BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian memimpin langsung kegiatan gotong royong bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), dan masyarakat di Kecamatan Tanjung Tiram, Jumat, 18 September 2026.

Kegiatan tersebut digelar selama tiga hari, mulai Jumat hingga Minggu, 18-20 September 2026.

Baca Juga:

• Bedah Rumah hingga Hunian Pascabencana, Ini 8 Program PKP untuk Sumut pada 2026

Kecamatan Tanjung Tiram dipilih sebagai lokasi perdana gotong royong bersama Forkopimda karena wilayah tersebut merupakan salah satu ikon Kabupaten Batu Bara.

Kawasan itu juga menjadi perhatian masyarakat dan pengunjung dari luar daerah.

Kegiatan diawali dengan apel bersama di halaman Koramil Tanjung Tiram.

Apel dipimpin langsung oleh Baharuddin dan diikuti Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, Ketua DPRD Batu Bara M. Safii, Kapolres Batu Bara, Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara, Danyonif 126/Kala Cakti, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta masyarakat setempat.

Usai apel, Baharuddin bersama Wakil Bupati dan Forkopimda membagikan peralatan kebersihan kepada peserta gotong royong.

Peralatan tersebut antara lain angkong, cangkul, sekop, dan garukan sampah.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga mengerahkan alat berat berupa ekskavator dan truk pengangkut atau dump truck untuk mendukung kegiatan tersebut.

Gotong royong dilakukan di tiga lokasi, yakni Desa Bogak, Desa Pahlawan, dan Kelurahan Tanjung Tiram.

Baharuddin turun langsung membersihkan lingkungan bersama peserta kegiatan.

Ia juga menyapa masyarakat dan mengajak warga ikut menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam arahannya saat apel, Baharuddin mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan.

"Gotong royong ini kita laksanakan bersama Forkopimda, TNI, Polri, dan masyarakat untuk mewujudkan kota yang bersih dan asri. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari taklimat Bapak Presiden beberapa waktu lalu," ujar Bupati Baharuddin.

Ia mengatakan Tanjung Tiram dipilih sebagai lokasi pertama karena kawasan tersebut merupakan salah satu ikon Kabupaten Batu Bara.

Menurut dia, kebersihan dan penataan kawasan perlu menjadi perhatian bersama agar memberikan kesan positif kepada masyarakat maupun pengunjung dari luar daerah.

"Tanjung Tiram kita pilih sebagai contoh pertama gotong royong bersama Forkopimda karena merupakan salah satu ikon Kabupaten Batu Bara. Ketika orang dari luar datang ke sini, mereka sudah melihat lingkungan yang bersih. Ke depannya, Tanjung Tiram juga akan kita kelola dengan lebih baik," ungkapnya.

Baharuddin juga mengimbau masyarakat membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan.

Ia menegaskan kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Menurut dia, diperlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan secara bersama-sama.

Baharuddin menambahkan kegiatan gotong royong sebelumnya telah dilakukan di sejumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Batu Bara.

Melalui kegiatan bersama Forkopimda, pemerintah daerah berharap semangat gotong royong semakin kuat dan menjadi kebiasaan masyarakat.

Dengan keterlibatan pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, Kecamatan Tanjung Tiram diharapkan semakin bersih, asri, dan tertata sebagai salah satu kawasan ikonik Kabupaten Batu Bara.* (ad)

ASAHAN — Oknum personel Polres Tanjungbalai yang digerebek warga saat berada di dalam mobil bersama dua perempuan di area Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kisaran, Kabupaten Asahan, disebut memiliki hubungan pacaran dengan salah satu perempuan tersebut.

Kasi Humas Polres Tanjungbalai AKP Ruslan membenarkan hubungan tersebut.

Baca Juga:

• Gerbong Mutasi Polresta Banda Aceh Dirombak, Kasi Humas Sebut Sertijab Masih Menunggu

"Benar, mereka berpacaran," pungkasnya.

Ruslan juga membenarkan bahwa pria yang dipergoki warga tersebut merupakan personel Polres Tanjungbalai.

Oknum tersebut diketahui bertugas di Satuan Samapta Polres Tanjungbalai.

"Benar, oknum tersebut dari Polres Tanjungbalai. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polres Tanjungbalai," kata Ruslan, Sabtu, 19 September 2026.

Peristiwa tersebut sebelumnya terekam dalam video yang beredar di masyarakat.

Dalam video itu, warga terlihat menggerebek sebuah mobil yang terparkir di sekitar kawasan Rusunawa Kisaran.

Warga awalnya melihat mobil tersebut bergoyang-goyang saat terparkir.

Karena curiga, warga kemudian mendatangi kendaraan itu untuk memeriksa kondisi di dalamnya.

Saat warga mendatangi mobil, orang-orang di dalam kendaraan disebut berupaya meninggalkan lokasi.

Warga kemudian mencoba memecahkan kaca mobil tersebut.

Setelah kaca mobil disorot menggunakan senter, terlihat dua perempuan dan seorang pria berada di dalam kendaraan tanpa busana.

Ketiganya kemudian diminta keluar dari mobil.

Warga selanjutnya menyerahkan ketiga orang tersebut kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti.

Terkait informasi bahwa oknum polisi tersebut diamankan warga bersama dua perempuan, Ruslan mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman.

"Itu saat ini masih didalami pemeriksaan," katanya.

Pemeriksaan oleh Propam Polres Tanjungbalai dilakukan untuk mendalami kronologi dan fakta terkait peristiwa tersebut.

Hingga kini, kepolisian masih memproses pemeriksaan terhadap oknum personel tersebut.* (d/ad)

Program tersebut mencakup penataan kawasan, penyediaan hunian tetap bagi korban bencana, hingga pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Delapan Bulan 2026, KAI Sumut Angkut 1,85 Juta Penumpang dan 550 Ribu Ton Logistik

Program itu meliputi bedah rumah, rumah susun, penanganan kawasan kumuh, sanitasi, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), hunian tetap pascabencana, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Kredit Program Perumahan (KPP).

Bobby mengatakan pemerintah daerah berharap seluruh program tersebut dapat direalisasikan di Sumatera Utara.

Menurut dia, kebutuhan hunian layak sekaligus penataan kawasan di daerah tersebut membutuhkan penanganan segera.

