JAKARTA - Ketua Majelis Etik Ombudsman Jimly Asshiddiqie mengungkapkan adanya perbedaan data terkait jumlah dugaan kasus korupsi yang menjerat Ketua Ombudsman nonaktif, Hery Susanto.

Dalam pertemuan dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Jimly menyebut aparat penegak hukum mendeteksi lebih banyak perkara dibanding laporan internal lembaga.

Baca Juga:

• Anak 12 Tahun Diduga Bunuh Ibu Kandung di Medan, Jaksa Minta Pendampingan 8 Bulan

"Tapi Jaksa Agung bilang, 'Enggak Pak, ada 14.' Jadi lebih ekstrem."

Menurut Jimly, saat ini kejaksaan baru membuka satu penyidikan terkait dugaan korupsi tersebut.

Dalam perkara itu, Hery diduga menjual laporan hasil pemeriksaan (LHP) Ombudsman kepada pihak yang sedang berperkara.

Kejaksaan menduga, Hery menerima suap sekitar Rp1,5 miliar dari PT Toshida Indonesia, perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara.

Suap itu diduga diberikan agar Ombudsman mengeluarkan LHP yang mengoreksi keputusan Kementerian Kehutanan terkait kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sebelumnya, Kementerian Kehutanan menetapkan PT Toshida wajib membayar PNBP yang belum disetorkan dalam periode 2013–2025.

Namun dalam LHP Ombudsman, kebijakan kementerian itu dinilai keliru, dan perusahaan diberi ruang untuk menghitung sendiri kewajiban pembayaran ke negara.

"Secara hukum kami tidak bisa ikut campur dalam pengungkapan perkara. Tapi di balik kasus hukum pasti ada persoalan etik," ujar Jimly.

Kasus ini masih dalam proses pengembangan oleh kejaksaan untuk menelusuri kemungkinan aliran dana dan pihak lain yang terlibat.*

(bb/ad)

MEDAN — Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menggerebek delapan gudang penampungan kendaraan bermotor di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan 135 sepeda motor dan satu mobil yang diduga hasil kejahatan.

Baca Juga:

• Anak 12 Tahun Diduga Bunuh Ibu Kandung di Medan, Jaksa Minta Pendampingan 8 Bulan

Pemilik kendaraan dapat mendatangi Polrestabes Medan untuk melakukan pengecekan.

"Kami menyampaikan kepada warga Kota Medan dan sekitarnya, silakan datang ke Polrestabes Medan untuk melihat kendaraan," kata Calvijn, Sabtu, 30 Mei 2026.

Warga yang ingin mengklaim kendaraan diminta membawa dokumen kepemilikan seperti STNK dan BPKB.

Petugas akan mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dengan data kendaraan yang diamankan.

"Jika sesuai, kendaraan akan dikembalikan kepada pemilik tanpa dipungut biaya," ujarnya.

Sejumlah warga dilaporkan telah berhasil menemukan kembali kendaraan mereka.

Salah satunya Tia, 33 tahun, warga Medan, yang sempat kehilangan motor sejak Maret 2026 setelah dipinjam oleh kerabatnya.

Ia mengetahui keberadaan motornya melalui unggahan di media sosial yang menampilkan hasil penggerebekan.

Setelah memastikan kesesuaian data kendaraan, motor tersebut akhirnya dapat kembali ia ambil di Polrestabes Medan.

"Perasaannya senang, motor saya sudah dapat kembali," kata Tia.

Sebelumnya, polisi mengungkap bahwa kendaraan tersebut disimpan di delapan gudang berbeda yang diduga menjadi tempat penampungan barang hasil kejahatan.

Dari jumlah itu, 135 unit merupakan sepeda motor dan satu unit mobil.

Polisi juga telah menetapkan dua orang tersangka yang merupakan pemilik lima dari delapan gudang tersebut.

Kasus ini masih terus dikembangkan untuk menelusuri jaringan penampungan kendaraan hasil kejahatan di wilayah Sumatera Utara.*

(d/ad)

JAKARTA — Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mandiri kembali menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2026.

Skema kredit ini menawarkan pinjaman modal usaha dengan bunga rendah serta tenor yang fleksibel.

Baca Juga:

• Aset Tembus Rp1,5 Triliun, KSP Kopdit Obor Mas Jadi Sorotan Kemenkop

Salah satu simulasi yang banyak diminati adalah pinjaman sebesar Rp200 juta.

Untuk pinjaman Rp200 juta, cicilan KUR Mandiri 2026 berkisar mulai dari sekitar Rp17,6 juta per bulan untuk tenor 12 bulan, hingga sekitar Rp4,3 juta per bulan untuk tenor 60 bulan.

Berikut simulasi angsuran KUR Mandiri 2026 pinjaman Rp200 juta:

12 bulan: Rp17.666.667
18 bulan: Rp12.111.111
24 bulan: Rp9.333.333
36 bulan: Rp6.555.556
48 bulan: Rp5.166.667
60 bulan: Rp4.333.333

Program KUR Mandiri dinilai membantu pelaku usaha dalam memperkuat modal kerja dan mengembangkan bisnis di tengah ketatnya persaingan usaha.

Syarat Pengajuan KUR Mandiri 2026

Untuk mengajukan KUR Mandiri, calon debitur harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

- Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain (kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit)
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan
- e-KTP atau surat keterangan perekaman e-KTP
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU)
- NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta
- Kartu Keluarga (KK)
- Buku nikah atau akta cerai (jika berlaku)
- BPJS Ketenagakerjaan (jika dipersyaratkan)

Cara Pengajuan KUR Mandiri

Pengajuan KUR Mandiri dilakukan dengan mendatangi kantor cabang Bank Mandiri terdekat dengan membawa dokumen lengkap.

Setelah itu, petugas bank akan melakukan verifikasi data dan survei usaha.

Jika pengajuan disetujui, nasabah akan menandatangani perjanjian kredit sebelum dana dicairkan ke rekening Mandiri.*

(di/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Penunjukan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 mengenai percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta–Bandung.

Baca Juga:

• Prabowo Pulang dari Prancis Bawa Kesepakatan Rp61 Triliun, Ini Rinciannya

Dalam salinan aturan tersebut, posisi Ketua Komite kini dijabat oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yakni AHY.

