JAKARTA — Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak terkait dalam uji materiil Undang-Undang Peradilan Militer tidak dapat diterima karena telah melewati tahapan persidangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Suhartoyo usai menghadiri peluncuran buku "Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman" di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 17 April 2026.

Baca Juga:

• Disebut “Stunting” oleh Jimly Asshiddiqie, Ketua MK Suhartoyo: Bagi Saya MBG Penting

"Ketika kami menjawab kemarin, itu sudah hasil dari RPH untuk posisi MK berkaitan dengan permohonan Andrie Yunus," ujar Suhartoyo.

Dalam sidang lanjutan perkara nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang digelar sebelumnya, Mahkamah menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diproses karena tahapan mendengarkan keterangan pihak terkait telah terlewati.

Menurut Suhartoyo, permohonan yang diajukan Andrie Yunus masuk berdekatan dengan jadwal sidang yang sudah memasuki agenda pemeriksaan ahli.

Jika permohonan itu diterima, proses persidangan harus diulang untuk memberi ruang keterangan pihak terkait.

"Permohonan dimaksud sudah melewati tenggang waktu dan nanti menjadi mundur lagi karena harus mendengarkan keterangannya," kata dia.

Meski demikian, Mahkamah tetap membuka ruang bagi Andrie Yunus untuk menyampaikan pandangannya dalam bentuk keterangan tambahan atau ad informandum.

Keterangan tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan.

Perkara uji materiil ini sebelumnya diajukan oleh Lenny Damanik dan Eva Meliani Br Pasaribu, yang menggugat ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Militer.

Sidang telah memasuki tahap pemeriksaan ahli ketika permohonan Andrie diajukan.

Keputusan Mahkamah ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap tata cara dan tenggat waktu dalam proses beracara di MK.

Di sisi lain, opsi penyampaian ad informandum dinilai menjadi jalan tengah agar informasi tetap dapat dipertimbangkan tanpa mengganggu tahapan persidangan yang berjalan.*

(km/ad)

JAKARTA — Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinilai berlangsung lama.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, mengatakan proses penyidikan harus tetap mengedepankan profesionalitas dan akuntabilitas ilmiah dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Baca Juga:

• Ketika Opini Menabrak Hukum: “Tugil”-nya Kritik yang Kehilangan Nalar

Iman membantah anggapan bahwa penyidikan mengalami hambatan

Menurutnya, seluruh dinamika dalam proses hukum merupakan bagian dari upaya mengakomodasi berbagai peristiwa hukum yang muncul selama penyidikan.

"Sampai dengan hari ini, kami penyidik tidak menemukan kendala di dalam proses penyidikan," katanya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menambahkan penyidik tetap menghormati hak-hak para pihak, termasuk permintaan menghadirkan saksi ahli maupun saksi yang meringankan.

Ia juga menjelaskan adanya permintaan pengujian di sejumlah lembaga, namun tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan kewenangan teknis dari institusi yang dimaksud.

"Karena tidak memiliki laboratorium yang dimaksud. Jadi bukan kendala, tetapi mengakomodasi semua yang disampaikan oleh tersangka," ujarnya.

Sebelumnya, kasus ini telah menetapkan delapan orang tersangka yang terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta KUHP.

Para tersangka dijerat Pasal 27A, Pasal 28, serta Pasal 310 dan 311 KUHP dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara.

Dalam perkembangannya, sebagian tersangka menyelesaikan perkara melalui mekanisme restorative justice, sementara proses hukum terhadap lainnya masih berlanjut.*

(km/ad)

BATU BARA — Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah mencuatnya isu dinamika internal birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Ketiga pejabat tersebut yakni Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Daniel Gunawan, Kabid Pembinaan SD Ardat, serta Kabid PAUD dan PNF Romatua Pulungan.

Baca Juga:

• Iran Buka Kembali Selat Hormuz, Seluruh Kapal Komersial Diizinkan Melintas di Tengah Gencatan Senjata

Daniel Gunawan membenarkan dirinya bersama dua pejabat lainnya telah mengajukan pengunduran diri.

Ia membantah adanya isu-isu yang berkembang terkait penyebab pengunduran diri tersebut.

"Tidak ada indikasi seperti itu, yang jelas saya pribadi sudah capek," ujarnya.

Di tengah situasi tersebut, muncul pula berbagai spekulasi mengenai kondisi internal Dinas Pendidikan Batu Bara, termasuk kinerja sejumlah pejabat pelaksana tugas di lingkungan dinas tersebut.

Namun, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait isu yang berkembang.

Fenomena pengunduran diri sejumlah pejabat ini menambah sorotan terhadap tata kelola birokrasi di Kabupaten Batu Bara, terutama di sektor pendidikan yang tengah menghadapi agenda pembangunan dan penyaluran anggaran revitalisasi sekolah.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara terkait alasan pengunduran diri para pejabat tersebut maupun dampaknya terhadap pelayanan pendidikan.*

(ad)

MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta dugaan konflik kepentingan di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti Wilayah I Sumatera Utara).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan penerbitan sprint tersebut merupakan kelanjutan dari hasil telaah laporan yang telah dinyatakan selesai.

