Menurut Dudung, KSP memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan berbagai program prioritas nasional yang dijalankan pemerintah. Namun, tugas tersebut dinilai belum didukung anggaran yang memadai.

Baca Juga:

• Dadan Hindayana Dicopot dari BGN, Dudung Sebut Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG

Dudung menjelaskan, saat ini total anggaran KSP hanya sekitar Rp108 miliar per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai dan operasional rutin.

Akibatnya, anggaran yang tersedia untuk mendukung tugas pengawasan lapangan sangat terbatas. Bahkan, anggaran kunjungan kerja yang digunakan untuk memantau pelaksanaan program prioritas nasional hanya sekitar Rp3 miliar dalam setahun dan harus dibagi kepada empat deputi di lingkungan KSP.

Keterbatasan anggaran tersebut, kata Dudung, pernah membuat dirinya menggunakan dana pribadi saat melakukan perjalanan dinas.

Ia mencontohkan ketika harus melakukan kunjungan ke Palembang, Sumatera Selatan, guna menyelesaikan persoalan pembangunan kampung nelayan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.

"Saya pernah harus menggunakan dana pribadi untuk berangkat karena memang ada keterbatasan anggaran. Padahal tugas pengawasan harus tetap berjalan," ujarnya.

Meski demikian, Dudung menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen mengawal seluruh program prioritas pemerintahan tanpa melihat keterbatasan yang ada.

Menurutnya, fungsi utama KSP adalah memonitor pelaksanaan program berbasis data, mempercepat penyelesaian hambatan pelaksanaan kebijakan, mengelola isu strategis nasional, serta menyusun rekomendasi kepada Presiden sebagai bahan pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaannya, KSP bertugas mendeteksi berbagai kendala yang muncul di lapangan, melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memastikan solusi yang dihasilkan dapat segera dieksekusi.

Dudung juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam mendukung keberhasilan program prioritas nasional, baik melalui fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.

"Kami meyakini sinergi pemerintah dan DPR menjadi faktor penting dalam memperkuat pelaksanaan program-program prioritas nasional," katanya.

Usulan pemisahan anggaran KSP dari Kemensetneg diharapkan dapat memperkuat kapasitas lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan dan percepatan penyelesaian berbagai program strategis pemerintah di daerah.*

(an/dh)

Tingginya angka inflasi tersebut memicu kekhawatiran sejumlah kalangan, termasuk pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin. Ia menilai pemerintah akan menghadapi tantangan berat untuk mengembalikan inflasi ke dalam rentang target Bank Indonesia (BI) yang berada di kisaran 2,5 persen ±1 persen atau maksimal 3,5 persen hingga akhir tahun.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp17.900 per Dolar AS, BI Kencangkan Sinergi dan Jurus Stabilisasi

"Kenaikan harga cabai merah lebih banyak dipengaruhi proses normalisasi harga setelah sebelumnya mengalami penurunan signifikan pada April. Sementara tomat mengalami lonjakan akibat berkurangnya pasokan karena gagal panen di sejumlah sentra produksi di Kabupaten Karo," ujarnya, Rabu (3/6/2026).

Selain komoditas hortikultura, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada harga pangan olahan berbahan baku impor, seperti tahu dan tempe.

Gunawan menyebut harga tempe di sejumlah pasar dilaporkan naik hingga sekitar 20 persen. Sementara produsen tahu memilih menerapkan strategi shrinkflation atau mengurangi ukuran produk tanpa menaikkan harga jual.

"Fenomena shrinkflation kini tidak hanya terjadi pada tahu, tetapi juga mulai terlihat pada produk tempe di tingkat pedagang eceran," katanya.

Tidak hanya sektor pangan, Badan Pusat Statistik juga mencatat kenaikan harga pada sejumlah produk elektronik seperti laptop dan telepon pintar yang turut memberikan kontribusi terhadap inflasi.

Menurut Gunawan, kombinasi pelemahan rupiah, kenaikan harga bahan baku plastik, meningkatnya biaya logistik, serta ketidakpastian ekonomi global membuat harga berbagai kebutuhan rumah tangga berpotensi bertahan tinggi dalam jangka panjang.

"Dampak tekanan ekonomi global dan domestik membuat banyak barang kebutuhan masyarakat berada pada kondisi permanent high price atau harga tinggi yang bertahan lama," jelasnya.

Ia memperkirakan tekanan inflasi masih akan berlanjut pada bulan-bulan mendatang. Selain faktor ekonomi, sektor pertanian juga menghadapi tantangan kenaikan biaya produksi, risiko cuaca ekstrem, serta ketidakpastian geopolitik internasional.

Ketegangan di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Amerika Serikat, serta ancaman fenomena El Nino disebut berpotensi memperburuk kondisi pasokan dan distribusi pangan nasional.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Gunawan meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui kebijakan yang lebih konkret dan terukur.

