Selain Anjas Wijanarko dan Badrus Zaman, PSI juga memperkenalkan Lanang Kujang serta tokoh relawan Jokowi, Baningsih, sebagai kader baru. Keempatnya diumumkan dalam Rakorda yang digelar di Hotel Megaland, Solo, Sabtu (25/7/2026).

Baca Juga:

• PAN soal Kaesang Maju di Dapil Puan: Hak Politik, Pileg 2029 Diprediksi Kian Sengit

"Hari ini PSI Surakarta khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya cukup beruntung dengan banyaknya nama-nama baru yang bergabung," ujar Yogo.

Menurutnya, kehadiran para kader baru diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal partai sekaligus memperluas dukungan masyarakat menjelang Pemilu 2029.

Yogo menilai, masuknya tokoh dari berbagai latar belakang menjadi modal penting bagi PSI untuk meningkatkan daya saing politik, termasuk dalam upaya memperbesar peluang meraih kursi di DPR RI pada pemilu mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Anjas Wijanarko juga menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI dan menjalani prosesi penyematan jaket partai sebagai simbol resmi bergabung dengan PSI Kota Solo.

PSI menyatakan terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung dan berkontribusi dalam membangun partai. Kehadiran kader-kader baru diharapkan dapat memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperbesar basis dukungan partai di Jawa Tengah.

"Setiap anggota baru yang bergabung tentu kami sambut dengan sukacita. Semoga bersama-sama kita bisa melayani masyarakat dan memperkuat perjuangan PSI ke depan," tutup Yogo.* (k/dh)

Permintaan tersebut disampaikan Pemi setelah anaknya yang berusia delapan bulan berhasil diamankan petugas dan ditempatkan di Rumah Aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Batanghari. Namun, hingga kini ia mengaku belum bisa memeluk kembali buah hatinya karena adanya syarat yang harus dipenuhi.

Baca Juga:

• Destry Respons Rupiah dan IHSG Melemah usai Perry Mundur, BI Pastikan Stabilitas Tetap Terjaga

"Saya mau anak saya kembali tanpa syarat apa pun. Saya ibu kandungnya, kenapa justru mereka yang lebih berkuasa atas anak saya," ujar Pemi, Senin (27/7/2026).

Selain meminta bayinya dipulangkan, Pemi juga mendesak aparat kepolisian segera menangkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus penjualan anak tersebut. Ia mengaku tidak berani bertemu dengan kelompok yang menguasai bayinya karena sebelumnya telah menerima ancaman pembunuhan menggunakan senjata tajam.

"Saya tidak berani bertemu mereka karena saya sudah diancam dibunuh. Saya hanya ingin anak saya kembali," katanya.

Pemi mengaku hingga kini hidup dalam kecemasan. Bayinya yang masih berusia delapan bulan masih membutuhkan air susu ibu (ASI), sehingga ia khawatir dengan kondisi kesehatan sang anak selama terpisah darinya.

"Saya tidak sanggup makan. Saya terus memikirkan bagaimana kondisi anak saya dan dari mana dia mendapatkan ASI," ucapnya.

Kuasa hukum Pemi, Prayogi, menyatakan pihaknya menolak proses penyerahan bayi apabila disertai syarat apa pun. Menurutnya, ibu kandung memiliki hak atas anaknya sesuai ketentuan hukum sehingga tidak ada kewajiban melakukan negosiasi ataupun menyepakati pembagian hak asuh dengan pihak lain.

Ia juga menilai syarat pertemuan dengan kelompok masyarakat tersebut berpotensi membahayakan keselamatan kliennya yang sebelumnya mengaku mendapat intimidasi.

Kasus ini bermula ketika bayi berusia delapan bulan tersebut diduga dijual oleh ayah kandungnya, Tedy, seharga Rp20 juta. Bayi itu kemudian disebut dibeli oleh seorang perempuan yang selanjutnya menyerahkan kepada anak dan menantunya dari kelompok masyarakat pedalaman di Jambi karena pasangan tersebut belum memiliki keturunan.

Perkara tersebut kemudian dilaporkan kepada kepolisian. Dalam proses penanganan, bayi sempat diamankan di Rumah Aman UPTD PPA Kabupaten Batanghari.