Jabatan ini sebelumnya dipegang oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Wakil Ketua Komite dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Adapun anggota komite terdiri dari sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Selain itu, turut menjadi anggota Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Rosan Roeslani.

Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung memiliki tugas utama menyepakati langkah-langkah penanganan apabila terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) dalam proyek kereta cepat tersebut. Komite juga berwenang menetapkan bentuk dukungan pemerintah terhadap kewajiban perusahaan patungan.*

(bs/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali terkoreksi pada periode perdagangan 25–29 Mei 2026.

Pelemahan indeks saham acuan di Bursa Efek Indonesia (BEI) itu dipengaruhi kombinasi sentimen eksternal dan internal, termasuk aksi rebalancing indeks MSCI serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Baca Juga:

• Prabowo Pulang dari Prancis Bawa Kesepakatan Rp61 Triliun, Ini Rinciannya

Meski demikian, kapitalisasi pasar justru meningkat 0,88 persen menjadi Rp 10.729 triliun dari Rp 10.635 triliun.

Analis PT MNC Sekuritas, Herditya Wicaksono, mengatakan koreksi IHSG dipicu sejumlah faktor, di antaranya singkatnya hari perdagangan pada pekan tersebut, pelemahan rupiah, serta dampak rebalancing MSCI.

"Selain itu investor juga masih mencermati perkembangan negosiasi AS–Iran," kata Herditya.

Dari sisi aktivitas perdagangan, seluruh indikator utama justru mengalami penurunan.

Rata-rata frekuensi transaksi harian turun 10,87 persen menjadi 2,11 juta kali transaksi, sementara volume transaksi harian turun 15,60 persen menjadi 30,95 miliar saham.

Nilai transaksi harian juga terkoreksi 30,37 persen menjadi Rp 28,38 triliun.

Di sisi lain, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih sebesar Rp 12,34 triliun sepanjang sepekan.

Angka ini meningkat signifikan dibandingkan pekan sebelumnya yang hanya mencapai Rp 807,68 miliar.

Dari 11 sektor saham yang tercatat di BEI, mayoritas mengalami tekanan.

Sektor infrastruktur menjadi yang paling tertekan dengan penurunan 3,87 persen, disusul sektor consumer nonsiklikal, kesehatan, dan industri.

Namun, beberapa sektor masih mencatat penguatan, di antaranya transportasi dan logistik yang naik 4,69 persen serta sektor bahan baku yang bertambah 0,79 persen.

Pelemahan IHSG pekan ini melanjutkan tren koreksi sebelumnya pada periode 18–22 Mei 2026, ketika indeks anjlok 8,35 persen.

Tekanan saat itu dipicu kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, Bank Indonesia, serta keluarnya sejumlah emiten dari konstituen indeks global seperti MSCI dan FTSE.

Analis memperkirakan tekanan terhadap IHSG masih berpotensi berlanjut dalam jangka pendek seiring masih tingginya arus keluar dana asing dan ketidakpastian sentimen global.*

(lp/ad)

Meski volume ekspor mengalami penurunan, nilai ekspor justru tercatat meningkat signifikan akibat lonjakan harga di pasar internasional.

Baca Juga:

• Bareskrim Geledah Kantor Eksportir Sawit PT MMS, Diduga Terlibat Manipulasi Data Ekspor CPO

"Peningkatan nilai ekspor ini terutama dipicu oleh lonjakan harga akibat terbatasnya pasokan bahan baku, yang turut dipengaruhi fenomena El Nino sehingga sebagian pabrik mengurangi kapasitas produksi," kata Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu, 30 Mei 2026.

Berdasarkan kajian Indonesia Eximbank Institute (IEB Institute), pangsa pasar global Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 22 persen, berada di bawah Filipina yang menguasai 49 persen pasar dunia.

Dalam periode Januari–Desember 2025, volume ekspor minyak kelapa Indonesia turun sekitar 18 persen.

Namun, nilai ekspor justru meningkat lebih dari 43 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Rini menyebut daya saing minyak kelapa Indonesia masih relatif kuat di tengah kompetisi global.

Salah satu penopangnya adalah diversifikasi pasar ekspor yang luas, dengan tujuan lebih dari 90 negara.

Negara tujuan utama ekspor antara lain Belanda, China, Filipina, Malaysia, dan Amerika Serikat.

Menurut dia, peluang ekspor masih terbuka, terutama ke pasar Eropa yang mulai meningkatkan permintaan produk berbasis keberlanjutan.

"Indonesia memiliki potensi besar untuk memperluas penetrasi ekspor ke pasar yang menaruh perhatian pada produk berkelanjutan seperti Uni Eropa," ujarnya.

Permintaan global terhadap minyak kelapa murni juga meningkat seiring tren gaya hidup sehat serta penggunaan bahan alami di sektor pangan, kosmetik, dan kesehatan.

Untuk 2026, IEB Institute memperkirakan nilai ekspor masih tumbuh sekitar 9 persen, meski dengan laju lebih moderat seiring pemulihan produksi negara pesaing seperti Filipina dan normalisasi harga.

Namun, industri minyak kelapa nasional masih menghadapi tantangan pasokan bahan baku.

Produksi kelapa dalam negeri tertekan oleh tanaman tua, rendahnya produktivitas pekebun, cuaca ekstrem, serta meningkatnya ekspor kelapa bulat.

Pemerintah telah menjalankan program peremajaan kebun kelapa seluas sekitar 44.900 hektare pada 2024 dan menargetkan perluasan replanting pada 2026–2027.

"Peremajaan kebun dan hilirisasi menjadi kunci menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku sekaligus memperkuat kinerja ekspor ke depan," kata Rini.*

(km/ad)

JAKARTA — Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dijadwalkan menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada Senin, 1 Juni 2026.

Kabar kehadiran Megawati disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat di sela kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD PDI-P se-Indonesia di Jakarta Utara, Sabtu, 30 Mei 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Tiga Kali ke Prancis dalam 5 Bulan, PDIP Minta Pemerintah Jelaskan Tujuan Kunjungan

"Insyaallah beliau hadir ya. Insyaallah beliau hadir, doakan saja beliau ada waktu dan kesempatan untuk hadir," kata Djarot.

