Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut, uang tersebut berasal dari praktik pemerasan yang dilakukan sejumlah pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan bersumber dari WNA maupun biro jasa pengurusan izin.

Baca Juga:

• Prabowo Resmi Copot Silmy Karim dari Wamen Imipas Usai Jadi Tersangka KPK

KPK juga mengungkap adanya pola penyamaran dalam distribusi uang tersebut. Para pelaku diduga menggunakan istilah khusus untuk menyamarkan aliran dana kepada para pejabat.

Salah satunya adalah kode "malaikat" yang digunakan untuk menyebut pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi maupun Kementerian Imipas.

"Untuk menyamarkan pembagian uang, para pihak menggunakan kode distribusi khusus, seperti istilah 'malaikat' yang dimaksudkan untuk pejabat tinggi," ujar Setyo.

Selain itu, KPK juga menemukan penggunaan istilah lain yang menyerupai nama bagian dalam grup musik, seperti vokalis, gitaris, backing vocal, hingga koreografer, untuk menggambarkan aliran dana kepada pihak tertentu.

Setyo menambahkan, uang hasil pemerasan tersebut kemudian digunakan para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, hingga membangun usaha guna menyamarkan hasil kejahatan.

"Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, dan usaha seperti perusahaan towing," ujarnya.*

(in/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pelantikan tidak dilakukan segera setelah penunjukan karena pemerintah memberi waktu bagi pimpinan baru untuk melakukan konsolidasi awal di tubuh BGN.

Baca Juga:

• Survei Poltracking: Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran Capai 72,2 Persen

Prasetyo menjelaskan, pada masa awal penugasan, Nanik S Deyang bersama dua wakilnya, Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono, diminta fokus melakukan pembenahan internal BGN.

Menurutnya, secara administratif, ketiganya sudah sah menjabat setelah ditetapkan melalui Keputusan Presiden, meski pelantikan resmi belum dilakukan.

"Secara hukum administratif, beliau bertiga sudah sah menjadi pimpinan BGN sejak Keppres ditetapkan," ujarnya.

Ia menambahkan, penunjukan Nanik sebagai kepala BGN didasarkan pada pengalaman sebelumnya sebagai Wakil Kepala BGN yang dinilai telah memahami operasional lembaga tersebut.

"Beliau sudah beberapa bulan mengemban amanah sebagai wakil kepala, sehingga sudah cukup memahami seluruh proses di BGN," kata Prasetyo.

Pemerintah berharap kepemimpinan baru ini dapat mempercepat perbaikan tata kelola dan efektivitas program MBG, termasuk penguatan efisiensi anggaran dan penataan sasaran penerima manfaat.*

(in/dh)

Angka tersebut merupakan gabungan responden yang menyatakan sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja pemerintahan pada periode awal kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Baca Juga:

• Prabowo Resmi Copot Silmy Karim dari Wamen Imipas Usai Jadi Tersangka KPK

"Sebanyak 72,2 persen publik mengatakan puas, gabungan sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," ujar Masduri dalam rilis survei daring, Kamis (4/6/2026).

Sementara itu, tingkat ketidakpuasan publik tercatat sebesar 25,1 persen, yang merupakan gabungan dari kategori kurang puas dan sangat tidak puas.

Masduri menjelaskan, tingginya tingkat kepuasan publik dipengaruhi oleh sejumlah program pemerintah yang dinilai langsung dirasakan masyarakat. Di antaranya bantuan sosial (bansos) yang dianggap lebih tepat sasaran serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG).Bansos tercatat menjadi alasan utama kepuasan publik dengan kontribusi 14 persen, disusul program MBG sebesar 13,8 persen.

Selain faktor program, gaya kepemimpinan nasional juga disebut turut memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.

Survei Poltracking Indonesia ini dilakukan pada 11–17 Mei 2026 dengan melibatkan 1.220 responden melalui metode wawancara tatap muka. Survei memiliki margin of error sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.*

(in/dh)

Kejadian tersebut berlangsung pada menit ke-3 saat Indonesia tengah membangun serangan melalui lemparan ke dalam di area pertahanan Timor Leste. Saat Fabio Azkairawan bersiap melakukan lemparan, seluruh area stadion mendadak gelap.

Baca Juga:

• Piala AFF U-19 2026 Digelar di Sumut, RSUP H Adam Malik Siapkan MRI hingga ICU untuk Atlet dan Ofisial

Situasi tersebut sempat memicu sorakan penonton di tribun. Sebagian suporter yang tergabung dalam Ultras Garuda bahkan melontarkan kritik terhadap pengelola listrik di stadion.

"Mana lampunya PLN," teriak sejumlah suporter dari tribun, disertai nyanyian dan dentuman gendang.

