MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong implementasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Program ini ditargetkan menjadi ruang aman bagi kelompok rentan sekaligus memperkuat ketahanan keluarga.

Baca Juga:

• Prabowo Gelontorkan Rp100 Miliar untuk 1.098 Sapi Kurban Idul Adha 2026, Dibiayai APBN

Sulaiman mengatakan pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal apabila perempuan dan anak masih menghadapi kekerasan serta ketertinggalan.

"Perempuan dan anak adalah jantung ketahanan keluarga sekaligus fondasi generasi penerus pembangunan di Sumatera Utara," ujar Sulaiman.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sepanjang 2025 tercatat 1.975 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumut.

Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 1.822 kasus.

Dari total kasus pada 2025, sekitar 68,8 persen korban merupakan anak-anak, terdiri atas 905 anak perempuan, 455 anak laki-laki, dan 615 perempuan dewasa.

Pemerintah menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.

Sulaiman menyebut Pemprov Sumut telah memperkuat sejumlah kebijakan, antara lain penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), percepatan program Kabupaten/Kota Layak Anak, serta kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa dan kelurahan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam pelaksanaan RBI.

"Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar target program, tetapi menyelamatkan peradaban Sumatera Utara," katanya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Roro Endah Sri Rejeki, mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut terhadap penguatan program RBI.

Menurut dia, RBI diharapkan menjadi ruang aman yang menjangkau kelompok perempuan dan anak yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia.

Program tersebut juga disebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang menekankan kualitas sumber daya manusia.

Roro menambahkan, tantangan yang masih dihadapi antara lain tingginya kasus kekerasan, rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, serta perlunya penguatan ekonomi perempuan.

"RBI tidak hanya fokus pada penanganan kasus, tetapi juga pencegahan melalui edukasi, literasi digital, dan pemberdayaan ekonomi," ujarnya.*

(ad)

PADANG LAWAS – Ketua Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM), Zulfahmi Siregar, mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) di bawah kepemimpinan Irjen Pol Wisnu untuk melakukan langkah hukum atas dugaan pelanggaran yang melibatkan pengelolaan jaringan wifi ilegal di Kabupaten Padang Lawas.

Dalam aksinya, Zulfahmi menyebut adanya indikasi pembiaran terhadap aktivitas penyedia layanan internet tanpa izin yang diduga memanfaatkan fasilitas milik PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Sibuhuan serta keterlibatan pihak tertentu dari PT Telkom.

Baca Juga:

• Bripda M. Dimas Pratama Sabet Medali Emas Kapolri Cup 2026, Harumkan Nama Polda Aceh

"Diduga ada pembiaran terhadap pengusaha wifi ilegal yang menggunakan fasilitas PLN. Ini merugikan negara dan masyarakat, bahkan bisa mengganggu pelayanan PLN kepada konsumen," ujar Zulfahmi dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Zulfahmi juga meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk Kepala PLN ULP Sibuhuan, perwakilan PT Telkom, serta Kapolres Padang Lawas.

Ia menduga adanya aliran imbalan dari aktivitas tersebut yang membuat praktik itu berlangsung dalam waktu lama.

"Perlu dilakukan pengusutan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya penerimaan fee dari aktivitas tersebut," katanya.

Menanggapi laporan dan aspirasi tersebut, perwakilan dari Kriminal Khusus (Krimsus) AKP Rawi menyatakan bahwa laporan mahasiswa akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Laporan tersebut akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum," ujar AKP Rawi singkat.

Usai menyampaikan aspirasi, massa SALAM menyatakan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada pekan depan apabila kasus tersebut tidak segera mendapat penanganan serius.

Mereka juga telah menyerahkan pemberitahuan aksi lanjutan kepada pihak berwenang.

Aksi tersebut berlangsung dengan tertib dan diakhiri dengan pernyataan sikap dari mahasiswa yang menuntut transparansi serta penegakan hukum dalam pengelolaan infrastruktur digital dan energi di daerah.*

(ad)

BANDA ACEH – Personel Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh, Bripda M. Dimas Pratama, berhasil mengharumkan nama institusinya setelah meraih medali emas pada ajang Kejuaraan Judo Piala Kapolri Cup Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Bripda Dimas tampil impresif pada kelas +90 kilogram dan sukses keluar sebagai juara pertama usai mengalahkan atlet dari Polda Metro Jaya dalam partai final.

Baca Juga:

• Kejari Medan dan Forwakum Gelar Mini Soccer, Perkuat Sinergi Penegak Hukum dan Insan Pers

Ajang tersebut diikuti oleh kontingen dari seluruh Kepolisian Daerah (Polda) se-Indonesia dan dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, mengatakan keberhasilan Bripda Dimas menjadi bukti kualitas pembinaan atlet di lingkungan Polda Aceh.

"Bripda M. Dimas Pratama berhasil meraih juara pertama dan memperoleh medali emas pada kelas +90 kilogram setelah mengalahkan atlet dari Polda Metro Jaya di partai final," kata Joko Krisdiyanto dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Menurut Joko, kompetisi tersebut mempertandingkan berbagai kelas baik untuk kategori polisi laki-laki (Polki) maupun polisi wanita (Polwan).

Untuk kategori Polki, nomor yang dipertandingkan meliputi kelas -60 kilogram, -66 kilogram, -73 kilogram, -81 kilogram, -90 kilogram, hingga +90 kilogram.

Sementara kategori Polwan mempertandingkan kelas -52 kilogram, -57 kilogram, -63 kilogram, -70 kilogram, -78 kilogram, dan +78 kilogram.

Selain Bripda Dimas, Polda Aceh juga mengirimkan Bripda M. Fadhil Thoriq yang berlaga pada kelas -60 kilogram.

Kedua atlet didampingi Brigadir Polisi Agus Satria dari SPN Polda Aceh yang bertindak sebagai official tim selama kejuaraan berlangsung.

Joko menambahkan, Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo turut hadir mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah dalam rangkaian kegiatan pembukaan hingga penutupan Kejuaraan Judo Piala Kapolri Cup 2026.

Prestasi yang diraih Bripda Dimas dinilai menjadi kebanggaan tersendiri bagi Polda Aceh sekaligus menunjukkan kemampuan personel kepolisian daerah tersebut tidak hanya dalam tugas pengamanan dan pelayanan masyarakat, tetapi juga di bidang olahraga prestasi.

Keberhasilan tersebut juga diharapkan menjadi motivasi bagi personel lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan dan mengukir prestasi di tingkat nasional.

"Prestasi ini menunjukkan dedikasi, disiplin, dan kemampuan personel Polda Aceh dalam bidang olahraga bela diri, khususnya judo," ujar Joko.

Dengan raihan medali emas tersebut, nama Polda Aceh kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional melalui ajang olahraga yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari seluruh jajaran kepolisian Indonesia.*

(ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban yang akan disalurkan ke berbagai daerah dan lembaga sosial pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan seluruh pengadaan sapi kurban tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui program bantuan kemasyarakatan Presiden.

Baca Juga:

• LPG 3 Kg Tembus 109 Persen! Hanif Dhakiri Ungkap Alarm Bahaya Subsidi Energi

Menurut Juri, seluruh sapi kurban yang disalurkan Presiden berasal dari peternak lokal di berbagai daerah.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor peternakan nasional dan ekonomi masyarakat.

