Menteri Dalam Negeri Singapura K Shanmugam mengatakan, kabut asap berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang melanggar aturan di Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia sendiri turut menanggung dampak dari persoalan tersebut.

Baca Juga:

• PDIP Kritik Dua Tahun Prabowo-Gibran: Kondisi Indonesia Tak Baik-Baik Saja, Banyak Hal Perlu Dievaluasi

Pernyataan Syahganda sebelumnya disampaikan saat menanggapi kabut asap karhutla yang menyelimuti wilayah Malaysia dan Singapura pada 10 Oktober 2026.

Syahganda meminta negara-negara tetangga memahami bahwa kebakaran yang terjadi merupakan persoalan yang menurutnya tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan manusia.

"Kita bukan hanya mengirim asap, tapi kalau asapnya enggak ada, kita mengirim oksigen. Oksigen Singapura dan Malaysia itu kan datang dari hutan-hutan kita," ujar Syahganda.

Singapura Sebut Kabut Asap Bisa Dicegah

Shanmugam mengatakan, dia tidak meyakini pandangan Syahganda mewakili sikap pemerintah Indonesia secara keseluruhan ataupun masyarakat Indonesia. Menurutnya, respons yang muncul setelah pernyataan tersebut disampaikan menunjukkan bahwa pandangan itu tidak dapat dianggap mewakili semua pihak.

"Saya yakin pandangan pejabat tersebut tidak mewakili sikap pemerintah Indonesia secara keseluruhan maupun masyarakat luas di sana," ujarnya.

Shanmugam juga menegaskan negara-negara tetangga seharusnya tidak terus menanggung dampak kabut asap akibat pembakaran lahan. Dia menilai persoalan tersebut dapat dicegah apabila aturan dijalankan dan pihak yang bertanggung jawab menindaklanjuti kewajibannya.

"Kita seharusnya tidak perlu menanggung beban kabut asap akibat pembakaran lahan ini. Masalah ini sebenarnya dapat dicegah sepenuhnya," katanya.

Dia kembali menyinggung krisis kabut asap yang terjadi pada 2013 dan 2015. Menurut Shanmugam, persoalan tersebut bukan hanya fenomena alam, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang mengejar keuntungan.

"Saya pernah membahas situasi kabut asap pada tahun 2013 dan kembali pada tahun 2015. Saat itu saya sampaikan bahwa ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan masalah yang dipicu oleh perusahaan-perusahaan yang mengejar keuntungan," ujarnya.

Setelah sempat mereda selama beberapa tahun, persoalan kabut asap kembali mencuat pada 2026. Dampaknya dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia maupun negara tetangga.

Singapura Apresiasi Langkah Prabowo Tangani Karhutla

Meski mengkritik pernyataan Syahganda, Shanmugam mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.

Dia menyoroti komitmen Prabowo untuk menanggulangi kabut asap, termasuk arahan terkait larangan pembakaran lahan, khususnya di kawasan gambut.

"Presiden telah secara pribadi menyatakan komitmennya untuk menanggulangi kabut asap. Beliau telah mengeluarkan arahan untuk melarang praktik pembakaran lahan, khususnya di lahan gambut," kata Shanmugam.

Dia menilai sejumlah langkah tersebut mencerminkan pendekatan pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan karhutla.

Shanmugam juga menyambut baik keputusan Prabowo yang membuka peluang penerimaan bantuan asing untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.

"Singapura telah menawarkan bantuan, dan kami berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam upaya penanganan ini," ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, di tengah kritik terhadap komentar pejabat Indonesia, Singapura tetap menyatakan kesediaannya untuk mendukung penanganan karhutla. Kerja sama dan penegakan aturan menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi dampak kabut asap lintas negara.* (d/dh)

Penembakan terjadi di kawasan Jalan Bangun Rejo-Limau Mungkur, tepatnya di Dusun IV, Desa Bangun Rejo. Berdasarkan keterangan saksi yang dihimpun Tribun Medan, para penyerang diduga menggunakan sepeda motor dan mobil serta membawa senjata api dan senjata tajam.

Baca Juga:

• Ditembak Pemotor Misterius di Tanjung Morawa, Anggota Ormas Dalam Mobil Yaris 'Doni Pake' Tewas

"Banyak orangnya ada yang naik mobil hitam dan ada yang naik sepeda motor. Bawa sajam kelewang juga mereka. Yang di dalam mobil ya minta-minta ampun aku dengar karena kejadiannya di depan rumahku," ujar Uli, Senin (19/10/2026).

Saksi lainnya, Nenek Mila, mengaku mendengar lebih dari 10 kali suara tembakan. Mobil yang ditumpangi korban kemudian menabrak bagian rumahnya sebelum akhirnya berhenti.

"Aku rasa ada lebih dari 10 kali suara tembakan. Ya orang kamarku yang ditabrak mobil itu (ditumpangi korban). Udah minta-minta ampun yang dari dalam mobil aku dengar, maksudnya supaya jangan lagi ditembaki tapi tetap ditembaki juga," katanya.

Berangkat Setelah Mendapat Kabar Penyerangan

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari kepolisian, peristiwa bermula sekitar pukul 20.00 WIB ketika Doni mendapat kabar bahwa rumah seorang rekannya di Desa Bandar Labuhan diduga diserang kelompok lain.

Doni kemudian berangkat bersama sejumlah rekannya, termasuk Indra Wijaya Lingga, menggunakan mobil Toyota Yaris putih bernomor polisi BK 1442 MAG. Mereka disebut hendak menuju rumah rekan yang sebelumnya dikabarkan mengalami penyerangan.

Saat melintas di Dusun II Desa Bangun Rejo, mobil tersebut diduga dikejar oleh dua sepeda motor yang masing-masing ditumpangi dua orang.

Ketika tiba di depan Gang Karo, Dusun IV Desa Bangun Rejo, para penyerang disebut memepet mobil dan melepaskan tembakan dari sisi kendaraan.

Salah satu tembakan mengenai leher Doni. Sementara itu, Indra mengalami luka tembak di paha kiri. Seorang rekan lainnya, Ahmad Sajali, dilaporkan mengalami luka akibat senjata tajam.

Doni kemudian kehilangan kendali atas mobil yang dikendarainya. Kendaraan tersebut menyenggol sejumlah sepeda motor dan menabrak dua tiang internet serta kanopi kios usaha warga.

Dua Orang Diamankan, Motif Masih Didalami

Setelah kejadian, warga mengamankan dua pria yang mengendarai sepeda motor Honda Beat putih tanpa pelat nomor. Keduanya kemudian dibawa ke Mapolresta Deli Serdang. Sementara itu, dua orang lainnya yang diduga terlibat disebut berhasil melarikan diri.

Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni H Damanik mengatakan, polisi masih memeriksa sejumlah orang yang diamankan dan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.

"Gabung sama Jatanras kita ini. Masih sebagai saksi yang diamankan. Masih diperiksalah termasuk kubu kontra korban. Motif belum tahu kita, kita masih mendalami agar membuat terang dan periksa saksi-saksi," kata Jonni.

Polisi belum memastikan motif penembakan tersebut. Dugaan adanya perselisihan antarkelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) masih perlu didalami melalui pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti.

Korban Dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara

Setelah penyerangan, Doni dan korban lainnya dibawa untuk mendapatkan penanganan medis. Doni dinyatakan meninggal dunia, sedangkan Indra dilaporkan mengalami luka tembak di paha kiri.

Sekitar pukul 23.40 WIB, jenazah Doni dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk menjalani autopsi.

Lurah Tanjung Morawa Pekan, Haidi Harianto, membenarkan Doni merupakan warga di wilayahnya.

"Jenazahnya masih dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk autopsi. Dia memang warga kita," kata Haidi.

Dalam penanganan perkara ini, polisi turut mengamankan mobil Toyota Yaris putih milik korban dan sepeda motor Honda Beat putih tanpa pelat nomor yang diduga berkaitan dengan kejadian. Sumber juga menyebut adanya senjata api dan senjata tajam yang diamankan.

