Penurunan ini terjadi setelah sehari sebelumnya harga emas Antam sempat naik ke level Rp2.814.000 per gram.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Naik Tipis ke Rp 2,81 Juta per Gram, Ini Rincian Lengkapnya

Pergerakan harga emas ini menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi di tengah dinamika pasar global dan sentimen ekonomi yang masih fluktuatif.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, transaksi buyback di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemilik NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi.

Berikut daftar harga emas Antam berdasarkan ukuran:

- 0,5 gram: Rp1.442.000
- 1 gram: Rp2.784.000
- 2 gram: Rp5.508.000
- 3 gram: Rp8.237.000
- 5 gram: Rp13.695.000
- 10 gram: Rp27.335.000
- 25 gram: Rp68.212.000
- 50 gram: Rp136.345.000
- 100 gram: Rp272.612.000
- 250 gram: Rp681.265.000
- 500 gram: Rp1.362.320.000
- 1.000 gram: Rp2.724.600.000*

(dh)

Sidak tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub sebagai tindak lanjut atas insiden tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

Baca Juga:

• Kemenhub Turun Tangan! Green SM Diaudit Usai Kecelakaan KRL di Bekasi

"Sidak kami lakukan untuk memastikan seluruh aspek keselamatan dijalankan, mulai dari pre-trip inspection hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi," kata Aan di Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Aan menjelaskan, pihaknya mendatangi langsung pool Green SM di Bekasi karena lokasi tersebut merupakan titik awal operasional kendaraan yang diduga terlibat dalam kecelakaan.

"Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum, termasuk Green SM, telah dilaksanakan sesuai ketentuan," ujarnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Kemenhub menyebut telah menemukan sejumlah catatan yang akan didalami lebih lanjut.

"Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut," kata Aan.

Kemenhub menegaskan akan melanjutkan pendalaman ke pool pusat Green SM di Kemayoran, Jakarta, untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang lebih komprehensif.

Selain itu, Kemenhub juga akan berkoordinasi dengan kepolisian serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mendalami keterlibatan kendaraan dalam kecelakaan KRL Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek.

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kemenhub, Yusuf Nugroho, mengatakan hasil audit nantinya akan menjadi dasar rekomendasi penindakan.

"Baik berupa perbaikan sistem keselamatan maupun pemberian sanksi administratif, mulai dari surat peringatan, pembekuan izin, hingga pencabutan izin sesuai tingkat pelanggaran," ujarnya.*

(mt/dh)

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum, Hermansyah Siregar, menegaskan bahwa hak siaran olahraga merupakan bagian dari kekayaan intelektual bernilai ekonomi tinggi yang dilindungi undang-undang.

Baca Juga:

• Gelombang Demonstrasi Warnai Papua, Warga Suarakan Isu Keamanan hingga Dugaan Pelanggaran HAM

Ia menjelaskan, praktik ilegal seperti streaming tanpa izin, penyebaran ulang pertandingan, hingga penggunaan perangkat bajakan untuk kepentingan komersial merupakan pelanggaran serius yang dapat merugikan pemilik hak siar maupun industri olahraga secara keseluruhan.

Menurut Hermansyah, dampak pembajakan tidak hanya pada kerugian finansial, tetapi juga menghambat pertumbuhan industri kreatif dan ekosistem olahraga di Indonesia.

"Tanpa perlindungan yang kuat, ekosistem olahraga tidak akan berkembang secara optimal," ujarnya.

Kemenkum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga mengajak masyarakat untuk lebih sadar hukum dengan menggunakan platform resmi dan berlisensi.

Sementara itu, Direktur Penegakan Hukum DJKI Kemenkum, Arie Ardian Rishadi, menegaskan pihaknya tidak akan ragu menindak pelanggaran hak siar, baik yang dilakukan individu maupun terorganisir.

"Kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran hak siaran olahraga," tegas Arie.

Ia menambahkan, penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan kepastian hukum di sektor kekayaan intelektual.

Kemenkum juga mengimbau masyarakat untuk tidak menonton dari sumber ilegal, tidak membagikan ulang siaran tanpa izin, serta menghindari penggunaan aplikasi atau perangkat bajakan.

