BINJAI - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan komitmennya untuk memperkuat alokasi anggaran pembangunan infrastruktur pada Tahun Anggaran 2027.

Langkah ini dilakukan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, terutama perbaikan jalan provinsi serta pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.

Baca Juga:

• Wakil Ketua Komisi II DPR Dukung Perpres yang Masukkan LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter

Kegiatan itu dihadiri Tim Reses DPRD Sumut yang dipimpin Ajie Karim bersama sejumlah anggota, di antaranya Edi Surahman, Johan Bangun, Abdul Khair, Fatimah, dan anggota lainnya.

Hadir pula Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Erwin Harahap, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut.

Kehadiran Tim OPD Pemprov Sumut bertujuan menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan menjadi bahan penyusunan program pembangunan sekaligus perencanaan anggaran tahun 2027.

Anggota DPRD Sumut, Fatimah, mengatakan keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi pada Tahun Anggaran 2025 dan 2026 tidak mengurangi perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, hasil reses di Kota Binjai mencatat empat persoalan utama yang paling banyak disampaikan masyarakat, yaitu penyediaan lapangan pekerjaan, penanganan banjir, peningkatan infrastruktur jalan, dan jaminan kesehatan.

"Kami menyerap empat isu krusial di Binjai, yaitu lapangan pekerjaan, penanganan banjir, infrastruktur jalan, dan jaminan kesehatan. Kami berharap pada tahun 2027 anggaran kita tidak lagi mengalami efisiensi ketat, sehingga porsi untuk pembangunan Kota Binjai, bantuan rumah ibadah, dan sekolah keagamaan dapat dialokasikan lebih maksimal," ujar Fatimah.

Selain menyampaikan hasil reses, Fatimah juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Binjai dalam menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan hasil evaluasi DPRD Sumut, angka kemiskinan di Kota Binjai menunjukkan tren menurun sepanjang 2025 hingga 2026.

"Kami patut memberikan apresiasi kepada Pak Walikota dan jajaran. Di saat banyak daerah mengalami stagnasi, angka kemiskinan di Kota Binjai justru menunjukkan tren yang terus menurun pada tahun 2025 dan 2026. Ini bukti bahwa program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif di lapangan," tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Reses DPRD Sumut juga menerima aspirasi terkait kerusakan sejumlah ruas jalan provinsi, termasuk Jalan Pajak Bawah.

DPRD Sumut menyatakan siap mengawal usulan tersebut agar menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan anggaran bersama Pemprov Sumut.

Sementara itu, Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Pemprov Sumut dan DPRD Sumut terhadap pembangunan di daerahnya.

Menurut dia, Kota Binjai memiliki posisi strategis sebagai kota penyangga Kota Medan sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.

"Kota Binjai memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan kawasan di Sumatera Utara. Dengan luas wilayah 90,23 kilometer persegi yang didominasi dataran, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat dan Deliserdang, Binjai terus berupaya menghadirkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat," ujar Amir Hamzah.

Ia menjelaskan pemerintah kota saat ini terus menjalankan sejumlah program prioritas, mulai dari penanganan kawasan rawan banjir, percepatan perbaikan jalan provinsi melalui koordinasi dengan Pemprov Sumut, hingga penguatan administrasi perpajakan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) aparatur sipil negara juga menjadi salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Ketua Tim Reses Dapil XII, Ajie Karim, menegaskan seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun selama reses akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumut sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Melalui sinergi antara DPRD Sumut, Pemprov Sumut, dan Pemerintah Kota Binjai, diharapkan kebutuhan pembangunan, khususnya perbaikan jalan provinsi yang menghubungkan Kota Binjai hingga perbatasan Kabupaten Langkat, dapat memperoleh dukungan anggaran pada Tahun Anggaran 2027.

Peningkatan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.* (ad)

MEDAN - Ibu terdakwa kasus tawuran Belawan, Fatmawati, memohon perhatian Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, dan pihak terkait agar anaknya, Fadly Lukman Simanjuntak, memperoleh keadilan serta penanganan medis yang layak.

Permohonan itu disampaikan dalam konferensi pers di Medan, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• Praperadilan Roy Suryo Dikabulkan Sebagian, Begini Respons Polda Metro Jaya

Menurut dia, kedua kaki Fadly ditembak saat penangkapan dan hingga kini proyektil peluru disebut masih berada di dalam tubuhnya.

"Sudah enam bulan pelurunya belum dikeluarkan. Anak saya bukan teroris, kenapa diperlakukan seperti itu. Tolong Pak Presiden, tolong bantu anak saya mendapatkan keadilan," ujar Fatmawati sambil menangis.

Ia mengatakan luka tembak yang dialami Fadly kembali bernanah selama menjalani penahanan di Rumah Tahanan Kelas I Labuhan Deli.

Keluarga, kata dia, telah beberapa kali meminta agar peluru tersebut diangkat, namun hingga kini belum terealisasi.

Fatmawati juga mengaku pernah mendatangi penyidik Polres Pelabuhan Belawan untuk meminta penjelasan mengenai kondisi anaknya.

Namun, menurut dia, keluarga hanya diminta pulang tanpa memperoleh solusi.

Selain itu, Fatmawati menyebut proses penangkapan terhadap Fadly dilakukan tanpa surat penangkapan.

Ia juga mengatakan anaknya mengaku sempat mengalami dugaan penyiksaan sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

"Kami hanya ingin anak kami diobati. Kalau memang negara tidak punya biaya, kami siap membiayai sendiri," katanya.

Meski mengakui Fadly berada di lokasi tawuran, Fatmawati membantah anaknya merupakan pelaku pembunuhan terhadap M. Dian Iqbal Saragih sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Dalam kesempatan yang sama, ahli forensik Asan Petrus yang dihadirkan pihak keluarga menyampaikan pendapat berbeda dengan ahli yang dihadirkan jaksa di persidangan.

Berdasarkan hasil visum yang dipelajarinya, ia menilai terdapat karakteristik luka yang menyerupai luka tembak masuk sehingga meragukan kesimpulan bahwa korban meninggal akibat terkena roket suar (parachute flare).

