JAKARTA — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Kholid mengatakan pihaknya akan memberikan jawaban atas dalil pemohon terkait Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu yang akan dijawab KPU adalah Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Baca Juga:

• Sengketa Gibran di MK, Pemohon Minta MPR Gelar Sidang Pilih Wapres dari Dua Calon Usulan Prabowo

"Secara rinci nanti akan dituangkan dalam jawaban resmi yang akan dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 23 September ya, Hari Rabu jam 19 malam," kata Idham, Senin (21/9/2026) malam.

Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan berkaitan dengan sengketa mengenai syarat pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

MK telah menggelar pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut pada Senin (21/9/2026).

Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur pengecualian bukti kelulusan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dari sekolah asing di luar negeri.

Dalam dalilnya, pemohon menyebut ketentuan pengecualian tersebut tidak ditemukan dalam regulasi yang digunakan pada tiga pelaksanaan Pilpres sebelumnya, yakni 2009, 2014, dan 2019.

Pemohon kemudian menilai ketentuan tersebut seolah-olah baru dimunculkan untuk Pilpres 2024.

KPU menanggapi dalil tersebut dengan menjelaskan posisi lembaga sebagai penyelenggara pemilu sekaligus penerima dokumen persyaratan dari instansi lain yang memiliki kewenangan.

Menurut KPU, penyusunan dan penyesuaian aturan harus memperhatikan regulasi dari lembaga lain, terutama aturan yang berkaitan dengan dokumen persyaratan pencalonan.

"Dan dalam KPU merumuskan semua peraturan, itu juga harus memperhatikan peraturan dari lembaga lainnya, apalagi berkaitan dengan dokumen yang diterima untuk kepentingan persyaratan pendaftaran pencalonan," ujarnya.

Sebelumnya dalam persidangan Senin malam, kuasa hukum pemohon Denny Indrayana menyoroti norma pengecualian dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Denny menyebut norma tersebut tidak pernah ada dalam aturan Pilpres sebelumnya.

Adapun pasal tersebut berbunyi:

"Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dikecualikan bagi calon presiden dan bagi calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti bukti kelulusan Sekolah Menengah Atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan di perguruan tinggi."

Denny kemudian membandingkan aturan tersebut dengan regulasi yang digunakan dalam Pilpres 2009, 2014, dan 2019.

"Nah, kami tampilkan di sini, di Pilpres 2009, 2014, 2019 tidak ada norma semacam itu. Norma itu tiba-tiba muncul untuk Pilpres 2024," jelasnya," ucap Denny.

Dalil tersebut menjadi salah satu bagian yang dipersoalkan pemohon dalam perkara PHPU yang saat ini diperiksa MK.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta KPU menyerahkan sejumlah dokumen terkait proses perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Salah satu dokumen yang diminta adalah risalah pembahasan perubahan PKPU.

Dokumen tersebut dinilai penting untuk menjelaskan proses munculnya norma pengecualian dalam Pasal 18 ayat (3).

"Jadi tolong disampaikan ke Mahkamah ketika PKPU persyaratan ini yang kemudian mencantumkan frasa dikecualikan bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri," kata Saldi dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Selain risalah pembahasan, hakim juga meminta KPU menyerahkan catatan konsultasi atau pertimbangan dari DPR terkait perubahan PKPU tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang.

KPU dijadwalkan menyampaikan jawaban resmi dalam sidang lanjutan pada Rabu, 23 September 2026 pukul 19.00 WIB.

Agenda tersebut menjadi kesempatan bagi KPU untuk menjelaskan posisi dan dasar penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 di hadapan majelis hakim MK.* (km/ad)

JAKARTA — Para pemohon sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan delapan petitum kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Baca Juga:

• Relawan Gibran Daftar Jadi Pihak Terkait Gugatan Denny Indrayana di Sengketa PHPU, Refly Harun Protes: Seharusnya Gibran!

Perkara ini mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

"Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut," ucapnya.

Delapan Petitum Pemohon

Petitum pertama, para pemohon meminta MK mengabulkan permohonan mereka untuk seluruhnya.

Petitum kedua, para pemohon meminta MK menyatakan persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

"Dua, menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden," tutur Bambang.

Petitum ketiga, para pemohon meminta MK menyatakan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Selanjutnya, petitum keempat meminta MK menyatakan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 mengandung cacat hukum sejak semula sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam petitum kelima, para pemohon meminta MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepanjang berkaitan dengan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Keputusan yang diminta dibatalkan meliputi Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Kemudian, Keputusan KPU Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Para pemohon juga meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif secara nasional dalam Pemilu 2024.

"Dan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," imbuhnya.

Petitum keenam meminta MK membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sementara itu, dalam petitum ketujuh, MK diminta memerintahkan MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

Para pemohon meminta proses tersebut dilakukan paling lambat 60 hari setelah putusan MK dibacakan.

Permintaan itu merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Ketujuh, MK diminta memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari setelah putusan, sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945."

Adapun petitum kedelapan meminta MK memerintahkan agar putusan tersebut dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

"Kedelapan, memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia," ucap Bambang.

MK mencatat sidang berikutnya untuk perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dijadwalkan pada Rabu, 23 September 2026 pukul 19.00 WIB dengan agenda mendengar jawaban KPU selaku Termohon, keterangan Bawaslu, serta keterangan Pihak Terkait.

Delapan petitum tersebut merupakan permintaan para pemohon kepada MK.

Putusan akhir atas perkara tersebut berada pada kewenangan Mahkamah Konstitusi.* (km/ad)

SOLO — Aktris sekaligus sutradara Olivia Zalianty berkunjung ke rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Selasa (22/9/2026).

Olivia datang ke rumah Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1 bersama anak dan keluarganya.

Baca Juga:

• Banjir Bandang Solok Terjang Kantor Pemerintahan hingga RSUD, Akses Padang-Jambi Ditutup

"Tadi ikut antre sebentar aja sebelum ramai (pengunjung)," kata Olivia di Solo, Jawa Tengah, Selasa.

Olivia mengatakan kedatangannya ke rumah Jokowi dilakukan karena dirinya sedang berada di Solo untuk sebuah kegiatan.

"Kebetulan lagi di Solo. Jadi mampir sekalian (ke rumah Jokowi)," katanya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan bermain film bersama Jokowi, Olivia mengatakan memang ada rencana produksi film pada November 2026.

Syuting film tersebut direncanakan berlangsung di kawasan Laweyan, Solo.

Namun, Olivia belum mengungkap secara detail film yang akan diproduksi.

"Rencana ada syuting film. Bulan November di Laweyan (Solo)," ungkap dia.

Olivia masih merahasiakan judul maupun detail proyek film tersebut.

"Nanti, nanti belum," katanya lagi.

Kunjungan Olivia ke rumah Jokowi berlangsung di tengah aktivitas mantan presiden tersebut menerima sejumlah tamu di kediamannya di Solo.

Sementara itu, rencana produksi film pada November mendatang menjadi agenda Olivia berikutnya di kota tersebut.

Hingga kini belum diketahui apakah Jokowi akan terlibat dalam proyek film yang akan menjalani syuting di Laweyan tersebut.* (km/ad)

MEDAN — Sebulan berlalu sejak angin puting beliung merusak ratusan rumah di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

Warga perlahan mulai bangkit dan memperbaiki rumah yang rusak akibat bencana tersebut.

Baca Juga:

• Jika Kekuasaan Lebih Suka Diberi Tepuk Tangan

Sebagian lainnya masih dalam proses pembangunan, termasuk milik Sumarni, 66 tahun, seorang penjual sarapan pagi yang warung sekaligus tempat tinggalnya rusak total.

Pada Selasa (18/8/2026) malam, bangunan semi permanen milik Sumarni dihantam angin kencang hingga tertimpa tiang listrik.

Sumarni dan anaknya selamat setelah berlindung di bawah meja dan tilam sederhana.

Kini, Sumarni kembali mendirikan warungnya.

Tembok bangunan telah berdiri, sementara kusen jendela juga sudah terpasang. Ia tinggal menunggu pemasangan atap dan proses plester.

"Mulanya kami dapat bantuan seng, broti, hingga tripleks. Dapat (bawa ke rumah). Tapi setelah itu diambil lagi," kata Sumarni, Senin (21/9/2026).

Material bangunan tersebut kemudian ditarik kembali dan bantuan diubah menjadi pembangunan warung hingga siap digunakan.

Sumarni mengatakan dirinya justru merasa terbantu dengan pola bantuan tersebut.

