BANDA ACEH – Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan bakat dan kreativitas mahasiswa dengan mengirimkan kontingen untuk mengikuti Pekan Seni Mahasiswa Daerah (PEKSIMIDA) XVII Tahun 2026.

Sebanyak 25 mahasiswa dan tim official Unmuha akan ambil bagian dalam ajang kompetisi seni antarperguruan tinggi yang berlangsung di Universitas Syiah Kuala (USK) pada 26–29 Juli 2026.

Baca Juga:

• Anggota POM TNI Gugur Saat Bantu Kejar Bandar Narkoba di Bireuen, Kapolda Aceh Sampaikan Duka

"Kami telah melakukan berbagai persiapan matang, mulai dari kesiapan teknis hingga pengasahan performa para mahasiswa yang akan bertanding di berbagai cabang perlombaan. Harapannya pada tahun ini Unmuha bisa meraih prestasi yang lebih baik dari sebelumnya," ujar Mimiasri Adian.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unmuha, Dr. Mirza Murni, S.E., M.M., menjelaskan bahwa kontingen Unmuha tahun ini terdiri dari peserta lomba dan tim official yang siap bersaing dalam sembilan kategori perlombaan.

Sembilan cabang yang diikuti Unmuha meliputi Lagu Pop, Desain Poster, Vokal Grup, Melukis, Fotografi, Penulisan Cerpen, Baca Puisi, Penulisan Puisi, serta Monolog.

Menurut Mirza, keikutsertaan Unmuha dalam ajang tersebut merupakan bentuk nyata dukungan kampus terhadap potensi mahasiswa di bidang seni dan kreativitas.

"Keikutsertaan ini merupakan bukti nyata komitmen Unmuha dalam mendukung bakat, minat, dan potensi kreatif para mahasiswa di bidang seni," ujar Dr. Mirza Murni.

Ia berharap para mahasiswa mampu memberikan penampilan terbaik dan membawa nama baik Universitas Muhammadiyah Aceh dalam kompetisi tingkat daerah tersebut.

Rektor Unmuha, Dr. Aslam Nur, M.A., turut memberikan apresiasi dan dukungan kepada seluruh mahasiswa yang menjadi bagian dari kontingen PEKSIMIDA XVII 2026.

Ia berpesan agar para peserta tampil percaya diri, menunjukkan kemampuan terbaik, serta berjuang meraih prestasi untuk mengharumkan nama kampus.

"Selamat bertanding kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa! Tunjukkan performa terbaik kalian di arena, ukir prestasi gemilang, dan mari kita harumkan nama Universitas Muhammadiyah Aceh," ujar Rektor.

Keikutsertaan Unmuha dalam PEKSIMIDA bukan kali pertama membawa hasil positif.

Pada ajang PEKSIMIDA XVI yang digelar di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh Besar, kontingen Unmuha berhasil mencatatkan sejumlah prestasi membanggakan.

Mahasiswa Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik, Naufal Sulthana Pazeth Prodi Arsitektur, berhasil meraih Juara I Desain Media Kampanye Sosial sekaligus menjadi wakil daerah untuk tampil di tingkat nasional.

Selain itu, Fachrul Maulana dari Fakultas Psikologi juga berhasil meraih Juara III kategori Fotografi.

Dengan persiapan yang lebih matang dan dukungan penuh dari pihak universitas, Unmuha optimistis dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian prestasi pada PEKSIMIDA XVII Tahun 2026.

Ajang ini diharapkan tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, memperluas pengalaman, serta membawa nama baik perguruan tinggi di tingkat daerah.* (ad)

JAKARTA – Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan hampir separuh masyarakat Indonesia menilai kondisi ekonomi nasional saat ini berada dalam kondisi buruk.

Dalam survei terbaru SMRC bertajuk "Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden", sebanyak 37,9 persen responden menyatakan kondisi ekonomi Indonesia buruk.

Baca Juga:

• Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Prabowo Turun Jadi 51,1 Persen

Jika digabungkan, sebanyak 49,4 persen masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap kondisi ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, mengatakan penilaian negatif terhadap ekonomi kini menjadi pandangan yang cukup dominan di tengah masyarakat.

"Hanya sekitar 15,7 persen warga yang melihat kondisi ekonomi nasional secara positif. Sebaliknya, sekitar separuh masyarakat, 49,4 persen, menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk," kata Deni Irvani, Minggu (26/7/2026).

Sementara itu, sebanyak 33,9 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional berada dalam keadaan biasa saja.

Menurut Deni, hasil survei tersebut menunjukkan persepsi negatif terhadap kondisi ekonomi tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, melainkan sudah menjadi pandangan yang cukup luas di masyarakat.

SMRC mencatat terjadi peningkatan signifikan terhadap penilaian negatif masyarakat mengenai kondisi ekonomi dalam sembilan bulan terakhir.

Pada survei November 2025, masyarakat yang menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk berada di angka 22,7 persen.

Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 31,7 persen pada survei Februari–Maret 2026.

Kemudian dalam survei terbaru Juli 2026, jumlah masyarakat yang menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk kembali naik hingga mencapai 49,4 persen.

Kenaikan tersebut menunjukkan perubahan persepsi masyarakat terhadap situasi ekonomi nasional dalam beberapa bulan terakhir.

Survei SMRC ini dilakukan pada 5–19 Juli 2026 dengan melibatkan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih.

Sebanyak 749 responden dipilih secara acak dari populasi pemilih nasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara menggunakan telepon dan tatap muka.

Adapun tingkat margin of error survei tersebut berada pada angka kurang lebih 3,7 persen.

Hasil survei ini menjadi gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional, sekaligus menunjukkan tantangan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik terhadap situasi ekonomi Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi membentuk tujuh Kejaksaan Negeri (Kejari) baru di sejumlah wilayah Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2026.

Pembentukan tujuh Kejari tersebut bertujuan untuk memperkuat pelayanan hukum sekaligus mendekatkan akses masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum di daerah.

Baca Juga:

• Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Prabowo Turun Jadi 51,1 Persen

Adapun tujuh Kejaksaan Negeri baru yang dibentuk, yaitu:

- Kejaksaan Negeri Pangandaran
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang
- Kejaksaan Negeri Tana Tidung
- Kejaksaan Negeri Kubu Raya
- Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota
- Kejaksaan Negeri Raja Ampat
- Kejaksaan Negeri Pesisir Barat

Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa pembentukan Kejaksaan Negeri baru dilakukan untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah daerah masing-masing.

"Untuk meningkatkan pelayanan di bidang hukum dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di daerah hukum Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Serang, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Pesisir Barat," demikian isi Perpres Nomor 40 Tahun 2026.

Perpres tersebut juga mengatur lokasi kedudukan masing-masing Kejaksaan Negeri yang berada di ibu kota wilayahnya.

- Kejaksaan Negeri Pangandaran berkedudukan di Parigi.
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang berkedudukan di Ciruas.
- Kejaksaan Negeri Tana Tidung berkedudukan di Tideng Pale.
- Kejaksaan Negeri Kubu Raya berkedudukan di Sungai Raya.
- Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota berkedudukan di Harau.
- Kejaksaan Negeri Raja Ampat berkedudukan di Waisai.
- Kejaksaan Negeri Pesisir Barat berkedudukan di Krui.

