NGANJUK — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan pentingnya pemanfaatan lahan tidur untuk memperkuat kemandirian pangan nasional.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Panen Raya Kedelai di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (14/5/2026).

Baca Juga:

• Ekspor Pupuk RI Tembus Australia, Prabowo Dapat Ucapan Terima Kasih Langsung dari PM Albanese

Panen raya dilakukan di lahan seluas 100 hektare dari total pengembangan kedelai di wilayah tersebut yang mencapai 400 hektare.

Pemerintah menargetkan peningkatan produksi kedelai sebagai bagian dari upaya menuju swasembada.

Selain di Wilangan, pengembangan lahan juga dilakukan di Kecamatan Rejoso seluas 1.270,9 hektare dan Kecamatan Bagor seluas 629,1 hektare yang masih dalam tahap pengembangan.

Agus Subiyanto mengatakan TNI berkomitmen mengoptimalkan lahan tidur, baik milik institusi maupun desa, untuk mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

"Pemanfaatan lahan harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan masif agar memberikan dampak nyata bagi kemandirian pangan," kata Agus dalam keterangan yang disampaikan di lokasi kegiatan.

Ia juga mengapresiasi sinergi antara TNI, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, petani, dan akademisi dalam memperkuat sektor pangan nasional.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat kedaulatan sumber daya alam Indonesia.

TNI, kata dia, akan terus melakukan pendampingan kepada petani sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan di berbagai daerah.*

(ad)

BINJAI — Aksi unjuk rasa bertajuk "Binjai Darurat Kriminalitas" berlangsung di depan Mapolres Binjai, Kamis (15/5/2026).

Aksi yang berjalan tertib itu diwarnai sorotan massa terhadap absennya Kasat Reskrim Polres Binjai dalam merespons aspirasi warga.

Baca Juga:

• Melawan saat Ditangkap, Pelaku Penembak Polisi di Lampung Tewas

Koordinator aksi, Zia Ulhaq, mengatakan masyarakat saat ini berada dalam situasi yang tidak aman akibat meningkatnya kasus kejahatan jalanan.

"Ini suara masyarakat yang resah, tapi hari ini Kasat Reskrim tidak hadir. Ini menjadi tanda tanya bagi kami," ujarnya dalam orasi.

Peserta aksi lainnya menyoroti lemahnya upaya pencegahan kriminalitas, termasuk minimnya patroli di sejumlah titik rawan.

Mereka menilai kondisi tersebut memberi ruang bagi pelaku kejahatan untuk beraksi.

"Kalau pencegahan diperkuat, masyarakat tidak akan terus menjadi korban," kata salah satu orator.

Dalam aksi tersebut, massa juga meminta aparat menindak dugaan keberadaan pegadaian ilegal yang disebut berpotensi menjadi tempat penampungan barang hasil kejahatan.

Mereka menegaskan aksi tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap kepolisian, melainkan dorongan agar penegakan hukum lebih maksimal dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Meski sempat diwarnai kekecewaan, aksi berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian.

Massa juga menyerahkan dokumen tuntutan kepada Polres Binjai sebagai bentuk resmi aspirasi.

Hingga aksi berakhir, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Binjai terkait absennya Kasat Reskrim dalam kegiatan tersebut.*

(ad)

SIMEULUE — Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simeulue, Kamis (14/5/2026).

Kedatangannya bersama jajaran Pejabat Utama Polda Aceh disambut hangat oleh unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, dan jajaran Polres Simeulue di Bandara Lasikin, Kecamatan Teupah Tengah.

Baca Juga:

• Melawan saat Ditangkap, Pelaku Penembak Polisi di Lampung Tewas

Setibanya sekitar pukul 15.30 WIB, Kapolda Aceh disambut langsung oleh Bupati Simeulue M. Nasrun Mikaris, Ketua DPRK, unsur TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, serta jajaran Polres Simeulue.

Rombongan kemudian melanjutkan agenda menuju Pendopo Bupati untuk kegiatan ramah tamah dan prosesi peusijuk bersama tokoh masyarakat.

Usai kegiatan tersebut, Kapolda Aceh mengunjungi Mapolres Simeulue dan menerima laporan situasi kamtibmas dari Kapolres AKBP Hendry Ferdinand Kennedy.

Dalam arahannya, Kapolda menyoroti tantangan geografis Simeulue yang terpisah dari daratan utama Aceh dan membutuhkan waktu tempuh laut hingga 12 jam.

Meski demikian, ia mengapresiasi kinerja personel Polres Simeulue yang dinilai tetap menjaga pelayanan dan pengamanan masyarakat secara optimal.

"Wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri, namun tidak boleh mengurangi semangat pengabdian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat," kata Marzuki.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga soliditas dan profesionalisme personel dalam menjalankan tugas kepolisian di wilayah perbatasan dan kepulauan.

Dalam kesempatan itu, Kapolda turut menyampaikan dukungan sarana operasional berupa kendaraan roda dua dan roda empat untuk menunjang mobilitas kepolisian di Simeulue.

Kunjungan kerja tersebut berakhir sekitar pukul 18.00 WIB dengan situasi berlangsung aman dan kondusif.*

(ad)

LAMPUNG – Perburuan terhadap Bahroni, pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) bersenjata api yang menewaskan Bripka Anumerta Arya Supena (32), berakhir setelah aparat kepolisian terlibat baku tembak di wilayah Lampung.

Pelaku dilaporkan tewas dalam insiden tersebut.

Baca Juga:

• Jaksa Ungkap Dugaan Skema Penyamaran Investasi Rp11 Triliun di Kasus Chromebook Nadiem

"Benar, sudah terungkap. Penangkapan terjadi pada pukul 05.00 WIB pagi tadi," kata Helfi, Jumat (15/5/2026).