Ia menyebut perubahan itu dilakukan agar masyarakat tidak kesulitan mengurus pembangunan sendiri.

"Bantuan broti, seng, itu sudah diambil lagi karena kata Bobby Nasution malah menyusahkan.

'Nanti bakal buat aja siap jadi ya, Nek. Nenek tinggal milih warna' katanya begitu, Bobby yang langsung bilang. Dan inilah dapat bantuan," ujar Sumarni sambil menunjuk bangunan warungnya.

Meski material bangunan dibantu pemerintah, Sumarni masih harus mengeluarkan uang pribadi untuk membayar ongkos tukang.

Menurut dia, bantuan untuk biaya tenaga kerja sebesar Rp8 juta belum mencukupi.

Tukang meminta biaya Rp12 juta untuk menyelesaikan pembangunan.

"Ongkos (bantuan) yang dikasih Rp 8.000.000. Tapi tidak ada tukang yang mau dibayar segitu. Mereka minta Rp 12.000.000," ungkap Sumarni.

Artinya, Sumarni harus menambah sekitar Rp4 juta dari kantong pribadi. Ia juga memperkirakan masih ada kebutuhan lain selama proses pembangunan berlangsung.

"Terpaksa utang-utang. Semoga nanti kalau ada rezeki, kalau sudah jualan lagi, ya, dicicil," lanjutnya.

Sumarni mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya.

Selain bantuan pembangunan, ia juga mendapat bantuan peralatan untuk kembali berjualan, termasuk kompor.

Namun, Sumarni belum memastikan kapan akan kembali membuka warungnya. Trauma akibat kejadian puting beliung masih dirasakannya.

"Sekarang masih trauma berat saya. Makanya sabar dulu saya," jelasnya.

Ia berharap pembangunan warungnya segera selesai sehingga bisa kembali berjualan dan menjalani kehidupan seperti sebelum bencana.

Sumarni juga berharap ada bantuan tambahan untuk membayar ongkos tukang sehingga utang yang muncul selama proses pembangunan dapat dikurangi.

"Saya harap kalau upah tukang itu ada yang bantu, mana tahu ada rezeki, biar tidak berutang lagi," harapnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengunjungi warga korban puting beliung di Kecamatan Medan Johor pada Jumat (21/8/2026).

Saat itu, Bobby melihat langsung proses perbaikan rumah warga yang dilakukan secara mandiri.

Ia juga menyoroti bantuan material bangunan yang dinilai belum mencukupi kebutuhan warga.

"Ya, kemarin memang ada bantuan. Cuma tadi saya dengar ini bantuannya menyusahkan. Artinya, rumahnya rusak, dibantu bahan bangunan. Pertama, bahan bangunannya misalnya satu rumah yang dibutuhkan 30 lembar seng dan 30 kayu misalnya, ini dibantu cuma 10," kata Bobby Nasution, Jumat (21/8/2026).

Menurut Bobby, bantuan yang tidak lengkap justru membuat korban bencana harus kembali mengeluarkan uang untuk membeli material yang kurang.

"Jadi masyarakat sudah kena musibah, harus beli lagi. Makanya saya bilang ini bantuannya menyusahkan, nambah-nambah PR lagi. Kalau mengasih bantuan harusnya yang komplit lah ya. Jangan malah tambah menyusahkan," lanjutnya.

Bobby kemudian mengatakan pemerintah provinsi akan memberikan bantuan secara lebih menyeluruh.

Rumah warga yang mengalami kerusakan berat akan dibangun kembali.

"Seperti kata saya tadi, modelnya silakan pilih nanti. Yang atapnya hilang, ini semuanya kita bangun lagi. Biar kita (Pemprov) saja yang bangun semuanya," katanya.

Ia menyebut penanganan korban puting beliung menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar pemberian bantuan untuk bencana serupa ke depan dapat lebih menyeluruh.

"Ini pembelajaran bagi kita ya, bagi kami pemerintah. Khususnya Pemerintah Provinsi, saya minta kalau ngasih bantuan jangan tanggung-tanggung. Namanya bantuan musibah, ya, bukan bantuan reguler biasa. Itu harusnya bisa selesai. Kalau bantuan reguler kan namanya stimulan tiap bulan, nah itu mungkin tidak semuanya tidak apa-apa. Tapi kalau bantuan musibah, saya rasa harus bisa komplit selesai semuanya," katanya.

Bagi Sumarni, bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk kembali menjalani kehidupan normal.

Meski warungnya belum kembali beroperasi dan trauma masih membekas, ia berharap dapat segera bangkit dan melunasi utang setelah kembali berjualan.* (km/ad)

JAKARTA — Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan Denny Indrayana ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Perkara tersebut mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Baca Juga:

• Jika Kekuasaan Lebih Suka Diberi Tepuk Tangan

Ketua MK Suhartoyo mengatakan permohonan untuk menjadi pihak terkait tersebut disampaikan menjelang sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin (21/9/2026) malam.

"Sebelum kami berikan jadwal untuk sidang selanjutnya ini juga ada permohonan untuk menjadi pihak terkait dari pemohon dari Andi Aswan dan Abdul Aziz Salim sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Militan Gerakan Bersama Rakyat Nusantara," kata Hakim Ketua Konstitusi Suhartoyo, Senin (21/9/2026) malam.

Menurut Suhartoyo, Mahkamah baru menerima permohonan tersebut menjelang persidangan.

Meski demikian, majelis hakim memutuskan menerima permohonan tersebut dan akan memanggil pihak yang mengajukan pada persidangan berikutnya.

"Kami dari majelis hakim tadi karena sudah menjelang sidang ini baru mendapatkan permohonan ini, kami sudah sepakati untuk diterima dan nanti sekaligus dipanggil pada persidangan yang akan datang untuk bisa memberikan keterangan," ucapnya.

Kuasa hukum pemohon Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Refly Harun, mempertanyakan permohonan Andi Azwan dan Abdul Aziz Salim untuk menjadi pihak terkait.

Menurut Refly, pihak yang seharusnya berkepentingan langsung dalam perkara tersebut adalah Gibran Rakabuming Raka.

"Tadi ada permohonan untuk pihak terkait, ya. Dari Andi Azwan dan satunya lagi Aziz atau siapa, dan kita nggak jelas ini, karena sesungguhnya yang harus menjadi para pihak, menjadi pihak terkait itu adalah Gibran Rakabuming Raka seharusnya, ya," ucapnya.

Refly mengatakan Andi Azwan dikenal sebagai relawan Gibran.

Ia juga mempertanyakan keputusan MK yang menerima permohonan relawan untuk menjadi pihak terkait dalam perkara tersebut.

"Entah tiba-tiba relawan boleh atau tidak, ternyata diperbolehkan. Ya sudahlah. Karena kita tahu ini orang jadi relawan di mana-mana juga, ya," ujarnya.

Dalam perkara tersebut, Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Mereka juga meminta MK menyatakan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden mengandung cacat hukum serta membatalkan keputusan KPU terkait pencalonannya.

MK telah menjadwalkan sidang berikutnya pada Rabu, 23 September 2026 pukul 19.00 WIB dengan agenda mendengarkan jawaban KPU sebagai Termohon, keterangan Bawaslu, serta keterangan pihak terkait.

Perkara ini masih berada dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Belum ada putusan akhir mengenai pokok permohonan tersebut.* (km/ad)

SEKADAR menyebut bahwa pakar atau ahli (expert) sedang menghadapi masalah besar di jagat media sosial agaknya keliru.

Di negeri kita, pakar atau ahli juga berhadapan dengan negara yang gagal paham menyangkut fungsi dan peran seorang ahli.

Baca Juga:

• Lagi! 5 Siswa dan 1 Guru di Karo Mual dan Pusing Usai Santap MBG, Penyebab Masih Diselidiki

Dalam "The Dead of Expertise", Tom Nichols mengemukakan fenomena 'matinya kepakaran' di ruang-ruang media sosial.

Setiap orang mengklaim berhak bicara atas segala hal--bahkan pada tingkat yang melampaui kemampuan mereka.

Di satu sisi, hal ini adalah demokratisasi. Warga negara dapat berpartisipasi atas isu-isu yang menyangkut kepentingan mereka.

Itu harus disyukuri sebagai cara warga negara terlibat, hadir, dan memengaruhi negara.

Namun, di sisi lain, karena intens, menerabas, dan menerobos hal-hal yang sesungguhnya tidak dikuasai, suara-suara kerumunan di media sosial bukan hanya menggerogoti, tapi mematikan suara sang ahli atau pakar.

