Kasat Narkoba Polres Padangsidimpuan AKP Juli Purwono mengatakan polisi menemukan 26 bal ganja yang disamarkan menggunakan potongan batang pisang.

Baca Juga:

• Dituding Minta 'Uang Damai' Rp 30 Juta Bebaskan Pekerja Spa, Polrestabes Medan Buka Suara

Pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai seseorang yang diduga membawa ganja menggunakan karung dan sepeda motor di wilayah Pijorkoling.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengintai kendaraan yang dicurigai. Pada Minggu sekitar pukul 02.00 WIB, kendaraan tersebut terlihat melintas di simpang Jalan HT Rizal Nurdin.

Saat petugas hendak melakukan penangkapan, pengemudi sepeda motor melompat dari kendaraan dan melarikan diri ke arah kawasan yang gelap.

"Pengemudi sepeda motor melompat dari kendaraannya dan melarikan diri ke arah kiri jalan menuju kegelapan sehingga berhasil meloloskan diri," ujar Juli.

Sementara itu, satu orang yang berboncengan dengan pengemudi berhasil diamankan. Pria tersebut berinisial SSS.

Dari pemeriksaan, polisi menemukan dua karung berisi 26 bal ganja yang telah dilapisi potongan batang pisang untuk menyamarkan isinya.

Selain ganja, polisi juga mengamankan dua karung putih, satu unit telepon seluler Samsung warna biru, satu unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa nomor polisi serta uang tunai Rp1 juta.

Kepada petugas, SSS mengaku memperoleh ganja tersebut dari seorang pria yang tidak dikenalnya. Barang itu disebut didapat setelah dirinya menerima perintah dari seseorang melalui komunikasi WhatsApp.

Polisi kemudian melakukan pengembangan untuk mengetahui asal-usul ganja serta mengungkap jaringan yang berkaitan dengan pengiriman tersebut.

Sementara pelaku yang melarikan diri telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Polisi juga masih memburunya untuk diproses secara hukum.

SSS bersama seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolres Padangsidimpuan untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

"Kami juga melakukan pengembangan jaringan serta mengejar satu pelaku lain yang melarikan diri," kata Juli.* (ds/dh)

Peristiwa tersebut terjadi di Desa Sei Rampah pada Senin (14/9/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Baca Juga:

• Sudah Pasang Traffic Cone, 2 Pekerja Pemotong Rumput di Tol Tebing Tinggi Tetap Tewas Ditabrak Truk

Saat kendaraan berhenti di Simpang Bedagai akibat kemacetan, HG alias Bembeng menghampiri mereka. Keduanya kemudian terlibat pertengkaran mulut.

"Lalu saat berhenti di Simpang Bedagai karena macet, pelaku HG alias Bembeng, menghampiri mereka, sehingga terjadi pertengkaran mulut," kata Bringin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/9/2026).

Bringin belum menjelaskan secara rinci penyebab awal cekcok tersebut. Namun, pertengkaran kemudian berlanjut menjadi perkelahian.

Dalam perkelahian itu, HG mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke arah Suprayogi.

"Pelaku lalu mengambil batu dari tanah dan melemparnya ke arah korban, lemparan tersebut mengenai mata sebelah kiri korban hingga mengakibatkan luka berat dan kebutaan, pelaku kemudian melarikan diri dari lokasi," ujarnya.

Akibat kejadian tersebut, Suprayogi mengalami luka berat pada mata kiri hingga kehilangan penglihatannya.

Setelah kejadian, korban membuat laporan ke polisi. Penyidik kemudian melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan pelaku.

HG akhirnya ditangkap pada Sabtu (19/9/2026) di salah satu lokasi di Kabupaten Serdang Bedagai.

Polisi kemudian menahan HG untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Dia disangkakan Pasal 466 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat. Ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara," kata Bringin.

Kasus tersebut masih dalam proses hukum dan polisi terus melengkapi penyidikan terkait peristiwa penganiayaan tersebut.* (km/dh)

"Kalau dari analisa dan keyakinan saya akan ditolak," kata Gatot dalam wawancara di kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Minggu (27/9/2026).

Baca Juga:

• Jokowi Pamer KTA PSI di Bandung, Politisi PDIP Menyindir Pedas: Diminta Ijazah Malah Nunjukin Kartu

"Seperti Kapolri, itu adalah 'tangannya' Pak Jokowi," ujar Gatot.

Gatot kemudian menyampaikan pandangannya mengenai proses pengambilan keputusan di MK. Menurut dia, hakim konstitusi masih dapat mempertimbangkan sinyal atau isyarat dari Istana dalam menentukan putusan.

Pernyataan mengenai dugaan pengaruh pihak tertentu terhadap hakim konstitusi tersebut merupakan analisis dan keyakinan pribadi Gatot. Tidak terdapat putusan MK dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menyatakan adanya intervensi dari Istana terhadap hakim konstitusi.

Gugatan Gibran di MK

Perkara yang dimaksud tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Gugatan diajukan Denny Indrayana bersama KIPP, Partai Ummat, sejumlah warga negara, serta enam purnawirawan TNI. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam permohonannya, para pemohon merujuk Pasal 169 huruf r UU Pemilu mengenai ketentuan pendidikan minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Mereka juga meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat dan mendiskualifikasinya dari pencalonan.

Para pemohon mengakui perkara tersebut diajukan melewati tenggat waktu pengajuan PHPU. Mereka meminta MK mengesampingkan persoalan tenggat formal dengan alasan ingin menguji persoalan pemenuhan syarat pendidikan secara substantif.

MK telah menggelar pemeriksaan pendahuluan pada 21 September 2026. Sidang pemeriksaan persidangan kemudian berlangsung pada 23 September 2026 dengan agenda mendengar jawaban KPU, keterangan Bawaslu dan keterangan pihak terkait.

Dalam persidangan tersebut, KPU antara lain mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa permohonan. KPU berpandangan pokok permohonan berkaitan dengan sengketa proses pemilu, bukan perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK dalam perkara PHPU.

