Pada awal perdagangan, volume transaksi tercatat sekitar 580 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp154 miliar. Frekuensi perdagangan tercatat sekitar 39,77 ribu kali transaksi.

Baca Juga:

• Kompak Anjlok Rp 16 Ribu Cek Rincian Harga Emas Antam dan Buyback Terbaru

Sejumlah indeks sektoral juga bergerak bervariasi. Sektor energi menguat 0,40 persen, barang konsumen primer naik 0,15 persen dan transportasi serta logistik tumbuh 0,59 persen.

Sektor industri juga menguat 0,05 persen, sedangkan sektor properti naik 0,07 persen.

Di sisi lain, sejumlah sektor berada di zona merah. Sektor barang konsumen siklikal melemah 1,77 persen, keuangan turun 0,51 persen, infrastruktur terkoreksi 0,55 persen dan bahan baku turun 0,47 persen.

Sektor teknologi menjadi salah satu yang mengalami pelemahan cukup dalam, yakni turun 3,85 persen. Sementara sektor kesehatan terkoreksi 0,13 persen.

Saham Top Gainers

Tiga saham yang mencatat kenaikan terbesar pada awal perdagangan yakni PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) yang menguat 33,33 persen.

Kemudian PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) naik 31,25 persen dan PT Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk (BIKE) melesat 23,55 persen.

Saham Top Losers

Sementara itu, tiga saham yang berada di jajaran pelemah terbesar yakni PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) yang turun 15 persen.

PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE) juga melemah 15 persen, sedangkan PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID) terkoreksi 14,92 persen.

Pergerakan IHSG pada awal perdagangan ini menjadi gambaran kondisi pasar saham domestik pada pembukaan pekan. Investor selanjutnya mencermati pergerakan masing-masing sektor dan saham sepanjang sesi perdagangan.* (in/dh)

RDP tersebut dijadwalkan berlangsung Senin (28/9/2026) pukul 10.00 WIB. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan rapat digelar untuk meminta penjelasan mengenai hasil pemeriksaan Ombudsman di Lapas Cibinong sekaligus membahas tindak lanjut dari temuan tersebut.

Baca Juga:

• Skandal Sel Mewah dan Simulator Golf Lapas Cibinong, DPR Desak Usut Dugaan Keterlibatan Jimmy Masrin

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira membenarkan agenda tersebut. Sejumlah pejabat dijadwalkan hadir dalam rapat, di antaranya Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas, Ketua Ombudsman RI dan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong.

Temuan Fasilitas Mewah

Sebelumnya, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan terpisah di area belakang Lapas Kelas IIA Cibinong yang memiliki sejumlah fasilitas rumah tangga cukup lengkap.

Temuan tersebut diketahui saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu (23/9/2026). Bangunan-bangunan itu berada di area belakang lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya.

Sejumlah ruangan yang diperiksa memiliki fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, tempat tidur hingga perlengkapan memasak.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti Kementerian Imipas melalui pemeriksaan internal. Kementerian juga sebelumnya menyebut sejumlah pejabat Lapas Cibinong dinonaktifkan sementara untuk kepentingan pemeriksaan.

Selain itu, sebanyak 52 warga binaan juga telah diperiksa terkait temuan fasilitas tersebut.

Komisi XIII DPR kini meminta penjelasan langsung dari Ombudsman dan Kementerian Imipas mengenai peruntukan bangunan, penggunaan fasilitas serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan di Lapas Cibinong.

RDP tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan fasilitas tersebut dan memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan.* (in/dh)

Hal itu disampaikan Iskandar kepada wartawan di Banda Aceh, Senin (28/9/2026). Menurutnya, Aceh perlu melakukan evaluasi mendasar terhadap implementasi amanat UUPA di sektor pendidikan.

Baca Juga:

• Bongkar Bobrok Pungli & Mafia Tanah, Tokoh BPN Minta Tata Kelola Agraria Dirombak dari Titik Nol

Iskandar mengatakan persoalan utama bukan sekadar mengenai kewenangan pendidikan yang telah diberikan kepada Aceh, tetapi sejauh mana kewenangan tersebut menghasilkan perubahan nyata terhadap mutu dan karakter pendidikan.

Menurutnya, Aceh memiliki modal historis dan kultural yang kuat untuk membangun sistem pendidikan yang khas. Karena itu, pendidikan Aceh dinilai tidak semestinya hanya menjadi reproduksi kebijakan pendidikan nasional dengan sedikit penyesuaian lokal.

"Aceh tidak boleh hanya menjadi konsumen kebijakan pendidikan nasional. Kita harus menjadi daerah yang mampu merancang dan mengembangkan keunggulan pendidikannya sendiri, sesuai kekhususan Aceh, tetapi tetap memenuhi standar nasional dan mampu bersaing secara global," katanya.

Iskandar juga menyoroti kesenjangan antara norma hukum dan implementasi kebijakan. Menurutnya, kewenangan tidak akan bermakna tanpa dukungan perangkat kebijakan, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia dan mekanisme evaluasi yang jelas.

"Kita jangan terjebak pada pertanyaan apakah kewenangan itu sudah diberikan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: kewenangan itu sudah menghasilkan apa? Apakah sudah mengubah mutu guru, kualitas sekolah, kualitas lulusan dan daya saing generasi Aceh?" ujarnya.

Untuk itu, Iskandar mendorong Pemerintah Aceh bersama DPRA dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan melakukan audit kebijakan pendidikan Aceh dalam perspektif UUPA.

Menurutnya, audit tersebut bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan untuk mengetahui bagian dari amanat UUPA yang telah berjalan, yang belum berjalan serta hambatan struktural yang membuat implementasinya belum optimal.

Iskandar juga mendorong penyusunan Blueprint Pendidikan Aceh jangka panjang yang berbasis kekhususan Aceh dan tidak mudah berubah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.

"Pendidikan tidak boleh menjadi proyek lima tahunan. Anak-anak kita akan hidup 20 sampai 30 tahun ke depan. Karena itu, kebijakan pendidikannya harus berpikir jauh melampaui satu periode pemerintahan," katanya.

Menurut Iskandar, blueprint tersebut setidaknya harus mencakup filosofi pendidikan Aceh, kurikulum, kualitas dan distribusi guru, pembiayaan, tata kelola serta indikator mutu lulusan.

"Kalau enam fondasi ini tidak dibangun secara sistematis, kita akan terus sibuk menyelesaikan masalah pendidikan dari tahun ke tahun tanpa pernah menyelesaikan akar masalahnya," ujarnya.

Selain kebijakan, Iskandar menempatkan guru sebagai salah satu titik sentral dalam reformasi pendidikan. Menurutnya, pembangunan sekolah, laboratorium, teknologi dan fasilitas tidak otomatis menghasilkan pendidikan berkualitas apabila tidak diikuti peningkatan kualitas guru.

