Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan, langkah tersebut merupakan implementasi langsung amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Baca Juga:

• Dudung Minta Anggaran KSP Dipisah dari Kemensetneg, Sebut Dana Pengawasan Sangat Terbatas

Menurut Dudung, Indonesia memiliki kawasan hutan yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun selama bertahun-tahun, negara menghadapi berbagai pelanggaran berupa aktivitas perkebunan, pertambangan, hingga usaha lain yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin yang sesuai dengan ketentuan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Regulasi itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

"Setiap bentuk pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif, penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara, hingga sanksi pidana bagi kegiatan yang tidak memiliki izin," tegasnya.

Dudung mengungkapkan, sejak dibentuk pada Februari 2025 hingga April 2026, Satgas PKH telah menunjukkan hasil signifikan. Pada sektor perkebunan sawit, negara berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 5,88 juta hektare. Sementara pada sektor pertambangan, kawasan yang berhasil diamankan mencapai 12.371 hektare.

Tak hanya menyelamatkan aset berupa lahan, Satgas PKH juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Hingga 13 Mei 2026, satgas berhasil menyerahkan dana riil sebesar Rp10,27 triliun kepada negara.

"Penertiban kawasan hutan tidak hanya berdampak pada penguasaan kembali aset negara, tetapi juga memperkuat keuangan negara serta memulihkan hak negara atas sumber daya alam nasional," katanya.

Pemerintah berharap keberhasilan Satgas PKH menjadi fondasi dalam menciptakan tata kelola kehutanan yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, langkah tersebut juga diyakini mampu menciptakan iklim usaha yang lebih adil sekaligus menjaga kelestarian hutan Indonesia untuk generasi mendatang.

Dudung menegaskan, keberhasilan Satgas PKH menjadi bukti bahwa negara hadir dalam menjaga kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam Indonesia.

"Satgas PKH telah membuktikan bahwa kedaulatan negara atas tanah air adalah harga mati. Langkah ini menjadi fondasi bagi tata kelola hutan yang lebih sehat, iklim usaha yang adil, dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.*

(mt/dh)

Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/6/2026), Purbaya menjelaskan realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun. Sementara itu, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.185 triliun.

Baca Juga:

• Purbaya Paparkan Kinerja Pajak ke S&P, Defisit APBN Dipastikan Tetap di Bawah 3 Persen

"Kalau dilihat dari situ, APBN kita aman dan masih bisa dikendalikan karena penerimaan pajak serta bea cukai menunjukkan perbaikan yang signifikan," ujar Purbaya.

Ia mengungkapkan pendapatan negara hingga Mei 2026 tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp834,4 triliun atau 35,4 persen dari target APBN tahun ini.

Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp123,8 triliun atau 36,8 persen dari target, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp226,4 triliun.

Menurut Purbaya, tren positif pada sektor perpajakan menjadi salah satu indikator membaiknya kondisi fiskal nasional. Bahkan, ia memperkirakan pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini dapat menembus angka 20 persen seiring peningkatan efektivitas sistem perpajakan.

"Terjadi perbaikan signifikan dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan pajak negatif. Tahun ini pertumbuhan penerimaan pajak sudah kembali positif," katanya.

Di sisi lain, belanja negara juga mengalami peningkatan sebesar 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp1.059,3 triliun atau 33,6 persen dari target APBN, sementara transfer ke daerah mencapai Rp306,1 triliun atau 44,2 persen dari target.

Purbaya juga menyoroti surplus keseimbangan primer yang kembali mencatat angka positif sebesar Rp58,6 triliun. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator penting bahwa kesehatan fiskal Indonesia semakin membaik.

"Surplus keseimbangan primer sudah kembali positif. Ini menunjukkan anggaran negara semakin berkelanjutan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya," ujarnya.

Pemerintah optimistis kondisi fiskal nasional tetap terjaga hingga akhir tahun dengan dukungan penerimaan negara yang terus membaik serta pengelolaan belanja yang lebih efektif dan terarah.*

(mt/dh)

Sidang terbuka itu dibuka langsung oleh Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo dan dihadiri para Pejabat Utama Polda Aceh, panitia internal, pengawas eksternal dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh, serta tim pengawas teknologi informasi dari Universitas Syiah Kuala.

Baca Juga:

• Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polda Aceh Gelar Turnamen Tenis Kapolda Cup 2026

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan, sidang terbuka tersebut bertujuan menetapkan peserta yang memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahapan Rikkes II.

"Sidang ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses penyaringan untuk mendapatkan calon anggota Polri yang terbaik. Peserta yang dinyatakan lulus agar terus mempersiapkan diri menghadapi tahapan berikutnya, khususnya Rikkes Tahap II dan uji kesamaptaan jasmani," ujarnya.

Dalam sidang tersebut, panitia menetapkan peserta yang lolos dari berbagai jalur penerimaan, mulai dari Akademi Kepolisian (Akpol), Rekrutmen Proaktif (Rekpro), Bakomsus, Bintara Intelijen, Bintara Polair, Bintara PTU/SPKT hingga Tamtama.

Adapun peserta yang dinyatakan lulus menuju Rikkes Tahap II terdiri dari 10 pria dan 1 wanita jalur Akpol, 7 peserta Rekpro ditambah 1 peserta talent scouting, 14 pria dan 1 wanita Bintara Intelijen, 14 peserta Bintara Polair, 12 peserta Bintara PTU/SPKT wanita, 114 peserta Bintara SPKT pria, 49 peserta Tamtama, serta 5 peserta Tamtama Polair.

Pada penutupan sidang, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Alibasyah mengingatkan seluruh peserta dan orang tua agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.

"Apabila ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu, jangan terpengaruh dan segera laporkan kepada panitia. Rekrutmen Polri dilaksanakan secara transparan dan hasil seleksi ditentukan sepenuhnya berdasarkan kemampuan serta prestasi peserta," tegas Kapolda.