"Kami tentu berharap besar program ini bisa terealisasi sepenuhnya di Sumut karena kebutuhan hunian dan penataan kawasan di daerah kami benar-benar perlu dilakukan secepatnya," kata Bobby Nasution saat menerima audiensi Kementerian PKP di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jumat, 18 September 2026.

Bobby juga menekankan pentingnya komunikasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian PKP dalam menjalankan program penataan kawasan dan penyediaan hunian.

Menurut Bobby, pelaksanaan program membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi pengembang.

Sinergi tersebut dinilai penting agar program perumahan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara.

"Banyak tantangan tentunya dalam menyediakan hunian dan penataan kawasan, kita perlu komunikasi dan sinergi yang kuat, mencari solusi bersama, saya harap komunikasi kita bisa lebih intens lagi untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi untuk mewujudkan hunian layak ke masyarakat," kata Bobby Nasution.

Staf Ahli Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian PKP Teddy Paul H. Siagian mengatakan pemerintah pusat telah menganggarkan sekitar Rp1,5 triliun untuk berbagai program perumahan dan kawasan permukiman di Sumatera Utara.

Teddy berharap pelaksanaan program tersebut dapat dilakukan bersama antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya.

"Tentunya harapan kami, harapan kita bersama program-program di tahun 2026 ini bisa kita lakukan bersama-sama, tujuan utamanya adalah penataan kawasan dan juga memenuhi supply and demand hunian," kata Teddy.

Program tersebut diharapkan tidak hanya menambah ketersediaan rumah, tetapi juga mendukung penataan kawasan permukiman agar masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang lebih layak.

Pertemuan Bobby Nasution dengan jajaran Kementerian PKP turut dihadiri Kepala Balai P3KP Sumut Rizaldi Andi Atjo, Kepala Satker PKP Sumut Heri Sukarmanto, Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah, Pj. Sekda Sumut Timur Tumanggor, Ketua Apersi Sumut HM. Yulius, serta Ketua REI Sumut Rakutta Karo-karo.*(ad)

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan potensi penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, pengawasan terhadap aparat penegak hukum perlu diperkuat agar kewenangan yang diberikan nantinya tidak digunakan untuk kepentingan tertentu.

Baca Juga:

• Legislator PDIP: Banyak Koruptor Tidak Takut Dipenjara

Dia mengatakan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu masukan yang diterima Komisi III selama pembahasan RUU Perampasan Aset.

Sebelumnya, Habiburokhman juga menegaskan aturan mengenai perampasan aset harus disusun hati-hati agar tidak membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan. Komisi III menyebut mekanisme pengawasan dan perlindungan menjadi bagian penting dalam pembentukan aturan tersebut.

Dalam pembahasan berikutnya, Komisi III masih mempertimbangkan bentuk lembaga yang akan menjalankan fungsi pengawasan perampasan aset. Salah satu opsi yang dikaji ialah memaksimalkan Badan Pemulihan Aset (BPA) yang sudah berada di lingkungan Kejaksaan.

"Kemudian, soal Badan Pengawas Perampasan Aset, kami masih menunggu masukan apakah memaksimalkan Kejaksaan yang ada BPA itu sekarang ya, atau membentuk yang baru," ujar Habiburokhman.

Selain persoalan pengawasan, pembahasan juga menyentuh status aset hasil tindak pidana yang saat ini digunakan untuk kepentingan sosial, seperti sekolah dan pesantren.

Habiburokhman mengatakan aset yang terbukti berasal dari hasil tindak pidana tetap dapat disita atau diambil alih negara. Namun, fungsi sosial dari aset tersebut diusulkan tetap dipertahankan agar masyarakat tetap memperoleh manfaat.

"Mungkin dokumennya sudah bukan atas nama yayasan apa, tapi sudah atas nama negara tetapi fungsinya untuk masyarakat tetap. Itu, ini usulan yang berkembang ya," katanya.

Komisi III DPR sebelumnya juga menyatakan kewenangan luas dalam perampasan aset harus diimbangi pengawasan yang memadai. Hal tersebut dipandang penting agar pelaksanaan aturan tidak justru menimbulkan kriminalisasi atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat.

Pembahasan RUU Perampasan Aset saat ini masih berlangsung dengan melibatkan berbagai masukan dari akademisi, praktisi hukum, dan unsur masyarakat. Substansi aturan masih dapat mengalami perubahan selama proses legislasi berjalan.* (an/dh)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perkara bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ini diajukan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah pihak lainnya.

Gugatan tersebut didaftarkan ke MK pada Kamis (10/9/2026). Selain Denny, pemohon dalam perkara ini juga terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Subhan, Bonatua Silalahi, serta Tiurma MS Sihombing.

Baca Juga:

• MK Beri Waktu 2 Tahun untuk Desain Ulang Bakamla, Soleman B. Ponto: Jangan Ulangi Perdebatan Dua Dekade

"Kita menemukan bukti indikasi awal bahwa calon wakil presiden pasangan calon nomor 02 itu tidak memenuhi syarat pendidikan. Apa itu? Pendidikan paling rendah tamat SLTA atau sederajat," kata Denny di dikutip Sabtu (19/9/2026).

Dalam petitum yang dibacakan kuasa hukum pemohon, Refly Harun, pihaknya meminta MK mengabulkan permohonan secara keseluruhan. Salah satu poin permohonan menyatakan bahwa syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bersifat wajib dan harus dipenuhi saat pendaftaran maupun penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pemohon turut meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden karena dianggap tidak memenuhi ketentuan tersebut. Permohonan juga menyatakan penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024 dinilai cacat hukum sejak awal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU terkait penetapan Gibran, termasuk pelantikannya sebagai Wakil Presiden yang dilakukan MPR. Pemohon juga mendesak MK memerintahkan MPR menggelar sidang pemilihan Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Sidang perdana perkara ini dijadwalkan berlangsung pada 21 September 2026. Penjadwalan tersebut mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang baru diterbitkan pada 16 September 2026, menyusul masuknya gugatan PHPU Pilpres 2024 pada 10 September 2026.

Juru Bicara sekaligus Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan alasan lembaganya tetap memproses gugatan tersebut meski pemilu telah berlangsung cukup lama. Menurutnya, MK tidak dapat menolak perkara yang telah diajukan sebelum melalui tahap pemeriksaan.