Djarot menyebut BPIP telah mengundang seluruh presiden dan wakil presiden terdahulu, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Upacara peringatan tahun ini akan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara. BPIP menyatakan kegiatan tersebut akan dihadiri secara terbuka dan disiarkan secara daring.

Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto mengatakan undangan kepada para kepala negara dan wakil kepala negara sebelumnya merupakan bagian dari upaya memperkuat semangat kebangsaan.

"Ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden kita undang," kata Tonny.

Selain agenda nasional tersebut, PDI-P juga akan menggelar upacara internal peringatan Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada hari yang sama.*

(oz/ad)

MEDAN – Kasus pembunuhan yang melibatkan anak di bawah umur kembali mencuat di Kota Medan.

Seorang anak perempuan berinisial Al (12) diduga membunuh ibu kandungnya, F (42), di rumah mereka sendiri.

Baca Juga:

• Bareskrim Geledah Kantor Eksportir Sawit PT MMS, Diduga Terlibat Manipulasi Data Ekspor CPO

Kejaksaan Negeri Medan menyatakan jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutan dalam perkara tersebut.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan, Valentino Harry Parluhutan Manurung, membenarkan proses hukum telah berjalan pada tahap tuntutan.

"Iya sudah masuk tahap tuntutan," kata Valentino, Sabtu, 30 Mei 2026.

Dalam tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan tindakan berupa pendampingan dan intervensi psikologis terhadap anak tersebut selama delapan bulan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Tanjung Morawa dengan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas).

"Menuntut perawatan berupa pendampingan dan intervensi psikologi di Lembaga Kesejahteraan Sosial selama delapan bulan dengan pendampingan Bapas," ujarnya.

Jaksa menyebut satu hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Namun, sejumlah hal meringankan juga dipertimbangkan, di antaranya terdakwa masih berusia 12 tahun, belum pernah dihukum, bersikap kooperatif di persidangan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya.

Selain itu, jaksa juga menyoroti kondisi psikologis anak yang disebut tertekan akibat konflik keluarga, pola asuh yang kasar, serta paparan gim dan tayangan digital.

"Anak terpengaruh game Roblox dan film detektif, serta konflik keluarga yang berkepanjangan membuat kondisi psikologisnya tidak stabil," kata Valentino.

Peristiwa tragis itu terjadi pada Rabu dini hari, 10 Desember 2025, sekitar pukul 04.00 WIB di rumah mereka di Kota Medan.

Korban ditemukan tewas dengan 26 luka tusuk. Saat kejadian, suami korban berada di lantai dua rumah, sementara korban dan anak-anak berada di lantai satu.

Kasus ini menyita perhatian publik karena pelaku masih berstatus anak sekolah dasar dan duduk di kelas VI.

Proses hukum terhadap anak tersebut kini dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak dengan mengedepankan pendekatan rehabilitatif.*

(d/ad)

JAKARTA – Pemadaman listrik massal atau blackout yang sempat melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada pertengahan Mei 2026 kembali menyoroti kerentanan sistem kelistrikan nasional di tengah meningkatnya variabilitas cuaca akibat perubahan iklim.

Pengamat sistem tenaga listrik dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Kevin Marojahan Banjar Nahor, menilai gangguan pada jaringan interkoneksi tidak bisa dilepaskan dari faktor lingkungan yang semakin tidak stabil.

Baca Juga:

• Prabowo Pulang dari Prancis Bawa Kesepakatan Rp61 Triliun, Ini Rinciannya

"Dalam sistem tenaga modern, kondisi cuaca menjadi salah satu parameter penting yang diperhitungkan dalam pengoperasian jaringan transmisi," kata Kevin dalam keterangan tertulis, Sabtu, 30 Mei 2026.

Ia menjelaskan, perubahan pola iklim membuat variabilitas cuaca semakin dinamis dan sulit diprediksi.

Kondisi ini menuntut operator sistem tenaga listrik untuk memperhitungkan lebih banyak dynamic operating condition dalam menjaga stabilitas jaringan interkoneksi berskala besar seperti di Sumatera.

"Perubahan iklim tidak selalu berarti satu kejadian ekstrem langsung menyebabkan gangguan sistem. Namun variabilitas cuaca yang meningkat dapat menambah tantangan dalam pengoperasian jaringan transmisi," ujarnya.

Kevin menambahkan, gangguan pada sistem interkoneksi bersifat probabilistik dan umumnya tidak dipicu oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi berbagai faktor yang terjadi secara bersamaan.

Dalam kondisi tertentu, gangguan lokal bahkan dapat berkembang menjadi gangguan berantai (cascading disturbance) yang berujung pada blackout.

Ia menyebut sistem proteksi otomatis pada jaringan listrik memang dirancang untuk mencegah kerusakan lebih besar pada pembangkit maupun transmisi.

Namun, semakin besar skala interkoneksi, semakin tinggi pula kompleksitas pengelolaannya.

"Ketika kestabilan sistem terganggu, sistem proteksi akan bekerja otomatis untuk mencegah risiko kerusakan yang lebih besar sembari mencegah blackout total," kata dia.

Menurut Kevin, perkembangan teknologi seperti real-time monitoring, analisis berbasis data, hingga penggunaan drone untuk inspeksi jaringan menjadi semakin penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan modern.

Namun, hal itu tetap perlu dibarengi penguatan infrastruktur transmisi dan pembangkitan.

Ia menegaskan, tantangan serupa juga dihadapi banyak negara lain yang mengelola sistem interkoneksi besar.

Isu ketahanan sistem terhadap perubahan pola cuaca kini menjadi perhatian utama dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan global.

Sebelumnya, hasil investigasi awal gabungan Bareskrim Polri, Puslabfor, dan PLN menyebutkan adanya dugaan gangguan pada kabel transmisi di titik sambungan (mid span jointing) yang dipengaruhi kombinasi faktor cuaca dan tekanan mekanis.

Insiden blackout di Sumatera pada 22 Mei 2026 menyebabkan pemadaman luas di sejumlah provinsi, termasuk Riau, Sumatera Utara, Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, hingga sebagian Sumatera Selatan.

