JAKARTA – Timnas Portugal memburu kemenangan pertama saat menghadapi Uzbekistan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di NRG Stadium, Houston, Amerika Serikat, Rabu (24/6/2026) pukul 00.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi Portugal setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka.

Baca Juga:

• Meriahkan Hari Bhayangkara ke-80: Polresta Banda Aceh Gelar Turnamen Kapolresta Cup 2026, 16 Klub Siap Bersaing!

Meski mendapat kritik karena dinilai tidak memberikan kontribusi maksimal saat menghadapi RD Kongo, Martinez memastikan kapten Portugal itu masih menjadi bagian penting dalam skuad Selecao.

Menjelang laga kontra Uzbekistan, Martinez menegaskan kondisi timnya kini semakin solid dan siap menghadapi tekanan besar di ajang Piala Dunia.

"Kami saat ini menjadi lebih bersatu, kami menjadi lebih kuat. Kami bermain di Piala Dunia, dan tentu saja ada banyak suara, ada banyak tensi. Itu bagian dari permainan," tutur Martinez.

Pelatih asal Spanyol itu menilai berbagai kritik yang muncul justru membuat para pemain Portugal semakin kompak dalam menghadapi persaingan di turnamen paling bergengsi dunia tersebut.

"Fokus utama saat ini adalah tim. Kami menjadi bersatu ketimbang saat belum tiba di sini. Tak ada tensi," sambungnya.

Martinez juga memberikan sinyal bahwa Cristiano Ronaldo masih akan menjadi andalan Portugal pada pertandingan melawan Uzbekistan.

"Sebagai kapten, ia adalah contoh. Ia juga bereaksi sebagai kapten, dengan banyak pengalaman," ucap Martinez.

Di sisi lain, Uzbekistan datang dengan tekad bangkit setelah mengalami kekalahan pada laga pertama.

Pelatih Uzbekistan, Fabio Cannavaro, mengaku telah menyiapkan strategi khusus untuk meredam permainan Portugal yang dikenal agresif dan dominan dalam penguasaan bola.

Menurut mantan bek timnas Italia tersebut, Portugal selalu berusaha mengendalikan jalannya pertandingan sejak menit awal.

"Portugal selalu suka mengontrol permainan. Mereka akan memulai dengan sangat baik, mereka ingin bermain cepat. Kami akan siap menghadapi itu. Kami punya strategi," kata Cannavaro.

Meski mengakui kualitas lawannya, Cannavaro memastikan timnya akan berjuang maksimal demi menjaga peluang lolos dari fase grup.

"Saya tahu kami akan menghadapi tim yang sangat bagus. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik, tetap bertahan dalam permainan sampai akhir," sambungnya.

Cannavaro juga meminta para pemain Uzbekistan tampil lebih agresif dan meningkatkan intensitas permainan dibanding laga sebelumnya.

Ia menilai mental bertanding dan kerja keras akan menjadi kunci menghadapi Portugal.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin.

Portugal mengincar kemenangan perdana untuk memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya, sementara Uzbekistan berusaha meraih hasil positif demi menjaga asa bertahan di Grup K.

Dengan sorotan yang kembali tertuju kepada Cristiano Ronaldo, laga Portugal kontra Uzbekistan dipastikan menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan pada matchday kedua Piala Dunia 2026.

Pertandingan Portugal vs Uzbekistan sendiri dapat disaksikan melalui live streaming FolaPlay, MAXStream dan siaran langsung TVRI Sports.

Laga dapat ditonton melalui link di bawah ini.

- Klik Link Live Streaming Portugal vs Uzbekistan - MAXStream

- Klik Link Live Streaming Portugal vs Uzbekistan - FolaPlay

- Klik Link Live Score Portugal vs Uzbekistan - Website FIFA * (km/ad)

MEDAN – Sengketa informasi publik antara Perkumpulan Penjara dan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang berakhir dengan kesepakatan dalam persidangan yang digelar Komisi Informasi Sumatera Utara (KI Sumut), Senin (22/6/2026).

Dalam sidang mediasi dan pembuktian tersebut, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan seluruh dokumen dan data informasi yang sebelumnya dimohonkan oleh Perkumpulan Penjara.

Baca Juga:

• Yusril: Ombudsman Berwenang Awasi Koperasi Desa Merah Putih dan Terima Laporan Masyarakat

Sengketa ini bermula dari permohonan informasi yang diajukan Perkumpulan Penjara terkait pelaksanaan kegiatan, pengawasan, laporan kinerja, serta temuan pemeriksaan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Namun, hingga diajukannya sengketa ke Komisi Informasi, pemohon mengaku belum memperoleh jawaban atas permintaan informasi tersebut.

Dalam persidangan, perwakilan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Febrina Astried Sembiring SE, M.Si, menyampaikan bahwa tidak terdapat hambatan hukum untuk membuka informasi yang diminta.

Ia juga menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti hasil mediasi dengan menyerahkan informasi tersebut secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesediaan tersebut disampaikan di hadapan mediator Komisi Informasi Sumatera Utara, Dedy Ardiansyah S.Sos, yang memimpin jalannya proses mediasi.

Pembukaan informasi itu mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Penjara, Syahbudi, menyambut baik hasil mediasi yang dicapai kedua belah pihak.

Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi langkah positif dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah, khususnya dalam bidang pengawasan daerah.

Perkumpulan Penjara menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Komisi Informasi Sumatera Utara kemudian mencatat hasil kesepakatan tersebut dalam berita acara mediasi. Kedua pihak juga menyepakati batas waktu penyerahan dokumen dan informasi yang dimohonkan.

Dengan tercapainya kesepakatan ini, sengketa informasi yang sempat bergulir di Komisi Informasi Sumut dinyatakan selesai melalui jalur mediasi tanpa harus dilanjutkan ke proses ajudikasi.

Keputusan tersebut diharapkan menjadi contoh positif bagi badan publik lainnya dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* (ad)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menurut Yusril, Ombudsman dapat menjalankan fungsi pemantauan, menerima laporan atau keluhan masyarakat, hingga menyusun kajian yang berisi rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait guna memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Baca Juga:

• Iran Buka Kembali Selat Hormuz, Dunia Tunggu Dampaknya terhadap Pasokan Minyak Global

Yusril menilai pengawasan dari berbagai pihak justru akan membantu pemerintah dalam menjalankan program strategis nasional yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.

Ia mengakui tugas pengawasan terhadap puluhan ribu koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia bukan pekerjaan mudah.

Namun demikian, Yusril optimistis Ombudsman tetap mampu menjalankan fungsinya meski memiliki keterbatasan anggaran.

"Apalagi koperasi yang jumlahnya 35.000 itu ya. Untuk mengawasi itu tidak mudah ya, tapi saya berharap walaupun dengan keterbatasan anggaran yang ada, Ombudsman tetap melakukan fungsinya melakukan pengawasan dan pemantauan," ujarnya.

Sementara itu, pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah.

Kementerian Koperasi mencatat sebanyak 3.135 unit koperasi telah selesai dibangun dan siap memasuki tahap operasional.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan seluruh koperasi yang telah rampung pembangunan fisiknya kini sedang dipersiapkan untuk mulai beroperasi.

"Yang sudah selesai bangunan fisiknya 100 persen itu 3.135 dan persiapan operasional, tapi yang 34.000 yang sedang dibangun, yang satu hingga dua bulan ke depan insyaAllah selesai," ujar Ferry saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta.

