"Berdasarkan informasi dari unit pengawasan bahwa betul ditemukan botol berisi urine, antisipasi yang bersangkutan apabila dilakukan test urine," kata Satria, Sabtu (1/8/2026).

Baca Juga:

• Menag Ungkap Indeks Kerukunan Umat Beragama Lampaui Target RPJM 2025

"Belum digunakan waktu dicegah petugas. Botol urine diserahkan ke pihak Bareskrim untuk proses lebih lanjut," ujar Satria.

Adapun, saat diperiksa kadar urine-nya usai ketahuan membawa narkoba, MSO juga dinyatakan positif mengonsumsi narkoba.

Sebelumnya diberitakan, seorang pilot dari maskapai Malaysia ditangkap petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, setelah kedapatan membawa 70.114 butir ekstasi dan 4 gram sabu saat tiba dari Kuala Lumpur, Malaysia, pada Rabu (29/7/2026).

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, mengatakan, penangkapan bermula dari kecurigaan atas barang yang dibawa pilot berinisial MSO itu.

"Dari analisa intelijen terdapat kecurigaan terhadap barang yang dibawa oleh pilot yang bersangkutan, kemudian dilakukan pemeriksaan," ujar Hengky dalam konferensi pers di KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Banten, Jumat (31/7/2026).

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 14 bungkus berisi pil ekstasi dengan total 70.114 butir serta satu paket sabu seberat 4 gram. Hengky mengatakan, sabu tersebut diduga dibawa untuk dikonsumsi sendiri oleh tersangka, sedangkan puluhan ribu butir ekstasi diduga akan diedarkan di Indonesia.

Setelah penemuan itu, Bea Cukai berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk melakukan penyidikan dan pengembangan kasus. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan MSO positif mengonsumsi narkotika. Berdasarkan tes urine, ia positif menggunakan metamfetamin, MDMA, dan kokain.

"Pada saat datang sedang atau baru saja menerbangkan pesawat tersebut dari Kuala Lumpur menuju Indonesia. Dari hasil pemeriksaan tes urine ternyata positif memakai sabu, ineks, dan kokain," kata dia.

Selanjutnya, kasus ini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri. Kasubdit II Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin Amin, mengatakan, saat ini pihaknya masih mendalami kemungkinan keterlibatan tersangka dalam jaringan narkotika internasional, termasuk menelusuri pihak lain yang terlibat dalam penyelundupan tersebut. Sementara MSO kini ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan.* (k/dh)

Menag hadir dengan pakaian muslim berwarna putih. Kehadiran Menag di panggung acara disambut hangat ulama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf.

Baca Juga:

• Menag Ungkap Indeks Kerukunan Umat Beragama Lampaui Target RPJM 2025

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri Zikir dan Doa Kebangsaan ini. Prabowo menitipkan salam kepada para ulama, tokoh lintas agama dan masyarakat yang hadir melalui Menag Nasaruddin Umar.

Menag mengatakan, Prabowo sebenarnya ingin hadir langsung dalam acara tersebut. Namun, Kepala Negara harus menjalankan tugas kenegaraan yang tidak dapat ditinggalkan.

"Izinkan saya menyampaikan salam hangat dan hormat dari Bapak Presiden Republik Indonesia, yang sesungguhnya beliau sangat berkeinginan untuk hadir bersama-sama kita pada malam ini," kata Nasaruddin.

Namun, lanjut Menag, Prabowo harus memenuhi tugas kenegaraan yang penting.

"Mudah-mudahan tanpa mengurangi, karena beliau ada juga tugas kenegaraan yang sangat penting, dan beliau menyampaikan salam kepada kita semuanya," ujarnya.* (in/dh)

Korban meninggal diketahui bernama Lisbet Lamentri br Pandiangan (29). Korban sempat mendapatkan perawatan medis di RSUD Sultan Sulaiman, namun nyawanya tidak tertolong.

Baca Juga:

• Rahmad Isnaini Resmi Jadi Kajari Sergai, Gantikan Amriyata yang Masih Diperiksa Kejagung

"Benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Tol Medan–Tebing Tinggi KM 71,700 yang mengakibatkan satu penumpang meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit dan tujuh orang lainnya mengalami luka-luka," ujar AKP Bringin Jaya, Sabtu (1/8/2026).

Akibat benturan keras tersebut, bagian depan Toyota Avanza mengalami kerusakan parah. Pengemudi Avanza, Machza Syahputra (45), turut mengalami luka bersama enam penumpang lainnya.

Para korban luka kemudian dilarikan ke RSUD Sultan Sulaiman dan RSU Chevani Tebing Tinggi untuk mendapatkan perawatan medis. Di antara korban luka, terdapat tiga anak berusia 4 tahun, 6 tahun, dan 12 tahun.

Polisi menyebut kondisi cuaca saat kecelakaan berlangsung cerah. Arus lalu lintas cukup padat, sedangkan kondisi jalan dalam keadaan baik.

"Cuaca saat kejadian dalam kondisi cerah, arus lalu lintas cukup padat, dan kondisi jalan baik. Dugaan sementara, pengemudi Avanza kurang berkonsentrasi sehingga terjadi tabrakan dari belakang," katanya.

