JAKARTA — Dewan Pers menilai belum adanya perlindungan terhadap hak ekonomi karya jurnalistik dapat berdampak serius pada integritas pers di Indonesia.

Kondisi ini dinilai makin mengkhawatirkan seiring maraknya penggunaan konten berita oleh platform digital, agregator berita, mesin pencari, hingga sistem kecerdasan buatan tanpa mekanisme imbal balik yang jelas kepada media.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Targetkan PPID Raih Predikat Informatif 2026, Keterbukaan Publik Terus Diperkuat

"Nah, masalah paling mendasar daripada ekosistem itu kan sebenarnya hubungan yang tidak seimbang antara perusahaan pers dan platform," ujar Dahlan, Selasa (23/6/2026).

Ia menjelaskan, karya jurnalistik yang dihasilkan melalui proses panjang sering kali diambil dan disebarluaskan kembali oleh platform digital tanpa memberikan kompensasi kepada perusahaan media.

Padahal, konten tersebut turut menghasilkan trafik dan keuntungan ekonomi bagi platform, termasuk dari iklan.

Menurutnya, kondisi itu berdampak langsung terhadap keberlangsungan industri media.

Ketika pendapatan menurun, perusahaan pers terpaksa melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja hingga pemangkasan anggaran liputan.

"Jadi kalau perusahaan persnya bermasalah, mungkin kan pasti ada penghematan, ada PHK, bahkan budget untuk training, budget untuk investigasi, budget untuk liputan mendalam," katanya.

Dahlan menilai, jika kondisi ini terus berlanjut, kualitas jurnalisme bisa ikut terdampak.

Pada akhirnya, publik juga akan dirugikan karena mengonsumsi informasi yang tidak lagi optimal secara kualitas.

"Nah, secara keseluruhan, itu kan juga mempengaruhi kemerdekaan pers, yang itu fungsi utama daripada Dewan Pers," ujarnya.

Dewan Pers, kata Dahlan, mengapresiasi rencana pemerintah melalui Kementerian Hukum untuk merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah penguatan perlindungan hak ekonomi karya jurnalistik melalui skema royalti.

Dalam skema tersebut, setiap penggunaan karya jurnalistik untuk kepentingan komersial wajib mendapatkan izin dari pemilik hak ekonomi, yaitu perusahaan media, dan disertai pembayaran royalti.

"Karena dia memiliki hak ekonomi, maka semua penggunaan untuk tujuan komersial itu wajib harus mendapatkan izin dari pemilik hak ekonomi. Nah, atas izin itulah pengguna karya jurnalistik harus membayar royalti," jelasnya.

Dewan Pers menegaskan bahwa selama ini karya jurnalistik belum diposisikan sebagai produk dengan nilai ekonomi yang melekat secara hukum.

Padahal, menurut mereka, perubahan ekosistem digital menuntut adanya penyesuaian regulasi agar keberlanjutan industri media tetap terjaga.* (km/ad)

JAKARTA — Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta mengakui bahwa Ketua BEM Fakultas Hukum, Muhammad Abdi Maludin, menerima uang sebesar Rp20 juta sebelum aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada 15 Juni 2026.

Pihak kampus menyebut uang tersebut diterima dari seorang senior melalui perantara alumni, yang disebut bersumber dari oknum aparat kepolisian.

Baca Juga:

• PDIP Disebut Dalangi Aksi Mahasiswa, Deddy Sitorus Balik Sindir AHY: Jangan Menghasut!

"Dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada pihak universitas bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp20 juta melalui seorang oknum senior alumni Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian," kata Daniel dalam konferensi pers di kampus UBK, Selasa (23/6/2026).

"Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan," tambahnya.

Menurut Daniel, uang tersebut diberikan melalui alumni Fakultas Hukum UBK.

Kampus kini membentuk tim investigasi untuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat sebelum menjatuhkan sanksi.

"UBK akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Bung Karno," ujarnya.

Daniel juga menyebut dari keterangan Abdi, uang itu tidak hanya diterima sendiri, tetapi juga mengalir ke sejumlah mahasiswa dan pengurus BEM di beberapa fakultas.

Kampus, kata dia, masih melakukan verifikasi terhadap keterangan tersebut.

Terkait motif pemberian uang, Daniel mengungkapkan bahwa dana tersebut diserahkan menjelang aksi mahasiswa, dengan tujuan mengarahkan lokasi demonstrasi agar tidak menuju Istana Negara.

"Mereka disarankan oleh oknum alumni tersebut untuk melakukan demonstrasi di DPR RI," kata Daniel.

Namun, menurut pengakuan Abdi, saran tersebut tidak dijalankan. Mahasiswa tetap melanjutkan aksi ke Istana Negara meski sebelumnya telah menerima uang tersebut.

"Jadi mahasiswa tetap pergi ke Istana, meskipun mereka menerima uang tersebut. Itu merupakan pengakuan langsung dari Ketua BEM," ujar Daniel.

Kasus ini menjadi sorotan setelah viral di media sosial, terutama terkait pertemuan perwakilan mahasiswa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat aksi 15 Juni lalu di Jakarta.

Istana sebelumnya menyatakan akan menelusuri informasi tersebut.

Sementara itu, UBK telah mencabut status Ketua BEM FH Abdi dan membentuk tim investigasi internal untuk mendalami dugaan pelanggaran etik serta aliran dana yang melibatkan sejumlah mahasiswa.* (kmcn/ad)

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan wilayah sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat setempat.

Baca Juga:

• TNI AU Hadir untuk Rakyat, Satgas Pasgat Serahkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Oksibil

Kehadiran mereka disambut hangat oleh masyarakat yang memanfaatkan momen itu untuk berdialog dan menyampaikan berbagai aspirasi serta persoalan sehari-hari.

Sebagai bentuk kepedulian, personel Satgas juga membagikan makanan ringan kepada anak-anak yang ditemui selama kegiatan berlangsung.

Suasana keakraban terlihat ketika prajurit dan warga berbaur tanpa jarak, menciptakan interaksi yang hangat di tengah aktivitas patroli.

Komandan Satgas Pamtas Mobile RI–PNG Gobang VIII Yonif 2 Marinir, Letkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono, mengatakan patroli humanis merupakan bagian dari pendekatan TNI untuk membangun kepercayaan masyarakat di wilayah penugasan.

"Patroli humanis merupakan wujud pengabdian TNI kepada rakyat. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran prajurit tidak hanya dirasakan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai sahabat dan mitra masyarakat dalam menjaga persatuan serta kebersamaan," ujarnya.

Ia menegaskan, kehadiran prajurit di Papua tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga membantu menciptakan suasana yang aman, damai, dan harmonis di tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut juga menjadi sarana komunikasi langsung antara TNI dan warga, sehingga berbagai aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Warga Enarotali menyampaikan apresiasi atas pendekatan yang dilakukan Satgas Yonif 2 Marinir.

Menurut mereka, pola komunikasi yang humanis membuat masyarakat merasa lebih aman dan dekat dengan aparat keamanan.

Melalui patroli humanis ini, TNI AL berharap hubungan TNI dan masyarakat semakin kuat, sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali agar prajurit selalu hadir secara profesional dan humanis di tengah masyarakat.* (ad)

MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik.

