Pembangunan fasilitas tersebut menelan anggaran sekitar Rp2,2 miliar yang dialokasikan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut.

Baca Juga:

• IHSG Menguat ke 6.143,54, Ini Daftar Saham Pilihan Analis Hari Ini

Dua rumah produksi kopi akan dibangun di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), sementara satu unit lainnya berada di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Dalam dokumen LPSE Sumut disebutkan salah satu paket pekerjaan bertajuk "Pembangunan Rumah Produksi Kopi Kab. Tapanuli Utara (Bidang Perkebunan)".

Setiap paket pembangunan memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp751,7 juta dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai sekitar Rp751,6 juta.

Jika dihitung dari tiga paket pekerjaan, total anggaran yang disiapkan Pemprov Sumut untuk pembangunan rumah produksi kopi tersebut mencapai kurang lebih Rp2,2 miliar.

Dalam dokumen pengadaan tersebut dijelaskan bahwa fasilitas rumah produksi kopi nantinya tidak dikelola langsung oleh pemerintah, melainkan akan diserahkan kepada kelompok tani sebagai penerima manfaat.

Untuk wilayah Humbang Hasundutan, rumah produksi kopi akan diberikan kepada Kelompok Tani Mekar Jaya yang berada di Desa Hutasoit II.

Sementara di Kabupaten Tapanuli Utara, penerima manfaat terdiri dari Kelompok Tani Agro Tani di Desa Dolok Saribu serta Kelompok Tani Sahata Jaya Mandiri di Desa Sigotom Julu.

Pembangunan rumah produksi kopi ini diharapkan dapat membantu petani meningkatkan kualitas pengolahan hasil perkebunan, mulai dari proses produksi hingga pengembangan nilai tambah produk kopi lokal.

Dengan adanya fasilitas tersebut, pemerintah berharap kopi asal Sumatera Utara semakin memiliki daya saing, baik di pasar nasional maupun internasional.

Selain mendukung sektor perkebunan, pembangunan rumah produksi kopi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah.* (d/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan pada pembukaan perdagangan Rabu, 29 Juli 2026.

Mata uang Garuda dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang turut mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Baca Juga:

• IHSG Menguat ke 6.143,54, Ini Daftar Saham Pilihan Analis Hari Ini

Pelemahan rupiah terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap kondisi global.

Investor mulai mencari aset yang dianggap lebih aman atau safe haven, salah satunya dolar AS, ketika ketidakpastian geopolitik kembali meningkat.

Selain rupiah, sejumlah mata uang Asia lainnya juga ikut mengalami tekanan terhadap dolar AS.

Dolar Taiwan menjadi mata uang Asia yang mengalami pelemahan terbesar dengan depresiasi sebesar 0,27 persen.

Kemudian, won Korea Selatan melemah 0,05 persen, dolar Singapura turun 0,05 persen, yuan China melemah 0,05 persen, serta dolar Hong Kong terkoreksi tipis 0,01 persen.

Meski sebagian mata uang Asia melemah, beberapa mata uang lainnya masih mampu bergerak positif terhadap dolar AS.

Penguatan terbesar terjadi pada ringgit Malaysia yang naik 0,08 persen.

Setelah itu, yen Jepang menguat 0,06 persen, baht Thailand naik 0,05 persen, peso Filipina menguat 0,04 persen, dan rupee India naik 0,03 persen.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, memperkirakan rupiah masih berpotensi berada dalam tekanan terhadap dolar AS dalam jangka pendek.

Menurutnya, peningkatan tensi geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pergerakan pasar valuta asing.

Serangan Iran terhadap pasukan Amerika Serikat disebut turut memicu kenaikan harga minyak mentah dunia.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan permintaan terhadap dolar AS sebagai aset perlindungan ketika pasar menghadapi ketidakpastian.

"Pergantian kepemimpinan bank sentral dinilai meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan, sehingga mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam menempatkan dana di aset berdenominasi rupiah," ujar Lukman, Rabu (29/7/2026).

Kenaikan harga minyak juga menjadi perhatian karena Indonesia masih memiliki kebutuhan impor minyak.

Kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap transaksi berjalan dan berdampak pada nilai tukar rupiah.

Selain faktor eksternal, pasar juga masih mencermati kondisi dalam negeri, terutama setelah adanya pengunduran diri Gubernur BankBank Indonesia.

Pergantian kepemimpinan bank sentral dinilai dapat meningkatkan kehati-hatian investor dalam mengambil keputusan, terutama terkait penempatan dana pada aset yang menggunakan mata uang rupiah.

Dengan kombinasi tekanan global dan domestik tersebut, rupiah diperkirakan masih bergerak melemah pada perdagangan hari ini dengan kisaran Rp18.000 hingga Rp18.100 per dolar AS.

Pergerakan rupiah selanjutnya akan sangat dipengaruhi perkembangan konflik geopolitik global, harga komoditas energi, serta sentimen investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia.* (bi/ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menunjukkan penguatan pada pembukaan perdagangan Rabu, 29 Juli 2026.

Pergerakan positif ini terjadi setelah pasar saham domestik mengalami tekanan dalam dua hari perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• PHI Perkuat Program Kesehatan Ibu dan Anak di Kalimantan, Dorong Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas 2045

Penguatan tersebut menjadi sinyal positif bagi pasar modal Indonesia setelah sebelumnya investor menghadapi tekanan akibat sentimen global dan perubahan nilai tukar rupiah.

Selain IHSG, indeks saham unggulan atau LQ45 juga ikut bergerak ke zona hijau.

Indeks LQ45 tercatat meningkat 2,10 poin atau naik 0,35 persen ke posisi 610,13.

Kondisi ini menunjukkan adanya upaya pemulihan pasar setelah mengalami pelemahan pada sesi perdagangan sebelumnya.

Investor mulai kembali mencermati sejumlah saham yang dinilai memiliki peluang penguatan.

Direktur Reliance Sekuritas, Reza Priyambada, memberikan sejumlah rekomendasi saham yang menarik untuk diperhatikan investor dalam perdagangan kali ini.

Namun, rekomendasi tersebut tetap perlu disesuaikan dengan strategi investasi dan profil risiko masing-masing investor.

Berikut empat saham yang menjadi perhatian:

1. PT XL Axiata Tbk (EXCL) — Buy

Saham EXCL dinilai memiliki peluang penguatan karena harga bergerak mendekati indikator pergerakan rata-rata MA5 dan MA20.

Selain itu, indikator stochastic menunjukkan sinyal golden cross.

Entry: 2.410 - 2.470
Resistance: 2.530 - 2.600
Support: 2.310
Stoploss: 2.300
Target: 2.800

Baca Juga:

• Prabowo Lantik 1.204 Lulusan IPDN 2026, Anak Buruh Bangunan dan Petani Raih Predikat Terbaik

2. PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) — Buy

Saham BNBR masih berada di atas garis MA20.

Meski candle terakhir membentuk pola black spinning top, indikator MACD menunjukkan adanya akumulasi beli dengan histogram hijau.

Sinyal MACD juga menunjukkan golden cross yang menjadi perhatian bagi investor.

Entry: 102 - 106
Resistance: 109 - 113
Support: 98
Stoploss: 97
Target: 121

3. PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) — Buy

Saham RAJA masih bergerak di atas MA20 dan berada tepat pada MA5.

Pola candle terakhir berbentuk white spinning top yang mengindikasikan potensi pembalikan arah positif.

Indikator stochastic juga menunjukkan sinyal golden cross.

4. PT Timah Tbk (TINS) — Buy

Saham TINS juga masuk dalam daftar rekomendasi karena harga bergerak mendekati MA5 dan MA20.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun Lagi Hari Ini, Apakah Saatnya Beli?