"Dalam ilmu kedokteran forensik, sulit menyimpulkan luka bakar berasal dari suar. Yang kami lihat justru terdapat karakteristik luka yang menyerupai luka tembak masuk," ujarnya.

Tim penasihat hukum Fadly, Dedy Daulay dan Jery Panjaitan, juga meminta majelis hakim membebaskan kliennya.

Menurut mereka, selama persidangan tidak ada saksi yang secara langsung melihat Fadly menembakkan roket suar ke arah korban.

Pihak penasihat hukum menilai posisi korban berada di kelompok lawan saat tawuran, sedangkan luka yang dialami korban disebut berasal dari arah belakang.

Karena itu, mereka berpendapat penyebab kematian korban masih perlu diuji lebih lanjut melalui proses pembuktian di persidangan.

Selain menyoroti alat bukti, tim penasihat hukum juga mempertanyakan prosedur penangkapan yang dilakukan aparat.

Dugaan pelanggaran prosedur tersebut, menurut mereka, telah dilaporkan ke Divisi Propam Polri.

Dalam perkara ini, Fadly Lukman Simanjuntak didakwa melakukan pembunuhan terhadap M. Dian Iqbal Saragih menggunakan roket suar saat tawuran di Belawan.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana 10 tahun penjara berdasarkan Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penasihat hukum terdakwa juga menilai pasal yang digunakan dalam dakwaan dan tuntutan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

"Kami meminta majelis hakim nantinya menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta membebaskan klien kami dari seluruh dakwaan," kata penasihat hukum terdakwa, Dedy Daulay.

Menurut Dedy, kliennya memang berada di lokasi tawuran.

Namun, ia menegaskan tidak terdapat alat bukti maupun keterangan saksi yang membuktikan Fadly melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Ia berpendapat penerapan Pasal 458 ayat (1) maupun Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak sejalan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menurut dia, apabila dikaitkan dengan peristiwa tawuran antarkelompok, ketentuan yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 472 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur mengenai turut serta dalam perkelahian atau penyerangan kelompok yang mengakibatkan korban luka berat maupun meninggal dunia.

"Karena itu, kami menilai unsur-unsur dalam dakwaan primair maupun subsidair tidak terbukti. Kami berharap majelis hakim memutus perkara ini berdasarkan fakta-fakta persidangan," ujar Dedy.

Hingga saat ini, proses persidangan perkara tersebut masih berlangsung di Pengadilan Negeri Medan dan majelis hakim belum menjatuhkan putusan.* (ad)

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam perkara dugaan fitnah ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Meski demikian, kepolisian menegaskan putusan tersebut tidak menghentikan proses penyidikan yang telah berjalan.

Baca Juga:

• Ketua ICMI Aceh: Pendidikan Harus Cetak SDM Siap Kerja dan Putus Rantai Kemiskinan

"Kita semua sudah tahu bahwa putusan hakim menerima sebagian gugatan permohonan pemohon, mari sama-sama kita menghormati putusan tersebut," kata Abrianto, Selasa (7/7/2026).

Menurut Abrianto, putusan praperadilan hanya menyangkut aspek prosedural dalam tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.

Putusan itu, kata dia, tidak serta-merta membuat penyidikan yang dilakukan penyidik menjadi tidak sah.

"Karena tidak serta merta penyidikan yang dilakukan penyidikan kan tidak sah, artinya penyidikan masih berlaku," kata dia.

Ia menjelaskan, berkas perkara beserta alat bukti dalam kasus tersebut telah memasuki tahap II dan telah diserahkan kepada kejaksaan.

Selanjutnya, proses hukum akan diteruskan oleh jaksa penuntut umum.

"Kan berkas perkara, alat bukti dan lain-lain sudah tahap 2 sudah diserahkan ke kejaksaan, nanti dilanjutkan JPU (jaksa penuntut umum) untuk kelanjutannya," imbuhnya.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo tidak sah.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP.Dah.Rumah.Tap/373/VI/Res.1.24./2026/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/703/VI/Res.1.14./2026/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/458/VI/Res.1.14/2026/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah," ujar hakim.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut tindakan penggeledahan merupakan bagian dari penyidikan yang telah dimulai sejak 2025 sehingga ketentuan hukum acara yang digunakan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama.

Hakim juga menilai Roy Suryo selama proses penyidikan bersikap kooperatif dan memenuhi kewajiban melapor setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Karena itu, pengadilan menilai terdapat cacat formil dalam tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik.

Meski mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo, hakim menegaskan putusan praperadilan tersebut tidak membatalkan keseluruhan proses penyidikan maupun berkas perkara yang telah disusun penyidik.

"Tidak serta-merta seluruh berkas penyidikan jadi tidak sah," ujar hakim.* (d/ad)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang memasukkan LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pertahanan Negara.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah aturan itu kembali menjadi perbincangan di media sosial.

Baca Juga:

• Tak Hanya Soal Potongan 8 Persen, DPRD Sumut Siap Kawal Pembentukan UU Ojol

"Saya pikir itu bagus ya (LGBT dianggap ancaman non-militer) dan memang kita di negara kita kan tidak mengenal soal itu ya," kata Bahtra kepada wartawan.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan pihaknya mendukung langkah pemerintah yang menetapkan LGBTQ sebagai bagian dari ancaman nonmiliter dalam kebijakan pertahanan negara.

"Presiden menyampaikan secara tegas, dan kita harus apa namanya, mendukung apa yang menjadi pernyataan dari presiden agar itu bagian bahwa itu ada ancaman dari pertahanan kita. Jadi kita support pemerintah pusatlah," ucap dia.

Bahtra juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pengaturan sanksi pidana terhadap LGBTQ.

Menurut dia, persoalan tersebut memerlukan pembahasan dan kajian yang lebih mendalam sebelum menjadi kebijakan.

"Ya tentu harus ada kajian lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi. Tetapi yang pastikan di negara kita kan belum diperbolehkan, jadi saya pikir harus kalau misalnya ada harus ada pidana-pidananya lebih jauh, nanti mungkin ada kajian yang lebih mendalam," ujar dia.

Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pertahanan Negara belakangan kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah ketentuannya ramai diperbincangkan di media sosial.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah penyebutan LGBTQ sebagai bagian dari ancaman nonmiliter dalam dokumen kebijakan tersebut.

Hingga kini, belum ada keterangan lebih lanjut dari pemerintah mengenai kemungkinan perubahan regulasi ataupun penyusunan aturan baru yang berkaitan dengan sanksi pidana sebagaimana wacana yang muncul dalam diskusi publik.* (d/ad)

MEDAN - Anggota DPRD Sumatra Utara, Benny Harianto Sihotang, menemui ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (7/7/2026).

Dalam pertemuan itu, Benny menerima berbagai aspirasi yang disampaikan para pengemudi, mulai dari penerapan potongan aplikasi sebesar 8 persen hingga dorongan agar profesi ojol memiliki payung hukum yang jelas.

Baca Juga:

• Ratusan Ojol Geruduk DPRD Sumut, Tagih Janji Potongan Aplikasi Maksimal 8 Persen

Menurut dia, tuntutan para pengemudi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan potongan aplikasi, tetapi juga mencakup layanan dari berbagai platform transportasi dan pengantaran daring.

"Kami telah mendengar tuntutan awalnya adalah terkait dengan 8 persen yang sudah diberlakukan 1 Juli. Namun ada permintaan yang lain terkait dengan mengakomodir Shopee Food, Maxim, Indrive, dan yang lain-lain. Memang ini kan tidak masuk di 8 persen itu," ujar Benny.

Ia mengakui, setelah mempelajari persoalan yang dihadapi para pengemudi, masalah yang mereka hadapi ternyata lebih kompleks dibanding sekadar besaran potongan aplikasi.

Menurutnya, penerapan potongan 8 persen belum tentu berdampak langsung pada peningkatan pendapatan para pengemudi.

"Jadi kami baru-baru bisa menelaah ini, saya khususnya. Yang lalu kan 8 persen, ternyata bukan itu saja, ada hal lain di dalamnya. Jadi kami juga mendengar jeritan dari Bapak Ibu bahwa potongan 8 persen diberlakukan bukan otomatis penghasilan naik," katanya.

Selain persoalan tarif potongan aplikasi, Benny mengatakan DPRD Sumut akan mengawal aspirasi para pengemudi terkait pembentukan undang-undang yang mengatur profesi ojek online.

Menurutnya, regulasi tersebut penting agar para pengemudi memiliki kepastian hukum dan perlindungan dalam bekerja.

"Dan untuk undang-undang kami akan mengawal ini, kalau dibilang kapan undang-undangnya, informasi yang kami terima dari kawan-kawan di Baleg DPR RI sedang berproses. Untuk itu kita kawal. Kami dari DPRD menerima ini, kemudian akan menyampaikan ini kepada pimpinan, dan menyampaikan ini ke Jakarta," ungkapnya.

Sebelumnya, ratusan pengemudi ojek online dari berbagai aplikasi menggelar aksi bertajuk 707 di depan Gedung DPRD Sumut.

Mereka membawa tujuh tuntutan, salah satunya meminta pemerintah memastikan kebijakan potongan aplikasi maksimal 8 persen benar-benar diterapkan kepada seluruh perusahaan aplikasi.

Dalam orasinya, massa menyebut kebijakan yang diumumkan pemerintah belum memberikan dampak nyata terhadap penghasilan para pengemudi.

"Pada perayaan May Day lalu tersampaikan melalui pidato Presiden bahwa peraturan pemerintah untuk menyelamatkan ojol Indonesia dari keterpurukan pendapatan sampai hari ini. Perpres yang disampaikan Bapak Presiden yaitu 8% potongan aplikasi. Namun, sama-sama kita lihat, sama-sama kita dengar, dan rasakan di lapangan, penerapan Perpres masih jauh dari ekspektasi dan harapan kita semua," ujar seorang orator.

Massa juga menilai aturan tersebut hanya menyentuh layanan angkutan penumpang, sedangkan layanan pengantaran makanan dan barang masih dikenai potongan yang dinilai besar.

"Perpres menjadi ambigu ketika layanan yang dituju hanya layanan satu aplikasi atau dua aplikasi. Perpres hanya menyasar layanan bawa penumpang, sementara aplikasi yang kita ketahui bersama banyak layanan yang hari ini terus menerapkan argo-argo murah, potongan-potongan besar. Ini menjadi pertanyaan besar kepada kita, warga ojol Kota Medan. Layanan food, layanan antar barang, tidak tersentuh atau tersampaikan Bapak-bapak pemimpin kita," ungkapnya.

Para pengemudi juga meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan perusahaan aplikasi besar.

Mereka menegaskan bahwa pengemudi dari berbagai platform juga menghadapi persoalan serupa.

"Apa ini sebenarnya yang terjadi? Apakah para pembantu-pembantu presiden tidak mengetahui akar masalah yang sebenarnya? Ojol bukan hanya Gojek dan Grab. Ojol itu di Indonesia banyak, ini juga ojol, bukan tukang sapu," katanya.* (d/ad)

MEDAN - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatra Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Selasa (7/7/2026).

Massa yang berasal dari berbagai platform aplikasi itu menuntut pemerintah segera merealisasikan kebijakan potongan aplikasi maksimal 8 persen sebagaimana yang sebelumnya disampaikan Presiden.

Baca Juga:

• Fraksi PAN Apresiasi WTP ke-9 Tanjab Timur, Soroti SILPA Rp81,8 Miliar

Selain menyampaikan tuntutan mengenai potongan aplikasi, mereka juga membawa sejumlah aspirasi lain yang berkaitan dengan kesejahteraan pengemudi.

Dalam orasinya, massa menilai kebijakan yang dijanjikan pemerintah hingga kini belum memberikan dampak nyata terhadap pendapatan para pengemudi.

"Pada perayaan May Day lalu tersampaikan melalui pidato Presiden bahwa peraturan pemerintah untuk menyelamatkan ojol Indonesia dari keterpurukan pendapatan sampai hari ini. Perpres yang disampaikan Bapak Presiden yaitu 8% potongan aplikasi. Namun, sama-sama kita lihat, sama-sama kita dengar, dan rasakan di lapangan, penerapan Perpres masih jauh dari ekspektasi dan harapan kita semua," ujar seorang orator di atas mobil komando.

