MEDAN – Ribuan warga memadati Urban Community Park Kebun Bunga, Jalan Candi Borobudur, Medan Petisah, Senin dini hari, 20 Juli 2026, untuk mengikuti nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina.

Meski sempat diguyur hujan gerimis, antusiasme masyarakat tidak surut hingga pertandingan berakhir.

Baca Juga:

• Serunya Nobar Final Piala Dunia 2026 di Polda Aceh, Kapolda Hadir Bareng Ribuan Warga

Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, Dandim 0201/Medan Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, Komandan Batalyon Parako 463 Pasgat Letkol Pas Jhon H. Siregar, serta jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Suasana semakin meriah ketika babak pertama berakhir tanpa gol.

Memanfaatkan waktu jeda pertandingan, Rico Waas mengajak masyarakat mengikuti kuis yang berisi pertanyaan seputar sepak bola dan Kota Medan.

Seorang anak berhasil menjawab nama klub sepak bola kebanggaan Kota Medan, yakni PSMS.

Sementara itu, seorang warga pria mampu menjawab jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Medan.

Seorang warga perempuan juga berhasil menyebutkan nama lengkap Wali Kota Medan.

Ketiga peserta yang menjawab benar langsung menerima hadiah dari Rico Waas, disambut tepuk tangan dan sorak sorai para penonton.

Pertandingan kemudian berlanjut hingga babak tambahan waktu.

Tim Nasional Spanyol akhirnya keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan juara bertahan Argentina dengan skor tipis 1-0.

Gol tunggal Ferran Torres memastikan La Roja meraih gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah setelah terakhir mengangkat trofi pada edisi 2010 di Afrika Selatan.

Rico Waas menilai pertandingan final tersebut benar-benar memperlihatkan kualitas permainan terbaik dari kedua tim.

"Pertandingan malam ini benar-benar layak disebut sebagai partai final. Sejak babak pertama, babak kedua, hingga tambahan waktu, kedua tim bermain sangat ketat dan menunjukkan semangat juang yang luar biasa," kata Rico Waas.

Ia mengaku prediksinya sebelum pertandingan ternyata sesuai dengan hasil akhir yang diraih Spanyol.

"Sebelumnya saya sempat memprediksi, kalau pertandingan berlangsung terbuka mungkin skornya 3-2. Namun kalau berjalan ketat, saya memperkirakan 1-0 untuk Spanyol. Alhamdulillah, Spanyol berhasil menjadi juara. Selamat untuk Timnas Spanyol," katanya.

Menurut Rico Waas, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah.

Yang lebih penting adalah nilai sportivitas, kebersamaan, dan semangat membangun masyarakat melalui olahraga.

"Yang paling penting dari pertandingan ini adalah nilai sportivitas. Melalui kegiatan nonton bareng seperti ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga semakin mencintai olahraga. Harapan saya, olahraga di Medan terus berkembang, semakin diminati masyarakat, dan menjadi bagian dari gaya hidup sehat," harapnya.

Ia juga kembali menegaskan semangat "Medan untuk Semua" sebagai ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun Kota Medan.

"Semangat Medan untuk Semua berarti kita harus saling menguatkan dan bergandengan tangan membangun Kota Medan. Kota ini tidak bisa dibangun sendirian. Kami membutuhkan dukungan, partisipasi, dan semangat seluruh masyarakat. Pemerintah Kota Medan pun akan terus berjuang memberikan yang terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Medan," tuturnya.

Kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 tersebut menjadi salah satu agenda yang berhasil menghadirkan suasana kebersamaan di tengah masyarakat.

Meskipun hujan sempat turun, ribuan warga tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, merayakan kemenangan Spanyol sekaligus menikmati momen kebersamaan bersama keluarga dan sesama pencinta sepak bola.* (ad)

Putusan dibacakan hakim tunggal I Ketut Darpawan dalam sidang praperadilan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Senin (20/7/2026).

Baca Juga:

• Jelang Putusan Praperadilan, Roy Suryo Dapat Kejutan Ulang Tahun di PN Jaksel

Perkara tersebut merupakan gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah terkait ijazah Presiden Joko Widodo.

Dalam perkara itu, pihak termohon terdiri atas Kapolda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya beserta jajaran penyidik, serta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hingga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangani proses penuntutan.

Melalui gugatan tersebut, Roy Suryo meminta hakim membatalkan penetapan status tersangkanya. Namun, majelis hakim menilai permohonan yang diajukan tidak memiliki dasar untuk dikabulkan sehingga seluruh gugatan ditolak.

Dengan putusan itu, proses hukum terhadap Roy Suryo tetap berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Roy Suryo juga pernah mengajukan praperadilan terpisah terkait tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik dalam perkara yang sama.

Dalam putusan terdahulu, hakim mengabulkan sebagian permohonan Roy. Pengadilan menyatakan tindakan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan penyidik cacat secara formil sehingga dinyatakan tidak sah menurut hukum.

Hakim saat itu juga menyatakan tindakan penahanan tidak memenuhi syarat subjektif sehingga dinyatakan tidak sah. Meski demikian, permohonan Roy mengenai rehabilitasi nama baik atau pemulihan harkat dan martabat ditolak.

Sementara itu, melalui putusan praperadilan terbaru yang dibacakan pada Senin (20/7/2026), hakim menegaskan bahwa penetapan Roy Suryo sebagai tersangka tetap sah sehingga proses penyidikan perkara dugaan fitnah terkait ijazah Presiden Joko Widodo dapat terus dilanjutkan.* (in/dh)

Dukungan tersebut disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait. Menurutnya, Kementerian Pertahanan akan mendukung setiap kebijakan Presiden yang ditetapkan demi kepentingan nasional.

Baca Juga:

• Saat Prabowo Buka Opsi Pangkas Anggaran TNI-Polri demi Percepat Pengentasan Kemiskinan

Rico menjelaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan kewenangan Presiden yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan nasional secara menyeluruh.

