Pemeriksaan dilakukan setelah Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah fasilitas yang disebut berstandar seperti apartemen di lingkungan Lapas Cibinong.

Baca Juga:

• Batal Buka Suara Soal Kamar 'Apartemen' Lapas Cibinong, Mengapa Ombudsman Absen di DPR?

Mashudi menjelaskan Ditjenpas bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto telah melakukan kunjungan ke Lapas Cibinong pada 25 September 2026. Setelah kunjungan tersebut, dibentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman.

"Sebagai tindak lanjut, dibentuk tim investigasi berdasarkan Surat Perintah Dirjenpas Nomor PAS-SA.04.01-3418," ujarnya.

Pada hari yang sama, Ditjenpas juga menarik lima pejabat Lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan.

"Pada hari yang sama, Dirjenpas menarik 5 pejabat untuk kepentingan pemeriksaan, yaitu kalapas, kepala KPLP, kasi binadik, kasi kamtib, dan kaur umum Lapas Kelas IIA Cibinong," kata Mashudi.

Lima Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong.

Kelima pejabat tersebut yakni Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum.

Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan mengatakan penonaktifan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan internal. Kelima pejabat tersebut dinilai perlu diperiksa terkait temuan Ombudsman di lapas tersebut.

"Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan Ombudsman," ujar Rudi.

Menurut Rudi, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan peristiwa yang menyebabkan fasilitas tersebut ditemukan di lingkungan Lapas Cibinong.

Ferdy Sambo Disebut Tak Menempati Klaster Mewah

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno sebelumnya menyatakan belum ada temuan yang menunjukkan Ferdy Sambo maupun warga binaan lainnya menempati rumah berfasilitas mewah di kompleks Lapas Cibinong.

Yudi mengatakan bangunan tersebut berada di lingkungan perumahan dinas dan terdapat fasilitas yang digunakan untuk keperluan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) serta tempat beristirahat para pekerja.

"Sampai detik ini tidak ada informasi dan temuan-temuan hasil tim itu mengarah ke sana, gitu. Itu kan sebetulnya lingkungan perumahan dinas itu," kata Yudi.

Dia juga menegaskan belum menemukan informasi bahwa Ferdy Sambo menggunakan rumah yang disebut memiliki fasilitas mewah tersebut.

"Kayaknya nggak ada ya. Eh, bukan kayaknya, sampai detik ini belum ada temuan tuh, khususnya Pak Ferdy Sambo (menggunakan rumah fasilitas mewah)," ujarnya.

Dengan adanya pemeriksaan internal, pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan masih mendalami temuan Ombudsman, termasuk kondisi fasilitas, penggunaan bangunan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan keberadaan fasilitas tersebut.* (d/dh)

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan pihaknya telah mengirimkan undangan kepada Ombudsman melalui Komisi II DPR RI untuk meminta penjelasan mengenai hasil inspeksi mendadak di Lapas Cibinong. Namun, hingga rapat dimulai, belum ada respons atas surat tersebut.

Baca Juga:

• Meski Dinonaktifkan Buntut Kamar 'Apartemen', Eks Kalapas Cibinong Tetap Tampak Hadiri RDP DPR

Willy menjelaskan, Ombudsman merupakan mitra kerja Komisi II DPR. Karena itu, Komisi XIII perlu meminta izin terlebih dahulu melalui Komisi II untuk menghadirkan Ombudsman dalam rapat.

"Jadi Ombudsman bukan mitra Komisi XIII, jadi secara aturan kami dari Komisi XIII harus meminta izin. Jadi bahasanya masuk rumah orang kan harus ketok pintu," ujarnya.

Karena Ombudsman tidak hadir, Komisi XIII kemudian melanjutkan rapat dengan mendengarkan penjelasan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Mashudi.

"Kita langsung ke mitra kita Dirjen Pas untuk memberikan penjelasan terkait dengan apa yang boleh dibilang perkembangan terakhir yang dilakukan oleh Ombudsman, dan apa yang menjadi respons dari Dirjen Pas," kata Willy.

Selain Mashudi, Komisi XIII juga memberikan kesempatan kepada Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto untuk memberikan penjelasan terkait kondisi yang ditemukan Ombudsman.

Temuan Fasilitas Mewah Lapas Cibinong

RDP tersebut digelar setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026).

Dalam inspeksi tersebut, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan terpisah di area belakang lapas yang memiliki sejumlah fasilitas rumah tangga lengkap. Temuan tersebut berada di luar blok hunian warga binaan pada umumnya.

Sejumlah fasilitas yang ditemukan antara lain ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, tempat tidur hingga perlengkapan memasak.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui pemeriksaan internal.

Kementerian Imipas sebelumnya menonaktifkan Wisnu Hani Putranto bersama empat pejabat struktural Lapas Cibinong. Kelima pejabat tersebut akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui kondisi yang menyebabkan temuan Ombudsman tersebut terjadi.

Komisi XIII DPR kini meminta penjelasan Kementerian Imipas mengenai tindak lanjut pemeriksaan serta keberadaan fasilitas yang ditemukan di lingkungan Lapas Cibinong.

Sementara itu, ketidakhadiran Ombudsman membuat penjelasan langsung dari lembaga pengawas tersebut belum disampaikan dalam RDP. Komisi XIII tetap melanjutkan pembahasan dengan jajaran Ditjen Pemasyarakatan dan Kalapas Cibinong nonaktif.* (in/dh)

Berdasarkan data tersebut, Deli Tua menunjukkan indeks kualitas udara dalam kategori baik dengan indikator warna hijau. Kondisi itu menunjukkan paparan partikulat PM2.5 di wilayah tersebut relatif lebih rendah dibandingkan wilayah yang berada dalam kategori sedang.

Baca Juga:

• Dolar AS Makin Perkasa Tembus Rp 17.954, Sinyal The Fed dan Geopolitik Bikin Rupiah Tertekan

Sementara itu, beberapa wilayah lain di Sumatera Utara yang masuk dalam pemantauan tercatat berada pada kategori sedang.

Kategori sedang dalam indeks kualitas udara menunjukkan kondisi udara masih dapat diterima secara umum, tetapi dapat memberikan dampak bagi kelompok masyarakat yang sangat sensitif terhadap polusi udara.

Dalam pemantauan kualitas udara, salah satu indikator yang digunakan adalah partikulat PM2.5. Partikel berukuran sangat kecil tersebut menjadi salah satu parameter penting dalam melihat kondisi pencemaran udara.

Adapun skala indeks kualitas udara yang dicantumkan dalam sumber tersebut yakni 0-50 berada dalam kategori baik, 51-100 kategori sedang, 101-150 tidak sehat bagi kelompok sensitif, 151-200 tidak sehat, 201-300 sangat tidak sehat dan 301-500 berbahaya.

Kondisi kualitas udara di Sumatera Utara sebelumnya juga menjadi perhatian seiring adanya sebaran asap di sejumlah wilayah. Karena itu, masyarakat tetap diimbau memperhatikan kondisi udara, terutama bagi kelompok yang lebih sensitif terhadap paparan polusi.

Pemantauan kualitas udara secara berkala menjadi penting untuk mengetahui perubahan kondisi lingkungan dan menentukan langkah pencegahan apabila kualitas udara memburuk.* (tm/dh)

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama unsur kecamatan dan kelurahan langsung melakukan penanganan di lokasi terdampak.

Baca Juga:

• Sumut Dihantam Cuaca Ekstrem! Puting Beliung Sapu 9 Rumah di Taput, Banjir Rendam Samosir dan Deli Serdang

Tujuh kecamatan yang terdampak yakni Tukka, Badiri, Sarudik, Pinangsori, Kolang, Tapian Nauli dan Pandan.

