SURABAYA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah akan menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan kebijakan biodiesel B50 berbasis minyak kelapa sawit (CPO).

Kebijakan ini diklaim menjadi langkah strategis menuju kemandirian energi nasional.

Baca Juga:

• Inflasi Pengamat Ada Benarnya

Menurut Amran, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi dengan memanfaatkan komoditas dalam negeri, terutama sawit, sebagai bahan bakar alternatif pengganti energi fosil.

Ia menyebut sawit tidak hanya dapat diolah menjadi biodiesel, tetapi juga berpotensi dikembangkan menjadi bensin hingga etanol melalui percepatan riset dan hilirisasi industri energi berbasis pertanian.

"Ini energi masa depan Indonesia karena sumbernya dari sawit. Sawit jadi solar, sawit juga jadi bensin," ujarnya.

Pemerintah, kata Amran, juga tengah menyiapkan kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV untuk pengembangan bahan bakar berbasis sawit dalam skala terbatas sebelum diperluas ke industri nasional.

Ia bahkan menilai potensi hilirisasi komoditas sawit dan kelapa dapat memberikan nilai ekonomi sangat besar jika dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Kita punya air kelapa, minyak kelapa murni, hingga susu kelapa yang saat ini tinggi permintaan untuk ekspor," kata dia.

Dalam kunjungan tersebut, Amran juga meninjau inovasi alat dan mesin pertanian (alsintan) karya sivitas akademika ITS, termasuk traktor listrik dan alat panjat kelapa.

Kementerian Pertanian menyatakan telah memesan masing-masing 10 unit untuk uji coba lapangan.

"Traktor ini harganya separuh dari biasanya, lebih efisien, dan tidak memakai solar karena berbasis listrik. Ini sangat hemat," ujarnya.*

(bi/ad)

JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali menjadi salah satu sumber pembiayaan yang banyak dilirik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2026.

Salah satu yang paling banyak dicari adalah simulasi angsuran pinjaman besar, termasuk plafon hingga Rp350 juta.

Baca Juga:

• Kemnaker Dorong Disabilitas Jadi Wirausaha, Bukan Sekadar Pencari Kerja

Skema ini dinilai memberi ruang bagi UMKM untuk memperluas usaha dengan beban cicilan yang terukur.

Berdasarkan simulasi, angsuran KUR BNI 2026 untuk pinjaman Rp350 juta adalah sebagai berikut:

Tenor 12 bulan: Rp25.819.929 per bulan
Tenor 24 bulan: Rp12.296.183 per bulan
Tenor 36 bulan: Rp9.126.581 per bulan
Tenor 48 bulan: Rp7.045.509 per bulan
Tenor 60 bulan: Rp5.799.840 per bulan

Semakin panjang tenor yang dipilih, cicilan bulanan menjadi lebih ringan, meski total pembayaran bunga akan lebih besar dalam jangka panjang.

Program KUR BNI sendiri menyediakan plafon pinjaman mulai dari Rp10 juta hingga Rp500 juta.

Skema ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha memperkuat modal kerja maupun ekspansi bisnis.

Syarat pengajuan

Untuk mengakses KUR BNI, calon debitur wajib berstatus WNI minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah, memiliki usaha aktif minimal enam bulan, serta melengkapi dokumen seperti e-KTP, KK, dan surat izin usaha.

Untuk pinjaman di atas Rp100 juta, diperlukan agunan tambahan, sementara NPWP wajib untuk pengajuan di atas Rp50 juta.

Debitur juga tidak sedang menerima kredit produktif lain dari program pemerintah, meski masih dimungkinkan jika memiliki KPR atau KKB dengan catatan lancar.

Cara pengajuan

Pengajuan KUR BNI dapat dilakukan secara langsung di kantor cabang atau secara daring melalui eform resmi BNI.

Prosesnya mencakup pengisian data, verifikasi, survei usaha, hingga persetujuan yang biasanya memakan waktu 3–7 hari kerja.*

(di/ad)

Oleh:Habiburokhman

PERNYATAAN Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya bahwa ada fenomena inflasi pengamat ada benarnya.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Ajak KAKAMMI Jadi Pelopor Pencegahan Narkoba di Kalangan Muda

Namun demikian tidak semua kritik bagus, ada juga kritik yang tidak membangun dan bahkan merusak alias toxic.

Ada pengamat yang mengklaim sebagai pengkritik, tetapi yang disampaikan lebih merupakan propaganda hitam, kebohongan dan kebencian.

Bisa saja motif mereka hanyalah merebut kekuasaan baik dengan jalur konstitusional maupun dengan jalur inkonstitusional.

Kita tidak boleh menggeneralisir bahwa semua kritikan itu tidak bagus, sebaliknya kita juga tidak boleh menggenaralisir bahwa semua kritikan itu bagus.

Kritikan yang bagus kita tindak lanjuti, sementara kritikan yang tidak bagus kita sikapi dengan edukasi kepada rakyat agar jangan sampai justru menjadi racun bagi demokrasi.

Kritik yang berisi ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo oleh Saiful Mujani dan beberapa tokoh lain juga perlu kita kritisi.

Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elit politik kaya raya yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu.

Apakah kritik Saiful Mujani murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan.