"Kita boleh membangun sekolah yang megah, memasang teknologi paling modern, tetapi kalau kualitas gurunya tidak kita transformasikan, hasil pendidikannya tidak akan berubah secara fundamental," katanya.

Karena itu, dia mendorong penguatan sistem rekrutmen guru berbasis kompetensi, pengembangan profesional berkelanjutan, distribusi guru yang lebih adil, penguatan kepala sekolah serta pemberian insentif bagi guru yang bekerja di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial yang lebih berat.

Iskandar menegaskan pendidikan dengan kekhususan Aceh tidak berarti harus berjalan di luar sistem pendidikan nasional. Menurutnya, standar nasional tetap menjadi fondasi, sedangkan kekhususan Aceh harus menjadi sumber keunggulan.

"Kita tidak perlu mempertentangkan kekhususan Aceh dengan standar nasional. Standar nasional adalah lantai kita, sedangkan kekhususan Aceh harus menjadi kekuatan yang membuat kita mampu melampaui lantai itu," ujarnya.

Dia menilai pendidikan Aceh perlu mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, karakter, nilai keislaman, kebudayaan, sejarah Aceh serta kebutuhan ekonomi masa depan.

"Anak Aceh harus memiliki akar yang kuat sekaligus sayap yang kuat. Akarnya adalah identitas, nilai dan kebudayaan. Sayapnya adalah ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas dan kompetensi global," katanya.

Iskandar juga mengingatkan agar keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, jumlah sekolah yang dibangun atau angka partisipasi pendidikan. Menurutnya, ukuran utama harus melihat kualitas manusia yang dihasilkan dari proses pendidikan.

"Pada akhirnya, pendidikan harus menghasilkan manusia. Bukan sekadar gedung, bukan sekadar angka kelulusan, dan bukan sekadar laporan program," ujarnya.

Dia mempertanyakan sejauh mana lulusan Aceh telah memiliki kemampuan berpikir kritis, kemampuan digital, kreativitas, integritas, keterampilan kerja, kemampuan berwirausaha serta daya saing di tingkat nasional dan internasional.

"Kalau pendidikan tidak mampu meningkatkan kualitas manusia, kita harus berani mengakui bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam sistem," katanya.

Iskandar menilai implementasi UUPA di bidang pendidikan kini perlu dibahas dengan pendekatan yang lebih substantif dan berbasis bukti. Menurutnya, pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah perubahan apa yang telah dihasilkan sejak Aceh memperoleh ruang kekhususan melalui UUPA.

"Setelah UUPA memberikan ruang kekhususan kepada Aceh, pertanyaan terbesarnya sangat sederhana: apa yang berubah dalam pendidikan Aceh?" ujarnya.

Dia berharap Pemerintah Aceh, DPRA, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi pendidikan, dunia usaha, guru dan masyarakat sipil dapat duduk bersama merumuskan agenda besar pendidikan Aceh pasca-UUPA.

"UUPA jangan hanya diwariskan sebagai dokumen hukum. UUPA harus diwariskan sebagai perubahan nyata dalam kualitas manusia Aceh," pungkasnya.

Menurut Iskandar, keberhasilan kekhususan Aceh pada akhirnya tidak hanya dilihat dari banyaknya kewenangan yang dimiliki pemerintah, tetapi dari sejauh mana kewenangan tersebut mampu meningkatkan kualitas manusia dan masa depan generasi Aceh.* (dh)

Kegiatan bertema "Mengasah Kreativitas Kader Kreator melalui Desain Canva" tersebut digelar di Aula Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Minggu (27/9/2026).

Baca Juga:

• Jelang Musda, Rico Waas Tantang KAHMI Medan: Jangan Cuma Kumpul Alumni, Beri Solusi Nyata untuk Kota

"Harapan kami pelatihan ini tidak berhenti pada kegiatan hari ini saja, tapi menjadi langkah awal bagi kader untuk terus belajar, berlatih, dan menghasilkan karya yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan organisasi maupun pengembangan diri," ujar Husnul.

Sementara itu, Ketua Umum HMI KOFATAR Fuaddatun Najmi mengatakan pengembangan potensi kader menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembinaan di tingkat komisariat.

"Pelatihan desain grafis ini merupakan salah satu kegiatan dari Bidang Infokom HMI KOFATAR yang bertujuan untuk mengembangkan potensi kader. HMI KOFATAR bukan hanya menjadi wadah untuk belajar, tetapi juga memberikan ruang kepada kader untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang mereka miliki," katanya.

Menurut Fuaddatun, keterampilan desain grafis memiliki relevansi dengan kebutuhan mahasiswa di tengah perkembangan teknologi dan komunikasi digital.

"Desain bukan hanya tentang tujuan kerja setelah kuliah selesai. Lebih dari itu, desain merupakan keterampilan yang dapat dikembangkan sejak mahasiswa, baik untuk pengembangan diri, organisasi, maupun sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Muhammad Firdaus, S.Pd., yang merupakan alumni HMI 2023, hadir sebagai pemateri. Dia memberikan materi mengenai dasar-dasar desain grafis serta pemanfaatan aplikasi Canva.

Peserta tidak hanya mendapatkan materi, tetapi juga diarahkan memahami prinsip dasar desain dan mempraktikkannya secara langsung.

Firdaus mengatakan kemampuan desain tidak sekadar berkaitan dengan penguasaan aplikasi, tetapi juga bagaimana menyampaikan pesan melalui visual secara efektif.

"Desain bukan hanya tentang bagaimana menggunakan aplikasi, tetapi bagaimana menyampaikan sebuah pesan melalui visual. Karena itu, kemampuan desain perlu terus diasah melalui proses belajar, mencoba, dan berlatih," ujarnya.

Pelatihan tersebut diharapkan dapat memberikan keterampilan praktis bagi kader, terutama untuk mendukung kebutuhan publikasi dan komunikasi organisasi di ruang digital.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya HMI KOFATAR UIN Ar-Raniry menciptakan ruang pengembangan kader yang kreatif, adaptif, produktif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Melalui keterampilan desain grafis, kader diharapkan tidak hanya menjadi pengguna media digital, tetapi juga mampu menghasilkan karya yang dapat memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat.* (dh)

Survei Vox Politica Research dilakukan pada 15-25 September 2026 melalui wawancara telepon terhadap 1.200 responden yang tersebar di 27 provinsi. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga:

• Belum Tersentuh KPK di Kasus Suap Summarecon, Pengamat Bedah 'Kartu Truf' Nusron Wahid

"Survei ini merupakan potret persepsi masyarakat. Karena itu, hasilnya perlu ditempatkan sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan maupun partai politik, bukan sebagai vonis terhadap individu tertentu," kata Fadhly.

Dalam pertanyaan mengenai menteri yang dinilai kurang memuaskan, Nusron Wahid dan Raja Juli Antoni termasuk nama yang muncul dalam hasil survei. Selain keduanya, terdapat Natalius Pigai, Agus Andrianto, Rini Widyantini, Widiyanti Putri Wardhana dan Arifatul Choiri Fauzi.