Para pengemudi menyebut potongan aplikasi yang mereka alami dalam aktivitas sehari-hari masih belum sesuai dengan harapan.

Mereka mengaku belum merasakan perubahan meski telah memasuki pekan pertama Juli.

"Perpres ini masih jauh dari solusi untuk mengobati luka bertahun-tahun ojol Indonesia. Yang disampaikan kemarin, kawan-kawan sama-sama mendengar, per 1 Juli juga akan diterapkan potongan aplikasi 8 persen. Peraturan yang harusnya, awalnya disambut dengan euforia luar biasa jutaan pengemudi ojol Indonesia, nyatanya sekarang sudah berjalan 1 minggu di bulan Juli. Dampak dari penerapan belum ada," katanya.

Selain mempersoalkan besaran potongan aplikasi, massa juga menilai kebijakan yang ada saat ini belum mengakomodasi seluruh layanan dalam ekosistem ojek online.

Menurut mereka, aturan yang dibahas hanya menyentuh layanan angkutan penumpang, sementara layanan pesan-antar makanan dan pengiriman barang masih menghadapi potongan yang dinilai tinggi.

"Perpres menjadi ambigu ketika layanan yang dituju hanya layanan satu aplikasi atau dua aplikasi. Perpres hanya menyasar layanan bawa penumpang, sementara aplikasi yang kita ketahui bersama banyak layanan yang hari ini terus menerapkan argo-argo murah, potongan-potongan besar. Ini menjadi pertanyaan besar kepada kita, warga ojol Kota Medan. Layanan food, layanan antar barang, tidak tersentuh atau tersampaikan Bapak-bapak pemimpin kita," ungkapnya.

Dalam aksi tersebut, massa juga menegaskan bahwa persoalan pengemudi ojek online tidak hanya dialami mitra dari dua perusahaan besar.

Mereka meminta pemerintah memperhatikan seluruh aplikasi transportasi daring yang beroperasi di Indonesia.

"Apa ini sebenarnya yang terjadi? Apakah para pembantu-pembantu presiden tidak mengetahui akar masalah yang sebenarnya? Ojol bukan hanya Gojek dan Grab. Ojol itu di Indonesia banyak, ini juga ojol, bukan tukang sapu," katanya.

Para pengemudi secara bergantian menyampaikan orasi di depan Gedung DPRD Sumatra Utara sambil menunggu tanggapan dari pihak terkait.

"Kami ingin menyampaikan aspirasi yang sudah kami simpan bertahun-tahun dan berulang-ulang," ungkap seorang orator.* (d/ad)

Komitmen tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap saat memimpin rapat bersama jajaran KJRI Penang di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• Sulaiman Harahap: Setiap Rupiah APBD Harus Berdampak, Pengadaan Barang/Jasa Wajib Transparan

"Saya harap pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov memperkuat edukasi kepada nelayan terkait batas wilayah dan konsekuensi hukum jika melanggar. Mereka juga perlu dibekali pemahaman penggunaan teknologi GPS dan koordinat agar mengetahui batas wilayah secara akurat," ujarnya.

Selain edukasi, Sulaiman menilai peningkatan kapasitas kapal dan alat tangkap menjadi faktor penting agar nelayan mampu memperoleh hasil tangkapan yang maksimal tanpa harus mendekati perbatasan Indonesia-Malaysia.

Menurutnya, koordinasi dengan KJRI Penang juga akan terus diperkuat guna memberikan perlindungan hukum kepada nelayan Sumut apabila menghadapi persoalan saat melaut di wilayah perbatasan.

Dalam rapat tersebut, Sulaiman juga meminta pemerintah kabupaten/kota di kawasan pesisir timur Sumatera Utara untuk mengembangkan pembangunan rumpon sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas hasil tangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.

"Rumpon perlu terus kita galakkan, tetapi pembangunannya harus terukur agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan. Dengan begitu, nelayan tidak perlu melaut terlalu jauh hingga mendekati batas perairan negara lain," katanya.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Penang Wanton Saragih mengungkapkan jumlah nelayan asal Sumatera Utara yang ditangkap aparat Malaysia terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2023 tercatat sebanyak 123 kasus penangkapan nelayan, kemudian turun menjadi 24 kasus pada 2024, sebanyak 19 kasus pada 2025, dan hingga pertengahan 2026 hanya tercatat lima kasus.

Menurut Wanton, penurunan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta KJRI Penang dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada nelayan mengenai batas wilayah perairan dan risiko hukum apabila melanggarnya.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota di wilayah pesisir timur. Edukasi yang terus dilakukan terbukti mampu menekan angka pelanggaran oleh nelayan dan diharapkan terus berlanjut," ujarnya.

Rapat tersebut turut dihadiri sekretaris daerah kabupaten/kota di wilayah pesisir timur Sumatera Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta jajaran KJRI Penang.* (dh)

JAKARTA - Usulan agar Program Magang Nasional diperluas bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencuat dalam rapat kerja antara Komisi IX DPR dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.

Usulan itu dinilai penting agar manfaat program tidak hanya dirasakan lulusan perguruan tinggi, tetapi juga lulusan sekolah menengah, terutama mereka yang tinggal di daerah dengan akses industri yang masih terbatas.

Baca Juga:

• Fraksi PAN Apresiasi WTP ke-9 Tanjab Timur, Soroti SILPA Rp81,8 Miliar

Anggota Komisi IX DPR, Surya Utama atau Uya Kuya, meminta Kementerian Ketenagakerjaan memastikan program tersebut dapat menjangkau lebih banyak lulusan, termasuk lulusan SMA dan SMK di seluruh Indonesia.

"Bagaimana Kemnaker ini memastikan bahwa program Magang Nasional dapat dirasakan oleh seluruh lulusan SMK dan SLTA sederajat di Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses ke dunia industri," ujar Uya Kuya dalam rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah akan lebih dahulu mempelajari ketentuan yang berlaku sebelum mengambil keputusan.

Menurut dia, apabila memungkinkan, perluasan peserta Program Magang Nasional bagi lulusan SMA dan SMK dapat dipertimbangkan mulai angkatan ketiga.

