JAKARTA – Advokat Ahmad Khozinudin menuding pakar hukum tata negara Feri Amsari telah dikriminalisasi setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong.

Ia menilai laporan tersebut sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpendapat di ruang publik.

Baca Juga:

• Peneliti Australian National University: Jokowi Tidak Berubah, Hanya Belajar Mengelola Politik untuk Mencapai Tujuannya

Selain Feri, Khozinudin juga menyinggung laporan terhadap akademisi Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, yang dilaporkan oleh Koordinator Pemuda Garda Nusantara, Rangga Kurnia Septian, pada 13 April 2026.

Ubedilah dipersoalkan karena menyebut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai beban bangsa.

Khozinudin menyebut rangkaian pelaporan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kritik publik.

Ia bahkan menilai pola tersebut merupakan kelanjutan dari praktik yang terjadi pada era pemerintahan sebelumnya.

"Konfirmasi legasi kriminalisasi era Jokowi diwariskan dan dilestarikan di era Prabowo Subianto," kata Khozinudin dalam kanal YouTube miliknya, Minggu, 19 April 2026.

Meski demikian, ia menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan di kepolisian.

Namun ia menilai substansi laporan tersebut seharusnya berada dalam ranah kebebasan berekspresi.

Menurut Khozinudin, pernyataan Feri maupun Ubedilah merupakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, bukan tindak pidana.

Ia juga menilai pelaporan terhadap akademisi dapat menciptakan efek ketakutan dalam menyampaikan pendapat.

Ia turut menyebut sejumlah nama yang menurutnya pernah mengalami kriminalisasi, seperti Bambang Tri Mulyono, Alfian Tanjung, hingga Ahmad Dhani.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya dua laporan terhadap Feri Amsari.

Laporan pertama diterima pada Kamis, 16 April 2026 pukul 16.45 WIB, dan laporan kedua pada Jumat, 17 April 2026 pukul 11.24 WIB.

Kedua laporan tersebut menggunakan sangkaan Pasal 264 dan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Ini baru diterima, sudah dua laporan terkait objek perkara yang sama," ujar Budi.

Ia mengatakan penyidik akan melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut, termasuk memeriksa pelapor, saksi, dan barang bukti untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana.*

(tb/ad)

JAKARTA – Peneliti Australian National University (ANU), Sana Jaffrey, menyoroti perubahan pendekatan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sepanjang dua periode kepemimpinannya.

Ia menyebut perubahan tersebut bukan bersifat personal, melainkan berupa proses pembelajaran dalam mengelola kekuasaan politik.

Baca Juga:

• MPR Tinjau IKN, Muzani: Megah, Mewah, dan Membanggakan

"Jokowi tidak berubah, tapi dia belajar. Ini bukan perubahan pribadi, tetapi cara mengelola politik untuk mencapai tujuannya," kata Sana.

Menurut Sana, pada periode pertama kepemimpinannya, Jokowi masih berupaya merealisasikan sejumlah janji politik dengan dukungan kelompok aktivis dan masyarakat sipil.

Pada fase itu, sejumlah aktivis bahkan disebut terlibat dalam pemerintahan.

Namun, memasuki periode kedua, ia menilai hubungan tersebut mulai merenggang.

Sana mengutip analisis Suraya Afif yang menyebut Jokowi mulai jenuh dengan kelompok aktivis dan mencari mitra politik baru.

Ia juga menyinggung peristiwa aksi 212 pada 2 Desember 2016 sebagai salah satu titik balik relasi antara Jokowi dan kelompok masyarakat sipil.

Menurutnya, Jokowi merasa kecewa karena tidak mendapatkan dukungan dari kelompok yang sebelumnya dekat dengan pemerintah saat menghadapi tekanan politik.

"Dia merasa perlu mencari aliansi lain," ujar Sana.

Sana juga mengutip pakar politik Australia Marcus Mietzner yang menilai pada periode kedua, Jokowi mulai memanfaatkan kelemahan elite politik untuk memperluas pengaruh.

Kelemahan tersebut, kata dia, digunakan untuk membangun konsolidasi kekuasaan yang lebih kuat.

"Jokowi belajar bagaimana menggunakan kelemahan elite lain untuk menarik mereka ke lingkarannya," kata Sana.

Diskusi tersebut merupakan bagian dari peluncuran buku yang membahas dinamika politik Indonesia selama satu dekade pemerintahan Jokowi.*

(tb/ad)

JAKARTA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Ia menilai progres pembangunan menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan kunjungan sebelumnya pada 2024.

Baca Juga:

• Raker Komwil I APEKSI di Banda Aceh, Wali Kota Medan Ajak Kolaborasi Antar-Kota untuk Perkuat Fiskal dan Kesiapsiagaan Bencana

Pernyataan itu disampaikan usai menerima paparan dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengenai perkembangan proyek ibu kota baru tersebut.

Muzani menyebut sejumlah infrastruktur terus menunjukkan perkembangan, mulai dari tempat ibadah, kantor Otorita IKN, Istana Wakil Presiden, hingga bandara IKN.

Menurut dia, fasilitas tersebut menjadi penopang penting menuju kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan baru.

Ia juga mengatakan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif telah memperoleh persetujuan Presiden dan mulai memasuki tahap konstruksi.

Hal ini, kata dia, memperkuat desain IKN sebagai pusat pemerintahan yang lengkap.

"Artinya rencana IKN menjadi ibu kota negara dengan pusat pemerintahan yang lengkap semakin pasti," ujarnya.

Muzani berharap target pemindahan ibu kota secara bertahap pada 2028 dapat terealisasi.

Ia menilai proses pembangunan dilakukan dengan perencanaan yang matang, baik dari sisi infrastruktur maupun kesiapan sumber daya manusia.

