Diketahui jika laporan keuangan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian, artinya Pemeriksa dalam hal ini BPK menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara akurat, wajar dan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Baca Juga:

• Mendagri Tito: Tidak Semua Kepala Daerah Buruk

Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian mengungkapkan komitmennya dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan secara akuntabel dan transparan.

"Saya beserta Wakil Bupati Batu Bara dan seluruh jajaran selalu berkomitmen untuk bisa mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara akuntabel sehingga ke depannya kami dapat memperbaiki pelayanan termasuk memperbaiki pertanggungjawaban keuangan di Pemerintahan Kabupaten Batu Bara," ujar Bupati Baharuddin.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Baharuddin juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara dalam kegiatan ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah kabupaten dalam menjaga akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Turut hadir Ketua DPRD Batu Bara, Pj. Sekda Batu Bara, Asisten 1 Setdakab Batu Bara, Inspektur Daerah, Setwan, Kepala BKAD dan Kadis Kominfo Batu Bara.*

(ad)

JAKARTA — Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta resmi melaporkan Ketua LBH Merauke Johnny Teddy Wakum ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penyalahgunaan data pribadi dalam film dokumenter berjudul Pesta Babi.

Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Mei 2026.

Baca Juga:

• Mendagri Tito: Tidak Semua Kepala Daerah Buruk

Kuasa hukum Mama Sinta, T.S. Hamonangan Daulay, mengatakan laporan dilayangkan karena kliennya merasa dieksploitasi tanpa persetujuan resmi.

"Yang kami laporkan adalah Ketua LBH Merauke berinisial JTW terkait dugaan penyalahgunaan data pribadi," kata Daulay di Mapolda Metro Jaya, Jumat, 29 Mei 2026.

Menurut dia, laporan diterima Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan sangkaan Pasal 65 juncto Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Daulay menilai penggunaan wajah dan identitas Mama Sinta dalam film tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa adanya persetujuan tertulis.

Mama Sinta mengaku kecewa karena film Pesta Babi telah diputar di berbagai daerah dan tersebar luas tanpa sepengetahuannya.

Ia menyebut dirinya merasa dipermalukan karena dijadikan objek publikasi.

"Mereka putar film Pesta Babi itu di mana-mana, saya sakit hati, saya kecewa sekali. Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan," ujar Mama Sinta.

Ia mengatakan pertama kali mengetahui keberadaan film tersebut saat berada di Papua pada April 2026. Awalnya, ia mengira akan menghadiri kegiatan adat potong babi.

Namun, setelah pemutaran dilakukan, ia baru mengetahui bahwa tayangan itu merupakan film dokumenter berjudul Pesta Babi.

Mama Sinta juga mempertanyakan alasan wajahnya ditampilkan dan disebarluaskan ke publik tanpa persetujuan dirinya sebagai subjek dalam film.

"Kenapa wajah saya bisa dibawa ke mana-mana lewat film itu? Apa saya ini boneka? Saya bukan ukiran Asmat," katanya.

Melalui laporan tersebut, pihaknya meminta kepolisian menghentikan seluruh bentuk publikasi dan penayangan film Pesta Babi baik secara daring maupun pemutaran langsung di berbagai daerah.

Sebelumnya, Mama Sinta bersama tim kuasa hukum sempat mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi dengan penyidik terkait langkah hukum yang akan ditempuh atas dugaan kerugian immateriil akibat publikasi film tersebut.*

(km/ad)

JAKARTA — Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ketua DPP PSI Bestari Barus menyentil pernyataan politikus PDIP Guntur Romli terkait rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkeliling sejumlah daerah di Indonesia.

Bestari menilai komentar Guntur Romli yang mempertanyakan pengaruh politik Jokowi terhadap PSI menunjukkan kekhawatiran PDIP terhadap kedekatan mantan presiden tersebut dengan PSI.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi CitraLand Medan: Ahli Sebut Perkara Masuk Ranah Administrasi, Bukan Tipikor

Menurut Bestari, sejak Jokowi tidak lagi dekat dengan PDIP, sejumlah kader partai berlambang banteng itu dinilai kerap melontarkan komentar negatif terhadap Jokowi maupun PSI.

"Enggak tahu ya, semenjak kenikmatan-kenikmatan buat partainya itu dicabut oleh Pak Jokowi, selalu miring saja pendapatnya," ujar Bestari.

Ia bahkan berharap rencana kunjungan Jokowi ke berbagai daerah dapat menjadi momentum bagi mantan wali kota Solo itu untuk menegaskan kedekatannya dengan PSI di hadapan publik.

Bestari mengatakan dukungan terbuka Jokowi terhadap PSI diyakini dapat memperkuat basis pemilih partai tersebut, terutama dari kalangan pendukung loyal Jokowi.

"Kami berharap Pak Jokowi menyatakan bahwa sekarang sudah bersama PSI dan tidak lagi di PDIP," katanya.

Menurut dia, selama menjabat presiden, Jokowi tidak pernah secara terbuka memberikan dukungan politik kepada partai tertentu, termasuk PSI.

Namun, setelah dukungan itu mulai terlihat dalam sejumlah agenda PSI, efek politiknya dinilai mulai terasa.

Bestari menyebut dalam waktu dekat Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan ke sejumlah daerah seperti Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Barat.

Selain bertemu masyarakat, Jokowi disebut akan menyambangi pengurus serta kader PSI di daerah.

"Beliau akan bertemu masyarakat, relawan, dan juga memberikan motivasi kepada pengurus PSI di daerah," ujar Bestari.

Sebelumnya, Juru Bicara PDIP Guntur Romli menilai pengaruh Jokowi terhadap PSI tidak terlalu signifikan.

Ia menyinggung kegagalan PSI menembus parlemen saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden.

"Secara logika sederhana saja, waktu Jokowi jadi Presiden tidak mampu meloloskan PSI ke parlemen, apalagi sekarang tidak jadi apa-apa," kata Guntur Romli, Selasa, 26 Mei 2026.

