JAKARTA — Program Bedah Rumah menjadi salah satu program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni.

Ketentuan mengenai program tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) PKP Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah.

Baca Juga:

• Usai Gantikan Purbaya, Menkeu Suahasil Diminta Segera Bereskan Kewajiban Pembiayaan Whoosh

Selain berdasarkan desil kesejahteraan, calon penerima juga dapat memenuhi kriteria berdasarkan penghasilan paling tinggi sebesar upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota.

Penggunaan data desil tersebut menjadi perhatian setelah sejumlah masyarakat mengeluhkan masuk dalam desil tinggi, meski pendapatan mereka tergolong rendah.

Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai akurasi data dalam menentukan penerima bantuan Bedah Rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan Kementerian PKP menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan dalam menentukan penerima program Bedah Rumah.

Maruarar menegaskan pemerintah tidak menggunakan data lain di luar data BPS dalam pelaksanaan program tersebut.

"Jadi yang pertama, sesuai arahan Bapak Presiden, yang digunakan tidak ada data lain selain data BPS. Jadi saya konsisten di situ," kata politisi Partai Gerindra itu saat ditemui di kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu, 16 September 2026.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, mengatakan pihaknya juga memastikan informasi mengenai calon penerima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Informasi tersebut antara lain mencakup profil penerima, pendapatan, hingga kondisi rumah yang akan mendapatkan bantuan.

"Jadi memang kita harus memberikan kepada yang paling sulit," kata Ara.

Dengan ketentuan tersebut, masyarakat yang menjadi sasaran program Bedah Rumah adalah mereka yang memenuhi kriteria kesejahteraan dan persyaratan kondisi rumah sesuai aturan.

Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 juga mengubah nomenklatur program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi Bedah Rumah.

Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 28 Juli 2026 oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.

Dalam aturan itu, Bedah Rumah didefinisikan sebagai bantuan stimulan kepada perseorangan yang masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Bantuan diberikan untuk mendorong keswadayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas atau merenovasi rumah maupun membangun rumah baru agar menjadi rumah layak huni.

Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 sekaligus mencabut ketentuan mengenai BSPS yang sebelumnya diatur dalam Permen PKP Nomor 10 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah melalui Permen PKP Nomor 4 Tahun 2026.

Berdasarkan aturan baru tersebut, bantuan Bedah Rumah dapat digunakan untuk dua kegiatan, yakni peningkatan kualitas atau renovasi rumah dan pembangunan rumah baru.

Untuk bantuan renovasi, calon penerima harus merupakan WNI yang memiliki atau menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.

Status kepemilikan atau penguasaan tanah juga harus jelas.

Tanah tersebut harus sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang dan tidak sedang dalam sengketa.

Calon penerima juga belum pernah memperoleh bantuan Bedah Rumah maupun program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah yang ditujukan bagi MBR.

Sementara untuk pembangunan rumah baru, calon penerima antara lain harus belum memiliki rumah atau membangun rumah baru sebagai pengganti rumah yang rusak total.

Rumah baru tersebut harus dibangun di atas tanah dengan status kepemilikan atau penguasaan yang jelas, sesuai peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang, serta tidak dalam sengketa.

Persyaratan mengenai tingkat kesejahteraan dan riwayat penerimaan bantuan juga berlaku bagi masyarakat yang mengajukan bantuan pembangunan rumah baru.

Dengan demikian, penentuan penerima Bedah Rumah tidak hanya mempertimbangkan kondisi rumah, tetapi juga tingkat kesejahteraan, penghasilan, status tanah, serta riwayat bantuan perumahan yang pernah diterima.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi warga terdampak gempa di Desa Rokilore, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 16 September 2026.

Jokowi datang bersama Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago untuk melihat langsung kondisi warga yang masih terdampak bencana.

Baca Juga:

• 9 Bulan Belajar di Tenda Darurat Pascabencana, Siswa SMKN 1 Badiri Tapteng Harap Sekolah Segera Dibangun

Ia kemudian menghampiri salah seorang warga untuk menanyakan kondisi tempat tinggalnya.

"Mama tidur di mana?" ujar Jokowi.

"Tidur di tenda, Bapak, tempat pengungsian," jawab seorang warga.

Jokowi kemudian melanjutkan peninjauan ke rumah warga lainnya yang mengalami kerusakan lebih parah. Bangunan rumah tersebut bahkan sudah tidak berbentuk.

"Ini nanti diurus ya, Pak, sama Bupati Sikka, biar nanti pemerintah yang pegang," kata Jokowi.

Selama mendampingi Jokowi, Bupati Juventus mencatat berbagai kebutuhan warga yang terdampak gempa.

Jokowi tiba di Pulau Palue pada Rabu petang setelah sebelumnya tiba di Bandara Frans Seda, Maumere.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi warga sekaligus menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak gempa Flores pada Agustus 2026.

Dari Maumere, rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju Pelabuhan Ropa, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende.

Setelah itu, Jokowi menyeberang menggunakan kapal menuju Pulau Palue.

Setibanya di Palue, Jokowi mengunjungi posko pengungsian di Desa Rokirole. Ia dijadwalkan menemui warga dan menyerahkan bantuan secara simbolis.

"Sekaligus mendengarkan langsung kebutuhan warga yang masih terdampak bencana," ujar Juventus.

Jokowi juga didampingi putra bungsunya yang merupakan Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep serta Sekretaris Dewan Pembina DPP PSI Grace Natalie.

Selain meninjau rumah-rumah yang rusak, Jokowi berencana bermalam di tenda pengungsian bersama warga yang masih terdampak gempa.

Kunjungan tersebut berlangsung sekitar satu bulan setelah gempa utama mengguncang wilayah Flores.

Sebelumnya, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago membenarkan rencana kunjungan Jokowi ke Palue.

"Dijadwalkan tiba siang ini, perjalanan via jalur darat menuju Maumere dan dari Pelabuhan Ropa dengan kapal menuju Palue," kata Juventus di Maumere.

Jokowi dijadwalkan tiba di Bandara Frans Seda, Maumere, sekitar pukul 13.00 WITA.

Setelah tiba di bandara, rombongan kemudian menempuh perjalanan darat menuju Pelabuhan Ropa sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan kapal menuju Palue.

Selain menemui warga di lokasi pengungsian, Jokowi juga dijadwalkan meninjau Gereja Paroki Lei di Desa Tuanggeo, Pulau Palue.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi bangunan gereja yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Kunjungan Jokowi berlangsung ketika warga Palue masih menjalani proses pemulihan.

Berdasarkan data per 3 September 2026 yang disampaikan dalam materi sumber, sebanyak 3.645 warga masih mengungsi di Kabupaten Sikka.

Dari jumlah tersebut, 3.340 orang berada di Pulau Palue.

Gempa yang berdampak terhadap sejumlah wilayah Flores terjadi pada 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB.

BMKG mencatat gempa tersebut bermagnitudo 7,7 dengan pusat gempa berada di laut, sekitar 30 kilometer timur laut Kabupaten Nagekeo, NTT, pada kedalaman 15 kilometer.

BMKG menyebut gempa tersebut merupakan gempa dangkal dengan mekanisme sesar naik atau thrust fault yang berkaitan dengan aktivitas Flores Back-Arc Thrust. Gempa itu juga sempat memicu peringatan dini tsunami.

Peringatan dini tsunami kemudian dinyatakan berakhir setelah BMKG tidak lagi mencatat kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat pesisir.

Dampak gempa dirasakan di sejumlah wilayah NTT, termasuk Kabupaten Sikka. Kerusakan terjadi pada rumah warga dan sejumlah fasilitas publik.

Kunjungan Jokowi ke Palue menjadi bagian dari peninjauan langsung terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa tersebut.* (tb/ad)

JAKARTA — Tim kuasa hukum Roy Suryo menyiapkan sekitar 14 hingga 15 poin perlawanan atau eksepsi menjelang sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sidang pokok perkara Roy Suryo dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Pelaku Karhutla Dijerat Terorisme Ekologi

Persiapan eksepsi tersebut disampaikan pakar hukum tata negara Refly Harun melalui kanal YouTube miliknya pada Rabu, 16 September 2026.

Refly menyebut tim kuasa hukum telah menyiapkan sejumlah persoalan hukum yang akan disampaikan dalam persidangan.

"Kami telah menyiapkan Nota Perlawanan (Eksepsi) sekitar 14 hingga 15 poin item perlawanan," kata Refly dalam pernyataannya.

Salah satu persoalan yang akan dipermasalahkan berkaitan dengan penggunaan Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP dalam surat dakwaan.

Refly mengatakan tim hukum mempertanyakan penggunaan kedua pasal tersebut secara bersamaan.

