JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meluruskan isu viral terkait namanya yang terseret dalam penerbitan buku Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam. Yusril menegaskan dirinya sama sekali bukan penulis dari buku tersebut.

Yusril mengungkapkan bahwa posisinya dalam buku tersebut murni hanya sebagai narasumber yang diwawancarai oleh tim penyusun. Ia mengaku tak pernah dilibatkan dalam proses penentuan judul, penggagasan ide, maupun pembiayaan penerbitannya.

Baca Juga:

• Disorot Publik, BAZNAS Tegaskan Dana Zakat Tak Sepeser pun Dipakai untuk Buku Islam Ala Prabowo

Proses wawancara itu, lanjut Yusril, terjadi jauh sebelum dirinya diangkat menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih. Bahkan setelah wawancara tuntas, ia tak pernah disodori transkrip maupun naskah awal hingga buku tersebut resmi dicetak dan beredar.

Meski demikian, Yusril mengaku sudah membaca keseluruhan isi buku tersebut secara utuh. Ia menilai poin-poin pandangannya yang dituangkan oleh tim penyusun sudah tersampaikan dengan cukup akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Apa yang saya sampaikan dalam wawancara tersebut merupakan pandangan saya dan tentu dapat saya pertanggungjawabkan secara akademik. Saya tidak keberatan pandangan tersebut dimuat," tegas mantan Ketum PBB tersebut.

Mengenai namanya yang tercantum pada bagian hak cipta, Yusril memilih santai dan tak ingin memperpanjang polemik. Menurutnya, hal itu kemungkinan hanya berkaitan dengan bagian kutipan wawancaranya semata.

Menanggapi riuh tanggapan masyarakat di media sosial, Yusril mengingatkan publik agar membiasakan diri membaca isi buku secara berimbang sebelum melontarkan kritik pedas. Menurutnya, sebuah karya tak bisa dinilai hanya dari sepenggal judul.

"Saya kira kita perlu membiasakan diri membaca dan memahami substansinya terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian. Jangan sampai kita hanya berdebat mengenai judul, sementara isi bukunya sendiri belum pernah dibaca dengan saksama," imbau Yusril.

Untuk diketahui, buku Islam ala Prabowo sebelumnya resmi diluncurkan di tengah Rakornas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2025 pada 26 Agustus 2025. Buku tersebut diketahui diinisiasi oleh Ketua MPR Ahmad Muzani bersama Ketua MUI KH Anwar Iskandar.* (lp/dh)

Dukungan tersebut disampaikan melalui Danpomdam IM Kolonel Imran Ilyas dalam konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika di Mapolda Aceh, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga:

• Dilarutkan Air Panas & Digilas 'Baby Roller'! Puluhan Ribu Ekstasi dan Vape Narkoba di Aceh Dimusnahkan

"Atas nama Kodam Iskandar Muda, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kapolda Aceh beserta jajaran, khususnya Ditresnarkoba, atas keberhasilan mengungkap kasus peredaran narkotika. Langkah ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika memerlukan keseriusan, konsistensi, dan kerja sama lintas sektor," kata Imran sebagaimana isi sambutan Pangdam IM.

Menurut Imran, pemusnahan barang bukti narkotika menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum sekaligus menunjukkan keseriusan aparat dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Aceh.

Barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 569,65 gram, cartridge vape yang mengandung etomidate sebanyak 2.538 pcs, liquid etomidate sebanyak 3.827 ml, serta 49.627 butir pil ekstasi (MDMA).

"Jumlah tersebut bukan sekadar angka atau barang sitaan, tetapi mencerminkan adanya potensi ancaman yang sangat serius terhadap kesehatan, keselamatan, dan masa depan masyarakat, khususnya generasi muda," tegasnya.

Imran mengajak seluruh komponen masyarakat di Aceh tidak memberikan ruang bagi peredaran narkotika. Menurutnya, narkoba dapat merusak generasi muda, menghancurkan keluarga, sekaligus mengganggu masa depan daerah.

Masyarakat juga diminta tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

"Jangan pernah mencoba narkoba, karena satu kali mencoba dapat menjadi awal dari kehancuran masa depan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Imran turut mengapresiasi peran media dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika.

Menurutnya, media memiliki peran penting dalam membangun kesadaran publik sekaligus memperkuat gerakan bersama untuk memutus mata rantai peredaran narkotika.

Imran berharap pemusnahan barang bukti tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Dia menilai langkah tersebut harus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas jaringan narkotika di Aceh.

"Kita semua tentu berharap agar upaya yang dilakukan hari ini tidak berhenti pada pemusnahan barang bukti, tetapi menjadi bagian dari gerakan bersama yang berkelanjutan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika. Kodam Iskandar Muda siap bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk mewujudkan Aceh yang aman, sehat, produktif, dan bebas dari narkotika," pungkasnya.* (dh)

Barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas sabu seberat 569,65 gram netto, 49.627 butir pil ekstasi (MDMA), serta 2.538 buah vape getar dan cartridge liquid yang mengandung etomidate.

Baca Juga:

• Perangi Narkoba, Pemko Tanjungbalai dan BNN Perkuat Program P4GN untuk Cegah Peredaran

Menurutnya, peredaran narkotika dapat merusak sendi kehidupan masyarakat, mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam masa depan generasi muda.

"Kondisi geografis Aceh dengan panjang wilayah, jalur perbatasan, pelabuhan dan akses antar-daerah membutuhkan kewaspadaan bersama terhadap potensi masuk dan peredaran narkotika," demikian sambutan Kapolda Aceh yang dibacakan Wakapolda.

Kapolda juga menyoroti munculnya modus baru dalam peredaran narkotika. Peredaran zat berbahaya disebut tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional, tetapi juga melalui produk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, termasuk vape liquid yang mengandung etomidate.

"Hari ini Polda Aceh melalui Direktorat Reserse Narkoba melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus beberapa bulan yang lalu," ujarnya.

Barang bukti yang dimusnahkan sebelumnya telah memperoleh status sebagai barang sitaan dari Kejaksaan Negeri yang menangani perkara masing-masing.

Pemusnahan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Barang bukti sabu dan pil ekstasi dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam tong berisi air panas.

Sementara cartridge vape dan liquid yang mengandung etomidate dimusnahkan menggunakan baby roller.

Kapolda menegaskan pemusnahan barang bukti tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, kegiatan itu merupakan pesan tegas kepada pelaku kejahatan narkotika bahwa aparat akan terus melakukan pemberantasan.

Polda Aceh menyatakan tidak akan memberikan ruang bagi pengguna, pengedar maupun bandar narkotika di wilayah Aceh.

Jajaran Polda Aceh juga diminta terus meningkatkan upaya pemberantasan jaringan peredaran gelap narkotika secara profesional, tegas dan terukur.

Selain itu, penguatan intelijen dan pengawasan terhadap seluruh jalur yang berpotensi menjadi pintu masuk narkotika juga ditekankan untuk mencegah peredaran barang terlarang tersebut di Aceh.

