Pesan tersebut disampaikan Pimpinan Dayah Darul Fikri Al Waliyah Kota Banda Aceh, Tgk Wahyu Mimbar, M.Ag., saat menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Jami' Babussalam, Kemukiman Lam Ujong, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, Jumat (10/7/2026).

Baca Juga:

• 8 Cara Rasulullah SAW Menjaga Kekhusyukan Salat, Muslim Perlu Meneladaninya

Menurutnya, bekal utama yang harus dimiliki setiap Muslim adalah iman dan takwa. Ia mengutip firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 197 yang menegaskan bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa.

Ia menjelaskan, para ulama tafsir, termasuk Ibnu Katsir, menerangkan bahwa ayat tersebut bukan hanya berbicara tentang bekal fisik, tetapi juga bekal spiritual berupa ketakwaan yang diwujudkan melalui ketaatan kepada Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya.

Selain memperkuat iman, Tgk Wahyu juga mengajak jamaah memperbanyak amal saleh. Ia mengingatkan bahwa setiap amal, sekecil apa pun, akan mendapatkan balasan sebagaimana ditegaskan dalam Surah Az-Zalzalah ayat 7–8.

"Tidak ada amal yang sia-sia. Sekecil apa pun kebaikan yang kita lakukan akan diperlihatkan di hari kiamat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya segera bertaubat dan tidak menunda-nunda memperbaiki diri. Menurutnya, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, namun Allah SWT selalu membuka pintu ampunan bagi hamba-Nya yang bersungguh-sungguh bertaubat.

Mengutip penjelasan Imam An-Nawawi, ia menyebut taubat yang benar harus disertai penyesalan, meninggalkan perbuatan dosa, dan memiliki tekad kuat untuk tidak mengulanginya.

Lebih lanjut, Tgk Wahyu menegaskan bahwa muhasabah tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi juga keluarga. Ia merujuk Surah At-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan umat Islam menjaga diri dan keluarganya dari api neraka melalui pendidikan agama dan keteladanan.

Menurutnya, muhasabah keluarga dapat diwujudkan dengan membiasakan ibadah bersama, memberikan pendidikan agama sejak dini, serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Menutup khutbahnya, Tgk Wahyu mengajak seluruh umat Islam menjadikan muhasabah sebagai kebiasaan setiap hari agar semakin dekat kepada Allah SWT dan memiliki bekal terbaik untuk kehidupan dunia maupun akhirat.

"Hidup ini hanya sementara. Maka siapkan bekal terbaik berupa iman, amal saleh, dan taubat agar kita selamat di dunia dan akhirat," tutupnya.* (dh)

Presiden bersama rombongan lepas landas menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (10/7/2026) pukul 10.45 WIB.

Baca Juga:

• 30 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Sudah Terbentuk, Ini Target Pemerintah Selanjutnya

Selain Bendungan Meninting, Prabowo juga akan meresmikan empat bendungan lainnya secara bersamaan, yakni Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Provinsi Bali.

"Bapak Presiden Prabowo bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan kunjungan kerja. Di NTB, Bapak Presiden akan meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat dan secara bersamaan juga meresmikan empat bendungan lain sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan air nasional," ujar Teddy dalam keterangannya.

Menurut Teddy, peresmian lima bendungan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur sumber daya air yang memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional.

Keberadaan bendungan-bendungan itu diharapkan mampu mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian, menjamin ketersediaan air baku bagi masyarakat, mengurangi risiko banjir, hingga mendukung pengembangan energi bersih.

"Keberadaan bendungan-bendungan ini diharapkan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan," kata Teddy.

Dalam penerbangan menuju NTB, Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.* (dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik telah memindahkan Yaqut kembali ke Rutan KPK pada Kamis (9/7/2026) malam usai hasil pemeriksaan medis menyatakan kondisinya telah membaik.

Baca Juga:

• OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Barang Bukti Miliaran: Emas, Valas, hingga Uang Tunai

Menurut Budi, Yaqut sebelumnya menjalani masa observasi selama beberapa hari setelah menjalani tindakan operasi. Setelah dinyatakan sehat, penyidik memutuskan untuk melanjutkan masa penahanannya di Rutan KPK.