Pemprov Sumut menargetkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) meraih predikat informatif pada tahun 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bahas Pembangunan Padangsidimpuan, Mulai Huntap hingga Infrastruktur Jalan

Menurut Porman, target tersebut akan dicapai melalui penguatan layanan informasi publik, baik secara langsung maupun berbasis digital.

Pemprov Sumut juga terus meningkatkan sarana dan prasarana agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi pemerintah.

Saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut tengah mengembangkan portal layanan informasi publik melalui laman ppid.sumutprov.go.id untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi secara daring.

"Kebijakan keterbukaan informasi diintegrasikan langsung ke dalam visi-misi jangka panjang pemerintah daerah. Kami juga menerapkan sistem informasi berbasis teknologi yang berkelanjutan serta penandatanganan komitmen bersama demi menjaga tren positif indeks keterbukaan informasi di Sumatera Utara," kata Porman.

Ia juga menyebut masyarakat tetap dapat mengakses layanan secara langsung di Kantor Gubernur Sumut, tepatnya di Lobby Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.

"Kami juga melakukan pemantauan implementasi keterbukaan informasi secara berkala, memantau tingkat kepatuhan setiap unit kerja, serta menganalisis masukan (feedback) dan pengaduan masyarakat demi perbaikan layanan," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan tim PPID Setjen DPR RI, Sugeng Irianto, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk bertukar pengalaman dalam pengelolaan informasi publik serta mempelajari inovasi layanan yang diterapkan di Sumatera Utara.

"Selain ingin mengetahui pengelolaan informasi di sini, mungkin ada juga inovasi yang bisa kita terapkan di PPID DPR RI," kata Sugeng.

Pertemuan tersebut dibuka oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Achmad Yazid Matondang, yang mewakili Kepala Dinas Kominfo Sumut, Erwin Hotmansah Harahap.* (ad)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima audiensi Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padangsidimpuan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (23/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda pembangunan di Kota Padangsidimpuan, mulai dari pembangunan hunian tetap (huntap), penguatan layanan kesehatan, hingga peningkatan infrastruktur jalan yang dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga:

• BNNP Sumut Tangkap Bandar Narkoba Labuhanbatu, Diduga Terlibat Jaringan yang Lebih Besar

Ia menegaskan bahwa program hunian tetap bagi warga terdampak bencana menjadi salah satu prioritas yang terus didukung Pemprov Sumut.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program hunian tetap, peningkatan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari upaya tersebut," ujar Bobby Nasution.

Ia juga menegaskan bahwa sektor infrastruktur, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan, masih menjadi fokus utama Pemprov Sumut.

Untuk tahun 2026, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar Rp1,9 triliun yang akan disalurkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan skala prioritas daerah.

Sementara itu, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sumut terhadap berbagai program pembangunan di daerahnya.

Salah satunya adalah pembangunan 100 unit hunian tetap yang saat ini telah mulai dilaksanakan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Program hunian tetap ini sangat dibutuhkan masyarakat," kata Letnan.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Padangsidimpuan juga mengusulkan dukungan lanjutan untuk pembangunan sejumlah ruas jalan strategis, termasuk jalur Angkola Julu–Batunadua, yang dinilai penting untuk memperlancar akses dan mobilitas warga.* (ad)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk memeriksa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kejagung menegaskan bahwa setiap pihak yang diduga mengetahui alur perkara dapat dimintai keterangan sebagai saksi.

Baca Juga:

• Nadiem Makarim Bantah Dakwaan Korupsi Chromebook, Sebut Digitalisasi Pendidikan Merupakan Mandat Jokowi

"Ya, jadi gini. Alat bukti yang kami dapat atau kami cari itu tidak bergantung kepada salah satu keterangan saja. Ya, kami punya alat bukti banyak, ada keterangan saksi, ada barang bukti elektronik, ada alat bukti dokumen, dan lain-lain, dan ahli. Jadi kami tidak tergantung kepada keterangan satu orang saja ya," kata Syarief di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026).

Ia menambahkan, pengembangan perkara dilakukan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang dikumpulkan penyidik. Proses penyidikan, kata dia, masih terus berjalan.

"Sehingga kami menetapkan seorang tersangka atau membuka perkara ini lebih besar lagi atau lebih terang lagi, itu berdasarkan alat bukti yang kami cari terus sampai dengan saat ini masih berjalan sehingga tidak bergantung kepada keterangan satu orang," ujarnya.

Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap Nanik S. Deyang, Syarief menyebut hal itu terbuka apabila yang bersangkutan dinilai memiliki informasi relevan dengan perkara.

"Untuk NSD sudah beberapa kali saya sampaikan ya. Semua orang yang mengetahui, mengalami, itu berpotensi diperiksa sebagai saksi, ya berpotensi ya. Tapi semua orang sebagai saksi itu belum tentu dia melakukan penyimpangan," kata dia.

Meski demikian, Kejagung belum menyampaikan jadwal pemeriksaan terhadap Nanik.

Penyidik, kata Syarief, akan menentukan pemanggilan sesuai kebutuhan pengusutan perkara.

"Kami belum bisa menyampaikan sekarang, tapi semua orang yang mengetahui, mengalami, ya yang bisa menerangkan adanya tindak pidana itu eh akan kami pertimbangkan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi," ujarnya.

Sebelumnya, pengacara mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menyebut adanya dugaan keterlibatan pihak berinisial NSD dalam perubahan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Perubahan itu disebut terjadi di beberapa daerah, termasuk Madiun dan Bogor.

"NSD itu tadi melakukan, tadi dalam BAP-nya Pak Sony ya, menjelaskan, NSD ada mengubah-ubah yayasan. Yayasan ini namanya ini diubah lagi dengan namanya ini, dirubah lagi dengan namanya ini. Jadi tiga kali merubah," ujar kuasa hukum Sony.

Sementara itu, Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG tersebut, di antaranya mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta beberapa pihak lain dari unsur yayasan dan rekanan pengadaan.

Di sisi lain, Kepala BGN Nanik S. Deyang sebelumnya membantah keterlibatannya dalam perkara tersebut.

Ia menyebut tugasnya lebih banyak berkaitan dengan urusan komunikasi dan pemberitaan, bukan pengadaan.

"Tugas gue itu kan berhubungan dengan media aja. Jadi gue ini nggak pernah, rapat keputusan mau kaus kaki kek, lu apa kek, pengadaan apa yang ramai-ramai itu seuprit kucing pun gue nggak ngerti, kagak tahu," kata Nanik dalam sebuah podcast yang tayang di kanal YouTube Total Politik.

Nanik juga menegaskan dirinya tidak pernah melaporkan pihak mana pun dalam perkara tersebut.

Ia menepis anggapan bahwa dirinya menjadi sumber informasi awal kasus.

"Jadi bukan gue ngadu, jadi kalau dibilang Pak Sony 'Hadiah dari Ibu Nanik' kan seolah-olah gue pengadu," ujarnya.

Hingga kini, penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola MBG masih terus dikembangkan oleh Kejagung untuk menelusuri alur kebijakan, pengadaan, serta potensi keterlibatan pihak lain.* (d/ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Nadiem menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya lampiran yang mengunci penggunaan Chrome OS dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021.