Vox Politica juga menanyakan alasan di balik ketidakpuasan responden terhadap kinerja para menteri yang disebut. Sejumlah alasan yang muncul antara lain persepsi mengenai potensi korupsi, program yang dinilai belum terasa manfaatnya, kebijakan yang dianggap kurang tepat sasaran, komunikasi publik serta responsivitas.

Dalam survei tersebut, potensi korupsi disebut oleh 41,5 persen responden sebagai alasan ketidakpuasan. Kemudian program yang dinilai tidak terasa manfaatnya dipilih 31,5 persen, kebijakan kurang tepat sasaran 27,5 persen, komunikasi publik yang buruk 15,5 persen dan sikap tidak responsif 12,5 persen. Angka tersebut merupakan jawaban responden dalam survei, bukan temuan hukum mengenai adanya korupsi oleh para menteri.

Survei tersebut juga menanyakan langkah yang dianggap perlu dilakukan terhadap menteri yang dinilai berkinerja kurang memuaskan. Sebanyak 67,5 persen responden memilih opsi pemberhentian dari jabatan, 15,5 persen mengusulkan pemindahan tugas, 10 persen memilih dipertahankan dan 5 persen memilih pemberian target perbaikan. Sebanyak 2 persen responden tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu.

Fadhly menegaskan keputusan mengenai pengangkatan maupun pemberhentian menteri tetap merupakan kewenangan Presiden. Karena itu, hasil survei tersebut ditempatkan sebagai gambaran persepsi publik dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Selain menilai kinerja menteri, Vox Politica Research juga mengukur persepsi responden terhadap kinerja partai politik pendukung pemerintahan di DPR. Aspek yang ditanyakan meliputi fungsi legislasi, pengawasan terhadap program pemerintah dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Penyelesaian RUU Perampasan Aset menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian responden dalam survei tersebut. Selain itu, responden menyoroti pemberantasan korupsi, pengawasan program prioritas pemerintah, pengawasan harga pangan dan kebutuhan pokok serta penyerapan aspirasi masyarakat.

Vox Politica berharap hasil survei tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan partai politik. Temuan survei juga diharapkan mendorong peningkatan kinerja, integritas, efektivitas program serta fungsi pengawasan.* (tm/dh)

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Intip LHKPN Wisnu Hani Eks Kalapas Cibinong: Punya 5 Rumah Cuan Miliaran Usai Dinonaktifkan

Burhanuddin menyebut Nusron memiliki sejumlah "kartu politik" yang menurutnya membuat posisi politik Nusron cukup kuat.

"Sebenarnya Pak Nusron Wahid punya banyak kartu, bukan hanya dari Golkar, kita tahu beliau Sekretaris TKN Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran dan punya akses langsung kepada Pak Prabowo," kata Burhanuddin dikutip, Senin (28/9/2026).

Menurut Burhanuddin, posisi Nusron tidak hanya terkait dengan Partai Golkar. Dia juga menyebut Nusron memiliki kedekatan personal serta merepresentasikan kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

"Beliau tidak hanya mengandalkan kedekatan berdasarkan dari pintu masuk Partai Golkar, tetapi juga punya banyak semacam kartu truf, termasuk bukan hanya kedekatan personal, tapi juga beliau representasi politisi Nahdlatul Ulama (NU)," ujarnya.

Burhanuddin kemudian menilai berbagai jejaring tersebut sebagai faktor yang menurut pandangannya dapat memengaruhi posisi tawar Nusron dalam situasi pemeriksaan KPK. Pernyataan tersebut merupakan analisis pribadi Burhanuddin dan bukan kesimpulan KPK mengenai alasan belum diperiksanya Nusron.

KPK Masih Kumpulkan Alat Bukti

Sementara itu, KPK menyatakan penyidikan kasus dugaan suap tersebut masih berjalan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mencari alat bukti.

"Terkait dengan perkembangan penyidikan perkara ini, mari kita sama-sama tunggu. Saat ini penyidik masih fokus untuk melakukan kegiatan penggeledahan," kata Budi.

Menurut Budi, hasil penggeledahan akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan saksi maupun pihak lain yang perlu dipanggil untuk memberikan keterangan.

"Semua bergantung pada kebutuhan penyidikan, bergantung pada alat bukti yang ditemukan, yang kemudian nanti butuh untuk dikonfirmasi, butuh untuk dijelaskan oleh pihak-pihak yang diduga mengetahui terkait dengan materi yang sedang dilakukan penyidikan tersebut," ujarnya.

KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, tetapi tidak menggeledah ruangan Nusron.

Nusron Hormati Proses Hukum

Nusron sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK. Dia juga menyatakan siap mengikuti serta membantu tahapan penanganan perkara apabila diperlukan.

"Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini," kata Nusron pada 18 September 2026.

Nusron juga mengaku belum mengetahui secara rinci duduk perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.

KPK sebelumnya menetapkan delapan tersangka dalam kasus tersebut, termasuk pejabat di lingkungan ATR/BPN, pihak PT Summarecon serta sejumlah pihak swasta. Empat di antaranya disebut KPK sebagai pihak yang memiliki hubungan dengan Nusron Wahid.

Hingga berita ini ditulis, KPK belum menjelaskan apakah Nusron akan dipanggil dalam waktu dekat. Lembaga antirasuah tersebut menegaskan pemanggilan saksi maupun pihak lain dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan dan kecukupan alat bukti.* (tm/dh)

Harga smartphone yang mengalami perubahan membuat calon pembeli perlu memperhatikan spesifikasi dan kebutuhan sebelum menentukan pilihan. Sejumlah perangkat lama yang harganya sudah turun juga masih menarik untuk dipertimbangkan.

Baca Juga:

• Lepas Jalan Santai World Rabies Day, Pemko Medan Siap All Out Garansi Sumut Bebas Rabies 2030

1. Realme P4 Lite

Realme P4 Lite mengandalkan baterai berkapasitas 7.000 mAh. Ponsel ini menggunakan layar IPS LCD HD Plus dengan refresh rate 120 Hz.

Performa ditopang chipset Unisoc T7250 dengan konfigurasi RAM 4 GB dan penyimpanan 64 GB. Untuk kamera, tersedia kamera utama 13 MP dan kamera depan 5 MP.

Fitur lainnya meliputi NFC, fingerprint di sisi perangkat, sertifikasi IP64 serta speaker dengan mode Ultra Volume 300 persen.

2. Infinix Smart 20

Infinix Smart 20 membawa layar IPS LCD 6,78 inci dengan refresh rate 120 Hz. Ponsel ini menggunakan chipset MediaTek Helio G81 Ultimate dan RAM 4 GB.

Penyimpanan internal tersedia dalam pilihan 64 GB dan 128 GB. Kamera utama dan kamera depan masing-masing beresolusi 8 MP.