Hingga saat ini, belum terdapat putusan MK mengenai pokok permohonan tersebut. Karena itu, pernyataan Gatot mengenai kemungkinan hasil perkara merupakan analisis dan keyakinan pribadinya, sementara keputusan akhir tetap berada pada MK.* (fj/dh)

Deklarasi disaksikan Wakil Gubernur Sumut Surya di Lapangan Astaka, Jalan Pancing, Deli Serdang, Minggu (27/9/2026).

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 27 September: Hujan Ringan Mendominasi, Sejumlah Daerah Udara Kabur

Surya mengatakan Pemprov Sumut akan memperkuat berbagai langkah pencegahan dan pengendalian rabies. Selain memastikan ketersediaan vaksin, pemerintah akan memperkuat pusat kesehatan hewan serta meningkatkan kapasitas tenaga medis veteriner.

Pemerintah juga akan memperkuat sistem surveilans, deteksi dini, pelaporan dan penanganan kasus rabies secara cepat dan tepat.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memastikan ketersediaan vaksin rabies di seluruh kabupaten dan kota, memperkuat pusat kesehatan hewan, meningkatkan kapasitas tenaga medis veteriner, memperkuat surveilans, deteksi dini, pelaporan, serta penanganan kasus secara cepat dan tepat," kata Surya.

Sumut mencatat 280 kasus rabies sepanjang 2025. Menurut Surya, angka tersebut menunjukkan pencegahan rabies tidak hanya berkaitan dengan kesehatan hewan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat.

Target bebas rabies 2030, lanjut Surya, tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah. Karena itu, seluruh pemerintah kabupaten/kota, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas dan masyarakat diminta terlibat dalam upaya pencegahan.

Pendekatan yang digunakan adalah One Health yang menghubungkan kesehatan manusia, hewan dan lingkungan.

Surya juga mengajak masyarakat rutin memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaan. Menurutnya, kesadaran pemilik hewan menjadi salah satu faktor penting dalam memutus rantai penularan rabies.

"Saya juga mengajak seluruh masyarakat, rutin memvaksinasi hewan peliharaannya. Kesadaran masyarakat merupakan kunci untuk memutus rantai penularan rabies," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin mengatakan rabies tidak hanya berkaitan dengan jumlah kasus maupun program vaksinasi, tetapi juga menyangkut keselamatan manusia.

"Di balik satu kasus rabies, ada keluarga yang cemas, ada orang tua yang berharap anaknya dapat diselamatkan, dan ada kehidupan yang dapat berakhir karena penyakit rabies ini sebenarnya dapat kita cegah," ujar Nuryani.

Deklarasi tersebut memuat sejumlah komitmen, mulai dari pencegahan dan pengendalian rabies secara terpadu, penyediaan vaksin di seluruh kabupaten/kota, surveilans dan deteksi dini, edukasi masyarakat hingga penguatan kerja sama lintas sektor melalui pendekatan One Health.

Dengan target tersebut, Pemprov Sumut bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat langkah pencegahan rabies secara berkelanjutan menuju Sumut bebas rabies pada 2030.* (dh)

Kapolsek Sunggal Kompol M Yunus Tarigan mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada 13 September 2026 sekitar pukul 00.30 WIB.

Baca Juga:

• Demi Konten TikTok! Pria di Medan Tega Lindas & Seret Wanita Pakai Betor: Pelaku Diciduk

"Korban menegur tersangka karena tersangka memvideokan tempat usahanya di Jalan Ringroad. Kemudian tersangka tidak senang, lalu menabrak korban dengan kendaraan becak hingga korban terjatuh, kemudian digilas dan diseret," ujar Yunus saat dikonfirmasi, Minggu (27/9/2026).

Akibat kejadian tersebut, Murniati mengalami sejumlah luka dan sempat menjalani perawatan medis. Setelah kondisinya membaik, korban diperbolehkan pulang untuk melanjutkan pemulihan di rumah.

Menurut hasil penyelidikan sementara, Tenang disebut beberapa kali ditanya mengenai alasan merekam tempat usaha korban. Namun, dia disebut menjawab dengan alasan "suka-suka saya".

Korban yang keberatan tempat usahanya direkam tanpa izin kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Petugas selanjutnya melakukan penyelidikan dan mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut antara lain pakaian milik korban serta becak yang diduga digunakan Tenang saat kejadian.

Polisi kini memproses perkara tersebut dan menyebut Tenang terancam dijerat Pasal 466 dan Pasal 467 KUHP terkait dugaan tindak pidana penganiayaan.

Penyelidikan masih dilakukan untuk melengkapi proses hukum terhadap Tenang.* (dh)

Kepala Dinas Penerangan Kodaeral I Belawan Kolonel Laut (S) Wahyu Kurniawan mengatakan KM Anugerah Jaya berangkat dari Pelabuhan Pulau Balai, Pulau Banyak, menuju Anak Laut, Aceh Singkil, sekitar pukul 15.50 WIB.

Baca Juga:

• Realisasi TKD Rp21 Miliar di Aceh Singkil Masih 0 Persen, Satgas PRR Kebut Serapan hingga 30 Persen per Bulan

Sekitar pukul 17.00 WIB, kapal mengalami gangguan mesin. Nahkoda kemudian melakukan perbaikan hingga kapal kembali dapat melanjutkan perjalanan dengan kecepatan rendah.

Namun, saat kapal berada sekitar 4 mil laut dari daratan, gelombang menghantam kapal dan menyebabkan mesin kembali mengalami gangguan.

Upaya perbaikan kedua tidak berhasil. Nahkoda kemudian meminta bantuan untuk mengevakuasi seluruh penumpang ke daratan sekitar pukul 18.00 WIB.

Informasi mengenai kondisi kapal diterima Posal Singkil sekitar pukul 19.10 WIB melalui grup WhatsApp Satgas SAR.

Posal Singkil kemudian berkoordinasi dengan Basarnas, BPBD, Satpolairud, Panglima Laut, KPLP dan nelayan setempat untuk melakukan pencarian serta evakuasi.

Tim SAR gabungan bergerak menuju lokasi sekitar pukul 20.00 WIB berdasarkan titik terakhir kapal mengalami gangguan. Lima menit kemudian, KM Anugerah Jaya berhasil ditemukan.

Sebanyak 16 penumpang kemudian dievakuasi menggunakan RHIB KPLP menuju tangkahan atau dermaga Mak Jala, Pulau Sarok.

