Komisaris Independen Pertamina Patra Niaga, Prabu Revolusi, mengatakan percepatan distribusi terus dilakukan guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Berdasarkan hasil pemantauan melalui sistem CCTV dan peninjauan langsung di lapangan, pelayanan di SPBU kini berjalan semakin efektif.

Baca Juga:

• 10 Personel Polda Sumut Jadi Sopir Truk Tangki Antar BBM ke SPBU

Pertamina juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang karena stok BBM di Sumatera Utara dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Warga diminta membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan yang berpotensi mengganggu distribusi.

Selain itu, masyarakat diminta memperoleh informasi terkait stok dan distribusi BBM melalui kanal resmi Pertamina. Imbauan tersebut disampaikan menyusul beredarnya sejumlah potongan video lama di media sosial yang dinilai berpotensi menimbulkan kepanikan.

Dalam upaya menjaga keandalan pasokan energi, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah mengoptimalkan sejumlah langkah operasional. Di antaranya mengoperasikan Integrated Terminal Medan Group selama 24 jam, menambah armada mobil tangki melalui skema spot charter, memperkuat personel Awak Mobil Tangki (AMT), serta mengoptimalkan suplai dari Fuel Terminal Kisaran, Fuel Terminal Siantar, dan Integrated Terminal Lhokseumawe.

Saat ini, operasional Integrated Terminal Medan Group telah berjalan normal. Penyaluran BBM ke berbagai SPBU di Kota Medan dan wilayah sekitarnya juga disebut berlangsung lancar.

Pertamina menegaskan akan terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap distribusi BBM guna memastikan kebutuhan energi masyarakat Sumatera Utara tetap terpenuhi tanpa kendala.* (d/dh)

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumatera Utara Kombes Pol. Achmad Fauzi mengatakan sopir truk telah diamankan bersama kernet sesaat setelah insiden terjadi.

Baca Juga:

• Polisi Fokus Evakuasi Korban usai Kecelakaan Beruntun Sibolangit, Jalur Medan-Berastagi Kembali Normal

Meski diduga menjadi penyebab kecelakaan, kondisi sopir dilaporkan tidak mengalami luka serius. Polisi menyebut yang bersangkutan hanya mengalami lebam akibat benturan.

"Pelaku yang membawa truk penyebab terjadinya kecelakaan sehat, hanya mengalami lebam saja," katanya.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kecelakaan diduga dipicu truk Fuso bermuatan galon air mineral yang mengalami rem blong saat melaju dari arah Bandar Baru menuju Kota Medan.

"Diduga rem kendaraan blong sehingga truk menabrak sejumlah kendaraan yang berada di depannya," jelas Fauzi.

Polisi mencatat sebanyak 12 orang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Dari jumlah itu, empat orang meninggal dunia, sementara delapan korban lainnya mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, termasuk RSUP H. Adam Malik Medan.

"Kami laporkan total korban 12 orang, empat meninggal dunia. Korban lainnya masih berada di rumah sakit dan sebagian dirujuk ke RS Adam Malik," ujarnya.

Selain menimbulkan korban jiwa, kecelakaan juga melibatkan delapan kendaraan roda empat dan satu sepeda motor. Kendaraan yang ditabrak terdiri dari mobil penumpang maupun kendaraan angkut barang.

Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, termasuk memeriksa kondisi teknis kendaraan dan meminta keterangan dari sopir serta sejumlah saksi di lokasi kejadian.* (ds/dh)

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Kepala BGN Agustina Arumsari saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Jumat (17/7/2026). Menurutnya, pembayaran tersebut merupakan pelunasan atas uang muka pengadaan motor listrik yang telah dibayarkan pada tahun anggaran 2025.

Baca Juga:

• Kepala BGN Absen di RDP DPR karena Sakit, Wakilnya Paparkan Laporan Keuangan

"Uang muka pengadaan dibayarkan pada tahun 2025, sedangkan pelunasannya dilakukan pada tahun 2026 dengan nilai Rp243,9 miliar. Karena itu, pencatatannya mengikuti ketentuan laporan keuangan," jelas Agustina.

Meski pembayaran telah rampung, BGN belum dapat memasukkan motor listrik tersebut ke dalam daftar aset peralatan dan mesin secara definitif. Pasalnya, proses hukum atas pengadaan kendaraan tersebut masih berlangsung di Kejaksaan.

"Untuk tahun 2026 sudah dilunasi, tetapi belum dicatat sebagai aset karena masih dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Agustina menegaskan BGN tetap berkomitmen mempertanggungjawabkan seluruh proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menyampaikan seluruh informasi dalam laporan keuangan lembaga.