Menurut Ferry, koperasi yang telah selesai dibangun juga mulai menerima fasilitas kendaraan operasional berupa truk dan mobil pikap guna mendukung aktivitas usaha di desa.

"Sudah ribuan (kendaraan), kemarin disalurkan ke Koperasi Desa Merah Putih, dan rasanya sudah cukup memadai serta bisa digunakan," ucap Ferry.

Pengadaan kendaraan tersebut merupakan bagian dari program penyediaan 105.000 unit kendaraan operasional yang dilakukan secara bertahap.

Kendaraan itu akan didistribusikan sesuai perkembangan pembangunan koperasi di daerah.

"Ini 105.000 (kendaraan) totalnya, tapi kan (diberikan) secara bertahap, begitu ada Koperasi Desa Merah Putih-nya rampung, bangunan fisik, gudang, dan alat kelengkapannya langsung dilengkapi dengan sarana truk dan pikap," ucap Ferry.

Selain kendaraan operasional, pemerintah juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan dan sarana penunjang lainnya untuk memperkuat aktivitas ekonomi desa.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sendiri menargetkan pembangunan 80 ribu unit koperasi di seluruh Indonesia.

Program ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa, memperkuat distribusi hasil produksi masyarakat, serta membuka lapangan pekerjaan baru di berbagai daerah.

Pemerintah berharap kehadiran koperasi tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.* (km/ad)

DELI SERDANG – Tawuran antargeng motor kembali memakan korban jiwa.

Seorang remaja bernama Muharam Nasution (14) ditemukan tewas di dalam parit setelah diduga menjadi korban penganiayaan saat bentrokan dua kelompok geng motor di Jalan Setia, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Baca Juga:

• Istri Ungkap Detik-detik Temukan Jasad Luis Hutabarat, Diduga Tewas Usai Dianiaya Petugas Keamanan PT APN dan Oknum TNI

"Jadi, hari ini kita telah berhasil mengamankan enam orang pelaku," kata Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis saat konferensi pers, Selasa (23/6/2026).

Enam pelaku yang diamankan masing-masing berinisial FT (17), MOH (17), RDS (17), IL (18), RY (19), dan GR (21).

Menurut Adrian, tawuran terjadi pada Senin (22/6/2026) sekitar pukul 03.30 WIB.

Bentrokan melibatkan Geng Motor Simple Life (SL) yang bergabung dengan kelompok SKM dan Towaga melawan Geng Motor NKB (Nekat Kami Bang).

"SKM dan Towaga ini merupakan rantingnya dari Simple Life ini," sebutnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, sebelum bentrokan terjadi para anggota geng motor berkumpul di kawasan Kuburan Cina Deli Tua.

Di lokasi tersebut mereka menerima arahan untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok lawan.

"Di sana mereka mendapatkan arahan dari Ketua Geng Motor Simple Life untuk melakukan penyerangan terhadap geng motor NKB," sebutnya.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap para pelaku secara bertahap pada sore hari.

Penangkapan pertama dilakukan terhadap RDS dan FT saat keduanya berada di Jalan Setia.

Dari hasil pemeriksaan, polisi kemudian mengembangkan kasus dan menangkap empat pelaku lainnya.

"Di mana pelakunya ini rata-rata anak. Ada juga dua orang yang sudah dewasa," kata Adrian.

Sementara itu, Kanit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan Iptu M Hafizullah mengungkapkan jumlah massa yang terlibat dalam bentrokan diduga mencapai ratusan orang.

"Dari hasil penyelidikan yang kita dalami, untuk massa dari grup SL itu massa yang paling banyak. Kami dapat informasi di lapangan, ada sekitar 200 lebih dengan mengendarai 100 sepeda motor dan dua unit mobil, tapi masih kami dalami. Dari geng NKB, mereka ada sekitar 50 atau 60 orang," kata Hafiz.

Karena jumlah massa tidak seimbang, kelompok NKB memilih mundur dari lokasi bentrokan.

Namun saat berusaha menyelamatkan diri, korban Muharam Nasution diduga terjatuh dan menjadi sasaran penganiayaan.

"Sehingga tidak imbang, Geng NKB mundur, tapi korban jatuh," sebutnya.

Korban kemudian ditemukan meninggal dunia di dalam parit pada Senin pagi sekitar pukul 05.20 WIB.

Saat ditemukan, kondisi tubuh korban bersimbah darah dan mengalami sejumlah luka lebam.

Babinsa Desa Marindal I Kodim 0201/Medan, Sertu Mulyadi, mengatakan korban pertama kali ditemukan warga di sekitar lokasi kejadian.

"Pada pukul 05.20 WIB, ditemukan seorang korban tergeletak di dalam parit di sekitar lokasi dalam keadaan meninggal dunia," kata Sertu Mulyadi.

Sebelum penemuan jasad korban, diduga telah terjadi tawuran besar yang melibatkan dua kelompok geng motor dengan jumlah massa mencapai lebih dari 100 orang.

"Terjadi tawuran antargeng motor di lokasi. Diperkirakan jumlah pelaku mencapai 100 orang yang terbagi dalam dua kelompok. Mereka diduga membawa berbagai jenis senjata tajam," ujarnya.

Saat ini polisi masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap seluruh pelaku yang terlibat dalam tawuran maut tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang berperan dalam mengorganisasi aksi kekerasan yang berujung pada tewasnya korban.* (d/ad)

LABURA — Desy Natalia Nainggolan (31), istri almarhum Luis David Hutabarat (32), mengungkapkan detik-detik dirinya menemukan jasad sang suami yang tewas setelah diduga dianiaya oleh sejumlah petugas keamanan PT Agrinas Palma Nusantara (APN), termasuk seorang oknum TNI berinisial Serma BD.

Kisah pilu itu disampaikan Desy saat menghadiri pendampingan bersama KontraS Sumatera Utara di Medan, Selasa (23/6/2026).

Baca Juga:

• Pungli Masih Marak di Kawasan Wisata Sumut, Bobby Nasution Siapkan Penertiban Menyeluruh

Sementara dirinya berangkat bekerja sebagai pembabat rumput di kawasan PT Grahadura Leidong Prima.

Selain bekerja, pasangan tersebut juga memiliki usaha penimbangan buah sawit.

"Pagi keluar mau ke ladang bapak (mertua Luis), kegiatan kami kan nimbang sawit, pagi itu aku kerja babat di PT Grahadura Leidong Prima, kalau udah pulang baru ke timbangan," kata Desy.

Menurut Desy, sebelum kejadian mereka kerap mengalami perselisihan dengan pihak PT Agrinas Palma Nusantara terkait aktivitas penimbangan sawit di lokasi tersebut.

"Aku kan sama dia (Luis) sama nimbang sawit, orang Agrinas nya sering ngusir gitu, ke sanalah kalian nimbang, seringlah cekcoknya gitu," ungkapnya.

Setelah pulang bekerja pada sore hari, Desy menuju lokasi penimbangan sawit.

Saat itu ia melihat dua orang, yakni Sutomi dan Doni, sedang digiring oleh petugas keamanan perusahaan.

"Waktu lewat kawannya (Sutomi dan Doni) satu dibawa centeng posisi tangannya diborgol lewat dari timbangan itu, nggak lama kemudian lewatlah si Buana sama si Budi, mana suamiku ku bilanglah," jelasnya.