Adapun momentum Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2026 mengangkat tema "Kekuatan Kekayaan Intelektual dalam Dunia Olahraga" sebagai pengingat pentingnya perlindungan hak siar dalam mendukung keberlanjutan industri olahraga.*

(an/dh)

(dh)

Penyerobotan dan pembangunan gedung di tanah warga itu, berjalan mulus diduga setelah merekayasa dokumen yang melibatkan mafia tanah dari internal PT Musim Mas Grop, oknum Pemko Medan dan dari Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga:

• DPR dan Pansel Akui Kecolongan Loloskan Hery Susanto yang Jadi Tersangka Korupsi ke Kursi Ketua Ombudsman

Menurut informasi yang diperoleh bitvonline.com, Rabu (29/04/2026), kunjungan Tim Ombudsman RI Pusat ke tanah objek perkara tersebut, juga akan menghadirkan pihak terkait. Selain kedua pihak bersengketa yakni Herlambang Panggabean selaku ahli waris dan PT Musim Mas Grop, juga hadir perwakilan Kantor BPN/ATR dan jajaran Pemko Medan (kepala lingkungan, kelurahan dan kecamatan).

Kunjungan Tim Ombudsman RI Pusat tersebut, diharapkan akan membuka secara terang-benderang siapa sebetulnya pemilik tanah seluas 52.820 M2 tersebut. "Belasan tahun kami berjuang untuk mendapatkan tanah ini kembali. Maka melalui kunjungan Tim Ombudsman RI Pusat ini, kami berharap keadilan itu ada di negeri ini," harap Herlambang Panggabean.

SK Gubsu Nomor 2/1973
Menurut Herlambang Panggabean, tanah seluas 52.820 M2 tersebut milik ayahnya almarhum Binsar Panggabean.

Ia menjelaskan, tanah tersebut awalnya milik Sarwo Hardjo yang diperolehnya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumut Nomor SK: 2/DA/HML/DS/1973 tanggal 3 Januari 1974.

Ketika itu, sekitar tahun 1973, letak objek tanah ini bernama Kampung Besar Lalang Panjang, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang. Namun, setelah kecamatan di Kota Medan dimekarkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 1991, lokasi objek tanah menjadi Jalan Rawe, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.

Tanah Swapraja
Dari berbagai sumber, tanah-tanah yang pengelolaan dan kepemilikannya diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah, merupakan tanah swapraja. Tanah ini merupakan bagian dari sejarah pengelolaan tanah adat sebelum berlakunya UU Pokok Agraria No: 5 Tahun 1960.

Tanah swapraja merupakan tanah warisan peninggalan kerajaan atau kesultanan nusantara yang memiliki hak pemerintahan sendiri (zelfbestuur) pada masa kolonial, yang kemudian diakui sebagai milik kerajaan/kesultanan tersebut saat bergabung dengan NKRI.

Digantirugi
Pada 27 Februari 1991, almarhum Binsar Panggabean (ayah kandung Herlambang Panggabean), membeli tanah tersebut dari Sarwo Hardjo melalui kuasanya bernama Muhammad Salim ES sesuai Surat Kuasa tertanggal 26 November 1989.

Dalam "Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi" tertanggal 27 Februari 1991, yang ditandatangani Muhammad Salim ES (kuasa Sarwo Hardjo) selaku penjual dan Binsar Panggabean selaku pembeli, disepakati harga sebesar Rp 6.000 per meter.

Berdasarkan kuitansi yang juga ditandatangani Muhammad Salim ES tertanggal 27 Februari 1991, Muhammad Salim ES pun telah menerima uang ganti rugi tersebut dari Binsar Panggabean sebesar Rp 316.920.000.

Dikuasai PT Musim MAS Grop
Namun, setelah Binsar Panggabean meninggal dunia, Herlambang Panggabean selaku ahli waris kaget mengetahui bahwa tanah tersebut telah dikuasai perusahaan raksasa PT Musim Mas Grop.

Bahkan disebutkan, PT Musim Mas Grop telah memiliki alas hak SHM Nomor: 19/Titi Papan yang sudah diturunkan menjadi SHGB Nomor: 196/Titi Papan dan SHM Nomor: 20/Titi Papan yang sudah diturunkan menjadi SHGB Nomor: 193/Titi Papan. Keduanya atas nama PT Musim Semi Mas (anak perusahaan PT Musim Mas Grop).

Atas dasar itulah, Herlambang Panggabean berusaha mendapatkan klarifikasi dari perusahaan kelapa sawit terintegrasi terbesar di dunia itu. Namun upayanya gagal. Herlambang juga berusaha mendapatkan konfirmasi kepada kepala lingkungan, Kantor Kelurahan Besar dan Kantor Camat Medan Labuhan maupun Kantor BPN/ATR. Namun upayanya tetap kandas.

Karena itulah, Herlambang Panggabean akhirnya melaporkan kasus penyeborotan tanah secara sewenang-wenang yang diduga dilakukan PT Musim Mas Grop tersebut kepada Ombudsman RI Pusat.