Baca Juga:

• KPK Temukan Potensi Korupsi di KIP Kuliah, Banyak Penerima Diduga Terafiliasi Pejabat Publik

"Sudah diterbitkan surat perintah tugasnya. Selanjutnya dilakukan pemanggilan, wawancara, serta pengumpulan data dan bahan keterangan (pulbaket)," ujar Rizaldi di Medan, Jumat, 17 April 2026.

Ia menjelaskan, Kejati Sumut akan terlebih dahulu melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terkait laporan tersebut, termasuk pelapor dan pihak lain yang relevan.

Namun, identitas pihak yang akan diperiksa belum dapat diumumkan karena proses masih berjalan di tahap awal.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah adanya aksi unjuk rasa mahasiswa yang menyoroti dugaan ketidakterbukaan dalam penyaluran dana KIP Kuliah serta dugaan konflik kepentingan di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut.

Para mahasiswa mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan tersebut secara transparan, mengingat program KIP Kuliah bersumber dari anggaran negara untuk membantu mahasiswa kurang mampu.

Rizaldi menambahkan, hasil klarifikasi dan pulbaket tersebut akan menjadi dasar penentuan langkah hukum berikutnya.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran, penanganan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan tindak pidana khusus.

"Jika ditemukan indikasi pelanggaran dugaan korupsi, penanganan dapat ditingkatkan ke tahap berikutnya dan diserahkan ke Bidang Pidsus," ujarnya.*

(at/ad)

TEHERAN — Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.

Pemerintah Iran menyatakan jalur strategis tersebut dapat dilalui seluruh kapal komersial selama masa gencatan senjata berlangsung.

Baca Juga:

• Prabowo Terbitkan Perpres Pengelolaan Kesehatan Terpadu dari Pusat hingga Desa, Ini Isinya

"Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka untuk sisa periode gencatan senjata," tulis Araghchi melalui platform X.

Pembukaan jalur tersebut terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon.

Kesepakatan itu mulai berlaku pada Jumat dini hari waktu setempat, setelah sekitar enam minggu pertempuran di wilayah perbatasan Lebanon selatan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan negaranya menyetujui gencatan senjata untuk mendukung upaya perdamaian, namun tetap menegaskan bahwa Israel tidak akan menarik pasukannya dari wilayah yang telah dikuasai.

"Itulah posisi kami saat ini, dan kami tidak akan pergi," kata Netanyahu.

Di sisi lain, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut Israel tetap memiliki hak untuk membela diri terhadap ancaman yang dianggap sedang berlangsung maupun akan terjadi.

Ketentuan tersebut membuka ruang bagi operasi militer terbatas meski gencatan senjata diberlakukan.

Kelompok Hizbullah juga memperingatkan akan membalas setiap serangan Israel, yang dinilai masih dapat mengancam stabilitas kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur perdagangan energi paling strategis di dunia, yang menghubungkan produksi minyak dari kawasan Teluk dengan pasar global.*

(km/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Temuan tersebut mencakup konflik kepentingan, lemahnya verifikasi, hingga celah dalam sistem digital.

Baca Juga:

• KPK Kejar Asal Uang Setoran 16 Kepala OPD ke Bupati Tulungagung, Potensi Korupsi Lanjutan

"Alokasi kuota juga diberikan kepada institusi pengawas seperti BPK RI, menciptakan kerentanan moral hazard," demikian keterangan Direktorat Monitoring KPK.

KPK juga menyoroti lemahnya proses verifikasi dan validasi data penerima.

Sebanyak 50 persen kampus dalam sampel disebut tidak melakukan visitasi lapangan secara optimal karena keterbatasan anggaran, sehingga membuka ruang ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.

Selain itu, sistem sanksi terhadap pelanggaran dinilai tidak efektif.

KPK mencatat 11 dari 15 kampus yang bermasalah pada periode 2020–2023 masih kembali menerima kuota KIP Kuliah jalur Usmas pada 2024.

"Hal ini menunjukkan bahwa sistem sanksi belum memberikan efek jera," tulis KPK dalam laporan tersebut.

Dari sisi teknologi, KPK menemukan adanya celah pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) KIP-K yang memungkinkan admin kampus mengakses akun mahasiswa.

Sistem juga memungkinkan satu akun diakses dari beberapa perangkat sekaligus, sehingga melemahkan kontrol dan membuka potensi penyalahgunaan.

Selain itu, KPK mengungkap adanya indikasi praktik suap dalam pengalokasian kuota.

Tiga kampus dalam sampel melaporkan adanya tawaran kuota dengan imbalan Rp5 juta hingga Rp8 juta per mahasiswa dari pihak tertentu.

Temuan lain adalah adanya penerima KIP Kuliah yang juga menerima beasiswa lain, termasuk KJMU, yang mengindikasikan terjadinya duplikasi bantuan.

Temuan ini disebut sejalan dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, KPK merekomendasikan lima langkah perbaikan, yakni reformasi regulasi jalur Usmas, penyusunan pedoman verifikasi yang jelas, pembaruan sistem SIM KIP-K, penguatan koordinasi antarinstansi untuk mencegah duplikasi bantuan, serta penerapan pengawasan berlapis dengan sanksi tegas.*

(km/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan.

