BANDA ACEH – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten dan kota segera merealisasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp1,652 triliun.

Langkah itu dinilai penting agar anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat segera diwujudkan menjadi program pemulihan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak bencana.

Baca Juga:

• Siswa SDN 10 Linge Mulai Tinggalkan Tenda, Empat Ruang Kelas Darurat Resmi Digunakan Pascabanjir Aceh Tengah

Hasil pemantauan tersebut akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat mulai Senin mendatang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

"TKD kita sudah minta kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk sesegera mungkin direalisasikan. Kami akan monitor angka serapannya dan nanti kami umumkan hari Senin agar terus ter-update," kata Safrizal seusai konferensi pers perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).

Safrizal menjelaskan, Ketua Satgas PRR yang juga Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah beberapa kali memimpin rapat khusus guna memastikan tambahan dana tersebut segera dimanfaatkan sesuai kebutuhan daerah.

Menurut dia, pengawasan tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pada pelaksanaan program di lapangan serta manfaat yang diterima masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana.

Dari total tambahan TKD sebesar Rp1,652 triliun, sebanyak Rp824,82 miliar dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi Aceh.

Sementara itu, Rp827,26 miliar disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Selain itu, sejumlah daerah juga memperoleh bantuan keuangan melalui skema hibah antar-daerah untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berdasarkan rencana penggunaan anggaran, sektor infrastruktur memperoleh alokasi terbesar, yakni sekitar Rp972,92 miliar.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, kawasan permukiman, serta berbagai prasarana pelayanan publik lainnya.

Selain infrastruktur, anggaran juga dialokasikan untuk sektor pendidikan sebesar Rp194,93 miliar, sektor pertanian Rp60,43 miliar, sektor kesehatan Rp39,31 miliar, dan sekitar Rp361,62 miliar untuk berbagai kebutuhan pemulihan lainnya.

Safrizal mengatakan seluruh rencana kegiatan yang dibiayai melalui tambahan TKD telah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.

Pemerintah Aceh juga telah menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2026 sebagai dasar penyesuaian penggunaan anggaran.

Dengan dasar hukum tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat segera memulai pelaksanaan program tanpa menunggu proses administrasi tambahan.

"Kegiatan apa yang akan dilaksanakan juga sudah semuanya tertulis, sudah masuk ke dalam APBD, dan tinggal dilaksanakan. Nanti hari Senin kami akan umumkan progres masing-masing berdasarkan rencana yang akan dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota dan provinsi," ujar Safrizal.

Satgas PRR berharap percepatan realisasi anggaran dapat mempercepat pemulihan infrastruktur, layanan publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Pemantauan berkala juga akan terus dilakukan agar penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.* (ad)

ACEH TENGAH – Upaya pemulihan sektor pendidikan pascabencana banjir di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, mulai menunjukkan perkembangan.

Setelah berbulan-bulan menjalani proses belajar mengajar di bawah tenda, sebagian siswa SD Negeri 10 Linge kini dapat menempati ruang kelas darurat yang dibangun di Desa Jamat.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Minggu 26 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Acara itu dihadiri para siswa, guru, perangkat desa, serta sejumlah pihak yang terlibat dalam pembangunan fasilitas belajar sementara tersebut.

Sejak banjir melanda kawasan Kecamatan Linge pada akhir 2025, kegiatan belajar mengajar di SDN 10 Linge harus dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni Tenda 01 di Desa Reje Payung dan Tenda 02 di Desa Jamat.

Pembagian lokasi dilakukan untuk memudahkan akses siswa yang berasal dari kedua desa sekaligus mengurangi waktu tempuh menuju tempat belajar.

Dengan mulai difungsikannya empat ruang kelas darurat, siswa yang sebelumnya belajar di Tenda 01 kini dapat mengikuti pelajaran di ruang yang lebih layak, aman, dan nyaman.

Sementara itu, siswa yang berada di Tenda 02 masih harus menjalani kegiatan belajar di bawah tenda hingga pembangunan ruang kelas darurat berikutnya selesai.

Kepala SDN 10 Linge, Nurdin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan fasilitas belajar sementara tersebut.

Menurutnya, dukungan dari berbagai instansi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak di tengah proses pemulihan pascabencana.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendikdasmen, MDMC Muhammadiyah, Dinas Pendidikan Aceh, dan sejumlah instansi terkait yang telah berkontribusi dalam pembangunan ruang kelas darurat ini," ujar Nurdin, Selasa (21/7/2026).

Nurdin menjelaskan, sebelumnya pihak sekolah mengusulkan pembangunan tujuh unit ruang kelas darurat untuk siswa di Tenda 01 dan empat unit untuk Tenda 02.

Hingga saat ini, empat unit ruang kelas darurat telah selesai dibangun dan digunakan oleh siswa yang sebelumnya belajar di Tenda 01.

"Kami tetap bersyukur. Setidaknya anak-anak yang sebelumnya belajar di Tenda 01 sekarang dapat mengikuti pelajaran dengan lebih nyaman dibandingkan ketika masih berada di tenda," katanya.

Di sisi lain, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mendorong penguatan koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, serta berbagai mitra agar pembangunan ruang kelas darurat bagi siswa di Tenda 02 dapat segera direalisasikan.

Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh siswa memperoleh fasilitas belajar yang layak.

Selain memberikan kenyamanan, ruang kelas darurat juga diharapkan mampu menjamin keamanan dan keberlangsungan proses belajar mengajar, terutama karena kondisi tenda yang digunakan saat ini terasa sangat panas pada siang hari.

Pemerintah bersama para pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penyediaan fasilitas pendidikan sementara sehingga seluruh siswa SDN 10 Linge dapat kembali belajar dalam lingkungan yang lebih kondusif sambil menunggu pembangunan gedung sekolah permanen.* (ad)

BALI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Provinsi Bali akan mengalami cuaca cerah pada Minggu, 26 Juli 2026.

Namun, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah, terutama Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Minggu 26 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

Kabupaten Tabanan diperkirakan mengalami hujan ringan.

Suhu udara berada pada kisaran 26 hingga 30 derajat Celsius dengan kelembapan relatif tinggi, yakni 66 hingga 97 persen.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Badung.

BMKG memprediksi hujan ringan dengan suhu udara 26 hingga 30 derajat Celsius serta kelembapan mencapai 64 hingga 97 persen.

Sementara itu, Kabupaten Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, dan Buleleng diprediksi menikmati cuaca cerah sepanjang hari.

Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara bervariasi antara 54 hingga 98 persen.

Di Kota Denpasar, cuaca juga diperkirakan cerah. Suhu udara berada pada kisaran 26 hingga 30 derajat Celsius dengan kelembapan udara antara 69 hingga 95 persen.

Masyarakat yang beraktivitas di wilayah Tabanan dan Badung diimbau tetap membawa perlengkapan pelindung hujan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi hujan ringan.

Sementara itu, warga di daerah lain tetap disarankan menjaga kondisi tubuh, mengingat suhu udara pada siang hari cukup hangat.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi, karena kondisi atmosfer dapat berubah sewaktu-waktu.*(ad)

YOGYAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan mengalami cuaca cerah pada Minggu, 26 Juli 2026.

Meski demikian, Kabupaten Sleman diperkirakan mengalami kondisi udara kabur yang berpotensi mengurangi jarak pandang pada waktu-waktu tertentu.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Minggu 26 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 56 hingga 93 persen.

Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Kabupaten Bantul.

Cuaca diprakirakan cerah dengan suhu udara 21 hingga 31 derajat Celsius dan kelembapan udara berkisar 52 hingga 94 persen.

Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul diprediksi menikmati cuaca cerah sepanjang hari.

