LABUHANBATU — Polres Labuhanbatu, Sumatera Utara, mengungkap kasus dugaan peredaran narkoba dalam jumlah besar.

Polisi menyita 30 kilogram sabu dan 20 ribu butir pil ekstasi dari sebuah mobil Mitsubishi Expander.

Baca Juga:

• Karhutla Hanguskan 5 Hektare Lahan di Paluta, Polisi Selidiki Penyebabnya

Ia diduga membawa narkoba tersebut dari wilayah Dumai menuju Kota Medan.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya mengatakan pengungkapan bermula dari penyelidikan terhadap sebuah mobil Mitsubishi Expander yang melintas di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Polisi kemudian menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan puluhan kilogram narkoba.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti narkotika berupa 30 kilogram sabu dan 20 ribu butir pil ekstasi yang berada di dalam kendaraan tersebut," kata Wahyu dalam keterangannya, Selasa, 25 Agustus 2026.

Menurut Wahyu, 30 kilogram sabu tersebut dikemas dalam 30 bungkus plastik besar yang masing-masing bertuliskan Chinese Pin Wei.

Selain itu, polisi menemukan empat bungkus plastik yang berisi 20 ribu butir pil ekstasi.

Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu AKP Hardiyanto mengatakan, berdasarkan pemeriksaan awal, MI mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari wilayah Dumai.

Narkoba itu kemudian dibawa menuju Kota Medan atas perintah seorang pria berinisial M yang disebut sebagai warga Aceh.

"Tersangka mengaku mendapatkan imbalan sebesar Rp 4 juta per kilogram untuk membawa narkotika tersebut," ujar Hardiyanto.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang diduga berada di balik pengiriman narkoba tersebut, termasuk pihak yang disebut memberikan perintah kepada tersangka.

Atas perkara tersebut, MI dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Tersangka juga dikenakan pasal subsidair Pasal 609 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pasal yang dikenakan tersebut memuat ancaman hukuman berat, termasuk pidana mati atau penjara seumur hidup.

Pengungkapan ini menjadi salah satu kasus peredaran narkoba dalam jumlah besar yang ditangani Polres Labuhanbatu.

Polisi masih melanjutkan penyidikan untuk menelusuri asal-usul barang dan jaringan peredaran narkoba tersebut.* (kp/ad)

PADANG LAWAS UTARA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di Desa Siunggam Tonga, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Senin, 24 Agustus 2026.

Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 17.30 WIB dan menghanguskan lahan semak belukar seluas sekitar lima hektare.

Baca Juga:

• Pencuri Motor Ojol Wanita Tunarungu di Medan Ditangkap, Beraksi di 42 Lokasi

"Luas lahan terbakar kurang lebih lima hektar," kata Sri dalam keterangannya, Selasa, 25 Agustus 2026.

Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut.

Setelah api berhasil dipadamkan, petugas tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali titik api.

"Petugas tetap dalam kondisi stand by apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara," ujar Sri.

Kepolisian Resor Padang Lawas Utara masih menyelidiki penyebab kebakaran lahan tersebut.

Kapolres Padang Lawas Utara AKBP Dhery Fajariandono mengatakan penyelidikan sementara belum menemukan indikasi bahwa kebakaran sengaja dilakukan.

"Masih diselidiki. Tapi kayaknya ada kering itulah, tapi masih kita selidiki juga. Kalau indikasi disengaja, enggak ada sih, sepertinya enggak ada. Sementara indikasi disengaja tidak ada," kata Dhery, Selasa, 25 Agustus 2026.

Menurut Dhery, kondisi lahan yang kering menjadi salah satu kemungkinan penyebab kebakaran.

Namun, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab sebenarnya.

BPBD Sumatera Utara bersama petugas terkait juga terus melakukan pemantauan di wilayah tersebut.

Kesiapsiagaan dilakukan untuk mencegah api kembali muncul dan meluas ke kawasan lain.* (kp/ad)

RAJA AMPAT — Masyarakat adat dari 20 sub suku di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyatakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai mengancam lingkungan dan ruang hidup masyarakat.

Penolakan itu disampaikan melalui Deklarasi Arborek dalam kegiatan Heyul Pelei Koranu Fyak atau jumpa akbar di Kampung Arborek, Distrik Meos Mansar, Raja Ampat, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Jelang Aksi 27 Agustus, Massa dari Pati dan Bangkalan Bersiap ke Jakarta Bawa Tuntutan Berbeda

Tokoh perempuan adat Moi Maya, Ludia Mentasan, membacakan Deklarasi Arborek.

Dalam deklarasi itu, masyarakat adat menegaskan penolakan terhadap kegiatan pertambangan yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat.

"Kami tolak kegiatan yang merusak bentang alam, bentang laut, budaya serta martabat masyarakat adat Raja Ampat," kata Ludia, Minggu, 23 Agustus 2026.

Sebanyak 20 sub suku mengikuti deklarasi tersebut.

Mereka terdiri atas Ambel, Langanyan, Wawiyai, Kawe, Batta, Tepin, Fiawat, Parajau, Butli, Moi Maya, Saworof, Howoloh, Kahmuna, Matlow, Matbat, Wardo, USBA, Umkai, Betew, dan Kafdarun.

Masyarakat dari berbagai sub suku itu mendiami sejumlah wilayah di Raja Ampat, termasuk kawasan Teluk Mayalibit serta Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misool.

Ludia mengatakan masyarakat adat memiliki keyakinan bahwa keberlangsungan hidup mereka tidak bergantung pada pengerukan sumber daya alam.

Karena itu, dia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menerima janji pembangunan apabila kegiatan tersebut berpotensi merusak lingkungan dan ruang hidup masyarakat.

"Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya supaya menghentikan secara permanen usaha yang merusak sumber daya alam di wilayah Raja Ampat," tandas Ludia.

Salah satu kegiatan pertambangan yang menjadi perhatian masyarakat adat adalah pertambangan nikel di Pulau Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan.

Ludia menilai aktivitas tersebut berpotensi memengaruhi sumber daya alam dan ruang hidup masyarakat adat di Raja Ampat.

"Atas nama masyarakat adat 20 sub suku di Raja Ampat, kami menuntut perlindungan menyeluruh dan permanen bagi alam dan masyarakat adat dari kegiatan ekstraktif," tegasnya.

Menurut Ludia, keberlanjutan laut, pulau, dan kehidupan generasi mendatang merupakan tanggung jawab masyarakat adat saat ini.