"Mungkin angkatan ketiga nanti, kita akan lihat apakah ini juga bisa kita perluas untuk mereka yang lulusan SMA dan SMK, untuk magang," kata Yassierli.

Saat ini, kata dia, pemerintah masih mempersiapkan pelaksanaan Program Magang Nasional angkatan kedua.

Yassierli menjelaskan bahwa kebutuhan lulusan SMA dan SMK berbeda dengan lulusan perguruan tinggi.

Berdasarkan kajian sementara pemerintah, lulusan sekolah menengah lebih membutuhkan sertifikasi keterampilan agar memiliki daya saing saat memasuki dunia kerja.

Sementara itu, lulusan diploma dan sarjana dinilai lebih membutuhkan pengalaman langsung di lingkungan kerja melalui program magang.

"Walaupun di paparan kami kita sudah sampaikan, itu dua tipologi yang berbeda. Saat ini kami melihat adik-adik kita lulusan SMA dan SMK itu yang dibutuhkan sertifikasi. Untuk lulusan perguruan tinggi yang dibutuhkan itu adalah exposure tempat kerja," terang Yassierli.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah akan mempertimbangkan masukan dari DPR.

Kementerian Ketenagakerjaan akan mengkaji kemungkinan agar lulusan SMA dan SMK, khususnya yang berada di daerah dengan akses industri terbatas, juga memperoleh kesempatan mengikuti Program Magang Nasional.

"Itu asumsi kami saat ini. Tapi, tadi ketika ada masukan untuk kita juga memperhatikan mereka SMA dan SMK yang di daerah untuk mendapatkan kesempatan yang sama, nanti kami akan kaji," tutur Yassierli.

Apabila rencana tersebut terealisasi, cakupan Program Magang Nasional akan menjadi lebih luas dan berpotensi membuka kesempatan bagi lebih banyak lulusan sekolah menengah untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kesiapan memasuki dunia industri.* (d/ad)

MEDAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, pengadaan menjadi ujung tombak pelaksanaan belanja APBD yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Sulaiman Harahap saat membuka Webinar SesiWebinar Sesi XI bertajuk Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa: Tanggung Jawab Kontrak hingga Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• Meski Dilarang, Paviliun Pemko Pematangsiantar Promosikan Rokok Produksi PT STTC

"Pengadaan bukan hanya soal menandatangani kontrak atau menyelesaikan pekerjaan. Tanggung jawab kita adalah memastikan hasil pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi, mutu, waktu pelaksanaan, dan nilai kontrak, sehingga setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Ia juga menyoroti masih adanya temuan yang berulang dalam hasil pemeriksaan, mulai dari kekurangan volume pekerjaan, denda keterlambatan yang tidak dikenakan, hingga kelemahan administrasi pertanggungjawaban.

Menurutnya, temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti karena dapat berdampak terhadap kualitas tata kelola pemerintahan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kesempatan itu, Sulaiman mengajak seluruh perangkat daerah membangun tiga komitmen utama. Pertama, mengubah pola pikir bahwa pengadaan merupakan amanah dalam mengelola uang rakyat. Kedua, memperkuat administrasi melalui penyusunan dokumen yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, memastikan setiap hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang jelas, penanggung jawab yang ditetapkan, serta target penyelesaian yang terukur.

Ia juga meminta para narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Inspektorat Provinsi Sumut membagikan praktik terbaik, studi kasus, serta potensi risiko hukum yang perlu diantisipasi agar dapat menjadi bekal bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), maupun pejabat pengadaan di lapangan.

"Webinar ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi investasi pengetahuan untuk memperkuat tata kelola pengadaan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Ilmu yang diperoleh harus diterapkan dalam setiap proses pengadaan agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut Agustinus Panjaitan mengatakan, webinar tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di bidang pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, peningkatan kapasitas ASN menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendampingi organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga seluruh proses pengadaan dapat berjalan sesuai ketentuan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.

Webinar menghadirkan narasumber Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Raden Ari Widianto dan Irban Khusus Inspektorat Provinsi Sumut Hafidz Tigor Barita. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan OPD Pemerintah Provinsi Sumut serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.* (dh)

Pandangan tersebut disampaikan Fraksi PAN dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan agenda penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• Jokowi Siap Hadir di Sidang Ijazah Palsu, Bakal Tunjukkan Seluruh Ijazah Asli di Hadapan Hakim

Meski demikian, Fraksi PAN mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya berfokus pada capaian opini WTP, tetapi juga memastikan efektivitas pelaksanaan anggaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Fraksi PAN menyoroti besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp81,8 miliar. Menurut fraksi tersebut, tingginya SILPA menunjukkan masih adanya anggaran yang belum dimanfaatkan secara maksimal, baik karena kegiatan yang belum terlaksana maupun akibat keterlambatan dalam pelaksanaan program.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta memperkuat pelaksanaan program agar serapan anggaran lebih optimal dan tepat sasaran.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Fraksi PAN mencatat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi penyumbang SILPA terbesar, di antaranya Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Fraksi PAN berharap OPD terkait dapat melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah.

Di akhir pandangannya, Fraksi PAN juga mendorong Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor infrastruktur jalan, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagai upaya mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (dh)

Usai kejadian, jajaran Polres Aceh Timur bersama personel TNI dan instansi terkait langsung mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi serta mengimbau masyarakat agar tidak mendekati area kebakaran demi alasan keselamatan.

Baca Juga:

• Rotasi Empat Pejabat Polres Aceh Timur, Kapolres Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan Masyarakat

"Pada saat mesin pemuat minyak sedang dioperasikan, diduga muncul percikan api dari mesin yang kemudian menyulut uap gas dan minyak mentah di sekitar mulut sumur. Akibatnya api dengan cepat membesar dan membakar area penampungan minyak tradisional," kata Kapolres.

Saat api mulai membesar, seluruh aktivitas di lokasi langsung dihentikan. Para pekerja berupaya menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.

Proses pemadaman berlangsung selama beberapa jam. Kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.00 WIB setelah empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

Upaya pemadaman melibatkan personel Polri, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur, serta dibantu masyarakat sekitar.