Di Kecamatan Tukka, banjir merendam sejumlah lingkungan di Kelurahan Bonalumban dengan ketinggian air mencapai dada orang dewasa. BPBD mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga ke lokasi yang lebih aman.

Banjir juga merendam Lingkungan II/Sigotom, Kelurahan Tukka. Ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa hingga membuat akses jalan lintas lumpuh.

Sementara di Kelurahan Hutanabolon, banjir merendam Lingkungan I dan IV akibat luapan sungai. Kondisi tersebut disebut terjadi karena belum adanya normalisasi dan pengerukan.

Di Kecamatan Badiri, banjir merendam permukiman warga dan badan jalan akibat luapan Sungai Aek Lopian. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa dan menyebabkan arus lalu lintas di jalan lintas Padangsidimpuan-Sibolga terganggu.

Banjir di Kecamatan Sarudik merendam Kelurahan Pasir Bidang dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Selain permukiman, air juga menggenangi jalan lintas sehingga kendaraan kesulitan melintas.

Sejumlah permukiman di Kelurahan Pondok Batu juga ikut terdampak banjir.

Di Kecamatan Pinangsori, banjir merendam Dusun I, Desa Parjalihotan. Air masuk ke permukiman dan sejumlah rumah warga.

Sementara di Kecamatan Kolang, banjir dengan ketinggian mencapai lutut orang dewasa merendam permukiman di Kelurahan Kolang Nauli. Sebagian warga memilih mengungsi saat banjir terjadi.

Di Kecamatan Tapian Nauli, luapan Sungai Mela merendam permukiman warga di Desa Mela I dan Desa Mela II.

Adapun di Kecamatan Pandan, banjir merendam permukiman warga di Kelurahan Pasar Baru. Genangan juga menutup akses ruas jalan raya sehingga tidak dapat dilalui kendaraan.

Masinton mengatakan BPBD bersama Search and Rescue Community (SRC) bergerak ke sejumlah lokasi untuk memantau kondisi serta mengevakuasi warga yang terdampak.

"Tim BPBD dan SRC turun langsung ke titik-titik lokasi banjir untuk menyisir kawasan terdampak dan mengevakuasi warga," ujarnya.

Pemkab Tapteng juga mendirikan sejumlah posko siaga, salah satunya di Kecamatan Badiri. Petugas turut membantu pengendara yang melintas di jalan raya yang terendam banjir.

Di Kecamatan Sarudik, petugas melakukan pemantauan dan evakuasi terhadap warga yang membutuhkan bantuan.

Hingga Minggu (27/9/2026) dini hari, banjir di sejumlah lokasi dilaporkan mulai surut. Debit air di Kelurahan Bonalumban, Kelurahan Tukka atau Sigotom, serta Kelurahan Hutanabolon di Kecamatan Tukka berangsur menurun.

Di Kecamatan Badiri, kondisi arus lalu lintas juga disebut telah tertangani.

Meski banjir mulai surut, Masinton meminta seluruh jajaran tetap siaga, terutama di wilayah yang masih rawan terdampak banjir.

"Saya sudah instruksikan kepada semua jajaran agar terus waspada dan siaga dengan kondisi banjir yang masih terus terjadi. Tetap bersiaga penuh di lokasi-lokasi rawan hingga situasi dipastikan benar-benar aman bagi masyarakat," katanya.* (km/dh)

Dalam rapat tersebut, Wisnu terlihat duduk bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dengan mengenakan seragam putih. Dia duduk sederet dengan Dirjen Pemasyarakatan Irjen (Purn) Mashudi.

Baca Juga:

• Usut Kamar Mewah 'Apartemen' Lapas Cibinong, Komisi XIII DPR Panggil Ombudsman dan Kemen Imipas Hari Ini

"Terima kasih atas kehadiran pimpinan Komisi XIII, anggota Komisi XIII dan jajaran Direktorat Pemasyarakatan, serta saudara Wisnu Hani Putranto untuk mengikuti RDP ini," kata Willy.

Rapat dengar pendapat (RDP) tersebut membahas penjelasan dan tindak lanjut hasil inspeksi mendadak Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Komisi XIII DPR sebelumnya juga mengagendakan pemanggilan Ombudsman untuk mendapatkan penjelasan mengenai hasil investigasi terkait temuan fasilitas mewah di lingkungan Lapas Cibinong.

Namun, Ombudsman belum dapat hadir dalam rapat tersebut. Willy menjelaskan, Ombudsman merupakan mitra Komisi II DPR sehingga Komisi XIII perlu meminta izin terlebih dahulu untuk menghadirkan lembaga tersebut.

"Jadi Ombudsman bukan mitra Komisi XIII, jadi secara aturan kami dari Komisi XIII harus meminta izin. Jadi bahasanya masuk rumah orang kan harus ketok pintu. Jadi hari ini belum ada respons sehingga Ombudsman RI belum dapat hadir untuk menyampaikan apa yang kita minta sebelumnya," ujar Willy.

Wisnu Dinonaktifkan Buntut Temuan Lapas Cibinong

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan Wisnu Hani Putanto bersama empat pejabat lainnya di Lapas Cibinong.

Penonaktifan dilakukan setelah Ombudsman RI menemukan adanya sejumlah bangunan dengan fasilitas yang disebut berstandar seperti apartemen di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong.

Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan mengatakan lima pejabat tersebut dinonaktifkan karena diduga bertanggung jawab atas kondisi yang ditemukan Ombudsman.

"Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman," kata Rudi dalam konferensi pers di Lapas Kelas IIA Cibinong, Sabtu (26/9/2026).

Selain Wisnu, empat pejabat lain yang dinonaktifkan yakni Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum.

Menurut Rudi, kelima pejabat tersebut dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan guna mengetahui kondisi yang menyebabkan temuan Ombudsman terjadi.

"Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurus. Kami nonaktifkan dan kami lakukan pemeriksaan bagaimana kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini," ujarnya.

Temuan fasilitas tersebut sebelumnya diketahui dalam inspeksi mendadak Ombudsman di area belakang Lapas Cibinong. Sejumlah bangunan dilaporkan memiliki fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, tempat tidur hingga perlengkapan memasak.

Rapat Komisi XIII DPR menjadi bagian dari pembahasan lanjutan mengenai temuan tersebut, termasuk langkah yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah pemeriksaan Ombudsman.* (k/dh)

Kedua pria tersebut diamankan Tim Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh pada Minggu (27/9/2026) sekitar pukul 02.30 WIB di lokasi berbeda.

Baca Juga:

• Misteri Kematian Taruna Poltekpel Aceh Usai Demam dan Ruam, Polisi Tunggu Hasil CT Scan

"Kasus ini dilaporkan ke Polresta Banda Aceh pada 14 September 2026 dengan nomor laporan polisi LP/B/738/IX/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh," kata Dizha.

Kasus bermula ketika sepeda motor milik korban disewa selama satu hari. Setelah masa sewa berakhir, terlapor kemudian menghubungi admin tempat penyewaan untuk memperpanjang masa rental selama satu hari berikutnya.

Namun, pada 16 September 2026, korban menghubungi pelaku melalui WhatsApp untuk meminta kendaraan dikembalikan karena masa peminjaman telah berakhir.

Meski sudah diminta, sepeda motor tersebut disebut tidak kunjung dikembalikan.

Kendaraan yang dilaporkan digelapkan itu merupakan Honda Scoopy tahun 2026 warna putih dengan nomor polisi BL 5326 LCF. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp26 juta.

Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai hukum.

Dua Pelaku Ditangkap di Lokasi Berbeda

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan dan pengembangan.

Polisi kemudian memperoleh informasi mengenai keberadaan MR alias Cek di kawasan Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

Petugas bergerak ke lokasi dan mengamankan MR untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan awal, MR mengakui keterlibatannya dalam kasus tersebut.