Menurut dia, saat aparat mencoba mengamankan tersangka, Bahroni melakukan perlawanan hingga terjadi baku tembak.

Dalam insiden itu, pelaku akhirnya tewas setelah tertembak aparat di lokasi kejadian.

Jenazah Bahroni kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung untuk keperluan identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

"Untuk jenazah telah dievakuasi oleh tim gabungan ke RS Bhayangkara Polda Lampung," ujar Helfi.

Dalam penangkapan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sepeda motor dan senjata api yang diduga digunakan dalam aksi kejahatan.

Sebelumnya, Bripka Anumerta Arya Supena tewas ditembak di kepala saat berupaya menggagalkan aksi curanmor di depan sebuah toko roti di Jalan ZA Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung, Sabtu (9/5/2026) pagi.

Korban ditembak ketika bergelut dengan pelaku yang kepergok sedang mencuri sepeda motor.

Insiden itu kemudian memicu operasi besar-besaran kepolisian untuk memburu pelaku hingga akhirnya berhasil dilacak di wilayah Pesawaran.*

(cn/ad)

PALEMBANG – Korban kecelakaan bus Antar Lintas Sumatera (ALS), Jumiatun (34), meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Mohammad Hasan Palembang, Jumat (15/5/2026).

Ia mengembuskan napas terakhir setelah sembilan hari menjalani perawatan intensif akibat luka bakar berat.

Baca Juga:

• Usai Tragedi ALS, Pemprov Sumut Batasi Usia Bus AKAP Maksimal 25 Tahun

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Mohammad Hasan Palembang, Komisaris Besar Polisi Budi Susanto, membenarkan kabar duka tersebut.

Ia menyebut kondisi pasien terus memburuk dalam beberapa hari terakhir.

"Kabar duka, ibu Jumiatun, korban kecelakaan bus ALS meninggal dunia pagi tadi," ujar Budi, Jumat (15/5/2026).

Jumiatun, warga Pati, Jawa Tengah, sebelumnya mengalami luka bakar hingga 90 persen di tubuhnya.

Ia telah menjalani dua kali operasi untuk mengangkat jaringan kulit yang rusak serta benda asing di tubuhnya.

Menurut Budi, luka bakar yang diderita korban juga berdampak pada saluran pernapasan dan sistem pencernaan, yang memperburuk kondisi klinisnya hingga akhirnya tidak tertolong.

Sementara itu, suami korban, Ngadiono (44), masih menjalani perawatan di rumah sakit yang sama.

Kondisinya dilaporkan mulai menunjukkan perbaikan meski masih dalam pengawasan ketat tim medis dan berpotensi menjalani operasi lanjutan.

Hingga kini, dua korban lainnya masih dirawat intensif, sementara 17 korban tewas lain masih dalam proses identifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

"Dalam waktu dekat hasil identifikasi akan kami umumkan," kata Budi.*

(tt/ad)

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menduga adanya skema kejahatan kerah putih atau white collar crime dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai terdakwa.

JPU Roy Riady mengatakan skema tersebut diduga melibatkan penyalahgunaan celah birokrasi dan kewenangan jabatan untuk kepentingan tertentu.

Baca Juga:

• INISIATOR Dorong Pemeritah Tingkatan Kesejahteraan Jaksa

Menurut jaksa, Nadiem diduga menggunakan kewenangannya untuk membangun mekanisme pengambilan keputusan di luar jalur formal kementerian.

Mekanisme tersebut, kata dia, kemudian bermuara pada keuntungan komersial pihak tertentu.

"Bukannya memperkuat birokrasi yang ada, ia justru membangun mekanisme pengambilan keputusan di luar jalur formal," kata Roy.

Dalam uraian dakwaan, jaksa juga menuding adanya konflik kepentingan yang disebut terstruktur.

Nadiem disebut membentuk "organisasi bayangan" di luar struktur resmi kementerian untuk mengarahkan proyek pengadaan.

Entitas tersebut diduga berkaitan dengan kepentingan bisnis tertentu yang terafiliasi dengan perusahaan teknologi.

Jaksa turut menyoroti peningkatan harta kekayaan Nadiem yang dinilai tidak sebanding dengan penghasilan resmi sebagai pejabat negara.

Selain itu, terdapat dugaan keterkaitan proyek Chromebook dengan skema fraud dalam pengelolaan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB).

Dalam persidangan, JPU juga mengungkap adanya investasi Google senilai sekitar 786 juta dolar AS atau setara Rp11 triliun yang disebut hanya dicatat sekitar Rp60 miliar dalam administrasi.

"Kami melihat ada skema untuk menyamarkan nilai sebenarnya guna menghindari pajak dan menutupi konflik kepentingan," ujar jaksa.

JPU juga menilai Nadiem tidak menggunakan mekanisme pembuktian terbalik untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaannya secara terbuka selama proses persidangan.

Atas perbuatannya, jaksa menuntut Nadiem dengan pidana penjara 18 tahun, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp5,67 triliun.

Jika tidak dibayar, jaksa meminta tambahan hukuman sembilan tahun penjara.

Selain itu, jaksa turut mengkritik keterangan sejumlah ahli yang dihadirkan pihak terdakwa, dengan menyebutnya tidak independen dan tidak objektif dalam persidangan.

Sebelumnya, Nadiem didakwa merugikan negara sebesar Rp2,18 triliun dalam proyek digitalisasi pendidikan pengadaan Chromebook periode 2019–2022.

