MEDAN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan secara resmi melaporkan Wali Kota Medan dan Bupati Deli Serdang ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara terkait dugaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan dan rehabilitasi sejumlah gedung milik institusi kepolisian dan kejaksaan.

Laporan tersebut disampaikan pada Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Perusahaan Gunakan CSR untuk Lindungi Pekerja Informal Lewat BPJS Ketenagakerjaan

LBH Medan menyebut laporan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Sebagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, LBH Medan menilai perlu memastikan penggunaan anggaran publik berjalan sesuai prinsip pemerintahan yang baik.

Dalam laporannya, LBH Medan menyoroti penggunaan APBD yang dinilai perlu dikaji karena berkaitan dengan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas milik institusi vertikal seperti kepolisian dan kejaksaan.

LBH Medan menegaskan bahwa APBD merupakan uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta membiayai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun LBH Medan, Pemerintah Kota Medan diduga telah melaksanakan proyek rehabilitasi Gedung Polrestabes Medan pada 2025 dengan nilai pagu anggaran sekitar Rp6,4 miliar yang bersumber dari APBD Kota Medan.

Proyek tersebut tercatat dengan kode lelang 10002791800 dan dilaksanakan pada 7 Mei hingga 2 Juni 2025.

Selain itu, LBH Medan juga menemukan adanya rencana rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan melalui tender kedua dengan nomor lelang 10009473600 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp4.999.060.000 yang juga berasal dari APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025.

LBH Medan juga menyoroti rencana penggunaan anggaran sekitar Rp1,9 miliar untuk pembangunan atau rehabilitasi gedung Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut disebut tercantum dalam daftar kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.

Selain Pemerintah Kota Medan, LBH Medan turut melaporkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terkait dugaan alokasi APBD sebesar Rp1,5 miliar untuk rehabilitasi gedung barang bukti Polrestabes Medan.

Menurut LBH Medan, gedung tersebut berada di wilayah administratif Kota Medan, sehingga pihaknya mempertanyakan dasar penggunaan APBD Kabupaten Deli Serdang untuk kegiatan tersebut.

LBH Medan menilai penggunaan APBD untuk rehabilitasi gedung institusi kepolisian dan kejaksaan perlu dikaji karena kedua lembaga tersebut telah memiliki anggaran melalui APBN.

Dalam laporannya, LBH Medan menyebut Polri dan Kejaksaan telah memperoleh alokasi anggaran negara yang besar sehingga mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran daerah untuk membiayai sarana dan prasarana milik institusi vertikal.

LBH Medan juga menilai kebijakan tersebut perlu dilihat dari sisi prioritas pembangunan daerah.

Menurut mereka, masih terdapat berbagai persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian, seperti kerusakan jalan, banjir, kemacetan, pengelolaan sampah, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

LBH Medan menduga penggunaan APBD tersebut berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kewenangan dan meminta Ombudsman melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kedatangan LBH Medan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Herdensi.

Ombudsman menerima dokumen laporan yang disampaikan LBH Medan dan memberikan tanda terima kepada pihak pelapor.

Herdensi mengatakan pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan tersebut untuk menentukan apakah terdapat unsur administrasi yang dapat ditindaklanjuti.

"Kami masih mempelajari laporan tersebut. Nanti akan kami telaah apakah memenuhi unsur administrasi. Jika memenuhi, tentu akan dilakukan proses lebih lanjut, termasuk memanggil pihak-pihak yang terkait," ujar Herdensi.

Hingga saat ini, Ombudsman Sumatera Utara belum memastikan apakah dugaan yang disampaikan LBH Medan memenuhi unsur maladministrasi maupun pelanggaran administrasi pemerintahan.

Proses telaah Ombudsman akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap laporan tersebut.* (omb/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari bertambahnya gedung, jalan, maupun investasi.

Menurutnya, pembangunan harus mampu memberikan perlindungan dan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, termasuk pekerja sektor informal yang selama ini belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca Juga:

• Dilaporkan LBH Medan ke Ombudsman Soal APBD untuk Rehabilitasi Gedung Polri, Ini Respons Pemkab Deli Serdang

Kegiatan tersebut berlangsung di D'Heritage Balai Kota Medan, Rabu (8/7/2026), dan turut dihadiri Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota Jefri Iswanto, Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Ramaddan, serta para pimpinan perusahaan, BUMN, dan BUMD.

Rico mengatakan, pekerja sektor formal pada umumnya sudah mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, masih banyak pekerja informal yang belum memiliki perlindungan serupa, seperti pengemudi becak, pengemudi ojek online, nelayan, asisten rumah tangga, sopir, hingga pelaku UMKM.

Padahal, kata Rico, kelompok pekerja tersebut memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian Kota Medan.

"Setiap perusahaan yang kita bangun harus memberikan dampak bagi masyarakat, tidak hanya kepada pekerja di perusahaan itu sendiri. Kita semua saling terhubung. Ada pegawai yang berangkat kerja menggunakan ojek online, ada masyarakat yang mengonsumsi hasil tangkapan nelayan. Karena itu, pekerja formal dan informal harus berjalan beriringan," ujar Rico Waas.

Untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Rico mengajak perusahaan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu mendaftarkan pekerja sektor informal sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya bentuk dukungan kepada pemerintah, tetapi juga wujud kepedulian dunia usaha terhadap masyarakat yang rentan menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pencari nafkah.

"Manfaat BPJS Ketenagakerjaan telah dirasakan langsung oleh Pemerintah Kota Medan. Misalnya santunan bagi peserta yang meninggal dunia maupun mengalami kecelakaan kerja, termasuk jaminan pendidikan bagi anak peserta. Karena itu, saya berharap manfaat tersebut juga dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang selama ini belum terlindungi," ungkapnya.

Rico menjelaskan, Pemerintah Kota Medan saat ini telah mengalokasikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja rentan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun, jumlah tersebut masih belum mencakup seluruh pekerja yang membutuhkan perlindungan.

Karena itu, ia menilai kolaborasi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha menjadi langkah penting untuk mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jamsostek di Kota Medan.

Di akhir sambutannya, Rico menegaskan komitmen Pemko Medan untuk menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang sehat, profesional, serta tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja.

"Mari kita bangun Kota Medan dengan profesionalisme. Pemerintah akan terus mendorong iklim usaha yang baik, sementara perusahaan juga diharapkan ikut mengambil peran dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh pekerja," tutupnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Ramaddan mengatakan Pemko Medan terus menindaklanjuti program pemerintah pusat terkait Universal Coverage Jamsostek dengan memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ia menyebutkan, pada 2026 Kota Medan menargetkan sekitar 60.000 hingga 70.000 pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, masuk dalam cakupan UCJ.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.851 pekerja rentan telah mendapatkan pembiayaan melalui APBD Kota Medan.

