LHOKSEUMAWE — Korem 011/Lilawangsa menggelar upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Hiraq, Kota Lhokseumawe, Aceh, Senin, 5 Oktober 2026.

Peringatan HUT TNI berlangsung sederhana dan khidmat.

Baca Juga:

• HUT ke-81 TNI, Danrem 011/Lilawangsa: TNI Tidak Bisa Dipisahkan dari Masyarakat

Danrem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran bertindak sebagai inspektur upacara.

Sementara Pasiops Korem 011/Lilawangsa Mayor Arh Novian Yudha Pratama, M.Sc., bertindak sebagai komandan upacara.

Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang dibacakan Brigjen TNI Ali Imran, Panglima menegaskan bahwa tingginya kepercayaan masyarakat merupakan hasil dari pengabdian TNI selama ini.

"Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga."

Panglima TNI mengatakan negara terus memperkuat institusi TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan.

Peningkatan kekuatan TNI, kata dia, harus berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme prajurit.

Dengan begitu, seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan bertanggung jawab.

Panglima juga mengingatkan perubahan lingkungan strategis menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, ancaman terhadap keutuhan wilayah, hingga tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara.

"Menghadapi dinamika tersebut, TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya."

Panglima TNI menekankan HUT ke-81 TNI harus menjadi momentum untuk memperkuat tekad menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara.

"Momentum HUT ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur," ujar Brigjen Ali Imran membacakan amanat Panglima TNI.

Di Aceh, Ali Imran mengatakan Korem 011/Lilawangsa juga memusatkan perhatian pada penanganan dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah.

Kawasan Korem 011/Lilawangsa termasuk wilayah yang mengalami dampak bencana hidrometeorologi cukup parah.

"Saat ini, TNI bersama berbagai pihak mempercepat pemulihan pascabencana. Upaya tersebut antara lain melalui pembangunan infrastruktur, termasuk jembatan, serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan akibat bencana," ujarnya.

Menurut Ali Imran, upaya penanganan bencana menjadi bagian dari kehadiran TNI untuk membantu masyarakat yang terdampak sekaligus mempercepat pemulihan kondisi di sejumlah wilayah Aceh.

Upacara HUT ke-81 TNI di Lhokseumawe turut dihadiri Danlanal Lhokseumawe, Dandim 0103/Aceh Utara, Dansatradar, Kapolres Lhokseumawe, para komandan dan pejabat TNI dari tiga matra, serta ratusan masyarakat.

Peringatan HUT ke-81 TNI di Lhokseumawe menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian prajurit sekaligus menunjukkan kehadiran TNI bersama masyarakat dalam menghadapi dan memulihkan kondisi Aceh pascabencana.* (ad)

LHOKSEUMAWE — Komandan Korem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran menegaskan TNI dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut dia, TNI bersama masyarakat akan terus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di Aceh yang dikenal sebagai Bumi Serambi Mekkah.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Hadiri HUT ke-81 TNI, Tegaskan Komitmen Perkuat Sinergi dengan TNI untuk Kepentingan Masyarakat

Ali Imran mengatakan peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini digelar secara sederhana sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Menurut dia, TNI juga memprioritaskan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama di tengah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh.

"Kita semua turut prihatin. Sehingga, perayaan HUT ke-81 TNI tahun ini kita adakan secara sederhana. TNI tetap prima dan kita lebih fokus membantu penanganan bencana di Aceh," ujar Brigjen Ali Imran.

Ali Imran mengatakan TNI bersama Polri dan berbagai instansi terus berada di tengah masyarakat untuk membantu menghadapi dampak bencana.

"TNI tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat dan akan terus menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Bumi Serambi Mekkah ini. Sebab, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur," tegasnya.

Menurut Ali Imran, kedekatan TNI dengan masyarakat juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial dalam rangkaian HUT ke-81 TNI.

Korem 011/Lilawangsa bersama Kodim 0103/Aceh Utara menyediakan 4.000 porsi makanan gratis dengan melibatkan pelaku UMKM lokal dari Aceh Utara dan Lhokseumawe.

Selain itu, TNI membagikan 1.000 paket sembako kepada veteran, warakawuri, dan masyarakat.

"Perayaan HUT TNI ke-81 manfaatnya harus dapat dirasakan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ali Imran juga mengajak pemuda Aceh memanfaatkan peluang untuk menjadi prajurit TNI.

Ia menyebut penerimaan prajurit pada 2027 mencakup 2.300 Bintara dan 5.200 Tamtama.

"Peluang besar kepada pemuda, anak masyarakat Aceh. Pendaftaran bisa langsung ke posko di Kodim 0103/Aceh Utara," katanya.

Upacara HUT ke-81 TNI di Lhokseumawe turut dihadiri Danlanal Lhokseumawe, Dandim 0103/Aceh Utara, Dansatradar, Kapolres Lhokseumawe, para komandan dan pejabat TNI dari tiga matra, tamu undangan, serta ratusan masyarakat.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2026 di Markas Komando Daerah Angkatan Laut I (Mako Kodaeral I), Jalan Serma Hanafiah Nomor 1, Belawan, Senin, 5 Oktober 2026.

Baharuddin hadir bersama Asisten I Setdakab Batu Bara Rusian Heri, Kepala Satpol PP Ronald Farel Siahaan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Batu Bara Edwin Aldrin Sitorus, serta Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• HUT ke-81 TNI di Belawan, Wagub Sumut Surya Tegaskan TNI dan Rakyat Kekuatan Utama NKRI

Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur."

Bertindak sebagai inspektur upacara, Komandan Komando Daerah Angkatan Laut I (Dankodaeral I) Laksamana Muda TNI Deny Septiana, S.I.P., M.A.P.

Momentum HUT ke-81 TNI dinilai menjadi tonggak untuk memperteguh tekad dalam menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara.

Hal tersebut dipandang penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.

Peringatan HUT TNI juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara, kehadiran dalam peringatan HUT ke-81 TNI juga menjadi bagian dari komitmen untuk terus membangun hubungan dan kerja sama dengan TNI dalam mendukung berbagai kepentingan masyarakat serta pembangunan daerah.* (ad)

MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan rakyat merupakan kekuatan utama dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Surya, sinergi antara TNI dan masyarakat perlu terus diperkuat karena menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional.

Baca Juga:

• Sebut Ada yang Ingin Indonesia Gaduh, Prabowo: Lewat Berita Bohong, Ekonomi Diganggu dan Kekayaan Dicuri

Surya mengatakan TNI memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Di sisi lain, dukungan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memperkuat ketahanan nasional.

"Sinergi antara TNI dan rakyat harus terus diperkuat. Kebersamaan ini menjadi modal penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara," ujar Surya.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap pengabdian dan dedikasi prajurit TNI dalam menjalankan tugas menjaga pertahanan negara.

