Berdasarkan data dari laman resmi Logam Mulia, harga emas dengan ukuran terkecil 0,5 gram berada di level Rp1.494.000. Sementara untuk ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, dibanderol Rp2.828.600.000.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp30 Ribu, Nyaris Tembus Rp2,9 Juta per Gram

Harga tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Dalam setiap transaksi pembelian emas batangan, dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,9 persen. Namun, tarif pajak dapat lebih rendah menjadi 0,45 persen apabila pembeli menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

0,5 gram: Rp1.494.000
1 gram: Rp2.888.000
2 gram: Rp5.726.000
3 gram: Rp8.571.000
5 gram: Rp14.255.000
10 gram: Rp28.430.000
25 gram: Rp70.910.000
50 gram: Rp141.655.000
100 gram: Rp283.160.000
250 gram: Rp707.590.000
500 gram: Rp1.414.900.000
1.000 gram: Rp2.828.600.000

Pergerakan harga emas ini menjadi perhatian pelaku pasar dan investor sebagai salah satu instrumen lindung nilai di tengah dinamika ekonomi global.*

(in/dh)

Temuan tersebut diperoleh setelah dilakukan sinkronisasi data antara pemerintah dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Budi, bantuan yang seharusnya ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

Baca Juga:

• BPJS PBI Capai 96,8 Juta Jiwa, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp48,7 Triliun per Tahun

Ia menjelaskan, dari total sekitar 96,8 juta peserta PBI JKN, terdapat sekitar 47 ribu peserta yang masuk kategori tidak tepat sasaran. Bahkan, ia sempat berkelakar salah satu pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan pernah masuk dalam daftar tersebut.

Selain pada kategori PBI, ketidaktepatan sasaran juga ditemukan pada segmen lain. Sebanyak 35 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mandiri yang menerima subsidi dinilai tidak tepat sasaran, serta sekitar 11 juta peserta lainnya dalam kategori serupa.

Budi menegaskan, pemerintah akan melakukan perbaikan data agar penyaluran bantuan menjadi lebih adil dan tepat sasaran. Salah satu langkah yang direncanakan adalah mengalihkan kuota dari kelompok ekonomi atas ke masyarakat yang lebih membutuhkan.

"Kita akan kurangi yang dari desil 10 dan dialihkan ke desil 5 yang lebih membutuhkan," jelasnya.

Program PBI JKN sendiri merupakan skema bantuan pemerintah untuk membiayai iuran peserta BPJS Kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, dengan besaran iuran sekitar Rp42 ribu per bulan untuk layanan kelas tiga.

Pemerintah berharap, dengan pembaruan data dan kebijakan yang lebih tepat sasaran, program jaminan kesehatan nasional dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.*

(d/dh)

Menurut Dino, pemerintah tidak boleh tergesa-gesa dalam menyetujui setiap bentuk kerja sama yang diajukan pihak asing. Ia menekankan pentingnya menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan negara.

Baca Juga:

• Ditawari Utang oleh IMF, Menkeu Purbaya Tegaskan Kondisi Keuangan RI Masih Solid

Ia juga menyinggung agar Indonesia tidak mengambil kebijakan appeasement, yakni memberikan konsesi berlebihan demi menghindari tekanan atau konflik. Menurutnya, sebagai negara dengan posisi middle power, Indonesia harus tetap tegas dalam menentukan sikap.

"Jangan sampai kita seperti kecolongan. Setiap negara pasti punya kepentingan," katanya.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa dokumen kerja sama yang beredar saat ini masih berupa rancangan awal dan belum bersifat final.

"Kami tegaskan, dokumen tersebut masih dalam tahap pembahasan internal dan antarinstansi," ujar Rico.

Ia memastikan setiap kerja sama pertahanan yang dijalin pemerintah tetap mengedepankan kepentingan nasional serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah juga memiliki kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di wilayah udara nasional.

"Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan wilayah udara sepenuhnya berada pada negara Indonesia," tegasnya.

