BATU BARA – Aliansi Pemuda Desa Bersatu (APDESU) Indonesia mempertanyakan perkembangan penanganan laporan dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara.

Ketua Umum APDESU Indonesia, M. Adam Malik, S.Sos., mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara pada Senin (7/9/2026) untuk meminta penjelasan terkait perkembangan laporan yang sebelumnya telah disampaikan organisasi tersebut.

Baca Juga:

• Sempat Terima Amplop Dolar dari Bupati Kuansing, Mengapa Menhut Raja Juli Belum Juga Diperiksa? Ini Kata KPK

Namun, menurut Adam, wartawan tersebut tidak diizinkan masuk untuk mendampinginya saat melakukan pertemuan dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Batu Bara.

Adam akhirnya mengikuti pertemuan seorang diri, sementara Muhamad Taufik menunggu di luar ruangan.

Sebelum memasuki ruangan, Adam mengaku diminta menitipkan telepon genggam di loker serta menjalani pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi.

Usai pertemuan, Adam menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan yang diterimanya, laporan dugaan penyimpangan Dana BOS tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan.

Menurutnya, pihak Kejari Batu Bara telah mempelajari berkas dan sejumlah bukti yang sebelumnya dilampirkan APDESU dalam laporan tersebut.

Adam juga menyebut Kejari Batu Bara telah dua kali mengirimkan surat kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Batu Bara, untuk melakukan pemeriksaan.

"Penjelasan yang kami terima, apabila dari pemeriksaan Inspektorat ditemukan adanya kerugian negara, maka hasilnya dapat disampaikan kepada Kejari untuk ditindaklanjuti," ujar Adam.

Meski demikian, Adam mempertanyakan mekanisme penanganan laporan tersebut, khususnya terkait koordinasi antara Kejari dan Inspektorat.

"Kami melaporkan persoalan ini kepada Kejari Batu Bara. Mengapa kemudian berkas tersebut dikoordinasikan atau diserahkan kepada APIP? Apakah memang seperti itu mekanisme dan prosedurnya?" tanyanya.

Menurut Adam, masyarakat dan pelapor berhak memperoleh penjelasan mengenai posisi laporan, tahapan yang telah dilakukan, serta langkah tindak lanjut yang akan ditempuh aparat penegak hukum.

Selain mempertanyakan mekanisme penanganan laporan, APDESU juga menyoroti pembahasan mengenai besar atau kecilnya nilai dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut.

Adam mengaku memperoleh kesan bahwa perkara dugaan korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar lebih menjadi prioritas dalam penanganan.

Hal itu kemudian mendorongnya mempertanyakan sejauh mana langkah penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak Kejari Batu Bara.

"Apakah Kejari sudah turun langsung ke lapangan dan melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah, bendahara, komite, penyedia, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS?" ujar Adam.

Menurutnya, penilaian terhadap skala suatu perkara seharusnya dilakukan setelah melalui pemeriksaan yang menyeluruh dan berdasarkan fakta di lapangan.

Adam juga mempertanyakan apakah pengelolaan Dana BOS di sekolah-sekolah lain di Kabupaten Batu Bara telah menjadi bagian dari pengawasan penggunaan anggaran pendidikan.

"Besar atau kecilnya nilai dugaan kerugian tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk menelusuri laporan masyarakat. Setiap penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Adam turut mempertanyakan alasan wartawan BITV Online, Muhamad Taufik, tidak diperkenankan masuk untuk mendampinginya dalam pertemuan dengan pihak Kejari Batu Bara.

Menurut Adam, kehadiran wartawan dimaksudkan untuk menyaksikan dan mencatat penjelasan terkait perkembangan laporan yang dinilai menyangkut kepentingan publik.

Muhamad Taufik juga mempertanyakan mekanisme koordinasi laporan APDESU dengan Inspektorat Kabupaten Batu Bara.

"Mengapa laporan yang disampaikan kepada Kejari justru harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Inspektorat?" kata Taufik seusai pertemuan.

Selain persoalan pendampingan wartawan, Adam juga menyoroti kebijakan penitipan telepon genggam sebelum memasuki ruangan pejabat Kejari.

Ia meminta pihak Kejari Batu Bara dapat menjelaskan dasar serta ruang lingkup penerapan kebijakan tersebut kepada masyarakat.

"Jika memang ada ketentuan yang melarang masyarakat membawa telepon genggam atau alat perekam ketika menemui pejabat publik, kami meminta dasar aturannya dapat dijelaskan secara terbuka," ujarnya.

Menurut Adam, prosedur keamanan di lingkungan lembaga negara tentu harus dihormati.

Namun, penerapannya juga perlu disertai keterbukaan agar tidak menimbulkan kesan tertutup terhadap pengawasan masyarakat dan media.

Adam mengatakan, APDESU Indonesia berencana menyampaikan persoalan tersebut kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Selain itu, organisasi tersebut juga berencana meminta perhatian Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPR RI terkait pentingnya keterbukaan pelayanan publik di lingkungan lembaga penegak hukum.

Adam menegaskan bahwa kedatangan APDESU ke Kejari Batu Bara bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial serta untuk memperoleh kepastian atas laporan yang telah disampaikan.

"Apabila ditemukan pelanggaran dan kerugian negara, maka proseslah sesuai hukum. Namun, apabila tidak ditemukan, hasil pemeriksaannya juga perlu dijelaskan kepada masyarakat," tegas Adam.

APDESU menyatakan akan terus mengawal penanganan laporan dugaan penyimpangan Dana BOS di SD Negeri 01 Labuhan Ruku.

Organisasi tersebut berharap Kejari Batu Bara dan Inspektorat Kabupaten Batu Bara dapat bekerja secara profesional, independen, transparan, dan memberikan kepastian terhadap setiap laporan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, keterangan mengenai pertemuan tersebut masih berdasarkan penjelasan Ketua Umum APDESU Indonesia.

Untuk memenuhi asas keberimbangan dan prinsip jurnalistik, Kejari Batu Bara serta Inspektorat Kabupaten Batu Bara perlu diberikan ruang untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan APDESU.* (ad)

JAKARTA — Xiaomi resmi meluncurkan tablet flagship terbarunya, Xiaomi Pad 9 Pro Max, di China pada Senin, 7 September 2026.

Tablet Android tersebut menjadi model tertinggi dalam keluarga Xiaomi Pad Series dengan membawa sejumlah spesifikasi kelas atas.

Baca Juga:

• Gerindra Tapteng Mundur dari Sikap 5 Parpol soal Pemakzulan Bupati Masinton

hip tersebut juga digunakan pada ponsel lipat Xiaomi 18 Fold yang diperkenalkan dalam acara yang sama.

Pada generasi sebelumnya, Xiaomi Pad 8 Pro masih menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite (Gen 4) dari Qualcomm.

Chip tersebut diproduksi menggunakan proses fabrikasi 3 nanometer (nm).

Xring O3 juga dibangun menggunakan proses fabrikasi 3 nm.

Chip ini memiliki CPU 10 inti yang terdiri dari dua core C1-Ultra dengan kecepatan hingga 4,35 GHz, empat C1-Premium hingga 3,68 GHz, serta empat C1-Pro hingga 3,15 GHz.

Sektor grafisnya ditangani GPU Mali-G2-Ultra 16-core.

Xiaomi mengklaim performa multi-core CPU Xring O3 meningkat 60 persen dibandingkan generasi sebelumnya, sedangkan performa GPU mengalami peningkatan hingga 85 persen.

Untuk kebutuhan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), chipset tersebut dilengkapi Neural Processing Unit (NPU) dengan kemampuan komputasi Tensor hingga 200 TOPS.

Selain chipset buatan sendiri, Xiaomi Pad 9 Pro Max mengandalkan layar berukuran besar 13,3 inci.

Panel yang digunakan merupakan LCD dengan resolusi 3.4K atau 3.408 x 2.272 piksel.

Layar tersebut memiliki refresh rate hingga 144 Hz, tingkat kecerahan maksimum 1.000 nits, serta rasio aspek 3:2.

Xiaomi juga menyediakan varian Matte Glass.

Versi tersebut menggunakan permukaan bertekstur nano yang dirancang untuk mengurangi pantulan cahaya sehingga layar lebih nyaman digunakan, terutama di tempat dengan pencahayaan terang.

Untuk sektor kamera, Xiaomi Pad 9 Pro Max memiliki kamera belakang 50 MP yang dilengkapi optical image stabilization (OIS).

Kamera depan menggunakan kamera selfie beresolusi 32 MP.

Tablet ini ditopang baterai berkapasitas 12.000 mAh. Baterai tersebut mendukung pengisian cepat 120 watt melalui kabel.

Selain itu, tersedia fitur reverse charging melalui kabel hingga 27 watt dan reverse charging hingga 45 watt melalui konektor pogo pin.

Meski membawa layar serta baterai berukuran besar, Xiaomi Pad 9 Pro Max tetap memiliki bodi yang relatif tipis.

Ketebalannya hanya 5,67 mm dengan bobot sekitar 645 gram.

Sementara itu, varian Matte Glass memiliki bobot sedikit lebih berat, yakni sekitar 653 gram.

Xiaomi Pad 9 Pro Max menjalankan sistem operasi Android 17 dengan antarmuka HyperOS 4.

Untuk mendukung produktivitas, Xiaomi membekali tablet tersebut dengan kemampuan menjalankan hingga enam aplikasi secara bersamaan melalui fitur split-screen.

Port USB-C yang tersedia juga mendukung DisplayPort input (DP-in).

Fitur ini memungkinkan Xiaomi Pad 9 Pro Max digunakan sebagai layar eksternal untuk perangkat lain.

Dengan kemampuan tersebut, pengguna dapat menghubungkan laptop atau handheld gaming ke tablet dan menjadikan layar 13,3 inci sebagai monitor kedua.

Fitur lain yang ditawarkan mencakup konektivitas Wi-Fi 7, delapan speaker dengan teknologi Dolby Atmos, serta enam mikrofon.

Di China, Xiaomi Pad 9 Pro Max tersedia dalam tiga pilihan warna, yakni rich wine red, black, dan silver.

Tablet ini ditawarkan dengan kapasitas RAM hingga 16 GB dan media penyimpanan hingga 1 TB.

Harga paling murah dibanderol 4.799 yuan atau sekitar Rp12,6 juta.

Berikut daftar harga Xiaomi Pad 9 Pro Max di China:

Xiaomi Pad 9 Pro Max 8 GB/256 GB: 4.799 yuan atau sekitar Rp12,6 juta.
Xiaomi Pad 9 Pro Max 12 GB/256 GB: 5.299 yuan atau sekitar Rp13,9 juta.
Xiaomi Pad 9 Pro Max 16 GB/256 GB: 5.799 yuan atau sekitar Rp15,2 juta.
Xiaomi Pad 9 Pro Max 12 GB/512 GB: 6.099 yuan atau sekitar Rp16 juta.
Xiaomi Pad 9 Pro Max 16 GB/512 GB: 6.599 yuan atau sekitar Rp17,3 juta.
Xiaomi Pad 9 Pro Max Matte Glass 16 GB/512 GB: 6.899 yuan atau sekitar Rp18,1 juta.
Xiaomi Pad 9 Pro Max Matte Glass 16 GB/1 TB: 7.899 yuan atau sekitar Rp20,8 juta.