Suhu udara berada pada rentang 21 hingga 31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan antara 46 hingga 88 persen.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Kabupaten Sleman diprakirakan mengalami udara kabur.

Suhu udara berkisar 21 hingga 31 derajat Celsius dengan kelembapan relatif antara 38 hingga 91 persen.

Masyarakat yang berkendara pada pagi atau malam hari diimbau meningkatkan kewaspadaan apabila jarak pandang menurun.

Adapun Kota Yogyakarta diprediksi tetap cerah dengan suhu udara sedikit lebih hangat, yakni 22 hingga 32 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 38 hingga 91 persen.

Secara umum, kondisi cuaca di DIY diperkirakan mendukung berbagai aktivitas masyarakat maupun wisatawan.

Namun, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi, mengingat kondisi atmosfer dapat berubah sewaktu-waktu.* (ad)

JAWA BARAT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Minggu, 26 Juli 2026, didominasi cuaca berawan.

Sementara itu, beberapa daerah diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan yang mendukung aktivitas masyarakat di luar ruangan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Minggu 26 Juli 2026: Seluruh Wilayah Berawan

Sementara itu, cuaca cerah berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Bandung, Sumedang, Indramayu, Subang, dan Bandung Barat.

Suhu udara di wilayah Jawa Barat diperkirakan berada pada kisaran 14 hingga 35 derajat Celsius.

Suhu terendah berpotensi terjadi di Kabupaten Garut dengan suhu minimum 14 derajat Celsius, sedangkan suhu tertinggi diperkirakan mencapai 35 derajat Celsius di Kota Bekasi dan Kota Depok.

Tingkat kelembapan udara bervariasi antara 19 hingga 99 persen.

Kelembapan tertinggi diprakirakan terjadi di Kabupaten Garut yang mencapai 99 persen, sementara kelembapan terendah berada di Kota Depok dengan kisaran mulai 19 persen.

Berikut prakiraan cuaca di sejumlah wilayah Jawa Barat:

- Bogor: Berawan, suhu 22–34°C, kelembapan 21–75 persen.
- Sukabumi: Berawan, suhu 19–29°C, kelembapan 34–97 persen.
- Cianjur: Berawan, suhu 15–25°C, kelembapan 46–98 persen.
- Kabupaten Bandung: Cerah berawan, suhu 15–26°C, kelembapan 27–74 persen.
- Garut: Berawan, suhu 14–22°C, kelembapan 36–99 persen.
- Tasikmalaya: Berawan, suhu 21–28°C, kelembapan 52–95 persen.
- Ciamis: Berawan, suhu 20–29°C, kelembapan 44–97 persen.
- Kuningan: Berawan, suhu 21–30°C, kelembapan 31–88 persen.
- Cirebon: Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 36–77 persen.
- Majalengka: Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 31–77 persen.
- Sumedang: Cerah berawan, suhu 19–28°C, kelembapan 35–90 persen.
- Indramayu: Cerah berawan, suhu 24–32°C, kelembapan 29–75 persen.
- Subang: Cerah berawan, suhu 23–33°C, kelembapan 28–71 persen.
- Purwakarta: Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 32–67 persen.
- Karawang: Berawan, suhu 24–33°C, kelembapan 31–77 persen.
- Bekasi: Berawan, suhu 25–34°C, kelembapan 26–75 persen.
- Bandung Barat: Cerah berawan, suhu 19–28°C, kelembapan 27–76 persen.
- Pangandaran: Berawan, suhu 21–27°C, kelembapan 64–96 persen.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar juga diprakirakan berada dalam kondisi berawan dengan suhu berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celsius.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini, terutama bagi yang akan melakukan perjalanan antarkota maupun aktivitas di luar ruangan.

Meski tidak ada potensi cuaca ekstrem yang dominan, perubahan kondisi atmosfer dapat terjadi sewaktu-waktu.* (ad)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah Daerah Khusus Jakarta pada Minggu, 26 Juli 2026, didominasi kondisi berawan.

Meski tidak ada potensi hujan yang signifikan, masyarakat tetap diimbau memantau perkembangan cuaca terkini sebelum beraktivitas di luar ruangan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Minggu 26 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Di wilayah daratan, cuaca berawan diprakirakan merata di lima kota administrasi Jakarta.

Kota Jakarta Pusat diprediksi memiliki suhu udara 26 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembapan 24 hingga 69 persen.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Kota Jakarta Utara dengan suhu udara berkisar 26 hingga 32 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 32 hingga 73 persen.

Sementara itu, Kota Jakarta Barat diperkirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu antara 26 hingga 34 derajat Celsius serta kelembapan 23 hingga 60 persen.

Suhu udara tertinggi diprediksi terjadi di Kota Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Timur yang masing-masing mencapai 35 derajat Celsius.

Di Jakarta Selatan, suhu udara berkisar 26 hingga 35 derajat Celsius dengan kelembapan 18 hingga 66 persen.

Adapun di Jakarta Timur, suhu udara berada pada rentang 26 hingga 35 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 20 hingga 69 persen.

Secara umum, suhu udara di Jakarta pada hari ini berkisar antara 26 hingga 35 derajat Celsius, sedangkan kelembapan udara berada pada kisaran 18 hingga 75 persen.

Kondisi tersebut diperkirakan masih mendukung berbagai aktivitas masyarakat, meski cuaca pada siang hari terasa cukup panas.

BMKG mengimbau masyarakat untuk menjaga kecukupan cairan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan serta terus mengikuti informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG sebagai langkah antisipasi apabila terjadi perubahan kondisi atmosfer.* (ad)

ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Provinsi Aceh pada Minggu, 26 Juli 2026, didominasi cuaca berawan.

Meski demikian, hujan ringan diperkirakan masih berpotensi terjadi di sejumlah kabupaten dan kota, sementara beberapa wilayah lainnya diprediksi mengalami udara kabur.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Minggu 26 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Masyarakat di wilayah tersebut diimbau mewaspadai jalan licin serta perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Sementara itu, cuaca berawan diperkirakan mendominasi wilayah Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeulue, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, serta Kota Banda Aceh dan Kota Sabang.

Adapun kondisi udara kabur diprakirakan terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bener Meriah, Kota Lhokseumawe, dan Kota Langsa.

Pengguna jalan, terutama pengendara pada pagi dan malam hari, diimbau meningkatkan kewaspadaan apabila jarak pandang berkurang.

Secara umum, suhu udara di Provinsi Aceh diperkirakan berada pada kisaran 15 hingga 34 derajat Celsius.

Suhu terendah berpotensi terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dengan suhu minimum 15 derajat Celsius, sedangkan suhu tertinggi diprakirakan mencapai 34 derajat Celsius di Kabupaten Aceh Besar.

Tingkat kelembapan udara berkisar antara 46 hingga 99 persen, yang menunjukkan kondisi udara relatif lembap di sebagian besar wilayah.

