Informasi yang dilansir dari Instagram PLN UP3 Medan menyebut pemeliharaan jaringan dilakukan di wilayah kerja ULP Medan Baru.

Baca Juga:

• Sentil Kader IMM UMSU di Era AI, Anggota DPRD Medan: Jangan Cuma Jago Organisasi, Bikin Inovasi

Pemeliharaan jaringan tersebut meliputi pemotongan pohon serta penggantian sejumlah komponen jaringan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan.

PLN juga mengingatkan pelanggan yang menggunakan genset agar memisahkan instalasi genset dari instalasi listrik PLN selama proses pemeliharaan berlangsung.

Adapun 14 lokasi di Medan yang terdampak pemadaman listrik sementara yakni:

1. Jalan Sei Asahan
2. Jalan Sei Padang
3. Jalan Setia Budi sebagian
4. Jalan Murni
5. Jalan Perjuangan
6. Jalan Dwikora
7. Jalan Bahdamaris
8. Jalan Iskandar Muda sebagian
9. Jalan Karyawan
10. Jalan Sei Silau
11. Jalan Jamin Ginting sebagian
12. Jalan Abadi
13. Jalan Lobak
14. Jalan Masjid Setia Budi

Pemadaman tersebut bersifat sementara selama pekerjaan pemeliharaan jaringan berlangsung. Waktu penyalaan kembali menyesuaikan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan.

PLN mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mempersiapkan kebutuhan listrik sebelum jadwal pemadaman dimulai serta berhati-hati terhadap instalasi kelistrikan selama pekerjaan pemeliharaan berlangsung.* (ds/dh)

Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional tentang Besaran Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang mulai berlaku pada 5 Oktober 2026.

Baca Juga:

• MBG, Masihkah Ada Kesempatan Kedua?

"Sebelumnya masing-masing SPPG itu kemudian memberikan layanan MBG dengan jumlah penerima manfaat yang berbeda-beda, namun kemudian mendapatkan insentif yang sama, yaitu Rp6 juta per hari. Itu kemudian kami sesuaikan sesuai dengan proporsionalnya, yaitu kami kembalikan menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang dibagikan ke penerima manfaat," ujar Sudaryono dalam unggahan Instagram pribadinya, dikutip Kamis (1/10/2026).

Dengan skema baru tersebut, SPPG yang melayani lebih banyak penerima manfaat akan mendapatkan total insentif yang lebih besar dibandingkan SPPG dengan jumlah penerima yang lebih sedikit.

Sudaryono juga menjelaskan insentif hanya diberikan kepada SPPG yang tetap beroperasi dan menyalurkan MBG kepada penerima manfaat.

SPPG yang sedang disuspensi atau tidak beroperasi karena sekolah libur nasional maupun kondisi tertentu seperti bencana tidak akan mendapatkan insentif.

"Dapur SPPG itu tidak melayani penerima manfaat dalam pemberian MBG, sehingga insentif juga tidak diberikan," jelasnya.

Menurut Sudaryono, insentif SPPG merupakan bagian dari total anggaran MBG sebesar Rp15.000 untuk setiap porsi makanan.

Dari total anggaran tersebut, Rp10.000 dialokasikan untuk makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, Rp3.000 untuk operasional, sedangkan Rp2.000 menjadi insentif bagi SPPG.

"Rp2.000 ini adalah bagian dari Rp15.000 per porsi yang diberikan kepada setiap penerima manfaat, yang terdiri dari Rp10.000 untuk makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 adalah insentif," kata Sudaryono.

Perubahan skema tersebut membuat pemberian insentif tidak lagi menggunakan nilai tetap harian untuk seluruh SPPG. Besaran yang diterima akan dihitung berdasarkan jumlah porsi MBG yang benar-benar disalurkan kepada penerima manfaat.

Aturan baru mengenai insentif SPPG tersebut mulai berlaku pada 5 Oktober 2026 dan menjadi bagian dari penyesuaian tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.* (d/dh)

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan Surpres dari Presiden Prabowo Subianto telah diterima pimpinan DPR pada Rabu (30/9/2026).

Baca Juga:

• Survei INES catat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo capai 79,3 persen

Setelah menerima surat tersebut, Badan Musyawarah (Bamus) DPR menugaskan Komisi III untuk menjalankan proses uji kelayakan terhadap Suyudi.

"Maka sesuai dengan baru saja tadi digelar rapat Badan Musyawarah DPR ini hari ini tanggal 30 tadi menugaskan Komisi III untuk melaksanakan uji kelayakan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri," ujar Habiburokhman.

Penugasan tersebut kemudian disetujui peserta rapat.

"Apakah disepakati, saudara-saudara?" tanya Habiburokhman.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Komjen Suyudi Ario Seto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Presiden mengusulkannya sebagai calon Kapolri melalui Surpres Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026.

Proses uji kelayakan dan kepatutan kemudian menjadi kewenangan Komisi III DPR untuk menilai calon yang diajukan Presiden. Pada Kamis (1/10/2026), Komisi III DPR mulai menjalankan agenda uji kelayakan calon Kapolri terhadap Suyudi.

Pergantian Kapolri dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan Presiden dan DPR. Berdasarkan proses yang sedang berjalan, Suyudi masih berstatus sebagai calon Kapolri dan belum menjadi Kapolri definitif.

Sementara itu, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo masih tercatat sebagai Kapolri dalam pemberitaan resmi Polri pada September 2026.

Tahapan selanjutnya akan bergantung pada proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR serta mekanisme persetujuan dan pengangkatan sesuai ketentuan yang berlaku.* (d/dh)

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum penting untuk kembali mengingat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Usai Klaster Mewah Lapas Cibinong Digusur, Ombudsman Wanti-wanti Kemenimipas: Awas Masalah Hukum Baru

Upacara dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Natal Josefa. Seluruh rangkaian upacara diikuti dengan penuh disiplin dan penghormatan oleh para peserta yang hadir.

Peserta upacara terdiri dari seluruh pegawai Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, anak magang, serta warga binaan. Keterlibatan seluruh unsur tersebut mencerminkan kebersamaan dalam memperingati salah satu momentum penting dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejak awal hingga berakhirnya kegiatan, seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara dengan tertib. Suasana khidmat terlihat ketika seluruh peserta mengikuti setiap tahapan upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap Pancasila serta perjuangan dalam mempertahankan ideologi negara.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur."

Tema tersebut menjadi pengingat bahwa Pancasila memiliki peran penting sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila menjadi landasan dalam membangun kehidupan masyarakat yang menjunjung persatuan, keadilan, kemanusiaan, musyawarah, serta semangat gotong royong.