Namun, konstruksi lengkap dakwaan jaksa dan hubungan setiap unsur pasal dengan perbuatan yang didakwakan akan diuji dalam persidangan.

Selain ketentuan dalam KUHP, tim hukum juga menyoroti penggunaan Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE.

Refly mempersoalkan penerapan kedua pasal tersebut dengan alasan dokumen yang dianggap asli merupakan dokumen fisik.

"Penggunaan Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE, padahal dokumen yang dianggap asli adalah dokumen fisik (tidak ada dokumen elektroniknya)."

Argumentasi tersebut merupakan pandangan dari pihak yang menyiapkan eksepsi.

Penentuan apakah pasal yang didakwakan memenuhi unsur tindak pidana atau tidak merupakan kewenangan majelis hakim setelah mempertimbangkan dakwaan, alat bukti, serta argumentasi para pihak.

Refly mengatakan tim kuasa hukum menemukan sejumlah persoalan yang dinilai menjadi kelemahan dalam surat dakwaan.

Eksepsi, kata dia, akan diarahkan antara lain pada persoalan yang menurut tim hukum dapat menyebabkan dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

Salah satu argumentasi yang disebut adalah mengenai error in persona atau error in subject.

Jika eksepsi diterima, perkara dapat memperoleh konsekuensi hukum terhadap keberlanjutan dakwaan.

Namun, keputusan menerima atau menolak eksepsi sepenuhnya berada di tangan majelis hakim.

Persidangan nantinya akan menjadi ruang bagi jaksa dan penasihat hukum untuk menguji masing-masing argumentasi berdasarkan surat dakwaan dan ketentuan hukum acara pidana.

Berdasarkan informasi jadwal yang disampaikan Refly Harun, persidangan di PN Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026 mencakup dua agenda.

dr. Tifauzia Tyassuma atau dr. Tifa dijadwalkan menjalani sidang pada pukul 09.00 WIB.

Sementara Roy Suryo dijadwalkan menjalani agenda pembacaan surat dakwaan pada pukul 10.30 WIB.

Kedua agenda tersebut berlangsung pada hari yang sama.

Namun, informasi yang disampaikan Refly tidak menyatakan bahwa tim hukum dr. Tifa dan Roy Suryo menyiapkan satu nota perlawanan secara bersama-sama.

Karena itu, keterangan mengenai persiapan sekitar 14 hingga 15 poin eksepsi dalam konteks ini merujuk pada keterangan Refly mengenai tim hukum Roy Suryo.

Sidang perdana Roy Suryo sendiri merupakan bagian dari proses pemeriksaan pokok perkara setelah sebelumnya perkara tersebut memasuki sejumlah proses praperadilan.

Dalam pembahasan yang sama, Refly juga menyinggung putusan praperadilan Roy Suryo mengenai permohonan ganti rugi atas penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang dinilai tidak sah.

Refly menyebut permohonan tersebut dikabulkan dengan nilai ganti rugi Rp5 juta.

Ia menilai putusan itu penting dari sisi substansi hukum, bukan hanya dari besaran ganti rugi.

Namun, proses praperadilan dan pemeriksaan pokok perkara merupakan dua proses hukum yang berbeda.

Hasil praperadilan tidak dengan sendirinya menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan dalam perkara pokok.

Refly juga menyampaikan bahwa tim kuasa hukum telah mempersiapkan persidangan, termasuk menghadapi agenda persidangan yang disebut berlangsung dua kali dalam sepekan.

Ia menyebut terdapat 94 saksi fakta dan sekitar 27 hingga 28 saksi ahli yang terdaftar dari pihak penuntut maupun penasihat hukum.

Jumlah tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui berkas perkara atau keterangan resmi pengadilan.

Persidangan pada akhirnya akan menjadi ruang bagi jaksa dan penasihat hukum untuk menyampaikan argumentasi masing-masing, sementara majelis hakim akan menilai perkara berdasarkan dakwaan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.* (tb/ad)

JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku tidak puas dengan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang tengah dibahas DPR.

Menurut Andi Gani, sejumlah isu yang selama ini diperjuangkan kelompok buruh belum terakomodasi dalam draf tersebut.

Baca Juga:

• Usai Gantikan Purbaya, Menkeu Suahasil Diminta Segera Bereskan Kewajiban Pembiayaan Whoosh

Namun, setelah menerima draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dari DPR, ia menyebut hasilnya mengecewakan bagi buruh.

"Kita sudah mencoba jalur diplomasi mungkin sekitar 4 bulan membentuk tim bersama dengan Apindo karena kita menginginkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan ini menjadi undang-undang ketenagakerjaan yang berkeadilan untuk semua stakeholder. Tapi dengan draf yang kita dapatkan dari DPR RI, sangat-sangat mengecewakan kaum buruh," jelas Andi usai rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Andi mengatakan kelompok buruh masih memberikan waktu hingga 22 September 2026 kepada pemerintah dan DPR untuk merespons aspirasi mereka.

Jika tidak ada respons, buruh mempertimbangkan menggelar aksi besar di Jakarta.

"Karena itu, teman-teman sekalian, kami akan mencoba terus sampai tanggal 22 September. Itu menjadi batas akhir dari Gerakan Buruh Indonesia dan akan nanti disampaikan oleh Bung Sunarno yang sudah ditunjuk menjadi Panglima Aksi Koalisi Besar. Kelihatannya pilihan aksi besar masuk Jakarta akan menjadi pilihan buat Koalisi Besar," katanya.

Andi berharap pemerintah dan DPR merespons masukan kelompok buruh melalui jalur dialog.

"Dan tentunya kami ingin berharap pemerintah dan DPR untuk segera merespons. Karena kami tahu betul risiko mengerahkan massa besar-besaran ke Jakarta cukup besar. Kejadian-kejadian beberapa waktu yang lalu membuat kami menempuh jalur diplomasi sekian panjang," tutur Andi Gani.

Andi mengatakan aksi buruh telah berlangsung di sejumlah daerah. Pada 10 September 2026, aksi disebut berlangsung di 30 kota.

Selanjutnya, buruh di Jawa Timur dijadwalkan menggelar aksi pada 17 September 2026.

Jika aksi besar di Jakarta benar-benar dilakukan, Andi memperkirakan jumlah massa yang hadir dapat mencapai puluhan ribu hingga 100 ribu buruh.

"Jadi, kami dalam kesempatan ini menyampaikan kepada DPR terbuka, kami tidak ingin berdiskusi banyak panjang-panjang mengenai apa, beberapa hal karena kami sudah sampaikan semuanya. Dan ternyata draf yang dihasilkan, yang kami dapatkan, sangat jauh dari draf yang sudah diajukan oleh Koalisi Besar," ungkapnya.

Pimpinan konfederasi buruh akan menunggu respons pemerintah dan DPR hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

"Karena itulah para pimpinan-pimpinan konfederasi buruh akan menantikan sampai tanggal batas waktu 22 September," ucapnya.

"Karena apa? Batas waktu yang disampaikan oleh MK itu 30 Oktober. Tetapi reses DPR 8 Oktober. Artinya waktu kita efektif itu hanya tinggal sekitar 10 hari dari hari ini. Sangat sempit," sambung dia.

Andi memperkirakan pembahasan dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan dapat dilakukan sebelum DPR memasuki masa reses.

"Batas waktu pengesahan, menurut kami dengan adanya reses, berarti tanggal 5 sampai tanggal 7 Oktober akan ada pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan," ucapnya.

Ia juga mengingatkan agar proses pembentukan aturan baru tidak kembali memicu sengketa dan aksi berkepanjangan.

"Ini merupakan waktu yang sangat pendek dan kami menantikan DPR dan pemerintah merespons usulan dari Koalisi Besar dan juga teman-teman koalisi buruh lainnya agar betul-betul undang-undang ini tidak terjadi undang-undang Cipta Kerja jilid 2 yang akhirnya digugat di MK, ada demo berjilid-jilid panjangnya dan itu tentu sangat-sangat membuat semua pihak akan menjadi menyulitkan situasinya," tambah dia.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengatakan pihaknya telah berulang kali berdiskusi dengan DPR terkait RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Menurut Sunarno, komunikasi tersebut dilakukan dengan fraksi-fraksi, pimpinan DPR, hingga sejumlah ketua partai.

"Tapi kita lihat dari draf, di RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, jadi isu-isu krusial yang ada di, secara substansi itu ternyata memang belum mengakomodir apa yang selama ini, ya, kita suarakan," tuturnya.

Salah satu isu yang disoroti adalah sistem pengupahan. Sunarno mengatakan buruh setiap tahun masih melakukan aksi untuk memperjuangkan kenaikan upah.

"Misalnya soal pengupahan. Buruh setiap akhir tahun itu selalu melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa hanya untuk menuntut kenaikan upah. Nah, ini mestinya di dalam undang-undang ini ada konsep pengupahan yang jelas, yang adil buat kawan-kawan buruh," kata Sunarno.

"Supaya tidak terjadi disparitas upah buruh antar daerah satu dengan daerah yang lainnya. Ya, itu, secara substansi kita sudah sampaikan," tambahnya.

Selain pengupahan, buruh menyoroti ketentuan mengenai pekerja kontrak.

Sunarno mengatakan buruh menginginkan masa kerja kontrak maksimal satu tahun sebelum pekerja diangkat menjadi pekerja tetap.

"Tapi ini memang ada kebalikannya, ya. Dari pihak Apindo, keinginannya masih 5 tahun. Lalu juga dari DPR, di drafnya itu masih 4 tahun. Jadi ini cukup besar perbedaannya," ungkapnya.

Persoalan lain yang disoroti adalah sistem outsourcing atau alih daya. Sunarno mengatakan buruh menolak penggunaan outsourcing untuk tenaga kerja atau labor supply.

"Lalu untuk pekerja outsourcing atau alih daya untuk labor supply atau tenaga kerja, itu bagi kami tidak diperbolehkan. Kami melarang buruh outsourcing," katanya.

Meski demikian, Sunarno mengatakan buruh masih memberikan toleransi terhadap pemborongan pekerjaan atau perusahaan subkontrak dengan persyaratan tertentu.

"Jadi agar apa? Agar tidak terjadi perbudakan di zaman yang modern ini. Karena trennya ini sekarang buruh untuk diangkat menjadi pekerja tetap itu sangat minim, ya. Jadi, sangat, apa, kemungkinan besar untuk diangkat menjadi pekerja tetap itu sudah sangat jarang," jelasnya.

Karena itu, kelompok buruh meminta ketentuan mengenai outsourcing diperketat dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Sunarno juga menyoroti praktik pemagangan di perusahaan swasta.

Menurut dia, pemagangan tidak seharusnya menjadi pola kerja dengan pemberian upah di bawah ketentuan upah minimum.

"Selain itu juga, ada masalah pemagangan. Pemagangan sekarang juga menjadi tren di perusahaan-perusahaan swasta. Bahkan penyelenggaranya juga perusahaan swasta juga. Nah, menurut kami ini, nggak bagus," kata dia.

"Ini juga bagian dari eksploitasi dari tenaga kerja kawan-kawan buruh muda yang apa, dipekerjakan sebagai pekerja magang dengan di bawah UMK, dan lain sebagainya," tambahnya.

Menurut Sunarno, pemagangan seharusnya ditempatkan dalam konteks pendidikan.

"Mestinya, soal pemagangan ini hanya untuk pendidikan, ya. Baik SMK, atau SLTA, lalu juga mahasiswa," tutur dia.

Buruh juga meminta status pekerja platform diatur secara jelas dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Sunarno mengatakan pekerja platform seharusnya mendapat pengakuan sebagai pekerja dan tidak hanya ditempatkan dalam kategori UMKM atau kemitraan.

"Jadi, menurut kami ini penting agar di dalam undang-undang ketenagakerjaan ini dimasukkan dalam substansinya," katanya.

Sunarno turut menanggapi adanya isu mengenai kemungkinan pemerintah menerbitkan Perppu untuk menggantikan proses legislasi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Menurut dia, buruh menginginkan RUU tersebut diselesaikan melalui proses pembahasan yang sedang berjalan.

"Nah, karena kami juga sudah berupaya, untuk berdialog, berdiskusi, dan lain sebagainya, seperti disampaikan oleh Bung Andi Gani tadi, dalam waktu dekat ini, tentu kami juga ingin menyampaikan kepada DPR ya, agar undang-undang, undang-undang perlindungan ketenagakerjaan ini diselesaikan sesuai waktunya," ungkap Sunarno.

"Jangan, karena ada isunya lain juga, ada yang menginginkan akan dibuat Perppu. Peraturan pengganti, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, menurut kami ini justru kembali mundur, gitu, ya," sambungnya.

Sunarno mengatakan buruh menginginkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menghasilkan aturan yang memberikan perlindungan bagi pekerja.

"Jadi, warning dari kami, jadi amanat atau aspirasi dari kawan-kawan buruh itu, undang-undang ketenagakerjaan ini harus jadi. Dan adil atau bermartabat buat kawan-kawan buruh Indonesia," katanya.

Ia menilai aturan ketenagakerjaan yang baru akan berpengaruh terhadap pekerja dalam jangka panjang, termasuk dalam menghadapi persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sistem kerja.

"Karena undang-undang ketenagakerjaan ini akan berlaku 10, bisa sampai 20 tahun ke depan. Jadi, undang-undang ini harus bisa menjamin buruh di masa kini, masa sekarang ini, dan juga untuk buruh di masa yang akan datang," ucap dia.* (kp/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperkuat sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Prabowo bahkan meminta agar kemungkinan menggolongkan pelaku karhutla sebagai terorisme ekologi dikaji lebih lanjut.

Baca Juga:

• Usai Gantikan Purbaya, Menkeu Suahasil Diminta Segera Bereskan Kewajiban Pembiayaan Whoosh

Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum mendalami ketentuan hukum terkait sanksi bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Ia membuka kemungkinan perubahan undang-undang dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya katakan itu coba nanti Mensesneg dengan Menteri Hukum didalami supaya masalah sanksi-sanksi hukumnya, mungkin undang-undangnya kita minta ke DPR untuk diperberat bahwa ini kita golongkan terorisme ekologi. Ini sangat serius," ujar Prabowo dalam rapat tersebut.

Menurut Prabowo, persoalan karhutla perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam negeri.

Asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi mengganggu negara-negara tetangga.

"Kita sudah bekerja maksimal untuk mitigasi masalah-masalah ini," ungkap Prabowo.

Presiden juga meminta pemerintah daerah tidak lagi memiliki aturan yang memberikan ruang terhadap praktik pembakaran lahan.

Ia meminta peraturan daerah yang memberikan ruang terhadap pembakaran lahan segera ditinjau dan dicabut.

"Segera Perda-nya dicabut. Menteri Dalam Negeri dipastikan dan kalau perlu saya katakan kita perberat Undang-Undang Nasional," tegas Prabowo.

Prabowo juga menegaskan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak boleh lagi dilakukan.

Menurut dia, pemerintah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan.

Dengan bantuan tersebut, masyarakat diharapkan tidak menjadikan pembakaran sebagai cara untuk membuka lahan.

"Saya sudah katakan jangan ada alasan rakyat kearifan lokal dan sebagainya, itu saya kira alasan. Saya sudah katakan kalau rakyat butuh kita akan bantu buka lahan. Tapi ini harusnya benar-benar tidak boleh berlanjut. Tidak boleh ada lagi kebakaran hutan untuk buka lahan atau alasan apapun," jelasnya.

Arahan tersebut menunjukkan pemerintah tengah mendorong penanganan karhutla melalui kombinasi pencegahan, penguatan regulasi, serta penegakan hukum.

Namun, usulan untuk menggolongkan pelaku karhutla sebagai "terorisme ekologi" masih berupa arahan Presiden untuk didalami, termasuk kemungkinan perubahan undang-undang melalui proses legislasi bersama DPR.* (km/ad)

JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Labib meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara segera memastikan penyelesaian kewajiban pembiayaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.

Labib meminta penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan secara transparan dan terukur serta tidak menimbulkan beban fiskal jangka panjang bagi negara.

Baca Juga:

• Ekspor Sapu Lidi Sumut Tembus Rp197 Miliar, Pakistan hingga China Jadi Pasar Utama

"Menkeu baru perlu segera memberikan kepastian mengenai skema penyelesaian kewajiban KCIC, termasuk perhitungan beban keuangan negara dan mekanisme pembayarannya. Yang penting, penyelesaiannya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak mengorbankan ruang fiskal untuk kebutuhan pembangunan lainnya," ujar Labib dalam siaran pers, Rabu (16/9/2026).

Menurut Labib, penyelesaian persoalan Whoosh tidak cukup hanya dengan mengatur atau mengalihkan kewajiban pembiayaan.

Pemerintah juga perlu menyiapkan strategi agar kinerja dan keberlanjutan proyek kereta cepat tersebut semakin kuat.

Ia mendorong pemerintah meningkatkan utilisasi penumpang, melakukan efisiensi operasional, mengintegrasikan Whoosh dengan kawasan ekonomi di sepanjang jalur, serta mengembangkan sumber pendapatan lainnya.

Langkah tersebut, menurut Labib, diperlukan agar keberadaan Whoosh dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.

"Jangan sampai negara terus dibebani kewajiban pembiayaan, sementara potensi ekonomi dari konektivitas dan pengembangan kawasan di sekitar jalur kereta cepat belum dimaksimalkan," tuturnya.

Labib juga berharap Suahasil segera berkoordinasi dengan Danantara, BP BUMN, Kementerian Perhubungan, dan pihak terkait lainnya.

Koordinasi itu diperlukan untuk menyusun peta jalan penyelesaian kewajiban KCIC secara jelas.

Persoalan kewajiban Whoosh juga sempat disinggung Purbaya setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Dalam prosesi serah terima jabatan dengan Suahasil Nazara pada Selasa (15/9/2026), Purbaya mengatakan dirinya tidak lagi menangani persoalan yang berkaitan dengan rencana pengalihan kepemilikan saham konsorsium BUMN di KCIC kepada Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

Ketika ditanya mengenai agenda serah terima saham tersebut, Purbaya menjawab:

"Kan gue bukan Menteri Keuangannya. Alhamdulillah selamat gue," kata Purbaya usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan Republik Indonesia di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (15/9/2026).

Agenda pengalihan saham KCIC kepada SMV Kementerian Keuangan sebelumnya disebut dijadwalkan pada Selasa (15/9/2026), bertepatan dengan hari pertama Suahasil memimpin Kementerian Keuangan.

Purbaya kemudian mengarahkan pertanyaan mengenai kelanjutan persoalan tersebut kepada Suahasil sebagai Menteri Keuangan yang baru.

Dengan pergantian Menteri Keuangan, penyelesaian kewajiban pembiayaan Whoosh kini menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian DPR.

Labib meminta pemerintah memastikan mekanisme penyelesaiannya memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus mempertimbangkan kondisi keuangan negara.* (km/ad)

DELI SERDANG — Sapu lidi asal Sumatera Utara semakin diminati pasar Asia.

Nilai ekspor komoditas tersebut sepanjang 2026 hingga awal September telah mencapai Rp197 miliar.

Baca Juga:

• Dorong Kesejahteraan Petani, Bupati Batu Bara Jajaki Kerja Sama Pembibitan Hortikultura

"Nilai ekspor kita sampai September 2026 ini untuk sapu lidi itu Rp 197 miliar. Pasar paling besar itu Pakistan, Vietnam, dan China yang paling sering," ungkap Prayatno usai mengisi webinar di Deli Serdang, Rabu, 16 September 2026.

Menurut Prayatno, terdapat dua jenis lidi dari Sumatera Utara yang paling banyak diekspor.

Keduanya yakni lidi kelapa sawit dan lidi dari kelapa yang dibudidayakan.

"Biasanya digunakan untuk sarana upacara keagamaan seperti bahan baku dupa dan untuk kesehatan," ujarnya.

Prayatno mengatakan potensi ekspor lidi di Sumatera Utara cukup besar.

Sejumlah daerah yang menjadi sumber komoditas tersebut antara lain Deli Serdang, Langkat, Labuhanbatu, dan Asahan.

Namun, ekspor lidi tetap harus memenuhi standar operasional prosedur (SOP) kesehatan tumbuhan.

Salah satu persyaratannya adalah produk harus bebas dari hama dan penyakit tumbuhan.

"Kita spesifik syaratnya membebaskan hama penyakit yang ada di lidi jadi harus sesuai dengan SOP. Jadi begitu masyarakat mengikis daun dan lidinya, di situ proses untuk menghilangkan hama penyakitnya. Dan untuk pengeringan menggunakan pemanas alami tidak dilakukan dengan mesin, itu yang diinginkan pasar," ucapnya.

Staf Ahli Gubernur Sumut Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber Daya Alam Parlindungan Pane mengatakan Sumatera Utara merupakan salah satu sentra pertumbuhan sawit terbesar. Kondisi tersebut turut memberikan potensi bahan baku lidi yang cukup besar.

Menurut Parlindungan, volume ekspor lidi Sumatera Utara menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Pada 2021, ekspor lidi tercatat sebanyak 16.192 ton.

Jumlah tersebut meningkat menjadi 28.538 ton pada 2023. Pada 2024, volume ekspor mencapai 23.447 ton, kemudian 26.700 ton pada 2025.

"Pasar ekspor mengalami kenaikan. Tahun 2026 kita melihat perkembangan ekspor lidi terbuka ke Tiongkok. Langkah ini membuka pintu perluasan pasar yang belum tergarap optimal," kata Parlindungan.

Selain memperluas pasar, peningkatan standar mutu juga menjadi perhatian.

Produk lidi yang akan masuk pasar internasional harus memenuhi kualitas yang dipersyaratkan pembeli.

"Rantai pasokan mulai terbentuk semakin luas dan beri peluang masyarakat untuk ekspor. Tentunya dalam perdagangan internasional kualitas adalah kunci utama, harga lidi sangat dipengaruhi kondisi produk. Lidi yang kering, bersih dan bebas jamur dan memiliki panjang sekitar 90 cm punya nilai jual tinggi bahkan bisa sampai Rp 4000 per kilogram, maka dari itu, standar mutu tidak boleh diabaikan," ucapnya.

Dengan potensi bahan baku yang tersedia di sejumlah daerah, ekspor lidi dinilai membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Sumatera Utara.

Penguatan kualitas dan pemenuhan standar kesehatan tumbuhan menjadi bagian penting agar komoditas tersebut mampu mempertahankan akses ke pasar internasional.* (d/ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal menerima audiensi dan silaturahmi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kisaran di Ruang Kerja Bupati Batu Bara, Rabu, 16 September 2026.

Pertemuan tersebut membahas rencana pelaksanaan Intermediate Training Latihan Kader (LK) II Tingkat Nasional HMI Cabang Kisaran-Asahan Periode 2025-2026.

Baca Juga:

• Dorong Kesejahteraan Petani, Bupati Batu Bara Jajaki Kerja Sama Pembibitan Hortikultura

Menurut dia, kegiatan pengkaderan organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas dan wawasan generasi muda.

Pengkaderan juga dinilai dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan kepemimpinan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan pembangunan daerah.

Melalui pelaksanaan LK II tersebut, para kader HMI diharapkan dapat memperkuat wawasan, kapasitas, serta jiwa kepemimpinan.

Dengan demikian, mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Baharuddin juga berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan organisasi kemahasiswaan dapat terus diperkuat melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, kolaborasi tersebut juga penting untuk mendukung lahirnya generasi muda yang berintegritas, kritis, dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerah.

Dalam audiensi itu, Bupati Batu Bara didampingi Asisten I, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Rencana pelaksanaan LK II Tingkat Nasional HMI Cabang Kisaran-Asahan tersebut menjadi salah satu bentuk kegiatan pengembangan kapasitas kader mahasiswa sekaligus ruang untuk memperkuat hubungan antara organisasi kemahasiswaan dan pemerintah daerah.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menerima audiensi perwakilan PT Hijau Surya Biotechindo untuk membahas peluang kerja sama pengembangan dan pembibitan hortikultura di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Rabu, 16 September 2026.

Baca Juga:

• Perubahan APBD 2026 Masuk Pembahasan, Wabup Batu Bara: Buah Pembangunan Harus Dapat Dinikmati Seluruh Masyarakat

PT Hijau Surya Biotechindo merupakan perusahaan yang beralamat di Jalan Besar Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

Perusahaan tersebut memiliki sejumlah produk dan layanan pembibitan, di antaranya bibit pisang kultur jaringan, bunga anggrek, bibit kopi, kelapa, dan kentang.

Baharuddin menyambut baik peluang kolaborasi tersebut.

Kerja sama pengembangan bibit hortikultura dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi petani dan masyarakat Batu Bara.

Selain meningkatkan produksi dan pembibitan, kerja sama tersebut juga diharapkan dapat mendorong pengembangan komoditas pertanian yang memiliki orientasi pasar ekspor.

Salah satu potensi pendukungnya adalah keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung.

Infrastruktur tersebut dapat menjadi bagian dari strategi untuk memperluas akses pemasaran berbagai komoditas pertanian dari Batu Bara ke pasar yang lebih luas.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Batu Bara didampingi Asisten III, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Plt. Kepala Bappelitbangda, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyatakan akan terus mendorong sinergi dengan berbagai pihak untuk memperkuat sektor pertanian dan hortikultura.

Kolaborasi dengan pihak swasta diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat di Kabupaten Batu Bara.* (ad)

BATU BARA — Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Rabu, 16 September 2026.

Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Lima Puluh.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Baharuddin Apresiasi Peran Karang Taruna dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam penyampaiannya, Syafrizal menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara atas dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Syafrizal menjelaskan, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2026 telah selesai dibahas dan disepakati bersama pada Senin, 14 September 2026.

Kesepakatan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam menyusun Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2026.

Menurut Syafrizal, pelaksanaan pembangunan harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara.

Karena itu, program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat perlu menjadi salah satu prioritas dalam perubahan APBD 2026.

"Buah dari pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Batu Bara. Program-program yang berpihak kepada masyarakat harus kita kedepankan melalui prioritas pembangunan yang telah ditetapkan," ujar Wakil Bupati Syafrizal.

Selain memprioritaskan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, Syafrizal menekankan pentingnya mendorong pembangunan di berbagai sektor.

Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.

Syafrizal juga mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan sebelumnya.

Namun, kekurangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pembenahan agar kualitas pembangunan di Kabupaten Batu Bara dapat terus ditingkatkan.

Syafrizal berharap pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan secara efektif antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan DPRD.

Ia berharap proses pembahasan segera mencapai kesepakatan bersama sehingga Perubahan APBD 2026 dapat menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama DPRD akan membahas materi perubahan anggaran sebelum mencapai persetujuan bersama sesuai tahapan yang berlaku.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian mengapresiasi peran Karang Taruna Kabupaten Batu Bara dalam menjalankan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Baharuddin saat menerima kunjungan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Batu Bara di ruang kerjanya, Kecamatan Lima Puluh, Rabu, 16 September 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Heran Dana Pemda Disimpan di Bank: Ke Mana Uang Itu?

Kunjungan Pengurus Karang Taruna menjadi momentum silaturahmi sekaligus sarana komunikasi antara organisasi kepemudaan tersebut dengan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Dalam pertemuan itu, Pengurus Karang Taruna Kabupaten Batu Bara menyampaikan laporan mengenai sejumlah kegiatan yang telah mereka laksanakan.

Kegiatan tersebut mencakup berbagai bidang, antara lain sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pengurus Karang Taruna juga menyampaikan sejumlah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan.

Mereka meminta arahan, masukan, dan dukungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar program yang dijalankan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baharuddin menyambut baik kunjungan tersebut. Menurut dia, Karang Taruna memiliki peran penting sebagai wadah generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan sosial sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Bupati Batu Bara berharap Karang Taruna dapat terus meningkatkan perannya dalam mendukung pembangunan daerah.

Kolaborasi antara Karang Taruna dan pemerintah daerah dinilai penting untuk memperkuat berbagai program yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Karang Taruna diharapkan semakin aktif dalam kegiatan sosial, pengembangan ekonomi masyarakat, serta menjaga kepedulian terhadap lingkungan.

Keterlibatan generasi muda dalam berbagai bidang tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat sekaligus menciptakan kegiatan yang berdampak langsung bagi warga.

Pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan Pengurus Karang Taruna juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama dalam pelaksanaan program ke depan.* (ad)

JAKARTA — Perkembangan teknologi digital mengubah cara masyarakat memperoleh informasi dan mengakses berbagai pelayanan.

Informasi yang sebelumnya membutuhkan kunjungan langsung kini dapat ditemukan melalui perangkat digital.

Baca Juga:

• Prabowo Heran Dana Pemda Disimpan di Bank: Ke Mana Uang Itu?

Dalam konteks itu, Agung Endrawan mengembangkan agungendrawan.id, sebuah ruang virtual yang memuat profil, gagasan, tulisan mengenai hukum dan kebijakan publik, dokumentasi kegiatan, berita, serta informasi pelayanan masyarakat.

Website tersebut juga menyediakan buku tamu yang dapat digunakan pengunjung untuk menyampaikan pengalaman, penilaian, maupun usulan terkait pengembangan ruang informasi tersebut.

Salah satu masukan disampaikan I Gusti Ngurah Agung Intan Aprillia Puspita, S.H. melalui buku tamu pada 15 September 2026.

Intan mengapresiasi upaya menghimpun berbagai pilihan informasi pelayanan dalam satu direktori. Ia juga mengusulkan agar cakupan informasi diperluas ke wilayah Bali.

"Akan lebih optimal jika diperluas mencakup Bali," tulisnya dalam buku tamu.

Usulan tersebut mencakup informasi administrasi kependudukan, akses perizinan usaha bagi pelaku UMKM, beasiswa daerah, serta pemantauan lalu lintas melalui CCTV publik.

Masukan tersebut menunjukkan kebutuhan pengunjung terhadap informasi pelayanan yang lebih terintegrasi dan mudah ditemukan melalui satu ruang digital.

Sehari kemudian, pada 16 September 2026, Intan kembali memberikan tanggapan.

Ia menyampaikan apresiasi atas respons terhadap saran yang sebelumnya disampaikan.

"Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tanggapan yang sangat cepat dan profesional terhadap saran yang telah saya sampaikan," tulisnya.

Penghimpunan berbagai tautan pelayanan dalam website tersebut tetap perlu dipahami sesuai fungsinya.

Website berperan membantu pengunjung menemukan informasi dan kanal pelayanan terkait.

Sementara persyaratan, biaya apabila ada, ketersediaan layanan, hingga penyelesaian administrasi tetap mengikuti ketentuan masing-masing instansi atau penyedia layanan.

Penjelasan mengenai fungsi website tersebut juga mendapat perhatian dari Intan.

Ia mengapresiasi adanya penjelasan bahwa website bukan merupakan loket resmi pelayanan.

Dengan penjelasan tersebut, pengunjung dapat memahami bahwa ruang virtual tersebut berfungsi sebagai sarana informasi dan penghubung menuju kanal pelayanan yang relevan.

Selain informasi pelayanan, agungendrawan.id memuat tulisan mengenai hukum dan kebijakan publik, serta dokumentasi berbagai kegiatan Agung Endrawan.

Materi tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengenal gagasan, pengalaman, dan tema yang menjadi perhatian Agung Endrawan.

Hanny Sumakul melalui buku tamu pada 10 September 2026 menyampaikan harapannya agar berbagai materi yang dibagikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Website yang inspiratif. Semoga gagasan, pengalaman, dan pengabdian yang dibagikan terus memberi manfaat serta menjadi kontribusi positif bagi masyarakat..." tulisnya.

Tulisan mengenai hukum dan kebijakan publik juga dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat yang ingin memahami isu tertentu dengan bahasa yang lebih mudah dipahami.

Sejumlah komentar dalam buku tamu turut memuat penilaian dari pengunjung berdasarkan pengalaman mereka.

Ria Okta, melalui catatan pada 10 September 2026, menyoroti keterbukaan terhadap masukan dan kemauan untuk terus belajar.

"Pak Endrawan juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sikap terbuka terhadap masukan, serta kesediaan untuk terus belajar dan berkembang demi peningkatan kualitas pelayanan publik," tulisnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Triyuni Soemartono, M.M., melalui komentar pada 14 September 2026, menyoroti aspek komunikasi dalam mencari solusi, kecepatan merespons, sikap menghormati, serta kualitas pekerjaan.

Pandangan lain disampaikan Prof. Dr. Indira Santi Kertabudi, M.Si., Ph.D. pada tanggal yang sama.

Dalam komentarnya, ia mengaitkan penilaiannya dengan teori dan konsep meritokrasi serta kesesuaian seseorang dengan jabatan.

Berbagai komentar tersebut merupakan pandangan yang disampaikan oleh masing-masing pengunjung melalui buku tamu.

Catatan tersebut menjadi bagian dari pengalaman dan penilaian personal para pemberi komentar.

Pengalaman berinteraksi secara langsung juga disampaikan Rehan dari Bondowoso, Jawa Timur.

Dalam komentar tertanggal 15 September 2026, Rehan menceritakan pertemuan serta respons yang diterimanya ketika menghadapi suatu persoalan.

Menurut Rehan, Agung Endrawan bersikap sopan dan tegas serta menyampaikan pandangan berdasarkan fakta, data, dan dasar hukum.

Ia juga mengapresiasi penanganan persoalan yang menurut pengalamannya dilakukan sesuai prosedur dan aturan.

Sementara itu, Panca Dwikora A Soekarno pada 10 September 2026 menekankan pentingnya integritas dan konsistensi dalam menjalankan pekerjaan.

"Integritas dan konsistensi dalam bekerja menjadi nilai penting yang patut dipertahankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik," tulisnya.

Panca juga menilai pelaksanaan tanggung jawab perlu tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Beragam komentar yang masuk ke buku tamu memperlihatkan adanya apresiasi sekaligus usulan untuk pengembangan website.

Masukan tersebut dapat menjadi bahan untuk memperbarui informasi, memeriksa ketepatan tautan, memperjelas fungsi layanan, serta meningkatkan komunikasi dengan pengunjung.

Profil, tulisan, berita, dan dokumentasi kegiatan menjadi bagian dari informasi yang disajikan.

Sementara direktori pelayanan dan buku tamu menjadi ruang yang memungkinkan masyarakat menemukan informasi sekaligus menyampaikan kebutuhan.

Perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah mengakses informasi tanpa dibatasi jarak geografis.

Tantangannya adalah memastikan kemudahan tersebut diikuti informasi yang jelas, akurat, dan relevan.

Melalui pembaruan informasi serta pengelolaan masukan secara berkelanjutan, agungendrawan.id diarahkan menjadi ruang virtual yang dapat membantu masyarakat menemukan informasi dan memahami berbagai layanan yang tersedia.* (ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai belum optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Prabowo mengaku heran karena masih menemukan anggaran pemerintah daerah yang tidak segera digunakan dan justru disimpan di perbankan.

Baca Juga:

• Purbaya Sebut Alasan Dicopot karena Rombak Pejabat Kemenkeu, Istana Bantah: Tidak Ada yang Istimewa

"Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer. Gak dipakai," kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu, 16 September 2026.

Prabowo mengatakan pemerintah pusat perlu memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam pengelolaan Transfer ke Daerah atau TKD.

Menurut Prabowo, anggaran yang ditransfer ke daerah pada dasarnya ditujukan untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui TKD, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah.

Namun, Prabowo menilai anggaran tersebut tetap harus segera direalisasikan untuk program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sorotan mengenai dana daerah yang tersimpan di bank juga muncul dalam pembahasan pemerintah beberapa waktu terakhir.

Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan mencapai Rp195,2 triliun per 31 Agustus 2026.

Ia meminta pemerintah daerah mempercepat penggunaan anggaran agar dampaknya terhadap perekonomian lebih terasa.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa.

Ia mempertanyakan masih adanya jembatan desa yang belum dibangun meskipun pemerintah telah menyalurkan anggaran kepada daerah dan desa.

"Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya. Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Satu miliar. Selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp400 juta," ujarnya.

Prabowo kemudian mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat kepada daerah.

"Ke mana uang itu?" tanya Prabowo.

Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan sejumlah pembangunan infrastruktur desa yang telah dilakukan.

Pada Agustus 2026, Prabowo meresmikan 3.395 jembatan yang dibangun TNI dan Polri serta 3.000 sumber air bersih yang dibangun TNI Angkatan Darat.

Sorotan Prabowo tersebut menegaskan pentingnya pelaksanaan anggaran tidak berhenti pada tahap penyaluran.

Anggaran yang sudah tersedia di daerah diharapkan segera digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Sebelumnya, pemerintah juga menekankan bahwa disiplin fiskal harus berlanjut hingga tahap pelaksanaan anggaran.

Prabowo menyatakan setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, pengelolaan TKD menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran negara benar-benar berdampak terhadap pembangunan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.* (km/ad)

JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan proses rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diminta untuk ditunda.

Menurut Bimo, keputusan tersebut diambil setelah ditemukan sejumlah nama yang tidak mengikuti proses assessment dan talent management.

Baca Juga:

• Purbaya Sebut Alasan Dicopot karena Rombak Pejabat Kemenkeu, Istana Bantah: Tidak Ada yang Istimewa

"Itu kan usulan kita, rotasi. Cuman memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan," kata Bimo ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Rabu, 16 September 2026.

Bimo menjelaskan, proses assessment dan talent management merupakan bagian penting dalam penataan serta pengembangan karier aparatur di lingkungan kementerian.

Karena itu, keberadaan nama yang tidak mengikuti proses tersebut dinilai dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan rotasi.

Menurut Bimo, masuknya nama-nama yang tidak mengikuti rangkaian assessment, ujian, dan talent management dapat memberikan sinyal yang kurang baik bagi pegawai lainnya.

Terlebih, kata dia, terdapat pegawai yang telah mengikuti seluruh tahapan tersebut sebagai bagian dari proses penilaian untuk pengembangan karier.

"Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegas Bimo.

Bimo mengatakan, untuk sementara, pejabat yang terindikasi tidak mengikuti proses tersebut akan dikeluarkan dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi semula.

Keputusan lebih lanjut mengenai rotasi pejabat tersebut akan menunggu kebijakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Bimo mengatakan Suahasil telah menyatakan komitmennya untuk menjalankan proses talent management dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

"Iya, Pak Suahasil menyatakan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya," kata Bimo.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perubahan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan setelah Purbaya Yudhi Sadewa tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Sebelumnya, Purbaya melakukan perombakan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Kemenkeu pada Kamis, 10 September 2026.

Perombakan tersebut terutama mencakup pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak.

Perubahan jabatan yang dilakukan pada era Purbaya mencakup sejumlah jenjang jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Di antaranya Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, serta pejabat pada unit organisasi non-eselon Kemenkeu.

Kini, setelah adanya permintaan penundaan, proses rotasi tersebut akan disesuaikan dengan pelaksanaan assessment dan talent management.

Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses pengisian dan perpindahan jabatan di lingkungan Kemenkeu berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.* (km/ad)

JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto membantah pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan berkaitan dengan perombakan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Bambang mengatakan pergantian menteri merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan.

Baca Juga:

• Mengolah MBG: Antara Sorotan dan Harapan Generasi Indonesia

"Itu pengakuan Pak Purbaya ya? Tapi sebetulnya tidak. Tidak ada yang istimewa. Pergantian kapan saja itu sebetulnya menteri, wakil menteri siap diganti," kata Bambang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Bambang setelah Purbaya sebelumnya mengungkap bahwa perombakan pejabat di lingkungan Kemenkeu menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan pencopotan dirinya.

Bambang kembali menegaskan bahwa pergantian pejabat merupakan kewenangan Presiden.

Ia menyebut tidak ada sesuatu yang istimewa dalam pergantian Purbaya dari posisi Menteri Keuangan.

"Itu pergantian biasa saja sebetulnya. Pergantian pejabat kan tidak ada sesuatu yang istimewa. Kan itu juga hak prerogatif Presiden kan ya," katanya.

Menurut Bambang, pergantian menteri dapat dilakukan kapan saja melalui proses reshuffle.

Karena itu, ia meminta pergantian Purbaya dipandang sebagai bagian dari dinamika pemerintahan.

"Dari Istana, sebetulnya pergantian itu adalah sesuatu yang lumrah saja sebetulnya. Bisa kapan saja. Namanya reshuffle kan bisa saja kapan dicopot, kemudian ada yang diangkat yang baru," tambahnya.

Pergantian Purbaya dari posisi Menteri Keuangan terjadi pada September 2026.

Presiden Prabowo Subianto kemudian menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru.

Sebelumnya, Purbaya mengungkap alasan di balik pencopotan dirinya dari posisi Menteri Keuangan.

Ia mengakui perombakan pejabat yang dilakukan beberapa waktu sebelum pergantian menjadi salah satu faktor.

"Sebagian ada (karena perombakan pejabat). (Karena itu ya, Pak?) Sebagian iya," ujar Purbaya seusai acara serah terima jabatan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 15 September 2026.

Perombakan tersebut dilakukan Purbaya pada 10 September 2026 dan mencakup sejumlah jabatan di lingkungan Kemenkeu, termasuk di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selain soal perombakan pejabat, Purbaya menyebut pergantian Menteri Keuangan merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pencopotannya berkaitan dengan kebijakan yang diambil selama memimpin Kemenkeu, Purbaya mengatakan kebijakan yang dijalankannya merupakan bagian dari kebijakan Presiden.

"Itu kan hak prerogatif presiden, kita ikuti saja. Kebijakan kita yang ikutin semua kebijakan Presiden, aman lah itu," tambah Purbaya.

Dengan demikian, terdapat perbedaan penjelasan mengenai kaitan antara perombakan pejabat Kemenkeu dan pergantian Purbaya.

Purbaya menyebut perombakan tersebut sebagian berkaitan dengan pencopotannya, sedangkan Istana menyatakan pergantian itu merupakan hal biasa dan tidak ada sesuatu yang istimewa di baliknya.* (km/ad)

JAKARTA — Influencer asal Malaysia, Aisar Khaled, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan atau perbuatan curang dengan nilai sekitar Rp 5,7 miliar.

Polda Metro Jaya membenarkan adanya laporan tersebut.

Baca Juga:

• Mengolah MBG: Antara Sorotan dan Harapan Generasi Indonesia

Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya AKBP Onkoseno mengatakan laporan tersebut telah diterima oleh pihak kepolisian.

Penyidik akan terlebih dahulu menyiapkan administrasi penyelidikan sebelum memeriksa sejumlah saksi.

