JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akan menyetorkan sisa surplus anggaran tahun buku 2025 sebesar Rp40 triliun kepada pemerintah.

Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Baca Juga:

• Harga Plastik Melonjak, Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Strategi

"Nah, pada Desember lalu, pemerintah meminta sebagian sebagai uang muka sebesar Rp15 triliun," ujar Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Ia menuturkan, sisa surplus sebesar Rp70 triliun akan disesuaikan dengan kewajiban pemerintah, termasuk pengembalian utang pemerintah kepada BI melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) senilai Rp45 triliun.

Dengan skema tersebut, nilai bersih yang akan disetorkan BI ke pemerintah mencapai Rp40 triliun.

"Kami setor dulu Rp15 triliun, kemudian Rp70 triliun, lalu akan dikurangi Rp45 triliun yang dikembalikan ke BI," jelasnya.

Langkah penyetoran ini juga didukung oleh regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2025 yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menarik sebagian surplus BI sebelum tahun buku berakhir.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memiliki ruang untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi global.*

(oz/dh)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah kantor perusahaan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang yang menjerat pengusaha Samin Tan.

Penggeledahan dilakukan di dua lokasi, yakni kantor PT MCM di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, serta kantor perusahaan lainnya yang terafiliasi.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Percepat Pembentukan Desa Antikorupsi, Target 6 Desa pada 2026

"Penggeledahan dilakukan di Kantor MCM yang berlokasi di Desa Kaong, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong," ujar Anang, Rabu (8/4/2026).

Selain dokumen, penyidik juga menyita puluhan aset berupa bangunan dan peralatan operasional yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal.

Dalam kasus ini, Samin Tan selaku pendiri PT AKT telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan selama 20 hari pertama.

Penyidik mengungkap, perusahaan yang bersangkutan diduga tetap melakukan aktivitas pertambangan meski izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) telah berakhir sejak 2017.

Aktivitas tambang tersebut berlangsung hingga 2025 dan terendus oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Alih-alih memenuhi kewajiban membayar denda atas pelanggaran tersebut, tersangka diduga mencoba mengelabui aparat dengan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah.

Kejagung juga mendalami adanya dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk oknum pejabat yang memberikan izin secara ilegal.

Akibat perbuatan tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp4,24 triliun.*

(mt/dh)

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk merespons kenaikan harga bahan baku plastik yang dipicu dinamika geopolitik global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga komoditas dunia yang berdampak pada industri dalam negeri.

Baca Juga:

• Kemnaker Gaspol Vokasi 2026, Ribuan Peserta Siap Masuk Dunia Kerja

Menurutnya, lonjakan harga energi global turut memengaruhi sektor industri, termasuk industri plastik yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah melakukan koordinasi lintas kementerian guna merumuskan kebijakan yang cepat dan terintegrasi.

Sejumlah kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasokan energi dan bahan baku industri, termasuk membuka peluang kerja sama dengan sumber pasokan baru.

Namun, Prasetyo menegaskan bahwa langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara instan karena berkaitan dengan rantai pasok global dan hubungan perdagangan internasional.

"Memastikan pasokan itu tidak mudah karena membutuhkan penyesuaian dengan mitra baru," jelasnya.

Meski demikian, pemerintah memastikan akan terus menyusun berbagai skema kebijakan guna menjaga stabilitas harga serta melindungi industri nasional dari dampak ketidakpastian global.*

(mt/dh)

BEKASI - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi memulai Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch I Tahun 2026.

Lebih dari 10 ribu peserta dari lulusan SMA dan SMK sederajat ikut serta dalam program ini.

Baca Juga:

• Di Tengah Efisiensi, BGN Siapkan Motor Listrik untuk Kepala SPPG: Masuk Anggaran 2025

Dalam sambutannya, Yassierli menegaskan bahwa pelatihan vokasi menjadi program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja.

"Pelatihan vokasi merupakan salah satu upaya strategis dalam menjawab kebutuhan industri sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia," ujarnya.

