Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan suspend dapat diberikan dalam kategori ringan, sedang hingga berat. Keputusan tersebut dilakukan secara dinamis berdasarkan kondisi dan temuan di lapangan.

Baca Juga:

• Alami Nyeri Perut Parah Buntut Keracunan MBG, Siswi SMK Karo Dilarikan ke RSU Haji Medan

Menurut Ketut, penghentian operasional sementara dapat dilakukan karena berbagai persoalan di SPPG. Temuan tersebut dapat berkaitan dengan kejadian fatal maupun nonfatal yang berdampak terhadap penerima manfaat MBG.

Salah satu persoalan yang menjadi dasar penghentian adalah makanan yang dinilai tidak layak sebelum dikonsumsi penerima manfaat. Selain itu, SPPG juga dapat dikenai sanksi apabila tidak memenuhi aspek higiene dan sanitasi.

"Seperti terhentinya distribusi makanan karena makanan yang tidak layak sebelum dikonsumsi serta tidak terpenuhinya aspek higiene dan sanitasi," tuturnya.

Ketut menjelaskan keputusan pemberian sanksi tidak hanya didasarkan pada satu sumber informasi. BGN melakukan pengawasan melalui tim Pemantauan dan Pengawasan serta Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG).

Pemeriksaan dapat dilakukan secara rutin maupun insidental. Selain itu, temuan dari hasil investigasi Inspektorat Utama (Irtama) juga menjadi bahan pertimbangan sebelum rekomendasi diberikan.

Hasil pengawasan tersebut kemudian menghasilkan rekomendasi perbaikan kepada SPPG yang bersangkutan. Apabila rekomendasi tidak dijalankan dengan baik, BGN dapat menerapkan sanksi penghentian operasional secara berjenjang.

"Apabila tidak dilaksanakan, ini juga akan menimbulkan suspend secara berjenjang. Ini perlu diperhatikan oleh teman-teman SPPG di lapangan," tegas Ketut.

Selain hasil pengawasan internal, laporan masyarakat juga dapat menjadi dasar BGN melakukan pemeriksaan terhadap SPPG. Setiap aduan yang masuk melalui kanal pengaduan BGN akan diverifikasi terlebih dahulu.

Apabila hasil verifikasi menemukan persoalan yang perlu ditindaklanjuti, BGN akan mengambil langkah sesuai tingkat permasalahannya, termasuk menghentikan sementara operasional SPPG.

"Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan adanya persoalan yang harus ditindaklanjuti, kami akan mengambil langkah sesuai dengan tingkat permasalahannya, termasuk melakukan penghentian sementara operasional SPPG," tandas Ketut.

BGN menyatakan pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG memenuhi standar keamanan pangan, kualitas pelayanan dan ketentuan tata kelola.* (k/dh)

Airlangga mengatakan pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dunia di tengah konflik di Selat Hormuz dan perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung.

Baca Juga:

• Pembatasan Pertalite Desil 9-10 Masih Mengambang, Bahlil: Nanti Kami Rapat Dulu

Menurutnya, perubahan harga minyak dunia tetap menjadi perhatian pemerintah. Namun, dampaknya terhadap harga BBM di dalam negeri dinilai masih dapat diredam melalui buffer APBN.

"Ya tentu gonjang-ganjing perubahan harga minyak yang terus selalu dimonitor. Dan alhamdulillah untuk Indonesia transmisi ini masih bisa diredam oleh buffer APBN kita," sambungnya.

Airlangga menjelaskan ruang fiskal tersebut masih dinilai cukup selama harga minyak dunia berada di bawah US$100 per barel. Sementara harga pembelian pemerintah untuk BBM nonsubsidi saat ini berada di kisaran US$90 per barel.

"Sehingga kalau harga minyak di bawah US$100, sekarang harga pembelian pemerintah khusus yang non-subsidi itu di bawah US$100, sekitar US$90-an. Ini sampai akhir tahun kita masih bisa pertahankan, tidak ada perubahan kenaikan harga, terutama BBM bersubsidi," katanya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026.

Meski demikian, pemerintah tetap mencermati perkembangan geopolitik global yang dapat memengaruhi harga minyak. Konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya situasi di sekitar Selat Hormuz, menjadi salah satu faktor yang terus dipantau.

Pada perdagangan Rabu (23/9/2026), harga minyak mentah berjangka Brent untuk kontrak pengiriman November 2026 tercatat berada di sekitar US$98 per barel pada tengah hari, berdasarkan data yang dikutip dalam laporan tersebut.

Airlangga menegaskan pemerintah masih memiliki ruang untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi selama kondisi harga minyak tetap berada dalam batas yang dapat diredam oleh APBN.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia serta kondisi ekonomi global untuk menentukan kebijakan energi berikutnya.* (k/dh)

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah dipengaruhi sejumlah sentimen eksternal dan domestik. Dari sisi global, pasar mencermati perkembangan diplomasi terkait konflik Iran dan Amerika Serikat yang bertepatan dengan agenda Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca Juga:

• IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 1,56 Persen ke Level 6.374, Merekam Sentimen BI Rate

Iran sebelumnya disebut telah menyampaikan sejumlah syarat kepada pihak penengah untuk kembali ke meja perundingan guna mencari penyelesaian konflik dengan AS. Di sisi lain, ketegangan di kawasan Timur Tengah masih tinggi.

Kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran juga menyatakan telah menyerang sejumlah lokasi di Riyadh, Arab Saudi, menggunakan rudal dan drone. Mereka juga mengklaim menyerang fasilitas Aramco di Yanbu, yang menjadi salah satu pusat ekspor minyak di kawasan tersebut.

Situasi tersebut turut berdampak pada jalur distribusi energi. Serangan terhadap jalur pipa Timur-Barat milik Saudi Aramco disebut mendorong perusahaan energi negara tersebut meningkatkan ekspor melalui Selat Hormuz pada bulan ini dan bulan depan setelah sebagian pengiriman melalui Yanbu dihentikan.

Dari Amerika Serikat, pasar juga mencermati pernyataan sejumlah pejabat The Fed yang dijadwalkan berbicara pekan ini. Pernyataan tersebut dinilai dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga pada pertemuan berikutnya.

Sementara dari dalam negeri, pasar memperhatikan kebijakan pemerintah terkait pembentukan bursa komoditas untuk mengendalikan harga. Pengaturan teknis kebijakan tersebut nantinya akan berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK disebut akan menentukan produk yang diperdagangkan serta tahapan pelaksanaannya dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, stabilitas keuangan dan integritas pasar. Pengaturan bursa komoditas tersebut dijadwalkan beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK mulai 1 Januari 2027.