MR juga menyebut dua nama lain yang diduga ikut terlibat, yakni FS dan IM.

Polisi kemudian melakukan pengembangan ke Desa Kampung Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh, untuk mencari keberadaan FS.

Setibanya di lokasi, petugas mengamankan FS. Polisi menyebut FS juga mengakui keterlibatannya dalam perkara tersebut.

Kedua pria tersebut kemudian dibawa ke Polresta Banda Aceh bersama barang bukti satu unit Honda Scoopy warna putih tanpa nomor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, IM yang disebut dalam pengembangan kasus masih dalam pencarian petugas.

Polisi Lanjutkan Penyidikan

Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan penyidik masih melanjutkan proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkara dan mendalami keterlibatan masing-masing pihak.

Polisi juga akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) serta terus mencari keberadaan IM.

Penyidik telah melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah lanjutan dalam penanganan kasus tersebut.

Kedua pria yang diamankan saat ini masih berstatus sebagai terduga pelaku. Proses hukum terhadap mereka tetap dilakukan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.* (dh)

ACEH BESAR - Mahasiswa Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh, Muhammad Rasya Fadilla (18), meninggal dunia di RSUD Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, Minggu (27/9/2026) sore. Polisi masih menunggu hasil visum dan CT scan untuk memastikan penyebab kematiannya.

Rasya merupakan mahasiswa program Diploma III (D-III) Studi Nautika asal Kota Lhokseumawe. Sebelum meninggal, dia sempat mengalami demam tinggi dan nyeri tenggorokan hingga kemudian muncul ruam kemerahan di sekujur tubuh.

Baca Juga:

• Gasak 13 Lokasi demi Uang Loak, 2 Spesialis Maling Meteran Air di Banda Aceh Diciduk Jatanras

"Berdasarkan keterangan awal, korban sebelumnya mengalami demam dan nyeri tenggorokan, kemudian menjalani perawatan di klinik Poltekpel Malahayati Aceh sebelum dirujuk ke RSUDZA," kata Dizha.

Berdasarkan kronologi yang dihimpun polisi, Rasya datang ke Poliklinik Poltekpel Malahayati Aceh pada Sabtu (26/9/2026) sekitar pukul 16.21 WIB. Saat itu, dia mengeluhkan demam dan nyeri tenggorokan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah korban 131/74 mmHg, denyut nadi 104 kali per menit dan suhu tubuh mencapai 39,7 derajat Celsius.

Korban kemudian mendapat penanganan medis berupa pemasangan infus serta pemberian obat untuk membantu menurunkan demam dan mengurangi nyeri.

Namun, pada Minggu (27/9/2026) sekitar pukul 10.17 WIB, muncul ruam kemerahan pada tubuh korban. Ruam tersebut dilaporkan semakin banyak setelah dilakukan observasi oleh tenaga medis.

Sekitar pukul 12.13 WIB, Rasya kemudian dirujuk ke RSUDZA dengan didampingi tim medis dari klinik Poltekpel Malahayati Aceh.

"Setibanya di RSUDZA, korban mendapatkan penanganan medis. Namun, pada pukul 16.14 WIB, korban dinyatakan meninggal dunia," ujar Dizha.

Penyebab Kematian Masih Diselidiki

Untuk mengetahui penyebab pasti kematian Rasya, polisi berkoordinasi dengan dokter forensik RSUDZA.

Korban telah menjalani pemeriksaan luar melalui visum et repertum dan CT scan jenazah. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk membantu melihat kondisi tubuh korban, termasuk adanya memar maupun ruam kemerahan.

Namun, proses pemeriksaan tidak dilanjutkan dengan autopsi karena keluarga tidak memberikan izin.

Dizha mengatakan dokter forensik untuk sementara menduga korban meninggal karena sakit. Meski demikian, kepastian penyebab kematian masih menunggu hasil pemeriksaan forensik.

"Berdasarkan keterangan dokter forensik, dr Taufik, dugaan sementara korban meninggal dunia karena sakit," ungkapnya.

Hasil visum et repertum diperkirakan baru keluar sekitar tujuh hari, sedangkan hasil CT scan diperkirakan dapat diketahui pada Senin (28/9/2026).

Polisi Lanjutkan Penyelidikan

Polisi masih melanjutkan penyelidikan untuk mengetahui rangkaian kejadian sebelum Rasya meninggal dunia.

Penyidik akan berkoordinasi dengan RSUDZA terkait hasil pemeriksaan forensik dan CT scan. Polisi juga akan meminta keterangan dari pihak Poltekpel Malahayati Aceh serta sejumlah saksi yang mengetahui kondisi korban sebelum dirujuk ke rumah sakit.

"Penyelidikan tersebut dilakukan untuk melengkapi keterangan dan memastikan rangkaian peristiwa sebelum korban meninggal dunia," kata Dizha.

Sebelum meninggal, Rasya diketahui tinggal di Asrama Cut Nyak Dhien, kamar C-201, Poltekpel Malahayati Aceh bersama lima mahasiswa lainnya.

Setelah seluruh pemeriksaan awal selesai, jenazah Rasya diserahkan kepada keluarga untuk dibawa ke Kota Lhokseumawe dan dimakamkan.

Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti meninggalnya Muhammad Rasya Fadilla masih menunggu hasil pemeriksaan visum et repertum dan CT scan RSUDZA.* (dh)

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi mengatakan pengungkapan dilakukan di tiga lokasi berbeda di Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, Aceh.

Baca Juga:

• Jadwal & Siaran Langsung Indonesia vs Malaysia Malam Ini: Duel Panas Rebut Puncak Klasemen di SUGBK

Pengungkapan berawal dari penyelidikan Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sumut terkait informasi adanya pengiriman 150 kilogram sabu dari Malaysia melalui perairan pantai timur Sumatera.

Awalnya, petugas mendapat informasi bahwa kapal pembawa sabu akan menuju wilayah Asahan. Namun, informasi tersebut kemudian berubah dan kapal disebut bergerak menuju pantai Aceh Timur.

Polisi selanjutnya mengalihkan penyelidikan ke Kabupaten Aceh Timur. Setelah melakukan pengintaian selama beberapa bulan, petugas bergerak melakukan penangkapan pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Blang Buket, Kecamatan Darul Aman.

Di lokasi tersebut, polisi menemukan mobil pikap pengangkut galon air yang diduga digunakan untuk membawa 70 kilogram sabu. Selain itu, sebuah mobil Daihatsu Xenia diduga membawa 20 kilogram sabu.

Polisi kemudian melakukan pengembangan karena masih ada informasi mengenai 60 kilogram sabu lainnya yang disimpan jaringan tersebut.

Petugas bergerak ke Kuala Idi Cut, Kecamatan Darul Aman. Di lokasi itu, polisi menangkap Musliadi (35) dan menemukan 60 kilogram sabu yang disimpan di dalam fiber ikan.

"Ditemukan sabu seberat 60 kg yang disimpan di dalam fiber ikan," ujar Andy.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan empat orang tersangka. Mereka yakni Baihaqki alias Bay (22), Muhammad Azhari (29), T. Murhaban (39) dan Musliadi (35).

Keempat tersangka diamankan di sejumlah lokasi di Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, sebelum dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita 150 bungkus sabu kemasan warna biru muda dengan berat sekitar 150.000 gram bruto.

Selain sabu, barang bukti lain yang diamankan berupa empat telepon seluler, satu mobil Chevrolet pikap warna abu-abu tanpa pelat nomor, satu Daihatsu Xenia putih bernomor polisi BL 1684 DO, tujuh karung goni putih serta dua fiber ikan.

Andy mengatakan hasil pemeriksaan awal menggunakan alat tes narkotika menunjukkan barang bukti tersebut positif mengandung narkotika.