Rico juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta tetap mempercayakan proses kebijakan kepada pemerintah.*

(dw/dh)

Purbaya menjelaskan, tawaran utang tersebut disampaikan langsung oleh Managing Director IMF, Kristalina Georgieva, sebagai langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Baca Juga:

• Temui 18 Investor Dunia, Menkeu Purbaya Pastikan Fundamental Ekonomi RI Kuat

Namun demikian, Purbaya menegaskan Indonesia tidak membutuhkan tambahan utang dari IMF karena kondisi anggaran negara masih dalam posisi yang solid.

"Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Ia menyebut pemerintah masih memiliki saldo anggaran lebih (SAL) yang tersimpan di Bank Indonesia dan dapat digunakan sewaktu-waktu untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Purbaya juga mengungkapkan bahwa pihak IMF mengapresiasi kebijakan fiskal Indonesia yang dinilai mampu menjaga ketahanan ekonomi di tengah tekanan global. Sejumlah indikator seperti konsumsi rumah tangga dan kebijakan stimulus ke sektor perbankan disebut menjadi faktor penopang utama.

Selain itu, berbagai kebijakan anggaran yang diterapkan pemerintah sejak tahun lalu dinilai memberikan dampak positif dalam meredam gejolak ekonomi global, termasuk kenaikan harga minyak akibat konflik internasional.

"IMF melihat performa Indonesia cukup baik dibandingkan negara lain," kata Purbaya.

Ia menambahkan, IMF tidak akan mengeluarkan kebijakan khusus untuk membantu negara tertentu, namun akan terus memantau dan menginformasikan kinerja ekonomi negara-negara di dunia.*

enteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan sejumlah pertemuan strategis dengan berbagai investor potensial di kota New York dan Washington DC, Amerika Serikat.*

(oz/dh)

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, menegaskan pentingnya persiapan matang dalam menghadapi kunjungan legislatif tersebut. Hal itu disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi.

Baca Juga:

• Pemerintah Klaim Biaya Haji Turun Rp 7 Juta sejak Era Prabowo

Rapat pembahasan yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh itu dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur didampingi Sekretaris Daerah Aceh, Nasir Syamaun. Dalam forum tersebut, para akademisi turut memberikan berbagai pandangan strategis guna memperkaya substansi revisi UUPA.

Sejumlah guru besar yang hadir antara lain Prof. Dr. Faisal, Prof. Dr. Husni Jalil, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Prof. Dr. Azhari, dan Prof. Dr. Nazaruddin, serta akademisi lainnya. Mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi di Aceh seperti Universitas Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dan Universitas Malikussaleh.

Menurut Dek Fadh, keterlibatan akademisi membuat pembahasan menjadi lebih komprehensif dan holistik, sehingga diharapkan mampu memperkuat arah kebijakan UUPA demi kemakmuran masyarakat Aceh.

Sekda Aceh Nasir Syamaun juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam menyiapkan data dan bahan pendukung. Hal ini guna menjawab berbagai pertanyaan dari Banleg DPR RI secara terukur saat rapat dengar pendapat berlangsung.

Kunjungan Banleg DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (16/4/2026) akan dipimpin oleh Ahmad Doli Kurnia.

Adapun sejumlah poin penting dalam rancangan revisi UUPA meliputi kewenangan pengelolaan pendidikan madrasah, sektor minyak dan gas (migas), pemerintahan gampong, pengelolaan pelabuhan, qanun, serta Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Sebelumnya, Banleg DPR RI telah menyampaikan kesepakatan awal terkait perpanjangan Dana Otsus Aceh dalam revisi UUPA tersebut.*

(dh)

JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa musim kemarau 2026 di Indonesia diprediksi lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis, namun bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir.

BMKG membantah informasi yang beredar di masyarakat terkait klaim bahwa kemarau tahun ini menjadi yang paling ekstrem dalam tiga dekade terakhir. Menurut BMKG, informasi tersebut tidak tepat.

Baca Juga:

• Misi Perdamaian UNIFIL Berakhir, Panglima TNI Ungkap Kepulangan Prajurit dari Lebanon

BMKG juga membandingkan kondisi kemarau tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya seperti 1997, 2005, 2015, dan 2019 yang dinilai memiliki tingkat kekeringan lebih tinggi dibandingkan 2026.

Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab, menjelaskan bahwa musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih kering dari biasanya, tetapi tidak masuk kategori ekstrem.

"Musim kemarau 2026 diprediksi lebih kering dibandingkan normalnya, namun bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir," ujarnya.

Ia menambahkan, sekitar 400 zona musim atau 57,2 persen dari total 699 zona musim di Indonesia diperkirakan mengalami periode kemarau yang lebih panjang dari biasanya.

Kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat yang berkontribusi terhadap berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi dampak musim kemarau yang lebih kering, termasuk risiko kekeringan dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah.*

(in/dh)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, peserta PBI merupakan masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 5 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Saat ini, jumlah penduduk miskin nasional tercatat sekitar 23,8 juta orang.

Baca Juga:

• DPR Usulkan Iuran BPJS Kesehatan Seluruh Rakyat Indonesia Ditanggung Pemerintah: Negara Mampu

Ia menjelaskan, pemerintah tengah merumuskan distribusi kuota PBI agar lebih merata di setiap kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan di masing-masing daerah. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bantuan tepat sasaran.

Selain itu, Kemensos juga mencatat adanya penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI pada Februari 2026 karena ketidaksesuaian data dengan DTSEN. Meski demikian, hingga 11 April 2026 sebanyak 2,15 juta peserta telah kembali aktif atau melakukan reaktivasi.

Dari jumlah tersebut, sekitar 305,8 ribu kembali terdaftar sebagai peserta PBI, 1,4 juta beralih menjadi peserta bantuan pemerintah daerah, 188,7 ribu menjadi peserta mandiri, sekitar 57 ribu tercatat sebagai PNS/TNI/Polri, serta 185 ribu lainnya sebagai pensiunan swasta maupun BUMN/BUMD.

Gus Ipul menegaskan data penerima bantuan bersifat dinamis dan akan terus diperbarui. Pemerintah pun membuka peluang penambahan kuota PBI di masa mendatang agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan jaminan kesehatan.

"Data kita ini sangat dinamis," ujarnya.*

(in/dh)

"Mei (2026) memang sudah habis (masa misi)," ujar Agus di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Baca Juga:

• Kemnaker Gandeng TikTok, Siapkan Talenta Digital dan Buka Peluang Kerja Baru di Era Ekonomi Digital

Selain itu, Agus juga mengungkapkan kondisi prajurit TNI yang sempat terluka saat menjalankan tugas di Lebanon kini mulai membaik. Ia menyebut satu prajurit akan segera dipulangkan ke Tanah Air untuk menjalani perawatan lanjutan.

"Alhamdulillah sudah membaik, segera dikembalikan ke Jakarta untuk perawatan," katanya.

Meski demikian, Agus belum merinci identitas maupun kondisi luka prajurit tersebut. Saat ini, TNI tengah menyiapkan proses kepulangan yang bersangkutan ke Indonesia.

"Yang satu orang, ini sedang dicarikan tiket untuk kembali," ujarnya.

Penugasan prajurit TNI dalam misi UNIFIL selama ini menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah.*

(in/dh)

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan kerja sama ini dilatarbelakangi pesatnya perkembangan ekonomi digital nasional. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai hampir USD 100 miliar atau sekitar Rp1.656 triliun pada 2025, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara.

Baca Juga:

• Jumlah Lansia Meningkat, Kemnaker Dorong Dunia Usaha dan Industri Perluas Kesempatan Kerja bagi Lansia

"Perkembangan ekonomi digital membuka peluang penghasilan tambahan yang fleksibel, terutama melalui tren discovery commerce," ujar Yassierli dalam acara BISA Bareng TikTok di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Meski peluang terbuka lebar, ia menilai tantangan masih besar, terutama dalam hal keterampilan digital. Banyak tenaga kerja yang belum menguasai strategi konten, teknik penjualan digital, hingga analisis pasar.

Program BISA Bareng TikTok hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pelatihan praktis yang mencakup live streaming host dan pengembangan content commerce. Pada tahap awal, program ini diikuti sekitar 1.400 peserta, terdiri dari 400 peserta offline dan 1.000 peserta online dari berbagai latar belakang.

