JAKARTA — Tim dokter spesialis Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengungkap kondisi terbaru Febiona Purba, siswi asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang menjadi salah satu korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Agustus 2026.

Febiona dirujuk ke RSCM pada Sabtu, 12 September 2026.

Baca Juga:

• 138 Aduan Soal MBG Jadi Dasar Gugatan, MK Kabulkan Sebagian Uji Materi UU APBN 2026

Direktur Medik dan Keperawatan RSCM Dr. Renan Sukmawan mengatakan kondisi kedua pasien sejak awal kedatangan tidak membutuhkan perawatan intensif.

"Jadi perawatannya di ruang rawat biasa, kira-kira gitu ya. Pasien dapat berkomunikasi dan kemudian kontak baik. Kedua adik kita ini sudah kita rawat dan alhamdulillah saya ingin menyampaikan bahwa hari ini kondisi sudah saya rasa sih sudah baik dan jauh lebih baik," kata Renan dalam konferensi pers di RSCM, Rabu (16/9/2026).

Menurut Renan, tim dokter kini berfokus pada proses pemulihan kedua pasien.

Febiona dan Agnesia diharapkan dapat segera kembali ke rumah dan bersekolah sambil menjalani perawatan jalan.

"Insya Allah segera kami rencanakan rawat jalan, ya. Supaya adik-adik kita, anak-anak kita ini cepat sekolah kembali. Dan saya kira ini tugas kita di RSCM ini untuk menangani sebaik-baiknya perawatan dan segala hal yang diperlukan sampai nanti persiapan untuk rawat jalannya," ucap Renan.

Selain perkembangan kondisi fisiknya, tim dokter RSCM juga memberikan penjelasan mengenai kondisi neurologis Febiona.

Dokter Spesialis Anak Konsultan Neurologi Anak RSCM, Prof. Dr. dr. Setyo Handryastuti, membantah adanya dugaan bahwa Febiona mengalami kehilangan ingatan hingga 70 persen.

Kesimpulan tersebut diperoleh setelah dokter melakukan wawancara klinis dan pemeriksaan penunjang berupa elektroensefalografi (EEG) atau rekam gelombang otak.

"Yang jelas pada saat saya periksa saat ini, ananda (Febiona) ingatannya sangat baik, ya. Memori jangka pendek maupun jangka panjangnya. Dan juga pemeriksaan elektroensefalografi juga tidak menunjukkan gangguan apa pun," ujar Handry.

Handry menjelaskan diagnosis awal yang mencurigai adanya gangguan fungsi saraf pusat juga telah dievaluasi.

Berdasarkan pemeriksaan, tidak ditemukan masalah pada otak Febiona.

Menurut dia, kondisi neurologis Febiona lebih mengarah pada kejadian yang menyerupai kejang. Namun, kondisi tersebut dipastikan bukan epilepsi.

"Diagnosis dari neurologi anak adalah paroksismal non-epileptiform event, ya. Jadi bahasa awamnya adalah suatu serangan tiba-tiba yang bukan merupakan suatu kejang sebetulnya, dan juga bukan problem organ dari otak itu sendiri," jelasnya.

Febiona juga mendapatkan penanganan dari tim Departemen Psikiatri RSCM.

Sebelumnya, dalam rujukan medis awal terdapat dugaan Febiona mengalami kondisi psikotik yang membuatnya kesulitan membedakan realita dan fantasi setelah peristiwa keracunan massal.

Namun, Konsultan Psikiatri Anak dan Remaja RSCM, Prof. Dr. dr. Tjhin Wiguna, mengatakan dugaan tersebut tidak terbukti setelah dilakukan evaluasi klinis.

Menurut Tjhin, kondisi emosional Febiona lebih menunjukkan gejala serangan panik yang muncul akibat tekanan besar setelah kejadian tersebut.

"Ketika kami telusuri di sini, kelihatannya kondisi itu (gangguan psikotik) kurang mendukung. Yang pasti mendukung adalah adanya beberapa serangan panik dalam waktu satu bulan ini. Sehingga ketika dia mengalami tekanan yang besar, lalu kepanikan itu muncul, lalu diduga sebagai sesuatu yang seperti psikotik," papar Tjhin.

Tjhin mengatakan kondisi kognitif Febiona saat ini sangat baik dan stabil.

Febiona juga dinilai mampu menceritakan kronologi kejadian serta kondisi tubuh yang dirasakannya secara runut dan jelas.

"Dia tahu dia di mana, dia tanggal berapa, hari apa, siapa, dia semuanya tahu. Jadi saya tidak melihat adanya disorientasi atau ada masalah pada memori kerjanya," ucapnya.

Saat ini, kondisi Febiona dan Agnesia disebut terus membaik.

Keduanya dirawat di ruang VIP standar Kencana RSCM untuk memastikan kenyamanan selama menjalani perawatan.

Tim dokter memproyeksikan keduanya dapat kembali ke rumah pada akhir pekan ini.

Setelah dipulangkan, kondisi kesehatan mereka akan tetap dipantau melalui koordinasi antara tim RSCM dan dokter di Sumatera Utara.

Renan juga meminta lingkungan sosial memberikan dukungan kepada kedua pasien setelah mereka kembali ke daerah asal.

Menurutnya, ruang privasi diperlukan agar Febiona dan Agnesia dapat kembali menjalani aktivitas secara normal setelah melalui peristiwa yang membuat mereka mendapat perhatian luas.

"Kita mengajak semua pihak ya untuk memberi kesempatan anak-anak, adik-adik kita ini untuk tenang kembali. Tidak diwawancara atau apa di media dan sebagainya sehingga bisa kembali (beraktivitas). Karena dengan usia remaja seperti ini, menjadi pusat perhatian juga bisa menjadi hal yang tidak nyaman dari segi psikiatris," tutup Renan.

Tim RSCM selanjutnya akan terus memantau perkembangan kesehatan Febiona dan Agnesia melalui koordinasi dengan dokter yang menangani keduanya di Sumatera Utara.* (km/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti adanya struktur bayangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan struktur bayangan tersebut melibatkan sejumlah pihak swasta yang disebut memiliki peran penting sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Baca Juga:

• Absen 3 Agenda DPR Usai OTT KPK, Ke Mana Menteri ATR/BPN Nusron Wahid?

"Artinya di situ kita melihat seolah ada dua bagan struktur di ATR/BPN. Ada bagan struktur organisasi yang resmi, ada juga bagan struktur yang seperti bayangan. Mengapa demikian? Karena kita melihat banyaknya layering, banyaknya circle di luar struktur ATR/BPN, ya," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Budi mencontohkan peran Arif Sugiyanto, salah satu tersangka yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.

Arif disebut berperan dalam mengelola uang sekaligus menjadi penghubung antara pihak eksternal dan pejabat di lingkungan ATR/BPN.

"Termasuk sebagai penghubung antara pihak internal ATR/BPN itu sendiri kepada penyelenggara negaranya," ujarnya.

Selain Arif, KPK juga menyoroti peran Erwin yang merupakan pihak swasta sekaligus disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN.

Budi mengatakan Erwin memiliki akses kepada sejumlah pejabat di lingkungan ATR/BPN.

Salah satu pejabat yang disebut memiliki keterkaitan akses tersebut adalah Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I.

"Dari konstruksi perkara ini itu ter-capture bahwa ERW (Erwin) ini punya akses, ya, kepada pihak-pihak di ATR/BPN, salah satunya SON yang merupakan Kepala Kantah Bogor I," tutur dia.

KPK masih akan mendalami hubungan antara para tersangka serta peran masing-masing dalam perkara tersebut.

"Nanti juga akan kami dalami bagaimana peran masing-masing, bagaimana nexus-nya, hubungan dan keterkaitannya nanti kita akan update terus perkembangannya," ucap dia.

KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Selasa, 15 September 2026.

Empat di antaranya disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Mereka adalah Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz.

Lima tersangka lainnya dalam perkara tersebut, yakni Kepala Kantah Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, serta Rizal Pahlefi selaku perantara.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Adrianto melalui Rizal diduga memberikan suap sebesar Rp1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik Summarecon di Kabupaten Bogor.

Selain dugaan suap tersebut, KPK juga mendeteksi adanya penerimaan lain dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang diduga mengalir kepada Lampri dan sejumlah orang yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron, yakni Erwin, Arif, dan Fakhry.

Sementara itu, Fahd diduga berperan sebagai pihak yang menampung aliran uang kepada orang-orang kepercayaan Nusron tersebut.

Atas dugaan perbuatannya, Adrianto Pitojo Adi bersama Rizal Pahlevi disangka melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Keduanya juga disangka melanggar Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Adapun tersangka lainnya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Mereka juga disangka melanggar Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

KPK menyatakan penyidik masih mendalami konstruksi perkara, termasuk hubungan antara pihak internal ATR/BPN, pihak swasta, serta aliran uang dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB tersebut.* (km/ad)

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.

Baca Juga:

• Absen 3 Agenda DPR Usai OTT KPK, Ke Mana Menteri ATR/BPN Nusron Wahid?

Perkara tersebut teregistrasi dengan Nomor 100/PUU-XXIV/2026.