Pasar juga mencermati kebijakan Bank Indonesia di tengah dinamika nilai tukar, inflasi dan arah kebijakan bank sentral global.

Selain itu, perhatian tertuju pada postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dalam rancangan tersebut, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran diproyeksikan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ibrahim menilai besaran defisit perlu dilihat bersama sejumlah faktor lain, seperti kualitas belanja, beban pembayaran bunga utang, tingkat kekakuan pengeluaran serta kemampuan anggaran menghadapi guncangan ekonomi.

Berdasarkan berbagai sentimen tersebut, Ibrahim memperkirakan rupiah masih akan bergerak fluktuatif pada perdagangan berikutnya. Untuk perdagangan selanjutnya, rupiah diproyeksikan berada dalam rentang Rp17.750-Rp17.800 per dolar AS.

Sementara untuk perdagangan pekan depan, rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp17.810-Rp17.860 per dolar AS.* (oz/dh)

Berdasarkan data perdagangan, sebanyak 464 saham ditutup menguat, 200 saham melemah, sementara 299 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai sekitar Rp12,8 triliun dengan volume transaksi 34,52 miliar saham.

Baca Juga:

• IHSG Anjlok 107 Poin Terperosok ke Level 6.277, 556 Saham Kebakaran di Zona Merah

Penguatan juga terjadi di seluruh sektor yang diperdagangkan. Sejumlah sektor yang mencatat kenaikan antara lain energi, barang konsumen primer, keuangan, properti, bahan baku, transportasi, industri, teknologi, barang konsumen nonprimer, infrastruktur dan kesehatan.

Di jajaran saham dengan kenaikan tertinggi, PT MPX Logistics International Tbk (MPXL) menjadi salah satu saham dengan penguatan terbesar, yakni 34,15 persen. Saham PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) juga menguat 34,09 persen.

Selain kedua saham tersebut, Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF (XBID) mencatat kenaikan 25 persen dan turut masuk dalam jajaran top gainers perdagangan hari ini.

Sementara itu, sejumlah saham mencatat pelemahan cukup dalam. PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR) turun 15 persen, PT Dafam Property Indonesia Tbk (DFAM) melemah 14,55 persen, sedangkan PT Batavia Prosperindo Trans Tbk (BPTR) turun 14,14 persen.

Penguatan IHSG terjadi pada hari yang sama ketika Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur periode 22-23 September 2026. Keputusan tersebut menjadi salah satu sentimen yang diperhatikan pelaku pasar.

Dengan kenaikan 1,56 persen, IHSG kembali ditutup di atas level 6.300 setelah pada perdagangan Selasa (22/9/2026) sebelumnya berakhir di level 6.277,04.* (in/dh)

"Jadi teman-teman yang mengatakan ini terlambat dan lain-lain, tidak ada terlambat untuk melakukan koreksi apalagi menyangkut daulat rakyat," kata Denny dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Gibran dan Syarat Konstitusional Wakil Presiden

Denny mengatakan persoalan waktu pengajuan berkaitan dengan akses informasi mengenai dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, batas waktu pengajuan PHPU yang hanya tiga hari menjadi persoalan apabila informasi yang dibutuhkan tidak tersedia secara terbuka.

"Ketika informasi ditutupin dan waktu untuk mengajukan sengketa cuman tiga hari, setelah kita lama mencari tahu dan enggak dapat, dikatakan terlambat. Itu kan enggak fair," sambungnya.

Denny kemudian menggunakan analogi perlombaan lari 100 meter untuk menjelaskan pandangannya. Menurut dia, status seseorang sebagai pemenang tidak semestinya menghapus persoalan apabila kemudian ditemukan adanya masalah pada syarat untuk mengikuti perlombaan.

"Sama dengan Gibran ini. Mau dua tahun, mau tiga tahun, setelah ketahuan ternyata lombanya 100 meter wanita, yang juara satu ditetapkan laki-laki ketahuan setelah tiga tahun, setelah empat tahun pun, ya tetap dicabut medali emasnya, kan?" tutur Denny.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menyatakan syarat pendidikan bagi calon wakil presiden sebagaimana Pasal 169 huruf r UU Pemilu wajib dipenuhi secara sah sejak proses pendaftaran. Mereka juga meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, membatalkan penetapannya sebagai calon wakil presiden serta membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden.

Para pemohon juga meminta MK memerintahkan MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden baru dari dua nama yang diusulkan Presiden apabila permohonan mereka dikabulkan. Permintaan tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

MK telah menggelar pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut pada Senin (21/9/2026). Berdasarkan jadwal resmi MK, pemeriksaan persidangan dilanjutkan pada Rabu (23/9/2026) pukul 19.00 WIB dengan agenda penyampaian jawaban KPU, keterangan Bawaslu, serta keterangan pihak terkait.

Hingga Rabu (23/9/2026), perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan dan belum ada putusan MK mengenai pokok permohonan. Dengan demikian, seluruh dalil yang diajukan Denny dan para pemohon masih menjadi materi yang diperiksa oleh majelis hakim.* (in/dh)

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Lubukpakam, Selasa (22/9/2026) sore. Sidang dipimpin Hakim Ketua Elviyanti Putri bersama Hakim Anggota Sulaiman M.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Bertemu MAPEL Sumut, Bahas Rencana Penertiban Kawasan Hutan

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Safruddin Habyby alias Kakek terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Jaksa mendakwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Syahfruddin Habyby alias Kakek dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalaninya," kata JPU Marisa saat membacakan tuntutan.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penggelapan uang milik rekanan sebesar Rp350 juta. Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim menutup persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pledoi tertulis pada 29 September 2026.

Terpisah, korban Purwadi Gunawan mengaku kecewa dengan tuntutan jaksa yang menurutnya masih terlalu ringan. Dia berharap terdakwa mendapat hukuman lebih berat karena disebut tidak memiliki itikad untuk mengembalikan uang yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut.

"Ya kecewa saya, seharusnya 4 tahun tuntutannya, soalnya dia tidak ada niat baik mau mengembalikan uang saya. Gitupun pula saya berterima kasih juga kepada JPU dan hakim," kata Purwadi.

Purwadi mengatakan dirinya tetap menghargai proses hukum yang berjalan. Namun, dia juga menyebut adanya pihak lain yang mengaku mengalami kerugian akibat terdakwa dan berencana membuat laporan ke Polresta Deli Serdang.

