Melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Lepas Pantai Bunyu (LPB), PHI menggelar sosialisasi rencana pengeboran kepada pemerintah daerah, unsur Forkopimda, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga para pemangku kepentingan lainnya di Tanjung Selor.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Siapkan Perda Larangan Vape, Bobby Perkuat Perang Melawan Narkoba

Manager Communication Relations & CID PT Pertamina Hulu Indonesia, Dony Indrawan, mengatakan komunikasi yang terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting sebelum proyek eksplorasi dimulai.

"Kami senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, dalam menjalankan proyek investasi hulu migas sehingga dapat berjalan dengan selamat, andal, patuh, dan berkelanjutan," ujar Dony dalam keterangan tertulis, Jumat (31/7/2026).

Sumur Eksplorasi Tingkilan-001 merupakan bagian dari program kerja PHE LPB di Wilayah Kerja (WK) Maratua. Pengeboran dilakukan untuk mengonfirmasi potensi kandungan hidrokarbon pada Formasi Menumbar berdasarkan hasil kajian geologi, interpretasi data seismik, serta karakteristik lapangan di wilayah sekitar.

Menurut Dony, investasi eksplorasi menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi migas nasional. Melalui berbagai proyek eksplorasi di Kalimantan, PHI berupaya menambah cadangan migas sekaligus mempertahankan pasokan energi Indonesia dalam jangka panjang.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyatakan dukungan penuh terhadap proyek tersebut. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Sapi'i, menilai eksplorasi Sumur Tingkilan-001 memiliki nilai strategis karena mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung seluruh tahapan proyek agar berjalan aman, lancar, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan keterbukaan informasi.

Sebagai bagian dari persiapan proyek, PHE LPB juga telah menerima dokumen Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan pengeboran dari PT Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) pada 23 Juli 2026 di Jakarta. Lokasi Sumur Tingkilan-001 berada di kawasan perkebunan milik perusahaan tersebut.

Direktur PT BCAP, Bambang Sulis, menyatakan pihaknya mendukung penuh kegiatan eksplorasi yang dijalankan Pertamina karena dinilai menjadi bagian dari upaya strategis menjaga ketahanan energi nasional.

Sementara itu, Assistant Manager Land Matters & Formalities PHI, Adi Suryana, mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan PT BCAP sehingga proses pemanfaatan lahan dapat berjalan lancar dan mendukung pelaksanaan pengeboran sesuai jadwal.

PHE Lepas Pantai Bunyu sendiri merupakan bagian dari Zona 10 Subholding Upstream Regional 3 PT Pertamina Hulu Indonesia. Selain menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi migas bersama SKK Migas, perusahaan juga melaksanakan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, hingga tanggap bencana sebagai bagian dari komitmen mendukung pembangunan berkelanjutan.* (dh)

Sejak peluit awal dibunyikan, skuad asuhan John Herdman tampil dominan dengan menguasai jalannya pertandingan. Indonesia langsung menciptakan peluang melalui Ivar Jenner pada menit keenam, namun tembakannya masih mampu ditepis kiper Dylan Jose. Bola muntah kemudian disambar Rayhan Hannan, tetapi hanya membentur tiang gawang.

Baca Juga:

• Debut Sensasional! Mitchell Baker Cetak Hattrick, Timnas Indonesia Hajar Kamboja 5-1

Keuntungan bagi Garuda datang pada menit ke-21 setelah bek Timor Leste, Jackson Pereira, menerima kartu kuning kedua akibat melanggar Thom Haye. Bermain dengan keunggulan jumlah pemain belum mampu langsung dimanfaatkan Indonesia hingga babak pertama berakhir tanpa gol.

Memasuki babak kedua, Timor Leste masih sempat memberikan ancaman melalui serangan balik cepat. Namun, perubahan strategi dan masuknya sejumlah pemain pengganti membuat permainan Indonesia semakin agresif.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-74. Shayne Pattynama sukses mencetak gol pembuka setelah memanfaatkan umpan tarik dari sisi kiri dan membawa Indonesia unggul 1-0.

Empat menit berselang, Thom Haye menggandakan keunggulan Garuda lewat eksekusi tendangan bebas yang gagal diantisipasi penjaga gawang Timor Leste.

Indonesia semakin menjauh pada menit ke-81. Mitchell Baker ikut mencatatkan namanya di papan skor setelah menyambar umpan silang mendatar dari rekannya untuk mengubah kedudukan menjadi 3-0.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-0 tidak berubah. Hasil ini memastikan Timnas Indonesia mengamankan tiga poin penting dalam persaingan Grup A Piala AFF 2026 sekaligus menjaga peluang melangkah ke babak berikutnya.

Susunan Pemain

Timor Leste: Dylan Jose; Liam Farrugia, Jackson Pereira, Claudio Gomes Osorio, Ryan Harris; Joao Rangel, Zenvio Mota, Xavi Arrarte, Zion Cruz, Olagar Malik; Jao Varudo.