Dia mengatakan pertemuan di Arborek juga menjadi ruang untuk memperkuat persaudaraan, menjaga warisan leluhur, serta bertukar pengalaman mengenai sejarah, kondisi masyarakat saat ini, dan harapan untuk masa depan.

"Di Arborek kami berkumpul dalam sebuah pertemuan yang disebut Heyul Pelei Koranu Fyak. Semua lahir dari bahasa serta jiwa masyarakat adat di Raja Ampat," ujarnya.

Deklarasi tersebut menjadi penegasan sikap masyarakat adat dari 20 sub suku untuk mempertahankan lingkungan, laut, pulau, budaya, serta ruang hidup mereka dari aktivitas yang dinilai berpotensi merusak.* (km/ad)

MEDAN — Polisi menangkap M Arif Matondang, 30 tahun, pelaku pencurian sepeda motor milik pengemudi ojek online perempuan penyandang tunarungu, Rossa Amelia, 26 tahun.

Dari hasil pemeriksaan sementara, Arif diduga telah melakukan pencurian sepeda motor dan telepon seluler di 42 lokasi.

Baca Juga:

• Sungai Deli Meluap, Banjir 3 Meter Rendam Rumah Warga Sei Mati Medan

"Pelaku spesialis pencurian motor dan handphone di 42 TKP," kata Bimo, Selasa, 25 Agustus 2026.

Bimo mengatakan aksi pencurian tersebut dilakukan di sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

Di antaranya Kota Medan, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Asahan, Batu Bara, Serdang Bedagai, Pematangsiantar, dan Simalungun.

Menurut dia, pelaku menggunakan beberapa modus saat menjalankan aksinya.

Namun, modus yang paling sering dilakukan adalah berpura-pura meminjam sepeda motor korban dengan alasan hendak membeli sesuatu.

Polisi menangkap Arif di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Tuntungan, pada Senin, 24 Agustus 2026.

Setelah ditangkap, polisi membawa pelaku untuk menjalani proses pengembangan. Namun, dalam proses tersebut, Arif disebut berupaya melarikan diri.

Polisi kemudian menembak kedua kaki pelaku. Setelah mendapat tindakan tersebut, Arif dibawa ke RS Bhayangkara TK II Medan untuk mendapatkan perawatan.

"Saat melakukan pengembangan, pelaku melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri, sehingga tim melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku," jelas Bimo.

Setelah mendapatkan perawatan, tersangka kemudian diserahkan kepada Polsek Medan Baru untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam kasus pencurian motor milik Rossa Amelia, polisi menyebut Arif menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp6,2 juta.

Uang hasil penjualan motor itu kemudian digunakan untuk sejumlah keperluan, termasuk membeli narkoba dan menyewa pekerja seks komersial.

"Sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 6.200.000. Uang hasil menjual motor itu digunakan untuk membeli sabu, pakaian, sewa hotel dan PSK," kata Bimo.

Kasus pencurian motor Rossa terjadi pada Minggu, 5 Juli 2026, di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.

Ketua Umum Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar atau Godams, Agam Zubir, mengatakan Rossa saat itu hendak mengambil orderan paket express.

Namun, ia ditabrak dari belakang oleh angkot nomor 103.

"Awalnya korban ditabrak dari belakang oleh supir angkot saat korban hendak mau membawa orderan paket express," katanya.

Akibat kecelakaan tersebut, Rossa sempat pingsan dan kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat.

Sementara sopir angkot yang menabraknya melarikan diri dengan alasan hendak mengantar penumpang.

Sejumlah pengemudi ojek online yang melihat kejadian tersebut kemudian membantu membawa Rossa ke rumah sakit.

Sepeda motor milik Rossa sementara dititipkan di sebuah salon yang berada tidak jauh dari lokasi kecelakaan.

Namun, ketika rekan Rossa datang ke salon untuk mengambil sepeda motor tersebut, kendaraan itu sudah tidak ada.

Setelah dilakukan pengecekan melalui kamera CCTV, diketahui sepeda motor tersebut dibawa oleh seorang pria yang sebelumnya berada di sekitar lokasi dan membantu korban ketika mengalami kecelakaan.

Polisi kemudian mengetahui bahwa pria tersebut adalah Arif. Dalam menjalankan aksinya, pelaku disebut mengaku sebagai anggota keluarga korban.

Pihak keluarga Rossa selanjutnya membuat laporan ke Polsek Medan Baru. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Arif.

Penyidik kini masih mendalami dugaan keterlibatan pelaku dalam sejumlah kasus pencurian lain di berbagai wilayah Sumatera Utara.* (d/ad)

JAKARTA — Sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai daerah bersiap menuju Jakarta untuk mengikuti aksi pada 27 Agustus 2026.

Kelompok-kelompok tersebut membawa tuntutan yang berbeda, mulai dari desakan pengesahan RUU Perampasan Aset hingga dukungan terhadap program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Jokowi Diam Saat Budi Arie Singgung Potensi Pemerintahan Prabowo Tak Sampai 2029

Mereka berencana menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI dengan membawa dua tuntutan utama.

Di sisi lain, massa dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang tergabung dalam Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4, akan datang ke Jakarta untuk menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah.

Dua Tuntutan AMPB

Koordinator AMPB Teguh Istianto mengatakan kelompoknya akan menyampaikan dua tuntutan dalam aksi 27 Agustus.

Pertama, mereka mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Kedua, AMPB meminta penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Warga Pati dijadwalkan mulai berangkat ke Jakarta pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Sebagian peserta bahkan telah tiba di Jakarta dan sementara beristirahat di rumah aman.

Persiapan aksi AMPB sempat terkendala setelah rekening donasi yang digunakan untuk mengumpulkan dana aksi mengalami pemblokiran.

Rekening atas nama Supriyono yang disebut berisi sekitar Rp80 juta diketahui mengalami pemblokiran pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Dana tersebut merupakan donasi warga yang dikumpulkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan selama aksi.

Teguh mengatakan pemblokiran rekening membuat kelompoknya kesulitan menggunakan dana yang telah dihimpun.

"Ini kami itu salah apa? Umumkan dong kesalahan kami. Jangan asal blokir milik orang," kata Teguh.

Ia mengaku memperoleh informasi mengenai permintaan pemblokiran rekening dari media sosial.

Namun, Teguh mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti alasan rekening tersebut diblokir.

