JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan tindak lanjut terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum sampai ke MPR.

Pacul meminta semua pihak mengikuti mekanisme yang berlaku dan tidak berspekulasi mengenai kemungkinan pemakzulan atau impeachment terhadap Gibran.

Baca Juga:

• Komarudin Watubun PDIP Minta Gibran Mundur: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Berbohong

Pacul menekankan bahwa proses pemakzulan Wakil Presiden memiliki mekanisme tersendiri.

Menurut dia, proses tersebut terlebih dahulu berada di DPR sebelum kemudian ditangani MPR.

Karena itu, politikus PDI Perjuangan tersebut memilih tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Pacul mengatakan DPR dan MPR memiliki kewenangan yang harus dijalankan sesuai mekanisme rapat serta ketentuan konstitusi dan undang-undang.

"Mekanisme harus diikuti. Kekuatan DPR, kekuatan MPR, itu ada di mekanisme rapat. Jadi mekanisme ikuti dulu, kayak apa. Kalau Anda bertanya-tanya berspekulasi, saya tidak boleh berspekulasi. Gitu loh, karena kami pimpinan MPR. Pimpinan MPR itu pegangannya konstitusi, undang-undang. Kan enggak bisa, kemudian kita berspekulasi. Enggak boleh," kata dia.

Pernyataan Pacul disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan terkait sengketa syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024.

Sebelumnya, MK menyatakan gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima.

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

"Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Suhartoyo dalam sidang putusan tersebut.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan peserta Pilpres.

Namun, MK juga menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

Dokumen yang ditemukan dalam persidangan antara lain berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.

Meski demikian, MK menegaskan penilaian mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain.

Sementara itu, Gibran mengatakan menghormati seluruh tahapan dan proses yang berlangsung di MK terkait gugatan mengenai syarat pendidikannya.

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK," kata Gibran saat meninjau pameran Inacraft di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Gibran juga menyatakan akan tetap fokus bekerja serta menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden untuk mendukung dan menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Polemik mengenai syarat pendidikan Gibran kini memasuki tahap tindak lanjut setelah putusan MK.

Namun, Bambang Pacul menegaskan bahwa proses tersebut belum sampai ke MPR dan seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan.* (km/ad)

JAKARTA — Wicandres, saksi dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik akun media sosial yang dilaporkannya dalam perkara tersebut.

Hal itu disampaikan Wicandres saat memberikan kesaksian dalam sidang perkara Dokter Tifa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis, 8 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Komarudin Watubun PDIP Minta Gibran Mundur: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Berbohong

Ia juga menyerahkan tangkapan layar atau screenshot akun tersebut kepada penyidik.

"Saya memberikan informasi itu ketika ditanya. Saya kasih screenshot-an akun itu. Tapi saya tidak menegaskan siapa pemiliknya," ujar Wicandres dalam persidangan.

Wicandres juga mengaku tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi secara langsung dengan Dokter Tifa.

Ia mengatakan tidak pernah mendapatkan informasi dari pihak lain yang memastikan akun tersebut merupakan milik Dokter Tifa.

Menurut Wicandres, informasi mengenai akun itu diberikan kepada penyidik berdasarkan tangkapan layar yang dimilikinya.

Ketika ditanya apakah sejak mengambil screenshot dirinya mengetahui akun tersebut milik Dokter Tifa, Wicandres tidak dapat memastikan kepemilikannya.

Dalam persidangan, Wicandres juga mengakui dirinya bukan ahli digital forensik maupun ahli bahasa.

Ia mengatakan kesimpulan mengenai akun dan unggahan yang menjadi bagian dari perkara tersebut merupakan penilaiannya sendiri.

"Ya, ini penilaian sendiri," kata Wicandres saat ditanya apakah kesimpulan tersebut dibuat berdasarkan keahliannya.

Selain mengenai kepemilikan akun, Wicandres juga ditanya tentang pernyataannya yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi sebagai korban dalam perkara tersebut.

Wicandres mengatakan kesimpulan bahwa Jokowi menjadi korban didasarkan pada unggahan yang menyatakan ijazah Jokowi palsu.

Menurut dia, unggahan tersebut dinilai menimbulkan kegaduhan.

"Kalau soal beliau menjadi korban, saya menyimpulkan sendiri," ujar Wicandres.

Wicandres mengaku tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Jokowi.

Ia juga tidak pernah memperoleh keterangan langsung dari Jokowi yang menyatakan dirinya menjadi korban.

Wicandres mengatakan dirinya mengetahui adanya pihak yang pro dan kontra terhadap isu ijazah Jokowi.

Ia mengaku pernah bertemu dengan orang-orang yang memiliki sikap berbeda terhadap isu tersebut, termasuk dari kalangan teman-temannya.

Namun, Wicandres mengakui tidak mengetahui apakah perbedaan sikap tersebut disebabkan oleh unggahan Dokter Tifa.

"Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa mereka pro atau kontra terhadap Jokowi, ijazahnya, dan sebagainya karena postingan Dokter Tifa," ujarnya.

Ketika kembali ditanya mengenai hubungan antara unggahan Dokter Tifa dengan kegaduhan yang terjadi, Wicandres menegaskan dirinya tidak mengetahui penyebabnya.

"Enggak tahu. Jadi kegaduhan, kita enggak tahu masalahnya apa," kata dia.

Dengan demikian, dalam persidangan Wicandres mengakui mengetahui adanya pro dan kontra mengenai isu ijazah Jokowi.

Namun, ia tidak mengetahui apakah kegaduhan tersebut disebabkan oleh unggahan Dokter Tifa.

PN Jakarta Timur kembali menggelar sidang perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Joko Widodo dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Sidang tersebut merupakan lanjutan agenda pembuktian dari pihak penuntut umum dengan menghadirkan empat orang saksi.

"Majelis, untuk di agenda pembuktian selanjutnya, kami akan memanggil atas nama Andi Kurniawan, kemudian atas nama Adam Andriantama Bayu Aji, kemudian Helmi Bostam, dan yang terakhir atas nama Wicandres, Majelis. Mohon izin, empat orang, Majelis," ucap JPU dalam persidangan.

Pemeriksaan saksi dalam sidang tersebut juga diwarnai perdebatan antara tim kuasa hukum Dokter Tifa dan jaksa penuntut umum.

Salah satunya terjadi ketika kuasa hukum mempertanyakan status pihak yang dihadirkan jaksa, apakah sebagai pelapor atau saksi dalam perkara.

Dokter Tifa juga mempertanyakan apakah ijazah yang pernah dilihat oleh saksi merupakan dokumen yang sama dengan ijazah yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang berawal dari isu mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Proses persidangan kini memasuki tahap pembuktian dengan pemeriksaan saksi dari pihak penuntut umum.* (km/ad)

JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi II DPR, Komarudin Watubun, menyampaikan pandangannya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan.

Komarudin menilai Gibran sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum.

Baca Juga:

• Jokowi Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo di Malam Putusan MK soal Ijazah Gibran

"Ini kan hanya ada dua hal. Pertama, kemarin kan sudah terbuka semua. Kalau Pak Gibran merasa, dia kan selalu bicara tentang taat kepada hukum, ketaatan dia kepada hukum yang bagus, MK sudah buka semua, ya mengundurkan diri itu lebih baik," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Menurut Komarudin, seorang pemimpin yang mendapat mandat dari masyarakat seharusnya tidak berbohong.