Selain proses pidana, Purwadi menyatakan akan menempuh jalur perdata untuk menuntut pengembalian kerugian setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.

"Ya benar, usai sidang ini sudah inkrah, kami akan melakukan gugatan perdata," tegasnya.

Hingga tahap ini, Safruddin Habyby masih berstatus terdakwa dan perkara tersebut belum diputus oleh majelis hakim PN Lubukpakam.* (sp/dh)

Dengan membawa spanduk besar bertuliskan "KAMI KORBAN MAFIA TANAH DAN MAFIA HUKUM - TANAH KAMI DIRAMPAS PT MUSIM MAS - LAPORAN KAMI DI SP3 SILUMAN POLDA SUMUT", mereka menuntut keadilan atas perampasan lahan mereka yang sudah belasan tahun.

Baca Juga:

• Diperiksa Polda Sumut soal SPT Dodi Tahir, Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus: Jangan Digoreng-goreng

"Kami sudah lelah 13 tahun mencari keadilan. Tanah kami dirampas, laporan kami di-SP3 di jajaran Polda Sumut tanpa kejelasan. Kami datang ke Kantor Kementerian ATR/BPN Pusat agar BPN membuka warkah dan sejarah tanah kami," teriak salah satu orator di lokasi.

LAPORAN SEJAK 2013
Berdasarkan dokumen yang dibawa keluarga, kasus ini bermula dari laporan polisi di Polda Sumut pada 9 September 2013 dengan Nomor STTLP/898/IX/2013/SPKT terkait dugaan penguasaan tanah tanpa hak sebagaimana pasal 385 KUHP.

Objek yang dipersoalkan adalah tanah seluas 52.820 M2 di Medan yang diklaim merupakan milik keluarga Herlambang Panggabean dan diduga dikuasai oleh PT Musim Mas.

Menurut keluarga, laporan tersebut tidak pernah tuntas. Mereka menyebut penghentian penyidikan atau SP3 dilakukan secara tidak transparan atau yang mereka istilahkan sebagai "SP3 Siluman".

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Sumut disebut pernah menemukan adanya dugaan maladministrasi dalam penanganan laporan tersebut, termasuk tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara rutin kepada pelapor.

TUNTUTAN KE BPN PUSAT
Dalam aksi di depan Kantor Kementerian ATR/BPN Pusat itu, keluarga menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, mendesak Menteri ATR/BPN untuk melakukan audit dan membuka warkah alas hak atas tanah sengketa di Medan tersebut.

Kedua, meminta BPN tidak menerbitkan atau membatalkan produk pertanahan yang diduga cacat hukum di atas tanah milik keluarga mereka. Dan, ketiga, meminta Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri untuk membongkar secara tuntas dugaan mafia tanah dan mafia hukum di jajaran Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Musim Mas Group maupun dari Humas Kementerian ATR/BPN terkait aksi hari ini.

Aksi yang berlangsung sejak pagi tersebut berjalan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa sempat membentangkan poster dan spanduk sambil berorasi secara bergantian. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.*

Data tersebut berdasarkan laporan Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung, Armen Putra. Dari total 14 gempa, tercatat satu gempa hembusan, satu gempa low frequency, 10 gempa vulkanik dalam dan dua gempa tektonik lokal.

Baca Juga:

• Alami Nyeri Perut Parah Buntut Keracunan MBG, Siswi SMK Karo Dilarikan ke RSU Haji Medan

Sementara itu, satu gempa hembusan tercatat dengan amplitudo 3 milimeter dan durasi 22 detik. Satu gempa low frequency memiliki amplitudo 2 milimeter dengan durasi 43 detik.

Adapun dua gempa tektonik lokal tercatat dengan amplitudo 2-5 milimeter, S-P 6,7-9 detik dan durasi 20-27 detik.

Dari pengamatan visual, Gunung Sinabung terlihat jelas hingga tertutup kabut 0-II. Asap kawah utama tampak berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal dan mencapai ketinggian sekitar 100-500 meter dari puncak.

Di tengah aktivitas tersebut, personel TNI-Polri juga meningkatkan patroli di kawasan zona merah Gunung Sinabung.

Patroli dilakukan personel TNI dari Koramil 04/Simpang Empat jajaran Kodim 0205/Tanah Karo bersama personel Polsek Simpang Empat Polres Tanah Karo pada Senin (21/9).

Sejumlah lokasi menjadi sasaran patroli, di antaranya kawasan kaki Gunung Sinabung, Desa Kuta Tengah, Simpang Tiga Kicat, Desa Sukandebi hingga Desa Kutagugung.

Dalam patroli itu, petugas mengingatkan masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) serta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Sinabung.

Masyarakat dan pengunjung diminta tidak beraktivitas di desa-desa yang telah direlokasi serta tidak memasuki radius 3 kilometer dari puncak Gunung Sinabung dan radius sektoral 5 kilometer ke arah selatan-tenggara.

Warga yang berada di sekitar sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga diminta mewaspadai potensi bahaya lahar.

Gunung Sinabung masih berstatus Level II atau Waspada. Pemerintah Kabupaten Karo diminta terus berkoordinasi dengan PVMBG dan Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung terkait perkembangan aktivitas gunung tersebut.* (sp/dh)

BANDA ACEH- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Aceh memusnahkan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai periode Semester II 2025 hingga 2026. Nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp1,83 miliar dengan potensi kerugian negara sekitar Rp1,38 miliar.

Pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Bea Cukai sebagai community protector untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan.

Baca Juga:

• Bea Cukai Sumut Musnahkan Rokok Ilegal Rp 1,59 Miliar, Ingatkan Masyarakat Aktif Laporkan

Dari sisi kepabeanan, barang yang dimusnahkan terdiri atas pakaian bekas, suplemen, obat-obatan dan produk kesehatan, minuman suplemen kecantikan, kosmetik hingga telepon genggam.

Sementara dari bidang cukai, barang yang dimusnahkan meliputi 1.467.472 batang rokok ilegal, 12.250 mililiter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) serta 29 sheet pita cukai.

Penindakan terhadap rokok ilegal tersebut juga dilakukan melalui sinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

(Barang Bukti Rokok ilegal yang di musnahkan Bea Cukai Aceh senilai Rp 1. 83 Milyar)

Selain itu, Bea Cukai berkoordinasi dengan perusahaan jasa titipan dan asosiasi perusahaan jasa pengiriman dalam upaya mengawasi peredaran barang yang melanggar ketentuan.