Ia menegaskan, kebijakan pertahanan negara tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga mencakup dimensi nonmiliter sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita serta Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

"Karena itu, setiap kebijakan anggaran, termasuk apabila terdapat penyesuaian, tetap merupakan bagian dari strategi negara untuk memperkuat kedaulatan, keamanan, sekaligus kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran guna mempercepat pengentasan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Bahkan, menurut Prabowo, apabila diperlukan pemerintah siap mengurangi anggaran sektor pertahanan maupun kepolisian.

"Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan," ujar Prabowo saat menghadiri Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menanyakan secara langsung kesiapan jajaran TNI dan Polri apabila anggaran institusinya dikurangi demi kepentingan rakyat. Respons yang diterimanya dari peserta yang hadir adalah kesiapan untuk mendukung kebijakan tersebut.

Presiden menegaskan bahwa kekuatan pertahanan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga oleh kondisi masyarakat yang sejahtera.

Menurutnya, rakyat yang kuat secara ekonomi akan menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan nasional. Karena itu, pemerintah ingin memastikan pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan berjalan beriringan dengan pembangunan sektor pertahanan.

Wacana penyesuaian anggaran pertahanan tersebut kini menjadi perhatian publik dan akan menjadi bagian dari pembahasan pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal serta prioritas belanja negara ke depan.* (k/dh)

Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, saat mengikuti RDPU pembahasan RUU Perampasan Aset, Senin (20/7/2026).

Baca Juga:

• Hotman Paris Kaitkan Prabowo dengan Kasus Febrie, Sahroni Tegaskan Proses Hukum Tak Bisa Diintervensi

Menurutnya, pengelolaan aset hasil sitaan membutuhkan lembaga yang profesional agar nilai ekonomi aset tetap terjaga dan tidak mengalami penyusutan selama proses hukum berlangsung.

Rikwanto mencontohkan pengalaman penanganan aset dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia menyebut sejumlah aset yang disita saat itu justru mengalami penurunan nilai yang cukup signifikan.

"Di masyarakat berkembang anggapan apakah ini disengaja atau memang salah urus. Tetapi kebanyakan karena salah pengelolaan," katanya.

Selain kasus BLBI, Rikwanto juga menyinggung penyitaan aset tambak udang Dipasena di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Menurutnya, ketika aset tersebut disita, kondisi tambak masih produktif dan mampu menghasilkan komoditas ekspor.

Namun, setelah berada dalam pengelolaan negara, aktivitas usaha dinilai tidak berjalan optimal sehingga nilai aset terus menurun. Bahkan, ketika aset dialihkan kepada pihak ketiga, kondisinya sudah jauh menurun dan tidak lagi memberikan manfaat ekonomi secara maksimal.

Karena itu, ia mendukung pembentukan badan pengelola aset yang berdiri secara independen dan tidak berada di bawah institusi penegak hukum.

"Supaya nilai-nilai aset itu tetap bisa stabil dan bisa berjalan sesuai dengan tujuan undang-undang, yakni memberikan manfaat bagi pengembalian aset negara," ujarnya.

Usulan serupa sebelumnya juga disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Harry Ponto, dalam RDPU Komisi III DPR pada pekan lalu.

Harry mengusulkan agar pemerintah membentuk badan profesional yang secara khusus bertugas mengelola, merawat, hingga melelang aset hasil perampasan tindak pidana.

Menurutnya, lembaga tersebut sebaiknya tidak berada di bawah aparat penegak hukum guna menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan atau *abuse of power* dalam proses pengelolaan aset.

"Maka Peradi SAI mengusulkan pengelolaan pelelangan aset dilakukan di bawah badan khusus yang independen dan juga memiliki fungsi pengawasan," kata Harry.

Ia mencontohkan sejumlah negara yang telah memiliki lembaga serupa, seperti The National Agency of Administration and Custody of Assets Seized and Confiscated from Organized Crime (ANBSC) di Italia serta Australian Financial Security Authority (AFSA) di Australia.

Kedua lembaga tersebut bertugas mengelola aset hasil sitaan maupun rampasan secara profesional tanpa berada di bawah institusi penegak hukum.

Usulan pembentukan badan pengelola aset independen itu kini menjadi salah satu poin yang mengemuka dalam pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR. Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pengembalian aset hasil tindak pidana sekaligus memastikan pengelolaannya tetap bernilai ekonomis bagi negara.* (k/dh)

Momen tersebut terjadi saat Roy Suryo duduk di depan Ruang Sidang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji bersama tim kuasa hukum dan sejumlah simpatisannya. Area sekitar ruang sidang juga dipadati awak media yang menunggu jalannya sidang praperadilan.

Baca Juga:

• Sidang Putusan Praperadilan Roy Suryo Hari Ini, Hakim Tentukan Sah atau Tidak Status Tersangka

Seorang pendukung menyerahkan kue ulang tahun kepada Roy, yang kemudian meniup lilin di tengah iringan tepuk tangan para simpatisan.

"Ini sudah kue yang kesekian," ujar Roy sambil tertawa.

Roy Suryo diketahui baru saja genap berusia 58 tahun pada Sabtu (18/7/2026). Meski mendapat kejutan sederhana, perhatian publik tetap tertuju pada agenda utama hari itu, yakni pembacaan putusan gugatan praperadilan atas status tersangkanya.

Sidang praperadilan yang teregister dengan nomor perkara 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL digelar untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dalam perkara dugaan manipulasi dokumen digital terkait ijazah Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, hakim tunggal I Ketut Darpawan telah menetapkan pembacaan putusan dilakukan pada Senin (20/7/2026) pukul 13.00 WIB.

Dalam permohonannya, Roy Suryo melalui tim kuasa hukumnya meminta hakim membatalkan surat penetapan tersangka yang diterbitkan Polda Metro Jaya pada 7 November 2025.

Roy berpendapat dirinya tidak pernah melakukan manipulasi terhadap dokumen digital sebagaimana yang disangkakan dalam Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ia mengklaim hanya melakukan analisis terhadap salinan digital ijazah Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah diunggah oleh akun media sosial milik Dian Sandi.