Bagi jajaran pemasyarakatan, nilai-nilai tersebut juga memiliki relevansi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Petugas dituntut untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, berintegritas, serta tetap menjunjung nilai kemanusiaan dalam memberikan pelayanan.

Sementara bagi warga binaan, nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat menjadi bagian dari proses pembinaan. Pembinaan tidak hanya diarahkan pada perubahan perilaku, tetapi juga pada penguatan kesadaran sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia.

Melalui berbagai program pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lapas, warga binaan diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, memperbaiki perilaku, serta mempersiapkan diri agar dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi kesempatan untuk menumbuhkan kembali kesadaran bahwa persatuan merupakan salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia. Keberagaman latar belakang, suku, budaya, agama, maupun kondisi sosial tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan.

Nilai persatuan tersebut juga diupayakan hadir dalam kehidupan di lingkungan Lapas Labuhan Ruku. Pegawai, anak magang, dan warga binaan menjadi bagian dari satu lingkungan pembinaan yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif.

Dalam konteks pemasyarakatan, penerapan nilai Pancasila dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana namun penting, mulai dari sikap saling menghormati, menjalankan aturan, menjaga ketertiban, memberikan pelayanan secara adil, hingga membangun komunikasi yang baik antara petugas dan warga binaan.

Selain itu, semangat gotong royong dan kebersamaan juga menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan pemasyarakatan yang mendukung proses pembinaan.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Lapas Labuhan Ruku bahwa tugas pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengamanan, tetapi juga memiliki dimensi pendidikan kebangsaan dan pembentukan karakter.

Setiap pelaksanaan tugas diharapkan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.

Melalui momentum Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku kembali meneguhkan komitmennya untuk memperkuat semangat kebangsaan di lingkungan pemasyarakatan.

Nilai-nilai Pancasila diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan upacara dan kegiatan peringatan semata, tetapi dapat diterapkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam proses pembinaan warga binaan.

Semangat tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang semakin tertib, humanis, berintegritas, dan mendukung proses perubahan perilaku warga binaan.

Dengan mengusung semangat "Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur," seluruh jajaran Lapas Labuhan Ruku diharapkan terus menjaga persatuan, memperkuat rasa kebangsaan, serta memberikan kontribusi positif dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada akhirnya menjadi pengingat bersama bahwa menjaga Pancasila bukan hanya melalui upacara dan simbol, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari—dengan menjunjung persatuan, keadilan, kemanusiaan, musyawarah, serta semangat gotong royong.* (dh)

Kepala Distanpang Provinsi Sumut Fariz Haholongan Hutagalung mengatakan target tersebut ditetapkan melihat masih tingginya kasus rabies di Sumatera Utara. Sepanjang 2025, Sumut mencatat 280 kasus rabies.

Baca Juga:

• Sabet Rekor MURI 15 Ribu Vaksinasi, Wagub Sumut Deklarasikan Bebas Rabies 2030 dan Jamin Stok Aman

Menurut Fariz, populasi hewan penular rabies di Sumut saat ini diperkirakan mencapai sekitar 300 ribu ekor. Dari jumlah tersebut, pemerintah menargetkan sedikitnya 70 persen dapat menerima vaksinasi setiap tahun.

"Makanya kita targetkan dari populasi hewan menular rabies yang kurang lebih 300 ribu ekor itu mau kita ambil 70 persennya saja," katanya.

Ia mengatakan target tersebut masih dapat ditingkatkan apabila pelaksanaan vaksinasi mendapat dukungan lebih luas. Program akan dilakukan secara bertahap melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumut serta pemerintah kabupaten dan kota.

"Nanti secara bertahap akan ada kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Kementerian Pertanian, kita Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota. Kita vaksinasinya bisa minimal mencapai 70 persen, kalau bisa lebih bagus setiap tahun," ujar Fariz.

Pemprov Sumut juga menyatakan siap membantu pemerintah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan vaksinasi rabies, termasuk dukungan terhadap keterbatasan anggaran di sejumlah daerah.

"Iya itu di kabupaten dan kota tentu anggarannya tidak terlalu banyak dan terbatas. Nanti kita Pemerintah Provinsi dan kementerian bisa backup untuk anggaran tersebut," ucapnya.

Selain mengejar target vaksinasi, Distanpang Sumut mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan hewan peliharaan. Pemilik hewan diminta tidak hanya memelihara, tetapi juga memastikan hewan mendapatkan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

"Ya seharusnya seperti yang kita sampaikan, kita kalau punya peliharaan juga harus tahu kesehatan mereka, jangan punya peliharaan terus tidak vaksin, tidak bawa ke klinik hewan," kata Fariz.

Untuk memperluas sosialisasi, Distanpang Sumut berencana berkolaborasi dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), termasuk menyasar komunitas-komunitas pemilik hewan peliharaan.

"Nah inilah kita kerja sama dengan PDHI nanti salah satunya adalah untuk menyosialisasikannya juga ke komunitas-komunitas karena kan banyak komunitas-komunitas hewan peliharaan," ujarnya.

Fariz mengatakan pengendalian rabies tidak hanya berkaitan dengan kesehatan hewan, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat.

"Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini kita lihat semalam kan cukup bagus, mudah-mudahan bisa tercapai, karena vaksin ini dampaknya bukan hanya untuk hewannya tapi ke masyarakat juga," katanya.

Menurut data yang disampaikan Distanpang, Sumatera Utara sebelumnya juga memperoleh rekor MURI atas capaian vaksinasi rabies terbanyak, yakni sebanyak 15 ribu dosis.

Pemprov Sumut selanjutnya akan mendorong peningkatan cakupan vaksinasi rabies di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya pengendalian penyakit serta perlindungan terhadap hewan dan masyarakat.* (mi/dh)

Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan mengatakan 17,4 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo. Sementara 3,3 persen responden tidak memberikan jawaban.

Baca Juga:

• Instruksi Tegas Prabowo Soal Layanan RS: Pangkas Antrean BPJS Kesehatan & Dilarang Beda-bedakan Pasien

Dalam aspek penilaian terhadap keberanian, ketegasan dan kecepatan pemerintah dalam menjalankan program yang dinilai pro-rakyat, sebanyak 78,2 persen responden memberikan apresiasi.

"Capaian positif ini menjadi indikator penting bahwa arah kebijakan yang diambil pemerintah berada pada jalur yang tepat untuk memenuhi harapan masyarakat," kata Andri dalam keterangannya, dikutip Rabu (30/9/2026).

Namun, hasil survei juga menunjukkan tingkat kepuasan terhadap sektor ekonomi lebih rendah dibandingkan sejumlah indikator lainnya. Kepuasan pada sektor tersebut tercatat 50,8 persen. INES menyebut kenaikan harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi yang dinilai lesu menjadi sejumlah alasan ketidakpuasan responden.