Gangguan tersebut berdampak pada aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah terdampak.*

(km/ad)

JAKARTA – Polda Metro Jaya menetapkan Direktur Utama PT Khazanah Tamma Internasional atau Hanania Group, Ahmad Syah Farhan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan/atau penggelapan dana perjalanan ibadah umrah yang merugikan ratusan calon jemaah.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang cukup dalam proses penyelidikan.

Baca Juga:

• Usai Dilaporkan Mama Yasinta Terkait Film Pesta Babi, Direktur LBH Papua Merauke Heran: Ada Apa di Balik Perubahan Sikap Ini?

"ASF sebagai tersangka pada 29 Mei 2026. Selanjutnya, yang bersangkutan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangan tertulis, Sabtu, 30 Mei 2026.

Budi menjelaskan, hingga saat ini penyidik telah menerima dua laporan polisi terkait dugaan penipuan perjalanan umrah oleh Hanania Group.

Laporan pertama diajukan pelapor berinisial JSP yang mewakili sekitar 128 korban dengan total kerugian mencapai Rp12,145 miliar.

Menurut dia, perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan penyidik telah memeriksa 33 saksi dari pihak pelapor maupun korban.

"Penyidik telah memeriksa 33 orang saksi dari para pelapor maupun korban yang terdata," ujarnya.

Para korban diketahui telah menyetorkan biaya paket perjalanan umrah, namun tidak diberangkatkan sesuai jadwal yang dijanjikan pihak travel.

Selain laporan tersebut, Polda Metro Jaya juga menangani laporan lain dari pelapor berinisial NN terkait dua calon jemaah umrah dengan kerugian sekitar Rp78,8 juta.

Laporan itu masih dalam tahap penyelidikan.

Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara dengan memeriksa tersangka, saksi tambahan, serta mengumpulkan alat bukti lainnya.

Polisi juga mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam kasus tersebut.

Kasus Hanania Group sebelumnya mencuat setelah ribuan calon jemaah mengaku gagal diberangkatkan ke Tanah Suci sejak periode Maret hingga Juli 2026, meski sebagian telah melunasi biaya perjalanan bahkan menerima perlengkapan dan visa.

Sejumlah upaya mediasi antara pihak perusahaan dan jemaah juga telah dilakukan, namun tidak menghasilkan kesepakatan final.

Puncaknya, ratusan jemaah mendatangi kantor Hanania Group di Jakarta Selatan pada 28 Mei 2026, sebelum akhirnya melapor ke kepolisian.

Polda Metro Jaya kini membuka posko pengaduan bagi korban dugaan penipuan biro perjalanan umrah tersebut.*

(km/ad)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengakhiri kunjungan kenegaraan ke Prancis dengan membawa kesepakatan komersial baru senilai total US$3,5 miliar atau sekitar Rp61,25 triliun.

Kesepakatan tersebut mencakup kerja sama di sektor energi, perdagangan, dan pertahanan.

Baca Juga:

• Prabowo Tiga Kali ke Prancis dalam 5 Bulan, PDIP Minta Pemerintah Jelaskan Tujuan Kunjungan

Ia kemudian kembali ke Indonesia dan tiba di Landasan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 30 Mei 2026, pukul 09.50 WIB.

Pemerintah menyebut kunjungan tersebut menghasilkan penguatan hubungan bilateral Indonesia–Prancis di berbagai sektor strategis, termasuk ekonomi, investasi, perdagangan, dan pertahanan.

Salah satu hasil utama lawatan itu adalah peluncuran France–Indonesia High Level Business Council (FI-HLBC) pada 28 Mei 2026, yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Macron.

Forum tersebut mempertemukan 30 pemimpin perusahaan dan pelaku industri dari kedua negara dengan total kapitalisasi pasar mencapai US$1,3 triliun.

Dewan bisnis tersebut dipimpin bersama oleh Chair MEDEF International sekaligus CEO Danone, Antoine de Saint-Affrique, dan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie.

Dari peluncuran FI-HLBC itu, tercatat empat kesepakatan komersial baru dengan nilai total Rp61,25 triliun yang difokuskan pada penguatan ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan forum tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara.

"Forum ini tidak hanya menjadi wadah dialog, tetapi juga mesin penggerak investasi dan perdagangan yang memberi manfaat nyata," ujar Rosan dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 Mei 2026.

FI-HLBC juga menargetkan peningkatan nilai perdagangan bilateral hingga tiga kali lipat pada 2035.

Pemerintah Indonesia dan Prancis bersama pelaku usaha sepakat memperluas kerja sama di sektor energi, manufaktur, pendidikan, hingga kesehatan.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyebut pertumbuhan hubungan dagang kedua negara menunjukkan tren positif.

Ia mencatat nilai perdagangan Indonesia–Prancis pada kuartal pertama 2026 telah mencapai sekitar US$1 miliar.

"Ini baru permulaan dari potensi kerja sama yang jauh lebih besar," kata Anindya.

Meski membawa capaian ekonomi yang signifikan, intensitas kunjungan Prabowo ke Prancis dalam beberapa bulan terakhir sebelumnya turut menjadi sorotan publik dan memunculkan diskusi mengenai transparansi agenda diplomasi luar negeri pemerintah.*

(bi/ad)

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka terkait tujuan dan capaian kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis yang tercatat sudah tiga kali dilakukan dalam kurun kurang dari lima bulan pada 2026.

Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira, mengatakan setiap kunjungan luar negeri kepala negara semestinya memiliki agenda yang jelas, terukur, dan disampaikan kepada publik sejak awal.

Baca Juga:

• Pemilu 2029 Belum Dimulai, PDIP Sudah Tancap Gas Bentuk Tim Evaluasi UU Pemilu

Andreas menilai pola kunjungan kenegaraan sejatinya telah memiliki tradisi panjang dalam sejarah pemerintahan Indonesia.

Ia menyebut sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto, setiap lawatan luar negeri selalu disertai agenda diplomasi yang jelas.

Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka urgensi di balik intensitas kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis, termasuk capaian konkret yang dihasilkan dari setiap lawatan.