Berikut prakiraan cuaca di sejumlah daerah di Aceh:

- Aceh Selatan: Hujan ringan, suhu 23–27°C, kelembapan 76–97 persen.
- Aceh Tenggara: Berawan, suhu 16–22°C, kelembapan 78–99 persen.
- Aceh Timur: Hujan ringan, suhu 24–31°C, kelembapan 66–99 persen.
- Aceh Tengah: Berawan, suhu 15–25°C, kelembapan 58–99 persen.
- Aceh Barat: Berawan, suhu 24–30°C, kelembapan 68–98 persen.
- Aceh Besar: Berawan, suhu 24–34°C, kelembapan 46–92 persen.
- Pidie: Berawan, suhu 19–26°C, kelembapan 64–96 persen.
- Aceh Utara: Hujan ringan, suhu 26–32°C, kelembapan 65–97 persen.
- Simeulue: Berawan, suhu 24–30°C, kelembapan 70–96 persen.
- Aceh Singkil: Udara kabur, suhu 24–30°C, kelembapan 75–97 persen.
- Bireuen: Hujan ringan, suhu 24–32°C, kelembapan 61–97 persen.
- Aceh Barat Daya: Berawan, suhu 22–27°C, kelembapan 76–96 persen.
- Gayo Lues: Berawan, suhu 16–23°C, kelembapan 73–97 persen.
- Aceh Jaya: Berawan, suhu 23–29°C, kelembapan 68–96 persen.
- Nagan Raya: Hujan ringan, suhu 23–29°C, kelembapan 73–99 persen.
- Aceh Tamiang: Berawan, suhu 25–32°C, kelembapan 63–98 persen.
- Bener Meriah: Udara kabur, suhu 18–24°C, kelembapan 62–96 persen.
- Pidie Jaya: Berawan, suhu 20–29°C, kelembapan 61–92 persen.
- Kota Banda Aceh: Berawan, suhu 28–33°C, kelembapan 52–76 persen.
- Kota Sabang: Berawan, suhu 28–31°C, kelembapan 63–81 persen.
- Kota Lhokseumawe: Udara kabur, suhu 26–32°C, kelembapan 61–98 persen.
- Kota Langsa: Udara kabur, suhu 25–32°C, kelembapan 64–97 persen.
- Kota Subulussalam: Hujan ringan, suhu 24–30°C, kelembapan 77–96 persen.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi, terutama bagi warga yang hendak melakukan perjalanan darat maupun laut.

Perubahan kondisi atmosfer dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga kewaspadaan tetap diperlukan.* (ad)

SUMUT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Provinsi Sumatera Utara akan diguyur hujan ringan pada Minggu, 26 Juli 2026.

Dari seluruh kabupaten dan kota yang dipantau, hanya Kabupaten Nias Selatan yang diprediksi mengalami cuaca berawan, sementara daerah lainnya berpotensi mengalami hujan ringan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Akhirnya Buka Suara soal Walk Out dari Paripurna DPRD Sumut

Daerah yang berpotensi diguyur hujan ringan antara lain Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, Dairi, Toba, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, dan Nias Barat.

Hujan ringan juga diprakirakan melanda sejumlah kota di Sumatera Utara, seperti Kota Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjungbalai, Binjai, Tebing Tinggi, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli.

Sementara itu, Kabupaten Nias Selatan menjadi satu-satunya wilayah yang diprediksi berawan dengan suhu udara berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celsius dan kelembapan udara 74 hingga 83 persen.

Secara umum, suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan berada pada kisaran 17 hingga 31 derajat Celsius.

Suhu terendah berpotensi terjadi di Kabupaten Samosir dengan suhu minimum 17 derajat Celsius, sedangkan suhu tertinggi diprakirakan mencapai 31 derajat Celsius di sejumlah wilayah, seperti Langkat, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas Utara, Kota Medan, Kota Binjai, dan Kota Tebing Tinggi.

Tingkat kelembapan udara di seluruh wilayah berkisar antara 64 hingga 99 persen, menunjukkan kondisi atmosfer yang cukup lembap dan berpotensi mendukung terbentuknya hujan ringan di berbagai daerah.

BMKG mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi jalan licin, genangan air, serta berkurangnya jarak pandang saat hujan turun.

Pengguna jalan juga diminta berhati-hati, terutama saat melakukan perjalanan antarkabupaten maupun antarkota.

Selain itu, nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir diharapkan terus memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.* (ad)

JAKARTA – Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), Achmad Azran atau Bang Azran, dalam memimpin organisasi masyarakat Betawi tersebut.

Menurut Komeng, upaya melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi.

Baca Juga:

• Prof. OK Saidin: Saatnya MABMI Satukan Kekuatan Puak Melayu Bangun Ekonomi dan Pendidikan

Karena itu, siapa pun yang berjuang menjaga budaya daerah, termasuk budaya Betawi, turut menjalankan amanat konstitusi.

"Saya akan dukung penuh. Karena Pak Azran sebagai Ketua FORKABI sama saja mendukung kebudayaan. Pak Menteri Kebudayaan juga sudah menyampaikan bahwa dalam Pasal 32 UUD kita diamanatkan untuk mengangkat kebudayaan Indonesia dalam menghadapi peradaban dunia. Berarti Bang Azran bersama teman-teman FORKABI sedang menjalankan amanat konstitusi itu," ujar Komeng.

Senator asal Jawa Barat yang juga dikenal sebagai komedian itu menilai pembangunan bangsa tidak hanya bertumpu pada sektor ekonomi, tetapi juga harus diawali dengan penguatan identitas budaya.

Menurutnya, budaya merupakan soft power yang mampu memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat dunia sekaligus memperkuat jati diri bangsa.

"Kebudayaan harus diangkat lebih dahulu. Baru setelah itu urusan materi dan ekonomi. Budaya adalah soft power yang mampu memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Jangan sampai kita hanya menerima budaya dari negara lain, tetapi kita juga harus mampu membawa budaya kita mendunia," katanya.

Komeng juga berharap FORKABI dapat semakin aktif memperkenalkan kuliner Betawi sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional.

Ia menilai makanan tradisional memiliki peran penting dalam memperkenalkan identitas suatu daerah.

"Saya titip kepada saudara saya Bang Azran, kalau bisa makanan-makanan Betawi ikut diangkat. Jangan hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga mendunia. Budaya itu bukan hanya kesenian, tetapi juga kuliner, adat, bahasa, dan seluruh kekayaan budaya yang kita miliki," ujarnya diselingi candaan khas yang mengundang tawa para wartawan.

Selain itu, Komeng mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Kementerian Kebudayaan sebagai kementerian tersendiri.

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan sektor kebudayaan.

"Sekarang pemerintah benar-benar memberikan perhatian kepada kebudayaan. Hadirnya Kementerian Kebudayaan menunjukkan bahwa budaya menjadi prioritas agar pengembangannya lebih maksimal. Ini momentum yang harus dimanfaatkan oleh seluruh pegiat budaya, termasuk FORKABI," tuturnya.

Menanggapi dukungan tersebut, Ketua Umum DPP FORKABI Achmad Azran menyampaikan apresiasi kepada Komeng.

Ia mengatakan dukungan tersebut menjadi semangat bagi FORKABI untuk terus menjaga dan mengembangkan budaya Betawi.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Komeng atas dukungan dan kepercayaannya. Apa yang beliau sampaikan menjadi pengingat bagi kami bahwa merawat budaya Betawi bukan sekadar menjaga tradisi, melainkan menjalankan amanat konstitusi. FORKABI akan terus menjadi rumah besar bagi para budayawan, seniman, tokoh masyarakat, generasi muda, hingga pelaku UMKM untuk bersama-sama memajukan budaya Betawi agar semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional," ujar Bang Azran.

Bang Azran menegaskan kepengurusannya akan membuka ruang seluas-luasnya bagi para seniman, budayawan, pelaku UMKM, serta pegiat kuliner Betawi untuk berkembang bersama FORKABI.

Menurutnya, langkah tersebut telah dimulai sejak awal kepemimpinannya dengan melibatkan berbagai tokoh seni dan budaya Betawi dalam kegiatan organisasi.

Ia optimistis kolaborasi berbagai elemen masyarakat akan memperkuat posisi budaya Betawi sebagai bagian penting dari identitas nasional.

