JAKARTA - Kementerian Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan riil industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Langkah ini ditempuh untuk mengatasi ketidaksesuaian antara pelatihan yang tersedia dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.

Baca Juga:

• Menaker Dorong Perluasan Jaminan Sosial untuk Pekerja Informal, Termasuk Ojek Online hingga Pekerja Rumah Tangga

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan forum ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan.

"Pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk program magang, harus semakin dekat dengan kebutuhan KEK maupun PSN," ujar Yassierli.

Dalam forum tersebut terungkap bahwa sejumlah kawasan industri di KEK masih menghadapi keterbatasan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik.

Di sisi lain, pemerintah telah memiliki infrastruktur pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah, namun belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri.

Salah satu hasil utama diskusi adalah pemetaan kebutuhan pelatihan di masing-masing KEK.

Pemerintah mencatat adanya kesenjangan baik dari sisi jenis pelatihan maupun kedekatan lokasi balai pelatihan dengan kawasan industri.

Menanggapi hal itu, Kemnaker berencana menyesuaikan program pelatihan agar lebih tepat sasaran.

Penyesuaian ini mencakup pengembangan jenis pelatihan hingga kemungkinan pelaksanaan pelatihan langsung di fasilitas industri.

Forum juga menyepakati bahwa sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 sebanyak 60 ribu peserta akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN.

Selain itu, program pemagangan nasional melalui MagangHub ditargetkan menjangkau seluruh 25 KEK di Indonesia.

Menurut Yassierli, pelatihan vokasi memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas dan durasi yang relatif singkat, yakni dua hingga tiga bulan.

Dengan skema tersebut, penyiapan tenaga kerja diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan industri yang dinamis.

Ia menegaskan, forum ini menjadi titik awal kolaborasi berkelanjutan antara Kemnaker, Kemenko Perekonomian, serta pengelola KEK.

Pemerintah, kata dia, akan memfasilitasi sistem, anggaran, dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan program berjalan efektif.

"Kami ingin ini menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional," kata Yassierli.*

(ad)

BALI - Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Bali pada Jumat, 24 April 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di Pulau Dewata didominasi cerah hingga hujan ringan, dengan suhu berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Jumat 24 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Sementara itu, Tabanan dan Badung berpotensi diguyur hujan ringan, masing-masing dengan suhu berkisar 24–29°C dan 26–33°C.

Di bagian tengah, Gianyar diprediksi cerah dengan suhu 26–31°C. Berbeda dengan Klungkung yang cenderung berawan dengan suhu relatif lebih panas, yakni 29–33°C.

Bangli menjadi wilayah dengan suhu terendah hari ini, berkisar 21–27°C, namun tetap dalam kondisi cerah.

Untuk wilayah timur, Karangasem diprakirakan berawan dengan suhu antara 22–30°C. Sedangkan di utara, Buleleng mengalami cuaca cerah dengan suhu 26–31°C.

Ibu kota Provinsi Bali, Denpasar, diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu cukup tinggi, mencapai 33°C. Tingkat kelembapan di kota ini berada pada kisaran 71–89 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca, terutama di wilayah yang diperkirakan mengalami hujan ringan, serta menjaga kondisi kesehatan di tengah kelembapan udara yang cukup tinggi.*

(ad)

YOGYAKARTA - Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat, 24 April 2026.

Cuaca di sebagian besar wilayah diperkirakan didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan, dengan suhu udara relatif hangat.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Jumat 24 April 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Gunungkidul, dengan suhu 23–32°C dan kelembapan yang dapat mencapai 99 persen.

Sementara itu, wilayah Bantul diprediksi berawan sepanjang hari dengan suhu antara 24–33°C.

Sleman juga menunjukkan pola cuaca serupa, yakni berawan dengan suhu 24–32°C dan kelembapan hingga 95 persen.

Adapun Kota Yogyakarta diperkirakan berada dalam kondisi berawan dengan suhu berkisar 24–33°C.

Tingkat kelembapan di ibu kota provinsi ini tercatat antara 62 hingga 96 persen.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama di wilayah Kulon Progo dan Gunungkidul.

