MEDAN – Sidang perkara dugaan penyimpangan bantuan bencana di Kabupaten Samosir kembali mengungkap fakta baru.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, saksi Perwaty Sitanggang yang merupakan Direktur BUMDesma Marsada Tahi Kecamatan Pangururan mengaku memberikan uang fee sebesar Rp179 juta kepada mantan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust Karo-karo.

Baca Juga:

• Saksi Bongkar Dugaan Fee Korupsi Bantuan Bencana, Eks Kadis PMD Samosir Disebut Terima Rp179 Juta

Pernyataan itu disampaikan Perwaty saat memberikan kesaksian di ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan, Selasa (4/8/2026) malam.

"Pemberian uang fee sebesar Rp 179 juta kepada Kepala Dinas (Fitri Agust Karo - karo)," ucap Perwaty dalam persidangan.

Selain kepada mantan Kepala Dinas Sosial PMD, Perwaty juga mengungkap adanya pemberian uang kepada Kabid Dinas Sosial Kristina Gultom serta tiga kepala desa.

Menurut dia, pemberian kepada kepala desa dilakukan secara terpisah dan disebut sebagai fee sebesar 15 persen yang diperintahkan oleh kepala dinas.

"Pemberian fee ada ke Kadis, Kabid dan kepala desa. Uang yang diberikan kepada para kades merupakan fee 15 persen yang diperintahkan kepala dinas yang diserahkan secara terpisah," imbuh Perwaty.

Mendengar keterangan tersebut, majelis hakim kemudian meminta penjelasan kepada para kepala desa terkait dugaan penerimaan uang dalam perkara bantuan bencana tersebut.

Hakim Hendra Hutabarat menanyakan langsung jumlah uang yang diterima para kepala desa.

"Berapa kalian terima uang dalam dana bantuan bencana tersebut?" tanya hakim Hendra Hutabarat.

Dalam persidangan, para kepala desa mengakui menerima sejumlah uang dari BUMDesma Marsada Tahi.

Kepala Desa Sampur Toba Boleuson Sihotang mengaku menerima uang sebesar Rp3 juta yang disebut sebagai ucapan terima kasih dari BUMDesma.

Sementara Kepala Desa Dolok Raja Robert Sihotang mengaku menerima uang Rp5 juta dan telah mengembalikannya kepada pihak Kejaksaan.

Adapun Kepala Desa Siparmahan Suandi Sihotang mengaku menerima uang sebesar Rp10 juta.

Robert mengatakan uang tersebut diberikan karena pihaknya telah membantu BUMDesma sejak awal proses kegiatan.

"Dari awal kami sudah membantu, pihak BUMDesma memberikan uang sebagai ucapan terimakasih kepada kami," ucap Robert.

Namun, jumlah uang yang disebut diterima para kepala desa dalam persidangan berbeda dengan keterangan yang disampaikan Perwaty.

Hakim kemudian meminta tanggapan terdakwa Fitri Agust Karo-karo terkait dugaan penerimaan fee sebesar Rp179 juta yang disebut saksi diberikan kepadanya.

"Ada terdakwa (Agust) menerima uang fee tersebut?" tanya hakim Hendra.

Fitri Agust Karo-karo membantah menerima uang tersebut.

"Tidak ada (menerima fee)," ucap Agust kepada hakim.

Majelis hakim kemudian kembali meminta konfirmasi kepada Perwaty Sitanggang dan Elson Simanjorang selaku pihak BUMDesma Marsada Tahi mengenai dugaan pemberian fee kepada terdakwa maupun pihak lainnya.

"Ada kalian beri fee saksi Perwaty dan Elson kepada terdakwa Agust," tanya hakim.

Perwaty dan Elson membenarkan adanya pemberian fee tersebut.

"Ada yang mulia kami berikan fee," ucap Perwaty Sitanggang dan Elson Simanjorang.

Dalam sidang yang sama, Pimpinan Bank Mandiri Cabang Pembantu Samosir Jonni Ronal Simanjuntak mengatakan pihaknya hanya berperan sebagai penyalur bantuan bencana dari Kementerian Sosial.

Jonni mengaku awalnya memperoleh informasi mengenai bantuan dalam bentuk uang tunai senilai Rp5 juta.

"Saya dapat info bantuan bencana dari Buk Kabid, instruksi penyaluran tabungan bentuk tunai dengan nominal 5 juta," ujar Jonni.

Namun, rencana penyaluran bantuan tersebut kemudian berubah dari uang tunai menjadi barang.

Menurut Jonni, perubahan bentuk bantuan itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial dan diperkuat dengan adanya surat perintah dari Sekretaris Daerah untuk melakukan rapat terkait penyaluran bantuan barang.

"Pihak yang mengatakan bantuan diubah jadi barang Pak Kadis. Selain itu, ada juga surat perintah dari Sekda, mengundang rapat untuk penyaluran bantuan berupa barang," tambah Jonni.

Ia mengatakan undangan rapat diterimanya dari Kabid Sosial Kristina Gultom.

Jonni juga menjelaskan sebelum rapat tersebut dilakukan, terdapat komunikasi melalui video call grup yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk Dinas Sosial dan Kementerian Sosial.

"Di video call itu, disetujui Pak Dika dari Kemensos, penyaluran diubah dalam bentuk barang. Pemindahbukuan ada campur tangan dari kepala desa, disamping itu saya tidak pernah ke kantor Kadis Sosial untuk permohonan pemindahbukuan," tegas Jonni.

Menurut Jonni, perubahan mekanisme bantuan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat yang dihadiri para penerima manfaat.

"Pemindahbukuan atas kesepakatan rapat yang dihadiri seluruh penerima manfaat bantuan bencana kemensos," pungkas Jonni.

Sidang perkara dugaan penyimpangan bantuan bencana tersebut masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya.* (tm/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas resmi dikukuhkan sebagai Duta Penggerak Ayah Teladan Kota Medan oleh Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Sumatera Utara Mahyuzar.

Pengukuhan tersebut berlangsung di Balai Kota Medan, Rabu (5/8/2026), ditandai dengan penyematan selempang dan penyerahan piagam sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif Rico Waas dalam mendukung program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Rico Waas Tinjau Sekolah Rakyat, Apresiasi Semangat Siswa dan Fasilitas Pendidikan Terpadu

Langkah ini diharapkan dapat memperluas gerakan keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak hingga tingkat masyarakat.

Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa peran sebagai seorang ayah merupakan tanggung jawab besar yang nilainya lebih tinggi dibandingkan jabatan lainnya.