Kekhawatiran Desy semakin besar karena tidak menemukan keberadaan suaminya.

Tak lama kemudian, seseorang yang datang membawa brondolan sawit memberitahukan bahwa telah terjadi keributan di lokasi tersebut.

"Jadi ada orang datang bawa brondolan ke tempat kami, dia bilang tadi ada ribut di sana, tapi nggak nampak dia suamiku, jadi aku pinjam keretanya sama kakak ipar," ucapnya.

Bersama kakak iparnya, Desy kemudian mencari Luis menggunakan sepeda motor.

Sekitar satu kilometer dari lokasi, ia menemukan sepeda motor milik suaminya terparkir di pinggir jalan.

Tidak jauh dari tempat itu, Desy menemukan jasad suaminya tergeletak di tepi jalan.

"Ada kereta parkir tapi nggak ada orang di situ, baru maju lagi aku udah ku tengoklah terkapar dia (Luis) di pinggir jalan, kalau ku tengok udah meninggal karena bibirnya udah biru," sebutnya.

Menurut Desy, saat itu tidak ada warga yang berani mengangkat jasad korban. Jenazah baru dievakuasi pada malam hari.

Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam kematian suaminya dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Harapannya pelaku dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Operasional KontraS Sumatera Utara, Adinda Zahra Noviyanti, menyebut pihaknya menemukan indikasi jumlah pelaku lebih banyak dari yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Berdasarkan temuan kami, jumlah pelaku sebenarnya ada 6 orang. Sementara yang ditangkap baru 4 orang, termasuk Serma Buana Delly," katanya.

KontraS mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan dan tanpa intervensi pihak mana pun.

"Mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap Luis David Hutabarat secara adil, transparan, dan akuntabel, tanpa intervensi kekuasaan apa pun, negara tidak boleh membiarkan impunitas terus hidup. Pelaku, aktor intelektual, maupun pihak yang memberi perintah harus diungkap dan dihukum setimpal," kata Adinda.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar oknum TNI yang diduga terlibat diproses melalui peradilan umum.

"Menuntut agar pelaku dari unsur TNI diadili di Peradilan Umum, bukan di Peradilan Militer. Pembunuhan terhadap Luis David Hutabarat bukan sekadar kekerasan biasa, melainkan indikasi kuat pembunuhan berencana yang harus dijerat dengan pasal pidana pembunuhan berencana," ujarnya.

Sebelumnya, Polres Labuhanbatu telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut, yakni BD, KMH, dan IFK.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya mengatakan BD ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Sedangkan KMH dan IFK dijerat atas dugaan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan.

Di sisi lain, Komandan Kodim 0209/Labuhanbatu Letkol Kav Hanung Kaptiaji memastikan oknum TNI berinisial BD yang diduga terlibat dalam kasus tersebut telah diamankan dan menjalani pemeriksaan.

"Oknum TNI AD yang disebutkan sudah ditahan dan diperiksa, baik yang aktif maupun yang sudah pensiun," kata Hanung.

Kasus kematian Luis David Hutabarat kini menjadi perhatian publik dan berbagai organisasi masyarakat sipil yang mendesak agar proses hukum dilakukan secara terbuka serta memberikan keadilan bagi keluarga korban.* (d/ad)

JENEWA — Pemerintah Iran memastikan jalur pelayaran di Selat Hormuz kembali beroperasi normal dan terbuka sepenuhnya bagi kapal-kapal dagang internasional.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap keamanan jalur perairan strategis yang menjadi salah satu jalur utama distribusi energi global.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Pastikan Investasi Blok Andaman Aman, Siap Jamin Kenyamanan Investor

"Selat itu sepenuhnya terbuka bagi kapal-kapal, termasuk kapal dagang," tegas Ali Bahreini kepada wartawan di Jenewa.

Menurut Bahreini, dalam beberapa hari terakhir sejumlah besar pengiriman minyak telah melintasi Selat Hormuz.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jalur pelayaran internasional di kawasan itu telah kembali beroperasi secara normal.

Pernyataan tersebut muncul setelah Iran dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan yang mencakup pemulihan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz.

Sebelumnya, kedua negara dilaporkan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Islamabad secara elektronik sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik militer yang berlangsung sejak 28 Februari 2026.

Dalam dokumen tersebut, Amerika Serikat disebut memiliki kewajiban mencabut blokade angkatan laut terhadap sejumlah pelabuhan Iran.

Sementara itu, Iran berkomitmen memulihkan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz agar aktivitas perdagangan internasional dapat kembali berjalan normal.

Kesepakatan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah yang selama beberapa bulan terakhir memengaruhi stabilitas perdagangan dan distribusi energi dunia.

Sejumlah laporan juga menunjukkan peningkatan aktivitas kapal komersial di Selat Hormuz sejak kesepakatan mulai diberlakukan.

Jalur ini merupakan salah satu rute pelayaran paling vital bagi perdagangan minyak global karena menghubungkan kawasan Teluk Persia dengan pasar internasional.

Untuk memastikan implementasi kesepakatan berjalan sesuai rencana, Iran dan Amerika Serikat juga menggelar perundingan teknis yang dimediasi Pakistan dan Qatar di Swiss pada 21 Juni 2026.

Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah teknis terkait pelaksanaan MoU Islamabad, termasuk mekanisme pemulihan lalu lintas pelayaran dan penguatan stabilitas keamanan di kawasan.

Dengan kembali normalnya aktivitas di Selat Hormuz, pelaku industri energi dan perdagangan internasional berharap distribusi minyak dunia dapat berjalan lebih lancar sehingga membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga energi global.* (vv/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui praktik pungutan liar (pungli) masih banyak ditemukan di sejumlah kawasan wisata di Sumatera Utara.

Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat perkembangan sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu sumber potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga:

• Bareskrim Gagalkan Peredaran Vape Mengandung Etomidate di Deli Serdang, 114 Cartridge Disita

"Kalau satu-satu gini pasti akan susah. Nanti akan kita coba (panggil seluruh kepala daerah yang memiliki area kawasan wisata). Kita akan coba tertibkan secara menyeluruh," terangnya, Selasa (23/6/2026).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana mengumpulkan kepala daerah yang memiliki kawasan wisata guna menyusun langkah penertiban secara terpadu.

Bobby juga meminta pemerintah kabupaten dan kota lebih aktif melakukan pengawasan terhadap kondisi destinasi wisata di wilayah masing-masing.

"Bapak Presiden juga selalu sampaikan, pariwisata selalu jadi yang potensi sangat baik bagi daerah," ucapnya.

Ia menilai praktik pungli yang masih terjadi di berbagai lokasi wisata dapat menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Sumatera Utara.

"Tolong wisatanya itu jangan cuma orang mau lihat harus langsung bayar, kalau orang lewat bayar, kalau bayar fasilitasnya silakan, kita akan coba tertibkan secara keselurhan," jelasnya.

Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah kasus pungli di kawasan wisata menjadi sorotan publik dan viral di media sosial.

Salah satu kasus yang sempat menyita perhatian terjadi di kawasan Bukit Anduhur, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, pada 17 Mei 2026.

Saat itu seorang wisatawan yang tengah berkunjung mengaku dimintai uang sebesar Rp20 ribu oleh warga setempat.

Dalam video yang beredar, pelaku bahkan disebut mengancam akan merusak kendaraan wisatawan apabila permintaannya tidak dipenuhi.

Karena merasa takut, wisatawan tersebut akhirnya menyerahkan uang yang diminta.

