Hal itu disampaikan Bobby saat menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan BI Sumut, Ameriza Ma'aruf Moesa, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga:

• Rayu Investor Jepang: Bobby Nasution Jajakan Potensi Lobster Nias & SDM Unggul Sumut

"Pertumbuhan tidak begitu merata, mungkin sekitar 10 kabupaten/kota, tantangannya di Sumut ada yang sangat baik sekali dan buruk sekali (pertumbuhan ekonomi), kita masih punya daerah tertinggal di Kepulauan Nias, mudah-mudahan kita bisa mengurangi ketimpangan itu," kata Bobby.

Bobby juga mengapresiasi kolaborasi Pemprov Sumut, BI, dan berbagai pemangku kepentingan yang dinilai berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, ekonomi Sumut tumbuh sebesar 5,06% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat 4,98%.

Bobby mengatakan capaian tersebut diraih di tengah tantangan pemulihan akibat bencana yang melanda sejumlah daerah di Sumut pada tahun sebelumnya.

"Kolaborasi Sumut, BI dan stakeholder lainnya sangat luar biasa, kami bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasi terjaga berkat BI dan stakeholder terkait lainnya, padahal tahun lalu ada 18 kabupaten/kota kami yang terkena bencana, kami sangat berterima kasih," ujarnya.

Sementara itu, Ameriza Ma'aruf Moesa yang baru dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan BI Sumut memproyeksikan ekonomi Sumut tumbuh sebesar 5,11% pada 2026. Inflasi diperkirakan berada di kisaran 3,1%.

Menurut Ameriza, penguatan kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk mendukung pencapaian proyeksi tersebut. BI juga akan mengoptimalkan potensi sektor ketenagakerjaan dan pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Tahun ini kami prediksikan ekonomi tumbuh 5,11%, dan inflasi sekitar 3,1%, ini bisa kita capai dengan kolaborasi dan sinergi yang sudah kita miliki selama ini," kata Ameriza.

Kepala Perwakilan BI Sumut sebelumnya, Rudy Brando Hutabarat, menyampaikan bahwa kolaborasi, inovasi, dan sinergi menjadi tiga hal utama selama masa jabatannya.

Menurut Rudy, kerja sama antara BI dan pemerintah daerah membantu pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi, termasuk menjaga stabilitas harga daging saat hari besar keagamaan.

Ia juga menyebut inovasi yang dilakukan Sumut berkontribusi terhadap pencapaian daerah tersebut sebagai peringkat ketiga terbaik dalam pengendalian inflasi.

Sementara itu, Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan Sumut memiliki potensi besar dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Karena itu, BI berupaya menempatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan kebijakan dari pemerintah pusat sesuai kebutuhan daerah.

"Kami selalu berupaya menempatkan orang-orang kami yang luar biasa di Sumut, orang yang mampu mengimplementasikan kebijakan dari pusat ke daerah, sehingga kebijakan tersebut berjalan baik," kata Destry.

Pengukuhan Ameriza turut dihadiri kepala daerah se-Sumut, kepala perwakilan BI se-Sumatera, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), konsul negara sahabat, pimpinan instansi vertikal, rektor, akademisi, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut.

Melalui sinergi tersebut, Pemprov Sumut dan BI diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih merata hingga ke wilayah yang masih tertinggal.* (dh)

Peluncuran tersebut menjadi tindak lanjut dari hasil Fourth International Conference on Financing for Development (FFD4) yang digelar di Sevilla, Spanyol, pada 2025.

Baca Juga:

• Program Penghapusan Piutang PBB-P2 Kedaluwarsa Diperpanjang, Pemkab Batu Bara Ajak Masyarakat Patuh Pajak

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi Kementerian PPN/Bappenas, Putut Hari Satyaka, mengatakan keterlibatan sektor swasta dibutuhkan untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan.

"Menutup kesenjangan pembiayaan SDGs membutuhkan mobilisasi sumber daya yang jauh lebih besar, termasuk dari sektor swasta. GISD Country Platform menyediakan ruang untuk mempertemukan prioritas pembangunan dengan pembiayaan, investasi, dan kapasitas dari berbagai pemangku kepentingan," kata Putut dalam keterangan yang diterima, Kamis (8/10/2026).

Putut menekankan, kolaborasi tersebut perlu diterjemahkan menjadi strategi dan inisiatif pembiayaan yang konkret, dapat diperluas, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani mengatakan sektor swasta memiliki peran lebih luas daripada sekadar menyediakan modal. Dunia usaha juga membawa keahlian, jaringan, solusi, dan peluang investasi yang dapat dikembangkan menjadi proyek nyata.

Menurut Shinta, keberadaan Country Platform dapat membantu menghubungkan berbagai kapasitas tersebut dengan agenda strategis pembangunan nasional. Platform ini juga diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, investor, serta lembaga keuangan dalam menyiapkan dan mengembangkan proyek secara lebih terstruktur.

"Dunia usaha membawa solusi, keahlian, jaringan, dan peluang investasi yang dapat dikembangkan menjadi project pipeline. Country Platform menyediakan ruang untuk menghubungkan berbagai kapasitas tersebut dengan agenda strategis pembangunan," ujar Shinta.

Ia menjelaskan, salah satu fokus APINDO dalam upaya tersebut adalah pengembangan sektor rumput laut melalui program Indonesia Seaweed Incorporated.

Pengembangan sektor rumput laut diharapkan menjadi bagian dari upaya menghubungkan potensi usaha dengan kebutuhan investasi dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Melalui Indonesia Country Platform, pemerintah, pelaku usaha, investor, dan lembaga keuangan diharapkan dapat menjajaki peluang kerja sama berdasarkan kebutuhan pembangunan Indonesia.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut dinilai penting agar komitmen pendanaan tidak berhenti pada kesepakatan, tetapi dapat diwujudkan menjadi proyek yang memiliki perencanaan dan sumber pembiayaan jelas.

Peluncuran platform ini sekaligus menegaskan peran sektor swasta dalam mendukung pencapaian SDGs. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha diharapkan dapat membuka peluang investasi serta memperluas pembiayaan bagi program pembangunan berkelanjutan di Indonesia.* (dh)

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, mengatakan 11 dari 17 siswa tersebut telah diperbolehkan pulang. Sementara itu, enam siswa lainnya masih menjalani observasi oleh tim medis.

Baca Juga:

• Imbas Kasus Keracunan MBG di Medan, BGN Regional Sumut Tutup Dapur Pemasok

Erfin mengatakan, pihaknya menerima arahan untuk memastikan kondisi para siswa yang mengalami gejala gangguan kesehatan setelah menyantap menu MBG.

"Jadi tadi kami mendapat perintah untuk memastikan dan melihat bagaimana kondisi anak-anak kita tadi yang indikasinya karena ada muntah-muntah, ya, langsung respons dibawa ke rumah sakit," katanya.

Erfin menyebutkan, enam siswa yang masih menjalani observasi belum dapat dipastikan apakah perlu menjalani rawat inap atau bisa segera pulang.

"Ya, bisa saja, bisa saja rawat inap, tapi ini masih masa observasi ya. Tapi kemungkinan-kemungkinan itu ada saja. Tapi nanti kita lihat hasil dokter yang mungkin bisa lebih menjelaskan," ujarnya.

Saat meninjau RS Imelda Medan, Erfin turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Barli Nasution, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Surya Syahputra, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Ahmad Untung.

Erfin mengaku belum dapat memastikan menu yang diduga berkaitan dengan munculnya gejala mual dan muntah pada para siswa. Ia meminta informasi lebih lanjut mengenai menu tersebut dikonfirmasi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan.

Menurutnya, prioritas pemerintah kota saat ini adalah memastikan para siswa memperoleh penanganan medis yang sesuai.

