuk kebutuhan pemeriksaan laboratorium, penyidikan, serta kepentingan pembuktian di persidangan.

Untuk sabu, dari total barang bukti awal sebanyak 8.962,32 gram, sebanyak 90,24 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium.

Sementara 8.872,08 gram lainnya dimusnahkan.

Kemudian untuk hashish, dari berat awal 3.006 gram, sebanyak 10 gram disisihkan sehingga 2.996 gram dimusnahkan.

Sedangkan bunga ganja Thailand memiliki berat kotor sekitar 3,37 ton atau 3.370.000 gram.

Setelah dilakukan penyisihan untuk kebutuhan penyidikan dan laboratorium, sebanyak 3.087.685,2 gram dimusnahkan.

Aswin menjelaskan, barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan jaringan narkotika nasional maupun internasional dengan berbagai modus.

Modus yang ditemukan mulai dari penyelundupan melalui jalur udara dan laut, penyalahgunaan mekanisme impor barang, hingga pembuatan narkotika melalui laboratorium gelap atau clandestine laboratory.

Salah satu pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran sabu di wilayah Kamal, Kabupaten Bangkalan.

Petugas BNN Provinsi Jawa Timur kemudian mengamankan dua tersangka berinisial S alias A dan MS.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sabu dengan total berat 4.994,32 gram yang diduga akan diedarkan di wilayah Bangkalan.

"Kasus ini terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan yang terlibat," ujar Aswin.

BNN juga mengungkap kasus peredaran hashish jaringan internasional.

Kasus ini bermula dari informasi petugas X-Ray Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta terkait temuan narkotika yang dibawa penumpang rute Thailand-Jakarta.

Petugas kemudian mengamankan seorang perempuan warga negara Rusia berinisial KK.

Dari pemeriksaan koper miliknya, ditemukan hashish seberat 3.006 gram yang disembunyikan di bagian dinding koper.

Barang tersebut diduga akan diserahkan kepada seseorang di wilayah Gilimanuk, Bali.

Melalui metode controlled delivery, petugas berhasil menangkap seorang pria berinisial KS yang diduga sebagai penerima barang tersebut.

Pengembangan kasus kemudian mengarah kepada seorang warga negara Rusia lainnya berinisial KV yang diduga berperan sebagai pengendali jaringan.

Selain mengungkap jaringan peredaran narkotika, BNN juga menemukan aktivitas laboratorium gelap di Kota Padang, Sumatera Barat.

Kasus tersebut terungkap setelah petugas mencurigai aktivitas di sebuah rumah kawasan Indarung.

Dari lokasi itu, petugas mengamankan seorang pria berinisial SE beserta barang bukti sabu.

Hasil penyelidikan menunjukkan tersangka membeli bahan kimia dan peralatan laboratorium melalui platform daring untuk memproduksi methamphetamine atau sabu.

Dalam penggeledahan lanjutan, petugas menemukan peralatan laboratorium, residu produksi sabu, cairan prekursor, serta berbagai bahan kimia lainnya.

Satu orang lain berinisial S yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut masih dalam pengejaran.

Kasus terbesar berasal dari pengungkapan penyelundupan kuncup bunga cannabinoid yang dikemas melalui jalur impor barang.

Tim gabungan menemukan empat kontainer berisi sekitar 3,37 ton kuncup bunga cannabinoid yang disembunyikan dalam 500 koper, matras lateks, serta karung.

Barang tersebut dikirim dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju gudang di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan empat tersangka berinisial WJ, AR, BT, dan M yang diduga terlibat dalam penerimaan barang.

BNN juga mengungkap penyelundupan sabu melalui jalur pelayaran.

Bekerja sama dengan PT Pelindo dan Bea Cukai Tanjung Priok, petugas melakukan pemeriksaan terhadap penumpang KM Kelud.

Dari operasi tersebut, empat penumpang berinisial N, MY, Z, dan S diamankan dengan barang bukti sabu sebanyak sekitar 3.972 gram.

Seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman berat hingga pidana mati.

Aswin mengatakan, pengungkapan lima kasus tersebut menjadi bukti bahwa jaringan narkotika terus mengubah pola dan cara operasinya.

Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.

"BNN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika," ujar Aswin.

BNN juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan tindak pidana narkotika melalui layanan pengaduan BNN di nomor 184.* (km/ad)

Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin saat memberikan pidato pembukaan dalam acara puncak Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB yang digelar di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo: Katanya MBG itu singkatan dari Mas Bahlil Ganteng, Bisa Aja Lo

"PKB akan terus bersama Pak Prabowo menyukseskan arah baru ekonomi ini," kata Cak Imin dalam pidato pembukaan Puncak Hari Lahir Ke-28 PKB.

Menurut Cak Imin, berbagai kebijakan dan regulasi ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Prabowo menjadi bentuk keseriusan dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat.

"Kesungguhan inilah yang membawa kita semua hari ini pada satu kesimpulan arah baru ekonomi ini tidak boleh berhenti," ucapnya.

Cak Imin meyakini, langkah yang sedang dirintis Presiden Prabowo merupakan bagian dari upaya membangun sistem ekonomi yang lebih kuat dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Ia menilai perubahan paradigma ekonomi tersebut dapat membuat kekayaan negara dikelola secara maksimal untuk kemakmuran rakyat.

Dalam momentum Harlah ke-28 PKB, Cak Imin menyampaikan bahwa tema yang diangkat partainya adalah "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi".

Tema tersebut kemudian dirangkum dalam satu istilah yang disebut sebagai "Prabowonomics".

"Dan tema ini dipersingkat dengan satu kata 'Prabowonomics'," ucap Cak Imin.

Menurutnya, tema tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus komitmen PKB untuk mengawal arah baru ekonomi nasional bersama pemerintahan Presiden Prabowo.

Dalam pidatonya, Cak Imin juga menyinggung pentingnya amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kepentingan masyarakat.

Ia menilai prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Acara Harlah ke-28 PKB turut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kehadiran keduanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan perjalanan PKB selama 28 tahun di dunia politik Indonesia.

Melalui tema "Arah Baru Amanat Konstitusi: Prabowonomics", PKB ingin menegaskan dukungannya terhadap agenda ekonomi pemerintahan Prabowo, khususnya dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan pemanfaatan kekayaan negara bagi masyarakat.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuat suasana puncak Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi lebih santai dengan melontarkan candaan soal singkatan MBG yang sempat viral di media sosial.

Dalam acara yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026) malam, Prabowo menyinggung istilah MBG yang sebelumnya dikenal sebagai singkatan dari Makan Bergizi Gratis.

Baca Juga:

• Cak Imin: Prabowo Sungguh-Sungguh Jaga Kekayaan Alam untuk Rakyat

Candaan tersebut disampaikan Prabowo saat menyapa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang hadir dalam acara tersebut.

"Ketua Umum Partai Golongan Karya saudara Bahlil Lahadalia. Katanya MBG, singkatan Mas Bahlil Ganteng. Bisa aja lo," ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut disambut suasana hangat dalam acara Harlah PKB. Prabowo kemudian melanjutkan menyapa sejumlah tokoh politik dan menteri yang hadir.

"Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan saudara Zulkifli Hasan. Tadi Ketum Partai Golkar-nya sekaligus dia adalah Menteri ESDM," sambungnya.

Istilah "Mas Bahlil Ganteng" sebelumnya ramai diperbincangkan setelah muncul dalam bentuk jingle atau lagu pendek yang beredar luas di media sosial.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sarmuji mengatakan, pihaknya melihat fenomena tersebut sebagai bentuk kreativitas masyarakat sekaligus apresiasi terhadap Bahlil Lahadalia.

