Rencana tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Patok Kemiskinan Turun ke 6%, Pengangguran Susut, dan Ekonomi Tumbuh 6% di 2027

"Untuk itu, kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, masih ada masyarakat yang harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut menjadi persoalan serius, terutama bagi warga yang membutuhkan penanganan dalam kondisi darurat.

Prabowo mencontohkan kasus ibu yang hendak melahirkan tetapi harus menempuh perjalanan panjang akibat terbatasnya akses jalan dan fasilitas kesehatan.

"Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan," kata Prabowo.

"Pada saat sudah waktu mau (melahirkan), harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota," lanjutnya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu mencari pendekatan baru untuk mengatasi kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur kesehatan. Ambulans udara menjadi salah satu opsi yang disiapkan pemerintah.

Prabowo bahkan mengatakan pemerintah tidak hanya akan menyiapkan sarana evakuasi, tetapi juga mempertimbangkan pengerahan tim dokter terbang untuk mendatangi langsung masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis.

"Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana," tegasnya.

Melalui terobosan tersebut, pemerintah berharap akses pelayanan kesehatan dapat diperluas sehingga masyarakat di wilayah dengan kondisi geografis sulit tetap memperoleh pertolongan medis secara cepat, termasuk saat menghadapi keadaan darurat dan bencana.* (k/dh)

Prabowo mengatakan tingkat kemiskinan pada 2027 ditargetkan berada di kisaran 6,0 hingga 6,5 persen. Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran dalam APBN 2026 yang berada di rentang 6,5 hingga 7,5 persen.

Baca Juga:

• Prabowo: APBN Alat Perjuangan, Kemerdekaan Harus Terasa di Meja Makan hingga Ruang Kelas Rakyat

Selain kemiskinan, pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun pada 2027. Targetnya berada di kisaran 4,30 hingga 4,87 persen, dibandingkan target 2026 sebesar 4,44 hingga 4,96 persen.

"Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87 persen. Turun dari 4,44 sampai 4,96 persen di tahun 2026," katanya.

Prabowo juga menyampaikan sejumlah sasaran pembangunan lainnya. Indeks Modal Manusia Indonesia ditargetkan mencapai 0,575 pada 2027, sedangkan Rasio Gini ditargetkan berada dalam rentang 0,362 hingga 0,367.

Dalam pemaparan RAPBN 2027, Prabowo menyebut pemerintah akan memfokuskan anggaran pada sejumlah prioritas pembangunan nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, serta ketahanan terhadap bencana.

Pemerintah juga akan memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan. Seluruh agenda tersebut akan didukung penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

"Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi," jelas Prabowo.

Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027. Prabowo menekankan perlunya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara untuk mencapai target tersebut.

"Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal," ujarnya.

Menurut Prabowo, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu terus diperkuat. Dukungan terhadap petani, nelayan, guru, serta tenaga kerja rentan akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I 2026, Data BPS Konfirmasi Klaim Prabowo Tertinggi 13 Tahun

Poppy dicopot dari posisi Kepala Biro Perekonomian pada Jumat (7/8/2026). Bobby menjelaskan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan berbagai program yang menjadi tanggung jawab pejabat tersebut.

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Lantik Pj Sekdaprov Baru, Tekankan Sinergi Antar-Lembaga

Bobby tidak menjelaskan secara rinci indikator penilaian yang menjadi dasar pencopotan Poppy. Namun, dia tidak membantah bahwa teguran dalam rapat pengendalian inflasi menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi keputusan tersebut.

"Salah satunya gara-gara itu ya," kata Bobby.

Sebelumnya, Bobby mengunggah video rapat pengendalian inflasi yang digelar pada Rabu (5/8/2026). Rapat tersebut dihadiri Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Bulog, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam rapat itu, Bobby menyoroti kinerja Poppy yang dianggap belum mampu menyelesaikan sejumlah persoalan perekonomian di Sumatera Utara. Bobby mengatakan telah berulang kali menyampaikan persoalan tersebut kepada Poppy.

"Sebenarnya pak, kenapa saya minta bapak-bapak datang ke sini, ini saya sebenarnya jujur udah capek pak ngasih tahu mereka yang di depan bapak ini," ujar Bobby dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya.

Bobby kemudian menyinggung posisi Poppy sebagai pejabat yang membidangi perekonomian di lingkungan Pemprov Sumut. Ia bahkan meminta agar kinerja pejabat tersebut diawasi.

"Ibu kan bagian perekonomian, kan saya saya sudah bilang, saya capek lho bu ngomong sama ibu ini, kalau ibu enggak mau ngasih tahu clue-clue ya saya perintahkan orang lain untuk mencopot ibu aja," kata Bobby.

Dalam rapat itu, Bobby juga meminta Badan Kepegawaian dan Aset Daerah (BKAD) mengevaluasi anggaran kerja bagian yang dipimpin Poppy. Ia mengusulkan agar anggaran yang dinilai tidak jelas dapat dialihkan untuk subsidi transportasi.

