LABUSEL – Status tersangka Bripka Yasir Mukhtadi Lubis alias YML (31), anggota Polri aktif yang sebelumnya ditetapkan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan (Labusel) dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial senilai Rp1,9 miliar, dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Putusan tersebut keluar setelah Yasir mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri Labusel.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bantu Biaya Transportasi Dua Pasien Nias Dirujuk ke Medan, Pastikan Layanan Kesehatan Diperkuat

Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat, perkara praperadilan tersebut terdaftar dengan nomor 8/Pid.Pra/2026/PN Rap.

Pemohon dalam perkara ini adalah Bripka Yasir, sedangkan pihak termohon adalah Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan.

Dalam amar putusannya, hakim menolak eksepsi yang diajukan pihak Kejaksaan Negeri Labusel.

Majelis hakim kemudian menyatakan penetapan tersangka terhadap Yasir tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Menyatakan surat penetapan tersangka Nomor: B-09/L.2.37/Fd.2/12/2025 tanggal 12 Desember 2025 beserta dengan seluruh surat dan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan penetapan status tersangka terhadap diri pemohon adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat," demikian isi putusan hakim.

Selain membatalkan status tersangka, hakim juga menyatakan penahanan terhadap Bripka Yasir yang dilakukan pada 16 Juli 2026 tidak sah.

Kejaksaan diperintahkan untuk segera membebaskan Yasir setelah putusan dibacakan.

"Memerintahkan kepada termohon untuk segera mengeluarkan pemohon dari tahanan sesaat setelah putusan ini selesai diucapkan. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala," ujar hakim dalam putusannya.

Sebelum memenangkan gugatan praperadilan kali ini, Yasir juga pernah mengajukan permohonan serupa pada Desember 2025 dengan nomor perkara 7/Pid.Pra/2025/PN Rap.

Namun, dalam perkara tersebut, hakim menolak permohonan praperadilan Yasir. Putusan itu dibacakan pada 19 Januari 2026.

Bripka Yasir sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Labusel dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial di Dinas Sosial Labusel Tahun Anggaran 2024.

Yasir diketahui merupakan anggota Polri yang bertugas di Sikum Polres Labusel.

Ia juga disebut sebagai menantu mantan Bupati Labuhanbatu Selatan, Edimin.

Dalam perkara dugaan korupsi tersebut, Kejaksaan Negeri Labusel menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

Selain Yasir, terdapat enam tersangka lainnya, yakni Plt Kepala Dinas Sosial Labusel Tahun Anggaran 2024 berinisial N, seorang wiraswasta berinisial AB, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial RN, Direktur CV Sri Rezeki berinisial HN, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berinisial PPS, serta staf honorer berinisial G.

Namun, tersangka berinisial G meninggal dunia pada 21 Mei 2026 sebelum menjalani penahanan.

Kejaksaan sebelumnya menyebut dugaan korupsi tersebut terjadi dalam kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial, serta kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang dikelola Dinas Sosial Labusel Tahun Anggaran 2024.

Total anggaran dalam kegiatan tersebut mencapai Rp3,9 miliar. Berdasarkan hasil audit, ditemukan dugaan kerugian negara sekitar Rp1,9 miliar.

Kasi Intel Kejari Labusel Oloan Sinaga sebelumnya menyebut Yasir diduga memiliki peran sejak tahap awal perencanaan hingga proses pembayaran kegiatan.

"AB yang wiraswasta itu yang berhubungan dengan YML untuk mencarikan perusahaan. Jadi, wiraswasta inilah yang mencarikan nama CV Sri Rezeki ini. Namun, proses perencanaan dari awal, proses perencanaan pengadaan ini sudah berperan YML. Uang yang sudah masuk ke rekening CV Sri Rezeki, ini diambil oleh si CV Sri Rezeki diserahkan ke YML," jelas Oloan.

Dengan adanya putusan praperadilan tersebut, Kejaksaan Negeri Labusel harus menghormati keputusan pengadilan yang menyatakan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Bripka Yasir tidak sah.* (d/ad)

GUNUNGSITOLI – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan peningkatan pelayanan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Saat melakukan kunjungan kerja ke RSUD M Thomsen Gunungsitoli, Bobby tidak hanya meninjau fasilitas rumah sakit, tetapi juga membantu biaya transportasi dua pasien yang harus dirujuk ke Medan untuk mendapatkan perawatan lanjutan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Kembali Berkantor di Kepulauan Nias, Percepat Pembangunan dan Serap Aspirasi Warga

Dalam kunjungannya, Gubernur melihat langsung sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari ruang hemodialisa, ruang anak, hingga ruang radiologi.

Selain mengecek kesiapan fasilitas, Bobby juga berdialog dengan sejumlah pasien yang tengah menjalani perawatan.

Dari pertemuan tersebut, ia mengetahui adanya dua pasien yang membutuhkan bantuan transportasi untuk menjalani pengobatan lanjutan di Medan.

Kedua pasien tersebut yakni Fatiadi Zebua (65), pasien dengan diagnosis kanker tiroid, serta Brilly Prathiwi Gulo (11 bulan), pasien yang didiagnosis menderita leukemia.

Keduanya telah mendapatkan jaminan biaya pengobatan melalui BPJS Kesehatan, namun masih terkendala biaya perjalanan menuju Medan.

Bobby Nasution kemudian memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membantu kebutuhan transportasi kedua pasien tersebut agar proses rujukan dapat segera dilakukan.

"Yang belum itu memang transportasinya, Pak, ya. Transportasi kita harap ya sama-samalah baik dari kabupaten ataupun provinsi, tapi yang kali ini kami tanggung semua," kata Bobby usai melakukan peninjauan.

Selain memberikan bantuan kepada pasien, Bobby juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas RSUD M Thomsen Gunungsitoli.

Menurutnya, rumah sakit tersebut telah memiliki dukungan tenaga medis yang hampir lengkap.

Karena itu, peningkatan sarana dan prasarana menjadi langkah berikutnya agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik.

"Ini salah satu rumah sakit yang dokternya hampir lengkap, hampir, ya. Belum kita belum bilang belum lengkap, hampir lengkap nah, ini mau tempat akan kita coba perbaiki. Kita coba perbaiki," kata Bobby.

Bobby berharap peningkatan fasilitas rumah sakit dapat memperkuat pelayanan kesehatan di Kepulauan Nias, sehingga masyarakat tidak selalu harus bergantung pada fasilitas kesehatan di luar daerah.

Sementara itu, salah seorang pasien, Fatiadi Zebua, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian yang diberikan Gubernur Sumatera Utara.

Ia mengaku sebelumnya mengalami kendala biaya transportasi untuk menjalani pengobatan di Medan.

"Senang, sudah dibantu biaya transportasi untuk dirujuk ke Medan," katanya.

Dengan adanya bantuan tersebut, proses rujukan pasien diharapkan dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat mendapatkan penanganan medis sesuai kebutuhan.* (ad)

GUNUNGSITOLI – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution kembali berkantor di Kepulauan Nias sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan tersebut.

