Kegiatan yang berlangsung di Warkop Baba Kupie, Jalan P. Diponegoro, Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, itu dihadiri sekitar 350 peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pemuda, serta kader Partai Golkar.

Baca Juga:

• Maruli Siahaan Desak Polisi Usut Tuntas Dugaan Penyekapan dan Penganiayaan Perempuan di Bandung: Negara Harus Hadir!

Dalam sambutannya, Maruli menegaskan bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai dasar negara semata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lingkungan masyarakat.

Menurutnya, semangat gotong royong, kepedulian sosial, toleransi, persatuan, keadilan, dan saling menghormati harus menjadi bagian dari karakter bangsa Indonesia.

"Pancasila harus hadir dalam sikap dan perbuatan kita. Ketika masyarakat saling membantu, menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama, di situlah nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup," ujar Maruli.

Ia juga menekankan pentingnya peran relawan sebagai agen perubahan yang mampu memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat.

Menurut Maruli, relawan tidak hanya berperan menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga harus menjadi teladan dalam membangun solidaritas sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta mencegah munculnya intoleransi, kekerasan, maupun perpecahan.

"Gerakan Kebajikan Pancasila harus menjadi gerakan bersama. Kita ingin Pancasila benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, hingga penguatan persaudaraan," katanya.

Sementara itu, para narasumber turut memaparkan materi mengenai penguatan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tantangan politik dan ketatanegaraan, pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, hingga pentingnya penyusunan kebijakan publik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Kegiatan berlangsung secara interaktif. Para peserta diberikan kesempatan menyampaikan pandangan, pengalaman, serta berbagai persoalan yang dihadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masing-masing.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan terbangun kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan generasi muda untuk memperkuat persatuan serta menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara nyata dan berkelanjutan.* (dh)

Papan bunga tersebut dipasang di halaman Kantor Bupati Langkat, Jalan Proklamasi, Kecamatan Stabat. Sebagian besar berisi ucapan terima kasih kepada KPK atas operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah tersebut.

Baca Juga:

• KPK: Gaji Kepala Daerah Naik Belum Tentu Cegah Korupsi, Integritas Jadi Penentu

Seorang warga Langkat bernama Bambang mengaku mengapresiasi langkah KPK dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Langkat."Kami sebagai warga tentu sangat berterima kasih kepada KPK karena telah berhasil menangkap Bupati atas dugaan kasus korupsi," ujarnya.

Papan bunga tersebut dikirim oleh sejumlah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Langkat, Forum Masyarakat Langkat Bersatu, Pemuda Langkat Bersatu, Masyarakat Korban Janji Manismu, hingga Masyarakat Korban PHPmu.

Menariknya, dalam beberapa karangan bunga, nama panggilan Syah Afandin, yakni "Ondim", diplesetkan menjadi singkatan "Ongkos Dimuka".

Istilah tersebut ramai menjadi perhatian masyarakat usai muncul dugaan adanya permintaan fee proyek dalam perkara yang kini tengah ditangani KPK.

Sebelumnya, KPK menetapkan Syah Afandin sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Medan.Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

"Perkara ini diduga terkait dengan suap proyek-proyek di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perkim Kabupaten Langkat," kata Budi.

Dalam operasi tersebut, penyidik KPK turut mengamankan sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan fee proyek. Selain itu, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya aliran dana lain yang diduga diterima oleh tersangka.

Selain Syah Afandin, KPK juga mengamankan enam orang lainnya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dalam perkara tersebut.*(mi/dh)

Rahmansyah menilai masih banyak warga terdampak banjir yang hingga kini belum menerima bantuan, baik berupa bantuan kebutuhan hidup maupun dana tunggu hunian. Menurutnya, persoalan tersebut harus segera mendapat perhatian karena menyangkut hak masyarakat yang menjadi korban bencana.

Baca Juga:

• Jadup Korban Bencana Tak Kunjung Cair, Bupati Tapteng Temui Massa dan Jelaskan Penyebabnya: Keterlambatan Bukan Karena Kesengajaan

Politikus Partai NasDem itu mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara saat agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025 yang turut dihadiri Gubernur Bobby Nasution.

Rahmansyah mengungkapkan, dirinya menerima banyak laporan masyarakat mengenai dugaan ketidaktepatan dalam proses pendataan korban banjir. Ia menyebut terdapat rumah warga yang mengalami kerusakan berat maupun ringan akibat banjir namun tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.

Sebaliknya, menurut dia, terdapat warga yang rumahnya tidak terdampak banjir justru telah menerima bantuan dari pemerintah.

"Ada rumah yang rusak berat maupun ringan akibat banjir tetapi tidak menerima bantuan. Di sisi lain, ada warga yang rumahnya tidak terdampak banjir justru mendapatkan bantuan. Jika benar demikian, tentu hal ini mencederai rasa keadilan masyarakat," ujarnya.

Rahmansyah menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan warga yang telah menerima bantuan. Namun, ia meminta pemerintah memastikan seluruh bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai korban bencana.

Menurutnya, bantuan bencana tidak boleh disalahgunakan maupun dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ia juga meminta Gubernur Bobby Nasution sebagai wakil pemerintah pusat di daerah segera melakukan evaluasi sekaligus memberikan teguran kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar penanganan korban banjir dilakukan secara lebih baik.