Kapolres menjelaskan, sebelumnya Polres Aceh Timur juga telah melakukan pengamanan di kawasan tersebut setelah terjadi semburan pada salah satu sumur minyak tradisional pada awal Juli 2026. Saat itu, petugas mengimbau masyarakat untuk menghentikan aktivitas penambangan minyak ilegal karena berisiko tinggi terhadap keselamatan.

Selain melakukan pengamanan, Polres Aceh Timur juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait guna mencari solusi terhadap aktivitas penambangan minyak tradisional yang masih berlangsung di wilayah tersebut.

Ke depan, kepolisian akan terus mengedepankan langkah preventif dan persuasif melalui sosialisasi kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan penambangan minyak secara ilegal.

"Kami mengedepankan langkah preventif dan persuasif agar persoalan ini dapat diselesaikan tanpa menimbulkan dampak sosial yang lebih luas," ujar Kapolres.* (dh)

Hal itu disampaikan Taqwaddin saat membuka pendidikan-nasional/" target="_blank">Talkshow Pendidikan Nasional yang dirangkai dengan Musyawarah Daerah (Musda) ICMI Aceh Besar di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• Jokowi Siap Hadir di Sidang Ijazah Palsu, Bakal Tunjukkan Seluruh Ijazah Asli di Hadapan Hakim

"Secara nasional, kualitas pendidikan Aceh belum baik-baik saja. Karena itu, diperlukan pembenahan yang berkelanjutan agar pendidikan benar-benar mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia," ujarnya.

Menurut Taqwaddin, salah satu tantangan terbesar pendidikan saat ini adalah membangun keterkaitan atau link and match antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Perguruan tinggi dinilai perlu membekali mahasiswa dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri agar memiliki arah yang jelas setelah lulus.

Ia menekankan bahwa tujuan utama pendidikan bukan sekadar menghasilkan lulusan yang memiliki ijazah, melainkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, Taqwaddin juga mengingatkan pentingnya membangun wawasan yang luas di kalangan mahasiswa. Menurutnya, generasi muda perlu memiliki kemampuan memahami berbagai bidang ilmu tanpa mengabaikan keahlian yang menjadi fokus utamanya.

"Mahasiswa harus mampu tahu banyak tentang sedikit hal dan tahu sedikit tentang banyak hal sebagai bekal menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks," katanya.

Menutup sambutannya, Taqwaddin berharap pendidikan-nasional/" target="_blank">Talkshow Pendidikan Nasional tersebut mampu melahirkan berbagai gagasan inovatif yang dapat mendorong kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di Aceh.

Ia juga mengucapkan selamat bermusyawarah kepada seluruh peserta Musda ICMI Aceh Besar serta berharap kepengurusan yang terpilih mampu memperkuat peran organisasi dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat, terutama di bidang pendidikan.* (dh)

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, pesan utama dari pimpinan KPK adalah memastikan penerima manfaat program MBG benar-benar sesuai sasaran serta memperbaiki tata kelola pelaksanaannya.

Baca Juga:

• Kepala BGN Nanik Sudaryati Temui KPK, Ada Agenda Kerja Sama dan Pencegahan Korupsi

Agustina menjelaskan, kajian tata kelola MBG yang sebelumnya disampaikan KPK pada 17 Maret 2026 baru ditindaklanjuti karena kepemimpinan BGN saat ini baru mulai bertugas pada 2 Juni 2026.

Menurutnya, pihaknya langsung mempelajari hasil kajian tersebut dan mulai menyusun rencana aksi sebagai bentuk tindak lanjut. Beberapa langkah awal yang telah dibahas antara lain perbaikan data penerima manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran program.

"Kami membuat simulasinya tadi. Jadi itu beberapa hal yang kami diskusikan. Tentunya masih ada hal-hal lain yang akan terus kami benahi agar BGN dan program MBG menjadi lebih baik ke depan," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan lembaganya akan mengawal pelaksanaan rencana aksi yang disusun BGN melalui pendampingan, pengawasan, dan monitoring secara berkelanjutan.

KPK sebelumnya mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Mulai dari regulasi yang dinilai belum memadai, mekanisme penyaluran anggaran yang berpotensi menimbulkan rente, lemahnya transparansi dan akuntabilitas, potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra, hingga pengawasan keamanan pangan yang belum optimal.

Selain itu, KPK juga menyoroti masih banyak dapur penyedia makanan yang belum memenuhi standar teknis, minimnya keterlibatan pemerintah daerah dan BPOM dalam pengawasan, serta belum adanya indikator keberhasilan program yang terukur.

Sebagai tindak lanjut, KPK memberikan tujuh rekomendasi kepada BGN untuk memperkuat tata kelola Program MBG, yakni:

1. Menyusun regulasi pelaksanaan MBG yang komprehensif dan mengikat, minimal setingkat Peraturan Presiden, yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pembagian peran antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

2. Meninjau kembali mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper), termasuk struktur biaya, rantai pelaksanaan, serta kewajaran komponen anggaran agar tidak menimbulkan praktik rente dan tidak mengurangi kualitas layanan gizi kepada penerima manfaat.

3. Menerapkan pendekatan kolaboratif dan desentralistik secara terbatas, dengan memperkuat peran pemerintah daerah dalam penentuan penerima manfaat, penetapan lokasi dapur, serta pengawasan operasional di lapangan.

4. Memperjelas Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Service Level Agreement (SLA) dalam penetapan yayasan maupun mitra SPPG, serta memastikan proses seleksi, verifikasi, dan validasi dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel.

5. Memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui pelibatan aktif Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam proses sertifikasi, inspeksi dapur, hingga pengawasan mutu makanan yang disajikan.

6. Membangun sistem pelaporan dan verifikasi keuangan yang baku, guna mencegah terjadinya laporan fiktif, praktik mark-up anggaran, maupun penyimpangan dalam proses pencairan dana program.

7. Menetapkan indikator keberhasilan Program MBG yang terukur, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, disertai pengukuran baseline status gizi serta capaian penerima manfaat sebagai dasar evaluasi dampak program secara berkelanjutan.