Pernyataan itu kemudian memicu respons dari sejumlah elite PSI yang menilai PDIP mulai khawatir terhadap potensi perpindahan dukungan politik pendukung Jokowi ke PSI menjelang kontestasi politik mendatang.*

(cn/ad)

JAKARTA — Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan.

Sejumlah kalangan menilai penguatan kemampuan bahasa asing penting di tengah dinamika global, namun implementasinya dinilai perlu disiapkan secara matang agar tidak menjadi sekadar kebijakan diplomatik tanpa arah yang jelas.

Baca Juga:

• Buka Jambore Cabang Kota Medan 2026, Rico Waas Tekankan Pembentukan Karakter Generasi Muda

"Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," ujar Prabowo melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Prabowo, penguasaan bahasa asing menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi perkembangan global yang semakin kompetitif.

Ia juga menilai hubungan Indonesia dan Prancis saat ini semakin erat di berbagai sektor, termasuk pendidikan, teknologi, dan kerja sama strategis lainnya.

Selain itu, Prabowo menekankan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia semakin terhubung sehingga konflik dan peperangan tidak lagi relevan.

"Dalam beberapa hal, Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama, dan saat ini hubungan bilateral kita sangat baik," kata Prabowo.

Namun, rencana tersebut langsung mendapat perhatian dari DPR.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah menjelaskan secara rinci kesiapan implementasi pembelajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah.

Menurut dia, pemerintah sebelumnya juga sempat mewacanakan penguatan pembelajaran bahasa Portugis setelah kunjungan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva ke Indonesia pada Oktober 2025.

Namun hingga kini belum terlihat tindak lanjut konkret dari kebijakan tersebut.

"Untuk kejelasan wajib belajar bahasa Prancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada rapat kerja nanti," ujar Lalu, Jumat, 29 Mei 2026.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai penguatan kemampuan bahasa asing memang penting, tetapi kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, serta kebutuhan nasional.

"Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang," katanya.

Lalu juga mengusulkan agar penerapan pembelajaran bahasa Prancis dilakukan secara bertahap.

Jika kesiapan pemerintah belum merata, bahasa Prancis dapat diterapkan sebagai mata pelajaran pilihan atau program khusus di sekolah tertentu terlebih dahulu.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengatakan pihaknya akan mempelajari arahan Presiden terkait kebijakan tersebut.

"Kami akan pelajari dan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden," ujar Atip singkat.

Wacana perluasan bahasa asing di sekolah dinilai menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat daya saing generasi muda Indonesia di tingkat internasional.

Namun sejumlah pengamat pendidikan mengingatkan agar pemerintah tetap memprioritaskan penyelesaian persoalan mendasar pendidikan nasional seperti kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, serta literasi dasar siswa.*

(tmkm/ad)

JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjudul My Little Bolu Ketan yang viral di media sosial dan ramai diperbincangkan warganet.

Respons Bahlil tersebut disampaikan dalam perbincangan bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

Baca Juga:

• Efek Berganda Program MBG, Rico Waas Sebut 255 SPPG di Medan Bisa Gerakkan Ekonomi Warga dan UMKM

Dalam video itu, Raffi Ahmad menanyakan langsung tanggapan Bahlil terhadap lagu yang dikaitkan dengan dirinya tersebut.

Bahlil mengaku penasaran dan ingin bertemu dengan pencipta lagu itu.

"Saya minta tolong untuk saya mengundang kalau yang bersangkutan berkenan saya akan mengundang untuk berbincang-bincang sekaligus makan, karena penasaran juga saya," kata Bahlil.

Bahlil mengatakan lagu tersebut bahkan menjadi candaan di lingkungan keluarganya. Ia bercerita anaknya sempat menggoda dirinya saat sedang menjalankan ibadah umrah.

"Saya lagi ibadah umrah pagi-pagi bangun, anak saya aja ketawain saya, 'Bapak MBG'," ujarnya sambil tertawa.

Raffi Ahmad kemudian menimpali bahwa putranya, Rafathar, juga kerap menyanyikan lagu tersebut.

Dalam kesempatan itu, Bahlil meminta Raffi Ahmad membantu mencari sosok pencipta lagu My Little Bolu Ketan.

Ia menegaskan menghargai kreativitas generasi muda di media sosial.

"Saya sendiri nggak tahu, dan itu alami sekali. Saya sendiri penasaran ini siapa yang buat," katanya.

Meski demikian, Bahlil mengingatkan agar kreativitas di media sosial tidak disertai unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.

"Kalau boleh juga dipergunakan dengan terukur. Jangan sampai masuk di SARA karena itu akan memicu soliditas kita sesama anak bangsa," ujar Bahlil.

Ia menilai kritik, candaan, maupun konten viral merupakan bagian dari risiko yang harus diterima seorang pejabat publik.

"Ya risiko pejabat publik harus menerima semuanya," kata Bahlil.*

(d/ad)

MEDAN — Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhadap petugas saat penggerebekan terduga bandar narkoba di Jalan Multatuli, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Andy Arisandi mengatakan keenam pelaku ditangkap setelah diduga melakukan perlawanan terhadap petugas ketika operasi penindakan berlangsung.

Baca Juga:

• Mama Sinta Datangi Polda Metro Jaya, Protes Film “Pesta Babi” Diputar Tanpa Izin: Hentikan!

Menurut Andy, hasil pemeriksaan urine menunjukkan seluruh pelaku positif menggunakan narkotika.

"Dari hasil pemeriksaan urine terhadap keenamnya, semuanya positif narkoba," ujarnya.

Ia mengatakan aksi penyerangan tersebut menyebabkan sejumlah anggota kepolisian mengalami luka saat menjalankan operasi penangkapan.

"Anggota kami ada yang terluka," kata Andy.

Polda Sumatera Utara menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melawan petugas dalam proses pemberantasan narkoba, baik pengguna maupun bandar narkotika.

"Kami akan melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat, baik pengguna maupun bandar narkoba, yang melawan saat ditangkap," ujarnya.

Menurut Andy, operasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberantasan peredaran narkotika di Sumatera Utara sekaligus mencegah masyarakat terpapar penyalahgunaan narkoba.

