Hingga hari kedua pencarian, tim SAR gabungan telah menemukan 114 orang. Sebanyak 108 penumpang dinyatakan selamat, sedangkan 6 orang ditemukan meninggal dunia.

Baca Juga:

• Update Korban KM Virgo Transport 8: 6 Orang Meninggal Dunia, 129 Penumpang Masih Dalam Pencarian Tim SAR

Jumlah personel yang terlibat dalam operasi pencarian juga terus bertambah. Lebih dari 600 personel gabungan kini dikerahkan untuk mencari penumpang yang masih belum ditemukan.

Dudy berharap kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian mendukung proses pencarian dan evakuasi. Dia juga meminta seluruh unsur yang terlibat tetap mengutamakan keselamatan serta memperkuat koordinasi di lapangan.

"Saya berharap cuaca di lokasi kejadian dalam kondisi baik, sehingga proses evakuasi dapat berjalan lancar. Saya juga terus mengingatkan agar seluruh unsur yang terlibat dalam operasi ini senantiasa mengedepankan aspek keselamatan dan perkuat koordinasi di lapangan," ujarnya.

Bagi penumpang yang telah ditemukan dalam kondisi selamat tetapi membutuhkan perawatan, pemerintah akan merujuk mereka ke rumah sakit. Sementara penumpang yang kondisinya cukup baik akan diserahkan kepada operator pelayaran untuk kemudian diantarkan kembali ke rumah masing-masing.

Terkait kondisi kapal saat berlayar, Dudy menegaskan KMP Virgo Transport 8 tidak mengalami kelebihan muatan. Berdasarkan informasi yang diterima Kementerian Perhubungan, kapasitas kapal bahkan tidak terisi secara maksimal.

"Perlu diketahui, KMP Virgo Transport 8 berlayar dalam kondisi tidak overload. Namun demikian, kita tunggu investigasi menyeluruh dari KNKT untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan kapal tersebut," kata Dudy.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah turun ke lokasi untuk melakukan investigasi awal. Tim KNKT juga mengumpulkan berbagai data, mulai dari spesifikasi kapal hingga keterangan dari penumpang dan awak kapal yang selamat.

Investigasi tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa.

Dalam konferensi pers tersebut turut hadir Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, serta Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud.

Sementara itu, operasi pencarian dan evakuasi terhadap penumpang yang masih belum ditemukan terus dilakukan oleh tim SAR gabungan.* (d/dh)

Penandatanganan SKB dilakukan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Wagub Surya bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut mengikuti penandatanganan melalui siaran langsung dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (14/9/2026).

Baca Juga:

• Bawa Pesan Khusus Gubernur Bobby Nasution, Wagub Surya Bakar Semangat Kafilah Sumut di MTQ Nasional Semarang

"Masalah perlindungan perempuan juga menjadi isu nasional, di PBB juga menjadi isu utama. Indonesia dalam berbagai visi dan misi Presiden juga menekankan dan mengutamakan masalah perlindungan perempuan dan anak," kata Tito saat memimpin rapat.

Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi menjelaskan RBI dirancang sebagai ruang kolaborasi terpadu di tingkat desa atau kelurahan. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan sekaligus perlindungan anak.

Arifah memaparkan sejumlah indikator terkait kesetaraan gender. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tercatat 0,421 pada 2024, sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 91,85. Pada tahun yang sama, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tercatat 56,42%, sementara laki-laki mencapai 84,66%.

"Masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam aspek strategis yaitu keterwakilan dalam pengambilan keputusan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja," ujar Arifah.

Salah satu bentuk implementasi RBI adalah Kebun Pangan Perempuan (KPP). Menurut Arifah, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, kepemimpinan, gotong royong, dan kemandirian ekonomi perempuan. KPP juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga serta pemenuhan pangan bergizi bagi anak.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebut Indonesia memiliki 75.226 desa. Menurutnya, sejumlah desa telah menerapkan konsep RBI dengan menyesuaikan kearifan lokal dan karakteristik masing-masing wilayah.

Yandri mengatakan pihaknya juga telah menjalankan program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu di 1.110 desa. Program tersebut melibatkan perempuan sebagai pelaku sesuai kompetensi masing-masing.

"Perempuan bukan hanya sebagai objek, tetapi juga subjek dan pelaku pembangunan di desa," ujarnya.

Menurut Yandri, beberapa praktik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah diterapkan di sejumlah desa, antara lain Desa Muer di Sumbawa, Desa Mallari di Bone, dan Desa Rossoan di Enrekang.

Program tersebut antara lain dilakukan melalui musyawarah desa khusus perempuan, sekolah perempuan, serta relawan perlindungan anak berbasis masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas ruang partisipasi perempuan sekaligus meningkatkan perlindungan anak, termasuk melalui literasi untuk menekan risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dengan penandatanganan SKB RBI, pemerintah pusat mendorong agar program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin terintegrasi dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.* (dh)

Pemberian tali asih dilakukan setelah upacara peringatan Haornas di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (14/9/2026). Sebanyak 13 purna olahragawan menerima penghargaan, terdiri atas 7 olahragawan disabilitas dan 6 olahragawan.

Baca Juga:

• "Fokus Kita Bantu Mereka Pulih", Bobby Nasution Minta Publik Hentikan Komentar Negatif ke Korban Keracunan MBG Karo

Ada pula Mardi Lestari yang dikenal sebagai manusia tercepat Asia serta petinju Lamhot Simamora yang memiliki catatan tidak terkalahkan.

Dari kalangan atlet disabilitas, penerima tali asih di antaranya Azhar Panjaitan yang meraih 4 medali emas catur ASEAN Para Games dan Ismayuddin Simangunsong dengan 1 medali emas catur ASEAN Para Games.

Rosalina Manurung juga menerima penghargaan setelah meraih 6 medali emas catur ASEAN Para Games dan 1 medali emas Asian Para Games. Penerima lainnya yakni Yuddi Ana dengan 1 medali emas tolak peluru ASEAN Para Games, Anto Boy dengan 3 medali emas ASEAN Para Games, serta Nasip Farta Simanja yang mengoleksi 10 medali emas catur ASEAN Para Games.

Bobby mengatakan pemberian tali asih merupakan bentuk penghormatan masyarakat Sumut kepada para atlet yang telah menorehkan prestasi sekaligus berkontribusi dalam perkembangan olahraga.