Sementara itu, baterai 5.200 mAh didukung pengisian 15W.

3. Itel S25

Itel S25 menawarkan layar Super AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz.

Perangkat ini menggunakan Unisoc Tiger T620, RAM 8 GB serta penyimpanan 128 GB. Kamera belakangnya beresolusi 50 MP, sedangkan kamera depan mencapai 32 MP.

Baterai berkapasitas 5.000 mAh dan mendukung pengisian cepat 18W.

4. Nubia A57

Nubia A57 menggunakan layar IPS LCD HD Plus berukuran 6,75 inci dengan refresh rate 120 Hz. Perangkat ini ditenagai Unisoc T7250.

Pilihan memorinya terdiri dari RAM 4 GB dengan penyimpanan 64 GB atau 128 GB. Kamera utama beresolusi 13 MP dan kamera depan 8 MP.

Ponsel ini dibekali baterai 5.000 mAh dengan dukungan pengisian 22,5W.

5. Inoi A75 Elegance

Inoi A75 Elegance menjadi salah satu HP yang menarik karena mengalami penurunan harga. Saat pertama diluncurkan, perangkat ini berada di kisaran Rp2,2 juta dan kemudian turun hingga sekitar Rp1,5 juta.

Ponsel tersebut menggunakan layar IPS LCD 6,78 inci Full HD Plus 120 Hz dan chipset MediaTek Helio G99.

Pilihan RAM dan penyimpanannya mencapai 6/256 GB serta 8/512 GB. Kamera utama beresolusi 50 MP, kamera depan 24 MP, sementara baterainya 5.000 mAh dengan pengisian cepat 33W.

6. Villaon Hyper 100

Villaon Hyper 100 memiliki layar IPS LCD HD Plus 6,75 inci dengan refresh rate hingga 120 Hz.

Chipset yang digunakan adalah Unisoc T7250. Ponsel ini membawa RAM fisik 6 GB LPDDR4X yang bisa diperluas dengan fitur RAM expansion.

Penyimpanan internalnya 128 GB dan masih mendukung kartu microSD. Kamera utama beresolusi 13 MP dan kamera depan 5 MP.

Baterai berkapasitas 5.000 mAh didukung pengisian 18W. Dari sisi desain, ketebalannya sekitar 7,5 mm dan sudah memiliki sertifikasi IP64.

7. Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A07 membawa layar 6,7 inci HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Ponsel ini ditenagai MediaTek Helio G99.

Kapasitas RAM tersedia mulai 4 GB hingga 8 GB, dengan pilihan penyimpanan 64 GB, 128 GB dan 256 GB. Memori juga dapat diperluas menggunakan microSD.

Kamera belakangnya menggunakan sensor utama 50 MP, sedangkan kamera depan 8 MP. Baterai 5.000 mAh mendukung pengisian 25W.

Samsung juga menawarkan dukungan pembaruan perangkat lunak hingga enam tahun.

8. Poco C75

Poco C75 memiliki layar IPS LCD berukuran hampir 7 inci dengan refresh rate 120 Hz.

Perangkat ini memakai MediaTek Helio G81 Ultra dengan RAM hingga 8 GB dan penyimpanan internal 256 GB.

Untuk fotografi, tersedia kamera utama 50 MP. Sementara kapasitas baterainya mencapai 5.160 mAh dengan pengisian 18W.

9. Tecno Spark 40

Tecno Spark 40 mengusung layar 6,67 inci HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Performa perangkat didukung chipset MediaTek Helio G91.

RAM tersedia hingga 8 GB dan penyimpanan internal mencapai 256 GB. Kamera utama memiliki resolusi 50 MP dan kamera depan 8 MP.

Sektor baterai menjadi salah satu bagian yang ditawarkan dengan kapasitas 5.200 mAh serta pengisian cepat 45W.

10. Redmi A7 Pro

Redmi A7 Pro menjadi pilihan terakhir dalam daftar ini. Smartphone tersebut membawa layar IPS LCD HD Plus berukuran hampir 7 inci dengan refresh rate 120 Hz.

Untuk performa, perangkat menggunakan Unisoc T250. Baterainya berkapasitas 6.000 mAh dengan pengisian 15W.

Kamera utama beresolusi 13 MP dengan dukungan AI, sedangkan kamera depannya 8 MP.

Dengan beragam pilihan tersebut, HP Rp1 jutaan pada akhir 2026 menawarkan spesifikasi yang cukup beragam. Calon pembeli tetap perlu menyesuaikan pilihan dengan kebutuhan, mulai dari kapasitas baterai, performa, kamera hingga kapasitas penyimpanan.* (dw/dh)

Tiga terdakwa yang mengajukan banding yakni Dante Sinaga selaku Senior Executive Vice President (SEVP) Pengembangan Usaha PT Inalum 2019, Joko Susilo selaku Kepala Departemen Sales dan Marketing PT Inalum 2019, serta Oggy Achmad Kosasi yang menjabat Direktur Pelaksana PT Inalum periode 2019-2021.

Baca Juga:

• RUU Perampasan Aset Dikebut, Pengamat: Kualitas UU Tak Hanya Diukur dari Kecepatan Pengesahan

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan, upaya hukum banding diajukan melalui kuasa hukum masing-masing terdakwa pada 17 dan 18 September 2026.

"Pembanding Dante Sinaga, Joko Susilo, Oggy Achmad Kosasi dan terbanding jaksa Ichan Aulia Batubara," demikian tercantum dalam data SIPP PN Medan, dikutip Senin (28/9/2026).

Vonis 7 Tahun Penjara

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Dante Sinaga, Joko Susilo dan Oggy Achmad Kosasi.

Selain pidana penjara, ketiganya masing-masing dijatuhi denda Rp500 juta dengan subsider 140 hari kurungan.

Sementara itu, Djoko Sutrisno dijatuhi hukuman lebih berat, yakni 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider 150 hari kurungan.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara tersebut berkaitan dengan penjualan aluminium alloy PT Inalum selama periode 2018-2024. Kerugian keuangan negara dalam perkara itu disebut mencapai lebih dari Rp141 miliar.

Selain pidana penjara dan denda, Djoko Sutrisno juga dibebankan membayar uang pengganti lebih dari Rp141 miliar.

Majelis hakim menetapkan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap dan uang pengganti tidak dibayarkan, harta milik terdakwa dapat disita dan dirampas oleh jaksa untuk menutupi kerugian negara.

Dengan diajukannya banding, putusan terhadap tiga eks pejabat Inalum dan Djoko Sutrisno selanjutnya akan diperiksa pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi.* (km/dh)

Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon. Dalam permohonannya, mereka meminta MK menguji pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden.

Baca Juga:

• Bedah Gugatan Pendidikan Gibran di MK, Gatot Nurmantyo Yakini Ditolak: Hakim Masih Lihat Sinyal Istana

Denny menyebut norma tersebut sebagai dugaan "pasal penyelundupan". Menurut dia, ketentuan serupa tidak ditemukan dalam aturan untuk Pilpres 2009, 2014 dan 2019.