Landasan Surat dan Objek Berbeda
Dari komunikasi dan korespondensi dengan berbagai instansi yang selama ini dilakukan Herlambang Panggabean, diperoleh informasi bahwa penguasaan tanah yang dilakukan PT Musim Mas Grop itu, didasarkan pada landasan surat yang berbeda serta objek tanah yang berbeda pula.

Penguasaan tanah yang dilakukan PT Musim Mas Grop didasarkan pada SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumut Nomor SK: 77/DA/HML/DS/1974 tertanggal 28 Februari 1974. Tanah yang dimaksud dalam SK Gubernur Nomor SK: 77/DA/HML/DS/1974 milik PT Musim Mas Grop ini sebetulnya berada di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli.

Sementara objek tanah yang dimaksud dalam SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumut Nomor SK: 2/DA/HML/DS/1973 yang kini milik Herlambang Panggabean berada di Jalan Rawe, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Tahun 1973 atau sebelum kecamatan di Kota Medan dimekarkan, lokasi ini bernama Kampung Besar Lalang Panjang, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang.

Surat Itjen Kementerian ATR/BPN
Perbedaan lokasi objek tanah ini juga dijelaskan dalam Surat Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian ATR/BPN Nomor: B/HM.03/299-900.45/IX/2024 tertanggal 10 September 2024.

Dalam point (2) Surat Itjen Kementerian ATR/BPN yang ditujukan kepada Herlambang Panggabean itu dijelaskan bahwa, berdasarkan data pada Aplikasi Sentuh Tanahku, terhadap SHGB 196/Titi Papan telah terploting.

Pada point (3) dijelaskan bahwa, SHGB Nomor: 193/Titi Papan dan 196/Titi Papan yang dimiliki PT Musim Mas Grop terletak di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli.

Sedang lokasi objek tanah atas nama Sarwo Hardjo sesuai SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumut Nomor SK: 2/DA/HML/DS/1973 milik Herlambang Panggabean berada di Kampung Besar Lalang Panjang, Kecamatan Labuhan Deli, yang setelah dimekarkan menjadi Jalan Rawe, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.

Karena itu, dalam Surat Itjen Kementerian ATR/BPN tersebut, sangat jelas disebutkan bahwa objek tanah yang dimaksud dalam SK Gubernur Nomor SK: 77/DA/HML/DS/1974 milik PT Musim Mas Grop dengan SK Gubernur Nomor SK: 2/DA/HML/DS/1973 milik Herlambang Panggabean terletak pada lokasi yang berbeda.

"Dari penjelasan ini, sangat jelas terlihat rekayasa yang dilakukan pihak PT Musim Mas Grop untuk menyerobot tanah keluarga saya. Dan ini bisa terjadi, pasti karena ada rekayasa dokumen yang dilakukan mafia tanah. Saya berharap, ada keadilan untuk keluarga saya. Dan mafia tanah harus diberantas," harap Herlambang Panggabean.*

Keduanya berinisial ARD (20) dan KM (22) ditangkap oleh Unit III Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Banda Aceh bersama barang bukti sebanyak 618 slop rokok ilegal berbagai merek.

Baca Juga:

• Pemkot Banda Aceh Bentuk Tim Khusus Awasi Daycare Usai Kasus Bayi Dianiaya, Izin Operasional Langsung Dievaluasi

"Dari hasil penyelidikan, benar ditemukan penjualan rokok ilegal dan langsung dilakukan pengembangan," kata Kompol Dizha, Rabu (22/4/2026).

Dalam interogasi di lokasi, kedua pelaku mengaku masih menyimpan stok rokok ilegal lainnya di sebuah kamar asrama di Gampong Neusu Aceh. Petugas kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan ratusan slop rokok ilegal yang disimpan di lokasi tersebut.

Adapun barang bukti yang diamankan terdiri dari berbagai merek rokok tanpa izin edar dan tanpa pencantuman peringatan kesehatan sesuai ketentuan.

Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan adanya pemasok atau distributor utama rokok ilegal tersebut di wilayah Banda Aceh.

Kedua pelaku saat ini telah diamankan di Mapolresta Banda Aceh untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, keduanya dijerat Pasal 437 jo Pasal 150 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp500 juta.*

(dh)

Kasus ini mencuat setelah beredar informasi terkait seorang narapidana berinisial HEN yang disebut-sebut masih aktif mengendalikan jaringan narkoba dari dalam lapas. HEN diketahui merupakan penghuni kamar DA 6.

Baca Juga:

• Wamenaker: Tata Kelola Sehat dan SDM Kompeten Jadi Kunci BUMN Makin Tangguh dan Berdaya Saing

Bukti yang beredar berupa percakapan pesan singkat dan rekaman suara mengindikasikan adanya instruksi langsung dari dalam lapas. Dalam komunikasi itu, HEN diduga mengatur pergerakan jaringan, termasuk perintah pengamanan hingga pembuangan barang bukti.