"Selebihnya kami mendorong kolaborasi dengan dunia usaha. Hari ini kami mengumpulkan perusahaan-perusahaan kategori Platinum agar dapat berpartisipasi melalui program CSR untuk melindungi pekerja di ekosistem usahanya maupun masyarakat di sekitar perusahaan," ujar Ramaddan.

Selain menggandeng perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan juga mendorong masyarakat untuk ikut membantu pekerja informal di lingkungan sekitar agar mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Ramaddan menjelaskan, pekerja yang terdaftar nantinya akan memperoleh manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Sasaran program tersebut mencakup pengemudi ojek online, nelayan, asisten rumah tangga, sopir, serta berbagai pekerja informal lainnya yang belum memiliki penghasilan tetap dan belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Pemko Medan berharap semakin banyak pekerja yang mendapatkan perlindungan sehingga pembangunan kota dapat berjalan lebih inklusif dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga.* (ad)

DELI SERDANG – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merespons laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan yang mengadukan Bupati Deli Serdang ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara terkait dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan anggaran daerah.

Laporan tersebut berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang mengalokasikan anggaran bersumber dari APBD untuk rehabilitasi gedung institusi Polri.

Baca Juga:

• Bapenda Sumut Tegaskan Tak Ada Larangan Beli BBM Subsidi bagi Penunggak Pajak Kendaraan

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfostan) Deli Serdang, Sandra Situmorang, mengatakan pihaknya masih menunggu proses dari Ombudsman terkait laporan yang disampaikan LBH Medan.

"Sekarang kita tunggu saja surat dari Ombudsman. Itu ada aturannya (ada regulasi yang memperbolehkan). Setelah laporan Ombudsman masuk (dibuat LBH) kan nggak serta merta itu menjadi laporan. Mereka kan verifikasi dulu," ujar Sandra, Rabu (8/7/2026).

Sebelumnya, LBH Medan menilai penggunaan anggaran APBD untuk merehabilitasi gedung institusi Polri tidak sesuai dengan prioritas utama masyarakat.

Menurut LBH Medan, anggaran pemerintah daerah seharusnya lebih difokuskan untuk kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan yang hingga kini masih menjadi keluhan warga.

Selain Bupati Deli Serdang, LBH Medan juga melaporkan Wali Kota Medan atas kebijakan serupa yang dilakukan pada tahun 2025 dan 2026.

Inspektur Kabupaten Deli Serdang, Edwin Nasution, menjelaskan bahwa pemberian hibah kepada instansi vertikal diperbolehkan berdasarkan regulasi yang berlaku.

Ia menyebut ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020.

Menurut Edwin, kritik yang disampaikan LBH Medan merupakan bagian dari kontrol masyarakat.

Namun, ia menegaskan bahwa penentuan prioritas pembangunan pemerintah daerah mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

"Prioritas menurut LBH beda sama prioritas menurut dokumen perencanaan pembangunan. Apa yang dilakukan itu sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan," kata Edwin.

Ia menilai setiap kebijakan pembangunan memiliki dasar perencanaan dan pertimbangan sesuai kebutuhan pemerintahan daerah.

Sebelum laporan ke Ombudsman mencuat, Bupati Deli Serdang dr. Asri Ludin Tambunan atau yang akrab disapa Aci sempat menjadi perhatian publik setelah pernyataannya terkait jalan rusak viral di media sosial.

Dalam sebuah wawancara dengan awak media, Asri Ludin Tambunan sempat menyinggung soal kewajiban masyarakat dalam membayar pajak ketika menjawab pertanyaan mengenai penanganan jalan rusak.

Pernyataan tersebut kemudian menuai berbagai tanggapan dari masyarakat dan ramai dibahas oleh sejumlah konten kreator lokal maupun nasional.

Dalam pernyataannya, Bupati Deli Serdang menyebut perbaikan jalan akan diprioritaskan pada wilayah yang memiliki kontribusi pajak lebih besar.

Polemik tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan publik mengenai prioritas pembangunan daerah, pelayanan masyarakat, serta penggunaan anggaran pemerintah.

Hingga kini, Pemkab Deli Serdang masih menunggu proses verifikasi dari Ombudsman terkait laporan yang diajukan LBH Medan.

Sementara itu, pemerintah daerah menegaskan seluruh kebijakan anggaran yang dilakukan telah mengacu pada aturan dan dokumen perencanaan pembangunan.* (tm/ad)

LANGKAT – Misteri mengenai 55 lempengan logam berwarna putih yang disebut-sebut sebagai platinum dan diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim memasuki babak baru.

Dua warga asal Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Suharno dan Sutomo, mengaku sebagai pemilik logam tersebut.

Baca Juga:

• KPK Boyong Tiga Koper dari Disdik Langkat, Penyidikan Kasus OTT Bupati Kian Meluas

Pengakuan tersebut disampaikan saat keduanya ditemui advokat Mas'ud SH MH di Kecamatan Hamparan Perak, Selasa (7/7/2026).

Menurut Suharno, dirinya bersama Sutomo merupakan pihak yang mengantarkan 55 batang lempengan logam tersebut ke rumah dinas Bupati Langkat beberapa hari sebelum OTT KPK berlangsung.

Ia menjelaskan, pengiriman dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama sebanyak lima batang logam dikirim sebagai sampel.

Setelah mendapat respons, mereka kembali membawa 50 batang lainnya pada Senin, 29 Juni 2026.

"Lima batang sudah kami antar lebih dulu sebagai sampel. Setelah itu diminta lagi kalau ada lebih banyak, maka kami antar 50 batang," ujar Suharno.

Suharno mengatakan seluruh lempengan logam tersebut dikemas dalam kardus.

Menurutnya, logam itu terdiri atas lima jenis berbeda dengan kode dan spesifikasi yang tidak sama.

Sutomo menambahkan, sebagian logam tersebut memiliki kode 16 Angstrom dan 30 Angstrom.

Namun, keduanya mengaku belum mengetahui secara pasti kandungan maupun nilai sebenarnya dari material tersebut.

"Kami belum tahu apakah barang itu benar-benar bernilai tinggi atau tidak. Untuk mengujinya membutuhkan biaya besar, sehingga kami berharap bisa dibantu," kata Suharno.

Keduanya menegaskan bahwa tujuan membawa logam tersebut bukan untuk diberikan kepada Syah Afandin, melainkan meminta bantuan agar kandungan material itu dapat diperiksa melalui uji laboratorium.

Menurut Suharno, setelah logam tersebut tiba di rumah dinas Bupati Langkat, Syah Afandin meminta ajudannya memasukkan kardus berisi lempengan logam tersebut ke dalam mobil dinas.