Kapolda juga meminta peserta yang lolos untuk terus meningkatkan kesiapan fisik, kesehatan, dan mental menjelang tahapan seleksi berikutnya. Sementara bagi peserta yang belum berhasil, diharapkan tetap semangat dan menjadikan hasil seleksi tahun ini sebagai bahan evaluasi untuk mencoba kembali pada kesempatan mendatang.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembukaan segel hasil nilai seleksi yang disaksikan langsung oleh pengawas internal dan eksternal sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas dalam proses penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026.*

(dh)

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan pihaknya telah menggelar operasi khusus pengamanan bertajuk Operasi ASEAN U-19 Toba 2026 selama berlangsungnya kompetisi sepak bola usia muda tingkat Asia Tenggara tersebut.

Baca Juga:

• Timnas Indonesia U-19 Taklukkan Timor Leste 3-0, Bobby Nasution: Ribak Sude!

Menurutnya, pengamanan tidak hanya difokuskan di area pertandingan, tetapi juga mencakup sejumlah lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas para peserta dan tamu dari berbagai negara.

Ferry menjelaskan terdapat 13 objek pengamanan yang menjadi perhatian aparat selama pelaksanaan turnamen. Lokasi tersebut meliputi stadion pertandingan, bandara, hotel tempat menginap tim peserta, hingga sejumlah destinasi wisata yang berpotensi dikunjungi para pemain maupun ofisial.

"Objek pengamanan yang kita lakukan ada 13 titik, mulai dari stadion, bandara, hotel, hingga tempat-tempat wisata yang berpotensi didatangi pemain dan kru selama berada di Sumatera Utara," jelasnya.

Selain itu, Polda Sumut juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama ajang internasional tersebut berlangsung.

Menurut Ferry, dukungan masyarakat sangat penting dalam menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif bagi para tamu mancanegara yang datang ke Sumatera Utara.

"Kami mengharapkan dukungan seluruh masyarakat agar dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif selama kegiatan berlangsung sehingga para tamu dari berbagai negara merasa betah saat berada di Sumut," katanya.

Piala AFF U-19 2026 sendiri menjadi salah satu ajang sepak bola internasional terbesar yang digelar di Sumatera Utara tahun ini. Kehadiran ribuan penonton serta peserta dari berbagai negara menjadikan aspek keamanan sebagai prioritas utama demi suksesnya penyelenggaraan turnamen.*

(mi/dh)

Nova Arianto mengatakan larangan tersebut sudah diberlakukan sejak tim menjalani pemusatan latihan (training camp/TC) di Yogyakarta pada Mei 2026 lalu. Menurutnya, penggunaan media sosial berpotensi mengganggu performa pemain di tengah persaingan ketat ajang internasional.

Baca Juga:

• Timnas U-19 Sapu Bersih Dua Laga, Bobby Nasution Suntik Semangat Jelang Duel Kontra Vietnam

Menurut Nova, media sosial kerap menjadi distraksi yang dapat memengaruhi kondisi mental maupun fokus pemain. Karena itu, dirinya ingin seluruh skuad benar-benar fokus menjalani latihan dan pertandingan selama Piala AFF U-19 berlangsung.

"Kalau saya ingin saat TC pemain bisa fokus, karena kita tahu media sosial bisa mengganggu performa, bisa mengganggu konsentrasi pemain sehingga itu yang kita larang melakukan update di media sosial," katanya.

Nova menegaskan aturan tersebut akan tetap berlaku hingga Timnas Indonesia U-19 menyelesaikan seluruh rangkaian pertandingan di Piala AFF U-19 2026.

"Sampai Piala AFF ini selesai," tegasnya.

Saat ini Timnas Indonesia U-19 tengah berjuang di Grup A Piala AFF U-19 2026 bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Garuda Muda berhasil menunjukkan performa positif dan terus menjaga peluang untuk melangkah ke babak berikutnya.

Kebijakan pembatasan media sosial ini menjadi salah satu strategi Nova Arianto untuk menjaga mentalitas, disiplin, serta fokus para pemain dalam menghadapi setiap pertandingan di turnamen bergengsi tingkat Asia Tenggara tersebut.*

(mi/dh)

Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi antara Pemko Medan dan Sekretariat APEKSI yang dipimpin Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, M. Sofyan, di Balai Kota Medan, Jumat (5/6/2026).

Baca Juga:

• HLUN ke-30 di Medan, Dinas P3APM Tekankan Lansia Tetap Aktif, Sehat, dan Bermartabat

"Hari ini tersisa 23 hari lagi menjelang tanggal 28 Juni, yaitu dimulainya rangkaian Rakernas APEKSI di Kota Medan. Pemko Medan terus melakukan persiapan untuk semakin mematangkan perhelatan akbar ini," ujarnya.

Menurut Sofyan, Pemko Medan secara rutin menggelar rapat evaluasi bersama seluruh perangkat daerah guna memantau progres persiapan. Langkah tersebut dilakukan agar setiap kendala yang muncul dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

"Alhamdulillah, sampai saat ini semua berjalan dengan lancar. Evaluasi terus kita lakukan untuk mengetahui progres kesiapan secara mendetail," katanya.

Rapat tersebut juga diikuti Sekretariat Dewan Pengurus dan Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, melalui sambungan virtual. Dalam pertemuan itu, masing-masing pimpinan perangkat daerah memaparkan perkembangan persiapan berbagai agenda yang akan menjadi bagian dari Rakernas APEKSI XVIII.

Selain menyukseskan agenda rapat kerja nasional, Pemko Medan juga berkomitmen menghadirkan berbagai kegiatan pendukung yang menampilkan potensi budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif Kota Medan kepada para wali kota dan delegasi dari seluruh Indonesia.

