TANJAB TIMUR – Pemanfaatan rumah dinas bagi pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dinilai belum optimal.

Dari total 27 unit rumah dinas yang disediakan pemerintah daerah, tercatat tiga unit tidak ditempati oleh pejabat yang berhak.

Baca Juga:

• Deretan Kontroversi Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Program MBG: Pengadaan Motor Listrik hingga Usulan Serangga sebagai Sumber Protein

Sebagian bangunan bahkan menunjukkan penurunan kondisi fisik akibat tidak digunakan dalam jangka waktu lama.

Rumah dinas yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah sejatinya diperuntukkan menunjang kinerja dan mobilitas pejabat daerah dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Namun, tidak optimalnya pemanfaatan fasilitas tersebut memunculkan sorotan terhadap pengelolaan aset daerah.

Selain berpotensi menurunkan nilai aset, rumah dinas yang tidak dihuni juga rentan mengalami kerusakan karena minim pemeliharaan.

Situasi ini mendorong perlunya evaluasi terhadap tata kelola dan pemanfaatan aset pemerintah daerah agar lebih efektif.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan dapat melakukan pendataan ulang serta peninjauan terhadap rumah dinas yang kosong, termasuk menyiapkan skema pemanfaatan yang lebih optimal untuk mencegah pemborosan aset daerah.

Kepala Bagian Keuangan Daerah Tanjung Jabung Timur, Awaludin, membenarkan adanya tiga unit rumah dinas yang belum ditempati dari total 27 unit yang tersedia.

"Dalam waktu dekat akan dioptimalkan penggunaan rumah dinas tersebut. Beberapa kepala OPD belum menempatinya karena sudah memiliki rumah pribadi di Tanjung Jabung Timur, dan sebagian masih dalam tahap pembenahan," kata Awaludin.*

(ad)

JAKARTA – Penetapan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung dinilai belum cukup untuk mengungkap keseluruhan perkara.

Pengamat politik Samuel F. Silaen meminta penyidik menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain yang lebih luas dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

• Deretan Kontroversi Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Program MBG: Pengadaan Motor Listrik hingga Usulan Serangga sebagai Sumber Protein

"Kasus ini tidak bisa berhenti pada tiga nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Harus ada pendalaman lebih jauh terhadap pihak-pihak lain yang diduga ikut terlibat," kata Samuel kepada wartawan, Rabu, 3 Juni 2026.

Ia mengutip pernyataan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung yang menyebut adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran MBG yang mencapai Rp 85,27 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp 268 triliun pada 2026.

Menurut Samuel, skala anggaran yang besar semestinya diiringi dengan sistem pengawasan yang ketat.

Namun, dugaan manipulasi penunjukan mitra yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), afiliasi tidak sesuai ketentuan, hingga potensi konflik kepentingan, menunjukkan lemahnya kontrol internal.

"Jika benar ada pola penunjukan yang tidak sesuai prosedur dan terindikasi konflik kepentingan, maka ini sudah masuk kategori persoalan sistemik, bukan sekadar kesalahan administratif," ujarnya.

Samuel juga menyoroti pertanyaan publik mengenai lambatnya deteksi terhadap dugaan penyimpangan tersebut.

Ia menilai fungsi pengawasan seharusnya dapat bekerja lebih awal sebelum kerugian negara menjadi besar.

"Pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan. Kalau sistem pengawasan berjalan efektif, penyimpangan seperti ini semestinya bisa dicegah sejak awal," kata dia.

Terkait pemberhentian ketiga pimpinan BGN oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum penetapan tersangka, Samuel menilai langkah itu menunjukkan respons cepat pemerintah.

Namun ia mengingatkan bahwa pergantian pejabat tidak otomatis menyelesaikan persoalan tata kelola.

"Yang harus dibenahi adalah sistemnya. Bukan hanya orangnya. Kalau sistemnya tetap sama, risiko penyimpangan akan terus berulang," ujarnya.

Ia meminta Kejaksaan Agung membuka penyidikan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak eksternal maupun aktor lain di balik pengelolaan program MBG.

"Jangan sampai berhenti pada tiga tersangka. Harus dibongkar sampai tuntas agar jelas siapa yang bertanggung jawab," kata Samuel.

Menurutnya, keberlanjutan program MBG sangat bergantung pada kepercayaan publik. Karena itu, penegakan hukum yang transparan dinilai penting untuk menjaga legitimasi program tersebut.

"Ini program besar yang menyangkut generasi masa depan. Jika tidak dibersihkan sampai tuntas, kepercayaan publik akan rusak," ujarnya.*

(ad)

DELI SERDANG – Aksi kekerasan terhadap pasangan suami istri di kawasan Terowongan Tembung, Jalan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, viral di media sosial.

Dalam insiden itu, seorang perempuan yang tengah hamil muda ditendang oleh dua pria yang diduga preman, sementara suaminya dipukuli.

Baca Juga:

• Polemik Akomodasi ASEAN U-19 di Medan, PSSI Sumut Angkat Bicara

Rekaman video memperlihatkan korban berhenti dengan sepeda motor di depan terowongan saat di lokasi terjadi keributan atau tawuran di atas rel.

Dalam video yang beredar, tampak tiga orang mengerumuni pasangan tersebut. Dua di antaranya kemudian melakukan penganiayaan.

Seorang pria bercelana loreng terlihat menendang perut korban perempuan hingga ia terduduk kesakitan sambil memegangi perutnya.

Sementara itu, pelaku lainnya memukuli suami korban berkali-kali di bagian wajah sambil memaksa pasangan itu untuk melanjutkan perjalanan.

Korban perempuan juga tampak berteriak histeris di lokasi kejadian yang saat itu ramai pengendara melintas.

Narasi dalam unggahan media sosial menyebutkan bahwa korban merupakan pasangan suami istri dan perempuan tersebut sedang dalam kondisi hamil muda.

Polisi Tangkap Dua Pelaku

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis membenarkan adanya peristiwa tersebut.

Ia mengatakan, dua pelaku telah diamankan dan mengakui perbuatannya.

"Kedua terduga pelaku diamankan dan mengakui perbuatannya," ujar Adrian, Kamis (4/6/2026).

Kedua pelaku diketahui bernama Zul Yarham Lubis (46) dan Julpikar Lubis (37). Keduanya ditangkap pada malam hari di sebuah bengkel di Jalan Baru sekitar pukul 23.00 WIB.