Kalau toh Saiful Mujani bernafsu untuk merebut kekuasaan, itu merupakan hak beliau.

Namun terlalu besar ongkos politik yang harus dibayar oleh rakyat jika ada pihak yang menginginkan perebutan kekuasaan secara inkonstitusional.

Presiden Prabowo punya waktu setidaknya 5 tahun untuk memenuhi janji-janji politiknya, rakyat bisa melakukan evaluasi pada Pemilu 2029 mendatang.

Jika kinerja Pak Prabowo tidak memuaskan rakyat bisa hentikan mandat, namun jika dianggap memuaskan rakyat bisa lanjutkan memberi mandat untuk 5 tahun berikutnya.

Yang jelas Presiden Prabowo berkomitmen menjaga demokrasi.

Itulah sebabnya, hingga saat ini setelah hampir 1,5 tahun Presiden Prabowo berkuasa, tidak ada seorangpun warga negara Indonesia dijatuhi hukuman karena mengkritik atau bahkan menghina Presiden Prabowo.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Ketua Komisi III DPR RI

MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengajak Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAKAMMI) mengambil peran strategis sebagai pelopor pencegahan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda.

Ajakan itu disampaikan saat pelantikan Pengurus KAKAMMI Sumut periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan kegiatan Halalbihalal di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Minggu, 19 April 2026.

Baca Juga:

• Kemnaker Dorong Disabilitas Jadi Wirausaha, Bukan Sekadar Pencari Kerja

Karena itu, ia menilai dibutuhkan pendekatan komprehensif melalui edukasi, pembinaan, dan gerakan sosial yang berkelanjutan.

"KAKAMMI harus menjadi kekuatan pelopor dalam memperkuat generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Melalui edukasi, pembinaan, dan gerakan sosial, kita harus bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat, kuat, dan bebas dari narkoba," ujar Surya.

Ia juga menyoroti tantangan era digital yang kian kompleks, mulai dari derasnya arus informasi hingga krisis identitas yang berpotensi memengaruhi generasi muda.

Dalam situasi tersebut, organisasi kemasyarakatan seperti KAKAMMI diharapkan mampu berperan dalam pembentukan karakter yang berintegritas.

"Kami berharap organisasi ini dapat menjadi wadah untuk melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki ketahanan moral dan spiritual," katanya.

Surya meminta pengurus yang baru dilantik agar menjalankan amanah secara bertanggung jawab serta menjadikannya ruang untuk berkolaborasi dan memberi solusi atas persoalan masyarakat.

"Kami mengajak KAKAMMI untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun Sumatera Utara yang lebih maju, unggul, dan berdaya saing, sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pimpinan Nasional KAKAMMI, Deni Priyanto, menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjawab tantangan bangsa.

Ia menyebut kemajuan Indonesia hanya dapat dicapai melalui sinergi berbagai elemen.

Ia menegaskan pentingnya kebersamaan dan mengesampingkan ego individu.

"Ukhuwah dan kebersamaan adalah harga mati. Tidak ada organisasi besar yang lahir dari ego individu," ujarnya.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Senin 20 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

KAKAMMI Sumut juga menyatakan komitmen untuk mendukung program pemerintah daerah, termasuk dalam pemberantasan narkoba, penanganan bencana, dan pembangunan berkelanjutan.

Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Sumut serta pengurus KAKAMMI dari berbagai kabupaten/kota.*

(ad)

BANDA ACEH — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya penguatan fiskal daerah dan kolaborasi antarkota dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan yang kian kompleks.

Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Apeksi Tahun 2026 di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Minggu, 19 April 2026.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Senin 20 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

"Kita harus menetapkan diri menjadi kota-kota yang tangguh untuk mendukung Indonesia yang kuat. Strategi fiskal yang tepat sangat krusial, karena dampaknya baru terasa dua hingga tiga tahun ke depan," kata Rico.

Ia menyoroti pentingnya membangun "kota tangguh", terutama setelah sejumlah wilayah di Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dilanda bencana alam.

Menurutnya, kesiapan fiskal dan tata kelola yang adaptif menjadi kunci agar pemerintah kota tidak gagap dalam menghadapi krisis.

Dalam forum yang dihadiri 24 pemerintah kota tersebut, Rico juga menekankan perlunya pengelolaan fiskal yang kreatif dan berkelanjutan agar mampu menopang pembangunan jangka panjang sekaligus respons cepat terhadap kondisi darurat.

Rico turut mengajak para kepala daerah untuk lebih terbuka terhadap praktik baik dari daerah lain.

Ia mencontohkan penerapan penataan trotoar dan ruang publik di Medan yang diadaptasi dari kota lain.

"Kita tidak perlu malu bertanya. Justru dari situ kita bisa menemukan solusi yang mungkin belum ada di kota kita sendiri," ujarnya.

Selain isu fiskal, ia menyinggung pentingnya pemerataan layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Ia menyebut pengembangan pendidikan berbasis teknologi melalui smart class serta keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan, di mana warga dapat mengakses layanan kesehatan hanya dengan KTP.

"Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama. Kita tidak ingin ada ketimpangan layanan antar kota," kata Rico.

Rakerwil Komwil I Apeksi 2026 mengusung tema "Kota Tangguh, Fiskal Kuat, Kolaborasi Erat" dan menjadi bagian dari rangkaian menuju Rapat Kerja Nasional Apeksi yang rencananya digelar di Medan dengan tema besar "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat".