"Di situ disebutkan bahwa ini pasal yang menyelundup atau penyelundupan," kata Denny dalam persidangan.

Pemohon juga mempersoalkan proses penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan ijazah Gibran yang disebut berlangsung kurang dari 24 jam pada 26 Agustus 2019.

Kuasa hukum pemohon Bambang Widjojanto mengatakan pihaknya belum memperoleh dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut. Pemohon meminta MK membuka ruang pembuktian secara transparan untuk menguji pemenuhan syarat pendidikan Gibran.

Denny juga mendalilkan informasi mengenai syarat pendidikan Gibran sempat tidak diberikan kepada publik. Menurutnya, pihak pemohon telah menempuh sejumlah jalur hukum dan kelembagaan sebelum mengajukan perkara ke MK.

"Maka Mahkamah dalam hal ini adalah sebagai harapan terakhir, court of last resort. Supaya kemudian kita tidak menjadi proses keadilan yang tertolak, denial of justice," ujar Denny.

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan dokumen persyaratan Gibran pada Pemilu 2024 telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat.

KPU menyatakan verifikasi dokumen pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilakukan pada 28 Oktober 2023. KPU juga merujuk Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 mengenai legalisasi ijazah luar negeri serta PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam menjelaskan dasar administrasi persyaratan pendidikan.

Menurut KPU, surat keterangan penyetaraan merupakan dokumen yang menerangkan bahwa ijazah atau sertifikat pendidikan dari luar negeri setara dengan ijazah di Indonesia. Karena itu, KPU menyatakan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran dapat digunakan dalam proses verifikasi persyaratan.

Dalam persidangan 23 September 2026, Ketua KPU Mochammad Afifuddin juga menjawab pertanyaan hakim mengenai Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Afifuddin mengakui norma mengenai pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah tersebut belum pernah diatur dalam Pilpres sebelum 2024. Namun, KPU menjelaskan ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan juga digunakan dalam aturan Pilkada.

Hakim Konstitusi Saldi Isra kemudian menyoroti apakah ketentuan tersebut pernah terdapat dalam PKPU pada pemilihan presiden lima tahun sebelumnya, yakni Pilpres 2019. Pertanyaan itu muncul untuk memperjelas konteks kemunculan norma yang kini dipersoalkan pemohon.

Dalam eksepsinya, KPU juga mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa perkara tersebut. KPU berpandangan permohonan pemohon berkaitan dengan sengketa proses pencalonan, sedangkan kewenangan MK dalam perkara PHPU adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. MK sendiri mencatat sidang 23 September 2026 sebagai pemeriksaan persidangan dengan agenda penyampaian jawaban KPU, keterangan pihak terkait dan Bawaslu.

Hingga saat ini, MK belum menjatuhkan putusan mengenai pokok permohonan tersebut. Dalil pemohon, jawaban KPU, serta kewenangan MK untuk memeriksa perkara masih menjadi bagian dari proses persidangan.* (k/dh)

Harga tersebut merupakan harga dasar dan belum termasuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen. Setelah memperhitungkan PPh, harga emas Antam 1 gram menjadi Rp2.603.493.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 28 September: Hujan Ringan Mendominasi, Suhu Capai 32 Derajat

Harga buyback merupakan harga yang digunakan ketika pemilik emas menjual kembali emas batangan kepada PT Aneka Tambang Tbk melalui layanan pembelian kembali.

Untuk harga emas Antam hari ini, ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.348.500. Kemudian ukuran 2 gram Rp5.134.000, 3 gram Rp7.676.000 dan 5 gram Rp12.760.000.

Selanjutnya, harga emas Antam ukuran 10 gram mencapai Rp25.465.000, 25 gram Rp63.537.000, 50 gram Rp126.995.000 dan 100 gram Rp253.912.000.

Sementara itu, emas ukuran 250 gram dibanderol Rp634.515.000, 500 gram Rp1.268.820.000 dan 1.000 gram atau 1 kilogram mencapai Rp2.537.600.000.

Harga Emas Antam Setelah PPh

Jika harga emas Antam telah memperhitungkan PPh sebesar 0,25 persen, harga ukuran 0,5 gram menjadi Rp1.351.871 dan 1 gram Rp2.603.493.

Kemudian harga 2 gram menjadi Rp5.146.835, 3 gram Rp7.695.190, 5 gram Rp12.791.900 dan 10 gram Rp25.528.663.

Untuk ukuran 25 gram, harganya menjadi Rp63.695.843, sedangkan 50 gram Rp127.312.488 dan 100 gram Rp254.546.780.

Adapun harga emas 250 gram setelah PPh menjadi Rp636.101.288, 500 gram Rp1.271.992.050 dan ukuran 1 kilogram Rp2.543.944.000.

Harga emas Antam dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan harga pada Logam Mulia. Situs resmi ANTAM Logam Mulia juga menjelaskan bahwa harga buyback mengikuti harga pada saat transaksi dilakukan.

Bagi masyarakat yang berencana membeli atau menjual emas Antam, pergerakan harga harian menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan transaksi.* (k/dh)

Pertandingan Adhyaksa FC Bekasi vs PSMS Medan berlangsung di Stadion Patriot Chandra Bhaga, Bekasi, Minggu (27/9/2026) malam.

Baca Juga:

• Jadwal Adhyaksa FC vs PSMS Medan Malam Ini: Ayam Kinantan Waspadai Kebangkitan Tuan Rumah

Namun, hingga babak pertama berakhir, tidak ada gol yang tercipta. Kedudukan masih 0-0 saat kedua tim memasuki ruang ganti.

Memasuki babak kedua, PSMS akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-59. Javier Siverio berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan peluang yang didapat timnya.

Gol tersebut menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan. Hingga wasit Tommi Mangopa meniup peluit panjang, skor tetap 1-0 untuk kemenangan PSMS Medan.

Tambahan tiga poin membuat PSMS mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan Pegadaian Championship 2026/2027. Sebelumnya, PSMS bermain imbang 2-2 melawan Sumsel United dan menang telak 6-0 atas Persiku Kudus.

Hasil tersebut juga membuat PSMS belum mengalami kekalahan hingga pekan ketiga kompetisi.

Sementara itu, Adhyaksa FC Bekasi masih mengoleksi satu poin dari tiga pertandingan setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Persiku Kudus dan kalah 1-2 dari Persikad.

Kemenangan atas Adhyaksa menjadi kemenangan kedua secara beruntun bagi PSMS setelah pesta gol 6-0 atas Persiku Kudus pada pekan kedua.* (ds/dh)

Dalam video yang beredar, seorang pengendara sepeda motor terlihat dihentikan pemuda berjaket merah saat hendak melintas menuju kawasan wisata Sidebuk-debuk.

