JAKARTA – Tim Penyelaras Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyelesaikan tugasnya lebih cepat dari target 30 hari kerja yang ditetapkan Ketua Umum.

Kepastian itu disampaikan dalam rapat terakhir yang digelar secara hybrid di Ruang Rapat PWI Pusat, Jakarta, Senin, 27 April 2026.

Baca Juga:

• Kemiskinan Ekstrem Menurun, Cak Imin Sebut Program MBG dan Kedaulatan Pangan Berpengaruh

Anrico mengatakan percepatan penyelesaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh anggota tim.

Ia menyebut penyelarasan dilakukan dengan tetap menjaga kehati-hatian serta kualitas substansi aturan organisasi.

"Alhamdulillah, tim dapat menuntaskan pembahasan AD/ART lebih cepat dari waktu yang ditetapkan," kata Anrico.

Ia menjelaskan, penyelarasan dilakukan dengan merujuk pada hasil Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI di Banten pada 7 Februari 2026, serta masukan dari sejumlah PWI daerah.

Sementara itu, untuk Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan, tim memutuskan tidak melakukan perubahan substansial.

Menurut Anrico, kedua dokumen tersebut sudah dinilai memadai oleh tim sebelumnya.

"KEJ dan KPW secara substansi sudah cukup solid, sehingga tidak perlu perubahan besar," ujarnya.

Dalam beberapa hari ke depan, Sekretariat PWI Pusat akan melakukan penyempurnaan redaksional dan menyiapkan dokumen final, termasuk berita acara hasil kerja tim.

Hasil akhir penyelarasan tersebut dijadwalkan diserahkan kepada Ketua Umum PWI Pusat pada 30 April 2026 untuk proses pengesahan dan penotariatan.

Dengan rampungnya tugas tersebut, PWI Pusat kini memasuki tahap akhir penyempurnaan perangkat organisasi yang menjadi dasar penguatan tata kelola organisasi.*

(ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto terlihat menyalami akademisi Rocky Gerung usai prosesi pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 April 2026.

Momen singkat itu juga diwarnai percakapan ringan antara keduanya.

Baca Juga:

• Reshuffle Kabinet Prabowo: Hasan Nasbi Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Abdul Kadir Karding Kepala Badan Karantina

"Ya pokoknya tadi salaman dengan Pak Prabowo. Beliau bilang, 'Wah Pak Rocky terima kasih hadir, ternyata masih disiden'," kata Rocky di kompleks Istana Kepresidenan.

Rocky tidak merinci lebih jauh isi percakapan tersebut. Namun ia menanggapi pernyataan itu dengan santai. Menurut dia, ekspresi wajah Prabowo saat berbicara menunjukkan nada bercanda.

"Tapi Anda lihat wajahnya, wajah bercanda. Ya memang saya disiden," ujarnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiden diartikan sebagai orang yang tidak sependapat dengan suatu kebijakan atau pandangan kelompok tertentu.

Momen tersebut terjadi setelah Prabowo melantik enam pejabat negara di Istana Negara.

Seusai pelantikan, Presiden terlihat menyalami para pejabat baru serta sejumlah tamu undangan, termasuk Rocky Gerung dan Syahganda Nainggolan.

Prabowo tampak tersenyum saat berbincang singkat dengan keduanya. Rocky dan Syahganda juga terlihat tertawa dalam percakapan tersebut.*

(d/ad)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mengalami penurunan dari 3,56 juta orang menjadi 2,2 juta orang pada periode 2024–2025.

Ia menilai sejumlah program pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto berkontribusi terhadap capaian tersebut.

Baca Juga:

• Cak Imin Sebut Kemiskinan Ekstrem Menurun: Dari 3,56 Juta Jadi 2,2 Juta!

Menurut dia, program tersebut berdampak langsung pada sektor riil, termasuk peningkatan produktivitas petani melalui ketersediaan pupuk serta kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP).

Sektor perikanan juga disebut mengalami dampak positif dari kebijakan tersebut.

Cak Imin menambahkan, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah turut berperan dalam menekan kemiskinan ekstrem.

Menurut dia, efisiensi membuat alokasi anggaran lebih terarah pada program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat.

"Politik anggaran kita ini dengan efisiensi maka akan ketemu pola skala prioritasnya, akan ketemu pola kebutuhan riil masyarakat," ujarnya.

Ia menyebut efisiensi anggaran juga menekan potensi kebocoran dalam penggunaan anggaran negara.

Dengan demikian, dana publik dapat lebih optimal digunakan untuk program pengentasan kemiskinan.

Sebelumnya, Cak Imin juga melaporkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025.

Ia menyebut sekitar 1,3 juta orang telah keluar dari kategori tersebut.

"Sehingga penduduk miskin ekstrem kita menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang," kata dia.

Meski demikian, Cak Imin menegaskan pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengentaskan 2,2 juta penduduk yang masih berada dalam kategori kemiskinan ekstrem.*

(d/ad)

MEDAN – Jenazah prajurit TNI Praka Rico Pramudia yang gugur dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dijadwalkan tiba di Sumatera Utara pada Selasa malam, 27 April 2026.

Jenazah kemudian akan dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan (TMP) Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Baca Juga:

• Kasus HIV di Batu Bara Naik, Capai 137 hingga April 2026!

