JAKARTA – Massa yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mencabut kebijakan moratorium pembangunan dapur baru atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Mereka menilai kebijakan tersebut telah membuat ribuan dapur yang dibangun menggunakan dana pribadi belum dapat beroperasi.

Baca Juga:

• Badan Gizi Nasional Kini Punya Peran Baru: Masuk Sistem Pertahanan Negara

Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T), Herwil Junaidi, mengatakan seluruh pembangunan dapur MBG dilakukan menggunakan modal para investor tanpa menggunakan anggaran negara.

"Menggunakan dana pribadi, dana kawan-kawan semua, dana investor, tidak sepeser pun menggunakan dana negara," kata Herwil di lokasi aksi.

Herwil mengungkapkan moratorium yang diberlakukan BGN membuat banyak dapur yang telah selesai dibangun tidak dapat beroperasi.

Akibatnya, para investor harus menanggung berbagai biaya operasional dan kewajiban pembayaran yang terus berjalan.

"Kami ditagih-tagih oleh perbankan, kami ditagih oleh rentenir, kami ditagih oleh tukang-tukang yang belum kami bayar. Sampai sekarang, dapur SPPG kami itu terbengkalai. Bahkan kami jaga, kami bayar itu Bapak, Ibu, kami bayar internet, kami bayar listriknya," tuturnya.

Menurut Herwil, kondisi tersebut paling banyak dirasakan oleh investor yang membangun dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam aksi tersebut, Herwil menyebut sekitar 6.000 dapur MBG hingga kini belum dapat beroperasi akibat moratorium pembangunan yang diterapkan BGN.

"Ada ribuan dapur, mungkin sekitar 6.000 dapur. Dan yang sudah PKS (perjanjian kerja sama) itu ada 645 SPPG di SK pertama," katanya.

Ia memperkirakan biaya pembangunan satu dapur mencapai Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar.

Dengan jumlah ribuan dapur yang belum beroperasi, menurutnya nilai investasi yang tertahan mencapai angka yang sangat besar.

"Satu dapur itu diperkirakan Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar. Bayangkan kalau dia 6.000 dapur. Berapa kerugian kami? Gitu lho. Kami tidak menuntut banyak. Kalau memang ini sulit untuk negara, kembalikan saja dana kami, nggak usah kami melaksanakan ini lah, biar negara yang menjalankan," ujar Herwil.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Nanik, menjelaskan bahwa moratorium pembangunan dapur MBG dilakukan untuk menata persebaran SPPG agar lebih merata di seluruh Indonesia.

Selain itu, BGN juga ingin memastikan dapur yang telah beroperasi memenuhi standar penyediaan makanan bergizi sebelum dilakukan penambahan dapur baru.

"Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend," ujar Nanik dalam konferensi pers sebelumnya.

BGN juga menyatakan akan memprioritaskan pembenahan fasilitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta menyiapkan skema alternatif pelaksanaan program MBG di wilayah 3T agar pelaksanaannya lebih efektif dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran," kata Nanik.

Hingga saat ini, kebijakan moratorium masih berlaku dan BGN belum mengumumkan jadwal pencabutannya.

Aspirasi yang disampaikan para investor dalam aksi tersebut menjadi salah satu masukan yang berkembang di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional.* (km/ad)

JAKARTA – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyidikan tiga perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam upaya melengkapi alat bukti, penyidik melakukan penggeledahan di delapan lokasi di Jakarta, termasuk Cafe de'Clan dan Coin Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026).

Baca Juga:

• KPK Sita Data Digital dari Komputer Dinas PUTR Langkat, Dalami Kasus OTT Bupati Ondim

"Langkah-langkah yang kami lakukan pada hari ini, kami melakukan upaya di dalam pemenuhan alat bukti di kira-kira delapan lokasi yang kami lakukan penggeledahan. Yang mana di hadapan rekan-rekan hari ini kami melakukan di dua titik, yaitu Cafe de'Clan dan juga Coin Money Changer," kata Victor kepada wartawan.

Tiga Perkara Besar Sedang Diusut

Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menjelaskan penyidikan dilakukan melalui skema joint investigation antara Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Tiga perkara yang sedang diusut meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara yang disebut berkaitan dengan gangguan pasokan listrik, perkara PT ASABRI dan PT Asuransi Jiwasraya, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Krakatau Steel.

"Saat ini, Kortas Polri sedang melaksanakan dengan skema joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum terhadap perkara PLN BB, kemudian ASABRI tahun 2020 sampai 2025, dan perkara dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI tahun 2020-2025," ujar Totok.

Dugaan Korupsi dan TPPU

Victor menjelaskan, salah satu perkara yang sedang didalami berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang diduga melibatkan oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam proses penanganan perkara PT ASABRI dan PT Asuransi Jiwasraya selama periode 2020 hingga 2025.

"Yang pertama, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI (Persero) dan/atau Asuransi Jiwasraya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025," ujarnya.

Selain itu, penyidik juga mengusut dugaan korupsi dan TPPU dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.

"Kedua, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penyelesaian utang atau kewajiban PT CBS kepada PT KNI oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025," kata Victor.

Hingga kini, penyidik belum mengungkap identitas pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam ketiga perkara tersebut.

Polisi menegaskan seluruh proses masih berlangsung dan fokus pada pengumpulan alat bukti melalui penggeledahan di sejumlah lokasi.

Perkara ini diselidiki menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pasal yang diterapkan antara lain berkaitan dengan dugaan suap, pemerasan oleh penyelenggara negara, serta pencucian uang yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi.

Penyidik memastikan pengembangan perkara akan terus dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tersebut.* (km/ad)

JAYAPURA – Tim gabungan Satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura Kota bersama Polsek Abepura menggagalkan dugaan transaksi jual beli amunisi ilegal yang diduga akan dikirim ke Papua Nugini.

Dalam operasi tersebut, polisi menangkap seorang pria berinisial GEO (24) dan mengamankan puluhan butir amunisi aktif dari dalam jok sepeda motor yang dikendarainya.

Baca Juga:

• Mahasiswa Kepergok Isap Ganja di Rooftop Kos, Polisi Bongkar Dugaan Peredaran ke Rekan Kampus

"Pengungkapan ini berawal dari informasi akurat yang diterima tim di lapangan. Setelah dilakukan analisis dan mapping lokasi, Kapolsek Abepura bersama tim Opsnal Polresta langsung bergerak melakukan observasi dan berhasil mengamankan pelaku," ujar Fredrickus saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (8/7/2026).

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 27 butir amunisi aktif berbagai jenis yang disembunyikan di dalam jok sepeda motor pelaku.

Menurut Fredrickus, amunisi tersebut didominasi kaliber 9 milimeter yang biasa digunakan pada pistol jenis Glock maupun FN, serta kaliber 5,56 milimeter yang digunakan untuk senjata laras panjang seperti M16 dan SS1.

"Amunisi yang disita didominasi kaliber 9 mm, biasa digunakan untuk senjata api jenis pistol seperti Glock atau FN, dan kaliber 5,56 mm untuk senjata laras panjang jenis M16 atau SS1," ungkapnya.

Selain amunisi, polisi turut menyita satu unit sepeda motor, satu telepon genggam, dan uang tunai sebesar Rp300 ribu yang diduga berkaitan dengan rencana transaksi tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, GEO mengaku memperoleh amunisi tersebut dari mertuanya yang merupakan seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat dan berdomisili di Kabupaten Jayapura.

"Dari pengakuan tersangka, amunisi ini milik mertuanya yang sudah purnawirawan. Tentu statusnya sudah tidak aktif lagi di TNI. Namun, kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak TNI untuk mendalami dan menelusuri asal-usul senjata maupun amunisi ini secara pasti," kata Fredrickus.