Beberapa langkah yang disarankan antara lain memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga distribusi komoditas pangan, melakukan pemetaan wilayah rawan gagal panen, memperkuat cadangan komoditas strategis, serta memberikan dukungan logistik bagi daerah dengan tingkat inflasi tinggi.

"Ada ketidakpastian yang sangat tinggi dalam pengendalian inflasi karena faktor eksternal semakin dominan. Dengan kondisi inflasi tahunan Sumut yang sudah mencapai 4,35 persen, saya melihat akan sangat sulit bagi pemerintah membawa inflasi kembali ke target aman BI di bawah 3,5 persen hingga akhir tahun," tutupnya.*

(mi/dh)

Pencapaian tersebut menjadikan Riska sebagai perempuan pertama dari Indonesia yang berhasil lolos ke program prestisius tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 1994.

Baca Juga:

• 58 Huntara Korban Banjir di Aceh Utara Rusak Diterjang Angin Kencang

"Saya dinominasikan melalui PannaFoto Institute. Alhamdulillah, bisa berada di antara 13 fotografer terpilih dari seluruh dunia. Proses seleksinya sangat ketat sehingga pencapaian ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus menghasilkan karya visual yang berdampak," ujar Riska, Rabu (3/6/2026).

Berbekal pengalaman sebagai jurnalis dan fotografer dokumenter, perempuan kelahiran Banda Aceh, 20 Oktober 1998 itu dikenal aktif mengangkat isu sosial, budaya, dan kemanusiaan melalui karya-karya visualnya.

Menurut Riska, keikutsertaannya dalam program tersebut menjadi kesempatan untuk membawa cerita-cerita dari Aceh ke panggung internasional.

"Sebagai fotografer yang berasal dari Aceh, saya ingin membawa cerita-cerita dari daerah saya ke panggung internasional. Banyak isu sosial, budaya, dan kemanusiaan yang penting untuk didokumentasikan dan diketahui publik yang lebih luas," katanya.

Joop Swart Masterclass merupakan program pendidikan unggulan World Press Photo yang dirancang khusus bagi fotografer dokumenter dan fotojurnalis dengan pengalaman profesional sekitar lima hingga sepuluh tahun.

Program tersebut bertujuan membantu peserta mengembangkan proyek jangka panjang, memperkuat visi visual, sekaligus membangun karier profesional di bidang fotografi dokumenter dan fotojurnalistik.

Proses seleksi Joop Swart Masterclass dikenal sangat kompetitif. Peserta tidak dapat mendaftar secara langsung, melainkan harus terlebih dahulu mendapatkan nominasi dari panel nominator internasional. Setelah itu, mereka diwajibkan mengirimkan portofolio, proposal proyek, curriculum vitae, dan esai motivasi yang akan dinilai oleh komite independen.

Dari sekitar 200 fotografer yang dinominasikan dari berbagai negara, hanya 13 peserta yang akhirnya terpilih mengikuti program tahun 2026. Riska menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil masuk dalam daftar tersebut.

Peserta lainnya berasal dari Palestina, Guatemala, Sudan, Bangladesh, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Ukraina, Kolombia, Iran, dan Kanada.

Program Joop Swart Masterclass 2026 akan berlangsung selama satu tahun. Para peserta akan mengikuti sesi bimbingan daring sejak Juni 2026 untuk mengembangkan proyek pribadi masing-masing dengan pendampingan mentor internasional.

Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut dengan masterclass tatap muka di Kairo, Mesir, pada November 2026 yang mencakup lokakarya, kuliah umum, kunjungan lapangan, serta presentasi karya.

Program akan ditutup pada akhir tahun melalui presentasi pasca-masterclass yang memungkinkan peserta membagikan hasil karya dan pengalaman mereka kepada komunitas fotografi di negara masing-masing.

Terpilihnya Riska Munawarah tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga menandai sejarah baru bagi dunia fotografi Indonesia. Prestasi tersebut membuka peluang lebih luas bagi karya-karya visual dari Aceh dan Indonesia untuk dikenal di tingkat global.

"Saya berharap keikutsertaan ini tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga dapat menginspirasi lebih banyak perempuan Indonesia untuk berkarier dan berkarya di bidang fotografi dokumenter serta fotojurnalisme," tutup Riska.*

(dh)

Setiap pagi, puluhan siswa masih datang mengenakan seragam sekolah sambil membawa buku pelajaran. Meski ruang kelas mereka kini berganti menjadi tenda sederhana beralaskan terpal, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung demi menjaga hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi.

Baca Juga:

• Pendidikan Antikorupsi Masuk PAUD, Wamendagri Ingin Integritas Jadi Karakter Sejak Dini

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh, Safran, mengatakan bangunan SDN 10 Linge mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang sehingga tidak lagi layak digunakan sebagai tempat belajar.

Berdasarkan hasil kajian bersama, lokasi sekolah lama juga telah ditetapkan sebagai zona merah karena dinilai memiliki risiko tinggi terhadap bencana serupa di masa mendatang.