Jenazah diperkirakan tiba melalui Bandara Polonia Angkatan Udara sebelum dibawa ke rumah duka di Serdang Bedagai.

"Informasinya Selasa malam jenazah tiba di Medan, lalu langsung dibawa ke rumah duka," kata Hendri, Senin, 27 April 2026.

Menurut rencana, pada Rabu, 29 April 2026, jenazah Praka Rico akan dimandikan dan disalatkan di rumah duka di Dusun VII Desa Dolok Simampang.

Setelah itu, almarhum akan dimakamkan di TMP Lubuk Pakam dengan upacara militer.

Hendri mengatakan keluarga bersama aparat TNI dan warga telah melakukan berbagai persiapan menyambut kedatangan jenazah.

Persiapan itu meliputi pemasangan tenda, kursi, hingga pembersihan area rumah duka.

"Semua sudah dipersiapkan bersama Babinsa dan perangkat desa," ujarnya.

Praka Rico dikenal sebagai sosok yang ramah dan bertanggung jawab di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Ia merupakan anak kedelapan dari sembilan bersaudara dan dikenal dekat dengan warga kampungnya.

"Orangnya baik, sopan, dan bertanggung jawab," kata Hendri.

Rico memulai karier militernya setelah lulus TNI pada 2015 dan bertugas di Yonif 114/SM Brigif 25/Siwah Kodam Iskandar Muda, Aceh.

Pada 2025, ia diberangkatkan dalam misi perdamaian PBB di Lebanon sebelum akhirnya gugur saat bertugas.

Sejumlah karangan bunga ucapan duka cita tampak memenuhi rumah duka, termasuk dari pejabat negara, TNI, hingga pemerintah daerah.

Kehadiran aparat TNI juga mulai terlihat untuk memberikan penghormatan terakhir.*

(d/ad)

BINJAI - Dialog antara pedagang kaki lima (PKL) korban penertiban dengan Pemerintah Kota Binjai berakhir tanpa kesepakatan.

Mediasi yang digelar di Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 27 April 2026, tidak menghasilkan titik temu dan membuat sebagian pedagang memilih meninggalkan ruang pertemuan.

Baca Juga:

• Penertiban PKL Kesawan Ricuh, Wali Kota Rico Waas Janjikan Penataan Ulang

Dalam forum tersebut, pemerintah menyatakan telah menampung seluruh aspirasi pedagang dan berjanji akan membahasnya lebih lanjut bersama Wali Kota Binjai.

"Kami sudah mendengarkan semua aspirasi. Solusi yang disampaikan akan kami bahas lebih lanjut dan segera dikoordinasikan dengan wali kota," kata Chairin.

Pemerintah Kota Binjai menyebut tengah menyiapkan skema relokasi bagi para pedagang.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Binjai Sofyan Syahputra Siregar mengatakan sejumlah lokasi alternatif telah disiapkan.

Pedagang di kawasan Jalan Olahraga, depan Masjid Agung, direncanakan dipindahkan ke area Stadion Binjai dengan fasilitas tenda gratis bagi sekitar 50 pedagang.

Sementara pedagang di Jalan Bandung, Kecamatan Binjai Selatan, diarahkan ke eks RSUD Bangkatan.

"Relokasi ini bagian dari penataan agar sesuai regulasi dan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha UMKM," ujarnya.

Namun, rencana tersebut ditolak oleh sebagian pedagang. Mereka menilai lokasi relokasi, terutama stadion, tidak strategis karena sepi pembeli.

Seorang pedagang, Firman, meminta pemerintah memberikan solusi sementara agar mereka tetap dapat berjualan di lokasi semula sembari menunggu kepastian relokasi.

"Kami minta izin sementara untuk tetap berjualan sambil menunggu kepastian tempat baru," ujarnya.

Ketidaksepakatan tersebut membuat dialog berjalan buntu.

Para pedagang juga meminta bertemu langsung dengan Wali Kota Binjai Amir Hamzah, namun permintaan itu tidak dapat dipenuhi karena wali kota sedang berada di luar daerah.

Kepala Dinas Kominfo Binjai Muhammad Ikhsan Siregar menyebut wali kota tengah menghadiri kegiatan di Palembang dan dijadwalkan kembali dalam beberapa hari ke depan.

Pemerintah sebelumnya menawarkan pertemuan lanjutan pada Rabu mendatang, namun tawaran tersebut ditolak oleh massa aksi.

Karena tidak menemukan solusi, para pedagang akhirnya meninggalkan ruang rapat dan kembali berorasi di halaman kantor wali kota sebelum melanjutkan aksi ke DPRD Binjai.*

(mi/ad)

MEDAN - Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah Medan dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) atas dugaan malapraktik medis.

Laporan tersebut diajukan langsung oleh pasien bernama Mimi Maisyarah ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut, Senin, 27 April 2026, dengan nomor STTLP/B/655/IV/2028/SPKT Polda Sumut.

Baca Juga:

• Penertiban PKL Kesawan Ricuh, Wali Kota Rico Waas Janjikan Penataan Ulang

Ia menuturkan awalnya menjalani operasi pengangkatan miom di RSU Muhammadiyah Medan.

Namun setelah menjalani perawatan lanjutan di RS Haji Medan, Mimi mengaku baru mengetahui bahwa rahimnya telah diangkat tanpa sepengetahuan dirinya maupun keluarga.