Polisi menegaskan asal-usul amunisi tersebut masih didalami melalui penyelidikan lanjutan bersama pihak terkait.

Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku berniat menjual seluruh amunisi tersebut kepada calon pembeli yang diduga berasal dari jaringan di Papua Nugini dengan harga sekitar Rp5 juta.

GEO mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena alasan ekonomi.

Menurut Fredrickus, sebelumnya pelaku sempat mencoba melakukan transaksi.

Namun, penjualan batal karena jenis amunisi yang dibawa tidak sesuai dengan permintaan calon pembeli.

"Sebelumnya sempat ada komunikasi dan mau transaksi, tetapi gagal karena jenis amunisi yang dibawa pelaku tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pihak pembeli di sana. Nah, saat pelaku hendak mencoba melakukan transaksi berikutnya pada hari Senin itu, tim kami langsung bergerak melakukan penangkapan sebelum pembelinya tiba," jelasnya.

Saat ini penyidik masih mendalami kemungkinan adanya jaringan penjualan amunisi ilegal serta menelusuri apakah pelaku pernah melakukan transaksi serupa sebelumnya.

Atas perbuatannya, GEO telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kepemilikan atau penguasaan amunisi tanpa hak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.

Polisi juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap asal-usul amunisi sekaligus memastikan tidak ada jaringan lain yang terlibat dalam kasus tersebut.* (km/ad)

LANGKAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim.

Pada Rabu (8/7/2026), tim penyidik kembali melakukan penggeledahan di sejumlah kantor Pemerintah Kabupaten Langkat, termasuk Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).

Baca Juga:

• KPK Juga Geledah Rumah Dinas Bupati Langkat dan Sejumlah OPD, Segel Ruangan Mulai Dibuka

Data elektronik dari komputer di ruang sekretaris dinas disebut turut diamankan untuk kepentingan penyidikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUTR Langkat, Wahyudiharto, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK.

"Semua ruangan digeledah, termasuk ruangan kadis, sekretaris, dan empat ruang kabid. Tidak ada ditemukan dokumen yang dicurigai," ujar Wahyudiharto.

Meski tidak membawa dokumen fisik, Wahyudiharto mengatakan penyidik mengambil sejumlah data dari perangkat komputer di kantor tersebut.

"Cuma tadi mereka ada ambil data di komputer, minta flashdisk, dan itu yang dibawa mereka. Data yang diambil dari komputer di ruang sekretaris, tapi saya tidak tahu data apa yang diambil," jelasnya.

Menurut Wahyudiharto, sekitar enam orang penyidik datang ke Kantor Dinas PUTR dengan membawa perlengkapan operasional sendiri selama proses penggeledahan berlangsung.

Ia menyebut penyidik membawa printer, kertas, hingga logistik pribadi.

"Ada sekitar enam orang yang datang ke kantor PUTR. Mereka membawa printer sendiri, kertas sendiri, makanan sendiri. Bahkan dikasih minum pun tidak mau," ungkapnya.

Selain itu, penyidik juga membawa sejumlah perlengkapan lain yang disimpan dalam koper, termasuk sarung tangan dan peralatan pendukung pemeriksaan.

Penggeledahan di Dinas PUTR merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang dilakukan secara serentak di beberapa lokasi.

Pada hari yang sama, KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan, ruang kerja Bupati Langkat nonaktif, rumah dinas bupati, serta sejumlah kantor organisasi perangkat daerah lainnya.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi yang menjerat Syah Afandin bersama pihak swasta Yaqub Abdhal Al Mu'arif.

Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Penyidik menduga Yaqub memberikan sejumlah uang kepada Syah Afandin untuk memperoleh paket pekerjaan melalui mekanisme penunjukan langsung.

KPK menduga terdapat sekitar 80 paket proyek di Dinas Pendidikan dengan nilai sekitar Rp9,5 miliar serta lima paket proyek di Dinas Perkim senilai Rp748 juta yang berkaitan dengan praktik tersebut.

Dalam perkara ini, Syah Afandin diduga menerima fee sebesar 10 persen dari proyek di Dinas Pendidikan dan 17 persen dari proyek di Dinas Perkim.

Selain dugaan suap proyek, KPK juga mendalami dugaan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Pada saat operasi tangkap tangan, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain uang tunai Rp100 juta, mata uang asing senilai sekitar Rp1,22 miliar, 55 keping logam yang disebut sebagai platinum dengan berat sekitar 55 kilogram, dua rekening bank atas nama Syah Afandin senilai sekitar Rp2,27 miliar, serta sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

Hingga kini, penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti, termasuk menelusuri dokumen dan data digital yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.* (sp/ad)

LANGKAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan penyidikan pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim.

Pada Rabu (8/7/2026), penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk rumah dinas bupati dan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Qodari Kaget RI Impor Batu Bara dari AS, Padahal Indonesia Eksportir Terbesar Dunia: Ini Celaka 19!

"Iya, benar (rumah dinas Bupati digeledah)," kata Amril, Rabu (8/7/2026).

Namun, Amril mengaku tidak mengetahui secara pasti barang atau dokumen apa saja yang diamankan penyidik dari lokasi tersebut.

"Kalau itu saya nggak tahu pasti apa yang diambil mereka," jelasnya.

Selain rumah dinas bupati, Amril mengatakan dirinya menerima informasi bahwa penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah kantor OPD.

Beberapa instansi yang disebut antara lain Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan.

Meski demikian, ia menyebut informasi tersebut masih menunggu konfirmasi dari masing-masing kepala dinas karena proses penggeledahan masih berlangsung.

"Iya, saya baru juga dapat informasi katanya (yang digeledah) Perkim, PU. Ada juga penggeledahan katanya di BKD, Disdik juga. Iya (Dinas Kesehatan juga digeledah), informasinya begitu. Namun, baru dapat informasi, belum terkonfirmasi dengan kadisnya. Katanya masih ada dalam proses penggeledahan, ada yang sudah selesai," ujarnya.

Amril juga menjelaskan bahwa penyidik KPK telah membuka segel yang sebelumnya dipasang di sejumlah ruangan pemerintahan.

Dengan dibukanya segel tersebut, ruangan yang sebelumnya tidak dapat digunakan kini sudah dapat kembali difungsikan untuk aktivitas pemerintahan.

"Jadi, hari ini kebetulan tadi juga menyaksikan mereka melakukan penggeledahan dan melepas segel. Artinya ruangan-ruangan yang disegel, bisa kita bilang sudah bisa dipergunakan," katanya.

Pantauan di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat di Jalan Diponegoro, Kecamatan Stabat, menunjukkan sejumlah personel Brimob berjaga selama proses penggeledahan berlangsung.

Satu unit kendaraan taktis Brimob juga terlihat terparkir di halaman kantor sebagai bagian dari pengamanan.

Sebelumnya, penyidik KPK telah lebih dahulu melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Langkat, Dinas PUTR, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi yang berawal dari operasi tangkap tangan terhadap Syah Afandin alias Ondim.

Hingga kini, KPK belum mengungkap secara rinci barang bukti yang disita maupun hasil penggeledahan di sejumlah lokasi tersebut.

Proses penyidikan masih terus berlangsung untuk melengkapi alat bukti dalam perkara yang sedang ditangani.* (d/ad)

WASHINGTON D.C. – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah berakhir setelah kedua negara kembali terlibat aksi saling serang.

Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Rabu (8/7/2026) saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Ankara, Turki.

Baca Juga:

• Qodari Kaget RI Impor Batu Bara dari AS, Padahal Indonesia Eksportir Terbesar Dunia: Ini Celaka 19!

Patokan minyak mentah Brent North Sea tercatat melonjak sekitar 5,3 persen menjadi US$78,09 per barel, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik sekitar 5,4 persen menjadi US$74,23 per barel.

