BATU BARA – Polemik penerimaan peserta didik baru di SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, menjadi perbincangan di tengah masyarakat.

Seorang orang tua murid mengaku kecewa setelah anak ketiganya diduga ditolak saat hendak didaftarkan ke sekolah tersebut, Kamis (4/6/2026).

Baca Juga:

• Enam Kilogram Ganja Ditemukan di Lapas Padangsidimpuan, Empat Napi Narkoba Jadi Tersangka

"Saya datang untuk mendaftarkan anak ketiga saya ke SD Negeri 01 Labuhan Ruku. Namun pihak sekolah mengatakan domisili kami berada di Medan dan menyarankan agar mengikuti pendaftaran tahap kedua," ujarnya kepada awak media.

Orang tua tersebut mengaku keberatan dengan arahan tersebut. Pasalnya, pengalaman serupa pernah dialaminya saat mendaftarkan anak kedua beberapa waktu lalu.

"Saat mendaftarkan anak kedua, saya juga diminta menunggu tahap kedua. Namun pada akhirnya anak saya tidak diterima. Karena pengalaman itu, saya khawatir hal yang sama akan terulang kembali," katanya.

Ia mengaku kemudian mempertanyakan kepada kepala sekolah terkait kepastian penerimaan anaknya apabila mengikuti pendaftaran tahap kedua.

"Saya hanya bertanya apakah jika mendaftar pada tahap kedua, anak saya bisa dijamin diterima. Karena saya takut kembali diberi harapan tanpa kepastian," ungkapnya.

Namun, menurut pengakuan orang tua murid tersebut, situasi berubah menjadi tidak kondusif. Ia mengaku mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari kepala sekolah.

"Saya datang baik-baik dan bermohon agar anak saya bisa diterima. Tetapi ketika saya mempertanyakan kepastian tahap kedua, kepala sekolah emosi, menyuruh saya keluar dari ruangan, bahkan mendorong saya dan mengajak berkelahi di lapangan sekolah," tuturnya.

Merasa keberatan atas perlakuan yang diterimanya, orang tua murid tersebut kemudian mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara untuk menyampaikan pengaduan secara resmi.

Dalam kesempatan itu, ia turut didampingi awak media.

Setibanya di Kantor Dinas Pendidikan, pengaduan tersebut diterima oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Tobok S. Tumorang.

Ia disebut telah menerima dan menampung seluruh keluhan yang disampaikan masyarakat terkait persoalan tersebut.

Menurut orang tua murid, pihak Dinas Pendidikan berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami berharap ada evaluasi terhadap Kepala SD Negeri 01 Labuhan Ruku agar kejadian serupa tidak kembali terjadi kepada masyarakat lainnya," harapnya.

Apabila benar terjadi, tindakan kepala sekolah yang mengajak orang tua murid berkelahi dapat dinilai bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan etika pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru dan kepala sekolah wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, nilai agama, serta etika dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) menegaskan bahwa hubungan antara tenaga pendidik dengan orang tua peserta didik harus dilandasi sikap profesional, santun, dan bermartabat.

Tindakan yang mengandung intimidasi, ancaman, maupun ajakan berkelahi dinilai bertentangan dengan prinsip tersebut.

Sebagai pemimpin satuan pendidikan, kepala sekolah juga dituntut menjadi teladan, menjaga kondusivitas lingkungan sekolah, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SD Negeri 01 Labuhan Ruku belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang disampaikan oleh orang tua murid tersebut.

Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh informasi yang berimbang.*

(ad)

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang juga dikenal Gus Ipul, menegaskan tidak ada ruang aman bagi aparatur sipil negara yang terlibat praktik korupsi di lingkungan Kementerian Sosial.

Ia menyebut, pertanggungjawaban hukum akan tetap melekat pada pelaku bahkan hingga memasuki masa pensiun.

Baca Juga:

• Isu Reshuffle Kabinet Mengemuka, Istana Angkat Bicara

Saifullah menegaskan, tidak ada tempat bersembunyi bagi aparatur yang menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi maupun kelompok.

Peringatan itu disampaikan dalam rapat pimpinan Kemensos sebagai bagian dari penguatan integritas internal menjelang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk penegasan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di birokrasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tahu kemarin ada pidato presiden soal integritas. Ketika presiden pidato, itu pada dasarnya adalah perintah, bukan imbauan. Kemensos wajib menangkap pesannya," ujarnya.

Saifullah juga menginstruksikan seluruh pimpinan unit dan kepala satuan kerja (satker) untuk memperketat pengawasan internal guna mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Ia menegaskan akan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap bentuk kelalaian maupun pembiaran indikasi korupsi.

Pimpinan satker yang terbukti lalai, kata dia, akan dikenai sanksi berlapis sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, publik menyoroti dugaan penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat.

Menyikapi hal itu, Kemensos telah membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi internal terhadap seluruh proses pengadaan barang dan jasa.

Tim tersebut dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Inspektur Jenderal Kemensos.

Pemerintah menargetkan hasil pemeriksaan internal dapat diumumkan dalam waktu dekat pada awal bulan ini.*

(vo/ad)

PADANGSIDIMPUAN – Petugas gabungan menemukan enam kilogram narkotika jenis daun ganja kering di dalam blok hunian maximum security Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padangsidimpuan, Sumatera Utara, saat menggelar razia akhir Mei 2026.

Empat narapidana kasus narkoba ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

• MTQ ke-40 Sumut 2026 di Medan Diikuti 1.092 Peserta dari 20 Kabupaten/Kota, Dorong Lahirkan Generasi Qurani

Selain ganja seberat enam kilogram, petugas juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa alat isap sabu (bong), telepon genggam, serta barang-barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba di dalam lapas.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari razia gabungan yang melibatkan personel Polres Padangsidimpuan, TNI, dan petugas lapas.

"Razia dilakukan di sejumlah blok hunian, kemudian dilanjutkan ke blok maximum security. Di sana ditemukan enam bal ganja kering yang disembunyikan dalam karung goni dan kantong plastik di area instalasi listrik," kata Wira, Kamis (4/6/2026).

Menurut Wira, dari hasil penyelidikan awal, keempat narapidana memiliki peran berbeda dalam penyimpanan dan peredaran narkotika tersebut di dalam lapas.

FD disebut sebagai pemilik barang, ZH berperan menyimpan ganja di lokasi temuan, AH diduga membujuk ZH untuk menyembunyikan barang tersebut, sementara AR berperan memindahkan barang bukti ke area instalasi listrik.