Untuk saat ini, Xiaomi belum memberikan informasi mengenai kemungkinan pemasaran Xiaomi Pad 9 Pro Max secara global, termasuk di Indonesia.

Dengan layar besar, chipset Xring O3, RAM hingga 16 GB, penyimpanan 1 TB, serta baterai 12.000 mAh dan pengisian cepat 120 watt, Xiaomi Pad 9 Pro Max menjadi salah satu perangkat yang diposisikan Xiaomi untuk segmen tablet flagship.* (km/ad)

MEDAN — Harga daging ayam potong di Kota Medan, Sumatera Utara, terus mengalami kenaikan.

Harga ayam di sejumlah pasar kini dilaporkan mencapai Rp60.000 per kilogram.

Baca Juga:

• Emas Antam Hari Ini Turun, Cek Harga Terbarunya!

"Yang kita soroti bukan hanya kenaikan harga sembako secara umum, tetapi juga harga ayam potong yang mencapai Rp 60.000. Kenaikannya sangat drastis dan tentu membebani masyarakat," ujar Afandi.

Kenaikan ini melanjutkan tren harga ayam yang telah dirasakan masyarakat sejak akhir Agustus 2026.

Pada Kamis, 27 Agustus 2026, harga ayam potong di Pasar Kampung Lalang masih berada di kisaran Rp50.000 per kilogram.

Kenaikan harga ayam membuat warga harus mengatur ulang pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga.

Sulastri, warga Kampung Lalang, mengatakan harga ayam sudah mulai melonjak sejak akhir Agustus.

"Cukup terkejut karena kemarin Rp 45.000 per kg ayam potong saja sudah buat saya terkejut. Ini sudah capai Rp 50.000 per kg," ucapnya.

Sulastri mengatakan harga ayam sempat lebih rendah ketika kegiatan sekolah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang libur.

Ia kemudian membandingkan harga tersebut dengan kondisi ketika kegiatan sekolah dan MBG kembali berjalan.

"Kemarin waktu anak sekolah libur, MBG libur ayam potong itu bisa Rp 25.000 per kg. Sejak MBG ada, naiknya agak gak masuk di akal," jelasnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Sulastri berdasarkan perubahan harga yang ia rasakan.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang memastikan bahwa program MBG menjadi penyebab utama kenaikan harga ayam di Medan.

Selain ayam potong, Sulastri menyebut sejumlah bahan pangan lain di Pasar Kampung Lalang juga mengalami kenaikan.

Pada akhir Agustus 2026, harga telur ayam disebut berada di kisaran Rp48.000 per papan.

Harga cabai merah mencapai sekitar Rp55.000 per kilogram, sedangkan harga tomat naik hingga Rp15.000 per kilogram.

Kenaikan sejumlah kebutuhan pokok tersebut membuat daya beli masyarakat terasa semakin terbatas.

Sulastri mengatakan uang belanja yang sebelumnya dapat digunakan untuk membeli beberapa kebutuhan kini hanya cukup untuk membeli lebih sedikit barang.

"Telur sudah Rp 45.000, Cabai naik, Tomat pun naik. Jadi Rp 100.000 sekarang sudah kayak Rp 10.000. Dan cuman bisa beli dua bahan makanan saja," ucapnya.

Anggota DPRD Kota Medan Ahmad Afandi Harahap menilai kenaikan harga ayam hingga Rp60.000 per kilogram cukup drastis.

Kondisi itu, menurut dia, berpotensi semakin menambah beban masyarakat.

Dampak kenaikan harga ayam tidak hanya dirasakan oleh konsumen rumah tangga.

Pedagang makanan, warung nasi, dan pelaku usaha kuliner juga berpotensi terdampak karena biaya bahan baku meningkat.

Afandi meminta Pemerintah Kota Medan segera mengambil langkah untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan.

Pemerintah daerah dinilai perlu melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan secara rutin di pasar.

Menurut Afandi, pemerintah tidak seharusnya menunggu keluhan masyarakat semakin meluas sebelum mengambil tindakan.

"Pemerintah itu harus hadir dan cepat tanggap dengan situasi dan kondisi yang sudah meresahkan warga masyarakat. Jangan sudah berkoar-koar masyarakat, baru sibuk merespons," tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah memastikan pasokan dan distribusi bahan pangan tetap berjalan dengan baik.

Langkah tersebut diperlukan agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat penjelasan resmi mengenai faktor utama yang menyebabkan harga ayam potong di Medan melonjak hingga Rp60.000 per kilogram.

Kaitan antara kenaikan harga ayam dan pelaksanaan program MBG juga belum dipastikan melalui keterangan resmi.* (km/ad)

JAKARTA — Harga emas Antam hari ini, Selasa, 8 September 2026, mengalami penurunan.

Berdasarkan harga yang tercantum di laman resmi Logam Mulia pada pukul 09.30 WIB, emas Antam dibanderol Rp2.627.000 per gram.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,41% ke 6.646, Saham Bank Besar dan Astra Masuk Zona Merah

Emas batangan Antam tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Pilihan tersebut memungkinkan masyarakat menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Harga Emas Antam 8 September 2026

Berikut daftar harga emas Antam terbaru pada Selasa, 8 September 2026, berdasarkan informasi per pukul 09.30 WIB:

0,5 gram: Rp1.363.500
1 gram: Rp2.627.000
2 gram: Rp5.194.000
3 gram: Rp7.766.000
5 gram: Rp12.910.000
10 gram: Rp25.765.000
25 gram: Rp64.287.000
50 gram: Rp128.495.000
100 gram: Rp256.912.000
250 gram: Rp642.015.000
500 gram: Rp1.283.820.000
1.000 gram: (1 kg) Rp2.567.600.000

Dari daftar tersebut, penurunan harga terjadi pada seluruh ukuran emas Antam yang tercantum.

Untuk emas ukuran 1 gram, misalnya, harga turun dari Rp2.637.000 menjadi Rp2.627.000.

Sementara emas ukuran 10 gram turun dari Rp25.865.000 menjadi Rp25.765.000.

Harga emas Antam dapat berubah sewaktu-waktu.

Informasi harga tersebut mengacu pada pembaruan harga emas batangan yang tersedia pada hari perdagangan.

Selain memperhatikan harga emas, pembeli juga perlu mengetahui ketentuan pajak dalam transaksi emas batangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan Antam dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Untuk pembeli yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif PPh 22 sebesar 0,45 persen.

Sementara pembeli yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 0,9 persen.

Setiap transaksi pembelian emas akan disertai bukti potong PPh 22 yang dapat digunakan sebagai dasar pelaporan pajak.

Ketentuan pajak juga berlaku ketika emas dijual kembali atau dilakukan buyback kepada PT Antam.

Untuk transaksi penjualan kembali emas dengan nilai lebih dari Rp10 juta, tarif PPh 22 yang berlaku adalah 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi pemilik yang tidak memiliki NPWP.

Pajak buyback tersebut dipotong secara langsung dari nilai transaksi penjualan kembali emas.

Harga emas Antam pada laman resmi Logam Mulia diperbarui setiap hari.

Karena itu, masyarakat yang ingin membeli atau menjual emas perlu mengecek harga terbaru sebelum melakukan transaksi.* (km/ad)

TAPANULI TENGAH — Wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu yang sebelumnya disuarakan lima partai politik mengalami perubahan.

DPC Partai Gerindra Tapanuli Tengah menyatakan menarik pernyataannya dalam sikap bersama tersebut.

Baca Juga:

• Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Maju Pilpres 2029

Salah satu persoalan yang disoroti adalah rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapteng 2026.

Wacana tersebut mencuat melalui sebuah video yang beredar di media sosial.

Dalam video itu, Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang menyampaikan sikap bersama lima partai politik.

"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Hazmi dalam video tersebut.

Hazmi saat itu menyebut penyerapan APBD Tapteng 2026 hingga Agustus baru mencapai 30 persen.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pengelolaan anggaran yang belum berjalan secara optimal.

"Untuk itu kami lima partai ingin menyampaikan sikap bersama, pertama kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD dan dalam hal ini bisa diketahui dari informasi yang diperoleh bahwa penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 sampai bulan Agustus hanya mencapai 30 persen," ucapnya.

Namun, sikap tersebut kemudian berubah.

Hazmi menyatakan DPC Gerindra Tapteng menarik pernyataan yang sebelumnya disampaikan bersama empat partai politik lainnya.

"Saya Hazmi Arif Simatupang Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ini menyatakan menarik pernyataan yang telah kami sampaikan di dalam sikap bersama 5 partai politik, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai PKB dan Partai PAN yang disampaikan beberapa waktu yang lalu," katanya.

"Dan untuk selanjutnya DPC Partai Gerindra tidak lagi terlibat di dalam sikap bersama tersebut," imbuhnya.

Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara Ade Jona Prasetyo kemudian memberikan penjelasan mengenai sikap DPC Gerindra Tapteng tersebut.

Ade mengatakan pernyataan DPC Gerindra Tapteng tidak melalui koordinasi dengan struktur partai di tingkat provinsi maupun pusat.

"Saya selaku Ketua DPD Partai Gerindra Sumut menyampaikan sikap DPC Gerindra Kab Tapteng itu diluar kordinasi dengan DPD maupun DPP. Gerindra mendukung stabilitas jalannya pemerintahan di Tapteng," ujarnya.

Ade juga mengajak seluruh pihak mengesampingkan kepentingan politik dan bersama-sama membantu proses pemulihan Kabupaten Tapanuli Tengah setelah bencana.

"Gerindra mengajak semua pihak bersatu dan saling mendukung untuk pemulihan pasca bencana di Kabupaten Tapteng," ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas posisi DPD Gerindra Sumut yang mendukung stabilitas pemerintahan Tapteng di tengah munculnya wacana pemakzulan terhadap Masinton.

Masinton Pasaribu sebelumnya telah merespons munculnya wacana pemakzulan tersebut.

Ia meminta seluruh elemen di Tapanuli Tengah menghentikan tarik-menarik kepentingan politik dan memusatkan perhatian pada pemulihan serta pembangunan daerah.

"Mengajak seluruh elemen politik, lembaga pemerintahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghentikan tarik-menarik kepentingan politik dan mengarahkan seluruh energi pada pemulihan bencana dan pembangunan daerah," kata Masinton dalam keterangannya.

Menurut Masinton, sejak awal pemerintahannya, komunikasi dengan berbagai elemen terus dibangun.

Ia juga menilai perbedaan pendapat, kritik, dan pengawasan merupakan bagian dari proses demokrasi.