"Kami melakukan ini dalam rangka pengungkapan dan pencegahan agar masyarakat tidak terpapar narkoba," katanya.

Sebelumnya, video penyerangan terhadap petugas Ditresnarkoba Polda Sumut saat melakukan penggerebekan di Jalan Multatuli viral di media sosial.

Dalam rekaman video yang beredar, terlihat petugas sedang melakukan penangkapan terhadap target operasi terduga bandar narkoba.

Namun, saat proses penangkapan berlangsung, sejumlah warga diduga melakukan penyerangan dengan melempar batu ke arah petugas.

Situasi itu disebut membuat terduga bandar narkoba berhasil melarikan diri dari lokasi penggerebekan.

Andy mengatakan penggerebekan tersebut dilakukan pada Kamis, 28 Mei 2026, terhadap sejumlah target operasi kasus narkotika di kawasan tersebut.

"Kejadiannya hari Kamis, saat petugas sedang melakukan penindakan," ujar Andy.*

(d/ad)

KENDARI — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala daerah sekaligus menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik di tengah maraknya kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat daerah.

Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Apresiasi Pemda Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi di Hotel Claro, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat, 29 Mei 2026.

Baca Juga:

• ASN Pemprov Sumut Lulusan IPDN Direhabilitasi Usai Terciduk Pakai Vape Narkoba, Polrestabes Medan Ungkap Alasannya

Menurut Tito, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi bagi kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ia meminta kepala daerah yang telah menerima penghargaan agar terus meningkatkan kinerja, sementara daerah yang belum berhasil diminta tidak berkecil hati karena masih terdapat tahapan penilaian berikutnya.

"Selamat kepada yang mendapatkan penghargaan. Semoga terus dipertahankan dan ditingkatkan. Juga bagi yang belum beruntung, masih ada kesempatan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp1 triliun sebagai bentuk penghargaan atau insentif fiskal bagi pemerintah daerah berprestasi.

"Rp1 triliun di antaranya kita alokasikan dalam rangka untuk memberikan reward atau insentif-insentif. Bahasa keuangannya adalah insentif fiskal, yaitu Dana Insentif Daerah," kata Tito.

Ia menyebut penilaian dilakukan berdasarkan empat indikator utama, yakni penanganan pengangguran, pengentasan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta kemampuan creative financing atau inovasi daerah dalam meningkatkan pendapatan.

"Intinya kira-kira kepala daerah mana yang paling pintar cari duit," ujarnya.

Tito mengatakan skema penghargaan kini diubah berbasis regional agar daerah dengan kapasitas fiskal kecil tetap memiliki peluang bersaing secara adil.

Menurut dia, jika penilaian dilakukan secara nasional, daerah dengan APBD besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah akan cenderung mendominasi.

"Yang kecil-kecil kalah. Jadi enggak mungkin menang bertanding lawan daerah yang anggarannya Rp90 triliun," kata Tito.

Karena itu, Kementerian Dalam Negeri membagi penilaian ke dalam enam regional di Indonesia. Setelah regional Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara, kini penghargaan diberikan untuk regional Sulawesi.

Tito menegaskan seluruh penilaian dilakukan secara kuantitatif menggunakan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga hasilnya dinilai objektif dan transparan.

"Karena angka enggak bisa dibohongin," ujarnya.

Ia bahkan mengaku tidak mengetahui daerah mana yang menjadi pemenang sebelum hasil diumumkan dalam acara tersebut.*

(km/ad)

JAKARTA — Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat, 29 Mei 2026.

Mama Sinta datang bersama tim kuasa hukumnya untuk berkonsultasi terkait dugaan eksploitasi terhadap dirinya dalam film dokumenter berjudul Pesta Babi yang disebut diputar tanpa persetujuan resmi darinya.

Baca Juga:

• Hutan Papua Dibuka 2,5 Juta Hektar, Yorrys Raweyai: Eksploitasi Sudah Terjadi Sejak Lama

Daulay mengatakan pihaknya tengah menyiapkan laporan polisi terkait dugaan kerugian yang dialami kliennya akibat publikasi film tersebut.

"Laporan ke Polda Metro Jaya hari ini adalah untuk personaliti-nya Mama Sinta. Seorang anak bangsa, berusia 62 tahun, dieksploitasi tanpa perizinan yang sah dan pengakuan yang sah dari Mama Sinta," kata Daulay di Mapolda Metro Jaya, Jumat.

Namun, ia belum menjelaskan secara rinci pihak yang akan dilaporkan. Menurut dia, proses konsultasi dengan penyidik masih berlangsung sebelum laporan resmi diajukan.

"Ini proses dulu, nanti sudah selesai baru kami lanjutkan kembali," ujarnya.

Sementara itu, Mama Sinta mengaku kecewa dan merasa sakit hati karena wajah serta dirinya ditampilkan dalam film yang diputar di berbagai daerah hingga diunggah ke platform YouTube tanpa persetujuannya.

"Mereka putar film Pesta Babi itu di mana-mana, saya sakit hati, saya kecewa sekali. Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan," kata Mama Sinta.

Ia mengaku baru mengetahui keberadaan film tersebut saat seseorang yang dipanggilnya Bang Tigor membawa tayangan itu ke Papua pada April 2026. Saat itu, Mama Sinta mengira akan menghadiri acara adat "potong babi".

Namun setelah film diputar, ia mengetahui tayangan tersebut berjudul Pesta Babi dan menampilkan dirinya.

Mama Sinta menegaskan dirinya keberatan karena merasa dijadikan objek dalam film tanpa persetujuan.

"Kenapa wajah saya bisa dibawa ke mana-mana lewat film itu? Apa saya ini boneka? Apa saya patung Asmat yang sudah diukir? Saya bukan ukiran Asmat," ujarnya.

Ia meminta agar pemutaran dan penyebaran film tersebut segera dihentikan.

Mama Sinta juga meminta aparat kepolisian menindak pihak-pihak yang masih memutar film itu tanpa persetujuannya.

