Menurut Prabowo, kunjungan bersama ke salah satu situs warisan dunia tersebut memiliki makna penting dalam memperkuat hubungan historis dan budaya antara kedua negara.

Baca Juga:

• Modi Targetkan Restorasi Candi Prambanan Rampung Sebelum 2029, Siap Kembali Resmikan Bersama Prabowo

Prabowo menegaskan Candi Prambanan tidak hanya menjadi simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tetapi juga menjadi pengingat eratnya hubungan peradaban Indonesia dan India yang telah berlangsung selama lebih dari satu milenium.

"Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tetapi juga pengingat akan kuatnya hubungan peradaban yang telah terjalin antara Indonesia dan India selama lebih dari 1.000 tahun," katanya.

Ia mengatakan hubungan kedua negara selama ini tidak hanya dibangun melalui kerja sama politik, ekonomi, maupun pertahanan, tetapi juga bertumpu pada kesamaan nilai budaya, ilmu pengetahuan, serta warisan peradaban yang telah menghubungkan kedua bangsa sejak lama.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada PM Narendra Modi atas terealisasinya kerja sama konservasi dan restorasi Candi Prambanan antara Indonesia dan India.

Presiden turut mengucapkan terima kasih atas kunjungan kenegaraan Narendra Modi ke Indonesia yang berlangsung selama tiga hari. Menurutnya, pertemuan bilateral yang telah dilaksanakan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis bagi kedua negara.

"Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada PM Narendra Modi atas kunjungan kenegaraannya di Indonesia selama tiga hari," ucap Prabowo.

Ia berharap hubungan persahabatan Indonesia dan India semakin erat serta mampu melahirkan kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara dan masyarakatnya.

"Semoga persahabatan Indonesia dan India semakin kokoh, erat, dan terus menghasilkan kerja sama yang nyata serta saling menguntungkan bagi kedua negara dan rakyat," tutup Prabowo.* (d/dh)

Kepala Humas PN Jakarta Selatan, Halida Rahardhini, mengatakan permohonan praperadilan kedua telah didaftarkan sebelum majelis hakim membacakan putusan pada praperadilan pertama.

Baca Juga:

• Jelang Sidang Kasus Ijazah, Roy Suryo dan Dokter Tifa Klaim Alami Intimidasi

Menurut Halida, objek gugatan pada praperadilan pertama berbeda dengan permohonan yang akan disidangkan pekan ini. Sidang sebelumnya hanya menguji sah atau tidaknya tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik.

Sementara itu, praperadilan kedua akan menguji keabsahan penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dalam perkara yang sedang ditangani Polda Metro Jaya.

Ia menjelaskan, majelis hakim nantinya akan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap selama persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap permohonan tersebut.

Pada praperadilan pertama, hakim mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Roy Suryo tidak sah.

Namun demikian, sejumlah permohonan lain, termasuk rehabilitasi dan beberapa tuntutan tambahan, tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

"Dikabulkan itu perihal pernyataan penggeledahan, penangkapan, penahanan yang dinyatakan tidak sah. Itu tiga. Poin-poin lainnya tidak dikabulkan oleh hakim," kata Halida.

Sidang praperadilan kedua tersebut menjadi tahapan lanjutan dalam proses hukum yang tengah dihadapi Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran informasi mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.* (in/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Dokter Tifa dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun dan dikutip pada Rabu (8/7/2026).

Baca Juga:

• Hakim Kabulkan Sebagian Praperadilan Roy Suryo, Ini Alasan Penangkapan hingga Penahanan Dinyatakan Tak Sah

"Jadi yang jelas tuh ada orang yang sangat ketakutan akan sidang itu. Kalau kami kan siap. Bismillah, kita siap, sudah persiapkan segala macam," ujar Dokter Tifa.

Ia mengklaim terdapat berbagai bentuk teror dan intimidasi yang ditujukan kepada dirinya maupun Roy Suryo menjelang persidangan. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci bentuk maupun pihak yang diduga melakukan tindakan tersebut.

"Yang enggak siap itu yang bikin-bikin kayak gini. Bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan," katanya.

Selain membahas persidangan, Dokter Tifa juga mengajak masyarakat yang ingin memberikan dukungan untuk membeli maupun berdonasi melalui buku yang ditulisnya. Menurut dia, hasil penjualan buku selama ini menjadi sumber pendanaan berbagai aktivitas sosial yang dijalankannya.

Ia menilai proses persidangan akan berlangsung cukup panjang karena, menurut klaimnya, terdapat ratusan dokumen dan lebih dari seratus saksi yang akan diperiksa di persidangan.

Karena itu, ia mengajak masyarakat yang memiliki pandangan serupa untuk memberikan dukungan selama proses hukum berlangsung.