Candle terakhir membentuk pola white spinning top yang memberikan indikasi peluang penguatan lanjutan.

Selain itu, stochastic kembali menunjukkan sinyal golden cross.

Entry: 3.420 - 3.500
Resistance: 3.590 - 3.700
Support: 3.280
Stoploss: 3.270
Target: 4.000

Meski IHSG kembali menguat, investor tetap disarankan memperhatikan perkembangan ekonomi global, kondisi rupiah, serta sentimen pasar sebelum mengambil keputusan investasi.

Pergerakan IHSG ke depan masih akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebijakan ekonomi, kinerja emiten, hingga kondisi pasar internasional.* (di/ad)

JAKARTA — PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) terus memperkuat komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) melalui berbagai program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) di wilayah operasi Kalimantan.

Bertepatan dengan momentum Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 pada 23 Juli 2026, PHI bersama anak perusahaan dan afiliasinya menghadirkan berbagai program yang berfokus pada peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita, penguatan layanan gizi, hingga perluasan akses pendidikan bagi masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan.

Baca Juga:

• Pemkot dan Kejaksaan Monitoring Dapur MBG di Binjai, Ini Hasil Temuannya

"Di PHI, kami percaya bahwa peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak merupakan faktor penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan masa depan bangsa yang lebih baik. Oleh karena itu, kami terus mendorong ekosistem yang mendukung tumbuh kembang anak sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di sekitar wilayah operasi kami di Kalimantan," ungkap Dony.

Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan tema Hari Anak Nasional 2026 yang diusung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan".

Berbagai program dijalankan PHI melalui anak perusahaan dan afiliasinya.

Di antaranya Program Beras Kuning (Bersama Masyarakat Kurangi Risiko Stunting) yang dilakukan PT Pertamina EP Tarakan (PEP Tarakan), serta PROKESMAS PUJA (Program Kesehatan Masyarakat Terpadu dan Sejahtera) yang dikelola PT Pertamina EP Sangasanga.

Selain sektor kesehatan, PHI juga memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan melalui Program Sekolah Negeri Terapung yang dijalankan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) di kawasan pesisir Kalimantan.

Head of Communication Relations & CID Zona 10, Elis Fauziyah, menjelaskan Program Beras Kuning PEP Tarakan hadir sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, terutama dalam mencegah risiko stunting di Kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan.

Wilayah tersebut merupakan kawasan pesisir yang sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Sejak 2021, program ini dilakukan secara bertahap melalui pemetaan wilayah risiko stunting, pemberian makanan tambahan (PMT), penguatan layanan posyandu, hingga edukasi mengenai pola hidup sehat dan pemenuhan gizi anak.

Pada 2023 hingga 2024, program tersebut berkembang dengan melibatkan kader posyandu melalui pelatihan gizi serta lomba Cipta Menu MPASI untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya makanan pendamping ASI yang bergizi.

Tidak hanya berfokus pada kesehatan, program tersebut juga berkembang menjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Melalui kegiatan Lomba Cipta Menu MPASI tahun 2025, peserta kemudian membentuk kelompok UMKM yang memproduksi makanan pendamping ASI dengan merek Tummy Tumu.

Produk yang dihasilkan berupa makanan bergizi seperti risol dan bola ikan berbahan dasar kentang, sayuran, serta ikan bandeng.

"Keberhasilan inovasi ini didukung oleh kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, yakni Kelurahan Selumit Pantai, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Sebengkok, serta BKKBN Kota Tarakan," papar Elis.

Upaya serupa dilakukan PT Pertamina EP Sangasanga melalui program PROKESMAS PUJA dengan menghadirkan fasilitas Rumah Balita Sehat, Giat dan Cerdas (Bahagia) di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Head of Communication Relations & CID Zona 9, Dharma Saputra, menjelaskan Rumah Bahagia memberikan layanan terpadu bagi balita yang memiliki risiko stunting.

Layanan tersebut mencakup pemantauan pertumbuhan balita, konseling gizi, perawatan balita, pemberian makanan tambahan sesuai kondisi kesehatan, hingga stimulasi tumbuh kembang anak.

Pada tahap awal pelaksanaan tahun 2025, Rumah Bahagia telah menjangkau 54 balita.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 balita mengalami berat badan tidak naik, tiga balita memiliki berat badan kurang, dan dua balita berada dalam kondisi gizi rendah.

Melalui intervensi gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak, sebanyak 40 balita berhasil menunjukkan perbaikan status gizi.

"Pendekatan terpadu layanan Rumah Bahagia Samboja berhasil menunjukkan hasil yang positif. Program ini terus dilanjutkan pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya mempercepat penurunan risiko stunting," ujar Dharma.

Selain kesehatan, PHI juga memperkuat sektor pendidikan melalui Program Sekolah Negeri Terapung di SMPN 6 Anggana, Desa Sepatin, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Head of Communication Relations & CID Zona 8, Achmad Krisna Hadiyanto, mengatakan program tersebut bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perairan dan pesisir Delta Mahakam.

Program tersebut mencakup peningkatan fasilitas belajar, pemanfaatan listrik tenaga surya (PLTS), dukungan konektivitas digital, peningkatan kompetensi guru, hingga pendidikan berbasis lingkungan melalui rehabilitasi mangrove dan pengelolaan sampah.

Memasuki tahun keempat pelaksanaan pada 2026, Program Sekolah Negeri Terapung memasuki fase pengembangan dengan berbagai kegiatan baru.

Di antaranya penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), edukasi bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), regenerasi guru penggerak dari siswa lokal, program magang, pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal, serta pendampingan penerima Beasiswa Mahakam bagi mahasiswa pesisir.

Dony Indrawan menegaskan seluruh program tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan PHI dalam menjalankan operasional hulu migas yang selaras dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Menurutnya, keberhasilan menjaga ketahanan energi nasional harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.

"Di PHI, kami percaya bahwa keberhasilan menjaga ketahanan energi nasional harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasi. Karena itu, kami akan terus menghadirkan program-program yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat untuk menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing," pungkas Dony.

Melalui sinergi bersama pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, PHI berharap program CSR yang dijalankan dapat memberikan manfaat berkelanjutan sekaligus mendukung pencapaian pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Kota (Pemko) Medan bergerak cepat menindaklanjuti informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial terkait dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Melalui Inspektorat Kota Medan, ASN bernama Syerly yang bertugas di Kantor Camat Medan Marelan telah dipanggil untuk menjalani klarifikasi terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Baca Juga:

• Nadiem Makarim Melawan! Laporkan Empat Hakim ke KY dan Ajukan Banding

Sebelumnya, Syerly yang menjabat sebagai Lurah Paya Pasir telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pernyataan yang menjadi sorotan publik.

Ia menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi secara spontan karena adanya kedekatan dan hubungan akrab dengan pihak yang bersangkutan.

"Karena saya merasa dekat dan akrab serta sering bercanda kepada Ibu Ulfa, dan sebaliknya Ibu Ulfa pun demikian kepada saya, jadi terucap begitu saja," jelas Syerly S.Pd., M.A.P.

Sementara itu, Ibu Ulfa juga memberikan penjelasan bahwa hubungan keduanya hanya sebatas kedekatan dan candaan biasa.

"Kami dekat dengan Ibu Lurah bang, jadi biasa bercanda seperti itu, ya mungkin tanggapan netizen lain, saya pun mohon Maaf juga, tapi yang jelas kami biasa aja kok gak ada masalah," ujar Ibu Ulfa kepada awak media.

Meski telah memberikan klarifikasi, hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan menyatakan bahwa oknum ASN tersebut terindikasi kuat melakukan pelanggaran kode etik.