Dengan adanya Kejari baru tersebut, masyarakat di daerah terkait diharapkan semakin mudah mendapatkan layanan hukum tanpa harus menempuh jarak yang jauh menuju kantor Kejaksaan Negeri yang sebelumnya menangani wilayah tersebut.

Dalam aturan tersebut, pengoperasian tujuh Kejaksaan Negeri baru akan ditetapkan lebih lanjut oleh Jaksa Agung.

Pasal 3 Perpres Nomor 40 Tahun 2026 mengatur bahwa tugas, fungsi, wewenang, susunan organisasi, tata kerja, serta pengoperasian Kejaksaan Negeri baru akan ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari kementerian yang menangani urusan aparatur negara.

"Tugas, fungsi, wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja serta pengoperasian Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara," bunyi Pasal 3 Perpres tersebut.

Sementara untuk kebutuhan pembiayaan operasional tujuh Kejaksaan Negeri baru itu, seluruh anggaran akan bersumber dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Pembentukan tujuh Kejari baru ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan hukum di daerah sekaligus memastikan pelayanan penegakan hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.* (km/ad)

JAKARTA – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan dalam sembilan bulan terakhir.

Berdasarkan survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka 51,1 persen.

Baca Juga:

• Anggota POM TNI Gugur Saat Bantu Kejar Bandar Narkoba di Bireuen, Kapolda Aceh Sampaikan Duka

Survei SMRC bertajuk "Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden" dilakukan pada 5–19 Juli 2026 dengan melibatkan warga Indonesia yang memiliki hak pilih.

Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menyampaikan penurunan tingkat kepuasan publik tersebut tidak terjadi tanpa sebab.

Menurutnya, perubahan penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum turut memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap kinerja pemerintah.

"Approval rating tidak datang dari hampa. Penurunan kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo terjadi bersamaan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum," kata Deni Irvani, Minggu (26/7/2026).

Dalam survei tersebut, jumlah masyarakat yang merasa tidak puas atau sangat tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo juga mengalami peningkatan.

Pada November 2025, angka ketidakpuasan publik tercatat sebesar 16 persen.

Sementara dalam survei Juli 2026, angka tersebut meningkat menjadi 46,9 persen.

Rinciannya, sebanyak 4,8 persen responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.

Kemudian 46,3 persen merasa cukup puas, 35 persen kurang puas, 11,9 persen tidak puas sama sekali, dan 2,1 persen tidak memberikan jawaban.

SMRC menyebut perubahan tingkat kepuasan publik berkaitan erat dengan evaluasi masyarakat terhadap sejumlah sektor, terutama kondisi ekonomi nasional, situasi politik, serta penegakan hukum.

Survei SMRC dilakukan terhadap 749 responden yang dipilih secara acak dari populasi seluruh warga Indonesia yang memiliki hak pilih.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara menggunakan telepon dan tatap muka.

Adapun tingkat margin of error survei tersebut berada pada angka kurang lebih 3,7 persen.

SMRC menjelaskan, perbedaan hasil survei dapat dianggap signifikan apabila selisihnya mencapai minimal dua kali margin of error atau sekitar 7,4 persen.

Hasil survei ini menjadi gambaran terbaru mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama setelah sembilan bulan masa pemerintahan berjalan.

Penilaian publik terhadap berbagai aspek pemerintahan, termasuk ekonomi, politik, dan hukum, menjadi faktor penting yang ikut menentukan tingkat dukungan masyarakat terhadap pemerintah.* (km/ad)

BIREUEN – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya anggota Polisi Militer (POM) TNI Angkatan Darat, Pratu Galuh Nugraha, yang gugur saat membantu kepolisian menghadang terduga bandar narkotika di depan SPBU Juli, Gampong Cot Meurak, Kabupaten Bireuen, Sabtu (25/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan melalui Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, di Mapolres Bireuen, Minggu (26/7/2026).

Baca Juga:

• Pria Dikeroyok hingga Meregang Nyawa Usai Dituduh Curi Ayam di Tabanan: Pemkab Buleleng Siapkan Bantuan untuk Keluarga Korban, Polisi Dalami Kasus

Menurut Joko, peristiwa itu bermula saat aparat gabungan melakukan operasi penangkapan terhadap empat orang yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.

Keempat terduga pelaku berada di dalam sebuah mobil ketika petugas melakukan penyergapan.

Dalam operasi tersebut, satu orang yang diduga merupakan oknum anggota Brimob berhasil diamankan.

Sementara tiga terduga pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan hingga kini masih menjadi buronan.

"Saat kejadian terdapat empat orang terduga pelaku di dalam mobil. Satu orang yang diduga merupakan anggota Brimob telah berhasil kami amankan, sementara tiga terduga pelaku lainnya melarikan diri dan hingga kini masih dalam pengejaran. Dalam proses pengejaran, petugas sempat melepaskan tembakan ke arah pelaku. Peluru rekoset kemudian mengenai seorang warga yang turut membantu penangkapan, yang kemudian diketahui yang bersangkutan merupakan anggota POM TNI," ujarnya.

Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Belakangan diketahui korban merupakan anggota Polisi Militer TNI Angkatan Darat, Pratu Galuh Nugraha.

Polda Aceh menyatakan sejak insiden tersebut terjadi, Kapolda Aceh telah melakukan koordinasi intensif dengan Pangdam Iskandar Muda beserta jajaran, Danpuspomad, serta Danpomdam Iskandar Muda.

Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan fakta-fakta awal kejadian, memastikan penanganan terhadap korban, mendukung proses penyidikan, sekaligus menjaga komunikasi dan soliditas antara Polri dan TNI.

"Atas nama keluarga besar Polda Aceh, dan seluruh jajaran, sekali lagi kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum Pratu Galuh Nugraha, serta kepada seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia," ucap Joko.

Selain menyampaikan belasungkawa, Polda Aceh juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Masyarakat diminta tidak menyebarkan foto, video, maupun narasi yang belum terverifikasi terkait peristiwa tersebut.

"Apabila masyarakat ada yang mengetahui atau menyaksikan langsung rangkaian peristiwa tersebut, kami mengharapkan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada penyidik guna membantu proses pengungkapan perkara," harapnya.

Hingga saat ini, penyidik masih memburu tiga terduga pelaku yang melarikan diri.

Polisi juga terus mendalami rangkaian peristiwa untuk mengungkap secara menyeluruh kronologi kejadian dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.* (ad)

MEDAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman, akan memasuki masa purna tugas pada 1 Agustus 2026 setelah hampir delapan tahun menjabat sebagai pimpinan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Menjelang masa pensiunnya, Wiriya dikabarkan mulai mengemasi barang-barang dari ruang kerjanya di lantai dua Balai Kota Medan, Minggu (26/7/2026).

Baca Juga:

• Bupati Asahan Hadiri Penahbisan Pendeta HKBP, Tekankan Pentingnya Kerukunan Umat Beragama

"Iya, betul. Beliau mulai berkemas-kemas. Saya melihat staf-staf beliau ikut membantu untuk memindahkan barang dan dokumen dari ruangan kerja beliau," ujar seorang pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Medan.

Informasi serupa juga dibenarkan personel Satpol PP yang bertugas di Balai Kota Medan.

"Benar, Bang. Barang-barang dari ruang kerja Pak Sekda sudah mulai diangkati. Beliau kan sudah mau purna tugas," ungkapnya.