Indonesia: Cahya Supriadi, Jordi Amat, Wahyu Prasetyo (Sandy Walsh 54'), Brian Fatari (Shayne Pattynama 54'), Tim Geypens (Ragnar Oratmangoen 66'), Marc Klok (Dony Tri Pamungkas 66'), Ivar Jenner, Thom Haye, Rayhan Hannan (Egy Maulana Vikri 46'), Eliano Reijnders, Mitchell Baker.* (d/dh)

Menurut Prof Agus, klasifikasi tersebut mengacu pada The International Agency for Research on Cancer (IARC) yang memasukkan asbes sebagai zat penyebab kanker pada manusia.

Baca Juga:

• Prabowo Ngaku Sudah Ditawari Jadi Duta Kopi Indonesia usai Tak Lagi Jadi Presiden

Ia menjelaskan, berbagai penelitian internasional maupun riset di Indonesia menunjukkan bahwa paparan asbes dalam jangka panjang meningkatkan risiko seseorang mengalami kanker paru.

Selain kanker paru, paparan serat asbes yang terhirup juga dapat menyebabkan mesothelioma atau kanker pada selaput paru. Tidak hanya itu, asbes juga berpotensi memicu fibrosis paru yang dikenal sebagai asbestosis.

"Paparan asbes yang berlangsung bertahun-tahun dapat menyebabkan mesothelioma maupun penyakit paru berupa fibrosis atau asbestosis," jelasnya.

Sementara itu, Prof Agus menegaskan bahwa seng bukan termasuk bahan yang dikategorikan sebagai karsinogen sehingga tidak secara langsung menyebabkan kanker.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa beberapa produk berbahan seng menggunakan lapisan kromium (chromium). Menurut klasifikasi IARC, kromium termasuk zat karsinogen yang dalam paparan jangka panjang berpotensi meningkatkan risiko kanker paru.

"Komponen pelapis seng berupa krom termasuk kategori karsinogen. Sejumlah penelitian di luar negeri menunjukkan paparan krom dalam waktu lama dapat memicu kanker paru," katanya.

Meski demikian, Prof Agus menyebut penelitian mengenai hubungan pelapis seng berbahan krom dengan kanker paru masih terbatas, termasuk di Indonesia yang hingga kini belum memiliki data penelitian yang memadai.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan bahan berbahaya, terutama di lingkungan kerja yang menggunakan asbes maupun material berbahan kimia lainnya. Penggunaan alat pelindung diri dan penerapan standar keselamatan kerja dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan jangka panjang.* (d/dh)

Sudaryono menjelaskan, keputusan mutasi tersebut diambil sebagai bentuk penegakan disiplin di lingkungan Badan Gizi Nasional. Momen tersebut sempat menjadi perhatian publik setelah cuplikan rapat virtual itu beredar di media sosial.

Baca Juga:

• BGN Pastikan MBG Tetap Berjalan usai MK Pisahkan Anggaran dari Dana Pendidikan

Dalam video yang viral, Sudaryono sempat meminta agar pegawai tersebut dipindahkan ke Papua. Namun, setelah dilakukan evaluasi kebutuhan personel, rencana tersebut dibatalkan karena wilayah Papua dinilai telah memiliki kelebihan tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

"Setelah kami cek, ternyata di Papua tenaga SPPI sudah oversupply. Karena itu, kami tidak memindahkannya ke Papua, tetapi ke daerah lain yang masih membutuhkan tambahan personel, yaitu Sulawesi Selatan," jelasnya.

Selain menyinggung kebijakan mutasi pegawai, Sudaryono juga memaparkan langkah BGN dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, BGN saat ini tengah menyelaraskan data bersama Kementerian Kesehatan untuk menentukan wilayah prioritas penerima program.

Ia mengatakan daerah dengan angka stunting tinggi akan menjadi fokus utama pelaksanaan MBG, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kami menggunakan data Kementerian Kesehatan untuk menentukan prioritas. Wilayah dengan angka stunting tinggi akan didahulukan, termasuk daerah 3T dan beberapa kabupaten di Pulau Jawa yang juga memiliki prevalensi stunting cukup tinggi," kata Sudaryono.

BGN berharap pemetaan tersebut dapat membuat penyaluran Program Makan Bergizi Gratis lebih tepat sasaran sehingga mampu mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka stunting secara nasional.* (d/dh)

Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-10122/C/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026 yang ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan, Hendro Dewanto.

Baca Juga:

• Mutasi Besar Kejagung! 90 Kajari Berganti: Sergai, Sibolga, Batu Bara, Taput hingga Samosir Dapat Pejabat Baru

"Iya benar, ada mutasi lima Kajari di Sumut termasuk Kajari Sergai," kata Rizaldi saat dikonfirmasi, Jumat (31/7/2026).

Sebelumnya, Amriyata diamankan Tim Kejaksaan Agung bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sergai, Aguinaldo Marbun. Keduanya saat ini masih menjalani proses klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang serta dugaan permintaan uang dalam pengamanan proyek.

Rizaldi menegaskan, proses yang sedang berjalan masih bersifat pemeriksaan awal sehingga asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan.

"Kajari Sergai dan Kasi Pidsus diamankan oleh Kejagung. Saat ini keduanya masih diminta klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan permintaan uang dalam pengamanan proyek," ujarnya.