Namun pada Jumat (24/7/2026), puluhan orang mendatangi kantor UPTD PPA dan diduga membawa kabur bayi tersebut. Kepala UPTD PPA Batanghari, Neneng Eva Anggreni, mengatakan sekitar 10 orang masuk ke dalam gedung setelah berpura-pura meminta izin menggunakan kamar mandi.

Menurut Neneng, para pelaku membawa senjata tajam sehingga petugas tidak mampu menghalangi aksi tersebut. Saat kejadian, personel kepolisian yang sebelumnya berjaga diketahui sedang menangani perkara lain.

Kasus dugaan penjualan bayi ini masih dalam penanganan aparat kepolisian untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta memastikan keselamatan bayi dan ibu kandungnya.* (k/dh)

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menegaskan dunia usaha berharap proses transisi kepemimpinan di BI berlangsung secara transparan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tetap menjaga independensi bank sentral.

Baca Juga:

• Airlangga Pastikan Mundurnya Perry Warjiyo Tak Guncang Ekonomi RI, Stabilitas BI Tetap Terjaga

"Yang paling penting bagi dunia usaha adalah terjaganya policy continuity, kredibilitas institusi, dan kepercayaan pasar terhadap independensi BI sebagai otoritas moneter," ujar Shinta dalam keterangannya, Senin (27/7/2026).

Ia menjelaskan, mundurnya Perry Warjiyo di tengah masa jabatan berpotensi memunculkan perhatian besar dari pelaku pasar. Investor diperkirakan akan mengevaluasi kembali prospek kebijakan moneter Indonesia, mulai dari arah suku bunga, stabilitas nilai tukar rupiah, hingga pola komunikasi kebijakan Bank Indonesia ke depan.

Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu segera memberikan kepastian mengenai proses pergantian Gubernur BI agar ketidakpastian di pasar dapat diminimalkan.

"Faktor yang paling menentukan adalah seberapa cepat kepastian mengenai proses transisi dan arah kebijakan dapat diberikan kepada pasar," katanya.

Shinta menambahkan, kepastian arah kebijakan moneter menjadi kebutuhan penting bagi dunia usaha yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perlambatan ekonomi global, dinamika perdagangan internasional, volatilitas nilai tukar rupiah, hingga tingginya biaya pembiayaan.

Apindo berharap siapa pun yang nantinya memimpin Bank Indonesia tetap berkomitmen menjalankan mandat utama bank sentral, yakni menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan stabilitas sistem keuangan nasional.

Selain itu, Bank Indonesia juga dinilai harus mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Shinta, keseimbangan tersebut penting agar iklim investasi tetap kondusif, akses pembiayaan bagi dunia usaha terjaga, serta aktivitas sektor riil terus bergerak di tengah ketidakpastian global.* (oz/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyidik sebelumnya telah melayangkan surat panggilan kepada sembilan orang saksi untuk dimintai keterangan terkait penyidikan perkara TPPU yang melibatkan tersangka berinisial FA.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum: Febrie Adriansyah Belum Bahas Praperadilan, Fokus Hadapi Kasus TPPU

Meski demikian, Kejagung belum mengungkap identitas para saksi yang telah menjalani pemeriksaan maupun mereka yang tidak hadir pada jadwal pemeriksaan tersebut.

Anang menegaskan, penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kepada enam saksi yang mangkir agar proses penyidikan dapat berjalan secara optimal.

"Enam saksi yang belum hadir akan dilakukan pemanggilan ulang oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangannya," katanya.

Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari upaya penyidik untuk melengkapi alat bukti dalam pengusutan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani Kejagung.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Jumat (24/7/2026) malam usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung.

Penempatan Febrie di Rutan KPK disebut sebagai bagian dari pertimbangan penyidik dalam menjaga keamanan, transparansi, dan kelancaran proses hukum selama penyidikan berlangsung.

Hingga kini, Kejaksaan Agung menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan, termasuk pendalaman melalui pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti lainnya.* (in/dh)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih menyusun mekanisme penyaluran insentif tersebut. Menurutnya, kebijakan baru akan dikaitkan dengan pengembangan kendaraan listrik buatan nasional.