"Kami ingin FORKABI menjadi motor penggerak kebangkitan budaya Betawi. Seni, tradisi, bahasa, pencak silat, hingga kuliner Betawi harus menjadi kebanggaan bersama. Dengan kebersamaan, saya optimistis budaya Betawi akan semakin hebat dan menjadi bagian penting dari kekuatan budaya Indonesia di tingkat global," tutup Bang Azran.* (ad)

MEDAN – Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri Amar Lela Cendekia, mengajak seluruh keluarga besar Melayu untuk memperkuat persatuan dan membangun kemandirian ekonomi serta pendidikan.

Menurutnya, MABMI perlu memobilisasi seluruh potensi Puak Melayu agar mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Baca Juga:

• 30 Persen Penduduk Indonesia Adalah Anak-anak, UGM Ungkap Akses Kesehatan dan Pendidikan Belum Merata

Dalam pidato bertajuk "Merajut Kembali Puing-puing Peradaban Melayu yang Berserak", ia menekankan pentingnya membangun kekuatan ekonomi masyarakat Melayu dengan berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

"Kita harus memobilisasi aset Puak Melayu melalui penguatan sumber ekonomi melalui prinsip Islam. Yakni zakat, infaq dan sodaqoh. Inilah sedikit sisa energi yang kita punyai hari ini," ujarnya.

Menurut OK. Saidin, penguatan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pembangunan sektor pendidikan.

Kedua aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kembali peradaban Melayu di tengah perkembangan zaman.

Ia menilai masyarakat Melayu tidak lagi cukup hanya berfokus pada persoalan identitas, tetapi harus mulai membangun kesadaran bersama untuk memperkuat kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

"Kita jangan lagi disibukkan untuk urusan pengukuhan jati diri yang bersifat individu, mari kita bangun kesadaran kolektif," serunya.

OK. Saidin mengatakan, dalam Anggaran Dasar MABMI telah ditegaskan bahwa Dewan Adat diisi oleh para Sultan sebagai penjaga adat, budaya, dan nilai-nilai Islam.

Karena itu, menurutnya, modernisasi yang terjadi saat ini harus diimbangi dengan penguatan nilai-nilai budaya dan spiritual.

Ia juga mengingatkan pentingnya kembali kepada nilai-nilai dasar masyarakat Melayu agar mampu menghadapi tantangan zaman.

"Jika kita hendak berpegang pada adagium Hang Tuah, "Tak Melayu Hilang di Bumi", maka alternatif yang mungkin bisa kita mulai hari ini adalah kita bangun kembali peradaban Melayu melalui pendidikan dan penguatan ekonomi masyarakat Melayu," tandasnya.

Peringatan Milad ke-55 MABMI berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran Dewan Adat, pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, serta Puan-Puan MABMI. Sejumlah peserta juga mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom.

Dalam rangkaian acara tersebut, PB MABMI memberikan Bintang Kehormatan Sebagai Penghargaan Tanda Jasa Pengabdian kepada 25 pengurus yang dinilai telah mengabdi secara konsisten selama 10 hingga 30 tahun.

Penghargaan tertinggi, yakni Bintang Kehormatan 30 Tahun, diberikan kepada Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum dan H. Syarifuddin Siba, SH, MH. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Adat PB MABMI Sultan Serdang Drs. T. Ahmad Thala'a.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada pengurus dengan masa pengabdian 25 tahun, 20 tahun, dan 15 tahun sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam membesarkan organisasi.

Acara kemudian ditutup dengan ramah tamah dan jamuan makan bersama yang diiringi hiburan bernuansa budaya Melayu.

Prof. OK. Saidin berharap semangat Milad ke-55 MABMI menjadi momentum memperkuat persatuan masyarakat Melayu sekaligus membangun peradaban yang lebih maju melalui pendidikan, ekonomi, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat.* (ad)

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemulihan Pascabencana berakhir pada 30 Juli 2026.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan keputusan tersebut akan diambil melalui koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Baca Juga:

• Potensi Kerugian Kuota Internet Hangus Capai Rp613 Triliun, IAW Desak Audit Operator dan Restitusi bagi Pelanggan

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, mengatakan pembahasan mengenai status penanganan bencana sebenarnya telah dilakukan dalam rapat Forkopimda.

Namun, hingga kini masih terdapat dua pandangan yang menjadi bahan pertimbangan.

"Mengenai penetapan status bencana tersebut sebetulnya sempat di bahas dalam rapat Forkopimda," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Sabtu (25 Juli 2026).

Menurut Nurlis, terdapat dua opsi yang sedang dipertimbangkan pemerintah, yakni mempertahankan status transisi darurat atau melanjutkan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Ada dua pandangan, yaitu tetap pada status transisi atau lanjut ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Dua pandangan itu memiliki konsekuensinya masing-masing dan berdampak pada aktivitas di lapangan."

Meski demikian, Gubernur Mualem memilih agar keputusan tidak diambil secara sepihak.

Ia menilai penanganan bencana memerlukan kesepakatan bersama seluruh unsur pemerintah dan aparat.

"Menurut Gubernur, keputusan bersama itu lebih baik," katanya.

Nurlis menjelaskan, Mualem berpandangan bahwa penanganan bencana selama ini berhasil karena adanya kerja sama berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media, hingga masyarakat.

"Selama ini semua pihak juag terlibat dalam membantu korban bencana," katanya.

Ia mencontohkan keterlibatan Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh yang aktif membantu masyarakat terdampak banjir, termasuk dukungan dari lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, wartawan, influencer, hingga warga yang saling bergotong royong.

Untuk memperkuat koordinasi, Gubernur Mualem telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun agar melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap pembahasan penanganan bencana.

"Bahkan unsur dari mahasiswa pun diundang untuk mendapat Gambaran yang utuh dalam penanganan bencana," katanya.

Dalam rapat Forkopimda tersebut, Gubernur Mualem juga mengusulkan agar kayu gelondongan yang hanyut akibat banjir dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak bencana.

"Biar mereka memanfaatkannya sesuai kebutuhannya," katanya.

Usulan itu, menurut Nurlis, telah disampaikan kepada Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan untuk memperoleh pertimbangan hukum.

Seluruh peserta rapat Forkopimda disebut menyetujui usulan tersebut.

Kapolda Aceh juga menyatakan siap mendukung kebijakan itu dengan mengerahkan personel di lapangan.

"Kapolda menyatakan akan mengerahkan personilnya untuk menjaga agar kayu-kayu gelondongan itu tidak dibawa keluar dari lokasi bencana. Hanya boleh diambil oleh masyarakat korban bencana," kata Nurlis.

Pemerintah Aceh berharap keputusan mengenai status penanganan bencana dapat segera ditetapkan sebelum masa transisi berakhir, sehingga proses rehabilitasi maupun langkah lanjutan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.* (ad)

JAKARTA – Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, seluruh warga negara memang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan konstitusi, namun dalam praktiknya belum tentu memperoleh perlakuan yang sama di hadapan aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Usai Jadi Tersangka TPPU, Akankah Febrie Adriansyah Ajukan Praperadilan?

Menurut Arief, penegakan hukum saat ini masih menyisakan persoalan yang menjadi perhatian banyak pihak.

"Di depan hukum, di depan konstitusi, warga negara semua itu sama di depan hukum, tapi tidak bersamaan kedudukannya di depan aparat penegak hukum. Hukum sangat tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berani mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah," ujar Arief.

Arief mengaku sejak purnatugas sebagai hakim konstitusi dirinya lebih sering mengenakan pakaian berwarna hitam.

Warna tersebut, menurutnya, menjadi simbol keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan.