Polsek Tanjung Morawa bersama Satreskrim Polresta Deli Serdang dan tim Jatanras masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku, motif, serta rangkaian penyerangan yang menyebabkan Doni meninggal dunia.* (tm/dh)

Rico didampingi Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Medan yang dipimpin Paul Mei Anton Simanjuntak. Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi IV Muhammad Afri Rizki Lubis, Sekretaris Dame Duma Sari Hutagalung, serta sejumlah anggota komisi dan pimpinan perangkat daerah Pemko Medan.

Baca Juga:

• Respons Keluhan Warga Soal Pengurusan PBG, Wali Kota Medan Rico Waas Evaluasi Dinas PKPCKTR

Dalam pembahasan infrastruktur, Rico meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) memaparkan perkembangan penanganan banjir dan drainase sepanjang 2026 serta rencana prioritas untuk 2027.

Rico menekankan penanganan perlu diarahkan ke titik genangan yang memiliki dampak besar terhadap aktivitas masyarakat. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Jalan Letda Sujono, yang telah dianggarkan untuk perbaikan.

Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak sependapat bahwa penanganan banjir harus dilakukan berdasarkan pemetaan titik genangan dan pemilihan solusi yang tepat.

Opsi yang dibahas antara lain sumur resapan dan penggunaan pompa untuk membantu mengurangi genangan. Paul berharap penanganan di Jalan Letda Sujono dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Di bidang lingkungan hidup, Rico meminta Dinas Lingkungan Hidup memperketat pengawasan terhadap pencemaran dan limbah perusahaan. Pelanggaran yang ditemukan diminta ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Paul menyoroti penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), perkembangan pengelolaan sampah, serta ketersediaan dan akses tempat pemakaman umum (TPU) bagi masyarakat.

Terkait proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Rico menyebut program tersebut masih dalam tahap persiapan dan perancangan.

Pemko Medan menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek itu dapat dilakukan pada akhir 2026 atau awal 2027, dengan operasional yang ditargetkan pada 2028.

Persoalan tarif parkir juga menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Rico meminta Dinas Perhubungan menindak tegas pungutan parkir yang melebihi tarif resmi, terutama di kawasan Lapangan Merdeka dan Kesawan.

Rico mencontohkan tarif parkir sepeda motor yang seharusnya Rp 2.000, tetapi disebut dipungut Rp 5.000. Sementara itu, tarif mobil yang seharusnya Rp 3.000 disebut mencapai Rp 10.000.

Menurut Rico, persoalan tersebut perlu ditangani agar masyarakat tidak terbebani pungutan di luar ketentuan.

Di sisi lain, Paul mendorong penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengelolaan parkir. Regulasi itu diharapkan memperjelas aturan, termasuk pengelolaan parkir malam hari sesuai ketentuan, sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam sektor transportasi, Rico menyampaikan Pemko Medan telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas skema pembiayaan dan pembagian tanggung jawab program Bus Rapid Transit (BRT).

Pemko menginginkan pembagian biaya yang lebih proporsional antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan daerah terkait agar pelaksanaannya tidak membebani kemampuan fiskal Kota Medan.

Evaluasi kontrak dan regulasi program tersebut juga menjadi bagian dari pembahasan.

Selain itu, pertemuan turut menyinggung usulan penggratisan ongkos transportasi umum bagi pelajar. Rico mengatakan gagasan tersebut perlu dikaji dengan mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Kesiapan menghadapi kebakaran gedung bertingkat menjadi perhatian berikutnya. Rico menyebut sekitar 161 bangunan di Medan memiliki ketinggian lebih dari empat lantai, sedangkan jangkauan armada tangga pemadam kebakaran yang tersedia masih terbatas.

Karena itu, ia meminta dilakukan kajian pengadaan mobil tangga hidrolik. Kajian tersebut mencakup pemeriksaan spesifikasi teknis serta perbandingan harga dengan armada yang dimiliki Jakarta, Surabaya, dan Bekasi.

Perkiraan harga mobil tangga yang mencapai puluhan miliar rupiah per unit perlu diverifikasi agar pengadaan sesuai kebutuhan operasional dan kemampuan anggaran daerah.

Paul mendukung penguatan armada pemadam kebakaran. Ia juga menyoroti kebutuhan penambahan unit pelaksana teknis (UPT), personel, dan fasilitas pemadam untuk mempercepat waktu respons serta meningkatkan keselamatan warga.

Di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan tata ruang, Paul menyoroti pengurusan PBG serta pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik dengan target 20 persen.

Ia mendorong kajian pembelian lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai taman, ruang rekreasi, dan fasilitas sosial. Paul juga menyoroti perlunya kejelasan bagi warga yang memiliki tanah di kawasan peruntukan RTH, tetapi belum dapat memanfaatkannya.

Menanggapi persoalan PBG, Rico menilai aturan dan mekanisme pengurusan perlu diperbaiki agar masyarakat tidak menghadapi prosedur yang menyulitkan.

Menurutnya, diperlukan kesamaan pemahaman mengenai perbedaan retribusi resmi yang dibayarkan kepada pemerintah dan biaya jasa konsultan pribadi.

Kejelasan tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat sekaligus menghindari praktik pengarahan pemohon kepada konsultan tertentu yang berpotensi merugikan warga.

Melalui pertemuan tersebut, Pemko Medan dan Komisi IV DPRD Medan menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan dalam menangani persoalan perkotaan. Evaluasi program dan penggunaan anggaran diharapkan dapat mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (dh)

Penandatanganan MoU berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah Aceh, Jalan KH Ahmad Dahlan, Banda Aceh, Senin (19/10/2026). Kesepahaman tersebut ditandatangani CEO Region Office BSI Aceh Imsak Ramadhan bersama Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh A. Malik Musa.

Baca Juga:

• Dilirik Buyer AS hingga India di TEI 2026, Produk UMKM Kaltim Binaan PHM Siap Mendunia

Dalam rancangan ruang lingkup kerja sama, kedua pihak mencakup sejumlah layanan, antara lain cash management, pengelolaan rekening institusi, tabungan, giro, deposito, serta produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

BSI dan Muhammadiyah Aceh juga membuka peluang pemanfaatan layanan pembayaran digital, virtual account, dan Payment Point Online Bank (PPOB) bagi Amal Usaha Muhammadiyah di berbagai wilayah Aceh.

Pemanfaatan layanan tersebut diharapkan dapat membantu pengelolaan transaksi keuangan AUM menjadi lebih terintegrasi dan mendukung efisiensi operasional lembaga.

Bagi Muhammadiyah Aceh, penguatan tata kelola keuangan menjadi salah satu aspek penting untuk menunjang aktivitas organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan dakwah.

Melalui kemitraan ini, potensi jaringan kelembagaan Muhammadiyah diharapkan dapat didukung layanan keuangan yang profesional dan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain layanan perbankan, kerja sama BSI dan Muhammadiyah Aceh juga diarahkan pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ruang lingkup yang direncanakan mencakup pelatihan kewirausahaan, lokakarya ekonomi syariah, serta dukungan terhadap kegiatan dakwah dan sosial kemasyarakatan.

Program-program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperluas peluang usaha, dan memperkuat peran organisasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh.

Kerja sama ini juga membuka peluang bagi Amal Usaha Muhammadiyah untuk memperoleh akses terhadap solusi pembiayaan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

BSI dan Muhammadiyah Aceh diharapkan dapat membangun kemitraan jangka panjang yang berlandaskan prinsip syariah, profesionalisme, dan saling menguntungkan.

Adapun pelaksanaan masing-masing program akan dituangkan dalam akad atau perjanjian tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kolaborasi tersebut, kedua pihak menargetkan penguatan layanan keuangan syariah, pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah, serta peningkatan kemandirian ekonomi umat di Aceh.* (dh)

Peristiwa penembakan itu terjadi pada Minggu (18/10/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. Korban mengalami luka tembak di bagian leher dan dinyatakan meninggal dunia.