"Ini menjadi pertanyaan karena setelah pergi baru dijelaskan. Seharusnya sebelum berangkat sudah disampaikan ke publik, agar rakyat tahu apa yang ingin dicapai," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran juru bicara kepresidenan dan Sekretariat Negara dalam menyampaikan agenda luar negeri Presiden secara transparan kepada masyarakat.

"Setneg atau juru bicara harus menjelaskan apa agenda perjalanan luar negeri tersebut dan apa yang ingin dicapai," kata Andreas.

Menurut dia, keterbukaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam hal diplomasi luar negeri yang menggunakan mandat negara.

Andreas menambahkan, komunikasi publik tidak cukup hanya menampilkan aspek seremonial dari kunjungan Presiden.

"Tidak bisa hanya disampaikan misalnya kunjungan ini, lalu ada kegiatan seremonial. Itu bukan argumentasi yang cukup," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis pada akhir Mei 2026.

Lawatan tersebut menjadi kunjungan ketiga Prabowo ke negara itu dalam tahun yang sama, setelah sebelumnya dilakukan pada Januari dan April 2026.

Dalam kunjungan terakhir tersebut, pemerintah mengklaim terdapat sejumlah kesepakatan kerja sama di bidang pertahanan, ekonomi, pendidikan, hingga isu geopolitik global.*

(km/ad)

JAKARTA - Jusuf Muda Dalam (JMD) merupakan salah satu tokoh politik yang pernah menjabat sebagai Menteri Urusan Bank Sentral pada periode 1963–1966 dalam Kabinet Kerja IV dan Kabinet Dwikora di bawah pemerintahan Presiden Soekarno.

Dalam posisinya tersebut, ia bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara serta perumusan kebijakan perbankan nasional.

Baca Juga:

• Bareskrim Geledah Kantor Eksportir Sawit PT MMS, Diduga Terlibat Manipulasi Data Ekspor CPO

Minimnya sistem pengawasan kala itu disebut membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam skala besar.

Mengacu pada laporan perkara yang kemudian dikenal sebagai Anak Penyamun di Sarang Perawan (Skandal JMD), terdapat sedikitnya empat dugaan pelanggaran utama yang menyeret namanya.

Pertama, pemberian izin impor melalui skema Deferred Payment kepada sejumlah perusahaan importir dengan total mencapai sekitar US$ 270 juta.

Skema ini memungkinkan penangguhan pembayaran utang luar negeri dalam jangka waktu tertentu.

Kedua, JMD disebut memberikan fasilitas kredit kepada sejumlah perusahaan yang kemudian berdampak pada membengkaknya defisit negara.

Ketiga, ia diduga menggelapkan kas negara atau Dana Revolusi dengan nilai mencapai Rp97,3 miliar.

Keempat, ia juga disebut terlibat dalam praktik penyelundupan senjata dari Cekoslovakia tanpa izin resmi.

Dana hasil penyalahgunaan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian aset berupa rumah, tanah, perhiasan, dan kendaraan mewah.

Dalam catatan perkara, JMD juga disebut mengalokasikan sebagian dana kepada sejumlah perempuan, dengan total sekitar 25 orang, sementara ia diketahui memiliki enam istri.

Skandal ini mencuat di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang mengalami tekanan berat, ditandai dengan inflasi tinggi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Situasi tersebut memperkuat kemarahan publik terhadap praktik korupsi di lingkaran elite pemerintahan.

Pada 30 Agustus 1966, perkara JMD mulai disidangkan di pengadilan.

Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Made Labde itu menyedot perhatian publik dan berlangsung dalam suasana yang kerap riuh.

Sejumlah saksi dihadirkan untuk menelusuri aliran dana yang diduga diselewengkan.

Dalam proses persidangan, JMD beberapa kali membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya, meski mengakui sebagian aspek kehidupan pribadinya, termasuk jumlah pernikahannya.

Setelah rangkaian persidangan, pada 8 September 1966, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati.

Putusan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa terdakwa terbukti menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dalam skala besar yang merugikan keuangan negara.

Majelis hakim juga mempertimbangkan latar belakang politik JMD yang dinilai turut memperberat perkara.

Selain hukuman mati, pengadilan juga memutuskan penyitaan seluruh aset milik terdakwa, termasuk sejumlah kendaraan, rumah, serta tanah.

Putusan tersebut kemudian diajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 1967, namun ditolak dan memperkuat vonis sebelumnya.

Meski demikian, eksekusi hukuman mati tidak pernah dilaksanakan.

Pada September 1976, JMD meninggal dunia di dalam penjara akibat penyakit tetanus sebelum hukuman tersebut dieksekusi.

Peristiwa ini menjadikan JMD tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pejabat tinggi negara yang divonis hukuman mati dalam kasus korupsi di Indonesia.*

(cb/ad)

BANDA ACEH – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh menetapkan dua mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) sebagai tersangka dalam kasus perusakan dan pembakaran Gedung Fakultas Pertanian USK.

Kedua tersangka berinisial WS (22) dan MAM (20), yang merupakan mahasiswa Fakultas Teknik USK.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Bongkar Gudang Penadah di Percut Sei Tuan: 135 Motor Curian dan 1 Mobil Disita, Dijual Lewat Facebook

Kasatreskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Miftahuda Dizha Fezuono, mengatakan kedua mahasiswa tersebut diduga terlibat langsung dalam rangkaian aksi penyerangan yang berujung pada kebakaran gedung fakultas.

"Benar, setelah pemeriksaan terhadap 18 saksi dan gelar perkara, kami menetapkan WS dan MAM sebagai tersangka dalam perkara pengrusakan dan pembakaran Fakultas Pertanian USK serta fasilitas lainnya," kata Dizha, Sabtu, 30 Mei 2026.

Menurut polisi, WS diduga berperan sebagai koordinator lapangan dalam aksi tersebut, sementara MAM diduga ikut terlibat langsung dalam perusakan dan pembakaran.

Keduanya dijerat dengan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perusakan, pembakaran, serta tindakan kekerasan secara bersama-sama.

Dalam pengusutan perkara ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain tiga sepeda motor yang rusak berat, dua pecahan botol yang diduga digunakan sebagai bom molotov, satu bom molotov utuh, pakaian yang diduga digunakan pelaku, serta satu unit DVR CCTV dari lokasi kejadian.