Ia menjelaskan harga setiap sapi berbeda-beda, bergantung pada bobot, jenis, dan lokasi pembelian.

Namun secara keseluruhan, nilai anggaran yang digunakan diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar.

"Bobot dan lokasi tentu memengaruhi harga. Karena itu, pembelian disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. Secara keseluruhan anggaran yang digunakan sekitar Rp100 miliar," ujarnya.

Juri mengungkapkan sapi yang dipilih untuk kurban Presiden merupakan sapi kategori premium dengan bobot rata-rata di atas 800 kilogram.

Beberapa jenis sapi yang disalurkan antara lain sapi Simental, Limousin, Peranakan Ongole (PO), Brahman, Angus, sapi Bali, Friesian Holstein (FH), Belgian Blue, hingga Charolais.

Selain memiliki ukuran besar, seluruh hewan kurban tersebut telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat syariat Islam untuk pelaksanaan ibadah kurban.

"Seluruh sapi sudah memiliki surat keterangan kesehatan hewan dan dipastikan dalam kondisi sehat. Jadi tidak hanya besar dan berkualitas, tetapi juga memenuhi ketentuan syariat," kata Juri.

Dari total 1.098 ekor sapi, sebanyak 598 ekor akan disalurkan ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Sementara 500 ekor lainnya akan diberikan kepada berbagai lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, serta sejumlah tokoh masyarakat yang dianggap memiliki peran strategis dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

"Untuk pemerintah daerah sebanyak 598 ekor, sedangkan 500 ekor lainnya diberikan kepada lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, dan tokoh masyarakat. Totalnya 1.098 ekor sapi," ujarnya.

Program bantuan kurban Presiden setiap tahun menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas manfaat perayaan Idul Adha kepada masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.

Selain membantu distribusi daging kurban, program tersebut juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi peternak lokal yang menjadi pemasok hewan kurban.

Penyaluran sapi kurban Presiden dijadwalkan berlangsung menjelang pelaksanaan Salat Idul Adha yang tahun ini diperingati pada 27 Mei 2026.*

(km/ad)

MEDAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan bersama Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara menggelar pertandingan mini soccer sebagai upaya mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan insan pers.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (25/5/2026) malam tersebut menjadi ajang membangun komunikasi yang lebih erat di luar aktivitas formal, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung penyampaian informasi yang edukatif kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik dalam Pembinaan Aparatur Peradilan

"Kegiatan ini bukan sekadar olahraga bersama, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi, komunikasi, dan kebersamaan antara Kejari Medan dengan rekan-rekan wartawan," ujar Ridwan.

Menurut dia, hubungan yang harmonis antara institusi penegak hukum dan media massa memiliki peran penting dalam membangun keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Ridwan menegaskan Kejari Medan terbuka terhadap kritik dan masukan yang disampaikan insan pers selama bertujuan membangun dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Kami tidak anti kritik. Justru kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami butuhkan sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Pertandingan mini soccer berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban.

Sejumlah pejabat Kejari Medan turut ambil bagian dalam laga persahabatan tersebut, di antaranya Kepala Seksi Intelijen Valentino Harry Parluhutan Manurung, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Juanda Ronny Hutauruk, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Anthonius Ginting Munthe, serta Kasubsi II Bidang Intelijen Reza Surya Mahardika bersama jajaran pegawai Kejari Medan.

Dari pihak Forwakum, kegiatan dihadiri pengurus dan anggota Forwakum Sumatera Utara, termasuk Ketua Forwakum Kabupaten Serdang Bedagai Darmawan bersama jajaran pengurus dan anggota lainnya.

Ketua Forwakum Sumut, Aris Rinaldi Nasution, menyambut positif kegiatan tersebut.

Menurutnya, olahraga bersama menjadi salah satu cara efektif untuk memperkuat komunikasi dan membangun hubungan profesional yang lebih solid antara wartawan dan aparat penegak hukum.

"Hubungan baik yang selama ini sudah terjalin diharapkan semakin kuat melalui kegiatan olahraga bersama seperti ini. Komunikasi yang baik akan mendukung terciptanya pemberitaan yang berimbang dan konstruktif," ujarnya.

Laga mini soccer berlangsung sportif dan penuh semangat. Para peserta tampak menikmati pertandingan yang diwarnai canda dan keakraban, mencerminkan hubungan harmonis antara kedua pihak.

Usai pertandingan, kegiatan dilanjutkan dengan makan malam bersama yang semakin mempererat hubungan kekeluargaan antara jajaran Kejari Medan dan anggota Forwakum.

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah positif dalam memperkuat kemitraan strategis antara institusi penegak hukum dan media, sekaligus mendukung terciptanya iklim informasi yang sehat, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.*

(ad)

BANDA ACEH – Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh, Nursyam, menegaskan pentingnya integritas, kehati-hatian, dan dedikasi dalam menjalankan tugas sebagai aparat peradilan.

Pesan tersebut disampaikan saat kegiatan pembinaan dan pengawasan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Selasa (26/5/2026).

Baca Juga:

• Kejari Medan dan Forwakum Gelar Mini Soccer, Perkuat Sinergi Penegak Hukum dan Insan Pers

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan adanya temuan pelanggaran tertentu, melainkan bagian dari mekanisme pembinaan reguler untuk menjaga kualitas pelayanan lembaga peradilan.

"Pembinaan dan pengawasan ini bukan karena ada temuan sesuatu, tetapi merupakan kegiatan rutin yang bersifat reguler setiap tahun," ujar Nursyam saat memberikan arahan.

Dalam pembinaannya, Nursyam mengangkat tema tentang pentingnya menjaga hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai insan peradilan.

Ia menekankan tiga prinsip utama yang harus dipegang seluruh hakim dan aparatur pengadilan.

Pertama adalah bekerja dengan rendah hati. Menurutnya, setiap aparatur harus menjunjung sikap sopan santun, menghormati sesama, serta memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan apabila melakukan kekeliruan.

"Di lingkungan pengadilan tidak ada kepala, yang ada adalah ketua sebagai sosok yang dituakan. Karena itu, hormatilah orang yang dituakan. Hakim tidak boleh sombong dan tidak boleh haus pujian," katanya.

Prinsip kedua adalah bersikap dan bertindak dengan penuh kehati-hatian.

Nursyam mengingatkan bahwa setiap keputusan yang dihasilkan pengadilan memiliki konsekuensi bagi para pihak yang berperkara sehingga dibutuhkan kecermatan dan kewaspadaan dalam setiap proses kerja.

Menurutnya, hakim harus berpihak pada keadilan, bukan kepada pihak yang sedang berperkara.

Adapun prinsip ketiga adalah bekerja dengan sepenuh hati. Nursyam mengajak seluruh aparatur menjadikan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian dan ibadah, bukan semata-mata sarana mencari nafkah.

Ia juga mendorong terciptanya suasana kerja yang harmonis dan nyaman agar kantor pengadilan menjadi lingkungan yang mendukung profesionalisme sekaligus kebersamaan.