"Saya sampaikan di sini ada BKAD, kalau anggaran-anggaran mereka enggak jelas udah potong aja pak, uang-uang mereka ini nanti masukkan ke subsidi transportasi," ujarnya.

Dua hari setelah video rapat tersebut diunggah, Poppy dicopot dari jabatan Kepala Biro Perekonomian.

Kepala Badan Kepegawaian Sumut Chusnul Fanany Sitorus sebelumnya menyatakan pencopotan Poppy didasarkan pada evaluasi penilaian kinerja. Ia tidak secara khusus mengaitkan keputusan tersebut dengan teguran Bobby dalam rapat pengendalian inflasi.

"(Alasan pencopotan) Berdasarkan evaluasi penilaian kinerja beliau," ujar Chusnul saat dikonfirmasi.

Setelah dicopot, Poppy dipindahkan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara. Ia ditugaskan sebagai Kepala Bidang Peternakan sejak Jumat (7/8/2026).

"Untuk ibu Poppy saat ini ditugaskan di kepala bidang peternakan di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan," kata Chusnul.* (k/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di hadapan DPR RI, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I 2026, Data BPS Konfirmasi Klaim Prabowo Tertinggi 13 Tahun

"APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. Alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik," kata Prabowo.

Menurutnya, perjuangan negara saat ini bukan lagi sekadar memastikan Indonesia memiliki kedaulatan. Tantangan pemerintah adalah memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

"Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita adalah memastikan negara benar-benar hadir dalam kehidupan setiap rakyatnya," ujarnya.

Prabowo mencontohkan kehadiran negara harus dirasakan petani ketika membutuhkan pupuk, nelayan yang memerlukan kapal dan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, serta buruh yang membutuhkan perlindungan dalam bekerja.

Negara juga, kata dia, harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makanan bergizi dan pendidikan berkualitas. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memiliki akses terhadap rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan ketika menghadapi masa sulit.

"Negara hadir ketika keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit," tutur Prabowo.

Prabowo menegaskan makna kemerdekaan tidak berhenti pada berdirinya negara dan berkibarnya bendera Merah Putih. Kemerdekaan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

"(Kemerdekaan) Harus terasa di meja makan rakyat, di ruang kelas anak-anak kita, di Puskesmas dan rumah sakit, dan di masa depan setiap keluarga Indonesia," katanya.

Karena itu, Prabowo kembali menekankan pentingnya APBN sebagai instrumen perjuangan negara. Anggaran yang dihimpun dari masyarakat, menurutnya, harus dikelola secara bertanggung jawab dan dikembalikan dalam bentuk manfaat yang dirasakan rakyat.

"Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan, setiap rupiah yang dikumpulkan negara harus kembali menjadi harapan bagi rakyat," tegas Prabowo.* (oz/dh)

Dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen. Ia menyebut angka tersebut sebagai pertumbuhan kuartal pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Baca Juga:

• Di Tengah Perang dan Suku Bunga Global Tinggi, Prabowo Klaim Ekonomi RI Tetap Berdiri Tegak

Prabowo juga menyampaikan optimisme ekonomi Indonesia dapat terus tumbuh. Dengan kebijakan yang tepat dan rasional, dia meyakini pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6 persen pada akhir 2026.

Meski demikian, Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir pemerintah. Menurutnya, capaian ekonomi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Tetapi saya tegaskan pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Berdasarkan data resmi BPS yang dirilis pada 5 Mei 2026, ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 memang tumbuh 5,61 persen secara tahunan atau year-on-year (y-on-y). Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama 2025 sebesar 4,87 persen.

BPS mencatat konsumsi masyarakat menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026. Konsumsi rumah tangga memberikan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,94 persen. Pertumbuhan konsumsi antara lain didorong mobilitas masyarakat saat libur nasional dan Hari Besar Keagamaan, kebijakan pengendalian inflasi, serta sejumlah stimulus pemerintah.

Selain konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh 5,96 persen. Sementara konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen, seiring meningkatnya realisasi belanja pemerintah, termasuk pembayaran THR atau gaji ke-14 dan berbagai program untuk masyarakat.

Dari sisi lapangan usaha, BPS mencatat sejumlah sektor mengalami pertumbuhan cukup tinggi. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14 persen, sektor jasa lainnya 9,91 persen, sedangkan transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04 persen pada triwulan I 2026 secara tahunan.

BPS juga mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 mengalami kontraksi 0,77 persen dibandingkan triwulan IV 2025 secara quarter-to-quarter (q-to-q).