Menurut dia, kontribusi TNI juga dirasakan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengucapkan selamat HUT ke-81 TNI. Kita berharap TNI semakin prima, solid, profesional, dan senantiasa bersama rakyat dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," harapnya.

Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang dibacakan Inspektur Upacara Komandan Kodaeral I Belawan Laksamana Muda TNI Deny Septiana, disebutkan bahwa HUT ke-81 TNI mengusung tema "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur."

Tema tersebut menekankan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan nasional.

Dalam amanat itu, seluruh prajurit juga diminta menjadikan TNI PRIMA sebagai budaya dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara.

TNI PRIMA terdiri atas lima pedoman, yakni Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adaptif.

Kelima nilai tersebut menjadi landasan bagi prajurit untuk meningkatkan kemampuan, merespons perkembangan lingkungan strategis, membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa, menguasai teknologi pertahanan, serta terus berinovasi menghadapi berbagai tantangan.

Panglima TNI meminta kelima aspek tersebut diterapkan secara konsisten sehingga PRIMA menjadi arah dalam pengembangan kemampuan TNI, baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak.

Peringatan HUT ke-81 TNI di Mako Kodaeral I Belawan juga diisi dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun.

Potongan tumpeng dan kue diberikan kepada tiga prajurit termuda yang mewakili tiga matra TNI, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.

Upacara tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, unsur TNI/Polri dan Kejaksaan, pimpinan BUMN dan BUMD, serta para bupati dan wali kota, organisasi kepemudaan dan tokoh agama.* (ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia mulai menghadapi ancaman melalui serangan siber, disinformasi, dan berita bohong yang dinilai dapat memecah belah bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan amanat dalam upacara HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 5 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Pesan Prabowo untuk Keluarga Prajurit di HUT TNI ke-81: Harus Siap Bila Tidak Kembali

Menurut dia, ancaman terhadap Indonesia tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik.

"Sekarang, ancaman tidak hanya fisik. Kita bisa diserang, dan sudah mulai diserang melalui siber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh," kata Prabowo.

Selain ancaman siber, Prabowo menyebut perekonomian Indonesia juga menghadapi berbagai gangguan.

Ia menilai pencurian kekayaan negara dan praktik penyelundupan menjadi bagian dari ancaman terhadap kedaulatan Indonesia.

"Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri. Penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia," ujarnya.

Menurut Prabowo, penyelundupan yang berkaitan dengan kekayaan Indonesia ke luar negeri maupun masuknya narkotika ke dalam negeri sama-sama memiliki dampak serius.

"Kalau kekayaan kita dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika, adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita," katanya.

Prabowo menegaskan bentuk peperangan dan ancaman terhadap suatu negara terus mengalami perubahan.

Ancaman terhadap Indonesia tidak selalu berlangsung dalam bentuk konflik fisik.

Karena itu, ia meminta TNI terus menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan situasi dan ancaman yang dihadapi.

Prabowo menekankan pentingnya pembelajaran dan latihan secara berkelanjutan bagi prajurit TNI.

Menurut dia, kesiapan menghadapi ancaman harus dibangun sejak masa damai.

"Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun," ucapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI.

Ia mengingatkan prajurit agar tidak hanya siap menghadapi ancaman konvensional, tetapi juga mampu merespons perkembangan ancaman nonfisik yang dapat memengaruhi keamanan dan persatuan Indonesia.* (mi/ad)

JAKARTA — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengungkap adanya pemindahan barang-barang dari bangunan klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pemindahan tersebut dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) Lapas Cibinong setelah Ombudsman melakukan inspeksi dan menemukan adanya fasilitas yang dinilai tidak semestinya berada di dalam lapas.

Baca Juga:

• Indra Kenz Disebut Ikut Siapkan Fasilitas Klaster Mewah Lapas Cibinong, Imipas Rekomendasikan Pembebasan Bersyarat Dicabut

"Barang-barang milik, barang mewah lainnya juga sama, itu diadakan oleh warga binaan yang menggunakan dan mengadakannya. Dan ketika Pak Menteri datang, barang-barang itu sudah tidak ada," jelas Irjen Kemenimipas Rudi Setiawan saat jumpa pers di Kantor Kemenimipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2026).

Rudi menjelaskan pemindahan barang dilakukan pada Rabu, 23 September 2026 malam.

Pemindahan itu dilakukan setelah Ombudsman melakukan inspeksi pada pagi hingga siang hari di Lapas Cibinong.

Menurut Rudi, sebagian barang yang dipindahkan kemudian berhasil ditemukan kembali.

Barang tersebut ditemukan di area bekas kandang sapi yang berada di kawasan lapas.

"Jadi pada tanggal 23 malam, barang-barang itu dipindahkan. Sebagian ada yang berhasil kita temukan, dan sebagian lagi ada yang sudah dibawa keluar dan kita temukan di bekas kandang sapi tersebut," ungkap Rudi.

Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari investigasi internal Kemenimipas terhadap pengelolaan Lapas Kelas IIA Cibinong.

Rudi mengatakan Kemenimipas telah memberikan sanksi kepada 17 ASN Lapas Cibinong yang dinilai terkait dengan persoalan tersebut.

Salah satunya adalah Kalapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto yang diberhentikan sebagai ASN.

"Iya, Kalapas lama dan Kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman. Iya, iya (Wisnu) diberhentikan ya, diberhentikan jadi ASN," ujar Rudi.

Menurut Rudi, selain pemberhentian terhadap satu orang pegawai, lima ASN lainnya dijatuhi hukuman disiplin berat. Sebanyak 11 ASN mendapatkan hukuman disiplin sedang.

"Satu orang pegawai diberhentikan. Kedua, ada kami rekomendasikan dan sudah dijatuhi hukuman disiplin berat 5 orang, hukuman disiplin sedang 11 orang. Jadi semuanya sampai hari ini sudah 17 orang yang diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang ada," jelas Rudi.

Rudi mengatakan pemberian sanksi dilakukan setelah Kemenimipas menyelesaikan investigasi terkait temuan di Lapas Cibinong.

Hasil investigasi, kata dia, menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong.

"Kami menyampaikan hasilnya, bahwa telah terjadi peristiwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan beberapa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong dan beberapa lainnya, yaitu melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tadi dan diancam di Pasal 8," ujar Rudi.

Kasus tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman menemukan adanya bangunan dan fasilitas yang disebut sebagai klaster mewah di Lapas Cibinong.

Kemenimipas kemudian melakukan investigasi terhadap fasilitas, barang-barang yang ditemukan, serta dugaan pelanggaran yang melibatkan sejumlah pegawai di lapas tersebut.* (d/ad)

JAKARTA — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mengungkap fasilitas di dalam bangunan yang disebut sebagai klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dibangun melalui swadaya warga binaan.

Salah satu warga binaan yang disebut ikut terlibat dalam menyiapkan fasilitas tersebut adalah Indra Kesuma alias Indra Kenz.