Setelah penangkapan, keduanya langsung dibawa ke Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh tim Jatanras dan Resmob.

Motif: Takut Tawuran Direkam

Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan Iptu Ramadhani Bimo Setiadi menjelaskan, penganiayaan bermula ketika korban berhenti di depan terowongan karena khawatir dengan adanya tawuran di atas rel.

Namun, pelaku justru memaksa korban untuk tetap melintas karena dianggap menghambat arus lalu lintas.

"Korban berhenti karena di atas rel sedang terjadi tawuran. Para pelaku memaksa korban untuk jalan," ujar Bimo.

Menurut polisi, salah satu pelaku kemudian melihat korban mengeluarkan telepon genggam, yang diduga akan digunakan untuk merekam kejadian tersebut.

Pelaku lantas menendang perut korban perempuan karena khawatir peristiwa tawuran itu direkam dan disebarkan ke media sosial.

"Pelaku mengaku menendang karena takut diviralkan," kata Bimo.

Sempat Todongkan Air Gun

Usai melakukan penendangan, pelaku lainnya mengambil senjata jenis air gun dari sebuah bengkel di sekitar lokasi dan menggunakannya untuk mengancam korban agar segera meninggalkan tempat kejadian.

Selain itu, suami korban juga dipukul berulang kali di bagian wajah agar segera melanjutkan perjalanan.

Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit air gun, tujuh tabung gas air gun, serta amunisi.

Peristiwa ini menambah daftar kekerasan jalanan yang terjadi di wilayah Deli Serdang dan sekitarnya, sekaligus memicu kembali sorotan publik terhadap keamanan ruang publik di kawasan rawan konflik.*

(d/ad)

SIMALUNGUN – Jauh sebelum agama Islam dan Kristen berkembang di Tanah Simalungun, masyarakat setempat telah mengenal sistem kepercayaan asli yang disebut Habonaron.

Kepercayaan ini tidak hanya mengatur relasi manusia dengan Tuhan, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan dengan alam dan sesama manusia.

Baca Juga:

• Kapan Puasa 1 Muharram 1448 H? Ini Niat dan Keutamaannya

"Habonaron adalah agama atau keyakinan asli orang Simalungun. Seperti agama tradisional lainnya, di dalamnya terdapat konsep dewata tertinggi yang disebut Naibata (Tuhan), serta dewa-dewi dan kisah penciptaan manusia pertama di Desa Naualuh," ujar Erond, Rabu (3/6/2026).

Menurut Erond, jejak Habonaron juga telah tercatat dalam tulisan J. Tideman pada 1922 yang mendokumentasikan kosmologi dan kepercayaan masyarakat Simalungun sebelum pengaruh agama samawi masuk ke wilayah tersebut.

Ajaran Keseimbangan antara Manusia dan Alam

Erond menjelaskan, inti ajaran Habonaron adalah kebajikan dan keseimbangan.

Sistem kepercayaan ini menempatkan hubungan harmonis antara manusia, alam, hewan, dan tumbuhan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

"Ini adalah keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos, yakni manusia dengan alam semesta," katanya.

Dalam pandangan tersebut, manusia tidak ditempatkan sebagai pusat yang mendominasi alam, melainkan sebagai bagian yang wajib menjaga harmoni kehidupan.

Masuknya Agama Baru dan Perubahan Sosial

Seiring masuknya agama Islam pada 1886, kemudian Protestan pada 1903, serta Katolik pada 1937, masyarakat Simalungun tidak mencatat adanya konflik besar dalam proses perubahan keyakinan tersebut.

Menurut Erond, proses tersebut berlangsung bersamaan dengan kehadiran kolonialisme yang membawa perubahan dalam bentuk pendidikan, layanan kesehatan, dan sistem sosial baru.

"Tidak ada catatan konflik rasial maupun agama yang signifikan ketika agama-agama tersebut masuk," ujarnya.

Nilai Habonaron Masih Bertahan

Meski secara formal tidak lagi dianut dan tidak ditemukan masyarakat yang mengaku sebagai penganut Habonaron dalam survei tahun 2004–2005, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya disebut masih hidup dalam budaya masyarakat Simalungun.

Nilai tersebut kemudian dirumuskan kembali dalam Seminar Kebudayaan Simalungun tahun 1963 melalui falsafah hidup Habonaron do Bona, yang menempatkan kebenaran sebagai dasar berpikir dan bertindak.

Hingga kini, jejak Habonaron masih dapat ditemukan dalam berbagai upacara adat dan praktik budaya masyarakat Simalungun.

"Konsep keseimbangan antara manusia dan alam itu masih menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan," kata Erond.

Meski tidak lagi menjadi sistem kepercayaan formal, Habonaron tetap menjadi bagian penting dalam memahami sejarah, identitas, dan nilai budaya masyarakat Simalungun hingga saat ini.*

(d/ad)

JAKARTA – Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana resmi ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Penahanan ini kembali menyeret perhatian publik pada berbagai polemik yang pernah mewarnai kepemimpinan Dadan, terutama terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Baca Juga:

• Polemik Akomodasi ASEAN U-19 di Medan, PSSI Sumut Angkat Bicara

Salah satu kontroversi mencuat pada Mei 2025 ketika Dadan menyebut dirinya mengonsumsi dua liter susu setiap hari dalam sebuah kegiatan di Bangkalan, Jawa Timur.

Ia mengaitkan kebiasaan tersebut dengan tinggi badan anak-anaknya yang disebut mencapai lebih dari 180 sentimeter.

Pernyataan itu menuai kritik karena dinilai tidak relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat luas.

Dadan kemudian menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pengalaman pribadi, bukan kebijakan pemerintah.

Usulan Serangga sebagai Sumber Protein

Sorotan lain muncul ketika Dadan mengusulkan pemanfaatan belalang dan ulat sagu sebagai alternatif sumber protein dalam program MBG.

Usulan itu disebut sebagai bagian dari pendekatan berbasis kearifan lokal di sejumlah daerah.

Namun, wacana tersebut memicu perdebatan publik terkait standar menu nasional dalam program pemenuhan gizi anak sekolah.

Kasus Keracunan Makanan MBG

Pelaksanaan MBG juga diwarnai sejumlah kasus keracunan makanan di berbagai daerah.

Insiden terbesar terjadi pada September 2025 di Jawa Barat, ketika ratusan pelajar dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program tersebut.