Pemusnahan barang bukti turut disaksikan Badan Narkotika Nasional (BNN), para pejabat utama Polda Aceh serta seluruh unsur Forkopimda Aceh.

Sementara itu, perwakilan Pangdam Iskandar Muda mengapresiasi langkah kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika, apa pun jenisnya. TNI menyatakan siap memperkuat sinergi bersama Polda Aceh dan BNN Aceh dalam memerangi peredaran narkotika di wilayah hukum Aceh.

"Menyelamatkan generasi muda bangsa adalah tugas kita bersama," ujar perwakilan Pangdam IM.* (dh)

Bobby mengatakan pemerintah akan memantau perkembangan cuaca dan kondisi sebaran asap dalam beberapa hari ke depan. Jika kondisi memburuk, pembelajaran jarak jauh dapat diterapkan mulai jenjang SD hingga SMA.

Baca Juga:

• Siswa Karo Hilang Ingatan Imbas MBG, Bobby Nasution Ogah Stop Program: Kuncinya Perbaikan

Selain mempertimbangkan PJJ, Bobby mengimbau masyarakat di wilayah terdampak agar mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada kepentingan mendesak. Warga yang tetap harus beraktivitas di luar rumah diminta menggunakan masker.

"Ya, makanya yang pertama kalau untuk aktivitas normal di luar rumah, kita anjurkan ditahan. Tapi aktivitas yang memang tidak bisa terhindarkan di luar rumah, kita anjurkan pakai alat tambahan seperti masker," ujarnya.

Bobby juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut bergerak cepat menangani titik-titik kebakaran. Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya memastikan kebakaran hutan di wilayah Sumut segera dipadamkan.

"Kalau kebakaran hutan di wilayah Sumatera Utara, kami selalu pastikan agar segera dipadamkan dan sosialisasi ke masyarakat apabila memang itu pembakarannya untuk membuka lahan," katanya.

Bobby menyebut sebelumnya terdapat sejumlah titik kebakaran di Sumut. Namun, berdasarkan pemantauan pemerintah daerah, kondisi sejumlah titik tersebut kini relatif aman setelah dilakukan pemadaman bersama.

"Ada beberapa titik yang memang sudah kami tinjau dan kami kasih estimasi waktu pemadaman jangan lebih dari dua hari. Dan alhamdulillah, dari beberapa titik kemarin tidak ada lagi dari dua hari, dan ini semua dari BPBD provinsi, kabupaten, dan juga tim pemadam, dan juga dari Kementerian Kehutanan juga bekerja bersama-sama," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan adanya potensi sebaran asap ke sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

Berdasarkan pemantauan titik panas pada 7 September 2026, terdapat 26 titik panas di Sumut. Empat titik di antaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi dan tersebar di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Selatan.

Sebaran asap diperkirakan bergerak ke arah barat laut mengikuti pola angin yang bertiup dari tenggara.

Ke-14 kabupaten yang berpotensi terdampak sebaran asap tersebut yakni Asahan, Batubara, Simalungun, Samosir, Toba, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Mandailing Natal.

Hasil pengamatan dari Stasiun Meteorologi Silangit, Stasiun Meteorologi F.L. Tobing Sibolga, serta Stasiun Meteorologi Aek Godang juga menunjukkan penurunan jarak pandang pada 8 September 2026, yakni berkisar 500 meter hingga 5 kilometer.

Penurunan jarak pandang tersebut terpantau bersamaan dengan kondisi kabut dan asap. Sementara itu, berdasarkan pemantauan kualitas udara, konsentrasi PM2.5 di Sumatera Utara berada pada kategori sedang hingga tidak sehat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena kualitas udara dapat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan pelajar. Pemerintah masih memantau perkembangan kondisi udara sebelum menentukan kebijakan PJJ.* (tm/dh)

Bobby mengatakan pemerintah lebih memilih memperbaiki sistem pelaksanaan, penyaluran, hingga mekanisme program MBG. Menurutnya, program tersebut masih dibutuhkan masyarakat di berbagai daerah.

Baca Juga:

• "Ini Anak Kami, Tanggung Jawab Kami", Bobby Nasution Kerahkan Dinas Perlindungan Anak Kawal Siswa Karo Diduga Gangguan Ingatan

Bobby menegaskan perbaikan menjadi poin utama dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG.

"Perbaikan, perbaikan itu kata kuncinya," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby di tengah kasus Febiona Purba, siswi SMK Bersama Berastagi, Kabupaten Karo, yang masih menjalani pemeriksaan medis setelah diduga mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi MBG pada 13 Agustus 2026.

Menurut ibu Febiona, Elvinus Lusiana br Sitanggang, kondisi anaknya mengalami perubahan setelah kejadian tersebut. Febiona disebut mulai kesulitan mengenali sejumlah anggota keluarga dan teman sekolahnya.

"Lupa dia, misalnya bibinya kalau datang, ini siapa katanya. Kami kasih tahu lah, ini Bibi. Adik-adiknya juga gitu (gak ingat). Kawan-kawannya (di sekolah) datang pun gak kenal," ujar Elvinus, Selasa (8/9/2026).

Febiona kemudian kembali menjalani pemeriksaan di RSUP H Adam Malik Medan. Elvinus mengatakan putrinya juga mengalami gangguan pada bagian lidah sehingga kesulitan berbicara.

Kondisi Febiona masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebelumnya, Bobby mengatakan Pemprov Sumut akan memantau kondisi fisik dan psikis siswi tersebut serta melibatkan tenaga psikolog untuk melihat kemungkinan adanya trauma.

Bobby juga menegaskan penanganan siswa yang mengalami gangguan kesehatan akibat dugaan keracunan MBG tetap menjadi tanggung jawab pemerintah, meski pasien telah dirujuk ke rumah sakit lain.

Selain Febiona, beredar informasi di media sosial mengenai dua siswa lain yang disebut masih menjalani perawatan medis, yakni Agnesia P Br Silitonga dan Karissa Zefania Br Aritonang.

Informasi tersebut berasal dari unggahan akun Instagram @matapublikinfo. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan dari BGN terkait kondisi kedua siswa tersebut.

Bobby menilai program MBG tetap perlu dilanjutkan dengan pembenahan pada pelaksanaan di lapangan. Perbaikan kualitas menu, mekanisme distribusi dan pengawasan dinilai penting agar program tidak kembali menimbulkan masalah kesehatan bagi penerima manfaat.* (tm/dh)

Hal itu diungkap Arif saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi penanganan COVID-19 di Pengadilan Negeri Medan, Senin (7/9/2026) malam.

Baca Juga:

• Geruduk Kejati Sumut, DPP RAJA Desak Usut Dugaan Mark Up Eks Rumah Singgah Covid-19 Pematangsiantar

Arif mengatakan pemberian uang tersebut dilakukan sebanyak dua kali. Masing-masing pemberian bernilai Rp80 juta.

Dia mengaku hanya menjalankan perintah Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Batubara, Muhamad Faisal Sitorus, untuk menyerahkan uang tersebut kepada Deni.

"Pak Faisal yang memerintahkan ke saya agar uang tersebut diserahkan ke Pak Deni. Saya dan Pak Faisal bersama-sama mengantarkan uang tersebut ke Deni," ujarnya.