Ia mengatakan seorang pemimpin dapat melakukan kesalahan, tetapi menurutnya tidak boleh berbohong.

"Saya lebih bilang kan, pemimpin itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong," tuturnya.

"Jadi kalau itu merasa bagian dari kebohongan, ya mengundurkan diri kan lebih baik," imbuh dia.

Komarudin mengatakan terdapat pilihan lain apabila Gibran tidak mengundurkan diri.

Menurut dia, DPR dapat menindaklanjuti putusan MK melalui mekanisme yang tersedia di parlemen.

"Kalau tidak, ya, DPR harus yang menindaklanjuti," ujarnya.

Ia menilai putusan MK telah menyerahkan dampak atau tindak lanjut tertentu kepada lembaga pembuat undang-undang dan penyelenggara pemilu.

Komarudin kemudian mengaitkan hal tersebut dengan mekanisme pemakzulan atau impeachment.

"Kan kemarin jelas putusan MK-nya. Mereka karena memprosesnya sudah melewati waktu, ini urusan lembaga lain. Lembaga lain yang dimaksud itu DPR, itu masuk urusan impeachment. Tapi itu kan tergantung DPR," ujarnya.

"Kalau masih menjaga harkat dan martabat lembaga ini dalam menjaga etik dan moral berbangsa dan bernegara, ya harus ada tindak lanjut yang tegas," sambungnya.

Meski menyampaikan pandangan tersebut, Komarudin mengatakan Fraksi PDIP DPR belum membahas putusan MK mengenai perkara tersebut.

Ia juga menyebut kemungkinan pembentukan panitia khusus atau penggunaan hak angket masih terbuka.

Namun, keputusan mengenai langkah tersebut bergantung pada sikap partai-partai di DPR.

"Kemungkinan bisa saja, tergantung orang partai-partai di sini kan mau apa," tuturnya.

Sementara itu, Gibran mengatakan menghormati putusan MK terkait perkara yang mempertanyakan syarat pendidikan dalam pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Gibran mengatakan dirinya akan tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden dan fokus mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," kata Gibran, Rabu (7/10).

Gibran juga menanggapi putusan MK yang tidak dapat mendiskualifikasi dirinya sebagai Wakil Presiden meski Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk memenuhi syarat pendidikan.

"Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," katanya.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi juga memberikan tanggapan mengenai putusan MK tersebut.

Jokowi menilai sistem pendidikan di setiap negara memiliki tahapan yang berbeda.

Ia menjelaskan bahwa jalur pendidikan di luar negeri tidak selalu sama dengan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia.

"Jadi setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar (negeri) juga ada sistemnya sendiri," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Kamis (8/10).

Jokowi mengatakan terdapat sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang menempuh secondary school sebelum melanjutkan ke universitas.

Selain itu, terdapat pula jalur pathway sebelum seseorang melanjutkan pendidikan ke jenjang diploma atau sarjana.

"Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas. Tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda," katanya.

Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan setelah MK memutus perkara terkait syarat pendidikan calon wakil presiden.

Putusan tersebut kemudian mendapat tanggapan berbeda dari sejumlah pihak, termasuk Komarudin Watubun, Gibran Rakabuming Raka, dan Jokowi.* (d/ad)

JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto membantah anggapan bahwa perombakan atau reshuffle kabinet pada 1 Oktober 2026 dilakukan untuk menyingkirkan orang-orang Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Bambang mengatakan pergantian sejumlah pejabat dalam kabinet merupakan hal yang biasa dilakukan dalam pemerintahan.

Baca Juga:

• Jokowi Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo di Malam Putusan MK soal Ijazah Gibran

"Nggak ada. Nggak ada isu mempreteli, beritanya nggak benar," kata Bambang di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Menurut Bambang, pemerintahan Prabowo tetap solid.

Ia meminta anggapan mengenai reshuffle sebagai upaya 'mempreteli' orang-orang Jokowi tidak dijadikan dasar dalam melihat perubahan susunan kabinet.

"Kita tetap solid kok. Tidak ada kaitannya dengan dengan hal mempreteli. Itu itu hanya pergantian biasa saja," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle terhadap sejumlah posisi di kabinet pemerintahannya.

Salah satu perubahan terjadi pada posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Prabowo melantik Sugiono sebagai Menko PMK untuk menggantikan Pratikno.

Pratikno kemudian dilantik sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Pelantikan Sugiono berlangsung di Istana Negara pada Kamis, 1 Oktober 2026, sedangkan pelantikan Pratikno dilakukan pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Selain Sugiono dan Pratikno, sejumlah pejabat lain juga mengalami pergantian posisi dalam pemerintahan Prabowo.

Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi, Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian, dan Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.

Pergantian sejumlah pejabat tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi mengenai arah pemerintahan Prabowo, termasuk anggapan bahwa reshuffle berkaitan dengan posisi orang-orang yang sebelumnya dekat dengan pemerintahan Jokowi.

Namun, Bambang Eko Suhariyanto menegaskan anggapan tersebut tidak benar.

Menurut dia, perubahan susunan kabinet merupakan bagian dari dinamika pemerintahan dan tidak berkaitan dengan upaya menyingkirkan kelompok tertentu.* (d/ad)

SOLO — Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua jam pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran: Sistem Pendidikan Tiap Negara Berbeda

Keduanya juga berbincang mengenai sepak bola, terutama setelah tim nasional Indonesia meraih kemenangan.

"Membahas kemenangan bola. Ya benar, cerita yang banyak mengenai bola kok. Kan senang kita menang," kata Jokowi di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (8/10/2026).

Jokowi membenarkan dirinya datang ke Kertanegara setelah diundang langsung oleh Prabowo.

Selain membicarakan sepak bola, pembicaraan keduanya juga menyentuh isu ekonomi dan politik.

"Iya (diundang Prabowo), berbicara mengenai bola, juga mengenai ekonomi dan politik," ujarnya.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo di kediaman Prabowo menjadi perhatian publik. Keduanya diketahui sempat bertemu selama kurang lebih dua jam.

Meski demikian, Jokowi tidak merinci lebih jauh pembahasan mengenai ekonomi dan politik dalam pertemuan tersebut.

Ia hanya menyebut ketiga topik itu menjadi bagian dari percakapan bersama Prabowo.

Pertemuan tersebut berlangsung setelah keduanya beberapa kali terlihat berkomunikasi dalam sejumlah kesempatan.

Namun, Jokowi tidak menyampaikan adanya agenda khusus selain pembicaraan mengenai berbagai hal tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga ditanya mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pemilihan Presiden 2029.

Jokowi memilih tidak banyak berkomentar mengenai peluang tersebut. Menurut dia, Pilpres 2029 masih terlalu jauh untuk dibicarakan.

"Masih jauh 2029. Semuanya kerja dulu, entah kerja politik, entah kerja di pemerintahan, kerja untuk rakyatlah semuanya," tuturnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi ketika ditanya mengenai arah politik Gibran menjelang Pemilu 2029.