AMPB kemudian membagikan informasi mengenai rekening lain yang dapat digunakan masyarakat untuk berdonasi.

Meski menghadapi kendala pendanaan, Teguh memastikan aksi pada 27 Agustus tetap berlangsung.

"Sangat mengganggu. Tolong carikan keadilan supaya tetap bisa dipakai," tuturnya.

Berbeda dengan AMPB, massa dari Bangkalan yang tergabung dalam RMP4 akan datang ke Jakarta untuk menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah.

Koordinator RMP4 Ali mengatakan salah satu program yang mereka dukung adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Menurut Ali, program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak.

Program itu juga dinilai dapat membantu keluarga menghemat pengeluaran.

"Dari program MBG ini, kami sangat terbantu. Selain uang saku bisa ditabung, anak-anak bisa mendapatkan makan bergizi setiap hari," ujarnya.

Meski mendukung keberlanjutan MBG, Ali mengatakan program tersebut tetap perlu dievaluasi.

Ia menilai sejumlah dapur MBG perlu diperbaiki agar pelaksanaannya berjalan lebih baik.

"Jadi, bukan dihentikan programnya, tetapi diperbaiki tata kelolanya sehingga program ini bisa betul-betul berjalan semakin baik," katanya.

RMP4 mengklaim telah menyiapkan 500 tiket keberangkatan bagi massa dari Bangkalan.

Mereka akan menuju Jakarta untuk mengikuti aksi yang disebut akan berlangsung secara damai.

"Kami siapkan 500 tiket keberangkatan dan kami akan ke Jakarta menggelar aksi damai," kata Ali, Senin, 24 Agustus 2026.

Peserta aksi berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan. Di antaranya tukang becak, buruh, kuli, tukang, sopir, hingga sales.

RMP4 menyatakan aksi 27 Agustus akan dilakukan secara damai.

Mereka ingin menyampaikan aspirasi agar program-program prioritas pemerintah tetap dilanjutkan sekaligus diperbaiki dalam pelaksanaannya.

Perbedaan tuntutan tersebut menunjukkan bahwa aksi 27 Agustus tidak hanya membawa satu isu.

Massa dari berbagai daerah datang dengan agenda masing-masing, baik untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun memberikan dukungan terhadap program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat.* (km/ad)

JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masuk dalam bursa calon Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

Ia menjadi salah satu kandidat yang diproyeksikan menggantikan Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Baca Juga:

• OJK Buka Suara soal Rekening Warga Pati yang Ditunda Transaksinya: Jika Tak Ada Pidana Harus Dibuka Kembali

Ketiga kandidat tersebut adalah Hanan Mohammed Al-Kuwari dari Qatar, Hanan Balkhy yang diusulkan Arab Saudi, dan Hans Henri P. Kluge yang diajukan Belgia.

Masuknya nama Budi Gunadi Sadikin dalam bursa calon pimpinan tertinggi WHO menjadi perhatian karena ia telah memimpin Kementerian Kesehatan Indonesia sejak akhir 2020.

Budi Gunadi Sadikin pertama kali ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menggantikan Terawan Agus Putranto.

Sebelum menjabat sebagai Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin merupakan Wakil Menteri BUMN.

Kariernya lebih banyak dibangun di sektor perbankan dan korporasi.

Budi Gunadi Sadikin bukan seorang dokter maupun profesional kesehatan masyarakat.

Latar belakang pendidikannya dan perjalanan kariernya lebih banyak berkaitan dengan sektor keuangan dan perusahaan.

Ia pernah menduduki sejumlah posisi strategis di sektor perbankan. Salah satunya sebagai Direktur Utama Bank Mandiri.

Budi juga pernah dipercaya memimpin PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum, perusahaan induk pertambangan milik negara.

Pengalamannya di bidang manajemen, keuangan, dan korporasi kemudian berlanjut ketika ia masuk ke pemerintahan dan dipercaya memimpin Kementerian Kesehatan.

Kini, namanya masuk dalam daftar kandidat prospektif untuk menduduki posisi Direktur Jenderal WHO, menggantikan Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Persaingan tersebut akan mempertemukan Budi dengan tiga kandidat lainnya, yakni Hanan Mohammed Al-Kuwari dari Qatar, Hanan Balkhy dari Arab Saudi, serta Hans Henri P. Kluge dari Belgia.* (cn/ad)

JAKARTA — Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyoroti sikap Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi saat Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyinggung kemungkinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak bertahan hingga 2029.

Menurut Jamiluddin, pernyataan Budi Arie yang disampaikan di hadapan Jokowi tersebut cukup mengejutkan secara politik.

Baca Juga:

• Budi Arie Bicara soal Percepatan Pemilu 2029, Ini Respons Gerindra

"Ketua Umum Projo Budi Arie saat bersebelahan dengan Joko Widodo menegaskan ada potensi pemerintahan Prabowo Subianto tidak sampai 2029. Untuk itu, Budi Arie meminta loyalis Jokowi untuk bersiap," kata Jamiluddin, Selasa (25/8/2026).

Jamiluddin menilai Budi Arie semestinya ikut menjaga stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut dia, posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden membuat loyalis Jokowi seharusnya mendukung pemerintahan yang sedang berjalan.

"Pernyataan itu tak seharusnya keluar dari Budi Arie karena Gibran Rakabuming Raka masih mendampingi Prabowo sebagai Wakil Presiden. Sebagai satu paket, seharusnya Budi Arie meminta loyalis Jokowi untuk menjaga Prabowo-Gibran bertahan hingga 2029," tegasnya.

Jamiluddin juga mempertanyakan sikap Jokowi yang berada di samping Budi Arie ketika pernyataan tersebut disampaikan.

Menurut dia, tidak terlihat adanya bantahan dari Jokowi terhadap pernyataan tersebut.

"Menariknya, pernyataan Budi Arie itu disampaikan saat disebelahnya ada Jokowi yang duduk tenang. Saat Budi menyampailan hal itu, tidak ada kesan perubahan rawut wajah Jokowi," ungkap Jamiluddin.

Menurut Jamiluddin, sikap diam Jokowi tersebut dapat menimbulkan persepsi di tengah masyarakat.

Ia menilai publik bisa saja mempertanyakan hubungan antara Jokowi dan Prabowo yang selama ini terlihat baik.