"Program ini juga melibatkan skema training of trainers (ToT), sehingga instruktur yang dilatih dapat menularkan ilmunya ke masyarakat luas," jelasnya.

Ke depan, Kemnaker menargetkan program ini mampu melahirkan hingga 100 ribu alumni dalam satu tahun. Tujuannya tidak hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga mendorong penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan kewirausahaan digital.

Sementara itu, Head of Public Policy & Government Relations TikTok Indonesia, Hilmi Adrianto, menilai kolaborasi ini penting untuk memperluas akses pelatihan yang relevan.

"Melalui program ini, TikTok berkomitmen memberikan dukungan konkret, mulai dari pelatihan praktis hingga pengembangan kurikulum," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam jangka panjang program ini diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi ekosistem ekonomi digital nasional, sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat.*

(dh)

Hujan ringan terpantau mengguyur sejumlah wilayah seperti Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, hingga Aceh Besar. Kondisi serupa juga terjadi di Pidie, Aceh Utara, Simeulue, Aceh Singkil, dan Bireuen.

Baca Juga:

• Cuaca Sumatera Utara Hari Ini Didominasi Hujan Ringan, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Petir

Sementara itu, Kota Sabang terpantau berawan dengan suhu udara berkisar 27-29 derajat Celsius dan kelembapan 74-82 persen.

Secara umum, kelembapan udara di Aceh berada pada kisaran 60 hingga 99 persen yang mendukung terbentuknya hujan di berbagai wilayah sepanjang hari.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan.

Selain itu, pengendara diminta berhati-hati karena jalanan berpotensi licin akibat hujan, serta mewaspadai potensi genangan air di sejumlah titik.*

(dh)

Hujan ringan terjadi di sejumlah wilayah seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, hingga Labuhanbatu dan sekitarnya. Kondisi serupa juga terpantau di wilayah kepulauan seperti Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Ringan Dominasi Wilayah, Jaksel Diguyur Hujan Sedang

Sementara itu, hujan disertai petir berpotensi terjadi di beberapa wilayah seperti Toba, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, serta Kota Sibolga. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat disertai angin kencang dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.

Di sisi lain, cuaca cerah berawan hingga cerah terpantau di Batu Bara, Kota Tanjung Balai, dan Kota Tebing Tinggi, meski kelembapan udara tetap tinggi di kisaran 68 hingga 99 persen.

Untuk wilayah perkotaan, hujan ringan juga terjadi di Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Binjai, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli, dengan suhu udara berkisar 21 hingga 31 derajat Celsius.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami hujan petir. Pengendara juga diminta berhati-hati terhadap kondisi jalan yang licin serta potensi genangan air.*

(dh)

Hujan ringan terpantau mengguyur sejumlah wilayah seperti Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Selain itu, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu juga mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar 27-30 derajat Celsius serta kelembapan 70-84 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Jawa Barat Hari Ini Didominasi Hujan Ringan, Sejumlah Kota Alami Hujan Sedang

Berbeda dengan wilayah lainnya, Jakarta Utara terpantau berawan dengan suhu udara berkisar 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 68-93 persen.

Secara umum, kelembapan udara di Jakarta berada pada rentang 64 hingga 97 persen, yang mendukung potensi hujan terjadi di berbagai wilayah sepanjang hari.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Pengendara juga diminta berhati-hati karena kondisi jalan yang licin akibat hujan.*

(dh)

Sejumlah wilayah seperti Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, hingga Garut dilaporkan mengalami hujan ringan. Suhu di daerah tersebut berkisar antara 19-30 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 61 hingga 99 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Yogyakarta Hari Ini, Mayoritas Wilayah Diguyur Hujan dengan Kelembapan Tinggi

Wilayah lain seperti Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, hingga Bekasi juga mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar 21-32 derajat Celsius. Kondisi serupa turut terjadi di wilayah pesisir seperti Pangandaran.