Dengan demikian, Jokowi menilai perhatian saat ini sebaiknya diarahkan pada pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam kapasitas politik maupun pemerintahan.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat.

Jokowi mengatakan sistem pendidikan di setiap negara memiliki aturan dan jenjang yang berbeda.

Baca Juga:

• Bawaslu Surakarta Buka Suara soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pilkada 2020

"Jadi setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar (negeri) juga ada sistemnya sendiri," kata Jokowi ditemui di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Kamis (8/10/2026).

Menurut Jokowi, terdapat sistem pendidikan di luar negeri yang memungkinkan seseorang menempuh pendidikan dari secondary school sebelum melanjutkan ke universitas.

Selain itu, ada pula jalur pendidikan melalui program pathway sebelum masuk ke jenjang diploma atau sarjana.

"Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas. Tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda," katanya.

Jokowi kemudian menyinggung pendidikan Gibran yang disebutnya telah diselesaikan hingga jenjang sarjana atau S1.

Menurut Jokowi, seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan S1 semestinya telah melewati tahapan pendidikan yang menjadi syarat untuk masuk ke jenjang tersebut.

"Dan yang paling penting, Mas Wapres ini kan sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mestinya kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya," ujar ayah Wapres Gibran ini.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran setelah putusan MK terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Meski memberikan penjelasan mengenai perbedaan sistem pendidikan antarnegara, Jokowi menegaskan dirinya menghormati putusan MK.

Ia juga mengatakan seluruh tahapan persidangan serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut perlu dihormati.

"Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada, termasuk di dalamnya pertimbangan hukum yang diberikan. Dan yang paling penting, kita semua menghormati dari konstitusi yang kita miliki," ujarnya.

Putusan MK mengenai perkara tersebut sebelumnya menjadi sorotan karena Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Pemilu.

Polemik tersebut kemudian kembali memunculkan pembahasan mengenai riwayat pendidikan Gibran dan proses verifikasi dokumen pendidikannya saat mengikuti Pilkada Kota Surakarta 2020.* (d/ad)

JAKARTA — Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Kelompok IV Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara mempelajari penerapan tata kelola pemerintahan berbasis data, teknologi, dan kolaborasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pembelajaran tersebut menjadi bagian dari studi lapangan yang diharapkan dapat memberikan bekal bagi peserta untuk mengembangkan inovasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Penantian 20 Tahun Berakhir, Air Bersih PDAM Segera Mengalir ke Griya Kencana Medan

Kegiatan ini diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari rangkaian PKA Tahun 2026.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan PKA Tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis pagi.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebelum peserta melanjutkan agenda studi lapangan ke Diskominfotik DKI Jakarta.

Dalam studi lapangan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan transformasi digital secara terpadu untuk mendukung pelayanan publik.

Transformasi digital tidak hanya dipahami sebagai penggunaan teknologi dalam pemerintahan.

Peserta juga mempelajari bagaimana teknologi harus diikuti dengan perubahan tata kelola, kepemimpinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, pengelolaan data, keamanan informasi, pengukuran kinerja, serta kolaborasi lintas sektor.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pentingnya data yang berkualitas dan terintegrasi.

Data menjadi salah satu dasar pemerintah dalam mengambil keputusan dan menyusun kebijakan.

Pengelolaan data juga perlu disertai dengan penguatan keamanan informasi.

Hal tersebut penting untuk menjaga keandalan sistem sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis digital.

"Saya belajar banyak dari insight Jakarta Smart City yang menjadi salah satu branding utama DKI Jakarta dalam mengintegrasikan data, teknologi, dan pelayanan publik. Di sini kita melihat bahwa digitalisasi dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus memperkuat keterhubungan antara pemerintah, masyarakat, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan," ujar Reza Prima Kurniawan, salah satu peserta PKA Angkatan I Kelompok IV Tahun 2026 Provinsi Sumut.

Pembelajaran dari DKI Jakarta juga menunjukkan bahwa transformasi digital membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat.

Selain itu, pemerintah perlu memiliki indikator kinerja yang jelas dan sistem yang dapat dikelola secara berkelanjutan.

Teknologi yang dibangun pemerintah tidak cukup hanya berfungsi secara teknis.

Sistem digital harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan mendukung pelayanan yang lebih efektif.

Melalui studi lapangan ini, peserta PKA dapat melihat secara langsung praktik transformasi digital yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Peserta juga berkesempatan mengidentifikasi praktik yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Dari pembelajaran tersebut, pemerintahan digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi yang canggih.

Teknologi harus menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan agar pelayanan publik dapat berjalan lebih adaptif, aman, responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Studi lapangan dalam rangkaian PKA tersebut diharapkan menjadi bekal bagi peserta untuk merancang dan menerapkan inovasi di unit kerja masing-masing.

Hasil pembelajaran di Jakarta diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan yang diperoleh selama studi lapangan.

Peserta didorong menerjemahkan pengalaman tersebut menjadi aksi perubahan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat.

Dengan penerapan inovasi yang tepat, pembelajaran dari praktik tata kelola digital di DKI Jakarta diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sumatera Utara.* (ad)

MEDAN — Setelah hampir dua dekade menanti, warga Perumahan Griya Kencana, Lingkungan 1, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, akhirnya segera mendapatkan akses air bersih melalui jaringan perpipaan PDAM Tirtanadi.

Pemasangan jaringan perpipaan tersebut disambut antusias warga.

Baca Juga:

• Nagori Silou Huluan Wakili Simalungun di Evaluasi PTP2WKSS Sumut 2026, Ketua TP PKK Darmawati: Menang atau Tidak Adalah Bonus

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung proses pemasangan dan distribusi pipa air bersih di Perumahan Griya Kencana, Kamis, 8 Oktober 2026.

Dalam peninjauan tersebut, Rico memastikan pemasangan jaringan perpipaan PDAM Tirtanadi terus dikebut.

Berdasarkan hasil peninjauannya, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 85 persen dan diperkirakan selesai dalam satu hingga dua minggu mendatang.

"Ada usulan warga juga yaitu pembangunan pipanisasi untuk PDAM di Kompleks Griya Kencana ini yang selama ini masih menggunakan sumur bor. Sumur bor ini kondisinya kurang baik, kurang layak. Artinya kuning, ada karat, bahkan menimbulkan bau," kata Rico Waas.

Menurut Rico, pembangunan jaringan perpipaan menjadi solusi agar layanan air PDAM dapat masuk dan dimanfaatkan oleh masyarakat di kawasan tersebut.

"Memang harus kita lakukan pipanisasi, sehingga nanti air PDAM bisa masuk ke masyarakat. Ini kami melihat kondisinya sudah 85 persen, mungkin sekitar satu sampai dua minggu lagi sudah selesai," ujar Rico Waas.

Rico juga meminta pihak kelurahan segera mendata warga yang ingin menjadi pelanggan PDAM Tirtanadi setelah jaringan perpipaan selesai dibangun.

"Kami minta pihak wilayah kelurahan untuk bisa mendata warga-warga yang langsung ingin menggunakan PDAM," pungkasnya.

Penasihat Serikat Tolong Menolong (STM) Eklisia sekaligus warga Perumahan Griya Kencana, Arjuna Pandia, menyampaikan rasa syukur atas perhatian Pemerintah Kota Medan.