Kegiatan ini juga dirangkai dengan aksi sosial seperti penanaman pohon, bantuan korban banjir, serta pameran produk ekspor daerah.

Rakerwil berlangsung pada 19–22 April 2026 dan bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-821 Kota Banda Aceh.*

(ad)

BANTUL — Kementerian Ketenagakerjaan memperluas program pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat penciptaan lapangan kerja berbasis usaha mandiri.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Sukro Muhab, mengatakan peluang kerja tidak semata terbatas pada sektor formal.

Baca Juga:

• Kemnaker Genjot Pelatihan Vokasi 2026, Targetkan 70 Ribu Peserta Siap Kerja

"Lowongan kerja itu ada di mana-mana. Tidak hanya di perusahaan, tetapi juga bisa diciptakan sendiri. Yang perlu kita dorong adalah bagaimana masyarakat beralih dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja," kata Sukro saat membuka Kegiatan Layanan Kewirausahaan 2026 bertema usaha/" target="_blank">Wirausaha Inklusif, Tumbuh Bersama, Jumat, 17 April 2026.

Program tersebut menitikberatkan pada dua aspek utama: pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas serta penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) rintisan.

Kemnaker menegaskan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk mengembangkan usaha.

"Keterbatasan fisik bukan penghalang. Yang terpenting adalah kreativitas dan kemampuan berpikir. Kami ingin memastikan teman-teman disabilitas memiliki akses yang sama untuk berkembang dan mandiri secara ekonomi," ujarnya.

Selain pelatihan, Kemnaker juga memperkuat program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang ditujukan bagi peserta yang telah memiliki usaha rintisan.

Program ini diarahkan agar pelaku usaha dapat naik kelas dan memperluas skala bisnisnya.

Sukro menambahkan, pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga pendampingan serta akses pembiayaan.

Tujuannya agar usaha yang dirintis peserta dapat berkembang dan berpotensi menyerap tenaga kerja baru.

"Kami tidak hanya melatih, tetapi juga mendampingi dan membuka akses pembiayaan. Harapannya, usaha yang dirintis dapat berkembang dan bahkan menyerap tenaga kerja baru," katanya.*

(ad)

BANDUNG — Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan arah baru program pelatihan vokasi nasional pada 2026 yang difokuskan pada penyelarasan keterampilan dengan kebutuhan industri.

Program ini diklaim dirancang dengan skema link and match agar lulusan lebih siap terserap di dunia kerja.

Baca Juga:

• KPK Ingatkan Bahaya Kejahatan Korporasi, Pasar Modal Dinilai Kian Rentan Disalahgunakan

"Program ini dirancang link and match dengan kebutuhan industri. Fokus kami adalah meningkatkan keterampilan agar lulusan dapat terserap di dunia kerja," ujar Yassierli saat meninjau PVN Batch I 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Jumat, 19 April 2026.

Secara nasional, PVN Batch I 2026 diikuti 10.405 peserta yang tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD.

Di BBPVP Bandung, sebanyak 512 peserta mengikuti pelatihan dengan berbagai bidang keterampilan, mulai dari pengoperasian forklift, barista, pembuatan roti dan pastry, hingga desain tiga dimensi berbasis computer-aided design (CAD).

Program juga mencakup pelatihan berbasis proyek (project-based learning) pada sistem instalasi smart building.

Kemnaker menyebut fasilitas pelatihan turut disiapkan secara lengkap, termasuk instruktur, sarana-prasarana, hingga skema perlindungan peserta.

Peserta memperoleh pelatihan gratis, makan siang, bantuan transportasi, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, sertifikat pelatihan, serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Untuk program tertentu, peserta juga disediakan asrama.

Pada tahun anggaran 2026, Kemnaker menargetkan 70.000 peserta pelatihan vokasi yang dibiayai APBN.

Program ini diprioritaskan bagi lulusan SMA/SMK sederajat tanpa pungutan biaya.

"Harapannya, peserta tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga siap berkontribusi di dunia industri," kata Yassierli.*

(ad)

TANJAB TIMUR — Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur menggelar apel malam siaga pada Minggu, 19 April 2026, sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan personel dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Apel dipimpin Perwira Pengawas AKP Edi Tasrif, didampingi PAMAPTA II IPDA Nopri Abdullah.

Baca Juga:

• OJK: Kerugian Scam di Indonesia Tembus Rp 9,1 Triliun, Laporan Capai 1.000 per Hari

Dalam arahannya, Edi menekankan pentingnya disiplin, kewaspadaan, serta kesiapan anggota dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan, terutama pada malam hari.

Seusai apel, kegiatan dilanjutkan dengan patroli Blue Light yang menyasar sejumlah titik strategis.

Rute patroli meliputi Markas Komando (Mako) Polres, Gapura Hijau, Simpang Taman Lalu Lintas, hingga kawasan Taman PKK yang dikenal sebagai pusat aktivitas masyarakat pada malam hari.

Patroli dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan potensi kejahatan konvensional, seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Selain itu, kehadiran polisi di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat yang masih beraktivitas.

