KABAR IMIPAS — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menegaskan komitmen penguatan pengawasan terhadap potensi peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan.

Hal tersebut tercermin dalam kunjungan kerja Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsyi, ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli, Bali, pada Minggu (12/4/2026).

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini: Sejumlah Wilayah Diguyur Hujan Ringan, Denpasar Cerah

Dalam kegiatan itu, Aboe Bakar didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjenpas), Gun Gun Gunawan, serta jajaran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali dan Kabupaten Bangli.

Rombongan melakukan peninjauan langsung pelaksanaan tes urin acak terhadap lima warga binaan.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas BNN, seluruh sampel dinyatakan negatif narkotika. Proses pemeriksaan tersebut turut disaksikan langsung oleh rombongan sebagai bentuk verifikasi lapangan.

Selain pengawasan, kunjungan juga meninjau pelaksanaan program pembinaan warga binaan, termasuk kegiatan keterampilan dan kemandirian.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemasyarakatan dalam membekali warga binaan agar memiliki keterampilan produktif setelah selesai menjalani masa pidana.

Aboe Bakar menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan pengawasan di Lapas Narkotika Bangli yang dinilainya berjalan baik. Ia juga mengakui bahwa hasil peninjauan di lapangan memberikan gambaran yang lebih utuh dibandingkan persepsi sebelumnya.

"Saya melihat langsung pengawasan berjalan. Ini penting untuk memastikan lapas tetap bersih dari narkoba," ujar Aboe Bakar.

Dalam kesempatan tersebut, Aboe Bakar juga menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya sebelumnya yang dinilai keras terkait kondisi lembaga pemasyarakatan.

"Saya mohon maaf atas pernyataan saya sebelumnya. Setelah melihat langsung di lapangan, saya melihat ada upaya serius dalam menjaga kondisi lapas tetap terkendali," kata Aboe Bakar.

Sementara itu, Gun Gun Gunawan menegaskan bahwa penguatan pengawasan narkoba di lapas merupakan bagian dari program berkelanjutan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi dengan BNN, termasuk pelaksanaan razia dan tes urin secara berkala.

"Upaya ini merupakan bagian dari program berkelanjutan pemasyarakatan untuk menjaga lapas tetap bersih dari narkoba sekaligus memperkuat fungsi pembinaan. Konsistensi di lapangan menjadi kunci," ujar Gun Gun Gunawan.

Gun Gun menambahkan bahwa hasil pengawasan di Lapas Narkotika Bangli menjadi salah satu contoh implementasi yang diharapkan dapat diperkuat di satuan kerja pemasyarakatan lainnya.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengawasan berbasis kolaborasi lintas lembaga serta meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan secara berkelanjutan.*

(dh)

MANDAILING NATAL – Maraknya peredaran narkotika di wilayah Mandailing Natal dinilai menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda.

Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis, mengusulkan penerapan hukuman mati bagi bandar dan pengedar narkoba sebagai langkah tegas memberikan efek jera.

Baca Juga:

• Momentum Paskah, Sekdaprov Sumut Dorong Generasi Muda Cerdas, Berkarakter, dan Peduli

"Bandar dan pengedar narkoba yang nyata merusak generasi, sebaiknya dihukum mati. Jangan sampai alasan HAM justru membuat dampak buruknya terabaikan," kata Erwin, Minggu (12/4/2026).

Ia menilai, persoalan narkoba di Indonesia, termasuk di Madina, tidak lepas dari lemahnya sistem serta mentalitas oknum tertentu. Di sejumlah wilayah seperti Panyabungan Timur, peredaran ganja bahkan kerap ditemukan dan menjadi fenomena yang mengkhawatirkan.

Menurutnya, faktor ekonomi turut menjadi pemicu utama. Keterbatasan lapangan kerja membuat sebagian masyarakat memilih jalan instan, seperti menanam ganja karena dianggap lebih cepat menghasilkan dibandingkan usaha legal.

"Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga pola pikir yang ingin serba cepat. Padahal pemerintah sudah menawarkan alternatif seperti sektor perkebunan, meski hasilnya tidak instan," ujarnya.