Baca Juga:

• Misteri Kematian Warek IT&B Kabanjahe: Ditemukan Mulut Berdarah, Mobil dan HP Raib

Pengendara sempat mempertanyakan pungutan tersebut karena sebelumnya mendapat informasi bahwa pungli di kawasan wisata Sidebuk-debuk sudah tidak ada.

Namun, pemuda tersebut mengatakan pungutan kembali diberlakukan. Dia menyebut pungutan dilakukan di dua desa dan meminta uang Rp20 ribu dari pengendara.

Pengendara dalam video juga mengaku khawatir akan kembali dimintai uang setelah membayar pungutan tersebut. Dia menduga masih terdapat pungutan lain di sejumlah titik.

"Nanti diminta lagi di sana," ujar pengendara dalam video.

Pemuda tersebut kemudian mengatakan pungutan hanya dilakukan satu kali. Dia juga menawarkan untuk mengantar pengendara hingga lokasi pemandian yang dituju.

Kasi Humas Polres Karo AKP Pedoman Maha membenarkan adanya dugaan pungli yang terekam dalam video tersebut. Menurutnya, peristiwa itu terjadi pada Sabtu (26/9/2026).

"Iya, viral lagi. Hari Sabtu kejadiannya, dugaan pungli tersebut," kata Pedoman.

Polisi kini melakukan penyelidikan untuk mengetahui pihak yang melakukan pungutan serta memastikan ketentuan yang berlaku di kawasan wisata tersebut.

"Sedang kita selidiki ini," ujarnya.

Pedoman mengimbau masyarakat tidak melakukan pungutan kepada pengunjung apabila tidak memiliki dasar atau ketentuan yang berlaku. Polisi juga menyatakan akan menindak tegas apabila ditemukan praktik pungli di lapangan.

Kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan polisi belum menyampaikan identitas pihak yang diduga melakukan pungutan maupun hasil pemeriksaan lebih lanjut.* (ds/dh)

Hal itu disampaikan Asep saat memberikan orasi ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand), Padang, Jumat (25/9/2026).

Baca Juga:

• Pelajaran dari USIM Malaysia, Mahasiswa Hukum Binjai Dorong Penegakan Hukum RI Lebih Adil

Asep mengangkat tema "Transformasi Penegakan Hukum Indonesia: Tantangan Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum dan Kepercayaan Publik di Era Baru Sistem Peradilan Pidana".

Dalam orasinya, Asep menyoroti perubahan sistem peradilan pidana yang membawa konsekuensi terhadap cara aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya.

Penegakan hukum, kata dia, tidak cukup hanya berorientasi pada proses, tetapi juga harus memperhatikan pencapaian keadilan dan kepastian hukum.

Perubahan tersebut juga menuntut aparat penegak hukum menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem hukum serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Tiga aspek yang menjadi perhatian dalam orasi tersebut yakni keadilan, kepastian hukum dan kepercayaan publik. Ketiganya dinilai menjadi bagian penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

Kegiatan di FH Unand turut mempertemukan jajaran Kejaksaan dengan kalangan akademisi. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dedie Tri Hariyadi bersama jajaran Kejati Sumbar hadir dalam agenda tersebut.

Pimpinan dan sivitas akademika Universitas Andalas juga mengikuti kegiatan yang menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai perkembangan hukum serta tantangan penegakan hukum di Indonesia.

Keterlibatan akademisi dinilai penting dalam pembahasan sistem peradilan pidana karena perkembangan hukum tidak hanya berkaitan dengan praktik penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan kajian akademik dan pemikiran kritis.

* (dh)FH Unand Genap 75 Tahun

Orasi ilmiah Asep juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan 75 tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Melalui Lustrum XV, FH Unand menjadikan momentum tersebut sebagai refleksi perjalanan lembaga dalam pendidikan dan pengembangan ilmu hukum sekaligus memperkuat gagasan mengenai arah hukum Indonesia.

Hubungan antara dunia akademik dan institusi penegak hukum menjadi salah satu ruang untuk membangun dialog mengenai persoalan hukum yang terus berkembang.

Transformasi sistem peradilan pidana dinilai tidak hanya membutuhkan kesiapan regulasi dan aparat penegak hukum, tetapi juga penguatan pemikiran akademik agar penegakan hukum tetap berorientasi pada keadilan, kepastian hukum dan kepercayaan publik.

Peringatan 75 tahun FH Unand diharapkan menjadi momentum untuk mendorong lahirnya gagasan baru bagi perkembangan hukum Indonesia pada masa mendatang.* (dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Agus saat menghadiri Festival Band Tahun 2026 dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI di Lapangan Aldiron, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (27/9/2026).

Baca Juga:

• Aceh Youthpreneur 2026 Dorong Pemuda Sulap Potensi Lokal Jadi Peluang Usaha

"Ya OPM ini kan separatis, ya harus ditumpas. Tidak boleh ada separatis di negara kita," kata Agus.

Meski demikian, Agus mengatakan persoalan Papua harus ditangani secara kolaboratif. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur pemerintah diperlukan agar penyelesaian persoalan tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan.

"Saya udah bilang awal dulu ya bahwa penyelesaian Papua itu harus kolaborasi, tidak hanya TNI. Kalau konotasinya hanya TNI nanti kekerasan," ujarnya.

Agus mengatakan kondisi geografis dan luasnya wilayah Papua membuat penanganan persoalan di daerah tersebut membutuhkan kerja sama antara TNI, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait.

Selain menjalankan operasi keamanan, TNI juga melakukan pendekatan teritorial di sejumlah wilayah Papua. Kegiatan tersebut antara lain pembangunan fasilitas umum, penyediaan sarana air bersih, perbaikan sekolah dan pelayanan kesehatan.

Agus juga menyebut sejumlah prajurit ditugaskan mengajar di daerah-daerah terpencil.

"Bahkan prajurit saya ada yang mengajar, mengajar di daerah-daerah terpencil," katanya.

Menurut Agus, kegiatan teritorial tersebut merupakan bagian dari upaya membantu pemerintah mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.

"Jadi kita ke sana membantu percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sana, mempercepat pembangunan," ujar Agus.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika situasi keamanan di sejumlah wilayah Papua masih menjadi perhatian. Pada Jumat (25/9/2026), Koops TNI Habema menyebut empat anggota kelompok bersenjata yang dikaitkan dengan OPM Kodap VIII/Intan Jaya tewas dalam kontak senjata di Kampung Balamai Atas, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Keterangan tersebut berasal dari pihak TNI.

Sehari kemudian, empat anggota kelompok bersenjata yang disebut sebagai anggota OPM di Puncak Jaya menyerahkan empat pucuk senjata dan menyatakan memilih meninggalkan kekerasan serta kembali menjalani kehidupan bersama masyarakat. Penyerahan tersebut dilakukan dalam upacara reintegrasi nasional di halaman Makodim 1714/Puncak Jaya pada Sabtu (26/9/2026).