Kepolisian menyatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

Dengan intensifikasi patroli dan kesiapsiagaan personel, aparat berharap situasi tetap kondusif sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.*

(ad)

BULELENG - Pelaksanaan upacara Betara Turun Kabeh yang bertepatan dengan Purnama Kedasa dimaknai sebagai momentum kebersamaan oleh krama Pesemetonan Arya Kepakisan Dauh Baleagung (AKDBA) Kabupaten Buleleng.

Kegiatan penganyar dilaksanakan di Pura Besakih sebanyak dua kali. Penganyar pertama berlangsung pada Selasa, 14 April 2026, yang diwakili krama Buleleng Barat.

Baca Juga:

• Gubernur Koster Tepati Janji, Serahkan Bantuan Rp 129 Juta untuk SDN 5 Banjar Terdampak Banjir

Ketua Pesemetonan AKDBA Buleleng, Lanang Aryawan, mengatakan rangkaian penganyar tersebut menjadi penutup partisipasi pesemetonan dalam upacara tahun ini.

"Kegiatan penganyar kedua ini menjadi penutup dari seluruh rangkaian penganyar AKDBA Buleleng dalam upacara Betara Turun Kabeh," ujarnya.

Prosesi penganyar dimulai sekitar pukul 09.00 WITA dan berlangsung khidmat hingga pukul 10.30 WITA.

Setelah itu, krama melaksanakan persembahyangan bersama di kawasan pedarman, dilanjutkan di Penataran Agung.

Suasana kebersamaan terlihat tidak hanya dalam prosesi persembahyangan, tetapi juga saat makan bersama yang menjadi bagian dari tradisi mempererat hubungan antarkeluarga besar pesemetonan.

Lanang berharap kegiatan ini dapat memperkuat solidaritas serta membawa tuntunan dan berkah dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa bagi seluruh anggota.

Ia juga mengapresiasi panitia pelaksana di Pura Besakih yang dinilai telah mempersiapkan rangkaian upacara dengan baik sehingga seluruh prosesi berjalan lancar dan penuh makna.

Ke depan, kegiatan serupa diharapkan terus berlanjut, baik dalam konteks keagamaan maupun sosial, sebagai upaya menjaga kebersamaan dan kontribusi positif bagi masyarakat Bali, khususnya Buleleng.*

(ad)

BALI - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah Bali pada Senin, 20 April 2026, didominasi hujan ringan dan kondisi berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah daerah, antara lain Jembrana, Tabanan, Bangli, dan Buleleng.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Senin 20 April 2026: Sebagian Wilayah Berawan

Sementara itu, kondisi berawan diperkirakan menyelimuti wilayah Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem, serta Kota Denpasar.

Suhu di kawasan ini cenderung lebih hangat, dengan rentang 23 hingga 34 derajat Celsius dan kelembapan antara 67 hingga 97 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat terjadi secara lokal, terutama pada siang hingga sore hari.

Selain itu, warga dan wisatawan di Bali disarankan membawa perlengkapan pelindung seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan.

Kondisi cuaca yang bervariasi ini juga perlu diperhatikan oleh pelaku sektor pariwisata dan transportasi guna mengantisipasi kemungkinan gangguan operasional.*

(ad)

YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin, 20 April 2026, didominasi cuaca cerah dan berawan.

Wilayah Kulon Progo dan Bantul diperkirakan mengalami cuaca cerah sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Senin 20 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Sementara itu, kondisi berawan diprediksi terjadi di Gunungkidul, Sleman, serta Kota Yogyakarta.

Suhu udara di kawasan tersebut relatif seragam, yakni antara 23 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembapan berkisar 54 hingga 93 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama pada masa peralihan musim.

Aktivitas luar ruang tetap dapat dilakukan dengan nyaman, namun warga disarankan menjaga kondisi tubuh mengingat suhu yang cukup hangat pada siang hari.*

(ad)

JAWA BARAT - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jawa Barat akan mengalami hujan ringan pada Senin, 20 April 2026.

Kondisi ini merata di sejumlah kabupaten dan kota dengan suhu udara relatif sejuk hingga hangat.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Senin 20 April 2026: Seluruh Wilayah Hujan Ringan

Suhu udara di kawasan ini berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan tinggi mencapai 64 hingga 99 persen.

Kondisi serupa juga terjadi di wilayah utara dan timur Jawa Barat seperti Indramayu, Subang, Karawang, serta Bekasi.

Suhu di wilayah ini cenderung lebih tinggi, berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celsius.

Sementara itu, cuaca cerah diperkirakan terjadi di wilayah Cirebon dan sekitarnya dengan suhu antara 25 hingga 31 derajat Celsius serta kelembapan relatif lebih rendah, yakni 61 hingga 85 persen.

Adapun wilayah pesisir selatan seperti Pangandaran diprakirakan mengalami kondisi berawan dengan suhu berkisar 24 hingga 28 derajat Celsius.

BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat terjadi secara merata, terutama pada siang hingga malam hari.

Warga juga disarankan tetap memperhatikan kondisi kesehatan mengingat tingginya kelembapan udara di sebagian besar wilayah.*

(ad)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan ringan pada Senin, 20 April 2026.