"Sebanyak 16 penumpang kemudian dievakuasi menggunakan RHIB KPLP menuju tangkahan/dermaga Mak Jala, Pulau Sarok, sementara KM Anugerah Jaya ditarik oleh kapal nelayan menuju Pelabuhan Anak Laut," ujar Wahyu saat dikonfirmasi, Minggu (27/9/2026).

KM Anugerah Jaya tiba di Pelabuhan atau Dermaga Anak Laut sekitar pukul 22.15 WIB. Lima penumpang lainnya kemudian berhasil dievakuasi dari kapal.

Salah seorang penumpang perempuan yang sempat mengalami pingsan langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

Seluruh rangkaian operasi SAR berlangsung aman dan lancar. Sebanyak 21 penumpang KM Anugerah Jaya akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.

Evakuasi tersebut melibatkan unsur TNI AL, Basarnas, BPBD, Satpolairud, KPLP, Panglima Laut dan masyarakat nelayan Aceh Singkil.* (tm/dh)

"Sikap itu menggambarkan kurangnya pemahaman Dirjen PAS Irjen Pol Drs Mashudi secara utuh dan obyektif tentang kewenangan Ombudsman, dan kurang hormatnya institusi Lapas kepada lembaga negara," tegas Dr Adhar Hakim.

Baca Juga:

• Langgar UU Ombudsman: DPR RI Didesak Cabut Persetujuan Nuzran Johar Sebagai Ketua, Selanjutnya Minta Maaf

Dr Adhar menegaskan, Irjen Pol Drs Mashudi harus memahami setidaknya tiga pasal dalam UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman berwenang melakukan pemeriksaan lapangan (pasal 28). Dan dalam melakukam pemeriksaan lapangan sesuai ketentuan pasal 28 tersebut, Ombudsman berwenang melakukannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu seperti dijamin pasal 34.

Karena seriusnya kebutuhan terhadap pemberantasan maladministrasi, dalam pasal 44 disebutkan ancaman pidana bagi setiap pihak yang menghalang-halangi Ombudsman dalam menjalankan kewenangannya melaksanakan ketentuan pasal 28 tersebut.

"Jadi, penyelenggara pelayanan publik seperti lembaga pemasyarakatan atau siapapun, termasuk Dirjen PAS itu, harus memahami norma yang melindungi kewenangan Ombudsman RI," tegas Adhar Hakim. Praktik pemberian fasilitas mewah bagi warga binaan, bukan lagi menjadi rahasia di Indonesia. Berkali-kali praktik seperti ini dibongkar media. Bahkan Wamenkumham saat dijabat Deny Indrayana pernah membongkar hal ini.

Karena itu, Dr Adhar Hakim mengimbau, dari pada terus menerus bersikap tidak kooperatif terhadap hasil temuan Ombudsman RI, maka Irjen Pol Drs Mashudi selaku Dirjen PAS dan jajarannya sebaiknya terus berkerja keras memperbaiki pelayanan di Lapas-Lapas seluruh Indonesia sebagai wujud sikap bertanggung jawab terhadap visi dan misi Lapas.

Apalagi, kata Dr Adhar, dalam kasus pemeriksaan lapangan, publik melalui berbagai media memberikan dukungannya dan percaya terhadap temuan Ombudsman RI. "Dirjen Lapas dan jajarannya harus dapat memahami fenomena tersebut sebagai sebuah logika bahwa bobroknya Lapas sudah menjadi rahasia umum," ujar Adhar.

Selanjutnya Adhar Hakim memberi apresiasi terhadap Ombudsman RI seraya berharap Ombudsman terus melakukan pemeriksaan lapangan dan membongkar bobroknya praktik pelayanan publik di Indonesia.*

"KTA PSI itu apa ya? Partai Sengketa Ijazah?" kata Guntur, Minggu (27/9/2026).

Baca Juga:

• UGM Yakin Ijazah Jokowi Asli dan Siap Diuji di Pengadilan, Jelaskan Beda Bentuk Dokumen Era 1980-an

"Diminta nunjukin ijazah agar tidak makin gaduh, kok malah nunjukin KTA," ujarnya.

Guntur juga meminta Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.

"Baik Jokowi diminta nunjukin ijazah S1 UGM-nya dan Gibran nunjukin ijazah SMA-nya," katanya.

Pernyataan Guntur tersebut muncul setelah Jokowi secara terbuka menunjukkan KTA PSI dalam acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyatakan dirinya telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Dia juga membacakan nomor keanggotaan yang tertera pada KTA tersebut di hadapan kader PSI.

"Saya sudah masuk menjadi keluarga besar PSI itu sudah 14 Oktober 2025. Sudah setahun lalu. Banyak yang enggak percaya. Saya kasih kartu anggota saya," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan dirinya memilih Bandung untuk mengungkap status keanggotaan tersebut karena struktur PSI di kota tersebut telah terbentuk hingga tingkat DPRt. Dia ingin keanggotaannya diketahui jajaran PSI dari tingkat pusat hingga daerah.

Pengungkapan keanggotaan Jokowi di PSI kemudian mendapat beragam tanggapan di ruang publik, termasuk dari Guntur Romli yang mengaitkannya dengan polemik ijazah.

Sementara itu, polemik ijazah Jokowi juga telah berkembang ke ranah hukum. Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam sejumlah laporan dan proses hukum, sementara Universitas Gadjah Mada (UGM) tetap menyatakan Jokowi merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM dan memiliki arsip akademik terkait proses pendidikannya.

Dengan demikian, pernyataan Guntur mengenai KTA PSI dan ijazah merupakan tanggapan politik terhadap langkah Jokowi yang diumumkan dalam kegiatan PSI di Bandung.* (in/dh)

Temuan itu terungkap saat Satlap Tri Cakti memantau pergerakan barang yang dibongkar dari kapal kargo KM Sawita di Pelabuhan Pangkal Balam, Pangkalpinang, Sabtu (26/9/2026).

Baca Juga:

• Berita Telah Terbit, Humas Bea Cukai Pangkalpinang Baru Merespons Dugaan Rokok Tanpa Pita Cukai

Petugas selanjutnya mengikuti pergerakan kendaraan hingga proses bongkar muat berlangsung di gudang tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan puluhan kampil berisi pasir timah kering di tengah muatan sagu.