Baca Juga:

• Terungkap! Imipas Sebut Miras di Fasilitas Mewah Lapas Cibinong Milik Koruptor Jimmy Masrin

Rudi menjelaskan salah satu fasilitas yang menjadi temuan adalah bangunan yang kemudian diubah menjadi guest house.

Bangunan tersebut sebelumnya merupakan kantor yang digunakan sebagai gudang serta kantor sarana asimilasi dan edukasi.

"Masalah guest house ya, ini juga menjadi temuan. Ada bentuk bangunan lama. Tadinya ini adalah kantor yang digunakan untuk gudang dan kantor sarana asimilasi dan edukasi. Tapi kemudian dirubah menjadi guest house. Sumber dananya juga dari warga binaan dan digunakan untuk menerima kunjungan, ketika warga binaan menerima kunjungan dilakukan di tempat tersebut," ujar Irjen Kemen Imipas Rudi Setiawan saat konferensi pers di Kantor Kemen Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2026).

Namun, Rudi belum menjelaskan secara rinci fasilitas atau barang apa saja yang disiapkan Indra Kenz di lokasi tersebut.

Ia mengatakan keterlibatan Indra dalam fasilitas klaster mewah itu menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap status pembebasan bersyarat yang saat ini dijalani.

Rudi juga mengungkap keberadaan tiga kontainer di kawasan tersebut.

Menurut dia, ketiga kontainer tersebut tercatat sebagai barang milik negara, tetapi isi di dalamnya disediakan oleh warga binaan.

"Yang selanjutnya ada kontainer, ada tiga kontainer, kontainer ini semua tercatat, tercatat di barang milik negara, tetapi isinya diadakan oleh warga binaan. Sebagaimana yang sudah ketemu di sana, dan salah satunya adalah itu Indra Kesuma (Indra Kenz)," ujarnya.

Kemen Imipas telah mengeluarkan rekomendasi agar pembebasan bersyarat Indra Kenz dicabut.

Rudi mengatakan rekomendasi tersebut telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk diproses lebih lanjut.

"Dan PB-nya sudah kami rekomendasikan kepada Dirjenpas untuk ditarik kembali," ujar Rudi.

Sebelumnya, Ditjenpas Jawa Barat juga menyatakan akan mengevaluasi pemberian remisi yang diterima Indra Kenz.

Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Ishadi Maja Prayitno mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan pemberian remisi telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Terkait Indra Kenz yang masuk pada 2022 dengan vonis 10 tahun, dia mendapatkan hak remisi seperti warga binaan lainnya. Fokus pemeriksaan diarahkan pada remisi sakit berkepanjangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan SOP," kata Ishadi, Rabu (30/9).

Jika hasil pemeriksaan menemukan pemberian remisi tidak sesuai dengan SOP, remisi tersebut dapat dibatalkan.

Indra Kenz juga dapat ditarik kembali ke lembaga pemasyarakatan.

"Proses investigasi dan peninjauan ini diperkirakan selesai dalam waktu maksimal dua minggu tanpa mengurangi sisa masa pidana pokok," ujarnya.

Indra Kenz mulai menjalani pembebasan bersyarat pada 24 September 2026 setelah menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Selama menjalani pembebasan bersyarat, Indra wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor satu kali dalam sebulan.

Ia juga wajib mengikuti proses pembimbingan dan pengawasan hingga masa pembebasan bersyarat berakhir.

Indra sebelumnya divonis 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider 10 bulan kurungan dalam perkara penyebaran berita bohong dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus Binomo.

Dengan adanya temuan terkait fasilitas klaster mewah di Lapas Cibinong, status pembebasan bersyarat Indra Kenz kini menjadi bagian dari evaluasi Kemen Imipas.*(d/ad)

JAKARTA — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengungkap hasil investigasi terkait fasilitas yang disebut sebagai klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dari hasil investigasi tersebut, Imipas menyatakan minuman keras (miras) yang ditemukan di salah satu fasilitas itu bukan milik Kasi Kamtib Lapas Cibinong Adi Nugroho Nur Wichaksono, melainkan milik narapidana kasus korupsi Jimmy Masrin.

Baca Juga:

• Usai Temuan “Kluster Mewah” Lapas Cibinong, Dirjenpas Mashudi Resmi Mengundurkan Diri

Rudi mengatakan temuan tersebut berbeda dengan keterangan yang sebelumnya disampaikan oleh Mashudi, Dirjen Pemasyarakatan yang telah mengundurkan diri, dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI.

"Kita berpindah ke fasilitas mewah yang ditemukan. Ini ramai diperbincangkan masalah minuman keras. Hasil dari investigasi kami, bahwa barang tersebut bukanlah milik, sebagaimana yang disebutkan, Kasi Kamtib atas nama Adi Nugroho Wichaksono, melainkan milik warga binaan yang menempati rumah tersebut. Yang sebagaimana sudah terlihat di pas fotonya, apa itu fotonya, itu atas nama Jimmy Masrin," ujar Rudi.

Rudi mengatakan sosok Jimmy Masrin terlihat dalam rekaman kamera yang berada di lokasi.

Menurut dia, barang-barang yang ditemukan di fasilitas tersebut juga merupakan milik Jimmy.

"Dan yang terlihat di dalam kameranya, itu adalah Pak Jimmy Masrin sendiri, ya, jadi barang-barang yang di sana, itu milik Pak Jimmy Masrin, dan yang terlihat dalam kamera, itu adalah Pak Jimmy Masrin," ujarnya.

Sebelumnya, Mashudi menjelaskan temuan miras di Lapas Kelas IIA Cibinong dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 September 2026.

Saat itu, Mashudi menyebut minuman keras yang ditemukan di fasilitas tersebut merupakan barang pribadi Kasi Kamtib Lapas Kelas IIA Cibinong.

"Berdasarkan pemeriksaan sementara, TV, perabotan rumah tangga, sofa, springbed, kulkas berisi tiga botol wiski dan satu botol bir merupakan barang pribadi milik Kasi Kamtib," kata Mashudi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI.

Mashudi juga sebelumnya menjelaskan mengenai dugaan adanya jalur tikus yang digunakan untuk keluar-masuk kawasan lapas.

Namun, dia mengatakan hasil pemeriksaan langsung di lokasi tidak menemukan adanya jalur tersebut.

"Terkait dugaan jalur tikus, berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan langsung di lokasi tidak ditemukan adanya jalur tikus, lokasi tersebut dikelilingi oleh aliran sungai Ciliwung," ujarnya.

Kasus fasilitas mewah di Lapas Cibinong tersebut kemudian berujung pada pemeriksaan internal Kementerian Imipas.

Mashudi telah mengundurkan diri dari jabatan Dirjen Pemasyarakatan setelah kasus tersebut mencuat.

Kementerian Imipas juga menjatuhkan sanksi terhadap 17 orang yang dinilai terkait dengan persoalan tersebut.