"Setelah kami antar, ajudan beliau diperintahkan memasukkannya ke mobil. Kami tidak pernah menyangka tiga hari kemudian terjadi OTT," katanya.

OTT terhadap Syah Afandin diketahui berlangsung pada 2 Juli 2026 atau sekitar tiga hari setelah pengiriman logam tersebut.

Suharno menyebut hingga saat itu barang tersebut belum sempat dilakukan pemeriksaan kandungan.

Mengaku Lama Mengenal Syah Afandin

Suharno mengungkapkan dirinya telah lama mengenal Syah Afandin.

Hubungan tersebut bermula saat keduanya sama-sama aktif dalam kegiatan politik dan kepanitiaan pemekaran Kabupaten Teluk Aru.

"Kami sama-sama orang Berandan. Saya pernah membantu beliau ketika masuk PAN dan sama-sama aktif dalam kepanitiaan pemekaran Teluk Aru," ujarnya.

Suharno dan Sutomo mengaku baru mengetahui bahwa logam yang mereka titipkan ikut diamankan KPK setelah melihat pemberitaan di media sosial.

"Saya kaget. Bahkan istri saya yang pertama kali memberi tahu kalau barang itu disebut sebagai barang bukti OTT," kata Suharno.

Keduanya juga menyatakan tidak mengetahui mengenai adanya uang tunai maupun mata uang asing yang disebut turut diamankan dalam operasi tersebut.

"Kalau soal uang, kami sama sekali tidak tahu. Yang kami serahkan hanya lempengan logam itu," tegas Suharno.

Siap Beri Keterangan kepada Penyidik KPK

Suharno dan Sutomo menyatakan siap hadir apabila dipanggil penyidik KPK untuk memberikan keterangan terkait kepemilikan dan tujuan pengiriman logam tersebut.

"Kami siap hadir apabila dipanggil. Apa yang kami sampaikan adalah fakta yang kami alami sendiri," ujar Sutomo.

Dengan mata berkaca-kaca, Suharno kembali menegaskan bahwa dirinya siap mempertanggungjawabkan seluruh keterangannya di hadapan penegak hukum.

"Demi Allah, begitulah kejadian yang sebenarnya. Barang itu hanyalah amanah yang kami titipkan untuk diperiksa kandungannya," katanya.

Hingga kini, berdasarkan keterangan kedua warga tersebut, 55 batang logam itu belum pernah menjalani uji laboratorium sehingga kandungan maupun nilai ekonominya belum dapat dipastikan.

"Kami sendiri belum tahu apakah benar itu platinum atau bukan, karena belum pernah diuji," ujar Suharno.

Pengakuan Suharno dan Sutomo menjadi informasi baru terkait asal-usul 55 batang logam yang sebelumnya disebut KPK sebagai salah satu barang yang diamankan dalam OTT terhadap Bupati Langkat.

Namun, keterangan tersebut masih berupa klaim yang harus dibuktikan melalui proses penyidikan.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari KPK yang mengonfirmasi maupun membantah pengakuan kedua warga tersebut.

Hasil pemeriksaan penyidik nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan status dan keterkaitan barang tersebut dalam perkara yang sedang ditangani.* (ad)

PEMATANGSIANTAR – Warga Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, digemparkan oleh dugaan pembunuhan yang menewaskan seorang perempuan lanjut usia bernama Barinim boru Sirait (85), Rabu (8/7/2026).

Korban diduga meninggal akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh putri kandungnya sendiri, Minar Ambarita (50), di rumah yang selama ini mereka tempati bersama.

Baca Juga:

• Mobil Mewah Bupati Kuansing Disita KPK di Pematangsiantar, Pemko Angkat Bicara

Saat mengetuk pintu rumah, warga tersebut bertemu dengan Minar.

Namun, saksi melihat adanya bercak darah di tangan perempuan tersebut sehingga menimbulkan kecurigaan.

Saksi kemudian menanyakan asal darah tersebut. Di luar dugaan, Minar disebut mengaku telah membunuh ibunya.

Mendengar pengakuan itu, saksi meminta Minar kembali masuk ke dalam rumah, kemudian segera melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat.

Ketika saksi bersama ketua RT kembali ke lokasi, mereka menemukan Barinim sudah tergeletak di lantai rumah dalam kondisi bersimbah darah.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berdatangan.

Tidak lama kemudian, personel kepolisian tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengevakuasi korban ke RSUD dr. Djasamen Saragih, serta mengamankan Minar sebagai terduga pelaku.

Sejumlah warga sekitar menyebut Minar selama ini diduga mengalami gangguan kejiwaan dan rutin mengonsumsi obat dari rumah sakit.

Meski demikian, warga mengatakan Minar tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya.

Seorang tetangga bermarga Ambarita mengatakan korban dan putrinya selama ini tinggal berdua di rumah tersebut.

Anak-anak korban lainnya diketahui sudah merantau ke luar kota.

"Mereka tinggal berdua di rumah. Anak-anak korban yang lain sudah merantau ke luar kota. Korban sehari-hari menenun ulos, sedangkan putrinya tidak menikah," ujar seorang tetangga bermarga Ambarita.

Ia juga mengaku sempat mendengar suara teriakan dari rumah korban sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.

Namun, suara tersebut tidak menimbulkan kecurigaan karena Minar disebut memang sering berteriak atau menangis di dalam rumah.

"Kami kira pelaku yang teriak seperti biasanya, jadi tidak kami curigai," katanya.

Kapolsek Siantar Timur, Iptu Edy Manalu, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara menyeluruh kronologi kejadian serta motif di balik dugaan pembunuhan tersebut.

Jenazah korban akan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi untuk menjalani proses autopsi sebagai bagian dari penyidikan.

Selain itu, polisi juga akan melibatkan ahli kejiwaan untuk memastikan kondisi psikologis Minar.

"Jika hasil pemeriksaan menyatakan pelaku benar mengalami gangguan jiwa, maka penanganan perkara akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Untuk sementara, pelaku ditempatkan di ruang isolasi rumah sakit," ujar Edy.

Dalam proses olah TKP, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut.

Barang bukti yang diamankan antara lain sebilah pisau dapur dan sebuah batu gilingan.

Hingga saat ini, polisi masih menunggu hasil autopsi serta pemeriksaan kejiwaan terhadap terduga pelaku untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Kasus tersebut masih dalam penanganan kepolisian dan menjadi perhatian warga Kota Pematangsiantar karena melibatkan hubungan antara ibu dan anak dalam peristiwa tragis tersebut.* (sp/ad)

BINJAI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai melalui Bidang Intelijen mengamankan terpidana perkara narkotika bernama Pho Sie Dong alias Sidong di area parkir Binjai Super Mall (BSM), Jalan Soekarno-Hatta Nomor 14, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Selasa (7/7/2026).