Di tengah persoalan tersebut, Masinton juga menyampaikan perkembangan penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Ia mengatakan bantuan telah disalurkan kepada sekitar 10.752 keluarga atau sekitar 46.000 jiwa korban bencana.

Berdasarkan komunikasi dengan Kementerian Sosial, penyaluran tahap berikutnya direncanakan berlangsung pada September 2026.

"Berdasarkan hasil komunikasi dengan Kementerian Sosial RI, pemerintah merencanakan tahapan penyaluran berikutnya kepada sekitar 34.000 KK atau sekitar 130.000 jiwa, yang direncanakan direalisasikan pada September 2026, sesuai kesiapan dan mekanisme penyaluran pemerintah pusat," jelasnya.

Perubahan sikap Gerindra membuat wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah kini menghadapi perkembangan baru.

DPC Gerindra Tapteng menyatakan tidak lagi terlibat dalam sikap bersama lima partai politik, sementara DPD Gerindra Sumut menegaskan dukungannya terhadap stabilitas pemerintahan daerah.

Persoalan penyerapan APBD yang sebelumnya menjadi salah satu dasar kritik tetap menjadi bagian dari dinamika politik di Tapanuli Tengah.

Di sisi lain, pemerintah daerah menekankan pentingnya fokus pada pemulihan pascabencana dan pembangunan daerah.* (d/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Selasa, 8 September 2026.

Namun, sejumlah saham berkapitalisasi besar seperti PT Astra International Tbk. (ASII), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) justru bergerak melemah.

Baca Juga:

• Awal Perdagangan Selasa, Rupiah Melemah ke Rp17.641 per Dolar AS

Dari ratusan saham yang diperdagangkan, sebanyak 340 saham menguat, 139 saham melemah, sedangkan 484 saham bergerak stagnan.

Sejumlah saham dalam indeks LQ45 mencatat penguatan pada awal perdagangan.

PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) menjadi saham dengan kenaikan terbesar, yakni 4,90 persen ke level Rp535 per saham.

Selanjutnya, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) menguat 3,64 persen menjadi Rp228. PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) juga naik 2,27 persen ke Rp4.510.

Penguatan turut terjadi pada PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) yang naik 1,95 persen menjadi Rp1.045.

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) menguat 1,93 persen ke Rp9.250, sementara PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) naik 1,68 persen menjadi Rp1.510.

Pergerakan tersebut menunjukkan adanya minat beli pada sejumlah saham komoditas dan energi di awal perdagangan.

Di sisi lain, beberapa saham dalam jajaran LQ45 bergerak di zona merah.

PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) menjadi saham dengan pelemahan terbesar, yakni turun 1,00 persen ke Rp2.980.

PT Indosat Tbk. (ISAT) menyusul dengan penurunan 0,85 persen menjadi Rp2.330. PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) juga melemah 0,64 persen ke Rp780.

Sementara itu, sejumlah saham unggulan perbankan dan konglomerasi turut terkoreksi.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) turun 0,51 persen ke Rp3.890. PT Astra International Tbk. (ASII) melemah 0,41 persen menjadi Rp4.890.

Adapun PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turun 0,38 persen ke Rp6.600.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Reza Diofanda mengatakan secara teknikal IHSG masih berada dalam kondisi yang relatif positif.

IHSG masih bertahan di atas level MA20 dan indikator MACD berada di area positif. Namun, momentum penguatan indeks mulai berkurang.

"Secara teknikal, IHSG masih bertahan di atas MA20 dengan MACD positif, namun momentum mulai melandai. Kami memperkirakan IHSG konsolidasi di kisaran 6.600–6.700, dengan 6.600 sebagai support dan 6.700 sebagai resistance. Breakout 6.700 membuka peluang penguatan lanjutan, sementara break 6.600 berisiko menuju 6.475–6.375," katanya dalam riset hariannya, Selasa (8/9/2026).

Dengan proyeksi tersebut, level 6.600 menjadi area penting yang perlu diperhatikan pelaku pasar sebagai batas bawah atau support.

Sementara level 6.700 menjadi resistance atau batas atas yang perlu ditembus untuk membuka peluang penguatan lebih lanjut.

Analis menilai salah satu katalis utama yang dapat memengaruhi pergerakan IHSG pekan ini adalah rilis data Consumer Price Index (CPI) Amerika Serikat pada 11 September 2026.

Konsensus memperkirakan inflasi headline berada di level 3,4 persen secara tahunan atau year on year (YoY), sedangkan inflasi inti diproyeksikan sebesar 2,4 persen YoY.

Data inflasi tersebut akan menjadi perhatian investor karena dapat memengaruhi ekspektasi terhadap arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed).

Menurut analis, data tenaga kerja AS yang cenderung solid turut menjadi pertimbangan pasar dalam memperkirakan kebijakan The Fed berikutnya.

Jika data CPI AS berada di atas ekspektasi, tekanan terhadap IHSG berpotensi meningkat.

Sebaliknya, apabila inflasi lebih rendah dari perkiraan, minat investor terhadap aset berisiko atau risk appetite berpotensi kembali meningkat.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca membeli atau menjual saham.

Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing pembaca.

Setiap keputusan investasi memiliki risiko dan menjadi tanggung jawab investor.* (bi/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah membuka perdagangan Selasa, 8 September 2026, dengan pelemahan tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Pergerakan rupiah dibayangi kenaikan harga minyak dunia di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.

Baca Juga:

• Rentetan Bencana Hantam Indonesia, Bagaimana Dampaknya terhadap Ekonomi Nasional?

Posisi tersebut melemah 0,01 persen atau 1 poin dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Pelemahan rupiah juga terjadi bersamaan dengan ringgit Malaysia dan yuan Cina.

Ringgit melemah 0,02 persen, sedangkan yuan turun 0,01 persen terhadap dolar AS.

Sementara itu, mayoritas mata uang Asia lainnya bergerak menguat terhadap dolar AS pada perdagangan pagi.

Yen Jepang menjadi mata uang Asia dengan penguatan terbesar terhadap dolar AS, yakni 0,73 persen.

Penguatan berikutnya terjadi pada won Korea Selatan yang naik 0,62 persen. Dolar Taiwan menguat 0,23 persen, sedangkan peso Filipina naik 0,20 persen.

Baht Thailand menguat 0,19 persen dan dolar Singapura naik 0,12 persen terhadap dolar AS.

Adapun rupee India dan dolar Hong Kong cenderung bergerak stagnan.

Pergerakan mata uang Asia tersebut menjadi salah satu sentimen yang mewarnai perdagangan rupiah pada awal pekan ini.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah akan bergerak konsolidatif terhadap dolar AS sepanjang perdagangan Selasa.

Menurut dia, pergerakan rupiah masih akan dipengaruhi minimnya rilis data ekonomi penting, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Di sisi lain, indeks dolar AS yang terpantau mengalami koreksi berpotensi memberikan ruang bagi rupiah untuk menguat.

Namun, sentimen negatif dari pergerakan harga komoditas masih menjadi salah satu faktor yang menahan penguatan mata uang Garuda.

"Harga minyak mentah dunia yang masih bergerak naik akibat eskalasi konflik di Timur Tengah turut menjadi penahan dan membebani rupiah," ujarnya, Selasa (8/9/2026).

Kenaikan harga minyak dunia menjadi perhatian karena dapat meningkatkan biaya impor energi.

Kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap nilai tukar negara-negara yang bergantung pada impor minyak.

Lukman memproyeksikan rupiah masih akan bergerak dalam rentang terbatas pada perdagangan Selasa.

Ia memperkirakan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.600 hingga Rp17.700 per dolar AS sepanjang perdagangan hari ini.

Dengan posisi pembukaan di Rp17.641 per dolar AS, rupiah masih berada dalam rentang proyeksi tersebut.

Investor akan mencermati perkembangan harga minyak dunia, pergerakan indeks dolar AS, serta sentimen global yang dapat memengaruhi pasar valuta asing sepanjang perdagangan.* (bi/ad)

CIREBON – Sebanyak 196 karung beras bantuan pangan ditemukan menumpuk di sebuah rumah di Desa Ambit, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Setiap karung berisi 10 kilogram beras. Dengan demikian, total beras yang ditemukan mencapai sekitar 1,96 ton.

Baca Juga:

• Harga Pangan Naik, Cabai Rawit Merah Tembus Rp91.300 per Kilogram!

Polisi masih menelusuri asal-usul beras serta bagaimana bantuan pangan yang seharusnya diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) bisa berada di rumah yang disebut sebagai tempat pengepul.

Kapolsek Waled AKP M. Fadholi membenarkan adanya pengamanan ratusan karung beras tersebut.

Menurut Fadholi, polisi mendatangi lokasi setelah menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas pengumpulan beras bantuan pangan di sebuah rumah di Desa Ambit.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi. Dari rumah tersebut, polisi menemukan ratusan karung beras yang diduga merupakan bantuan pangan.

"Total ada 196 karung, masing-masing 10 kilogram dan sudah diamankan di Polsek Waled," kata Fadholi, Selasa (8/9/2026).

Setelah temuan tersebut diamankan, penanganannya dikoordinasikan dengan Polresta Cirebon.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui jalur distribusi beras tersebut hingga terkumpul di rumah warga.

Penyelidikan juga diarahkan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan keberadaan ratusan karung beras tersebut.

Hingga kini, polisi belum menyimpulkan adanya tindak pidana maupun praktik jual beli bantuan pangan.

"Temuan itu menjadi perhatian karena beras bantuan pangan merupakan komoditas yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat," terangnya.

Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan, dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Moch. Muslih, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian.

Muslih mengatakan keberadaan ratusan karung beras tersebut belum dapat langsung dikategorikan sebagai penimbunan atau pelanggaran.

Menurut dia, status beras tersebut saat ini masih sebatas temuan yang sedang didalami aparat kepolisian.

"Masih dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Jadi belum tahu apakah itu penimbunan atau bagaimana," ujar Muslih.

Muslih menjelaskan DKPP Kabupaten Cirebon memiliki kewenangan untuk memastikan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan sebelum komoditas tersebut disalurkan kepada masyarakat.

Sementara mekanisme penyaluran beras bantuan pangan berada dalam kewenangan Perum Bulog.

Menurut Muslih, pengawasan terhadap program bantuan pangan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

Namun, DKPP Kabupaten Cirebon menghadapi keterbatasan untuk melakukan pemantauan secara bersamaan di seluruh desa.

Keterbatasan tersebut berkaitan dengan anggaran serta luas wilayah Kabupaten Cirebon yang membuat pengawasan tidak dapat dilakukan secara serentak di setiap desa.

Temuan 196 karung beras bantuan pangan di Desa Ambit kini masih dalam penyelidikan polisi.

Asal-usul beras, jalur distribusi, serta pihak yang mengumpulkannya masih didalami untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat.* (bi/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk dimintai keterangan mengenai pengembalian amplop berisi uang yang diduga berasal dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby.

Amplop tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan izin pelepasan kawasan hutan.