"Kalau demikian halnya, maka hubungan Prabowo-Jokowi selama ini dikesankan baik-baiknya, bisa jadi hanya palsu. Hubungan keduanya terkesan baik hanya tampak pada panggung depan," pungkasnya.

Sebelumnya, potongan video Budi Arie Setiadi saat berbicara di hadapan Jokowi viral di media sosial.

Dalam video tersebut, Budi Arie menyinggung kemungkinan momentum politik dan pemilu berlangsung lebih cepat dari jadwal 2029.

"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ucap Budi Arie yang langsung dijawab seruan "Siap!" dari audiens.

Budi Arie juga menggambarkan kondisi masyarakat saat ini sebagai situasi yang tidak biasa.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan dinamika politik menjelang Reformasi pada 1997-1999.

"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun 97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy," ucap Budi Arie.

Pernyataan tersebut turut mendapat sorotan dari Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus.

Ia menilai ada kepentingan tertentu di balik pernyataan Budi Arie yang kemudian viral setelah potongan videonya beredar.

"Kami melihat ada kepentingan terselubung dari Budi Arie, terkait narasi sepotong yang disampaikan dari cuplikan itu," kata Bestari, Selasa (25/8/2026).

Bestari bahkan menuding Budi Arie berupaya mengadu domba Jokowi dengan Prabowo.

Ia menilai Jokowi tidak mengetahui sebelumnya apa yang akan disampaikan Budi Arie dalam forum tersebut.

"Kalau dia bicara Projo menyatakan siap, silakan aja dia bergerak dengan dirinya sendiri dan perangkatnya. Kenapa harus menunggu ada Pak Jokowi baru ngomong begitu?" ujar Bestari.

"Jadi ini orang yang ingin mengadu domba antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dari gestur, sangat tidak nyaman Pak Jokowi berada di tempat itu," sambungnya.

Bestari juga mengatakan pendukung Jokowi semestinya ikut mengawal pemerintahan Prabowo dan Gibran hingga 2029, bukan menyampaikan pernyataan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik.

Ia menyebut manuver Budi Arie dapat dipandang sebagai upaya mencari posisi tawar politik.

"Untuk bargaining-bargaining kecil mungkin ya. Kalau bargaining besar kan enggak mungkin, orang udah pernah dipecat jadi menteri apa segala macam enggak mungkin lagi bisa membuat bargaining besar. Ada apa? Anda siapa? Kan begitu," imbuh Bestari.* (tb/ad)

JAKARTA — Partai Gerindra menegaskan belum memikirkan Pemilihan Umum atau Pemilu 2029.

Pernyataan itu disampaikan menyusul viralnya potongan video Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi bersama Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi yang membahas kemungkinan percepatan Pemilu.

Baca Juga:

• Menkop Ferry: Lokasi Kopdes Merah Putih Dipilih Lewat Musyawarah Desa

"Kami fokus menyukseskan program Pak Prabowo, tidak ada pembahasan untuk 2029, masih jauh untuk dibahas," kata Sugiat di Jakarta, Selasa (25/8/2026).

Menurut Sugiat, pembahasan mengenai Pemilu 2029 masih terlalu dini.

Bagi Gerindra, prioritas saat ini adalah memastikan berbagai program Prabowo memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Yang kami fokuskan saat ini adalah mengamankan dan mengawal program-program Pak Prabowo yang bermanfaaat bagi masyarakat Indonesia," imbuh dia.

Sugiat mengatakan Gerindra tidak terpengaruh oleh pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan percepatan Pemilu.

Ia meminta pihak yang ingin mengetahui maksud pernyataan tersebut menanyakannya langsung kepada Budi Arie.

"Jadi terkait pernyataannya, hanya Budi Arie yang tahu sendiri maksudnya apa, silakan ditanya ke yang bersangkutan, kita tidak terpengaruh dengan itu," ujar Sugiat.

Sugiat kembali menegaskan Gerindra akan tetap berfokus mengawal pemerintahan Prabowo.

Partai tersebut juga akan memastikan program-program yang telah dicanangkan pemerintah dapat terlaksana.

Sebelumnya, potongan video Budi Arie Setiadi yang membicarakan kemungkinan momentum politik dan Pemilu berlangsung lebih cepat viral di media sosial.

Dalam video tersebut, Budi Arie terlihat berada dalam sebuah forum dan duduk di samping Jokowi.

"Tadi saya sudah bisikkan ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?' Apakah kita mau? Belum tentu kita mau," kata Budi Arie.

"Kita masih ngomong, 'Oh ini Pemilu 2029, Pemilu 2029'. Kalau terjadi percepatan bagaimana? Kita siap enggak?" imbuh dia.

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi mengenai kemungkinan adanya percepatan Pemilu.

Sekretaris Jenderal DPP Projo Fredy Alex Damanik kemudian memberikan klarifikasi mengenai video yang beredar.

Menurut Fredy, video tersebut bukan rekaman utuh dan pernyataan Budi Arie disampaikan dalam konteks pembahasan berbagai kemungkinan.

"Pertama, video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan," kata Fredy dalam pernyataan resmi, Selasa (25/8/2026).

Fredy menjelaskan forum tersebut merupakan acara silaturahmi dalam rangka Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia antara Jokowi dan para relawan.

Dalam forum itu, kata dia, terdapat diskusi internal singkat mengenai situasi kebangsaan.

Para peserta menyampaikan berbagai masukan untuk memetakan persoalan sekaligus mencari solusi.

Masukan tersebut kemudian disampaikan kepada Jokowi dengan harapan dapat diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan baik antara Jokowi dan Prabowo.

"Hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk perbaikan bangsa ke depannya," ujar Fredy.

Menurut Fredy, Jokowi mendengarkan berbagai pandangan relawan mengenai situasi yang berkembang.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta seluruh pihak tetap tenang.

Dengan demikian, Gerindra menyatakan belum menjadikan Pemilu 2029 sebagai pembahasan politik saat ini.

Partai tersebut memilih memusatkan perhatian pada pengawalan pemerintahan Prabowo dan pelaksanaan program-program prioritas nasional.* (cn/ad)

JAKARTA — Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan tiga anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU) sebagai tersangka dalam kasus dugaan intimidasi terhadap dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni atau Dokter Icha.

Ketiga anggota DPRD TTU tersebut ialah Therenzius Lazakar dari Partai Golkar yang merupakan anggota Komisi I, Norbertus Tubani dari PKB selaku Ketua Komisi III, serta Veronika Lake dari PDIP yang menjabat Sekretaris Komisi III.