"Sesuai dengan salah satu asas bahwa pengadilan dilarang menolak perkara, sehingga MK pun harus menerima perkara (untuk disidangkan) yang diajukan setiap pemohon," kata Enny.

Ia menambahkan, proses selanjutnya akan melalui sidang pendahuluan sebelum diputuskan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sesuai hukum acara yang berlaku.* (k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Baca Juga:

• Bersumpah Sejahterakan Rakyat, Prabowo Sentil Pedas Pakar: Saking Pintarnya Jadi Goblok

"Saya sekarang berdiri di depan rakyat Indonesia, saya sekarang tambah percaya diri," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, rasa percaya diri tersebut muncul karena pemerintahannya telah berjalan hampir dua tahun dan didukung sejumlah pihak dalam menjalankan pemerintahan.

"Kenapa saya percaya diri? Karena belum dua tahun saya menjalankan mandat dari rakyat. Belum dua tahun, kurang berapa minggu lagi, ya. Saya kira kurang, kurang sebulan lagi, persis dua tahun," sambungnya.

Prabowo juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan sejumlah pihak, termasuk para alumni Gontor yang disebut berada dalam koalisi pemerintahan.

"Terima kasih dukungannya. Saya tahu Gontor tidak boleh berpolitik, itu benar. Gontor jangan ikut politik praktis, tapi harus paham politik," ujarnya.

Prabowo kemudian mengatakan pemerintah telah membuktikan sejumlah hasil kerja selama hampir dua tahun memimpin Indonesia. Dia menyebut keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan para menteri, jenderal, gubernur dan pihak lainnya.

"Saya katakan, sekarang saya merasa percaya diri karena dua tahun ini pemerintah yang saya pimpin, ya, dibantu oleh orang-orang hebat, menteri-menteri yang hebat, jenderal-jenderal yang hebat, gubernur-gubernur yang hebat," ujar Prabowo.

Dia menilai hasil kerja pemerintah selama periode tersebut telah memberikan keuntungan bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

"Kita telah buktikan kepada bangsa Indonesia, kita telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia," lanjutnya.

Prabowo juga menegaskan pemerintahannya ingin menunjukkan hasil kerja nyata dan tidak hanya menyampaikan janji kepada masyarakat.

"Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan, kita bukan pemimpin yang omon-omon saja," tuturnya.

Dengan masa pemerintahan yang akan memasuki dua tahun, Prabowo menegaskan keyakinannya terhadap hasil kerja pemerintah bersama jajaran dan koalisi pendukungnya.* (d/dh)

Mutasi itu tertuang dalam ST/275/IX/KEP.3/2025 tanggal 18 September 2026, sesuai Keputusan Kapolda Aceh Nomor KEP/323/IX/2026 tanggal 18 September 2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polda Aceh.

Baca Juga:

• Bahu-membahu di Krueng Aceh, Polisi dan Pasukan Oranye Sisir Sampah Hingga Pangkas Pohon Lapuk

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasi Humas Polresta Banda Aceh Iptu Eddy Musfikar membenarkan adanya sejumlah perubahan jabatan tersebut.

Namun, Eddy mengatakan pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) belum memiliki kepastian waktu.

"Sertijab belum dipastikan waktunya," ujar Iptu Eddy Musfikar, Sabtu (19/9/2026).

Dalam mutasi tersebut, Kompol Sofyanto yang sebelumnya menjabat Kasat Pam Obvit Polresta Banda Aceh diangkat menjadi Ps Kasubdit Pam Obvit Polda Aceh.

Jabatan Kasat Pam Obvit Polresta Banda Aceh selanjutnya diisi Kompol Tri Andi Dharma yang sebelumnya menjabat Kasi Tatib Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh.

Sementara itu, Kompol Muhammad Hasbi yang sebelumnya menjabat Kabag Ops Polresta Banda Aceh diangkat menjadi Wakapolres Aceh Utara.

Posisi Kabag Ops Polresta Banda Aceh kemudian dipercayakan kepada Kompol Mawardi yang sebelumnya menjabat Kasatlantas Polresta Banda Aceh.

Jabatan Kasat Lantas Polresta Banda Aceh selanjutnya diisi Kompol Moch Abdhi Hendriyatna. Sebelumnya, dia menjabat Kabag Ops Polres Lhokseumawe.

Perubahan jabatan juga terjadi pada sejumlah kapolsek dan pejabat fungsi lainnya di lingkungan Polresta Banda Aceh.

AKP Maulidin yang sebelumnya menjabat Kapolsek Banda Raya Polresta Banda Aceh diangkat menjadi Ps Kaurrapkum Subbid Bankum Bidkum Polda Aceh.

Posisi Ps Kapolsek Banda Raya Polresta Banda Aceh kemudian dijabat Iptu Amrizal yang sebelumnya merupakan Wakapolsek Kuta Raja Polresta Banda Aceh.

Kemudian, Kompol Rudi Patar Marihot Siahaan yang sebelumnya menjabat Kasat Intelkam Polresta Banda Aceh diangkat menjadi Kasiyanmin Ditintelkam Polda Aceh.

Jabatan Kasat Intelkam Polresta Banda Aceh selanjutnya diemban AKP Agung Kasatria Kesuma yang sebelumnya menjabat Kanit 2 Subdit 3 Ditintelkam Polda Aceh.

Selanjutnya, AKP Firmansyah yang sebelumnya menjabat Kapolsek Kuta Baro Polresta Banda Aceh diangkat menjadi Ps Kanit 2 Subdit 1 Ditintelkam Polda Aceh.

Sedangkan jabatan Kapolsek Kuta Baro Polresta Banda Aceh dipercayakan kepada Iptu Dr Junaidi yang sebelumnya menjabat Kasubsi Basidik Sikorwas PPNS Ditreskrimsus Polda Aceh.

Dengan adanya keputusan tersebut, sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polresta Banda Aceh mengalami pergantian. Para pejabat yang dimutasi selanjutnya akan menjalankan tugas sesuai jabatan barunya.

Sementara itu, pelaksanaan sertijab bagi para pejabat yang mendapat mutasi masih menunggu jadwal resmi dari pimpinan Polresta Banda Aceh.* (dh)

Manager Humas KAI Divre I Sumut Anwar Yuli Prastyo mengatakan tingginya jumlah angkutan penumpang dan barang menunjukkan peran transportasi kereta api dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus distribusi logistik.