Ia menjelaskan, Amriyata diamankan saat sedang menjalani cuti di Bandung, sedangkan Aguinaldo Marbun dijemput di Kota Medan sebelum dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelum penunjukan Kajari definitif, Kejati Sumut sempat menunjuk Bani Immanuel Ginting sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kajari Sergai sejak 9 Juni 2026. Sementara posisi Plh Kasi Pidsus Sergai diisi oleh Yoppy Gumala.

Dengan terbitnya keputusan mutasi terbaru, Rahmad Isnaini kini resmi memimpin Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Pergantian tersebut diharapkan dapat memastikan pelayanan dan penegakan hukum di wilayah Sergai tetap berjalan sebagaimana mestinya di tengah proses pemeriksaan yang masih dilakukan Kejaksaan Agung.* (ds/dh)

Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai maraknya peredaran pod getar di Sumatera Utara. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim pemberantasan melakukan penyelidikan pada Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

• 92 Kilogram Ganja dari Aceh Digagalkan Masuk Medan, BNNP Sumut Ringkus Dua Pelaku

Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang pria berinisial T yang ditangkap di Jalan KH Wahid Hasyim, Kecamatan Medan Petisah. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan lima cartridge bertuliskan PARIS yang diduga berisi zat etomidate di dalam sebuah kotak tisu yang berada di mobil Honda Jazz RS milik tersangka.

Pengembangan kasus kemudian mengantarkan petugas menangkap dua pria lainnya berinisial J dan A di kawasan Jalan Sentang, Medan Petisah. Meski tidak ditemukan barang bukti narkotika saat penangkapan, keduanya tetap diamankan untuk kepentingan penyidikan.

Tak lama berselang, petugas kembali menangkap seorang pria berinisial S di kawasan Jalan Sekip. Dari hasil pemeriksaan awal, S mengaku berperan sebagai kurir yang bekerja untuk tersangka T.

Berbekal keterangan tersebut, petugas menggeledah rumah T di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Di lokasi itu ditemukan 172 cartridge pod getar merek LA dan PARIS yang diduga mengandung etomidate.

Penggeledahan kemudian berlanjut ke rumah J di Jalan Punak, Kota Medan. Di lantai dua rumah yang dijadikan gudang, petugas menemukan 84 cartridge pod getar serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk meracik pod getar sebelum dipasarkan.

Barang bukti yang disita antara lain empat botol cairan vape biasa, 10 alat suntik, plastik pembungkus cartridge, hingga stiker merek PARIS dan LA yang diduga digunakan dalam proses produksi.

Selain itu, petugas juga menyita satu unit mobil Honda Jazz RS serta sejumlah telepon seluler yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika tersebut.

Menurut Tatar, para pelaku diduga telah menjalankan usaha pembuatan pod getar secara rumahan selama kurang lebih tiga bulan. Produk tersebut kemudian dipasarkan kepada pembeli dengan sistem cash on delivery (COD), sementara para kurir menerima upah sebesar Rp500 ribu setiap kali pengantaran.

Saat ini, keempat tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Kantor BNNP Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar, termasuk dugaan pasokan bahan baku etomidate dari luar negeri.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan pidana lain yang mengatur tindak pidana narkotika dan permufakatan jahat.* (ds/dh)

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 menjadi momentum untuk mempertegas pengaturan penggunaan anggaran pendidikan agar tidak lagi menimbulkan penafsiran yang terlalu luas.

Baca Juga:

• Purbaya Tegaskan Pemerintah Patuh Putusan MK, Anggaran MBG Berubah Mulai APBN 2028

Fikri juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), segera menindaklanjuti putusan tersebut dengan menyiapkan skema penganggaran yang sesuai.

Menurutnya, tahun 2027 harus dimanfaatkan sebagai masa transisi agar pemerintah memiliki waktu menyusun simulasi dan penyesuaian anggaran sebelum aturan tersebut diterapkan secara penuh pada APBN Tahun Anggaran 2028.

"Artinya tahun 2027 ini menjadi masa transisi agar pemerintah mulai serius mensimulasikan sehingga tahun 2028 harus sepenuhnya dilaksanakan sesuai amar putusan MK," katanya.

Ia menegaskan, berbagai program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, maupun Sekolah Unggulan Garuda tetap perlu didukung, namun pelaksanaannya harus berlandaskan regulasi yang kuat dan sesuai konstitusi.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian sebelumnya mengungkapkan bahwa revisi RUU Sisdiknas juga akan mempertegas pengaturan mengenai penggunaan anggaran pendidikan agar benar-benar difokuskan untuk kebutuhan sektor pendidikan.

Selain penguatan aspek pendanaan, draf RUU Sisdiknas juga memuat rencana perluasan program wajib belajar dari 12 tahun menjadi 13 tahun dengan menambahkan satu tahun pendidikan anak usia dini (PAUD).