"Jabatan tertinggi apa yang dimiliki seorang pria? kalau dipahami tentu menjadi seorang Ayah, menjadi seorang suami, pemimpin dalam keluarga. Jabatan lain punya masa waktu dan bisa berhenti kapan saja, tapi jabatan sebagai Ayah dibawa hingga akhir hayat," tegas Rico Waas.

Menurut Rico, predikat sebagai ayah tidak boleh hanya dimaknai sebagai status, tetapi harus diwujudkan melalui kehadiran, perhatian, dan tanggung jawab dalam keluarga.

Ia juga mengingatkan para pemimpin wilayah agar pengukuhan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

Menurutnya, keharmonisan keluarga menjadi contoh awal sebelum seseorang memberikan pengaruh positif kepada masyarakat.

"Aneh rasanya jika kita berprestasi di wilayah, tapi anak atau istri sendiri tidak bahagia. Pembenahan harus dimulai dari rumah, bagaimana hubungan dengan istri, keharmonisan dalam keluarga, dan memastikan anak merasa aman serta nyaman. Jika keluarga kita berhasil, kinerja di wilayah pasti jauh lebih maksimal," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Mahyuzar menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Medan atas komitmennya mendukung Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).

Menurut Mahyuzar, pengasuhan dan pendidikan anak tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada ibu.

Kehadiran ayah secara emosional dan keterlibatan aktif dalam keluarga menjadi bagian penting dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki karakter kuat.

"Melalui pengukuhan ini, saya berharap budaya ayah hadir, ayah terlibat, dan ayah peduli tidak hanya berhenti di tingkat Balai Kota dan Kecamatan, tetapi menular hingga ke tingkat kelurahan, lingkungan sekolah, dan seluruh lapisan masyarakat Kota Medan," harap Mahyuzar.

Mahyuzar juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan yang memberikan ruang bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat daerah untuk mendampingi anak pada momen penting, seperti mengantar anak pada hari pertama sekolah maupun mengambil rapor di jam kerja.

Pengukuhan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas, Plh Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi, serta para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Melalui pengukuhan ini, Pemerintah Kota Medan berharap nilai-nilai keterlibatan ayah dalam keluarga dapat semakin kuat dan menjadi budaya positif di tengah masyarakat.* (ad)

MEDAN – Raut ceria dan semangat para siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 2, Jalan Flamboyan II, Medan Tuntungan, terlihat saat menerima kunjungan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Rabu (28/5/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas sekolah sekaligus memastikan proses adaptasi para siswa setelah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Baca Juga:

• Kabar Baik! P2MI Buka Kesempatan Kerja ke Luar Negeri bagi Lulusan SMK, Ini Daftar Negaranya

Wali Kota kemudian melihat aktivitas pagi para siswa di lapangan, menyaksikan gerakan Paskibra, serta berinteraksi langsung dengan para pelajar.

Dalam kesempatan itu, Rico Waas menanyakan kondisi dan pengalaman para siswa selama berada di Sekolah Rakyat.

Ia juga memberikan motivasi agar mereka tetap semangat mengejar cita-cita.

Rico Waas mengaku bangga melihat semangat dan kemampuan adaptasi para siswa yang dinilai sangat baik, termasuk mereka yang baru bergabung.

"Anak-anaknya saya melihat semangatnya penuh dan sangat kompak. Padahal ada yang baru masuk, bukan murid yang existing, tapi adaptasinya cepat sekali. Tiba-tiba sudah rapi baris-berbarisnya, sudah bisa yel-yel, bahkan ada yang menari dan menyanyi. Ketika masa MPLS kemarin mereka beradaptasi dengan sangat baik dan merasa senang berada di sini," ujar Rico Waas.

Menurut Rico, perubahan suasana di Sekolah Rakyat terlihat jelas dibandingkan saat program tersebut baru dimulai.

Jika sebelumnya sebagian siswa masih ragu terhadap masa depan mereka, kini mereka mulai memiliki impian dan cita-cita yang lebih besar.

"Sekarang cita-cita mereka sudah jauh lebih mantap. Ada yang ingin jadi Kowad, Tentara, Polisi, Hakim, hingga Pengusaha. Kejar cita-cita setinggi-tingginya dengan fasilitas yang sudah diberikan ini. Tetap semangat, jaga kekompakan, dan jadilah kebanggaan keluarga," pesan Rico kepada para siswa.

Didampingi Kepala Dinas Sosial Khoiruddin Rangkuti, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Barli Mulia Nasution, serta Kepala Dinas SDABMBK Khairul Azmi, Rico Waas menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program nasional Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Menurutnya, Pemerintah Kota Medan berkomitmen mendukung keberlangsungan program tersebut agar para siswa memperoleh pendidikan dan fasilitas yang layak.

"Dengan adanya program nasional ini, Pemko Medan berkomitmen mengawal tumbuh kembang anak-anak agar kelak mampu memutus rantai kemiskinan dan membenahi ekonomi keluarganya," ujar Rico Waas.

Ia juga menitipkan pesan kepada para tenaga pendidik agar memberikan pendampingan dengan pendekatan yang penuh kepedulian.

"Kepada para guru, kami titipkan anak-anak ini. Berikanlah pengajaran dengan hati, rasa kekeluargaan yang erat, dan kualitas pendidikan yang terbaik," pungkas Rico Waas.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Syahripal Syahputra mengatakan sekolah tersebut kini telah beroperasi dengan menggabungkan siswa dari berbagai lokasi rintisan sebelumnya dalam satu kawasan pendidikan terpadu.

Menurut dia, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 memiliki fasilitas lengkap untuk mendukung proses belajar siswa jenjang SD hingga SMA.

Fasilitas tersebut antara lain aula utama dan masjid dengan kapasitas masing-masing 1.080 orang, ruang ibadah khusus siswa Kristiani, asrama putra dan putri, asrama tenaga pengajar, ruang makan bersama, lapangan olahraga mini soccer berstandar internasional, serta fasilitas guesthouse.

"Terdapat juga asrama terpadu, baik itu asrama terpisah untuk siswa putra, siswa putri, serta asrama tenaga pengajar yang dilengkapi dengan ruang makan bersama. Fasilitas lainnya terdapat juga lapangan olahraga mini soccer berstandar internasional serta fasilitas guesthouse," jelasnya.

Saat ini, para siswa baru saja menyelesaikan kegiatan MPLS dan mengikuti program pembentukan karakter serta kedisiplinan yang dibina oleh Taruna Akademi Militer (Akmil) melalui program Bakti Taruna 2026.

Kegiatan pembinaan fisik, sikap, dan kedisiplinan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga Jumat (7/8/2026).

Setelah program tersebut selesai, pihak sekolah akan melanjutkan tahap matrikulasi.