Polisi masih melanjutkan penyidikan dan berencana memeriksa 18 saksi tambahan, sehingga total saksi yang diperiksa mencapai 36 orang termasuk kedua tersangka.

Dari hasil penyelidikan sementara, insiden ini dipicu ketegangan antarmahasiswa Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik USK yang telah terjadi beberapa hari sebelum peristiwa pembakaran.

Konflik bermula dari rangkaian aksi dan bentrokan kecil yang kemudian meningkat menjadi serangan balasan hingga terjadi pembakaran gedung fakultas.

Polisi menegaskan peristiwa tersebut merupakan konflik internal antar mahasiswa di lingkungan USK dan tidak melibatkan pihak dari luar kampus.

"Aksi keributan tersebut murni konflik sesama mahasiswa USK antara Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik," kata Dizha.

Hingga kini, pihak kepolisian masih mendalami motif serta peran masing-masing pihak dalam eskalasi konflik yang berujung pada kerusakan dan kebakaran fasilitas kampus tersebut.*

(cn/ad)

JAKARTA – Honor resmi memasarkan ponsel kelas menengah terbarunya, Honor X6c, di Indonesia sejak Maret 2026.

Perangkat ini diposisikan sebagai opsi terjangkau di kisaran Rp 2 jutaan, dengan sejumlah fitur yang biasanya ditemukan pada ponsel kelas di atasnya.

Baca Juga:

• RedMagic 11S Pro Resmi Meluncur Global! HP Gaming dengan Pendingin AI dan Baterai 7.500 mAh

Di pasar Indonesia, ponsel ini berada di bawah seri Honor X7d yang lebih dulu meluncur dengan harga lebih tinggi.

Meski menyasar segmen harga rendah, Honor X6c membawa baterai berkapasitas 5.300 mAh dengan dukungan pengisian cepat 35 watt.

Pabrikan mengklaim baterai tersebut mampu bertahan hingga sekitar 1.000 siklus pengisian atau setara penggunaan hingga empat tahun, dengan kesehatan baterai tetap di atas 80 persen.

Selain itu, perangkat ini juga dibekali fitur hemat daya yang memungkinkan pengguna tetap melakukan panggilan hingga 61 menit meski hanya tersisa 2 persen baterai, atau bertahan dalam mode siaga hingga sekitar 13 jam.

Di sektor layar, Honor X6c menggunakan panel LCD 6,61 inci dengan resolusi 720 x 1.604 piksel dan refresh rate 120 Hz.

Fitur ini membuat tampilan animasi dan navigasi layar terasa lebih mulus dibandingkan ponsel dengan refresh rate standar 60 Hz.

Kecerahan layar diklaim mencapai hingga 1.000 nit, sehingga tetap nyaman digunakan di bawah cahaya terang.

Untuk fotografi, perangkat ini dibekali kamera utama 50 MP dengan bukaan f/1.8 yang dipasangkan dengan sensor depth QVGA untuk kebutuhan foto portrait.

Sementara kamera depan memiliki resolusi 5 MP.

Di sektor performa, Honor X6c mengandalkan chipset MediaTek Helio G81 Ultra yang dipadukan dengan RAM hingga 6 GB serta penyimpanan internal 256 GB.

Perangkat ini menjalankan sistem operasi Android 15 dengan antarmuka MagicOS 9.

Honor juga menyematkan fitur AI Button di sisi bodi perangkat yang dapat digunakan sebagai pintasan berbagai fungsi, termasuk senter, kalkulator, hingga akses cepat Google Lens.

Selain itu, ponsel ini masih mempertahankan port audio jack 3,5 mm.

Dari sisi ketahanan, Honor X6c telah mengantongi sertifikasi IP64 yang membuatnya tahan terhadap debu dan percikan air.

Fitur lain yang turut disematkan antara lain pemindai sidik jari di tombol power, Bluetooth 5.1, USB Type-C, serta dukungan dual SIM hybrid.

Honor X6c tersedia dalam dua pilihan warna, yakni Midnight Black dan Moonlight White.

Spesifikasi Honor X6c (Indonesia)

Layar: 6,61 inci LCD, 120 Hz, 720 x 1.604 piksel
Chipset: MediaTek Helio G81 Ultra
RAM/Storage: 6 GB / 256 GB
Kamera belakang: 50 MP + depth sensor QVGA
Kamera depan: 5 MP
Baterai: 5.300 mAh, fast charging 35W
OS: Android 15 (MagicOS 9)
Fitur: AI Button, IP64, fingerprint samping, jack 3,5 mm
Harga: Rp 2.999.000*

(km/ad)

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menggeledah kantor perusahaan eksportir kelapa sawit PT MMS di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, terkait dugaan manipulasi data ekspor komoditas sawit atau praktik under invoicing.

Penggeledahan juga dilakukan di gudang perusahaan yang berlokasi di kawasan pergudangan Laksana, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 29 Mei 2026.

Baca Juga:

• Usai Dilaporkan Mama Yasinta Terkait Film Pesta Babi, Direktur LBH Papua Merauke Heran: Ada Apa di Balik Perubahan Sikap Ini?

"Kami masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan saat penggeledahan untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi," kata Setyo dalam keterangannya, Sabtu, 30 Mei 2026.

Dari lokasi penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas ekspor perusahaan, di antaranya dokumen perusahaan, invoice, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), serta sejumlah unit central processing unit (CPU) komputer.

Polisi menduga terdapat praktik manipulasi data ekspor yang bertujuan menurunkan nilai transaksi sebenarnya dari komoditas sawit yang dikirim ke luar negeri.

Praktik under invoicing itu diduga dilakukan agar nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan kondisi sebenarnya.

Akibatnya, negara berpotensi mengalami kerugian dari sisi penerimaan ekspor dan pajak.

"Kami akan mendalami siapa saja yang bertanggung jawab dalam perkara ini serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional," ujar Setyo.

Bareskrim menyatakan kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan setelah penyidik menemukan dugaan tindak pidana dari hasil penyelidikan awal dan pengumpulan alat bukti.

