MEDAN – Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mulai memeriksa sejumlah saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi di PDAM Tirta Lihou.

Perusahaan daerah yang bergerak di layanan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Simalungun itu diduga mengalami kebocoran keuangan hingga miliaran rupiah.

Baca Juga:

• MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota, Begini Nasib IKN

Tim penyidik dari bidang Tindak Pidana Khusus saat ini masih fokus mengumpulkan data serta bahan keterangan guna mengungkap dugaan penyimpangan keuangan di tubuh perusahaan daerah tersebut.

"Masih tahap penyelidikan oleh bidang tindak pidana khusus. Saat ini masih dilakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan," kata Rizaldi, Minggu, 17 Mei 2026.

Menurut dia, hingga saat ini lebih dari empat orang saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri dugaan aliran dana yang disebut mencapai Rp7 miliar.

Penyidik mendalami dugaan penggunaan dana perusahaan yang disebut tidak dapat dijelaskan secara rinci oleh pihak manajemen dalam rapat internal.

Dana miliaran rupiah tersebut diduga digunakan oleh sejumlah pejabat namun belum dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran PDAM Tirta Lihou memiliki peran vital dalam menyediakan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Simalungun.

Rizaldi menegaskan pihaknya akan menangani perkara ini secara profesional dan transparan.

Kejati Sumut, kata dia, masih menunggu hasil rangkaian penyelidikan untuk menemukan fakta-fakta hukum yang lebih kuat.

"Proses masih berjalan. Kita harap segera menemukan fakta-fakta setelah seluruh rangkaian penyelidikan selesai," ujarnya.

Hingga kini, penyidik belum mengungkap pihak-pihak yang berpotensi bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tersebut.

Namun pemeriksaan saksi dipastikan masih akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan.*

(tm/ad)

JAKARTA – Pemain Free Fire kembali berburu kode redeem terbaru yang dibagikan pada Minggu, 17 Mei 2026.

Sejumlah kode masih aktif dan dapat diklaim untuk mendapatkan berbagai hadiah gratis mulai dari skin, diamond, voucher, bundle, hingga item eksklusif lainnya.

Baca Juga:

• Rombongan Trump Disebut Buang Hadiah dari Tiongkok, Khawatir Disadap

Kode tersebut terdiri dari kombinasi huruf kapital dan angka dengan panjang sekitar 12 hingga 16 karakter.

Seluruh proses klaim dilakukan melalui situs resmi penukaran hadiah milik Garena di Reward FF Garena.

Namun pemain diingatkan untuk segera melakukan klaim karena kode redeem memiliki batas waktu penggunaan dan kuota penukaran tertentu.

Jika kuota habis atau masa berlaku berakhir, maka kode tidak dapat digunakan lagi.

Berikut daftar kode redeem Free Fire terbaru hari ini:

FF6YH3BFD7VT
B1RK7C5ZL8YT
4ST1ZTBZBRP9
BR43FMAPYEZZ
UPQ7X5NMJ64V
S9QK2L6VP3MR
FFR4G3HM5YJN
6KWMFJVMQQYG
FZ5X1C7V9B2N
FT4E9Y5U1I3O
FP9O1I5U3Y2T
FM6N1B8V3C4X
FA3S7D5F1G9H
FK3J9H5G1F7D
FU1I5O3P7A9S
F7F9A3B2K6G8
FE2R8T6Y4U1I

Cara klaim kode redeem Free Fire

- Buka situs resmi penukaran hadiah di Reward FF Garena
- Login menggunakan akun Facebook, Google, Twitter, Apple ID, atau akun yang terhubung ke Free Fire.
- Masukkan salah satu kode redeem di kolom yang tersedia.
- Klik tombol konfirmasi.
- Jika berhasil, hadiah akan langsung masuk ke akun pemain melalui in-game mail.

Pemain disarankan memastikan akun sudah terhubung dan tidak menggunakan akun guest karena kode redeem tidak bisa ditukarkan melalui akun tamu.

Free Fire sendiri merupakan game battle royale populer yang diterbitkan oleh Garena sejak 2017 dan masih memiliki basis pemain besar di Indonesia maupun dunia.

Popularitas game ini terus meningkat berkat update rutin, event menarik, serta hadiah gratis yang rutin dibagikan kepada pemain.*

(tb/ad)

JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Anies menilai program tersebut seharusnya dibangun dengan pendekatan berbasis gerakan masyarakat, bukan semata pendekatan birokratis dari pemerintah pusat.

Baca Juga:

• Tak Hanya Jaga Keamanan, Polri Kini Aktif di Sektor Pertanian: Ini Kata Lemkapi

Dalam forum tersebut, Anies menegaskan pembangunan akan lebih efektif apabila pemerintah memberi ruang kepercayaan kepada masyarakat untuk terlibat langsung.

"Kalau kita ingin membangun, menurut saya pendekatannya harus pendekatan movement, pendekatan gerakan. Artinya berikan kepercayaan kepada rakyat," kata Anies.

Menurut dia, pemerintah selama ini cenderung menggunakan pendekatan administratif dalam menjalankan program besar, termasuk MBG.

Model itu, kata Anies, umumnya dilakukan melalui mekanisme proyek pemerintah atau tender.

Ia kemudian membandingkan dengan kebijakan yang pernah diterapkannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta melalui program sarapan gratis bagi siswa sekolah.

Anies mengungkapkan, program tersebut dijalankan dengan melibatkan langsung kelompok masyarakat, khususnya para orang tua siswa.

Pemerintah daerah saat itu menyalurkan anggaran langsung kepada paguyuban orang tua murid untuk mengelola kebutuhan makanan anak-anak sekolah.

"Dana diberikan kepada orang tua murid, lalu mereka yang memasak sendiri dengan panduan nutrisi yang telah ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Menurut Anies, model tersebut justru menciptakan pengawasan yang lebih efektif karena dilakukan langsung oleh lingkungan sekitar.

Ia menyebut para orang tua memiliki tanggung jawab moral yang tinggi karena makanan yang disiapkan dikonsumsi oleh anak-anak mereka sendiri.

Selain itu, kata dia, muncul kompetisi positif antarorang tua untuk menyajikan makanan terbaik bagi siswa.

Program serupa sebelumnya dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah pada 2019.

Saat itu, program tersebut menjangkau 459 sekolah dengan total penerima manfaat mencapai 144.722 siswa dari jenjang SD, TK negeri, TPA negeri, hingga sekolah luar biasa.

Total anggaran program tersebut kala itu mencapai Rp324 miliar.

Di sisi lain, program MBG pemerintahan Prabowo saat ini menjadi sorotan publik lantaran anggaran yang mencapai Rp335 triliun pada 2026 serta berbagai persoalan teknis dalam pelaksanaannya.

Presiden Prabowo sebelumnya juga mengakui program tersebut masih menghadapi banyak tantangan di lapangan.

Saat meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026, Prabowo menegaskan tidak akan mentoleransi penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.

"MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan," ujar Prabowo.

Ia menegaskan pemerintah akan mencopot pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan program tersebut.

Prabowo juga meminta seluruh jajaran pemerintah, mulai dari tingkat kementerian hingga pemerintah daerah, memperkuat pengawasan agar program prioritas nasional itu berjalan efektif.

