Ketua LPSK, Achmadi, mengatakan permohonan yang diajukan Sony telah diterima dan saat ini masih berada dalam tahap penelaahan oleh tim LPSK.

Baca Juga:

• Prabowo Sentil Penolak MBG: Perut Lapar Tak Diisi, Bisa Berujung Maut

Menurutnya, LPSK akan melakukan pendalaman terhadap substansi permohonan tersebut sebelum mengambil keputusan. Selain itu, koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga akan dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkara yang sedang ditangani.

Achmadi menjelaskan, pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah permohonan Sony layak diterima atau tidak. Termasuk terkait keputusan Kejaksaan Agung yang sebelumnya menolak pengajuan status justice collaborator dari tersangka kasus MBG tersebut.

"Terkait penolakan itu tentu akan menjadi bagian dari pendalaman, tetapi saat ini kami masih fokus melakukan kajian terhadap permohonan yang masuk," katanya.

Ia menegaskan bahwa prinsip dan ketentuan mengenai justice collaborator yang digunakan LPSK pada dasarnya sama dengan regulasi yang berlaku di institusi penegak hukum lainnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya. Penyidik menilai Sony merupakan pelaku utama dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis sehingga tidak memenuhi syarat untuk memperoleh status tersebut.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut salah satu syarat utama justice collaborator adalah bukan pelaku utama dan bersedia mengakui perbuatannya.

Menurut penyidik, hingga proses pemeriksaan berlangsung, Sony belum dianggap mengakui perbuatannya sebagaimana dugaan tindak pidana yang disangkakan. Karena itu, Kejagung memutuskan menolak permohonan JC yang diajukan.

Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis hingga kini masih terus dikembangkan oleh penyidik Kejaksaan Agung dengan sejumlah tersangka yang telah ditetapkan.* (in/dh)

Informasi tersebut dikonfirmasi Humas PN Jakarta Selatan, Halida Rahardhini. Menurutnya, permohonan praperadilan atas nama Roy Suryo telah resmi terdaftar dan akan segera memasuki tahap persidangan.

Baca Juga:

• Kasus Ijazah Jokowi Masuk Babak Sidang, IPW Tantang Jaksa Buktikan Dakwaan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan pengadilan, sidang perdana praperadilan akan digelar pada Senin, 29 Juni 2026, pukul 09.00 WIB. Persidangan akan dipimpin Hakim Tunggal I Ketut Darpawan.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, permohonan tersebut tercatat dengan nomor perkara 99/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL yang didaftarkan pada 22 Juni 2026.

Pihak yang menjadi termohon dalam perkara ini adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Kapolda Metro Jaya cq Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya cq Subdit Kamneg cq Tim Penyidik, serta Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam gugatan praperadilan yang diajukan, Roy Suryo mempersoalkan sah atau tidaknya tindakan penangkapan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Selain itu, ia juga menggugat tindakan penggeledahan yang sebelumnya dilakukan dalam proses penyidikan perkara tersebut.

Langkah hukum ini menjadi upaya Roy Suryo untuk menguji prosedur hukum yang dijalankan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus yang menjerat dirinya.

Kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebelumnya telah memasuki tahap pelimpahan berkas ke kejaksaan setelah penyidik menyatakan proses penyidikan telah rampung.* (mt/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Saat berpidato, perhatian Prabowo tertuju pada sejumlah anak yang membawa spanduk bertuliskan "Indonesia Sehat Bersama MBG".

Baca Juga:

• Prabowo Blak-blakan soal 4 Kali Kalah Pemilu: Rasanya Tidak Enak

"Ada juga yang tidak setuju MBG. Harusnya mereka datang ke sini, tanya petani, nelayan, MBG perlu atau tidak. Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, tidak ada persoalan yang lebih mendesak dibandingkan memastikan masyarakat terbebas dari kelaparan. Ia menilai kebutuhan pangan merupakan fondasi utama sebelum membicarakan persoalan lainnya.

Prabowo juga menyoroti adanya pandangan yang menyebut masih banyak persoalan yang lebih penting dibanding program makan bergizi. Namun ia menegaskan bahwa perut lapar harus menjadi perhatian utama.