Polri menegaskan akan terus menindak berbagai bentuk pelanggaran di sektor perdagangan dan ekspor komoditas strategis nasional, termasuk praktik manipulasi data ekspor yang dinilai merugikan negara serta mengganggu tata kelola perdagangan.

Sementara itu, kasus dugaan under invoicing komoditas crude palm oil (CPO) juga tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Lembaga itu telah memeriksa sejumlah pihak dari perusahaan maupun kementerian terkait dugaan manipulasi harga ekspor melalui skema transfer pricing dan under invoicing yang diduga berlangsung dalam periode panjang.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry, mengatakan penyidikan masih berjalan di bawah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

"Semua pihak yang terkait sedang kami mintai keterangan," kata Jeffry, Jumat, 29 Mei 2026.

Kasus ini mencuat setelah Kementerian Keuangan melaporkan adanya indikasi manipulasi harga ekspor oleh sejumlah perusahaan besar CPO kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dugaan tersebut diperoleh dari hasil penelusuran terhadap data pengapalan dan perbandingan harga ekspor dengan harga impor di negara tujuan.

Pemerintah menilai praktik tersebut dapat berdampak pada penurunan penerimaan negara serta mengganggu transparansi perdagangan komoditas strategis seperti minyak sawit mentah.*

(tm/ad)

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sekaligus menyiapkan berbagai strategi menghadapi Pemilu 2029.

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan bagian dari langkah partai dalam mencermati perkembangan regulasi kepemiluan yang akan menjadi dasar pelaksanaan pemilu mendatang.

Baca Juga:

• Djarot Kritik Wacana Wajib Bahasa Perancis di Sekolah: Kalau Presiden ke Afrika, Apa Bahasa Afrika Juga Harus Diajarkan?

Menurut Andreas, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu menjadi salah satu pintu masuk penting untuk membahas arah penyelenggaraan Pemilu 2029.

Karena itu, PDI-P terus memantau perkembangan wacana revisi regulasi tersebut di DPR RI.

Ia menilai pembahasan UU Pemilu tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pemungutan suara, tetapi juga menyangkut desain sistem demokrasi dan kontestasi politik nasional ke depan.

"Yang penting sekarang adalah pembicaraan mengenai Undang-Undang Pemilu karena itu menjadi pintu masuk untuk berbicara mengenai persiapan menuju 2029," ujarnya.

Andreas juga mengungkapkan adanya informasi bahwa inisiatif pembahasan revisi UU Pemilu kemungkinan akan dialihkan kepada pemerintah.

"Yang saya dengar kemarin, inisiatif pembahasannya akan dialihkan kepada pemerintah," kata dia.

Sementara itu, hingga kini revisi UU Pemilu belum memasuki tahap pembahasan formal di DPR meskipun telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebelumnya menyatakan komunikasi mengenai revisi UU Pemilu tetap berlangsung di antara partai-partai politik meskipun belum dibahas secara resmi di parlemen.

Menurut Puan, komunikasi politik terkait revisi regulasi pemilu dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik secara formal maupun informal.

"Komunikasi politik tetap dilakukan dan tidak dilakukan secara tertutup," kata Puan beberapa waktu lalu.

Puan menegaskan revisi UU Pemilu harus diarahkan untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia serta memastikan proses politik berjalan secara sehat tanpa merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta seluruh pihak tidak terburu-buru dalam membahas revisi UU Pemilu.

Menurut dia, penyusunan aturan baru harus dilakukan secara cermat agar tidak kembali memunculkan sengketa konstitusional yang berujung pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita ingin membuat Undang-Undang Pemilu yang benar-benar mendekati sempurna sehingga tidak terus-menerus menjadi objek gugatan," ujar Dasco.

Ia juga menilai belum ada kebutuhan mendesak untuk mempercepat pembahasan revisi UU Pemilu karena tahapan pemilu masih dapat berjalan menggunakan regulasi yang berlaku saat ini.

Meski demikian, dinamika pembahasan revisi UU Pemilu diperkirakan akan menjadi salah satu isu politik strategis dalam beberapa tahun mendatang mengingat regulasi tersebut akan menentukan desain pelaksanaan Pemilu 2029, termasuk berbagai aspek seperti sistem pemilu, ambang batas politik, representasi perempuan, hingga penguatan kualitas demokrasi nasional.*

(km/ad)

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengkritik wacana pengajaran bahasa Perancis di seluruh jenjang pendidikan yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto seusai kunjungan kenegaraan ke Paris, Perancis.

Menurut Djarot, kebijakan pendidikan tidak seharusnya ditentukan secara spontan hanya karena adanya kunjungan kepala negara ke suatu negara tertentu.

Baca Juga:

• PDIP Tak Gentar Jokowi Keliling Indonesia: Bebas Saja, Tapi Tunjukkan Ijazahnya

"Bahasa Perancis itu penting juga, tetapi tidak bisa serta-merta begitu Presiden berkunjung ke Perancis, kemudian langsung mewajibkan pendidikan bahasa Perancis di semua tingkatan sekolah," kata Djarot usai menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD PDI Perjuangan se-Indonesia, Sabtu, 30 Mei 2026.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian menyindir kemungkinan munculnya kebijakan serupa apabila Presiden melakukan kunjungan ke negara lain.

"Kemudian nanti kalau misalnya beliau ke mana lagi, Afrika, begitu ya. Bahasa Afrika itu yang harus diajarkan. Kan tidak begitu-begitu," ujarnya.

Djarot menegaskan pengajaran bahasa asing perlu dirancang berdasarkan kebutuhan pendidikan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntutan dunia kerja di masa depan.

Menurut dia, pemerintah terlebih dahulu perlu menentukan bahasa asing mana yang bersifat wajib dan mana yang menjadi pilihan bagi peserta didik.

"Maka perlu kajian secara mendalam. Bahasa asing apa yang harus dikuasai anak-anak kita, mana yang wajib dan mana yang pilihan," katanya.

Djarot berpendapat bahasa Inggris masih relevan menjadi bahasa asing wajib dalam sistem pendidikan nasional karena merupakan bahasa internasional yang paling banyak digunakan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan teknologi.

Sementara itu, bahasa asing lainnya seperti Perancis, Mandarin, Jepang, Spanyol, Portugis, maupun Belanda dapat menjadi mata pelajaran pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan peserta didik.