"Diduga barang tersebut akan diedarkan di kalangan warga binaan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, Mathrios Zulhidayat, menyatakan pihaknya masih menunggu hasil pendalaman dari kepolisian terkait jalur masuk narkotika ke dalam lapas.

Ia menegaskan akan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan keterlibatan petugas dalam kasus tersebut.

"Jika ada keterlibatan petugas, kami tidak akan ragu memberikan tindakan sesuai aturan yang berlaku," kata Mathrios.

Kasus ini menambah daftar panjang temuan peredaran narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan, yang selama ini kerap menjadi sorotan terkait lemahnya pengawasan internal.*

(vo/ad)

JAKARTA – Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan segera melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.

Pemerintah menegaskan fokus utama saat ini adalah memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Baca Juga:

• Bangkit dari Vakum! Koperasi Syariah Perintis Mart 2 Gelar RAT ke-14 di Tanjab Timur, Bahas Penguatan Usaha dan Ekspansi Bisnis

"Belum ada reshuffle," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo juga membantah sejumlah spekulasi yang menyebut adanya pergantian di beberapa posisi strategis, termasuk Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut dia, isu tersebut tidak memiliki dasar dan tidak masuk dalam pembahasan pemerintah saat ini.

Prasetyo menegaskan bahwa yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah penguatan koordinasi kebijakan ekonomi antar-lembaga, terutama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, serta kementerian di bawah koordinasi bidang perekonomian.

"Yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat dan intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta kementerian-kementerian di bawah Kemenko Perekonomian," ujarnya.

Pernyataan Istana ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dan fluktuasi pasar saham dalam beberapa hari terakhir.

Namun pemerintah menilai fundamental ekonomi nasional masih dalam kondisi terjaga.

Prasetyo menyebut pemerintah bersama otoritas fiskal dan moneter terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik, serta menyiapkan langkah-langkah responsif apabila diperlukan.

Sikap Istana tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah saat ini memilih menjaga konsolidasi kebijakan ekonomi dibanding melakukan perubahan struktur kabinet.*

(vo/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menelusuri aliran dana dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga mengalir kepada tersangka Dadan Hindayana dan sejumlah pihak lainnya.

Penyidikan ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan insentif harian Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).

Baca Juga:

• Dugaan Penyimpangan Program MBG Menguat, MAKI Desak Pemerintah Buka Data Anggaran

Dana tersebut kini menjadi salah satu fokus penelusuran penyidik.

"Kurang lebih yang Rp6 juta itu. Yang per hari kan," ujar Syarief di Kejagung, Jumat (5/6/2026).

Namun demikian, Kejagung belum memerinci secara detail mekanisme dugaan aliran dana maupun peran masing-masing tersangka dalam penyaluran insentif tersebut.

Penyidik masih mendalami konstruksi perkara dan dugaan keterkaitan antar pihak.

"Peran itu berhubungan dengan kewenangan masing-masing sebagai ketua, sebagai wakil bidang ini, bidang ini," kata Syarief.

Dalam perkara ini, terdapat tiga tersangka yang telah ditetapkan, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.

Ketiganya diduga berperan dalam proses penetapan mitra SPPG yang terafiliasi, meski tidak memenuhi syarat administratif maupun teknis.

Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya praktik mark up dan pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan program.

Sejumlah pengadaan yang kini menjadi sorotan antara lain 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Motor listrik tersebut diketahui telah dibayarkan kepada PT YAT, namun perusahaan itu diduga tidak memenuhi kualifikasi sebagai vendor karena tidak memiliki jaringan dealer maupun bengkel aktif.

Kejagung menegaskan proses penyidikan masih berjalan untuk memastikan sejauh mana dugaan penyimpangan terjadi, termasuk aliran keuntungan dari program prioritas pemerintah tersebut.*

(bi/ad)

TANJAB TIMUR – Koperasi Syariah Perintis Mart 2 menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-14 dengan tema "Tumbuh, Menguat, Bermanfaat" di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Rabu, 3 Juni 2026.

Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan peresmian pengembangan unit usaha koperasi.

Baca Juga:

• Negosiasi Gas Andaman Mandek, Akademisi USK Minta Tim PoD Aceh Dirombak

Ketua Koperasi Syariah Perintis, Mawardi, dalam sambutannya memaparkan perjalanan koperasi yang sempat mengalami masa vakum sebelum kembali aktif pada 2011 dengan 28 anggota dan modal awal Rp6 juta.

"Kooperasi ini badan hukum tahun 2001, pernah mati suri. Tahun 2011 kita bangkitkan kembali dengan 28 anggota dan modal awal Rp6 juta," kata Mawardi.

Ia menjelaskan, perkembangan koperasi mulai menunjukkan pertumbuhan setelah memperoleh sejumlah dukungan, mulai dari hibah pemerintah daerah, bantuan fasilitas usaha, hingga penguatan sektor perdagangan.

Pada 2012, koperasi menerima hibah Rp25 juta dari Dinas Nakertrans, disusul hibah lahan pada 2015, serta pengembangan usaha melalui pembelian TPS sawit pada 2016.

Pada 2022, koperasi mendapatkan fasilitas perkantoran, dan pada 2024 ditetapkan sebagai koperasi percontohan KopTran.

Terbaru, pada akhir 2025, koperasi memperoleh bantuan Rp100 juta dari Kementerian Transmigrasi.

"Alhamdulillah saat ini anggota sudah sekitar 200 orang dengan aset yang terus berkembang, termasuk minimarket dan armada kendaraan," ujarnya.

Dari sisi kinerja, koperasi mencatat Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp250 juta pada 2024 dan meningkat menjadi Rp287 juta pada 2025.

Pembagian SHU ditetapkan 60 persen untuk anggota, 15 persen untuk penambahan modal, 10 persen untuk pengurus, serta alokasi dana sosial dan pendidikan.

Manajer Operasional Koperasi, Agung, menyebut koperasi berawal dari kondisi terbatas namun berkembang melalui kerja kolektif anggota, terutama dalam mendukung pemasaran hasil sawit masyarakat.

"Dulu aset hanya sekitar Rp5 juta. Sekarang berkembang karena kerja sama dan kepercayaan anggota," kata Agung.

Ia menambahkan, tantangan utama koperasi adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat, namun hal itu berhasil dijawab melalui konsistensi pengelolaan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh anggota.