Dalam persidangan yang sama, Faisal juga memberikan keterangan. Dia menyebut perintah pemberian uang kepada Deni berasal dari mantan Kadinkes Batubara Wahid Khusyairi yang sebelumnya telah divonis.

"Pak Wahid yang memerintahkan saya agar memberikan uang ke Deni. Uang tersebut untuk mengsukseskan kegiatan vaksinasi di Polres Batubara," ujar Faisal.

Setelah mendengar keterangan para saksi, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Deni Syahputra untuk menanggapi. Deni membenarkan telah menerima uang Rp160 juta tersebut, tetapi membantah uang itu masuk ke kantong pribadinya.

"Benar adanya uang sebesar Rp160 juta saya terima Yang Mulia, tetapi saya serahkan ke Polres Batubara untuk kegiatan vaksinasi," kata Deni.

Deni juga menyebut dirinya menerima perintah dari Wahid untuk mengantarkan uang tersebut ke Polres Batubara. Menurut Deni, uang itu kemudian diterima oleh seseorang bernama Daulay.

"Saat itu, Wahid minta ke saya agar mengantarkan uang tersebut kepada Polres Batubara. Pihak yang menerima uang itu Daulay," terangnya.

Dalam perkara ini, Deni merupakan terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara. Dia didakwa melakukan dugaan korupsi dana BTT Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan sebesar Rp5,1 miliar untuk kegiatan vaksinasi COVID-19.

Pada saat kegiatan vaksinasi tersebut, Deni juga disebut merangkap sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batubara menghadirkan enam orang saksi dalam persidangan. Tiga di antaranya disebut telah lebih dahulu divonis dan menjalani hukuman dalam perkara tersebut.

Dalam dakwaan, Deni disebut melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian dalam pengelolaan anggaran. Nilai dugaan korupsi yang dikaitkan dengan Deni disebut mencapai sekitar Rp1,1 miliar.

Keterangan mengenai penyerahan Rp160 juta tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan. Perbedaan keterangan antara saksi dan terdakwa selanjutnya akan dinilai bersama alat bukti lainnya oleh majelis hakim.* (tm/dh)

Bobby mengatakan pemerintah terus memantau kondisi fisik dan psikis Febiona. Pemerintah juga telah meminta rumah sakit menyiapkan kebutuhan perawatan medis untuk menangani kondisi siswa tersebut.

Baca Juga:

• Bikin Geger Bangunan Masjid di Klaten Dialihfungsikan Jadi Dapur MBG, Bolehkah dalam Islam?

Menurut Bobby, pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui penyebab gangguan yang dialami Febiona. Pemerintah akan melihat apakah kondisi tersebut berkaitan dengan pengaruh obat, gangguan saraf, atau faktor medis lainnya.

"Kita bilang anak kita terjadi gangguan, nanti gangguan di sini perlu kita lihat apakah tindak lanjut dari medisnya, pemeriksaan dari medisnya, apakah memang pengaruh dari obatnya atau sarafnya atau yang lainnya," ujarnya.

Selain pemeriksaan medis, Pemprov Sumut juga merekomendasikan pendampingan psikologis untuk melihat kemungkinan adanya trauma yang dialami Febiona setelah kejadian tersebut.

"Dan juga kita juga rekomendasikan dari psikologinya juga, kan kita enggak bisa nilai traumatis seseorang itu setelah keracunan itu apakah dia ada trauma atau segala macam, dan itu mengganggu mental dan segala macam, ini juga kita ikut periksa," kata Bobby.

Saat ini, Febiona masih menjalani perawatan lanjutan di RSUP H Adam Malik Medan. Bobby menjelaskan penanganan sebelumnya dilakukan untuk masalah kesehatan akibat dugaan keracunan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan penanganan di rumah sakit rujukan.

"Hari ini baru ada penindaklanjutannya, dari kemarin kan di rumah sakit kami untuk medisnya, penanganan keracunannya, nah setelah itu penanganan lanjutannya dilimpahkan kepada Rumah Sakit Adam Malik," terangnya.

Bobby menegaskan Pemprov Sumut tetap bertanggung jawab memantau kondisi Febiona meski penanganannya telah dirujuk ke rumah sakit lain.

"Bukan karena sudah dipindahkan terus kita lepas tangan, karena itu siswa kami, anak SMA kami, yang menjadi pantauan kami juga," tegasnya.

Terkait rencana keluarga mencari pengobatan tradisional, Bobby mengatakan pemerintah tetap akan memastikan proses pemulihan korban mendapatkan perhatian.

"Pokoknya selagi ini saya sampaikan ini anak kami, ini siswa kami, dia anak SMA yang ada di wilayah Sumatera Utara itu anak kami, jadi tanggung jawab kami juga," katanya.

Pemprov Sumut juga akan melibatkan Dinas Perlindungan Anak dalam penanganan Febiona, khususnya untuk aspek psikologis dan kemungkinan trauma yang dialaminya.

"Selama ini mungkin hanya masuk dari Dinas Kesehatan, nah kita akan coba masuk juga Dinas Perlindungan Anak karena kan di sana ada psikologi, ada psikolog dan segala macam," pungkas Bobby.

Hingga kini, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami Febiona masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemantauan medis dan psikologis terus dilakukan untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan penanganan selanjutnya.* (tm/dh)

"Saya mah nggak pusing, tinggal bayar. Cuma kan konsekuensinya ke utang segala macam, apalagi kalau ada kebocoran sana-sini," ungkap Purbaya kepada wartawan di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga:

• Sebut MBG Ide Brilian Prabowo, Agum Gumelar Warning BGN: Anggaran Raksasa Wajib Pilot Project

Dia menyebut anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp330 triliun telah mengalami penurunan menjadi Rp270 triliun dan kemudian Rp240 triliun. Purbaya bahkan memperkirakan realisasi implementasi program pada tahun ini bisa berada di bawah Rp200 triliun.

"Jadi kepala BGN yang baru orangnya cukup bagus ya, bagus malah. Itu sudah melakukan efisiensi implementasi program itu, sudah ada penghematan yang besar. Tahun ini kan tadinya anggarannya Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, Rp240 triliun. Dan saya pikir tahun ini implementasinya akan di bawah itu, di bawah Rp200 triliun mungkin dugaan saya," jelasnya.

Menurut Purbaya, pelaksanaan program MBG saat ini semakin terkendali. Dia berharap efisiensi tersebut dapat membuat penyelenggaraan program berjalan lebih baik.

Purbaya juga mengatakan Kementerian Keuangan akan ikut mengawasi pelaksanaan MBG, khususnya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Dia mengerahkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap SPPG.

"Jadi saya kerahkan orang Dirjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk memonitor secara berkala SPPG-SPPG yang ada di setiap daerah Indonesia," ujarnya.

Menurut Purbaya, hasil pemantauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program. Apabila ditemukan SPPG yang melakukan kesalahan dan tidak memperbaikinya, dia mengatakan pemerintah dapat memberikan masukan kepada BGN hingga mempertimbangkan pengurangan anggaran.