Kunjungan kerja yang merupakan kali kedua ini diisi dengan sejumlah agenda yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

• Panglima TNI Dampingi Menko Polkam, Pemerintah Pastikan Indonesia Aman Jelang HUT ke-81 RI

Selama berada di wilayah tersebut, ia dijadwalkan meninjau layanan kesehatan, menyerap aspirasi masyarakat, hingga memastikan berbagai program pembangunan berjalan sesuai rencana.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Erwin Hotmansah Harahap, mengatakan kehadiran Gubernur untuk kedua kalinya menunjukkan bahwa pembangunan di Kepulauan Nias menjadi perhatian yang dilakukan secara berkelanjutan.

"Ini adalah kali kedua Pak Gubernur berkantor secara langsung di Kepulauan Nias. Kehadiran beliau untuk kesekian kalinya di sini menegaskan bahwa komitmen kita terhadap percepatan pembangunan di Nias bukanlah agenda sesaat, melainkan sebuah program berkelanjutan yang terus dikawal progresnya dari tahun ke tahun," ujar Erwin kepada wartawan di Kota Gunungsitoli, Rabu (5/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bobby Nasution meninjau fasilitas kesehatan di RSUD Thomsen untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

Di rumah sakit itu, ia juga menyempatkan diri menemui pasien yang sedang menjalani perawatan.

Setelah itu, Gubernur bertemu dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai aspirasi.

Agenda kerja juga mencakup peninjauan upaya mitigasi abrasi pantai, bertemu dengan nelayan, melihat budidaya rumput laut di Kabupaten Nias Utara, serta meninjau kondisi sejumlah ruas jalan.

Erwin mengatakan seluruh program strategis yang telah dirancang Pemprov Sumut akan terus dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Berkantor di Nias ini tujuannya untuk memastikan bahwa seluruh program strategis yang telah dirintis sebelumnya benar-benar berlanjut dan dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat luas," kata Erwin.

Pada kunjungan kerja tahap kedua ini, Bobby Nasution juga membawa sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut.

Langkah tersebut dilakukan agar berbagai program dapat segera direalisasikan sekaligus memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi sesuai bidang masing-masing OPD.

Sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara juga turut mendampingi kunjungan tersebut.

Salah seorang warga Kota Gunungsitoli, Yohanes, mengaku senang atas kehadiran kembali Gubernur Sumatera Utara di Kepulauan Nias.

Menurutnya, kunjungan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan daerah kepulauan.

"Sangat senang, dengan kedatangan Pak Gubernur, semoga program-program yang dibawa Pak Gubernur dapat memajukan Kepulauan Nias," kata Yohanes.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat mempercepat realisasi berbagai program pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan publik di Kepulauan Nias, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.* (ad)

TANJAB TIMUR – Warga RW 04, Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menggelar turnamen batu lacak untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut disambut antusias oleh masyarakat dan menjadi salah satu agenda perayaan kemerdekaan di lingkungan setempat.

Baca Juga:

• Panglima TNI Dampingi Menko Polkam, Pemerintah Pastikan Indonesia Aman Jelang HUT ke-81 RI

Selain menjadi hiburan bagi warga, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mempererat hubungan antarwarga.

"Turnamen batu lacak ini merupakan salah satu kegiatan untuk memeriahkan HUT RI ke-81. Selain itu, panitia juga telah menyiapkan berbagai perlombaan dan kegiatan lainnya yang akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat," ujar Irul.

Menurutnya, peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Irul berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi warga.

Ia juga berharap semangat persatuan serta rasa cinta terhadap tanah air semakin tumbuh melalui berbagai kegiatan yang digelar selama peringatan HUT RI.

"Turnamen batu lacak ini merupakan salah satu kegiatan untuk memeriahkan HUT RI ke-81. Selain itu, panitia juga telah menyiapkan berbagai perlombaan dan kegiatan lainnya yang akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Berbagai perlombaan yang disiapkan panitia diharapkan mampu melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, sehingga perayaan Hari Kemerdekaan dapat dirasakan bersama dalam suasana yang penuh kebersamaan.* (ad)

KEPRI – Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menggelar Latihan Terintegrasi TNI 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapan pertahanan negara.

Latihan ini difokuskan untuk memperkuat interoperabilitas antarmatra, profesionalisme prajurit, serta efektivitas operasi gabungan dalam menghadapi berbagai spektrum ancaman.

Baca Juga:

• Panglima TNI Dampingi Menko Polkam, Pemerintah Pastikan Indonesia Aman Jelang HUT ke-81 RI

Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R., serta para Kepala Staf Angkatan.

Dalam latihan tersebut, TNI mensimulasikan skenario pengamanan wilayah dan objek vital nasional sebagai bagian dari pengujian kemampuan operasi gabungan dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebanyak 12.987 personel dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara diterjunkan dalam latihan yang mengintegrasikan kekuatan darat, laut, dan udara secara terpadu.

Latihan juga melibatkan berbagai Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dari ketiga matra.

TNI AD mengerahkan sistem roket, satuan artileri, kendaraan tempur, serta rudal pertahanan udara untuk mendukung operasi darat.

Sementara itu, TNI AL melibatkan kapal perang, helikopter, pesawat patroli maritim, pesawat angkut, pesawat tanpa awak (UAV), hingga kendaraan tempur amfibi guna mendukung operasi laut dan pendaratan.

Di sektor udara, TNI AU mengoperasikan pesawat tempur, pesawat angkut taktis dan strategis, pesawat intai, helikopter, serta pesawat tanpa awak untuk memperkuat kemampuan dukungan udara dalam operasi gabungan.

Melalui Latihan Terintegrasi TNI 2026, TNI menguji kemampuan interoperabilitas antarmatra, kesiapan personel, kesiapan alutsista, serta efektivitas sistem komando dan pengendalian dalam operasi gabungan.

Latihan tersebut juga menjadi bagian dari strategi peningkatan profesionalisme prajurit sekaligus memperkuat kesiapsiagaan operasional dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang.

Menurut TNI, latihan gabungan yang dilaksanakan secara berkala menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan seluruh unsur pertahanan mampu bekerja secara terintegrasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan ancaman, baik yang bersifat konvensional maupun multidimensi.*(ad)

JAKARTA – Pemerintah memastikan kondisi keamanan nasional tetap aman dan terkendali menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum terverifikasi, seperti hoaks, disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian yang beredar di media sosial.

Baca Juga:

• Kejati Lampung Selamatkan Rp1,145 Triliun untuk Kas Negara pada Semester I 2026, Fokus Pulihkan Aset Korupsi

Kegiatan itu turut didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Dalam keterangannya, Djamari menegaskan bahwa penyebaran informasi yang tidak benar dapat mengganggu stabilitas nasional apabila tidak disikapi secara bijaksana oleh masyarakat.

"Masyarakat tidak perlu terpengaruh oleh hoaks, disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian yang beredar di media sosial," tegas Djamari.

Ia mengatakan, hingga saat ini kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia masih berada dalam kendali pemerintah berkat sinergi antara TNI, Polri, kementerian dan lembaga, serta dukungan masyarakat.

"Kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali," ujarnya.

Menurut Djamari, stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kelangsungan pembangunan nasional sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, ketenangan, dan suasana yang kondusif.

Ia menilai semangat kebersamaan merupakan modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dinamika global.

"Mari kita bersama-sama menjaga ketenangan dan kondusivitas bangsa, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menegaskan komitmen TNI dalam memperkuat sistem pertahanan negara.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan profesionalisme prajurit, interoperabilitas antarmatra, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta penguatan sinergi dengan Polri dan seluruh komponen bangsa.