Kenaikan harga minyak terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah, terutama setelah kembali memanasnya hubungan antara Amerika Serikat dan Iran.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Trump menegaskan bahwa dirinya menganggap kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya disepakati dengan Iran sudah tidak berlaku lagi.

"Saya rasa sudah berakhir. Saya tidak ingin berurusan dengan mereka lagi, mereka sampah," kata Trump.

"Sejauh yang saya ketahui, ini sudah berakhir," cetusnya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran menyusul insiden serangan terhadap kapal-kapal tanker di Selat Hormuz.

Serangan itu kemudian dibalas Iran dengan serangan terhadap sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk sehingga kembali meningkatkan ketegangan di kawasan.

Trump mengatakan dirinya akan berkomunikasi dengan negosiator Amerika Serikat, Steve Witkoff, serta Jared Kushner yang sebelumnya ikut menangani hubungan dengan Iran.

Namun, menurut Trump, keputusan untuk melanjutkan perundingan berada di tangan pemerintah Iran.

"Sejauh yang saya ketahui, berurusan dengan mereka hanya membuang-buang waktu."

"Mereka pembohong," kata Trump.

Trump juga menuding Iran tidak menjalankan isi kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya ditandatangani pada 17 Juni lalu.

Menurutnya, salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir.

"Semua orang setuju, tidak ada senjata nuklir. Kita membuat kesepakatan. Mereka keluar, bercanda kepada pers, mereka mengatakan kita bahkan tidak pernah membicarakannya," ujar Trump.

Meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah membuat pelaku pasar merespons dengan mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Kawasan Timur Tengah, khususnya Selat Hormuz, merupakan jalur penting distribusi minyak global.

Setiap peningkatan konflik di wilayah tersebut berpotensi mengganggu pasokan energi dunia dan memicu kenaikan harga minyak di pasar internasional.

Hingga saat ini, situasi antara Amerika Serikat dan Iran masih menjadi perhatian pelaku pasar global karena berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi serta perekonomian dunia.* (d/ad)

JAKARTA – Komisi III DPR RI membantah dalil gugatan uji formal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang saat ini sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan bahwa seluruh proses pembentukan UU Polri telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku di DPR.

Baca Juga:

• Polisi Geledah Restoran dan Money Changer di Cipete Terkait Dugaan Korupsi Batu Bara

Menurut Sahroni, pihak yang merasa keberatan terhadap proses pembentukan UU Polri memiliki hak untuk menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi.

Ia menilai langkah pengajuan uji formal merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara dalam sistem hukum Indonesia.

"Iyaa boleh-boleh saja itu hak semua warga negara dalam proses hukum di Indonesia," pungkas Sahroni.

Sebelumnya, Undang-Undang Polri diajukan uji formal ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 251/PUU-XXIV/2026 yang digelar Selasa (7/7/2026), para pemohon menilai pembentukan UU Polri tidak melalui tahapan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Badan Legislasi (Baleg) DPR sebelum ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR.

Permohonan tersebut diajukan oleh Zulfikar Putra Utama dan Muhammad Ezra Suhaeri.

Kuasa hukum para pemohon, Hijri, mengatakan pihaknya menemukan fakta bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri tidak melewati proses harmonisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) dan Peraturan DPR.

"Dalam perkara a quo para pemohon menemukan suatu fakta bahwa RUU Polri tidak dilakukan penharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi melalui Baleg sebelum RUU tersebut ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna bertanggal 20 Mei 2026," ujar Hijri dalam persidangan.

Menurut para pemohon, penyusunan RUU Polri hanya dilakukan oleh Komisi III DPR tanpa melibatkan Baleg sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Atas dasar itu, mereka menilai terdapat dugaan pelanggaran prosedur yang mendasar dalam pembentukan undang-undang tersebut sehingga berpengaruh terhadap keabsahan UU Polri.

Selain meminta Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formal, para pemohon juga mengajukan permohonan provisi.

Mereka meminta Mahkamah menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 selama proses persidangan berlangsung.

Para pemohon juga meminta pemerintah tidak menerbitkan peraturan pelaksana UU Polri hingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Saat ini, proses pemeriksaan perkara masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Putusan nantinya akan menentukan apakah pembentukan UU Polri telah sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan yang berlaku.* (km/ad)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi masuk sebagai salah satu unsur pendukung dalam sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman nonmiliter.

Peran tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.

Baca Juga:

• Danantara Tinjau Operasi PT Pertamina Hulu Mahakam, Perkuat Sinergi Ketahanan Energi Nasional

Berdasarkan matriks penyelenggaraan pertahanan nirmiliter, krisis pangan menjadi salah satu ancaman nonmiliter yang dapat memicu berbagai persoalan, mulai dari kelaparan, keresahan sosial, hingga ketidakstabilan masyarakat.

Perpres juga menyebutkan bahwa krisis pangan dapat meningkatkan ketergantungan terhadap impor serta melemahkan kedaulatan pangan nasional.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuka peluang intervensi asing yang dapat mengancam kepentingan dan keselamatan bangsa.

Dalam penanganan ancaman ini, Kementerian Pertanian, Badan Pengelola BUMN, dan Badan Pangan Nasional ditetapkan sebagai unsur utama.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional menjadi bagian dari unsur pendukung bersama Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, kementerian terkait lainnya, serta pemerintah daerah.

Selain krisis pangan, Badan Gizi Nasional juga mendapat peran dalam mendukung penanganan ancaman krisis kesehatan dan wabah penyakit menular.

Dalam Perpres dijelaskan bahwa ancaman tersebut dapat menimbulkan penyebaran penyakit secara luas, peningkatan angka kematian, kecacatan, hingga gangguan kesehatan mental yang berdampak terhadap keselamatan masyarakat.

Tidak hanya itu, krisis kesehatan juga berpotensi membebani sistem pelayanan medis dan mengganggu fasilitas kesehatan apabila tidak ditangani secara efektif.

Untuk menghadapi ancaman tersebut, Kementerian Kesehatan ditetapkan sebagai unsur utama. Adapun unsur pendukung meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Gizi Nasional, serta pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 menjadi pedoman strategis dalam penyelenggaraan Sistem Pertahanan Negara untuk periode 2025–2029.

Kebijakan ini juga menegaskan penguatan doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang lebih adaptif terhadap berbagai tantangan, termasuk ancaman nonmiliter.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menempatkan peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai salah satu bagian penting dalam memperkuat daya tangkal nasional terhadap berbagai ancaman yang dapat memengaruhi stabilitas negara.* (km/ad)

JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), M. Qodari, mengaku terkejut setelah mengetahui adanya impor batu bara dari Amerika Serikat (AS).

Informasi tersebut, menurutnya, baru diketahui setelah membaca pemberitaan di surat kabar pada Rabu (8/7/2026).

Baca Juga:

• Polisi Geledah Restoran dan Money Changer di Cipete Terkait Dugaan Korupsi Batu Bara

"Saya tadi mau ke sini baca koran, terkejut saya baca Indonesia impor batu bara dari Amerika Serikat," kata Qodari dalam Bisnis Indonesia Forum bertema Reindustrialisasi Indonesia di Jakarta, Rabu.

Meski demikian, Qodari mengaku belum memastikan kebenaran informasi tersebut. Namun, apabila benar terjadi, kondisi itu dinilainya cukup memprihatinkan.

"Nah ini kan celaka bukan 13 lagi ya, celaka 19. Indonesia jual ke Singapura, Singapura jual ke Amerika, Amerika jual ke Indonesia," ujarnya.

Qodari mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong agar sumber daya alam Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah di dalam negeri agar memiliki nilai tambah.

Menurutnya, strategi hilirisasi menjadi bagian penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan industri nasional, serta memperkuat penguasaan teknologi.