Perdebatan mengenai efektivitas MBG kini terus berkembang di tengah publik.

Sebagian pihak menilai program tersebut penting untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia, sementara pihak lain menyoroti besarnya anggaran serta kesiapan implementasi di lapangan.*

(tb/ad)

JAKARTA – Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menangkap Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Kartanegara, AKP Yohanes Bonar Adiguna Hutapea, dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis obat keras.

Perwira lulusan Akademi Kepolisian 2015 itu kini ditahan di Mapolda Kalimantan Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Kronologi Penangkapan Kasat Narkoba Kukar AKP Yohanes Bonar Adiguna

Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romylus Tamtelahitu, mengatakan tersangka mengklaim barang haram tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi.

Namun, penyidik meragukan pengakuan itu lantaran jumlah barang bukti yang ditemukan tergolong besar.

"Dia mengaku dipakai sendiri, tapi kami tidak percaya karena jumlahnya banyak," kata Romylus, Minggu, 17 Mei 2026.

Menurut Romylus, harga satu paket narkotika tersebut diperkirakan mencapai Rp4 juta hingga Rp5 juta.

Polisi juga mendalami pengakuan Yohanes yang menyebut telah mengonsumsi barang tersebut selama lebih dari satu tahun.

Kasus ini terungkap setelah aparat kepolisian bersama Bea Cukai melakukan operasi control delivery terhadap paket mencurigakan yang dikirim ke wilayah Tenggarong, Kutai Kartanegara.

Dalam operasi itu, petugas mengamankan seorang anggota polisi berinisial A yang diketahui merupakan anak buah AKP Yohanes.

Polisi menduga anggota tersebut bertugas mengambil paket narkotika atas perintah atasannya.

"Dari keterangan anggota, dia mengaku tidak mengetahui isi paket karena tertutup kardus. Setelah diambil langsung diserahkan kepada saudara YBA," ujar Romylus.

Anggota polisi berinisial A kini masih diperiksa oleh Propam Polda Kaltim guna mendalami tingkat keterlibatannya dalam kasus tersebut.

Dari hasil pengembangan, polisi menemukan dua kardus berisi narkotika di dua lokasi berbeda. Sebanyak 20 paket diamankan di Tenggarong dan 50 paket lainnya ditemukan di Balikpapan.

Tak berhenti di situ, penyidik kembali menemukan 50 paket tambahan dengan alamat pengiriman yang sama.

Secara keseluruhan, polisi mengidentifikasi total 100 paket narkotika yang diduga dikendalikan oleh tersangka.

"Jadi total keseluruhan yang teridentifikasi ada 100 paket," kata Romylus.

Polisi menduga seluruh paket tersebut dikirim dari Medan, Sumatera Utara, melalui jasa ekspedisi. Saat ini penyidik masih memburu pemasok utama yang diduga berada di Medan.

Selain memeriksa tersangka utama, polisi juga memintai keterangan tiga saksi, termasuk pihak ekspedisi, untuk menelusuri jalur distribusi narkotika dari Medan menuju Kalimantan Timur.

Penangkapan AKP Yohanes menjadi sorotan karena yang bersangkutan sebelumnya dikenal sebagai perwira muda dengan rekam jejak karier yang cukup cemerlang di lingkungan Polda Kaltim.

Ia pernah menjabat sebagai Kasat Polair Polres Paser, Pamin Sepripim Polda Kaltim, Ps Kasat Reskrim Polres Kutai Barat, Ps Kasat Reskrim Polres Bontang, hingga Kapolsek Sungai Kunjang Samarinda sebelum dipercaya menjadi Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara pada Desember 2025.

Kasus ini menambah daftar panjang sorotan terhadap dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkotika di Indonesia.*

(km/ad)

JAKARTA – Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis obat keras yang dikirim melalui jasa ekspedisi.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah menyeret nama Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Kartanegara, Yohanes Bonar Adiguna.

Baca Juga:

• Fakta Kasus Kasat Narkoba Kukar: Anak Buah Ikut Diamankan, 70 Paket Narkotika Disita, Paket Dikirim dari Medan

Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romylus Tamtelahitu, mengatakan pengungkapan kasus bermula dari operasi control delivery yang dilakukan bersama pihak Bea Cukai.

Petugas mendeteksi paket mencurigakan yang dikirim ke wilayah Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Berawal dari control delivery bersama Bea Cukai, ada pengiriman di wilayah Tenggarong kemudian kami lakukan pengembangan," kata Romylus, Minggu, 17 Mei 2026.

Saat paket tiba di lokasi tujuan, petugas menangkap seorang pria yang mengambil barang tersebut.

Setelah diperiksa, pria itu ternyata merupakan anggota polisi aktif berinisial A yang diketahui merupakan bawahan langsung Yohanes.

Menurut penyidik, anggota tersebut mengaku tidak mengetahui isi paket karena barang dibungkus dalam kardus tertutup.

"Setelah diambil langsung diserahkan kepada saudara YBA," ujar Romylus.

Temuan itu membuat Ditresnarkoba Polda Kaltim berkoordinasi dengan Divisi Propam untuk mengamankan Yohanes.

Dari pengembangan kasus, polisi menemukan dua kardus berisi total 70 paket obat keras. Sebanyak 20 paket diamankan di Tenggarong dan 50 paket lainnya ditemukan di Balikpapan.

Penyelidikan lanjutan kemudian menemukan tambahan 50 paket lain dengan alamat pengirim dan penerima yang sama.

"Total keseluruhan yang teridentifikasi ada 100 paket," kata Romylus.

Polisi memperkirakan harga satu paket obat keras tersebut berkisar antara Rp4 juta hingga Rp5 juta. Jika dikalkulasikan, total nilai barang bukti dapat mencapai ratusan juta rupiah.

Kepada penyidik, Yohanes mengaku barang tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi. Namun polisi meragukan pengakuan itu karena jumlah barang yang dinilai terlalu besar.

"Dia mengaku dipakai sendiri, namun kami tidak percaya karena jumlahnya banyak," ujar Romylus.

Polda Kaltim kini masih memburu pemasok utama yang diduga berada di Medan dan menelusuri dugaan jalur distribusi narkotika melalui jasa ekspedisi.

Kapolda Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan institusinya menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap anggota yang terlibat narkoba.

"Peristiwa itu ada dan saat ini masih dalam proses pengembangan," kata Endar.

Saat ini, tiga saksi termasuk anggota polisi yang mengambil paket serta pihak ekspedisi masih menjalani pemeriksaan intensif.*

(km/ad)

JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara dinilai tidak menghentikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggota Komisi III DPR RI, Romy Soekarno, mengatakan putusan MK justru memberikan kepastian hukum dalam proses transisi perpindahan pusat pemerintahan nasional.

Baca Juga:

• Tak Hanya Jaga Keamanan, Polri Kini Aktif di Sektor Pertanian: Ini Kata Lemkapi

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, keputusan MK tidak seharusnya dimaknai sebagai penghentian proyek pembangunan IKN yang selama ini telah berjalan di Kalimantan Timur.

Ia menilai pemerintah tetap dapat melanjutkan pembangunan dengan pendekatan yang lebih realistis, bertahap, dan menyesuaikan kemampuan fiskal negara.

"Pembangunan bisa tetap berjalan, tetapi pendekatannya harus lebih realistis, bertahap, terukur, dan strategis sesuai kemampuan negara serta prioritas nasional," ujarnya.