"Laporan itu sudah diterima di polda. Tentunya nanti dari tim penyelidiknya menyusun dulu administrasi penyelidikan. Kemudian nanti juga akan ada pemeriksaan ke sejumlah saksi yang diajukan," ujar Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya AKBP Onkoseno kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 16 September 2026.

Menurut Onkoseno, pemanggilan yang akan dilakukan penyidik dalam waktu mendatang merupakan bagian dari agenda pemeriksaan saksi.

Jadwal pemeriksaan akan ditentukan oleh penyidik.

"Ya, tentunya itu tadi agenda-agenda pemeriksaan ke saksi-saksi tentunya ada, nanti akan dijadwalkan oleh penyidik," ungkapnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto juga membenarkan adanya laporan terhadap Aisar Khaled.

Laporan tersebut dibuat oleh sebuah perusahaan agensi di Indonesia. Budi menyebut laporan itu berkaitan dengan dugaan perbuatan curang.

"Benar, dilaporkan Senin kemarin terkait dugaan perbuatan curang," kata Budi Hermanto saat dimintai konfirmasi, Selasa, 15 September 2026.

Dalam laporan tersebut, Aisar dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang.

Pelapor menggunakan sejumlah pasal dalam KUHP, yakni Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP dan/atau Pasal 607 KUHP.

Laporan tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan. Dengan demikian, dugaan tindak pidana yang dilaporkan masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Kuasa hukum pelapor, Michael Sugijanto, menjelaskan persoalan tersebut bermula dari perjanjian investasi yang dibuat antara kliennya dengan Aisar Khaled pada Februari 2026.

Menurut Michael, masih terdapat kewajiban yang disebut belum diselesaikan Aisar dengan nilai sekitar Rp 5,7 miliar.

Michael mengatakan Aisar disebut memiliki kewajiban untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Salah satu bentuk penyelesaian yang disebut dalam perjanjian adalah melakukan pekerjaan secara langsung atau live dengan menghadiri sejumlah acara.

"Aisar dan klien kami itu sudah menandatangani perjanjian investasi. Di perjanjian tersebut, sisa yang belum dibayarkan oleh Aisar sekitar 5,7 miliar, Aisar berjanji kepada klien kami untuk membayar ataupun melakukan pekerjaannya secara live, melalui datang ke event," jelasnya.

Hingga laporan tersebut dibuat, persoalan itu kemudian dibawa ke ranah hukum.

Polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait untuk mengetahui rangkaian peristiwa dan memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut.

Laporan terhadap Aisar Khaled tersebut belum merupakan putusan pengadilan.

Proses hukum selanjutnya akan menentukan fakta dan tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan bukti yang diperoleh penyidik.* (d/ad)

Oleh: Yakub F. Ismail

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menapaki fase penting dalam lanskap kebijakan nasional.

Baca Juga:

• Tak Terbukti Korupsi, Dua Mantan Bendahara BOS SMK Ganda Husada Divonis Lepas

Lebih dari itu, ia merupakan kebijakan nasional yang didesain khusus dengan tujuan utama menciptakan pembangunan kualitas manusia sejak usia dini.

Namun demikian, dengan cakupan penerima manfaat yang luas dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia sekaligus melibatkan anggaran dan rantai pasok yang begitu besar, maka program ini tentu menghadirkan tantangan tata kelola yang tidak sederhana.

Belakangan, sejumlah masalah seputar pelaksanaan program MBG menjadi perhatian publik, mulai dari laporan mengenai dugaan keracunan makanan hingga sorotan terhadap tata kelola dan dugaan penyimpangan yang dikaitkan dengan sejumlah pihak di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Semua itu memang tidak lepas dari human error yang harus disikapi secara bijak. Artinya, semua hal perlu ditempatkan secara proporsional.

Demikian, segala bentuk kritik publik perlu dipandang sebagai bagian penting dari pengawasan demokratis, sementara dugaan pelanggaran harus tetap mengikuti proses pembuktian dan mekanisme hukum yang berlaku.

Pada konteks lain, besarnya tujuan MBG membuat program ini krusial untuk terus dibenahi, diperkuat, dan diawasi agar manfaatnya benar-benar sampai kepada generasi yang menjadi sasaran utama.

MBG dalam Sorotan Publik

Setiap program berskala nasional sudah pasti berhadapan dengan kompleksitas implementasi hingga evaluasi.

Namun, MBG seperti kita ketahui memiliki tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak.

Makanan yang disuguhkan ke penerima manfaat harus memenuhi standar keamanan, kecukupan gizi, kebersihan, ketepatan distribusi, serta kualitas pengolahan.

Demikian, ketika muncul laporan terkait kasus keracunan atau gangguan kesehatan pasca konsumsi menu MBG di sejumlah sekolah menjadi atensi luas.

Satu hal yang perlu dicermati adalah bahwa persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai sekadar gangguan teknis.

Artinya, setiap persoalan yang muncul harus didalami secara serius untuk mengetahui penyebabnya, apakah berkaitan dengan bahan baku yang kurang higienis, proses memasak yang tidak memenuhi standar kesehatan, atau penyimpanan, distribusi, kebersihan dapur, serta faktor teknis lainnya.

Di saat bersamaan, ruang publik juga terus diwarnai dengan aneka pemberitaan seputar dugaan penyimpangan atau korupsi yang dikaitkan dengan pengelolaan program dan sejumlah pejabat atau petinggi BGN.

Penting untuk membedakan antara dugaan, pemberitaan miring, proses pembuktian fakta hukum hingga persoalan lainnya.

Prinsip ini penting agar proses pengawasan terhadap MBG tetap berjalan baik tanpa mengorbankan asas praduga tak bersalah.

Kendati begitu, mencuatnya berbagai sorotan tersebut tentu tidak bisa dipandang sebelah mata, karena biar bagaimanapun ia memberikan pesan penting bagi pemerintah bahwa program dengan skala sebesar MBG membutuhkan sistem pengawasan yang juga berskala nasional.

Pengawasan tidak cukup dilakukan setelah persoalan terjadi. Ia harus dibangun sebagai sistem pencegahan yang mampu membaca potensi masalah sejak awal.

Justru dalam sorotan itulah BGN selaku badan yang menaungi program ini membutuhkan instrumen monitoring kualitas yang dapat menjadi mata dan telinga bagi pengawasan berbasis data.

Instrumen tersebut bukan untuk mentake over kewenangan pengawasan resmi negara, melainkan membantu menghadirkan informasi yang lebih cepat, terstruktur, dan mudah dibaca oleh pengambil kebijakan maupun publik.

Dengan demikian, setiap persoalan dapat ditangani berdasarkan data, bukan semata berdasarkan viralitas sebuah informasi.

MBG dan Investasi Jangka Panjang

Terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul di balik implementasi MBG, satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa program ini termasuk kebijakan yang mempunyai visi jangka panjang.

Tidak dipungkiri bahwa program MBG merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo yang ditempatkan dalam visi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Demikian, MBG sejatinya tidak dipersempit sekadar urusan berapa besar anggaran yang dikeluarkan negara setiap tahun.

Sebaliknya, ia harus dilihat sebagai sejauh mana investasi tersebut menghasilkan perubahan nyata pada kualitas manusia Indonesia.

Semua pasti setuju bahwa makanan bergizi bagi anak termasuk bagian vital dari pembangunan modal manusia (human capital).

Karenanya, pemenuhan gizi berhubungan dengan pertumbuhan, kesehatan, kemampuan belajar, dan dalam perspektif yang lebih panjang, kualitas produktivitas generasi mendatang.

Dengan cakupan penerima manfaat yang luas, MBG dalam praktiknya memiliki dimensi ekonomi yang begitu nyata karena menciptakan permintaan terhadap bahan pangan, melibatkan petani, nelayan, peternak, pelaku usaha lokal, tenaga kerja, hingga menjangkau mata rantai ekonomi lainnya.

Dengan desain dan pengawasan yang baik, rasanya tidak ada yang patut dipersoalkan terkait kehadiran program ini.

Sebab ia dapat menciptakan ekosistem yang mempertemukan kepentingan gizi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, kritik terhadap MBG yang muncul akhir-akhir ini semestinya tidak diarahkan untuk mempertentangkan program dengan kebutuhan pengawasan.

Keduanya justru harus dimaknai sebagai dua sisi dari mata uang yang harus berjalan bersama.

Semakin besar sebuah program, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan pengawasan.

Di satu sisi BGN dapat memperkuatnya melalui sedikitnya dua instrumen digital.

Pertama, diperlukan dashboard monitoring isu, yakni sebuah sistem pemantauan informasi berkala untuk menghimpun, mengklasifikasikan, dan memperbarui perkembangan isu mengenai layanan MBG dari berbagai sumber.

Sistem kerja dashboard ini yaitu memetakan isu berdasarkan wilayah, jenis persoalan, tingkat urgensi, serta status tindak lanjut sehingga pemerintah memiliki sistem peringatan dini.

Kedua, dashboard pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang memuat basis data seluruh dapur MBG di Indonesia.

Sistem ini dapat memantau antara lain lokasi dapur, kapasitas layanan, penerima manfaat, standar operasional, status pemenuhan standar, distribusi, keluhan masyarakat, hingga tindak lanjut atas temuan.

Dengan demikian, pengawasan tidak lagi semata bersifat administratif, tetapi dapat berkembang menjadi monitoring kualitas berbasis data dan wilayah.

Pada akhirnya, MBG merupakan program yang terlalu penting untuk dibiarkan berjalan tanpa pengawasan yang ketat, melainkan juga terlalu strategis untuk dinilai hanya sebatas persoalan yang muncul dalam proses pelaksanaannya.

Melalui transparansi, data yang terbuka bagi publik, monitoring yang konsisten secara berkala, dan respons cepat terhadap setiap persoalan yang muncul di masyarakat, akan menjadikan MBG dapat terus tumbuh dan membawa manfaat besar bagi generasi penerus bangsa yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.* (ad)

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)

MEDAN — Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan memvonis lepas dua mantan bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Swasta Kesehatan Ganda Husada, Dwi Syafitri dan Nurani Saragih, dalam perkara dugaan korupsi dana BOS.

Ketua majelis hakim Khamozaro Waruwu menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca Juga:

• Jajaran Binadik Lapas Labuhan Ruku Sosialisasikan Bantuan Hukum, WBP Diberi Kebebasan Memilih Pendamping

Putusan tersebut dibacakan di Ruang Cakra 7 PN Medan, Rabu, 16 September 2026.

Majelis hakim menilai berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan, Dwi Syafitri dan Nurani Saragih tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS bersama Ketua Yayasan dan Kepala SMK Ganda Husada.

Keduanya merupakan guru yang merangkap sebagai bendahara BOS.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan Dwi dan Nurani hanya mengetahui serta menangani urusan administrasi.

Keduanya juga dinilai tidak terbukti menikmati uang yang berasal dari penyaluran dana BOS tersebut.

Atas pertimbangan itu, majelis hakim melepaskan Dwi dan Nurani dari segala tuntutan hukum.

Hakim juga memerintahkan agar keduanya dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Mendengar putusan tersebut, Dwi dan Nurani yang sejak awal persidangan terlihat saling menggenggam tangan tak kuasa menahan tangis.

Keduanya menangis haru setelah dinyatakan lepas oleh majelis hakim.

Namun, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. JPU menyatakan akan mengajukan banding.

"Kami mengajukan banding," kata JPU Edwin Lumban Tobing seusai persidangan.

Dwi Syafitri dan Nurani Saragih sebelumnya dituntut masing-masing empat tahun penjara oleh JPU dalam perkara dugaan korupsi dana BOS SMK Ganda Husada Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021.

Perkara tersebut menjadi bagian dari kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana BOS yang menyeret sejumlah pihak di SMK Swasta Kesehatan Ganda Husada.

Dalam perkara yang sama, majelis hakim pada hari yang sama menjatuhkan hukuman kepada tiga terdakwa lainnya, yakni Firman Sitorus selaku Ketua Yayasan SMK Ganda Husada, Muhammad Eko Jumadi, dan Wirasanti.

Dalam sidang di Ruang Cakra 6 PN Medan, majelis hakim yang diketuai Khamozaro Waruwu menjatuhkan pidana penjara empat tahun kepada Firman Sitorus.

Muhammad Eko Jumadi dijatuhi hukuman satu tahun penjara, sedangkan Wirasanti dihukum dua tahun penjara.

Majelis hakim menyatakan hal yang memberatkan para terdakwa adalah perbuatan mereka dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, hal yang meringankan antara lain para terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

Putusan terhadap Firman Sitorus, Muhammad Eko Jumadi, dan Wirasanti lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi yang dibacakan pada 5 Agustus 2026.

JPU sebelumnya menuntut Wirasanti dengan pidana penjara empat tahun enam bulan dan denda Rp200 juta.

Muhammad Eko Jumadi dituntut empat tahun penjara, denda Rp200 juta, serta uang pengganti sebesar Rp14.730.000.

Sementara Firman Sitorus dituntut enam tahun penjara, denda Rp240 juta, serta uang pengganti sebesar Rp498 juta.

Perkara tersebut berawal dari dugaan penyimpangan penggunaan dana BOS pada SMK Swasta Kesehatan Ganda Husada Tebing Tinggi untuk Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021.

Berdasarkan dakwaan JPU, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp513.130.240.

Dengan adanya putusan lepas terhadap Dwi Syafitri dan Nurani Saragih, perkara kedua mantan bendahara tersebut masih berlanjut karena JPU menyatakan akan menempuh upaya hukum banding.* (tm/ad)

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), terutama tahanan, mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak mereka untuk memperoleh pendampingan dan bantuan hukum.

Baca Juga:

• Empat Orang Kepercayaan Terjerat OTT KPK, Ini Arahan Menteri ATR/BPN

"Lapas tidak mengarahkan WBP kepada salah satu LBH, YLBH maupun LKBH. Sepenuhnya kami serahkan kepada masing-masing tahanan untuk menentukan sendiri siapa yang akan mendampingi dan memberikan bantuan hukum," tegas Marlon.

Sementara itu, Kasubsi Registrasi Lapas Labuhan Ruku, Janter Maruli, menyampaikan bahwa saat ini terdapat enam lembaga bantuan hukum yang telah bekerja sama dengan Lapas Labuhan Ruku.

Keenam lembaga tersebut yakni LBH Garuda Kencana, LBH Royal Kisaran, YLBH Keadilan Setara, YLBH Cakrawala Nusantara Indonesia (CNI), LBH Cahaya Keadilan Asahan (CKA), serta LKBH Fakultas Hukum Universitas Asahan.

Untuk memastikan informasi mengenai layanan bantuan hukum dapat diakses secara merata, Janter menjelaskan bahwa jadwal pelayanan masing-masing lembaga bantuan hukum akan ditempelkan di blok-blok hunian.

Dengan demikian, para WBP dapat mengetahui jadwal kehadiran masing-masing lembaga dan memanfaatkan layanan bantuan hukum sesuai kebutuhan serta pilihan mereka.

Selain memberikan sosialisasi mengenai bantuan hukum, jajaran Binadik juga mengingatkan WBP agar mengikuti seluruh program pembinaan yang dilaksanakan di Lapas.

Keikutsertaan dalam program pembinaan merupakan bagian dari proses pembinaan WBP serta menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam pengusulan hak-hak integrasi dan remisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Ikuti kegiatan pembinaan dengan baik, jangan melakukan pelanggaran, dan yang tidak kalah penting, jaga kesehatan selama menjalani masa pembinaan di Lapas," pesan Janter kepada para WBP.

Melalui kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang transparan, humanis, dan nondiskriminatif, sekaligus memastikan WBP memperoleh akses terhadap informasi serta layanan bantuan hukum.

Lapas juga memastikan setiap WBP tetap memiliki kebebasan dalam menentukan pendamping hukum yang dikehendakinya sesuai dengan kebutuhan dan pilihannya masing-masing.* (ad)

BANDA ACEH — Kepolisian Daerah Aceh meraih penghargaan peringkat III dalam Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2025 kategori Satker Besar di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Aceh.

Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh dan diterima langsung Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan di ruang kerjanya, Rabu, 16 September 2026.

Baca Juga:

• Tersangka Pemalsuan Surat Tanah, Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Resmi Ditahan

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap konsistensi jajaran Polda Aceh dalam menjaga kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan.

"Penghargaan ini bukan sekadar tentang peringkat, melainkan cerminan komitmen bersama untuk mengelola anggaran secara tertib, transparan, dan akuntabel. Setiap dukungan anggaran harus bermuara pada pelaksanaan tugas yang semakin baik serta pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Joko.

Menurut Joko, capaian tersebut juga menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Polda Aceh untuk terus memperkuat tata kelola keuangan.

Penguatan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Ia mengatakan pengelolaan keuangan yang tertib tidak hanya berkaitan dengan akuntabilitas organisasi.

Hal itu juga menjadi bagian penting untuk memastikan setiap sumber daya digunakan secara tepat dalam mendukung tugas kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.

"Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas tata kelola. Kepercayaan yang diberikan harus dijaga melalui kerja yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab," pungkas Joko.

Penghargaan tersebut menjadi catatan atas kinerja pengelolaan laporan keuangan Polda Aceh sekaligus dorongan bagi jajaran kepolisian untuk mempertahankan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.* (ad)