Wiriya Alrahman diketahui mulai menjabat sebagai Sekda Kota Medan sejak 15 Oktober 2018, menggantikan almarhum Syaiful Bahri Lubis.

Berdasarkan data kepegawaian, ia lahir pada 12 Juli 1966 dan akan memasuki batas usia pensiun 60 tahun untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama pada 1 Agustus 2026.

Sebelum dipercaya menjadi Sekda, Wiriya telah menduduki berbagai jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Medan, mulai dari Kepala Dinas Tata Kota, Kepala Dinas Bangunan, Kepala Dinas Pertamanan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, hingga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ia juga merupakan alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB).

Di tengah proses pergantian Sekda, nama Kepala Inspektorat Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, mulai disebut-sebut sebagai kandidat Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Medan.

Seorang sumber di lingkungan Pemerintah Kota Medan menyebut Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dikabarkan mempercayakan posisi tersebut kepada Erfin hingga pejabat definitif ditetapkan.

"Informasi terakhir, Inspektur Erfin Fahrurrazi yang dipercaya wali kota untuk menjadi Plt Sekda Medan," ujar sumber tersebut.

Sumber itu juga menyebut surat penunjukan Plt Sekda dikabarkan sedang dipersiapkan.

Namun, informasi tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari Pemerintah Kota Medan.

Saat dimintai tanggapan, Erfin Fahrurrazi tidak membenarkan maupun membantah kabar tersebut.

"Waduh, informasi dari mana itu?" ujar Erfin melalui pesan WhatsApp.

Ia memilih fokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala Inspektorat.

"Saya fokus di tugas yang diamanahkan saat ini saja dulu. Bingung komentar soal Plt ini, khawatir jadi bias persepsi," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, Subhan Fajri Harahap, menyatakan belum menerima arahan terkait penunjukan Plt Sekda.

"Belum ada arahan," ujarnya singkat.

Subhan menegaskan masa jabatan Wiriya Alrahman sebagai Sekda masih berlangsung hingga akhir Juli.

"TMT (terhitung mulai tanggal) pensiun Pak Sekda pada 1 Agustus 2026," pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Rico Waas memastikan pengisian jabatan Sekda akan segera dilakukan agar roda pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan.

Menurut Rico, waktu yang tersedia menjelang pensiunnya Wiriya sangat terbatas sehingga proses pengisian jabatan tidak bisa ditunda.

"Pastinya ya, karena waktunya seperti itu. Tenggat waktunya sedikit sekali, jadi harus segera," kata Rico.

Ia menjelaskan, sebelum Sekda definitif terpilih, Pemerintah Kota Medan akan menunjuk seorang Pelaksana Tugas (Plt) Sekda.

Rico juga memastikan proses pengisian Sekda definitif nantinya dilakukan melalui mekanisme Manajemen Talenta (Talent Management/MT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, ia menegaskan proses pengisian jabatan Sekda berbeda dengan jabatan eselon II lainnya karena memiliki tahapan administrasi dan persyaratan yang lebih lengkap.

"Mengingat pengisian sekda ini tidak seperti eselon II (2B) karena punya teknis yang lebih lengkap," ujarnya.

Dengan berakhirnya masa jabatan Wiriya Alrahman pada awal Agustus mendatang, perhatian kini tertuju pada siapa yang akan dipercaya memimpin birokrasi Kota Medan sebagai Plt sebelum Sekda definitif ditetapkan.* (tm/ad)

ASAHAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Asahan yang dirangkai dengan Pelantikan Relawan PAN Kabupaten Asahan di Gedung Mutiara Kisaran, Minggu (26/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional H. Nasril Bahar, S.E., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Ir. Yahdi Khoir Harahap, M.B.A., Ketua DPD PAN Kabupaten Asahan Drs. Saddat Nasution beserta jajaran, anggota DPRD Kabupaten Asahan Fraksi PAN, kader dan relawan PAN, serta sejumlah tamu undangan.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Hadiri Penahbisan Pendeta HKBP, Tekankan Pentingnya Kerukunan Umat Beragama

Menurutnya, Rakerda menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi partai dalam menghadapi berbagai tahapan politik ke depan, mulai dari proses verifikasi partai, rekrutmen kader dan bakal calon, hingga persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Ia juga mengajak seluruh kader dan relawan PAN untuk menjaga soliditas organisasi, memperkuat kebersamaan, serta mengawal setiap tahapan pemilu hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dalam sambutannya, Bupati Asahan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun komunikasi yang baik demi kemajuan Kabupaten Asahan.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Asahan membutuhkan sinergi, masukan, serta kritik yang konstruktif dari seluruh pihak, termasuk anggota DPRD, kader, dan relawan PAN, agar setiap kebijakan yang disusun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Asahan membutuhkan sinergi, masukan, serta kritik yang konstruktif dari seluruh pihak, termasuk anggota DPRD, kader, dan relawan PAN, agar setiap kebijakan yang disusun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan," ujar Taufik Zainal Abidin.

Bupati juga menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah memiliki mekanisme dan tahapan yang harus dilalui.

Karena itu, komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Ia berharap Rakerda DPD PAN Kabupaten Asahan dapat menghasilkan program kerja yang matang, inovatif, serta tetap konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat sebagai bekal menghadapi Pemilu 2029.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ir. Yahdi Khoir Harahap, M.B.A., menekankan pentingnya sinergi antara PAN dan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara PAN, Pemerintah Kabupaten Asahan, DPRD Kabupaten Asahan, DPRD Provinsi Sumatera Utara, hingga DPR RI harus terus dipertahankan untuk mendukung pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, Rakerda bertujuan menyusun program kerja satu tahun ke depan berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), sekaligus memperkuat konsolidasi, kaderisasi, sosialisasi, serta membangun struktur partai yang solid dan disiplin guna memenangkan Pemilu 2029.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Fraksi PAN, H. Nasril Bahar, S.E., secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah DPD PAN Kabupaten Asahan sekaligus melantik Relawan PAN Kabupaten Asahan.

Prosesi pelantikan ditandai dengan penyerahan rompi PAN secara simbolis kepada perwakilan relawan sebagai bentuk pengukuhan dan komitmen dalam memperkuat soliditas organisasi.

Dalam arahannya, Nasril Bahar menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakerda menjadi awal rangkaian konsolidasi partai untuk menyusun program kerja, mempererat kebersamaan kader dan relawan, serta memperkuat komitmen PAN dalam mengawal aspirasi masyarakat menuju Pemilu 2029.

Seluruh rangkaian kegiatan Pembukaan Rakerda DPD PAN Kabupaten Asahan yang dirangkai dengan Pelantikan Relawan PAN Kabupaten Asahan berlangsung tertib, aman, dan lancar.* (ad)

ASAHAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri acara Penahbisan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Gereja HKBP Kisaran Kota, Kabupaten Asahan, Minggu (26/7/2026).

Kehadiran Bupati bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Asahan terhadap terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis dan penuh toleransi.

Baca Juga:

• PW ISMI Sumut Resmi Dilantik, Nispul Khoiri Tegaskan ISMI Jadi Think Tank Masyarakat Melayu

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyampaikan ucapan selamat kepada para hamba Tuhan yang resmi ditahbiskan sebagai Pendeta HKBP.

Ia menilai penahbisan bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk melayani umat dengan penuh kasih dan pengabdian.

"Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Asahan, saya mengucapkan selamat kepada para hamba Tuhan yang hari ini ditahbiskan menjadi Pendeta HKBP. Selamat melayani dan selamat mengemban panggilan mulia," ujar Taufik Zainal Abidin.

Bupati juga menegaskan bahwa Kabupaten Asahan merupakan rumah bersama bagi seluruh masyarakat yang hidup dalam keberagaman agama dan keyakinan.

Menurutnya, perbedaan yang ada harus menjadi kekuatan untuk membangun daerah yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan.

Ia memberikan apresiasi kepada HKBP yang selama ini dinilai aktif berkontribusi dalam pembangunan melalui pelayanan gereja, pendidikan, kegiatan sosial, dan pembinaan umat.

Kontribusi tersebut, kata dia, telah membantu mencerdaskan masyarakat, memperkuat nilai moral, sekaligus menjaga kerukunan antarumat beragama.

Selain itu, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan untuk terus menjaga kerukunan umat beragama sebagai salah satu modal utama dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurutnya, pembangunan akan berjalan lebih baik apabila masyarakat hidup saling menghormati, menjaga persatuan, dan memperkuat kebersamaan.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menitipkan tiga pesan kepada para pendeta yang baru ditahbiskan.

Pesan pertama, para pendeta diminta menjadi perekat persatuan dengan merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang serta terus menanamkan nilai-nilai toleransi.

Pesan kedua, para pendeta diharapkan hadir di tengah berbagai persoalan yang dihadapi umat, mulai dari kemiskinan, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, hingga persoalan keluarga.

Sementara pesan ketiga, Bupati mengajak para pendeta menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan para tokoh agama.

Melalui momentum penahbisan tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap para pendeta yang baru ditahbiskan dapat menjadi pemimpin rohani yang membawa damai, harapan, serta memperkuat semangat persaudaraan di tengah masyarakat.

Rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.* (ad)

MEDAN – Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PW ISMI) Sumatera Utara periode 2026–2030 resmi dilantik dalam rangkaian Pelantikan dan Rapat Kerja Wilayah yang digelar di Aula Lantai 5 Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara, Medan, Sabtu (25/7/2026).

Pelantikan mengusung tema "Menciptakan Intelektual Agamis, Menjaga Marwah dan Memperkuat Peradaban Bangsa."

Baca Juga:

• Oknum Polisi di Labusel Ditahan dalam Kasus Dugaan Korupsi Bansos, Kerugian Negara Capai Rp1,9 Miliar

Ia didampingi Ismail Marzuki, S.Pd.I sebagai sekretaris dan Dr. Sri Rezeki, M.Si sebagai bendahara.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar (PB) ISMI, Dr. Yanhar Djamaluddin.

Dalam sambutannya, Nispul Khoiri menegaskan bahwa ISMI hadir bukan hanya sebagai organisasi yang menjalankan kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pusat pemikiran atau think tank bagi masyarakat Melayu.

Menurutnya, organisasi tersebut akan berperan menghadirkan berbagai kajian, gagasan, dan solusi untuk memperkuat marwah Melayu sekaligus mendukung pembangunan daerah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Kehadiran ISMI bukan untuk memecah belah, tetapi memperkuat persatuan dan bekerja sama dengan seluruh organisasi demi kemajuan masyarakat Melayu dan bangsa Indonesia," ujar Nispul.

Ia menjelaskan, sebelum kepengurusan resmi dilantik, PW ISMI Sumatera Utara telah melaksanakan sejumlah kegiatan sosial sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Beberapa kegiatan tersebut di antaranya penanaman pohon di kawasan bantaran Sungai Deli, khitanan massal, diskusi publik, hingga penerbitan kartu anggota sebagai bagian dari penguatan organisasi.

Menurut Nispul, berbagai kegiatan itu menjadi bukti bahwa ISMI ingin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya melalui pemikiran, tetapi juga lewat aksi sosial dan lingkungan.

Sementara itu, Ketua Umum PB ISMI, Nizhamul, SE, MM, berharap kepengurusan baru mampu memperkuat kontribusi para sarjana Melayu dalam pembangunan nasional.

Ia juga mendorong agar kepengurusan ISMI segera terbentuk di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara sehingga program organisasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Pelantikan tersebut turut dihadiri jajaran pengurus PB ISMI, tokoh-tokoh Melayu, akademisi, unsur pemerintah, serta berbagai tamu undangan.

Mewakili Gubernur Sumatera Utara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut, Mulyono, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik.

Ia berharap ISMI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kelestarian budaya Melayu sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui gagasan dan pemikiran yang konstruktif.

Dengan kepengurusan yang baru, PW ISMI Sumatera Utara diharapkan mampu memperkuat peran intelektual Melayu dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, sekaligus menjaga nilai-nilai budaya yang menjadi bagian penting dari identitas bangsa.* (ad)

BULELENG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng memberikan pendampingan kepada keluarga KD, pria yang tewas setelah diduga dikeroyok massa karena dituduh mencuri ayam aduan di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali.

Selain memastikan bantuan sosial tetap berjalan, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga pendampingan psikologis bagi keluarga yang ditinggalkan.

Baca Juga:

• Narkotika Jenis Baru Muncul di Indonesia, BNN Ungkap Bahaya Mefedron

Menurut Kariaman, keluarga almarhum tergolong kurang mampu dan selama ini telah menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial.

Pemerintah daerah, kata dia, ingin memastikan musibah yang menimpa keluarga tersebut tidak menghambat masa depan anak-anak korban.

KD diketahui meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak.

Dua di antaranya masih berstatus pelajar, yakni seorang siswa sekolah dasar (SD) dan seorang siswa sekolah menengah kejuruan (SMK).

Pemkab Buleleng melalui Disdikpora akan mengupayakan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang dukungan melalui donasi untuk membantu kebutuhan pendidikan anak-anak korban.

Tidak hanya itu, Dinsos P3A juga mendorong anak KD yang kini duduk di bangku SMK agar dapat melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat Karangasem, yang seluruh biaya pendidikannya ditanggung pemerintah.

Selain bantuan pendidikan, Pemkab Buleleng akan mengupayakan bantuan pemberdayaan ekonomi bagi istri almarhum.

Keluarga KD juga diusulkan menjadi penerima Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) atau program bedah rumah apabila memenuhi persyaratan.

Pemerintah daerah turut memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis anak-anak korban yang kehilangan ayahnya akibat peristiwa tersebut.

"Besok kami melakukan penjangkauan bersama psikolog untuk mendampingi anak-anak dan keluarga yang bersangkutan," ujar Kariaman.

Di sisi lain, Kepolisian Resor Tabanan masih menyelidiki kasus yang menewaskan KD.

Penyidik mendalami dua dugaan tindak pidana sekaligus, yakni dugaan pencurian ayam dan aksi pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Kapolsek Baturiti Kompol I Nyoman Darsana mengatakan penyidik masih mengumpulkan fakta dan alat bukti untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa.

"Saat ini penyidik masih mendalami dua aspek utama dalam perkara tersebut, yakni dugaan tindak pidana pencurian ayam serta insiden aksi massa yang terjadi setelahnya," terang Kompol I Nyoman Darsana, Minggu (26/7/2026).

Menurut Darsana, proses penyelidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri apabila menemukan dugaan tindak pidana.

"Masyarakat diharapkan segera melaporkan setiap kejadian kepada pihak kepolisian agar dapat ditangani sesuai mekanisme hukum, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga," tegas Darsana.