Erfin berharap kejadian serupa tidak terulang dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi SPPG dalam menjalankan program MBG.

"Harapannya pastinya tidak ada kejadian seperti ini lagi. Berkaitan ini mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan evaluasi juga setiap SPPG-SPPG memastikan setiap pelaksanaannya sesuai dengan SOP-nya," katanya.

Ia juga mendorong dilakukannya investigasi internal oleh instansi terkait untuk mengetahui penyebab para siswa mengalami gejala tersebut.

"Kita artinya sesuai dengan kewenangan masing-masing, tentu mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan investigasi mungkin dari internal seperti apa, saya kira itu kewenangan dari instansi yang terkait," pungkasnya.

Hingga keterangan tersebut disampaikan, penyebab pasti mual dan muntah yang dialami para siswa belum dipastikan. Pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui apakah kondisi tersebut berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi.* (ds/dh)

Salah satu pemohon, Denny Indrayana, mengatakan pihaknya sedang menyiapkan surat untuk meminta waktu audiensi dengan pimpinan maupun fraksi di lembaga legislatif.

Baca Juga:

• Buntut Putusan MK Soal Ijazah Gibran: DPR Gulirkan Pemakzulan, Pengamat Sebut Butuh Restu Prabowo

Denny mengatakan audiensi tersebut bertujuan menyampaikan pandangan mereka mengenai kemungkinan pemakzulan Gibran. Menurutnya, DPR memiliki peran penting dalam mekanisme pengusulan pemberhentian presiden atau wakil presiden.

Selain mendatangi lembaga legislatif, pihaknya berencana menemui partai-partai politik untuk mengetahui sikap mereka terhadap polemik persyaratan pendidikan Gibran.

Denny secara khusus menyoroti posisi PDI Perjuangan (PDIP), partai yang pernah menaungi Gibran dan ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengaku ingin mengetahui sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait persoalan tersebut.

"Bagaimana posisi PDI Perjuangan? PDI Perjuangan penting nih. Bu Mega bagaimana posisinya? Melihat kadernya, walaupun sudah mantan, Pak Jokowi dan Gibran memperlakukan bangsa Indonesia seperti ini," ujar Denny.

Sementara itu, kuasa hukum Denny, Refly Harun, mengatakan DPR menjadi salah satu pihak yang akan didatangi karena memiliki kewenangan konstitusional untuk memulai proses pemakzulan.

"Yang harus kita ketuk adalah pintu Dewan Perwakilan Rakyat, karena merekalah yang kemudian memiliki hak atau kewenangan konstitusional untuk mengusulkan the initial of impeachment, ya. Inisiasi untuk melakukan pemakzulan, itu pintu pertama," kata Refly.

Refly menambahkan, pihaknya berharap persoalan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah. Ia menyebut mereka juga berencana menyampaikan pandangan kepada pihak Istana.

Sebelumnya, MK menyatakan permohonan sengketa hasil pemilihan umum terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya, MK menyoroti dokumen pendidikan yang diajukan untuk menunjukkan penyetaraan pendidikan Gibran dengan tingkat SMA.

Hakim MK Arsul Sani menyatakan certificate of attendance dan dokumen lainnya yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan tidak menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menunjukkan kehadiran dalam perkuliahan.

"Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," kata Arsul.

Meski demikian, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui permohonan tersebut.

Hakim MK Adies Kadir menjelaskan persoalan keabsahan dan keterpenuhan persyaratan calon presiden dan wakil presiden merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan konstitusi.

"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon," ujar Adies.

Mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai tahapan konstitusional.

DPR harus terlebih dahulu menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang menjadi dasar usulan pemberhentian. Pendapat tersebut kemudian diperiksa MK. Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses dapat diteruskan ke MPR untuk diputuskan melalui sidang paripurna.

Karena itu, rencana audiensi yang disampaikan Denny dan Refly merupakan upaya politik untuk mendorong pembahasan lebih lanjut, bukan keputusan pemakzulan. Hingga saat ini, berdasarkan informasi tersebut, Gibran tetap menjabat sebagai wakil presiden.* (d/dh)

Laporan tersebut berkaitan dengan Pasal 18 ayat (3) PKPU yang turut menjadi sorotan dalam polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:

• Buntut Putusan MK Soal Ijazah Gibran: DPR Gulirkan Pemakzulan, Pengamat Sebut Butuh Restu Prabowo

"Sudah (diterima laporannya). Hari ini," kata Heddy kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).

Heddy memastikan laporan tersebut akan diproses sesuai prosedur yang berlaku.

"Akan kami tindak lanjut sesuai prosedur," ujarnya.

Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menambahkan, laporan yang masuk akan melalui tahap verifikasi administrasi dan materiil sebelum diproses lebih lanjut.

"Setiap aduan yang diterima akan diverifikasi, baik secara administrasi maupun materiil," kata Raka.

Laporan tersebut diajukan oleh Themis Indonesia bersama Yayasan Dewi Keadilan Indonesia. Keduanya mempersoalkan dugaan pelanggaran etik dalam proses penerbitan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menjelang Pemilu 2024.

Advokat Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat, mengatakan pihaknya menyoroti adanya perbedaan antara materi yang dibahas dalam uji publik dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan ketentuan yang tercantum dalam aturan setelah proses harmonisasi.

Menurut Ibnu, Pasal 18 ayat (3) yang mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon presiden atau wakil presiden dengan bukti kelulusan perguruan tinggi tidak tercantum dalam materi yang dibahas pada tahap sebelumnya.

Ia menduga ketentuan tersebut masuk pada tahap harmonisasi. Dugaan itu menjadi salah satu alasan pihaknya melaporkan para komisioner KPU dan Bawaslu ke DKPP.

Ibnu menyebut pihaknya ingin proses penerbitan aturan tersebut diperiksa untuk mengetahui bagaimana pasal yang dipersoalkan dapat masuk ke dalam PKPU.

Selain mempersoalkan proses penerbitan PKPU, pelapor juga menyoroti dugaan kelalaian Bawaslu dalam mengawasi penerapan Pasal 18 ayat (3).

Advokat Themis Indonesia, Laily, menilai Bawaslu seharusnya menelusuri persoalan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon wakil presiden.

Menurut Laily, dalam persidangan terkait polemik tersebut, Bawaslu menyatakan tidak mengetahui adanya pelanggaran pencalonan atau laporan mengenai dugaan pelanggaran persyaratan pendidikan calon wakil presiden.

Pelapor menilai hal tersebut perlu diperiksa dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan pemilu yang dijalankan Bawaslu.

Meski demikian, dugaan pelanggaran etik yang disampaikan pelapor masih harus diperiksa oleh DKPP. Penerimaan laporan belum berarti para komisioner KPU maupun Bawaslu terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menjadi perhatian dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan persyaratan pendidikan Gibran.

Ketentuan tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Polemik mengenai ketentuan itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai proses penyusunan peraturan dan pengawasan terhadap penerapannya.

Melalui laporan yang telah diterima, DKPP akan melakukan verifikasi sesuai mekanisme dan pedoman beracara yang berlaku. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menentukan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan.* (d/dh)

MEDAN - Ikatan Media Online (IMO) Sumatera Utara menyoroti tantangan berat yang dihadapi media online dalam mempertahankan keberlangsungan usaha sekaligus menjaga integritas jurnalistik. Keterbatasan pemasukan dinilai menjadi salah satu persoalan utama karena dapat memengaruhi biaya operasional, kesejahteraan jurnalis, hingga independensi media dalam menjalankan fungsi pers.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk Ngobrol Pintar Berkualitas yang digelar IMO Sumut di Medan, Jumat (9/10/2026) petang. Diskusi menghadirkan praktisi pers internasional sekaligus wartawan senior BBC London, Inggris, Asyari Usman, sebagai pembicara utama.