Pertandingan kemudian terhenti sementara selama sekitar 9 menit sebelum lampu stadion kembali menyala dan laga dilanjutkan seperti semula.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait penyebab padamnya listrik di stadion tersebut.*

(tm/dh)

Kondisi tersebut dinilai membahayakan pengguna jalan karena aktivitas kendaraan proyek dan alat berat kerap keluar masuk tanpa pengawasan maupun pengaturan arus lalu lintas yang memadai.

Baca Juga:

• PKS SGAM Jelaskan Alasan Harga TBS Sawit Tidak Selalu Sama dengan Daerah Lain

"Kalau kendaraan alat berat keluar masuk tanpa pengaturan itu sangat berbahaya. Kami khawatir bisa terjadi kecelakaan," ujarnya.

Hal senada disampaikan warga lainnya, Wardiono. Ia meminta pihak perusahaan segera menempatkan petugas pengatur lalu lintas di pintu masuk proyek serta memasang rambu-rambu peringatan di sekitar lokasi pembangunan.

"Jangan sampai ada kecelakaan baru ada tindakan dari perusahaan," katanya.

Warga juga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait turun tangan melakukan pengawasan terhadap aktivitas proyek tersebut. Mereka menekankan pentingnya keselamatan pengguna jalan di tengah berlangsungnya pembangunan.

Masyarakat meminta agar pihak perusahaan segera mengambil langkah antisipatif agar aktivitas pembangunan pabrik kelapa sawit dapat berjalan lancar tanpa mengabaikan aspek keselamatan lalu lintas di sekitar lokasi.*

(dh)

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan surat pemberhentian Silmy telah ditandatangani Presiden Prabowo pada Kamis (4/6/2026). Pemerintah, kata dia, menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Baca Juga:

• Nanik Minta Restu Prabowo Fokus Tingkatkan Kualitas MBG, Tak Lagi Kejar Kuantitas

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya mengumumkan penetapan delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Imigrasi. Selain Silmy, sejumlah pejabat imigrasi lainnya juga ikut ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menduga praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dalam pengurusan izin tinggal WNA, di mana pemohon dipaksa membayar biaya tambahan agar proses administrasi dipercepat. Dari hasil penyidikan, aliran dana yang terkumpul disebut mencapai ratusan miliar rupiah.

Silmy Karim diduga menerima aliran dana rutin sekitar Rp 100 juta per minggu sejak menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada periode sebelumnya. Uang tersebut diduga berasal dari praktik pungutan tidak resmi dalam pengurusan izin tinggal WNA.

Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan pengganti Silmy Karim di posisi Wamen Imipas.*

(k/dh)

Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola program MBG pasca mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional.

Baca Juga:

• BGN Moratorium Dapur Baru MBG, Fokus Efisiensi Anggaran dan Pemerataan ke Daerah 3T

"Kami sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa pada tahun 2026 ini kami tidak akan mengejar kuantitas semata, tetapi fokus memperbaiki kualitas pelaksanaan program," ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut Nanik, perbaikan kualitas tidak hanya menyangkut mutu makanan bergizi yang diberikan kepada penerima manfaat, tetapi juga menyentuh aspek pemerataan sasaran program agar lebih tepat guna.

BGN berencana melakukan refocusing penerima manfaat dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok masyarakat yang dinilai paling membutuhkan bantuan gizi dari pemerintah.

"Kami ingin memastikan bantuan benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan. Daerah 3T menjadi salah satu prioritas utama ke depan," katanya.

Selain itu, BGN akan melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang selama ini menerima program MBG. Sekolah yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi memadai akan dikaji ulang agar alokasi program dapat dialihkan ke wilayah yang lebih membutuhkan.

Melalui langkah tersebut, BGN berharap efektivitas program dapat meningkat tanpa harus menambah beban anggaran negara secara signifikan.

Nanik menegaskan bahwa target penerima manfaat tetap menjadi perhatian pemerintah. Namun, fokus utama saat ini adalah memastikan kualitas layanan, tata kelola, dan distribusi program berjalan lebih baik dibanding sebelumnya.

"Kami ingin setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, BGN juga tengah menjalankan berbagai langkah efisiensi anggaran. Meski alokasi program telah mengalami penyesuaian, pemerintah berupaya menjaga agar sasaran utama program tidak berkurang.

Sebagaimana diketahui, Nanik S. Deyang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Bersamaan dengan itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono juga ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan pejabat sebelumnya.

Pergantian pimpinan BGN dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG selama satu setengah tahun terakhir. Sementara itu, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya kini tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi tata kelola program MBG.*

(k/dh)

Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan, penghentian sementara pendaftaran dapur baru dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan di setiap wilayah.