Selain menghadapi ancaman militer, TNI juga terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman nonmiliter, seperti perang siber, penyebaran disinformasi, hingga berbagai potensi gangguan terhadap stabilitas nasional.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi membangun sistem pertahanan yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif terhadap perkembangan situasi strategis yang terus berubah.

Pemerintah berharap seluruh masyarakat dapat ikut menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya, serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan damai menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.* (ad)

BANDAR LAMPUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mencatat keberhasilan dalam upaya penyelamatan keuangan negara sepanjang Semester I Tahun 2026.

Hingga Juli 2026, nilai keuangan negara yang berhasil dipulihkan mencapai Rp1.145.448.982.370 atau sekitar Rp1,145 triliun.

Baca Juga:

• Pemko Medan Nonaktifkan Lurah Aur, Rico Waas Tegaskan Tak Ada Ruang bagi ASN yang Menyalahgunakan Wewenang

Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryo Wibowo, menyampaikan capaian itu dalam kegiatan Coffee Morning bersama Komunitas Media Lampung di Aula Lantai III Kejati Lampung, Rabu (5/8/2026).

Menurut Danang, penegakan hukum saat ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku korupsi, tetapi juga memastikan kerugian negara dapat dipulihkan melalui strategi follow the money.

"Transparansi kepada publik merupakan bagian dari pertanggungjawaban institusi. Penegakan hukum harus memberikan manfaat nyata melalui penyelamatan keuangan negara," ujarnya.

Dari total penyelamatan keuangan negara tersebut, kontribusi terbesar berasal dari penanganan perkara dugaan korupsi penggunaan kawasan hutan oleh PT P di Kabupaten Way Kanan.

Dalam perkara tersebut, nilai aset yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp1,003 triliun.

Karena memiliki kompleksitas tinggi yang berkaitan dengan aspek perizinan dan penguasaan kawasan hutan, penanganan perkara tersebut kini berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Selain uang titipan dan uang pengganti yang telah disetorkan ke kas negara, penyelamatan aset juga berasal dari pembayaran denda serta konversi barang bukti berupa 738 gram logam mulia dan sejumlah mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, euro, dolar Australia, serta ringgit Malaysia.

Menurut Kejati Lampung, pendekatan tersebut menjadi bukti bahwa pemulihan aset hasil tindak pidana kini menjadi salah satu fokus utama dalam pemberantasan korupsi.

Di bidang Tindak Pidana Umum, Kejati Lampung juga mengedepankan pendekatan restorative justice.

Pendekatan tersebut tidak hanya menghentikan proses pidana terhadap perkara yang memenuhi syarat, tetapi juga disertai pembinaan keterampilan kepada pelaku agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Selain penegakan hukum, Kejati Lampung juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Satgas PRR Percepat Pembangunan 44.121 Hunian Tetap bagi Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Tim Intelijen bersama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melakukan pemantauan di sejumlah daerah, di antaranya Bandar Lampung, Tanggamus, dan Lampung Selatan.

Dalam pengawasan tersebut ditemukan beberapa kendala teknis, seperti gangguan generator di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Natar serta laporan dugaan kontaminasi makanan.

Temuan itu dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

Kinerja Bidang Pemulihan Aset Kejati Lampung juga melampaui target yang ditetapkan pemerintah.

Dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp6,3 miliar, realisasi yang berhasil dicapai mencapai Rp16,2 miliar, atau sekitar 256,7 persen dari target.

Sebagai tindak lanjut, Kejati Lampung menjadwalkan lelang serentak barang rampasan negara pada 10–14 Agustus 2026.

Sebanyak 149 barang rampasan, baik bergerak maupun tidak bergerak, akan dilelang dengan nilai limit sekitar Rp2,47 miliar.

Menutup paparannya, Danang mengajak masyarakat dan media untuk terus berpartisipasi mengawasi jalannya penegakan hukum.

Menurutnya, sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmennya untuk menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti menyalahgunakan wewenang.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan pembebasan sementara atau penonaktifan Lurah Aur, Kecamatan Medan Maimun, setelah adanya rekomendasi hasil audit khusus Inspektorat Kota Medan terkait dugaan pungutan di luar ketentuan.

Baca Juga:

• Satgas PRR Percepat Pembangunan 44.121 Hunian Tetap bagi Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Dari hasil pemeriksaan, Inspektorat merekomendasikan agar yang bersangkutan diproses melalui mekanisme penjatuhan hukuman disiplin dengan mempertimbangkan sanksi disiplin berat.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Camat Medan Maimun, Rizki Hari Adam Lubis, menerbitkan keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatan terhadap Lurah Aur.

Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan disiplin berjalan secara objektif, independen, dan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Camat Medan Maimun, Rizki Hari Adam Lubis, penonaktifan sementara tersebut bertujuan agar pemeriksaan dapat berlangsung tanpa mengganggu jalannya pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan.

"Pembebasan sementara ini merujuk pada Pasal 31 ayat (1) PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Hal ini dilakukan agar pemeriksaannya fokus. Meski begitu, selama masa penonaktifan, hak-hak kepegawaian yang bersangkutan tetap diberikan sesuai prosedur hukum," jelas Camat Medan Maimun.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Medan yang juga Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, menegaskan bahwa penegakan disiplin ASN bukan hanya menyelesaikan satu kasus, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Ia mengatakan setiap laporan masyarakat yang didukung bukti dan hasil pemeriksaan akan diproses secara profesional tanpa pandang bulu.

"Pemko Medan juga mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan melalui penyampaian pengaduan. Di saat yang sama, seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan diingatkan untuk menjaga integritas, mengedepankan profesionalisme dalam pelayanan publik, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan jabatan maupun pungutan yang bertentangan dengan aturan," jelas Erfin.

Meski demikian, Erfin menegaskan proses pemeriksaan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Selama proses berlangsung, hak-hak kepegawaian yang bersangkutan tetap dihormati hingga keputusan akhir ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemko Medan. Setiap pelanggaran akan diproses secara tegas, objektif, dan sesuai aturan sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas," jelasnya.

Pemko Medan berharap langkah ini menjadi bentuk nyata penegakan disiplin ASN sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang bersih, transparan, dan profesional.* (ad)

JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan 44.121 hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Program ini bertujuan agar para penyintas segera memiliki tempat tinggal yang aman, layak, dan lebih tangguh terhadap risiko bencana di masa mendatang.

Baca Juga:

• 20 Tahun Tinggal di Rumah Bocor, Jaipah Kini Nikmati Hunian Layak Berkat Program RTLH Pemko Medan

Pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya pulih dari dampak bencana, tetapi juga dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Menurut Tito, pembangunan tersebut mengusung prinsip build back better, yaitu membangun kembali dengan kualitas yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan.

"Pembangunan huntap dilakukan melalui tiga skema, yaitu insitu, eksitu mandiri, dan eksitu terpusat atau komunal. Ada dua instansi utama yang mengerjakan. Untuk pembangunan dalam kawasan atau relokasi komunal dilaksanakan Kementerian PKP dengan dukungan penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Sedangkan masyarakat yang memilih membangun kembali di lahannya sendiri yang dinyatakan aman akan difasilitasi oleh BNPB," kata Tito saat Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera di Gedung Bakom, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Hingga saat ini, pemerintah mencatat 1.012 unit hunian tetap telah selesai dibangun dan sudah dapat ditempati masyarakat.

Sementara itu, 2.187 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi.