Total terdapat 39 kampil pasir timah dengan estimasi berat mencapai 1,56 ton.

Posisi pasir timah yang berada di antara muatan bahan pangan tersebut diduga merupakan upaya menyamarkan komoditas mineral agar tidak mudah terdeteksi saat proses pengangkutan.

Namun, saat pemeriksaan dilakukan, pengemudi truk berinisial M tidak berada di lokasi.

Kondisi tersebut membuat asal-usul pasir timah, pemilik muatan maupun pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman masih harus ditelusuri lebih lanjut.

Satlap Tri Cakti kemudian mengamankan satu unit truk fuso beserta puluhan kampil pasir timah tersebut. Barang bukti selanjutnya dipindahkan ke Gudang Biji Timah (GBT) Cambai untuk penanganan lebih lanjut.

Pengiriman tersebut disebut berasal dari jalur Belitung menuju Bangka. Karena itu, penelusuran terhadap pergerakan barang dinilai penting untuk memastikan asal material, kepemilikan, dokumen pengangkutan serta pihak yang terlibat.

Satlap Tri Cakti mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan tersebut secara menyeluruh. Penanganan diharapkan tidak berhenti pada pengamanan kendaraan dan barang bukti, tetapi juga mengungkap pihak yang mengirim, pemilik maupun penerima pasir timah tersebut.

Hingga kini, belum diketahui siapa pemilik 1,56 ton pasir timah itu dan ke mana muatan tersebut sebenarnya akan dikirim.

Satlap Tri Cakti menyatakan akan terus melakukan pengawasan terhadap jalur distribusi komoditas mineral untuk mencegah pengangkutan timah yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* (dh)

Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito mengatakan pertumbuhan tersebut juga diikuti peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit.

Baca Juga:

• Sumut Dihantam Cuaca Ekstrem! Puting Beliung Sapu 9 Rumah di Taput, Banjir Rendam Samosir dan Deli Serdang

"Dari kualitas pembiayaan, rasio kredit bermasalah BPR-BPRS berada di 10,32 persen. Angka ini relatif tinggi dibanding sektor perbankan umum, dan dinamika NPL-nya masih terkendali, sehingga BPR-BPRS mampu mengantongi keuntungan yang wajar," kata Triyoga, Minggu (27/9/2026).

OJK juga terus mendorong penguatan industri BPR-BPRS melalui perbaikan struktur permodalan, tata kelola dan kepengurusan.

Menurut Triyoga, langkah tersebut dilakukan mengacu pada peta jalan pengembangan BPR-BPRS agar industri semakin kuat, resilien dan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

"Ini mengacu pada peta jalan (roadmap) pengembangan BPR-BPRS, agar industri jadi makin kuat, resilien, dan mampu memberi kontribusi optimal untuk perekonomian daerah," ujarnya.

Untuk memperkuat permodalan, OJK mendorong BPR yang memiliki modal terbatas tetapi tetap menunjukkan kinerja sehat untuk melakukan konsolidasi maupun merger.

Triyoga mengatakan proses konsolidasi BPR-BPRS di Sumut masih berlangsung. Sebanyak 23 BPR-BPRS yang sebelumnya terbagi dalam enam grup usaha kini terkonsolidasi menjadi dua grup utama.

"Di Sumut, konsolidasi masih masif, yaitu 23 BPR-BPRS yang awalnya terbagi di enam grup usaha, sekarang jadi dua grup utama," katanya.

Salah satu bentuk konsolidasi dilakukan melalui penggabungan 18 BPR menjadi satu. Kantor pusat dari hasil penggabungan tersebut nantinya dikonversi menjadi jaringan kantor cabang yang terintegrasi.

OJK juga menyebut terdapat kelompok usaha lain yang proses konsolidasinya telah mendapatkan status efektif dari regulator, termasuk merger BPR Mega Ganda dan BPR Mitra Dana.

Triyoga berharap restrukturisasi dan konsolidasi tersebut dapat membuat industri BPR-BPRS di Sumatera Utara semakin solid, efisien dan mampu mendukung kebutuhan pembiayaan masyarakat maupun perekonomian daerah.* (mi/dh)

Desakan tersebut disampaikan Rieke menyusul temuan Ombudsman RI saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Cibinong pada Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Intip LHKPN Wisnu Hani Eks Kalapas Cibinong: Punya 5 Rumah Cuan Miliaran Usai Dinonaktifkan

"Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjelaskan secara utuh siapa penghuni setiap bangunan yang menjadi temuan," kata Rieke, Minggu (27/9/2026).

Rieke juga meminta pemerintah mengungkap pihak yang memberikan izin penggunaan bangunan, sejak kapan fasilitas digunakan, serta sumber pembiayaan pembangunan dan fasilitas di dalamnya.

"Siapa yang memberikan izin penggunaan, sejak kapan fasilitas tersebut digunakan, dari mana sumber pembiayaan pembangunan dan fasilitas," ujarnya.

Selain itu, Rieke mempertanyakan ada atau tidaknya pembayaran dari warga binaan maupun keluarga mereka untuk menggunakan fasilitas tersebut. Salah satu hal yang disorot adalah dugaan pungutan Rp150 ribu per minggu.

Menurut Rieke, pemeriksaan juga harus menyentuh petugas yang mengetahui keberadaan fasilitas hingga pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaannya.

"Jangan hanya periksa orang yang berada di ujung rantai. Periksa pula sistem, keputusan, perintah, pembiaran dan mekanisme pengawasannya," katanya.

Rieke menegaskan apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Jika ditemukan dugaan tindak pidana, kasus tersebut diminta diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan.

Bangunan Dilengkapi Fasilitas Mewah

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan sejumlah bangunan di area Lapas Cibinong yang disebut memiliki fasilitas menyerupai hunian mewah.

Dalam inspeksi tersebut, ditemukan lebih dari 10 bangunan dengan fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, dapur serta perlengkapan rumah tangga.

Di kawasan tersebut juga ditemukan fasilitas kebugaran dan simulator golf yang disebut sedang dibangun. Ombudsman turut menemukan minuman beralkohol di salah satu fasilitas.