"Itu, kan, justru berasal dari kreativitas netizen sebagai salah satu bentuk penghargaan netizen atas kerja keras Pak Bahlil. Kalau ada akun Golkar yang ikut meramaikan, ya wajar saja, mereka bagian dari netizen juga," kata Sarmuji.

Menurut Sarmuji, Partai Golkar tidak mempermasalahkan viralnya lagu tersebut.

Ia menilai fenomena itu merupakan bagian dari ekspresi masyarakat di ruang digital.

Jingle tersebut dikenal netizen dengan judul "My Little Bolu Ketan" dan banyak digunakan sebagai latar musik dalam berbagai konten media sosial.

Lagu itu memiliki penggalan lirik yang menyebut:

"MBG, Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buahlil. Tambah ganteng aja My little bolu ketan."

Fenomena viral tersebut kemudian kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo ikut menyinggungnya dalam acara resmi Harlah PKB ke-28.

Candaan Prabowo mengenai MBG "Mas Bahlil Ganteng" menunjukkan sisi santai dalam pertemuan para elite politik nasional, di tengah agenda utama acara yang membahas perjalanan PKB serta arah kebijakan pemerintahan.* (km/ad)

Menurut Cak Imin, kebijakan tersebut menjadi langkah penting dalam menjaga kekayaan alam Indonesia agar pengelolaannya dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Aceh Bentuk Satgas LGBT, Pemerintah Siapkan Regulasi Khusus

Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin menilai Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat dalam menjaga kekayaan alam nasional dan memastikan pemanfaatannya untuk kepentingan rakyat.

"Kita menyaksikan Bapak Presiden sungguh-sungguh menjaga kekayaan alam yang begitu luar biasa, yang digunakan sekuat-kuatnya untuk kepentingan rakyat. PKB mendukung satu pintu ekspor sumber daya alam, yang kita yakini menjadi salah satu cara utama dari dimulainya menegakkan ekonomi di bumi nusantara tercinta," ujar Cak Imin.

Cak Imin mengatakan, PKB melihat arah baru kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintahan Prabowo bukan hanya sebatas wacana politik, tetapi sudah mulai terlihat melalui berbagai langkah nyata.

"Kita yakin sepenuhnya orientasi dan arah baru ekonomi yang dimulai dari penyelamatan sumber daya ini bukan sekadar retorika maupun impian di siang bolong. Kita sudah lama merindukan ini, dan kita menyaksikan kebijakan Bapak Presiden sudah nyata di depan mata dengan berbagai upaya konkret yang kita saksikan," tutur dia.

Menurut Cak Imin, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip kedaulatan ekonomi agar hasil kekayaan negara dapat lebih banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Cak Imin menegaskan, PKB siap mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam.

Ia juga mengajak seluruh partai politik untuk bersama-sama mendorong perubahan regulasi agar sistem ekonomi nasional semakin kuat dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Pak Presiden, PKB catat paling tidak ada 108 UU yang perlu diperbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan," imbuh Cak Imin.

Menurutnya, perbaikan regulasi menjadi bagian penting untuk memastikan cita-cita kemandirian ekonomi Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Dukungan PKB terhadap kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen partai untuk mengawal program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan alam dan penguatan ekonomi nasional.* (km/ad)

BANDA ACEH — Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh menyepakati pembentukan satuan tugas (satgas) untuk menangani isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Pemerintah Aceh juga mulai menyiapkan regulasi yang nantinya menjadi dasar kebijakan terkait langkah tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Buka Peluang Larang Total Vape di Indonesia, Ini Alasannya

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem mengatakan, pembahasan mengenai kebijakan tersebut masih berada pada tahap awal.

Rapat baru menghasilkan kesepakatan pembentukan satgas, sementara isi aturan yang akan disusun belum dibahas secara rinci.

"Kami hanya baru menyepakati dalam memberantas LGBT, tapi belum membahas poin-poin apa yang perlu kita buat dalam peraturan nanti. Hanya tadi menyepakati, insyaallah secepat mungkin (bentuk satgas)," kata Mualem kepada awak media di Aula Anjong Mon Mata, Kamis (23/7/2026).