Satgas PRR menyebut percepatan pembangunan terus dilakukan seiring penyelesaian berbagai tahapan di lapangan, mulai dari verifikasi penerima manfaat, kesiapan lahan, hingga pembangunan infrastruktur dasar di kawasan permukiman.

Provinsi Aceh menjadi daerah dengan kebutuhan hunian tetap terbesar, yakni 34.777 unit.

Program tersebut terdiri atas 7.502 unit melalui skema insitu, 8.091 unit eksitu mandiri, dan 10.313 unit eksitu terpusat.

Untuk pembangunan kawasan hunian komunal, Aceh memiliki 45 lokasi dengan luas lahan mencapai 156,13 hektare yang dirancang mampu menampung sekitar 6.220 kepala keluarga.

Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara pemerintah menargetkan pembangunan 6.779 unit hunian tetap, yang terdiri dari 990 unit insitu, 829 unit eksitu mandiri, dan 4.182 unit eksitu komunal.

Adapun di Provinsi Sumatera Barat, pemerintah menyiapkan pembangunan 2.565 unit hunian tetap, meliputi 631 unit insitu, 1.740 unit eksitu mandiri, dan 2.411 unit eksitu komunal.

Secara keseluruhan, pembangunan hunian tetap komunal tersebar di 54 lokasi di tiga provinsi dengan luas lahan mencapai 198,21 hektare dan kapasitas menampung sekitar 7.973 kepala keluarga.

Total kebutuhan pembangunan hunian tetap melalui tiga skema tersebut meliputi 9.123 unit insitu, 10.660 unit eksitu mandiri, dan 16.906 unit eksitu komunal.

Tito mengatakan keberhasilan pembangunan hunian tetap merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BNPB, Polri, pemerintah daerah, Baznas, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang turut membantu percepatan pembangunan rumah bagi korban bencana.

"Terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah membangun 2.603 unit huntap, terdiri atas 1.103 unit di Sumatera Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatera Barat," ujar Tito.

Menurut Tito, percepatan pembangunan hunian tetap bukan hanya membangun rumah baru, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh tempat tinggal yang aman sesuai kondisi wilayahnya.

Karena itu, pemerintah melakukan verifikasi penerima bantuan, kajian keamanan lokasi, serta dialog dengan masyarakat sebelum pembangunan dilaksanakan agar program benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.* (ad)

MEDAN – Lebih dari dua dekade, Jaipah harus menjalani kehidupan di rumah yang atap dan dindingnya kerap bocor.

Setiap hujan turun, ia dan keluarganya menyiapkan baskom untuk menampung air yang menetes dari atap rumah.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Tinjau Program Bedah Rumah, 213 RTLH Ditargetkan Direhabilitasi Tahun 2026

Jika memiliki uang, Jaipah membeli satu lembar seng untuk mengganti bagian atap yang rusak, sementara dinding yang bocor ditutup menggunakan seng seadanya.

Kini, kondisi rumah tersebut telah berubah setelah mendapat bantuan melalui Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pemerintah Kota Medan.

"Kami mengucapkan terima kasih ya, Pak Wali. Selama ada rumah kami ini enak, tenang, nggak hujan, kita nggak takut lagi. Dulu kalau angin kita takut. Hujan kita nyari baskom," ujar Jaipah saat rumahnya ditinjau Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas, Rabu (5/8/2026).

Jaipah mengaku sudah tidak ingat lagi sejak kapan rumahnya mulai mengalami kerusakan.

Namun, ia memastikan kondisi tersebut telah berlangsung sangat lama.

"Atapnya pun bocor-bocor, nyambung-nyambung ke situ," katanya.

Selama bertahun-tahun, setiap perbaikan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan keluarga.

"Ada uang satu keping dibeli. Dindingnya pun bocor, pakai seng nutupinya," tuturnya.

Ia memperkirakan kondisi rumah tersebut telah berlangsung lebih dari 20 tahun.

Setelah mendapatkan bantuan rehabilitasi, Jaipah mengaku kini bisa tinggal dengan lebih nyaman.

"Udah enak sekarang," ungkapnya.

Rumah Jaipah menjadi salah satu dari tiga rumah penerima manfaat Program RTLH yang ditinjau langsung Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Kecamatan Medan Tuntungan.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan hasil pembangunan sesuai standar sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam kunjungannya, Rico Waas masih menemukan beberapa bagian pekerjaan yang perlu disempurnakan, terutama pada proses pengecatan.

Ia meminta seluruh pekerjaan diselesaikan secara maksimal agar masyarakat menerima rumah yang benar-benar layak huni.

"Kalau misalnya diberikan kepada masyarakat, berikan yang terbaik. Bikin yang terbaik. Begitu diserahkan jangan setengah-setengah pekerjaannya, jadi yang terbaik," ujarnya.

Menurut Rico Waas, kualitas bangunan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Program RTLH.

Pemerintah Kota Medan ingin memastikan bantuan yang diberikan benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ia menjelaskan, calon penerima bantuan diusulkan melalui kelurahan dan kecamatan.

Selanjutnya usulan tersebut dibahas melalui musyawarah dan diverifikasi berdasarkan kondisi rumah serta data calon penerima manfaat.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Medan menargetkan rehabilitasi sebanyak 213 unit rumah yang tersebar di seluruh kecamatan.

Program ini akan terus dilanjutkan secara bertahap karena masih banyak rumah warga yang membutuhkan perbaikan.

Setiap rumah memperoleh anggaran rehabilitasi sebesar Rp120 juta yang seluruhnya bersumber dari APBD Kota Medan.

Dengan program tersebut, Pemko Medan berharap semakin banyak warga yang dapat menikmati rumah yang aman, sehat, dan nyaman untuk ditempati, sehingga kualitas hidup keluarga, termasuk anak-anak, dapat terus meningkat.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Medan Tuntungan, Rabu (5/8/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kualitas pembangunan sekaligus melihat langsung kondisi rumah warga yang menerima bantuan.

Baca Juga:

• Kematian Eks Istri Polisi di Medan Masih Misterius: Polisi Sebut Tak Ada Tanda Kekerasan, Keluarga Korban Justru Temukan Luka Lebam

Mereka mengunjungi tiga rumah penerima bantuan, yakni milik Ibu Jaipah dan Ibu Asnah di Jalan Bunga Sakura, Lingkungan I, Kelurahan Tanjung Selamat, serta rumah Rasil Pratama Tarigan di Jalan Petunia Raya, Lingkungan II, Kelurahan Namo Gajah.

Saat melihat hasil rehabilitasi, Rico Waas masih menemukan beberapa bagian bangunan yang perlu disempurnakan.

Di antaranya, ada rumah yang belum selesai dicat dan hasil pengecatan yang dinilai belum maksimal.

"Yang menjadi catatan mungkin masih belum dicat, yang tadi sudah dicat tapi masih belum sempurna, ini harus dibenahi. Yang ini masih dalam proses karena besok mau dicat. Yang penting rapi pekerjaannya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat," kata Rico Waas.

Menurut Rico Waas, program rehabilitasi rumah ini diprioritaskan bagi warga yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni.

Sebelum program dijalankan, Pemerintah Kota Medan telah melakukan pendataan dan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi.

Hasilnya, masih ditemukan rumah-rumah yang menggunakan material kayu serta bangunan yang sudah tidak layak ditempati sehingga membutuhkan perbaikan.