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang APBN 2026 dan menegaskan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis tidak termasuk dalam komponen wajib alokasi 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. MK memberikan waktu kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan pemisahan anggaran tersebut paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028.* (k/dh)

Didit dihadirkan sebagai saksi ahli oleh tim kuasa hukum Roy Suryo dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal I Ketut Darpawan.

Baca Juga:

• Ahli Pidana Sebut Abuse of Power Penyidik Bisa Jadi Dasar Gugatan Ganti Rugi Roy Suryo

"Kalau ada kerugian itu karena ada sebuah perbuatan melawan yang sudah diputus oleh pengadilan, itu sudah fakta yang tidak dapat dibatalkan lagi. Tapi nilai kerugian itu kita harus kaitkan dengan hubungan kausal," ujar Didit dalam persidangan.

Ia menjelaskan, hakim tetap harus menilai apakah kerugian yang diklaim benar-benar merupakan akibat langsung dari tindakan penyidik yang telah dinyatakan tidak sah.

Didit juga menilai putusan praperadilan yang menyatakan suatu penangkapan atau penahanan tidak sah dapat menjadi indikasi adanya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dalam proses penyidikan.

"Kalau dinyatakan tidak sah berarti ada abuse of power. Artinya juga, karena ini adalah putusan tersebut, final and binding," katanya.

Dalam perkara ini, Roy Suryo mengajukan gugatan ganti rugi material dan immaterial sebesar Rp206 juta. Gugatan tersebut diajukan setelah penangkapan dan penahanannya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik serta fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebelumnya dinyatakan tidak sah melalui putusan praperadilan.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menilai tuntutan ganti rugi yang diajukan Roy tidak memiliki dasar yang kuat. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Abrianto Pardede menyebut bukti pengeluaran yang diajukan hanya menunjukkan adanya biaya yang dikeluarkan, namun belum membuktikan seluruh kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari tindakan penyidik.

Di sisi lain, kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengatakan gugatan tersebut bukan semata-mata soal besaran nilai ganti rugi, melainkan sebagai bentuk evaluasi terhadap proses penegakan hukum. Ia juga menyatakan apabila gugatan dikabulkan, seluruh dana ganti rugi akan disumbangkan kepada panti asuhan dan anak yatim.* (k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri agenda di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• BGN Pastikan MBG Tetap Berjalan usai MK Pisahkan Anggaran dari Dana Pendidikan

Menurut Purbaya, perubahan skema anggaran tidak memungkinkan dilakukan untuk APBN 2026 maupun APBN 2027. Pasalnya, pembahasan APBN 2027 telah berjalan dan akan segera memasuki tahap finalisasi menjadi undang-undang.

"Kalau ini kan sudah dibahas. Nanti kusut, kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2028 ya 2028. Karena mungkin MK juga menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi. Kalau berubah semua nanti enggak keburu," katanya.

Ia menilai putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan tersebut pada siklus penyusunan anggaran tahun 2028.

"Kita akan ikutin, kita akan lihat. Mungkin kalau kita ikutin di 2028 ya untuk anggaran 2028 lah," ucapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara terkait penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026.

Dalam putusannya, MK menegaskan Program MBG tidak dapat dikategorikan sebagai komponen utama penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, pembiayaannya tidak boleh lagi diambil dari alokasi anggaran pendidikan yang diamanatkan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah juga menetapkan pemerintah harus memisahkan anggaran Program MBG dari dana pendidikan paling lambat pada penyusunan APBN Tahun Anggaran 2028, setelah mempertimbangkan proses penganggaran yang telah berjalan.* (oz/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di sela-sela acara ketika menyapa para pimpinan Kadin daerah yang hadir. Di tengah sambutannya, Prabowo sempat menikmati secangkir kopi sebelum melontarkan candaan mengenai tawaran yang diterimanya.

Baca Juga:

• Prabowo: Perang Ukraina Bisa Lampaui Durasi Perang Dunia Kedua, Dunia Kian Rawan

Prabowo kemudian berkelakar bahwa jika tawaran tersebut benar-benar terwujud, dirinya tidak akan kekurangan pasokan kopi.

"Biar dapat suplai kopi terus menerus," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung hasil sejumlah penelitian yang menyebut konsumsi kopi memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurutnya, riset menunjukkan kebiasaan minum kopi dapat berkaitan dengan meningkatnya harapan hidup.

"Ternyata minum kopi itu berdasarkan riset memperpanjang umur. Menurut riset itu kurang lebih 17 sampai 20 persen," ucapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam suasana santai saat pertemuan Presiden dengan jajaran Kadin Indonesia di Istana Merdeka. Selain membahas berbagai isu ekonomi, Prabowo juga beberapa kali menyelipkan candaan yang mengundang tawa para peserta yang hadir.* (in/dh)

Hal itu disampaikan Sudaryono saat konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• Data Merah-Kuning-Hijau dari Kejagung, BGN Usut 5.355 SPPG Berpotensi Mens Rea

Ia menjelaskan, BGN merupakan lembaga yang bertugas menjalankan program di tingkat operasional. Karena itu, pihaknya akan mengikuti setiap kebijakan dan keputusan yang ditetapkan pemerintah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

"Kami intinya melaksanakan yang menjadi tugas kami. Kami fokus sebagai pelaksana. Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan tetap berjalan dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis. Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada Kamis (30/7/2026).