Hujan ringan diprediksi terjadi merata di sejumlah wilayah, mulai dari Kepulauan Seribu hingga wilayah daratan seperti Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta Jakarta Timur.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Senin 20 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Adapun tingkat kelembapan udara cukup tinggi, yakni antara 60 hingga 95 persen.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi sepanjang hari, terutama pada siang hingga malam.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan genangan di sejumlah titik rawan.

Warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan membawa perlengkapan hujan serta mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba.*

(ad)

ACEH - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Aceh akan diguyur hujan ringan pada Senin, 20 April 2026.

Kondisi ini merata di hampir seluruh kabupaten dan kota dengan tingkat kelembapan udara yang tinggi.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Minggu 19 April 2026: Seluruh Wilayah Hujan Ringan

Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celsius, dengan kelembapan mencapai 68 hingga 99 persen.

Wilayah pesisir dan kepulauan seperti Simeulue serta kawasan perkotaan seperti Banda Aceh dan Langsa juga diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu rata-rata 24 hingga 30 derajat Celsius.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di wilayah Nagan Raya dengan suhu berkisar 22 hingga 29 derajat Celsius.

Adapun kondisi berawan diprediksi terjadi di Lhokseumawe dengan suhu udara antara 24 hingga 29 derajat Celsius dan kelembapan mencapai 95 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai genangan air di sejumlah wilayah.

Aktivitas luar ruangan sebaiknya tetap memperhatikan perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.*

(ad)

SUMUT - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian besar wilayah Sumatera Utara akan mengalami hujan ringan pada Senin, 20 April 2026.

Kondisi ini terjadi merata di berbagai kabupaten dan kota dengan tingkat kelembapan udara yang tinggi.

Baca Juga:

• Momentum HDSD 2026, Pemprov Sumut Ajak Hapus Stigma Down Syndrome: Bukan Dikasihani, Tapi Diberi Kesempatan

Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 17 hingga 30 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 70 hingga 99 persen.

Wilayah kepulauan seperti Nias dan sekitarnya juga diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar 23 hingga 30 derajat Celsius.

Kondisi serupa terjadi di kawasan dataran tinggi seperti Karo dan Humbang Hasundutan yang memiliki suhu lebih sejuk.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di wilayah Pakpak Bharat dengan suhu berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celsius.

Adapun kondisi cerah berawan diperkirakan terjadi di beberapa wilayah seperti Batu Bara serta kota Tanjung Balai dan Tebing Tinggi.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat terjadi sepanjang hari, terutama pada siang hingga malam.

Tingginya kelembapan udara juga dapat memengaruhi kenyamanan aktivitas, sehingga warga disarankan menjaga kondisi kesehatan dan mempersiapkan perlengkapan hujan saat beraktivitas di luar ruangan.*

(ad)

Oleh:Ruben Cornelius Siagian

DI republik yang dibangun di atas luka sejarah, kata-kata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa menenangkan, tetapi juga bisa menyalakan bara.

Baca Juga:

• Gubernur DKI Pramono Anung Akui Pernah Nyanyikan Lagu “Erika” Saat Kuliah di ITB, Ini Penjelasannya

Peristiwa ini telah berkembang menjadi ujian moral, yaitu apakah seorang mantan wakil presiden masih berbicara sebagai pemersatu bangsa, atau justru tergelincir menjadi elite yang merasa pengalaman pribadinya cukup untuk menghalalkan simplifikasi atas iman orang lain.

Laporan atas JK memang muncul setelah ceramahnya dipersoalkan, dan JK kemudian menyatakan bahwa ceramah itu bertujuan menjelaskan konflik Ambon dan Poso dalam kerangka perdamaian.

Ia juga menyebut video yang beredar telah dipotong dari ceramah yang lebih panjang. Itu adalah konteks faktual yang penting.

Tetapi konteks tidak otomatis membebaskan seseorang dari tanggung jawab atas pilihan kata, apalagi bila kata-kata itu menyentuh wilayah yang paling sensitif dalam masyarakat majemuk, yaitu keyakinan agama.

Masalah paling besar dalam pernyataan JK bukan terutama pada niatnya, melainkan pada watak berpikir yang tampak di balik pembelaannya.

Ia berkali-kali menumpukan legitimasi pada pengalaman, bahwa ia ada di lokasi konflik, ia mengambil risiko, ia terlibat dalam perdamaian. Semua itu benar dapat memberi bobot moral pada kesaksiannya.

Namun pengalaman, sebesar apa pun, tidak pernah otomatis menjadikan tafsir seseorang kebal kritik. Dalam ruang publik demokratis, jasa masa lalu bukan tameng untuk ucapan yang hari ini terasa problematis.

Justru karena JK pernah berada di jantung penyelesaian konflik, standar kehati-hatian bahasanya semestinya lebih tinggi, bukan lebih longgar.

Tokoh bangsa seharusnya paham bahwa memori konflik komunal bukan barang demonstrasi, melainkan luka kolektif yang harus disentuh dengan presisi, empati, dan disiplin bahasa.

Mengubah kritik atas kalimat menjadi pembelaan atas reputasi adalah kekeliruan mendasar, bahwa yang sedang diuji publik bukan seberapa besar jasa JK dulu, melainkan seberapa bertanggung jawab ia berbicara sekarang.