Terkait pembiayaan, ia menyebut dukungan anggaran telah disetujui dan diharapkan mampu menopang kebutuhan pembangunan ke depan.

Muzani juga menyinggung rencana pembangunan hunian bagi anggota MPR di kawasan IKN yang desainnya telah disetujui Presiden.

"Saya kira gedungnya sangat membanggakan, mencerminkan arsitektur ketatanegaraan Indonesia," katanya.

Ia menutup penilaiannya terhadap perkembangan IKN dengan singkat.

"Satu kata: megah, mewah, membanggakan," ujar Muzani.*

(d/ad)

JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan pidana non-penjara.

Kebijakan ini diarahkan sebagai bagian dari reformasi pemidanaan yang lebih proporsional, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan.

Baca Juga:

• PBB Gugat UU Partai Politik ke MK, Ini Poin yang Dipersoalkan

Karena itu, pidana penjara jangka pendek diharapkan menjadi pilihan terakhir.

"Pidana penjara jangka pendek sedapat mungkin dihindari jika terdapat alternatif lain yang lebih efektif untuk reintegrasi sosial," kata Sunarto dalam peringatan HUT ke-73 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di Gedung MA, Jakarta, Selasa, 21 April 2026.

Dalam surat edaran tersebut, MA mendorong optimalisasi pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman penjara.

Selain itu, hakim juga diminta memperluas penerapan tindakan yang bersifat rehabilitatif, seperti rehabilitasi medis dan sosial, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, serta pemulihan hak korban.

Sunarto menilai kebijakan ini diperlukan untuk menjawab tantangan sistem pemidanaan, termasuk persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan serta disparitas putusan di pengadilan.

"Surat edaran ini menjadi kerangka panduan agar tercipta konsistensi dalam penerapan pidana non-penjara," ujarnya.

Ia menegaskan, implementasi kebijakan ini tidak hanya membutuhkan dasar normatif, tetapi juga pedoman praktis agar dapat diterapkan secara seragam di lingkungan peradilan.

Sunarto juga meminta hakim memaknai reformasi pemidanaan sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif.

"Keberhasilan paradigma pemidanaan baru sangat ditentukan oleh integritas dan sinergi seluruh elemen sistem peradilan pidana," kata dia.*

(d/ad)

JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali menggugat Undang-Undang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut menyoroti kewenangan Menteri Hukum dalam mengesahkan kepengurusan partai yang dinilai berpotensi disalahgunakan.

Baca Juga:

• Ade Armando dan Abu Janda Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Diduga Sebar Provokasi Video Ceramah Jusuf Kalla

"Kami sudah menyampaikan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," kata Gugum, Selasa, 21 April 2026.

Gugum menjelaskan, gugatan ini dipicu konflik internal PBB setelah Muktamar VI di Bali.

Menurut dia, pihaknya telah lebih dulu mengajukan pengesahan kepengurusan ke Kementerian Hukum pada 9 Maret 2026.

Namun, tiga hari kemudian muncul permohonan tandingan dari pihak lain melalui Musyawarah Dewan Partai (MDP).

Ia menilai secara hukum administrasi, permohonan yang lebih dahulu diajukan semestinya mendapat prioritas.

"Secara hukum publik, yang datang lebih dulu harusnya dilayani dan disahkan," ujarnya.

Gugum juga menegaskan kepengurusan hasil Muktamar VI sah secara organisasi, sementara hasil MDP dinilai tidak sesuai prosedur.

Ia menyebut penyelenggaraan MDP tidak memiliki legitimasi karena dilakukan oleh unsur di luar struktur Dewan Pimpinan Pusat.

Di tengah polemik tersebut, Gugum menyebut telah beredar kabar bahwa Kementerian Hukum telah mengesahkan kepengurusan hasil MDP.

Karena itu, pihaknya meminta MK membatasi kewenangan tersebut agar tidak menjadi pintu masuk intervensi dalam konflik internal partai.

"Kami meminta agar Mahkamah Konstitusi membatasi kewenangan pengesahan itu, cukup sebagai pencatat peristiwa hukum saja," kata Gugum.

Selain itu, PBB juga meminta MK mengambil alih penyelesaian sengketa dualisme kepengurusan partai politik yang selama ini dinilai tidak efektif ditangani oleh mekanisme internal.

Sekretaris Jenderal PBB hasil Muktamar VI Bali, Ali Amran Tanjung, menilai penguatan sistem hukum diperlukan untuk mencegah konflik internal partai merusak legitimasi tata kelola politik.

"Diperlukan sistem yang kuat agar tidak ada pihak yang melampaui kewenangannya dalam penyelesaian konflik partai," ujarnya.*

(vo/ad)

BANDA ACEH — Delegasi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) melakukan kunjungan strategis ke sejumlah perguruan tinggi vokasi serta menjajaki kemitraan dengan dua perusahaan di Pulau Pinang, Malaysia.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas kerja sama internasional di bidang pendidikan vokasi dan industri.

Baca Juga:

• Ade Armando dan Abu Janda Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Diduga Sebar Provokasi Video Ceramah Jusuf Kalla

Unmuha juga tercatat sebagai co-host dalam kegiatan tersebut.

"Keikutsertaan Unmuha dalam iRiseCon 2026 diharapkan tidak hanya memperluas jejaring global, tetapi juga memperkuat mutu pendidikan, riset, serta inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri," kata Mimi di Banda Aceh, Selasa, 21 April 2026.

Dalam agenda tersebut, Unmuha menargetkan penguatan pendidikan vokasi berbasis industri untuk mencetak lulusan yang memiliki daya saing global.

Dua perusahaan yang menjadi fokus penjajakan kerja sama adalah PKT Logistics dan Gott Sdn Bhd.

PKT Logistics dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di sektor logistik otomotif, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), serta Food & Beverage (F&B).