"Mulai dari hari ini dihentikan. Seandainya ada yang putar film itu, tolong proses orang itu," kata Mama Sinta.*

(km/ad)

MEDAN — Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), diputuskan menjalani rehabilitasi setelah ditangkap terkait penggunaan vape yang mengandung narkotika.

Kepala Bagian Operasional (KBO) Satresnarkoba Polrestabes Medan Iptu Darman Lumban Raja mengatakan keputusan rehabilitasi diambil berdasarkan hasil asesmen terpadu yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Pemkab Labusel Sembelih 56 Hewan Kurban Iduladha 1447 H, Daging Dibagikan ke ASN dan Warga

Menurut Darman, hasil asesmen menyimpulkan FIS tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dan hanya berstatus sebagai pengguna.

"Hasil asesmennya, dia tidak terbukti sebagai jaringan dan hanya sebagai pengguna serta juga bukan residivis. Jadi, setelah dilakukan asesmen di BNNP oleh tim asesmen terpadu disimpulkan agar direhabilitasi rawat inap," ujar Darman.

Ia menjelaskan, selama menjalani rehabilitasi rawat inap, FIS diwajibkan tinggal di lembaga rehabilitasi hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Sebelumnya, Satresnarkoba Polrestabes Medan menangkap FIS di rumah kosnya di Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, pada Selasa, 19 Mei 2026.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengatakan penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi terkait dugaan peredaran vape yang mengandung zat narkotika.

"Kami mengamankan seorang oknum ASN Pemprov Sumut terkait dengan peredaran vape dengan kandungan narkoba," kata Rafli.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut menyita satu bungkus vape yang mengandung etomidate. Barang bukti itu disebut disembunyikan pelaku di dalam roti tawar.

Polisi hingga kini masih mendalami asal-usul vape narkotika tersebut serta jalur peredarannya di Kota Medan.*

(d/ad)

LABUSEL — Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat kebersamaan dengan masyarakat.

Penyembelihan hewan kurban dipusatkan di halaman Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang, Kamis, 28 Mei 2026.

Baca Juga:

• Labusel Jadi Satu-satunya Daerah di Sumut Raih Opini WTP 13 Kali Berturut-turut

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebelumnya juga telah mendistribusikan 30 ekor hewan kurban ke lima kecamatan di wilayah tersebut.

Dengan demikian, total hewan kurban yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Iduladha tahun ini mencapai 56 ekor.

Kegiatan penyembelihan hewan kurban turut dihadiri Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu Selatan, serta sejumlah undangan lainnya.

Sekretaris Daerah Labuhanbatu Selatan M. Reza Pahlevi Nasution mengatakan hewan kurban yang disembelih berasal dari organisasi perangkat daerah dan para camat se-Labuhanbatu Selatan.

Menurut dia, partisipasi tersebut menjadi bentuk kebersamaan dan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat.

"Alhamdulillah, tahun ini total hewan kurban yang berhasil dihimpun sebanyak 56 ekor. Daging kurban nantinya akan dibagikan kepada ASN, honorer, dan masyarakat sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan bersama," ujar Reza.

Ia berharap semangat berbagi dan berkurban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus meningkat setiap tahun.

"Semoga pembagian daging kurban ini membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat. Kita juga berharap jumlah hewan kurban tahun depan bisa lebih meningkat lagi," katanya.*

(ad)

MEDAN — Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai satu-satunya pemerintah daerah di Sumatera Utara yang berhasil mempertahankan opini WTP selama 13 kali berturut-turut.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Cetak Opini WTP ke-10 Berturut-turut dari BPK RI atas LKPD 2025, Bupati Taufik: Ini Hasil Kerja Keras Bersama

Penyerahan laporan itu turut didampingi Sekretaris Daerah Labuhanbatu Selatan M. Reza Pahlevi Nasution.

Dalam sambutannya, Paula Henry Simatupang mengatakan opini WTP diberikan berdasarkan sejumlah indikator penilaian, di antaranya kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan daerah.

Menurut Paula, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga dinilai memiliki komitmen yang baik selama proses pemeriksaan berlangsung sehingga seluruh tahapan audit dapat berjalan lancar.

Sementara itu, Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menyampaikan rasa syukur atas capaian opini WTP ke-13 secara berturut-turut tersebut.

"Alhamdulillah, capaian ini menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Labuhanbatu Selatan. WTP ke-13 bukan sekadar prestasi administratif, tetapi bukti konsistensi dan komitmen kami dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab," ujar Fery.

Ia menegaskan, capaian tersebut akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurut dia, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan dipercaya masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, BPK RI Perwakilan Sumatera Utara juga menyerahkan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada sejumlah pemerintah daerah lain di Sumatera Utara, di antaranya Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, serta Kota Pematangsiantar.*

(ad)

MEDAN — Pemerintah Kabupaten Asahan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Predikat tersebut menjadi raihan WTP kesepuluh bagi Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Pelayanan Kesehatan Warga Sumut Membaik, Pemprov Catat Peningkatan Umur Harapan Hidup dan Penurunan Angka Kematian Ibu

Kegiatan itu turut dihadiri Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran organisasi perangkat daerah, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah lainnya.

Paula Henry Simatupang mengatakan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan agenda rutin BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

"Pemeriksaan keuangan ini merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan kepada setiap pemerintah daerah. Setelah tiga bulan tahun anggaran berakhir, pemerintah daerah wajib menyerahkan laporannya kepada kami dan akan kami selesaikan pemeriksaannya dalam waktu dua bulan," kata Paula.

Menurut dia, tujuan pemeriksaan tersebut untuk menilai kesesuaian penyusunan anggaran serta memastikan kepatuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara.

Paula juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Asahan karena dinilai disiplin dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang dinilai berperan dalam penyusunan laporan keuangan hingga kembali meraih opini WTP.

"Alhamdulillah, peraihan WTP ke-10 ini adalah buah dari kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemkab Asahan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel," ujar Taufik.

Menurut dia, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Asahan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik.

"Ini bukan akhir, tetapi menjadi motivasi untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.

Taufik juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri atas capaian tersebut.

Ia menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sistem pelaporan keuangan harus terus dilakukan.