Baca Juga:

• Pengamat Desak Prabowo Evaluasi Sistem Rekrutmen Ombudsman RI Usai Kasus Hery Susanto dan Yeka Hendra

"Jadikan kantor ini sebagai rumah kedua. Bangun hubungan yang baik dan penuh persaudaraan dengan sesama aparatur pengadilan," ujarnya.

Nursyam optimistis apabila ketiga nilai tersebut dijalankan secara konsisten, PN Banda Aceh akan mampu memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat pencari keadilan.

Menurut dia, peningkatan kualitas pelayanan publik akan berbanding lurus dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah Hakim Tinggi PT Banda Aceh, di antaranya Dr. Taqwaddin, Dr. Firmansyah, Rahmawati, Irwan Efendi, dan M. Joni Kemri, serta jajaran sekretariat PT Banda Aceh.

Sementara itu, Wakil Ketua PN Banda Aceh Fauzi menyampaikan apresiasi atas pembinaan yang diberikan oleh PT Banda Aceh.

Mewakili Ketua PN Banda Aceh, Dr. Teuku Syarafi, yang sedang menunaikan ibadah haji, Fauzi berkomitmen menindaklanjuti seluruh hasil pengawasan dan arahan yang telah disampaikan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan pembinaan yang diberikan. Kami akan segera menindaklanjuti hasil pengawasan yang telah dilakukan," kata Fauzi.*

Baca Juga:

• TNI Resmi Turun Ikut Buru Begal! Kemhan Ungkap Alasannya

JAKARTA – Menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengingatkan pentingnya pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran.

Menurutnya, tantangan utama sektor energi saat ini bukan lagi sekadar menjaga ketersediaan pasokan, tetapi memastikan subsidi negara tidak bocor dan benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

Baca Juga:

• Prabowo Jalani Salat Idul Adha di Prancis, Istana: Presiden Masih dalam Kunjungan Kerja

Namun, ia menilai masih terdapat persoalan mendasar dalam tata kelola subsidi energi, khususnya pada distribusi biosolar dan LPG 3 kilogram.

"Secara umum Komisi XI DPR mengapresiasi kesiapan PT Pertamina Patra Niaga dalam menjaga pasokan energi menjelang Idul Adha. Namun tantangan saat ini bukan hanya soal stok, melainkan bagaimana tata kelola subsidi energi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran," kata Hanif Dhakiri di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Pernyataan tersebut merujuk pada hasil kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Fuel Terminal Boyolali milik PT Pertamina Patra Niaga beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungan itu, DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan Public Service Obligation (PSO) yang menjadi bagian penting distribusi energi bersubsidi di Indonesia.

Hanif mengungkapkan data yang dipaparkan menunjukkan realisasi penyaluran biosolar dan LPG subsidi telah melampaui kuota tahun berjalan.

Realisasi biosolar tercatat mencapai 100,1 persen dari target year to date, sementara LPG 3 kilogram bahkan telah mencapai 109,18 persen.

Menurutnya, angka tersebut menjadi sinyal bahwa masih terdapat potensi kebocoran maupun penyaluran yang tidak sesuai peruntukan.

"Ini menjadi alarm serius bahwa persoalan salah sasaran dan kebocoran subsidi energi masih terjadi. Negara harus memastikan setiap rupiah subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Hanif mengakui Pertamina telah melakukan berbagai langkah digitalisasi pengawasan distribusi, termasuk melalui sistem QR Code dan integrasi data penerima subsidi.

"Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya instrumen teknologi, tetapi efektivitas pengendalian yang mampu menutup celah penyalahgunaan dan memastikan subsidi tepat sasaran," tegas politikus PKB tersebut.

Selain itu, Hanif juga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai pemegang saham strategis untuk mengambil peran aktif dalam memperkuat tata kelola perusahaan di lingkungan Pertamina Group.

Baca Juga:

• Dasco Diduga Ucapkan 'Asal Jangan Teriak Hidup Jokowi' di Sidang DPR, Begini Respons Jokowi

Menurutnya, transformasi tata kelola dan peningkatan efisiensi menjadi langkah penting agar dana subsidi energi yang bersumber dari APBN dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Kami meminta BPI Danantara aktif mendorong penguatan governance di PT Pertamina Patra Niaga maupun Pertamina Group. Tujuannya agar subsidi energi benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dan memberikan manfaat optimal bagi rakyat," katanya.

DPR menilai momentum menjelang Idul Adha menjadi ujian penting bagi distribusi energi nasional.

Selain menjaga pasokan tetap aman selama lonjakan konsumsi masyarakat, pemerintah juga dituntut memastikan kebijakan subsidi berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.*

(ad)

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dipastikan akan menjalankan ibadah Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Prancis.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro yang menyebut kepala negara masih berada di Eropa dalam rangka kunjungan kerja saat Hari Raya Idul Adha berlangsung.

Baca Juga:

• Pengamat Desak Prabowo Evaluasi Sistem Rekrutmen Ombudsman RI Usai Kasus Hery Susanto dan Yeka Hendra

"Bapak Presiden semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, yaitu ke Prancis. Karena pada hari Rabu beliau masih berada di sana, tentu pelaksanaan Salat Idul Adha akan menyesuaikan dengan situasi dan agenda di lokasi," kata Juri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.

Meski demikian, pemerintah belum mengungkap lokasi pasti tempat Presiden akan melaksanakan Salat Idul Adha.

Juri meminta publik menunggu informasi lebih lanjut terkait agenda resmi Presiden selama berada di Prancis.

"Nanti kita tunggu saja informasi selanjutnya," ujarnya.

Saat ditanya mengenai detail agenda kenegaraan Prabowo selama berada di Prancis, Juri enggan menjelaskan lebih jauh.

Menurut dia, informasi terkait substansi kunjungan luar negeri Presiden akan disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri.

"Nanti Pak Menlu yang akan menjelaskan," kata Juri.

Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda internasional penting Presiden Prabowo di tengah berbagai isu geopolitik global yang sedang berkembang.

Di tengah kunjungan kerjanya ke luar negeri, Presiden Prabowo tetap menyalurkan bantuan hewan kurban untuk masyarakat Indonesia pada momentum Idul Adha tahun ini.

Juri mengungkapkan Presiden menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang didistribusikan ke berbagai daerah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

"Pada Idul Adha tahun ini, Presiden menyerahkan total 1.098 ekor sapi untuk masyarakat di seluruh Indonesia," ujarnya.

Salah satu sapi kurban Presiden diserahkan kepada Masjid Istiqlal, Jakarta. Hewan kurban tersebut merupakan sapi jenis Simental dengan bobot mencapai 1,3 ton.

Penyaluran hewan kurban tersebut menjadi bagian dari komitmen Presiden dalam menyemarakkan perayaan Idul Adha sekaligus membantu masyarakat di berbagai daerah.*

(ad)

JAKARTA — Pengamat kebijakan publik dan anggaran, Ratama Saragih, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen dan penjaringan anggota Ombudsman Republik Indonesia.

Desakan itu muncul setelah mencuatnya kasus hukum yang menjerat Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031, Hery Susanto, serta mantan anggota Ombudsman, Yeka Hendra.