Tak hanya itu, muncul pula istilah "kondisi" atau "86" yang diduga merujuk pada upaya pengondisian pihak tertentu agar aktivitas ilegal tersebut tidak terdeteksi aparat penegak hukum.

Sorotan terhadap kasus ini semakin menguat setelah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bangka Belitung angkat bicara. Mereka menilai, jika dugaan tersebut benar, maka hal ini bukan sekadar kelalaian, melainkan indikasi praktik pembiaran sistematis.

LSM juga mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen lapas.

"Ini tidak bisa dianggap kasus biasa. Harus ada audit total. Jika ada oknum terlibat, harus dicopot dan diproses hukum," ujar perwakilan LSM.

Menurut mereka, jika seorang narapidana bisa mengendalikan jaringan dari balik sel, maka sistem pengawasan di dalam lapas dinilai gagal total.

Desakan ini juga dikaitkan dengan program "Zero HALINAR" (Handphone, Pungli, dan Narkoba) yang selama ini digaungkan pemerintah. Program tersebut bertujuan menciptakan lapas yang bersih dari praktik terlarang.

Namun, dugaan kasus ini justru dinilai menjadi tamparan keras terhadap implementasi program tersebut.

Sebelumnya, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang, Novriadi, menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di dalam lapas. Pernyataan itu kini mendapat sorotan publik yang menuntut pembuktian nyata.

Selain itu, pola yang diduga digunakan HEN, yakni "menumbalkan" pelaku di luar, dinilai sebagai modus klasik jaringan narkotika.

LSM juga menyoroti status HEN yang dikabarkan tengah mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB). Mereka meminta proses tersebut ditunda hingga dugaan aktivitas ilegalnya diusut tuntas.

Kasus ini dinilai menjadi ujian serius bagi integritas sistem pemasyarakatan di Indonesia. Publik kini menunggu langkah tegas dari pemerintah untuk memastikan tidak ada celah bagi kejahatan berkembang dari dalam lembaga pemasyarakatan.*

(dh)

Kegiatan tersebut berlangsung di Pesantren Al-Fatah Ummul Quro, Kampung Pepalang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Senin (27/4/2026).

Baca Juga:

• Awas Macet! 18 Ruas Jalan di Medan Ditutup Mulai 16.00 WIB Jelang May Day

Dalam kegiatan tersebut, Polres Aceh Tengah menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako dan Al-Qur'an secara simbolis kepada pihak pesantren. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan keagamaan, khususnya pesantren.

Selain bantuan sosial, kegiatan juga diisi dengan bakti kesehatan berupa layanan pengobatan gratis dari Klinik Dokkes Polres Aceh Tengah. Layanan ini mendapat sambutan antusias dari para santri dan masyarakat sekitar.

Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhamad Taufiq mengatakan, kegiatan Saweu Pesantren menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan lingkungan pendidikan keagamaan.

"Melalui kegiatan ini kami ingin lebih dekat dengan masyarakat, mendengar aspirasi tokoh agama, sekaligus memperkuat sinergi menjaga kamtibmas," ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan sosial dan layanan kesehatan gratis ini diharapkan dapat membantu kebutuhan pesantren sekaligus memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat.*

(dh)

Kapoksi Fraksi PDIP Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, menilai usulan tersebut tidak bisa dijadikan solusi utama dalam persoalan keselamatan transportasi publik.

Baca Juga:

• Kemenhub Turun Tangan! Green SM Diaudit Usai Kecelakaan KRL di Bekasi

Ia menegaskan, akar masalah keselamatan transportasi tidak terletak pada posisi gerbong, melainkan pada sistem keselamatan perkeretaapian secara menyeluruh.

Menurutnya, baik penumpang laki-laki maupun perempuan harus mendapatkan perlindungan yang setara tanpa adanya kebijakan yang bersifat segregatif.

"Saya memandang pendekatan kebijakan tidak boleh meletakkan keselamatan perempuan dengan memindahkan kerentanan kepada kelompok lain," ujarnya.

Selly juga mengingatkan agar perlindungan perempuan tidak dimaknai secara sempit hanya melalui penataan posisi gerbong.

Ia menekankan pentingnya penguatan sistem keselamatan seperti sistem persinyalan, prosedur darurat, hingga desain evakuasi yang lebih baik.

"Jika sistemnya aman, posisi gerbong tidak menjadi isu utama," katanya.

PDIP juga mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi, bukan sekadar perubahan layout gerbong.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengusulkan agar gerbong perempuan ditempatkan di tengah rangkaian KRL sebagai upaya mitigasi risiko pascakecelakaan di Bekasi Timur.*

(d/dh)

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, mengatakan langkah tersebut diambil untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.