"Awalnya saya tidak tahu kalau rahim saya sudah diangkat. Setelah pindah rumah sakit, saya baru tahu," ujar Mimi di Polda Sumut.

Ia menilai tindakan medis tersebut dilakukan tanpa penjelasan dan persetujuan yang memadai dari pihak dokter. Menurutnya, komunikasi tenaga medis saat proses tindakan juga sangat minim.

Mimi menyebut pelaporan ini dilakukan agar kasus tersebut dapat diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. Ia berharap kepolisian segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan.

"Harapan saya, laporan ini segera diproses dan ditangani dengan serius," katanya.

Sebelumnya, dugaan malapraktik di RSU Muhammadiyah Medan mencuat setelah seorang pasien menjalani operasi miom dan kemudian diduga mengalami pengangkatan rahim tanpa persetujuan yang jelas dari pasien maupun keluarga.

Kasus ini kini tengah dalam proses penanganan Polda Sumatera Utara.*

(mi/ad)

DELI SERDANG - Polresta Deli Serdang mengungkap jaringan narkotika internasional yang diduga melibatkan anak di bawah umur.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menangkap tiga tersangka bersama barang bukti dalam jumlah besar di pintu keluar Tol Lubuk Pakam, Senin, 27 April 2026.

Baca Juga:

• Digerebek Lagi, Narkoba di Rel KAI Tembung Tak Pernah Mati

Mereka ditangkap saat melintas menggunakan mobil Toyota Avanza putih bernomor polisi BK 1682 QR.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendia Lesmana mengatakan, dari tangan para pelaku diamankan 53 kilogram sabu-sabu, ribuan pil ekstasi, serta berbagai jenis narkotika lain.

"Barang bukti yang diamankan antara lain 50 bungkus sabu dengan berat total 53 kilogram, liquid narkotika dalam bentuk vape sebanyak 3.249 pcs, 9.112 butir ekstasi, serta 350 sachet happy water," ujar Hendia dalam konferensi pers.

Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Fery Kusnadi menduga pelibatan anak di bawah umur dalam jaringan tersebut dilakukan untuk mengelabui petugas.

Menurutnya, pengungkapan ini berawal dari informasi intelijen terkait pergerakan narkotika dari Malaysia melalui jalur Tanjung Leidong menuju Lubuk Pakam.

"Tim melakukan pembuntutan sejak Tanjung Leidong hingga akhirnya dilakukan penangkapan di gerbang tol Lubuk Pakam," kata Fery.

Dari hasil pemeriksaan awal, para tersangka mengaku hanya bertugas menjemput barang dari seseorang berinisial X di Tanjung Leidong untuk kemudian diserahkan kepada pihak lain di Lubuk Pakam.

Polisi masih memburu sejumlah nama lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.

Karena salah satu tersangka masih di bawah umur, proses hukum dipercepat sesuai ketentuan perlindungan anak.

Para pelaku dewasa terancam hukuman seumur hidup, sementara tersangka anak dapat dijerat pidana maksimal 10 tahun penjara.*

(tm/ad)

BATU BARA – Jumlah kasus HIV di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, mengalami peningkatan signifikan.

Dinas Kesehatan setempat mencatat 137 kasus sepanjang Januari hingga April 2026, atau bertambah 28 kasus dibandingkan periode sebelumnya.

Baca Juga:

• Diduga Ada ‘Mafia Sembako’? Harga Naik, Stok Hilang Usai Sidak!

"Temuan kasus tersebar di sejumlah wilayah, dengan peningkatan cukup terlihat di Sei Suka, Indrapura, Pematang Panjang, Labuhan Ruku, dan Tanjung Tiram," kata Budi, Senin, 27 April 2026.

Data Dinas Kesehatan menunjukkan Kecamatan Indrapura mencatat kasus tertinggi sebanyak 17 kasus, disusul Sei Suka 16 kasus.

Sementara Tanjung Tiram, Labuhan Ruku, dan Limapuluh masing-masing 12 kasus, Pagurawan 6 kasus, serta Pematang Panjang 4 kasus.

Selain itu, hasil pemeriksaan di RSUD OK Arya Zulkarnain menyumbang 57 kasus, dengan 16 kasus di antaranya ditemukan dalam periode pemeriksaan terbaru.

Budi menjelaskan, HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel yang berperan melawan infeksi.

Tanpa penanganan, infeksi ini dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu tahap lanjut yang ditandai dengan penurunan drastis daya tahan tubuh.

"Jika tidak ditangani, HIV bisa berkembang menjadi AIDS dalam waktu sekitar 10 tahun," ujarnya.

Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh tertentu seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, dan air susu ibu (ASI).

Namun, virus ini tidak menular melalui udara, air, keringat, air liur, gigitan nyamuk, maupun kontak fisik biasa.

Meski belum dapat disembuhkan, terapi antiretroviral (ARV) disebut mampu menekan perkembangan virus dan meningkatkan kualitas hidup penderita.

Dinas Kesehatan Batu Bara mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap pencegahan HIV melalui perilaku hidup sehat dan pemeriksaan dini.

Catatan Redaksi: Tantangan Edukasi dan Peran Keluarga

Peningkatan kasus HIV di Batu Bara menunjukkan bahwa persoalan ini tidak semata isu medis, melainkan juga berkaitan dengan edukasi publik dan faktor sosial.