Sebelumnya, pengadaan motor listrik merupakan salah satu program yang dipersiapkan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya distribusi ke wilayah yang sulit dijangkau kendaraan roda empat.

Namun, program tersebut kemudian menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung mengusut dugaan penyimpangan dalam proses pengadaannya. Pada Juni 2026, Kejagung menetapkan sejumlah tersangka, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, terkait dugaan korupsi tata kelola Program MBG.

Penyidik menduga terjadi penggelembungan anggaran dalam pengadaan sekitar 21.801 unit motor listrik dengan nilai proyek yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun. Proses penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap dugaan tindak pidana dalam proyek tersebut.* (k/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menegaskan, pihaknya terbuka terhadap pengawasan dari berbagai lembaga demi memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Baca Juga:

• Polri Minta Publik Percaya Kejagung Tuntaskan Kasus Febrie Adriansyah

Menurut Anang, Kejagung berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Prinsipnya kami akan transparan dan akan tetap memberikan perkembangan informasi serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri Brigjen Pol. Boro Windu juga mengajak masyarakat memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Agung untuk menuntaskan proses hukum perkara tersebut.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung Indonesia dalam menjaga proses hukum ini hingga tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Boro.

Ia menjelaskan, pelimpahan tersangka Don Ritto beserta barang bukti, termasuk emas batangan seberat 74 kilogram dan uang tunai miliaran rupiah, menandai beralihnya kewenangan penyidikan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Kejagung resmi menerima pelimpahan penanganan perkara yang menjerat Febrie Adriansyah beserta seluruh barang bukti dari penyidik Polri. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU pada PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara PLTU PLN, serta PT Asabri.

Sebagai tindak lanjut, Kejaksaan Agung telah menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk mendalami masing-masing perkara yang tengah ditangani.* (k/dh)

Ajakan tersebut disampaikan Wakil Kepala Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri Brigjen Pol. Boro Windu usai penyerahan tersangka Don Ritto beserta barang bukti kepada Kejaksaan Agung, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Temui Pangdam Iskandar Muda, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Menurut Boro, dengan telah diserahkannya tersangka dan barang bukti, seluruh proses penyidikan kini menjadi kewenangan Kejaksaan Agung.

"Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung," ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan Kortas Tipikor Polri tetap akan menjalin koordinasi dan sinergi dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Sebelumnya, penyidik Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya melimpahkan tersangka Don Ritto beserta barang bukti dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU yang juga menyeret Febrie Adriansyah.

Dalam pelimpahan tersebut, penyidik turut menyerahkan barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan serta uang tunai miliaran rupiah yang sebelumnya disita dalam proses penyidikan.

Kasus ini awalnya ditangani oleh Kortas Tipikor Polri dengan menetapkan Febrie Adriansyah dan Don Ritto sebagai tersangka. Selanjutnya, penanganan perkara resmi dilanjutkan Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.* (k/dh)

Setibanya di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB, Presiden langsung menuju area mesin pengolah sampah jenis MOTAH untuk melihat proses pengolahan limbah sekaligus mendengarkan penjelasan dari personel TNI.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Temui Pangdam Iskandar Muda, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Presiden juga sempat berdialog dengan seorang prajurit TNI yang menjelaskan cara kerja mesin tersebut. Selain melihat langsung proses pengolahan sampah, Prabowo meninjau sejumlah produk hasil daur ulang, termasuk paving block yang dihasilkan dari pengolahan limbah.

Usai meninjau teknologi pengelolaan sampah, Kepala Negara melanjutkan agenda menuju lokasi panen raya serentak yang masih berada di kawasan Lanud Abdulrachman Saleh.

Di lokasi panen, Prabowo disambut tarian tradisional sebelum meninjau berbagai alat pertanian dan hasil olahan tebu yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kunjungan Presiden bertujuan memberikan dukungan terhadap program ketahanan pangan yang dijalankan TNI bersama masyarakat.

Menurut Prasetyo, setiap matra TNI memiliki fokus pendampingan yang berbeda sesuai potensi masing-masing.

"TNI AD mendampingi budidaya padi dan jagung, TNI AL mengembangkan kedelai, sedangkan TNI AU berfokus pada tebu," ujarnya.

Ia menjelaskan, selama Januari hingga Juni 2026, pendampingan TNI AD telah mencakup sekitar 6,26 juta hektare lahan padi dengan produksi sekitar 19,2 juta ton beras atau sekitar 55,24 persen dari target produksi beras nasional tahun 2026.