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan inti dan operasional sektor pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dengan putusan tersebut, pendanaan Program MBG tidak lagi dapat dibebankan pada pos anggaran pendidikan dalam APBN.

Putusan MK tersebut sebelumnya juga memicu berbagai tanggapan dari pemerintah maupun DPR yang mendorong penyusunan skema pendanaan baru agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan tanpa mengurangi alokasi anggaran pendidikan.* (in/dh)

Ketua Umum KONI Sumut Kolonel TNI (Purn) Hatunggal Siregar mengatakan Porprovsu 2026 menjadi agenda olahraga terbesar dalam satu periode kepengurusan KONI Sumut. Karena itu, pihaknya menargetkan prestasi atlet Sumut tetap berada di jalur yang tidak jauh berbeda dari capaian pada PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Baca Juga:

• 92 Kilogram Ganja dari Aceh Digagalkan Masuk Medan, BNNP Sumut Ringkus Dua Pelaku

Ia menjelaskan, PPI mulai dilaksanakan sejak Juni 2026 dan diprioritaskan bagi cabang olahraga yang berhasil meraih medali pada PON XXI serta kembali dipertandingkan pada PON XXII 2028. Pada tahap awal, program tersebut melibatkan 131 atlet dari 18 cabang olahraga perorangan.

Menurut Hatunggal, pembinaan sejak dini dilakukan untuk menjaga atlet potensial Sumut agar tetap membela daerahnya dan tidak berpindah ke provinsi lain menjelang persiapan menuju PON XXII.

"Harusnya memang semua cabor dilibatkan dalam PPI ini, namun karena keterbatasan anggaran maka kita masih pada cabor perorangan belum beregu. Kita berupaya untuk membina dan menjaga agar atlet Sumut tidak pindah ke provinsi lain dan persiapan kita mulai sejak dini menuju PON XXII tahun 2028," katanya.

Porprovsu 2026 direncanakan mempertandingkan 28 cabang olahraga. Sesuai hasil Rapat Kerja KONI Sumut pada Desember 2025, salah satu syarat utama cabor dapat dipertandingkan adalah memiliki minimal 17 pengurus cabang atau pengurus kota/kabupaten di Sumut.

KONI Sumut juga mendorong seluruh KONI kabupaten/kota untuk berpartisipasi dalam Porprovsu 2026. Hingga kini, 16 KONI kabupaten/kota telah dilantik, termasuk KONI Nias Utara dan Nias Barat.

"Kenapa kita fokus juga ke kabupaten Nias, karena kita ingin menjemput atlet yang sekecil apapun potensinya agar bisa ikut dalam Porprovsu ini. Di Nias kami juga melaksanakan PPI, ada atlet namanya Kevin yang berhasil meraih perak di ajang SEA Games," ujar Hatunggal.

Selain pembinaan, perhatian terhadap atlet berprestasi juga terus diperkuat melalui pemberian penghargaan. Hatunggal menilai Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan dukungan serius terhadap pembinaan atlet, termasuk melalui pemberian tali asih bagi atlet Sumut yang berprestasi di ajang SEA Games.

"Sumut ini bisa dikatakan seperti di atas angin olahraganya, satu sisi perhatian Gubsu tinggi untuk pembinaan dan reward terhadap atlet, kedua Sumut meraih peringkat empat dalam PON XXI Aceh-Sumut lalu, ketiga dalam ajang SEA Games dari 35 atlet Sumut yang ikut serta 30 atlet meraih medali," katanya.

Hatunggal menambahkan, KONI Sumut juga rutin menggelar berbagai event olahraga setiap bulan untuk menyosialisasikan Porprovsu 2026 kepada masyarakat sekaligus menjaga kesiapan atlet menuju PON XXII yang direncanakan digelar di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat dengan dukungan DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga.* (dh)

Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri Pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sumut Triyoga Laksito, menggantikan pejabat sebelumnya Khoirul Muttaqien, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (31/7/2026). Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI Hernawan Bekti Sasongko, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, para Bupati/Walikota, serta sejumlah pejabat.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong Perguruan Tinggi Jadi Penghasil Inovasi untuk Jawab Tantangan Pembangunan

"Kami berharap OJK bisa melihat persoalan di setiap daerah dengan cara berbeda sesuai kekhasan masing-masing. Misalnya kondisi bencana yang terjadi dan meninggalkan persoalan mendalam bagi masyarakat. Bagaimana kita bisa memberikan kemudahan (urusan pinjaman) kepada warga yang menjadi korban, karena hidup mereka masih berat," jelas Bobby Nasution.

Bobby Nasution kemudian mendorong OJK untuk ikut memperkuat produk halal melalui sektor jasa keuangan. Menurutnya, Indonesia masih banyak mengimpor produk halal dari negara yang penduduknya minoritas Muslim, seperti China dan Australia.