Salah satunya Kalapas Cibinong Wisnu Hari yang diberhentikan sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Pengungkapan terbaru Imipas mengenai kepemilikan miras tersebut menjadi bagian dari hasil investigasi pemerintah untuk menelusuri keberadaan fasilitas mewah dan barang-barang yang ditemukan di Lapas Cibinong.* (d/ad)

JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR membahas serta merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Baca Juga:

• Musrenbang Gampong Lam Lumpu Bahas RAPBG 2027, Gedung Mangkrak Jadi Prioritas

Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah agar pemerintah merealisasikan pendidikan gratis mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

"Pendidikan gratis bukan sekadar janji. Ia adalah hak yang harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari Aceh hingga Papua, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi," demikian keterangan BEM SI.

Selain persoalan biaya pendidikan, mahasiswa menyoroti kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.

BEM SI menilai tenaga pendidik yang berperan dalam mencerdaskan generasi bangsa berhak mendapatkan kesejahteraan, kepastian, dan penghargaan yang layak.

Empat Tuntutan BEM SI

Dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, BEM SI membawa empat tuntutan utama terkait kebijakan pendidikan nasional.

Pertama, mendesak pembahasan dan revisi UU Sisdiknas dilakukan secara partisipatif dan komprehensif.

Kedua, mendesak pemerintah merealisasikan pendidikan gratis.

Ketiga, meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.

Keempat, meminta adanya jaminan keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam penerapan kebijakan pendidikan tinggi gratis.

Melalui tuntutan tersebut, BEM SI meminta kebijakan pendidikan tidak hanya berfokus pada perluasan akses.

Menurut mereka, kebijakan juga perlu memperhatikan keberlanjutan lembaga pendidikan serta kesejahteraan tenaga pendidik.

Hampir 4.000 Personel Disiagakan

Untuk mengamankan jalannya aksi, sebanyak 3.983 personel gabungan disiagakan di sekitar Gedung DPR/MPR RI.

Jumlah tersebut terdiri atas 3.219 personel kepolisian, 225 personel TNI, 109 personel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan 400 personel pengamanan dalam (Pamdal) DPR.

Personel gabungan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Gedung DPR/MPR RI.

Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas selama aksi berlangsung.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional berdasarkan kondisi di lapangan.

"Rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan," kata Budi dalam keterangannya, Senin (5/10/2026).

Masyarakat yang hendak melintas di sekitar kawasan DPR/MPR RI diimbau berangkat lebih awal dan menyiapkan jalur alternatif untuk menghindari kepadatan.

Sejumlah ruas jalan yang berpotensi mengalami kepadatan antara lain Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jalan Gelora, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, serta sejumlah ruas jalan di sekitarnya.

Pengendara dan masyarakat yang memiliki aktivitas di kawasan Senayan juga diimbau memperhatikan perkembangan rekayasa lalu lintas selama aksi demonstrasi berlangsung.* (ki/ad)

BANDA ACEH — Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melalui Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Mutu (Bidrikwastu) melakukan penelitian mengenai mutu hasil pengadaan barang dan jasa di Polda Aceh serta Polres jajaran.

Penelitian bertajuk "Evaluasi Mutu Hasil Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Implementasi Sertifikasi Puslitbang Polri" tersebut berlangsung pada 5–8 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Musrenbang Gampong Lam Lumpu Bahas RAPBG 2027, Gedung Mangkrak Jadi Prioritas

Tim peneliti terdiri dari Kombes Pol. Guno Pitoyo, S.I.K., M.H., AKBP Septi Astuti, S.T., M.A., dan Penata Tk. I Mulyanto, S.E.

Penelitian tersebut turut didampingi narasumber dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Drs. Suryadi, M.T.

Ketua Tim Penelitian, Kombes Pol. Guno Pitoyo, mengatakan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu fungsi strategis dalam mendukung penyelenggaraan organisasi Polri.

Menurut dia, proses pengadaan berkaitan langsung dengan pelaksanaan berbagai tugas kepolisian, mulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, hingga perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, ketersediaan barang dan jasa yang berkualitas, sesuai spesifikasi, tepat waktu, serta memenuhi kebutuhan operasional menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang efektivitas tugas Polri.

"Penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran dan evaluasi terhadap implementasi hasil sertifikasi Puslitbang Polri dalam mendukung proses pengadaan barang/jasa, sekaligus memastikan bahwa barang/jasa yang diperoleh memenuhi aspek mutu dan kebutuhan operasional Polri," ujar Kombes Pol. Guno Pitoyo.

Guno menjelaskan penelitian tersebut memiliki tiga tujuan utama.

Pertama, menganalisis implementasi hasil sertifikasi Puslitbang Polri dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Kedua, menganalisis mutu hasil pengadaan berdasarkan hasil sertifikasi Puslitbang Polri.

Ketiga, menganalisis efektivitas implementasi sertifikasi dalam meningkatkan kualitas hasil pengadaan barang dan jasa.

Dalam pelaksanaannya, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif atau mixed method.

Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner secara daring, wawancara mendalam, serta observasi langsung terhadap barang hasil pengadaan yang terdapat di satuan kerja Polda Aceh dan Polres jajaran.

Guno berharap penelitian tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan Polri dan para pemangku kepentingan.

Rekomendasi itu diharapkan dapat memperkuat penjaminan mutu, meningkatkan efektivitas proses pengadaan, serta memastikan barang dan jasa yang tersedia memiliki kualitas sesuai kebutuhan operasional kepolisian.

"Penelitian ini juga menjadi bagian dari komitmen Puslitbang Polri untuk terus memberikan kontribusi berbasis penelitian, data, dan kajian ilmiah dalam mendukung terwujudnya tata kelola pengadaan barang/jasa yang berkualitas, efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan tugas Polri," tutup Guno Pitoyo.* (ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan tingkat kehidupan prajurit TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan masyarakat Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin upacara HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru TNI, Ini Daftar 6 Kodam yang Bertambah

Prabowo mengatakan pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit TNI.

Perhatian tersebut mencakup pendidikan anak-anak prajurit, layanan kesehatan, hingga kehidupan keluarga prajurit.

Menurut Prabowo, pengabdian seorang prajurit TNI merupakan bentuk pengorbanan besar yang tidak hanya dirasakan oleh prajurit, tetapi juga oleh keluarganya.

Karena itu, Prabowo menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada keluarga para prajurit yang harus menghadapi risiko kehilangan anggota keluarga saat menjalankan tugas.

"Sebab, seorang prajurit memiliki kemungkinan untuk tidak kembali lagi. Terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI," ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada anak-anak dan orang tua prajurit yang selalu menunggu kepulangan anggota keluarganya.

"Untuk anak-anak dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu, dan harus siap bila suaminya, istrinya, atau putranya, atau putrinya tidak akan kembali," ucapnya.