Sementara itu, TNI AL mendampingi pengembangan kedelai di lahan seluas 2.432 hektare dengan potensi produksi mencapai 3.676 ton.

Adapun TNI AU mendampingi pengelolaan lahan tebu seluas 236.048 hektare dengan potensi produksi sekitar 18,386 juta ton tebu atau setara sekitar 1,36 juta ton gula, yang diperkirakan memenuhi 45,05 persen target produksi gula nasional tahun ini.* (k/dh)

Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Jean Calvijn Simanjuntak turun langsung ke lokasi untuk memimpin proses evakuasi bersama personel Polrestabes Medan, Polsek Pancur Batu, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara.

Baca Juga:

• 4 Tewas, 6 Luka dalam Kecelakaan Beruntun di Sibolangit, Polisi Ungkap Identitas Korban

Sesaat setelah menerima laporan, petugas langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit serta memindahkan kendaraan yang terlibat ke bahu jalan untuk mengurai kemacetan.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol. Ferry Walintukan mengatakan penyelamatan korban menjadi prioritas utama dalam penanganan insiden tersebut.

"Begitu menerima informasi, personel Polrestabes Medan bersama Ditlantas Polda Sumut langsung bergerak ke lokasi. Kapolrestabes Medan juga memimpin langsung proses evakuasi korban dan penanganan di lapangan. Prioritas kami adalah menyelamatkan korban, mengamankan TKP, serta memastikan jalur Medan-Berastagi dapat kembali dibuka secepat mungkin agar aktivitas masyarakat tidak terganggu," ujarnya.

Setelah seluruh kendaraan berhasil dievakuasi, arus lalu lintas dari arah Medan menuju Berastagi maupun sebaliknya mulai kembali normal.

Sementara itu, sopir truk Fuso yang diduga menjadi penyebab kecelakaan telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Pancur Batu.

Polda Sumatera Utara juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia dan memastikan penyelidikan penyebab pasti kecelakaan masih terus dilakukan oleh penyidik Unit Gakkum Satlantas.

Berdasarkan data sementara, kecelakaan tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan delapan orang mengalami luka-luka. Seluruh korban telah dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk beberapa di antaranya dirujuk ke RSUP H. Adam Malik Medan untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.* (tm/dh)

Kapolda Aceh yang baru menjabat disambut langsung Pangdam Iskandar Muda di ruang kerjanya. Pertemuan turut dihadiri sejumlah pejabat utama Kodam Iskandar Muda serta jajaran Polda Aceh.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Minta Ditlantas Tingkatkan Pelayanan Humanis, Profesionalisme Personel Jadi Sorotan

"Silaturahmi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda. Sinergi yang telah terbangun akan terus diperkuat demi menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ujarnya.

Menurut Joko, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban yang mencerminkan soliditas hubungan antara TNI dan Polri di Aceh.

Ia menegaskan hubungan harmonis kedua institusi menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung berbagai program strategis pemerintah di daerah.

Selain menjaga situasi tetap kondusif, sinergi TNI-Polri juga diharapkan semakin memperkuat pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Joko menambahkan, dinamika keamanan yang terus berkembang menuntut koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif antarlembaga. Karena itu, Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda berkomitmen menjaga soliditas sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Melalui pertemuan tersebut, kedua institusi berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga mampu menjaga Aceh tetap aman, damai, dan kondusif.* (dh)

Wakil Kepala Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri Brigjen Boro Windu Danandito mengatakan pelimpahan dilakukan setelah tersangka beserta barang bukti resmi diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

• Kejagung Periksa Febrie Adriansyah sebagai Tersangka Kasus Korupsi dan TPPU Asabri

Menurut Boro, proses pengalihan penanganan perkara telah dimulai sejak Sabtu (11/7/2026). Pada Jumat, Polri melanjutkan tahapan tersebut dengan menyerahkan Don Ritto beserta barang bukti elektronik maupun non-elektronik kepada penyidik Kejaksaan Agung.

"Pada hari ini, proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka, barang bukti elektronik, dan barang bukti non-elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara," ujarnya.

Ia menegaskan, Polri menghormati dan mendukung proses hukum yang selanjutnya dijalankan Kejaksaan Agung sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kami juga mengucapkan terima kasih atas sinergi dan koordinasi yang telah terjalin dengan seluruh pihak dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel," ucapnya.

Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Agung menerima pelimpahan dua tersangka, yakni Febrie Adriansyah dan Don Ritto. Kejagung juga telah menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait dugaan korupsi dan TPPU yang mencakup perkara PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara PLTU untuk PLN yang diduga menyebabkan blackout, serta kasus Asabri.

Untuk menangani perkara tersebut, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus yang beranggotakan sembilan jaksa senior. Mayoritas anggota tim diketahui memiliki pengalaman sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, penyidik Polri melakukan penggeledahan di 12 lokasi dan menyita sejumlah barang bukti bernilai besar. Di antaranya uang tunai sekitar Rp60 miliar yang ditemukan di sebuah kafe di Jakarta, serta 74 kilogram emas batangan, mata uang asing, dan uang tunai senilai sekitar Rp476 miliar dari sebuah rumah di kawasan Sentul.* (oz/dh)

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, setelah penyidik melayangkan surat panggilan kepada Febrie.

Baca Juga:

• Don Ritto Dilimpahkan ke Kejagung, Emas 74 Kg dan Valas Ratusan Miliar Ikut Diserahkan

"Penyidik Kejagung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka," kata Anang kepada wartawan.

Menurut Anang, status tersangka Febrie berasal dari hasil penyidikan yang sebelumnya dilakukan Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas) Polri.

Ia menjelaskan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara Asabri.

"Berdasarkan Sprindik Kortas Polri, untuk satu perkara terkait TPPU Asabri," ujarnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Febrie Adriansyah, Hotman Paris, menyebut kliennya telah memenuhi panggilan penyidik sejak pagi untuk menjalani pemeriksaan.

Dalam perkembangan perkara ini, Kejaksaan Agung juga menerima pelimpahan dua tersangka dari Polda Metro Jaya, yakni pihak swasta Don Ritto dan Febrie Adriansyah.

Selain itu, Kejagung telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) baru yang mencakup dugaan korupsi dan TPPU terkait PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara PLTU untuk PLN yang diduga menyebabkan blackout, serta perkara Asabri.

Untuk menangani rangkaian perkara tersebut, Kejagung membentuk tim khusus yang terdiri atas sembilan jaksa senior. Sebagian besar anggota tim diketahui pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).* (in/dh)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari BGN yang menjelaskan alasan ketidakhadiran Nanik.

Baca Juga:

• Prabowo Beri Waktu Sebulan, BGN Kaji Skema Baru Program Makan Bergizi Gratis

Dalam surat tersebut, Nanik menunjuk Agustina Arumsari untuk mewakili BGN dalam rapat yang membahas laporan keuangan tahun anggaran 2025.

Saat membuka paparannya, Agustina menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Kepala BGN.

Ia mengatakan sebenarnya ingin menyampaikan langsung isi surat tersebut kepada Komisi IX, namun penjelasannya telah lebih dulu disampaikan pimpinan rapat.

"Mohon izin saya mewakili selaku Pelaksana Harian Kepala BGN," kata Agustina.

Dalam rapat tersebut, Agustina memaparkan pertanggungjawaban laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Agenda hari ini adalah menyampaikan pertanggungjawaban laporan keuangan BGN yang sudah dilakukan audit oleh BPK tahun anggaran 2025," ujarnya.

Rapat dengar pendapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI terhadap pelaksanaan anggaran Badan Gizi Nasional. Pembahasan difokuskan pada hasil audit BPK atas pengelolaan keuangan BGN sepanjang tahun anggaran 2025.

Meski Kepala BGN berhalangan hadir, rapat tetap berlangsung sesuai agenda dengan pemaparan yang disampaikan oleh Wakil Kepala BGN selaku pelaksana harian.* (in/dh)

Don Ritto tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Proses pelimpahan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Baca Juga:

• Polda Metro Pastikan Emas 74 Kg dan Dolar AS Barang Bukti Korupsi Asli

Dalam kasus tersebut, Kejaksaan Agung juga telah menerima pengalihan perkara yang turut menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan pihaknya telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru sebagai tindak lanjut atas pelimpahan perkara dari kepolisian.

Menurut Anang, ketiga sprindik tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Untuk menangani perkara tersebut, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus yang terdiri dari sembilan jaksa senior. Sebagian besar anggota tim diketahui pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, penyidik Polri melakukan penggeledahan di 12 lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam penggeledahan di sebuah kafe di kawasan Jakarta, polisi menemukan brankas tersembunyi yang berisi uang tunai 3.130.000 dolar Singapura, 889.965 dolar Amerika Serikat, serta Rp259,1 juta. Total nilai temuan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp60 miliar.