Dengan demikian, angka 5,61 persen yang disampaikan Prabowo untuk kuartal I 2026 sejalan dengan data resmi BPS. Sementara penyebutan "semester II-2026" dalam materi sumber perlu diperbaiki karena data yang telah dirilis BPS pada saat ini adalah data triwulan I 2026.* (oz/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya di hadapan DPR RI, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Akui 'Agak Intervensi' Atur Bagi Hasil Ojol-Aplikator, Penghasilan Pengemudi Diklaim Naik 3 Kali Lipat

"Kita memasuki 2026 dalam keadaan dunia tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan naik, nilai tukar berbagai negara tertekan, dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia," kata Prabowo.

Namun, dia menilai berbagai tekanan tersebut tidak membuat perekonomian Indonesia goyah.

"Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak," ujarnya.

Prabowo menegaskan setiap rupiah yang dihimpun negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pengelolaan keuangan negara tidak hanya ditujukan untuk menjaga perekonomian, tetapi juga memberikan harapan dan perlindungan bagi rakyat.

"Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi warga negara," tegasnya.

Dalam pemaparannya, Prabowo menyebut sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kinerja positif. Pada semester I 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut berada pada level tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Dia juga menyampaikan inflasi tetap terkendali dan permintaan domestik masih kuat. Sementara itu, APBN disebut terus berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Hingga akhir Juni 2026, pendapatan negara tercatat tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara belanja negara tumbuh 18,2 persen.

Menurut Prabowo, peningkatan belanja negara diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong aktivitas ekonomi.

"Belanja negara kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi," katanya.

Meski belanja negara meningkat, pemerintah tetap berupaya menjaga disiplin fiskal. Prabowo menyebut defisit APBN hingga akhir Juni 2026 berada di level 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberpihakan kepada rakyat dengan kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara.

"Ini adalah bukti bahwa keberpihakan pada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih pertumbuhan atau kehati-hatian. Kita memilih keduanya dan kita melakukan keduanya," tutur Prabowo.* (oz/dh)

Pernyataan itu disampaikan Soenarko kepada wartawan, Jumat (14/8/2026). Ia mempertanyakan proses hukum yang menurutnya berujung pada penetapan Roy Suryo dan Dokter Tifa sebagai tersangka.

Baca Juga:

• Praperadilan Jilid IV, Kubu Roy Suryo Minta Hakim Batalkan Status Tersangka hingga Pencekalan

Soenarko menilai muncul kejanggalan dalam perkara tersebut. Dia mempertanyakan proses penelitian mengenai ijazah Jokowi yang kemudian berujung pada perkara pidana terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa.

"Kemudian pihak Jokowi, dengan dukungan back up, dia punya kekuatan, aneh bin ajaib buntutnya. Jokowi belum menunjukkan ijazah aslinya, tahu-tahu Roy-Tifa sudah ditersangkakan dengan alasan memfitnah, mencemarkan nama baik, dan lain sebagainya," katanya.

Menurut Soenarko, proses hukum terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa seharusnya tetap diuji berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Ia berharap keduanya memperoleh keadilan dalam menghadapi perkara tersebut.

"Kami sekarang, menuntut ini dibuka, dahulu ada nasihat orang tua, langit mau runtuh pun hukum harus ditegakkan. Karena itu kita berupaya skenario dagelan penegakan hukum ini kita harus bisa kalahkan dengan fakta-fakta yang sekarang ditunjukkan, disampaikan para lawyer," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI), Laksma (Purn) Moeryono Aladin, turut memberikan tanggapan. Ia menilai penetapan Roy Suryo dan Dokter Tifa sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi.

Moeryono berharap Presiden Prabowo Subianto dapat melakukan pembenahan terhadap tata kelola penegakan hukum sehingga kasus serupa tidak kembali terjadi.

"Kami yang tergabung dalam FPP TNI meyakini apa yang dilakukan penyidik dalam menentukan tersangka Mas Roy dan Dokter Tifa itu suatu hal yang tidak benar, tidak sah. Inilah menunjukkan di Indonesia, khususnya di ranah hukum masih terjadi kriminalisasi," kata Moeryono.

Ia juga mengatakan pihaknya telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada Prabowo.

"Kami sudah sampaikan ke Pak Prabowo supaya jangan ada kriminalisasi pada Mas Roy dan Dokter Tifa, mereka ini pejuang kebenaran," ujarnya.

Pernyataan Soenarko dan Moeryono tersebut disampaikan di tengah bergulirnya proses hukum terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam polemik dugaan ijazah Jokowi. Roy Suryo sendiri tengah menjalani praperadilan jilid IV di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.* (in/dh)

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Tegaskan Anggota G20 Tak Pantas Ada Rakyat Lapar, Soroti Nasib Petani dan Harga Gabah Anjlok

Namun, melalui rekomendasi pemerintah, pembagian hasil kemudian diubah. Pengemudi kini mendapatkan 92 persen, sedangkan aplikator memperoleh 8 persen.

"Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80 persen dari upaya kerja mereka karena aplikator minta 20 persen. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi, tapi sebetulnya ya agak intervensi juga," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan melalui platform digital.