Selain itu, warga diimbau menjaga kesehatan mengingat tingginya kelembapan udara yang dapat memengaruhi kondisi tubuh.*

(ad)

JAWA BARAT - Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Jumat, 24 April 2026.

Secara umum, hampir seluruh daerah di provinsi ini diperkirakan mengalami hujan ringan hingga hujan sedang, dengan suhu udara berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Jumat 24 April 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Kondisi serupa juga terjadi di Sukabumi dan Tasikmalaya, dengan suhu berkisar 22–29°C dan 23–30°C.

Di wilayah tengah hingga timur, seperti Ciamis, Kuningan, Majalengka, dan Sumedang, hujan ringan diprakirakan turun dengan suhu antara 21–30°C.

Adapun Cirebon dan Indramayu yang berada di kawasan pesisir utara juga berpotensi mengalami hujan ringan, dengan suhu cenderung lebih hangat mencapai 32°C.

Subang menjadi satu-satunya wilayah yang diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang, dengan suhu berkisar 24–31°C.

Sementara itu, daerah lain seperti Purwakarta, Karawang, dan Bekasi tetap didominasi hujan ringan.

Untuk wilayah perkotaan, hujan ringan juga diprediksi terjadi di sejumlah kota, antara lain Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok, dengan suhu rata-rata berkisar 20–32°C.

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, hingga Kota Banjar.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat terjadi sepanjang hari.

Selain itu, warga juga diminta mengantisipasi dampak turunan seperti genangan air dan gangguan aktivitas harian, terutama di wilayah dengan curah hujan lebih tinggi.*

(ad)

JAKARTA - Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Jumat, 24 April 2026.

Seluruh kawasan ibu kota diperkirakan didominasi hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Jumat 24 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Sementara itu, di daratan utama, hujan ringan juga berpotensi terjadi di seluruh kota administratif.

Jakarta Pusat diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 26–31°C dan kelembapan mencapai 91 persen.

Kondisi serupa terjadi di Jakarta Utara dengan suhu 26–30°C, serta Jakarta Barat dengan suhu 25–31°C.

Adapun Jakarta Selatan dan Jakarta Timur juga diprediksi diguyur hujan ringan dengan suhu masing-masing berkisar 25–31°C.

Tingkat kelembapan di kedua wilayah ini relatif tinggi, yakni antara 66 hingga 93 persen.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi sepanjang hari, terutama yang berpotensi menimbulkan genangan di sejumlah titik.

Warga juga diimbau mempersiapkan perlengkapan pelindung hujan saat beraktivitas di luar ruangan.*

(ad)

ACEH - Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Jumat, 24 April 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di provinsi paling barat Indonesia ini didominasi hujan ringan dan berawan, dengan suhu udara berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Jumat 24 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Aceh Singkil, Nagan Raya, dan Aceh Tamiang.

Di kawasan dataran tinggi seperti Aceh Tengah dan Gayo Lues, hujan ringan diprediksi turun dengan suhu lebih sejuk, yakni antara 17–25°C.

Sementara itu, Aceh Tenggara menjadi satu-satunya wilayah yang diperkirakan mengalami udara kabur, dengan suhu berkisar 17–24°C dan tingkat kelembapan tinggi.

Wilayah lain seperti Aceh Selatan, Simeulue, dan Bireuen diprakirakan berada dalam kondisi berawan dengan suhu rata-rata 23–30°C.

Kondisi berawan juga terjadi di sejumlah kota besar, seperti Banda Aceh, Sabang, dan Lhokseumawe.

Adapun hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah perkotaan lain, seperti Kota Langsa dan Kota Subulussalam, dengan suhu berkisar 24–31°C.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama di daerah yang berpotensi mengalami hujan ringan sepanjang hari.

Selain itu, warga juga diminta memperhatikan kondisi jarak pandang di wilayah dengan udara kabur serta menjaga kesehatan di tengah tingginya kelembapan udara.*

(ad)

SUMUT - Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Jumat, 24 April 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di provinsi ini didominasi hujan ringan, dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celsius dan tingkat kelembapan yang relatif tinggi.