Baca Juga:

• PWI dan Lemhannas Perkuat Kerja Sama, Bekali Wartawan Wawasan Kebangsaan Hadapi Tantangan Zaman

Setelah korban ditembak, mobil Toyota Yaris yang ditumpanginya sempat hilang kendali. Kendaraan itu kemudian menabrak sepeda motor lain dan sebuah tempat usaha milik warga.

Hingga kini, belum diketahui secara pasti motif penembakan tersebut. Dugaan bahwa peristiwa itu berkaitan dengan perselisihan antarkelompok juga belum dipastikan oleh pihak kepolisian.

Kepala Desa Bangun Rejo, Misno, mengatakan korban bukan warga setempat dan diduga hanya melintas di wilayah desanya ketika kejadian berlangsung.

Misno mengaku mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat kabar dari Bhabinkamtibmas. Saat mendatangi lokasi, kondisi di sekitar tempat kejadian sudah ramai oleh warga.

"Korban ini bukan warga kita. Mereka cuma melintas di desa kita saja. Saya awalnya tau dari Bhabin dapat kabar langsung ke lokasi dan sudah ramai sekali. Mobilnya sudah dibawa tadi malam sama Polisi. Tim identifikasi pun sudah turun juga," ujar Misno, Senin (19/10/2026).

Sementara itu, Lurah Tanjung Morawa Pekan, Haidi Harianto, membenarkan bahwa Doni merupakan warganya.

Menurut Haidi, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk menjalani autopsi. Jenazah akan dimakamkan setelah proses tersebut selesai.

Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Mitra Sehat Tanjung Morawa. Namun, setibanya di rumah sakit tersebut, korban dinyatakan telah meninggal dunia.

Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan mobil yang digunakan korban. Namun, motif penembakan serta identitas orang yang diduga sebagai pelaku belum terungkap dalam informasi yang tersedia.

Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol Muhammad Isral belum memberikan keterangan saat dihubungi terkait kasus tersebut.

Penyelidikan masih diperlukan untuk mengungkap kronologi lengkap, motif penembakan, serta pihak yang bertanggung jawab atas kematian Doni.* (tm/dh)

Rico menegaskan, evaluasi dilakukan untuk membenahi sistem pengurusan PBG agar lebih efektif dan tidak menyulitkan masyarakat.

Baca Juga:

• Antisipasi Musim Panas Panjang, Pemko Medan Amankan Pasokan Sembako dan Program 3 Juta Rumah

Menurut Rico, pembenahan perlu segera dilakukan agar masyarakat tidak kebingungan saat mengurus perizinan. Dia meminta proses pelayanan dipercepat sehingga warga tidak harus menghadapi prosedur yang berbelit-belit.

"Kalau bisa besok selesai, ya besok selesai. Rekan-rekan dari Komisi 4 (DPRD Medan) juga sudah memberi perhatian serius dalam urusan PBG ini, makanya saya minta dipercepat segala urusannya," ujarnya.

Selain proses pengurusan izin, Rico turut menyoroti persoalan biaya konsultan yang dinilai mahal. Dia mengajak seluruh pihak mengevaluasi mekanisme pengurusan PBG agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai prosedur dan biaya.

Rico mengapresiasi perhatian anggota DPRD Medan, khususnya Komisi IV, yang mendorong pembentukan peraturan daerah (Perda) terkait PBG. Menurutnya, aturan yang jelas diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai tahapan pengurusan, persyaratan, hingga biaya yang harus dibayarkan.

"Yang penting masyarakat jangan sampai bingung atas regulasi PBG ini. Saya juga mengapresiasi rekan-rekan dewan yang mendorong adanya Peraturan Daerah (Perda) soal PBG ini. Dengan begitu semua jelas, baik itu proses, persyaratan hingga biaya yang harus dibayarkan," kata Rico.

Dia berharap pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan pemerintahan dapat membuat pengurusan izin semakin mudah, bukan justru menambah kerumitan bagi masyarakat.

"Kita ingin di zaman digitalisasi ini semua urusan jadi lebih mudah, bukan malah ribet. Ini yang harus kita benahi," tuturnya.

Sebelumnya, Rico juga menyoroti kesulitan masyarakat mengurus PBG saat rapat bersama Komisi IV DPRD Kota Medan di Balai Kota Medan.

Dalam rapat tersebut, dia menegaskan bahwa regulasi seharusnya tidak menjadi penghambat bagi warga yang hendak mengurus perizinan.

"Aturan itu jangan sampai mempersulit masyarakat. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit," kata Rico.

Didampingi Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Rico meminta Kepala Dinas PKPCKTR Medan John Ester Lase segera membenahi sistem pengurusan PBG agar pelayanan berjalan lebih efektif dan efisien.

"Pak Kadis (PKPCKTR Medan) tolong dibenahi itu sistem pengurusan PBG, jangan sampai masyarakat bingung dan merasa kesulitan untuk mengurus PBG," tegasnya.

Evaluasi tersebut diharapkan menjadi langkah pembenahan layanan perizinan bangunan di Kota Medan. Namun, dugaan keterlibatan oknum dalam pengurusan PBG masih perlu ditelusuri lebih lanjut dan belum dapat dianggap terbukti.* (sp/dh)

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis mengatakan, Dika merupakan warga Jalan Flamboyan Raya, Tanjung Selamat. Menurut polisi, pelaku diduga menjalankan aksinya di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Baca Juga:

• Gerindra Minta Wacana Pemakzulan Gibran Tak Dibawa ke Ranah Politik, PSI Duga Ada Aktor Besar

Salah satu aksi yang disangkakan kepada Dika terjadi di Jalan Stella IV, Medan Tuntungan, pada Kamis (8/10/2026). Dalam kejadian itu, korban bernama Sarma Siregar (58), seorang pegawai negeri sipil (PNS), mengaku kehilangan tas berisi satu unit laptop setelah dijambret.

Adrian menjelaskan, pelaku diduga menggunakan modus berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Setelah memperoleh informasi, pelaku disebut langsung menarik tas korban dan melarikan diri.

"Modus pelaku pura-pura menanyakan alamat. Setelah alamat diberitahu, pelaku menarik tas korban dan kabur," tuturnya.

Berdasarkan laporan korban, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Dika di Jalan Besar Tanjung Anom pada Kamis (15/10/2026).

Menurut Adrian, dalam pemeriksaan awal, Dika mengakui perbuatannya dalam kasus penjambretan terhadap Sarma di Jalan Stella IV.

Polisi juga menyebut laptop milik korban telah digadaikan kepada seseorang berinisial ER seharga Rp 700 ribu.

"Pelaku juga mengaku jika laptop tersebut digadai kepada ER seharga Rp 700 ribu. Namun saat kita lakukan pengembangan, pelaku berupaya kabur sehingga kita beri tindakan tegas," ucap Adrian.

Dika kemudian mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara setelah mengalami luka tembak di bagian kaki.

Adrian mengatakan, Dika diduga kerap menjalankan aksinya seorang diri. Berdasarkan keterangan polisi, uang hasil penjambretan tersebut digunakan untuk mengonsumsi narkoba dan bermain judi online.

Polisi juga menyebut Dika merupakan residivis yang telah tiga kali menjalani hukuman penjara.

Riwayat perkara yang disebut polisi meliputi kasus pembongkaran rumah pada 2016, kasus narkoba pada 2019, dan kasus penjambretan pada 2021.

Saat ini, penanganan perkara dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Polisi masih mendalami rangkaian aksi yang disangkakan kepada Dika serta menelusuri barang hasil kejahatan tersebut.* (mi/dh)

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan perkembangan penanganan kasus itu setelah mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Baca Juga:

• Bareskrim Gelar Perkara Khusus Kasus Suket Ijazah Gibran 21 Oktober, Pelapor Siapkan Bukti

Suyudi menjelaskan, penyidik Bareskrim masih mengumpulkan berbagai alat bukti untuk memperkuat proses hukum. Penetapan tersangka ditargetkan dilakukan dalam waktu dekat setelah kebutuhan pembuktian terpenuhi.