Menurut Roy, dokumen tersebut telah lebih dahulu beredar di ruang publik sehingga dirinya tidak melakukan akses ilegal maupun manipulasi data sebagaimana diatur dalam pasal yang dikenakan kepadanya.

Roy juga menyebut unggahan serupa sebelumnya sempat dibagikan oleh beberapa akun lain di media sosial. Namun, sebagian besar unggahan tersebut telah dihapus, sementara unggahan milik Dian Sandi masih dapat ditemukan saat dilakukan analisis.

Melalui sidang praperadilan tersebut, Roy berharap majelis hakim menyatakan penetapan status tersangkanya tidak sah sehingga proses hukum yang berjalan terhadap dirinya dapat dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini ditulis, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih menjadwalkan pembacaan putusan praperadilan terkait gugatan Roy Suryo terhadap status tersangkanya.* (k/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Budiman dalam konferensi pers di salah satu restoran di Kota Medan, Senin (20/7/2026). Menurutnya, para pengurus partai dinilai enggan menyampaikan pendapat maupun kritik karena merasa takut terhadap kebijakan yang diambil oleh pimpinan DPD.

Baca Juga:

• Japorman Saragih Yakin Messi Cs Juara, Argentina Hadapi Spanyol di Final Piala Dunia 2026

Ia menilai kondisi tersebut membuat demokrasi internal partai mengalami kemunduran. Budiman menduga situasi itu dipengaruhi oleh kedekatan sejumlah elite DPD dengan pihak yang memiliki akses ke jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.

Menurutnya, kedekatan tersebut telah membuat kepemimpinan di DPD bertahan selama dua periode dan berdampak pada berkurangnya ruang bagi kader untuk menyampaikan aspirasi.

"Para struktural dan fungsional partai takut mengeluarkan pendapat, apalagi berbeda pendapat. Ketakutan ini tidak boleh terjadi di Partai Banteng. Ibu Ketua Umum telah mengajarkan kita cara berpartai yang benar dengan berbagai dinamika yang terjadi," katanya.

Budiman menyebut dirinya bersama sejumlah kader senior PDI Perjuangan Sumut tengah mempersiapkan langkah untuk menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Ia mengatakan rombongan kader senior berencana mendatangi DPP PDI Perjuangan dalam waktu dekat guna meminta perhatian terhadap kondisi internal partai di Sumatera Utara.

"Para senior partai di Sumut sedang mempersiapkan kunjungan ke DPP untuk menghadap dan bertemu langsung dengan Ketua Umum Ibu Mega. Kami ingin menyampaikan masalah yang sangat serius ini dan memohon kepada beliau untuk turun tangan langsung membenahi kepemimpinan DPD," ujarnya.

Menurut Budiman, langkah tersebut juga dilakukan untuk meredam kekecewaan kader di tingkat akar rumput yang menginginkan tata kelola organisasi berjalan secara transparan dan sesuai mekanisme partai.

Ia mengungkapkan, keluhan terhadap gaya kepemimpinan DPD sebenarnya telah berkembang di internal partai sejak sebelum pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda). Namun, berbagai dinamika tersebut dinilai belum menghasilkan perubahan kepemimpinan di tingkat provinsi.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara terkait pernyataan yang disampaikan Budiman Nadapdap.* (dh)

Permintaan maaf tersebut disampaikan Hotman melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya pada Senin (20/7/2026). Dalam pernyataannya, ia mengaku menyesali ucapan yang dinilai merendahkan profesi wartawan.

Baca Juga:

• Keppres Jampidsus Baru Dikebut, Kuntadi Ditarget Gantikan Febrie Adriansyah Pekan Ini

Hotman menjelaskan ucapan tersebut terlontar karena dirinya sedang berada dalam kondisi emosional saat menghadapi pertanyaan dari sejumlah wartawan.

Menurutnya, situasi memanas ketika pertanyaan berikutnya diajukan sementara ia merasa belum selesai memberikan jawaban atas pertanyaan sebelumnya.

"Saya emosi karena saya sudah bolak-balik mengatakan saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, 'kamu punya otak gak sih?'. Maksudnya, saya sudah jawab tadi saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin bertanya apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum," katanya.

Meski memberikan penjelasan mengenai situasi yang terjadi saat itu, Hotman tetap menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada wartawan yang hadir maupun seluruh organisasi wartawan di Indonesia.

"Terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya mengatakan permintaan maaf kepada wartawan tersebut dan kepada seluruh organisasi wartawan seluruh Indonesia karena selama ini saya juga sangat dekat kepada semua wartawan," ujarnya.

Pernyataan kontroversial Hotman sebelumnya memicu kritik dari sejumlah organisasi profesi jurnalis. Beberapa di antaranya adalah Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang menilai ucapan tersebut tidak mencerminkan penghormatan terhadap profesi wartawan.

Kasus ini bermula saat Hotman Paris memberikan keterangan kepada media sebagai kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Dalam sesi tanya jawab, ucapannya kepada salah seorang wartawan menjadi sorotan dan menuai reaksi dari berbagai kalangan.

Dengan adanya permintaan maaf tersebut, polemik yang sempat mencuat diharapkan dapat diselesaikan secara baik serta menjadi pengingat pentingnya menjaga etika dan saling menghormati dalam hubungan antara narasumber dan insan pers.* (oz/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan sprindik baru tersebut merupakan penyidikan umum yang diterbitkan untuk mengembangkan perkara yang sedang berjalan. Hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka baru dalam penyidikan tersebut.

Baca Juga:

• Ketum Kesthuri Gugat Lagi KPK, Penetapan Tersangka Kini Diuji di PN Jaksel

Seiring diterbitkannya sprindik baru, KPK juga mulai memanggil sejumlah saksi guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Dua saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Senin (20/7/2026) yakni Dian Putri Bungsu selaku Sales Marketing PT Cahaya Mas Cemerlang dan Muhammad Heriyanto yang menjabat sebagai Direktur CV Buana Com, Direktur PT Buana Hasta Karya, sekaligus Komisaris PT Andal Bina Mandiri.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi.

Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang sebelumnya telah menyeret Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka.

Dalam perkara tersebut, Fikri diduga meminta sejumlah fee kepada para kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek fisik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Rejang Lebong.

Selain Muhammad Fikri Thobari, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong Hary Eko Purnomo, Irsyad Satria Budiman dari PT Statika Mitra Sarana, Edi Manggala dari CV Manggala Utama, serta Youki Yusdianto dari CV Alpagker Abadi.

KPK memastikan proses penyidikan akan terus berjalan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan guna memperkuat alat bukti sekaligus menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Meski telah menerbitkan sprindik baru, KPK menegaskan hingga kini belum ada penetapan tersangka tambahan dalam pengembangan perkara suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif tersebut.* (in/dh)

Audiensi berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (20/7/2026). Pertemuan itu menjadi ajang berbagi pengalaman sekaligus memberikan motivasi kepada para taruna yang tengah mempersiapkan diri menjadi perwira TNI.

Baca Juga:

• Banjir Bandang Kembali Terjang Tapteng, Hutanabolon Terendam Lagi, Warga Soroti Tanggul yang Jebol

Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki keselarasan antara hati, ucapan, dan tindakan sehingga mampu menjadi teladan bagi orang lain.

"Integritas itu adalah keselarasan. Apa yang ada di dalam hati dan ucapan harus sama dengan apa yang dilakukan. Jangan berbeda," ujar Surya di hadapan para taruna.

Surya juga membagikan perjalanan kariernya, mulai dari profesi sebagai guru hingga dipercaya menduduki berbagai jabatan publik, seperti anggota DPR, Ketua DPR, Wakil Bupati, Bupati, dan kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Ia menuturkan, seluruh perjalanan tersebut dilalui dengan menjaga kepercayaan masyarakat, memegang teguh prinsip kejujuran, serta tetap bersikap rendah hati dalam setiap amanah yang dijalankan.

Selain menekankan pentingnya integritas, Surya juga mengingatkan para taruna agar menjalani kehidupan secara sederhana dan tidak terjebak dalam gaya hidup yang berorientasi pada materi.

Ia berpesan agar para calon perwira TNI selalu memiliki rasa syukur, hidup secukupnya, dan menghindari berbagai perilaku yang dapat merusak masa depan, termasuk penyalahgunaan narkoba.

"Kalian adalah generasi yang akan meneruskan kepemimpinan ini di masa depan. Selalulah belajar merendah dan merasa cukup dengan apa yang diatur oleh Tuhan. Jika kita bisa menjaga integritas dan kejujuran, maka kita akan menjadi pemimpin yang baik dan dihormati," katanya.

Sementara itu, perwakilan taruna, P. Sinaga, menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan usai mereka menyelesaikan pelayaran dari luar negeri. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk bersilaturahmi sekaligus memperoleh arahan mengenai kepemimpinan dari Wakil Gubernur Sumut.

Menurutnya, pengalaman dan pesan yang disampaikan Surya menjadi bekal berharga bagi para taruna dalam mempersiapkan diri menjalankan tugas sebagai prajurit TNI yang profesional dan mengabdi kepada masyarakat.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman para taruna mengenai pentingnya integritas, kepemimpinan yang berkarakter, serta tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan masyarakat ketika nantinya mengemban tugas sebagai perwira TNI.* (dh)

Kepulangan para prajurit disambut langsung oleh Komandan Lanud Soewondo Medan, Marsekal Pertama (Marsma) TNI Tio Hutapea, di Lanud Soewondo, Medan, Minggu (19/7/2026).

Baca Juga:

• Batalyon Parako 463 Pasgat Sukses Gelar Liga TopSkor Zona Medan dan Simalungun 2026

Ia menjelaskan, personel yang kembali berasal dari Batalyon Parako 466 Pontianak, Yonko 463 Pasgat Medan, dan Yonko 462 Pasgat Pekanbaru yang selama ini bertugas sebagai bagian dari Satgas Pamtas RI-PNG.

"Pasukan ini terdiri dari Batalyon Parako 466 Pontianak yang sudah lebih dahulu turun, kemudian disusul Yonko 463 Pasgat Medan dan Yonko 462 Pekanbaru," ujar Marsma TNI Tio Hutapea.

Menurutnya, penugasan Satgas Pamtas bukan hanya menjaga wilayah perbatasan, tetapi juga memastikan keamanan pangkalan udara dan landasan pacu di daerah terpencil agar tetap dapat beroperasi.

Keberadaan prajurit Kopasgat dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran "jembatan udara" di Papua, sehingga distribusi logistik, pelayanan kesehatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat di daerah pedalaman tetap berjalan.

Ia menyebut sejumlah wilayah yang menjadi fokus pengamanan di antaranya Manumari, Timika, Wamena, Ilaga, Nabire, Enarotali, Mulia, hingga Okbibab.

"Daerah-daerah terpencil tersebut harus tetap beroperasi agar aktivitas masyarakat, khususnya perekonomian, dapat terus berjalan dengan baik," katanya.

Usai menyelesaikan penugasan, Marsma TNI Tio Hutapea meminta seluruh personel segera melaksanakan tahapan konsolidasi, evaluasi, serta pemulihan kondisi personel maupun peralatan sesuai prosedur yang berlaku sebelum kembali menjalankan tugas berikutnya.

Sementara itu, Komandan Sektor 3 Kopasgat, Kapten Pas Evan Melsan Worabay, mengatakan seluruh rangkaian tugas di Papua dapat dilaksanakan dengan baik berkat kerja sama seluruh personel dan dukungan masyarakat setempat.

Ia menjelaskan, selain melaksanakan pengamanan pangkalan udara dan bandara, personel Satgas juga aktif melaksanakan kegiatan sosial, termasuk sosialisasi kesehatan dan membantu peningkatan perekonomian masyarakat.

Menurut Evan, di sejumlah wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat maupun pesawat, distribusi bantuan dan dukungan operasional dilakukan menggunakan helikopter TNI Angkatan Udara.