Inspektur Kota Medan Erfin Fahrurrazi mengatakan, dugaan pelanggaran tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara.

"Dari hasil pemeriksaan, oknum ASN tersebut terindikasi kuat melanggar kode etik sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara," kata Erfin Fahrurrazi.

Menurut Erfin, pemeriksaan dilakukan berdasarkan Pasal 4 huruf f Perwal Kota Medan Nomor 58 Tahun 2023.

Aturan tersebut mewajibkan setiap pegawai ASN untuk menjaga integritas dan menunjukkan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, maupun tindakan, baik di lingkungan kedinasan maupun di luar kedinasan.

"Buntut dari temuan ini, Inspektorat merekomendasikan adanya langkah pembinaan disiplin terhadap yang bersangkutan," tambah Erfin.

Erfin menjelaskan, rekomendasi pembinaan disiplin tersebut merujuk pada Pasal 7 ayat (1) huruf d Perwal yang sama.

Berdasarkan aturan tersebut, pelanggaran yang dilakukan masuk dalam kategori Hukuman Disiplin Ringan.

Sanksi itu diberikan karena tindakan yang dilakukan dinilai berkaitan dengan kewajiban ASN dalam menjaga integritas dan keteladanan yang dapat berdampak terhadap citra perangkat daerah.

Pemko Medan menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga profesionalisme serta kehormatan aparatur sipil negara.

"Langkah tegas ini menjadi bentuk komitmen Pemko Medan di bawah kepemimpinan bapak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam menjaga profesionalisme serta marwah ASN di lingkungan Pemko Medan agar tetap menjadi pengayom dan teladan bagi masyarakat," pungkas Erfin.

Dengan adanya proses pemeriksaan dan rekomendasi pembinaan tersebut, Pemko Medan berharap seluruh ASN dapat semakin memahami pentingnya menjaga etika, perilaku, serta kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugas pelayanan publik.* (ad)

SUMEDANG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik sebanyak 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII Tahun 2026 menjadi Pamong Praja Muda.

Upacara pelantikan berlangsung di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

• Pemkot dan Kejaksaan Monitoring Dapur MBG di Binjai, Ini Hasil Temuannya

Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo menyerahkan penghargaan kepada tiga lulusan terbaik IPDN yang dinilai berprestasi selama menjalani pendidikan.

Lulusan terbaik pertama adalah Aji Bayu Ramadhan yang menerima penghargaan Kartika Astha Bratha.

Aji merupakan putra dari Winoto Hadi, seorang buruh bangunan.

Penghargaan Sapta Abdi Praja diberikan kepada Charina Anggie Simbolon, putri dari Peltu TNI Marisi Mangapul Simbolon.

Sementara penghargaan Sapta Abdi Praja lainnya diraih oleh Mohamad Toriq Anwar, putra dari seorang petani bernama Wartoyo.

Setelah penyerahan penghargaan, Presiden Prabowo secara simbolis menyematkan tanda pangkat kepada ketiga Pamong Praja Muda tersebut sebagai tanda resmi memasuki masa pengabdian sebagai aparatur pemerintahan.

Usai penyematan pangkat, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah yang diikuti seluruh Pamong Praja Muda.

Dalam sumpah tersebut, para lulusan menyatakan komitmen untuk menjalankan tugas pemerintahan dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kepentingan bangsa, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Seluruh Pamong Praja Muda supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Setia dan menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujar Prabowo.

Presiden kemudian melanjutkan pembacaan sumpah yang diikuti seluruh peserta pelantikan.

"Bahwa saya siap berkorban jiwa raga untuk kepentingan negara, bangsa dan masyarakat. Bahwa saya akan setia melayani, mengabdi dan menjadi tauladan kepada masyarakat," imbuhnya.

Pelantikan tersebut menandai bergabungnya 1.204 Pamong Praja Muda baru yang akan ditempatkan di berbagai daerah untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan di tingkat pusat maupun daerah.

Momentum ini juga menjadi apresiasi bagi para lulusan berprestasi yang berasal dari berbagai latar belakang keluarga.

Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa kesempatan meraih prestasi terbuka bagi siapa saja melalui kerja keras, disiplin, dan dedikasi selama menempuh pendidikan di IPDN.* (km/ad)

JAKARTA – Perjuangan hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim belum berakhir setelah dirinya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.

Setelah putusan tersebut, tim kuasa hukum Nadiem melaporkan empat hakim yang menangani perkara itu ke Komisi Yudisial (KY).

Baca Juga:

• Gempa M 7,1 Guncang Jepang, Kemlu Pastikan WNI di Kumamoto dan Kyushu Aman

Tim kuasa hukum menyebut laporan itu telah tercatat dengan nomor pendaftaran 0761/VII/2026/P.

Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam proses persidangan perkara yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

"Kami sudah resmi membuat laporan kepada Komisi Yudisial terkait dengan kasus yang kami tangani, yaitu kasus Nadiem Anwar Makarim di PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Ari saat ditemui di Komisi Yudisial, Senin (6/7/2026).

Menurut Ari, laporan tersebut telah dilengkapi sejumlah bukti yang dinilai menunjukkan adanya dugaan pelanggaran etik oleh hakim yang dilaporkan.

"Beberapa laporan kami berkaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Kami tegaskan, laporan-laporan tersebut dilengkapi dengan bukti-bukti yang nyata," ujar Ari.

Ari menegaskan bahwa laporan ke KY bukan semata-mata karena pihaknya tidak menerima putusan hakim.

Menurut dia, perbedaan pandangan terhadap putusan merupakan hal yang dapat terjadi dalam proses hukum.

Namun, pihaknya mempersoalkan dugaan adanya perubahan atau ketidaksesuaian fakta persidangan dalam putusan hakim.

"Bagi kami, putusan bersalah itu sah-sah saja, artinya perbedaan pandangan itu sah, itu kewenangan dari majelis hakim. Tapi terhadap manipulasi terhadap fakta-fakta persidangan, itu yang kami sesalkan," kata Ari.

Ia menjelaskan, salah satu materi laporan yang disampaikan kepada KY berkaitan dengan dugaan adanya fakta persidangan yang tidak dimasukkan dalam pertimbangan putusan.

Sebaliknya, menurut Ari, terdapat sejumlah hal yang tidak pernah muncul dalam proses persidangan tetapi justru tercantum dalam putusan.

"Di situ terlihat banyak sekali fakta-fakta yang seharusnya ada dalam proses putusan tersebut tapi tidak disampaikan, atau sebaliknya, tidak ada fakta-fakta tersebut tapi malah disampaikan dalam putusan tersebut," ujar Ari.

Menurutnya, seluruh jalannya persidangan telah didokumentasikan oleh tim kuasa hukum karena proses persidangan berlangsung secara terbuka untuk umum.

"Karena dalam persidangan itu selalu kami sampaikan bahwa kami merekam setiap persidangan dan persidangan ini dibuka untuk umum. Jadi semua menyaksikan proses persidangan tersebut," ucap Ari.

Selain dugaan persoalan fakta persidangan, tim kuasa hukum Nadiem juga menyampaikan adanya dugaan tekanan atau intimidasi saat pemeriksaan saksi.

Kuasa hukum Nadiem, Zahid Mushafi, mengatakan dugaan tersebut menjadi salah satu poin dalam laporan yang disampaikan kepada KY.

"Salah satu di antara dalam laporan tersebut adalah ada tekanan atau intimidasi dalam bertanya atau memeriksa terhadap saksi Andre ataupun terhadap saksi Fiona," tutur Zahid.

Dalam proses pendalaman laporan, tim pemeriksa KY masih meminta sejumlah kelengkapan bukti, termasuk rekaman video persidangan versi lengkap dan transkrip persidangan.