"Setelah dilakukan tindakan medis dan observasi beberapa hari pascaoperasi, yang bersangkutan dinyatakan sehat dan tadi malam sudah dipindahkan ke Rutan KPK sehingga bisa kembali mengikuti proses hukum dalam penyidikan perkara terkait kuota haji," ujarnya.

KPK memastikan proses penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji tetap berjalan. Saat ini penyidik masih fokus melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan.

"Karena memang penyidik juga masih terus fokus melengkapi berkas penyidikan dan tentunya akan segera dijadwalkan untuk pelimpahan dari penyidikan ke penuntutan," kata Budi.

Sebelumnya, Yaqut dibantarkan dari Rutan KPK sejak 24 Juni 2026 setelah mengalami gangguan pada saluran pencernaan. Ia kemudian menjalani operasi di RS Polri Kramat Jati pada 29 Juni 2026.

Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Yaqut Cholil Qoumas, penyidik juga menetapkan mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Aziz Taba.* (in/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan barang bukti diamankan bersamaan dengan penangkapan sejumlah pihak dalam operasi yang digelar di wilayah Solo Raya.

Baca Juga:

• Etik Suryani Tiba di KPK Usai OTT, Begini Perkembangan Kasus Dugaan Pemerasan

KPK menduga perkara yang sedang diusut berkaitan dengan tindak pidana pemerasan yang diduga dilakukan oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.

Meski demikian, penyidik belum mengungkap secara rinci bentuk maupun modus dugaan pemerasan tersebut. Saat ini, pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan masih terus berlangsung.

"Kita akan dalami dalam pemeriksaan pagi ini, dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh bupati ini kaitannya soal apa. Oleh karena itu pemeriksaan secara intensif masih terus dilakukan," ujar Budi.

KPK memastikan konstruksi perkara beserta kronologi lengkap akan disampaikan kepada publik melalui konferensi pers setelah pemeriksaan awal terhadap para pihak selesai dilakukan.

Sebelumnya, lembaga antirasuah itu menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya dan mengamankan sembilan orang dari berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pihak swasta, hingga Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

Kasus tersebut kini masih dalam tahap pendalaman untuk mengungkap dugaan tindak pidana serta peran masing-masing pihak yang terlibat.* (in/dh)

Permohonan tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, Refly Harun, dalam sidang perdana praperadilan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026).

Baca Juga:

• Sidang Praperadilan Roy Suryo Dimulai Hari Ini, Status Tersangka Kembali Diuji

Refly meminta majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan praperadilan, termasuk menyatakan surat penetapan tersangka terhadap Roy Suryo tidak sah.

"Menyatakan bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU ITE adalah tidak sah," ujar Refly saat membacakan petitum permohonan di persidangan.

Menurut Refly, penerapan Pasal 32 UU ITE bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Selain meminta status tersangka dibatalkan, pihak Roy Suryo juga memohon agar hakim menyatakan penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya tidak sah karena dinilai dilakukan secara melawan hukum.

Kuasa hukum Roy turut meminta surat perintah penyidikan (sprindik) yang menjadi dasar penetapan tersangka dibatalkan serta memulihkan harkat, martabat, dan nama baik Roy Suryo seperti semula sesuai ketentuan KUHAP.

Sidang praperadilan tersebut merupakan upaya hukum Roy Suryo untuk menguji keabsahan proses penetapan tersangka yang dilakukan penyidik dalam perkara dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Proses persidangan praperadilan dijadwalkan berlanjut dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.* (in/dh)

Febrie mengaku tidak memahami dasar munculnya isu yang menghubungkan Jampidsus dengan peristiwa tersebut. Menurutnya, hingga saat ini belum ada informasi resmi yang menjelaskan keterkaitan tersebut.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Klarifikasi Uang di Sentul, Sebut Ada Pemilik dan Minta Tunggu Penyidikan

Ia memilih menunggu hasil penyelidikan yang tengah dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri terkait perkara tersebut. Febrie menilai penyidik lebih berwenang menjelaskan perkembangan kasus yang sedang berjalan.

Meski demikian, Febrie mengaku telah mendengar adanya dugaan persoalan dalam pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang diduga menjadi salah satu penyebab terganggunya pasokan listrik.

Menurutnya, dugaan penyimpangan tersebut harus dibuktikan melalui audit investigatif yang menyeluruh sebelum disimpulkan sebagai tindak pidana.