"Saya berharap Gubernur mengingatkan Bupati Tapanuli Tengah agar tidak bermain-main dalam persoalan kemanusiaan. Jangan sampai ada korban banjir kehilangan haknya akibat pendataan yang tidak akurat," tegasnya.

Selain bantuan kebutuhan hidup, Rahmansyah juga menyoroti lambatnya penyaluran dana tunggu hunian bagi sejumlah warga terdampak banjir. Menurutnya, apabila penyaluran dilakukan secara bertahap, pemerintah perlu memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.

Ia menambahkan, lambatnya proses pemulihan pascabencana di Tapanuli Tengah juga telah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Karena itu, Rahmansyah mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pendataan maupun penyaluran bantuan agar seluruh korban yang berhak dapat menerima haknya secara adil, transparan, dan tepat sasaran.* (mi/dh)

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna, mengatakan aksi penembakan berlangsung dari tiga titik berbeda dalam kurun waktu sekitar 15 menit pada Kamis (2/7/2026) malam.

Baca Juga:

• TNI: TPNPB-OPM Musuh Bersama, Aksi Teror di Papua Harus Dihentikan!

Peristiwa itu terjadi di sekitar kawasan TK J2, Kampung Wandoga, Distrik Sugapa. Berdasarkan kronologi yang disampaikan TNI, tembakan pertama terdengar sekitar pukul 18.45 WIT dari arah Kampung Wandoga.

Lima menit berselang, suara tembakan kembali terdengar dari kawasan perbukitan di depan Koramil Sugapa. Sekitar pukul 19.00 WIT, kelompok tersebut kembali melepaskan tembakan sebelum melarikan diri ke arah sungai.

Dalam rangkaian insiden tersebut, korban diduga terkena peluru nyasar yang mengakibatkan dirinya bersama bayi yang dikandung meninggal dunia.

Wirya menegaskan personel Satgas TNI tidak melakukan tembakan balasan selama kejadian berlangsung. Menurutnya, kondisi cuaca saat itu tidak memungkinkan prajurit untuk mengambil tindakan ofensif.

"Hujan, kabut tebal, serta jarak pandang yang sangat terbatas membuat personel memilih bertahan di posisi perlindungan sambil memantau situasi demi menghindari risiko terhadap warga sipil," jelasnya.

Hasil analisis spasial yang dilakukan menunjukkan sumber tembakan berasal dari tiga titik berbeda dengan jarak sekitar 900 hingga 1.500 meter. Sementara lokasi korban berada sekitar 321 meter dari titik gangguan tembakan pertama dan dinyatakan berada lebih jauh dari posisi personel Satgas TNI.

Menurut Wirya, data tersebut menjadi salah satu dasar dalam proses analisis yang masih terus dilakukan bersama fakta-fakta lapangan lainnya.

Ia menambahkan, penggunaan kawasan permukiman sebagai lokasi aktivitas kelompok bersenjata berpotensi meningkatkan risiko terhadap masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik.

"Setiap korban sipil merupakan duka yang tidak diharapkan. Kami mengajak masyarakat tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta memberikan ruang bagi proses penyelidikan yang dilakukan secara objektif berdasarkan fakta lapangan dan bukti teknis," tutupnya.* (d/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Cenuk saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, yang menjadi bagian dari perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025 dan 24/PUU-XXIV/2026.

Baca Juga:

• Ini 16 Tim yang Lolos 16 Besar Piala Dunia 2026, Catat Jadwal Lengkapnya!

"Ketika mulai bekerja di Universitas Airlangga, gaji pokok yang saya terima sekitar Rp2.600.000 per bulan. Setelah belasan tahun menjadi dosen, menempuh pendidikan doktor di Australia, hingga memperoleh sertifikasi pendidik, penghasilan dasar saya masih sangat terbatas," ujarnya, dikutipSabtu (4/7/2026).

Cenuk menjelaskan, perjalanan karier akademiknya dimulai pada 2010 sebagai dosen di Universitas Lancang Kuning dengan gaji sekitar Rp1,2 juta per bulan. Ia kemudian melanjutkan studi doktoral di Macquarie University, Australia, dan berhasil meraih gelar PhD pada 2016.

Setelah memperoleh sertifikasi dosen pada 2020, Cenuk bergabung sebagai dosen tetap non-ASN di Universitas Airlangga pada 2022. Namun, menurutnya, peningkatan kompetensi akademik belum diikuti peningkatan kesejahteraan yang memadai.

Ia menegaskan, dosen memiliki tanggung jawab besar, mulai dari mengajar, melakukan penelitian, membimbing mahasiswa, hingga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, negara dinilai perlu memberikan jaminan penghidupan yang layak bagi tenaga pendidik di perguruan tinggi.

"Saya berharap Mahkamah dapat melihat persoalan dosen bukan hanya soal beban kerja, tetapi juga soal jaminan penghidupan yang layak. Dosen tidak seharusnya dipaksa mencari pekerjaan tambahan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup," katanya.

Unair: Gaji Pokok Bukan Gambaran Total Penghasilan

Menanggapi pernyataan tersebut, Universitas Airlangga menegaskan bahwa kesejahteraan dosen tidak dapat diukur hanya dari besaran gaji pokok.

Direktur Sumber Daya Manusia, Manajemen Talenta, dan Pengembangan Organisasi Unair, Prof. Radian Salman, menjelaskan bahwa penghasilan dosen terdiri atas berbagai komponen, sehingga take home pay jauh lebih besar dibandingkan nominal gaji pokok.

