Program tersebut dinilai strategis karena peta dasar berskala besar menjadi salah satu fondasi data untuk administrasi pertanahan, tata ruang, perizinan, pembangunan wilayah hingga mitigasi bencana.

Baca Juga:

• Sempat Divonis 6 Tahun lalu Diamnesti Prabowo, Gus Nur Kini Gugat Kejagung Rp4,2 Miliar terkait Kasus Ijazah Jokowi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, BIG memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara Informasi Geospasial Dasar di Indonesia.

Peta dasar skala 1:5.000 juga disebut dapat mendukung penyelesaian persoalan pertanahan dan mengurangi potensi tumpang tindih perizinan. Data geospasial tersebut juga menjadi salah satu basis penerapan Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Penyediaan peta dasar ini tercantum sebagai salah satu indikasi Proyek Strategis Nasional dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

Untuk periode 2025-2029, proyek penyediaan peta dasar dilanjutkan melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang didanai melalui Perjanjian Pinjaman Bank Dunia Nomor 9732-ID.

Total pinjaman proyek ILASPP mencapai USD653 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar USD298 juta dialokasikan untuk Komponen 4 yang dikelola BIG.

Pekerjaan proyek dibagi ke dalam sejumlah paket utama. Di antaranya pemetaan wilayah urban menggunakan teknologi foto udara dan LiDAR, pemetaan kawasan nonurban dengan airborne synthetic aperture radar (SAR) dan citra satelit resolusi tinggi, penyusunan peta dasar skala menengah dan kecil wilayah Sulawesi, serta pengendalian dan penjaminan kualitas.

Besarnya nilai serta cakupan proyek membuat aspek pengamanan tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan teknis. Pengamanan juga mencakup pengadaan, logistik, sumber daya manusia, teknologi, kualitas data hingga keamanan informasi.

Tim PPS Intelijen Kejaksaan Agung telah memetakan sejumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan proyek. Salah satunya terkait kemungkinan intervensi maupun intimidasi terhadap pelaksana.

Dari sisi aset dan pengadaan, perhatian diarahkan pada pengadaan bernilai besar, kompleksitas survei udara di berbagai daerah, ketergantungan terhadap teknologi luar negeri, perbedaan data antarinstansi serta ancaman siber terhadap keamanan data nasional.

Aspek birokrasi juga menjadi perhatian, termasuk special permit bagi pesawat pemotret udara asing, security clearance serta izin kerja tenaga asing.

Karena wilayah pekerjaan mencakup area yang luas, pelaksanaan PPS akan melibatkan jajaran intelijen Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di berbagai daerah di Indonesia.

Reda menegaskan pengamanan pembangunan strategis bukan berarti memberikan kekebalan hukum kepada pihak yang terlibat dalam proyek. Apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, pihak yang bertanggung jawab tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata maupun pidana.

Penandatanganan Pakta Integritas juga menjadi komitmen Kejaksaan dan BIG untuk menjalankan proyek secara profesional, transparan dan objektif. Komitmen tersebut sekaligus diarahkan untuk mencegah praktik kolusi, korupsi, nepotisme serta transaksi yang tidak sah.

Kegiatan tersebut dihadiri Plt Kepala BIG Mohamad Arief Syafi'i, Direktur Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat sekaligus Direktur PIU ILASPP Ade Komara Mulyana, perwakilan Inspektorat dan Biro Hukum BIG, Direktur IV Pengamanan Pembangunan Strategis Abdullah Noer Deny serta jajaran Tim PPS Direktorat IV JAM-Intel.

Proyek penyediaan peta dasar skala besar tersebut tidak hanya berkaitan dengan produksi peta, tetapi juga pembangunan fondasi data spasial untuk mendukung kebijakan pertanahan, tata ruang, investasi dan pembangunan. Karena itu, akurasi data berjalan beriringan dengan transparansi, akuntabilitas, keamanan serta kepatuhan terhadap hukum.* (dh)

Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam program "Rakyat Bersuara" bertajuk "Isu Panas Program Prioritas", Selasa (22/9/2026).

Baca Juga:

• Medan Dikepung Kabut Asap Hingga ISPA Tembus 196 Ribu Kasus, Rico Waas Minta Warga Waspada

Rocky kemudian mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan apabila skenario tersebut terjadi. Namun, dia menegaskan persoalan yang sedang dibahas berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran, bukan Presiden Prabowo Subianto.

"Lalu orang bilang Rocky Gerung bela Prabowo lagi tuh. Lu yang dibahas itu cuman ijazahnya Gibran," katanya.

Menurut Rocky, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi krisis politik apabila gugatan dikabulkan dan Gibran didiskualifikasi dari pencalonannya pada Pilpres 2024.

"Kalau Gibran jatuh, terjadi krisis politik, diseret semuanya. Itu yang saya bilang, this is the beginning of the end," ucap Rocky.

Rocky mengatakan persoalan selanjutnya adalah bagaimana arah politik dan sistem pemerintahan apabila skenario tersebut benar-benar terjadi. Dia mempertanyakan sistem seperti apa yang akan mengisi kondisi setelah perubahan politik tersebut.

"Tapi bukan itu masalahnya, akan terjadi itu. Masalahnya, the beginning after the end, apa? Mau diisi apa? Kapitalisme? Federalisme? Negara agama? Saya sodorin itu, mari kita bicarain after the end, the beginning-nya apa? Buntu semua kan?" ujar Rocky.

Dalam kesempatan tersebut, Rocky juga menanggapi anggapan bahwa dirinya menjadi juru bicara Presiden Prabowo. Dia mengatakan dirinya lebih memilih disebut sebagai juru bicara konstitusi.

"Tiba-tiba, 'Rocky Gerung juru bicara presiden.' Gimana caranya orang diajak berpikir kalau mentok di situ? Saya jadi juru bicara konstitusi," pungkasnya.

Sementara itu, gugatan terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran telah resmi diregistrasi MK dengan Nomor Perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon dan terdaftar sebagai PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Mereka antara lain meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, mendiskualifikasi pencalonannya, serta membatalkan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan penetapan Gibran sebagai cawapres.

Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut telah digelar pada Senin (21/9/2026). Dalam persidangan itu, MK meminta sejumlah dokumen dan penjelasan terkait proses perubahan aturan persyaratan pencalonan. Sidang berikutnya dengan agenda mendengar jawaban KPU, keterangan Bawaslu, serta pihak terkait dijadwalkan pada Rabu (23/9/2026) pukul 19.00 WIB.