Ia menegaskan audit perlu mencakup seluruh proses pengadaan, mulai dari perhitungan kebutuhan batu bara, kualitas pasokan, nilai transaksi, hingga mekanisme pengadaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum.

"Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitas yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana," ujarnya.

Febrie kembali menegaskan bahwa persoalan blackout sebaiknya menunggu penjelasan resmi dari penyidik yang menangani perkara.

Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pengadaan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU selama periode 2018 hingga 2026.

Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo mengatakan dugaan korupsi tersebut berdampak pada terganggunya pasokan batu bara sehingga memicu pemadaman listrik di sejumlah daerah.

Wilayah yang disebut terdampak antara lain Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sebagian wilayah Jabodetabek.

Dalam penyelidikan itu, penyidik menduga terdapat manipulasi dokumen terkait kualitas maupun kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU. Selain itu, diduga terjadi penyimpangan dalam pembayaran sehingga nilai kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya.

Kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Kortas Tipikor Polri untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.* (in/dh)

Peresmian ini turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Besar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, Rektor ISBI Aceh, Ketua MPU, Ketua MAA, para Hakim Tinggi, Wakil Ketua PN Banda Aceh, Ketua PN Sigli, para hakim, serta jajaran pegawai PN Jantho.

Baca Juga:

• Sidang Praperadilan Roy Suryo Dimulai Hari Ini, Status Tersangka Kembali Diuji

Menurutnya, bertambahnya volume perkara membuat beban kerja pengadilan meningkat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penetapan kenaikan kelas oleh Mahkamah Agung.

"Semakin tinggi kelas pengadilan, maka tuntutan pelayanan dan beban kerja juga semakin besar. Sejalan dengan itu, fasilitas serta kesejahteraan hakim dan aparatur peradilan juga akan meningkat," ujarnya.

Ia menjelaskan, perubahan status menjadi Kelas IB juga membawa konsekuensi dalam penempatan sumber daya manusia. Hakim yang bertugas di PN Jantho nantinya merupakan hakim yang telah memiliki pengalaman bertugas di pengadilan kelas II, sehingga diharapkan mampu menangani perkara dengan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. H. Syukri A. Jalil, menyambut baik kenaikan kelas tersebut. Ia berharap peningkatan status PN Jantho dapat berdampak positif terhadap pelayanan hukum bagi masyarakat.

"Kami berharap pelayanan kepada para pencari keadilan di Kabupaten Aceh Besar menjadi semakin optimal, cepat, dan tepat," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sekaligus Humas PT Banda Aceh, Dr. Taqwaddin, menjelaskan bahwa wilayah hukum PN Jantho meliputi seluruh Kabupaten Aceh Besar yang terdiri atas 23 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 439.049 jiwa.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam struktur Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, klasifikasi Pengadilan Negeri terdiri atas Kelas II, Kelas IB, Kelas IA, hingga Kelas IA Khusus. Sementara Pengadilan Tinggi diklasifikasikan berdasarkan tipe, yakni Tipe A dan Tipe B.

Dengan perubahan status tersebut, PN Jantho diharapkan mampu memberikan pelayanan peradilan yang semakin profesional, efektif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Aceh Besar.* (dh)

Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Amri Juhairi, mengatakan imbauan tersebut disampaikan menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, akan memasuki puncak musim kemarau dengan kondisi yang diprediksi lebih kering dari biasanya.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Jumat 10 Juli 2026: Banda Aceh Berawan, Sejumlah Wilayah Diselimuti Udara Kabur

Menurut Amri, masyarakat diminta menghemat penggunaan air bersih serta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut.

Selain itu, BPBD juga mengajak pemerintah desa, perusahaan, serta instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan dini apabila ditemukan titik api maupun potensi bencana lainnya.

Amri menegaskan, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk meminimalkan dampak musim kemarau. Warga diharapkan segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

Dengan kesiapsiagaan sejak dini dan kerja sama seluruh pihak, BPBD berharap dampak musim kemarau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat ditekan sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan aman, lancar, dan terhindar dari ancaman bencana.* (dh)

Jokowi datang langsung ke rumah duka Rachmat Gobel di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026). Kedatangannya untuk menyampaikan penghormatan terakhir kepada politikus Partai NasDem tersebut.

