MEDAN — Sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait banjir, jalan rusak, drainase, bantuan sosial hingga pelayanan administrasi kependudukan dalam kegiatan Sapa Warga Kecamatan Medan Deli di pergudangan Jalan Kayu Putih, Sabtu (19/9/2026).

Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Baca Juga:

• Siapa SM Amin Nasution? Sosok Pahlawan Nasional yang Diusulkan Jadi Nama Jalan di Medan

Salah satu persoalan yang langsung diselesaikan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik warga Lingkungan 19 Tanjung Mulia Hilir, Yusrizal.

Yusrizal awalnya mengeluhkan KTP miliknya yang rusak akibat terendam banjir.

Ia kemudian menyerahkan KTP tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diperbaiki.

"KTP saya ini rusak pak, saya berharap KTP saya bisa diperbaiki", katanya.

Rico Waas kemudian meminta jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan mempercepat pelayanan administrasi warga.

"Saya minta komitmennya, pengurusan surat-surat tidak boleh berbelit-belit. Jika masuk pagi, siang harus sudah selesai. Tidak boleh ada berkas yang menginap," tegas Rico Waas yang hadir didampingi Pj Sekda Erfin Fahrurrazi dan sejumlah pimpinan perangkat daerah Pemko Medan serta Camat Medan Deli Muhammad Aidiel Putra Pratama.

Tak lama kemudian, Rico menyerahkan langsung KTP Yusrizal yang telah selesai dicetak.

"Ini saya berikan KTP bapak, sudah selesai dicetak baru", ujar Rico yang disambut gembira oleh Yusrizal.

Yusrizal mengatakan KTP miliknya sebelumnya mengalami kerusakan parah sehingga nama yang tertera menjadi buram.

Kerusakan itu terjadi setelah rumahnya terdampak banjir.

"Alhamdulillah, senang. Bisa langsung siap, enggak sampai 10 menit ya, berapa menit aja udah siap gitu," ujar Yusrizal.

Selain administrasi kependudukan, persoalan banjir menjadi salah satu keluhan utama warga Medan Deli.

Yusrizal mengatakan genangan kerap mengganggu aktivitas warga.

Ia meminta pemerintah membenahi drainase dan gorong-gorong agar air tidak menggenang selama berjam-jam.

Ia juga meminta pelayanan administrasi di tingkat kelurahan dan kecamatan tidak memakan waktu lama, terutama untuk pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

"Kami ini kan kerja tiap hari, Pak. Kalau bisa urus surat tidak perlu nunggu lama atau disuruh datang lagi siang atau sore. Pengennya begitu dimasukkan, dalam 10-20 menit langsung ditandatangani," ujarnya.

Keluhan mengenai jalan rusak disampaikan Wardias, warga Lingkungan 9 Tanjung Mulia.

Ia mengeluhkan kondisi Gang Cipto yang disebut telah lama rusak, bergelombang dan kerap tergenang saat hujan.

"Jalan kami paling menyedihkan, Pak. Belum pernah diaspal, bergelombang, dan banjir. Kemarin Wakil Wali Kota sudah datang dan cek langsung, tapi sampai sekarang belum ada pengaspalan. Tolonglah Pak, ditangani serius," kata Wardias.

Menanggapi keluhan tersebut, Rico memastikan pengaspalan Jalan Cipto 1 hingga Jalan Cipto Raya akan dilakukan tahun ini.

"Pengaspalan Jalan Cipto 1 hingga Jalan Cipto Raya kita kerjakan tahun ini. Langsung dikerjakan, tidak lama-lama lagi," tegas Rico yang disambut respons positif warga.

Warga lainnya juga mengeluhkan kondisi jalan dan drainase di kawasan Tanjung Mulia Hilir dan Kota Bangun.

Selain jalan rusak dan banjir, warga mengeluhkan kondisi air bersih yang disebut berwarna kuning dan berkarat.

Rico meminta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) melakukan pemetaan terhadap titik-titik genangan di Medan Deli.

"Kita cek dan petakan pembangunan drainase baru, termasuk penggunaan u-ditch. Kalau perlu, normalisasi di area bawah tol juga dilakukan agar aliran air lancar dan tidak menimbulkan genangan seperti kolam," jelas Rico Waas.

Dalam dialog tersebut, warga juga mempertanyakan penyaluran bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH).

Irma, warga Lingkungan 28 Tanjung Mulia, mempertanyakan pendataan penerima PKH karena masih ada warga yang dinilai membutuhkan bantuan tetapi belum masuk dalam data.

Keluhan serupa disampaikan Yuni, warga Mabar.

Ia mengadukan seorang janda lanjut usia yang tidak lagi menerima bantuan PKH meski masih memiliki tanggungan biaya pendidikan anak.

Rico menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial, termasuk PKH Medan Makmur, memiliki mekanisme pendataan dan verifikasi.

Pemko Medan akan meminta Dinas Sosial menindaklanjuti data warga yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Keluhan juga datang dari pelaku UMKM. Seorang ibu yang menjalankan usaha pembuatan jilbab mengadukan kondisi keluarganya setelah suaminya tidak lagi bekerja.

Rico meminta Dinas Sosial dan Dinas Koperasi mendata warga tersebut serta melihat peluang bantuan permodalan dan pendampingan usaha.

Sementara itu, Kepala Dinas SDABMBK Khairul Azmi mengatakan penanganan infrastruktur di kawasan Gang Cipto menjadi salah satu prioritas pekerjaan tahun ini.

"Untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ini meliputi kawasan Gang Cipto Raya, gang Cipto 1, dan gang Cipto 3. Pelaksanaannya dilakukan secara berproses, dimulai dari Cipto 1 dan Cipto 3 terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan ke Cipto Raya," ujar Khairul Azmi.

Selain perbaikan jalan, pemerintah juga akan menangani persoalan drainase yang menyebabkan genangan di kawasan permukiman.

Khairul mengatakan pengerjaan drainase di lingkungan permukiman warga dijadwalkan mulai dilakukan pada awal bulan depan.* (ad)

Oleh:Ahkam Jayadi

TINDAK pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mengguncang kepercayaan publik.

Baca Juga:

• Dituntut 11 Tahun dalam Kasus Smartboard Rp29,5 Miliar, Eks Kadisdik Langkat Hadapi Vonis Senin

Di antara mereka terdapat pejabat di lingkungan ATR/BPN dan sejumlah pihak swasta.

Yang membuat perkara ini memiliki dimensi lebih serius adalah keterangan KPK bahwa empat dari delapan tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Mereka Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Hanya saja sejak awal harus ditegaskan satu hal: Nusron Wahid belum ditetapkan sebagai tersangka.

KPK bahkan menyatakan bahwa pemanggilan Nusron masih bergantung pada kebutuhan penyidikan.

Oleh karena itu, persoalan yang hendak dibicarakan dalam tulisan ini bukanlah apakah Nusron Wahid terlibat dalam tindak pidana.

Itu wilayah penyidikan KPK dan harus dihormati sebagai proses hukum. Tentu saja termasuk asas praduga tak bersalah.

Pertanyaannya kemudian, apakah seorang menteri harus menunggu terbukti terlibat secara pidana terlebih dahulu untuk mempertanggungjawabkan secara etik dan administratif apa yang terjadi di kementeriannya?

Di sinilah persoalan menjadi menarik.

Tanggung Jawab Jabatan

Dalam hukum, kita mengenal prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana.

Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena ia menduduki suatu jabatan ketika tindak pidana dilakukan bawahannya.

Namun, pemerintahan tidak hanya mengenal pertanggungjawaban pidana. Ada pertanggungjawaban administratif, etik, politik, dan institusional.

Seorang menteri adalah pemegang tanggung jawab politik atas kementerian yang dipimpinnya.

Karena itu, standar pertanggungjawabannya tidak semata-mata: apakah ia menerima uang?

Pertanyaan yang lebih luas adalah, bagaimana sistem pengawasan dalam kementerian bekerja?

Bagaimana orang-orang yang berada di sekitar menteri dapat beroperasi?

Mengapa dugaan praktik koruptif dapat tumbuh dalam institusi yang berada di bawah kendalinya?

Apakah mekanisme pengawasan internal berjalan?

Tentu saja hal yang tidak kalah penting, apakah pemimpin bersedia mengambil tanggung jawab ketika institusi yang dipimpinnya menghadapi persoalan serius?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak identik dengan menuduh menteri melakukan tindak pidana.

Justru di sinilah perbedaan antara liability dan responsibility harus dipahami. Liability berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum atas suatu perbuatan.

Responsibility memiliki dimensi yang lebih luas: kewajiban moral, administratif, dan kepemimpinan untuk mempertanggungjawabkan keadaan institusi yang berada di bawah kewenangannya.

Pada ranah ini kita patut belajar pada Jepang.

Dalam praktik pemerintahan modern, integritas seorang pejabat tidak cukup diukur dari satu pertanyaan: apakah dia korupsi?

Ukuran yang lebih luas adalah apakah ia mampu menciptakan integrity system di dalam organisasi yang dipimpinnya.