"Nanti kalau ada yang ngaco-ngaco kita kasih masukan ke BGN bahwa di satu tempat SPPG tertentu melakukan kesalahan dan kalau nggak didengar kita kurangin anggarannya," tegas Purbaya.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran MBG digunakan secara efisien sekaligus mendukung pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah.* (d/dh)

Infinix XPAD 30 Pro tersedia dalam dua konfigurasi, yakni RAM 4 GB dengan penyimpanan 128 GB dan RAM 8 GB dengan penyimpanan 128 GB. Penjualan perdana dibuka mulai Rabu (9/9/2026) pukul 00.00 WIB melalui kanal online dan offline.

Tablet tersebut menyasar mahasiswa dan profesional muda yang membutuhkan perangkat untuk belajar, bekerja, menikmati hiburan hingga bermain game. XPAD 30 Pro juga menjadi penerus XPAD 20 Pro yang sebelumnya diperkenalkan di Indonesia.

Dari sisi layar, Infinix XPAD 30 Pro memakai panel berukuran 11 inci dengan resolusi 2.5K. Rasio layar terhadap bodi mencapai 85% dengan tingkat kecerahan hingga 550 nit.

Layarnya telah mengantongi sertifikasi TÜV Rheinland Hardware-Level Low Blue Light dan Flicker-Free yang ditujukan untuk memberikan kenyamanan saat digunakan dalam waktu lama.

Untuk sektor audio, tablet ini dibekali DTS 3D surround sound. Fitur tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan, mulai dari mengikuti kelas daring, menonton film, mendengarkan musik hingga bermain game.

Performa XPAD 30 Pro ditopang MediaTek Helio G200 Ultimate yang dibuat dengan fabrikasi 6 nm. Infinix mengklaim performanya meningkat hingga 35,6% dibandingkan generasi sebelumnya.

Infinix turut menyematkan Esports Mode untuk membantu mengoptimalkan respons sentuhan, koneksi jaringan dan aktivitas aplikasi di latar belakang. Ada pula Wet Touch Technology yang memungkinkan layar tetap responsif ketika jari atau permukaan layar dalam kondisi basah.

Untuk kebutuhan hiburan dan komunikasi, tersedia AI Magic Voice Changer dengan 25 pilihan efek suara. Fitur All-Scenario Bypass Charging juga memungkinkan daya dialirkan langsung ke perangkat saat digunakan sambil mengisi baterai untuk membantu mengurangi panas.

Namun, Infinix mencatat sejumlah fitur gaming dan kecerdasan buatan membutuhkan RAM minimal 6 GB. Artinya, beberapa fungsi tersebut tidak tersedia pada varian XPAD 30 Pro dengan RAM 4 GB.

Tablet ini membawa baterai berkapasitas 8.200 mAh serta slot kartu SIM dengan konektivitas 4G. Dengan demikian, pengguna tetap dapat terhubung ke internet tanpa harus selalu mengandalkan jaringan Wi-Fi.

XPAD 30 Pro menjalankan sistem operasi XOS 16. Tablet ini mendukung Desktop Expansion yang memungkinkan perangkat digunakan sebagai layar kedua. Fitur Three-Screen Workflow dan Cross-device Collaboration juga memungkinkan pemindahan file, penggunaan shared clipboard dan drag-and-drop dengan perangkat Infinix yang kompatibel.

Penyimpanan internal 128 GB dapat diperluas menggunakan kartu microSD hingga 2 TB. Dari sisi desain, tablet ini memiliki bodi berbahan metal dengan ketebalan 6,6 mm dan bobot 476 gram.

Infinix menyediakan tiga pilihan warna, yakni Twilight Purple, Anthracite Grey dan Titanium Silver. Ketersediaan warna dapat berbeda berdasarkan konfigurasi memori.

Untuk kebutuhan produktivitas, XPAD 30 Pro membawa sejumlah fitur berbasis AI, seperti AI Snap for Answers yang dapat mengenali soal dan memberikan solusi secara bertahap. Ada pula AI Screen Recognition dengan dukungan Circle to Search.

Fitur AI Notes juga tersedia dengan dukungan AI Writing, AI Art dan pengenalan layar untuk membantu membuat catatan maupun mengubah sketsa menjadi visual. Selain itu, pengguna mendapatkan Translation Assistant serta AI Scan to Document.

Infinix juga memberikan akses Gemini AI Premium dan penyimpanan Google One 2 TB selama tiga bulan bagi pengguna yang memenuhi syarat. Penawaran tersebut dapat diklaim melalui aplikasi Google One atau Gemini sesuai ketentuan yang berlaku.

Tablet ini turut dibekali aplikasi pembaca e-book PDF dan EPUB, fitur Split Screen, tiga aplikasi pembelajaran dengan akses lebih dari 140.000 sumber belajar gratis, serta WPS Office.

Untuk aksesori, X Pencil 20 mendukung palm rejection, lift-to-wake dan penghapus bawaan. Stylus tersebut dijual secara terpisah.

Sementara X Keyboard 11 menjadi bonus bundling untuk varian RAM 8 GB/128 GB. Keyboard Bluetooth tersebut diklaim memiliki daya tahan hingga 125 hari dalam kondisi siaga atau sekitar 43 hari untuk penggunaan berkelanjutan.

Harga resmi Infinix XPAD 30 Pro di Indonesia dibanderol Rp3.499.000 untuk varian RAM 4 GB/128 GB dan Rp4.599.000 untuk varian RAM 8 GB/128 GB.

Pada masa penjualan perdana, varian 4 GB/128 GB ditawarkan dengan harga Rp3.399.000 dan mendapatkan bonus protective case. Sementara varian 8 GB/128 GB dibanderol Rp4.499.000 dengan bonus X Keyboard 11.

Setiap pembelian juga mendapatkan bundling AXIS berupa kuota utama hingga 300 GB selama 12 bulan. Harga promo dan bonus tersebut berlaku sesuai syarat, ketentuan dan ketersediaan stok.* (d/dh)

Perubahan fungsi bangunan tersebut viral di media sosial dan memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Kepala Desa Karanganom Abdul Aziz menjelaskan bahwa secara administratif, tanah dan bangunan tersebut bukan merupakan aset desa, melainkan milik yayasan yang mengelola pondok pesantren setempat.

Baca Juga:

• "Anakku Kejang di Depan Mata, Kok Dibilang Normal?" Ibu di Karo Marah, Minta Obat yang Tepat untuk Putrinya

Fenomena tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum mengalihfungsikan masjid menjadi dapur MBG dalam perspektif Islam, khususnya jika bangunan tersebut berkaitan dengan harta wakaf.

Pengajar di Zawiyah Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan, Ustadz Bushiri, menjelaskan ulama Syafi'iyyah dikenal sangat berhati-hati dalam persoalan perubahan fungsi harta wakaf. Pada prinsipnya, perubahan bentuk maupun fungsi wakaf tidak diperbolehkan apabila bertentangan dengan tujuan awal wakaf.