Setelah video itu viral, aparat kepolisian bergerak cepat dan mengamankan pelaku berinisial BS.

Pelaku kemudian menjalani pembinaan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap penertiban pungli di seluruh kawasan wisata dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.

Dengan demikian, sektor pariwisata di Sumut dapat berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.* (tm/ad)

BANDA ACEH — Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menegaskan bahwa kondisi keamanan dan kenyamanan investasi di Aceh tetap terjaga.

Ia memastikan seluruh investor yang ingin menanamkan modal di Aceh tidak perlu meragukan situasi keamanan di daerah tersebut.

Baca Juga:

• Taufik Hidayat Penyekap Perempuan Selama Tiga Tahun Ditangkap di Majalaya!

"Saya perlu menjamin itu untuk menepis isu-isu miring tentang Aceh. Jika perlu setiap investor silahkan ke Polda Aceh untuk memastikan sendiri," kata Kapolda Marzuki di Banda Aceh, Selasa malam (23/6/2026).

Isu tersebut sebelumnya mengemuka dalam rapat pembahasan pengembangan migas Blok Andaman yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, di Kantor Gubernur Aceh.

Rapat tersebut dihadiri anggota DPR Aceh, sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), staf ahli gubernur, akademisi, serta para pakar migas.

Dalam pertemuan itu, peserta rapat memberikan apresiasi terhadap upaya Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang memperjuangkan agar gas dari Blok Andaman dapat diproses di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Arun.

"Kita wajib membantu beliau. Gubernur berjuang untuk ekonomi Aceh," kata Jasman J Maruf.

Dalam rapat tersebut juga terungkap sejumlah pembahasan antara Tim Plan of Development (PoD) Pemerintah Aceh dengan Mubadala Energy dan SKK Migas terkait pengembangan Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman.

Menurut anggota Tim PoD Pemerintah Aceh, Mahidin, pihak Mubadala sempat mempertanyakan aspek keamanan dan kenyamanan investasi di daratan Aceh.

"Aman dan nyaman itu satu kesatuan. Mereka mempersoalkannya dan menjadikannya sebagai alasan untuk proses migas di tengah laut," kata Mahidin.

"Padahal kita sudah jelaskan kondisi keamanan dan kenyaman di Aceh."

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Aceh, Aisyah Ismail, menilai alasan keamanan tidak relevan jika dijadikan hambatan investasi di Aceh.

"Terlalu mengada-ada. Buktinya, Medco beroperasi di sektor hulu migas di tengah hutan Aceh Timur. Mereka aman tenteram di sana," kata perempuan yang akrab disapa Kak Iin itu.

Ia merujuk pada aktivitas Medco Energy yang selama ini beroperasi di sektor migas Aceh tanpa gangguan berarti.

Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa sejumlah indikator nasional menunjukkan Aceh sebagai salah satu daerah dengan tingkat keamanan yang baik.

Data tersebut antara lain berasal dari kajian Indeks Demokrasi dan Keamanan Sosial (IDSD) 2025 yang diterbitkan Badan Riset dan Inovasi Nasional serta sejumlah lembaga pemantau lainnya.

Kapolda Aceh kembali menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan di Aceh telah terbukti berdasarkan fakta di lapangan maupun berbagai indikator yang tersedia.

"Tak perlu meragukannya. Polda Aceh mendukung program pembangunan Pemerintah Aceh," kata Kapolda.

Pemerintah Aceh berharap pengembangan Blok Andaman dapat memberikan dampak ekonomi yang besar bagi daerah, termasuk mendorong pertumbuhan industri migas dan membuka peluang kerja bagi masyarakat Aceh.* (ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai (Sergai), Amriyata, bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sergai, Aguinaldo Marbun.

Keduanya diamankan oleh tim Intelijen Kejagung setelah adanya laporan dari masyarakat.

Baca Juga:

• Kejagung Buka Peluang Periksa Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam Kasus Dugaan Korupsi MBG

"Memang benar, tim Intelijen sudah melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan dan salah satu Kasi-nya juga, karena adanya laporan dari masyarakat," kata Anang kepada wartawan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026).

Menurut Anang, hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya dugaan pelanggaran prosedur serta ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan tugas oleh kedua pejabat kejaksaan tersebut.

"Dan setelah ditindaklanjuti oleh tim Intelijen, diduga cukup kuat adanya pelanggaran unprocedural, tidak sesuai, tidak profesional dalam menangani pekerjaan. Ada conflict of interest," jelasnya.

Meski demikian, Kejagung belum mengungkap secara rinci perkara atau penanganan kasus yang menjadi dasar dugaan pelanggaran tersebut.

Saat ini, tim Intelijen masih melakukan pendalaman untuk mengumpulkan fakta dan keterangan yang diperlukan.

Anang menegaskan bahwa pengamanan dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan secara langsung terhadap pihak yang bersangkutan.

"Diamankan. Artinya ada pemeriksaan langsung. Sekarang masih didalami oleh tim Intelijen," terangnya.

Lebih lanjut, Kejagung menyatakan bahwa hasil pemeriksaan akan menentukan langkah berikutnya, apakah perkara tersebut masuk dalam ranah pelanggaran etik atau mengandung unsur pidana.

"Apakah nanti hasil dari tim Intelijen, kalau itu etik berarti diserahkan ke pengawasan, kalau memang ada proses pidananya diserahkan ke Jampidsus ya. Sementara itu," pungkasnya.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik, mengingat pihak yang diamankan merupakan pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai.

Kejagung menegaskan proses pemeriksaan akan dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.* (d/ad)

DELI SERDANG — Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menggagalkan peredaran vape yang mengandung etomidate di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita 114 cartridge vape berbagai merek serta sejumlah barang bukti lain yang diduga terkait peredaran narkotika.

Baca Juga:

• Sengketa Tanah Tapian Nauli Memanas! Enam Hakim PTUN dan PTTUN Medan Dilaporkan ke KY Sumut, Diduga Manipulasi Fakta Persidangan

"Tim Subdit III melakukan penyelidikan dan melakukan profiling terhadap target bernama Wiwik yang teridentifikasi sebagai pengedar narkotika jenis vape mengandung etomidate tersebut," kata Brigjen Eko dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Dari hasil penyelidikan, petugas memperoleh informasi bahwa Siti Pratiwi alias Wiwik (37) sedang mengambil pasokan vape menggunakan mobil Wuling berwarna biru dengan nomor polisi BK-1373-AGE pada Minggu (21/6/2026).

Tim kemudian melakukan pembuntutan sejak kendaraan tersebut memasuki Jalan Tol Helvetia hingga keluar di kawasan Tanjung Morawa.

"Tim Subdit III mengikuti mobil tersebut masuk ke dalam Jalan Tol Helvetia, kemudian mobil keluar tol di Tanjung Morawa, dan mobil berhenti di Alfamidi Jalan Batang Kuis," jelas Eko.

Saat dilakukan penindakan di lokasi pertama, petugas mengamankan Wiwik bersama Husni Ismail alias Wak Midun (57).

Dari penggeledahan di dalam kendaraan, polisi menemukan 11 cartridge vape merek "Squid Game" dan "Popeye", alat isap sabu atau bong, serta tas bermerek yang berisi dua klip diduga sabu dan uang tunai Rp18.390.000.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Wiwik mengaku masih memiliki stok vape etomidate lain yang dibawa oleh salah satu karyawannya bernama Fauzan.