Melalui persiapan yang terus dimatangkan, Kota Medan optimistis mampu menjadi tuan rumah yang sukses sekaligus memberikan kesan positif bagi seluruh peserta Rakernas APEKSI XVIII Tahun 2026.*

(dh)

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas P3APM P2KB Kota Medan, Edliaty, melalui Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Elviyanti Pohan, dalam kegiatan HLUN yang digelar di Gedung PKK Kota Medan, Jumat (5/6/2026).

Baca Juga:

• HMI Medan Kritik Kisruh AFF U-19, Minta PSSI Jangan Jadikan Pemda Tumbal Persoalan Anggaran

"Lansia adalah bagian penting dari keluarga dan masyarakat. Mereka harus tetap sehat, aktif, mandiri, dan bermartabat," ujarnya.

Pemko Medan disebut terus berupaya meningkatkan kualitas hidup lansia melalui berbagai program pembinaan, termasuk Sekolah Lansia serta kegiatan pemberdayaan lainnya. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan lansia.

Kegiatan HLUN yang digelar IPeKB Kota Medan bersama Sekolah Lansia Kota Medan ini mengusung tema "Tambah Usia, Menuju Lansia Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif".

Rangkaian acara berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan seperti senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, penyuluhan kesehatan, hingga permainan yang melibatkan para lansia.

Acara kemudian ditutup dengan pemotongan kue serta pemilihan Lansia Terheboh dan Lansia Paling Semangat. Pemerintah berharap para lansia di Kota Medan tetap sehat, bahagia, mandiri, serta produktif di tengah keluarga maupun masyarakat.*

(dh)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan tugas yang akan dijalankan dua Wakil Kepala BGN yang baru ditunjuk Presiden Prabowo Subianto, yakni Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.

Menurut Nanik, keduanya akan mengemban peran strategis dalam pembenahan tata kelola lembaga sekaligus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Baca Juga:

• Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Klaim Ada “Nama-Nama Besar” di Balik Dugaan Korupsi MBG

Nanik mengatakan penugasan tersebut sejalan dengan pengalaman panjang Arum di bidang pengawasan dan audit.

"Beliau memiliki pengalaman selama 34 tahun di bidang pengawasan dan audit. Sesuai arahan Presiden, beliau akan mengawasi secara ketat tata kelola serta pengelolaan keuangan negara di BGN," kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2026.

Selain mengawasi tata kelola lembaga, Arum juga diberi mandat untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Sementara itu, Mayjen TNI Trenggono mendapat tugas memperkuat implementasi Program MBG di wilayah 3T.

Nanik menjelaskan, pengalaman Trenggono dalam bidang teritorial menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penunjukan tersebut.

Menurut dia, tantangan distribusi dan pelaksanaan program di daerah terpencil membutuhkan pendekatan yang berbeda dibanding wilayah perkotaan.

"Untuk wilayah 3T kami membutuhkan kemampuan teritorial yang kuat agar program dapat menjangkau masyarakat secara optimal," ujarnya.

Nanik memastikan Trenggono telah memproses pengunduran diri dari dinas aktif TNI setelah menerima penugasan sebagai Wakil Kepala BGN.

Selain menjelaskan pembagian tugas wakil kepala, Nanik juga memaparkan empat prioritas utama yang akan dijalankan BGN dalam waktu dekat.

Prioritas pertama adalah melakukan penataan ulang sasaran penerima manfaat Program MBG.

Menurut dia, BGN akan lebih menekankan kualitas layanan dibanding mengejar target kuantitas penerima manfaat.

Fokus program akan diarahkan kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik tingkat sekolah dasar.

Langkah kedua adalah melakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG guna menata kembali distribusi fasilitas yang dinilai belum merata di berbagai daerah.

Prioritas ketiga berupa peningkatan kualitas dapur MBG yang telah beroperasi, termasuk perbaikan sarana, prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Adapun prioritas keempat adalah penyusunan skema alternatif pelaksanaan MBG di wilayah 3T agar program tetap berjalan efektif tanpa memberikan beban tambahan yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami akan fokus pada efisiensi anggaran sekaligus memastikan program tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," kata Nanik.

Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BGN melakukan pembenahan internal sekaligus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.*

(km/ad)

BINJAI – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Binjai Sumatera Utara (PB IMBI-SU), Aldo Tarigan, mengaku mengalami pengusiran saat berada di The Break Pool and Cafe Binjai yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 34, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai.

Menurut Aldo, peristiwa itu terjadi ketika dirinya datang sebagai pelanggan untuk bermain biliar di tempat usaha tersebut.

Baca Juga:

• 1.015 Pelari dari 34 Negara Ramaikan Trail of The Kings by UTMB 2026 di Samosir

Aldo menilai tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik, khususnya terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan pekerja.

Ia menduga tindakan yang diterimanya berkaitan dengan sikap organisasi yang selama ini menyoroti sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang disebut terjadi di lingkungan usaha tersebut.

"Apakah saat ini sudah tidak boleh lagi menyampaikan kritik terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan pekerja?" kata Aldo dalam keterangannya.

Polemik antara PB IMBI-SU dan pihak The Break Pool and Cafe Binjai disebut bukan kali pertama terjadi.

Sejak Maret 2026, organisasi mahasiswa tersebut mengaku menerima berbagai laporan dan keluhan yang berkaitan dengan kondisi tenaga kerja di tempat usaha tersebut.

Selain isu mengenai hak-hak pekerja, organisasi itu juga mengaku memperoleh informasi terkait dugaan pemotongan gaji yang disampaikan oleh sejumlah pekerja.

Namun, tudingan tersebut hingga kini belum mendapat tanggapan resmi dari pihak manajemen.

Atas kejadian yang dialaminya, Aldo meminta manajemen The Break Pool and Cafe Binjai memberikan klarifikasi terbuka kepada publik mengenai berbagai persoalan yang berkembang, termasuk terkait dugaan pengusiran yang dialaminya.