Setelah menerima laporan, personel Satlantas Polres Sergai langsung melakukan evakuasi korban, olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan kendaraan yang terlibat, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Petugas juga berkoordinasi dengan PT Jasa Raharja dan pengelola jalan tol untuk memeriksa rekaman CCTV sebagai bagian dari proses penyelidikan.* (in/dh)

Ketua Umum BADKO HMI Sumatera Utara M. Yusril Mahendra Butar Butar mengatakan bahwa sekolah politik merupakan instrumen kaderisasi yang bertujuan membentuk generasi muda yang tidak hanya memahami dinamika politik, tetapi juga menjunjung tinggi integritas, etika, dan nilai-nilai kebangsaan.

Baca Juga:

• Maruli Siahaan Dorong P5HAM Jadi Budaya, Soroti Ancaman AI dan Deepfake terhadap HAM

Ia menjelaskan, Sekolah Politik BADKO HMI Sumut dirancang sebagai forum pembelajaran yang menghadirkan akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari sistem politik Indonesia, kebijakan publik, kepemimpinan, komunikasi politik, hingga penguatan partisipasi demokrasi.

Menurut Yusril, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini membutuhkan hadirnya pemimpin muda yang berpikir kritis, berintegritas, dan memiliki komitmen terhadap cita-cita kebangsaan. Oleh sebab itu, pendidikan politik menjadi bagian penting dalam proses kaderisasi HMI.

Melalui kegiatan ini, BADKO HMI Sumut berharap lahir kader-kader yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, kemampuan kepemimpinan, serta kesiapan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Sekolah Politik BADKO HMI Sumut diharapkan menjadi wadah pembentukan kepemimpinan muda yang berdaya saing, berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, serta mampu memperkuat kualitas demokrasi melalui partisipasi yang cerdas dan bertanggung jawab.* (dh)

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas kerja Satgas Jembatan TNI di wilayah terdampak. Menurutnya, pembangunan jembatan memberikan pengaruh langsung terhadap percepatan pemulihan konektivitas masyarakat.

Baca Juga:

• Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis

Pemulihan jembatan tidak hanya menyambungkan kembali wilayah yang sebelumnya terputus. Infrastruktur tersebut juga membuka akses masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pusat perekonomian, lahan pertanian, dan layanan publik lainnya. Kehadiran jembatan menjadi bagian penting dalam mengembalikan rasa aman sekaligus mempercepat kehidupan warga kembali normal.

Di Aceh, Satgas Jembatan TNI AD menangani 301 jembatan. Sebanyak 192 unit telah selesai dan 109 unit masih dalam proses pemasangan. Pekerjaan tersebut terdiri atas 60 Jembatan Bailey, 136 Jembatan Armco, serta 105 Jembatan Perintis.

Pembangunan di Sumatera Utara mencakup 219 jembatan, dengan 153 unit telah rampung dan 66 unit masih dikerjakan. Jumlah tersebut terdiri atas 31 Jembatan Bailey, 77 Jembatan Armco, serta 111 Jembatan Perintis atau jembatan gantung.

Sementara itu, dari 77 jembatan yang ditangani di Sumatera Barat, sebanyak 70 unit telah selesai dan tujuh lainnya masih dalam proses pemasangan. Penanganannya meliputi 16 Jembatan Bailey, 30 Jembatan Armco, dan 31 Jembatan Perintis.

Secara akumulatif, Satgas Jembatan TNI AD menangani 107 Jembatan Bailey dengan 75 unit telah selesai, 243 Jembatan Armco dengan 219 unit rampung, serta 247 Jembatan Perintis atau gantung dengan 121 unit selesai. Capaian tersebut menunjukkan pembangunan Jembatan Armco menjadi yang paling progresif, dengan sekitar 90 persen pekerjaan telah diselesaikan.

Pembangunan ratusan jembatan itu berjalan beriringan dengan pemulihan jaringan transportasi lainnya. Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per 1 Agustus 2026, seluruh 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional yang terdampak di tiga provinsi telah kembali fungsional.

Pada jaringan jalan daerah, sebanyak 2.291 dari 2.421 ruas terdampak telah berfungsi. Adapun jembatan daerah yang kembali fungsional mencapai 821 dari 1.184 unit terdampak. Kondisi tersebut menunjukkan pemulihan terus bergerak, meskipun masih terdapat pekerjaan besar yang perlu diselesaikan, terutama pada jembatan daerah.* (dh)

Hal ini disampaikan Nasaruddin saat memberikan sambutan dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (1/8/2026) malam. Ia mengatakan kenaikan tersebut merupakan buah dari upaya merawat kerukunan yang terus dilakukan selama ini.

Baca Juga:

• Menag Sebut Indonesia Berpotensi Jadi Pusat Peradaban Dunia di Era Prabowo

Menurut Nasaruddin, kenaikan ini turut melampaui target rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang ditetapkan untuk tahun 2025. Ia juga menyebut kenaikan indeks kerukunan ini beriringan dengan meningkatnya tingkat ketaatan umat dalam menjalankan ibadah.

"Capaian ini juga melampaui target RPJM tahun 2025 sebesar 76,47 persen, dan telah mendekati target akhir tahun 2029 sebanyak 78,25. Tidak hanya itu, indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini," ujarnya.