Berbekal informasi tersebut, petugas bergerak menuju Jalan Bakaran Batu, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

"Fauzan berhasil ditangkap bersama dengan Erwin di pinggir jalan di samping warung kelontong Jalan Bakaran Batu, Beringin, Deli Serdang. Saat jok motor digeledah, ditemukan tas kuning berisi 103 cartridge vape mengandung etomidate," ungkap Brigjen Eko.

Dari empat tersangka yang diamankan, penyidik menyita total 114 cartridge vape mengandung etomidate, terdiri dari 110 merek "Squid Game", tiga merek "Pablo Escobar", dan satu merek "Popeye".

Penyidik juga mengungkap bahwa barang tersebut diduga diperoleh dari seorang bandar bernama Hendrich yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Wak Midun sudah dua kali melakukan pemesanan ke Hendrich atas permintaan Wiwik. Yang pertama sebanyak 10 pcs vape sudah habis terjual, dan yang sekarang ini pemesanan kedua sebanyak 114 pcs," ujar Eko.

Dalam menjalankan aksinya, Wiwik disebut mentransfer uang muka sebesar Rp40 juta kepada Hendrich.

Setiap cartridge dibeli dengan harga Rp1,5 juta dan dijual kembali seharga Rp1,7 juta, sehingga memperoleh keuntungan sekitar Rp200 ribu per unit.

Polisi memperkirakan nilai ekonomi barang bukti yang berhasil diamankan mencapai Rp285 juta.

"Barang bukti tersebut diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 456 jiwa dari penyalahgunaan narkotika," pungkas Eko.

Saat ini keempat tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Mereka dijerat dengan Pasal 119 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta sejumlah ketentuan dalam KUHP terbaru yang berlaku pada 2026.* (d/ad)

BANDUNG — Polisi berhasil menangkap Taufik Hidayat (30), terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR (29) yang diduga berlangsung selama tiga tahun.

Pelaku ditangkap di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, setelah kasus tersebut menjadi perhatian publik dan aparat kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Hari Bhayangkara ke-80, Polda Aceh Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis untuk Ribuan Warga

"Sudah di Majalaya," kata Rudi Setiawan kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).

Sebelumnya, Kapolda Jawa Barat juga menjenguk korban yang saat ini menjalani perawatan medis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban diduga mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik yang menyebabkan sejumlah luka dan gangguan pada beberapa organ tubuh.

Rudi mengungkapkan bahwa tim dokter forensik telah menemukan sejumlah bukti luka yang diduga merupakan akibat penganiayaan yang dialami korban selama berada dalam penyekapan.

"Dokter forensik sudah bisa mengidentifikasi organ-organ tubuh yang rusak yang tidak berfungsi. Di antaranya adalah mata, kemudian bibir, ada bekas sayatan di kaki, ini benda tajam, kemudian ada sundutan rokok, dan sebagainya. Tentunya ini menjadi bukti dari apa yang telah terjadi atau dilakukan oleh tersangka," kata Rudi saat berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Menurutnya, temuan medis tersebut akan menjadi bagian penting dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Saat ini penyidik masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk menggali keterangan dari korban, saksi-saksi, serta mengumpulkan berbagai barang bukti guna melengkapi proses hukum.

Kasus ini menyita perhatian masyarakat karena dugaan penyekapan berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan menyebabkan korban mengalami kondisi fisik maupun psikologis yang memprihatinkan.

Polda Jawa Barat memastikan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional untuk mengungkap seluruh fakta yang terjadi dalam kasus tersebut.* (d/ad)

JAKARTA — Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan perbaikan rumah warga.

Pemerintah juga memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan perlindungan serta layanan yang memadai selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.

Baca Juga:

• Meriahkan Hari Bhayangkara ke-80: Polresta Banda Aceh Gelar Turnamen Kapolresta Cup 2026, 16 Klub Siap Bersaing!

Langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya memastikan seluruh penyintas memperoleh hak yang sama dalam proses pemulihan dan tidak ada yang tertinggal.

Fokus penanganan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan layanan perlindungan sosial, pendampingan kesehatan mental dan psikososial secara berkelanjutan, serta rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan baru yang muncul akibat bencana.

Kelompok tersebut meliputi anak-anak yang kehilangan orang tua, penyandang disabilitas baru, lansia terlantar, serta kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan perhatian khusus selama masa pemulihan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan fasilitas dan infrastruktur dasar yang lebih inklusif, responsif gender, serta ramah bagi anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung kehidupan masyarakat saat memasuki fase pemulihan permanen.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Jadi, misalnya pendirian huntara, itu harus memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan," ujar Veronica Tan saat melakukan kunjungan ke Sumatera Barat.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan perhatian khusus kepada perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas dalam setiap pelaksanaan program di lapangan agar proses pemulihan berjalan lebih adil dan inklusif.

Komitmen tersebut kini telah terintegrasi ke dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028.

Dokumen tersebut memuat berbagai strategi pemenuhan hak dasar kelompok rentan sekaligus memperluas layanan psikososial yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah terdampak.

Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pemulihan berbagai sektor terdampak, mulai dari infrastruktur, perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi dan sosial masyarakat.

"Kalau (anggaran) sudah ditransfer maka speed-nya (kementerian dan lembaga) akan kencang sekali (kerjanya)," kata Tito saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera.

Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera tidak hanya mampu memulihkan kerusakan fisik, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama mereka yang paling rentan terdampak bencana.* (ad)

BANDA ACEH — Dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80, Polresta Banda Aceh kembali menggelar turnamen olahraga Kapolresta Cup 2026.

Turnamen ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhayangkara sekaligus ajang mempererat kebersamaan, meningkatkan soliditas, serta menumbuhkan semangat sportivitas di kalangan peserta.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Dukung Rencana Pembangunan Stadion Mini untuk Pembinaan Sepak Bola

Sejumlah pejabat utama Polresta Banda Aceh, personel kepolisian, serta para peserta yang akan berlaga dalam pertandingan turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Antusiasme peserta terlihat sejak awal pembukaan. Turnamen ini diharapkan menjadi wadah kompetisi yang sehat sekaligus memperkuat hubungan antar peserta melalui olahraga.

Wakapolresta Banda Aceh AKBP Henki Ismanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa turnamen Kapolresta Cup bukan sekadar kompetisi olahraga, tetapi juga bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan membangun semangat kebersamaan di lingkungan Polri.

"Olahraga merupakan media yang sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerjasama dan persatuan. Melalui turnamen ini kita berharap dapat menjaga tubuh yang sehat serta memiliki semangat kompetisi yang positif dan menjunjung tinggi fair play," ujar AKBP Henki.

Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan turnamen tersebut sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan hanya mengejar kemenangan semata.

"Saya mengajak kepada seluruh peserta, untuk menjadikan turnamen ini sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan semata-mata mengejar kemenangan. Menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam sebuah pertandingan. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita mampu menunjukkan sikap sportif, saling menghormati dan menjaga persatuan," katanya.

AKBP Henki juga berharap seluruh wasit dan panitia dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan penuh tanggung jawab sehingga seluruh pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Menurutnya, Kapolresta Cup merupakan wadah untuk mempererat tali silaturahmi, membangun kekompakan, serta menanamkan nilai-nilai fair play dalam setiap pertandingan.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana menjaga kesehatan dan kebugaran di tengah padatnya aktivitas sehari-hari.