Permohonan diajukan MBG Watch bersama mantan Pimpinan KPK Busyro Muqoddas dan sejumlah koalisi masyarakat sipil.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, MK memberikan tafsir bersyarat terhadap ketentuan tersebut.

Pasal 8 ayat (5) UU APBN 2026 sebelumnya mengatur rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi, fungsi, dan program.

Rincian tersebut tercantum dalam Lampiran I UU APBN dan apabila terdapat perubahan diatur melalui Peraturan Presiden.

MK menyatakan pasal tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "dan apabila ada perubahan" dimaknai sebagai perubahan yang berdampak pada jumlah belanja pemerintah pusat menurut fungsi harus mendapatkan persetujuan DPR.

Dengan putusan itu, perubahan anggaran yang berdampak pada jumlah belanja pemerintah pusat menurut fungsi tidak cukup hanya diatur melalui Peraturan Presiden, tetapi harus memperoleh persetujuan DPR.

MK juga memberikan tafsir bersyarat terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf b UU APBN 2026.

Mahkamah menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Frasa "sebagai insentif desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat" dimaknai sebagai "sebagai insentif desa yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam rangka mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan".

Sementara itu, untuk Pasal 29 ayat (1), MK menyatakan pemerintah tetap dapat mengambil langkah kebijakan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan anggaran ketika menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Namun, berdasarkan putusan MK, pelaksanaan langkah tersebut diwajibkan mendapatkan persetujuan DPR.

"Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya," tegas Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Dalam putusan perkara ini terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancasakti Foekh.

Daniel berpendapat karakter undang-undang APBN berbeda dengan undang-undang non-APBN.

Atas pertimbangan tersebut, hakim konstitusi tersebut menilai Mahkamah seharusnya menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Dalam permohonannya, koalisi MBG Watch menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Para pemohon menyampaikan 138 aduan masyarakat sebagai bukti.

Aduan tersebut antara lain berkaitan dengan ketidaksesuaian anggaran harian serta keluhan mengenai makanan yang dinilai tidak layak dikonsumsi.

Pemohon menguji sejumlah ketentuan dalam UU APBN 2026, yakni Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1).

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK memberikan tafsir bersyarat terhadap sejumlah ketentuan tersebut.

Mereka antara lain menuntut adanya meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna dalam perubahan kebijakan anggaran.

Pemohon juga meminta agar pemerintah tidak memotong anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial demi menjaga stabilitas ekonomi tanpa persetujuan DPR.

Koalisi tersebut menilai pengelolaan APBN berpotensi menjadi penyalahgunaan kewenangan fiskal atau budgetary abuse of power yang berdampak terhadap berbagai sektor.

Dalam petitumnya, pemohon meminta Pasal 8 ayat (5) UU APBN dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan nota keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral serta menjamin penyediaan ruang partisipasi publik yang bermakna."

Dengan putusan tersebut, MK tidak mengabulkan seluruh permohonan pemohon, tetapi memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap sejumlah ketentuan UU APBN 2026.* (km/ad)

JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum terlihat menghadiri sejumlah agenda di DPR setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).

Dalam dua hari terakhir, Nusron tercatat tidak hadir dalam tiga agenda DPR.

Baca Juga:

• Empat Orang Kepercayaan Terjerat OTT KPK, Ini Arahan Menteri ATR/BPN

Dalam rapat tersebut, ia diwakili Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.

Rapat Komisi II DPR saat itu membahas pengelolaan aset pemerintah daerah atau barang milik daerah dan aset BUMD yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Rapat juga membahas peran pemerintah daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria serta lahan sawah yang dilindungi.

Pada Rabu, 16 September 2026, Nusron kembali tidak hadir dalam agenda DPR.

Ia kembali diwakili Ossy Dermawan dalam pembahasan penetapan dan penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2027 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR.

Nusron juga tidak menghadiri pembahasan tingkat I bersama pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria di Badan Legislasi DPR pada Rabu sore.

Ossy Dermawan mengatakan kehadirannya dalam tiga agenda DPR tersebut merupakan penugasan dari Nusron Wahid.

Menurut Ossy, ketidakhadiran Nusron bukan berarti Menteri ATR/BPN tersebut berhenti menjalankan tugasnya.

Ia mengatakan Nusron memiliki sejumlah agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya.

"Artinya beliau memiliki penugasan dan kegiatan yang sudah terjadwal," kata Ossy.

Namun, Ossy mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah Nusron berada di Jakarta atau tidak.

Meski begitu, ia mengatakan komunikasi dengan Nusron tetap berjalan, khususnya terkait tugasnya sebagai Wakil Menteri ATR/BPN.

Ossy juga membantah kabar yang menyebut Nusron sedang sakit.

"Tidak," tegas dia.

"Masih (berkomunikasi). Ini kan masih arahan beliau semua. Penugasan saya ke sini juga atas arahan beliau," kata Ossy.

Ketidakhadiran Nusron di sejumlah agenda DPR tersebut terjadi setelah KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Delapan orang tersebut sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto, serta Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) ATR/BPN Lampri.

Tiga tersangka lainnya disebut sebagai pihak swasta yang memiliki keterkaitan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi.

Dalam perkara tersebut, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp106,3 miliar.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan. Proses hukum terhadap para tersangka masih berjalan di KPK.

Sementara itu, Nusron belum memberikan penjelasan langsung kepada publik mengenai ketidakhadirannya dalam sejumlah agenda DPR tersebut.

Penjelasan mengenai aktivitasnya disampaikan oleh Ossy Dermawan yang menyebut Nusron masih menjalankan agenda yang telah terjadwal dan tetap memberikan arahan kepada jajaran Kementerian ATR/BPN.* (km/ad)

JAKARTA — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyampaikan arahan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid kepada jajaran kementerian setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).

Kasus tersebut berkaitan dengan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.

Baca Juga:

• Tersangka Pemalsuan Surat Tanah, Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Resmi Ditahan

Ossy mengatakan Nusron meminta pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat tetap berjalan meski kasus tersebut sedang diproses KPK.

"Saat ini tentunya di kementerian atas arahan Pak Menteri adalah memastikan pelayanan pertanahan dan tata ruang terus bisa berjalan dengan baik kepada masyarakat," kata Ossy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Selain memastikan pelayanan tetap berjalan, Ossy mengatakan Kementerian ATR/BPN juga melakukan langkah internal untuk menindaklanjuti perkembangan perkara yang disampaikan KPK.

"Kami di kementerian atas saran Bapak Menteri juga melakukan langkah-langkah internal dalam rangka menindaklanjuti apa perkembangan perkara yang disampaikan oleh KPK," kata dia.

Ossy tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai substansi perkara karena proses penyidikan masih berlangsung.

"Saya pikir terkait substansi perkara, saya tidak akan berkomentar banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini karena proses ini masih terus berjalan," tambahnya.

KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Delapan tersangka tersebut terdiri atas pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak PT Summarecon, serta pihak swasta.

Berikut daftar tersangka yang diumumkan KPK:

- Lampri (LMP) selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.
- Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
- Adrianto Pitojo Adhi (ADR) selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.
- Arif Sugiyanto (ARF) selaku pihak swasta yang disebut KPK diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
- Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (FEZ) selaku pihak swasta yang disebut KPK diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.
- Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta.
- Erwin (ERW) selaku pihak swasta yang disebut KPK diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.
- Muhammad Fakhry (MF) selaku pihak swasta yang disebut KPK diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

KPK menyebut empat nama, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry, sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

Penyebutan tersebut merupakan keterangan KPK dalam perkara yang masih berjalan.

KPK juga telah melakukan penahanan terhadap delapan tersangka untuk masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN menyatakan akan tetap menjaga pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat sembari melakukan langkah internal terkait perkembangan perkara tersebut.

Proses hukum selanjutnya masih berada di tangan KPK untuk mengungkap rangkaian dugaan tindak pidana dalam pengurusan HGB tersebut.* (d/ad)

MEDAN — Tim penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DPRD Sumut, Dhody Thahir, dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah.

Penahanan terhadap politikus Partai Golkar tersebut dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah.

Baca Juga:

• Rp525 Juta untuk Pengadaan 15.000 Jilbab Dipertanyakan, Amara Sumut Desak Pemkab Deli Serdang Buka-bukaan

Ia mengatakan penahanan dilakukan mulai Rabu, 16 September 2026.

"Ia benar, per hari ini. Yang bersangkutan (Dhody Thahir -red), resmi menjalani penahanan di Subdit II Harta Ditreskrimum Polda Sumut," ujar AKBP MT Pasaribu, Rabu (16/9/2026).

MT Pasaribu mengatakan Dhody sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemalsuan surat tanah.

"Kasusnya terkait pemalsuan surat-surat tanah," ujar AKBP MT Pasaribu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, perkara yang menjerat Dhody Thahir bermula dari laporan Gazali Iskandar pada 2023.

Kasus tersebut kemudian berproses di Polda Sumut hingga penyidik menetapkan Dhody sebagai tersangka.

Penetapan tersangka terhadap anggota DPRD Sumut itu tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/166/VIII/Res.1.9/2026 tertanggal 21 Agustus 2026.

Setelah penetapan tersangka tersebut, penyidik Subdit II Harda Ditreskrimum Polda Sumut melakukan penahanan terhadap Dhody Thahir pada 16 September 2026.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat-surat tanah. Proses hukum selanjutnya masih berjalan di Polda Sumut.

Penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Dhody Thahir.* (mi/ad)

MEDAN — Pengadaan 15.000 potong jilbab senilai Rp525 juta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan.

Aliansi Mahasiswa Rakyat Bersatu (Amara) Sumatera Utara meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka mengenai pengadaan tersebut.

Baca Juga:

• Kejar Target 2026, Disdik Sumut Kebut Rehabilitasi 187 Ruang Kelas dan Pembangunan SMA Unggulan Sukma Nias

Dalam aksinya, massa mempertanyakan penggunaan anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Deli Serdang untuk pengadaan jilbab tersebut.

Mereka juga menyinggung Ketua TP PKK Deli Serdang HJ Jelita, yang merupakan istri Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan.

Massa menduga terdapat persoalan dalam proses pengadaan, termasuk dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Namun, tudingan tersebut masih berupa dugaan yang disampaikan massa dan belum menjadi kesimpulan hukum.

Setibanya di Kantor Bupati Deli Serdang, massa tidak dapat masuk ke halaman kantor karena gerbang dijaga Satpol PP dan personel kepolisian.

Mereka kemudian membentangkan spanduk di pagar kantor dan menyampaikan tuntutan melalui orasi.

Salah satu spanduk mendesak agar Ketua TP PKK Deli Serdang HJ Jelita diperiksa terkait dugaan persoalan dalam pengadaan jilbab tersebut.

Karena gerbang kantor dalam keadaan terkunci, massa sempat menggedor pagar besi sambil meminta Bupati Asri Ludin Tambunan menemui mereka dan memberikan penjelasan.

Setelah sekitar 30 menit berorasi, massa ditemui Kasatpol PP Marzuki dan Kepala Kesbangpol Anwar Sadat.

Marzuki mengatakan persoalan yang disampaikan massa telah masuk dalam penanganan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

"Sekarang hal yang dimaksud dalam penanganan dan pemeriksaan Inspektorat. Mohon bersabar, kita tunggu hasilnya," ujar Marzuki.

Koordinator aksi, Imam, mengatakan Amara Sumut telah menghimpun informasi dan melakukan investigasi terkait pengadaan 15.000 potong jilbab senilai Rp525 juta.

Menurut Imam, pengadaan tersebut menggunakan anggaran Bagian Kesra Pemkab Deli Serdang pada 2025.

Massa juga menduga adanya keterkaitan antara penyedia barang dengan kepengurusan TP PKK Deli Serdang.

Dugaan tersebut menjadi salah satu alasan Amara Sumut meminta proses pengadaan diperiksa secara menyeluruh.

"Kami juga menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara barang yang diadakan dengan tujuan penggunaan anggaran," ujar Imam.

Massa turut menyoroti jilbab yang disebut menggunakan tulisan "ASRI".

Mereka mempertanyakan penggunaan APBD untuk pengadaan barang tersebut karena menilai tulisan itu bukan identitas atau logo resmi Pemkab Deli Serdang.

Amara Sumut kemudian meminta Pemkab Deli Serdang menjelaskan proses pengadaan secara terbuka.

Penjelasan yang diminta meliputi pihak yang terlibat, dasar penggunaan anggaran, mekanisme pengadaan, hingga penggunaan 15.000 jilbab tersebut.

Selain mempertanyakan spesifikasi dan penggunaan barang, Amara Sumut juga menyampaikan dugaan adanya intervensi dalam proses pengadaan.

Imam mengatakan pihaknya menduga ada campur tangan pihak tertentu dalam proses penganggaran pengadaan jilbab senilai Rp525 juta.

"Kami duga ada intervensi dilakukan istri Bupati untuk meloloskan anggaran penyediaan jilbab senilai Rp525 juta. Kami masih yakin aparat penegak hukum dapat mengusut kasus ini hingga tuntas," kata Imam.

Tudingan tersebut masih merupakan pernyataan dari pihak pengunjuk rasa dan belum dibuktikan melalui pemeriksaan hukum.

Sementara itu, Pemkab Deli Serdang melalui Kasatpol PP menyatakan persoalan tersebut sedang ditangani Inspektorat.

Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai proses pengadaan tersebut.

Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, penanganannya dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah memperoleh penjelasan dari pejabat Pemkab Deli Serdang, massa Amara Sumut membubarkan diri.

Mereka menyatakan akan tetap memantau perkembangan pemeriksaan.

Amara Sumut juga menyatakan tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi apabila belum memperoleh kejelasan mengenai pengadaan 15.000 jilbab tersebut.

Hingga aksi berakhir, dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut massa masih sebatas tudingan dan tuntutan untuk dilakukan pemeriksaan.

Kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran dalam pengadaan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat dan proses hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana.* (sp/ad)

MEDAN — Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mempercepat penyelesaian sejumlah Program Strategis Daerah (PSD) bidang pendidikan agar dapat rampung sesuai target pada 2026.

Program yang tengah dikebut tersebut antara lain rehabilitasi 187 ruang kelas dan pembangunan SMA Unggulan Sukma Nias.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Kucurkan Rp49,5 Miliar untuk Program PUBG, 104.426 Siswa Dapat Sekolah Gratis

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Terang Dewi Susanti Ujung mengatakan rehabilitasi 187 ruang kelas tersebut tersebar dalam 70 paket pekerjaan.

Total pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp31.390.668.601.

Saat ini, progres fisik rehabilitasi ruang kelas rata-rata telah mencapai 70 persen.

"Pekerjaan rehabilitasi ini kami tuntaskan segera," ujar Terang pada temu pers yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Anjungan Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu, 16 September 2026.

Selain rehabilitasi ruang kelas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mempercepat pembangunan SMA Unggulan Sukma Nias.

Proyek tersebut memiliki pagu anggaran Rp88.448.819.000. Hingga 16 September 2026, progres fisik pembangunan telah mencapai 61 persen.

Terang mengatakan pembangunan sekolah tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026.

Sementara kegiatan belajar-mengajar direncanakan mulai berlangsung pada 2027.

"Ditargetkan rampung Desember 2026, dengan kegiatan belajar-mengajar direncanakan mulai berlangsung pada 2027," kata Terang.

Disdik Sumut juga tengah membangun 120 ruang kelas baru dengan total pagu anggaran Rp41.494.275.000.

Pembangunan ruang kelas baru tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan ketersediaan sekaligus kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Sumatera Utara.

Di tengah pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, sejumlah Program Strategis Daerah bidang pendidikan lainnya telah rampung.

Disdik Sumut menyatakan fasilitas listrik dan layanan internet pada seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di Sumatera Utara telah terpenuhi 100 persen.

Untuk fasilitas kelistrikan, Disdik Sumut memasang listrik di tujuh satuan pendidikan dengan total pagu anggaran Rp4.417.700.000.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan internet satelit Starlink di 163 satuan pendidikan. Program tersebut memiliki total pagu anggaran Rp3.260.000.000.

"Dengan ini, pada Tahun 2026 Fasilitas Listrik dan Layanan Internet di seluruh sekolah di Sumatera Utara sudah terpenuhi 100%," kata Terang.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan anggaran Rp49,5 miliar lebih untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) sepanjang 2026.

Program tersebut menyasar 104.426 siswa yang tersebar di 293 SMA, SMK, dan SLB negeri di 10 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Disdik Sumut Klaim Seluruh SMA, SMK dan SLB Negeri Sudah Dialiri Listrik dan Internet

"Progres pelaksanaan program PHTC bapak Gubernur Sumut yakni PUBG di tahun 2026 sudah menyalurkan anggaran sebesar Rp49.533.330.000 ke 10 kabupaten/kota di Sumut. Jumlah penerima manfaat program ini sebanyak 293 sekolah dan 104.426 siswa," ujar Terang dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu, 16 September 2026.

Terang menjelaskan, Program PUBG memberikan pembebasan biaya SPP bagi siswa sekolah negeri yang menjadi penerima manfaat.

Program tersebut dijalankan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA/SMK/SLB Negeri.

Peraturan itu disahkan pada Juni 2026.

"Kemudian dikeluarkan SK Penetapan Gubernur sebagai tindak lanjut dari Pergub terkait besaran dana PUBG yang diterima 10 kabupaten/kota, terdiri dari 5 daerah di Kepulauan Nias dan 5 di daerah terdampak bencana," jelas Terang.

Dinas Pendidikan Sumut telah melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah penerima manfaat pada tahun ajaran baru 2026.

Program tersebut dijadwalkan berjalan efektif mulai Oktober 2026.

Selain menyalurkan anggaran, Disdik Sumut melakukan pendampingan kepada sekolah dalam menyusun rencana kegiatan.

Pendampingan dilakukan sejak proses penginputan, pencairan dana, hingga pengawasan pelaksanaan program.

Program PUBG direncanakan berlanjut hingga 2029 dengan cakupan wilayah penerima manfaat yang diperluas secara bertahap.

Pada 2027, program akan diperluas ke wilayah Pantai Barat, selain tetap mencakup Kepulauan Nias dan lima daerah terdampak bencana.

Kemudian pada 2028, cakupan penerima manfaat diperluas ke wilayah Pantai Timur. Selanjutnya, pada 2029 program ditargetkan mencakup wilayah Dataran Tinggi.