Pemusnahan dilaksanakan sesuai ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai serta aturan Kementerian Keuangan mengenai pengelolaan dan pemusnahan BMMN. Kegiatan tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan pemusnahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Telepon genggam dimusnahkan dengan cara dihancurkan, sedangkan barang lainnya dirusak dan dibakar. Pemusnahan dilaksanakan di PT Solusi Bangun Andalas, Lhok Nga, pada Rabu (23/9/2026).

Melalui kegiatan tersebut, Bea Cukai Aceh menegaskan komitmennya untuk melindungi masyarakat sekaligus mengamankan penerimaan negara dari peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan.

Bea Cukai Aceh juga mengajak masyarakat ikut berperan dengan menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi pemasukan maupun peredaran barang yang melanggar ketentuan.

Sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha dan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan perdagangan yang tertib, aman dan berkeadilan.* (dh)

SW sebelumnya menjalani perawatan di RSU Amanda Berastagi. Dia kemudian dirujuk ke RSU Haji Medan dan diterima untuk menjalani perawatan lanjutan pada Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Langgar Keamanan Pangan, BGN Tutup Permanen 4 Dapur Makan Gratis di Sumut-Papua dan Alihkan 10 Ribu Siswa

"Pasien bernama SW, berusia 17 tahun. Siswi tersebut dirujuk dari RSU Amanda Berastagi dan telah kami terima untuk menjalani perawatan," ujar Fitrady, Rabu (23/9/2026).

Menurut Fitrady, SW dirujuk untuk mendapatkan penanganan dari dokter spesialis anak. Pasien juga membutuhkan ruang rawat inap untuk menjalani perawatan lebih lanjut.

"Pasien dirujuk untuk mendapat penanganan dari dokter spesialis anak RSU Haji Medan. Pasien membutuhkan ruang rawat inap biasa untuk menjalani perawatan lanjutan di sini," katanya.

SW diketahui merupakan siswi SMK Negeri 1 Merdeka, Kabupaten Karo. Dia menjadi salah satu siswa yang terdampak dalam kasus dugaan keracunan MBG yang terjadi pada Senin (14/9/2026).

Dalam kejadian tersebut, sejumlah siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan secara bertahap setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Selain SW, RSU Haji Medan masih merawat seorang pasien lain berinisial DAA. Pasien tersebut sebelumnya juga dirujuk dari RSU Amanda Berastagi dan telah menjalani perawatan di RSU Haji Medan sejak 13 September 2026.

Dengan dirujuknya SW, penanganan terhadap korban dugaan keracunan MBG asal Kabupaten Karo masih berlanjut di RSU Haji Medan.* (mi/dh)

Penutupan dilakukan setelah empat SPPG dinilai melanggar ketentuan operasional dan tidak memenuhi standar keamanan pangan. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BGN berdasarkan rekomendasi Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas).

Baca Juga:

• Seminggu Tanpa Kepastian, PDIP Sumut Desak BGN Tuntaskan Ganti Rugi dan Hukum Kasus Keracunan MBG Karo

Empat SPPG yang dihentikan tersebar di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua.

SPPG Karo Berastagi Sempajaya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menjadi salah satu yang ditutup. SPPG yang dikelola Yayasan Manunggal Kartika Jaya tersebut melayani 2.997 penerima manfaat. Pemberhentian permanen ditetapkan melalui SK Kepala BGN Nomor 63515 Tahun 2026.

Tiga SPPG lainnya yakni SPPG Blora Tunjungan Sukorejo 2 di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang melayani 2.614 penerima manfaat. SPPG tersebut dikelola Yayasan Tirto Mirah Asih dan ditutup berdasarkan SK Kepala BGN Nomor 63516 Tahun 2026.

Kemudian SPPG Bantul Jetis Patalan 2 di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikelola Yayasan Panji Satria Nusantara dan melayani 2.281 penerima manfaat. Operasionalnya dihentikan melalui SK Kepala BGN Nomor 63517 Tahun 2026.

Sementara itu, SPPG Jayapura Depapre Waiya di Kabupaten Jayapura, Papua, yang dikelola Yayasan Kasih Iman Samuel Papua, melayani 2.220 penerima manfaat. Penutupannya ditetapkan melalui SK Kepala BGN Nomor 63519 Tahun 2026.

Meski empat dapur ditutup, layanan MBG bagi penerima manfaat tidak dihentikan. Sebanyak 10.112 penerima manfaat dari empat SPPG tersebut akan dialihkan ke SPPG lain yang berada di lokasi terdekat.

Deputi Tauwas BGN Ketut Sumedana mengatakan SPPG pengganti harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan kapasitas yang memadai untuk melayani tambahan penerima manfaat.

"Pemberhentian operasional permanen merupakan langkah tegas terakhir yang kami ambil setelah SPPG bersangkutan tidak menunjukkan itikad perbaikan yang memadai dalam batas waktu yang ditetapkan," kata Ketut.

Menurutnya, aspek kesehatan dan keselamatan penerima manfaat menjadi perhatian utama dalam pengawasan pelaksanaan program MBG.

BGN dapat menjatuhkan sanksi penghentian permanen apabila sebuah SPPG mengalami insiden keamanan pangan lebih dari satu kali. Sanksi serupa juga dapat diterapkan jika SPPG telah menerima penghentian sementara lebih dari dua kali.

Selain itu, pengelola harus mampu menunjukkan adanya perbaikan fundamental terhadap sistem keamanan pangan. Jika perbaikan tidak dapat dibuktikan atau SPPG tidak mendapatkan rekomendasi kelayakan dari instansi terkait, operasional dapat dihentikan secara permanen.

Ketut memastikan penutupan empat SPPG tersebut tidak menghilangkan hak masyarakat untuk menerima program MBG.

"BGN akan memastikan proses pengalihan berjalan lancar, sekaligus terus memperkuat pengawasan lapangan agar kejadian serupa tidak terulang," ujarnya.

Dengan pengalihan layanan ke SPPG yang memenuhi persyaratan, sebanyak 10.112 penerima manfaat tetap dapat memperoleh layanan MBG meski empat dapur sebelumnya telah dihentikan secara permanen.* (mi/dh)

Boncel merupakan warga Jalan Sidomulyo Gang Merak, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan. Dia diduga mencuri sepeda motor Honda Beat BK 5856 AMS milik Ridho Syahputra.