"Jadi komitmen ini benar-benar bukan sekadar pidato tapi langkah nyata dari Bapak Presiden," kata Qodari.

Ia menambahkan, agenda reindustrialisasi menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas.

Sementara itu, Indonesia Mining Association (IMA) menjelaskan bahwa batu bara yang diimpor dari Amerika Serikat bukan digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Komoditas yang diimpor merupakan batu bara metalurgi yang dibutuhkan industri baja.

Mengacu pada data Badan Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat (EIA), ekspor batu bara AS ke Indonesia pada kuartal pertama 2026 meningkat 158,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menjelaskan bahwa batu bara metalurgi digunakan untuk menghasilkan kokas sebagai sumber panas sekaligus material pereduksi dalam proses pengolahan bijih besi di tungku sembur.

Menurut IMA, meningkatnya kebutuhan batu bara metalurgi tidak terlepas dari berkembangnya program hilirisasi mineral, pembangunan smelter, serta meningkatnya kebutuhan baja nasional.

"Seiring berkembangnya program hilirisasi mineral, pembangunan smelter, serta meningkatnya kebutuhan baja nasional, permintaan terhadap batubara metalurgi ikut melonjak," tulis IMA.

IMA juga menjelaskan bahwa produksi batu bara Indonesia masih didominasi batu bara termal dengan kandungan kalori rendah hingga menengah yang umumnya digunakan sebagai bahan bakar PLTU dan industri semen.

Data IMA mencatat nilai impor batu bara dari Amerika Serikat mencapai sekitar 198,7 juta dolar AS atau sekitar Rp3,57 triliun dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS.

Lonjakan tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar batu bara Amerika Serikat di kawasan Asia.

Meski Indonesia dikenal sebagai produsen batu bara terbesar di dunia, kebutuhan batu bara metalurgi untuk industri baja masih belum dapat dipenuhi secara optimal dari produksi dalam negeri.

Karena itu, impor dilakukan untuk mendukung pengembangan industri hilirisasi dan kebutuhan bahan baku sektor manufaktur nasional.* (km/ad)

JAKARTA – Sebuah restoran di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, menjadi lokasi penggeledahan aparat kepolisian pada Rabu (8/7/2026).

Belasan personel polisi bersenjata tampak berjaga di sekitar lokasi sejak siang hari.

Baca Juga:

• Kadisdik Langkat Akui Sempat Diperiksa KPK Usai OTT Bupati Ondim

Pantauan di lokasi menunjukkan pengamanan dimulai sekitar pukul 11.30 WIB dan berlangsung hingga sore hari.

Arus lalu lintas di kawasan Cipete Raya sempat mengalami kepadatan, sementara sejumlah warga yang melintas terlihat berhenti sejenak untuk memperhatikan aktivitas aparat.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan perkara batu bara yang berkaitan dengan PLN, Asabri, dan Krakatau Steel.

Menurut Budi, proses penyidikan dilakukan oleh tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Mabes Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

"Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari, mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan," kata Budi saat ditemui di lokasi, Rabu.

Ia menjelaskan, pengerahan personel dalam jumlah besar merupakan bagian dari prosedur standar kepolisian ketika melaksanakan penggeledahan pada perkara yang memerlukan pengamanan khusus.

Hingga berita ini ditulis, kepolisian belum mengungkap secara rinci barang bukti yang diamankan maupun pihak-pihak yang menjadi sasaran penyidikan dalam perkara tersebut.

Proses penggeledahan masih menjadi bagian dari tahapan penyidikan guna melengkapi alat bukti yang dibutuhkan dalam penanganan kasus dugaan korupsi tersebut.* (km/ad)

KUTAI KARTANEGARA – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menerima kunjungan kerja Danantara Asset Management (DAM) ke Lapangan Senipah Peciko South Mahakam (SPS), Kalimantan Timur, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam menjaga keberlanjutan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional.

Kunjungan yang berlangsung pada akhir Juni 2026 itu dipimpin Komisaris Utama DAM, Rabin Indrajad Hattari, bersama jajaran dewan komisaris dan direksi DAM.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Perusahaan Gunakan CSR untuk Lindungi Pekerja Informal Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Dalam kesempatan tersebut, General Manager PHM, Setyo Sapto Edi, memaparkan profil perusahaan, capaian operasional, serta kontribusi PHM sebagai salah satu penopang produksi migas nasional.

PHM juga menjelaskan berbagai langkah yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan produksi, mulai dari peningkatan efisiensi operasi, penguatan aspek keselamatan kerja, hingga kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, termasuk pada kegiatan pengeboran.

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Sunaryanto, mengatakan perusahaan menerapkan dua strategi utama dalam menjaga keberlanjutan bisnis hulu migas, yaitu selective investment (investasi selektif) dan cost efficiency (efisiensi biaya).

Menurutnya, industri hulu migas merupakan sektor yang tidak dapat diperbarui sehingga setiap investasi harus memberikan manfaat optimal bagi negara.

"Bisnis yang dikelola PHI Regional Kalimantan merupakan non-renewable business. Karena itu kami harus memastikan setiap investasi dan operasi tetap memberikan nilai tambah bagi negara sekaligus mendukung ketahanan energi nasional," ujar Sunaryanto.

Direktur Pengembangan dan Produksi PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Mery Luciawaty, menjelaskan sebagian besar aset produksi PHM kini telah memasuki fase mature field, sehingga memerlukan strategi pengelolaan yang lebih adaptif.

Menurutnya, Subholding Upstream Pertamina terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga keberlanjutan produksi, mulai dari revitalisasi sumur hingga peningkatan keandalan fasilitas produksi.

"Tantangan utama kami adalah menjaga integritas aset karena sebagian besar fasilitas produksi telah memasuki fase mature. Kami terus melakukan revitalisasi sumur dan fasilitas penunjang agar operasi tetap andal, aman, dan berkelanjutan," jelas Mery.

Komisaris Utama Danantara Asset Management, Rabin Indrajad Hattari, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan pengelolaan aset energi nasional berjalan secara efektif dan efisien.

Menurutnya, tata kelola sektor hulu migas yang baik akan memperkuat kontribusi terhadap penerimaan negara sekaligus mendukung target Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan energi.

"Kami melihat bagaimana Pertamina melalui Subholding Upstream mengelola operasi migas secara efektif dan efisien sehingga mampu memaksimalkan kontribusi bagi negara dalam mendukung ketahanan energi nasional," katanya.

Selain mengikuti pemaparan manajemen, rombongan DAM juga meninjau sejumlah fasilitas utama di Lapangan Senipah Peciko South Mahakam (SPS) untuk melihat secara langsung proses produksi minyak dan gas bumi yang menjadi salah satu sumber pasokan energi nasional.

PHM merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) yang berada di Zona 8 dan mengelola Wilayah Kerja Mahakam.

Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta terus mengembangkan inovasi dan teknologi bersama SKK Migas untuk mewujudkan operasi migas yang aman, efisien, andal, patuh terhadap regulasi, dan ramah lingkungan.* (ad)

BANGKA BELITUNG – PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (PT BBBS) memberikan penjelasan terkait polemik pemindahan slag atau limbah terak timah dari gudang PT Bangka Tin Industry (BTI) di Kawasan Industri Jelitik, Sungailiat, ke gudang sementara milik PT BBBS di kawasan Pantai Pasir Padi, Pangkalpinang.

Direktur Utama PT BBBS, H. Eka Mulia Putra, menegaskan bahwa pemindahan slag tersebut bukan bagian dari aktivitas jual beli maupun kerja sama komersial, melainkan dilakukan melalui mekanisme hibah yang sah.

Baca Juga:

• Harga Semen di Batu Bara Kian Menggila, Semen Tiga Roda Tembus Rp100 Ribu per Sak!!

Permohonan itu kemudian disetujui pada Mei 2026 sehingga status kepemilikan slag diperoleh melalui proses hibah.