Pada tahap pelaksanaan tahun 2026, Pemko Medan menargetkan 213 unit rumah direhabilitasi.

Rumah-rumah tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kota Medan.

Tiga unit rumah yang dikunjungi Rico Waas menjadi bagian dari program tersebut.

Rico Waas menegaskan bahwa seluruh anggaran rehabilitasi rumah pada program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan.

"Kalau yang ini murni APBD," tegasnya.

Setiap rumah memperoleh anggaran rehabilitasi sebesar Rp120 juta.

Menurut Rico, besaran anggaran tersebut masih dapat disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan perkembangan harga material bangunan.

"Yang penting bisa dimanfaatkan, masyarakatnya layak, hidupnya semakin berkualitas, jadi sehat di dalam rumahnya, anak-anak bisa belajar, bisa tidur dengan tenang," ujarnya.

Rico Waas juga menceritakan salah satu rumah yang dikunjunginya telah dihuni secara turun-temurun selama sekitar 60 tahun dan belum pernah berubah menjadi bangunan permanen.

Melihat kondisi tersebut, rumah itu kemudian dimasukkan ke dalam program rehabilitasi RTLH.

"Alhamdulillah bisa dibenahi, akhirnya bisa dipergunakan," katanya.

Ia menambahkan, penetapan penerima bantuan dilakukan melalui usulan dari pihak kelurahan.

Usulan tersebut dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah tingkat kelurahan sebelum diajukan menjadi penerima Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Medan berharap masyarakat tidak hanya mendapatkan rumah yang lebih baik secara fisik, tetapi juga memiliki tempat tinggal yang sehat, aman, dan nyaman untuk menunjang kualitas hidup seluruh anggota keluarga.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan memperluas pelaksanaan pasar murah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• BPS: Pengangguran di Sumut Naik Jadi 411 Ribu Orang pada Mei 2026

Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Utara, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, mengatakan pihaknya segera melakukan koordinasi untuk memperluas pelaksanaan pasar murah di berbagai daerah.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Bulog. Sebenarnya di luar perayaan HUT RI pun kami secara rutin menggelar pasar murah di beberapa kabupaten dan kota. Namun, khusus arahan Kemendagri ini akan segera kami rapatkan dan laksanakan," ujarnya, Rabu (5/8/2026).

Dedi menjelaskan, selama ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perum Bulog telah rutin mengadakan Gerakan Pangan Murah sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Menurutnya, jumlah lokasi pasar murah akan ditambah setiap menjelang hari besar nasional maupun hari besar keagamaan.

"Seperti menjelang Natal dan Tahun Baru nanti juga akan ada penambahan titik pasar murah. Jadi setiap hari besar kami menambah lokasi pelaksanaannya," tuturnya.

Pemprov Sumatera Utara menilai pelaksanaan pasar murah menjadi salah satu langkah efektif untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok sekaligus mengendalikan inflasi daerah.

Selain membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, program ini juga diharapkan mampu menjaga pasokan pangan tetap tersedia di pasaran.

"Kami akan memberikan perhatian penuh terhadap arahan ini. Harapannya, dengan adanya pasar murah masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung," kata Dedi.

Pemerintah berharap pelaksanaan Gerakan Pangan Murah menjelang HUT ke-81 RI dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga daya beli di tengah fluktuasi harga pangan.* (mi/ad)

MEDAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara terus bertambah pada Mei 2026.

Meski demikian, jumlah pengangguran juga mengalami kenaikan, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja sedikit menurun.

Baca Juga:

• Kematian Eks Istri Polisi di Medan Masih Misterius: Polisi Sebut Tak Ada Tanda Kekerasan, Keluarga Korban Justru Temukan Luka Lebam

Angka tersebut bertambah sekitar 28 ribu orang dibandingkan Februari 2026.

Dari jumlah itu, sebanyak 7,752 juta orang telah bekerja atau meningkat sekitar 25 ribu orang.

Sementara itu, jumlah pengangguran tercatat mencapai 411 ribu orang, atau bertambah sekitar 3 ribu orang dibandingkan periode sebelumnya.

Meski jumlah angkatan kerja meningkat, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru mengalami sedikit penurunan menjadi 69,26 persen, atau turun 0,02 persen poin.

"Uniknya, TPAK perempuan naik 0,19 persen poin menjadi 54,88 persen, sementara TPAK laki-laki turun 0,24 persen poin menjadi 83,72 persen," kata Asim, Rabu (5/8/2026).

BPS juga mencatat sebagian besar masyarakat yang bekerja di Sumatera Utara masih berada di sektor informal.

Sebanyak 4,502 juta orang atau 58,08 persen dari total pekerja bekerja di sektor informal.

Sementara pekerja formal, seperti buruh, karyawan, dan pegawai, berjumlah 3,249 juta orang atau 41,92 persen.

Persentase pekerja formal bahkan mengalami penurunan sebesar 0,17 persen poin dibandingkan Februari 2026.

Dari sisi pendidikan, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) masih menjadi kelompok terbesar di dunia kerja Sumatera Utara.

BPS mencatat lulusan SMA mencapai 32,40 persen dari total penduduk yang bekerja.

Sementara lulusan pendidikan tinggi mulai dari Diploma IV hingga S3 mencapai 11,72 persen.

Menurut Asim, struktur lapangan pekerjaan di Sumatera Utara juga belum mengalami perubahan yang berarti.

"Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, struktur tenaga kerja di Sumut belum mengalami pergeseran. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar," ujarnya.

Tiga sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Sumatera Utara saat ini meliputi:

- Pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 27,81 persen.
- Perdagangan besar dan eceran sebesar 20,48 persen.
- Industri pengolahan sebesar 10,14 persen.

Walaupun sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, penambahan pekerja baru terbanyak justru terjadi di sektor perdagangan.

Dalam periode Februari hingga Mei 2026, sektor perdagangan besar dan eceran menambah sekitar 7,64 ribu pekerja.

Disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang bertambah 4,89 ribu pekerja.

Sebaliknya, sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan sekitar 1,53 ribu pekerja.

BPS juga mencatat adanya perubahan pola jam kerja masyarakat di Sumatera Utara.

Persentase pekerja penuh waktu atau yang bekerja minimal 35 jam per minggu turun 1,69 persen poin menjadi 66,13 persen.

Di sisi lain, jumlah pekerja yang belum bekerja penuh mengalami peningkatan.

Kategori setengah pengangguran, yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu namun masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan lain, naik 2,12 persen poin menjadi 8,96 persen.

"Artinya, dari setiap 100 orang yang bekerja di Sumut saat ini, terdapat sekitar sembilan orang yang berstatus sebagai setengah pengangguran," tutur Asim.

Data tersebut menunjukkan bahwa meski kesempatan kerja terus bertambah, tantangan kualitas pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja di Sumatera Utara masih menjadi perhatian.* (mi/ad)

MEDAN – Kasus kematian seorang perempuan berinisial L (30) di Kota Medan, Sumatera Utara, masih menyisakan tanda tanya.

Keluarga korban meragukan kesimpulan awal yang menyebut L meninggal akibat bunuh diri menggunakan senjata api milik mantan suaminya yang merupakan anggota kepolisian.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Waterfront City Samosir, Hakim: Kebenaran Harus Diungkap, Tak Ada yang Ditutup-Tutupi

Keyakinan itu muncul setelah keluarga melihat langsung kondisi jenazah di rumah sakit.