Sebagai mitra kerja Otorita Ibu Kota Nusantara, Romy mengusulkan agar konsep pembangunan IKN difokuskan lebih dulu sebagai pusat pemerintahan strategis nasional sekaligus kawasan ramah lingkungan atau green capital.

Ia juga menilai Istana Negara di kawasan IKN dapat difungsikan secara bertahap, serupa dengan peran Istana Bogor, Istana Cipanas, maupun Istana Tampaksiring sambil menunggu kesiapan penuh perpindahan pusat pemerintahan.

Selain itu, Romy menyarankan agar relokasi kementerian dilakukan secara selektif dan tidak serentak.

Ia menilai kementerian yang berkaitan langsung dengan potensi geografis Kalimantan seperti Kementerian Kehutanan, ESDM, Lingkungan Hidup, serta Pertanian bisa diprioritaskan lebih dahulu.

Meski nantinya pusat pemerintahan dipindahkan ke IKN, Romy menegaskan Jakarta akan tetap memiliki peran penting sebagai pusat ekonomi nasional.

Menurut dia, Jakarta masih akan menjadi pusat bisnis, perdagangan, investasi, dan keuangan Indonesia.

"Saya melihat ke depan Indonesia dapat memiliki keseimbangan baru antara pusat pemerintahan dan pusat ekonomi nasional," katanya.

Ia pun mengajak seluruh pihak melihat pembangunan IKN sebagai investasi jangka panjang yang harus dilakukan secara konstitusional, efisien, dan tetap menjaga stabilitas nasional.*

(sn/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri Listyo Sigit Prabowo menghadiri panen raya jagung nasional yang digelar di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi pemerintah, Polri, dan petani.

Kegiatan panen raya tersebut menjadi sorotan setelah Polri melaporkan capaian produksi jagung pada kuartal II tahun 2026 mencapai sekitar 1,24 juta ton.

Baca Juga:

• Orang Desa Tidak Pakai Dolar dan Retorika Populis Prabowo

Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyebut sektor pangan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah di tengah tantangan ekonomi global, ancaman krisis pangan, hingga gejolak geopolitik dunia yang berdampak terhadap stabilitas harga pangan.

Panen raya yang digelar di Tuban itu juga menunjukkan keterlibatan aktif aparat negara dalam mendukung program strategis nasional di sektor pertanian.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan menilai langkah tersebut menjadi bukti konkret sinergi antara pemerintah pusat dan kepolisian dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

"Ini bukti nyata bahwa perhatian Presiden dan Kapolri terhadap penguatan sektor pangan nasional sangat dirasakan masyarakat. Ketahanan pangan merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas negara," kata Edi, Minggu, 17 Mei 2026.

Menurut dia, keterlibatan Polri dalam sektor pertanian menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak hanya berfokus pada keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga turut mengambil peran dalam program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ia menambahkan, langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong swasembada pangan nasional di tengah meningkatnya tantangan ekonomi global.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga berulang kali menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu pilar utama menjaga kedaulatan bangsa.

Pemerintah saat ini juga tengah mendorong berbagai program strategis seperti penguatan produksi jagung, pembangunan desa pangan, hingga program Koperasi Merah Putih untuk menopang distribusi hasil pertanian nasional.

Edi berharap program pertanian produktif seperti panen raya jagung dapat diperluas ke berbagai daerah agar Indonesia mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

"Kolaborasi pemerintah, Polri, dan petani harus terus diperkuat agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan," ujarnya.*

(oz/ad)

Oleh:G.K. Suhassatya

PIDATO Presiden Prabowo Subianto di Nganjuk pada Sabtu, 16 Mei 2026 seketika menjadi viral.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Hadiri Kontes Burung Berkicau di Medan, Singgung Lagu Viral ‘Kicau Mania’

Namun justru di situlah persoalannya. Ketika krisis ekonomi dijawab dengan retorika simplifikasi, politik sedang bergerak dari ruang rasional menuju panggung populisme emosional.

Pernyataan itu bukan sekadar candaan spontan. Ia adalah cermin cara kekuasaan membaca rakyat.

Dalam satu kalimat pendek, tampak bagaimana negara mencoba membangun ilusi bahwa rakyat kecil berada di luar pusaran kapitalisme global.

Desa diposisikan sebagai benteng moral ekonomi nasional: sederhana, tahan krisis, dan jauh dari gejolak pasar dunia.

Tetapi benarkah demikian? Di sinilah pidato Presiden Prabowo layak dibaca bukan sebagai hiburan politik, melainkan sebagai gejala ideologis.

Populisme dan Penyederhanaan Realitas

Dalam What Is Populism?, Jan-Werner Müller menjelaskan bahwa populisme bekerja dengan menciptakan oposisi moral antara "rakyat murni" dan "elite yang rumit" (Müller, 2016).

Rakyat dipahami bukan sebagai kategori sosial yang kompleks, melainkan simbol politik yang harus terus dipelihara emosinya. Dalam pidato Presiden Prabowo di Nganjuk, "orang desa" menjadi simbol itu.

Presiden Prabowo sedang membangun narasi bahwa rakyat kecil hidup dalam ekonomi riil, bukan ekonomi abstrak ala pasar global. Sekilas narasi ini terdengar patriotik.

Namun problemnya, ekonomi Indonesia hari ini tidak pernah benar-benar terpisah dari dollar.

Petani desa memang tidak membeli barang dengan mata uang Amerika. Tetapi harga pupuk mereka dipengaruhi impor bahan baku global.

Harga BBM dipengaruhi geopolitik minyak dunia. Harga pakan ternak, obat-obatan, hingga ongkos logistik semuanya berkaitan dengan kurs dolar.

Bahkan kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok di warung desa sering kali merupakan efek domino dari ekonomi global yang tak terlihat.

Karena itu, ketika seorang Presiden mengatakan "orang desa tidak pakai dollar," persoalannya bukan soal literal benar atau salah.

Persoalannya adalah reduksi realitas. Negara sedang menyederhanakan problem struktural menjadi psikologi massa.

Di sinilah populisme bekerja yakni bukan menjelaskan kerumitan, melainkan memproduksi rasa tenang.

Ernesto Laclau dalam On Populist Reason menyebut populisme sebagai praktik membangun "rantai ekuivalensi emosional" antara pemimpin dan rakyat (Laclau, 2005).

Rantai ekuivalensi adalah proses di mana beragam tuntutan yang berbeda-beda disatukan bukan karena memiliki esensi atau ideologi yang sama persis, melainkan karena adanya musuh atau masalah bersama.

Ernesto Laclau mengonseptualisasikan populisme bukan sebagai penyakit atau patologi politik, melainkan sebagai logika diskursif yang membentuk identitas politik.

Rantai ini membutuhkan sebuah penanda kosong (empty signifier) yang kuat secara emosional seperti tokoh karismatik, slogan tertentu, atau narasi besar untuk merepresentasikan seluruh keluhan kolektif.

Dalam hal ini penanda tersebut termanifestasi dalam diri seorang pemimpin yang ada Presiden.

Melalui pengertian tersebut, pemimpin tidak perlu terlalu teknokratis atau kaku; ia cukup menciptakan kedekatan simbolik.