Sepanjang tahun 2026, program ini menargetkan sebanyak 70 ribu peserta yang didanai melalui APBN.

Pada tahap awal, tercatat sebanyak 29.850 orang mendaftar melalui platform Skillhub. Dari jumlah tersebut, 10.405 peserta dinyatakan lolos, terdiri dari 5.833 peserta melalui jalur seleksi dan 4.572 melalui kerja sama afirmatif dengan mitra industri.

Para peserta mengikuti pelatihan di berbagai lokasi, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta BLK UPTD yang tersebar di berbagai daerah.

Yassierli menekankan bahwa pelatihan dilakukan secara serentak untuk memastikan pemerataan akses bagi seluruh pencari kerja.

"Dengan sistem serentak ini, kita ingin memastikan setiap pencari kerja memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya," katanya.

Program ini juga dirancang inklusif, termasuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta.

Menariknya, sekitar 50 persen peserta pada batch pertama telah memiliki komitmen penempatan kerja setelah pelatihan, menunjukkan kuatnya keterkaitan program dengan kebutuhan industri.

Selain pelatihan gratis, peserta juga mendapatkan berbagai fasilitas seperti makan siang, bantuan transportasi, jaminan kecelakaan kerja, sertifikat pelatihan, hingga sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Direktur Jenderal Binalavotas Darmawansyah menambahkan, program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

"Program ini diharapkan mampu mengurangi pengangguran serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional," ujarnya.*

(dh)

MEDAN - Tim Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut FC optimistis meraih kemenangan saat menghadapi MSJC dalam laga pembuka Pekan Olahraga Wartawan Sumatera Utara (Porwasu) 2026.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Mini Pancing, Medan, Kamis (9/4/2026).

Baca Juga:

• Ketua Muhammadiyah Imbau Umat Islam Sikapi Perbedaan Awal Ramadan dengan Arif dan Tasamuh

"Kita sudah melakukan berbagai persiapan, termasuk uji coba dengan beberapa tim. Dari situ, kita optimistis bisa meraih kemenangan," ujar Sukri usai technical meeting di kawasan Medan Barat, Rabu (8/4/2026).

Sukri mengakui lawan yang dihadapi bukan tim mudah. MSJC disebut memiliki materi pemain muda yang cukup potensial.

Meski begitu, ia tetap yakin IJTI FC mampu tampil maksimal dan mengamankan poin penuh di laga pembuka.

Senada, kapten tim IJTI FC, Bahri, menilai kekompakan tim menjadi kekuatan utama selain kemampuan individu pemain.

"Kita tidak hanya mengandalkan skill, tapi juga kekompakan tim. Chemistry antar pemain sudah terbentuk, ini jadi modal penting untuk meraih kemenangan," katanya.

Dalam ajang Porwasu 2026, IJTI FC tergabung di Grup C bersama sejumlah tim kuat lainnya, seperti MSJC, Kowar FC Siantar, dan Pralan's.

Babak penyisihan dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 April 2026.*

(dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan pabrik mobil listrik di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (9/4/2026).

Peresmian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penggunaan energi ramah lingkungan.

Baca Juga:

• Prabowo Jawab Kritik Sering ke Luar Negeri: Demi Amankan Minyak, Harus ke Mana-mana

Meski tidak merinci lebih lanjut mengenai pabrik tersebut, Prasetyo menegaskan bahwa kendaraan listrik menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Menurutnya, Indonesia perlu melakukan perubahan besar dalam pola konsumsi energi, dari yang berbasis fosil menuju energi baru terbarukan (EBT).

"Kita harus bekerja keras untuk mengubah budaya penggunaan energi dari berbasis fosil ke energi baru terbarukan, salah satunya kendaraan listrik," ujarnya.

Ia juga menyinggung kebijakan efisiensi energi yang telah dilakukan pemerintah, termasuk penerapan kerja dari rumah (WFH) serta pengurangan penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan yang tidak mendesak.