Diketahui, Dokter Tifa saat ini menjalani persidangan atas perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sementara itu, Roy Suryo sebelumnya mengajukan praperadilan terkait penetapan proses hukum terhadap dirinya.

Dalam putusan praperadilan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Roy Suryo tidak sah. Meski demikian, putusan praperadilan tidak serta-merta mengakhiri pokok perkara pidana yang sedang diproses.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak yang disebut dalam pernyataan Roy Suryo dan Dokter Tifa mengenai klaim adanya teror maupun intimidasi tersebut.* (in/dh)

Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal menyerahkan draf usulan reformasi regulasi perpajakan terhadap program jaminan sosial tenaga kerja. Menurutnya, dana JHT merupakan tabungan sosial milik pekerja sehingga tidak semestinya dikenakan pajak saat dicairkan.

Baca Juga:

• Di Tengah Polemik Pajak JHT, Purbaya dan Said Iqbal Akhirnya Bertemu

Said menilai kebijakan perpajakan terhadap JHT perlu dievaluasi agar lebih berpihak kepada pekerja. Ia mengajukan empat usulan utama kepada pemerintah.

Usulan pertama adalah membebaskan pajak pencairan JHT sehingga tarifnya menjadi 0 persen. Kedua, menghapus sistem tarif pajak progresif yang selama ini dikenakan saat pekerja mencairkan dana JHT.

Menurut Said, sistem pajak progresif dinilai memberatkan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari satu kali karena harus mencairkan dana JHT secara berulang.

"Ini tidak adil. Orang yang berkali-kali kehilangan pekerjaan justru berkali-kali dikenai pajak progresif," katanya.

Usulan ketiga, pemerintah diminta menaikkan batas minimal saldo JHT yang dikenakan pajak. Saat ini, berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2009, saldo JHT hingga Rp50 juta dikenakan tarif pajak final 0 persen, sedangkan saldo di atas angka tersebut dikenai tarif 5 persen.

Said berpendapat nilai batas tersebut sudah tidak lagi relevan karena ditetapkan lebih dari 15 tahun lalu dan belum menyesuaikan perkembangan inflasi maupun nilai ekonomi saat ini.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan perpajakan terhadap uang pesangon, dana pensiun, dan program jaminan sosial lainnya yang dinilai merupakan bentuk perlindungan negara kepada pekerja.

Said mengungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut positif seluruh masukan yang disampaikan. Namun, pemerintah masih akan melakukan kajian teknis untuk menghitung dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara sebelum mengambil keputusan.

"Saya menangkap semangat yang sangat positif. Pemerintah ingin mendengar aspirasi masyarakat, khususnya para pekerja. Memang belum ada keputusan final, tetapi saya melihat ada komitmen untuk melakukan evaluasi terhadap aturan yang ada," ujarnya.

Ia menambahkan, hasil pertemuan tersebut membuat rencana aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan Kantor Kementerian Keuangan yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (9/7/2026) resmi dibatalkan.

Meski demikian, Said menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses pembahasan hingga pemerintah menetapkan kebijakan yang dinilai memberikan keadilan bagi para pekerja.* (oz/dh)

Tim penyidik KPK keluar dari gedung Kantor Disdik Langkat di Jalan Kartini, Kecamatan Stabat, sekitar pukul 12.31 WIB. Sejumlah petugas tampak mengangkut tiga koper dan satu kardus dari dalam gedung sebelum memasukkannya ke kendaraan operasional.

Baca Juga:

• KPK Geledah Kantor Bupati, Disdik hingga PUTR Langkat, Buru Bukti Baru Kasus OTT Ondim

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Langkat, Wahyudiharto, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara rinci hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik.

"Dapat info saja tadi (soal penggeledahan), tapi saya belum ke lapangan," ujarnya.

Penggeledahan dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi hasil operasi tangkap tangan yang digelar pada awal Juli 2026.

Dalam perkara tersebut, Syah Afandin diduga menerima gratifikasi dengan total mencapai Rp3,5 miliar dari berbagai sumber. Selain itu, ia juga diduga menerima suap dari pihak swasta bernama Yaqub Abdhal Al Mu'arif yang merupakan tim suksesnya pada Pilkada 2024.

Usai kemenangan Syah Afandin dalam Pilkada, Yaqub disebut memperoleh sejumlah proyek pemerintah, di antaranya proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat senilai Rp9,5 miliar dan proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) senilai Rp748 juta.

Penyidik KPK menduga Syah Afandin meminta komitmen fee sebesar 10 persen dari proyek tersebut, dengan nilai sekitar Rp990 juta untuk proyek di Dinas Pendidikan dan Rp126,8 juta dari proyek Disperkim.