Sementara itu, penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Sentul mengungkap brankas lain yang berisi tujuh koper. Dari lokasi itu, penyidik menyita 74 kilogram emas batangan, 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta uang tunai Rp100 juta.

Jika dikonversikan ke rupiah, nilai keseluruhan barang bukti dari lokasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp476 miliar.

Pelimpahan tersangka dan barang bukti ini menandai proses penanganan perkara memasuki tahap berikutnya di Kejaksaan Agung.* (in/dh)

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan penolakan dilakukan karena perkara yang berkaitan dengan laporan tersebut telah masuk ke tahap penyidikan.

Baca Juga:

• Diduga Beri Amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni, Bupati Kuansing Nonaktif Suhardiman Amby: Saya Enggak Tahu Isinya

Menurutnya, keputusan tersebut mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Dalam aturan itu disebutkan, KPK tidak menerima laporan gratifikasi apabila objek yang dilaporkan telah menjadi bagian dari proses pemeriksaan inspektorat maupun penegakan hukum oleh aparat berwenang.

"KPK menolak pelaporan gratifikasi jika gratifikasi yang dilaporkan sudah masuk dalam ranah pemeriksaan inspektorat, penyelidikan, maupun penyidikan oleh aparat penegak hukum," ujar Aminudin.

Kasus tersebut berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Kuantan Singingi dan Jakarta pada 29 Juni 2026.

Dalam operasi itu, penyidik mengamankan 10 orang. Sehari kemudian, mantan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain menyerahkan diri kepada KPK.

Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Suhardiman Amby, Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2021–2026.

Selain dugaan suap, KPK juga tengah menyidik dugaan gratifikasi yang diduga diterima Suhardiman terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Dalam perkara tersebut, nama Raja Juli Antoni turut menjadi perhatian setelah disebut pernah menerima amplop dari Suhardiman. Namun, KPK menegaskan laporan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan itu tidak dapat diproses karena perkara pokoknya telah masuk dalam tahap penyidikan.* (mt/dh)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan barang bukti sebelum proses pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

• Don Ritto Tiba di Kejagung, Barang Bukti Rp543 Miliar Ikut Diserahkan Penyidik

Menurut Budi, khusus mata uang dolar Singapura (SGD), pihaknya masih menunggu surat konfirmasi resmi dari otoritas terkait. Meski demikian, secara umum barang bukti yang telah diperiksa dipastikan asli.

Ia menjelaskan pelibatan FBI dan United States Secret Service merupakan prosedur yang lazim dilakukan dalam proses pemeriksaan keaslian mata uang Amerika Serikat.

"Ya, mereka yang memiliki otoritas untuk melakukan pengujian terhadap mata uang dolar Amerika Serikat," ujarnya.

Budi menambahkan, proses pelimpahan tersangka beserta barang bukti dijadwalkan berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Menurutnya, keterangan resmi mengenai penyerahan perkara akan disampaikan secara bersama oleh kepolisian dan Kejaksaan Agung.

"Nantinya rilis resmi terkait detail kasus dan penyerahan barang bukti akan dilakukan bersama oleh pihak kepolisian, Kapuspenkum Kejagung, serta Plt Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus," katanya.

Terkait dugaan adanya aset lain yang berada di luar negeri, Budi belum memberikan penjelasan lebih jauh. Ia menyebut proses penelusuran aset kini menjadi kewenangan Kejaksaan Agung setelah pelimpahan perkara dilakukan.

Sebelumnya, penyidik gabungan dari kepolisian dan Kejaksaan Agung melakukan pengujian terhadap 74 keping emas batangan dengan total berat 74 kilogram yang disita dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pengujian tersebut melibatkan laboratorium PT Pegadaian sebagai bagian dari proses melengkapi barang bukti sebelum diserahkan kepada jaksa penuntut umum.* (an/dh)

Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan korban meninggal dunia terdiri atas Heppi Sitinjak (60), Dinaria Manik (60), Samsir Sitinjak (30), yang merupakan warga Kabupaten Dairi, serta Anton Simorangkir, warga Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Baca Juga:

• Truk Pengangkut Air Mineral Diduga Rem Blong Picu Kecelakaan Beruntun di Sibolangit, 2 Orang Tewas

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvinj Simanjuntak mengatakan kecelakaan bermula ketika truk pengangkut air mineral melaju dari arah Kabupaten Karo menuju Kota Medan.

Diduga, sistem pengereman kendaraan mengalami kerusakan sehingga sopir kehilangan kendali.