Langkah tersebut diambil seiring meningkatnya tekanan global terhadap harga energi akibat dinamika geopolitik internasional.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong perbaikan transportasi publik guna mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi berbahan bakar minyak.

Prasetyo menambahkan, Indonesia menargetkan kemandirian energi secara bertahap, meski prosesnya membutuhkan waktu.

"Harapannya ke depan kita bisa mandiri secara energi, tapi ini memang perlu proses," tutupnya.*

(k/dh)

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meyakini adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Dugaan ini muncul meski empat prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka.

Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan pihaknya masih mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku lain di luar empat anggota TNI tersebut.

Baca Juga:

• TAUD Minta Kasus Air Keras Andrie Yunus Diproses Polisi, Tolak Peradilan Militer

Menurutnya, proses hukum yang saat ini berjalan, termasuk pelimpahan berkas perkara ke Oditurat Militer, tetap harus dihormati.

Namun, Komnas HAM menilai bahwa jalur peradilan militer bukan satu-satunya opsi dalam mengungkap kasus ini secara menyeluruh.

"Kita tidak boleh menutup ruang bahwa seolah-olah itu hanya satu-satunya pilihan untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku," ujarnya.

Komnas HAM saat ini juga tengah mendalami sejumlah alat bukti tambahan yang diperoleh dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan guna mengidentifikasi kemungkinan pelaku lain.

Sebelumnya, empat prajurit TNI yang diduga terlibat telah dilimpahkan ke Oditurat Militer (Otmil) II-07 Jakarta oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menyatakan pelimpahan tersebut mencakup tersangka, barang bukti, serta berkas perkara untuk selanjutnya diteliti oleh jaksa militer sebelum disidangkan di Pengadilan Militer.

Adapun empat tersangka tersebut masing-masing berinisial NDP, SL, BHW, dan ES.

Kasus ini bermula dari insiden penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus pada Kamis (12/3/2026) malam, usai yang bersangkutan menghadiri kegiatan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka pada bagian mata serta luka bakar sekitar 20 persen pada tubuh dan sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Para tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman hukuman penjara hingga tujuh tahun.*

(k/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Albertinus P Napitupulu.

Penyidik kini mendalami dugaan pemotongan anggaran hingga aliran penerimaan dana oleh tersangka.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Percepat Pembentukan Desa Antikorupsi, Target 6 Desa pada 2026

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait pemotongan anggaran yang dilakukan tersangka di internal Kejari HSU serta berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan oleh saudara Albertinus," ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Salah satu saksi yang diperiksa adalah jaksa sekaligus PNS di Kejaksaan Negeri HSU, Agantha Haris Saputra.

Selain itu, KPK juga menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap dua saksi lain, yakni staf bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Henrikus ION Sidabutar serta penjaga tahanan yang juga bendahara pembantu pengeluaran, Anggun Devianty.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga jaksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

Ketiga tersangka yakni Albertinus P Napitupulu selaku Kajari HSU, Asis Budianto sebagai Kepala Seksi Intelijen, serta Tri Taruna Fariadi selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan Albertinus diduga menerima uang sekitar Rp 804 juta, baik secara langsung maupun melalui perantara.

Dana tersebut diduga berasal dari praktik pemerasan terhadap sejumlah instansi daerah, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, hingga rumah sakit daerah.

Selain itu, Albertinus juga diduga melakukan pemotongan anggaran internal Kejari HSU melalui bendahara untuk kepentingan operasional pribadi. Tak hanya itu, ia disebut menerima tambahan dana sekitar Rp 450 juta.

Sementara itu, tersangka lain, Tri Taruna Fariadi, diduga menerima aliran uang hingga Rp 1,07 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

(k/dh)

MEDAN - Di tengah hujan deras dan gelap malam, Surya Darma Ginting (60) berlari menuju rumahnya di Desa Sembahe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Ia tak menyangka, malam itu akan menjadi momen paling kelam dalam hidupnya.