"Ini salah satu bentuk apresiasi dan penghormatan masyarakat Sumut karena telah mengharumkan nama Sumut dan Indonesia di dunia, menorehkan prestasi yang luar biasa dan keaktifan bapak/ibu sekalian di dunia olahraga," kata Bobby setelah upacara.

Selain memberikan penghargaan kepada para legenda olahraga, Bobby menekankan pentingnya membangun budaya olahraga di tengah masyarakat. Menurutnya, prestasi atlet harus dimulai dari kebiasaan masyarakat yang gemar berolahraga.

"Kita harus ingat, atlet-atlet juara lahir dari masyarakat yang gemar olahraga, karena itu budaya olahraga, prestasi dan industrinya kita harus bangun sebagai satu kesatuan ekosistem," ujarnya.

Bobby berharap pembangunan ekosistem olahraga dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, atlet, pembina, dan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, olahraga tidak hanya berkaitan dengan prestasi, tetapi juga dapat berkembang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekaligus memiliki nilai ekonomi.

Upacara Haornas ke-43 tersebut turut dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Timor Tumanggor, Ketua KONI Sumut Hatunggal Siregar, Ketua NPCI Sumut Alan Sastra Ginting, serta Ketua Kormi Muhammad Daffasya Adnan.

Selain itu, hadir jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, atlet-atlet Sumut, dan pegiat olahraga lainnya.* (dh)

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Novian Saputra dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (14/9/2026). Ade Kuswara hadir langsung bersama ayahnya, HM Kunang alias Abah Kunang, yang juga menjadi terdakwa dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Sudah Dituntut 7 Tahun, Kasus Bupati Bekasi Nonaktif Ade Kuswara Masih Terus Dikembangkan KPK lewat Sprindik Baru

Majelis hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Ade Kuswara. Dia juga dijatuhi denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan.

Sementara itu, HM Kunang divonis 4 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan.

Ade Kuswara dan HM Kunang dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto ketentuan KUHP.

Selain pidana badan, Ade Kuswara juga dikenai pidana pengganti sebesar Rp10,4 miliar. Apabila uang tersebut tidak dibayarkan, pidana pengganti tersebut akan diganti dengan hukuman 2 tahun penjara.

Vonis terhadap Ade Kuswara tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang sebelumnya meminta hukuman 7 tahun penjara.

Majelis hakim juga mencabut hak Ade Kuswara untuk dipilih dalam jabatan publik selama 10 tahun. Hak politik tersebut dihitung setelah Ade Kuswara selesai menjalani pidana pokok.

Dalam putusannya, hakim juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Ade Kuswara dan HM Kunang diperhitungkan seluruhnya sebagai bagian dari hukuman. Keduanya juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Perkara tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi ijon proyek yang menjerat Ade Kuswara bersama ayahnya. Putusan hari ini menjadi tahapan penting dalam proses hukum yang masih dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.* (d/dh)

Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor perkara 14/Pid.Pra/2026/PN Skt di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Sidang perdana digelar Senin (14/9/2026) dengan agenda pemanggilan para pihak.

Baca Juga:

• "Nggak Level Layani Tersangka" vs "We Expect More", Beda Pendapat Soal Sikap Diam Gibran atas Gugatan Denny Indrayana

Kuasa hukum Gus Nur, Muhammad Taufiq, mengatakan gugatan ganti rugi tersebut diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, khususnya Pasal 173 ayat (1) hingga ayat (5) serta Pasal 1 angka 41.

Menurut Taufiq, ketentuan tersebut memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan akibat tindakan penangkapan, penahanan, atau pemidanaan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi apabila dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

"Kenapa Gus Nur mengajukan gugatan? Karena sampai hari ini kita sudah memiliki cukup banyak bukti," kata Taufiq di PN Solo, Senin (14/9/2026).

Dia juga menyinggung proses persidangan Citizen Lawsuit di PN Solo yang menurutnya tidak pernah membuktikan keberadaan ijazah Jokowi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu dasar yang digunakan pihaknya dalam mengajukan gugatan.

"Jadi atas dasar itu sudah dibuktikan di pengadilan. Bahkan di Citizen Lawsuit di Pengadilan Surakarta pun, ijazah itu tidak pernah dibuktikan," ujarnya.

Taufiq juga menilai proses hukum yang pernah menjerat Gus Nur menggunakan sejumlah pasal yang menurutnya kemudian telah dihapus Mahkamah Konstitusi. Dia menyinggung ketentuan terkait penyebaran berita bohong dan keonaran dalam Peraturan Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.

Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Nael Tiano Marbun, menjelaskan gugatan baru diajukan pada 2026 karena pihaknya menunggu berlakunya KUHAP baru sebagai dasar hukum tuntutan ganti rugi.

Nael mengatakan gugatan tidak ditujukan langsung kepada Jokowi. Menurutnya, Kejaksaan Agung menjadi pihak yang digugat karena memiliki posisi sebagai dominus litis dalam proses penuntutan perkara terdahulu. Sementara Menteri Keuangan ditempatkan sebagai turut termohon terkait pengelolaan dana pembayaran ganti rugi.

"Kejaksaan dalam hal ini sebagai dominus litis, pada saat itu juga tidak menghadirkan barang bukti ijazah Jokowi maupun orangnya langsung, prinsipalnya langsung Pak Jokowi juga tidak hadir di persidangan," ujar Nael.

Nilai gugatan sebesar Rp4,2 miliar, kata Nael, dihitung berdasarkan kerugian materiil yang dialami Gus Nur selama menjalani proses pidana. Dia menyebut Gus Nur tidak dapat menjalankan sejumlah aktivitas seperti sebelum menjalani hukuman.

"Jadi nilai yang kita tuntut sebesar sekitar Rp4,2 miliar. Pertimbangannya karena kemarin itu kita menghitung karena Gus Nur ini tidak bisa melakukan hal-hal yang harus dilakukan," katanya.

Gus Nur sebelumnya divonis enam tahun penjara terkait kasus penyebaran informasi mengenai tuduhan ijazah palsu Jokowi. Dalam tingkat banding, hukumannya kemudian dipangkas menjadi empat tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider empat bulan kurungan.