Pemimpin tidak mungkin mengetahui seluruh tindakan bawahannya. Itu benar.

Namun, justru karena itulah dibutuhkan sistem pengawasan, transparansi, pembatasan konflik kepentingan, mekanisme pelaporan, dan pengendalian internal.

Jika semua itu gagal, maka setidaknya ada pertanyaan mengenai kualitas kepemimpinan dan tata kelola.

Dalam konteks inilah jabatan publik berbeda dari pekerjaan biasa. Seorang menteri tidak hanya membawa nama pribadi.

Ia membawa nama kementerian, pemerintah, dan negara.

Terlebih ATR/BPN bukan kementerian biasa.

Urusan pertanahan bersentuhan langsung dengan kepentingan ekonomi masyarakat, investasi, konflik agraria, kepastian hukum, hak atas tanah, dan bahkan masa depan kehidupan seseorang.

Tanah bagi sebagian besar masyarakat bukan sekadar komoditas.

Tanah adalah rumah. Tanah adalah sumber penghidupan. Tanah adalah warisan. Tanah adalah identitas.

Oleh karena itu, ketika dugaan korupsi muncul dalam institusi yang mengelola persoalan pertanahan, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara.

Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai penjaga hak atas tanah.

Nonaktif Bukan Vonis Bersalah

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pembicaraan mengenai penonaktifan sementara seorang pejabat selama proses hukum berjalan seharusnya tidak otomatis dimaknai sebagai hukuman.

Penonaktifan dapat ditempatkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap proses hukum dan institusi.

Logikanya sederhana.

Pertama, memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja tanpa potensi konflik kepentingan.

Kedua, memungkinkan proses pemeriksaan internal berlangsung secara objektif.

Ketiga, menjaga agar kementerian tetap berjalan dengan legitimasi publik.

Keempat, memberikan kesempatan kepada pejabat yang bersangkutan untuk berkonsentrasi memberikan keterangan dan membuktikan bahwa dirinya tidak mempunyai keterlibatan dalam perkara tersebut.

Dengan demikian, nonaktif sementara tidak identik dengan "bersalah".

Justru dalam negara hukum, seseorang dapat diberi ruang untuk menjalani proses pemeriksaan tanpa harus terlebih dahulu dijatuhi hukuman.

Prinsip ini penting agar kita tidak terjebak pada dua ekstrem.

Ekstrem pertama: belum tersangka berarti tidak ada masalah kepemimpinan.

Ekstrem kedua: ada kasus korupsi berarti menteri pasti terlibat.

Keduanya sama-sama tidak tepat. Di sinilah etika jabatan diuji. Ada sesuatu yang lebih tua daripada hukum positif: etika jabatan.

Hukum bertanya: apakah seseorang bersalah?

Etika bertanya: apakah seseorang pantas terus berada dalam posisi tertentu ketika lembaga yang dipimpinnya sedang mengalami krisis kepercayaan?

Pertanyaan etik tidak boleh disamakan dengan pertanyaan pidana.

Seorang pejabat dapat saja tidak terbukti melakukan tindak pidana, tetapi secara etis tetap memilih mengambil jarak dari jabatan untuk menjaga kehormatan institusi.

Dalam tradisi pemerintahan di sejumlah negara, mundur atau mengambil tanggung jawab politik ketika institusi mengalami kegagalan serius bukan selalu berarti pengakuan melakukan tindak pidana.

Sebaliknya, tindakan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk penghormatan terhadap jabatan.

Jepang, misalnya, memiliki tradisi pertanggungjawaban politik dan moral yang lebih kuat melalui pengunduran diri pejabat dalam berbagai skandal pemerintahan.

Tentu konteks budaya dan sistem politik Jepang tidak dapat begitu saja dipindahkan ke Indonesia.

Namun, ada satu pelajaran universal yang dapat dipetik: Jabatan publik bukan hanya hak untuk memegang kekuasaan, tetapi juga kewajiban untuk menanggung beban moral dari kekuasaan itu.

Problem kita mungkin bukan semata-mata kurangnya aturan. Kita memiliki begitu banyak aturan. Kita memiliki aparat penegak hukum.

Kita memiliki lembaga pengawasan. Kita memiliki mekanisme pemeriksaan.

Namun, ada sesuatu yang tidak mudah dibentuk melalui undang-undang: budaya malu dalam jabatan publik.

Dalam masyarakat yang sehat, rasa malu seharusnya menjadi mekanisme kontrol sosial.

Pejabat yang kementeriannya terseret perkara korupsi serius semestinya tidak hanya sibuk menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat.

Ia juga perlu bertanya kepada dirinya sendiri: Apa yang harus saya lakukan agar institusi yang saya pimpin tetap dipercaya?

Inilah yang sering hilang dalam politik kekuasaan kita.

Yang muncul justru mentalitas: "Selama saya belum tersangka, saya tetap harus bertahan."

Padahal, standar etika pejabat publik seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan mengenai status tersangka.

Kalau ukuran moral seorang pejabat hanya "saya belum tersangka", maka etika pemerintahan telah direduksi menjadi hukum pidana.

Dan itu berbahaya. Presiden perlu membaca persoalan ini sebagai persoalan tata kelola.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, menteri pada akhirnya merupakan pembantu Presiden dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai kedudukannya.

Karena itu, ketika kementerian menghadapi perkara korupsi yang serius, Presiden mempunyai kepentingan langsung untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa hambatan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan tetap terjaga.

Pilihan kebijakan dapat beragam. Menteri dapat tetap menjalankan tugas dengan pengawasan yang diperketat.

Dapat pula dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan pejabat di lingkungan kementerian.

Atau, bila dipandang perlu untuk menjaga independensi proses hukum dan kredibilitas institusi, dapat dipertimbangkan penonaktifan sementara sampai persoalan pokok menjadi lebih terang.

Yang terpenting, keputusan tersebut harus didasarkan pada kepentingan institusi dan negara, bukan tekanan politik sesaat.

Ubah Budaya Pertanggungjawaban

Ada kecenderungan dalam praktik ketatanegaraan kita untuk baru meminta pertanggungjawaban pejabat setelah status hukumnya berubah menjadi tersangka.

Padahal, negara yang matang tidak seharusnya bekerja dengan logika demikian. Negara hukum membutuhkan proses pembuktian.

Namun, negara yang beretika membutuhkan kepemimpinan yang mampu melakukan tindakan pencegahan sebelum proses pidana selesai.

Jika kelak penyidikan membuktikan bahwa menteri tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak memiliki hubungan dengan perbuatan para tersangka, maka kehormatan pribadinya tentu harus dipulihkan.

Hanya saja selama proses itu berlangsung, yang perlu dipikirkan bukan semata-mata nasib seorang menteri.

Yang jauh lebih penting adalah nasib institusi. Sebab kementerian bukan milik menteri. Jabatan menteri bukan milik pribadi.

Dan pemerintahan bukan panggung untuk mempertahankan kehormatan individual. Semuanya adalah amanah publik.

Perkara yang menimpa Kementerian ATR/BPN seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan: siapa yang menerima uang?

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: Mengapa sistem memungkinkan uang itu beredar?

Mengapa orang-orang yang disebut sebagai orang kepercayaan pejabat dapat berada begitu dekat dengan proses pengambilan keputusan?

Di mana pengawasan internal? Bagaimana mekanisme pencegahan konflik kepentingan bekerja?

Dan akhirnya: Apa bentuk pertanggungjawaban pemimpin ketika sistem di bawah kepemimpinannya mengalami kegagalan?

Inilah momentum untuk mengubah paradigma. Dari "saya tidak terlibat" menjadi "saya bertanggung jawab memastikan institusi yang saya pimpin bersih."

Dari "saya belum tersangka" menjadi "saya harus menjaga kehormatan jabatan."

Dan dari "maju terus pantang mundur" menjadi budaya baru: pejabat publik harus tahu kapan bertahan, kapan mengambil jarak, dan kapan dengan kesadaran moral meletakkan jabatan demi kehormatan institusi.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan hanya berapa lama ia bertahan di kursinya.

Kadang-kadang, justru sejarah akan lebih menghormati seorang pejabat yang berani berkata: "Saya tidak harus terbukti bersalah untuk menyadari bahwa institusi yang saya pimpin sedang membutuhkan pertanggungjawaban saya."

Sebab dalam negara demokratis, hukum memang menentukan salah dan benar.

Namun, etika menentukan apakah jabatan masih layak dipertahankan ketika kepercayaan publik sedang dipertaruhkan. Etika sejatinya berada di atas hukum.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen, Pemerhati masalah hukum dan kemasyarakatan.

JAKARTA — Selebgram Julia Prastini atau yang dikenal dengan nama Jule ditangkap polisi terkait dugaan kepemilikan vape yang mengandung etomidate.

Jule ditangkap di salah satu apartemen di Jakarta Selatan pada Senin, 14 September 2026.