"Sebenarnya ini bukan penembakan diri sendiri. Ini hasil dianiaya," kata Sanalui Gowasa saat ditemui di rumah duka di Medan, Rabu (5/8).

Menurut Sanalui, tubuh korban ditemukan mengalami sejumlah luka lebam.

Ia juga mengaku melihat adanya bekas luka di bagian leher yang diduga menyerupai bekas cekikan.

"Karena dari hasil kita lihat, di sana ada pencekikan leher dan mata memar. Dan semua badannya agak kebiru-biruan. Dan tidak ada itu bekas tembakan seperti apa yang diberitakan selama ini bahwa anak itu bunuh diri, merampas dengan paksa pistol suaminya. Itu tidak benar," ujarnya.

Pihak keluarga mengaku telah meminta hasil autopsi kepada penyidik, namun hingga kini belum menerimanya.

Mereka berharap hasil pemeriksaan forensik segera disampaikan agar penyebab kematian korban menjadi lebih jelas.

"Ah, itu udah saya tanya, tapi tunggulah sabar, sedang dilidik kata mereka. Nanti kita beritahu apa hasilnya, karena saya minta mana hasil autopsinya. Mereka jawab sabar pak, ini kan lagi dikaji sama orang ini," kata Sanalui.

Adik korban, Ica, juga menyampaikan keraguannya terhadap dugaan bunuh diri.

Ia mengaku melihat sejumlah luka memar saat melihat jenazah kakaknya di Rumah Sakit Bhayangkara Medan.

"Yang saya lihat matanya sudah memar. Ada bekas goresan di lutut, lebam di bagian pusar dan mulai membusuk. Lebam di bagian kaki dan jari tangan," ujarnya.

Selain itu, Ica mengaku menemukan bekas luka jahitan di bawah dagu korban.

Saat ditanyakan kepada petugas, keluarga mendapat penjelasan bahwa luka tersebut merupakan bekas suntikan.

"Kami nanya ini apa ini yang dijahit? Ini kan kayaknya bukan bagian autopsi. Jawaban polisinya, 'Ini kemarin ada yang disuntikkan'. Kalau disuntikkan kenapa lukanya besar dan harus dijahit? Suntikan apa, obat apa yang dimasukkan di dalam? Tapi tidak ada dijawab," katanya.

Ica juga mempertanyakan dugaan bunuh diri menggunakan senjata api karena menurutnya kondisi kepala korban tidak menunjukkan proses pengambilan proyektil sebagaimana yang dibayangkan keluarga.

"Terus kan kalau misalnya ambil peluru itu kan harus dibuka nih tengkoraknya. Tapi tengkorak nya tidak dibongkar. Hanya bagian depan wajah yang dipotong. Terus bagaimana dia belajar menggunakan senpi itu. Dia kan orang awam," ucapnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menyampaikan hasil sementara pemeriksaan forensik menunjukkan korban diduga meninggal akibat luka tembak di kepala.

Menurutnya, dokter forensik yang melakukan autopsi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh korban.

"Dari keterangan para ahli, yang pertama adalah dokter forensik yang melakukan autopsi, bahwa tidak ada bekas-bekas kekerasan atau bekas-bekas apa pun, benda tumpul, benda tajam yang melukai korban," ujarnya.

Polisi juga menyebut dugaan bunuh diri diperkuat oleh hasil pemeriksaan dua saksi yang berada di lokasi kejadian, yakni mantan suami korban berinisial Bripka IH dan anak mereka.

"Hanya ada satu luka tembak yang berada di bagian kepalanya, yang dilakukan bunuh diri seperti yang saya jelaskan. Ini juga dikuatkan dengan dua saksi IH dan anak korban," kata Jean Calvijn.

Hingga kini, penyelidikan masih berlangsung.

Keluarga korban berharap seluruh hasil autopsi dan proses penyidikan dapat dibuka secara transparan agar penyebab pasti kematian L dapat diketahui.* (cn/ad)

Pernyataan itu disampaikan saat memimpin sidang dua terdakwa, yakni Enda Simakasura Ketaren selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian PUPR dan Edwin Tresnan Nugraha selaku General Manager/Kepala Wilayah IV Medan PT Yodya Karya (Persero), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Kasus Kuansing Meluas, KPK Temukan Dugaan Pemberian Sin$12.500 ke Pejabat Kementerian Kehutanan

Ketua Majelis Hakim kemudian menegaskan pentingnya mengungkap seluruh fakta selama persidangan berlangsung.

"Kebenaran itu harus diungkap di persidangan ini. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Silakan lanjutkan pertanyaan Anda," tegas Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang.

Pada persidangan tersebut, hanya dua orang saksi yang hadir memberikan keterangan, yakni Dwi Atma Singgih Raharja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aqiatul Akbar sebagai PPK pengganti.

Sementara itu, tiga saksi lainnya tidak hadir dan dijadwalkan akan diperiksa pada sidang lanjutan yang digelar Jumat (7/8/2026).

Usai sidang, tim penasihat hukum Enda Simakasura Ketaren dari Hotma Sitompoel Law Firm, yang terdiri dari Philipus H. Sitepu, Donny P. Manullang, dan Mulyadi Sihombing, menyampaikan apresiasi atas sikap majelis hakim yang dinilai konsisten menggali seluruh fakta persidangan.

Menurut Mulyadi Sihombing, ketegasan hakim menunjukkan komitmen untuk mencari kebenaran sebelum menjatuhkan putusan.

"Kami mengapresiasi majelis hakim hari ini karena masih tetap konsisten menggali fakta-fakta persidangan. Kami juga sepandangan dengan majelis hakim yang menyebutkan bahwa kebenaran itu harus diungkap," kata Mulyadi Sihombing.

Ia mengatakan, berdasarkan keterangan para saksi yang telah diperiksa, pekerjaan proyek disebut telah memenuhi kualitas, mutu, dan volume sesuai kontrak.

"Semua saksi menjelaskan pekerjaan sudah sesuai. Hal itu juga dituangkan dalam PHO (Provisional Hand Over) atau serah terima pertama. Artinya pekerjaan sudah selesai 100 persen sehingga tidak ada lagi kekurangan sebagaimana didalilkan dalam dakwaan penuntut umum," ucap Mulyadi.

Tim kuasa hukum juga menilai perkara tersebut dipaksakan karena didasarkan pada pendapat ahli struktur yang kemudian diadopsi oleh kantor akuntan publik.

"Tidak ada temuan-temuan yang dimaksud karena sudah dilakukan audit oleh BPK, sudah PHO, kualitas, mutu dan volumenya sudah sesuai. Tetapi tetap dipaksakan. Menurut kami, klien kami dikriminalisasi oleh oknum ahli struktur yang hasilnya kemudian diadopsi oleh kantor akuntan publik," sebutnya.

Dalam persidangan, majelis hakim juga berencana memanggil seorang jaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berinisial PS, yang disebut sebagai pelapor dalam perkara tersebut.

Rencana itu mendapat apresiasi dari tim penasihat hukum terdakwa.

"Kami mengapresiasi langkah majelis hakim yang akan memanggil jaksa sebagai pelapor. Nanti kami akan menggali apa dasar dan analisisnya sehingga perkara ini dilaporkan," tegas Mulyadi.

Hal senada disampaikan Donny P. Manullang yang menilai langkah majelis hakim menunjukkan sikap progresif dalam mengungkap fakta hukum.