Kolaborasi yang direncanakan mencakup pengembangan sistem rantai pasok berbasis teknologi digital.

Sementara itu, Gott Sdn Bhd bergerak di bidang pengembangan peralatan pelatihan teknis dan solusi pendidikan.

Kerja sama dengan perusahaan ini diarahkan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui perangkat pelatihan modern.

Selain sektor industri, Unmuha juga menjalin kerja sama dengan tiga institusi pendidikan di Malaysia, yakni Politeknik Seberang Perai (PSP), Politeknik Balik Pulau (PBU), dan Peninsula College Malaysia.

Kesepakatan yang dibahas mencakup pertukaran mahasiswa dan dosen, kolaborasi riset, serta pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri regional.

Rektor Unmuha, Aslam Nur, mengatakan kerja sama internasional menjadi kebutuhan mendesak bagi perguruan tinggi di era kompetisi global.

"Pendidikan tinggi tidak bisa lagi terkurung dalam batas nasional. Kami ingin membawa Unmuha lebih kompetitif melalui kolaborasi internasional yang memberi nilai tambah bagi mahasiswa dan dosen," ujar Aslam.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerja Sama, serta sejumlah pimpinan fakultas dan lembaga penelitian Unmuha.*

(ad)

JAKARTA — Aktivis media sosial Ade Armando dan Permadi Arya atau Abu Janda dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan dan provokasi di media sosial.

Laporan itu terkait unggahan potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, yang disampaikan di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM).

Baca Juga:

• Rupiah Menguat Jelang RDG BI, Sentimen Global Mulai Mereda

Perwakilan APAM, Paman Nurlette, mengatakan pelaporan dilakukan karena dugaan penyebaran konten yang dinilai memicu kegaduhan di ruang publik.

Ia menyebut potongan video yang beredar di media sosial tidak disajikan secara utuh sehingga menimbulkan persepsi keliru.

"Kami mendatangi Polda Metro Jaya dalam rangka membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana penghasutan dan provokasi melalui media sosial," kata Nurlette, Selasa, 21 April 2026.

Menurut APAM, video ceramah Jusuf Kalla yang diunggah melalui kanal YouTube Cokro TV dan sejumlah akun Facebook menjadi pemicu polemik.

Pelapor juga menyerahkan barang bukti berupa video utuh, potongan video yang beredar, serta tangkapan layar unggahan.

Dalam laporan itu, Ade Armando dan Abu Janda diduga melanggar Pasal 48 juncto Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 243 KUHP.

Nurlette menegaskan laporan tersebut bukan atas nama Jusuf Kalla, melainkan inisiatif pelapor yang menilai adanya unsur kesengajaan dalam penyebaran konten.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto membenarkan adanya laporan tersebut.

"Benar ada laporan tersebut. Saat ini masih dalam tahap pengkajian," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, Ade Armando belum memberikan tanggapan. Sementara itu, Abu Janda menyebut laporan tersebut bermuatan politik.

"Jelas itu laporan atas dasar kebencian dan dendam politik," kata dia.*

(mi/ad)

MEDAN — Dua ahli hukum menyatakan perkara pengalihan aset PT Perkebunan Nusantara II yang kini menjadi PT Perkebunan Nusantara I Regional I (PTPN) kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP) belum memenuhi unsur untuk diproses secara pidana.

Mereka menilai perkara tersebut masih berada dalam ranah administrasi negara.

Baca Juga:

• Narkoba Disamarkan dalam Keranjang Ikan, Jaringan Internasional Digulung di Tanjungbalai

Dua ahli yang dihadirkan yakni Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia Dian Puji Nugraha Simatupang dan ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda.

Dalam keterangannya, Chairul Huda menjelaskan bahwa pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang kini telah diadopsi dalam KUHP mensyaratkan adanya kerugian negara yang nyata dan pasti.

"Unsur kerugian negara belum dapat dinyatakan terjadi karena mekanisme pelaksanaan kewajiban tersebut masih dalam proses pembahasan," kata Dian Puji Nugraha di hadapan majelis hakim yang diketuai Muhammad Kasim.

Para ahli menilai salah satu pokok perkara, yakni kewajiban penyerahan 20 persen lahan, belum memiliki kejelasan teknis pelaksanaan.

Kondisi itu membuat status kerugian negara belum dapat ditentukan secara hukum.

Chairul Huda juga menyebut tidak ditemukan unsur niat jahat atau mens rea dalam perkara tersebut.

Ia menilai pihak terkait masih menunjukkan itikad untuk memenuhi ketentuan, namun menunggu aturan teknis dari instansi berwenang.

Dari perspektif hukum administrasi negara, para ahli menegaskan bahwa persoalan tersebut semestinya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme administratif sebelum masuk ke ranah pidana.

"Penentuan kewajiban dan petunjuk teknis pelaksanaan harus menjadi langkah awal," ujar Dian.

Usai mendengarkan keterangan ahli, majelis hakim menunda sidang dan menjadwalkan pemeriksaan terdakwa serta saksi mahkota pada pekan depan.

"Sidang dilanjutkan Senin (27/4) dengan agenda pemeriksaan terdakwa," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Kasim.*

Baca Juga:

• Terdakwa Kasus Korupsi DJKA Medan Akui Serahkan Rp 3,5 Miliar kepada Ketua HIPMI

(at/ad)

MEDAN — Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membongkar jaringan penyelundupan narkoba internasional di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Modus yang digunakan pelaku terbilang licik: narkoba disamarkan dalam keranjang ikan agar menyerupai hasil tangkapan nelayan.

Baca Juga:

• Terdakwa Kasus Korupsi DJKA Medan Akui Serahkan Rp 3,5 Miliar kepada Ketua HIPMI

Dari tangan pelaku, polisi menyita 1.500 paket cairan vape mengandung narkoba, 2 kilogram sabu, dan 24.511 butir ekstasi.