Stigma terhadap penderita HIV masih menjadi hambatan dalam upaya deteksi dini dan pengobatan.

Di sisi lain, peran keluarga—terutama orang tua—dinilai penting dalam memberikan pemahaman sejak dini mengenai kesehatan reproduksi dan risiko penularan HIV.

Minimnya komunikasi terbuka di lingkungan keluarga kerap membuat remaja mencari informasi dari sumber yang tidak tepat.

Tanpa intervensi yang lebih masif, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat, peningkatan kasus berpotensi terus berlanjut.*

(ad)

BATU BARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku mengikuti kegiatan tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 secara virtual pada Senin (27/04/2026).

Mengusung tema "Pemasyarakatan Kerja Nyata Pelayanan Prima", kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai beserta istri sebagai bentuk rasa syukur dan upaya meningkatkan semangat pengabdian jajaran Pemasyarakatan kepada bangsa dan negara.

Baca Juga:

• 44 Napi High Risk dari Sumut Dipindahkan ke Nusakambangan, Dapat Pengamanan Super Maksimum

Kehadiran stakeholder terkait ini merupakan wujud sinergi yang kuat dalam mendukung program pembinaan bagi warga binaan, di mana seluruh peserta mengikuti rangkaian acara pusat melalui sambungan Zoom Meeting dengan khidmat.

Setelah rangkaian acara pusat selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada mitra kerja (stakeholder) yang selama ini telah berkontribusi aktif mendukung kinerja Lapas Labuhan Ruku.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kalapas Hamdi Hasibuan kepada perwakilan Kemenag Batu Bara, Dinas Perpustakaan Batu Bara, serta perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama yang solid dalam pelayanan publik.

Selain pemberian penghargaan kepada mitra, acara juga dimeriahkan dengan pembagian hadiah kepada para pemenang lomba yang telah diselenggarakan sebelumnya dalam menyemarakkan HBP ke-62.

Penyerahan hadiah ini menambah suasana keakraban dan keceriaan di antara para pegawai, sekaligus menjadi motivasi untuk terus mencetak prestasi dalam lingkungan kerja maupun kreativitas individu.

Dalam keterangannya, Kalapas Hamdi Hasibuan menyampaikan bahwa peringatan HBP ke-62 ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat sinergitas antar instansi.

Beliau berharap melalui kolaborasi yang terus terjalin dengan Kemenag, Dinas Perpustakaan, dan LBH, Lapas Labuhan Ruku dapat senantiasa memberikan pelayanan prima dan memberikan dampak positif yang nyata bagi proses reintegrasi sosial warga binaan.

Sebagai penutup, Lapas Labuhan Ruku menyerahkan bantuan gerobak usaha kepada keluarga warga binaan.

Program ini merupakan aksi nyata kepedulian sosial untuk membantu kemandirian ekonomi keluarga, sejalan dengan semangat pelayanan prima dalam peringatan HBP ke-62.*

(ad)

MEDAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan melakukan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Kesawan, Medan.

Penertiban tersebut sempat berujung ricuh lantaran sejumlah pedagang menolak untuk dipindahkan dari lokasi trotoar.

Baca Juga:

• Audiensi Komnas PA di Asahan, Pemerintah Targetkan Lingkungan Ramah Anak

"Kita akan terus mengakomodir, di mana seluruh pedagang itu tetap bisa diberikan dukungan dari pemerintah, tapi dengan cara yang baik dan sesuai aturan," ujar Rico di Medan, Senin, 27 April 2026.

Ia menyebut saat ini Pemerintah Kota Medan tengah menyusun perencanaan penataan ulang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Kesawan.

Namun, ia belum membeberkan lokasi relokasi yang akan disiapkan.

"Kami sedang dalam proses perencanaan. Intinya kami akan siapkan lokasi yang terbaik untuk para pedagang sesuai aturan," katanya.

Sebelumnya, penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Medan di kawasan tersebut memicu ketegangan dengan pedagang.

Dalam keterangan resmi, Satpol PP menyebut penindakan telah dilakukan sesuai prosedur setelah sebelumnya memberikan sejumlah surat peringatan.

Satpol PP juga menyatakan bahwa penertiban dilakukan karena masih adanya pelanggaran berulang meski peringatan telah diberikan.

Menurut mereka, penataan dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan kawasan Kesawan sebagai ruang publik.

Dalam unggahan resminya, Satpol PP menegaskan bahwa pedagang kerap kembali berjualan di lokasi yang dilarang meski sebelumnya telah ditertibkan.

Pemerintah Kota Medan menegaskan penataan kawasan Kesawan akan tetap mengedepankan pendekatan persuasif, sekaligus memastikan keberadaan UMKM tetap mendapat ruang yang layak dalam tata kota.*

(d/ad)

ASAHAN - Pemerintah Kabupaten Asahan menerima audiensi Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) Pusat sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam perlindungan anak di daerah.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Asahan, Senin, 27 April 2026.

Baca Juga:

• Reses Anggota DPR RI Prananda Surya Paloh di Medan, Ini Fokus Kebijakan Rico Waas: Janjikan APBD Kembali ke Rakyat hingga Pemerintahan Lebih Responsif

Hadir dalam kesempatan itu Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Agustinus Sirait, S.H., Ketua Komnas Anak Kabupaten Deli Serdang Junaidi Malik, Ketua Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Suyono atau Iyon Ardin, serta jajaran pengurus lainnya.

Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih efektif di daerah.

Ia menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

Menurutnya, upaya tersebut mencakup pencegahan kekerasan, penanganan kasus, hingga edukasi publik agar lingkungan yang ramah anak dapat terwujud secara berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan anak melalui kerja sama lintas sektor.

"Pemerintah Kabupaten Asahan terus berupaya menangani persoalan yang melibatkan anak dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum," ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar serta segera melaporkan jika terdapat potensi yang dapat membahayakan anak.

Melalui audiensi ini, Pemkab Asahan berharap terbangun komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Asahan sebagai daerah ramah anak, sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju masyarakat yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan.*

(ad)

MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hal itu disampaikan saat menghadiri agenda Reses Masa Persidangan IV Tahun 2025–2026 Anggota DPR RI Prananda Surya Paloh di Lapangan Barosokai, Kecamatan Medan Area, Senin, 27 April 2026.

Baca Juga:

• Kartini Masa Kini di Medan, Rico Waas: Perempuan Bukan Sekadar Pendamping, Tapi Kekuatan Ekonomi Keluarga

Dalam sambutannya, Rico menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar formalitas, melainkan ruang penting untuk menjembatani kebutuhan warga dengan kebijakan pemerintah.

"Reses adalah ruang bagi masyarakat untuk bersuara dan menyampaikan aspirasi untuk mendapatkan solusi bersama," ujar Rico.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Medan terbuka terhadap seluruh masukan masyarakat.

Melalui program Sapa Warga, dirinya rutin turun langsung ke kecamatan untuk memastikan persoalan infrastruktur, banjir, hingga layanan kesehatan dapat ditangani.

Rico juga menegaskan bahwa setiap aspirasi warga akan diintegrasikan ke dalam perencanaan anggaran daerah.

Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus benar-benar kembali dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, ia memaparkan sejumlah program sosial yang menjadi prioritas pemerintah kota, di antaranya program tebus ijazah untuk mencegah putus sekolah akibat kendala biaya, serta program PKH Medan Makmur yang menargetkan 10.000 penerima bantuan, khususnya lansia dan penyandang disabilitas.

Selain itu, Pemko Medan juga menjalankan program penanganan gizi buruk yang memungkinkan warga melaporkan kasus untuk segera mendapatkan intervensi medis.

"Kami ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam layanan dasar," kata Rico.

Ia juga menginstruksikan jajaran camat, lurah, hingga kepala lingkungan agar lebih responsif terhadap aduan masyarakat.

Aparat kewilayahan diminta tidak mengabaikan laporan warga dan segera menindaklanjuti setiap keluhan.

"Jika ada aparatur yang tidak menjalankan tugas dengan baik, jangan ragu untuk melaporkannya," tegasnya.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, Pemko Medan juga menyerahkan bantuan rumah ibadah masing-masing sebesar Rp50 juta untuk tiga masjid, serta bantuan program PKH dan alat bantu kesehatan bagi warga yang membutuhkan.

Acara tersebut turut dihadiri jajaran DPRD, perangkat daerah, serta unsur kecamatan di Kota Medan.*

(ad)

MEDAN - Peringatan Hari Kartini ke-147 tingkat Kota Medan yang digelar Tim Penggerak PKK Kota Medan berlangsung semarak di Gedung Warenhuis, Jalan Hindu, Senin, 27 April 2026.

Acara ini dihadiri berbagai elemen perempuan, mulai dari organisasi wanita, aparatur pemerintah, Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Medan, hingga pengemudi ojek daring perempuan.

Baca Juga:

• Pemko Medan Raih Dua Penghargaan Nasional Jelang Hari Otda ke-30, Rico Waas Apresiasi Kerja Kolektif ASN: Ini Kerja Tim

Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperluas ruang partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.

Ia menyebut perempuan masa kini sebagai "Kartini-Kartini baru" yang tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi dan pengambil keputusan di ruang publik.

"Kami meyakini perempuan bukan hanya sekadar pendamping, tetapi juga penguat keluarga dan penggerak ekonomi," kata Rico Waas.

Pemerintah Kota Medan, kata dia, terus mendorong peningkatan kapasitas perempuan melalui berbagai pelatihan keterampilan seperti menjahit, kriya, fesyen, hingga produksi UMKM.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.

Namun, Rico juga menyoroti persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan diskriminasi terhadap perempuan yang masih terjadi namun kerap tidak dilaporkan.

Ia meminta jajaran TP PKK hingga tingkat kecamatan untuk lebih aktif melakukan pendampingan.

"Perempuan harus dilindungi, bukan menjadi korban kekerasan," ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peran perempuan dalam menjaga ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sosial.

Menurutnya, stabilitas keluarga sangat dipengaruhi oleh peran perempuan di dalam rumah tangga.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas menyampaikan bahwa perempuan masa kini harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Ia mengajak perempuan untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan berkontribusi dalam pembangunan.

"Perempuan memiliki kemampuan untuk belajar, bekerja, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa," ujar Airin.

Peringatan Hari Kartini tahun ini juga diisi dengan berbagai kegiatan inspiratif, termasuk kisah motivasi dari Vionita Sinaga, penampilan warga binaan Lapas Perempuan Medan, serta pertunjukan musik dari pebiola muda Qiara Asqa yang meraih penghargaan internasional.