"Saat ini dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi penangkap dan penyidikan lebih lanjut terhadap perkara tersebut," katanya.

Polda Sumut masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan di atas para tersangka. Polisi juga akan mengirim barang bukti ke Laboratorium Forensik (Labfor), melakukan gelar perkara serta melengkapi administrasi penyidikan.* (ds/dh)

Duel Indonesia vs Malaysia dijadwalkan kick-off pada pukul 19.30 WIB. Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang dinantikan karena kedua tim sama-sama mengawali turnamen dengan kemenangan.

Baca Juga:

• Diwarnai Kartu Merah & Penalti Ole Romeny, Timnas Indonesia Sikat Singapura 2-0 di SUGBK

Sementara itu, Malaysia juga meraih kemenangan pada pertandingan pertamanya. Harimau Malaya menundukkan Bangladesh dengan skor 3-0 melalui dua gol Arif Aiman dan satu gol Bergson.

Hasil tersebut membuat pertandingan Indonesia vs Malaysia menjadi duel antara dua tim yang sama-sama mengantongi tiga poin pada awal persaingan Grup A.

FIFA menyebut pertandingan Indonesia melawan Malaysia sebagai salah satu duel yang paling dinantikan dalam FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan kembali digelar di SUGBK, venue yang juga menjadi lokasi laga pembuka kedua tim.

Jadwal Indonesia Vs Malaysia

Pertandingan Indonesia vs Malaysia akan digelar pada:

Senin, 28 September 2026
Kick-off: 19.30 WIB
Stadion: Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta
Kompetisi: FIFA ASEAN Cup 2026
Babak: Divisi 1 Grup A

Pertandingan tersebut dapat disaksikan melalui siaran langsung televisi nasional dan layanan streaming yang menayangkan FIFA ASEAN Cup 2026. Jadwal yang dihimpun sejumlah media mencantumkan SCTV, Indosiar dan Vidio sebagai platform penayangan.

Selain duel Indonesia vs Malaysia, pertandingan Grup A lainnya pada hari yang sama mempertemukan Singapura melawan Bangladesh pada pukul 16.00 WIB di SUGBK.

Setelah menghadapi Malaysia, Timnas Indonesia masih memiliki satu pertandingan tersisa di fase grup, yakni melawan Bangladesh pada Kamis (1/10/2026) pukul 19.30 WIB di SUGBK.* (d/dh)

Warga dari berbagai kecamatan mulai berdatangan setelah Magrib. Memasuki waktu setelah Isya, taman yang berada di depan Stadion Teladan tersebut dipenuhi masyarakat yang datang bersama keluarga maupun kelompok masyarakat untuk mengikuti rangkaian kegiatan.

Baca Juga:

• Minta UMKM Medan Naik Kelas, Walkot Rico Waas Peringatkan Pentingnya Kemasan Visual dan TikTok

"Senang sekali hari ini kita bisa hadir di Stadion Teladan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, stadion ini penuh. Masyarakat dari berbagai kecamatan hadir bersama-sama," kata Rico.

Rico kemudian mengajak masyarakat untuk semakin kompak dan saling mendukung dalam membangun Kota Medan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan bersama, mulai dari banjir, geng motor, korupsi, kemacetan hingga persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan.

"Kita harus jujur, Kota Medan masih memiliki banyak masalah. Karena itu, kita membutuhkan kekuatan dan dukungan seluruh masyarakat untuk sama-sama memperbaikinya," ujarnya.

Rico juga mengakui Pemko Medan masih memiliki berbagai kekurangan. Namun, dia memastikan pemerintah akan terus bekerja membangun Kota Medan dengan dukungan masyarakat.

"Kami menyadari masih banyak kekurangan. Namun, kami akan terus berupaya dan bekerja keras untuk pembangunan Kota Medan yang kita cintai. Dengan dukungan dan doa kita semua, insyaallah kita bisa membangun Kota Medan bersama-sama," katanya.

Menurut Rico, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pembangunan kota.

"Karena Medan untuk semua dan semua untuk Medan," tegasnya.

Suasana peringatan Maulid semakin semarak ketika Ustaz Dr. H. Das'ad Latif mengajak masyarakat dan para pemimpin Kota Medan bersalawat. Salawat kemudian berkumandang dan diikuti ribuan warga yang memadati kawasan Taman Stadion Teladan.

Dalam ceramahnya, Das'ad Latif mengajak umat Islam menjalankan ajaran agama secara menyeluruh dan tidak hanya mengikuti sesuatu yang sedang ramai di media sosial.

Menurutnya, nilai-nilai keislaman perlu diwujudkan melalui sikap dan perilaku sehari-hari, termasuk menjalankan kewajiban sebagai seorang Muslim.

Das'ad juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam memperoleh dan menggunakan harta. Dia meminta umat tidak menerima uang yang bersumber dari sesuatu yang haram serta memastikan rezeki diperoleh melalui jalan yang baik dan halal.

Selain itu, masyarakat diajak terus menambah pengetahuan agama dan tidak malas mendengarkan ceramah. Das'ad menekankan pentingnya menjalankan salat lima waktu sekaligus memperbanyak salat sunah, seperti salat Duha.

Dia juga mengingatkan bahwa setiap manusia akan menghadapi persoalan dan cobaan dalam kehidupan. Karena itu, umat diminta mempersiapkan diri dengan keimanan, kesabaran dan keteguhan hati.

Di tengah berbagai persoalan, Das'ad mengajak umat tidak hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, tetapi juga memohon pertolongan Allah SWT. Menurutnya, doa dan tawakal menjadi bagian penting dalam menghadapi persoalan serta ujian kehidupan.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen, Sultan Deli ke-14 Tuanku Sultan Mahmud Arya Lamantjiji Perkasa Alam, Pj Sekda Medan Erfin Fachrurrazi, pimpinan perangkat daerah, camat dan lurah di lingkungan Pemko Medan.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah tersebut merupakan bagian dari program pengembangan kebudayaan dan keagamaan Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain memperkuat keimanan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk tampil, berkarya dan berprestasi.

Rangkaian acara turut diisi pembacaan Al-Qur'an oleh Humaira Azzahra Asri Lubis, Juara II MTQ Nasional 2026 di Semarang. Ada pula penampilan dai cilik Kota Medan Khadijah Khalilurrahman dan Uwaiz Yazid Al-Khalifi Butar-butar.* (dh)

Mengutip data Bloomberg, rupiah berada di level Rp17.954 per dolar AS pada pembukaan perdagangan. Posisi tersebut melemah 51 poin atau 0,28 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.903 per dolar AS.

Baca Juga:

• IHSG Awal Pekan Merah di Level 6.209, Sektor Tekno Anjlok Parah

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini masih akan fluktuatif dengan kecenderungan melemah.

Rupiah diproyeksikan bergerak di kisaran Rp17.900-Rp17.950 per dolar AS.

Menurut Ibrahim, tekanan terhadap rupiah masih berasal dari sejumlah faktor global, terutama perkembangan geopolitik dan kebijakan suku bunga The Fed.

"Para pejabat Federal Reserve juga membuka peluang bagi kenaikan suku bunga lanjutan, Presiden The Fed wilayah New York John Williams menyatakan, wajar jika kita melihat adanya kenaikan suku bunga lagi sebelum akhir tahun," kata Ibrahim.

Selain kebijakan The Fed, pasar juga mencermati perkembangan konflik Amerika Serikat dan Iran. Perundingan kedua negara disebut tengah mengupayakan penyelesaian konflik secara bertahap, termasuk melalui opsi pembukaan kembali Selat Hormuz.

Menurut Ibrahim, perkembangan tersebut dapat memengaruhi sentimen pasar global melalui pergerakan harga minyak dan ekspektasi inflasi.