"Pelaku ini diduga bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia–Indonesia," kata Rafli, Selasa (21/4/2026).

Rafli menyebut kasus ini merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya di kawasan Sei Sikambing, Medan, pada Januari 2026.

Menurut dia, sindikat tersebut menggunakan jalur laut dan permukiman pesisir untuk menghindari deteksi aparat.

Dalam aksinya, pelaku disebut mengangkut narkoba secara bertahap dari dermaga kecil di tengah permukiman.

Barang haram itu kemudian disimpan di bawah rumah panggung warga dan dimasukkan ke dalam keranjang ikan agar tampak seperti hasil melaut.

"Pelaku sempat mengelabui petugas dengan pola pengiriman bertahap. Namun akhirnya berhasil kami amankan tidak jauh dari lokasi penyimpanan barang bukti," ujar Rafli.

Polisi juga menemukan delapan bungkus narkoba tambahan yang disembunyikan sekitar satu kilometer dari lokasi penangkapan.

Saat ini, NP beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan lain dalam sindikat tersebut.

"Kami terus mengembangkan kasus ini dan berkomitmen memberantas peredaran narkoba," kata Rafli.*

(d/ad)

MEDAN — Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan, Eddy Kurniawan Winarto, mengakui telah menyerahkan uang sebesar Rp 3,5 miliar kepada Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Akbar Himawan Buchari.

Pengakuan tersebut disampaikan Eddy dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Senin (20/4/2026), saat dimintai keterangan oleh majelis hakim yang dipimpin Khamozaro Waruwu.

Baca Juga:

• Pemko Medan Ajukan Pinjam Pakai Lahan dan Aset ke PT KAI, Jembatan Roboh di Gang Damai Segera Dibangun Kembali

Eddy menyebutkan, aliran dana tersebut tidak hanya diberikan kepada satu pihak, melainkan juga kepada sejumlah orang lain yang terkait dengan proyek tersebut.

Ia juga menyebut pihak dari BUMN Waskita Karya mengetahui adanya pemberian uang tersebut.

"Bukan hanya Agung saja yang tahu, Pak Mursyid, Pak Sek ada yang tahu. Dion enggak tahu. Tapi orang Waskita tahu," ujarnya di persidangan.

Dalam sidang yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan 11 saksi yang berasal dari sejumlah BUMN dan perusahaan pelaksana proyek, termasuk Hutama Karya, Waskita Karya, Nindya Karya, dan Adhi Karya. Para saksi diperiksa terkait proyek rel kereta api Medan–Binjai periode 2020–2024.

Sejumlah nama yang diperiksa antara lain mantan petinggi BUMN hingga pelaksana proyek dari berbagai perusahaan konstruksi.

Sementara itu, kuasa hukum Eddy, Daniel Heri Pasaribu, menegaskan kliennya membantah menerima dana sebagaimana yang disebut dalam dakwaan jaksa.

"Uang Rp 3,5 miliar tidak pernah diterima klien kami," kata Daniel.

Dalam perkara ini, Eddy Kurniawan Winarto didakwa bersama Muhammad Chusnul selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Utara serta Muhlis Hanggani Capah.*

(tm/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menguat pada perdagangan pagi ini, Selasa (21/4/2026), menjelang Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI).

Mata uang Garuda melanjutkan tren penguatan untuk hari kedua berturut-turut.

Baca Juga:

• IHSG Terkoreksi ke 7.560, Investor Waspadai Ketegangan Timur Tengah

Penguatan ini terjadi di tengah meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, setelah Iran disebut kembali membuka jalur negosiasi dengan Amerika Serikat.

Di sisi lain, indeks dolar AS melemah tipis 0,02 persen ke posisi 98,07. Tekanan juga datang dari pasar energi, di mana harga minyak mentah ikut turun.

Minyak WTI terkoreksi 1,92 persen ke US$87,89 per barel, sementara Brent turun 1,05 persen ke US$94,48 per barel, meski masih jauh di atas asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel.

Pergerakan mata uang di kawasan Asia cenderung beragam.

Selain rupiah, sejumlah mata uang mencatat penguatan terbatas seperti dolar Taiwan, ringgit Malaysia, baht Thailand, won Korea Selatan, yuan China, serta peso Filipina.

Sementara yen Jepang, dolar Singapura, dan dolar Hong Kong melemah tipis.

Penguatan rupiah juga terjadi di tengah tekanan dari pasar domestik.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,45 persen ke level 7.560 dan sempat terkoreksi lebih dalam ke 7.544.

Sentimen negatif antara lain dipicu keputusan MSCI yang kembali menunda rebalancing indeks saham Indonesia.

Di pasar obligasi, imbal hasil tenor pendek hingga menengah tercatat naik tipis, menandakan aksi jual yang masih terbatas. Sementara tenor acuan 10 tahun justru turun tipis ke 6,59 persen.

Di sisi lain, Bank Indonesia disebut masih aktif menjaga stabilitas rupiah melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Dalam lelang terakhir, permintaan mencapai Rp50 triliun dengan penyerapan Rp19 triliun, didominasi tenor 12 bulan.

Arus masuk investor asing ke SRBI juga masih berlanjut sejak awal 2026, meski sempat mengalami penurunan pada Maret.

Tren kenaikan kepemilikan asing sejak akhir 2025 menunjukkan minat terhadap instrumen rupiah masih relatif terjaga.

Menjelang keputusan RDG BI, pasar diperkirakan masih akan bergerak hati-hati dengan fokus pada arah suku bunga acuan dan stabilitas nilai tukar di tengah dinamika global.*

(bb/ad)

BANDA ACEH – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya penguatan kerja sama antarkota dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan, mulai dari ketahanan fiskal hingga kesiapsiagaan bencana.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi pemerintah/" target="_blank">Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin, 20 April 2026.