Baca Juga:

• TNI Resmi Turun Ikut Buru Begal! Kemhan Ungkap Alasannya

"Kasus yang menimpa Ketua dan mantan anggota Ombudsman ini harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap sistem rekrutmen yang selama ini berjalan," kata Ratama dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Ia menilai persoalan yang menyeret kedua tokoh tersebut mencerminkan lemahnya proses penelusuran rekam jejak, integritas, serta independensi calon yang dilakukan oleh panitia seleksi.

Ratama menyoroti kasus Hery Susanto yang kini berhadapan dengan proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel.

Padahal, kata dia, Hery sebelumnya lolos seluruh tahapan seleksi dan memperoleh rekomendasi dari panitia seleksi yang dibentuk pemerintah.

"Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penilaian yang digunakan dalam proses seleksi perlu ditinjau kembali agar mampu mendeteksi persoalan integritas secara lebih komprehensif," ujarnya.

Selain itu, Ratama juga menyinggung kasus yang menyeret Yeka Hendra.

Menurutnya, kasus tersebut semakin memperkuat urgensi evaluasi terhadap mekanisme penjaringan calon anggota Ombudsman RI.

Ratama berpendapat bahwa Presiden perlu meninjau kembali sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Ombudsman, khususnya yang mengatur proses seleksi dan penetapan anggota lembaga tersebut.

Ia menilai terdapat potensi kerawanan dalam proses seleksi yang melibatkan unsur pemerintah dan kemudian dilanjutkan ke DPR untuk proses pemilihan.

"Presiden perlu melihat titik-titik rawan dalam sistem yang ada saat ini agar ke depan proses rekrutmen menghasilkan figur yang benar-benar independen, profesional, dan memiliki integritas tinggi," katanya.

Menurut Ratama, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah memperkuat peran unsur masyarakat sipil, akademisi, aktivis, dan jurnalis dalam panitia seleksi, sehingga proses penjaringan lebih objektif dan minim intervensi kepentingan politik.

Ia menegaskan bahwa Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik harus diisi oleh figur yang bebas dari konflik kepentingan dan memiliki rekam jejak yang kuat dalam memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Tujuannya agar Ombudsman tetap menjadi lembaga independen yang dipercaya masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih," ujar Ratama.

Menurut dia, evaluasi terhadap sistem rekrutmen bukan semata menyikapi kasus yang sedang berjalan, melainkan langkah preventif untuk menjaga kredibilitas dan marwah Ombudsman RI di masa mendatang.*

(ad)

JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam patroli keamanan dan upaya memburu pelaku begal merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), bukan pengambilalihan fungsi penegakan hukum yang menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan tugas utama penegakan hukum tetap berada di tangan Polri.

Baca Juga:

• Dua Wajah Indonesia

"Dalam konteks OMSP, TNI juga memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan membantu Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama ketika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan penguatan kehadiran negara di lapangan," kata Rico, Selasa, 26 Mei 2026.

Menurut Rico, keterlibatan TNI yang dilakukan di wilayah Kodam Jaya lebih difokuskan pada patroli bersama, dukungan kewilayahan, serta penguatan efek pencegahan terhadap potensi tindak kriminalitas.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasa aman masyarakat.

Ia menjelaskan, kehadiran personel TNI di lapangan juga sejalan dengan arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang mendorong satuan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) lebih aktif berinteraksi dengan masyarakat.

"Kehadiran batalyon teritorial diharapkan mampu membantu menekan angka kriminalitas sekaligus menjaga stabilitas wilayah," ujar Rico.

Meski demikian, Kemhan menegaskan seluruh pelaksanaan tugas dilakukan dengan tetap menjunjung profesionalisme, koordinasi lintas institusi, serta pendekatan humanis sesuai aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Kodam Jaya mengungkapkan telah mengerahkan personel dari tingkat Koramil, Kodim hingga batalyon tempur untuk melaksanakan patroli gabungan bersama kepolisian dalam rangka mengantisipasi maraknya aksi begal dan gangguan keamanan lainnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Noor Iskak mengatakan patroli gabungan dilakukan sebagai bentuk sinergi TNI-Polri dalam menjaga keamanan masyarakat.

"Kami sudah melaksanakan patroli bersama mulai dari tingkat bawah," kata Iskak dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya.

Wacana pelibatan TNI dalam menjaga keamanan lingkungan juga berkaitan dengan rencana pembentukan 750 batalion baru hingga 2029.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menyebut keberadaan batalion teritorial diperlukan untuk memperkuat kehadiran negara di daerah-daerah yang selama ini minim satuan militer.

Menurut Sjafrie, sejumlah wilayah mengalami penurunan tingkat kriminalitas setelah dibangun pangkalan militer dan ditempatkan pasukan TNI secara permanen.

Selain melakukan patroli, satuan tersebut juga didorong untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling bersama masyarakat.

Pernyataan tersebut memunculkan perdebatan publik mengenai batas kewenangan TNI dan Polri dalam penanganan keamanan sipil.

Namun pemerintah menegaskan keterlibatan TNI tetap berada dalam koridor OMSP serta dilakukan melalui koordinasi dengan aparat kepolisian.*

(km/ad)

JAKARTA – Oppo resmi memperkenalkan generasi terbaru lini Reno Series melalui peluncuran Oppo Reno 16 dan Oppo Reno 16 Pro di China.

Kedua smartphone ini hadir dengan desain yang serupa, namun menawarkan sejumlah perbedaan pada sektor performa, layar, baterai, hingga fitur konektivitas.

Baca Juga:

• Bukan HP Biasa! RedMagic 11S Pro Bawa Spek Ganas untuk Gamer Hardcore, Baterai Hingga 8.000 mAh

Oppo membekali kedua perangkat dengan kamera utama beresolusi 200 megapiksel yang menggunakan sensor Samsung HP5.

Kamera tersebut dipadukan dengan lensa telefoto periskop 50 MP berkemampuan zoom optik 3,5x dan Optical Image Stabilization (OIS), serta kamera ultra-wide 50 MP dengan sudut pandang mencapai 116 derajat.

Untuk kebutuhan swafoto dan panggilan video, Oppo menyematkan kamera depan 50 MP yang telah mendukung fitur autofocus.

Layar dan Performa Berbeda

Meski mengusung konfigurasi kamera yang identik, Reno 16 dan Reno 16 Pro memiliki sejumlah perbedaan signifikan.

Oppo Reno 16 hadir dengan layar OLED datar berukuran 6,32 inci beresolusi 2640 x 1216 piksel.

Sementara Reno 16 Pro mengusung panel OLED yang lebih besar, yakni 6,78 inci dengan resolusi 2772 x 1272 piksel.

Keduanya mendukung refresh rate 120Hz, tingkat kecerahan hingga 3.600 nits, warna 10-bit, serta teknologi high-frequency PWM dimming untuk kenyamanan mata pengguna.

Di sektor dapur pacu, Reno 16 ditenagai chipset MediaTek Dimensity 8550 Super.

Sedangkan Reno 16 Pro menggunakan chipset yang lebih bertenaga, yakni MediaTek Dimensity 9500s.

Kedua perangkat dipadukan dengan RAM LPDDR5X dan media penyimpanan UFS 3.1.