"Pembangunan kembali di lokasi lama tidak memungkinkan karena faktor keselamatan. Oleh karena itu, solusi relokasi menjadi pilihan terbaik demi masa depan anak-anak," ujar Safran saat meninjau lokasi bersama sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait, Rabu (3/6/2026).

Safran mengaku terharu melihat semangat para siswa yang tetap mengikuti pelajaran meski harus belajar di bawah tenda darurat. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat meski sedang menghadapi musibah.

Selain kehilangan ruang belajar, sebagian siswa juga harus menghadapi tantangan perjalanan yang lebih berat. Sejumlah akses jalan menuju lokasi belajar mengalami kerusakan akibat banjir sehingga membutuhkan waktu dan tenaga lebih untuk mencapai sekolah.

Meski demikian, kehadiran siswa di tenda darurat tetap tinggi. Para guru dan orang tua terus memberikan dukungan agar proses belajar tidak terhenti.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah mulai menyiapkan solusi jangka panjang. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) disebut telah menyatakan kesiapan untuk mendukung pembangunan sekolah baru bagi SDN 10 Linge.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tengah menyiapkan lahan pengganti yang aman dari potensi bencana serta memiliki status hukum yang jelas dan bebas sengketa.

"Dana revitalisasi sudah siap dikucurkan. Syaratnya pemerintah daerah harus menyediakan lahan baru yang aman dari potensi bencana dan berstatus clear and clean," kata Muhammad Kasman dari Direktorat Sekolah Dasar.

Sementara itu, Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) juga tengah menyiapkan proposal relokasi untuk diajukan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah agar pembangunan sekolah baru dapat segera direalisasikan.

Harapan besar kini tertuju pada percepatan pembangunan sekolah baru tersebut. Bagi siswa SDN 10 Linge, impian mereka sederhana, yakni dapat kembali belajar di ruang kelas yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuhnya cita-cita mereka di masa depan.

Di tengah keterbatasan pascabencana, semangat belajar anak-anak Linge menjadi bukti bahwa pendidikan tetap dapat berjalan selama masih ada tekad, kepedulian, dan gotong royong dari semua pihak.*

(dh)

Dalam keterangannya, TAUD menyebut tuntutan yang diajukan Oditur Militer menunjukkan masih kuatnya persoalan impunitas dalam proses peradilan militer, terutama ketika anggota TNI diadili atas kasus yang melibatkan warga sipil.

Baca Juga:

• Oditur Militer Sebut Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Andrie Yunus Bentuk Balas Dendam di Luar Hukum

Selain besaran tuntutan pidana, TAUD juga menyoroti tidak adanya tuntutan tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap para terdakwa. Menurut mereka, hal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komitmen institusi dalam menindak tegas anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

TAUD menilai absennya tuntutan pemecatan semakin memperkuat dugaan adanya perlindungan institusional terhadap prajurit yang terlibat dalam perkara tersebut.

Lebih jauh, organisasi tersebut kembali mendorong adanya reformasi sistem peradilan militer melalui revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Mereka menilai perubahan regulasi diperlukan untuk menjamin proses hukum yang lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, TAUD juga menyesalkan tuntutan pemusnahan barang bukti yang diajukan oditur militer. Menurut mereka, langkah tersebut berpotensi menghambat proses penegakan hukum yang dinilai belum sepenuhnya tuntas.

Sebelumnya, Oditur Militer menuntut empat prajurit TNI terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dengan hukuman penjara selama 2,5 tahun. Oditur meyakini para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Keempat terdakwa dalam perkara tersebut yakni Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan Satu Sami Lakka.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan aktivis hak asasi manusia dan memunculkan kembali perdebatan mengenai efektivitas sistem peradilan militer dalam menangani perkara yang melibatkan anggota TNI dan warga sipil.*

(d/dh)

JAKARTA– Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, pemerintah menegaskan langkah tersebut bukan kewajiban yang harus dijalankan seluruh kampus di Indonesia.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian BrianYuliarto mengatakan perguruan tinggi dapat membangun SPPG sebagai bagian dari program teaching factory atau sarana praktik langsung bagi mahasiswa.

Baca Juga:

• Kejagung Geledah Kantor BGN, Penyidik Masih Buru Bukti di Tengah Sorotan Tata Kelola MBG

"Nah, bahwa kemudian ada beberapa kampus yang membuat SPPG dalam rangka teaching factory, dalam rangka mahasiswa praktik, dalam rangka itu juga sekaligus diteliti, kami mempersilakan kepada kampus-kampus tersebut," ujar Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (3/6/2026).

Meski demikian, Brian menegaskan Kemdiktisaintek tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh perguruan tinggi mendirikan dapur SPPG. Keterlibatan kampus dalam program nasional, kata dia, dapat dilakukan melalui berbagai cara sesuai bidang keilmuan masing-masing.