Dengan demikian, pernyataan Panglima TNI tersebut menunjukkan dua pendekatan yang berjalan dalam penanganan persoalan Papua, yakni operasi keamanan terhadap kelompok bersenjata serta pendekatan teritorial dan reintegrasi bagi pihak yang memilih meninggalkan kekerasan.* (dh)

Kedua terduga pelaku berinisial SA (30), warga Aceh Selatan, dan FM (24), warga Kabupaten Pidie. Mereka diamankan tim opsnal Jatanras di kawasan tepi kali, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Minggu (27/9/2026) sekitar pukul 01.00 WIB.

Baca Juga:

• Modus Perpanjang Rental, Pemuda Banda Aceh Bawa Kabur Motor Tentara Akhirnya Dicokok Polisi

"Setelah menerima laporan korban, tim Unit V Jatanras melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pencurian meteran air tersebut," kata Miftahuda.

Kasus tersebut bermula pada Kamis (3/9/2026) sekitar pukul 09.00 WIB. Saat itu, Imran hendak menghidupkan aliran air PDAM di tokonya yang berada di Gampong Beurawe. Namun, air tidak mengalir.

Korban kemudian memeriksa meteran air dan mendapati perangkat tersebut telah hilang. Meteran yang dicuri tercatat bernomor 232635 atas nama H Abdul Manaf.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp1,5 juta. Imran kemudian melaporkan kasus itu ke Polresta Banda Aceh dengan nomor LP/B/669/IX/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh tertanggal 3 September 2026.

Terungkap dari Penyelidikan

Setelah menerima laporan, Unit V Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan serangkaian penyelidikan hingga memperoleh informasi mengenai keberadaan kedua terduga pelaku.

Petugas kemudian mendatangi kawasan tepi kali, Kecamatan Baiturrahman, pada Minggu dini hari dan mengamankan SA serta FM.

"Dari hasil interogasi awal, keduanya mengakui telah melakukan pencurian meteran air milik korban Imran," ujar Kompol Dizha.

Berdasarkan pengakuan awal, meteran air hasil curian tersebut dijual kepada penampung barang bekas di Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh.

Uang hasil penjualan, menurut pengakuan kedua terduga pelaku, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Mengaku Beraksi di 13 Lokasi

Dalam pemeriksaan awal, SA dan FM juga mengaku telah melakukan pencurian meteran air di 13 tempat kejadian perkara (TKP).

Polisi masih mendalami pengakuan tersebut untuk memastikan lokasi, waktu serta keterlibatan masing-masing terduga pelaku dalam rangkaian pencurian.

Kedua pria tersebut kini telah dibawa ke Satreskrim Polresta Banda Aceh untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Penyidik juga akan mengembangkan dugaan penjualan meteran air hasil curian dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU). Polisi masih melengkapi berkas perkara serta mendalami kemungkinan adanya TKP lain.* (dh)

ACEH BESAR- Pantai Im Surf di Kecamatan Lhok Nga, Kabupaten Aceh Besar, menjadi salah satu destinasi wisata bahari yang ramai dikunjungi wisatawan untuk menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset.

Lokasinya yang tidak jauh dari Banda Aceh membuat Pantai Im Surf mudah dijangkau. Perjalanan dari ibu kota Provinsi Aceh menuju kawasan pantai tersebut diperkirakan memakan waktu sekitar 20 menit.

Baca Juga:

• Target 60 Melesat Tembus 140 Hidang, Kekompakan Warga Sukseskan Maulid Nabi di Aceh Besar

Menjelang sore, sejumlah pengunjung mulai berdatangan untuk memburu sunset. Para muda-mudi lokal maupun wisatawan dari luar Aceh terlihat menunggu momen pergantian siang menuju malam sambil membawa kamera dan telepon genggam.

Pemandangan matahari terbenam di Pantai Im Surf menjadi salah satu daya tarik yang membuat pengunjung betah berlama-lama. Sembari menunggu langit berubah warna, pengunjung dapat menikmati suasana pantai dengan angin yang berembus sepoi-sepoi.

Fasilitas ibadah juga tersedia di kawasan pantai. Pengunjung Muslim dapat menggunakan musala yang disediakan sehingga tetap bisa menjalankan ibadah saat berwisata.

Setelah hari mulai gelap, suasana pantai berubah menjadi tempat bersantai sambil menikmati hidangan laut. Pengunjung dapat menyantap aneka makanan seperti ikan bakar dan cumi goreng sembari mendengar suara ombak di tepi pantai.

Suasana tersebut membuat sebagian pengunjung memilih menghabiskan waktu lebih lama di kawasan pantai. Pemandangan laut, angin yang sejuk dan suasana malam menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Selain menikmati sunset, kawasan Lhok Nga dan Lampuuk juga dikenal sebagai tujuan wisata bahari di Aceh Besar. Wisatawan mancanegara tidak hanya datang untuk menikmati pemandangan, tetapi juga dapat melakukan aktivitas selancar.

Di kawasan Lampuuk juga telah tersedia sejumlah fasilitas pendukung, termasuk restoran yang dapat menjadi pilihan bagi wisatawan.

Media ini berkunjung ke Pantai Im Surf pada Minggu (27/9/2026) untuk menikmati suasana senja. Momen matahari terbenam di kawasan tersebut menghadirkan pemandangan yang membuat pengunjung enggan segera meninggalkan pantai.

Namun, aktivitas pengunjung tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk aturan gampong dan Qanun Syariat Islam di wilayah setempat.* (dh)

Mewakili Wali Kota Binjai Amir Hamzah, Asisten Administrasi Umum Setdako Binjai Eka Edi Saputra membuka secara resmi turnamen tersebut.

Baca Juga:

• Kejar Operasional Nataru, KSP dan Hutama Karya Geber Pembebasan Lahan Tol Binjai-Langsa

Menurutnya, kegiatan seperti turnamen trup dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus membangun kebersamaan antarpemuda dari berbagai daerah.

Wali Kota Binjai Amir Hamzah turut hadir langsung menyaksikan kegiatan tersebut. Kehadiran orang nomor satu di Kota Binjai itu menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan positif yang digelar Karang Taruna.

Ketua Karang Taruna Kota Binjai M. Fariz Al Hafiz menyampaikan ucapan selamat bertanding kepada seluruh peserta. Dia juga mengingatkan peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama turnamen berlangsung.

Fariz mengatakan Karang Taruna Kota Binjai siap mendukung berbagai kegiatan positif yang dapat mempererat hubungan antarpemuda dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Turnamen tersebut turut dihadiri Ketua KORMI Binjai Rudi Iskandar Baros, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pengurus Karang Taruna serta peserta dari berbagai wilayah di Sumatera Utara.

Kegiatan Turnamen Trup Gembira Se-Sumatera Utara diharapkan dapat menjadi wadah silaturahmi sekaligus menjaga keberadaan permainan tradisional sebagai bagian dari budaya dan kebersamaan masyarakat.* (dh)

Hal itu disampaikan Rico saat menghadiri Learning Event Program Financial Inclusion for Women Entrepreneur di Grand Ballroom Universitas Prima Indonesia, Minggu (27/9/2026).