Untuk wilayah perkotaan, seperti Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, hingga Kota Bekasi, cuaca juga didominasi hujan ringan. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau waspada terhadap potensi peningkatan intensitas hujan yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Kondisi ini berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, terutama di luar ruangan. Pengendara diingatkan untuk lebih berhati-hati karena jalanan licin, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi genangan air di sejumlah titik.*

(dh)

Di Kabupaten Kulon Progo, hujan dengan intensitas sedang terjadi dengan suhu udara berada di rentang 23-30 derajat Celsius dan tingkat kelembapan mencapai 62-95 persen. Kondisi serupa juga terpantau di Sleman dan Kota Yogyakarta yang sama-sama diguyur hujan sedang, dengan suhu masing-masing 24-31 derajat Celsius dan 24-32 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Hujan Ringan Dominasi Sejumlah Wilayah, Denpasar Capai 34 Derajat Celsius

Kondisi cuaca ini berpotensi memengaruhi aktivitas masyarakat, terutama yang beraktivitas di luar ruangan. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, serta menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan.

Selain itu, pengendara juga diminta berhati-hati saat melintas di jalanan yang licin akibat hujan. Masyarakat di daerah rawan juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi genangan air maupun dampak lain yang ditimbulkan oleh curah hujan.*

(dh)

Di Jembrana, cuaca diprakirakan hujan ringan dengan suhu 23–33°C dan kelembapan 64–94 persen. Kondisi serupa juga terjadi di Tabanan dan Gianyar yang sama-sama berpotensi diguyur hujan ringan dengan suhu berkisar 22–33°C.

Baca Juga:

• Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Nias Selatan, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Untuk daerah dataran tinggi seperti Bangli, hujan ringan diprakirakan turun dengan suhu yang lebih sejuk, yakni sekitar 20–29°C dan kelembapan mencapai 72–99 persen. Karangasem juga berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 21–30°C.

Di wilayah utara Bali, Buleleng dilaporkan mengalami kondisi berawan, sementara Kota Denpasar diprediksi diguyur hujan ringan dengan suhu 24–33°C dan kelembapan 66–92 persen.

Secara umum, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan ringan yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama pada siang hingga sore hari.*

(dh)

JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan krisis energi global.

Kebijakan ini dinilai dapat mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.

Baca Juga:

• Seskab Teddy: Prabowo Bawa “Oleh-oleh” Kesepakatan Strategis dari Rusia dan Prancis

"Kita perlu kebijakan misalnya digratiskan angkutan umum selama sebulan," kata Haris dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 15 April 2026.

Menurut MTI, kebijakan pembatasan mobilitas seperti yang telah diterapkan pemerintah melalui skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap Jumat belum cukup efektif dalam menekan konsumsi BBM secara berkelanjutan.

Haris menilai, kebijakan WFH justru berpotensi memunculkan dampak samping, seperti meningkatnya perjalanan non-produktif, termasuk wisata atau perjalanan ke luar kota, yang tetap menggunakan BBM.

"Potensi efek sampingnya antara lain pergeseran perjalanan ke aktivitas non-produktif yang tetap mengonsumsi BBM, penurunan produktivitas ekonomi di sektor tertentu, serta ketidakefektifan bila tanpa dukungan transportasi publik," ujarnya.

MTI juga meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas kebijakan WFH dalam konteks penghematan energi, termasuk dampaknya terhadap pola mobilitas masyarakat.

Dalam jangka panjang, MTI mendorong transformasi sistem transportasi nasional berbasis angkutan umum yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Usulan tersebut mencakup perluasan layanan transportasi publik di kota menengah dan wilayah perdesaan, serta reorientasi subsidi energi dari BBM ke sektor transportasi umum.

Selain itu, MTI juga menekankan pentingnya integrasi sistem transportasi dengan sektor logistik nasional serta percepatan penggunaan kendaraan rendah emisi.

"Krisis energi tidak boleh hanya dijawab dengan membatasi mobilitas. Warga harus tetap bisa mengakses sekolah, layanan kesehatan, dan pekerjaan," kata Haris.