Baca Juga:

• Geger Isu Winda Gowasa 'Dijual' ke Eks Wakapolda, Polda Sumut Usut Pencemaran Nama Baik

Selain melayani perjalanan penumpang, KAI Sumut juga menjalankan pengangkutan berbagai komoditas. Sepanjang delapan bulan 2026, angkutan logistik KAI didominasi bahan bakar minyak (BBM) dan peti kemas.

Jumlah angkutan tersebut menjadi bagian dari aktivitas KAI dalam mendukung kebutuhan transportasi serta distribusi barang di wilayah Sumatera Utara.

Anwar mengatakan KAI ingin terus memperkuat peran kereta api sebagai salah satu moda transportasi yang aman dan berkelanjutan. Pengembangan layanan juga diharapkan memberikan nilai tambah terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.

"KAI Sumut ingin menjadikan transportasi KA sebagai tulang punggung transportasi yang aman, berkelanjutan, dan memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat Sumut," ujarnya.

Capaian 1,85 juta penumpang dan 550 ribu ton logistik tersebut merupakan catatan operasional KAI Divre I Sumut selama periode Januari-Agustus 2026.

KAI Sumut juga terus menjalankan layanan angkutan penumpang dan barang sebagai bagian dari dukungan terhadap konektivitas serta distribusi logistik di Sumatera Utara.* (mi/dh)

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan pemanggilan Mariani merupakan tindak lanjut laporan Brigadir Imam Syahputra Harefa terkait dugaan pencemaran nama baik.

Baca Juga:

• 13 Rumah dan Sejumlah Kendaraan Rusak dalam Penyerangan di Humbahas, Polda Sumut Amankan 8 Orang

Menurut Ferry, Imam membantah pernah menjual mantan istrinya kepada siapa pun semasa Winda masih hidup. Karena itu, dia melaporkan pihak yang menyampaikan maupun menyebarkan informasi tersebut di media sosial.

"Untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut, maka tim penyidik dari Ditressiber mengundang saudari Mariani Bulolo sebanyak dua kali, tanggal 10 dan 17 September 2026. Namun, yang bersangkutan belum bisa hadir," ujar Ferry, Sabtu (19/9/2026).

Mariani disebut sebagai pihak yang diduga pertama kali menyampaikan informasi mengenai dugaan Winda pernah dijual oleh Imam kepada pejabat Polda Sumut, dalam hal ini mantan Wakapolda Sumut periode 2020-2021.

Ferry mengatakan Mariani belum memenuhi dua undangan klarifikasi yang telah disampaikan penyidik.

Namun, ketidakhadiran Mariani disebut memiliki alasan. Menurut Ferry, yang bersangkutan masih berada dalam naungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta sedang dalam kondisi berduka.

"Alasannya tidak hadir, masih dalam naungan LPSK, kondisi berduka. Kemudian ada beberapa hal urusan yang masih dikerjakan dan harus diselesaikan," kata Ferry.

Sebelumnya, Imam juga telah menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Siber Polda Sumut. Dalam pemeriksaan tersebut, dia membantah tuduhan pernah menjual Winda kepada mantan atasannya ataupun pihak lainnya.

Atas bantahan tersebut, Imam kemudian melaporkan sejumlah akun media sosial serta pihak yang dinilai menyebarkan tudingan tersebut.

Polda Sumut kini masih melakukan proses klarifikasi untuk mengetahui asal-usul serta kebenaran informasi yang beredar. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait menjadi bagian dari proses penyelidikan atas laporan dugaan pencemaran nama baik tersebut.

Sementara itu, proses klarifikasi belum menghasilkan kesimpulan mengenai kebenaran tudingan yang beredar terkait Winda. Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan informasi dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui persoalan tersebut.* (mi/dh)

HFT diamankan polisi di rumah orang tuanya di Lingkungan IV Wonosari, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 13.30 WIB.

Baca Juga:

• Terobos Perlintasan Tanpa Palang, Motor Boncengan 2 Warga Labura Diseruduk KA Putri Deli

"Terduga HFT telah diamankan di rumah orang tuanya yang berada di Wonosari Lingkungan IV Kelurahan Aek Kanopan berdasarkan informasi warga," ujar Ramadhan, dikutip Sabtu (19/9/2026).

Perkara tersebut bermula dari laporan Ifrahim Hutasuhut terkait hilangnya kabel pada fasilitas telekomunikasi di wilayah Kualuh Hulu. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (26/7/2026) sekitar pukul 01.35 WIB di Tower SUMSU-AKK-0027 dan Site AKN001, Dusun Emplasemen, Desa Perkebunan Mambang Muda.

Ramadhan mengatakan kabel yang dilaporkan hilang berupa kabel power RRU milik PT Tekno Infrastruktur Sukses serta kabel KWH atau AC sepanjang sekitar 40 meter milik PT Telkomsel.

"Peristiwa itu terjadi pada Minggu, 26 Juli 2026 sekira pukul 01.35 WIB, di Tower SUMSU-AKK-0027 serta Site AKN001 yang berada di Dusun Emplasemen, Desa Perkebunan Mambang Muda, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara," jelasnya.

Kejadian tersebut diketahui setelah pihak perusahaan mendapat informasi bahwa site dalam kondisi mati. Pemeriksaan kemudian dilakukan ke lokasi oleh pihak terkait.

Setibanya di lokasi, pelapor bersama Toby Manggala Putra dan Rahyudi Syahputra menemukan kabel tower telah terpotong. Sebagian kabel yang terpasang hingga bagian atas tower juga diketahui hilang.

Akibat kejadian itu, PT Tekno Infrastruktur Sukses disebut mengalami kerugian sekitar Rp16,2 juta. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Kualuh Hulu.

Dalam pemeriksaan awal setelah diamankan, HFT disebut mengakui perbuatannya. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan pencurian tersebut.

Barang bukti yang diamankan berupa satu potongan kabel power RRU serta kabel berwarna hitam-biru yang diduga milik PT Telkomsel.

"Saat dilakukan penggerebekan di rumah orang tua pelaku, HFT mengakui perbuatannya melakukan pencurian kabel milik PT Telkomsel. Tim juga mengamankan barang bukti berupa satu buah potongan kabel power RRU dan kabel warna hitam-biru," kata Ramadhan.

HFT kini diamankan di Polsek Kualuh Hulu untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi masih mencocokkan keterangan terduga pelaku dengan keterangan korban, saksi serta barang bukti yang telah disita.