Baca Juga:

• 54 Cek Palsu Lolos di Bank Mandiri, Kasir PT TSI Didakwa Bobol Dana Perusahaan Rp123,2 Miliar

Sementara itu, daerah lain di kawasan Tapanuli—meliputi Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan—diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu lebih sejuk, berkisar 18–26°C.

Di kawasan kepulauan Nias, hujan ringan diprakirakan terjadi di Nias, Nias Utara, dan Nias Selatan, meski beberapa wilayah seperti Nias Barat berpotensi berawan.

Suhu di wilayah ini berkisar antara 24–31°C.

Untuk wilayah dataran tinggi seperti Karo, Dairi, Toba, dan Humbang Hasundutan, hujan ringan mendominasi dengan suhu relatif rendah, antara 18–26°C.

Kondisi serupa juga terjadi di Samosir dan Pakpak Bharat.

Di kawasan timur dan pesisir, seperti Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, hingga Labuhanbatu Raya, hujan ringan diperkirakan turun dengan suhu lebih hangat, mencapai 32°C.

Kelembapan udara di wilayah ini umumnya berada di atas 65 persen.

Ibu kota provinsi, Kota Medan, diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 25–32°C.

Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah kota lainnya seperti Pematangsiantar, Sibolga, Tanjung Balai, Binjai, Tebing Tinggi, hingga Padang Sidempuan dan Gunungsitoli.

BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi sepanjang hari di sebagian besar wilayah.

Warga juga diminta mengantisipasi dampak seperti genangan air serta menjaga kesehatan di tengah tingginya kelembapan udara.*

(ad)

Dorongan tersebut disampaikan dalam forum penyerahan pokok-pokok pikiran Dewan Pers kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Baca Juga:

• Cadangan Beras Nasional Tembus 5,2 Juta Ton, Ketahanan Pangan Indonesia Makin Kuat dan Stabil

PWI menilai, perkembangan ekosistem media digital saat ini membuat karya jurnalistik semakin rentan disalahgunakan tanpa izin, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan tegas.

Menurut PWI, perlindungan hak cipta bukan hanya menyangkut aspek ekonomi wartawan dan perusahaan pers, tetapi juga berkaitan dengan moral, kualitas, dan integritas informasi yang dikonsumsi publik.

Forum tersebut diawali dengan penyerahan dokumen pemikiran dari Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat yang menegaskan bahwa karya jurnalistik memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan Menteri Hukum bersama Dewan Pers, dengan moderator anggota Dewan Pers Dahlan Dahi.

Selain PWI, sejumlah organisasi pers turut hadir dalam forum tersebut, di antaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), hingga Serikat Perusahaan Pers (SPS).

PWI menegaskan bahwa revisi UU Hak Cipta harus mampu menjawab persoalan maraknya penggunaan karya jurnalistik di ruang digital tanpa izin yang dinilai merugikan insan pers.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan dukungannya terhadap penguatan perlindungan karya jurnalistik dalam regulasi baru tersebut. Ia menilai hal itu penting untuk menjaga keberlanjutan industri media sekaligus kualitas informasi publik.*

(dh)

Ketua Pansus PAD 2 DPRD Deli Serdang, Misnan Al Jawi, menyebut kebocoran tersebut terjadi akibat ketidaksesuaian data pajak dan perizinan bangunan di lapangan.

Baca Juga:

• Pemkab Deli Serdang Tetapkan 20 Ranperda 2026, Pemekaran Percut Sei Tuan dan Sunggal Masuk Prioritas

Pansus juga menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di beberapa wilayah. Salah satunya di Tanjung Morawa yang dinilai tidak sesuai standar harga pasar.

"Seharusnya di atas Rp 3 juta per meter, tapi ini di bawah Rp 1 juta. Ini tidak sesuai kondisi sebenarnya," ujarnya.

Selain itu, Pansus juga menyoroti persoalan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diduga belum dibayarkan secara optimal karena proses balik nama yang belum tuntas pada ribuan unit rumah yang sudah dihuni.

"Harusnya setelah akad langsung dibaliknamakan, tapi ini masih banyak yang belum. Padahal nilainya bisa mencapai Rp 70 juta per rumah," tambahnya.

Temuan lain juga mencakup pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) yang diduga tidak seluruhnya memiliki izin resmi, namun tetap dilakukan pengutipan kepada warga.