"Kami tidak pernah mengeluarkan edaran bahwa setiap kampus harus mendirikan dapur SPPG," tegasnya.

Brian menjelaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk melalui riset, inovasi teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam konteks program MBG, kampus didorong untuk melakukan penelitian yang dapat memberikan dampak jangka panjang, seperti studi mengenai penurunan angka stunting, peningkatan kualitas gizi masyarakat, hingga evaluasi efektivitas program.

Ia mencontohkan sejumlah penelitian internasional menunjukkan program makan bergizi berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap penurunan stunting apabila dijalankan secara berkelanjutan dan terukur.

Sebelumnya, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sempat mendorong perguruan tinggi agar memiliki setidaknya satu SPPG untuk mendukung peningkatan gizi nasional. Bahkan beberapa kampus seperti Universitas Hasanuddin dan IPB University telah lebih dulu mengembangkan fasilitas tersebut.

Kemdiktisaintek berharap perguruan tinggi dapat mengambil peran aktif dalam menyukseskan program-program nasional melalui kontribusi akademik, penelitian, dan inovasi tanpa harus dibatasi pada pembangunan fasilitas tertentu.*

(d/dh)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat pimpinan yang digelar pada Rabu (3/6/2026) membahas berbagai agenda strategis DPR, terutama yang berkaitan dengan legislasi dan tugas-tugas komisi.

Baca Juga:

• Produksi Gas Nasional Nyaris Capai Target APBN 2026, SKK Migas Ungkap Temuan Gas Raksasa di Kaltim

Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah pimpinan DPR lainnya, yakni Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Menurut Dasco, salah satu agenda utama yang berhasil dirampungkan dalam rapat adalah finalisasi revisi UU P2SK. DPR kini tinggal menunggu jadwal rapat paripurna untuk membawa hasil pembahasan tersebut ke tahap berikutnya.

"Kalau untuk legislasi hari ini kita merampungkan mengantar Undang-Undang P2SK untuk diparipurnakan dalam waktu paripurna terdekat," ujarnya.

Selain membahas UU P2SK, rapat pimpinan DPR juga menyoroti perkembangan revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini menjadi perhatian berbagai fraksi di parlemen.

Dasco mengungkapkan dirinya telah bertemu dengan pimpinan Komisi II DPR RI yang menyampaikan kesiapan seluruh unsur komisi untuk memulai pembahasan revisi regulasi kepemiluan tersebut.

"Barusan bertemu dengan pimpinan Komisi II, pimpinan Komisi II menyatakan bahwa untuk revisi Undang-Undang Pemilu itu Komisi II dari semua partai yang ada sudah siap untuk membahas perubahan-perubahan," kata Dasco.

Kesiapan pembahasan revisi UU Pemilu dinilai menjadi langkah penting dalam menyempurnakan sistem demokrasi dan penyelenggaraan pemilu ke depan. DPR berharap proses legislasi dapat berjalan sesuai mekanisme dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan rampungnya finalisasi revisi UU P2SK dan dimulainya persiapan pembahasan UU Pemilu, DPR menunjukkan komitmennya dalam mempercepat penyelesaian agenda legislasi prioritas yang dinilai berdampak langsung terhadap tata kelola sektor keuangan dan sistem politik nasional.*

(d/dh)

Sidang putusan digelar pada Rabu (3/6/2026) dan dipimpin Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto.

Baca Juga:

• Kejagung Geledah Kantor BGN, Penyidik Masih Buru Bukti di Tengah Sorotan Tata Kelola MBG

Selain pidana pokok, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Serka Mochamad Nasir dan Kopda Feri Herianto.

Hakim menyatakan Serka Mochamad Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban M Ilham Pradipta. Sedangkan Kopda Feri Herianto dan Serka Frengky Yaru dinyatakan terbukti terlibat dalam tindak pidana penculikan terhadap korban.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan para terdakwa tergolong kejam karena menyebabkan hilangnya nyawa korban serta meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.

Selain itu, hakim juga menilai tindakan para terdakwa telah mencoreng nama baik institusi TNI dan bertentangan dengan nilai-nilai keprajuritan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota militer.

Majelis hakim turut mengabulkan sebagian tuntutan restitusi kepada keluarga korban. Serka Mochamad Nasir diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp750 juta, sementara Kopda Feri Herianto dibebankan restitusi sebesar Rp500 juta kepada ahli waris korban.

Sebelumnya, dalam sidang tuntutan yang digelar pada 18 Mei 2026, Oditur Militer menuntut Serka Mochamad Nasir dengan hukuman 12 tahun penjara, Kopda Feri Herianto 10 tahun penjara, dan Serka Frengky Yaru empat tahun penjara.