Ke depan, koperasi berkomitmen memperluas usaha di sektor perdagangan dan layanan kebutuhan anggota serta memperkuat peran dalam mendukung ekonomi kerakyatan berbasis desa dan transmigrasi.*

(ad)

BANDA ACEH – Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Nasrul Zaman, mendesak Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Tim Plan of Development (PoD) daerah menyusul stagnasi pembahasan pengelolaan Blok South Andaman dengan Mubadala Energy dan SKK Migas.

Menurut Nasrul, tim daerah dinilai belum mampu menyajikan argumentasi teknis dan ekonomi yang kuat dalam pertemuan pada 26 Februari lalu, terutama terkait perdebatan skema pengolahan gas melalui floating production storage and offloading (FPSO) versus pemanfaatan fasilitas darat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.

Baca Juga:

• Rupiah Kembali Tergelincir, Tembus Rp18.051 per Dolar AS!

Ia menilai kelemahan utama tim daerah terletak pada minimnya penguasaan analisis teknis ekonomi migas serta diplomasi energi tingkat global.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat posisi tawar Aceh melemah dalam perundingan dengan pihak korporasi dan lembaga pemerintah pusat.

Nasrul menyebut, meskipun Aceh memiliki landasan politik dan hukum melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), hal itu tidak cukup tanpa dukungan data dan kalkulasi bisnis yang solid.

"Aceh tidak bisa hanya mengandalkan narasi politik. Dibutuhkan tim yang memahami struktur biaya, model bisnis migas, dan strategi industri hulu secara komprehensif," ujarnya.

Ia mendorong Gubernur Aceh untuk melakukan perombakan atau reshuffle terhadap komposisi Tim PoD dengan melibatkan pakar ekonomi energi independen, praktisi industri migas, serta akademisi yang memiliki kompetensi teknis.

Menurut Nasrul, ketergantungan pada pendekatan politik tanpa dukungan analisis ilmiah hanya akan melemahkan posisi Aceh dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan sumber daya alam.

"Tanpa penguatan kapasitas teknis, Aceh berisiko terus tersingkir dari ruang negosiasi utama," kata dia.

Ia menegaskan, pembenahan tim menjadi penting agar kepentingan Aceh sebagai daerah penghasil dapat diperjuangkan secara lebih profesional, berbasis data, dan memiliki legitimasi kuat dalam setiap tahap perundingan.*

(ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan akhir pekan, Jumat, 5 Juni 2026.

Tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah meningkatnya sentimen global dan kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi Amerika Serikat serta ketegangan geopolitik.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah ke Level 5.833, Tekanan Datang dari Saham Big Caps

Dalam sebulan terakhir, mata uang Garuda tercatat melemah 3,68 persen, sementara sejak awal tahun koreksi mencapai 8,24 persen terhadap dolar AS.

Pergerakan rupiah sejalan dengan tren mata uang Asia yang bergerak variatif.

Yuan China melemah 0,02 persen, dolar Hong Kong menguat 0,02 persen, dan yen Jepang naik 0,04 persen terhadap dolar AS.

Sementara itu, won Korea melemah tajam 1,16 persen, dolar Singapura turun 0,08 persen, baht Thailand melemah 0,25 persen, dan dolar Taiwan terkoreksi 0,14 persen.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih berlanjut pada perdagangan hari ini.

Ia memproyeksikan rupiah akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah di kisaran Rp18.050 hingga Rp18.120 per dolar AS.

"Mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp18.050 sampai Rp18.120 per dolar AS," kata Ibrahim, Kamis, 4 Juni 2026.

Menurut dia, sentimen global masih menjadi faktor dominan yang mempengaruhi pergerakan rupiah, terutama perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah.

Meski Washington telah mengumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, ketegangan di kawasan tersebut masih berlangsung.

"Pasukan Israel masih memperluas operasi militer di Lebanon selatan," ujarnya.

Selain faktor geopolitik, pasar juga menyoroti data ekonomi Amerika Serikat, termasuk laporan ketenagakerjaan non-pertanian (non-farm payrolls) yang menjadi acuan utama pelaku pasar global.

Data ADP terbaru menunjukkan penambahan 122.000 pekerjaan sektor swasta pada Mei, melampaui ekspektasi pasar.

Dari sisi domestik, tekanan terhadap rupiah turut dipengaruhi kekhawatiran terhadap kenaikan harga minyak mentah dunia yang berpotensi memperlebar defisit fiskal hingga mendekati 3 persen.

Kondisi tersebut dinilai dapat memperbesar risiko fiskal dan meningkatkan ekspektasi intervensi pemerintah di sektor komoditas.

Selain itu, pasar juga masih mencermati potensi perubahan peringkat Indonesia dalam indeks MSCI yang hingga kini belum diumumkan secara pasti, sehingga menambah ketidakpastian di pasar keuangan.*

(bi/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka di zona merah pada perdagangan Jumat, 5 Juni 2026.

Pelemahan indeks komposit pagi ini dipicu tekanan pada sejumlah saham berkapitalisasi besar (big caps) seperti BBCA, BMRI, hingga BREN.

Baca Juga:

• Emas Antam Hari Ini Tembus Rp2,77 Juta per Gram, Ini Daftar Lengkapnya!

Pada pembukaan perdagangan, sebanyak 209 saham melemah, 205 menguat, dan 545 saham stagnan.

Aktivitas perdagangan pagi ini mencatat volume transaksi sekitar 661 juta saham dengan nilai Rp795,4 miliar. Adapun kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp10.263 triliun.

Tekanan terhadap indeks terutama berasal dari saham-saham perbankan dan energi.

Saham Bank Central Asia (BBCA) tercatat turun 1,84 persen ke Rp5.325, Bank Mandiri (BMRI) melemah 1,26 persen ke Rp3.920, sementara Barito Renewables Energy (BREN) terkoreksi 0,25 persen ke Rp3.990.

Saham Astra International (ASII) juga turun 0,86 persen ke Rp4.590.

Di tengah pelemahan tersebut, beberapa saham justru bergerak positif.

Saham Amman Mineral Internasional (AMMN) naik 2,29 persen ke Rp3.580, Barito Pacific (BRPT) menguat 1,55 persen ke Rp1.640, dan Dian Swastatika Sentosa (DSSA) melonjak 3,73 persen ke Rp695.

Tim riset Phintraco Sekuritas memperkirakan IHSG masih akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah.

Indeks diproyeksikan berada pada kisaran resistance 5.900 dan support 5.700.