Baca Juga:

• Baku Tembak Polisi dan DPO Narkoba di Lampung Utara: 3 Personel Terluka, Buronan Tewas

"Iya sudah dilakukan gelar perkara Senin kemarin terkait penetapan tersangka," kata Henry, Selasa, 25 Agustus 2026.

Menurut Henry, hasil gelar perkara menetapkan tiga anggota DPRD TTU sebagai tersangka. Saat ini penyidik masih melakukan pemberkasan perkara.

"Sudah ditetapkan tersangka tiga angggota DPRD TTU yakni VL, TL dan RT," ujarnya.

Penyidik selanjutnya akan melengkapi administrasi penyidikan, termasuk surat penetapan tersangka dan surat pemanggilan terhadap ketiga anggota DPRD tersebut.

"Proses administrasi tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan dalam minggu ini. Perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan sesuai dengan tahapan penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku," jelas Henry.

Henry mengatakan para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Pengacara keluarga Dokter Icha, Viktor Manbait, membenarkan bahwa keluarga telah menerima pemberitahuan perkembangan penyidikan dari Polda NTT mengenai penetapan tiga anggota DPRD TTU sebagai tersangka.

"Perkembangan Penyidikan bernomor B/516/VII/2026/Ditreskrimum, yang ditandatangani atas nama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT oleh Kepala Subdirektorat I Kamneg Komisaris Polisi Edy SH, MH, penyidik menyebut tiga orang sebagai tersangka," kata Viktor saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa, 25 Agustus 2026.

Berdasarkan surat pemberitahuan penyidik yang diterima keluarga, ketiga anggota DPRD tersebut diduga melakukan tindak pidana terhadap tubuh berupa penganiayaan dan atau pengancaman menggunakan kekerasan verbal agar seseorang melakukan sesuatu.

Viktor mengatakan dugaan intimidasi tersebut diduga berdampak terhadap kondisi kesehatan mental Dokter Icha.

"Perbuatan itu diduga menyebabkan gangguan kesehatan berupa depresi berat yang kemudian berujung pada kematian karena bunuh diri," jelas Viktor.

Menurut Viktor, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 466 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 20 huruf c, Pasal 58 huruf a dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penyidik juga mencantumkan dugaan Pasal 530 tentang pejabat yang melakukan penyiksaan serta sejumlah pasal lain dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kasus ini bermula ketika Dokter Icha menangani pasien yang terkena gigitan ular di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Leona Kefamenanu pada 13 Juni 2026.

Dokter Icha disebut mendapat intimidasi dari tiga anggota DPRD TTU saat menangani pasien tersebut. Pasien yang digigit ular itu akhirnya berhasil diselamatkan.

Pasien tersebut disebut masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota DPRD, yakni Therenzius Lazakar.

Dua pekan setelah kejadian tersebut, Dokter Icha ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Perumahan RSS Baumata, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, pada Jumat, 26 Juni 2026.

Dokter Icha diduga mengalami depresi berat dan gangguan psikologis setelah peristiwa intimidasi tersebut.

Namun, dugaan hubungan antara intimidasi dan kematian Dokter Icha masih menjadi bagian dari proses penyidikan dan pembuktian hukum.

Jenazah Dokter Icha dimakamkan pada Senin, 29 Juni 2026. Ribuan pelayat menghadiri pemakaman tersebut.

Keluarga kemudian melaporkan dugaan intimidasi itu ke Polda NTT pada Jumat, 3 Juli 2026.

Selain tiga anggota DPRD TTU, keluarga juga melaporkan seorang aparatur sipil negara (ASN), Maria Mathildis Sau, yang bertugas sebagai dokter hewan di Dinas Peternakan TTU.

Dengan demikian, terdapat empat orang yang dilaporkan dalam perkara tersebut.

Kasus dugaan intimidasi tersebut juga berimbas terhadap posisi ketiga anggota DPRD TTU.

Badan Kehormatan DPRD TTU memutuskan memberikan sanksi pemberhentian sementara terhadap tiga anggota dewan tersebut pada 27 Juli 2026.

Keputusan itu kemudian ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD TTU pada 29 Juli 2026.

Kini, setelah ketiganya ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Polda NTT akan melanjutkan proses hukum sesuai tahapan penyidikan.* (cn/ad)

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan mekanisme penundaan transaksi rekening Bank Mandiri milik warga Pati, Supriyono, yang digunakan untuk menampung donasi terkait rencana unjuk rasa di depan Gedung DPR.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana mengatakan penundaan transaksi rekening merupakan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau UU TPPU.

Baca Juga:

• Kompolnas Minta Polisi Hati-hati Bekukan Rekening Warga Pati untuk Donasi Aksi 27 Agustus

"Sesuai ketentuan dalam POJK tersebut , penyedia jasa keuangan (PJK) dapat melakukan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU dalam hal terpenuhinya beberapa kriteria," kata Dian, Selasa (25/8/2026).

Salah satu kriterianya, kata Dian, adalah ketika penyedia jasa keuangan menerima perintah atau permintaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Penundaan transaksi tersebut dilakukan paling lama lima hari kerja sejak penundaan transaksi dilakukan.

Terkait rekening Supriyono, Dian mengatakan OJK memberikan perhatian dan tengah berkoordinasi dengan manajemen Bank Mandiri.

Polisi sebelumnya menyebut permintaan kepada bank berupa penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening.

"Berdasarkan informasi yang ada hingga saat ini, bank di dalam melakukan langkahnya tetap dengan mengacu pada ketentuan yang ada, sebagaimana disebutkan di atas. OJK sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut," kata Dian.

OJK, menurut Dian, akan mengambil langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai kewenangannya apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

OJK juga akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"OJK akan terus memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh bank, termasuk untuk pemulihan kembali akses terhadap rekening dalam hal berbagai proses selama jangka waktu tersebut telah dilaksanakan dan dicapai kesimpulan," jelas Dian.

Dian menegaskan penundaan transaksi bersifat sementara.

Jika proses penyelidikan tidak menemukan unsur pelanggaran pidana, akses terhadap rekening seharusnya kembali dibuka.

"Proses penundaan transaksi tersebut bersifat sementara dan akan berakhir seiring dengan selesainya proses penyelidikan yang dijalankan. Dalam hal tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana, maka akses kepada rekening seharusnya akan dibuka kembali," ucapnya.