Kasus ini bermula dari penculikan yang berujung pada pembunuhan terhadap M Ilham Pradipta, seorang kepala cabang bank berusia 37 tahun. Perkara tersebut mendapat perhatian luas publik karena melibatkan anggota aktif TNI.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebelumnya juga mengajukan permohonan restitusi senilai Rp5,8 miliar atas nama istri korban, Puspita Aulia, sebagai ahli waris. Permohonan tersebut diajukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan kerugian yang dialami keluarga korban akibat tindak pidana tersebut.*

(d/dh)

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 05.00 WIB saat truk bernomor polisi K 9831 FS melaju dari arah Kota Medan menuju Lubuk Pakam.

Baca Juga:

• Roy Suryo dan Tifa Segera Disidang, Pengacara Jokowi: Saatnya Fakta dan Hoaks Dibuktikan di Pengadilan

"Truk melintas di Fly Over Amplas dan mengalami kecelakaan tunggal hingga akhirnya terbalik. Dugaan sementara pengemudi dalam kondisi mengantuk sehingga kehilangan kendali," ujar Widodo, Rabu (3/6/2026).

Akibat kecelakaan tersebut, muatan karton yang dibawa truk tumpah dan berserakan di badan jalan. Kondisi itu sempat menghambat arus kendaraan yang melintas di kawasan Fly Over Amplas.

Petugas Satlantas Polrestabes Medan yang menerima laporan langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan serta pengaturan lalu lintas guna mengurangi kepadatan kendaraan.

"Kami melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian agar proses evakuasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan kemacetan yang lebih panjang," kata Widodo.

Selain melakukan pengaturan arus kendaraan, petugas juga mengamankan lokasi kecelakaan sambil menunggu proses evakuasi truk dan pembersihan material karton yang berserakan di jalan.

Beruntung tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sopir truk dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera serius.

Hingga siang hari, proses evakuasi kendaraan dan pembersihan lokasi terus dilakukan untuk mengembalikan kondisi lalu lintas menjadi normal.

Polisi mengimbau para pengemudi, khususnya sopir kendaraan angkutan barang, agar memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan guna menghindari risiko kecelakaan lalu lintas akibat kelelahan atau mengantuk saat berkendara.*

(ds/dh)

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), kerusakan huntara terjadi di sejumlah desa dalam Kecamatan Langkahan, yakni Desa Rumoh Rayeuk, Buket Linteung, Geudumbak, dan Langkahan.

Baca Juga:

• Lazismu Aceh Tengah Salurkan Qurban untuk Penyintas Bencana di Hunian Sementara Desa Burlah

"Di Desa Rumoh Rayeuk terdapat 36 unit huntara terdampak, terdiri atas 11 unit rusak berat, 20 unit rusak sedang, dan 5 unit rusak ringan," kata Bahron dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Selain itu, di Desa Buket Linteung, tepatnya di Dusun Leubok Meuku, tercatat tujuh unit huntara mengalami rusak berat. Satu unit tempat ibadah di kawasan tersebut juga dilaporkan ikut terdampak akibat terjangan angin.

Sementara di Desa Geudumbak, sebanyak 10 unit huntara mengalami kerusakan dengan rincian empat unit rusak berat, empat unit rusak sedang, dan dua unit rusak ringan.

Sedangkan di Desa Langkahan, lima unit huntara dilaporkan mengalami kerusakan ringan.Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara langsung turun ke lokasi usai kejadian untuk membantu membersihkan puing-puing bangunan yang rusak akibat angin kencang.

Saat ini, jumlah warga terdampak masih dalam proses pendataan oleh pemerintah setempat. Warga juga telah mengevakuasi barang-barang berharga ke lokasi yang lebih aman guna mengantisipasi kemungkinan cuaca buruk susulan.

BPBA mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berpeluang terjadi selama masa peralihan musim.

"Cuaca saat ini mulai membaik, namun masyarakat diminta tetap waspada karena potensi angin kencang dan hujan lebat dapat terjadi sewaktu-waktu," ujar Bahron.

Pemerintah daerah bersama BPBD terus melakukan pemantauan serta penanganan di lokasi guna memastikan kebutuhan warga terdampak dapat terpenuhi dengan baik.*

(ds/dh)

Sejak pembukaan perdagangan, IHSG langsung bergerak di zona merah dan gagal keluar dari tekanan hingga penutupan sesi. Indeks sempat menyentuh level terendah harian di posisi 5.841,996 setelah dibuka pada level 6.207,102.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Lesu, Tapi Dua Saham Ini Malah Tembus Kenaikan Tinggi

Nasib serupa dialami saham PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) yang merosot 15 persen ke level 1.615. Sementara itu, saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) juga ditutup melemah 7,64 persen ke posisi 725 meski sempat bangkit dari titik terendah intraday.

Di tengah tekanan pasar, saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) justru menunjukkan ketahanan dengan menguat 0,97 persen ke level 4.160. Adapun saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) berhasil mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 12,20 persen ke posisi 690.

Pelemahan IHSG terjadi setelah MSCI resmi mengeluarkan enam saham Indonesia dari MSCI Global Standard Index dalam peninjauan indeks periode Mei 2026. Keenam saham tersebut yakni AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT).