Baca Juga:

• Terkuak! Duit 1 Juta Dolar di Kasus Haji Diduga untuk Pansus DPR, KPK Dalami

Ia mengaku prihatin atas insiden tersebut dan menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap seluruh daycare di Banda Aceh.

Menurutnya, tempat penitipan anak yang terlibat dalam kasus ini akan ditutup, sementara pengawasan terhadap daycare lain akan diperketat sesuai standar operasional prosedur (SOP).

"Daycare yang bermasalah akan kita tutup dan kita akan mengawasi daycare lainnya dengan lebih ketat," ujarnya.

Afdhal juga meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan ulang video kekerasan terhadap korban karena dapat berdampak pada kondisi psikologis keluarga.

Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui bahwa daycare tersebut tidak memiliki izin operasional.

Anggota Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan (TKPP) Banda Aceh, Sulthan Muhammad Yus, menyebutkan pemerintah telah menghentikan operasional tempat penitipan tersebut.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, daycare itu tidak memiliki izin operasional dan sudah dihentikan kegiatannya," ujarnya.

Tim gabungan dari pemerintah kota juga telah turun ke lokasi untuk melakukan pendalaman, termasuk memastikan kondisi korban serta melakukan asesmen awal bersama dinas terkait.

Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan anak dan akan mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.*

(ds/dh)

Uang tersebut diduga berkaitan dengan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dan disebut-sebut disiapkan untuk Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Roy Suryo: Sudah Tiga Bulan Tak Ditanggapi, Kami Minta Komisi III DPR Buka RDPU

"Pasca penyitaan, penyidik membutuhkan konfirmasi dari pihak-pihak yang bisa menerangkan secara lengkap terkait uang satu juta dolar tersebut," ujar Budi kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Sebelumnya, Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, membenarkan adanya penyitaan uang tersebut dalam proses penyidikan.

Ia menyebut dana itu diduga disiapkan untuk mengondisikan Pansus Haji DPR yang saat itu tengah menyelidiki penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024.

Dari hasil pemeriksaan sementara, uang tersebut disebut disalurkan melalui mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, kepada seorang perantara berinisial ZA.

"Fakta yang kita temukan, ada saksi berinisial ZA sebagai perantara. Namun sejauh ini uang tersebut belum sampai digunakan," kata Taufik.

KPK juga membuka kemungkinan memanggil berbagai pihak yang diduga mengetahui aliran dana tersebut guna memperkuat pembuktian.

Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya mengungkapkan adanya upaya pemberian uang kepada Pansus Haji DPR, namun ditolak.

"Memang ada upaya untuk memberikan sesuatu, tetapi ditolak," ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengaku tidak mengetahui adanya dugaan upaya pemberian uang tersebut selama proses kerja pansus berlangsung.

Ia menegaskan bahwa seluruh anggota pansus fokus pada pengumpulan data terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut transparansi pengelolaan kuota haji serta dugaan intervensi terhadap proses pengawasan di parlemen.

KPK memastikan akan terus mendalami perkara ini guna mengungkap secara terang benderang aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat.*

(k/dh)

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mendalami keterlibatan operator tersebut, termasuk aspek perizinan hingga standar keselamatan.

Baca Juga:

• Sopir Taksi Listrik Diamankan Polisi Usai Kecelakaan KRL dan Argo Bromo di Bekasi

Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan keselamatan transportasi publik tetap menjadi prioritas utama.

Berdasarkan data, kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut diketahui telah terdaftar secara resmi dan memiliki kartu pengawasan yang masih berlaku hingga Oktober 2026. Selain itu, kendaraan juga tercatat beroperasi sebagai taksi reguler di wilayah Jabodetabek.

Meski demikian, Kemenhub menegaskan audit tetap dilakukan guna memastikan seluruh aspek keselamatan dijalankan sesuai ketentuan di lapangan.

Aan menjelaskan, pihaknya akan mengevaluasi implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) yang dimiliki perusahaan tersebut.

"Kami akan mengaudit kembali elemen-elemen standar manajemen keselamatan yang wajib dipenuhi perusahaan angkutan umum," katanya.

Selain itu, Kemenhub juga akan menelusuri kepatuhan terhadap regulasi, termasuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang sistem manajemen keselamatan, serta PM 117 Tahun 2018 terkait penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin operasional.

"Kami tegas akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pendalaman ini akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya," tegas Aan.