KPK mengungkapkan, hingga April 2026 Syah Afandin diduga telah menerima sekitar Rp800 juta dari Yaqub. Pada Juni 2026, ia kembali meminta uang sebesar Rp300 juta, namun diduga hanya menerima Rp100 juta.

Selain dugaan suap proyek, KPK juga mengungkap adanya dugaan gratifikasi yang bersumber dari praktik mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan, pengangkatan camat, penunjukan kepala sekolah SD dan SMP, hingga pengadaan seragam sekolah dasar.

Kasus tersebut masih terus dikembangkan penyidik KPK untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.* (ds/dh)

Kenaikan harga tersebut semakin menambah beban masyarakat yang sedang membangun maupun merenovasi rumah. Tidak hanya warga, para tukang bangunan dan pelaku usaha konstruksi juga mengaku terdampak karena biaya pembangunan terus meningkat, sementara daya beli masyarakat justru menurun.

Baca Juga:

• Universitas Paramadina Satukan Pakar Bahas Masa Depan Pembangunan Indonesia di Tengah Ancaman Krisis Iklim

Sejumlah warga di Kecamatan Tanjung Tiram mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan agar harga material bangunan dapat kembali stabil.

"Sekarang mau bangun rumah jadi berpikir dua kali. Harga semen sudah sampai seratus ribu per sak, sementara kebutuhan membangun rumah tidak hanya satu atau dua sak. Kalau begini terus, pembangunan rumah kami terpaksa ditunda," keluh seorang warga Tanjung Tiram.

Keluhan serupa juga datang dari kalangan tukang bangunan. Mereka mengaku pekerjaan mulai berkurang karena banyak pemilik rumah memilih menunda pembangunan hingga harga material kembali normal.

"Kalau harga terus naik, yang susah bukan hanya pemilik rumah, tetapi kami para tukang juga ikut terdampak. Banyak pekerjaan yang akhirnya ditunda karena biaya membengkak," ungkap salah seorang pekerja bangunan.

Masyarakat menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Mereka meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait segera melakukan pengawasan terhadap distribusi semen untuk memastikan tidak terjadi praktik penimbunan ataupun permainan harga yang dapat merugikan masyarakat.

Di media sosial, persoalan mahalnya harga semen juga mulai ramai diperbincangkan. Banyak warga mempertanyakan penyebab kenaikan harga yang terjadi dalam waktu relatif singkat. Bahkan muncul dugaan adanya gangguan distribusi maupun faktor lain yang menyebabkan pasokan di sejumlah daerah berkurang. Dugaan tersebut tentu masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak-pihak yang berwenang.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta instansi terkait segera melakukan pengecekan langsung ke distributor maupun agen penyalur semen. Transparansi mengenai kondisi stok dan rantai distribusi dinilai penting agar masyarakat tidak terus dihantui ketidakpastian.

Selain itu, aparat penegak hukum juga diharapkan melakukan pengawasan apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam distribusi barang kebutuhan pembangunan tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari distributor maupun pihak berwenang mengenai penyebab pasti kenaikan harga Semen Tiga Roda yang kini telah menyentuh angka Rp100.000 per sak di Kabupaten Batu Bara.

Masyarakat kini hanya berharap harga semen segera kembali normal sehingga pembangunan rumah, tempat usaha, maupun fasilitas lainnya dapat berjalan tanpa terbebani oleh lonjakan harga material yang terus meningkat.* (dh)

Dalam kunjungan tersebut, M. Nasir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Roby Irza, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia, Kepala Dinas Pengairan Aceh Erwin, Tim Khusus Gubernur Faisal Rizal, Kepala BBRMP Aceh Firdaus, serta sejumlah pejabat terkait.

Baca Juga:

• Sekda Aceh Dorong Sinergi Daerah Tekan Inflasi dan Percepat Digitalisasi Ekonomi

Dalam kesempatan itu, Plt Kadistanbun Aceh Azanuddin Kurnia melaporkan progres rehabilitasi sawah rusak ringan seluas 6.304 hektare telah mencapai sekitar 40 persen. Sementara rehabilitasi sawah kategori rusak sedang seluas 2.281 hektare telah mencapai 78 persen.

Secara keseluruhan, rehabilitasi sawah rusak ringan dan sedang yang ditangani melalui kolaborasi Kementerian Pertanian, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota telah menjangkau sekitar 40.988 hektare lahan pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Timur, Erwin Atlizar, mengatakan di lokasi peninjauan saat ini sedang dilakukan pengolahan lahan seluas sekitar 30 hektare yang ditargetkan segera memasuki masa tanam. Ia juga mengharapkan dukungan Pemerintah Aceh untuk mempercepat distribusi air dari Daerah Irigasi Jambo Aye guna mengairi sekitar 350 hektare sawah di Kecamatan Simpang Ulim dan Pantee Bidari.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Aceh langsung meminta Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS). Hasil koordinasi tersebut mendapat respons positif setelah BWS menyatakan siap mengambil langkah darurat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan air bagi lahan pertanian masyarakat.