Program ini dilakukan untuk memetakan kemampuan siswa sebelum ditempatkan sesuai tingkat kelas masing-masing, mengingat Sekolah Rakyat menerapkan sistem multi-entry atau penerimaan siswa dari berbagai tingkatan.

Untuk tahun ajaran 2026/2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 menyediakan 18 kelas untuk jenjang SD, 9 kelas untuk SMP, dan 9 kelas untuk SMA.

Sebanyak 270 siswa baru bergabung pada tahun ini, melengkapi 200 siswa dari tahun ajaran sebelumnya yang kini telah terintegrasi dalam satu kawasan sekolah terpadu.* (ad)

BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan Polri memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kapolda Aceh saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi SDM Polda Aceh Tahun Anggaran 2026 di Banda Aceh, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Gagal Pinjam Rp50 Juta, Oknum Polisi Diduga Habisi Nyawa Nenek dan Bawa Kabur Anting Emas di Deli Serdang

Dalam arahannya, Kapolda Aceh menyebut perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya tantangan keamanan saat ini menuntut Polri memiliki personel yang profesional, berintegritas, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Berbagai tantangan yang dihadapi kepolisian saat ini, antara lain meningkatnya kejahatan siber, penyalahgunaan narkotika, penyebaran informasi palsu atau hoaks, hingga tingginya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kepolisian.

"SDM merupakan aset utama organisasi. Keberhasilan Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas personelnya. Karena itu, kita harus terus membangun SDM yang unggul, berintegritas, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman," ujar Kapolda.

Menurut Ruddi Setiawan, Rakernis Fungsi SDM menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola manajemen personel di lingkungan Polda Aceh.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan muncul berbagai inovasi dan solusi dalam meningkatkan pembinaan personel, mulai dari proses rekrutmen, peningkatan kompetensi, pembinaan karier, evaluasi kinerja, hingga kesejahteraan anggota.

Kapolda juga meminta seluruh jajaran memastikan pengelolaan SDM dilakukan secara profesional, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Ia menegaskan komitmen terhadap proses rekrutmen anggota Polri yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH) harus terus dijaga sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Selain itu, Kapolda memberikan sejumlah arahan kepada peserta Rakernis agar memperkuat sistem merit berbasis kompetensi, meningkatkan integritas dan budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya, serta Program Presisi.

Personel juga diminta meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung digitalisasi pelayanan fungsi SDM.

Mengakhiri arahannya, Kapolda Aceh menyampaikan apresiasi kepada Karo SDM Polda Aceh dan seluruh panitia yang telah menyelenggarakan Rakernis Fungsi SDM Tahun Anggaran 2026.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi wadah untuk menyatukan pemahaman, mengevaluasi program kerja, sekaligus menghasilkan kebijakan yang mampu memperkuat pembangunan SDM Polri di jajaran Polda Aceh.

"Melalui SDM yang unggul, berintegritas, dan humanis, kita dapat menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin profesional serta mampu menjawab harapan masyarakat. Pada akhirnya, setiap pengabdian yang kita lakukan harus bermuara pada terwujudnya rasa aman, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap Polri," tutup Kapolda.

Pembukaan Rakernis Fungsi SDM Polda Aceh Tahun Anggaran 2026 tersebut turut dihadiri Irwasda Polda Aceh, para Pejabat Utama (PJU) Polda Aceh, serta peserta Rakernis dari seluruh jajaran Polda Aceh, termasuk para Kasubbag Renmin/Kaur Renmin satuan kerja di lingkungan Polda Aceh, para Kabag SDM Polres jajaran, dan peserta lainnya.* (ad)

JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mulai membuka peluang kerja luar negeri bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui program Asta Mandala SMK Go Global.

Program ini ditujukan untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.

Baca Juga:

• Heboh! Makalah MBG yang Cantumkan Nama Prabowo Diklaim Jadi Kandidat Nobel Perdamaian 2026, Pemerintah Lakukan Investigasi

Negara tujuan tersebut meliputi Jepang, Jerman, Malaysia, Korea Selatan, Turki, Singapura, Maladewa, Taiwan, serta beberapa negara di kawasan Eropa.

"Para lulusannya nanti akan diarahkan untuk mengisi peluang kerja di berbagai negara tujuan yang sudah kita tentukan sebagai negara penempatannya, yaitu seperti Jepang, Jerman, Malaysia, Korea Selatan, Turki, Singapura, kawasan Eropa, Maladewa, dan Taiwan," kata Mukhtarudin dalam konferensi pers, Rabu (5/8/2026).

Menurut Mukhtarudin, negara yang diproyeksikan menyerap tenaga kerja Indonesia dalam jumlah besar antara lain Malaysia, Taiwan, Jepang, Hong Kong, Maladewa, Turki, dan Jerman.

Ia menjelaskan, pemilihan negara tujuan dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing negara.

Karena itu, peserta program akan mendapatkan pelatihan yang disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja di negara tujuan.

"Jadi ini mekanismenya adalah ada dulu pasarnya, ada dulu negara penempatan dan sektornya, dibutuhkan kompetensi seperti apa, baru dilatih," jelas Mukhtarudin.

Program Asta Mandala SMK Go Global akan mulai dibuka secara daring pada 12 Agustus 2026.

Selain pendaftaran secara online, Kementerian P2MI juga menyiapkan balai pendaftaran di 23 provinsi untuk memberikan informasi sekaligus pendampingan kepada para calon peserta.

Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pemberangkatan sebanyak 40.000 pekerja migran Indonesia.

Karena pelaksanaan program dimulai pada paruh kedua tahun ini, peserta diwajibkan telah memiliki kemampuan dasar atau basic skill sesuai kebutuhan sektor pekerjaan.

Setelah itu, peserta akan mengikuti pelatihan singkat, pembekalan bahasa, serta proses sertifikasi sebelum diberangkatkan ke negara tujuan.

Sementara itu, pada 2027 pemerintah menargetkan pemberangkatan 140.000 pekerja migran.

Berbeda dengan tahun ini, peserta tahun depan dapat mengikuti program meskipun belum memiliki kemampuan dasar karena waktu pelatihannya lebih panjang.

"Tahun depan itu kita sudah reguler, mulai dari Januari sehingga panjang waktu pelatihannya. Nah sehingga mungkin itu bisa dari yang nol, bukan upskilling," tutur dia.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pemberangkatan 500.000 pekerja migran Indonesia hingga 2029.

Mukhtarudin berharap masyarakat memanfaatkan jalur resmi yang telah disiapkan pemerintah agar terhindar dari risiko menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Diharapkan masyarakat tidak lagi menggunakan jalur-jalur yang non-prosedural. Karena jalur sudah ada, mekanismenya sudah ada, pembiayaannya sudah ada juga," ujar dia.* (km/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Kali ini, penyidik menggeledah rumah pengacara Don Ritto di Bandung, Jawa Barat.