Erwin menambahkan, penerapan hukuman mati diyakini dapat memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku kejahatan narkotika. Ia berharap usulan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat serta aparat penegak hukum.

"Selama ini penegakan hukum terasa belum maksimal. Jika kita benar-benar memikirkan masa depan generasi, langkah tegas seperti hukuman mati perlu dipertimbangkan," tambahnya.

Selain penindakan hukum, ia juga menekankan pentingnya solusi jangka panjang melalui pembukaan lapangan kerja dan edukasi masyarakat guna menekan angka kejahatan narkotika.

"Jika peluang kerja tersedia dan menjanjikan, ruang untuk melakukan kejahatan akan semakin kecil. Semua pihak harus bersinergi agar narkoba bisa diberantas dari Madina," pungkasnya.*

(dh)

SUKABUMI – Siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Setukpa Lemdiklat Polri Angkatan 55 Tahun Anggaran 2026 menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) di wilayah Kota Sukabumi, Minggu (12/4/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan dengan menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di Kelurahan Subangjaya.

Baca Juga:

• Koalisi Sipil Desak MK Percepat Uji Materi UU TNI Usai Kasus Andrie Yunus

Salah satu siswa SIP Angkatan 55 asal Aceh, Jabbar, mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi nilai-nilai kepolisian yang humanis sebagaimana ditekankan oleh pimpinan pendidikan.

"Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan menjadi wujud nyata kehadiran Polri, khususnya Setukpa, di tengah-tengah warga," ujar Jabbar saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan, kegiatan bakti sosial ini diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki empati dan kepedulian sosial sebagai calon perwira Polri yang Presisi.

Sementara itu, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Subangjaya, Erna Sumina, mengapresiasi bantuan yang diberikan kepada warganya. Ia menyebut kegiatan tersebut menunjukkan kepedulian Polri terhadap masyarakat.

"Terima kasih atas bantuan sembako ini. Kami doakan seluruh siswa SIP Angkatan 55 diberikan kelancaran hingga pelantikan nanti," ujarnya.*

(dh)

BANDA ACEH – Kondisi cuaca di wilayah Provinsi Aceh pada hari ini didominasi hujan ringan dan berawan. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca di beberapa daerah.

Berdasarkan prakiraan cuaca, sejumlah wilayah seperti Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Singkil, serta Bireuen diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar 21–32 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Cuaca Sumatera Utara Hari Ini: Mayoritas Wilayah Diguyur Hujan, Sejumlah Daerah Hujan Sedang

Sementara itu, kondisi berawan diprediksi terjadi di sejumlah wilayah seperti Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Utara, Simeulue, hingga Gayo Lues.

Untuk wilayah perkotaan, cuaca berawan diperkirakan terjadi di Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Lhokseumawe. Sementara hujan ringan berpotensi terjadi di Kota Langsa dan Kota Subulussalam.

Masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di wilayah yang berpotensi hujan ringan yang dapat menyebabkan jalan licin dan genangan.*

(dh)

MEDAN – Kondisi cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada hari ini didominasi hujan ringan hingga sedang. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di beberapa daerah.

Berdasarkan prakiraan cuaca, sejumlah wilayah seperti Tapanuli Tengah, Langkat, Deli Serdang, hingga Asahan diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar 24–32 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini: Mayoritas Wilayah Diguyur Hujan Ringan

Kondisi berawan diperkirakan terjadi di wilayah Nias Selatan dengan suhu berkisar 27–29 derajat Celsius.

Untuk wilayah lainnya seperti Karo, Simalungun, Serdang Bedagai, hingga Labuhanbatu juga didominasi hujan ringan.

Di wilayah perkotaan, hujan ringan diperkirakan terjadi di Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, hingga Kota Padang Sidempuan. Sementara hujan sedang berpotensi terjadi di Kota Gunungsitoli.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi genangan, jalan licin, serta kemungkinan angin kencang yang dapat menyertai hujan di beberapa wilayah.*

(dh)

JAKARTA – Kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini didominasi hujan ringan. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca saat beraktivitas di luar ruangan.