Aturan ini menjadi dasar baru tata kelola sistem kesehatan nasional yang terintegrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.

Baca Juga:

• Dharma Santi Nasional 2026, Presiden Prabowo Ajak Umat Hindu Saling Memaafkan

"Pengelolaan Kesehatan adalah penerapan tata kelola terhadap upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa secara terpadu," demikian bunyi Pasal 1.

Perpres ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menekankan penguatan sistem kesehatan nasional.

Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merata, efektif, dan terjangkau.

Dalam Pasal 2 disebutkan, tujuan pengelolaan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta memperkuat koordinasi layanan kesehatan lintas sektor.

Sistem kesehatan nasional dijadikan kerangka utama pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Pengelolaan Kesehatan dilakukan dalam suatu sistem kesehatan nasional... diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat," tertulis dalam Pasal 3.

Cakupan layanan dalam regulasi ini mencakup kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, hingga layanan kesehatan dalam kondisi bencana.

Pemerintah juga menekankan penguatan fasilitas layanan, tenaga kesehatan, teknologi, sistem informasi, dan pendanaan.

Perpres tersebut turut mengatur mekanisme pengawasan.

Pemerintah pusat dapat memberikan teguran hingga disinsentif kepada pemerintah daerah apabila pelaksanaan pembangunan kesehatan tidak sesuai dengan kebijakan nasional.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 20, termasuk pelanggaran dalam perencanaan pembangunan kesehatan, ketidakpatuhan pelaporan, serta ketidaksesuaian pelaksanaan program di daerah.

Sebagai bagian dari penguatan koordinasi, pemerintah juga membentuk forum lintas kementerian dan lembaga di bidang kesehatan untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan ketahanan sistem kesehatan nasional.*

(d/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan Medan Polonia, Jumat, 17 April 2026.

Jembatan peninggalan era kolonial Belanda itu roboh akibat banjir besar yang terjadi beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

• Rico Waas Tegas: Tak Ada Lagi Ruang untuk Juru Parkir Liar di Medan!

Dalam peninjauan itu, Rico didampingi sejumlah pejabat Pemko Medan, perwakilan PT KAI, serta PDAM Tirtanadi.

Ia menegaskan pemerintah kota tidak akan membiarkan terputusnya akses mobilitas warga, terutama jalur utama anak-anak menuju sekolah.

"Pemko Medan bersama PT KAI akan menyiapkan strategi pembangunan akses penyeberangan yang nyaman bagi masyarakat," kata Rico di lokasi.

Ia menyebut, jembatan tersebut merupakan urat nadi mobilitas antarwarga di beberapa kecamatan.

Karena itu, Pemko Medan tengah menyiapkan skema kolaborasi dengan PT KAI untuk membangun kembali akses penyeberangan yang lebih modern dan aman.

Rico berharap pembangunan kembali jembatan itu dapat memulihkan konektivitas antarwilayah yang selama ini terhambat akibat kerusakan infrastruktur.

"Harapannya ini bisa menyambungkan kembali aktivitas masyarakat dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya. Mobilitas warga harus kembali normal, terutama bagi anak-anak sekolah agar bisa melintas dengan aman," ujarnya.*

(ad)

DENPASAR — Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan dan saling memaafkan usai perayaan Hari Suci Nyepi.

"Dharma Santi adalah momentum untuk saling memaafkan, memperkuat persaudaraan, dan meneguhkan nilai-nilai dharma dalam kehidupan kita," kata Prabowo dalam sambutan virtual di Denpasar, Bali, Jumat, (17/4/2026).

Baca Juga:

• Andrie Yunus Kirim Surat ke Presiden Prabowo, Ini Isinya

Presiden menilai, setelah menjalani Catur Brata Penyepian, umat Hindu perlu melangkah bersama dalam semangat harmoni, kedamaian, dan persatuan.

Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung nilai Tat Twam Asi, yang mengandung makna "aku adalah engkau", sebagai dasar untuk saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya konsep Tri Hita Karana, yang mengajarkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam.

Menurut Prabowo, nilai-nilai tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman.

"Kita adalah bangsa besar yang rukun dalam perbedaan dan menjunjung tinggi toleransi," ujarnya.

Presiden juga menyatakan keyakinannya bahwa umat Hindu di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat persatuan nasional melalui semangat gotong royong dan saling menghargai.

Ketua Panitia Dharma Santi Nasional 2026, I Made Susila Adnyana, mengatakan kegiatan tahun ini mengusung tema Vasudhaiva Kutumbakam yang berarti "Satu Bumi, Satu Keluarga".

Tema tersebut, kata dia, mencerminkan pesan universal bahwa seluruh makhluk hidup saling terhubung dan perlu hidup dalam semangat toleransi serta kebersamaan.

"Tujuan utama Dharma Santi adalah mempererat persaudaraan, saling memaafkan, dan meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia," ujar Made.*

(at/ad)

BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami penyesuaian agar lebih tepat sasaran.

Pernyataan ini merespons kabar yang beredar di masyarakat terkait penghentian program tersebut.

Baca Juga:

• Perkuat Pengawasan Energi, Komisi D DPRD Sumut Tinjau Langsung Operasional IPP INALUM Paritohan

Pemerintah Aceh mulai memberlakukan kebijakan baru JKA per 1 Mei 2026 melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026.