Baca Juga:

• Pemko Medan Ajukan Pinjam Pakai Lahan dan Aset ke PT KAI, Jembatan Roboh di Gang Damai Segera Dibangun Kembali

Ia menilai pengalaman kota tersebut menjadi pembelajaran penting bagi daerah lain dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih adaptif.

"Kota ini adalah bukti ketangguhan masyarakatnya. Pernah terdampak bencana namun mampu bangkit hingga kembali normal. Semangat inilah yang harus kita serap dalam Raker Komwil I kali ini," kata Rico Waas.

Rico menegaskan APEKSI tidak boleh sekadar menjadi forum seremonial.

Ia mendorong kepala daerah untuk lebih terbuka berbagi pengalaman dan saling belajar dalam pengelolaan pemerintahan, terutama terkait penguatan ekonomi daerah.

Menurut dia, tidak ada daerah yang sepenuhnya unggul dalam seluruh aspek, sehingga kolaborasi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Di sini kita bergandengan tangan, bertanya kepada senior, dan belajar bagaimana mengelola ekonomi serta pemerintahan yang lebih efektif," ujarnya.

Dalam pemaparan bertema Fiskal Kuat, Rico menggarisbawahi empat fokus utama yang perlu diperkuat pemerintah kota.

Pertama, keberlanjutan fiskal yang tidak hanya kuat dalam jangka pendek, tetapi juga stabil dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Kedua, penguatan standar operasional prosedur (SOP) mitigasi bencana agar pemerintah daerah tidak gagap dalam menghadapi situasi darurat.

Ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan edukasi masyarakat untuk evakuasi mandiri.

Ketiga, penguatan sinergi antarkota dan kabupaten dalam menghadapi berbagai kondisi, termasuk krisis.

Keempat, percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik agar respons terhadap kebutuhan masyarakat lebih cepat dan efektif.

Raker Komwil I APEKSI turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta para wali kota anggota APEKSI dari berbagai daerah di Indonesia.*

(ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan Selasa, 21 April 2026, di zona merah.

Pada pukul 09.01 WIB, indeks tercatat melemah 33,82 poin atau 0,45 persen ke level 7.560.

Baca Juga:

• Emas Antam Tiba-Tiba Melonjak, Padahal Harga Dunia Melemah! Ini Penyebabnya

Frekuensi transaksi mencapai 199.864 kali. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, 206 saham menguat, 295 saham melemah, dan 189 saham stagnan.

Analis BRI Danareksa Sekuritas menilai tekanan pasar masih dipengaruhi ketidakpastian geopolitik, terutama dinamika konflik antara Iran dan Amerika Serikat.

Situasi tersebut diperburuk oleh kabar penolakan Iran terhadap negosiasi serta langkah Presiden AS Donald Trump yang mengirim delegasi ke Pakistan.

Di sisi lain, secara teknikal IHSG dinilai masih menghadapi resistensi kuat di level 7.700.

Selama indeks belum mampu menembus area tersebut, pergerakan diperkirakan cenderung terbatas dan berpotensi menguji kembali area gap di kisaran 7.500.

"Pasar juga akan mencermati hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diproyeksikan tetap pada 4,75 persen dengan fokus pada inflasi dan stabilisasi rupiah," tulis BRI Danareksa dalam risetnya.

Untuk perdagangan hari ini, BRI Danareksa merekomendasikan sejumlah saham, antara lain EMAS, BAPA, dan BUKA.

Sementara itu, Phintraco Sekuritas menyoroti keputusan MSCI yang kembali membekukan proses rebalancing indeks saham Indonesia untuk periode Mei 2026. K

ebijakan ini diambil meskipun regulator telah melakukan sejumlah reformasi pasar modal.

MSCI masih mengevaluasi konsistensi kebijakan, termasuk transparansi data kepemilikan saham serta rencana kenaikan batas free float menjadi 15 persen.

Dampaknya, tidak ada penambahan saham Indonesia dalam MSCI IMI, serta tidak terjadi perubahan Foreign Inclusion Factor maupun klasifikasi kapitalisasi saham.

"MSCI masih membutuhkan waktu untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan sebelum normalisasi rebalancing dilakukan," tulis Phintraco Sekuritas.

Secara teknikal, IHSG diperkirakan bergerak sideways di kisaran 7.500–7.700, dengan potensi koreksi jika menembus level 7.500.

Adapun saham pilihan Phintraco meliputi IMPC, BRMS, TAPG, SMDR, dan DSNG.

Dari sisi lain, CGS International Sekuritas Indonesia menilai tekanan bursa global, terutama Wall Street yang melemah akibat ketidakpastian geopolitik, turut membebani pasar domestik.

Namun, kenaikan harga sejumlah komoditas dinilai dapat menjadi penopang IHSG.

IHSG diperkirakan bergerak variatif dengan kecenderungan melemah di rentang support 7.535–7.590 dan resistance 7.705–7.760.

Saham pilihan CGS meliputi EMAS, ASII, PTBA, ADRO, TINS, dan AADI.

Sementara Panin Sekuritas memproyeksikan IHSG masih berpotensi melemah akibat tingginya tensi geopolitik, harga minyak yang tinggi, serta tekanan nilai tukar rupiah.*

(bb/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan mengajukan permohonan pinjam pakai lahan dan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pembangunan kembali jembatan roboh di Gang Damai, Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Medan Polonia.