Menurut Arjuna, kedatangan langsung Wali Kota Medan menjadi harapan baru bagi warga yang selama ini menghadapi persoalan air bersih.

"Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Pak Wali Kota. Masalah air ini sudah kami nantikan hampir 20 tahun. Baru kali ini perumahan kami mendapatkan air bersih," ujar Arjuna.

Selama ini, warga menggunakan air sumur bor yang disebut berwarna kuning pekat, berminyak, mengandung karat, serta menimbulkan bau.

Kondisi tersebut membuat air sulit digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga.

Air sumur juga disebut meninggalkan noda pada pakaian saat digunakan untuk mencuci.

Untuk kebutuhan memasak, minum, dan mengolah makanan, warga harus membeli air galon isi ulang setiap hari.

"Dengan masuknya air bersih ini, kami berharap airnya benar-benar layak konsumsi sehingga warga tidak perlu lagi terus-menerus membeli air isi ulang untuk kebutuhan sehari-hari," lanjut Arjuna.

Dalam kunjungan tersebut, Rico Waas tidak hanya meninjau persoalan air bersih.

Ia juga melihat kondisi infrastruktur di dalam kompleks, termasuk jalan, drainase, dan penerangan.

Kondisi jalan di kawasan tersebut disebut mengalami kerusakan cukup parah.

Sementara drainase yang tersedia dinilai terlalu kecil sehingga belum mampu mendukung sistem pengaliran air secara optimal.

"Nah, lalu saya juga mengecek kondisi jalan komplek. Kondisi jalan komplek ini termasuk yang rusak parah, dan juga drainasenya kurang baik. Maka dari itu saya sampaikan menjadi atensi saya agar diperbaiki di komplek ini," ujar Rico Waas.

Rico mengatakan persoalan drainase juga akan menjadi perhatian pemerintah.

Sejumlah saluran yang ada saat ini merupakan drainase lama yang membutuhkan penanganan.

"Drainase dibangun. Tetap kita bangunkan karena masih drainase lama. Beberapa titik nanti juga pasti, ya, penerangan jalan juga harus," ucap Rico Waas.

Lurah Namo Gajah Erwin Elkana Tarigan mengatakan Perumahan Griya Kencana telah dibangun sejak 2007.

Fasilitas umum kawasan tersebut kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kota Medan sekitar 2022.

Menurut Erwin, sekitar 200 kepala keluarga tinggal di kawasan tersebut.

Ia menyebut terdapat empat persoalan utama yang selama ini menjadi perhatian warga, yakni jalan, drainase, penerangan, dan air bersih.

"Permasalahannya yang pertama adalah jalan, seperti yang disampaikan tadi. Kemudian drainasenya kecil. Kemudian yang ketiga, lampu. Dan ya pasti air bersih," ungkap Erwin.

Erwin mengatakan persoalan air bersih kini mulai mendapatkan solusi setelah jaringan pipanisasi PDAM masuk ke kawasan perumahan tersebut.

"Air bersih sudah diatasi dengan dimasukkannya pipanisasi. Semoga kendala-kendala yang terjadi bisa diantisipasi karena kepedulian Pak Wali Kota", katanya.

Dengan progres pemasangan jaringan yang telah mencapai sekitar 85 persen, warga Griya Kencana kini tinggal menunggu penyelesaian jaringan sebelum dapat menikmati layanan air PDAM Tirtanadi.* (ad)

BATU BARA — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berkomitmen meningkatkan pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), khususnya melalui kegiatan pembinaan kerohanian.

Salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan yakni pembelajaran membaca Al-Qur'an dan Iqra bagi WBP wanita yang berlangsung di Blok Wanita Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku.

Baca Juga:

• Dukung Swasembada Pangan, Lapas Labuhan Ruku Optimalkan Pembibitan Terong, Sawi Manis, dan Selada

Pembelajaran dilakukan secara bertahap, mulai dari pengenalan huruf hijaiyah, membaca Iqra, hingga meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.

Suasana pembelajaran berlangsung tertib dan penuh semangat.

Para WBP wanita mengikuti kegiatan dengan antusias, sementara anak magang memberikan pendampingan secara langsung kepada peserta yang membutuhkan bantuan dalam mengenali huruf maupun membaca ayat-ayat Al-Qur'an.

Kegiatan belajar mengaji ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan WBP dalam membaca Al-Qur'an, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan, kedisiplinan, ketekunan, serta membangun karakter positif selama menjalani masa pembinaan.

Pembinaan kerohanian menjadi salah satu bagian penting dalam proses pemasyarakatan.

Melalui kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan, WBP diberikan ruang untuk memperdalam pemahaman keagamaan sekaligus membangun kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari.

Lapas Labuhan Ruku berharap para WBP dapat memanfaatkan masa pembinaan dengan sebaik-baiknya.

Pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan yang diperoleh selama berada di Lapas diharapkan dapat menjadi bekal spiritual untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat.

Dengan adanya pembinaan yang dilakukan secara konsisten, Lapas Labuhan Ruku berupaya menciptakan proses pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan, tetapi juga pembentukan kepribadian dan mental spiritual WBP.* (ad)

BATU BARA — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus memperkuat program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembibitan tanaman hortikultura berupa terong, sawi manis, dan selada yang dilaksanakan di area perkebunan Lapas Labuhan Ruku, Kamis (8/10/2026).

Baca Juga:

• Sumut Kembangkan 9.624 Hektare Bawang Putih di 9 Kabupaten, Kejar Produktivitas 20 Ton per Hektare

Dalam prosesnya, kegiatan diawali dengan penyiapan media tanam yang sesuai, dilanjutkan dengan penyemaian benih terong, sawi manis, dan selada.

Bibit kemudian mendapatkan perawatan secara berkala guna memastikan pertumbuhannya optimal sebelum nantinya dipindahkan ke lahan pembesaran.

Program ini tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan komoditas pangan, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan keterampilan kerja bagi para WBP.

Melalui kegiatan pertanian tersebut, WBP diberikan kesempatan untuk mempelajari teknik dasar budidaya tanaman hortikultura, mulai dari proses pembibitan, perawatan, hingga persiapan tanaman untuk dibudidayakan di lahan produksi.

Selain keterampilan teknis, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta semangat produktif sebagai bekal bagi WBP setelah menyelesaikan masa pidana dan kembali ke tengah masyarakat.

Pihak Lapas Labuhan Ruku menyampaikan bahwa pengembangan pembibitan berbagai jenis tanaman hortikultura tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas WBP.

"Pengembangan pembibitan terong, sawi manis, dan selada ini merupakan wujud nyata komitmen Lapas Labuhan Ruku dalam menyukseskan program ketahanan pangan. Kami ingin memastikan warga binaan memiliki keterampilan kerja yang produktif dan berdaya guna, sekaligus mampu menghasilkan komoditas pangan yang berkualitas bagi kebutuhan internal maupun masyarakat sekitar," ujar pihak Lapas Labuhan Ruku.

Program pembinaan kemandirian di bidang pertanian tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan.