Perkara ini juga menjerat tiga terdakwa lain, sementara satu tersangka lainnya masih berstatus buron.*

(lp/ad)

SURABAYA – Suasana haru dan khidmat mewarnai keberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya menuju Tanah Suci, Jumat (15/5/2026).

Di dalam kabin pesawat Saudia yang bersiap lepas landas, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada para jemaah.

Baca Juga:

• Ekspor Pupuk RI Tembus Australia, Prabowo Dapat Ucapan Terima Kasih Langsung dari PM Albanese

Dalam peninjauan itu, Dahnil didampingi Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur sekaligus Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Mohammad As'adul Anam, serta Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Jawa Timur IV Kawendra Lukistian.

Ia memantau langsung proses pemeriksaan dokumen, layanan keimigrasian, hingga fasilitas pendukung jemaah sebelum masuk ruang tunggu.

Di sela kegiatan, Dahnil menyapa jemaah Kloter SUB 90 yang berasal dari Kabupaten Jember dan Situbondo.

Ia memberikan doa serta pesan agar seluruh calon haji diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.

"Bapak Presiden menitipkan pesan agar seluruh jemaah Indonesia menjadi duta bangsa yang menunjukkan akhlak terbaik selama berada di Tanah Suci," ujar Dahnil.

Menurut dia, Presiden Prabowo berharap jemaah Indonesia dapat menjadi teladan bagi jemaah dari negara lain melalui sikap tertib, disiplin, santun, serta saling membantu selama pelaksanaan ibadah haji.

Dahnil juga mengingatkan jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan mengingat padatnya rangkaian ibadah yang membutuhkan fisik prima.

Momen keberangkatan ditutup dengan lantunan talbiah yang dipimpin Dahnil dan diikuti jemaah di dalam pesawat sebelum bertolak menuju Arab Saudi.

Usai peninjauan, Dahnil memastikan bahwa jemaah haji Indonesia yang telah tiba di Arab Saudi dalam kondisi baik dan terus berada dalam pemantauan pemerintah.*

(bs/ad)

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan apresiasi atas persetujuan ekspor pupuk urea dari Indonesia ke Australia.

Komunikasi tersebut disebut menjadi sinyal menguatnya posisi Indonesia dalam rantai pasok pangan global.

Baca Juga:

• Tekan Angka Pengangguran, Disnaker Medan Fasilitasi 1.017 Warga Kerja ke Luar Negeri dalam Lima Bulan

Ekspor tersebut merupakan bagian dari kerja sama Government to Government (G2G) antara Indonesia dan Australia di sektor pupuk.

"Perdana Menteri Australia menelepon Bapak Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih karena Indonesia menyetujui ekspor pupuk ke Australia," ujar Amran dalam keterangan resmi, Jumat (15/5/2026).

Ekspor perdana yang dilepas mencapai 47.250 ton pupuk urea.

Total komitmen kerja sama disebut mencapai 250.000 ton dan berpotensi meningkat hingga 500.000 ton dengan nilai sekitar Rp 7 triliun.

Amran menyebut kerja sama ini tidak hanya bersifat perdagangan, tetapi juga bagian dari strategi diplomasi pangan Indonesia di kawasan Asia Pasifik.

Menurut dia, Indonesia kini mulai dipandang sebagai salah satu pemasok penting dalam sektor pupuk global.

"Ini mencetak sejarah, karena kita akan mengekspor pupuk ke beberapa negara termasuk Australia," kata dia.

Meski demikian, Amran menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan kebutuhan pupuk dalam negeri.

Ia menyebut kapasitas produksi nasional masih surplus sehingga memungkinkan adanya ekspor tanpa mengganggu pasokan petani domestik.

Produksi urea nasional pada 2026 ditargetkan mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan domestik diperkirakan sekitar 6,3 juta ton.

Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 1,5 juta ton yang dapat dialokasikan untuk pasar ekspor.

"Pengiriman urea ke Australia bukan sekadar aktivitas perdagangan, tetapi bagian dari diplomasi pangan Indonesia di tengah tantangan global," ujar Amran.*

(km/ad)

Oleh: Yakub F. Ismail

Melihat kontribusi penegakan hukum atas pendapatan negara di saat krisis ekonomi global dan tekanan rupiah terhadap mata uang global, ada sedikit harapan bahwa penegakan hukum ternyata mampu berkontribusi dalam memberikan pendapatan terutama PNBP, sebagaimana diperlihatkan kepada kita semua pada Kamis (14/5/2026).

Baca Juga:

• Kejari Morowali Utara Eksekusi Mantan Bupati Terkait Korupsi Anggaran Perjalanan Dinas

Penyerahan aset tersebut disaksikan langsung oleh Presiden, dan ini termasuk penyerahan yang ketiga kalinya di mana sebelumnya juga telah menyerahkan sebesar Rp5 triliun lebih sekaligus Rp11 triliun lebih.

Juga, tercatat sudah jutaan ha telah diselamatkan oleh Satgas tersebut. Tidak cukup di pusat, semarak ini juga diikuti oleh institusi Kejaksaan di daerah daerah seperti Kejaksaan Tinggi Sumsel yang berhasil memulihkan keuangan negara hingga mencapai lebih dari Rp1.2 triliun dan seterusnya.

Itu semua dalam lingkup PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), tidak terhitung juga yang diselamatkan oleh Negara bidang Tindak Pidana Khusus dan bidang lain seperti Badan Pemulihan Aset dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Tentu usaha ini tidak mudah dan mendapat tantangan dari berbagai pihak, yakni pemilik lahan dan pelaku tindak pidana yang mempunyai kekuatan segalanya dan bisa membayar siapa saja untuk menghalangi proses-proses penegakan hukum.