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Kepulauan Seribu diprediksi berawan dengan suhu berkisar 28–30 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 73–83 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Jawa Barat Hari Ini: Sejumlah Wilayah Diguyur Hujan, Bogor dan Kota Bogor Hujan Sedang

Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta Jakarta Timur dengan suhu rata-rata berkisar 26–32 derajat Celsius dan tingkat kelembapan mencapai 62–95 persen.

Warga diimbau untuk mempersiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi genangan di sejumlah titik rawan saat intensitas hujan meningkat.*

(dh)

BANDUNG – Kondisi cuaca di wilayah Provinsi Jawa Barat pada hari ini bervariasi, mulai dari cerah hingga hujan sedang. Sejumlah daerah diperkirakan mengalami hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bogor dan sekitarnya.

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Bogor dan Kota Bogor diprediksi mengalami hujan sedang dengan suhu berkisar 23–31 derajat Celsius dan kelembapan 65–94 persen.

Baca Juga:

• Cuaca DIY Hari Ini: Mayoritas Wilayah Cerah, Sleman Berpotensi Hujan Ringan

Kondisi berawan diprediksi terjadi di wilayah Sukabumi, Tasikmalaya, dan Karawang. Adapun cuaca cerah diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah seperti Cirebon, Indramayu, serta Pangandaran.

Untuk wilayah perkotaan, hujan ringan berpotensi terjadi di Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi. Sementara cuaca cerah diprediksi terjadi di Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai angin kencang di beberapa wilayah. Warga juga disarankan membawa payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan.*

(dh)

YOGYAKARTA – Kondisi cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini didominasi cerah. Namun, satu wilayah diperkirakan mengalami hujan ringan.

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Kulon Progo diprediksi cerah dengan suhu berkisar 24–32 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 61–93 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini: Sejumlah Wilayah Diguyur Hujan Ringan, Denpasar Cerah

Wilayah Gunungkidul juga diperkirakan cerah dengan suhu 24–32 derajat Celsius serta kelembapan 60–95 persen. Sementara itu, Kota Yogyakarta diprediksi mengalami cuaca cerah dengan suhu yang sama, yakni 24–32 derajat Celsius.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Sleman berpotensi diguyur hujan ringan dengan suhu berkisar 24–32 derajat Celsius dan kelembapan 58–92 persen.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca, terutama di wilayah yang berpotensi hujan. Warga juga disarankan membawa perlengkapan pelindung seperti payung saat beraktivitas di luar ruangan.*

(dh)

DENPASAR – Cuaca di sejumlah wilayah Provinsi Bali pada hari ini didominasi hujan ringan dan kondisi berawan. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Berdasarkan data prakiraan cuaca, wilayah Jembrana diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar 23–32 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 64–98 persen. Kondisi serupa juga terjadi di Tabanan dengan suhu 22–30 derajat Celsius serta kelembapan 69–95 persen.

Baca Juga:

• Sebagian Besar Wilayah Aceh Diguyur Hujan Ringan, Waspada Petir di Subulussalam

Wilayah Klungkung diprediksi cerah dengan suhu berkisar 27–33 derajat Celsius dan kelembapan 66–81 persen. Sedangkan Bangli dan Karangasem sama-sama berpotensi diguyur hujan ringan dengan suhu masing-masing 22–28 derajat Celsius dan 22–29 derajat Celsius.

Adapun di wilayah Buleleng, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan suhu 24–30 derajat Celsius. Sementara Kota Denpasar diprediksi cerah dengan suhu mencapai 26–34 derajat Celsius.

Masyarakat diimbau untuk tetap membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di wilayah yang berpotensi hujan ringan.*

(dh)

ISLAMABAD - Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan.

Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, mengatakan pihaknya telah berupaya maksimal memediasi negosiasi intensif antara kedua negara.