Atas capaian tersebut, Nasaruddin menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh lintas agama yang dinilai turut berkontribusi menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa kerukunan dan ketaatan beragama merupakan modal dasar dalam pembangunan sebuah bangsa.

"Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan," imbuhnya.* (d/dh)

"Di tengah dinamika global, kita patut bersyukur karena pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto berjalan pada jalur yang tepat," ucap Nasaruddin dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (1/8/2026) malam.

Baca Juga:

• Prabowo Absen di Zikir Kebangsaan Monas, Menag Ungkap Alasan di Baliknya

Ia juga memandang pelaksanaan Zikir dan Doa Kebangsaan sebagai bukti nyata bahwa kerukunan tetap terpelihara di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Ribuan umat serta tokoh lintas agama tampak berkumpul bersama untuk mendoakan bangsa, meski berasal dari latar belakang keyakinan yang berbeda-beda.

Di akhir sambutannya, Nasaruddin menegaskan bahwa Indonesia harus dijaga keharmonisannya. "Indonesia adalah lukisan Tuhan yang paling indah di muka bumi ini, maka itu tidak boleh ada yang mengacak-acaknya," pungkasnya.

Acara Zikir dan Doa Kebangsaan ini digelar Kementerian Agama sebagai penanda dimulainya Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, berlangsung sejak pukul 17.00 hingga 21.30 WIB. Presiden Prabowo Subianto sendiri dikabarkan batal hadir dalam acara tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin menjelaskan, rangkaian acara diisi dengan zikir bersama, khataman Al Quran, shalat Magrib berjamaah, penampilan hadrah, hingga Shalawat Kebangsaan bersama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf. Turut pula pembacaan ayat suci Al Quran oleh Muhammad Zian Fahrezi serta doa lintas agama yang dipimpin perwakilan dari enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Untuk menunjang kenyamanan peserta, panitia turut menyediakan fasilitas pendukung dalam jumlah besar. "Tersedia pula ratusan toilet, serta area wudu dengan sekitar 1.000-1.500 keran untuk kenyamanan seluruh hadirin," kata Kamaruddin.* (k/dh)

Dalam sambutannya di hadapan ribuan peserta, Nasaruddin Umar mengatakan Presiden Prabowo sejatinya memiliki keinginan untuk hadir bersama masyarakat dalam doa kebangsaan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Monas Dipadati Jemaah, Zikir dan Doa Kebangsaan Sambut HUT RI Digelar Malam Ini

Meski berhalangan hadir, Presiden Prabowo menitipkan salam kepada seluruh peserta yang memadati kawasan Monas untuk mengikuti zikir dan doa bersama sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI.

Dalam kesempatan itu, Menag mengajak seluruh masyarakat menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia yang telah diraih berkat perjuangan para pendiri bangsa.

Menurut Nasaruddin, kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga patut disyukuri bersama melalui doa dan refleksi kebangsaan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tokoh agama, tamu undangan, serta masyarakat yang hadir mengikuti kegiatan tersebut.

"Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan keberkahan melalui doa yang sangat istimewa pada malam ini," katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Agama menggelar Zikir dan Doa Kebangsaan sebagai salah satu rangkaian menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026.

Kegiatan itu diikuti ribuan masyarakat dari berbagai daerah dan menghadirkan enam pemuka agama yang memimpin doa secara bergantian. Kehadiran tokoh lintas agama menjadi simbol persatuan, toleransi, dan komitmen menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Acara berlangsung khidmat dengan diisi zikir, doa bersama, serta refleksi kebangsaan sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan bangsa Indonesia menuju usia ke-81 tahun kemerdekaan.* (k/dh)

Laporan tersebut dibenarkan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bhudi Hermanto. Ia mengatakan pengaduan telah diterima oleh Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

• 100 Ribu Jemaah Padati Monas, 7.643 Personel Gabungan Siaga Kawal Zikir Kebangsaan

Bhudi menjelaskan, laporan tersebut masih berstatus pengaduan karena identitas anak yang diduga menjadi korban belum diketahui. Oleh sebab itu, penyidik masih melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap fakta dalam kasus tersebut.

Selain mengidentifikasi korban, penyidik juga mendalami kronologi peristiwa serta mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut.

"Direktorat PPA-PPO saat ini sedang menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan penyelidikan, termasuk mengidentifikasi anak yang diduga menjadi korban dan mendalami peristiwa yang dilaporkan," lanjut Bhudi.

Kasus ini mencuat setelah beredar tayangan siaran langsung yang memperlihatkan Bigmo mengajak sejumlah anak di bawah umur mempromosikan produk liquid vape. Aksi tersebut menuai kritik luas dari masyarakat karena dinilai bertentangan dengan perlindungan anak dan regulasi promosi produk yang mengandung nikotin.

Sebelumnya, Bigmo telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui kanal YouTube Niceguymo. Ia mengakui tindakannya merupakan sebuah kesalahan dan tidak dapat dibenarkan.

"Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas tindakan dan perkataan yang telah menyebabkan kegaduhan beberapa hari terakhir. Apa yang saya lakukan adalah kesalahan dan tidak dapat dibenarkan," ujar Bigmo.