Baca Juga:

• Geger Temuan Jasad Bayi Dibungkus Kain Merah di Percut Sei Tuan, Sejoli Bermotor Diburu Polisi

"Pelaku datang ke rumah korban dan melihat sepeda motor parkir di depan rumah. Lalu membawanya kabur," kata Ras Maju, Rabu (23/9/2026).

Setelah menerima laporan dari korban, personel Unit Reskrim Polsek Medan Tembung melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan pelaku.

Hasil penyelidikan mengarah kepada Boncel. Polisi kemudian menangkapnya saat sedang berada di salah satu warnet.

Dalam pemeriksaan sementara, Boncel mengaku telah menjual sepeda motor hasil curian tersebut. Uang dari penjualan motor disebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Pelaku menjual sepeda motor tersebut dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari," tuturnya.

Polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan penadah yang membeli sepeda motor hasil curian tersebut.

"Ini masih kita kembangkan," tutup Ras Maju.* (mi/dh)

Rico menegaskan Dinsos Medan harus dapat memastikan masyarakat yang menerima bantuan memang memenuhi kriteria. Ia juga mengatakan akan memberikan teguran apabila ditemukan penyaluran bansos yang tidak sesuai sasaran.

Baca Juga:

• Sasar Warga Terabaikan, Rico Waas Cairkan Bansos PKH Makmur Rp 800 Ribu untuk 10 Ribu Lansia dan Disabilitas Medan

Menurut Rico, kondisi di lapangan setelah penyaluran bansos harus menjadi bahan evaluasi. Data penerima perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

"Apa yang terjadi di lapangan pasca pendistribusian bantuan harus menjadi bahan evaluasi bagi Dinsos Medan. Lihat secara utuh permasalahan yang ada dan pastikan apa yang menjadi penyebabnya. Kalau memang data tidak sesuai dengan kondisi riil, langsung benahi dan evaluasi," katanya.

Rico mengakui kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga tidak selalu sesuai dengan data yang sebelumnya tercatat. Salah satu persoalan yang disorot adalah perubahan status desil masyarakat.

"Terkadang ada masyarakat yang kondisi ekonominya masih sulit tapi Desil-nya sudah tinggi, begitu juga sebaliknya. Kondisi itu memang masih sering terjadi di lapangan. Makanya Dinsos Kota Medan harus cepat memverifikasi itu. Lihat data yang mana harus di-exclude atau di-include, sehingga bantuan bisa tepat sasaran," ujarnya.

Rico juga mengimbau warga yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya untuk menyampaikan sanggahan kepada Dinsos Medan maupun melalui kelurahan.

"Silakan melapor jika masyarakat merasa tidak sesuai, dengan begitu datanya bisa diperbarui. Mengatasi kondisi ini, kami juga akan sinkronkan dengan pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos). Evaluasi akan terus kita lakukan agar segala jenis bantuan yang disalurkan pemerintah benar-benar tepat sasaran," pungkasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Rico setelah muncul persoalan terkait penyaluran bansos di Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia. Sejumlah warga memprotes pembagian bantuan beras dan mempertanyakan ketepatan data penerima. Pemko Medan kemudian menyatakan akan melakukan evaluasi serta verifikasi ulang terhadap data penerima bantuan.

Pemko Medan sebelumnya juga telah mendorong pemutakhiran data perlindungan sosial untuk memperbaiki ketepatan penyaluran bansos. Rico pada Mei 2026 menyebut validasi data diperlukan agar bantuan tidak ditentukan berdasarkan subjektivitas, melainkan kondisi masyarakat yang terverifikasi.

Evaluasi data penerima bansos tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Medan memastikan bantuan pemerintah dapat diterima masyarakat yang memenuhi kriteria dan menyesuaikan perubahan kondisi sosial ekonomi warga.* (mi/dh)

Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga mengatakan sisa DBH tersebut tetap akan dibayarkan kepada Pemko Medan. Namun, dia menyebut Gubernur Sumut Bobby Nasution memiliki pertimbangan tersendiri terkait mekanisme dan waktu pembayaran.

Baca Juga:

• Lirik Peluang Investasi Baru, Wagub Sumut Pamer KEK Sei Mangkei ke Utusan AS Hingga Dorong Kemitraan Pendidikan

Ihwan juga mendukung pembayaran DBH secara bertahap. Menurutnya, mekanisme tersebut berkaitan dengan penerimaan Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Pemprov Sumut dari pemerintah pusat.

"Semuanya dilakukan secara bertahap, Pemerintah Provinsi juga menerima Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat secara bertahap," katanya.

Dia mengatakan kondisi keuangan pemerintah kabupaten dan kota juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penyaluran DBH.

Menurut Ihwan, terdapat sejumlah daerah di Sumut yang memiliki kemampuan anggaran lebih terbatas dibandingkan Kota Medan. Karena itu, pembayaran DBH menurutnya perlu mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing daerah.

"Masih banyak kabupaten dan kota yang kondisi anggarannya tidak sekuat Kota Medan, wajar jika daerah dengan anggaran lebih kecil diprioritaskan. Bagaimanapun, pembayaran DBH ini tidak hanya mempertimbangkan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi, tetapi juga situasi keuangan pemerintah kabupaten dan kota," ujarnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan Suluh Aulia Harahap mengatakan hingga 10 September 2026 Pemko Medan baru menerima sekitar Rp90 miliar dari total DBH Rp310 miliar. Artinya, masih terdapat sekitar Rp220 miliar yang belum dibayarkan.

Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen sebelumnya juga meminta Pemprov Sumut segera menyalurkan sisa DBH tersebut. Saat itu, realisasi yang diterima Pemko Medan disebut masih di bawah 30 persen dari total kewajiban.

Pemko Medan sendiri memasukkan DBH sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, Pemko Medan menyebut adanya tambahan Transfer Keuangan Daerah lebih dari Rp565 miliar berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.

Dengan realisasi sekitar Rp90 miliar, Pemko Medan masih menunggu penyaluran sekitar Rp220 miliar dari total DBH yang menjadi hak daerah tersebut.* (mi/dh)

Desakan tersebut disampaikan setelah sekitar satu minggu sejak korban dan orang tua korban menyampaikan aspirasi secara langsung kepada BGN di Jakarta. PDIP Sumut meminta tindak lanjut mencakup pemulihan kesehatan korban, pemeriksaan kesehatan berkala, hasil pemeriksaan laboratorium, proses hukum hingga kompensasi bagi keluarga.