Baca Juga:

• Iran Tuduh AS Cari-cari Alasan Tinggalkan Perundingan, Negosiasi di Pakistan Buntu

Ia menekankan pentingnya menjaga komitmen terhadap gencatan senjata yang sebelumnya disepakati pada 8 April lalu demi stabilitas kawasan.

"Pakistan akan terus memainkan perannya dalam memfasilitasi keterlibatan antara Iran dan AS," tegasnya.

Dar juga mengapresiasi kesediaan kedua pihak menerima usulan Perdana Menteri Shehbaz Sharif terkait gencatan senjata selama dua pekan.

Meski demikian, perundingan berakhir buntu setelah kedua pihak saling menyalahkan. Media pemerintah Iran menyebut tuntutan Washington tidak masuk akal.

Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan delegasi AS telah bersikap fleksibel, namun belum mencapai kesepakatan.

Perundingan di Islamabad ini menjadi sorotan global karena merupakan pertemuan tingkat tinggi pertama antara AS dan Iran sejak Revolusi Islam Iran 1979.

Delegasi Iran dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Baqir Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Sementara delegasi AS dipimpin JD Vance, didampingi Jared Kushner dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff.

Konflik terbaru dipicu oleh serangan AS dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, yang berdampak pada stabilitas kawasan dan pasar energi global.

Dalam perundingan tersebut, Iran mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk pencabutan sanksi dan kendali atas Selat Hormuz.*

(mt/dh)

JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan tersebut.

Dalam aksi yang digelar di Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2026), mereka mendesak aparat penegak hukum mengungkap aktor intelektual di balik kasus tersebut.

Baca Juga:

• Oditurat Militer Respons Usul Hakim Ad Hoc di Kasus Andrie Yunus, Tegaskan Tetap di Peradilan Militer

Selain itu, koalisi juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia segera melakukan penyelidikan pro-justitia guna memperkuat proses penegakan hukum.

Mereka turut mendesak Mahkamah Konstitusi agar mempercepat putusan uji materi terhadap Undang-Undang TNI, khususnya terkait mekanisme peradilan umum.

"Kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera mempercepat putusan judicial review UU TNI," kata Hema.

Tak hanya itu, koalisi juga meminta Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna mengusut tuntas kasus tersebut.

Aksi solidaritas dilakukan dengan menyusuri lokasi penguntitan hingga titik penyiraman air keras. Massa memasang pita, membagikan bunga, hingga membuat mural sebagai bentuk dukungan terhadap korban.

Diketahui, Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras pada 12 Maret 2026. Kasus ini diduga melibatkan oknum anggota TNI.

Penyidik dari Pusat Polisi Militer TNI telah menetapkan empat tersangka yang merupakan personel Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Berkas perkara para tersangka kini telah dilimpahkan ke Oditur Militer untuk proses persidangan di pengadilan militer.*

(d/dh)

JAKARTA - Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus.

Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Andri Wijaya, menegaskan penanganan perkara tersebut masih berada dalam ranah peradilan militer.

Baca Juga:

• Gibran Usul Hakim Ad Hoc di Kasus Andrie Yunus, Yusril: Akan Kami Kaji Bersama MA

Ia menjelaskan, hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur yurisdiksi berdasarkan subjek hukum. Dalam kasus ini, seluruh tersangka merupakan prajurit TNI aktif saat tindak pidana terjadi.

"Subyek hukum atau tersangka semuanya berstatus prajurit TNI aktif," ujarnya. Meski demikian, Andri memastikan proses penuntutan akan dilakukan secara transparan dengan tetap mengedepankan kepastian hukum dan akuntabilitas.

Oditurat Militer, kata dia, juga terbuka terhadap masukan publik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengusulkan agar hakim ad hoc dari kalangan profesional dilibatkan dalam sidang kasus tersebut.

Menurut Gibran, langkah itu penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum.

"Keadilan harus hadir secara nyata di tengah masyarakat dan proses hukum harus berjalan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Kasus ini bermula dari penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang diduga melibatkan oknum anggota TNI.