"Perkembangan tersebut berpotensi mempengaruhi sentimen pasar global, terutama melalui pergerakan harga minyak dan ekspektasi inflasi. Kondisi itu turut menjadi faktor yang diperhatikan investor dalam menentukan arah mata uang emerging market, termasuk rupiah," ujarnya.

Pergerakan rupiah pada awal pekan selanjutnya akan mencerminkan respons pasar terhadap perkembangan geopolitik global serta kebijakan moneter Amerika Serikat.* (mt/dh)

Pada awal perdagangan, volume transaksi tercatat sekitar 580 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp154 miliar. Frekuensi perdagangan tercatat sekitar 39,77 ribu kali transaksi.

Baca Juga:

• Kompak Anjlok Rp 16 Ribu Cek Rincian Harga Emas Antam dan Buyback Terbaru

Sejumlah indeks sektoral juga bergerak bervariasi. Sektor energi menguat 0,40 persen, barang konsumen primer naik 0,15 persen dan transportasi serta logistik tumbuh 0,59 persen.

Sektor industri juga menguat 0,05 persen, sedangkan sektor properti naik 0,07 persen.

Di sisi lain, sejumlah sektor berada di zona merah. Sektor barang konsumen siklikal melemah 1,77 persen, keuangan turun 0,51 persen, infrastruktur terkoreksi 0,55 persen dan bahan baku turun 0,47 persen.

Sektor teknologi menjadi salah satu yang mengalami pelemahan cukup dalam, yakni turun 3,85 persen. Sementara sektor kesehatan terkoreksi 0,13 persen.

Saham Top Gainers

Tiga saham yang mencatat kenaikan terbesar pada awal perdagangan yakni PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) yang menguat 33,33 persen.

Kemudian PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) naik 31,25 persen dan PT Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk (BIKE) melesat 23,55 persen.

Saham Top Losers

Sementara itu, tiga saham yang berada di jajaran pelemah terbesar yakni PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) yang turun 15 persen.

PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE) juga melemah 15 persen, sedangkan PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID) terkoreksi 14,92 persen.

Pergerakan IHSG pada awal perdagangan ini menjadi gambaran kondisi pasar saham domestik pada pembukaan pekan. Investor selanjutnya mencermati pergerakan masing-masing sektor dan saham sepanjang sesi perdagangan.* (in/dh)

RDP tersebut dijadwalkan berlangsung Senin (28/9/2026) pukul 10.00 WIB. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan rapat digelar untuk meminta penjelasan mengenai hasil pemeriksaan Ombudsman di Lapas Cibinong sekaligus membahas tindak lanjut dari temuan tersebut.

Baca Juga:

• Skandal Sel Mewah dan Simulator Golf Lapas Cibinong, DPR Desak Usut Dugaan Keterlibatan Jimmy Masrin

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira membenarkan agenda tersebut. Sejumlah pejabat dijadwalkan hadir dalam rapat, di antaranya Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas, Ketua Ombudsman RI dan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong.

Temuan Fasilitas Mewah

Sebelumnya, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan terpisah di area belakang Lapas Kelas IIA Cibinong yang memiliki sejumlah fasilitas rumah tangga cukup lengkap.

Temuan tersebut diketahui saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu (23/9/2026). Bangunan-bangunan itu berada di area belakang lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.

Sejumlah ruangan yang diperiksa memiliki fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, tempat tidur hingga perlengkapan memasak.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti Kementerian Imipas melalui pemeriksaan internal. Kementerian juga sebelumnya menyebut sejumlah pejabat Lapas Cibinong dinonaktifkan sementara untuk kepentingan pemeriksaan.

Selain itu, sebanyak 52 warga binaan juga telah diperiksa terkait temuan fasilitas tersebut.

Komisi XIII DPR kini meminta penjelasan langsung dari Ombudsman dan Kementerian Imipas mengenai peruntukan bangunan, penggunaan fasilitas serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan di Lapas Cibinong.

RDP tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan fasilitas tersebut dan memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan.* (in/dh)

Hal itu disampaikan Iskandar kepada wartawan di Banda Aceh, Senin (28/9/2026). Menurutnya, Aceh perlu melakukan evaluasi mendasar terhadap implementasi amanat UUPA di sektor pendidikan.

Baca Juga:

• Bongkar Bobrok Pungli & Mafia Tanah, Tokoh BPN Minta Tata Kelola Agraria Dirombak dari Titik Nol

Iskandar mengatakan persoalan utama bukan sekadar mengenai kewenangan pendidikan yang telah diberikan kepada Aceh, tetapi sejauh mana kewenangan tersebut menghasilkan perubahan nyata terhadap mutu dan karakter pendidikan.

Menurutnya, Aceh memiliki modal historis dan kultural yang kuat untuk membangun sistem pendidikan yang khas. Karena itu, pendidikan Aceh dinilai tidak semestinya hanya menjadi reproduksi kebijakan pendidikan nasional dengan sedikit penyesuaian lokal.

"Aceh tidak boleh hanya menjadi konsumen kebijakan pendidikan nasional. Kita harus menjadi daerah yang mampu merancang dan mengembangkan keunggulan pendidikannya sendiri, sesuai kekhususan Aceh, tetapi tetap memenuhi standar nasional dan mampu bersaing secara global," katanya.

Iskandar juga menyoroti kesenjangan antara norma hukum dan implementasi kebijakan. Menurutnya, kewenangan tidak akan bermakna tanpa dukungan perangkat kebijakan, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia dan mekanisme evaluasi yang jelas.

"Kita jangan terjebak pada pertanyaan apakah kewenangan itu sudah diberikan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: kewenangan itu sudah menghasilkan apa? Apakah sudah mengubah mutu guru, kualitas sekolah, kualitas lulusan dan daya saing generasi Aceh?" ujarnya.

Untuk itu, Iskandar mendorong Pemerintah Aceh bersama DPRA dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan melakukan audit kebijakan pendidikan Aceh dalam perspektif UUPA.

Menurutnya, audit tersebut bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan untuk mengetahui bagian dari amanat UUPA yang telah berjalan, yang belum berjalan serta hambatan struktural yang membuat implementasinya belum optimal.

Iskandar juga mendorong penyusunan Blueprint Pendidikan Aceh jangka panjang yang berbasis kekhususan Aceh dan tidak mudah berubah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.

"Pendidikan tidak boleh menjadi proyek lima tahunan. Anak-anak kita akan hidup 20 sampai 30 tahun ke depan. Karena itu, kebijakan pendidikannya harus berpikir jauh melampaui satu periode pemerintahan," katanya.

Menurut Iskandar, blueprint tersebut setidaknya harus mencakup filosofi pendidikan Aceh, kurikulum, kualitas dan distribusi guru, pembiayaan, tata kelola serta indikator mutu lulusan.

"Kalau enam fondasi ini tidak dibangun secara sistematis, kita akan terus sibuk menyelesaikan masalah pendidikan dari tahun ke tahun tanpa pernah menyelesaikan akar masalahnya," ujarnya.

Selain kebijakan, Iskandar menempatkan guru sebagai salah satu titik sentral dalam reformasi pendidikan. Menurutnya, pembangunan sekolah, laboratorium, teknologi dan fasilitas tidak otomatis menghasilkan pendidikan berkualitas apabila tidak diikuti peningkatan kualitas guru.

"Kita boleh membangun sekolah yang megah, memasang teknologi paling modern, tetapi kalau kualitas gurunya tidak kita transformasikan, hasil pendidikannya tidak akan berubah secara fundamental," katanya.

Karena itu, dia mendorong penguatan sistem rekrutmen guru berbasis kompetensi, pengembangan profesional berkelanjutan, distribusi guru yang lebih adil, penguatan kepala sekolah serta pemberian insentif bagi guru yang bekerja di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial yang lebih berat.