Baca Juga:

• Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Sehari Sebelumnya Masih Aktif Ikut Diskusi Fraksi NasDem

"Pak Rachmat Gobel menteri yang baik, menteri yang pekerja keras," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, Rachmat Gobel merupakan sosok yang memiliki dedikasi dalam menjalankan tugas negara selama menjabat sebagai menteri.

Rachmat Gobel diketahui dipercaya mengisi posisi Menteri Perdagangan pada awal periode pertama pemerintahan Jokowi. Setelah itu, ia melanjutkan kiprahnya di dunia politik sebagai anggota DPR RI dari Fraksi NasDem.

Kabar meninggalnya Rachmat Gobel disampaikan oleh pihak Partai NasDem. Ia wafat pada Jumat dini hari di Jakarta sekitar pukul 03.20 WIB.

Kepergian Rachmat Gobel meninggalkan duka bagi keluarga, kolega politik, serta sejumlah tokoh nasional yang mengenang kontribusinya selama berkarier di pemerintahan maupun parlemen.* (d/dh)

Febrie menegaskan uang yang ditemukan dalam proses penggeledahan tersebut memiliki pemilik dan aktivitas yang dapat diklarifikasi melalui proses penyidikan yang sedang berjalan.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Bicara Kasus MBG dan Tambang, Minta Dukungan Masyarakat

Namun, Febrie tidak menjelaskan secara rinci mengenai kepemilikan rumah yang menjadi lokasi penggeledahan tersebut. Ia meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan dari aparat penegak hukum.

Menurutnya, seluruh proses hukum harus dihormati agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap secara jelas dan objektif.

"Semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat," katanya.

Selain menanggapi temuan uang di Sentul, Febrie juga membantah adanya keterkaitan dirinya dengan bisnis kafe de'Clan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang turut menjadi salah satu lokasi penggeledahan.

Febrie menegaskan dirinya tidak memiliki hubungan dengan bisnis tersebut sebagaimana informasi yang beredar di media sosial.

"Saya jelaskan bahwa Jampidsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di media sosial seperti di Cipete," ujarnya.

Sebelumnya, aparat kepolisian melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dalam rangka penyidikan dugaan perkara korupsi, termasuk kasus batu bara PLTU, Asabri, serta perkara terkait anak perusahaan Krakatau Steel.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang dan dokumen yang diduga berkaitan dengan proses penyidikan.

Hingga kini, aparat penegak hukum masih melakukan pendalaman untuk mengungkap fakta lengkap terkait perkara tersebut.* (k/dh)

Febrie menyebut Kejaksaan Agung saat ini tengah menangani sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sektor pertambangan.

Baca Juga:

• DPR Apresiasi Langkah Polri Usut Korupsi Batu Bara, Publik Diminta Hormati Proses Hukum

Menurut Febrie, penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari upaya Kejagung dalam menjaga kepentingan negara serta mendukung program prioritas pemerintah.

Ia mengatakan salah satu fokus penyidikan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, khususnya tata kelola pertambangan yang dinilai memiliki dampak besar terhadap kepentingan nasional.

"Kita sedang menangani beberapa perkara, baik yang sudah terbuka ke publik maupun yang masih tertutup, yaitu terkait tata kelola pertambangan," katanya.

Selain perkara pertambangan, Febrie juga menyinggung dugaan permasalahan dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, perkara tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Febrie menegaskan seluruh proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sekaligus memberikan efek jera bagi pihak yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Ia juga mengimbau masyarakat agar menyikapi berbagai informasi yang berkembang secara bijak dan berdasarkan fakta yang lengkap.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana berdasarkan fakta yang utuh agar mendapatkan pemahaman yang benar," ujar Febrie.

Sebelumnya, nama Febrie Adriansyah menjadi sorotan publik setelah adanya sejumlah aktivitas penegakan hukum yang dilakukan aparat terkait beberapa perkara dugaan korupsi.

Kejaksaan Agung juga membenarkan adanya pengamanan terhadap kediaman Febrie sebagai bagian dari langkah perlindungan terkait situasi yang berkembang.