Hingga Selasa (22/9/2026), perkara tersebut masih dalam proses persidangan dan belum terdapat putusan MK mengenai pokok permohonan.* (in/dh)

Hal itu disampaikan Rico dalam kegiatan Pemberian Award Cagar Budaya dan Tokoh Kebudayaan Kota Medan Tahun 2026 di Dharma Deli, Selasa (22/9/2026).

Baca Juga:

• Sulap Jelantah dan Koin Sampah Jadi Bantuan Warga, Inovasi Medan Denai Dipuji Rico Waas

Rico mengatakan pemberian penghargaan tersebut bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi pengingat mengenai pentingnya menjaga warisan leluhur.

Menurutnya, keberagaman budaya yang dimiliki Medan merupakan kekuatan yang perlu terus digali. Kekayaan tersebut mencakup tradisi, seni, pakaian, musik, tarian, kuliner serta berbagai warisan masyarakat Melayu, Batak, Karo, Jawa, Minang, Aceh, India, Tionghoa dan kelompok masyarakat lainnya.

"Kadang-kadang orang lupa mencintai kalau tidak mengenal. Begitu kita mengenal, kita akan mau merawat dan mempromosikannya," ujar Rico.

Rico juga menilai keberadaan cagar budaya tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat dari luar daerah maupun mancanegara. Karena itu, bangunan dan kawasan bersejarah perlu diperkenalkan secara lebih luas agar masyarakat tumbuh memiliki rasa cinta sekaligus kepedulian untuk menjaganya.

Salah satu upaya memperkenalkan warisan budaya ditampilkan melalui Tari Inai Melayu Deli dari Sanggar Rumah Talur dalam kegiatan tersebut. Tarian itu ditata M Muhar Omtatok dengan penataan musik oleh Datuk Zumaidi Abdullah.

Rico mengapresiasi penampilan tersebut dan berharap Tari Inai serta kesenian lain yang menjadi warisan budaya tak benda Melayu Deli terus diperkenalkan kepada masyarakat.

Tari Inai Melayu Deli merupakan tari klasik yang berkaitan dengan ritus masyarakat Melayu. Tarian ini umumnya ditampilkan pada malam berinai besar menjelang pernikahan bangsawan dan dibawakan penari laki-laki dengan jumlah ganjil. Pertunjukan menggunakan sejumlah perlengkapan dan diiringi alat musik tradisional Melayu Deli.

Selain pelestarian, Rico mendorong kebudayaan menjadi bagian dari pengembangan Kota Medan. Menurutnya, kuliner, pakaian tradisional, musik, tarian dan berbagai kekayaan budaya lainnya dapat menjadi daya tarik sekaligus sarana memperkenalkan Medan kepada masyarakat luar.

Ia juga meminta dukungan Kementerian Kebudayaan untuk menjaga perlengkapan budaya yang mulai langka, termasuk alat musik yang digunakan dalam ritus Melayu. Menurutnya, upaya replikasi dan pelestarian diperlukan agar warisan budaya tersebut tetap dapat dipelajari oleh generasi berikutnya.

Pemko Medan juga berkomitmen merevitalisasi Taman Budaya Medan sebagai ruang berkarya dan inkubasi bagi seniman serta budayawan. Rico berharap penghargaan kepada tokoh kebudayaan dapat menjadi momentum memperkuat kolaborasi dan membuka ruang lebih luas bagi perkembangan kebudayaan di tengah kehidupan modern.

"Ini harta yang diberikan leluhur kita. Tinggal kita menaikkan kekuatannya, mempromosikannya, dan memberikan kesempatan agar kebudayaan ini hidup lebih jauh lagi," katanya.

Rico mengajak budayawan, seniman, pemerintah dan masyarakat ikut memberikan gagasan serta terlibat dalam upaya pelestarian budaya.

"Saya ingin budayawan kita, seniman kita makin maju di Kota Medan," tegas Rico.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kementerian Kebudayaan RI I Made Darma Suteja mengapresiasi komitmen Pemko Medan dan para pegiat budaya dalam menjaga cagar serta warisan budaya.

I Made mengatakan kekayaan budaya Indonesia mencakup berbagai bentuk, mulai dari ritus tradisional, seni tari hingga kuliner, sebagaimana semangat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Ia menyebut Sumatera Utara memiliki 11 Cagar Budaya Peringkat Nasional. Tiga di antaranya berada di Kota Medan, yakni Rumah Tjong A Fie, Masjid Raya Al-Mashun dan Istana Maimun.

Selain itu, Kota Medan disebut memiliki 126 cagar budaya dan 154 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB). I Made menekankan pentingnya tata kelola, standar layanan dan perizinan yang transparan serta inklusif agar pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan edukasi, sosial dan ekonomi tetap berjalan sejalan dengan prinsip pelestarian.* (dh)

Apresiasi itu disampaikan Rico saat menghadiri Pengajian Akbar Kecamatan Medan Denai di Masjid Al Munawwaroh, Jalan Tangguk Bongkar, Selasa (22/9/2026).

Baca Juga:

• Kejar Target PAD Rp 4,1 Triliun, Rico Waas Pilih Perluas Basis Pajak Dibanding Naikkan Tarif

Rico mengatakan ANJELI tidak hanya memiliki manfaat sosial dan ekonomi, tetapi juga dapat membantu mengurangi persoalan lingkungan akibat pembuangan limbah jelantah secara sembarangan.

"Selama ini, limbah minyak goreng bekas (jelantah) sering dibuang sembarangan ke parit atau tempat sampah sehingga memicu pencemaran. Melalui inovasi ini, limbah tersebut dikumpulkan, dijual ke pengepul untuk didaur ulang, dan hasilnya dimanfaatkan untuk kegiatan sosial," kata Rico.

Sementara itu, KUSALAM merupakan singkatan dari Kumpul Uang Koin dan Sampah untuk Lansia dan Malnutrisi. Program ini dilakukan dengan mengumpulkan uang koin serta hasil penjualan sampah yang kemudian digunakan untuk membantu warga kurang mampu, lansia, dan anak yang mengalami masalah gizi.

Gerakan tersebut melibatkan jajaran Kecamatan dan Kelurahan di Medan Denai. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang membutuhkan.

"Yang kedua, Pak Camat memiliki inovasi juga yang memang ujungnya untuk diberikan kepada yang berkekurangan atau yang kesusahan. Jadi mengumpulkan dana untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Ini juga sangat baik sebagai bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat kita," ujar Rico.