Kumpulan tuntutan yang sebelumnya tercerai-berai dileburkan melalui ikatan emosional menjadi satu identitas bersama yang besar yakni "rakyat" (the people).

Maka lahirlah bahasa politik yang sederhana, spontan, mudah viral, dan emosional. Namun sejarah menunjukkan bahwa retorika populis sering kali menjadi serigala berbulu domba.

Ini mengartikan bahwa retorika populis menjadi selimut bagi kegagalan negara membaca persoalan secara jujur.

Politik Tontonan dan Krisis Rasionalitas

Pidato Presiden Prabowo di Nganjuk memperlihatkan perubahan besar dalam politik Indonesia kontemporer: dari politik gagasan menuju politik tontonan.

Yang viral lebih menentukan daripada yang substantif. Potongan video "orang desa tidak pakai dolar" jauh lebih ramai dibicarakan dibanding desain konkret Koperasi Merah Putih yang diresmikan hari itu.

Dalam The Society of the Spectacle, Guy Debord mengingatkan bahwa masyarakat modern perlahan menggantikan realitas dengan citra (Debord, 1967).

Debord mengkritik bagaimana kapitalisme modern mengubah pengalaman hidup yang otentik menjadi sekadar tontonan atau citra.

Hubungan antarmanusia tidak lagi langsung, melainkan dimediasi oleh representasi visual atau citra, yang mengaburkan batas antara realitas dan ilusi.

Dalam hal ini, politik berubah menjadi panggung pertunjukan. Kekuasaan tidak lagi bekerja melalui argumentasi rasional, tetapi melalui produksi simbol dan emosi.

Apa yang terjadi di Nganjuk adalah contoh sempurna dari politik spektakel itu. Presiden tidak sedang berbicara sebagai ekonom negara, melainkan sebagai komunikator populis yang memahami logika media sosial.

Kalimat harus pendek. Harus lucu. Harus bisa dipotong menjadi video pendek, memancing tepuk tangan dan gelak tawa.

Akibatnya, publik perlahan kehilangan ruang diskusi yang serius tentang ekonomi.

Kenaikan dolar bukan lagi dibahas sebagai ancaman terhadap impor pangan, utang negara, dan daya beli rakyat, melainkan direduksi menjadi sebatas slogan optimistik.

Di sinilah bahaya terbesar populisme modern: ia mengubah warga negara menjadi audiens hiburan.

Padahal demokrasi membutuhkan warga yang kritis, bukan sekadar penonton yang larut dalam sensasi pidato.

Ketika persoalan ekonomi dijelaskan retorika simplistic semata, negara justru sedang meremehkan kapasitas intelektual rakyatnya sendiri.

Ironisnya, populisme semacam ini sering efektif secara elektoral. Ia memberikan kenyamanan psikologis di tengah ketidakpastian.

Barangkali dalam pemahaman Presiden dan jajarannya, rakyat lelah mendengar bahasa teknokratik yang dingin. Rakyat ingin pemimpin yang terdengar dekat dan membumi.

Tetapi kedekatan emosional tanpa keberanian menjelaskan kenyataan hanya akan menghasilkan optimisme semu.

Desa sebagai Mitologi Politik

Ada paradoks besar dalam pidato Presiden Prabowo. Di satu sisi, ia ingin membela desa. Di sisi lain, ia justru meromantisasi desa secara berlebihan.

Desa dibayangkan sebagai ruang steril dari kapitalisme global, padahal desa hari ini justru menjadi korban paling rentan dari ketimpangan ekonomi dunia.

Pemikiran Karl Marx dalam Capital relevan untuk membaca situasi ini. Marx menunjukkan bahwa kapitalisme modern bekerja bukan hanya di pusat industri, tetapi menembus hingga ruang-ruang paling terluar dari pusat kehidupan manusia (Marx, 1867).

Tidak ada ruang yang benar-benar netral dari logika pasar global. Desa Indonesia hari ini telah terintegrasi dalam rantai kapitalisme internasional: dari pupuk, benih, hingga distribusi pangan.

Karena itu, pernyataan "orang desa tidak pakai dolar" justru memperlihatkan jarak antara retorika negara dan realitas sosial rakyat.

Yang dibutuhkan rakyat desa bukan romantisme populis, melainkan kebijakan konkret: stabilitas harga pangan, subsidi pupuk yang tepat sasaran, perlindungan pasar petani, dan reformasi distribusi ekonomi.

Di titik ini, pidato Presiden Prabowo menjadi cermin dilema besar politik Indonesia hari ini: antara kebutuhan akan harapan dan kewajiban mengatakan kenyataan.

Sejarah berkali-kali mengajarkan satu hal: rakyat mungkin bisa diyakinkan untuk melupakan angka kurs dolar, tetapi mereka tidak pernah bisa dibohongi ketika harga kebutuhan pokok terus naik di pasar desa. Populisme selalu menjanjikan kenyamanan emosional. Tetapi ekonomi tidak bekerja berdasarkan tepuk tangan.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Associate NGO, Associate Jurnal Prisma

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghadiri kegiatan Lomba Burung Berkicau yang digelar komunitas Sedulur Kicau Mania Nusantara (SKMN) di kawasan Katamso Land, Medan, pada Minggu, 17 Mei 2026.

Dalam kesempatan itu, Bobby menyinggung lagu "Kicau Mania" yang belakangan viral di media sosial.

Baca Juga:

• Pengamat Soroti Program MBG Prabowo: Bagus, Tapi Terlalu Dipaksakan

"Ternyata ada komunitas di Medan yang lebih awal ada dari lagu Kicau Mania di sini," kata Bobby dalam sambutannya.

Menurut Bobby, viralnya lagu tersebut membawa dampak positif karena mampu memperkenalkan komunitas burung berkicau kepada masyarakat yang lebih luas.

Ia menilai pendekatan kreatif melalui musik dapat menjadi sarana efektif untuk mengangkat komunitas hobi agar lebih dikenal publik.

"Lagu Kicau Mania ini bisa membuat komunitas burung berkicau semakin populer melalui cara-cara seni dan kreatif," ujarnya.

Menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu juga memberikan ide kepada pengurus SKMN agar memanfaatkan momentum viral tersebut dengan membuat karya lain yang lebih besar.

Ia bahkan berkelakar agar komunitas tersebut membuat film bertema dunia burung berkicau.

"Nah PR pengurus setelah ada lagu Kicau Mania yang viral tinggal buat film Kicau Mania kayaknya ini. Nanti kisahnya bagaimana cara membuat burung murai bisa menjadi juara nasional. Itu bisa dibuatkan filmnya," kata Bobby.

Bobby berharap komunitas burung berkicau di Sumatera Utara terus berkembang dan rutin menggelar kompetisi yang lebih besar di masa mendatang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kata dia, siap memberikan dukungan terhadap kegiatan positif yang mampu menggerakkan ekonomi kreatif sekaligus mempererat komunitas masyarakat.

"Kami harap komunitas menggelar kegiatan seperti burung berkicau ini ke depannya. Kalau bisa yang lebih besar lagi dan kami dari Pemprov Sumut akan dukung penuh," ujarnya.