"Opini WTP bukanlah akhir dari segalanya. Atas keberhasilan ini, kita justru harus terus meningkatkan kualitas laporan keuangan serta kualitas SDM dalam penyusunannya. Kita harus terus berbenah agar menjadi lebih baik lagi ke depannya," ujar Taufik.*

(ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengklaim berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sepanjang tahun 2025 melalui penguatan program kesehatan terintegrasi yang berorientasi pada pelayanan publik.

Keberhasilan tersebut disebut tidak terlepas dari kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melalui visi Kolaborasi Sumut Berkah yang dijalankan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah kabupaten dan kota.

Baca Juga:

• Efek Berganda Program MBG, Rico Waas Sebut 255 SPPG di Medan Bisa Gerakkan Ekonomi Warga dan UMKM

"Ini merupakan buah dari kerja keras, sinergi, dan pendekatan holistik yang dilakukan bersama antara instansi pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam penguatan sistem layanan kesehatan yang terintegrasi di Sumut," kata Faisal Hasrimy, Jumat, 29 Mei 2026.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 yang telah direviu Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, lima dari tujuh indikator kinerja utama bidang kesehatan tercatat melampaui target dengan capaian di atas 100 persen.

Salah satu capaian utama terlihat dari meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Sumatera Utara yang mencapai 74,19 tahun pada 2025.

Angka tersebut melampaui target perjanjian kinerja sebesar 74,01 tahun atau dengan capaian 100,24 persen.

Faisal mengatakan tren peningkatan UHH di Sumatera Utara terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, UHH tercatat sebesar 73,90 tahun dan pada 2023 sebesar 73,67 tahun.

"Peningkatan usia harapan hidup ini menjadi penanda bahwa kualitas hidup dan akses terhadap fasilitas kesehatan di Sumut semakin membaik," ujarnya.

Capaian paling menonjol tercatat pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI).

Pada 2025, AKI di Sumatera Utara berhasil ditekan menjadi 45,38 per 100 ribu kelahiran hidup, jauh lebih rendah dibanding target awal sebesar 65,78 per 100 ribu kelahiran hidup.

Dengan capaian 131,01 persen, angka tersebut juga berada jauh di bawah rata-rata nasional tahun 2025 yang tercatat sebesar 85,17 per 100 ribu kelahiran hidup.

Selain itu, Angka Kematian Bayi (AKB) juga mengalami perbaikan dengan realisasi sebesar 3,20 per 1.000 kelahiran hidup atau lebih baik dari target 3,28 per 1.000 kelahiran hidup.

Menurut Faisal, implementasi sistem pelaporan by name by address melalui aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) dari Kementerian Kesehatan dinilai efektif membantu fasilitas kesehatan merespons lebih cepat risiko kematian ibu dan bayi.

"Implementasi wajib pelaporan MPDN terbukti efektif membantu fasilitas layanan kesehatan merespons cepat potensi risiko kematian ibu dan bayi," katanya.

Di sektor perlindungan kesehatan masyarakat, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sumatera Utara mencapai 100,67 persen dari target 98,6 persen.

Capaian tersebut membuat Sumatera Utara mampu mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC).

Dari sisi mutu layanan kesehatan, persentase fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit yang meraih akreditasi paripurna meningkat menjadi 53,96 persen, melampaui target 41,1 persen.

Meski demikian, Dinas Kesehatan Sumatera Utara masih memberi perhatian terhadap angka kesakitan atau morbiditas yang terealisasi 10,43 persen dari target 10,03 persen.

Menurut Faisal, kondisi tersebut dipengaruhi tantangan perubahan lingkungan serta meningkatnya beban penyakit menular dan tidak menular.

Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disebut akan terus mengakselerasi program promotif dan preventif melalui penguatan layanan kesehatan primer berbasis digital, pengembangan posyandu aktif, serta intervensi gizi terpadu untuk menurunkan prevalensi stunting.

"Pemprov Sumut berkomitmen memastikan status UHC dan peningkatan indeks kesehatan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat menuju lingkungan yang sehat, berkah, dan sejahtera," ujar Faisal.*

(ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan keberadaan 255 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan berdiri di Kota Medan tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengenai Kemitraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Pelaku Usaha Potensial di Kota Medan, di Gedung PKK Kota Medan, Jumat, 29 Mei 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Tinjau TPU Marelan, Pemko Medan Janji Benahi Akses Jalan untuk Ambulans

"Kita ingin anak-anak kita sehat dan mendapatkan gizi yang standar serta merata. Namun jangan lupa, pembangunan gizi ini ada dapurnya. Dapur ini belinya ke para pelaku yang ada di sekitar dapur. Di sinilah ekosistem ekonomi lokal kita bangun," kata Rico Waas.

Ia menjelaskan, program tersebut ditargetkan menyasar sekitar 700 ribu anak di 21 kecamatan di Kota Medan.

Untuk mendukung program itu, Pemerintah Kota Medan menargetkan pendirian 255 SPPG.

"Di Kota Medan ditargetkan berdiri 255 SPPG untuk melayani sekitar 700.000 anak. Alhamdulillah saat ini sudah aktif 235 SPPG," ujar Rico.

Selain pemenuhan gizi, Rico menyebut setiap dapur SPPG diproyeksikan dapat menyerap sekitar 47 hingga 50 tenaga kerja lokal yang diprioritaskan bagi masyarakat rentan kategori Desil 1 dan Desil 2 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah.

"Harapan kami, mohon ini menjadi perhatian bersama agar yang dipekerjakan adalah masyarakat di sekitar dapur SPPG tersebut. Dari yang tadinya tidak punya pekerjaan, sekarang punya penghasilan tetap," katanya di hadapan pengelola SPPG dan pelaku usaha yang hadir.

Rico juga mendorong agar kebutuhan bahan baku SPPG dipasok langsung oleh pelaku usaha lokal seperti pedagang pasar, peternak, petani urban farming, hingga pengrajin makanan di sekitar lokasi dapur.

Menurut dia, kebutuhan pangan program tersebut sangat besar dan berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat.