Acara turut dimeriahkan dengan bazar UMKM dan lomba merangkai bunga yang diikuti TP PKK dari 21 kecamatan di Kota Medan.*

(ad)

MEDAN - Pemerintah Kota Medan meraih dua penghargaan nasional menjelang peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30.

Capaian tersebut mendapat apresiasi langsung dari Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam upacara peringatan Hari Otda di halaman Kantor Wali Kota Medan, Senin, 27 April 2026.

Baca Juga:

• Reshuffle Kabinet Prabowo: Hasan Nasbi Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Abdul Kadir Karding Kepala Badan Karantina

"Ini bukan karya saya semata, tetapi kerja tim seluruh perangkat Pemko Medan," ujar Rico dalam amanatnya.

Dalam beberapa hari terakhir, Pemko Medan meraih penghargaan Excellent City in Digital Public Services Transformation serta peringkat kedua kategori Creative Financing dari 154 kabupaten/kota di Sumatera.

Penghargaan transformasi digital diberikan atas keberhasilan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk integrasi Smarttax dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Program tersebut dinilai meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik.

Sementara itu, penghargaan Creative Financing diberikan atas kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan skema pembiayaan alternatif, seperti penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

"Yang terpenting bukan penghargaan itu sendiri, tetapi bagaimana pelayanan publik menjadi lebih cepat, responsif, dan berdampak bagi masyarakat," kata Rico.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 bertema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita".

Amanat tersebut menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam integrasi perencanaan dan penganggaran.

Ketidaksinkronan kebijakan selama ini disebut masih menjadi tantangan dalam efektivitas pembangunan daerah.

Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat reformasi birokrasi berbasis hasil, bukan sekadar serapan anggaran.

Digitalisasi layanan dan inovasi daerah dinilai menjadi kunci tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Rico juga menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam birokrasi untuk mempercepat layanan publik. Ia menyebut transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

Pemerintah daerah juga didorong untuk memprioritaskan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi guna mengurangi ketimpangan antarwilayah.

"Seluruh kebijakan harus kembali pada tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat," ujarnya.*

(ad)

TANJUNGBALAI - Sebanyak 134 jemaah calon haji asal Kota Tanjungbalai tahun 1447 H/2026 M menjalani prosesi tepung tawar di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Tanjungbalai, Senin, 27 April 2026.

Prosesi ini menjadi tradisi adat sebagai bentuk doa dan restu sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.

Baca Juga:

• KPK Periksa Dua Petinggi Biro Travel Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Tradisi ini, kata dia, menjadi simbol doa keselamatan bagi para jemaah yang akan menunaikan ibadah haji.

"Tepung tawar adalah adat warisan leluhur yang mengandung doa keselamatan. Berangkat haji bukan sekadar perjalanan biasa, tetapi undangan istimewa dari Allah SWT," ujar Mahyaruddin dalam sambutannya.

Ia mengingatkan para jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah, mengingat dinamika global yang dapat memengaruhi pelaksanaan haji tahun ini.

Meski demikian, ia meminta jemaah tetap menjalankan ibadah dengan tenang dan penuh keikhlasan.

Wali Kota juga menyampaikan bahwa tahun ini titik keberangkatan jemaah akan dipusatkan di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, agar keluarga dapat lebih mudah melepas keberangkatan.

Dalam kesempatan itu, Mahyaruddin juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat mendampingi langsung keberangkatan jemaah.

Ia mengungkapkan akan menunaikan ibadah haji bersama kloter dari Medan.

"Saya juga akan berangkat menunaikan ibadah haji. Saya mohon doa agar Kota Tanjungbalai semakin baik, maju, dan religius menuju Tanjungbalai EMAS," katanya.

Kepala Kantor Kementerian Haji Tanjungbalai, Abdullah Syadad Saragih, memastikan seluruh persiapan keberangkatan jemaah telah rampung.

"Insya Allah persiapan sudah 100 persen. Harapan kita 134 berangkat dan 134 kembali dalam keadaan lengkap," ujarnya.

Dari total jemaah, 133 merupakan jemaah reguler dan 1 orang petugas TPIHI. Jemaah termuda tercatat berusia 30 tahun, sementara yang tertua berusia 84 tahun.

Rencananya, seluruh jemaah akan diberangkatkan pada 2 Mei malam menuju Asrama Haji Medan sebelum masuk kloter 11.

Prosesi tepung tawar tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, TNI, Polri, Kementerian Agama, MUI, Baznas, tokoh agama, serta jajaran pemerintah daerah.

Tradisi ini menjadi simbol doa bersama agar seluruh jemaah diberikan kesehatan, kelancaran, dan keselamatan selama menjalankan ibadah hingga kembali ke tanah air.*

(ad)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyebut jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia mengalami penurunan menjadi 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta.

Ia menyampaikan, tingkat kemiskinan ekstrem juga turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025.

Baca Juga:

• Unimed Umumkan Daya Tampung Jalur Mandiri 2026, Kedokteran Hanya 13 Kursi!

"Sehingga penduduk miskin ekstrem kita menjadi 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang. Ini patut kita syukuri sekaligus kita masih memiliki tanggungan," kata Muhaimin dalam Rapat Tingkat Menteri di Jakarta Selatan, Senin, 27 April 2026.

Meski terjadi penurunan, Muhaimin mengakui masih terdapat ketimpangan dalam penyaluran bantuan sosial.

Ia menyebut lebih dari 774 ribu keluarga pada kelompok desil 1 belum tersentuh program bantuan, terutama di wilayah seperti Kulonprogo, Garut, Bogor, Cirebon, dan Cianjur.

Selain itu, sekitar 8,1 persen keluarga belum menerima bantuan sosial, sementara 60,2 persen keluarga di kelompok paling miskin baru mendapatkan satu hingga dua jenis program intervensi.

"Bantuan sosial telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau sekitar 93,6 persen dari total sasaran," ujarnya.

Ia menambahkan lebih dari separuh penerima sudah mendapatkan lebih dari satu program bantuan sekaligus.

Muhaimin juga menyoroti besarnya anggaran yang telah digelontorkan pemerintah, yakni sekitar Rp503,2 triliun dari APBN serta Rp129 triliun dari APBD.

Ia menekankan perlunya perubahan paradigma kerja kementerian dan lembaga, dari sekadar mengejar serapan anggaran menjadi fokus pada hasil nyata penurunan kemiskinan.

"Kami akan terus bekerja keras untuk mencapai target 0 persen pada 2026 dan maksimal 5 persen pada 2029," kata Muhaimin.

Pemerintah saat ini disebut tengah mengorkestrasi berbagai program lintas kementerian di 16.550 desa dan kelurahan yang masuk kategori kantong kemiskinan.*

(km/ad)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Kadir Karding dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia.

Baca Juga:

• Dari Aktivis Buruh ke Kursi Menteri! Jumhur Hidayat Resmi Jabat Menteri Lingkungan Hidup, Gantikan Faisol Hanif yang Jadi Wamenko Pangan

Acara dimulai dengan pengucapan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden mengenai pengangkatan kedua pejabat tersebut.

Suasana pelantikan berlangsung khidmat dengan dihadiri sejumlah pejabat negara.

Setelah pembacaan keputusan, acara dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan. Prabowo memandu langsung pembacaan sumpah yang diikuti Hasan Nasbi dan Abdul Kadir Karding.

"Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Prabowo saat membacakan sumpah jabatan.

Upacara pelantikan ini juga menjadi bagian dari rangkaian perombakan terbatas dalam Kabinet Merah Putih yang sebelumnya telah beredar di publik.

Sejumlah posisi strategis di lingkar pemerintahan mengalami penyesuaian.

Hingga pelantikan selesai, Istana belum memberikan keterangan tambahan terkait alasan perubahan posisi maupun arah kebijakan dari penunjukan pejabat baru tersebut.*

(d/ad)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 April 2026.

Dalam pelantikan tersebut, posisi Menteri Lingkungan Hidup sebelumnya yang dijabat oleh Faisol Hanif mengalami pergeseran. Faisol ditunjuk sebagai Wakil Menteri Koordinator Pangan.

Baca Juga:

• Prabowo Resmi Lantik Dudung Abdurachman sebagai KSP, Muhammad Qodari Geser ke Bakom

Prabowo kemudian memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan yang diikuti para pejabat yang dilantik.

Dalam sumpahnya, mereka berjanji setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

"Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Prabowo saat memandu sumpah jabatan.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut menghadiri pelantikan tersebut, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Hadir pula sejumlah menteri kabinet, seperti Yusril Ihza Mahendra, Zulkifli Hasan, Pratikno, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu, tampak Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Agus Subianto, serta Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Penunjukan Jumhur menandai masuknya tokoh buruh ke dalam jajaran kabinet. Ia dikenal luas sebagai aktivis pekerja yang lama berkecimpung dalam isu ketenagakerjaan dan perlindungan buruh.

Pelantikan ini sekaligus mengonfirmasi reshuffle terbatas di tubuh Kabinet Merah Putih yang sebelumnya telah beredar dalam beberapa hari terakhir.*

(d/ad)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dalam upacara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 April 2026.

Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Qodari yang sebelumnya menjabat sebagai KSP ditunjuk sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).

Baca Juga:

• Diduga Ada ‘Mafia Sembako’? Harga Naik, Stok Hilang Usai Sidak!

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden mengenai pengangkatan pejabat negara.

Prabowo kemudian memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh Dudung dan Qodari.

Dalam sumpah tersebut, keduanya berjanji setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

"Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Prabowo saat memandu sumpah.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut menghadiri pelantikan tersebut, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Hadir pula sejumlah menteri kabinet, termasuk Yusril Ihza Mahendra, Zulkifli Hasan, Pratikno, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu, tampak pula Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Panglima TNI Agus Subianto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Pengangkatan Dudung sebagai KSP menandai pergeseran penting dalam struktur Kantor Staf Presiden.

Purnawirawan jenderal TNI itu sebelumnya dikenal sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat periode 2021–2023 dan kini dipercaya mengemban peran strategis dalam mengawal program prioritas pemerintah.

Sementara itu, pergeseran Qodari ke Bakom dinilai sebagai upaya memperkuat komunikasi pemerintah di tengah dinamika politik dan kebijakan publik.

Pelantikan ini sekaligus mengonfirmasi kabar reshuffle terbatas yang sebelumnya beredar dalam beberapa hari terakhir.*

(d/ad)

BATU BARA – Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan (Disnakerprindag) Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, kini tidak lagi sekadar keluhan biasa.