Permohonan tersebut telah disampaikan secara resmi melalui surat yang ditandatangani Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Baca Juga:

• Giant Sea Wall Dipercepat, Prabowo Minta Akademisi Turun Tangan di Proyek Raksasa Ini

"Pak Wali sudah menandatangani langsung surat ke PT KAI untuk memohon pinjam pakai lahan dan aset. Ini langkah penting agar pembangunan jembatan penyeberangan bagi masyarakat bisa segera direalisasikan," kata Ferry, Senin, 20 April 2026.

Ferry menyebut, setelah pengajuan tersebut, Pemko Medan akan segera melakukan rapat koordinasi teknis dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menindaklanjuti proses perizinan dan kesiapan pembangunan.

Pemko Medan, kata dia, berharap PT KAI dapat memberikan persetujuan mengingat jembatan tersebut merupakan akses utama warga, termasuk pelajar, dalam menjalankan aktivitas harian.

Sementara itu, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan mulai melakukan penilaian teknis terhadap kondisi pondasi jembatan yang tersisa.

Hasil kajian itu akan menjadi dasar penyusunan desain pembangunan ulang.

"Hasil penilaian itu nantinya menjadi dasar perencanaan teknis, termasuk untuk pengajuan rekomendasi ke Balai Wilayah Sungai Sumatera II," ujar Ferry.

Ia menjelaskan, karena lokasi berada di kawasan daerah aliran sungai, pembangunan jembatan harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai untuk memastikan aspek keselamatan dan kelayakan struktur.

Selain itu, dukungan juga datang dari unsur TNI.

Dalam peninjauan sebelumnya, Kodim disebut menawarkan opsi bantuan pembangunan jembatan dengan model konstruksi yang pernah digunakan dalam proyek rehabilitasi di Aceh.

Jembatan eks rel kereta api peninggalan kolonial itu sebelumnya roboh akibat banjir dan sempat memutus akses antarwilayah.

Pemerintah Kota Medan berkomitmen membangun kembali jembatan tersebut dengan desain yang lebih aman dan modern.

"Yang paling utama saat ini persetujuan dari PT KAI. Kalau itu sudah ada, kita bisa langsung bergerak," kata Ferry.*

(ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pelibatan kalangan akademisi, khususnya dosen perguruan tinggi, dalam proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat basis riset ilmiah dalam proyek strategis nasional yang ditujukan menghadapi ancaman perubahan iklim di pesisir utara Jawa.

Baca Juga:

• DPRD, Retret, dan Tantangan Integritas

Menurut dia, banyak hasil riset kampus yang telah siap diaplikasikan di lapangan.

"Dosen-dosen dengan penelitian yang relevan diminta untuk terlibat dalam pengembangan Giant Sea Wall agar lebih efektif dan efisien," kata Brian seusai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 20 April 2026.

Brian menyebut sejumlah penelitian perguruan tinggi bahkan sudah diuji dalam proyek tanggul laut di kawasan Demak–Semarang.

Ia menilai pengalaman tersebut dapat menjadi dasar pengembangan proyek berskala lebih besar di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Proyek Giant Sea Wall menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam merespons dampak kenaikan permukaan air laut yang mengancam kawasan pesisir.

Pemerintah menilai proyek ini memiliki nilai strategis karena berpotensi melindungi sekitar 60 persen kawasan industri dan lebih dari 30 juta penduduk di pesisir Pantura.

"Proyek ini sangat penting untuk melindungi kawasan industri dan jutaan masyarakat di pesisir jika berjalan optimal," ujar Brian.

Dalam waktu dekat, pemerintah berencana mengundang para guru besar dari berbagai bidang keahlian, termasuk reklamasi dan pembangunan daratan, untuk membahas pengembangan proyek lebih lanjut.

Pertemuan tersebut akan melibatkan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan Ashaf, guna merumuskan langkah teknis ke depan.

Pemerintah berharap keterlibatan akademisi dapat memperkuat landasan ilmiah proyek sehingga pembangunan tanggul laut raksasa itu tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.*

(vo/ad)

JAKARTA — Bocoran terbaru mengenai lini ponsel flagship Xiaomi kembali mencuri perhatian.

Varian tertinggi, Xiaomi 18 Pro Max, disebut akan hadir dengan layar besar 6,9 inci serta dukungan chipset generasi terbaru yang diklaim membawa lonjakan performa signifikan.

Baca Juga:

• KI Pusat Tekankan Urgensi Revisi UU KIP untuk Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Dengan ukuran layar yang mendekati perangkat tablet, Xiaomi disebut ingin memperluas pengalaman visual pengguna, sekaligus mendukung kebutuhan gaming dan produktivitas dalam satu perangkat.

Strategi ini juga mengarah pada konsep all-in-one device di segmen flagship.

Selain layar, peningkatan juga terjadi pada sektor audio dan haptic.

Perangkat ini dirumorkan membawa dual speaker simetris serta motor getar linear X-axis yang lebih presisi untuk memberikan respons sentuhan yang lebih realistis.

Di sektor kamera, Xiaomi 18 Pro Max disebut akan mengusung sensor utama 200MP berukuran 1/1.28 inci dengan teknologi LOFIC HDR 3.0.

Teknologi ini diklaim mampu meningkatkan rentang dinamis serta performa dalam kondisi minim cahaya.

Kamera telefoto periskop juga dirumorkan menggunakan sensor 200MP, yang memungkinkan kemampuan zoom jarak jauh dengan detail tinggi.

Sementara kamera ultra-wide diperkirakan hadir dengan resolusi 50MP.

Menariknya, Xiaomi disebut masih mempertahankan layar sekunder di bagian belakang perangkat, namun dengan integrasi fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk fungsi yang lebih luas.

Dari sisi daya, perangkat ini dikabarkan membawa baterai berkapasitas sekitar 8.500mAh dengan dukungan pengisian cepat 100W serta wireless charging 50W.