Pansus menilai terdapat indikasi kelalaian hingga dugaan kesengajaan dari oknum tertentu dalam pengelolaan pajak daerah tersebut. Temuan ini akan ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum.

"Kami akan laporkan ke Kejati Sumut. Data sudah lengkap dan valid," tegas Misnan.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menyatakan pemerintah daerah siap menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran oleh oknum di lapangan.

"Kalau ada yang nakal akan kita berantas. Kita bersama DPRD sepakat meningkatkan PAD," ujarnya.*

(tm/dh)

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyebut pencapaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif, terutama dari sektor produksi pangan di daerah yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Juga:

• Jepang Longgarkan Ekspor Pertahanan, Indonesia Masuk Daftar Prioritas Penerima Senjata

Ia menilai peningkatan stok tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penguatan distribusi pupuk, perbaikan irigasi, serta penguatan tata kelola produksi pangan nasional.

Menurutnya, keberhasilan menjaga stok pangan harus dibarengi dengan distribusi yang merata agar tidak menimbulkan ketimpangan harga antarwilayah.

"Ketika produksi naik, maka distribusi dan stabilitas harga juga harus dijaga. Jangan sampai ada disparitas yang merugikan masyarakat maupun petani," tegasnya.

Dari sisi akademisi, Dosen IPB University Prima Gandhi menilai capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam ekosistem pertanian nasional. Namun ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada angka stok semata.

"Capaian ini bagus, tapi jangan sampai lupa aspek struktural seperti biaya produksi dan keseimbangan harga di tingkat petani," ujarnya.

Sementara itu, pemerintah menilai capaian stok beras ini menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas harga menjelang periode konsumsi tinggi.*

(mt/dh)

Putusan perkara tersebut dibacakan melalui sistem e-court pada Selasa (14/4/2026), yang menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Baca Juga:

• 54 Cek Palsu Lolos di Bank Mandiri, Kasir PT TSI Didakwa Bobol Dana Perusahaan Rp123,2 Miliar

"Putusan kemarin itu tidak menyatakan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Jadi ini bukan menang atau kalah," ujar Andhika di Solo, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, majelis hakim sebelumnya menilai mekanisme citizen lawsuit lebih banyak digunakan dalam perkara lingkungan hidup, sementara pihak penggugat menilai gugatan tersebut berkaitan dengan kepentingan publik yang lebih luas.

Menurutnya, perkara ini memiliki urgensi karena menyangkut perhatian publik, sehingga masih perlu diuji lebih lanjut dalam proses hukum banding.

"Kami yakin hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukum dan menghadirkan keadilan, tidak hanya terpaku pada aturan tekstual," tambahnya.

Penggugat lainnya, Top Taufan Hakim, menegaskan bahwa langkah banding merupakan upaya lanjutan untuk mencari keadilan melalui jalur konstitusional.

"Kami tidak akan menyerah. Ini tentang keadilan dan kejujuran bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.*

(mt/dh)

Amran mengungkapkan, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara label kualitas dan kondisi fisik beras di lapangan. Ia menyebut, sejumlah sampel beras memiliki tingkat pecahan jauh melebihi standar beras premium.

Baca Juga:

• Hadapi El Nino Ekstrem, Stok Beras Nasional Dipastikan Aman hingga 15 Bulan

Menurut Amran, kondisi tersebut membuat harga wajar beras sebenarnya hanya berkisar antara Rp 8.000 hingga Rp 12.000 per kilogram. Namun di lapangan, beras tersebut justru dijual hingga Rp 17.000 per kilogram.

Ia menyebut praktik tersebut bukan sekadar pengoplosan biasa, melainkan bentuk manipulasi yang merugikan masyarakat luas.

"Ini bukan sekadar oplos, ini nyolong. Saya sudah periksa di laboratorium. Ada yang kualitasnya jauh di bawah standar tapi dijual seperti premium," tegasnya.

Amran juga memperkirakan potensi kerugian akibat praktik tersebut dapat mencapai triliunan rupiah apabila dihitung dari volume konsumsi nasional.