Baca Juga:

• Mantan Kadis Pertanian Palas Dituntut 4 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Program PSR

Sebelumnya, penyidik KPK lebih dahulu menjadwalkan pemeriksaan terhadap staf khusus Menteri Kehutanan, Andi Saiful Haq.

Pemeriksaan terhadap Andi Saiful dimaksudkan untuk menggali lebih jauh proses pengembalian amplop yang sebelumnya dilakukan oleh pihak Raja Juli.

"Ya waktu itu kalau nggak salah saya terinformasi ya, terinformasi kan mau dipanggil itu beberapa pihak yang langsung, dari pihak pengembali kalau nggak salah ya, yang mengembalikan," kata Setyo, Senin (7/9/2026).

Setyo mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai hasil pemeriksaan terhadap pihak yang berkaitan dengan pengembalian amplop tersebut.

Menurut dia, KPK masih menunggu laporan dari tim penyidik sebelum menentukan langkah berikutnya.

"Cuman saya belum update apakah itu sudah diperiksa dan kemudian tindak lanjutnya seperti apa juga saya belum termonitor dan saya belum dapat laporan," tutur Setyo.

"Nanti setelah penyidik memberi laporan, baru bisa di-update apa yang akan dilakukan terhadap pihak penerima, terus proses pengembaliannya dan seterusnya," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Andi Saiful Haq selaku Staf Khusus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Andi Saiful sedianya diperiksa pada Jumat, 21 Agustus 2026. Namun, ia tidak memenuhi panggilan penyidik.

"Saksi dimaksud tidak hadir, penyidik akan koordinasikan untuk penjadwalan ulangnya," ujar Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (24/8).

Andi Saiful diketahui juga menjabat sebagai Wasekjen PSI.

Kasus amplop berisi uang dalam mata uang dolar Singapura tersebut terungkap dalam penyidikan KPK terhadap dugaan permintaan uang oleh Bupati Kuansing Suhardiman Amby.

Uang tersebut diduga berasal dari pemotongan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang menjadi hak para petani.

Dana itu diduga dikumpulkan untuk membiayai pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Uang kemudian ditukar menjadi dolar Singapura sebelum diserahkan kepada Menteri Kehutanan ketika Raja Juli menerima audiensi Suhardiman pada 2 Juni 2026.

Raja Juli sebelumnya mengakui keberadaan amplop tersebut. Ia mengatakan amplop ditinggalkan di ruang kerjanya dalam kondisi tertutup map.

"Saya tidak tahu isinya apa tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut dan saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut," kata Menhut Raja Juli beberapa waktu lalu.

Menurut Raja Juli, amplop tersebut dikembalikan dengan bantuan Polres Kuansing pada 12 Juni 2026.

Pengembalian itu dilakukan 17 hari sebelum Suhardiman diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Pada 3 Juli 2026, Raja Juli melaporkan pengembalian amplop tersebut kepada KPK sebagai bentuk kepatuhan dalam pelaporan gratifikasi.

Namun, KPK menolak laporan tersebut karena perkara yang berkaitan dengan amplop itu dinilai telah masuk ke tahap penyidikan.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK kemudian menemukan amplop tersebut saat melakukan penggeledahan di kediaman atau lokasi milik Ketua DPRD Kuansing Juprizal.

KPK hingga kini belum menjelaskan secara rinci bagaimana amplop yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Menteri Kehutanan tersebut dapat berada di tangan Juprizal.

Selain keberadaan amplop, penyidik juga menemukan perbedaan jumlah uang di dalamnya.

Berdasarkan penelusuran awal, uang yang disebut berasal dari para petani sebelumnya berjumlah SGD14 ribu.

Namun, dalam penggeledahan, penyidik menemukan SGD12 ribu.

KPK masih mendalami keberadaan sisa SGD2.000 yang diduga seharusnya berada di dalam amplop tersebut.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penyidik masih mendalami sejumlah hal dalam perkara tersebut, termasuk siapa yang meletakkan amplop dan bagaimana rangkaian pertemuan yang terjadi.

"Ini sebenarnya masih banyak hal-hal yang masih perlu didalami oleh penyidik terkait tadi juga yang ditanyakan. Siapa yang naruh amplop, terus pertemuan-pertemuan seperti apa, itu juga nanti kita tunggu saja perkembangannya karena masih berjalan. Dan tim juga masih di lapangan untuk memastikan memang baik pertemuannya maupun tadi termasuk jumlah-jumlah amplop," kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.

Dengan demikian, KPK masih melakukan pendalaman terhadap asal-usul uang, proses pengembalian amplop, serta bagaimana amplop tersebut akhirnya ditemukan di lokasi milik Ketua DPRD Kuansing.

Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak masih menjadi bagian dari penyidikan untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan aliran uang dalam perkara tersebut.* (d/ad)

JAKARTA – Partai Demokrat membantah tafsir bahwa pidato Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan merupakan sinyal untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Pernyataan tersebut disampaikan Demokrat untuk merespons penilaian Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Baca Juga:

• Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Kehilangan Ingatan 70 Persen: Tak Kenal Ayah hingga Teman Sekolah

Namun, Demokrat menegaskan pidato AHY tidak diarahkan untuk kepentingan politik praktis.

Menurut partai tersebut, pidato itu berbicara mengenai tanggung jawab kekuasaan, masa depan bangsa, serta peran politik Demokrat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Demokrat menegaskan pidato AHY sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis, apalagi terkait Pilpres 2029," demikian pernyataan Partai Demokrat, Selasa (8/9/2026).

Demokrat meminta pernyataan AHY mengenai kekuasaan tidak dipisahkan dari konteks keseluruhan pidatonya.

Dalam pidato tersebut, AHY disebut menekankan bahwa kekuasaan merupakan mandat dari rakyat, bukan sesuatu yang melekat secara permanen pada seseorang.

Jabatan memiliki masa, sedangkan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti ketika seseorang tidak lagi memegang kekuasaan.

"AHY menegaskan kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya. Tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai. Di sinilah poin utamanya," ujar Demokrat.

Partai Demokrat juga menyebut AHY mengajak para kader mengevaluasi perjalanan partai selama 25 tahun terakhir.

AHY, menurut Demokrat, mengingatkan bahwa partainya pernah berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Karena itu, keberadaan Demokrat tidak semata-mata diukur dari posisi politik yang sedang ditempati.

"Dua puluh lima tahun pertama adalah sejarah. Dua puluh lima tahun berikutnya adalah tanggung jawab kita. Kita pernah di pemerintahan, di kekuasaan, dan kita pernah berada di luar kekuasaan," demikian penjelasan Demokrat.

Demokrat juga menyoroti pesan AHY kepada kader agar partai tidak hanya hadir ketika membutuhkan dukungan elektoral.

Menurut Demokrat, politik seharusnya diukur dari manfaat nyata yang diberikan kepada masyarakat.

Kursi yang diperoleh melalui pemilu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan perjuangan politik.

AHY juga disebut meminta kader Demokrat yang saat ini berada di pemerintahan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melayani masyarakat.

"Jadi, keliru betul kalau statemen kekuasaan ada batasnya malah diartikan Ketum AHY membahas Pilpres 2029, dan malah dianggap sudah sibuk serta bersiap diri nyapres," tegas Demokrat.

Di tengah munculnya spekulasi mengenai Pilpres 2029, Demokrat menegaskan posisi politiknya saat ini tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Demokrat menyebut AHY secara terbuka menyampaikan dukungan terhadap sejumlah kebijakan prioritas pemerintah.

Di antaranya Program Sekolah Rakyat serta revitalisasi madrasah dan pondok pesantren.

Menurut Demokrat, program pendidikan tersebut penting untuk memperluas kesempatan anak-anak Indonesia memperbaiki masa depan melalui pendidikan.

Selain sektor pendidikan, AHY juga disebut mendukung langkah pemerintah dalam mencegah penyimpangan dan korupsi.

Penggunaan anggaran negara untuk membiayai proyek strategis nasional, menurut Demokrat, harus dikawal dengan prinsip akuntabilitas agar tidak membuka celah kebocoran keuangan negara.

Sebelumnya, Ahmad Doli Kurnia memberikan penilaian berbeda terhadap pidato AHY.

Doli mengaku sependapat dengan substansi pernyataan AHY mengenai pentingnya menjaga demokrasi, tanggung jawab institusi negara, serta hak dan kewajiban warga negara.

Namun, ia menilai cara AHY menyampaikan pesan tersebut, termasuk gestur dan posisi politiknya, memberikan kesan berbeda.

"Namun, dilihat dari cara penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang," kata Doli.

Doli juga mengingatkan bahwa AHY saat ini merupakan bagian dari pemerintahan.

Karena itu, ia menilai seluruh pihak yang berada di dalam pemerintahan turut memiliki tanggung jawab terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

Perbedaan tafsir antara Golkar dan Demokrat tersebut menunjukkan bahwa dinamika politik menuju Pilpres 2029 mulai menjadi perhatian, meski pesta demokrasi tersebut masih beberapa tahun lagi.

Demokrat memilih menegaskan bahwa fokus AHY saat ini adalah menjalankan tanggung jawabnya di pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan memulai langkah menuju kontestasi Pilpres 2029.* (mi/ad)

MEDAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menuntut dua terdakwa dalam perkara dugaan korupsi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan hukuman penjara masing-masing 4 tahun 6 bulan dan 4 tahun.

Kedua terdakwa adalah Ketua Koperasi Produsen Persahabatan Jaya Mandiri, Mukhtar Hasibuan, dan mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas, Falah Alfitri Daulay.

Baca Juga:

• Sidang Waterfront City Samosir, Saksi Mengaku Tak Tahu Ada Aliran Dana ke PPK

Dalam tuntutannya, JPU meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan kepada Mukhtar Hasibuan.

Selain hukuman penjara, Mukhtar dituntut membayar denda Rp400 juta.

Apabila denda tersebut tidak dibayar, hukuman tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 120 hari.

JPU juga menuntut Mukhtar membayar uang pengganti sebesar Rp1,2 miliar.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan sesuai ketentuan putusan pengadilan, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan.

Dalam persidangan, JPU menyebut Mukhtar telah mengembalikan uang sebesar Rp75 juta.

Sementara itu, Falah Alfitri Daulay dituntut pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan.

JPU Ali Wardansyah Pasaribu mengatakan perkara tersebut berawal dari pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat yang bersumber dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) melalui APBN Tahun Anggaran 2023.

Menurut jaksa, terdapat dugaan penyimpangan dalam proses pengusulan penerima manfaat program tersebut.

"Modusnya sudah disampaikan dalam persidangan sebelumnya. Ada 45 orang yang ditetapkan sebagai penerima program PSR, tetapi mereka bukan merupakan anggota koperasi," kata Ali.

Berdasarkan dakwaan, program PSR tersebut memiliki anggaran sekitar Rp3,34 miliar.

Mukhtar diduga bersama Falah mengusulkan 45 orang yang bukan anggota koperasi sebagai penerima manfaat program tersebut.

Jaksa menyebut penyimpangan dalam pengusulan dan pelaksanaan program PSR tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.275.280.203.