"Bahasa Inggris bisa menjadi yang wajib. Sedangkan bahasa Perancis, Mandarin, Jepang, Spanyol, Portugis, atau Belanda dapat menjadi pilihan. Biarkan kementerian dan sekolah melakukan kajian mengenai kebutuhan yang paling sesuai," ujarnya.

Selain menyoroti isu bahasa asing, Djarot juga mengkritik pola pengambilan kebijakan yang dinilai terlalu dominan berasal dari pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat di tingkat bawah.

Menurut dia, berbagai program nasional seharusnya lahir dari kebutuhan masyarakat dan tidak semata-mata ditentukan secara top-down.

"Kita harus mengubah pola bahwa semua kebijakan tidak selalu turun dari atas. Aspirasi dari bawah juga harus didengar," katanya.

Djarot kemudian mencontohkan Program Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya perlu dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, bukan sekadar instruksi dari pemerintah pusat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menginstruksikan agar bahasa Perancis mulai diajarkan di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuannya dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris pada 28 Mei 2026.

Menurut Prabowo, penguatan pembelajaran bahasa Perancis merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan Indonesia dan Perancis sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi perkembangan global di masa mendatang.*

(km/ad)

TEBING TINGGI – Kepolisian Resor Tebing Tinggi, Sumatera Utara, menangkap dua pria yang diduga mencuri kabel listrik dengan menyamar sebagai petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kedua pelaku berinisial S (27) dan BS (32) diamankan setelah aksinya diketahui warga.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Bongkar Gudang Penadah di Percut Sei Tuan: 135 Motor Curian dan 1 Mobil Disita, Dijual Lewat Facebook

Menurut Herikson, warga melihat kedua pria tersebut memotong kabel listrik yang terpasang di lokasi.

Karena curiga, masyarakat kemudian menghubungi pihak PLN untuk memastikan aktivitas yang dilakukan para pelaku.

Setelah dilakukan pengecekan, pihak PLN menyatakan tidak ada pekerjaan resmi yang sedang berlangsung di lokasi tersebut.

Informasi itu kemudian diteruskan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti.

"Dari hasil penyelidikan diketahui kedua pria tersebut bukan petugas resmi PLN. Mereka menyamar dengan menggunakan pakaian dan helm bertuliskan PLN," kata Herikson dalam keterangan tertulis, Sabtu, 30 Mei 2026.

Polisi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aksi pencurian tersebut.

Dari tangan tersangka, petugas menyita empat potong kabel listrik jenis NYFGBY ukuran 70 MM2 dengan panjang masing-masing sekitar delapan meter.

Akibat pencurian tersebut, PLN Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tebing Tinggi mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp4,5 juta.

"Kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polres Tebing Tinggi untuk proses penyidikan lebih lanjut," ujar Herikson.

Saat ini penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan kedua tersangka dalam kasus serupa di wilayah lain.

Polisi juga menelusuri asal-usul perlengkapan atribut PLN yang digunakan pelaku untuk menyamarkan identitas saat menjalankan aksinya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian.

Polres Tebing Tinggi mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang mengatasnamakan instansi pemerintah maupun badan usaha milik negara guna mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa.*

(km/ad)

JAKARTA – Tokoh perempuan adat Papua, Yasinta Moiwend, melaporkan Direktur LBH Papua Merauke, Johnny Teddy Wakum, ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran data pribadi dan penggunaan identitas tanpa izin dalam film dokumenter Pesta Babi.

Laporan tersebut diajukan pada Jumat, 29 Mei 2026.

Baca Juga:

• Majelis Etik Sebut Periode 2021-2026 Jadi Masa Paling Bermasalah di Ombudsman RI

Menanggapi laporan tersebut, Johnny Teddy Wakum menyatakan menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh Mama Yasinta.

Menurut dia, Yasinta merupakan tokoh perempuan adat Malind yang selama ini dikenal aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Papua.

"Kami tim kolaborasi film Pesta Babi menghormati apa pun sikap Mama Yasinta saat ini dan meminta publik untuk tidak menyudutkan atau menghakimi beliau, sembari kami masih berusaha memahami apa yang terjadi dengan perubahan pilihan sikap ini," kata Teddy dalam keterangan tertulis, Sabtu, 30 Mei 2026.

Teddy menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih berupaya membangun komunikasi langsung dengan Mama Yasinta untuk memahami duduk persoalan yang berkembang.

Menurut dia, sejak 23 Mei 2026 hingga laporan diajukan ke Polda Metro Jaya, tim produksi belum berhasil bertemu maupun berkomunikasi secara langsung dengan Mama Yasinta.

"Sejak Sabtu, 23 Mei lalu, hingga mendatangi Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada Jumat kemarin, Mama Yasinta belum dapat dihubungi atau ditemui langsung. Kami terus berusaha membangun komunikasi dengan Mama Yasinta dan berkoordinasi dengan keluarganya," ujarnya.

Teddy berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik dan tidak mengganggu perhatian publik terhadap berbagai isu yang diangkat dalam film dokumenter tersebut.

"Kami mengharapkan dukungan perhatian publik terhadap persoalan ini, sembari kita melanjutkan solidaritas untuk upaya penyelesaian persoalan yang begitu besar di Tanah Papua," kata dia.

Sementara itu, sutradara film dokumenter Pesta Babi, Dandhy Laksono, juga menyatakan menghormati keputusan yang diambil oleh Mama Yasinta.

Menurut Dandhy, setiap individu memiliki hak untuk menentukan sikap dan menyampaikan pandangannya terkait keterlibatan dalam sebuah karya dokumenter.

"Kami menghormati pilihan Mama Yasinta sebagaimana kami menghormati hak setiap orang untuk tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di Papua," ujar Dandhy.

Kasus ini mencuat setelah sebelumnya Mama Yasinta menyampaikan kekecewaannya atas pemutaran film Pesta Babi yang menurutnya dilakukan tanpa persetujuan dari dirinya.

Persoalan tersebut kini memasuki ranah hukum setelah laporan resmi diajukan ke Polda Metro Jaya.

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai perkembangan proses hukum atas laporan tersebut.*

(km/ad)