M. Nasir mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian serta Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi Pusat yang terus membantu percepatan pemulihan sektor pertanian di Aceh. Menurutnya, pulihnya sektor pertanian dan perikanan akan menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi masyarakat pascabencana.

Ia menegaskan Pemerintah Aceh akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, penyuluh pertanian, kelompok tani, hingga unsur TNI agar seluruh program rehabilitasi dapat diselesaikan sesuai target.

"Kita berharap mayoritas sawah yang telah direhabilitasi sudah dapat ditanami pada Juli tahun ini," ujar M. Nasir.

Selain itu, Sekda Aceh juga meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terus mencari solusi terhadap sekitar 16.283 hektare sawah yang masuk kategori rusak berat agar dapat dipulihkan secara bertahap dan kembali produktif.

Sebelum meninjau lokasi rehabilitasi sawah, M. Nasir bersama rombongan juga mengecek kondisi jaringan irigasi di depan Kantor Camat Darul Falah. Ia meminta Dinas Pengairan Aceh bersama kontraktor pelaksana mempercepat penyelesaian pekerjaan sehingga pasokan air dapat segera mengalir dan petani bisa memulai musim tanam tanpa kendala.* (dh)

Komitmen tersebut disampaikan Modi saat menghadiri peresmian kerja sama konservasi dan restorasi Candi Prambanan di Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta, Rabu (8/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Angkat Kisah Ramayana di Prambanan, Perkuat Diplomasi Budaya Bersama PM India Modi

Dalam sambutannya, Modi menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok yang memiliki kemampuan menyusun strategi dan perencanaan dengan baik. Menurutnya, hal itu membuat proyek restorasi Candi Prambanan memiliki arah dan target yang jelas.

Modi juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berjanji kepada Presiden Prabowo untuk kembali berkunjung ke Indonesia ketika proses restorasi selesai dilaksanakan.

"Sahabat saya Presiden Prabowo membuat saya berjanji kepadanya bahwa kita akan menyelesaikan pekerjaan ini sebelum tahun 2029, dan saya perlu melakukan kunjungan kembali sekali lagi ke Indonesia untuk meresmikan Kompleks Candi Prambanan setelah restorasi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto bersama PM Narendra Modi secara resmi meluncurkan kerja sama konservasi dan restorasi Kompleks Candi Prambanan sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral Indonesia dan India di bidang pelestarian warisan budaya.

Prabowo mengatakan Candi Prambanan memiliki nilai sejarah dan budaya yang erat bagi kedua negara. Ia berharap kerja sama tersebut semakin memperkokoh hubungan persahabatan Indonesia dan India.

"Semoga persahabatan Indonesia dan India semakin kokoh, erat dan terus menghasilkan kerja sama yang nyata serta saling menguntungkan bagi kedua negara dan kedua rakyat negara," ujar Prabowo.

Kerja sama restorasi Candi Prambanan menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian kunjungan kenegaraan PM Narendra Modi ke Indonesia sekaligus menandai komitmen kedua negara dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya dunia.* (k/dh)

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa Candi Prambanan bukan sekadar bangunan bersejarah, tetapi juga menjadi simbol kejayaan peradaban Nusantara yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, seni, spiritualitas, dan nilai kemanusiaan.

Baca Juga:

• Prabowo Jemput PM Modi di Yogya, Langsung Terbang ke Prambanan untuk Resmikan Kerja Sama Budaya

Prabowo mengatakan, Candi Prambanan memiliki makna yang sangat penting bagi Indonesia maupun India. Menurutnya, kisah Ramayana yang terpahat di relief candi menjadi bukti eratnya hubungan peradaban kedua bangsa sejak masa lampau.

"Candi Prambanan juga memiliki makna khusus bagi bangsa Indonesia dan India karena kisah Ramayana yang terukir di dindingnya menjadi saksi dari kedekatan peradaban kedua bangsa," katanya.

Kepala Negara berharap kunjungan PM Narendra Modi ke Indonesia semakin memperkuat hubungan persahabatan antara kedua negara, khususnya melalui kerja sama di bidang kebudayaan.

Menurut Prabowo, budaya merupakan jembatan yang mampu menyatukan berbagai bangsa, mempererat saling pengertian, sekaligus membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.

"Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan India," tuturnya.

"Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk membangun masa depan bersama," lanjut Prabowo.