Zahid mengatakan, dugaan tersebut akan kembali didalami ketika pihak pelapor menjalani pemeriksaan lanjutan oleh KY.

"Jadi tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan pelapor yaitu dari kami. Nanti setelah dari pelapor baru buktinya kuat, ya kan, nanti baru dipanggillah pihak terlapor," kata Zahid.

KY juga meminta pihak Nadiem menyiapkan saksi tambahan untuk memperkuat laporan yang telah diajukan.

Selain melaporkan hakim ke KY, tim hukum Nadiem juga menempuh jalur hukum melalui pengajuan banding.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjadwalkan sidang perdana banding perkara Nadiem pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Humas PT DKI Jakarta, Catur Irianto, mengatakan sidang tersebut terbuka untuk umum.

"Rencana sidang pertama Rabu, 5 Agustus 2026, terbuka untuk umum," kata Catur.

Majelis hakim tingkat banding akan dipimpin oleh Subachran Hardi Mulyana dengan hakim anggota Catur Iriantoro dan Hotma Maya Marbun.

Sementara itu, kuasa hukum Nadiem telah menyerahkan memori banding ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Zahid mengatakan pihaknya berharap majelis hakim tingkat banding dapat membuka kembali fakta-fakta yang menurut mereka belum terungkap dalam persidangan sebelumnya.

"Kami meminta Pengadilan Tinggi membuka fakta tersebut dan menghadirkan surat jaminan dari vendor maupun principal yang menyatakan Chromebook yang dijual tidak lebih mahal dari harga pasar," ujar Zahid.

Proses hukum terhadap Nadiem Makarim kini berjalan melalui dua jalur, yakni pemeriksaan laporan etik di Komisi Yudisial serta proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.* (km/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) atau Logam Mulia mengalami penurunan pada perdagangan Rabu, 29 Juli 2026.

Harga emas Antam tercatat melemah sebesar Rp12.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Hadir Lagi! Tabel Angsuran KUR BCA 2026 Pinjaman Rp500 Juta, Cicilan Mulai Berapa?

Angka tersebut turun dari harga sebelumnya yang berada di posisi Rp2.613.000 per gram.

Penurunan harga emas ini menjadi perhatian bagi masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi maupun tabungan jangka panjang.

Emas Antam sendiri tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, sehingga pembeli dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial.

Berikut daftar lengkap harga emas Antam hari ini, Rabu (29/7/2026):

0,5 gram: Rp1.350.500
1 gram: Rp2.601.000
2 gram: Rp5.142.000
3 gram: Rp7.688.000
5 gram: Rp12.780.000
10 gram: Rp25.505.000
25 gram: Rp63.637.000
50 gram: Rp127.195.000
100 gram: Rp254.312.000
250 gram: Rp635.515.000
500 gram: Rp1.270.820.000
1.000 gram (1 kg): Rp2.541.600.000

Selain memperhatikan harga emas, masyarakat juga perlu mengetahui adanya ketentuan pajak dalam transaksi pembelian maupun penjualan kembali emas batangan Antam.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan ketentuan:

- 0,45 persen bagi pembeli yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 0,9 persen bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP.

Setiap transaksi pembelian emas akan disertai bukti potong PPh 22 sebagai dokumen pendukung pelaporan pajak.

Sementara itu, untuk transaksi penjualan kembali atau buyback emas Antam dengan nilai lebih dari Rp10 juta, berlaku potongan pajak:

- 1,5 persen bagi pemilik NPWP.
- 3 persen bagi pemilik tanpa NPWP.

Pajak buyback tersebut akan langsung dipotong dari nilai transaksi yang diterima penjual.

Harga emas Antam diperbarui setiap hari melalui laman resmi Logam Mulia pada pukul 08.30 WIB.

Pergerakan harga emas dapat berubah mengikuti kondisi pasar global, nilai tukar mata uang, serta sentimen ekonomi dunia.

Bagi masyarakat yang ingin membeli emas sebagai investasi, penting untuk memperhatikan tren harga dan memastikan transaksi dilakukan melalui kanal resmi agar terhindar dari risiko produk tidak resmi.* (km/ad)

JAKARTA — Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang, pada Selasa (28/7/2026).

Gempa tersebut menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur, rumah warga, hingga menimbulkan korban jiwa.

Baca Juga:

• Gempa M7,1 Guncang Jepang, Kemlu Pastikan WNI di Kumamoto dan Kyushu Aman

"Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Tokyo terus memantau perkembangan situasi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 SR yang terjadi pada hari Selasa (28/7) di wilayah Kumamoto, Jepang, tepatnya di Pulau Kyusu," kata Kemlu melalui pernyataan resminya, Rabu (29/7/2026).

Kemlu menyampaikan bahwa gempa tersebut diikuti oleh sejumlah gempa susulan.

Sementara itu, peringatan tsunami yang sebelumnya dikeluarkan oleh pihak berwenang Jepang telah dicabut.

Meski menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum dan rumah penduduk, kondisi WNI di wilayah terdampak dilaporkan masih aman.

"KBRI Tokyo telah menghubungi simpul komunitas WNI yang berada di wilayah Kumamoto dan Kyusu. Sejauh ini, belum terdapat laporan terkait WNI yang terdampak gempa di kedua wilayah tersebut. Seluruhnya dilaporkan dalam kondisi aman," ujar Kemlu.

Pemerintah Indonesia melalui KBRI Tokyo juga mengimbau seluruh WNI yang berada di wilayah Jepang untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari otoritas setempat, termasuk perkembangan dari Japan Meteorological Agency (JMA).

Sebelumnya, gempa M 7,1 yang mengguncang Kumamoto menyebabkan kerusakan cukup parah di sejumlah wilayah.

Berdasarkan laporan terbaru, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tersebut bertambah menjadi lima orang.

Dilansir The Strait Times, Rabu (29/7/2026), Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Jepang melaporkan dua korban ditemukan meninggal dunia di dalam pusat perbelanjaan yang mengalami kerusakan berat.

Sementara tiga korban lainnya ditemukan di lokasi berbeda di wilayah Kumamoto.

Selain korban jiwa, gempa juga berdampak pada ribuan rumah warga yang mengalami pemadaman listrik.

Sejumlah ruas jalan dilaporkan mengalami retakan akibat guncangan kuat.

Tim penyelamat Jepang terus melakukan proses evakuasi dan penanganan darurat di sejumlah lokasi terdampak.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah pusat perbelanjaan Aeon Mall Kumamoto yang mengalami kerusakan setelah terjadi ledakan pascagempa.

Petugas berhasil mengevakuasi delapan orang dari lokasi tersebut.

Dua perempuan berusia sekitar 20-an tahun dinyatakan meninggal dunia, sementara satu orang lainnya mengalami kondisi henti jantung dan pernapasan.

Lima korban lain mengalami luka-luka, namun kondisinya disebut tidak mengancam jiwa.

Hingga kini, pemerintah Jepang masih melakukan pendataan dampak gempa sekaligus memastikan keselamatan warga di wilayah Kyushu.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.* (km/ad)

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali melimpahkan berkas perkara atas nama Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur terkait dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Perkara tersebut kini telah kembali terdaftar di PN Jakarta Timur dengan nomor 354/Pid.B/2026/PN Jkt Tim.

Baca Juga:

• Eks Komisioner KPK Ungkap Dugaan Kejanggalan Penanganan Perkara Febrie Adriansyah: Ada Konflik Kepentingan

Juru Bicara PN Jakarta Timur, Immanuel, membenarkan bahwa berkas perkara telah kembali diterima pengadilan setelah jaksa melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan.