Setelah diamankan, Sidong langsung diserahkan kepada Bidang Tindak Pidana Umum Kejari Binjai untuk melengkapi administrasi pelaksanaan eksekusi sebelum dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai menggunakan mobil tahanan Kejaksaan.

Baca Juga:

• Mahasiswa Kepergok Isap Ganja di Rooftop Kos, Polisi Bongkar Dugaan Peredaran ke Rekan Kampus

Dalam putusan tersebut, Pho Sie Dong dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman.

"Dalam putusan tingkat pertama tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun serta denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama dua bulan," ucap Ronald, Rabu (8/7/2026).

Namun, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 9 Januari 2023 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai.

Dalam putusan banding tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Pengadilan Tinggi juga memerintahkan agar terdakwa dibebaskan serta memulihkan hak-haknya.

Tidak menerima putusan itu, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1922 K/Pid.Sus/2022 tanggal 15 Juni 2023, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan jaksa.

"Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa dan menyatakan Pho Sie Dong terbukti bersalah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman," katanya.

Dalam putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun serta denda sebesar Rp1 miliar.

Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan.

Kejaksaan Negeri Binjai menegaskan akan terus melaksanakan seluruh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, termasuk terhadap terpidana yang berupaya menghindari pelaksanaan hukuman.

"Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian hukum serta menegakkan wibawa penegakan hukum di wilayah Kota Binjai," ujarnya.

Kejari Binjai menyatakan komitmennya untuk terus menjalankan proses eksekusi sesuai ketentuan hukum sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang memberikan kepastian bagi masyarakat.* (mi/ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan hingga saat ini belum memiliki rencana menerapkan kebijakan yang melarang masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara, Sutan Tolang Lubis, menegaskan tidak ada arahan untuk menerapkan kebijakan seperti yang sempat menjadi pembahasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga:

• Rico Waas Ungkap Kendala Penanganan Banjir Belawan, Legalitas Lahan Jadi Persoalan Utama

Menurut Sutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini lebih mengedepankan pendekatan edukasi dan pemberian penghargaan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Salah satu program yang sedang dijalankan adalah Gebyar Pajak, yaitu program yang memberikan hadiah kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan melalui sistem undian secara berkala.

"Kita hingga saat ini masih fokus ke program Gebyar Pajak. Sudah berjalan satu triwulan. Saat ini masuk ke triwulan kedua. Tujuan program agar masyarakat lebih semangat, lebih sadar membayar kewajibannya tanpa terbebani. Kita siapkan reward setiap triwulannya," ucapnya.

Selain Gebyar Pajak, Bapenda Sumut juga membentuk tim khusus untuk menjalankan program Gerakan Sadar Pajak Kendaraan (GAS-KEN).

Melalui program tersebut, petugas akan turun langsung ke tengah masyarakat untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu.

Dalam pelaksanaannya, Bapenda menggandeng Unit Pelayanan Teknis (UPT), Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Bapenda kabupaten dan kota di seluruh Sumatera Utara.

"Agar lebih masif lagi kami kerja sama dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat lebih memiliki kesadaran terhadap pajak. Nantinya petugas kita akan melakukan sosialisasi di lapangan, bisa di jalanan, tempat-tempat umum, tempat keramaian, warung-warung sampai nanti ke rumah-rumah masyarakat," tutur Sutan.

Ia berharap melalui berbagai program tersebut tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan semakin meningkat.

Program itu juga diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak terlambat memenuhi kewajibannya.

"Nah, adanya program ini harapan kami agar masyarakat bisa menyadari terhadap pajak kendaraannya. Sekaligus untuk memeriksa apakah pajaknya sudah jatuh tempo, jika sudah jatuh tempo sebaiknya segera dibayar," katanya.

Sebelumnya, Bapenda Sumatera Utara menetapkan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 sebesar Rp1,81 triliun.

Target tersebut meningkat dibandingkan target tahun 2025 yang sebesar Rp1,74 triliun, dengan realisasi penerimaan mencapai Rp1,44 triliun.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap berbagai program sosialisasi dan pemberian insentif mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak sekaligus mendorong tercapainya target penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.* (mi/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Waas mengungkapkan sejumlah kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam upaya mengatasi banjir di kawasan Belawan.

Salah satu persoalan utama yang dinilai menghambat percepatan penanganan banjir adalah status kepemilikan atau legalitas lahan.

Baca Juga:

• Sambut Kunjungan Kerja DPRD Sumut, Bupati Fery Dorong Sinergi Nyata Percepat Pembangunan Labuhanbatu Selatan

Menurut Rico, banyak kawasan di Belawan berdiri di atas lahan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan.

Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, drainase, hingga fasilitas umum, sering mengalami hambatan.

"Sehingga pembangunan jalan, drainase maupun fasilitas umum sering terkendala. Sering kali pemerintah tidak bisa masuk karena tanahnya bukan milik pemerintah. Ini yang harus kita petakan dan benahi bersama," ujarnya.

Rico mencontohkan persoalan akses keluar jalan tol di Belawan yang sebelumnya belum memiliki kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab, apakah pemerintah, Pelindo, atau instansi lainnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sinkronisasi antarlembaga agar pembagian kewenangan pembangunan menjadi lebih jelas.

Karena itu, Pemerintah Kota Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan pemetaan terhadap status kepemilikan lahan di kawasan Belawan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak dalam pembangunan infrastruktur.

"Karena itu, Pemkot Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan memetakan status kepemilikan lahan agar pembagian tanggung jawab pembangunan menjadi jelas. Kita harus memiliki persepsi yang sama. Berapa persen lahan milik Pemkot, berapa persen milik Pelindo. Tidak perlu saling menyalahkan. Kalau itu lahan Pemkot, maka menjadi kewajiban kami membangun jalan, drainase hingga penyediaan air bersih," kata Rico.

Selain persoalan legalitas lahan, Rico juga menilai penataan kawasan permukiman menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi banjir rob yang selama ini terus melanda Belawan.

Ia menyinggung pengalaman relokasi warga ke Kampung Nelayan yang dinilai belum berjalan optimal.

Menurutnya, sebagian warga memilih kembali ke tempat tinggal semula, bahkan menjual rumah yang telah diberikan karena lokasi relokasi dianggap terlalu jauh dari sumber mata pencaharian.

"Relokasi harus disiapkan bersama pekerjaannya juga. Infrastruktur dibenahi secara bertahap. Dengan rob yang terus datang, kita harus memetakan solusi dengan benar," ujarnya.