Gus Nur selanjutnya mendapatkan pembebasan bersyarat pada 27 April 2025. Tidak lama kemudian, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan amnesti terhadap Gus Nur melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 pada 1 Agustus 2025.

Humas PN Solo Subagyo membenarkan adanya perkara gugatan ganti rugi tersebut. Dia menyebut perkara dengan nomor 14/Pid.Pra/2026/PN Skt mulai disidangkan pada Senin (14/9/2026).

"Benar hari ini Senin tanggal 14 September 2026, sidang pertama, perkara nomor 14/Pid.Pra/2026/PN Skt," ujar Subagyo.

Proses persidangan gugatan ganti rugi Gus Nur terhadap negara tersebut selanjutnya akan berjalan di PN Solo untuk menguji dasar dan tuntutan yang diajukan pihak pemohon.* (k/dh)

Kepala Desa Perkebunan Tambunan, Egid, mengatakan longsor sebenarnya telah terjadi sejak Juli 2026. Namun, kondisi jalan semakin parah setelah longsor kembali melebar pada Sabtu (12/9/2026).

Baca Juga:

• Jalan Amblas dan Pipa Air Putus, Bobby Nasution Siapkan Solusi untuk Warga Pamah Semelir

Jalan tersebut merupakan akses yang menghubungkan Desa Perkebunan Tambunan dengan Dusun Telko, Desa Pamah Tambunan, dan Desa Ujung Bandar. Selain menjadi jalur mobilitas warga, jalan itu juga digunakan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik masyarakat.

Egid mengatakan Pemerintah Desa Perkebunan Tambunan telah berkoordinasi dengan Kecamatan Salapian terkait penanganan longsor. Pihak desa juga telah mengajukan proposal kepada PT Kinar Lapiga untuk membantu penanggulangan longsor.

Namun, hingga kini pihak perusahaan belum memberikan jawaban terkait proposal tersebut. Pemerintah Desa Perkebunan Tambunan bersama Desa Pamah Tambunan dan Desa Ujung Bandar berencana bertemu dengan manajemen PT Kinar Lapiga untuk membahas langkah penanganan.

Informasi mengenai kondisi jalan tersebut juga telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Kecamatan Salapian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurut Egid, berdasarkan informasi dari Camat Salapian, alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Langkat akan dikerahkan ke lokasi untuk menangani material longsor.

"Informasi dari Camat Salapian, alat berat dari PUTR Kabupaten Langkat akan dibawa ke lokasi longsor untuk penanggulangan longsor tersebut agar dapat dilalui kendaraan roda empat," ujarnya.

Camat Salapian Ramlan Tarigan membenarkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Langkat terkait kondisi jalan yang terdampak longsor.

"Sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Langkat. Alat berat dari PUTR Kabupaten Langkat segera meluncur ke lokasi longsor untuk penanggulangan," ujar Ramlan.

Penanganan longsor tersebut diharapkan dapat segera dilakukan agar akses warga kembali dapat dilalui, sekaligus mendukung aktivitas masyarakat terutama dalam mengangkut hasil perkebunan.* (tm/dh)

Putusan akan dibacakan hakim tunggal I Ketut Darpawan pada pukul 13.00 WIB. Kepastian jadwal tersebut disampaikan setelah sidang praperadilan dengan agenda pembacaan kesimpulan digelar pada Senin (14/9/2026).

Baca Juga:

• Korban Dijadwalkan Diperiksa Polda Metro Jaya, Ini Perkembangan Terbaru Laporan Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Betrand Peto

Dalam sidang tersebut, masing-masing pihak juga telah menyerahkan kesimpulan. Roy Suryo mengatakan tim kuasa hukumnya menyerahkan kesimpulan setebal 31 halaman.

Roy menyebut pihaknya telah menyiapkan sejumlah bukti dalam gugatan praperadilan tersebut. Selain bukti, kubunya juga menghadirkan dua ahli, yakni ahli pidana dan ahli akuntansi.

"Kesimpulan kita tadi panjangnya 31 halaman. Jadi kita serius menyampaikan praperadilan, kita kemarin juga mengajukan 2 ahli, ahli pidana dengan ahli akunting," ujar Roy.

Roy kemudian menyoroti pihak termohon dan turut termohon yang menurutnya tidak menghadirkan ahli maupun saksi dalam persidangan. Menurut Roy, hal tersebut menunjukkan pihak lawan tidak menggunakan hak pembuktiannya.

"Kalau jujur dan kalau berani hakim itu sebenarnya jelas dari pihak sana tuh tidak mengajukan ahli, tidak mengajukan saksi," tuturnya.

Roy juga berpendapat tidak adanya bukti yang diajukan pihak lawan memperkuat argumennya dalam perkara tersebut. Namun, penilaian akhir tetap berada di tangan hakim yang akan membacakan putusan.

Dalam praperadilan itu, pihak Termohon adalah Kapolda Metro Jaya cq Polda Metro Jaya cq Kasubdit Kemneg cq penyidik. Sementara Turut Termohon I adalah Kejaksaan Tinggi Jakarta cq Aspidum Kejati Jakarta cq Kajari Jakarta Selatan cq tim jaksa penuntut umum.

Adapun Menteri Keuangan Republik Indonesia menjadi Turut Termohon II dalam gugatan tersebut.

Praperadilan jilid V yang diajukan Roy Suryo berkaitan dengan permohonan ganti rugi. Sebelumnya, kubu Roy juga menyoroti sikap Polda Metro Jaya dan Kementerian Keuangan terkait permohonan ganti rugi tersebut.

Sidang putusan pada Selasa (15/9/2026) akan menjadi penentu apakah permohonan praperadilan Roy Suryo tersebut dikabulkan atau ditolak oleh PN Jakarta Selatan.* (in/dh)

Desakan itu disampaikan Abdul setelah mengikuti sidang lanjutan praperadilan Roy Suryo jilid V dengan agenda penyampaian kesimpulan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026).

Baca Juga:

• Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Lodewyk Pusung, Penetapan Tersangka Korupsi MBG Dinyatakan Sah

Abdul menilai ketentuan dalam SEMA 3/2026 tidak sejalan dengan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang, menurutnya, memberikan ruang bagi tersangka untuk menguji keabsahan proses hukum melalui praperadilan.