"Perolehan slag ini sepenuhnya melalui mekanisme hibah. Tidak ada transaksi jual beli maupun kerja sama komersial sebagaimana yang berkembang di tengah masyarakat," tegas Eka saat dikonfirmasi jurnalis Bangka Belitung, Rabu (8/7/2026).

Eka menjelaskan, slag yang diterima PT BBBS tidak dimanfaatkan untuk diperjualbelikan.

Material tersebut akan menjadi objek penelitian dalam program riset dan pengembangan teknologi yang sedang dipersiapkan perusahaan.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kandungan mineral yang masih memiliki nilai ekonomis serta mencari teknologi pengolahan yang tepat agar limbah terak timah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah.

"Langkah awal kami adalah melakukan penelitian. Kami ingin mengetahui potensi ekonomi yang masih terkandung dalam slag serta teknologi yang paling tepat untuk mengolahnya," ujarnya.

Selain penelitian, PT BBBS juga tengah mempersiapkan pengembangan industri hilirisasi mineral melalui rencana pembangunan smelter khusus untuk mengolah limbah slag.

Rencana tersebut akan dilakukan dengan menggandeng investor dan tetap mengikuti seluruh ketentuan hukum serta perizinan yang berlaku.

Menurut Eka, hilirisasi menjadi langkah penting agar material yang selama ini dianggap limbah dapat diolah menjadi produk bernilai tambah sehingga manfaat ekonominya tetap berada di Bangka Belitung.

Eka juga membantah isu yang menyebut slag tersebut akan dikirim ke luar negeri.

Ia menegaskan, fokus PT BBBS adalah membangun industri pengolahan di dalam daerah agar manfaat ekonomi, investasi, dan lapangan kerja dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bangka Belitung.

"Perlu kami tegaskan, tidak ada rencana pengiriman slag ke luar negeri. Fokus kami adalah membangun industri pengolahan di Bangka Belitung sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah," katanya.

PT BBBS menyatakan seluruh proses pengelolaan slag akan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Apabila hasil penelitian menunjukkan slag masih memiliki nilai ekonomis, pembangunan fasilitas pengolahan di Bangka Belitung dinilai dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat hilirisasi industri pertambangan.

Selain meningkatkan nilai tambah limbah terak timah, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menarik investasi baru, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Melalui penjelasan tersebut, PT BBBS berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai tujuan pemindahan slag dari gudang PT BTI, yakni sebagai bagian dari program riset, pengembangan teknologi, dan percepatan hilirisasi industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan untuk kepentingan ekspor maupun aktivitas komersial lainnya.* (ad)

Penegasan tersebut disampaikan Megawati melalui surat internal bernomor 1275/IN/DPP/VI/2026 yang ditandatangani pada Rabu (1/7/2026).

Baca Juga:

• Selain Bupati Deli Serdang, LBH Medan Juga Laporkan Wali Kota Medan ke Ombudsman Sumut soal Penggunaan APBD

"Pada Pembukaan Kongres VI PDI Perjuangan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 1 Agustus 2025, saya menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Negara Republik Indonesia tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi sebagai kategori ketatanegaraan yang diatur oleh konstitusi," kata Megawati dalam surat tersebut.

Ia menambahkan bahwa demokrasi Indonesia tidak dibangun atas dasar pembagian blok kekuasaan, melainkan berlandaskan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

"Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi," sambungnya.

Megawati menjelaskan bahwa demokrasi membutuhkan keseimbangan kekuasaan, penghormatan terhadap konstitusi, serta keberanian untuk menyampaikan kritik dan koreksi terhadap jalannya pemerintahan.

Menurutnya, tanpa adanya kekuatan penyeimbang, demokrasi akan kehilangan fungsi korektif terhadap kekuasaan.

"Tanpa adanya kekuatan penyeimbang, demokrasi akan kehilangan daya korektifnya dan kekuasaan berpotensi bergerak menjauh dari kepentingan rakyat. Dalam konteks itulah PDI Perjuangan menempatkan diri sebagai partai penyeimbang," jelasnya.

Megawati juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengenal status hukum partai oposisi maupun oposisi resmi.

Ia menegaskan, konstitusi justru mengatur mekanisme checks and balances melalui pembagian kewenangan antar lembaga negara.

"Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan masa jabatannya ditentukan oleh konstitusi. Karena itu, keberlangsungan pemerintahan Presiden tidak ditentukan oleh dukungan mayoritas di DPR dan Presiden tidak dapat dijatuhkan hanya karena kehilangan dukungan politik di parlemen, kecuali melalui mekanisme pemakzulan (impeachment) sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," paparnya.

"Hal ini berbeda dengan sistem parlementer, di mana pemerintah dibentuk oleh partai atau koalisi mayoritas di parlemen dan harus terus mempertahankan kepercayaan parlemen," sambungnya.

Megawati menegaskan seluruh anggota legislatif PDIP memiliki kewajiban konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Menurutnya, pengawasan bukan merupakan hak eksklusif partai oposisi, melainkan tugas setiap wakil rakyat.

Ia juga mengungkapkan bahwa sejak 1996 dirinya telah menolak disebut sebagai pemimpin oposisi sehingga pandangan tersebut bukan hal baru dalam sikap politik PDIP.

Megawati menegaskan PDIP tidak akan menolak seluruh kebijakan pemerintah secara otomatis.

Sebaliknya, partai akan mendukung setiap kebijakan yang dinilai memperkuat kedaulatan nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mewujudkan keadilan sosial.

"Atas dasar pemahaman konstitusional, pengalaman historis, dan landasan teoretis tersebut, PDI Perjuangan menggunakan istilah partai penyeimbang. Istilah ini bukan sekadar pilihan terminologi politik, melainkan suatu sikap ideologis dan konstitusional," ungkapnya.

"Partai penyeimbang adalah partai yang menjalankan fungsi checks and balances secara bertanggung jawab, dengan menempatkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara di atas kepentingan kekuasaan," lanjutnya.

Megawati menambahkan PDIP akan tetap memberikan kritik disertai alternatif solusi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai berpotensi melemahkan demokrasi, mengurangi fungsi pengawasan, atau menjauh dari amanat Pancasila dan UUD 1945.

"Bagi PDI Perjuangan, menjadi partai penyeimbang bukanlah pilihan taktis yang ditentukan oleh konfigurasi kekuasaan sesaat. Posisi tersebut merupakan konsekuensi ideologis dari jati diri partai sebagai partai ideologis sekaligus partai pelopor yang berwatak kerakyatan, nasionalis, dan berkehendak menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya.

Di akhir suratnya, Megawati menegaskan bahwa fungsi penyeimbang merupakan tanggung jawab historis PDIP untuk memastikan penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat.

"Fungsi penyeimbang merupakan bentuk tanggung jawab historis untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap berada dalam rel konstitusional, kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol, dan negara senantiasa hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Megawati.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai perdebatan mengenai posisi politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik.* (d/ad)

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti sebanyak 25 kilogram sabu serta mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.

Baca Juga:

• Selain Bupati Deli Serdang, LBH Medan Juga Laporkan Wali Kota Medan ke Ombudsman Sumut soal Penggunaan APBD

"Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, tim dari Subdit 1 mengungkap tindak pidana narkotika. Barang buktinya adalah jenis sabu sebanyak 25 kilogram. Jadi, dua orang tersangka yang kami amankan," ujarnya, Rabu (8/7/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan awal, sabu tersebut diketahui berasal dari Aceh dan direncanakan akan dikirim ke Provinsi Jambi melalui jalur darat yang melintasi wilayah Sumatera Utara.

"Barang berasal dari Aceh, rencananya adalah menuju Jambi, melintas di wilayah Sumatera Utara," kata Andy.