Kondisi harga sembako bersubsidi yang tak kunjung stabil, ditambah kelangkaan barang di tingkat grosir, memicu gelombang kritik tajam yang diarahkan langsung kepada pemerintah daerah hingga pusat.

Di tengah berbagai klaim penertiban yang dilakukan instansi terkait, fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik.

Baca Juga:

• Nama Dudung Abdurachman Menguat Jadi Kepala Staf Presiden, Ini Profil dan Rekam Jejaknya

Angka ini dinilai jauh dari harapan, bahkan cenderung membebani masyarakat.

Lebih ironis lagi, sejumlah pedagang dan grosir mengaku mengalami keterbatasan stok.

Tidak sedikit warga yang harus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk mendapatkan bahan pokok bersubsidi.

"Bukan hanya mahal, sekarang barangnya pun sulit didapat. Kami ini masyarakat kecil, sangat bergantung dengan sembako bersubsidi. Kalau begini terus, kami harus bagaimana?" ujar seorang ibu rumah tangga dengan nada lirih.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas pengawasan dan pengendalian distribusi oleh Disnakerprindag Kabupaten Batu Bara.

Masyarakat menilai, kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan selama ini hanya bersifat seremonial dan tidak menyentuh akar permasalahan.

"Setiap ada sidak, seolah-olah masalah selesai. Tapi setelah itu, harga tetap mahal, bahkan barang jadi langka. Ini menunjukkan tidak ada tindakan nyata yang benar-benar berdampak," kata warga lainnya.

Upaya awak media untuk mengonfirmasi langsung kepada pihak Disnakerprindag pun menemui jalan buntu. Saat didatangi, kantor dinas tersebut dalam kondisi sepi.

Tidak ada satu pun pejabat penting yang berada di tempat, mulai dari kepala dinas, kepala bidang, hingga ketua satgas perdagangan. Sejumlah ruangan bahkan terlihat terkunci rapat.

Berdasarkan informasi dari staf yang berada di lokasi, para pejabat tersebut sedang berada di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Batu Bara.

Namun, absennya seluruh pejabat dalam waktu bersamaan justru menuai kritik keras dari masyarakat.

"Ini kantor pelayanan publik, bukan kantor pribadi. Masa saat masyarakat butuh, tidak ada satu pun pejabat yang bisa ditemui? Ini mencerminkan lemahnya komitmen pelayanan," ungkap seorang warga dengan nada kesal.

Kekecewaan yang menumpuk akhirnya berubah menjadi tuntutan terbuka.

Tidak hanya meminta evaluasi, masyarakat bahkan secara tegas mendesak agar Satgas Pangan dan tim yang disebut "cyber pangan" dibubarkan jika memang tidak mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

"Kalau keberadaan Satgas Pangan dan cyber pangan hanya formalitas, tidak ada hasil nyata, lebih baik dibubarkan saja. Jangan habiskan anggaran tapi rakyat tetap menderita," tegas salah satu tokoh masyarakat.

Menurut warga, keberadaan tim pengawasan tersebut seharusnya mampu menjamin stabilitas harga dan kelancaran distribusi.

Namun, realita yang terjadi justru sebaliknya. Harga tetap tinggi, distribusi tersendat, dan pengawasan dinilai lemah.

Tak hanya itu, masyarakat juga mulai mencurigai adanya praktik tidak sehat di balik distribusi sembako bersubsidi.

Dugaan keterlibatan oknum atau "mafia sembako" pun mencuat, terutama karena pola yang dianggap janggal, yakni kelangkaan barang yang justru terjadi setelah pelaksanaan sidak.

"Setelah selesai sidak, barang malah hilang di pasaran. Ini bukan kebetulan. Kami menduga ada permainan. Pemerintah harus berani bongkar ini sampai tuntas," ujar warga lainnya.

Dalam curhatan yang disampaikan di depan kantor Disnakerprindag, masyarakat juga meminta perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Mereka berharap pemerintah pusat turun tangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya Disnakerprindag dan Satgas Pangan Kabupaten Batu Bara.

Desakan ini bukan tanpa alasan. Masyarakat merasa telah terlalu lama menghadapi kondisi harga yang tidak stabil tanpa solusi konkret.

Sementara itu, kehadiran pemerintah daerah dinilai belum mampu memberikan rasa aman dan kepastian terhadap kebutuhan pokok.

"Ini bukan lagi soal harga, tapi soal kepercayaan. Kalau pemerintah tidak hadir di saat rakyat butuh, lalu untuk apa ada pemerintah?" kata seorang warga dengan nada penuh kekecewaan.

Situasi ini menjadi ujian serius bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, respons cepat dan langkah konkret sangat dibutuhkan.

Evaluasi menyeluruh, transparansi kebijakan, serta penindakan tegas terhadap oknum yang terlibat menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Jika tidak segera ditindaklanjuti, bukan hanya persoalan sembako yang akan terus berlarut, tetapi juga potensi meningkatnya ketidakpuasan sosial di tengah masyarakat.

Kini, publik menanti, apakah suara rakyat ini akan benar-benar didengar dan ditindaklanjuti, atau kembali tenggelam di tengah rutinitas birokrasi tanpa perubahan nyata.*

(ad)