Baterai Jumbo dan Fast Charging

Oppo juga meningkatkan kapasitas baterai pada seri terbaru ini. Reno 16 dibekali baterai berkapasitas 6.700 mAh dengan dukungan pengisian cepat 80 watt.

Sementara Reno 16 Pro hadir dengan baterai yang lebih besar, yakni 7.000 mAh.

Selain mendukung pengisian cepat 80 watt melalui kabel, varian Pro juga telah dibekali fitur wireless charging 50 watt.

Kedua perangkat menjalankan sistem operasi Android 15 yang dipadukan dengan antarmuka ColorOS 16.

Tahan Air dan Debu Level Tertinggi

Oppo Reno 16 Series juga membawa peningkatan pada sektor ketahanan perangkat. Smartphone ini telah mengantongi sertifikasi IP66, IP68, IP69 hingga IP69K.

Sertifikasi tersebut menunjukkan kemampuan perangkat dalam menghadapi debu, semburan air bertekanan tinggi, hingga air panas dengan tekanan tinggi yang umumnya ditemukan di lingkungan industri.

Fitur pendukung lainnya meliputi NFC, Bluetooth 5.4, IR Blaster, stereo speaker, sensor sidik jari dalam layar, dual SIM 5G, serta dukungan WiFi 7 khusus untuk Reno 16 Pro.

Sementara Reno 16 masih menggunakan WiFi 6.

Harga Oppo Reno 16 Series

Di pasar China, Oppo Reno 16 dijual mulai dari 3.499 yuan atau sekitar Rp8,5 juta untuk varian 12GB/256GB.

Sementara model tertinggi dengan RAM 16GB dan penyimpanan 1TB dibanderol sekitar Rp12 juta.

Adapun Reno 16 Pro dipasarkan mulai 4.499 yuan atau sekitar Rp11 juta untuk konfigurasi 12GB/256GB. Versi tertinggi 16GB/1TB dijual sekitar Rp13 juta.

Kapan Masuk Indonesia?

Hingga kini Oppo belum mengumumkan jadwal resmi peluncuran Reno 16 Series di Indonesia.

Namun jika mengacu pada pola peluncuran generasi sebelumnya, seri Reno terbaru biasanya masuk pasar Indonesia sekitar dua bulan setelah debut di China.

Reno 14 Series misalnya, diperkenalkan di China pada Mei 2025 dan resmi hadir di Indonesia pada Juli 2025.

Dengan pola yang sama, Reno 16 Series berpotensi meluncur di Tanah Air pada Juli 2026.*

(km/ad)

JAKARTA – Politikus Partai Gerindra, Azis Subekti, menilai Presiden Prabowo Subianto mewarisi paradoks ekonomi Indonesia yang selama bertahun-tahun membuat kekayaan sumber daya alam melimpah tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, kondisi tersebut kini mulai dijawab melalui kebijakan tata kelola ekspor satu pintu yang akan dijalankan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Baca Juga:

• Harga Pangan Jelang Iduladha 2026: Cabai dan Bawang Melonjak, Beras serta Minyak Goreng Mulai Melandai

Di satu sisi, aktivitas pertambangan, perkebunan, dan ekspor komoditas terus berjalan, sementara di sisi lain banyak masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi.

"Kita melihat gunung-gunung dibabat, kapal-kapal mengangkut mineral keluar negeri, jutaan hektare tanah menghasilkan kekayaan. Namun pada saat yang sama petani menjual gabah dengan cemas, nelayan menghadapi biaya operasional tinggi, dan anak-anak muda desa meninggalkan kampung karena lapangan kerja terbatas," ujar Azis dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Menurut anggota Komisi II DPR RI itu, selama dua dekade terakhir Indonesia memang berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Namun, model pembangunan yang bertumpu pada ekspor bahan mentah dinilai belum mampu menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang merata.

Ia mencontohkan sejumlah daerah penghasil sumber daya alam yang masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari infrastruktur yang terbatas hingga tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum optimal.

"Tanah yang kaya justru melahirkan masyarakat yang miskin. Kawasan tambang strategis masih menyisakan desa dengan jalan rusak dan air keruh. Sawit tumbuh luas, tetapi buruhnya hidup pas-pasan," katanya.

Azis menilai langkah pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola ekspor komoditas nasional.

Kehadiran perusahaan pelat merah tersebut diharapkan mampu mengurangi praktik kebocoran penerimaan negara melalui manipulasi nilai ekspor.

Menurutnya, Presiden Prabowo tengah berupaya mengubah pola lama ekonomi nasional yang terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah dan minim nilai tambah.

"Yang sedang disentuh bukan hanya program pembangunan, tetapi fondasi ekonomi lama yang membuat Indonesia terus menjadi pemasok bahan baku dunia. Kekayaan nasional harus kembali dirasakan sebagai milik rakyat Indonesia sendiri," ujar Azis.

Ia menambahkan, agenda hilirisasi industri, swasembada pangan, industrialisasi nasional, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penguatan koperasi desa menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ekonomi domestik.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kekayaan alam Indonesia terus keluar tanpa pengawasan dan kendali negara.

Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui skema satu pintu.

"Kekayaan alam kita tidak boleh terus keluar tanpa pengawasan dan tanpa kendali," kata Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR.

Melalui PT DSI, pemerintah menargetkan praktik underinvoicing dan mispricing pada ekspor komoditas strategis dapat ditekan sehingga penerimaan negara meningkat dan manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati masyarakat Indonesia.

Azis mengakui perubahan arah kebijakan tersebut tidak akan mudah karena menyentuh kepentingan yang telah lama menikmati pola ekonomi lama.

Namun ia menilai langkah tersebut penting untuk memastikan kekayaan nasional tidak lagi hanya menguntungkan segelintir pihak.

"Inti perubahan ekonomi hari ini sederhana tetapi mendasar, yakni memastikan kekayaan negara benar-benar kembali kepada rakyat Indonesia," katanya.*

(km/ad)

JAKARTA – Pemerintah Aceh menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menyatakan revisi UUPA tidak semata-mata menyangkut perubahan regulasi, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlanjutan perdamaian yang telah terbangun di Aceh pasca penandatanganan perjanjian damai.

Baca Juga:

• Megawati: Banyak Hutan Jadi Perkebunan Sawit, untuk Apa?

Menurut Mualem, keberadaan UUPA selama ini menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan pemerintahan khusus Aceh.

Karena itu, penyempurnaan regulasi dinilai perlu dilakukan agar mampu menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat Aceh di masa depan.

Salah satu poin krusial yang diperjuangkan Pemerintah Aceh dalam revisi UUPA adalah keberlanjutan dana otonomi khusus (otsus).

Pemerintah Aceh mengusulkan agar dana otsus ditetapkan sebesar 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional atau setidaknya setara dengan skema yang diterima Papua.

"Kita harapkan disetujui dana otsus Aceh sebesar 2,5 persen, atau minimal sama dengan Papua sebesar 2,25 persen," ujar Mualem.

Dana otsus selama ini menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Aceh.