"Saya dalam beberapa saat setelah purna dari Mahkamah Konstitusi selalu memakai pakaian hitam, itu karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja, jadi saya mengatakan Indonesia masih dalam keadaan suram. Tapi saya tidak mau pergi pindah dari Indonesia, karena bagaimanapun saya meskipun dicoba sudah diusir, tapi saya tetap di Indonesia karena saya mencintai Indonesia yang luar biasa ini," papar Arief.

Dalam kesempatan itu, Arief juga mengingatkan bahwa para pendiri bangsa telah mewariskan sistem ketatanegaraan yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, serta nilai-nilai sosialisme religius.

Menurutnya, sistem hukum Indonesia seharusnya berkembang sesuai karakter bangsa, bukan sekadar meniru sistem hukum negara lain.

Namun, ia menilai implementasi sistem hukum saat ini telah mengalami penyimpangan dari cita-cita para pendiri bangsa.

"Namun, kita lihat sekarang sistem hukum kita telah berbelok panjang, saya merasa Pasal 28 mengatakan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Tapi secara hukum setiap warga negara tidak bersamaannya di depan aparat penegakan hukum," jelasnya.

Arief menegaskan, prinsip persamaan di depan hukum harus benar-benar diwujudkan dalam praktik penegakan hukum agar keadilan dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun status seseorang.

Ia juga membagikan pengalamannya saat menghadiri Kongres Mahkamah Konstitusi Sedunia di Madrid.

Dalam forum tersebut, Arief berdiskusi dengan seorang peserta dari negara kawasan Skandinavia yang mayoritas penduduknya tidak beragama.

Menurut Arief, jawaban yang disampaikan rekannya tersebut memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya integritas dalam penyelenggaraan negara.

"Dia menjawab, urusan dunia diselesaikan sebaik-baiknya di dunia, mereka tidak percaya ada surga, tidak ada neraka, tapi di dunia harus diselesaikan secara sebaik-baiknya di dunia. Saya sangat terpukul mendapat penjelasan itu," ujarnya.

Melalui forum tersebut, Arief mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga nilai-nilai konstitusi, memperkuat integritas, serta berani menyuarakan kebenaran demi mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat.* (sn/ad)

JAKARTA – Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan apakah akan mengajukan praperadilan setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penasihat hukum Febrie, Febri Diansyah, mengatakan pihaknya masih akan melakukan pembahasan internal sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

Baca Juga:

• PB IMBI-SU Desak Pemberantasan Narkoba di Langkat Dilakukan Tanpa Tebang Pilih: Jangan Hanya Fokus Satu Lokasi!

"Ini kan baru selesai proses pemeriksaan, nanti tentu di tim kami berdiskusi terlebih dahulu dan melihat secara substansi atau pun secara strategi ke depan," kata Febri, Sabtu (25/7/2026).

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu enggan memberikan banyak komentar mengenai proses hukum yang sebelumnya bergulir di kepolisian dan kini berlanjut di Kejaksaan Agung.

Ia menegaskan bahwa tim kuasa hukum saat ini memusatkan perhatian pada penyidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) di Kejaksaan Agung.

"Kami fokus pada proses pemeriksaan dengan dasar surat perintah penyidikan di kejaksaan. Karena yang memeriksa adalah para penyidik di kejaksaan, yaitu Tim 9," kata dia.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026), Febrie Adriansyah menjalani dua tahapan pemeriksaan.

Selain diperiksa sebagai saksi, Febrie juga menjalani pemeriksaan sebagai tersangka yang dimulai sekitar pukul 19.00 WIB.

Menurut Febri Diansyah, penyidik mengajukan sekitar 20 hingga 30 pertanyaan kepada kliennya dalam pemeriksaan sebagai tersangka.

"Untuk BAP sebagai tersangka saya tidak hafal persis jumlah pertanyaannya, tapi mungkin sekitar 20 atau 30 pertanyaan, termasuk pertanyaan yang bersifat umum soal identitas dan lain-lain," ujarnya.

Febri menegaskan bahwa kliennya telah menjawab seluruh pertanyaan penyidik sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Ia menyebut Febrie Adriansyah bersikap kooperatif selama pemeriksaan berlangsung.

"Pak FA (Febrie) sangat berkomitmen untuk menjelaskan apa adanya yang dia ketahui, dan itu sebagai bentuk sikap kooperatif menghargai dan menghormati proses hukum ini," ucap Febri.

Hingga saat ini, tim kuasa hukum belum memastikan apakah langkah praperadilan akan ditempuh.

Keputusan tersebut, menurut Febri, akan ditentukan setelah dilakukan pembahasan lebih lanjut berdasarkan substansi perkara dan strategi pembelaan yang akan disiapkan.* (sn/ad)

YOGYAKARTA – Anak-anak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia.

Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.

Baca Juga:

• Aturan Baru Program Bedah Rumah Segera Terbit, Syarat Penerima Bantuan Akan Dipermudah

Hal itu disampaikannya dalam siniar bertajuk "Anak Sebagai Penduduk Masa Depan: Antara Kerentanan dan Ketangguhan", Jumat (24/7/2026).

"Anak adalah investasi masa depan yang kelak akan memasuki usia produktif dan menjadi penopang keberlanjutan kehidupan masyarakat," kata Basilica.

Perempuan yang akrab disapa Lica itu menjelaskan, Indonesia kini menghadapi perubahan struktur demografi.

Jika sebelumnya tantangan terbesar adalah ledakan jumlah penduduk, kini kondisi mulai bergeser ke meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia dan menurunnya angka kelahiran.

"Nah kalau kita lihat trennya di Indonesia, tantangannya sekarang terkait perubahan demografi. Dulu kita menghadapi ledakan penduduk, sekarang jumlah penduduk usia lanjut semakin meningkat, dan malah jumlah penduduk usia muda atau angka kelahiran justru menurun," ujarnya.

Menurut Lica, kondisi tersebut membuat kualitas tumbuh kembang anak menjadi semakin penting.

Anak tidak seharusnya dipandang hanya sebagai angka dalam statistik kependudukan, melainkan sebagai modal manusia yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan.

"Ia harus kita pandang sebagai seseorang yang punya keahlian, dan potensinya yang harus diasah untuk menjadi manfaat bagi keberlanjutan," tuturnya.

Lica mengatakan kondisi anak harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari kesehatan, pendidikan, kondisi psikososial, hingga dukungan yang diberikan keluarga dan lingkungan.

Berdasarkan penelitian PSKK UGM di Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), prevalensi stunting di kedua wilayah tersebut relatif hampir sama.

Di Jakarta angka stunting tercatat 17,2 persen, sedangkan di DIY mencapai 17,4 persen.

"Nggak jauh berbeda karena kita tahu bahwa kedua kota tersebut sudah memiliki layanan kesehatan yang cukup baik. Sama seperti angka kematian bayi, itu sudah jauh menurun," ungkapnya.

Meski demikian, menurut Lica, kondisi tersebut belum mencerminkan situasi di seluruh Indonesia.

Ia menyoroti masih adanya ketimpangan akses layanan kesehatan, khususnya bagi anak-anak yang tinggal di daerah tertinggal.

"Masih ada kendala lain, misalnya jaminan kesehatan yang belum bisa dinikmati semua anak, terutama dalam hal ini anak-anak yang ada di daerah tertinggal," katanya.

Kesenjangan tersebut dinilai berpotensi membuat sebagian anak tidak memperoleh layanan kesehatan, pemeriksaan medis, maupun intervensi gizi yang memadai.

Selain kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian.

Penelitian PSKK UGM menunjukkan angka partisipasi sekolah di Jakarta dan DIY masih cukup tinggi.

Namun, pada kelompok usia 16 hingga 18 tahun, angkanya mulai mengalami penurunan.