"Saya kira tidak ada yang lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar kalau tidak segera diisi, dia bisa mati," tegasnya.

Selain itu, Prabowo mengingatkan mengenai ancaman krisis pangan global yang diperkirakan masih membayangi sejumlah negara. Ia mengutip peringatan lembaga internasional yang menyebut jumlah masyarakat dunia yang mengalami kelaparan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, Prabowo menyebut Indonesia berada dalam posisi yang lebih baik karena mulai mampu meningkatkan produksi pangan nasional. Bahkan, menurutnya, Indonesia saat ini telah mulai membantu sejumlah negara yang mengalami kekurangan pasokan pangan.

Ia berharap program MBG dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memastikan generasi muda Indonesia tumbuh sehat dan produktif.* (d/dh)

Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Prabowo mengaku kekalahan dalam kontestasi politik bukanlah hal yang mudah untuk diterima. Meski demikian, ia memilih untuk terus berjuang karena memiliki keyakinan terhadap visi pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

Baca Juga:

• Di Gorontalo, Prabowo Singgung Aktor di Balik Demo: Saya Tahu Semuanya

Prabowo menjelaskan, tekadnya untuk terus bertahan dalam dunia politik didorong oleh pandangannya terhadap arah pembangunan ekonomi nasional yang saat itu dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat kecil, terutama petani, nelayan, dan buruh.

Menurutnya, negara harus hadir untuk melindungi rakyat dan memastikan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengenang pengalamannya ketika menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Saat itu, ia mengaku menentang kebijakan impor beras yang dilakukan ketika petani sedang memasuki masa panen karena dinilai dapat merugikan hasil produksi dalam negeri.

Ia menegaskan bahwa perjuangannya di dunia politik berangkat dari keinginan memperkuat kesejahteraan rakyat dari lapisan bawah. Karena itu, meski berulang kali mengalami kekalahan, dirinya tetap memilih maju dan melanjutkan perjuangan politik.

Prabowo meyakini dukungan petani dan nelayan menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkannya meraih kemenangan pada Pemilihan Presiden terakhir.

"Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah," ujarnya.*(k/dh)

Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung adanya kelompok tertentu yang dinilai tidak menyukai dirinya karena memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Bahkan, ia mengaku mengetahui pihak yang mendanai sejumlah aksi demonstrasi tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Terima Lencana Emas dari KTNA di Gorontalo, Petani-Nelayan Beri Apresiasi Tertinggi

Prabowo juga menilai tidak semua peserta aksi memahami substansi tuntutan yang mereka suarakan. Menurutnya, ada peserta demonstrasi yang hanya ikut karena mendapatkan imbalan tertentu.

Ia mencontohkan adanya peserta aksi yang mengaku menerima bayaran untuk mengikuti demonstrasi tanpa memahami secara jelas tujuan aksi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan kekompakan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Ia mengibaratkan Indonesia sebagai sebuah tim yang membutuhkan dukungan dari seluruh rakyat agar mampu bersaing dengan negara lain.

"Kita ini harus kompak. Negara kita sedang bersaing dengan banyak negara. Kalau ada kekurangan, tentu boleh dikritik, tetapi kritik harus membangun dan bertujuan memperbaiki," katanya.

Prabowo menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, ia berharap kritik disampaikan secara konstruktif demi mendukung kemajuan bangsa dan memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Indonesia.* (oz/dh)

MTQ ke-8 Korpri tingkat Provinsi Sumatera Utara berlangsung pada 24–25 Juni 2026 di Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut, Jalan Willem Iskandar, Deliserdang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut, Muhammad Suib.

Baca Juga:

• Motor Sitaan Kasus BGN Berpeluang Jadi Kendaraan Guru Honorer, DPR Beri Lampu Hijau

"Di tengah berbagai tuntutan zaman yang semakin kompleks, ASN dituntut terus memperkuat pondasi spiritual dan moral agar tidak mudah tergerus pengaruh negatif. Karena itu MTQ ini relevan dalam membangun ASN berkarakter Qurani," ujar Suib, Selasa (24/6/2026).