Mualem menjelaskan, pemerintah daerah masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut sebelum menentukan langkah dan aturan yang akan diterapkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Nasir mengatakan, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap munculnya konten terkait LGBT di ruang digital serta keberadaan komunitas tertentu yang dinilai menjadi perhatian masyarakat.

Menurut Nasir, pemerintah menemukan adanya indikasi aktivitas komunitas tersebut di sejumlah tempat umum.

"Aktivitas mereka terindikasi di café atau warkop, barbershop dan tempat fitness/gym," kata Nasir.

Ia menyebut pemerintah Aceh melihat fenomena tersebut tidak hanya sebagai persoalan sosial, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat.

Nasir mengatakan, pemerintah menilai aktivitas LGBT berpotensi meningkatkan risiko penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS.

Selain itu, fenomena tersebut disebut dapat memunculkan keresahan sosial dan polemik di tengah masyarakat Aceh yang memiliki norma dan aturan daerah tersendiri.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh berencana melakukan revisi terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Gugus Tugas Pencegahan Pornografi.

Selain penyusunan regulasi, pemerintah juga akan memperkuat program ketahanan keluarga melalui pendekatan pola asuh serta disiplin positif.

Sekda Aceh Nasir mengatakan, diperlukan tim terpadu yang dapat melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang dianggap perlu mendapat perhatian pemerintah.

"Perlunya dibentuk tim terpadu untuk mengantisipasi dan memantau aktivitas LGBT di ranah publik dan media sosial," ujar Nasir.

Pembentukan satgas tersebut masih akan melalui proses penyusunan lebih lanjut, termasuk pembahasan mengenai tugas, kewenangan, serta aturan yang menjadi dasar pelaksanaannya.* (km/ad)

PEKANBARU — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (23/7/2026).

Penggeledahan tersebut dilakukan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan perangkat teknologi pendidikan berupa interactive flat panel atau smart board pada tahun anggaran 2024.

Baca Juga:

• Prabowo dan Gibran Hadiri Harlah ke-28 PKB, Elite Partai Politik Hadir di JCC Senayan

Ia menyebut langkah itu dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan perkara dugaan korupsi.

"Penggeledahan terkait penyidikan perkara perkara korupsi pengadaan alat pembuatan AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan atau pengadaan interactive flat panel pada Disdik Riau tahun anggaran 2024," ungkap Zikrullah di Pekanbaru, Kamis (23/7/2026) petang.

Dalam penggeledahan itu, tim penyidik bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Zikrullah mengatakan, barang bukti yang diamankan penyidik dibawa menggunakan tiga boks kontainer.

"Penyidik Pidana Khusus berhasil mengamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik yang untuk selanjutnya dilakukan penyitaan untuk kepentingan dalam penanganan perkara," kata Zikrullah.

Penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan di lingkungan Disdik Riau, termasuk ruangan Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sejumlah ruangan staf.

Menurut Zikrullah, proses penggeledahan dan penyitaan dilakukan secara profesional sebagai bentuk komitmen Kejati Riau dalam mengungkap dugaan praktik korupsi.

Perkara tersebut diketahui telah masuk tahap penyidikan sejak 15 Juli 2026.

Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman dengan mengumpulkan barang bukti serta melengkapi alat bukti untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

"Kerugian negara belum (diketahui). Cuma nilai kegiatan sekitar Rp 9,5 miliar," sebut Zikrullah.

Kejati Riau belum mengungkap siapa saja pihak yang telah diperiksa sebagai saksi karena proses penyidikan masih berada pada tahap awal.

Penggeledahan berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Tim penyidik Pidsus Kejati Riau melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ruangan di lantai dua kantor Disdik Riau.