Dalam risetnya, analis menyebut pelemahan IHSG sebelumnya dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian pasar dan rendahnya kepercayaan investor.

Secara teknikal, indikator MACD menunjukkan pelebaran histogram negatif, sementara Stochastic RSI membentuk death cross, yang mengindikasikan tekanan jual masih dominan.

"Pergerakan IHSG masih berpotensi fluktuatif dan menguji area support 5.700–5.800," tulis riset tersebut, Jumat (5/6/2026).

Di sisi lain, pasar modal Indonesia tengah memasuki fase transformasi struktural melalui rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah disahkan DPR.

Regulasi tersebut diharapkan memperkuat peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meningkatkan integritas transaksi, serta memperluas instrumen pasar modal.

"Dengan penguatan regulasi ini, diharapkan likuiditas pasar meningkat, tata kelola semakin transparan, dan perlindungan investor menjadi lebih kuat," demikian tertulis dalam riset sekuritas tersebut.*

(bi/ad)

JAKARTA – Harga emas logam mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau bervariasi pada perdagangan Jumat, 5 Juni 2026.

Harga emas ukuran 1 gram tercatat berada di level Rp2.770.000.

Baca Juga:

• Kejar PAD Lebih Optimal, Plh Wali Kota Tanjungbalai Sampaikan Perubahan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah di DPRD

Sementara itu, emas ukuran 5 gram dijual Rp13.625.000, dan ukuran 10 gram berada di level Rp27.195.000.

Untuk ukuran yang lebih besar, emas 25 gram dipatok Rp67.862.000, sedangkan 50 gram mencapai Rp135.645.000. Adapun emas 100 gram dijual seharga Rp271.212.000.

Sementara itu, emas batangan ukuran 500 gram dibanderol Rp1.355.320.000, dan ukuran terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram mencapai Rp2.710.600.000.

Di sisi lain, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini tercatat stabil di level Rp2.609.000 per gram, tidak mengalami perubahan dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Buyback merupakan harga pembelian kembali emas oleh Antam dari konsumen.

Dalam transaksi emas batangan, pemerintah mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Untuk penjualan kembali di atas Rp10 juta, tarif PPh 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP, yang dipotong langsung dari nilai transaksi.

Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemilik NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP, dengan setiap transaksi disertai bukti potong pajak.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini:

0,5 gram: Rp1.435.000
1 gram: Rp2.770.000
2 gram: Rp5.480.000
3 gram: Rp8.195.000
5 gram: Rp13.625.000
10 gram: Rp27.195.000
25 gram: Rp67.862.000
50 gram: Rp135.645.000
100 gram: Rp271.212.000
250 gram: Rp677.765.000
500 gram: Rp1.355.320.000
1.000 gram: Rp2.710.600.000

Harga tersebut belum termasuk penyesuaian pajak sesuai ketentuan yang berlaku.*

(bi/ad)

BANDA ACEH – Analis kebijakan publik sekaligus akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Nasrul Zaman, menilai rencana pengembangan Lapangan Tungkulo, Wilayah Kerja South Andaman dengan skema floating production storage and offloading (FPSO) merupakan bentuk "penjajahan ekonomi modern" yang berpotensi merugikan Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Nasrul menanggapi sikap Gubernur Aceh yang meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda penandatanganan Plan of Development (PoD) I Blok South Andaman, di tengah perdebatan antara pemerintah dan Mubadala Energy serta SKK Migas mengenai skema pengolahan gas.

Baca Juga:

• MTQ ke-40 Sumut 2026 di Medan Diikuti 1.092 Peserta dari 20 Kabupaten/Kota, Dorong Lahirkan Generasi Qurani

Ia menyebut, rencana itu juga berpotensi mengabaikan kesepakatan sebelumnya terkait pembangunan Onshore Receiving Facility (ORF) di Lhokseumawe.

"Jika gas Andaman langsung dikapalkan tanpa masuk ke daratan, Aceh hanya menerima risiko lingkungan, sementara nilai tambah ekonominya lari ke luar daerah," kata Nasrul di Banda Aceh, Jumat, 5 Juni 2026.

Ia juga mengaitkan kebijakan pengelolaan migas di wilayah tersebut dengan sejarah konflik di Aceh.

Menurut dia, ketidakadilan distribusi ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam pada masa lalu menjadi salah satu faktor yang memperpanjang instabilitas di daerah itu.

"Jangan sampai kebijakan hari ini mengabaikan sensitivitas sejarah Aceh. Ketidakadilan ekonomi di sektor migas pernah menjadi bagian dari akar persoalan konflik," ujarnya.

Nasrul mendesak Kementerian ESDM untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek investasi, tetapi juga memastikan adanya keadilan ekonomi bagi daerah penghasil.

Ia menilai pengolahan gas di darat melalui fasilitas di Lhokseumawe akan memberi dampak ekonomi lebih luas, termasuk penciptaan lapangan kerja dan penguatan industri lokal.

"Pengelolaan sumber daya harus berpihak pada rakyat di daerah penghasil, bukan semata pada efisiensi korporasi," kata dia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian ESDM maupun Mubadala Energy terkait pernyataan tersebut.*

(ad)

MEDAN – Sebanyak 1.092 peserta tercatat akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2026 M/1447 H.

Ajang ini dijadwalkan berlangsung pada 15–24 Juni 2026 di Gedung Astaka, Jalan Willem Iskandar, Medan.

Baca Juga:

• Dugaan Penyimpangan Program MBG Menguat, MAKI Desak Pemerintah Buka Data Anggaran

Sulaiman mengatakan seluruh aspek pelaksanaan telah dipersiapkan, termasuk koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta pemerintah kabupaten/kota di Sumut.

"MTQ ini diharapkan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan seluruh elemen masyarakat dalam membina generasi muda yang Qurani, unggul, berakhlak, dan berkarakter," ujar Sulaiman.

Ia menegaskan pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi agenda keagamaan, tetapi juga sarana penguatan nilai-nilai sosial dan pendidikan berbasis Al-Qur'an di masyarakat.

Sementara itu, Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Sumut Muhammad Yasir Tanjung menyebutkan peserta berasal dari 20 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Sejumlah daerah dengan jumlah peserta terbanyak di antaranya Deliserdang, Serdangbedagai, Padanglawas, Labuhanbatu Selatan, dan Langkat.

"Total peserta yang sudah terdata mencapai 1.092 orang," kata Yasir.

Ia juga menyampaikan bahwa MTQ ke-40 mengusung tema "Satu Irama Tilawah, Satu Tekad dalam Kolaborasi Sumut Berkah".