Ia mengatakan kebijakan pembagian hasil yang lebih adil diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol sekaligus memperkuat sektor ekonomi berbasis masyarakat.

"Karena kekuatan ekonomi kita ada di UMKM, kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator," katanya.

Setelah perubahan porsi tersebut diterapkan, pengemudi memperoleh 92 persen dari hasil layanan. Prabowo menyebut pemerintah menerima laporan adanya peningkatan pendapatan yang cukup signifikan dari sejumlah pengemudi ojol.

"Tapi dengan intervensi Pemerintah, para pengemudi sekarang mendapatkan 92 persen dari hasil mereka, dan banyak pengemudi sekarang melaporkan penghasilan mereka naik signifikan, ada yang 2 kali, ada 3 kali lebih tinggi," ujar Prabowo.

Prabowo menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang bekerja di sektor ekonomi digital. Ia menegaskan kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada perusahaan besar, tetapi juga masyarakat di tingkat akar rumput.

Kelompok tersebut antara lain pedagang, perajin, perempuan kepala keluarga, anak muda, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).* (in/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Komisi VI DPR Apresiasi Pidato Prabowo soal Danantara, Sebut Bukti Kemitraan yang Sukses Benahi BUMN

Namun, Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir pemerintah. Menurutnya, pertumbuhan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Di hadapan majelis ini bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita, pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita kebanyakan, tidak bermanfaat bagi kita," kata Prabowo.

Prabowo menekankan setiap investasi yang masuk ke Indonesia harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan, kualitas hidup rakyat kita terutama rakyat kita yang paling bawah," ujarnya.

Presiden mengatakan pemerintah tidak boleh meninggalkan masyarakat yang masih menghadapi kesulitan. Ia kemudian menyinggung posisi Indonesia sebagai anggota G20 yang menurutnya harus diiringi kemampuan negara memastikan seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

"Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin, kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya, kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia, Republik Indonesia. Anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar," tegas Prabowo.

Menurut Prabowo, kekuatan suatu bangsa juga tercermin dari kemampuan negara menyediakan pangan bagi rakyatnya sendiri. Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi petani, seperti sulitnya memperoleh pupuk, harga gabah yang turun saat panen, hingga aturan yang dinilai berbelit-belit.

"Bangsa yang kuat adalah negara yang mampu memberikan makan rakyatnya sendiri, ketika kami menerima mandat petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap panen aturan yang berbelit-belit kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini," katanya.

Prabowo meminta seluruh pihak tidak saling menyalahkan dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut. Pemerintah, menurutnya, harus fokus mencari solusi dan memastikan birokrasi tidak menghambat kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Walaupun, kita tidak menyalahkan siapapun kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tak boleh menghambat keputusan yang baik," pungkasnya.* (in/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai respons awal atas kejadian yang berdampak pada ratusan siswa. Menurutnya, prioritas saat ini adalah memastikan kondisi para pelajar serta mencari penyebab pasti kejadian.

Baca Juga:

• Dubes Swedia Puji Demokrasi RI yang 'Menantang tapi Berhasil', Soroti Keterbukaan Prabowo Akui Kekurangan

Sudaryono menjelaskan, pencopotan Kepala SPPG dan penyegelan dapur merupakan bagian dari tindakan administratif yang telah dilakukan BGN.

"Tindakan administratif juga sudah diambil, pencopotan Kepala SPPG terkait dan penyegelan dapur operasional. BGN juga memastikan kondisi mereka (siswa) dan kemudian mencari akar persoalannya," katanya.

BGN juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karo untuk menangani para pelajar yang terdampak. Pemeriksaan terhadap sampel sisa lauk pauk dilakukan bersama Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui sumber gangguan kesehatan tersebut.

"Saya telah berkoordinasi dengan Bupati Antonius Ginting, sementara pemeriksaan sampel sisa lauk pauk dilakukan bersama Dinas Kesehatan setempat," ujar Sudaryono.

Dia menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut dan berharap seluruh siswa yang terdampak segera pulih.

"Saya dan Karo memiliki ikatan moral melalui marga Sitepu. Jangan menunggu masalah membesar untuk memperketat pengawasan. Kami minta maaf. Lekas sembuh," ucapnya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Sumatera Utara mencatat 279 pelajar terdampak dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG hingga Kamis (13/8/2026). Mereka berasal dari tiga sekolah di Berastagi, yakni SMP Swasta Bersama, SMA Swasta Bersama, dan SMAN 1 Berastagi.

Sejumlah pelajar harus mendapatkan perawatan di beberapa fasilitas kesehatan, di antaranya RSU Kabanjahe, RS Efarina, dan RS Amanda.