Baca Juga:

• Dari Becak Bermotor hingga Sabu Disembunyikan di Sepatu Kurir, BNN Sumut Bongkar Jaringan Narkoba 141 Kg Ganja dan 1,9 Kg Sabu

"Ditangkap senin (14/9/2026) kemarin di salah satu apartemen di Jakarta Selatan," kata Ipda Ade, Sabtu (19/9/2026).

Saat ini Jule masih menjalani pemeriksaan di Polresta Bandara Soekarno-Hatta.

Polisi belum menjelaskan secara rinci kronologi penangkapan maupun asal vape etomidate yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Polresta Bandara Soekarno-Hatta berencana memberikan keterangan resmi mengenai penangkapan Julia Prastini pada Sabtu, 19 September 2026.

"Nanti kita rencana hari ini ada rilis resmi," kata dia.

Keterangan resmi kepolisian nantinya diharapkan menjelaskan lebih lanjut mengenai kronologi penangkapan, barang bukti yang diamankan, serta status hukum Jule dalam perkara tersebut.

Hingga keterangan resmi kepolisian disampaikan, informasi mengenai detail kasus tersebut masih terbatas.

Etomidate sendiri menjadi perhatian karena zat tersebut dapat ditemukan dalam sejumlah produk vape ilegal dan penggunaannya dapat menimbulkan risiko kesehatan.

Dalam kasus Jule, polisi masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan fakta dan keterkaitan barang yang diamankan dengan perkara tersebut.* (km/ad)

MEDAN — Nama SM Amin Nasution kembali diusulkan untuk diabadikan sebagai nama salah satu ruas jalan di Kota Medan.

Usulan tersebut mendapat dukungan dari Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas setelah menerima keluarga besar SM Amin Nasution bersama sejumlah sejarawan di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jumat, 18 September 2026.

Baca Juga:

• 19 Daerah di Sumut Terdampak Asap Karhutla, Dinkes Minta Warga Gunakan Masker

Rico mengatakan jasa dan rekam sejarah SM Amin menjadi dasar penting dalam pengusulan nama jalan tersebut.

"Terima kasih atas kehadiran keluarga besar SM Amin Nasution. Sebelum pertemuan ini saya sudah melihat dan mempelajari kondisi serta proses yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Ternyata usulan ini sudah disampaikan sejak tahun 2022," ujar Rico Waas.

Rico juga menilai nama SM Amin memiliki rekam sejarah yang kuat untuk diabadikan sebagai nama jalan di Medan.

"Menurut saya, secara kredibilitas dan nama besar SM Amin sudah sangat layak menjadi nama jalan," tegas Rico Waas.

Meski mendukung, Rico mengatakan proses penamaan jalan tetap harus mengikuti aturan.

Pemko Medan perlu memastikan ruas jalan yang diusulkan bukan berstatus jalan nasional atau jalan provinsi.

Persetujuan masyarakat yang terdampak juga menjadi salah satu pertimbangan.

"Yang penting bukan jalan nasional dan provinsi, kemudian 70 persen masyarakat setuju dan bersedia jalan tersebut diganti. Dokumennya juga harus benar," jelasnya.

Siapa SM Amin Nasution?

SM Amin Nasution merupakan tokoh hukum dan pemerintahan yang memiliki perjalanan panjang dalam sejarah Indonesia.

Ia lahir di Lhok Ngah, Kabupaten Aceh Besar, pada 22 Februari 1904.

Meski lahir di Aceh, Amin memiliki darah Batak Mandailing. Ayahnya, Mohammad Taif Nasution, bekerja sebagai kepala sekolah dasar Melayu di Aceh Besar pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

Amin menempuh pendidikan di sejumlah daerah sebelum melanjutkan pendidikan hukum di Rechtschoogeschool Batavia, sekolah tinggi hukum yang kemudian menjadi bagian dari sejarah pendidikan hukum di Indonesia.

Semasa muda, Amin juga aktif dalam pergerakan pemuda. Ia bergaul dengan kalangan nasionalis, termasuk Mohammad Yamin.

Aktivitas tersebut turut membentuk pandangan kebangsaan Amin pada masa perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.

Amin kemudian memperoleh gelar Meester in de Rechten atau sarjana hukum.

Pemerintah kolonial Belanda sempat menawarkan kepadanya pekerjaan sebagai ambtenaar, tetapi tawaran itu ditolak.

Ia memilih menjadi advokat di Kutaradja, yang kini dikenal sebagai Banda Aceh. Di sana, Amin dikenal sebagai sosok yang membela berbagai persoalan masyarakat Aceh.

Pada masa pendudukan Jepang, Amin dipercaya menjadi hakim di Sigli, Aceh.

Ia juga dipercaya memimpin Sekolah Menengah Kutaradja dan turut menanamkan semangat nasionalisme kepada para pelajar.

Gubernur Muda hingga Gubernur Sumatera Utara

Setelah Indonesia merdeka, perjalanan Amin berlanjut di pemerintahan.

Pada 14 April 1947, ia dilantik sebagai Gubernur Muda Sumatera Utara dengan wilayah yang saat itu mencakup Aceh, Tapanuli, dan Sumatera Timur.

Amin kemudian dipercaya menjadi Gubernur Sumatera Utara pertama setelah Provinsi Sumatera dimekarkan menjadi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

Ia dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara pada 19 Juni 1948.

Salah satu catatan penting pada masa pemerintahannya adalah penerbitan Uang Republik Indonesia Sumatera Utara.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan kebutuhan ekonomi di tengah situasi perang mempertahankan kemerdekaan.

Setelah mengakhiri masa tugasnya di Sumatera Utara, Amin kembali dipercaya memimpin daerah lain. Ia menjadi Gubernur Riau pertama pada periode 1958-1960.

Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional

Atas pengabdiannya, SM Amin menerima sejumlah penghargaan negara.

Salah satu penghargaan tertinggi yang diterimanya adalah gelar Pahlawan Nasional.

Gelar tersebut diberikan pemerintah Indonesia pada 2020.

Bagi keluarga dan para sejarawan, perjalanan SM Amin sebagai tokoh hukum, pejuang kemerdekaan, serta pemimpin pemerintahan menjadi alasan penting untuk mengabadikan namanya di Kota Medan.

Perwakilan keluarga SM Amin, Dewi, mengatakan usulan tersebut dilakukan bersama para sejarawan.

"Kami berinisiatif bersama para sejarawan untuk mendukung nama SM Amin menjadi nama jalan. Saya juga mewakili keluarga. Mudah-mudahan ini bisa terwujud atas bantuan Bapak Wali Kota Medan Rico Waas," ungkap Dewi.

Dalam audiensi itu, keluarga SM Amin juga menyerahkan buku mengenai sejarah dan perjalanan perjuangan SM Amin Nasution kepada Rico Waas.

Buku tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kajian pengusulan nama jalan.

Rico mengatakan pengusulan tersebut bukan sekadar mengganti nama jalan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengenalkan kembali sejarah SM Amin kepada masyarakat.

"Nama pahlawan dan gubernur Sumut pertama dan ketiga, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Sosialisasikan kepada masyarakat," ujarnya.

Untuk menindaklanjuti usulan tersebut, Pemko Medan akan membentuk tim dan melakukan kajian.

Aspek yang akan diperhatikan antara lain administrasi, persetujuan masyarakat, jumlah keluarga yang terdampak, serta pertimbangan sosial dan budaya.

"Kami akan membuat tim untuk menindaklanjuti usulan ini," tegas Rico Waas.

Dengan demikian, usulan nama SM Amin Nasution sebagai nama jalan di Medan masih berada dalam tahap pengkajian dan proses administratif.

Keputusan akhir akan mengikuti mekanisme dan ketentuan penamaan jalan yang berlaku.* (bidd/ad)

TEKNOLOGI — Xiaomi 18 Pro kembali menjadi sorotan setelah foto perangkat dalam kondisi nyata beredar di internet.

Bocoran tersebut memperlihatkan perubahan desain pada bagian belakang ponsel, terutama pada posisi modul kamera yang kini terlihat lebih menyatu dengan layar sekunder.

Baca Juga:

• Dituntut 11 Tahun dalam Kasus Smartboard Rp29,5 Miliar, Eks Kadisdik Langkat Hadapi Vonis Senin

Gambar tersebut memberikan gambaran mengenai desain ponsel flagship Xiaomi menjelang peluncuran resminya yang telah dikonfirmasi perusahaan akan berlangsung pada September 2026.

Perubahan paling mencolok terlihat pada modul kamera belakang.

Pada Xiaomi 18 Pro, kamera disebut ditempatkan rata dengan layar sekunder yang berada di bagian belakang perangkat.

Desain ini berbeda dari generasi sebelumnya, Xiaomi 17 Pro, yang memiliki konfigurasi kamera belakang lebih menonjol.

Selain desain, Digital Chat Station juga mengungkap sejumlah informasi mengenai sistem kamera Leica yang disebut akan digunakan Xiaomi 18 Pro.

Ponsel tersebut dikabarkan membawa tiga kamera dengan rentang panjang fokus mulai dari 17 milimeter hingga 75 milimeter.

Kamera telefoto periskop disebut mendukung pembesaran optik 3,2 kali.