Pihaknya berencana menyampaikan langsung keberatan tersebut kepada MA. Abdul berharap aturan tersebut dapat dicabut agar proses pencarian keadilan tetap memberikan ruang yang seimbang bagi seluruh pihak.

"Supaya keadilan itu berimbang bukan hanya bagi pelapor, dalam perkara apa pun. Tetapi juga diutamakan adalah hak seorang tersangka," ujarnya.

Abdul mengatakan Roy Suryo telah mengajukan praperadilan sebanyak lima kali. Dari rangkaian tersebut, dia menyebut pernah ada putusan yang mengabulkan permohonan Roy dan menyatakan sejumlah tindakan hukum terhadapnya tidak sah.

"Putusan itu menegaskan tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang," kata Abdul.

Menurut Abdul, KUHAP terbaru juga memberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan ganti rugi apabila mengalami tindakan yang dinilai sewenang-wenang. Hak tersebut kini tengah diproses oleh tim kuasa hukum Roy Suryo.

Dalam praperadilan jilid V yang sedang berjalan, Abdul mengaku optimistis hakim akan mempertimbangkan putusan sebelumnya dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

"Kami yakin jika hakim berdiri pada prinsip due process of law, maka permohonan ini akan dikabulkan," ujarnya.

Abdul juga menekankan pentingnya independensi lembaga peradilan dalam memutus perkara. Menurutnya, proses hukum harus berjalan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

"Hukum tidak boleh diintervensi, harus berdiri sendiri," tegasnya.

Desakan pencabutan SEMA 3/2026 tersebut menjadi bagian dari sikap kuasa hukum Roy Suryo dalam menghadapi proses praperadilan. Sementara substansi permohonan serta argumentasi para pihak masih menunggu pertimbangan dan putusan hakim PN Jakarta Selatan.* (in/dh)

Kepala Basarnas Mohammad Syafii mengatakan KRI Canopus yang memiliki kemampuan pencarian bawah air telah berada di lokasi. Kapal tersebut merupakan kapal terbaru TNI AL milik Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal).

Baca Juga:

• Operasi SAR Gempa M 7,7 Flores Resmi Ditutup, Basarnas Tegaskan Siap Buka Kembali Jika Ada Temuan Korban Baru

Syafii mengatakan personel untuk operasi bawah air berasal dari Basarnas, BSG, Kopaska TNI AL, serta tim penyelam lainnya. Namun, penyelam belum diturunkan karena kondisi arus di lokasi dinilai belum memungkinkan.

"KRI Canopus yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan searching underwater sudah ada di lokasi. Namun untuk menurunkan personel-personel yang memiliki kemampuan underwater, karena memang kondisi arus tidak memungkinkan, sampai di jam ini belum kita turunkan," ujarnya.

Selain mendukung pencarian bawah air, KRI Canopus dilengkapi drone yang dapat dioperasikan di bawah permukaan air. Peralatan tersebut akan digunakan untuk membantu pencarian korban ketika kondisi perairan memungkinkan operasi underwater dilakukan.

Basarnas juga masih menginventarisasi serta mendatangkan personel dengan kemampuan khusus penyelaman. Sementara personel BSG disebut sedang dalam perjalanan menuju Banjarmasin untuk memperkuat operasi pencarian.

Hingga Senin (14/9/2026), Basarnas mencatat 114 orang telah ditemukan dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari jumlah tersebut, 108 orang selamat dan enam orang meninggal dunia.

Dengan total manifes 243 orang, masih terdapat 129 orang yang belum ditemukan dan kini menjadi sasaran pencarian tim SAR gabungan.

Dari 114 korban yang telah ditemukan, sebanyak 86 orang telah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Mereka terdiri atas 85 korban selamat dan satu korban meninggal dunia.

KM Virgo Transport 8 sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dan dilaporkan hilang kontak di perairan Masalembo pada Minggu (13/9/2026) sekitar pukul 02.00 waktu setempat. Kapal disebut menghadapi cuaca buruk sebelum mengalami kecelakaan.

Basarnas terus mengoptimalkan pencarian melalui jalur laut dan operasi bawah air dengan mempertimbangkan kondisi arus dan cuaca demi keselamatan personel di lapangan.* (lp/dh)

Data PIHPS yang dikelola Bank Indonesia tersebut tercatat pada Senin pukul 10.30 WIB. Selain cabai rawit dan telur ayam, sejumlah komoditas pangan lainnya juga mengalami pergerakan harga di pasar nasional.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah dan Sempat Anjlok Dalam di Sesi Pagi, Bayang-bayang Konflik AS-Iran Tekan Pasar Domestik

Untuk komoditas beras, PIHPS mencatat beras kualitas bawah I berada di level Rp14.850 per kg dan beras kualitas bawah II Rp14.550 per kg.

Sementara harga beras kualitas medium I tercatat Rp16.050 per kg dan medium II Rp15.700 per kg. Adapun beras kualitas super I mencapai Rp17.050 per kg dan super II Rp16.600 per kg.

Harga cabai lainnya juga tercatat cukup tinggi. Cabai merah besar berada di level Rp50.950 per kg, cabai merah keriting Rp61.100 per kg, sedangkan cabai rawit hijau Rp52.350 per kg.

Di kelompok komoditas daging, harga daging ayam ras segar tercatat Rp39.800 per kg. Sementara daging sapi kualitas I berada di level Rp146.300 per kg dan kualitas II Rp142.250 per kg.

Untuk gula pasir, harga kualitas premium tercatat Rp19.950 per kg, sedangkan gula pasir lokal Rp18.700 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah berada di harga Rp20.850 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I tercatat Rp23.800 per liter dan minyak goreng kemasan bermerek II Rp23.200 per liter.

Data PIHPS tersebut menunjukkan harga sejumlah bahan pangan pokok masih berada pada level yang cukup tinggi, khususnya komoditas cabai dan daging sapi. Pergerakan harga pangan di tingkat eceran nasional dapat berubah mengikuti kondisi pasokan dan permintaan di pasar.* (an/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu (13/9/2026). Dia menyinggung temuan produk minuman yang disebut hanya memiliki kandungan susu 5%.

Baca Juga:

• Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Lodewyk Pusung, Penetapan Tersangka Korupsi MBG Dinyatakan Sah

Sudaryono menegaskan BGN tidak akan membiarkan dapur menggunakan atau membagikan produk dengan kandungan susu yang sangat rendah.