Baca Juga:

• Airlangga Pastikan Mundurnya Perry Warjiyo Tak Guncang Ekonomi RI, Stabilitas BI Tetap Terjaga

Saat ditanya apakah insentif akan diberikan kepada konsumen atau produsen, Airlangga belum merinci skemanya. Ia hanya menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini berfokus pada pengembangan mobil dan motor listrik nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memastikan program insentif kendaraan listrik tetap dilanjutkan. Namun, penyalurannya akan difokuskan kepada sejumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sesuai kebijakan pemerintah.

Menurut Purbaya, pemerintah masih menunggu masukan dari Kementerian Perindustrian dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terkait perusahaan maupun sektor yang akan menerima insentif tersebut.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan rencana peluncuran motor listrik nasional dalam waktu dekat. Pemerintah juga tengah mempersiapkan pengembangan kendaraan listrik berbasis karya anak bangsa.

Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara Sigit Puji Santosa mengungkapkan pengumuman resmi mengenai motor listrik nasional dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2026. Ia menegaskan kendaraan tersebut akan dirancang oleh insinyur Indonesia dan diproduksi di dalam negeri.

Sigit juga menyebut PT Pindad akan difokuskan untuk pengembangan mobil nasional, sedangkan produksi motor listrik nasional akan ditangani pihak lain yang akan diumumkan pemerintah.

Dengan berlanjutnya insentif kendaraan listrik, pemerintah berharap ekosistem industri EV nasional semakin berkembang, memperkuat daya saing produk lokal, sekaligus mempercepat transisi menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan.* (d/dh)

Menurut Febri, pembahasan bersama kliennya masih difokuskan pada substansi perkara yang sedang ditangani penyidik, sehingga belum menyentuh rencana pengajuan praperadilan maupun strategi hukum lanjutan.

Baca Juga:

• Polisi Belum Temukan Indikasi Racun di TKP Kematian Sutrimo, Penyebab Masih Didalami

Ia menjelaskan, diskusi selama pertemuan lebih banyak membahas dugaan TPPU yang disangkakan kepada Febrie Adriansyah, termasuk berbagai informasi yang berkembang di ruang publik sejak kliennya ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, tim kuasa hukum juga menyoroti sejumlah hal yang dinilai masih memerlukan kejelasan, mulai dari dugaan asal-usul barang bukti, kepemilikan aset yang disita, hingga tindak pidana asal (predicate crime) yang menjadi dasar dugaan TPPU.

Febri menilai, aspek-aspek tersebut penting untuk dipahami secara utuh karena akan menjadi bagian dari proses pembelaan hukum terhadap kliennya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dan menahannya di Rutan KPK untuk 20 hari pertama. Penitipan penahanan di Rutan KPK dilakukan dengan pertimbangan perlindungan serta untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi proses hukum.

Sementara itu, pihak KPK menyatakan bahwa penitipan tahanan antarpenegak hukum merupakan mekanisme yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan dan telah beberapa kali diterapkan dalam penanganan perkara tertentu.

Hingga saat ini, proses penyidikan terhadap Febrie Adriansyah masih berlangsung dan belum ada keputusan dari pihak kuasa hukum mengenai langkah praperadilan.* (k/dh)

Penyelidikan kembali dilakukan di Klinik Mordent, tempat Sutrimo diduga ditemukan sebelum dinyatakan meninggal dunia. Dalam proses tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor).

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Sarapan Bersama Tahanan KPK, Kuasa Hukum Tegaskan Tak Ada Perlakuan Khusus

Meski demikian, Robby memastikan bahwa hingga saat ini petugas belum menemukan adanya zat racun di lokasi kejadian.

"Belum ada temuan racun di lokasi. Semua barang bukti masih kami dalami melalui pemeriksaan laboratorium," ujarnya.

Selain mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam klinik, penyidik sebelumnya juga telah membawa satu unit sepeda motor yang berada di halaman lokasi untuk kepentingan penyelidikan.

Polisi menegaskan, penyebab pasti kematian Sutrimo belum dapat disimpulkan. Seluruh proses masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik, rekam medis, serta keterangan para saksi yang telah dimintai keterangan.

Sebelumnya, Sutrimo ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman sebuah klinik di kawasan Kebayoran Baru pada Kamis (23/7/2026). Korban kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju rumah sakit, namun dinyatakan telah meninggal dunia saat tiba di fasilitas kesehatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan bahwa penyelidikan dilakukan secara profesional dan menyeluruh guna mengungkap penyebab pasti kematian korban.