Menurut Andy, dari hasil pemeriksaan sementara terhadap kedua tersangka, aksi penyelundupan tersebut bukan kali pertama mereka lakukan.

Kedua pelaku mengaku sebelumnya juga pernah mengirim narkotika dari Aceh menuju Palembang menggunakan jalur yang sama.

"Ini sudah yang kedua kalinya. Yang pertama itu dari Aceh menuju Palembang. Ini yang kedua kalinya adalah tujuan Aceh menuju Jambi dan berhasil kita ungkap," ucapnya.

Polda Sumatera Utara masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan yang berada di balik pengiriman narkotika tersebut, termasuk menelusuri asal barang dan pihak yang diduga menjadi penerima di daerah tujuan.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam memutus jalur peredaran narkotika lintas provinsi yang memanfaatkan wilayah Sumatera Utara sebagai jalur distribusi.* (mi/ad)

LANGKAT – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Ilhamsyah Bangun, mengungkapkan dirinya sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi setelah Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat yang menjadi salah satu bagian dalam perkara OTT tersebut.

Baca Juga:

• Dua Warga Hamparan Perak Klaim Pemilik 55 Lempeng Logam yang Diamankan KPK dari Mobil Bupati Langkat Ondim

Ilhamsyah mengatakan, tim penyidik KPK datang ke Kantor Dinas Pendidikan Langkat sekitar pukul 09.00 WIB untuk melakukan penggeledahan.

Dalam proses tersebut, sejumlah ruangan di lingkungan Dinas Pendidikan Langkat diperiksa oleh penyidik KPK untuk mencari dokumen maupun barang yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

"Dalam rangka hari ini, beliau (petugas KPK) untuk melengkapi bukti-bukti, makanya mereka melakukan penggeledahan di Dinas Pendidikan. Saya kurang tahu pasti (berapa ruangan). Jadi, semua ruangan yang mereka rasa itu dibutuhkan, mereka akan melakukan pemeriksaan," sebutnya.

Menurut Ilhamsyah, penyidik KPK membawa sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan tersebut.

"Sejauh ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk sebagaimana dakwaan," ujar Ilhamsyah.

Namun, Ilhamsyah enggan memberikan penjelasan lebih jauh mengenai dugaan 80 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Langkat yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut.

Ia menyebut persoalan itu sudah masuk dalam materi penyidikan KPK sehingga dirinya tidak dapat memberikan keterangan lebih rinci.

"Saya rasa itu kan sudah substansi dakwaan. Artinya saya tidak bisa menyampaikan ini, karena itu kan nanti ada rangkaian acara. Kita tunggu saja, ini kan juga dalam berproses ini sekarang di sana (di KPK)," pungkasnya.

Penggeledahan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat berlangsung hingga sekitar pukul 12.31 WIB.

Setelah melakukan pemeriksaan, sejumlah petugas KPK terlihat keluar dari gedung dengan membawa tiga koper dan satu kardus yang diduga berisi dokumen atau barang yang berkaitan dengan penyidikan.

Petugas KPK kemudian membawa barang tersebut ke kendaraan operasional dan meninggalkan lokasi dengan pengawalan personel keamanan.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim.

Dalam perkara tersebut, salah satu dugaan yang tengah didalami penyidik adalah terkait proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

KPK masih melakukan proses penyidikan untuk melengkapi alat bukti dan mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.* (d/ad)

MEDAN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan secara resmi melaporkan Wali Kota Medan dan Bupati Deli Serdang ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara terkait dugaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan dan rehabilitasi sejumlah gedung milik institusi kepolisian dan kejaksaan.

Laporan tersebut disampaikan pada Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Perusahaan Gunakan CSR untuk Lindungi Pekerja Informal Lewat BPJS Ketenagakerjaan

LBH Medan menyebut laporan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Sebagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, LBH Medan menilai perlu memastikan penggunaan anggaran publik berjalan sesuai prinsip pemerintahan yang baik.

Dalam laporannya, LBH Medan menyoroti penggunaan APBD yang dinilai perlu dikaji karena berkaitan dengan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas milik institusi vertikal seperti kepolisian dan kejaksaan.

LBH Medan menegaskan bahwa APBD merupakan uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta membiayai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun LBH Medan, Pemerintah Kota Medan diduga telah melaksanakan proyek rehabilitasi Gedung Polrestabes Medan pada 2025 dengan nilai pagu anggaran sekitar Rp6,4 miliar yang bersumber dari APBD Kota Medan.

Proyek tersebut tercatat dengan kode lelang 10002791800 dan dilaksanakan pada 7 Mei hingga 2 Juni 2025.

Selain itu, LBH Medan juga menemukan adanya rencana rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan melalui tender kedua dengan nomor lelang 10009473600 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp4.999.060.000 yang juga berasal dari APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025.

LBH Medan juga menyoroti rencana penggunaan anggaran sekitar Rp1,9 miliar untuk pembangunan atau rehabilitasi gedung Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut disebut tercantum dalam daftar kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.

Selain Pemerintah Kota Medan, LBH Medan turut melaporkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terkait dugaan alokasi APBD sebesar Rp1,5 miliar untuk rehabilitasi gedung barang bukti Polrestabes Medan.

Menurut LBH Medan, gedung tersebut berada di wilayah administratif Kota Medan, sehingga pihaknya mempertanyakan dasar penggunaan APBD Kabupaten Deli Serdang untuk kegiatan tersebut.

LBH Medan menilai penggunaan APBD untuk rehabilitasi gedung institusi kepolisian dan kejaksaan perlu dikaji karena kedua lembaga tersebut telah memiliki anggaran melalui APBN.

Dalam laporannya, LBH Medan menyebut Polri dan Kejaksaan telah memperoleh alokasi anggaran negara yang besar sehingga mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran daerah untuk membiayai sarana dan prasarana milik institusi vertikal.

LBH Medan juga menilai kebijakan tersebut perlu dilihat dari sisi prioritas pembangunan daerah.

Menurut mereka, masih terdapat berbagai persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian, seperti kerusakan jalan, banjir, kemacetan, pengelolaan sampah, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

LBH Medan menduga penggunaan APBD tersebut berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kewenangan dan meminta Ombudsman melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kedatangan LBH Medan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Herdensi.

Ombudsman menerima dokumen laporan yang disampaikan LBH Medan dan memberikan tanda terima kepada pihak pelapor.

Herdensi mengatakan pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan tersebut untuk menentukan apakah terdapat unsur administrasi yang dapat ditindaklanjuti.

"Kami masih mempelajari laporan tersebut. Nanti akan kami telaah apakah memenuhi unsur administrasi. Jika memenuhi, tentu akan dilakukan proses lebih lanjut, termasuk memanggil pihak-pihak yang terkait," ujar Herdensi.

Hingga saat ini, Ombudsman Sumatera Utara belum memastikan apakah dugaan yang disampaikan LBH Medan memenuhi unsur maladministrasi maupun pelanggaran administrasi pemerintahan.

Proses telaah Ombudsman akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap laporan tersebut.* (omb/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari bertambahnya gedung, jalan, maupun investasi.

Menurutnya, pembangunan harus mampu memberikan perlindungan dan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, termasuk pekerja sektor informal yang selama ini belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca Juga:

• Dilaporkan LBH Medan ke Ombudsman Soal APBD untuk Rehabilitasi Gedung Polri, Ini Respons Pemkab Deli Serdang

Kegiatan tersebut berlangsung di D'Heritage Balai Kota Medan, Rabu (8/7/2026), dan turut dihadiri Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota Jefri Iswanto, Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Ramaddan, serta para pimpinan perusahaan, BUMN, dan BUMD.