Serangkaian kasus serupa di daerah lain kemudian memperkuat sorotan terhadap aspek pengawasan keamanan pangan dalam program MBG.

Pengadaan Motor Listrik dan Belanja Operasional

BGN juga disorot terkait rencana pengadaan lebih dari 20.000 unit motor listrik untuk mendukung operasional program MBG dengan nilai triliunan rupiah.

Kebijakan itu menuai kritik di tengah masih banyaknya kebutuhan dasar lain yang dianggap lebih mendesak.

Sejumlah pengadaan lain seperti perlengkapan makan hingga perangkat teknologi juga ikut menjadi perhatian publik, meski pihak BGN menyatakan seluruh proses dilakukan sesuai mekanisme.

MBG Saat Ramadan hingga Wacana Ekspansi ke Luar Negeri

Program MBG sempat menjadi perdebatan saat tetap berjalan pada Ramadan 2025 dengan skema makanan dibawa pulang.

Menu yang beredar di media sosial dinilai sebagian pihak belum memenuhi standar gizi ideal.

Selain itu, wacana perluasan MBG ke Sekolah Indonesia Jeddah, Arab Saudi, juga menuai kritik karena dinilai berbiaya tinggi dan belum tepat waktu di tengah tantangan pelaksanaan di dalam negeri.

Anggaran Jumbo dan Isu Ketepatan Sasaran

Program MBG turut dikritik karena membutuhkan anggaran besar hingga ratusan triliun rupiah per tahun.

Sejumlah kajian menilai efektivitas distribusi program masih belum merata, dengan manfaat yang dinilai lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa dibanding wilayah timur Indonesia.

Kini, dengan ditahannya Dadan Hindayana oleh Kejagung, program MBG memasuki fase baru di tengah sorotan publik yang masih terus berlanjut.

Proses hukum terhadap Dadan masih berjalan.*

(vo/ad)

JAKARTA – Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali melemah pada perdagangan Kamis (4/6/2026).

Penurunan ini terjadi seiring tekanan pada harga emas dunia yang masih dipengaruhi ketidakpastian geopolitik dan kebijakan suku bunga global.

Baca Juga:

• Rupiah Kian Terpuruk, Tembus Rp17.998 per Dolar AS!

Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) juga ikut terkoreksi menjadi Rp2.571.000 per gram, atau turun Rp13.000 dari hari sebelumnya.

Penurunan harga juga tercermin pada berbagai ukuran emas batangan. Emas ukuran 0,5 gram dijual Rp1.429.500, sedangkan ukuran 5 gram dibanderol Rp13.570.000.

Untuk ukuran lebih besar, emas 100 gram tercatat Rp270.112.000, sementara ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram mencapai Rp2.699.600.000.

Tekanan pada emas domestik tidak terlepas dari pelemahan harga emas dunia.

Pada perdagangan terakhir, harga emas spot ditutup di level US$4.449,5 per troy ounce, turun sekitar 0,9 persen dan menjadi level terendah dalam lebih dari dua bulan terakhir sejak akhir Maret.

Analis menilai, pergerakan harga emas masih dibayangi dinamika geopolitik, terutama ketegangan di kawasan Timur Tengah yang kembali meningkat.

Amerika Serikat dan Iran dilaporkan saling melancarkan serangan di tengah proses negosiasi yang belum menghasilkan kesepakatan damai.

Situasi tersebut turut mendorong lonjakan harga minyak mentah. Brent tercatat naik hampir 2 persen dan ditutup di US$97,81 per barel.

Kondisi ini menambah kekhawatiran pasar terhadap potensi inflasi global yang dapat bertahan lebih lama.

"Timur Tengah masih menjadi sumber utama ketidakpastian. Siklus eskalasi dan de-eskalasi membuat investor sulit mengukur risiko," ujar Market Strategist Pepperstone Group Ltd, Ahmad Assiri, dikutip dari Bloomberg News.

Di sisi lain, emas sebagai aset tanpa imbal hasil (non-yielding asset) cenderung kurang diminati ketika suku bunga global masih berada di level tinggi.

Hal ini membuat tekanan terhadap harga emas diperkirakan masih berlanjut dalam jangka pendek.*

(bb/ad)

MEDAN – Polemik terkait akomodasi peserta ASEAN Boys Championship U-19 di Medan, Sumatera Utara, kembali mencuat setelah adanya perbedaan pernyataan mengenai komitmen pembiayaan hotel bagi peserta turnamen tersebut.

Sekretaris PSSI Sumatera Utara, Yosephine Sembiring, menegaskan bahwa komitmen awal terkait fasilitas akomodasi merupakan kesepakatan antara panitia lokal dan Wali Kota Medan.

Baca Juga:

• Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK Usai OTT Dugaan Suap Pengurusan Izin Tinggal WNA

"Setahu kami, komitmen tersebut adalah antara panitia lokal dan Wali Kota Medan. Jika komitmen tersebut tidak bisa ditanggungjawabi oleh Wali Kota Medan, maka kami bersama panitia lokal sudah mengambil alih tanggung jawab tersebut," kata Yosephine dalam keterangan pers, Senin (2/6/2026).

Ia menyayangkan munculnya polemik tersebut di ruang publik, mengingat turnamen ini menyangkut nama baik Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara ajang internasional sepak bola kelompok usia muda.

Menurut Yosephine, seluruh pihak seharusnya tetap fokus pada kelancaran pelaksanaan turnamen.

Ia menilai keberlanjutan penyelenggaraan event internasional di daerah juga bergantung pada kepercayaan federasi dan mitra luar negeri terhadap kesiapan tuan rumah.

"PSSI menyayangkan hal ini terjadi, apalagi ke depan kami akan membawa pertandingan-pertandingan internasional ke daerah ini," ujarnya.

Ia menambahkan, penyelenggaraan turnamen harus tetap menjadi prioritas bersama demi menjaga citra Sumatera Utara, sekaligus mendukung pengembangan sepak bola nasional di tingkat daerah.

"Demi masyarakat Sumut, kami memastikan semua pihak dapat kembali berkonsentrasi pada ajang olahraga yang membawa nama bangsa kita," kata Yosephine.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi lanjutan dari Pemerintah Kota Medan terkait perbedaan informasi mengenai komitmen pembiayaan akomodasi tersebut.*

(ps/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (4/6/2026), dan semakin mendekati level psikologis Rp18.000 per dolar AS.

Tekanan terhadap mata uang Garuda ini diperkirakan mendorong Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat langkah intervensi di pasar valuta asing.

Baca Juga:

• IHSG Turun ke Level 5.878 di Awal Perdagangan, Apa Penyebabnya?

Pelemahan ini terjadi seiring tekanan terhadap mayoritas mata uang Asia yang turut bergerak di zona negatif.

Di kawasan regional, yen Jepang melemah 0,11 persen, dolar Singapura turun 0,03 persen, won Korea Selatan melemah 0,35 persen, dan dolar Hong Kong juga terkoreksi 0,03 persen.

Peso Filipina tercatat melemah 0,22 persen, sementara yuan China turun 0,06 persen dan baht Thailand terkoreksi 0,10 persen.

Di sisi lain, beberapa mata uang justru mencatat penguatan terhadap dolar AS, di antaranya dolar Taiwan yang naik 0,15 persen, rupee India menguat 0,46 persen, serta ringgit Malaysia yang terapresiasi 0,45 persen.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih berlanjut dalam jangka pendek.

Dalam kondisi tersebut, BI dinilai berpeluang meningkatkan intensitas intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

"Langkah intervensi akan semakin diperlukan apabila rupiah bergerak terlalu cepat menuju atau bahkan melampaui level Rp18.000 per dolar AS," ujarnya.

Menurut Lukman, penguatan dolar AS saat ini ditopang oleh meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah ketegangan geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Selain itu, dolar AS juga mendapat dukungan dari data ekonomi yang menunjukkan ketahanan ekonomi Amerika Serikat.

Data ketenagakerjaan sektor swasta (ADP) tercatat lebih baik dari perkiraan pasar, sementara indeks aktivitas sektor jasa (ISM Services) juga menunjukkan ekspansi lebih kuat dari ekspektasi.

Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa The Federal Reserve masih memiliki ruang untuk mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama.

Dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi oleh sentimen ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Pelaku pasar masih mencermati berbagai risiko domestik yang dapat mempengaruhi arus modal masuk.

Lukman memperkirakan rupiah akan bergerak dalam rentang Rp17.900 hingga Rp18.050 per dolar AS pada perdagangan hari ini.*

(bi/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Kamis (4/6/2026), melanjutkan tekanan yang terjadi pada sesi sebelumnya.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar (big caps) terpantau kompak bergerak di zona merah pada awal perdagangan.

Baca Juga:

• Harga Pangan Awal Juni 2026: Beras dan Cabai Kompak Turun, Tapi Daging dan Telur Justru Naik

Total transaksi awal perdagangan mencapai Rp647,9 miliar dengan volume 888,1 juta saham.

Pada pembukaan pasar, sebanyak 114 saham tercatat menguat, sementara 388 saham melemah, dan 457 saham stagnan.

Pergerakan saham unggulan menunjukkan pola beragam.

Beberapa saham seperti BBCA naik 0,45 persen ke Rp5.550, BBRI menguat 0,34 persen ke Rp2.910, TLKM naik 1,40 persen ke Rp2.890, PANI naik 0,37 persen ke Rp6.800, serta EMAS menguat 0,72 persen ke Rp7.000.

Namun, tekanan jual masih mendominasi sejumlah saham besar lainnya.

BREN turun 4,09 persen ke Rp3.990, BMRI melemah 0,25 persen ke Rp4.040, BYAN turun 1,23 persen ke Rp10.050, MORA terkoreksi 1,96 persen ke Rp6.250, dan AMMN turun 4,23 persen ke Rp3.170.

Saham lain seperti ASII juga melemah 1,03 persen ke Rp4.790, BRPT turun 2,27 persen ke Rp1.725, TPIA anjlok 5,57 persen ke Rp1.525, BBNI turun 0,28 persen ke Rp3.560, serta DSSA terkoreksi 5,07 persen ke Rp655.

Sebelumnya, pada perdagangan Rabu (3/6), IHSG ditutup melemah cukup dalam sebesar 4,11 persen ke level 5.941

. Analis menilai tekanan pasar salah satunya dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp17.966 per dolar AS.

Tim riset Phintraco Sekuritas menyebut, secara teknikal IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan apabila menembus level psikologis 5.900.

Dalam kondisi tersebut, indeks berisiko menguji area support berikutnya di rentang 5.750–5.840.

Di sisi lain, sentimen global turut menekan pasar.

Lembaga pemeringkat Moody's menetapkan peringkat PT Danantara Investment Management (DIM) pada level Baa2 dengan outlook negatif, yang mencerminkan keterkaitan erat dengan kondisi kredit pemerintah Indonesia.

Sementara itu, S&P Global Ratings memberikan peringkat BBB dengan outlook stabil, dan Fitch Ratings juga menetapkan peringkat BBB untuk instrumen utang DIM.

Ketiga lembaga tersebut menyoroti kuatnya hubungan antara DIM dan pemerintah Indonesia.*

(bi/ad)

JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjalani pemeriksaan sekitar sembilan jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Silmy keluar dari ruang pemeriksaan pada Kamis (4/6/2026) pukul 08.36 WIB dengan mengenakan rompi oranye tahanan KPK serta tangan diborgol sambil membawa dokumen, sebelum langsung menuju mobil tahanan.

Baca Juga:

• Kejagung Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG di BGN

OTT tersebut dilakukan pada Selasa (2/6/2026) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat, terkait dugaan penyimpangan pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing, yakni Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Dalam rentang 2–3 Juni 2026, KPK disebut menangkap total 17 orang yang terdiri dari penyelenggara negara, aparatur sipil negara, serta pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk kendaraan roda dua dan roda empat, sepeda, serta logam mulia dalam jumlah ratusan gram.

"Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas sekitar ratusan gram," kata Budi, Rabu (3/6/2026) malam.

Silmy Karim sebelumnya sempat dicari penyidik KPK sebelum akhirnya menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam.

Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023–2024.

Menanggapi penahanan tersebut, pemerintah menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan atas kembali terjadinya kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara.

"Sesungguhnya, dua hari ini kita sangat-sangat prihatin. Terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan," ujar Prasetyo, Kamis (4/6/2026).

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali mengingatkan jajaran pemerintah untuk memperkuat integritas dan memberantas praktik korupsi.

Pemerintah, kata Prasetyo, juga akan memastikan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imipas tetap berjalan normal meski proses hukum tengah berlangsung.*

(ad)

JAKARTA – Harga sejumlah komoditas pangan nasional terpantau mulai melandai pada awal Juni 2026.

Namun, tren penurunan tersebut belum merata karena beberapa komoditas protein hewani dan minyak goreng masih mencatat kenaikan.

Baca Juga:

• Harga HP Samsung 2026 Berubah Lagi, Ini Daftar Lengkapnya!

Harga beras kualitas bawah I tercatat turun 2,73 persen menjadi Rp14.250 per kilogram.

Sementara itu, beras kualitas bawah II juga mengalami penurunan 1,73 persen menjadi Rp14.200 per kilogram.

Untuk kategori medium, beras kualitas medium I turun cukup dalam sebesar 6,79 persen menjadi Rp15.100 per kilogram, disusul medium II yang turun 6,23 persen ke level Rp15.050 per kilogram.

Adapun beras kualitas super I turun 2,87 persen menjadi Rp16.950 per kilogram, sedangkan super II turun tipis 0,88 persen ke Rp16.850 per kilogram.

Meski demikian, tekanan harga masih terjadi pada beberapa komoditas hortikultura.

Bawang merah ukuran sedang tercatat naik 7,89 persen menjadi Rp54.000 per kilogram, sedangkan bawang putih justru turun 2,72 persen menjadi Rp37.750 per kilogram.

Harga cabai menunjukkan tren penurunan cukup dalam.

Cabai merah besar turun 13,92 persen menjadi Rp62.450 per kilogram, sementara cabai merah keriting anjlok 19,44 persen ke Rp55.100 per kilogram.

Adapun cabai rawit menunjukkan pergerakan beragam.

Cabai rawit hijau turun tajam 28,14 persen menjadi Rp42.400 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah justru naik 5,63 persen ke Rp84.400 per kilogram.

Di sisi lain, harga minyak goreng cenderung naik tipis.

Minyak goreng curah naik 0,24 persen menjadi Rp20.650 per liter, sementara minyak goreng kemasan I naik 0,21 persen ke Rp24.050 per liter.

Untuk komoditas protein hewani, tren kenaikan masih berlanjut.

Daging sapi kualitas I naik 4,42 persen menjadi Rp158.450 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas II turun tipis 0,35 persen ke Rp141.800 per kilogram.

Harga daging ayam ras segar juga naik 2,42 persen menjadi Rp40.200 per kilogram, sementara telur ayam ras ikut meningkat 2,96 persen ke Rp31.350 per kilogram.

Secara umum, data PIHPS menunjukkan adanya penurunan tekanan harga pada kelompok beras dan sebagian cabai, namun kenaikan pada protein hewani dan minyak masih menjadi faktor penahan laju penurunan inflasi pangan secara lebih luas.*

(bi/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung membuka kemungkinan penambahan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua pejabat lainnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan penyidikan perkara tersebut masih berada pada tahap awal sehingga peluang pengembangan kasus masih terbuka lebar.

Baca Juga:

• Di Balik Kasus BGN: Rapuhnya Sistem Merit Birokrasi

Syarief menyebut penyidik masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pengelola yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka utama.

Ia menegaskan, istilah terafiliasi dalam perkara ini tidak sekadar hubungan administratif, melainkan diduga berkaitan dengan praktik yang mengandung konflik kepentingan dan unsur melawan hukum.

"Yang dimaksud terafiliasi di sini adalah terafiliasi secara melawan hukum dan konflik kepentingan di situ," ujarnya.

Meski begitu, Kejagung belum mengungkap identitas pihak-pihak lain yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penyidik masih mendalami seluruh temuan berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan.

Selain pengembangan tersangka, Kejagung juga masih menghitung potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.

"Masih dihitung. Masih proses," kata Syarief.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG di BGN, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung

Penyidik menduga terdapat penunjukan yayasan mitra SPPG yang tidak memenuhi syarat dan memiliki keterkaitan dengan pejabat BGN, yang kemudian digunakan sebagai sarana tindak pidana korupsi.*

(km/ad)

Oleh:M. Harry Mulya Zein

KASUS yang tengah menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak semestinya hanya dibaca sebagai persoalan hukum semata.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Perkuat SAKIP dan Reformasi Birokrasi, Sulaiman Harahap: Administrasi Baik Tak Cukup Jika Pelayanan Publik Buruk

Pertanyaan itu menjadi relevan karena BGN bukanlah lembaga biasa. Sebagai pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG), BGN mengelola anggaran yang sangat besar.

Pada 2025, anggaran lembaga ini mencapai sekitar Rp 71 triliun dan melonjak menjadi Rp 268 triliun pada 2026.

Besarnya sumber daya yang dikelola menuntut standar integritas dan profesionalisme yang jauh lebih tinggi dibandingkan organisasi publik pada umumnya.

Dalam konteks itulah dugaan praktik penyimpangan yang berkembang belakangan ini harus ditempatkan.

Jika benar terdapat praktik jual beli jabatan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan organisasi, maka persoalannya bukan sekadar pelanggaran hukum.

Yang sesungguhnya dipertaruhkan adalah sistem merit yang menjadi fondasi birokrasi modern.

Sistem merit merupakan prinsip pengelolaan aparatur negara yang menempatkan kompetensi, kualifikasi, integritas, dan kinerja sebagai dasar utama dalam pengisian jabatan publik.

Dalam sistem ini, jabatan diberikan kepada mereka yang paling layak.

Bukan kepada mereka yang paling dekat dengan kekuasaan atau memiliki kemampuan melakukan transaksi politik maupun ekonomi.

Konsep tersebut berakar pada teori birokrasi modern yang dikembangkan Max Weber dalam Economy and Society (1922).

Weber menegaskan bahwa birokrasi yang efektif hanya dapat dibangun melalui profesionalisme, aturan yang impersonal, dan proses seleksi yang objektif.

Ketika jabatan berubah menjadi alat patronase, birokrasi kehilangan netralitasnya dan perlahan kehilangan kemampuan melayani kepentingan publik.

Masalahnya, ancaman terhadap sistem merit sering kali tidak datang secara terbuka. Ia hadir melalui praktik-praktik yang tampak administratif, tetapi sesungguhnya menggerus prinsip profesionalisme.

Jual beli jabatan, promosi berdasarkan kedekatan, atau pengisian posisi strategis tanpa mempertimbangkan kompetensi merupakan bentuk-bentuk penyimpangan yang perlahan merusak kualitas institusi negara.