Baca Juga:

• Kepala BGN Sudaryono: Kritik ke Prabowo di Medsos Banyak Akun Robot, Dikendalikan Oligarki dan Koruptor

"Sudah satu minggu sejak kekhawatiran ini disampaikan langsung kepada BGN. Kami menghargai sikap BGN yang menerima mereka dan berjanji melakukan koordinasi, namun yang kini dinantikan masyarakat adalah hasil dari koordinasi tersebut," ujar Rapidin, Rabu (23/9/2026).

Rapidin mengatakan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga lain tetap dapat dilakukan apabila diperlukan. Namun, menurut dia, proses tersebut tidak seharusnya membuat penanganan terhadap korban menjadi tertunda.

"Jangan sampai terjadi situasi di mana masyarakat datang menyuarakan penderitaan dan tuntutan mereka, namun kemudian dibiarkan menunggu tanpa kepastian," katanya.

Kasus dugaan keracunan MBG tersebut berdampak pada sejumlah siswa di Berastagi dan wilayah sekitarnya. Salah satu korban yang masih mendapat perhatian karena mengalami masalah kesehatan adalah Febiola Br Purba, siswi SMK Swasta Bersama Berastagi.

Rapidin menegaskan PDI Perjuangan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai penanganan korban, pertanggungjawaban serta tuntutan kompensasi dari keluarga.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani Tarigan mengatakan aspirasi yang disampaikan kepada BGN merupakan suara para orang tua yang berharap anak-anak mereka mendapatkan penanganan hingga pulih sepenuhnya.

Iriani juga meminta hasil pemeriksaan laboratorium yang telah tersedia segera ditindaklanjuti secara jelas sebagai bagian dari proses penanganan kasus.

"Hasil laboratorium sudah ada dan telah diserahkan. Kini, kami meminta adanya tindak lanjut. Jika bakteri terdeteksi dalam sampel makanan, harus ada penjelasan yang jelas mengenai kaitannya dengan kejadian yang dialami anak-anak tersebut," katanya.

Menurut Iriani, para orang tua juga membutuhkan kepastian mengenai proses hukum atas kejadian tersebut. Mereka ingin mengetahui sejauh mana penanganan dilakukan dan pihak yang nantinya bertanggung jawab.

Selain persoalan kesehatan dan proses hukum, keluarga korban juga menyampaikan tuntutan kompensasi. Iriani mengatakan sebagian orang tua korban bekerja sebagai buruh tani dengan pendapatan berdasarkan jumlah hari kerja.

Ketika anak menjalani perawatan di rumah sakit, para orang tua harus meninggalkan pekerjaannya untuk mendampingi. Kondisi tersebut membuat keluarga kehilangan penghasilan di tengah kebutuhan biaya pengobatan dan kebutuhan rumah tangga.

"Sebagian orang tua korban bekerja sebagai buruh tani yang penghasilannya dihitung berdasarkan hari kerja. Ketika anak sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, mereka harus meninggalkan pekerjaan untuk merawat anak tersebut. Hal ini berarti hilangnya penghasilan, sementara biaya pengobatan dan kebutuhan keluarga terus berjalan," ujarnya.

"Oleh karena itu, para orang tua meminta agar dampak yang mereka alami disikapi melalui pemberian ganti rugi," sambungnya.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Sumut Sutrisno Pangaribuan juga meminta BGN memastikan seluruh aspirasi tersebut dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Sutrisno, persoalan pembagian kewenangan antarinstansi tidak boleh menghambat kepastian penanganan bagi korban dan keluarga.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah kejelasan mengenai tindak lanjutnya. BGN telah menerima aspirasi ini, sehingga masyarakat berhak mengetahui langkah apa saja yang telah diambil setelah pertemuan tersebut," kata Sutrisno.

Ia mengatakan penanganan perlu mencakup pemulihan korban, pemeriksaan kesehatan, tindak lanjut hasil laboratorium, proses hukum hingga persoalan ganti rugi. Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai pihak yang menangani setiap aspek tersebut serta perkembangan penanganannya.

Sutrisno juga mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di Karo, khususnya terkait keamanan pangan dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Program MBG menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak. Oleh karena itu, evaluasi terhadap SPPG harus dilakukan secara serius. Kita harus melihat lebih jauh dari sekadar insiden itu sendiri dan menelaah seluruh prosesnya mulai dari produksi pangan, pemeriksaan, penyimpanan, dan pengangkutan, hingga tahap di mana makanan diterima dan dikonsumsi oleh siswa," ucapnya.

PDI Perjuangan Sumut menyatakan akan terus memantau tindak lanjut BGN terhadap aspirasi korban dan keluarga terkait dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo.* (mi/dh)

BA diamankan pada Rabu (23/9/2026) sekitar pukul 05.10 WIB di Jalan Pancing 1 Martubung, tepatnya di bawah jembatan jalan tol. Selain remaja tersebut, polisi turut mengamankan satu unit handphone Android.

Baca Juga:

• Sembunyikan Ratusan Narkoba 'Pod Getar' di Jam Dinding, Sejoli Sindikat Malaysia Diringkus Polrestabes Medan

"Patroli KRYD terus kita laksanakan sebagai langkah pencegahan. Setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan Kamtibmas akan ditindaklanjuti, sehingga situasi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan tetap aman dan kondusif," ujar Jan Piter.

Penangkapan bermula saat Tim Macan melaksanakan patroli KRYD di wilayah Medan Labuhan. Petugas kemudian melihat tiga remaja berboncengan menggunakan satu sepeda motor di sekitar Jalan Martubung.

Petugas menghentikan ketiganya untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, dua remaja disebut tidak memiliki keterlibatan dengan kelompok geng motor. Sementara BA diduga merupakan anggota kelompok WARNEK yang diketahui memiliki basecamp di kawasan Jalan Rawe 3.

Berdasarkan informasi tersebut, personel kemudian melakukan penyisiran ke lokasi yang disebut sebagai basecamp. Di sekitar sebuah warung, polisi menemukan 10 bilah senjata tajam yang disembunyikan.

Setelah diamankan, BA dibawa ke Mako Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara 10 senjata tajam dan barang bukti lainnya diserahkan kepada piket Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan.

Polres Pelabuhan Belawan menyatakan patroli dan langkah pencegahan akan terus ditingkatkan untuk mengantisipasi tawuran, geng motor serta berbagai gangguan Kamtibmas di wilayah hukumnya.* (tm/dh)

Surakman ditemukan pada 12 September 2026, atau beberapa hari setelah hilang bersama rombongan kapal pada 7 September 2026. Lokasi penemuan jenazah berjarak sekitar 344 kilometer dari Gunung Anak Krakatau.