Baca Juga:

• Permohonan JC Sony Sonjaya Ditolak, Kejagung: Dia Pelaku Utama Kasus Korupsi MBG

Ia mengatakan tidak mungkin membaca seluruh halaman lampiran dalam dokumen regulasi yang disebutnya bersifat rutin.

Nadiem juga menyebut dirinya mempercayakan penyusunan teknis kepada sekretariat jenderal kementerian.

"Permendikbud ini diangkat semata-mata karena satu-satunya dokumen yang saya tanda tangani," katanya.

Nadiem juga menegaskan bahwa apabila terjadi dugaan kemahalan harga dalam pengadaan laptop dari Dana Alokasi Khusus (DAK), hal itu berada di luar kewenangan menteri.

Ia menambahkan, kebijakan digitalisasi pendidikan yang dijalankannya merupakan mandat dari Presiden ke-7 Joko Widodo, termasuk dorongan untuk membangun platform teknologi pendidikan.

"Pak Presiden menyebut untuk segera membangun platform teknologi khusus untuk Kemendikbudristek," ujarnya.

Dalam penjelasannya, Nadiem juga menyinggung bahwa total anggaran Rp 9,9 triliun yang kerap disebut dalam perkara ini tidak seluruhnya digunakan untuk Chromebook.

Ia menyebut sebagian dana digunakan untuk perangkat lain seperti proyektor dan modem.

"Jadi angka 9,9 itu bukan semuanya untuk Chromebook," kata Nadiem.

Ia juga membantah adanya keterlibatan atau permufakatan dengan pihak Google dalam pengadaan tersebut.

Nadiem turut menjelaskan struktur tim kerja di kementeriannya yang disebutnya berisi para profesional muda.

Ia menegaskan mereka bukan "shadow organization" seperti yang dituduhkan.

"Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa kita, bukan suatu shadow organization yang menakutkan," ujarnya.

Selain itu, Nadiem menjelaskan pembentukan grup WhatsApp internal sebagai ruang diskusi kebijakan sebelum dirinya resmi menjabat menteri.

Ia menyebut tidak ada pembahasan terkait pengadaan Chromebook dalam grup tersebut.

"Tidak pernah sekalipun disebut mengenai pengadaan Chromebook," katanya.

Dalam pembelaannya, Nadiem juga mengkritik perhitungan jaksa terkait dugaan kerugian negara yang disebut mencapai Rp 9,9 triliun.

Ia menilai angka tersebut tidak sepenuhnya tepat karena berbasis asumsi dan sampling.

Sebelumnya, Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp 5,6 triliun subsider 9 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan CDM.* (d/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka Sony Sonjaya (SS), mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan pihaknya telah menerima surat permohonan JC dari penasihat hukum tersangka SS pada pekan lalu.

Baca Juga:

• Pemkot Medan Siapkan Rp 4,5 Miliar untuk Rehab Gedung Kejari Medan

"Memang benar pada hari Rabu tanggal 23 Juni yang lalu, tim penyidik menerima surat permohonan JC atau justice collaborator dari penasihat hukum tersangka SS," kata Syarief di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026).

Syarief menjelaskan, terdapat sejumlah syarat utama untuk dapat ditetapkan sebagai justice collaborator, di antaranya bukan pelaku utama dan bersedia mengakui perbuatannya serta membantu mengungkap pelaku lain.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan, Kejagung menilai Sony Sonjaya justru diduga sebagai salah satu pelaku utama dalam perkara tersebut.

"Kami menyimpulkan bahwa yang pertama, Saudara SS ini merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPPG. Sehingga dengan demikian, yang bersangkutan ini merupakan pelaku utama," tegasnya.

Ia menambahkan, SS juga tidak memenuhi kriteria sebagai pelaku lapis kedua atau second liner yang biasanya dapat membuka keterlibatan pihak lain dalam struktur perkara.

"Sehingga yang bersangkutan ini bukan merupakan pelaku yang second liner yang kedua, yang akan membuka pelaku di atasnya," ujarnya.

Selain itu, Kejagung menilai SS belum mengakui secara penuh perbuatan yang disangkakan kepadanya selama proses pemeriksaan berlangsung.

"Dalam pemeriksaan kemarin memang belum ada yang dianggap oleh penyidik menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang disangkakan," kata Syarief.

Atas dasar tersebut, Kejagung memutuskan menolak permohonan status justice collaborator dari tersangka SS.

Meski demikian, penyidik tetap membuka ruang untuk mendalami informasi yang telah disampaikan.

"Semua informasi yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada kami itu sangat kami hargai dan bisa digunakan untuk membuat terang kasus ini. Namun demikian untuk justice collaborator, kita terikat pada aturan-aturan yang ada," ujarnya.

Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, Sony Sonjaya mengajukan permohonan sebagai justice collaborator ke penyidik Jampidsus Kejagung.

Dalam proses penyidikan, ia juga disebut telah menyerahkan puluhan nama pihak yang diduga terlibat dalam penentuan titik SPPG atau dapur MBG, yang jumlahnya berkembang dari 26 menjadi 41 nama.* (d/ad)

MEDAN — Pemerintah memperluas uji coba sistem digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial).

Kota Medan menjadi salah satu daerah yang ikut dalam tahap perluasan program tersebut, setelah sebelumnya lebih dulu diterapkan di Kabupaten Banyuwangi.

Baca Juga:

• Pemkot Medan Siapkan Rp 4,5 Miliar untuk Rehab Gedung Kejari Medan

"Lewat Portal Perlinsos ini, masyarakat sangat mudah untuk mengajukan permohonan bansos seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai). Jadi bisa langsung ajukan sendiri lewat HP Android," kata Khoiruddin, Selasa (23/6/2026).

Meski aksesnya dibuat lebih mudah, ia menegaskan ada syarat utama yang harus dipenuhi masyarakat, yakni kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang sudah aktif.

Menurutnya, aktivasi IKD dapat dilakukan di layanan administrasi kependudukan terdekat, seperti kantor camat maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk mengaktivasi IKD-nya dulu. Setelah IKD aktif, baru masyarakat bisa masuk dan mengakses Portal Perlinsos melalui link perlinsos.kemensos.go.id," ujar Khoiruddin.

Ia menjelaskan, Portal Perlinsos merupakan sistem yang dibangun melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, hingga Dewan Ekonomi Nasional.

Sistem ini juga terhubung secara real-time dengan berbagai instansi, seperti BPJS, PLN, Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memvalidasi data penerima bantuan.

"Semua datanya include dan digodok dalam satu sistem itu. Jadi, tidak bisa main-main lagi. Data langsung masuk ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan pusat yang menentukan kelayakannya," tegasnya.

Melalui sistem ini, masyarakat juga dapat memantau status pengajuan bansos secara langsung.

Setiap proses akan muncul dalam bentuk notifikasi bertahap, mulai dari pengajuan hingga status akhir penerimaan.

"Jika permohonan bansos dinyatakan diterima oleh pemerintah pusat, warga tidak perlu bingung mencari tempat pencairan. Aplikasi Perlinsos akan langsung menuntun pengguna untuk melakukan pembukaan rekening bank dan mendaftarkan nomor rekeningnya langsung di dalam aplikasi tersebut," kata Khoiruddin.