Meski dapur MBG tersebut diketahui telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), penyebab pasti kejadian belum diketahui. BGN bersama pihak terkait masih menunggu hasil pemeriksaan sampel sisa makanan untuk memastikan sumber dugaan keracunan.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut pelaksanaan program MBG yang menyasar pelajar. Pemeriksaan dan evaluasi terhadap layanan dapur SPPG diharapkan dapat mencegah kejadian serupa kembali terjadi.* (in/dh)

Sidang praperadilan tersebut digelar di PN Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2026). Tim kuasa hukum Roy Suryo mengajukan 10 poin permohonan dalam petitumnya.

Baca Juga:

• Tempuh Praperadilan Keempat: Roy Suryo Persoalkan Sahnya Tindakan Pencekalan dan Penarikan Paspor

"Agar berkenan memberikan putusan, satu mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya," ujar Refly saat membacakan petitum dalam persidangan, Jumat (14/8/2026).

Dalam permohonannya, kubu Roy Suryo meminta hakim menyatakan tindakan pencekalan terhadap Roy Suryo serta penarikan sementara paspornya tidak sah. Mereka juga meminta agar penetapan Roy sebagai tersangka dalam perkara tersebut dinyatakan tidak sah.

Selain itu, kuasa hukum meminta hakim memulihkan harkat, martabat, dan nama baik Roy Suryo seperti keadaan semula.

Praperadilan jilid IV ini terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 129/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Perkara tersebut didaftarkan pada 30 Juli 2026.

Fokus gugatan kali ini berkaitan dengan sah atau tidaknya tindakan pencekalan Roy Suryo ke luar negeri serta penarikan sementara paspornya.

Permohonan tersebut diajukan di tengah proses hukum terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyeret nama Roy Suryo.

Sidang praperadilan selanjutnya akan menjadi bagian dari proses untuk menentukan apakah tindakan hukum yang dipersoalkan oleh kubu Roy Suryo telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (in/dh)

Supratman mengatakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada dasarnya sudah mengatur hal serupa. Namun, MK dinilai memberikan penegasan agar tidak muncul tafsir berbeda mengenai pihak yang berhak mengajukan laporan.

Baca Juga:

• Komisi VI DPR Apresiasi Pidato Prabowo soal Danantara, Sebut Bukti Kemitraan yang Sukses Benahi BUMN

Supratman menyambut positif putusan tersebut. Ia menilai penegasan MK membuat ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden menjadi lebih jelas.

"Mana bagus kita dukung, jadi tidak ada tafsir-menafsir lagi bahwa kalau terkait dengan pasal penghinaan, ya terkait dengan harkat dan martabat Presiden maupun Wakil Presiden, maka Presiden dan Wakil Presiden sendiri yang harus melaporkan. Saya rasa clear kok putusan MK-nya," katanya.

Sebelumnya, MK memutuskan perkara terkait ketentuan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP. MK menegaskan tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan norma tersebut dalam sidang putusan di Jakarta.

"Ayat (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden," kata Suhartoyo.

Putusan tersebut sekaligus memperjelas ketentuan Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sebelumnya, Pasal 220 ayat (1) menyebut tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

Sementara Pasal 220 ayat (2) menyatakan pengaduan tersebut dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Rumusan tersebut sebelumnya dinilai dapat menimbulkan tafsir bahwa pihak selain Presiden atau Wakil Presiden juga dapat mengajukan pengaduan.

MK kemudian memberikan penegasan terhadap norma tersebut. Dengan putusan itu, pengaduan terkait penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan pengaduan tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden maupun melalui pemberian kuasa khusus kepada kuasa hukum.

"Dengan penegasan Mahkamah tersebut, maka pengaduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan langsung atau dengan memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum," ujar Guntur.* (in/dh)

Hal itu disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Pembukaan tersebut sekaligus menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029.

Baca Juga:

• Puan Maharani: RUU Perampasan Aset Belum Final, Masih Perlu Aspirasi Masyarakat agar Legitimasinya Kuat

Puan merinci, tiga undang-undang diselesaikan melalui Komisi I DPR, 10 melalui Komisi II, tiga melalui Komisi III, dua melalui Komisi VI, satu melalui Komisi VII, dan satu melalui Komisi VIII.

Kemudian, masing-masing dua undang-undang diselesaikan melalui Komisi XI dan Komisi XIII. Sementara itu, Badan Legislasi menyelesaikan tiga undang-undang dan Panitia Khusus satu undang-undang.

Puan menegaskan proses penyusunan legislasi yang dilakukan DPR bersama pemerintah tetap mengutamakan kepentingan dan keberpihakan kepada rakyat.

Dalam masa persidangan kali ini, DPR bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 RUU yang telah memasuki tahap Pembicaraan Tingkat I.

Selain itu, DPR RI akan melanjutkan pembahasan 43 RUU yang masih berada dalam tahap penyusunan. Salah satunya adalah RUU tentang Perampasan Aset yang saat ini masih dalam proses menjaring aspirasi masyarakat.

"RUU tentang Perampasan Aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat memperkuat substansi Undang-Undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat," jelas Puan.