Selain itu, MSCI juga menghapus 13 saham Indonesia dari MSCI Small Cap Indexes. Perubahan tersebut mulai efektif berlaku sejak 1 Juni 2026.

Pelaku pasar menilai aksi rebalancing pasca-perubahan indeks MSCI menjadi salah satu faktor utama yang memicu volatilitas tinggi di pasar saham domestik. Tekanan jual dari investor asing dan institusi membuat IHSG kehilangan level psikologis 6.000 pada perdagangan kali ini.

Meski demikian, sejumlah analis menilai pergerakan saham ke depan akan lebih banyak ditentukan oleh fundamental perusahaan dibandingkan dampak teknikal akibat keluarnya emiten dari indeks global tersebut.*

(k/dh)

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengatakan setiap pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat akan menerima Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp3 juta per unit usaha.

Baca Juga:

• Sekda Aceh Apresiasi Peluncuran Buku "Polda Aceh Meutuah", Rekam Pengabdian dan Gagasan Kapolda untuk Aceh

Menurutnya, tahap pertama program tersebut akan menggunakan anggaran sekitar Rp600 miliar pada tahun 2026. Pemerintah kemudian melanjutkan program serupa pada 2027 dengan alokasi anggaran yang sama.

Maman menjelaskan bantuan diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses pembiayaan dari perbankan. Sementara UMKM yang sudah memperoleh akses kredit atau pembiayaan akan ditangani melalui skema perbankan yang tersedia.

"Yang belum mendapatkan akses perbankan dapat memperoleh bantuan Rp3 juta per usaha mikro melalui bantuan presiden," katanya.

Program ini merupakan bagian dari Rencana Induk Penanggulangan dan Rehabilitasi Ekonomi Pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Selain sektor UMKM, program tersebut juga mencakup pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga pemulihan sosial masyarakat terdampak.

Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat membantu pelaku usaha kembali menjalankan aktivitas ekonominya. Dana bantuan bisa digunakan untuk membeli peralatan produksi, modal usaha, maupun kebutuhan operasional lainnya.

"Agar mereka bisa punya napas, bisa membeli alat-alat produksi dan mengaktifkan kembali usaha kecil mereka di daerah," ungkap Maman.

Saat ini pemerintah masih melakukan proses administrasi serta koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan data penerima manfaat tepat sasaran. Realisasi bantuan ditargetkan dapat segera dilakukan dalam waktu dekat.

"Segera akan kita realisasikan. Harus segera jalan," tegasnya.*

(k/dh)

Menurut Mahfud, persoalan yang disorot bukan semata-mata terkait besarnya biaya perjalanan dinas Presiden, melainkan frekuensi kunjungan yang dinilai cukup tinggi serta perlunya transparansi mengenai hasil dan manfaat yang diperoleh bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Usai Dadan Dicopot, Kantor BGN Digeledah Kejagung, Istana Tegaskan Komitmen Bersih-Bersih Tata Kelola

Mahfud menegaskan, kritik yang disampaikan Dino Patti Djalal lebih menyoroti efektivitas kunjungan luar negeri yang telah dilakukan Presiden selama masa pemerintahannya. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui tindak lanjut dan manfaat konkret dari setiap kunjungan kenegaraan yang dilakukan.

"Yang menjadi perhatian publik bukan hanya soal anggaran, tetapi seberapa besar hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat dari kunjungan tersebut," ujar Mahfud, dikutipRabu (3/6/2026).

Ia juga menekankan bahwa kunjungan luar negeri merupakan bagian penting dari diplomasi negara dan tidak melanggar aturan. Namun demikian, pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan yang lebih terbuka terkait capaian yang dihasilkan dari setiap agenda internasional tersebut.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal mengkritik tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah mencapai puluhan kali dalam kurun waktu sekitar satu setengah tahun masa pemerintahan. Kritik itu kemudian dijawab oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menegaskan bahwa setiap kelebihan biaya perjalanan di luar anggaran negara ditanggung langsung oleh Presiden Prabowo secara pribadi.

Mahfud berharap pemerintah dapat meningkatkan transparansi serta memperjelas hasil-hasil diplomasi yang diperoleh dari setiap kunjungan luar negeri sehingga manfaatnya dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.*

(tm/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (3/6/2026).

Baca Juga:

• Pledoi Nadiem Gegerkan Sidang Chromebook, Kuasa Hukum: Tak Ada Kerugian Negara

"Yang saya tahu, Pak Menteri Nadiem Makarim orang baik," kata Jokowi kepada awak media.

Dalam pledoinya, Nadiem diketahui menyampaikan bahwa program digitalisasi pendidikan, termasuk pengadaan perangkat Chromebook, merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang dijalankan berdasarkan arahan Presiden saat itu.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa seluruh program dan kebijakan pemerintah memang berasal dari Presiden sebagai pemegang kewenangan eksekutif tertinggi.