Lomba burung berkicau tersebut dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Ajang itu menjadi wadah bagi para pecinta burung untuk menunjukkan kualitas burung peliharaan mereka sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas.*

(mi/ad)

JAKARTA — Pengamat kebijakan publik M Gumarang menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto merupakan langkah positif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Namun, ia mengingatkan pelaksanaan program tersebut saat ini dinilai terlalu tergesa-gesa dan belum didukung perencanaan yang matang.

Baca Juga:

• Baik-Buruk Indonesia

Menurut dia, program MBG sejatinya merupakan bentuk investasi modal manusia (human capital investment) yang manfaat ekonominya tidak bisa dirasakan secara instan.

Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kata dia, baru akan terlihat dalam jangka panjang ketika kualitas generasi muda meningkat secara signifikan.

Karena itu, ia menilai pemerintah tidak seharusnya berharap program tersebut langsung memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam waktu dekat.

"Program MBG merupakan investasi pembangunan kualitas generasi jangka panjang, sehingga tidak bisa diharapkan langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Gumarang menyoroti besarnya anggaran program MBG yang mencapai Rp335 triliun pada 2026.

Menurut dia, angka tersebut berpotensi menjadi beban besar bagi APBN apabila tidak diiringi dengan perencanaan yang tepat dan terukur.

Ia menilai pemerintah semestinya lebih dulu melakukan pemetaan menyeluruh terkait kondisi fiskal negara, tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga faktor budaya sebelum program dijalankan secara masif.

Selain itu, Gumarang juga menyoroti potensi penyimpangan anggaran dalam program tersebut.

Ia menilai lemahnya sistem pengawasan serta persoalan integritas aparatur bisa menjadi risiko besar dalam pelaksanaan program dengan nilai anggaran yang sangat besar.

"Lemahnya pengawasan dan persoalan integritas aparatur bisa menjadi celah terjadinya penyimpangan anggaran," katanya.

Ia menyarankan agar pemerintah menjalankan program MBG secara bertahap dan menyesuaikannya dengan kemampuan fiskal negara.

Menurut dia, pemerintah juga perlu memprioritaskan daerah terpencil, tertinggal, dan wilayah yang memiliki persoalan gizi paling serius agar program berjalan lebih efektif.

"Pelaksanaan MBG harus bertahap dan disesuaikan dengan kondisi fiskal, geografis, sosial ekonomi, serta budaya masyarakat agar lebih efektif dan tidak menjadi pemborosan anggaran," ujar Gumarang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui program MBG masih menghadapi banyak persoalan di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk pada Sabtu, 16 Mei 2026.

"Banyak masalah, iya. Banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah, kita harus tertibkan," kata Prabowo.

Ia menegaskan pemerintah akan membenahi berbagai persoalan, termasuk menindak oknum yang dinilai tidak menjalankan program dengan baik.

Prabowo juga menyatakan tidak akan ragu mencopot pihak-pihak yang terbukti menghambat pelaksanaan program unggulan tersebut.*

(vo/ad)

JAKARTA — Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai ketergantungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo berpotensi menjadi bumerang menjelang Pemilu Legislatif 2029.

Pernyataan itu disampaikan Jamil menanggapi kabar bahwa kondisi kesehatan Jokowi disebut telah pulih hingga 99 persen dan mantan presiden itu dikabarkan akan mulai berkeliling Indonesia pada Juni 2026.

Baca Juga:

• Baik-Buruk Indonesia

Hal itu dinilai sejalan dengan pernyataan Jokowi dalam agenda Rakernas PSI di Makassar pada 31 Januari 2026 lalu.

"Hal itu menunjukkan PSI masih sangat bergantung pada figur Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas partai," kata Jamil dalam keterangannya, Minggu, 17 Mei 2026.

Ia menilai, hingga saat ini PSI belum memiliki figur internal yang benar-benar kuat secara elektoral.

Termasuk Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang dinilai belum mampu mendongkrak elektabilitas partai secara signifikan.

Menurut Jamil, Kaesang bersama Ketua Harian PSI Ahmad Ali dan jajaran pengurus partai sebenarnya telah berkeliling ke berbagai daerah untuk melakukan konsolidasi politik.

Bahkan, PSI sempat menyebut Jawa Tengah dan Makassar sebagai wilayah yang diproyeksikan menjadi basis kekuatan partai berlambang gajah tersebut.

Namun, upaya itu dinilai belum membuahkan hasil berarti.

"Hasil survei terakhir menunjukkan elektabilitas PSI masih berada di kisaran 1,2 persen. Ini menunjukkan para petinggi PSI belum mampu mengerek dukungan publik secara signifikan," ujarnya.

Jamil mengatakan, kondisi itu membuat PSI kini seolah menggantungkan harapan besar kepada Jokowi agar bisa menembus parlemen pada Pemilu 2029.

Meski begitu, ia menilai strategi tersebut sangat spekulatif.

Menurut dia, pengaruh politik Jokowi saat ini tidak lagi sekuat beberapa tahun lalu.

Masa keemasan politik mantan Wali Kota Solo itu dinilai mulai memudar seiring munculnya berbagai kontroversi yang menyeret namanya ke ruang publik.

"Jokowi tidak lagi dipandang sebagai sosok yang mampu menghipnotis publik seperti dulu. Kini justru lebih sering dikaitkan dengan berbagai kontroversi politik," kata Jamil.

Ia menambahkan, basis loyalis Jokowi juga belum tentu cukup kuat untuk mendongkrak suara PSI secara nasional.

Bahkan, terlalu bergantung pada figur Jokowi justru dinilai berpotensi memunculkan sentimen negatif dari publik terhadap PSI.

"Berharap pada Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas PSI bisa berujung pada kekecewaan. Kehadiran Jokowi membawa panji PSI ke berbagai daerah justru bisa menjadi bumerang," ujarnya.

PSI sendiri hingga kini terus melakukan konsolidasi internal sebagai bagian dari persiapan menghadapi kontestasi politik 2029 mendatang.

Namun tantangan utama partai tersebut dinilai masih terletak pada upaya membangun figur dan identitas politik yang lebih mandiri di luar bayang-bayang Jokowi.*

(vo/ad)

Oleh : Yudi Latif

SAUDARAKU, di negeri yang lahir dari laut dan letusan gunung, angin membawa doa dari seribu bahasa, dan hujan jatuh seperti ingatan nenek moyang yang tak pernah selesai diceritakan.

Baca Juga:

• Harga Batu Bara Melonjak! Strategi India Ini Jadi Pemicu Utama

Ia rumah bagi tangan-tangan yang ringan membantu, orang asing disapa ramah, dan senyum mengembang di tengah ongkos hidup yang terus melambung.

Di pasar pagi, ibu-ibu menawar sambil tertawa seolah hidup tak pernah kejam. Anak-anak berlari di gang sempit dengan layang-layang dari plastik bekas, membuktikan bahwa bahagia kadang hanya perlu angin.

Tetapi negeri ini juga luka yang panjang. Gedung-gedung menjulang seturut ambisi para investor, sementara di bawah jembatan orang-orang tidur memeluk suara kendaraan.

Keadilan sering terlambat, tersesat di meja rapat yang dingin oleh penyejuk ruangan dan panas oleh kepentingan.
Hutan dibabat atas nama pembangunan, sungai dipenuhi busa dan janji kampanye. Laut yang dulu menyusui nelayan kini kadang lebih ramah pada kapal asing daripada pada anak pesisir sendiri. Di layar televisi, korupsi dibacakan seperti ramalan cuaca: berulang, biasa, nyaris tanpa rasa terkejut.