Temuan tersebut kemudian memicu pemeriksaan internal oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sejumlah pejabat struktural Lapas Cibinong juga telah dinonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan.

Nama Jimmy Masrin Ikut Disorot

Nama terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin ikut menjadi perhatian setelah muncul pemberitaan dan informasi di ruang publik yang mengaitkannya dengan salah satu bangunan tersebut.

Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi yang memastikan Jimmy Masrin merupakan penghuni bangunan yang ditemukan Ombudsman.

Jimmy Masrin sendiri merupakan terpidana dalam perkara korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Petro Energy.

Dalam perjalanan perkara hukumnya, Jimmy awalnya divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Desember 2025. Hukuman tersebut kemudian diperberat menjadi 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Maret 2026.

Mahkamah Agung selanjutnya menolak permohonan kasasi Jimmy pada Juni 2026 sehingga hukuman 10 tahun penjara tetap berlaku.

Meski demikian, kaitan Jimmy dengan bangunan yang diperiksa Ombudsman di Lapas Cibinong masih berupa dugaan dan membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.

Pemeriksaan terhadap fasilitas serta pihak-pihak yang berkaitan dengan bangunan tersebut masih berlangsung. DPR meminta seluruh rangkaian fakta dibuka secara menyeluruh, termasuk mengenai penghuni, izin penggunaan, sumber pembiayaan dan mekanisme pengawasannya.* (tm/dh)

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Pahlawan Panji Sibura-bura, Kecamatan Sidikalang, pada Jumat (25/9/2026). Saat kejadian, seorang anak laki-laki berinisial MAZA (4) bersama ibunya berada di dalam rumah yang terbakar.

Baca Juga:

• Tragis! Polisi di Dairi Meninggal Dunia Usai Bantu Evakuasi Korban Kebakaran

Petugas selanjutnya melakukan evakuasi dan berhasil mengeluarkan MAZA bersama ibunya dari rumah yang dilalap api. Keduanya kemudian dibawa ke RSUD Sidikalang untuk mendapatkan penanganan medis.

Kasi Humas Polres Dairi AKP Syahri Ramadhan Hasibuan mengatakan proses evakuasi dilakukan dengan cepat karena api telah membakar bagian rumah.

Namun, setelah tiba di RSUD Sidikalang, kondisi Aiptu Herbin tiba-tiba menurun. Saat itu, dia sedang berjalan bersama rekan-rekannya menuju Instalasi Gawat Darurat (IGD).

"Setelah sampai di RSUD Aiptu Herbin berjalan beberapa langkah tiba-tiba terjatuh, serta tidak sadarkan diri," ujar Syahri, Sabtu (26/9/2026).

Petugas medis kemudian langsung membawa Aiptu Herbin ke IGD dan memberikan pertolongan. Resusitasi jantung paru (RJP) juga dilakukan beberapa kali.

"Namun setelah beberapa kali dilakukan resusitasi jantung paru (RJP), tidak dapat ditolong dan dinyatakan meninggal dunia," katanya.

Berdasarkan pemeriksaan awal, kepolisian menduga Aiptu Herbin meninggal dunia akibat kelelahan setelah melakukan proses evakuasi korban kebakaran.

Sementara itu, anak yang berhasil dievakuasi dari rumah tersebut juga sempat dibawa ke RSUD Sidikalang. Namun, MAZA akhirnya meninggal dunia meski telah mendapatkan penanganan medis.

Setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah Aiptu Herbin kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan.

Pihak keluarga bersama kepolisian selanjutnya mempersiapkan prosesi pemakaman. Aiptu Herbin rencananya dimakamkan pada Minggu (27/9/2026).

Peristiwa tersebut menjadi duka bagi keluarga dan jajaran Polres Dairi setelah Aiptu Herbin meninggal dunia usai menjalankan tugas membantu proses evakuasi korban kebakaran.* (km/dh)

Kabid Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Sumut Sri Wahyuni mengatakan bencana tersebut terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi dan angin kencang melanda sejumlah daerah.

Baca Juga:

• Bertahun-tahun Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Dusun II Desa Cinta Damai Keluhkan Jalan Rusak

"Terjadi angin puting beliung sehingga mengakibatkan rusaknya atap rumah sebanyak 9 unit di Desa Siabal," ujar Sri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/9/2026).

Tidak ada korban luka maupun meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Setelah bencana terjadi, BPBD Sumut berkoordinasi dengan Pemkab Taput dan masyarakat untuk menangani lokasi terdampak.

Sementara itu, banjir bandang terjadi di Desa Garoga, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, sekitar pukul 18.00 WIB.

Banjir tersebut dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan aliran air meluap dan menggenangi wilayah permukiman.

Akibat kejadian itu, satu rumah warga mengalami kerusakan dan satu gudang hancur. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut.

Sebanyak empat kepala keluarga memilih mengungsi sementara ke rumah keluarga karena tempat tinggal mereka terdampak banjir.

Sri mengatakan kondisi banjir di Samosir kini telah surut. Meski demikian, BPBD bersama pemerintah daerah dan unsur terkait masih bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.

Banjir juga melanda Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Peristiwa tersebut terjadi setelah hujan dengan curah tinggi menyebabkan Sungai Anak Baru meluap.

"Luapan banjir menggenangi rumah warga di Desa Manunggal, total ada 80 warga yang terdampak banjir ini," kata Sri.

BPBD kemudian melakukan asesmen di lokasi dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan warga terdampak.

Hasil penanganan di lapangan menunjukkan adanya persoalan gorong-gorong dan pendangkalan aliran sungai yang membuat kapasitas aliran tidak lagi mampu menampung debit air.

BPBD Kabupaten Deli Serdang selanjutnya menyarankan pemerintah desa mengajukan permohonan normalisasi aliran sungai serta pembangunan tanggul sepanjang kurang lebih 500 meter di sepanjang Sungai Anak Baru.

Untuk kondisi terkini, banjir di Desa Manunggal dilaporkan mulai berangsur surut. Petugas masih melakukan pemantauan di lokasi terdampak.* (km/dh)

Penutupan kegiatan turut dihadiri Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta, Wakil Bupati Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, perwakilan Dandim 0208/Asahan, para asisten dan organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Asahan, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan beserta pengurus serta sejumlah tamu undangan.