Sementara kamera utama dikabarkan memiliki bukaan lensa f/1.67 dan kamera telefoto dengan bukaan f/2.4.

Konfigurasi tersebut menunjukkan adanya perubahan pada sistem kamera dibandingkan generasi sebelumnya.

Rentang panjang fokus yang mencakup kamera sudut lebar hingga telefoto memungkinkan pengguna memiliki lebih banyak pilihan saat mengambil foto.

Meski begitu, rincian spesifikasi kamera tersebut masih berstatus bocoran dan belum seluruhnya dikonfirmasi Xiaomi.

Xiaomi sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa seri Xiaomi 18 Pro akan diperkenalkan pada September 2026.

Perusahaan menyebut seri tersebut sebagai peningkatan terbesar dalam sejarah lini ponsel bernomor miliknya.

Peningkatan itu disebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari performa, kemampuan fotografi, daya tahan baterai, hingga fitur kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Karena itu, bocoran mengenai desain kamera dan konfigurasi Leica menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian menjelang peluncuran resmi.

Namun, spesifikasi lengkap, fitur, harga, serta detail kemampuan Xiaomi 18 Pro masih menunggu pengumuman resmi dari Xiaomi.

Selain kamera, Xiaomi juga membagikan informasi mengenai layar sekunder yang pertama kali diperkenalkan pada generasi sebelumnya.

Xiaomi menyebut interaksi harian dengan kartu aplikasi pada layar belakang telah melampaui 4 juta.

Perusahaan juga mengatakan lebih dari 3,5 juta gambar latar ditambahkan ke layar sekunder tersebut setiap hari.

Layar belakang kemudian menjadi salah satu fitur yang membedakan model Pro terbaru Xiaomi.

Kehadiran layar sekunder membuat bagian belakang ponsel tidak hanya berfungsi sebagai penutup perangkat.

Layar tersebut juga dapat digunakan untuk sejumlah interaksi melalui kartu aplikasi dan tampilan gambar latar.

Pada Xiaomi 18 Pro, fitur tersebut diperkirakan tetap menjadi bagian dari pengalaman penggunaan perangkat.

Foto bocoran terbaru memperlihatkan kamera ditempatkan berdampingan dengan layar sekunder tanpa membuat modul kamera terlihat terlalu menonjol.

Dengan peluncuran yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026, perhatian terhadap Xiaomi 18 Pro kini tertuju pada desain, kamera Leica, performa, baterai, serta fitur AI yang akan dibawa sebagai bagian dari peningkatan generasi terbaru.* (vo/ad)

MEDAN — Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan mendeteksi sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan.

Sebaran asap tersebut terdeteksi di 19 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut).

Baca Juga:

• Dua Hari Hilang Saat Cari Pakan Ternak, Pria Medan Marelan Ditemukan Tewas Mengapung di Perairan Bagan Deli

Ke-19 daerah yang terdeteksi terdampak sebaran asap karhutla tersebut yakni Serdang Bedagai, Simalungun, Batu Bara, Asahan, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, Kota Tebing Tinggi, Tanjungbalai, Sibolga, dan Padangsidimpuan.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut Muhammad Faisal Hasrimy melalui Sekretaris Dinkes Sumut Hamid Rijal mengatakan masyarakat perlu menggunakan alat pelindung diri untuk mengurangi paparan asap karhutla.

"Kami menyarankan masyarakat Sumut memakai alat pelindung diri. Yang paling sederhana adalah masker, khususnya untuk daerah-daerah yang terdampak karhutla," ujarnya, Sabtu (19/9/2026).

Menurut Hamid, penggunaan alat pelindung diri dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Selain masker, masyarakat dapat menggunakan perlengkapan lain seperti sarung tangan, sepatu boots, maupun helm apabila situasi membutuhkan.

Hamid mengatakan masker menjadi perlindungan paling sederhana yang dapat dilakukan masyarakat ketika berada di tengah kondisi udara yang terdampak asap karhutla.

"Kami menyarankan masker digunakan saat berada di luar gedung, seperti di luar rumah, di luar kantor, dan seterusnya. Jadi, kami menyarankan menggunakan masker atau alat pelindung diri," ucapnya.

Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada masyarakat yang masih harus beraktivitas di luar ruangan.

Penggunaan masker diharapkan dapat membantu mengurangi paparan asap yang terhirup selama beraktivitas.

Hamid juga mengingatkan para pelaku perjalanan agar tetap menggunakan alat pelindung diri.

Imbauan tersebut berlaku bagi masyarakat yang melakukan perjalanan jarak dekat maupun jarak jauh.

"Bagi pelaku perjalanan, baik dekat maupun jauh, saya kira juga agar tetap menggunakan alat pelindung diri, khususnya masker yang mudah dikenakan oleh masyarakat," katanya.

Sebaran asap karhutla yang terdeteksi di sejumlah wilayah Sumut tersebut berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi.* (mi/ad)

MEDAN — Sesosok jenazah laki-laki ditemukan mengapung di perairan depan Gudang BSA, Bagan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu, 19 September 2026.

Jenazah tersebut pertama kali ditemukan setelah seorang nelayan yang hendak melaut melaporkan adanya tubuh manusia mengapung di perairan tersebut sekitar pukul 01.17 WIB.

Baca Juga:

• Dituntut 11 Tahun dalam Kasus Smartboard Rp29,5 Miliar, Eks Kadisdik Langkat Hadapi Vonis Senin

Petugas kemudian menemukan jenazah dalam kondisi mengapung dan mengevakuasinya menggunakan speed boat.

Sekitar pukul 02.00 WIB, jenazah dibawa menuju area depan Posal Medan Labuhan.

Evakuasi dilakukan untuk mengamankan jenazah agar tidak terbawa arus sembari menunggu kedatangan pihak kepolisian.

Kadispen Kodaeral I Kolonel Laut Wahyu Kurniawan mengatakan, penanganan selanjutnya dilakukan bersama aparat kepolisian dan TNI.

"‎Pada pukul 08.50 WIB, Bhabinkamtibmas Polres Pelabuhan Belawan Aiptu Sugianto bersama Tim Inafis Polres Pelabuhan Belawan dan Babinsa 0201-09/MB Serka Suseno tiba di Posal Medan Labuhan untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan koordinasi dengan pihak kepolisian, seorang warga bernama Susianti yang sebelumnya melaporkan kehilangan anggota keluarga tiba di Pantai Olo sekitar pukul 09.02 WIB dan mengidentifikasi jenazah tersebut sebagai keluarganya," terangnya.

Jenazah diketahui berinisial M M, 31 tahun, warga Lingkungan 30, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan. Sehari-hari, korban bekerja sebagai wiraswasta.

Berdasarkan keterangan keluarga, Mus Muliadi telah dilaporkan hilang sejak Kamis, 17 September 2026, sekitar pukul 14.00 WIB.

Sebelum dinyatakan hilang, Mus Muliadi diketahui sedang membabat rumput untuk pakan ternak di sekitar pinggir Sungai Deli.

Dua hari kemudian, jenazah yang diduga merupakan Mus Muliadi ditemukan mengapung di perairan Bagan Deli.

Saat ditemukan, korban mengenakan kaos berwarna biru bertuliskan "Tabungan Deposit Kredit Warung Duit ATM".

Korban juga mengenakan celana panjang olahraga berwarna hitam.

Kondisi tubuh korban mulai mengalami perubahan akibat cukup lama terendam air laut.

Dari pemeriksaan secara kasat mata, tidak ditemukan luka yang diduga akibat benda tajam pada tubuh korban.

Jenazah kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut sesuai prosedur.* (mp/ad)

MEDAN — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan akan membacakan putusan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 pada Senin, 21 September 2026.

Putusan tersebut akan dibacakan terhadap mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Saiful Abdi bersama dua terdakwa lainnya, yakni mantan Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Langkat Supriadi serta Direktur PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto Seputra.

Baca Juga:

• Laga Perdana di Stadion Utama Sumut, PSMS Medan Siap Tempur Hadapi Persiku Kudus

"Iya, kita jadwalkan pembacaan putusan hari Senin mendatang," ujar Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang kepada wartawan, Jumat (18/9/2026) sore.

Girsang mengatakan majelis hakim masih menyelesaikan penyusunan putusan untuk ketiga terdakwa.

"Doakan ya, putusan selesai pada Senin," katanya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Saiful Abdi dengan pidana 11 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard yang disebut menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp29,5 miliar.

Selain pidana penjara, Saiful dituntut membayar denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.

JPU juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp2,5 miliar dengan ketentuan subsider tujuh tahun penjara.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU David Simamora dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat, 4 September 2026.

Dalam tuntutannya, jaksa menyebut Saiful menerima uang Rp2,5 miliar yang berasal dari proyek pengadaan Smartboard tersebut.

Saiful didakwa bersama Supriadi dan Budi Pranoto Seputra

. Supriadi saat itu menjabat sebagai Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Langkat, sedangkan Budi Pranoto merupakan penyedia melalui PT Bismacindo Perkasa.

Supriadi dituntut 11 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan, serta uang pengganti Rp500 juta subsider tujuh tahun penjara.