"Perkara atas nama terdakwa Tifauzia Tyassuma, telah dilimpahkan kembali ke PN Jaktim, tanggal 28 Juli 2026, sidang pertama 6 Agustus 2026," ujar Immanuel, Rabu (29/7/2026).

Menurut Immanuel, perkara tersebut akan diperiksa oleh majelis hakim yang diketuai Christina Endarwati dengan hakim anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina.

Ia menjelaskan, pelimpahan ulang dilakukan setelah majelis hakim sebelumnya mengabulkan eksepsi yang diajukan terdakwa.

"Atas putusan sela kemarin, Penuntut Umum tidak mengajukan perlawanan, melainkan memperbaiki dakwaan dan melimpahkan kembali," kata Immanuel.

Sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dokter Tifa dalam sidang putusan sela pada 23 Juli 2026.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum sehingga pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian.

"Mengadili permohonan tim advokat diterima dan dakwaan JPU batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan," ujar Ketua Majelis Hakim, Christina Endarwati.

Majelis hakim juga memerintahkan agar berkas perkara, surat dakwaan, dan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Selain itu, seluruh biaya yang timbul dalam perkara tersebut dibebankan kepada negara.

Di akhir persidangan, hakim menjelaskan bahwa penuntut umum masih memiliki upaya hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan Pasal 206 ayat (4) untuk melakukan perlawanan ataupun menggunakan Pasal 75 ayat (4) KUHAP. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup," ujar hakim.

Alih-alih mengajukan perlawanan terhadap putusan sela tersebut, jaksa memilih memperbaiki surat dakwaan dan kembali melimpahkan perkara ke PN Jakarta Timur.

Dengan pelimpahan ulang ini, proses persidangan terhadap Dokter Tifa akan dimulai kembali sesuai jadwal yang telah ditetapkan pengadilan.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik yang berhubungan dengan pernyataan mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Hingga saat ini, proses hukum masih berjalan dan substansi perkara akan diperiksa dalam persidangan yang akan datang.* (km/ad)

MEDAN – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara menangkap seorang pria berinisial JW yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu.

Dalam operasi tersebut, petugas menyita sekitar 8 kilogram sabu yang ditemukan dari tangan pelaku dan rumahnya.

Baca Juga:

• Pemkot dan Kejaksaan Monitoring Dapur MBG di Binjai, Ini Hasil Temuannya

Saat diamankan, JW diketahui membawa 2 kilogram sabu.

Dari hasil pemeriksaan awal terhadap tersangka, petugas kemudian melakukan pengembangan ke sebuah rumah di kawasan Helvetia, Kota Medan.

"Awal penangkapan kita amankan 2 kilogram. Itu berdasarkan keterangan tersangka, kemudian dilakukan pengembangan ke kawasan Helvetia," kata Brigjen Tatar Nugroho, Selasa, 28 Juli 2026.

Dalam penggeledahan di rumah tersebut, petugas kembali menemukan sekitar 6 kilogram sabu yang dibungkus rapi.

Menurut Tatar, salah satu bungkus sabu ditemukan dalam kondisi telah terbuka.

"Kemungkinan satu bungkus yang terbuka itu seberat 850 gram. Lalu kita juga temukan bungkusan lain lebih kecil seberat 150 gram. Jadi total kurang lebih 6 Kg kita dapati di rumah," ungkapnya.

Dengan temuan tersebut, total barang bukti yang berhasil diamankan BNNP Sumatera Utara mencapai sekitar 8 kilogram sabu.

BNNP Sumatera Utara menyatakan penyelidikan belum berhenti pada penangkapan JW.

Penyidik kini masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika tersebut.

Seorang pria berinisial M kini masuk dalam daftar pencarian karena diduga sebagai pemasok atau pemilik barang haram tersebut.

"Kita masih kembangkan kasus ini. Kita memburu M yang kita duga merupakan pemilik barang tersebut," kata Tatar.

Hingga kini, BNNP Sumatera Utara masih mendalami asal-usul sabu tersebut, jaringan yang terlibat, serta kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini.* (ss/ad)

JAKARTA – Polemik terkait penanganan perkara yang menjerat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, masih menjadi perhatian publik.

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Saut Situmorang, menyampaikan sejumlah kritik terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Baca Juga:

• Pemkot dan Kejaksaan Monitoring Dapur MBG di Binjai, Ini Hasil Temuannya

Dalam kesempatan itu, Saut mengaku melihat adanya indikasi konflik kepentingan sejak awal proses penanganan kasus.

"Dari awal sih case ini memang ada poporitism ya, ada apa namanya meminyak gitu ya, konflik kepentingan," tegas Saut Situmorang.

Menurut Saut, salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah proses penahanan dan pelimpahan berkas perkara yang dinilainya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ia menilai proses pemberkasan hingga tahap P21 seharusnya telah selesai sebelum dilakukan pelimpahan perkara.

Namun, menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan yang memunculkan pertanyaan di tengah publik.

Saut juga menyinggung adanya perbedaan perlakuan terhadap tersangka dibandingkan dengan penanganan perkara pidana pada umumnya.

"Kita tinggal dalam pikiran saya waktu itu, kita tinggal melihat keanehan berikutnya. Ternyata keanehan berikutnya tidak normatif sebagaimana ketika kemudian orang diputuskan dia harus pakai rompi," ujar Saut.

Selain menyoroti proses hukum, Saut mempertanyakan sikap KPK yang dinilainya belum menggunakan kewenangan koordinasi dan supervisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK.

Menurut dia, lembaga antirasuah memiliki dasar hukum untuk mengambil langkah apabila menemukan indikasi tertentu dalam penanganan perkara korupsi.

"Kalau Bro punya wewenang nih, enggak gunakan wewenang itu, Bro. Itu manusia macam apa sebenarnya? Manusia penakut," sindir Saut.

Ia kembali menegaskan pandangannya mengenai penggunaan kewenangan tersebut.

"Itu kata-katanya wewenang loh, Bro. Jadi, kalau Bro punya wewenang nih, enggak gunakan wewenang itu, Bro. Itu manusia macam apa sebenarnya?" tanyanya.

Menurut Saut, laporan mengenai perkara tersebut telah masuk ke sejumlah institusi penegak hukum sehingga perkembangan kasus semestinya dapat dipantau secara menyeluruh.

Ia juga mengkritik langkah KPK yang disebutnya hanya bersedia menitipkan Febrie Adriansyah di Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengambil alih proses penyidikan.

Dalam pandangannya, langkah tersebut belum menunjukkan pemanfaatan kewenangan secara optimal.

Saut menilai perkembangan perkara masih akan terus menjadi perhatian publik.

"Ini baru 2 cm dari 100 m yang harus kita dalam. Sudah ke mana-mana ini sekarang," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Saut mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dijalankan secara objektif dan tidak didasarkan pada kepentingan tertentu.

Ia juga meminta semua pihak, termasuk Febrie Adriansyah, untuk bersikap terbuka dalam mengungkap fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Menurut Saut, praktik state capture corruption atau korupsi yang memengaruhi penyelenggaraan negara tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja, melainkan melibatkan berbagai pihak apabila benar terjadi.

"Pimpinannya pasti gimana cerita ini emas kau lebih banyak dari emasku. Bisa aja begitu kan," jelas Saut.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Febrie Adriansyah, Kejaksaan Agung, maupun KPK terkait pernyataan yang disampaikan Saut Situmorang tersebut.* (di/ad)

JAKARTA – Vivo resmi memperkenalkan smartphone terbaru di lini T Series, Vivo T5e, untuk pasar India.

Ponsel kelas entry-level ini hadir dengan sejumlah fitur yang ditujukan untuk penggunaan sehari-hari, mulai dari baterai berkapasitas besar, sertifikasi tahan debu dan percikan air, hingga dukungan penyimpanan yang dapat diperluas.