Hingga kini, penyidik masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kronologi kejadian secara menyeluruh.

Polisi juga memastikan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditahan dalam perkara tersebut.

Kasus ini masih terus didalami untuk memastikan fakta hukum terkait dugaan pencurian ayam maupun aksi pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia.* (d/ad)

JAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia mengingatkan masyarakat agar mewaspadai peredaran narkotika jenis baru yang mulai berkembang di Indonesia.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah mefedron, narkotika sintetis yang disebut banyak beredar di kalangan warga negara asing, khususnya turis asal Rusia di Bali.

Baca Juga:

• Sekretaris SEMMI Kota Binjai Apresiasi Kinerja Sat Narkoba Polres Binjai, Dorong Pemberantasan Narkoba hingga Tuntas

Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan laboratorium yang diduga memproduksi mefedron dengan melibatkan warga negara Rusia.

"Penggerebekan clandestine lab di Gianyar, Bali, yang melibatkan warga negara Rusia dan berhasil menyita narkotika golongan satu mefedron pada total berat bruto 7,8 kilogram atau 7.894 gram, prekursor padat 2,6 kilogram atau 2.600 miligram, dan cairan 219,7 kilogram atau 219.785 miligram," kata Komjen Suyudi Ario Seto.

Menurut Suyudi, mefedron merupakan salah satu narkotika sintetis yang tergolong narkoba jenis baru (new psychoactive substances/NPS).

Ia menyebut zat tersebut merupakan campuran yang dikaitkan dengan kokain dan MDMA atau ekstasi, serta banyak diminati oleh sebagian warga negara Rusia.

"Kasus ini menunjukkan semakin kompleksnya ancaman narkotika sintetis di dalam negeri. Jadi mefedron ini adalah termasuk narkotika baru. Ini adalah mix antara kokain dan MDMA atau ekstasi. Sangat disukai oleh orang-orang Rusia," jelasnya.

BNN mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, jaringan peredaran narkotika tersebut diduga menyasar komunitas warga negara Rusia yang berada di Bali.

"Sehingga pembuatnya, pengedarnya adalah orang Rusia, pasarnya juga orang Rusia. Dan kita terus bekerja sama dengan Kedutaan Rusia, Atase Kepolisian Rusia, kami terus untuk bisa menggali dan mengungkap jaringan internasional yang sedang kita curigai ada di Rusia," tutupnya.

BNN menilai kemunculan narkotika sintetis seperti mefedron menjadi tantangan baru dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia.

Selain pola distribusi yang semakin modern, jaringan yang terlibat juga diduga memiliki keterkaitan lintas negara.

Karena itu, BNN terus memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum dan otoritas internasional untuk membongkar jaringan peredaran narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk narkotika jenis baru yang mulai beredar serta segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan terkait penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.* (d/ad)

SERDANG BEDAGAI – Kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di Jalan Lintas Medan–Tebing Tinggi, tepatnya di Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sabtu (25/7/2026) sekitar pukul 05.00 WIB.

Insiden tersebut terjadi saat dua truk sedang mengantre untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.

Baca Juga:

• Oknum Polisi di Labusel Ditahan dalam Kasus Dugaan Korupsi Bansos, Kerugian Negara Capai Rp1,9 Miliar

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sergai, AKP Gokma Silitonga, mengatakan pihaknya langsung menuju lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat.

"Peristiwa ini mengakibatkan satu orang, pengemudi mengalami luka ringan. Sementara itu, pengemudi truk box yang menjadi pemicu tabrakan meninggalkan TKP," jelas AKP Gokma Silitonga, Minggu (26/7/2026).

Menurut Gokma, kecelakaan bermula ketika sebuah truk Mitsubishi Box bernomor polisi BK 8862 GO melaju dari arah Tebing Tinggi menuju Medan.

Saat melintas di kawasan permukiman dan pertokoan Perbaungan, pengemudi truk diduga kurang berkonsentrasi sehingga tidak menyadari kendaraan di depannya sedang berhenti mengantre BBM.

"Truk box tersebut kemudian menabrak bagian belakang mobil Dump Truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 8034 ZH yang dikemudikan oleh Mohammad Wahyudi (26), warga Kelurahan Batang Terap, Perbaungan. Saat itu, truk yang dikemudikan Wahyudi sedang berhenti antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar," kata AKP Gokma Silitonga.

Benturan keras membuat dump truk yang dikemudikan Mohammad Wahyudi terdorong ke depan hingga mengenai dump truk Dyna berwarna hijau bernomor polisi BK 8473 EJ yang dikemudikan Suriadi (51), warga Kabupaten Langkat. Kendaraan tersebut juga sedang berada dalam antrean pengisian solar.

Akibat kejadian itu, Mohammad Wahyudi mengalami luka lecet pada kedua kakinya dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Melati Perbaungan untuk mendapatkan perawatan.

"Akibat tabrakan beruntun tersebut, pengemudi Dump Truk Colt Diesel, Mohammad Wahyudi, mengalami luka lecet pada bagian kaki kanan dan kiri. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Melati Perbaungan untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pengemudi truk Dyna, Suriadi, dinyatakan selamat tanpa mengalami luka," ucap AKP Gokma Silitonga.

Selain menimbulkan korban luka, kecelakaan tersebut menyebabkan kerusakan cukup parah pada kendaraan yang terlibat.

Bagian depan dan belakang truk mengalami penyok, sementara kaca depan beberapa kendaraan pecah.

Polisi memperkirakan total kerugian material mencapai sekitar Rp5 juta.

Usai kecelakaan terjadi, pengemudi truk Mitsubishi Box diketahui meninggalkan lokasi kejadian.

Saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas juga tidak menemukan Surat Izin Mengemudi (SIM) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik kendaraan tersebut.

Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan mencari keberadaan pengemudi truk box yang melarikan diri.

AKP Gokma Silitonga mengimbau seluruh pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan angkutan barang, agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara.

"Jika merasa lelah atau pusing, terutama pada jam-jam rawan pagi hari, sebaiknya mengistirahatkan kendaraan terlebih dahulu di area yang aman," sebut AKP Gokma Silitonga.

Pihak kepolisian juga mengingatkan para pengemudi untuk memastikan kondisi fisik tetap prima serta menjaga konsentrasi selama berkendara guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.* (d/ad)

LABUSEL– Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara, menahan seorang oknum anggota Polri berinisial Bripka YML (31), personel Polres Labuhanbatu Selatan, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024.

Penahanan dilakukan setelah penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Labuhanbatu Selatan menyerahkan tersangka beserta barang bukti atau tahap II kepada jaksa penuntut umum.

Baca Juga:

• Sekretaris SEMMI Kota Binjai Apresiasi Kinerja Sat Narkoba Polres Binjai, Dorong Pemberantasan Narkoba hingga Tuntas

"Tersangka ditahan selama 20 hari berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dan dititipkan di Lapas Kelas III Kotapinang," kata Oloan, Minggu (26/7/2026).

Menurut Oloan, Bripka YML merupakan tersangka keenam dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, lima tersangka lainnya telah lebih dahulu menjalani proses tahap II sebelum berkas perkara dilimpahkan ke penuntut umum.

Ia menjelaskan, setelah proses penyerahan tersangka dan barang bukti selesai, jaksa penuntut umum akan segera menyusun surat dakwaan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial, serta kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024.