Rico juga mengungkapkan bahwa desain pembangunan tanggul sebenarnya telah tersedia.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat sehingga diperlukan pendekatan yang lebih baik untuk mencari solusi bersama.

Dalam kesempatan itu, ia turut mengusulkan normalisasi Sungai Deli sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir di kawasan utara Kota Medan.

Menurut Rico, pembenahan Belawan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penataan kawasan kumuh, kata dia, perlu dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan aspek kemanusiaan tanpa mengabaikan penegakan aturan.

"Aturan harus ditegakkan, tetapi fasilitas juga harus kita siapkan. Kalau direlokasi, sekolah kita bantu, fasilitas kita siapkan. Yang penting bagaimana kita berbuat untuk manusia," katanya.

Ia menambahkan, kawasan yang telah direlokasi nantinya dapat dimanfaatkan sebagai daerah resapan air, ruang terbuka hijau, maupun fasilitas publik seperti perpustakaan.

Sementara itu, Ketua DPP Lembaga Masyarakat Belawan, Effendy, menyampaikan harapan masyarakat Kampung Nelayan Seberang yang hingga kini masih kerap terdampak banjir pasang.

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan kepastian terkait langkah penanganan yang sedang dipersiapkan bagi masyarakat di kawasan tersebut," ungkapnya.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencari solusi jangka panjang terhadap persoalan banjir rob yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan bagi kawasan Belawan.* (ad)

Kegiatan sosialisasi digelar di Kantor Camat Muara Sabak Barat dan dihadiri manajemen PT Permata Dalam Sawit, tim Human Resources Development (HRD), serta masyarakat dari Kelurahan Parit Culum I dan Parit Culum II.

Baca Juga:

• Tekan Pengangguran di Medan, Rico Waas Genjot Pelatihan dan Penempatan Pekerja Migran ke Luar Negeri

Tim HRD PT Permata Dalam Sawit, Eldy, mengatakan proses rekrutmen akan dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan mengacu pada standar operasional perusahaan (SOP).

"Proses rekrutmen akan dilakukan sesuai SOP perusahaan. Kami berupaya tetap profesional tanpa adanya intimidasi atau tekanan dari pihak mana pun," ujar Eldy.

Selain memprioritaskan masyarakat di dua kelurahan yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan, PT Permata Dalam Sawit juga membuka peluang bagi tenaga kerja lokal dari wilayah sekitar lainnya sesuai kebutuhan perusahaan.

Manajemen perusahaan menargetkan operasional pabrik mulai berjalan pada akhir November mendatang. Sementara itu, proses penerimaan tenaga kerja diperkirakan berlangsung selama kurang lebih satu bulan.

Perusahaan berharap seluruh tahapan seleksi, mulai dari administrasi hingga penetapan karyawan, dapat berjalan lancar sehingga kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi sesuai jadwal operasional.

Sementara itu, Camat Muara Sabak Barat, Vidi, mengapresiasi langkah PT Permata Dalam Sawit yang dinilai terbuka dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Menurutnya, kehadiran perusahaan di wilayah Muara Sabak Barat diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus membantu menekan angka pengangguran di daerah tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak perusahaan yang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal. Semoga keberadaan perusahaan ini dapat memberikan manfaat dan mengurangi angka pengangguran di Muara Sabak Barat," ujarnya.

Dengan dimulainya tahapan sosialisasi tersebut, masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan yang ditetapkan perusahaan.* (dh)

LABUSEL – Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan legislatif sebagai kunci utama dalam mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) VI di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• Harga Semen di Batu Bara Kian Menggila, Semen Tiga Roda Tembus Rp100 Ribu per Sak!!

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan M. Reza Pahlevi Nasution, jajaran pimpinan OPD Provinsi Sumatera Utara, staf ahli bupati, para asisten, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta para undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Fery menyampaikan apresiasi atas kehadiran rombongan DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda kedinasan, tetapi menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi, menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, sekaligus menyatukan langkah dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan selamat datang kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan wujud nyata komitmen dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten," ujar Bupati.

Fery menilai tantangan pembangunan saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.

Karena itu, ia menekankan perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan agar setiap kebijakan dan program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga memaparkan sejumlah program prioritas yang membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Program tersebut meliputi percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan sektor pertanian, pengembangan ekonomi kerakyatan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bupati berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian DPRD Provinsi Sumatera Utara sehingga memperoleh dukungan dalam bentuk kebijakan, penganggaran, maupun program pembangunan yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

"Kami percaya, melalui komunikasi yang intensif dan sinergi yang semakin kuat, berbagai tantangan pembangunan dapat kita selesaikan bersama. Dengan semangat kebersamaan, kita optimistis mampu mewujudkan Sumatera Utara yang maju, unggul, dan berkelanjutan, sekaligus menghadirkan Labuhanbatu Selatan yang semakin modern, maju, dan sejahtera," tegasnya.

Menutup sambutannya, Bupati Fery kembali menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara atas perhatian yang terus diberikan kepada masyarakat Labuhanbatu Selatan.

Ia berharap kunjungan kerja tersebut tidak hanya menghasilkan masukan dan rekomendasi strategis, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan pembangunan yang lebih cepat, merata, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.* (ad)

Hal tersebut disampaikan usai sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (7/7/2026), dengan agenda pemeriksaan saksi.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Smartboard Tebing Tinggi Ungkap Dugaan Aliran Rp600 Juta ke Kasatpol PP Sumut

"Hari ini seharusnya menjadi momen penting untuk mengonfrontasi keterangan dalam BAP Bahrun Walidin dengan keterangan saksi lain. Namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit," ujar Paulus.

Menurutnya, kehadiran Bahrun penting untuk mengklarifikasi sejumlah keterangan, termasuk dugaan aliran dana yang tercantum dalam berkas perkara.

"Kalau berbicara perkara korupsi, tentu yang dicari adalah follow the money. Karena itu kami berharap saksi dapat dihadirkan pada persidangan berikutnya," katanya.

Dalam persidangan, tim penasihat hukum juga menyerahkan sejumlah dokumen kepada majelis hakim. Dokumen tersebut meliputi Berita Acara Serah Terima (BAST), percakapan WhatsApp yang menurut pihaknya berkaitan dengan dugaan permintaan uang sebesar Rp600 juta, serta contoh tanda tangan dan paraf asli Bambang Ghiri Arianto.

Paulus menyebut dokumen-dokumen tersebut belum dapat dikonfirmasi secara langsung karena saksi yang dianggap mengetahui substansi persoalan tidak hadir di persidangan.

Selain itu, pihaknya kembali mempertanyakan keaslian tanda tangan Bambang Ghiri Arianto yang tercantum dalam sejumlah dokumen proyek pengadaan smartboard.