Di kedua wilayah tersebut, angka partisipasi sekolah berada di kisaran 88 persen, sedangkan secara nasional hanya sekitar 74 persen.

Menurut Lica, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena usia tersebut merupakan masa penting dalam mempersiapkan generasi muda memasuki dunia kerja.

"Ini harus kita waspadai, karena justru saat anak-anak memasuki usia produktif, mereka malah tidak cukup mendapatkan ruang untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan," ujar Lica.

Ia menilai pendidikan menengah memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas generasi muda sehingga mampu bersaing di masa depan.

Selain memenuhi kebutuhan dasar anak, Lica juga menekankan pentingnya menciptakan sistem sosial yang inklusif.

Menurutnya, anak perlu diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, termasuk ketika pemerintah menyusun kebijakan yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, seperti pembangunan kota ramah anak.

"Misalnya untuk mendesain kota ramah anak, ya sudah seharusnya anak-anak itu dilibatkan dalam forum, tidak kemudian hanya dijadikan sasaran saja," ujarnya.

Pendekatan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) yang mendorong kesetaraan, perlindungan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial.

Lica berharap orang tua maupun para pengambil kebijakan lebih banyak mendengarkan suara anak agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Poin kita dalam memaknai inklusivitas adalah bagaimana kemudian kita dapat memperhatikan apa yang dipikirkan oleh anak-anak," tutupnya.* (km/ad)

JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai menjadi tonggak baru dalam perlindungan hak konsumen di Indonesia.

Melalui putusan tersebut, MK menegaskan bahwa sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi sehingga tidak boleh dihapus begitu saja ketika masa aktif paket berakhir.

Baca Juga:

• Aturan Baru Program Bedah Rumah Segera Terbit, Syarat Penerima Bantuan Akan Dipermudah

Ia juga mendorong adanya mekanisme restitusi atau ganti rugi bagi pelanggan yang merasa dirugikan akibat sistem kuota hangus.

"Kini pertanyaannya bukan lagi apakah kuota hangus dibolehkan, tetapi berapa besar nilai ekonomi milik masyarakat yang selama bertahun-tahun hilang tanpa pilihan, tanpa kompensasi, dan tanpa pernah diaudit secara terbuka," tegasnya di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Menurut Iskandar, putusan MK tidak hanya menjadi pedoman bagi kebijakan operator ke depan, tetapi juga membuka ruang untuk mengevaluasi praktik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

IAW menilai pemerintah perlu membuka data historis mengenai kuota internet yang hangus untuk mengetahui besarnya nilai ekonomi yang selama ini hilang dari masyarakat.

Dalam kajiannya, IAW memperkirakan nilai kuota internet yang tidak terpakai dan hangus mencapai sekitar Rp63 triliun per tahun.

Jika diakumulasi dalam jangka panjang, nilainya diperkirakan mencapai Rp613 triliun.

Namun demikian, Iskandar menegaskan bahwa angka tersebut bukan hasil audit resmi maupun putusan pengadilan.

"Hitungan IAW bukan putusan pengadilan dan bukan hasil audit final. Justru karena itu, negara harus mengujinya menggunakan data primer milik operator, mulai dari jumlah paket yang terjual, volume kuota yang digunakan, kuota yang hangus, hingga perlakuan akuntansinya," tambahnya.

Iskandar menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi bukan berarti menghapus ketentuan mengenai masa aktif paket internet.

Menurutnya, yang dikoreksi oleh MK adalah mekanisme penghapusan sisa kuota secara otomatis tanpa memberikan pilihan kepada pelanggan.

Ke depan, operator diwajibkan menyediakan berbagai opsi agar hak konsumen tetap terlindungi.

Pilihan tersebut dapat berupa:

- Akumulasi atau rollover kuota.
- Perpanjangan masa aktif.
- Pengalihan kuota ke paket lain.
- Pengembalian dana (refund).
- Bentuk kompensasi lain.

Seluruh mekanisme tersebut, menurut putusan MK, tidak boleh dikenakan biaya tambahan kepada pelanggan.

Selain perubahan kebijakan untuk masa mendatang, IAW juga mengusulkan adanya skema restitusi historis bagi pelanggan yang selama ini kehilangan kuota.

Restitusi tersebut tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat diwujudkan melalui:

- Penambahan kuota internet.
- Perpanjangan masa aktif secara otomatis.
- Pengalihan manfaat ke paket baru.
- Dana kompensasi khusus bagi pelanggan.

Menurut Iskandar, langkah tersebut dapat menjadi bentuk pemulihan hak konsumen tanpa membebani operator secara langsung.

IAW juga mendorong pemerintah melakukan audit secara menyeluruh terhadap pengelolaan kuota internet.

Audit tersebut meliputi lima aspek utama, yaitu:

- Audit regulasi.
- Audit sistem informasi.
- Audit akuntansi berdasarkan PSAK 72.
- Audit fiskal.
- Audit nilai kerugian konsumen.

Selain itu, IAW meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut memeriksa tata kelola keuangan negara yang berkaitan dengan PT Telkom Indonesia beserta entitas anak usahanya.

Untuk operator swasta, pengawasan dinilai dapat dilakukan melalui mekanisme perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta pengelolaan spektrum frekuensi.

Meski mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, Iskandar menegaskan bahwa putusan tersebut bukan merupakan putusan pidana terhadap operator telekomunikasi.

Menurutnya, putusan itu merupakan koreksi terhadap sistem perlindungan konsumen yang selama ini berlaku.

"Jika pada kemudian hari audit menemukan dugaan fraud (manipulasi data), kolusi, atau penyalahgunaan kewenangan, barulah semuanya diproses melalui jalur hukum yang berlaku," pungkasnya.* (bs/ad)

JAKARTA – Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di Indonesia.

Konser tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 24 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Sayembara Tangkap Begal Tuai Kritik, Gubernur Dedi Mulyadi: Justru Cegah Aksi Main Hakim Sendiri

"@YE. LIVE IN JAKARTA, INDONESIA. 24 OCTOBER 2026." tulis keterangan akun Instagram @rawvision.collective.

Sebelumnya, rumor mengenai konser tersebut sempat beredar setelah muncul teaser bertuliskan "Ye Jakarta Coming Soon 2026" dalam sebuah listening party di Jakarta.

Konser ini sekaligus menjadi bagian dari promosi album terbaru Ye bertajuk "Bully" yang dirilis pada 28 Maret 2026.

Album tersebut merupakan hasil kolaborasi Kanye West dengan sejumlah musisi ternama, di antaranya Travis Scott, André Troutman, dan CeeLo Green.

Promotor mengumumkan bahwa seluruh tiket konser akan dijual melalui satu tahap penjualan, yakni General Sale.

Penjualan tiket dimulai pada Rabu, 29 Juli 2026 pukul 10.00 WIB.

Selain tiket konser, promotor juga menyediakan paket Hotel Bundling bagi penggemar yang ingin memperoleh akomodasi sekaligus tiket konser.

Penjualan paket tersebut dilakukan pada waktu yang sama.

Tiket dapat dibeli melalui situs resmi penyelenggara.

Sementara untuk kategori Royal Suite dan Sky Box, pemesanan dilakukan melalui layanan WhatsApp yang disediakan promotor.

Daftar Harga Tiket Konser Kanye West Jakarta 2026

Promotor menghadirkan sejumlah kategori tiket dengan pilihan tempat duduk maupun area festival.

Harga tiket yang diumumkan belum termasuk pajak hiburan 10 persen dan biaya platform sebesar 6 persen.