Baca Juga:

• Kejagung Tegaskan Tak Semua SPPG Terlibat Korupsi MBG, Hanya yang Bermasalah Diusut

Menurut Nanik, terdapat empat langkah strategis yang saat ini menjadi fokus BGN. Pertama, melakukan refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Kedua, menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru. Ketiga, membenahi dapur yang sudah beroperasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan standar pelayanan. Keempat, memperluas jangkauan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

BGN mencatat saat ini telah terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah. Karena itu, pihaknya memilih melakukan evaluasi menyeluruh sebelum membuka kembali pendaftaran dapur baru.

"Kami akan merapikan dan mengevaluasi dapur yang sudah berjalan. Jangan sampai dalam satu wilayah jumlah dapur berlebihan sementara daerah lain belum terlayani," katanya.

Nanik mengungkapkan saat ini sebaran dapur MBG masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi. Sementara sejumlah daerah 3T masih membutuhkan perhatian lebih agar dapat menikmati manfaat program secara merata.

Menurutnya, arahan Presiden menekankan pentingnya pemerataan layanan gizi ke daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau secara optimal.

"Yang menumpuk saat ini berada di kawasan aglomerasi, sementara wilayah 3T masih banyak yang belum tersentuh. Karena itu fokus kami ke sana terlebih dahulu," ujarnya.

Selain melakukan moratorium, BGN juga akan mengevaluasi dapur yang telah beroperasi. Dapur yang tidak memenuhi standar kualitas makanan, tata kelola, maupun pelayanan akan diberikan pembinaan hingga kemungkinan dilakukan penghentian sementara operasional.

Untuk mendukung perluasan program di wilayah 3T, BGN juga tengah mengkaji berbagai alternatif pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Opsi yang dipertimbangkan antara lain pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR), hibah, serta penggunaan fasilitas dapur yang sudah tersedia seperti kantin sekolah maupun fasilitas umum lainnya.

"Kami tidak harus selalu membangun dapur baru. Di beberapa daerah jumlah penerima manfaat relatif sedikit sehingga bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada agar lebih efisien," jelasnya.

BGN berharap langkah efisiensi dan penataan tersebut dapat menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan lebih merata oleh masyarakat di seluruh Indonesia.*

(d/dh)

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidikan yang dilakukan saat ini hanya menyasar SPPG yang ditemukan memiliki indikasi pelanggaran hukum berdasarkan hasil penyelidikan.

Baca Juga:

• Noel soal Korupsi MBG Dadan Cs: Memprihatinkan, Jangan Sampai Cederai Kerja Prabowo

Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberlangsungan program MBG karena proses hukum dilakukan secara selektif dan terukur tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Syarief menjelaskan, pemeriksaan juga dapat dilakukan terhadap SPPG yang berada di bawah institusi lain seperti TNI maupun Polri apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Namun jika tidak terdapat masalah, maka operasionalnya akan tetap berjalan seperti biasa.

"Kalau yang terafiliasi dengan TNI atau Polri dan tidak ditemukan masalah, tentu tidak perlu dilakukan tindakan lebih lanjut. Namun apabila ada kejanggalan, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait," katanya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Ketiganya yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Para tersangka diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi portal mitra BGN agar sejumlah yayasan tertentu tetap lolos menjadi mitra meskipun tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Selain itu, ketiga tersangka juga diduga memiliki afiliasi dengan sejumlah SPPG yang memperoleh aliran dana miliaran rupiah dari program tersebut.

Terkait keberadaan yayasan dan SPPG yang terafiliasi dengan para tersangka, Kejagung menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak BGN untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

"Selama SPPG tersebut masih melayani masyarakat dan tidak mengganggu pelayanan program gizi, aktivitasnya tidak akan dihentikan," tegas Syarief.

Saat ini, penyidik masih melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah pasti SPPG yang terafiliasi dengan para tersangka beserta sebaran lokasinya di berbagai daerah.

Kejagung menegaskan fokus utama penyidikan adalah mengungkap dugaan tindak pidana korupsi tanpa mengganggu pelaksanaan program pemenuhan gizi yang menjadi salah satu program strategis nasional.*

(d/dh)

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan pembelian rumah dengan metode tidak lazim tersebut dilakukan setelah para pelaku mengetahui adanya penyelidikan terkait kasus pengurusan izin tenaga kerja asing dan izin tinggal WNA.

Baca Juga:

• Modus Pemerasan WNA Terungkap, Yusril Beberkan Dugaan Peran Silmy Karim dalam Percepatan Izin Imigrasi

"Bahkan pada saat melakukan pembelian rumah, pembayaran dilakukan menggunakan kepingan emas. Ini menjadi salah satu barang bukti yang telah disita penyidik," kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/6/2026).

KPK menilai transaksi tersebut merupakan upaya menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari praktik pemerasan dan pungutan liar terhadap para pemohon izin tinggal warga negara asing.