"Dari sini, bagaimana kita menguatkan industri halal di sektor keuangan. Tujuannya untuk menguatkan hadirnya produk halal secara massif," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI Hernawan Bekti Sasongko menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terhadap OJK dalam menjalankan tugas di Sumut. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk memperkuat kolaborasi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

"Kami harapkan agar kinerja OJK bersama seluruh pihak yang terkait selama ini, dapat dilanjutkan oleh Kepala OJK yang baru. Semoga kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi tetap kuat, sehingga segala masalah bisa kita selesaikan bersama," pungkasnya.* (dh)

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Irwasda Polda Aceh, Dirsamapta Polda Aceh, Dirpamobvit Polda Aceh, Kabidkeu Polda Aceh, serta Penata Kebijakan Kapolri Madya Tingkat III Polda Aceh. Sementara itu, Regional CEO BSI Regional Office Aceh hadir bersama Deputy Institutional Banking Group Relationship (IBGR) BSI, Area Manager BSI Banda Aceh, Branch Manager BSI KCP Polda Aceh, serta Institutional Business Relationship Manager (IBRM) BSI.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan Danlanal Sabang Perkuat Benteng Keamanan Maritim Aceh

Joko menyebutkan, dalam pertemuan tersebut Regional CEO BSI Regional Office Aceh menyampaikan apresiasi atas hubungan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan Polda Aceh. Ia berharap sinergi yang telah dibangun dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam mendukung layanan perbankan syariah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta pembangunan daerah.

"Polda Aceh berkomitmen untuk terus menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif serta memperkuat sinergi dengan PT Bank Syariah Indonesia. Kolaborasi yang baik diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kemajuan Aceh," ujar Joko.

Melalui pertemuan tersebut, hubungan kelembagaan antara Polda Aceh dan BSI Regional Office Aceh diharapkan semakin erat, sehingga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus memberikan kontribusi positif bagi terciptanya stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.* (dh)

Stiker yang ditempelkan pada rumah penerima bantuan bukan sekadar tanda, tetapi menjadi bagian dari proses pendataan dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada warga yang memang membutuhkan.

Baca Juga:

• Oknum Polisi Tersangka Korupsi Bansos Labusel Rp1,9 Miliar Ternyata Menantu Eks Bupati, Diduga Terlibat Sejak Perencanaan

Kondisi tersebut dapat terjadi karena data penerima bantuan tidak selalu langsung berubah ketika kondisi ekonomi seseorang mengalami peningkatan. Karena itu, pemerintah terus melakukan verifikasi dan pemutakhiran data di lapangan.

Dorong Bantuan Tepat Sasaran
Penertiban data dilakukan agar subsidi dan berbagai program bantuan pemerintah tidak salah sasaran. Warga yang secara ekonomi sudah mampu diharapkan memiliki kesadaran untuk melaporkan perubahan kondisi ekonominya.

Selain itu, pemasangan stiker juga menjadi salah satu bentuk transparansi agar masyarakat dapat mengetahui rumah tangga yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Banyak Warga Memilih Mengundurkan Diri
Menariknya, dalam proses penertiban tersebut terdapat warga yang memilih mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan setelah mengetahui rumahnya akan diberi tanda sebagai keluarga penerima bantuan.

Sebagian warga disebut merasa tidak nyaman atau malu apabila rumah mereka ditempeli stiker bertuliskan "Keluarga Miskin", terutama ketika kondisi ekonominya sudah mengalami peningkatan.

Fenomena ini sekaligus menunjukkan pentingnya pembaruan data secara berkala. Masyarakat yang kondisi ekonominya sudah membaik diharapkan secara sukarela memberikan informasi kepada pemerintah agar bantuan dapat dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan.

Bukan Soal Rumah Besar Semata
Namun demikian, keberadaan rumah besar atau kendaraan tidak serta-merta menjadi satu-satunya indikator seseorang tergolong mampu atau tidak mampu. Penentuan penerima bantuan sosial semestinya tetap mengacu pada kriteria dan hasil verifikasi sosial ekonomi yang ditetapkan pemerintah.

Karena itu, proses pendataan dan verifikasi di lapangan menjadi penting untuk memastikan keputusan mengenai penerima bantuan tidak hanya berdasarkan tampilan fisik rumah, tetapi berdasarkan kondisi sosial ekonomi secara menyeluruh.

Dengan pemutakhiran data yang berkelanjutan, diharapkan bantuan sosial pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mencegah terjadinya bantuan yang tidak tepat sasaran.* (dh)

"Pemusnahan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum sekaligus penegasan komitmen Polres Aceh Selatan dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya," kata AKBP T. Ricki Fadlianshah, saat kegiatan pemusnahan.

Baca Juga:

• Geger! Pilot Malaysia Airlines Dibekuk Bareskrim, Ngaku Dibayar Rp220 Juta Selundupkan Narkoba ke Jakarta

T. Ricki juga menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan oleh Polri semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Kehadiran berbagai instansi dalam kegiatan pemusnahan tersebut juga mencerminkan sinergi antarlembaga dalam upaya pemberantasan narkotika.