Dalam proses penyidikan, Kejari Labuhanbatu Selatan menemukan sejumlah dugaan penyimpangan.

Di antaranya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan, ketidaksesuaian data penerima bantuan, kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan namun anggarannya tetap dicairkan menggunakan bon atau kuitansi fiktif, hingga dugaan penggelembungan harga (mark up).

"Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp1.903.371.836," ujar Oloan.

Penyidik menyatakan telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Bripka YML sebagai tersangka.

Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku.

Oloan menegaskan proses hukum yang sedang berjalan merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

"Proses yang dilakukan merupakan wujud komitmen kejaksaan dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi di wilayah Kejari Labuhanbatu Selatan," tegas Oloan.* (at/ad)

BINJAI – Sekretaris Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kota Binjai, Gerry Wardana, menyampaikan apresiasi kepada Satuan Reserse Narkoba (Sat Narkoba) Polres Binjai atas keberhasilannya mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan narkotika dalam sebulan terakhir.

Menurut Gerry, langkah yang dilakukan jajaran Sat Narkoba Polres Binjai di bawah kepemimpinan Kasat Narkoba AKP Ismail Pane menunjukkan komitmen nyata dalam memerangi peredaran narkoba yang dinilai menjadi ancaman serius bagi generasi muda.

Baca Juga:

• Dr. Taqwaddin Paparkan Prosedur Hukum dan Sistem Peradilan Indonesia dalam Diklat Paralegal Aisyiyah Aceh

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 256 gram sabu, lebih dari 300 butir pil ekstasi (inex), serta ganja.

Gerry Wardana menilai capaian tersebut merupakan bukti bahwa aparat penegak hukum bekerja secara nyata dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Binjai.

"SEMMI Kota Binjai mengapresiasi setinggi-tingginya langkah Polres Binjai. Ini bukan hanya omon-omon semata. Ada bukti nyata: 20 orang ditangkap, ratusan gram sabu dan ratusan pil ekstasi diamankan," ujar Gerry Wardana.

Menurutnya, keberhasilan aparat perlu mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek jera kepada para pelaku.

Selain memberikan apresiasi, Gerry menegaskan SEMMI Kota Binjai siap berkolaborasi dengan Polres Binjai dalam berbagai kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda.

Kerja sama tersebut, kata dia, dapat diwujudkan melalui edukasi, sosialisasi, serta kampanye bahaya narkoba di sekolah, perguruan tinggi, maupun lingkungan kepemudaan.

"Narkoba adalah musuh kita bersama. Pemuda harus jadi garda terdepan dalam menolak dan memerangi narkoba. Kita jaga Binjai agar bersih dari peredaran barang haram ini," tegasnya.

SEMMI Kota Binjai juga berharap proses hukum terhadap 20 tersangka dapat berjalan secara profesional, transparan, dan mampu mengungkap jaringan yang lebih besar di balik peredaran narkoba tersebut.

Organisasi kepemudaan itu turut mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika.

Menurut Gerry, sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan Kota Binjai yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.* (ad)

BANDA ACEH – Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, Dr. H. Taqwaddin, SH, SE, MS, menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal yang diselenggarakan Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) Aisyiyah Aceh di Hotel Seventeen, Banda Aceh, Sabtu (25/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Taqwaddin yang juga menjabat sebagai Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh membawakan materi bertajuk "Prosedur Hukum dan Sistem Peradilan di Indonesia".

Baca Juga:

• Heboh! Puluhan Motor Tanpa Dokumen Disimpan di Halaman Rumah Warga Padang Lawas, Polisi Selidiki Dugaan Penadahan

Di hadapan para peserta, Taqwaddin menjelaskan secara rinci mengenai hierarki peraturan perundang-undangan serta struktur sistem peradilan di Indonesia.

Ia memaparkan bahwa sistem peradilan dimulai dari pengadilan tingkat pertama, kemudian berlanjut ke pengadilan tingkat banding, hingga puncaknya berada di Mahkamah Agung.

Materi disampaikan dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami peserta.

Penyampaian tersebut mendapat respons positif dan membangkitkan antusiasme peserta untuk memahami lebih jauh mengenai proses hukum dan mekanisme peradilan di Indonesia.

Suasana pelatihan berlangsung interaktif.

Banyak peserta memanfaatkan sesi diskusi untuk mengajukan pertanyaan seputar prosedur hukum, yang seluruhnya dijawab secara lugas oleh Taqwaddin.

Pengalaman Taqwaddin sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala selama hampir 40 tahun turut memperkaya pembahasan materi, sehingga peserta memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif mengenai praktik hukum di Indonesia.

Kegiatan ini dimoderatori oleh Rida, SH dan turut dihadiri Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Aceh Hj. Ashraf, SP, MP, Sekretaris PW Aisyiyah Aceh Dra. Hj. Sarwati, Ketua Majelis Hukum dan HAM PW Aisyiyah Jawa Tengah, serta Ketua Program Inklusi Pimpinan Pusat Aisyiyah.

Melalui kegiatan ini, Pusbakum Aisyiyah Aceh berharap para paralegal semakin memahami prosedur hukum dan sistem peradilan sehingga mampu memberikan pendampingan hukum dasar kepada masyarakat secara lebih baik.* (ad)

MEDAN – Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Kanwil Sumut) kembali memperluas penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat.

Selain melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Rumah Pangan Kita (RPK), dan pedagang pasar, kini beras SPHP juga dijual langsung di depan kantor dan gudang Bulog di seluruh Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Polda Sumut Gagalkan Peredaran 2.000 Vape Diduga Mengandung Narkotika, Disamarkan dalam Kotak Air Mineral

Pemimpin Wilayah Bulog Sumatera Utara, Budi, mengatakan penjualan langsung tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP.

"Kita jual di depan Kantor dan Gudang Bulog. Kami juga tetap lakukan penjualan melalui RPK dan pedagang di pasar," kata Budi.

Beras SPHP merupakan beras medium milik pemerintah yang dipasarkan dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp13.100 per kilogram.

Menurut Budi, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

"Ini merupakan upaya Bulog dalam menjangkau lebih luas dan memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah, tidak hanya di warung warung RPK dan pasar pasar, namun juga bisa di depan kantor dan gudang Bulog," tambah Budi.

Selain memperluas distribusi beras SPHP, Bulog Sumut juga terus menambah pasokan beras premium ke sejumlah jaringan ritel modern.

Budi menyebutkan, beras SPHP kini telah tersedia di gerai Alfamart dan Indomaret.

Sementara itu, pengisian kembali stok beras premium di sejumlah supermarket ditargetkan selesai dalam pekan ini.

"Untuk Alfamart dan Indonaret sudah juga tersedia beras SPHP, kalau untuk beras premium juga paling lambat minggu ini sedang upayakan kembali di isi seperti di toko swalayan Maju Bersama, Berastagi dan supermarket Irian dengan harga maksimal Rp15.400/kg sesuai ketentuan Pemerintah," imbuh Budi.

Bulog Sumut juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying.

Menurut Budi, stok beras di gudang Bulog masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.

Ia juga menyampaikan bahwa produksi padi di Sumatera Utara diperkirakan kembali meningkat karena panen raya akan berlangsung pada pertengahan Agustus mendatang.

"Di pertengahan Agustus ini Sumut akan kembali panen raya padi, jadi stok beras aman baik di gudang Bulog maupun dari pasokan panen hasil petani," tutup Budi.