Baca Juga:

• Bermula dari Suara Gas Mobil, Kasus Pengeroyokan Anggota DPRD Medan Kini di Tangan Jaksa

"Tim penyidik melakukan penggeledahan di satu tempat di daerah Bandung milik dari saudara DR," ujar Anang di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan TPPU yang melibatkan Don Ritto dan Febrie Adriansyah.

"Dari sana diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitannya dengan perkara DR sendiri dan FA," ungkap dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor milik Don Ritto di kawasan Jakarta Selatan pada Senin (3/8/2026).

Pada hari yang sama, penyidik turut menggeledah rumah tersangka Nurman Herin di Depok, Jawa Barat.

Selain itu, Tim 9 juga melakukan penggeledahan terhadap empat perusahaan di Jakarta Selatan yang diduga digunakan Don Ritto dalam dugaan tindak pidana pencucian uang.

Keempat perusahaan tersebut adalah PT HI, PT PIS, PT KNE, dan PT SME.

Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan TPPU.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menyatakan menemukan emas seberat 74 kilogram dan uang tunai senilai Rp543 miliar di rumah Febrie Adriansyah di kawasan Sentul.

Perkembangan terbaru, Kejagung juga menetapkan Don Ritto dan Nurman Herin sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam dugaan TPPU bersama Febrie Adriansyah.

Ketua Tim 9 yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, menyebut dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut diduga dilakukan Febrie Adriansyah saat masih menjabat sebagai jaksa maupun pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan.

Penyidik Kejaksaan Agung hingga kini masih terus mendalami aliran dana, dokumen, serta aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut untuk melengkapi proses penyidikan.* (km/ad)

DELI SERDANG – Polresta Deli Serdang mengungkap kasus pembunuhan terhadap Nurlis (69), seorang perempuan lanjut usia yang ditemukan tewas di rumahnya di Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pelaku diketahui merupakan tetangga korban sendiri, Bripda RF (23), anggota Sabhara Polresta Deli Serdang.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Hadiri Pelantikan Pengurus DHD BPK 45 Sumut Periode 2026–2031, Dukung Penguatan Nasionalisme Generasi Muda

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana menjelaskan, Bripda RF mendatangi rumah korban pada Jumat (31/7/2026) sekitar pukul 02.00 WIB.

Karena sudah saling mengenal dan pelaku biasa memanggil korban dengan sebutan "nenek", korban tidak menaruh curiga dan mempersilakan pelaku masuk ke dalam rumah.

"Jadi pelaku itu ingin meminjam uang ke korban dan datang ke rumahnya jam 2 dini hari. Korban sudah mengenal pelaku dan diajak masuk. Pelaku ingin meminjam uang korban sebesar 50 juta," ujar Hendria Lesmana.

Namun, korban tidak dapat memenuhi permintaan pinjaman tersebut. Penolakan itu diduga memicu pelaku melakukan penganiayaan.

Menurut polisi, Bripda RF telah membawa sebilah pisau dari rumahnya. Korban lebih dahulu dipukul sebelum akhirnya ditikam.

"Ditikam karena kaget korban ini sempat berteriak. Panik makanya ditikam," sebut Hendria.

Akibat serangan tersebut, Nurlis meninggal dunia dengan sejumlah luka di tubuhnya, termasuk luka sayatan di bagian leher.

Setelah itu, pelaku mengambil sepasang anting emas milik korban yang diperkirakan bernilai sekitar Rp3 juta sebelum meninggalkan lokasi kejadian.

"Barang korban ada yang hilang, yaitu berupa anting. Anting ini bernilai sekitar Rp 3 juta," lanjut Hendria.

Meski diduga baru saja melakukan pembunuhan, Bripda RF disebut tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dan masuk berdinas di Polresta Deli Serdang pada pagi harinya.

"Pada saat itu, si pelaku paginya tetap masuk kantor," ucap Hendria.

Polisi mengungkapkan penyelidikan sempat mengalami kendala karena kamera pengawas (CCTV) yang mengarah ke rumah korban telah dirusak.

"Dari hasil penyelidikan, memang kami temukan bahwa CCTV itu sudah dirusak atau dimatikan oleh si pelaku ini," kata Hendria.

Kecurigaan penyidik muncul setelah mengetahui hanya kamera yang mengarah ke rumah korban yang tidak berfungsi, sedangkan rekaman dari arah lain masih aktif.

Dari hasil pemeriksaan serta barang bukti yang dikumpulkan, polisi akhirnya menangkap Bripda RF saat dalam perjalanan menuju Kota Tebing Tinggi.

Dalam pemeriksaan, polisi menyimpulkan motif pembunuhan bermula dari penolakan korban memberikan pinjaman uang sebesar Rp50 juta.

"Motifnya si pelaku ini sebetulnya ingin meminjam uang kepada si korban. Pelaku ingin meminjam sekitar Rp 50 juta. Namun, dari korban tidak menyanggupinya. Karena korban tidak menyanggupi itu, si pelaku pun melakukan penganiayaan. Pelaku menikam korban ini karena kaget si korban berteriak," lanjutnya.

Bripda RF kini telah ditahan dan dijerat dengan Pasal 458 Ayat 3 juncto Pasal 459 KUHP serta Pasal 479 KUHP sebagai pasal subsider.

Penyidik menyebut pelaku terancam hukuman maksimal berupa pidana mati apabila terbukti bersalah di persidangan.

Sementara itu, keluarga korban menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polresta Deli Serdang dan Polda Sumatera Utara atas keberhasilan mengungkap kasus tersebut dalam waktu singkat.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Polresta Deli Serdang dan Polda Sumut. Saya selaku keluarga mengapresiasi setinggi-tingginya atas terungkapnya kasus ini. Semoga Allah membalasnya," ujar Rusli, adik kandung korban.

Polisi masih melanjutkan penyidikan untuk melengkapi berkas perkara, termasuk mendalami motif, dugaan pencurian, serta upaya pelaku menghilangkan jejak dengan merusak rekaman CCTV.* (km/ad)

JAKARTA – Pemerintah tengah menginvestigasi beredarnya makalah ilmiah yang mengangkat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kandidat Nobel Perdamaian 2026.

Dokumen setebal 69 halaman tersebut menjadi sorotan publik karena mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penulis.

Baca Juga:

• 17 Pejabat Pemko Tanjungbalai Resmi Dilantik, Wakil Wali Kota Minta Tingkatkan Kinerja

Pemerintah kini memastikan keaslian dokumen beserta berbagai lampiran yang menyertainya.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah masih melakukan penyelidikan terhadap dokumen tersebut.