Penyidik dari Pusat Polisi Militer TNI telah melimpahkan empat tersangka ke Oditurat Militer Jakarta untuk segera disidangkan.

Keempat tersangka tersebut merupakan personel Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Di sisi lain, Andrie Yunus meminta agar kasus yang menimpanya diproses melalui peradilan umum.

Ia menyatakan keberatan jika perkara tersebut ditangani di peradilan militer karena dinilai berpotensi mengurangi kepercayaan publik.*

(dh)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 2026-2028 meningkat signifikan menjadi Rp23,32 triliun.

Anggaran tersebut tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang dirancang untuk pemulihan wilayah terdampak bencana selama tiga tahun.

Baca Juga:

• Hadiri HUT ke-76 Yonzipur, Bobby Nasution Puji Kontribusi TNI dalam Pembangunan Infrastruktur Sumut

Ia menjelaskan, dana tersebut berasal dari skema Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk mendukung pemulihan pascabencana di Sumut.

Untuk tahun 2026, pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp8,94 triliun, dengan rincian Rp6,5 triliun untuk kewenangan pusat dan Rp2,44 triliun untuk pemerintah provinsi.

Sementara itu, pada 2027 alokasi anggaran mencapai Rp7,97 triliun, yang terbagi atas Rp4,62 triliun untuk pusat dan Rp3,35 triliun untuk daerah.

Sedangkan pada 2028, anggaran sebesar Rp6,40 triliun dialokasikan, dengan Rp2,07 triliun menjadi kewenangan pusat dan Rp4,32 triliun untuk provinsi.

Menurut Bobby, peningkatan anggaran ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

"Ini membuktikan bahwa kita tidak sendiri dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk dukungan dari pihak swasta," katanya.

Ia menambahkan, pemulihan pascabencana membutuhkan waktu panjang, mulai dari pemetaan lahan, relokasi warga, pembangunan ulang infrastruktur, hingga pemulihan mata pencaharian masyarakat.

Sebelumnya, alokasi anggaran untuk Sumut sempat menjadi sorotan karena dinilai tidak sebanding dengan dampak bencana yang terjadi.

Bobby bahkan sempat menyatakan kekecewaannya terhadap alokasi awal yang hanya sekitar Rp2,1 triliun dalam rapat koordinasi tingkat kementerian.

Diketahui, bencana banjir bandang dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Sumut pada November 2025 berdampak besar, dengan lebih dari 1,8 juta jiwa terdampak.

Data mencatat, ratusan orang meninggal dunia, puluhan lainnya masih hilang, serta ribuan rumah dan infrastruktur mengalami kerusakan.*

(tm/dh)

BANDA ACEH - Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putra-putri daerah menjadi prajurit TNI Angkatan Darat yang tangguh dan profesional dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penegasan itu disampaikan Ali Imran usai menjalani serah terima jabatan (sertijab) Danrindam IM yang dipimpin Pangdam IM, Joko Hadi Susilo, di Aula Gedung Malahayati Kodam IM, Banda Aceh, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga:

• Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Baru Setahun Menjabat Kini Terjaring OTT KPK

Menurutnya, Rindam memiliki peran strategis sebagai lembaga pendidikan dan latihan prajurit TNI AD, mulai dari Bintara, Tamtama hingga Perwira.

"Di sinilah pembentukan fisik dan mental generasi penerus bangsa menjadi prajurit TNI AD yang prima, profesional, responsif, dan adaptif," kata Ali Imran.

Ia menegaskan, pihaknya akan mendorong lebih banyak putra daerah, khususnya dari Aceh, untuk bergabung menjadi prajurit TNI dalam menjaga keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke.

Ali Imran yang berasal dari Korps Baret Merah Kopassus itu juga menyebut antusiasme generasi muda Aceh untuk menjadi prajurit cukup tinggi.

"Kita bangga banyak putra-putri Aceh menjadi TNI. Oleh karena itu, siapkan diri, baik mental, fisik, maupun kesehatan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung pentingnya dukungan seluruh elemen bangsa terhadap program pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, termasuk dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Rangkaian sertijab ini turut dihadiri jajaran pejabat utama Kodam IM, para komandan satuan, serta pengurus Persit Kartika Chandra Kirana.*

(dh)

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia periode 2026-2030.