Baca Juga:

• Apple Rilis iOS 26.6, Siapkan Pengguna iPhone Menyambut iOS 27

Perusahaan mengklaim kapasitas tersebut mampu mendukung aktivitas pengguna dalam waktu yang lama, seperti pemutaran video atau panggilan telepon hingga 28 jam, mendengarkan musik melalui Spotify hingga 48 jam, serta panggilan video hingga 20,9 jam.

Selain itu, Vivo menyebut baterai T5e masih mampu mempertahankan lebih dari 80 persen kapasitasnya setelah melewati 1.600 siklus pengisian daya.

Untuk menunjang penggunaan harian, Vivo T5e telah mengantongi sertifikasi IP64, yang membuat perangkat tahan terhadap debu serta percikan air dari berbagai arah.

Ponsel ini juga menyediakan slot microSD yang memungkinkan pengguna menambah kapasitas penyimpanan hingga 2 TB.

Vivo T5e menggunakan layar LCD berukuran 6,74 inci dengan resolusi HD Plus (1.600 x 720 piksel).

Layarnya mendukung refresh rate 90 Hz serta tingkat kecerahan maksimum hingga 570 nits.

Vivo juga menyematkan sejumlah fitur pendukung kenyamanan, seperti adaptive brightness yang dapat menyesuaikan tingkat kecerahan layar secara otomatis serta mode pengurang cahaya biru untuk penggunaan pada malam hari.

Di sektor dapur pacu, Vivo T5e ditenagai chipset Unisoc T7225 dengan proses fabrikasi 12 nanometer dan prosesor octa-core.

Chip tersebut dipadukan dengan RAM LPDDR4X 4 GB serta media penyimpanan eMMC 5.1 berkapasitas 64 GB.

Untuk kebutuhan fotografi, Vivo T5e dibekali kamera utama 8 megapiksel di bagian belakang dan kamera depan 5 megapiksel yang dapat digunakan untuk swafoto maupun panggilan video.

Alih-alih menghadirkan kamera tambahan, Vivo melengkapi perangkat ini dengan lampu kilat yang memiliki empat tingkat kecerahan untuk membantu pengambilan gambar pada kondisi minim cahaya.

Ponsel ini juga mendukung pengisian cepat 15 watt serta fitur reverse charging yang memungkinkan baterai digunakan untuk mengisi daya perangkat lain.

Di sektor perangkat lunak, Vivo T5e menjalankan OriginOS 6 berbasis Android 16.

Vivo turut menghadirkan beberapa fitur berbasis kecerdasan buatan (AI), seperti pemindaian dokumen dan ringkasan teks otomatis.

Perangkat dengan bobot 199 gram dan ketebalan 8,19 milimeter ini juga dilengkapi sensor sidik jari di sisi bodi (side-mounted fingerprint), dukungan dual SIM 4G, WiFi dual-band, Bluetooth 5.2, serta port USB Type-C.

Vivo T5e hadir dalam dua pilihan warna, yakni Aero Blue dan Shadow Grey.

Di pasar India, smartphone ini dipasarkan dengan harga 13.999 rupee untuk varian RAM 4 GB dan penyimpanan 64 GB.

Hingga kini, Vivo belum mengumumkan apakah Vivo T5e akan dipasarkan di Indonesia.

Saat ini, seri Vivo T5 yang telah tersedia di Tanah Air adalah Vivo T5 dan Vivo T5 Pro.* (km/ad)

BINJAI – Sebanyak 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah beroperasi di Kota Binjai, Sumatera Utara.

Bertambahnya jumlah dapur tersebut diikuti dengan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kota Binjai bersama Kejaksaan Negeri Binjai.

Baca Juga:

• BGN Temukan 414 SPPG Belum Beroperasi Meski Dana Sudah Dicairkan

Tim monitoring dan evaluasi melibatkan Kejaksaan Negeri Binjai, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Kesehatan Kota Binjai.

Sejauh ini, tim gabungan telah melakukan pemeriksaan terhadap enam dapur MBG, termasuk sejumlah SPPG yang berada di wilayah Kecamatan Binjai Utara.

Lokasi pertama yang diperiksa berada di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara. Dapur tersebut dikelola oleh Yayasan Kogana Sumut.

Dalam pemeriksaan itu, tim mengecek kondisi bangunan dapur, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

IPAL menjadi salah satu aspek penting yang diperiksa karena berkaitan dengan pengelolaan limbah dari aktivitas dapur.

Sementara itu, SLHS dibutuhkan untuk memastikan fasilitas pengolahan makanan telah memenuhi standar kebersihan dan kesehatan.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Binjai, Rizqi Afnan, menyambut baik pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut.

Menurutnya, kolaborasi lintas instansi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas fasilitas dapur MBG.

"Kedatangan rekan-rekan berkolaborasi untuk pembenahan (terhadap) bangunan, limbah, dan laik higienis. Yang hadir dari kejaksaan, dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan," ujar Rizqi, Selasa (28/7/2026).

Setelah memeriksa dapur milik Yayasan Kogana Sumut, tim melanjutkan monitoring ke dapur MBG yang berada di Gang Bakti, Kelurahan Jati Utomo, dan dikelola Yayasan Cahaya Semesta Bersama.

Pemeriksaan berikutnya dilakukan di salah satu SPPG yang berada di Kelurahan Jati Makmur.

Dalam setiap kunjungan, tim memastikan kesiapan fasilitas yang digunakan untuk mengolah makanan, termasuk kebersihan lingkungan, sistem pengolahan limbah, serta kelengkapan dokumen sanitasi.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai hasil evaluasi terhadap enam dapur tersebut maupun apakah ditemukan fasilitas yang belum memenuhi persyaratan.

Pemerintah juga belum menyampaikan langkah lanjutan apabila terdapat SPPG yang masih memerlukan perbaikan pada aspek bangunan, pengelolaan limbah, ataupun kelengkapan sertifikat sanitasi.

Rizqi mengatakan jumlah dapur MBG yang telah beroperasi di Kota Binjai kini mencapai 41 lokasi.

"Saat ini sudah ada 41 titik yang sudah beroperasi," ucap Rizqi.

Menurutnya, BGN Kota Binjai akan terus mendukung pembenahan terhadap seluruh dapur MBG agar mampu memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, pemerintah berharap seluruh SPPG di Kota Binjai mampu menjaga kualitas makanan, kebersihan dapur, pengelolaan lingkungan, serta keamanan pangan sehingga manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan masyarakat secara optimal.* (km/ad)

JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah menerima pencairan anggaran, namun belum beroperasi.

Temuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan BGN dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Baca Juga:

• Kepuasan Prabowo Merosot di Survei SMRC, Bakom: Nanti Bisa Naik Lagi

Menurut Qodari, potensi kerugian negara berhasil dicegah karena BGN mampu mengidentifikasi ratusan dapur MBG yang bermasalah tersebut sebelum anggaran digunakan lebih lanjut.

Ia menjelaskan, temuan itu merupakan bagian dari pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang dilakukan selama kepemimpinan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN sebelum dijabat Sudaryono.

Qodari mengatakan BGN saat ini tengah menjalankan reformasi melalui 11 langkah pembenahan untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Langkah awal reformasi dilakukan dengan mengevaluasi hampir 28.000 SPPG yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Selain itu, sekitar 3.000 dapur MBG telah diklasifikasikan berdasarkan standar kualitas dan keamanan pangan.

BGN juga menata kembali perluasan pembangunan dapur dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Tidak hanya itu, BGN membentuk 11 tim reformasi yang bertugas memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG.