BGN menyatakan seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.* (k/dh)

Ajakan itu disampaikan Prabowo saat menerima kunjungan Perdana Menteri India, Narendra Modi, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Anugerahi Narendra Modi Bintang Kehormatan Tertinggi RI, Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia-India

"Di tengah situasi global saat ini, kami juga mendorong penguatan kerja sama di bidang ketahanan energi termasuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya, juga saling tukar teknologi dan kapasitas di bidang teknologi nuklir," ujar Prabowo.

Selain sektor energi, Prabowo menilai kerja sama ekonomi tetap menjadi salah satu pilar utama hubungan bilateral Indonesia dan India. Karena itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan nilai perdagangan kedua negara melalui percepatan pembahasan Indonesia-India Preferential Trade Agreement.

Indonesia juga mengusulkan peninjauan serta pembaruan ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) guna memperkuat arus perdagangan antara India dan negara-negara Asia Tenggara.

Tak hanya itu, kedua negara sepakat memperdalam kerja sama di berbagai sektor strategis lainnya, mulai dari pengembangan kapasitas teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, hingga pembangunan infrastruktur digital.

Sebelumnya, dalam pertemuan tersebut Indonesia dan India juga menyepakati sebanyak 16 bentuk kerja sama di berbagai bidang sebagai upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara.* (d/dh)

Menurut Jokowi, dirinya akan memenuhi panggilan pengadilan jika diminta hadir dalam persidangan perkara yang melibatkan Roy Suryo maupun Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.

Baca Juga:

• Hakim Kabulkan Praperadilan Roy Suryo, Penangkapan dan Penahanan Dinyatakan Tak Sah

Jokowi juga memastikan akan membawa seluruh dokumen ijazah yang dimilikinya, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga ijazah Strata Satu (S1), apabila diminta untuk diperlihatkan di persidangan.

"Sesuai yang saya sampaikan sebelumnya, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki," tegasnya.

Pernyataan tersebut kembali menegaskan komitmen Jokowi untuk mengikuti seluruh mekanisme hukum secara terbuka. Ia memilih menyerahkan pembuktian kepada proses peradilan yang sedang berlangsung.

Diketahui, Dokter Tifa telah menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli 2026. Sementara itu, Roy Suryo masih menunggu jadwal persidangan setelah mengajukan gugatan praperadilan atas proses hukum yang dijalaninya.

Kasus dugaan fitnah terkait ijazah Jokowi menjadi salah satu perkara yang menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir dan kini seluruh prosesnya tengah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (oz/dh)

Putusan tersebut dibacakan Hakim I Ketut Darpawan dalam sidang praperadilan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• Mahfud MD: Kehadiran Jokowi di Sidang Ijazah Bergantung Keputusan Hakim

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan tindakan penyidik berupa penggeledahan, penangkapan, serta penahanan terhadap Roy Suryo tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dinyatakan tidak sah.

Permohonan praperadilan tersebut diajukan Roy Suryo setelah menggugat tindakan penyidik Polda Metro Jaya dalam proses penanganan perkara dugaan fitnah terkait ijazah Presiden Joko Widodo. Gugatan itu didaftarkan pada 22 Juni 2026 dengan nomor perkara 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Adapun pihak yang menjadi termohon dalam perkara tersebut yakni Pemerintah Republik Indonesia cq Kapolda Metro Jaya cq Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya cq Kasubdit Keamanan Negara cq Tim Penyidik, serta Jaksa Agung cq Jampidum Kejaksaan Agung cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Roy Suryo bersama Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada 19 Juni 2026. Keduanya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Setelah pelimpahan perkara, Kejari Jakarta Selatan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan adanya permohonan dari kuasa hukum serta keluarga yang bersedia menjadi penjamin agar kedua tersangka tetap kooperatif selama proses hukum berlangsung.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Marcelo Bellah sebelumnya menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan tim jaksa penuntut umum terhadap permohonan penangguhan penahanan yang diajukan pihak keluarga dan penasihat hukum.

Putusan praperadilan ini menjadi babak baru dalam proses hukum yang tengah dihadapi Roy Suryo. Meski demikian, putusan praperadilan hanya menguji sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum dan tidak memutus pokok perkara pidana yang sedang diproses.* (in/dh)

Said Iqbal berharap pemerintah dapat mengedepankan dialog sebelum aksi berlangsung. Menurutnya, komunikasi menjadi langkah terbaik untuk mencari solusi atas tuntutan para pekerja.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Pastikan Ekonomi RI Tetap Kuat, APBN Aman dan Program MBG Terus Dievaluasi

Aksi unjuk rasa tersebut diperkirakan diikuti sekitar 1.000 hingga 1.500 buruh dari berbagai wilayah Jabodetabek. Massa berasal dari sejumlah organisasi serikat pekerja, di antaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSPKEP), Serikat Pekerja Nasional (SPN), serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Selain mendesak penghapusan pajak atas pencairan JHT, para buruh juga menuntut pemerintah menghapus pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR), pesangon, serta berbagai manfaat program jaminan sosial yang dinilai membebani pekerja.

Said Iqbal menilai kebijakan pajak terhadap JHT berpotensi menimbulkan pajak berganda. Menurutnya, iuran JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, namun saat manfaatnya dicairkan masih kembali dikenai pajak.

Ia juga menilai pekerja layak mendapatkan perlakuan yang adil, mengingat pemerintah selama ini memberikan berbagai insentif perpajakan kepada dunia usaha. Karena itu, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja maupun memasuki masa pensiun seharusnya tidak lagi dibebani pajak atas tabungan sosial mereka.

Selain meminta tarif pajak JHT menjadi nol persen, Said Iqbal juga mendesak pemerintah mengevaluasi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009. Aturan tersebut menetapkan manfaat JHT hingga Rp50 juta dikenai tarif pajak final 0 persen, sedangkan nilai di atas Rp50 juta dikenai pajak final sebesar 5 persen.

Menurutnya, batas nominal tersebut sudah tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini karena telah berlaku selama hampir dua dekade.

Said Iqbal mengaku telah beberapa kali mengirimkan surat resmi kepada Menteri Keuangan untuk meminta dialog mengenai persoalan tersebut. Namun hingga kini, permintaan itu disebut belum mendapatkan tanggapan.