Sugiono terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVI IPSI yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga:

• Erick Thohir Dukung Sugiono Pimpin IPSI, Targetkan Pencak Silat Tembus Olimpiade

"Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Sugiono atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin IPSI. Ini adalah amanah besar," ujar Akbar dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Ia berharap kepemimpinan baru mampu membawa IPSI semakin profesional dan berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sugiono terpilih setelah Prabowo Subianto memutuskan tidak maju kembali sebagai Ketua Umum, meski sebelumnya sempat masuk dalam bursa penjaringan.

Akbar yang juga menjabat sebagai Ketua IPSI Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan kesiapan seluruh jajaran IPSI daerah untuk mendukung program strategis di bawah kepemimpinan Sugiono.

Menurutnya, pencak silat bukan sekadar olahraga, melainkan bagian dari identitas budaya bangsa yang sarat nilai moral dan karakter.

"Di bawah kepemimpinan baru, kami berharap pembinaan generasi muda semakin kuat, prestasi atlet meningkat, serta diplomasi budaya melalui pencak silat makin luas," ujarnya.

Akbar juga mengapresiasi peran Prabowo yang telah membina pencak silat selama 34 tahun sebelum memutuskan mundur dari jabatan Ketua Umum PB IPSI.

Sementara itu, Sugiono menyampaikan komitmennya untuk membawa pencak silat ke panggung Olimpiade serta memperkuat perannya dalam pembangunan karakter bangsa.

"Pencak silat harus menjadi bagian dari pembangunan manusia Indonesia, termasuk masuk dalam kurikulum pendidikan sejak dini," kata Sugiono.*

(d/dh)

Oleh: Raman Krisna

LONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah potret telanjang kegagalan negara dalam mengantisipasi krisis yang sudah lama terlihat di depan mata.

Baca Juga:

• Plastik di Medan Makin Mahal, Dampak Konflik Global dan Harga Minyak Naik

Sebab, setiap kenaikan harga bahan baku tidak pernah berdiri sendiri. Ia merambat ke harga barang jadi, menekan daya beli, dan pada akhirnya memperlemah fondasi ekonomi rakyat. Dalam kondisi seperti ini, keterlambatan respons pemerintah bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan bentuk kelalaian kebijakan.

Dalih klasik soal gejolak global kembali diangkat. Konflik internasional, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi energi dijadikan alasan.

Namun pertanyaannya sederhana: sampai kapan Indonesia berlindung di balik alasan eksternal? Ketika negara lain mampu meredam dampak yang sama, mengapa Indonesia justru terlihat paling rentan?

Jawabannya terletak pada satu hal: ketiadaan kemandirian industri. Ketergantungan pada impor bahan baku adalah bom waktu yang akhirnya meledak hari ini.

Lebih ironis lagi, gagasan membangun industri petrokimia baru kembali mengemuka justru setelah krisis terjadi. Ini bukan strategi—ini reaksi terlambat.

Kita tidak kekurangan contoh. Negara seperti Tiongkok menunjukkan bahwa stabilitas harga bukan mimpi, melainkan hasil dari keberpihakan kebijakan dan kontrol negara yang kuat terhadap sektor strategis.

Bahkan di kawasan regional, Malaysia dan Singapura mampu menjaga keseimbangan ekonomi melalui tata kelola yang disiplin dan birokrasi yang bekerja untuk kepentingan publik, bukan kelompok tertentu.

Di Indonesia, masalahnya bukan semata pada kebijakan yang kurang tepat, tetapi juga pada kepercayaan publik yang terus tergerus. Ketika isu kepentingan pribadi, praktik patronase, dan bagi-bagi jabatan masih menjadi perbincangan, wajar jika publik meragukan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mendasar seperti ini.

Yang paling menyakitkan adalah ironi yang dialami pelaku usaha kecil. Mereka berjuang sendiri, membangun usaha dari nol tanpa perlindungan berarti.