Michael Young dalam The Rise of the Meritocracy (1958) mengingatkan bahwa masyarakat modern membutuhkan sistem yang memberikan kesempatan berdasarkan kemampuan, bukan privilese.

Dalam birokrasi negara, prinsip tersebut menjadi semakin penting karena kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kualitas individu yang mengelola institusi.

Karena itu, reformasi birokrasi yang dimulai melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sesungguhnya merupakan langkah maju.

Salah satu instrumen penting yang dibentuk saat itu adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), lembaga independen yang bertugas mengawasi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.

Keberadaan KASN bukan tanpa alasan.

Dalam teori principal-agent yang dikembangkan Michael Jensen dan William Meckling dalam Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure (1976), setiap pemegang kekuasaan selalu memiliki potensi menyalahgunakan kewenangannya apabila tidak diawasi secara efektif.

Semakin besar kewenangan dan sumber daya yang dikelola, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengawasan yang independen.

Sayangnya, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, KASN dibubarkan dan fungsi pengawasannya dialihkan ke dalam struktur pemerintah.

Di sinilah letak persoalannya. Ketika fungsi pengawasan ditempatkan dalam institusi yang sama dengan pihak yang diawasi, muncul risiko berkurangnya independensi dan efektivitas kontrol.

Kekhawatiran tersebut tampaknya juga menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

Melalui Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan perlunya lembaga independen yang mengawasi penerapan sistem merit, kode etik, dan kode perilaku ASN.

Putusan itu pada dasarnya mengirim pesan bahwa meritokrasi tidak cukup dijaga oleh regulasi, tetapi membutuhkan institusi pengawas yang berdiri di luar kepentingan birokrasi sehari-hari.

Pengalaman negara-negara Asia menunjukkan pentingnya prinsip tersebut.

Singapura memiliki Public Service Commission yang menjaga kualitas rekrutmen dan promosi aparatur negara secara ketat.

Korea Selatan membangun birokrasi profesional melalui sistem seleksi yang kompetitif dan transparan.

Malaysia dan Vietnam juga mempertahankan mekanisme pengawasan yang relatif kuat untuk memastikan pengelolaan aparatur tidak terjebak dalam praktik patronase.

Keberhasilan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan kualitas birokrasi merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Tidak ada negara yang mampu membangun institusi publik yang efektif tanpa sistem merit yang kuat dan diawasi secara independen.

Karena itu, pelajaran terbesar dari kasus BGN bukanlah sekadar pentingnya penindakan hukum. Yang lebih penting adalah memperkuat sistem pencegahan.

Negara tidak boleh menunggu penyimpangan terjadi untuk kemudian bertindak. T

ata kelola yang baik justru dibangun dengan menciptakan mekanisme yang mampu mencegah penyimpangan sejak awal.

Momentum ini seharusnya menjadi titik balik untuk mengevaluasi kembali arah reformasi birokrasi Indonesia.

Pemerintah dan DPR perlu segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi melalui revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan menghadirkan kembali lembaga independen pengawas sistem merit.

Sebab, ketika meritokrasi melemah, yang terancam bukan hanya profesionalisme birokrasi, melainkan juga kepercayaan publik terhadap negara.

Pada akhirnya, kualitas negara tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh bagaimana jabatan-jabatan publik diisi.

Dan di situlah sesungguhnya kasus BGN memberi pelajaran paling berharga: bahwa birokrasi yang kuat hanya dapat dibangun di atas sistem merit yang kuat pula.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen IPDN Jakarta

JAKARTA – Bulan Muharram kembali menjadi penanda awal Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

Selain termasuk salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam, Muharram juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, termasuk puasa sunnah yang memiliki keutamaan besar di sisi Allah SWT.

Baca Juga:

• Sambut Kepulangan Kloter 2 Haji Sumut, Wagub Surya Apresiasi Petugas dan Harap Jemaah Jadi Teladan

Dalam hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram.

Puasa 1 Muharram 1448 H Jatuh 16 Juni 2026

Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2026 yang diterbitkan Kementerian Agama RI, 1 Muharram 1448 H bertepatan dengan Selasa, 16 Juni 2026.

Penetapan tersebut juga sejalan dengan perhitungan Muhammadiyah melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Dengan demikian, umat Islam yang ingin melaksanakan puasa sunnah awal Muharram dapat melaksanakannya pada tanggal tersebut.

Keutamaan Puasa Muharram

Dalam literatur fikih dan penjelasan ulama, Muharram disebut sebagai "bulan Allah", yang menunjukkan kemuliaan khusus dibanding bulan lainnya.

Rasulullah SAW bahkan menyebut puasa di bulan Muharram sebagai puasa paling utama setelah Ramadan.

Selain itu, terdapat anjuran kuat untuk memperbanyak ibadah di bulan ini, termasuk puasa sunnah Senin-Kamis, Ayyamul Bidh, hingga puasa Daud.

Niat Puasa Muharram

Berikut bacaan niat puasa sunnah Muharram:

نَوَيْتُ صَوْمَ شَهْرِ مُحَرَّمَ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma syahri Muharram sunnatal lillaahi ta'aalaa

Artinya: "Saya berniat puasa sunnah bulan Muharram karena Allah Ta'ala."

Niat dapat dilakukan pada malam hari atau sebelum waktu zawal selama belum melakukan hal yang membatalkan puasa.

Puasa Tasua dan Asyura

Secara khusus, puasa yang sangat dianjurkan pada bulan Muharram adalah puasa Tasua (9 Muharram) dan Asyura (10 Muharram).

Berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, puasa Tasua dan Asyura pada 2026 diperkirakan jatuh pada Rabu-Kamis, 24–25 Juni 2026.

Dalam riwayat sahih, Rasulullah SAW menganjurkan puasa Asyura dan berniat menambah puasa di hari ke-9 sebagai bentuk pembeda dengan tradisi umat sebelumnya.

Hukum Puasa 1 Muharram

Tidak terdapat dalil khusus yang secara spesifik menganjurkan puasa pada 1 Muharram.

Namun, anjuran berpuasa bersifat umum di bulan Muharram sebagai bulan yang paling utama untuk ibadah puasa sunnah setelah Ramadan.

Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan ibadah di bulan ini sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT.*

(d/ad)

JAKARTA – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 kembali menjadi salah satu skema pembiayaan yang banyak diminati pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Program ini ditujukan untuk memperluas akses permodalan dengan bunga rendah serta tenor yang fleksibel.