Usai kegiatan tersebut, penyidik membawa tiga boks kontainer yang berisi dokumen dan barang elektronik untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Proses penggeledahan dan penyitaan juga mendapat pengamanan dari dua prajurit TNI yang dilengkapi senjata laras panjang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Riau, Erisman Yahya, belum memberikan keterangan terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Kejati Riau tersebut.

Penyidik Kejati Riau masih terus mendalami perkara ini untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan perangkat teknologi pendidikan yang menggunakan anggaran tahun 2024.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026) malam.

Kehadiran Prabowo menjadi salah satu perhatian utama dalam acara tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Buka Peluang Larang Total Vape di Indonesia, Ini Alasannya

Selain Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga hadir dalam perayaan tersebut. Gibran terlihat mengenakan pakaian batik berwarna cokelat.

Keduanya disambut langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Setelah tiba, Prabowo terlihat berkeliling terlebih dahulu untuk menyapa dan menyalami para pimpinan partai politik yang hadir dalam acara tersebut.

Prabowo tampak bersalaman dengan sejumlah tokoh politik, di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat.

Kehadiran para elite partai politik tersebut menunjukkan suasana silaturahmi antarpartai dalam momentum peringatan perjalanan PKB selama 28 tahun di dunia politik Indonesia.

Usai menyapa para tokoh yang hadir, Prabowo dan Gibran kemudian duduk berdampingan di barisan paling depan bersama jajaran tamu undangan lainnya.

Acara Harlah PKB ke-28 kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang disusul dengan mars PKB.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pembacaan ayat suci Alquran sebagai pembuka acara.

Perayaan Harlah PKB tahun ini menjadi momentum penting bagi partai yang didirikan pada era reformasi tersebut.

Selain memperingati perjalanan politik selama hampir tiga dekade, acara ini juga menjadi ajang memperkuat komunikasi dan hubungan dengan berbagai kekuatan politik nasional.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap maraknya penyalahgunaan rokok elektronik atau vape yang diduga dimanfaatkan sebagai media peredaran narkotika.

Pemerintah pun membuka kemungkinan melarang total peredaran vape apabila hasil kajian menunjukkan produk tersebut lebih banyak menimbulkan risiko bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Bansos Samosir, Kabid Dinsos: Dana Kemensos Tak Pernah Masuk Rekening Dinas

Dalam amanatnya, Presiden memerintahkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk segera menyusun aturan yang lebih ketat mengenai tata kelola rokok elektronik di Indonesia.

"Hari ini saya instruksikan kepada Kepala BNN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan POM, serta Direktur Jenderal Bea Cukai untuk segera duduk bersama dalam waktu singkat, rumuskan dan atur kembali secara ketat tata kelola niaga rokok elektronik di Indonesia," kata Prabowo dalam sambutan yang dibacakan Djamari.

Presiden juga meminta agar pengawasan terhadap jalur impor dan distribusi vape diperketat.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh ragu mengambil langkah tegas apabila produk tersebut terbukti semakin sering dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.

"Lakukan pengawasan berlapis pada jalur impor dan distribusinya. Jika hasil kajian bersama menunjukkan komoditas ini lebih banyak risikonya dan terus dijadikan pintu masuk narkotika jenis baru, saya perintahkan untuk tidak ragu-ragu menerapkan pelarangan total vape di Indonesia," sebutnya.

Prabowo menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah.

"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi di negara ini. Salus populi suprema lex esto. Bapak dan Ibu peserta seluruh hadirin yang saya hormati, keberhasilan penanggulangan narkotika ini tidak akan tercapai tanpa adanya sinergi seluruh pihak," ujarnya.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh adat, hingga masyarakat.

"Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga di tingkat pusat, para kepala daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, pihak swasta, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah bergerak bersama dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika kini semakin berkembang dengan memanfaatkan media yang dekat dengan kehidupan anak muda, salah satunya liquid vape.

Menurut Suyudi, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini mencapai 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta jiwa, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun.