Namun ketika usaha mulai tumbuh, negara hadir bukan dengan dukungan, melainkan dengan kewajiban fiskal yang kaku. Dalam situasi harga bahan baku yang melonjak, pendekatan seperti ini terasa tidak hanya tidak sensitif, tetapi juga kontraproduktif.

Lebih dari tujuh dekade merdeka, Indonesia masih terjebak dalam lingkaran yang sama: kaya sumber daya, miskin eksekusi. Kita memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi kuat, tetapi terus gagal dalam mengelola dan melindungi kepentingan domestik.

Kenaikan harga plastik di Sumatera Utara harus dibaca sebagai peringatan keras, bukan sekadar fluktuasi biasa.

Jika pemerintah kembali merespons dengan lambat, maka konsekuensinya jelas: harga tinggi akan menjadi normal baru, UMKM akan semakin terpinggirkan, dan ketimpangan ekonomi akan makin melebar.

Negara tidak boleh terus menjadi penonton. Dalam situasi seperti ini, diam adalah bentuk keberpihakan—dan sayangnya, keberpihakan itu bukan kepada rakyat.

Saatnya pemerintah berhenti berwacana dan mulai bertindak. Bukan besok. Hari ini.*

*)Penulis adalahwartawan bitvonline.com

JAKARTA - Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Penyidik kini fokus melacak aset para tersangka untuk memaksimalkan pengembalian kerugian korban.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak, mengatakan pelacakan aset dilakukan bersama sejumlah pihak.

Baca Juga:

• Bareskrim Minta Korban PT Dana Syariah Indonesia Ajukan Restitusi ke LPSK, Ini Mekanismenya

Menurutnya, aset yang ditemukan akan diamankan sebagai barang bukti sekaligus untuk proses asset recovery bagi para korban.

"Sekaligus mengamankan aset tersebut sebagai barang bukti dalam rangka memaksimalkan pemulihan kerugian korban," ujarnya. Selain itu, Bareskrim juga menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait proses restitusi bagi korban.

Ade menyebut, sejak 1 April 2026, LPSK telah membuka kanal pengaduan online bagi korban kasus PT DSI untuk mengajukan klaim ganti rugi.

"Pengajuan restitusi dilakukan secara online melalui website resmi LPSK, kemudian akan dilakukan proses verifikasi," jelasnya.

Dalam perkara ini, Bareskrim telah menetapkan sejumlah tersangka, di antaranya TA selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT DSI, MY selaku mantan direktur, serta ARL sebagai komisaris.

Terbaru, penyidik juga menetapkan AS, mantan direktur sekaligus pendiri PT DSI, sebagai tersangka.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, termasuk KUHP, UU ITE, serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah dugaan praktik penipuan atau fraud dalam investasi yang ditawarkan PT DSI merugikan masyarakat hingga triliunan rupiah.*

(oz/dh)

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut penggunaan EO merupakan kebutuhan karena lembaganya masih berada dalam tahap awal pembentukan.

Baca Juga:

• Polemik Motor Listrik BGN, DPR Sebut Sudah Disetujui Kemenkeu dalam Anggaran 2025

Menurutnya, kondisi tersebut membuat sumber daya internal BGN belum sepenuhnya siap menangani kegiatan berskala besar secara mandiri.

Dadan menjelaskan, EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, hingga mitigasi risiko operasional.

"Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki BGN saat ini," ujarnya.

Selain itu, penggunaan EO disebut membantu penataan administrasi dan keuangan menjadi lebih tertib. Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan hingga pelaporan dinilai lebih sistematis.

"Ini memudahkan audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara," jelasnya. Dadan menegaskan, kegiatan yang ditangani EO bukan sekadar acara seremonial, melainkan bagian dari strategi komunikasi publik terkait program gizi nasional.

Kegiatan tersebut mencakup bimbingan teknis (bimtek) bagi penjamah makanan hingga edukasi standar keamanan pangan.