Baca Juga:

• Hadiri Pelantikan DPC PWKI 2026-2031, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Minta Wanita Kristen Jadi Teladan

Dia berharap kegiatan tersebut dapat digelar secara berkelanjutan setiap tahun sebagai ruang bagi anak-anak Asahan untuk mengembangkan potensi, kreativitas, kebersamaan dan kepercayaan diri.

"Kegiatan ini hendaknya tidak berhenti sampai di sini. Kita berharap Jambore Anak Asahan dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga perkembangan, potensi dan kreativitas anak-anak Asahan dapat terus kita lihat dan evaluasi dari tahun ke tahun," ujar Taufik.

Bupati juga berpesan kepada anak-anak Asahan agar terus belajar, menjaga kesehatan dan membangun karakter positif. Dia meminta anak-anak tidak minder dengan identitas mereka sebagai bagian dari Kabupaten Asahan.

"Banggalah menjadi anak Asahan. Jadilah anak yang sehat, cerdas, berkarakter dan berprestasi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," katanya.

Rangkaian acara penutupan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan trofi kepada para pemenang permainan gerobak sodor. Taufik bersama para tamu kehormatan menyerahkan trofi kepada para pemenang.

Setelah itu, kegiatan ditandai dengan pelepasan balon sebagai simbol berakhirnya Jambore Anak Asahan Tahun 2026.

Adapun hasil perlombaan gerobak sodor yakni Kecamatan Bandar Pasir Mandoge sebagai juara I, Kecamatan Air Joman juara II dan Kecamatan Meranti juara III.

Sementara itu, juara harapan I diraih Kecamatan Kota Kisaran Timur, harapan II Kecamatan Simpang Empat dan harapan III Kecamatan Kota Kisaran Barat.

Jambore Anak Asahan 2026 diharapkan menjadi ruang pembinaan anak sekaligus mendorong tumbuhnya generasi yang sehat, cerdas, percaya diri dan berkarakter.* (dh)

Pelantikan pengurus ditandai dengan pengambilan sumpah yang dilakukan Ketua DPD PWKI Provinsi Sumatera Utara Dra. Veronika Sitanggang.

Baca Juga:

• Nekat Temui Jokowi, Kader Surabaya Langsung Ditendang dari PDIP! Pengamat: Ini Sinyal Keras Buat Seluruh Anggota

"PWKI bukan hanya sebuah organisasi, tetapi merupakan organisasi perempuan yang dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah, gereja dan masyarakat. Kami siap berkontribusi serta membantu Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mewujudkan visi dan misinya," ujar Rury.

Sementara itu, Ketua DPD PWKI Sumatera Utara Veronika Sitanggang mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Dia mengajak pengurus PWKI Asahan menjalankan organisasi dengan baik serta membangun sinergi dengan pemerintah dan masyarakat.

"Jabatan ini adalah amanah untuk melayani masyarakat. Mari kita berbuat untuk kepentingan masyarakat dan terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Asahan," katanya.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPC PWKI Kabupaten Asahan periode 2026-2031.

Menurut Taufik, keberadaan DPC PWKI Kabupaten Asahan merupakan hal baru yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perempuan Kristen maupun masyarakat secara luas.

"Diharapkan DPC PWKI Kabupaten Asahan dapat menjadi suri teladan bagi wanita Kristen di Asahan. Saya yakin pengurus memiliki kemampuan yang hebat dan mampu menjalankan tugas serta amanah ini dengan sebaik-baiknya," ujar Taufik.

Bupati berharap PWKI dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 024/KPTS/DPD-PWKI.Proc.SU/IX/2026 tentang Pengurus Dewan Penasehat Cabang dan DPC PWKI Kabupaten Asahan Masa Bakti 2026-2031, susunan pengurus yang disebutkan yakni Rury Chintya Angelia Pardede sebagai ketua, Nofrida Lasmaria Sitorus sebagai sekretaris, serta Kamelia Ernawati Margaretta sebagai bendahara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Asahan, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), pengurus DPD PWKI Sumatera Utara, pengurus DPC PWKI Kabupaten Asahan serta tamu undangan lainnya.

Pelantikan tersebut menjadi awal kepengurusan DPC PWKI Kabupaten Asahan periode 2026-2031 dalam menjalankan program organisasi serta membangun kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat.* (dh)

"Jangan kriminalisasi pikiran," kata Budi Arie dalam podcast Hendri Satrio Official, dikutip Minggu (27/9/2026).

Baca Juga:

• Hukuman Nadiem Dipangkas Jadi 9 Tahun, Kejagung Punya Waktu 14 Hari Tentukan Kasasi

Pernyataan Budi Arie kemudian dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Gerakan Cinta Prabowo (GCP) pada 2 September 2026. Dalam pengaduannya, pelapor mencantumkan Pasal 193 juncto Pasal 246 KUHP dan mengaitkannya dengan dugaan makar serta penghasutan.

Namun, laporan tersebut pada saat diajukan masih berstatus pengaduan masyarakat atau dumas.

Budi Arie membantah pernyataannya dimaksudkan sebagai ajakan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Menurut dia, pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan momentum politik merupakan analisis dan pandangan pribadi.

Mantan Menteri Koperasi itu juga mengaku sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf karena ucapannya menimbulkan spekulasi dan salah tafsir. Dia menyatakan siap bertanggung jawab atas analisis serta pernyataan yang disampaikannya.

Budi Arie meminta pernyataannya dilihat secara utuh dan tidak hanya berdasarkan potongan video atau kalimat yang beredar di ruang publik.

Menurut dia, perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Analisis mengenai kemungkinan perubahan peta politik, kata dia, tidak semestinya langsung diposisikan sebagai tindakan kriminal.

Tim Hukum Budi Arie Berikan Penjelasan

Tim Hukum Pejuang Demokrasi dan HAM yang mendampingi Budi Arie juga menilai pernyataan kliennya merupakan wacana, pertanyaan dan analisis politik, bukan tindakan konkret untuk menggulingkan pemerintahan.

Atas dasar itu, tim hukum berpendapat unsur makar dan penghasutan yang dituduhkan belum terpenuhi.

Namun, pandangan tersebut merupakan argumentasi dari pihak Budi Arie. Penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan fakta, alat bukti, konteks pernyataan dan proses hukum yang berlaku.