Suara otoritatif, relevan, dan absah atau sahih menurut bidang ilmu dan pengetahuan ditawar, dinisbikan, dan akhirnya dilucuti serta mati.

Di media sosial, setiap orang merasa bahwa pendapat atau opininya setara dengan suara pakar.

Makin nisbi dan menakutkan ketika artificial intelligence (AI) belakangan menyapu ruang-ruang sosial sehingga para pakar makin 'mati'.

Tusukan kepada kepakaran beranak pinak.

Di balik kecepatan dan kemajuan yang diantarkan oleh internet, ruang-ruang media sosial sedang mengonfirmasi hukum Sturgeon bahwa "90 persen dari semua hal adalah sampah".

Saking merindingnya, Nichols menyatakan besarnya ukuran dan volume internet serta ketidakmampuannya memisahkan pengetahuan yang bermakna dari keributan acak telah menyebabkan informasi yang baik akan selalu dirubung informasi yang buruk dan aneh.

Ini tragedi yang celakanya belum mampu dikendalikan.

Buku Nichols mengambil Amerika Serikat sebagai ruang lingkup, tapi sesungguhnya fenomena matinya kepakaran dapat dirasakan di sini (Indonesia) dan saat ini.

Ketika situasi tersebut belum lagi membaik dan pulih, kini pakar harus berurusan dengan satu hal yang besar, yakni kekuasaan.

Ini bukan kabar baik karena yang terjadi adalah delegitimasi terhadap seseorang yang beratribusi pakar atau ahli.

Saya menduga ucapan presiden tentang "pakar" ini bukan untuk seluruh orang, tapi orang tertentu. Hal itu dapat dilacak dari kalimat yang mendahuluinya.

"Tidak ada anak-anak Indonesia yang berangkat ke sekolah, kelaparan. Tidak ada anak-anak Indonesia yang stunting yang tidak dapat gizi sehingga tulangnya lemah, ototnya lemah, sel otaknya lemah, tidak bisa bersaing dengan anak-anak bangsa lain. Saya tidak ingin melihat itu."

Setiap jeda kalimat, pidato itu direspons hadirin dengan tepuk tangan.

Mencermati kalimat tersebut, publik paham bahwa yang dimaksud dalam pidato itu adalah tentang makan bergizi gratis (MBG), program andalan pemerintahan hasil Pemilu 2024 ini.
Sebelumnya, ketika menerima sejumlah jurnalis di Hambalang, presiden juga menegaskan apa salahnya MBG? Apa salahnya dengan Koperasi Desa Merah Putih?

Di sini tampak perbedaan dalam menyikapi masalah.

Suara kritik terus-menerus mengedepankan problem atas pelaksanaan MBG di lapangan.

Media massa melaporkan dugaan keracunan yang dialami murid setelah menyantap MBG mencuat di Sidoarjo, Jawa Timur, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Lasem, Jawa Tengah, Bener Meriah, Aceh, dan Agam, Sumatera Barat. (Kompas.id, 4/9/2026)

Data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026 menyatakan, kasus keracunan makanan terkait program MBG telah berdampak pada 50.059 orang dengan 560 kejadian.

Seluruh kasus tersebut tersebar di 245 kabupaten/kota di 36 provinsi di Indonesia.

Kejadian ini bukan hukum Sturgeon. Ini kenyataan yang tidak mengada-ada.

Tidak salah jika Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris, menyebut masalah keracunan akibat menyantap MBG ini adalah masalah sistemik.

Runyamnya, insiden keracunan makanan yang berulang in tidak sampai menyadarkan pihak-pihak terkait untuk menyebutnya sebagai masalah besar.

Dan jika hal semacam ini tidak dilaporkan atau tidak sampai ke meja presiden, maka wajar jika tak ada kesamaan dalam menyimpulkan masalah MBG.

Suara kritik menyebut MBG harus dievaluasi, sementara pemerintah menganggap MBG on the right track.

Pemerintah terpaku dengan misi besar MBG sebagai "langkah besar" untuk menurunkan angka kurang gizi, stunting atau tengkes, serta memerangi kelaparan.

Pada saat yang sama abai pada pelaksanaan tata kelola di lapangan yang justru membahayakan anak-anak Indonesia. Kritik atas MBG bertumpu pada objektivitas.

Jika Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki versi lain atas kejadian keracunan makanan, mestinya diadu di ruang publik.

Yang terjadi kritik dibalas dengan delegitimasi pada orang-orang yang disebut pakar. Saking gemasnya terbitlah bahasa kekuasaan yang jauh dari elegan.

Otoritas pakar runtuh sekali lagi. Kali ini bukan di media sosial, tapi di depan kekuasaan.

Dari level bawah hingga puncak, kepemimpinan mensyaratkan kemampuan mendengar. Ini pekerjaan gampang, tapi sulit.

Tidak sulit, tapi juga tidak gampang. Ia membutuhkan kemauan.

Dengan mendengar, subjek tertentu tahu perspektif orang lain atas suatu masalah (objek).

Semua orang, termasuk pemimpin, perlu mendengar agar jernih dan bening dalam memahami, mendekati, dan akhirnya menyelesaikan masalah.

Di negeri yang terus dikurung berita buruk (bad news) ini, mendengar kritik juga bagian dari pekerjaan kepemimpinan--dari bawah hingga pucuk (top level).

Saya tidak yakin, mereka yang terus-menerus melancarkan kritik, sebagai subjek yang sedang membenci pemerintah, atau tidak cinta negara dan bangsanya.

Sebaliknya, mereka cinta pada negara dan bangsanya. Mereka juga kaum patriotik.

Demikian juga dengan anak-anak muda yang tergabung dalam kabinet bayangan, atau bekerja di organisasi nonpemerintah (LSM), atau kelompok kepentingan dengan isu tunggal (kekuatan subpolitik).

Stempel "g**l*k", Londo Ireng, hingga antek asing seyogianya tidak lagi menjadi bahasa kekuasaan.

Dalam sistem politik demokrasi, ada ruang bagi kebebasan berpendapat, berekspresi, serta melakukan unjuk rasa.

Pakar atau orang-orang tertentu yang belum berstatus pakar, bebas mengemukakan kritik asal objektif dan syukur-syukur produktif.

Para pengkritik itu bukan 'musuh negara', bukan pula 'musuh kekuasaan'.

Mereka sesama anak bangsa yang sama-sama mencintai bangsa dengan jurusan dan rute berbeda.

Fungsi kritik adalah mengingatkan, menegur, atau setidak-tidaknya mencubit kekuasaan agar amanah, lurus, tidak bengkok-bengkok dalam menjalankan kekuasaan yang dititipkan oleh rakyat.

Dan karena kekuasaan itu dipinjami oleh rakyat, serta tidak berlangsung selamanya (dibatasi), mereka yang berada di jantung kekuasaan eksekutif wajib mendengar kritik.

Manusia itu insan yang dhaif (lemah), tidak terkecuali zoon politikon yang sedang menggenggam kekuasaan republik.

Seorang pakar adalah seorang cendekiawan atau intelektual.

Merujuk Mohammad Hatta, ia adalah seorang yang cinta kebenaran dan berani mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar.

Kata Bung Hatta lagi, seorang kaum cendekiawan tidak dapat mengelakkan diri dari tanggung jawab untuk ikut memperbaiki nasib bangsanya.

Sama dengan tugas pers. Jika diselami fungsi kritik terhadap kekuasaan adalah hal yang pokok dan utama dibandingkan fungsi hiburan, edukasi, dan memberikan informasi kepada khalayak.

Pers yang melucuti fungsi kritik adalah pers yang lupa dengan fungsi epistemisnya.

Dan pakar, sebagai barisan kaum cendekiawan yang menanggalkan kritik, telah membuang peluang memperbaiki nasib bangsanya seperti diungkap Bung Hatta.

Negeri kita dikurung berita buruk, jadi tidak mungkin membuang fungsi kritik tersebut.

Kritik itu kadang pahit, tapi ia jamu atau setidaknya vitamin yang berguna bagi tubuh (kekuasaan).

Suatu waktu (di kemudian hari) percayalah kritik-kritik itu bakal menyehatkan kerja pemerintahan (government) dan negara (state).

Sebaliknya tepuk tangan, terlebih palsu dan basa-basi, akan meninabobokan dan menjerumuskan kekuasaan.