Pembenahan tersebut juga diarahkan agar program semakin tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan serta diperkuat dengan keterlibatan tenaga profesional dari berbagai kementerian dan lembaga.

"Di bawah kepemimpinan beliau (Nanik S Deyang), BGN berhasil mempercepat pembenahan tata kelola program MBG melalui 11 langkah reformasi," ujar Qodari.

Qodari menegaskan proses reformasi yang telah dimulai akan dilanjutkan oleh Sudaryono setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan Wakil Menteri Pertanian tersebut sebagai Kepala BGN yang baru.

Menurutnya, pergantian pimpinan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar organisasi semakin adaptif, profesional, dan mampu merespons persoalan di lapangan secara lebih cepat.

"Saya juga ingin menegaskan satu hal. Pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045," kata Qodari.

Pemerintah berharap reformasi tata kelola yang sedang berjalan dapat memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sehingga manfaatnya semakin tepat sasaran, transparan, dan mampu mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok yang membutuhkan.* (km/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Anom Widiyantoro, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (28/7/2026) malam.

Kabar penangkapan tersebut dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi pada Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

• KPK Bongkar Dugaan Suap Rp1,5 Miliar dan Emas 1 Kg di Balik Dana Hibah Pokmas Jatim

Meski membenarkan adanya operasi tangkap tangan, Fitroh belum mengungkapkan perkara dugaan korupsi yang menjerat Anom Widiyantoro.

KPK juga belum menyampaikan barang bukti yang diamankan maupun jumlah pihak yang ikut diamankan dalam operasi tersebut.

Hingga saat ini, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan sebelum mengumumkan konstruksi perkara secara resmi.

Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Pemalang ini menambah daftar kepala daerah yang terjaring OTT sepanjang 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan, Anom menjadi kepala daerah ke-12 yang diamankan KPK melalui operasi tangkap tangan pada tahun ini.

Profil Singkat Anom Widiyantoro

Anom Widiyantoro menjabat sebagai Bupati Pemalang setelah memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bersama wakilnya, Nurkholes.

Pasangan tersebut diusung oleh Partai Golkar, Perindo, Partai Buruh, PSI, Partai Gelora, dan Partai Hanura.

Berdasarkan informasi yang dimuat dalam situs resmi Universitas Diponegoro, Anom Widiyantoro lahir pada 20 Maret 1970.

Ia merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro pada 1996.

Selanjutnya, Anom menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen di Universitas Padjadjaran pada 2005.

Sebelum terjun ke dunia politik dan dilantik sebagai Bupati Pemalang pada 2025, Anom memiliki karier sebagai profesional di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu jabatan yang pernah diembannya adalah Direktur PT Wijaya Karya Realty.

Sampai berita ini ditulis, KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut.

Informasi mengenai status hukum, barang bukti, serta pihak-pihak yang turut diamankan diperkirakan akan disampaikan dalam konferensi pers resmi setelah proses pemeriksaan awal selesai.* (km/ad)

JAKARTA – Tabel angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 untuk pinjaman sebesar Rp500 juta menjadi informasi yang banyak dicari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal usaha maupun pembiayaan investasi.

Pemerintah bersama PT Bank Central Asia (BCA) Tbk kembali menghadirkan program KUR sebagai upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM agar mampu mengembangkan usahanya.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta OJK Sumut Perkuat Rekomendasi Strategis, Dorong Jamkrida Jadi Penggerak Pembiayaan UMKM

Dengan pilihan jangka waktu tersebut, calon debitur dapat menyesuaikan besaran cicilan sesuai kemampuan keuangan.

Sebelum mengajukan pinjaman, calon debitur disarankan mempelajari simulasi angsuran agar dapat menentukan tenor yang paling sesuai dengan kondisi usaha.

Selain itu, seluruh persyaratan administrasi perlu dipenuhi agar proses pengajuan hingga pencairan dana berjalan lebih lancar.

Syarat Pengajuan KUR BCA 2026

Calon debitur wajib memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Memiliki e-KTP.
- Dapat mengajukan sebagai nasabah perorangan maupun badan usaha.
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan.
- Tidak sedang memiliki fasilitas KUR aktif di bank lain.
- Tidak pernah menerima fasilitas kredit di bank lain sesuai ketentuan program.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Beberapa dokumen yang perlu dilengkapi meliputi:

- e-KTP pemohon dan pasangan.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pinjaman di atas Rp50 juta.
- Kartu Keluarga (KK).
- Surat Keterangan Usaha (SKU) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
- BPJS Ketenagakerjaan untuk pengajuan KUR Kecil.

Cara Mengajukan KUR BCA 2026

Pengajuan dapat dilakukan secara online maupun offline.

- Pengajuan Online

Calon debitur dapat mengakses situs resmi BCA, kemudian memilih menu Ajukan Sekarang, mengisi nomor telepon, melengkapi dokumen persyaratan, dan mengisi formulir hingga selesai.

- Pengajuan Offline

Pengajuan juga dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang BCA terdekat. Selanjutnya, calon debitur menyampaikan maksud pengajuan KUR kepada petugas, melengkapi dokumen persyaratan, mengisi formulir melalui webform BCA dengan pendampingan petugas, kemudian menunggu proses evaluasi kelayakan usaha dan dokumen.

Apabila pengajuan disetujui, dana KUR akan dicairkan ke rekening debitur.

Tabel Angsuran KUR BCA 2026 Pinjaman Rp500 Juta

Berikut simulasi angsuran berdasarkan tenor yang tersedia:

Tenor 12 bulan: Rp43.031.700 per bulan
Tenor 24 bulan: Rp22.158.400 per bulan
Tenor 36 bulan: Rp15.208.900 per bulan
Tenor 48 bulan: Rp11.736.700 per bulan
Tenor 60 bulan: Rp19.653.400 per bulan

Calon debitur disarankan melakukan simulasi kemampuan membayar cicilan sebelum mengajukan pinjaman.

Selain itu, seluruh informasi mengenai suku bunga, persyaratan, dan ketentuan KUR sebaiknya dikonfirmasi kembali kepada pihak BCA agar memperoleh informasi terbaru sesuai kebijakan yang berlaku.* (di/ad)

JAKARTA – Puasa merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan Allah SWT untuk membentuk pribadi yang bertakwa.

Selain puasa wajib pada bulan Ramadan, umat Islam juga dianjurkan melaksanakan berbagai puasa sunnah yang memiliki banyak keutamaan.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Pimpin Tepung Tawar Pemulangan Jemaah Haji 1448 H, Tekankan Peningkatan Pelayanan Haji

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

"(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS Al-Baqarah: 184).

Puasa Daud dikenal sebagai salah satu puasa sunnah yang paling utama karena dilakukan secara bergantian, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka.

Pola ibadah ini mengikuti kebiasaan Nabi Daud AS yang dikenal tekun dan istiqamah dalam beribadah kepada Allah SWT.

Mengutip buku Dahsyatnya Puasa Daud karya Ahmad Rifa'i Rifan, nama puasa ini diambil dari Nabi Daud AS yang secara konsisten menjalankannya sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT.

Keutamaan puasa Daud juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr RA.

"Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya puasa (sunnah) yang paling disenangi Allah ialah puasa Nabi Daud, dan salat (sunnah) yang paling disenangi Allah adalah salat Nabi Daud AS. Nabi Daud tidur separuh malam. Lalu salat sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperenam malam. Beliau berpuasa sehari lalu berbuka sehari.'" (HR Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa puasa Daud merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan karena mengajarkan keseimbangan dalam beribadah.

Nabi Daud AS tetap memberikan hak tubuhnya untuk beristirahat, namun tetap konsisten menjalankan ibadah dengan penuh disiplin.