Prabowo menegaskan tugas dan tanggung jawab yang berada di pundak prajurit TNI bukanlah hal ringan.

Menurut dia, kehormatan bangsa, kedaulatan negara, kemerdekaan Indonesia, hingga kesejahteraan rakyat berada di pundak para prajurit.

"Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita, berada di pundak saudara-saudara," kata Prabowo.

Karena itu, Prabowo mengajak seluruh prajurit TNI menjaga wilayah dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Ia juga meminta prajurit ikut menjaga kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

"Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita, agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.* (mi/ad)

ACEH BESAR — Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Gampong (RAPBG) Tahun Anggaran 2027.

Musrenbang digelar di Balai Pertemuan Gampong Lam Lumpu, Senin, 5 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Putusan MK Dinilai Perkuat Hak Masyarakat Kritik Pemerintah, Pengamat: Warga Harus Lebih Berani Kritik Kebijakan dan Penggunaan Anggaran

Keuchik Gampong Lam Lumpu Fachri Johan dalam sambutannya mengatakan dana desa atau dana gampong dari pemerintah pusat untuk 2027 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni sekitar Rp280 juta.

Dalam sambutannya, Fachri juga menyinggung pembangunan gedung yang hingga kini belum selesai dan telah tertunda selama dua tahun.

Menurut Fachri Johan, keterlambatan pembangunan gedung tersebut salah satunya terdampak efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Sebagian anggaran, kata dia, digunakan untuk program Koperasi Merah Putih.

Untuk melanjutkan pembangunan gedung tersebut, Fachri mengatakan sudah ada dukungan anggaran sebesar Rp150 juta dari Ketua DPRK Aceh Besar.

Namun, jumlah itu masih belum mencukupi kebutuhan penyelesaian lantai atas.

"Untuk pembangunan gedung yang tertunda kata Fachri sudah ada pengakuan dari Ketua DPRK Aceh Besar sebesar Rp 150 kita, itu juga masih kurang banyak, karena untuk menyelesaikan lantai atas dibutuh kn dana Rp 350 Juta," ujarnya.

Fachri juga menjelaskan mengenai perubahan data penerima bantuan sosial, termasuk Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Menyangkut ada perubahan Desil/PKH itu bukan Kewenangan Keuchik Gampong itu kewenangan Kabupaten, bukan Pemerintah Gampong," katanya.

Ia menyebut sekitar 15 warga Gampong Lam Lumpu sebelumnya terindikasi oleh pemerintah kabupaten terlibat judi online. Mereka kemudian dicoret dari daftar penerima PKH.

Namun, Fachri mengatakan sebagian warga tersebut kembali diampunkan setelah membuat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya.

"Yang bersangkutan dicoret sebagai penerima PKH, namun setelah kita buat perjanjian tidak mengulangi lagi perbuatannya, Yang di coret sebagai penerima PKH diampunkan," ujarnya.

Kepada masyarakat, Fachri berharap tidak ada warga Gampong Lam Lumpu yang terlibat judi online.

"Kepada masyarakat Keuchik berharap jangan ada warga Lam Lumpu terlibat Judi Online," katanya.

Sementara itu, Camat Pekan Bada yang diwakili Kasi Urusan Pemerintahan Gampong (PMG) Ahmad Husen mengatakan dana Alokasi Dana Gampong (ADG) dari pemerintah pusat pada 2027 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan penerimaan tahun sebelumnya.

Ketua Tuha Peut Gampong Lam Lumpu Juliosi juga mendorong agar anggaran pembangunan tahun depan diprioritaskan untuk menyelesaikan gedung yang pembangunannya tertunda.

"Lebih baik dana tahun ini kita plotkan untuk menyelesaikan Gedung yang tertunda," katanya singkat.

Sekretaris Gampong Lam Lumpu Herisyahrial dalam laporannya mengatakan realisasi penyerapan anggaran 2026 sudah hampir selesai.

Ia menjelaskan, anggaran yang tertuang dalam RPJM Gampong dan APBG digunakan untuk lima bidang pembangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp288 juta.

Lima bidang tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan gampong dengan realisasi sekitar 75 persen, pelaksanaan pembangunan 90 persen, pembinaan masyarakat gampong 75 persen, pemberdayaan masyarakat 75 persen, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, termasuk BLT dan penanganan stunting, yang juga telah terserap sekitar 75 persen.

Menurut Herisyahrial, penggunaan anggaran tersebut mengacu pada Permendes dan Qanun Aceh Nomor 5 tentang Gampong.

Untuk perencanaan 2027, ia mengatakan pemerintah gampong masih menampung aspirasi masyarakat melalui Musrenbang sebelum program dan anggaran ditetapkan.

"Untuk tahu 2027 sedang di rumus oleh masyarakat dlm Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong,nanti baru kita putuskan bersama dan ditetapkan oleh Gampong dan ajukan ke Pemerintah Kabupaten," ujarnya.

Musrenbang Gampong Lam Lumpu turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Pekan Bada.* (ad)

MEDAN — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 282/PUU-XXIII/2025 dinilai dapat memperkuat jaminan hukum bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah.

Pengamat kebijakan publik dan anggaran, Ratama Saragih, S.H., CCFA, mengatakan putusan MK tersebut memberikan batas yang lebih jelas antara kritik terhadap kebijakan pemerintah dan serangan terhadap pribadi.

Baca Juga:

• 3 Tahun Jalan Garuda Raya Perumnas Mandala Langganan Banjir, Warga Desak Pemerintah Bertindak

Ia menyoroti maraknya pelaporan terkait dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap aktivis antikorupsi, penggiat pelayanan publik, penggiat lingkungan hidup, pekerja dan buruh, serta masyarakat sipil lainnya.

Menurut Ratama, putusan MK tertanggal 28 Agustus 2026 tersebut berkaitan dengan uji materi terhadap Pasal 240 beserta penjelasannya dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ia mengatakan putusan tersebut membawa prospek positif bagi masyarakat untuk lebih berani menyampaikan kritik terhadap kebijakan maupun penggunaan anggaran pemerintah.

Ratama menyebut MK dalam pertimbangannya membedakan kritik terhadap pemerintah dengan serangan personal.

Menurut dia, lembaga negara tidak dapat disamakan dengan individu dalam hal perlindungan kehormatan dan nama baik.

Mahkamah juga menilai perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang tidak dapat disamakan dengan perlindungan terhadap pemerintah atau lembaga negara sebagai sebuah institusi.

Ratama mengatakan salah satu dampak putusan tersebut adalah berkurangnya potensi kriminalisasi terhadap kritik kebijakan pemerintah.

Menurut dia, masyarakat sipil memiliki ruang yang lebih kuat untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal penggunaan anggaran negara yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menilai kritik terhadap penggunaan anggaran penting sebagai bagian dari pengawasan publik, terutama ketika terdapat dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan negara.