Di samping penegakan hukum, katanya, Polres Aceh Selatan juga akan terus mengedepankan langkah-langkah preventif dan edukatif melalui sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat sebagai upaya mewujudkan Aceh Selatan yang bersih dari narkoba serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, dan terbebas dari ancaman peredaran gelap narkotika.

"Kami tidak akan memberikan ruang maupun toleransi terhadap siapa pun yang terlibat dalam jaringan narkotika. Mari bersama-sama melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba," ujarnya.

Proses pemusnahan dilakukan secara terbuka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan barang bukti tindak pidana narkotika. Sebanyak 110 batang ganja dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan api dan bahan bakar minyak di dalam drum besi hingga seluruh barang bukti habis terbakar.

Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh unsur aparat penegak hukum dan instansi terkait guna memastikan seluruh proses berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Turut hadir dalam pemusnahan tersebut Wakapolres Aceh Selatan, Kasatresnarkoba, para pejabat utama Polres Aceh Selatan, perwakilan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Pengadilan Negeri Tapaktuan, BNNK Aceh Selatan, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.* (dh)

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Karoops Polda Aceh, Dansatbrimob Polda Aceh, Dirpolairud Polda Aceh, Dirsamapta Polda Aceh, Kabidkum Polda Aceh, serta Penata Kebijakan Kapolri Madya Tingkat III Polda Aceh. Sementara itu, Danlanal Sabang hadir bersama Pasintel Lanal Sabang, Danposal Lampulo, Pgs. Pasops Lanal Sabang, dan Pgs. Kaset Lanal Sabang.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan Majelis Adat Aceh Sepakat Jaga Kamtibmas lewat Kearifan Lokal

Menurut Joko, dalam pertemuan itu kedua pihak membahas penguatan koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan tugas di lapangan, khususnya dalam penanganan tindak pidana di wilayah perairan, pengamanan objek vital, pengawasan jalur laut, serta peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) maupun ancaman terhadap keamanan maritim.

"Polda Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan TNI Angkatan Laut melalui Lanal Sabang, baik dalam pelaksanaan operasi maupun kegiatan preventif. Kolaborasi yang solid diharapkan mampu mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, sekaligus mendukung kelancaran pembangunan serta aktivitas masyarakat di Aceh," ujar Joko.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan koordinasi dan kerja sama antara Polda Aceh dan Lanal Sabang semakin erat sehingga mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam menjaga keamanan wilayah, khususnya di kawasan perairan dan maritim Aceh.* (dh)

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Aceh didampingi Irwasda Polda Aceh, Dirintelkam Polda Aceh, Kabidkum Polda Aceh, serta Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. III Polda Aceh. Sementara itu, rombongan MAA dipimpin oleh Tuha Peut Wali Nanggroe Aceh dan anggotanya terdiri dari Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Wakil Ketua I MAA, Wakil Ketua II MAA, Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak MAA, serta Ketua Bidang Pemangku Adat MAA.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan Ketua BRA Satu Suara Jaga Kamtibmas Lewat Program Reintegrasi

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi antara Polda Aceh dengan Majelis Adat Aceh dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal," ujar Joko.

Dalam kesempatan itu, Ketua MAA menyampaikan apresiasi atas komitmen Polda Aceh dalam menjaga stabilitas keamanan di Aceh. Ia juga berharap koordinasi dan kerja sama antara kedua lembaga terus ditingkatkan, khususnya dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial melalui pendekatan adat yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Menanggapi hal tersebut, Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan dengan Majelis Adat Aceh. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat, melestarikan nilai-nilai adat dan budaya, serta mendukung terwujudnya situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Aceh.* (dh)

Pencapaian ini menjadi langkah strategis Unmuha dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akademik, sekaligus mendorong ekosistem penelitian dan pengabdian masyarakat yang berdaya saing global. Hal itu disampaikan oleh Rektor Unmuha Dr. H. Aslam Nur, MA, melalui Humas Mimiasri Adian SE, MM, kepada wartawan, Jumat (31/7/2026) di Kampus Unmuha.

Baca Juga:

• Menara Transmisi Roboh, ESDM Ngebut Rampungkan PLTA Batang Toru demi Selamatkan Listrik Sumatra

"Keberagaman keilmuan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman para doktor baru ini menjadikan Unmuha lebih tangguh (resilient), subur secara intelektual, serta lebih siap menghadapi berbagai tantangan global," ungkap Dr. Aslam Nur.

Rektor juga menambahkan bahwa peningkatan kualifikasi akademis ini tidak hanya memperkaya iklim belajar di internal kampus, tetapi juga memperluas jaringan kolaborasi di tingkat nasional hingga internasional. "Kami berharap, selain berprestasi di bidang akademik, para dosen mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat melalui program penelitian dan pengabdian," ujarnya.

Dengan bertambahnya delapan lulusan S3 baru, saat ini Unmuha memiliki total 65 dosen bergelar Doktor dari keseluruhan 213 dosen aktif. Angka ini semakin menegaskan posisi Unmuha sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah delapan dosen Unmuha yang baru saja merampungkan pendidikan doktoralnya per Juli 2026: Dr. Widya Soviana, S.T., M.Si., IPM., Prodi Manajemen Bencana Fakultas Teknik; Dr. Qurratu Aini, S.Si., M.Pd., Prodi Tadris Biologi Fakultas Agama Islam; Dr. Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak., Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi; Dr. Sahriyadi, S.Sn., M.T., Prodi Arsitektur Fakultas Teknik.