Selain mengungkap transaksi pembelian rumah, KPK juga menemukan aliran dana dalam jumlah besar yang ditampung melalui puluhan rekening bank milik pihak lain. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat aliran dana sebesar Rp366,7 miliar yang terhubung dengan 35 pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama periode 2019 hingga 2025.

Dari jumlah tersebut, hanya sekitar Rp9,7 miliar yang berasal dari gaji dan tunjangan resmi pegawai. Sementara sisanya diduga berasal dari pihak-pihak yang mengurus berbagai layanan keimigrasian.

KPK juga mengungkap penggunaan rekening nominee untuk menampung dana hasil pungutan ilegal tersebut. Sejumlah rekening yang digunakan diketahui berasal dari office boy, petugas kebersihan, anggota keluarga, kerabat hingga rekening yang diperjualbelikan.

"Dana tidak ditampung di rekening pribadi para pelaku, melainkan menggunakan berbagai rekening pihak lain untuk menyamarkan aliran uang," ujar Setyo.

Dalam perkara ini, Silmy Karim diduga menerima bagian dari praktik pemerasan yang dilakukan dalam proses pengurusan izin tinggal WNA. Dugaan tersebut berawal dari instruksi berjenjang yang kemudian diteruskan hingga ke tingkat staf pelaksana.

Penyidik KPK saat ini masih terus menelusuri aliran dana, aset, serta berbagai barang bukti yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi tersebut. Selain rumah dan emas, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya aset lain yang dibeli menggunakan dana hasil pemerasan terhadap warga negara asing.

Kasus ini merupakan pengembangan dari penyelidikan dugaan praktik korupsi dalam layanan keimigrasian yang sebelumnya telah menjadi perhatian aparat penegak hukum dan PPATK.*

(d/dh)

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Medan, Muhammad Farhan Abror, mengatakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Rico Waas Bantah Pemkot Medan Ingkar Komitmen Biayai Akomodasi Peserta Piala AFF U-19

Farhan mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Medan dan pemerintah daerah lainnya di Sumatera Utara yang tetap berpegang pada regulasi dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan publik, bukan bentuk ketidakpedulian terhadap dunia olahraga.

Ia menegaskan hingga saat ini belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan ASEAN U-19 Boys' Championship 2026. Karena itu, daerah tidak seharusnya ditempatkan dalam posisi sulit ketika memilih mematuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut Farhan, dukungan terhadap sepak bola nasional tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran atau fasilitas tanpa mekanisme yang jelas. Ia menilai PSSI sebagai organisasi olahraga memiliki kedudukan yang sama dengan cabang olahraga lainnya sehingga tidak semestinya memperoleh perlakuan khusus.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa ketika perencanaan tidak matang, pemda yang harus menjadi penyelamat. Ini bukan soal mendukung atau tidak mendukung sepak bola, tetapi soal tata kelola pemerintahan yang benar," tegasnya.

HMI juga mempertanyakan sikap PSSI yang dinilai menggiring opini publik seolah-olah pemerintah daerah menjadi pihak yang menghambat suksesnya penyelenggaraan turnamen internasional tersebut.Menurut Farhan, apabila AFF U-19 diposisikan sebagai agenda strategis nasional, maka pembiayaannya seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian terkait, bukan dibebankan kepada pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dan aturan penggunaan dana yang ketat.

"Kalau manfaat dan pencitraannya berskala nasional, maka pembiayaannya juga harus ditanggung secara nasional. Jangan ketika kegiatan berjalan lancar semua mengklaim keberhasilan, tetapi ketika muncul persoalan anggaran justru pemerintah daerah yang dijadikan sasaran kritik," ujarnya.

Farhan mengingatkan bahwa pemerintah daerah saat ini masih dihadapkan pada berbagai kebutuhan prioritas masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur hingga penciptaan lapangan kerja. Karena itu, penggunaan APBD harus benar-benar berorientasi pada kepentingan publik.

Ia menilai tidak tepat apabila semangat mendukung sepak bola dijadikan alasan untuk menggeser prioritas pelayanan masyarakat yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah.

Farhan juga menyoroti posisi Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya mempermudah koordinasi dukungan pemerintah pusat apabila AFF U-19 memang diprioritaskan sebagai agenda nasional.

Ia meminta PSSI membuka secara transparan skema pendanaan turnamen dan memastikan seluruh kebutuhan kegiatan dipenuhi melalui mekanisme yang sah dan sesuai aturan.

Baca Juga:

• Habiburokhman Respons Kritik Eks Wamenlu soal Prabowo Sering ke Luar Negeri: Ada Tendensi Serangan Politik

"Kalau PSSI benar-benar serius menyukseskan AFF U-19 di Sumut, tunjukkan melalui skema pendanaan yang jelas dari Kemenpora. Jangan menjadikan pemda sebagai jalan pintas untuk menutupi lemahnya perencanaan," ujarnya.