Menurutnya, selain gaji pokok, dosen memperoleh tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, tambahan tunjangan fungsional, gaji ke-13, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPK), serta Tunjangan Hari Raya (THR).

Tak hanya itu, dosen juga berhak menerima pendapatan tambahan yang bersifat variabel, seperti uang makan, tunjangan sertifikasi dosen (serdos), honor pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), honor penguji, honor koreksi, hingga insentif publikasi ilmiah dan berbagai capaian akademik lainnya.

Meski demikian, pernyataan Cenuk kembali memunculkan perdebatan mengenai kesejahteraan dosen non-ASN di Indonesia, terutama terkait kesenjangan antara kualifikasi akademik, beban kerja, dan penghasilan yang diterima.* (in/dh)

Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Lubuk Pakam, JPU menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama.

Baca Juga:

• Proyek Koramil Lubuk Pakam Rp2,27 Miliar Dibagi Dua Paket, Publik Minta Transparansi

Majelis hakim dijadwalkan membacakan putusan perkara tersebut pada 7 Juli 2026.

Kronologi Pembunuhan

Peristiwa tragis itu terjadi di Jalan Pendidikan, Gang Rambe, Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, pada 13 November 2025 dini hari.

Berdasarkan dakwaan, pelaku dan korban sebelumnya bertemu secara tidak sengaja ketika pelaku mencari ulat untuk makanan ikan di sekitar rumah korban. Keduanya kemudian menghabiskan waktu bersama, mulai dari bermain biliar hingga kembali ke rumah korban.

Korban bahkan mengajak pelaku menginap di rumahnya karena kakaknya sedang tidak berada di rumah. Ajakan tersebut diterima pelaku.

Sebelum kembali ke rumah korban, pelaku sempat pulang ke rumahnya untuk berpamitan kepada orang tuanya sekaligus mengambil sebuah gunting yang telah dipersiapkan.

Saat korban tertidur di ruang tamu, pelaku mengambil sebilah pisau dan linggis dari dapur rumah korban. Dengan membawa linggis, pisau, dan gunting, pelaku kemudian melancarkan aksinya.

Korban yang sedang tidur dipukul menggunakan linggis hingga terbangun. Pelaku lalu menikam leher korban menggunakan gunting sebelum kembali menyerang korban secara berulang hingga korban meninggal dunia.

Setelah memastikan korban tidak berdaya, pelaku menyeret jasad korban ke kamar tidur. Ia kemudian memasukkan linggis, gunting, dompet, serta barang-barang milik korban ke dalam tas ransel sebelum membawa kabur telepon genggam dan sepeda motor korban.

Pelaku mengunci rumah korban dan melarikan diri menuju Kota Tanjungbalai.

Setibanya di Tanjungbalai, pelaku menghubungi ibunya dan mengaku telah membunuh korban. Tidak lama kemudian, jasad korban ditemukan oleh kakaknya di dalam rumah.

Motif Demi Membayar Cicilan Motor

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak sebelumnya mengungkapkan bahwa niat pelaku untuk membunuh muncul saat keduanya bermain biliar.

Menurut hasil penyelidikan, pelaku mengaku terlilit beban cicilan sepeda motor sehingga berencana merampas barang-barang milik korban untuk mendapatkan uang.

Polisi juga mengungkapkan bahwa sebelum kejadian, pelaku dan korban sempat mengonsumsi narkoba bersama di rumah korban sebelum akhirnya pelaku melancarkan aksi pembunuhan tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena pelaku tega menghabisi nyawa teman dekatnya sendiri dengan perencanaan matang demi motif ekonomi.* (ds/dh)

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, mengatakan pembahasan mengenai kenaikan gaji kepala daerah merupakan kewenangan pemerintah, baik melalui Kementerian Keuangan maupun pemerintah daerah yang memiliki otoritas dalam mengatur standar penghasilan pejabat.

Baca Juga:

• KPK Beberkan Alasan Terduga Penyuap Bupati Langkat Belum Dibawa ke Jakarta

Meski demikian, KPK memberikan catatan penting berdasarkan hasil kajian yang dilakukan tim penelitian dan pengembangan (Litbang). Dari hasil penelitian tersebut, peningkatan kesejahteraan pejabat negara tidak memiliki hubungan langsung dengan menurunnya praktik korupsi.

Menurut Taufik, berbagai studi yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi signifikan antara kenaikan gaji seorang pejabat dengan perilaku koruptif.

"Beberapa kajian Litbang KPK menunjukkan tidak ada korelasi langsung antara kenaikan gaji pejabat negara dengan perilaku korupsi," katanya.

Ia menjelaskan, dalam berbagai kasus yang ditangani KPK, praktik korupsi tetap ditemukan meskipun pelaku telah menerima gaji dan tunjangan yang relatif tinggi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada besarnya pendapatan, melainkan pada komitmen moral dan integritas setiap pejabat.

"Kami masih menemukan berbagai modus korupsi meskipun penghasilan pejabat sudah cukup besar. Jadi, semuanya kembali kepada integritas masing-masing pejabat negara," tegasnya.

KPK menilai upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui peningkatan kesejahteraan aparatur, tetapi juga dengan memperkuat sistem pengawasan, transparansi, akuntabilitas, serta membangun budaya antikorupsi di seluruh instansi pemerintahan.