Dalam kebijakan ini, penerima manfaat difokuskan pada kelompok masyarakat ekonomi menengah, yakni desil enam dan tujuh.

Sementara itu, masyarakat dalam kategori ekonomi sejahtera atau desil delapan hingga sepuluh tidak lagi menjadi tanggungan program JKA.

Selama ini, kelompok tersebut turut dibiayai oleh pemerintah daerah, di luar peserta jaminan kesehatan nasional.

Penyesuaian ini juga menegaskan pembagian peran antara program JKA dan BPJS Kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Masyarakat miskin tetap dijamin melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Mualem, langkah ini diambil seiring menurunnya kapasitas fiskal daerah akibat berkurangnya dana otonomi khusus dalam beberapa tahun terakhir.

"Sekarang kita atur kembali, mana tanggung jawab JKA dan mana JKN," ujarnya.

Data pemerintah Aceh mencatat jumlah penduduk dalam kategori desil delapan hingga sepuluh mencapai 953.395 jiwa.

Dari jumlah tersebut, sebagian merupakan aparatur sipil negara serta peserta dengan skema pembiayaan lain.

Setelah dilakukan pemutakhiran data, sebanyak 823.914 jiwa dikategorikan mampu dan tidak lagi menerima bantuan iuran kesehatan dari program JKA.

Meski demikian, pemerintah Aceh membuka kemungkinan untuk mengembalikan skema awal program JKA apabila dana otonomi khusus kembali meningkat.

"Apabila ke depan dana otsus Aceh kembali sebesar 2,5 persen, maka pelaksanaan JKA akan dikembalikan seperti semula," kata Mualem.*

(at/ad)

Oleh:Abrilloga S.H, M.H.

Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, justru memperlihatkan ironi yang sulit diabaikan.

Baca Juga:

• KPK Kejar Asal Uang Setoran 16 Kepala OPD ke Bupati Tulungagung, Potensi Korupsi Lanjutan

Jika dicermati secara jernih, justru sikap "tugil" atau semaunya sendiri tampak lebih dominan dalam konstruksi opini tersebut.

Dalam negara hukum, setiap keberatan terhadap proses atau putusan lembaga publik harus ditempuh melalui mekanisme yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, bukan dengan membangun opini yang menyudutkan tanpa dasar yang utuh dan proporsional.

Perlu ditegaskan bahwa sengketa informasi yang menjadi pokok persoalan telah melalui seluruh tahapan mekanisme hukum yang tersedia.

Sengketa dengan register Nomor: 001/III/KIP-BABEL/2025 tanggal 19 Juni 2025 telah diputus oleh Komisi Informasi, kemudian diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan Putusan Nomor: 5/G/KI/2025/PTUN.PGP tanggal 25 September 2025, dan bahkan berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 8 K/TUN/KI/2026 tanggal 10 Maret 2026, yang seluruhnya menolak dalil keberatan yang diajukan.

Dengan demikian, perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Upaya untuk terus mengangkat kembali substansi yang sama, baik melalui surat-menyurat maupun opini publik, tidak lagi berada dalam koridor penyelesaian hukum, melainkan berpotensi menimbulkan distorsi pemahaman di tengah masyarakat.

Terkait dalil mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman, perlu dipahami bahwa Ombudsman Republik Indonesia bekerja dalam ranah pengawasan pelayanan publik yang bersifat administratif.

Rekomendasi yang diberikan berupa tindakan korektif, bukan putusan hukum yang menyatakan adanya pelanggaran etik, apalagi membatalkan proses peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahkan secara faktual, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyatakan laporan tersebut selesai dan ditutup melalui surat tanggal 27 Februari 2026, yang secara jelas menunjukkan bahwa tidak terdapat lagi proses yang berjalan dalam konteks pengawasan administratif tersebut.

Dengan demikian, menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman sebagai dasar untuk membangun tuduhan etik maupun menyerang legitimasi lembaga merupakan bentuk kekeliruan mendasar dalam memahami batas kewenangan antar lembaga negara.

Narasi yang dipaksakan terkait "transkrip persidangan" juga menunjukkan ketidakpahaman terhadap hukum acara penyelesaian sengketa informasi.

Dalam praktik Komisi Informasi, produk hukum yang dapat diberikan kepada para pihak adalah salinan putusan dan berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dokumen resmi.

Adapun yang dimaksud sebagai "transkrip" dalam persidangan bukanlah produk hukum yang berdiri sendiri dan tidak serta-merta dapat diberikan tanpa pertimbangan.

Bahkan secara faktual, substansi yang dimaksud tersebut telah menjadi bagian dari alat bukti dalam proses persidangan di PTUN hingga Mahkamah Agung.

Memberikan transkrip secara bebas tanpa kerangka hukum yang jelas justru berpotensi menimbulkan penafsiran sepihak sesuai kepentingan masing-masing pihak, yang pada akhirnya dapat mengganggu independensi dan objektivitas proses pengambilan putusan.

Ironisnya, sikap yang ditunjukkan dalam proses persidangan juga tidak mencerminkan iktikad baik.