Ia berharap digitalisasi ini dapat memperbaiki akurasi data penerima bantuan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam penyaluran bansos di Kota Medan.

"Tentu kami berharap dengan inovasi ini semakin meminimalkan penyimpangan, dan semakin memudahkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.* (ad)

MEDAN — Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) menangkap seorang bandar narkoba asal Kabupaten Labuhanbatu yang juga diketahui memiliki tempat hiburan malam (THM).

Pelaku berinisial MI diamankan saat sedang berlibur di Bandung, Jawa Barat, bersama keluarganya.

Baca Juga:

• Bobby Nasution: Status Green Card Geopark Toba Harus Beri Dampak Ekonomi Nyata bagi Warga Sekitar

"Jadi, berawal dari penangkapan A. Perannya adalah sebagai pegawai MI," ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Dari hasil pemeriksaan, A diketahui berperan sebagai kurir sekaligus penghubung peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Labuhanbatu, khususnya Rantauprapat.

Ia bertugas mengantarkan barang dari satu titik penyimpanan ke sejumlah titik penjualan yang telah ditentukan.

"A bertugas mengantar barang dari satu titik penyimpanan ke titik-titik penjualan. Berdasarkan hasil penyelidikan, ada lima titik penjualan di sana," katanya.

BNNP Sumut kemudian menelusuri aliran dana dari jaringan tersebut.

Dari hasil penyidikan, ditemukan bahwa transaksi keuangan hasil penjualan narkoba mengalir ke rekening milik MI melalui A.

"Setoran uang hasil penjualan masuk ke rekening yang dipegang A. Selanjutnya, uang tersebut dikirim melalui bank kepada MI," jelasnya.

Berdasarkan informasi itu, tim BNNP Sumut melakukan pengejaran hingga ke Bandung dan akhirnya menangkap MI pada Minggu (21/6/2026).

Saat itu, MI diketahui sedang berlibur bersama keluarga.

"Kami menangkap MI di Bandung. Ia berangkat untuk berlibur bersama anaknya. Namun, setelah mengetahui adanya penangkapan terhadap A, ia memilih tetap berada di Bandung," ujarnya.

Tatar juga menyebut MI merupakan salah satu pemilik tempat hiburan malam di Rantauprapat.

Namun, operasional usaha tersebut diduga dijalankan oleh pihak lain dan masih dalam pendalaman penyidik.

"MI merupakan salah satu pemilik THM. Namun, operasionalnya dijalankan oleh orang lain. Hal itu masih kami dalami," katanya.

Menurut BNNP Sumut, MI diduga merupakan bandar narkoba berskala besar di wilayah Labuhanbatu.

Saat ini, MI telah dibawa ke kantor BNNP Sumut untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut guna mengungkap jaringan yang lebih luas.

"Jaringannya cukup besar. Namun, kami masih mendalami lebih lanjut peran masing-masing pihak. Ada kemungkinan pihak lain juga terlibat. Karena itu, kami belum dapat menjelaskan secara rinci," pungkasnya.* (d/ad)

MEDAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Medan berencana membangun atau merehabilitasi gedung Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan.

Untuk proyek tersebut, anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp 4,5 miliar.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ikuti Peresmian 1.151 Km Jalan Daerah, Sumut Kebagian 7,1 Km Proyek IJD

Dalam laman tersebut, paket pekerjaan tercatat dengan nama "Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor Kejari Medan".

"Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor Kejari Medan," demikian tertulis dalam nama paket di website SiRUP LKPP yang dilihat, Selasa (23/6/2026).

Proyek tersebut berada di bawah kewenangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Medan.

Anggaran pembangunan atau rehabilitasi gedung Kejari Medan ini bersumber dari APBD Kota Medan tahun anggaran 2026.

Masih dari data yang sama, total pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp 4.596.680.000 untuk pelaksanaan proyek tersebut.

Sebelumnya, Pemkot Medan juga tercatat mengalokasikan anggaran hampir Rp 10 miliar untuk rehabilitasi rumah dinas TNI, yang menunjukkan adanya sejumlah proyek infrastruktur penunjang kelembagaan di tahun anggaran 2026.

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Pemkot Medan maupun Kejaksaan Negeri Medan terkait rincian teknis maupun jadwal pelaksanaan proyek tersebut.* (d/ad)

MEDAN — Danau Toba resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Geotourism Festival and International Conference (Geofest) ke-7.

Agenda berskala internasional ini menjadi momentum penting bagi Toba Caldera UNESCO Global Geopark (UGGp) untuk memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai geopark dari sejumlah negara.

Baca Juga:

• Bobby Nasution: Status Green Card Geopark Toba Harus Beri Dampak Ekonomi Nyata bagi Warga Sekitar

"Kita akan memperkuat kerja sama dengan geopark lainnya, misalnya Geopark Lenggong, Langkawi, geopark di Thailand, Filipina dan lainnya. Kerja samanya akan dicanangkan pada saat Geofest ke-7," kata General Manager Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Azizul Kholis, saat konferensi pers di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (23/6/2026).

Puncak kegiatan Geofest ke-7 akan berlangsung pada 1–5 Juli 2026 dan digelar di tiga kabupaten kawasan Danau Toba, yakni Simalungun, Samosir, dan Karo.

Sejumlah agenda telah disiapkan, mulai dari penandatanganan kerja sama antar-UGGp, seminar penguatan tata kelola geopark, peresmian geosite baru, hingga forum ilmiah internasional yang melibatkan peserta dari berbagai negara.

Azizul menjelaskan, rangkaian Geofest kali ini berlangsung cukup panjang.

Sebelumnya telah digelar pra-event di Raja Ampat, kemudian dilanjutkan dengan main event di Danau Toba sebagai tuan rumah, dan akan ditutup dengan post event di Lenggong, Malaysia.

"Event ini cukup panjang. Sebelumnya pra-event dilakukan di Raja Ampat dan dilanjutkan dengan main event, di mana kita sebagai tuan rumahnya. Kemudian post event di Lenggong. Kita tentu akan memanfaatkan ini semaksimal mungkin untuk membuat Kaldera Toba semakin terkenal di dunia," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Toba Caldera UNESCO Global Geopark juga akan menetapkan sedikitnya 40 geosite baru.

Penambahan ini diharapkan dapat memperkaya pilihan destinasi wisata sekaligus memperpanjang lama tinggal wisatawan di kawasan Danau Toba.

"Kita akan tambah Geosite Kaldera Toba 40 lagi, jadi pengunjung punya pilihan yang lebih banyak dan juga akan menambah waktu kunjungan," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara, Adryanta Putra Ginting, menyatakan pemerintah provinsi akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Geofest ke-7.

Menurutnya, kegiatan internasional ini berpotensi memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat lokal, meningkatkan jumlah wisatawan, serta memperkuat citra Danau Toba di tingkat global.

"Kita akan berikan dukungan penuh apalagi ini skalanya sudah internasional. Mudah-mudahan akan mendorong perekonomian lokal, jumlah kunjungan dan juga popularitas Danau Toba di dunia," kata Adryanta.* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa status Green Card UNESCO yang kembali dipertahankan oleh Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGG) tidak boleh berhenti sebagai prestasi administratif semata.