Sementara Budi Pranoto Seputra dituntut 13 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan, serta uang pengganti Rp26 miliar subsider tujuh tahun penjara.

Dalam tuntutannya, JPU mengungkap dugaan aliran uang yang disebut dinikmati ketiga terdakwa.

Saiful Abdi disebut menerima Rp2,5 miliar, Supriadi Rp500 juta, sedangkan Budi Pranoto Seputra memperoleh Rp26 miliar.

Ketiga terdakwa disebut memiliki peran masing-masing dalam proyek pengadaan Smartboard dengan nilai anggaran sekitar Rp49,9 miliar.

Saiful Abdi bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), Supriadi sebagai Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Langkat, sedangkan Budi Pranoto merupakan pihak penyedia.

Menurut JPU, rangkaian perbuatan ketiga terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp29,5 miliar.

JPU juga mengungkap dugaan penggelembungan harga dalam pengadaan Smartboard tersebut.

Dalam tuntutannya, Budi Pranoto disebut membeli Smartboard dari PT Galva dengan harga sekitar Rp30 juta hingga Rp40 juta per unit.

Perangkat tersebut kemudian dijual kepada Dinas Pendidikan Langkat dengan harga mencapai Rp158 juta per unit.

Sebanyak 312 unit Smartboard kemudian disalurkan ke sejumlah sekolah.

JPU menyebut nilai barang tersebut sekitar Rp11 miliar termasuk pajak, sementara anggaran pengadaannya mencapai Rp49,9 miliar.

Jaksa menilai Saiful Abdi dan Supriadi tidak melakukan pengecekan harga pasar sebelum pengadaan diumumkan melalui e-katalog.

JPU juga menyebut nama Bahrun Walidin alias Baron yang disebut sebagai orang suruhan Budi Pranoto.

Menurut jaksa, Baron memperoleh bagian 44 persen dari penjualan 312 unit Smartboard, meski nominal yang diterimanya tidak dirinci dalam tuntutan.

Riwayat hukum Saiful Abdi juga menjadi salah satu pertimbangan JPU dalam tuntutan.

Saiful disebut sebelumnya pernah dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dalam perkara korupsi PPPK Langkat 2023.

Jaksa menyebut sejumlah hal yang memberatkan Saiful, di antaranya perbuatannya dinilai menghambat program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, merugikan keuangan negara, serta memberikan keterangan yang berbelit-belit selama persidangan.

Adapun hal yang meringankan, Saiful dinilai bersikap sopan selama menjalani persidangan.

JPU menyatakan Saiful terbukti melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

Putusan majelis hakim terhadap Saiful Abdi, Supriadi, dan Budi Pranoto Seputra dijadwalkan dibacakan pada Senin, 21 September 2026.* (on/ad)

BINJAI — Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai menggerebek sebuah barak yang diduga digunakan sebagai tempat konsumsi dan transaksi narkotika di tengah kebun jagung, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara.

Lokasi barak tersebut berada tidak jauh dari tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Keberadaan barak itu disebut telah meresahkan masyarakat sekitar.

Baca Juga:

• Laga Perdana di Stadion Utama Sumut, PSMS Medan Siap Tempur Hadapi Persiku Kudus

Polisi kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas narkotika.

Penggerebekan tersebut dipimpin Kasat Narkoba Polres Binjai AKP Ismail Pane bersama Kanit I Ipda M Hidayat.

"Personel langsung menyisir lokasi. Barak ini memang lokasinya tersembunyi," ujar Ismail, Sabtu (19/8/2026).

Menurut Ismail, lokasi barak yang tertutup membuat tempat tersebut diduga dimanfaatkan pelaku untuk mengonsumsi maupun melakukan transaksi narkotika.

Dari hasil penyisiran, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga merupakan sisa penggunaan narkoba.

Di antaranya puluhan alat isap sabu atau bong, pipet, dan mancis.

"Kami menemukan puluhan alat isap sabu (bong), pipet, serta mancis yang digunakan para pelaku untuk mengonsumsi sabu," ucap Ismail.

Polisi kemudian mengambil tindakan dengan membakar dan meratakan barak tersebut.

Langkah itu dilakukan agar lokasi tidak kembali digunakan untuk aktivitas yang berkaitan dengan narkotika.

"Kami tidak menyisakan tempat sedikit pun agar tidak lagi dijadikan lokasi transaksi maupun konsumsi narkoba di kemudian hari," kata Ismail.

Ismail mengatakan Polres Binjai tidak akan memberikan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Polisi juga akan terus melakukan pemetaan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran atau konsumsi narkoba.

"Tidak ada tebang pilih. Tidak ada perlakuan khusus, apalagi karpet merah untuk pelaku tindak kejahatan," ucap Ismail.

Ia memastikan jajarannya akan terus melakukan penindakan terhadap bandar dan pengedar narkotika di wilayah hukum Polres Binjai.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, kami akan terus menyikat habis para bandar dan pengedar yang ada di lapangan. Jangan coba-coba membangun kembali barak seperti ini, karena kami pasti akan bertindak tegas," ujar Ismail.

Ismail juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui adanya dugaan aktivitas narkotika atau transaksi narkoba di lingkungan sekitar.

"Segera laporkan kepada kami melalui layanan Call Center Polri di nomor 110. Setiap informasi yang masuk akan kami tindak lanjuti secepat mungkin," tutup Ismail.* (tm/ad)

DELI SERDANG — Kecamatan Percut Seituan di Kabupaten Deli Serdang resmi dimekarkan setelah DPRD Deli Serdang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemekaran Kecamatan Percut Seituan dan Pembentukan Kecamatan Percut Deli.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Deli Serdang pada Jumat, 18 September 2026.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Ditahan Polda Sumut, Partai Golkar Pastikan Tidak Beri Pendampingan Hukum

Dengan disahkannya Ranperda tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda), wilayah Kecamatan Percut Seituan kini dibagi menjadi dua kecamatan.

Sebanyak delapan desa dan dua kelurahan tetap berada di Kecamatan Percut Seituan, sedangkan 10 desa masuk ke Kecamatan Percut Deli sebagai kecamatan hasil pemekaran.

Anggota DPRD Deli Serdang Rakhmadsyah mengatakan rencana pemekaran Kecamatan Percut Seituan telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Pembahasan melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD juga telah dilakukan beberapa kali sebelum akhirnya disahkan.

" Alhamdulillah hari ini perjuangan panjang tentang pemekaran Percut Seituan dan pembentukan Percut Deli sudah disahkan di paripurna. Artinya yang selama ini menjadi Ranperda menjadi Perda. Tinggal nanti setelah ini akan dibawa ke Provinsi dan Provinsi bawa ke Kemendagri," ujar Rakhmadsyah.

Rakhmadsyah menilai pemekaran Kecamatan Percut Seituan diperlukan karena jumlah penduduk di wilayah tersebut sangat besar dan kepadatan penduduk berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.

"Yang pasti sebagai masyarakat Percut Seituan yang saat ini berada di Percut Deli (karena warga Desa Percut) kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kawan-kawan DPRD [Deli Serdang] yang tau dan paham bagaimana kecamatan Percut Seituan saat ini. Perjuangan dari periode kedua saya di 2014 rencana Pemekaran ini dan ini baru selesai di Pansus ke 4," kata Rakhmadsyah.

Ia juga meminta masyarakat, terutama warga yang masuk ke wilayah Kecamatan Percut Deli, menjaga dan memelihara wilayah tersebut setelah pemekaran.

"adapun nanti akan terjadi perubahan-perubahan dokumen, semuanya itu sudah diatur dengan baik oleh Pemkab. Gak usah khwatir Pemkab [Deli Serdang] menjanjikan semuanya gratis," kata Rakhmadsyah.

Berdasarkan data yang dihimpun, Kecamatan Percut Seituan setelah pemekaran akan beribu kota di Desa Bandar Klippa.

Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk 271.831 jiwa atau 84.491 kepala keluarga.

Wilayah Kecamatan Percut Seituan terdiri atas Kelurahan Kenangan Baru, Kelurahan Kenangan, Desa Amplas, Desa Laut Dendang, Desa Sambirejo Timur, Desa Tembung, Desa Bandar Klippa, Desa Sei Rotan, Desa Bandar Khalipah, dan Desa Medan Estate.

Sementara itu, Kecamatan Percut Deli sebagai daerah hasil pemekaran akan beribu kota di Desa Saentis.

Kecamatan baru tersebut memiliki jumlah penduduk 152.325 jiwa atau 46.613 kepala keluarga.

Sepuluh desa yang masuk Kecamatan Percut Deli adalah Desa Tanjung Rejo, Desa Percut, Desa Pematang Lalang, Desa Tanjung Selamat, Desa Cinta Rakyat, Desa Cinta Damai, Desa Saentis, Desa Sampali, Desa Bandar Setia, dan Desa Kolam.

Setelah disahkan DPRD Deli Serdang, proses pemekaran Kecamatan Percut Seituan dan pembentukan Kecamatan Percut Deli selanjutnya akan mengikuti tahapan administrasi di tingkat provinsi sebelum diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri.