Baca Juga:

• Area Longsor Sibolangit Ditutup Sementara, Warga Diimbau Menjauh

Tanpa pikir panjang, Surya langsung kembali ke lokasi. Dalam kondisi listrik padam dan hujan masih mengguyur, ia bersama warga sekitar berusaha melakukan pencarian dengan bantuan senter seadanya.

Sesampainya di lokasi, Surya terpaku. Rumahnya telah rata dengan tanah tertimbun material longsor. Ia berulang kali memanggil nama anaknya, namun tak mendapat jawaban.

"Waktu itu saya langsung panik, takut anak saya jadi korban," ujarnya.

Di tengah kepanikan, Surya mendengar teriakan minta tolong dari arah rumah tetangga. Suara itu berasal dari Sehat Ginting (65), seorang lansia yang terseret material longsor dan terjebak di dalam rumahnya.

Surya bersama tiga warga lainnya segera berupaya menolong korban. Dalam kondisi luka dan berlumuran darah, Sehat berusaha merangkak keluar dari timbunan tanah dan menggapai tangan Surya.

Upaya penyelamatan itu berhasil. Sehat akhirnya dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

Namun, di balik keberhasilan menyelamatkan satu nyawa, Surya harus menerima kenyataan pahit. Lima anggota keluarganya menjadi korban meninggal dunia dalam bencana tersebut.

Camat Sibolangit, Muhammad Arif Budiman, menyebut longsor di Desa Sembahe merusak sedikitnya sembilan rumah warga. Lima korban meninggal dunia terdiri dari warga yang rumahnya tertimbun material longsor.

Peristiwa ini menyisakan duka mendalam bagi Surya. Di tengah kehilangan besar, ia masih mengingat jelas momen saat berhasil menggenggam tangan korban di tengah gelap dan hujan—sebuah nyawa yang terselamatkan di antara tragedi yang merenggut keluarganya.*

(k/dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjawab kritik yang menyoroti intensitas kunjungan luar negerinya.

Ia menegaskan, perjalanan tersebut dilakukan demi kepentingan nasional, khususnya untuk mengamankan pasokan energi.

Baca Juga:

• Prabowo Sindir Kelompok Enggan Gotong Royong tapi Rajin Mengkritik

"Dibilang saya sering ke luar negeri. Untuk amankan minyak, ya saya harus ke mana-mana," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, kunjungan luar negeri yang dilakukannya tidak sekadar agenda seremonial, melainkan menghasilkan kerja sama strategis yang berdampak langsung bagi Indonesia.

Ia mencontohkan kunjungannya ke Jepang yang menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, khususnya di sektor energi dan ekonomi. "Kita ke Jepang, kita dapat hasil. Ini semua untuk kepentingan negara," katanya.

Prabowo juga mengungkapkan rencana melakukan kunjungan luar negeri dalam waktu dekat. Namun, ia belum merinci negara tujuan berikutnya.

"Nanti begitu saya berangkat, akan diketahui ke mana. Tapi semua untuk mengamankan kepentingan kita," ujarnya.

Menurut Prabowo, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi di tengah ketidakpastian global.

Ia pun optimistis terhadap kondisi Indonesia ke depan meskipun dunia tengah menghadapi berbagai tantangan. "Bagi saya Indonesia cerah. Di saat banyak negara menghadapi kesulitan, kita tetap optimistis," tuturnya. *

(oz/dh)

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan pengadaan motor listrik akan difokuskan untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di daerah yang sulit dijangkau.

Hal itu disampaikan Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026), menanggapi kritik publik terkait urgensi pengadaan kendaraan tersebut.

Baca Juga:

• Kepala BGN Klarifikasi Harga Motor Listrik untuk SPPG di Bawah Pasaran

Menurutnya, program MBG tidak hanya menyasar wilayah perkotaan atau daerah yang mudah diakses, tetapi juga menjangkau desa-desa terpencil dengan kondisi geografis yang menantang.

"Program ini menjangkau daerah-daerah yang sulit, bahkan ada wilayah yang hanya bisa diakses menggunakan motor. Itu untuk menunjang operasional," jelasnya.