Polisi juga masih mengumpulkan berbagai informasi, termasuk rekam medis, kronologi pemesanan ambulans, lokasi awal korban ditemukan, hingga pemeriksaan terhadap keluarga, tenaga medis, serta pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut.

Hingga saat ini, kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi mengenai penyebab kematian Sutrimo dan menunggu hasil resmi penyelidikan maupun pemeriksaan forensik yang sedang berlangsung.* (dw/dh)

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, mengatakan kliennya mengikuti seluruh prosedur yang berlaku di Rutan KPK, termasuk saat menyantap sarapan bersama tahanan lainnya.

Baca Juga:

• Kasus TPPU Febrie Adriansyah Memanas, Kuasa Hukum Pertanyakan Tindak Pidana Asal

"Sarapan pagi bersama para tahanan lain. Menunya bihun, telur ceplok, nasi putih, dan teh. Semuanya sama," ujar Febri Diansyah usai menjenguk kliennya di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Senin (27/7/2026).

Ia menegaskan, selama berada di Rutan KPK, tidak ada perlakuan khusus ataupun fasilitas berbeda yang diterima Febrie Adriansyah.

Menurutnya, sistem pengelolaan rumah tahanan KPK menerapkan standar yang sama bagi seluruh tahanan tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan yang pernah diemban.

"Perlakuannya sama dengan tahanan lain. Di KPK memang standar pengelolaan rutannya seperti itu. Tidak ada perlakuan khusus untuk siapa pun," tegasnya.

Febrie Adriansyah saat ini menjalani masa penahanan setelah dititipkan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Seluruh aktivitasnya selama berada di dalam rutan mengikuti aturan serta tata tertib yang berlaku sebagaimana tahanan lainnya.* (oz/dh)

Kerangka manusia itu ditemukan warga pada Minggu (26/7/2026) di area rawa-rawa yang sebelumnya terdampak banjir dan longsor, sekitar 100 meter dari permukiman penduduk.

Baca Juga:

• BNPB Percepat Penanganan Banjir Tapanuli Tengah, Fokus Perbaikan Tanggul dan Normalisasi Sungai

"Penemuan berawal saat seorang warga setempat sedang berkeliling di sekitar lokasi rawa-rawa bekas bencana banjir dan tanah longsor yang berjarak sekitar 100 meter dari permukiman warga," ujar Zul, Senin (27/7/2026).

Saat ditemukan, kondisi jasad sudah tertutup tanah dan lumpur dengan posisi telungkup.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada kepala lingkungan, aparat kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Tengah.

Menerima laporan itu, Tim Inafis Polres Tapanuli Tengah langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Hasil pemeriksaan awal menunjukkan jasad sudah tidak utuh dan hanya menyisakan sejumlah tulang-belulang.

"Yang ditemukan hanya berupa tengkorak kepala, tulang lengan kiri, tulang paha kanan dan kiri, tulang punggung, serta tulang pinggul," kata Zul.

Sekitar pukul 20.00 WIB, tim gabungan mengevakuasi kerangka tersebut menggunakan kantong jenazah ke RSUD Pandan untuk menjalani visum et repertum dan proses identifikasi oleh tim dokter forensik.

"Saat ini jasad telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi serta visum et repertum," ujarnya.

Polisi menduga kerangka tersebut merupakan salah satu korban banjir dan tanah longsor yang terjadi pada November 2025. Namun, kepastian identitas masih menunggu hasil pemeriksaan forensik.

Polres Tapanuli Tengah mengimbau masyarakat yang kehilangan anggota keluarga saat bencana banjir dan tanah longsor pada 25 November 2025 agar segera menghubungi Polres Tapanuli Tengah atau Polsek Pandan guna membantu proses pencocokan identitas.* (ds/dh)

Menurut Saleh, langkah Kaesang mencerminkan kesiapan politik menghadapi kontestasi Pemilu Legislatif 2029. Ia menilai setiap partai politik saat ini mulai menyusun strategi serta mempersiapkan kader terbaiknya untuk bersaing di berbagai daerah pemilihan.

Baca Juga:

• Ferdinand: Pancingan Prabowo Sangat Jitu, Umpan Dilempar, 'Londo Ireng' Keluar Serentak

Saleh mengatakan keputusan Kaesang memilih dapil yang juga menjadi basis Ketua DPR RI Puan Maharani diyakini telah melalui berbagai pertimbangan politik. Ia menilai Kaesang tentu memiliki keyakinan mampu bersaing dengan para calon dari partai lain.