"Dengan begitu diharapkan seluruh SMA/SMK/SLB Negeri di Sumut keseluruhannya sudah menerima dana PUBG yang diprogramkan bapak Gubernur," kata Terang.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Disdik Sumut, M. Basir S. Hasibuan, mengatakan masyarakat penerima manfaat memberikan respons positif terhadap pelaksanaan program tersebut.

Menurut Basir, respons positif terutama terlihat dari masyarakat di Kepulauan Nias yang menjadi salah satu wilayah penerima manfaat.

"Mereka sangat senang karena siswa tidak lagi dibebankan biaya tambahan, mereka murni tugasnya datang ke sekolah untuk belajar dan meningkatkan kompetensi," kata Basir.

Menurut Basir, perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap sektor pendidikan tidak hanya dilakukan melalui program pembebasan biaya sekolah.

Pemprov Sumut juga melakukan intervensi terhadap sarana dan prasarana sekolah yang mengalami kerusakan.

Perbaikan tersebut antara lain dilakukan melalui rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang kelas baru.

"Respon masyarakat sangat luar biasa, Insya Allah tahun 2029, cita-cita pendidikan gratis di Sumut akan terpenuhi melalui intervensi program PUBG ini," kata Basir.* (ad)

MEDAN — Dinas Pendidikan Sumatera Utara mencatat seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah teraliri listrik dan memiliki akses internet.

Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut Terang Dewi Susantri Ujung mengatakan penyediaan fasilitas tersebut merupakan bagian dari Program Strategis Daerah (PSD).

Baca Juga:

• Genangan Muncul Saat Hujan, Wawali Medan Temukan Drainase Terputus dan Tersumbat di Helvetia

"Fasilitas listrik dan internet, yang sudah terealisasi di tahun 2025, dimana seluruh sekolah kita Pemerintah Provinsi Sumatera Utara SMA, SMK, SLB itu sudah dialiri listrik 100 persen dan dialiri internet 100 persen," kata Terang Dewi Susantri Ujung, Rabu, 16 September 2026.

Menurut Terang, sejumlah sekolah juga telah dipasangi Starlink untuk mendukung akses internet.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu sekolah menjalankan kegiatan pembelajaran secara digital.

"Beberapa sekolah itu dipasang Starling yang harapannya itu bisa membantu sekolah-sekolah untuk melaksanakan kegiatan digitalisasi pembelajaran dan hal-hal lainnya," tuturnya.

Penyediaan listrik dan internet di sekolah menjadi salah satu target yang sebelumnya disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Saat menyampaikan pidato dalam rapat paripurna DPRD Sumut setelah dilantik, Bobby mengatakan masih ada sekolah di Sumatera Utara yang belum memiliki fasilitas listrik dan akses internet yang memadai.

"Kami ingin menyampaikan dalam waktu 2 tahun ke depan, kami ingin memastikan seluruh sekolah yang ada di Sumatera Utara ini bisa layak untuk bisa dijadikan tempat pembelajaran, ada listrik, ada internetnya, sehingga memastikan pendidikan di Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik, baik secara kualitas infrastrukturnya dan kualitas dari gurunya itu sendiri," kata Gubernur Sumut Bobby Nasution saat rapat paripurna DPRD Sumut pertama kali usai dilantik, Senin, 3 Maret 2025.

Selain penyediaan listrik dan internet, Dinas Pendidikan Sumut juga melakukan rehabilitasi dan revitalisasi sejumlah sekolah negeri pada 2026.

Terang mengatakan terdapat 187 ruang kelas yang direhabilitasi. Selain itu, ada tujuh sekolah yang direvitalisasi dan pembangunan 120 ruang kelas baru.

Sejumlah pekerjaan tersebut juga mencakup sekolah yang terdampak bencana.

Dari program rehabilitasi ruang kelas, sebanyak 70 sekolah disebut telah menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi.

Total pagu anggaran untuk rehabilitasi ruangan tersebut mencapai Rp31.390.668.601.

"Ada 70 sekolah yang yang baru selesai rehabilitasi ruangan kelasnya. Untuk rincian total pagu anggaran keseluruhan rehabilitasi ruangan Rp31.390.668.601,00," jelas Terang, Rabu, 16 September 2026.

Untuk pembangunan ruang kelas baru, sebanyak 43 dari target 120 sekolah disebut telah menyelesaikan pembangunan.

Total anggaran untuk pekerjaan tersebut mencapai Rp41.494.275.000.

"Untuk revitalisasi sekolah ada di 7 sekolah dengan total anggaran secara keseluruhan Rp31.079.491.762,00," jelasnya.

Tujuh sekolah yang masuk dalam program revitalisasi tersebut adalah SMA 20, SMA 1 Binjai, SMA 1 Salak, SMK 1 Gidö, SMA Negeri 1 Atap Pulau Banyak, SMKN 1 Tigapanah, dan SMKN 1 Boronadu.

Terang mengatakan proses rehabilitasi ruang kelas masih berlangsung di sejumlah sekolah. Rata-rata progres pekerjaan fisik saat ini mencapai sekitar 70 persen.

"Saat ini untuk rehabilitasi ruangan kelas sudah ada yang berproses dan rata-rata pekerjaan fisik di 70 persen.

Bahkan ada 17 sekolah yang sudah selesai pekerjaannya 100 persen. Pekerjaan ini sebagian dimulai pada bulan Juni dan akan berakhir di bulan September. Ini sedang berproses. Beberapa ada yang masih dalam proses tender dan dalam proses mekanisme pengadaan lainnya,"jelasnya.

Sementara itu, untuk pembangunan ruang kelas baru, seluruh pekerjaan disebut sudah dalam tahap kontrak dan pengerjaan di lapangan sedang berjalan.

"Untuk targetnya berbeda-beda sesuai dengan kontrak yang berproses. Ada yang dimulai di bulan Juli–Agustus dan ada yang akan berproses di bulan September karena baru kontrak," ucapnya.

Terkait sekolah yang terdampak bencana, Terang belum dapat merinci jumlah sekolah yang telah selesai diperbaiki.

"Dapat kami jelaskan bahwa untuk jumlah sekolah yang kita lakukan rehab, itu ada jumlah sekolahnya, jadi kita mendapat dana TKD kemarin yang kita prioritaskan proses rehabilitasinya untuk daerah terdampak bencana. Untuk jumlahnya secara detail nanti kami informasikan kemudian, karena kami tidak bisa menerka-nerka,"ucapnya.

Ia menjelaskan anggaran rehabilitasi sekolah terdampak bencana dipisahkan dari pembiayaan lainnya.

Pemerintah Provinsi Sumut juga memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan anggaran dari pemerintah pusat.

"Tetapi untuk tahun ini, dapat kami sampaikan bahwa untuk sekolah-sekolah yang terdampak bencana itu kita anggarkan untuk proses rehabilitasinya. Dan anggaran yang diberikan kepada sekolah-sekolah, baik itu melalui Cabang Dinas maupun bidang, itu tidak beririsan dengan dana dari kementerian.Jadi, kita pisahkan,"jelasnya.

Jika rehabilitasi sebuah sekolah sudah dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sekolah tersebut tidak lagi dibiayai melalui APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Kalau sudah dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu tidak menjadi bagian dari pembiayaan APBD Provinsi Sumatra Utara.

Tetapi melalui data yang ada di Situpasna, sekolah-sekolah yang terdampak bencana itu kita upayakan untuk melakukan rehabilitasi dari dana APBD yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatra Utara,"tutupnya.* (dtm/ad)

MEDAN — Masalah genangan air dan banjir menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap.

Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap meninjau sejumlah titik drainase di Kecamatan Medan Helvetia, Rabu, 16 September 2026.

Baca Juga:

• Cegah Tawuran, Pemerintah Kecamatan Tanjung Tiram Sambangi Rumah Anak yang Diduga Terlibat

Beberapa lokasi yang menjadi perhatian berada di Jalan Cempaka, Jalan Kalpataru, hingga kawasan padat Jalan Kapten Muslim, khususnya di sekitar Mega Park dan Plaza Millenium.

Di sejumlah titik, saluran drainase ditemukan mengalami pendangkalan dan penyempitan.

Kondisi tersebut membuat saluran dari kawasan permukiman tidak terhubung dengan baik ke parit utama maupun aliran sungai.

Menurut Zakiyuddin, terputusnya konektivitas saluran menjadi salah satu penyebab genangan air.

Bahkan, genangan dapat muncul ketika hujan turun dengan intensitas sedang.

"Insyaallah minggu depan langsung kita tindaklanjuti. Kita akan berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk menyisir titik-titik mana saja yang paritnya tidak terhubung ke parit besar, atau ada bagian yang memutus aliran air," ujar Zakiyuddin Harahap di sela-sela peninjauan.

Ia mengatakan penataan infrastruktur drainase tidak akan berjalan optimal jika konektivitas antarsaluran tidak diperbaiki.

Drainase yang terputus hanya membuat air tertahan tanpa memiliki jalur pembuangan yang memadai.

Karena itu, Pemerintah Kota Medan akan berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk memetakan titik-titik saluran yang bermasalah.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar aliran air dari parit permukiman menuju saluran utama.