"Kalau selisih Rp 5.000 saja dan dikalikan 2 juta ton, bisa mencapai Rp 10 triliun," jelasnya.

Pemerintah, kata Amran, akan terus memperketat pengawasan dan menindak tegas pelaku, termasuk bekerja sama dengan Satgas Pangan. Sejumlah pelaku yang diduga terlibat juga telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Ia menegaskan bahwa tindakan tegas ini dilakukan demi melindungi masyarakat luas dari praktik yang merugikan.

"Yang kita lindungi ini 256 juta rakyat Indonesia. Kalau dibiarkan, ini yang paling dirugikan adalah masyarakat," ujarnya.*

(d/dh)

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa perlindungan sosial merupakan hak seluruh pekerja tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di sektor informal yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau sistem jaminan sosial.

Baca Juga:

• Mensos Gus Ipul Ajukan Tambahan 5.000 Guru Sekolah Rakyat ke KemenPAN-RB, Target Siswa Tembus 100 Ribu

Yassierli menyebut tantangan utama saat ini adalah memastikan pekerja sektor informal dapat masuk ke dalam skema jaminan sosial yang selama ini lebih banyak dinikmati pekerja formal.

Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan tengah mendorong penguatan regulasi, khususnya bagi pekerja di sektor ekonomi digital dan kelompok rentan, agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang layak sebagai bagian dari tanggung jawab pemberi kerja.

Selain itu, pekerja rumah tangga juga menjadi perhatian utama untuk dimasukkan ke dalam sistem jaminan sosial nasional melalui penguatan aturan, sehingga diakui sebagai pekerja dan memiliki hak perlindungan yang sama.

"BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar lembaga asuransi. Fokus utamanya adalah memperluas kepesertaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pekerja," kata Yassierli.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi data antarinstansi untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran. Data yang terintegrasi dinilai penting untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta menjaga keberlanjutan dana jaminan sosial di masa depan.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Syaiful Hidayat menegaskan bahwa seluruh pekerja, baik formal maupun informal, menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan sosial.

"Mari kita bangun bersama agar perlindungan pekerja tidak lagi dipandang sebagai kewajiban semata," ujarnya.*

(dh)

"Saya telah memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menembak dan menghancurkan kapal apa pun, termasuk kapal kecil, yang memasang ranjau di perairan Selat Hormuz. Tidak boleh ada keraguan," tulis Trump melalui unggahan di media sosial, dikutip Kamis (23/4/2026).

Baca Juga:

• Rupiah Tertekan ke Rp17.286 per Dolar AS, Sentimen Geopolitik dan Harga Minyak Jadi Biang Kerok

"Selain itu, kapal penyapu ranjau kita sedang membersihkan selat saat ini. Saya perintahkan aktivitas tersebut dilanjutkan, tetapi dengan peningkatan tiga kali lipat," ujarnya.

Pernyataan keras ini memperkuat sikap Washington yang sebelumnya telah menyoroti aktivitas militer Iran di kawasan tersebut. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis perdagangan minyak dunia yang kerap menjadi titik ketegangan internasional.

Sejumlah laporan intelijen yang dikutip media internasional menyebutkan adanya dugaan penempatan ranjau oleh Iran di sekitar perairan tersebut. Namun pihak Iran sebelumnya membantah sejumlah klaim dan menegaskan akan mempertahankan kepentingan wilayahnya di kawasan strategis itu.

Ketegangan semakin meningkat di tengah upaya negosiasi yang disebut masih berlangsung terkait pengaturan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz.*

(d/dh)

"Ya kami sudah mengajukan ke Kementerian PAN-RB untuk menambah lebih dari 5.000 guru, kemudian lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lain untuk sekolah tambahan ini," kata Gus Ipul kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Baca Juga:

• Mualem dan Gubernur Jateng Sepakat Bangun Sinergi Ekonomi, Target Transaksi Rp1,06 Triliun

Gus Ipul menyebut saat ini jumlah siswa Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 45 ribu orang dan akan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya.

"Tahun ini kita akan menambah lebih dari 30.000 siswa alokasinya, nanti kita lihat realisasinya. Jadi tahun ini siswa Sekolah Rakyat itu sudah lebih dari 45.000," ujarnya.