Sistem operasi yang digunakan diperkirakan HyperOS 4 berbasis Android 17, sebagai bagian dari upaya integrasi lebih dalam antara perangkat keras dan perangkat lunak.

Seri Xiaomi 18 diprediksi meluncur pada September 2026. Jika spesifikasi ini benar, Xiaomi diperkirakan akan semakin agresif bersaing di pasar ponsel flagship global yang semakin kompetitif.*

(vo/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menguat pada perdagangan Selasa, 21 April 2026.

Kenaikan terjadi di tengah pelemahan harga emas global yang dipengaruhi dinamika geopolitik dan pasar energi.

Baca Juga:

• Harga Daging Ayam dan Sapi di Sumut Turun di Awal Pekan, Ini Daftar Lengkap Per Wilayah dan Penyebabnya

Sementara harga pembelian kembali (buyback) juga meningkat Rp 50.000 menjadi Rp 2.690.000 per gram.

Kenaikan harga ini mencerminkan penyesuaian internal perusahaan, meskipun tren harga emas dunia justru bergerak sebaliknya.

Berikut rincian harga emas Antam per Selasa:

0,5 gram: Rp 1.490.000
1 gram: Rp 2.880.000
2 gram: Rp 5.700.000
3 gram: Rp 8.525.000
5 gram: Rp 14.175.000
10 gram: Rp 28.295.000
25 gram: Rp 70.612.000
50 gram: Rp 141.145.000
100 gram: Rp 282.212.000
250 gram: Rp 705.265.000
500 gram: Rp 1.410.320.000
1.000 gram: Rp 2.820.600.000

Di pasar global, harga emas justru mengalami tekanan. Pada penutupan perdagangan sebelumnya, harga emas dunia berada di level US$ 4.821,2 per troy ons, turun sekitar 0,25 persen.

Bahkan dalam perdagangan intraday, harga sempat terkoreksi hingga hampir 2 persen.

Tekanan terhadap harga emas global dipicu ketidakpastian situasi geopolitik di Timur Tengah.

Upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran masih menghadapi hambatan.

Selat Hormuz, jalur vital distribusi energi dunia, sempat dibuka oleh Iran sebelum kembali ditutup akibat dugaan pelanggaran kesepakatan gencatan senjata.

Kondisi ini memicu kekhawatiran pasar terhadap stabilitas pasokan energi global.

Presiden Donald Trump menyatakan tidak akan terburu-buru memperpanjang gencatan senjata tanpa kesepakatan yang jelas.

Pernyataan ini menambah ketidakpastian pasar keuangan global.

Situasi tersebut turut mendorong lonjakan harga minyak. Minyak mentah jenis Brent tercatat naik 5,64 persen ke level US$ 95,48 per barel.

Kenaikan harga energi berpotensi memicu inflasi yang lebih tinggi di berbagai negara.

Dalam kondisi tersebut, bank sentral diperkirakan akan menahan kebijakan suku bunga tinggi lebih lama.

Hal ini menjadi sentimen negatif bagi emas, yang dikenal sebagai aset tanpa imbal hasil (non-yielding asset).

Meski demikian, harga emas Antam tetap bergerak naik, menunjukkan adanya faktor domestik yang memengaruhi penetapan harga, termasuk permintaan lokal dan strategi penyesuaian harga harian oleh perusahaan.*

(bb/ad)

JAKARTA — Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan Bank Mandiri kembali menjadi salah satu opsi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2026.

Program ini menawarkan pinjaman hingga Rp50 juta dengan bunga rendah serta proses pengajuan yang relatif mudah.

Baca Juga:

• Sekda Aceh Buka Banda Aceh Experience, Gaungkan Investasi dan Hilirisasi Industri

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp300 triliun guna memperkuat sektor UMKM sebagai penopang ekonomi.

Program ini juga dinilai menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Plafon dan Skema Angsuran

Untuk plafon pinjaman Rp50 juta, skema angsuran KUR Mandiri 2026 diperkirakan sebagai berikut:

12 bulan: Rp4,41 juta per bulan
24 bulan: Rp2,33 juta per bulan
36 bulan: Rp1,63 juta per bulan
48 bulan: Rp1,29 juta per bulan
60 bulan: Rp1,08 juta per bulan

Syarat Pengajuan KUR Mandiri

Calon debitur wajib menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain:

- KTP dan Kartu Keluarga (KK)
- Surat nikah atau cerai (jika ada)
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU)
- NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta
- Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk plafon tertentu

Cara Mengajukan KUR Mandiri

Pengajuan KUR dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang Bank Mandiri terdekat dengan membawa seluruh dokumen persyaratan.

Petugas bank akan melakukan verifikasi administrasi dan penilaian kelayakan usaha sebelum proses persetujuan kredit.

Jika disetujui, nasabah akan diminta menandatangani akad kredit sebelum dana dicairkan ke rekening untuk digunakan sebagai modal usaha.*

(di/ad)

JAKARTA — Umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji 2026 diingatkan untuk memahami rukun haji sebagai syarat sah pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Rukun haji menjadi rangkaian wajib yang tidak boleh ditinggalkan agar ibadah dinilai sah secara syariat.

Baca Juga:

• Jelang Keberangkatan Haji 2026, 247 Calon Jemaah Asahan Jalani Tes Kebugaran Fisik

Secara umum, terdapat enam rukun haji yang menjadi pegangan mayoritas ulama mazhab Syafi'i, yakni niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sai, tahallul, dan tertib.

Enam Rukun Haji

Rukun pertama adalah niat ihram, yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram sebagai awal masuknya seseorang dalam rangkaian ibadah haji.

Rukun kedua, wukuf di Arafah, yang dilakukan pada 9 Zulhijah dengan berdiam diri di Padang Arafah. Wukuf disebut sebagai puncak ibadah haji yang tidak dapat ditinggalkan.