Selain pembenahan teknis, Zakiyuddin juga mengingatkan masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan.

Menurut dia, perbaikan drainase tidak akan maksimal apabila saluran air kembali tersumbat akibat sampah.

"Saya berharap masyarakat ikut menjaga dan merawat lingkungan, khususnya parit di sekitar tempat tinggal. Jangan buang sampah sembarangan. Mari kita sama-sama jaga kebersihan agar Kota Medan bebas banjir," tegasnya.* (ad)

BATU BARA — Sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya mencegah terulangnya aksi tawuran di kalangan remaja, Pemerintah Kecamatan Tanjung Tiram bersama Kapolsek Talawi, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kepala Desa dan Kepala Dusun Desa Suka Maju melakukan kunjungan langsung ke rumah anak yang diduga terlibat dalam aksi tawuran di wilayah Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Rabu (16/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai langkah pendekatan persuasif kepada keluarga.

Baca Juga:

• Prabowo: Kita Pelayan Rakyat, Kalau Tak Kuat Harus Minggir

Orang tua juga diimbau untuk memberikan perhatian dan pembinaan secara berkelanjutan, sehingga anak-anak tidak kembali terlibat dalam aksi tawuran maupun kegiatan lain yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat.

Camat Tanjung Tiram, Yusrizal, mengatakan bahwa pemerintah kecamatan tidak hanya mengedepankan tindakan penertiban, tetapi juga melakukan pendekatan kepada keluarga sebagai bagian dari upaya bersama melindungi generasi muda.

"Kami ingin memberikan perhatian dan pembinaan kepada anak-anak kita. Peran orang tua sangat penting dalam mengawasi pergaulan dan aktivitas anak. Jangan sampai mereka kembali terlibat tawuran yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain," ujar Yusrizal.

Menurutnya, pencegahan tawuran membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah, kepolisian, orang tua, perangkat desa hingga masyarakat.

"Kami mengajak seluruh orang tua dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga anak-anak kita. Jika ada persoalan, mari diselesaikan dengan komunikasi dan pendekatan yang baik. Jangan biarkan anak-anak kita terjerumus dalam tindakan yang merugikan masa depan mereka," tambahnya.

Kegiatan kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam membangun kesadaran bersama serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan remaja di Kecamatan Tanjung Tiram.

Pemerintah Kecamatan Tanjung Tiram juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah aksi tawuran dengan meningkatkan kepedulian, pengawasan dan komunikasi terhadap generasi muda.* (ad)

JAKARTA — Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

Pelayanan tersebut mencakup upaya pencegahan, pengobatan, hingga pemulihan.

Baca Juga:

• BGN Siapkan Aplikasi Rating Dapur MBG, Kepala Sekolah Bisa Beri Bintang dan Catatan

Peserta umumnya mengakses layanan kesehatan terlebih dahulu melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga.

Apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, dokter di FKTP dapat memberikan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), termasuk rumah sakit.

Di FKRTL, peserta dapat memperoleh penanganan dokter spesialis, rawat inap, hingga tindakan operasi sesuai indikasi medis dan ketentuan JKN.

Sejumlah penyakit dapat ditangani di tingkat pertama, tetapi pasien tetap dapat dirujuk apabila kondisi penyakit membutuhkan penanganan lanjutan.

Daftar 144 Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Berikut daftar penyakit yang pengobatannya ditanggung BPJS Kesehatan:

HIV/AIDS tanpa komplikasi
Kejang demam
Tetanus
Tension headache (sakit kepala tegang)
Migrain
Bell's palsy
Vertigo
Gangguan somatoform
Insomnia
Benda asing di konjungtiva
Konjungtivitis
Perdarahan subkonjungtiva
Mata kering
Blefaritis
Hordeolum
Trikiasis
Episkleritis
Hipermetropia ringan
Miopia ringan
Mabuk perjalanan
Furunkel pada hidung
Rhinitis akut
Rhinitis vasomotor
Rhinitis alergika
Kemasukan benda asing
Epistaksis
Influenza
Pertusis
Faringitis
Tonsilitis
Laringitis
Asma bronchiale
Bronchitis akut
Pneumonia, bronkopneumonia
Tuberkulosis paru tanpa komplikasi
Hipertensi esensial
Kandidiasis mulut
Ulcus mulut (aptosa, herpes)
Parotitis
Infeksi pada umbilikus
Gastritis
Astigmatism ringan
Presbiopia
Buta senja
Otitis eksterna
Otitis media akut
Serumen prop
Gastroenteritis (termasuk kolera, giardiasis)
Refluks gastroesofagus
Demam tifoid
Intoleransi makanan
Alergi makanan
Keracunan makanan
Penyakit cacing tambang
Strongiloidiasis
Askariasis
Skistosomiasis
Taeniasis
Hepatitis A
Disentri basiler, disentri amuba
Hemoroid grade ½
Infeksi saluran kemih
Gonore
Pielonefritis tanpa komplikasi
Fimosis
Parafimosis
Sindroma duh (discharge) genital (gonore dan non-gonore)
Infeksi saluran kemih bagian bawah
Vulvitis
Vaginitis
Anemia defisiensi besi pada kehamilan
Ruptur perineum tingkat ½
Abses folikel rambut atau kelenjar sebasea
Mastitis
Cracked nipple
Inverted nipple
Diabetes melitus tipe 1
Diabetes melitus tipe 2
Hipoglikemi ringan
Malnutrisi energi protein
Defisiensi vitamin
Defisiensi mineral
Dislipidemia
Hiperurisemia
Obesitas
Anemia defisiensi besi
Limpfadenitis
Demam dengue, DHF
Malaria
Leptospirosis (tanpa komplikasi)
Reaksi anafilaktik
Ulkus pada tungkai
Lipoma
Veruka vulgaris
Moluskum kontangiosum
Herpes zoster tanpa komplikasi
Morbili tanpa komplikasi
Varisela tanpa komplikasi
Herpes simpleks tanpa komplikasi
Impetigo
Impetigo ulceratif (ektima)
Folikulitis superfisialis
Furunkel, karbunkel
Eritrasma
Erisipelas
Skrofuloderma
Lepra
Sifilis stadium 1 dan 2
Tinea kapitis
Tinea barbe
Tinea facialis
Tinea corporis
Tinea manus
Tinea unguium
Tinea cruris
Tinea pedis
Pitiriasis versicolor
Candidiasis mucocutan ringan
Cutaneus larvamigran
Filariasis
Pedikulosis kapitis
Pedikulosis pubis
Scabies
Reaksi gigitan serangga
Dermatitis kontak iritan
Dermatitis atopik (kecuali recalcitrant)
Dermatitis numularis
Napkin eczema
Dermatitis seboroik
Pitiriasis rosea
Acne vulgaris ringan
Hidradenitis supuratif
Dermatitis perioral
Miliaria
Urtikaria akut
Eksantemapous drug eruption, fixed drug eruption
Vulnus laseraum, puctum
Luka bakar derajat 1 dan 2
Kekerasan tumpul
Kekerasan tajam
Vaginosis bakterialis
Salphingitis
Kehamilan normal
Aborsi spontan komplit

Meski penyakit tersebut masuk dalam daftar pelayanan, penanganannya tetap mengikuti prosedur dan ketentuan JKN.

Tidak semua kondisi otomatis membutuhkan rujukan ke rumah sakit.

Di tengah penyelenggaraan layanan kesehatan tersebut, BPJS Kesehatan juga menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan program JKN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyebut program JKN mengalami defisit sekitar Rp2 triliun per bulan.

Menurut Prihati, kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk biaya pelayanan kesehatan, inflasi medis, serta kesenjangan antara peserta yang aktif dan tidak aktif.

Jumlah peserta nonaktif disebut mencapai 52,9 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 13 juta peserta tercatat menunggak pembayaran iuran.

Prihati berharap peserta yang masih memiliki tunggakan dapat segera memenuhi kewajibannya.

"Kita lakukan semua program ini sesuai regulasinya. Dan memang kita masih menghadapi tantangan-tantangan dengan kepesertaan yang tidak aktif," papar Prihati, Rabu, 16 September 2026.

Menurut dia, pembayaran iuran atau adanya pihak yang membayarkan tunggakan peserta dapat membantu menjaga keberlanjutan program JKN.

"Yang saya gambarkan tadi, apabila mereka membayar atau ada yang membayari, pasti akan menambah sustainability daripada program ini," pungkasnya.

Dengan sistem pelayanan berjenjang, peserta JKN tetap perlu mengikuti alur pelayanan yang berlaku.

Pemeriksaan di FKTP menjadi pintu awal sebelum pasien mendapatkan rujukan ke rumah sakit apabila kondisi medisnya membutuhkan penanganan lanjutan.* (km/ad)

JAKARTA — Ida Yulidina, istri Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara setelah suaminya dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatan Menteri Keuangan.

Purbaya resmi digantikan Suahasil Nazara dalam perombakan kabinet pada Senin, 14 September 2026.

Baca Juga:

• Prabowo: Kita Pelayan Rakyat, Kalau Tak Kuat Harus Minggir

Di tengah pergantian tersebut, unggahan Ida Yulidina di media sosial menjadi perhatian publik.

Ida menyinggung kondisi Indonesia melalui sebuah pernyataan yang diunggah pada Senin, 14 September 2026.