Untuk persoalan lapangan kerja, sebanyak 50,7 persen responden menyatakan kurang puas terhadap penanganan sulitnya mencari pekerjaan. Sementara itu, 54,8 persen responden menyatakan persoalan harga kebutuhan pokok masih menjadi perhatian.

Pada sektor politik, 78,3 persen responden menilai kondisi politik Indonesia stabil dan baik. Sebanyak 18,6 persen menilai kondisi politik buruk dan tidak stabil, sementara 3,1 persen tidak memberikan penilaian.

Di bidang diplomasi, 80,3 persen responden menyatakan puas dan percaya terhadap strategi diplomasi pemerintah Prabowo. Sebanyak 16,4 persen menyatakan tidak puas dan tidak percaya, sedangkan 3,3 persen tidak menjawab.

Sementara dalam penilaian terhadap pemberantasan korupsi, 78,2 persen responden menyatakan puas atau cukup puas. Untuk kebebasan berpendapat, angka kepuasan yang tercatat mencapai 81,2 persen.

Dalam penanganan kemiskinan, 68,2 persen responden menyatakan puas atau cukup puas. Adapun tingkat kepuasan terhadap program kesejahteraan sosial dan bantuan sosial tercatat 78,7 persen.

Survei INES juga menanyakan pandangan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 78,2 persen responden menyatakan setuju program tersebut dilanjutkan, sedangkan 18,4 persen tidak setuju dan 3,4 persen tidak memberikan jawaban.

Survei tersebut dilakukan pada September 2026 dengan melibatkan 1.400 responden yang tersebar di 36 provinsi. INES menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar ±2,48 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei tersebut menggambarkan persepsi responden yang menjadi sampel penelitian INES pada periode survei. Angka-angka tersebut tidak dengan sendirinya menjadi ukuran tunggal untuk menilai seluruh pandangan masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, temuan mengenai ekonomi dan lapangan kerja menunjukkan adanya sejumlah indikator yang dinilai masih menjadi perhatian responden dalam survei tersebut.* (in/dh)

Pertanyaan tersebut ditujukan kepada ahli yang dihadirkan pihak pemohon dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Baca Juga:

• "Nanti Di-bully Terus" Momen Cair Saldi Isra Colek Refly Harun di Sidang MK Soal Gibran

"Kalau andai-andai harus dipenuhi, apa kemudian konstitusional digunakan oleh Mahkamah, kewenangan diatur UUD maupun UU, untuk membatalkan pelantikan?" kata Arsul dalam persidangan.

Arsul juga menyoroti perbedaan antara istilah diskualifikasi dan pemakzulan atau impeachment yang muncul dalam keterangan para ahli.

"Arah keterangan ahli bedakan diskualifikasi, bedakan dengan impeachment," ujarnya.

Selain itu, Arsul mempertanyakan permintaan pemohon agar MK memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang untuk memilih wakil presiden.

"Bagaimana mahkamah perintahkan MPR selenggarakan sidang, apakah bisa demi anggapan keadilan substantif kemudian katakan konstitusi framework itu harus diterabas, gimana hal seperti ini bisa dijelaskan dalam perspektif ahli," kata Arsul.

Sidang yang berlangsung pada Rabu (30/9/2026) merupakan agenda pembuktian dari pihak pemohon. Dalam jadwal resmi MK, perkara tersebut memasuki tahapan mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan.

Pihak pemohon menghadirkan tiga ahli, yakni Yance Arizona, Titi Anggraini dan Bivitri Susanti. Sementara I Gusti Putu Artha dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan tersebut.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tercatat sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Para pemohonnya antara lain Denny Indrayana, Bonatua Silalahi, Tiurma M.S. Sihombing serta sejumlah pihak lainnya.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Mereka antara lain meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, mendiskualifikasi Gibran, serta membatalkan keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonannya.

Sebelumnya, KPU sebagai Termohon telah menyampaikan pandangannya mengenai kewenangan MK dalam perkara tersebut. KPU berpendapat persoalan yang diajukan lebih berkaitan dengan sengketa proses, sementara kewenangan MK dalam PHPU berkaitan dengan sengketa hasil pemilu.

Dengan demikian, pertanyaan Arsul mengenai kewenangan MK menjadi bagian dari pembahasan hukum dalam proses pemeriksaan perkara. MK masih menjalankan tahapan persidangan dan belum menjatuhkan putusan akhir atas permohonan tersebut.* (in/dh)

Momen tersebut terjadi saat Saldi memberikan kesempatan kepada ahli berikutnya untuk menyampaikan keterangan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Baca Juga:

• Sidang MK soal Syarat Pendidikan Gibran, Eks Komisioner KPU: Dokumen Pendaftaran Tak Bisa Ditolak, Tapi Belum Tentu Benar

"Sekali-kali suruh Pak Refly, Pak Bambang, biar kedengaran suaranya," kata Saldi dalam persidangan.

Saldi lalu bergurau mengenai Refly yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu kuasa hukum pemohon dalam perkara tersebut.

"Kalau tidak kita nanti di-bully terus sama Pak Refly ini," celetuk Saldi.

Refly kemudian menjawab candaan tersebut.

"Saya orang baik, Yang Mulia," ujar Refly.

Sidang tersebut merupakan agenda pembuktian Pemohon dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Berdasarkan jadwal resmi MK, persidangan pada 30 September 2026 memang diagendakan untuk mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pihak pemohon serta mengesahkan alat bukti tambahan.

Dalam sidang itu, pemohon menghadirkan tiga ahli, yakni ahli hukum tata negara Yance Arizona, ahli hukum pemilu Titi Anggraini, serta ahli hukum tata negara dan hukum publik Bivitri Susanti. Sementara I Gusti Putu Artha dihadirkan sebagai saksi.

Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya. Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam permohonannya, para pemohon antara lain meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan dan mendiskualifikasinya. Mereka juga meminta sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonan Gibran dinyatakan batal.

Syarat pendidikan yang dipersoalkan berkaitan dengan ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta aturan KPU yang digunakan dalam proses pencalonan Pilpres 2024.

Dalam rangkaian persidangan, MK juga telah mendengarkan keterangan dari KPU, Bawaslu dan pihak terkait. KPU dalam jawabannya mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa perkara tersebut dan menyatakan persoalan yang diajukan para pemohon berkaitan dengan sengketa proses, bukan sengketa hasil pemilu.

Sementara itu, proses persidangan masih berlangsung. MK telah menjadwalkan agenda pembuktian untuk pihak Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu pada Kamis (1/10/2026).

Candaan Saldi kepada Refly menjadi salah satu momen dalam persidangan yang berlangsung di sela agenda pemeriksaan ahli dan saksi tersebut.* (in/dh)

Untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung, harga Pertamax tercatat Rp16.300 per liter.