"Semua kebijakan, program semua dari Presiden," tegasnya.

Sebelumnya, Nadiem Makarim membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Dalam pembelaannya, Nadiem membantah adanya kerugian negara dan menegaskan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan dilakukan untuk mendukung transformasi pembelajaran nasional.

Kasus Chromebook hingga kini masih bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, termasuk tuntutan jaksa dan pembelaan terdakwa, sebelum menjatuhkan putusan.

Perkara ini menjadi perhatian publik karena melibatkan kebijakan strategis di sektor pendidikan nasional sekaligus menyeret sejumlah nama penting yang pernah berada di lingkaran pemerintahan.*

(oz/dh)

Sejumlah penyidik Kejaksaan Agung kembali memasuki area kantor BGN saat proses penggeledahan berlangsung. Rombongan penyidik datang menggunakan kendaraan operasional dan langsung menuju gedung kantor tanpa memberikan keterangan kepada awak media.

Baca Juga:

• Usai Dadan Dicopot, Kantor BGN Digeledah Kejagung, Istana Tegaskan Komitmen Bersih-Bersih Tata Kelola

Hingga sore hari, suasana di sekitar kantor BGN masih dijaga ketat oleh petugas keamanan. Akses keluar masuk kantor juga dibatasi selama proses penyidikan berlangsung.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung membenarkan adanya kegiatan penggeledahan yang dilakukan penyidik Jampidsus di kantor BGN sejak Rabu pagi.

"Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," ujar Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry, saat dikonfirmasi wartawan.

Meski demikian, Kejagung belum menjelaskan secara rinci perkara yang melatarbelakangi penggeledahan tersebut. Pihak penyidik juga belum mengungkap dokumen maupun barang bukti yang menjadi sasaran pencarian dalam kegiatan tersebut.

Informasi yang beredar menyebutkan penggeledahan telah berlangsung sejak dini hari dan masih berlanjut hingga sore. Penyidik dikabarkan masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah dokumen serta data yang berkaitan dengan proses penyelidikan yang sedang berjalan.

Penggeledahan ini menjadi perhatian publik karena dilakukan di tengah sorotan terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perubahan struktur kepemimpinan di Badan Gizi Nasional dalam beberapa hari terakhir.

Hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan resmi terkait hasil penggeledahan maupun kemungkinan adanya penyitaan barang bukti dari lokasi.*

(oz/dh)

Kuasa hukum Nadiem, Dodi S. Abdulkadir, menyatakan tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada kliennya tidak didukung fakta persidangan. Menurutnya, unsur kerugian negara sebagai syarat utama tindak pidana korupsi tidak terpenuhi.

Baca Juga:

• Pleidoi Nadiem Makarim: Chromebook Hemat Rp3,9 Triliun, Mengapa Saya Justru Dituntut?

Tim penasihat hukum juga menyoroti keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Mantan Ketua BPK yang memberikan pendapat sebagai ahli auditor negara disebut menyatakan bahwa Laporan Hasil Audit (LHA) Chromebook 2025 tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menyimpulkan adanya kerugian negara.

Selain itu, kuasa hukum menilai laporan tersebut memiliki kelemahan dari sisi metodologi perhitungan sehingga memunculkan dugaan kemahalan harga yang belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Tim pembela juga membantah tuduhan bahwa pengadaan Chromebook diatur melalui komunikasi informal yang mengarah pada konflik kepentingan. Menurut mereka, seluruh keputusan pengadaan dilakukan berdasarkan kajian teknis dan pertimbangan efisiensi anggaran.

Dalam persidangan, sejumlah saksi dari pihak Google maupun tenaga pendidik dari berbagai daerah turut memberikan keterangan. Mereka menyebut perangkat Chromebook yang diadakan telah dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah.

Sementara itu, dukungan terhadap Nadiem juga terlihat di luar ruang sidang. Ratusan pengemudi Gojek dan sejumlah guru hadir untuk memberikan dukungan moral selama proses persidangan berlangsung.

Kasus pengadaan Chromebook menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian publik karena melibatkan kebijakan digitalisasi pendidikan nasional. Majelis hakim dijadwalkan melanjutkan proses persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Tim kuasa hukum berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara objektif dan independen dalam mengambil keputusan akhir.*

(oz/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta seluruh pihak untuk memberikan ruang kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• Prabowo Terima Menlu Turki di Hambalang, Bahas Palestina hingga Pemulangan WNI

Menurut Prasetyo, setiap langkah yang dilakukan aparat penegak hukum harus dipandang sebagai bagian dari proses pembenahan sistem pemerintahan, termasuk di kementerian maupun lembaga negara.

Ia menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk terus memperbaiki tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program-program strategis nasional.

"Ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk terus memperbaiki tata kelola dan manajemen pemerintahan agar semakin baik dan profesional," katanya.