Dadan juga menegaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut telah direncanakan dalam anggaran tahun 2025. Dari target awal sebanyak 24.400 unit, realisasi yang tercapai sekitar 21.800 unit.

"Pengadaan ini sudah masuk dalam anggaran 2025, meskipun realisasinya tidak sepenuhnya mencapai target," katanya.

Program MBG sendiri menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses layanan.*

(oz/dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena adanya kelompok masyarakat yang dinilai enggan bekerja sama dalam pembangunan, namun aktif melontarkan kritik.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat kerja bersama Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Baca Juga:

• BBM Subsidi Tak Naik, Prabowo: Kita Lindungi Rakyat Kecil

Prabowo menggambarkan fenomena tersebut melalui analogi pembangunan jembatan di desa. Ia menyebut ada pihak yang tidak ikut bergotong royong, tetapi tetap mengkritik proses pembangunan.

"Boleh kritik, tapi saya tidak mengerti kalau orang tidak ikut bangun jembatan, tapi justru sibuk mengkritik," katanya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan pembangunan demi kepentingan rakyat, tanpa terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung.

"Rakyat butuh jembatan, kita bangun jembatan untuk rakyat," tegasnya.

Prabowo juga menilai fenomena tersebut bukan hal baru. Ia mengaitkannya dengan sejarah bangsa Indonesia, di mana terdapat pihak dari dalam negeri yang justru mempermudah penjajahan oleh bangsa asing.

"Sejak dulu selalu ada dari bangsa kita sendiri yang membantu pihak asing. Jadi ini bukan fenomena baru," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan jajarannya agar tidak terkejut menghadapi dinamika tersebut. Ia menyebut sifat iri, dengki, hingga kebencian merupakan bagian dari sifat manusia yang harus disikapi secara bijak.

"Kita tidak boleh kaget. Itu bagian dari sifat manusia," ucapnya.*

(mt/dh)

JAKARTA - BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 58,32 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berstatus nonaktif.

Kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari tunggakan iuran hingga pemutakhiran data kepesertaan.

Baca Juga:

• Viral Video Perawat Joget di Ruang Operasi, RSUD Datu Beru Nonaktifkan yang Bersangkutan

"Sebanyak 44,84 juta lainnya berasal dari penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta yang dibiayai pemerintah daerah," ujar Prihati dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan, pemutakhiran data dalam dua bulan terakhir turut berdampak pada penonaktifan sekitar 11 juta peserta. Sebagian dari mereka kini beralih menjadi peserta mandiri.

Menurut Prihati, rendahnya kepatuhan pembayaran iuran banyak terjadi pada peserta dari sektor informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Hal ini dipicu oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil serta rendahnya kesadaran membayar iuran.

Selain itu, faktor fiskal daerah juga turut memengaruhi. Penurunan dana transfer ke daerah dinilai berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam membayar iuran peserta JKN.

Meski demikian, total kepesertaan BPJS Kesehatan hingga Februari 2026 telah mencapai 284,6 juta jiwa atau sekitar 98,74 persen dari total penduduk Indonesia.

Namun, BPJS Kesehatan mencatat adanya tekanan pada pembiayaan program. Rasio klaim sejak 2023 telah mencapai 104,72 persen, yang menunjukkan peningkatan beban pembayaran layanan kesehatan.

"Ketahanan Dana Jaminan Sosial masih di atas 100 persen, namun tekanan pembiayaan terus meningkat," jelasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, BPJS Kesehatan memperkuat validitas data kepesertaan serta mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran iuran.

Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses verifikasi data.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur skema penghapusan tunggakan iuran bagi peserta tertentu.*

(mt/dh)

DELI SERDANG- Tim SAR gabungan menghentikan sementara proses pencarian korban bencana longsor di Desa Sembahe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat ini, operasi dilanjutkan dengan pemantauan di lokasi kejadian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan Hery Marantika mengatakan keputusan tersebut diambil setelah seluruh korban yang dilaporkan telah ditemukan.