Di sisi lain, tugas penegakan hukum tidak mudah dilakukan karena ancamannya adalah nyawa. "Tidak saja karena medannya yang berat, tapi juga menghadapi orang-orang yang mempunyai kuasa," ujar Sumber APK Kejaksaan.

Artinya, risiko petugas di lapangan adalah pertaruhan nyawa, karena perlawanan mereka menggunakan berbagai cara, tapi karena tugas, maka itu harus dilaksanakan. Sebab, jika tidak penegak hukum bisa diperiksa dan kena demosi.

Kepempimpinan ST Burhanuddin

Sepanjang masa kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanudin, Kejaksaan selalu dipandang oleh masyarakat sebagai aparat penegak hukum yang paling populer dan dipercaya publik berturut-turut sejak tahun 2020 sampai saat ini, menurut sumber berbagai lembaga survei.

Diketahui, untuk meraih prestasi tersebut dan mempertahankannya seperti saat ini tidaklah mudah. Tentu saja karena tren penegakan hukum terutama pemberantasan tindak pidana korupsi yang sangat masif yang disebut big fish dengan nilai kerugian fantastis triliunan rupiah.

Kemudian yang tidak kalah maraknya, kinerja di daerah juga bergeliat sehingga Kejaksaan selalu dapat mengambil hati masyarakat, bahkan bapak ST Burhanudin sampai diperpanjang masa jabatannya karena dianggap mempunyai kinerja yang positif sepanjang masa.

Di sisi lain, memang masih banyak Jaksa yang kedapatan bermain-main dengan keadilan, sehingga menyebabkan tertangkapnya beberapa oknum Jaksa di daerah. Termasuk, Jaksa Agung sendiri sempat menangkap anak buahnya dengan membentuk PAM SDO atau Satgas 53.

"Tidak ada tempat bagi Jaksa yang menggadaikan bertransaksi degan keadilan masyarakat," Tegas ST Burhanuddin.

Lalu, apakah ada korelasi terkait pencapaian di atas dengan kesejahteraan insan Adhyaksa? tentu ini menjadi pertanyaan yang serius.

Hampir 10 tahun atau satu dasarwasa, gaji maupun tunjangan Jaksa belum ada kenaikan, sehingga tertinggal dengan penegak hukum lainnya. Anggaplah di sini membandingkan dengan gaji pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyidik pajak, bea cukai, dan lain-lain.

Terakhir adalah kenaikan 280% gaji hakim naik, sehingga yang menyebabkan ketimpangan dalam hal pendapatan diantara penegak hukum, bahkan di daerah para pimpinan Satker mengeluhkan akibat pemotongan anggaran banyak ditalangi sendiri, kalau demikian siapa yang salah, apa sebenarnya terjadi di negeri ini.

Atas apa yang terjadi semua bukan tidak mungkin akan terjadi degradasi moral dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini harus disikapi serius oleh pimpinan negeri ini, khususnya Presiden.

Banyak terdengar keluhan pegawai Adhyaksa di daerah, namun mereka tidak berani bersuara karena takut diintimidasi atau dipindahkan.

Hal ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Harus ada political will untuk mendorong permasalahan ini menjadi solusi.

Penulis percaya bahwa pimpinan Kejaksaan juga sudah mengajukan hal ini dan presiden juga sudah memikirkan hal ini, "Biar tidak bisa disogok/disuap," ujar presiden di berbagai kesempatan.

Harapannya semoga presiden mendengar jeritan hati para insan Adhyaksa, jangan sampai seperti pepatah yang mengatakan "ayam yang melahirkan, sapi punya nama." Yakni, mereka yang bekerja keras orang lain yang menikmati hasilnya.*

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif INISIATOR

MOROWALI UTARA – Tim Kejaksaan Negeri Morowali Utara menangkap mantan Bupati Moh Asrar Abd Samad yang telah berstatus terpidana dalam kasus korupsi anggaran perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2021.

Penangkapan dilakukan tim dari Bidang Tindak Pidana Khusus dan Intelijen Kejaksaan Negeri Morowali Utara di kediaman Asrar di Desa Tanahsumpu, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Jumat, 15 Mei 2026.

Baca Juga:

• Sekjen Projo: Jokowi Bukan Milik Kelompok atau Partai Mana Pun, Tapi Milik Rakyat Indonesia

Menurut dia, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 964 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 28 Januari 2026 telah menolak upaya hukum kasasi yang diajukan terpidana.

"Terpidana dijatuhi pidana penjara selama dua tahun empat bulan serta denda Rp25 juta subsider tiga bulan kurungan," kata Andi dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Asrar dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara korupsi belanja perjalanan dinas pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021.

Saat proses penangkapan berlangsung, tim kejaksaan mendapat pengawalan ketat dari personel Kodim 1311 Morowali, Polres Morowali Utara, serta Subdenpom Bungku.

Kejaksaan memastikan seluruh rangkaian penangkapan hingga eksekusi terhadap mantan kepala daerah tersebut berjalan aman dan lancar.

Proses eksekusi disebut rampung sekitar pukul 15.30 WITA, setelah terpidana dibawa menuju rumah tahanan untuk menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan.

Kasus ini menambah daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi anggaran perjalanan dinas, yang belakangan menjadi sorotan aparat penegak hukum di berbagai daerah.*

(bs/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat pada Jumat, 15 Mei 2026.

Pelemahan mata uang Garuda dipicu kombinasi tekanan eksternal dan domestik yang dinilai berpotensi memicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

• Harga Cabai Rawit Tembus Rp77 Ribu/kg, Telur Ayam Rp32 Ribu: Ini Daftar Lengkapnya

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan tekanan global tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat rupiah terus melemah.

" Kondisi eksternal membuat dolar mengalami penguatan, kemudian harga minyak juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata rupiah," ujar Ibrahim, Jumat (15/5/2026).