MTI menilai kebijakan stimulus transportasi publik, termasuk skema tarif nol, dapat menjadi titik awal perubahan perilaku mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.*

(km/ad)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan minat investor global terhadap Indonesia masih terjaga kuat, terutama pada sektor pasar keuangan, setelah rangkaian pertemuan dengan pelaku pasar dan lembaga internasional di Amerika Serikat.

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah berdialog dengan 18 investor besar, termasuk Goldman Sachs dan Fidelity Investments, guna menjelaskan arah kebijakan ekonomi serta pengelolaan fiskal Indonesia.

Baca Juga:

• Pemerintah Buka Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Merah Putih 2026, Ini Syarat dan Dokumen yang Dibutuhkan

Menurut dia, ketertarikan investor saat ini masih didominasi instrumen pasar keuangan seperti obligasi dan saham.

Ia menyebut, arus investasi portofolio berpotensi masuk dalam waktu dekat seiring meningkatnya kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

"Ini sebagian besar merupakan investasi portofolio, bukan foreign direct investment. Namun kami optimistis dalam waktu dekat aliran dana tersebut akan masuk dan mendorong penguatan pasar modal Indonesia," ujarnya.

Purbaya mengatakan forum tersebut juga dimanfaatkan untuk meredam persepsi negatif terkait kondisi fiskal Indonesia yang sempat berkembang di kalangan investor.

Sejumlah pertanyaan, kata dia, muncul terkait konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas anggaran.

"Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dan menggali lebih dalam terkait fundamental ekonomi dan kebijakan kita," ujarnya.

Selain dengan investor, pemerintah juga bertemu dengan sejumlah lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan S&P Global Ratings.

Dalam pertemuan dengan IMF, dibahas kondisi ekonomi global yang masih dipengaruhi ketidakpastian geopolitik dan harga energi.

Meski demikian, Indonesia dinilai berada dalam posisi fiskal yang relatif kuat. IMF disebut tidak melihat kebutuhan dukungan khusus terhadap Indonesia.

"IMF melihat Indonesia tidak memerlukan bantuan karena kondisi fiskal kita kuat dengan bantalan anggaran sekitar Rp420 triliun," kata Purbaya.

Ia menambahkan, Bank Dunia dan lembaga pemeringkat juga menyatakan keyakinan yang lebih kuat terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia.

Kekhawatiran sebelumnya mengenai kemampuan pemerintah menjaga disiplin anggaran sambil mendorong pertumbuhan disebut mulai mereda.

Ke depan, pemerintah optimistis arus modal asing akan semakin deras masuk ke pasar keuangan domestik seiring membaiknya persepsi global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.*

(km/ad)

MANOKWARI — Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Kampus II SMK Kehutanan Manokwari.

Keduanya merupakan pihak swasta yang terlibat dalam pelaksanaan proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Baca Juga:

• Kejati Sumsel Geledah Tiga Lokasi Kasus Sungai Lalan, Sita Dokumen dan Barang Elektronik

"Setelah melalui pemeriksaan penyidik, keduanya ditetapkan sebagai tersangka," kata Prima, Rabu, 15 April 2026.

Proyek pembangunan gedung kampus tersebut bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Kehutanan tahun anggaran 2023–2024 dengan total nilai mencapai Rp67,94 miliar.

Pada 2023, proyek memperoleh anggaran Rp24 miliar, sementara pada 2024 sebesar Rp43,9 miliar.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), proyek itu menyebabkan kerugian negara sekitar Rp17 miliar.

Prima menjelaskan, proyek yang memiliki masa kerja 360 hari itu tidak selesai sesuai kontrak.

Pekerjaan dihentikan pada Januari 2025 saat progres fisik baru mencapai 84,40 persen, setelah mengalami tiga kali adendum kontrak.

"Pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan progres pekerjaan dengan total mencapai Rp49,13 miliar," ujarnya.

Dalam proses penyidikan, jaksa menemukan dugaan penyimpangan, termasuk penggantian tenaga teknis yang tidak memiliki kompetensi, pengurangan kualitas dan kuantitas pekerjaan, serta tidak diserahkannya dokumen spesifikasi teknis kepada pelaksana di lapangan.