Kunjungan PM Narendra Modi ke Candi Prambanan juga menjadi bagian dari rangkaian agenda kenegaraan bersama Presiden Prabowo Subianto, termasuk peresmian proyek restorasi kompleks candi yang menjadi salah satu warisan budaya dunia tersebut.* (d/dh)

Penggeledahan dilakukan beberapa hari setelah KPK menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• KPK Telusuri Dolar Singapura di Balik Amplop Raja Juli, Diduga Berkaitan dengan Kasus Kuansing

Sekretaris Dinas Pendidikan Langkat, Robert Hendra Ginting, tampak mendampingi tim penyidik saat proses penggeledahan berlangsung. Hingga menjelang siang, petugas masih berada di lokasi untuk melanjutkan pemeriksaan.

Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan praktik suap proyek yang melibatkan tim sukses Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu'arif. Berdasarkan hasil penyidikan, Yaqub diduga memperoleh 80 paket proyek penunjukan langsung di Dinas Pendidikan dengan nilai sekitar Rp9,5 miliar serta lima paket proyek di Dinas Perkim senilai Rp748 juta.

Dari proyek tersebut, Syah Afandin diduga meminta komitmen fee sebesar 10 persen untuk proyek Dinas Pendidikan dan 17 persen untuk proyek di Dinas Perkim.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT), KPK mengamankan tujuh orang di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan. Dari operasi itu, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp100 juta, uang dalam mata uang asing senilai Rp1,22 miliar, 55 keping logam mulia berbahan platinum, dua rekening bank dengan saldo Rp2,27 miliar, serta berbagai dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.

Selain dugaan suap proyek, KPK juga mendalami dugaan gratifikasi senilai Rp3,5 miliar yang disebut berkaitan dengan mutasi jabatan, pengangkatan kepala sekolah, camat, hingga pengadaan seragam sekolah di Kabupaten Langkat.

Atas dasar alat bukti yang telah dikumpulkan, KPK menetapkan Syah Afandin dan Yaqub sebagai tersangka. Syah Afandin kini ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, sedangkan Yaqub ditahan di Rutan Polda Sumatera Utara untuk kepentingan penyidikan.

Penyidik masih terus mengembangkan perkara tersebut dengan menelusuri dokumen dan barang bukti hasil penggeledahan di sejumlah kantor pemerintahan Kabupaten Langkat.* (tm/dh)

Presiden Prabowo tiba lebih dahulu di Bandara Internasional Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, dan disambut jajaran pejabat daerah. Selanjutnya, kepala negara menunggu kedatangan PM Narendra Modi yang juga dijadwalkan mendarat di bandara yang sama.

Baca Juga:

• Prabowo Ngaku Tiru Kebijakan PM Modi: Sudah Dapat Izin, Jadi Tak Bisa Digugat

Dari Bandara Internasional Yogyakarta, Prabowo dan Modi kemudian bertolak menggunakan helikopter menuju Pangkalan TNI AU Adisutjipto di Kabupaten Sleman. Perjalanan tersebut menjadi bagian dari kunjungan resmi PM India ke Indonesia yang menitikberatkan penguatan hubungan strategis sekaligus kerja sama kebudayaan.

Setibanya di Lanud Adisutjipto, kedua pemimpin melanjutkan perjalanan darat menuju Kompleks Candi Prambanan. Di kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO tersebut, Prabowo dan Modi dijadwalkan meninjau sejumlah area kompleks candi.

Selain melakukan peninjauan, Presiden Prabowo dan PM Narendra Modi juga akan menyaksikan peresmian plakat kerja sama konservasi warisan budaya Indonesia-India untuk Candi Prambanan.

Kerja sama tersebut menjadi simbol semakin eratnya hubungan kedua negara, khususnya dalam pelestarian warisan budaya yang memiliki keterkaitan sejarah sejak ratusan tahun silam.

Kunjungan PM Modi ke Candi Prambanan juga menjadi bagian dari rangkaian agenda kenegaraan selama berada di Indonesia. Selain memperkuat hubungan bilateral di bidang politik, ekonomi, dan investasi, kedua negara juga menegaskan komitmen untuk memperluas kolaborasi di sektor kebudayaan, pendidikan, serta pelestarian situs bersejarah.

Pemerintah Indonesia menilai kerja sama konservasi Candi Prambanan bersama India menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga nilai sejarah dan budaya yang menjadi penghubung erat hubungan kedua bangsa sejak masa lampau.* (in/dh)

Kedua mahasiswa yang diamankan masing-masing berinisial KH (20) dan Y (20). Penangkapan dilakukan di lokasi berbeda pada Senin (6/7/2026) malam setelah polisi melakukan pengembangan dari hasil penangkapan awal.

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polres Binjai Tangkap Terduga Pengedar Sabu 10,07 Gram Lewat Operasi Undercover Buy

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu paket ganja dengan berat sekitar 6,05 gram yang disembunyikan di bagian bawah sepeda motor pelaku.