Ia juga menekankan bahwa MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan untuk menjaring qori dan qoriah terbaik yang akan mewakili Sumut pada MTQ Korpri tingkat nasional pada Agustus 2026 mendatang.

Suib berharap para peserta dapat memanfaatkan ajang ini secara maksimal dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta menampilkan kemampuan terbaik.

"Bukan semata untuk prestasi, tetapi sebagai bentuk kecintaan kepada Allah dan Al-Qur'an," katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut kegiatan ini diharapkan menjadi gerakan moral di lingkungan birokrasi agar nilai-nilai Al-Qur'an dapat lebih membumi dalam pelayanan publik. Dengan demikian, ASN di Sumut diharapkan semakin beriman, bertakwa, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

MTQ Korpri ke-8 ini mempertandingkan berbagai cabang seperti tilawah, qiraat, hifzil Qur'an, tafsir, dan fahmil Qur'an. Peserta berasal dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara, dan kegiatan akan ditutup pada 25 Juni 2026.* (dh)

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum KTNA, Yadi Sofyan Noor, sebagai bentuk apresiasi atas perhatian dan dukungan Presiden terhadap sektor pertanian dan perikanan nasional. KTNA menilai kehadiran kepala negara menjadi dorongan moral bagi petani dan nelayan untuk terus berinovasi dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Baca Juga:

• Prabowo Singgung Fenomena Unik: Cuma di Indonesia Polisi dan TNI Urus Pertanian

Dalam kunjungan kerja tersebut, Prabowo tampak mengenakan kemeja safari berwarna krem dan peci khas Gorontalo. Ia tiba menggunakan kendaraan dinas Maung MV3 Garuda Limousine putih dan disambut antusias oleh masyarakat setempat.

Setibanya di lokasi acara, Prabowo menyapa warga dari atas kendaraan melalui sunroof sebelum kemudian turun dan menyalami masyarakat secara langsung dengan pengawalan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Suasana penyambutan berlangsung meriah dengan iringan lagu-lagu nasional seperti Bangun Pemudi Pemuda dan Maju Tak Gentar.

Acara PENAS Petani dan Nelayan XVII sendiri menjadi ajang pertemuan nasional petani dan nelayan untuk memperkuat jejaring, inovasi, serta kebijakan sektor pangan di Indonesia.* (in/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani dan Nelayan Andalan XVII Tahun 2026 di Gorontalo.

Baca Juga:

• Prabowo Cerita Kedekatan dengan Petani dan Nelayan Sejak Masih Jadi Prajurit

Prabowo menilai keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong keberhasilan Indonesia dalam menjaga produksi pangan nasional, termasuk beras dan jagung.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas sektor yang selama ini ikut terlibat dalam penguatan sistem pertanian nasional.

"Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga kembali menegaskan komitmennya untuk terus berpihak kepada petani dan nelayan. Ia menyebut kedua kelompok tersebut memiliki peran penting sejak masa awal kemerdekaan Indonesia.

Ia menyinggung sejarah bahwa pada masa pascaproklamasi, petani dan nelayan turut menopang kebutuhan pangan bagi para pejuang dan aparat negara.

"Tentara waktu itu ditopang, diberi makanan oleh petani Indonesia, termasuk oleh kepolisian," kata Prabowo.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menghadiri berbagai agenda seperti pertukaran inovasi pertanian, dialog kebijakan, hingga penguatan kemitraan usaha untuk mendukung kemandirian pangan nasional.* (mt/dh)

Prabowo mengatakan kedekatannya dengan petani dan nelayan tidak lepas dari sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia, termasuk saat masa awal kemerdekaan.

Baca Juga:

• Prabowo Heran Ekonomi Tumbuh Tapi Kemiskinan Justru Bertambah, Luhut Buka Suara

Ia menyebut pada masa pascaproklamasi, petani dan nelayan memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan negara, termasuk membantu kebutuhan logistik para prajurit.

"Dulu tentara ditopang, diberi makanan oleh petani Indonesia, termasuk oleh kepolisian didukung oleh petani dan nelayan," ujarnya.