Baca Juga:

• Imbas Kasus Keracunan MBG di Medan, BGN Regional Sumut Tutup Dapur Pemasok

Dalam diskusi itu, Asyari menilai persoalan finansial menjadi tantangan krusial bagi banyak media online. Pendapatan yang bergantung pada iklan dan berita berbayar atau pariwara dinilai tidak selalu mampu menutup kebutuhan operasional perusahaan pers.

Menurutnya, sebagian media online memang memiliki peluang menjalin kerja sama publikasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, kerja sama tersebut belum tentu cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional media.

Kondisi itu berpotensi membuat perusahaan kesulitan membayar gaji jurnalis dan pekerja lainnya secara layak. Bahkan, biaya operasional dasar pun dapat menjadi beban bagi media yang memiliki pemasukan terbatas.

Keterbatasan Finansial Dinilai Bisa Memengaruhi Independensi

Asyari mengatakan persoalan keberlangsungan finansial media online tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan di berbagai negara. Di luar negeri, menurutnya, ada perusahaan media yang terpaksa menghentikan penerbitan media cetak dan mempertahankan platform online karena biaya operasionalnya relatif lebih rendah.

Meski demikian, keberadaan media online tetap bergantung pada kemampuan perusahaan memperoleh pemasukan yang memadai agar dapat beroperasi secara berkelanjutan.

Ketua IMO Sumut H. Ahmad Nuar Erde (kiri) menyerahkan cendera mata kepada wartawan senior Asyari Usman sekaligus menandai dimulainya diskusi "Ngobrol Pintar Berkualitas", Jumat (9/10/2026) di Medan. (Foto: ist/BITV)

Ia juga mengingatkan bahwa kesulitan finansial berpotensi memengaruhi independensi dan integritas jurnalistik. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, jurnalis dapat terdorong mengambil langkah pragmatis untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga sikap kritis terhadap pihak yang menjadi sumber pendapatan media berisiko melemah.

Padahal, media pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara profesional dan independen.

Berita Orisinal Jadi Modal Media Bertahan

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Asyari menilai media online tetap memiliki peluang untuk berkembang secara mandiri dan mapan. Salah satu kuncinya adalah menghasilkan berita orisinal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Menurutnya, media perlu mendorong jurnalis untuk mencari berita secara mandiri, termasuk melakukan peliputan lapangan dan investigasi. Topik pemberitaan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan informasi pembaca agar media memiliki nilai dan daya tarik tersendiri.

Asyari menilai media tidak seharusnya hanya mengandalkan siaran pers (press release) atau mengunggah ulang berita dari media lain. Produksi berita yang orisinal dapat menjadi salah satu cara membangun kepercayaan sekaligus membuat pembaca kembali mengakses media tersebut.

"Jadi, artinya, bukan tidak bisa suatu media online eksis dan mapan. Memang sulit, apalagi berbagai faktor dan kondisi yang dihadapi saat ini, tetapi tetap punya kemungkinan bisa. Hanya saja memang diperlukan kesungguhan dan kerja keras, terutama kesiapan dalam segala aspek (termasuk ketersediaan finansial) dalam mengelola media online tersebut," ungkap Asyari.

Wartawan Sampaikan Keluhan soal Regulasi

Dalam diskusi tersebut, sejumlah peserta juga menyampaikan keluhan mengenai hambatan yang dinilai memengaruhi perkembangan media online, termasuk persoalan regulasi dari institusi terkait.

Namun, forum diskusi itu belum menghasilkan solusi konkret atas persoalan regulasi tersebut. Para peserta berharap IMO dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi pelaku media kepada pemerintah dan pihak terkait.

Diskusi dibuka oleh Ketua IMO Sumut Ahmad Nuar Erde, yang menyerahkan cendera mata kepada Asyari Usman sebagai pembicara utama. Adapun jalannya diskusi dipandu oleh Sekretaris IMO Sumut, Drs. Harun Alrasyid.

Melalui forum tersebut, IMO Sumut berharap berbagai tantangan yang dihadapi media online, mulai dari keberlanjutan finansial hingga independensi jurnalistik, dapat menjadi perhatian bersama demi menjaga profesionalisme pers.* (dh)

Pasma menggantikan Irjen Pol Daniel Adityajaya yang sebelumnya memimpin Polda Bali. Pergantian jabatan tersebut merupakan bagian dari mutasi perwira tinggi Polri dalam rangka penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja institusi.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Jumat 9 Oktober 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Ringan

Melalui pergantian tersebut, tongkat kepemimpinan Polda Bali resmi beralih kepada Pasma. Dia diharapkan dapat melanjutkan program kerja strategis yang telah berjalan sekaligus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Pulau Dewata.

Tantangan pengamanan di Bali mencakup berbagai agenda nasional maupun internasional. Karena itu, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, pelaku pariwisata, dan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Sementara itu, apresiasi disampaikan kepada Daniel Adityajaya atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Polda Bali. Selama masa tugasnya, Daniel bertanggung jawab menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polda Bali.

Upacara sertijab sejumlah perwira tinggi Polri di Mabes Polri ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, pengambilan sumpah jabatan, serta penandatanganan pakta integritas.

Rangkaian tersebut menjadi bagian dari proses resmi pergantian kepemimpinan di lingkungan Polri.

Dengan resminya Pasma Royce menjabat Kapolda Bali, kepemimpinan baru diharapkan dapat menjaga kesinambungan program kerja kepolisian serta memperkuat upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Bali.* (dh)

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai dukungan politik Prabowo akan menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika tersebut. Prabowo juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Baca Juga:

• Cium Pasal Selundupan Syarat Ijazah Gibran: Ahmad Doli Sebut Ketentuan PKPU Tak Pernah Dibahas DPR

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa komunikasi antarpartai mulai berjalan menyusul wacana pembentukan pansus dan penggunaan hak angket.

Mardani mengatakan PKS belum membahas persoalan tersebut secara resmi. Meski demikian, ia menilai putusan MK perlu ditindaklanjuti.

"PKS belum membahasnya secara resmi, tetapi keputusan MK itu berani dan jujur. Fakta hukum ini perlu ditindaklanjuti," kata Mardani, Jumat (9/10/2026).

Wacana tersebut muncul setelah MK memutus perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran. Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara.

Dalam pertimbangan putusan sebagaimana dikutip dalam pemberitaan, MK juga menyoroti tidak ditemukannya dokumen kelulusan setara SMA yang dapat membuktikan Gibran telah lulus pendidikan menengah. Dokumen berupa certificate of attendance dan academic records yang disebut dalam perkara dinilai tidak membuktikan kelulusan tersebut.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Eka Widodo, sebelumnya mengusulkan pembentukan pansus untuk mengklarifikasi dokumen pendidikan Gibran sekaligus mengevaluasi proses verifikasi pencalonannya.

Menurut Eka, apabila hasil kerja pansus menemukan persoalan terkait persyaratan pendidikan tersebut, DPR dapat menindaklanjutinya melalui mekanisme konstitusional.

"Jika hasil kerja Pansus membuktikan ijazah tidak ada, DPR dapat merekomendasikan perkara ke MK, lalu diteruskan ke MPR untuk proses impeachment," ujarnya, Kamis (8/10/2026).

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, menilai DPR dapat mempertimbangkan penggunaan hak angket ataupun pembentukan pansus untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Deddy menganggap persoalan dokumen pendidikan Gibran perlu mendapat perhatian serius setelah pertimbangan hukum MK menjadi sorotan publik.

"Fakta bahwa MK tidak menemukan bukti ijazah berarti sejak awal Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden," kata Deddy, Rabu (7/10/2026).