Selain mendukung ketersediaan pangan, kegiatan ini menjadi sarana bagi WBP untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan sebagai modal kemandirian setelah kembali ke masyarakat.* (ad)

SIMALUNGUN — Nagori Silou Huluan, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, menjadi salah satu nagori percontohan yang mewakili Kabupaten Simalungun dalam evaluasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (PTP2WKSS) tingkat Provinsi Sumatera Utara 2026.

Kegiatan evaluasi berlangsung di Nagori Silou Huluan, Kabupaten Simalungun, Rabu, 7 Oktober 2026.

Baca Juga:

• PTPN IV Regional II Salurkan Bantuan Dump Truk, Pemkab Simalungun Siap Perkuat Layanan Kebersihan

Dalam kegiatan tersebut, Ny. Hj. Darmawati didampingi Asisten Pemerintahan Albert R. Saragih yang mewakili Bupati Simalungun, sejumlah organisasi perangkat daerah, pengurus TP PKK Kabupaten dan Kecamatan, Camat Raya Nurintan Rayani Saragih, serta masyarakat Nagori Silou Huluan.

Ny. Hj. Darmawati menyampaikan apresiasi atas kedatangan Tim Evaluasi Provinsi Sumatera Utara.

Menurut dia, evaluasi tersebut penting untuk memberikan arahan dan masukan dalam memperbaiki serta menyempurnakan program pemberdayaan masyarakat.

"Bagi kami, menang atau tidak adalah sebuah bonus. Yang paling penting adalah proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat Nagori Silou Huluan," tegas Ny. Hj. Darmawati.

Ia juga mengapresiasi Pemerintah Nagori Silou Huluan dan masyarakat yang telah bekerja sama mempersiapkan pelaksanaan program tersebut.

"Ketika perempuan hebat, berdaya, dan mampu mengambil peran aktif dalam keluarga maupun masyarakat, maka keluarga akan semakin sejahtera, dan pada akhirnya nagori juga akan semakin maju dan berkembang," ujarnya.

Ny. Hj. Darmawati menjelaskan PTP2WKSS merupakan program terpadu yang diarahkan untuk memperkuat peran perempuan dalam membangun keluarga yang sehat, sejahtera, mandiri, dan berkualitas.

Ia juga mengapresiasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Simalungun yang telah bersinergi memberikan pembinaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Sinergi tersebut diharapkan membuat program pemberdayaan tidak berhenti pada kegiatan evaluasi, tetapi terus memberikan manfaat bagi masyarakat Nagori Silou Huluan.

Sementara itu, Bupati Simalungun melalui Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Albert R. Saragih mengatakan kehadiran Tim Evaluasi Provinsi bukan sekadar untuk memberikan penilaian.

Menurut Albert, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melihat secara langsung hasil pembinaan dan pemberdayaan yang telah dilakukan bersama pemerintah nagori dan masyarakat.

"Evaluasi ini kami pandang sebagai bagian penting dari proses pembinaan dan perbaikan secara berkelanjutan. Kami sangat mengharapkan arahan, nasihat, pembinaan, dan rekomendasi dari Tim Provinsi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program ke depan," ujar Albert.

Albert menegaskan pembangunan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar program pemberdayaan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ketua Tim Evaluasi Provinsi Sumatera Utara Budi Prayogi mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara TP PKK, tim pembina, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Evaluasi juga mencakup upaya pemberdayaan di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga sarana dan prasarana lingkungan.

"Kehadiran kami bukan semata-mata untuk menilai, melainkan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program yang telah dilaksanakan, serta memberikan masukan dan mendorong lahirnya inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan," jelas Budi Prayogi.

Setelah penyambutan dan penyampaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan profil serta pelaksanaan program PTP2WKSS di Nagori Silou Huluan oleh Pangulu Jan Pirellman Damanik.

Tim Evaluasi Provinsi Sumatera Utara kemudian melakukan evaluasi secara langsung terhadap pelaksanaan program di Nagori Silou Huluan.

Program tersebut diharapkan dapat memperkuat pemberdayaan perempuan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat di Nagori Silou Huluan secara berkelanjutan.* (ad)

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun menerima bantuan satu unit dump truk dari PTPN IV Regional II.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Region Head PTPN IV Regional II Budi Santoso kepada Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Rabu, 7 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Istana Belum Ambil Sikap soal Putusan MK Gibran, Ini Alasannya

Program itu menjadi bentuk dukungan perusahaan terhadap pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah operasionalnya.

Dalam sambutannya, Budi Santoso mengatakan bantuan dump truk tersebut merupakan wujud sinergi antara PTPN IV Regional II dan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

"Sebagaimana diketahui, sebagian wilayah usaha dan kebun PTPN IV berada di wilayah Kabupaten Simalungun. Oleh karenanya, pemberian bantuan berupa 1 unit dump truk ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial kami," ujarnya

Budi berharap keberadaan kendaraan tersebut dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan dan pengangkutan sampah.

Dengan dukungan sarana yang memadai, kebersihan lingkungan di Kabupaten Simalungun diharapkan dapat terjaga lebih optimal.

Menurutnya, bantuan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen PTPN IV Regional II untuk terus membangun hubungan dan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah, khususnya di wilayah yang menjadi bagian dari kegiatan usaha perusahaan.

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PTPN IV Regional II atas bantuan satu unit dump truk tersebut.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi PTPN IV Regional II yang telah memberikan bantuan 1 unit dump truk ini. Saya berharap kolaborasi yang baik ini dapat terus terjalin dan diperkuat, agar kita sama-sama dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Simalungun," harap Bupati Anton.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kinerja dinas terkait dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam proses pengangkutan sampah.

Selain membantu operasional kebersihan, kendaraan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Simalungun.

Kerja sama antara Pemkab Simalungun dan PTPN IV Regional II diharapkan terus berlanjut melalui berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.* (ad)

SOLO — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surakarta, Jawa Tengah, buka suara mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mencalonkan diri dalam Pilkada Kota Surakarta 2020.

Ketua Bawaslu Kota Surakarta Budi Wahyono mengatakan verifikasi faktual terhadap dokumen pendidikan calon merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga:

• KPU Surakarta Ungkap Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pilkada 2020, Ternyata Tak Langsung ke Singapura

"Sepengetahuan saya, KPU Kota Surakarta selain melakukan verifikasi administrasi, juga melakukan konfirmasi ke Bakorwil 7, terkait dokumen pendidikan Gibran dan kemudian ada surat keterangan dari Bakorwil 7," kata Budi Wahyono di Solo, Rabu (7/10/2026).

Budi mengatakan Bawaslu Surakarta turut mengawasi proses pencalonan Gibran pada Pilkada 2020.

Namun, selama proses tersebut tidak ditemukan laporan maupun temuan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.

"Kami mengawasi proses pencalonan Gibran pada Pilkada 2020, tidak ditemukan adanya laporan atau temuan terkait dengan dokumen pendidikan Gibran," katanya.

Menurut Budi, tugas Bawaslu pada saat itu adalah mengawasi proses pelaksanaan dan keterpenuhan persyaratan calon sesuai dengan kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut.

Ia mengatakan Bawaslu tidak melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah calon karena proses tersebut berada dalam ranah KPU.

Budi juga menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran.

Menurut dia, putusan MK perlu dipahami secara utuh, termasuk bagian pertimbangan hukum dan konteks perkara yang diputus.