"Lagi diinvestigasi," kata Qodari di Kantor Bakom RI, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan menyatakan pihaknya juga sedang mengklarifikasi dokumen yang beredar tersebut.

Pasalnya, dalam lampiran makalah terdapat surat yang mengatasnamakan Kementerian Dalam Negeri dengan nomor ND/KIE/001/I/2026.

"Terkait dengan Kemendagri, dari pagi kami sudah dapat informasi itu, sekarang lagi diklarifikasi, apakah itu memang Kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana. Kemudian apakah surat yang disampaikan itu benar dari Kemendagri atau apa, kita pastikan dulu," ujar Benni.

Kemendagri juga telah berkoordinasi dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) karena nama institusi tersebut ikut tercantum dalam lampiran makalah.

Menurut Benni, hasil klarifikasi awal menunjukkan bahwa IPDN tidak pernah mengeluarkan surat sebagaimana yang beredar dalam dokumen tersebut.

"Saya sudah klarifikasi ke IPDN, itu bukan dari IPDN. Kita sudah telepon Pak Rektor, itu bukan dari IPDN," jelasnya.

Selain memeriksa dokumen, Kemendagri juga melakukan pendalaman secara internal terkait adanya nama yang diduga merupakan salah satu staf Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) dalam makalah tersebut.

"Memang ada staf yang namanya Azhar itu di Ditjen Polpum. Nah itu yang tadi Pak Dirjen Polpum meminta klarifikasi secara internal. Sejauh ini saya belum dapat hasil klarifikasi, saya belum dapat update," kata Benni.

Makalah tersebut menjadi perhatian publik setelah beredar luas di media sosial X.

Salah satu akun yang mengunggah potongan dokumen adalah @Txtdariugm dengan narasi bahwa program Makan Bergizi Gratis diajukan sebagai kandidat Nobel Perdamaian 2026 dan mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penulis.

Hingga kini, pemerintah masih melakukan investigasi untuk memastikan keaslian dokumen, surat pendukung, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penyebaran makalah tersebut.* (km/ad)

TANJUNGBALAI – Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina melantik 15 pejabat administrator dan pengawas serta 2 kepala puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin (3/8/2026) sore.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Hadiri Pelantikan Pengurus DHD BPK 45 Sumut Periode 2026–2031, Dukung Penguatan Nasionalisme Generasi Muda

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik.

Ia menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari proses pembinaan organisasi dan pengembangan karier aparatur sipil negara.

"Makna pelantikan dan rotasi jabatan bukanlah sekadar acara seremonial biasa. Pelantikan ini merupakan bagian dari siklus organisasi tata kelola pemerintahan dalam rangka penyegaran birokrasi Kota Tanjungbalai, pengisian kekosongan jabatan untuk menjaga efektivitas kinerja instansi dan pengembangan karier pegawai negeri sipil (PNS) yang didasarkan pada pertimbangan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja secara objektif," ujar Fadly.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing.

Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan adalah memahami tugas pokok dan fungsi, membangun koordinasi internal maupun lintas sektor, serta memperkuat kerja sama di setiap organisasi perangkat daerah.

Selain itu, Fadly juga mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam pelayanan publik.

Ia berharap para pejabat mampu menghadirkan terobosan yang berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

"Saya berharap saudara-saudara mampu menghadirkan terobosan, inovasi layanan, dan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Wakil Wali Kota juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah jabatan.

Ia meminta seluruh pejabat menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta terus memperkuat sinergi agar setiap program pemerintah berjalan tepat sasaran.

Di akhir arahannya, Fadly mengajak seluruh aparatur sipil negara bekerja maksimal demi mewujudkan visi pembangunan Kota Tanjungbalai.

"Mari bersama kita capai Tanjungbalai EMAS, dengan memberikan kinerja terbaik, pelayanan publik yang ramah, cepat, transparan, dan berdampak nyata bagi kemajuan kota yang kita cintai ini," pungkasnya.

Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 17 pejabat resmi mengemban tugas baru.

Mereka terdiri atas pejabat administrator, pejabat pengawas, serta dua kepala puskesmas yang diharapkan mampu memperkuat pelayanan pemerintahan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Daftar pejabat yang dilantik:

1. Muhammad Ali – Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai.
2. Hara Rizky Siregar – Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD.
3. Agustina Syafrina – Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
4. Haditiya Agusti Anyar – Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Tengku David – Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
6. Dahlia – Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, UMKM.
7. Bahriyun Yus Dalimunthe – Kepala Bidang Perbendaharaan BPKPD.
8. Dameria Marpaung – Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disporapar.
9. Betrich Yunike Rotini Silitonga – Kepala Bidang Pariwisata Disporapar.
10. Irawati – Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan, dan Kepegawaian Disperindag.
11. Irsyad – Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Sumber Sari.
12. Fitra Juanda Nasution – Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Sejahtera.
13. Humala Sakti Purba – Sekretaris Kelurahan Sei Raja.
14. Agustina Damanik – Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal.
15. Wiwik Sundari – Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Sirantau.
16. Alwinsyah Mora Harahap – Kepala Puskesmas Datuk Bandar.
17. Suyatin – Kepala Puskesmas Teluk Nibung.* (ad)

MEDAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Harian Daerah (DHD) Badan Pembudayaan Kejuangan (BPK) 45 Provinsi Sumatera Utara Masa Bakti 2026–2031 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (4/8/2026).

Pelantikan tersebut dipimpin oleh Gubernur Sumatera Utara dan didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Camat Tanjung Tiram Kumpulkan Pedagang Ikan, Bahas Penataan TPI Demi Kebersihan dan Kenyamanan Bersama

Adapun jajaran inti yang dilantik terdiri atas Ketua Umum Muhammad Hasyim, Sekretaris Umum Sofyan Ahmadi Hutasuhut, dan Bendahara Umum Novan Efendy Siregar.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara menegaskan pentingnya sinergi antara generasi muda sebagai pemimpin masa depan dengan para senior bangsa yang memiliki pengalaman dan nilai-nilai perjuangan.

Menurutnya, DHD BPK 45 memiliki peran strategis dalam menanamkan serta menjaga semangat juang, nasionalisme, dan nilai-nilai luhur perjuangan kepada generasi penerus.

Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menanamkan Spirit Semangat '45 sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan kekerasan terhadap anak, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Usai mengikuti kegiatan tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DHD BPK 45 Provinsi Sumatera Utara yang baru dilantik.