Menurutnya, pemerintah daerah menargetkan penguatan pembinaan keagamaan hingga tingkat desa melalui program satu desa satu guru mengaji.

Rangkaian pembukaan MTQ akan diisi dengan berbagai pertunjukan, termasuk kehadiran qori internasional asal Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zian Fahrezi, serta penampilan tarian islami, paduan suara, marching band, dan seremoni pembukaan lainnya.*

(ad)

BANGKA TENGAH – Komunikasi antara insan pers dan TNI di Bangka Belitung kembali diperkuat melalui audiensi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Bangka Belitung bersama jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PJS Kota Pangkalpinang dengan Komando Batalyon Infanteri (Yonif) 147/Ksatria Garuda Jaya.

Pertemuan berlangsung di Markas Yonif 147, Desa Jelutung, Kecamatan Namang, Kamis, 4 Juni 2026.

Baca Juga:

• Ratusan Nakes Beri Dukungan untuk dr Ratna dalam Sidang Dugaan Malapraktik di PN Pangkalpinang, IDI Minta Proses Hukum Berjalan Adil

Rombongan PJS Babel dipimpin Ketua DPD PJS Babel Rikky Fermana, didampingi sejumlah pengurus organisasi.

Mereka disambut langsung Komandan Yonif 147/Ksatria Garuda Jaya Letkol Inf Matin Algiffari.

Dalam diskusi, pihak Yonif 147 memaparkan sejumlah rencana strategis penguatan pertahanan wilayah, termasuk wacana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Bangka Belitung.

Rencana tersebut disebut sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi komando, pembinaan teritorial, serta kesiapsiagaan aparat dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah kepulauan.

"Keberadaan Kodam diharapkan dapat memperkuat sistem pertahanan dan meningkatkan efektivitas koordinasi antar satuan," ujar Matin Algiffari dalam pertemuan tersebut.

Selain itu, juga dibahas rencana penguatan struktur satuan TNI dengan pembentukan batalyon di setiap kabupaten di Bangka Belitung.

Kebijakan ini dinilai dapat mempercepat respons terhadap potensi gangguan keamanan sekaligus mempererat hubungan TNI dengan masyarakat.

Dari sisi masyarakat sipil, PJS Babel menyampaikan komitmen untuk mendukung pembangunan daerah melalui kerja jurnalistik yang profesional dan berimbang.

Organisasi ini juga memaparkan sejumlah program peningkatan kompetensi wartawan serta agenda internal organisasi, termasuk persiapan Musyawarah Nasional (Munas) PJS pada Juli 2026.

Ketua DPD PJS Babel Rikky Fermana menegaskan pentingnya sinergi antara media dan seluruh elemen strategis daerah dalam menjaga iklim informasi yang sehat.

"PJS berkomitmen menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab," ujarnya.

Audiensi tersebut ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol penguatan komunikasi dan komitmen kerja sama antara insan pers dan TNI di Bangka Belitung.*

(ad)

JAKARTA – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak pemerintah membuka secara transparan seluruh data terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan itu disampaikan menyusul mencuatnya dugaan penyimpangan anggaran yang kini menyeret Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga:

• Sidang BBM Subsidi di Medan Memanas, Kuasa Hukum Ungkap Kejanggalan Saksi

"Kasus dugaan korupsi ini mencederai program pemerintah yang sejatinya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia," kata Boyamin, Kamis, 4 Juni 2026.

Ia menyebut, publik sejak lama telah menyoroti adanya ketidaksesuaian antara besaran anggaran dengan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah dugaan selisih nilai per porsi makanan yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan.

Menurut Boyamin, jika benar terdapat perbedaan signifikan antara anggaran dan realisasi di lapangan, maka hal tersebut harus diungkap secara terbuka kepada publik.

Selain itu, ia juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang pendukung program, termasuk kendaraan operasional dan perlengkapan lainnya yang disebut memiliki nilai pengadaan tinggi namun tidak sebanding dengan harga pasar.

"Banyak hal yang harus dibuka secara transparan, termasuk pengadaan kendaraan operasional dan berbagai pengadaan lain yang nilainya besar," ujarnya.

Boyamin menilai lemahnya sistem pengawasan menjadi salah satu faktor yang membuka ruang terjadinya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Ia meminta pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola MBG.

Ia juga mendorong adanya sistem pelaporan berbasis digital yang dapat diakses masyarakat luas, sekaligus menjamin perlindungan bagi pelapor dugaan pelanggaran.

"Pemerintah perlu membangun sistem pengaduan yang efektif dan melindungi masyarakat yang melapor. Jangan sampai ada intimidasi," katanya.

Lebih lanjut, Boyamin menekankan pentingnya keterbukaan dalam seluruh proses pelaksanaan program, mulai dari pengadaan, penunjukan mitra, pembangunan fasilitas, hingga standar menu makanan yang diberikan kepada masyarakat.

Ia berharap dugaan persoalan dalam program MBG dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar tujuan program tetap berjalan sesuai sasaran tanpa dibayangi praktik penyimpangan.

"Program yang baik harus didukung sistem yang bersih, transparan, dan akuntabel," ujarnya.*

(ad)

MEDAN – Persidangan perkara dugaan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite menggunakan jeriken di Pengadilan Negeri (PN) Medan kembali memanas.

Dalam sidang yang digelar Kamis, 4 Juni 2026 petang, tim penasihat hukum (PH) terdakwa menyoroti sejumlah kejanggalan dalam kesaksian para saksi aparat kepolisian.

Baca Juga:

• Abang-Adik Tersangka Penganiayaan Wanita Hamil di Deli Serdang Ditahan Polisi

Lima di antaranya merupakan anggota Polrestabes Medan, sementara dua lainnya berasal dari pihak SPBU Jalan Jamin Ginting, Simpang Pos, Medan.

Sidang dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Happy Efrata Tarigan dengan anggota Khamozaro Waruwu dan Sarma Siregar.

Dalam keterangannya di persidangan, saksi penangkap Erwin dan P. Sijabat menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan saat patroli berdasarkan surat perintah Kapolrestabes Medan, di tengah situasi kelangkaan BBM pada awal Januari 2026.

Mereka mengaku mendapati kedua terdakwa sedang melakukan pengisian Pertalite ke dalam jeriken di SPBU Jalan Jamin Ginting.

"Kami lihat langsung saat pengisian jeriken, kemudian dilakukan penangkapan di lokasi," ujar Erwin di persidangan.