Lembaga antirasuah berharap seluruh penyelenggara negara dapat mengedepankan integritas dalam menjalankan amanah jabatan, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah terus meningkat.* (oz/dh)

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengatakan peluncuran resmi B50 direncanakan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

Baca Juga:

• Bakom RI: Kasus Dugaan Korupsi MBG Buktikan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati dan 50 persen bahan bakar minyak jenis solar. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari program mandatori biodiesel yang sebelumnya telah diterapkan pemerintah.

Implementasi B50 telah diatur melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel sebesar 50 persen ke dalam minyak solar. Program tersebut didukung pembiayaannya oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurut Qodari, pengembangan B50 menjadi bagian dari roadmap pemerintah dalam mempercepat bauran energi baru dan terbarukan (EBT) serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, penggunaan B50 juga diharapkan mampu meningkatkan fleksibilitas sistem energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.

"Pemerintah terus mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission sesuai komitmen pembangunan berkelanjutan," jelasnya.

Program B50 juga diyakini akan memberikan dampak positif bagi sektor perkebunan kelapa sawit nasional melalui peningkatan penyerapan biodiesel di dalam negeri. Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi impor bahan bakar serta memperkuat ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang.

Pemerintah menegaskan transisi menuju energi bersih akan terus dilakukan secara bertahap dengan tetap menjaga stabilitas pasokan energi nasional serta mempertimbangkan kesiapan industri dan masyarakat.* (oz/dh)

Politisi PDIP, Guntur Romli, menilai pernyataan PSI yang siap menjadikan Jawa Tengah sebagai basis kekuatan politik baru terlalu berlebihan. Menurutnya, Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan basis dukungan kuat bagi PDIP.

Baca Juga:

• Peternak Mengadu ke Jokowi soal Harga Ayam dan Telur Anjlok, Harap Jadi Jembatan Aspirasi ke Pemerintah

Guntur kemudian menyinggung hasil Pemilu 2024. Menurutnya, dukungan Jokowi terhadap PSI saat itu belum mampu mengantarkan partai tersebut lolos ke DPR RI.

"Jokowi jadi presiden saja tidak mampu meloloskan PSI tahun 2024, padahal sudah memakai tagline PSI Partai Jokowi. Apalagi sekarang sudah tidak menjadi presiden," ujarnya.

Mantan kader PSI itu juga menilai agenda safari politik Jokowi semakin memperlihatkan adanya kepentingan politik keluarga menjelang Pemilu 2029.

"Safari politik Jokowi semakin membuktikan adanya ambisi kekuasaan keluarga Jokowi demi kepentingan anak-anaknya," ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi memulai safari politik dengan mengunjungi Provinsi Lampung. Dalam kunjungan tersebut, ia menghadiri kegiatan silaturahmi di Pondok Pesantren Nurul Qodiri, Lampung Tengah.

Di hadapan para peserta, Jokowi menegaskan dirinya tetap menjadi pribadi yang sederhana meski pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Saya masih seperti yang dulu, masih orang kampung, masih orang desa. Jadi kalau saya ke Lampung, memang lingkungan saya seperti ini," kata Jokowi.

Safari politik tersebut disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus menghadiri berbagai agenda silaturahmi di sejumlah daerah menjelang dinamika politik menuju Pemilu 2029.* (in/dh)

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan kehadiran perwakilan Indonesia merupakan bentuk penghormatan sekaligus tindak lanjut atas undangan resmi yang disampaikan Pemerintah Iran kepada berbagai negara sahabat.

Baca Juga:

• Kemlu Pastikan 3 WNI Selamat usai Gempa Kembar M7,2 dan M7,5 Guncang Venezuela

Menurut Yvonne, Pemerintah Iran menyampaikan apresiasi atas keputusan Indonesia yang menunjuk Dubes RI di Teheran sebagai wakil resmi dalam prosesi penghormatan terakhir bagi Ayatollah Ali Khamenei.

Pada Sabtu pagi waktu setempat, Dubes RI telah menghadiri acara penghormatan dan doa bersama yang digelar di Grand Mosalla, Teheran. Acara tersebut menjadi bagian dari rangkaian prosesi pemakaman yang berlangsung sejak Jumat dan dijadwalkan berakhir pada 9 Juli 2026.

Selain digelar di Teheran, rangkaian penghormatan juga berlangsung di sejumlah kota di Iran dan Irak. Jenazah Ayatollah Ali Khamenei dijadwalkan dimakamkan di Kota Mashhad.

Prosesi penghormatan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala negara, pejabat tinggi, dan delegasi dari berbagai negara yang datang untuk menyampaikan belasungkawa kepada Pemerintah Iran.

Di antara tokoh yang hadir yakni Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev sebagai utusan Presiden Vladimir Putin, Wakil Presiden Turki Cevdet Yilmaz, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Ketua Senat Pakistan Yousaf Raza Gillani, Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir, Presiden Irak Nizar Amidi, serta Ketua Parlemen Irak Mohammed al-Halbousi.

Delegasi dari sejumlah negara Timur Tengah juga terlihat menghadiri prosesi tersebut, di antaranya Ketua Dewan Syura Qatar Hassan bin Abdullah Al-Ghanim, Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi Waleed Elkhereiji, Ketua Dewan Negara Oman Abdulmalik bin Abdullah Al Khalili, serta Wakil Presiden Yaman Aidarus al-Zoubaidi.