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Deddy terhadap putusan MK, bukan amar putusan yang mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden.

Pemakzulan presiden atau wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Proses tersebut tidak cukup hanya dengan usulan politik atau pembentukan pansus di DPR.

DPR harus terlebih dahulu menjalankan mekanisme konstitusional dan menyampaikan pendapatnya kepada MK untuk diperiksa. Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti sesuai ketentuan konstitusi, proses dapat dilanjutkan ke MPR untuk diputuskan dalam sidang paripurna.

Dengan demikian, hak angket dan pansus merupakan instrumen untuk menyelidiki atau mengklarifikasi persoalan, bukan mekanisme yang secara otomatis memberhentikan wakil presiden.

Wacana pemakzulan Gibran pun masih berada dalam ranah pembahasan dan pernyataan politik. Selain proses hukum dan konstitusional, dukungan politik di DPR serta dinamika antarpartai akan berpengaruh terhadap kelanjutan wacana tersebut.* (tm/dh)

Kepala BGN Regional Sumut, Yoga Arizanto, menegaskan penghentian operasional dapur penyedia makanan tersebut dilakukan setelah muncul laporan dugaan keracunan yang dialami para siswa.

Baca Juga:

• Petaka MBG Terulang Lagi: 17 Siswa SD Medan Dilarikan ke RS, Ini Deretan Kasusnya di Sumut

BGN Uji Sampel Menu MBG

Menu MBG yang dibagikan kepada siswa dalam wadah makan atau ompreng terdiri atas nasi putih, semur telur bebek, susu kemasan, tumis tauco kacang panjang, terong hijau, tahu kering, dan buah salak.

Sampel seluruh komponen makanan tersebut akan diperiksa untuk memastikan apakah ada bahan makanan yang berkaitan dengan dugaan keracunan.

Peristiwa ini terjadi di UPT SD Negeri 060870 Center 1, Jalan Gunung Krakatau, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur.

Sebanyak 17 siswa dilaporkan mengalami gejala seperti pusing, mual, dan muntah setelah menyantap menu MBG. Para siswa kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan untuk mendapatkan penanganan medis.

Susu Kemasan Dilaporkan Menggumpal

Seorang wali murid bernama Siti Nurjanah mengaku panik saat tiba di sekolah dan mendapati para guru serta orang tua siswa sedang menangani anak-anak yang mengeluhkan gangguan kesehatan.

Berdasarkan keterangan sejumlah siswa, dugaan awal mengarah pada susu kemasan yang dibagikan dalam paket MBG. Cairan di dalam kemasan tersebut dilaporkan mengalami perubahan tekstur, dari yang semestinya cair menjadi menggumpal menyerupai agar-agar.

Meski demikian, susu tersebut belum dapat dipastikan sebagai penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa. Kepastian penyebab masih menunggu hasil pengujian sampel makanan dan pemeriksaan pihak berwenang.

Sebanyak 17 siswa yang terdampak dilaporkan menjalani perawatan medis di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Imelda Medan.

Penutupan SPPG dan pemeriksaan sampel makanan menjadi langkah awal untuk menelusuri insiden tersebut. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjelaskan penyebab kejadian sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan dalam program MBG.* (tm/dh)

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.30 WIB saat para siswa mengonsumsi makanan yang dibagikan dalam wadah makan atau ompreng di lingkungan sekolah.

Baca Juga:

• Rayu Investor Jepang: Bobby Nasution Jajakan Potensi Lobster Nias & SDM Unggul Sumut

Hingga Jumat sore, seluruh siswa yang terdampak masih menjalani perawatan dan observasi di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Imelda Medan.

Salah seorang keluarga korban, Heri Setiawan, mengaku terkejut setelah mendapat kabar cucunya dibawa ke rumah sakit usai menyantap makanan dari program MBG.

"Ketika saya sampai di sini, langsung saya lihat memang keadaannya pusing, lemas. Sekarang juga masih diinfus," ujar Heri saat ditemui di RS Imelda Medan.

Heri mengatakan belum mengetahui secara pasti makanan yang diduga menjadi penyebab gangguan kesehatan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, menu MBG yang dibagikan kepada siswa terdiri dari makanan dan susu.

Dia berharap pemerintah dan pihak penyelenggara MBG mengevaluasi kualitas makanan, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian kepada para siswa.

"Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan masalah kesehatan bagi anak-anak. Keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama," katanya.

Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa belum diketahui. Pemeriksaan terhadap sampel makanan diperlukan untuk memastikan apakah makanan MBG tersebut berkaitan dengan kejadian yang dialami para siswa.

Daftar Kasus Dugaan Keracunan MBG di Sumut

Insiden di Medan menambah daftar kasus dugaan keracunan atau gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan program MBG di Sumatera Utara. Berikut sejumlah kasus yang dilaporkan hingga 9 Oktober 2026.

1. Kabupaten Karo

Kasus di Kabupaten Karo terjadi pada 13 Agustus 2026. Saat itu, ratusan siswa dari sejumlah sekolah di Berastagi dilaporkan mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi menu MBG yang didistribusikan SPPG Karo Berastagi Sempajaya.

Para siswa berasal dari SMAN 1 Berastagi, SMA Swasta Bersama, dan SMK Swasta Bersama. Jumlah korban dalam berbagai laporan berkisar antara 353 hingga 391 siswa.

Dalam laporan terkait kasus tersebut, investigasi mengungkap adanya dugaan pelanggaran prosedur penyimpanan bahan baku, termasuk ikan yang disimpan di luar freezer. Kondisi tersebut disebut dapat memicu pertumbuhan bakteri.

2. Kabupaten Asahan

Pada 14 September 2026, puluhan siswa MTsN 2 Kisaran di Kabupaten Asahan dilaporkan mengalami dugaan keracunan setelah menyantap menu MBG.

Sejumlah siswa mengeluhkan mual, sakit perut, dan pusing hingga membutuhkan penanganan medis. Kasus ini juga mendapat sorotan LBH Medan yang meminta agar kejadian tersebut diselidiki lebih lanjut.

3. Kecamatan Galang, Deli Serdang

Kasus lainnya dilaporkan terjadi di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, pada September hingga Oktober 2026.

Sebanyak 59 siswa disebut terdampak dugaan keracunan makanan dalam program MBG. Kasus tersebut mendapat perhatian DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara yang menyalurkan bantuan kepada para siswa terdampak.

Namun, informasi yang tersedia belum merinci penyebab pasti gangguan kesehatan maupun jumlah siswa yang menjalani perawatan.

4. Kota Medan

Kasus terbaru terjadi di SD Negeri 060870 Center 1, Kecamatan Medan Timur, pada Jumat (9/10/2026).

Sebanyak 17 siswa kelas 5B dan 5C mengalami gejala seperti mual, pusing, lemas, dan ingin muntah setelah menyantap menu MBG. Mereka kemudian dibawa ke RS Imelda Pekerja Indonesia Medan untuk mendapatkan penanganan medis.

Penyebab pasti kejadian tersebut masih menunggu pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Keamanan Pangan MBG Jadi Perhatian

Rangkaian kasus tersebut kembali menyoroti pentingnya pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, terutama karena penerima manfaatnya merupakan anak-anak usia sekolah.

Pengawasan diperlukan pada setiap tahap, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan makanan, penyimpanan, hingga distribusi ke sekolah. Pemeriksaan sampel makanan dan penelusuran proses penyediaan juga penting untuk membantu memastikan penyebab suatu kejadian.