Baca Juga:

• Sentil Kader IMM UMSU di Era AI, Anggota DPRD Medan: Jangan Cuma Jago Organisasi, Bikin Inovasi

Harga tersebut merupakan pantauan pada Kamis (1/10/2026) pukul 08.00 WIB. Nominal dapat berubah apabila Pertamina melakukan penyesuaian harga setelah waktu pengecekan.

Masyarakat juga disarankan mengecek informasi melalui kanal resmi Pertamina sebelum melakukan pengisian BBM untuk memastikan harga terbaru.

Harga BBM Pertamina dapat berbeda antarwilayah. Salah satu faktor yang memengaruhi perbedaan harga tersebut adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berlaku di masing-masing daerah.

Sementara itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar masih mengacu pada harga yang telah ditetapkan.

Berikut daftar harga BBM Pertamina per 1 Oktober 2026 berdasarkan wilayah:

Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung:
Pertamax Rp16.300 per liter, Pertamax Turbo Rp20.000 per liter, Dexlite Rp24.200 per liter dan Pertamina Dex Rp25.750 per liter.

Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau:
Pertamax Rp16.650 per liter, Pertamax Turbo Rp20.450 per liter, Dexlite Rp24.750 per liter dan Pertamina Dex Rp26.300 per liter.

FTZ Sabang:
Pertamax Rp14.950 per liter dan Dexlite Rp22.150 per liter.

FTZ Batam:
Pertamax Rp15.150 per liter, Pertamax Turbo Rp18.550 per liter, Dexlite Rp22.500 per liter dan Pertamina Dex Rp23.950 per liter.

DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur:
Pertamax Rp15.950 per liter, Pertamax Turbo Rp19.600 per liter, Pertamax Green 95 Rp19.150 per liter, Dexlite Rp23.700 per liter dan Pertamina Dex Rp25.200 per liter.

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur:
Pertamax Rp15.950 per liter, Pertamax Turbo Rp19.600 per liter, Dexlite Rp23.700 per liter dan Pertamina Dex Rp25.200 per liter.

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara:
Pertamax Rp16.650 per liter, Pertamax Turbo Rp20.450 per liter, Dexlite Rp24.750 per liter dan Pertamina Dex Rp26.300 per liter.

Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat:
Pertamax Rp16.300 per liter, Pertamax Turbo Rp20.000 per liter, Dexlite Rp24.200 per liter dan Pertamina Dex Rp25.750 per liter.

Maluku dan Maluku Utara:
Pertamax Rp16.300 per liter dan Dexlite Rp24.200 per liter.

Papua Barat dan Papua Barat Daya:
Pertamax Rp16.300 per liter, Pertamax Turbo Rp20.000 per liter dan Dexlite Rp24.200 per liter.

Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan:
Pertamax Rp16.300 per liter, Pertamax Turbo Rp20.000 per liter, Dexlite Rp24.200 per liter dan Pertamina Dex Rp25.750 per liter.

Dengan demikian, untuk masyarakat Sumatera Utara, harga Pertamax yang terpantau pada 1 Oktober 2026 berada di angka Rp16.300 per liter, sedangkan Pertamax Turbo Rp20.000 per liter.

Perlu dicatat, daftar harga tersebut merupakan harga berdasarkan waktu pengecekan dan dapat berubah mengikuti kebijakan penyesuaian harga BBM Pertamina.* (tm/dh)

JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) merespons permintaan pihak pemohon agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihadirkan dalam persidangan perkara yang mempersoalkan syarat pendidikannya saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Permintaan tersebut disampaikan kuasa hukum para pemohon, Bambang Widjojanto, dalam sidang pembuktian perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Baca Juga:

• Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90

"Izin majelis, ada satu hal. Kami sudah mengajukan surat permohonan kepada Ketua MK, Jakarta 28 September. Permohonan pemanggilan pihak untuk didengar keterangannya di tahap pembuktian," kata Bambang dalam persidangan.

"Ada Saudara Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pendidikan dan Menteri Hukum. Sudah ada suratnya, kami mohon dipertimbangkan untuk dipanggil," sambungnya.

Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan surat permohonan tersebut telah diterima oleh majelis hakim. Namun, permintaan tersebut belum diputuskan.

"Ya kami sudah terima surat itu tapi belum dibahas, nanti akan dibahas di RPH yang terpisah," ujar Saldi.

Bambang kemudian menyampaikan kekhawatiran agar permintaan tersebut tidak terlupakan ketika hakim menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Saya takut itu kelupaan dalam RPH," katanya.

Saldi menegaskan permintaan tersebut sudah dibahas oleh majelis, meski pembahasannya belum selesai dan belum menghasilkan keputusan.

"Sudah dibahas tapi belum selesai," tandas Saldi.

Sidang pada Rabu (30/9/2026) merupakan agenda pembuktian dari pihak pemohon. MK mencatat agenda tersebut meliputi pemeriksaan keterangan ahli dan/atau saksi pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan.

Dalam agenda tersebut, pemohon menghadirkan sejumlah ahli dan saksi. I Gusti Putu Artha menjadi saksi, sementara ahli yang dihadirkan antara lain Yance Arizona, Titi Anggraini dan Bivitri Susanti.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana, yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Para pemohon meminta MK memeriksa persoalan tersebut dalam proses PHPU.

Dalam petitumnya, para pemohon antara lain meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai cawapres, mendiskualifikasi Gibran, serta membatalkan keputusan KPU yang berkaitan dengan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Sementara itu, KPU dalam persidangan sebelumnya mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa perkara tersebut. KPU berpendapat permohonan para pemohon berkaitan dengan sengketa proses, bukan sengketa hasil Pemilu yang menjadi kewenangan MK dalam perkara PHPU.

Untuk tahapan selanjutnya, MK menjadwalkan sidang pembuktian dari pihak Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu pada Kamis (1/10/2026). Dalam sidang tersebut akan didengarkan keterangan ahli dan/atau saksi dari pihak-pihak tersebut serta dilakukan pengesahan alat bukti tambahan.

Permintaan pemanggilan Gibran masih menunggu pembahasan dan keputusan majelis hakim dalam RPH. Hingga tahap ini, MK belum menyatakan apakah Gibran akan dihadirkan dalam persidangan.* (k/dh)

Kesimpulan tersebut disampaikan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya bersama Tim Kedokteran Forensik dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu (30/9/2026).

Baca Juga:

• Polisi Belum Temukan Tindak Pidana dalam Kematian Sutrimo, Penyidikan Bisa Dibuka Kembali Jika Ada Bukti Baru

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya mengatakan hasil pemeriksaan tidak menemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana.