Berikut rincian harga tiket:

VIP East & West (Numbered Seat): Rp9.850.000
Super Fans Festival: Rp5.850.000
CAT 1A & 1B (Numbered Seat): Rp4.875.000
Festival A & B: Rp3.500.000
CAT 2A & 2B (Numbered Seat): Rp3.875.000
CAT 3A & 3B (Numbered Seat): Rp2.875.000
CAT 4A & 4B (Numbered Seat): Rp1.875.000
Royal Suite: Booking melalui WhatsApp
Sky Box: Booking melalui WhatsApp

Kategori VIP East & West memperoleh fasilitas berupa:

- 1 kursi bernomor
- Surprise Box Set B
- Exclusive Super Fans Laminate & Lanyard

Sementara kategori Super Fans Festival mendapatkan:

- 1 tiket festival berdiri
- Early Entry Access
- Surprise Box Set B
- Exclusive Super Fans Laminate & Lanyard

Cara Membeli Tiket

Promotor juga telah merilis panduan pembelian tiket konser Kanye West di Jakarta.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Buka situs resmi yejakarta.com.
- Klik menu "Buy Tickets".
- Masuk ke ruang tunggu (waiting room).
- Pilih kategori dan jumlah tiket (maksimal empat tiket dalam satu transaksi).
- Klik "Pesan Sekarang", lalu pilih "Setuju".
- Isi data diri secara lengkap.
- Pilih metode pembayaran yang tersedia, seperti kartu debit, kartu kredit, virtual account, dompet digital, paylater, atau QR.
- Pastikan seluruh data telah benar sebelum menyelesaikan pembayaran.
- Setelah pembayaran berhasil, e-ticket akan dikirim kepada pembeli.

Promotor mengimbau pembeli untuk tidak membagikan e-ticket kepada pihak lain demi menghindari penyalahgunaan.

Konser ini menjadi salah satu agenda musik internasional yang paling dinantikan di Indonesia pada 2026 dan diperkirakan akan menarik ribuan penggemar dari berbagai daerah.* (di/ad)

JAKARTA – Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru.

Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah Rumah disebut telah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga proses penerbitannya tinggal menunggu penandatanganan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Baca Juga:

• Akademisi USK Sebut Pengelolaan Parkir oleh Swasta Bentuk 'Lazy Governance', Pemko Banda Aceh Diingatkan Tak Sekadar Kejar PAD

Kepastian itu disampaikan Maruarar setelah melakukan pertemuan dengan Anggota IV BPK RI di Kantor BPK RI, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari konsultasi Kementerian PKP dengan sejumlah lembaga untuk memastikan kebijakan perumahan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

"Minggu ini kami sudah berkonsultasi dengan BPKP, Kementerian Hukum, dan hari ini dengan BPK, kami mendapat banyak masukan," ungkap Maruarar Sirait.

Menurut Maruarar, BPK telah menyatakan tidak memiliki keberatan terhadap substansi Rapermen Program Bedah Rumah, khususnya terkait perubahan mekanisme persyaratan bagi masyarakat penerima bantuan.

"Tadi BPK juga sudah menyatakan clear terhadap Rapermen Program Bedah Rumah yang mengatur kemudahan persyaratan bagi penerima bantuan, terutama terkait alas hak. Paling lambat Senin atau Selasa saya akan menandatangani peraturan menteri tersebut," lanjutnya.

Salah satu perubahan penting dalam aturan baru tersebut adalah penyederhanaan persyaratan administrasi bagi calon penerima Program Bedah Rumah.

Sebelumnya, masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan harus menunjukkan dokumen kepemilikan tanah seperti sertifikat atau dokumen legal lainnya.

Namun melalui aturan baru ini, bukti penguasaan tanah dapat dilakukan melalui surat keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan.

Surat tersebut nantinya menjadi dasar bahwa rumah yang akan mendapatkan bantuan memang berdiri di atas tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh calon penerima.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat membuka akses lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang lebih layak.

Penyederhanaan persyaratan ini juga diharapkan mampu mengatasi kendala administratif yang selama ini membuat sebagian masyarakat sulit mengakses bantuan perumahan.

Maruarar menegaskan, proses konsultasi dengan BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Hukum dilakukan agar aturan yang diterbitkan tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga tetap memiliki dasar hukum yang kuat.

Menurut dia, pemerintah ingin memastikan Program Bedah Rumah berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran.

Selain Program Bedah Rumah, Kementerian PKP juga terus menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan produk dalam negeri melalui Program Gentengisasi.

Dalam pelaksanaan Program Gentengisasi, penggunaan genteng tidak diwajibkan harus menggunakan produk berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sebagai gantinya, kualitas produk akan mengacu pada hasil pengujian Balai Keramik agar mutu bangunan tetap terjamin.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sektor produksi bahan bangunan.

Kementerian PKP juga terus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan perumahan.

Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Dengan terbitnya aturan baru Program Bedah Rumah, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memperoleh bantuan perbaikan hunian tanpa terbebani proses administrasi yang rumit.* (km/ad)

BANDA ACEH – Kebijakan pemerintah/" target="_blank">Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta mendapat sorotan dari akademisi Universitas Syiah Kuala (USK).

Akademisi USK sekaligus pemerhati kebijakan publik, Dr. Nazrul Zaman, menilai langkah tersebut menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah karena dinilai berpotensi menggeser fungsi utama pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Baca Juga:

• Ribuan Demonstran Bersorak! Menteri Pendidikan India Mundur usai Skandal Kebocoran Soal Ujian Rugikan 2 Juta Peserta

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya mampu membedakan antara pelayanan publik dan kepentingan bisnis korporasi.

Ia menilai pengelolaan fasilitas publik tidak boleh hanya dilihat dari sisi keuntungan finansial, tetapi harus mengutamakan manfaat bagi masyarakat.

Dr. Nazrul Zaman menyebut kebijakan menyerahkan pengelolaan parkir kepada pihak swasta sebagai bentuk "lazy governance" atau kemalasan dalam tata kelola pemerintahan.

Menurut dia, kerja sama dengan pihak swasta memang dapat menjadi solusi cepat untuk mengurangi beban administrasi pemerintah.

Namun, keputusan tersebut dinilai memiliki konsekuensi besar terhadap masyarakat.

"pemerintah/" target="_blank">Pemerintah hadir bukan untuk memburu laba finansial atau sekadar mengejar kepastian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan untuk memberikan nilai manfaat publik (public benefit) dan menjamin kesejahteraan warganya," papar Dr. Nasrul Zaman.

Ia menilai ketika urusan publik diserahkan kepada pihak yang memiliki orientasi utama pada keuntungan, maka fungsi pemerintah dapat bergeser dari pelayanan menjadi sekadar mengejar pendapatan.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan ruang publik tetap dikelola dengan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat luas.

Dr. Nazrul Zaman juga mengkritik alasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kerap menjadi dasar dalam kerja sama pengelolaan fasilitas publik.

Menurutnya, perhitungan tersebut tidak boleh hanya melihat peningkatan pemasukan tanpa mempertimbangkan aliran keuntungan yang diperoleh pihak swasta.

Ia menjelaskan, perusahaan tentu akan memperhitungkan biaya operasional dan margin keuntungan dalam menjalankan kerja sama tersebut.

Akibatnya, menurut dia, sebagian pendapatan dari aktivitas parkir masyarakat berpotensi lebih banyak menjadi keuntungan korporasi dibandingkan kembali sebagai sumber pembiayaan pembangunan kota.

Atas kondisi tersebut, Dr. Nazrul Zaman meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh tidak bersikap pasif.