Audit ini diharapkan dapat memberikan kepastian terkait standar keselamatan transportasi, sekaligus mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.*

(k/dh)

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, mengatakan harga plastik di pasar lokal mengalami kenaikan signifikan, yakni sekitar 30 hingga 70 persen dalam beberapa pekan terakhir.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah 0,73 Persen ke Level 7.054, Tekanan Jual dan Sentimen Global Bayangi Pasar

"Terkait harga, pemerintah akan terus berupaya mencarikan solusi terbaik. Saat ini tengah dibahas kemungkinan pemberian skema subsidi untuk industri plastik," ujar Roro di Surabaya, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, skema subsidi diharapkan mampu menekan harga plastik dalam jangka pendek, sehingga tidak terlalu membebani pelaku industri maupun konsumen.

Sementara untuk jangka panjang, pemerintah berupaya mencari alternatif bahan baku selain minyak bumi guna menjaga stabilitas harga.

"Untuk jangka panjang, pemerintah juga berupaya mencari alternatif pasokan bahan baku, seperti nafta dari sumber lain yang tidak terdampak kondisi geopolitik saat ini," jelasnya.

Di tengah tekanan ekonomi global, Kemendag juga mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Campuspreneur yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha.

Roro menyebut UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, dengan sumbangan sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Melalui program tersebut, pemerintah ingin mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kewirausahaan serta membuka akses pasar, baik di dalam negeri maupun internasional.

"Untuk pasar luar negeri, tersedia fasilitas melalui Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center untuk membantu promosi produk ke mancanegara," ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, asosiasi, dan perguruan tinggi diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.*

(k/dh)

Kasat Lantas Polrestabes Medan, Sri Lestari Widodo, mengimbau masyarakat untuk menghindari ruas jalan yang terdampak serta menggunakan jalur alternatif.

Baca Juga:

• Rico Waas Bawa Medan Raih Penghargaan Smart City Nasional, Pengamat Sebut Transformasi Digital Mulai Terlihat

Ia menambahkan, petugas akan disiagakan di setiap titik untuk mengatur arus lalu lintas dan membantu pengendara selama proses pengalihan berlangsung.

Berikut daftar 18 ruas jalan yang ditutup beserta pengalihannya:

1. Akses menuju Lapangan Benteng → dialihkan ke Jalan Putri Hijau
2. Jalan Mayor → diluruskan ke Lapangan Merdeka
3. Jalan Ahmad Yani – Jalan Pulau Penang → dialihkan ke Jalan Putri Hijau
4. Jalan Kejaksaan → dialihkan ke Jalan Imam Bonjol
5. Jalan Zainul Arifin → dialihkan ke Jalan Sudirman
6. Jalan Diponegoro (depan Kantor Gubernur) menuju Lapangan Benteng → dialihkan ke Jalan S. Parman
7. Akses menuju Wisma Benteng → dialihkan ke Jalan Kejaksaan
8. Arus dari Jalan Kejaksaan → dialihkan ke Jalan Teuku Umar
9. Akses menuju Jalan Candi Biara → dialihkan ke Jalan S. Parman
10. Jalan Maulana Lubis → dialihkan ke Jalan Candi Borobudur
11. Akses menuju Lapangan Merdeka → dialihkan ke Jalan Kejaksaan dan Jalan Imam Bonjol via Jalan Pengadilan (contraflow)
12. Akses menuju Jalan Imam Bonjol → dialihkan via Jalan Pengadilan ke Jalan Sudirman (contraflow)
13. Akses menuju Jalan Cut Nyak Dien → diluruskan ke Jalan Sudirman
14. Simpang Jalan Diponegoro – Kartini → dialihkan ke Jalan Imam Bonjol
15. Jalan Cut Mutia – Imam Bonjol menuju Diponegoro → ditutup
16. Jalan Imam Bonjol – Teuku Daud menuju Diponegoro → ditutup
17. Jalan Diponegoro – Teuku Daud menuju Imam Bonjol → ditutup
18. Jalan Imam Bonjol – Cut Mutia → diluruskan ke Jalan Sudirman

Polisi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas, melengkapi surat kendaraan, serta menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor.

Penutupan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pengamanan jelang May Day sekaligus menjaga ketertiban arus lalu lintas di Kota Medan.*

(tm/dh)

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyebut langkah tersebut menjadi bukti komitmen nyata dari platform dalam menegakkan kebijakan perlindungan anak.

Baca Juga:

• Wamenaker: Tata Kelola Sehat dan SDM Kompeten Jadi Kunci BUMN Makin Tangguh dan Berdaya Saing

Ia menjelaskan, sebelumnya TikTok telah melaporkan penonaktifan sekitar 780 ribu akun anak pada 10 April. Namun, jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi sekitar 1,7 juta akun sejak 28 Maret 2026.