Menurut Dian, penundaan transaksi yang dilakukan sesuai ketentuan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kepercayaan masyarakat.

Kebijakan tersebut, kata dia, bukan ditujukan sebagai ancaman terhadap nasabah.

Dian mengimbau masyarakat tetap tenang menyikapi informasi mengenai penanganan rekening tersebut.

Ia memastikan dana masyarakat yang disimpan di perbankan tetap aman dan kerahasiaannya dijaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan.

Dana nasabah juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"OJK sangat memahami bahwa kepercayaan (trust) adalah fondasi utama industri jasa keuangan dan OJK juga memahami bahwa kejadian sebagaimana berbagai pemberitaan tersebut menimbulkan pertanyaan di masyarakat," kata Dian.

Ia mengatakan berbagai kejadian, isu, atau rumor yang berkaitan dengan perbankan tidak hanya berdampak terhadap satu bank.

Persoalan tersebut juga berpotensi memengaruhi stabilitas serta persepsi masyarakat terhadap sistem perbankan dan keuangan secara keseluruhan.

Karena itu, OJK memastikan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menangani persoalan rekening tersebut.

"OJK senantiasa berkoordinasi dengan seluruh stakeholders terkait dengan penanganan permasalahan rekening tersebut," kata dia.* (km/ad)

JAKARTA — Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan penentuan lokasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dilakukan melalui musyawarah di tingkat desa.

Menurut dia, pemerintah tidak menutup mata terhadap adanya sejumlah lokasi yang dinilai kurang ideal.

Baca Juga:

• Prabowo Akan Groundbreaking PLTS 100 GWp di Bali Hari Ini

Keterbatasan lahan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan titik pembangunan Kopdes Merah Putih.

"Bukan kita menafikan masukan itu. Tapi penentuan lokasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, meskipun itu tidak ideal, itu sudah dilaksanakan melalui musyawarah di desa, gitu," kata Ferry, dikutip dari podcast Filonomics, Selasa, 25 Agustus 2026.

Menurut Ferry, jumlah lokasi Kopdes yang dianggap tidak ideal relatif sedikit dibandingkan dengan total pembangunan yang tengah berjalan secara nasional.

"Yang tidak ideal itu mungkin kurang dari 10 dari 30.000-an yang sedang dibangun," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Ferry mengatakan pemerintah pusat tetap menerima masukan mengenai lokasi pembangunan Kopdes Merah Putih.

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah desa dilibatkan dalam menentukan lokasi karena mereka dinilai lebih memahami kondisi wilayah masing-masing.

Jika kemudian ditemukan persoalan teknis pada lokasi yang telah ditetapkan, pemerintah desa akan dilibatkan untuk mencari penyelesaiannya.

"Jadi mereka sendiri yang menentukan itu. Jadi mereka pasti juga punya pertimbangan. Kalaupun misalkan ada lokasi yang tidak ideal itu, nanti mereka akan mencarikan solusinya gitu," ucap Menkop.

Persoalan lokasi juga mencakup keberadaan sekitar 1.000 unit Kopdes yang dibangun di atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Ferry mengatakan Kementerian Koperasi telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengantisipasi persoalan hukum terkait penggunaan lahan tersebut.

"Peraturan Pemerintah memang tidak membolehkan, tapi ada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang kemarin kita minta fatwa dari Kejaksaan Agung, membolehkan itu dihibahkan. Karena ini program prioritas nasional, gitu," kata Ferry.

Menurut dia, percepatan penyelesaian aspek legal diperlukan karena Kopdes Merah Putih dibangun untuk kepentingan masyarakat desa.

Setelah proses pembangunan dan serah terima selesai, aset tersebut nantinya menjadi milik desa.

"Jadi bukan milik pemerintah pusat kan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, begitu serah terima, diverifikasi, divalidasi, serah terima, terus kemudian kita kembalikan lagi menjadi milik desa gitu," tutur dia.

Ferry menjelaskan Kopdes Merah Putih dirancang memiliki tiga fungsi utama.

Pertama, menyalurkan barang subsidi dan kebutuhan pokok kepada masyarakat.

Kedua, koperasi berperan sebagai penyerap atau off-taker hasil produksi masyarakat desa.

Ketiga, koperasi menjadi salah satu saluran untuk program bantuan pemerintah, seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai, dan bantuan di sektor pertanian.

Unit usaha Kopdes Merah Putih dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi setiap wilayah.

Kegiatannya antara lain mencakup ritel, gerai obat dan klinik sederhana, layanan keuangan mikro, pergudangan, serta logistik.

Pemerintah berharap keberadaan Kopdes Merah Putih dapat memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi di tingkat desa.* (km/ad)

LAMPUNG UTARA — Tiga anggota Polres Lampung Utara terluka saat berupaya menangkap seorang buronan atau daftar pencarian orang (DPO) kasus narkoba dan dugaan kepemilikan senjata api ilegal di Muara Jaya, Kelurahan Kotabumi Udik, Lampung Utara.

Penangkapan yang berlangsung pada Selasa dini hari, 25 Agustus 2026, tersebut berujung baku tembak antara polisi dan buronan berinisial PHP.

Baca Juga:

• Kematian Sutrimo Dinilai Tak Wajar, Polda Metro Tunggu Hasil Lab Pekan Ini

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari membenarkan peristiwa tersebut.

"Benar, ada upaya penangkapan oleh anggota di lokasi terhadap pelaku berinisial PHP," kata Yuni, Selasa siang (25/8/2026).

Dalam kejadian itu, tiga anggota polisi mengalami luka.

Mereka adalah Aipda Adizar yang terkena tembakan di kaki kanan, Brigadir Ariyadi yang mengalami luka tembak di bagian perut, dan Aipda Adi Agus Candra yang mengalami luka gores pada pelipis.

Ketiga polisi tersebut sempat mendapat penanganan medis di RS Handayani.

Brigadir Ariyadi kemudian dirujuk ke RS Urip Sumoharjo untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Sementara itu, PHP yang merupakan buronan kasus narkoba dan diduga terlibat dalam sindikat peredaran senjata api ilegal di wilayah Lampung Utara meninggal dunia di lokasi.

Jenazah PHP kemudian dibawa ke RS Maria Regina Kotabumi.

Dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti.

Salah satunya satu pucuk senjata api jenis revolver rakitan berwarna krom dengan gagang berwarna cokelat.