"Kami meminta pihak manajemen memberikan klarifikasi terbuka atas berbagai persoalan yang terjadi serta menyampaikan permohonan maaf secara langsung terkait tindakan pengusiran yang kami alami," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, pihak manajemen The Break Pool and Cafe Binjai belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.*

(ad)

ACEH BESAR – Dosen Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA, menyampaikan bahwa kepemimpinan Nabi Ibrahim AS memberikan perhatian besar terhadap keselamatan bangsa dan negara sebelum kepentingan pribadi maupun keluarga.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasanuddin dalam khutbah Jumat di Masjid Babul Iman, Lambheu, Keutapang, Kabupaten Aceh Besar, Jumat, 5 Juni 2026, bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1447 Hijriah.

Baca Juga:

• Bolehkah Polisi Jadi Anggota Ormas? DPR Usulkan Aturan Khusus dalam RUU Polri

Ia mengutip firman Allah dalam Surah Ibrahim ayat 35: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah) negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala."

"Doa Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa perhatian terhadap keamanan dan keberlangsungan sebuah negeri menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan," kata Hasanuddin.

Ia menjelaskan bahwa unsur penting lainnya dalam kepemimpinan Nabi Ibrahim adalah ketauhidan.

Menurut dia, pemimpin dan rakyat sama-sama merupakan hamba Allah sehingga tata kelola kepemimpinan harus berlandaskan nilai-nilai keimanan.

Hasanuddin menilai kepemimpinan yang tidak berorientasi pada ketauhidan berpotensi menjauh dari prinsip-prinsip moral dan keadilan yang diajarkan agama.

Selain itu, ia menyebut kepemimpinan Nabi Ibrahim juga menempatkan kepentingan rakyat serta keberhasilan ibadah sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pandangannya, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung masyarakat menjalankan kewajiban keagamaan.

Menurut Hasanuddin, teladan Nabi Ibrahim juga terlihat dalam upaya mengajak masyarakat kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Ia menegaskan bahwa prinsip amar makruf nahi mungkar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepemimpinan yang berorientasi pada nilai-nilai Islam.

Dalam khutbahnya, Hasanuddin juga menyinggung pendekatan Nabi Ibrahim terhadap masyarakat yang berbeda pandangan.

Menurut dia, Nabi Ibrahim lebih mengedepankan doa dan harapan agar masyarakat mengikuti jalan kebenaran, sementara urusan hidayah diserahkan kepada Allah.

"Tidak ada konsep penindasan terhadap rakyat dalam teladan kepemimpinan Nabi Ibrahim. Yang ditonjolkan adalah kasih sayang, keteladanan, dan ketaatan kepada Allah," ujarnya.

Hasanuddin menambahkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan Nabi Ibrahim yang berlandaskan ketauhidan, kasih sayang, dan keadilan masih relevan untuk dijadikan inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Ia menilai penerapan nilai-nilai tersebut dapat menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan stabilitas negara.*

(ad)

JAKARTA – Draf Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) memuat ketentuan baru mengenai status anggota Polri yang saat ini menduduki jabatan sipil di kementerian maupun lembaga negara.

Dalam rancangan yang dipublikasikan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI, anggota Polri aktif yang bertugas di luar institusi kepolisian diwajibkan memilih antara beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau kembali berdinas di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Natalius Pigai Usul Sipil Bisa Jadi Pejabat Utama di Lingkungan Polri

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebelum berlakunya undang-undang ini menduduki jabatan di luar Kepolisian pada kementerian/lembaga selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), beralih status menjadi ASN atau kembali bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia," demikian bunyi ketentuan dalam draf RUU tersebut.

Aturan tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan Pasal 28 yang mengatur penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian.

Dalam rancangan revisi, anggota Polri pada prinsipnya diwajibkan mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun apabila ingin menduduki jabatan di luar korps Bhayangkara.

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian," demikian bunyi Pasal 28 ayat (3) dalam draf revisi.

Meski demikian, terdapat pengecualian bagi anggota Polri yang ditempatkan pada jabatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi, tugas, dan kewenangan kepolisian.

Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (4) yang memungkinkan anggota Polri tetap berstatus aktif tanpa harus mengundurkan diri ketika menduduki jabatan tertentu yang berkaitan dengan tugas kepolisian.

Sementara itu, Pasal 28 ayat (5) mengatur sebanyak 15 kementerian dan lembaga yang dapat ditempati oleh anggota Polri aktif.

Di antaranya kementerian yang membidangi koordinasi politik dan keamanan, hukum, imigrasi dan pemasyarakatan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, kelautan dan perikanan, perhubungan, perlindungan pekerja migran Indonesia, serta agraria dan tata ruang.

Selain kementerian, anggota Polri aktif juga dapat bertugas pada sejumlah lembaga strategis seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga yang menangani ketahanan nasional.

Meski telah masuk dalam draf revisi, substansi mengenai penempatan anggota Polri di kementerian dan lembaga tersebut belum dibahas secara mendalam dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Polri antara DPR dan pemerintah.

Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (4/6/2026) ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Senin (8/6/2026).

Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan pemerintah telah menyerahkan 112 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR untuk dibahas bersama dalam revisi UU Polri.

Menurut Edward, sejumlah substansi baru yang masuk dalam revisi tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lanjutan pekan depan.

Revisi UU Polri menjadi salah satu regulasi yang mendapat perhatian publik karena menyangkut penguatan profesionalisme, tata kelola kelembagaan, serta hubungan Polri dengan institusi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.*

(km/ad)

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengusulkan agar revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) memberikan ruang bagi kalangan sipil profesional untuk mengisi sejumlah jabatan strategis non-operasional di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Usulan tersebut disampaikan Pigai sebagai bagian dari penguatan reformasi kelembagaan, profesionalisme, serta supremasi sipil dalam tata kelola institusi kepolisian di Indonesia.