"Pelaksanaan pengendalian operasi pangkalan udara berjalan dengan baik. Kami juga melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat. Untuk daerah yang tidak bisa dijangkau pesawat, TNI Angkatan Udara memberikan dukungan menggunakan helikopter," jelasnya.

Kepulangan prajurit Satgas Pamtas RI-PNG Yonko 463 Pasgat yang berada di bawah kendali operasi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Tahun Anggaran 2025/2026 dipimpin langsung oleh Komandan Yonko 463 Pasgat, Letkol Pas Jhon H. Siregar.

Suasana haru dan penuh sukacita mewarnai penyambutan para prajurit yang akhirnya kembali berkumpul bersama keluarga setelah menjalankan penugasan selama satu tahun di Tanah Papua.* (dh)

Prasetyo menegaskan perkara yang menjerat Febrie merupakan ranah penegakan hukum yang harus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, proses hukum tidak perlu dikaitkan dengan Presiden maupun kepentingan politik.

Baca Juga:

• Keppres Jampidsus Baru Dikebut, Kuntadi Ditarget Gantikan Febrie Adriansyah Pekan Ini

Ia menambahkan seluruh proses hukum harus diserahkan kepada aparat penegak hukum tanpa adanya campur tangan dari pihak mana pun.

Prasetyo juga menepis anggapan bahwa pemeriksaan terhadap seorang pejabat harus memperoleh izin Presiden terlebih dahulu. Menurutnya, seluruh proses telah memiliki mekanisme hukum yang jelas.

"Sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Saya rasa tidak ada juga ketentuan bahwa pada saat proses pemeriksaan harus seizin Presiden," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo sebagai tanggapan atas pernyataan Hotman Paris Hutapea yang sebelumnya menyebut kasus hukum yang menjerat Febrie Adriansyah sebagai bentuk kriminalisasi.

Hotman mengaku bersedia menjadi kuasa hukum Febrie bukan karena alasan materi, melainkan karena menilai mantan Jampidsus tersebut memiliki rekam jejak yang baik dalam upaya penyelamatan aset negara.

"Saya tidak mengharapkan uang dari Jampidsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya. Saya bayarannya supermahal di Indonesia," kata Hotman saat memberikan keterangan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Hotman juga menyinggung hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya telah berlangsung selama puluhan tahun sebagai penasihat hukum.

Ia menyebut Febrie merupakan sosok yang dibanggakan Presiden karena dinilai berhasil mengembalikan aset negara dalam jumlah besar, baik melalui penanganan perkara korupsi maupun tugas di Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Menurut Hotman, keberhasilan tersebut membuat dirinya mempertanyakan proses hukum yang kini dijalani Febrie.

"Jampidsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Dia mendapatkan pengembalian kerugian negara Rp130 triliun, ditambah Satgas PKH Rp300 triliun. Total Rp430 triliun kembali ke negara. Bayangkan, orang yang jadi kebanggaan Presiden tiba-tiba dikriminalisasi tanpa pamit sama Presiden," ujar Hotman.

Sementara itu, Febrie Adriansyah saat ini berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan kasus PT Asabri. Penanganan perkara tersebut semula dilakukan oleh Mabes Polri sebelum kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung untuk proses lebih lanjut.* (d/dh)

Prasetyo mengatakan proses administrasi saat ini tengah berjalan dan diharapkan rampung dalam beberapa hari ke depan. Setelah seluruh tahapan selesai, pemerintah akan menerbitkan Keputusan Presiden sekaligus mengumumkannya kepada publik.

Baca Juga:

• Hotman Paris Singgung Prabowo soal Febrie, Andre Rosiade Tegaskan Presiden Tak Campuri Proses Hukum

Ia menjelaskan, apabila seluruh proses berjalan sesuai jadwal, penerbitan Keppres dan pelantikan Jampidsus baru akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Kalau minggu ini sudah selesai, dalam beberapa hari ini selesai, nanti pasti akan ada Keppres-nya dan kami sampaikan ke publik, masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah mengusulkan nama Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Kuntadi, sebagai calon Jampidsus yang baru menggantikan Febrie Adriansyah.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Presiden Prabowo Subianto melalui surat resmi yang telah diterima Istana Kepresidenan pada Selasa (14/7/2026).

Prasetyo mengungkapkan surat pengajuan tersebut telah diterima pemerintah dan saat ini sedang diproses sesuai mekanisme yang berlaku sebelum nantinya diputuskan oleh Presiden.

"Kemarin hari Selasa, tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu lalu mengajukan pengunduran diri," jelasnya.

Saat ditanya mengenai nama yang diusulkan Kejaksaan Agung, Prasetyo membenarkan bahwa Kuntadi merupakan sosok yang diajukan sebagai calon pengganti Febrie Adriansyah.

"Ya, kalau berdasarkan suratnya, ya," kata Prasetyo saat mengonfirmasi nama Kuntadi sebagai calon Jampidsus.

Penunjukan Jampidsus baru menjadi perhatian publik menyusul pengunduran diri Febrie Adriansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pemerintah memastikan proses penggantian dilakukan sesuai ketentuan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan Agung tetap berjalan optimal.

Apabila Keppres telah diterbitkan dalam pekan ini, maka Kuntadi akan segera dilantik sebagai Jampidsus baru untuk melanjutkan tugas penanganan perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Agung.* (d/dh)

Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan dan silaturahmi antara Polri, pemerintah daerah, unsur TNI, serta masyarakat Aceh melalui ajang olahraga yang menyatukan berbagai kalangan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Nobar Final Piala Dunia 2026 Bersama Ribuan Warga Nias, Alun-alun Gunungsitoli Bergemuruh

Antusiasme masyarakat terlihat dengan membludaknya warga yang hadir untuk menyaksikan pertandingan final antara Argentina dan Spanyol.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan kegiatan nobar tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Aceh membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan positif yang menghadirkan ruang kebersamaan.