Namun, Febrie memastikan jajaran Jampidsus tetap menjalankan tugas dan fokus menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi tanggung jawab institusi.* (k/dh)

Febrie menegaskan dirinya masih menjalankan tugas sebagai Jampidsus dan fokus menyelesaikan berbagai perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Buka Suara soal Isu Korupsi, Tegaskan Tunggu Proses Penyidikan

Ia mengatakan pihaknya telah menyusun prioritas terhadap sejumlah perkara yang menjadi perhatian masyarakat agar dapat segera diproses sesuai ketentuan hukum.

Febrie juga menegaskan jajaran Jampidsus Kejagung tetap menjalankan tugas pemberantasan korupsi sesuai arahan pemerintah dan program prioritas nasional.

"Jampidsus saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan hajat hidup masyarakat," katanya.

Sebelumnya, isu mengenai pengunduran diri Febrie muncul setelah adanya informasi terkait penggeledahan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri bersama Polda Metro Jaya di sejumlah lokasi.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan sejumlah dugaan perkara korupsi, termasuk perkara batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel.

Febrie menegaskan setiap perkara yang ditangani Jampidsus Kejagung akan diproses secara profesional. Menurutnya, seluruh penanganan perkara harus dapat diuji secara materiil maupun formil hingga nantinya terbuka dalam proses persidangan.

Ia memastikan Kejaksaan Agung tetap berkomitmen menjalankan tugas penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.* (in/dh)

Rombongan kendaraan yang membawa sejumlah pihak hasil OTT tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.32 WIB. Para pihak tersebut kemudian diarahkan masuk untuk menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik.

Baca Juga:

• Etik Suryani Kena OTT KPK, Begini Sikap PDIP terhadap Kadernya

Saat tiba di area Gedung Merah Putih KPK, Etik memilih tidak memberikan keterangan kepada awak media yang telah menunggu. Ia langsung menuju ruang pemeriksaan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan lima orang, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya kegiatan penindakan tersebut. Menurutnya, OTT dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan tertutup yang dilakukan lembaga antirasuah.

"KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dan terjadi peristiwa tertangkap tangan di wilayah Soloraya, Jawa Tengah," ujar Budi.

Setelah diamankan, para pihak yang terjaring OTT sebelumnya menjalani pemeriksaan awal di Polresta Surakarta sebelum dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

KPK menyebut perkara yang tengah ditangani berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Hingga saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah tersebut belum menyampaikan secara lengkap identitas seluruh pihak maupun detail konstruksi perkara yang sedang diselidiki.* (oz/dh)

Febrie menyampaikan pernyataan tersebut saat ditemui di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Baca Juga:

• Usai Sita Emas 74 Kg dan Uang Miliaran, Polda Metro Perketat Pengamanan Barang Bukti Kasus Korupsi

Ia mengatakan Kejaksaan Agung masih menunggu perkembangan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum terkait sejumlah perkara dugaan korupsi yang tengah menjadi perhatian publik.

Febrie juga membantah adanya keterkaitan dirinya dengan informasi yang beredar di media sosial mengenai bisnis kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

"Terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, kita tunggu bagaimana nanti hasil proses penyidikan. Saya jelaskan bahwa Jampidsus tidak ada kaitan dengan apa yang telah diberitakan di media sosial seperti di Cipete," katanya.

Terkait temuan uang dan emas dalam proses penggeledahan di kawasan Sentul, Febrie menyebut informasi mengenai barang tersebut harus dikonfirmasi kepada pihak yang berada di lokasi.

Menurutnya, seluruh temuan dalam proses penyidikan akan dijelaskan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait penyelidikan tiga kasus dugaan korupsi, yakni perkara batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, komputer, serta barang lain yang diduga berkaitan dengan proses penyidikan.

Kepolisian menyebut lokasi di Jalan Asem II, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, menjadi salah satu titik dari rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim gabungan.* (in/dh)

Mengutip data PIHPS Nasional, harga cabai rawit merah tercatat mencapai Rp60.700 per kilogram (kg). Sementara itu, telur ayam ras berada di kisaran Rp29.000 per kg.

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan 5 Bendungan Strategis, Dukung Ketahanan Air, Pangan, dan Energi

Untuk komoditas beras, harga beras kualitas bawah I berada di level Rp14.700 per kg, sedangkan beras kualitas bawah II sebesar Rp14.550 per kg.

Sementara harga beras medium I tercatat Rp16.350 per kg dan beras medium II Rp16.150 per kg. Adapun beras kualitas super I berada di harga Rp17.650 per kg dan beras super II sebesar Rp17.150 per kg.