Menurutnya, pada tahun depan jumlah siswa diproyeksikan meningkat signifikan hingga menembus lebih dari 100 ribu siswa, seiring target pemerintah memperluas akses pendidikan.

"Tahun depan sudah lebih dari 100.000, karena target kita sesuai arahan Presiden bisa menerima lebih dari 60.000 siswa tambahan," tambahnya.

Saat ini, pengajuan tambahan guru tersebut masih dalam proses pembahasan lintas kementerian. Seleksi tenaga pendidik akan melibatkan Kemensos, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, KemenPAN-RB, serta BKN.

Gus Ipul juga memastikan bahwa para guru yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan dan pembekalan khusus sebelum bertugas di lapangan.

"Tetap akan ada retret, tetap akan ada pelatihan-pelatihan," ujarnya.*

(d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP Golkar Yahya Zaini menanggapi kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merekomendasikan pembatasan masa jabatan ketum parpol menjadi dua periode.

Baca Juga:

• Khalid Basalamah Akui Kembalikan Rp 8,4 Miliar ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Meski demikian, ia menegaskan pembatasan tersebut tidak berlaku untuk jabatan legislatif seperti DPR dan DPRD karena merupakan hasil pilihan langsung rakyat.

Menurut Yahya, pembatasan masa jabatan ketua umum parpol justru dapat mendorong proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan di tubuh partai politik.

"Untuk jabatan ketua umum partai ada baiknya dibatasi supaya ada kaderisasi dan sirkulasi kepemimpinan," ujarnya.

Ia menambahkan, Golkar secara internal selama ini telah menerapkan praktik pergantian kepemimpinan maksimal dua periode. Menurutnya, hal itu penting agar partai tidak bergantung pada satu figur saja.

"Supaya kekuatan partai itu tidak tergantung hanya pada satu figur," jelasnya.

Yahya juga menyoroti pentingnya regenerasi politik seiring meningkatnya jumlah pemilih dari kalangan milenial dan Gen Z yang diperkirakan mendominasi Pemilu 2029.

"Peremajaan ketua-ketua umum partai menjadi niscaya," tambahnya.

Sebelumnya, KPK dalam kajian tata kelola partai politik merekomendasikan pembatasan masa jabatan ketua umum parpol maksimal dua periode sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi dan penguatan kaderisasi.*

(dh)

Hal itu disampaikan Khalid usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026) sore. Ia keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.35 WIB.

Baca Juga:

• Diperiksa KPK, Khalid Basalamah Bantah Keterlibatan dengan Eks Menteri Agama

Khalid menjelaskan, uang tersebut awalnya dikembalikan oleh pihak biro travel yang disebut terlibat dalam pengurusan keberangkatan haji. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti asal-usul dana tersebut.

"Waktu dikembalikan kami tidak diberi penjelasan itu uang apa. Setelah dipanggil KPK, baru dijelaskan ada kaitannya dengan visa. Kami diminta mengembalikan, dan kami kembalikan," ujarnya.

Ia menegaskan tidak pernah mengetahui adanya praktik ilegal dalam pengurusan kuota haji tersebut. Khalid juga menyebut dirinya hanya tercatat sebagai jemaah dalam salah satu biro perjalanan haji.

"Di sini ada nama-nama yang saya tidak pernah interaksi, seperti mantan menteri agama, staf khususnya itu saya tidak tahu," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Khalid juga membantah adanya keterlibatan dalam dugaan penerimaan ilegal. Ia menegaskan bahwa dirinya merasa sebagai pihak yang dirugikan dalam kasus tersebut.

"Ini kasusnya kami korban," tegasnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan beberapa pihak lainnya. KPK juga menyebut potensi kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 622 miliar berdasarkan perhitungan BPK.*

(d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Hakim Alfis Setyawan saat memeriksa saksi dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 yang menyeret sejumlah pejabat Kemnaker di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Baca Juga:

• Kemnaker Salurkan Bantuan Rp32,25 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi Sumut dan Aceh

Hakim menilai, dalam periode yang berdekatan, sudah beberapa perkara korupsi terungkap di lingkungan Kemnaker, mulai dari kasus RPTKA hingga perkara pemerasan sertifikasi K3 yang saat ini masih berjalan di persidangan.