Tim hukum juga menyatakan menyerahkan penilaian secara objektif kepada Bareskrim Polri.

Sementara itu, Projo sebelumnya meminta dugaan makar tidak hanya didasarkan pada tafsir terhadap potongan pernyataan, tetapi diuji berdasarkan fakta dan alat bukti.

Aduan Masih dalam Proses

Dalam perkara tersebut terdapat dua posisi yang berbeda. Pelapor mempersoalkan pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan percepatan momentum politik sebelum Pemilu 2029 dan mengaitkannya dengan dugaan makar serta penghasutan.

Sementara Budi Arie menyebut pernyataan tersebut sebagai analisis politik dan menolak anggapan bahwa dirinya mengajak masyarakat melakukan tindakan melawan hukum.

Karena masih berstatus pengaduan masyarakat, belum terdapat kesimpulan hukum bahwa pernyataan Budi Arie memenuhi unsur tindak pidana yang diadukan.

Budi Arie menegaskan kembali pentingnya menjaga ruang demokrasi agar perbedaan pandangan politik tetap dapat disampaikan tanpa serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana.* (fj/dh)

Keberatan tersebut disampaikan dalam persidangan perkara dugaan korupsi Waterfront City di Pengadilan Tipikor Medan. Kuasa hukum menilai terdapat sejumlah hal dalam proses pemeriksaan dan perhitungan kerugian yang perlu dipertanyakan.

Baca Juga:

• Sidang Waterfront City Samosir, Saksi Mengaku Tak Tahu Ada Aliran Dana ke PPK

Namun, menurut Donny, hasil audit Victor tidak dilimpahkan sebagai barang bukti dalam persidangan.

"Kalau hasil audit dari Pak Victor tidak dijadikan barang bukti, tidak dapat dipertimbangkan. Maka hasil audit tersebut yang menjadi sumber data KAP swasta yang menyatakan ada kerugian Rp13 miliar menjadi gugur," kata Donny, Minggu (27/9/2026).

Kuasa hukum kemudian menyoroti dokumen yang disebut menggunakan Adendum 10 sebagai rujukan audit. Menurut mereka, dokumen proyek yang diperiksa hanya mencatat adendum sampai nomor 9.

"Adendum 10 ini tidak ada. Rujukan audit dia pakai adendum 10, padahal adendum itu hanya dari 1 sampai 9. Dengan rujukan adendum 10 ini berarti rujukannya data yang mana? Itu yang kami pertanyakan," ujar Donny.

Selain persoalan adendum, penasihat hukum juga mempertanyakan metode pemeriksaan yang dilakukan ahli. Mulyadi menyebut pemeriksaan terhadap pekerjaan Waterfront City dilakukan dengan metode sampling dan tidak mencakup keseluruhan pekerjaan.

Dia juga menyoroti perbedaan antara keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dengan keterangan ahli di persidangan mengenai kondisi aktual pekerjaan di lapangan.

Menurut Mulyadi, ahli dalam persidangan menyebut pemeriksaan dilakukan berdasarkan gambar. Kuasa hukum kemudian mempertanyakan apakah perhitungan volume pekerjaan benar-benar dilakukan berdasarkan kondisi aktual di lokasi.

"Artinya dia tidak melakukan perhitungan volume tersebut berdasarkan aktual di lapangan," kata Mulyadi.

Kuasa hukum juga mempertanyakan kompetensi ahli dalam menghitung pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing atau MEP. Menurut Mulyadi, Victor menyatakan tidak memiliki kemampuan menghitung pekerjaan tersebut, sementara komponen MEP disebut masuk dalam laporan perhitungan.

Selain itu, surat permohonan atau penunjukan ahli terkait perhitungan volume struktur disebut hanya mencantumkan nama Victor Gangga Sinaga.

Penasihat hukum kemudian mempertanyakan sejumlah item pekerjaan yang disebut dalam persidangan, yakni Kopi Tao, Resto Dainang dan solar panel.

Donny mengatakan tiga pekerjaan tersebut disebut dalam berbagai pembahasan mengenai proyek, tetapi menurut keterangan ahli tidak termasuk dalam perhitungan kerugian sekitar Rp13,1 miliar.

"Selama ini dakwaan atau asumsi-asumsi di luar kerugian Rp13 miliar itu karena Kopi Tao tidak terbangun, Resto Dainang tidak terbangun, solar panel tidak terbangun. Ternyata ditanya di persidangan tiga item ini termasuk dalam perhitungan audit Rp13 miliar atau tidak, ternyata Pak Victor jawab tidak," ujarnya.

Berdasarkan sejumlah keberatan tersebut, kuasa hukum meminta majelis hakim mempertimbangkan fakta dan keterangan yang muncul selama persidangan.

"Ini yang menjadi fakta persidangan hari ini. Mudah-mudahan majelis hakim melihat dan mempertimbangkan ini," kata Donny.

Pada persidangan sebelumnya, majelis hakim menghadirkan ahli struktur Victor Gangga Sinaga dan ahli pengadaan barang dan jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ferry Tanjung.

Victor diketahui memiliki pengalaman sekitar 30 tahun di Direktorat Jenderal Bina Marga dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi pada 2013-2015.

Perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir masih bergulir di Pengadilan Tipikor Medan. Sidang berikutnya dijadwalkan kembali digelar pada Rabu pekan depan dengan agenda melanjutkan pemeriksaan ahli pengadaan barang dan jasa Ferry Tanjung.* (tm/dh)

Kasat Reskrim Polres Toba AKP Desman Manalu mengatakan HR merupakan tahanan titipan Polres Toba yang ditempatkan di Rutan Balige sejak 14 September 2026.

Baca Juga:

• Tahanan Kasus Narkoba Ditemukan Meninggal di Rutan Balige, Begini Kronologi Kejadiannya

Petugas yang mendatangi lokasi kemudian menemukan HR dalam kondisi tidak sadarkan diri di dalam kamar tahanan.

Petugas selanjutnya menurunkan korban dan memberikan pertolongan pertama di klinik rutan. Sekitar pukul 01.30 WIB, HR kemudian dibawa ke RS HKBP Balige untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

Namun, setibanya di rumah sakit sekitar pukul 01.43 WIB, HR dinyatakan telah meninggal dunia.