Baca Juga:

• Bolehkah Polisi Jadi Anggota Ormas? DPR Usulkan Aturan Khusus dalam RUU Polri

Menurut Pigai, jabatan yang dimaksud bukanlah posisi yang berkaitan langsung dengan fungsi utama kepolisian seperti penegakan hukum, keamanan, maupun operasi kepolisian.

Jabatan tersebut lebih berfokus pada bidang administrasi, pengawasan, manajemen sumber daya manusia, transformasi digital, pengelolaan keuangan, perencanaan, hingga tata kelola organisasi.

Ia menilai posisi-posisi tersebut dapat diisi oleh tenaga profesional sipil yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya tanpa mengganggu tugas pokok Polri sebagai aparat penegak hukum.

"Jabatan yang bisa diisi sipil seperti administrasi, keuangan, inspektorat, atau personalia yang tidak terkait langsung dengan tugas utama kepolisian," ujarnya.

Pigai menegaskan bahwa revisi UU Polri merupakan momentum penting untuk memperkuat institusi kepolisian yang profesional, modern, dan demokratis.

Menurut dia, pelibatan kalangan sipil dalam posisi strategis non-operasional telah menjadi praktik umum di berbagai negara demokrasi modern.

Selain meningkatkan profesionalisme birokrasi, langkah tersebut dinilai dapat memperkuat prinsip checks and balances serta mempertegas posisi Polri sebagai institusi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pigai juga menyoroti kondisi saat ini di mana anggota Polri memiliki peluang menduduki sejumlah jabatan strategis di kementerian maupun lembaga negara.

Oleh karena itu, menurutnya perlu ada keseimbangan melalui kesempatan yang sama bagi profesional sipil untuk berkontribusi di lingkungan kepolisian.

"Kalau selama ini anggota Polri bisa menjadi pejabat di institusi sipil, kementerian, dan lembaga, maka sebaiknya juga ada dari kalangan sipil yang bisa menduduki jabatan utama di institusi Polri," katanya.

Usulan tersebut menambah daftar masukan terhadap pembahasan revisi UU Polri yang saat ini tengah bergulir.

Sejumlah pihak sebelumnya juga mendorong penguatan aspek akuntabilitas, netralitas, profesionalisme, serta pengawasan terhadap institusi kepolisian melalui regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan demokrasi dan kebutuhan masyarakat.*

(km/ad)

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan agar keterlibatan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) diatur secara lebih rinci dalam revisi Undang-Undang Kepolisian atau RUU Polri.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang membahas masukan terhadap RUU Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026.

Baca Juga:

• 1.015 Pelari dari 34 Negara Ramaikan Trail of The Kings by UTMB 2026 di Samosir

"Misalnya anggota Polri atau pimpinan Polri mendeklarasikan diri sebagai anggota ormas tertentu. Apakah hal itu etis? Karena bisa saja organisasi lain merasa diperlakukan tidak adil," ujar Habiburokhman dalam forum tersebut.

Ia menilai Polri merupakan institusi negara yang harus menjadi milik seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang organisasi, kelompok, maupun golongan tertentu.

Karena itu, diperlukan pengaturan yang dapat menjaga citra independensi dan netralitas lembaga kepolisian.

Habiburokhman mencontohkan posisi Kapolri yang harus mampu menjadi representasi seluruh elemen bangsa.

Menurut dia, afiliasi yang terlalu kuat terhadap organisasi tertentu berpotensi memunculkan persepsi publik mengenai keberpihakan institusi.

"Kapolri itu milik semua masyarakat, baik warga Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, maupun kelompok lainnya. Karena itu perlu dipikirkan bagaimana menjaga netralitas tersebut," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, menilai gagasan penguatan netralitas Polri patut dipertimbangkan.

Ia menegaskan bahwa Polri merupakan institusi negara yang harus berdiri di atas semua golongan.

"Polri adalah milik seluruh elemen bangsa. Karena itu prinsip netralitas harus tetap dijaga," ujar Cecep.

Meski demikian, Cecep berpendapat pengaturan teknis mengenai afiliasi anggota Polri dengan organisasi tertentu tidak harus dimasukkan secara rinci dalam undang-undang.

Menurut dia, aturan tersebut dapat diakomodasi melalui peraturan pemerintah atau regulasi internal kepolisian.

Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk menjaga profesionalisme aparat kepolisian sekaligus menghindari munculnya persepsi keberpihakan di tengah masyarakat.

Pembahasan revisi RUU Polri hingga kini masih terus berlangsung di DPR dengan melibatkan berbagai kalangan akademisi, pakar hukum, dan pemangku kepentingan guna memperkuat profesionalisme serta akuntabilitas institusi kepolisian di Indonesia.*

(d/ad)

JAKARTA – EA Sports kembali membagikan kode redeem FC Mobile terbaru yang dapat diklaim pemain pada Jumat, 5 Juni 2026.

Melalui kode tersebut, pemain berkesempatan memperoleh berbagai hadiah gratis mulai dari Gems, Rank Up, pemain elite, hingga item eksklusif yang dapat meningkatkan kekuatan tim di dalam permainan.

Baca Juga:

• Anggaran Pelatnas ASEAN Games 2026 Anjlok 79 Persen, Erick Thohir: Sangat Jauh Menurun

Sejumlah kode yang dirilis EA Sports menawarkan hadiah menarik, seperti paket pemain langka, voucher draft, koin, hingga kartu pemain dengan Overall Rating (OVR) tinggi.

FC Mobile sendiri merupakan game simulasi sepak bola yang dikembangkan oleh EA Sports untuk platform Android dan iOS.

Gim ini menghadirkan berbagai kompetisi resmi dunia, termasuk UEFA Champions League, Premier League, Bundesliga, hingga La Liga.

Cara Klaim Kode Redeem FC Mobile Juni 2026

Pemain dapat menukarkan kode redeem dengan langkah berikut:

- Buka situs resmi penukaran kode FC Mobile.
- Login menggunakan akun EA yang terhubung dengan game.
- Masukkan kode redeem yang masih aktif.
- Klik tombol konfirmasi.
- Hadiah akan dikirim langsung ke akun pemain melalui kotak masuk (mailbox) dalam game.