"Pada saat dikendarai, truk mengalami rem blong sehingga menabrak tujuh kendaraan di depannya," ujar Jean Calvinj di lokasi kejadian.

Petugas kepolisian bersama tim gabungan langsung mengevakuasi seluruh korban dan mengamankan lokasi kejadian. Polisi juga melakukan pengaturan arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang sempat terjadi akibat kecelakaan tersebut.

"Saat ini kami fokus mengevakuasi korban dan memastikan keselamatan mereka. Selain itu, kami juga berupaya mengalihkan arus lalu lintas agar kembali normal," katanya.

Hingga kini, penyidik masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kecelakaan, termasuk memeriksa kondisi teknis truk yang diduga mengalami rem blong.* (mi/dh)

Ajakan tersebut disampaikan Zakiyuddin saat menghadiri acara pisah sambut Kapolres Pelabuhan Belawan dari AKBP Rosef Efendi kepada AKBP Aditya S.P. Sembiring di Mapolres Pelabuhan Belawan, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Pisah Sambut Kapolres Labusel, Bupati Fery Tekankan Sinergi Pemerintah dan Kepolisian Terus Dijaga

"Hari ini kita dihadiri oleh dua orang hebat. Satu yang datang untuk memulai tugas, dan satu lagi yang akan pergi mengemban tugas baru," ujar Zakiyuddin.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada AKBP Rosef Efendi atas dedikasi selama memimpin Polres Pelabuhan Belawan.

Menurutnya, berbagai upaya yang dilakukan berhasil menjaga kondusivitas wilayah sekaligus meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat.

"Saudara Rosef sudah berbuat banyak untuk Belawan, terutama dalam memberantas begal, tawuran, dan peredaran narkoba," katanya.

Kepada Kapolres yang baru, Zakiyuddin berharap komitmen tersebut dapat terus dilanjutkan sehingga Belawan semakin aman dan nyaman bagi masyarakat maupun aktivitas ekonomi.

"Kalau Belawan bisa aman dan nyaman, pasti Belawan akan terlihat sangat indah karena letaknya yang dikelilingi laut. Kita harus bergandengan tangan membangun dan membenahi Belawan yang kita cintai bersama," ujarnya.

Sementara itu, AKBP Rosef Efendi mengaku memiliki kesan mendalam selama bertugas di Belawan. Ia menyebut masyarakat Belawan telah menjadi bagian dari keluarga selama masa pengabdiannya.

"Selama menjabat, saya sama sekali tidak merasakan kerawanan di Belawan. Bagi saya, semua masyarakat di sini adalah kawan dan keluarga," ungkap Rosef.

Di sisi lain, Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru, AKBP Aditya S.P. Sembiring, meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat serta Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan tugasnya.

Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat.

"Kami berkomitmen penuh untuk menjadikan Belawan tempat yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari," kata Aditya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Medan menyematkan pakaian adat Melayu kepada AKBP Aditya S.P. Sembiring sebagai bentuk penyambutan. Acara kemudian ditutup dengan penyerahan cinderamata kepada AKBP Rosef Efendi sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya selama memimpin Polres Pelabuhan Belawan.* (dh)

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Kahiyang memperkenalkan berbagai kekayaan Sumatera Utara, mulai dari wastra khas daerah, produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba dan Nias.

Baca Juga:

• Truk Pengangkut Air Mineral Diduga Rem Blong Picu Kecelakaan Beruntun di Sibolangit, 2 Orang Tewas

Selain memperkenalkan potensi daerah, Kahiyang juga berbagi pengalaman saat Dekranas mengikuti World Expo 2025 Osaka Kansai di Jepang. Menurutnya, ajang internasional tersebut menjadi kesempatan strategis untuk memperkenalkan budaya, kriya, dan produk unggulan Indonesia kepada masyarakat Jepang.

Ia berharap promosi yang dilakukan dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas, terutama dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata.

Sementara itu, Konsul Jenderal Jepang di Medan, Furugori Toru, mengaku terkesan dengan keberagaman budaya yang dimiliki Sumatera Utara.

Menurutnya, provinsi ini memiliki kekayaan etnis dan budaya yang hidup berdampingan secara harmonis, didukung keindahan alam yang menjadi daya tarik tersendiri.

"Saya sangat bangga dapat bertugas di Sumatera Utara karena daerah ini begitu beragam multietnis, harmonis, dan memikat. Keindahan alam serta keramahan masyarakatnya meninggalkan kesan mendalam bagi saya," kata Furugori.