Pemekaran tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah yang selama ini memiliki jumlah penduduk besar.* (tm/ad)

MEDAN — PSMS Medan membidik kemenangan saat menjamu Persiku Kudus dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027.

Laga ini menjadi pertandingan kandang perdana PSMS pada musim tersebut.

Baca Juga:

• Rayakan 165 Tahun HKBP, Padel Series Digelar di Sejumlah Kota dan Terbuka untuk Umum

Pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 15.30 WIB.

Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto memastikan timnya telah melakukan persiapan selama enam hari setelah kembali dari Sumatera Selatan.

"Tim siap untuk menghadapi pertandingan besok melawan Persiku Kudus pasca kita kembali dari Sumsel. Ada persiapan enam hari, dan besok sore kita siap," ujar Eko Purdjianto kepada media, Sabtu, 19 September 2026.

Pertandingan kandang perdana ini menjadi kesempatan bagi PSMS untuk meraih tiga poin setelah hanya membawa pulang satu angka dari laga sebelumnya.

"Kita tahu home pertama di kandang besok sore. Kita kemarin memulai pertandingan away dan hasilnya seri. Besok kita pertama kali di SUSU (Stadion Utama Sumatera Utara), pemain siap. Kita berharap dan optimis dengan pertandingan besok, mudah-mudahan tiga poin," ujarnya.

Pada pertandingan sebelumnya, PSMS bermain imbang 2-2 melawan Sumsel United.

PSMS sempat unggul dua gol sebelum tuan rumah mampu menyamakan kedudukan.

Menghadapi Persiku Kudus, Eko tidak ingin timnya menganggap remeh lawan meski Persiku disebut kemungkinan tidak tampil dengan komposisi terbaik.

"Kita tidak tahu itu. Yang pasti kita waspada, kita tidak mau anggap remeh tim lawan. Semua tim ketika melawan tim lain adalah final, kita harus fight," tegasnya.

Eko juga memastikan absennya Rudi N Razak akibat kartu merah pada pertandingan sebelumnya tidak menjadi persoalan bagi PSMS.

Menurut dia, tim memiliki tiga penjaga gawang lain yang siap dimainkan.

"Kita siapkan tiga kiper lainnya untuk pertandingan berikutnya, dan mereka siap," katanya.

Dukungan suporter di Stadion Utama Sumatera Utara diharapkan turut menambah motivasi pemain Ayam Kinantan dalam laga kandang pertama musim ini.

Pemain PSMS Medan Rizdjar Nurviat mengatakan hasil imbang pada pertandingan pertama menjadi bahan evaluasi bagi tim.

Ia menyebut pemain dan tim pelatih telah memiliki komitmen untuk meraih kemenangan di kandang.

"Tim sudah siap untuk pertandingan kedua. Kita tahu di pertandingan sebelumnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tim pelatih dan pemain juga sudah punya komitmen untuk mendapatkan tiga poin di Stadion Utama Sumut ini," ujar Rizdjar.

Laga PSMS Medan melawan Persiku Kudus juga menjadi pertemuan pertama kedua tim.

Berdasarkan data resmi I.League, PSMS dan Persiku belum pernah bertemu dalam pertandingan sebelumnya.

PSMS kini akan berusaha memanfaatkan laga kandang pertamanya untuk meraih hasil maksimal sekaligus memperbaiki catatan setelah bermain imbang pada pertandingan pembuka musim.* (d/ad)

MEDAN — Perayaan 165 tahun kehadiran Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Tanah Batak diwarnai berbagai kegiatan olahraga, hiburan, dan ibadah.

Rangkaian perayaan tersebut digelar di sejumlah kota besar di Indonesia dan terbuka bagi masyarakat umum.

Baca Juga:

• Bedah Rumah hingga Hunian Pascabencana, Ini 8 Program PKP untuk Sumut pada 2026

"Kita mensyukuri 165 tahun HKBP yang penuh dengan rahmat Tuhan. Ini terbuka untuk masyarakat umum, di mana kita mengadakan padel series di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta dan Medan," ujar Effendi MS Simbolon dalam keterangannya.

Selain turnamen padel, panitia juga menggelar liga sepak bola antar anak rantau di Jakarta.

Kompetisi tersebut diikuti 38 kesebelasan dengan sistem pertandingan yang mengedepankan kompetisi dan sportivitas.

"Ada sepak bola juga yang seru antar anak rantau di Jakarta, pesertanya banyak sekali ada 38 kesebelasan. Kemudian ada juga konser musik 165 di berbagai kota yang akan terus kita lanjutkan, serta ibadah-ibadah di setiap pos pelayanan dan gereja dari seluruh penjuru dunia," tambahnya.

Rangkaian kegiatan HUT ke-165 HKBP tersebut nantinya akan berlanjut hingga puncak perayaan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada November 2026.

Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-165 HKBP adalah Padel Series 165.

Turnamen olahraga tersebut telah digelar di sejumlah kota, antara lain Jakarta, Bogor, Bandung, Tangerang, dan Medan.

Ketua Panitia Padel Series 165, Antonio Posma Simbolon, mengatakan kegiatan tersebut mendapat antusiasme dari peserta, termasuk warga HKBP dan masyarakat umum.

"Antusias dan support dari teman-teman, khususnya warga HKBP, sangat bagus. Karena kita bikin secara inklusif dan terbuka, kita ingin mengajak semua masyarakat Indonesia untuk sama-sama mensukseskan acara ini," ungkap Antonio.

Setiap penyelenggaraan Padel Series diikuti rata-rata 120 hingga 130 peserta.

Panitia juga memberikan ciri khas berupa atribut warna pakaian yang berbeda di setiap kota untuk menambah kemeriahan pertandingan.

Menurut Antonio, meski kegiatan tersebut digagas dari lingkungan HKBP, peserta tidak dibatasi berdasarkan agama maupun suku.

"Ini sebenarnya dari lingkungan HKBP, tapi kita terbuka untuk umum. Jadi mau agama atau suku apa pun boleh ikut," tegasnya.

Tingginya minat masyarakat terhadap olahraga padel juga menjadi salah satu alasan panitia memasukkan cabang olahraga tersebut dalam rangkaian HUT ke-165 HKBP.

Panitia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong masyarakat di Sumatera Utara dan daerah lainnya untuk menjalani gaya hidup sehat.

Padel Series juga diharapkan dapat berkembang menjadi agenda rutin tahunan dengan kemungkinan menghadirkan berbagai cabang olahraga lainnya.

Selain Padel Series dan liga sepak bola antar anak rantau, rangkaian HUT ke-165 HKBP mencakup konser musik 165 serta ibadah syukur yang digelar di berbagai pos pelayanan dan gereja HKBP di sejumlah wilayah, termasuk di luar negeri.

Rangkaian kegiatan tersebut diselenggarakan di Jakarta, Bogor, Bandung, Tangerang, Medan, dan sejumlah kota lainnya sebelum ditutup dengan puncak perayaan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada November mendatang.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian memimpin langsung kegiatan gotong royong bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), dan masyarakat di Kecamatan Tanjung Tiram, Jumat, 18 September 2026.

Kegiatan tersebut digelar selama tiga hari, mulai Jumat hingga Minggu, 18-20 September 2026.

Baca Juga:

• Bedah Rumah hingga Hunian Pascabencana, Ini 8 Program PKP untuk Sumut pada 2026

Kecamatan Tanjung Tiram dipilih sebagai lokasi perdana gotong royong bersama Forkopimda karena wilayah tersebut merupakan salah satu ikon Kabupaten Batu Bara.

Kawasan itu juga menjadi perhatian masyarakat dan pengunjung dari luar daerah.

Kegiatan diawali dengan apel bersama di halaman Koramil Tanjung Tiram.

Apel dipimpin langsung oleh Baharuddin dan diikuti Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, Ketua DPRD Batu Bara M. Safii, Kapolres Batu Bara, Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara, Danyonif 126/Kala Cakti, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta masyarakat setempat.

Usai apel, Baharuddin bersama Wakil Bupati dan Forkopimda membagikan peralatan kebersihan kepada peserta gotong royong.

Peralatan tersebut antara lain angkong, cangkul, sekop, dan garukan sampah.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga mengerahkan alat berat berupa ekskavator dan truk pengangkut atau dump truck untuk mendukung kegiatan tersebut.

Gotong royong dilakukan di tiga lokasi, yakni Desa Bogak, Desa Pahlawan, dan Kelurahan Tanjung Tiram.

Baharuddin turun langsung membersihkan lingkungan bersama peserta kegiatan.

Ia juga menyapa masyarakat dan mengajak warga ikut menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam arahannya saat apel, Baharuddin mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan.

"Gotong royong ini kita laksanakan bersama Forkopimda, TNI, Polri, dan masyarakat untuk mewujudkan kota yang bersih dan asri. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari taklimat Bapak Presiden beberapa waktu lalu," ujar Bupati Baharuddin.