"Final Piala Dunia menjadi momentum yang tepat untuk mempererat silaturahmi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan ruang kebersamaan yang semakin memperkuat kemitraan serta menunjukkan bahwa Polri selalu hadir di tengah masyarakat," ujar Joko.

Selain menyaksikan pertandingan final, masyarakat yang hadir juga mendapatkan berbagai hiburan seperti penampilan musik, stand-up comedy, serta permainan interaktif yang melibatkan pengunjung.

Panitia turut menyiapkan berbagai hadiah untuk masyarakat, mulai dari 75 voucher makan gratis, pengundian 20 unit telepon genggam, hadiah bagi peserta yang berani tampil di atas panggung, hingga dua unit sepeda listrik sebagai hadiah utama.

Tidak hanya menjadi ajang hiburan, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk dukungan Polda Aceh terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Sejumlah pelaku UMKM diberikan kesempatan untuk menyediakan berbagai makanan dan minuman selama kegiatan berlangsung. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan aktivitas usaha masyarakat.

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku UMKM lokal. Dengan demikian, kebersamaan yang terbangun juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat," kata Joko.

Pertandingan final Piala Dunia 2026 yang disaksikan bersama berlangsung hingga dini hari dan berakhir dengan kemenangan Spanyol atas Argentina dengan skor 1-0.

Sepanjang kegiatan berlangsung, situasi tetap aman dan tertib. Masyarakat yang hadir turut menunjukkan semangat sportivitas dalam menikmati pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut.

Joko menambahkan, Polda Aceh akan terus menghadirkan kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat kemitraan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mewujudkan Polri yang Presisi, tegas, adil, dan bermartabat.

"Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin terus membangun kedekatan dengan masyarakat, memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta menghadirkan Polri yang semakin dicintai dan dipercaya masyarakat," tutup Joko.* (dh)

Andre menegaskan perkara hukum tersebut merupakan proses yang harus berjalan sesuai aturan dan tidak memiliki kaitan dengan Presiden. Ia juga memastikan Prabowo tidak pernah melakukan intervensi terhadap penegakan hukum.

Baca Juga:

• Hotman Paris Kaitkan Prabowo dengan Kasus Febrie, Sahroni Tegaskan Proses Hukum Tak Bisa Diintervensi

Andre yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI mengatakan sikap Prabowo selama ini menunjukkan komitmen untuk menghormati proses hukum.

Menurutnya, Presiden tidak pernah memberikan perlakuan khusus terhadap pihak mana pun yang tersandung persoalan hukum, termasuk pejabat pemerintahan maupun kepala daerah.

"Pak Prabowo dapat dipastikan tidak pernah mengintervensi kasus hukum. Bisa kita lihat selama ini, ketika ada wakil menteri mendapatkan persoalan hukum, Pak Prabowo tidak melakukan campur tangan sama sekali. Begitu juga dengan kepala daerah," katanya.

Gerindra Tegaskan Komitmen Pemberantasan Korupsi

Andre menyebut pemerintahan Prabowo memiliki komitmen kuat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ia mengatakan Presiden selalu memandang korupsi sebagai persoalan serius yang dapat merugikan masyarakat.

Menurut Andre, sikap tegas Presiden terlihat dari berbagai upaya pemerintah dalam mengejar pelaku korupsi dan menyelamatkan keuangan negara.

"Pak Prabowo berkomitmen mengejar para perampok uang negara sampai ke ujung dunia demi menyelamatkan uang rakyat," ujar Andre.

Ia juga menyebut Prabowo kerap memberikan peringatan keras kepada jajaran pemerintah agar tidak menyalahgunakan anggaran negara.

Andre mengatakan pejabat yang tidak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi dipersilakan untuk tidak berada dalam pemerintahan.

Selain itu, ia menilai Presiden juga mendorong pembenahan sistem pemerintahan, termasuk melalui digitalisasi birokrasi dan penggunaan teknologi dalam pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi celah terjadinya praktik suap maupun penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.

Hotman Paris Sebut Febrie Dikriminalisasi

Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum Febrie Adriansyah menyebut kasus yang menjerat kliennya merupakan bentuk kriminalisasi.

Hotman mengatakan dirinya bersedia membela Febrie bukan semata karena alasan materi, melainkan karena melihat adanya persoalan hukum yang menurutnya perlu diperjuangkan.

"Saya tidak mengharapkan uang dari Jampidsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya, mahal. Saya bayarannya supermahal di Indonesia," ujar Hotman saat memberikan keterangan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Dalam pernyataannya, Hotman juga menyinggung hubungan profesionalnya dengan Presiden Prabowo Subianto yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Ia menyebut Febrie merupakan sosok yang dibanggakan Presiden karena dianggap berhasil mengembalikan aset negara dalam jumlah besar.

Hotman menyampaikan Febrie disebut berkontribusi dalam pengembalian aset negara senilai ratusan triliun rupiah melalui berbagai tugas pemberantasan korupsi.

Menurut Hotman, kondisi tersebut menjadi alasan dirinya mempertanyakan proses hukum yang saat ini dijalani Febrie Adriansyah.

Kasus Febrie Adriansyah sebelumnya menjadi perhatian setelah Polri menetapkannya sebagai tersangka dalam sejumlah perkara dugaan korupsi. Perkara tersebut kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung, yang tetap mempertahankan status tersangka terhadap Febrie.* (d/dh)

Kelima terdakwa dijatuhi hukuman berbeda sesuai dengan tingkat keterlibatan masing-masing dalam aksi penganiayaan yang terjadi pada Jumat (31/10/2025) dini hari. Vonis yang diberikan majelis hakim mulai dari 1 tahun 3 bulan hingga 12 tahun penjara.

Baca Juga:

• Terungkap! Pendaki Gunung Sibayak Tewas Diduga Dianiaya Usai Dituduh Mencuri, 9 Orang Jadi Tersangka

Putusan tersebut lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta Syazwan dihukum 10 tahun penjara.

"Menyatakan terdakwa Syazwan Situmorang alias Juan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya seseorang. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun," demikian isi putusan hakim yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sibolga, Senin (20/7/2026).