Kemudian, Dr. Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H., Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum; Dr. Keumala Citra Sarina Zein, S.T., M.T., IPM., Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik; Dr. M. Yamin, S.E., M.Si., Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi; dan yang terakhir adalah Dr. Mahyudin, A.Md.Par., S.E., M.Par., Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi.

Selain mendorong penyelesaian studi doktoral, Unmuha kini memfokuskan program pembinaan untuk mencetak profesor atau guru besar baru di lingkungan Unmuha. Melalui Program Pascasarjana, Unmuha sedang melakukan pendampingan intensif kepada delapan dosen yang diproyeksikan sebagai calon guru besar.

Direktur Pascasarjana Unmuha, Prof. Dr. Ir. Hafnidar A. Rani, S.T., M.M., IPU., ASEAN Eng., ACPE., APEC Eng., menjelaskan bahwa pendampingan ini difokuskan pada penerapan Permendikti No. 39 Tahun 2026. Peraturan terbaru ini dinilai membuka peluang besar bagi para dosen Unmuha untuk meraih gelar kepangkatan akademik tertinggi tersebut.

"Kami terus mendampingi delapan orang calon guru besar di Unmuha. Pendampingan ini dimulai dari sosialisasi peraturan terbaru, persiapan syarat khusus, hingga syarat tambahan yang berkaitan dengan publikasi ilmiah dosen," jelas Prof. Hafnidar.

Pascasarjana Unmuha juga aktif mengajak para dosen untuk mengikuti berbagai program hibah penelitian dari pemerintah, seperti Sinergi, BRIN, dan BIMA. Unmuha memberikan fasilitas bantuan dalam penyusunan proposal hibah tersebut.

"Melalui pemanfaatan dana hibah pemerintah, para dosen akan sangat terbantu dalam menghasilkan publikasi jurnal terindeks Scopus, yang menjadi salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan gelar guru besar," pungkasnya.* (dh)

"Kita masih menghadapi yang saya waktu pertemuan-pertemuan pertama kita di awal pemerintahan saya saudara datang ke saya pun saya sudah di mana-mana saya sudah warning, bahkan sebelumnya pun saya sudah warning, hati-hati situasi dunia, situasi geopolitik sudah sangat-sangat rawan, sangat-sangat rawan," kata Prabowo dalam taklimatnya di pertemuan bersama para pimpinan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• Kepuasan Publik ke Prabowo Anjlok 30 Persen dalam 9 Bulan, Bakom: Itu Bagian dari Evaluasi

"Di mana-mana terjadi perang dahsyat. Di, di kontinen di benua Eropa perang besar. Perang besar ini di Ukraina ini sudah lebih lama dari Perang Dunia Pertama. Ah ini mungkin akan lebih lama dari Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua mulai September 1939 habis itu 40, 41, 42, 43 habis itu pertengahan Mei 45, jadi 5 tahun atau 4, 4 tahun setengah. Perang Ukraina mulai tahun 22 ya, 22, 23, 24, 25 sudah masuk 26. Mungkin Perang Ukraina lebih lama dari Perang Dunia Kedua juga," ujarnya.

Ia mengatakan jutaan orang telah menjadi korban dalam konflik tersebut. Dampaknya pun tidak hanya dirasakan negara yang berperang, tetapi juga memengaruhi kondisi ekonomi dunia, termasuk harga pangan dan bahan bakar minyak (BBM).

"Jutaan sudah korban, dan kita baru mengerti bahwa perang di satu bagian dari bumi kita punya pengaruh ke mana-mana, kepada harga pangan, harga BBM dan sebagainya," ujarnya.

Menurut Prabowo, situasi global semakin rumit karena di saat perang Ukraina belum berakhir, konflik di Timur Tengah justru semakin meluas. Ia menyinggung eskalasi di Gaza, Lebanon, hingga ketegangan yang melibatkan Iran di kawasan Teluk dan Selat Hormuz yang dinilai masih berpotensi berlangsung lama.

"Belum selesai Perang Ukraina situasi di Gaza, di Lebanon, di Timur Tengah meletus lebih parah lagi. Di Teluk, di Selat Hormuz, Iran sampai sekarang belum selesai, dan kemungkinan akan juga cukup lama. Bahkan bahaya perang nuklir tidak bisa kita remehkan baik di Ukraina maupun di Timur Tengah," ujarnya.

Tak hanya itu, Prabowo menyoroti situasi keamanan di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, ASEAN yang selama ini dikenal sebagai kawasan damai juga menghadapi tantangan akibat perang saudara di Myanmar serta meningkatnya ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Prabowo menegaskan sikap untuk terus mendukung upaya damai terhadap negara manapun.

"Kita terus berusaha untuk mendukung upaya-upaya perdamaian. Dan ketegangan-ketegangan di tempat lain," ujarnya.* (d/dh)