Menurut pendapat yang dinilai mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, perubahan fungsi wakaf hanya dapat dilakukan apabila sejak awal pemberi wakaf atau waqif memberikan kewenangan kepada nazhir untuk mengambil keputusan yang dinilai membawa maslahat bagi wakaf.

Pandangan tersebut antara lain dijelaskan Imam an-Nawawi dalam kitab Raudhatuth Thalibin wa Umdatul Muftin, yang pada intinya melarang perubahan wakaf dari bentuk aslinya kecuali waqif telah memberikan kewenangan kepada pengelola wakaf untuk mengambil keputusan demi kemaslahatan wakaf.

Meski demikian, terdapat pendapat ulama Syafi'iyyah yang memberikan ruang lebih terbatas untuk perubahan fungsi wakaf. Imam As-Subki, sebagaimana dikutip dalam Hasyiyatul Qalyubi, membolehkan perubahan fungsi dalam kondisi tertentu dengan sejumlah syarat ketat.

Di antaranya, perubahan tersebut tidak menghilangkan nama atau identitas asli wakaf, harus memberikan kemaslahatan nyata, serta tidak merusak atau menghilangkan benda pokok wakaf.

Dalam konteks masjid yang dialihfungsikan menjadi dapur MBG, persoalannya menjadi lebih khusus karena masjid memiliki fungsi utama sebagai tempat ibadah, seperti salat, zikir dan pembinaan umat.

Apabila perubahan tersebut menyebabkan fungsi utama masjid hilang secara keseluruhan, maka berdasarkan pandangan yang dijelaskan dalam sumber tersebut, pengalihfungsian itu tidak dapat dibenarkan.

Dalam kajian fikih yang dikutip, pembahasan mengenai perubahan fungsi masjid juga pernah muncul dalam konteks pengalihfungsian masjid menjadi tempat lain. Ulama dari kalangan Hadramaut disebut berpandangan bahwa perubahan fungsi masjid menjadi asrama atau tempat penampungan tidak sah karena mengubah tujuan pokok serta esensi masjid.

Atas dasar pandangan tersebut, pengalihfungsian masjid dari tempat ibadah menjadi dapur MBG dinilai tidak dapat dibenarkan apabila perubahan tersebut menghilangkan identitas dan fungsi utama masjid.

Perubahan terhadap harta wakaf yang masih ditoleransi dalam pandangan fikih harus tetap mempertahankan tujuan serta manfaat pokok wakaf dan tidak menghilangkan fungsi dasarnya.

Karena itu, pengelola yayasan maupun nazhir wakaf perlu berhati-hati dalam menentukan pemanfaatan aset yang berkaitan dengan tempat ibadah. Keputusan pengalihfungsian perlu mempertimbangkan status wakaf, amanat waqif, ketentuan fikih serta kemaslahatan yang ingin dicapai.

Wallahu a'lam.* (d/dh)

Berdasarkan data RTI Business, IHSG sempat menyentuh level tertinggi 6.696,28 menjelang penutupan perdagangan. Penguatan tersebut membuat indeks saham domestik kembali bergerak positif di level 6.600.

Baca Juga:

• Ditopang Cadev US$ 146,5 Miliar, Rupiah Sanggup Lawan Dolar AS ke Rp 17.632

Mayoritas saham bergerak menguat. Tercatat sebanyak 363 saham naik, sedangkan 244 saham melemah dan 185 saham lainnya stagnan.

Indeks LQ45 juga mencatat penguatan. Indeks yang mengukur kinerja sejumlah saham dengan likuiditas tinggi tersebut naik 1,40% ke level 665.583 pada akhir perdagangan.

Penguatan IHSG juga melanjutkan tren positif dalam beberapa hari terakhir. Dalam lima hari perdagangan terakhir, IHSG tercatat menguat 1,31%.

Sementara dalam periode tiga bulan terakhir, IHSG telah mencatat penguatan sebesar 14,50%.

Pergerakan IHSG selanjutnya akan menjadi perhatian pelaku pasar seiring perkembangan sentimen domestik dan global yang dapat memengaruhi arah pasar saham Indonesia.* (d/dh)

Program pembinaan tersebut dilaksanakan secara rutin sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan keterampilan bercocok tanam menggunakan metode modern. Selain menjadi kegiatan produktif, budidaya hidroponik juga diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan bagi warga binaan ketika kembali ke tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Semarak Lomba Kreasi Sampah di Desa Bogak, Kades Fazzary Akbar: Lingkungan Bersih Dimulai dari Kesadaran Warga

Perawatan dilakukan dengan teliti, mulai dari pengecekan kondisi tanaman, pemenuhan kebutuhan air dan nutrisi, hingga menjaga kebersihan instalasi hidroponik.

Setiap tahapan dilakukan secara rutin agar tanaman dapat tumbuh dengan sehat dan menghasilkan kualitas panen yang baik.

Selain perawatan rutin, petugas bersama warga binaan juga melakukan pengecekan kesehatan tanaman secara menyeluruh. Pemeriksaan meliputi kondisi daun, batang, warna tanaman, serta perkembangan pertumbuhan secara umum.

Pengecekan tersebut bertujuan untuk mendeteksi sejak dini apabila terdapat gangguan terhadap pertumbuhan tanaman sehingga dapat segera dilakukan penanganan yang diperlukan.

Kegiatan budidaya pakcoy hidroponik tidak hanya berorientasi pada hasil pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari program pembinaan kemandirian bagi warga binaan.

Melalui keterlibatan langsung dalam setiap tahapan budidaya, warga binaan dilatih untuk meningkatkan keterampilan, kedisiplinan, ketelitian, kesabaran, serta rasa tanggung jawab.

Pengalaman praktis yang diperoleh dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi modal dan keterampilan produktif bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana dan kembali berbaur di tengah masyarakat.

Melalui program budidaya hidroponik ini, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan program pembinaan yang bermanfaat, produktif, dan berkelanjutan.

Pengembangan tanaman pakcoy hidroponik juga diharapkan dapat mendukung program ketahanan pangan serta memberikan nilai positif dalam proses pembinaan warga binaan melalui kegiatan kerja yang produktif dan bernilai ekonomis.

Dengan pembinaan yang tepat dan berkelanjutan, warga binaan diharapkan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga memperoleh keterampilan dan pengalaman yang dapat menjadi bekal untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri di masa mendatang.* (dh)

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 03 yang mengatur pelaksanaan pembelajaran secara daring selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, 7-9 September 2026.

Baca Juga:

• Heboh Gestur Seskab Teddy Jauhkan Mic Prabowo, Said Didu: Contoh 'Gol Bunuh Diri' Istana

Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur Syafruddin mengatakan hasil pemantauan kualitas udara menjadi dasar pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan pembelajaran.

Atas kondisi tersebut, pelaksanaan pembelajaran yang sebelumnya direncanakan berlangsung secara daring selama tiga hari akhirnya dipersingkat menjadi dua hari.

"Mulai Rabu, 9 September 2026, kegiatan belajar-mengajar di sekolah kembali dilaksanakan secara luring atau tatap muka," kata Syafruddin.

Menurutnya, keputusan tersebut tetap mempertimbangkan perkembangan kualitas udara di wilayah Tanjung Jabung Timur serta faktor keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik.