Iskandar menegaskan pendidikan dengan kekhususan Aceh tidak berarti harus berjalan di luar sistem pendidikan nasional. Menurutnya, standar nasional tetap menjadi fondasi, sedangkan kekhususan Aceh harus menjadi sumber keunggulan.

"Kita tidak perlu mempertentangkan kekhususan Aceh dengan standar nasional. Standar nasional adalah lantai kita, sedangkan kekhususan Aceh harus menjadi kekuatan yang membuat kita mampu melampaui lantai itu," ujarnya.

Dia menilai pendidikan Aceh perlu mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, karakter, nilai keislaman, kebudayaan, sejarah Aceh serta kebutuhan ekonomi masa depan.

"Anak Aceh harus memiliki akar yang kuat sekaligus sayap yang kuat. Akarnya adalah identitas, nilai dan kebudayaan. Sayapnya adalah ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas dan kompetensi global," katanya.

Iskandar juga mengingatkan agar keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, jumlah sekolah yang dibangun atau angka partisipasi pendidikan. Menurutnya, ukuran utama harus melihat kualitas manusia yang dihasilkan dari proses pendidikan.

"Pada akhirnya, pendidikan harus menghasilkan manusia. Bukan sekadar gedung, bukan sekadar angka kelulusan, dan bukan sekadar laporan program," ujarnya.

Dia mempertanyakan sejauh mana lulusan Aceh telah memiliki kemampuan berpikir kritis, kemampuan digital, kreativitas, integritas, keterampilan kerja, kemampuan berwirausaha serta daya saing di tingkat nasional dan internasional.

"Kalau pendidikan tidak mampu meningkatkan kualitas manusia, kita harus berani mengakui bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam sistem," katanya.

Iskandar menilai implementasi UUPA di bidang pendidikan kini perlu dibahas dengan pendekatan yang lebih substantif dan berbasis bukti. Menurutnya, pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah perubahan apa yang telah dihasilkan sejak Aceh memperoleh ruang kekhususan melalui UUPA.

"Setelah UUPA memberikan ruang kekhususan kepada Aceh, pertanyaan terbesarnya sangat sederhana: apa yang berubah dalam pendidikan Aceh?" ujarnya.

Dia berharap Pemerintah Aceh, DPRA, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi pendidikan, dunia usaha, guru dan masyarakat sipil dapat duduk bersama merumuskan agenda besar pendidikan Aceh pasca-UUPA.

"UUPA jangan hanya diwariskan sebagai dokumen hukum. UUPA harus diwariskan sebagai perubahan nyata dalam kualitas manusia Aceh," pungkasnya.

Menurut Iskandar, keberhasilan kekhususan Aceh pada akhirnya tidak hanya dilihat dari banyaknya kewenangan yang dimiliki pemerintah, tetapi dari sejauh mana kewenangan tersebut mampu meningkatkan kualitas manusia dan masa depan generasi Aceh.* (dh)

Kegiatan bertema "Mengasah Kreativitas Kader Kreator melalui Desain Canva" tersebut digelar di Aula Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Minggu (27/9/2026).

Baca Juga:

• Jelang Musda, Rico Waas Tantang KAHMI Medan: Jangan Cuma Kumpul Alumni, Beri Solusi Nyata untuk Kota

"Harapan kami pelatihan ini tidak berhenti pada kegiatan hari ini saja, tapi menjadi langkah awal bagi kader untuk terus belajar, berlatih, dan menghasilkan karya yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan organisasi maupun pengembangan diri," ujar Husnul.

Sementara itu, Ketua Umum HMI KOFATAR Fuaddatun Najmi mengatakan pengembangan potensi kader menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembinaan di tingkat komisariat.

"Pelatihan desain grafis ini merupakan salah satu kegiatan dari Bidang Infokom HMI KOFATAR yang bertujuan untuk mengembangkan potensi kader. HMI KOFATAR bukan hanya menjadi wadah untuk belajar, tetapi juga memberikan ruang kepada kader untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang mereka miliki," katanya.

Menurut Fuaddatun, keterampilan desain grafis memiliki relevansi dengan kebutuhan mahasiswa di tengah perkembangan teknologi dan komunikasi digital.

"Desain bukan hanya tentang tujuan kerja setelah kuliah selesai. Lebih dari itu, desain merupakan keterampilan yang dapat dikembangkan sejak mahasiswa, baik untuk pengembangan diri, organisasi, maupun sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Muhammad Firdaus, S.Pd., yang merupakan alumni HMI 2023, hadir sebagai pemateri. Dia memberikan materi mengenai dasar-dasar desain grafis serta pemanfaatan aplikasi Canva.

Peserta tidak hanya mendapatkan materi, tetapi juga diarahkan memahami prinsip dasar desain dan mempraktikkannya secara langsung.

Firdaus mengatakan kemampuan desain tidak sekadar berkaitan dengan penguasaan aplikasi, tetapi juga bagaimana menyampaikan pesan melalui visual secara efektif.

"Desain bukan hanya tentang bagaimana menggunakan aplikasi, tetapi bagaimana menyampaikan sebuah pesan melalui visual. Karena itu, kemampuan desain perlu terus diasah melalui proses belajar, mencoba, dan berlatih," ujarnya.

Pelatihan tersebut diharapkan dapat memberikan keterampilan praktis bagi kader, terutama untuk mendukung kebutuhan publikasi dan komunikasi organisasi di ruang digital.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya HMI KOFATAR UIN Ar-Raniry menciptakan ruang pengembangan kader yang kreatif, adaptif, produktif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Melalui keterampilan desain grafis, kader diharapkan tidak hanya menjadi pengguna media digital, tetapi juga mampu menghasilkan karya yang dapat memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat.* (dh)

Survei Vox Politica Research dilakukan pada 15-25 September 2026 melalui wawancara telepon terhadap 1.200 responden yang tersebar di 27 provinsi. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga:

• Belum Tersentuh KPK di Kasus Suap Summarecon, Pengamat Bedah 'Kartu Truf' Nusron Wahid

"Survei ini merupakan potret persepsi masyarakat. Karena itu, hasilnya perlu ditempatkan sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan maupun partai politik, bukan sebagai vonis terhadap individu tertentu," kata Fadhly.

Dalam pertanyaan mengenai menteri yang dinilai kurang memuaskan, Nusron Wahid dan Raja Juli Antoni termasuk nama yang muncul dalam hasil survei. Selain keduanya, terdapat Natalius Pigai, Agus Andrianto, Rini Widyantini, Widiyanti Putri Wardhana dan Arifatul Choiri Fauzi.

Vox Politica juga menanyakan alasan di balik ketidakpuasan responden terhadap kinerja para menteri yang disebut. Sejumlah alasan yang muncul antara lain persepsi mengenai potensi korupsi, program yang dinilai belum terasa manfaatnya, kebijakan yang dianggap kurang tepat sasaran, komunikasi publik serta responsivitas.

Dalam survei tersebut, potensi korupsi disebut oleh 41,5 persen responden sebagai alasan ketidakpuasan. Kemudian program yang dinilai tidak terasa manfaatnya dipilih 31,5 persen, kebijakan kurang tepat sasaran 27,5 persen, komunikasi publik yang buruk 15,5 persen dan sikap tidak responsif 12,5 persen. Angka tersebut merupakan jawaban responden dalam survei, bukan temuan hukum mengenai adanya korupsi oleh para menteri.

Survei tersebut juga menanyakan langkah yang dianggap perlu dilakukan terhadap menteri yang dinilai berkinerja kurang memuaskan. Sebanyak 67,5 persen responden memilih opsi pemberhentian dari jabatan, 15,5 persen mengusulkan pemindahan tugas, 10 persen memilih dipertahankan dan 5 persen memilih pemberian target perbaikan. Sebanyak 2 persen responden tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu.