Mungkin tepuk tangan tersebut riuh-rendah, bikin bangga, membangkitkan adrenalin dan semangat.

Namun, kadang hal yang manis itu bikin terlena, lupa diri, dan memabukkan.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah

BANDA ACEH — Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banda Aceh menangani laporan dugaan penganiayaan terhadap seorang anak di bawah umur yang disebut terjadi di salah satu sekolah di wilayah Banda Aceh.

Laporan tersebut disampaikan pihak keluarga korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Banda Aceh pada Senin (21/9/2026) siang.

Baca Juga:

• Pensiunan PNS di Banda Aceh Jadi Tersangka Dugaan Pemerkosaan Anak 11 Tahun

"Benar, saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian," kata Kompol Dizha, Selasa (22/9/2026) siang.

Dugaan penganiayaan tersebut disebut terjadi pada Jumat (18/9/2026).

Namun, polisi belum menyampaikan secara rinci kronologi maupun pihak yang diduga terlibat karena proses penyelidikan masih berlangsung.

Kompol Dizha mengatakan penyidik Unit IV PPA masih mendalami keterangan dari korban untuk mengetahui secara jelas rangkaian kejadian yang dilaporkan.

"Untuk saat ini masih pendalaman keterangan dari korban. Nanti akan kami berikan surat panggilan kepada para saksi dan pihak sekolah untuk memberikan keterangan," ujarnya.

Polisi akan memeriksa korban, saksi, serta pihak-pihak terkait, termasuk pihak sekolah.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa yang dilaporkan.

Penyidik juga masih mengumpulkan informasi dan alat bukti yang diperlukan dalam proses penyelidikan.

Polresta Banda Aceh memastikan penanganan laporan tersebut masih berjalan.

Perkembangan perkara akan disampaikan setelah penyidik memperoleh informasi dan alat bukti yang cukup.

Hingga kini, belum ada kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penganiayaan tersebut.

Polisi masih melakukan pendalaman terhadap laporan yang disampaikan keluarga korban.* (ad)

Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 11 tahun.

Baca Juga:

• Mantan Istri Andre Taulany Adukan Rieke Diah Pitaloka ke MKD DPR RI, Ini Alasannya

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono membenarkan penanganan perkara tersebut.

"Benar , kasus ini dilaporkan oleh MAI (35), seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di salah satu gampong di Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh. Laporan tersebut tertuang dalam LP/B/403/V/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh, tertanggal 15 Mei 2026," ujar Dizha, Selasa (22/9/2026).

Menurut Dizha, perkara tersebut terungkap setelah pelapor memperoleh informasi dari seorang warga mengenai kondisi anaknya yang disebut mengalami tekanan setelah diduga menjadi korban kekerasan seksual.

Dizha mengatakan, Pelapor kemudian menanyakan langsung kepada korban mengenai apa yang dialaminya.

Dari keterangan korban, penyidik memperoleh informasi mengenai dugaan tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pria yang disebut sebagai kakek dari pihak mantan suami.

Atas informasi tersebut, pelapor kemudian membuat laporan ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut, tambah Kasatreskrim lagi.

Dalam penanganan perkara tersebut, Unit IV PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan.

Langkah tersebut antara lain pemeriksaan terhadap korban, pelaksanaan visum et repertum (VER), serta koordinasi dengan ahli.

Mantan Kapolsek Kuta Alam itu mengatakan IR sebelumnya dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada Senin, 21 September 2026.

IR diminta hadir di Satreskrim Polresta Banda Aceh berdasarkan surat panggilan tertanggal 18 September 2026.

Setelah pemeriksaan dan rangkaian penyidikan dilakukan, penyidik pembantu melaksanakan gelar perkara sekitar pukul 15.40 WIB.

"Dari hasil gelar perkara tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa terdapat dasar untuk meningkatkan status IR dari saksi menjadi tersangka, tuturnya."

Setelah itu, penyidik menangkap IR di Kantor Satreskrim Polresta Banda Aceh untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Dalam perkara tersebut, IR disangkakan melanggar Pasal 50 jo Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terkait perkara pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Polresta Banda Aceh masih melanjutkan penyidikan untuk melengkapi berkas perkara.

Penyidik juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses penanganan perkara tersebut.

"Polresta Banda Aceh selanjutnya masih melakukan penyidikan untuk melengkapi berkas perkara. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses penanganan perkara tersebut," pungkas Kasatreskrim.* (ad)

LANGKAT – Setelah satu bulan proses penyamaian bibit, pelatihan pertanian cabai dampingan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumut di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Langkat, Sumut, memasuki masa tanam.

Penanaman tersebut berlangsung, Senin (21/09/2026), dilakukan secara simbolik oleh Ketua MPM PWM Sumut Maulana Muttaqien dan Sekretaris Abyadi Siregar, Senin (21/09/2026).

Baca Juga:

• MPM PWM Sumut Buka Pelatihan Penanaman Cabai di Langkat

Kepada bitvonline.com, Wahidin dan Salamun menjelaskan, penanaman cabai tersebut dilakukan di lokasi lahan tempat pelatihan yang luasnya sekitar satu rante. Di area itu, ditanam sekitar 1.000 batang bibit cabai yang telah berusia satu bulan lebih.

Sementara para peserta, sejak awal tercatat sebanyak 15 orang petani. Namun dalam perjalanannya, yang bertahan sebanyak 13 orang. Menurut Wahidin, sebagian besar para peserta, juga membuat penanaman cabai di lahan masing-masing.

"Jadi, lahan ini merupakan tempat pelatihan atau pembelajaran bagi seluruh peserta. Dari pengetahuan yang diperoleh dari lokasi ini, masing-masing peserta akan menerapkannya di lahan masing-masing. Karena memang, bibitnya masih banyak tersedia yang akan dibagikan kepada peserta pelatihan," jelas Wahidin.

BIBIT CMK TAVI
Instruktur/pelatih dari Dinas TPH Budi didampingi rekannya Junaidi menjelaskan, bibit yang digunakan dalam pelatihan penanaman cabai ini adalah jenis benih CMK TAVI. Menurut Budi, bibit tersebut merupakan benih yang tahan terhadap virus/hama.

Arti kode TAVI adalah singkatan dari Tahan Virus (khususnya Gemini Virus yang menyebabkan penyakit bule/daun kuning). Benih ini sangat diminati petani karena memiliki produktivitas tinggi, adaptif di dataran rendah hingga tinggi, dan aman dari serangan virus yang sering menggagalkan panen.

"Kalau untuk tanaman cabai, yang diutamakan adalah bibit yang tahan virus. Soalnya, serangan hama terhadap tanaman cabai sangat banyak. Maka itu, kita gunakan bibit CMK TAVI. Benih ini sudah teruji. Sudah banyak petani menggunakan CMK TAVI ini. Dan, berhasil," jelas Budi.

Budi mengatakan, meski ada saja kendala di lapangan, tapi akan terus diupayakan agar pelatihan penanaman cabai ini berhasil dan mampu menghasilkan produksi yang besar. "Kita upayakan semaksimal mungkin, agar pelatihan ini berhasil hingga sampai panen," katanya.

BERHARAP SUKSES DAN BERKELANJUTAN
Ketua MPM PWM Sumut Maulana Muttaqien pada kesempatan itu menyampaikan harapannya agar pelatihan pertanian penanaman cabai ini berhasil.

"Tentu kita berharap pelatihan ini berhasil hingga panen. Produksinya maksimal. Ini harapan kita yang utama," tegas Maulana. Selanjutnya, dari proses pelatihan ini, dapat menambah pegetahuan bagi para petani yang menjadi peserta dalam menanam cabai.

Lebih dari itu, para peserta harus menerapkan ilmu yang diperoleh dari pelatihan ini di tempat masing-masing. Dengan demikian, kata Maulana, kemampuan para peserta dalam penanaman cabai akan semakin mumpuni sehingga dapat meningkatkan penghasilan mereka.

Tapi yang lebih penting lagi, lanjut Maulana, program pendampingan pertanian cabai ini akan terus dilakukan MPM PWM Sumut. "Kita rencanakan program ini bisa dilakukan secara bergulir dan berkelanjutan. Setelah di Langkat, bisa dilanjutkan ke kabupaten lain," harap Maulana.*

KARO — Kasus dugaan gangguan kesehatan setelah mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Kali ini, lima siswa dan seorang guru SMP Negeri Satu Atap 2 Payung, Desa Gurukinayan, Kecamatan Payung, dilarikan ke Puskesmas Payung setelah mengeluhkan mual dan pusing pada Senin (21/9/2026) siang.