Pemerintah Aceh menilai penghentian dana otsus tanpa adanya skema pengganti berpotensi menimbulkan ketimpangan pembangunan yang dapat memengaruhi kondisi sosial masyarakat.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengatakan dana otonomi khusus merupakan kebutuhan mendasar bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

Ia optimistis pemerintah pusat akan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan Aceh.

"Saya yakin mengenai dana otsus akan dipenuhi oleh pemerintah pusat," katanya.

Menurut dia, keberadaan dana otsus masih sangat dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan berbagai program pembangunan yang selama ini berjalan di Aceh.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, mengungkapkan draf revisi UUPA yang beredar saat ini memuat perubahan terhadap 51 pasal.

Adapun Pemerintah Aceh mengusulkan revisi terhadap delapan pasal dan penambahan satu pasal baru.

"Ada 51 pasal yang direvisi, sedangkan kita mengusulkan delapan pasal revisi dan satu pasal tambahan. Karena itu, kita perlu melihat kembali secara menyeluruh," ujarnya.

Perbedaan usulan tersebut menunjukkan perlunya pembahasan lebih mendalam agar substansi revisi tetap sesuai dengan kebutuhan dan kekhususan Aceh.

Saat ini, proses revisi UUPA tengah dibahas oleh Badan Legislasi DPR RI. Salah satu fokus utama pembahasan adalah masa depan dana otsus Aceh yang dijadwalkan berakhir pada 2027.

Pemerintah Aceh berharap skema dana otsus tidak hanya diperpanjang, tetapi juga diperkuat melalui pengaturan yang lebih jelas dan berkelanjutan tanpa batas waktu tertentu.

Mualem menegaskan bahwa revisi UUPA merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat kewenangan daerah, serta memastikan perdamaian yang telah terwujud selama dua dekade terakhir tetap terpelihara.

"Pembangunan yang berkelanjutan dan stabilitas daerah harus menjadi prioritas bersama demi masa depan Aceh yang lebih baik," katanya.*

(km/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan Selasa, 26 Mei 2026, di zona hijau.

Pada awal sesi perdagangan, IHSG menguat tipis 0,03 persen ke level 6.208,45 di tengah sentimen pasar yang masih dibayangi ketidakpastian global.

Baca Juga:

• Harga Pangan Jelang Iduladha 2026: Cabai dan Bawang Melonjak, Beras serta Minyak Goreng Mulai Melandai

Penguatan indeks ditopang oleh sejumlah saham yang terafiliasi dengan kelompok usaha konglomerat nasional.

Saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) memimpin kenaikan dengan lonjakan 5,97 persen ke level Rp515 per saham.

Disusul PT Barito Pacific Tbk (BRPT) yang naik 4,05 persen menjadi Rp1.540 per saham.

Selain itu, saham PT Darma Henwa Tbk (DEWA) menguat 2,29 persen ke Rp358 per saham, sementara PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) naik 1,54 persen ke level Rp660 per saham.

Penguatan juga terjadi pada saham PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), serta PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN).

Di sisi lain, sejumlah saham berkapitalisasi besar justru bergerak melemah.

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) turun 2,28 persen ke Rp5.350 per saham, diikuti PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) yang terkoreksi 2,28 persen menjadi Rp2.570 per saham.

Saham perbankan juga berada di zona merah.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) tercatat mengalami penurunan pada perdagangan pagi.

Analis Teknikal BRI Danareksa Sekuritas Reza Diofanda menilai IHSG masih memiliki peluang melanjutkan pemulihan setelah mampu bertahan di area support 5.900 hingga 6.100.

Menurut dia, indeks berpotensi bergerak menuju area resistance 6.250 hingga 6.300 apabila sentimen pasar tetap kondusif.

Namun demikian, pelaku pasar masih mencermati sejumlah faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi arah pergerakan bursa.

Beberapa di antaranya adalah perkembangan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, proses rebalancing indeks MSCI, serta potensi aksi ambil untung menjelang libur panjang perdagangan.

Dengan kondisi tersebut, pergerakan IHSG diperkirakan masih akan berlangsung fluktuatif sepanjang sesi perdagangan hari ini.*

(bi/ad)

JAKARTA — Sejumlah harga pangan strategis nasional mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Komoditas cabai dan bawang menjadi penyumbang kenaikan terbesar, sementara harga beras dan sebagian minyak goreng menunjukkan tren penurunan.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Turun ke Rp2,798 Juta per Gram, Saatnya Beli atau Tunggu?

Kenaikan paling signifikan tercatat pada cabai merah besar yang melonjak 31,65 persen menjadi Rp72.800 per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting yang menembus Rp66.100 per kilogram atau naik 24,02 persen.

Sementara cabai rawit merah tercatat naik 7,36 persen menjadi Rp77.300 per kilogram.

Adapun cabai rawit hijau justru mengalami penurunan tipis 1,04 persen ke level Rp52.550 per kilogram.

Selain cabai, harga bawang merah ukuran sedang melonjak 15,63 persen menjadi Rp55.100 per kilogram.

Harga bawang putih ukuran sedang juga meningkat 1,81 persen menjadi Rp39.300 per kilogram.

Kenaikan harga komoditas pangan menjelang hari besar keagamaan merupakan pola yang kerap terjadi akibat meningkatnya permintaan masyarakat.

Aktivitas konsumsi rumah tangga yang meningkat menjelang Iduladha turut mendorong tekanan harga pada sejumlah bahan pokok.

Di sisi lain, harga beras mulai menunjukkan tren stabil bahkan mengalami penurunan pada beberapa kategori.

Beras kualitas bawah II turun 3,78 persen menjadi Rp14.000 per kilogram.

Beras medium I turun 2,17 persen menjadi Rp15.800 per kilogram, sedangkan beras kualitas super I turun 1,44 persen menjadi Rp17.150 per kilogram.

Penurunan juga terjadi pada beras kualitas super II yang berada di level Rp16.700 per kilogram atau turun 1,47 persen.

Hanya beras kualitas bawah I yang masih mengalami kenaikan tipis sebesar 3,09 persen menjadi Rp15.000 per kilogram.

Komoditas minyak goreng turut mencatat pergerakan yang relatif terkendali.

Harga minyak goreng curah turun 6,31 persen menjadi Rp19.300 per kilogram.

Sementara minyak goreng kemasan bermerek I turun 1,26 persen menjadi Rp23.600 per kilogram.

Meski demikian, sejumlah komoditas protein hewani mengalami kenaikan.

Harga daging sapi kualitas I tercatat naik 3,28 persen menjadi Rp152.700 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas II meningkat 4,24 persen menjadi Rp145.200 per kilogram.

Harga daging ayam ras segar naik 3,24 persen menjadi Rp39.800 per kilogram.

Sementara telur ayam ras segar meningkat 4,09 persen menjadi Rp31.800 per kilogram.

Komoditas gula pasir juga mengalami kenaikan.

Gula pasir premium naik 8,91 persen menjadi Rp22.000 per kilogram, sedangkan gula pasir lokal naik tipis 0,26 persen menjadi Rp19.200 per kilogram.

Kondisi ini menunjukkan tekanan harga pangan masih terjadi pada komoditas tertentu menjelang Iduladha.

Namun, melandainya harga beras dan minyak goreng memberikan ruang bagi stabilitas konsumsi rumah tangga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama periode hari raya.