Ia menegaskan Bawaslu bekerja berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Karena itu, proses yang dilakukan Bawaslu pada Pilkada Surakarta 2020 harus dilihat berdasarkan kewenangan lembaga tersebut pada saat itu.

Sebelumnya, MK menyatakan gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Ketentuan mengenai syarat pendidikan tersebut berkaitan dengan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu.

Putusan MK tersebut kemudian kembali memunculkan pembahasan mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran, termasuk ketika ia mendaftar sebagai calon wali kota pada Pilkada Surakarta 2020.

Bawaslu Surakarta menegaskan bahwa dalam pengawasan proses pencalonan saat itu tidak ditemukan laporan atau temuan terkait dokumen pendidikan Gibran.* (d/ad)

SOLO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta, Jawa Tengah, menegaskan proses verifikasi syarat bakal calon wali kota pada Pilkada Surakarta 2020 telah dilakukan sesuai prosedur.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KPU Kota Surakarta Yustinus Arya Artheswara setelah muncul kembali sorotan mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:

• Usai Putusan MK, Wakil Ketua DPRD Sukabumi Fraksi PDIP Turunkan Foto Wapres Gibran

Pada Pilkada Surakarta 2020, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai salah satu calon wali kota.

KPU saat itu melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan seluruh calon peserta pilkada.

"Pada waktu itu ada dua calon. Kami juga sudah melakukan verifikasi terkait untuk ijazah Pak Gibran," katanya.

Yustinus menjelaskan verifikasi faktual terhadap dokumen pendidikan calon dilakukan melalui Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) VII.

Namun, proses verifikasi tersebut tidak dilakukan langsung ke Singapura, tempat Gibran menempuh pendidikan.

Menurut Yustinus, dokumen pendidikan yang diperoleh dari luar negeri memiliki mekanisme verifikasi melalui kementerian terkait.

Karena itu, KPU menggunakan dokumen atau surat keterangan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar dalam proses verifikasi.

Ia mengatakan mekanisme tersebut juga diterapkan terhadap dokumen pendidikan Gibran ketika mengikuti pencalonan Pilkada Surakarta 2020.

Dengan proses tersebut, KPU menilai persyaratan pencalonan Gibran telah memenuhi ketentuan yang berlaku saat itu.

"Itu bisa dengan surat keterangan tersebut. Jadi kami berdasarkan surat keterangan itu melakukan itu yang mengeluarkan dari Kemendikbud. Kemudian kami verifikasinya ke Bakorwil Wilayah VII di Solo," katanya.

Pernyataan KPU Surakarta tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam putusannya, MK menyatakan gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima.

MK juga menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan syarat calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu.

Putusan tersebut kemudian memunculkan kembali pembahasan mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran, termasuk ketika ia mengikuti Pilkada Surakarta 2020.

KPU Surakarta menegaskan bahwa proses verifikasi pada saat itu dilakukan berdasarkan mekanisme dan dokumen yang berlaku, termasuk surat keterangan dari kementerian terkait.* (d/ad)

SUKABUMI — Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Rojab Asy'ari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes setelah muncul fakta dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai polemik ijazah Gibran.

Baca Juga:

• Istana Belum Ambil Sikap soal Putusan MK Gibran, Ini Alasannya

Ia mengaku merasa malu dengan persoalan ijazah Gibran yang menjadi sorotan dalam persidangan di MK.

"Ya ini kan menyikapi fakta persidangan kemarin di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan putusan MK... itu kan memang dinyatakan di fakta persidangan bahwa Gibran Rakabuming Raka itu tidak bisa membuktikan berkaitan dengan ijazah setara SMA seperti kayak gitu," ujar Rojab saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/10/2026).

"Meskipun memang di proses persidangan itu tidak terbukti, nah saya sebagai Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan ya merasa malu juga kan seperti kayak gitu. Ya terpaksa dengan sikap politik saya, ini untuk sementara foto Gibran Rakabuming Raka di ruangan saya diturunkan dulu sementara," sambungnya.

Rojab menegaskan pencopotan foto Gibran hanya bersifat sementara.

Ia mengatakan foto tersebut akan kembali dipasang apabila terdapat fakta hukum lanjutan yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum.

"Sampai nanti ada fakta hukum lain yang menyatakan bahwa ijazah Gibran Rakabuming Raka itu sah secara hukum, kan seperti kayak gitu. Dan kita tadi menyerahkan, menitipkan dulu ke Sekretariat DPRD. Ini sifatnya sementara dan hanya di ruangan saya," jelasnya.

Rojab juga menegaskan tindakan tersebut belum dikonsultasikan secara khusus dengan struktur partai. Menurut dia, keputusan itu merupakan sikap politik pribadi.

Sementara itu, foto Presiden Prabowo Subianto masih tetap terpampang di ruang kerja Rojab.

"Untuk Presiden saya masih pertahankan, Pak Prabowo ada tetap terpampang di ruangan saya," ucapnya.

Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan tindakan Rojab Asy'ari bukan merupakan instruksi partai.

Ia menyebut keputusan tersebut sebagai sikap dan tindakan personal Rojab.

"Yang jelas, sebagaimana yang disampaikan oleh yang bersangkutan, itu merupakan sikap dan tindakan personal ya. Jadi tidak ada sekali pun instruksi dari partai, baik dari DPC, dari DPD, maupun dari DPP partai. Jadi itu menurut yang bersangkutan juga murni adalah sikap dan tindakan pribadi," kata Ono Surono, Kamis (8/10/2026).

Menurut Ono, tindakan Rojab bisa menjadi respons pribadi terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat setelah keluarnya putusan MK mengenai perkara tersebut.

"Ya tentunya kan mungkin ini respon bukan hanya yang bersangkutan, mungkin juga ada respon dari publik ya terkait dengan keputusan MK. Tetapi ya dari sisi kelembagaan, dari awal kan kita tidak pernah menyikapi terkait dengan itu," ujarnya.

Ono mengatakan PDIP tidak memiliki kepentingan dalam persoalan polemik ijazah Gibran.

Ia menyebut sejumlah fungsionaris DPP PDIP sebelumnya juga telah menyampaikan posisi partai terkait perkara tersebut.

"Ya menurut beberapa fungsionaris DPP partai kan PDI Perjuangan tidak mempunyai kepentingan terkait dengan permasalahan itu," katanya.

Karena itu, Ono menegaskan PDIP menghormati putusan MK dan memandang dinamika yang muncul setelah putusan tersebut sebagai informasi yang berkembang di ruang publik.

"Sehingga ya tentunya apa fenomena yang saat ini dihadirkan melalui keputusan MK ya tentunya apa pun keputusan MK itu kan patut kita hormati dan menjadi informasi saja," ucapnya.

Sebelumnya, MK menolak gugatan terkait syarat pendidikan Gibran dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri.

Namun, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden dalam perkara tersebut.* (d/ad)

JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan pemerintah masih mempelajari secara detail putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan itu disampaikan Bambang Eko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.