Daftar Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Juni 2026

Berikut sejumlah kode redeem FC Mobile yang dapat dicoba:

CHASETHEDREAM
SHARDSAREBACK
UTOTYTRADEIN
FCMS2025KIT
CHAOMUNGSIEULE
MLSKICKOFF
EIDMUBARAK26
FESTIVEHOLI
MLSCOMEKICKIT
FCMOBILENGABUBURIT
PARALLELPITCHES
LUCKYSTALLION
SONGDAUTOPDUOS
FESTIVEGIFT
CARNAVALGINGA
FCMVGOTY26
RAMADANKAREEM26
ROSCADEREYES
SEACREATOR
DREAMCHASERS26
FCMREYES26
BRIGHTLIGHTS
FELICESREYES
TOTISBACK
LASTYEARGIFT
GLORIOUSCODE
GONGXIFACAI26
TOPSCORERS
MLSCUP25
ICON26VIP
CREATORKICKOFF
CYBERWEEK25
JOIASFESTIVAS
FCMOBILESTARS26
ULTIMATELEAGUEID
SEAWINALL
LIBERTADORESFCM25
ITSTHETOTYS
2026GEMS
SOCCERSATURDAY
GRANDEAUDOR
GINGAGIFTPACK
TOTYSLEGENDS26
PREPARADOR
FCMVIPGIFT2026
KOMENTATORID
MARADONATROLAI
PUYOLCAPITANO
UNIVERSAL26
BIGONETHEICON
2026GIFTPACK

Pemain disarankan segera melakukan klaim karena sebagian kode redeem memiliki batas waktu penggunaan dan kuota penukaran tertentu.

Jika kode tidak dapat digunakan, kemungkinan kuota telah habis atau masa aktif kode sudah berakhir.

Selain itu, beberapa kode diketahui hanya berlaku untuk wilayah tertentu sehingga pemain mungkin memerlukan pengaturan region yang sesuai untuk mengklaim hadiah yang tersedia.*

(di/ad)

MEDAN – Sebanyak 1.015 pelari dari 34 negara dipastikan ambil bagian dalam ajang Trail of The Kings by UTMB 2026 yang akan berlangsung pada 12-14 Juni 2026 di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Peningkatan jumlah peserta internasional tersebut dinilai semakin memperkuat posisi Sumatera Utara sebagai salah satu destinasi sport tourism unggulan di Indonesia.

Baca Juga:

• Jokowi Bertolak ke Medan, Akan Saksikan Laga Piala AFF U-19 2026

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara mengatakan ajang lari lintas alam bertaraf internasional tersebut tidak hanya berdampak pada sektor olahraga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan.

"Trail of The Kings by UTMB menjadi salah satu event yang memberikan dampak ekonomi cukup besar sekaligus menarik wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara," ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen mendukung penyelenggaraan event internasional secara berkelanjutan.

Untuk itu, seluruh aspek pendukung, mulai dari transportasi, kesehatan, keamanan hingga kebersihan kawasan wisata harus dipersiapkan secara optimal.

Pemerintah juga meminta Dinas Kesehatan menyiapkan posko medis di sejumlah titik lintasan serta memastikan kesiapan rumah sakit rujukan yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara, Yuda Pratiwi Setiawan, mengatakan jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

"Tahun lalu peserta berasal dari 27 negara, sedangkan tahun ini meningkat menjadi 34 negara dengan total 1.015 pelari," kata Yuda.

Menurut dia, koordinasi dengan aparat kepolisian juga telah dilakukan untuk memastikan kelancaran mobilitas peserta, termasuk pengamanan jalur penyeberangan menuju Pulau Samosir.

Rencananya, pelepasan peserta akan dilakukan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, di kawasan Waterfront City Pangururan.

Kategori lomba yang dipertandingkan meliputi 100 kilometer, 60 kilometer, 28 kilometer, 10 kilometer, 5 kilometer, serta Kids Race.

Untuk kategori utama 100 kilometer, peserta akan dilepas mulai pukul 03.00 WIB.

Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan event tersebut.

Menurutnya, Trail of The Kings by UTMB tidak hanya menjadi ajang olahraga internasional, tetapi juga momentum strategis untuk memperkenalkan keindahan kawasan Danau Toba kepada dunia.

"Kami menyambut baik kegiatan ini karena akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Samosir, khususnya sektor UMKM, perhotelan, transportasi, dan pariwisata," ujarnya.

Pemerintah berharap penyelenggaraan Trail of The Kings by UTMB 2026 mampu memperkuat citra Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata berkelanjutan.*

(ad)

JAMBI – Kembalinya Kompol RC ke lingkungan tugas aktif Kepolisian Daerah (Polda) Jambi memunculkan perhatian publik setelah riwayat kasus pidana yang pernah menjeratnya kembali menjadi sorotan.

Kompol RC diketahui pernah divonis bersalah dalam perkara persetubuhan atau rudapaksa terhadap seorang perempuan yang berada dalam kondisi tidak berdaya.

Baca Juga:

• Pengadilan Singapura Tolak Gugatan Paulus Tannos, KPK Segera Ekstradisi ke Indonesia

Meski putusan telah berkekuatan hukum tetap sejak 2008, eksekusi pidana terhadap RC baru dilakukan pada Januari 2022 oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin bersama Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

Saat itu, tim jaksa menjemput RC dari lingkungan Polda Jambi untuk menjalani masa hukuman sesuai putusan pengadilan.

Setelah menyelesaikan masa pidana, RC kembali tercatat aktif sebagai anggota Polri.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolda Jambi Nomor KEP/78/III/2026 tertanggal 13 Maret 2026, RC dimutasi dari Perwira Menengah Yanma Polda Jambi menjadi Perwira Menengah pada Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena) Polda Jambi.