Selain faktor global, tekanan domestik juga dinilai memperburuk kondisi rupiah.

Ekonom Wijayanto Samirin menilai potensi pelebaran defisit APBN, kebutuhan penerbitan utang pemerintah, hingga tekanan pada neraca pembayaran turut memberi sentimen negatif terhadap pasar keuangan nasional.

Pelemahan rupiah ini berisiko memicu imported inflation atau inflasi impor karena Indonesia masih bergantung pada sejumlah bahan baku dan barang konsumsi dari luar negeri.

Harga Pangan Berpotensi Naik

Produk pangan berbasis impor diperkirakan menjadi sektor yang paling cepat terdampak. Komoditas seperti gandum, kedelai, bawang putih, hingga susu berpotensi mengalami kenaikan harga.

Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, mengatakan kenaikan harga bahan baku impor dapat berdampak pada harga mi instan, roti, tahu, tempe, hingga pakan ternak.

"Pada komoditas berbasis impor seperti gandum dan kedelai, harga akan naik. Ini berarti harga mi instan, roti, tahu, dan tempe berpotensi merangkak naik," katanya.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya produksi industri yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen.

Gadget dan Elektronik Ikut Terdampak

Selain pangan, produk elektronik juga diprediksi mengalami penyesuaian harga.

Ponsel, laptop, televisi, kamera hingga perangkat rumah tangga berbasis elektronik berpotensi naik karena mayoritas komponen masih bergantung pada impor.

Distributor diperkirakan akan menaikkan harga setelah stok lama habis dan digantikan produk baru dengan biaya impor yang lebih mahal.

Obat dan Kosmetik Berisiko Mahal

Sektor farmasi juga menghadapi tekanan akibat pelemahan rupiah. Indonesia masih mengimpor bahan baku obat dalam jumlah besar.

Ekonom Center of Economic and Law Studies Nailul Huda mengatakan inflasi impor akan mulai terasa pada barang-barang yang bergantung pada bahan baku luar negeri.

"Imported inflation akan terjadi, terutama untuk barang yang terkait impor, baik bahan baku, penolong, ataupun konsumsi," ujarnya.

Sektor Otomotif Ikut Tertekan

Harga kendaraan dan suku cadang otomotif juga berpotensi naik. Komponen impor seperti ban, pelumas, hingga perangkat elektronik kendaraan diprediksi mengalami kenaikan harga.

Di sisi lain, lonjakan harga minyak dunia juga berpotensi menaikkan harga BBM nonsubsidi yang dapat berdampak pada biaya logistik nasional.

Langkah Antisipasi Masyarakat

Di tengah tekanan rupiah, masyarakat diimbau mulai mengatur pengeluaran dengan lebih bijak. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:

- Memprioritaskan kebutuhan pokok
- Mengurangi pembelian barang tersier
- Memilih produk lokal
- Mengantisipasi kenaikan harga barang impor
- Menghindari utang konsumtif berbunga tinggi

Pelemahan rupiah kali ini menjadi alarm serius bagi stabilitas ekonomi nasional.

Jika tidak segera diantisipasi, tekanan terhadap harga kebutuhan pokok dikhawatirkan akan semakin terasa di tingkat masyarakat.*

(km/ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbusristek) Nadiem Makarim mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun yang diajukan jaksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Pernyataan itu disampaikan Nadiem usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Baca Juga:

• Jaksa Beberkan Alasan Tuntut Nadiem 18 Tahun: Orang Bisa Bohong, Bukti Elektronik Tidak

"Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh, lebih besar daripada teroris?" kata Nadiem.

Ia menduga tuntutan tersebut merupakan bagian dari skenario persidangan karena merasa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan dirinya bersalah dalam perkara pengadaan laptop Chromebook.

Menurut Nadiem, jaksa melempar tuntutan berat karena khawatir dirinya dibebaskan oleh majelis hakim.

"Tapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya," ujarnya.

Mantan petinggi Gojek itu mengaku kecewa dan patah hati atas tuntutan yang dia terima.

Ia mengatakan keputusannya bergabung dalam pemerintahan semata-mata untuk mengabdi kepada negara dan membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Saya sakit hati. Orang patah hati karena dia cinta dengan negaranya," kata dia.

Meski merasa kecewa, Nadiem menegaskan dirinya tetap mencintai Indonesia dan tidak menyesali keputusannya bergabung dalam kabinet pemerintahan.

Ia mengaku sejak awal memahami risiko besar ketika menerima jabatan publik, termasuk kemungkinan menghadapi persoalan hukum.

"Saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintahan. Risiko gagal, bahkan risiko masuk penjara pun saya ambil," ujarnya.

Dalam perkara ini, jaksa menuntut Nadiem dengan pidana penjara selama 18 tahun, denda Rp1 miliar, serta uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun.

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, jaksa meminta hukuman tambahan berupa pidana penjara selama sembilan tahun.

Jaksa mendakwa Nadiem bersama sejumlah pihak lain melakukan pengadaan laptop Chromebook dan sistem pendukungnya pada periode 2020 hingga 2022 yang dinilai tidak sesuai prosedur dan menyebabkan kerugian negara.

Kasus ini berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.*

(tb/ad)

MEDAN — Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di Jalan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Kamis dini hari, 14 Mei 2026.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Ketiganya masing-masing berinisial ZS (30), AFS (18), dan AS (53).

Baca Juga:

• Terungkap! Sopir Angkot Ternyata Terlibat Perampokan Penumpang di Medan, Dua Pelaku Akhirnya Ditangkap

"Petugas menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan transaksi narkotika di wilayah Jalan Denai, kemudian tim langsung melakukan penyelidikan," kata Rafli dalam keterangannya, Jumat, 15 Mei 2026.