Status tersebut, kata dia, harus berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar Danau Toba.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ikuti Peresmian 1.151 Km Jalan Daerah, Sumut Kebagian 7,1 Km Proyek IJD

"Kunci utamanya adalah bagaimana menjadikan label Green Card yang hari ini sudah kita capai dengan kerja keras bersama ini benar-benar bisa menghasilkan satu nilai tambah yang baik. Pertama, untuk pariwisata kita tentunya di mana kunjungan meningkat. Kedua, masyarakat harus merasakan manfaat ekonominya secara langsung," ujar Gubernur.

Bobby Nasution juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya mempertahankan status revalidasi UNESCO tersebut.

Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan di kawasan Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas nasional.

"Rumah kita ini menjadi salah satu jawaban masa depan pariwisata yang menjaga keseimbangan alam," tambahnya.

Sementara itu, General Manager TCUGG, Azizul Kholis, melaporkan bahwa hasil revalidasi UNESCO telah resmi disetujui dan sertifikat kelulusan sudah diterbitkan.

Meski sempat terkendala situasi geopolitik global yang menghambat keberangkatan ke Prancis, dokumen tersebut kini telah dinyatakan sah.

Azizul juga memaparkan sejumlah program pengembangan lanjutan, termasuk Geopark Festival serta rencana penerapan rute wisata baru atau Geo-Trail yang akan mulai berjalan per 1 Juli 2026.

Berbeda dari pola sebelumnya yang terpusat di kawasan Parapat, jalur wisata baru ini akan menghubungkan berbagai klaster kawasan utara dan selatan Danau Toba, termasuk Haranggaol, Porsea, hingga Simalungun.

Selain itu, TCUGG juga melaporkan kerja sama internasional yang tengah dikembangkan, termasuk program penanaman hampir 2.000 pohon sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan di kawasan kaldera.

Ke depan, pengelola juga menargetkan pengembangan jaringan wisata internasional yang menghubungkan Danau Toba dengan Phuket, Thailand.

Selain itu, rencana pendirian pusat studi riset geopark tingkat Asia juga tengah dijajaki bersama berbagai lembaga riset global.

Langkah tersebut diharapkan memperkuat posisi Toba Caldera UNESCO Global Geopark sebagai destinasi wisata kelas dunia, sekaligus membuka peluang Sumatera Utara menjadi tuan rumah forum geopark internasional pada 2029.* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengikuti secara daring peresmian 1.151 kilometer jalan daerah yang tersebar di 37 provinsi melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD), Selasa (23/6/2026).

Peresmian dipusatkan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Baca Juga:

• Massa APMB Kepung DPRD Sumut, Desak Perbaikan Jalan Penghubung Asahan-Tanjungbalai

Bobby Nasution mengikuti kegiatan itu dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Medan.

Program ini merupakan bagian dari Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut Hardy Siahaan, Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya Sumut Chandra Dalimunthe, serta sejumlah kepala daerah.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, paket IJD Sumut tahun 2025 dengan skema Single Year Contract (SYC) mencakup empat ruas jalan yang ikut diresmikan Presiden Prabowo Subianto.

Empat ruas tersebut meliputi preservasi Jalan Batas Kota Tebingtinggi–Sibulan di Kabupaten Serdangbedagai sepanjang 2 kilometer, Jalan Simpang Mangga–Tugu Sujono di Kabupaten Simalungun sepanjang 1,12 kilometer, Jalan Sirongit–Lancang di Kabupaten Toba sepanjang 1,7 kilometer, serta Jalan Jenderal Sudirman di Kota Tebingtinggi sepanjang 2,28 kilometer.

Selain itu, proyek IJD dengan skema Multi Years Contract (MYC) di Sumut juga mencakup 19 ruas jalan lain yang masih dalam tahap pengerjaan.

Sebagian besar disebut telah mencapai progres fisik mendekati 100 persen dan tersebar di 13 kabupaten/kota.

Usai peresmian, Bobby Nasution menggelar pertemuan dengan Kepala BBPJN Sumut Hardy Siahaan untuk membahas kelanjutan pembangunan infrastruktur jalan nasional di wilayah Sumut.

Ia mengatakan kondisi jalan nasional di Sumut secara umum sudah cukup baik, namun masih ada sejumlah ruas yang perlu perhatian.

Total panjang jalan nasional di Sumut sendiri mencapai sekitar 2.600 kilometer.

"Beberapa daerah itu kondisi jalannya memang butuh perhatian. Tetapi dengan IJD ini tentu masyarakat, khususnya yang berada di daerah pertanian atau lumbung pangan menjadi sangat terbantu. Jadi yang selama ini kesulitan dalam mengangkut hasil panen, sekarang sudah jadi mudah dan pastinya biaya (angkut) akan lebih rendah. Kita patut berterimakasih kepada Bapak Presiden," ujar Bobby Nasution.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan jalan daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat distribusi hasil produksi masyarakat, khususnya sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

"Swasembada pangan tidak hanya soal benih, pupuk, irigasi. Swasembada energi tidak hanya soal energi. Ini juga adalah hasil jaringan distribusi yang lancar dan baik. Dengan selesainya jalan ini saya ajak pemerintah daerah untuk menjaga infrastruktur dengan sebaik-baiknya," kata Prabowo.* (ad)

JAKARTA — Sektor koperasi kembali bergerak memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah.

Koperasi Produsen Syariah Gambir Anam Koto Mandiri asal Sumatera Barat resmi menjalin kerja sama strategis dengan Holding Pangan BUMN, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD untuk pengembangan ekspor gambir.

Baca Juga:

• DTSEN Bermasalah, Jalur Afirmasi SPMB 2026 Dikhawatirkan Salah Sasaran

Kerja sama ini diarahkan untuk membuka akses pasar internasional, khususnya India dan Pakistan, dengan nilai transaksi yang diproyeksikan mencapai sekitar USD 732.831 atau setara Rp11,72 miliar.

Volume ekspor ditargetkan mencapai 20 ton per bulan.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop, Destry Anna Sari, menegaskan bahwa kerja sama ini tidak boleh berhenti di atas kertas dan harus segera masuk tahap implementasi.

Pemerintah, kata dia, memberikan tenggat waktu agar kontrak bisnis dan pengiriman komoditas hasil hilirisasi dapat direalisasikan dalam waktu kurang dari tiga bulan.

Kehadiran sejumlah pejabat kementerian dalam penandatanganan tersebut menunjukkan dorongan pemerintah dalam memperkuat standar produk ekspor berbasis koperasi dan UMKM.

Salah satu tantangan yang disoroti adalah konsistensi pasokan serta kualitas produk di tengah potensi meningkatnya permintaan dari pasar luar negeri.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penerapan standar internasional seperti HACCP agar produk Indonesia memiliki daya saing dan reputasi yang terjaga di pasar global.

Destry juga mendorong agar regulasi perdagangan luar negeri diperkuat, termasuk untuk mencegah praktik pembelian bahan baku langsung dari tingkat desa oleh pihak asing yang dapat memengaruhi stabilitas harga di dalam negeri.

Dari pihak BUMN, Direktur Komersial ID FOOD, Dwi Sutoro, menyatakan komitmen untuk mempercepat implementasi kerja sama tersebut.