Manager NOP Rantau Prapat Telkomsel Franky Simanjuntak mengapresiasi langkah kepolisian dalam mengungkap dugaan pencurian tersebut.

"Kami mendukung penuh proses hukum yang berjalan dan berharap sinergi ini dapat terus diperkuat untuk menjaga keamanan infrastruktur telekomunikasi yang memiliki peran penting dalam mendukung layanan komunikasi masyarakat," ujar Franky.* (wd/dh)

Husaini merupakan warga Desa Lambaro Tunong, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Saat kejadian, korban disebut tengah melakukan uji kecepatan atau top speed bersama rekannya.

Baca Juga:

• Viral! Video Pengasuh Banting Bayi di Daycare Banda Aceh, 3 Orang Langsung Dipecat

Saat melintas di lokasi kejadian, korban diduga memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ketika melewati ruas jalan yang menikung.

"Pengendara kehilangan kendali sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan terjatuh ke dalam sungai serta menabrak batu di pinggiran sungai," kata Mawardi, Sabtu (19/9/2026).

Akibat kecelakaan tersebut, Husaini mengalami luka robek pada bagian kepala serta sejumlah luka lainnya. Korban kemudian dievakuasi dari lokasi dan dibawa ke RSU Zainal Abidin Banda Aceh.

Namun, Husaini dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis.

Sementara itu, sepeda motor Suzuki Satria warna hijau tanpa nomor polisi yang digunakan korban mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan hingga pecah.

Mawardi mengatakan kecelakaan terjadi saat kondisi jalan kering dengan cuaca cerah. Lokasi kejadian merupakan ruas jalan yang memiliki tikungan.

Dia mengimbau para pengendara tidak memacu kendaraan hingga batas kecepatan maksimal, khususnya ketika melintasi jalan yang memiliki kondisi berisiko.

"Memacu kendaraan melebihi batas yang ditentukan dapat mengurangi kendali, memperpanjang jarak pengereman, dan berisiko fatal bagi diri sendiri maupun orang lain yang akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan," tegasnya.

Personel Unit Gakkum dan piket Gakkum Satlantas Polresta Banda Aceh telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan barang bukti.

Petugas juga telah menghubungi keluarga korban dan berkoordinasi dengan Jasa Raharja. Selain itu, polisi berkoordinasi dengan Basarnas untuk proses evakuasi jenazah dari sungai.

Satu unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau tanpa nomor polisi kini diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Polisi selanjutnya akan membuat laporan polisi terkait kecelakaan tersebut.* (dh)

Operasi SAR gabungan terhadap rombongan Arupadhatu I dihentikan pada Kamis (17/9/2026) setelah tim pencarian tidak menemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun delapan orang yang berada di dalamnya.

Baca Juga:

• 10 Hari Tanpa Hasil, SAR Resmi Hentikan Operasi Pencarian 5 Jurnalis dan 3 Awak Kapal yang Hilang di Perairan Gunung Anak Krakatau

"Gubernur Andra Soni belum mampu membuktikan kinerjanya dengan baik dalam mengatasi musibah yang terlanjur terjadi," kata Tan Ersanius di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Dia juga mempertanyakan langkah penghentian operasi SAR ketika para korban masih belum ditemukan. Tan menilai pencarian seharusnya tetap menjadi perhatian, termasuk dengan memperluas wilayah operasi.

Tan kemudian mendorong aparat penegak hukum menyelidiki faktor penyebab maupun pihak yang dinilai memiliki andil dalam hilangnya rombongan tersebut.

"Gubernur Banten dalam situasi ini wajib untuk dimintai pertanggungjawaban," tegasnya.

Selain Andra Soni, Tan juga menyoroti Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Dia mempertanyakan sikap pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap delapan orang yang hingga kini masih berstatus hilang.

"Mana suara Pigai yang dulu, kok tenggelam begitu saja?" ujar Tan.

Menurut Tan, lima jurnalis yang berada dalam rombongan tersebut sedang menjalankan tugas peliputan di kawasan bencana. Karena itu, dia menilai pencarian terhadap mereka tetap perlu menjadi perhatian meskipun operasi SAR gabungan telah dihentikan.

"Lima jurnalis itu sedang berjuang menunaikan tugasnya di area bencana alam agar publik termasuk pemangku kepentingan bisa menentukan langkah. Mereka berangkat dengan perhitungan, menyewa armada dan kru yang diyakini memadai, namun kemudian hilang kontak tanpa jejak di saat-saat krusial itu," katanya.

Tan mengatakan IMO-Indonesia telah mengerahkan relawan sejak hari ketiga pencarian. Dia menyebut pihaknya memiliki data dan turut memantau proses pencarian di lapangan.

Di sisi lain, penghentian operasi SAR dilakukan setelah pencarian memasuki hari ke-10. Pada hari terakhir, tim gabungan mengerahkan 24 kapal dan 523 personel dengan area pencarian sekitar 8.509 mil laut persegi yang terbagi dalam 10 sektor.

Gubernur Banten Andra Soni sebelumnya mengatakan operasi dihentikan karena pencarian dinilai sudah tidak efektif setelah melalui masa operasi awal dan perpanjangan selama tiga hari. Meski operasi resmi ditutup, pemantauan tetap dapat dilakukan dan pencarian bisa dibuka kembali apabila ditemukan informasi atau petunjuk baru.

Tan juga menyoroti pencopotan Muhammad Masyhud dari jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Menurutnya, pergantian pejabat tersebut tidak otomatis menghilangkan tanggung jawab Menteri Perhubungan Duddy Purwagandhi terkait aspek keselamatan pelayaran dalam kejadian tersebut.

Hingga berita ini ditulis, Andra Soni, Natalius Pigai, Duddy Purwagandhi dan pihak terkait lainnya disebut masih dalam proses konfirmasi terkait sejumlah kritik yang disampaikan Tan Ersanius.

Sementara itu, lima jurnalis dan tiga kru Arupadhatu I masih belum ditemukan setelah operasi SAR gabungan dihentikan.* (dh)

Dani mengatakan persoalan hubungan kerja tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hubungan industrial. Dalam kasus tertentu, persoalan ketenagakerjaan dapat berkaitan dengan dugaan tindak pidana, perlindungan hak pekerja maupun kebutuhan menjaga situasi tetap kondusif.