Saat penggerebekan berlangsung, polisi mengamankan empat paket sabu siap edar dengan total berat sekitar 0,60 gram.

Selain narkotika, petugas juga menyita sejumlah barang bukti lain yang diduga digunakan dalam aktivitas penyalahgunaan narkoba.

Dari hasil pengembangan, polisi menemukan lokasi lain yang diduga dijadikan tempat transaksi sekaligus penyalahgunaan narkoba.

Lokasi tersebut berada di sebuah kandang ayam dan bebek yang terletak di dalam rumah di kawasan ujung Gang Jati, tak jauh dari titik penangkapan awal.

Di lokasi itu, petugas menemukan alat isap sabu serta plastik klip yang diduga digunakan untuk membungkus narkotika sebelum diedarkan.

"Dari titik pertama kami bergeser ke ujung Gang Jati dan menemukan kandang ternak di dalam rumah. Di lokasi itu ditemukan sejumlah barang bukti tambahan," ujar Rafli.

Saat ini ketiga tersangka telah diamankan di Mapolrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi masih mendalami kemungkinan adanya jaringan peredaran narkoba lain yang terhubung dengan para tersangka.*

(kp/ad)

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, menegaskan Presiden ke-7 RI Joko Widodo bukan milik kelompok maupun partai politik tertentu.

Menurut Freddy, Jokowi merupakan pemimpin yang lahir dari rakyat dan memiliki kedekatan kuat dengan masyarakat luas.

Baca Juga:

• Jaksa Beberkan Alasan Tuntut Nadiem 18 Tahun: Orang Bisa Bohong, Bukti Elektronik Tidak

Pernyataan itu disampaikan merespons narasi yang berkembang terkait dugaan persaingan antara Projo dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dalam mendapatkan dukungan politik Jokowi.

Freddy menegaskan tidak ada istilah perebutan Jokowi antara kedua pihak. Ia menyebut hubungan Projo dengan PSI tetap berjalan baik.

Menurut dia, komunikasi dengan sejumlah elite PSI seperti Kaesang Pangarep, Jeffrie Geovanie, Grace Natalie, Raja Juli Antoni, Ade Armando, hingga Faldo Maldini tetap terjalin dengan baik.

"Hubungan baik kami tetap terjaga," ujar Freddy.

Ia menilai perbedaan posisi organisasi merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.

Namun, kata dia, tujuan besar yang diperjuangkan tetap sama, yakni menjaga keberlanjutan program pembangunan selama pemerintahan Jokowi.

Freddy menegaskan fokus utama Projo saat ini adalah memastikan warisan kerja Jokowi selama satu dekade kepemimpinannya tetap terjaga.

Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus menyebut pihaknya yang akan mengatur agenda Jokowi apabila mantan wali kota Solo itu nantinya berkeliling Indonesia.

Pernyataan Bestari itu sempat memicu perhatian publik setelah menyinggung posisi Projo yang dinilai tidak lagi identik dengan Jokowi.

Meski demikian, Projo menegaskan tidak ingin terjebak dalam polemik politik yang dinilai kontraproduktif.*

(km/ad)

JEMBER — Anggota DPRD Jember dari Fraksi Partai Gerindra, Achmad Syahri As-Siddiq, mengaku menyesali tindakannya setelah video dirinya bermain gim dan merokok saat rapat DPRD Jember viral di media sosial.

Pernyataan itu disampaikan Syahri usai menjalani sidang etik di Majelis Kehormatan Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Mei 2026.

Baca Juga:

• Gerindra Beri Teguran Keras ke Anggota DPRD Jember yang Merokok dan Main Game Saat Rapat

Syahri mengklaim tindakan tersebut baru pertama kali dilakukannya selama menjalankan tugas sebagai anggota dewan.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas perilaku yang dinilai tidak pantas dilakukan saat rapat resmi berlangsung.

"Baru pertama. Saya menyesal, mungkin ada salah saya mohon maaf. Saya tidak akan mengulangi," ujarnya.

Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebelumnya menjatuhkan sanksi teguran keras dan terakhir terhadap Syahri.

Ketua sidang, Fikrah Auliaurrahman, menyatakan Syahri terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Dalam putusannya, majelis menegaskan bahwa jika Syahri kembali melakukan pelanggaran serupa, ia terancam diberhentikan sebagai anggota DPRD Jember.

Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan putusan tersebut menjadi peringatan keras bagi Syahri.

"Apabila ada kesalahan lagi, otomatis akan ada semacam pemecatan," kata Halim.

DPRD Jember, kata dia, masih menunggu salinan putusan resmi dari Majelis Kehormatan untuk menentukan langkah lanjutan melalui mekanisme internal lembaga.

Kasus ini mencuat setelah video Syahri beredar luas di media sosial.

Dalam video tersebut, ia terlihat bermain gim yang diduga Clash of Clans sambil merokok saat rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Jember berlangsung.

Rapat itu dihadiri sejumlah instansi, termasuk Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, serta perwakilan puskesmas di Jember pada Senin, 11 Mei 2026.

Peristiwa tersebut memicu kritik publik karena dinilai mencederai etika dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.*

(km/ad)

JAKARTA — Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuntutan pidana terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook disusun berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, bukan opini maupun persepsi.

Jaksa Roy Riady mengatakan seluruh konstruksi tuntutan dirangkai secara sistematis mulai dari surat dakwaan, keterangan saksi, ahli, bukti elektronik, hingga dokumen audit dan forensik telepon seluler.