"Kami melihat ada perbedaan antara tanda tangan asli klien kami dengan yang terdapat dalam dokumen yang dipersoalkan. Hal itu juga kami temukan pada sejumlah dokumen lainnya, termasuk purchasing order," ujarnya.

Menurut Paulus, dugaan pemalsuan tanda tangan harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dengan menghadirkan alat bukti ilmiah, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium forensik dan keterangan ahli.

Ia juga mengingatkan bahwa penetapan tersangka harus mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti yang sah, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Paulus menilai kesalahan dalam menetapkan tersangka dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia dan mencederai rasa keadilan.

"Keadilan tidak boleh dibangun di atas asumsi. Keadilan harus dibangun di atas fakta, alat bukti yang sah, dan proses hukum yang jujur," tegasnya.

Dalam perkara ini, Bambang Ghiri Arianto didakwa bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Idam Khalid, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto, terkait dugaan korupsi proyek pengadaan smartboard pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024.

Hingga persidangan berlangsung, proses pembuktian masih terus berjalan di Pengadilan Tipikor Medan dan majelis hakim belum menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.* (dh)

Menurut Prabowo, kunjungan bersama ke salah satu situs warisan dunia tersebut memiliki makna penting dalam memperkuat hubungan historis dan budaya antara kedua negara.

Baca Juga:

• Modi Targetkan Restorasi Candi Prambanan Rampung Sebelum 2029, Siap Kembali Resmikan Bersama Prabowo

Prabowo menegaskan Candi Prambanan tidak hanya menjadi simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tetapi juga menjadi pengingat eratnya hubungan peradaban Indonesia dan India yang telah berlangsung selama lebih dari satu milenium.

"Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tetapi juga pengingat akan kuatnya hubungan peradaban yang telah terjalin antara Indonesia dan India selama lebih dari 1.000 tahun," katanya.

Ia mengatakan hubungan kedua negara selama ini tidak hanya dibangun melalui kerja sama politik, ekonomi, maupun pertahanan, tetapi juga bertumpu pada kesamaan nilai budaya, ilmu pengetahuan, serta warisan peradaban yang telah menghubungkan kedua bangsa sejak lama.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada PM Narendra Modi atas terealisasinya kerja sama konservasi dan restorasi Candi Prambanan antara Indonesia dan India.

Presiden turut mengucapkan terima kasih atas kunjungan kenegaraan Narendra Modi ke Indonesia yang berlangsung selama tiga hari. Menurutnya, pertemuan bilateral yang telah dilaksanakan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis bagi kedua negara.

"Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada PM Narendra Modi atas kunjungan kenegaraannya di Indonesia selama tiga hari," ucap Prabowo.

Ia berharap hubungan persahabatan Indonesia dan India semakin erat serta mampu melahirkan kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara dan masyarakatnya.

"Semoga persahabatan Indonesia dan India semakin kokoh, erat, dan terus menghasilkan kerja sama yang nyata serta saling menguntungkan bagi kedua negara dan rakyat," tutup Prabowo.* (d/dh)

Kepala Humas PN Jakarta Selatan, Halida Rahardhini, mengatakan permohonan praperadilan kedua telah didaftarkan sebelum majelis hakim membacakan putusan pada praperadilan pertama.

Baca Juga:

• Jelang Sidang Kasus Ijazah, Roy Suryo dan Dokter Tifa Klaim Alami Intimidasi

Menurut Halida, objek gugatan pada praperadilan pertama berbeda dengan permohonan yang akan disidangkan pekan ini. Sidang sebelumnya hanya menguji sah atau tidaknya tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik.

Sementara itu, praperadilan kedua akan menguji keabsahan penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dalam perkara yang sedang ditangani Polda Metro Jaya.

Ia menjelaskan, majelis hakim nantinya akan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap selama persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap permohonan tersebut.

Pada praperadilan pertama, hakim mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Roy Suryo tidak sah.

Namun demikian, sejumlah permohonan lain, termasuk rehabilitasi dan beberapa tuntutan tambahan, tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

"Dikabulkan itu perihal pernyataan penggeledahan, penangkapan, penahanan yang dinyatakan tidak sah. Itu tiga. Poin-poin lainnya tidak dikabulkan oleh hakim," kata Halida.

Sidang praperadilan kedua tersebut menjadi tahapan lanjutan dalam proses hukum yang tengah dihadapi Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran informasi mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.* (in/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Dokter Tifa dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun dan dikutip pada Rabu (8/7/2026).

Baca Juga:

• Hakim Kabulkan Sebagian Praperadilan Roy Suryo, Ini Alasan Penangkapan hingga Penahanan Dinyatakan Tak Sah

"Jadi yang jelas tuh ada orang yang sangat ketakutan akan sidang itu. Kalau kami kan siap. Bismillah, kita siap, sudah persiapkan segala macam," ujar Dokter Tifa.

Ia mengklaim terdapat berbagai bentuk teror dan intimidasi yang ditujukan kepada dirinya maupun Roy Suryo menjelang persidangan. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci bentuk maupun pihak yang diduga melakukan tindakan tersebut.

"Yang enggak siap itu yang bikin-bikin kayak gini. Bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan," katanya.

Selain membahas persidangan, Dokter Tifa juga mengajak masyarakat yang ingin memberikan dukungan untuk membeli maupun berdonasi melalui buku yang ditulisnya. Menurut dia, hasil penjualan buku selama ini menjadi sumber pendanaan berbagai aktivitas sosial yang dijalankannya.

Ia menilai proses persidangan akan berlangsung cukup panjang karena, menurut klaimnya, terdapat ratusan dokumen dan lebih dari seratus saksi yang akan diperiksa di persidangan.

Karena itu, ia mengajak masyarakat yang memiliki pandangan serupa untuk memberikan dukungan selama proses hukum berlangsung.

Diketahui, Dokter Tifa saat ini menjalani persidangan atas perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sementara itu, Roy Suryo sebelumnya mengajukan praperadilan terkait penetapan proses hukum terhadap dirinya.

Dalam putusan praperadilan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Roy Suryo tidak sah. Meski demikian, putusan praperadilan tidak serta-merta mengakhiri pokok perkara pidana yang sedang diproses.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak yang disebut dalam pernyataan Roy Suryo dan Dokter Tifa mengenai klaim adanya teror maupun intimidasi tersebut.* (in/dh)

Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal menyerahkan draf usulan reformasi regulasi perpajakan terhadap program jaminan sosial tenaga kerja. Menurutnya, dana JHT merupakan tabungan sosial milik pekerja sehingga tidak semestinya dikenakan pajak saat dicairkan.