"Per hari ini yang telah dinonaktifkan akun di bawah 16 tahun adalah 1,7 juta akun anak," ungkapnya.

Menurut Meutya, langkah tersebut menunjukkan pentingnya transparansi dan aksi nyata dari platform digital dalam menjaga keamanan pengguna, khususnya anak-anak.

Selain itu, pemerintah bersama TikTok juga membahas penanganan berbagai kejahatan digital lainnya, termasuk praktik judi online yang masih marak di ruang digital.

"Tidak hanya soal akun anak, tetapi juga bagaimana kejahatan digital seperti judi online bisa terus ditingkatkan penanganannya," katanya.

Meutya menambahkan, TikTok telah menyampaikan rencana aksi kepatuhan yang lebih rinci, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap pengguna di platformnya.

Meski demikian, ia mengakui dalam proses penertiban tersebut terdapat kemungkinan akun pengguna dewasa yang ikut terdampak.

Untuk itu, pemerintah meminta masyarakat segera melaporkan jika terjadi kesalahan penonaktifan agar akun dapat dipulihkan.

"Kalau ada akun orang dewasa yang tidak sengaja ternonaktifkan, segera laporkan untuk dipulihkan," jelasnya.

Ia menegaskan kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi TikTok, tetapi juga untuk seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia.

"Kami menghimbau semua platform untuk tidak berhenti pada komitmen, tetapi juga menunjukkan langkah nyata dan melaporkannya kepada publik," tegas Meutya.*

(dw/dh)

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, mengatakan penindakan ini berawal dari informasi intelijen terkait rencana pengiriman emas ke luar negeri tanpa dilaporkan dalam dokumen resmi.

Baca Juga:

• Aturan Baru Piutang Negara, Pemerintah Bisa Ambil Alih Aset Debitur Tanpa Persetujuan

Dari hasil pemeriksaan di area apron bandara, ditemukan barang bukti berupa 60,3 kg perhiasan emas dan 130,262 kg koin emas.

Secara rinci, petugas mengamankan 611 buah gelang emas dengan berat total 60,3 kg senilai sekitar USD 8,94 juta, serta 2.971 koin emas dengan berat 130,262 kg senilai USD 19,4 juta.

Total nilai seluruh barang tersebut diperkirakan mencapai USD 28,34 juta atau setara Rp502,54 miliar.

"Ekspor emas harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan agar hak negara terpenuhi dan stabilitas pasokan dalam negeri tetap terjaga," ujar Djaka dalam konferensi pers, Selasa (28/4/2026).

Ia menegaskan, dari kasus ini negara berpotensi mengalami kerugian hingga Rp41,19 miliar dari kewajiban bea keluar yang tidak dibayarkan.

Atas pelanggaran tersebut, petugas menerbitkan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan mengamankan empat orang yang diduga terlibat, yakni berinisial HH, AH, HG, serta seorang warga negara asing asal India berinisial PP.

Diketahui, pemerintah telah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 yang mengatur pengenaan bea keluar atas ekspor emas.

Aturan tersebut mencakup tarif bea keluar berdasarkan jenis dan tingkat pengolahan emas, dengan kisaran antara 7,5 persen hingga 15 persen.

Melalui penindakan ini, Bea Cukai berharap dapat menciptakan iklim perdagangan ekspor yang sehat dan adil, sekaligus memastikan penerimaan negara dari komoditas bernilai tinggi tetap optimal.*

(oz/dh)

Dalam rekaman CCTV yang beredar, kejadian berlangsung pada Senin (27/4/2026) sekitar pukul 07.45 WIB. Saat itu, terlihat empat anak berada di dalam ruangan bersama dua orang pengasuh.

Baca Juga:

• KPAI Desak RUU Pengasuhan Anak Segera Disahkan Usai Kasus Kekerasan di Daycare Little Aresha

Aksi itu juga disaksikan oleh pengasuh lain yang berada di lokasi, namun tidak terlihat adanya upaya untuk menghentikan tindakan tersebut. Korban terdengar menangis keras selama kejadian berlangsung.

Ketua Yayasan Baby Preneur Daycare, Husaini, mengatakan pihaknya telah mengambil tindakan tegas dengan memecat tiga orang yang terlibat dalam insiden tersebut.

"Tiga orang telah kita pecat satu jam setelah kejadian. Satu pelaku dan dua orang yang berada di lokasi," ujar Husaini, Selasa (28/4/2026).

Ia menjelaskan, sistem CCTV di daycare tersebut dapat diakses oleh orang tua, sehingga kejadian dapat segera diketahui. Pihak yayasan pun langsung menurunkan tim untuk melakukan penanganan dan memastikan kondisi korban.