Ia juga mempertanyakan mengapa praktik penyimpangan bisa terus terjadi, meski Kemnaker memiliki anggaran negara yang tergolong besar setiap tahunnya.

"Ini persoalan Kementerian Tenaga Kerja ini banyak. Kok bisa begitu, sementara anggarannya cukup besar di APBN," tambahnya.

Dalam sidang tersebut, saksi dari Kemnaker tidak memberikan jawaban pasti atas pertanyaan hakim terkait dugaan pola penyimpangan yang terjadi secara berulang di lingkungan kementerian.

Sebagai informasi, sejumlah kasus korupsi yang menyeret pejabat Kemnaker mencuat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk perkara gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat K3 yang saat ini tengah diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta.*

(k/dh)

Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian menilai, sebagai pejabat negara yang berasal dari Papua, Natalius Pigai seharusnya memiliki peran lebih cepat dan aktif dalam merespons situasi konflik yang terjadi di wilayah tersebut.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Hadiri Pembukaan Musrenbang RKPD Sumatera Utara Tahun 2027

Ia menegaskan, Komnas HAM berharap Menteri HAM dapat bergerak lebih gesit dan agresif dalam menangani situasi kemanusiaan yang terjadi di Papua.

"Kita berharap beliau bisa melakukan hal yang jauh lebih cepat, pesat untuk mengobati peristiwa ini yang sedang terjadi. Ini duka yang luar biasa," ujarnya.

Komnas HAM juga menyebut kondisi di lapangan semakin memburuk akibat rentetan konflik bersenjata yang terjadi sejak pertengahan April 2026. Sejumlah kampung dilaporkan terbakar dan warga terpaksa mengungsi ke hutan dengan kondisi terbatas.

Menurut Saurlin, situasi tersebut membuat akses bantuan kemanusiaan menjadi sangat sulit untuk masuk ke wilayah terdampak.

"Kalau ini tidak segera diakhiri, bantuan tidak bisa masuk. Petugas kemanusiaan masih kesulitan," tegasnya.

Komnas HAM meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk meredakan konflik dan memastikan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Puncak Jaya.*

(dw/dh)

Ketiga tersangka tersebut yakni HS, BJW, dan HZM yang diduga memiliki peran berbeda dalam praktik penyimpangan aktivitas pertambangan dan penjualan batu bara secara ilegal.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Kirim 1.050 Ton Cabai Merah ke Palangkaraya, Dorong Stabilitas Harga dan Kesejahteraan Petani Karo

"Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, kami menetapkan tiga tersangka baru," kata Syarief dalam konferensi pers, Kamis (23/4/2026).

HS diketahui menjabat sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Kalimantan Tengah. Ia diduga menerbitkan surat persetujuan berlayar untuk pengangkutan batu bara meski mengetahui dokumen yang digunakan tidak sah.

"HS mengetahui dokumen lalu lintas kapal tersebut tidak sesuai ketentuan, namun tetap memberikan persetujuan berlayar," ujar Syarief.

Sementara itu, BJW selaku Direktur PT AKT diduga bersama pihak lain melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal dengan menggunakan dokumen perusahaan lain tanpa izin resmi.

"BJW bersama pihak terkait melakukan penambangan dan ekspor secara melawan hukum," jelasnya.

Tersangka ketiga, HZM yang menjabat General Manager PT OOOWL Indonesia, diduga terlibat dalam pembuatan dokumen hasil uji laboratorium dan laporan verifikasi yang tidak sesuai fakta untuk meloloskan hasil tambang ilegal.

HZM disebut membuat dokumen Certificate of Analysis (COA) serta laporan asal-usul batu bara yang tidak sesuai kenyataan.

Sebelumnya, Kejagung juga telah menetapkan pengusaha Samin Tan sebagai tersangka dalam perkara yang sama. PT AKT diketahui masih melakukan aktivitas pertambangan meski izin PKP2B telah dicabut sejak 2017.

Kejagung masih terus menghitung potensi kerugian negara dalam kasus tersebut yang diduga berdampak besar terhadap perekonomian nasional.*

(oz/dh)