Baca Juga:

• Terungkap! Sopir Angkot Ternyata Terlibat Perampokan Penumpang di Medan, Dua Pelaku Akhirnya Ditangkap

Menurut Roy, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menerapkan standar pembuktian tinggi dalam menyusun fakta hukum pada perkara tersebut.

Ia menjelaskan setiap fakta hukum minimal harus didukung oleh dua alat bukti, baik berupa keterangan saksi, dokumen, barang bukti, maupun pendapat ahli.

Dalam persidangan, jaksa juga menyinggung dugaan keterlibatan langsung Nadiem dalam penggunaan sistem operasi Chrome OS dalam proyek pengadaan Chromebook.

Roy menyebut terdapat dokumen serta keterangan saksi yang mengarah pada adanya arahan penggunaan perangkat berbasis Chromebook dalam proyek tersebut.

"Tanggal 6 Mei Pak Nadiem itu mengatakan 'Go ahead with Chromebook'," ujar Roy.

Jaksa menilai mustahil seorang menteri melepaskan tanggung jawab dalam proyek pengadaan berskala nasional bernilai besar tersebut.

Menurut dia, menteri memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan, melakukan pengawasan, hingga evaluasi terhadap program nasional yang dijalankan kementerian.

Selain itu, jaksa juga menyoroti dugaan keberadaan shadow organization atau pemerintahan bayangan di lingkungan kementerian.

Roy menyebut terdapat pihak di luar struktur resmi kementerian yang diduga ikut terlibat dalam pembahasan proyek pengadaan Chromebook.

"Ini berbahaya, ini pemerintahan bayangan namanya," kata dia.

Jaksa mengaku menemukan bukti elektronik terkait pembicaraan proyek Chromebook sejak awal 2020, termasuk dugaan pembahasan keuntungan serta harga pengadaan.

Selain itu, jaksa juga menyoroti dugaan konflik kepentingan yang berkaitan dengan hubungan bisnis perusahaan yang terafiliasi dengan Nadiem dan investasi dari Google.

Dalam sidang tuntutan, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun terhadap Nadiem.

Tak hanya pidana penjara, jaksa juga menuntut denda sebesar Rp1 miliar serta pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp809,5 miliar dan Rp4,87 triliun.

Jaksa menyatakan apabila terdakwa tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama sembilan tahun.

Jaksa meyakini Nadiem melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan kementerian.*

(km/ad)

JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono menyoroti gugurnya empat prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon saat menghadiri BRICS Foreign Ministers' Meeting di New Delhi, Kamis, 14 Mei 2026.

Dalam forum para menteri luar negeri negara anggota BRICS tersebut, Sugiono menegaskan pentingnya perlindungan terhadap personel penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas di wilayah konflik.

Baca Juga:

• Trump Ungkap Xi Jinping Tawarkan Bantuan untuk Selesaikan Konflik AS dan Iran

"Keselamatan personel penjaga perdamaian PBB adalah prinsip yang tidak boleh dikompromikan," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, Jumat, 15 Mei 2026.

Pertemuan BRICS tahun ini digelar di bawah kepemimpinan India dengan mengusung tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.

Tahun 2026 juga menjadi tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS.

Dalam forum tersebut, Sugiono mengatakan BRICS sebagai kekuatan negara-negara Global South harus mengambil peran lebih besar dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

"Nilai terbesar BRICS terletak pada penguatan suara negara-negara berkembang dalam membentuk tatanan global masa depan," ujar Sugiono.

Sebelumnya, Indonesia kehilangan empat prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon.

Prajurit pertama yang gugur adalah Farizal Rhomadhon, yang meninggal akibat serangan artileri pada 29 Maret 2026.

Sehari setelahnya, dua personel TNI lainnya yakni Zulmi Aditya Iskandar dan Muhammad Nur Ikhwan gugur saat konvoi pasukan yang mereka kawal diserang.

Sementara prajurit lainnya, Rico Pramudia, meninggal dunia pada 24 April 2026 setelah sempat menjalani perawatan akibat luka serius yang dideritanya.

Pihak UNIFIL sebelumnya menyatakan keprihatinan atas gugurnya personel Indonesia tersebut akibat serangan proyektil di wilayah Lebanon selatan.

Peristiwa ini kembali memunculkan perhatian terhadap keselamatan pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas di kawasan konflik internasional.*

(km/ad)

JEMBER — Majelis Kehormatan Partai Gerindra menjatuhkan sanksi teguran keras dan terakhir kepada anggota DPRD Jember, Achmad Syahri As-Siddiq, setelah dinilai melanggar etik karena merokok dan bermain gim saat rapat.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang digelar di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Mei 2026.

Baca Juga:

• Gerindra Gelar Sidang Etik Anggota DPRD Jember yang Viral Main Game Saat Rapat Stunting

"Menyatakan saudara Achmad Syahri As-Siddiq selaku kader Partai Gerindra terbukti telah melanggar AD/ART Partai Gerindra," kata Fikrah saat membacakan putusan sidang.

Dalam putusan tersebut, Majelis Kehormatan menegaskan bahwa teguran keras itu bersifat terakhir.

Jika pelanggaran serupa kembali terjadi, Syahri terancam diberhentikan sebagai anggota DPRD Jember.

"Apabila di kemudian hari kembali melakukan pelanggaran, maka akan langsung dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember," ujar Fikrah.

Anggota majelis lainnya, Yunico Syahrir, menyebut Syahri melanggar sejumlah ketentuan internal partai, termasuk kewajiban menjaga nama baik partai dan sumpah kader.

Kasus ini mencuat setelah video yang memperlihatkan Syahri merokok dan bermain gim saat rapat viral di media sosial dan menuai kritik publik.