Ia mengatakan Tanjung Tiram dipilih sebagai lokasi pertama karena kawasan tersebut merupakan salah satu ikon Kabupaten Batu Bara.

Menurut dia, kebersihan dan penataan kawasan perlu menjadi perhatian bersama agar memberikan kesan positif kepada masyarakat maupun pengunjung dari luar daerah.

"Tanjung Tiram kita pilih sebagai contoh pertama gotong royong bersama Forkopimda karena merupakan salah satu ikon Kabupaten Batu Bara. Ketika orang dari luar datang ke sini, mereka sudah melihat lingkungan yang bersih. Ke depannya, Tanjung Tiram juga akan kita kelola dengan lebih baik," ungkapnya.

Baharuddin juga mengimbau masyarakat membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan.

Ia menegaskan kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Menurut dia, diperlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan secara bersama-sama.

Baharuddin menambahkan kegiatan gotong royong sebelumnya telah dilakukan di sejumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Batu Bara.

Melalui kegiatan bersama Forkopimda, pemerintah daerah berharap semangat gotong royong semakin kuat dan menjadi kebiasaan masyarakat.

Dengan keterlibatan pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, Kecamatan Tanjung Tiram diharapkan semakin bersih, asri, dan tertata sebagai salah satu kawasan ikonik Kabupaten Batu Bara.* (ad)

ASAHAN — Oknum personel Polres Tanjungbalai yang digerebek warga saat berada di dalam mobil bersama dua perempuan di area Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kisaran, Kabupaten Asahan, disebut memiliki hubungan pacaran dengan salah satu perempuan tersebut.

Kasi Humas Polres Tanjungbalai AKP Ruslan membenarkan hubungan tersebut.

Baca Juga:

• Gerbong Mutasi Polresta Banda Aceh Dirombak, Kasi Humas Sebut Sertijab Masih Menunggu

"Benar, mereka berpacaran," pungkasnya.

Ruslan juga membenarkan bahwa pria yang dipergoki warga tersebut merupakan personel Polres Tanjungbalai.

Oknum tersebut diketahui bertugas di Satuan Samapta Polres Tanjungbalai.

"Benar, oknum tersebut dari Polres Tanjungbalai. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polres Tanjungbalai," kata Ruslan, Sabtu, 19 September 2026.

Peristiwa tersebut sebelumnya terekam dalam video yang beredar di masyarakat.

Dalam video itu, warga terlihat menggerebek sebuah mobil yang terparkir di sekitar kawasan Rusunawa Kisaran.

Warga awalnya melihat mobil tersebut bergoyang-goyang saat terparkir.

Karena curiga, warga kemudian mendatangi kendaraan itu untuk memeriksa kondisi di dalamnya.

Saat warga mendatangi mobil, orang-orang di dalam kendaraan disebut berupaya meninggalkan lokasi.

Warga kemudian mencoba memecahkan kaca mobil tersebut.

Setelah kaca mobil disorot menggunakan senter, terlihat dua perempuan dan seorang pria berada di dalam kendaraan tanpa busana.

Ketiganya kemudian diminta keluar dari mobil.

Warga selanjutnya menyerahkan ketiga orang tersebut kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti.

Terkait informasi bahwa oknum polisi tersebut diamankan warga bersama dua perempuan, Ruslan mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman.

"Itu saat ini masih didalami pemeriksaan," katanya.

Pemeriksaan oleh Propam Polres Tanjungbalai dilakukan untuk mendalami kronologi dan fakta terkait peristiwa tersebut.

Hingga kini, kepolisian masih memproses pemeriksaan terhadap oknum personel tersebut.* (d/ad)

Program tersebut mencakup penataan kawasan, penyediaan hunian tetap bagi korban bencana, hingga pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Delapan Bulan 2026, KAI Sumut Angkut 1,85 Juta Penumpang dan 550 Ribu Ton Logistik

Program itu meliputi bedah rumah, rumah susun, penanganan kawasan kumuh, sanitasi, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), hunian tetap pascabencana, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Kredit Program Perumahan (KPP).

Bobby mengatakan pemerintah daerah berharap seluruh program tersebut dapat direalisasikan di Sumatera Utara.

Menurut dia, kebutuhan hunian layak sekaligus penataan kawasan di daerah tersebut membutuhkan penanganan segera.

"Kami tentu berharap besar program ini bisa terealisasi sepenuhnya di Sumut karena kebutuhan hunian dan penataan kawasan di daerah kami benar-benar perlu dilakukan secepatnya," kata Bobby Nasution saat menerima audiensi Kementerian PKP di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jumat, 18 September 2026.

Bobby juga menekankan pentingnya komunikasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian PKP dalam menjalankan program penataan kawasan dan penyediaan hunian.

Menurut Bobby, pelaksanaan program membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi pengembang.

Sinergi tersebut dinilai penting agar program perumahan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara.

"Banyak tantangan tentunya dalam menyediakan hunian dan penataan kawasan, kita perlu komunikasi dan sinergi yang kuat, mencari solusi bersama, saya harap komunikasi kita bisa lebih intens lagi untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi untuk mewujudkan hunian layak ke masyarakat," kata Bobby Nasution.

Staf Ahli Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian PKP Teddy Paul H. Siagian mengatakan pemerintah pusat telah menganggarkan sekitar Rp1,5 triliun untuk berbagai program perumahan dan kawasan permukiman di Sumatera Utara.

Teddy berharap pelaksanaan program tersebut dapat dilakukan bersama antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya.

"Tentunya harapan kami, harapan kita bersama program-program di tahun 2026 ini bisa kita lakukan bersama-sama, tujuan utamanya adalah penataan kawasan dan juga memenuhi supply and demand hunian," kata Teddy.

Program tersebut diharapkan tidak hanya menambah ketersediaan rumah, tetapi juga mendukung penataan kawasan permukiman agar masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang lebih layak.

Pertemuan Bobby Nasution dengan jajaran Kementerian PKP turut dihadiri Kepala Balai P3KP Sumut Rizaldi Andi Atjo, Kepala Satker PKP Sumut Heri Sukarmanto, Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah, Pj. Sekda Sumut Timur Tumanggor, Ketua Apersi Sumut HM. Yulius, serta Ketua REI Sumut Rakutta Karo-karo.*(ad)

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan potensi penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, pengawasan terhadap aparat penegak hukum perlu diperkuat agar kewenangan yang diberikan nantinya tidak digunakan untuk kepentingan tertentu.

Baca Juga:

• Legislator PDIP: Banyak Koruptor Tidak Takut Dipenjara

Dia mengatakan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu masukan yang diterima Komisi III selama pembahasan RUU Perampasan Aset.

Sebelumnya, Habiburokhman juga menegaskan aturan mengenai perampasan aset harus disusun hati-hati agar tidak membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan. Komisi III menyebut mekanisme pengawasan dan perlindungan menjadi bagian penting dalam pembentukan aturan tersebut.

Dalam pembahasan berikutnya, Komisi III masih mempertimbangkan bentuk lembaga yang akan menjalankan fungsi pengawasan perampasan aset. Salah satu opsi yang dikaji ialah memaksimalkan Badan Pemulihan Aset (BPA) yang sudah berada di lingkungan Kejaksaan.

"Kemudian, soal Badan Pengawas Perampasan Aset, kami masih menunggu masukan apakah memaksimalkan Kejaksaan yang ada BPA itu sekarang ya, atau membentuk yang baru," ujar Habiburokhman.

Selain persoalan pengawasan, pembahasan juga menyentuh status aset hasil tindak pidana yang saat ini digunakan untuk kepentingan sosial, seperti sekolah dan pesantren.

Habiburokhman mengatakan aset yang terbukti berasal dari hasil tindak pidana tetap dapat disita atau diambil alih negara. Namun, fungsi sosial dari aset tersebut diusulkan tetap dipertahankan agar masyarakat tetap memperoleh manfaat.

"Mungkin dokumennya sudah bukan atas nama yayasan apa, tapi sudah atas nama negara tetapi fungsinya untuk masyarakat tetap. Itu, ini usulan yang berkembang ya," katanya.

Komisi III DPR sebelumnya juga menyatakan kewenangan luas dalam perampasan aset harus diimbangi pengawasan yang memadai. Hal tersebut dipandang penting agar pelaksanaan aturan tidak justru menimbulkan kriminalisasi atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat.

Pembahasan RUU Perampasan Aset saat ini masih berlangsung dengan melibatkan berbagai masukan dari akademisi, praktisi hukum, dan unsur masyarakat. Substansi aturan masih dapat mengalami perubahan selama proses legislasi berjalan.* (an/dh)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perkara bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ini diajukan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah pihak lainnya.

Gugatan tersebut didaftarkan ke MK pada Kamis (10/9/2026). Selain Denny, pemohon dalam perkara ini juga terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Subhan, Bonatua Silalahi, serta Tiurma MS Sihombing.

Baca Juga:

• MK Beri Waktu 2 Tahun untuk Desain Ulang Bakamla, Soleman B. Ponto: Jangan Ulangi Perdebatan Dua Dekade

"Kita menemukan bukti indikasi awal bahwa calon wakil presiden pasangan calon nomor 02 itu tidak memenuhi syarat pendidikan. Apa itu? Pendidikan paling rendah tamat SLTA atau sederajat," kata Denny di dikutip Sabtu (19/9/2026).