Menurut Puan, keberhasilan pembentukan undang-undang tidak hanya diukur dari jumlah regulasi yang berhasil disahkan. Hal yang lebih penting adalah manfaat yang dapat dirasakan masyarakat setelah aturan tersebut berlaku.

Puan juga mengakui setiap proses pembentukan undang-undang selalu menghadapi dinamika politik, baik antarfraksi di DPR, antara DPR dan pemerintah, maupun dalam mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat.

"DPR RI bersama Pemerintah selalu mencari titik temu terkait hal itu demi keberpihakan pada kepentingan rakyat," ujarnya.

Ia mengatakan DPR dan pemerintah berkomitmen menjalankan proses pembentukan undang-undang sesuai amanat konstitusi dengan membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna. Penyusunan legislasi juga harus didasarkan pada kebutuhan hukum nasional serta memiliki legitimasi sosial, politik, dan ekonomi.

Selain itu, Puan menekankan pentingnya memastikan tidak terjadi tumpang tindih antarundang-undang maupun kewenangan aparatur negara.

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 tersebut turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan pengantar RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan sejumlah dokumen pendukung kepada DPR RI.* (mt/dh)

Puan menyampaikan hal itu dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• 'Rumahnya Cuma Gubuk, Tapi Masih Tersenyum,' Prabowo Bicara Keramahan di Balik Kemiskinan Rakyat

Dia menegaskan kualitas pembentukan undang-undang tidak hanya diukur dari banyaknya regulasi yang berhasil disahkan. Menurut Puan, ukuran yang lebih penting adalah manfaat yang dirasakan masyarakat setelah aturan tersebut diberlakukan.

"Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut," ujarnya.

Puan juga mengakui proses pembentukan undang-undang tidak terlepas dari dinamika politik. Dinamika tersebut dapat terjadi di antara fraksi-fraksi di DPR maupun dalam pembahasan antara DPR dan pemerintah.

"Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik baik antarfraksi, antara DPR RI dan pemerintah maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat," tutur Puan.

Menurutnya, DPR RI bersama pemerintah akan terus mencari titik temu dalam setiap proses legislasi. Hal tersebut diperlukan agar setiap undang-undang yang dihasilkan dapat mencerminkan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

"DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut," ungkapnya.* (mt/dh)

Andre menilai capaian tersebut menunjukkan kemitraan antara Komisi VI DPR RI dan Danantara Aset Manajemen berjalan dengan baik, khususnya dalam upaya membenahi perusahaan-perusahaan pelat merah.

Baca Juga:

• Prabowo Larang Barang Subsidi Diperdagangkan Bebas: Semua Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih

Menurut Andre, kemitraan tersebut salah satunya terlihat dalam proses streamlining atau penataan dan pengurangan jumlah BUMN yang sedang dilakukan Danantara. Ia menegaskan proses tersebut juga harus tetap memperhatikan keberlangsungan tenaga kerja agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Yang ketiga, membenahi bagaimana meningkatkan kinerja. Dan ini dasarnya adalah perubahan undang-undang BUMN yang kita lakukan yang menghadirkan Danantara dan juga perubahan keduanya untuk lebih menyempurnakan kinerja," ujarnya.

Andre mengaku senang Presiden Prabowo turut memberikan apresiasi terhadap kinerja Danantara yang selama ini bermitra dengan Komisi VI DPR RI.

Pada Jumat (14/8), MPR RI, DPR RI, dan DPD RI menggelar Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI. Salah satu agenda utama kegiatan tersebut adalah penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan Presiden Prabowo dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menampilkan video capaian kinerja pemerintah dengan tema HUT ke-81 RI, "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pembenahan tata kelola dan kinerja BUMN mulai memberikan hasil signifikan. Salah satunya ditandai dengan setoran dividen BUMN kepada negara yang mencapai Rp142,3 triliun pada 2025 atau meningkat 67 persen dibandingkan 2024.

Prabowo mengatakan peningkatan tersebut terjadi setelah pemerintah melakukan koreksi terhadap laporan keuntungan sejumlah BUMN. Setelah koreksi, keuntungan BUMN pada 2024 tercatat Rp186 triliun dengan dividen yang disetorkan sebesar Rp85,5 triliun.

Sementara pada 2025, keuntungan BUMN mencapai Rp326 triliun atau meningkat 75,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Prabowo menegaskan angka keuntungan tersebut telah melalui pembenahan dan tidak diperoleh melalui permainan angka.

Presiden juga menyoroti peningkatan kontribusi BUMN terhadap negara dengan membandingkan setoran dividen dengan penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan melalui APBN pada tahun yang sama.* (an/dh)

Hal itu disampaikan Blockert seusai menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Klaim CKG Jangkau 108 Juta Orang, tapi Akui Banyak Rakyat Masih Takut Cek Kesehatan

Blockert juga menilai hubungan Indonesia dan Swedia selama ini berjalan dengan baik. Menurutnya, penguatan kerja sama antarnegara menjadi salah satu hal penting dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Selain hubungan bilateral, dia optimistis hubungan Indonesia dengan Uni Eropa akan semakin kuat dan berkembang di berbagai sektor.