Baca Juga:

• Kejar Target 'Groundbreaking' Januari, Pemko Medan Kebut Pematangan Lahan Proyek Listrik dari Sampah

Menurut Rico, produk UMKM dari 21 kecamatan di Kota Medan memiliki cita rasa yang mampu bersaing. Namun, kualitas produk saja dinilai belum cukup tanpa didukung kemasan yang menarik.

"Orang jualan itu kadang-kadang kelihatan visualnya dulu. Orang tertarik dan berkeinginan membeli diawali dari visualnya," ujar Rico.

Rico juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi serta kelancaran produksi. Menurutnya, pelaku UMKM perlu memastikan produksi di tingkat lokal stabil sebelum membidik pasar nasional maupun internasional.

Selain itu, pemahaman mengenai permodalan, penentuan target pasar dan karakter produk dinilai penting agar setiap UMKM dapat memiliki pasar khusus atau niche market.

Rico juga mendorong pelaku UMKM lebih aktif mengurus berbagai dokumen perizinan usaha, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, BPOM hingga sertifikasi halal.

Untuk mendukung hal tersebut, Rico meminta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan aktif mendata pelaku usaha yang belum memiliki kelengkapan perizinan.

"Pendampingan harus dilakukan secara personal karena tiap UMKM memiliki dinamika masalah yang berbeda," tegasnya.

Di sisi lain, Rico meminta para pengusaha perempuan memanfaatkan smartphone dan media sosial sebagai sarana meningkatkan penjualan. Platform seperti WhatsApp, Facebook, Instagram hingga TikTok dinilai dapat digunakan untuk memperluas pemasaran produk.

Rico juga memberikan apresiasi kepada para perempuan pelaku UMKM yang dinilai berperan penting dalam menopang perekonomian keluarga.

"Saya berharap melalui pelatihan ini menjadi pijakan nyata agar produk-produk UMKM Kota Medan semakin diminati, laris manis, dan mampu bersaing di papan atas," harapnya.

Kegiatan tersebut diselenggarakan DBS Foundation bersama Mercy Corps Indonesia. Program itu menargetkan pelatihan bagi 6.000 pelaku UMKM di Medan, dengan sekitar 800 peserta hadir secara langsung.* (dh)

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kampanye pencegahan rabies sekaligus upaya memperkuat kolaborasi pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan hewan dan keselamatan masyarakat.

Baca Juga:

• Sabet Rekor MURI 15 Ribu Vaksinasi, Wagub Sumut Deklarasikan Bebas Rabies 2030 dan Jamin Stok Aman

Zakiyuddin mengatakan Pemerintah Kota Medan siap mendukung komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan Sumut bebas rabies pada 2030.

Menurutnya, upaya penanganan rabies membutuhkan kerja sama lintas daerah karena berkaitan dengan kesehatan hewan sekaligus keselamatan masyarakat.

"Pemerintah Kota Medan siap mendukung penuh komitmen Pemprov Sumut menuju Provinsi Bebas Rabies pada tahun 2030, demi kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat," ujar Zakiyuddin.

Rangkaian Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 juga diisi berbagai pelayanan kesehatan hewan. Kegiatan tersebut antara lain vaksinasi rabies massal, pengobatan hewan gratis dan kastrasi gratis untuk kucing jantan.

Selain pelayanan kesehatan hewan, panitia turut menggelar kontes hewan kesayangan dan kontes hewan ternak. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari edukasi sekaligus bentuk apresiasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha peternakan.

Puncak acara ditandai dengan pelaksanaan jalan santai bersama serta penyerahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kegiatan vaksinasi rabies massal.

Melalui kegiatan tersebut, Pemko Medan bersama Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara memperkuat komitmen untuk mencegah dan menangani rabies secara berkelanjutan.

Target Sumut bebas rabies pada 2030 diharapkan dapat diwujudkan melalui penguatan vaksinasi, pelayanan kesehatan hewan serta sinergi pemerintah dan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Utara.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Aceh Selatan diprediksi hujan ringan dengan suhu 23-30 derajat Celsius dan kelembapan 61-99%.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 28 September: Hujan Ringan Mendominasi, Padang Sidempuan Hujan Sedang

Aceh Timur diprakirakan hujan ringan dengan suhu 25-32 derajat Celsius dan kelembapan 61-98%. Aceh Tengah juga mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 16-25 derajat Celsius serta kelembapan 58-99%.

Aceh Barat diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 62-98%.

Sementara Aceh Besar diprakirakan berawan dengan suhu 24-31 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 58-92%.

Pidie berpotensi hujan ringan dengan suhu 19-27 derajat Celsius dan kelembapan 59-97%. Aceh Utara juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 25-32 derajat Celsius serta kelembapan 61-95%.

Simeulue berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 67-93%.

Aceh Singkil diprakirakan berawan dengan suhu 25-31 derajat Celsius serta kelembapan 66-97%. Sementara Bireuen diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 59-97%.

Aceh Barat Daya juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 22-28 derajat Celsius serta kelembapan 67-98%.

Gayo Lues diprakirakan hujan ringan dengan suhu 18-26 derajat Celsius dan kelembapan 54-97%.

Aceh Jaya juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 23-30 derajat Celsius serta kelembapan 59-98%. Nagan Raya diprediksi hujan ringan dengan suhu 22-29 derajat Celsius dan kelembapan 69-98%.

Aceh Tamiang mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 25-32 derajat Celsius serta kelembapan 65-99%.

Bener Meriah diprediksi hujan ringan dengan suhu 17-25 derajat Celsius dan kelembapan 67-98%. Pidie Jaya juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 21-28 derajat Celsius serta kelembapan 64-96%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diprakirakan berawan dengan suhu 27-31 derajat Celsius dan kelembapan 61-87%.

Kota Sabang berpotensi hujan ringan dengan suhu 27-30 derajat Celsius serta kelembapan 67-87%.

Kota Lhokseumawe juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 25-32 derajat Celsius dan kelembapan 60-99%.

Kota Langsa berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-32 derajat Celsius serta kelembapan 61-99%.

Sementara Kota Subulussalam diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 62-96%.

Dari data tersebut, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang paling dominan di Aceh pada Senin, 28 September 2026. Hampir seluruh kabupaten/kota yang tercantum dalam data diprediksi mengalami hujan ringan.

Sementara itu, Aceh Besar, Aceh Singkil, dan Kota Banda Aceh menjadi wilayah yang diprakirakan berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 32 derajat Celsius di Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tamiang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam.

Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 16 derajat Celsius di Aceh Tengah.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga yang berada di daerah dengan potensi hujan ringan juga perlu memperhatikan perubahan cuaca sepanjang hari.* (dh)