Alumni PKPKA Peradi tersebut mengatakan putusan MK juga menunjukkan adanya perubahan paradigma mengenai posisi pemerintah dalam negara hukum demokratis.

Menurut Ratama, pemerintah dan lembaga negara tidak semestinya ditempatkan sebagai pihak yang kebal dari kritik.

Sebaliknya, pemerintah perlu terbuka terhadap kritik yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja.

"Putusan MK ini memuat batasan jelas antara kritik dan ujaran kebencian. Meskipun dalih penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, ada perbedaan kritik kebijakan publik dan serangan personal," ujarnya.

Ratama menguraikan tiga hal yang menurut dia menjadi dampak penting dari putusan MK tersebut.

Pertama, menghilangkan ketakutan masyarakat terhadap kriminalisasi ketika menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Kedua, menempatkan rakyat dan pemerintah dalam posisi yang tidak superior-inferior dalam negara demokrasi.

Ketiga, mendorong pemerintah memperbaiki kinerja, akuntabilitas, pelayanan, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil warga negara.

Namun, Ratama mengingatkan masyarakat agar tetap memiliki batas ketika menyampaikan kritik.

Menurut dia, kebebasan menyampaikan pendapat tidak berarti seseorang dapat menyebarkan informasi tanpa dasar atau menyerang pribadi.

Ratama menilai kritik harus tetap didasarkan pada fakta dan disampaikan secara bertanggung jawab.

Ketika kritik berubah menjadi penyebaran hoaks, berita bohong, informasi yang tidak sesuai fakta, atau serangan pribadi secara brutal, hal tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum.

Karena itu, menurut Ratama, putusan MK perlu dipahami sebagai penguatan ruang kritik publik terhadap kebijakan pemerintah, bukan sebagai kebebasan tanpa batas untuk menyerang individu.* (ad)

Setiap hujan deras, genangan air disebut dapat mencapai lutut orang dewasa dan mengganggu aktivitas pengguna jalan.

Baca Juga:

• Pura-pura Lihat Cincin, IRT Diduga Curi Berlian Rp40 Juta di Toko Emas Pusat Pasar Medan

Lubang-lubang jalan yang tertutup genangan air sulit terlihat oleh pengendara, terutama pengguna sepeda motor.

Seorang warga setempat, Sihotang, mengatakan persoalan banjir dan kerusakan jalan itu telah berlangsung cukup lama.

Menurut dia, ruas jalan tersebut hampir selalu tergenang ketika hujan deras turun.

"Sudah sekitar tiga tahun banjir terus terjadi. Setiap hujan turun, jalanan pasti banjir. Ditambah lagi kondisi jalan yang rusak, lubang-lubang dalam sering menyebabkan pengendara terjatuh atau kendaraan mereka mogok," ujarnya saat ditemui di lokasi, Senin, 5 Oktober 2026.

Menurut Sihotang, genangan air membuat kerusakan jalan semakin sulit terlihat.

Sejumlah pengendara sepeda motor disebut terjatuh setelah melintasi lubang yang tertutup air.

"Bukan cuma soal jatuh, banyak juga sepeda motor yang mogok di sana. Kalau mobil, sering kali bempernya sampai lepas. Jalan ini kalau hujan sedikit saja atau sebentar pasti banjir," katanya.

Sihotang mengatakan persoalan tersebut belum mendapatkan penanganan permanen meski telah berlangsung bertahun-tahun.

Ia menyebut aparat setempat, mulai dari kepala lingkungan, kelurahan hingga kecamatan, belum mampu memberikan solusi untuk mengatasi banjir sekaligus kerusakan jalan.

Selain kondisi jalan, warga menyoroti saluran drainase di sepanjang Jalan Garuda Raya.

Menurut warga, hingga kini belum dilakukan normalisasi drainase secara menyeluruh di kedua sisi jalan.

Warga lainnya, Nanda, menduga persoalan banjir di kawasan tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, terutama dalam pengelolaan drainase.

"Setahu saya, status jalan itu berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Medan, namun area di sisi kanan dan kirinya, terutama saluran drainasenya, berada di bawah kewenangan Deli Serdang," ucapnya.

Menurut Nanda, jika persoalan kewenangan tersebut menjadi kendala, pemerintah dari kedua wilayah perlu duduk bersama untuk mencari solusi.

Penanganan banjir, kata dia, tidak cukup dilakukan setelah genangan terjadi.

"Kami menginginkan pemerintah melakukan lebih dari sekadar tindakan reaktif saat banjir terjadi. Kami mendesak adanya normalisasi drainase secara menyeluruh dan perbaikan jalan secara tuntas," tegasnya.

Ia menilai jalan yang rusak dan kerap tergenang tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor.

Warga berharap pemerintah segera menangani persoalan tersebut secara permanen agar Jalan Garuda Raya tidak lagi menjadi titik langganan banjir setiap kali hujan turun.

Berdasarkan pantauan, terdapat sedikitnya dua titik di kawasan Jalan Garuda Raya, Perumnas Mandala, yang mengalami genangan cukup parah saat hujan.

Selain ruas jalan di bawah Tol Belmera, genangan juga terlihat di persimpangan Jalan Cucak Rawa menuju Kantor Lurah Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Kondisi tersebut membuat warga berharap pemerintah tidak hanya memperbaiki permukaan jalan, tetapi juga membenahi sistem drainase secara menyeluruh agar persoalan banjir dapat ditangani dari sumbernya.* (mi/ad)

MEDAN — Seorang ibu rumah tangga (IRT) berinisial NS diduga mencuri cincin berlian senilai Rp40 juta dari sebuah toko emas di kawasan Pusat Pasar Medan, Sumatera Utara.

Aksi tersebut terekam kamera CCTV hingga diketahui pihak toko.

Baca Juga:

• Asap Karhutla Terdeteksi di Selatan Sumut, Berpotensi Meluas?

Saat kejadian, sejumlah karyawan sedang sibuk membereskan toko yang baru dibuka.

NS kemudian datang membawa tisu dan berpura-pura melihat-lihat cincin berlian.

Ia sempat meminta beberapa cincin kepada karyawan untuk dilihat.

Saat karyawan lengah, NS diduga memasukkan salah satu cincin ke dalam tisu yang dibawanya.

"Modusnya pura-pura minta cincin ini dan itu. Dia nggak ada nawar. Pegawai saya ngeluarin dan kasih ke dia untuk dilihat," ujar Evi, Senin, 5 Oktober 2026.

Setelah memegang satu cincin, NS kemudian meminta cincin lainnya.

Karyawan toko berinisial D kembali memberikan cincin tersebut tanpa menyadari gerak-gerik NS.

Tak lama kemudian, NS meninggalkan toko tanpa melakukan transaksi. Sikap tersebut membuat karyawan curiga.

"Pas dia pergi, di situ pegawai saya curiga. Kok nggak ada nawar, langsung pergi aja," tuturnya.