Sebelumnya, Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan meninggal dunia dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Insiden tersebut memicu konflik bersenjata yang berlangsung hampir tiga pekan sebelum akhirnya tercapai kesepakatan penghentian konflik melalui nota kesepahaman yang dimediasi sejumlah negara kawasan.* (mt/dh)

Rieke mengawali pernyataannya dengan menyampaikan belasungkawa atas wafatnya lima peserta SPPI, yakni Yonanda Muhammad Taufiq asal Sumatera Selatan, Anisa Muyassaroh dari Kalimantan Timur, Novia Rahmadhani Sihotang dari Sumatera Utara, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan asal Jawa Barat, serta Nola Dya Sari dari Kalimantan Barat.

Baca Juga:

• Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, Rupiah Melemah dan Harga Avtur Jadi Pemicu

Namun, ia menegaskan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat tidak boleh mengesampingkan prinsip negara hukum maupun perlindungan hak asasi manusia.

Rieke mengapresiasi langkah Kementerian Pertahanan yang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelatihan SPPI, termasuk menghentikan sementara materi pelatihan yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi.

"Langkah tersebut penting, tetapi harus diikuti pembenahan regulasi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2026 dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 masih menyisakan ruang kosong norma," ujar Rieke dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, masih terdapat sejumlah aspek yang belum memiliki kepastian hukum, mulai dari status peserta, perlindungan hak, jaminan sosial, pembagian kewenangan antarlembaga, hingga tanggung jawab negara selama proses pelatihan sebelum hubungan kerja resmi terbentuk.

Dalam perspektif hukum dan HAM, setiap peserta program pemerintah, kata Rieke, berhak memperoleh perlindungan atas hak hidup, kesehatan, keselamatan kerja, jaminan sosial, serta kepastian hukum.

"Negara harus menjamin kepastian status hukum, hak, kewajiban, perlindungan ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan jaminan sosial bagi seluruh SDM sejak ditetapkan sebagai peserta program," tegasnya.

Selain menyoroti aspek regulasi, Rieke juga mengusulkan agar Kementerian Koperasi menjadi kementerian utama yang mengelola data nasional terkait operasional KDKMP. Menurutnya, sistem informasi yang terintegrasi diperlukan mengingat para peserta SPPI nantinya akan bertugas sebagai manajer koperasi di berbagai daerah.

Ia mengusulkan Kementerian Koperasi ditetapkan sebagai *lead ministry* sekaligus Walidata Koperasi Nasional dalam kerangka Satu Data Indonesia yang dikoordinasikan Kementerian PPN/Bappenas.

"Kementerian Koperasi sebagai *lead ministry* sekaligus Walidata Koperasi, dengan Satu Dashboard Koperasi Nasional dalam kerangka Satu Data Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, Rieke mendorong Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola KDKMP-KNMP sebagai regulasi induk yang mengatur kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia, pembiayaan, penugasan BUMN, penyediaan sarana dan prasarana, sistem pengawasan, hingga perlindungan hak asasi manusia.

Menurutnya, keberhasilan Program KDKMP dan KNMP tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi juga dari kemampuan negara memberikan kepastian hukum, perlindungan kepada sumber daya manusia pelaksana program, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, Rieke menegaskan pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah agar berjalan secara transparan, akuntabel, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.

"Pemerintah perlu memperkuat tata kelola KDKMP-KNMP yang transparan, akuntabel, profesional, dan bebas korupsi melalui pengawasan lintas kementerian dan lembaga serta partisipasi aktif masyarakat," pungkasnya.* (dh)

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Media Luncheon bertajuk "Merajut Dialog, Membangun Sinergi" yang digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (2/7/2026). Acara tersebut dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai media sebagai wadah mempererat komunikasi sekaligus membangun kolaborasi antara perusahaan, regulator, dan media.

Baca Juga:

• PHI Tanam 1.500 Mangrove dan Lamun di Pulau Pari, Perkuat Ketahanan Pesisir Indonesia

Menurutnya, masyarakat tidak hanya perlu mengetahui capaian produksi migas nasional, tetapi juga memahami komitmen perusahaan dalam menjalankan operasional yang mengedepankan aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

"Rekan-rekan jurnalis memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang berimbang kepada masyarakat. Kami ingin publik memahami bahwa di balik capaian produksi terdapat komitmen terhadap keselamatan kerja, keberlanjutan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat yang terus dijalankan PHI," ujar Dony.

PHI mencatat sepanjang tahun 2025 berhasil memproduksi minyak sebesar 58 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan gas mencapai 630 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Capaian tersebut menjadi salah satu kontribusi Regional 3 Kalimantan dalam mendukung target produksi migas nasional.

Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina, PHI terus mengembangkan wilayah kerja migas di Kalimantan dengan mengutamakan keselamatan kerja, efisiensi operasional, keandalan fasilitas produksi, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan terhadap lingkungan.

Sementara itu, perwakilan SKK Migas Kalimantan Sulawesi, Irfan, mengapresiasi langkah PHI yang terus membangun komunikasi terbuka bersama media massa. Menurutnya, hubungan yang baik antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), regulator, dan insan pers menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sektor hulu migas.

Ia menilai pemberitaan yang akurat dan berimbang akan membantu masyarakat memahami pentingnya industri migas dalam memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus meminimalkan munculnya informasi yang tidak benar di ruang publik.