"Tentunya penyidik masih dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti, ya. Sehingga dalam waktu yang dekat pastinya kita akan menetapkan para tersangka," ujarnya.

Kapolri menegaskan, penanganan perkara karhutla tidak hanya menyasar pihak yang berperan di tingkat operasional lapangan. Penyidik juga menelusuri kemungkinan pertanggungjawaban pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam korporasi.

Pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban, kata Suyudi, termasuk pemilik perusahaan hingga pemegang saham yang bertanggung jawab terhadap korporasi terkait terjadinya karhutla.

"Baik itu sebagai pemilik perusahaan maupun juga para pemegang sahamnya, yang bertanggung jawab terhadap korporasi yang terkait dengan terjadinya karhutla di Indonesia," kata Suyudi.

Penanganan perkara tersebut masih berjalan. Polri menyatakan pengumpulan alat bukti menjadi bagian penting untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Dengan 98 laporan polisi yang telah masuk tahap penyidikan, penanganan kasus karhutla korporasi selanjutnya menunggu hasil pendalaman penyidik dan penetapan tersangka berdasarkan bukti yang diperoleh.* (mt/dh)

Ahmad mengatakan, pelapor bernama Syamsudin telah menerima dua dokumen dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Kedua dokumen itu berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dan undangan gelar perkara khusus.

Baca Juga:

• Minta Jokowi hingga Gibran Diperiksa, Tim Advokasi Desak Bareskrim Usut Surat Kesetaraan UTS Insearch

Menurut Ahmad, gelar perkara khusus tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di Ruang Subdit IV Dittipidum, Gedung Bareskrim Polri lantai 4.

Dia menyebut pihaknya telah bertemu dengan penyidik yang menangani perkara tersebut untuk mengonfirmasi jadwal kegiatan. Ahmad mengatakan tim pelapor berencana menghadiri gelar perkara dengan membawa dokumen pendukung.

"Kami tadi sudah bertemu dengan penyidik, Bapak Arif, dan beliau membenarkan adanya jadwal agenda gelar perkara khusus tersebut. Insya Allah kami beserta klien akan hadir membawa seluruh dokumen pendukung," katanya.

Sementara itu, Syamsudin mengatakan laporan tersebut diajukan untuk mendorong penegakan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dia menyoroti persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden.

"Undang-Undang Dasar menyatakan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden harus lulusan SLTA sederajat, bukan sekadar surat keterangan hadir belajar. Kami meminta agar aturan hukum ditegakkan secara adil tanpa tebang pilih," kata Syamsudin.

Pihak pelapor berharap gelar perkara khusus tersebut berlangsung secara objektif dan transparan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah disampaikan kepada penyidik.

Sebelumnya, laporan terkait dugaan pemalsuan surat dan penggunaan surat yang diduga berisi keterangan tidak benar dalam kaitannya dengan persyaratan pencalonan wakil presiden telah disampaikan ke Bareskrim Polri.

Ahmad sebelumnya menjelaskan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dipersoalkan oleh pihak pelapor. Mereka meminta penyidik menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Meski demikian, dugaan yang dilaporkan masih perlu diuji melalui proses penanganan perkara. Agenda gelar perkara khusus yang disebut Ahmad dijadwalkan pada 21 Oktober 2026 itu diharapkan menjadi bagian dari proses penanganan laporan tersebut.

Hingga informasi ini disampaikan, jadwal gelar perkara merujuk pada keterangan Ahmad mengenai undangan yang diterima pelapor. Hasil gelar perkara maupun perkembangan lebih lanjut dari penyidik belum dijelaskan dalam keterangan yang menjadi sumber berita ini.* (in/dh)

Pelimpahan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pada Senin (19/10/2026). Saat ini, jaksa tinggal menunggu penetapan majelis hakim untuk mengetahui jadwal sidang perdana.

Baca Juga:

• Hercules Jelaskan Alasan Penyerahan Uang Rp 800 Juta ke KPK Terkait Kasus HGB Summarecon

Budi menjelaskan, lima berkas perkara tersebut didakwakan dengan ketentuan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut dia, jaksa akan menguraikan konstruksi perkara secara lengkap dalam persidangan, termasuk alat bukti dan keterangan saksi yang relevan untuk menguji dugaan tindak pidana di hadapan majelis hakim.

KPK juga mengajak masyarakat mengawal jalannya persidangan secara objektif dan konstruktif. Perkara ini dinilai berkaitan dengan integritas pelayanan keimigrasian yang menyangkut kepentingan publik.

Budi menegaskan, pelayanan publik harus berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. KPK mengingatkan agar layanan keimigrasian tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Jangan sampai pelayanan publik yang semestinya diberikan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian pada Kamis (4/6/2026). Penetapan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan sehari sebelumnya, Rabu (3/6/2026).

Budi mengatakan, penetapan delapan tersangka dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti dari total 18 orang yang diamankan dalam operasi tersebut.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari 18 orang yang diamankan dari peristiwa tertangkap tangan," ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

Delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni:

1. Silmy Karim, Wamen Imipas periode 2025–2026 dan Dirjen Imigrasi periode 2023–2024.
2. Saffar Muhammad Godam, Plt Dirjen Imigrasi periode 2024–2025.
3. Jaya Saputra, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi.
4. Tessar Bayu Setyaji, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal pada Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi.
5. Bagus Bramantyo, Kasubdit pada Direktorat Izin Tinggal.
6. Ronald Arman Abdullah, mantan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat periode 2024–2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat periode 2025–2026.
7. Juniadi Sri Priambudi, Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS).
8. Gusti Benardiansyah, staf Subdit Izin Tinggal.

Para tersangka disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dengan pelimpahan lima berkas perkara tersebut, proses hukum selanjutnya menunggu penetapan majelis hakim dan jadwal sidang perdana. Dugaan tindak pidana yang menjerat para tersangka akan diuji melalui proses persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (in/dh)

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Citra Effendi Capah, dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• P-APBD Sumut 2026 Naik Rp 1,29 T Usai Evaluasi, DPRD Dorong Opsi Pinjaman Khusus Infrastruktur

Pembahasan difokuskan pada langkah konkret pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama di tengah kondisi musim panas berkepanjangan dan potensi bencana yang dapat mengganggu distribusi barang.

Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat menyoroti pentingnya memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia dan harganya terjangkau oleh masyarakat.

Kondisi iklim dan potensi bencana menjadi salah satu perhatian karena dapat memengaruhi rantai pasok serta berisiko memicu kenaikan harga di pasaran.

Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah terus melakukan langkah antisipasi agar gejolak harga tidak membebani masyarakat.

"Di tengah kondisi musim panas yang cukup panjang dan ancaman bencana yang terjadi di sejumlah wilayah, kita harus terus melakukan langkah-langkah konkret dan berupaya maksimal agar harga bahan pokok tetap stabil serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat," tegas Tomsi.

Upaya pengendalian inflasi tersebut membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam memantau ketersediaan barang, menjaga kelancaran distribusi, serta mengantisipasi gangguan pasokan.

Selain membahas pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, rakor kali ini juga mengevaluasi dukungan serta kesiapan pemerintah daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah, salah satu program strategis nasional.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah mengikuti arahan pemerintah pusat terkait pelaksanaan program tersebut.

Keikutsertaan Pemko Medan menjadi bagian dari koordinasi dengan pemerintah pusat dalam membahas agenda pengendalian inflasi sekaligus program prioritas nasional.

Pemko Medan diharapkan dapat menindaklanjuti arahan yang relevan sesuai kewenangan dan kebutuhan daerah, baik dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok maupun mendukung pelaksanaan program perumahan.* (dh)

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama DPRD Sumut menuntaskan pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Setelah penyesuaian, pendapatan daerah ditetapkan dalam rancangan menjadi Rp12,955 triliun, naik sekitar Rp1,29 triliun dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp11,664 triliun.