"Untuk beras saja kebutuhan per minggu mencapai 183 ton, daging ayam 21 ton. Yang cukup tinggi itu tempe dan tahu. Saya ingin berikan mereka akses untuk menyuplai SPPG. Kita ingin mendengar para pedagang kecil di pasar tersenyum dan berkata, 'Setiap hari ada yang membeli'," ujar Rico.

Meski demikian, Rico mengingatkan adanya potensi risiko inflasi akibat lonjakan permintaan bahan pangan.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Medan bersama Bank Indonesia dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang ketat agar distribusi dan stabilitas harga tetap terjaga.

"Mau melihat masa depan Indonesia, lihat anak-anak kita sekarang. Berikan gizi, pendidikan, dan fasilitas terbaik, maka Indonesia masa depan akan maju luar biasa. Jika pengusaha kecil dapat income yang baik dan anak-anak sehat, maka ekonomi kita akan sangat stabil," kata Rico.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Didit Widiana, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional Tengku Syahdana, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.*

(ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan untuk membenahi akses jalan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, agar lokasi pemakaman tersebut segera dapat difungsikan masyarakat.

Komitmen itu disampaikan Rico Waas saat meninjau langsung akses jalan sekaligus lokasi TPU Marelan pada Jumat, 29 Mei 2026.

Baca Juga:

• Buka Jambore Cabang Kota Medan 2026, Rico Waas Tekankan Pembentukan Karakter Generasi Muda

"Hari ini saya kembali ke Marelan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kurangnya TPU. Setelah dilihat langsung, kendalanya ada pada akses jalan yang rusak sehingga ambulans pun sulit masuk," kata Rico Waas.

Dalam kunjungan itu, Rico didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan Khairul Azmi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Melvi Marlabayana, serta Camat Medan Marelan Zulkifli S. Pulungan.

Rico bersama rombongan bahkan berjalan kaki menuju lokasi TPU untuk memastikan langsung kondisi lapangan dan akses yang tersedia.

Menurut Rico, keberadaan TPU tersebut sangat dibutuhkan masyarakat mengingat keterbatasan lahan pemakaman di wilayah Marelan yang semakin padat.

"Lahan pemakaman di Marelan saat ini sudah sangat sempit, bahkan ada yang bertumpuk. Kondisi ini sudah mendesak," ujarnya.

Ia menjelaskan, lahan TPU yang tersedia memiliki luas sekitar 1,8 hektare dan berpotensi menjadi solusi kebutuhan pemakaman masyarakat di Kecamatan Medan Marelan.

Karena itu, Pemko Medan disebut akan segera mengambil langkah konkret dengan memperbaiki akses jalan agar TPU dapat segera digunakan.

"Komitmen Pemko Medan, kita benahi jalannya agar TPU ini bisa segera dimanfaatkan," kata Rico.

Selain pembenahan jalan, Rico menyebut pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) karena akses menuju TPU merupakan jalan inspeksi di sisi aliran sungai yang berada dalam kewenangan BWS.

Sementara itu, Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan Khairul Azmi mengatakan pihaknya akan mempercepat koordinasi dengan BWS agar jalan yang telah di-hotmix dapat disambungkan hingga ke lokasi TPU.

"Target awalnya, akses jalan dipadatkan dan dicor agar ambulans maupun kendaraan roda empat bisa segera masuk," ujar Khairul.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Medan akan segera mengirimkan surat resmi kepada BWS guna mempercepat penanganan akses jalan menuju TPU tersebut.

"Hari Senin kita surati BWS," kata Khairul.*

(ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter generasi muda di tengah tantangan sosial dan disrupsi teknologi yang semakin kompleks.

Hal itu disampaikan saat membuka Jambore Cabang Kota Medan Tahun 2026 Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Medan di Taman Cadika Pramuka Medan, Jumat, 29 Mei 2026.

Baca Juga:

• LBH Medan Pertanyakan Vonis 10 Bulan Pembunuh Anak 15 Tahun di Peradilan Militer

Aksi spontan tersebut disambut tepuk tangan dan sorak semangat para peserta jambore.

Di hadapan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Kota Medan, serta jajaran perangkat daerah, Rico menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya jambore yang dinilai penting dalam membangun karakter anak-anak sejak usia dini.

"Kalau kita mau membangun karakter dari anak-anak kita, membangun kemandirian, membangun jiwa sosial, membangun rasa kebersamaan, keterampilan hidup, dan juga terutama kepemimpinan, inilah organisasi terbaik untuk itu semuanya," kata Rico Waas.

Menurut Rico, Gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk disiplin, kepemimpinan, serta keterampilan hidup generasi muda di tengah berbagai tantangan zaman.

Ia menilai, derasnya arus teknologi dan berbagai persoalan sosial saat ini menjadi tantangan serius bagi generasi muda.

Karena itu, Pramuka diharapkan mampu menjadi benteng pembinaan karakter anak bangsa.

"Permasalahan kepemudaan saat ini sangat besar. Ada disrupsi teknologi, persoalan sosial, hingga pengaruh negatif lainnya. Karena itu organisasi seperti Pramuka harus unjuk gigi memperbaiki permasalahan kepemudaan dengan kedisiplinan, kepemimpinan, kebersamaan, dan keterampilan hidup," ujarnya.

Rico juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan untuk mendukung penuh seluruh kegiatan Pramuka di Kota Medan guna mencetak generasi tangguh menuju Indonesia Emas 2045.

"Kami ingin Pramuka benar-benar aktif ke depannya. Seluruh kegiatan pasti akan kami support penuh agar anak-anak kita memiliki kebanggaan dan semangat menjadi generasi emas," kata Rico.

Dalam kesempatan itu, Rico mengingatkan peserta jambore agar menjadikan kegiatan tersebut sebagai sarana belajar membangun kepemimpinan, disiplin, dan kerja sama sosial.

Menurut dia, interaksi antarpeserta selama jambore menjadi bagian penting dari pendidikan karakter sejak dini.

"Harapannya acara jambore ini bisa melatih anak-anak kita tentang keteladanan, disiplin, kerja sama, dan sosial. Mereka berkumpul di sini, saling mengenal dan berinteraksi. Ini memang bagian dari pendidikan karakter sejak dini agar nantinya menjadi anak-anak hebat untuk masa depan bangsa," ujar Rico.