Pemerintah daerah juga akan terus memantau kondisi udara untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar dapat berlangsung dengan aman. Kebijakan pembelajaran dapat kembali disesuaikan apabila kualitas udara mengalami perubahan.

Dengan membaiknya kondisi kabut asap dan kualitas udara yang berada pada kategori sedang, siswa di Tanjung Jabung Timur kembali menjalani pembelajaran secara langsung di sekolah mulai Rabu (9/9/2026).* (dh)

Elvinus membawa Febiona menjalani pemeriksaan di RSUP H Adam Malik Medan, Selasa (8/9/2026). Dia mengaku sempat marah setelah mendengar kondisi anaknya disebut normal, sementara menurut pengamatannya Febiona masih mengalami kejang saat menunggu pemeriksaan di bagian neurologi.

Baca Juga:

• Sudah 3 Kali Berulah, 136 Siswa Blora Tumbang Usai Makan MBG, Satgas Desak Dapur Ditutup

Elvinus kemudian mempertanyakan pernyataan tersebut karena melihat sendiri kondisi putrinya yang masih mengalami kejang.

"Gimana maksud kalian, sementara anakku tadi di situ kejang-kejang, di bagian neurologi saat nunggu hasilnya. Tadi cuma jumpa satu dokter neurologi," katanya.

Menurut Elvinus, dokter kemudian meminta keluarga terus memantau kondisi Febiona ketika berada di rumah. Jika kembali mengalami kejang, keluarga diminta merekam kondisi tersebut untuk dikirim kepada dokter sebagai bahan pemantauan.

"Jadi kalau kejang lagi pas di rumah, nanti dikirim videonya ke mereka biar dikasih obatnya, katanya," ucap Elvinus.

Sementara itu, Humas RSUP H Adam Malik Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan Febiona merupakan pasien rawat jalan yang telah menjalani kontrol untuk ketiga kalinya. Febiona ditangani oleh dokter spesialis gastroenterologi anak, neurologi anak, dan psikiatri.

Febiona juga telah menjalani pemeriksaan electroencephalography (EEG). Pihak rumah sakit menyebut kondisi pasien stabil sehingga untuk saat ini penanganan dilakukan melalui rawat jalan.

"Kondisinya kan stabil. Jadi saat ini yang diperlukan rawat jalan saja dan sepertinya dalam jangka waktu yang lama," kata Rosario.

Febiona sebelumnya menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan setelah mengalami gangguan kesehatan yang oleh keluarganya dikaitkan dengan konsumsi menu MBG pada 13 Agustus 2026.

Menurut Elvinus, saat itu putrinya mengonsumsi menu ikan tuna atau tongkol. Febiona disebut sempat mengeluhkan rasa makanan tersebut.

"Rasanya pahit dan keras, katanya. Tapi pikirnya kek gitu rasanya. Makan aja dia karena udah lapar," ujar Elvinus.

Setelah mengonsumsi makanan tersebut, Febiona disebut mengalami pusing, gatal-gatal, muntah dan tubuh lemas. Dia kemudian sempat menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Karo.

Elvinus juga mengatakan kondisi putrinya mengalami perubahan, termasuk kesulitan berbicara dan tidak mengenali sejumlah anggota keluarga maupun teman sekolahnya.

"Lidahnya agak masuk ke dalam. Sampai ngomong pun dia agak sulit," katanya.

"Contohnya keluarga. Bibinya kalau datang, ini siapa. Kami kasih tahu lah, ini Bibi. Adik-adiknya juga gitu (gak ingat). Kawan-kawannya (di sekolah) datang pun gak kenal," lanjut Elvinus.

Keluarga berharap kondisi Febiona segera membaik sehingga dia dapat kembali beraktivitas dan bersekolah seperti biasa.

"Kami pun capek. Tolong dikasih obatnya yang tepat. Dia selalu bilang mau sekolah. Tapi kayak mana mau kita kasih sekolah," kata Elvinus.

Hingga kini, Febiona masih menjalani pemantauan dan perawatan jalan di RSUP H Adam Malik. Dugaan keterkaitan gangguan kesehatan yang dialaminya dengan konsumsi MBG masih menjadi bagian dari penanganan dan pemeriksaan medis.* (k/dh)

"Nanti kita klarifikasi dulu ya," kata Cucun saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga:

• Harta Rp16 Miliar tapi Tercatat Desil 4 DTSEN, Eva Rataba: Kalau Data Anggota DPR Saja Keliru, Gimana Rakyat?

Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan pihaknya telah meminta klarifikasi langsung kepada Eva. Dari hasil klarifikasi tersebut, Eva disebut tidak pernah menerima bansos dalam bentuk apa pun.

"Kami sudah klarifikasi yang bersangkutan enggak pernah terima bansos. Mungkin namanya terbawa itu," kata Sahroni.

Menurut Sahroni, nama Eva memang tercatat dalam data desil 4. Namun, Eva telah mendatangi langsung Dinas Sosial di wilayahnya untuk melakukan klarifikasi terkait pencatatan tersebut.

"Jadi, tercatut namanya Mbak Eva. Dan Eva sudah klarifikasi langsung ke Dinas Sosial (wilayahnya)," ujarnya.

Eva sebelumnya juga menyampaikan bahwa dirinya merasa heran namanya masuk desil 4. Dia meminta sumber dan proses pendataan tersebut diperiksa untuk mengetahui penyebab pencatatan yang dinilai tidak sesuai.

Eva menegaskan masuk dalam desil 4 tidak otomatis berarti seseorang merupakan penerima PKH. Menurutnya, data desil merupakan pengelompokan kondisi sosial ekonomi, sedangkan penetapan penerima bantuan sosial memiliki proses dan persyaratan tersendiri.

Dia pun membantah pernah menerima bantuan PKH maupun mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan tersebut.

Persoalan tersebut turut menjadi perhatian karena berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Eva pernah melaporkan harta kekayaan dalam jumlah miliaran rupiah.

Dalam LHKPN 2023, total harta Eva tercatat sebesar Rp16,05 miliar. Laporan yang disampaikan pada 7 April 2024 tersebut berstatus verifikasi administratif lengkap.

Harta Eva pada laporan tersebut terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp3,18 miliar, alat transportasi dan mesin Rp620,5 juta, harta bergerak lainnya Rp12,03 miliar, serta kas dan setara kas Rp208,19 juta. Eva tidak tercatat memiliki utang.

Pada LHKPN 2024 yang disampaikan 8 Maret 2025, total harta Eva tercatat Rp14,67 miliar. Rinciannya berupa tanah dan bangunan Rp3,18 miliar, alat transportasi dan mesin Rp620,5 juta, harta bergerak lainnya Rp10,53 miliar, serta kas dan setara kas Rp331,97 juta.

Sementara itu, dalam LHKPN 2025 yang disampaikan pada 6 Maret 2026, total harta Eva tercatat Rp3,5 miliar.