"Petugas mengamankan satu paket ganja seberat 6,05 gram yang disimpan di bagian bawah sepeda motor pelaku," ujar Rafli, Rabu (8/7/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Y mengaku memperoleh ganja tersebut dari rekannya yang juga merupakan mahasiswa, yakni KH. Berbekal keterangan itu, polisi langsung melakukan pengembangan menuju rumah kos KH di kawasan Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Baru.

Saat tiba di lokasi, petugas mendapati KH diduga sedang mengonsumsi ganja di area rooftop rumah kos. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di kamar pelaku.

Dari penggeledahan tersebut, aparat menemukan dua bungkus besar ganja dengan berat keseluruhan lebih dari 260 gram yang diduga siap diedarkan.

Menurut Rafli, hasil penyelidikan sementara menunjukkan ganja tersebut diduga diedarkan kepada sesama mahasiswa maupun masyarakat di luar lingkungan kampus.

"Keduanya diduga mengedarkan ganja kepada sesama mahasiswa dan juga masyarakat di luar lingkungan kampus," jelasnya.

Polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan pemasok narkotika. Seorang pria berinisial B kini masuk dalam daftar pencarian karena diduga menjadi pemasok ganja kepada KH.

Selain memburu pemasok, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya jaringan peredaran yang lebih luas di lingkungan kampus maupun di luar kampus.

Polrestabes Medan mengimbau masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika karena seluruh pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (ds/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara komunitas India di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026) malam.

Baca Juga:

• Indonesia Bangun Bandara Antariksa di Biak, Target Peluncuran Satelit Mulai 2027

"Rekan dekat serta kolega saya akan bersaksi bahwa saya adalah seorang pengagum besar Narendra Modi. Ini bukan sekadar kata-kata manis," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menceritakan bahwa sebelum menjadi presiden, dirinya mempelajari berbagai kebijakan yang dijalankan Pemerintah India di bawah kepemimpinan Modi. Menurutnya, sejumlah program tersebut menjadi inspirasi dalam merumuskan kebijakan di Indonesia.

Ia pun menyampaikan candaan yang mengundang tawa para tamu undangan terkait kebiasaannya mengadopsi berbagai kebijakan India.

"Karena tidak ada hak cipta, saya meniru banyak kebijakannya. Tetapi Perdana Menteri Modi dengan murah hati mengizinkan saya untuk meniru kebijakannya, jadi saya tidak dapat dituntut di pengadilan mana pun," kata Prabowo disambut gelak tawa hadirin.

Selain itu, Prabowo menilai Indonesia memiliki banyak hal yang bisa dipelajari dari pengalaman India dalam membangun negara.

Menurutnya, hubungan Indonesia dan India tidak hanya didasarkan pada kerja sama ekonomi maupun diplomatik, tetapi juga memiliki ikatan sejarah, budaya, dan peradaban yang telah terjalin selama ratusan tahun.

"Yang penting adalah masyarakat Indonesia harus belajar dari pengalaman India. Peradaban dan budaya kami selama ratusan tahun sangat dipengaruhi oleh peradaban India," ujarnya.

Kunjungan PM Narendra Modi ke Indonesia kali ini menjadi bagian dari penguatan hubungan strategis kedua negara, termasuk kerja sama di bidang ekonomi, teknologi, budaya, hingga pelestarian warisan sejarah.* (d/dh)

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan pembangunan bandara antariksa Biak merupakan tindak lanjut dari penguatan kerja sama antara Indonesia dan India di bidang teknologi antariksa.

Baca Juga:

• PM Modi ke Candi Prambanan Bareng Prabowo, Ada Agenda Ibadah dan Konservasi

"Jadi ini sudah ditekankan oleh Pak Perdana Menteri dan juga Pak Presiden, bahwa suatu kerja sama di bandara antariksa ini memang harus diperkuat, dan saya sudah mendapat pesan untuk segera ditindaklanjuti," ujar Arif, Rabu (8/7/2026).

Menurut Arif, Biak menjadi salah satu kandidat lokasi pembangunan spaceport berdasarkan kajian ilmiah dan penyusunan naskah akademik yang telah dilakukan pemerintah.

"Jadi bandara antariksa memang ada beberapa calon lokasi, salah satu calon lokasi adalah di Biak," katanya.

Rencana pembangunan bandara antariksa sebenarnya telah disiapkan sejak lama. Arif menjelaskan, kajian awal telah dilakukan sejak era Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada dekade 1980-an.

Persiapan tersebut terus dikembangkan hingga kembali dipercepat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah kini mulai menyusun berbagai kebutuhan teknis agar proyek tersebut dapat segera direalisasikan.

BRIN menargetkan sepanjang 2026 akan dilakukan penyusunan master plan, perencanaan teknis, serta koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengembangan kawasan.