"Dengan kembali bergulirnya Kapolresta Cup dalam rangka HUT Bhayangkara ke-80, diharapkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan pengabdian kepada masyarakat semakin kuat, sejalan dengan komitmen Polri untuk terus hadir memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan turnamen berlangsung mulai 23 hingga 27 Juni 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi emas serta bibit-bibit atlet potensial yang dapat mengharumkan nama Polresta Banda Aceh pada berbagai kompetisi di masa mendatang.

"Ada 16 klub yang akan berkompetisi dalam memperebutkan Piala Kapolresta Cup. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit pemain potensial yang dapat berprestasi di tingkat yang lebih tinggi," ujar Kompol Dizha.

Ia menambahkan, dengan menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan sportivitas, turnamen ini diharapkan berjalan aman, tertib, dan sukses hingga melahirkan satu tim terbaik sebagai juara.

Kini perhatian tertuju kepada 16 klub peserta yang siap bersaing di lapangan hijau.

Seluruh tim akan berjuang menunjukkan kemampuan terbaiknya demi meraih trofi Kapolresta Cup 2026.* (ad)

MEDAN — Sebanyak enam hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) RI Penghubung Wilayah Sumatera Utara, Selasa (23/6/2026) sore.

Para hakim itu menangani perkara sengketa tanah di Desa Tapian Nauli, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi PB IKA UMA, Perkuat Sinergi Dukung Visi Tanjungbalai EMAS

Keduanya diterima oleh Asisten Penghubung KY Sumut, Elisabeth Ulina Br Manurung, di kantor KY Sumut Jalan STM Ujung, Kecamatan Medan Johor.

Usai pelaporan, Jonson David Sibarani mengatakan pihaknya menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses persidangan hingga putusan perkara Nomor 52/G/2025/PTUN-MDN.

Perkara tersebut berkaitan dengan sengketa Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor 593.2/26/SKHMT/TN/IV/2021 tanggal 26 April 2021 atas nama Robert Sihombing seluas 4.680 meter persegi di Desa Tapian Nauli.

Dalam putusan, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat Abdul Sihombing untuk seluruhnya dan membatalkan surat tersebut.

Jonson menilai terdapat dugaan penyimpangan dalam pertimbangan hukum majelis hakim, termasuk perbedaan antara fakta persidangan dengan isi putusan.

"Setelah kami memeriksa dan mencermati isi putusan tersebut, ternyata banyak kejanggalan dan penyimpangan yang dilakukan majelis hakim sehingga putusannya sangat jauh berbeda dengan fakta-fakta persidangan," ujar Jonson.

Hal senada disampaikan Leo Nababan.

Ia menilai putusan PTUN Medan yang kemudian dikuatkan oleh PTTUN Medan telah melampaui kewenangan karena menyangkut pokok sengketa kepemilikan tanah yang seharusnya menjadi ranah peradilan umum.

"Kita datang ke Penghubung KY ini karena kita menduga hukum dipermainkan di PTUN Medan dan juga di PTTUN Medan," kata Leo.

Ia juga menyinggung dugaan perbedaan antara keterangan saksi di persidangan dengan yang tertulis dalam pertimbangan putusan hakim.

"Keterangan saksi A bilang A, tetapi di dalam putusan dibuat seolah-olah mengatakan B," ujarnya.

Leo menambahkan, dalam persidangan pihaknya juga telah meminta dilakukan pemeriksaan setempat (PS) untuk memperjelas objek sengketa, namun tidak direalisasikan.

Sengketa tersebut berawal dari tanah seluas sekitar 4.680 meter persegi di Desa Tapian Nauli yang baru dipersoalkan pada 2025, saat pihak terkait hendak mengurus peningkatan status administrasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Jonson juga menilai terdapat penghilangan dan perubahan substansi keterangan saksi dalam putusan majelis hakim.

"Di pertimbangan putusan dipelesetkan seolah-olah di atas tanah tersebut ada bangunan rumah. Padahal faktanya tidak ada rumah di atasnya," kata Jonson.

Ia menegaskan, pihaknya menilai ada indikasi ketidakseimbangan dalam pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakim, sehingga dianggap merugikan pihak tergugat maupun intervensi.

Selain itu, mereka juga menyoroti putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dinilai hanya menguatkan putusan sebelumnya tanpa pemeriksaan ulang yang menyeluruh.

Meski berada pada posisi hukum yang berbeda dalam perkara tersebut, kedua kuasa hukum ini sepakat melayangkan pengaduan ke Komisi Yudisial karena menilai adanya dugaan ketidakberesan dalam proses persidangan.

"Kami sama-sama merasa dicurangi dan dirugikan. Karena itu kami sepakat bersama-sama membuat pengaduan ke Komisi Yudisial," ujar Leo.* (ad)

TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menerima audiensi Pengurus Besar (PB) Ikatan Alumni (IKA) Universitas Medan Area (UMA) dalam rangka memperkuat silaturahmi dan kolaborasi untuk mendukung Visi Tanjungbalai EMAS.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (23/6/2026).

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai dan BPN Perkuat Sinergi Penataan serta Pengamanan Aset Daerah

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Audiensi ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang diskusi mengenai berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Hal ini menjadi semakin relevan karena Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai diketahui merupakan alumni Magister (S2) Universitas Medan Area.

Dalam pertemuan itu, Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dan dukungan dari PB IKA UMA.

Ia menilai peran akademisi dan alumni sangat penting dalam memberikan masukan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah.

"Pertemuan ini menjadi momen yang sangat baik untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan kalangan akademisi dan alumni. Apresiasi yang diberikan PB IKA UMA terhadap program pembangunan Kota Tanjungbalai menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi dengan para alumni diharapkan dapat terus diperkuat, terutama dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor seperti pendidikan, infrastruktur, hingga peningkatan pelayanan publik.

Menurutnya, seluruh kerja sama tersebut pada akhirnya bermuara pada upaya mewujudkan Visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera).

Di akhir pertemuan, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kunjungan PB IKA UMA.

Ia berharap hubungan baik ini dapat terus terjaga dan memberikan dampak positif bagi kemajuan Kota Tanjungbalai.

Sementara itu, Ketua Umum PB IKA UMA Ritha Wizni menyampaikan apresiasi terhadap program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Ia juga menegaskan komitmen alumni UMA untuk terus mendukung pemerintah daerah.

"Kami dari PB IKA UMA bersyukur atas keberhasilan para alumni UMA yang saat ini menduduki jabatan baik di eksekutif maupun legislatif, salah satunya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai. Kami siap mendukung program dan visi yang dijalankan untuk Kota Tanjungbalai," ucapnya.* (ad)

TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Kadis Perkim Muhammad Fadly Lubis menerima kunjungan sekaligus audiensi dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi bersama jajaran Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (23/6/2026).

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Resmikan Program Rumah Layak Huni Baznas untuk Warga Kurang Mampu

Kepala Kantor BPN Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi menyampaikan apresiasi atas sambutan dari Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Ia mengatakan kunjungan ini juga menjadi ajang silaturahmi setelah dirinya resmi menjabat sebagai kepala kantor yang baru.

"Saya baru saja ditugaskan sebagai Kepala BPN Tanjungbalai. Hari ini kami datang bersama jajaran untuk bersilaturahmi sekaligus siap berkolaborasi dengan Pemko Tanjungbalai, terutama dalam memperkuat sinergitas pertanahan di Kota Tanjungbalai," ujarnya.