Dalam laporan tersebut, Eva memiliki tanah dan bangunan senilai Rp1,63 miliar, alat transportasi dan mesin Rp620,5 juta, harta bergerak lainnya Rp419 juta, serta kas dan setara kas Rp831,88 juta. Eva juga tidak tercatat memiliki utang.

DPR dan Fraksi NasDem kini masih melakukan klarifikasi terkait data Eva dalam DTSEN. Pemeriksaan terhadap sumber serta proses pendataan diperlukan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya.* (k/dh)

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (8/9/2026). Pihak sekolah kemudian meminta siswa yang mengalami keluhan kesehatan berkumpul di aula. Siswa yang terdampak berasal dari kelas 10, 11 dan 12.

Baca Juga:

• Petaka MBG Kembali Terjadi, 69 Siswa di Sleman Keracunan Hingga Dinkes Tetapkan KLB

Pihak sekolah selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Blora untuk mendapatkan penanganan.

Ketua Satgas MBG Blora Sri Setyorini mengatakan para siswa yang mengalami keluhan merasakan sakit perut, mules hingga pusing. Beberapa siswa bahkan harus mendapatkan perawatan di klinik terdekat.

"Perutnya tadi setelah saya tanya mules-mules, pusing," kata Sri.

Sri yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Blora mengatakan sebagian siswa lainnya memilih tidak masuk sekolah karena sakit.

Menurut Sri, SPPG Sukorejo 2 sebelumnya telah mendapatkan peringatan dari Satgas MBG Blora sebanyak dua kali terkait kejadian serupa.

"Sudah kejadian 2 kali dan ini yang ketiga. Ya, kami mau enggak mau harus mengusulkan tutup," ujarnya.

Usulan penutupan SPPG tersebut disampaikan menyusul munculnya kembali keluhan kesehatan setelah siswa mengonsumsi menu MBG dari penyedia yang sama.

Hingga kini, penyebab pasti para siswa mengalami keluhan kesehatan masih dalam penanganan dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Evaluasi terhadap makanan dan proses penyediaan MBG juga menjadi bagian dari tindak lanjut kasus tersebut.* (k/dh)

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga:

• Hakim Kaget: Bantuan Bencana Rp1,5 Miliar Disunat, Korban Samosir Cuma Terima Kurang dari Rp5 Juta

Jaksa kemudian meminta Abdul Muhyi menjelaskan arti angka yang tercantum dalam tabel tersebut.

"Itu yang di-plotting, Pak," kata Abdul Muhyi dalam persidangan.

"Angka kuota yang di-plotting," lanjutnya.

Jaksa kemudian memastikan bahwa plotting tersebut merupakan kuota yang telah ditujukan kepada pihak tertentu.

"Untuk orang ini," jawab Abdul Muhyi merujuk pada nama-nama yang terdapat dalam tabel.

Salah satu nama yang tercantum yakni Alex dengan jumlah plotting 1.260 kuota. Saat dikonfirmasi jaksa, Abdul Muhyi menyebut Alex yang dimaksud adalah Gus Alex.

"Plotting 1.260 untuk Alex. Alex ini untuk siapa itu, Pak?" tanya jaksa.

"Gus Alex," jawab Abdul Muhyi.

Dalam tabel tersebut juga terdapat angka realisasi. Kuota untuk Gus Alex yang awalnya di-plotting sebanyak 1.260 disebut meningkat menjadi 1.349 dalam realisasi.

"Contoh misalnya, Pak Alex ini Gus Alex, dari yang di-plotting 1.260 bergerak naik jadi 1.349. Betul, Pak?" tanya jaksa.

"Itu usulan yang masuk," jawab Abdul Muhyi.

Selain nama Gus Alex, tabel yang ditunjukkan jaksa juga mencantumkan sejumlah nama dan kelompok lain yang disebut mendapat jatah kuota haji. Di antaranya Iwan BIN Pesona Mozaik, Asrul Azis Taba Persada Indonesia, Ismail Adham, Gus Bowo, Komisi VIII DPR RI, Iqbal plus KBB, Budi HIMPUH, Farid Wajdi dari AMPHURI, serta Tubagus Ace Hasan Syadzily.

Terkait nama Ace Hasan, Abdul Muhyi membenarkan bahwa yang dimaksud merupakan pihak yang sebelumnya berada di Komisi VIII DPR RI.

"Kemudian ini Komisi VIII DPR RI tentunya," kata jaksa.

"Iya," jawab Abdul Muhyi.

"Kemudian satu Ace Hasan?" tanya jaksa.

"Pak Ace Hasan. Beliau dulu Komisi VIII," jawabnya.

Perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan yang sedang disidangkan KPK menjerat empat terdakwa. Mereka yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah (Kesthuri) sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

KPK menyebut perkara tersebut menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp622,09 miliar. Nilai itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama.

Kerugian negara tersebut terdiri atas tiga komponen. Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat sebesar Rp438,2 miliar.

Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar. Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 untuk jemaah yang seharusnya tidak berangkat sebesar Rp143,92 miliar.

Para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Seluruh keterangan dalam persidangan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian perkara dan akan dinilai bersama alat bukti lainnya oleh majelis hakim.* (k/dh)

Kelima pemohon tersebut yakni Rika Violyta Priti Sari, Bambang Sujatmiko, Ayu Novalia Sundari, Audia Rahman, dan Andika Firmanta Sitepu. Mereka mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 327/PUU-XXIV/2026 yang disidangkan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga:

• Bayangan Dwifungsi Muncul Lagi, UU Polri Digugat ke MK gara-gara 4.351 Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

"Keberadaan frasa 'memberikan harapan' tanpa parameter yang jelas tidak memberikan fungsi pembatasan yang memadai terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur tindak pidana," ujar Bambang dalam persidangan.

Pasal 252 ayat (1) KUHP mengatur setiap orang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, maupun penderitaan mental atau fisik seseorang dapat dipidana.

Ancaman pidananya berupa penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori IV.

Dalam permohonannya, kelima mahasiswa menilai keberadaan frasa "memberikan harapan" berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas perbuatan yang dilarang. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kepastian hukum dalam penerapan pasal oleh aparat penegak hukum.

Para pemohon menilai Pasal 252 ayat (1) KUHP bertentangan dengan sejumlah ketentuan dalam UUD 1945, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4).

Sementara itu, dalam penjelasan Pasal 252 ayat (1) KUHP disebutkan ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan kepada orang lain.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan frasa "memberikan harapan" dalam Pasal 252 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara lebih spesifik.

Mereka mengusulkan frasa tersebut dimaknai sebagai "perbuatan pelaku yang secara aktif meyakinkan orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang".