Rico mengatakan, pekerja sektor formal pada umumnya sudah mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, masih banyak pekerja informal yang belum memiliki perlindungan serupa, seperti pengemudi becak, pengemudi ojek online, nelayan, asisten rumah tangga, sopir, hingga pelaku UMKM.

Padahal, kata Rico, kelompok pekerja tersebut memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian Kota Medan.

"Setiap perusahaan yang kita bangun harus memberikan dampak bagi masyarakat, tidak hanya kepada pekerja di perusahaan itu sendiri. Kita semua saling terhubung. Ada pegawai yang berangkat kerja menggunakan ojek online, ada masyarakat yang mengonsumsi hasil tangkapan nelayan. Karena itu, pekerja formal dan informal harus berjalan beriringan," ujar Rico Waas.

Untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Rico mengajak perusahaan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu mendaftarkan pekerja sektor informal sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya bentuk dukungan kepada pemerintah, tetapi juga wujud kepedulian dunia usaha terhadap masyarakat yang rentan menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pencari nafkah.

"Manfaat BPJS Ketenagakerjaan telah dirasakan langsung oleh Pemerintah Kota Medan. Misalnya santunan bagi peserta yang meninggal dunia maupun mengalami kecelakaan kerja, termasuk jaminan pendidikan bagi anak peserta. Karena itu, saya berharap manfaat tersebut juga dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang selama ini belum terlindungi," ungkapnya.

Rico menjelaskan, Pemerintah Kota Medan saat ini telah mengalokasikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja rentan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun, jumlah tersebut masih belum mencakup seluruh pekerja yang membutuhkan perlindungan.

Karena itu, ia menilai kolaborasi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha menjadi langkah penting untuk mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jamsostek di Kota Medan.

Di akhir sambutannya, Rico menegaskan komitmen Pemko Medan untuk menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang sehat, profesional, serta tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja.

"Mari kita bangun Kota Medan dengan profesionalisme. Pemerintah akan terus mendorong iklim usaha yang baik, sementara perusahaan juga diharapkan ikut mengambil peran dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh pekerja," tutupnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Ramaddan mengatakan Pemko Medan terus menindaklanjuti program pemerintah pusat terkait Universal Coverage Jamsostek dengan memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ia menyebutkan, pada 2026 Kota Medan menargetkan sekitar 60.000 hingga 70.000 pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, masuk dalam cakupan UCJ.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.851 pekerja rentan telah mendapatkan pembiayaan melalui APBD Kota Medan.

"Selebihnya kami mendorong kolaborasi dengan dunia usaha. Hari ini kami mengumpulkan perusahaan-perusahaan kategori Platinum agar dapat berpartisipasi melalui program CSR untuk melindungi pekerja di ekosistem usahanya maupun masyarakat di sekitar perusahaan," ujar Ramaddan.

Selain menggandeng perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan juga mendorong masyarakat untuk ikut membantu pekerja informal di lingkungan sekitar agar mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Ramaddan menjelaskan, pekerja yang terdaftar nantinya akan memperoleh manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Sasaran program tersebut mencakup pengemudi ojek online, nelayan, asisten rumah tangga, sopir, serta berbagai pekerja informal lainnya yang belum memiliki penghasilan tetap dan belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Pemko Medan berharap semakin banyak pekerja yang mendapatkan perlindungan sehingga pembangunan kota dapat berjalan lebih inklusif dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga.* (ad)

DELI SERDANG – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merespons laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan yang mengadukan Bupati Deli Serdang ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara terkait dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan anggaran daerah.

Laporan tersebut berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang mengalokasikan anggaran bersumber dari APBD untuk rehabilitasi gedung institusi Polri.

Baca Juga:

• Bapenda Sumut Tegaskan Tak Ada Larangan Beli BBM Subsidi bagi Penunggak Pajak Kendaraan

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfostan) Deli Serdang, Sandra Situmorang, mengatakan pihaknya masih menunggu proses dari Ombudsman terkait laporan yang disampaikan LBH Medan.

"Sekarang kita tunggu saja surat dari Ombudsman. Itu ada aturannya (ada regulasi yang memperbolehkan). Setelah laporan Ombudsman masuk (dibuat LBH) kan nggak serta merta itu menjadi laporan. Mereka kan verifikasi dulu," ujar Sandra, Rabu (8/7/2026).

Sebelumnya, LBH Medan menilai penggunaan anggaran APBD untuk merehabilitasi gedung institusi Polri tidak sesuai dengan prioritas utama masyarakat.

Menurut LBH Medan, anggaran pemerintah daerah seharusnya lebih difokuskan untuk kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan yang hingga kini masih menjadi keluhan warga.

Selain Bupati Deli Serdang, LBH Medan juga melaporkan Wali Kota Medan atas kebijakan serupa yang dilakukan pada tahun 2025 dan 2026.

Inspektur Kabupaten Deli Serdang, Edwin Nasution, menjelaskan bahwa pemberian hibah kepada instansi vertikal diperbolehkan berdasarkan regulasi yang berlaku.

Ia menyebut ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020.

Menurut Edwin, kritik yang disampaikan LBH Medan merupakan bagian dari kontrol masyarakat.

Namun, ia menegaskan bahwa penentuan prioritas pembangunan pemerintah daerah mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

"Prioritas menurut LBH beda sama prioritas menurut dokumen perencanaan pembangunan. Apa yang dilakukan itu sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan," kata Edwin.

Ia menilai setiap kebijakan pembangunan memiliki dasar perencanaan dan pertimbangan sesuai kebutuhan pemerintahan daerah.

Sebelum laporan ke Ombudsman mencuat, Bupati Deli Serdang dr. Asri Ludin Tambunan atau yang akrab disapa Aci sempat menjadi perhatian publik setelah pernyataannya terkait jalan rusak viral di media sosial.

Dalam sebuah wawancara dengan awak media, Asri Ludin Tambunan sempat menyinggung soal kewajiban masyarakat dalam membayar pajak ketika menjawab pertanyaan mengenai penanganan jalan rusak.

Pernyataan tersebut kemudian menuai berbagai tanggapan dari masyarakat dan ramai dibahas oleh sejumlah konten kreator lokal maupun nasional.

Dalam pernyataannya, Bupati Deli Serdang menyebut perbaikan jalan akan diprioritaskan pada wilayah yang memiliki kontribusi pajak lebih besar.

Polemik tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan publik mengenai prioritas pembangunan daerah, pelayanan masyarakat, serta penggunaan anggaran pemerintah.

Hingga kini, Pemkab Deli Serdang masih menunggu proses verifikasi dari Ombudsman terkait laporan yang diajukan LBH Medan.

Sementara itu, pemerintah daerah menegaskan seluruh kebijakan anggaran yang dilakukan telah mengacu pada aturan dan dokumen perencanaan pembangunan.* (tm/ad)

LANGKAT – Misteri mengenai 55 lempengan logam berwarna putih yang disebut-sebut sebagai platinum dan diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim memasuki babak baru.

Dua warga asal Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Suharno dan Sutomo, mengaku sebagai pemilik logam tersebut.

Baca Juga:

• KPK Boyong Tiga Koper dari Disdik Langkat, Penyidikan Kasus OTT Bupati Kian Meluas

Pengakuan tersebut disampaikan saat keduanya ditemui advokat Mas'ud SH MH di Kecamatan Hamparan Perak, Selasa (7/7/2026).

Menurut Suharno, dirinya bersama Sutomo merupakan pihak yang mengantarkan 55 batang lempengan logam tersebut ke rumah dinas Bupati Langkat beberapa hari sebelum OTT KPK berlangsung.

Ia menjelaskan, pengiriman dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama sebanyak lima batang logam dikirim sebagai sampel.

Setelah mendapat respons, mereka kembali membawa 50 batang lainnya pada Senin, 29 Juni 2026.