Dalam perkara ini, Mukhtar selaku Ketua Koperasi Produsen Persahabatan Jaya Mandiri didakwa bersama Falah melakukan penyimpangan dalam proses pengusulan dan pelaksanaan Program PSR.

Setelah tuntutan dibacakan, majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa dan penasihat hukum mereka untuk menyampaikan pembelaan atau pledoi.

Pembelaan tersebut akan disampaikan dalam persidangan berikutnya.

"Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Senin (14/9), dengan agenda pledoi dari para terdakwa dan penasehat hukumnya," kata Yusafrihardi.

Dengan demikian, proses persidangan perkara dugaan korupsi Program PSR tersebut masih berlanjut.

Setelah pledoi, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh keterangan, bukti, tuntutan jaksa, serta pembelaan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.* (at/ad)

MEDAN – Saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Enda Simakasura Ketaren.

Keterangan itu disampaikan Direktur Utama PT Arsalan Makmur Gemilang, Muhammad Ihsan, saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:

• Tak Beri Pendampingan Hukum, Kejagung Persilakan Polda Metro Periksa Febrio Adiono sebagai Saksi Kasus Sutrimo

Selain Ihsan, JPU menghadirkan Afriyanti selaku Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM).

Dalam persidangan, Ihsan mengatakan PT Arsalan Makmur Gemilang memperoleh pekerjaan pembangunan panggung apung dari PT Hutama Karya (HK) dengan nilai sekitar Rp3,3 miliar.

Menurut Ihsan, pihaknya mulai dihubungi PT HK sekitar Desember 2022. Perusahaannya kemudian ditunjuk mengerjakan pekerjaan tersebut pada Januari 2023.

Namun, pekerjaan di lapangan baru dimulai sekitar September 2023 dan rampung pada November 2023.

"Kontraknya di HK. Saya ditunjuk oleh HK untuk mengerjakan panggung apung," ujar Ihsan di hadapan majelis hakim.

Ihsan menjelaskan proses penunjukan tersebut diawali dengan pengajuan penawaran dari perusahaannya kepada PT HK.

Setelah itu, PT HK menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pembangunan panggung apung.

Dalam pelaksanaannya, Ihsan mengatakan dirinya lebih banyak berkoordinasi dengan pihak yang berada di lapangan.

Untuk pembayaran, seluruh pembayaran pekerjaan diterima melalui PT HK.

Adapun pembayaran retensi sempat tertunda dan baru diterima setelah dirinya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

"Retensinya dibayarkan setelah saya diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara," katanya.

Ihsan juga mengaku tidak memiliki hubungan dekat dengan terdakwa Enda Simakasura Ketaren. Ia mengatakan hanya pernah melihat Enda.

"Saya hanya bertemu dengan orang-orang lapangan. Yang saya tahu hanya orang PUPR," ujarnya.

Ihsan juga mengatakan tidak mengenal terdakwa lainnya, Edwin.

Ketika ditanya majelis hakim mengenai kondisi panggung apung yang dikerjakan perusahaannya, Ihsan mengatakan fasilitas tersebut masih terpasang dengan baik berdasarkan kunjungan terakhirnya ke lokasi.

"Terakhir saya lihat di lokasi masih terpasang dengan baik," katanya.

Keterangan Ihsan menjadi salah satu bagian yang diperiksa dalam persidangan terkait pelaksanaan proyek Waterfront City Kabupaten Samosir, khususnya pekerjaan pembangunan panggung apung.

Saksi lainnya, Afriyanti, menerangkan mekanisme pembayaran dalam proyek Waterfront City Kabupaten Samosir.

Afriyanti mengatakan dirinya menjabat sebagai PPSPM sejak 2022 hingga 2025.

Tugasnya berkaitan dengan administrasi dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

Ia mengatakan tidak terlibat langsung dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.

Menurut Afriyanti, pelaksana pekerjaan Waterfront City adalah HK-BM KSO, sedangkan konsultan yang ditunjuk untuk proyek tersebut adalah Yodha Karya.

Proyek Waterfront City, kata dia, dibiayai melalui pinjaman luar negeri. Pembayaran dilakukan ke rekening HK-BM KSO berdasarkan progres pekerjaan di lapangan.

Afriyanti mengaku hanya satu kali turun langsung ke lokasi untuk melihat progres pekerjaan. Saat itu, pekerjaan disebut telah selesai.

Mengenai keterlambatan pekerjaan, Afriyanti mengaku tidak mengingat secara pasti jumlah adendum kontrak yang dilakukan.

JPU kemudian menanyakan penghitungan denda dalam berita acara pembayaran mulai dari pembayaran pertama hingga SPM ke-14.

Afriyanti menyatakan tidak terdapat penghitungan denda dalam dokumen tersebut.

Meski begitu, ia mengaku mengetahui adanya denda yang dikenakan kepada pelaksana HK-BM KSO oleh PPK.

Menurut Afriyanti, pada 21 Juni 2024 terdapat pembayaran denda yang kemudian disetorkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan nilai lebih dari Rp6 miliar.

Selain itu, Afriyanti menerangkan pengajuan uang muka dilakukan oleh HK-BM KSO.

Ketika terdakwa Enda menanyakan dokumen rincian uang muka, Afriyanti menyatakan dokumen tersebut tersedia.

Ia mengatakan uang muka dibayarkan pada 21 Oktober 2022.

Menurut Afriyanti, pembayaran uang muka sebelum pekerjaan dimulai dapat dilakukan sesuai mekanisme proyek.

Untuk nilai kontrak konsultan, Afriyanti menyebut nilainya lebih dari Rp3 miliar.

Di akhir keterangannya, Afriyanti mengatakan kondisi pekerjaan Waterfront City yang pernah dilihatnya dalam keadaan baik.

Setelah proses Final Hand Over (FHO), menurut dia, tidak terdapat lagi pembayaran kepada pihak pelaksana.

Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa Enda Simakasura Ketaren dari Hotma Sitompoel Law Firm, Ivan Sebastian, SH, menilai keterangan dua saksi yang dihadirkan JPU menguatkan pembelaan terhadap kliennya.

Menurut Ivan, keterangan Muhammad Ihsan menunjukkan bahwa saksi hanya berhubungan dengan HK-BM KSO dalam pekerjaan pembangunan panggung apung.

"Saksi tadi mengungkapkan bahwa ia hanya berhubungan dengan HK-BM KSO untuk pekerjaan panggung apung, dan ia juga menegaskan bahwa tidak ada aliran dana ke PPK, saudara Enda," ujar Ivan.

Ivan juga menyoroti keterangan Ihsan mengenai kondisi panggung apung yang disebut masih terpasang dengan baik.

"Saksi juga menerangkan bahwa pekerjaan panggung apung selesai dengan baik," katanya.

Sementara terkait keterangan Afriyanti, Ivan mengatakan saksi menerangkan dokumen pengajuan pencairan dana telah memenuhi persyaratan.

"Tadi saksi kedua dari PPSPM juga menjelaskan bahwa semua berkas-berkas pengajuan untuk pencairan dana sudah memenuhi syarat. Jadi terkait pembayaran yang sebanyak 16 kali itu sudah sesuai," ujarnya.

Mengenai adendum kontrak, Ivan menyebut Afriyanti tidak mengetahui secara pasti jumlah perubahan kontrak yang dilakukan.

"Adendum tadi saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti ada berapa kali adendum," katanya.

Persidangan perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir akan kembali digelar pada Jumat mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya.* (at/ad)

KARO – Keluarga Febiola Br Febiola BrPurba, salah satu korban yang diduga mengalami keracunan setelah mengikuti program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, mengaku kesulitan membiayai pengobatan anaknya.

Febiola hingga kini masih menjalani perawatan intensif. Kondisinya disebut mengalami penurunan hingga kehilangan ingatan sekitar 70 persen.

Baca Juga:

• Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Maju Pilpres 2029

"Kami sejujurnya agak kesulitan dengan biaya, karena tidak mungkin hanya makan saja. Kadang-kadang harus membeli kebutuhan anak kami," kata Icuk, Minggu (6/9/2026).

Sejak 13 Agustus 2026, Febiola telah menjalani perawatan di lima rumah sakit.

Perawatan dimulai di RS Kabanjahe, kemudian RS Efarina, RS Haji Medan, RSUP Adam Malik, dan kini di RS Amanda, Karo.

Febiola direncanakan kembali dirujuk ke RSUP Adam Malik, Medan, pada Senin (7/9/2026).

"Anak saya menurut dokter itu perawatannya tidak sebentar. Dokter bilang harus dirawat selama setahun penuh, setiap seminggu sekali," ujarnya.

Icuk menuturkan kondisi Febiola saat ini mengalami perubahan drastis.

Menurut dia, perilaku dan kemampuan mengingat anaknya seperti anak berusia sekitar 3 tahun.

Febiola bahkan disebut tidak lagi mengenali teman sekolah, guru, adik, hingga barang-barang miliknya sendiri.

"Ya semuanya dia lupa. Contohnya, teman-teman sekelasnya dia lupa. Waktu kami pulang dari rumah sakit Haji, dia bertemu sama adiknya, dan saya bapaknya dia sudah tidak kenal. Padahal mereka itu duduk sama-sama," tuturnya.

Untuk menunjang pengobatan, keluarga harus membeli susu khusus sebanyak dua kali dalam sepekan. Harga susu tersebut mencapai Rp180 ribu untuk sekali pembelian.

Selain susu, keluarga juga harus memenuhi kebutuhan makanan dan vitamin Febiola sesuai dengan anjuran dokter.

Baca Juga:

• Desil DTSEN Bukan Penentu Mutlak Penerima Bansos, Ini Penjelasan Pemerintah

"Kalau tidak ada pemasukan, tapi pengeluaran terus sampai kapan kalau begini terus. Saya tidak sanggup kalau melihat kondisi anak saya itu," kata Icuk.

Menurut Icuk, bantuan yang diterima keluarga sejauh ini berasal dari forum, pihak sekolah, dan sumbangan.

Ia mengatakan belum menerima bantuan langsung dari pemerintah.

Kondisi Febiola membuat Icuk dan istrinya harus lebih banyak menghabiskan waktu untuk mendampingi anak mereka menjalani pengobatan.

Icuk mengatakan dirinya sehari-hari bekerja sebagai buruh tukang kebun, sedangkan istrinya berjualan makanan ringan di sekitar sekolah.

Namun, keduanya kini terpaksa tidak bekerja karena harus mendampingi Febiola.

"Kami sudah tidak kerja, kami mau makan dari mana kalau menjaga anak kami terus. Saya kerja buruh tukang kebun orang. Mamaknya jualan kerupuk-kerupukan dekat sekolah," pungkasnya.

Icuk berharap pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program MBG dapat memberikan perhatian terhadap kondisi anaknya.

"Pesan saya, semoga pihak-pihak tersebut bisa bertanggung jawab atas masalah ini. Agar memberikan perawatan dan pengobatan terbaik kepada anak saya, dan mengarahkan kepada dokter-dokter yang terbaik," harapnya.