Dari sisi efisiensi, BGN menilai penggunaan EO lebih rasional dibanding membangun tim internal dalam waktu singkat. Pasalnya, proses rekrutmen dan pelatihan membutuhkan waktu dan biaya.

"EO menjadi solusi jembatan agar program tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas dan waktu," ucapnya.

Meski begitu, Dadan memastikan seluruh penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturan dan terbuka untuk diawasi.

"Semua pengeluaran dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dapat diawasi oleh lembaga pengawas," pungkasnya.*

(in/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) disebut sampai meminjam uang hingga menggunakan dana pribadi untuk memenuhi permintaan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

Baca Juga:

• KPK Ingatkan Kepala Daerah Jangan Gunakan Anggaran Dinas untuk Kepentingan Pribadi

"Sebagian OPD bahkan sampai meminjam dana hingga menggunakan uang pribadi," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (12/4/2026).

Asep menjelaskan, tekanan untuk memenuhi permintaan tersebut dikhawatirkan mendorong pejabat OPD mencari sumber dana tidak sah, termasuk dari proyek pemerintah.

Menurutnya, kondisi ini dapat memunculkan efek bola salju berupa pengaturan proyek hingga praktik gratifikasi.

"Ketika diminta sesuatu, para kepala OPD akan berusaha mencari. Kami khawatir nanti diambil dari proyek atau sumber lain, sehingga yang dirugikan adalah masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan dana proyek untuk kepentingan di luar peruntukannya akan berdampak langsung pada kualitas pembangunan, khususnya infrastruktur.

"Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan bisa berkurang, sehingga kualitas infrastruktur menurun. Yang dirugikan tentu masyarakat," jelasnya.

Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Tulungagung pada 10 April 2026.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 18 orang, termasuk Gatut Sunu Wibowo dan adiknya yang juga anggota DPRD Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro.

Sehari kemudian, para pihak yang terjaring OTT dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

KPK kemudian menetapkan Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025-2026.*

(mt/dh)

JAKARTA - Program Belanja Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan realisasi transaksi sebesar Rp184,02 triliun. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp172,38 triliun.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengatakan capaian ini menjadi sinyal positif bagi penguatan konsumsi domestik di tengah dinamika ekonomi global.

Baca Juga:

• Imipas Gaspol Bersihkan Lapas dari Narkoba, Menteri Agus Andrianto: Petugas Terlibat Akan Dipecat dan Diproses Hukum

Program Belanja Nasional terdiri dari dua kegiatan utama, yakni Friday Mubarak dan Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran. Program Friday Mubarak yang digelar oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia berhasil mencatatkan transaksi Rp129,12 triliun atau 8,5 persen di atas target.

Kegiatan tersebut berlangsung pada 11 Februari hingga 31 Maret 2026 dengan melibatkan sekitar 200 merek ritel, 11 juta pedagang pasar, 414 pusat perbelanjaan, serta 13.450 pasar rakyat di seluruh Indonesia.

Sementara itu, program BINA Lebaran yang diinisiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia turut menyumbang transaksi Rp54,9 triliun atau 2,8 persen di atas target. Program ini berlangsung pada 6 hingga 30 Maret 2026 dengan melibatkan sekitar 800 merek dan 80.000 gerai ritel di 24 provinsi.

Selain capaian transaksi, tren kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan juga menunjukkan peningkatan signifikan.

Data dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia mencatat kunjungan selama Ramadan dan Lebaran 2026 naik hingga 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Konsumsi masyarakat didominasi oleh sektor makanan dan minuman serta hiburan, yang menjadi pendorong utama perputaran ekonomi selama periode tersebut.

Budi menegaskan capaian ini menjadi fondasi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan konsumsi domestik sepanjang 2026. Pemerintah pun akan terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha, termasuk UMKM, guna menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat.

"Pemerintah optimistis tren positif ini akan terus berlanjut dengan proyeksi pertumbuhan kunjungan yang tetap tumbuh di atas 10 persen secara tahunan," pungkasnya.*

(an/dh)