Dalih bahwa ia "hanya menjelaskan fakta sosiologis" juga tidak cukup menyelamatkan substansi pernyataannya. Konflik Maluku dan Poso memang berdarah dan brutal.

Human Rights Watch mencatat kekerasan Maluku menewaskan hampir 3.000 orang menurut sumber pemerintah pada salah satu fase konflik, sementara kekerasan komunal di Poso menewaskan sekitar 1.000 orang dan membuat lebih dari 100.000 orang mengungsi (Aragon, 2001; Bräuchler, 2015) .

Bahkan kajian-kajian tentang Poso justru menekankan bahwa konflik itu tidak bisa direduksi menjadi soal agama semata, melainkan ditunggangi kompetisi politik, ketegangan sosial-ekonomi, dan kegagalan negara mencegah eskalasi (Ismail dkk., 2024) .

Artinya, justru data sejarah menunjukkan bahwa perang komunal di Indonesia tidak pernah sesederhana "orang berperang karena merasa mati itu syahid atau martir".

Ketika JK merangkum realitas serumit itu ke dalam formulasi yang sangat kasar, ia sedang melakukan penyederhanaan berbahaya terhadap tragedi yang seharusnya dibaca secara multidimensi.

Di sinilah persoalannya menjadi serius. Pernyataan yang menyamakan secara longgar istilah "syahid" dan "martir", lalu memakainya sebagai penjelasan praktis mengapa orang mau membunuh dan dibunuh, mungkin terdengar efektif dalam ceramah lisan.

Tetapi dalam republik majemuk, efektivitas retoris bukan ukuran kebenaran moral. Bahasa agama bukan obeng yang bisa dipakai sembarangan untuk membongkar psikologi massa.

Kata "syahid" dan "martir" hidup dalam tradisi teologis yang berbeda, sejarah yang berbeda, dan disiplin makna yang berbeda.

Menyamakan keduanya secara serampangan mungkin memudahkan ceramah, tetapi juga merusak ketelitian.

Lebih buruk lagi, pernyataan seperti itu memberi kesan seolah-olah motivasi keagamaan umat dapat diperas menjadi satu formula tunggal, yaitu bunuh atau dibunuh, lalu surga.

Itu bukan penjelasan yang matang, namun itu karikatur. Dan ketika karikatur keluar dari mulut tokoh sebesar JK, ia tidak lagi menjadi kekeliruan biasa.

Ia menjadi pengkhianatan kecil terhadap kebijaksanaan yang seharusnya lahir dari umur, jabatan, dan pengalaman.

Pembela JK biasanya berkata, jangan potong konteks, ia justru ingin menegaskan bahwa agama tidak boleh dipakai untuk konflik. Baik. Tetapi argumen itu hanya setengah benar.

Orang bisa memahami niat damai JK dan pada saat yang sama tetap menilai bahwa cara ia membingkai persoalan itu keliru. Inilah yang gagal dipahami oleh banyak pembela tokoh senior, yaitu niat baik tidak menghapus efek buruk dari pilihan kata yang buruk.

Seorang negarawan diukur bukan hanya dari maksudnya, tetapi dari kemampuannya menjaga agar maksud itu tidak berubah menjadi luka baru bagi warga yang berbeda iman. Dalam kebinekaan, presisi adalah etika, bukan kosmetik.

Ketika seorang tokoh menggunakan generalisasi yang rawan disalahpahami, lalu menjawab kritik dengan narasi "Anda tidak paham konteks" atau "saya lebih tahu karena saya ada di sana," ia sesungguhnya sedang menutup ruang koreksi publik. Itu bukan sikap negarawan.

Itu sikap feodal intelektual, saya pernah berjasa, maka tafsir saya harus diterima.

Padahal semboyan negara ini bukan "berpengalaman maka benar". Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menegaskan Garuda Pancasila memuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bahwa dalam pemahaman kebangsaan resmi, semboyan itu adalah penegasan bahwa Indonesia beragam tetapi tetap satu.

MPR bahkan menyebutnya sebagai "navigator" bagi bangsa yang beragam namun tetap berada dalam bingkai NKRI.

Dengan ukuran itu, pidato seorang tokoh bangsa semestinya memperhalus hubungan antarkelompok, bukan memproduksi kalimat yang membuka ruang saling curiga.

Bhinneka Tunggal Ika bukan pajangan di pita Garuda, namun ia adalah disiplin berbicara.

Ia menuntut kehormatan pada perbedaan, kehati-hatian terhadap istilah iman orang lain, dan kesadaran bahwa luka komunal masa lalu tidak boleh dipakai dengan bahasa yang longgar dan sembrono.

Yang lebih mengecewakan, dalam klarifikasinya JK justru mencampur persoalan ini dengan pengalihan-pengalihan yang tidak perlu, yaitu soal video dipotong, soal jasanya mendamaikan konflik, soal relasinya dengan Jokowi, bahkan soal isu lain di luar pokok perdebatan.

Tentu publik berhak tahu konteks. Tetapi ketika konteks berubah menjadi parade pembenaran diri, yang terjadi bukan klarifikasi, melainkan kabut.

Kritik atas ucapannya tenggelam di tengah cerita tentang masa lalu dan kebesaran pribadi. Ini pola klasik elite Indonesia, yaitu ketika dikritik, mereka menjawab bukan dengan ketepatan argumen, melainkan dengan ukuran jasa, akses, dan pengalaman.