Pembahasan tindak lanjut evaluasi tersebut berlangsung dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut IhwanIhwan Ritonga di Ruang Rapat DPRD Sumut, Senin (19/10/2026).

Baca Juga:

• Gaji ASN Bakal Disalurkan Lewat Kopdes? Politikus PDIP: Akal-akalan

Timur menjelaskan, penyesuaian mencakup struktur pendapatan dan belanja daerah, rekapitulasi pagu organisasi perangkat daerah (OPD), serta alokasi anggaran untuk program nasional.

"Pemprov Sumut telah mengupayakan ketepatan setiap tahapan, dari perubahan RKPD hingga Ranpergub. Sesuai dengan Pasal 6 Permendagri 9/2021," ujarnya.

Berdasarkan hasil penyesuaian setelah evaluasi, pendapatan daerah Sumut dalam rancangan P-APBD 2026 menjadi Rp12,955 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp1,29 triliun dari APBD 2026 yang sebelumnya sebesar Rp11,664 triliun.

Timur menyebut kenaikan pendapatan tersebut sebagian besar bersumber dari transfer pemerintah pusat.

Sementara itu, belanja daerah dalam rancangan P-APBD 2026 meningkat Rp1,658 triliun, dari sebelumnya Rp11,678 triliun menjadi Rp13,337 triliun setelah penyesuaian hasil evaluasi.

"Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan Ranperda dan Ranpergub. Kedua rancangan disempurnakan sesuai hasil evaluasi dan ditetapkan sesuai ketentuan," kata Timur.

Penyempurnaan tersebut menjadi bagian dari proses sebelum rancangan peraturan terkait P-APBD 2026 ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap menilai hasil evaluasi Kemendagri secara umum tidak membawa perubahan signifikan terhadap rancangan P-APBD 2026. Dia mengapresiasi karena rancangan anggaran tersebut tidak mendapat banyak koreksi dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Yahdi meminta Pemprov Sumut terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, terutama terkait transfer dana ke kas daerah. Menurutnya, Sumut masih membutuhkan dukungan pembiayaan untuk menangani berbagai kebutuhan, termasuk pemulihan pascabencana alam.

Dia juga mendorong Pemprov Sumut mencari alternatif sumber pembiayaan, salah satunya melalui skema pinjaman daerah.

Selain itu, Yahdi menyarankan pemerintah provinsi menyurati dan melakukan pendekatan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk membahas kemungkinan pemutihan utang Pemprov Sumut.

"Pemprov Sumut tetap melakukan pendekatan ke pemerintah pusat karena dampak bencana juga belum usai. Lobi ke Inalum agar hutang bisa diputihkan," ujarnya.

Usulan tersebut disampaikan sebagai masukan kepada Pemprov Sumut untuk memperluas opsi pembiayaan daerah di tengah kebutuhan pembangunan dan pemulihan pascabencana.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut Benny Sihotang juga mendorong Pemprov Sumut mencari terobosan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan.

Menurut Benny, pemerintah daerah perlu menjajaki sejumlah alternatif di luar APBD reguler. Pilihan yang disampaikannya antara lain pinjaman daerah, penerbitan obligasi, serta kerja sama pembiayaan dengan Bank Sumut dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dia menekankan agar skema pembiayaan tambahan tersebut diarahkan terutama untuk pembangunan infrastruktur.

"Kita tidak bisa lagi berharap dari APBD murni. Maka harus dicari pembiayaan lainnya. Saran kami, pinjaman itu nantinya dikhususkan untuk infrastruktur saja," kata Benny.

Rapat pembahasan tindak lanjut evaluasi tersebut turut dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD), serta para ketua fraksi DPRD Sumut.

Penyempurnaan rancangan P-APBD 2026 diharapkan menjadi landasan bagi pengalokasian anggaran daerah sesuai hasil evaluasi pemerintah pusat, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pembangunan dan pemulihan pascabencana di Sumatera Utara.* (dh)

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan transparansi data kepemilikan saham sekaligus memperkuat kredibilitas indeks pasar modal Indonesia.

Baca Juga:

• IHSG Ditutup 4.996, Turun 3,64%, Semua Sektor Merah di Tengah Sorotan MSCI

Melalui kebijakan pertama, saham yang masuk kategori HSC nantinya tidak diperhitungkan dalam bobot IHSG. Sementara itu, kebijakan kedua akan memberikan informasi tambahan mengenai afiliasi pemegang saham yang memiliki lebih dari 1% kepemilikan pada suatu emiten.

Jeffrey menjelaskan, pengeluaran saham HSC dari perhitungan IHSG bertujuan agar indeks mencerminkan pergerakan harga saham berdasarkan transaksi pasar secara lebih kredibel.

Sebelumnya, saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi telah dikeluarkan dari sejumlah indeks utama atau flagship index. Namun, saham tersebut masih dapat memengaruhi pergerakan IHSG secara keseluruhan.

Melalui kebijakan baru tersebut, BEI berencana mengeluarkan seluruh saham HSC dari perhitungan indeks gabungan.

Jeffrey menegaskan kebijakan ini tidak berarti saham terkait akan dihapus dari bursa atau mengalami delisting. Investor tetap dapat memperdagangkan saham tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

"Bukan delisting, tetapi tidak diperhitungkan dalam IHSG. Seperti yang sudah kami sampaikan, saham HSC sudah dikeluarkan atau tidak masuk dalam indeks flagship, seperti LQ45 dan lainnya," jelasnya.

Dengan demikian, perubahan tersebut berkaitan dengan perhitungan indeks, bukan penghentian perdagangan saham perusahaan yang masuk kategori HSC.

Selain mengubah perhitungan indeks, BEI juga berencana memperluas informasi mengenai kepemilikan saham perusahaan tercatat.

Bursa akan memublikasikan nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, disertai keterangan apakah pemegang saham tersebut memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau tidak.

Informasi itu diharapkan membantu investor memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai struktur kepemilikan saham perusahaan tercatat.

Transparansi kepemilikan menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi MSCI terhadap pasar saham Indonesia. Kebijakan BEI ini diharapkan dapat memperkuat kualitas informasi yang tersedia bagi investor domestik maupun internasional.

MSCI sebelumnya menyoroti sejumlah persoalan di pasar modal Indonesia, termasuk transparansi kepemilikan saham dan praktik perdagangan. Evaluasi tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia.

BEI berharap langkah pembenahan yang ditempuh dapat meningkatkan integritas data pasar dan memulihkan kepercayaan investor.

Jeffrey menyatakan kedua kebijakan baru tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh BEI. Namun, dalam keterangan yang disampaikan pada Senin (19/10/2026), dia belum menetapkan tanggal mulai berlakunya kebijakan tersebut.

Karena itu, mekanisme pelaksanaan dan rincian teknis mengenai saham yang masuk kategori HSC masih perlu menunggu penjelasan lanjutan dari BEI.* (oz/dh)

Truk bernomor polisi BK 8509 RB itu mengalami kecelakaan tunggal sekitar pukul 03.50 WIB, tepatnya di dekat persimpangan Jalan Johor.

Baca Juga:

• Sidang Roy Suryo 28 Oktober, Jaksa Siapkan Tiga Saksi dalam Kasus Ijazah Jokowi

"Benar tadi dini hari satu unit truk bermuatan kasur dilaporkan mengalami kecelakaan tunggal di dekat Simpang Johor. Personel kita langsung bergerak ke lokasi untuk melihat situasi di lapangan dan melakukan penanganan," ujar Widodo, Senin (19/10/2026).

Widodo menjelaskan, berdasarkan keterangan sopir bernama Harto, truk saat itu melaju dari arah Simpang Pos menuju Amplas.

Ketika mendekati Simpang Johor, sopir disebut terkejut melihat sepeda motor di depannya yang tidak dilengkapi lampu belakang. Untuk menghindari tabrakan, Harto kemudian membanting kemudi ke arah kanan.

Namun, truk berada terlalu dekat dengan median jalan sehingga kendaraan tersebut menghantam pembatas jalan. Benturan itu membuat truk kehilangan kendali hingga akhirnya oleng dan terguling ke bahu jalan sebelah kiri.

"Awalnya sopir menghindari kecelakaan karena ada sepeda motor yang tidak ada lampu belakangnya. Tapi nahas, truk malah menabrak median jalan hingga akhirnya terguling," kata Widodo.

Akibat posisi truk yang terguling, satu lajur dari arah Simpang Pos menuju Amplas sempat tertutup badan kendaraan dan muatan kasur yang berserakan.

Kendati demikian, kendaraan masih dapat melintas secara bergantian melalui lajur yang tersisa. Arus lalu lintas sempat melambat ketika volume kendaraan meningkat pada pagi hari, sebelum proses evakuasi truk selesai dilakukan.

Polisi memastikan tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.

"Dari kecelakaan ini, tidak menimbulkan adanya korban luka maupun korban jiwa," ujar Widodo.

Kejadian ini menjadi pengingat bagi pengguna jalan untuk memastikan kendaraan dilengkapi lampu penerangan yang berfungsi dengan baik, khususnya saat berkendara pada malam hingga dini hari. Pengendara juga perlu menjaga jarak aman dan mengantisipasi kondisi lalu lintas di sekitarnya.* (tm/dh)

Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan penggerebekan dilakukan setelah petugas kembali mendeteksi aktivitas jual beli narkoba di kawasan yang sebelumnya telah masuk dalam pemantauan.

Baca Juga:

• PS5 hingga Kamera DSLR Raib Dibobol Maling di Apotek Sehat Cempaka Medan, Satu Pelaku Ditangkap dan Dua Rekannya Buron

"Kami mengamankan satu orang yang kami duga sebagai pengguna atau pemakai. Selain itu, di lokasi turut kita amankan 11 paket narkotika di antaranya 4 paket narkotika jenis sabu dan 7 paket ganja," ujar Rafli, Senin (19/10/2026).

Rafli mengungkapkan penggerebekan berlangsung dramatis. Menurutnya, sejumlah orang yang berada di lokasi melompat ke sungai ketika mengetahui kedatangan petugas.

Kondisi kawasan yang berada di ujung gang dan hanya dapat dilalui sepeda motor disebut membuat pergerakan orang yang masuk ke lokasi mudah diketahui oleh orang-orang di dalamnya.

"Sejumlah pelaku melompat ke sungai karena tau kedatangan petugas. Berhubung kondisi lokasi cukup berada di ujung, sehingga momentum ini yang dimanfaatkan para pelaku," katanya.

Meski demikian, sumber pemberitaan tersebut menyebut satu orang berinisial DW yang diamankan dalam operasi. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai identitas maupun status hukum orang-orang lain yang disebut melompat ke sungai.

Dalam penggerebekan itu, petugas juga menemukan sejumlah barak yang menurut polisi digunakan sebagai tempat transaksi narkoba.

Rafli mengatakan barak-barak tersebut kemudian dihancurkan dengan cara dibakar untuk mencegah lokasi kembali digunakan untuk aktivitas serupa.

"Sesuai komitmen kami, seluruh lapak yang ada kami bumihanguskan. Tempat ini akan kembali menjadi pantauan kami, dan penggerebekan serupa akan kami lakukan jika praktik serupa kembali ditemukan," ujarnya.

Polisi memastikan kawasan Gang Pantai akan tetap dipantau. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah dugaan aktivitas peredaran narkoba kembali muncul setelah penggerebekan.

Rafli menegaskan pemberantasan peredaran narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Karena itu, tim gabungan juga mengajak masyarakat setempat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan dari aktivitas narkotika.

Menurutnya, informasi dan partisipasi warga diperlukan agar aparat dapat mendeteksi dan menindaklanjuti dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Penggerebekan di Gang Pantai menjadi bagian dari upaya tim gabungan menindaklanjuti kembali aktivitas yang terdeteksi di kawasan tersebut. Proses hukum terhadap orang yang diamankan selanjutnya perlu mengacu pada hasil pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat berwenang.* (tm/dh)

Pameran perdagangan tersebut berlangsung pada 14-18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten. Dalam kegiatan ini, PHM berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperluas promosi produk UMKM binaan.

Baca Juga:

• Dilirik Delegasi Nigeria di TEI 2026, Susu Kambing Lokal Siap Dibidik Tembus Pasar Afrika

KTH Sinar Nilam memperkenalkan produk lidi nipah dan media tanam nipah. Sementara itu, BUMDes Karya Prima membawa produk arang kayu halaban.

Kedua kelompok tersebut sebelumnya telah memiliki pengalaman menjangkau pasar luar negeri. Lidi nipah dari KTH Sinar Nilam pernah diekspor ke India, sedangkan arang kayu halaban dari BUMDes Karya Prima telah dipasarkan ke Kanada.

Sejak hari pertama pameran, stan PHM mendapat kunjungan dari pembeli, pedagang, peneliti, dan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka berasal antara lain dari Jakarta, Medan, Yogyakarta, Sumatera Barat, Lampung, dan Palembang.

Pengunjung dari sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Serbia, Nigeria, India, dan Pakistan, juga mendatangi stan tersebut. Ketertarikan ini membuka kesempatan bagi kedua kelompok UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran dan menjalin komunikasi dengan calon mitra bisnis.

Head of Communication Relations & CID PHM, Achmad Krisna Hadiyanto, mengatakan keikutsertaan dalam TEI 2026 merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat dampak program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM).

Menurut Achmad, pendampingan UMKM tidak cukup hanya meningkatkan kapasitas produksi. Pelaku usaha juga membutuhkan akses promosi, jaringan perdagangan, serta kesempatan untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

"Kami melihat bahwa beberapa kelompok mitra binaan telah memiliki produk-produk yang berpotensi untuk komoditi ekspor. Untuk itu, perlu diberikan akses promosi skala nasional dan internasional, seperti ajang TEI 2026 ini, untuk memperluas jangkauan pemasaran produk unggulan mitra binaannya," jelasnya.

Dia berharap partisipasi dalam pameran tersebut membantu KTH Sinar Nilam dan BUMDes Karya Prima memperluas jejaring bisnis sekaligus meningkatkan kemampuan pemasaran secara mandiri.

Selama ini, kedua kelompok masih mengandalkan agen eksportir atau pedagang perantara untuk memasarkan produk mereka.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, Ali Wardana, mengapresiasi keterlibatan PHM dalam memfasilitasi produk UMKM daerah di pameran berskala internasional tersebut.

Ali menilai pembinaan perusahaan telah membantu pelaku usaha menghasilkan produk dengan kualitas dan tampilan yang baik. Tantangan selanjutnya adalah memperkuat hilirisasi dan membuka akses pemasaran yang lebih luas.

"TEI merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk berkolaborasi sebagai satu kesatuan Kalimantan Timur dalam memperluas akses pasar UMKM, baik di tingkat nasional maupun internasional," ujar Ali.

Dalam rangkaian kegiatan TEI 2026, produk arang kayu halaban dari BUMDes Karya Prima mengikuti business matching untuk menjajaki peluang kerja sama. Sementara itu, KTH Sinar Nilam dijadwalkan mengikuti business counseling bersama perwakilan perdagangan luar negeri dari New Delhi, India, dan Ankara, Turki.

Kegiatan tersebut diharapkan membantu pelaku UMKM memahami kebutuhan pasar, memperoleh informasi perdagangan internasional, dan membangun hubungan dengan calon pembeli.

Pada hari kedua pameran, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengunjungi Paviliun Kalimantan Timur. Dalam kesempatan itu, PHM memperkenalkan produk lidi nipah, media tanam nipah, dan arang kayu halaban dari mitra binaannya.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Aji Seno, didampingi Kepala Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Heni Purwingsih, turut mengunjungi paviliun tersebut dan mengapresiasi dukungan terhadap pengembangan UMKM.