Gugatan tersebut kini menjadi bagian dari proses pengujian undang-undang di MK. Putusan akhir mengenai permohonan tersebut akan menentukan apakah frasa yang dipersoalkan tetap berlaku sebagaimana rumusan saat ini atau mendapatkan pemaknaan tertentu sesuai pertimbangan hakim konstitusi.* (k/dh)

"Saya sendiri merasa heran ketika mengetahui bahwa nama saya tercatat dalam desil 4. Karena itu, saat rapat Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik, saya langsung mempertanyakan bagaimana hal tersebut dapat terjadi dan meminta agar sumber serta proses pendataannya diperiksa," ujar Eva dalam siaran pers, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga:

• Desil DTSEN Bukan Penentu Mutlak Penerima Bansos, Ini Penjelasan Pemerintah

Eva menegaskan status seseorang yang masuk desil 4 tidak secara otomatis menunjukkan bahwa orang tersebut pernah menerima bantuan PKH. Menurutnya, desil merupakan pengelompokan kondisi sosial ekonomi, sedangkan penetapan penerima bansos memiliki proses dan persyaratan tersendiri.

"Perlu saya luruskan juga bahwa tercatat dalam desil 4 tidak serta-merta berarti seseorang pernah menerima PKH. Data desil merupakan pengelompokan kondisi sosial ekonomi, sedangkan penetapan penerima bantuan sosial melalui proses dan persyaratan tersendiri," jelasnya.

"Oleh karena itu, pemberitaan atau pernyataan yang menyebutkan bahwa saya pernah menerima bantuan PKH adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta," sambung Eva.

Eva meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum dilakukan pemeriksaan dan konfirmasi kepada instansi yang berwenang. Menurutnya, persoalan tersebut justru menunjukkan masih perlunya pembenahan dalam sistem pendataan sosial ekonomi.

"Jika data seorang anggota DPR RI saja dapat keliru, tentu ada kemungkinan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan juga mengalami kesalahan pendataan," imbuhnya.

Nama Eva menjadi sorotan setelah disebut masuk desil 4 dalam DTSEN yang disusun Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Namanya juga disebut-sebut terdaftar sebagai penerima bansos PKH di Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Di sisi lain, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan Eva memiliki total harta Rp16,05 miliar pada laporan tahun 2023. Laporan tersebut disampaikan pada 7 April 2024 dan berstatus verifikasi administratif lengkap.

Dalam LHKPN 2023, harta Eva terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp3,18 miliar, alat transportasi dan mesin Rp620,5 juta, harta bergerak lainnya Rp12,03 miliar, serta kas dan setara kas Rp208,19 juta. Eva tidak tercatat memiliki surat berharga maupun harta lainnya dan juga tidak memiliki utang.

Pada LHKPN 2024 yang disampaikan 8 Maret 2025, total harta Eva tercatat Rp14,67 miliar. Rinciannya berupa tanah dan bangunan Rp3,18 miliar, alat transportasi dan mesin Rp620,5 juta, harta bergerak lainnya Rp10,53 miliar, serta kas dan setara kas Rp331,97 juta.

Sementara dalam LHKPN 2025 yang disampaikan pada 6 Maret 2026, total harta Eva tercatat Rp3,5 miliar. Harta tersebut terdiri atas tanah dan bangunan Rp1,63 miliar, alat transportasi dan mesin Rp620,5 juta, harta bergerak lainnya Rp419 juta, serta kas dan setara kas Rp831,88 juta.

Dalam laporan tersebut, Eva juga tidak tercatat memiliki utang.* (k/dh)

Korban berasal dari tiga sekolah, yakni 23 siswa SMK Muhammadiyah 1 Turi, 37 siswa SMPN 3 Turi dan 9 siswa SD Muhammadiyah Balerante. Menu MBG yang dikonsumsi para siswa diketahui berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonokerto.

Baca Juga:

• Sebut MBG Ide Brilian Prabowo, Agum Gumelar Warning BGN: Anggaran Raksasa Wajib Pilot Project

Saat pemeriksaan, makanan dinilai masih dalam kondisi baik. Warna makanan dan kuah disebut tidak menunjukkan adanya lendir sehingga dinyatakan lolos pemeriksaan.

Menu yang dibagikan terdiri dari nasi, bola-bola daging, sayur kol, sayur wortel, edamame dan buah semangka kuning.

Keluhan kesehatan mulai muncul setelah makanan dikonsumsi. Salah seorang guru yang ikut mendampingi siswa dilaporkan mengalami mual dan muntah berulang.

Pihak sekolah kemudian meminta guru di setiap kelas memeriksa kondisi siswa. Sejumlah siswa yang mengalami pusing dan mual berdatangan ke ruang UKS sebelum sebagian lainnya dibawa ke fasilitas kesehatan.

"Awalnya ada empat siswa yang ke Puskesmas, lalu lainnya menyusul. Total ada 24 orang di SMPN 3 Turi yang terdiri dari 23 siswa dan satu guru," jelas Widayati.

Dari 24 orang tersebut, 23 merupakan siswa kelas 7, 8 dan 9. Sementara satu guru disebut mengalami gejala lebih berat berupa muntah hebat berulang sehingga harus dirujuk ke RSUD Sleman.

Para siswa mendapatkan penanganan di Puskesmas Turi. Sejumlah ambulans juga dikerahkan untuk membantu proses evakuasi dan penanganan korban.

Menu MBG dari SPPG Wonokerto juga sempat dikirim ke TK Indriasana. Namun, makanan tersebut ditarik sebelum dikonsumsi oleh anak-anak setelah muncul informasi mengenai dugaan keracunan di sekolah lain yang menerima menu dari dapur yang sama.

Penanganan kejadian turut melibatkan Kapanewon Turi. Forum ambulans se-Kecamatan Turi juga disiagakan untuk mengantisipasi adanya korban lain yang membutuhkan pertolongan.

Dinas Kesehatan Sleman melakukan pemantauan di lokasi dan berkoordinasi dengan RSUD Sleman. Pihak sekolah juga diminta membantu menenangkan orangtua siswa dan tetap memantau kondisi kesehatan anak.

"Kami meminta pihak sekolah untuk mengondisikan orangtua agar tetap tenang dan tidak panik berlebihan. Dari Dinkes menjelaskan bahwa reaksi keracunan bisa bertahan hingga tiga hari, sehingga kami mengimbau agar pemantauan kesehatan anak-anak terus dijaga," kata Widayati.

Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Sleman, dr Khamidah Yuliati, menyebut kejadian tersebut masuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB) program.

Menurut Yuli, status KLB program tidak membutuhkan penetapan khusus dari bupati. Meski demikian, kejadian keracunan makanan tetap dinilai sebagai kondisi luar biasa karena seharusnya tidak terjadi.

"KLB (program) ini juga suatu Kejadian Luar Biasa. Karena memang seharusnya tidak boleh ada kejadian keracunan dalam hal ini," kata Yuli.

Data pemutakhiran awal hingga Senin (7/9/2026) pukul 20.30 WIB mencatat 35 orang mengalami keluhan kesehatan dari 261 responden yang telah diverifikasi. Dari jumlah tersebut, 204 orang diketahui mengonsumsi menu MBG.

Jumlah korban kemudian bertambah menjadi 69 orang hingga Selasa (8/9/2026). Mereka dilaporkan mengalami keluhan dengan tingkat ringan hingga sedang setelah pulang dari sekolah.

Penyebab pasti munculnya keluhan kesehatan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Evaluasi terhadap makanan dan proses penyediaan maupun distribusi MBG dari SPPG Wonokerto menjadi bagian dari penanganan kejadian.* (k/dh)