Baca Juga:

• 1 ABK Ditemukan, Nasib Rombongan Jurnalis Lainnya yang Hilang di Perairan Gunung Anak Krakatau Masih Misterius

"Hasil identifikasi, berdasarkan pemeriksaan DNA terhadap seorang mayat Mr X yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, bahwa secara genetik jenazah Mr X teridentifikasi sebagai Surakman atau ABK kapal adalah ayah biologis dari Tuan Yayat, putra kandung dari Bapak Surakman," ungkap Hengki dalam jumpa pers, Rabu (23/9/2026).

Dengan ditemukannya Surakman, baru satu orang dari rombongan KM Arupadhatu 1 yang berhasil ditemukan. Sementara keberadaan tujuh penumpang lainnya hingga kini masih belum diketahui.

Hengki mengatakan jenazah Surakman akan dipulangkan dari Bengkulu ke Jakarta. Jenazah dijadwalkan diberangkatkan pada Kamis (24/9/2026) menuju Bandara Soekarno-Hatta.

"Jenazah akan dikirim diberangkatkan besok dari Bengkulu menuju Bandara Soekarno Hatta (Soetta) akan diterima bersama Gubernur, Basarnas tim terpadu menyambut kedatangan jenazah di Bandara Soetta," kata Hengki.

Saat ini, jenazah masih menjalani proses persiapan sebelum diberangkatkan dari Bengkulu.

Sebelum ditemukan, sosok Surakman juga sempat diceritakan keluarganya melalui media sosial. Keponakannya, Nengsih, mengungkap Surakman selama ini berperan merawat kakaknya yang tunanetra.

Surakman juga disebut menjadi pencari nafkah bagi cucunya yang masih berusia sekitar 8 bulan dan telah kehilangan ibunya.

"Dia meninggalkan kakaknya yang tunanetra dan cucunya yang masih umur 8 bulan yang ditinggalkan ibunya meninggal," ujar Nengsih melalui unggahan media sosial.

Kabar penemuan Surakman pun menjadi duka bagi keluarga. Di sisi lain, pencarian terhadap penumpang dan awak KM Arupadhatu 1 lainnya masih terus menjadi perhatian setelah mereka dilaporkan hilang di perairan Gunung Anak Krakatau.

Hingga Rabu (23/9/2026), baru Surakman yang telah dipastikan ditemukan berdasarkan hasil identifikasi kepolisian.* (tm/dh)

IPN merupakan warga Gudang Arang Pulau Seram, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan. Dia diamankan polisi pada Selasa (22/9/2026) sekitar pukul 03.00 WIB di Kampung Kurnia, Lingkungan 7, Kelurahan Belawan Bahari.

Baca Juga:

• Sara Wijayanto Gugat Cerai Demian Aditya, Sidang Perdana Digelar 24 September

"Setelah mendapatkan informasi keberadaan tersangka, personel langsung bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan yang bersangkutan. Selanjutnya tersangka dibawa ke Mako Polsek Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut," ujar Banor.

Kasus perampokan itu terjadi pada Jumat (5/6/2026) sekitar pukul 05.10 WIB di Jalan Besar Kl Yos Sudarso, tepatnya di depan Kayu Besar, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan.

Korban diketahui bernama Wati (60), warga Jalan TM Pahlawan, Gudang Arang, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan.

Saat kejadian, Wati bersama anaknya mengendarai sepeda motor menuju Marelan. Ketika melintas di lokasi, mereka dihadang empat pria yang tidak dikenal.

Salah seorang pelaku kemudian mengacungkan senjata tajam jenis parang ke arah korban dan anaknya. Karena ketakutan, anak korban berteriak meminta ampun.

Para pelaku lalu mengambil secara paksa tas yang dibawa anak korban. Mereka sempat mencoba menghidupkan sepeda motor korban, tetapi kendaraan tersebut tidak dapat menyala.

Keempat pelaku kemudian meninggalkan lokasi dengan membawa tas korban yang berisi uang tunai sekitar Rp1,5 juta.

Dalam pemeriksaan awal, IPN mengakui berperan mengacungkan senjata tajam untuk menghentikan korban. Dia juga mengaku mendapat bagian hasil kejahatan sebesar Rp500 ribu dari salah satu rekannya.

Polisi masih mendalami peran masing-masing pelaku dalam aksi tersebut. Petugas juga memburu rekan IPN yang hingga kini masih dalam penyelidikan.

"Terhadap tersangka masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami peran masing-masing pelaku serta mengungkap keberadaan rekan-rekannya yang masih dalam penyelidikan," jelas Banor.

IPN kini diamankan di Polsek Belawan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.* (tm/dh)

Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan tiga orang yang diamankan masing-masing berinisial MAR (25), PAS (27) dan SAB (21). MAR dan PAS merupakan pasangan kekasih, sedangkan SAB merupakan warga Kabupaten Gayo Lues, Aceh.

Baca Juga:

• Sepasang Kekasih Diduga Jadi Pemasok Vape Narkoba Jaringan Malaysia di Medan, 295 Pod Disita

Pengungkapan kasus bermula saat polisi menangkap SAB di sebuah apartemen di Jalan Listrik, Medan, pada Rabu (16/9). Saat itu, SAB diduga hendak melakukan transaksi narkoba.

Menurut Rafli, SAB menyembunyikan pod getar di dalam kotak sabun untuk mengelabui petugas. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita lima pod getar yang terdiri atas empat pod merek Yakuza dan satu pod merek Batman.

Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap MAR serta PAS di sebuah rumah kos di Jalan Kasuari, Medan. Saat dilakukan penggeledahan, polisi awalnya tidak menemukan barang yang dicari di dalam kamar.

Petugas kemudian mencurigai sebuah jam dinding yang berada di atas lemari. Setelah diperiksa, di dalam bagian jam tersebut ditemukan lima pod getar.

"Saat MAR dan PAS kami tangkap, keduanya sempat berkilah. Namun berkat kejelian tim, kami berhasil temukan barang bukti narkoba tambahan yang disimpan di dalam body jam dinding," ungkap Rafli.

Polisi selanjutnya mengembangkan penyelidikan ke rumah keluarga MAR yang disebut digunakan sebagai tempat penyimpanan barang. Dari lemari di kamar tidur, petugas menemukan tambahan 285 pod getar.

"Setelah kami menangkap MAR dan PAS, kami kemudian lakukan penelusuran. Kami temukan 285 pod getar tambahan yang disimpan di sebuah rumah di kawasan Setia Budi Medan, sehingga total pod getar yang kami sita dari 3 pelaku sebanyak 295 pcs," ucapnya.