Baca Juga:

• Sambut HUT TNI ke-81, Kodam I/BB Gelar Bazar dan Pasar Murah di 3 Kota Sumut

Ia mengatakan langsung mendatangi sekolah setelah menerima informasi adanya siswa dan guru yang mengalami keluhan kesehatan.

"Ada lima murid terdampak dan satu guru sekolah," terang Junedy.

Setelah kejadian, para korban dibawa ke Puskesmas Payung untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan medis.

"Para korban sudah mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Payung," katanya.

Lima siswa tersebut terdiri dari dua siswa kelas VII, satu siswa kelas VIII, dan dua siswa kelas IX.

Camat Payung, Harun Surbakti, juga membenarkan kejadian tersebut.

Ia mengaku mendatangi Puskesmas Payung untuk melihat kondisi para korban secara langsung.

"Para korban mengeluh pusing dan mual. Namun, belum bisa kita pastikan mereka keracunan atau tidak," ujar Harun.

Setelah mendapatkan perawatan, kondisi para korban dilaporkan membaik.

Keenam korban juga telah diperbolehkan pulang ke rumah.

"Info dari Puskesmas Payung, tadi semua korban sudah pulang," tandasnya.

Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Karo, Adella Pasaribu, mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai kejadian tersebut.

"Dugaan gangguan pencernaan, Pak. Dan saat ini siswa sudah sehat dan pulang ke rumah," katanya.

Belum ada kesimpulan bahwa keluhan yang dialami para siswa dan guru tersebut disebabkan oleh makanan MBG.

Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan penyebabnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, makanan MBG yang dikonsumsi para siswa berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karo Payung Batukarang yang dikelola Yayasan Mitra Pangan Sejati dengan ID SPPG 6SLHXZGM.

Menu yang dibagikan saat kejadian terdiri atas nasi putih, dori katsu, tempe goreng, curry kentang dan wortel, serta buah pisang.

Dalam informasi kandungan gizi menu tersebut tercantum energi sebesar 727,25 kilokalori, protein 35,23 gram, lemak 17,17 gram, karbohidrat 113,38 gram, dan serat 3,23 gram.

Kejadian di SMP Negeri Satu Atap 2 Payung menambah laporan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG di Kabupaten Karo.

Sebelumnya, kasus serupa dilaporkan terjadi di SMA Negeri 1 Berastagi, Yayasan Bersama Berastagi, dan SMK Negeri 1 Merdeka.

Namun, untuk kasus di SMP Negeri Satu Atap 2 Payung, penyebab keluhan kesehatan para siswa dan guru tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.* (sp/ad)

ACEH BESAR — Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sultan Iskandar Muda menggelar pasar murah bagi masyarakat di halaman Kantor Camat Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pasar murah tersebut berlangsung selama dua hari, 22–23 September 2026.

Baca Juga:

• Sambut HUT TNI ke-81, Kodam I/BB Gelar Bazar dan Pasar Murah di 3 Kota Sumut

Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda, Kolonel PnB Suryo Anggoro, M.Tr.(Han), mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI sekaligus bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat.

"Dalam kegiatan ini kami juga menyajikan berbagai kebutuhan sembako dengan harga murah, sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau," ujar Suryo.

Sejumlah kebutuhan pokok yang tersedia dalam kegiatan tersebut antara lain LPG 5,5 kilogram dengan harga Rp100.000, LPG 3 kilogram Rp18.000, beras SPHP kemasan 5 kilogram Rp60.000, telur satu papan Rp48.000, gula putih 1 kilogram Rp21.000, serta Minyak Kita 1 kilogram Rp17.000.

Selain komoditas tersebut, panitia juga menyediakan berbagai kebutuhan pokok lainnya yang dijual dengan harga murah.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat Blang Bintang.

Salah seorang warga, Syahrul, mengaku antusias bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau.

Menurut Syahrul, pasar murah membantu masyarakat di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.

"Kami sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Apalagi kebutuhan bahan pokok sekarang juga mengalami kenaikan. Dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah," ujar Syahrul.

Pasar murah ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI.

Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kehadiran TNI dalam memberikan kontribusi positif dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Aceh Besar.* (ad)

MEDAN — Kodam I/Bukit Barisan (BB) menggelar bazar dan pasar murah secara serentak di sejumlah wilayah Indonesia dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-81.

Di Sumatera Utara, kegiatan tersebut dipusatkan di tiga wilayah, yakni Kota Medan, Pematangsiantar, dan Sibolga.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Diperiksa Polda Terkait SPT Dhody Tahir

Bazar juga menjadi sarana memperkuat hubungan antara TNI, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Hal itu disampaikannya setelah mengikuti pembukaan bazar secara daring di Lapangan Benteng Kodim 1/BB Kota Medan, Selasa (21/9/2026).

"Melalui momentum HUT TNI ke-81 ini, kami ingin bersinergi bersama masyarakat dan pemerintah daerah untuk bahu-membahu membangun Indonesia yang makmur, serta membantu memajukan usaha-usaha masyarakat," ujar Mayjen TNI Hendy Antariksa.

Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut, Kodam I/BB menggandeng 179 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal serta stan dari jajaran TNI.

Berbagai produk ditawarkan dalam bazar, mulai dari kebutuhan pokok hingga kerajinan tangan khas dari sejumlah daerah di Sumatera Utara.

Hendy memastikan harga barang dan bahan pokok yang dijual dalam pasar murah lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran umum.

Selain bazar dan pasar murah, rangkaian HUT TNI ke-81 juga diisi dengan kegiatan bakti sosial.

Di antaranya pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan USG, hingga pembagian paket bantuan kepada masyarakat.

"Kami menyiapkan 5.000 paket sembako dan 5.000 paket beras premium yang akan dibagikan kepada masyarakat secara bertahap dengan mekanisme yang diatur agar tetap tertib," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam I/BB juga memaparkan sejumlah kegiatan pengabdian TNI yang telah dilakukan di Sumatera Utara.

Program tersebut antara lain pembangunan ratusan jembatan, penyediaan akses air bersih, serta program TNI Manunggal Air dan RTLH untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Kodam I/BB berharap kegiatan yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM tersebut dapat terus berlanjut.

Sinergi itu diharapkan turut mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Sumatera Utara.

Dengan bazar dan pasar murah tersebut, peringatan HUT TNI ke-81 tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga diisi dengan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.* (ad)

BATU BARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku bersama Aparat Penegak Hukum (APH) menggelar razia gabungan dan tes urine terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Senin (21/9/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah deteksi dini sekaligus upaya pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

Baca Juga:

• Maulid Nabi 1448 H di Lapas Tanjungbalai, Wakil Wali Kota Fadly Abdina Dorong Warga Binaan Jadi Pribadi Lebih Baik

Razia gabungan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku bersama jajaran pegawai Lapas sebanyak 84 orang.

Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur APH, di antaranya lima personel Polres Batu Bara, enam personel Polsek Labuhan Ruku, lima personel Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Batu Bara, serta personel Kodim 0208/AS.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari sinergi dalam memperkuat pengawasan sekaligus menciptakan kondisi Lapas yang aman, tertib, dan kondusif.

Kegiatan diawali dengan apel bersama yang dipimpin langsung oleh Kalapas Labuhan Ruku.

Dalam arahannya, Kalapas meminta seluruh petugas dan personel yang terlibat melaksanakan razia secara sungguh-sungguh, teliti, dan penuh tanggung jawab.

Setiap kamar hunian diperiksa secara menyeluruh guna memastikan tidak terdapat barang-barang terlarang maupun benda lain yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Kalapas juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh APH yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan razia gabungan tersebut.

Menurutnya, sinergitas antara jajaran pemasyarakatan dengan APH merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada kegiatan razia kali ini.

Kalapas menegaskan, apabila ke depan terdapat laporan atau informasi mengenai keberadaan barang terlarang, khususnya narkoba maupun telepon seluler ilegal, pihak Lapas akan kembali berkoordinasi dengan APH untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk melaksanakan razia gabungan.

Setelah apel dan pengarahan, seluruh personel dibagi menjadi lima tim gabungan yang terdiri atas pegawai Lapas dan APH.

Masing-masing tim dipimpin oleh Kepala Seksi yang telah ditunjuk.

Tim kemudian melakukan pemeriksaan pada sejumlah blok hunian, di antaranya Blok Medium, Blok Maksimum, Blok Tahanan, Blok Safir, Blok Jamrud, Blok Akasia, dan Blok Intan.