Penempatan kembali RC di lingkungan kepolisian memicu pertanyaan publik terkait mekanisme pembinaan personel yang pernah menjalani hukuman pidana.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji, mengaku masih melakukan koordinasi dan pendalaman informasi terkait riwayat perkara yang pernah menjerat RC.

"Yang bersangkutan saat ini memang bertugas sebagai Pamen Rorena Polda Jambi. Namun untuk detail kasus yang pernah terjadi, saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bidang Propam," ujar Erlan saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).

Berdasarkan dokumen putusan Mahkamah Agung, perkara tersebut bermula dari peristiwa yang terjadi pada November 2005 di wilayah Jakarta Selatan.

Korban diketahui merupakan istri rekan kerja RC saat yang bersangkutan masih berdinas di Polda Kalimantan Selatan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan RC terbukti melakukan tindakan yang berujung pada persetubuhan terhadap korban ketika korban berada dalam kondisi tidak mampu memberikan persetujuan karena tidak berdaya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama empat tahun kepada RC.

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Divisi Propam Polri mengenai status kepegawaian maupun hasil pemeriksaan etik yang pernah dijalani RC setelah menyelesaikan masa hukumannya.

Kasus ini kembali memunculkan diskusi publik mengenai standar integritas aparat penegak hukum, terutama terkait penempatan kembali personel yang pernah menjalani hukuman pidana dalam struktur organisasi kepolisian.*

(tm/ad)

JAKARTA – Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyatakan akan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah diusut Kejaksaan Agung.

Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Sony mengaku siap bekerja sama dengan penyidik untuk membuka secara lebih luas dugaan praktik penyimpangan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca Juga:

• Pengadilan Singapura Tolak Gugatan Paulus Tannos, KPK Segera Ekstradisi ke Indonesia

Menurut Krisna, kliennya merasa selama ini ditempatkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut, padahal terdapat sejumlah pihak lain yang disebut memiliki peran lebih besar dalam pengambilan keputusan.

"Pak Sony merasa selama ini seolah-olah menjadi pihak yang paling disalahkan. Padahal menurut beliau, terdapat pihak-pihak lain yang memiliki pengaruh besar dan turut menentukan arah kebijakan yang kini menjadi objek penyidikan," kata Krisna, Jumat (5/6/2026).

Dalam keterangannya, Sony disebut siap mengungkap sejumlah nama yang diduga memiliki keterkaitan dengan tata kelola program SPPG.

Meski demikian, pihak kuasa hukum belum bersedia membeberkan identitas maupun latar belakang pihak-pihak yang dimaksud.

Krisna hanya menyebut bahwa jumlahnya lebih dari satu orang dan memiliki posisi yang dianggap berpengaruh.

"Beliau ingin membuka seluruh fakta yang diketahuinya kepada penyidik. Menurut beliau ada banyak pihak yang mengetahui dan terlibat dalam proses tersebut," ujarnya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi alasan utama Sony memilih jalur justice collaborator, yakni untuk membantu mengungkap perkara secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pihak-pihak tertentu saja.

Krisna mengungkapkan niat Sony untuk menjadi justice collaborator telah disampaikan langsung kepada penyidik Kejaksaan Agung saat pemeriksaan pada Kamis malam (4/6/2026).

Keterangan tersebut disebut telah dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Tim kuasa hukum juga berencana mengajukan surat resmi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Senin (8/6/2026) guna memperoleh status JC secara formal.

Dalam sistem hukum Indonesia, justice collaborator merupakan pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu membongkar kejahatan yang lebih besar.

Status tersebut umumnya diberikan kepada pelaku yang bukan merupakan aktor utama dalam suatu tindak pidana terorganisir, serta memberikan informasi penting yang dapat mengungkap pelaku lain, aliran dana, maupun aset hasil kejahatan.

Pengaturan mengenai justice collaborator salah satunya merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Mereka adalah Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.

Ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program SPPG yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut salah satu program prioritas nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan generasi muda Indonesia.

Jika permohonan justice collaborator Sony diterima, keterangannya berpotensi menjadi salah satu pintu masuk penting bagi penyidik untuk menelusuri pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan dalam perkara tersebut.*

(km/ad)

SOLO — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, bertolak menuju Medan, Sumatera Utara, pada Jumat, 5 Juni 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyaksikan pertandingan ASEAN U-19 Boys Championship atau Piala AFF U-19 yang sedang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Listrik Sumut Sempat Padam Massal, PLN: Sejumlah Tower Transmisi Roboh dan Bengkok Diterjang Hujan Lebat dan Angin Kencang

Sebelum memasuki kendaraan yang membawanya menuju bandara, mantan Presiden itu sempat menjelaskan tujuan perjalanannya kepada awak media.

"Ke Jakarta terus Medan lihat AFF," ujar Jokowi singkat.

Saat ditanya mengenai kemungkinan melakukan agenda lain selama berada di Sumatera Utara, termasuk berkeliling atau menemui sejumlah pihak, Jokowi memastikan tidak memiliki agenda tambahan di luar menghadiri pertandingan sepak bola tersebut.

"Nggak," katanya.

Sebelum berangkat, Jokowi terlebih dahulu menyempatkan diri menyapa warga yang datang ke kediamannya.

Sejumlah pengunjung terlihat menunggu di depan rumah untuk bersalaman dan berfoto bersama mantan Wali Kota Solo tersebut.

Salah seorang warga bernama Agustin mengaku senang dapat bertemu langsung dengan Jokowi.

Ia mengatakan tidak menyangka dapat berfoto bersama sosok yang pernah memimpin Indonesia selama dua periode itu.

"Senang ya bisa bertemu Bapak Jokowi dan foto sama beliau. Beliau sangat ramah," ujar Agustin.

Sejak mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Solo, masih menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah.

Selain warga biasa, sejumlah tokoh politik, pejabat pemerintahan, hingga kalangan akademisi tercatat beberapa kali berkunjung untuk bersilaturahmi maupun berdiskusi.