"Emang negara kita tidak bisa diperbaiki, kebanyakan orang jahatnya daripada yang jujur," tulis Ida Yulidina, dikutip dari akun media sosial miliknya, Rabu, 16 September 2026.

Unggahan tersebut kemudian mendapat beragam respons dari warganet.

Sejumlah pengguna media sosial turut mempertanyakan alasan Purbaya dicopot dari posisi Menteri Keuangan.

Ida juga beberapa kali membalas komentar warganet yang menanggapi unggahannya.

Dalam salah satu tanggapannya, Ida menyampaikan bahwa Purbaya telah berusaha sebaik mungkin selama menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan.

"Sudah berusaha sebaik mungkin. Maaf kalau masih mengecewakan," kata Ida dalam kolom komentar.

Ida kemudian mengatakan bahwa kebenaran mengenai persoalan yang terjadi akan terungkap.

"Insya Allah kebenaran akan terungkap," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Ida setelah Purbaya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Ida juga menceritakan kondisi Purbaya setelah mengetahui dirinya digantikan dari posisi Menteri Keuangan.

Ia mengaku sempat diminta menjemput sang suami di kantor setelah Purbaya menerima kabar mengenai pergantian tersebut.

Menurut Ida, Purbaya merasa kecewa atas keputusan itu.

Meski demikian, ia meminta publik mendoakan suaminya agar dapat menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.

Ida berharap Purbaya tetap diberikan kekuatan dalam menghadapi perubahan posisi tersebut.

Dalam unggahannya, Ida juga mengatakan Purbaya sempat terlihat gelisah selama sekitar dua bulan sebelum pencopotannya.

Menurut Ida, kegelisahan tersebut berkaitan dengan rencana Purbaya melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan kerjanya.

"Memang dua bulan ke belakang bapak kayak orang gelisah dan ragu mau mutasi orang-orang mengerikan, aku suka bilang kerjakan saja menurut hati nurani kamu," tulis Ida Yulidina.

Ida tidak menjelaskan lebih lanjut siapa pihak yang dimaksud dalam unggahan tersebut maupun detail rencana mutasi yang disebutkannya.

Di sisi lain, Purbaya sendiri setelah pergantian jabatan mengatakan bahwa pencopotan dirinya merupakan hak prerogatif Presiden.

Ia juga menyebut sebagian keputusan tersebut berkaitan dengan perombakan pejabat di Kementerian Keuangan.

Pergantian Purbaya turut mendapat perhatian dari Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin.

Gunawan menilai pergantian Purbaya dengan Suahasil Nazara merupakan keputusan yang cukup mengejutkan.

Namun, ia mengatakan Suahasil bukan orang baru di lingkungan Kementerian Keuangan karena sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

"Sangat mengejutkan saat Presiden justru mereshuffle Menteri Keuangan Purbaya dan menggantinya dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Menkeu yang baru bukan orang baru di Kementerian Keuangan, sehingga track record maupun latar belakangnya dinilai mumpuni dan berpengalaman dalam pengelolaan anggaran," ujar Gunawan, Senin, 14 September 2026.

Menurut Gunawan, pergantian Menteri Keuangan membawa harapan agar pengelolaan fiskal dilakukan secara lebih hati-hati.

"Tentunya masyarakat saat ini menaruh harapan dengan pergantian Menteri Keuangan yang baru, pengelolaan fiskal bisa menjadi lebih prudent atau lebih hati-hati. Bisa membuat skala prioritas pengeluaran yang memberikan dampak ekonomi luas," katanya.

"Alokasi pengeluaran bisa lebih diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam hal pengendalian harga," sambungnya.

Gunawan juga menilai kebijakan fiskal perlu berjalan searah dengan kebijakan moneter.

Menurut dia, koordinasi kedua kebijakan tersebut penting untuk menjaga kondisi perekonomian.

Ia juga mengingatkan agar pengelolaan anggaran tidak terlalu bergantung pada penerbitan surat utang.

Menurutnya, tambahan likuiditas dapat digunakan untuk menggerakkan perekonomian, tetapi harus dibarengi dengan proyek strategis yang memberikan manfaat luas.

"Kalau tidak dibarengi dengan alokasi anggaran pada proyek yang bernilai strategis dan memberikan banyak manfaat ke masyarakat, maka yang terjadi adalah penambahan beban utang dalam jangka panjang," ujarnya.

"Ruang gerak APBN ke depan menjadi lebih sempit dan berpotensi membuat APBN lebih banyak dihabiskan untuk membayar bunga dan pokok utang," katanya.

Gunawan juga meminta Menteri Keuangan yang baru melihat kondisi ekonomi masyarakat secara realistis dalam menyusun kebijakan fiskal.

Ia menilai sejumlah asumsi dalam penyusunan anggaran, mulai dari inflasi, penerimaan pajak, nilai tukar rupiah hingga pertumbuhan ekonomi, harus menggunakan angka yang realistis.

"Asumsi pertumbuhan, inflasi, serapan pajak, nilai tukar rupiah, hingga pertumbuhan ekonomi bisa dibuat dengan angka yang feasible atau masuk akal. Bukan asumsi angka yang lebih mencerminkan harapan ketimbang target yang bisa direalisasikan," jelasnya.

Gunawan mengatakan Menteri Keuangan tetap merupakan pembantu Presiden sehingga arah kebijakannya tidak terlepas dari mandat Presiden.

Namun, ia berharap Menteri Keuangan tetap memiliki ruang untuk memberikan masukan mengenai dampak dari kebijakan pemerintah.

"Buka komunikasi dua arah, sehingga membuka kesempatan bagi Presiden untuk menerima masukan baik buruk sebuah rencana dari bawahannya. Karena menteri ini juga bekerja atas mandat dari Presiden," ujarnya.

Ia berharap Menteri Keuangan tidak hanya menjadi pelaksana program pemerintah, tetapi juga memberikan pertimbangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kondisi fiskal negara.

"Yang penting, menteri bukan hanya sebagai eksekutor dari program yang dicanangkan Presiden, namun Menkeu bisa menjadi penyeimbang Presiden dalam setiap kebijakan yang diambil," pungkasnya.

Pergantian Menteri Keuangan tersebut kini memasuki tahap awal masa kerja Suahasil Nazara.

Dalam serah terima jabatan, Purbaya menyerahkan laporan kinerja selama masa jabatannya kepada Suahasil.* (tm/ad)

BANDA ACEH — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh bersama Tim Puslabfor Cabang Medan memeriksa secara forensik tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan HGU PT Gelora Sawita Makmur (GSM), Kabupaten Nagan Raya.

Pemeriksaan dilakukan pada Selasa, 15 September 2026, untuk mendalami fakta, rangkaian peristiwa, serta penyebab kebakaran melalui pendekatan ilmiah.

Baca Juga:

• Hasil Ekshumasi Sudah Keluar, Misteri Kematian Sutrimo Segera Terungkap

Tim memeriksa kondisi lokasi kebakaran dan mencocokkan temuan di lapangan dengan data serta batas kawasan HGU PT GSM.

Petugas juga mendalami keterangan dari pihak yang melakukan okupasi lahan.

Hasil pemeriksaan awal selanjutnya akan dilaporkan kepada Puslabfor Bareskrim Polri sebagai bahan pendukung proses penyelidikan.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan penanganan perkara karhutla dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis scientific investigation.

Menurut dia, seluruh temuan di lokasi akan dianalisis secara objektif untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Setiap fakta dan temuan di lapangan akan didalami secara objektif. Apabila hasil penyelidikan telah memenuhi ketentuan, perkara akan ditingkatkan ke tahap penyidikan," ujar Joko, dalam rilisnya, Rabu, 16 September 2026.

Joko mengatakan Polda Aceh juga mendukung Polres Nagan Raya dalam penanganan perkara tersebut.

Dukungan itu antara lain dilakukan melalui pemasangan plang imbauan dan larangan memasuki lokasi kejadian serta larangan melakukan pembakaran lahan.

Kasatreskrim Polres Nagan Raya juga akan mendampingi dan memfasilitasi kebutuhan Tim Puslabfor dalam pemeriksaan lanjutan di lokasi.

"Seluruh hasil pemeriksaan forensik akan menjadi bahan pendukung penyelidikan untuk memperjelas rangkaian peristiwa dan faktor-faktor yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran," pungkasnya.

Pemeriksaan forensik tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian mengungkap penyebab karhutla di kawasan HGU PT GSM.

Polisi masih mendalami temuan di lapangan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.* (ad)

JAKARTA — Polda Metro Jaya menyatakan hasil ekshumasi jenazah Sutrimo, pria yang disebut pernah bekerja di rumah eks Jampidsus Febrie Adriansyah, telah keluar.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan hasil tersebut telah dikoordinasikan penyidik dengan tim dokter forensik medikolegal yang menangani proses ekshumasi.

Baca Juga:

• TNI Ungkap 44.677 Hektare Aset Tanah Bermasalah, Berpotensi Picu Konflik Agraria

Budi mengatakan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan menyampaikan hasil ekshumasi tersebut kepada publik.

Namun, ia belum memastikan waktu pengumumannya.