"Tahun 2026 ini kita akan membangun master plan, kemudian perencanaan, termasuk bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan semuanya. Jadi akan segera kita realisasikan mulai 2027," ucap Arif.

Dengan pembangunan spaceport di Biak, Indonesia diharapkan memiliki fasilitas mandiri untuk mendukung pengembangan industri antariksa, termasuk peluncuran satelit dan penguatan teknologi luar angkasa nasional.* (dw/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menemukan dugaan adanya pengumpulan uang dari sejumlah petani anggota koperasi unit desa (KUD) terkait pengurusan izin pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Baca Juga:

• DPR Minta KPK Usut Tuntas Dugaan Gratifikasi Menhut Raja Juli, Jangan Sisakan Spekulasi

"Dalam pengumpulan uang tersebut, diduga uang-uang yang dikumpulkan kemudian dikonversi dalam bentuk Singapore Dollar," kata Budi kepada wartawan, Rabu (8/7/2026).

KPK juga mendalami dugaan keterkaitan uang valuta asing tersebut dengan amplop yang sebelumnya disebut diberikan Suhardiman kepada Raja Juli Antoni.

Budi mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman untuk memastikan apakah dolar Singapura tersebut merupakan isi dari amplop yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan.

"Ini yang kemudian akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik tentunya. Karena memang dari keterangan awal bahwa ada pemberian yang dilakukan oleh Bupati kepada Pak Menteri di Kemenhut," ujarnya.

Sebelumnya, Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi kepada KPK setelah menerima amplop yang disebut ditinggalkan oleh Suhardiman usai pertemuan di ruang kerja Menteri Kehutanan.

Namun, KPK belum dapat memastikan isi amplop tersebut karena barang tersebut telah dikembalikan kepada pihak pemberi.

"Terkait detail isian amplop tersebut, karena memang amplop ini sudah dikembalikan oleh Pak Menteri kepada pihak Bupati sehingga tidak disertakan dalam laporan penolakan gratifikasi," kata Budi.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Suhardiman Amby sebagai tersangka terkait dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain dugaan suap jabatan, penyidik juga menemukan dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

KPK menduga uang yang diminta berasal dari sebagian Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing. Dana tersebut disebut berasal dari pemotongan penghasilan petani yang nilainya hanya berkisar ratusan ribu rupiah per bulan.* (oz/dh)

Berdasarkan pantauan pasar spot, rupiah melemah sekitar 0,006 persen dari penutupan hari sebelumnya yang berada di level Rp17.980 per dolar AS.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp14 Ribu, Jadi Rp2,641 Juta per Gram

Hingga pukul 09.00 WIB, ringgit Malaysia menjadi mata uang Asia dengan pelemahan terbesar setelah terkoreksi 0,27 persen. Kemudian disusul peso Filipina yang melemah 0,26 persen.

Sejumlah mata uang Asia lainnya juga mengalami tekanan, seperti yen Jepang yang turun 0,15 persen dan baht Thailand yang melemah 0,14 persen. Sementara yuan China serta dolar Singapura masing-masing terkoreksi 0,07 persen.

Dolar Taiwan juga tercatat melemah 0,03 persen, sedangkan dolar Hong Kong mengalami penurunan tipis sebesar 0,005 persen.

Di tengah tekanan mayoritas mata uang Asia, won Korea Selatan menjadi satu-satunya mata uang kawasan yang berhasil menguat terhadap dolar AS. Won tercatat naik 0,2 persen pada perdagangan pagi ini.

Pergerakan rupiah masih menjadi perhatian pelaku pasar seiring dinamika ekonomi global dan sentimen terhadap pergerakan dolar AS yang memengaruhi pasar valuta asing.* (oz/dh)

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan PM Modi akan menyempatkan diri melakukan ibadah di kawasan Candi Prambanan dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya di Indonesia.

Baca Juga:

• Prabowo Beberkan Hasil Tes Genom, Rupanya Ada Jejak DNA India

Sebelumnya, Prabowo dan Modi bertolak menuju Yogyakarta untuk menghadiri agenda kerja sama konservasi Candi Prambanan. Proyek tersebut menjadi salah satu bagian dari penguatan hubungan budaya antara Indonesia dan India.

Dalam pernyataan bersama, PM Modi menyampaikan bahwa Candi Prambanan memiliki nilai sejarah penting yang menggambarkan hubungan budaya kedua negara yang telah terjalin sejak lama.

Menurut Modi, candi yang telah berusia lebih dari 1.000 tahun tersebut menjadi simbol keterikatan budaya Indonesia dan India.

"Besok saya akan meresmikan bersama dengan Presiden Prabowo, konservasi Candi Prambanan di Yogyakarta," kata Modi.