Meski sejumlah kasus dugaan keracunan MBG telah dilaporkan di Sumatera Utara, penyebab setiap insiden perlu dipastikan melalui pemeriksaan masing-masing. Dengan demikian, langkah evaluasi dan perbaikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, bukan semata-mata dugaan.* (tm/dh)

Kasat Reskrim Polres Tapanuli Tengah Iptu Dian Agustian Perdana mengatakan, penangkapan dilakukan setelah polisi menyelidiki video viral yang memperlihatkan aksi pelaku terhadap sopir truk.

Baca Juga:

• Miris! Bayi 3 Bulan Dibuang Dibalut Kain Basah di Tapteng: Rekam Medis Terkuak, Polisi Buru Pelaku

Peristiwa yang menjadi sorotan itu terjadi di Jalan Rampa, Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Jumat (2/10/2026).

Saat itu, PH diduga menghadang truk Fuso bermuatan pupuk bernomor polisi BK 8079 CT yang dikemudikan Deprianto Panjaitan. Pelaku disebut menghentikan kendaraan secara paksa sambil menuding sopir membawa narkoba.

Pelaku kemudian diduga naik ke bak truk, merusak segel, dan merobek tenda penutup kendaraan. Akibat kejadian tersebut, sopir truk dilaporkan mengalami kerugian sekitar Rp 500 ribu.

Dalam video yang beredar, sopir truk sempat melakukan perlawanan dan mengejar pelaku yang melarikan diri.

Selain dugaan pemalakan terhadap sopir truk, PH juga diduga melakukan penganiayaan terhadap warga bernama Pandu Ritonga di kawasan Lingkungan III Mungkur.

Saat itu, Pandu disebut sedang duduk di atas sepeda motor. Pelaku diduga menarik baju korban hingga robek ketika korban berusaha menghindar, kemudian memukulnya.

Pelaku juga disebut sempat membawa sepeda motor milik korban dan mencoba menabraknya sebelum akhirnya diusir oleh pemilik warung di sekitar lokasi.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan terhadap rangkaian kejadian tersebut hingga menetapkan PH sebagai tersangka.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, PH kini ditahan di Polres Tapanuli Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kasus ini menjadi perhatian setelah video dugaan pemalakan terhadap sopir truk beredar luas di media sosial. Polisi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan kejadian yang dilaporkan.

Hingga kini, proses hukum terhadap tersangka masih berjalan. Dugaan perbuatan yang disangkakan kepadanya akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (tm/dh)

Dua terdakwa tersebut adalah Mukhlis Anggani Capah, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) II Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan, serta Edi Kurniawan Winarto, Komisaris PT Tri Tirta Permata.

Baca Juga:

• Lemas & Harus Diinfus Usai Santap MBG: 17 Siswa SD Medan Tumbang, Orang Tua Desak Evaluasi

Majelis hakim PT Medan menilai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan sebelumnya telah tepat. Hakim juga mengesampingkan permohonan penasihat hukum kedua terdakwa yang meminta agar mereka dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

"Menimbang bahwa menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan, pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini telah tepat dan benar, dan telah memenuhi rasa keadilan," kata hakim dalam pertimbangan putusan yang dikutip pada Jumat (9/10/2026).

Meski menguatkan hukuman penjara, majelis hakim mengabulkan permohonan banding dari jaksa penuntut umum (JPU) dan penasihat hukum terkait pidana tambahan berupa uang pengganti.

Putusan banding tersebut mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pidsus-TPK/2026/PN Mdn tertanggal 25 Juni 2026, khususnya mengenai pengenaan uang pengganti kepada terdakwa.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan permohonan penasihat hukum untuk membebaskan kedua terdakwa tidak dapat diterima karena putusan pada tingkat pertama dinilai telah sesuai.

Kedua terdakwa sebelumnya dinyatakan terbukti secara bersama-sama menerima gratifikasi dan mengatur pemenang lelang proyek jalur kereta api Medan-Binjai paket satu hingga enam.

Kasus tersebut berkaitan dengan korupsi dalam pengerjaan proyek jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Perkara ini turut menyeret sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek perkeretaapian di wilayah Sumatera Bagian Utara.

Dalam persidangan sebelumnya, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta DJKA, Danto Restyawan, mengaku pernah mendapat perintah dari Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi, untuk mengumpulkan uang bagi kepentingan politik. Namun, Budi Karya membantah keterangan tersebut dalam persidangan.

Penguatan vonis terhadap Mukhlis Anggani Capah dan Edi Kurniawan Winarto di tingkat banding menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan perkara korupsi proyek kereta api di lingkungan DJKA tersebut.* (tm/dh)

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, mengatakan program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Baca Juga:

• Cium Pasal Selundupan Syarat Ijazah Gibran: Ahmad Doli Sebut Ketentuan PKPU Tak Pernah Dibahas DPR

Hal itu disampaikan Timur saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (9/10/2026).

"Kami akan segera berkoordinasi dengan Perkim kabupaten/kota. Program bedah rumah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi Sumut," kata Timur.

Sri Haryati menyebut Sumut mendapatkan alokasi 15.011 unit program bedah rumah pada 2026. Jumlah tersebut terbagi dalam tiga kategori wilayah, yakni 3.411 unit di kawasan permukiman, 4.505 unit di perkotaan, dan 7.065 unit di pedesaan.

Alokasi tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, Sumut mendapatkan alokasi sebanyak 1.982 unit.

"Pada tahun 2025 Sumut mendapat alokasi program bedah rumah 1.982 unit. Naik 13.029 unit atau 657 persen tahun 2026," ujar Sri Haryati.

Menurut Sri Haryati, sebanyak 9.068 unit dari total alokasi 15.011 unit telah masuk tahap pendataan dan verifikasi. Sementara itu, unit lainnya masih membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat proses realisasi.

Kementerian PKP juga akan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Medan.

"Kehadiran saya di sini untuk memastikan terlaksananya program itu. Kami akan turun langsung ke daerah seperti Sergai, Deliserdang, dan Kota Medan untuk memonitor terlaksananya program itu," ucapnya.

Sri Haryati menjelaskan, setiap penerima program bedah rumah akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 juta. Dana tersebut terdiri atas Rp 17,5 juta untuk membeli bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk membayar upah tukang.

Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas hunian agar menjadi lebih layak.

Selain memperbaiki kondisi rumah masyarakat, program bedah rumah diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi melalui pembelian bahan bangunan dan penyerapan tenaga kerja, khususnya pekerja konstruksi di daerah.

Pemprov Sumut pun akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar pendataan, verifikasi, dan pelaksanaan bantuan dapat berjalan sesuai rencana.* (dh)

Tawaran tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Konsul Jenderal Jepang untuk Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Furugori Toru, di ruang kerja Gubernur Sumut, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga:

• Buka Cerita Lama Saat Jabat Wali Kota: Bobby Nasution Apresiasi Kejati Sumut Sanksi Jaksa Peras Kepsek

"Kami berharap kerja sama untuk pengembangan SDM bisa terus meningkat seiring dengan kebutuhan dari Negara Jepang, dimana Sumatera Utara terus mengembangkan potensi atau meningkatkan kemampuan pekerja kita. Dan bagaimana langkah ini juga menjadi prioritas bagi Jepang," ungkap Bobby.

Selain SDM, Bobby menawarkan potensi sektor kelautan dan perikanan, terutama hasil laut dari Kepulauan Nias. Menurutnya, produksi perikanan di wilayah tersebut berpeluang memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Lobster menjadi salah satu komoditas yang dinilai menjanjikan untuk dikembangkan. Bobby berharap pihak Jepang dapat melihat langsung potensi perikanan di lapangan sehingga peluang kerja sama bisa dibahas lebih lanjut.

"Karena itu, jika memungkinkan, kita bisa berdiskusi langsung di lapangan untuk melihat bagaimana potensi yang ada di sana. Karena program prioritas kami di Sumatera Utara salah satunya adalah hasil laut dan perikanan. Bagaimana ini bisa menjadi besar," kata Bobby.