Ia juga mengajak peserta menjadikan filosofi tunas dan pohon kelapa dalam lambang Pramuka sebagai pedoman hidup.

Menurut Rico, tunas kelapa melambangkan harapan agar anggota Pramuka menjadi pribadi yang berguna, sedangkan pohon kelapa mencerminkan pribadi yang kuat, adaptif, dan bermanfaat bagi sesama.

Selain itu, Rico mengingatkan generasi muda agar menjauhi narkoba dan judi online yang dinilai dapat merusak masa depan.

"Pramuka ini adalah bentengnya. Jagalah diri dengan kedisiplinan dan niat yang baik. Jangan tergoda pada hal-hal negatif seperti narkoba dan judi online," katanya.

Sementara itu, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Medan Muhammad Rasyid Ridho mengatakan Jambore Cabang Kota Medan 2026 mengusung tema "Bergerak dalam Sinergi, Bersama dalam Kontribusi".

Menurut Ridho, Pramuka Kota Medan harus bergerak melalui kolaborasi lintas sektor mulai dari kwartir cabang, kwartir ranting, gugus depan, pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua.

"Hanya dengan sinergi, setiap kontribusi kecil dari kita menjadi karya besar untuk Kota Medan," ujar Ridho.

Ia mengatakan Kwarcab Kota Medan juga berkomitmen mendukung program Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 melalui berbagai program seperti pendidikan bela negara, Pramuka inovatif, Pramuka Peduli Stunting, hingga Pramuka Literasi dan Pramuka Wirausaha.

"Pramuka Kota Medan bukan penonton. Kita adalah pasukan terdepan yang mengawal Asta Cita sampai ke tingkat gugus depan dan sekolah," kata Ridho.

Ketua Panitia Zulfahri Ahmadi melaporkan Jambore Cabang Kota Medan berlangsung pada 28-31 Mei 2026 dan diikuti 927 peserta yang terdiri atas anggota Pramuka Penggalang, pembina, dan pimpinan kontingen dari seluruh kwartir ranting se-Kota Medan.

Dalam pembukaan jambore tersebut, Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas juga dianugerahi gelar Bunda Siaga Pramuka sebagai bentuk apresiasi atas kepeduliannya terhadap Gerakan Pramuka di Kota Medan.*

(ad)

JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mendorong kementerian dan lembaga mempercepat proses administrasi serta revisi anggaran agar penanganan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat segera berjalan optimal.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp60 triliun untuk mendukung penanganan pascabencana di Sumatera.

Baca Juga:

• Gandeng LSM GMAS, Hanura Langkat Perkuat Barisan Pengawas Kebijakan Daerah

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan Kementerian Keuangan telah membuka ruang percepatan bagi seluruh kementerian dan lembaga untuk segera mengajukan kebutuhan anggaran beserta dokumen pendukungnya.

"Menkeu siap menerima usulan surat dan dokumen pendukung dari kementerian dan lembaga untuk anggaran penanganan bencana Sumatera. Karena itu kami mendorong seluruh pihak mempercepat pemenuhan kelengkapan administrasi agar proses pencairan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat berjalan lebih cepat," kata Tito dalam keterangannya, Jumat, 29 Mei 2026.

Dalam rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga, Sekretaris Satgas PRR Tomsi Tohir menegaskan percepatan administrasi harus diikuti dengan percepatan pelaksanaan program di lapangan.

Menurut dia, kesiapan anggaran harus sejalan dengan kesiapan eksekusi agar target pemulihan masyarakat terdampak segera tercapai.

"Kita sama-sama mengetahui bahwa kita membutuhkan kecepatan. Setelah anggaran selesai, eksekusinya juga harus segera dilaksanakan. Jangan sampai anggarannya turun tetapi pelaksanaannya lambat," ujar Tomsi.

Ia menjelaskan, sejumlah program rehabilitasi dan rekonstruksi yang membutuhkan percepatan antara lain penanganan sungai yang mengalami pendangkalan, penguatan kawasan rawan longsor, perbaikan infrastruktur, hingga rehabilitasi kawasan terdampak bencana.

Menurut Tomsi, percepatan tersebut penting agar manfaat penanganan dapat segera dirasakan masyarakat sekaligus memperkuat langkah mitigasi risiko bencana di masa mendatang.

Satgas PRR juga membuka ruang pendampingan bagi kementerian dan lembaga yang menghadapi kendala dalam proses revisi maupun pencairan anggaran.

Koordinasi intensif disebut terus dilakukan bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan agar proses administrasi berjalan lebih responsif tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

"Maksud kita adalah mempercepat pencairan anggaran dan pelaksanaan di lapangan agar langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera berjalan dan masyarakat lebih cepat merasakan kehadiran pemerintah melalui penanganan yang nyata," kata Tomsi.*

(ad)

(ad)

BINJAI - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai menggelar penyembelihan dan pembagian daging qurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Kegiatan yang berpusat di halaman kantor BNNK Binjai pada Jumat, 29 Mei 2026 ini, sekaligus dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat sinergi penegakan hukum melalui pendekatan humanis.

Baca Juga:

• Momentum Idul Adha dan Hari Tasyrik: Ajakan Memperkuat Takwa dan Silaturahmi

Menurutnya, nilai pengorbanan dan kepedulian sosial perlu diimplementasikan dalam bentuk aksi nyata yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar.

"Qurban ini bukan hanya tentang ibadah, tetapi bagaimana kita menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Indahnya berbagi adalah ketika kebahagiaan itu dirasakan bersama," ujar Ucok dalam keterangannya, Jumat.

Daging qurban tersebut didistribusikan kepada warga di sekitar lingkungan kantor, kaum dhuafa, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan.

BNNK Binjai berharap langkah ini dapat mempererat hubungan emosional antara aparat penegak hukum dan warga setempat.