Menurutnya, ID FOOD akan memanfaatkan anak usahanya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, untuk mendorong komoditas unggulan daerah masuk ke pasar ekspor global.

Ia menegaskan ada tiga pilar utama yang harus dijaga dalam ekosistem ekspor ini, yakni keberlanjutan pasokan, konsistensi kualitas, dan daya saing harga.

Ke depan, ID FOOD juga akan mengoptimalkan jaringan kantor cabang untuk mengidentifikasi lebih banyak komoditas daerah yang berpotensi ekspor.

Ketua Koperasi Produsen Syariah Gambir Anam Koto Mandiri, Eriyanto, menyambut baik kerja sama tersebut.

Ia menyebut kemitraan ini membuka kepastian pasar dan harga bagi petani gambir di daerahnya.

Koperasi yang berdiri sejak 2021 itu saat ini menaungi sekitar 190 petani dengan total lahan mencapai 450 hektare. Kapasitas produksi disebut mencapai 50 ton per bulan.

Dengan adanya kesepakatan ini, koperasi optimistis mampu memenuhi kebutuhan ekspor sekaligus memperkuat posisi gambir Indonesia di pasar internasional melalui sistem pengelolaan yang lebih profesional dan transparan.* (ad)

TANGSEL — Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Afirmasi Tahun Ajaran 2026/2027 kembali menjadi sorotan.

Sejumlah persoalan mulai dari dugaan manipulasi dokumen, penyalahgunaan status ekonomi, hingga ketidaksesuaian data sosial ekonomi dilaporkan muncul di berbagai daerah.

Baca Juga:

• PDIP Disebut Dalangi Aksi Mahasiswa, Deddy Sitorus Balik Sindir AHY: Jangan Menghasut!

Data yang tidak sesuai kondisi lapangan disebut berpotensi membuat peserta didik dari keluarga kurang mampu justru gagal masuk jalur afirmasi, meski kebijakan tersebut sejatinya disiapkan untuk mereka.

Persoalan ini dinilai dapat menghambat tujuan utama jalur afirmasi, yakni memberi akses pendidikan yang lebih setara bagi kelompok masyarakat rentan.

Praktisi hukum dan akademisi, Dr. (c) M. Sunandar Yuwono, S.H., M.H., atau yang akrab disapa Bang Sunan, menegaskan bahwa jalur afirmasi merupakan kebijakan negara yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial.

"Jalur afirmasi hadir sebagai bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, validitas data menjadi faktor yang sangat menentukan agar bantuan dan kesempatan yang diberikan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak," ujar Bang Sunan, Selasa (23/6/2026).

Ia menilai persoalan data desil dalam DTSEN tidak bisa dipandang sebagai urusan administrasi semata.

Menurutnya, kesalahan data dapat berdampak langsung pada hilangnya hak warga negara dalam mengakses pendidikan.

Kelompok masyarakat yang disebut paling rentan terdampak antara lain keluarga berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, buruh harian, penyandang disabilitas, lansia, serta rumah tangga yang masuk kategori rentan miskin.

Dalam praktiknya, kondisi ekonomi mereka tidak selalu tercatat secara akurat dalam sistem pendataan nasional.

Akibatnya, tidak sedikit siswa dari keluarga kurang mampu yang justru tidak bisa mengakses jalur afirmasi karena data mereka tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Bang Sunan menilai hal ini menunjukkan bahwa akurasi DTSEN memiliki kaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas pendidikan.

Ia menegaskan bahwa hak memperoleh pendidikan telah dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, setiap kebijakan pendidikan harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Di sisi lain, ia juga menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan jalur afirmasi, seperti penggunaan alamat fiktif hingga manipulasi data sosial ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dalam proses seleksi.

"Jika jalur afirmasi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga anak-anak dari keluarga kurang mampu yang seharusnya mendapatkan kesempatan tersebut," tegasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bang Sunan mendorong penguatan integrasi data antarinstansi, termasuk pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas sosial, dan lembaga kependudukan.

Sinkronisasi DTSEN dengan DTKS, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta data kependudukan dinilai penting untuk mengurangi kesalahan data dan potensi penyalahgunaan.

Ia menegaskan jalur afirmasi tetap harus dipertahankan sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi kelompok rentan.

Namun, sistem pengawasan dan validasi data harus diperkuat agar kebijakan tersebut tidak salah sasaran.

"Jangan sampai kebijakan yang dirancang untuk membantu rakyat kecil justru dinikmati oleh mereka yang mampu memanipulasi keadaan. Negara harus memastikan setiap kuota afirmasi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya," pungkas Bang Sunan.* (ad)

JAKARTA — Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terkait posisi partainya yang belakangan menjadi sorotan sejumlah partai politik koalisi pemerintah.

Deddy menegaskan bahwa tudingan yang menyebut PDIP berada di balik berbagai aksi demonstrasi mahasiswa tidak memiliki dasar yang kuat.

Baca Juga:

• Ketua BEM FH UBK Akui Terima Rp20 Juta, Mahasiswa: Uang Itu dari Siapa?

"Kan dulu 2025 juga kita dituding sebagai dalang demo. Sekarang juga dituding jadi dalang demo. Nah, tudingan-tudingan ini kan terbantahkan sendiri. Tahun 2025 tidak ada satu pun orang PDI Perjuangan atau terkait dengan PDI Perjuangan yang diproses hukum oleh aparat, ya. Jadi, dengan sendirinya kan terbantahkan itu oleh fakta," kata Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Ia mengatakan tudingan serupa kembali muncul pada tahun ini, termasuk dugaan yang mengaitkan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dengan aksi demonstrasi mahasiswa.

"Nah, sekarang sama saja. Dituduh-tuduh Andi Widjajanto. Bahkan seorang Menko seperti AHY ngomong, ya jangan menghasut," ujarnya.

"Ini lagi-lagi membuktikan bahwa memang berada di luar pemerintahan itu selalu mudah menjadi kambing hitam, ya," sambungnya.

Deddy menilai berbagai tuduhan terhadap PDIP lebih banyak didasarkan pada asumsi dibandingkan fakta.

Ia bahkan menduga sejumlah pihak yang terus mempertanyakan posisi PDIP di dalam atau di luar pemerintahan memiliki persoalan tersendiri di lingkungan koalisi.

"Saya melihat dalam kasus kenapa partai-partai lain ribut soal posisi PDI Perjuangan itu, ini kemungkinan besar ketidakpuasan di kalangan mereka sendiri terhadap posisi mereka di dalam pemerintahan, atau tau mungkin mereka pengen dapat perhatian lebih dari presiden, saya nggak ngerti," ujarnya.

"Tetapi ini adalah bukti bahwa mereka itu ya asal bunyi saja kalau menurut saya, tanpa fakta-fakta yang mendukung," sambungnya.

Menurut Deddy, gelombang aksi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah merupakan gerakan murni yang lahir dari keresahan mahasiswa sendiri, bukan hasil rekayasa pihak tertentu.

"Saya kira ada yang bilang kan, what doesn't kill you make you stronger, iya kan? Jadi silakan aja mau menuduh-nuduh PDI Perjuangan. Kita melihat sendiri bagaimana sentimen publik justru menjadi positif karena melihat bahwa apa yang disuarakan mahasiswa itu, itu adalah kebenaran sejati yang ada dipikiran mereka, bukan rekayasa tanpa dasar untuk aksi-aksi mahasiswa," paparnya.