Ia juga meminta pelaksanaan program MBG dievaluasi agar kejadian serupa tidak kembali menimpa siswa.

Baca Juga:

• Ketua Komisi III DPR: Pemerintahan Prabowo Lebih Demokratis Dibanding Pemerintahan Sebelumnya

"Ya, harapan saya sebetulnya program MBG itu sangat bagus. Tapi karena sudah ada korban-korban seperti ini, anak-anak SMA, SMP, ini tidak diinginkan mereka menjadi korbannya. Jadi itu sudah kelalaian," tegasnya.

Berdasarkan keterangan dokter yang menangani Febiola, Icuk mengatakan terdapat dua kemungkinan penyebab gangguan kesehatan yang dialami anaknya, yakni bakteri atau racun jamur.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut disebut baru dapat diketahui dalam waktu 10 hari hingga dua pekan.

"Sekarang kondisi anak saya ini, kalau tidak racun, ada bakteri beracun. Untuk saat ini sudah Rp3,5 juta yang keluar itu pun hasil tabungan kami selama ini," ucapnya.

Hingga kini, keluarga Febiola mengaku belum membuat laporan resmi kepada aparat penegak hukum.

Icuk mengatakan keluarga masih memprioritaskan perawatan anaknya.

Kasus Febiola menjadi bagian dari rangkaian kejadian gangguan kesehatan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG di Sumatra Utara.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatra Utara, Herdensi Adnin, mengatakan program MBG merupakan program prioritas Presiden sehingga pelaksanaannya harus dijalankan dengan tata kelola yang baik.

Menurut Herdensi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana harus memastikan makanan yang diberikan kepada siswa aman dan program tidak menimbulkan persoalan baru.

Berdasarkan data yang disampaikan Ombudsman, kejadian gangguan kesehatan terkait pelaksanaan MBG terjadi satu kali pada 2025 dan lima kali sepanjang 2026.

Jumlah korban secara keseluruhan mencapai 823 orang.

Baca Juga:

• Gunung Anak Krakatau Erupsi Lagi Selasa Pagi, Ini Imbauan Badan Geologi untuk Masyarakat

"Sebelumnya 807 orang, 389 di antaranya yang kasus Kabupaten Karo. Lalu ada kasus di Deli Serdang 11 orang dan Pakpak Bharat itu ada korban keracunan 16 orang," ungkap Herdensi, Minggu (6/9/2026).

Ombudsman menilai kejadian tersebut perlu menjadi perhatian serius.

Perbaikan pola kerja dan tata kelola dinilai penting agar kasus serupa tidak kembali terjadi.Herdensi juga mengatakan Ombudsman akan mendorong tindakan tegas terhadap SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

Salah satu rekomendasi yang dapat diberikan adalah penutupan SPPG yang melakukan kesalahan serius.

"Untuk SPPG yang melakukan kesalahan, terutama yang permasalahannya cukup berat, Ombudsman akan merekomendasikan untuk ditutup," ungkapnya.

Selain keamanan pangan, Ombudsman menyoroti koordinasi antara KPPG dengan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengawasan, koordinasi KPPG di tingkat lokal dengan pemerintah daerah dinilai belum optimal.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah disebut belum mengetahui secara pasti jumlah dan lokasi SPPG yang berada di wilayahnya.

"Ombudsman akan merekomendasikan dua hal utama. Pertama, penutupan SPPG yang melakukan kesalahan berat. Kedua, mendorong Kantor Regional dan KPPG untuk berkoordinasi serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas pemerintah tersebut" tegasnya.* (it/ad)

Baca Juga:

• Belasan Tahun Rusak dan Kerap Tergenang, Dana Kelurahan Dimanfaatkan untuk Benahi Jalan Gang Keluarga di Pulo Brayan Kota

JAKARTA — Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional bergerak beragam pada Selasa, 8 September 2026.

Kenaikan harga masih mendominasi sejumlah komoditas, terutama cabai.

Baca Juga:

• Ekspor Sumut Tembus Rp8,1 Triliun, Bobby Nasution Incar Pasar China untuk Durian dan Genjot Potensi Nias

Sementara itu, sejumlah komoditas justru mengalami penurunan, antara lain bawang merah, bawang putih, gula pasir premium, dan minyak goreng kemasan bermerek I.

Pada kelompok beras, harga beras kualitas bawah I naik 0,34 persen menjadi Rp14.900 per kilogram.

Beras kualitas bawah II juga naik 0,34 persen menjadi Rp14.700 per kilogram.

Harga beras kualitas medium I tidak mengalami perubahan dan tetap berada di level Rp16.550 per kilogram.

Adapun harga beras kualitas medium II naik 0,61 persen menjadi Rp16.400 per kilogram.

Untuk beras kualitas super I, harga meningkat 0,28 persen menjadi Rp17.850 per kilogram.

Sedangkan beras kualitas super II masih bertahan di Rp17.300 per kilogram.

Pergerakan tersebut menunjukkan kenaikan terjadi pada sebagian jenis beras, meski beberapa kualitas masih berada pada harga yang sama.

Kenaikan paling mencolok terjadi pada kelompok cabai.

Harga cabai merah besar naik 3,45 persen menjadi Rp53.900 per kilogram.

Sementara cabai merah keriting mengalami kenaikan lebih tinggi, yakni 6,37 persen menjadi Rp60.150 per kilogram.

Harga cabai rawit hijau juga naik 4,47 persen menjadi Rp64.250 per kilogram.

Kenaikan tertinggi tercatat pada cabai rawit merah. Harganya melonjak 11,21 persen menjadi Rp91.300 per kilogram.

Dengan harga tersebut, cabai rawit merah menjadi salah satu komoditas pangan dengan harga paling tinggi sekaligus mengalami kenaikan terbesar pada perdagangan pangan nasional per 8 September 2026.

Pergerakan harga juga terjadi pada kelompok protein hewani.

Harga daging ayam ras segar naik 0,35 persen menjadi Rp42.700 per kilogram.

Harga daging sapi kualitas I meningkat 0,1 persen menjadi Rp152.150 per kilogram.

Sementara daging sapi kualitas II naik 0,21 persen menjadi Rp143.000 per kilogram.

Harga telur ayam ras segar juga mengalami kenaikan 0,85 persen menjadi Rp29.800 per kilogram.

Harga gula pasir juga bergerak berbeda. Gula pasir kualitas premium turun 0,25 persen menjadi Rp20.300 per kilogram.

Sebaliknya, gula pasir lokal naik 0,26 persen menjadi Rp19.100 per kilogram.

Pada komoditas minyak goreng, harga minyak goreng curah naik 0,24 persen menjadi Rp20.500 per kilogram.

Minyak goreng kemasan bermerek I justru turun 0,21 persen menjadi Rp24.300 per kilogram.

Sementara minyak goreng kemasan bermerek II naik 0,21 persen menjadi Rp23.500 per kilogram.

Di tengah kenaikan sejumlah bahan pangan, harga bawang merah dan bawang putih justru mengalami penurunan.

Harga bawang merah ukuran sedang turun 0,91 persen menjadi Rp38.100 per kilogram.

Harga bawang putih ukuran sedang juga turun, meski tipis, yakni 0,13 persen menjadi Rp39.500 per kilogram.

Dengan pergerakan tersebut, harga pangan nasional pada 8 September 2026 masih menunjukkan tren yang beragam.

Cabai menjadi kelompok dengan kenaikan paling tinggi, terutama cabai rawit merah yang menembus Rp91.300 per kilogram.* (bi/ad)

JAKARTA — pemerintah/" target="_blank">Pemerintah tengah membangun sistem digitalisasi perlindungan sosial untuk membuat penyaluran bantuan sosial atau bansos lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

Kepala Badan Komunikasi pemerintah/" target="_blank">Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah terus memperbaiki sistem pendataan penerima bantuan agar mampu mengikuti perubahan kondisi masyarakat.

Baca Juga:

• Ketua Komisi III DPR: Pemerintahan Prabowo Lebih Demokratis Dibanding Pemerintahan Sebelumnya

Di dalam DTSEN terdapat informasi Desil yang digunakan untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Desil merupakan salah satu informasi dalam DTSEN sebagai implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.

Qodari mengatakan masyarakat tidak perlu menganggap angka Desil sebagai keputusan mutlak mengenai hak seseorang untuk mendapatkan bantuan sosial.

Menurut dia, Desil merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk menentukan sasaran program.

Penentuan penerima bantuan tetap mengikuti indikator dan persyaratan yang ditetapkan masing-masing program.

"Kementerian dan lembaga penyelenggara program tetap menggunakan indikator, persyaratan, serta mekanisme masing-masing sesuai tujuan program. Karena itu, perubahan Desil seseorang tidak dapat secara otomatis dimaknai bahwa yang bersangkutan pasti kehilangan seluruh hak atas program sosial pemerintah," Qodari menerangkan.

Dengan demikian, perubahan kategori Desil tidak secara otomatis membuat seseorang kehilangan seluruh bantuan pemerintah.

Qodari mengatakan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat berubah.

Karena itu, data yang digunakan pemerintah juga harus terus diperbarui agar tetap menggambarkan kondisi sebenarnya.

Qodari mengatakan pemerintah tidak menempatkan masyarakat hanya sebagai penerima pasif dalam sistem pendataan sosial.

Masyarakat dapat memeriksa data dan menyampaikan usulan maupun keberatan apabila kondisi yang tercatat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

"Masyarakat dapat memeriksa dan menyampaikan usulan maupun keberatan melalui mekanisme Usul-Sanggah, termasuk kanal yang disediakan Kemensos seperti Cek Bansos dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), serta kanal Cek-DTSEN yang tersedia melalui BPS sesuai mekanisme yang berlaku," jelas Qodari.

Menurut dia, mekanisme tersebut juga memungkinkan pemerintah melakukan verifikasi apabila ditemukan kondisi di lapangan yang belum tercermin dengan tepat dalam data.

Artinya, pemutakhiran data bukan proses yang berhenti setelah seseorang mendapatkan kategori Desil tertentu. Data dapat diperbaiki mengikuti perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Qodari memberikan contoh perubahan data yang terjadi pada seorang pengemudi becak bernama Pak Timbul dari Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pak Timbul sebelumnya sempat menjadi perhatian setelah masuk dalam kategori Desil 9. Kondisi tersebut kemudian diverifikasi dan datanya dimutakhirkan.

Kini, data Pak Timbul tercatat masuk Desil 3.

"Ini membuktikan bahwa mekanisme pemutakhiran telah berjalan dan akan terus dilakukan seiring dengan dinamika kondisi kesejahteraan masyarakat yang terus berubah," ucapnya.

Menurut Qodari, kasus tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengajukan informasi apabila terdapat ketidaksesuaian antara kondisi sebenarnya dengan data yang tercatat.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun dan mengelola DTSEN sebagai salah satu rujukan bersama pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran kebijakan dan program, termasuk dalam penentuan prioritas penerima bansos.