Dengan langkah ini, Bulog berharap distribusi beras SPHP semakin mudah dijangkau masyarakat sekaligus membantu menjaga stabilitas harga beras di Sumatera Utara.* (ad)

PADANG LAWAS – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas mengungkap dugaan kasus penadahan kendaraan bermotor dengan menyita 31 unit sepeda motor berbagai merek yang diduga tidak memiliki dokumen resmi.

Puluhan kendaraan itu ditemukan di halaman rumah seorang warga di Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

Baca Juga:

• Dugaan Eksploitasi Anak Warnai Gugatan Hak Asuh Ruben Onsu terhadap Sarwendah, Jika Terbukti Bisa Berujung Pidana

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus membenarkan pengungkapan tersebut pada Sabtu (25/7/2026).

Menurut AKP Irwansah, penyelidikan telah dilakukan sejak awal Juli 2026 setelah polisi menerima informasi dari warga mengenai keberadaan puluhan sepeda motor tanpa identitas di kawasan tersebut.

"Pada Sabtu malam, 4 Juli 2026 sekitar pukul 23.00 WIB, personel menemukan puluhan sepeda motor terparkir mencurigakan di halaman rumah warga berinisial SHL di Desa Pasar Latong. Mayoritas kendaraan tersebut tidak dilengkapi nomor polisi," ujarnya.

Untuk menghindari potensi gangguan keamanan sekaligus mempermudah proses penyelidikan, petugas terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Desa Pasar Latong sebelum membawa seluruh kendaraan ke Mapolres Padang Lawas sebagai barang bukti.

Dari hasil pendataan awal, polisi mengamankan 31 unit sepeda motor yang sebagian besar tidak memiliki pelat nomor maupun identitas kendaraan.

Adapun rincian kendaraan yang diamankan terdiri atas:

Honda Beat: 8 unit (7 tanpa pelat nomor, 1 berpelat BP 5781 RH)
Honda Revo: 5 unit
Honda Supra X-125: 4 unit
Honda rangka/modifikasi: 4 unit tanpa bodi
Honda Supra Fit X: 2 unit
Honda Scoopy: 2 unit
Honda Vario: 2 unit
Honda Genio: 1 unit
Yamaha Mio Soul: 1 unit
Yamaha Lexi: 1 unit
Suzuki Satria F: 1 unit

Sebagian besar kendaraan tersebut ditemukan tanpa kelengkapan administrasi maupun identitas yang dapat menunjukkan kepemilikan yang sah.

Atas temuan tersebut, penyidik menduga perkara ini mengarah pada tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Meski demikian, polisi masih terus mendalami asal-usul seluruh kendaraan untuk memastikan apakah berkaitan dengan kasus pencurian kendaraan bermotor atau tindak pidana lainnya.

"Kami masih mendata seluruh barang bukti secara rinci dan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengusut asal-usul serta pemilik sah dari puluhan sepeda motor tersebut," tegas AKP Irwansah.

Seluruh barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Padang Lawas.

Polisi juga telah melakukan pencatatan identitas pemilik rumah serta menyusun berita acara penyitaan sebagai bagian dari proses penyidikan.

Polres Padang Lawas mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor agar segera mendatangi Mapolres dengan membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai bukti kepemilikan yang sah.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu proses identifikasi kendaraan sekaligus mempercepat pengungkapan jaringan yang diduga terlibat dalam peredaran kendaraan tanpa dokumen resmi.* (sp/ad)

JAKARTA – Sengketa hak asuh anak antara Ruben Onsu dan mantan istrinya, Sarwendah, terus bergulir di pengadilan.

Selain mempersoalkan hak pengasuhan, perkara ini juga memunculkan isu dugaan eksploitasi anak yang menjadi salah satu dasar gugatan.

Baca Juga:

• Gibran Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan: Koruptor Harus Dimiskinkan!

Isu itu kemudian memicu perdebatan mengenai batas antara aktivitas keluarga di ruang digital dengan potensi pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Praktisi hukum Toni RM menilai tuduhan eksploitasi anak tidak dapat dibuktikan hanya berdasarkan asumsi ataupun potongan video yang beredar di media sosial.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut dijadikan dasar dalam gugatan hak asuh anak, maka seluruh dalil harus dibuktikan di hadapan majelis hakim.

"Kalau salah satu alasannya adalah anak diajak live streaming yang dipahami sebagai eksploitasi, maka Ruben harus bisa menghadirkan ahli yang dapat menerangkan apakah tindakan Sarwendah mengajak anak live streaming itu dapat dikategorikan sebagai eksploitasi anak atau tidak," ujar Toni.

Toni menjelaskan, dalam perkara yang berkaitan dengan perlindungan anak, keterangan ahli memiliki peran penting untuk menjelaskan apakah suatu tindakan telah memenuhi unsur eksploitasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, penilaian hukum tidak dapat didasarkan hanya pada persepsi publik atau viralnya sebuah konten di media sosial.

Majelis hakim, kata dia, akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, termasuk pendapat para ahli, sebelum mengambil kesimpulan hukum.

Lebih lanjut, Toni mengingatkan bahwa apabila nantinya hakim menyimpulkan telah terjadi eksploitasi anak dan seluruh unsur hukumnya terpenuhi, perkara tersebut dapat berimplikasi pada proses pidana.

Ia merujuk pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur ancaman pidana bagi setiap pihak yang terbukti melakukan eksploitasi terhadap anak.

"Kalau memang itu disimpulkan sebagai eksploitasi anak, ada dampak hukumnya sebagaimana diatur di Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada sanksi pidananya berupa hukuman penjara," jelas Toni.

Meski demikian, ia menegaskan penerapan pasal tersebut tetap bergantung pada hasil pembuktian selama persidangan, termasuk analisis para ahli mengenai apakah pelibatan anak dalam aktivitas siaran langsung benar-benar memenuhi unsur eksploitasi menurut hukum.

Hingga saat ini, gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu masih berada dalam proses persidangan dan memasuki tahap mediasi.

Belum ada putusan maupun kesimpulan hukum terkait dalil-dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak.

Dengan demikian, dugaan eksploitasi anak yang menjadi perhatian publik saat ini masih merupakan bagian dari proses pembuktian di pengadilan.

Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.* (sp/ad)

BOGOR – Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026) pukul 20.30 WIB.

Laga ini menjadi ujian pertama bagi pelatih anyar John Herdman dalam pertandingan resmi bersama skuad Garuda.

Baca Juga:

• Wamenko Polkam Lodewijk: Politik Adalah Ibadah Pengabdian, Bukan Jalan Menuju Kekayaan

Setelah hampir tiga pekan menjalani training camp di Bali, Herdman kini memasuki tahap pembuktian.

Seluruh strategi dan pola permainan yang dipersiapkan selama latihan akan diuji dalam laga kompetitif perdana di ajang Piala AFF 2026.

Di sisi lain, Kamboja datang dengan modal telah lebih dulu merasakan atmosfer pertandingan di fase grup.

Meski demikian, dari sisi kualitas pemain, pengalaman, hingga kedalaman skuad, Timnas Indonesia masih lebih diunggulkan.

John Herdman telah menetapkan 26 pemain terbaik dari total 50 pemain yang mengikuti pemusatan latihan.