Rukun ketiga adalah tawaf ifadah, yakni mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh putaran dengan posisi Ka'bah berada di sisi kiri jemaah.

Rukun keempat adalah sai, yaitu berjalan atau berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali sebagai bentuk mengenang perjuangan Siti Hajar.

Rukun kelima adalah tahallul, yaitu mencukur rambut sebagai tanda berakhirnya rangkaian ibadah haji.

Rukun keenam adalah tertib, yakni pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah haji harus dilakukan secara berurutan.

Perbedaan Pandangan Ulama

Dalam literatur fikih, terdapat perbedaan pandangan antarmazhab terkait jumlah rukun haji.

Mazhab Syafi'i menetapkan enam rukun, sementara mazhab Hanafi hanya menekankan wukuf di Arafah dan tawaf ifadah sebagai rukun utama.

Adapun mazhab Maliki dan Hambali menyebut empat rukun, yakni ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, dan sai.

Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman ijtihad dalam memahami ibadah haji, meski seluruhnya sepakat pada pentingnya wukuf di Arafah sebagai inti pelaksanaan haji.

Jadwal Haji 2026

Pemerintah telah menetapkan jadwal perjalanan haji Indonesia tahun 2026.

Jemaah mulai masuk asrama haji pada 21 April 2026, dan keberangkatan gelombang pertama dimulai 22 April 2026.

Puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah, diperkirakan berlangsung pada 26 Mei 2026.

Sementara pemulangan jemaah ke Indonesia dijadwalkan mulai 1 Juni 2026 secara bertahap hingga awal Juli 2026.*

(d/ad)

Oleh:Dudih Sutrisman

DI tengah sorotan publik terhadap maraknya kasus korupsi di daerah, peran DPRD kembali jadi perhatian.

Baca Juga:

• Sekda Aceh Buka Banda Aceh Experience, Gaungkan Investasi dan Hilirisasi Industri

Dalam konteks itu, retret bagi Ketua DPRD di Akademi Militer Magelang yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI menjadi langkah yang menarik untuk dicermati.

Kegiatan ini bukan sekadar pembekalan, tetapi juga ruang jeda untuk refleksi.

Para pimpinan DPRD diajak melihat kembali perannya, tidak hanya sebagai aktor politik daerah, tetapi juga sebagai bagian dari sistem yang lebih besar.

Namun pertanyaannya sederhana, sekaligus penting. Sejauh mana retret ini benar-benar berdampak pada penguatan fungsi pengawasan DPRD?

Selama ini, kritik terhadap DPRD sebenarnya tidak baru. Banyak yang menyoroti lemahnya fungsi checks and balances terhadap eksekutif.

Dalam praktiknya, relasi antara DPRD dan kepala daerah tidak selalu berjalan dalam kerangka pengawasan yang sehat.

Tidak jarang justru muncul kedekatan yang terlalu jauh, bahkan konflik kepentingan yang membuat fungsi kontrol kehilangan daya.

Kita sudah berkali-kali melihat kasus yang polanya mirip. Mulai dari praktik "uang ketok palu" dalam pembahasan anggaran, sampai keterlibatan oknum DPRD dalam suap proyek daerah.

Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya soal individu yang menyimpang, tetapi juga soal sistem dan budaya politik yang belum sepenuhnya berpihak pada integritas.

Dalam bahasa kebijakan publik, situasi ini sering disebut sebagai persoalan principal-agent, ketika wakil rakyat tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan publik yang diwakilinya.

Di titik ini, retret menjadi relevan. Melalui pembekalan di Lemhannas RI, para Ketua DPRD diajak melihat perannya dalam perspektif yang lebih luas.

Nilai-nilai kebangsaan seperti integritas, tanggung jawab publik, dan orientasi pada kepentingan nasional menjadi dasar yang ingin dikuatkan.

Tapi kita juga perlu jujur. Pemahaman nilai saja tidak cukup. Tantangan sesungguhnya ada pada bagaimana nilai itu diterjemahkan dalam praktik.

Tanpa perubahan pada sistem kerja dan insentif kelembagaan, nilai yang disampaikan dalam retret berisiko berhenti sebagai wacana.

Karena itu, perlu langkah yang lebih konkret setelah retret.

Pertama, proses legislasi dan penganggaran perlu dibuat lebih terbuka, sehingga publik bisa ikut mengawasi.

Kedua, sistem etik dan pengawasan internal DPRD harus diperkuat agar lebih independen dan tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek.

Ketiga, kinerja DPRD perlu diukur secara lebih substantif, terutama dari seberapa efektif mereka menjalankan fungsi pengawasan.

Lebih jauh lagi, retret ini seharusnya dilihat sebagai bagian dari upaya memperbaiki keseimbangan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

DPRD yang kuat dan berintegritas bisa menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif. Sebaliknya, jika fungsi ini lemah, maka upaya pemberantasan korupsi di daerah akan selalu terbatas.

Di sisi lain, tetap ada alasan untuk optimis. Retret ini menunjukkan bahwa ada kesadaran untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan legislatif.

Ini penting, karena perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kesediaan untuk mengevaluasi diri.

Pada akhirnya, integritas tidak lahir dari forum, melainkan dari keputusan-keputusan kecil yang diambil dalam ruang kekuasaan.

Retret bisa menjadi titik awal, tetapi bukan jaminan perubahan. Ukurannya sederhana: apakah setelah kembali dari Magelang, DPRD benar-benar memperkuat fungsi pengawasannya, atau tetap berjalan seperti biasa.

Di situlah publik akan menilai, apakah integritas benar-benar dijalankan, atau hanya kembali menjadi wacana.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Analis Kebijakan di Lembaga Ketahanan Nasional RI dan Wakil Ketua Bidang Kerja Sama DPP Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI)