MEDAN — Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor meminta proyek perubahan yang disusun peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) 2026 benar-benar diterapkan di unit kerja masing-masing.

Menurut Timur, proyek perubahan tidak boleh hanya menjadi bagian dari persyaratan pendidikan dan pelatihan.

Baca Juga:

• Terima Uang Rp25 Juta, Keponakan Wali Kota Tebingtinggi Dituntut 2 Tahun Penjara

Hal itu disampaikan Timur saat membuka PKA dan PKP Tahun 2026 di Aula Beringin Lantai 5 Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara, Jalan Ngalengko Nomor 1, Medan, Senin (28/9/2026).

"Pelatihan kepemimpinan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN). Aparatur tidak hanya dituntut mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan, membangun kolaborasi, serta beradaptasi terhadap perubahan," kata Timur.

Dalam kesempatan itu, Timur meminta peserta memperhatikan tiga hal selama mengikuti pelatihan dan setelah kembali ke unit kerja.

Pertama, integritas.

Menurut Timur, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Peserta diminta menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab, bekerja transparan, dan menjauhkan diri dari praktik yang dapat merugikan diri sendiri maupun organisasi.

Kedua, orientasi pada hasil.

Aparatur diminta tidak hanya menyelesaikan rutinitas dan administrasi, tetapi memastikan pekerjaan yang dilakukan memberikan manfaat serta menghasilkan capaian nyata bagi masyarakat.

Ketiga, inovasi dan kolaborasi.

Timur mengatakan tantangan pemerintahan semakin kompleks sehingga tidak semua persoalan dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah.

Karena itu, diperlukan pemimpin yang mampu bekerja lintas sektor, memanfaatkan teknologi dan data, serta membangun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Saya berharap dari pelatihan ini lahir pemimpin-pemimpin perubahan yang mampu menyederhanakan proses kerja, mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi anggaran dan menghadirkan inovasi di unit kerja masing-masing," katanya.

Timur kembali mengingatkan peserta agar proyek perubahan yang disusun tidak berhenti sebagai tugas dalam proses pendidikan dan pelatihan.

"Proyek perubahan bukan merupakan seremoni di diklat, tetapi benar-benar digunakan dan diterapkan di organisasi setelah nanti selesai mengikuti Diklat PKA maupun PKP," tegasnya.

Ia berharap para peserta membawa semangat baru ketika kembali ke unit kerja masing-masing.

Timur meminta peserta bekerja lebih cepat, tepat dalam mengambil keputusan, mampu menyelesaikan berbagai persoalan, serta memberikan pelayanan yang semakin nyata kepada masyarakat.

"Keberagaman asal peserta ini menjadi kekuatan tersendiri. Di sinilah ruang untuk saling belajar, bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Mari kita bangun birokrasi Sumatera Utara yang profesional, berintegritas, inovatif dan berorientasi pada hasil," ajaknya.

Kepala BPSDM Sumut Agustinus Panjaitan mengatakan PKA dan PKP Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi manajerial aparatur, khususnya pejabat administrator dan pejabat pengawas.

"Selain peningkatan kompetensi, pelatihan juga menjadi wadah untuk memperkuat jejaring kepemimpinan dan kolaborasi lintas instansi antara peserta, tenaga pengajar, coach, mentor dan penguji," katanya.

Menurut Agustinus, PKA dan PKP Tahun 2026 diikuti 288 peserta. Rinciannya, 154 peserta mengikuti PKA dan 134 peserta mengikuti PKP.

Peserta berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Utara, serta sejumlah instansi vertikal.

Kedua pelatihan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 18 Desember 2026.

Pembukaan kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Tapanuli Selatan Jafar Syahbuddin Ritonga, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut Muhammad Suib, serta para kepala BKPSDM kabupaten dan kota.* (ad)

MEDAN — Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tebingtinggi, Nur Erdian, dituntut dua tahun penjara dalam perkara dugaan penerimaan uang Rp25 juta dari perusahaan penyedia jaringan internet.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tebingtinggi dalam sidang di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Tak Terima Divonis 7 Tahun dalam Kasus Korupsi Smartboard, Eks Kadisdik Langkat Ajukan Banding

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nur Erdian dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp10 juta subsider 10 hari," kata jaksa dalam persidangan.

Nur Erdian diketahui merupakan keponakan Wali Kota Tebingtinggi.

Dalam perkara ini, dia didakwa menerima uang dari Heny Afrianti, Account Manager/Sales PT Whiz Digital Berjaya.

Jaksa menyatakan Nur Erdian terbukti melanggar Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan Pasal VII angka 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam perkara yang sama, Heny Afrianti juga dituntut oleh jaksa.

Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan penjara kepada Heny.

Selain itu, Heny dituntut membayar denda Rp10 juta dengan subsider 10 hari kurungan.

Setelah mendengarkan tuntutan jaksa, Ketua Majelis Hakim M Nazir memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum kedua terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi.

Sidang dengan agenda pembacaan pledoi akan dilanjutkan pada pekan depan.

Perkara ini berawal dari penyerahan uang Rp25 juta oleh Heny kepada Nur Erdian pada 14 April 2026.

Penyerahan uang berlangsung di Warung Cabe Ijo, Jalan Gatot Subroto Km 4, Sei Sikambing, Medan.

Uang tersebut disebut dibungkus menggunakan plastik hitam. Di dalamnya terdapat amplop putih bertuliskan PT Whiz Digital Berjaya.

Selain menyerahkan uang, Heny juga menitipkan dokumen permohonan pembayaran tagihan pekerjaan untuk Maret 2026.

Pemberian uang tersebut berkaitan dengan pekerjaan penyediaan jaringan internet berkapasitas 800 Mbps pada Diskominfo Kota Tebingtinggi.

Proyek tersebut menggunakan anggaran APBD 2026 dengan pagu sekitar Rp840 juta.

PT Whiz Digital Berjaya menjadi penyedia melalui sistem e-katalog, dengan nilai kontrak Rp839.999.999.

Sebelumnya, pembayaran pertama kepada perusahaan telah dicairkan pada 6 Maret 2026 sebesar Rp61.801.801.

Setelah penyerahan uang Rp25 juta tersebut, Nur Erdian dan Heny diamankan penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara.

Dalam persidangan sebelumnya, perkara ini juga mengungkap adanya pemberian uang secara bertahap dengan total Rp175 juta.

Heny menyebut uang tersebut diberikan dalam dua tahap, yakni Rp150 juta dan Rp25 juta.

Nur Erdian dalam persidangan sebelumnya mengakui menerima uang tersebut dan menyebut sebagian uang digunakan untuk kebutuhan pribadi, termasuk biaya kuliah.

Perkara tersebut kini memasuki tahap pembelaan setelah jaksa membacakan tuntutan terhadap kedua terdakwa.* (ad)

BANDA ACEH — Polri resmi membuka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) Tahun Ajaran 2027/2028.

Penerimaan ini membuka kesempatan bagi putra-putri Aceh untuk mendapatkan pendidikan sekaligus mengembangkan kemampuan akademik dan nonakademik.

Baca Juga:

• Tak Terima Divonis 7 Tahun dalam Kasus Korupsi Smartboard, Eks Kadisdik Langkat Ajukan Banding

Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo bersama para pejabat utama Polda Aceh dari Ruang Video Conference Lantai II Gedung Satya Haprabu, Mapolda Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, SPMB Tahun Ajaran 2027/2028 merupakan penerimaan murid baru untuk generasi ketiga SMA KTB.

Menurut Joko, program tersebut memberikan kesempatan bagi putra-putri Aceh untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sekaligus mengembangkan potensi diri.

"Penerimaan ini menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan berkualitas, mengembangkan kemampuan akademik dan nonakademik, serta membangun karakter, kedisiplinan, dan semangat berprestasi," ujar Joko dalam keterangannya usai mengikuti peluncuran SPMB.

Joko mengatakan siswa SMA KTB sebelumnya telah menorehkan berbagai prestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

Menurut dia, capaian tersebut menjadi bagian dari proses pendidikan dan pembinaan yang diarahkan untuk mengembangkan potensi dan kompetensi peserta didik.

Untuk mendukung proses pembelajaran, SMA KTB dilengkapi sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik yang telah melalui proses seleksi.

Lingkungan pendidikan tersebut dirancang untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan, mengikuti proses pembelajaran, dan meraih prestasi.

Pada Tahun Ajaran 2027/2028, SMA KTB menyediakan kuota sebanyak 180 murid baru.

Sebelumnya, sekolah tersebut telah menerima 120 siswa pada generasi pertama dan 180 siswa pada generasi kedua.

Joko menegaskan, proses pendaftaran SPMB SMA KTB tidak dipungut biaya.

Peserta didik yang dinyatakan diterima juga akan memperoleh beasiswa penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, Joko mengajak orang tua dan calon peserta didik yang berminat untuk mencermati informasi resmi mengenai persyaratan, jadwal, dan seluruh tahapan pendaftaran.

"Putra-putri Aceh yang memiliki semangat belajar dan keinginan untuk mengembangkan potensi diri dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan mengikuti seluruh tahapan penerimaan sesuai ketentuan," tambahnya.

Menurut Joko, pembukaan SPMB SMA KTB merupakan bagian dari kontribusi Polri dalam memperluas akses pendidikan bagi generasi muda.

Program tersebut diharapkan dapat mendukung lahirnya generasi penerus yang memiliki kompetensi, karakter, kedisiplinan, dan semangat berprestasi.

"Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara," pungkasnya.* (ad)

LHOKSEUMAWE — Komandan Korem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran meminta prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Korem 011/Lilawangsa menjaga disiplin, keharmonisan keluarga, serta menjauhi judi online dan narkoba.

Arahan tersebut disampaikan Ali Imran saat memberikan pengarahan kepada prajurit dan ASN Korem 011/Lilawangsa di Kota Lhokseumawe, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Kapolri Ungkap Modus Baru Transaksi Narkoba, Diiklankan di Media Sosial hingga Dibayar Pakai Kripto

Menurut dia, kedua hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kehidupan pribadi, keluarga, maupun kedinasan."Jangan sampai ada di Korem," tegas Brigjen TNI Ali Imran.

Selain mengingatkan soal judi online dan narkoba, Danrem meminta prajurit menjaga kehidupan keluarga dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan.

"Pimpinan berupaya mensejahterakan prajurit, namun jangan prajurit menyengsarakan keluarga sendiri, seperti melanggar aturan," pesannya.

Ali Imran juga mengajak seluruh prajurit dan ASN untuk mensyukuri tugas yang dijalankan serta menjaga keharmonisan keluarga.

Dia meminta personel memperhatikan pendidikan dan masa depan anak.

Menurutnya, kehidupan keluarga yang baik perlu menjadi bagian dari perhatian setiap prajurit.

Di sisi lain, Ali Imran mendorong prajurit untuk berpikir positif dan memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia.

Salah satunya dengan mengelola lahan tidur yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal menjadi lahan produktif.

Selain itu, Danrem mengingatkan seluruh personel untuk menjaga kesehatan.

Ia juga mengajak prajurit meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelaksanaan ibadah.

Baca Juga:

• Modus Rental Motor Scoopy Anggota TNI, 2 Pelaku Diciduk Polresta Banda Aceh & 1 Masih Buron

Melalui pengarahan tersebut, Ali Imran berharap seluruh prajurit dan ASN Korem 011/Lilawangsa semakin disiplin dalam menjalankan tugas, menjauhi judi online dan narkoba, serta mampu membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Pengarahan tersebut turut dihadiri para Komandan Satuan Dinas Jawatan (Satdisjan) Lhokseumawe, para Kasi dan Pasi Korem 011/Lilawangsa.*(ad)

MEDAN — Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Saiful Abdi, mengajukan banding atas vonis tujuh tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan papan tulis interaktif atau smartboard.

Perkara tersebut disebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29,5 miliar.

Baca Juga:

• Praperadilan dalam KUHAP 2026

"Kita banding atas vonis tersebut," kata Jonson David Sibarani, Senin (28/9/2026).

Jonson menilai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap kliennya tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

"Kalau kita dengarkan pertimbangan hukum majelis hakim, tidak berdasarkan fakta. Di persidangan Saiful Abdi mengatakan, si Supriadi melapor ke dia. Pak itu ada uang Rp1 miliar. Rupanya tiba-tiba dijemput ajudan Pj Bupati (Faisal Hasrimy). Tapi kenapa di putusan Rp1 miliar itu dibebankan kepada Saiful Abdi, Kenapa hakim malah menuduh uang itu diterima Saiful Abdi? Itu faktanya dari mana," kata dia.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada Saiful Abdi.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam sidang di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan, Kamis (24/9/2026).

"Mengadili, menyatakan perbuatan Saipul Abdi terbukti secara sah dan bersalah sesuai dakwaan jaksa. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta dengan subsider 120 hari kurungan," kata hakim Yusafrihardi Girsang di persidangan.

Selain pidana penjara dan denda, Saiful juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1 miliar.

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan merampas harta benda Saiful untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Apabila harta benda tersebut tidak mencukupi maka terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana penjara selama 2 tahun penjara," ucap hakim.

Vonis tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Langkat yang sebelumnya menuntut Saiful dengan hukuman 11 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan, serta uang pengganti Rp2 miliar berdasarkan materi yang disampaikan dalam perkara tersebut.

Dalam perkara yang sama, dua terdakwa lainnya juga telah dijatuhi hukuman.

Mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Langkat, Supriadi, divonis enam tahun enam bulan penjara dan denda Rp300 juta dengan subsider 100 hari kurungan.

Supriadi juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp500 juta.

Jika tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Apabila harta benda Supriadi tidak mencukupi, uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Sementara itu, Direktur PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra, divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp400 juta dengan subsider 120 hari kurungan.

Budi juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp10 miliar dengan ketentuan yang sama.

Pemberitaan mengenai putusan 24 September 2026 juga mencatat bahwa majelis hakim menjatuhkan hukuman tujuh tahun kepada Saiful Abdi dan Budi Pranoto, sementara Supriadi dihukum enam tahun enam bulan.

Perkara ini berkaitan dengan pengadaan smartboard atau papan tulis interaktif di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun anggaran 2024.

Dalam dakwaan, pengadaan tersebut memiliki pagu anggaran sekitar Rp49,9 miliar.

Saiful Abdi didakwa bersama Supriadi dan Budi Pranoto Seputra melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.

Berdasarkan perkara, kerugian keuangan negara disebut mencapai Rp29.588.291.000 atau sekitar Rp29,5 miliar.

Angka kerugian tersebut juga tercantum dalam pemberitaan mengenai dakwaan perkara.

Majelis hakim menyatakan perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut hal yang memberatkan antara lain perbuatan para terdakwa merugikan keuangan negara, meresahkan masyarakat, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta mencederai dunia pendidikan.

"Sementara hal meringankan, para terdakwa belum pernah dipidana, memiliki tanggungan keluarga," ungkap hakim.

Dengan diajukannya banding oleh Saiful Abdi, perkara tersebut selanjutnya akan memasuki proses pemeriksaan pada tingkat banding.

Kuasa hukum Saiful menyatakan keberatan terutama terhadap pertimbangan hakim mengenai uang Rp1 miliar yang dibebankan kepada kliennya.* (tm/ad)

JAKARTA — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Wahyudi.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Senin, 28 September 2026.

Baca Juga:

• Gugatan Syarat Pendidikan Gibran di MK: Dari Dugaan "Pasal Penyelundupan" hingga Jawaban KPU

Sebelumnya, DKPP menggelar sidang pemeriksaan perkara tersebut di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, pada 12 Agustus 2026.

Dalam pertimbangannya, DKPP menyatakan sejumlah dalil yang diadukan terhadap Wahyudi tidak terbukti dalam persidangan.

Dalil tersebut antara lain mengenai penelantaran anak, ancaman fisik maupun mental, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan siri, dan perzinahan.

Namun, DKPP menemukan fakta lain yang dinilai sebagai pelanggaran etik, yakni hubungan Wahyudi dengan seorang perempuan yang disebut sebagai bagian dari kelompok pengajian yang sama.

"Meskipun dalil aduan teradu melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada teradu serta penelantaran anak, melakukan perzinahan serta Meskipun dalil aduan teradu melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada teradu serta penelantaran anak, melakukan perzinahan serta pernikahan sirih tidak terbukti, namun dalam fakta persidangan diperoleh fakta berupa keterangan dan pengakuan teradu yang menerangkan bahwa teradu telah berpergian bersama seseorang perempuan ke berbagai daerah padahal keduanya bukan pasangan suami istri yang sah," kata anggota DKPP RI Ratna Dewi Pettalolo saat membacakan putusan, Senin (28/9/2026).

DKPP juga menyatakan menemukan bukti mengenai kontak fisik antara Wahyudi dan perempuan tersebut.

Menurut DKPP, interaksi itu dinilai melampaui batas kewajaran hubungan pertemanan biasa.

"Selain fakta perjalanan bersama tersebut, terdapat pula bukti berupa unggahan di media sosial yang memperlihatkan interaksi fisik antara teradu dengan dianggap dibacakan berupa berpegangan tangan, berpelukan dan berjoget bersama yang menurut penilaian DKPP merupakan bentuk kedekatan yang melampaui batas batas hubungan pertemanan biasa yang patut diduga hubungan istimewa yang bersifat tidak patut," ucapnya.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, DKPP menilai Wahyudi melanggar sejumlah prinsip dalam kode etik penyelenggara pemilu.

Prinsip yang dinilai dilanggar meliputi integritas, kehormatan, profesionalitas, dan kepentingan umum.

"Teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu sebagaimana ditentukan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 ayat 1, ayat 2 huruf a, b dan c, dan ayat 3 huruf e, Pasal 12 huruf a dan huruf b, serta Pasal 15 huruf a dan b Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujarnya.

Atas pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir sekaligus memberhentikan Wahyudi dari jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.

"Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada dianggap dibacakan selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan.

Dengan putusan tersebut, Wahyudi tetap tercatat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, namun tidak lagi menjabat sebagai ketua.

Perkara ini sebelumnya diadukan oleh istri Wahyudi, Ambar Lestari. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik, termasuk dugaan pernikahan siri.

DKPP sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan perkara Nomor 14-PKE-DKPP/VII/2026 di UMSU, Medan, pada 12 Agustus 2026.

Kuasa hukum pelapor, M Fadli Nasution, saat itu menyebut sejumlah dugaan yang dilaporkan kepada DKPP.

Di antaranya dugaan penelantaran istri dan anak serta kekerasan dalam rumah tangga.

"Melakukan penelantaran istri dan anak-anak, melakukan ancaman baik secara fisik maupun mental kepada istri dan anak-anak, melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak-anak," kata M Fadli Nasution, Rabu (12/8/2026).

Fadli juga menyebut adanya dugaan perselingkuhan dan perzinahan dengan modus pernikahan siri serta dugaan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

"Melakukan perselingkuhan dan perzinaan dengan modus menikah siri,. elakukan poligami secara diam-diam tanpa izin resmi dari Pengadilan Agama," ucapnya.

Namun, dalam putusannya, DKPP menyatakan sejumlah dalil tersebut tidak terbukti dalam persidangan.

DKPP kemudian mendasarkan sanksi terhadap Wahyudi pada fakta lain yang dinilai terbukti, yakni kedekatan dengan perempuan yang bukan pasangan sahnya.

Putusan DKPP tersebut menjadi dasar pemberhentian Wahyudi dari jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.* (d/ad)

JAKARTA — Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, memerintahkan seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) menertibkan serta membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.

Perintah tersebut disampaikan Mashudi setelah muncul temuan fasilitas yang disebut mewah di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, oleh Ombudsman RI.

Baca Juga:

• Besok, Komisi XIII DPR Cek Langsung Lapas Cibinong Usai Temuan Ombudsman

"Yang pasti kami sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran Kalapas, Karutan, KPLP, bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan, agar semuanya ditertibkan dan dibongkar. Dan ini kami sudah kirim surat kepada seluruh daripada Kakanwil, Ka UPT yang ada di jajaran," kata Mashudi, di Gedung DPR RI, Senin (28/9/2026).

Menurut Mashudi, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesimpulan rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI.

Dia menegaskan, jajaran pemasyarakatan akan mengambil tindakan terhadap kepala kantor wilayah maupun kepala unit pelaksana teknis yang tidak menjalankan perintah tersebut.

"Apa yang menjadikan rekomendasi ini, kami enggak akan main-main. Kami akan tindak tegas apabila Kakanwil, Kalapas tidak mengikuti untuk pembongkaran. Baik itu bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan, kita akan bongkar semuanya," kata Mashudi.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya sebelumnya menyampaikan bahwa DPR mendesak pembongkaran bangunan dan penertiban fasilitas yang tidak sesuai peruntukan, bukan hanya di Lapas Cibinong tetapi di seluruh lapas di Indonesia.

"Komisi XIII DPR RI mendesak pembongkaran bangunan yang berada di Lapas Kelas IIA Cibinong dan seluruh Lapas yang ada di Indonesia, serta penertiban aset dan fasilitas di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukan, guna menjamin perlakuan yang adil tanpa diskriminasi bagi seluruh warga binaan," ucap Willy, saat membacakan kesimpulan rapat.

Komisi XIII juga akan melakukan kunjungan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Lapas Kelas IIA Cibinong untuk menindaklanjuti perbedaan hasil pemeriksaan antara Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas yang disebut memiliki standar seperti apartemen di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026).

Temuan itu diperoleh dalam inspeksi mendadak kedua Ombudsman di Lapas Cibinong sepanjang 2026.

Pada sidak pertama, Ombudsman disebut tidak mendapatkan akses untuk masuk ke area tersebut.

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan fasilitas tersebut berada di bagian belakang kompleks lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.

Dalam pemeriksaan itu, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan yang tersebar di sejumlah titik di bagian belakang lapas.

Fasilitas tersebut disebut memiliki ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, hingga peralatan memasak.

Ombudsman juga mencatat terdapat sekitar enam sampai tujuh orang yang diduga merupakan warga binaan di kawasan tersebut.

Namun, status dan identitas mereka belum dapat dipastikan secara lengkap.

Ombudsman kemudian memberikan tenggat waktu kurang dari satu bulan kepada Lapas Kelas IIA Cibinong untuk merobohkan fasilitas khusus tersebut.

Selain itu, Ombudsman menyiapkan sejumlah langkah korektif yang akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, termasuk terkait kelembagaan dan pengawasan internal.

Di sisi lain, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan bahwa bangunan yang disebut Ombudsman sebagai fasilitas berstandar apartemen merupakan rumah dinas yang ditempati sejumlah pejabat Lapas Cibinong.

Kementerian Imipas juga membantah dugaan bahwa fasilitas tersebut secara khusus disediakan bagi narapidana tertentu sebagai tempat tinggal selama menjalani masa pidana.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tetap melakukan investigasi untuk mendalami status bangunan, penggunaan fasilitas, serta kemungkinan adanya pelanggaran dalam penyediaannya.

Dalam rapat dengan Komisi XIII, Mashudi juga menyampaikan bahwa 13 bangunan rumah dinas di kawasan tersebut masih didalami dari sisi administrasi, status aset, dan pemanfaatannya.

Dengan adanya perintah pembongkaran secara nasional, Ditjen Pemasyarakatan meminta jajaran lapas dan rutan memastikan setiap bangunan serta fasilitas yang berada di lingkungan pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.* (km/ad)

SOLO — Pengadilan Negeri (PN) Solo menolak seluruh permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar yang diajukan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, mantan terpidana perkara penyebaran informasi terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal PN Solo, Marper Pandiangan, dalam sidang di ruang Soerjadi, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Gertak Bawa Eks Stafsus Presiden di PN Jaktim, Dokter Tifa Janji Bongkar Teka-teki Ijazah Jokowi

"Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Menolak permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil," ujar Marper saat membacakan putusan di PN Solo, Senin (28/9/2026).

Sidang tersebut dihadiri kuasa hukum pemohon Muhammad Taufiq dan Nael Tiano Marbun.

Sejumlah jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo juga hadir sebagai kuasa termohon.

Sementara itu, pihak turut termohon atau kuasanya tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.

Gus Nur sebelumnya merupakan terpidana dalam perkara penyebaran informasi terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Ia sempat dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh PN Solo. Setelah mengajukan banding, hukuman tersebut kemudian turun menjadi empat tahun.

Pada 27 April 2025, Gus Nur dinyatakan bebas melalui program pembebasan bersyarat.

Tidak lama kemudian, Presiden Prabowo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang pemberian amnesti.

Nama Gus Nur tercantum sebagai salah satu dari 1.178 orang penerima amnesti.

Sejak 2 Agustus 2025, Gus Nur tidak lagi menjalani kewajiban pembimbingan di Balai Pemasyarakatan.

Setelah bebas, Gus Nur mengajukan permohonan ganti rugi dengan pihak termohon Negara Republik Indonesia cq Jaksa Agung Republik Indonesia dan turut termohon Negara Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Usai sidang, kuasa hukum Gus Nur, Muhammad Taufiq, mengatakan pihaknya menerima putusan tersebut, tetapi mempertanyakan sejumlah pertimbangan hakim.

"Kami kalah. Ya, artinya eksepsi jaksa satu pun tidak ada yang menerima, eksepsi tidak diterima. Dan yang menyedihkan menurut saya, Hakim mengkonstantir putusan seolah pendapat ahli," ujar Taufiq di PN Solo, Senin (28/9/2026).

"Padahal itu Undang-Undang baru dan di situ seberulang disebutkan, gugat permohonan ganti rugi itu hukum acaranya praperadilan tapi bukan perkara praperadilan," imbuhnya.

Taufiq menilai terdapat kesalahan dalam penerapan hukum pada perkara tersebut.

"Tadi disebutkan, ya, antara lain bagi tersangka, kemudian terdakwa, dan/atau terpidana, tidak ada penjelasan lain. Ahlinya pun ahli yang ke mana-mana baca buku. Ahli itu saya tanya istilah pidana dia enggak ngerti. Istilah wrong arrest, mana ini masuk kategori wrong arrest atau wrong conviction, salah orang atau salah penerapan hukum. Ini salah penerapan hukum," ujarnya.

Taufiq juga mempertanyakan pertimbangan hakim yang menggunakan poin mengenai amnesti dalam putusan tersebut.

Menurut dia, amnesti bukan menjadi dasar utama tuntutan maupun petitum permohonan ganti rugi yang diajukan Gus Nur.

"Kami bukan orang yang tidak mengerti hukum, amnesti itu kan artinya adopsi dari bahasa kedokteran, ya, amnesia, dilupakan. Kami tidak mungkin bicara itu. Jadi, pertanyaan kami kepada ahli pidana itu tidak bisa terjawab," kata dia.

Taufiq juga menegaskan pihaknya berpendapat bahwa ketentuan Pasal 173 hingga Pasal 175 KUHAP tidak mensyaratkan seorang terpidana harus terlebih dahulu memperoleh putusan praperadilan untuk mengajukan permohonan ganti rugi.

"Dan Pasal 173 ayat (1), ayat (2), (3), (4), dan (5), kemudian Pasal 174, Pasal 175, semuanya penjelasannya jelas. Enggak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa untuk terpidana itu harus lewat praperadilan dulu, enggak ada. Jadi itu karangan," tegasnya.

Meski permohonan ditolak, Taufiq mengatakan pihaknya tidak berkecil hati. Ia menilai terdapat ketidaksesuaian dalam pertimbangan hakim ketika memutus perkara tersebut.

"Jadi sekali lagi terhadap putusan kami, kami tidak sedih karena tidak ada alasan jaksa dan alasan Kementerian Keuangan yang dikabulkan. Dan ada terjadi penyimpangan karena memang mereka membaca bahwa upaya hukum ini tidak ada banding, tidak ada kasasi, sehingga dijadikan alasan seolah-olah saya enggak bodoh," terangnya.

Taufiq kembali mempersoalkan keterangan ahli yang digunakan dalam persidangan.

"Setiap ditanya, apa itu wrong arrest? Apa itu wrong conviction? Padahal itu arti di dalam bahasa Inggris Pasal 173 salah orang dan salah penerapan hukum. Ini salah penerapan hukum karena enggak ada ijazahnya. Dan yang paling penting selama persidangan pun juga tidak ada ijazah," tandasnya.

Dengan putusan tersebut, permohonan ganti rugi Rp4,2 miliar yang diajukan Gus Nur dinyatakan ditolak oleh PN Solo.

Pernyataan mengenai alasan dan keberatan terhadap putusan tersebut merupakan sikap dari kuasa hukum pemohon.* (km/ad)

JAKARTA — Gugatan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) terhadap Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Keppres tersebut ditetapkan pada 6 November 2025 dan menjadi dasar pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan 2025.

Baca Juga:

• 170 Mahasiswa UPMI Selesaikan KKN di Tanjungbalai, Wakil Wali Kota Fadly Abdina: Jangan Tinggalkan Pengalaman

Perkara gugatan GEMAS kini telah memasuki tahap pemeriksaan saksi dari pihak penggugat.

Dalam persidangan di PTUN Jakarta, Senin (28/9/2026), GEMAS menghadirkan Inisiator GEMAS Usman Hamid dan peneliti sejarah Ita Fatia Nadia.

Keduanya memberikan keterangan mengenai hasil penelitian dan pendampingan terhadap korban sejumlah peristiwa yang mereka kaitkan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Baru.

Usman Hamid mengatakan penelitian yang dilakukan bersama aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Menurut Usman, penelitian tersebut dilakukan untuk melihat apakah suatu peristiwa memenuhi unsur serangan yang ditujukan kepada penduduk sipil secara sistematis atau meluas.

"Kategorinya adalah apakah ada serangan yang ditujukan kepada penduduk sipil yang dilakukan secara sistematis atau meluas, berupa pembunuhan, penghilangan paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, dan seterusnya," ujar Usman dalam persidangan di PTUN Jakarta, Senin.

Usman mengatakan hasil kajian tersebut mencatat sedikitnya 11 hingga 12 peristiwa besar yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto.

Beberapa peristiwa yang disebut antara lain pembunuhan massal 1965-1966, Peristiwa Tanjung Priok pada 1984, serta Talangsari pada 1989.

Usman juga menjelaskan keterlibatan Soeharto dalam kajian tersebut dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban komando sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Terkait Peristiwa Tanjung Priok, Usman mengatakan hasil penyelidikan Komnas HAM menyatakan peristiwa tersebut memenuhi dugaan pelanggaran HAM berat.

"Peristiwa Tanjung Priok merupakan peristiwa yang menurut sifat dan lingkupnya patut diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia," kata Usman.

Ia mengatakan investigasi KontraS menemukan adanya korban yang ditangkap dan dipenjara tanpa proses peradilan, penyiksaan, serta orang yang hilang dan hingga kini belum ditemukan.

Dalam perkara 1965-1966, Usman mengatakan KontraS juga mendata mantan tahanan politik dan orang-orang yang diduga dihilangkan secara paksa.

"Ketika itu saya mengumpulkan bersama teman-teman KontraS 1.200 orang yang dihilangkan pada tahun 65-66," ucapnya.

Sementara itu, jumlah orang yang berhasil didata dalam kategori pemenjaraan atau pembuangan ke Pulau Buru disebut mencapai sekitar 6.000 orang.

Saksi lainnya, peneliti sejarah Ita Fatia Nadia, mengatakan dirinya pernah terlibat dalam tim pengkajian dugaan pelanggaran HAM berat pada masa Soeharto di Komnas HAM pada 2002.

Ita yang juga merupakan anggota Komnas Perempuan saat itu ditunjuk untuk memimpin tim pengkajian khusus terkait peristiwa 1965.

Ia mengatakan timnya menelusuri berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan, penyiksaan, hingga pembuangan orang-orang yang dituduh terlibat dalam peristiwa 1965.

"Kami mulai dengan surat-surat, dengan keputusan-keputusan, dan juga dengan bagaimana dari Presiden, kemudian ke Pangkopkamtib yang paling berperan, kemudian turun lagi," ujar Ita.

Penelusuran tersebut, kata Ita, mencakup sejumlah lokasi penahanan, antara lain Pulau Buru, Plantungan, Argosari di Kalimantan Timur, dan Pulau Kemaro di Sumatera Selatan.

Tim juga menelusuri dokumen terkait penahanan mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang disebut berjumlah 312 orang.

Selain dokumen resmi, Ita mengatakan tim mengumpulkan kesaksian melalui metode oral history dari korban yang pernah mengalami penahanan dan kekerasan pada masa tersebut.

Dalam persidangan, Ita menyebut dirinya mendengar kesaksian dari sejumlah korban yang menjadi pihak penggugat, termasuk Mujiati, Utati, dan Nani Nurani.

Ia mengatakan ketiganya pernah ditahan setelah dituduh terkait dengan Gerwani atau organisasi yang dikaitkan dengan peristiwa 1965.

"Ketiganya tidak terbukti sebagai aktivis Gerwani atau ikut melakukan pesta di Lubang Buaya sama sekali," kata Ita.

Ita juga mengungkapkan bahwa sebagian narasumber laki-laki yang diwawancarainya dalam penelitian oral history menyebut keterlibatan Soeharto dalam rangkaian peristiwa 1965.

Dalam keterangannya, Ita mengatakan penelitian tim tersebut bertujuan mendokumentasikan dugaan penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pembunuhan di luar proses hukum berdasarkan dokumen resmi.

"Jadi, kami ingin itu berdasarkan surat-surat yang resmi, begitu," ucapnya.

Ita kemudian menjelaskan bahwa pengalaman tersebut tidak hanya menjadi bagian dari penelitiannya, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman keluarganya yang terdampak penangkapan pada masa itu.

Menurut dia, proses pendokumentasian dan upaya rekonsiliasi terhadap korban serta keluarga korban terus dilakukan melalui berbagai cara, termasuk oral history, pendokumentasian lokasi, dan kegiatan budaya.

Keterangan Usman Hamid dan Ita Fatia Nadia disampaikan dalam rangkaian pemeriksaan saksi dari pihak penggugat dalam perkara gugatan GEMAS terhadap Keppres pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Perkara tersebut masih berjalan di PTUN Jakarta. Agenda sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi dari pihak tergugat yang dijadwalkan pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Dengan demikian, proses hukum terkait gugatan terhadap Keppres Nomor 116/TK/Tahun 2025 masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir dari PTUN Jakarta.* (km/ad)

JAKARTA — Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia dalam laga kedua Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026, Senin, 28 September 2026.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, mulai pukul 19.30 WIB.

Baca Juga:

• Buka Musda XVI KNPI, Wawako Tanjungbalai Tantang Pemuda Sampaikan Kritik Konstruktif Demi 'Tanjungbalai EMAS'

Berdasarkan informasi penyiaran terbaru, laga ini tersedia melalui SCTV, Indosiar, Moji, NEX, dan platform Vidio.

Pertandingan ini menjadi laga penting bagi kedua tim untuk menjaga posisi mereka di Grup A.

Indonesia sebelumnya mengawali turnamen dengan kemenangan 2-0 atas Singapura.

Sementara itu, Malaysia juga membawa modal positif setelah mengalahkan Bangladesh dengan skor 3-0 pada pertandingan pertama.

Hasil tersebut membuat persaingan di Grup A semakin ketat.

Pertandingan Indonesia melawan Malaysia kembali mempertemukan dua negara yang memiliki rivalitas panjang dalam sepak bola Asia Tenggara.

Kedua tim kini bertemu pada matchday kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengincar hasil positif untuk menjaga persaingan menuju babak berikutnya.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, meminta para pemainnya tetap fokus sepanjang pertandingan.

Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan atmosfer SUGBK sebagai sumber motivasi.

"Dari peluit pertama hingga peluit akhir, pusatkan perhatian pada kerangka kerja taktis kita, beradaptasi dengan lawan di dalam pertandingan," kata Herdman.

"Secara emosional, seraplah energi di stadion, tetapi bawa emosi tersebut agar Malaysia mengerti bahwa ini adalah rumah kita."

Herdman menilai pertandingan melawan Malaysia menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka di tengah atmosfer pertandingan yang besar.

"Ini benar-benar laga penentuan. Biasanya laga-laga seperti ini memunculkan performa terbaik dari para pemain top," lanjutnya.

"Saya rasa kita memiliki beberapa pemain top di dalam tim kita yang sangat menikmati momen-momen seperti ini."

"Tampil di stadion yang penuh dalam pertandingan derbi yang sangat berarti bagi semua orang," tegas John Herdman.

Herdman juga mengingatkan pemain agar tetap mempertahankan karakter permainan Timnas Indonesia.

"Beberapa pemain kita yang lahir dan besar di sini akan berbicara tentang kesempatan ini, yang memang begitulah adanya."

"Kita harus memainkan pertandingannya, membawa gaya kita, identitas kita, membuat penggemar kita bersemangat. Dan kemudian, Anda tahu, melindungi (laga) kandang kita."

"Itu pesan yang sangat besar. Saat kita memikirkan tentang cara bertahan kita, kita sedang melindungi kandang kita, orang-orang kita, tanah kita, dan semoga trofi kita," pungkasnya.

Jadwal dan Live Streaming Indonesia vs Malaysia

Berikut informasi pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026:

Pertandingan: Indonesia vs Malaysia
Kompetisi: FIFA ASEAN Cup 2026
Babak: Divisi 1 Grup A, matchday kedua
Hari: Senin, 28 September 2026
Kick-off: 19.30 WIB
Stadion: Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta
Siaran langsung: SCTV, Indosiar, Moji, NEX
Live streaming: KLIK DISINI! dan DISINI!

Bagi masyarakat yang tidak dapat menyaksikan pertandingan secara langsung di SUGBK, duel Indonesia vs Malaysia dapat diikuti melalui siaran televisi maupun layanan streaming yang memiliki hak siar.

Pertandingan ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan dalam rangkaian FIFA ASEAN Cup 2026 karena mempertemukan Indonesia dan Malaysia dalam persaingan Grup A.* (km/ad)

JAKARTA — Komisi XIII DPR RI akan mengecek langsung kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, pada Rabu, 30 September 2026.

Kunjungan itu dilakukan untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah dan persoalan keamanan di dalam kawasan lapas.

Baca Juga:

• Pengurus Rayon AMPI Binjai Barat Resmi Dilantik, Delia Pratiwi Dorong Pemuda Aktif Berkarya

"Dan besok, Rabu, Ketua Komisi XIII bersama seluruh anggota Komisi XIII akan mengecek ke lapangan pada pukul 10.00 WIB," kata Mashudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Mashudi mengatakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terbuka terhadap temuan Ombudsman.

Pemerintah, kata dia, masih melakukan investigasi untuk mengetahui secara menyeluruh kondisi yang ditemukan di Lapas Cibinong.

"Ini salah satu yang menjadikan kita semua terbuka apa adanya. Ini yang kita sampaikan," ujarnya.

Dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR dengan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kunjungan ke Lapas Cibinong juga disebut sebagai tindak lanjut atas adanya perbedaan antara hasil inspeksi mendadak Ombudsman dan pengecekan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Komisi XIII DPR RI akan melakukan kunjungan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Lapas Kelas IIA Cibinong untuk menindaklanjuti pemeriksaan atas adanya perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," ucap Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya membacakan kesimpulan.

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong untuk menjalani pemeriksaan.

Kelima pejabat tersebut terdiri atas kepala lapas, kepala kesatuan pengamanan lapas (KPLP), kepala seksi pembinaan dan pendidikan (Kasi Binadik), kepala seksi keamanan dan ketertiban (Kasi Kamtib), serta kepala urusan umum lapas.

Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan mengatakan pemeriksaan dilakukan atas arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

"Kami atas arahan dan perintah dari Bapak Menteri, kami adalah pemeriksa internal Kemenimipas. Beliau memerintahkan kepada kami untuk berkolaborasi dengan Dirjen Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh teman-teman Ombudsman," jelas Rudi kepada wartawan di lokasi, Sabtu (26/9/2026).

Rudi mengatakan kelima pejabat tersebut dinonaktifkan karena diduga bertanggung jawab atas temuan Ombudsman.

"Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan kalapas, kedua KPLP, kasiebinadik, kasiekamtib, dan terakhir kepala urusan umum yang membidangi barang-barang milik negara," ujar Rudi.

Ia mengatakan pemeriksaan akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi tersebut bisa terjadi.

"Kita akan selidiki semuanya. Arahan Pak Menteri jelas dan kuat, kalau ada yang melanggar, kita punya aturan, kita punya kode etik, kita punya hukuman dinas. Kami nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan, bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan, dan sampai hari ini," pungkas Rudi.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Golkar, Dewi Asmara, mengatakan pihaknya akan mengawal tindak lanjut temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Dewi mengatakan proses pemeriksaan perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Temuan di Lapas Cibinong bukan sekadar persoalan fasilitas. Ini adalah persoalan integritas, akuntabilitas, dan keberpihakan pada keadilan. Kami di Komisi XIII akan memastikan bahwa proses hukum dan pemeriksaan internal berjalan tanpa tebang pilih. Tidak boleh ada ruang bagi praktik istimewa yang mencederai prinsip pemasyarakatan," ujar Dewi Asmara dalam siaran pers, Senin (28/9/2026).

Dewi juga menyoroti status Lapas Cibinong yang sebelumnya telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Karena itu, ia mendorong evaluasi tidak hanya berhenti pada penonaktifan pejabat, tetapi juga menyentuh sistem pengawasan dan pengelolaan di lingkungan pemasyarakatan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat Ditjen Pemasyarakatan. Namun, ini baru awal. Komisi XIII akan terus mengawal hingga tuntas, termasuk memastikan Ombudsman RI dapat menyampaikan fakta lapangan secara utuh dalam forum yang semestinya," jelasnya.

Temuan tersebut bermula dari inspeksi mendadak Ombudsman RI ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu, 23 September 2026.

Ombudsman menyebut menemukan dugaan bangunan yang disebut sebagai "kluster mewah" dan diduga dihuni warga binaan.

Di lokasi tersebut, Ombudsman melaporkan adanya lebih dari 10 bangunan serta beberapa mobil yang terparkir.

Ketika masuk ke salah satu bangunan, tim Ombudsman menyebut menemukan fasilitas seperti ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, dan fasilitas lainnya.

Ombudsman juga menyampaikan adanya fasilitas fitnes serta bangunan yang saat itu disebut sedang digunakan untuk pembangunan simulator golf.

"Kami menemukan beberapa lokasi hunian di sekitar lapas berupa bangunan terlihat seperti homestay dengan atap seng bercat warna biru dan ada seperti rumah klaster, di dalamnya berisi sofa, kulkas, TV, meja makan," kata Syafrida dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis.

Ombudsman juga melaporkan adanya celah keamanan di bagian belakang bangunan yang disebut tidak terkunci dan terhubung ke area hutan bambu serta tempat pembuangan sampah.

Selain itu, Ombudsman menyebut menerima informasi mengenai dugaan pungutan liar dari keluarga warga binaan.

Dalam keterangan terbarunya pada Senin (28/9/2026), Ombudsman menyatakan siap menyampaikan hasil pengawasan lapangan kepada DPR RI sebagai bagian dari proses tindak lanjut dan perbaikan tata kelola pemasyarakatan.

Dengan kunjungan Komisi XIII dan Ditjen Pemasyarakatan pada Rabu mendatang, kondisi Lapas Cibinong akan kembali diperiksa secara langsung.

Hasil pengecekan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai perbedaan temuan antara Ombudsman dan pemeriksaan internal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.* (dkm/ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan dukungannya terhadap penguatan sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan wilayah perairan.

Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk mengantisipasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan berbagai aktivitas ilegal lainnya.

Baca Juga:

• Dua Terduga Pelaku Perampokan dan Pembunuhan Wakil Rektor IT&B Karo Ditangkap di Belawan, Mobil Korban Diamankan

Apel bersama tersebut digelar di Lapangan Upacara PT Inalum, Kecamatan Sei Suka.

Kegiatan dipimpin Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Parlindungan, yang sekaligus secara resmi membuka operasi gabungan.

Menurut Baharuddin, operasi gabungan memiliki arti penting bagi Kabupaten Batu Bara.

Daerah tersebut memiliki garis pantai yang panjang dan sejumlah alur sungai yang berpotensi menjadi jalur keluar-masuk berbagai aktivitas.

Karena itu, pengawasan wilayah perairan membutuhkan kerja sama berbagai instansi.

Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan terhadap aktivitas ilegal, termasuk TPPO.

Setelah apel, kegiatan dilanjutkan dengan pemasangan rompi kepada para petugas yang akan menjalankan operasi gabungan di wilayah perairan Batu Bara dan Serdang Bedagai.

Sejumlah unsur turut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Di antaranya Kabag Operasi Badan Intelijen Daerah Sumut Kombes Pol Tris Supriadi, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Asahan Letkol Laut (P) Sigit Ryanto, CTMP., CRMP., M.Tr.Opsla., serta Kapolres Batu Bara AKBP Dony Satria Wicaksono, S.I.K., M.H., CPHR., CBA.

Hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara Nanang Dwi Priharyadi, S.H., M.H., Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Batu Bara, Kasat Pol PP, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kuala Tanjung, para Kepala UPT Imigrasi Wilayah Sumatera Utara, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kuala Tanjung, Manager PT Pelindo, serta perwakilan PT Inalum Ismail Midi.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Baharuddin didampingi Asisten II, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, serta Camat Sei Suka.

Operasi gabungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan wilayah perairan sekaligus membangun koordinasi antarinstansi dalam menjaga keamanan di kawasan pesisir Batu Bara dan Serdang Bedagai.* (ad)

TANJUNGBALAI — Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina melepas kepulangan 170 mahasiswa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan yang telah menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kota Tanjungbalai.

Pelepasan berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin, 28 September 2026.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Fadly Abdina Dorong Generasi Muda Tanjungbalai Tingkatkan Bahasa Inggris dan Kepercayaan Diri

Berdasarkan data dari perwakilan rektorat UPMI, sebanyak 170 mahasiswa ditempatkan di tiga kecamatan dan delapan kelurahan.