"Pemeriksaan TKP oleh tim Identifikasi Polda dan sampel dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Polri dengan pemeriksaan sampel dan DNA terhadap barang-barang yang ditemukan di TKP tidak ditemukan benda atau zat yang berbahaya," kata Anom.

Menurutnya, rangkaian fakta yang dikumpulkan penyidik juga tidak menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain dalam kematian Sutrimo.

"Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan dianalisa, penyidik berkesimpulan: sampai saat ini belum ditemukan adanya bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana dalam peristiwa meninggalnya Saudara Sutrimo," tegasnya.

Ketua Tim Ekshumasi, dr. Ahmad Yudianto, mengatakan pemeriksaan jenazah tidak menemukan tanda-tanda kekerasan.

"Pada pemeriksaan, tidak ditemukan luka ataupun jejas akibat kekerasan tajam maupun tumpul, serta tidak ditemukan adanya patah tulang yang berkaitan dengan kekerasan," jelas Yudianto.

Hasil pemeriksaan lanjutan justru menemukan sejumlah kondisi yang mengarah pada gangguan jantung. Tim forensik menemukan dinding arteri koroner yang keras dan menebal serta penyempitan lumen arteri sekitar 75 persen berdasarkan pemeriksaan histopatologi.

"Kelainan itu berupa lekukan pada cuping telinga kanan dan kiri, lemak abdomen yang tebal, dinding arteri koroner yang keras dan menebal, serta ditunjang dengan pemeriksaan dari histopatologi di mana menunjukkan adanya penyempitan lumen arteri pembuluh arteri sekitar 75 persen," paparnya.

Berdasarkan keseluruhan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang, tim forensik menyimpulkan penyakit jantung iskemik tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian.

"Berdasarkan dari hasil pemeriksaan tersebut secara keseluruhan, baik pemeriksaan luar, dalam, serta pemeriksaan penunjang, maka kami disimpulkan bahwa penyakit jantung iskemik tidak dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian," ujar Yudianto.

Selain kondisi jantung, pemeriksaan juga menemukan adanya kafein dalam sejumlah organ dan jaringan tubuh korban.

Dari penelusuran CCTV, Sutrimo diketahui masih beraktivitas pada malam hingga menjelang pagi sebelum akhirnya tiba di depan Klinik Mordent sekitar pukul 05.30 WIB. Sepeda motor korban sempat mengalami mogok, namun setelah itu ia kembali beraktivitas dan berkeliling.

Pemeriksaan toksikologi terhadap organ dan tanah di sekitar lokasi pemakaman tidak menemukan pestisida, alkohol, arsen maupun sianida.

"Di sisi lain, pemeriksaan menemukan adanya kafein pada berbagai organ dan jaringan tubuh," kata Yudianto.

Menurut Yudianto, kafein yang ditemukan dalam tubuh korban dapat berperan sebagai faktor yang memperberat kondisi penyakit jantung, terlebih ketika disertai aktivitas hingga dini hari.

"Kafein yang ditemukan dalam tubuh dinilai dapat berperan sebagai faktor pencetus yang memperberat kondisi penyakit tersebut," ujarnya.

Polisi juga menjelaskan soal busa putih yang sempat keluar dari mulut Sutrimo saat pertama kali ditemukan. Kondisi tersebut sebelumnya sempat memunculkan dugaan adanya keracunan.

Yudianto menjelaskan busa putih tersebut berkaitan dengan edema paru akut, yakni kondisi ketika terjadi penumpukan cairan di paru-paru akibat gangguan fungsi jantung.

"Busa yang keluar dari korban ini diakibatkan karena edema paru akut," ungkapnya.

Menurutnya, penumpukan cairan tersebut dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga muncul busa berwarna putih dari mulut korban.

Dengan hasil penyelidikan dan pemeriksaan forensik tersebut, polisi menyatakan hingga saat ini belum menemukan bukti adanya tindak pidana dalam kematian Sutrimo.* (k/dh)

Sidang tersebut merupakan bagian dari perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Agenda persidangan pada 30 September 2026 adalah pembuktian pemohon, termasuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta pengesahan alat bukti tambahan.

Baca Juga:

• Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90

"Saya harus mengatakan dengan segala hormat pada teman-teman Sekjen, karena KPU itu ada dua kamar Pak. Ada majelis kesekjenan, ada teman-teman komisioner. Kadang-kadang ada satu-dua orang teman-teman kesekjenan yang nakal, yang memang dititipi," ujar Putu dalam persidangan.

Ia kemudian menceritakan pengalamannya ketika masih menjadi anggota KPU. Putu mengaku beberapa kali mencegah Ketua KPU periode 2007-2012 Hafiz Anshari menandatangani surat edaran yang disebutnya dibuat tanpa sepengetahuan komisioner.

Menurut Putu, proses sinkronisasi menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan regulasi KPU. Karena itu, ia menilai draf pembahasan PKPU 19/2023 perlu dihadirkan untuk melihat proses masuknya Pasal 18 ayat (3) tersebut.

"Fakta hukum ini sebetulnya akan menarik dihadirkan di ruang sidang ini, draf itu seperti apa. Siapa yang tandatangan di situ? Apakah ada Pasal 18 ayat 3 ini," katanya.

Putu juga mengatakan dirinya pernah mengalami intervensi dari pihak luar ketika masih menjadi anggota KPU.

Ia menceritakan pada 2009 pernah didatangi dua orang yang mengaku membawa nama Presiden saat itu. Menurut Putu, keduanya meminta perubahan aturan KPU mengenai batas waktu bagi mantan narapidana untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan.

"Saya pribadi pada 2009 sempat didatangi dua orang utusan dari Sumatera membawa nama-nama Presiden waktu itu untuk mengubah regulasi KPU soal batas yang disebut dengan limitasi 5 tahun untuk bisa mencalonkan diri bagi narapidana," ungkapnya.

Putu menyebut permintaan tersebut berkaitan dengan salah satu pemilihan gubernur di Riau. Ia juga mengatakan terdapat janji-janji tertentu dalam peristiwa tersebut.

Berdasarkan pengalaman itu, Putu menilai anggota KPU harus memiliki sikap tegas dalam menjalankan tugas agar tidak mudah dipengaruhi pihak luar.

"Dengan contoh semacam itu dan ada beberapa contoh-contoh yang lain, saya ingin mengatakan bahwa pengalaman itu memang menjadi anggota KPU itu kalau kemudian tidak firm, maka intervensi itu sangat mungkin bisa terjadi dari luar untuk mengubah regulasi," ujarnya.

Dalam persidangan yang sama, Putu juga menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, ketentuan pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah tersebut baru muncul dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan ketentuan serupa tidak ditemuinya dalam pemilu presiden sebelumnya maupun sejumlah pemilu legislatif dan pilkada yang pernah ia ikuti.