Baca Juga:

• Area Longsor Sibolangit Ditutup Sementara, Warga Diimbau Menjauh

Ia menjelaskan, dari total korban yang dilaporkan, sebanyak enam orang telah ditemukan. Lima di antaranya meninggal dunia, sementara satu korban selamat dan saat ini menjalani perawatan intensif.

Tim SAR tetap bersiaga di posko untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban lain yang belum terdata atau tertimbun material longsor.

"Operasi SAR dilanjutkan dengan pemantauan sambil menunggu kemungkinan adanya korban lain," jelasnya.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara melaporkan lima korban meninggal dunia akibat longsor tersebut. Para korban merupakan warga sekitar yang rumahnya tertimbun material longsor.

Adapun korban meninggal dunia di antaranya Gobal Sembiring (39), Riski Sembiring (14), Boy Simorangkir (51), Rosmawati Br Ginting (49), dan Jamillah Br Ginting (48). Sementara korban selamat, Sehat Br Taringan (65), masih menjalani perawatan.

Peristiwa longsor ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat potensi bencana serupa di wilayah rawan longsor di Sumatera Utara.*

(mt/dh)

MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) bukan sekadar organisasi profesi, melainkan sebuah keluarga yang menjadi wadah berbagi dan menjaga nilai pengabdian.

Hal itu disampaikan Rico saat menghadiri acara Halal Bihalal IKAPTK Kota Medan 2026 yang digelar di Gedung PKK Kota Medan, Selasa (7/4/2026) malam.

Baca Juga:

• Halal Bihalal IKAPTK Medan 2026: Wali Kota Rico Waas Tekankan Silaturahmi dan Pengabdian

Dalam kesempatan tersebut, Rico juga menyoroti kapasitas para alumni kepamongprajaan yang dinilai memiliki pengalaman luas di berbagai sektor pemerintahan.

"Kalau masyarakat ingin tahu soal pemerintahan, mulai dari capil, perizinan, hingga sektor sosial, banyak alumni IKAPTK yang sudah berpengalaman di bidang tersebut," katanya.

Rico mengingatkan pentingnya menjaga fungsi sosial organisasi. Ia meminta anggota IKAPTK tidak hanya aktif dalam kegiatan seremonial, tetapi juga hadir ketika sesama anggota menghadapi kesulitan.

"Jangan hanya hadir saat senang. Kalau ada yang susah atau sakit, kita harus peduli. Itulah arti keluarga yang sebenarnya," tegasnya.

Dalam acara yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman itu, Rico juga mengungkapkan kebanggaannya menjadi bagian dari keluarga besar IKAPTK, meski tidak berasal dari latar belakang pendidikan kepamongprajaan.

"Dari banyak pin yang saya pakai, pin kepamongprajaan ini yang paling saya banggakan. Ini kehormatan besar bagi saya," ucapnya.

Rico menutup sambutannya dengan pesan agar seluruh alumni tetap bekerja dengan ikhlas dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat.

Sementara itu, Penasehat IKAPTK Kota Medan Muslim mendorong agar organisasi tersebut lebih aktif dalam kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

"Harus ada kegiatan rutin setiap bulan yang memberi manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Ia juga mengingatkan para alumni untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dengan bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

Acara Halal Bihalal IKAPTK Kota Medan ini juga dihadiri Ketua IKAPTK Kota Medan Rakhmat Adisyah Putra Harahap, pimpinan OPD, serta para camat, dan diisi dengan ramah tamah serta tausiyah.*

(dh)

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pengelola serta memperbaiki tata kelola usaha desa.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Percepat Pembentukan Desa Antikorupsi, Target 6 Desa pada 2026

"Dari total itu, baru 22 unit yang masuk kategori maju. Sisanya masih dalam tahap perintis, pemula, dan berkembang," ujar Parlindungan di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (8/4/2026).