Dalam pertemuan itu juga dibahas sejumlah langkah strategis, termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta percepatan sertifikasi aset milik Pemerintah Kota Tanjungbalai yang masih belum tuntas.

Fokus pembahasan juga mencakup pengamanan fisik dan administrasi aset daerah agar lebih tertib dan memiliki legalitas yang jelas.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPN dalam menjaga serta menata aset milik daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

"Pemko Tanjungbalai berharap melalui pertemuan ini terjalin sinergitas dengan BPN dalam rangka pengamanan aset-aset dan lahan milik Pemko Tanjungbalai," jelas Wali Kota.

Ia juga menekankan bahwa penataan aset daerah bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam memperkuat legalitas aset daerah serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Kota Tanjungbalai.

Di akhir pertemuan, Wali Kota Mahyaruddin Salim turut mengucapkan selamat bertugas kepada Kepala BPN Tanjungbalai yang baru, serta berharap kerja sama antara Pemko Tanjungbalai dan BPN semakin solid ke depannya.* (ad)

TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina meresmikan rumah hasil Program Rumah Layak Huni yang digagas oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tanjungbalai.

Peresmian berlangsung di Jalan Kirab Remaja, Lingkungan VII, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Selasa (23/6/2026).

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Dukung Rencana Pembangunan Stadion Mini untuk Pembinaan Sepak Bola

Program ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan Baznas dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki tempat tinggal yang lebih layak.

Dalam sambutannya, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengatakan program Rumah Layak Huni tidak hanya memberikan bantuan fisik berupa bangunan rumah, tetapi juga menghadirkan dukungan moral, harapan, dan semangat baru bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Program Rumah Layak Huni ini merupakan wujud nyata sinergi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai, Baznas Tanjungbalai dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak bagi seluruh warga," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, mulai dari Baznas hingga unsur pemerintah daerah dan masyarakat.

Menurutnya, program ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga kurang mampu di Tanjungbalai.

"Saya berharap ke depannya, Program Rumah Layak Huni dari Baznas ini dapat terus digelar dan menjangkau lebih banyak lagi masyarakat kurang mampu," kata Wali Kota.

Ia menegaskan bahwa program ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat serta mendukung visi Tanjungbalai EMAS "Sejahtera".

Sementara itu, Ketua Baznas Tanjungbalai Indra BMT menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai yang terus memberikan dukungan terhadap berbagai program Baznas.

Dalam laporannya, Indra menjelaskan bahwa tahun ini terdapat tiga unit rumah layak huni yang dibangun melalui program Baznas.

Masing-masing berada di Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan TB Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan, serta satu unit di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung yang diresmikan pada kegiatan tersebut.

Ia menambahkan, program ini bersumber dari dana Baznas Provinsi Sumatera Utara yang disalurkan ke Baznas Kota Tanjungbalai.

Setiap unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp25 juta.

Adapun penerima manfaat program rumah layak huni ini adalah Hamidah, Syahnizar, dan Aldi Yoseza Lubis.

"Insya Allah ke depannya kita akan menambah lagi kuota untuk Rumah Layak Huni Baznas Kota Tanjungbalai," ujar Indra.

Peresmian ditandai dengan penyerahan kunci rumah kepada para penerima manfaat oleh Wali Kota Tanjungbalai, didampingi Ketua Baznas dan unsur Forkopimda atau perwakilannya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita serta pengecekan langsung kondisi rumah.* (ad)

TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Dewi Yanti beserta jajaran, menerima audiensi dan silaturahmi pengurus Asosiasi Kota (Askot) PSSI Tanjungbalai yang dipimpin Ketua Askot Tommy Sutara.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wali Kota, Senin (22/6/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap Penyebab Rupiah Melemah: Kekayaan Negara Banyak Mengalir ke Luar Negeri

Ketua Askot PSSI Tanjungbalai, Tommy Sutara, mengatakan kehadiran pihaknya membawa semangat kolaborasi antara organisasi sepak bola dan pemerintah daerah.

Menurutnya, sepak bola di Tanjungbalai perlu didukung dengan fasilitas yang lebih memadai agar pembinaan usia dini bisa berjalan maksimal.

"Di lapangan-lapangan sederhana hari ini, ada anak-anak Tanjungbalai yang memiliki mimpi besar. Mereka memiliki bakat, semangat, dan kecintaan terhadap sepak bola. Namun mereka membutuhkan satu hal yang sangat penting, yaitu fasilitas yang layak untuk berkembang," ujar Tommy.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Kota Tanjungbalai akan menjadi bagian dari penyelenggaraan Festival Sepak Bola Piala Presiden U-10 dan U-12 yang direncanakan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026.

Kegiatan tersebut, kata dia, bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga ajang pembinaan dan pengembangan bakat anak-anak daerah.

Tommy menekankan bahwa sepak bola modern tidak bisa hanya mengandalkan semangat, tetapi membutuhkan ekosistem yang lengkap, mulai dari kompetisi, pelatih, pembinaan, hingga infrastruktur yang memadai.

Karena itu, Askot PSSI Tanjungbalai mengusulkan pembangunan Stadion Sepak Bola Mini di Jalan Sriwijaya.

Stadion tersebut diharapkan menjadi pusat pembinaan atlet muda, tempat kompetisi pelajar dan masyarakat, sekaligus ruang berkumpul warga melalui olahraga.

"Kami melihat stadion mini ini bukan hanya sebagai pembangunan lapangan sepak bola, tetapi sebagai pembangunan masa depan generasi muda Tanjungbalai," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen Askot PSSI Tanjungbalai dalam memajukan sepak bola di daerah.

"Pemko Tanjungbalai siap mendukung dan memfasilitasi Askot PSSI Kota Tanjungbalai dalam pembangunan stadion mini di Kota Tanjungbalai," tegas Mahyaruddin.

Ia menegaskan bahwa pengembangan olahraga, khususnya sepak bola, merupakan bagian dari visi besar pemerintah daerah untuk membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, berkarakter, dan berprestasi.

Menurutnya, pembangunan stadion mini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan daerah.

"Apa yang kita akan wujudkan adalah sebuah investasi yang ingin kita tinggalkan nanti. Bukan hanya bangunan fisik, tetapi warisan prestasi untuk generasi yang akan datang," ucapnya.

Mahyaruddin juga menyatakan akan mendorong komunikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan PSSI Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hingga Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung realisasi rencana tersebut.* (ad)

BANDA ACEH — Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Aceh menggelar kegiatan Bakti Kesehatan yang dipusatkan di Meuligoe Tribrata Polda Aceh, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat sekaligus upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan warga melalui pelayanan yang bersifat langsung, humanis, dan bermanfaat.

Baca Juga:

• Tak Puas Penanganan Internal Polri, Keluarga Bharada Hafizh Minta Komisi III DPR RI Kawal Kasus Dugaan Perundungan di Satbrimob Babel

Mulai dari pengobatan umum hingga layanan spesialis, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dengan dukungan tenaga medis dari berbagai unsur.

Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Alibasyah, M.M., bersama Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., Irwasda Polda Aceh Kombes Pol. Joko Susilo, S.I.K., S.H., serta para pejabat utama Polda Aceh, turut hadir meninjau langsung pelaksanaan kegiatan.

Ketua Bhayangkari Daerah Aceh Ny. Ira Marzuki beserta pengurus Bhayangkari juga tampak mendampingi.