Fadhly menegaskan keputusan mengenai pengangkatan maupun pemberhentian menteri tetap merupakan kewenangan Presiden. Karena itu, hasil survei tersebut ditempatkan sebagai gambaran persepsi publik dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Selain menilai kinerja menteri, Vox Politica Research juga mengukur persepsi responden terhadap kinerja partai politik pendukung pemerintahan di DPR. Aspek yang ditanyakan meliputi fungsi legislasi, pengawasan terhadap program pemerintah dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Penyelesaian RUU Perampasan Aset menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian responden dalam survei tersebut. Selain itu, responden menyoroti pemberantasan korupsi, pengawasan program prioritas pemerintah, pengawasan harga pangan dan kebutuhan pokok serta penyerapan aspirasi masyarakat.

Vox Politica berharap hasil survei tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan partai politik. Temuan survei juga diharapkan mendorong peningkatan kinerja, integritas, efektivitas program serta fungsi pengawasan.* (tm/dh)

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Intip LHKPN Wisnu Hani Eks Kalapas Cibinong: Punya 5 Rumah Cuan Miliaran Usai Dinonaktifkan

Burhanuddin menyebut Nusron memiliki sejumlah "kartu politik" yang menurutnya membuat posisi politik Nusron cukup kuat.

"Sebenarnya Pak Nusron Wahid punya banyak kartu, bukan hanya dari Golkar, kita tahu beliau Sekretaris TKN Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran dan punya akses langsung kepada Pak Prabowo," kata Burhanuddin dikutip, Senin (28/9/2026).

Menurut Burhanuddin, posisi Nusron tidak hanya terkait dengan Partai Golkar. Dia juga menyebut Nusron memiliki kedekatan personal serta merepresentasikan kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

"Beliau tidak hanya mengandalkan kedekatan berdasarkan dari pintu masuk Partai Golkar, tetapi juga punya banyak semacam kartu truf, termasuk bukan hanya kedekatan personal, tapi juga beliau representasi politisi Nahdlatul Ulama (NU)," ujarnya.

Burhanuddin kemudian menilai berbagai jejaring tersebut sebagai faktor yang menurut pandangannya dapat memengaruhi posisi tawar Nusron dalam situasi pemeriksaan KPK. Pernyataan tersebut merupakan analisis pribadi Burhanuddin dan bukan kesimpulan KPK mengenai alasan belum diperiksanya Nusron.

KPK Masih Kumpulkan Alat Bukti

Sementara itu, KPK menyatakan penyidikan kasus dugaan suap tersebut masih berjalan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mencari alat bukti.

"Terkait dengan perkembangan penyidikan perkara ini, mari kita sama-sama tunggu. Saat ini penyidik masih fokus untuk melakukan kegiatan penggeledahan," kata Budi.

Menurut Budi, hasil penggeledahan akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan saksi maupun pihak lain yang perlu dipanggil untuk memberikan keterangan.

"Semua bergantung pada kebutuhan penyidikan, bergantung pada alat bukti yang ditemukan, yang kemudian nanti butuh untuk dikonfirmasi, butuh untuk dijelaskan oleh pihak-pihak yang diduga mengetahui terkait dengan materi yang sedang dilakukan penyidikan tersebut," ujarnya.

KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, tetapi tidak menggeledah ruangan Nusron.

Nusron Hormati Proses Hukum

Nusron sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK. Dia juga menyatakan siap mengikuti serta membantu tahapan penanganan perkara apabila diperlukan.

"Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini," kata Nusron pada 18 September 2026.

Nusron juga mengaku belum mengetahui secara rinci duduk perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.

KPK sebelumnya menetapkan delapan tersangka dalam kasus tersebut, termasuk pejabat di lingkungan ATR/BPN, pihak PT Summarecon serta sejumlah pihak swasta. Empat di antaranya disebut KPK sebagai pihak yang memiliki hubungan dengan Nusron Wahid.

Hingga berita ini ditulis, KPK belum menjelaskan apakah Nusron akan dipanggil dalam waktu dekat. Lembaga antirasuah tersebut menegaskan pemanggilan saksi maupun pihak lain dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan dan kecukupan alat bukti.* (tm/dh)

Harga smartphone yang mengalami perubahan membuat calon pembeli perlu memperhatikan spesifikasi dan kebutuhan sebelum menentukan pilihan. Sejumlah perangkat lama yang harganya sudah turun juga masih menarik untuk dipertimbangkan.

Baca Juga:

• Lepas Jalan Santai World Rabies Day, Pemko Medan Siap All Out Garansi Sumut Bebas Rabies 2030

1. Realme P4 Lite

Realme P4 Lite mengandalkan baterai berkapasitas 7.000 mAh. Ponsel ini menggunakan layar IPS LCD HD Plus dengan refresh rate 120 Hz.

Performa ditopang chipset Unisoc T7250 dengan konfigurasi RAM 4 GB dan penyimpanan 64 GB. Untuk kamera, tersedia kamera utama 13 MP dan kamera depan 5 MP.

Fitur lainnya meliputi NFC, fingerprint di sisi perangkat, sertifikasi IP64 serta speaker dengan mode Ultra Volume 300 persen.

2. Infinix Smart 20

Infinix Smart 20 membawa layar IPS LCD 6,78 inci dengan refresh rate 120 Hz. Ponsel ini menggunakan chipset MediaTek Helio G81 Ultimate dan RAM 4 GB.

Penyimpanan internal tersedia dalam pilihan 64 GB dan 128 GB. Kamera utama dan kamera depan masing-masing beresolusi 8 MP.

Sementara itu, baterai 5.200 mAh didukung pengisian 15W.

3. Itel S25

Itel S25 menawarkan layar Super AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz.

Perangkat ini menggunakan Unisoc Tiger T620, RAM 8 GB serta penyimpanan 128 GB. Kamera belakangnya beresolusi 50 MP, sedangkan kamera depan mencapai 32 MP.

Baterai berkapasitas 5.000 mAh dan mendukung pengisian cepat 18W.

4. Nubia A57

Nubia A57 menggunakan layar IPS LCD HD Plus berukuran 6,75 inci dengan refresh rate 120 Hz. Perangkat ini ditenagai Unisoc T7250.

Pilihan memorinya terdiri dari RAM 4 GB dengan penyimpanan 64 GB atau 128 GB. Kamera utama beresolusi 13 MP dan kamera depan 8 MP.

Ponsel ini dibekali baterai 5.000 mAh dengan dukungan pengisian 22,5W.

5. Inoi A75 Elegance

Inoi A75 Elegance menjadi salah satu HP yang menarik karena mengalami penurunan harga. Saat pertama diluncurkan, perangkat ini berada di kisaran Rp2,2 juta dan kemudian turun hingga sekitar Rp1,5 juta.

Ponsel tersebut menggunakan layar IPS LCD 6,78 inci Full HD Plus 120 Hz dan chipset MediaTek Helio G99.

Pilihan RAM dan penyimpanannya mencapai 6/256 GB serta 8/512 GB. Kamera utama beresolusi 50 MP, kamera depan 24 MP, sementara baterainya 5.000 mAh dengan pengisian cepat 33W.

6. Villaon Hyper 100

Villaon Hyper 100 memiliki layar IPS LCD HD Plus 6,75 inci dengan refresh rate hingga 120 Hz.

Chipset yang digunakan adalah Unisoc T7250. Ponsel ini membawa RAM fisik 6 GB LPDDR4X yang bisa diperluas dengan fitur RAM expansion.

Penyimpanan internalnya 128 GB dan masih mendukung kartu microSD. Kamera utama beresolusi 13 MP dan kamera depan 5 MP.