"Majelis hakim cukup progresif, terutama terkait dipanggilnya jaksa sebagai pelapor dalam perkara ini. Kami tentu akan menggali apa yang melatarbelakangi seorang jaksa melakukan pelaporan terhadap perkara ini," tutur Donny P. Manullang.

Ia menambahkan seluruh hasil audit maupun pendapat ahli yang digunakan jaksa penuntut umum akan diuji secara terbuka selama proses persidangan.

"Semua saksi menyatakan audit memang telah dilakukan. Soal hasil audit dan pendapat tim ahli jaksa, semuanya akan kami uji di persidangan."

Sidang kasus dugaan korupsi proyek penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya.* (tm/ad)

ACEH UTARA – Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di berbagai daerah.

Di Gampong Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, TNI, Polri, pemerintah desa, pihak swasta, dan masyarakat menggelar kegiatan karya bakti gotong royong untuk membersihkan lingkungan, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Kasus Kuansing Meluas, KPK Temukan Dugaan Pemberian Sin$12.500 ke Pejabat Kementerian Kehutanan

Aksi gotong royong tersebut turut dihadiri Geuchik Gampong Cot Girek H. Iskandar, Kapolsek Cot Girek Iptu Ade Saputra, jajaran PTPN, perangkat gampong, serta para pemuda dan warga setempat.

Seluruh peserta bekerja bersama membersihkan rumput liar, merapikan bahu jalan, serta mengeruk saluran drainase yang mulai tertutup endapan.

Kegiatan itu dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

Menurut Serka Muslim, kegiatan gotong royong bukan hanya bertujuan menjaga kebersihan desa, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat.

"Kalau lingkungan bersih, tentu yang merasakan kenyamanannya adalah kita semua. Gotong royong ini bukan sekadar bersih-bersih, tetapi juga menjadi wadah mempererat silaturahmi dan menjaga kekompakan seluruh elemen masyarakat," ujar Serka Muslim di sela-sela kegiatannya.

Pembersihan dipusatkan di dua lokasi utama, yakni kawasan sekitar Kantor Geuchik dan sepanjang bahu jalan utama Gampong Cot Girek.

Selain memangkas tanaman liar yang dinilai dapat mengganggu jarak pandang pengguna jalan, peserta juga membersihkan saluran air untuk mengantisipasi genangan dan penyumbatan saat musim hujan.

Geuchik Gampong Cot Girek, H. Iskandar, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, kehadiran Babinsa dan Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat telah menjadi penggerak semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan.

Kegiatan karya bakti ini juga menjadi bukti bahwa budaya gotong royong masih terus terjaga di tengah masyarakat Aceh.

Melalui kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah desa, perusahaan, dan warga, peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya dilakukan secara seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.* (ad)

MEDAN – Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial BI alias Zilla (34), warga Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai.

Pria tersebut diduga memproduksi sekaligus memperjualbelikan konten pornografi yang diperankannya sendiri melalui aplikasi MiChat.

Baca Juga:

• Rico Waas Dikukuhkan Jadi Duta Penggerak Ayah Teladan Medan, Dorong Peran Ayah dalam Keluarga

Menurut Jean, salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan praktik penjualan konten pornografi melalui media digital.

"Salah satu kasus menonjol yang diungkap yakni kasus pornografi gay. Tersangka menjual konten video mesum melalui aplikasi MiChat seharga Rp 50.000," ujar Kombes Pol Jean Calvijn, Rabu (5/8).

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis menjelaskan, tersangka ditangkap pada Selasa (14/7) sekitar pukul 17.00 WIB di rumah kosnya di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas penyebaran konten pornografi melalui aplikasi percakapan.

"Berdasarkan informasi yang digali dari masyarakat, diperoleh petunjuk mengenai adanya aktivitas pornografi sesama jenis. Kemudian Tim Opsnal Unit VI PPA Satreskrim Polrestabes Medan berhasil menangkap Tersangka BI di rumah kosnya," jelasnya.

Saat diamankan, polisi mendapati tersangka berada di dalam kamar kos.

"Tersangka BI melakukan dugaan tindak pidana memproduksi dan memperjualbelikan video muatan pornografi. Di mana video itu tersangka juga yang menjadi pemerannya," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menduga tersangka telah beberapa kali membuat dan menjual konten tersebut.

Video diduga dipasarkan dengan harga Rp50.000 untuk setiap paket yang berisi empat video.

Menurut Adrian, awalnya tersangka menawarkan jasa layanan seksual melalui aplikasi MiChat.

Aktivitas tersebut kemudian direkam dan disimpan sebagai koleksi pribadi sebelum akhirnya diperjualbelikan.

"Awalnya tersangka membuka jasa layanan seksual di aplikasi MiChat untuk melakukan hubungan seksual. Lalu tersangka BI merekam dan mengkoleksi video-video tersebut," urainya.

Polisi menduga alasan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong tersangka menjual rekaman tersebut.

"Tak hanya itu, tersangka BI hanya menerima tamu yang berjenis kelamin laki laki dan tidak menerima tamu berjenis kelamin perempuan," paparnya.

Saat ini, Polrestabes Medan masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya penyebaran konten kepada pembeli lain maupun pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.* (cn/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan pemberian uang sebesar Sin$12.500 dari pihak Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) kepada seorang pejabat di Kementerian Kehutanan.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Baca Juga:

• Eks Kepala Dinas Kesehatan Batu Bara Didakwa Korupsi Dana BTT Rp1,1 Miliar

"Penyidik menemukan selain adanya dugaan pemberian uang dari pihak bupati Kuansing kepada pak Menteri Kehutanan sejumlah sekitar Sin$14.000, diduga ada pemberian lainnya yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (5/8).

Budi menjelaskan, dugaan pemberian tersebut terjadi lebih dahulu, yakni sekitar Mei 2026.

"Di mana dugaan pemberian itu dilakukan sebelumnya yaitu sekitar bulan Mei sejumlah sekitar Sin$12.500," sambungnya.

Menurut KPK, informasi tersebut diperoleh dari keterangan salah seorang saksi yang telah diperiksa penyidik.

Keterangan itu akan didalami, termasuk dengan memanggil pejabat di Kementerian Kehutanan yang diduga menerima uang tersebut.

Budi menilai temuan itu memperkuat dugaan bahwa pemberian dari pihak Pemerintah Kabupaten Kuansing kepada pejabat Kementerian Kehutanan berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan.

"Artinya, ini juga mengonfirmasi bahwa pemberian dari pihak Pemkab Kuansing kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan berkaitan dengan pelepasan izin kawasan hutan, bahwa pemberian yang dilakukan oleh pihak bupati kepada pak menteri itu bukan pemberian yang pertama. Artinya, ada pemberian sebelumnya," ungkap dia.

Hingga kini, KPK belum mengungkap identitas pejabat Kementerian Kehutanan yang diduga menerima uang tersebut.

Penyidik juga memastikan belum ada pengembalian uang dari pihak yang diduga menerima pemberian.

Selain itu, KPK juga mendalami sejumlah pertemuan antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Bupati Kuansing Suhardiman Amby beserta jajarannya.

Menurut Budi, pertemuan pada 2 Juni 2026 bukanlah pertemuan pertama antara kedua pihak.