"Jadi saya kalau saya temukan lagi ada dapur-dapur memberlakukan membeli atau memberikan susu yang 90 atau 95 persen air, sudah saya tutup dapurnya," tegasnya.

Kebijakan tersebut sejalan dengan hasil rapat koordinasi BGN bersama sejumlah kementerian dan lembaga pada Selasa (8/9/2026). Dalam rapat itu, BGN merekomendasikan pemberian susu hewani kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita berusia di atas 2 tahun, serta seluruh peserta didik penerima MBG.

Jenis susu yang direkomendasikan meliputi susu pasteurisasi, UHT, dan susu steril full cream plain. Produk tersebut disyaratkan tidak mengandung tambahan gula, pengawet, perasa, maupun pewarna.

BGN juga menetapkan kandungan susu segar dalam produk minimal 80%. Selain itu, produk susu yang digunakan dalam program MBG wajib memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

Untuk susu pasteurisasi, penanganannya wajib menerapkan sistem rantai dingin atau cold chain sejak dari sarana produksi hingga diterima penerima manfaat.

Dari sisi pengadaan, susu hewani ditetapkan dengan harga Rp3.000 untuk volume minimal 125 mililiter dan Rp4.500 untuk volume 200 mililiter hingga sampai ke dapur pelaksana.

BGN juga menegaskan susu dalam menu MBG hanya berfungsi sebagai pelengkap dan tidak menggantikan sumber protein hewani lainnya. Artinya, pemberian susu tidak menghapus porsi protein hewani lain yang menjadi bagian dari menu MBG.

Selain itu, BGN melarang penggunaan minuman susu, minuman mengandung susu, minuman rasa susu, maupun susu kental manis dalam program MBG.

Kebijakan penggunaan susu hewani tersebut diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan protein penerima manfaat, tetapi juga meningkatkan penyerapan produksi susu dalam negeri serta mendorong produktivitas dan kesejahteraan peternak lokal.* (d/dh)

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan 114 orang yang telah ditemukan terdiri atas 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia.

Baca Juga:

• Horor KM Virgo di Laut Jawa: Tak Ada Peringatan Awak Kapal, Penumpang Saling Dorong Rebutan Pelampung

Data manifes KMP Virgo Transport 8 mencatat kapal membawa 243 orang. Rinciannya terdiri dari 30 kru, 27 mitra kerja kapal, 59 penumpang dewasa, satu anak-anak, serta 126 sopir dan kernet. Kapal juga membawa 89 unit kendaraan.

KMP Virgo Transport 8 merupakan kapal Roro penumpang berbendera Indonesia dengan ukuran 8.540 GT. Kapal dinakhodai Arief Yunianto dan dioperasikan PT Virgo Karya Shipping.

Kapal bertolak dari Pelabuhan Surabaya pada Sabtu (12/9/2026) pukul 06.52 waktu setempat dengan tujuan Pelabuhan Banjarmasin.

Kepala Kantor KSOP Kelas I Banjarmasin Heri Purwanto mengatakan kapal mengalami kondisi listing atau miring sebelum kehilangan kontak di sekitar perairan Masalembo, Laut Jawa, pada Minggu (13/9/2026) sekitar pukul 02.00 waktu setempat.

Sebelum hilang kontak, kapal dilaporkan menghadapi cuaca buruk. Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang tengah diperhatikan dalam penanganan dan investigasi kecelakaan.

Proses evakuasi dilakukan dengan mengerahkan sejumlah kapal serta melibatkan tim SAR gabungan. Sebagian besar korban yang berhasil dievakuasi kemudian dibawa menuju Banjarmasin.

Menhub mengatakan data korban masih dapat berubah seiring proses pencarian yang terus dilakukan oleh tim SAR.

"Data tersebut dapat berubah seiring proses pencarian yang dilakukan tim SAR," ujar Dudy.

Sementara itu, operasi pencarian terhadap 129 orang yang masih belum ditemukan terus dilakukan. Tim SAR memperluas upaya pencarian di wilayah perairan untuk menemukan korban lainnya.

Penyebab pasti kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih dalam proses penyelidikan. Faktor cuaca, kondisi kapal, hingga aspek keselamatan pelayaran menjadi bagian dari hal yang perlu didalami untuk mengetahui penyebab insiden tersebut.* (d/dh)

"Dalam pokok perkara, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil," kata Sulistyo dalam sidang di ruang utama PN Jakarta Selatan.

Baca Juga:

• Temuan Mengerikan! 50 Ribu Anak Diduga Korban Keracunan MBG, FAKTA Indonesia Desak Program Dihentikan Sementara

Dalam pertimbangannya, Sulistyo mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 yang mengatur pemeriksaan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Menurut hakim, pemeriksaan praperadilan dalam perkara tersebut berfokus pada aspek formal, khususnya apakah penyidik memiliki setidaknya dua alat bukti yang sah. Praperadilan tidak masuk ke pembuktian mengenai benar atau tidaknya dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada pemohon.

Karena itu, hakim mengesampingkan keterangan Lodewyk yang disampaikan melalui konferensi video maupun keterangan saksi dari pihak pemohon sepanjang berkaitan dengan materi pokok perkara.

Hakim menilai Kejagung telah melakukan penyelidikan sebelum meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Penyelidikan tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-15 tertanggal 25 Mei 2026.

Setelah perkara masuk tahap penyidikan, Kejagung memeriksa sejumlah saksi, antara lain Achmad Faiz, Novi Khoirul Huda, Pujito Kusworo, Abdi Prasetia Nusa, Dadan Hindayana, dan Soni Sonjaya.

Hakim juga menyatakan kehadiran Lodewyk di hadapan penyidik pada 3 Juni 2026 bukan merupakan bentuk penangkapan seperti yang didalilkan pemohon. Menurut hakim, saat itu Lodewyk hadir untuk menjalani pemeriksaan guna memberikan keterangan dalam proses penyidikan.

Selain penetapan tersangka, hakim menyatakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik telah sesuai prosedur. Penilaian tersebut didasarkan pada dokumen dan bukti yang diajukan Kejagung dalam persidangan.

Untuk penggeledahan dan penyitaan, hakim merujuk Pasal 113 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara untuk penetapan tersangka, hakim mengacu pada Pasal 90 ayat (1) KUHAP yang mensyaratkan sedikitnya dua alat bukti.