Baterai berkapasitas 5.000 mAh didukung pengisian 18W. Dari sisi desain, ketebalannya sekitar 7,5 mm dan sudah memiliki sertifikasi IP64.

7. Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A07 membawa layar 6,7 inci HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Ponsel ini ditenagai MediaTek Helio G99.

Kapasitas RAM tersedia mulai 4 GB hingga 8 GB, dengan pilihan penyimpanan 64 GB, 128 GB dan 256 GB. Memori juga dapat diperluas menggunakan microSD.

Kamera belakangnya menggunakan sensor utama 50 MP, sedangkan kamera depan 8 MP. Baterai 5.000 mAh mendukung pengisian 25W.

Samsung juga menawarkan dukungan pembaruan perangkat lunak hingga enam tahun.

8. Poco C75

Poco C75 memiliki layar IPS LCD berukuran hampir 7 inci dengan refresh rate 120 Hz.

Perangkat ini memakai MediaTek Helio G81 Ultra dengan RAM hingga 8 GB dan penyimpanan internal 256 GB.

Untuk fotografi, tersedia kamera utama 50 MP. Sementara kapasitas baterainya mencapai 5.160 mAh dengan pengisian 18W.

9. Tecno Spark 40

Tecno Spark 40 mengusung layar 6,67 inci HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Performa perangkat didukung chipset MediaTek Helio G91.

RAM tersedia hingga 8 GB dan penyimpanan internal mencapai 256 GB. Kamera utama memiliki resolusi 50 MP dan kamera depan 8 MP.

Sektor baterai menjadi salah satu bagian yang ditawarkan dengan kapasitas 5.200 mAh serta pengisian cepat 45W.

10. Redmi A7 Pro

Redmi A7 Pro menjadi pilihan terakhir dalam daftar ini. Smartphone tersebut membawa layar IPS LCD HD Plus berukuran hampir 7 inci dengan refresh rate 120 Hz.

Untuk performa, perangkat menggunakan Unisoc T250. Baterainya berkapasitas 6.000 mAh dengan pengisian 15W.

Kamera utama beresolusi 13 MP dengan dukungan AI, sedangkan kamera depannya 8 MP.

Dengan beragam pilihan tersebut, HP Rp1 jutaan pada akhir 2026 menawarkan spesifikasi yang cukup beragam. Calon pembeli tetap perlu menyesuaikan pilihan dengan kebutuhan, mulai dari kapasitas baterai, performa, kamera hingga kapasitas penyimpanan.* (dw/dh)

Tiga terdakwa yang mengajukan banding yakni Dante Sinaga selaku Senior Executive Vice President (SEVP) Pengembangan Usaha PT Inalum 2019, Joko Susilo selaku Kepala Departemen Sales dan Marketing PT Inalum 2019, serta Oggy Achmad Kosasi yang menjabat Direktur Pelaksana PT Inalum periode 2019-2021.

Baca Juga:

• RUU Perampasan Aset Dikebut, Pengamat: Kualitas UU Tak Hanya Diukur dari Kecepatan Pengesahan

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan, upaya hukum banding diajukan melalui kuasa hukum masing-masing terdakwa pada 17 dan 18 September 2026.

"Pembanding Dante Sinaga, Joko Susilo, Oggy Achmad Kosasi dan terbanding jaksa Ichan Aulia Batubara," demikian tercantum dalam data SIPP PN Medan, dikutip Senin (28/9/2026).

Vonis 7 Tahun Penjara

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Dante Sinaga, Joko Susilo dan Oggy Achmad Kosasi.

Selain pidana penjara, ketiganya masing-masing dijatuhi denda Rp500 juta dengan subsider 140 hari kurungan.

Sementara itu, Djoko Sutrisno dijatuhi hukuman lebih berat, yakni 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider 150 hari kurungan.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara tersebut berkaitan dengan penjualan aluminium alloy PT Inalum selama periode 2018-2024. Kerugian keuangan negara dalam perkara itu disebut mencapai lebih dari Rp141 miliar.

Selain pidana penjara dan denda, Djoko Sutrisno juga dibebankan membayar uang pengganti lebih dari Rp141 miliar.

Majelis hakim menetapkan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap dan uang pengganti tidak dibayarkan, harta milik terdakwa dapat disita dan dirampas oleh jaksa untuk menutupi kerugian negara.

Dengan diajukannya banding, putusan terhadap tiga eks pejabat Inalum dan Djoko Sutrisno selanjutnya akan diperiksa pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi.* (km/dh)

Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon. Dalam permohonannya, mereka meminta MK menguji pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden.

Baca Juga:

• Bedah Gugatan Pendidikan Gibran di MK, Gatot Nurmantyo Yakini Ditolak: Hakim Masih Lihat Sinyal Istana

Denny menyebut norma tersebut sebagai dugaan "pasal penyelundupan". Menurut dia, ketentuan serupa tidak ditemukan dalam aturan untuk Pilpres 2009, 2014 dan 2019.

"Di situ disebutkan bahwa ini pasal yang menyelundup atau penyelundupan," kata Denny dalam persidangan.

Pemohon juga mempersoalkan proses penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan ijazah Gibran yang disebut berlangsung kurang dari 24 jam pada 26 Agustus 2019.

Kuasa hukum pemohon Bambang Widjojanto mengatakan pihaknya belum memperoleh dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut. Pemohon meminta MK membuka ruang pembuktian secara transparan untuk menguji pemenuhan syarat pendidikan Gibran.

Denny juga mendalilkan informasi mengenai syarat pendidikan Gibran sempat tidak diberikan kepada publik. Menurutnya, pihak pemohon telah menempuh sejumlah jalur hukum dan kelembagaan sebelum mengajukan perkara ke MK.

"Maka Mahkamah dalam hal ini adalah sebagai harapan terakhir, court of last resort. Supaya kemudian kita tidak menjadi proses keadilan yang tertolak, denial of justice," ujar Denny.

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan dokumen persyaratan Gibran pada Pemilu 2024 telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat.

KPU menyatakan verifikasi dokumen pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilakukan pada 28 Oktober 2023. KPU juga merujuk Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 mengenai legalisasi ijazah luar negeri serta PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam menjelaskan dasar administrasi persyaratan pendidikan.

Menurut KPU, surat keterangan penyetaraan merupakan dokumen yang menerangkan bahwa ijazah atau sertifikat pendidikan dari luar negeri setara dengan ijazah di Indonesia. Karena itu, KPU menyatakan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran dapat digunakan dalam proses verifikasi persyaratan.

Dalam persidangan 23 September 2026, Ketua KPU Mochammad Afifuddin juga menjawab pertanyaan hakim mengenai Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Afifuddin mengakui norma mengenai pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah tersebut belum pernah diatur dalam Pilpres sebelum 2024. Namun, KPU menjelaskan ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan juga digunakan dalam aturan Pilkada.

Hakim Konstitusi Saldi Isra kemudian menyoroti apakah ketentuan tersebut pernah terdapat dalam PKPU pada pemilihan presiden lima tahun sebelumnya, yakni Pilpres 2019. Pertanyaan itu muncul untuk memperjelas konteks kemunculan norma yang kini dipersoalkan pemohon.

Dalam eksepsinya, KPU juga mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa perkara tersebut. KPU berpandangan permohonan pemohon berkaitan dengan sengketa proses pencalonan, sedangkan kewenangan MK dalam perkara PHPU adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. MK sendiri mencatat sidang 23 September 2026 sebagai pemeriksaan persidangan dengan agenda penyampaian jawaban KPU, keterangan pihak terkait dan Bawaslu.

Hingga saat ini, MK belum menjatuhkan putusan mengenai pokok permohonan tersebut. Dalil pemohon, jawaban KPU, serta kewenangan MK untuk memeriksa perkara masih menjadi bagian dari proses persidangan.* (k/dh)