Sementara itu, Furugori Toru mengapresiasi upaya pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut. Ia menyebut beberapa bidang yang menjadi perhatian Jepang di Sumut, di antaranya pengembangan SDM, lingkungan, energi, dan teknologi pertanian.

Menurut Furugori, pengalaman warga Indonesia yang bekerja di Jepang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan setelah mereka kembali ke Tanah Air.

Jepang juga memiliki teknologi pengolahan limbah industri dan teknologi pertanian yang berpotensi mendukung peningkatan produktivitas di Indonesia.

"Untuk pengembangan SDM, warga Indonesia yang bekerja di Jepang bisa membawa pengalamannya bekerja untuk bisa diterapkan di Indonesia. Juga ada teknologi pengolahan limbah industri. Termasuk teknologi pertanian sehingga bisa meningkatkan produksi," ujarnya.

Furugori mengatakan dirinya akan segera mengakhiri masa tugas di Sumut dan kembali ke Jepang. Meski demikian, ia berkomitmen menyampaikan peluang kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut kepada pejabat yang akan menggantikannya.

Ia juga menyebut sejumlah potensi investasi di Sumut akan menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan di Kedutaan Jepang di Jakarta.

"Saya akan sampaikan ini kepada penerus nantinya yang akan menggantikan saya. Agar kerja sama yang telah terjalin selama ini, bisa ditingkatkan lagi. Saya juga sudah merasakan nikmatnya berada di Sumatera Utara dengan kulinernya yang sangat enak. Saya mohon izin kembali ke Jepang. Selanjutnya penerus saya akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di sini," ungkap Furugori.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Sumut, antara lain Kepala DPMPTSP Nurbaiti Harahap, Kepala Dinas Perindag ESDM Deddy JP Harahap, dan Kepala Dinas Kominfo Erwin Hotmansah Harahap.

Pada akhir pertemuan, Bobby menyerahkan cendera mata kepada Furugori sebagai bentuk apresiasi sekaligus tanda perpisahan menjelang berakhirnya masa tugasnya di Sumut.

Pemerintah Provinsi Sumut berharap komunikasi dengan Jepang dapat membuka peluang kerja sama lebih luas, khususnya dalam pengembangan SDM, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.* (dh)

Kecelakaan maut itu terjadi pada Kamis (8/10/2026) sekitar pukul 16.45 WIB. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dengan memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV), sejumlah saksi, serta sopir truk tangki.

Baca Juga:

• Ngebut Hantam Tiang Hingga Terguling di Labusel, Bus Bintang Utara Bikin 22 Penumpang Luka: Sopir Malah Kabur

Saat kejadian, sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah yang sama, dengan posisi truk berada di depan. Setibanya di lokasi, bagian kiri belakang truk mengenai bagian kanan sepeda motor korban.

"Korban datang dari arah yang sama juga. Posisi truk ini di depan. Setibanya di lokasi, bagian kiri belakang truk mengenai bagian kanan motor korban," kata Andi kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).

Akibat senggolan tersebut, korban terjatuh dan terlindas ban belakang truk tangki. Korban mengalami luka parah dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Petugas yang menerima informasi kecelakaan kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan dan evakuasi korban.

"Jenazah korban akhirnya kami bawa ke RSUD Pirngadi," ujar Andi.

Seorang warga sekitar bernama Lina Simanjuntak mengatakan, korban saat itu mengendarai sepeda motor sambil membonceng seorang temannya. Menurut Lina, kecelakaan diduga terjadi ketika korban berusaha menghindari lubang di jalan.

"Kejadiannya sangat cepat, korban jatuh dan langsung terlindas truk," ujar Lina.

Lina juga menyebut korban sempat terjepit ban truk tangki. Petugas kemudian menggunakan alat berat untuk mengangkat truk bermuatan minyak tersebut agar jenazah korban dapat dievakuasi.

Meski demikian, dugaan bahwa korban menghindari lubang masih berdasarkan keterangan saksi. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut.

AKP Andi Krismanto Barus mengatakan, pihaknya memeriksa CCTV, saksi-saksi, dan sopir truk tangki untuk mendalami kronologi kejadian.

Sementara itu, jenazah korban dibawa ke RSUD Pirngadi Medan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.* (km/dh)

Penggerebekan melalui kegiatan Gerebek Sarang Narkoba (GSN) itu berlangsung pada Kamis (8/10/2026) sekitar pukul 10.30 WIB. Kegiatan dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Binjai AKP Ismail Pane, S.H., M.H., dengan melibatkan personel Polsek Binjai Kota dan Kodim 0203/Langkat.

Baca Juga:

• Berawal dari Info Viral Medsos, 2 Gubuk Sarang Narkoba di Kebun Sawit Sergai Hangus Dibakar Polisi

Dalam penyisiran di sebuah bangunan permanen, petugas tidak menemukan aktivitas penyalahgunaan narkotika maupun orang yang diduga terlibat tindak pidana narkotika. Namun, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

" Dalam penggerebekan tersebut, petugas tidak menemukan aktivitas penyalahgunaan narkotika maupun orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika. Namun, saat melakukan penyisiran di sebuah bangunan permanen, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika," tegas AKP Ismail Pane.

Adapun barang bukti yang diamankan dari lokasi tersebut terdiri atas tiga alat isap sabu, tiga buah mancis, 17 plastik klip kosong, serta tiga pipet modifikasi yang diduga digunakan sebagai skop sabu.

Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Polres Binjai untuk menjalani proses lebih lanjut.

AKP Ismail Pane menyebut, kegiatan GSN tersebut melibatkan 30 personel gabungan. Rinciannya, 20 personel Satresnarkoba Polres Binjai, lima personel Polsek Binjai Kota, dan lima personel Kodim 0203/Langkat.

Penggerebekan ini menjadi bagian dari upaya aparat gabungan dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Binjai.* (dh)

Masalah ini dapat disebabkan berbagai faktor, mulai dari koneksi internet yang tidak stabil, pengaturan notifikasi yang keliru, hingga pembatasan penggunaan data di latar belakang. Gangguan pada aplikasi atau sistem ponsel juga bisa menjadi penyebabnya.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp 18.000 per Dolar AS, Mengapa Intervensi BI Belum Mampu Redam Badai Global?

Lantas, bagaimana cara mengatasi chat WhatsApp yang telat masuk? Berikut sejumlah langkah yang bisa dicoba.

1. Periksa Koneksi Internet

Langkah pertama adalah memastikan ponsel terhubung dengan jaringan internet yang stabil. Koneksi yang lemah atau terputus dapat menghambat WhatsApp menerima pembaruan pesan secara langsung.

Coba buka situs web untuk memeriksa koneksi internet. Jika jaringan bermasalah, pengguna dapat beralih antara Wi-Fi dan data seluler.

Pengguna juga bisa mengaktifkan mode pesawat selama sekitar 30 detik, lalu menonaktifkannya kembali untuk menyegarkan koneksi jaringan.

2. Aktifkan Notifikasi WhatsApp

Pengaturan notifikasi yang dinonaktifkan dapat membuat pemberitahuan pesan baru tidak muncul di layar ponsel.

Untuk memeriksanya, buka menu Pengaturan di WhatsApp, kemudian pilih Notifikasi. Pastikan pemberitahuan untuk pesan dan grup sudah diaktifkan sesuai kebutuhan.

Pengguna juga perlu memeriksa pengaturan notifikasi WhatsApp di sistem ponsel. Pastikan aplikasi tersebut diizinkan menampilkan pemberitahuan.