Meski memberikan apresiasi, Rico mengingatkan jajaran Kecamatan Medan Denai agar pengelolaan dana dari kedua program tersebut dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Seluruh pengumpulan dan penyaluran dana dari program ANJELI maupun KUSALAM wajib dicatat dan dilaporkan secara terbuka kepada publik. Akuntabilitas yang jelas sangat penting untuk menjaga kepercayaan warga dan memastikan bantuan tepat sasaran," pesannya.

Camat Medan Denai Yogi Prayoga mengatakan program ANJELI diluncurkan bersama sekitar 600 ibu-ibu jamaah pengajian Akbar Kecamatan Medan Denai (AKMD) yang menjadi percontohan awal gerakan tersebut.

"Penyaluran hasil penjualan jelantah ditargetkan dapat berjalan setiap bulan," tambah Yogi.

Menurut Yogi, KUSALAM dilaksanakan secara rutin setiap Senin dan Jumat. Hasil yang terkumpul dialokasikan setiap pekan untuk membantu sedikitnya empat keluarga kurang mampu, lansia, serta balita yang mengalami malnutrisi di wilayah Kecamatan Medan Denai.

Dalam kegiatan pengajian tersebut, Rico Waas juga menyempatkan diri mendengarkan langsung berbagai keluhan masyarakat, termasuk persoalan pembenahan infrastruktur di wilayah Medan Denai.

Melalui ANJELI dan KUSALAM, Kecamatan Medan Denai mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu warga yang membutuhkan sekaligus mengelola sampah yang masih memiliki nilai ekonomi.* (dh)

Rico mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengetahui kondisi kualitas udara terkini.

Baca Juga:

• Lepas 10 Pelajar Terpilih ke Ipoh Malaysia, Rico Waas Titip Misi Kenalkan Budaya Medan dan Jaga Nama Baik Bangsa

Menurut Rico, pihaknya belum dapat menyampaikan kondisi kualitas udara terbaru secara rinci. Ia mengatakan penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh DLH Kota Medan setelah dilakukan koordinasi.

"Namun untuk sampai saat ini saya belum bisa menyampaikan (kondisi terkini), nanti biar Dinas Lingkungan Hidup yang menjelaskan," ungkapnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebaran asap terdeteksi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan pemantauan citra pada 16 September 2026 pukul 08.20 WIB, asap terpantau bergerak ke arah barat laut hingga utara mengikuti pola angin yang bertiup dari tenggara.

Pada periode yang sama, sejumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan menengah juga terpantau di beberapa wilayah Sumatera Utara, termasuk Deli Serdang dan Kota Medan. Pengamatan di sejumlah stasiun meteorologi menunjukkan jarak pandang berkisar 1 hingga 5 kilometer yang bersamaan dengan kondisi kabut dan asap.

Kondisi kualitas udara yang memburuk sebelumnya juga dikaitkan dengan peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Medan. Dinas Kesehatan Kota Medan mencatat 196.547 kasus ISPA sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dan menyebut kualitas udara buruk sebagai salah satu faktor yang berkontribusi.

Pemko Medan kini masih menunggu hasil koordinasi dengan DLH untuk mendapatkan gambaran kondisi kualitas udara terkini. Masyarakat diimbau tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan selama kualitas udara memburuk.* (ds/dh)

BANDA ACEH - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh memperkuat komitmen memberikan pelayanan yang semakin humanis dan profesional kepada masyarakat dalam momentum Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 Tahun 2026.

Peringatan tersebut digelar melalui doa bersama dan syukuran di Aula Pesat Gatra Ditlantas Polda Aceh, Selasa (22/9/2026). Kegiatan diikuti Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol Deden Supriyatna Imhar, para Kasubdit, seluruh personel Ditlantas Polda Aceh serta sejumlah tamu undangan.

Baca Juga:

• Resmikan Gedung Rueng Seumangat Presisi, Kapolda Aceh Tegaskan Minta Bantuan Psikolog Bukan Tanda Lemah

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara menjadi momentum untuk bersyukur sekaligus mengevaluasi pengabdian jajaran lalu lintas.

"Ini momentum untuk bersyukur, mengevaluasi pengabdian, dan memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan lalu lintas yang semakin humanis dan profesional," ujar Joko.

Menurut Joko, dinamika mobilitas masyarakat membuat jajaran lalu lintas harus terus beradaptasi dan meningkatkan kompetensi. Hal tersebut diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara cepat, mudah, transparan dan responsif.

Selain memberikan pelayanan, personel lalu lintas juga diharapkan mampu menghadirkan rasa aman serta menunjukkan kepedulian kepada setiap pengguna jalan.

Melalui peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, Ditlantas Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan dan menghadirkan pelayanan lalu lintas yang semakin dekat, humanis serta bermanfaat bagi masyarakat.* (dh)

Pemimpin Wilayah Bulog Sumut Budi Cahyanto mengatakan penyediaan pangan murah tersebut merupakan bagian dari penugasan pemerintah kepada Bulog untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Lirik Peluang Investasi Baru, Wagub Sumut Pamer KEK Sei Mangkei ke Utusan AS Hingga Dorong Kemitraan Pendidikan

"Jadi kerja sama dengan TNI tidak hanya untuk Bulog menyerap gabah/beras hasil panen petani dalam negeri, melainkan juga terkait penyaluran beras SPHP melalui GPM dengan TNI," kata Budi.

Bulog Sumut turut mendukung Bazar TNI yang digelar pada 22-23 September 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh seluruh matra TNI, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut.

Budi mengatakan Bulog menyiapkan pasokan beras SPHP dan Minyakita di sejumlah lokasi bazar. Untuk TNI AD, penyaluran dilakukan antara lain di Korem Kawal Samudera Sibolga, Kodim Medan, Kodim Asahan, Kodim Tanah Karo, Kodim Dairi, Kodim Simalungun, Kodim Tapanuli Utara, Kodim Tapanuli Selatan, Kodim Labuhanbatu, Kodim Deli Serdang dan Kodim Nias.

Sementara itu, kegiatan bazar bersama TNI AU digelar di Lanud Soewondo dan TNI AL di Kodaeral I Belawan. Di wilayah Medan, Bulog turut menyediakan pangan murah di Lapangan Benteng.