HMI menegaskan keberhasilan sebuah event olahraga harus tetap berjalan seiring dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan hukum. Karena itu, PSSI diminta lebih bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan kegiatan agar pemerintah daerah tidak dijadikan pihak yang menanggung konsekuensi ketika muncul persoalan pembiayaan.

"Pemko Medan patut diapresiasi karena memilih berdiri di atas prinsip hukum dan tata kelola yang baik. Jangan sampai pemda dijadikan kambing hitam atas persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara," pungkas Farhan.*

(dh)

Apresiasi itu disampaikan Rico Waas usai menghadiri Gala Premier Film Samudera di Sun Plaza Medan, Rabu (3/6/2026). Menurutnya, film tersebut merupakan kebanggaan masyarakat Kota Medan karena diproduksi, diperankan, hingga diselesaikan seluruh proses pascaproduksinya oleh putra-putri daerah.

Baca Juga:

• Rico Waas Gandeng Kemenkeu Perkuat Ekonomi Medan, UMKM dan Belawan Jadi Fokus Pengembangan

Rico menilai kehadiran film Samudera menjadi sinyal positif bagi perkembangan industri kreatif di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, karya tersebut dapat menjadi pemantik lahirnya sineas-sineas muda baru yang berani mengangkat cerita lokal ke layar lebar.

Ia juga memberikan apresiasi kepada produser film Samudera, Dewi Budiarti, yang dinilai berhasil menghadirkan karya berkualitas melalui semangat dan dedikasi yang tinggi dalam membangun perfilman lokal.

Selain mengangkat potensi industri kreatif, Rico Waas menilai film Samudera menyajikan cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Film tersebut mengangkat dinamika kehidupan masyarakat pesisir di kawasan utara Kota Medan yang sarat dengan berbagai persoalan sosial.

"Yang kita lihat tadi adalah satu bagian kecil dari cerita Kota Medan. Padahal masih banyak kisah lain yang layak diangkat dan diceritakan kepada publik melalui karya film," katanya.

Rico berharap keberhasilan film Samudera menjadi titik awal kebangkitan industri seni dan hiburan di Kota Medan. Tidak hanya perfilman, ia juga optimistis sektor musik dan ekonomi kreatif lainnya dapat berkembang melalui dukungan talenta lokal.

Sementara itu, Sutradara Film Samudera, Egi Fauzi Fahreza, mengatakan film tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membawa pesan penting terkait pelestarian lingkungan dan budaya lokal Melayu Sumatera Utara.

Menurut Egi, salah satu isu utama yang diangkat dalam film adalah kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Ide tersebut muncul setelah dirinya melihat langsung kerusakan terumbu karang di wilayah Mandailing Natal.

"Kami melihat sendiri bagaimana terumbu karang yang luas rusak akibat penggunaan alat tangkap yang merusak. Padahal terumbu karang merupakan habitat penting bagi kehidupan laut," ujarnya.

Selain itu, film Samudera juga membawa pesan sosial kepada generasi muda agar menjauhi penyalahgunaan narkoba, menjaga moral, serta ikut membangun daerahnya masing-masing.

Melalui pesan lingkungan, budaya, dan kepemudaan yang diangkat, film Samudera diharapkan mampu menjadi inspirasi sekaligus mendorong tumbuhnya industri kreatif berbasis kearifan lokal di Kota Medan dan Sumatera Utara.*

(dh)

Langkah tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumbagut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Kamis (4/6/2026).

Baca Juga:

• Noel soal Korupsi MBG Dadan Cs: Memprihatinkan, Jangan Sampai Cederai Kerja Prabowo

"Ini satu hal yang kami ketahui, tujuannya mencapai cita-cita Pak Presiden mencapai swasembada energi untuk memenuhi target 610 ribu barel per hari, salah satunya dengan melibatkan masyarakat daerah," ujar Bobby.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, Kabupaten Langkat memiliki 607 sumur minyak masyarakat yang telah terverifikasi dan berpotensi mendukung peningkatan produksi energi nasional.

Menurut Bobby, selama ini aktivitas sumur minyak masyarakat sering dipandang sebagai kegiatan yang merugikan negara karena belum memiliki dasar hukum yang jelas. Namun dengan hadirnya Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, aktivitas tersebut kini memiliki payung hukum untuk dikelola secara lebih profesional.

"Kita pemerintah daerah melalui BUMD diminta mengakomodir hasil sumur masyarakat. Oleh karena itu percepatan cita-cita Pak Presiden harus kita wujudkan segera," katanya.

Pemerintah Provinsi Sumut, lanjut Bobby, siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat proses legalisasi dan pengelolaan sumur minyak masyarakat agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Kami dari Pemprov Sumut bersemangat untuk terus bersinergi. Kami dari Pemda tentu akan mendukung dan ingin menjadi bagian dari pencapaian tersebut. Oleh karena itu apa pun persoalan di Sumut, mari kita sama-sama berkolaborasi mempercepat penyelesaiannya," ucap Bobby.