"Kolaborasi antara SKK Migas, KKKS, dan media menjadi salah satu fondasi penting untuk menciptakan iklim industri yang kondusif, transparan, dan memperoleh dukungan masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, PHI juga menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis yang selama ini aktif mengawal perkembangan sektor energi, khususnya industri hulu migas di Kalimantan.

Melalui forum komunikasi seperti Media Luncheon, PHI berharap hubungan baik dengan media dapat terus terjalin sehingga tercipta pertukaran informasi yang konstruktif serta mendukung percepatan pencapaian target produksi migas nasional.

Dengan mengusung semangat **"Energi Kalimantan untuk Indonesia"**, PHI menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan operasi hulu migas yang aman, efisien, andal, patuh terhadap regulasi, serta berwawasan lingkungan guna mendukung terwujudnya kemandirian energi nasional.* (dh)

Purbaya mengatakan, meski tantangan global masih membayangi, sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan kondisi ekonomi nasional tetap terjaga. Karena itu, pemerintah optimistis mampu mempertahankan stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca Juga:

• Adik Prabowo Tegaskan Program MBG Tetap Jalan: Tidak Akan Berhenti!

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Oleh sebab itu, pemerintah terus menghadirkan berbagai kebijakan yang diharapkan mampu menggerakkan sektor riil agar manfaat pertumbuhan ekonomi semakin dirasakan masyarakat.

Purbaya juga menyebut inflasi nasional masih berada dalam kisaran yang terkendali. Sementara pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar global, bukan karena melemahnya fundamental ekonomi Indonesia.

Di sisi fiskal, pemerintah memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat. Defisit anggaran diproyeksikan berada di bawah batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan rasio utang pemerintah masih berada pada level yang dinilai aman.

"Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden," jelasnya.

Menanggapi pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, Purbaya mengatakan evaluasi terus dilakukan agar implementasinya semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Menurutnya, setiap program baru umumnya menghadapi tantangan pada tahap awal pelaksanaan. Karena itu, pemerintah memperkuat pengawasan, melakukan efisiensi anggaran, serta meningkatkan koordinasi antarlembaga guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara akuntabel.

"Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat," katanya.

Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran dalam setiap pembahasan kebijakan strategis pemerintah. Analisis tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan.

Selain itu, reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan juga terus diperkuat, termasuk melalui pengawasan internal, rotasi pegawai, serta penindakan terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran di sektor perpajakan maupun kepabeanan.

"Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," tegas Purbaya.* (d/dh)

Kepala Bidang Humas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika tanpa memandang latar belakang maupun profesi pelaku.

Baca Juga:

• TNI AL dan Pakistan Navy Gelar Latma Teman E Bahr, Kapal Selam hingga KRI Bermanuver di Laut Jawa

Empat orang yang diamankan masing-masing berinisial HS, mantan anggota Kopassus yang diduga sebagai pemilik narkotika, HR yang diduga bertugas menjemput barang dari Medan, HB yang merupakan oknum anggota Brimob Kelapa Dua dan diduga membantu meloloskan narkotika menggunakan kendaraan dari Jakarta, serta DK, prajurit aktif TNI AL di Lanal Lampung yang diduga membawa tas berisi sabu dan pil ekstasi ke atas kapal menggunakan seragam dinas.

Menurut Yuni, proses hukum terhadap tersangka sipil dan oknum anggota Brimob ditangani penyidik Ditresnarkoba Polda Lampung. Sementara penanganan terhadap prajurit aktif TNI AL diserahkan kepada Detasemen Polisi Militer (Denpom) Lanal Lampung sesuai kewenangan yang berlaku.

Dalam operasi tersebut, polisi menyita barang bukti berupa tiga bungkus sabu dengan berat sekitar 5 kilogram, 202 butir pil ekstasi, satu tas ransel hitam, empat unit telepon seluler, serta dua unit kendaraan yang diduga digunakan dalam aksi penyelundupan.

Polda Lampung memperkirakan nilai ekonomis narkotika yang berhasil digagalkan mencapai lebih dari Rp5 miliar. Selain itu, penyitaan tersebut dinilai berpotensi menyelamatkan sekitar 150.000 orang dari penyalahgunaan sabu dan 202 orang dari penyalahgunaan pil ekstasi.

Kasus ini bermula dari informasi yang diterima petugas Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni terkait dugaan pengiriman narkotika pada Sabtu (27/6/2026). Petugas kemudian mengamankan HR dan melakukan pengembangan berdasarkan hasil pemeriksaan telepon seluler miliknya.

Penyelidikan selanjutnya mengarah kepada HB dan HS yang diamankan di area antrean kendaraan menuju kapal. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku barang haram tersebut telah dibawa DK ke atas kapal menggunakan sebuah tas ransel.

Petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan DK beserta tas berisi sabu dan pil ekstasi di atas kapal. Seluruh barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Lampung untuk kepentingan penyidikan, sedangkan penanganan terhadap DK diserahkan kepada Denpom Lanal Lampung.

Penyidik masih terus mendalami jaringan peredaran narkotika tersebut guna mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam upaya penyelundupan tersebut.* (k/dh)

Irfan mengatakan, pemerintah masih menghitung besaran biaya haji yang akan diusulkan. Pembahasan mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 nantinya akan dilakukan bersama Komisi VIII DPR RI sebelum diputuskan secara resmi.