Prabowo juga mengenang masa ketika dirinya masih bertugas di TNI di daerah pedesaan. Ia mengaku sering mendapatkan bantuan makanan dari warga, meski dalam kondisi kehidupan yang serba terbatas.

"Saya waktu muda di desa-desa, di gunung, saya merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, tapi tetap masak untuk prajurit TNI," kata dia.

Menurut Prabowo, pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan kuat dirinya terus memberikan perhatian pada sektor pertanian dan perikanan sebagai bagian penting ketahanan bangsa.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menghadiri sejumlah agenda strategis seperti pertukaran inovasi pertanian, dialog kebijakan, hingga penguatan kemitraan usaha untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian pangan nasional.* (mt/dh)

Gus Falah menilai perbuatan yang diduga dilakukan Taufik Hidayat merupakan tindak kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai kemanusiaan.

Baca Juga:

• Polisi Ungkap Kronologi Penangkapan Taufik Hidayat, Pelaku Penganiayaan Pacar Selama 3 Tahun

Ia menegaskan proses hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan memberikan efek jera bagi pelaku. Menurutnya, korban disebut mengalami penderitaan berat akibat penyekapan dan penganiayaan yang diduga berlangsung hingga bertahun-tahun.

Gus Falah juga mendorong aparat penegak hukum menerapkan pasal-pasal yang relevan secara maksimal, termasuk ketentuan dalam KUHP terkait penganiayaan berat.

"Harus memberikan hukuman yang seberat-beratnya agar ada efek jera dan memenuhi rasa keadilan masyarakat," ujarnya.

Selain proses hukum terhadap pelaku, ia menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban. Negara, kata dia, wajib hadir memberikan pendampingan psikologis dan layanan medis.

"Pemulihan fisik dan psikis korban juga harus menjadi perhatian utama," tambahnya.

Diketahui, korban YTR diduga mengalami penyekapan dan penganiayaan selama kurang lebih tiga tahun hingga mengalami luka berat, termasuk gangguan penglihatan, kesulitan bicara, hingga tidak dapat berjalan secara normal.

Sementara itu, pelaku Taufik Hidayat telah ditangkap dan kini ditahan di sel khusus Polda Jawa Barat dengan pengawasan ketat menggunakan CCTV selama proses pemeriksaan.* (an/dh)

Gelar Profesor Kehormatan diberikan langsung oleh Presiden Universitas Nankai, Prof. Chen Yulu. Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi Purbaya dalam pengelolaan keuangan publik, pembangunan ekonomi, serta penguatan stabilitas sektor keuangan di kawasan Asia Tenggara.

Baca Juga:

• Menkeu Angkat Bicara soal Kasus Motor Listrik MBG yang Diusut Kejagung

"Keputusan ini merupakan pengakuan atas kepemimpinan yang luar biasa, kontribusi yang menonjol dalam bidang keuangan publik internasional, serta komitmen terhadap pembangunan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan di kawasan Asia Tenggara," ujar Chen Yulu.

Purbaya mengatakan penghargaan yang diterimanya bukan hanya pencapaian pribadi, melainkan juga cerminan semakin eratnya hubungan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya di sektor ekonomi, keuangan, dan pendidikan.

Menurutnya, kolaborasi antara dunia akademik dan pembuat kebijakan menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global yang terus berkembang.

"Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh rakyat Indonesia dan para pengelola keuangan negara yang terus bekerja menjaga stabilitas ekonomi nasional," kata Purbaya.

Selain menerima gelar kehormatan, kunjungan kerja Purbaya ke China juga menghasilkan sejumlah capaian strategis bagi Indonesia. Salah satunya adalah komitmen pendanaan senilai 17 miliar dolar AS atau sekitar Rp301 triliun dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Pendanaan tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan nasional selama periode 2025 hingga 2029. Komitmen itu diperoleh dalam pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dan pimpinan AIIB di Beijing.

Purbaya menyebut dukungan pembiayaan tersebut akan memperkuat kapasitas pembangunan nasional dan mempercepat pelaksanaan berbagai proyek strategis pemerintah.

"Yang paling penting adalah kita berhasil mengamankan pendanaan sekitar 17 miliar dolar AS untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara 2025-2029," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).