Dalam perkara Lodewyk, hakim menyebut Kejagung telah mengajukan sejumlah bukti, termasuk keterangan para saksi dan dokumen penyidikan.

"Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 (penangkapan, penggeledahan, dan penetapan tersangka) beralasan hukum untuk ditolak," ujar Sulistyo.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Lodewyk juga ditahan oleh Kejagung. Hakim menyatakan penahanan tersebut sah karena Lodewyk disangkakan melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih serta memenuhi ketentuan penahanan.

Hakim kemudian menolak permintaan Lodewyk agar penyidikan dihentikan dan dirinya dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Permintaan pengembalian barang yang disita, termasuk tiga catatan atau memo dan satu unit iPhone 17 Pro Max, juga ditolak. Hakim menilai proses penyitaan barang-barang tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku.

Dengan ditolaknya seluruh permohonan, hakim menyatakan permohonan praperadilan Lodewyk Pusung tidak beralasan hukum. Sementara proses penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG di lingkungan BGN periode 2025-2026 tetap berlanjut.* (k/dh)

Rinto mengatakan tidak mendapat pemberitahuan resmi dari pihak kapal sebelum kondisi kapal memburuk. Para penumpang disebut baru menyadari kapal dalam kondisi berbahaya setelah badan kapal mulai oleng.

Baca Juga:

• Dari Aceh Hebat 2 hingga Virgo Transport 8, DPR Sebut Rentetan Kecelakaan Pelayaran 2026 Jadi Alarm, Bukan Kasus Berdiri Sendiri

Menurut Rinto, kondisi cuaca saat kejadian memang buruk. Ombak di sekitar perairan disebut mencapai lebih dari 2 meter sehingga membuat situasi di atas kapal semakin sulit dikendalikan.

Saat kejadian, sebagian penumpang disebut masih dalam kondisi tidur. Rinto mengaku setengah sadar ketika merasakan kapal mulai oleng. Dia kemudian mengambil jaket dan berusaha menyelamatkan diri dengan menuju bagian atas kapal.

"Saya ambil jaket, saya lari ke atas tempat saya terjun. Terus saya berdiri di atas kapal, Pak," tuturnya.

Rinto juga mengaku tidak mendengar peringatan dari nakhoda maupun awak kapal yang mengarahkan penumpang untuk melakukan evakuasi.

"Enggak ada," jawab Rinto ketika ditanya mengenai adanya peringatan dari pihak nakhoda.

Situasi kemudian semakin panik ketika para penumpang berupaya mencari alat keselamatan. Rinto mengatakan jumlah pelampung yang tersedia tidak mencukupi sehingga para penumpang harus berusaha mendapatkannya sendiri.

"Saya minta, Pak, teman ada orang, kan talinya. Saya ambil sendiri," ujarnya.

Ketika ditanya apakah pelampung yang tersedia cukup, Rinto menjawab tidak.

"Enggak tercukupi, Pak," katanya.

Menurut Rinto, kondisi tersebut membuat para penumpang sempat berebut pelampung. Kepanikan terjadi ketika penumpang saling berdesakan dan mendorong untuk mendapatkan alat keselamatan.

"Iya, rebutan," ujar Rinto.

"Panikan, Pak, semuanya, Pak. Ada yang ke meja, ada yang mendorong kayak gitu, Pak," sambungnya.

Rinto mengatakan situasi berubah sangat cepat. Sekitar dua menit setelah kapal mulai oleng, kondisi di atas kapal disebut sudah berubah menjadi kepanikan.

Setelah berhasil keluar dari kapal, Rinto bersama sejumlah korban lainnya masih harus bertahan di tengah laut. Dia menyebut sekitar 11 orang berada bersamanya sebelum akhirnya mendapatkan pertolongan.

Para korban disebut terombang-ambing selama kurang lebih empat jam hingga diselamatkan kapal pengangkut batu bara.

"Kami terombang-ambing sekitar 4 jam. Kami ada 11 orang di atas itu, Bang," kata Rinto.

Dalam proses penyelamatan tersebut, sejumlah barang milik Rinto ikut hilang, termasuk dompet, pakaian, dan ijazah yang dibawanya untuk keperluan perjalanan.

"Saya enggak menyelamatkan cuma itu saja, Pak. Dompet itu juga hilang semua, Pak. Seperti ijazah itu hilang, Pak. Baju-baju semua," ujarnya.

Rinto diketahui sedang dalam perjalanan menuju Banjarmasin untuk memenuhi panggilan kerja. Dia mengaku baru pertama kali hendak berangkat ke Banjarmasin setelah mengikuti proses perekrutan melalui sebuah agensi di Semarang.

"Panggilan kerja, Pak. Interview kami, Pak. Iya, sudah tanda tangan kontrak dari pihak agensi di Semarang, Pak. Terus kami dipanggil untuk menemui perusahaan itu di sini," jelasnya.

Rinto yang berasal dari Betung, Banyuasin, Sumatera Selatan, berharap pihak yang terlibat dalam proses perekrutan maupun perusahaan tujuan kerja ikut bertanggung jawab atas musibah tersebut.

"Harapan sih pihak yang perekrut kami itu bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena kami ke sini datangnya itu melalui pihak agensi," katanya.

Dia juga meminta pertanggungjawaban dari perusahaan yang menjadi tujuan para calon pekerja.

"Kami datang kerja ke sini, kami minta pertanggungjawaban dari pihak kebun sawit," ujarnya.

Kesaksian Rinto menjadi gambaran pengalaman salah satu korban selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8. Sementara itu, penyebab kecelakaan serta persoalan keselamatan pelayaran masih menjadi bagian dari proses penanganan dan investigasi pihak berwenang.* (tm/dh)

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (12/9/2026) sekitar pukul 08.00 WIB. Aksi penyerangan juga menyebabkan satu unit Resto Gracia mengalami kerusakan.

Baca Juga:

• Viral di Medsos, 12 Rumah dan Kendaraan Dirusak-Dijarah di 3 Desa Humbahas, 8 Warga Terluka

"Peristiwa tersebut benar terjadi, pada hari Sabtu (12/9/2026) pukul 08.00 WIB di Desa Matiti 2, Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan," kata Jafar, Minggu (13/9/2026).