Ia juga mengakui sebagai kreator konten seharusnya memahami bahwa produk yang mengandung nikotin hanya diperuntukkan bagi konsumen dewasa dan tidak boleh melibatkan anak di bawah umur dalam promosi.

Bigmo menegaskan tindakan tersebut merupakan keputusan pribadinya dan tidak dilakukan atas arahan maupun instruksi dari pihak lain.

Menurutnya, kejadian ini menjadi pelajaran penting agar lebih berhati-hati dalam membuat konten di ruang publik serta lebih bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan.

Ia juga menyatakan menerima seluruh kritik yang disampaikan masyarakat sebagai bentuk evaluasi untuk memperbaiki diri ke depan.* (oz/dh)

Peresmian penerbangan perdana berlangsung di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, dan dihadiri jajaran direksi Lion Group, PT Angkasa Pura Aviasi, anggota DPR RI, DPRD Sumut, kepala daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan di sektor penerbangan.

Baca Juga:

• Menteri Ekraf Resmikan Re: Rasa 2026, Universitas Paramadina Satukan 88 Desainer dari 25 Negara dalam Ajang Desain Internasional

"Selama ini masyarakat Mandailing Natal yang ingin ke Medan harus menempuh perjalanan darat yang panjang atau terbang melalui provinsi tetangga seperti Sumatera Barat. Dengan adanya rute langsung ini, jarak dan waktu tempuh dapat dipangkas secara signifikan," ujar Bobby.

Menurut Bobby, hadirnya penerbangan langsung Kualanamu–Mandailing Natal akan memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta membuka peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Sumatera Utara.

Selain meresmikan rute penerbangan baru, Bobby juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor aviasi di Bandara Kualanamu. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan melalui kebijakan harga avtur yang lebih kompetitif serta insentif perpajakan agar daya saing bandara semakin meningkat.

Menurutnya, penyesuaian harga avtur maupun kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan membantu menekan biaya operasional maskapai sehingga membuka peluang lebih besar bagi investasi di sektor penerbangan.

Bobby juga mendorong pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Bandara Kualanamu agar dapat menarik maskapai nasional maupun internasional menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat layanan perawatan pesawat di kawasan barat Indonesia.

Aspirasi tersebut turut disampaikan kepada anggota DPR RI yang hadir agar dapat diperjuangkan di tingkat pemerintah pusat.

Sementara itu, Director of Commercial and Business Development PT Angkasa Pura Aviasi, Kedar Deshpande, mengapresiasi sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan rute baru tersebut.

Ia menilai pembukaan rute Kualanamu–Mandailing Natal menjadi langkah penting dalam memperluas konektivitas antardaerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pelepasan penerbangan perdana Wings Air menuju Bandara Jenderal Besar A.H. Nasution di Mandailing Natal yang membawa para penumpang pertama pada rute tersebut.* (dh)

BANDA ACEH – Pewarta Foto Indonesia (PFI) Aceh mengajak masyarakat mengunjungi pameran foto jurnalistik bertajuk "Prahara Pulau Emas" yang akan digelar di Museum Tsunami Aceh, Kota Banda Aceh, pada 3–8 Agustus 2026. Pameran ini menghadirkan puluhan karya foto yang merekam peristiwa banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung 2025.

Pameran tersebut merupakan bagian dari roadshow nasional yang digagas oleh Pewarta Foto Indonesia (PFI) Pusat bersama Yayasan Riset Visual mataWaktu dan PLN. Sebelum hadir di Banda Aceh, pameran telah diselenggarakan di Tanah Datar, Sumatera Barat, dan selanjutnya akan ditutup di Medan, Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Purbaya: UU PFII Jadi Kunci Indonesia Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Tak hanya menampilkan dampak kehancuran akibat bencana, pameran ini juga mengangkat kisah ketangguhan masyarakat, semangat gotong royong, serta proses pemulihan yang dilakukan bersama setelah bencana terjadi.

(salah satu Foto yang ikut di pamerkan). (Panitia)

Melalui karya-karya tersebut, PFI ingin menjadikan fotografi jurnalistik sebagai ruang refleksi sekaligus media edukasi agar pengalaman bencana menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat.

Ketua PFI Aceh, M. Anshar, mengatakan pameran ini bukan untuk membangkitkan trauma masyarakat, melainkan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

"Foto jurnalistik bukan sekadar merekam peristiwa, tetapi juga menyimpan ingatan kolektif sebuah bangsa. Melalui pameran ini kami ingin mengajak masyarakat melihat bahwa di balik setiap bencana selalu ada kisah tentang ketangguhan, solidaritas, dan kemanusiaan," ujar Anshar di Banda Aceh, Sabtu (1/8/2026).

Ia berharap setiap karya yang dipamerkan mampu menjadi ruang refleksi sekaligus sarana edukasi untuk membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat.

Pada hari pembukaan, PFI Aceh juga menggelar diskusi bertajuk "Prahara Pulau Emas" yang menghadirkan Pendiri Yayasan Riset Visual mataWaktu, Oscar Motuloh, serta kurator pameran sekaligus Pewarta Foto Harian Kompas, Danu Kusworo.