Baca Juga:

• KPK Periksa Kadis SDABMBK Medan, Dalami Kasus Suap Bupati Langkat Ondim

"Coba nanti saya pelajari detailnya ya putusan itu, putusan MK. Karena kalau kita membaca putusannya kan juga amar putusannya kan kurang juga. Kan ada pertimbangan hukum dan sebagainya. Saya akan membaca hari ini yang lebih detail lagi ya," kata Bambang Eko di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Menurut Bambang Eko, bagian pertimbangan hukum dalam putusan MK perlu dibaca secara menyeluruh.

Ia menyebut adanya istilah ratio decidendi, yakni alasan atau pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam mengambil keputusan.

"Kan di situ ada pertimbangan hukumnya, ada dalam hukum itu ada namanya ratio decidendi ya. Jadi, pertimbangan itu juga harus kita baca betul. Saya belum baca secara detail. Mohon waktu saja," ujarnya.

Bambang Eko juga mengaku belum mengetahui arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK tersebut.

Ia mengatakan belum bertemu dengan Prabowo karena masih menjalankan sejumlah agenda di DPR, termasuk mengurus pembahasan dan penyelesaian rancangan undang-undang.

"Saya belum ketemu sama Pak Presiden sehingga kemudian saya tidak tahu apa yang disampaikan oleh beliau, karena kesibukan beliau saya juga sedang banyak hal yang harus saya urusi di DPR terkait dengan penyelesaian rancangan undang-undang. Kita konsentrasi belum ke sana," ujarnya.

Hingga saat ini, menurut Bambang Eko, belum ada pembahasan resmi antara pemerintah dan DPR mengenai putusan MK tersebut.

"Belum ada, sampai sekarang belum ada," ujarnya.

Ia mengatakan situasi setelah putusan MK masih berkembang.

Karena itu, pemerintah memilih menunggu perkembangan beberapa hari ke depan sembari mempelajari putusan secara lebih menyeluruh.

"Pada prinsipnya sebetulnya kita masih menunggu hal-hal yang, ini kan masih dinamis ya setelah putusan itu. Ada yang kemudian macam-macamlah isunya itu, tapi kita tunggu sajalah kira-kira 2-3 hari ini kira-kira apa ya," ujarnya.

Sebelumnya, MK menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan setara sekolah menengah atas di luar negeri.

Hakim MK Arsul Sani menjelaskan certificate of attendance yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan Gibran telah menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri tidak menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

"Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," kata Arsul.

Meski menemukan fakta tersebut, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden.

"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon," ujar hakim MK Adies Kadir.

MK juga menyatakan persoalan mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat calon presiden dan calon wakil presiden bukan menjadi kewenangan MK dalam perkara tersebut.

Menurut Adies, persoalan keabsahan dan pemenuhan syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945.

"Perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhian syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI tahun 1945," ujar hakim MK Adies Kadir.

Dengan demikian, pemerintah saat ini masih menunggu dan mempelajari putusan MK secara menyeluruh sebelum menentukan langkah atau sikap lebih lanjut terkait persoalan tersebut.* (d/ad)

MEDAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan dugaan suap yang melibatkan Bupati Langkat nonaktif, Syah Afandin alias Ondim.

Salah satu saksi yang dijadwalkan diperiksa adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Khairul Azmi.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Bansos, Menantu Eks Bupati Labusel Bripka Yasir Ungkap Perintah Polres Salurkan 3.000 Paket

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Khairul diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Langkat.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi di kantor perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan Provinsi Sumatra Utara atas nama KAZ " kata Budi kepada wartawan, Selasa (6/10).

Selain Khairul Azmi, penyidik KPK memanggil delapan saksi lainnya.

Mereka di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Langkat Ilhamsyah Bangun, seorang ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Langkat berinisial ARM, serta seorang guru berinisial GEM.

Lima saksi lainnya merupakan ASN pada Dinas PUTR Langkat. Mereka masing-masing berinisial IRF, MYN, AGT, DT, dan ROL.

Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan suap yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan pada 2 Juli 2026.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan Syah Afandin alias Ondim dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka.

Yaqub disebut merupakan mantan anggota tim sukses Syah Afandin pada Pilkada 2024.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat periode 2025–2026.

Menurut KPK, Syah Afandin diduga menerima uang sebesar Rp800 juta dari total komitmen Rp1,117 miliar yang diberikan Yaqub.

Pemberian uang tersebut diduga berkaitan dengan sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Yaqub disebut memperoleh 80 proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan lima proyek pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat.

Total terdapat 85 proyek yang disebut menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2025.

Pemeriksaan terhadap Khairul Azmi dan para saksi lainnya dilakukan untuk mendalami dugaan pengaturan proyek serta aliran uang dalam perkara tersebut.

KPK masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap peran masing-masing pihak dan rangkaian dugaan suap yang berkaitan dengan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.* (mp/ad)

MEDAN — Bripka Yasir Mukhtadi Lubis, anggota Polres Labuhanbatu Selatan yang juga merupakan menantu mantan Bupati Labusel Edimin, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi bantuan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024.

Yasir memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 7 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Korupsi Proyek Jalan Sumut Makin Melebar! KPK Tetapkan 8 Tersangka Baru, Ada Mantan Kepala BBPJN

Namun, status tersebut kemudian gugur setelah ia memenangkan gugatan praperadilan.

Perkara tersebut kini menjerat empat terdakwa, yakni Plt Kepala Dinas Sosial Labusel Nurhamimah, pemilik CV Sri Rezeki Himalayani Nasution, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rully Novanda, serta Andri Budiana alias Itong yang disebut sebagai pekerja yang diminta membantu membuat e-katalog CV Sri Rezeki.

Dalam persidangan, jaksa mencecar Yasir mengenai keterlibatannya dalam pengadaan bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu.

Namun, Yasir mengaku tidak mengetahui adanya program tersebut.

"Saya tidak tahu mengenai adanya program tersebut," kata Yasir kepada Jaksa.

Ia mengatakan baru mengetahui adanya bantuan sosial setelah mendapat perintah dari Polres Labusel untuk menjemput bantuan di Dinas Sosial Labusel.

Bantuan tersebut berupa sejumlah bahan kebutuhan pokok, antara lain gula, minyak goreng, dan beras.

Menurut Yasir, bantuan kemudian disalurkan kepada masyarakat dengan melibatkan personel kepolisian hingga tingkat polsek.

"Ada surat perintah dari Polres untuk pembagian 3 ribu bantuan itu. Yang membantu menyalurkan itu, ada dari Polres, hingga Polsek," kata dia.

Jaksa kemudian menanyakan kepada Yasir mengenai dugaan pertemuan dengan mantan Plt Kepala Dinas Sosial Labusel, Nurhamimah, di kantor Dinas Sosial.

Yasir membantah pernah bertemu dengan Nurhamimah.

Keterangan tersebut berbeda dengan pengakuan Nurhamimah yang sebelumnya menyebut adanya pertemuan dengan Yasir.

"Tidak pernah bertemu," jelasnya.

Kesaksian Yasir menjadi bagian dari upaya jaksa mengungkap rangkaian pengadaan dan penyaluran bantuan sosial dalam perkara tersebut.

Dalam dakwaan, para terdakwa disebut melakukan korupsi dalam penyaluran bantuan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial, serta Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Perkara tersebut disebut menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,9 miliar.