Tak hanya itu, Indonesia juga memperoleh dukungan dari Bank Sentral China atau People's Bank of China (PBOC) terkait rencana penerbitan perdana Panda Bond Indonesia di pasar keuangan Tiongkok.

Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkuat strategi diversifikasi sumber pendanaan pembangunan nasional.

Purbaya mengungkapkan pemerintah China menunjukkan dukungan kuat terhadap rencana penerbitan Panda Bond, termasuk dalam proses percepatan perizinan.

"Kami meminta dukungan untuk penerbitan Panda Bond dan mereka amat mendukung. Begitu dokumen pengajuan resmi masuk, prosesnya akan segera dipercepat," jelasnya.

Dengan berbagai hasil positif tersebut, kunjungan kerja Purbaya ke China dinilai tidak hanya memperkuat hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga membuka peluang baru bagi pembiayaan pembangunan dan kerja sama ekonomi Indonesia di masa mendatang.* (d/dh)

Luhut mengatakan kondisi tersebut bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya kenaikan harga barang di masyarakat. Ia menyebut DEN telah memiliki data terkait fenomena tersebut.

Baca Juga:

• Naik Maung Putih, Prabowo Disambut Meriah Ribuan Petani dan Nelayan di Gorontalo

Meski demikian, Luhut menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap berada dalam tren pertumbuhan. Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah agar dampaknya lebih optimal ke masyarakat.

"Kalau ekonomi itu akan tumbuh, bagus. Kita kan harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga tadi target semua yang kita kerjakan," ujarnya.

Luhut juga mengingatkan soal terbatasnya waktu Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan akan berakhir sekitar 10 tahun ke depan. Ia menilai hal tersebut harus diantisipasi dengan kerja bersama lintas sektor.

"Kemudian kita juga harus betul-betul menyadari semua bersama bahwa bonus demografi itu akan habis 10 tahun dari sekarang. Jadi kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka 2045 itu nanti sulit tercapai," katanya.

Menurutnya, target Indonesia Emas 2045 masih bisa dicapai jika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat mampu bekerja secara kompak. Ia juga menyoroti peran teknologi pemerintahan dalam meningkatkan efisiensi dan menekan potensi kebocoran anggaran.

"Tapi kalau kita semua kompak, itu saya kira nggak ada masalah. Apalagi dengan government technology ini, akan pasti mengurangi korupsi, dan teknologi ini dibuat oleh anak-anak Indonesia," ucap Luhut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya "anomali" dalam perekonomian Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen per tahun dalam beberapa tahun terakhir tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat, karena angka kemiskinan justru masih meningkat.* (d/dh)

Dalam laga pertama, Portugal sukses menghancurkan Uzbekistan dengan skor 5-0 di NRG Stadium, Amerika Serikat. Cristiano Ronaldo menjadi sorotan setelah mencetak dua gol cepat pada menit ke-6 dan 39, sekaligus membawa Selecao das Quinas tampil perkasa sepanjang pertandingan.

Baca Juga:

• IHSG Bangkit ke Zona Hijau, 226 Saham Menguat dan Sentuh Level 6.128

Di pertandingan lain, Inggris justru gagal meraih kemenangan saat menghadapi Ghana. Bermain di Gillette Stadium, kedua tim harus puas bermain imbang tanpa gol 0-0. Hasil tersebut membuat kedua tim tetap bersaing ketat di klasemen Grup L.

Sementara itu, Kroasia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Panama lewat gol Ante Budimir pada menit ke-54 dalam laga yang berlangsung di Kanada.

Hasil positif juga diraih Kolombia yang menumbangkan Kongo dengan skor 1-0 di Estadio Akron, Meksiko. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan Kolombia melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Dengan hasil ini, persaingan di fase grup Piala Dunia 2026 semakin ketat menjelang pertandingan-pertandingan penentuan berikutnya.* (gp/dh)

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, membenarkan pemeriksaan tersebut. Zakiyuddin diperiksa pada Selasa (23/6/2026) di Kejati Sumut.