Sementara itu, Bupati Langkat Syah Afandin menyambut baik langkah percepatan legalisasi sumur minyak rakyat tersebut. Menurutnya, keberadaan sumur minyak masyarakat dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah.

"Sebenarnya ini potensi daerah, seperti lapangan pekerjaan, PAD, dan lain-lain," kata Syah Afandin.

Di sisi lain, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Sebastian Julius mengatakan pihaknya terus mendorong implementasi kebijakan tersebut agar segera berjalan optimal di lapangan.

Sebastian juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah daerah yang dinilai sangat membantu dalam percepatan pengelolaan sumur minyak masyarakat secara legal.

"Alhamdulillah kerja sama cukup baik, ini yang kami harapkan untuk dipertahankan dan ditingkatkan," ujar Sebastian.

Dengan legalisasi yang terus dipercepat, Sumatera Utara diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi minyak nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di daerah penghasil migas.*

(dh)

Harapan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, saat menerima kunjungan Delegasi Pulau Penang, Malaysia, di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (4/6/2026).

Baca Juga:

• USU Buka Jalur Banding UKT, Mahasiswa Bisa Ajukan Sanggahan dan Perbaiki Data

"Pertemuan ini sangat bernilai karena bukan hanya mempertemukan dua wilayah, tetapi juga dua negara yang memiliki hubungan persaudaraan sangat kuat dan banyak kesamaan dalam berbagai aspek," ujar Sulaiman.

Ia menyambut positif keikutsertaan kembali Pulau Penang dalam PRSU setelah dua tahun ajang tersebut tidak diselenggarakan. Dengan target 300 ribu pengunjung, PRSU dinilai menjadi peluang strategis bagi pelaku usaha untuk memperluas jaringan bisnis sekaligus memperkenalkan produk unggulan masing-masing daerah.

Sulaiman menilai kerja sama bisnis yang selama ini terjalin antara Sumatera Utara dan Pulau Penang dapat semakin diperkuat melalui ajang tersebut.

"Selain memperkuat kerja sama yang sudah ada, ini juga menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk saling mengenal dan memperluas pasar," katanya.

Sementara itu, Exco Perdagangan dan Perpaduan Masyarakat Pulau Penang, Goh Choon Aik, mengungkapkan pihaknya akan menghadirkan pavilion khusus pada PRSU 2026. Berbagai sektor unggulan Penang akan diperkenalkan kepada masyarakat Sumatera Utara.

Tidak hanya seni dan budaya, Penang juga akan menampilkan sektor pendidikan, kuliner serta produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Jarak Penang dan Medan sangat dekat, hanya sekitar 45 menit penerbangan. Karena itu Medan menjadi kunjungan pertama saya di Indonesia," ujar Goh.

Ia menyebut sekitar 60 ribu wisatawan Malaysia berkunjung ke Sumatera Utara setiap tahun, dengan Danau Toba menjadi salah satu destinasi favorit. Kehadiran Pulau Penang pada PRSU 2026 diharapkan dapat semakin meningkatkan arus kunjungan wisatawan dan kerja sama ekonomi kedua wilayah.

Menurut Goh, hubungan Medan dan Penang yang telah terjalin sebagai sister city sejak 1984 menjadi modal kuat untuk memperluas kolaborasi di berbagai sektor.

"Selain menampilkan seni dan budaya, kami juga akan memperkenalkan berbagai sektor perdagangan dan usaha yang belum banyak ditemukan di Sumatera Utara," ucapnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Konsul Jenderal Malaysia di Medan Syahril Nizam Abdul Malek, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut Yuda Pratiwi Setiawan, delegasi Pulau Penang, serta sejumlah pimpinan OPD dan BUMD Sumatera Utara.

PRSU ke-50 diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan dan promosi daerah, tetapi juga menjadi jembatan penguatan hubungan ekonomi dan pariwisata antara Sumatera Utara dengan Malaysia.*

(dh)

Menurut Yusril, perkara yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut terjadi pada periode 2023 hingga 2024 saat Silmy Karim masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Awal Mula Kasus Silmy Karim, Berawal dari Perkara Izin TKA Kemnaker dan Temuan Rp366 Miliar

"Ternyata yang disangkakan kepada Silmy adalah kasus yang terjadi pada 2023 hingga 2024 ketika beliau masih menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, bukan saat menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujar Yusril, Kamis (4/6/2026).

Ia mengungkapkan adanya dugaan praktik percepatan layanan keimigrasian yang semestinya dapat diselesaikan dalam waktu empat hingga lima hari kerja. Namun, layanan tersebut diduga dipercepat menjadi satu hingga tiga hari dengan imbalan sejumlah uang.