Rangkaian razia diawali dengan pemeriksaan badan terhadap WBP, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan barang-barang yang berada di dalam kamar hunian.

Petugas melakukan pemeriksaan secara teliti pada berbagai sudut dan bagian kamar untuk memastikan tidak terdapat benda-benda yang dilarang maupun barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Selain pemeriksaan kamar hunian, petugas juga melaksanakan tes urine terhadap 100 orang WBP.

Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai langkah deteksi dini sekaligus pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan Lapas.

Dari hasil razia kamar hunian, petugas menemukan sejumlah barang berupa kaca, kartu, senjata tajam, kayu, dan mancis.

Seluruh barang tersebut kemudian diamankan untuk dilakukan pendataan dan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, dalam pemeriksaan kamar hunian tidak ditemukan telepon seluler maupun narkoba.

Hasil tes urine terhadap 100 WBP yang menjalani pemeriksaan juga menunjukkan nihil narkoba.

Pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Hasil razia dan tes urine tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus penguatan pengawasan jajaran Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Sinergitas bersama APH diharapkan terus ditingkatkan sebagai langkah preventif dan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan serta peredaran narkoba.

Melalui razia gabungan dan tes urine tersebut, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku menegaskan komitmennya untuk terus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif.

Dengan dukungan serta sinergi berkelanjutan bersama Polres Batu Bara, Polsek Labuhan Ruku, BNK Batu Bara, Koramil Talawi, dan seluruh jajaran terkait, upaya pencegahan terhadap narkoba, telepon seluler ilegal, serta berbagai barang terlarang lainnya diharapkan dapat terus dilakukan secara optimal.* (ad)

Erni diperiksa sebagai saksi. Namun, ia menegaskan kehadirannya bukan karena terlibat dalam perkara yang sedang ditangani penyidik.

Baca Juga:

• Terungkap di Sidang Korupsi Internet Tebing Tinggi, Keponakan Wali Kota Akui Uang Rp150 Juta Dipakai Bayar Kuliah S3

"Iya benar, saya dimintai keterangan berkaitan dengan SPT yang diterbitkan untuk Dhody Tahir," ujarnya, Selasa (22/9/2026).

Politisi Golkar itu menjelaskan, dirinya diminta memberikan keterangan karena Dhody Tahir tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sedang menjalankan tugas kedinasan.

"Alasan ketidakhadirannya adalah adanya surat perintah tugas kedinasan. Hal itulah yang disampaikan kuasa hukumnya kepada penyidik," katanya.

Erni juga menyayangkan pemberitaan yang menurutnya menimbulkan kesan seolah-olah dirinya memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Ia meminta pemberitaan mengenai dirinya terlebih dahulu diverifikasi kepada pihak terkait sebelum dipublikasikan.

"Jangan digoreng-goreng seperti pemberitaan lain. Apalagi, seharusnya melakukan konfirmasi kepada saya terlebih dahulu. Ini itu tidak dilakukan. Sangat disayangkan kemasan berita yang sebelumnya beredar," tegasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD Sumut, Dhody Tahir, ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimum Polda Sumut dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen.

Status tersangka tersebut tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/SP2HP/1969/VIII/Res.1.9/2026/Ditreskrimum, tertanggal 18 Agustus 2026.

Dalam rangkaian pemeriksaan perkara tersebut, Erni hadir untuk memberikan keterangan kepada penyidik mengenai surat perintah tugas yang menjadi alasan ketidakhadiran Dhody Tahir dalam pemanggilan pemeriksaan.

Erni kembali menegaskan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang ditangani penyidik.

Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan terhadap Erni Ariyanti Sitorus masih berfokus pada permintaan keterangan mengenai surat perintah tugas yang menjadi alasan Dhody Tahir tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.* (mi/ad)

JAKARTA — Rien Wartia Trigina alias Erin Wartia, mantan istri artis Andre Taulany, mengadukan anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Laporan tersebut telah disampaikan sejak 27 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Dr Taqwaddin: Putusan Bebas Tak Bisa Lagi Dibanding dan Dikasasi

Rieke sebelumnya menyatakan komitmennya mengawal perkara tersebut dan hadir saat pemeriksaan awal Herawati sebagai pelapor.

Kuasa hukum Erin, Misyal B. Achmad, mengatakan pihaknya menilai keterlibatan Rieke telah melampaui batas kewenangannya sebagai anggota legislatif.

Pernyataan itu disampaikan Misyal saat ditemui awak media di kawasan Antasari, Jakarta Selatan, Senin, 21 September 2026.

"Kami juga telah membuat laporan ke MKD terkait Saudari Rieke Diah Pitaloka yang menurut kami telah melakukan langkah-langkah yang tidak pada tempatnya, mungkin ya overlap," ujar Misyal B. Achmad saat ditemui awak media di kawasan Antasari, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).

Menurut Misyal, pihaknya menghormati posisi Rieke sebagai wakil rakyat.

Namun, ia menilai anggota legislatif tetap perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah dan kesetaraan di hadapan hukum.

Misyal menyoroti kehadiran Rieke ketika mendampingi Herawati menemui penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan.

"Bahwa beliau adalah selaku wakil rakyat, tapi kami melihat beliau di situ justru menempatkan dirinya sebagai pendamping pelapor. Tapi pada kenyataannya kami punya bukti beliau datang dengan pelapor menemui penyidik. Nah, ini sangat mengganggu proses penyidikan," tegasnya.

Pihak Erin berharap MKD DPR RI dapat memproses pengaduan tersebut.

Mereka meminta proses hukum terkait perkara dugaan penganiayaan terhadap Herawati tetap berjalan secara objektif.

Di sisi lain, Rieke memang diketahui mendampingi Herawati dalam proses hukum perkara tersebut.

Pada Juli 2026, Rieke mengatakan dirinya mengawal kasus dugaan penganiayaan terhadap mantan ART Erin tersebut dan hadir di Polres Metro Jakarta Selatan saat pemeriksaan awal korban.

Kasus tersebut sebelumnya bermula dari laporan Herawati terhadap Erin terkait dugaan penganiayaan.

Perkara itu kemudian masuk ke tahap penyidikan di Polres Metro Jakarta Selatan.

Dengan adanya pengaduan ke MKD, persoalan tersebut kini tidak hanya bergulir dalam proses hukum di kepolisian, tetapi juga menjadi laporan yang berkaitan dengan etik anggota DPR RI.* (sp/ad)

MEDAN — Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan jaringan internet di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebing Tinggi kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin, 21 September 2026.

Dalam persidangan di ruang Cakra 8 PN Medan, terdakwa Heny Afrianti mengungkap adanya pemberian uang sebesar Rp175 juta kepada terdakwa Nur Erdian yang merupakan keponakan Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih.

Baca Juga:

• Danau Toba Hadapi Ancaman Musim Kering, BMKG dan PJT I Gelar Modifikasi Cuaca

Ia mengatakan uang itu semula disebut sebagai maintenance cost atau biaya pemeliharaan proyek, tetapi kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk membayar biaya kuliah jenjang S3.

Heny yang merupakan Account Manager/Sales pada PT WHIZ Digital Berjaya mengatakan dirinya mengenal Nur melalui seseorang bernama Rizal.

Keduanya kemudian berkomunikasi terkait proyek pengadaan jaringan internet dengan kapasitas 800 Mbps dan pagu anggaran Rp840 juta.

"Saya mengenal Nur Erdian dari Rizal, lalu diberitahu yang mengurus pengadaan ialah Nur. Pengadaan pada Desember tahun 2025 tidak berselang lama kami ketemu lagi," ungkap Heny.

Menurut Heny, terdapat arahan dari Kepala Dinas dan Kepala Bidang Kominfo Tebing Tinggi agar dirinya berhubungan dengan Nur Erdian terkait proyek tersebut.

Nur saat itu menjabat sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi.

Heny mengatakan sebelum proyek berjalan, dirinya melakukan presentasi di kantor, kemudian survei lapangan.

Setelah itu, ia mengaku diminta memberikan sejumlah uang kepada Nur.

"Adanya permintaan dari saudara Nur Erdian setelah pengklikan. Sejumlah uang diberikan secara berangsur, pertama Rp150 juta dan kedua Rp 25 juta," ungkapnya.

Heny mengatakan uang tersebut berasal dari PT WHIZ Digital Berjaya. Menurut dia, pemberian uang itu disebut sebagai biaya pemeliharaan proyek.