Kecurigaan karyawan kemudian diperiksa melalui rekaman CCTV.

Dari rekaman tersebut, pihak toko melihat NS diduga memasukkan cincin berlian ke dalam tas sebelum meninggalkan toko.

"Jadi pas dia minta cincin, dimasukkannya ke tisu. Dia lihat situasi pas pegawai lagi lengah. Setelah itu dimasukkannya ke tas dan dia pergi," jelas Evi.

Setelah mengetahui kejadian tersebut, D kemudian mencari keberadaan NS. Tidak lama berselang, NS ditemukan masih berada di sekitar kawasan toko.

NS kemudian dibawa kembali ke toko dan diperlihatkan rekaman CCTV. Menurut Evi, NS mengakui perbuatannya, tetapi mengaku hanya mengambil satu cincin.

"Ngaku juga dia. Tapi ngakunya cuma satu cincin. Itu pun cincinnya sudah dikasihnya ke orang lain untuk dijual. Terakhir kami datangi dan cincin itu kembali," bebernya.

Evi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Medan. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/4227/X/2026.

NS turut dibawa untuk menjalani proses hukum terkait dugaan pencurian tersebut.

"Saya berharap agar pelaku segera diproses hukum dan ada satu cincin lagi belum ketemu," ujarnya.

Kasus tersebut kini ditangani pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.* (mi/ad)

MEDAN — Sebaran asap yang diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terdeteksi di wilayah selatan Sumatera Utara pada Senin pagi, 5 Oktober 2026.

Prakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Ilham Haris, mengatakan potensi sebaran asap tersebut terpantau melalui citra satelit.

Baca Juga:

• Polisi Ungkap Dugaan Motif Penikaman Anggota DPRD Madina Binsar Nasution Usai Reses

Namun, Ilham belum merinci kabupaten atau kota yang terindikasi terdampak sebaran asap tersebut.

BBMKG, kata dia, masih memantau perkembangan pergerakan asap.

Pemantauan dilakukan untuk melihat arah pergerakan asap dan kemungkinan penyebarannya ke wilayah Sumatera Utara lainnya.

"Masih kami pantau dulu. Jika memang asap berpotensi menyebar secara luas hari ini ke wilayah Sumut lainnya, maka akan kami informasikan," ujarnya.

BBMKG Wilayah I Medan belum menyampaikan wilayah mana saja yang berpotensi terdampak.

Masyarakat di Sumatera Utara diimbau mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan sebaran asap, terutama jika kondisi tersebut meluas.* (mi/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 5 Oktober 2026.

Dari 204 satuan baru tersebut, enam di antaranya merupakan Komando Daerah Militer atau Kodam baru yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.

Baca Juga:

• Budiman Sudjatmiko Ungkap Alasan Prabowo Pilih Rocky Gerung Jadi Wantimpres: Pemimpin Perlu Kapasitas Seorang Filosof

Prabowo menargetkan seluruh provinsi di Indonesia nantinya memiliki Kodam.

Peresmian 204 satuan baru itu dilakukan Prabowo dalam rangkaian upacara HUT ke-81 TNI.

"Dengan mengucap bismillah pada pagi hari ini Senin 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI," ujar Prabowo.

Enam Kodam Baru

Enam Kodam yang diresmikan tersebut memiliki wilayah teritorial yang berbeda. Berikut daftar Kodam baru tersebut:

Kodam XXV Sultan Mahmud Riayatsyah — wilayah teritorial Kepulauan Riau.
Kodam XXVI Mataram — wilayah teritorial Provinsi DIY dan sekitarnya.
Kodam XXVII Sobe Sonbai — wilayah teritorial Nusa Tenggara Timur.
Kodam XXVIII Moloko Kie Raha — wilayah teritorial Maluku Utara.
Kodam XXIX Mambruk — wilayah teritorial Papua Tengah.
Kodam XXX Rinambora — wilayah teritorial Nusa Tenggara Barat.

Penambahan Kodam tersebut menjadi bagian dari penguatan struktur organisasi TNI AD di berbagai wilayah.

Ratusan Satuan Baru TNI

Selain enam Kodam, Prabowo juga meresmikan sejumlah satuan baru di lingkungan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Satuan yang diresmikan antara lain satu Divisi Parakomando dan dua Pasgat, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Brigade Parakomando Pasgat, serta 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan.

Prabowo juga meresmikan 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan, satu Batalyon Kavaleri, satu Batalyon Artileri Medan, dan satu Batalyon Artileri Pertahanan Udara.

Di lingkungan TNI Angkatan Laut, terdapat empat Batalyon Infanteri Marinir yang turut diresmikan.

Sementara di lingkungan TNI Angkatan Udara, satuan yang diresmikan mencakup tiga Batalyon Parakomando Pasgat, dua Skadron Udara TNI AU, dua Satuan Radar TNI AU, serta satu Skadron Pendidikan TNI AU.

Peresmian ratusan satuan baru tersebut menjadi bagian dari pengembangan organisasi dan penguatan pertahanan TNI di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan bertambahnya satuan dan Kodam baru, pemerintah berharap struktur pertahanan semakin mampu menjangkau kebutuhan keamanan di seluruh wilayah Indonesia.* (d/ad)

JAKARTA — Polri memperkenalkan tagline baru bertajuk "Polisi Bersama Masyarakat".

Slogan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen Korps Bhayangkara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Jejak Karier dan Profil Irjen Mahmud Nazly Harahap, Adik Kandung Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap yang Jadi Kadiv Propam Polri

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan tagline "Polisi Bersama Masyarakat" merupakan penegasan arah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Menurut dia, masyarakat menjadi pusat orientasi tugas kepolisian.

"Polisi bersama masyarakat bukan sekadar tagline, tetapi semangat yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Polri hadir untuk mendengar, melayani, melindungi, memberikan kepastian hukum, serta bersama-sama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban," kata Isir melalui keterangannya, Senin, 5 Oktober 2026.

Menurut Isir, semangat tersebut sejalan dengan arah transformasi institusi yang sebelumnya disampaikan Suyudi saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di DPR.

Dalam kesempatan itu, Suyudi menekankan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, peningkatan mutu pelayanan, serta kedekatan anggota kepolisian dengan masyarakat.

"Karena itu, kedekatan dengan masyarakat harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh anggota Polri. Kritik dan masukan dari masyarakat juga harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas," ujarnya.

Isir berharap penerapan tagline baru tersebut semakin memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Implementasinya dilakukan melalui peningkatan pelayanan, penegakan hukum yang berkeadilan, serta respons cepat terhadap berbagai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.

"Harapannya, semangat ini dipahami dan diwujudkan oleh seluruh anggota Polri. Polisi bersama masyarakat berarti Polri tidak berjarak dengan masyarakat, tetapi hadir, mendengar, bekerja bersama, dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat," katanya.

Tagline "Polisi Bersama Masyarakat" kini digunakan sebagai identitas komunikasi Polri.