Dalam sidang tersebut, legislator yang akrab disapa Gus Syahri itu menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya.

"Saya sadar apa yang saya lakukan. Saya khilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya," kata Syahri.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena dinilai mencerminkan sikap yang tidak profesional sebagai wakil rakyat saat menjalankan tugas legislasi.*

(d/ad)

NIAS — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana merelokasi SMK Negeri 1 Gido di Kabupaten Nias dengan anggaran sebesar Rp4,5 miliar yang bersumber dari APBD Sumut 2026.

Rencana relokasi tersebut tercantum dalam laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Sumatera Utara dengan kode tender 10132142000.

Baca Juga:

• Beri Semangat kepada Peserta, Bupati Baharuddin Hadir di Acara MTQ XIX Tingkat Kabupaten Batu Bara

"Relokasi SMKN 1 Gido," demikian tertulis dalam laman SPSE Sumut yang diakses pada Jumat, 15 Mei 2026.

Nilai pagu proyek tercatat sebesar Rp4.503.060.000 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp4.500.073.739.

Rencana relokasi ini menjadi tindak lanjut atas kondisi bangunan sekolah yang sebelumnya menuai perhatian publik karena dinilai tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Bangunan sekolah yang berada di Desa Somi, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias itu berdiri di dekat pesisir pantai dengan kondisi sebagian besar terbuat dari papan dan beratapkan seng tanpa plafon.

Sekolah tersebut memiliki tiga ruang kelas, satu ruang guru, serta satu ruang kepala sekolah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat.

Salah seorang guru, Mardalena Lase, sebelumnya mengatakan bangunan sekolah itu awalnya merupakan hasil gotong royong warga sebelum resmi menjadi sekolah negeri pada 2023.

"Bangunan ini semuanya swadaya masyarakat," kata Mardalena.

Saat ini, sekolah tersebut memiliki 146 siswa dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahun.

Namun kondisi bangunan dinilai belum mendukung aktivitas belajar karena ruangan menjadi sangat panas saat cuaca terik dan bocor ketika hujan turun.

Salah seorang siswi kelas XII, Mervinda Gulo, mengaku kegiatan belajar sering terganggu akibat kondisi bangunan yang tidak memadai.

"Kalau hujan, meja dan lantai basah karena atap dan dinding ada yang bolong, jadi belajar terpaksa ditunda," ujarnya.

Permasalahan fasilitas sekolah itu sebelumnya juga sempat ditinjau langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias pada 2025 lalu.

Bobby menilai semangat belajar siswa di sekolah tersebut sangat tinggi meski fasilitas pendidikan masih memprihatinkan.

Ia mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen membangun sekolah tersebut secara menyeluruh agar menjadi salah satu kebanggaan pendidikan di Kabupaten Nias.

Namun, pembangunan sempat terkendala persoalan lokasi karena lahan sekolah saat ini masuk dalam kawasan lahan sawah dilindungi (LSD).

Bupati Nias Yaatulo Gulo mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan opsi lokasi baru yang tidak jauh dari lokasi lama agar tetap mudah diakses siswa.

Relokasi sekolah diharapkan menjadi solusi atas persoalan infrastruktur pendidikan di wilayah tersebut sekaligus meningkatkan kenyamanan belajar bagi para siswa.*

(d/ad)

BANDA ACEH — Ibadah kurban tidak semata dimaknai sebagai ritual penyembelihan hewan saat Hari Raya Idul Adha, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian sosial terhadap sesama, terutama masyarakat yang membutuhkan.

Pesan itu disampaikan Pimpinan Dayah Shirathal Mustaqim Misrul Mu'arif Al-Aziziyah, Sulaiman Qari, dalam khutbah Jumat di Masjid As Sajidin, Jumat, 15 Mei 2026, bertepatan dengan 27 Dzulqaidah 1447 Hijriah.

Baca Juga:

• Beri Semangat kepada Peserta, Bupati Baharuddin Hadir di Acara MTQ XIX Tingkat Kabupaten Batu Bara

"Tidak boleh ada tetangga yang kelaparan saat sebagian masyarakat hidup dalam kecukupan. Idul Adha harus menjadi momentum menghidupkan kembali budaya gotong royong dan saling membantu," ujarnya.

Menurut dia, Idul Adha memiliki makna yang luas, tidak hanya berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, tetapi juga nilai cinta, kemanusiaan, dan pengorbanan.

Berkurban, kata dia, menjadi sarana melatih keikhlasan dengan melepaskan ego, mengikis sifat kikir, serta mengurangi kecintaan berlebihan terhadap harta duniawi.

Dalam khutbah tersebut, ia juga mengutip Surah Al-Kautsar ayat 2 yang berisi perintah mendirikan salat dan berkurban sebagai bentuk ibadah sekaligus pendekatan diri kepada Allah.

Sulaiman menegaskan bahwa ibadah kurban memiliki dimensi sosial yang kuat karena Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antarsesama manusia.

"Ibadah kurban mengajarkan kita berbagi kepada fakir miskin dan masyarakat yang jarang menikmati daging. Dari situ tumbuh empati dan solidaritas sosial," katanya.

Ia menambahkan, pembagian daging kurban juga menjadi sarana mempererat persatuan serta meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan.

Menurut dia, nilai filantropi Islam tercermin jelas dalam pelaksanaan ibadah kurban yang membawa manfaat luas bagi kehidupan sosial masyarakat.

Sulaiman berharap ibadah kurban yang dijalankan umat Islam dapat diterima Allah serta mampu membentuk pribadi yang lebih peduli terhadap sesama.

"Semoga Allah menerima ibadah kurban kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih peduli terhadap sesama," ujarnya.*

(ad)