"Lima batang sudah kami antar lebih dulu sebagai sampel. Setelah itu diminta lagi kalau ada lebih banyak, maka kami antar 50 batang," ujar Suharno.

Suharno mengatakan seluruh lempengan logam tersebut dikemas dalam kardus.

Menurutnya, logam itu terdiri atas lima jenis berbeda dengan kode dan spesifikasi yang tidak sama.

Sutomo menambahkan, sebagian logam tersebut memiliki kode 16 Angstrom dan 30 Angstrom.

Namun, keduanya mengaku belum mengetahui secara pasti kandungan maupun nilai sebenarnya dari material tersebut.

"Kami belum tahu apakah barang itu benar-benar bernilai tinggi atau tidak. Untuk mengujinya membutuhkan biaya besar, sehingga kami berharap bisa dibantu," kata Suharno.

Keduanya menegaskan bahwa tujuan membawa logam tersebut bukan untuk diberikan kepada Syah Afandin, melainkan meminta bantuan agar kandungan material itu dapat diperiksa melalui uji laboratorium.

Menurut Suharno, setelah logam tersebut tiba di rumah dinas Bupati Langkat, Syah Afandin meminta ajudannya memasukkan kardus berisi lempengan logam tersebut ke dalam mobil dinas.

"Setelah kami antar, ajudan beliau diperintahkan memasukkannya ke mobil. Kami tidak pernah menyangka tiga hari kemudian terjadi OTT," katanya.

OTT terhadap Syah Afandin diketahui berlangsung pada 2 Juli 2026 atau sekitar tiga hari setelah pengiriman logam tersebut.

Suharno menyebut hingga saat itu barang tersebut belum sempat dilakukan pemeriksaan kandungan.

Mengaku Lama Mengenal Syah Afandin

Suharno mengungkapkan dirinya telah lama mengenal Syah Afandin.

Hubungan tersebut bermula saat keduanya sama-sama aktif dalam kegiatan politik dan kepanitiaan pemekaran Kabupaten Teluk Aru.

"Kami sama-sama orang Berandan. Saya pernah membantu beliau ketika masuk PAN dan sama-sama aktif dalam kepanitiaan pemekaran Teluk Aru," ujarnya.

Suharno dan Sutomo mengaku baru mengetahui bahwa logam yang mereka titipkan ikut diamankan KPK setelah melihat pemberitaan di media sosial.

"Saya kaget. Bahkan istri saya yang pertama kali memberi tahu kalau barang itu disebut sebagai barang bukti OTT," kata Suharno.

Keduanya juga menyatakan tidak mengetahui mengenai adanya uang tunai maupun mata uang asing yang disebut turut diamankan dalam operasi tersebut.

"Kalau soal uang, kami sama sekali tidak tahu. Yang kami serahkan hanya lempengan logam itu," tegas Suharno.

Siap Beri Keterangan kepada Penyidik KPK

Suharno dan Sutomo menyatakan siap hadir apabila dipanggil penyidik KPK untuk memberikan keterangan terkait kepemilikan dan tujuan pengiriman logam tersebut.

"Kami siap hadir apabila dipanggil. Apa yang kami sampaikan adalah fakta yang kami alami sendiri," ujar Sutomo.

Dengan mata berkaca-kaca, Suharno kembali menegaskan bahwa dirinya siap mempertanggungjawabkan seluruh keterangannya di hadapan penegak hukum.

"Demi Allah, begitulah kejadian yang sebenarnya. Barang itu hanyalah amanah yang kami titipkan untuk diperiksa kandungannya," katanya.

Hingga kini, berdasarkan keterangan kedua warga tersebut, 55 batang logam itu belum pernah menjalani uji laboratorium sehingga kandungan maupun nilai ekonominya belum dapat dipastikan.

"Kami sendiri belum tahu apakah benar itu platinum atau bukan, karena belum pernah diuji," ujar Suharno.

Pengakuan Suharno dan Sutomo menjadi informasi baru terkait asal-usul 55 batang logam yang sebelumnya disebut KPK sebagai salah satu barang yang diamankan dalam OTT terhadap Bupati Langkat.

Namun, keterangan tersebut masih berupa klaim yang harus dibuktikan melalui proses penyidikan.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari KPK yang mengonfirmasi maupun membantah pengakuan kedua warga tersebut.

Hasil pemeriksaan penyidik nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan status dan keterkaitan barang tersebut dalam perkara yang sedang ditangani.* (ad)

PEMATANGSIANTAR – Warga Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, digemparkan oleh dugaan pembunuhan yang menewaskan seorang perempuan lanjut usia bernama Barinim boru Sirait (85), Rabu (8/7/2026).

Korban diduga meninggal akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh putri kandungnya sendiri, Minar Ambarita (50), di rumah yang selama ini mereka tempati bersama.

Baca Juga:

• Mobil Mewah Bupati Kuansing Disita KPK di Pematangsiantar, Pemko Angkat Bicara

Saat mengetuk pintu rumah, warga tersebut bertemu dengan Minar.

Namun, saksi melihat adanya bercak darah di tangan perempuan tersebut sehingga menimbulkan kecurigaan.

Saksi kemudian menanyakan asal darah tersebut. Di luar dugaan, Minar disebut mengaku telah membunuh ibunya.

Mendengar pengakuan itu, saksi meminta Minar kembali masuk ke dalam rumah, kemudian segera melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat.

Ketika saksi bersama ketua RT kembali ke lokasi, mereka menemukan Barinim sudah tergeletak di lantai rumah dalam kondisi bersimbah darah.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berdatangan.

Tidak lama kemudian, personel kepolisian tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengevakuasi korban ke RSUD dr. Djasamen Saragih, serta mengamankan Minar sebagai terduga pelaku.

Sejumlah warga sekitar menyebut Minar selama ini diduga mengalami gangguan kejiwaan dan rutin mengonsumsi obat dari rumah sakit.

Meski demikian, warga mengatakan Minar tidak pernah membuat keresahan di lingkungan tempat tinggalnya.

Seorang tetangga bermarga Ambarita mengatakan korban dan putrinya selama ini tinggal berdua di rumah tersebut.

Anak-anak korban lainnya diketahui sudah merantau ke luar kota.

"Mereka tinggal berdua di rumah. Anak-anak korban yang lain sudah merantau ke luar kota. Korban sehari-hari menenun ulos, sedangkan putrinya tidak menikah," ujar seorang tetangga bermarga Ambarita.

Ia juga mengaku sempat mendengar suara teriakan dari rumah korban sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.

Namun, suara tersebut tidak menimbulkan kecurigaan karena Minar disebut memang sering berteriak atau menangis di dalam rumah.

"Kami kira pelaku yang teriak seperti biasanya, jadi tidak kami curigai," katanya.

Kapolsek Siantar Timur, Iptu Edy Manalu, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara menyeluruh kronologi kejadian serta motif di balik dugaan pembunuhan tersebut.

Jenazah korban akan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi untuk menjalani proses autopsi sebagai bagian dari penyidikan.

Selain itu, polisi juga akan melibatkan ahli kejiwaan untuk memastikan kondisi psikologis Minar.

"Jika hasil pemeriksaan menyatakan pelaku benar mengalami gangguan jiwa, maka penanganan perkara akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Untuk sementara, pelaku ditempatkan di ruang isolasi rumah sakit," ujar Edy.

Dalam proses olah TKP, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut.

Barang bukti yang diamankan antara lain sebilah pisau dapur dan sebuah batu gilingan.

Hingga saat ini, polisi masih menunggu hasil autopsi serta pemeriksaan kejiwaan terhadap terduga pelaku untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Kasus tersebut masih dalam penanganan kepolisian dan menjadi perhatian warga Kota Pematangsiantar karena melibatkan hubungan antara ibu dan anak dalam peristiwa tragis tersebut.* (sp/ad)