Dalam fakta persidangan, ketika diminta untuk mendukung dalil dengan bukti bahkan dengan mengklaim kapasitas sebagai peneliti yang menyiapkan 119 pertanyaan yang bersangkutan justru menyatakan, "saya tidak harus tunduk dan patuh terhadap perintah Majelis."

Pernyataan tersebut tidak hanya menunjukkan sikap tidak kooperatif, tetapi juga mencerminkan ketidakpatuhan terhadap etika persidangan.

Dalam hal ini, menjadi relevan untuk mengingat pandangan Rocky Gerung bahwa intelektualitas harus berjalan beriringan dengan etikabilitas, sebelum kemudian berbicara mengenai elektabilitas.

Ketika seseorang membawa atribut sebagai bagian dari struktur politik, maka tanggung jawab etik yang melekat seharusnya semakin tinggi.

Namun dalam hal ini, justru terlihat bahwa dimensi etikabilitas dan kedewasaan dalam berargumentasi tidak tercermin secara memadai.

Penggunaan diksi yang merendahkan, seperti menyebut lembaga sebagai "buta huruf", bukan hanya tidak mencerminkan etika intelektual, tetapi juga berpotensi mencederai kualitas ruang publik.

Kritik dalam demokrasi memang penting, namun kritik yang sehat haruslah berbasis data, regulasi, dan logika hukum yang utuh bukan sekadar pelampiasan kekecewaan yang dibungkus retorika.

Jika terdapat ketidakpuasan, jalur hukum telah tersedia dan bahkan telah ditempuh hingga tingkat tertinggi, dengan hasil yang jelas.

Memaksakan narasi di luar mekanisme tersebut justru menunjukkan ketidakmauan untuk menerima sistem hukum yang sah.

Dalam hal ini, publik dapat menilai secara objektif bahwa persoalan yang muncul bukan terletak pada kelembagaan Komisi Informasi, melainkan pada cara memahami, menyikapi, dan menghormati proses hukum itu sendiri.

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap berkomitmen menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta terbuka terhadap evaluasi yang konstruktif, sepanjang berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Sebab pada akhirnya, demokrasi membutuhkan kritik, tetapi bukan kritik yang "tugil" melainkan kritik yang berpijak pada hukum, nalar, dan tanggung jawab etik.*

*) Penulis adalah Tenaga Ahli Hukum Komisi Informasi Prov. Bangka Belitung.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asal-usul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) kepada Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam perkara dugaan pemerasan jabatan.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik masih menelusuri apakah dana tersebut berasal dari kantong pribadi para pejabat atau dari sumber lain yang berpotensi melanggar hukum.

Baca Juga:

• Politik Uang Masih Menggurita, KPK Usulkan 5 Jurus Ampuh Benahi Pemilu

Kasus ini menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

KPK menemukan fakta bahwa sebagian kepala OPD bahkan harus meminjam uang hingga menggunakan dana pribadi untuk memenuhi permintaan yang disebut sebagai "jatah" kepada bupati, agar tidak dicopot dari jabatan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut praktik tersebut berpotensi memicu tindak pidana korupsi lanjutan.

Menurut dia, tekanan untuk menyetor uang bisa mendorong pejabat daerah melakukan rekayasa proyek atau menerima gratifikasi guna menutup kebutuhan setoran.

"Fenomena ini membuka peluang munculnya korupsi baru, seperti pengaturan proyek atau penerimaan gratifikasi," ujar Asep dalam konferensi pers sebelumnya.

KPK menegaskan, sebagai penyelenggara negara, kepala daerah telah memperoleh hak keuangan resmi berupa gaji dan dana operasional.

Karena itu, permintaan dana di luar mekanisme resmi dinilai sebagai pelanggaran hukum.

"Tidak dibenarkan membebankan kebutuhan pribadi kepada perangkat daerah ataupun anggaran dinas," kata Asep.

Dalam pengembangan perkara, KPK juga mengintensifkan penggeledahan di sejumlah lokasi.

Dalam operasi terbaru, penyidik menggeledah empat lokasi dan menyita uang tunai sekitar Rp 95 juta serta sejumlah dokumen terkait pengadaan dan penganggaran daerah.

Budi menyebut penggeledahan dilakukan secara maraton dalam sepekan terakhir untuk memperkuat konstruksi perkara.

KPK sebelumnya mengungkap, Gatut menetapkan target pengumpulan dana hingga Rp 5 miliar.

Namun hingga saat penindakan, jumlah yang terkumpul baru mencapai sekitar Rp 2,7 miliar.

Sebanyak 16 kepala OPD diduga dimintai setoran dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 2,8 miliar.

Praktik ini diduga berkaitan dengan upaya mempertahankan jabatan di lingkungan pemerintah daerah.*

(d/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalkan potensi korupsi.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam Lampiran Laporan Tahunan 2025 Direktorat Monitoring KPK.

Baca Juga:

• Harga Elpiji 12 Kg Naik, Bahlil: Hanya untuk Masyarakat Mampu

Dalam rekomendasinya, KPK mendorong penguatan integritas penyelenggara pemilu melalui perbaikan mekanisme seleksi, transparansi proses, serta pelibatan publik dalam penelusuran rekam jejak.

Upaya ini juga dinilai dapat diperkuat melalui optimalisasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Selain itu, KPK mengusulkan penataan ulang proses kandidasi di internal partai politik.