Menurut Yusril, pembayaran yang dilakukan para pemohon tidak masuk ke kas negara sebagaimana mestinya. Kondisi itulah yang kemudian diduga menjadi dasar KPK menjerat para pihak terkait dengan sangkaan pemerasan dan gratifikasi.

"Seharusnya proses selesai dalam empat sampai lima hari sesuai prosedur, tetapi ada dugaan bisa dipercepat dalam satu hingga tiga hari dengan pembayaran tertentu," katanya.

Yusril menegaskan pemerintah menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung di KPK. Ia memastikan tidak ada upaya intervensi terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.

Pemerintah, lanjut Yusril, menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada KPK untuk membuktikan seluruh dugaan yang ada melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Kita mempercayakan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan proses penegakan hukum secara adil dan transparan hingga nantinya diputuskan oleh pengadilan," tegasnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah KPK menetapkan Silmy Karim sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang berkaitan dengan layanan keimigrasian bagi warga negara asing.

Perkembangan penyidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat serta aliran dana yang terkait dengan perkara tersebut.*

(oz/dh)

Semula, di babak pertama Vietnam sudah unggul 2-0. Dua gol dicetak pemain nomor punggung 5 Tan Dung Le di menit ke 28 dan pemain nomor punggung 9 Cong Hau Hoang di menit ke 45.

Baca Juga:

• Sementara Vietnam Unggul 2-0 dari Myanmar

Gol ke 3 dicetak pemain nomor punggung 11 Van Bach Nguyen pada menit ke 48. Sedang gol ke 4 dicetak oleh Trong Duy Khang Hoang dengan nomor punggung 7 pada menit ke 62.

Gol ke 4 merupakan hasil tendangan finalti atas pelanggaran yang terjadi di arena finalti Myanmar. Gol ke 5 menyempurnakan kemenangan Vietnam yang dicetak Thien Phu Nguyen dengan nomor punggung 19 pada menit 84.

Sejak awal, tim Vietnam memang menguasai permainan. Bahkan tampak perputaran bola hanya terjadi di setengah lapangan area Myanmar.

Kapten Myanmar Thet Paing Sor dan kawan-kawan memang tak berdaya menghadapi perlawanan Vietnam. Anak-anak asuh pelatih Ryuji Sueoka ini cukup kewalahan menghadapi para pemain Vietnam.

Pertandingan Piala AFF U-19 Grop-A ini berlangsung hanya disaksikan sedikit penonton.*

Noel menilai kasus tersebut sebagai peristiwa yang memprihatinkan, terutama karena program MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Kejagung Tak Sita 21.801 Motor Listrik MBG Rp1 Triliun, Fokus Bongkar Dugaan Mark Up

Menurut Noel, dugaan korupsi yang terjadi dalam program tersebut berpotensi mencederai upaya dan kerja keras Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan berbagai program prioritas nasional.

Meski demikian, Noel mengaku tidak ingin memberikan penilaian lebih jauh terkait substansi perkara karena proses hukum masih berlangsung di Kejaksaan Agung.

"Pak Prabowo luar biasa bekerja untuk bangsa ini dan rakyat ini. Jangan sampai kerja keras itu tercederai. Tapi saya tidak mau memberi kesimpulan karena perkara ini masih dalam proses hukum," katanya.

Noel menambahkan, kasus tersebut menjadi pengingat bagi para pejabat negara agar lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah jabatan dan tidak lengah terhadap potensi penyimpangan.

"Yang pasti kita sebagai pejabat kadang-kadang lengah dengan hal-hal seperti itu," ujarnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pengadaan barang dan anggaran Program Makan Bergizi Gratis periode 2025-2026.

Penyidik menduga terjadi berbagai penyimpangan dalam pengadaan barang, termasuk proyek motor listrik senilai lebih dari Rp1 triliun yang disebut mengandung unsur mark up dan diberikan kepada vendor yang tidak memenuhi persyaratan.

Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penunjukan yayasan sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah pejabat internal BGN.

Kasus ini masih terus dikembangkan Kejaksaan Agung dengan menelusuri aliran dana, barang bukti, serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik korupsi tersebut.*

(oz/dh)

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan ribuan motor listrik tersebut tidak disita karena sebagian besar sudah tersebar dan digunakan di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Kejagung Bongkar Dugaan Jual Beli Izin Kemitraan BGN, Aliran Dana Pejabat Jadi Sorotan

Menurutnya, penyidik tidak perlu menyita seluruh unit motor listrik untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Kejagung hanya mengambil sampel dan fokus menelusuri proses pengadaan, dokumen pendukung, serta aliran dana yang terkait dengan proyek tersebut.

"Yang kami teliti adalah jejak-jejak pengadaannya. Tidak perlu semuanya disita karena barang-barang itu sudah dimanfaatkan di daerah masing-masing," katanya.

Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola pengadaan barang dan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026 yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Kejagung menduga ketiganya melakukan intervensi terhadap proses pengadaan barang dengan memengaruhi penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akibatnya, sejumlah pengadaan dinilai tidak sesuai kebutuhan riil program dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Salah satu temuan penyidik adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai kontrak mencapai Rp1,03 triliun. Proyek tersebut diduga dimenangkan oleh vendor yang tidak memenuhi persyaratan karena tidak memiliki dealer maupun bengkel aktif sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penyidik juga menemukan indikasi mark up dalam sejumlah pengadaan lainnya, termasuk 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang disebut tidak sesuai kebutuhan operasional program MBG.

Tak hanya itu, Kejagung juga mendalami dugaan penunjukan yayasan tertentu sebagai Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yayasan-yayasan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah pejabat internal BGN dan digunakan sebagai sarana dalam praktik penyimpangan.

Penyidik memastikan proses pengusutan masih terus berlangsung dengan fokus pada pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, serta penelusuran aliran dana yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dalam program strategis nasional tersebut.*

(in/dh)

Usai menjalani pemeriksaan pada Kamis (4/6/2026), Saiful menjelaskan bahwa sebagian besar pertanyaan penyidik berkaitan dengan isi pernyataan yang beredar luas di berbagai platform digital.

Baca Juga:

• Prabowo Kumpulkan 12 Ribu Penggerak MBG, Tegaskan Program Strategis untuk Generasi Emas 2045

Saiful menegaskan bahwa pernyataannya bukan bentuk ajakan ataupun seruan untuk menggulingkan pemerintahan. Menurutnya, kalimat yang dipersoalkan merupakan pertanyaan terbuka dalam konteks diskusi politik dan analisis akademik.

Ia menjelaskan, pertanyaan yang disampaikan saat forum diskusi berkaitan dengan kemungkinan konsolidasi kekuatan politik untuk melakukan perubahan melalui mekanisme demokratis. Karena itu, menurutnya, pernyataan tersebut tidak dapat diartikan sebagai ajakan melakukan tindakan melawan hukum.

"Cuma pertanyaan saya, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu bentuk pertanyaan, bukan ajakan. Saya justru mempertanyakan apakah hal itu mungkin dilakukan secara efektif atau tidak," ujarnya.

Saiful menambahkan, jawaban atas pertanyaan tersebut diserahkan kepada publik sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Dalam pemeriksaan itu, Saiful didampingi tim kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi, termasuk Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan. Menurut Fadhil, tidak ditemukan unsur penghasutan dalam pernyataan kliennya karena tidak terdapat ajakan, paksaan, maupun dorongan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan melawan hukum.

Fadhil mengungkapkan terdapat empat laporan polisi yang dilayangkan terhadap sejumlah akademisi, aktivis, dan pengamat yang hadir dalam forum halalbihalal Komunitas Utan Kayu pada 31 Maret 2026.

Pihak kuasa hukum menilai pernyataan Saiful merupakan bagian dari analisis politik yang dilindungi oleh kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi.

Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya masih terus mendalami laporan yang diajukan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut.*

(in/dh)

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidik tengah mendalami kemungkinan adanya transaksi ilegal dalam proses penerbitan rekomendasi maupun izin kemitraan SPPG.

Baca Juga:

• Viral Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Rp40 Juta di Pematangsiantar, BGN Sumut Lapor ke Pusat

Menurutnya, para tersangka diduga memanfaatkan kewenangan jabatan untuk meloloskan sejumlah yayasan tertentu dalam program kemitraan gizi. Akibat praktik tersebut, sejumlah yayasan yang diduga tidak memenuhi persyaratan justru memperoleh izin operasional.

Penyidik juga menemukan indikasi adanya aliran dana yang diduga mengalir kepada oknum pejabat internal dari setiap proses penerbitan izin kemitraan. Temuan itu kini terus didalami guna mengungkap pola dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Syarief menyebut hasil pemeriksaan sementara menunjukkan masing-masing tersangka memiliki peran dalam rangkaian dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

"Itu ada peran dari masing-masing tersangka yang sedang kami dalami lebih lanjut," katanya.

Meski demikian, Kejagung memastikan proses hukum yang berjalan tidak akan mengganggu pelaksanaan program pelayanan gizi kepada masyarakat. Penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti dan dokumen pendukung guna memperkuat konstruksi perkara.

"Kami baru satu hari melakukan penetapan tersangka, sehingga proses pengumpulan barang bukti masih sangat intensif dilakukan," ujar Syarief.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.

Ketiganya diduga terlibat dalam perkara korupsi tata kelola pengadaan barang dan pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Kejagung menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memperoleh keuntungan dari penerbitan izin kemitraan dalam program strategis nasional tersebut.*

(mt/dh)