Namun rakyat negeri ini aneh—mereka mudah kecewa, tapi sulit menyerah. Dari gang sempit lahir musik, dari bencana lahir dapur umum, dari tragedi lahir pelukan yang tak tercatat sejarah resmi.

Indonesia adalah puisi yang ditulis dengan tinta emas dan asap kebakaran. Ia lembut dalam gotong royong, tajam dalam saling menghina.

Orang-orangnya teguh beragama namun goyah dalam etika. Mereka memuja persatuan sambil sibuk mencari siapa yang berbeda.

Di kota besar, waktu berjalan seperti dikejar utang. Di desa terpencil, waktu duduk santai di beranda bambu. Satu negeri, namun nasib sering tak terbagi rata.

Meski begitu, negeri ini tak pernah selesai ditulis; ia terus berjalan tanpa naskah final, tanpa kesimpulan utuh.

Mungkin karena Indonesia bukan tentang sempurna atau hancur, melainkan tentang bertahan di antaranya—seperti perahu kayu di laut musim hujan, retak di banyak sisi, namun tetap pulang membawa harapan.*

*) Penulis adalah Pengamat politik

JAKARTA – Harga batu bara dunia kembali menunjukkan penguatan di tengah dinamika pasar energi global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik dan transisi menuju energi hijau.

Meski sempat tertekan akibat meredanya kekhawatiran krisis energi global, harga batu bara justru ditutup menguat pada akhir pekan setelah India meluncurkan strategi baru memperluas pemanfaatan batu bara untuk kebutuhan industri masa depan.

Baca Juga:

• Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal, AHY Ungkap Biang Keroknya

Penguatan terbesar terjadi menjelang akhir pekan setelah harga melonjak 2,32 persen dalam satu sesi perdagangan.

Kondisi tersebut menunjukkan komoditas batu bara masih menjadi salah satu instrumen energi yang kuat di pasar global, meskipun berbagai negara mulai mempercepat agenda transisi energi bersih.

Salah satu sentimen utama datang dari kebijakan pemerintah India yang menyetujui program gasifikasi batu bara senilai 375 miliar rupee atau setara sekitar US$3,92 miliar.

Program itu disebut menjadi sinyal kuat bahwa India belum akan meninggalkan batu bara dalam waktu dekat.

Menteri Informasi India Ashwini Vaishnaw mengatakan kebijakan tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan negara terhadap impor energi seperti liquefied natural gas (LNG), amonia, dan metanol.

Langkah strategis India dinilai penting di tengah meningkatnya risiko gangguan rantai pasok energi global akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk ancaman distribusi energi melalui Selat Hormuz.

Secara industri, gasifikasi batu bara membuka pasar baru karena komoditas ini tidak lagi hanya digunakan untuk pembangkit listrik, tetapi juga sektor petrokimia, pupuk, hingga bahan bakar sintetis bernilai tambah tinggi.

India diketahui memiliki cadangan batu bara sekitar 401 miliar ton dan cadangan lignit mencapai 47 miliar ton.

Pemerintah setempat menargetkan gasifikasi hingga 75 juta metrik ton batu bara per tahun dan menarik investasi baru senilai 3 triliun rupee.

Di sisi lain, volatilitas pasar energi global masih cukup tinggi. Harga batu bara sempat melemah selama tiga hari berturut-turut setelah meredanya ketegangan geopolitik internasional.

Kesepakatan gencatan senjata antara Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian sempat menurunkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global.

Selain itu, perusahaan energi ADNOC dilaporkan masih mampu menjaga distribusi sebagian kargo LNG meski terdapat gangguan di jalur pelayaran strategis.

Namun demikian, harga batu bara tetap relatif kuat karena pasokan LNG global masih ketat. Kontrak batu bara termal bahkan tercatat masih naik lebih dari 20 persen sejak awal tahun.

Permintaan batu bara premium juga masih kuat dari Jepang dan Korea Selatan yang masih bergantung pada batu bara termal asal Australia untuk menopang kebutuhan listrik dan industri.

Sementara di China, harga batu bara kokas tetap tinggi akibat turunnya stok tambang serta pembatasan produksi di wilayah utama seperti Provinsi Shanxi.

Survei Mysteel terhadap 523 tambang menunjukkan inventori batu bara kokas turun menjadi sekitar 5,37 juta ton, level terendah sejak awal Januari 2026.

Analis menilai kombinasi kebijakan energi India, ketatnya pasokan global, serta rendahnya stok di China berpotensi membuat harga batu bara dunia tetap bertahan kuat dalam beberapa waktu ke depan, meski tekanan transisi energi hijau terus meningkat.*

(ad)

JEMBER — Polemik anggota DPRD yang merokok saat rapat kembali menjadi sorotan publik setelah Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember, Mohammad Hafidi, angkat bicara soal video viral anggota dewan Achmad Syahri Assidiqi yang terlihat bermain gim sambil merokok saat rapat dengar pendapat (RDP).

Video tersebut menjadi perhatian publik karena rapat itu membahas isu serius di sektor kesehatan, mulai dari stunting, campak, angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB), hingga Universal Health Coverage (UHC).

Baca Juga:

• Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal, AHY Ungkap Biang Keroknya

Menurut dia, sebagian warga justru mempertanyakan mengapa aktivitas merokok dipersoalkan, sementara kebiasaan makan atau minum kopi saat rapat kerap dianggap hal biasa.

"Di lain pihak masyarakat menyampaikan, apa bedanya merokok dengan menyediakan kopi ketika rapat? Apa bedanya rapat sambil makan-makan?" kata Hafidi, Minggu, 17 Mei 2026.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai persoalan rokok di Jember tidak bisa dilihat hanya dari sisi kesehatan semata.

Menurutnya, tembakau telah menjadi bagian penting dari identitas sosial sekaligus penggerak ekonomi masyarakat setempat.

Ia menegaskan komoditas tembakau memiliki keterkaitan kuat dengan sejarah daerah.

Bahkan, lambang Pemerintah Kabupaten Jember disebut menggunakan simbol daun tembakau sebagai representasi identitas wilayah.

"Yang menggunakan logo daun tembakau itu cuma Jember," ujarnya.

Menurut Hafidi, sektor tembakau selama ini telah menjadi sumber penghidupan bagi ribuan warga dan membantu banyak keluarga menyekolahkan anak-anak mereka.

"Tembakau di Jember itu mampu menghidupi dan menyekolahkan sekian puluh ribu anak-anak," katanya.

Meski begitu, Hafidi meminta polemik tersebut tidak dibahas secara hitam putih.

Ia mendorong publik melihat persoalan secara lebih menyeluruh, termasuk dari sisi manfaat ekonomi yang dihasilkan sektor tembakau.

"Jangan hanya dilihat dari sisi mudaratnya, tetapi manfaatnya juga ayo kita kaji," ucapnya.

Sebelumnya, Muhammad Fawait juga turut menanggapi polemik tersebut. Ia mengaku terkejut melihat budaya merokok dalam rapat resmi di lingkungan pemerintahan daerah.

Menurut Fawait, selama menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur, ia hampir tidak pernah melihat peserta rapat merokok dalam forum resmi.