Rafli mengatakan ketiga orang tersebut baru menjalankan aktivitas peredaran pod getar selama sekitar dua bulan. Menurutnya, aktivitas itu berawal dari penggunaan untuk diri sendiri, kemudian berkembang menjadi penjualan dalam jumlah kecil hingga jumlah yang lebih besar.

Dalam penyelidikan, polisi menduga MAR berhubungan langsung dengan seseorang yang berada di Malaysia melalui sebuah aplikasi khusus. Sosok yang disebut sebagai pengendali jaringan tersebut kini masih dalam pengejaran polisi.

"Ketiga pelaku merupakan jaringan narkoba Malaysia-Indonesia. MAR yang merupakan bos dari kedua pelaku termasuk kekasihnya, yang berhubungan langsung dengan pengendali di Malaysia melalui aplikasi khusus. Pengendalinya ini yang kini sedang kami kejar," pungkas Rafli.

Polrestabes Medan masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut, termasuk pengendali yang berada di Malaysia.* (tm/dh)

JAKARTA — Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset diminta tidak menjadi instrumen kekuasaan yang dapat digunakan secara sewenang-wenang terhadap masyarakat.

Peringatan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Millennial Center (IMC) Yerikho Alfredo setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 September 2026.

Baca Juga:

• Sidak Medan Islamic Centre, Wawalkot Zakiyuddin Tegur Pemborong Soal Fasilitas Tak Terawat Hingga 2027

Sebab, aturan perampasan aset nantinya berkaitan dengan harta kekayaan masyarakat yang dapat dinilai tidak wajar.

"RUU Perampasan Aset ini harus menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam sistem penegakan hukum kita. Karena ini akan menyasar nanti kepada seluruh warga negara yang memiliki aset, yang memiliki kekayaan yang dianggap tidak normal oleh penguasa, yang menjadikan itu menjadi alat kekuasaan untuk menindas warga negaranya sendiri," kata Yerikho usai mengikuti RDPU dengan Komisi III DPR terkait RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).

Yerikho menilai ketentuan dalam RUU Perampasan Aset perlu dirumuskan secara rinci agar kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum memiliki batas yang jelas.

"Jangan menjadi nanti RUU Perampasan Aset ini menjadi alat penguasa untuk menindas warga negara," ujarnya.

Kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan juga menjadi salah satu isu yang sebelumnya disoroti dalam pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR.

Dalam RDPU tersebut, Yerikho juga menanggapi wacana memasukkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak wajar ke dalam RUU Perampasan Aset.

Ia mengatakan pihaknya masih mempelajari ketentuan tersebut. Namun, menurut Yerikho, penerapannya harus disertai mekanisme pembuktian yang jelas.

"Proses pembuktiannya tidak bisa kita hanya menduga bahwa kekayaan orang itu diduga dari hasil tindak pidana. Kemudian, bagaimana mekanisme pembuktian itu bahwa hasil dari tindak pidana?" tuturnya.

Yerikho khawatir ketentuan tersebut dapat disalahgunakan apabila rumusan dan mekanisme pembuktiannya tidak dibuat secara hati-hati.

"Jadi tidak sewenang-wenang illicit enrichment ini dimasukkan ke dalam RUU Perampasan Aset, karena ini nanti menjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum menerapkan," katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan asas praduga tidak bersalah dan prinsip hak asasi manusia dalam penegakan hukum.

Menurut Yerikho, ketentuan tersebut juga perlu dirancang agar tidak digunakan untuk menyasar pihak tertentu berdasarkan kepentingan politik.

"Ini akan menjadi alat politik untuk memata-matai kekayaan dari lawan politik atau penguasa dengan semena-mena menerapkan ini ke depan terhadap siapa yang mau mereka sasar, siapa yang mau mereka lawan," ujarnya.

Selain illicit enrichment, IMC mengusulkan agar aktivitas judi online atau judol turut dipertimbangkan dalam RUU Perampasan Aset.

Usulan tersebut disampaikan karena IMC menilai aliran dana judi online dapat berkaitan dengan penyamaran hasil tindak pidana melalui berbagai bentuk aset, termasuk aset digital.

Usulan serupa mengenai masuknya judi online dalam cakupan RUU tersebut memang sedang terbuka dalam pembahasan Komisi III DPR.

"Di dalam judol, ini yang memiskinkan warga negara, ini yang menghancurkan anak bangsa. Untuk itu kemudian, perlu kita pikir, kita kira, dan kita kaji secara akademik, ini harus dimasukkan aturan-aturan mengenai judol di dalam RUU Perampasan Aset ini," katanya.

Yerikho mengatakan hasil judi online dapat dialihkan ke berbagai bentuk aset, termasuk mata uang kripto.

Karena itu, menurut dia, diperlukan mekanisme penelusuran aliran dana yang memadai.

Namun, ia juga menyoroti kesiapan aparat penegak hukum dalam menangani transaksi digital, terutama dari sisi keamanan siber.

"Di Indonesia ini sangat rentan kita. Di dalam aparat penegak hukum kita juga, ya sorry to say, kita harus menggarisbawahi bahwa keamanan siber di Indonesia ini masih minim, belum mampu kita menerapkan secara radikal dan secara masif," ujarnya.

Dalam RDPU yang sama, IMC juga membawa usulan agar terdapat mekanisme pengawasan independen dalam penerapan aturan perampasan aset.

Yerikho mengatakan pembentukan komite pengawas independen menjadi salah satu isu yang disampaikan IMC kepada Komisi III DPR.

Menurut dia, mekanisme pengawasan diperlukan agar pelaksanaan kewenangan perampasan aset dapat diperiksa dan tidak hanya bergantung pada satu pihak.

"Nah, dan kita juga ya patut mencurigai semua orang, supaya apa? Kita mendapatkan jawaban yang sebenarnya," katanya.

Selain pengawasan, Yerikho menilai RUU Perampasan Aset harus mengatur secara jelas mekanisme pemulihan hasil rampasan agar dapat memberikan manfaat bagi negara.

"Yang paling penting dari RUU Perampasan Aset ini, bagaimana memulihkan hasil rampasan negara," pungkasnya.

Pembahasan RUU Perampasan Aset saat ini masih melibatkan berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Komisi III DPR sebelumnya menyatakan sejumlah substansi, termasuk cakupan tindak pidana dan mekanisme pengawasan, masih menjadi bagian dari pembahasan.* (kp/ad)