Unsur TNI dan masyarakat turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Sebelum kegiatan dimulai, Kapolda Aceh meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Berbagai layanan kesehatan gratis disediakan dalam kegiatan ini, di antaranya pengobatan umum, pemeriksaan laboratorium sederhana, pelayanan kesehatan gigi, khitanan massal, donor darah, pemeriksaan mata, operasi bibir sumbing dan langit-langit, serta penyerahan alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Kapolda Aceh mengatakan bahwa bakti kesehatan merupakan bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 yang bertujuan mendekatkan Polri dengan masyarakat melalui pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

"Pada kegiatan bakti kesehatan kali ini, target awal pelayanan pengobatan umum sebanyak 1.000 orang, namun antusiasme masyarakat sangat tinggi sehingga jumlah penerima layanan mencapai 2.159 orang. Selain itu juga dilaksanakan donor darah, khitanan massal, pemeriksaan laboratorium sederhana, pelayanan kesehatan gigi, operasi bibir sumbing dan langit-langit, pemeriksaan mata, serta penyerahan alat bantu bagi penyandang disabilitas," ujar Kapolda.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa Polri tidak terpisahkan dari masyarakat dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik, termasuk di bidang kesehatan.

"Polri adalah bagian dari masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin terus mendekatkan diri dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Hingga saat ini, sekitar 5.000 warga telah menerima berbagai layanan kesehatan yang diselenggarakan Polda Aceh dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80," katanya.

Kapolda juga menjelaskan bahwa kepedulian Polda Aceh terhadap kesehatan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga saat terjadi bencana.

Sejak November 2025 hingga tahun 2026, Polda Aceh telah menyalurkan bantuan kesehatan dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak banjir di berbagai daerah.

"Selama penanganan bencana banjir, Polda Aceh telah mendistribusikan 754 koli bantuan obat-obatan ke 18 kabupaten/kota, ditambah 151 koli bantuan dari Mabes Polri untuk masyarakat yang terdampak," ungkapnya.

Sementara itu, kegiatan donor darah yang menjadi salah satu program unggulan dalam bakti kesehatan juga mendapat respons positif.

Hingga sehari sebelum pelaksanaan, jumlah kantong darah yang terkumpul telah mencapai 926 kantong, melampaui target awal sebanyak 800 kantong darah.

Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah seiring tingginya partisipasi masyarakat dan personel yang mengikuti donor darah.

Selain dipusatkan di Banda Aceh, kegiatan bakti kesehatan juga dilaksanakan serentak di 23 Polres jajaran Polda Aceh dengan menghadirkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat di berbagai daerah.

Melalui kegiatan ini, Polda Aceh berharap kehadiran Polri tidak hanya dirasakan sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai sahabat dan mitra masyarakat yang senantiasa hadir memberikan pelayanan, perlindungan, dan kepedulian bagi kesejahteraan bersama.

Dengan semangat Polri Presisi, Polda Aceh terus berkomitmen mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat.* (ad)

PANGKALPINANG – Keluarga Bharada Muhammad Hafizh Pratama meminta Komisi III DPR RI turun tangan mengawasi penanganan kasus yang menimpa anak mereka di lingkungan Satbrimob Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Langkah ini diambil setelah berbagai upaya melalui jalur internal Polri dinilai belum memberikan kejelasan dan rasa keadilan.

Baca Juga:

• Sejumlah Jabatan Strategis Polres Aceh Singkil Berganti, Ini Daftar Pejabat Baru

Dalam laporan itu, ia mengadukan dugaan perundungan, pemerasan berkedok pinjaman atau tukar saldo, hingga tekanan psikologis yang dialami anaknya selama bertugas.

Ikmal menyebut, laporan sudah beberapa kali disampaikan ke internal satuan tempat anaknya bertugas.

Namun ia merasa tidak ada tindak lanjut yang memberikan kepastian hukum.

"Kami sudah melapor dan menghadap pimpinan di satuan tempat anak kami bertugas. Namun laporan itu justru dianggap sebagai alasan agar anak kami tidak mau lagi berdinas di Satbrimob," ungkap Ikmal.

Karena tidak puas, keluarga kemudian membawa persoalan ini ke Itwasda Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Kasus itu lalu dilimpahkan ke Bidpropam Polda Babel untuk diperiksa lebih lanjut.

Namun, menurut keluarga, proses penanganan berjalan lamban.

Mereka kemudian mendatangi Korps Brimob Polri di Kelapa Dua, Depok, dan mengaku diterima oleh pimpinan setempat.

Ikmal mengatakan, hasil pemeriksaan Paminal Korps Brimob disebut menemukan sejumlah fakta yang menguatkan laporan anaknya.

Bahkan sempat ada saran agar Bharada Hafizh bertugas sementara di Kelapa Dua karena kondisi psikologisnya.

Namun, rencana itu tidak berjalan lama. Bharada Hafizh kemudian diminta kembali bertugas ke Satbrimob Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Permintaan itu ditolak karena yang bersangkutan mengaku masih trauma.

Upaya pencarian keadilan juga berlanjut hingga Mabes Polri.

Pihak keluarga menyebut Bharada Hafizh bahkan disarankan menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Meski sudah melalui berbagai jalur, keluarga mengatakan belum mendapatkan penyelesaian yang dianggap adil.

Di sisi lain, hasil penyelidikan Subbid Paminal Bidpropam Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama Provos Satbrimob menyatakan bahwa dugaan pemerasan dan pengancaman tidak terbukti.

Namun dalam hasil pemeriksaan yang sama, empat anggota Satbrimob disebut terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa aktivitas perjudian online.

Mereka adalah Bharatu Muhammad Noverizal, Bharada Superahadi, Bharada Edy Mustofa, dan Bharada M. Isnul Fajar.

Keempatnya direkomendasikan menjalani sidang disiplin dan telah dimutasi ke luar wilayah Bangka Belitung.

Kondisi ini membuat keluarga mempertanyakan penegakan aturan di internal kepolisian.

"Kami mempertanyakan mengapa anggota yang terbukti bermain judi online hanya direkomendasikan menjalani sidang disiplin. Padahal Kapolri sudah berulang kali menegaskan bahwa anggota Polri yang terlibat judi online dapat dikenakan sanksi berat hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)," tegas Ikmal kepada jejaring media KBO Babel.

Ikmal juga menegaskan bahwa anaknya masih berstatus aktif sebagai anggota Polri dan tidak berniat meninggalkan institusi.

"Anak saya masih mencintai Polri. Sampai hari ini dia masih berdinas sebagai anggota Brimob. Yang kami perjuangkan bukan untuk melawan institusi, tetapi mencari keadilan dan perlindungan atas apa yang dialaminya," ujarnya.

Ia juga menyoroti hak-hak yang menurutnya belum diterima secara penuh oleh anaknya, meski proses etik masih berjalan.

Melalui pengaduan ke Komisi III DPR RI, keluarga berharap ada pengawasan lebih ketat agar kasus ini ditangani secara transparan dan objektif.

"Kami hanya ingin keadilan. Kami berharap Komisi III DPR RI dapat membantu mengawasi dan memastikan persoalan ini ditangani secara profesional, transparan, dan tidak merugikan pihak yang mencari kebenaran," pungkas Ikmal.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Satbrimob Polda Kepulauan Bangka Belitung maupun Bidpropam Polda Kepulauan Bangka Belitung belum memberikan keterangan resmi terkait pengaduan tersebut.* (ad)