"Kami turut mendukung pasokan beras SPHP dan Minyakita di kegiatan Bazar TNI ini, yang untuk semua matra turut melaksanakan," ujar Budi.

Menurutnya, penyaluran bahan pangan murah melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi di daerah.

Budi mengatakan beras SPHP dalam bazar dijual Rp58.000 per sak atau sekitar Rp11.600 per kilogram. Sementara Minyakita dijual dengan harga Rp15.000 per liter.

"Di lokasi Bazar tadi saya lihat beras SPHP dijual Rp58.000/sak atau Rp11.600/kg dan Minyakita dijual Rp15.000/liter, jadi dijual di bawah HET Pemerintah," tutup Budi.

Bulog Sumut berharap kolaborasi dengan TNI melalui kegiatan bazar dan Gerakan Pangan Murah dapat memperluas akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau, sekaligus membantu menjaga stabilitas harga pangan di daerah.* (dh)

Kepala Grup Layanan Strategis INALUM Daniel Hutauruk mengatakan capaian tersebut menjadi hasil dari komitmen perusahaan dan seluruh insan INALUM dalam mengintegrasikan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam kegiatan operasional.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Selasa 22 September 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

Dari total delapan penghargaan, empat di antaranya merupakan predikat Platinum. Penghargaan tersebut mencakup kategori Penurunan Emisi, Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air, Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3, serta Pengelolaan Sampah.

PLTA INALUM juga meraih tiga predikat Silver untuk kategori Efisiensi Energi, Keanekaragaman Hayati, dan Inovasi Sosial.

Satu penghargaan lainnya diraih melalui kategori Booth Inovasi dengan predikat Pemenang Booth Inovasi ENSIA 2026.

ENSIA merupakan ajang penghargaan nasional yang diselenggarakan PT Sucofindo (Persero) untuk memberikan apresiasi terhadap pelaku usaha dan inovator yang mengembangkan berbagai inovasi di bidang lingkungan, sosial, dan keberlanjutan bisnis di Indonesia.

Menurut Daniel, berbagai penghargaan tersebut mencerminkan upaya PLTA INALUM dalam mengembangkan praktik keberlanjutan yang terintegrasi dengan operasional perusahaan.

Program yang dijalankan mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya, pengurangan emisi, pengelolaan limbah, efisiensi energi serta upaya menjaga kualitas lingkungan di sekitar wilayah operasional.

Pada aspek lingkungan, empat predikat Platinum menunjukkan pelaksanaan program penurunan emisi, efisiensi penggunaan air, pengurangan beban pencemaran, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), serta pengelolaan sampah.

Sementara itu, penghargaan pada kategori Keanekaragaman Hayati dan Inovasi Sosial mencerminkan program yang berkaitan dengan perlindungan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Inovasi perusahaan juga ditampilkan melalui Booth Inovasi ENSIA 2026 yang berhasil menjadi pemenang. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya INALUM mengomunikasikan berbagai inovasi lingkungan dan sosial yang dikembangkan dalam kegiatan operasional.

"Kami ingin memastikan bahwa inovasi yang lahir dari operasional PLTA tidak hanya menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga menjadi fondasi bagi perbaikan berkelanjutan di masa depan," ujar Daniel.

Menurutnya, efisiensi operasional perlu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. INALUM juga akan melanjutkan pengembangan berbagai inovasi di bidang lingkungan dan sosial.

Sebagai bagian dari ekosistem industri aluminium nasional, INALUM menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat praktik bisnis yang bertanggung jawab guna mendukung industri aluminium Indonesia yang berdaya saing sekaligus berkelanjutan.

Adapun delapan penghargaan PLTA INALUM pada ENSIA 2026 terdiri dari empat predikat Platinum, tiga predikat Silver, dan satu Pemenang Booth Inovasi ENSIA 2026.* (dh)

Adardam mengatakan advokat memiliki hak untuk mengambil langkah hukum dalam memberikan bantuan kepada klien, termasuk menyampaikan surat kepada pihak maupun instansi yang berwenang.

Baca Juga:

• Mangkir 2 Kali Hingga Ditahan Polda, Kubu Pelapor Buka Suara Soal Perkara Surat Palsu Dhody Thahir

Menurut Adardam, surat yang dibuat advokat dalam menjalankan profesinya dapat memuat dalil maupun argumentasi hukum untuk kepentingan klien. Dia menilai dalil dalam surat tidak serta-merta dapat dipidana hanya karena kemudian tidak terbukti.

"Karena di dalam perkara itu berlaku prinsip siapa yang mendalilkan, itu yang harus membuktikan. Jadi kalau dia misalnya menulis itu ternyata tidak begitu, artinya tidak terbukti," ujarnya.

Adardam menilai apabila setiap dalil dalam surat advokat yang tidak terbukti kemudian dijadikan dasar pidana, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan profesi hukum.

"Kalau caranya setiap yang ditulis advokat ternyata tidak bisa dibuktikan kemudian itu menjadi pidana, ini teman-teman saya nanti bakalan jadi pidana sendiri ketika gugatannya ditolak," katanya.

Dia juga membedakan surat advokat dengan dokumen yang memiliki kedudukan sebagai akta autentik. Menurut Adardam, surat advokat tidak memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik.

Karena itu, dia berpandangan perlindungan terhadap advokat tetap perlu melihat konteks surat dan tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesi.

"Surat advokat itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik. Surat advokat itu sepanjang bukan menyangkut pencemaran nama baik, tidak bisa dituntut," ujarnya.

Meski demikian, Adardam mengatakan perlindungan profesi advokat memiliki batas. Menurutnya, kondisi berbeda apabila seorang advokat terbukti memalsukan dokumen yang berkaitan dengan bukti kepemilikan.

"Kecuali dia memalsukan dokumen-dokumen terkait dengan bukti kepemilikan. Tapi surat somasi advokat itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut advokat itu sendiri atau pihak lain yang memberikan kuasa kepada advokat tersebut," katanya.

Terkait langkah organisasi apabila perkara serupa menimpa anggota IKADIN atau advokat lainnya, Adardam mengatakan pihaknya akan melihat terlebih dahulu posisi hukum yang bersangkutan.

Dia menyebut organisasi advokat dapat memberikan pembelaan dari sisi imunitas apabila perkara yang menjerat advokat berkaitan dengan pelaksanaan tugas profesinya.

"Kalau yang jadi tersangka itu adalah advokat, tentu organisasi advokat akan memberikan pembelaan dari sisi imunitas advokat. Tapi kalau yang menjadi masalah itu bukan advokat, saya tidak bisa komentar," ujarnya.

Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Sumut menetapkan Dhody Thahir sebagai tersangka dalam perkara dugaan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau pemalsuan surat. Penetapan tersebut tercantum dalam surat penetapan tersangka tertanggal 21 Agustus 2026.

Perkara tersebut berawal dari laporan polisi yang dibuat Muhammad Gazali Iskandar pada April 2023. Dalam prosesnya, penyidik melakukan penyidikan dan kemudian menetapkan Dhody sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara.

Perkara ini kemudian menjadi sorotan dari sisi batas antara pelaksanaan tugas profesi advokat dan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pembuatan maupun penyampaian surat. IKADIN menilai aspek tersebut perlu dilihat berdasarkan konteks dan kedudukan surat yang dipersoalkan.* (dh)

Dalam foto yang beredar, mobil dinas terlihat mengangkut sejumlah tabung LPG subsidi. Foto itu diketahui diambil di Kecamatan Panyabungan pada Jumat (11/9/2026) sore.

Baca Juga:

• Terungkap di Sidang Korupsi Internet Tebing Tinggi, Keponakan Wali Kota Akui Uang Rp150 Juta Dipakai Bayar Kuliah S3

"Itu sebenarnya mobil dinas itu ada di bengkel sejak 2024, jadi pas waktu kejadian itu tidak dalam penguasaan kita. Kita tidak pernah menginstruksikan atau mengizinkan mobil itu boleh digunakan di luar tupoksinya," kata Syail, Selasa (22/9/2026).

Syail menjelaskan lokasi kedai yang menjadi tujuan pengantaran LPG merupakan usaha milik istri pemilik bengkel. Jarak antara kedai dan bengkel disebut sekitar 300 meter.

"Jadi dia bilang kedai itu sembako itu kedai istri pemilik bengkel, jadi kedai itu dengan bengkel kurang lebih sekitar 300 meter," ujarnya.

Menurut Syail, pemilik bengkel juga diketahui memiliki pangkalan LPG. Tabung LPG tersebut kemudian diantarkan ke kedai oleh anak pemilik bengkel.

"Jadi mereka kan punya pangkalan LPG di bengkel itu, jadi disuruhlah anaknya untuk antar LPG itu ke kedai," jelasnya.

Pihak Kominfo Madina kemudian memanggil pemilik bengkel untuk meminta penjelasan terkait penggunaan mobil dinas tersebut.

Setelah dilakukan komunikasi, mobil dinas itu disebut telah dikembalikan kepada Dinas Kominfo Madina pada Selasa (22/9/2026).

"Jadi tadi pagi sudah kita panggil dan sudah kita tarik, jadi karena ada komunikasi yang baik jadi sudah beliau serahkan mobil itu," tutur Syail.

Kominfo Madina menegaskan pihaknya tidak pernah memberikan instruksi maupun izin agar kendaraan dinas digunakan untuk kegiatan di luar tugas dan fungsi kedinasan.* (ds/dh)

Wakil Gubernur Sumut Surya menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera Lisa Podolny, Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar AS di Jakarta David Muehlke, serta Kepala Bagian Kerja Sama Militer Kedutaan Besar AS di Jakarta Letkol Romelo Delos Santos di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (21/9/2026).

Baca Juga:

• Sapu Bersih Utang DBH Rp 1,7 Triliun, Pemprov Sumut Sudah Kucurkan Hampir Rp 1 T ke Kab/Kota

Menurutnya, posisi tersebut menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan melalui peningkatan kerja sama perdagangan, investasi, serta penguatan keamanan maritim.

"Kami berharap dalam kunjungan ini dapat memperkuat kemitraan strategis, membuka peluang investasi dan perdagangan baru, serta mempererat hubungan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Amerika Serikat," kata Surya.

Pemprov Sumut menyebut sejumlah sektor yang dapat menjadi bagian dari kerja sama, antara lain perdagangan dan investasi, kemitraan dunia usaha, pendidikan tinggi, pengembangan SDM, tanggap bencana serta hubungan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Surya juga memperkenalkan sejumlah potensi investasi di Sumut, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Kawasan Industri Medan (KIM).

Surya mengatakan KEK Sei Mangkei memiliki fasilitas pendukung kegiatan industri dan terhubung dengan Pelabuhan Kuala Tanjung serta jaringan jalan tol menuju sejumlah pelabuhan.

Selain kawasan industri, Sumut memiliki sejumlah komoditas perkebunan yang menjadi potensi ekonomi daerah, seperti kelapa sawit, kopi dan tanaman kemenyan.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menjadi mitra yang terbuka, responsif, dan siap memperkuat kerja sama internasional yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Konsul AS untuk Sumatera Lisa Podolny menyampaikan bahwa hubungan AS dengan Sumut telah berjalan di sejumlah bidang, salah satunya pendidikan.

Lisa menyebut EducationUSA di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menyediakan konsultasi bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat.

Kerja sama pendidikan juga dilakukan dengan Universitas Negeri Medan melalui program English Language Fellow. Program tersebut memberikan pelatihan kepada guru dengan pendekatan baru dalam pengajaran Bahasa Inggris.

Selain itu, Lisa menyebut kerja sama dengan Universitas Sumatera Utara melalui program beasiswa mikro ACCESS yang ditujukan untuk membantu siswa sekolah menengah meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris.

Di bidang kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencana, Lisa menyampaikan adanya kerja sama melalui Pacific Partnership. Program tersebut merupakan misi bantuan kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencana multinasional yang dilaksanakan Angkatan Laut AS di kawasan Indo-Pasifik dan sebelumnya singgah di Sibolga serta Tapanuli Tengah.

Lisa mengatakan berbagai kerja sama tersebut menjadi bagian dari hubungan yang telah terjalin antara Amerika Serikat dan Indonesia, khususnya dengan Sumatera Utara.

Kunjungan Lisa ke Kantor Gubernur Sumut tersebut sekaligus menjadi bagian dari akhir masa penugasannya sebagai Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera.* (dh)

Dukungan itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi pengurus Abpednas Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (21/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, pengurus Abpednas mengundang Bobby untuk menghadiri Rakerwil yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

Baca Juga:

• Dorong UMKM Naik Kelas, Bobby Nasution Siapkan 10 Ribu Sertifikat Halal Gratis untuk Warga Sumut

"Pemerintah sangat mendukung asosiasi ini yang memiliki tujuan untuk kemanusiaan. Kami rasa kegiatan ini sangat bagus untuk kemajuan organisasi sekaligus berdampak langsung ke masyarakat. Mudah-mudahan segala program yang dirancang nantinya dapat menyentuh langsung masyarakat desa," ujar Bobby.