Keterangan Putu tersebut menjadi bagian dari materi pembuktian pihak pemohon dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Perkara tersebut diajukan sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana, yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Para pemohon meminta MK menguji persoalan tersebut dalam proses persidangan.

Namun, keterangan mengenai dugaan penyisipan atau "pasal titipan" yang disampaikan Putu Artha merupakan keterangan saksi dalam persidangan. Persoalan mengenai proses penyusunan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 masih menjadi bagian dari perkara yang diperiksa MK dan belum merupakan kesimpulan atau putusan pengadilan.* (k/dh)

Penggerebekan dilakukan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya setelah polisi menerima informasi mengenai seorang karyawan swasta berinisial N yang diduga sedang menggunakan narkotika di salah satu kamar hotel.

Baca Juga:

• Misi Dagang Jatim-Sumut di Medan Tembus Rp2,5 Triliun, Bobby Nasution Dorong UMKM Naik Kelas

"Penangkapan dilakukan di salah satu kamar hotel di Surabaya. Delapan orang itu berinisial F, R, K, N, Ro, U, Ar, dan A," kata Hadi, Rabu (30/9/2026).

Polisi kemudian mengamankan seluruh orang yang berada di dalam kamar dan membawa mereka untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam pemeriksaan, polisi mengetahui tiga orang yang diamankan berstatus sebagai anggota DPRD dari tiga kabupaten di Jawa Timur. Ketiganya berasal dari DPRD Kabupaten Situbondo, Kabupaten Malang dan Kabupaten Banyuwangi.

Polisi turut menyita sejumlah barang bukti dari lokasi. Barang tersebut berupa satu plastik klip sabu bekas pakai, dua butir pil ekstasi berwarna kuning, alat hisap atau bong, korek api serta satu bungkus rokok yang digunakan sebagai wadah penyimpanan sabu.

Dari hasil pemeriksaan dan tes urine, tujuh orang diketahui positif mengonsumsi ekstasi. Sementara N diketahui mengonsumsi dua jenis narkotika, yakni sabu dan ekstasi.

"Dalam pemeriksaan, belakangan diketahui bahwa 3 orang di antaranya berstatus sebagai wakil rakyat dari kabupaten di wilayah Jawa Timur," ujar Hadi.

Dalam pengembangan perkara, N disebut mengaku mendapatkan sabu dan ekstasi dari seseorang berinisial C. Polisi kemudian memasukkan C ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Polisi menyebut barang bukti narkotika yang ditemukan berada di bawah batas yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Atas dasar itu, kedelapan orang tersebut diproses melalui mekanisme restorative justice.

"Kami proses restorative justice untuk delapan pelaku ini. Kami pastikan semua kami proses sesuai prosedur," kata Hadi.

Kabar mengenai tiga anggota DPRD yang diamankan tersebut kemudian mendapat perhatian dari internal Partai Gerindra. Pengurus partai di daerah masing-masing menyatakan masih menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum dan meminta agar asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi Suwito menyebut pihaknya belum memperoleh konfirmasi resmi dari aparat terkait keterlibatan anggota DPRD Banyuwangi berinisial ADR. Ia mengatakan partai akan menunggu perkembangan proses hukum sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Sementara Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq juga mengaku belum dapat memastikan keterlibatan anggota DPRD berinisial UAM sebelum mendapat informasi resmi dari aparat.

Di sisi lain, Zia mengatakan apabila keterlibatan kader terbukti melalui proses hukum, mekanisme internal partai dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku, termasuk kemungkinan pemberian sanksi.

Badan Kehormatan DPRD Banyuwangi juga akan membahas status anggota DPRD yang terseret perkara tersebut. Salah satu opsi yang disebut masih akan dibicarakan adalah penonaktifan sementara selama proses hukum berlangsung. Namun, keputusan tersebut belum ditetapkan.

Perkembangan terbaru, kedelapan orang yang diamankan dalam penggerebekan tersebut masih menjalani pemeriksaan di BNN Kota Surabaya. Polisi menyebut penanganannya dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu atau TAT.

Perkara tersebut masih dalam proses penanganan aparat. Status dan langkah hukum terhadap masing-masing orang akan mengikuti hasil pemeriksaan serta mekanisme hukum yang berlaku.* (tm/dh)

Anggota Ombudsman RI Manager Nasution mengatakan penertiban terhadap bangunan dan fasilitas mewah tersebut harus tetap mengikuti aturan hukum serta tata kelola yang berlaku.

Baca Juga:

• Kemenimipas Akui Ada Warga Binaan yang Tempati Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Siapa Mereka?

Sementara itu, anggota Ombudsman lainnya, Partono, mengatakan pembongkaran bangunan tersebut merupakan salah satu saran perbaikan yang telah disampaikan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

Menurut Partono, masih terdapat sejumlah rekomendasi lain yang perlu ditindaklanjuti kementerian terkait.

"Pembongkaran bangunan dan fasilitas mewah hanya salah satu saran perbaikan yang kami berikan kepada Kementerian Imipas. Masih ada beberapa saran perbaikan lainnya yang kami berikan," ujar Partono.

Partono mengatakan Ombudsman akan memantau pelaksanaan seluruh saran perbaikan yang telah disampaikan kepada Kemenimipas.

Salah satu rekomendasi tersebut adalah melakukan investigasi terhadap proses berdirinya bangunan dan fasilitas yang disebut sebagai klaster mewah di Lapas Cibinong.

Ombudsman juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemasyarakatan, baik di Lapas Cibinong maupun lembaga pemasyarakatan lainnya.

"Beberapa di antaranya adalah melakukan investigasi terhadap berdirinya bangunan dan fasilitas mewah tersebut. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan di Lapas Cibinong dan lapas lainnya di Indonesia," katanya.

Selain itu, Ombudsman meminta adanya sanksi tegas terhadap petugas yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran. Sistem pengawasan internal juga diminta diperkuat dan dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal maupun kantor wilayah pemasyarakatan.

Ombudsman turut menyoroti perlunya pemahaman petugas lapas mengenai mekanisme pengawasan eksternal agar kejadian penolakan terhadap inspeksi Ombudsman tidak kembali terjadi.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Rudi Setiawan menyebut bangunan klaster mewah di Lapas Cibinong tidak dibangun menggunakan anggaran APBN dan tidak tercatat sebagai barang milik negara (BMN).

"Terhadap bangunan, bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN. Ini ya, swadaya sendiri," kata Rudi saat berada di lokasi pada Rabu (30/9/2026).

Rudi juga menyebut bangunan tersebut tidak memiliki izin pendirian dan berada di area sempadan sungai.