Seolah-olah publik harus berterima kasih dulu sebelum diizinkan mengoreksi. Padahal demokrasi yang sehat justru menuntut kebalikan, yaitu makin tinggi posisi seseorang dalam sejarah bangsa, makin terbuka ia pada koreksi.

Karena itu, yang diperlukan sekarang bukan sekadar pembelaan tim komunikasi atau perang tafsir antarpendukung.

Yang diperlukan adalah keberanian moral untuk berkata; ya, niat perdamaian itu baik, tetapi rumusan kalimatnya keliru dan tidak mencerminkan sensitivitas seorang tokoh bangsa dalam negara majemuk.

Mengakui kekeliruan bahasa bukan berarti mengakui niat jahat. Justru di situlah kelas kenegarawanan diuji.

Negara ini tidak kekurangan orang besar yang pandai bercerita tentang masa lalu; yang langka adalah tokoh tua yang cukup rendah hati untuk berkata, "Saya salah memilih kata."

JK masih punya kesempatan untuk mengambil posisi itu, dan berhenti berlindung di balik jasa, berhenti menyamakan kritik dengan fitnah, dan mulai memberi teladan bahwa kebijaksanaan politik juga berarti kesediaan mengoreksi diri.

Solusinya pun terang. Pertama, tokoh publik harus belajar membedakan antara kesaksian historis dan generalisasi teologis.

Cerita tentang Ambon dan Poso boleh disampaikan, tetapi dengan disiplin akademik dan empati lintas iman, bukan dengan penyederhanaan yang memberi kesan bahwa tradisi keagamaan tertentu identik dengan logika kekerasan.

Kedua, ruang-ruang kampus, rumah ibadah, dan media mesti menuntut standar bahasa publik yang lebih tinggi, terutama dari mantan pejabat negara.

Ketiga, masyarakat juga harus berhenti memaklumi kekeliruan elite hanya karena mereka punya jasa masa lalu.

Jasa harus dihormati, tetapi ucapan tetap harus diuji. Dalam negara hukum dan negara majemuk, hormat tidak identik dengan bebas dari kritik.

Persoalan ini bukan semata-mata tentang JK, bukan pula sekadar soal satu potongan video atau satu laporan polisi. Ini tentang mutu etika elite kita.

Jika seorang tokoh setingkat Jusuf Kalla saja masih merasa pengalaman pribadi cukup untuk menutup problem pada ucapannya, maka kita sedang berhadapan dengan penyakit lama republik, yaitu kultus jasa yang menumpulkan akal sehat.

Indonesia membutuhkan negarawan yang mengikat luka, bukan tokoh senior yang merasa boleh berbicara serampangan karena pernah berjasa.

Bhinneka Tunggal Ika menuntut lebih dari sekadar pidato damai; ia menuntut kerendahan hati, ketelitian, dan penghormatan pada martabat iman orang lain.

Di titik itulah JK gagal memberi teladan. Dan ketika teladan gagal, kritik bukan sikap kurang ajar. Kritik justru adalah bentuk paling sehat dari kecintaan pada republik.*

*) Penulis adalah seorang peneliti yang sekaligus aktif dalam berbagai organisasi yang membentuk kapasitas kepemimpinan dan kepekaan sosialnya.

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB), termasuk keterlibatannya dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Tambang (HMT ITB).

Ia mengaku pernah menyanyikan lagu "Erika" yang belakangan viral dan menuai sorotan publik karena dinilai mengandung unsur yang tidak pantas.

Baca Juga:

• Megawati: Lemhannas Bukan Hanya Sekadar Lembaga Sertifikasi Pemimpin

"Ketika menjadi mahasiswa ITB, saya memang Ketua Himpunan Mahasiswa Tambang. Lagu yang sekarang viral, 'Erika', dulu juga pernah dinyanyikan. Saya waktu itu ikut bagian sebagai pemain kecrekan, backing vokal," kata Pramono kepada wartawan.

Pramono menegaskan bahwa versi lagu yang ia nyanyikan saat itu memiliki konteks dan lirik yang berbeda dengan yang beredar saat ini di ruang publik.

Ia menyebut, pada masa itu lagu tersebut kerap ditampilkan dalam kegiatan seni mahasiswa sebagai bentuk ekspresi sosial dan politik.

"Kalau ditanya apakah pernah menyanyikan lagu Erika, saya jawab pernah. Tetapi syair dan liriknya berbeda," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam sejumlah kegiatan HMT ITB pada masa itu, lagu tersebut menjadi bagian dari ekspresi kritik mahasiswa terhadap situasi politik era Orde Baru.

Bahkan, dalam pertunjukan kerap disertai orasi yang menirukan figur Presiden Soeharto.

"Itu bagian dari ekspresi mahasiswa pada zamannya. Ada juga orasi dengan gaya Pak Harto dalam pementasan," kata Pramono.

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan kehadirannya dalam acara halal bi halal tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB, yang pernah memberikan beasiswa kepadanya.

"Saya dulu menerima beasiswa dari Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB hingga bisa menyelesaikan kuliah di Teknik Pertambangan," ujarnya.

Di sisi lain, HMT ITB sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf atas viralnya lagu "Erika".