Meski belum mengumumkan susunan pemain utama, Indonesia diperkirakan tetap mengandalkan formasi 3-4-3 yang menjadi ciri khas permainan Herdman.

Pelatih asal Inggris tersebut mengaku puas dengan perkembangan tim, terutama setelah kemenangan 3-0 atas Bali United dalam laga uji coba tertutup.

"Yang penting adalah prosesnya. Kami mulai melihat organisasi permainan dan taktik yang ingin dibangun mulai terlihat," ujar Herdman.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa fokus utama Timnas Indonesia bukan sekadar mengejar hasil instan, tetapi membangun fondasi permainan yang lebih kuat untuk jangka panjang.

Lini tengah diprediksi menjadi kekuatan utama Indonesia pada laga ini.

Duet Thom Haye dan Ivar Jenner diperkirakan menjadi pengatur tempo permainan sekaligus menjaga keseimbangan tim.

Thom Haye dikenal memiliki distribusi bola yang akurat serta visi bermain yang baik.

Sementara itu, Ivar Jenner menawarkan agresivitas dalam duel serta kemampuan melakukan tekanan tinggi kepada lawan.

Jika keduanya mampu menguasai lini tengah, Indonesia berpeluang mengendalikan jalannya pertandingan sejak awal dan membatasi ruang gerak pemain Kamboja.

Di lini belakang, trio Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Justin Hubner diprediksi menjadi benteng utama pertahanan Garuda.

Kombinasi ketiganya menghadirkan keseimbangan antara pengalaman, kekuatan duel udara, dan kemampuan membangun serangan dari belakang.

Salah satu pemain yang paling mencuri perhatian adalah Mitchell Baker.

Penyerang naturalisasi tersebut tampil impresif setelah mencetak gol saat Indonesia mengalahkan Bali United dalam laga uji coba.

Performa tersebut membuka peluang besar bagi Baker untuk langsung tampil sebagai starter.

Apabila dipercaya sejak menit pertama, Baker diperkirakan akan menjadi ujung tombak yang didukung Ragnar Oratmangoen dan Beckham Putra.

Ragnar dikenal memiliki mobilitas tinggi dan kemampuan membuka ruang, sedangkan Beckham Putra menawarkan kreativitas serta ancaman lewat tembakan dari luar kotak penalti.

Kolaborasi ketiganya diyakini mampu membuat serangan Indonesia lebih variatif.

Meski berstatus sebagai tim nonunggulan, Kamboja diperkirakan tidak akan bermain terbuka.

Tim berjuluk Angkor Warriors itu diprediksi mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik cepat ketika Indonesia kehilangan bola.

Karena itu, disiplin dalam melakukan transisi menjadi salah satu kunci yang harus diperhatikan skuad Garuda.

Apabila Indonesia mampu mencetak gol lebih awal, pertandingan diperkirakan akan berjalan lebih terbuka karena Kamboja dipaksa keluar dari area pertahanannya.

Prediksi Susunan Pemain Indonesia

Formasi 3-4-2-1

Kiper: Nadeo Argawinata
Bek: Rizky Ridho, Jordi Amat, Justin Hubner
Gelandang: Sandy Walsh, Thom Haye, Ivar Jenner, Dony Tri Pamungkas
Gelandang Serang: Beckham Putra, Ragnar Oratmangoen
Penyerang: Mitchell Baker

Dengan materi pemain yang lebih berkualitas, keuntungan bermain di kandang, serta dukungan penuh suporter di Stadion Pakansari, Timnas Indonesia memiliki peluang besar mengawali Piala AFF 2026 dengan kemenangan.

Dominasi lini tengah melalui Thom Haye dan Ivar Jenner diperkirakan menjadi pembeda, sementara kecepatan Ragnar Oratmangoen, kreativitas Beckham Putra, serta ketajaman Mitchell Baker berpotensi merepotkan pertahanan Kamboja.

Prediksi skor: Indonesia 3-0 Kamboja.

Apabila mampu meraih kemenangan dengan selisih gol yang meyakinkan, hasil tersebut akan menjadi awal positif bagi era kepelatihan John Herdman sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala AFF 2026.* (sp/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan hingga kini belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) masih fokus mendalami alat bukti dan mempelajari seluruh berkas perkara yang berkaitan dengan penyidikan.

Baca Juga:

• Gibran Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan: Koruptor Harus Dimiskinkan!

Menurut Anang, keputusan memanggil seseorang sebagai saksi sepenuhnya bergantung pada kebutuhan penyidik dalam proses pembuktian perkara.

Pernyataan tersebut muncul di tengah desakan publik dan permintaan dari pihak tersangka mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, agar Kejagung turut memeriksa Nanik S Deyang.

Kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, menilai pemeriksaan terhadap Nanik penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menguji dugaan keterlibatan sejumlah pihak secara terbuka.

Menurut Krisna, langkah tersebut juga dinilai penting menyusul adanya informasi bahwa Nanik disebut-sebut akan menempati posisi sebagai pengawas BGN setelah mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN.

Ia berpendapat pemeriksaan sejak awal diperlukan agar proses penegakan hukum berlangsung secara transparan dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Sebelumnya, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya sempat mengungkap dugaan keterlibatan Nanik S Deyang terkait perubahan nama yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis.

Hal itu disampaikan Sony saat menjalani pemeriksaan selama sekitar 9,5 jam di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung pada Kamis (18/6/2026).

Kuasa hukumnya, Krisna Murti, mengatakan kliennya menjelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa terdapat dugaan perubahan nama yayasan sebanyak tiga kali.

"Tadi dalam BAP (berita acara pemeriksaan) nya, Pak Sony menjelaskan NSD ada merubah-ubah yayasan. Yayasan ini namanya diubah dengan namanya ini, diubah lagi dengan namanya ini, jadi tiga kali mengubah," kata Krisna kepada wartawan.

"Nah titik-titik itu menurut penjelasan Pak Sony tadi dalam BAP itu adalah titik-titik (SPPG) yang dimiliki NSD," sambungnya.

Menurut Krisna, yayasan SPPG yang disebut dalam pemeriksaan tersebut berada di beberapa daerah, di antaranya Tapos, Bogor, Karangasem, dan Madiun.

Ia juga menyebut perubahan nama yayasan diduga dilakukan tanpa melalui mekanisme administrasi yang semestinya.

"NSD seharusnya kalau mau melakukan perubahan nama yayasan harusnya bersurat kepada Pak Sony, tapi dia tidak bersurat. Lalu dia bilang ke Pak Sony 'pokoknya diganti, pokoknya diganti' gitu. Dalam BAP nya Pak Sony seperti itu," ujarnya.

Meski menyampaikan dugaan tersebut kepada penyidik, Krisna menegaskan bahwa kliennya tidak secara khusus meminta agar Nanik segera diperiksa.

Menurut dia, nama Nanik telah tercantum dalam daftar 26 nama yang sebelumnya disampaikan Sony kepada penyidik saat mengajukan permohonan sebagai justice collaborator.

"Pak Sony tidak menyampaikan minta diperiksa atau tidak. Tapi menyampaikan siapa saja, kan dalam list 26 nama itu ada urutannya, jadi nomor urutannya tuh satu, NSD," jelas Krisna.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung menegaskan proses penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis masih terus berjalan.

Penyidik akan menentukan pihak-pihak yang akan dipanggil berdasarkan kebutuhan pembuktian dan perkembangan penyidikan.* (tm/ad)