Baca Juga:

• Naik Pangkat Jadi AIPTU, E. Simamora Berkomitmen Tingkatkan Profesionalisme dan Pelayanan

Meski terdapat potensi kenaikan, Irfan menegaskan pemerintah akan berupaya agar biaya haji tetap berada pada angka yang wajar dan tidak memberatkan calon jemaah.

Menurutnya, salah satu faktor yang sulit dihindari adalah depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang berdampak pada berbagai komponen pembiayaan haji.

Selain itu, kenaikan harga avtur sebagai komponen utama biaya penerbangan juga diperkirakan memberikan pengaruh terhadap besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.

Tak hanya itu, Pemerintah Arab Saudi disebut melakukan peningkatan sejumlah layanan bagi jemaah haji yang turut berdampak pada penyesuaian biaya operasional.

"Kita juga memperhitungkan adanya peningkatan layanan dari Pemerintah Arab Saudi yang tentunya berpengaruh terhadap biaya penyelenggaraan haji," katanya.

Saat ini, Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR RI masih melakukan simulasi dan perhitungan untuk menentukan besaran biaya haji yang dinilai layak, realistis, serta tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.

Pemerintah memastikan keputusan mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 akan ditetapkan setelah melalui pembahasan bersama DPR dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi ekonomi nasional dan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia.* (k/dh)

Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Abrianto Pardede mengatakan, pengajuan praperadilan merupakan hak setiap warga negara yang merasa dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Diduga Ada Pemalsuan Tanda Tangan, Nama Bupati di Jambi Ikut Terseret dalam Laporan ke Polda Metro Jaya

Menurutnya, pada prinsipnya praperadilan tidak dapat diajukan berulang kali apabila objek perkara dan dasar hukumnya sama. Namun, pengajuan kembali dimungkinkan apabila objek permohonan berbeda atau didasarkan pada alasan hukum yang baru.

Ia menjelaskan, permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka maupun upaya paksa dapat diajukan kembali apabila terdapat dasar hukum yang berbeda atau adanya bukti baru (novum).

"Kalau objek dan alasan hukumnya berbeda, tentu mekanismenya dimungkinkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Meski demikian, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima salinan resmi permohonan praperadilan kedua yang diajukan Roy Suryo. Karena itu, kepolisian belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh mengenai materi yang dimohonkan.

"Sampai saat ini kami belum menerima surat resminya. Nanti akan kami pelajari setelah dokumen tersebut kami terima," ujar Abrianto.

Ia menambahkan, apabila benar objek permohonan kedua berbeda dengan praperadilan sebelumnya, pihaknya siap menghadiri persidangan dan memberikan jawaban sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Roy Suryo telah mengajukan praperadilan pertama yang menguji keabsahan tindakan penggeledahan oleh penyidik. Putusan atas permohonan tersebut dijadwalkan dibacakan pada Selasa (7/7/2026).

Sementara itu, dalam permohonan praperadilan kedua, Roy Suryo diketahui menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka. Perkara tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku setelah seluruh dokumen diterima oleh pengadilan maupun pihak termohon.* (dw/dh)

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, YQB tidak dapat diberangkatkan bersama pihak lain ke Jakarta karena adanya hambatan selama proses pengamanan di daerah.

Baca Juga:

• KPK Telusuri Asal Uang Amplop Bupati Kuansing, Diduga Berasal dari Dana KUD

Menurut Taufik, proses pengamanan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut tidak dilakukan secara bersamaan. Kondisi itu membuat penyidik harus melakukan konsolidasi sebelum menentukan pihak yang lebih dahulu diberangkatkan ke Jakarta.

Ia menjelaskan, kendala utama terjadi saat proses keberangkatan menuju Jakarta. Pada saat itu, KPK menghadapi keterbatasan tiket penerbangan sehingga tidak seluruh pihak yang diamankan dapat diterbangkan dalam waktu yang sama.

"Saat-saat terakhir ketika akan diberangkatkan, terdapat keterbatasan tiket penerbangan menuju Jakarta," katanya.

Karena jumlah kursi pesawat yang tersedia terbatas, penyidik memprioritaskan membawa penyelenggara negara, yakni Bupati Langkat Syah Afandin, ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Yang dapat lebih dahulu dibawa adalah penyelenggara negara karena keterbatasan tiket penerbangan ke Jakarta," ujarnya.

Taufik menambahkan, mobilitas menuju Kota Medan tidak mengalami kendala. Namun, penerbangan dari wilayah Sumatera Utara menuju Jakarta pada saat itu telah penuh sehingga memengaruhi proses pemindahan seluruh pihak yang diamankan.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap setelah dilakukan operasi tangkap tangan. Penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut dan mendalami peran sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

KPK menegaskan proses penyidikan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk terhadap pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.* (oz/dh)

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, informasi mengenai asal-usul uang tersebut diperoleh dari keterangan yang telah diberikan oleh pihak Bupati Kuansing dalam proses penyidikan.

Baca Juga:

• Ketua PB MABMI Prihatin Bupati Langkat Jadi Tersangka KPK, Sebut Sistem Politik Jadi Pemicu Kepala Daerah "Terjebak"

Menurut Taufik, penyidik masih terus mendalami apakah uang tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Seluruh fakta akan diuji melalui proses penyidikan, termasuk kemungkinan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui alur pemberian uang tersebut.

Ia menegaskan, keterangan mengenai asal uang dalam amplop sejauh ini baru berasal dari satu pihak, yakni Bupati Kuansing. Karena itu, penyidik membuka peluang memanggil saksi lain apabila dinilai diperlukan untuk melengkapi alat bukti.