Karena dilakukan secara bergantian, puasa Daud juga menjadi latihan untuk membangun istiqamah, melatih kesabaran, serta mengendalikan hawa nafsu dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelum melaksanakan puasa Daud, umat Islam dianjurkan membaca niat pada malam hari hingga sebelum terbit fajar.

Mengutip buku Hebatnya Puasa Daud susunan Henda Zainuddin, berikut bacaan niat puasa Daud:

نَوَيْتُ صَوْمَ دَاوُدَ سَنَّةً لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma dâwuda sunnatan lillâhi ta'âlâ.

Artinya: "Aku niat puasa Daud esok hari, sunnah karena Allah Ta'ala."

Setelah membaca niat, puasa Daud dilaksanakan sebagaimana puasa sunnah pada umumnya, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga matahari terbenam.

Perbedaannya terletak pada pola pelaksanaannya.

Setelah berpuasa satu hari, keesokan harinya tidak berpuasa, kemudian dilanjutkan kembali pada hari berikutnya secara bergantian.

Pola tersebut dilakukan secara konsisten sesuai kemampuan masing-masing.

Puasa Daud menjadi salah satu amalan sunnah yang banyak dianjurkan karena tidak hanya memberikan nilai ibadah, tetapi juga melatih kedisiplinan, pengendalian diri, dan keseimbangan antara kebutuhan jasmani serta rohani.* (d/ad)

KUPANG – Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI sekaligus Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II (NTT II), Viktor Bungtilu Laiskodat, mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur membangun budaya digital yang sehat untuk menghadapi maraknya praktik judi online yang dinilai semakin mengancam generasi muda.

Ajakan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertema "Membangun Masyarakat NTT Cerdas Digital Tanpa Judi Online" yang digelar di Gereja Sion Oepura, Kota Kupang, pekan lalu.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Pimpin Tepung Tawar Pemulangan Jemaah Haji 1448 H, Tekankan Peningkatan Pelayanan Haji

"Ruang digital harus menjadi tempat masyarakat belajar, bekerja, berusaha, dan menciptakan nilai tambah. Jangan biarkan teknologi dimanfaatkan untuk menghancurkan masa depan keluarga melalui judi online," kata Viktor.

Menurut Viktor, pemberantasan judi online tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, pemerintah, regulator, dan komunitas memiliki peran penting dalam membangun kesadaran digital sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman di ruang siber.

"Literasi digital harus menjadi gerakan bersama. Semakin masyarakat memahami risiko kejahatan digital, semakin kuat perlindungan bagi anak-anak dan generasi muda," ujarnya.

Viktor menilai penguatan literasi digital menjadi semakin penting di tengah meningkatnya penyebaran judi online di Indonesia.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran dana judi online sepanjang 2025 diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah dengan jutaan pemain aktif.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sekitar 200 ribu anak telah terpapar praktik judi online, yang menunjukkan bahwa ancaman tersebut telah menyasar kelompok usia yang sangat rentan.

Dalam sosialisasi tersebut, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana, Moni Welhelmina Muskanan, menjelaskan bahwa judi online telah berkembang menjadi persoalan ekonomi dan sosial karena menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Moni, jaringan judi online memanfaatkan berbagai platform digital, mulai dari grup WhatsApp, Facebook, afiliator, hingga sindikat internasional yang terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

"Judi online dirancang menggunakan algoritma yang membuat pemain terus kembali hingga akhirnya mengalami kecanduan. Kemudahan sistem pembayaran juga semakin memperbesar godaan masyarakat untuk mencobanya," katanya.

Ia menambahkan, dampak perjudian digital tidak hanya menguras kondisi keuangan keluarga, tetapi juga dapat menghilangkan modal usaha, mengganggu pendidikan anak, serta memicu berbagai persoalan sosial.

Sementara itu, Assistant Manager Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT, Aldo Stepanus Simarmata, mengatakan aktivitas judi online diperkirakan melibatkan sekitar 12 juta masyarakat Indonesia dengan perputaran dana mencapai Rp1.163 triliun.

"Dana tersebut tidak memberikan manfaat bagi perekonomian, tetapi justru memicu kerugian finansial, gangguan psikologis, hingga persoalan dalam keluarga," ujarnya.

Sekretaris DPC Partai NasDem Kota Kupang, Emil Fanggidae, menilai kemampuan memanfaatkan teknologi secara bijak perlu terus diperkuat karena perkembangan digital tidak mungkin dihindari.

Bagi Viktor, implementasi UU ITE akan semakin efektif apabila diiringi peningkatan literasi digital masyarakat.

Menurutnya, penegakan hukum memang penting, namun kesadaran masyarakat dalam mengenali dan menghindari berbagai bentuk kejahatan digital merupakan benteng pertama untuk melindungi keluarga.

Menutup sosialisasi tersebut, Viktor kembali mengajak masyarakat memanfaatkan teknologi untuk kegiatan yang produktif dan bermanfaat.

"Indonesia membutuhkan generasi yang memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Karena itu, perang melawan judi online harus dimulai dengan membangun masyarakat yang cerdas digital," tutup Viktor.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., memimpin prosesi Tepung Tawar Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Batu Bara Tahun 1448 Hijriah/2026 Masehi di Aula A Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Selasa (28/7/2026).

Prosesi tersebut menjadi bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan kepada para jemaah yang telah menunaikan ibadah haji dan kembali ke Tanah Air dengan selamat.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Gelar Gerakan Aksi Bergizi di Sekolah, Percepat Penanggulangan Stunting pada Remaja Putri

Turut hadir perwakilan Kodim 0208/As, Kejaksaan Negeri Batu Bara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara H. Muslim Halim Maha, M.Si., Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Batu Bara H. Bakhtiar Mogaza, S.Pd., M.Hum., Wakapolres Batu Bara, perwakilan Yonif 126/KC, serta penceramah Ustaz H. Irfan Yusuf, S.Ag. dari Kabupaten Langkat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi tepung tawar kepada para jemaah haji, dilanjutkan dengan pemberian cendera mata serta tausiah agama yang disampaikan oleh Ustaz H. Irfan Yusuf.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara, H. Muslim Halim Maha, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Batu Bara beserta Pemerintah Kabupaten Batu Bara atas dukungan yang diberikan kepada para jemaah, mulai dari proses keberangkatan hingga kepulangan ke Tanah Air.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan Kementerian Agama terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Ketua IPHI Kabupaten Batu Bara, H. Bakhtiar Mogaza, menilai kualitas pembimbing haji perlu terus ditingkatkan.

Menurutnya, pembimbing haji harus memiliki kompetensi yang memadai, bersikap profesional, serta didukung sertifikasi resmi agar mampu memberikan pelayanan, bimbingan, dan pendampingan terbaik kepada para jemaah.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Batu Bara menegaskan bahwa peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji harus menjadi perhatian bersama melalui koordinasi dan kolaborasi yang erat dengan Kementerian Haji dan Umrah.

Menurutnya, seluruh tahapan penyelenggaraan haji, mulai dari persiapan, keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga kepulangan jemaah, harus terus ditingkatkan kualitas pelayanannya.

"Yang berkaitan dengan keberangkatan haji dan kepulangan haji harus menjadi perhatian khusus, tanpa terkecuali, baik itu pemerintah kabupaten maupun Kementerian Haji dan Umrah," tegas Bupati Batu Bara.

Bupati Baharuddin juga menekankan bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci dalam menghadirkan pelayanan haji yang aman, nyaman, tertib, dan berkualitas bagi seluruh jemaah asal Kabupaten Batu Bara.

Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat sehingga pelayanan kepada calon jemaah maupun jemaah haji yang kembali ke daerah semakin baik dari tahun ke tahun.* (ad)