Diskusi tersebut terbuka bagi mahasiswa, komunitas fotografi, insan pers, akademisi, hingga masyarakat umum yang ingin memperdalam pemahaman mengenai fotografi jurnalistik, dokumentasi bencana, dan nilai-nilai kemanusiaan di balik setiap karya foto.

Panitia menyebut jumlah peserta diskusi terbatas sehingga pendaftaran akan ditutup setelah kuota terpenuhi.

Pembukaan pameran juga dijadwalkan dihadiri Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia (PFI), Dwi Pambudo, dan direncanakan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal.

Masyarakat dapat mengunjungi Pameran Foto Jurnalistik "Prahara Pulau Emas" secara gratis pada 3–8 Agustus 2026, mulai pukul 09.00 hingga 16.30 WIB, sesuai jam operasional Museum Tsunami Aceh.* (dh)

Pesan tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Kota Kupang yang digelar di Hotel Harper, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (1/8/2026).

Baca Juga:

• Fahri Hamzah: Korupsi Tak Akan Selesai Kalau Hanya Andalkan Penangkapan

"Untuk seluruh kader dan jajaran pengurus, utamanya DPD Kota Kupang, saya titip agar kita semuanya terus dan konsisten selalu berada di tengah-tengah rakyat," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, tugas kader partai bukan sekadar mendengar keluhan masyarakat, tetapi juga berupaya memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Ia menjelaskan, apabila suatu persoalan belum dapat diselesaikan di tingkat kader, maka penyelesaiannya dapat dilakukan secara berjenjang melalui struktur partai, mulai dari pengurus DPD, DPW, hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga melontarkan candaan yang mengundang tawa para peserta Rakorda. Ia mempersilakan kader datang menemuinya di Solo apabila persoalan benar-benar tidak dapat diselesaikan melalui jalur partai.

"Kalau tidak bisa lagi, ke Solo juga tidak apa-apa. Tapi jangan sedikit-sedikit ke Solo. Solo kok sedikit-sedikit," ujar Jokowi yang disambut tawa dan tepuk tangan peserta.

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan agar PSI tidak kehilangan identitas sebagai partai yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Ia menegaskan kehadiran kader harus memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

"Jangan sampai kita kehilangan daya pijak, yaitu dekat dengan kehidupan sehari-hari rakyat kita. Kita harus hadir dengan konsisten, dan PSI harus bisa menghadirkan manfaat yang nyata, yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat," tegasnya.

Menurut Jokowi, konsistensi kader dalam mendampingi masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat posisi PSI di tengah masyarakat.* (k/dh)

LANGKAT - Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumut Maulana Muttaqien, Sabtu (1/8/2026), secara resmi membuka Pendampingan Pelatihan Penanaman Cabai bagi para petani di Kabupaten Langkat, Sumut.

Program pelatihan penanaman cabai dampingan MPM PWM Sumut itu, berlangsung di sebuah lahan milik salah seorang peserta di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Langkat, Sumut.

Baca Juga:

• MPM PWM Sumut Dampingi Petani Langkat Bertani Cabai

Dalam kesempatan itu, Maulana menjelaskan, kegiatan pelatihan penanaman cabai ini merupakan program MPM PWM Sumut dalam rangka pemberdayaan masyarakat, khususnya para petani.

Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Langkat. Sementara tenaga instruktur/pelatih menghadirkan ahli dan praktisi pertanian yakni Saadi Syam, Budi dan Junaidi.

Maulana mengharap pelatihan penanaman cabai ini berjalan sukses hingga selesai, sehingga menghasilkan para petani yang berhasil dalam penanaman cabai, dengan produksi yang maksimal dan memuaskan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi para petani.

Maulana juga menjelaskan, keberhasilan kegiatan ini akan sangat menentukan program MPM PWM Sumut ke depan.

"Kita berharap program ini berkelanjutan dan bergulir hingga ke kabupaten/kota lain di Sumut. Pelatihan ini akan menjadi embrio pembentukan Komunitas Jamaah Tani Muhammadiyah (Jalamu) MPM PWM Sumut," kata Maulana.

12 Kali Pertemuan
Instruktur/tenaga ahli Saadi Syam, Junaidi dan Budi pada kesempatan ini menjelaskan secara teknis pelaksanan pelatihan penanaman cabai tersebut.

Pelatihan tersebut akan berlangsung selama 12 minggu dengan 12 kali pertemuan. Objek pelatihan adalah lahan salah seorang peserta. "Jadi, di lahan inilah kita belajar selama 12 minggu ke depan," jelas Saadi.

Saadi dan Budi berharap agar seluruh peserta benar-benar mengikuti program pelatihan ini dengan serius. "Manfaatkan pelatihan ini untuk bekajar," katanya.*

Pernyataan tersebut disampaikan Fahri dalam Kajian Pengembangan Wawasan bertajuk Membedah Anatomi Korupsi di Indonesia, Sabtu (1/8/2026).

Baca Juga:

• Proses Hukum Dinilai Lamban, Fahri Hamzah Usul Jalan Pintas Pecat Pejabat Korup Lewat Peradilan Etika

"Kalau berpikir makin banyak yang ditangkap artinya pemberantasan korupsi sukses, itu salah. Pemberantasan korupsi itu sukses justru semakin tidak ada yang saya tangkap," kata Fahri.