Menurutnya, persaingan pada Pemilu Legislatif 2029 diprediksi berlangsung semakin kompetitif, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan tingkat persaingan politik tinggi.

Meski demikian, PAN menegaskan menghormati pilihan politik Kaesang. Selama seluruh proses berjalan sesuai aturan perundang-undangan, setiap partai memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara sehat.

"Bagi PAN, pilihan Kaesang maju di dapil itu adalah hak politik. Selama tidak ada ketentuan yang dilanggar, PAN siap berkompetisi secara sehat. Sejauh ini semua berjalan normal saja," kata Saleh.

Ia juga menilai latar belakang Kaesang sebagai putra daerah Solo menjadi salah satu alasan yang membuat langkah tersebut dinilai cukup wajar. Selain memiliki kedekatan dengan masyarakat, Kaesang dinilai telah mengenal karakter politik di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Kaesang Pangarep mengumumkan akan maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu Legislatif 2029 dari Dapil V Jawa Tengah. Pengumuman itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Rakorda PSI di Solo. Dalam kesempatan tersebut, Kaesang juga mengajak seluruh kader PSI menjaga soliditas partai demi menghadapi kontestasi politik mendatang.* (d/dh)

Airlangga menegaskan bahwa kekuatan Bank Indonesia terletak pada institusinya, bukan hanya pada sosok pemimpinnya. Karena itu, berbagai tugas strategis BI diyakini tetap berjalan sebagaimana mestinya meski terjadi pergantian kepemimpinan.

Baca Juga:

• Destry Respons Rupiah dan IHSG Melemah usai Perry Mundur, BI Pastikan Stabilitas Tetap Terjaga

Saat ditanya apakah telah mengetahui rencana pengunduran diri Perry Warjiyo sebelum diumumkan secara resmi, Airlangga mengaku mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan media.

"Tadi kita monitor dari media," katanya singkat.

Mengenai sosok yang akan mengisi jabatan Gubernur Bank Indonesia secara definitif, Airlangga meminta publik menunggu keputusan pemerintah. Ia mengaku belum memperoleh informasi mengenai nama calon pengganti Perry Warjiyo.

"Belum terinfo. Kita tunggu saja," ucapnya.

Airlangga juga memastikan koordinasi antara pemerintah, otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan tetap berjalan secara rutin. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia. Sesuai ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, posisi tersebut untuk sementara dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI.

Destry menegaskan Bank Indonesia akan terus menjalankan mandatnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.* (d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Sulaiman Harahap saat mengikuti Zoom Meeting Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Daerah di Ruang Rapat Smart Province Lantai 6, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (27/7/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Walk Out dari Paripurna DPRD Sumut, Polemik Kuorum hingga Isu Koalisi Memanas

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui evaluasi berkelanjutan terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat. Setiap masukan, keluhan maupun pengaduan menjadi bahan evaluasi untuk dilakukan penjelasan, klarifikasi, serta penyempurnaan pelayanan," ujar Sulaiman.

Ia menjelaskan, evaluasi pengelolaan pengaduan menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi pemerintah daerah. Dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah dapat menentukan langkah-langkah perbaikan agar pelayanan publik semakin efektif, responsif, transparan, dan mampu memenuhi harapan masyarakat.

Sulaiman juga menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga harus mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang.

Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan, Pemprov Sumut berharap kualitas pelayanan publik terus meningkat sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.* (dh)

Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Senin (27/7/2026), Sudaryono menekankan bahwa tujuan utama program MBG bukan sekadar menyediakan makanan bagi para penerima manfaat, melainkan memastikan kebutuhan gizi mereka benar-benar terpenuhi.

Baca Juga:

• BGN Siapkan Sistem Digital MBG, Orang Tua Bisa Cek Menu, Kandungan Gizi hingga Dapur Penyedia

Selain kualitas gizi, BGN juga mendorong agar pelaksanaan program mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal melalui pemanfaatan bahan pangan dari daerah sekitar.

Sudaryono menegaskan, pihaknya tidak akan ragu memberikan sanksi kepada SPPG yang tidak memenuhi standar operasional. Menurutnya, langkah pembenahan terus dilakukan demi menjaga kualitas layanan program MBG di seluruh Indonesia.