Komoditas dengan Kenaikan Tertinggi

- Cabai Merah Besar: naik 31,65% menjadi Rp72.800/kg
- Cabai Merah Keriting: naik 24,02% menjadi Rp66.100/kg
- Bawang Merah: naik 15,63% menjadi Rp55.100/kg
- Gula Premium: naik 8,91% menjadi Rp22.000/kg
- Cabai Rawit Merah: naik 7,36% menjadi Rp77.300/kg

Komoditas yang Mengalami Penurunan

- Minyak Goreng Curah: turun 6,31%
- Beras Kualitas Bawah II: turun 3,78%
- Beras Medium I: turun 2,17%
- Beras Super II: turun 1,47%
- Beras Super I: turun 1,44%*

(bi/ad)

Oleh:Yudi Latif

SAUDARAKU, orang Indonesia tumbuh dengan ajaran lembut: menghormati yang tua, ringan tangan pada tetangga, ramah pada tamu asing.

Baca Juga:

• Dasco Diduga Ucapkan 'Asal Jangan Teriak Hidup Jokowi' di Sidang DPR, Begini Respons Jokowi

Tetapi ada yang ganjil. Kelembutan itu sering berhenti di pagar rumah dan lingkar kelompok sendiri.

Begitu memasuki ruang publik, wajah kita berubah.

Di jalan orang saling serobot; dalam politik saling jegal; hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Hak publik dirampas, identitas dapat berubah jadi korek api.

Kita hangat dalam hubungan personal, tetapi dingin terhadap kepentingan bersama.

Wajah mendua ini mungkin sebagian merupakan residu kolonialisme: ruang publik dahulu berada di bawah otoritas asing, sementara rakyat pribumi bertahan dalam orbit komunitasnya sendiri, yang kerap berseberangan dengan negara.

Akibatnya, loyalitas kepada kelompok terasa lebih nyata daripada tanggung jawab terhadap ruang publik bersama.

Karena itu kita lebih banyak dididik menjadi "orang baik" dalam komunitas, bukan menjadi warga negara dewasa.

Kesopanan kita komunal, belum sepenuhnya sipil. Kita tahu menjaga perasaan orang yang dikenal, tetapi belum terbiasa menghormati hak orang secara impersonal.

Lahirlah watak sosial yang aneh: santun kepada tamu, tetapi kejam merusak sarana publik; fasih bicara moral, tapi permisif pada rasuah; tekankan kepentingan umum, tapi jabatan menjadi warisan keluarga; ramah dalam percakapan, tetapi ugal-ugalan di jalanan.

Kebaikan masih dipahami sebagai urusan hati, bukan tanggung jawab bersama.

Padahal peradaban dibangun bukan oleh keramahan semata, melainkan oleh disiplin terhadap hukum, aturan, integritas, rasa bersalah dan malu ketika merugikan publik.

Bangsa besar tidak diukur dari kesantunan saat berbicara, melainkan dari ketertiban saat tidak diawasi.

Indonesia tidak kekurangan orang baik. Yang masih kurang adalah warga negara yang sadar bahwa kebaikan pribadi belum tentu melahirkan keadaban publik.

Kita perlu mendidik manusia Indonesia bukan hanya agar sopan, tetapi juga agar beradab dalam ruang publik.

Tanpa keadaban publik, keramahan hanya akan menjadi topeng indah di wajah masyarakat yang diam-diam saling melukai.*

*) Penulis adalahKetua Yayasan Dana Darma Pancasila,Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia,sekaligus cendekiawan muda

SOLO — Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi merespons santai viralnya potongan video yang memperlihatkan dugaan percakapan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan Ketua DPR Puan Maharani dalam sidang paripurna DPR.

Nama Jokowi menjadi sorotan setelah potongan video siaran langsung TVR Parlemen beredar luas di media sosial.

Baca Juga:

• Eks Kepala BAIS Soroti Krisis Kepercayaan Ombudsman, Minta Presiden Gunakan Diskresi untuk Selamatkan Kredibilitas

Menanggapi polemik yang berkembang, Jokowi memilih merespons dengan gaya khasnya yang santai.

Saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Senin, 25 Mei 2026, mantan Wali Kota Solo itu bahkan melontarkan candaan.

"Kalau ada pilihan hidup sehat atau hidup Jokowi, sekarang saya pilih hidup sehat," kata Jokowi sambil tersenyum kepada wartawan.

Jokowi menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan dugaan ucapan yang ramai diperbincangkan tersebut.

Menurut dia, dinamika semacam itu merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan politik nasional.

"Normal saja, biasa," ujarnya singkat.

Potongan video yang viral itu muncul sesaat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di hadapan anggota DPR serta jajaran kabinet.

Dalam pidatonya, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa melanjutkan semangat perjuangan nasional dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Slogan "Hidup Jokowi" sendiri sebelumnya pernah mencuat dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra pada Februari 2025.

Saat itu, Prabowo secara terbuka menyampaikan apresiasi kepada Jokowi atas dukungan dan komunikasi yang terjalin selama masa transisi pemerintahan.

Hingga kini, Sufmi Dasco Ahmad belum memberikan penjelasan resmi terkait potongan video yang ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial tersebut.

Pengamat politik menilai viralnya potongan percakapan tersebut menunjukkan bahwa figur Jokowi masih menjadi bagian dari diskursus politik nasional, meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Nama Jokowi dinilai tetap memiliki daya tarik politik yang kuat dan kerap menjadi perhatian publik dalam berbagai peristiwa politik nasional.*

(vv/ad)

JAKARTA – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman B. Ponto, meminta proses pengisian kekosongan pimpinan Ombudsman RI tidak kembali diserahkan kepada DPR RI.

Menurutnya, Presiden perlu menggunakan kewenangan diskresi untuk menunjuk pengganti dari daftar calon cadangan yang telah melalui proses seleksi resmi.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Turun ke Rp2,798 Juta per Gram, Saatnya Beli atau Tunggu?

Ia menilai kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi lembaga pengawas pelayanan publik itu agar segera melakukan pembenahan dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

"Proses seleksi sebelumnya sebenarnya sudah selesai. Jika dikembalikan lagi ke DPR, dasar hukumnya tidak jelas dan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru," kata Ponto kepada wartawan, Selasa, 26 Mei 2026.

Ponto menilai Ombudsman RI saat ini membutuhkan langkah cepat untuk menjaga kredibilitas institusi.

Menurut dia, munculnya persoalan yang menyeret sejumlah pimpinan Ombudsman dalam waktu berdekatan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Karena itu, ia berpandangan penyelesaian persoalan tidak boleh berlarut-larut dan harus mengedepankan objektivitas.

"Perlu langkah cepat dan objektif agar Ombudsman tidak semakin kehilangan kepercayaan publik," ujarnya.

Menurut Ponto, jika proses pemilihan kembali dibawa ke DPR RI, maka potensi tarik-menarik kepentingan politik akan lebih dominan dibandingkan pertimbangan profesional dan independensi lembaga.

Ia mengingatkan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara independen yang bertugas mengawasi pelayanan publik.

Karena itu, proses pengisian jabatan pimpinan seharusnya menjauh dari kepentingan politik praktis.