Meski demikian, Fahri menegaskan bahwa penindakan hukum tetap menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, ia mengingatkan agar pendekatan represif tidak dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan.

Menurutnya, praktik korupsi harus dipahami secara menyeluruh melalui pendekatan sistemik (system approach) dengan melihat akar persoalan pada berbagai aspek, termasuk tiga cabang kekuasaan atau trias politika.

"Pemberantasan korupsi itu harus menggunakan pendekatan sistemik serta membaca anatomi korupsi secara komprehensif pada tiga cabang kekuasaan," ujarnya.

Fahri menjelaskan bahwa korupsi bukan hanya persoalan pelanggaran hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan etika, kualitas regulasi, kelembagaan, hingga sistem pembiayaan politik.

Karena itu, ia menilai upaya penindakan harus dibarengi dengan pembenahan sistem agar praktik korupsi tidak terus berulang.

Sebagai langkah pencegahan, Partai Gelora mengusulkan pembentukan Peradilan Etika yang bertugas menangani pelanggaran etika pejabat sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi.

"Partai Gelora akan mengusulkan agar Indonesia memiliki Peradilan Etika supaya lebih mudah menghadapi pelanggaran etika sebelum menyeberang menjadi tindak pidana korupsi," ujar Fahri.

Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI itu, mekanisme Peradilan Etika akan lebih sederhana dan cepat dibanding proses pidana.

Ia mencontohkan, pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran etika seperti konflik kepentingan (conflict of interest) dapat segera diproses dan dijatuhi sanksi berupa teguran hingga pemberhentian dari jabatan.

Dengan demikian, penyimpangan dapat dihentikan lebih awal sebelum berkembang menjadi kasus korupsi yang merugikan negara.

"Kalau ada Peradilan Etika, jalurnya lebih simpel dan cepat. Keputusannya tegas, bisa berupa teguran atau pemecatan. Ini pencegahan sebelum menyeberang jadi pidana korupsi," pungkasnya.* (k/dh)

Sejak sore hari, masyarakat dari berbagai daerah mulai berdatangan ke kawasan Monas. Mereka tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan dengan mengenakan pakaian muslim berwarna putih sebagai simbol kebersamaan dan kekhusyukan.

Baca Juga:

• Enam Suara, Satu Doa untuk Indonesia: Tokoh Lintas Agama Bersatu di Monas

Kegiatan Zikir dan Doa Kebangsaan dijadwalkan berlangsung hingga pukul 21.30 WIB. Selain doa bersama, acara juga akan diisi dengan Selawat Kebangsaan yang dipimpin oleh Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri kegiatan tersebut bersama sejumlah pejabat negara dan tamu undangan.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Eko Purwono mengatakan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan diperkirakan mencapai sekitar 100 ribu orang yang berasal dari Jakarta, Jawa Barat, Banten, serta wilayah penyangga lainnya.

"Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan Zikir dan Doa Kebangsaan ini akan dihadiri kurang lebih seratus ribu peserta, dari Jakarta, Jawa Barat, Banten dan wilayah penyangga lainnya," kata Dekananto saat apel pengamanan di kawasan Monas.

Ia menambahkan, kehadiran Presiden RI beserta jajaran pejabat negara menjadikan pengamanan acara dilakukan secara maksimal.

"Yang perlu kita garis bawahi bersama bahwa kegiatan ini akan dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia beserta pejabat negara dan undangan VIP," ujarnya.

Dekananto menegaskan kegiatan Zikir dan Doa Kebangsaan merupakan agenda nasional yang memerlukan perhatian khusus dari seluruh personel pengamanan.

Ia pun mengingatkan seluruh aparat yang bertugas agar menjalankan pengamanan secara profesional dan tidak menganggap kegiatan tersebut sebagai agenda rutin.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap semangat persatuan, kebersamaan, dan nilai-nilai religius semakin menguat dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.* (in/dh)

Kementerian PU menyiapkan sebanyak 10.789 sumur bor dengan kapasitas lebih dari 114.000 meter kubik per detik sebagai sumber pasokan air di wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan.

Baca Juga:

• Prabowo Gerak Cepat Antisipasi El Nino, Menteri hingga BMKG Dikumpulkan Bahas Pencegahan Karhutla

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pengelolaan infrastruktur sumber daya air menjadi salah satu kunci dalam menjaga produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim.

"Kementerian PU terus berkomitmen membangun dan menyelesaikan infrastruktur pengelolaan air seperti bendungan, bendung, embung, hingga waduk di berbagai daerah," kata Dody Hanggodo, Sabtu (1/8/2026).

Menurutnya, keberadaan infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menjamin pasokan air irigasi sehingga produktivitas lahan pertanian tetap terjaga meski menghadapi musim kemarau.

"Kehadiran infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung ketersediaan air irigasi pertanian, menjaga produktivitas lahan, serta memastikan pasokan pangan tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan musim kemarau atau perubahan iklim," ujarnya.