Petugas juga menemukan dua butir amunisi kaliber 9 milimeter serta tiga selongsong amunisi.

Polda Lampung masih melakukan pendalaman untuk mengetahui lebih jauh keterlibatan PHP dalam kasus narkoba dan dugaan jaringan peredaran senjata api ilegal tersebut.

Yuni mengatakan keluarga PHP telah menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan autopsi jenazah.

"Kasus ini masih dalam proses pendalaman, termasuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain berkaitan dengan kepemilikan dan peredaran senjata api ilegal," kata Yuni.

Penyidik masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kepemilikan maupun peredaran senjata api ilegal di wilayah Lampung Utara.* (km/ad)

MEDAN — Banjir kiriman merendam rumah warga di bantaran Sungai Deli, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara.

Ketinggian air dilaporkan mencapai sekitar 3 meter.

Baca Juga:

• Tujuh Siswa Korban Dugaan Keracunan MBG di Berastagi Masih Dirawat

Air mulai surut pada Selasa pagi, 25 Agustus 2026.

Setelah banjir surut, warga langsung membersihkan rumah yang dipenuhi lumpur.

Salah seorang warga, Mardiwal (55), mengatakan luapan Sungai Deli hampir mencapai loteng rumahnya.

Menurut dia, ketinggian air menyisakan sekitar dua anak tangga menuju loteng.

"Tinggi banjirnya ada lah setinggi 3 meter. Bahkan air sudah hampir sampai loteng, tinggal tersisa 2 anak tangga lagi lah," kata Mardiwal, Selasa, 25 Agustus 2026.

Mardiwal mengatakan air Sungai Deli mulai meluap sekitar pukul 22.00 WIB. Air kemudian baru mulai surut sekitar pukul 03.30 WIB pada Selasa.

Sebelum air semakin tinggi, Mardiwal mengevakuasi barang-barang berharga dan dokumen penting ke loteng rumah.

Sementara anak dan istrinya diungsikan ke rumah saudara.

"Barang berharga dan dokumen penting sudah saya selamatkan. Was-was selalu memang. Tapi anak dan istri saya sudah saya ungsikan semua ke tempat saudara," lanjutnya.

Setelah air surut, lumpur memenuhi bagian dalam rumah Mardiwal hingga setinggi betis. Lumpur tersebut membuat air sulit mengalir keluar dari rumah.

"Lumpur itu sudah setinggi betis, masuk ke dalam rumah semuanya. Jadi air itu tidak bisa lagi surut, sumbat dia. Nanti sorelah baru saya korek dan buang lumpurnya," ujar Mardiwal.

Di Lingkungan 9 Sei Mati, sejumlah warga terlihat memindahkan kendaraan ke tempat yang lebih tinggi.

Langkah itu dilakukan untuk menghindari kendaraan kembali terendam jika ketinggian air meningkat.

Mardiwal mengatakan kawasan tempat tinggalnya memang berada di dataran rendah.

Kondisi tersebut membuat warga kesulitan menyelamatkan barang ketika Sungai Deli meluap.

"Rumah kami di tempat yang rendah dia. Kamilah yang paling rendah. Di tempat yang tinggi saja tergenang 1,5 meter, apalagi kami?" jelasnya.

Kepala Lingkungan 9 Sei Mati, Rozy, mengatakan warga sejak Senin malam sibuk menyelamatkan diri dan barang-barang berharga.

Menurut dia, banjir kali ini merupakan yang tertinggi sepanjang Agustus 2026.

Rozy mengatakan banjir terjadi meski hujan tidak turun di kawasan tersebut. Air yang datang merupakan banjir kiriman dari wilayah hulu Sungai Deli.

"Padahal tadi malam di sini tidak hujan, namun banjir. Karena banjir ini adalah banjir kiriman. Airnya tadi malam kencang, cepat naiknya. Semua menaikkan barang dan kendaraan. Nggak sampai 5 menit sudah penuh dia airnya," kata Rozy saat ditemui di kediamannya.

Rumah Rozy yang berada di lokasi sedikit lebih tinggi juga ikut terendam. Ketinggian air di rumahnya mencapai sekitar 1,5 meter.

"Barang-barang, kendaraan, sudah kami naikkan. Kalau di rumah bawah lebih tinggi airnya. Ada warga yang sudah sampai kena meteran listriknya," rincinya.

Rozy mengatakan dirinya baru dapat beristirahat sekitar pukul 10.00 WIB setelah air mulai surut.

Untuk membantu warga terdampak, pihak lingkungan telah membagikan bantuan awal berupa sarapan.

Rozy mengatakan hingga Selasa pagi, bantuan dari BPBD belum diterima warga.

"Tadi ada yang ngasih bantuan. Sudah kita bagi tadi. Kalau dari BPBD belum ada kita terima. Cuma orang itu tadi malam sudah kontak kita memang perlu perahu atau apa pun, nanti dikabari," tuturnya.

Warga kini masih membersihkan rumah dari lumpur dan memindahkan barang-barang yang terdampak banjir.

Mereka juga tetap mewaspadai kemungkinan air Sungai Deli kembali naik apabila terjadi peningkatan debit air dari wilayah hulu.* (km/ad)

KARO — Kondisi siswa yang menjadi korban dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terus membaik.

Hingga Senin, 24 Agustus 2026, masih ada tujuh siswa yang menjalani perawatan, termasuk beberapa siswa yang dirawat di Kota Medan.

Baca Juga:

• Karhutla Terjadi di Samosir, Lima Hektare Hutan Lindung Bukit Sitalmak Terbakar

Sebagian di antaranya diperkirakan sudah dapat kembali ke rumah setelah mendapat penanganan medis.

"Kondisi siswa kemarin masih dirawat tujuh orang, termasuk yang dirawat di Medan. Secara umum kondisinya pemulihan," kata Donal, Selasa, 25 Agustus 2026.

Menurut Donal, kondisi kesehatan para siswa terus dipantau oleh pihak terkait.

Seiring kondisi yang semakin membaik, sejumlah siswa yang masih menjalani perawatan diperkirakan diperbolehkan pulang pada Selasa, 25 Agustus 2026.

"Mungkin hari ini (Selasa) sudah ada yang pulang, termasuk yang di Medan akan pulang hari ini," ujarnya.

Para siswa tersebut sebelumnya mengalami gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi dalam pelaksanaan program MBG di Berastagi.