Sebagai bagian dari evaluasi, BGN telah menutup secara permanen sebanyak 833 dapur MBG atau SPPG yang dinilai tidak memenuhi persyaratan. Pelanggaran yang ditemukan antara lain menyangkut aspek higienitas, sanitasi, kualitas makanan, hingga fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai standar.

Sebelum penutupan dilakukan, BGN telah memberikan kesempatan kepada pengelola dapur untuk melakukan perbaikan. Namun, setelah masa evaluasi berakhir, sejumlah dapur dinilai tidak menunjukkan perubahan sehingga operasionalnya dihentikan secara permanen.

Meski demikian, Sudaryono memastikan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada para siswa tetap berjalan normal. Distribusi makanan dari dapur yang ditutup akan dialihkan ke SPPG lain di sekitar wilayah terdampak agar para penerima manfaat tetap memperoleh layanan tanpa hambatan.

Ia juga kembali mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar menjadikan mutu gizi, keamanan pangan, kebersihan, serta tata kelola sebagai prioritas utama. Menurutnya, keberhasilan Program MBG akan diukur dari manfaat nyata yang diterima masyarakat, bukan hanya dari jumlah makanan yang dibagikan.* (k/dh)

Hal itu disampaikan kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, usai bertemu dengan kliennya di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (27/7/2026).

Baca Juga:

• Polisi Dalami Kematian Sutrimo, Orang Dekat Eks Jampidsus Febrie, Benarkah Ada Kejanggalan?

"Salah satu yang masih menjadi pertanyaan adalah terkait predicate crime. Hingga saat ini hal tersebut masih belum jelas dan menjadi pembahasan kami bersama klien," ujar Febri.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur berbagai jenis tindak pidana asal yang dapat menjadi dasar penerapan pasal TPPU.

Menurutnya, kejelasan mengenai tindak pidana asal juga akan menentukan mekanisme penanganan perkara, termasuk kewenangan pengadilan yang nantinya memeriksa dan mengadili kasus tersebut.

Febri berharap Kejaksaan Agung dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai dasar hukum penetapan tersangka terhadap kliennya. Ia menilai keterbukaan informasi akan memperkuat akuntabilitas sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses penyidikan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama. Penahanan dilakukan dengan menitipkan Febrie di Rutan Cabang KPK.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung, Rudi Margono, menjelaskan penitipan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan perlindungan. Menurutnya, Febrie pernah menangani sejumlah perkara besar saat menjabat sebagai Jampidsus sehingga diperlukan pengamanan selama menjalani proses hukum.

Selain alasan perlindungan, penempatan di Rutan KPK juga disebut sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat sinergi antarpenegak hukum dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.

Hingga kini, Kejaksaan Agung masih melanjutkan proses penyidikan terhadap perkara yang menjerat mantan Jampidsus tersebut.* (k/dh)

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan penyidik tidak akan mengabaikan sekecil apa pun informasi yang berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang.

Baca Juga:

• Jasad Bayi Ditemukan di Bantaran Sungai Binjai, Polisi Buru Pelaku Pembuangan

Menurutnya, kepolisian juga membuka ruang bagi pihak keluarga apabila memiliki dugaan atau menemukan kejanggalan terkait meninggalnya Sutrimo. Laporan dari keluarga dinilai akan mempermudah proses penyelidikan secara hukum.

Budi menjelaskan, apabila keluarga merasa ada hal yang mencurigakan, mereka dipersilakan membuat laporan resmi ke Polda Metro Jaya agar penyidik dapat melakukan pendalaman lebih lanjut melalui mekanisme pro justitia.

Meski demikian, hingga kini polisi mengungkapkan belum menerima laporan dari pihak keluarga terkait dugaan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut.

Di sisi lain, penyidik tetap menghormati suasana duka yang tengah dialami keluarga korban. Karena itu, proses penyelidikan dilakukan dengan tetap mengedepankan sisi kemanusiaan tanpa mengganggu keluarga yang masih berduka.

Sebelumnya, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di depan sebuah klinik kecantikan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa sejumlah saksi, serta menelusuri rekaman kamera pengawas (CCTV) untuk mengungkap kronologi pasti sebelum korban ditemukan meninggal.