Baca Juga:

• KPK Periksa Eks Dirjen Kemenag Hilman Latief, Kasus Kuota Haji 2023-2024 Makin Terang

Rizaldi menjelaskan, pemeriksaan tersebut masih sebatas pendalaman keterangan saksi. Hingga saat ini, status Zakiyuddin belum mengarah sebagai tersangka.

"Masih diperiksa sebagai saksi dan belum ada mengarah ke tersangka," ujarnya.

Dalam perkara ini, penyidik tengah mendalami dugaan pemberian fasilitas kredit rekening koran kepada CV Hasian Abadi Group yang diajukan oleh Farah Hamina Harahap, yang kini berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Saat peristiwa itu terjadi, Zakiyuddin diketahui menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu (Pimcapem) Bank BUMD KCP Krakatau pada tahun 2012.

Dari hasil penyidikan sementara, pengajuan kredit tersebut diduga tidak dilengkapi dokumen pendukung sesuai ketentuan perbankan. Akibatnya, negara disebut mengalami kerugian sekitar Rp2,2 miliar.

Penyidik Kejati Sumut masih terus mendalami aliran dana serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam proses pencairan kredit tersebut.* (ds/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Menurutnya, keterangan Hilman dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas perkara yang telah menjerat empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.

Baca Juga:

• Jokowi Siap Hadir di Sidang, Bawa Dokumen Pendidikan dari SD hingga Kuliah

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Hilman Latief tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 09.30 WIB. Hingga siang hari, proses pemeriksaan masih berlangsung.

Budi menjelaskan, kapasitas Hilman sebagai mantan Dirjen PHU dinilai penting karena memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan kuota haji pada periode yang sedang diusut penyidik.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah (Kesthuri) Asrul Azis Taba, dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.

Penyidik menduga terjadi pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, terdapat dugaan pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk memuluskan proses pengalokasian kuota tersebut.

KPK mengungkap Ismail Adham diduga memberikan uang sebesar 30.000 dolar Amerika Serikat kepada Gus Alex terkait pengaturan kuota haji khusus tambahan. Selain itu, Ismail juga disebut memberikan 5.000 dolar AS dan 16.000 riyal Arab Saudi kepada Hilman Latief.

Sementara itu, Asrul Azis Taba diduga menyerahkan dana sebesar 406.000 dolar AS kepada Gus Alex. Sebagai imbalannya, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengannya diduga memperoleh keuntungan tidak sah hingga mencapai Rp40,8 miliar pada 2024.

Meski demikian, Hilman Latief sebelumnya telah membantah menerima aliran dana terkait kasus tersebut. Ia menegaskan tidak pernah menerima uang hasil korupsi sebagaimana yang dituduhkan dalam perkara kuota haji.

Pemeriksaan terhadap Hilman diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap lebih jauh konstruksi perkara serta memperjelas peran masing-masing pihak dalam dugaan korupsi pengelolaan kuota haji yang kini menjadi perhatian publik.* (k/dh)

Berdasarkan tayangan Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di lokasi dengan menumpangi kendaraan taktis Maung MV3 Garuda Limousine berwarna putih. Mengenakan kemeja safari krem dan topi biru dongker, Prabowo tampak berdiri melalui sunroof kendaraan untuk menyapa masyarakat yang telah menunggu sejak pagi.

Baca Juga:

• Prabowo Terbang ke Gorontalo, Puncak PENAS 2026 Jadi Momentum Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Setelah memasuki area utama kegiatan, Prabowo turun dari kendaraan dan berjalan menyapa masyarakat. Presiden juga menyalami sejumlah petani, nelayan, serta peserta yang berada di sekitar lokasi acara dengan pengawalan ketat Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Puncak PENAS Petani dan Nelayan XVII menjadi salah satu agenda nasional yang mempertemukan petani, nelayan, pelaku usaha, akademisi, hingga pemangku kebijakan untuk membahas penguatan sektor pangan dan ketahanan nasional.

Sejumlah agenda strategis turut dibahas dalam kegiatan tersebut, mulai dari inovasi teknologi pertanian dan perikanan, penguatan kemitraan usaha, hingga peningkatan produktivitas guna mendukung kemandirian pangan Indonesia.