3. Pastikan Data Latar Belakang Aktif

Ponsel memiliki pengaturan yang memungkinkan atau membatasi penggunaan data internet oleh aplikasi ketika tidak sedang dibuka.

Jika penggunaan data latar belakang untuk WhatsApp dibatasi, pembaruan pesan dan notifikasi bisa terlambat diterima.

Untuk memeriksanya, buka Pengaturan ponsel, masuk ke menu aplikasi, lalu pilih WhatsApp. Cari opsi penggunaan data dan pastikan akses data latar belakang diizinkan.

Nama menu dan langkahnya dapat berbeda, tergantung merek ponsel serta versi sistem operasi yang digunakan.

4. Periksa Kontak atau Grup yang Dibisukan

WhatsApp menyediakan fitur bisukan atau mute untuk kontak dan grup tertentu. Jika fitur ini aktif, notifikasi dari percakapan tersebut dapat tidak berbunyi atau tidak muncul seperti biasanya.

Periksa daftar percakapan yang notifikasinya tidak muncul. Jika kontak atau grup tersebut sedang dibisukan, nonaktifkan fitur mute sesuai kebutuhan.

Perlu diperhatikan, membisukan percakapan tidak sama dengan menghentikan pengiriman pesan. Pesan tetap dapat diterima, tetapi pemberitahuannya dibatasi.

5. Nonaktifkan Mode Jangan Ganggu

Mode Jangan Ganggu atau Do Not Disturb pada ponsel dapat membatasi suara dan tampilan notifikasi, termasuk dari WhatsApp.

Jika mode tersebut aktif, pengguna mungkin tidak menyadari adanya pesan baru meskipun pesan sudah diterima.

Periksa menu pengaturan suara atau notifikasi ponsel, kemudian nonaktifkan mode Jangan Ganggu jika tidak diperlukan. Pada sejumlah perangkat, fitur ini juga bisa diakses melalui panel pengaturan cepat.

6. Tutup dan Buka Kembali WhatsApp

Memuat ulang aplikasi bisa membantu ketika WhatsApp mengalami gangguan sementara.

Caranya, tutup aplikasi secara penuh, lalu buka kembali. Setelah itu, periksa apakah pesan dan notifikasi sudah berjalan normal.

Jika masalah terus berulang, pengguna dapat mencoba langkah berikutnya untuk memeriksa kondisi aplikasi dan sistem ponsel.

7. Bersihkan Cache WhatsApp

Pada ponsel Android, cache merupakan data sementara yang digunakan aplikasi agar proses tertentu berjalan lebih cepat. Cache yang bermasalah terkadang dapat memengaruhi kinerja aplikasi.

Pengguna dapat membuka Pengaturan ponsel, masuk ke menu Aplikasi, pilih WhatsApp, lalu cari opsi Hapus cache atau Clear cache jika tersedia.

Pastikan tidak keliru memilih opsi hapus data atau Clear data, karena tindakan tersebut berbeda dan dapat memengaruhi data aplikasi.

8. Restart Ponsel

Gangguan sementara pada sistem ponsel juga dapat memengaruhi kinerja aplikasi dan notifikasinya.

Cobalah memulai ulang atau restart ponsel, kemudian tunggu hingga perangkat kembali menyala dan tersambung ke internet. Setelah itu, periksa apakah notifikasi WhatsApp sudah muncul sebagaimana mestinya.

9. Perbarui WhatsApp ke Versi Terbaru

Aplikasi WhatsApp yang belum diperbarui mungkin memiliki gangguan yang sudah diperbaiki pada versi lebih baru.

Pengguna dapat membuka Google Play Store untuk perangkat Android atau App Store untuk iPhone. Cari WhatsApp dan periksa apakah tersedia pembaruan.

Jika ada, lakukan pembaruan melalui toko aplikasi resmi, kemudian periksa kembali notifikasinya.

10. Instal Ulang WhatsApp

Jika berbagai cara sebelumnya belum berhasil, menginstal ulang WhatsApp dapat menjadi pilihan terakhir.

Sebelum menghapus aplikasi, pastikan riwayat chat telah dicadangkan dan cadangan tersebut tersedia untuk dipulihkan. Setelah itu, hapus WhatsApp dan instal kembali melalui Google Play Store atau App Store.

Pengguna kemudian dapat mengikuti proses verifikasi nomor dan pemulihan cadangan chat jika diperlukan.

Periksa Pengaturan Sebelum Menghapus Aplikasi

Chat WhatsApp yang telat masuk tidak selalu berarti aplikasi mengalami kerusakan. Koneksi internet, pengaturan notifikasi, pembatasan data latar belakang, dan mode Jangan Ganggu merupakan beberapa hal yang dapat diperiksa terlebih dahulu.

Sebaiknya mulai dari langkah sederhana, seperti memeriksa jaringan dan memastikan notifikasi aktif. Jika masalah masih terjadi, lanjutkan dengan memeriksa pengaturan data, memperbarui aplikasi, atau memulai ulang ponsel.

Dengan melakukan pemeriksaan secara bertahap, pengguna dapat menemukan penyebab yang paling mungkin tanpa harus langsung menghapus aplikasi atau mengambil langkah yang berisiko terhadap data chat.* (k/dh)

Selain menjadi tempat rekreasi, ruang terbuka hijau juga dikaitkan dengan kondisi psikologis masyarakat perkotaan. Penelitian yang dilakukan Eva Kenny dan rekan-rekannya membahas hubungan keberadaan ruang terbuka hijau dengan kesehatan psikologis masyarakat.

Baca Juga:

• Tempat Rekreasi Ramah Keluarga di Medan, Jangan Lewatkan Kolam Retensi Martubung

Penelitian Catat Kondisi Psikologis Responden

Dalam penelitian tersebut, sebanyak 141 responden atau sekitar 38,84 persen tercatat mengalami depresi ringan. Sementara itu, sembilan responden atau sekitar 2,48 persen mengalami depresi berat berdasarkan pengukuran yang digunakan dalam penelitian.

Peneliti juga mencatat sejumlah faktor yang dinilai berkaitan dengan tekanan psikologis masyarakat perkotaan. Faktor tersebut antara lain kurang berolahraga, melakukan terlalu banyak aktivitas sekaligus, pola makan tidak sehat, kurang terpapar lingkungan hijau, serta terlalu sering menyendiri.

Pada survei mengenai aktivitas di ruang terbuka hijau, responden menyebut sejumlah kegiatan yang dinilai dapat membantu mengurangi depresi. Kegiatan itu meliputi makan dan minum, bersosialisasi, berolahraga, menjalankan hobi, serta bersantai di bawah pohon.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ruang terbuka hijau dapat menjadi tempat untuk melakukan aktivitas fisik, beristirahat, dan membangun interaksi sosial. Namun, hasil penelitian itu tidak serta-merta membuktikan bahwa mengunjungi taman dapat menyembuhkan depresi atau menghilangkan stres pada setiap orang.

Fasilitas Taman Dinilai Penting

Penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya fasilitas dan desain ruang terbuka hijau. Taman yang hanya berfungsi sebagai elemen estetika belum tentu mampu memenuhi kebutuhan pengunjung untuk beraktivitas dan bersantai.

Peneliti menyarankan penyediaan fasilitas yang dapat menunjang kenyamanan masyarakat, seperti tempat duduk di bawah pohon rindang, area olahraga, tempat bermain anak, serta ruang untuk berkumpul dan melakukan kegiatan bersama.

Elemen alam, seperti tanaman, bebatuan, dan air, juga dibahas sebagai bagian dari rancangan taman yang dapat mendukung suasana relaksasi.

Dengan fasilitas yang memadai, ruang terbuka hijau bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas. Masyarakat dapat berjalan santai setelah bekerja, membaca buku, berolahraga ringan, atau menghabiskan waktu bersama keluarga.