Prasetyo juga mengingatkan seluruh penyelenggara negara agar selalu menjalankan tugas sesuai aturan dan menjunjung tinggi norma hukum dalam setiap kebijakan maupun tindakan yang dilakukan.

"Mari kita semua dalam menjalankan tugas pemerintahan senantiasa menghindarkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan norma, terutama norma hukum," tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional yang diduga berkaitan dengan penyelidikan tata kelola lembaga tersebut pada periode kepemimpinan sebelumnya.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan perombakan jajaran pimpinan BGN dengan menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Presiden juga mengangkat Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.

Pemerintah berharap proses hukum yang berjalan dapat memberikan kejelasan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola lembaga negara agar lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.*

(in/dh)

Kunjungan Hakan Fidan ke Indonesia dilakukan atas undangan langsung Presiden Prabowo. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya kedua negara memperkuat komunikasi dan kerja sama di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

Baca Juga:

• Nanik Pimpin BGN, Zulhas: Prabowo Dengarkan Suara Rakyat dan Percepat Program MBG

Menurut Prabowo, dukungan Turki dalam misi tersebut mencerminkan eratnya hubungan persahabatan kedua negara sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan solidaritas internasional.

Selain membahas kerja sama bilateral, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi terkini di kawasan Timur Tengah. Isu yang menjadi perhatian utama dalam pembicaraan meliputi kondisi di Palestina dan Iran yang saat ini menjadi sorotan dunia internasional.

Indonesia dan Turki sepakat bahwa stabilitas kawasan harus terus dijaga melalui jalur diplomasi, dialog, serta penyelesaian konflik secara damai. Kedua negara juga menegaskan komitmen untuk memperkuat koordinasi dalam mendorong upaya de-eskalasi konflik yang terjadi di kawasan tersebut.

Tak hanya itu, Indonesia dan Turki kembali menegaskan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina serta pentingnya mewujudkan perdamaian yang berkeadilan di kawasan Timur Tengah.

Pertemuan antara Prabowo dan Hakan Fidan menjadi penegasan bahwa hubungan Indonesia dan Turki terus berkembang sebagai kemitraan strategis yang kuat di berbagai bidang, termasuk diplomasi, kemanusiaan, dan stabilitas kawasan.*

(in/dh)

Zulhas mengatakan pergantian kepemimpinan di BGN merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin efektif dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Baca Juga:

• Dadan Hindayana Dicopot dari BGN, Dudung Sebut Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG

Menurut Zulhas, dirinya sudah lama mengenal sosok Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN. Selain Nanik, ia juga mengenal Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang kini dipercaya menduduki posisi Wakil Kepala BGN.

Zulhas menilai ketiga pimpinan baru tersebut memiliki kapasitas dan pengalaman yang cukup untuk membawa BGN menjadi lebih baik ke depan.

"Saya meyakini ketiga beliau ini mampu membawa BGN lebih baik," katanya.

Ia berharap kepemimpinan baru BGN dapat menjadi momentum untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya di wilayah tertinggal serta lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang selama ini membutuhkan perhatian lebih.

Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana. Dalam perombakan tersebut, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono juga ditetapkan sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.

Pergantian kepemimpinan di BGN diharapkan mampu memperkuat tata kelola lembaga sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Indonesia.*

(in/dh)

Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menyebut persidangan nantinya diharapkan menjadi ruang pembuktian hukum untuk memberikan kepastian terkait polemik ijazah yang selama ini menjadi perdebatan publik.

Baca Juga:

• Kasus Ijazah Palsu Jokowi Siap Disidangkan, Roy Suryo: Saya Senyumin Dulu

Menurutnya, proses persidangan akan membuka fakta-fakta hukum terkait keabsahan ijazah Jokowi yang diperoleh dari Universitas Gadjah Mada setelah menyelesaikan pendidikan secara resmi.

Rivai berharap sidang tersebut sekaligus dapat memulihkan nama baik Jokowi serta sejumlah institusi yang selama ini ikut terseret dalam polemik, termasuk UGM, penyelenggara pemilu, hingga instansi pendidikan tinggi.

Ia menilai selama ini masyarakat menerima berbagai informasi yang belum teruji kebenarannya sehingga diperlukan forum hukum untuk menguji seluruh dalil dan bukti yang ada secara terbuka.

"Selama ini publik disuguhkan dengan kebohongan dan hoaks, sehingga diperlukan forum hukum yang mengoreksinya dengan menyuguhkan kebenaran," katanya.

Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memastikan akan segera melakukan pelimpahan tahap dua berupa tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan kejaksaan untuk proses pelimpahan tersebut.

Dengan rampungnya proses penyidikan, perkara yang menyita perhatian publik selama beberapa tahun terakhir itu kini bersiap memasuki tahap persidangan guna menguji seluruh bukti dan keterangan yang diajukan para pihak di hadapan majelis hakim.*

(in/dh)