Selain itu, FGK diduga menggunakan sebagian dana proyek untuk kepentingan pribadi.

Hingga kini, penyidik telah memeriksa 22 saksi dan menyita 227 dokumen sebagai barang bukti.

Kedua tersangka juga telah ditahan di Rutan Kelas II B Manokwari selama 20 hari ke depan.

"Kami tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain," kata Prima.*

(km/ad)

JAKARTA – Pemerintah resmi membuka rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tahun 2026 pada Rabu, 15 April 2026.

Seleksi tahap pertama ini menyediakan 30.000 formasi yang akan ditempatkan di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Kejati Aceh Tahan 4 Tersangka dan Periksa 67 Saksi Kasus Korupsi Beasiswa BPSDM, Kerugian Negara Capai Rp14 Miliar

"Seleksi ini dilakukan secara terbuka dan akuntabel, tanpa pungutan biaya," kata Zulkifli di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, para peserta yang lolos akan bekerja di bawah naungan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

"Setelah dua tahun di BUMN, kemudian akan diserahkan ke Koperasi Desa Merah Putih," ujarnya.

Program ini menjadi bagian dari penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui koperasi yang dikelola secara profesional.

Syarat Pendaftaran

Rekrutmen terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan dengan ketentuan:

- Usia maksimal 35 tahun
- IPK minimal 2,75
- Sehat jasmani dan rohani

Pendaftaran dibuka hingga 24 April 2026 melalui laman resmi https://phtc.panselnas.go.id.

Dokumen yang Dibutuhkan

Pelamar wajib menyiapkan sejumlah berkas, antara lain:

- Pas foto terbaru berlatar biru
- e-KTP atau surat perekaman
- Ijazah atau SKL
- Transkrip nilai
- Surat keterangan sehat
- Surat pernyataan bermaterai
- Jadwal Seleksi

Seleksi berlangsung dalam beberapa tahap hingga pertengahan Juni 2026, mulai dari administrasi, kompetensi, hingga pengumuman akhir kelulusan.

Pemerintah menargetkan ribuan manajer koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi desa dan memperkuat rantai distribusi pangan nasional.*

(tm/ad)

JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan kinerja positif pada kuartal I 2026 dengan laba bersih mencapai Rp1,1 triliun.

Angka ini tumbuh 22,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca Juga:

• Bareskrim–FBI Bongkar Jaringan Phishing Global, Kerugian Capai Rp343 Miliar

Sejak 1976 hingga awal April 2026, BTN telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada sekitar 6 juta unit rumah dengan nilai mencapai Rp530 triliun.

"Jika satu rumah dihuni empat orang, maka sekitar 24 juta orang telah menikmati hunian layak," kata Nixon dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 April 2026.

Menurut Nixon, kebijakan pemerintah yang menjadikan sektor perumahan sebagai prioritas nasional menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan BTN.

Ia menilai sektor perumahan memiliki dampak ekonomi berantai (multiplier effect), mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga kontribusi pajak.

"Industri ini dapat menyerap sekitar 12,5 juta tenaga kerja di berbagai sektor terkait," ujarnya.

Dari sisi kinerja, BTN mencatat penyaluran kredit sebesar Rp400,63 triliun, tumbuh 10,3 persen yoy.

Kredit pemilikan rumah subsidi mencapai Rp193,55 triliun, sementara KPR non-subsidi Rp112,56 triliun.

Dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat 9,9 persen menjadi Rp422,63 triliun, dengan porsi dana murah (CASA) mencapai Rp212,11 triliun atau 50,2 persen dari total DPK.

Cost of fund BTN membaik menjadi 3,0 persen dari sebelumnya 4,0 persen, sementara total aset naik 10,5 persen menjadi Rp517,54 triliun.

Pertumbuhan juga terjadi pada layanan digital BTN melalui aplikasi Bale by BTN yang melonjak 67,5 persen menjadi 4 juta pengguna.

Peningkatan ini disebut turut didorong oleh gelaran BTN Jakarta International Marathon 2026.

"Kami menargetkan pengguna Bale by BTN mencapai 5 juta tahun ini," kata Nixon.*

(ad)