Proses pencalonan dinilai masih membuka ruang intervensi elite serta cenderung dipengaruhi kekuatan finansial calon.

"Penentuan calon dan nomor urut kerap bersifat transaksional," demikian tertulis dalam laporan tersebut.

Rekomendasi berikutnya menyasar pembiayaan kampanye.

KPK mendorong reformasi dengan pengaturan metode kampanye yang lebih transparan serta pembatasan penggunaan uang tunai guna menekan praktik politik uang.

Di sisi teknis, KPK juga mengusulkan penerapan sistem pemungutan dan rekapitulasi suara secara elektronik secara bertahap, baik pada pemilu nasional maupun daerah.

Langkah ini dinilai dapat mengurangi celah manipulasi suara.

Sementara itu, penguatan penegakan hukum menjadi poin terakhir yang disorot.

KPK menilai perlu adanya kejelasan norma hukum, perluasan subjek hukum terhadap semua pihak yang terlibat, serta harmonisasi regulasi antara pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah.

KPK mengungkapkan, tingginya biaya penyelenggaraan dan kampanye menjadi salah satu pemicu utama korupsi elektoral.

Jabatan publik kerap dipandang sebagai investasi yang harus dikembalikan setelah kandidat terpilih.

Selain itu, lembaga antirasuah tersebut juga menemukan indikasi penyuapan terhadap penyelenggara pemilu dalam proses penghitungan suara, rekapitulasi, hingga penyelesaian sengketa.

Kelemahan lain terletak pada penegakan hukum yang dinilai belum optimal.

Hal ini disebabkan oleh norma yang belum tegas, keterbatasan cakupan subjek hukum, serta belum selarasnya aturan antara pemilu nasional dan daerah.

KPK berharap rekomendasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di DPR, guna menciptakan sistem demokrasi yang lebih bersih dan akuntabel.*

(at/ad)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejumlah wilayah Jabodetabek.

Ia menegaskan, elpiji 12 kg merupakan produk nonsubsidi sehingga penentuan harganya mengikuti mekanisme pasar.

Baca Juga:

• Perkuat Pengawasan Energi, Komisi D DPRD Sumut Tinjau Langsung Operasional IPP INALUM Paritohan

Menurut Bahlil, negara tetap hadir untuk seluruh masyarakat, namun prioritas bantuan energi difokuskan kepada kelompok berpenghasilan rendah.

Karena itu, masyarakat mampu diharapkan menggunakan elpiji nonsubsidi sebagai bentuk kontribusi terhadap subsidi energi.

"Kalau yang mampu, ya harusnya berkontribusi untuk saling membantu," ujarnya.

Kenaikan harga elpiji 12 kg terjadi di tengah lonjakan harga energi global, termasuk liquified petroleum gas (LPG), yang dipicu terganggunya distribusi akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Kondisi ini berdampak pada harga jual elpiji nonsubsidi di dalam negeri.

Meski demikian, Bahlil memastikan harga elpiji 3 kg yang merupakan produk subsidi tidak akan mengalami kenaikan.

Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau yang subsidi tetap. Itu perintah Presiden dan aturan," kata dia.

Ia juga menegaskan bahwa elpiji subsidi 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran.

Bahlil mengingatkan agar masyarakat berpenghasilan tinggi tidak menggunakan elpiji subsidi.

Selain soal harga, pemerintah juga memastikan ketersediaan pasokan elpiji dalam kondisi aman.

Untuk menjaga ketahanan energi, pemerintah bersama Pertamina telah mencari sumber pasokan alternatif, termasuk impor dari Rusia.

"Posisi elpiji kita saat ini di atas standar minimum nasional, jadi insyaallah aman," ujar Bahlil.

Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di tengah dinamika geopolitik global yang masih berlangsung.*

(km/ad)

JAKARTA – Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan.

Laporan tersebut diajukan oleh kelompok petani yang tergabung dalam Tani Merdeka Indonesia pada Jumat, 17 April 2026.

Baca Juga:

• Polda Metro Tampilkan Foto Lawas Jokowi di UGM, Tegaskan Uji Forensik Ijazah Dilakukan di Puslabfor Polri

Kuasa hukum pelapor, Minta Itho Simamora, mengatakan pernyataan tersebut dianggap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ia merujuk pada data pemerintah yang menunjukkan adanya surplus beras nasional.

"Pernyataan bahwa swasembada pangan itu bohong memicu keresahan masyarakat," ujar Itho usai membuat laporan di Mapolda Metro Jaya.

Menurut dia, klaim Feri juga dinilai berpotensi melemahkan semangat petani yang selama ini berupaya meningkatkan produksi pangan nasional.

Para pelapor memilih menempuh jalur hukum untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya laporan terhadap Feri.

Laporan tersebut telah teregister dengan nomor LP/B/2692/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

"Laporan sudah kami terima. Pada prinsipnya, kami menampung setiap laporan masyarakat," kata Budi.

Ia menambahkan, terdapat dua laporan berbeda yang ditujukan kepada Feri dalam kurun waktu berdekatan.

Selain laporan dari kelompok petani, sebelumnya seorang warga berinisial RMN juga melaporkan Feri pada Kamis, 16 April 2026.