Ia berharap pemerintah bersedia membuka ruang komunikasi sebelum aksi berlangsung agar persoalan pajak JHT dapat diselesaikan secara musyawarah tanpa memicu gelombang demonstrasi yang lebih besar.* (oz/dh)

Penganugerahan tersebut disampaikan Prabowo saat pertemuan bilateral secara tete-a-tete sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi Narendra Modi dalam memperkuat hubungan Indonesia dan India hingga mencapai tingkat kemitraan strategis komprehensif.

Baca Juga:

• Prabowo Tunjuk Ahmad Muzani dan Menlu Sugiono Wakili Indonesia di Pemakaman Ali Khamenei

Menurut Prabowo, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan Narendra Modi yang dinilai berperan besar dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara.

Ia menyebut Modi secara konsisten mendorong peningkatan kerja sama Indonesia dan India di berbagai sektor, sekaligus mendukung sejumlah program pembangunan yang bermanfaat bagi Indonesia.

"Bentuk penghargaan ini adalah atas kepemimpinan beliau dan kontribusi beliau dalam mempererat hubungan Indonesia dan India hingga mencapai tingkat kemitraan strategis komprehensif," ujar Prabowo.

Presiden juga mengungkapkan bahwa penghargaan Bintang Republik Indonesia Adipurna sebelumnya pernah diberikan kepada Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru. Penghargaan itu diberikan atas jasanya dalam memperkuat hubungan kedua negara sekaligus kontribusinya sebagai salah satu pelopor Gerakan Non-Blok.

Prabowo menilai kunjungan Narendra Modi ke Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan strategis kedua negara.

Menurutnya, kunjungan tersebut mencerminkan komitmen Indonesia dan India untuk terus memperluas kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pertahanan, teknologi, hingga pembangunan berkelanjutan.

Pertemuan bilateral antara kedua pemimpin negara juga diwarnai pembahasan sejumlah agenda kerja sama strategis yang diharapkan semakin memperkokoh hubungan diplomatik Indonesia dan India di masa mendatang.* (oz/dh)

Pernyataan itu disampaikan Bobby saat dimintai tanggapan terkait penangkapan Ondim dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• DPR Geram! Dugaan Gratifikasi Seragam Sekolah Dinilai Cederai Dunia Pendidikan

"Sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah, jika ada hal-hal yang kami anggap janggal dalam menjalankan roda pemerintahan, tentu kami sampaikan," ujar Bobby kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (6/7/2026).

Menurut Bobby, teguran kepada para kepala daerah dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penyampaian secara halus, sindiran, hingga teguran secara langsung.

"Kami sering bertemu dengan para kepala daerah. Teguran sudah beberapa kali kami sampaikan, baik secara halus, secara satire, maupun secara langsung," katanya.

Bobby mengaku prihatin atas kembali terjadinya kasus dugaan korupsi yang menjerat kepala daerah di Kabupaten Langkat. Sebelumnya, mantan Bupati Langkat Terbit Rencana juga pernah tersandung kasus korupsi.

Ia menilai masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan dalam praktik korupsi karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah dan kepentingan publik justru disalahgunakan.

"Yang paling dirugikan tentu masyarakat. Uang itu seharusnya dipakai untuk membangun daerah, pendidikan, dan kebutuhan masyarakat. Harapan kami, kejadian seperti ini tidak terulang lagi," ujarnya.

Meski demikian, Bobby menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada sistem yang dibangun pemerintah, tetapi juga pada integritas setiap individu yang menjalankannya.

"Secanggih apa pun sistem yang dibuat, kalau orang yang menjalankannya memiliki niat tidak baik, pasti akan ada celah untuk melakukan pelanggaran," tegasnya.

Diketahui, KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Rabu (1/7/2026) malam dan mengamankan Bupati Langkat Syah Afandin bersama enam orang lainnya.

Dalam operasi tersebut, penyidik turut menyita uang tunai dalam rupiah dan valuta asing, serta puluhan keping logam mulia berbahan platinum. KPK menduga Syah Afandin menerima suap senilai Rp800 juta yang berkaitan dengan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim Kabupaten Langkat.* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Muzani melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengatakan, kehadiran delegasi Indonesia merupakan bentuk penghormatan sekaligus representasi resmi pemerintah dan rakyat Indonesia dalam menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei.

Baca Juga:

• Prabowo Perkuat Penjagaan Hutan, Targetkan 70 Ribu Polisi Kehutanan Berantas Illegal Logging

Muzani menjelaskan, hingga kini proses keberangkatan delegasi Indonesia masih dimatangkan oleh Kementerian Luar Negeri. Pemerintah memastikan seluruh persiapan dilakukan sesuai dengan koordinasi diplomatik yang berlangsung dengan pihak Iran.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono juga menyampaikan rencana kehadiran delegasi Indonesia dalam prosesi pemakaman tersebut. Menurutnya, pemerintah masih menunggu kepastian terkait waktu dan lokasi pelaksanaan acara dari otoritas Iran.

Sugiono menegaskan, dirinya bersama Ketua MPR RI direncanakan menjadi wakil resmi Indonesia dalam upacara penghormatan terakhir kepada Ayatollah Ali Khamenei.

Ia menjelaskan, pada awalnya Indonesia berencana diwakili oleh Duta Besar RI untuk Iran setelah menerima undangan dari pemerintah Iran. Namun, perubahan mekanisme dari pihak Iran yang hanya memberikan akses kepada pejabat di atas tingkat duta besar membuat pemerintah menyesuaikan komposisi delegasi.

Selain itu, padatnya agenda kenegaraan di dalam negeri pada waktu yang sama juga menjadi pertimbangan sehingga pengiriman delegasi sempat mengalami penyesuaian.

Kehadiran Ketua MPR dan Menteri Luar Negeri di Iran diharapkan menjadi simbol hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dan Iran, sekaligus bentuk penghormatan Indonesia kepada salah satu tokoh penting dunia Islam yang memiliki pengaruh besar dalam politik dan keagamaan di kawasan Timur Tengah.* (k/dh)