Slogan tersebut selanjutnya akan disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada seluruh jajaran kepolisian di Indonesia.

Penggunaan tagline baru ini menjadi bagian dari upaya Polri membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Kepolisian diharapkan tidak hanya hadir ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga mampu mendengar kebutuhan dan menerima kritik publik sebagai bagian dari evaluasi pelayanan.*(mi/ad)

JAKARTA — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko memberikan pandangan mengenai masuknya nama Rocky Gerung dalam jajaran anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI, SBY dan Jokowi Turut Hadir

Budiman menyebut keberadaan seorang filsuf di lingkaran penasihat kepala pemerintahan memiliki arti penting.

Menurut dia, seorang pemikir dapat membantu pemimpin memetakan arah dan tantangan sejarah bangsa.

Pandangan tersebut disampaikan Budiman melalui unggahan video di akun X pada Minggu, 4 Oktober 2026.

Di atas cuplikan video itu, Budiman mencantumkan tulisan: Saat #FilsafatDanKekuasaan harus berjalan bersama..

Dalam pernyataannya, Budiman mengutip gagasan mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln mengenai hubungan filsafat, pendidikan, dan pemerintahan.

"Abraham Lincoln pernah berkata-kata seperti ini. Filsafat hidup yang diajarkan di ruang-ruang kelas sebuah generasi akan jadi filsafatnya pemerintahan yang akan datang," katanya.

Budiman kemudian menekankan pentingnya kehadiran filosof dalam struktur kekuasaan.

Menurut dia, pemimpin yang memahami tugas sejarahnya tidak cukup hanya dikelilingi orang-orang dengan keahlian teknis.

Para pemikir yang mampu melihat persoalan dari sudut pandang filsafat, kata Budiman, juga dibutuhkan dalam pemerintahan.

"Karena itu, tiap-tiap pemimpin yang paham tugas-tugas sejarahnya mengangkat para filosof sebagai penasehatnya," ujar Budiman.

Budiman bahkan menyebut seorang filosof idealnya dapat berada langsung di posisi kepemimpinan.

Namun, jika seorang pemimpin tidak berlatar belakang filsafat, setidaknya dia harus memiliki kemampuan berpikir seperti seorang filosof.

"Bahkan, filosof itu sendiri harus jadi pemimpin. Atau, setidaknya pemimpin harus punya kapasitas sebagai seorang filosof," katanya.

Di akhir pernyataannya, Budiman mengaitkan pandangan tersebut dengan keputusan Prabowo menempatkan Rocky Gerung di jajaran Wantimpres.

"Pak Prabowo sedang mengerjakan salah satunya," ujar Budiman.

Presiden Prabowo Subianto melantik 26 tokoh sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026.

Masuknya Rocky Gerung menjadi perhatian karena selama ini dia dikenal sebagai akademisi dan pengamat politik yang kerap menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun dinamika politik nasional.

Kini, Rocky berada dalam lembaga yang memiliki fungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Rocky menegaskan bahwa jabatan barunya tidak akan mengubah pandangan maupun sikapnya terhadap pemerintahan.

"Ya kan cuma pindah. Saya cuma pindah dari luar ke dalam, apa bedanya? Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break. Justru lebih enak di dalam," ujar Rocky usai pelantikan.

Rocky juga menjelaskan mandat yang diberikan Prabowo kepada Wantimpres.

Menurut dia, lembaga tersebut memiliki fungsi etis, bukan teknis, dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden.

"Pesan khusus dari Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah kebijakan itu supaya sesuai dengan visi Presiden," tuturnya.

Menurut Rocky, evaluasi teknis pemerintahan bukan menjadi tugas Wantimpres.

Hal tersebut merupakan ranah Inspektorat Jenderal di masing-masing kementerian.

Wantimpres, kata dia, lebih berfokus pada arah kebijakan agar tetap sejalan dengan janji Presiden saat kampanye.

"Kita di Wantimpres tidak mengevaluasi kebijakan teknisnya. Kita mengawasi arah kebijakan supaya sesuai dengan janji Presiden saat kampanye, misalnya kemakmuran rakyat yang harus didalilkan habis-habisan. Kita monitor apakah persepsinya di publik sama.

Kalau tidak, ada kekurangan komunikasi yang harus diperbaiki melalui pertimbangan kepada Presiden," katanya.

Masuknya Rocky Gerung ke Wantimpres sekaligus menempatkan sosok yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah ke dalam lingkaran pemberi pertimbangan Presiden.

Pernyataan Budiman Sudjatmiko menunjukkan bahwa kehadiran pemikir dengan perspektif filsafat dinilai dapat memberi sudut pandang berbeda dalam proses pengambilan kebijakan.* (tm/ad)

SLAWI — Semangat mendukung Timnas Indonesia bakal mewarnai pusat Kota Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin malam, 5 Oktober 2026.

Pemerintah Kabupaten Tegal menggelar nonton bareng (nobar) laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang mempertemukan Indonesia dan Thailand.

Baca Juga:

• Jangan Lewatkan! Indonesia vs Thailand Malam Ini, Cek Link Live Streaming Final FIFA ASEAN Cup 2026

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat Kabupaten Tegal untuk berkumpul sekaligus memberikan dukungan kepada skuad Garuda yang tampil pada laga puncak turnamen sepak bola kawasan ASEAN tersebut.

Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman mengajak masyarakat untuk meramaikan Alun-alun Hanggawana.

Warga tidak hanya diajak menyaksikan pertandingan bersama, tetapi juga mengenakan pakaian berwarna merah sebagai simbol dukungan dan semangat nasionalisme untuk Timnas Indonesia.

Ajakan itu diharapkan menciptakan atmosfer berbeda di kawasan Alun-alun Hanggawana.

Ribuan warga diperkirakan akan berkumpul untuk menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia melalui layar videotron.

Nobar juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat Kabupaten Tegal.

Warga dari berbagai kalangan dapat berkumpul di satu ruang publik dengan semangat dan dukungan yang sama untuk skuad Garuda.

Pertandingan final Indonesia kontra Thailand menjadi perhatian publik karena membawa nama Indonesia di panggung sepak bola kawasan ASEAN.

Dukungan masyarakat dari berbagai daerah diharapkan dapat menjadi energi tambahan bagi para pemain yang berjuang di lapangan.

Pemkab Tegal juga mengajak masyarakat yang hadir untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan selama kegiatan berlangsung.

Dengan mengenakan atribut atau pakaian merah, masyarakat diharapkan membuat suasana Alun-alun Hanggawana semakin semarak sekaligus menunjukkan dukungan kepada Timnas Indonesia dari Kabupaten Tegal.

Senin malam, Alun-alun Hanggawana bukan sekadar ruang publik.

Tempat itu akan menjadi titik berkumpulnya warga Tegal untuk satu harapan: melihat Garuda berjaya di partai final.* (ad)