Menurutnya, organisasi ini memiliki peran penting dalam menjaga, melestarikan, dan mewariskan nilai-nilai perjuangan para pahlawan kepada generasi muda.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DHD BPK 45 Provinsi Sumatera Utara yang telah dilantik. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mampu menjadi mitra pemerintah dalam menanamkan semangat nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air kepada generasi muda," ujar Bupati.

Bupati Asahan juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DHD BPK 45 terus diperkuat dalam membangun karakter generasi muda yang berakhlak, berintegritas, serta memiliki semangat juang untuk mengisi pembangunan bangsa.

Menurutnya, nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa harus terus dihidupkan agar menjadi pedoman dalam mewujudkan Kabupaten Asahan yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Kehadiran Bupati Asahan dalam pelantikan tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Asahan terhadap upaya memperkuat nilai-nilai kebangsaan, semangat patriotisme, dan karakter generasi muda melalui organisasi yang berfokus pada pembudayaan semangat perjuangan bangsa.* (ad)

Rapat tersebut turut dihadiri Lurah Tanjung serta Sekretaris Desa Pahlawan. Selain membahas penataan aktivitas jual beli di kawasan TPI, pertemuan juga menjadi wadah bagi para pedagang untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha sehari-hari.

Baca Juga:

• Dinsos PPPA Batu Bara Dampingi Anak Korban Dugaan Kekerasan Seksual di Petatal, Psikolog Turut Berikan Pendampingan

"Kami berharap seluruh pedagang dapat bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan di kawasan TPI. Dengan lingkungan yang tertata, aktivitas perdagangan akan semakin lancar, pembeli merasa nyaman, dan perekonomian masyarakat dapat terus berkembang," ujar Yusrizal.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kecamatan Tanjung Tiram akan terus membuka ruang komunikasi dengan para pedagang agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak.

Melalui rapat ini, diharapkan tercipta komitmen bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Tiram yang lebih tertib, aman, dan representatif sebagai salah satu pusat perdagangan hasil laut di Kabupaten Batu Bara.* (dh)

BATU BARA – Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., meninjau langsung pelaksanaan program Bupati Batu Bara Sinergi Melayani Masyarakat (BERLAYAR) di Desa Bandar Sono, Kecamatan Nibung Hangus, Selasa (4/8/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam memastikan pelayanan publik yang cepat, mudah, terpadu, dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.

Baca Juga:

• Kejar Target Agustus, 35.000 Kopdes Merah Putih Dikebut Pemerintah agar Segera Beroperasi

Wakil Bupati Syafrizal menegaskan bahwa program BERLAYAR merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk menghadirkan berbagai layanan publik dalam satu lokasi sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh dalam mengurus berbagai keperluan administrasi maupun pelayanan lainnya.

Melalui program tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan, di antaranya penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berusaha, pelayanan Samsat, Perpustakaan Keliling, pemeriksaan kesehatan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Program BERLAYAR diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendekatkan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat.

Dengan hadirnya layanan terpadu hingga tingkat desa, warga dapat mengurus berbagai kebutuhan administrasi secara lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus datang ke pusat pemerintahan kabupaten.* (ad)

"Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan situasi terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua," kata Djamari di Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Jadi Tersangka Kasus TPPU, Jaksa Agung Nonaktifkan Sementara Status Jaksa Febrie Adriansyah

Oleh karena itu, Djamari meminta masyarakat tidak perlu terganggu dengan informasi tersebut karena pemerintah disebut menanganinya dengan baik.

"Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan, yang disebarkan melalui media sosial itu," kata purnawirawan jenderal TNI itu.

Menurut Djamari, masyarakat Indonesia mempunyai kemampuan untuk menghadapi informasi tidak benar tersebut.

"Seperti saya tegaskan tadi bahwa kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia itu dalam keadaan aman di Jakarta begitu juga kota-kota besar lainnya, daerah-daerah yang sering saya kunjungi juga dalam keadaan aman," kata Djamari.

"Bahkan saya juga berjalan bersama istri saya melihat ke pasar tradisional juga aman-aman saja. Pergi ke mal juga aman-aman saja. Bahkan kita masih banyak mencari tempat parkir saja di mal juga sangat sulit kalau kita agak terlambat berputar-putar baru kemudian kita dapatkan," imbuh dia.* (k/dh)

"Iya, kami sedang berkoordinasi dengan Kapolres dan meminta bagaimana secara kronologisnya, dan tentunya ke depannya akan kita lakukan pemantauan-pemantauan ataupun pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih intens lagi," ujar Rico saat diwawancarai di Medan, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Bunda Genre Kota Medan Ajak Remaja Berani Berkata Tidak pada Hal Negatif yang Merusak Masa Depan

"Kami sedang cek, ya, sedang cek bagaimana kondisi perizinannya," tambahnya.

Ia pun berharap generasi muda dan masyarakat Kota Medan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, terutama narkoba. Menurutnya, pemakaian narkoba dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak ketenteraman.

"Karena narkoba dibawa ke tempat mana pun, ya, karena ini membahayakan masyarakat kita. Tapi kami terus berkoordinasi, saya baru saja telepon Pak Kapolres, apa yang tindak lanjut yang harus kita laksanakan. Pemerintah Kota Medan tentunya ingin terus menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan menjaga masyarakat jauh dari narkoba," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Satresnarkoba Polrestabes Medan menangkap pengedar vape isi narkoba saat razia di tempat hiburan malam (THM) Helen's Night Mart di Jalan Setia Budi, Kota Medan. Polisi kemudian menyegel lokasi tersebut.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan adanya peredaran vape narkoba di lokasi hiburan malam tersebut. Petugas kemudian mengamankan seorang pria berinisial FA (24) dan menemukan tiga vape narkoba bermerek EL CHAPO, yang disimpan di dalam kotak kartu UNO.

"Ini merupakan tindak lanjut dari informasi yang kami dapatkan. Kami sedang kembangkan kasus ini, terutama untuk menangkap pemasok vape narkoba dari pelaku, tim sedang bekerja," kata AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Minggu (2/8/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, FA mengaku vape narkoba tersebut merupakan miliknya dan rencananya akan dijual dengan harga Rp2.150.000 per bungkus. Dia juga mengaku memperoleh barang tersebut dari seorang pria berinisial DDA.

"(DDA) kini dalam pengejaran pihak kepolisian," ucapnya.