"Dalam waktu dekat pasti akan disampaikan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum," ucap dia.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melakukan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo di Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Ekshumasi dilakukan sebagai bagian dari penyidikan untuk mendapatkan bukti medis dan ilmiah mengenai penyebab kematian Sutrimo.

"Pelaksanaan ekshumasi hari ini merupakan bagian dari proses penyidikan. Kegiatan ini terlaksana melalui kolaborasi Polda Metro Jaya dengan Polda Jawa Tengah dan Polresta Banyumas," kata Budi dalam keterangannya.

Selain melakukan ekshumasi, polisi telah memeriksa 27 saksi untuk mendalami kasus kematian Sutrimo.

Para saksi tersebut berasal dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan perjalanan jenazah dan lokasi kejadian.

Mereka antara lain pengemudi ambulans, pihak rumah sakit, pemandi jenazah, warga di sekitar lokasi, keluarga dan teman almarhum, perangkat desa, serta pihak yang berkaitan dengan laporan di Bareskrim Polri.

Secara rinci, polisi memeriksa dua pengemudi ambulans P3D, dua pengemudi ambulans yang menjemput korban dari tempat kejadian perkara (TKP) menuju Rumah Sakit Muhammadiyah, serta dua pengemudi ambulans yang mengantar jenazah dari Rumah Sakit Muhammadiyah ke Banyumas.

Polisi juga memeriksa satu pengemudi ambulans lainnya, tiga orang dari pihak rumah sakit yang terdiri atas dua petugas keamanan dan satu dokter, serta dua petugas pemandi jenazah.

Selain itu, tujuh saksi di sekitar lokasi kejadian, tiga anggota keluarga Sutrimo, satu teman almarhum, satu perangkat desa, serta tiga pihak terkait laporan di Bareskrim Polri turut dimintai keterangan.

Budi sebelumnya menyebut penyidik masih menunggu sejumlah pemeriksaan laboratorium forensik.

Pemeriksaan tersebut mencakup jaringan, DNA, hingga zat yang ditemukan.

Hasil pemeriksaan forensik menjadi bagian dari bukti ilmiah yang digunakan penyidik untuk mendalami penyebab kematian Sutrimo.

Di sisi lain, eks Jampidsus Febrie Adriansyah membantah informasi yang menyebut Sutrimo berstatus sebagai kepala rumah tangga (Karumga).

Firman Wijaya, salah satu kuasa hukum Febrie, mengatakan Sutrimo lebih banyak bertugas menjaga rumah kosong dan tinggal di lokasi tersebut.

Menurut Firman, Sutrimo juga kerap pulang ke kampung halaman atau mengambil pekerjaan lain sehingga tidak terus-menerus bekerja dengan Febrie.

"Jadi posisi almarhum bukan sebagai Karumga seperti yang banyak disampaikan, namun lebih ke menjaga rumah yang kosong dan tinggal di sana," kata Firman dalam keterangannya.

Kini, hasil ekshumasi yang telah keluar menjadi salah satu bahan yang akan disampaikan penyidik dalam perkembangan penanganan kasus kematian Sutrimo.* (cn/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pejabat pemerintahan merupakan pelayan rakyat.

Karena itu, para pejabat dituntut mampu menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat.

Baca Juga:

• Prabowo Bakal Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah dan DPRD se-Indonesia, Ada Apa?

"Kita pelayan rakyat, kita petugasnya rakyat. Pikiran kita tenaga kita, upaya kita, semuanya untuk rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan pejabat publik harus memiliki kesanggupan untuk menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Jika tidak mampu menjalankan tugas, menurut dia, pejabat tersebut harus berani menyingkir dari posisi.

"Dan kalau kita tidak kuat dan kita tidak sanggup, ya kita harus kesatria, kita harus (ke) pinggir," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung hubungan kerja antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ia mengatakan perbedaan latar belakang partai politik tidak seharusnya menghambat kerja sama pemerintahan.

Hal tersebut juga menjadi salah satu pesan Prabowo dalam peresmian LRT Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno hadir dalam acara peresmian tersebut.

Prabowo kemudian menyinggung bahwa dirinya dan Pramono Anung berasal dari partai politik yang berbeda.

Prabowo berasal dari Partai Gerindra, sedangkan Pramono merupakan kader PDI Perjuangan.

Meski berbeda partai dan pernah bersaing dalam pemilihan umum, Prabowo mengatakan keduanya tetap dapat bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan.

"Kita datang dari partai yang berbeda, kita bersaing dalam Pemilihan Umum, tapi kita bisa bekerja sama, kita bisa saling menghormati," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pejabat publik mendapatkan mandat dari rakyat untuk bekerja dan menjalankan tanggung jawab pemerintahan.

Karena itu, perbedaan pilihan politik tidak semestinya menghalangi kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah ketika menyangkut kepentingan masyarakat.

Prabowo juga mengatakan pembangunan membutuhkan kerja sama dan semangat gotong royong antara para pemimpin.

Ia menilai pembangunan transportasi publik seperti LRT Jakarta merupakan bagian dari langkah menuju kemajuan yang lebih besar.

Dalam peresmian tersebut, Prabowo merasa bangga melihat perkembangan transportasi Jakarta, khususnya dengan beroperasinya jalur Kelapa Gading-Manggarai.

Presiden sebelumnya juga menjajal langsung rute tersebut bersama Pramono Anung sebelum peresmian.

"Bila pemimpin bisa dan mau gotong royong, mau bekerja sama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa," kata Prabowo.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo dalam konteks pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk ketika kepala daerah berasal dari latar belakang politik yang berbeda.

Peresmian LRT Jakarta jalur Kelapa Gading-Manggarai menjadi salah satu agenda Prabowo pada Rabu, 16 September 2026.

Jalur tersebut memiliki lintasan sekitar 12,2 kilometer dan melayani 11 stasiun.* (km/ad)

JAKARTA — TNI mengungkap sebanyak 44.677 hektare aset tanah milik mereka masih bermasalah dan berpotensi menimbulkan konflik agraria.

Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Letjen TNI Candra Wijaya mengatakan total aset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah yang dimiliki TNI mencapai 369.971 hektare.

Baca Juga:

• Penjual Nasi Goreng di Medan Ditangkap karena Edarkan Sabu, Keluarga Sempat Halangi Polisi

Sebanyak 133.619 hektare telah bersertifikat, sedangkan 191.657 hektare lainnya belum bersertifikat.

Adapun 44.677 hektare aset tanah masih dalam status bermasalah.

"133.619 hektar bersertifikat, 191.657 hektar belum bersertifikat, dan 44.677 hektar masih bermasalah yang akan berpotensi menimbulkan konflik agraria," kata Candra dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu, 16 September 2026.

Candra mengatakan persoalan aset tanah TNI juga terlihat dari banyaknya kasus pertanahan yang terjadi.

Hingga Agustus 2026, tercatat 452 kasus pertanahan di bidang pertahanan.

Menurut Candra, mayoritas kasus tersebut berkaitan dengan aset tanah TNI yang belum memiliki sertifikat.

"Hingga Agustus 2026 terdapat 452 kasus pertanahan di bidang pertahanan dengan mayoritas terkait aset yang belum bersertifikat," ucap Candra.

Ia mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk menyelesaikan persoalan aset tanah pertahanan.

Pada Maret 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 42 sertifikat tanah untuk Pusat Latihan Tempur Kodiklat TNI Angkatan Darat dengan total luas 32.782,5 hektare.

Selain itu, Candra menyoroti persoalan aset strategis berupa tanah Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara di Lampung.

Pada Januari 2026, pemerintah mencabut hak guna usaha (HGU) di atas tanah Kemhan/TNI AU di Lampung seluas 85.244,925 hektare dengan nilai sekitar Rp14,5 triliun.

Dalam pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria, TNI mengusulkan agar tanah yang sah dan secara langsung diperlukan untuk kepentingan pertahanan negara dikecualikan dari objek reforma agraria.

Candra mengatakan pengecualian tersebut perlu dilakukan berdasarkan proses verifikasi lintas kementerian dan lembaga serta didukung bukti hak yang sah.

"RUU perlu mengecualikan tanah yang sah dan diperlukan langsung bagi pertahanan negara dari obyek reforma agraria berdasarkan verifikasi lintas kementerian atau lembaga yang didukung bukti hak yang sah," kata Candra.

Menurut Candra, TNI juga membutuhkan lahan untuk pembentukan Brigade Infanteri (Brigif) dan batalion teritorial pembangunan (TP) di seluruh Indonesia.

Untuk sengketa antara masyarakat dan institusi pertahanan, TNI mengusulkan penyelesaian melalui proses verifikasi dan mekanisme hukum yang dapat diuji.

"Setiap sengketa tanah antara masyarakat dan institusi pertahanan harus diselesaikan melalui verifikasi dokumen, pemeriksaan penguasaan fisik, mediasi, dan mekanisme administrasi atau hukum yang serampangan serta dapat diuji," ujar dia.

Candra mengatakan tanah yang benar-benar dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan harus diselesaikan melalui instrumen hukum yang adil.

Ia menyebut mekanisme tersebut dapat dilakukan melalui pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian yang layak.

"Terhadap tanah yang benar-benar diperlukan untuk pertahanan, penyelesaiannya harus menggunakan instrumen hukum yang adil, termasuk pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian yang layak disertai batas waktu yang jelas bagi instansi terkait untuk menuntaskan verifikasi dan penataan status aset," kata Candra.