Selain memaksimalkan infrastruktur yang sudah tersedia, Kementerian PU juga mengatur pola operasi bendungan dan jaringan irigasi agar distribusi air berlangsung lebih efisien sesuai kebutuhan di lapangan.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah turut menyiapkan berbagai peralatan untuk menghadapi kondisi darurat akibat kekeringan. Peralatan tersebut meliputi 125 unit mobile pump, 921 pompa alkon, serta 49 mesin bor yang siap dikerahkan ke daerah terdampak.

Tak hanya itu, Kementerian PU juga melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah adaptasi menghadapi musim kemarau.

Di sektor pertanian, pemerintah mendorong penerapan Irigasi Padi Hemat Air (IPHA) sebagai salah satu solusi meningkatkan efisiensi penggunaan air tanpa mengurangi produktivitas hasil panen.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan air nasional melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air, mulai dari bendungan, jaringan irigasi, Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), hingga sumur bor.

Saat ini, Kementerian PU mengelola 240 bendungan dengan kapasitas tampung mencapai 7,89 miliar meter kubik. Selain itu terdapat 601 situ dan danau dengan volume tampungan sekitar 135,59 miliar meter kubik, serta lebih dari 1.000 tampungan air baku yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah berharap optimalisasi infrastruktur sumber daya air tersebut mampu menjaga ketersediaan air, mendukung ketahanan pangan, serta meminimalkan dampak kekeringan yang berpotensi terjadi selama musim kemarau.* (in/dh)

Penegasan itu disampaikan Purbaya saat meninjau pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8/2026).

Baca Juga:

• Pertemuan Molor gara-gara Pergantian Pimpinan, Purbaya Pastikan Anggaran MBG Tetap Pisah dari Pendidikan di 2028

"Salah satu tugas Kementerian Keuangan adalah memastikan ketersediaan anggaran agar program tersebut dapat berjalan optimal," kata Purbaya.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak Indonesia, khususnya dari keluarga yang membutuhkan.

Purbaya berharap para siswa yang memperoleh kesempatan belajar melalui Program Sekolah Rakyat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut sebagai bekal untuk meraih masa depan yang lebih baik sekaligus meningkatkan mobilitas sosial melalui pendidikan.

Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan implementasi penggunaan APBN berjalan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.

Menurutnya, pembiayaan pendidikan merupakan investasi jangka panjang pemerintah untuk mencetak generasi unggul yang mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya dibangun di atas lahan seluas 6,6 hektare dengan nilai kontrak pembangunan mencapai Rp3,52 triliun dan pagu anggaran sebesar Rp3,82 triliun.

Hingga saat ini, realisasi anggaran pembangunan sekolah tersebut telah mencapai Rp3,21 triliun.

Sekolah Rakyat Terintegrasi mengusung konsep pendidikan terpadu yang menggabungkan jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam satu kawasan pendidikan.

Selain mengikuti kegiatan belajar mengajar, para siswa juga tinggal di asrama yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung guna menunjang proses pembelajaran sekaligus membentuk karakter peserta didik.

Melalui Program Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, berdaya saing, dan siap menjadi pemimpin bangsa di masa depan.* (an/dh)

Hal tersebut disampaikan Maruli saat menggelar Sosialisasi P5HAM bersama mitra Komisi XIII DPR RI di Gedung Serbaguna HKBP Perumnas Simalingkar, Jalan Bawang VIII Nomor 2, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sabtu (1/8/2026).

Baca Juga:

• Kasus Kekerasan Seksual Sampang Disorot Maruli Siahaan, Negara Diminta Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku

Dalam paparannya, Maruli menegaskan bahwa hak asasi manusia tidak hanya menjadi pembahasan di ruang pemerintahan atau lembaga negara, tetapi harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

"P5HAM harus menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati hak orang lain dimulai dari tindakan sederhana, seperti tidak melakukan diskriminasi, tidak menyebarkan fitnah, menghargai perbedaan, melindungi data pribadi, dan memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat," ujar Maruli.

Ia mengatakan perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), membawa manfaat besar bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan baru terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Menurutnya, penyalahgunaan data pribadi, perundungan digital (cyberbullying), penyebaran identitas seseorang untuk intimidasi, penipuan digital, hingga penyalahgunaan teknologi deepfake berpotensi mengancam kehormatan dan martabat seseorang.

Karena itu, Maruli menekankan bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak orang lain dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

"Teknologi harus membantu kehidupan manusia, bukan digunakan untuk merendahkan, mengintimidasi, atau merampas hak seseorang. Karena itu, negara harus terus memperkuat regulasi, pengawasan, literasi digital, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat," tegasnya.

Selain membahas isu digital, sosialisasi juga mengangkat berbagai hak dasar warga negara, seperti hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang layak, kebebasan beragama, perlindungan hukum, lingkungan hidup yang sehat, hingga perlindungan bagi kelompok rentan.

Kelompok tersebut meliputi anak, perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, korban tindak pidana, masyarakat adat, pekerja migran Indonesia, serta pengungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maruli menegaskan bahwa penegakan hukum tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM apabila dilakukan berdasarkan hukum, prosedur yang benar, proporsional, dan tetap menghormati martabat manusia.