Selain mengungkap peredaran vape narkoba, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 250 pengunjung tempat hiburan malam tersebut. Dari hasil tes urine, tiga orang pengunjung terdiri dari dua pria dan satu perempuan dinyatakan positif narkoba.* (ds/dh)

"Pertama, saya menyatakan ikut berdukacita atas meninggalnya pasien tersebut. Kedua, para nakes dan tenaga medis harus memberikan layanan terbaik kepada setiap pasien, termasuk pasien BPJS Kesehatan. Ketiga, lamanya pasien menunggu perawatan menunjukkan buruknya pelayanan rumah sakit tersebut terhadap pasien yang memerlukan pelayanan secara cepat," kata Yahya kepada wartawan, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Usai Anggaran Dipisah dari Pendidikan, DPR Desak BGN Ngirit Besar-besaran Demi MBG Tetap Jalan

"Keempat, Kemenkes harus memberikan teguran keras kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis yang tidak berempati kepada pasien apalagi terhadap pasien BPJS Kesehatan," ujar Yahya.

"Kelima, masih sering dijumpai di lapangan pasien BPJS Kesehatan selalu dinomorduakan oleh pihak RS. Banyak rumah sakit yang kurang memberikan perhatian terhadap pasien BPJS Kesehatan. Saya banyak mendapatkan pengaduan masyarakat soal tersebut," tambahnya.

Yahya pun meminta Kemenkes melakukan investigasi terkait rumah sakit yang dimaksud oleh pasien BPJS tersebut. Legislator Golkar ini juga ingin tenaga medis diberi edukasi untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat.

"Keenam, Kemenkes harus melakukan investigasi secara terbuka rumah sakit mana yang tidak memberikan pelayanan dengan baik tersebut. Sehingga mengakibatkan pasien meninggal karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik," kata Yahya.

"Ketujuh, Kemenkes harus memberikan edukasi kepada para tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap pasien serta berempati terhadap penderitaan yang dialami oleh setiap pasien di rumah sakit," sambungnya.

Ia mengingatkan soal etika tenaga kesehatan dalam memberikan komentar kepada setiap pihak. Ia menyebut nakes merupakan profesi terhormat yang mesti dijaga marwahnya.

"Edukasi terkait etika menjadi sangat penting agar tenaga kesehatan dan tenaga medis tidak menyampaikan perkataan yang menyakiti pasien dan masyarakat pada umumnya. Profesi tenaga kesehatan dan tenaga medis merupakan profesi yang terhormat. Jadi mereka juga harus punya rasa hormat terhadap setiap pasien di rumah sakit," ungkap dia.

Adapun kasus ini mencuat setelah curhatan pasien BPJS bernama Yurizal Tri Chaerawan viral di media sosial. Pada 22 Juli 2026, melalui akun Threads miliknya, Yurizal mengaku telah menunggu kamar rawat inap selama delapan jam. Dalam unggahannya, ia tidak menyebutkan nama rumah sakit tempat dirinya dirawat.

"8 jam blm dpt ruangan. Gamau spill RS nya, soalnya gue pake bpjs," tulis Yurizal.

Alih-alih mendapat simpati, unggahan tersebut justru dibanjiri komentar bernada menghina. Sejumlah akun yang menuliskan komentar tersebut diduga berprofesi sebagai dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lain berdasarkan informasi yang tercantum di profil media sosial mereka. Namun hingga kini identitas maupun profesi para pemilik akun tersebut belum seluruhnya terverifikasi.

Perbincangan meluas setelah Yurizal dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli 2026. Kabar duka itu disampaikan oleh sepupunya melalui media sosial dan membuat unggahan lama Yurizal kembali viral.* (d/dh)

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud mengatakan, TPT pada Mei 2026 turun 0,03 poin persentase dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 4,68 persen.

Baca Juga:

• Kemiskinan RI Turun Jadi 22,93 Juta Orang, tapi Kesenjangan Desa-Kota Justru Melebar

BPS mencatat jumlah angkatan kerja pada Mei 2026 mencapai 155,41 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 148,19 juta orang bekerja dan 7,22 juta orang menganggur. Dibandingkan Februari 2026, jumlah penduduk yang bekerja bertambah 522.000 orang. Namun, jumlah pengangguran hanya berkurang sekitar 24.000 orang.

Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja masih didominasi sektor pertanian dengan porsi 28,75 persen, diikuti perdagangan besar dan eceran sebesar 17,80 persen, serta industri pengolahan sebesar 13,53 persen.

Sementara itu, kata Edy, tambahan tenaga kerja terbesar berasal dari sektor akomodasi dan makan minum sebanyak 195.000 orang, disusul transportasi dan pergudangan sebanyak 121.000 orang, serta aktivitas jasa lainnya sebanyak 110.000 orang.

Di sisi lain, BPS mencatat pekerja formal hanya mencapai 60,31 juta orang atau 40,70 persen dari total pekerja. Angka tersebut memang meningkat dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 40,58 persen. Namun, jumlah pekerja informal masih jauh lebih besar, yakni mencapai 87,88 juta orang.

BPS juga mengingatkan bahwa seseorang yang bekerja minimal satu jam dalam sepekan sudah dikategorikan sebagai penduduk bekerja berdasarkan standar International Labour Organization (ILO).

Berdasarkan jam kerja, sebanyak 98,98 juta orang atau 66,80 persen merupakan pekerja penuh. Sementara itu, 38,42 juta orang atau 25,93 persen bekerja paruh waktu, sedangkan 10,79 juta orang atau 7,28 persen tergolong setengah penganggur karena bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan.* (k/dh)

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud menyampaikan penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07 persen pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25 persen pada September tahun sebelumnya.

Baca Juga:

• BPS Catat Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,29 Persen pada Kuartal II 2026

BPS juga mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 mencapai Rp669.235 per kapita per bulan. Angka tersebut meningkat 4,33 persen dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan.

Namun, BPS mengingatkan bahwa garis kemiskinan perlu dilihat dalam konteks rumah tangga karena sebagian besar pengeluaran masyarakat dilakukan secara bersama, seperti biaya sewa rumah, listrik, hingga konsumsi pangan. Pada Maret 2026, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,62 anggota rumah tangga.

BPS menjelaskan besaran garis kemiskinan rumah tangga berbeda antarprovinsi karena dipengaruhi tingkat harga, pola konsumsi masyarakat, serta rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di masing-masing wilayah.

Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan perdesaan tercatat sebesar 10,67 persen, sedangkan perkotaan sebesar 6,34 persen. Meski demikian, tingkat kemiskinan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan dibandingkan September 2025.

Dari sisi kualitas kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan penurunan di wilayah perkotaan, namun meningkat di perdesaan. Kondisi tersebut menunjukkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mendekat di perkotaan, sementara di perdesaan semakin menjauh.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan di perkotaan, tetapi meningkat di wilayah perdesaan.* (an/dh)

"Berkasnya sudah kita limpahkan ke Kejaksaan Minggu lalu," kata Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Siapkan Dua Praperadilan, Ini Respons Polri dan Kejagung

"Karena dipanggil, menghadiri panggilan sebagai tersangka. Iya (kooperatif)," sebutnya.