Sutrimo diketahui merupakan Kepala Rumah Tangga (Karumga) yang selama ini disebut-sebut dekat dengan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Hingga kini, penyelidikan masih terus berlangsung dan polisi belum menyimpulkan penyebab pasti kematian korban.* (in/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan transparansi sekaligus memudahkan masyarakat mengawasi pelaksanaan program MBG secara langsung.

Baca Juga:

• Sudaryono: Dapur MBG Dilarang Pakai LPG 3 Kg, Minyakita hingga Beras SPHP

Menurut Sudaryono, orang tua nantinya dapat masuk ke sistem menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak sebagai proses verifikasi. Langkah itu dilakukan untuk menjaga keamanan data pribadi peserta didik.

Melalui sistem tersebut, orang tua akan memperoleh informasi mengenai sekolah anak, menu makanan yang disajikan setiap hari, kandungan gizi, lokasi dapur MBG yang memasak makanan, hingga penanggung jawab SPPG.

Tak hanya orang tua, akses informasi juga akan diberikan kepada pihak sekolah, kepala sekolah, guru, serta instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan agar pengawasan program berjalan lebih optimal.

"Orang tua cukup login menggunakan NIK anak. Dari situ akan muncul informasi sekolah, menu hari itu, kandungan gizinya, makanan dimasak di mana, hingga kepala SPPG yang bertanggung jawab. Guru dan kepala sekolah juga bisa mengakses informasi tersebut," jelasnya.

BGN menargetkan sistem digital tersebut dapat mulai diakses masyarakat dalam waktu dekat. Saat ini, proses penyempurnaan masih dilakukan agar layanan berjalan optimal ketika resmi diluncurkan.

"Kami sedang menyiapkan sistemnya. Insya Allah minggu depan, atau paling lambat dua minggu lagi, sudah bisa diakses oleh masyarakat," kata Sudaryono.

Kehadiran sistem digital ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap kualitas makanan, kandungan gizi, dan pelayanan yang diterima para siswa di seluruh Indonesia.* (d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Destry saat menghadiri rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Baca Juga:

• Usai Gantikan Perry, Pjs Gubernur BI Destry Temui Prabowo di Istana Bahas Stabilitas Ekonomi Nasional

Saat ditanya mengenai kemungkinan intervensi besar-besaran di pasar keuangan, Destry menegaskan Bank Indonesia akan terus menjalankan langkah-langkah stabilisasi sebagaimana yang telah dilakukan selama ini.

"Ya pokoknya kita melakukan terus sama seperti yang kita lakukan sebelumnya," katanya.

Pernyataan tersebut muncul setelah pasar keuangan domestik mengalami tekanan menyusul kabar pengunduran diri Perry Warjiyo. Pada penutupan perdagangan Senin, nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 46 poin atau sekitar 0,26 persen ke level Rp18.009 per dolar Amerika Serikat (AS).

Posisi tersebut menjadi salah satu level terlemah rupiah dalam sepekan terakhir. Di kawasan Asia, rupiah bersama won Korea Selatan menjadi mata uang yang tercatat mengalami pelemahan terhadap dolar AS pada perdagangan hari itu.

Selain rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga ditutup di zona merah. IHSG terkoreksi 10,6 poin atau 0,17 persen ke level 6.185,78 setelah sempat bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan.

Analis pasar menilai gejolak di pasar keuangan dipengaruhi sentimen pengunduran diri Perry Warjiyo yang terjadi di tengah tekanan eksternal, termasuk meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang turut memengaruhi pergerakan mata uang global.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo dan menunjuk Destry Damayanti sebagai pejabat sementara Gubernur BI hingga proses penunjukan gubernur definitif sesuai mekanisme yang berlaku.

Pemerintah bersama Bank Indonesia menegaskan koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional akan terus diperkuat guna menjaga kepercayaan pasar serta meminimalkan dampak gejolak terhadap perekonomian nasional.* (k/dh)

Destry tiba di Istana sekitar pukul 16.21 WIB bersama Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono. Saat memasuki kawasan Istana, Destry hanya menyampaikan bahwa kedatangannya memenuhi undangan rapat koordinasi bersama Presiden.