Keterangan para saksi selanjutnya akan menjadi bagian dari pembuktian jaksa maupun pembelaan para terdakwa di persidangan.* (tm/ad)

MEDAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka babak baru dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka baru dalam pengembangan penyidikan perkara yang sebelumnya menjerat mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Ginting.

Baca Juga:

• Fakta Sidang Perdana Eks Jampidsus Febrie Adriansyah: Uang Rp20 Miliar Berkode “Kue” hingga Miliki 29 Perusahaan

"Dari pengembangan penyidikan yang dilakukan pada September kemarin, KPK menetapkan sejumlah delapan orang tersangka baru dalam penyidikan perkara ini," ungkap Budi kepada wartawan.

Meski KPK belum secara resmi membeberkan identitas dan peran masing-masing tersangka, informasi yang beredar mengarah kepada delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BBPJN Sumut yang sebelumnya dipanggil penyidik ke Jakarta.

Salah satunya adalah Kepala BBPJN Sumut periode 2024–2025, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja. Selain itu, KPK memanggil tiga mantan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I dan II, yakni Dicky Erlangga, Rahmad Parulian, dan T. Rahmatsyah Putra alias Dadam.

Empat pejabat teknis yang juga disebut terkait dengan penetapan tersangka baru tersebut merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBPJN Sumut.

Mereka adalah Munson Ponter Paulus Hutauruk, Faisal, Heri Handoko, serta Manaek Manalu.

KPK masih merahasiakan detail peran masing-masing pihak karena proses penyidikan masih berlangsung.

"Untuk detail identitas pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan update-nya karena ini penyidikan juga masih terus berprogres," ujar Budi menambahkan.

Selain menetapkan tersangka baru, penyidik KPK pada Rabu, 7 Oktober 2026, juga memeriksa sejumlah saksi di Kantor KPPN Padang Sidempuan.

Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami konstruksi perkara, termasuk dugaan pengaturan proyek serta aliran dana yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan preservasi jalan.

Sejumlah pejabat daerah turut dimintai keterangan.

Mereka antara lain Bupati Tapanuli Selatan Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan mantan Bupati Mandailing Natal Muhammad Jafar Sukhairi Nasution.

Penyidik juga memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Dinas PUPR Mandailing Natal, di antaranya Pelaksana Tugas Kepala Dinas Elpi Yanti Harahap dan Kepala Bidang Bina Marga Rajab Asri Nasution.

Selain itu, KPK memanggil mantan Kepala Dinas PUPR Padang Lawas Utara Ramlan, staf honorer Mardiah, serta seorang sopir bernama Hanafi Rambe.

Rangkaian pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Juni 2025.

Dalam perkara sebelumnya, KPK mengungkap dugaan pengaturan pemenang tender sejumlah proyek jalan dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Kasus tersebut kemudian menyeret Topan Ginting ke meja hijau.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan menjatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta kepada mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara tersebut.

Dengan ditetapkannya delapan tersangka baru, KPK kini melanjutkan penelusuran untuk mengungkap lebih jauh dugaan korupsi dalam proyek jalan di Sumatera Utara serta peran masing-masing pihak yang diduga terlibat.* (tm/ad)

JAKARTA — Apple dilaporkan membatalkan rencana memasang RAM 16GB pada iPhone 18 Pro dan ponsel lipat pertamanya yang disebut iPhone Duo.

Kedua perangkat tersebut kabarnya kini akan menggunakan RAM 12GB karena kelangkaan DRAM global dan meningkatnya biaya komponen.

Baca Juga:

• Jangan Sampai Tertipu! Ini Link Resmi Pre-order iPhone 18 Pro di iBox dan Digimap

Menurut laporan itu, Apple sebelumnya merancang iPhone 18 Pro dan iPhone Duo dengan kapasitas RAM 16GB.

Namun, perusahaan kemudian mengurangi kapasitas tersebut menjadi 12GB.

Keputusan ini disebut berkaitan dengan kondisi pasar memori yang semakin ketat.

Harga DRAM yang meningkat serta gangguan pasokan global membuat Apple harus menghitung kembali biaya produksi perangkat kerasnya.

Kenaikan harga memori bahkan dilaporkan memicu pembahasan internal mengenai kemungkinan kenaikan harga awal iPhone Duo.

Bloomberg sebelumnya melaporkan bahwa meningkatnya biaya memori menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan Apple dalam menentukan harga perangkat lipat tersebut.

Analis Ming-Chi Kuo juga memperingatkan bahwa kelangkaan DRAM yang terjadi di industri dapat membuat Apple menurunkan proyeksi pengiriman sejumlah perangkat kerasnya pada 2026.

Laporan The Bell sebelumnya menyebut Samsung telah dikontrak untuk memasok modul LPDDR 12GB untuk iPhone Duo.

Kondisi tersebut membuat ponsel lipat Apple memiliki kapasitas RAM yang sama dengan model Pro, alih-alih menawarkan kapasitas memori yang lebih tinggi.

Tantangan Apple tidak hanya berkaitan dengan komponen memori.

Produksi iPhone Duo juga dilaporkan menghadapi sejumlah kendala manufaktur menjelang peluncurannya.

Laporan sebelumnya menyebut tingkat keberhasilan perakitan akhir iPhone Duo di Foxconn berada sedikit di atas 60 persen pada akhir September.

Dengan standar kualitas Apple, peningkatan tingkat produksi menuju kondisi yang lebih stabil diperkirakan membutuhkan waktu tambahan.

Kompleksitas komponen perangkat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat produksi tersebut.

Teknisi Foxconn disebut terus melakukan penyesuaian terhadap peralatan di lini produksi.

Panel OLED lipat yang dipasok Samsung Display dan komponen engsel berbahan titanium yang dibuat melalui pencetakan 3D juga dilaporkan mengalami keterlambatan pengiriman serta penyesuaian desain menjelang produksi massal.

Kondisi tersebut berpotensi membatasi jumlah iPhone Duo yang tersedia ketika pertama kali diluncurkan.

Perkiraan internal yang dikutip dalam laporan menyebut Apple menargetkan produksi sekitar 6 juta hingga 8 juta unit iPhone Duo secara global sepanjang 2026.

Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan sekitar 20 juta hingga 30 juta unit yang biasanya dikirim untuk model Pro standar.

Analis Counterpoint, Ivan Lam, mengatakan ketersediaan awal iPhone Duo akan sangat bergantung pada kemampuan perusahaan manufaktur kontrak Apple dalam meningkatkan efisiensi lini produksi.

Apple dijadwalkan membuka pemesanan awal iPhone Duo pada 16 Oktober, sebelum perangkat tersebut resmi dirilis pada 23 Oktober.

Dengan tingkat produksi yang masih menghadapi sejumlah kendala, calon pembeli yang ingin mendapatkan perangkat pada hari pertama diperkirakan harus menghadapi persediaan awal yang terbatas dan potensi keterlambatan pengiriman.

Dengan demikian, iPhone Duo menghadapi sejumlah tantangan sekaligus, mulai dari kapasitas RAM, kenaikan biaya memori, keterbatasan komponen hingga kompleksitas produksi perangkat lipat.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi harga dan ketersediaan perangkat saat pertama kali dipasarkan.* (vo/ad)