Kehadiran Jokowi di Medan diperkirakan akan menambah perhatian publik terhadap gelaran ASEAN U-19 Boys Championship 2026 yang saat ini berlangsung di Sumatera Utara.

Turnamen tersebut menjadi salah satu ajang penting bagi pembinaan sepak bola usia muda di kawasan Asia Tenggara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelumnya menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung penyelenggaraan turnamen internasional tersebut, termasuk memastikan kesiapan stadion, infrastruktur pendukung, dan pelayanan bagi para peserta maupun penonton.*

(km/ad)

JAKARTA — Pengusaha sekaligus mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, memaparkan sejumlah langkah strategis yang dinilainya dapat memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Menurut dia, dengan kebijakan yang tepat dan kerja sama lintas sektor, rupiah berpeluang kembali ke level Rp15.000 per dolar AS secara bertahap.

Baca Juga:

• Isu Reshuffle Kabinet Mengemuka, Istana Angkat Bicara

"Saya melihat bahwa rupiah ini akan bisa mencapai angka lebih kuat, mungkin balik ke Rp16.000 dan secara bertahap ke Rp15.000," ujar Sandiaga.

Ia menilai penguatan nilai tukar tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga atau individu semata.

Menurutnya, diperlukan sinergi berbagai pihak dalam sebuah "super team" yang fokus mendorong produktivitas ekonomi nasional.

Salah satu langkah utama yang diusulkan adalah meningkatkan ekspor produk-produk unggulan Indonesia yang memiliki daya saing di pasar global.

Produk pertanian, kopi, pangan olahan, hingga sektor energi dinilai memiliki potensi besar untuk mendatangkan devisa.

Menurut Sandiaga, meningkatnya ekspor akan memperbesar arus masuk devisa ke dalam negeri.

Kondisi tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS untuk kebutuhan pembayaran impor maupun kewajiban luar negeri.

"Kalau devisa masuk ke Indonesia, berarti permintaan kita terhadap dolar akan berkurang karena kita tidak perlu membeli dolar di pasar," katanya.

Selain ekspor, sektor pariwisata juga dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat cadangan devisa nasional.

Sandiaga menyebut pariwisata merupakan industri yang memanfaatkan sumber daya domestik dan mampu menghasilkan pemasukan valuta asing secara berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas destinasi wisata, pelayanan, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat menjadi instrumen efektif untuk menarik wisatawan mancanegara sekaligus mendorong wisatawan domestik berlibur di dalam negeri.

"Pariwisata itu produknya domestik dan dihasilkan mayoritas oleh alam kita sendiri. Jika dikelola dengan baik, sektor ini bisa menjadi sumber devisa yang sangat kuat," ujarnya.

Sandiaga juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami pemulihan nilai tukar yang signifikan pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie setelah krisis ekonomi 1998.

Saat itu, nilai rupiah yang sempat terpuruk berhasil menguat secara bertahap dalam kurun waktu relatif singkat.

Meski optimistis, Sandiaga tidak memberikan target waktu pasti kapan rupiah dapat kembali ke level Rp15.000 per dolar AS.

Namun, ia menegaskan bahwa penguatan mata uang nasional harus dibangun melalui fondasi ekonomi yang produktif, kompetitif, dan berorientasi ekspor.

"Ini merupakan upaya kolektif untuk membangun ekonomi yang lebih produktif dan lebih kompetitif," kata Sandiaga.

Pelemahan rupiah dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian pelaku pasar dan pemerintah karena berpotensi memengaruhi inflasi, biaya impor, serta daya beli masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan devisa melalui ekspor dan pariwisata dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian ekonomi global.*

(km/ad)

JAKARTA — Pengadilan Tinggi Singapura menolak gugatan terkait proses ekstradisi buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut putusan tersebut dan berharap proses pemulangan tersangka segera dituntaskan agar yang bersangkutan dapat diadili di Indonesia.

Baca Juga:

• Tersangka Kasus MBG Sony Sonjaya Kirim Surat Terbuka ke Ketua BGN Baru: “Terima Kasih atas Hadiah Indah yang Ibu Berikan”

Dengan keputusan tersebut, KPK menilai tidak ada lagi hambatan utama dalam proses ekstradisi.

"Dengan adanya putusan tersebut, KPK berharap proses ekstradisi terhadap Paulus Tannos dapat segera dituntaskan sehingga yang bersangkutan dapat dibawa ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum atas perkara yang sedang ditangani KPK," kata Budi, Jumat, 5 Juni 2026.

KPK menyatakan menghormati sekaligus mengapresiasi keputusan pengadilan Singapura yang menolak permohonan tersebut.

Menurut lembaga antirasuah itu, keberadaan Paulus Tannos di luar negeri selama ini menjadi salah satu faktor yang menghambat proses hukum di Indonesia.

"KPK menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka Paulus Tannos. Putusan tersebut merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum lintas yurisdiksi," ujarnya.

KPK menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum serta aparat penegak hukum lainnya untuk mempercepat proses administrasi ekstradisi.

Sinergi antarotoritas dinilai menjadi kunci agar pemulangan tersangka dapat berjalan efektif sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

"Sinergi antarotoritas menjadi faktor penting dalam memastikan proses ekstradisi dapat berjalan lancar, efektif, dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku," kata Budi.

Paulus Tannos diketahui merupakan tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Ia telah masuk daftar pencarian orang KPK sejak 2021 sebelum akhirnya ditangkap otoritas Singapura pada Januari 2025 atas permintaan Indonesia.

Sejak Juni 2025, Paulus menjalani proses sidang ekstradisi di Pengadilan Negeri Singapura.

Dengan ditolaknya gugatan terbaru, proses hukum menuju pemulangan ke Indonesia diperkirakan akan berlanjut ke tahap berikutnya.*

(d/ad)