Kunjungan PM Modi ke Candi Prambanan menjadi salah satu rangkaian agenda diplomasi Indonesia-India, sekaligus memperkuat kerja sama dalam bidang pelestarian warisan budaya.* (in/dh)

Mengutip data Logam Mulia, harga emas Antam yang dijual melalui Butik Emas Antam tercatat mengalami koreksi seiring pergerakan harga emas di pasar.

Baca Juga:

• IHSG Melemah di Awal Perdagangan, Investor Cermati Sentimen Global dan Geopolitik

Untuk transaksi emas, pembelian maupun penjualan kembali tetap dikenakan ketentuan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nilai transaksi di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi pembeli tanpa NPWP. Pajak tersebut langsung dipotong dari nilai transaksi buyback.

Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,45 persen bagi pembeli dengan NPWP dan 0,9 persen bagi pembeli tanpa NPWP. Setiap transaksi pembelian emas akan disertai bukti potong pajak.

Berikut daftar harga emas batangan Antam berdasarkan pecahan yang tercatat di Logam Mulia:

- 0,5 gram: Rp1,370 juta
- 1 gram: Rp2,641 juta
- 2 gram: Rp5,222 juta
- 3 gram: Rp7,808 juta
- 5 gram: Rp12,980 juta
- 10 gram: Rp25,905 juta
- 25 gram: Rp64,637 juta
- 50 gram: Rp129,195 juta
- 100 gram: Rp258,312 juta
- 250 gram: Rp645,515 juta
- 500 gram: Rp1,290 miliar
- 1.000 gram: Rp2,581 miliar

Pergerakan harga emas menjadi perhatian investor karena emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dipilih masyarakat sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi global.* (mt/dh)

IHSG dibuka turun 2,32 poin atau 0,04 persen ke level 5.984,18. Sementara itu, indeks saham unggulan LQ45 juga bergerak melemah 0,48 poin atau 0,08 persen ke posisi 594,44.

Baca Juga:

• Update Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Rp61.900/Kg, Telur Ayam Rp29.050/Kg

Kondisi tersebut dinilai dapat membuat investor asing lebih berhati-hati apabila tidak diikuti dengan peningkatan aksesibilitas pasar Indonesia.

"Dengan masuknya Indonesia ke dalam watchlist klasifikasi pasar S&P Dow Jones Indices 2027, investor akan mencermati perkembangan aksesibilitas pasar ke depan," ujar Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya.

Dari sisi global, tekanan pasar dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari pelemahan bursa Wall Street Amerika Serikat, kenaikan harga minyak mentah, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Situasi geopolitik kembali menjadi perhatian setelah meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Harga minyak Brent tercatat naik sekitar 3 persen menjadi 74,16 dolar AS per barel, sedangkan minyak WTI menguat hampir 3 persen ke level 70,44 dolar AS per barel.

Kenaikan harga minyak dan ketidakpastian global membuat pelaku pasar cenderung mengambil sikap hati-hati atau risk-off dalam melakukan investasi.

Meski demikian, kondisi fundamental ekonomi domestik masih menjadi faktor penahan tekanan terhadap IHSG. Salah satu sentimen positif datang dari sektor perbankan dengan pertumbuhan kredit yang mencapai 11,51 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,47 persen yoy.

Dengan berbagai sentimen tersebut, IHSG diperkirakan masih berpeluang bergerak dalam fase konsolidasi dengan kecenderungan berhati-hati hingga pasar mendapatkan arah yang lebih jelas.* (an/dh)

Abdullah menegaskan KPK harus mengungkap seluruh rangkaian peristiwa berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku tanpa membedakan status pihak yang diperiksa.

Baca Juga:

• Pimpinan Baru BGN Bergerak, Gandeng KPK Benahi Tata Kelola Program MBG

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, dalam perkara dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

Dalam pengembangan perkara itu, KPK juga mendalami dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) untuk program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan adanya sebuah amplop yang ditinggalkan Suhardiman Amby di ruang kerjanya usai audiensi pada 2 Juni 2026. Raja Juli menyatakan amplop tersebut kemudian dikembalikan melalui ajudannya, sementara laporan penolakan gratifikasi disampaikan kepada KPK pada 3 Juli 2026, setelah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kuansing dilakukan.

Menurut Abdullah, urutan waktu dalam peristiwa tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik agar tidak memunculkan berbagai tafsir maupun dugaan adanya perlakuan yang berbeda dalam penegakan hukum.

Ia menegaskan masyarakat berhak mengetahui seluruh proses penanganan dugaan gratifikasi berdasarkan fakta dan alat bukti yang dimiliki penyidik.

Selain itu, Abdullah juga mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk memahami aturan mengenai gratifikasi, konflik kepentingan, serta ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga harus diperkuat melalui pendidikan antikorupsi, pembinaan, serta sosialisasi yang berkelanjutan bagi seluruh pejabat negara.* (an/dh)