"Data prevelensi nasional penyalahgunaan narkotika saat ini berada di angka 2,11% atau setara 4,15 juta jiwa dengan angka peningkatan tertinggi didominasi oleh remaja, usia 15 sampai 24 tahun, kelompok usia yang merupakan tulang punggung pembangunan di masa depan," kata Suyudi.

Ia menjelaskan, pola ancaman narkotika terus berubah dengan munculnya berbagai New Psychoactive Substances (NPS) serta metode penyelundupan yang semakin kompleks.

"Pola ancaman juga berubah, muncul berbagai New Psychoactive Substances (NPS) modus penyelundupan yang semakin kompleks serta penyalahgunaan medium yang dekat dengan gaya hidup anak muda," ujarnya.

"Termasuk liquid vape yang bisa disusupi zat berbahaya maupun narkotika. saat ini setidaknya terdapat 1.452 NPS di tingkat global, di mana 178 jenis di antaranya telah terindetifikasi masuk ke Indonesia," sambungnya.

Hasil pemeriksaan laboratorium BNN terhadap sejumlah sampel liquid vape yang beredar di masyarakat juga menemukan adanya kandungan zat berbahaya.

"Hasil pengujian laboratorium BNN terhadap sejumlah smapel liquid vape yang beredar di masyarakat menemukan adanya kandungan kanabinoid sintetis, metafifemin, dan etomidate," ungkap dia.

Menurut Suyudi, temuan tersebut menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkotika terus beradaptasi dengan berbagai cara baru sehingga strategi pemberantasannya juga harus semakin cepat dan terpadu.

BNN telah merekomendasikan pelarangan yang lebih ketat terhadap produk vape kepada DPR RI dalam rapat bersama Komisi III DPR.

"BNN RI telah merekomendasikan pelarangan ketat atas produk vape atau rokok elektrik kepada DPR RI yang disampaikan dalam RDP bersama Komisi III DPR," ujarnya.

Ia menambahkan, rekomendasi tersebut ditindaklanjuti melalui forum diskusi bersama berbagai pemangku kepentingan.

Hasilnya, Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 yang memasukkan etomidate ke dalam narkotika Golongan II.* (d/ad)

Penundaan dilakukan karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum siap membacakan surat tuntutan terhadap para terdakwa.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Bansos Samosir, Kabid Dinsos: Dana Kemensos Tak Pernah Masuk Rekening Dinas

"Sidang tuntutan ditunda satu minggu dan jangan ditunda lagi. Sidang akan dilanjutkan pada Senin 27 Juli 2026 dan sidang ditutup," ucap Majelis Hakim Ketua Sulhanuddin.

Selain Benny Iskandar Nasution dan Erwin Saleh, perkara ini juga menjerat dua terdakwa lainnya, yakni Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anwar Syarif yang menjabat sebagai Kepala Bidang Koperasi UKM pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, serta Mhd Hamdani selaku Direktur CV Global Mandiri sebagai pelaksana kegiatan.

Dalam surat dakwaan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Medan menyebut keempat terdakwa diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.049.530.654.

Kasus ini bermula dari pelaksanaan kegiatan Medan Fashion Festival Tahun Anggaran 2024 yang dibiayai melalui APBD Kota Medan.

Pada tahun tersebut, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan memperoleh anggaran sebesar Rp5.195.523.568 untuk penyelenggaraan Medan Fashion Festival, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4.857.315.650.

Dalam pelaksanaannya, jaksa menemukan sejumlah kejanggalan, salah satunya terkait pengadaan kursi yang telah tercantum dalam kontrak pekerjaan. Padahal, kursi untuk kegiatan tersebut disebut telah disediakan oleh pihak Hotel Santika Dyandra.

Meski demikian, pembayaran pekerjaan tetap dicairkan hampir seluruhnya dengan nilai mencapai Rp4.854.339.300.