Namun kondisi berbeda justru ditemuinya setelah menjabat sebagai kepala daerah di Jember.

"Pas masuk ke Jember itu banyak yang ngerokok. Bukan cuma anggota DPR loh ya, kepala OPD juga banyak yang ngerokok," katanya.

Fawait bahkan menyebut viralnya kasus tersebut kemungkinan karena momen anggota dewan tersebut sedang "apes" karena terekam kamera dan menyebar luas di media sosial.

"Jangan-jangan yang merokok karena memang diperbolehkan. Cuma pas lagi apes viral saja," ujar Fawait.

Kasus ini memicu perdebatan publik soal etika pejabat publik dalam forum resmi, terutama ketika rapat membahas isu kesehatan masyarakat yang sensitif.*

(km/ad)

BALIKPAPAN – Polda Kalimantan Timur turut mengamankan seorang anggota polisi berinisial A yang merupakan anak buah Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara, Yohanes Bonar Adiguna, dalam kasus dugaan peredaran narkotika jenis obat keras.

Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur, Romylus Tamtelahitu, mengatakan anggota berinisial A diamankan setelah diduga mengambil paket berisi narkotika di wilayah Tenggarong.

Baca Juga:

• Guru Ngaji di Deli Serdang Diintimidasi Usai Bubarkan Transaksi Narkoba, DPR Minta Polisi Beri Perlindungan

Saat ini, anggota tersebut juga tengah diperiksa oleh Divisi Propam Polda Kalimantan Timur untuk mendalami keterlibatannya dalam perkara tersebut.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita total 70 paket narkotika. Sebanyak 20 paket ditemukan di Tenggarong, sementara 50 paket lainnya diamankan di Balikpapan.

Namun, hasil pengembangan penyelidikan menunjukkan total pengiriman yang teridentifikasi mencapai 100 paket dalam beberapa kali pengiriman selama satu hingga dua bulan terakhir.

Menurut Romylus, paket tersebut dikirim dari Medan melalui jasa ekspedisi.

"Kami masih mengejar pemasok utama yang diduga berada di Medan," ujarnya.

Sementara itu, Yohanes Bonar Adiguna mengaku barang haram tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi.

Namun penyidik meragukan pengakuan tersebut karena jumlah barang bukti yang dinilai sangat besar.

"Dia mengaku dipakai sendiri, namun kami tidak percaya karena jumlahnya banyak," kata Romylus.

Polisi menyebut harga satu paket narkotika tersebut berkisar antara Rp4 juta hingga Rp5 juta. Jika dikalkulasikan, nilai total 70 paket yang telah diamankan diperkirakan mencapai Rp350 juta.

Kasus ini terungkap berawal dari operasi control delivery yang dilakukan aparat kepolisian bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dari operasi itu, polisi menemukan pengiriman mencurigakan ke Tenggarong yang kemudian berkembang hingga menyeret nama perwira aktif tersebut.

Yohanes Bonar Adiguna diketahui baru menjabat sebagai Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara sejak Desember 2025.

Sebelumnya, ia sempat menempati sejumlah posisi strategis di wilayah Polda Kalimantan Timur, termasuk Kasat Polair Polres Paser, Ps Kasat Reskrim Polres Kutai Barat, Ps Kasat Reskrim Polres Bontang, hingga Kapolsek Sungai Kunjang di Samarinda.

Kasus ini menambah daftar sorotan terhadap penanganan perkara narkotika di internal kepolisian di Kalimantan Timur.*

(tb/ad)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono angkat bicara soal kebijakan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik yang mulai diberlakukan pemerintah.

Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan kenaikan biaya tiket pesawat tidak lepas dari tekanan geopolitik global yang berdampak langsung pada lonjakan harga energi dunia, termasuk avtur yang menjadi komponen utama operasional maskapai penerbangan.

Baca Juga:

• Rupiah Terancam Jebol Rp17.800 per Dolar AS Pekan Depan!

Menurut dia, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, khususnya konflik di Timur Tengah yang dinilai turut memicu kenaikan harga energi internasional.

AHY berharap kondisi geopolitik global dapat segera membaik agar tekanan terhadap harga bahan bakar penerbangan bisa mereda.

"Kita berharap situasi krisis di Timur Tengah ini bisa semakin membaik dari waktu ke waktu," ujarnya.

Ketua Umum Partai Demokrat itu menambahkan pemerintah akan membahas lebih lanjut kebijakan tersebut bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta maskapai penerbangan nasional.

Menurut dia, dialog diperlukan agar kebijakan tetap menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan keterjangkauan harga tiket bagi masyarakat.

"Kami akan duduk bersama Kementerian Perhubungan dan maskapai-maskapai yang beroperasi di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia resmi menerapkan aturan baru terkait biaya tambahan bahan bakar untuk tiket pesawat ekonomi domestik melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026.

Aturan tersebut mulai berlaku sejak 13 Mei 2026 dan memberikan ruang bagi maskapai untuk menyesuaikan tarif akibat fluktuasi harga avtur.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Lukman F Laisa, mengatakan kebijakan ini diterapkan untuk menjaga keberlangsungan operasional maskapai di tengah naiknya biaya energi.

Pemerintah, kata Lukman, tetap meminta maskapai menjalankan kebijakan secara terukur dengan mempertimbangkan perlindungan konsumen dan keterjangkauan tarif penerbangan domestik.*

(d/ad)

JAKARTA – WhatsApp meluncurkan fitur baru bernama Obrolan Incognito dengan Meta AI, yang diklaim memungkinkan pengguna melakukan percakapan privat dengan kecerdasan buatan tanpa bisa diakses pihak lain, termasuk oleh Meta Platforms sendiri.

Dalam pengumuman resminya, Meta menyebut fitur tersebut dibangun menggunakan teknologi Private Processing atau Pemrosesan Privat untuk menjaga keamanan data pengguna saat berinteraksi dengan AI.

Baca Juga:

• Posisi Adies Kadir di DPR Diganti Anaknya, Pengamat Bongkar Politik Dinasti di Golkar: “Keluarga Lo Lagi, Keluarga Lo Lagi”

Melalui fitur ini, pengguna dapat membuat percakapan sementara dengan Meta AI yang hanya bisa diakses oleh pengguna itu sendiri.

Meta menyebut pesan akan diproses dalam lingkungan aman yang tidak dapat dijangkau perusahaan.

Selain itu, percakapan juga tidak akan disimpan dan secara otomatis akan hilang setelah sesi berakhir.

Fitur tersebut disebut memberi ruang bagi pengguna untuk mencari informasi, mengeksplorasi ide, atau bertanya hal sensitif tanpa khawatir percakapannya tersimpan.

Meta mengatakan peluncuran fitur ini dilakukan seiring meningkatnya penggunaan AI dalam aktivitas sehari-hari, termasuk untuk mencari informasi pribadi maupun profesional.

"Kami percaya pengalaman obrolan privat seperti ini akan menjadi bagian penting dari cara orang berinteraksi dengan AI di masa depan," tulis perusahaan.

Tak hanya itu, Meta juga mengumumkan tengah menyiapkan fitur lanjutan bernama Obrolan Sampingan yang akan diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang.

Fitur ini juga akan menggunakan teknologi Pemrosesan Privat dan memungkinkan Meta AI membantu pengguna berdasarkan konteks percakapan tertentu tanpa mengganggu obrolan utama.