Baca Juga:

• MK Beri Waktu 2 Tahun untuk Desain Ulang Bakamla, Soleman B. Ponto: Jangan Ulangi Perdebatan Dua Dekade

Menurut Dani, penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama ini memiliki mekanisme tersendiri, mulai dari perundingan bipartit, mediasi atau konsiliasi hingga Pengadilan Hubungan Industrial. Karena itu, keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri menurutnya bukan untuk menggantikan mekanisme tersebut.

Dia mengusulkan pembagian kewenangan yang jelas. Kepolisian dapat menangani persoalan yang masuk ranah pidana sekaligus memberikan dukungan keamanan dan perlindungan hukum, sedangkan instansi ketenagakerjaan tetap menjalankan fungsi pengawasan serta penyelesaian perselisihan sesuai kewenangannya.

"Selama ini, penyelesaian perselisihan hubungan industrial memiliki mekanisme tersendiri melalui perundingan bipartit, mediasi atau konsiliasi, hingga Pengadilan Hubungan Industrial. Karena itu, memasukkan Desk Ketenagakerjaan Polri ke dalam kerangka regulasi bukan berarti menjadikan kepolisian sebagai pengganti mekanisme tersebut," ujar Dani.

Dani menilai kejelasan pembagian peran diperlukan agar pekerja maupun pengusaha dapat mengetahui jalur penyelesaian ketika menghadapi persoalan ketenagakerjaan.

Dia juga menyarankan RUU Ketenagakerjaan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga. Desk Ketenagakerjaan Polri, menurutnya, dapat berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, pengawas ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, serikat pekerja hingga asosiasi pengusaha.

"Dengan mekanisme rujukan yang transparan, setiap laporan dapat dipetakan berdasarkan jenis persoalannya, yaitu apakah merupakan perselisihan hubungan industrial, pelanggaran administratif, kecelakaan kerja, dugaan tindak pidana, atau persoalan lain yang membutuhkan intervensi lembaga tertentu," katanya.

Menurut Dani, pemetaan tersebut dapat membuat penanganan laporan lebih terarah karena setiap persoalan ditangani oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai jenis kasusnya.

Dia menegaskan usulan memasukkan Desk Ketenagakerjaan Polri ke dalam RUU Ketenagakerjaan bukan semata-mata untuk memperluas kewenangan kepolisian. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan terdapat dasar hukum dan mekanisme koordinasi yang jelas ketika persoalan hubungan kerja masuk ke ranah hukum.

"Dunia kerja membutuhkan kepastian. Dalam artian bahwa pekerja memperoleh perlindungan, pengusaha memperoleh kepastian hukum dan setiap persoalan ditangani oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai koridor hukum," pungkasnya.

Dani menilai regulasi nantinya perlu mengatur dasar hukum, batas kewenangan, mekanisme koordinasi, standar pelayanan dan akuntabilitas Desk Ketenagakerjaan Polri agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga yang selama ini menangani persoalan ketenagakerjaan.* (dh)

Pemberitahuan mengenai pembatasan tersebut dilaporkan muncul pada sejumlah Facebook Page. Dalam notifikasi itu, Meta menyebut pengguna hanya dapat menambahkan tautan ke dua postingan per bulan secara gratis.

Baca Juga:

• Terekam CCTV Detik-detik Ledakan, Polisi Temukan Pipa Gas Bocor dan Tetapkan 1 Tersangka Kasus Maut di Grand Polonia

Dengan demikian, pengelola Page yang sudah menggunakan kuota tersebut tidak dapat membuat postingan berisi link tambahan melalui akses gratis yang tersedia.

Meta kemudian menawarkan langganan Meta One untuk pengguna yang membutuhkan kemampuan membagikan tautan lebih sering. Pelanggan juga disebut memperoleh fitur tambahan, seperti kemampuan mengatur gambar pratinjau dan menambahkan tombol call-to-action atau CTA pada postingan.

Pembatasan ini bukan sepenuhnya kebijakan baru. Meta sebelumnya telah menguji pembatasan jumlah postingan berisi link pada sejumlah Facebook Page sejak Desember 2025.

Dalam pengujian awal tersebut, sejumlah Page juga disebut hanya dapat membuat dua postingan berisi tautan setiap bulan. Meta saat itu mengatakan pengujian dilakukan untuk melihat apakah kemampuan membuat lebih banyak postingan link memberikan nilai tambahan bagi pengguna berbayar.

Perluasan pembatasan dilaporkan muncul tidak lama setelah Meta meluncurkan Meta One pada Selasa (15/9/2026). Layanan tersebut merupakan paket berlangganan yang menawarkan sejumlah fitur premium untuk Instagram, Facebook dan WhatsApp.

Namun, kemampuan membuat lebih banyak postingan berisi link di Facebook Page disebut belum tercantum secara eksplisit dalam daftar manfaat Meta One yang diumumkan sebelumnya.

Untuk pengguna di Indonesia, Meta One tersedia dalam sejumlah pilihan paket. Untuk produk tunggal, WhatsApp Plus dibanderol Rp13.900 per bulan, sedangkan Instagram Plus dan Facebook Plus masing-masing Rp17.900 per bulan.

Meta juga menyediakan paket bundel individu Core seharga Rp85.990 per bulan dan Premium Rp309.000 per bulan.

Sementara untuk kreator dan pelaku bisnis, tersedia paket Essential mulai Rp110.000 per bulan, Advanced mulai Rp367.400, Expert mulai Rp1.102.200 dan Max mulai Rp3.699.000 per bulan.

Paket untuk kreator dan bisnis menawarkan sejumlah fitur tambahan, termasuk pengelolaan visibilitas akun, analitik, publikasi konten serta akses yang lebih luas terhadap sejumlah fitur Meta Business Agent.

Dalam bahan yang disampaikan, pembatasan postingan link disebut belum berlaku untuk seluruh Facebook Page. Meta sebelumnya juga menyatakan Page milik penerbit atau publisher dikecualikan dari pengujian sehingga tetap dapat membagikan konten menggunakan tautan.

Facebook Page sendiri merupakan profil publik yang digunakan bisnis, merek, organisasi, artis, kreator dan tokoh publik untuk terhubung dengan audiens. Berbeda dengan profil pribadi, Facebook Page menyediakan fitur seperti analitik performa konten, pengelolaan audiens, iklan dan berbagai alat bisnis.