Dalam pernyataan resminya, organisasi tersebut menegaskan tidak membenarkan segala bentuk konten yang merendahkan martabat individu atau kelompok.

HMT ITB juga menyebut telah melakukan penurunan (take down) sejumlah konten audio dan video terkait lagu tersebut dari kanal resmi maupun akun yang terafiliasi.*

(oz/ad)

JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia menyebut informasi yang disampaikan Sekretaris Jenderal GPK Thobahul Aftoni sebagai narasi yang tidak sesuai fakta dan berpotensi memicu kegaduhan internal partai.

Baca Juga:

• PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!

"Apa yang disampaikan saudara Toni adalah narasi provokatif di tengah dinamika internal. Pernyataan tersebut sama sekali tidak mewakili sikap GPK," kata Fauzan kepada wartawan, Minggu (19/4/2026).

Ia menegaskan, proses konsolidasi internal PPP saat ini masih berjalan, mulai dari Musyawarah Wilayah (Muswil) hingga Musyawarah Cabang (Muscab).

Menurutnya, struktur organisasi partai di berbagai daerah tetap solid.

Fauzan juga membantah adanya kebijakan pemecatan massal seperti yang ditudingkan. Ia menyebut langkah DPP PPP lebih pada penataan organisasi sesuai mekanisme internal partai.

Menurut dia, penunjukan pelaksana tugas (Plt) di sejumlah daerah dilakukan karena kepengurusan sebelumnya tidak menjalankan kewajiban organisasi, termasuk tidak melaksanakan Muswil sesuai aturan partai.

Sementara itu, pergantian kepengurusan di tingkat DPC, kata Fauzan, lebih banyak disebabkan oleh berakhirnya masa berlaku surat keputusan (SK), bukan pemecatan.

"Banyak kepengurusan yang masa SK-nya habis dan diperpanjang dengan komposisi yang sama. Jadi bukan diberhentikan, melainkan perpanjangan masa tugas," ujarnya.

Ia mencontohkan di Jawa Timur, dari 38 DPC, sebanyak 26 DPC mengalami perpanjangan SK dengan struktur yang sama seperti sebelumnya.

Fauzan mengimbau seluruh kader PPP untuk menahan diri dan tidak memperkeruh situasi dengan pernyataan yang dapat memecah soliditas partai.

Ia menekankan pentingnya konsolidasi menjelang agenda politik ke depan, termasuk verifikasi Pemilu 2029.

"Yang lebih penting saat ini adalah memperkuat konsolidasi hingga ke akar rumput," kata dia.*

(sn/ad)

JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawasan Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz.

Kondisi ini terjadi seiring situasi keamanan yang masih dinamis di jalur pelayaran strategis tersebut.

Baca Juga:

• DPR Minta Kenaikan BBM Tak Picu Lonjakan Harga Pangan

"Dua kapal PIS yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro saat ini masih berada di Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz. PIS terus memonitor secara saksama perkembangan situasi yang sangat dinamis di Selat Hormuz," kata Vega dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

PIS, lanjut Vega, juga melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk otoritas terkait dan kementerian, untuk memastikan proses pelayaran tetap mengutamakan keselamatan.

"Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait sambil menyiapkan perencanaan pelayaran yang aman," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keselamatan awak kapal, keamanan kapal, serta muatan menjadi prioritas utama perusahaan dalam situasi tersebut.

PIS berharap kondisi di Selat Hormuz segera membaik sehingga kedua kapal dapat melanjutkan pelayaran seperti rencana awal.

Sebelumnya, situasi di Selat Hormuz kembali menjadi sorotan setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan jalur tersebut berada dalam pengawasan ketat angkatan bersenjata.

Pernyataan itu muncul di tengah ketegangan yang masih berlangsung di kawasan tersebut.*

(at/ad)

JAKARTA - Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya.

Laporan itu terkait unggahan di media sosial yang menyebut dirinya memiliki 750 SPPG atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan investasi.

Baca Juga:

• Diusir dari Rumah Warisan, Dr. Bajora Siregar Justru Beri Pesan Menyentuh: Tak Perlu Kaya, yang Penting Bahagia

Laporan tersebut teregistrasi dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/B/2746/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA yang diterima sekitar pukul 22.10 WIB di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

Dalam laporan itu, Uya Kuya atau Surya Utama melaporkan dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE, serta Pasal 263 dan/atau 264 KUHP.

Peristiwa bermula ketika Uya Kuya menemukan unggahan di platform Threads yang menampilkan foto dirinya yang telah diedit.

Unggahan tersebut disertai narasi yang menyebut dirinya memiliki 750 dapur MBG. Informasi itu dinilai tidak benar dan dikategorikan sebagai hoaks.

Pelapor menyatakan unggahan tersebut merugikan dirinya karena membentuk persepsi publik seolah-olah informasi tersebut merupakan fakta.

Atas dasar itu, ia memilih menempuh jalur hukum agar kasus tersebut dapat diselidiki lebih lanjut oleh aparat kepolisian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya laporan tersebut. "Iya benar," kata Budi, Minggu, 19 April 2026.

Ia menjelaskan laporan yang diajukan berkaitan dengan dugaan penyebaran berita bohong atau fitnah.

"Terkait penyebaran berita bohong," ujarnya.*

(di/ad)