Sejauh ini, pihaknya belum ada menerima informasi soal perdamaian antara korban dan tersangka.

"Apakah ada upaya-upaya itu, kita belum belum ada mendapatkan informasi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Antonius Tumanggor dan anaknya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus pengeroyokan tetangganya.

"Yang bersangkutan (AT) sudah tersangka," kata Adrian, Rabu (29/7).

Robin mengatakan dugaan pengeroyokan itu terjadi di Jalan Tapanuli, Kecamatan Medan Barat, pada Jumat (5/6) pagi. Saat itu, Robin tengah mengendarai mobil dan melintas di Jalan Tapanuli itu menuju rumahnya di Jalan Karya Rakyat. Di dalam mobil itu, Robin bersama seorang anggota keluarganya.

"Kejadiannya Jumat jam 10 pagi. Pas itu, saya mau pulang ke rumah, lagi bawa mobil," kata Robin, Rabu (10/6).

Saat melintas di Jalan Tapanuli itu, Robin berpapasan dengan AT dan anaknya yang saat itu tengah jalan kaki. Dia mengenali AT karena merupakan tetangganya.

Robin menyebut ada polisi tidur di hadapannya, sehingga dia tak sengaja menekan gas mobilnya. Robin menduga AT tak senang saat mendengar suara gas mobilnya itu, sehingga AT memukul mobil Robin.

Setelah kejadian itu, Robin mengaku dikejar AT dan anaknya berinisial D. Robin pun membuka kaca mobilnya dan memprotes tindakan AT yang memukul mobilnya.

Cekcok pun terjadi. Robin mengaku dipukul oleh AT dan D. Posisi Robin saat itu masih berada di dalam mobil. Dia mengaku tak bisa keluar dari dalam mobil karena dihalangi oleh anak AT. Akibat kejadian itu, dia mengaku mengalami memar di wajah dan lengannya.

"Iya, dipukul sama anaknya laki-laki, sama oknum anggota dewan itu," jelasnya.

Usai kejadian tersebut, Robin melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Setibanya di rumah, Robin didatangi istri AT. Dia mengaku istri AT memakinya serta mencakarnya di bagian wajah.

"Sampai di rumah diserang lagi saya sama istrinya, dimaki-maki, istrinya nyakar wajah saya. Setelah kejadian pulang ke rumah masing-masing," kata Robin.

Setelah penganiayaan itu, Robin berharap ada permintaan maaf dari keluarga AT, tetapi ternyata tak ada. Alhasil, dia memutuskan untuk melaporkan AT dan keluarganya ke Polrestabes Medan pada Minggu (7/6). Laporan itu bernomor: STTLP/B/2424/VI/2026/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumut.* (ds/dh)

"Karena ini merupakan permintaan dari advokat terdakwa, maka yang berkewajiban untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut tetap pada penasihat hukum terdakwa. Kami ambil lima saksi sebagai perwakilan," kata Ketua Majelis Hakim Subachran dalam persidangan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Nadiem ke Hakim Banding: "Jangan Takut Bebaskan yang Tak Bersalah", Singgung Kejanggalan Sidang Chromebook

Majelis hakim menetapkan pemeriksaan dua saksi pertama, yakni R.A. Koesomohadiani dan Andre Soelistyo, akan digelar pada sidang lanjutan pada 12 Agustus 2026 pekan depan.

Sidang Banding Kasus Nadiem Makarim

Sementara itu, tim kuasa hukum Nadiem menilai putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara pengadaan Chromebook sarat kekeliruan penerapan hukum. Dalam sidang perdana banding tersebut, kuasa hukum Nadiem, Dodi S. Abdulkadir, mempersoalkan sejumlah pertimbangan majelis hakim, mulai dari anggapan Google sebagai pihak yang diuntungkan, manfaat Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan, hingga pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp809 miliar.

Dodi mengatakan, salah satu kekeliruan putusan tingkat pertama adalah pertimbangan yang menyebut Google sebagai pihak yang diuntungkan dalam perkara tersebut.

"Judex Facti mempertimbangkan Google sebagai pihak yang diuntungkan, padahal baik dalam Surat Dakwaan, persidangan, maupun LHA BPKP tidak pernah dibuktikan berapa besar dan dalam bentuk apa keuntungan Google, dan tidak pernah dibuktikan adanya perbuatan Pemohon Banding selaku Mendikbud yang bertujuan menguntungkan Google," kata Dodi.

Selain itu, ia menilai majelis hakim juga keliru menyimpulkan bahwa Chromebook tidak memberikan manfaat dalam program digitalisasi pendidikan. Padahal, menurut kuasa hukum, Chromebook terbukti telah digunakan untuk asesmen kompetensi minimum, pembelajaran sehari-hari, pelatihan guru, dan administrasi sekolah.

Dodi juga menyoroti pertimbangan hakim yang dinilai mengabaikan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tak hanya itu, tim kuasa hukum turut mempersoalkan pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepada Nadiem.

"Judex Facti keliru menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti Rp809 miliar karena Pemohon Banding sama sekali tidak menerima uang tersebut," tegas Dodi.

Di hadapan majelis hakim, Dodi menegaskan putusan pengadilan tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum dalam perkara tersebut.

"Bahwa dalam perkara a quo, Judex Facti Tingkat Pertama nyata-nyata keliru dan salah menerapkan hukum dalam menilai terpenuhinya unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," kata Dodi.* (k/dh)

"Untuk mempercepat operasionalisasi, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari penguatan tata kelola, percepatan pembangunan sekitar 35.000 unit hingga Agustus 2026, dukungan pembiayaan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN," ucap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Ketua MPR Tepis Isu Gejolak Agustus 2026, Ajak Masyarakat Jaga Persatuan Jelang HUT RI

Tujuan dari pembangunan Kopdes sendiri disebut tidak hanya sebagai lembaga usaha untuk mencari keuntungan, namun juga menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat. Kehadiran Kopdes diharapkan bisa menghubungkan petani, nelayan, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Perkembangan koperasi desa di berbagai wilayah Indonesia disebut cukup signifikan di pertengahan tahun 2026 ini.

"Hingga saat ini, tercatat 83.382 koperasi telah berbadan hukum, 79.708 koperasi memiliki akun Simkopdes, dan 60.801 koperasi memiliki Nomor Induk Berusaha," sambung Zulhas.

Lalu, dari sisi fisik terdapat 35.857 titik lahan siap dibangun, 16.180 unit dalam proses pembangunan, dan 19.222 unit telah selesai 100 persen.* (k/dh)