Di sisi lain, harga cabai merah besar tercatat Rp49.000 per kg, cabai merah keriting Rp49.300 per kg, serta cabai rawit hijau mencapai Rp50.450 per kg.

Komoditas protein hewani juga mengalami pencatatan harga, dengan daging ayam ras segar berada di angka Rp36.800 per kg. Sementara daging sapi kualitas I tercatat Rp150.450 per kg dan kualitas II sebesar Rp141.650 per kg.

Untuk kebutuhan dapur lainnya, harga gula pasir premium berada di level Rp20.300 per kg dan gula pasir lokal Rp19.100 per kg.

Sedangkan minyak goreng curah tercatat Rp20.550 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I berada di harga Rp24.250 per liter dan minyak goreng kemasan bermerek II sebesar Rp23.400 per liter.

Pemerintah dan berbagai pihak terus memantau perkembangan harga pangan nasional guna menjaga stabilitas pasokan serta memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat.* (mt/dh)

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan KDMP menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui gerakan koperasi.

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan 5 Bendungan Strategis, Dukung Ketahanan Air, Pangan, dan Energi

Menurut Ferry, koperasi yang telah siap akan segera memasuki tahap peresmian dan direncanakan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Agustus mendatang.

"Sampai akhir tahun ini target 40.000. Yang sudah siap nanti Agustus insyaallah Bapak Presiden akan meresmikan," katanya.

Ferry menyebut peringatan Hari Koperasi Nasional tahun ini menjadi momentum penting untuk menggerakkan kembali koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat.

Ia menjelaskan, KDMP yang telah terbentuk saat ini masih berada dalam tahap persiapan operasional. Ke depan, pemerintah akan mendorong koperasi agar tidak hanya bergerak di sektor perdagangan, tetapi juga masuk ke bidang produksi, distribusi, industri, hingga pembiayaan.

"Nanti ketika operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sudah mulai berjalan dan memberikan manfaat, koperasi akan kita dorong masuk ke sektor produksi, distribusi, industri, dan perkreditan," jelas Ferry.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program strategis pemerintah yang dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program tersebut menargetkan pembentukan hingga 80 ribu koperasi secara bertahap di seluruh Indonesia.

Koperasi tersebut nantinya akan mengelola berbagai layanan sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari gerai sembako, pergudangan, layanan pembiayaan, klinik, apotek, hingga dukungan logistik.

Pemerintah berharap keberadaan KDMP dapat memperkuat ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi, membuka akses pembiayaan masyarakat, serta meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Puncak peringatan Hari Koperasi Nasional 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, pada 12 Juli 2026 dan akan dihadiri sekitar 20 ribu peserta.* (an/dh)

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menegaskan partainya berkomitmen mendukung penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga:

• OTT KPK! Etik Suryani Tak Banyak Bicara Usai Pemeriksaan Maraton

Meski demikian, Andreas berharap proses hukum yang dijalankan KPK berlangsung secara profesional, adil, dan tidak disertai unsur politisasi maupun kriminalisasi terhadap pihak mana pun.

"PDI Perjuangan mendukung proses hukum yang berkeadilan, tanpa tendensi politisasi hukum dan kriminalisasi terhadap siapa saja yang mengalami kasus-kasus hukum," katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan lima orang, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

KPK mengungkapkan perkara yang tengah ditangani berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

"Perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo," ujar pihak KPK.

Usai menjalani pemeriksaan awal di Solo, Etik Suryani bersama pihak lain yang diamankan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. KPK masih memiliki waktu sesuai ketentuan hukum untuk menentukan status para pihak yang terjaring dalam operasi tersebut.* (d/dh)

Lima bendungan yang akan diresmikan meliputi Bendungan Meninting di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Aceh, Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Bali. Seluruh proyek tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca Juga:

• Pemerintah Resmikan B50, Bahlil: Langkah Besar Menuju Kemandirian Energi

Selain itu, bendungan tersebut juga dirancang untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim seperti fenomena El Niño dan Indian Ocean Dipole (IOD) yang berpotensi menyebabkan musim kemarau berkepanjangan.