Pemberian uang dilakukan dalam dua tahap. Keduanya bertemu di Jalan Setia Budi dan Jalan Gatot Subroto, Kota Medan.

Keterangan Heny membuat hakim Nazir mempertanyakan alasan dirinya memberikan uang kepada Nur Erdian.

Hakim kemudian menanyakan apakah ada pihak yang memerintahkan atau mengarahkan Heny untuk menyerahkan uang tersebut.

"Ada yang menyuruh atau mengarahkan saudara untuk menyerahkan uang ke Nur Erdian?," tanya hakim kepada Heny.

Heny tidak menjawab secara langsung pertanyaan tersebut. Ia hanya mengatakan pemberian uang itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab.

"Itu hanya tanggung jawab saya Pak," imbuh Heny.

Dalam persidangan yang sama, Nur Erdian mengakui menerima uang Rp150 juta dari pihak penyedia jasa.

"Uang tersebut saya pegang sebesar Rp 150 juta yang awalnya diperuntukkan maintenance cost yang berasal dari penyedia," ungkap Nur di ruang Cakra 8 PN Medan.

Nur mengatakan pemberian uang tersebut diketahui pihak Dinas Kominfo Tebing Tinggi.

Namun, uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan proyek tersebut justru dipakai untuk kepentingan pribadi.

Hakim Nazir kemudian mempertanyakan siapa yang memiliki inisiatif meminta uang tersebut dan apakah uang itu digunakan sesuai peruntukannya.

"Inisiatif siapa ini?. Uang itu diperuntukkan untuk tujuan awal kah," tanya hakim ke Nur.

Nur mengakui uang tersebut tidak diserahkan kepada Dinas Kominfo. Ia mengatakan uang itu digunakan untuk membayar biaya kuliah S3.

"Kadis sudah mengetahui uang saya terima, memang tidak digunakan sebagaimana mestinya Pak. Uang itu digunakan untuk biaya kuliah tapi nantinya mau dibayar," ungkap Nur Erdian.

Nur juga mengatakan uang tersebut masih berada padanya karena belum ada petunjuk mengenai penggunaannya.

Ia menyebut pemberian uang dari Heny belum pernah diserahkan kepada pihak lain.

"Uang tersebut belum pernah sama sekali diserahkan, hanya dipergunakan untuk kepentingan saya sendiri untuk biaya kuliah S3 dan biaya maintenance belum ada," ujar Nur Erdian.

Nur kemudian mengaku telah mengembalikan Rp150 juta kepada penyidik.

Sementara Rp25 juta lainnya merupakan uang yang diberikan Heny saat keduanya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Polda Sumatera Utara.

"Sudah saya kembalikan Rp150 juta, lantaran karena ada masalah hukum," ungkapnya.

Nur juga mengaku hanya menggunakan sekitar Rp30 juta untuk kebutuhan kuliah. Sementara sisanya masih berada padanya.

Hakim Nazir kemudian meminta Nur Erdian menjelaskan secara terbuka mengenai penggunaan uang tersebut.

Hakim menilai sistem pemberian uang dalam proyek tersebut sudah terbentuk sehingga perlu dijelaskan ke mana saja uang mengalir.

"Sistem sudah terbangun, kamu nggak mau mengakui kemana saja uang itu mengalir. Nggak mungkin anda menikmatinya sendirian dan kamu harus siap dengan konsekusinya," tanya hakim.

Dalam perkara ini, Nur Erdian dan Heny Afrianti didakwa terkait proyek pengadaan jaringan internet di Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi.

Setelah mendengarkan keterangan kedua terdakwa, Ketua Majelis Hakim Nazir menutup persidangan.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.

Kasus tersebut sebelumnya terungkap setelah Polda Sumatera Utara melakukan operasi tangkap tangan terkait proyek jaringan internet di Dinas Kominfo Tebing Tinggi.

Proyek tersebut memiliki pagu anggaran Rp840 juta untuk belanja kawat, faksimile, internet, dan televisi berlangganan, khususnya bandwidth domestik 800 Mbps.

Penyedia jasa diduga diarahkan memberikan success fee sebesar 20 persen dari nilai proyek. Total uang yang diminta disebut mencapai Rp175 juta.

PT WHIZ Digital Berjaya diduga telah memberikan uang success fee sebesar Rp150 juta kepada Nur Erdian pada Desember 2025.

Uang tersebut diduga digunakan untuk operasional dan kepentingan pribadi.

Sisa uang sebesar Rp25 juta kemudian diberikan Heny kepada Nur Erdian.

Namun, pemberian tersebut berlangsung ketika OTT dilakukan sehingga keduanya ditangkap Ditreskrimsus Polda Sumut bersama sejumlah barang bukti.

Nama Nur Erdian juga menjadi perhatian karena memiliki hubungan keluarga dengan Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih.

Iman sebelumnya hadir sebagai saksi JPU Kejari Tebing Tinggi dalam persidangan di PN Medan pada Senin, 3 Agustus 2026.

Dalam persidangan tersebut, Iman mengakui Nur Erdian merupakan keponakan kandungnya.

"Benar (Nur Erdian) keponakan kandung saya," ucap Iman di persidangan.

Iman mengatakan dirinya mengetahui penangkapan Nur Erdian dalam OTT Polda Sumut melalui pemberitaan.

"Saya tau tentang kejadian penangkapan setelah dua tiga hari, informasinya diketahui dari berita," ucapnya.* (d/ad)

MEDAN — Danau Toba, Sumatera Utara, menghadapi ancaman musim kering yang dapat memengaruhi ketersediaan air dan elevasi danau.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Perum Jasa Tirta (PJT) I melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Baca Juga:

• Kabar Terbaru Febiona Purba, Korban Keracunan MBG di Karo: Kini Kembali Bersekolah, Kondisinya Disebut Membaik

Pelaksanaan OMC dilakukan melalui Bandara Silangit dengan sasaran Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba serta wilayah perairannya.

Direktur Operasional PJT I Milfan Rantawi mengatakan operasi tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi hujan sekaligus menjaga ketersediaan air di Danau Toba.

"Operasi ini ditujukan untuk mengoptimalkan potensi hujan sekaligus menjaga ketersediaan air dan elevasi Danau Toba pada kisaran 902,04 meter," ungkap Direktur Operasional PJT I Milfan Rantawi, Senin (21/9/2026).

Milfan mengatakan pelaksanaan modifikasi cuaca mempertimbangkan kondisi iklim yang berkembang.

Salah satunya adalah fenomena El Nino yang berpeluang mencapai intensitas moderat hingga kuat.

Selain itu, terdapat fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga Desember 2026.

"Wilayah DTA Danau Toba memasuki musim kemarau sejak pertengahan Mei dengan curah hujan pada Juli-Agustus diprediksi hanya 50-200 mm per bulan. Sifat hujan pada Agustus-Oktober juga diprediksi di bawah normal," ujarnya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pelaksanaan OMC untuk membantu menambah pasokan air di kawasan Danau Toba.

Direktur Operasi Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo mengatakan pelaksanaan OMC pada September-Oktober telah mempertimbangkan kondisi atmosfer dan perkembangan musim hujan.

Operasi kali ini merupakan tahap kedua.

Pada tahap pertama, operasi modifikasi cuaca dinilai berhasil dengan tambahan air yang diperkirakan mencapai sekitar 48 juta meter kubik.

Namun, penyemaian awan tidak dapat dilakukan setiap saat.

Menurut Budi, operasi hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat awan yang memenuhi syarat dan memiliki potensi menghasilkan hujan.

"Perencanaannya sudah sangat baik. Kenapa dilakukan September-Oktober, nantinya pada November yang biasanya hujan, debit air akan berkelanjutan," jelas Budi.

Dalam pelaksanaan OMC, bahan semai yang digunakan berupa garam atau natrium klorida (NaCl).

Bahan tersebut berfungsi sebagai inti kondensasi yang membantu proses pembentukan dan penggabungan butiran air di dalam awan.

Dengan proses tersebut, peluang terbentuknya hujan di wilayah sasaran dapat meningkat.

OMC di kawasan Danau Toba diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air selama periode musim kering sekaligus mempertahankan elevasi danau sebelum memasuki periode hujan yang diperkirakan lebih banyak pada November.* (d/ad)

MEDAN — Febiona Purba (16), siswi yang sebelumnya dirujuk ke Jakarta setelah mengalami keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG), kembali bersekolah pada Senin, 21 September 2026.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara Wilayah IV Zulkarnain Barus mengatakan kondisi Febiona berdasarkan laporan pihak sekolah sudah membaik.