Menurut Bobby, pelaksanaan Rakerwil diharapkan tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menghasilkan program yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dia berharap Rakerwil Abpednas Sumut berjalan lancar dan program kerja yang dihasilkan dapat mengayomi para kader sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Sementara itu, Ketua DPD Abpednas Sumut Abdul Khair mengatakan pihaknya berencana menggelar Rakerwil bagi para kader pada November mendatang. Abpednas berharap jadwal kegiatan tersebut dapat disinkronkan dengan agenda Gubernur Sumut.

"Kami meminta segala program untuk dapat dikolaborasikan bersama dengan pemerintah, karena masyarakat di daerah sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari seluruh jajaran pemerintah," kata Abdul Khair.

Abpednas Sumut juga menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan di tingkat desa. Abdul Khair turut meminta kesediaan Bobby untuk hadir sekaligus membuka Rakerwil tersebut.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi yang mewakili badan permusyawaratan desa tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat desa.* (dh)

Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Kadispora) Sumatera Utara M Mahfullah Daulay mengaku takjub melihat penampilan PSMS. Menurutnya, Ayam Kinantan tampil dominan sejak awal pertandingan.

Baca Juga:

• Sempat Diragukan Netizen, Duo Pemain Asing PSMS Medan Bungkam Kritik Hingga Tembus Top Skor

PSMS langsung tampil agresif sejak awal laga. Tim asuhan Eko Purdjianto mampu mencetak lima gol pada babak pertama sebelum menambah satu gol pada babak kedua untuk memastikan kemenangan 6-0.

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi PSMS dalam menjalani kompetisi musim ini. Mahfullah berharap performa tim dapat dipertahankan hingga akhir musim sehingga target promosi ke Liga 1 dapat diwujudkan.

"Tentunya kita ingin klub kebanggaan masyarakat Sumut bisa kembali ke Liga 1 dan Stadion Utama Sumut menjadi saksi bersejarah itu," ujarnya.

Mahfullah juga berharap Stadion Utama Sumut dapat menjadi bagian dari perjalanan PSMS menuju kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Sementara itu, Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto meminta para pemain tidak terlena dengan kemenangan besar atas Persiku. Dia menekankan pentingnya menjaga konsistensi karena kompetisi masih panjang.

"Alhamdulillah pertandingan home pertama menang, kita memang mau menang di pertandingan ini, saya ingatkan kepada semua pemain jangan berpuas diri, pertandingan masih panjang, kita butuh setiap match menang," kata Eko usai pertandingan.

Hasil 6-0 atas Persiku Kudus menjadi kemenangan kandang pertama PSMS pada musim Pegadaian Championship 2026/2027. PSMS selanjutnya masih harus menjaga performa untuk bersaing sepanjang kompetisi.* (dh)

Pesan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor dalam Puncak Perayaan Harmoni Milad ke-27 Pendawa Indonesia di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Minggu (20/9/2026).

Baca Juga:

• Sapu Bersih Utang DBH Rp 1,7 Triliun, Pemprov Sumut Sudah Kucurkan Hampir Rp 1 T ke Kab/Kota

"Tadi Bapak Gubernur Sumatera Utara menyampaikan pesan melalui telepon bahwa bagi Bapak/Ibu para pelaku UMKM akan disediakan 10.000 sertifikat halal secara gratis," ujar Timur.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memenuhi aspek sertifikasi produk. Gubernur Sumut sebelumnya juga menyampaikan target fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM di Sumut dalam rangka penguatan industri produk halal dan ekonomi daerah.

Timur menilai perjalanan Pendawa Indonesia selama 27 tahun merupakan bagian dari perjalanan panjang organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, organisasi tersebut dapat menjadi jembatan untuk memperkuat komunikasi dan memperluas partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial maupun ekonomi.

Pembangunan Sumut, kata Timur, membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Kolaborasi dinilai perlu dibangun antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat.

"Kami berharap Pendawa Indonesia terus menjaga semangat kebersamaan, memperkuat pembinaan generasi muda, meningkatkan kepedulian sosial, dan menghadirkan program-program yang menjawab kebutuhan masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Pendawa Indonesia Ruslan mengatakan organisasi tersebut memiliki lembaga sayap bernama UMKM Pendawa Sumut. Lembaga itu dibentuk untuk membina, mendampingi dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil di wilayah Sumut.

Ruslan juga mengingatkan seluruh anggota Pendawa Indonesia untuk menjaga kebersamaan dan saling mengayomi. Dia mendorong kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk TNI, Polri dan instansi pemerintahan.

"Pendawa Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada aksi sosial, pelestarian budaya, serta pemberdayaan ekonomi komunitas," ujar Ruslan.

Keberadaan UMKM Pendawa Sumut diharapkan dapat menjadi salah satu wadah bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pendampingan sekaligus memperluas peluang pengembangan usaha di daerah.* (dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan dilakukan tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Baca Juga:

• Jika Kekuasaan Lebih Suka Diberi Tepuk Tangan

Lima saksi yang diperiksa masing-masing berinisial MO dari Yayasan GUI, ES dari Yayasan BBK, DQ dari SPPG Kabupaten Karawang, TS dari Yayasan BMS, dan GW dari PT NGS.

Anang menjelaskan pemeriksaan dilakukan untuk mendukung proses penyidikan, khususnya memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.

"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujarnya.

Kejagung menegaskan proses penyidikan perkara tersebut dilakukan secara profesional, independen dan akuntabel. Penyidik juga tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

Dalam perkara ini, Kejagung sebelumnya telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka disebut memiliki peran berbeda dalam perkara yang berkaitan dengan tata kelola program MBG.

Dugaan perkara tersebut antara lain berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga dugaan korupsi dalam penjualan food tray atau ompreng MBG.

Tujuh tersangka yang telah ditetapkan yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, pihak swasta Asep Yusuf Somantri, vendor motor listrik Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, serta Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Selain itu, Kejagung sebelumnya mengungkap dugaan keterlibatan seorang oknum Kolonel TNI berinisial BU dalam perkara tersebut. Penanganan dugaan keterlibatan BU kemudian dilimpahkan dari Jampidsus kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) karena yang bersangkutan merupakan prajurit TNI aktif.