Meta menyebut harga, fitur dan ketersediaan Meta One dapat berbeda tergantung wilayah, aplikasi dan akun pengguna.* (k/dh)

Data Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Batangtoru mencatat lahan persawahan yang terdampak tersebar di Desa Garoga, Pulau Godang (Telo), Aek Ngadol, Sumuran, Hapesong Baru dan Wek I Batangtoru.

Baca Juga:

• Wapres Gibran: Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap agar Warga Dapat Tempat Tinggal Layak dan Aman

"Ketebalan lumpur antara 80 sentimeter hingga 150 sentimeter sehingga menyulitkan pola tanam padi," kata Eri, Sabtu (19/9/2026).

Kondisi tersebut membuat sebagian sawah belum dapat kembali digunakan untuk menanam padi. Namun, sejumlah petani masih berupaya memanfaatkan lahan yang memungkinkan dengan menanam jagung, kacang-kacangan dan tanaman lainnya.

Sementara petani yang lahannya belum dapat digarap kembali harus mencari sumber penghasilan lain. Sebagian warga memilih bekerja serabutan karena lahan pertanian yang sebelumnya menjadi sumber utama pendapatan belum kembali produktif.

Kepala Desa Garoga Risman Rambe mengatakan kerusakan sawah dan kebun berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Menurutnya, sebagian masyarakat kehilangan mata pencaharian setelah lahan mereka tertimbun material banjir.

"Saya juga miris. Mau bilang apa lagi, sawah dan kebun sudah tidak bisa digarap atau belum produktif lagi. Mata pencarian mereka sudah hilang. Sementara mereka dan keluarga ingin hidup," kata Risman.

Menurut Risman, warga berusaha bertahan dengan mengambil berbagai pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan. Namun, pekerjaan serabutan tidak selalu tersedia sehingga belum mampu menggantikan penghasilan dari pertanian.

Sebagian penyintas bahkan terlihat berdiri di sekitar jembatan Desa Garoga sambil menadahkan kardus kepada kendaraan yang melintas. Lokasi tersebut berada di jalur yang menghubungkan Kota Padangsidimpuan dengan Sibolga.

Bagi warga yang melakukan hal tersebut, pemberian dari pengguna jalan menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah sumber penghasilan dari sawah dan kebun terhenti.

Banjir bandang yang menerjang kawasan Batangtoru pada 25 November 2025 memang telah surut. Namun, dampaknya masih dirasakan warga, terutama mereka yang kehilangan lahan pertanian.

Kebutuhan sehari-hari seperti pangan, kebutuhan rumah tangga hingga biaya sekolah anak tetap harus dipenuhi. Karena itu, pemulihan pascabencana bagi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan surutnya banjir dan pembersihan material, tetapi juga mengembalikan lahan pertanian agar dapat kembali menjadi sumber penghidupan.* (k/dh)

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan keinginannya melihat Indonesia sejahtera merupakan bagian dari sumpah dan komitmen yang dipegangnya dalam menjalankan tugas sebagai Presiden.

Baca Juga:

• Yakini Presiden Prabowo Diberi Info Menyesatkan, Eks Jampidsus Febrie Ingatkan Adanya 'Database Abadi' Skandal Kakap

Prabowo juga menyinggung persoalan kesejahteraan masyarakat, termasuk kebutuhan gizi dan kondisi anak-anak Indonesia. Menurutnya, pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mewujudkan masa depan bangsa.

Di tengah penyampaian tersebut, Prabowo kemudian menanggapi kritik dari sejumlah pihak yang disebutnya sebagai pakar. Dia melontarkan pernyataan bernada sindiran terhadap pihak yang menurutnya terlalu mengedepankan kepakaran.

"Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar, saking pintarnya jadi goblok," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan dirinya tidak ingin terlalu memperpanjang perdebatan mengenai pandangan para pakar tersebut. Dia menyebut pernyataannya disampaikan ketika berbicara di hadapan pihak-pihak yang dianggapnya sebagai kawan.

"Ini masalahnya kalau bicara di tengah kawan-kawan sejati," katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung pentingnya kejujuran dalam menyampaikan pendapat. Dia mengaitkan kritik yang diterimanya dengan tudingan yang menurutnya tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi pemerintah.

Prabowo sebelumnya menegaskan keinginannya agar tidak ada masyarakat Indonesia yang mengalami kelaparan, anak yang mengalami stunting atau kekurangan gizi, serta masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan ketika membutuhkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam rangkaian pidato HUT ke-28 PAN yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Jumat (18/9/2026).* (fj/dh)

Mahfud menyampaikan pandangan tersebut saat menanggapi penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Baca Juga:

• Geledah Rumah Dirjen ATR/BPN di Bekasi, KPK Temukan Bukti Chat Aliran Uang Suap HGB Summarecon

Mahfud meminta KPK mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Menurut dia, penanganan kasus jangan hanya berhenti pada sejumlah pejabat atau pihak yang lebih rendah apabila dalam proses persidangan nantinya terdapat informasi mengenai keterlibatan pihak lain.

"KPK harus bersikap tegas. Jangan sampai seperti banyak kasus lain yang hanya dilokalisir kepada beberapa orang, meskipun nama pimpinannya sudah disebut berulang kali dalam persidangan," ujarnya.

Mahfud juga menyoroti posisi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Dari sisi etika politik, menurutnya, seorang pejabat dapat mempertimbangkan pengunduran diri apabila bawahan langsung atau orang yang dekat dengannya terseret perkara korupsi.

"Kalau dari sudut etika politik, kalau sudah seperti ini kan mestinya mundur agar tidak kikuk. Apalagi nama yang bersangkutan sudah disebut dalam persidangan dan perlu kejelasan status hukumnya agar publik tidak bertanya-tanya," kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud mendorong KPK memanggil Nusron untuk meminta keterangan terkait perkara tersebut. Dia juga menyebut sektor pertanahan sebagai salah satu bidang yang rawan praktik korupsi, bersama sejumlah sektor lainnya.