Dalam kegiatan itu, sejumlah pejabat tinggi negara dan anggota Kabinet Merah Putih juga tampak hadir mendampingi Presiden. Di antaranya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kehadiran Presiden dalam PENAS XVII diharapkan menjadi momentum penguatan sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional di tengah tantangan ekonomi global.* (k/dh)

Meski permohonannya telah ditolak Kejaksaan Agung (Kejagung), tim kuasa hukum Sony memastikan langkah hukum masih terus berlanjut melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Baca Juga:

• Ombudsman Beberkan Fakta Dapur MBG Sumut, Baru 775 dari 1.570 SPPG Kantongi Sertifikat Higiene

"Kami tetap mengajukan justice collaborator ke LPSK. Saat ini prosesnya sedang dikaji dan seluruh persyaratan sudah kami lengkapi," ujar Krisna, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, status justice collaborator diperlukan agar Sony memperoleh perlindungan hukum dan keamanan apabila nantinya mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam skandal korupsi MBG.

Krisna menyebut kliennya siap membuka informasi penting terkait dugaan keterlibatan sejumlah nama yang disebut memiliki peran besar dalam perkara tersebut. Namun, hingga kini belum ada jaminan perlindungan bagi Sony maupun keluarganya.

"Kami berharap ada perlindungan bagi Pak Sony dan keluarganya jika nantinya mengungkap fakta-fakta penting dalam perkara ini," katanya.

Pihaknya juga meminta LPSK mengambil keputusan secara objektif tanpa intervensi dari pihak mana pun. Sebab, menurut Krisna, informasi yang akan disampaikan Sony berpotensi menyeret sejumlah tokoh berpengaruh.

Sebelumnya, Kejagung menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya. Penyidik menilai Sony merupakan pelaku utama dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG sehingga tidak memenuhi syarat utama untuk memperoleh status tersebut.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, selain dianggap sebagai pelaku utama, Sony juga dinilai belum mengakui perbuatannya sebagaimana yang disangkakan dalam perkara tersebut.

Meski demikian, tim kuasa hukum menegaskan upaya mendapatkan status justice collaborator masih akan terus diperjuangkan melalui jalur yang tersedia sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (k/dh)

Temuan itu disampaikan Ombudsman RI saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan pada 17 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa sebanyak 1.056 SPPG telah mengajukan permohonan SLHS, namun hanya 775 yang sudah mendapatkan penerbitan sertifikat.

Baca Juga:

• Kejagung Tolak JC Sony Sonjaya, Sebut Pengusutan Korupsi MBG Tak Bergantung Satu Orang

"Program yang menyangkut konsumsi masyarakat, khususnya anak-anak, harus ditopang dengan kepastian bahwa seluruh aspek keamanan pangan telah dipenuhi. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bukan sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen perlindungan bagi masyarakat penerima layanan," ujar Syafrida, dalam keterangannya Rabu (24/6/2026).

Selain persoalan sertifikasi, Ombudsman juga menemukan belum adanya prosedur operasional baku (SOP) yang rinci terkait penghentian sementara maupun pembukaan kembali operasional SPPG setelah terjadi insiden, termasuk dugaan keracunan makanan.

Menurut Ombudsman, hingga saat ini mekanisme penghentian operasional masih mengacu pada hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan setempat. Namun, belum terdapat aturan yang mengatur proses validasi atau uji kelayakan formal sebelum dapur MBG kembali beroperasi.

Syafrida menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi agar terdapat kepastian prosedur dan mitigasi risiko yang jelas dalam pelaksanaan program nasional tersebut.

"Setiap penghentian maupun pembukaan kembali layanan harus didasarkan pada prosedur yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai seluruh tanggung jawab hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan," tegasnya.

Dalam kunjungan yang sama, Ombudsman juga menyoroti respons terhadap pengaduan masyarakat terkait rencana pembangunan dapur SPPG di lingkungan perumahan yang memicu keberatan warga.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara, Herdensi, mengatakan pemerintah perlu memastikan setiap aspirasi masyarakat ditanggapi secara cepat dan substantif guna mencegah munculnya konflik di lapangan.