Sebagai tindak lanjut, TNI mengusulkan pembentukan tim verifikasi terpadu yang melibatkan TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, ATR/BPN, serta pemerintah daerah.

Tim tersebut nantinya akan menyandingkan data aset tanah TNI dengan peta bidang tanah, tata ruang, kawasan hutan, serta peta indikatif tanah objek reforma agraria.

TNI juga mengusulkan percepatan pencatatan, pensertifikatan, dan penataan batas terhadap aset pertahanan yang sah dan benar-benar diperlukan.

Selain itu, TNI menyatakan akan menyampaikan laporan secara berkala kepada DPR mengenai perkembangan penataan tanah pertahanan yang beririsan dengan program reforma agraria.

"Sebagai kesimpulan pada akhir penyampaian ini, TNI mendukung pembentukan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria sebagai instrumen keadilan sosial dan kepastian hukum pertanahan," kata Candra.

Pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria saat ini masih berlangsung di Baleg DPR RI.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan sebelumnya menargetkan RUU tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang pada pekan depan.

"Jadi Surat Presiden sudah turun, tinggal DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah yang selanjutnya telah ditugaskan kepada Badan Legislasi, panja untuk menyelesaikan, membahas, sampai dengan minggu depan rampung sudah akan menjadi undang-undang yang sah," ujar Bob saat membuka RDPU terkait RUU Reforma Agraria, Senin, 14 September 2026.

Pembahasan RUU tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam penataan status dan kepastian hukum pertanahan, termasuk aset tanah yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan negara.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah dan anggota DPRD dari berbagai daerah di Indonesia dalam satu hingga dua pekan mendatang.

Pertemuan tersebut akan digelar untuk meluncurkan gerakan Indonesia ASRI yang mengusung konsep Indonesia yang aman, sehat, resik, dan indah.

Baca Juga:

• Prabowo Tolak Usulan Indonesia Jadi Tuan Rumah Ajang Internasional, Bagaimana dengan FIFA ASEAN Cup?

"Sesudah ini 1 atau 2 minggu saya akan gelar rapat gubernur, bupati se-Indonesia dengan DPRD se-Indonesia untuk saya launching gerakan Indonesia ASRI, artinya Indonesia aman, sehat, resik, dan indah. Ini harus kita wujudkan," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, gerakan tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan DPRD di seluruh Indonesia.

Ia ingin konsep Indonesia ASRI tidak hanya menjadi program di tingkat pusat, tetapi diterapkan di berbagai daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti pentingnya penataan lingkungan perkotaan, terutama di Jakarta.

Ia mendorong Jakarta menjadi kota hijau yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Salah satu langkah yang disebut adalah penerapan taman vertikal atau vertical garden pada bangunan.

Prabowo meminta pemilik gedung ikut mengambil inisiatif dalam memperbanyak ruang hijau di kawasan perkotaan.

"Dan kalau bisa inisiatif dari pemilik gedung, kalau mereka kesulitan, Pemda akan turun tangan. Pemerintah daerah merasa perlu, pemerintah pusat akan turun tangan, ya," ujarnya.

Selain memperbanyak ruang hijau, Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Menurut dia, persoalan sampah dan kondisi sungai perlu menjadi perhatian dalam penataan kota.

"Hilangkan sampah, bersihkan kali-kali, ya. Dengan teknologi dan sebagainya," kata Prabowo.

Gerakan Indonesia ASRI nantinya diarahkan untuk mendorong penataan lingkungan dan peningkatan kualitas kawasan perkotaan di berbagai wilayah Indonesia.

Konsep aman, sehat, resik, dan indah diharapkan dapat diterapkan melalui kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat.

Rencana pertemuan kepala daerah dan DPRD se-Indonesia dalam satu hingga dua pekan mendatang menjadi bagian dari persiapan peluncuran gerakan tersebut.

Melalui Indonesia ASRI, pemerintah mendorong agar persoalan lingkungan seperti sampah, kebersihan sungai, dan keterbatasan ruang hijau menjadi bagian dari agenda penataan kota di berbagai daerah.* (mi/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan tidak ingin pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk menjadi tuan rumah berbagai pertandingan internasional.

Sikap tersebut disebut sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Baca Juga:

• SIPD dan SIJOGI Diluncurkan, Bupati Labusel Dorong Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efisien: Tinggalkan Cara Lama untuk Pelayanan Lebih Baik

Namun, ia memilih menolak usulan tersebut karena mempertimbangkan besarnya anggaran yang harus dikeluarkan.

"Saya pikir daripada, sebagai contoh ya, saya mungkin dituduh kurang menghormati atau apa, saya termasuk yang kemarin berapa apa itu yang sodorkan ke saya, 'Pak, kita jadi tuan rumah pertandingan internasional, macam-macam lah'. Saya bilang sudahlah, karena kita belum tentu kita bisa dapat medali emas ngapain kita keluarin ratusan miliar untuk jadi tuan rumah ya kan? Kurangi," tegas Presiden Prabowo dalam sebuah sesi wawancara dengan wartawan di kediamannya di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 16 September 2026.

Menurut Prabowo, efisiensi anggaran menjadi salah satu hal penting dalam pengelolaan keuangan negara.

Ia mengatakan anggaran yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan seremonial dapat dialihkan untuk kebutuhan yang dianggap lebih penting, termasuk menghadapi potensi bencana.

Kebijakan penghematan tersebut, kata Prabowo, juga mencakup berbagai kegiatan di kementerian dan lembaga.

Beberapa di antaranya seminar, forum group discussion (FGD), kunjungan kerja, hingga kebutuhan perlengkapan kegiatan.

"Jadi hal-hal semacam itu ternyata kita bisa menghemat banyak. Seminar, FGD, kunjungan kerja, luar biasa. Di bulan, di tahun-tahun pertama, bulan-bulan pertama saya mimpin, 2025 saya kita bisa menghemat Rp300 triliun. Anda bayangkan, Rp300 triliun. Biaya pembelian alat tulis, percetakan, suvenir ya, sewa gedung, peralatan, rapat, seminar dan sejenis kajian kita banyak sekali yang kita hemat," pungkasnya.

Pernyataan Prabowo mengenai efisiensi anggaran kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung di Indonesia.

FIFA telah menetapkan Indonesia dan Hong Kong sebagai tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026.

Turnamen tersebut berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026.

Untuk Division 1, pertandingan akan digelar di Jakarta dan Bandung.

Stadion Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Si Jalak Harupat Bandung menjadi dua venue yang digunakan di Indonesia.

Turnamen ini diikuti 14 tim nasional, terdiri atas 11 negara anggota ASEAN dan tiga tim undangan.

Indonesia berada di Division 1 bersama Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, Bangladesh, dan Pakistan.

Pertandingan Division 1 di Indonesia dijadwalkan berlangsung mulai 25 September hingga 5 Oktober 2026.

Jadwal tersebut mencakup pertandingan fase grup hingga final.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyatakan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026.

Pernyataan itu disampaikan Erick saat menghadiri kegiatan Roll To Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di Jakarta pada Minggu, 13 September 2026.

"Setelah sebelumnya Kejuaraan Dunia FIFA U-17 kita sebagai tuan rumah, sekarang FIFA ASEAN CUP," ujar Erick Thohir.

Menurut Erick, pengalaman Indonesia menjadi tuan rumah ajang internasional sebelumnya menjadi salah satu modal dalam mempersiapkan penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup.

"Mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik, dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik," ujar Erick.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyatakan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan turnamen tersebut, termasuk dari sisi fasilitas latihan dan transportasi bagi kontingen.

"Yang pertama, Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Pokoknya seperti yang diminta oleh PSSI kami persiapkan," katanya kepada awak media, Minggu, 13 September 2026.

Pramono mengatakan pemerintah daerah juga menyiapkan akses transportasi untuk memastikan para peserta merasa aman dan nyaman selama berada di Jakarta.

"Yang paling penting adalah siapa pun nanti yang akan tanding di Jakarta itu merasa aman, nyaman, dan transportasinya sepenuhnya kita siapkan," tegas Pramono.

Ia juga berharap Timnas Indonesia dapat meraih hasil terbaik dalam turnamen tersebut.

"Mudah-mudahan lancar dan Indonesia bisa keluar sebagai juara," tutur Pramono.

FIFA menyebut edisi perdana FIFA ASEAN Cup akan mempertemukan 14 tim dalam dua divisi.

Division 1 digelar di Indonesia, sedangkan Division 2 berlangsung di Hong Kong.

Division 1 terdiri atas Grup A yang dihuni Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura.

Sementara Grup B berisi Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina.

Di Indonesia, fase grup dijadwalkan berlangsung di Jakarta dan Bandung.

Setelah fase grup, pertandingan perebutan tempat ketiga dan final Division 1 akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 5 Oktober 2026.

Dengan demikian, penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup memiliki konteks berbeda dari proposal pertandingan internasional yang disebut Prabowo dalam pembahasan mengenai efisiensi anggaran.

FIFA sendiri telah mengumumkan Indonesia dan Hong Kong sebagai negara tuan rumah edisi perdana turnamen tersebut.* (tm/ad)