Namun, keterangan tersebut dipersoalkan oleh penasihat hukum terdakwa, Hermansyah Hutagalung.

Ia menyebut terdapat perbedaan antara kesaksian di persidangan dengan berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian, khususnya terkait siapa yang mengisi jeriken kedua.

"Dalam BAP disebutkan berbeda, ada orang lain yang mengisi jeriken tersebut, bukan klien kami," kata Hermansyah.

Ia juga menyoroti dasar penangkapan yang dinilai tidak konsisten antara dakwaan JPU dan keterangan saksi, yakni antara patroli rutin dan laporan masyarakat.

Selain itu, sejumlah saksi dari pihak kepolisian juga dinilai memberikan keterangan yang saling bertolak belakang di hadapan majelis hakim.

Hal itu bahkan sempat membuat hakim anggota Khamozaro Waruwu menyoroti jalannya penanganan perkara.

"Jangan sampai ini menjadi perkara yang tidak murni penegakan hukum. Kita ingin mencari kebenaran materiil," ujar Khamozaro dalam persidangan.

Di sisi lain, pihak terdakwa membantah tuduhan bahwa mereka terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam skala besar.

Menurut kuasa hukum, klien mereka hanya membeli sekitar 20–25 liter Pertalite untuk kebutuhan kerja.

"Ini bukan kasus mafia migas. Hanya pembelian BBM dalam jumlah kecil untuk kebutuhan kerja," kata Hermansyah.

Ia juga menyatakan pihaknya akan menghadirkan saksi ahli serta mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk mengajukan keberatan atas proses penyidikan yang dianggap tidak sesuai prosedur.

Hingga sidang berakhir, majelis hakim belum menjatuhkan putusan dan akan melanjutkan pemeriksaan pada agenda berikutnya.*

(ad)

BANDA ACEH – Gubernur Aceh meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menunda penandatanganan Persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tungkulo Wilayah Kerja South Andaman.

Sikap ini muncul setelah adanya perbedaan pandangan dalam pertemuan dengan Mubadala Energy dan SKK Migas terkait skema pengembangan gas.

Baca Juga:

• KUR Mandiri 2026 Tawarkan Pinjaman hingga Rp100 Juta, Ini Tabel Angsuran dan Syaratnya

Pengamat kebijakan publik yang juga akademisi Universitas Syiah Kuala, Nazrul Zaman, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar tidak mengulang pola pengelolaan sumber daya alam seperti masa lalu.

Menurutnya, Aceh memiliki infrastruktur strategis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK Arun Lhokseumawe yang semestinya dioptimalkan melalui skema pengolahan di darat (onshore processing facility).

Ia menilai, pendekatan tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal.

"Pengolahan di darat akan memberi dampak ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat Aceh dibandingkan skema lepas pantai," ujar Nazrul dalam keterangannya di Banda Aceh, Jumat, 5 Juni 2026.

Ia juga mengingatkan agar pengelolaan sumber daya gas tidak mengulang sejarah ketimpangan ekonomi pada era pengelolaan Gas Arun yang dinilai meninggalkan dampak sosial jangka panjang di Aceh.

Menurutnya, aspek sosiologis dan ekologis wilayah juga perlu menjadi pertimbangan utama, bukan semata batas administratif laut.

Sementara itu, sikap Pemerintah Aceh disebut bukan penolakan terhadap investasi, melainkan dorongan agar investasi menghadirkan keadilan ekonomi bagi daerah penghasil sumber daya.

"Kami tidak menolak investasi, tetapi investasi harus menghadirkan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Aceh," kata Nazrul.

Di sisi lain, pengembangan Blok Andaman melibatkan kerja sama antara SKK Migas dan perusahaan energi internasional Mubadala Energy, yang hingga kini masih dalam tahap pembahasan skema pengembangan lapangan.

Pemerintah Aceh menegaskan akan terus mendorong agar setiap keputusan strategis di sektor migas mempertimbangkan dampak ekonomi lokal, termasuk pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada di daerah.*

(ad)

JAKARTA – Bank Mandiri kembali menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 sebagai upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Program ini menawarkan plafon pinjaman hingga Rp100 juta dengan tenor cicilan maksimal 60 bulan atau lima tahun.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Pimpin Penanaman Mangrove dan Tinjau Pembangunan Kawasan Nelayan Modern

Skema ini menawarkan bunga ringan sekitar 6 persen per tahun, serta proses pengajuan yang relatif mudah.

Sejumlah jenis KUR yang tersedia di Bank Mandiri meliputi KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR PMI, hingga KUR Khusus.

Beberapa di antaranya juga tidak mewajibkan agunan tambahan, tergantung pada skala dan jenis usaha.

Tabel Angsuran KUR Mandiri 2026 Rp100 Juta

Untuk plafon pinjaman Rp100 juta, cicilan disesuaikan dengan tenor yang dipilih sebagai berikut:

12 bulan: Rp8.833.333 per bulan
18 bulan: Rp6.055.556 per bulan
24 bulan: Rp4.666.667 per bulan
36 bulan: Rp3.277.778 per bulan
48 bulan: Rp2.583.333 per bulan
60 bulan: Rp2.166.667 per bulan

Dengan skema tersebut, cicilan paling ringan berada pada tenor 60 bulan atau lima tahun.

Syarat Pengajuan KUR Mandiri 2026

Calon debitur wajib memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain, serta memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan.

Adapun dokumen yang perlu disiapkan meliputi e-KTP, Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU), NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta, Kartu Keluarga, serta dokumen pendukung lainnya seperti akta nikah dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Cara Pengajuan

Pengajuan KUR Mandiri dapat dilakukan langsung ke kantor cabang Bank Mandiri dengan membawa dokumen lengkap.

Setelah pengajuan, bank akan melakukan verifikasi data dan survei usaha.

Jika dinyatakan layak, nasabah akan menandatangani perjanjian kredit sebelum dana dicairkan ke rekening.

Program KUR Mandiri 2026 menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor produktif.*

(di/ad)

JAKARTA – Dalam ajaran Islam, kematian bukanlah akhir dari perjalanan manusia.

Setelah meninggal dunia, setiap manusia diyakini akan memasuki alam barzakh, yaitu alam pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Batubara Bersilaturahmi Bersama Jemaah Haji Kota Tanjungbalai

Dalam literatur Islam, alam barzakh dipahami sebagai fase penantian sebelum datangnya hari kiamat dan dibangkitkannya seluruh manusia untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya.