Baca Juga:

• Di Tengah Polemik Pajak JHT, Purbaya dan Said Iqbal Akhirnya Bertemu

Said menilai kebijakan perpajakan terhadap JHT perlu dievaluasi agar lebih berpihak kepada pekerja. Ia mengajukan empat usulan utama kepada pemerintah.

Usulan pertama adalah membebaskan pajak pencairan JHT sehingga tarifnya menjadi 0 persen. Kedua, menghapus sistem tarif pajak progresif yang selama ini dikenakan saat pekerja mencairkan dana JHT.

Menurut Said, sistem pajak progresif dinilai memberatkan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari satu kali karena harus mencairkan dana JHT secara berulang.

"Ini tidak adil. Orang yang berkali-kali kehilangan pekerjaan justru berkali-kali dikenai pajak progresif," katanya.

Usulan ketiga, pemerintah diminta menaikkan batas minimal saldo JHT yang dikenakan pajak. Saat ini, berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2009, saldo JHT hingga Rp50 juta dikenakan tarif pajak final 0 persen, sedangkan saldo di atas angka tersebut dikenai tarif 5 persen.

Said berpendapat nilai batas tersebut sudah tidak lagi relevan karena ditetapkan lebih dari 15 tahun lalu dan belum menyesuaikan perkembangan inflasi maupun nilai ekonomi saat ini.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan perpajakan terhadap uang pesangon, dana pensiun, dan program jaminan sosial lainnya yang dinilai merupakan bentuk perlindungan negara kepada pekerja.

Said mengungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut positif seluruh masukan yang disampaikan. Namun, pemerintah masih akan melakukan kajian teknis untuk menghitung dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara sebelum mengambil keputusan.

"Saya menangkap semangat yang sangat positif. Pemerintah ingin mendengar aspirasi masyarakat, khususnya para pekerja. Memang belum ada keputusan final, tetapi saya melihat ada komitmen untuk melakukan evaluasi terhadap aturan yang ada," ujarnya.

Ia menambahkan, hasil pertemuan tersebut membuat rencana aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan Kantor Kementerian Keuangan yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (9/7/2026) resmi dibatalkan.

Meski demikian, Said menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses pembahasan hingga pemerintah menetapkan kebijakan yang dinilai memberikan keadilan bagi para pekerja.* (oz/dh)

Tim penyidik KPK keluar dari gedung Kantor Disdik Langkat di Jalan Kartini, Kecamatan Stabat, sekitar pukul 12.31 WIB. Sejumlah petugas tampak mengangkut tiga koper dan satu kardus dari dalam gedung sebelum memasukkannya ke kendaraan operasional.

Baca Juga:

• KPK Geledah Kantor Bupati, Disdik hingga PUTR Langkat, Buru Bukti Baru Kasus OTT Ondim

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Langkat, Wahyudiharto, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara rinci hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik.

"Dapat info saja tadi (soal penggeledahan), tapi saya belum ke lapangan," ujarnya.

Penggeledahan dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi hasil operasi tangkap tangan yang digelar pada awal Juli 2026.

Dalam perkara tersebut, Syah Afandin diduga menerima gratifikasi dengan total mencapai Rp3,5 miliar dari berbagai sumber. Selain itu, ia juga diduga menerima suap dari pihak swasta bernama Yaqub Abdhal Al Mu'arif yang merupakan tim suksesnya pada Pilkada 2024.

Usai kemenangan Syah Afandin dalam Pilkada, Yaqub disebut memperoleh sejumlah proyek pemerintah, di antaranya proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat senilai Rp9,5 miliar dan proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) senilai Rp748 juta.

Penyidik KPK menduga Syah Afandin meminta komitmen fee sebesar 10 persen dari proyek tersebut, dengan nilai sekitar Rp990 juta untuk proyek di Dinas Pendidikan dan Rp126,8 juta dari proyek Disperkim.

KPK mengungkapkan, hingga April 2026 Syah Afandin diduga telah menerima sekitar Rp800 juta dari Yaqub. Pada Juni 2026, ia kembali meminta uang sebesar Rp300 juta, namun diduga hanya menerima Rp100 juta.

Selain dugaan suap proyek, KPK juga mengungkap adanya dugaan gratifikasi yang bersumber dari praktik mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan, pengangkatan camat, penunjukan kepala sekolah SD dan SMP, hingga pengadaan seragam sekolah dasar.

Kasus tersebut masih terus dikembangkan penyidik KPK untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.* (ds/dh)

Kenaikan harga tersebut semakin menambah beban masyarakat yang sedang membangun maupun merenovasi rumah. Tidak hanya warga, para tukang bangunan dan pelaku usaha konstruksi juga mengaku terdampak karena biaya pembangunan terus meningkat, sementara daya beli masyarakat justru menurun.

Baca Juga:

• Universitas Paramadina Satukan Pakar Bahas Masa Depan Pembangunan Indonesia di Tengah Ancaman Krisis Iklim

Sejumlah warga di Kecamatan Tanjung Tiram mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan agar harga material bangunan dapat kembali stabil.

"Sekarang mau bangun rumah jadi berpikir dua kali. Harga semen sudah sampai seratus ribu per sak, sementara kebutuhan membangun rumah tidak hanya satu atau dua sak. Kalau begini terus, pembangunan rumah kami terpaksa ditunda," keluh seorang warga Tanjung Tiram.

Keluhan serupa juga datang dari kalangan tukang bangunan. Mereka mengaku pekerjaan mulai berkurang karena banyak pemilik rumah memilih menunda pembangunan hingga harga material kembali normal.

"Kalau harga terus naik, yang susah bukan hanya pemilik rumah, tetapi kami para tukang juga ikut terdampak. Banyak pekerjaan yang akhirnya ditunda karena biaya membengkak," ungkap salah seorang pekerja bangunan.

Masyarakat menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Mereka meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait segera melakukan pengawasan terhadap distribusi semen untuk memastikan tidak terjadi praktik penimbunan ataupun permainan harga yang dapat merugikan masyarakat.

Di media sosial, persoalan mahalnya harga semen juga mulai ramai diperbincangkan. Banyak warga mempertanyakan penyebab kenaikan harga yang terjadi dalam waktu relatif singkat. Bahkan muncul dugaan adanya gangguan distribusi maupun faktor lain yang menyebabkan pasokan di sejumlah daerah berkurang. Dugaan tersebut tentu masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak-pihak yang berwenang.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta instansi terkait segera melakukan pengecekan langsung ke distributor maupun agen penyalur semen. Transparansi mengenai kondisi stok dan rantai distribusi dinilai penting agar masyarakat tidak terus dihantui ketidakpastian.