Manfaat ruang hijau pun tidak hanya berkaitan dengan keberadaan pepohonan. Aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, dan kegiatan yang tersedia turut menjadi hal penting agar taman dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat.

Ruang Hijau Bisa Jadi Pilihan untuk Beristirahat

Mengunjungi taman kota dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengambil jeda dari rutinitas sehari-hari. Masyarakat bisa memanfaatkan ruang tersebut untuk menenangkan diri, bergerak aktif, atau berbincang dengan teman dan keluarga.

Meski demikian, stres dan gangguan kesehatan mental dapat dipengaruhi banyak faktor. Menghabiskan waktu di ruang terbuka hijau sebaiknya dipahami sebagai salah satu aktivitas pendukung kesejahteraan, bukan pengganti penanganan profesional bagi orang yang mengalami gangguan psikologis.

Penelitian yang juga merujuk pada kajian Tambunan dan rekan-rekannya menyimpulkan adanya kaitan antara keberadaan ruang terbuka hijau dan kondisi psikologis masyarakat perkotaan.

Karena itu, penyediaan ruang terbuka hijau yang mudah diakses dan nyaman digunakan menjadi salah satu hal yang penting bagi kota. Fungsinya bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas, bersosialisasi, dan beristirahat dari kesibukan.* (ds/dh)

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menelusuri asal-usul Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur pengecualian bukti kelulusan SMA bagi calon presiden dan wakil presiden lulusan perguruan tinggi. Ketentuan tersebut menjadi sorotan setelah muncul dugaan pasal itu diselundupkan untuk meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Doli, yang pada 2023 menjabat Ketua Komisi II DPR RI, mengatakan tengah mengumpulkan data dan mengonfirmasi sejumlah pihak untuk mengetahui proses masuknya ketentuan tersebut ke dalam PKPU.

Baca Juga:

• Jokowi Mendadak Sebut Pemilu Masih Jauh: Bara JP Buka Suara Soal Prabowo-Gibran 2 Periode

Menurut Doli, PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sempat dibahas dua kali di Komisi II DPR. Pembahasan pertama berlangsung pada September, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Pembahasan berikutnya dilakukan pada Oktober. Doli mengaku tidak mengingat adanya Pasal 18 ayat (3) dalam materi yang dibahas Komisi II DPR saat itu.

"Jadi sebetulnya, setahu saya, sepengetahuan saya, memang ayat itu enggak ada, gitu lho, ya," ujarnya.

Doli menjelaskan, pembahasan di Komisi II DPR ketika itu berfokus pada perubahan ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden sesuai putusan MK. Dia menyebut tidak ada pembahasan lain di luar perubahan tersebut.

"Nah, tapi sekali lagi saya lagi konfirmasi di mana-mana, ya, termasuk teman-teman di Sekretariat. Karena waktu itu yang kita bahas murni hanya soal perubahan Mahkamah Konstitusi, yang tentang umur 40, tidak ada yang lain," jelasnya.

Karena itu, Doli mengusulkan agar Komisi II DPR dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai proses penyusunan aturan tersebut. Menurutnya, langkah itu diperlukan agar asal-usul pasal yang kini dipersoalkan dapat diketahui secara jelas.

"Nah, makanya, menurut saya kalau memang ingin terang benderang, Komisi II bisa panggil aja, ya kan? Kalaupun misalnya ada dugaan, ya, ada dugaan tadi pasal itu tiba-tiba ada gitu, nah nanti kita cari tahu kenapa itu sampai ada," tuturnya.

Pasal PKPU 19/2023 Jadi Sorotan di Sidang MK

Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Ketentuan tersebut menjadi perhatian dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada Rabu (30/9/2026). Hakim MK Enny Nurbaningsih mempertanyakan apakah aturan itu berlaku untuk setiap pemilihan presiden atau dibuat secara khusus untuk Pilpres 2024.

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf m yang mengatur dokumen persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden, termasuk bukti kelulusan berupa ijazah atau surat keterangan lain yang telah dilegalisasi.

PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ditandatangani Ketua KPU saat itu, Hasyim Asy'ari, pada 9 Oktober 2023 dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 13 Oktober 2023.

Peraturan tersebut menggantikan PKPU Nomor 22 Tahun 2018 dan memuat ketentuan mengenai sejumlah persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Hingga kini, Doli mengaku masih melakukan konfirmasi untuk mengetahui bagaimana Pasal 18 ayat (3) masuk ke dalam PKPU tersebut. Dugaan penyelundupan pasal itu masih perlu ditelusuri dan dibuktikan melalui pemeriksaan pihak-pihak terkait.* (d/dh)

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah sistematis dalam menangani persoalan tersebut.

Baca Juga:

• Lapas Labuhan Ruku Usulkan 18 Narapidana Ikuti Rehabilitasi NAPZA Berbasis Ketahanan Pangan

Yusril menyebut revisi UU Narkotika dan Psikotropika menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah untuk mengurangi kepadatan penghuni lapas. Menurutnya, pemerintah juga telah memberikan masukan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar segera melakukan perbaikan.

Yusril menjelaskan, revisi undang-undang tersebut akan mengatur pembedaan antara orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dengan mereka yang berperan sebagai pengedar, termasuk pihak yang sekaligus menggunakan dan mengedarkan narkotika.

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar korban penyalahgunaan narkotika tidak langsung dipidana, melainkan diarahkan ke rehabilitasi.

"Intinya, arahan dari Pak Presiden itu, mereka yang menjadi korban itu supaya tidak dipidana, tapi direhabilitasi," ujar Yusril.

Dia menyebut narapidana dan tahanan kasus narkotika saat ini telah melebihi separuh dari total penghuni lapas dan rumah tahanan. Karena itu, pemisahan penanganan antara korban penyalahgunaan dan pelaku peredaran narkotika dinilai berpotensi mengurangi jumlah penghuni lapas.

"Jumlah narapidana dan tahanan narkotika itu sudah melebihi separuh daripada jumlah narapidana dan tahanan yang ada, maka kalau ini dipisah, mungkin sekitar separuh dari jumlah narapidana itu akan berkurang," katanya.

Yusril menambahkan, korban penyalahgunaan narkotika nantinya dapat dialihkan ke program pembinaan melalui rehabilitasi. Sementara itu, penanganan terhadap pelaku peredaran narkotika tetap perlu dibedakan sesuai peran dan keterlibatannya.

Yusril mengatakan, inisiatif revisi UU Narkotika dan Psikotropika saat ini telah diambil alih oleh DPR. Pemerintah akan menyiapkan perwakilan untuk mengikuti pembahasan rancangan perubahan undang-undang tersebut bersama parlemen.

"Tentu nanti Presiden akan menunjuk siapa menteri yang akan mewakili sebagai wakil pemerintah dalam membahas RUU perubahan terhadap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika ini," jelasnya.

Selain perubahan regulasi, pemerintah juga berencana membentuk badan khusus yang menangani rehabilitasi narkotika. Badan tersebut diharapkan dapat mengelola pelaksanaan rehabilitasi secara lebih terarah sekaligus mendukung upaya mengurangi kepadatan lapas.

"Nanti mungkin dengan perubahan undang-undang ini akan ada satu badan baru yang menangani khusus menangani rehabilitasi narkotika," tutur Yusril.

Dia menegaskan, pembentukan lembaga tersebut perlu disertai dukungan anggaran agar program rehabilitasi bagi narapidana dan korban penyalahgunaan narkotika dapat berjalan.

Pemerintah berharap percepatan revisi undang-undang dan penguatan program rehabilitasi menjadi bagian dari perbaikan sistem pemasyarakatan, terutama dalam mengatasi persoalan kelebihan kapasitas di lapas.* (d/dh)