Menurut sejumlah ulama, kondisi manusia di alam barzakh berbeda-beda sesuai dengan amal yang dilakukan selama hidup di dunia.

Orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah SWT akan memperoleh kenikmatan kubur berupa kelapangan dan ketenangan.

Sebaliknya, mereka yang banyak melakukan kemaksiatan dan mengingkari ajaran agama akan menghadapi kesulitan serta siksa kubur.

Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan bahwa setelah seseorang dimakamkan, ia akan didatangi dua malaikat, yakni Munkar dan Nakir.

Keduanya akan mengajukan pertanyaan mengenai keimanan dan keyakinan seseorang semasa hidupnya.

Bagi orang yang mampu menjawab dengan benar, kuburnya akan dilapangkan dan diberi penerangan.

Namun bagi mereka yang tidak mampu menjawab, akan mendapatkan kesempitan dan siksaan hingga hari kebangkitan tiba.

Enam Tahapan Manusia Setelah Kiamat

Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui manusia setelah kiamat. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses menuju kehidupan akhirat yang kekal.

1. Yaumul Ba'ats (Hari Kebangkitan)

Tahap pertama adalah hari kebangkitan, ketika seluruh manusia yang pernah hidup sejak Nabi Adam AS hingga akhir zaman dibangkitkan dari kuburnya setelah sangkakala ditiup untuk kedua kalinya.

2. Yaumul Mahsyar (Hari Berkumpul)

Setelah dibangkitkan, seluruh manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar. Pada fase ini, setiap orang akan menerima catatan amal yang berisi seluruh perbuatannya selama hidup di dunia.

3. Yaumul Hisab (Hari Perhitungan)

Pada tahap ini, seluruh amal manusia akan dihitung secara adil. Tidak ada satu pun perbuatan yang luput dari perhitungan, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi.

4. Yaumul Mizan (Hari Penimbangan Amal)

Setelah dihitung, amal manusia akan ditimbang. Amal kebaikan yang lebih berat akan mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan dan keselamatan.

Sebaliknya, dominasi amal buruk akan berujung pada kesengsaraan.

5. Yaumul Sirat (Melewati Jembatan Sirat)

Seluruh manusia akan melewati jembatan Sirat yang membentang di atas neraka.

Kecepatan dan keselamatan seseorang saat melintasi jembatan tersebut ditentukan oleh kualitas iman dan amalnya selama hidup.

6. Yaumul Jaza (Hari Pembalasan)

Tahapan terakhir adalah hari pembalasan. Pada fase ini, manusia menerima balasan yang setimpal atas seluruh amal perbuatannya.

Mereka yang beriman dan beramal saleh akan memperoleh surga, sedangkan mereka yang ingkar akan menerima hukuman sesuai ketentuan Allah SWT.

Kepercayaan terhadap alam barzakh dan kehidupan setelah kematian merupakan bagian dari rukun iman kepada hari akhir.

Keyakinan tersebut menjadi pengingat bagi umat Islam untuk senantiasa memperbanyak amal saleh dan menjauhi perbuatan yang dilarang agama sebagai bekal menuju kehidupan akhirat.

Wallahu a'lam.*

(d/ad)

Oleh: Muhammad Yazid Al-Faizi

SERING kita bayangkan partai politik sebagai benteng terakhir gagasan besar bangsa.

Baca Juga:

• Said Iqbal Berpeluang Masuk Kabinet Prabowo, Istana: Masih Dalam Pembahasan

Sayangnya, gambaran ideal itu ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan.

Begitu musim pemilu tiba, realitas justru berputar 180 derajat. Alih-alih perdebatan gagasan, kita hanya dipaksa menjadi penonton drama absurd.

Politisi berubah warna layaknya bunglon, melompat dari satu perahu ke perahu lain hanya dalam hitungan malam.

Akibatnya, partai politik yang seharusnya menjadi penjaga gawang nilai demokrasi, kini justru berubah fungsi menjadi sekadar penyalur bantuan sosial.

Fenomena ini membuat partai-partai persis seperti kerupuk kulit yang dipajang di etalase kaca yang megah, ia mengembang besar, memikat mata, dan tampak begitu kokoh di balik cahaya lampu yang redup.

Namun, saat kita masuk ke dalam toko dan mencoba menggigitnya, kerupuk itu renyah sesaat, hancur menjadi bubuk, dan ternyata kosong di dalam.

Celakanya, ideologi yang mereka klaim hanyalah pembungkus plastik yang sekadar memberi label, padahal isinya hampa.

Narasi nasionalis atau agamis yang mereka usung hanyalah bumbu penyedap yang ditaburkan agar tampak menggugah selera.

Bedanya, kerupuk di toko hanya merugikan uang kita beberapa ribu rupiah, sementara "kerupuk" di Senayan telah menelan anggaran miliaran rupiah hanya untuk membiayai kehampaan.

Ketimpangan ini adalah bukti matinya fungsi ideologi di tubuh partai politik kita.

Ketika ideologi dikubur dalam-dalam demi pragmatisme elektoral, partai politik tidak lebih dari sekadar badan usaha penyalur kandidat, meninggalkan demokrasi kita berjalan terombang-ambing tanpa arah yang jelas.

Etalase Politik yang Renyah Tapi Kosong

Banyak yang berdalih bahwa ketiadaan ideologi adalah bentuk fleksibilitas politik modern yang cair.

Pandangan ini sebenarnya menyesatkan. Fleksibilitas tanpa landasan prinsip justru melahirkan wajah politik muka dua yang berbahaya.

Tanpa ideologi, koalisi dibangun bukan atas kesamaan visi jangka panjang untuk bangsa, melainkan murni atas kalkulasi bagi-bagi logistik dan jatah kue kekuasaan.

Gejala ini terlihat dari gemuknya kabinet kita. Ketika partai lintas spektrum merapat ke dalam satu perahu kekuasaan, akomodasi politik telah mengalahkan substansi.

Kabinet raksasa dipaksakan berdiri bukan demi efektivitas, melainkan untuk menampung syahwat politik partai yang lapar jabatan.

Politik kita kini menjadi "industri pelupa". Partai tidak lagi menjual visi, melainkan menjual kealpaan.

Mereka membombardir publik dengan gimmick dan bansos agar kita lupa pada kegagalan masa lalu.

Seperti kerupuk kulit dengan pengawet berlebih, mereka mengawetkan kebodohan kolektif agar pemilih tidak menuntut akuntabilitas jangka panjang.