"Setibanya di RS HKBP Balige sekira pukul 01.43 WIB oleh pihak rumah sakit tersangka/korban dinyatakan telah meninggal dunia," ujar Desman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/9/2026).

Jenazah HR kemudian dibawa ke RSUD Porsea untuk menjalani Visum et Repertum guna memastikan ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Desman mengatakan pihak keluarga telah menerima kematian HR. Keluarga juga membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak keberatan dan tidak meminta dilakukan autopsi.

"Surat itu ditandatangani oleh istri dan adik kandung HR," katanya.

Hingga kini, penanganan terhadap peristiwa tersebut masih dilakukan pihak kepolisian dan Rutan Balige. Berdasarkan keterangan Polres Toba, HR merupakan tahanan titipan dalam perkara narkoba.* (km/dh)

Pencalonan tersebut disampaikan Sugiono dalam pidato Indonesia pada Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu didasari pengalaman dan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian serta keamanan internasional.

Baca Juga:

• Pidato Membara Menlu Sugiono di PBB: Indonesia Kawal Palestina Sampai Merdeka

Sugiono mengatakan Indonesia selama ini telah berkontribusi dalam upaya penyelesaian konflik melalui diplomasi dan mediasi, baik di kawasan maupun di luar kawasan.

Indonesia juga menjadi salah satu negara yang berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Personel Indonesia telah terlibat dalam berbagai misi PBB sejak 1957.

Menurut Sugiono, pasukan perdamaian Indonesia juga telah bertugas selama hampir dua dekade di Lebanon di bawah misi Perserikatan Bangsa-Bangsa Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

"Meskipun UNIFIL mungkin sedang memasuki babak akhirnya, komitmen Indonesia tidak berakhir seiring dengan selesainya misi tersebut," ujarnya.

Sugiono menegaskan arah diplomasi Indonesia ke depan akan berfokus pada penguatan persatuan dan kemajuan perdamaian.

Menurut dia, memperkuat persatuan berarti membangun kembali kepercayaan terhadap sistem multilateral dan menjaga saluran dialog tetap terbuka.

Sementara itu, memajukan perdamaian dilakukan dengan mendorong seluruh pihak untuk menjunjung tinggi hukum internasional serta menggunakan berbagai instrumen yang tersedia secara efektif.

"Kami akan secara konsisten menjunjung tinggi Piagam PBB demi memelihara perdamaian dan keamanan internasional," kata Sugiono.

Indonesia Dorong Diplomasi Multilateral

Sugiono mengatakan Indonesia akan tetap menjaga ruang dialog dengan berbagai pihak dan membangun kesepahaman bersama dalam menghadapi persoalan internasional.

Menurutnya, tanggung jawab bersama dalam menjaga perdamaian harus diterjemahkan menjadi kerja sama yang nyata.

Pendekatan tersebut, kata Sugiono, sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang mengutamakan hubungan dengan berbagai mitra serta keterlibatan aktif dalam organisasi multilateral.

Indonesia juga menggunakan pendekatan tersebut dalam kerja sama melalui ASEAN, G20, D8, BRICS, MIKTA dan PBB.

"Pendekatan yang sama menjadi pedoman bagi interaksi Indonesia dengan seluruh mitra melalui ASEAN, G20, D8, BRICS, MICTA, dan PBB; Indonesia akan terus menjalin persahabatan demi mewujudkan kerja sama yang nyata," ujarnya.

Pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2029-2030 sendiri telah menjadi bagian dari agenda diplomasi Indonesia. PBB menyebut Indonesia tengah aktif mengupayakan kursi tersebut sebagai bentuk komitmen untuk berkontribusi lebih langsung dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Apabila terpilih, Indonesia akan kembali menjadi anggota tidak tetap DK PBB setelah sebelumnya pernah menjalankan mandat tersebut pada periode 1974-1975, 1995-1996, 2007-2008 dan 2019-2020.

Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat keterlibatannya dalam sistem multilateral serta mendorong diplomasi yang berorientasi pada perdamaian dan kerja sama internasional.* (k/dh)

DELI SERDANG - Pangdam I/Bukit Barisan (BB) Mayjen TNI Hendy Antariksa resmi membuka Turnamen Golf Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Tahun 2026. Turnamen tersebut digelar di Bukit Barisan Golf Course, Tuntungan, Deli Serdang, Minggu (27/9/2026).

Pembukaan turnamen ditandai dengan pemukulan tee off menggunakan bola asap secara simbolis. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan.

Baca Juga:

• Sambut HUT TNI ke-81, Kodam I/BB Gelar Bazar dan Pasar Murah di 3 Kota Sumut

Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Wakapolda Sumut Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Kabinda Sumut Brigjen TNI Muhammad Nasrullah Nasution, Danrem 022/PT Kolonel Inf Sandi Kamidianto serta unsur Forkopimda Sumatera Utara.

Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa mengatakan turnamen golf tersebut digelar untuk meningkatkan kebugaran sekaligus memperkuat kebersamaan lintas sektor.

"Kegiatan Tournament Golf ini kita selenggarakan sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan, untuk memperkuat soliditas dan sinergitas antara TNI, Forkopimda, instansi pemerintah, BUMN, serta seluruh komponen masyarakat Sumatera Utara," ujar Hendy.

Menurut Hendy, olahraga juga dapat menjadi sarana membangun sportivitas dan kekompakan. Semangat tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

"Yang jelas, kegiatan ini membangun sportivitas dan soliditas agar kita, TNI dan Polri, bisa terus solid bersatu membangun negeri ini untuk kemakmuran masyarakat Indonesia semuanya. Dari tubuh yang sehat akan lahir pengabdian yang prima untuk rakyat dan untuk Indonesia maju," katanya.

Turnamen tersebut mengusung semangat tema HUT ke-81 TNI, yakni "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur".

Peserta turnamen berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pemain amatir, atlet profesional, personel TNI dan Polri, pegawai perbankan hingga masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap olahraga golf.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI di wilayah Sumatera Utara. Melalui kegiatan olahraga dan silaturahmi, panitia berharap hubungan antara TNI, pemerintah dan masyarakat semakin erat.* (dh)