Dalam petitum yang dibacakan kuasa hukum pemohon, Refly Harun, pihaknya meminta MK mengabulkan permohonan secara keseluruhan. Salah satu poin permohonan menyatakan bahwa syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bersifat wajib dan harus dipenuhi saat pendaftaran maupun penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pemohon turut meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden karena dianggap tidak memenuhi ketentuan tersebut. Permohonan juga menyatakan penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024 dinilai cacat hukum sejak awal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU terkait penetapan Gibran, termasuk pelantikannya sebagai Wakil Presiden yang dilakukan MPR. Pemohon juga mendesak MK memerintahkan MPR menggelar sidang pemilihan Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Sidang perdana perkara ini dijadwalkan berlangsung pada 21 September 2026. Penjadwalan tersebut mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang baru diterbitkan pada 16 September 2026, menyusul masuknya gugatan PHPU Pilpres 2024 pada 10 September 2026.

Juru Bicara sekaligus Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan alasan lembaganya tetap memproses gugatan tersebut meski pemilu telah berlangsung cukup lama. Menurutnya, MK tidak dapat menolak perkara yang telah diajukan sebelum melalui tahap pemeriksaan.

"Sesuai dengan salah satu asas bahwa pengadilan dilarang menolak perkara, sehingga MK pun harus menerima perkara (untuk disidangkan) yang diajukan setiap pemohon," kata Enny.

Ia menambahkan, proses selanjutnya akan melalui sidang pendahuluan sebelum diputuskan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sesuai hukum acara yang berlaku.* (k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Baca Juga:

• Bersumpah Sejahterakan Rakyat, Prabowo Sentil Pedas Pakar: Saking Pintarnya Jadi Goblok

"Saya sekarang berdiri di depan rakyat Indonesia, saya sekarang tambah percaya diri," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, rasa percaya diri tersebut muncul karena pemerintahannya telah berjalan hampir dua tahun dan didukung sejumlah pihak dalam menjalankan pemerintahan.

"Kenapa saya percaya diri? Karena belum dua tahun saya menjalankan mandat dari rakyat. Belum dua tahun, kurang berapa minggu lagi, ya. Saya kira kurang, kurang sebulan lagi, persis dua tahun," sambungnya.

Prabowo juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan sejumlah pihak, termasuk para alumni Gontor yang disebut berada dalam koalisi pemerintahan.

"Terima kasih dukungannya. Saya tahu Gontor tidak boleh berpolitik, itu benar. Gontor jangan ikut politik praktis, tapi harus paham politik," ujarnya.

Prabowo kemudian mengatakan pemerintah telah membuktikan sejumlah hasil kerja selama hampir dua tahun memimpin Indonesia. Dia menyebut keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan para menteri, jenderal, gubernur dan pihak lainnya.

"Saya katakan, sekarang saya merasa percaya diri karena dua tahun ini pemerintah yang saya pimpin, ya, dibantu oleh orang-orang hebat, menteri-menteri yang hebat, jenderal-jenderal yang hebat, gubernur-gubernur yang hebat," ujar Prabowo.

Dia menilai hasil kerja pemerintah selama periode tersebut telah memberikan keuntungan bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

"Kita telah buktikan kepada bangsa Indonesia, kita telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia," lanjutnya.

Prabowo juga menegaskan pemerintahannya ingin menunjukkan hasil kerja nyata dan tidak hanya menyampaikan janji kepada masyarakat.

"Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan, kita bukan pemimpin yang omon-omon saja," tuturnya.

Dengan masa pemerintahan yang akan memasuki dua tahun, Prabowo menegaskan keyakinannya terhadap hasil kerja pemerintah bersama jajaran dan koalisi pendukungnya.* (d/dh)

Mutasi itu tertuang dalam ST/275/IX/KEP.3/2025 tanggal 18 September 2026, sesuai Keputusan Kapolda Aceh Nomor KEP/323/IX/2026 tanggal 18 September 2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polda Aceh.

Baca Juga:

• Bahu-membahu di Krueng Aceh, Polisi dan Pasukan Oranye Sisir Sampah Hingga Pangkas Pohon Lapuk

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasi Humas Polresta Banda Aceh Iptu Eddy Musfikar membenarkan adanya sejumlah perubahan jabatan tersebut.

Namun, Eddy mengatakan pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) belum memiliki kepastian waktu.

"Sertijab belum dipastikan waktunya," ujar Iptu Eddy Musfikar, Sabtu (19/9/2026).

Dalam mutasi tersebut, Kompol Sofyanto yang sebelumnya menjabat Kasat Pam Obvit Polresta Banda Aceh diangkat menjadi Ps Kasubdit Pam Obvit Polda Aceh.

Jabatan Kasat Pam Obvit Polresta Banda Aceh selanjutnya diisi Kompol Tri Andi Dharma yang sebelumnya menjabat Kasi Tatib Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh.

Sementara itu, Kompol Muhammad Hasbi yang sebelumnya menjabat Kabag Ops Polresta Banda Aceh diangkat menjadi Wakapolres Aceh Utara.

Posisi Kabag Ops Polresta Banda Aceh kemudian dipercayakan kepada Kompol Mawardi yang sebelumnya menjabat Kasatlantas Polresta Banda Aceh.

Jabatan Kasat Lantas Polresta Banda Aceh selanjutnya diisi Kompol Moch Abdhi Hendriyatna. Sebelumnya, dia menjabat Kabag Ops Polres Lhokseumawe.

Perubahan jabatan juga terjadi pada sejumlah kapolsek dan pejabat fungsi lainnya di lingkungan Polresta Banda Aceh.

AKP Maulidin yang sebelumnya menjabat Kapolsek Banda Raya Polresta Banda Aceh diangkat menjadi Ps Kaurrapkum Subbid Bankum Bidkum Polda Aceh.

Posisi Ps Kapolsek Banda Raya Polresta Banda Aceh kemudian dijabat Iptu Amrizal yang sebelumnya merupakan Wakapolsek Kuta Raja Polresta Banda Aceh.

Kemudian, Kompol Rudi Patar Marihot Siahaan yang sebelumnya menjabat Kasat Intelkam Polresta Banda Aceh diangkat menjadi Kasiyanmin Ditintelkam Polda Aceh.

Jabatan Kasat Intelkam Polresta Banda Aceh selanjutnya diemban AKP Agung Kasatria Kesuma yang sebelumnya menjabat Kanit 2 Subdit 3 Ditintelkam Polda Aceh.

Selanjutnya, AKP Firmansyah yang sebelumnya menjabat Kapolsek Kuta Baro Polresta Banda Aceh diangkat menjadi Ps Kanit 2 Subdit 1 Ditintelkam Polda Aceh.

Sedangkan jabatan Kapolsek Kuta Baro Polresta Banda Aceh dipercayakan kepada Iptu Dr Junaidi yang sebelumnya menjabat Kasubsi Basidik Sikorwas PPNS Ditreskrimsus Polda Aceh.

Dengan adanya keputusan tersebut, sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polresta Banda Aceh mengalami pergantian. Para pejabat yang dimutasi selanjutnya akan menjalankan tugas sesuai jabatan barunya.

Sementara itu, pelaksanaan sertijab bagi para pejabat yang mendapat mutasi masih menunggu jadwal resmi dari pimpinan Polresta Banda Aceh.* (dh)

Manager Humas KAI Divre I Sumut Anwar Yuli Prastyo mengatakan tingginya jumlah angkutan penumpang dan barang menunjukkan peran transportasi kereta api dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus distribusi logistik.

Baca Juga:

• Geger Isu Winda Gowasa 'Dijual' ke Eks Wakapolda, Polda Sumut Usut Pencemaran Nama Baik

Selain melayani perjalanan penumpang, KAI Sumut juga menjalankan pengangkutan berbagai komoditas. Sepanjang delapan bulan 2026, angkutan logistik KAI didominasi bahan bakar minyak (BBM) dan peti kemas.

Jumlah angkutan tersebut menjadi bagian dari aktivitas KAI dalam mendukung kebutuhan transportasi serta distribusi barang di wilayah Sumatera Utara.

Anwar mengatakan KAI ingin terus memperkuat peran kereta api sebagai salah satu moda transportasi yang aman dan berkelanjutan. Pengembangan layanan juga diharapkan memberikan nilai tambah terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.

"KAI Sumut ingin menjadikan transportasi KA sebagai tulang punggung transportasi yang aman, berkelanjutan, dan memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat Sumut," ujarnya.

Capaian 1,85 juta penumpang dan 550 ribu ton logistik tersebut merupakan catatan operasional KAI Divre I Sumut selama periode Januari-Agustus 2026.

KAI Sumut juga terus menjalankan layanan angkutan penumpang dan barang sebagai bagian dari dukungan terhadap konektivitas serta distribusi logistik di Sumatera Utara.* (mi/dh)