Kemacetan ini terjadi karena spektrum ideologi partai kita sangat sempit dan usang, hanya berputar pada label nasionalis, agamis, atau perpaduan keduanya.

Lucunya, batas ini sering menjadi panggung sandiwara. Partai nasionalis mendadak ingin terlihat agamis, begitu pula sebaliknya.

Sebagaimana PDIP dengan Bamusi-nya, atau partai-partai lain yang sering berubah haluan ideologi menyesuaikan arah angin kekuasaan.

Sebaliknya, partai berbasis agama mencoba mengampanyekan narasi keterbukaan, seperti PKS dengan KTA non-muslimnya, atau PAN dan PKB yang secara konsisten mencoba mengaburkan batas tradisional demi mengejar suara pemilih perkotaan yang lebih moderat.

Perkawinan paksa identitas ini hanyalah sentimen luar demi kepentingan elektoral yang dadakan.

Mereka seperti kerupuk kulit yang diberi bumbu pedas agar pembeli tidak menyadari bahwa sebenarnya tidak ada "daging" kebijakan yang bisa dikunyah di sana.

Kondisi ini bertolak belakang dengan demokrasi di Eropa. Di sana, partai adalah "restoran" yang menawarkan menu kebijakan yang jelas.

Partai Buruh (Labour Party) di Inggris secara tegas memperjuangkan layanan publik yang merata, sementara Partai Konservatif (Conservatives Party) memilih pasar bebas.

Di Belanda, kejelasan isu melahirkan Partai untuk Hewan (Partij voor de Dieren) yang fokus pada hak satwa dan lingkungan.

Di sana, pemilih tahu persis agenda kebijakan yang mereka "beli", sementara pemilih Indonesia hanya disuguhi jargon permukaan tanpa tahu sikap konkret partai terhadap isu harian mereka.

Jebakan identitas ini diperparah oleh desain sistem politik kita yang belum matang.

Meskipun sistem proporsional terbuka adalah wujud kedaulatan rakyat untuk memilih wakilnya secara langsung, praktiknya justru menciptakan anomali.

Alih-alih memperkuat ikatan antara pemilih dan wakilnya, sistem ini justru memaksa calon legislatif bertarung brutal secara individual.

Kompetisi yang tidak berimbang ini membuat popularitas figur dan tebalnya isi dompet lebih menentukan daripada kedalaman gagasan.

Akibatnya, partai merosot menjadi sekadar "kendaraan" yang merekrut kader berdasarkan jumlah pengikut di media sosial, bukan kesamaan visi ekonomi-politik.

Masalahnya bukan terletak pada hak rakyat untuk memilih langsung, karena itu adalah jantung demokrasi kita, melainkan pada absennya filter ideologi dalam partai itu sendiri.

Tanpa partai yang memiliki platform gagasan yang kuat, sistem terbuka justru menjadikan pemilu sebagai ajang kontestasi selebritas politik, bukan pertarungan ideologi yang sehat.

Menjadikan Partai Sebagai Rumah Gagasan

Guna memutus lingkaran setan politik transaksional ini, mengutuk pragmatisme tentu tidak lagi cukup.

Demokrasi kita membutuhkan tekanan dari luar yang memaksa partai kembali mengasah ideologi mereka.

Di sinilah peran penting pers, akademisi, dan lembaga kajian independen untuk mulai menginisiasi uji realitas platform secara berkala.

Alih-alih membiarkan debat dipenuhi gimmick personal, ruang publik harus memaksa partai membedah manifesto tertulis terkait isu harian, misalnya seperti skema pajak progresif, transisi energi, hingga jaminan sosial.

Publik juga perlu diberikan ruang hukum melalui mekanisme gugatan warga negara terhadap partai yang kebijakannya di parlemen bertentangan 180 derajat dengan asas ideologi mereka sendiri.

Jika sebuah partai mengklaim berasaskan ekonomi kerakyatan namun ternyata konsisten menyetujui undang-undang yang meminggirkan buruh demi oligarki, publik harus memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban politik tersebut.

Ideologi adalah pijakan moral yang menjaga partai tetap waras.

Sudah sepatutnya kita menuntut partai politik untuk berhenti menjadi sekadar event organizer pemilu yang menjual kerupuk kulit kosong, dan mulai kembali menjadi pilar demokrasi yang memiliki jiwa.

Jika tidak, kita hanya akan terus menjadi penonton dalam komedi politik yang memiskinkan masa depan kita sendiri.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Mahasiswa Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (Hukum Kenegaraan) Universitas Indonesia dan Pegiat Demokrasi.

BATU BARA – Guna memastikan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., melakukan kunjungan ke RSUD H. OK Arya Zulkarnain di Desa Kuala Gunung, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kamis (04/06/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau secara langsung kondisi fasilitas, sarana, dan prasarana yang tersedia di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Pimpin Penanaman Mangrove dan Tinjau Pembangunan Kawasan Nelayan Modern

Dalam arahannya, Bupati Baharuddin Siagian menegaskan bahwa ketersediaan alat kesehatan, fasilitas pendukung, serta sarana dan prasarana rumah sakit harus menjadi perhatian utama.

Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas harus didukung oleh fasilitas yang memadai agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang aman, nyaman, dan maksimal.

"Seluruh alat kesehatan serta sarana dan prasarana yang ada harus terus diperhatikan dan ditingkatkan. Kita ingin masyarakat yang datang berobat merasakan kenyamanan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik," tegas Bupati Baharuddin.

Selain meninjau fasilitas rumah sakit, Bupati Batu Bara juga menyempatkan diri berinteraksi dengan pasien yang sedang menjalani perawatan.

Dengan penuh kehangatan, Bupati Baharuddin memberikan motivasi dan semangat kepada para pasien agar tetap optimis dalam menjalani pengobatan serta segera diberikan kesembuhan.

Kehadiran Bupati Batu Bara tersebut di tengah para pasien mendapat sambutan positif dan menjadi penyemangat tersendiri bagi pasien maupun keluarga yang mendampingi.

Pada kesempatan itu, Bupati Baharuddin juga memberikan arahan kepada jajaran rumah sakit untuk terus meningkatkan mutu pelayanan serta mengedepankan sikap ramah, responsif, dan profesional dalam melayani masyarakat.

Melalui kunjungan tersebut, Bupati Baharuddin Siagian menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Pemerintah daerah terus berupaya memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak, nyaman, dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Batu Bara.*

(ad)