Selain dimensi sosial, agenda keagamaan ini juga menjadi ruang diplomasi informal untuk memperkuat kolaborasi lintas institusi dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kota Binjai.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BNNK Binjai turut mengundang Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai, AKP Ismail Pane, beserta jajaran Kepala Unit (Kanit) Satres Narkoba.

Kehadiran representasi Polres Binjai ini menegaskan komitmen kedua lembaga untuk tetap solid di garis depan pencegahan dan penindakan narkoba.

Kasat Narkoba Polres Binjai, AKP Ismail Pane,menyampaikan apresiasinya atas inisiatif sosial yang terintegrasi dengan penguatan relasi kelembagaan ini. Ia berharap koordinasi taktis di lapangan dapat berjalan lebih koraboratif ke depan.

"Terima kasih atas undangan dan jamuannya. Semoga ke depan sinergi ini semakin kuat dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Binjai," kata Ismail.

Melalui momentum Idul Adha ini, BNNK Binjai ingin mengirimkan pesan moral bahwa strategi perang melawan narkoba (war on drugs) tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum yang kaku (hard approach), melainkan harus dibarengi dengan pendekatan sosial dan kemanusiaan (soft approach) guna membangun benteng pertahanan berbasis masyarakat.*

(ad)

MEDAN — Rangkaian persidangan kasus dugaan korupsi proyek Kota Deli Megapolitan (KDM) CitraLand di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan dalam beberapa pekan terakhir mulai memperjelas substansi perkara.

Sejumlah keterangan saksi ahli, akademisi, notaris, hingga mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengarah pada kesimpulan bahwa persoalan yang muncul merupakan ranah hukum administrasi pertanahan, bukan tindak pidana korupsi.

Baca Juga:

• Dugaan Mark-Up Proyek di LLDIKTI Wilayah I: Pejabat Berinisial AS Disinyalir Sewa Konsultan demi "Skenario Penyelamatan" Anggaran

Dalam sidang yang digelar Rabu, 8 April 2026, saksi dari unsur notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjelaskan bahwa status tanah HGB PT NDP secara hukum dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) sesuai mekanisme di BPN.

Kesaksian ini dinilai memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat yang telah membeli properti di kawasan KDM karena seluruh proses administrasi dan transaksi konsumen dinyatakan berjalan sesuai prosedur.

Silang Sengkarut Aturan Kewajiban Lahan 20 Persen
Titik terang mengenai status tanah ini dipaparkan lebih detail oleh Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Nurhasan Ismail, dalam persidangan Senin, 13 April 2026.

Nurhasan menjelaskan bahwa HGB PT NDP diperoleh melalui mekanisme 'pemberian hak' baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021.

"Ini bukan perubahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 aturan yang sama," kata Nurhasan di hadapan majelis hakim.

Nurhasan juga menggarisbawahi bahwa kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara tidak dapat diterapkan secara sepihak atau otomatis.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) yang jelas dari Kementerian ATR/BPN mengenai pelaksanaannya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan alur hukum lahan tersebut: sebelum PT NDP mengajukan permohonan hak, HGU PTPN II telah dilepaskan terlebih dahulu sehingga statusnya menjadi tanah negara, baru kemudian pemerintah menerbitkan HGB baru untuk PT NDP.

Pada persidangan yang sama, Ahli Hukum Bisnis Universitas Diponegoro, Prof. Nindyo Pramono, turut membedah aspek korporasi perkara ini.

Nindyo menilai mekanisme inbreng (penyetoran modal dalam bentuk aset) atau quasi inbreng yang dilakukan PTPN II kepada anak perusahaannya, PT NDP, adalah praktik bisnis yang lazim dan sah.

Melalui inbreng tersebut, kepemilikan tanah secara hukum beralih ke PT NDP, sementara PTPN II menerima kompensasi berupa kepemilikan saham.

Dalil ini diperkuat oleh Ahli Hukum Administrasi Negara dalam sidang Rabu, 15 April 2026.

Ahli menyatakan tidak ada kewajiban eksplisit mengenai penyerahan 20 persen lahan dalam skema pemberian HGB baru.

Aturan tersebut dinilai masih multitafsir karena belum memiliki petunjuk teknis dan skema implementasi yang rinci.

Ahli juga menegaskan, jika aturan itu nantinya diterapkan, bentuk penyerahannya wajib berupa tanah, bukan nominal uang.

Unsur Mens Rea dan Kerugian Negara Dipertanyakan
Sorotan terhadap lemahnya unsur pidana dalam kasus ini diungkapkan oleh Ahli Hukum Pidana Dr. Chairul Huda dan Ahli Hukum Administrasi Negara Dr. Dian Puji N. Simatupang dalam sidang Selasa, 21 April 2026.

Kedua ahli sepakat bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi (tipikor) mutlak harus memenuhi tiga unsur utama: adanya kerugian negara yang nyata, keuntungan pribadi, dan niat jahat (mens rea).

Berdasarkan fakta persidangan, para ahli menilai belum ada bukti nyata mengenai keuntungan pribadi yang dinikmati para terdakwa maupun kerugian keuangan negara.

Oleh sebab itu, belum terealisasinya kewajiban penyerahan lahan 20 persen tidak dapat serta-merta dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi, terlebih kendala utamanya adalah ketiadaan juknis dari kementerian terkait.

Konfirmasi atas keabsahan prosedur ini juga datang dari mantan pejabat Kanwil BPN Sumatera Utara yang dihadirkan sebagai saksi pada Senin, 27 April 2026.

Ia bersaksi bahwa seluruh proses konversi dari HGU yang dilepaskan menjadi tanah negara hingga penerbitan HGB baru untuk PT NDP telah mematuhi koridor administrasi pertanahan yang berlaku.

Secara keseluruhan, jalannya persidangan mengindikasikan bahwa penerbitan HGB PT NDP memiliki dasar hukum yang kuat dan melalui prosedur administratif yang sah.

Kondisi ini memberikan angin segar bagi konsumen proyek KDM terkait kepastian hukum kepemilikan hunian mereka.

Hal ini sejalan dengan komitmen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebelumnya yang menegaskan akan tetap mengawal dan melindungi hak-hak konsumen dalam penanganan perkara ini.*

(ad)