Langkah ini menandai semakin ketatnya persaingan perusahaan teknologi global dalam menghadirkan layanan AI yang tidak hanya canggih, tetapi juga menonjolkan aspek privasi pengguna.*

(vo/ad)

JAKARTA – Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai fenomena ayah dan anak yang sama-sama meraih suara signifikan di daerah pemilihan (dapil) yang sama menunjukkan persoalan serius dalam proses kaderisasi partai politik.

Sorotan itu muncul setelah nama Adies Kadir dan putrinya, Adela Kanasya Adies, menjadi perhatian publik karena dinilai merepresentasikan praktik politik kekerabatan di internal Partai Golkar.

Baca Juga:

• Rupiah Terancam Jebol Rp17.800 per Dolar AS Pekan Depan!

"Partai lebih memprioritaskan kemenangan elektoral dibanding memperhatikan keragaman dan keadilan dalam proses pencalonan," kata Efriza, Minggu (17/5/2026).

Ia juga menyoroti lemahnya implementasi kebijakan afirmasi bagi calon legislatif perempuan.

Menurutnya, keterwakilan perempuan justru berpotensi diisi oleh figur yang memiliki hubungan keluarga dengan elite partai.

"Terindikasi yang diajukan memang legislator perempuan yang berasal dari politik kekerabatan atau dinasti politik," ujarnya.

Selain itu, Efriza menilai fenomena tersebut menunjukkan adanya pola penguasaan daerah pemilihan tertentu oleh keluarga politik tertentu.

Kondisi ini dinilai berpotensi merusak prinsip demokrasi dan memperkuat oligarki dalam partai.

Ia menyebut pola tersebut sebagai praktik "4L" atau "lo lagi, lo lagi", bahkan berkembang menjadi "2KLL" atau "keluarga lo lagi, keluarga lo lagi".

"Daerah pemilihan seolah menjadi milik keluarga tertentu," kata dia.

Efriza menilai persoalan utama justru terletak pada pragmatisme partai yang terlalu fokus mengejar kursi legislatif tanpa membangun proses kaderisasi yang sehat dan kompetitif.

Menurut dia, kondisi tersebut juga bisa mengindikasikan terbatasnya kader potensial di internal partai atau tingginya biaya politik untuk maju sebagai calon legislatif.

"Demokrasi kita masih dibayangi ongkos politik mahal dan praktik politik kekerabatan," ujarnya.

Fenomena politik dinasti sendiri kerap menjadi sorotan dalam kontestasi politik nasional karena dinilai mempersempit ruang regenerasi kepemimpinan yang lebih meritokratis.*

(vo/ad)

JAKARTA – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengkritik Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN di sekolah negeri.

Ia menilai aturan tersebut justru menciptakan ketidakpastian bagi jutaan guru honorer karena masa penugasan dibatasi hingga Desember 2026.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Hadiri Panen Raya Jagung Serentak di Deli Serdang

"Alih-alih memberikan solusi pengangkatan dan kesejahteraan, pemerintah justru menghadirkan ancaman penghentian tugas tanpa kepastian masa depan yang jelas," kata Ubaid dalam keterangan tertulis, Minggu (17/5/2026).

Ia menyoroti adanya perbedaan perlakuan pemerintah terhadap guru honorer dibanding pekerja non-ASN di program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).

Menurut dia, pekerja di SPPG dinilai memperoleh kesejahteraan yang lebih baik sejak awal bekerja, sementara guru honorer harus bertahun-tahun mengajar dengan penghasilan minim dan status kerja yang tidak pasti.

Ubaid menyebut kondisi tersebut sebagai ironi dalam kebijakan pendidikan nasional.

Ia menilai pemerintah lebih besar mengalokasikan anggaran untuk program pendukung MBG dibanding memastikan kesejahteraan tenaga pendidik yang menjadi ujung tombak pendidikan.

"Guru honorer setia mengabdi hingga usia senja, tetapi yang diterima justru ancaman penghentian tugas," ujarnya.

Ia juga menilai kondisi ekonomi guru honorer berdampak langsung pada kualitas pendidikan.

Banyak guru non-ASN, kata dia, terpaksa mencari pekerjaan tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup karena penghasilan yang diterima jauh dari standar layak.

Akibatnya, fokus mengajar terganggu dan kualitas pembelajaran di sekolah ikut terdampak.

JPPI mendesak pemerintah segera merevisi Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 serta menerbitkan kebijakan baru yang memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi guru non-ASN.

Selain itu, pemerintah juga diminta mempercepat proses redistribusi guru dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN atau PPPK berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

JPPI turut mendorong pemerintah menetapkan standar upah minimum guru nasional agar tidak ada lagi tenaga pendidik honorer yang menerima gaji di bawah standar hidup layak.

"Jangan sampai anggaran pendidikan habis untuk program lain, sementara guru yang menjadi tulang punggung pendidikan justru dibiarkan dalam ketidakpastian," kata Ubaid.*

(vo/ad)

JAKARTA – Nilai tukar Rupiah Indonesia diperkirakan masih berada dalam tekanan dan berpotensi melemah hingga menembus level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pekan depan.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan penguatan indeks dolar AS menjadi salah satu faktor utama yang menekan pergerakan rupiah.

Baca Juga:

• 10 Mata Uang dengan Nilai Terendah terhadap Dolar AS, Rupiah Masuk!

Ia memperkirakan pelemahan rupiah masih berlanjut dan berpotensi bergerak di kisaran Rp17.800 hingga Rp17.850 per dolar AS dalam sepekan mendatang.

Menurut Ibrahim, tekanan terhadap rupiah dipengaruhi sejumlah faktor global, mulai dari dinamika geopolitik hingga kebijakan moneter Amerika Serikat.

Dari sisi geopolitik, ia menyoroti upaya Presiden AS Donald Trump yang disebut mendorong kesepakatan pembukaan Selat Hormuz.

Jika jalur tersebut kembali stabil, menurutnya akan memengaruhi pergerakan harga komoditas global, termasuk emas.

Selain itu, perkembangan perang dagang antara Amerika Serikat dan China juga dinilai turut memengaruhi sentimen pasar.

Ibrahim menilai pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping berpotensi membuka jalan penyelesaian konflik dagang kedua negara.

"Hal ini bisa memberikan sentimen positif terhadap pasar global," ujarnya.

Faktor lain yang turut diperhatikan pasar adalah kebijakan suku bunga bank sentral AS atau Federal Reserve.

Ibrahim menyebut peluang kenaikan suku bunga masih terbuka karena inflasi di AS dinilai tetap tinggi.

"Kemungkinan besar suku bunga tinggi masih akan bertahan karena inflasi masih cukup tinggi," katanya.

Berdasarkan data RTI Infokom, rupiah ditutup di level Rp17.556 per dolar AS pada akhir pekan ini. Sepanjang 2026, rupiah tercatat telah melemah sekitar 5,27 persen.

Dalam periode tersebut, pergerakan rupiah berada di rentang Rp16.670 hingga Rp17.604 per dolar AS.

Pelemahan rupiah belakangan menjadi perhatian pelaku pasar karena berpotensi memengaruhi harga impor, inflasi domestik, hingga biaya produksi berbagai sektor usaha di Indonesia.*

(bi/ad)