Pernyataan Mahfud muncul di tengah penyidikan KPK terhadap kasus dugaan suap pengurusan HGB Summarecon dan dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dalam operasi tangkap tangan perkara tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang sekitar Rp106,3 miliar dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Salah satu tersangka ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri. Selain pejabat ATR/BPN, KPK juga menetapkan sejumlah pihak swasta sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Di sisi lain, Nusron Wahid menyatakan dirinya tidak mengetahui duduk perkara dugaan suap pengurusan HGB Summarecon yang sedang diproses KPK. Pernyataan itu disampaikan Nusron saat ditemui wartawan di Jakarta pada Jumat (18/9/2026).

"Enggak tahu (duduk perkara kasus suap di Summarecon itu seperti apa)," kata Nusron.

KPK sendiri masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap rangkaian dugaan suap serta kemungkinan penerimaan lain di lingkungan ATR/BPN. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik untuk mendalami perkara.

Mahfud menilai proses hukum perlu berjalan secara terbuka agar pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara dapat diperiksa berdasarkan bukti yang ditemukan penyidik.* (fj/dh)

Kasat Lantas Polres Toba Iptu Elon Sitinjak mengatakan kecelakaan terjadi pada Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 21.00 WIB. Saat kejadian, kedua korban sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BK K5742 AMD.

Baca Juga:

• Tragis Dua Mahasiswi Tewas Ditabrak Dua Mobil di Toba, Sopir Tabrak Lari Masih Diburu Polisi

"Setibanya di TKP, diduga bersenggolan dengan satu unit mobil yang identitas kendaraannya tidak diketahui," ujar Elon dalam keterangan tertulis, Jumat (18/9/2026).

Setelah bersenggolan, sepeda motor yang ditumpangi kedua korban terpental. Tak lama kemudian, motor tersebut kembali ditabrak oleh mobil lain yang melintas.

Ruth mengalami luka serius akibat kecelakaan tersebut. Dia menderita luka robek pada bagian kepala dan patah tulang hingga akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian.

"Akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Honda Beat, Ruth terseret dan mengalami luka robek di kepala, patah tulang dan meninggal dunia di lokasi," kata Elon.

Sementara Lia juga mengalami sejumlah luka, di antaranya luka robek pada kepala dan patah tulang bahu sebelah kiri.

Lia sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum HKBP Balige untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, nyawanya tidak tertolong dan korban meninggal dunia saat menjalani perawatan.

Setelah kecelakaan, dua mobil yang diduga terlibat dalam insiden tersebut meninggalkan lokasi. Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi kendaraan sekaligus mencari keberadaan kedua pengemudinya.

"Kami masih mengidentifikasi dan memburu pengemudi mobil yang melarikan diri usai terlibat kecelakaan," ujar Elon.

Polres Toba masih mendalami kronologi kecelakaan serta mengumpulkan informasi untuk mengungkap identitas dua pengemudi yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Kasus kecelakaan yang menewaskan dua mahasiswi ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Toba.* (tm/dh)

Sebelumnya, kabut asap sempat memengaruhi indeks kualitas udara di Sumatera Utara. Menurut BMKG Wilayah I Medan, asap tersebut merupakan kiriman dari wilayah lain yang terbawa angin menuju Sumut.

Baca Juga:

• Razia Skala Besar Rutan Medan: Pasukan Gabungan Sita 4 HP, 500 WBP Bersih Narkoba

Sementara Belawan tercatat memiliki AQI 56 dengan PM2.5 sebesar 11,9 mikrogram per meter kubik. Berastagi berada pada AQI 55 dengan PM2.5 sebesar 11,4 mikrogram per meter kubik.

Lubuk Pakam dan Binjai masing-masing mencatat AQI 57 dengan konsentrasi PM2.5 sebesar 12,3 mikrogram per meter kubik. Pematangsiantar memiliki AQI 62 dengan PM2.5 sebesar 14,8 mikrogram per meter kubik.

Deli Tua menjadi wilayah dengan kategori baik dengan AQI 32. Namun, data tersebut menunjukkan parameter PM10 masih terdeteksi sebesar 41,2 mikrogram per meter kubik.

Data indeks kualitas udara tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk arah angin yang dapat membawa kabut asap dari wilayah lain serta sumber polusi lokal seperti emisi kendaraan dan pembakaran sampah.

Dalam data tersebut, PM10 merupakan partikel dengan diameter aerodinamis hingga 10 mikrometer. Sementara PM2.5 merupakan partikulat halus berukuran hingga 2,5 mikrometer yang dapat masuk lebih jauh ke saluran pernapasan.

Kondisi kualitas udara di Sumatera Utara tetap perlu dipantau karena indeks dapat berubah mengikuti kondisi cuaca, arah angin dan sumber emisi di masing-masing wilayah.* (tm/dh)

Kepala Dinkes Pematangsiantar Urat H Simanjuntak mengatakan pihaknya meningkatkan pembinaan dan pengawasan dengan turun langsung ke lapangan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh dapur SPPG menjalankan standar kebersihan secara konsisten.

Baca Juga:

• Puluhan Siswa dari Empat Sekolah di Galang Diduga Keracunan MBG, Dinkes Deli Serdang Periksa Sampel Makanan

Menurut Urat, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kebersihan dapur dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh para juru masak setiap hari.

Dia mengatakan pergantian pekerja di dapur SPPG juga menjadi tantangan dalam menjaga standar keamanan pangan. Pekerja baru yang belum memiliki sertifikasi harus mendapatkan pelatihan agar memahami prosedur pengolahan makanan yang aman.

"Pegawai SPPG ini kan sering berganti-ganti. Makanya, setiap ada pekerja baru yang belum punya sertifikasi, langsung kami minta ikut pelatihan ulang soal keamanan pangan," tegasnya.

Selain kebersihan personel, Dinkes Pematangsiantar juga melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan. Pemeriksaan mencakup proses pengolahan, pemilihan bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Langkah tersebut dilakukan untuk menekan risiko kontaminasi makanan dan memastikan standar keamanan pangan diterapkan sejak bahan baku diterima hingga makanan disalurkan.

Pengawasan diperketat menyusul sejumlah kasus dugaan keracunan MBG yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera Utara. Sebelumnya, puluhan siswa di MTs Negeri 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Karo yang melibatkan ratusan siswa. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi makanan MBG.

Dinkes Pematangsiantar memastikan pengawasan terhadap SPPG akan dilakukan secara rutin. Pemerintah daerah juga meminta pengelola dan pekerja dapur menjaga standar kebersihan serta keamanan pangan dalam setiap proses penyediaan makanan.* (mi/dh)