Menurut Jafar, para korban telah membuat laporan resmi ke kepolisian. Penyidik juga telah meminta keterangan dari korban dan sejumlah saksi.

"Korban telah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian, laporan tersebut telah ditindaklanjuti, dan saat ini korban serta para saksi sudah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan," ujarnya.

Akibat kejadian tersebut, sebanyak 13 rumah dan satu unit Resto Gracia mengalami kerusakan. Kerusakan juga terjadi pada sejumlah kendaraan milik warga.

"Akibat kejadian tersebut, terdapat kerusakan 13 unit rumah, 1 unit Resto Gracia, 7 unit kendaraan roda empat, 1 unit kendaraan roda enam dan 7 unit kendaraan roda dua," kata Jafar.

Selain kerusakan bangunan dan kendaraan, video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah bagian rumah warga porak-poranda. Kaca dan berbagai perabotan tampak berserakan.

Dalam rekaman lainnya, seorang perempuan yang disebut sebagai pemilik rumah terlihat menangis dan lemas setelah kejadian tersebut. Perekam video juga menyebut terdapat uang serta barang dagangan yang hilang dari salah satu lokasi yang diserang.

Namun, terkait dugaan adanya barang atau uang yang hilang, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan rangkaian kejadian dan kerugian yang dialami korban.

Sebanyak delapan warga yang mengalami luka telah mendapatkan penanganan setelah insiden penyerangan tersebut.

Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan dari korban dan saksi untuk mengungkap identitas pelaku serta motif di balik penyerangan.

Penyelidikan terus dilakukan untuk memastikan kronologi kejadian secara menyeluruh serta menentukan langkah hukum terhadap pihak yang nantinya terbukti bertanggung jawab.* (tm/dh)

Data tersebut disebut berasal dari surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026. Insiden yang tercatat tersebar di 245 kabupaten/kota pada 36 provinsi.

Baca Juga:

• Sentil Promosi MBG di KTT BRICS, Deddy Sitorus Ungkit Kasus Keracunan: 'Negara Lain Punya Intelijen, Malu Tau!

"Hampir semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan, bahkan di Jakarta sekalipun ada anak sekolah yang keracunan setelah menyantap MBG. Ini menunjukkan persoalan yang terjadi adalah persoalan sistemik dari sistem pelaksanaan program itu sendiri," kata Tigor, dikutip Senin (14/9/2026).

Menurut Tigor, penghentian sementara diperlukan bukan untuk menghapus program MBG, melainkan memberikan waktu kepada pemerintah untuk memeriksa dan memperbaiki sistem yang berjalan, termasuk pengawasan keamanan makanan.

Dia juga mempertanyakan penanganan hukum terhadap rangkaian kasus keracunan tersebut.

"Sudah lebih dari 50 ribu orang menjadi korban, tetapi sampai sekarang belum ada satu pun kasus keracunan MBG yang diselesaikan secara hukum. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh," ujarnya.

FAKTA Indonesia menilai evaluasi tidak cukup hanya menyasar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Tigor, SPPG merupakan bagian dari sistem yang lebih besar sehingga pemerintah juga perlu mengevaluasi desain program, sasaran penerima manfaat, proses produksi makanan, distribusi, hingga jarak dapur dengan sekolah penerima.

Selain meminta penghentian sementara, FAKTA Indonesia mengusulkan perubahan sasaran penerima MBG. Program tersebut dinilai dapat lebih difokuskan kepada siswa dari keluarga miskin serta anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Tigor juga mengusulkan perubahan mekanisme pengadaan makanan. Menurutnya, pengadaan dapat lebih banyak dilakukan oleh sekolah agar proses penyediaan makanan lebih dekat dengan penerima manfaat dan pengawasan dapat dilakukan secara langsung.

Sebagai bahan perbandingan, FAKTA Indonesia menyinggung program makan sekolah di China dan Jepang. Di China, Tigor mencontohkan Nutrition Improvement Program for Rural Compulsory Education Students (NIPRCES) yang menyasar siswa di kawasan pedesaan dan tertinggal. Sementara di Jepang, sistem makan siang sekolah atau Kyushoku disebut mengintegrasikan makanan dengan pendidikan karakter dan kebiasaan hidup sehat.

Di sisi lain, bahan tersebut mencatat Badan Gizi Nasional (BGN) menempatkan keamanan pangan sebagai bagian penting dalam tata kelola MBG. Karena program dijalankan dalam skala nasional, aspek keamanan pangan dinilai menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaannya.

Tigor menegaskan keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam program yang menyasar anak-anak.

"Sebagai program kesehatan, tidak boleh ada satu orang anak pun yang dirugikan atau menjadi korban. Pengawasan ketat dan penegakan hukum konsisten harus menjadi syarat mutlak demi melindungi hak hidup dan tumbuh kembang anak Indonesia," pungkasnya.

Desakan FAKTA Indonesia tersebut menjadi bagian dari perdebatan mengenai evaluasi pelaksanaan MBG. Sementara itu, angka korban dan sebaran insiden dalam bahan ini merujuk pada data yang dikutip oleh Tribun Medan dan belum disertai penjelasan tambahan dari pihak pemerintah di luar yang tercantum dalam sumber.* (tm/dh)

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad mengatakan pencarian terus dioptimalkan dengan melibatkan berbagai unsur. Wilayah operasi juga diperluas dengan membagi area pencarian ke dalam sejumlah sektor.

Baca Juga:

• 103 Penumpang KM Virgo Berhasil Dievakuasi, 1 Tewas: Operasi Penyelamatan Ratusan Jiwa di Laut Jawa Terus Digeber

Delapan orang yang masih dalam pencarian terdiri atas Warta (55) selaku kapten kapal, Surakman (60) ABK, Heriyanto (49) guide, M Bagus Khoirunnas (28) jurnalis Antara, Ari Basuki (52) jurnalis Merdeka, Yudhis (43) jurnalis iNews, Daus (42) jurnalis Anadolu, dan Donal (51) pekerja lepas.

Tim SAR mengerahkan unsur laut, udara, dan darat untuk memperluas cakupan operasi. Pencarian juga dilakukan secara terkoordinasi di sejumlah sektor di wilayah perairan Selat Sunda.