"Karena hampir tidak mungkin melakukan sebuah orkestrasi demonstrasi yang masif di seluruh Indonesia, hanya dengan melakukan atau mendorong pihak-pihak tertentu. Ini murni dari mahasiswa," lanjut dia.

Ia meminta pemerintah dan partai-partai koalisi lebih fokus merespons substansi tuntutan mahasiswa daripada menjadikan PDIP sebagai pihak yang disalahkan.

"Tuntutan mahasiswa bukannya direspons, malah melebar ke PDI Perjuangan menjadi kambing hitam. Kalau mau cari kambing ya pas kurban, jangan pas hari-hari begini, gitu loh. Ya, bilang sama Pak AHY, sama Misbakun, cari kambing tuh pas ini aja, pas lebaran kurban, jangan pas ma rakyat dan mahasiswa sedang merasa aspirasi mereka diabaikan," tuturnya.

Sebelumnya, AHY menyampaikan pandangannya mengenai posisi partai politik yang berada di luar pemerintahan.

Menurutnya, setiap partai memiliki hak untuk menentukan sikap politiknya, termasuk menjadi oposisi.

"Saya menghormati semua partai politik yang memiliki sikap dan pandangan tertentu. Semua punya agenda, semua punya kepentingan, tapi marilah kita meletakkan kepentingan bersama dan nasional kita di atas kepentingan partisan," kata AHY di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

AHY menilai partai yang berada di luar pemerintahan tetap memiliki peran penting dalam demokrasi, terutama dalam memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah.

"Ketika jadi oposisi tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi ya tentunya harus konstruktif, harus juga dengan solusi," ujar AHY.

"Tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah. Tapi ketika ada sesuatu yang memang ada benarnya dan itu merupakan aspirasi masyarakat, pemerintah juga mendengar, pemerintah juga harus mau melakukan evaluasi dan lain sebagainya," lanjut dia.

Perdebatan mengenai posisi PDIP dan gelombang aksi mahasiswa belakangan menjadi perhatian publik di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang.* (d/ad)

JAKARTA — Polemik dugaan penerimaan uang oleh sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK) terus menjadi sorotan.

Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK, Muhammad Abdimaludin, dimintai klarifikasi oleh mahasiswa terkait pengakuannya menerima uang sebesar Rp20 juta setelah aksi demonstrasi yang berujung pada pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:

• Mahasiswa UBK Akui Terima Rp20 Juta Usai Aksi, PDIP: Gibran Harus Buka Suara

Forum dihadiri mahasiswa, sejumlah pejabat kampus, dosen, serta perwakilan organisasi kemahasiswaan.

Salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum UBK, Na'ilah Panrita Hartono, mengungkapkan bahwa dalam forum tersebut muncul perbedaan keterangan mengenai asal-usul uang yang diterima.

Menurut Na'ilah, pada awal diskusi disebutkan uang berasal dari seseorang yang meminta agar titik aksi dipindahkan.

Namun pada akhir forum, muncul penjelasan bahwa uang tersebut berasal dari seseorang yang disebut bernama A'an.

"Karena ada perbedaan keterangan, kami mempertanyakan sebenarnya uang itu berasal dari siapa," kata Na'ilah, Selasa (23/6/2026).

Forum klarifikasi digelar setelah muncul tuntutan dari mahasiswa yang meminta transparansi kepada pengurus BEM yang sebelumnya bertemu dengan Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden.

Na'ilah mengatakan forum sempat berlangsung alot karena Muhammad Abdimaludin tidak hadir sejak awal kegiatan.

Mahasiswa yang hadir kemudian meminta agar yang bersangkutan datang langsung untuk memberikan penjelasan terkait isu yang telah beredar di lingkungan kampus.

Saat hadir dalam forum tersebut, Abdimaludin menjelaskan kronologi penerimaan uang yang menurut keterangannya diberikan agar aksi mahasiswa tidak dilakukan di depan Istana Negara dan dipindahkan ke Gedung DPR RI.

"Dia menjelaskan kronologinya tentang dia dapat uang, sejumlah uang, yang menurut keterangannya ditujukan agar aksi tidak dilakukan di depan Istana Negara, tetapi dipindahkan ke DPR RI," ujar Na'ilah.

Namun rencana tersebut tidak terlaksana dan aksi mahasiswa tetap berlangsung di kawasan Istana Negara.

Dalam forum itu, Abdimaludin disebut mengakui menerima uang tersebut.

Pengakuan tersebut memicu reaksi dan kekecewaan sejumlah mahasiswa yang mempertanyakan integritas organisasi kemahasiswaan.

Menurut Na'ilah, Abdimaludin menjelaskan bahwa dana sebesar Rp20 juta dibagikan kepada tujuh orang.

Ia disebut menerima Rp6 juta, sementara sisanya dibagikan kepada beberapa pengurus organisasi mahasiswa dan pihak lain yang namanya disebut dalam forum.

Meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi langsung dari pihak-pihak yang disebut menerima aliran dana tersebut.

Sebagai tindak lanjut, mahasiswa mengajukan sejumlah tuntutan kepada pihak kampus.

Salah satu tuntutan utama adalah pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa guna mengusut dugaan penerimaan uang tersebut secara transparan.

Selain itu, mahasiswa juga meminta pihak-pihak yang diduga terlibat membuat pernyataan terbuka, mengakui perbuatannya, serta mengundurkan diri dari jabatan organisasi kemahasiswaan apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Mahasiswa mengaku telah memberikan tenggat waktu kepada pihak kampus untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.

Sementara itu, dalam video yang beredar di media sosial, Muhammad Abdimaludin mengakui menerima uang sebesar Rp20 juta sebagai koordinator aksi.

"Terkait uang itu saya menerima 20 persen, saya memakai Rp 500 ribu, kebutuhan lain Rp 200 dan dibagi sama senior kampus Raffi dan mubarak," ucap dia dalam video yang beredar.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak rektorat Universitas Bung Karno maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam forum tersebut terkait dugaan penerimaan uang tersebut.

Kasus ini masih menjadi perhatian mahasiswa dan publik, sementara berbagai pihak menunggu hasil klarifikasi serta langkah investigasi yang akan dilakukan oleh pihak kampus.* (km/ad)

JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan penjelasan terbuka terkait dugaan pemberian uang sebesar Rp20 juta kepada mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) setelah pertemuan yang berlangsung usai aksi demonstrasi di kawasan Istana Negara.

Menurut Deddy, penjelasan dari Wakil Presiden diperlukan agar tidak muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait polemik yang kini menjadi perhatian publik tersebut.

Baca Juga:

• Viral! Mahasiswa Terima Uang Usai Bertemu Gibran, BEM FH UBK Ajukan 10 Tuntutan

Deddy menilai publik membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai bagaimana mahasiswa yang awalnya berencana melakukan demonstrasi di depan Istana Negara akhirnya bertemu dengan Wakil Presiden di kantornya.

"Walaupun itu mungkin sulit diterima akal publik ya, enggak mungkin dia enggak tahu gitu ya, tapi kan dia perlu bersuara dong," sambungnya.