Hingga kini, status hukum Kolonel BU belum dijelaskan lebih lanjut oleh Kejagung.

Pemeriksaan lima saksi terbaru menjadi bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Kejagung masih mendalami keterangan pihak-pihak yang dinilai mengetahui rangkaian perkara tersebut.* (in/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang Rp130 juta ditemukan di kamar hotel tempat Sirajudin diamankan dalam OTT.

Baca Juga:

• Bupati Bolmut Ditetapkan Tersangka Usai OTT, Diduga Atur Fee Proyek 10 Persen dan Terima Gratifikasi Rp11,1 Miliar

Selain Rp130 juta di hotel, penyidik juga menemukan Rp50 juta dalam sebuah koper di rumah Sirajudin. Sementara Rp20 juta lainnya ditemukan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bolmut.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan Sirajudin sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan Sirajudin diduga mematok fee proyek sebesar 10 persen dari pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut.

Selain itu, Sirajudin diduga menentukan pembagian fee sebesar 4 persen untuk Kepala Dinas PUPR Bolmut dan 1 persen untuk Kelompok Kerja (Pokja) PBJ.

KPK juga menduga Sirajudin melakukan plotting atau menentukan calon pemenang proyek sebelum proses pengadaan berlangsung. Menurut Taufik, Sirajudin memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk mencatat vendor yang akan mengerjakan sejumlah proyek.

"SJL selaku Bupati Bolmut periode 2025-2030, mematok tarif fee proyek sebesar 10 persen dari pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang diadakan di lingkungan Kabupaten Bolmut, dan menentukan fee proyek sebesar 4 persen untuk Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bolmut, serta 1 persen untuk Pokja PBJ," kata Taufik.

Taufik menjelaskan plotting dilakukan dengan menuliskan nama calon pemenang pada daftar proyek. Setelah itu, Kepala Dinas PUPR disebut berkoordinasi dengan Pokja untuk mengondisikan proses pengadaan agar dimenangkan vendor yang telah ditentukan sebelumnya.

Pokja kemudian disebut berkoordinasi dengan pihak swasta untuk mempersiapkan administrasi pengadaan agar dapat lolos dan ditetapkan sebagai pemenang.

Dalam salah satu proyek, KPK menduga pihak swasta menyerahkan uang Rp130 juta kepada Sirajudin. Uang tersebut disebut sebagai sebagian fee 10 persen untuk proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, Bolmut, dengan nilai proyek sekitar Rp1,9 miliar.

Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi dengan total Rp11,14 miliar selama periode 2023-2026.

KPK menyebut sebagian penerimaan tersebut berasal dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bolmut yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan sebesar Rp350 juta. Sementara penerimaan lainnya disebut mencapai Rp10,79 miliar dari pihak-pihak lain.

Atas perkara tersebut, Sirajudin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

KPK kemudian menahan Sirajudin untuk masa penahanan awal selama 20 hari, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026 di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Penyidikan perkara tersebut masih berlangsung dan KPK masih mendalami aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.* (k/dh)

"Nanti kami rapat dulu lah ya," kata Bahlil saat ditanya mengenai kelanjutan pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10, Selasa (22/9/2026).

Baca Juga:

• Sebulan Usai Puting Beliung Medan Johor, Warung Sumarni Bangkit tapi Harus Terlilit Utang

Bahlil sebelumnya mengatakan pemerintah masih mengecek validitas data desil. Menurutnya, ketepatan data menjadi salah satu faktor penting agar pembatasan Pertalite tidak justru berdampak kepada masyarakat yang seharusnya menerima subsidi.

"Itu masih di-exercise. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran data kita harus valid," ujar Bahlil pada 31 Agustus 2026.

Pemerintah sebelumnya juga menyatakan sedang memformulasikan aturan mengenai pembatasan distribusi BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

Dalam proses kajian tersebut, pemerintah masih memperhatikan kemungkinan ketidaksesuaian data sosial ekonomi. Bahlil mengatakan kebijakan tidak boleh membuat masyarakat yang tergolong kurang mampu kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.

"Nah desilnya ini yang kita lagi ngecek terus jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita," jelasnya.

Rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 hingga kini belum menjadi aturan resmi. Pertamina Patra Niaga sebelumnya juga menyatakan masih menunggu keputusan pemerintah terkait mekanisme pembatasan tersebut.

Dengan adanya pergantian Menteri Keuangan menjadi Suahasil Nazara, Bahlil mengatakan pembahasan mengenai kelanjutan rencana tersebut perlu dilakukan kembali bersama kementerian terkait.

Pemerintah masih mengkaji mekanisme pembatasan dengan mempertimbangkan validitas data serta tujuan utama subsidi BBM agar dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat yang sesuai sasaran.* (d/dh)

Keduanya turut memperkuat perjalanan Garuda Muda pada babak kualifikasi di bawah asuhan pelatih Nova Arianto. Indonesia memastikan kelolosan setelah menjadi juara Grup H.

Baca Juga:

• Marak Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis di Sumut, DPRD Desak BBPOM Ketatkan Pengawasan Rantai Pasok

"Ini gak hanya U-20, ini adalah tim yang sebagian besar U-17 main di sini (Sumut) Piala Kemerdekaan 2025, lalu AFF U-19," ujar Arya, Selasa (22/9/2026).

Arya yang juga merupakan Exco PSSI menilai pengalaman bermain di berbagai kelompok usia Timnas Indonesia menjadi bagian penting dalam perkembangan kedua pemain.

"Artinya Sumut memang memberikan ruang untuk Timnas berkembang, pemainnya juga bisa berkembang," katanya.

Setelah turut mengantar Indonesia lolos ke Piala Asia U-20 2027, Arya berharap Raditya dan Irpan dapat mempertahankan tempat mereka hingga skuad final turnamen.

"Sehingga wajar pemainnya masuk Timnas U-20, dan ini akan intens ya kompetisinya, mudah-mudahan bisa masuk di sana (Piala Asia U-20)," tuturnya.

Menurut Arya, keberadaan pemain Sumut di Timnas juga menunjukkan pentingnya kompetisi berjenjang bagi perkembangan pesepak bola muda daerah.

Dia berharap semakin banyak pertandingan dan turnamen digelar di Sumut sehingga para pemain muda memiliki ruang untuk meningkatkan kemampuan sekaligus membuka peluang memperkuat Timnas Indonesia.