"Ini tidak terdaftar di BMN. Kemudian tidak punya izin untuk mendirikan bangunan, karena kalau kita lihat bersama, di sempadan sungai itu tuh aliran sungai, dan ini dilarang, dan tidak boleh didirikan bangunan," ujarnya.

Klaster tersebut sebelumnya menjadi sorotan setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026.

Dalam pemeriksaan itu, Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan di area sekitar lapas yang memiliki fasilitas seperti sofa, televisi, kulkas dan meja makan. Ombudsman juga melaporkan adanya fasilitas lain dan menemukan dugaan warga binaan yang menempati bangunan tersebut.

Temuan tersebut kemudian mendorong Kemenimipas melakukan pemeriksaan serta mengambil sejumlah langkah penertiban.

Pembongkaran bangunan menjadi salah satu tindak lanjut, sementara rekomendasi Ombudsman lainnya masih dalam tahap pemantauan dan tindak lanjut oleh Kemenimipas.

Ombudsman menyatakan akan terus memonitor pelaksanaan saran perbaikan untuk memastikan penanganan persoalan di Lapas Cibinong berjalan sesuai aturan serta mendorong perbaikan tata kelola pemasyarakatan.* (d/dh)

MEDAN- Masa Ta'aruf (MASTA) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) digelar di Aula Fakultas Teknik UMSU, Rabu (30/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses kaderisasi sekaligus pembentukan karakter mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

MASTA diikuti ratusan mastawan dan mastawati dari tiga program studi, yakni Teknik Mesin, Teknik Sipil dan Teknik Elektro.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya Ingatkan Mahasiswa Baru UMSU: Jangan Cuma Kejar Gelar

Dalam agenda orasi ilmiah, alumni Fakultas Teknik UMSU Edi Saputra, ST menekankan pentingnya transformasi kader IMM melalui penguatan keilmuan, kepemimpinan dan kepedulian sosial.

Edi yang saat ini menjadi anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PAN mengatakan mahasiswa tidak cukup hanya aktif dalam organisasi. Menurutnya, kader juga perlu memiliki kemampuan akademik dan kepemimpinan yang dapat diterapkan di tengah masyarakat.

"Kader IMM harus mampu bertransformasi. Tidak hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga memiliki kapasitas keilmuan, karakter kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, dan kepedulian terhadap masyarakat," ujar Edi.

Ia menilai perkembangan teknologi, termasuk digitalisasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), membuat mahasiswa Fakultas Teknik perlu terus meningkatkan kompetensi.

Edi mendorong kader IMM tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi dan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Jangan hanya menjadi pengguna teknologi. Kader IMM harus mampu menjadi inovator dan problem solver. Ilmu yang diperoleh di kampus harus melahirkan karya dan memberikan manfaat," katanya.

Menurut Edi, perkembangan teknologi harus diikuti dengan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan memanfaatkannya secara produktif. Karena itu, penguatan kapasitas akademik dan organisasi dinilai perlu berjalan beriringan.

MASTA Jadi Awal Proses Kaderisasi

Edi juga mengingatkan MASTA bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan awal dari proses kaderisasi yang perlu dilanjutkan melalui berbagai kegiatan pengembangan diri.

"MASTA bukan akhir, tetapi awal perjalanan kader untuk terus belajar, berkarya, dan memberikan kontribusi," tegasnya.

Melalui proses kaderisasi tersebut, IMM Fakultas Teknik UMSU diharapkan dapat menyiapkan mahasiswa yang memiliki kompetensi akademik, kemampuan kepemimpinan dan daya adaptasi terhadap perubahan.

Kader juga diharapkan tetap memegang nilai-nilai keislaman, kemuhammadiyahan serta semangat pengabdian kepada masyarakat.

Dengan mengusung semangat transformasi, kegiatan MASTA IMM Fakultas Teknik UMSU menjadi ruang awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal organisasi sekaligus membangun kapasitas yang dapat dikembangkan selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi.* (dh)

Bantuan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bakti TNI AD untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah binaan.

Baca Juga:

• Wali Kota Binjai Amir Hamzah Lantik Sofyan Syahputra Jadi Kadisdik, 76 Kepala Sekolah Dapat SK

Danramil 0201-09/MB Kapten Inf Sofyan bersama para Babinsa turun langsung dalam proses penyaluran air bersih. Kegiatan tersebut turut didampingi perangkat lingkungan dan tokoh masyarakat setempat.

Sebanyak dua tangki air dikerahkan dalam kegiatan tersebut. Masing-masing tangki memiliki kapasitas 7.000 liter sehingga total air bersih yang dibagikan mencapai 14.000 liter.

Air kemudian disalurkan di sejumlah titik yang telah ditentukan. Warga menerima bantuan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Lingkungan 29 Kelurahan Belawan Satu, Kepala Lingkungan 7 Kelurahan Belawan Bahagia serta tokoh agama Kelurahan Belawan Satu Ustaz Mansyur.

Koramil 0201-09/Medan Belawan menyebut kegiatan bakti TNI AD tersebut menjadi bagian dari kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Selain membantu ketersediaan air bersih, kegiatan itu juga menjadi sarana memperkuat hubungan antara personel TNI dengan masyarakat di wilayah binaannya.* (dh)

BANDA ACEH- Warga menemukan benda yang diduga mortir peninggalan masa konflik di pinggir Sungai Krueng Aceh, tepat di depan Warkop Chek Yukee, Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Rabu (30/9/2026) sore.

Benda tersebut ditemukan Muhammad Saini (40), warga Dusun Makmur, Desa Sungai Pauh Tunjong, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, saat mencari tiram di sungai sekitar pukul 17.00 WIB.

Baca Juga:

• Modus Rental Motor Scoopy Anggota TNI, 2 Pelaku Diciduk Polresta Banda Aceh & 1 Masih Buron

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kapolsek Baiturrahman AKP Samandari mengatakan, saat pertama kali menemukan benda itu, Muhammad Saini mengira benda tersebut hanya besi berkarat.

"Benda tersebut kemudian diangkat ke pinggir sungai dan dibersihkan. Setelah melihat bentuknya yang menyerupai mortir, yang bersangkutan kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian," kata Samandari.

Muhammad Saini kemudian mendatangi Polresta Banda Aceh dan tiba di SPKT sekitar pukul 18.40 WIB. Laporan tersebut diterima Aipda Riza dan diteruskan kepada Unit Inafis Satreskrim Polresta Banda Aceh serta personel piket Polsek Baiturrahman.

Sekitar pukul 18.48 WIB, personel Unit Inafis Satreskrim Polresta Banda Aceh bersama personel piket Polsek Baiturrahman tiba di lokasi penemuan.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan awal di lokasi dan memasang garis polisi untuk mengamankan area sekitar benda tersebut.

"Personel Polsek Baiturrahman masih bersiaga di lokasi untuk mengamankan TKP," ujarnya.