Ia juga meminta agar asal-usul uang yang disebut diterima mahasiswa dapat diungkap secara terang benderang agar tidak menimbulkan dugaan liar.

"Eh gimana sih duduk perkara bisa mahasiswa itu belok dari rencana demo tiba-tiba ke kantor wakil presiden? Itu kan harus dijelaskan secara terang benderang," kata dia.

"Dan dia harus juga mencari siapa itu yang memberikan uang kepada mahasiswa itu, supaya jelas," sambungnya.

Menurut Deddy, transparansi menjadi penting karena hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai sumber dana yang disebut dalam pengakuan sejumlah mahasiswa.

"Jangan-jangan itu uang hasil pungli, iya kan, atau apakah memang ada operasi politik? Nah, ini kan harus terang benderang dong," ucap Deddy.

"Jadi kita sedang menunggu bagaimana wakil presiden itu memberikan penjelasan yang masuk akal dan bisa dipercaya ya, tentang apa namanya, persoalan suap-menyuap mahasiswa ini untuk kepentingan politik," tegas Deddy.

Ia menilai polemik tersebut berpotensi berdampak pada citra pemerintah karena melibatkan institusi Wakil Presiden.

"Oh betul dong, karena dia kan wakil presiden. Ini kan seolah-olah, kalau menurut saya, sedang berupaya menarik dia menjadi episentrum perhatian sebagai pihak yang mau mendengar gitu ya, pada saat pemerintah sedang terpojok gitu. Ini kan aneh kalau menurut saya," pungkasnya.

Pernyataan Deddy muncul setelah mencuat pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdimaludin, yang mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta setelah aksi demonstrasi dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 15 Juni 2026.

Pengakuan tersebut disampaikan dalam forum klarifikasi yang digelar mahasiswa UBK pada Senin (22/6/2026) malam.

Dalam forum itu, mahasiswa mempertanyakan sumber uang dan tujuan pemberian dana tersebut.

Salah seorang peserta forum, Na'ilah Panrita Hartono, mengatakan forum digelar setelah muncul tuntutan dari mahasiswa yang meminta transparansi kepada pengurus BEM yang sebelumnya bertemu dengan Wakil Presiden.

"Pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Gibran memicu banyak pertanyaan dari mahasiswa. Akhirnya disepakati untuk mengadakan forum agar semuanya bisa dijelaskan secara terbuka," kata Na'ilah.

Menurut keterangan yang disampaikan dalam forum, uang tersebut diduga berkaitan dengan upaya pemindahan titik aksi mahasiswa dari kawasan Istana Negara ke Gedung DPR RI.

Namun rencana tersebut disebut tidak pernah terlaksana.

Mahasiswa juga menyoroti adanya perbedaan keterangan mengenai sumber dana tersebut.

Pada awal diskusi disebutkan uang berasal dari seseorang yang meminta aksi dipindahkan, sementara pada bagian akhir forum disebut berasal dari seseorang yang disebut bernama A'an.

"Ini yang masih menjadi tanda tanya bagi kami karena ada perbedaan keterangan soal asal uang itu," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, mahasiswa UBK meminta pihak kampus membentuk tim investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa guna mengusut dugaan penerimaan uang tersebut secara transparan.

Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak Wakil Presiden maupun hasil investigasi yang dapat memastikan asal-usul dana tersebut.

Sementara itu, pihak kampus dan sejumlah pihak yang disebut dalam forum juga belum memberikan keterangan resmi terkait informasi yang beredar.* (km/ad)

JAKARTA — Vivo kembali menghadirkan berbagai pilihan smartphone untuk pasar Indonesia, mulai dari segmen entry-level hingga kelas flagship premium.

Beragam seri yang ditawarkan mencakup Vivo Y Series, Vivo T Series, Vivo V Series, iQOO Series, hingga Vivo X Series yang menyasar pengguna dengan kebutuhan berbeda-beda.

Baca Juga:

• Massa APMB Kepung DPRD Sumut, Desak Perbaikan Jalan Penghubung Asahan-Tanjungbalai

Smartphone ini dibanderol mulai Rp 1.799.000 dan telah dibekali sertifikasi tahan percikan air IP54, kamera berbasis kecerdasan buatan (AI), serta baterai berkapasitas 5.000 mAh.

Sementara untuk pengguna yang menginginkan performa lebih tinggi dan dukungan jaringan 5G, Vivo juga menawarkan berbagai pilihan dari lini T Series, V Series, hingga iQOO Series dengan rentang harga mulai Rp 3 jutaan.

Di segmen premium, Vivo menghadirkan seri X Series yang dibekali teknologi kamera dan performa kelas flagship.

Harga tertinggi saat ini ditempati Vivo X300 Ultra yang dibanderol Rp 25.999.000.

Berikut daftar harga HP Vivo terbaru di Indonesia per 23 Juni 2026:

Vivo Y Series

Vivo Y03t: Rp 1.799.000
Vivo Y19s Pro: Rp 1.999.000
Vivo Y05: Rp 2.099.000
Vivo Y11d: Rp 2.399.000
Vivo Y29 (6/128): Rp 2.849.000
Vivo Y400: Rp 3.499.000
Vivo Y29 (8/128): Rp 3.599.000
Vivo Y31d: Rp 3.599.000
Vivo Y29 (8/256): Rp 4.199.000
Vivo Y31d Pro: Rp 4.299.000

Vivo T Series

Vivo T5: Rp 3.199.000
Vivo T5 Pro 5G: Rp 4.499.000

Vivo V Series

Vivo V50 Lite 4G (8/128): Rp 3.299.000
Vivo V50 Lite 4G (8/256): Rp 3.699.000
Vivo V50 Lite 5G (8/256): Rp 4.099.000
Vivo V60 Lite 4G (8/128): Rp 4.199.000
Vivo V50 Lite 5G (12/512): Rp 5.099.000
Vivo V50 5G (8/256): Rp 5.499.000
Vivo V50 5G (12/256): Rp 5.999.000
Vivo V60 Lite 4G (8/256): Rp 5.999.000
Vivo V60 Lite 5G (8/256): Rp 5.999.000
Vivo V70FE 5G: Rp 6.499.000
Vivo V50 5G (12/512): Rp 6.999.000
Vivo V70 5G: Rp 10.999.000

iQOO Series

iQOO Z10 Lite: Rp 2.999.000
iQOO Z11x: Rp 4.199.000
iQOO Z10R 5G: Rp 4.599.000
iQOO Z11: Rp 4.999.000
iQOO Neo 10 5G: Rp 6.499.000
iQOO 15R: Rp 7.499.000
iQOO 13 (16/512): Rp 10.299.000
iQOO 15: Rp 12.999.000

Vivo X Series

Vivo X300: Rp 16.999.000
Vivo X300 Pro (16/512): Rp 18.999.000
Vivo X Fold5 (16/512): Rp 24.999.000
Vivo X300 Ultra: Rp 25.999.000

Dengan pilihan harga yang beragam, Vivo menawarkan alternatif smartphone untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penggunaan harian, fotografi, gaming, hingga produktivitas kelas profesional.

Harga di atas merupakan harga resmi yang tercantum pada toko resmi Vivo Indonesia per 23 Juni 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan perusahaan maupun promo yang sedang berlangsung.* (km/ad)