Di Kecamatan Tanjungbalai Utara, mahasiswa ditempatkan di Kelurahan Matahalasan dan Kualo Silo Bestari.

Kemudian di Kecamatan Teluk Nibung, mahasiswa menjalankan KKN di Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kapias Pulau Buaya, Pematang Pasir, dan Perjuangan.

Sementara di Kecamatan Sei Tualang Raso, mahasiswa ditempatkan di Kelurahan Sei Raja dan Sumber Sari.

Para mahasiswa menjalani KKN mulai 10 Agustus hingga 28 September 2026.

Selama berada di Tanjungbalai, mereka melaksanakan sejumlah program yang telah dirancang oleh masing-masing program studi.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan apresiasi kepada UPMI Medan, para dosen pembimbing, dan seluruh mahasiswa yang telah memilih Kota Tanjungbalai sebagai lokasi pelaksanaan KKN.

"Hari ini kita kembali berkumpul untuk melepas adik-adik sekalian kembali ke kampus dan melanjutkan perjalanan pendidikan serta pengabdian berikutnya. Atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan, para dosen pembimbing, serta seluruh mahasiswa kkn yang telah memilih Kota Tanjungbalai sebagai tempat untuk melaksanakan pengabdian."

Fadly mengatakan, keberadaan mahasiswa KKN tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban akademik.

Menurut dia, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat.

"Kehadiran Mahasiswa KKN bukan hanya tentang menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga merupakan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih dekat antara perguruan tinggi, pemerintah daerah dan masyarakat. Selama kurang lebih dua bulan berada disini, tentu adik-adik mahasiswa telah melihat secara langsung bagaimana kehidupan masyarakat, mengenal berbagai potensi yang dimiliki daerah, sekaligus memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Pengalaman seperti inilah yang tidak selalu dapat diperoleh hanya dari ruang kelas."

Fadly berharap pengalaman selama melaksanakan KKN di Kota Tanjungbalai dapat menjadi bekal yang berharga, bukan hanya untuk menyelesaikan pendidikan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan kematangan adik-adik sebagai generasi muda.

"Saya ingin berpesan, ketika nanti kembali ke kampus dan melanjutkan perjalanan masing-masing, jangan tinggalkan pengalaman yang telah diperoleh selama berada di Kota Tanjungbalai. Setelah kembali ke kampus, adik-adik tetap membawa kesan baik tentang Kota ini, Kota ini adalah bagian dari perjalanan kalian," sebutnya.

Fadly mengatakan, pelaksanaan KKN juga menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan perguruan tinggi.

Menurut dia, perguruan tinggi merupakan salah satu mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong inovasi, serta menghadirkan solusi bagi persoalan masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan.

"Lanjut Fadly, kegiatan KKN ini juga merupakan bagian dari semangat membangun sinergi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan perguruan tinggi. Pemerintah Kota Tanjungbalai memandang perguruan tinggi sebagai salah satu mitra strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong inovasi dan menghadirkan solusi berdasarkan ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan Tanjungbalai EMAS Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera. Untuk mewujudkan Tanjungbalai yang maju dan sejahtera, kita membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat."

Di akhir sambutannya, Fadly menyampaikan ucapan selamat jalan kepada seluruh mahasiswa KKN UPMI yang telah menyelesaikan pengabdian di Kota Tanjungbalai.

"Akhirnya, atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, Wakil Wali Kota mengucapkan selamat jalan dan selamat kembali ke kampus kepada seluruh mahasiswa KKN UPMI. Semoga perjalanan kembali berjalan lancar dan seluruh pengalaman selama KKN dapat menjadi kenangan yang baik sekaligus bekal untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang," tutup Wakil Wali Kota Fadly Abdina mengakhiri sambutannya.*(ad)

MEDAN — Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri English Competition "Speak to Inspire" 2026 yang diselenggarakan Program Studi D-3 Bahasa Inggris, Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara (USU), Jumat, 25 September 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Fakultas Vokasi USU tersebut digelar pada 23-25 September 2026.

Baca Juga:

• Isu Bullying Muncul Usai Mahasiswi USU Ditemukan Meninggal di Kos, Ini Respons Pihak Kampus

Sejumlah kategori perlombaan digelar dalam English Competition "Speak to Inspire" 2026, yakni Storytelling, Speech, Poetry, dan Singing.

Melalui berbagai kategori tersebut, peserta mendapat kesempatan untuk mengasah kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris, mengekspresikan kreativitas, serta belajar tampil dan berkompetisi di depan publik.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyambut baik dan mengapresiasi Program Studi D-3 Bahasa Inggris, Fakultas Vokasi USU yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Fadly menyampaikan dukungan terhadap kegiatan yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan keterampilan melalui kompetisi yang kreatif dan edukatif.

Menurut dia, kegiatan seperti English Competition "Speak to Inspire" dapat menjadi kesempatan bagi para peserta untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris, kreativitas, sekaligus keberanian tampil di depan umum.

Ia juga mendorong para peserta menjadikan kompetisi tersebut sebagai pengalaman belajar dan kesempatan untuk terus mengembangkan potensi diri.

"Melalui kegiatan ini, Program Studi D3 Bahasa Jepang Fakultas Vokasi USU turut mendorong terciptanya para siswa yang kreatif, komunikatif, percaya diri, dan berdaya saing melalui kegiatan pengembangan kompetensi di luar pembelajaran akademik."

Kegiatan English Competition "Speak to Inspire" 2026 diharapkan dapat memberikan pengalaman positif bagi peserta sekaligus mendorong semakin banyak generasi muda untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, kreativitas, dan kepercayaan diri.

Kompetisi tersebut juga menjadi salah satu bentuk kegiatan pengembangan kompetensi siswa di luar pembelajaran akademik yang mempertemukan peserta dalam suasana kompetitif sekaligus edukatif.* (ad)

KARO — Polisi menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam kasus perampokan dan pembunuhan Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Asprina br Surbakti, 38 tahun.

Kedua pria tersebut ditangkap jajaran Satreskrim Polres Karo bersama Polda Sumatera Utara pada Senin pagi, 28 September 2026, di wilayah sekitar Belawan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Siapkan 33 Bus Perintis Gratis untuk Pelajar, Ini 5 Kabupaten Penerimanya

Setelah diamankan, keduanya kemudian dibawa ke Mapolres Karo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kedua terduga pelaku tiba di Polres Karo pada Senin siang. Saat dibawa ke Mapolres Karo, keduanya terlihat mengenakan kaos berwarna hitam.

Selain menangkap kedua pria tersebut, polisi turut mengamankan mobil Mitsubishi XForce dengan nomor polisi BK 1326 SAD.

Mobil itu sebelumnya dibawa kabur dari kediaman korban di Kompleks J-Kesain, Blok C1 Nomor 2, Desa Raya, Kecamatan Berastagi.

Kasi Humas Polres Karo, AKP Pedoman Maha, membenarkan bahwa dua terduga pelaku telah dibawa ke Polres Karo setelah ditangkap di tempat persembunyiannya.

Namun, polisi belum membeberkan secara rinci identitas maupun peran masing-masing dalam kasus tersebut karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

"Kemungkinan besok akan kita rilis, kita minta untuk bersabar karena masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut," ungkapnya.

Kanit Reskrim Polsek Berastagi, AKP Mastergun Surbakti, juga membenarkan penangkapan tersebut.

Sebelumnya, pada Minggu, 27 September 2026, Mastergun mengatakan polisi telah mengantongi rekaman kamera pengawas atau CCTV dari Kompleks J-Kesain.

Rekaman tersebut memperlihatkan dua orang masuk ke kompleks menggunakan sepeda motor sebelum korban ditemukan meninggal dunia.

Kasus yang menimpa Asprina br Surbakti terungkap pada Jumat malam, 25 September 2026.

Korban ditemukan meninggal dunia di dalam kamar mandi rumahnya di Kompleks J-Kesain, Desa Raya, Kecamatan Berastagi.

Korban ditemukan oleh abangnya, Redianto Surbakti, 50 tahun, bersama petugas keamanan kompleks dan kepala dusun setempat.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan sejumlah bukti, termasuk rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.

Dalam perkembangan penyidikan, polisi akhirnya menangkap dua pria yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut di wilayah sekitar Belawan pada Senin pagi.

Selain mengamankan kedua terduga pelaku, polisi juga menyita mobil XForce milik korban yang sebelumnya dibawa dari kediamannya.

Polres Karo dijadwalkan memberikan keterangan lebih lengkap mengenai penangkapan dan perkembangan kasus tersebut pada Selasa, 29 September 2026.* (mi/ad)

Oleh: Dr Taqwaddin Husin, S.H., S.E., M.S.

AKHIR-akhir ini marak pemberitaan secara nasional terkait Praperadilan.

Baca Juga:

• Pakar Hukum Khawatir RUU Perampasan Aset Berpotensi Membungkam Kritik, Menyerang Lawan Politik, atau Memeras Warga

Tulisan ini bukan dimaksudkan membahas kasus yang sedang terjadi.

Tetapi hanya mengantar pembaca untuk memahami apa, siapa, dan bagaimana ketentuan terkait praperadilan.

Untuk membahas topik ini, saya menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP 2026 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2026.

Tulisan ini hanya kajian bersifat normative, tidak mengkaitkan dengan praktik perkara yang sedang terjadi.

Dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP 2026 disebutkan praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban, atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan di atas jelas bahwa praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan keberatan atas tindakan polisi dalam melakukan penyidikan atau tindakan jaksa dalam melakukan proses tuntutan.