Baca Juga:

• PLN Padamkan Listrik hingga 5 Jam di 18 Lokasi Medan Hari Ini, Cek Daftar dan Jadwalnya

"Dari laporan Kepala Sekolah SMK Swasta Bersama, Feby sudah datang ke sekolah hari ini," ujar Zulkarnain, Senin (21/9/2026).

Zulkarnain mengatakan Senin merupakan hari pertama Febiona kembali ke sekolah setelah menjalani perawatan akibat sakit.

Berdasarkan laporan dari pihak sekolah, Febiona sudah dapat merespons ketika diajak berkomunikasi.

"Sudah diajak komunikasi juga dan responnya juga sudah bagus. Ya (hari ini pertama masuk sekolah setelah sakit)," imbuhnya.

Meski sudah kembali bersekolah, Febiona belum mengikuti kegiatan belajar hingga sore.

Menurut Zulkarnain, pihak keluarga meminta agar Febiona berada di sekolah hanya sampai pukul 12.00 WIB.

"Feby di sekolah sampai jam 12 siang saja, karena pihak keluarga belum yakin (bisa ikut belajar) sampai jam 4 sore," jelasnya.

Febiona sebelumnya dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, bersama korban keracunan MBG lainnya, Agnesia Paruliana Silitonga.

Keduanya dirujuk pada Sabtu, 12 September 2026, untuk mendapatkan penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelumnya, kondisi Febiona sempat disebut mengalami gangguan ingatan setelah kejadian keracunan MBG.

Namun, dokter RSCM yang menangani Febiona, dr Setyo Handryastuti, mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi ingatannya baik.

"Ya, saya akan menjawab mengenai tadi ya, hilang ingatan. Yang jelas pada saat saya periksa saat ini, ananda ingatannya sangat baik, ya. Memori jangka pendek maupun jangka panjangnya. Dan juga pemeriksaan elektroensefalografi juga tidak menunjukkan gangguan apapun. Itu yang bisa saya katakan," ungkap dr Setyo Handryastuti dalam jumpa pers di RSCM, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).

Dokter lain yang menangani Febiona, dr Tjhin Wiguna, juga mengatakan Febiona masih mampu mengingat kejadian sebelumnya dengan baik.

Menurut dia, Febiona dapat menggambarkan kejadian yang dialaminya.

"Dalam penelusuran klinis ananda yang pertama ini bisa menceritakan kejadian-kejadiannya dengan baik sih ya. Walaupun ada kejadian yang dia lupa, tetapi secara keseluruhan pastinya bisa menggambarkan apa yang dia rasakan," kata Tjhin.

Tjhin juga menyebut fungsi kognitif Febiona dalam kondisi baik. Dia mengatakan tidak menemukan masalah pada memori Febiona saat pemeriksaan.

"Jadi saya bisa menyimpulkan saat ini ya tentunya, bahwa dia cukup sih memiliki fungsi kognitif atau tentunya memiliki orientasi. Dia tahu dia di mana, dia tanggal berapa, hari apa, siapa, dia semuanya tahu. Jadi saya tidak melihat adanya disorientasi atau ada masalah pada memori kerjanya. Jadi secara keseluruhan tampaknya saat ini masih cukup baik sih dapat dikatakan seperti itu," imbuhnya.

Febiona dan Agnesia telah kembali ke Kabupaten Karo pada Jumat, 18 September 2026, setelah menjalani perawatan di RSCM.

Meski sudah kembali ke Sumatera Utara, tim dokter RSCM tetap memantau perkembangan kondisi keduanya.

Pemantauan dilakukan melalui komunikasi dengan rekan sejawat atau tenaga medis di Sumatera Utara.

Kembalinya Febiona ke sekolah menjadi perkembangan terbaru setelah sebelumnya ia menjalani pemeriksaan dan perawatan di RSCM akibat kasus keracunan MBG.* (d/ad)

MEDAN — Sejumlah wilayah di Kota Medan, Sumatera Utara, akan mengalami pemadaman listrik sementara pada Selasa, 22 September 2026.

Pemadaman dilakukan sebagai bagian dari pemeliharaan jaringan listrik oleh PLN.

Baca Juga:

• Banjir Terjang Berngam Binjai Saat Warga Terlelap, Ketinggian Air Capai 50 Cm

Wilayah yang terdampak pemeliharaan berada di bawah layanan ULP Medan Selatan.

Pemeliharaan jaringan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 15.00 WIB.

Dengan demikian, sejumlah pelanggan di Medan Selatan dan sekitarnya berpotensi mengalami pemadaman listrik selama kurang lebih lima jam.

Pemeliharaan dilakukan untuk meningkatkan keandalan jaringan listrik.

Sejumlah pekerjaan yang dilakukan meliputi kabelisasi Jaringan Tegangan Menengah (JTM), HAR komponen JTM, serta perampalan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik.

PLN juga mengingatkan pelanggan yang menggunakan genset selama pemadaman agar memastikan sumber listrik tersebut dipisahkan dari instalasi listrik PLN.

Langkah ini diperlukan untuk menjaga keselamatan dan mencegah gangguan pada jaringan.

18 Lokasi Terdampak Pemadaman

Berikut 18 lokasi di Medan yang terdampak pemeliharaan jaringan listrik PLN pada Selasa, 22 September 2026:

Jalan Balai Desa Pasar XII
Jalan Pelita
Jalan Pendidikan
PT IKN
Jalan Perhubungan
Jalan Kampus UPMI
Jalan Bunga Tanjung
Perumahan Pondok Nusantara
Jalan Nauli
Jalan Forkrat Raya
Perumahan Multi Cipta Permai
Kolam Renang Pondok Cabe
Jalan Nusa Indah
Perumahan Mawar Tropical
Jalan Mahoni
Komplek Oma Deli
Mapoldasu
Jalan Wakaf

Pemadaman tersebut bersifat sementara dan berkaitan dengan pekerjaan pemeliharaan jaringan.

Pelanggan di wilayah terdampak disarankan mempersiapkan kebutuhan sebelum jadwal pemadaman berlangsung.

Setelah pekerjaan selesai, pasokan listrik diharapkan kembali normal secara bertahap sesuai kondisi jaringan di masing-masing lokasi.* (d/ad)

BINJAI — Banjir merendam permukiman warga di Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara, pada Selasa, 22 September 2026, dini hari.

Banjir mulai masuk ke permukiman sekitar pukul 01.00 WIB ketika sebagian besar warga sedang terlelap.

Baca Juga:

• Banjir Bandang Solok Terjang Kantor Pemerintahan hingga RSUD, Akses Padang-Jambi Ditutup

Sejumlah rumah warga terendam banjir.

Kondisi tersebut mengganggu aktivitas masyarakat dan membuat sebagian warga terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri serta memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi.

Salah seorang warga Berngam mengatakan air masuk ke rumah secara tiba-tiba dan dengan cepat mencapai bagian dalam rumah.

"Jam satu malam air tiba-tiba masuk ke dalam rumah, sedengkul. Kami kaget karena cepat sekali naiknya. Kasur, perabotan banyak yang terendam," ujar salah satu warga Berngam.

Menurut keterangan warga, banjir diduga dipicu curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Binjai dan sekitarnya sejak sore hingga malam hari.

Debit air yang meningkat membuat drainase di kawasan tersebut diduga tidak mampu menampung aliran air.

Kondisi itu kemudian menyebabkan air meluap dan masuk ke permukiman warga.

Hingga Selasa pagi, genangan masih terlihat di sejumlah titik di Kelurahan Berngam.

Warga berharap Pemerintah Kota Binjai bersama BPBD dan dinas terkait segera melakukan penanganan.

Normalisasi drainase juga diharapkan dilakukan untuk mengurangi risiko banjir kembali terjadi, terutama ketika hujan deras mengguyur wilayah Binjai.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Binjai, Rudi Baros, mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir dan kondisi cuaca.

Imbauan tersebut disampaikan karena intensitas hujan masih tinggi dalam beberapa hari terakhir.

Warga diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama yang tinggal di wilayah rawan genangan dan berada di sekitar saluran drainase.

Banjir di Kelurahan Berngam menjadi perhatian warga karena genangan terjadi pada dini hari ketika sebagian masyarakat sedang beristirahat.

Kondisi tersebut membuat warga harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan barang-barang dari dalam rumah.* (ad)