Selain itu, pihak pengelola telah bertemu dengan orang tua korban untuk menyampaikan permohonan maaf serta memberikan penjelasan terkait insiden tersebut.

"Kami sudah bertemu dengan orang tua korban dan menyampaikan permohonan maaf. Kami juga akan memperketat pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang," katanya.

Saat ini, kasus dugaan penganiayaan tersebut tengah dalam penanganan pihak kepolisian.

Peristiwa ini kembali memicu kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan anak di tempat penitipan, serta pentingnya pengawasan ketat terhadap tenaga pengasuh.*

(mt/dh)

Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Endah Wulandari, memastikan jadwal persidangan tidak mengalami perubahan.

Baca Juga:

• Kondisi Andrie Yunus Berangsur Pulih Usai Disiram Air Keras, Alami Luka Bakar 20 Persen dan Kerusakan Kornea Mata

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sidang dengan nomor perkara 70-K/PM.II-08/AL/IV/2026 tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang Garuda.

Dalam persidangan, para terdakwa akan dihadirkan langsung di ruang sidang. Endah menegaskan proses hukum akan berjalan secara profesional, independen, dan transparan.

"Jam 10.00 WIB. Terdakwa hadir dalam sidang," ujarnya.

Kasus ini melibatkan empat anggota militer sebagai terdakwa, yakni Kapten NDP, Letnan Satu (Lettu) BHW, Lettu SL, serta Sersan Dua (Serda) ES.

Para terdakwa dijerat dengan dakwaan berlapis. Untuk dakwaan primer, mereka dikenakan Pasal 469 ayat (1) KUHP juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Selain itu, terdapat dakwaan subsider Pasal 448 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara, serta dakwaan lebih subsider Pasal 467 ayat (1) dan ayat (2) dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.

Sidang ini menjadi tahap awal proses hukum terhadap para terdakwa dalam kasus penganiayaan yang menimpa Andrie Yunus.*

(an/dh)

Penerbitan SK bernomor 011/SK/DPW-ABPEDNAS/SU/IV/2026 tersebut menjadi langkah awal dalam menjalankan visi dan misi organisasi, khususnya dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap program pemerintah.

Baca Juga:

• Aceh Perpanjang Status Transisi Pascabencana 90 Hari, Fokus Perbaikan Infrastruktur dan Huntara

"Kita berharap jajaran pengurus DPC ABPEDNAS Binjai mampu menjalankan fungsinya sebagai pengawas atau verifikator program pemerintah, baik program desa hingga program lainnya seperti MBG, KMP, dan KIP," ujar Abdul Khair, Senin (27/4/2026).

Sementara itu, Ketua DPC ABPEDNAS Kota Binjai, Rizki Mardhatillah, menyatakan bahwa kehadiran organisasi ini diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran.

"Asosiasi ini hadir sebagai penyeimbang, untuk memastikan apakah program pemerintah berjalan dengan baik dan tepat sasaran," katanya saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan, pihaknya bersama jajaran pengurus siap menjalankan amanah yang diberikan serta berkomitmen mengawal berbagai program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan terbentuknya kepengurusan DPC ABPEDNAS Binjai, diharapkan sinergi antara pemerintah dan unsur pengawas di tingkat daerah semakin kuat, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.*

(dh)

Keputusan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam rapat koordinasi virtual bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa malam (28/4/2026).

Baca Juga:

• Peringati HUT ke-27 Aceh Singkil, Wagub Aceh Dorong Kolaborasi dan Penguatan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam arahannya, pria yang akrab disapa DekFad itu menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan sejumlah langkah prioritas.

Langkah pertama difokuskan pada penuntasan penanganan darurat infrastruktur, seperti perbaikan jalan, jembatan, dan aliran sungai, baik melalui kewenangan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (huntara), distribusi logistik, serta pemulihan layanan dasar seperti listrik dan air bersih bagi masyarakat terdampak.

"Selanjutnya, melanjutkan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat korban bencana atau pengungsi, serta menuntaskan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap)," katanya.

Fadhlullah juga menekankan pentingnya penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi bencana susulan. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan kesiapan seluruh pihak terkait.

Ia juga meminta agar tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat dipersiapkan secara matang, termasuk harmonisasi kewenangan antarinstansi serta memastikan ketersediaan pendanaan yang berkelanjutan.

"Persiapkan sebaik mungkin tahapan pelaksanaan rehab rekon pascabencana, harmonisasi dan sinkronisasi kewenangan masing-masing pihak serta pastikan pendanaan yang berkelanjutan," tegasnya.

Pemerintah Aceh berharap, melalui perpanjangan masa transisi ini, proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih optimal dan masyarakat terdampak bisa segera kembali beraktivitas secara normal.*

(dh)