Sementara itu, tiga terdakwa lainnya yakni Rismansyah Efendi Caniago, Zulham Piliang, dan Hasan Basri masing-masing dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

Vonis terhadap ketiganya sama dengan tuntutan yang sebelumnya diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Sedangkan terdakwa Chandra Lubis mendapatkan hukuman paling ringan dibanding empat terdakwa lainnya. Majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 1 tahun 6 bulan.

Kronologi Penganiayaan Arjuna Tamaraya

Kasus tersebut terjadi di Masjid Agung Sibolga yang berada di Jalan Diponegoro, Kecamatan Sibolga Kota, pada Jumat (31/10/2025) sekitar pukul 03.30 WIB.

Berdasarkan dakwaan jaksa, kejadian bermula ketika Arjuna Tamaraya datang ke tempat jualan sate milik Zulham Piliang. Saat itu Zulham sedang bersama Hasan Basri.

Korban kemudian menyampaikan keinginannya untuk tidur di masjid karena tidak memiliki tempat beristirahat. Namun, rencana tersebut tidak disetujui oleh Zulham.

Dalam dakwaan disebutkan, Zulham kemudian menyerahkan persoalan tersebut kepada Hasan Basri karena Hasan diketahui sering berada di sekitar masjid.

Meski telah dilarang, Arjuna tetap pergi menuju Masjid Agung Sibolga untuk tidur di teras masjid.

Sekitar 30 menit kemudian, Hasan dan Zulham mendatangi masjid dan melihat korban sedang tertidur. Hasan kemudian meminta korban meninggalkan lokasi tersebut.

Namun, korban tidak langsung pergi. Para terdakwa kemudian memanggil pelaku lainnya dengan alasan korban diduga hendak mencuri kotak amal masjid.

Zulham lalu mengajak Syazwan Situmorang, Rismansyah Efendi Caniago, dan Chandra Lubis untuk datang ke lokasi.

Setibanya di masjid, para terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban. Dalam dakwaan jaksa, Syazwan disebut langsung menendang korban, sementara Chandra menarik jaket korban.

Karena korban tidak kunjung bangun, Syazwan kemudian mengangkat korban dan mendudukkannya.

Setelah itu, korban kembali mengalami tindakan kekerasan berupa pemukulan dan tendangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku.

Korban kemudian diseret keluar dari area Masjid Agung Sibolga menuju pinggir Jalan Diponegoro. Di lokasi tersebut, penganiayaan kembali terjadi.

Dalam kejadian itu, korban sempat sadar dan berbicara dengan salah satu terdakwa. Namun, para pelaku kembali melakukan kekerasan hingga korban akhirnya tidak berdaya.

Akibat penganiayaan tersebut, Arjuna Tamaraya dinyatakan meninggal dunia.

Hakim Nyatakan Unsur Pidana Terbukti

Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Kelima terdakwa kemudian dijatuhi hukuman sesuai dengan peran masing-masing dalam peristiwa tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena korban merupakan seseorang yang sedang beristirahat di area masjid sebelum akhirnya meninggal akibat tindakan kekerasan yang dilakukan para terdakwa.* (ds/dh)

Sahroni menilai tidak seharusnya nama Presiden dikaitkan dengan proses penegakan hukum. Ia menegaskan Presiden Prabowo tidak pernah melakukan intervensi terhadap perkara hukum yang sedang berjalan.

Baca Juga:

• Ucapan Hotman Paris Berbuntut Panjang, IJTI Tegaskan Jurnalis Berhak Bertanya

Menurut Sahroni, proses hukum harus berjalan sesuai aturan dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak mana pun. Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, tetap mengedepankan profesionalitas dan transparansi.

"Hukum adalah hukum. Tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun," katanya.

Sahroni menilai pernyataan yang mengaitkan Presiden dalam perkara tersebut dapat menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat. Ia meminta semua pihak menjaga profesionalisme dalam menyampaikan pendapat terkait proses hukum.

"Jangan membawa-bawa nama Presiden karena bisa membuat opini publik seolah-olah proses hukum ini tidak serius," ucapnya.

Sebelumnya, Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Febrie Adriansyah mempertanyakan langkah Polri melalui Kortastipidkor yang memproses hukum kliennya tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

Hotman menyebut Febrie merupakan sosok yang dibanggakan Presiden karena dianggap telah berperan dalam pengembalian aset negara melalui sejumlah tugas pemberantasan korupsi.

"Kenapa tidak bertanya kepada Pak Prabowo terlebih dahulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan yang dibanggakan Presiden?" ujar Hotman.

Febrie Adriansyah diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri dalam sejumlah perkara dugaan korupsi, termasuk kasus yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan PT Krakatau Steel, serta perkara batu bara untuk PLTU.

Kasus tersebut kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Pihak Kejagung tetap mempertahankan status tersangka terhadap Febrie meski yang bersangkutan telah menjalani pemeriksaan dan belum dilakukan penahanan.* (k/dh)

Amran mengatakan isu tersebut merupakan tudingan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurutnya, pemerintah tidak pernah mengambil alih kepemilikan tanah masyarakat dalam menjalankan program pengembangan pertanian di Papua.

Baca Juga:

• Mentan Gelontorkan Rp801 Miliar, Pertanian Sumut Didorong Naik Kelas

Ia menjelaskan program pertanian di Papua dilakukan dengan membangun lahan sawah yang tetap menjadi hak masyarakat. Pemerintah hanya memberikan dukungan berupa pembangunan infrastruktur pertanian, irigasi, serta bantuan alat dan mesin pertanian.

Amran menyebut hingga saat ini pemerintah telah membangun sekitar 137 ribu hektare lahan pertanian di Papua. Seluruh lahan tersebut, kata dia, masih menjadi milik masyarakat setempat.

"Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara. Alat mesin pertanian kami berikan gratis, irigasi kami bangun, semuanya untuk masyarakat," jelasnya.