Secara lebih lengkap Pasal 158 KUHAP 2026 menentukan bahwa praperadilan adalah mengenai:

a. Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
c. Permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan;
d. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;
e. Penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan
f. Penangguhan pembantaran penahanan.

Perlu dipahami bahwa upaya paksa yang telah mendapatkan izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri (KPN) bukan merupakan objek praperadilan.

Adanya keharusan mendapatkan izin ini menunjukkan betapa pentingnya peran KPN dalam proses penegakan hukum.

Bentuk upaya paksa yang ditentukan dalam Pasal 89 KUHAP 2026 ini meliputi :

a. Penetapan Tersangka;
b. Penangkapan;
c. Penahanan;
d. Penggeledahan;
e. Penyitaan;
f. Penyadapan;
g. Pemeriksaan surat;
h. Pemblokiran; dan
i. Larangan bagi Tersangka atau Terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia.

Dalam Anotasi KUHAP 2026 versi Komisi III DPR RI dijelaskan bahwa kewenangan praperadilan sebagai penyeimbang terhadap kewenangan penegakan hukum dan peradilan.

Dalam hal ini KUHAP menegaskan terkait penerapan asas due process of law dan legalitas sebagai hal penting dala menilai keabsahan suatu proses tindakan hukum dari petugas atau aparat hukum dalam system peradilan pidana.

Proses praperadilan menjadi penting bagi perlindungan HAM dan hak-hak sesorang untuk mendapatkan perlakuan yang benar dan tepat demi keadilan dan kepastian hukum.

Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh KPN dan dibantu oleh seorang Panitera. Hal ini sebagai ditentukan dalam pasal 159 ayat (2) KUHAP tersebut.

Dalam pembahasan di DPR RI, idealnya, hakim yang menangani praperadilan bukan menjadi bagian dari hakim yang akan menangani substansi perkara.

Siapakah yang dapat mengajukan praperadilan?

1. Oleh Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Advokatnya dalam hal permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya;
2. Oleh Korban atau Pelapor dalam hal permohonan ganti rugi dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Oleh Pihak ketiga dalam hal permohonan pemeriksaan mengenai penyitaan benda atau barang;

Dalam Pasal 160 ayat (3) ditentukan bahwa permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa hanya dapat diajukan 1 (satu) kali untuk hal yang sama.

Misalnya terhadap penahanan hanya dilakukan satu kali praperadilan, terhadap penyitaan suatu benda hanya dapat diajukan satu kali.

Praperadilan tidak boleh diajukan oleh seorang Tersangka yang sedang melarikan diri atau masuk dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Hal ini karena upaya pengajuan praperadilan harus dihadiri sendiri oleh Tersangka.

Pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat, dimana dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan dibacakan, Hakim sudah harus menjatuhkan putusannya.

Pasal 163 huruf e KUHAP 2026, menentukan bahwa, selama pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan.

Terkait implementasi ketentuan ini, Mahkamah Agung pada tanggal 18 Agustus 2026 menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelimpahan dan Penyelenggaraan Pemeriksaan Pokok Perkara dalam hal terdapat Permohonan Praperadilan.

SEMA tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sehingga Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Apabila terdapat permohonan praperadilan yang telah didaftarkan atau diperiksa di pengadilan negeri, pokok perkara tetap dapat dilimpahkan namun pemeriksaan pokok perkara tidak dapat diselenggarakan sampai dengan adanya putusan praperadilan.
2. Praperadilan yang didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan, tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara.
3. Terhadap permohonan praperadilan yang diajukan setelah pokok perkara dilimpahkan, maka permohonan praperadilan tetap diregistrasi, disidangkan, dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

Mengakhiri catatan ini perlu saya nyatakan bahwa pada prinsipnya putusan dalam praperadilan bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan banding.

Kecuali, pengajuan praperadilan terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan sehingga dapat dimintakan putusan akhir pada pengadilan tinggi dalam daerah hukumnya.*

*) Penulis adalahHakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

MEDAN — Perkembangan teknologi digital tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan positif, tetapi juga digunakan pelaku kejahatan, termasuk dalam peredaran narkoba.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan, perkembangan teknologi menjadi tantangan baru bagi kepolisian karena pelaku kejahatan memanfaatkan berbagai platform digital untuk menjalankan aksinya.

Baca Juga:

• Pengurus Rayon AMPI Binjai Barat Resmi Dilantik, Delia Pratiwi Dorong Pemuda Aktif Berkarya

Dalam kesempatan tersebut, Listyo mengungkapkan bahwa transaksi narkoba kini dapat dilakukan melalui media sosial.

Bahkan, menurut dia, pembayaran dalam transaksi tersebut dapat menggunakan mata uang kripto.

"Baik dari sisi kejahatan, penggunaan teknologi digital, ini juga kemudian masuk transaksi-transaksi narkoba yang sekarang terjadi, bagaimana kemudian diiklankan dengan media sosial, pertama, dan pembayarannya juga menggunakan kripto," sebut Listyo dihadapan ribuan mahasiswa baru UMSU itu.

Listyo mengatakan Polri terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan personelnya untuk mengikuti perkembangan teknologi.

Menurut dia, peningkatan kemampuan tersebut diperlukan agar aparat dapat mengungkap kejahatan yang memanfaatkan teknologi secara profesional.

Perkembangan teknologi, kata Listyo, membuat modus kejahatan semakin beragam.

Pelaku dapat memanfaatkan teknologi untuk menyamarkan aktivitas mereka dan menarik korban melalui berbagai konten digital.

"Jadi ini, menjadi sangat sulit disamarkan dengan bentuk-bentuk yang menarik, namun kemudian mereka mengajak ke ruang-ruang tertentu, dan tentunya ini menghadap kita," kata Kapolri.

Karena itu, Listyo mengingatkan mahasiswa baru UMSU agar memahami perkembangan teknologi digital sekaligus berhati-hati dalam menggunakannya.

Polri sendiri dalam kegiatan tersebut menekankan bahwa kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa peluang sekaligus tantangan bagi generasi muda.

Ancaman di ruang digital antara lain penipuan daring, pencurian data, phishing, judi online, hoaks, disinformasi, hingga deepfake.

Selain persoalan kejahatan narkoba yang memanfaatkan teknologi, Listyo juga mengingatkan mahasiswa mengenai perkembangan AI yang semakin pesat.

Ia meminta generasi muda tidak mudah percaya terhadap berbagai konten yang beredar di internet, terutama informasi yang belum diketahui kebenarannya.

"kemudian kemampuan AI yang semakin meningkat, dan ini harus kita sadari bahwa jika kita juga siap, kita hati-hati, AI ini perkembangannya sangat luar biasa," jelas Kapolri.

Pesan tersebut disampaikan agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk memilah informasi di tengah semakin mudahnya pembuatan konten menggunakan teknologi AI.

Listyo mengatakan tantangan Polri tidak hanya terjadi saat ini, tetapi juga akan terus berkembang seiring kemajuan teknologi.

Karena itu, menurut dia, pengetahuan personel kepolisian harus terus diperbarui agar tidak tertinggal dari perkembangan modus kejahatan.

Ia mengatakan pelaku kejahatan juga terus belajar dan mencari cara baru untuk menjalankan aksinya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

"Namun di sisi lain, ini juga digunakan oleh para pelaku kejahatan. Kalau pelaku kejahatan tidak selalu belajar, selalu berusaha untuk berada satu langkah lebih depan, sehingga kemudian mereka menggunakan modus- modus baru ," jelas Kapolri.

Dalam kuliah umum tersebut, Kapolri juga mendorong mahasiswa UMSU untuk menguasai teknologi secara bijak dan produktif.

Pesan itu disampaikan dalam konteks persiapan generasi muda menghadapi perubahan teknologi sekaligus berbagai risiko kejahatan di ruang digital.

Kegiatan PKKMB UMSU 2026 sendiri diikuti 6.027 mahasiswa baru dan mengusung tema "Satu Klik Sejuta Dampak".* (vv/ad)

MEDAN — Dinas Perhubungan Sumatera Utara menyiapkan 33 unit bus perintis untuk melayani masyarakat di lima kabupaten pada 2026.

Layanan tersebut ditujukan untuk memperkuat konektivitas masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan (3TP), sekaligus menyediakan transportasi gratis bagi pelajar.

Baca Juga:

• Kapolri: Mahasiswa UMSU Punya Modal Jadi Pemimpin Masa Depan

Peluncuran direncanakan dilakukan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Lima kabupaten yang menjadi sasaran tahap awal program ini adalah Nias Utara, Samosir, Batubara, Padang Lawas Utara, dan Asahan.

"Program bus perintis ini merupakan program strategis daerah (PSD) yang dicanangkan bapak Gubernur Sumut tujuannya untuk membantu masyarakat, terutatama pelajar di daerah tertinggal yang jauh jarak domisilinya dari sekolah, kita berikan transportasi gratis untuk datang dan pulang dari sekolah," ucapnya, Senin (28/9/2026).

Yuda mengatakan, pembagian bus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Empat kabupaten, yakni Samosir, Padang Lawas Utara, Batubara, dan Asahan, masing-masing mendapatkan enam unit bus.

Sementara itu, Nias Utara mendapat sembilan unit bus. Dengan demikian, total kendaraan yang disiapkan pada tahap awal mencapai 33 unit.