Qodari mengatakan pembaruan data menjadi bagian penting karena kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak bersifat tetap.

"pemerintah/" target="_blank">Pemerintah menyadari bahwa data sebesar dan sekompleks DTSEN memerlukan pembaruan berkelanjutan. BPS terus memperbarui DTSEN bersama dengan kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah. Di sisi lain, masyarakat tidak ditempatkan sebagai objek pasif," kata Qodari dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa, 8 September 2026.

Ia menegaskan sistem digital perlindungan sosial harus terus diperbaiki berdasarkan data terbaru.

Pemutakhiran data, kata dia, bukan berarti pemerintah mengabaikan masyarakat.

Sebaliknya, proses tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.

Qodari mengatakan pemerintah ingin memastikan bantuan negara benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Pada saat yang sama, pemerintah juga berupaya mencegah bantuan diberikan kepada pihak yang sudah tidak memenuhi kriteria.

"Tujuan akhirnya bukan sekadar menentukan angka Desil, tetapi memastikan bantuan negara benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Prinsip utama pemerintah adalah bantuan harus tepat sasaran, tetapi tidak boleh menutup mata terhadap kondisi nyata masyarakat. pemerintah/" target="_blank">Pemerintah tidak ingin ada masyarakat yang berhak justru terlewat dari perlindungan sosial, dan pada saat yang sama tidak ingin bantuan jatuh kepada pihak yang sebenarnya tidak lagi membutuhkan," ujarnya.

Karena itu, akurasi data menjadi salah satu prioritas dalam digitalisasi perlindungan sosial.

Masukan dan pro-kontra yang muncul di masyarakat, menurut Qodari, dapat menjadi bahan untuk memperbaiki sistem dan memastikan mekanisme koreksi berjalan.

"Digitalisasi perlindungan sosial pada akhirnya bukan sekadar soal teknologi atau perubahan angka Desil, melainkan tentang membangun sistem yang lebih adil, lebih akurat, lebih transparan, dan lebih mampu menangkap kondisi nyata masyarakat," tutupnya.* (di/ad)

JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini lebih demokratis dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Ia juga menilai penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan relatif lebih ringan pada pemerintahan saat ini.

Baca Juga:

• Tak Beri Pendampingan Hukum, Kejagung Persilakan Polda Metro Periksa Febrio Adiono sebagai Saksi Kasus Sutrimo

Ia mengatakan pernah merasakan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai instrumen politik dan kekuasaan.

"Kalau kita lihat corak pemerintahan Pak Prabowo saat ini dengan sebelumnya, mohon maaf, sekarang jauh lebih demokratis. Gejala menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan menurut saya sekarang jauh lebih ringan daripada pemerintahan sebelumnya," kata Habiburokhman, Selasa, 8 September 2026.

Politikus Partai Gerindra itu kemudian membandingkan situasi saat ini dengan ketika dirinya masih berada di posisi oposisi.

Menurut dia, pengalaman tersebut membuatnya memahami bagaimana rasanya ketika hukum dinilai menjadi bagian dari kepentingan politik dan kekuasaan.

"Saya pernah di oposisi juga sebelum saya di pemerintahan atau pendukung partai pemerintah. Sakit sekali rasanya ketika hukum jadi alat politik, alat kekuasaan," ujarnya.

Karena pengalaman tersebut, Habiburokhman mengatakan pembentukan undang-undang perlu memperhitungkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan pada masa mendatang.

Ia mengingatkan bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR saat ini bisa saja digunakan oleh pihak yang berkuasa pada periode berikutnya.

"Bagaimana kelak ketika kita tidak di kekuasaan, undang-undang ini digunakan oleh orang yang berkuasa untuk alat kekuasaannya," jelasnya.

Habiburokhman mengatakan pembentuk undang-undang tidak boleh hanya melihat regulasi dari sudut pandang pemerintah atau pihak yang sedang memegang kekuasaan.

Menurut dia, pembuat undang-undang juga perlu melihat dampak aturan tersebut dari perspektif masyarakat dan kelompok yang berada di luar pemerintahan.

"Itulah yang selalu kami pikirkan, saya, Pak Sahroni. Kita itu bikin undang-undang itu harus berpikir jangan sampai ini nanti ketika digunakan menjadi abuse of power," imbuhnya.

Ia menilai perspektif masyarakat penting karena posisi rakyat biasa memiliki keterbatasan kekuasaan dibandingkan pemerintah.

Begitu pula dengan kelompok oposisi yang memiliki posisi berbeda dengan pemerintah.

Karena itu, menurut Habiburokhman, setiap aturan perlu dirancang agar tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

"Harus berpikir kita ada di posisi rakyat biasa yang lemah, ada di oposisi mungkin yang berseberangan," ucap Habiburokhman.

Habiburokhman menuturkan, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum sebuah aturan disusun dan diberlakukan.

Ia mengatakan masukan dari berbagai pihak diperlukan agar regulasi yang dibuat tidak hanya menguntungkan pihak yang sedang berkuasa, tetapi juga memberikan perlindungan bagi masyarakat dan kelompok di luar pemerintahan.

"Nah, itu kita pengen apa minta masukan dari teman-teman," tuturnya.

Menurut Habiburokhman, cara pandang tersebut diperlukan untuk memastikan aturan yang dibuat hari ini tetap aman digunakan ketika terjadi pergantian kekuasaan di masa mendatang.* (di/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan kepolisian memeriksa pegawainya, Febrio Adiono, sebagai saksi dalam perkara yang berkaitan dengan kasus mantan pegawai eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah, Sutrimo.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan institusinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Baca Juga:

• Untuk Apa Perampasan Aset Tanpa Pembenahan Institusi Penegak Hukum?

"Kita menghormati proses hukum yang dijalankan. Memang yang bersangkutan adalah pegawai di Kejaksaan Agung, dan kita persilakan," ujar Anang di Kejagung, Selasa (8/9/2026).

Anang mengatakan Kejagung juga tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada Febrio Adiono dalam pemeriksaan tersebut.

Menurut Anang, persoalan pendampingan hukum merupakan urusan pribadi Febrio karena pemeriksaan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Tidak [beri pendampingan hukum] Sementara itu. Ya. Pribadi, silakan aja itu mah. Sementara sebagai saksi, kan," pungkasnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengungkapkan rencana pemeriksaan terhadap Febrio Adiono.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk membuat terang perkara yang melibatkan eks pegawai Kejagung, Sutrimo.

Pemeriksaan Febrio merupakan salah satu nama yang diusulkan oleh keluarga Sutrimo kepada penyidik.

Keluarga bahkan menyebut Febrio sebagai salah satu saksi kunci dalam perkara tersebut.

Budi mengatakan penyidik akan memeriksa sejumlah nama yang diusulkan keluarga Sutrimo secara bertahap.

"[Keluarga] mengusulkan beberapa nama yang akan dimintai keterangan, nanti ini secara bertahap akan kami laksanakan. Iya, termasuk itu [Febrio] salah satunya akan kami dalami," kata Budi di Polda Metro Jaya, Rabu (2/9/2026).

Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi penyidik untuk mengungkap rangkaian perkara Sutrimo secara lebih jelas.* (bi/ad)

SERANG — Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi pada Selasa, 8 September 2026. Erupsi terjadi pada pukul 05.34 WIB.

Berdasarkan laporan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tinggi kolom erupsi kali ini tidak teramati.

Baca Juga:

• Gempa Flores, Erupsi Krakatau, hingga Karhutla, Prabowo Wacanakan Gabung Badan Geologi dengan BMKG

"Terjadi erupsi G. Anak Krakatau pada hari Selasa, 08 September 2026, pukul 05:34 WIB. Tinggi kolom erupsi tidak teramati. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 44 mm dan durasi 10 detik," tulis Badan Geologi PVMBG di media sosial X.

Badan Geologi mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan karena aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berlangsung.

Masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan pendaki diminta tidak mendekati kawasan gunung api tersebut.

Aktivitas juga dilarang dilakukan dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif.

Larangan itu diberlakukan untuk mengantisipasi potensi bahaya akibat aktivitas erupsi yang sewaktu-waktu dapat berubah.

Masyarakat juga diminta mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui informasi resmi Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Saat ini, Gunung Anak Krakatau masih berstatus Siaga atau Level III.

Aktivitas Gunung Anak Krakatau sebelumnya tercatat mengalami peningkatan pada Jumat malam hingga Sabtu, 4–5 September 2026.

Gunung api di Selat Sunda itu mengalami erupsi menerus dengan intensitas letusan tertinggi sepanjang 2026.

Pengamat Gunung Api Anak Krakatau Muhammad Dika Nurzaman di Serang mengatakan aktivitas tersebut terindikasi sebagai pancaran lava atau lava fountain.

Pancaran lava tersebut mulai terjadi pada pukul 23.07 WIB dan masih terus berlanjut.

"Rangkaian letusan pada 4 hingga 5 September ini menjadi yang tertinggi secara intensitas sejak gunung tersebut berstatus siaga. Sejak tadi malam terjadi satu kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo maksimum 70 milimeter. Durasi yang tercatat mencapai 21.600 detik," kata Dika.

Secara akumulatif, Gunung Anak Krakatau telah mengalami lebih dari 240 kali letusan sejak status Siaga ditetapkan pada 2 Juli 2026.

Dika menjelaskan, letusan tersebut berasal dari kantong magma Gunung Anak Krakatau sendiri.

Karena itu, aktivitas tersebut tidak memicu aktivitas pada gunung api lain di Indonesia.

Tingginya aktivitas erupsi juga menghasilkan suara gemuruh dan dentuman yang terdengar hingga sejumlah wilayah pesisir Banten dan Lampung.

Masyarakat di sekitar Selat Sunda diimbau tetap mengikuti informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau dan tidak mempercayai informasi yang tidak berasal dari sumber resmi.* (bi/ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur hingga ke lingkungan permukiman warga.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni memanfaatkan Dana Kelurahan untuk memperbaiki akses jalan yang selama bertahun-tahun mengalami kerusakan.

Baca Juga:

• Perangi Narkoba, Pemko Tanjungbalai dan BNN Perkuat Program P4GN untuk Cegah Peredaran

Jalan yang menjadi salah satu akses utama warga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari itu kini telah diperbaiki.

Kondisinya lebih layak dan nyaman untuk dilalui masyarakat.

Pembangunan jalan dilakukan sepanjang 73 meter dengan lebar 2,5 meter dan ketebalan 15 sentimeter.

Perbaikan tersebut disebut sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur.

Lurah Pulo Brayan Kota Rivai Ramadhana Harahap mengatakan perbaikan jalan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Medan untuk menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

Menurut Rivai, Dana Kelurahan menjadi salah satu instrumen untuk menangani kebutuhan infrastruktur di tingkat lingkungan.

"Ini merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur yang kita laksanakan melalui Dana Kelurahan. Jalan ini merupakan akses warga untuk beraktivitas sehari-hari, sehingga kondisinya memang perlu mendapat perhatian," ujar Rivai.