Ia menegaskan, BUMDes memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Pemerintah tidak ingin desa kehilangan potensi ekonominya akibat kurangnya pengelolaan yang optimal.

"Kita tidak ingin desa-desa kita ditinggalkan warganya. Desa memiliki peran krusial dalam perekonomian," katanya.

Untuk meningkatkan kapasitas pengelola, Pemprov Sumut menargetkan pelatihan bagi sekitar 400 pengurus BUMDes pada 2026. Pelatihan tersebut mencakup aspek manajerial, pengelolaan keuangan, hingga strategi pemasaran.

Selain itu, Pemprov Sumut juga akan membentuk Klinik BUMDes Naik Kelas sebagai wadah pendampingan usaha, baik secara daring maupun luring, dengan melibatkan tenaga ahli.

"Klinik ini diharapkan dapat membantu pengurus BUMDes meningkatkan kinerja usaha sehingga pendapatan desa bisa meningkat," jelas Parlindungan.

Tak hanya itu, pemerintah juga menggandeng Kejaksaan Republik Indonesia untuk memperkuat aspek hukum dan tata kelola administrasi melalui program Jaksa Masuk Desa.

Menurutnya, langkah ini penting agar pengelolaan dana desa berjalan transparan dan sesuai aturan. "Pemerintah ingin dana desa menjadi pemacu kemandirian desa, sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap administrasi dan hukum," ujarnya.

Parlindungan menambahkan, penguatan BUMDes membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar desa dapat berkembang secara berkelanjutan.

"Kita terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi harus kita lakukan bersama," pungkasnya.*

(dh)

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) mempercepat pembentukan Desa Antikorupsi.

Pada 2026, ditargetkan sebanyak enam desa akan ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Bekasi, KPK Soroti Dugaan Pembakaran Rumah Saksi

"Ini merupakan terobosan dari Pak Gubernur untuk memperluas Desa Antikorupsi di Sumut. Tahun ini akan ada enam desa yang terbentuk," ujar Parlindungan di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (8/4/2026).

Parlindungan menjelaskan, pada 2023 hanya terdapat satu Desa Antikorupsi di Sumut, yakni Desa Pulau Sejuk di Kabupaten Batubara yang menjadi desa percontohan.

Seiring waktu, jumlah tersebut terus bertambah. Pada 2025, terdapat empat desa yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Desa Antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keempat desa tersebut yakni Desa Sennah di Kabupaten Labuhanbatu, Desa Jatirejo di Deliserdang, Desa Hutaraja di Tapanuli Selatan, dan Desa Meranti Omas di Labuhanbatu Utara.

Program Desa Antikorupsi merupakan inisiatif KPK untuk mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif. Program ini juga bertujuan mencegah penyalahgunaan dana desa serta praktik pungutan liar.

"Untuk mendapatkan status Desa Antikorupsi, syaratnya cukup ketat, termasuk adanya dukungan dari aparat penegak hukum setempat," jelas Parlindungan.

Ia menambahkan, proses penilaian desa percontohan oleh KPK dijadwalkan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.

Enam daerah yang akan dinilai meliputi Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Padanglawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.

Pemprov Sumut juga terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pemerintah desa, mulai dari kepala desa, perangkat desa, hingga lembaga masyarakat untuk mendukung terwujudnya Desa Antikorupsi.

"Insyaallah tahun ini akan bertambah enam Desa Antikorupsi lagi di Sumut," pungkasnya.*

(dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah gejolak global akibat konflik geopolitik.

Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kalangan ekonomi bawah.

Baca Juga:

• Prabowo Berani Turunkan Biaya Haji di Tengah Lonjakan Harga Avtur

Prabowo mengatakan pasokan energi nasional saat ini masih dalam kondisi aman. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi potensi krisis dalam 12 bulan ke depan.

"Kita sudah siapkan langkah-langkah untuk mengendalikan konsumsi BBM dalam jangka pendek. Yang kita anggap kritis adalah satu tahun ke depan, setelah itu kita akan semakin kuat," ujar Prabowo.