Kedua laporan tersebut mengacu pada dugaan penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUHP baru.

Pelapor turut menyerahkan barang bukti berupa dokumen digital yang disimpan dalam flashdisk serta analisis data terkait pernyataan yang dipersoalkan.

Kasus ini menambah daftar polemik publik terkait perdebatan data dan klaim swasembada pangan di Indonesia, yang belakangan kembali mencuat di ruang publik.*

(km/ad)

MEDAN – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebingtinggi.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, mengatakan kedua tersangka masing-masing berinisial NER dan HA.

Baca Juga:

• Plh Camat Tukka Dicopot Usai Ditegur Bobby Nasution, Kembali ke BKPSDM Tapteng

"Benar, dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya satu pihak swasta," kata Ferry, Jumat, 17 April 2026.

NER diketahui menjabat sebagai Kasubbag Umum Kepegawaian Kominfo Tebingtinggi dan disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan Wali Kota Tebingtinggi.

Sementara HA merupakan karyawan perusahaan digital yang berbasis di Kota Medan.

Polda Sumut juga telah melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda, yakni kantor PT Whiz Digital Berjaya di Medan serta rumah milik NER di wilayah yang sama.

Namun, kepolisian belum membeberkan barang bukti yang diamankan dari penggeledahan tersebut.

"Penggeledahan juga sudah dilakukan kemarin malam dan hari ini," ujar Ferry.

Sebelumnya, Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan OTT di lingkungan Kominfo Kota Tebingtinggi pada Rabu malam, 15 April 2026.

Dalam operasi tersebut, sejumlah pejabat juga sempat diperiksa, termasuk Kepala Dinas Kominfo.

Namun hingga kini, hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah pejabat lainnya telah dipulangkan dan masih berstatus saksi dalam penyelidikan lebih lanjut.*

(tm/ad)

TAPANULI TENGAH – Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara.

Pencopotan itu dilakukan pada Rabu, 15 April 2026, setelah sebelumnya ia menjadi sorotan usai ditegur Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat meninjau proyek tanggul dan sabo dam pascabanjir.

Baca Juga:

• Rico Waas Tegas: Tak Ada Lagi Ruang untuk Juru Parkir Liar di Medan!

"Penugasan Plh di Kecamatan Tukka dan kapan saja dapat dikembalikan ke OPD induk yang lama yaitu Analisis Sumber Daya Manusia di BKPSDM, jadi ini perihal yang biasa," kata Yan Munzir, Jumat, 17 April 2026.

Ia menegaskan posisi Plh yang dijabatnya selama sekitar empat bulan memang bersifat sementara dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali ke instansi asal.

"Lebih kurang empat bulan, untuk jabatan pelaksana harian itu merupakan hal yang biasa dan lumrah," ujarnya.

Sebelumnya, nama Yan Munzir menjadi perhatian publik setelah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terlihat marah saat meninjau lokasi proyek tanggul sungai di Kecamatan Tukka yang terdampak banjir bandang pada November 2025.

Dalam video yang diunggah akun resmi Pemprov Sumut, Bobby tampak menegur keras pejabat yang diduga Camat Tukka terkait lambatnya penanganan pembebasan lahan untuk proyek pengendalian banjir.

Bobby menilai proses pembebasan lahan dan sosialisasi kepada warga berjalan lambat sehingga menghambat pekerjaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

"Kau daerah paling lambat lho, dimantion berkali-kali," ujar Bobby dalam video tersebut.

Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air Sumut, Gibson Panjaitan, sebelumnya menjelaskan bahwa keterlambatan proyek terjadi karena belum tuntasnya pembebasan lahan oleh pemerintah daerah setempat.

Menurut dia, proyek tanggul dan sabo dam merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan pascabencana yang membutuhkan dukungan komunikasi dengan masyarakat terdampak.*

(d/ad)

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar di sekolah.

Temuan itu didasarkan pada laporan Posko Pengaduan Konstitusional Guru yang dibuka Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia.

Baca Juga:

• Disebut “Stunting” oleh Jimly Asshiddiqie, Ketua MK Suhartoyo: Bagi Saya MBG Penting

"Setidaknya 88 persen guru merasa pelaksanaan proyek MBG mempengaruhi kegiatan belajar mengajar," kata Yassar dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat, 17 April 2026.

Ia menjelaskan gangguan paling banyak terjadi pada perubahan jadwal belajar di kelas.

Sebanyak 90 guru melaporkan jam pelajaran terganggu karena distribusi dan konsumsi makanan harus dilakukan di tengah kegiatan sekolah.

"Jam pelajaran berhenti untuk mengambil atau mengonsumsi MBG," ujarnya.

Selain itu, 54 guru menyebut program tersebut menambah beban kerja tenaga pendidik.

Guru disebut harus membagikan makanan, menghitung wadah makanan, hingga membersihkan kelas setelah kegiatan selesai.

"Guru harus membagikan makanan, menghitung ompreng, mengawasi siswa, dan bersih-bersih," kata Yassar.

ICW juga mencatat 41 guru menilai MBG membuat siswa kurang fokus belajar, sementara 30 guru melaporkan distribusi makanan tidak tepat waktu.