Hingga Senin (14/9/2026), belum ada laporan mengenai penemuan para korban. Seluruhnya masih berstatus dalam pencarian.

Operasi SAR terus dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan memperluas sektor pencarian untuk meningkatkan peluang menemukan delapan orang yang hilang.* (in/dh)

Namun, tudingan tersebut belum terbukti secara hukum. Polda Metro Jaya baru mengonfirmasi adanya laporan yang mencantumkan artis berinisial ATT alias BP yang disebut merupakan Betrand Peto.

Baca Juga:

• Demo 27 Agustus Ternyata Disusupi Eksploitasi Anak! Dibayar Puluhan Ribu, Habiburokhman Minta Polisi Sikat Habis Dalangnya

Detail mengenai dugaan pemaksaan disampaikan ANW melalui kuasa hukumnya, Nathaniel Hutagaol. Menurut Nathaniel, kejadian bermula ketika ANW bersama seorang temannya berada di sebuah kelab malam di kawasan SCBD.

Keduanya disebut kemudian diajak masuk ke ruang privat yang ditempati Betrand Peto. Saat ANW keluar ruangan untuk mengambil ponsel, temannya disebut berada di toilet.

Nathaniel mengatakan ANW kemudian diduga ditarik menuju toilet dan mengalami tindakan kekerasan seksual.

"Dia ditarik ke toilet, dipaksa untuk berhubungan badan, dan dilakukan kekerasan. Makanya sudah dilakukan visum. Besok mungkin pihak Polda akan mengambil visum tersebut. Intinya ada pelecehan," kata Nathaniel dalam konferensi pers, Minggu (13/9/2026).

ANW juga mengaku sempat melakukan perlawanan. Dia mengatakan mengalami sejumlah memar pada tubuh setelah kejadian tersebut.

"Enggak ada (iming-iming), dia langsung nyerang saya, dia nyium saya. Sempat saya melakukan perlawanan, kalau enggak ngelawan ngapain biru-biru badan saya," ujar ANW.

Kuasa hukum korban juga menunjukkan sejumlah luka yang disebut dialami ANW, di antaranya memar pada leher dan lengan serta cedera pada bagian hidung.

Meski demikian, keterangan mengenai kronologi dan dugaan tindakan kekerasan tersebut masih berasal dari pihak korban dan kuasa hukumnya. Polisi belum menyatakan tudingan tersebut sebagai fakta yang telah terbukti.

ANW dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban di Polda Metro Jaya pada Senin (14/9/2026). Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penanganan laporan yang telah diterima polisi.

Kasus ini menjadi sorotan publik setelah laporan terhadap Betrand Peto mencuat. Di tengah proses hukum yang berjalan, seluruh pihak masih menunggu hasil pemeriksaan dan pendalaman penyidik untuk menentukan perkembangan perkara selanjutnya.

Dengan demikian, hingga tahap ini Betrand Peto masih berstatus sebagai pihak yang dilaporkan dalam dugaan kekerasan seksual dan belum dinyatakan bersalah.* (in/dh)

Material longsor menghantam sedikitnya empat rumah warga. Para korban kemudian dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis.

Baca Juga:

• Cegah Karhutla, Polres Aceh Tengah Pasang Spanduk dan Edukasi Warga di 14 Kecamatan

Kondisi cuaca dan potensi terjadinya longsor susulan menjadi perhatian pemerintah daerah. Apalagi, wilayah Aceh Tengah yang didominasi kawasan perbukitan memiliki kerawanan terhadap bencana tanah longsor.

Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi lingkungan, terutama saat hujan turun dan ketika berada di sekitar lereng maupun kawasan yang rawan longsor.

Warga juga diminta memperhatikan perkembangan cuaca serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana susulan di wilayah tempat tinggal masing-masing.

Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus melakukan penanganan terhadap warga terdampak serta memantau kondisi di lokasi kejadian.* (in/dh)

Hamid menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dia menilai insiden tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri.

Baca Juga:

• Bawa 243 Penumpang Hilang Kontak! SAR Surabaya All Out Kerahkan Kapal Cepat dan Helikopter Susul KM Virgo

Dia menyebut beberapa kecelakaan pelayaran lain yang terjadi tahun ini, di antaranya kebakaran KMP Aceh Hebat 2, tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Selayar, serta kebakaran KM Mutiara Sentosa 2.

Menurut Hamid, investigasi kecelakaan KM Virgo Transport 8 harus dilakukan secara menyeluruh. Pemeriksaan tidak cukup hanya mencari penyebab langsung, tetapi juga perlu melihat seluruh rantai keselamatan pelayaran.

Beberapa aspek yang menurutnya perlu diperiksa antara lain kelaiklautan kapal, pemeriksaan sebelum keberangkatan, kondisi cuaca, kesiapan awak kapal dan alat keselamatan, kesesuaian manifes, hingga prosedur evakuasi.

"Jangan berhenti pada faktor cuaca. Yang harus kita pastikan adalah apakah sistem keselamatan sudah bekerja dan apakah risiko sudah diantisipasi sebelum kapal berlayar," ujarnya.

Hamid juga menyoroti instruksi Kementerian Perhubungan pada 11 September 2026 untuk memperkuat keselamatan moda transportasi di Jawa Timur. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dipastikan benar-benar diterapkan di lapangan.

"Artinya, kebijakan keselamatan sudah ada. Sekarang yang harus dipastikan adalah pelaksanaannya di lapangan. Jangan sampai standar keselamatan hanya kuat di atas kertas," katanya.

Dia meminta hasil investigasi kecelakaan KM Virgo Transport 8 disampaikan secara transparan. Hasil penyelidikan tersebut dinilai harus menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pengawasan dan keselamatan pelayaran.

"Kita tidak hanya perlu mengetahui apa yang menyebabkan kecelakaan. Kita harus menemukan di mana sistem gagal bekerja dan memperbaikinya. Kita tidak boleh menunggu kecelakaan berikutnya untuk kembali berbicara tentang keselamatan," tegas Hamid.

KM Virgo Transport 8 sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan membawa 243 orang. Berdasarkan data dalam laporan tersebut, hingga pukul 12.00 WITA sebanyak 103 orang telah dievakuasi, terdiri dari 102 orang selamat dan satu orang meninggal dunia.

Sementara itu, proses pencarian terhadap penumpang lainnya masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan.* (in/dh)