Dengan kapasitas sekitar 9,91 juta meter kubik dan luas genangan mencapai 46 hektare, Bendungan Meninting mampu mengairi sekitar 1.559 hektare lahan pertanian. Infrastruktur itu juga menyediakan pasokan air baku dan mendukung pembangkit listrik tenaga air (PLTA) maupun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung dengan kapasitas sekitar 10 megawatt.

Pemerintah memperkirakan keberadaan bendungan tersebut dapat meningkatkan indeks pertanaman dari 280 persen menjadi 300 persen. Produksi gabah diproyeksikan bertambah hingga sekitar 420 ribu ton setiap musim tanam dengan nilai ekonomi mencapai sekitar Rp4,6 triliun per tahun.

Selain mendukung sektor pertanian, Bendungan Meninting juga diproyeksikan menjadi kawasan wisata air sekaligus memperkuat pasokan air bersih bagi kawasan pariwisata di Lombok.

Prasetyo menegaskan pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur sumber daya air secara terukur dan terintegrasi guna memperkuat ketahanan pangan, energi, lingkungan, serta mitigasi bencana hidrometeorologi.

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan infrastruktur strategis tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.* (k/dh)

Mapolresta Solo, Jumat (10/7/2026) dini hari, Etik keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 05.40 WIB. Mengenakan kemeja putih, rompi hitam, celana jins, serta kerudung dan masker hitam, ia langsung menjadi perhatian puluhan awak media yang telah menunggu di lokasi.

Baca Juga:

• KPK Bongkar Dugaan Pemerasan di Pemkab Sukoharjo, Bupati Etik Suryani Terjaring OTT

Tak lama kemudian, seseorang yang berada di dekatnya membantu mengawal Etik melewati kerumunan wartawan hingga masuk ke dalam bus pariwisata. Dari dalam bus, wajah Etik sempat terlihat dari balik jendela sebelum tirai ditutup rapat.

Sekitar pukul 05.43 WIB, bus yang membawa Etik meninggalkan Mapolresta Solo menuju Jakarta dengan pengawalan kendaraan patroli kepolisian.

Selain membawa Etik, petugas KPK juga terlihat mengangkut enam koper berwarna hijau yang diduga berisi barang bukti hasil penggeledahan. Seluruh koper tersebut dimasukkan ke bagasi bus sebelum rombongan berangkat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan di wilayah Soloraya, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan lima orang, termasuk Bupati Sukoharjo.

"Para pihak kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Surakarta, dan pagi ini akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Budi.

Menurut KPK, perkara yang tengah ditangani berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

"Adapun perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo," kata Budi.

KPK masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.* (k/dh)

Peluncuran Mandatori B50 dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026), didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Baca Juga:

• Istana Tegaskan Dukung Penegakan Hukum, Prabowo Perkuat Komitmen Berantas Korupsi

"Peluncuran program Mandatori B50 bukan sekadar peluncuran sebuah kebijakan, melainkan tonggak bersejarah yang menandai langkah nyata Indonesia dalam memperkuat kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi nasional," ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, Indonesia sebagai produsen crude palm oil (CPO) terbesar di dunia memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sawit melalui pengembangan biodiesel.

Selain memperkuat ketahanan energi, implementasi B50 juga diproyeksikan membawa manfaat ekonomi yang signifikan. Berdasarkan data Kementerian ESDM, penghematan devisa diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp170 triliun, naik dibandingkan implementasi B40 yang mencapai Rp133,3 triliun.

Nilai tambah industri CPO juga diproyeksikan meningkat menjadi Rp23,49 triliun, sementara program ini diperkirakan mampu menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja.

Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 diperkirakan dapat menekan emisi karbon dioksida (CO2) hingga 44,46 juta ton atau lebih tinggi dibandingkan implementasi B40.

Bahlil memastikan implementasi B50 telah melalui berbagai pengujian teknis pada kendaraan bermotor, alat berat, kereta api, kapal, hingga pembangkit listrik. Hasilnya, biodiesel B50 dinyatakan memenuhi standar pemerintah maupun spesifikasi yang dipersyaratkan oleh pabrikan.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekayaan sumber daya alam Indonesia harus diolah di dalam negeri agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Program biodiesel nasional sendiri telah berkembang secara bertahap sejak 2008, dimulai dari B2,5 hingga kini mencapai B50 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi dan mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.* (k/dh)