"Penegakan hukum bukanlah pelanggaran HAM apabila dilakukan sesuai hukum dan prosedur. Namun, kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, tindakan sewenang-wenang, serta pengabaian terhadap hak dasar masyarakat tidak boleh dibenarkan," katanya.

Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli menyatakan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran guna memastikan setiap kebijakan negara berpihak pada penghormatan, perlindungan, serta pemajuan hak asasi manusia.

Ia juga mendorong pendidikan HAM diperkenalkan sejak dini melalui keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dunia usaha, hingga berbagai layanan publik agar kesadaran masyarakat terhadap HAM semakin kuat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara dan Kepulauan Riau, Dr. Flora Nainggolan, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPR RI, akademisi, dan masyarakat dalam membangun pelayanan publik berbasis HAM.

Di kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Dr. Janpatar Simamora, memaparkan perspektif akademik mengenai kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai amanat konstitusi.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Acara ditutup dengan penyerahan cendera mata, foto bersama, serta ramah tamah bersama peserta.

Menutup kegiatan tersebut, Maruli berharap sosialisasi P5HAM dapat memperkuat pemahaman masyarakat bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

"Indonesia yang berkeadilan dan bermartabat hanya dapat diwujudkan apabila setiap orang diperlakukan secara adil, setara, manusiawi, dan sesuai hukum. Mari kita jadikan penghormatan terhadap HAM sebagai bagian dari karakter bangsa," tutupnya.* (dh)

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa langsung ke lokasi dan tidak ditemukan adanya peristiwa yang dimaksud.

Baca Juga:

• Dari Warga hingga PGN, 36 Saksi Diperiksa demi Ungkap Misteri Ledakan Rumah Mewah Medan

Namun, kepolisian juga belum dapat memastikan identitas ajudan atau sopir yang dimaksud dalam informasi yang beredar di media sosial.

Informasi ini beredar setelah seorang pria bernama Sutrimo, diduga sebagai kepala rumah tangga (karumga) Febrie Adriansyah, ditemukan tewas di sebuah klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (23/7/2026) pagi.

Dalam foto yang beredar, Sutrimo ditemukan dalam kondisi mulut berbusa. Dia kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Di sana, dokter menyatakan Sutrimo sudah meninggal (death on arrival). Namun, menurut dokter, saat itu tak ada busa yang ditemukan pada mulut Sutrimo. Jasadnya kemudian dibersihkan lalu diserahkan kepada orang yang mengantar untuk selanjutnya dibawa ke keluarganya di Banyumas untuk dimakamkan.

Belum diketahui secara pasti penyebab kematian Sutrimo. Sebab, tak ada pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan pihak rumah sakit. Hingga kini, polisi sudah memeriksa lima orang, termasuk beberapa orang yang mengantarkan jasad Sutrimo ke Banyumas, dan temannya yang sempat melihat Sutrimo sebelum ditemukan tewas di TKP.

Budi mengimbau agar keluarga Sutrimo membuat laporan demi kepentingan penyelidikan. Namun, pihak keluarga masih enggan untuk membuat laporan.

Jasad Sutrimo pun sudah dikuburkan malam hari tak lama setibanya dia di kampung halaman. Budi mengatakan, pihak kepolisian masih mempertimbangkan ekshumasi atau menggali kembali kuburan untuk kepentingan identifikasi.

"Ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan, kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Maka tahapannya nanti itu sudah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi," tutur Budi kepada wartawan di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).* (k/dh)

"Pak Bobby boleh minta meja belajar biar lebih maju lagi, pak biar nyaman belajar," ujar Caroline berdasarkan video yang diunggah akun TikTok @monumen.id.

Baca Juga:

• Siswi SD Asal Labuhanbatu Raih Medali Emas ASMC Global Round 2026, Bobby Nasution Beri Beasiswa dan Tablet

Permintaan Caroline langsung direspons Bobby. Ia pun diundang untuk bertemu di Kantor Gubernur Sumut, pada Kamis (30/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bobby berdialog hangat dengan Caroline dan memberikan sejumlah hadiah untuk mendukung pendidikan serta pengembangan prestasinya. Bobby juga menanyakan berbagai hal, termasuk rahasia Caroline bisa berprestasi dan menjadi juara olimpiade. Caroline menjawab bahwa kunci keberhasilannya adalah rajin belajar dan selalu berdoa kepada Tuhan.

Bobby kemudian menanyakan cita-cita Caroline.

"Cita-citanya mau jadi apa?" tanya Bobby, berdasarkan siaran pers Pemprov Sumut, Sabtu (1/8/2026).

Caroline menjawab bahwa dirinya ingin menjadi astronot dan dokter. Jawaban tersebut membuat suasana pertemuan semakin hangat dan seisi ruangan tersenyum. Bobby pun mendoakan agar cita-cita Caroline dapat terwujud.

"Semoga cita-citanya terkabul ya," kata Bobby.

Bobby kemudian menanyakan keinginan Caroline. Tanpa ragu, Caroline menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Caroline juga ingin bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ia juga berharap mendapatkan beasiswa dari Gubernur Bobby.

Bobby pun merespons keinginan tersebut dengan memberikan sejumlah dukungan, di antaranya beasiswa, biaya bimbingan belajar, serta tablet untuk menunjang kegiatan belajar Caroline.* (k/dh)