"Kalau dibawa lagi ke DPR, nuansa politiknya akan sangat kuat. Padahal Ombudsman harus dijaga independensi dan kepercayaan publiknya," kata dia.

Sebagai alternatif, Ponto mengusulkan Presiden menggunakan diskresi dengan memilih salah satu calon cadangan yang telah ditetapkan dalam proses seleksi sebelumnya.

Menurut dia, Presiden memiliki legitimasi konstitusional sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan untuk memastikan keberlangsungan lembaga negara berjalan dengan baik.

"Biarlah Presiden mengambil diskresi dengan memilih dari calon cadangan yang sebelumnya sudah ditetapkan," ujarnya.

Ponto menilai langkah tersebut lebih efektif dibandingkan mengulang proses politik yang berpotensi memakan waktu panjang.

Selain menyoroti mekanisme pengisian jabatan, Ponto juga menilai momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komposisi Ombudsman RI melalui keterwakilan berbagai latar belakang profesi.

Menurutnya, Ombudsman tidak seharusnya didominasi satu kelompok tertentu, melainkan mencerminkan keberagaman kompetensi yang dibutuhkan dalam pengawasan pelayanan publik.

"Ombudsman idealnya memiliki keterwakilan dari berbagai unsur yang memahami birokrasi, pelayanan publik, pengawasan, hingga aspek penegakan hukum," katanya.

Sebelumnya, Ponto juga meminta Majelis Etik Ombudsman RI menelusuri seluruh proses seleksi yang meloloskan Hery Susanto sebagai pimpinan Ombudsman.

Ia menyarankan agar Majelis Etik memverifikasi berbagai informasi dan masukan yang pernah disampaikan sejumlah pihak terkait rekam jejak yang bersangkutan, termasuk masukan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman.

Menurut Ponto, langkah tersebut penting untuk memastikan apakah panitia seleksi sebelumnya telah menerima informasi terkait atau justru tidak mengetahuinya sama sekali.

Selain itu, ia juga meminta hasil asesmen pihak ketiga yang digunakan dalam proses seleksi dibuka dan ditelusuri guna memberikan kejelasan kepada publik mengenai aspek integritas dan rekam jejak kandidat yang dinyatakan lolos.*

(ad)

JAKARTA – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan pada perdagangan Selasa, 26 Mei 2026.

Di tengah lonjakan harga emas dunia, harga emas Antam justru terkoreksi Rp5.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Rupiah Hari Ini Tembus Rp17.764 per Dolar AS, Cetak Rekor Terendah Sepanjang Sejarah

Sementara harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp5.000 menjadi Rp2.607.000 per gram.

Penurunan tersebut terjadi ketika harga emas global justru menguat signifikan.

Pada perdagangan sebelumnya, harga emas dunia di pasar spot ditutup di level US$4.578,7 per troy ons atau naik 1,37 persen dibandingkan akhir pekan lalu.

Berikut rincian harga emas Antam per Selasa (26/5/2026):

0,5 gram: Rp1.449.000
1 gram: Rp2.798.000
2 gram: Rp5.536.000
3 gram: Rp8.279.000
5 gram: Rp13.765.000
10 gram: Rp27.475.000
25 gram: Rp68.562.000
50 gram: Rp137.045.000
100 gram: Rp274.012.000
250 gram: Rp684.765.000
500 gram: Rp1.369.320.000
1.000 gram: Rp2.738.600.000

Kenaikan harga emas global dipicu perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah.

Pasar merespons positif kabar mengenai peluang tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran setelah berbulan-bulan ketegangan berlangsung.

Presiden AS, Donald Trump, menyatakan dialog terkait perpanjangan gencatan senjata dan kelancaran jalur pelayaran di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif.

Optimisme tersebut mendorong harga minyak mentah dunia turun tajam. Harga minyak Brent tercatat merosot 6,61 persen ke level US$96,69 per barel.

Penurunan harga energi dinilai dapat mengurangi tekanan inflasi global.

Kondisi itu membuka peluang bagi bank sentral di berbagai negara untuk mulai mempertimbangkan pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga acuan.

Dalam kondisi suku bunga yang berpotensi turun, emas tetap menjadi aset yang menarik bagi investor.

Sebagai instrumen investasi yang tidak memberikan imbal hasil atau non-yielding asset, daya tarik emas biasanya meningkat ketika tingkat bunga menurun.

Meski harga emas Antam terkoreksi pada perdagangan hari ini, sejumlah pelaku pasar masih mencermati perkembangan ekonomi global, arah kebijakan bank sentral, serta dinamika geopolitik yang berpotensi memengaruhi pergerakan harga emas dalam jangka menengah.*

(bb/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah kembali tertekan pada awal perdagangan Selasa (26/5/2026).

Mata uang domestik dibuka melemah 0,03 persen ke posisi Rp17.748 per dolar Amerika Serikat (AS), di tengah kondisi global yang masih diliputi ketidakpastian.

Baca Juga:

• Luhut Waspadai Lonjakan Harga Minyak, APBN Terancam Tekan Hingga Rp200 Triliun

Pada pukul 09.05 WIB, rupiah kembali terdepresiasi 0,06 persen ke level Rp17.753 per dolar AS, sebelum melemah lebih dalam ke Rp17.764 per dolar AS pada 09.18 WIB.

Level tersebut menjadi titik terlemah rupiah secara intraday sepanjang sejarah perdagangan.

Meski indeks dolar AS (DXY) masih berada di level stabil 99, serta harga minyak mentah Brent bertahan di kisaran US$98,36 per barel, sentimen pasar justru memburuk akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Laporan pasar menyebut adanya serangan di kawasan Selat Hormuz yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran.

Situasi tersebut mendorong pelaku pasar global kembali bersikap hati-hati dan mengalihkan aset ke instrumen aman.

Tekanan tidak hanya terjadi pada rupiah. Data Bloomberg menunjukkan mayoritas mata uang Asia bergerak melemah.

Baht Thailand memimpin pelemahan sebesar 0,32 persen, diikuti ringgit Malaysia dan peso Filipina.

Sementara itu, hanya won Korea Selatan dan dolar Taiwan yang mampu bertahan di zona hijau.

Dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah semakin diperburuk oleh pelebaran defisit transaksi berjalan yang mencapai US$4,01 miliar, jauh meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$0,15 miliar.

Kondisi tersebut menjadi defisit kuartalan terdalam sejak kuartal IV-2019, menandakan menurunnya bantalan eksternal ekonomi Indonesia.

Pelebaran defisit juga terjadi seiring menyusutnya surplus perdagangan menjadi US$7,98 miliar, turun signifikan dari US$13,07 miliar pada periode sebelumnya.

Sementara kebutuhan impor, terutama energi dan barang modal, tetap tinggi, tekanan permintaan dolar di pasar domestik ikut meningkat.

Di tengah kombinasi faktor global dan domestik tersebut, pasar memperkirakan rupiah masih berpotensi melemah dalam kisaran Rp17.750 hingga Rp17.800 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Ketidakpastian geopolitik, arus modal keluar, serta tekanan fiskal domestik disebut masih menjadi faktor utama yang menahan penguatan rupiah dalam jangka pendek.*

(bb/ad)