"Sementara ini keterangan baru berasal dari satu pihak. Apakah nantinya ada pihak lain yang dipanggil, itu menjadi kebutuhan penyidik dalam proses penyidikan yang masih berjalan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa amplop yang sempat ditinggalkan Bupati Kuansing usai audiensi di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 telah dikembalikan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Raja Juli menjelaskan, audiensi tersebut berlangsung secara resmi berdasarkan permohonan dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah pertemuan selesai, ia mengetahui adanya amplop yang ditinggalkan dan kemudian memerintahkan agar amplop tersebut dikembalikan.

Di sisi lain, KPK sebelumnya telah menetapkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam perkara tersebut, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles, sebagai tersangka.

Penyidikan masih terus berlangsung. KPK menyatakan akan mendalami seluruh aliran dana, termasuk asal-usul uang dalam amplop tersebut, guna memastikan ada atau tidaknya keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diusut.* (in/dh)

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (3/7/2026) sore di kawasan Sungai Ular, tepatnya di bawah jembatan yang berada di wilayah tersebut. Korban diduga terseret arus sungai saat mandi bersama teman-temannya.

Baca Juga:

• AHY Tinjau Sekolah Rakyat Terintegrasi di Medan, Pembangunan Hampir Rampung Siap Tampung 1.080 Siswa

Salah seorang warga setempat, Kijo, mengatakan lokasi tempat korban tenggelam dikenal memiliki arus yang cukup berbahaya dan telah beberapa kali memakan korban.

"Korban mandi sore bersama temannya di bawah jembatan, lalu tenggelam. Kemungkinan hanyut," ujar Kijo.

Menurutnya, kawasan tersebut kerap dijadikan lokasi mandi oleh warga, meski memiliki kondisi arus yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Warga lainnya, Musimin, mengimbau masyarakat agar tidak mandi maupun beraktivitas di kawasan Sungai Ular karena dinilai berisiko.

Ia mengaku sudah beberapa kali mendengar adanya warga yang tenggelam di lokasi tersebut, termasuk saat sedang memancing.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, proses pencarian terhadap korban masih terus dilakukan oleh tim Basarnas bersama unsur terkait dan masyarakat setempat.

Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas di sekitar aliran Sungai Ular selama proses pencarian berlangsung serta selalu mengutamakan keselamatan saat berada di kawasan perairan.* (mi/dh)

SOLO – Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, para peternak menyampaikan keluhan mengenai anjloknya harga telur dan daging ayam yang dinilai semakin membebani peternak rakyat.

Baca Juga:

• Adik Prabowo Tegaskan Program MBG Tetap Jalan: Tidak Akan Berhenti!

Karena itu, pihaknya berharap Jokowi dapat menyampaikan aspirasi para peternak kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian.

"Tadi kita sampaikan ke Pak Jokowi karena memang kondisi peternak saat ini sedang terpuruk. Sehingga kita minta supaya pesan ini tersampaikan ke pemerintah dan Kementerian Pertanian agar kondisi harga ayam maupun telur ini segera membaik," kata Parjuni di Solo, Sabtu.

Selain mengeluhkan rendahnya harga telur dan ayam, Pinsar juga meminta pemerintah mencari solusi agar harga bahan baku pakan dapat ditekan.

Menurut mereka, mahalnya harga pakan membuat biaya produksi terus meningkat.

"Termasuk bahan baku yang ada ini supaya harganya turun sehingga pakannya turun juga," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pinsar juga meminta dukungan Jokowi terhadap rencana kampanye peningkatan konsumsi telur dan daging ayam sebagai bagian dari upaya memperbaiki kondisi industri perunggasan.

"Tadi kita pengin kampanye gizi terkait ayam dan telur. Kita minta ke Pak Jokowi supaya hadir acara pembukaan kampanye gizi ayam dan telur," imbuhnya.

Parjuni mengatakan Jokowi menyambut baik usulan tersebut dan memberikan dukungan terhadap rencana kampanye tersebut.

"Beliau support dan tadi juga sempat salaman minta izin, minta restu," katanya.

Sementara itu, Ketua Pinsar Boyolali, Krishandrika Immanuel Raharjo, mengatakan para peternak di Solo Raya berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kondisi usaha peternakan yang semakin berat.

Menurutnya, harga ayam pedaging saat ini telah turun hingga sekitar Rp14.000 per kilogram, jauh di bawah harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Di sisi lain, harga pakan pabrikan justru terus mengalami kenaikan.

"Peternak Solo Raya meminta bantuan untuk teman-teman peternak ditolong, diperhatikan mengingat harga telur sangat buruk. Dan pedaging turun sampai Rp 14.000 dan jauh dari harga acuan pemerintah," kata Krishandrika.

Ia menjelaskan, kenaikan harga bahan baku pakan yang sudah terjadi beberapa kali membuat biaya produksi terus bertambah, sementara harga jual ayam dan telur belum menunjukkan perbaikan.

"Kalau harganya (telur dan ayam) turun terus harga bahan bakunya naik, ongkos produksi naik tapi harga semakin turun, masa depan peternak rakyat mau ditaruh di mana," ujarnya.

Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga hasil ternak sekaligus menekan biaya produksi agar usaha peternakan rakyat tetap dapat bertahan.* (km/ad)