Rivai menjelaskan, sebelum diperbaiki, Jalan Gang Keluarga telah mengalami kerusakan selama belasan tahun.

Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga menimbulkan persoalan ketika hujan turun.

Badan jalan yang lebih rendah dibandingkan drainase di sekitarnya membuat air mudah menggenangi jalan saat hujan.

Akibatnya, mobilitas masyarakat di kawasan tersebut menjadi kurang nyaman.

"Jalan ini sebelumnya sudah rusak belasan tahun. Kalau hujan juga sering banjir karena posisi jalan lebih rendah dari drainase," jelasnya.

Rivai menambahkan, pembangunan infrastruktur melalui Dana Kelurahan diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

Menurut dia, akses jalan lingkungan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas warga.

Jalan tersebut digunakan masyarakat untuk bekerja, beraktivitas sehari-hari, serta mengakses berbagai fasilitas.

Karena itu, perbaikan infrastruktur di tingkat lingkungan menjadi bagian penting dalam upaya pemerataan pembangunan di Kota Medan.

Perbaikan Jalan Gang Keluarga tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Warga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Medan, khususnya Wali Kota Medan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, atas perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur di lingkungan mereka.

Dengan perbaikan tersebut, warga berharap akses jalan dapat digunakan dengan lebih nyaman dan aktivitas masyarakat sehari-hari menjadi lebih lancar.* (ad)

Oleh:Nicholas Martua Siagian

TERDENGAR ada harapan baru setelah aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Baca Juga:

• Perangi Narkoba, Pemko Tanjungbalai dan BNN Perkuat Program P4GN untuk Cegah Peredaran

Komitmen tersebut disampaikan bertepatan dengan aksi demonstrasi AMPB yang salah satunya menuntut percepatan pengesahan aturan tersebut.

Tiga pimpinan DPR yang hadir dalam kesempatan itu ialah Sufmi Dasco Ahmad, Cucu Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa.

Janji pengesahan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026 patut dilihat sebagai angin segar sekaligus momentum untuk memastikan bahwa tuntutan publik benar-benar diterjemahkan menjadi percepatan pembentukan undang-undang.

Tantangannya kini bukan lagi sekadar membuat janji, melainkan memastikan proses legislasi berjalan konsisten, terbuka, dan menghasilkan regulasi yang pasti secara hukum serta efektif dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi.

Jika ditelusuri secara kronologis, pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset bukanlah agenda baru.

Kajian mengenai rancangan regulasi tersebut telah dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2008.

Kajian tersebut diselesaikan pada tahun 2012 dan sejak saat itu telah didorong untuk masuk dalam agenda legislasi prioritas.

Hari ini, korupsi telah menjalar seperti penyakit kronis, bahkan kerap dipandang telah mencapai "stadium akhir" di negeri ini.

Harus diakui, praktik penyalahgunaan kewenangan masih ditemukan di berbagai lini, mulai dari lembaga pemerintahan, aparat penegak hukum, BUMN, Pemda, BUMD, hingga sektor swasta.

Di dalam ruang-ruang tersebut masih terdapat oknum yang menjadikan kekuasaan dan kewenangan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak lagi semata-mata berkaitan dengan besarnya kerugian negara.

Praktiknya semakin kompleks, sistematis, dan terorganisasi. Modusnya berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan kompleksitas transaksi keuangan, sementara jaringan yang dibangun semakin sulit ditelusuri.

Pada saat yang sama, pemberantasan korupsi kerap berhadapan dengan persoalan kepentingan, relasi kekuasaan, serta keterbatasan instrumen hukum.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika hasil kejahatan telah dialihkan, disamarkan, atau ditempatkan melalui berbagai skema transaksi sehingga tidak mudah dikaitkan secara langsung dengan tindak pidana asal.

Dalam situasi demikian, pemulihan kerugian negara tidak cukup hanya mengandalkan pemidanaan pelaku.

Negara juga membutuhkan instrumen hukum yang mampu mengejar dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana secara efektif, dengan tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang beritikad baik.

Karena itu, menguatnya desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan merupakan konsekuensi logis dari semakin kompleksnya pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada menghukum pelaku, tetapi harus memastikan bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kejahatan dapat dipulihkan kepada negara.

Sederhananya, menurut saya, bicara urgensi dari RUU Perampasan Aset adalah bagaimana cara pemerintah untuk mengejar hasil korupsi yang "dipoles" oleh para koruptor dengan berbagai cara, baik yang bersembunyi di balik harta kekayaan berbentuk aset yang sangat sulit dikembalikan kepada negara, termasuk hasil korupsi yang dibawa kabur ke luar negeri.

Namun, perampasan aset hasil kejahatan belum bisa dilakukan karena belum adanya putusan pengadilan.

Artinya, saat ini teknologi yang digunakan oleh koruptor telah melewati berbagai inovasi, bahkan melebihi dari kekuatan hukum yang berlaku di negara kita.

Mereformasi Penegak Hukum

Belakangan, kita justru disuguhi kenyataan bahwa korupsi dapat melibatkan elite di lingkungan penegak hukum sendiri.

Modusnya semakin lihai, nilai transaksinya semakin besar, sementara hasil kejahatan disamarkan melalui berbagai cara agar sulit dilacak dan dibuktikan.

Maka, pertanyaan yang lebih mendasar perlu diajukan: mungkinkah perampasan aset berjalan efektif tanpa terlebih dahulu membenahi penegakan hukum?

Pertanyaan ini menjadi penting karena kewenangan untuk merampas aset pada akhirnya tetap berada di tangan negara dan dilaksanakan melalui aparat penegak hukum.

Ketika kepercayaan publik terhadap aparat sedang menghadapi persoalan, pemberian kewenangan yang semakin besar tanpa diikuti penguatan integritas, transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas justru berpotensi melahirkan persoalan baru.

Jangan sampai kita membangun instrumen hukum yang semakin kuat, tetapi lupa membenahi "tangan yang menggunakannya" alias penegak hukum.

UU Perampasan Aset yang baik tidak dengan sendirinya melahirkan penegakan hukum yang baik.

Sebaliknya, kewenangan yang besar tanpa kontrol yang kuat dapat membuka ruang penyalahgunaan.

Karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset semestinya tidak berhenti pada pertanyaan bagaimana negara dapat mengambil kembali aset hasil kejahatan.

Pertanyaan yang sama pentingnya adalah: siapa yang diberi kewenangan untuk merampas, bagaimana kewenangan itu diawasi, bagaimana mencegah konflik kepentingan, dan kepada siapa aparat harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan perampasan?

Keberhasilan RUU Perampasan Aset tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat kewenangan negara merampas aset, tetapi juga oleh seberapa kuat sistem hukum memastikan kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.

Sebab, masalahnya bukan hanya bagaimana merampas aset dari pelaku kejahatan, tetapi juga bagaimana memastikan kewenangan merampas itu sendiri tidak berubah menjadi sumber kejahatan baru.

Menimbang RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset dirancang dengan menggunakan konsep Non-Conviction Based Forfeiture (NCBAF), yakni mekanisme perampasan aset yang dapat ditempuh tanpa harus terlebih dahulu menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.

Konsep ini penting karena dalam sejumlah perkara, proses pemidanaan tidak selalu dapat dilanjutkan, sementara aset yang diduga berasal dari tindak pidana masih dapat dilacak dan dipulihkan.

Sebenarnya, sistem hukum pidana Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi.

Namun, instrumen tersebut pada umumnya masih bertumpu pada rezim pemidanaan konvensional yang bersifat in personam dan conviction-based.

Artinya, perampasan aset pada prinsipnya berkaitan dengan proses pidana terhadap orang dan baru dapat dilakukan setelah terdapat putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah.

Di sinilah urgensi RUU Perampasan Aset menjadi penting. Konsep Non-Conviction Based Forfeiture (NCBAF) menawarkan jalur hukum yang memungkinkan negara melakukan perampasan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tanpa harus sepenuhnya bergantung pada keberhasilan pemidanaan pelaku.

Mekanisme semacam ini terutama relevan dalam perkara ketika proses penuntutan tidak dapat dilanjutkan karena pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diidentifikasi.

Konsep tersebut juga sejalan dengan semangat United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang menempatkan pemulihan aset sebagai salah satu bagian penting dalam pemberantasan korupsi.

Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Karena itu, penguatan instrumen hukum mengenai perampasan dan pemulihan aset bukan semata-mata kebutuhan nasional, tetapi juga bagian dari komitmen Indonesia dalam kerja sama pemberantasan korupsi secara internasional.

Namun, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset tidak berarti mengabaikan sejumlah persoalan mendasar.

Justru karena kewenangan negara terhadap harta kekayaan akan diperluas, desain regulasinya harus disusun secara hati-hati.

Pertama, perlu ada batas yang tegas mengenai mekanisme pembuktian dan perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah.

Perampasan aset tidak boleh berubah menjadi instrumen untuk mengambil alih harta kekayaan warga negara tanpa proses hukum yang adil.

Karena itu, harus tersedia mekanisme pengawasan yudisial, standar pembuktian yang jelas, serta kesempatan yang memadai bagi pihak yang berkepentingan untuk mempertahankan haknya.

Kedua, RUU tersebut perlu memberikan kejelasan mengenai kelembagaan.

Siapa yang berwenang mengajukan permohonan perampasan aset, lembaga mana yang melakukan pengelolaan terhadap aset yang telah dirampas, serta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatannya harus dirumuskan secara tegas.

Tanpa desain kelembagaan yang jelas, kewenangan yang besar justru berpotensi melahirkan persoalan baru.

Ketiga, mekanisme pengelolaan dan pengembalian hasil perampasan aset kepada negara harus dibangun secara transparan dan akuntabel.

Aset yang berhasil dipulihkan bukan soal angka dalam laporan penegakan hukum, melainkan hak publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, tantangan RUU Perampasan Aset bukan hanya bagaimana memberikan negara kewenangan yang lebih kuat untuk mengejar hasil kejahatan, tetapi juga bagaimana memastikan kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.

Negara harus kuat menghadapi koruptor, tetapi pada saat yang sama tetap berlandaskan ketentuan hukum.

Karena itu, RUU Perampasan Aset idealnya dibangun di atas dua kepentingan yang harus berjalan beriringan: efektivitas pemberantasan kejahatan dan perlindungan HAM.

Negara tidak boleh kalah dalam mengejar aset hasil kejahatan, tetapi kekuatan negara tersebut juga harus dibatasi oleh hukum, transparansi, dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Harapannya, pembahasan RUU Perampasan Aset dapat dikawal sebaik-baiknya dengan berlandaskan evidensi dan kajian akademik.

Masukan dari sebanyak mungkin kalangan, khususnya para akademisi dan ahli hukum di negeri ini, perlu didengar dan dipertimbangkan agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga memiliki legitimasi akademik, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mampu diterapkan secara efektif dalam praktik.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Alumnus Kebangsaan Lemhannas RI, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.