"Seperti yang saya katakan sejak awal, kita harus banyakin pertandingan, turnamen-turnamen kita harus banyak, jadi banyak ruang agar talenta-talenta kita bisa berkembang," kata Arya.

Timnas Indonesia U-20 memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U-20 2027 setelah mengalahkan Laos 3-0 dan Australia 2-0 pada babak kualifikasi. Hasil tersebut membuat Indonesia finis sebagai juara Grup H dengan tujuh poin.

Putaran final Piala Asia U-20 2027 akan digelar di China pada tahun depan. Raditya dan Irpan kini masih harus mengikuti proses pemantauan serta pemilihan pemain sebelum skuad final ditetapkan.* (mi/dh)

Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi potensi daerah, penguatan pengawasan serta digitalisasi administrasi dan pemungutan.

Baca Juga:

• Lepas 10 Pelajar Terpilih ke Ipoh Malaysia, Rico Waas Titip Misi Kenalkan Budaya Medan dan Jaga Nama Baik Bangsa

Rapat tersebut membahas tanggapan kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas penjelasan mengenai Ranperda Perubahan atas Perda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rico mengatakan perubahan perda tersebut disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Menurutnya, penyusunan perubahan aturan juga melalui pengkajian materi, penyelarasan kebijakan, penyusunan naskah akademik serta koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Proyeksi tambahan PAD dihitung berdasarkan potensi riil, tingkat kepatuhan, kondisi ekonomi masyarakat serta hasil evaluasi penerimaan masing-masing jenis pajak dan retribusi," ujarnya.

Pemko Medan menyatakan kebijakan pajak dan retribusi tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat, daya beli, kondisi perekonomian, perkembangan dunia usaha serta iklim investasi.

Rico menilai peningkatan PAD perlu berjalan seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik. Karena itu, peningkatan penerimaan daerah tidak hanya ditempuh melalui kenaikan tarif.

Dalam Perubahan APBD 2026, target PAD Kota Medan ditetapkan sekitar Rp3,875 triliun. Sementara dalam R-APBD 2027, PAD diproyeksikan mencapai Rp4,167 triliun atau meningkat sekitar Rp291,71 miliar.

"Peningkatan PAD bukan satu-satunya indikator keberhasilan, tetapi harus seimbang dengan pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan publik dan keberlangsungan aktivitas usaha," tegas Rico.

Perubahan perda pajak dan retribusi juga mencakup penyempurnaan ketentuan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), termasuk pencantuman Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan penyesuaian tabel indeks sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021.

Selain itu, terdapat penyesuaian tarif pelayanan kebersihan serta penghapusan objek retribusi penyedotan kakus pada Dinas Lingkungan Hidup.

Rico kembali menegaskan optimalisasi penerimaan daerah akan dilakukan melalui berbagai langkah selain perubahan tarif.

"Optimalisasi PAD tidak semata-mata dilakukan melalui peningkatan tarif, tetapi juga melalui perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan, optimalisasi potensi, penguatan pengawasan, serta digitalisasi administrasi dan pemungutan," jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Pemko Medan juga memaparkan upaya pengamanan aset daerah. Pengamanan hukum dilakukan melalui legalisasi dan sertifikasi tanah serta bangunan, sedangkan pengamanan fisik dilakukan dengan pemasangan plang penanda aset dan patok pembatas lahan.

Pemko Medan juga melakukan penertiban terhadap aset yang terlantar maupun yang dikuasai pihak lain tanpa izin. Sistem inventarisasi dan keterbukaan informasi aset turut dikembangkan untuk mendukung pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, aset daerah yang memiliki potensi ekonomi akan dioptimalkan pemanfaatannya sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.

Dalam rangka pembahasan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024, DPRD Medan juga membentuk Panitia Khusus (Pansus). Pembahasan tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses legislasi daerah sebelum perubahan perda ditetapkan.* (dh)

Pelepasan dilakukan di Balai Kota Medan, Selasa (22/9/2026). Rico berpesan agar para pelajar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperluas wawasan dan membangun persahabatan dengan masyarakat Ipoh.

Baca Juga:

• Disentil Bobby Soal Silpa Rp 500 M, Rico Waas Buka Suara Buntut DBH Medan Baru Cair 30 Persen

"Yang terpenting di dalam pertukaran pelajar ini adalah tidak lepas dari cinta tanah air kita. Kita membawa diri ke sana bukan hanya membawa tubuh dan pikiran, tetapi membawa label negara mana yang datang ke sana," kata Rico.

Rico juga meminta para pelajar memperkenalkan kekayaan budaya Kota Medan, mulai dari keberagaman suku, bahasa, tradisi, kesenian hingga kuliner.

Menurutnya, keberagaman tersebut merupakan bagian dari identitas Kota Medan yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat di luar Indonesia.

"Datanglah dengan rasa percaya diri, datanglah dengan kesantunan, dengan kesopanan, dengan kebaikan. Buatlah rasa persahabatan yang baik, tapi kita jangan lupa juga membawa nama baik dari Indonesia itu sendiri," ujarnya.

Rico juga mengingatkan para peserta agar menggunakan teknologi secara bijak selama mengikuti program. Pengalaman selama berada di Ipoh diharapkan dapat membantu mereka mengembangkan wawasan, karakter dan kepercayaan diri.

Sementara itu, Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan Sri Inderahayu mengatakan 10 pelajar yang mengikuti program tersebut terdiri atas lima putra dan lima putri dari empat sekolah di Kota Medan.

Mereka dijadwalkan mengikuti program di Ipoh pada 25-30 September 2026 dengan didampingi dua perwakilan Pemerintah Kota Medan.

Sebelum berangkat, para peserta telah mendapatkan pembekalan selama lebih dari satu bulan. Pembekalan tersebut antara lain mencakup latihan tari yang akan ditampilkan selama kegiatan.

Para pelajar juga disiapkan untuk mempresentasikan Indonesia, khususnya sejarah dan budaya Kota Medan, kepada masyarakat Ipoh.

Rombongan dijadwalkan berangkat dari Bandara Internasional Kualanamu menuju Penang, Malaysia. Dari Penang, perjalanan kemudian dilanjutkan melalui jalur darat menuju Kota Ipoh.

Program pertukaran pelajar Medan-Ipoh tersebut menjadi kesempatan bagi para pelajar untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar negeri sekaligus memperkenalkan budaya dan keberagaman Kota Medan.* (dh)