Baca Juga:

• Mualem Sambut Silaturahmi Pimpinan MPU Aceh, Bahas MTQ Nasional hingga Tambang Ilegal

Bunga yang dikenakan ditetapkan sebesar 6 persen efektif per tahun atau sekitar 0,5 persen per bulan.

Program ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam memperkuat modal kerja maupun investasi produktif tanpa beban bunga tinggi, sekaligus memperluas inklusi keuangan di sektor UMKM.

Tabel Angsuran KUR BNI 2026 Rp100 Juta

Berikut estimasi cicilan KUR BNI 2026 untuk pinjaman Rp100 juta:

Tenor 12 bulan: Rp8.606.643 per bulan
Tenor 24 bulan: Rp4.432.061 per bulan
Tenor 36 bulan: Rp3.042.194 per bulan
Tenor 48 bulan: Rp2.348.503 per bulan
Tenor 60 bulan: Rp1.933.280 per bulan

Dengan skema ini, pelaku usaha dapat menyesuaikan besaran cicilan sesuai kemampuan arus kas bisnis masing-masing.

Syarat Pengajuan KUR BNI 2026

Mengacu pada ketentuan resmi, berikut syarat utama pengajuan KUR BNI:

- WNI minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah
- Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
- Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga
- Surat nikah (bagi yang sudah menikah)
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha
- NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta
- Tidak sedang menerima kredit produktif lain di luar KUR
- Agunan tambahan untuk pinjaman di atas Rp100 juta

Debitur dengan KPR atau KKB yang masih lancar tetap diperbolehkan mengajukan KUR sesuai ketentuan bank.

Cara Pengajuan KUR BNI 2026

Pengajuan KUR BNI dapat dilakukan secara online maupun offline.

1. Online

- Akses laman eform.bni.co.id
- Isi data diri dan data usaha
- Setujui syarat dan ketentuan
- Tunggu verifikasi dan survei usaha oleh pihak bank

2. Offline

- Datang ke kantor cabang BNI terdekat
- Mengisi formulir pengajuan
- Menyerahkan dokumen persyaratan
- Menunggu survei dan proses persetujuan (3–7 hari kerja)

Program KUR BNI 2026 menjadi salah satu instrumen utama pembiayaan UMKM dengan skema bunga rendah dan proses yang relatif cepat.

Namun, calon debitur tetap disarankan menghitung kemampuan cicilan sebelum mengajukan pinjaman agar usaha tetap berjalan sehat.*

(di/ad)

JAKARTA – Pasar ponsel pintar Samsung di Indonesia kembali bergerak dinamis memasuki pertengahan 2026.

Sejumlah lini Galaxy, mulai dari kelas entry-level hingga flagship, mengalami penyesuaian harga di berbagai kanal penjualan.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Lesu, Tapi Dua Saham Ini Malah Tembus Kenaikan Tinggi

Di segmen entry-level, Samsung Galaxy A07 tercatat mengalami kenaikan harga.

Varian yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,4 juta kini naik menjadi sekitar Rp1,8 juta.

Varian lain yang semula Rp1,8 juta turut terkerek ke kisaran Rp2,2 juta hingga Rp3 juta, tergantung kapasitas memori.

Galaxy A17 juga mengalami penyesuaian harga dengan kenaikan sekitar Rp200 ribu hingga Rp500 ribu.

Model ini kini dipasarkan di rentang Rp3 juta hingga Rp3,5 juta untuk varian RAM 8 GB.

Masuk ke kelas menengah, Galaxy A26 kini berada di kisaran Rp5 jutaan, sementara Galaxy A36 dibanderol antara Rp6,6 juta hingga Rp7,3 juta.

Kedua model ini masih menjadi tulang punggung Samsung di segmen menengah berkat kombinasi performa dan dukungan perangkat lunak yang lebih panjang.

Sementara itu, Galaxy A57 yang mendekati kelas flagship kini dipasarkan sekitar Rp9 jutaan.

Posisi harga ini membuat jaraknya dengan lini flagship semakin jelas setelah seri atas Samsung juga mengalami penyesuaian.

Di segmen premium, Galaxy S26 Series tetap menjadi andalan utama Samsung pada 2026.

Varian Galaxy S26 Ultra dibanderol sekitar Rp24,5 juta hingga Rp32 jutaan, tergantung konfigurasi memori.

Sementara Galaxy S26 reguler berada di rentang Rp16,5 juta hingga Rp19,5 juta.

Model Galaxy S26 Plus dipasarkan sekitar Rp21,5 juta hingga Rp22,5 juta, dengan desain layar lebih besar dibanding versi reguler.

Untuk segmen ponsel lipat, Galaxy Z Fold 7 dan Galaxy Z Flip 7 masih bertahan di pasar Indonesia dengan harga berkisar Rp28 juta hingga Rp33 juta.

Perangkat ini tetap menyasar konsumen premium dengan kebutuhan multitasking dan desain futuristik.

Selain smartphone, ekosistem Samsung seperti Galaxy Buds dan perangkat wearable juga masih tersedia dengan harga mulai Rp800 ribu hingga Rp1,8 juta.

Kenaikan dan penyesuaian harga di berbagai lini ini membuat konsumen perlu lebih cermat dalam memilih perangkat sesuai kebutuhan.

Di tengah fluktuasi harga, sejumlah model Galaxy A masih menjadi opsi paling diminati di segmen menengah karena dianggap paling seimbang antara fitur dan harga.*

(di/ad)

TABANAN – Pemerintah Kabupaten Tabanan menekankan pentingnya peran operator desa dalam memperkuat publikasi pembangunan berbasis data desa presisi.

Operator desa dinilai tidak hanya berfungsi sebagai pengelola data, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Program Tiga Juta Rumah Dikebut, Bobby Nasution Minta Dukungan OJK Sumut

Menurut Ariasa, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga dari sejauh mana informasi pembangunan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat secara luas.

Dalam konteks tersebut, operator desa memiliki posisi strategis sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan warga.

"Operator desa merupakan garda terdepan dalam menyajikan informasi terkait perkembangan pembangunan, potensi desa, hingga program pelayanan kepada masyarakat. Informasi yang akurat dan konsisten akan memperkuat partisipasi masyarakat," ujar Ariasa.