Selain itu, aparat penegak hukum juga diharapkan melakukan pengawasan apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam distribusi barang kebutuhan pembangunan tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari distributor maupun pihak berwenang mengenai penyebab pasti kenaikan harga Semen Tiga Roda yang kini telah menyentuh angka Rp100.000 per sak di Kabupaten Batu Bara.

Masyarakat kini hanya berharap harga semen segera kembali normal sehingga pembangunan rumah, tempat usaha, maupun fasilitas lainnya dapat berjalan tanpa terbebani oleh lonjakan harga material yang terus meningkat.* (dh)

Dalam kunjungan tersebut, M. Nasir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Roby Irza, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia, Kepala Dinas Pengairan Aceh Erwin, Tim Khusus Gubernur Faisal Rizal, Kepala BBRMP Aceh Firdaus, serta sejumlah pejabat terkait.

Baca Juga:

• Sekda Aceh Dorong Sinergi Daerah Tekan Inflasi dan Percepat Digitalisasi Ekonomi

Dalam kesempatan itu, Plt Kadistanbun Aceh Azanuddin Kurnia melaporkan progres rehabilitasi sawah rusak ringan seluas 6.304 hektare telah mencapai sekitar 40 persen. Sementara rehabilitasi sawah kategori rusak sedang seluas 2.281 hektare telah mencapai 78 persen.

Secara keseluruhan, rehabilitasi sawah rusak ringan dan sedang yang ditangani melalui kolaborasi Kementerian Pertanian, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota telah menjangkau sekitar 40.988 hektare lahan pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Timur, Erwin Atlizar, mengatakan di lokasi peninjauan saat ini sedang dilakukan pengolahan lahan seluas sekitar 30 hektare yang ditargetkan segera memasuki masa tanam. Ia juga mengharapkan dukungan Pemerintah Aceh untuk mempercepat distribusi air dari Daerah Irigasi Jambo Aye guna mengairi sekitar 350 hektare sawah di Kecamatan Simpang Ulim dan Pantee Bidari.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Aceh langsung meminta Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS). Hasil koordinasi tersebut mendapat respons positif setelah BWS menyatakan siap mengambil langkah darurat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan air bagi lahan pertanian masyarakat.

M. Nasir mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian serta Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi Pusat yang terus membantu percepatan pemulihan sektor pertanian di Aceh. Menurutnya, pulihnya sektor pertanian dan perikanan akan menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi masyarakat pascabencana.

Ia menegaskan Pemerintah Aceh akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, penyuluh pertanian, kelompok tani, hingga unsur TNI agar seluruh program rehabilitasi dapat diselesaikan sesuai target.

"Kita berharap mayoritas sawah yang telah direhabilitasi sudah dapat ditanami pada Juli tahun ini," ujar M. Nasir.

Selain itu, Sekda Aceh juga meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terus mencari solusi terhadap sekitar 16.283 hektare sawah yang masuk kategori rusak berat agar dapat dipulihkan secara bertahap dan kembali produktif.

Sebelum meninjau lokasi rehabilitasi sawah, M. Nasir bersama rombongan juga mengecek kondisi jaringan irigasi di depan Kantor Camat Darul Falah. Ia meminta Dinas Pengairan Aceh bersama kontraktor pelaksana mempercepat penyelesaian pekerjaan sehingga pasokan air dapat segera mengalir dan petani bisa memulai musim tanam tanpa kendala.* (dh)

Komitmen tersebut disampaikan Modi saat menghadiri peresmian kerja sama konservasi dan restorasi Candi Prambanan di Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta, Rabu (8/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Angkat Kisah Ramayana di Prambanan, Perkuat Diplomasi Budaya Bersama PM India Modi

Dalam sambutannya, Modi menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok yang memiliki kemampuan menyusun strategi dan perencanaan dengan baik. Menurutnya, hal itu membuat proyek restorasi Candi Prambanan memiliki arah dan target yang jelas.

Modi juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berjanji kepada Presiden Prabowo untuk kembali berkunjung ke Indonesia ketika proses restorasi selesai dilaksanakan.

"Sahabat saya Presiden Prabowo membuat saya berjanji kepadanya bahwa kita akan menyelesaikan pekerjaan ini sebelum tahun 2029, dan saya perlu melakukan kunjungan kembali sekali lagi ke Indonesia untuk meresmikan Kompleks Candi Prambanan setelah restorasi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto bersama PM Narendra Modi secara resmi meluncurkan kerja sama konservasi dan restorasi Kompleks Candi Prambanan sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral Indonesia dan India di bidang pelestarian warisan budaya.

Prabowo mengatakan Candi Prambanan memiliki nilai sejarah dan budaya yang erat bagi kedua negara. Ia berharap kerja sama tersebut semakin memperkokoh hubungan persahabatan Indonesia dan India.

"Semoga persahabatan Indonesia dan India semakin kokoh, erat dan terus menghasilkan kerja sama yang nyata serta saling menguntungkan bagi kedua negara dan kedua rakyat negara," ujar Prabowo.

Kerja sama restorasi Candi Prambanan menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian kunjungan kenegaraan PM Narendra Modi ke Indonesia sekaligus menandai komitmen kedua negara dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya dunia.* (k/dh)

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa Candi Prambanan bukan sekadar bangunan bersejarah, tetapi juga menjadi simbol kejayaan peradaban Nusantara yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, seni, spiritualitas, dan nilai kemanusiaan.

Baca Juga:

• Prabowo Jemput PM Modi di Yogya, Langsung Terbang ke Prambanan untuk Resmikan Kerja Sama Budaya

Prabowo mengatakan, Candi Prambanan memiliki makna yang sangat penting bagi Indonesia maupun India. Menurutnya, kisah Ramayana yang terpahat di relief candi menjadi bukti eratnya hubungan peradaban kedua bangsa sejak masa lampau.

"Candi Prambanan juga memiliki makna khusus bagi bangsa Indonesia dan India karena kisah Ramayana yang terukir di dindingnya menjadi saksi dari kedekatan peradaban kedua bangsa," katanya.

Kepala Negara berharap kunjungan PM Narendra Modi ke Indonesia semakin memperkuat hubungan persahabatan antara kedua negara, khususnya melalui kerja sama di bidang kebudayaan.

Menurut Prabowo, budaya merupakan jembatan yang mampu menyatukan berbagai bangsa, mempererat saling pengertian, sekaligus membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.

"Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan India," tuturnya.

"Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk membangun masa depan bersama," lanjut Prabowo.

Kunjungan PM Narendra Modi ke Candi Prambanan juga menjadi bagian dari rangkaian agenda kenegaraan bersama Presiden Prabowo Subianto, termasuk peresmian proyek restorasi kompleks candi yang menjadi salah satu warisan budaya dunia tersebut.* (d/dh)