Pada akhir pertemuan, Furugori mengundang Kahiyang Ayu beserta jajaran Dekranasda Sumut untuk kembali berkunjung ke Jepang. Ia juga membuka peluang kerja sama yang lebih erat di bidang kebudayaan, pariwisata, serta pengembangan UMKM antara Jepang dan Sumatera Utara.* (dh)

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Tanjungbalai Tengku Eswin didampingi Wakil Ketua I Surya Darma AR dan Wakil Ketua II Safri Syahputra. Turut hadir Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga:

• Presiden Israel Isaac Herzog Ingin Berdamai dengan Arab Saudi: Itu Impian Saya

Menurutnya, pembahasan Ranperda merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD, Safri Syahputra, menyampaikan hasil pembahasan Ranperda yang telah dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait.

Banggar juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Menurut Banggar, raihan opini WTP menjadi indikator bahwa laporan keuangan daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, transparan, dan bebas dari salah saji material.

Setelah laporan selesai dibacakan, Ketua DPRD meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap Ranperda tersebut.

"Dapatkah Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah?" tanya Tengku Eswin dalam rapat paripurna.

Seluruh anggota DPRD yang hadir secara serentak menyatakan setuju. Ketua DPRD kemudian mengetuk palu sebagai tanda pengesahan Ranperda menjadi Peraturan Daerah.

Usai pengesahan, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan Pemerintah Kota Tanjungbalai siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.

Fadly juga mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan Ranperda hingga disahkan menjadi Perda.

"Pemerintah Kota Tanjungbalai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah daerah menerima seluruh hasil pembahasan Badan Anggaran dan menyetujui Ranperda tersebut sebelum selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Fadly, Pemko Tanjungbalai akan terus mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan agar selaras dengan target RPJMD dan RKPD serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Melalui pengesahan Perda tersebut, DPRD berharap berbagai rekomendasi yang disampaikan Badan Anggaran dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat efektivitas pembangunan, serta menjadi dasar penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2027 yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Usai agenda pengambilan keputusan, rapat paripurna dilanjutkan dengan pembahasan pendapat akhir fraksi DPRD terhadap perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* (dh)

Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu-Hilir yang digelar di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (15/7/2026).

Baca Juga:

• Gerak Cepat Pemprov Sumut, Tiga Daerah Jadi Prioritas Penghapusan Pasung ODGJ

Kepala Stasiun BPPMHKP Tanjungbalai Asahan, Aan Fibro Widodo, mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk memastikan standar pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha sektor kelautan serta perikanan.

"Kami ingin memastikan standar pelayanan yang diberikan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha," ujar Aan.

Menurutnya, Badan Mutu KKP memiliki mandat strategis dalam memberikan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan maupun perikanan, mulai dari hulu hingga hilir.

Aan menegaskan seluruh layanan sertifikasi mutu perikanan yang diberikan BPPMHKP tidak dipungut biaya atau gratis. Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas produk perikanan nasional sekaligus memperkuat daya saing di pasar domestik maupun ekspor.

"Sertifikasi bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing, menjamin keamanan pangan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan Indonesia," katanya.

Ia mengungkapkan, KKP melalui Badan Mutu saat ini memiliki sembilan layanan sertifikasi mutu yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha sesuai kebutuhan tanpa biaya.

Selain layanan sertifikasi, BPPMHKP juga akan terus memberikan pendampingan melalui seminar, pelatihan, hingga berbagai kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Aan menambahkan, KKP saat ini tengah menjalankan sejumlah program prioritas nasional, di antaranya Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Budidaya Darat Tematik. Karena itu, dibutuhkan sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan agar program tersebut berjalan optimal.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung, yang mewakili Wali Kota, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik tersebut.

Menurutnya, kegiatan itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas layanan sertifikasi sekaligus mendorong kemajuan ekspor hasil perikanan.

"Pemko Tanjungbalai siap mendukung dan berkolaborasi dalam menyukseskan program prioritas nasional yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan," ujar Nurmalini.

Ia menilai pelayanan administrasi, khususnya sertifikasi jaminan mutu, harus semakin mudah, cepat, dan tepat melalui pemanfaatan teknologi digital sehingga tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat maupun eksportir.

"Di era digitalisasi, birokrasi harus terus berinovasi agar masyarakat dan pelaku usaha memperoleh pelayanan yang lebih efektif dan efisien," katanya.

Usai sesi pemaparan materi, forum berlangsung interaktif. Sejumlah pelaku usaha menyampaikan berbagai masukan, termasuk harapan agar BPPMHKP turut membantu membuka akses pemasaran hasil perikanan.