Dukungan pemerintah dan perusahaan diharapkan memberi lebih banyak kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk mempromosikan produk, menjaring mitra, dan meningkatkan kapasitas bisnis.

Keikutsertaan PHM dalam TEI 2026 merupakan bagian dari upaya mendorong manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Melalui program pemberdayaan, kelompok usaha lokal didorong tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat daya saing dan akses pasar.

Trade Expo Indonesia merupakan pameran perdagangan berorientasi business-to-business (B2B) yang mempertemukan eksportir Indonesia dengan calon pembeli serta investor internasional.

Bagi Kalimantan Timur, pengembangan produk nonmigas dan nonbatu bara menjadi salah satu peluang untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi. Lidi nipah, media tanam nipah, dan arang kayu halaban merupakan contoh komoditas lokal yang berpotensi dikembangkan melalui peningkatan kualitas, pemasaran, dan kemitraan.

Sebagai anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia yang beroperasi di Zona 8 Wilayah Kerja Mahakam, PHM menjalankan kegiatan hulu migas dengan memperhatikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG).

Perusahaan juga menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, serta tanggap bencana.

Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha, PHM berharap program pemberdayaan masyarakat dapat memperkuat kemandirian UMKM, meningkatkan akses terhadap pasar yang lebih luas, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Kalimantan Timur.* (dh)

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama jajaran menyambut kedatangan orangutan tersebut di area kargo bandara. Artis sekaligus pegiat satwa Irfan Hakim juga terlihat hadir dalam penyambutan itu.

Baca Juga:

• IHSG Ditutup 4.996, Turun 3,64%, Semua Sektor Merah di Tengah Sorotan MSCI

"Satu individu orangutan kita yang pernah mengalami ilegal trafficking ke Mumbai India. Berkat kerja sama yang baik dengan otoritas India dan juga Vantara melakukan proses rehab kali ini individu orangutan tersebut kembali ke kampung halamannya," ujar Raja Juli Antoni.

Dalam keterangan yang diberitakan Kompas.com, orangutan tersebut diberi nama Heera, yang berarti berlian. Pemerintah berharap satwa itu dapat menjalani pemulihan dengan baik sebelum nantinya dikembalikan ke alam liar.

Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan, Ahmad Munawir, menjelaskan bahwa kasus perdagangan ilegal yang melibatkan orangutan tersebut terungkap pada November 2024 di Mumbai, India.

Orangutan itu ditemukan di sebuah apartemen. Penemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh otoritas terkait hingga pelaku berhasil diidentifikasi.

Setelah melalui proses penanganan dan pemulihan di India, orangutan tersebut akhirnya dipulangkan melalui kerja sama antara pemerintah Indonesia dan otoritas terkait di India.

Pemulangan ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan satwa liar dilindungi yang menjadi korban perdagangan ilegal lintas negara ke habitat asalnya.

Setibanya di Sumatera Utara, orangutan tersebut tidak langsung dilepasliarkan ke hutan. Kementerian Kehutanan akan membawanya ke pusat rehabilitasi Sumatran Rescue Alliance (SRA) untuk menjalani pemulihan dan evaluasi.

Di pusat rehabilitasi, kondisi kesehatan, perilaku, serta kemampuan orangutan untuk bertahan hidup secara mandiri akan dipantau. Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan satwa benar-benar siap sebelum dikembalikan ke habitat alaminya.

Ahmad Munawir mengatakan proses rehabilitasi dimulai setelah orangutan tiba di Sumatera Utara.

"Jadi sore ini juga akan kita antarkan Heera ke tempat rehabilitasi SRA. Selama di sana dia akan direhabilitasi dan dievaluasi perkembangannya. Mudah-mudahan Heera ini bisa kita rilis di hutan yang bagus, banyak pilihan, salah satunya Taman Gunung Leuser," kata Ahmad.

Menurutnya, kawasan Taman Nasional Gunung Leuser menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan sebagai tempat pelepasliaran karena memiliki kawasan hutan yang dinilai sesuai.

Namun, keputusan mengenai lokasi pelepasliaran tetap bergantung pada hasil evaluasi selama proses rehabilitasi.

Ahmad memperkirakan proses rehabilitasi dapat berlangsung sekitar satu hingga satu setengah tahun. Meski demikian, durasi tersebut tidak bersifat mutlak karena bergantung pada kondisi kesehatan dan perkembangan perilaku orangutan.

"Kalau untuk dilepas kembali ke hutan tergantung kesiapan dan perilakunya. Bisa satu tahun sampai satu setengah tahun, tergantung kesiapan dia. Untuk salah satu hutannya nanti kawasan Gunung Leuser yang hutannya masih sangat bagus," ujarnya.

Melalui proses rehabilitasi tersebut, pemerintah berharap orangutan dapat kembali memiliki kemampuan untuk hidup mandiri di habitat alaminya.

Pemulangan orangutan ini juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas negara dalam menangani perdagangan satwa liar ilegal, sekaligus memastikan satwa yang berhasil diselamatkan mendapat perawatan sebelum dikembalikan ke alam.* (km/dh)

BIREUEN - Kabupaten Bireuen, Aceh, termasuk wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem berupa hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Potensi tersebut diperkirakan berlangsung selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 Oktober 2026, berdasarkan informasi peringatan cuaca yang dikaitkan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Malikussaleh.

Selain Bireuen, sejumlah wilayah lain di Aceh juga disebut berpotensi mengalami kondisi cuaca serupa, di antaranya Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Sabang. Sebaran potensi hujan dapat berbeda di setiap wilayah dan berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

Baca Juga:

• Unkap 979 Kasus Narkoba di Aceh, Kapolda Turun ke Sekolah Wanti-wanti Pelajar dan 'Bullying'

Peningkatan aktivitas pembentukan awan hujan di Aceh dalam informasi tersebut dikaitkan dengan aktifnya Gelombang Rossby Ekuatorial dan Madden-Julian Oscillation (MJO). Kondisi itu turut diperkuat oleh adanya belokan angin dan konvergensi, serta suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan perairan utara serta timur Aceh.

Kondisi atmosfer tersebut dapat mendukung pertumbuhan awan hujan yang berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen, Marwan, meminta masyarakat dan instansi terkait meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi.

Dampak yang perlu diwaspadai meliputi banjir luapan, tanah longsor, dan pohon tumbang, terutama ketika hujan lebat terjadi bersamaan dengan angin kencang.

Warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai diimbau memantau perubahan debit air secara berkala. Masyarakat juga diminta segera meningkatkan kewaspadaan apabila hujan deras berlangsung lama atau terjadi kenaikan permukaan air.

Sementara itu, pengguna jalan diimbau menghindari berteduh di bawah pohon besar yang rawan tumbang maupun papan reklame ketika hujan disertai angin kencang.

Masyarakat Bireuen diharapkan terus memantau perkembangan cuaca melalui aplikasi InfoBMKG dan kanal komunikasi resmi BMKG Stasiun Meteorologi Malikussaleh.

Informasi cuaca terbaru diperlukan karena waktu kejadian dan intensitas hujan dapat berubah sesuai kondisi atmosfer di masing-masing daerah.

Kewaspadaan masyarakat dan kesiapan instansi terkait diharapkan dapat membantu mengurangi risiko serta dampak bencana akibat cuaca ekstrem selama periode tersebut.* (dh)

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka pada level 4.961,88. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak di rentang 4.907,37 hingga 5.012,87 sebelum akhirnya ditutup di zona merah.

Baca Juga:

• Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp 18.046 per Dolar AS, Analis Soroti Sentimen MSCI dan Kebijakan Trump

Pelemahan tersebut terjadi ketika investor masih mencermati berbagai ketidakpastian di pasar modal Indonesia, termasuk rencana perubahan klasifikasi pasar saham oleh penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Tekanan terjadi di seluruh indeks sektoral pada perdagangan Senin. Sektor barang baku mencatatkan penurunan terdalam, yakni sebesar 4,57%.