Berdasarkan hasil penyidikan, nilai pekerjaan yang benar-benar diketahui vendor sebesar Rp3.378.207.522, sehingga terdapat selisih nilai kontrak sebesar Rp1.476.131.778.

Jaksa juga mengungkap adanya dugaan permintaan pembayaran sejumlah biaya oleh Benny Iskandar Nasution kepada Mhd Hamdani selaku Direktur CV Global Mandiri.

Di antaranya pembayaran fee loading Hotel Santika Dyandra yang disebut dibayarkan sendiri oleh pihak pelaksana, namun hingga kini masih menyisakan tunggakan sebesar Rp70 juta.

Selain itu, Benny juga disebut meminta pembayaran honorarium koreografer, model, music director, hingga honorarium sejumlah desainer nasional seperti Imelda Ahyar, Dani Satriadi, dan Hendy Huang.

Dalam dakwaan, Erwin Saleh disebut turut bersama-sama dengan Benny Iskandar Nasution, Anwar Syarif, dan Mhd Hamdani melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana hasil audit Inspektorat Kota Medan.

Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada Senin, 27 Juli 2026, dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.* (tm/ad)

MEDAN – Sidang dugaan tindak pidana korupsi Program Bantuan Penguatan Ekonomi Korban Bencana dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust Karo-karo, kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (23/7/2026).

Dalam persidangan tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Samosir, Kristina Sam E. Gultom, menegaskan bahwa dana bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) tidak pernah masuk ke rekening Dinas Sosial Kabupaten Samosir.

Baca Juga:

• Satgas PRR Gandeng Kitabisa, Percepat Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera

"Dana bantuan yang diberikan Kemensos tersebut langsung masuk ke rekening 303 penerima manfaat, yakni masyarakat. Tidak ada yang mampir ke rekening Dinas Sosial," kata Kristina di hadapan majelis hakim.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hendra Hutabarat itu juga menghadirkan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak dan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Samosir sebagai saksi.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Samosir terdiri dari Modana Hutajulu dan Arina Pandiangan.

Kristina menjelaskan, Dinas Sosial Kabupaten Samosir tidak pernah menerima ataupun menguasai dana bantuan tersebut karena seluruh dana ditransfer langsung ke rekening penerima sesuai mekanisme yang ditetapkan Kementerian Sosial.

"Tidak ada yang mengambil dari rekening Dinas Sosial. Rekening itu milik masyarakat," ujarnya.

Menjawab pertanyaan majelis hakim, Kristina mengatakan data calon penerima bantuan berasal dari usulan kepala desa yang kemudian diproses sesuai ketentuan Kemensos.

Dalam pelaksanaan program tersebut, pemerintah daerah hanya berperan sebagai fasilitator.

Ia juga menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menarik kembali dana yang telah diterima masyarakat.

"Tidak bisa, Yang Mulia. Itu rekening masyarakat, bukan rekening pemerintah daerah," katanya.

Menurut Kristina, seluruh penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan melalui surat pertanggungjawaban (SPJ), bon pembelian, faktur, serta dokumentasi kegiatan sesuai aturan yang ditetapkan Kementerian Sosial.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa pendamping program juga ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.

"SK pendamping program diterbitkan oleh Kementerian Sosial, bukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Samosir," ujarnya.

Saksi lainnya, Tunggul Sinaga, memberikan keterangan mengenai pelaksanaan program sesuai tugas pemerintah daerah.

Sementara Sekda Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak menyampaikan bahwa program bantuan tersebut merupakan kewenangan Kementerian Sosial, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Usai mendengarkan seluruh keterangan saksi, Ketua Majelis Hakim Hendra Hutabarat menunda persidangan hingga pekan depan.

"Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Kamis (30/7), dengan agenda saksi dari penuntut umum," ujar Hendra.

Kasus ini masih terus bergulir di Pengadilan Tipikor Medan.

Majelis hakim dijadwalkan kembali mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum pada sidang berikutnya.* (at/ad)