"Bus yang beroperasi di Asahan, Batubara, Padang Lawas Utara jenisnya bus Hiace, untuk Samosir bus L kecuali Nias Utara karena di sana tidak punya angkutan transportasi yang eksisting maka menggunakan mobil Carry," kata Yuda.

Jenis kendaraan tersebut disesuaikan dengan kondisi transportasi di masing-masing wilayah.

Khusus Nias Utara, kendaraan yang digunakan adalah mobil Carry karena daerah tersebut belum memiliki angkutan transportasi yang tersedia.

Yuda menjelaskan, program bus perintis tidak hanya diperuntukkan bagi lima kabupaten.

Pemerintah Provinsi Sumut menargetkan layanan tersebut secara bertahap menjangkau 18 kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah prioritas.

Penentuan wilayah tersebut didasarkan pada kajian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, terdapat 18 daerah yang dinilai membutuhkan layanan tersebut.

"Daerah yang menjadi prioritas ini didasarkan dari kajian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), dari 33 kabupaten/kota ada 18 daerah yang dinilai tertinggal di Sumut dan tahun ini kami fokuskan untuk lima kabupaten dulu," katanya.

Program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap. Pada 2027, layanan ditargetkan berlanjut di 10 daerah.

Kemudian 15 daerah pada 2028, dan pada 2029–2030 ditargetkan menjangkau 18 daerah prioritas.

"Dengan tahapan tersebut, seluruh wilayah yang menjadi prioritas akan mendapat layanan bus perintis,"jelasnya.

Untuk mendukung operasional program, setiap kabupaten dialokasikan anggaran Rp600 juta selama satu tahun.

Anggaran tersebut digunakan untuk membeli layanan bus perintis dengan jarak pelayanan hingga 60 kilometer per hari.

"Dengan tahapan tersebut, seluruh wilayah yang menjadi prioritas akan mendapat layanan bus perintis,"jelasnya.

Yuda menjelaskan, pemerintah tidak membeli ataupun menyewa kendaraan secara langsung.

Skema yang digunakan adalah membeli layanan transportasi melalui kerja sama dengan operator transportasi daerah atau pihak ketiga.

"Operasionalnya dilaksanakan bekerja sama dengan operator transportasi daerah atau pihak ketiga. Untuk program bus perintis ini, kita tidak menyewa atau membeli busnya, kita hanya membeli pelayanannya bekerjasama dengan operator, sama sistemnya seperti BRT, dalam sehari pelayanannya 60 Km," jelas Yuda.

Peluncuran program bus perintis direncanakan paling cepat pada pekan depan di Kabupaten Asahan.

Program tersebut diharapkan dapat membantu pelajar yang selama ini menghadapi kendala transportasi untuk pergi dan pulang sekolah.

"Rencana akan kita launching paling cepat minggu depan di Asahan. Mudah-mudahan program ini bisa membantu pelajar yang selama ini mengalami kendala untuk menjangkau transportasi dari rumah ke sekolah," jelasnya.

Program ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumut memperluas akses transportasi bagi masyarakat di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan layanan angkutan, terutama bagi pelajar yang harus menempuh jarak cukup jauh menuju sekolah.* (tm/ad)

BINJAI — Pengurus Rayon Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kecamatan Binjai Barat resmi dilantik pada Minggu, 27 September 2026.

Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Camat Binjai Barat dalam suasana khidmat dan penuh kekeluargaan.

Baca Juga:

• Wali Kota Rico Waas Jadikan Hasil Rapat Kerja DPRD sebagai Pijakan Pembangunan Kota Medan 2027

Kegiatan itu turut dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Delia Pratiwi Br. Sitepu, SH.

Dalam sambutannya, Delia menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus AMPI Binjai Barat yang baru dilantik.

Ia berharap organisasi kepemudaan tersebut dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk mengembangkan kreativitas dan kepedulian terhadap persoalan sosial di masyarakat.

Delia juga menyinggung bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepemudaan yang menjadi ruang kerja Komisi IX DPR RI.

"AMPI harus menjadi rumah bagi pemuda Binjai Barat yang ingin berkarya. Saya hadir di sini sebagai bentuk dukungan penuh. Saya ingin AMPI Binjai Barat aktif, bersinergi dengan pemerintah, dan menjadi contoh organisasi kepemudaan yang solid dan berintegritas. Selamat bekerja untuk pengurus yang baru dilantik," ujar Delia Pratiwi Br. Sitepu, SH dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan meriah kader.

Delia sebelumnya juga tercatat terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan di Kota Binjai sebagai Anggota Komisi IX DPR RI.

Sementara itu, Ketua AMPI Binjai Barat yang baru dilantik menyampaikan komitmennya menjalankan roda organisasi sesuai dengan AD/ART.

Ia juga menyatakan akan membawa AMPI agar semakin dekat dengan masyarakat.

Ketua AMPI Binjai Barat turut menyampaikan terima kasih atas kehadiran langsung Delia Pratiwi Br. Sitepu yang dinilai memberikan motivasi kepada seluruh kader.

Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah unsur dan tokoh masyarakat, di antaranya perwakilan Polsek Binjai Barat, Ketua DPD AMPI Kota Binjai, unsur DPD Partai Golkar Kota Binjai, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta seluruh kader AMPI se-Kecamatan Binjai Barat.

Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama dan doa untuk keberlangsungan organisasi AMPI serta kemajuan Kota Binjai.* (ad)

BANDA ACEH — Polda Aceh menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah/2026 Masehi di Masjid Babuttaqwa Polda Aceh, Senin, 28 September 2026.

Kegiatan tersebut diikuti Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, Irwasda Kombes Pol. Iskandar ZA, Wakil Ketua Bhayangkari beserta pengurus, para pejabat utama dan personel Polda Aceh.

Baca Juga:

• Kapolri: Mahasiswa UMSU Punya Modal Jadi Pemimpin Masa Depan

Peringatan Maulid Nabi tahun ini mengusung tema, "Dengan Meneladani Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Melalui Polri Presisi Kita Wujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Tema tersebut menekankan pentingnya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam kehidupan, terutama dalam hal kejujuran, keadilan, amanah, kasih sayang, kesabaran, keberanian, serta penghormatan terhadap sesama.

Dalam sambutannya, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan yang disampaikan Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak seharusnya hanya menjadi kegiatan seremonial.

Menurut Ari, Maulid Nabi menjadi momentum untuk kembali mengingat, memahami, sekaligus menerapkan keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi anggota Polri, kata Ari, nilai-nilai keteladanan Rasulullah memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan tugas.

Sifat shiddiq mengajarkan kejujuran dalam perkataan dan tindakan.

Sementara sifat amanah mengingatkan personel untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan negara.

Adapun tabligh menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, santun, dan bertanggung jawab.

Sedangkan sifat fathanah mendorong personel untuk terus meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas.

"Nilai-nilai itu sejalan dengan semangat Polri Presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Implementasinya tidak hanya menyangkut modernisasi organisasi dan profesionalitas, tetapi juga pembangunan karakter personel. Kemampuan profesional harus senantiasa diiringi integritas, moralitas, dan akhlak yang mulia," sebut Brigjen Ari.

Ia mengajak seluruh personel Polda Aceh menjadikan akhlak Rasulullah sebagai landasan moral dalam menjalankan tugas.

Terutama dalam menjalankan peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Menurut Ari, tugas tersebut menghadapkan anggota Polri dengan berbagai karakter masyarakat, persoalan, serta dinamika sosial yang membutuhkan sikap profesional sekaligus humanis.

"Dengan meneladani akhlak Rasulullah, mari kita wujudkan personel Polri yang semakin berintegritas, profesional, humanis, dan Presisi, sehingga keberadaan Polri benar-benar mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tutupnya.

Sementara itu, Tgk. H. Fachruddin Lahmuddin dalam pembukaan ceramahnya mengapresiasi kebijakan Polri yang memberikan kesempatan kepada para santri untuk mengabdi di Korps Bhayangkara.

Ia juga mengaku terkesan dengan lantunan Selawat Badar dalam peringatan Maulid tersebut.

Selawat dibawakan oleh Briptu Akmal Qadri, Briptu Afrah, dan Bripda T.M. Syuhada.

Menurut Fachruddin, kehadiran personel Polri berlatar belakang santri menjadi salah satu hal positif dari kebijakan rekrutmen Polri yang memberikan ruang bagi kalangan pesantren.

Ia berharap kesempatan tersebut terus diperluas sehingga semakin banyak santri yang dapat berkontribusi melalui institusi Polri.

"Mungkin, personel Polri dengan kemampuan, khususnya penghafal Al-Qur'an berprestasi, nantinya juga dapat dilibatkan dalam setiap kegiatan keagamaan, seperti Safari Ramadan. Ini sangat positif untuk mendukung syiar Islam," katanya.

Dalam ceramahnya, Tgk. H. Fachruddin juga menilai tema Maulid Nabi yang digelar Polda Aceh relevan dengan kondisi kehidupan saat ini.

Menurut dia, peringatan Maulid dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus memperbaiki akhlak di tengah kesibukan dan berbagai urusan duniawi.

"Di antara hikmah diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Namun, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menjaga dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena memperbaiki akhlak merupakan tanggung jawab kita bersama yang harus dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kesibukan duniawi membuat kita lengah dalam menjaga kemuliaan budi pekerti," ujar Tgk. H. Fachruddin.* (ad)