"Saya menilai hubungan kita akan berkembang semakin baik. Kami pun yakin penguatan hubungan akan menjadi prioritas presiden RI," ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral, Putri Mahkota Swedia Victoria dijadwalkan melakukan kunjungan tingkat tinggi ke Indonesia pada September 2026.

Blockert juga memberikan tanggapan positif terhadap pidato kenegaraan Prabowo. Ia menilai pidato tersebut disampaikan secara menyeluruh dan menjelaskan secara rinci sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, tekad Prabowo untuk memanfaatkan sisa masa jabatannya dalam menyelesaikan berbagai program pemerintah juga merupakan langkah yang baik.

Blockert turut mengapresiasi sikap Prabowo yang mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan sejumlah program pemerintah. Menurut dia, pengakuan tersebut merupakan hal yang patut dihormati.

"Saya mengucapkan selamat atas hari kemerdekaan Indonesia dan mengharapkan agar Indonesia mencatatkan berbagai kemajuan yang besar pada tahun-tahun ke depan," kata Blockert.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026, Prabowo menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Setelah rangkaian sidang tersebut, DPR RI melanjutkan agenda dengan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.* (an/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Hemat hingga 70 Persen, Prabowo Ajak Warga Tinggalkan Motor Bensin

Prabowo merinci, sepanjang 2025 sebanyak 70,2 juta orang telah mengikuti program CKG. Sementara hingga akhir Juni 2026, peserta CKG tercatat mencapai 59,5 juta orang.

Menurut Prabowo, program tersebut dirancang untuk menjaga kesehatan masyarakat melalui pemeriksaan dan deteksi dini sehingga penyakit dapat diketahui sebelum berkembang menjadi lebih serius.

"Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat," ujarnya.

Saat ini, layanan CKG telah tersedia di 10.255 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi. Pemerintah, kata Prabowo, akan terus memperbaiki pelaksanaan program tersebut agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Meski demikian, Prabowo mengakui masih ada masyarakat yang enggan melakukan pemeriksaan kesehatan karena takut mengetahui penyakit yang dideritanya.

"Ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan, takut ketahuan sakitnya apa," kata Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga sempat melontarkan candaan mengenai kebiasaan melakukan pemeriksaan kesehatan dengan menyinggung anggota DPR RI.

"Mungkin anggota DPR RI juga termasuk belum cek kesehatan, rata-rata gulanya pasti tinggi, apalagi orang Jawa Tengah itu," ujar Prabowo sembari tersenyum.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI digelar sebagai bagian dari agenda kenegaraan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam agenda tersebut, Prabowo menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Pemerintah juga dijadwalkan menayangkan video mengenai berbagai capaian kinerja pemerintah.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".* (an/dh)

Bobby mengatakan jumlah siswa yang mengalami gangguan kesehatan terus bertambah sejak kejadian pertama hingga malam hari. Berdasarkan data yang diterimanya, total korban mencapai 353 orang.

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Lantik Pj Sekdaprov Baru, Tekankan Sinergi Antar-Lembaga

Menurut Bobby, kejadian tersebut tidak boleh kembali terjadi. Ia menyampaikan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyalurkan makanan kepada para penerima manfaat telah dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Harapan kita kejadian seperti ini bisa menjadi pelajaran, dan Kepala BGN juga sudah sangat tegas. Setahu saya mulai hari ini BGN sudah memberikan sanksi pemberhentian sementara, sudah di-suspend, dan makanan yang kemarin dikonsumsi sudah dibawa ke laboratorium," ujarnya.

Bobby meminta semua pihak tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian tersebut sebelum hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Menurutnya, hasil uji laboratorium akan menjadi dasar untuk mengetahui sumber masalah.

"Sejauh ini belum ada hasil lab, paling lama nanti sekitar dua hari hasilnya. Ini nanti dilihat dari situ hasilnya dari mana sumbernya. Kita gak mau menduga, kita tunggu aja hasilnya," katanya.

Ia menjelaskan, kejadian tersebut berasal dari salah satu dapur SPPG di Kabupaten Karo. Dapur tersebut disebut melayani lebih dari 2.900 penerima manfaat dengan sistem dua kali memasak dalam sehari.

"Hanya satu SPPG dan menangani 2.900 lebih penerima manfaat termasuk untuk ibu hamil. Hingga pukul 00.00 tidak ada masalah yang untuk ibu hamil," tutur Bobby.

Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD Sumut HM Subandi juga mendesak BGN Wilayah Sumut menghentikan sementara operasional dapur yang menyalurkan makanan MBG ke SMAN 1 Berastagi dan sejumlah sekolah lainnya.

Kasus dugaan keracunan massal tersebut kini masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab dan sumber makanan yang dikonsumsi para siswa.* (mi/dh)

Pelantikan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan, dilanjutkan penandatanganan berita acara pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan.