Ia mendorong DPRK menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan pemerintah kota tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"DPRK harus segera memanggil dinas terkait, membedah naskah kerja sama tersebut, dan mendorong lahirnya Qanun yang memastikan tata kelola ruang publik tidak dikomersialisasikan tanpa memprioritaskan tenaga kerja lokal," pungkasnya.

Menurutnya, pengelolaan ruang publik harus tetap berada dalam koridor pelayanan masyarakat, bukan semata-mata menjadi sumber keuntungan bagi pihak tertentu.

Ia berharap Pemko Banda Aceh dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut dan kembali menempatkan pelayanan publik sebagai tujuan utama pemerintahan.* (ad)

PENAJAM PASER UTARA – Kabar duka datang dari lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Harold Yohanes Pantouw, ditemukan meninggal dunia di kamar huniannya di Rumah Susun (Rusun) ASN 3, Tower 6, kamar 102, Sabtu (25/7/2026).

Baca Juga:

• Mahasiswa Farmasi di Medan Diduga Jadi Bandar Vape Narkoba, Polisi Sita 488 Pod Getar

Saat ini, penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan medis atau visum sebagai dasar menentukan langkah selanjutnya.

Kapolresta IKN Kombes Pol Supriyanto mengatakan, pihaknya menerima laporan terkait penemuan jenazah Troy sekitar pukul 14.15 Wita.

"Salah seorang staf korban melaporkan kejadian sekira pukul 2 siang kepada kepolisian. Petugas bersama tim identifikasi segera menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP)," ujar Supriyanto.

Setelah menerima laporan, petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan awal.

Tim identifikasi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan informasi dan memastikan kondisi korban saat ditemukan.

Usai proses olah TKP selesai, jenazah Troy dievakuasi ke Rumah Sakit Hermina IKN untuk menjalani pemeriksaan visum.

Menurut Supriyanto, hasil pemeriksaan medis tersebut akan menjadi dasar bagi penyidik untuk mengetahui penyebab kematian korban.

"Kami juga meminta Inafis Polres Penajam Paser Utara turut membantu proses identifikasi. Apabila hasil visum tidak menemukan adanya unsur kekerasan, jenazah akan kami serahkan kepada pihak keluarga," katanya.

Berdasarkan keterangan sementara dari sejumlah saksi, termasuk staf pribadi korban, Troy diketahui sempat menyampaikan keluhan terkait kondisi kesehatannya sehari sebelum ditemukan meninggal dunia.

Namun, kepolisian masih mendalami seluruh informasi yang diperoleh dari para saksi untuk memastikan kronologi kejadian.

Polisi menegaskan proses penyelidikan tetap berjalan hingga hasil pemeriksaan medis dan identifikasi selesai dilakukan.

Kepergian Troy Pantouw menjadi duka bagi jajaran Otorita IKN.

Sebagai Juru Bicara Otorita IKN, Troy selama ini berperan dalam menyampaikan informasi publik terkait perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara kepada masyarakat.* (km/ad)

NEW DELHI – Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah gelombang aksi protes besar-besaran yang digerakkan oleh kelompok pemuda terkait skandal kebocoran soal ujian masuk perguruan tinggi.

Pengunduran diri tersebut menjadi sorotan karena dianggap sebagai kemenangan bagi ribuan demonstran yang selama beberapa hari terakhir menggelar aksi di berbagai wilayah India, terutama di kawasan Jantar Mantar, New Delhi.

Baca Juga:

• PB IMBI-SU Desak Pemberantasan Narkoba di Langkat Dilakukan Tanpa Tebang Pilih: Jangan Hanya Fokus Satu Lokasi!

Ribuan pengunjuk rasa yang berkumpul di pusat aksi terlihat bersorak dan menari sebagai bentuk kemenangan atas tuntutan mereka.

"Kita berhasil," ujar pendiri Cockroach Janta Party (CJP) atau Partai Kecoak, Abhijeet Dipke, yang menjadi salah satu tokoh penggerak aksi tersebut.

Gelombang demonstrasi ini menjadi salah satu aksi protes terbesar di India dalam beberapa tahun terakhir.

Aksi tersebut menjadi tekanan besar bagi pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Dukungan dari sejumlah politisi oposisi terhadap gerakan mahasiswa juga semakin memperkuat tuntutan agar pemerintah bertanggung jawab atas persoalan kebocoran soal ujian.

Situasi di lapangan sempat memanas setelah aparat keamanan menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang melakukan aksi di New Delhi.

Pemandangan demonstrasi besar yang melibatkan ribuan anak muda serta tindakan aparat dalam mengendalikan massa memicu perhatian dan kritik dari masyarakat.

Pihak berwenang sebelumnya menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban dan memastikan aksi berjalan sesuai aturan hukum.

Aksi protes bermula dari kasus kebocoran soal ujian masuk perguruan tinggi kedokteran bergengsi di India pada Mei 2026.

Kasus tersebut menyebabkan hasil ujian dibatalkan dan pemerintah memutuskan menggelar ujian ulang.

Kebijakan itu berdampak terhadap sekitar 2 juta anak muda yang mengikuti seleksi tersebut.

Para demonstran menilai pemerintah harus bertanggung jawab karena kebocoran soal tersebut merugikan jutaan calon mahasiswa yang telah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian.

Salah satu tuntutan utama massa adalah meminta Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Cockroach Janta Party (CJP) menyatakan seluruh tuntutan utama para demonstran telah diterima pemerintah India.

"Seluruh tuntutan kami telah diterima," kata Juru Bicara CJP Ashutosh Ranka, dikutip dari BBC, Sabtu (25/7/2026).

Perwakilan Partai Kecoak sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri federal India untuk menyampaikan aspirasi para pengunjuk rasa.

Selain meminta pengunduran diri Menteri Pendidikan, massa juga menuntut kompensasi sebesar 10 juta rupee atau USD 103.554 bagi keluarga korban yang diduga melakukan bunuh diri akibat kasus kebocoran soal ujian.

Mereka juga meminta agar tidak ada tindakan hukum terhadap peserta aksi yang ikut menyuarakan protes.

Setelah pemerintah menerima sejumlah tuntutan tersebut, CJP menyatakan menghentikan aksi protes secara damai.

"Kami meminta para pengunjuk rasa untuk menghentikan aksi protes secara damai dan segera," kata Ranka.

Dharmendra Pradhan menyampaikan keputusan mundur melalui unggahan di media sosial X.

Dalam pernyataannya, ia mengatakan pengunduran diri dilakukan agar situasi yang terjadi tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang dianggap ingin mengganggu stabilitas negara.

"Mempertimbangkan situasi yang telah terjadi di Jantar Mantar dan di seluruh negeri, agar kekuatan anti-nasional tidak mengambil keuntungan dari situasi ini ... saya telah mengirimkan surat pengunduran diri saya kepada Perdana Menteri," tulis Pradhan dalam unggahannya di X.

Pradhan juga menyatakan menghormati aspirasi dan harapan generasi muda India.

"Saya sangat menghormati aspirasi, perasaan, dan harapan yang sah dari kaum muda negara ini," imbuhnya.

Selain persoalan kebocoran ujian, aksi tersebut juga mencerminkan keresahan yang lebih luas di kalangan anak muda India.

Demonstran menyoroti persoalan lapangan kerja, dugaan korupsi, serta tuntutan agar pemerintah lebih bertanggung jawab terhadap kebijakan publik.

Sebelum pengunduran diri Menteri Pendidikan diumumkan, pemerintah India juga sempat membatasi akses internet dan sejumlah layanan transportasi di wilayah tertentu untuk mengendalikan situasi.

Namun, tekanan publik akhirnya membuat pemerintah mengambil langkah untuk merespons tuntutan para pengunjuk rasa.* (cnd/ad)