Baca Juga:

• IHSG Ditutup Melemah, Pasar Merespons Pengunduran Diri Perry Warjiyo

Selain Destry dan Thomas Djiwandono, Presiden Prabowo juga mengundang sejumlah pejabat yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Di antaranya Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, CEO Danantara Rosan Roeslani, serta COO Danantara Dony Oskaria.

Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik karena berlangsung tidak lama setelah pemerintah mengumumkan pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo yang disampaikan pada Minggu (26/7/2026). Pemerintah selanjutnya akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberhentian secara hormat sebelum mengusulkan calon Gubernur BI definitif kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Hingga proses tersebut selesai, kepemimpinan Bank Indonesia dijalankan secara kolektif di bawah koordinasi Pjs Gubernur BI Destry Damayanti bersama jajaran Dewan Gubernur BI.

Rapat koordinasi di Istana diperkirakan membahas berbagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, termasuk memastikan kepercayaan pasar tetap terjaga di tengah pergantian pucuk pimpinan bank sentral.

Pemerintah menegaskan koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, LPS, dan lembaga terkait akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor.* (k/dh)

Dalam pidatonya, Presiden ke-5 Republik Indonesia itu menegaskan bahwa TNI dan Polri berasal dari rakyat sehingga memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi dan membela kepentingan masyarakat.

Baca Juga:

• Kader PDI Perjuangan Medan Siap Berangkat ke Jakarta, Dampingi Senior Laporkan Kondisi DPD Sumut ke Ketum Megawati

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat menanggapi pandangan politikus PDIP Andi Widjajanto yang menyoroti pentingnya profesionalisme TNI serta mengingatkan agar institusi militer tidak kembali memasuki ranah sipil maupun politik.

Megawati kemudian mengajak seluruh pihak menjadikan peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli sebagai pelajaran sejarah agar penyalahgunaan kekuasaan tidak kembali terulang.

Ia mengaku masih merasakan keprihatinan ketika mengingat peristiwa tersebut. Menurutnya, kekuasaan tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat.

"Jangan sampai peristiwa seperti 30 tahun lalu terjadi lagi. Hati saya miris, mengapa waktu itu yang dipikirkan hanya kekuasaan. Mana rasa sayang kepada rakyat?" tegasnya.

Megawati juga mengingatkan bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan. Menurutnya, akar rumput yang terus ditekan pada akhirnya akan bangkit kembali memperjuangkan hak-haknya.

Dalam kesempatan yang sama, Andi Widjajanto menyampaikan bahwa Kudatuli menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Ia menegaskan TNI harus tetap berada dalam koridor profesional sebagai alat pertahanan negara.

Menurut Andi, prajurit TNI seharusnya fokus menjalankan fungsi pertahanan, bukan mengisi jabatan di pemerintahan sipil atau menjalankan tugas di luar kewenangan pertahanan.

"Kita membayar pajak untuk menggaji tentara agar menjaga pertahanan negara, bukan masuk ke pemerintahan sipil ataupun mengurusi sektor yang bukan tugasnya," ujar Andi.

Ia juga mengingatkan kembali amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman dan Presiden Soekarno yang menekankan bahwa tentara nasional harus tetap profesional, tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis, serta mengutamakan pengabdian kepada bangsa dan negara.* (k/dh)

Pada akhir sesi perdagangan, IHSG terkoreksi 10,64 poin atau 0,17 persen ke level 6.185,7. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak di kisaran 6.144 hingga 6.219 sebelum akhirnya ditutup di zona merah.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp18.009 per Dolar AS, Pasar Bereaksi Usai Perry Warjiyo Mundur

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 307 saham ditutup menguat, 341 saham melemah, sementara 147 saham lainnya bergerak stagnan.

Selain pasar saham, tekanan juga terjadi pada nilai tukar rupiah. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 46 poin atau 0,26 persen ke level Rp18.009 per dolar Amerika Serikat (AS).

Pelemahan rupiah dan IHSG terjadi setelah pasar merespons kabar pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Pelaku pasar masih mencermati arah kebijakan moneter serta kepemimpinan baru di bank sentral yang dinilai akan berpengaruh terhadap stabilitas pasar keuangan domestik.

Meski demikian, koreksi yang terjadi pada IHSG dinilai masih relatif terbatas. Investor masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait pengisian posisi Gubernur BI serta berbagai sentimen global yang memengaruhi pergerakan pasar keuangan.* (bs/dh)