Polisi selanjutnya berkoordinasi dengan Unit Jibom Satbrimob Polda Aceh untuk penanganan lebih lanjut.

Samandari mengatakan benda tersebut diduga merupakan mortir peninggalan masa konflik. Namun, polisi belum dapat memastikan apakah benda tersebut masih aktif atau tidak.

Karena itu, benda tersebut diperlakukan sebagai benda berbahaya dan lokasi penemuannya diamankan sampai petugas Jibom melakukan pemeriksaan serta evakuasi.

Hingga Rabu malam, benda yang diduga mortir tersebut masih berada di lokasi dan telah diamankan dengan garis polisi.

Polisi mengimbau masyarakat tidak mendekati, menyentuh, memindahkan, atau mencoba memeriksa sendiri benda yang diduga merupakan bahan peledak.

Warga yang menemukan benda mencurigakan diminta segera melapor kepada kepolisian agar penanganannya dilakukan oleh personel yang memiliki keahlian dan peralatan khusus.* (dh)

Suhu udara di Aceh hari ini berada pada kisaran 16-32 derajat Celsius. Suhu terendah diprakirakan terjadi di Aceh Tenggara dan Aceh Tengah, sedangkan suhu tertinggi mencapai 32 derajat Celsius di Kota Langsa.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 1 Oktober: Hujan Ringan Mendominasi, Gunungsitoli Hujan Sedang

Aceh Besar, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Aceh Tamiang juga diprakirakan mengalami hujan ringan. Suhu di wilayah tersebut berada pada kisaran 17-31 derajat Celsius.

Hujan ringan turut diprakirakan terjadi di Bener Meriah, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam. Untuk Kota Langsa, suhu udara diprakirakan menjadi yang tertinggi di Aceh, yakni mencapai 32 derajat Celsius.

Sementara itu, Aceh Utara, Kota Sabang, dan Kota Lhokseumawe diprakirakan mengalami cuaca berawan. Suhu di ketiga wilayah tersebut masing-masing berada pada kisaran 24-30 derajat Celsius, 26-30 derajat Celsius, dan 25-30 derajat Celsius.

Wilayah lain seperti Bireuen diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius. Secara umum, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang paling banyak terjadi di Aceh pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing dan tetap memantau perkembangan prakiraan cuaca terbaru.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Tapanuli Tengah diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 70-97%.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini 1 Oktober: Hujan Mendominasi, Jaksel Hujan Sedang Cuaca Jakarta Hari Ini 1 Oktober 2026

Nias mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 23-29 derajat Celsius serta kelembapan 73-98%.

Langkat diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 67-99%. Karo juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 18-25 derajat Celsius serta kelembapan 74-99%.

Deli Serdang diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 70-98%. Simalungun juga mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 22-28 derajat Celsius serta kelembapan 72-97%.

Asahan berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 71-99%. Labuhanbatu juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 66-98%.

Dairi diprakirakan hujan ringan dengan suhu 19-25 derajat Celsius dan kelembapan 76-98%. Toba juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 18-25 derajat Celsius serta kelembapan 65-99%.

Mandailing Natal mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 20-26 derajat Celsius dan kelembapan 72-99%.

Nias Selatan diprediksi hujan ringan dengan suhu 26-28 derajat Celsius serta kelembapan 76-85%.

Pakpak Bharat juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 19-26 derajat Celsius dan kelembapan 74-99%. Humbang Hasundutan diprakirakan hujan ringan dengan suhu 18-24 derajat Celsius serta kelembapan 74-95%.

Samosir juga mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 18-24 derajat Celsius dan kelembapan 72-97%.

Serdang Bedagai diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 70-98%. Batu Bara juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 71-99%.

Padang Lawas Utara diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 66-99%. Padang Lawas juga mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 67-99%.

Labuhanbatu Selatan diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 67-99%. Labuhanbatu Utara juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 70-99%.

Nias Utara diprakirakan hujan ringan dengan suhu 23-30 derajat Celsius dan kelembapan 72-99%. Nias Barat juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius serta kelembapan 78-98%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Medan diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 68-96%.

Kota Pematangsiantar juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 22-29 derajat Celsius serta kelembapan 71-96%. Kota Sibolga diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 77-94%.

Kota Tanjung Balai berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 69-99%. Kota Binjai juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 66-99%.

Kota Tebing Tinggi mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 71-99%.

Kota Padang Sidempuan juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 21-27 derajat Celsius dan kelembapan 74-99%.

Sementara Kota Gunungsitoli diprakirakan mengalami hujan sedang dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 72-96%.

Dari data tersebut, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang sangat dominan di Sumatera Utara pada Kamis, 1 Oktober 2026. Hampir seluruh kabupaten/kota yang tercantum dalam data diprediksi mengalami hujan ringan.

Kota Gunungsitoli menjadi wilayah yang diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang. Untuk wilayah perkotaan lainnya, seluruhnya berpotensi hujan ringan, termasuk Kota Medan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 31 derajat Celsius di Langkat, Deli Serdang, Labuhanbatu, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, dan Kota Tebing Tinggi.

Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 17 derajat Celsius di Tapanuli Utara. Suhu terendah juga berada pada kisaran 18 derajat Celsius di Karo, Toba, Humbang Hasundutan, dan Samosir.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di masing-masing wilayah. Warga yang berada di daerah dengan potensi hujan, terutama hujan sedang, juga perlu memperhatikan perubahan cuaca sepanjang hari.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu menjadi satu-satunya wilayah yang diprediksi cerah. Suhu udara berada pada kisaran 28-29 derajat Celsius dengan kelembapan 73-78%.

Baca Juga:

• Cuaca Jabar Hari Ini 1 Oktober: Hujan Ringan Mendominasi, Suhu Tembus 36 Derajat

Jakarta Utara juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 26-30 derajat Celsius serta kelembapan 68-89%.

Sementara Jakarta Barat diprediksi hujan ringan dengan suhu 25-32 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 57-92%.

Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan intensitas hujan yang lebih tinggi. Cuaca diprakirakan hujan sedang dengan suhu 25-33 derajat Celsius dan kelembapan 54-93%.

Jakarta Timur juga berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 25-33 derajat Celsius serta kelembapan 55-96%.

Dari data tersebut, hujan ringan diprakirakan terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Jakarta Selatan berpotensi hujan sedang, sedangkan Kepulauan Seribu diprediksi cerah.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 33 derajat Celsius di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara suhu minimum terendah berada pada angka 25 derajat Celsius di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah pada Kamis dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga di Jakarta Selatan yang berpotensi mengalami hujan sedang juga perlu memperhatikan perubahan cuaca sepanjang hari.* (dh)