Sebanyak 25 guru lainnya mengeluhkan kualitas makanan, termasuk kebersihan dan ketertiban kelas akibat sisa makanan.

Di sisi lain, 11 guru melaporkan program tersebut tidak berdampak signifikan terhadap KBM dan dapat memberikan dampak positif apabila dikelola lebih baik.

Data ICW ini dihimpun dari 173 guru di berbagai provinsi, dengan mayoritas responden merupakan guru PPPK dan honorer.

Pengumpulan laporan dilakukan pada 9 Maret hingga 16 April 2026.

Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia sebelumnya menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap program MBG cukup tinggi.

Sebanyak 60,6 persen responden menyatakan cukup puas dan 12,2 persen sangat puas terhadap program tersebut.

Namun ICW juga mencatat dampak lain di luar proses belajar, yakni terhadap kesejahteraan guru.

Sebanyak 82 persen guru pelapor menyebut kebijakan anggaran pemerintah saat ini berdampak pada kondisi kesejahteraan mereka.

Yassar menyebut isu yang paling sering muncul adalah ketidakpastian status kerja, termasuk skema PPPK paruh waktu yang dianggap belum jelas, kontrak yang tidak pasti diperpanjang, hingga persoalan gaji dan tunjangan.

"Cerita soal gaji guru kecil atau tidak layak muncul 32 kali, dan honor terlambat 21 kali," ujarnya.

ICW menilai berbagai temuan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap desain implementasi program MBG agar tidak mengganggu kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.*

(tb/ad)

JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu "stunting" saat menghadiri peluncuran buku Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman sekaligus perayaan ulang tahun ke-70 Ketua MK pertama Jimly Asshiddiqie di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 17 April 2026.

Dalam sambutannya, Suhartoyo mengaku kerap menerima candaan dari sejumlah pihak, termasuk soal penampilan yang disebut "paling kucel" di antara pimpinan lembaga negara.

Baca Juga:

• Gempa Magnitudo 3,3 Guncang Nias Selatan, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

"Saya sempat dibilang paling kucel dibanding yang lain," ujar Suhartoyo disambut tawa para hadirin.

Suhartoyo kemudian mengutip candaan Jimly Asshiddiqie yang menyebut dirinya "stunting" saat membandingkan postur tubuhnya dengan hakim konstitusi baru, Liliek Prisbawono Adi.

"Tadi Prof Jimly bilang ke Pak Liliek, 'Wih tinggi orangnya, enggak seperti ketua ini, stunting'. Wih saya dibilang stunting sama Prof Jimly," kata Suhartoyo sambil tertawa.

Candaan itu kemudian ia kaitkan dengan banyaknya perkara uji materi undang-undang terkait program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah diperiksa di Mahkamah Konstitusi.

"Nah kalau saya bener stunting, hari ini banyak pengujian UU tentang MBG. Apa saya nanti harus izin MKMK untuk menggunakan hak ingkar saya?" ujarnya disambut gelak tawa.

Ia kembali menambahkan, "Karena bagi saya MBG penting. Kalau saya benar stunting kan."

Acara peluncuran buku tersebut juga dihadiri sejumlah hakim konstitusi dan akademisi hukum tata negara.*

(tb/ad)

JAKARTA – Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar atas dugaan penggunaan identitas dan gelar akademik palsu untuk kepentingan tertentu.

Langkah hukum itu akan diawali dengan pengecekan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, guna memastikan keabsahan data domisili dan pembuatan KTP Rismon.

Baca Juga:

• Polda Metro Tampilkan Foto Lawas Jokowi di UGM, Tegaskan Uji Forensik Ijazah Dilakukan di Puslabfor Polri

Tifa menilai, apabila KTP tersebut terbukti bermasalah, maka hal itu dapat berimplikasi pada dugaan tindak pidana penggunaan identitas palsu.

Ia juga menyoroti kemungkinan penggunaan dokumen identitas tersebut dalam proses hukum.

"Kalau KTP ini dipakai di Polda, di pengadilan, nah ini persoalan," katanya.

Selain persoalan identitas, Tifa juga menyinggung rencana Rismon yang disebut-sebut akan menjadi saksi ahli dalam perkara yang berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurutnya, hal itu tidak sah jika gelar akademik yang digunakan bermasalah.

"Kalau dia nggak punya doktor atau Master of Engineering, maka dia nggak ada hak untuk menjadi saksi ahli," ujarnya.

Di sisi lain, status hukum Rismon sebelumnya sempat menjadi perhatian setelah Polda Metro Jaya mencabut status tersangkanya dalam kasus ijazah Jokowi melalui mekanisme restorative justice.

Namun, Rismon masih menghadapi sejumlah laporan lain terkait dugaan penggunaan ijazah akademik yang tidak terverifikasi, termasuk dari Universitas Yamaguchi, Jepang.

Dalam perkembangan perkara tersebut, sejumlah pihak mengklaim tidak menemukan catatan akademik Rismon di kampus yang dimaksud.

Kasus ini juga menyeret nama Rismon dalam laporan berbeda, termasuk dugaan pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

Hingga kini, Rismon belum memberikan tanggapan terbaru atas rencana pelaporan yang disampaikan Dokter Tifa.*

(tb/ad)