"Setiap pengaduan masyarakat harus direspons dengan baik. Kehadiran pemerintah bukan hanya memastikan program berjalan, tetapi juga memastikan suara warga didengar," kata Herdensi.

Ombudsman berharap berbagai temuan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara Program MBG untuk memperkuat tata kelola dapur SPPG, meningkatkan kepatuhan terhadap standar kesehatan, serta membangun sistem pengawasan yang lebih komprehensif demi menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (tm/dh)

Langkah tersebut muncul setelah berbagai keluhan wisatawan terkait pungutan berlapis di kawasan wisata, termasuk yang sempat viral di Pemandian Air Panas Sidebuk-debuk, Kabupaten Karo.

Baca Juga:

• Pungli Masih Marak di Kawasan Wisata Sumut, Bobby Nasution Siapkan Penertiban Menyeluruh

"Pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah. Karena itu praktik-praktik yang merugikan wisatawan harus segera ditertibkan," ujar Bobby, dikutip Rabu Rabu (24/6/2026).

Dalam upaya penanganan tersebut, Pemprov Sumut menawarkan dua skema. Opsi pertama yakni menghapus penarikan retribusi langsung kepada wisatawan. Pendapatan daerah nantinya diperoleh melalui pajak hotel, penginapan, restoran, hiburan, hingga reklame yang ada di kawasan wisata.

Sementara opsi kedua adalah tetap memberlakukan retribusi kepada pengunjung, namun dengan sistem pengelolaan yang lebih tertib, transparan, dan terintegrasi agar tidak menimbulkan kesan pungli.

Bobby juga berencana mengumpulkan kepala daerah yang memiliki kawasan wisata guna menyusun langkah penertiban secara menyeluruh.

Sementara itu, Bupati Karo Antonius Ginting memastikan retribusi masuk ke kawasan wisata air panas Sidebuk-debuk akan dihapus. Ke depan, pengunjung hanya akan dikenakan biaya parkir dan retribusi kebersihan yang dikelola secara resmi.

Selain penataan retribusi, Pemkab Karo juga berencana membuka akses jalan baru menuju kawasan wisata tersebut guna mengurai kepadatan serta meningkatkan kenyamanan wisatawan.

Sebelumnya, video keluhan wisatawan terkait pungutan berlapis menuju kawasan wisata Sidebuk-debuk viral di media sosial. Dalam video tersebut, wisatawan mempertanyakan banyaknya titik pungutan yang harus dibayar sebelum mencapai lokasi tujuan.

Kasus tersebut menjadi perhatian serius Pemprov Sumut karena dinilai dapat mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke berbagai destinasi unggulan di daerah tersebut.* (tm/dh)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan ide tersebut dapat menjadi bentuk penghargaan bagi guru honorer yang selama ini masih mengabdi di tengah ketidakpastian status kepegawaian.

Baca Juga:

• Kejagung Tolak JC Sony Sonjaya, Sebut Pengusutan Korupsi MBG Tak Bergantung Satu Orang

Menurutnya, banyak guru non-ASN yang hingga kini masih menunggu kepastian mengenai status mereka, apakah akan diangkat sebagai pegawai paruh waktu, pegawai penuh waktu, atau menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Karena itu, pemberian motor kepada guru honorer dinilai bisa menjadi salah satu bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam dunia pendidikan.

Selain aspek hukum, Lalu juga meminta pemerintah memastikan kondisi kendaraan yang akan disalurkan benar-benar layak digunakan. Ia menyinggung adanya informasi bahwa sebagian motor sitaan tersebut sebelumnya masih dalam proses perakitan.

"Yang paling penting motor itu harus bisa digunakan dengan baik. Jangan sampai diberikan kepada guru, tetapi ternyata kondisinya belum siap dipakai," ujarnya.

Politikus PKB itu menegaskan program tersebut dapat dijalankan selama seluruh prosedur dan regulasi yang berlaku dipenuhi.

"Silakan saja selama tidak melanggar aturan atau regulasi," tegasnya.

Sebelumnya, muncul usulan agar ribuan motor listrik yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk diberikan kepada guru honorer di berbagai daerah.* (dw/dh)