Baca Juga:

• Lantik Timur Tumanggor Jadi Pj Sekda Sumut, Bobby Nasution: Jangan Main Mata Soal Anggaran

Dalam arahannya, Bobby menyampaikan tiga pesan kepada Timur selama menjalankan amanah sebagai Pj Sekdaprov Sumut.Pesan pertama, Bobby meminta Timur menjaga kondusivitas seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumut. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan dengan memperkuat kolaborasi antara legislatif, yudikatif, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan di Sumut.

Pesan kedua berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Bobby mengingatkan bahwa Pj Sekdaprov Sumut juga memiliki peran sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Karena itu, ia meminta Timur memastikan penetapan anggaran dapat mendukung kebijakan pemerintah pusat, menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut, serta mendukung pembangunan di tingkat kabupaten dan kota.

"Mohon tiga poin ini dalam anggaran ke depannya harus bisa berjalan beriringan tanpa mencederai salah satu dan hal lain," kata Bobby.

Pesan ketiga, Bobby meminta Timur menjaga amanah selama menjalankan tugas sebagai Pj Sekdaprov Sumut. Ia menekankan agar jabatan tersebut digunakan untuk memastikan masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dihasilkan.

"Jaga amanah, jangan ada 'main mata'. Jangan ada korupsi anggaran, jangan ada mark up-mark up anggaran," tegas Bobby.

Bobby juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Sulaiman Harahap yang sebelumnya menjalankan tugas sebagai Pj Sekdaprov Sumut. Ia menyebut pergantian Pj Sekdaprov tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Pergantian Pj Sekda kali ini telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Kami mengucapkan selamat bertugas kepada Pak Timur Tumanggor yang akan melaksanakan sebagai Pj Sekda Sumut," ujarnya.

Baca Juga:

• Lomba Antar-OPD Meriahkan HUT ke-81 RI, Wawako Fadly: Kebersamaan Jauh Lebih Penting

MEDAN — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar berbagai perlombaan.

Kegiatan tersebut melibatkan keluarga besar Dinas Kominfo Sumut dan berlangsung di halaman Kantor Dinas Kominfo Sumut, Jalan H.M. Said Nomor 27, Medan, Jumat, 14 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Lantik Timur Tumanggor Jadi Pj Sekda Sumut, Bobby Nasution: Jangan Main Mata Soal Anggaran

Sejumlah perlombaan yang digelar antara lain makan kerupuk, joget, memasukkan paku ke dalam botol, lari kelereng, estafet bola, joget kursi, hingga bernyanyi spontan.

Kegiatan tidak hanya diikuti aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Dinas Kominfo Sumut.

Anak-anak, mahasiswa dari sejumlah universitas, siswa SMA yang sedang menjalani Praktik Kerja Lapangan atau PKL, serta petugas pengamanan juga ikut ambil bagian.

Suasana halaman kantor semakin meriah dengan nuansa merah putih.

Sorak-sorai dan dukungan peserta terdengar dalam setiap perlombaan. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan dan kekeluargaan.

Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Kominfo Sumut, Grace Erwin Hotmansah Harahap, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan di lingkungan Dinas Kominfo Sumut.

Menurut Grace, peringatan HUT Kemerdekaan tidak harus selalu diisi dengan kegiatan seremonial.

Perayaan juga dapat dilakukan melalui kegiatan yang membangun kebersamaan dan menghadirkan kegembiraan bagi seluruh peserta.

"Melalui kegiatan ini, kita ingin membangun kebersamaan dan kekompakan antarpengurus DWP di lingkungan Dinas Kominfo Sumut. Di sini hadir para istri ASN yang menjadi bagian dari keluarga besar Dinas Kominfo Sumut. Karena itu, kegiatan seperti ini penting untuk mempererat silaturahmi, kebersamaan, serta menumbuhkan semangat kekeluargaan," ujarnya.

Grace juga mengapresiasi seluruh peserta yang ikut memeriahkan kegiatan, termasuk mahasiswa dan pelajar yang turut berpartisipasi dalam berbagai perlombaan.

"Semangat kemerdekaan harus terus kita tanamkan, khususnya kepada generasi muda. Mereka adalah bagian penting dari masa depan bangsa," katanya.

Menurut Grace, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan peringatan kemerdekaan menjadi salah satu cara untuk menanamkan nilai kebersamaan dan nasionalisme.

Melalui kegiatan tersebut, DWP Dinas Kominfo Sumut berharap semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan semakin kuat di lingkungan kerja.

Nilai-nilai tersebut diharapkan tidak hanya terasa dalam kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan, tetapi juga menjadi bagian dari keseharian dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Utara.

Kegiatan perlombaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI itu sekaligus menjadi ruang bagi keluarga besar Dinas Kominfo Sumut untuk berinteraksi dalam suasana yang lebih santai dan akrab.* (ad)