Yos, pelaku usaha budidaya ikan dari CV Maju Bersama, mengaku masih mengalami kendala dalam memasarkan hasil budidayanya. Sementara Indra dari Kisaran Aquaculture menyatakan siap berkolaborasi membantu pelaku usaha memperluas pemasaran produk, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Melalui forum tersebut, BPPMHKP berharap masukan dari para peserta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan di Tanjungbalai.* (dh)

JAKARTA – Tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Don Ritto, resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat, 17 Juli 2026.

Don Ritto tiba di kompleks Kejaksaan Agung sekitar pukul 14.14 WIB dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye milik Polri.

Baca Juga:

• Hotman Paris Benarkan Jadi Kuasa Hukum Febrie Adriansyah, Dampingi Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU

Pantauan di lokasi, Don Ritto masuk ke Gedung Bundar Kejagung dengan kondisi tangan diborgol.

Ia datang menggunakan mobil tahanan setelah sebelumnya menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya.

Pelimpahan tersebut tidak hanya membawa tersangka, tetapi juga sejumlah barang bukti hasil penggeledahan di 12 lokasi di wilayah Jakarta.

Barang bukti yang diserahkan berupa uang tunai dalam berbagai mata uang, emas, serta dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Total nilai uang dan emas yang disita diperkirakan mencapai Rp543 miliar.

Aset tersebut terlihat disimpan dalam sejumlah boks, koper, hingga satu brankas sebelum diserahkan kepada pihak Kejaksaan Agung.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Victor Dean Mackbon mengatakan pelimpahan Don Ritto dilakukan bersama barang bukti yang telah disita penyidik.

"DR dilimpahkan Jumat, bersama barang bukti uang dan emas yang sudah kami sita," ujar Victor, Kamis, 16 Juli 2026.

Pelimpahan perkara ini menjadi tindak lanjut setelah Polri menetapkan Don Ritto dan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan sejumlah perkara besar, yakni pengadaan batu bara PLTU PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.

Setelah perkara dilimpahkan, Kejaksaan Agung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru sebagai dasar untuk mengambil alih penanganan perkara.

Ketiga sprindik tersebut masing-masing berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU di PT Krakatau Steel, dugaan korupsi pasokan batu bara PLTU PLN yang disebut berkaitan dengan gangguan listrik, serta perkara PT Asabri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan penerbitan sprindik tersebut menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk melakukan seluruh tindakan penyidikan yang bersifat pro justicia.

"Saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sebanyak tiga sprindik," ujar Anang di Kejagung, Rabu, 15 Juli 2026.

Untuk menangani perkara yang melibatkan Febrie Adriansyah dan Don Ritto, Kejaksaan Agung juga membentuk tim khusus yang beranggotakan sembilan jaksa senior.

Profil Don Ritto

Don Ritto diketahui merupakan seorang advokat yang kini menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan pencucian uang.

Ia juga dikenal sebagai adik tingkat Febrie Adriansyah saat keduanya menempuh pendidikan di Universitas Jambi.

Keduanya pernah bekerja sama mengelola restoran de'Clan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Lokasi tersebut menjadi salah satu tempat yang digeledah penyidik dalam penyidikan perkara ini.

Dari restoran tersebut, polisi menemukan sejumlah uang dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura yang disimpan di dalam brankas.

Selain restoran, penyidik juga menggeledah money changer di kawasan Cipete yang disebut berkaitan dengan Don Ritto.

Kuasa hukum Don Ritto, Handika Hanggowongso, sebelumnya menyatakan bahwa uang yang disita penyidik bukan berasal dari tindak pidana, melainkan untuk kebutuhan kerja sama pembangunan kawasan pelabuhan.

"Sejauh yang disampaikan, yang kami tahu dari alat bukti, itu bisa dipertanggungjawabkan, itu adalah untuk kerja sama membangun kawasan pelabuhan dengan seorang pengusaha," kata Handika.

Dalam penggeledahan di Kafe de'Clan Cipete, polisi menyita uang sekitar Rp60 miliar yang terdiri dari dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dan rupiah.

Sementara dari lokasi money changer, penyidik menyita uang asing dengan nilai konversi sekitar Rp7,2 miliar.

Saat ini, proses hukum terhadap Don Ritto dan Febrie Adriansyah masih berlanjut di Kejaksaan Agung.

Penyidik akan mendalami dugaan aliran dana serta keterkaitan aset yang telah disita dengan perkara korupsi dan TPPU tersebut.* (bikmd/ad)