"Pertemuan dengan pak menteri pada tanggal 2 Juni itu juga bukan pertemuan yang pertama, karena penyidik menduga ada pertemuan-pertemuan sebelumnya di antaranya di bulan April dan Mei," tutur Budi.

Ia menegaskan seluruh rangkaian pertemuan tersebut akan dikonfirmasi melalui pemeriksaan lanjutan.

"Tentunya dari temuan-temuan penyidik dalam rangkaian proses penyidikan tersebut butuh kemudian dikonfirmasi, dimintai keterangan lebih lanjut lagi untuk melakukan pendalaman berkaitan dengan pemberian-pemberian tersebut," sambungnya.

Sebelumnya, KPK maupun Raja Juli Antoni telah mengonfirmasi adanya penerimaan uang dari Bupati Kuansing.

Raja Juli mengaku telah melaporkan penolakan gratifikasi setelah perkara ini mencuat.

Namun, KPK menyatakan laporan tersebut belum dapat diterima dan akan menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mendalami dugaan peran pihak-pihak yang terlibat.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles.

Ketiganya diduga terlibat dalam perkara suap pengisian jabatan perangkat daerah dan dugaan gratifikasi di Kabupaten Kuansing periode 2021–2026.

Selain itu, Suhardiman juga disangkakan menerima gratifikasi yang berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Saat ini, ketiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.* (cn/ad)

JAKARTA – Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengungkap enam alasan utama yang menjadi dasar pengajuan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan tersebut diajukan sebagai upaya menguji keabsahan proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, dan Polda Metro Jaya setelah Febrie ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Juga:

• Nenek 69 Tahun Tewas Dibunuh, Oknum Polisi di Deli Serdang Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Menurutnya, penyidik menggunakan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal 607 KUHP.

"Padahal ini pasal-pasal undang-undang lama yang sudah dicabut, ya, oleh Pasal 622 ayat 1 huruf X KUHP baru dan Pasal 3 ayat 1 ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mewajibkan penyidik memakai aturan yang lebih menguntungkan tersangka," ucap Firman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2026).

Alasan kedua berkaitan dengan penggunaan konsep trading in influence atau perdagangan pengaruh dalam dokumen penetapan tersangka Febrie tertanggal 24 Juli 2026.

Menurut Firman, konsep tersebut memang dikenal dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC), tetapi hingga kini belum diatur sebagai tindak pidana dalam hukum nasional.

"Indonesia memang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau (UNCAC), tetapi belum ada undang-undang ya, yang menjadikan ini tindak pidana. Mahkamah Agung pun sudah menegaskan itu dalam putusan nomor 97 PK/Pidsus/2019," jelas Firman.

Poin ketiga menyangkut tidak adanya penjelasan rinci mengenai tindak pidana asal (predicate crime) dalam perkara dugaan pencucian uang yang menjerat Febrie.

Firman mengatakan dugaan TPPU seharusnya didasarkan pada tindak pidana asal yang jelas.

Namun, dalam perkara ini hanya disebut dugaan tindak pidana korupsi pada periode 2018 hingga 2026 tanpa menjelaskan pasal maupun perbuatan yang diduga dilakukan.

"Klien kami tidak tahu persis apa sesungguhnya disangkakan. Persoalan ini memang sudah pernah diputus pada kasus Tubagus Chaeri Wardana di PN Tipikor Jakarta Pusat Nomor 99 Tahun 2019," ungkapnya.

Alasan keempat adalah penetapan Febrie sebagai tersangka oleh dua institusi penegak hukum dalam perkara yang dinilai sama.

Firman menjelaskan, Polda Metro Jaya menetapkan Febrie sebagai tersangka pada 10 Juli 2026.

Sementara itu, Kejaksaan Agung kembali menetapkannya sebagai tersangka pada 24 Juli 2026.

"Ini membuka peluang satu orang dituntut dua kali," ujar Firman.

Poin kelima menyangkut proses penanganan perkara yang dinilai berlangsung terlalu cepat.

Menurut Firman, pemeriksaan sebagai saksi, penetapan tersangka, hingga ekspose perkara dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.

"Ekspose perkara dilakukan pada hari yang sama, ketika pemeriksaan masih berlangsung. KUHAP melarang penyidik melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah," jelasnya.

Sementara poin terakhir berkaitan dengan kewenangan penandatanganan surat penetapan tersangka.

Firman menilai surat tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, padahal menurut aturan internal Kejaksaan, kewenangan itu berada pada Direktur Penyidikan.

"Pelaksanaan dan pengendalian penyidikan perkara korupsi dan pencucian uang ada pada Direktorat Penyidikan yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan. Pasal 168 ayat 4 PERJA-039/A/JA/10/2010 secara tegas menyebut Direktur penyidikan sebagai pejabat yang menandatangani surat penetapan tersangka," ungkapnya.

Melalui gugatan praperadilan tersebut, tim kuasa hukum berharap seluruh proses penetapan tersangka terhadap Febrie Adriansyah dapat diuji secara terbuka di hadapan majelis hakim.* (km/ad)

MEDAN – Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, Deni Syahputra, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp1,158 miliar.

Deni menjalani sidang perdana di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, pada Selasa malam (4/8/2026).

Baca Juga:

• Satgas PRR Dorong Percepatan Penggunaan Dana TKD Rp1,6 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana Aceh

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Batu Bara, Ichsan Aulia Batubara, mengatakan kedua terdakwa diduga telah memperkaya diri sendiri, pihak lain, maupun korporasi hingga menyebabkan kerugian keuangan negara.

"Perbuatan para terdakwa dalam kasus korupsi BTT ini, telah memperkaya diri sendiri, korporasi, orang lain dan merugikan keuangan negara," ucap jaksa dalam persidangan.

Kasus ini bermula dari penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara untuk sejumlah kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022.

Program tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp5.170.215.770 atau sekitar Rp5,1 miliar.

Dalam pelaksanaannya, Elvandri bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan Deni Syahputra menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Jaksa menduga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1.158.081.211.

Menurut jaksa, kerugian tersebut merupakan hasil perhitungan resmi yang menjadi dasar penyusunan dakwaan.

Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa tindakan kedua terdakwa tidak hanya diduga menguntungkan diri sendiri, tetapi juga memperkaya pihak lain maupun korporasi.

Jaksa menilai posisi Deni sebagai PPTK dan Elvandri sebagai PPK memiliki peran penting dalam pengelolaan serta realisasi anggaran sehingga diduga berkontribusi terhadap munculnya kerugian negara.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jaksa juga menerapkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Usai pembacaan dakwaan, Ketua Majelis Hakim Hendra Hutabarat memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Penasihat hukum Deni Syahputra menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi sehingga proses persidangan terhadap kliennya dapat langsung berlanjut ke tahap berikutnya.

Sementara itu, penasihat hukum Elvandri memilih mengajukan eksepsi yang dijadwalkan dibacakan pada sidang pekan depan.

Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keberatan tersebut sebelum memutuskan apakah perkara dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Jaksa akan membuktikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut melalui pemeriksaan saksi, ahli, dokumen, dan alat bukti lainnya selama persidangan berlangsung.

Meski Deni tidak mengajukan eksepsi, hal itu tidak berarti mengakui seluruh isi dakwaan.

Seluruh tuduhan tetap harus dibuktikan oleh jaksa hingga majelis hakim menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, sidang berikutnya akan beragenda pembacaan eksepsi dari terdakwa Elvandri.* (km/ad)