Berikutnya, sektor infrastruktur melemah 4,45%, sedangkan sektor barang konsumen siklikal turun 4,09%. Sektor barang konsumen non-siklikal terkoreksi 3,88% dan sektor kesehatan turun 3,64%.

Pelemahan juga terjadi pada sektor perindustrian sebesar 2,97%, energi 2,95%, transportasi 2,91%, properti 2,75%, teknologi 2,46%, serta keuangan 2,18%.

Sejalan dengan IHSG, sejumlah indeks saham acuan turut berakhir di zona merah. Indeks LQ45 turun 3,95% ke level 488,46, indeks KOMPAS100 melemah 4,10% ke posisi 630,96, sedangkan Jakarta Islamic Index (JII) terkoreksi 4,51% ke level 287,84.

Di tengah pelemahan pasar, sejumlah saham anggota indeks LQ45 masih mampu mencatatkan penguatan.

Saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menjadi pencatat kenaikan terbesar di indeks tersebut dengan penguatan 4,93%. Posisi berikutnya ditempati PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) yang naik 2,78% dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang menguat 2,52%.

Sebaliknya, tekanan jual terdalam di indeks LQ45 dialami PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), yang turun 7%.

Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) dan PT Merdeka Battery Minerals Tbk (MBMA) masing-masing terkoreksi 6,95%.

Secara keseluruhan, nilai transaksi saham di BEI pada Senin mencapai sekitar Rp24,97 triliun. Volume perdagangan tercatat sekitar 33,81 miliar saham dengan frekuensi transaksi kurang lebih 1,61 juta kali.

Pelemahan IHSG terjadi di tengah kekhawatiran investor terhadap usulan MSCI untuk mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia dari kategori emerging market atau pasar negara berkembang menjadi standalone market.

MSCI memulai konsultasi mengenai usulan perubahan tersebut. Keputusan akhir dijadwalkan paling lambat pada akhir Juni 2027.

Rencana itu memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan berkurangnya akses saham Indonesia terhadap investor global yang menggunakan indeks MSCI sebagai acuan investasi. Jika perubahan diterapkan, Indonesia berisiko dikeluarkan dari indeks MSCI untuk pasar berkembang maupun pasar perintis.

Sebelumnya, pada Jumat (16/10/2026), IHSG dilaporkan anjlok 11,6%. Penurunan itu terjadi setelah MSCI menyampaikan penilaiannya mengenai persoalan transparansi kepemilikan saham dan praktik perdagangan di pasar modal Indonesia.

Pada Januari 2026, MSCI juga telah memperingatkan kemungkinan penurunan status Indonesia menjadi frontier market atau pasar perintis. Dalam pengumuman terbarunya, MSCI menilai kemajuan untuk mengatasi persoalan yang menjadi perhatian mereka belum memadai.

MSCI juga menilai kategori frontier market belum mencerminkan tingkat persoalan yang ditemukan. Karena itu, perubahan ke kategori standalone market turut dipertimbangkan.

Jika usulan perubahan klasifikasi MSCI diterapkan, pasar saham Indonesia berpotensi menghadapi perubahan arus investasi, khususnya dari investor global yang menjadikan indeks MSCI sebagai acuan pengelolaan portofolio.

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang dicermati pelaku pasar di tengah pelemahan IHSG dan tekanan jual yang meluas pada perdagangan Senin.

Meski demikian, usulan perubahan klasifikasi tersebut masih dalam tahap konsultasi. Keputusan akhirnya belum ditetapkan dan masih dijadwalkan paling lambat pada akhir Juni 2027.

Pergerakan IHSG selanjutnya akan menjadi perhatian investor, terutama dalam mencermati perkembangan evaluasi MSCI, kondisi perdagangan saham, serta respons pelaku pasar terhadap ketidakpastian di pasar modal Indonesia.* (k/dh)

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan, pihaknya akan mengakomodasi usulan anggota untuk membahas persoalan tersebut. Namun, DPR saat ini masih dalam masa reses sehingga pembahasan belum dijadwalkan dalam agenda rapat reguler.

Baca Juga:

• Jokowi Sebut Ada Operasi Politik, Guntur Romli: Maling Teriak Maling

Dede mengatakan, untuk sementara Komisi II akan menelaah data, catatan, dan rekaman yang tersedia sebelum pembahasan lebih lanjut dilakukan.

"Namun sesuai jadwal yang kita buat, karena sementara ini sedang reses. Jadi nanti kita bicara data saja yang ada di komisi baik catatan maupun rekamannya," ujarnya.

Dia memastikan masukan dari anggota Komisi II akan dijadikan bahan evaluasi untuk penyusunan regulasi ke depan. Menurutnya, evaluasi tersebut diperlukan agar polemik serupa tidak kembali muncul.

"Jadi masukan apa pun akan kita dudukkan sebagai bahan RUU ke depan agar tidak terulang di kemudian hari," kata Dede.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mendorong agar persoalan dugaan pasal selundupan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP). Dia menilai polemik tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi, terutama dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

Doli mengatakan, sejak awal dirinya telah mengusulkan agar persoalan tersebut dikonfirmasi dan dibahas dalam rapat Komisi II DPR bersama lembaga penyelenggara pemilu.

"Ya, saya kan sekarang masih di Komisi II dan dari awal kan waktu itu saya juga mengusulkan supaya konfirmasi soal pasal ini dibahas di RDP-RDP Komisi II. Namun waktu itu konteksnya saya mengatakan ini adalah bagian dari evaluasi kita karena sekarang kan kita sudah membentuk Panja revisi Undang-Undang Pemilu," kata Doli saat konferensi pers, Minggu (18/10/2026).

Dia menegaskan tidak ingin polemik tersebut terus berkembang menjadi perdebatan berkepanjangan di tengah masyarakat. Doli menyebut pembahasan di Komisi II diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi terhadap proses penyusunan aturan pemilu.

Menurutnya, pembahasan dapat dilakukan melalui rapat khusus atau bersamaan dengan agenda rapat Komisi II yang menghadirkan penyelenggara pemilu.

Polemik ini berkaitan dengan Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur persyaratan dokumen pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden, khususnya bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Ketentuan tersebut menjadi sorotan karena dinilai berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mengikuti Pilpres 2024. Sejumlah pihak menduga ketentuan tersebut masuk ke dalam PKPU tanpa melalui pembahasan sebagaimana mestinya.

KPU sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai polemik tersebut. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan dokumen lengkap rancangan PKPU telah diserahkan kepada pembentuk undang-undang, yakni Komisi II DPR dan pemerintah, dalam proses pembahasan saat itu.

"Semua dokumen utuh Rancangan PKPU tersebut yang menjadi materi dalam rapat konsinyering dan rapat dengar pendapat antar KPU dengan pembentuk UU (dalam hal ini Komisi II DPR dan pemerintah) pada waktu itu telah diserahkan kepada pembentuk UU," kata Idham, Jumat (9/10/2026).

Penjelasan KPU tersebut menjadi bagian dari informasi yang perlu diperiksa dalam pembahasan polemik ini bersama dokumen dan catatan rapat yang dimiliki DPR.

Rencana pemanggilan KPU dan Bawaslu diharapkan menjadi ruang bagi Komisi II DPR untuk menelusuri proses pembentukan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, termasuk pembahasan rancangan aturan dan mekanisme konsultasi dengan DPR serta pemerintah.

Dede Yusuf menyatakan masukan dari anggota komisi akan ditampung sebagai bahan evaluasi regulasi ke depan. Sementara itu, Doli mendorong agar persoalan tersebut diklarifikasi dalam forum resmi DPR sehingga kronologi dan proses pembentukan pasal dapat ditelaah berdasarkan dokumen yang tersedia.

Hingga berita ini disusun, belum ada jadwal pasti pemanggilan KPU dan Bawaslu yang disebutkan dalam keterangan Dede Yusuf. Adapun dugaan penyelundupan pasal masih menjadi polemik yang memerlukan penelusuran dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.* (d/dh)