Ia menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap jalur distribusi global seperti Selat Hormuz relatif tidak besar. Hal ini membuat pasokan minyak dan gas dalam negeri masih dapat dijaga melalui alternatif sumber energi lainnya.

"Kita tidak terlalu terdampak karena sumber kita tidak banyak lewat Selat Hormuz. Kita punya alternatif dan kekuatan dalam negeri yang cukup," katanya.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran menteri ekonomi yang dinilai mampu menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian global.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan BBM bersubsidi akan tetap diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menegaskan kelompok masyarakat mampu tidak seharusnya menikmati subsidi tersebut.

"BBM subsidi kita pertahankan untuk rakyat kecil, sekitar 80 persen rakyat kita. Yang mampu, yang kaya, gunakan BBM non-subsidi dengan harga pasar," tegasnya.

Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial melalui kebijakan energi yang tepat sasaran.*

(d/dh)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menyambut pengembalian sejumlah artefak bersejarah dari Belanda sebagai bagian dari upaya repatriasi warisan budaya.

Artefak tersebut meliputi Arca Shiva abad ke-13 dari Jawa Timur, Prasasti Damalung abad ke-15 dari Jawa Tengah, serta Al-Qur'an milik Teuku Umar yang akan segera dipulangkan.

Baca Juga:

• Pemuda Asal Sumut Dituntut Seumur Hidup dalam Kasus Mutilasi Pacar

Finalisasi kesepakatan dilakukan dalam pertemuan antara Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Sains Belanda di Den Haag pada akhir Maret 2026.

Penandatanganan pengembalian artefak dilakukan pada 31 Maret 2026 di Den Haag oleh Duta Besar RI untuk Belanda, Laurentius Amrih Jinangkung, bersama Direktur Jenderal Kebudayaan dan Media Belanda.

Artefak tersebut sebelumnya menjadi bagian dari koleksi museum di Belanda, yakni Wereldmuseum Amsterdam dan Wereldmuseum Leiden.

Fadli Zon menegaskan bahwa pengembalian artefak ini memiliki makna penting bagi Indonesia, tidak hanya dari sisi sejarah, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan identitas bangsa.

"Pengembalian ini bukan sekadar pemindahan artefak, tetapi pemulihan memori kolektif dan martabat bangsa," ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan, langkah ini menjadi bagian dari upaya rekonsiliasi sejarah antara Indonesia dan Belanda, sekaligus memperkuat kerja sama di bidang kebudayaan.

Saat ini, proses pengiriman artefak tengah berlangsung menuju Indonesia dan direncanakan akan diserahkan kepada Museum Nasional Indonesia untuk kepentingan edukasi dan penelitian.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus melacak dan memulangkan warisan budaya Indonesia yang masih berada di luar negeri.*

(d/dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 sebesar Rp 2 juta per jemaah.

Penurunan ini dilakukan di tengah kenaikan harga avtur akibat gejolak energi global.

Baca Juga:

• PAN Sebut Ucapan Saiful Mujani Hanya ‘Bui di Lautan’

"Kita pastikan bahwa biaya haji 2026 kita turunkan sekitar Rp 2 juta, walaupun harga avtur naik, kita berani turunkan biaya haji untuk tahun ini," ujar Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menegaskan kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat, khususnya kalangan ekonomi bawah, agar tetap dapat menjalankan ibadah haji. "Ini komitmen pemerintah untuk melindungi rakyat paling bawah," tambahnya.

Selain penurunan biaya, Prabowo juga mengungkapkan adanya perbaikan dalam waktu tunggu keberangkatan haji. Ia menyebut antrean yang sebelumnya mencapai 48 tahun kini berhasil dipangkas menjadi sekitar 26 tahun.

"Saya juga dapat laporan, antrean haji sekarang tidak lagi 48 tahun. Mulai tahun ini maksimal 26 tahun, dan saya akan berjuang lebih ringkas lagi," katanya.

Pemerintah, lanjut Prabowo, akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji agar lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.*

(d/dh)