Ia menambahkan, dukungan seluruh elemen masyarakat diperlukan agar berbagai capaian pembangunan yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bupati Komang Gede Sanjaya dapat terus berlanjut dan disempurnakan.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Selemadeg, Hendrayuni, yang mewakili camat setempat.

Ia menekankan perlunya peningkatan kapasitas operator Sistem Informasi Desa (SID) dalam mengelola dan mempublikasikan informasi pembangunan secara lebih efektif.

Selain isu komunikasi pembangunan, kegiatan juga diisi sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber oleh Pengolah Data dan Informasi Pusdal LH Bali Nusra Kementerian Lingkungan Hidup, I Gede Bajawan Dewantara.

Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga untuk menekan beban tempat pemrosesan akhir (TPA).

Edukasi berkelanjutan melalui media digital desa dinilai penting untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.

"Komunikasi memiliki peran penting dalam perubahan perilaku. Edukasi yang konsisten akan membantu masyarakat mengurangi dan mengolah sampah dari sumbernya," ujarnya.

Melalui workshop ini, pemerintah daerah berharap terjadi penguatan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan informasi pembangunan sekaligus peningkatan kesadaran lingkungan secara berkelanjutan.*

(ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut untuk mempercepat pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Permintaan itu disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi jajaran OJK Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (3/6/2026).

Baca Juga:

• Percepat Respons Layanan Publik, Pemprov Sumut Dorong Penguatan Sistem Pengaduan Terintegrasi Satu Pintu

"Karena ini merupakan program pemerintah pusat yang juga didukung pemerintah daerah, kami berharap ada dukungan dari OJK untuk mempercepat pelaksanaannya," ujar Bobby Nasution.

Menurut Bobby, Pemerintah Provinsi Sumut telah menyiapkan skema subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai bagian dari dukungan daerah.

Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis yang membutuhkan sinergi lintas lembaga agar program tersebut dapat berjalan lebih efektif.

Selain isu perumahan, Bobby juga mengusulkan pembentukan forum komunikasi antara kepala daerah dan sektor jasa keuangan di Sumut.

Forum tersebut dinilai penting untuk memperkuat koordinasi kebijakan pembangunan dan ekonomi daerah.

"Hal ini perlu dilakukan agar masukan dari tingkat daerah juga bisa didengar. Berbagai program pemerintah dan sektor ekonomi yang dapat berjalan bersama bisa kita diskusikan lebih awal," katanya.

Sementara itu, Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kami berkomitmen untuk terus menyelaraskan program OJK dengan pemerintah daerah agar sinergi yang terbangun semakin solid," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby Nasution juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran OJK Sumut atas transisi kepemimpinan dari Khoirul Muttaqien kepada Triyoga Laksito, yang diharapkan dapat memperkuat koordinasi sektor jasa keuangan di Sumatera Utara.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya memperkuat efektivitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Kolaborasi Sumut Berkah menuju daerah yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Muhammad Suib, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Regional Sumatera Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu, 3 Juni 2026.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Perkuat SAKIP dan Reformasi Birokrasi, Sulaiman Harahap: Administrasi Baik Tak Cukup Jika Pelayanan Publik Buruk

Suib mengatakan Pemprov Sumut telah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat, antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem pelaporan terintegrasi, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam pengelolaan pengaduan, terutama karena belum optimalnya koordinasi antarinstansi sehingga penanganan pengaduan masih bersifat parsial.

"Karena itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kapasitas SDM dan memperkuat kelembagaan pengelola pengaduan sesuai amanat Permendagri Nomor 8 Tahun 2023," kata Suib.

Ia menambahkan perlunya sosialisasi aplikasi pengaduan kepada masyarakat agar setiap laporan dapat disampaikan secara mudah, transparan, dan ditindaklanjuti secara efektif.

Menurutnya, penguatan sistem satu pintu menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan di mana setiap pengaduan masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat, dan profesional," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri yang diwakili Pranata Humas Ahli Madya Rega Tadeak Hakim mengatakan penguatan sistem pengaduan menjadi penting seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang responsif dan adaptif.

Ia menekankan pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga harus membuka ruang partisipasi publik dalam proses pengawasan dan perbaikan layanan.

"Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pelayanan publik," kata Rega.

Ia berharap peserta Bimtek dapat meningkatkan kompetensi dalam penanganan pengaduan serta memanfaatkan data pengaduan sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber dari Ombudsman RI dan pakar pelayanan publik, serta dihadiri pejabat Dinas Kominfo Sumut dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), reformasi birokrasi, dan pembangunan Zona Integritas.

Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong birokrasi yang lebih akuntabel, profesional, dan berorientasi pada hasil.

Baca Juga:

• Rico Waas Apresiasi Film ‘Samudera’, Sebut Karya Anak Medan Jadi Pemantik Industri Kreatif

Sulaiman mengatakan tuntutan publik terhadap kinerja pemerintahan semakin tinggi, terutama terkait pelayanan yang cepat, kebijakan yang tepat sasaran, serta penggunaan anggaran yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Publik ingin pelayanan yang cepat, kebijakan yang tepat sasaran, dan penggunaan anggaran yang benar-benar memberi manfaat," ujar Sulaiman.

Ia menegaskan bahwa SAKIP, reformasi birokrasi, dan zona integritas tidak boleh dipandang hanya sebagai agenda administratif tahunan.

Menurut dia, ketiganya merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sulaiman juga mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar tidak berhenti pada formalitas penyusunan dokumen maupun pelaporan kinerja.

Ia menyoroti masih adanya daerah dengan capaian administrasi baik, namun belum sejalan dengan kualitas pelayanan publik.

"Saya tidak ingin ada lagi daerah yang nilai administrasinya baik, tetapi pelayanan publiknya lambat, kemiskinannya tinggi, investasinya rendah, dan masyarakat masih mengeluhkan birokrasi yang berbelit," katanya.

Ia menambahkan kepala daerah harus menjadi motor penggerak utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Selain itu, ia menekankan pentingnya perubahan budaya kerja, penguatan zona integritas secara substantif, serta percepatan transformasi digital di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Sulaiman berharap kegiatan asistensi tersebut tidak berhenti sebagai forum seremonial, melainkan menjadi momentum evaluasi dan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan.

"Kita ingin menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani, serta mampu membawa Sumut menjadi daerah yang berdaya saing, maju, dan berkelanjutan," ujarnya.*

(ad)