Menurut Amran, program tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas petani Papua sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ia menilai berbagai informasi negatif yang beredar tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Ia juga menyebut sejumlah petani di Papua telah merasakan manfaat dari program tersebut. Mulai dari mendapatkan akses pengelolaan lahan, bantuan peralatan pertanian, hingga peningkatan pendapatan.

"Petani di sana menyampaikan sendiri bahwa mereka mendapat lahan untuk dikelola dan penghasilannya meningkat. Traktor juga menjadi milik mereka. Ini fakta di lapangan," ungkap Amran.

Pemerintah memastikan program pengembangan pertanian di Papua akan terus dilanjutkan dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan nasional.* (in/dh)

Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan mengatakan, pihaknya mengecam segala bentuk tindakan, baik verbal maupun nonverbal, yang dinilai melecehkan martabat jurnalis ketika menjalankan tugas peliputan.

Baca Juga:

• PWI Pusat Desak Hotman Paris Hormati Martabat Wartawan, Minta Klarifikasi ke Publik

"Jurnalis bekerja bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk memenuhi hak publik atas informasi yang benar, berimbang, dan akurat," ujar Herik dalam keterangannya, Senin (20/7/2026).

Ia menjelaskan, pertanyaan kritis yang diajukan wartawan kepada narasumber merupakan bagian dari tugas jurnalistik, bukan bentuk intimidasi ataupun upaya mencari persoalan.

IJTI juga mengingatkan bahwa setiap jurnalis terikat pada Kode Etik Jurnalistik, termasuk kewajiban bersikap independen, menguji informasi, menyajikan pemberitaan secara berimbang, serta menjunjung asas praduga tak bersalah.

Karena itu, IJTI mengimbau seluruh pihak agar menghormati profesi jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan di lapangan.

Selain itu, apabila terdapat keberatan terhadap pemberitaan, IJTI meminta penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, seperti menggunakan hak jawab, hak koreksi, atau mengajukan pengaduan kepada Dewan Pers.

"Jangan menyelesaikannya dengan intimidasi verbal ataupun tindakan yang merendahkan profesi jurnalis di ruang publik," tegas Herik.

IJTI juga mengajak seluruh jurnalis televisi di Indonesia tetap menjalankan tugas secara profesional, mematuhi Kode Etik Jurnalistik, serta tidak gentar menyampaikan informasi demi kepentingan publik.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas ucapan Hotman Paris Hutapea saat mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, dalam konferensi pers pada Jumat (17/7/2026). Dalam kesempatan itu, Hotman disebut melontarkan kalimat "lu punya otak nggak?" kepada seorang wartawan yang mengajukan pertanyaan.* (d//dh)

Tanggul jebol terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama sekitar empat jam pada Sabtu (18/7/2026). Akibatnya, oprit Jembatan Sigala-gala mengalami kerusakan sehingga akses menuju jembatan sempat terputus.

Baca Juga:

• Sabo Dam Belum Rampung, Hutanabolon Tapteng Kembali Diterjang Banjir Bandang

Setelah akses berhasil dibuka, petugas langsung melakukan penutupan tanggul pada Sabtu malam untuk mengendalikan aliran Sungai Aek Sigala-gala dan mencegah meluasnya banjir.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, penanganan darurat difokuskan pada pemulihan akses masyarakat serta pengamanan kawasan yang terdampak banjir.

"Kementerian PU mengerahkan personel dan peralatan agar dampak bencana terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Prioritas utama adalah memulihkan akses masyarakat, memperbaiki tanggul yang jebol, serta memastikan aliran sungai kembali normal," ujar Dody, Minggu (19/07/2026).

Selain merusak infrastruktur, banjir juga merendam permukiman warga dengan ketinggian air berkisar antara 50 hingga 150 sentimeter.

Berdasarkan laporan di lapangan, debit Sungai Aek Sigala-gala meningkat drastis setelah diguyur hujan lebat. Tingginya volume air membuat aliran sungai meluap hingga menggerus tanggul setinggi sekitar empat meter sebelum akhirnya jebol.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Kementerian PU juga akan melakukan normalisasi sungai melalui pengangkatan sedimen menggunakan empat unit alat berat. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aliran sungai saat curah hujan tinggi.

Hingga Sabtu malam, kondisi banjir dilaporkan mulai berangsur surut. Genangan yang sebelumnya mencapai lebih dari satu meter kini tersisa sekitar 20 sentimeter dan terus mengalir menuju Sungai Tukka.

Kementerian PU memastikan akan terus memantau perkembangan di lapangan serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait hingga proses penanganan darurat dinyatakan selesai.* (k/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan agenda tersebut. Menurutnya, sidang kabinet digelar sebagai forum koordinasi untuk membahas berbagai isu lintas sektor sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah.

Baca Juga:

• Saat Prabowo Buka Opsi Pangkas Anggaran TNI-Polri demi Percepat Pengentasan Kemiskinan

Prasetyo menjelaskan, Sidang Kabinet Paripurna kali ini tidak memiliki agenda khusus. Namun, pembahasan akan mencakup berbagai sektor pemerintahan, sebagaimana rapat koordinasi yang rutin dilakukan Presiden bersama jajaran menteri.

Ia mengatakan, mekanisme Sidang Kabinet Paripurna diperlukan untuk menyatukan langkah seluruh kementerian dan lembaga dalam menjalankan program-program prioritas pemerintah.

Salah satu fokus utama yang akan dibahas dalam rapat tersebut adalah percepatan pelaksanaan berbagai program pemerintah agar dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

"Yang khusus dibahas sudah pastilah percepat pelaksanaan program," katanya.

Selain membahas percepatan program, pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah berjalan. Menurut Prasetyo, proses evaluasi tersebut merupakan agenda rutin yang selalu dilakukan dalam setiap rapat bersama Presiden.

Sidang Kabinet Paripurna menjadi salah satu forum strategis pemerintah untuk memastikan koordinasi antarkementerian tetap berjalan optimal, sekaligus mempercepat realisasi program prioritas yang telah ditetapkan.* (in/dh)