Peristiwa itu menyebabkan ratusan siswa mengalami keluhan kesehatan dan mendapatkan penanganan medis.

Penanganan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi masing-masing siswa.

Hingga kini, kondisi tujuh siswa yang masih dirawat menjadi bagian dari pemantauan lanjutan setelah sebagian besar siswa lainnya mendapat penanganan dan diperbolehkan pulang.

Selain penanganan medis, pihak terkait juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG.

Evaluasi terutama menyangkut keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada para siswa.

Langkah tersebut penting untuk memastikan makanan yang disalurkan dalam program MBG memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan penerima manfaat.

Dengan kondisi para siswa yang terus membaik, seluruh korban diharapkan segera pulih dan dapat kembali mengikuti kegiatan belajar seperti biasa.

Evaluasi menyeluruh terhadap kejadian tersebut juga diperlukan agar kasus serupa tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Karo maupun daerah lainnya.* (sp/ad)

Oleh:Mahmud Marhaba

PERKEMBANGAN media siber yang begitu cepat menuntut wartawan dan pengelola media tidak hanya piawai menyajikan informasi secara cepat, tetapi juga memahami aturan yang menjadi landasan dalam setiap pemberitaan.

Baca Juga:

• Bukan Wewenang KPU Era Sekarang: DKPP Tegas Tolak Aduan Bonatua soal Verifikasi Ijazah Jokowi

Pedoman ini menjadi acuan dalam menjalankan aktivitas jurnalistik di ruang digital yang memiliki karakter berbeda dengan media konvensional—cepat, realtime, interaktif, sekaligus memiliki risiko penyebaran informasi yang sangat luas.

Banyak wartawan masih menganggap UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai satu-satunya rujukan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Padahal, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU Pers, Dewan Pers memiliki kewenangan menetapkan berbagai aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan pers.

Atas dasar kewenangan tersebut, Dewan Pers menetapkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Aturan tersebut ditandatangani pada 3 Februari 2012 dan ditetapkan pada 26 Maret 2012 di Jakarta oleh Ketua Dewan Pers saat itu, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L., bersama unsur organisasi pers, pengelola media siber dan tokoh pers.

PPMS lahir bukan untuk membatasi kemerdekaan pers.

Sebaliknya, pedoman tersebut hadir untuk menjaga agar kebebasan pers tetap berjalan secara profesional, bertanggung jawab dan sesuai prinsip jurnalistik.

Karakter media siber yang serba cepat membuat proses produksi berita sering berhadapan dengan tekanan waktu.

Dalam kondisi tersebut, akurasi, verifikasi dan keberimbangan tetap tidak boleh dikorbankan demi mengejar kecepatan publikasi.

PPMS juga memberikan pedoman mengenai mekanisme koreksi dan pencabutan berita, kewajiban memperbarui informasi, pengelolaan komentar pembaca atau User Generated Content (UGC), hingga persoalan iklan dan konten yang berada di ruang media siber.

Karena itu, pemahaman terhadap PPMS bukan hanya menjadi tanggung jawab pemimpin redaksi atau perusahaan media.

Wartawan sebagai ujung tombak pemberitaan juga perlu memahami prinsip-prinsipnya agar setiap informasi yang dipublikasikan tetap memenuhi standar jurnalistik.

Mengabaikan aturan tersebut dapat membuka ruang terjadinya sengketa pers.

Salah satu hal yang harus menjadi perhatian serius adalah pemenuhan Hak Jawab dan Hak Koreksi.

UU Pers mengatur kewajiban pers untuk melayani Hak Jawab, dengan ancaman pidana denda paling banyak Rp500 juta bagi pelanggar ketentuan tersebut.

Pada akhirnya, profesionalisme media siber tidak hanya diukur dari seberapa cepat berita dipublikasikan, tetapi juga dari seberapa akurat, berimbang, bertanggung jawab dan patuh terhadap aturan.

PPMS bukan sekadar pedoman administratif. Ia merupakan bagian penting dari ekosistem pers yang sehat dan profesional.

Wartawan yang memahami PPMS bukan hanya melindungi dirinya dan medianya, tetapi juga menjaga marwah kemerdekaan pers.* (ad)

*) Penulis adalahKetum DPP PJS | Direktur Westra Institute | Ahli Pers Dewan Pers & Penguji UKW

JAKARTA — Polda Metro Jaya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik untuk mengetahui penyebab pasti kematian Sutrimo.

Hingga kini, penyidik telah memeriksa 27 orang saksi dalam proses penyidikan kasus tersebut.

Baca Juga:

• Kompolnas Minta Polisi Hati-hati Bekukan Rekening Warga Pati untuk Donasi Aksi 27 Agustus

"Sebab kami masih menunggu hasil laboratorium forensik, tetapi yang pasti sampai detik ini, dalam proses penyidikan sudah 27 saksi yang diperiksa," kata Budi Hermanto di Jakarta.

Menurut Budi, penyidik terus berkomunikasi dengan tim medis untuk menunggu hasil pemeriksaan forensik.

Hasil laboratorium tersebut ditargetkan diterima penyidik pada pekan ini.

"Mudah-mudahan pekan ini, karena kan yang bekerja adalah lab. Makanya, kami juga berharap nanti setelah hasil lab, tim dokter forensik yang akan menyampaikan. Mereka-mereka yang ahli di bidangnya masing-masing," kata Budi.

Budi mengatakan hingga saat ini belum ada penambahan saksi baru di luar 27 orang yang telah diperiksa.

Penyidikan kasus kematian Sutrimo masih terus berlangsung.

Sutrimo diketahui merupakan kepala rumah tangga sekaligus penjaga rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Ia ditemukan dalam kondisi meninggal di depan sebuah klinik di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kematian Sutrimo dinilai tidak wajar sehingga polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui penyebab sebenarnya.

"Perkembangan terbaru, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 27 orang saksi," kata Budi Hermanto.

Para saksi yang diperiksa berasal dari berbagai pihak yang berkaitan dengan rangkaian peristiwa sebelum hingga setelah Sutrimo meninggal.

Penyidik memeriksa enam pengemudi ambulans.

Mereka terdiri atas dua pengemudi ambulans P3D, dua pengemudi yang menjemput Sutrimo dari lokasi kejadian ke RS Muhammadiyah, dua pengemudi yang mengantar jenazah dari RS Muhammadiyah ke Banyumas, serta satu pengemudi ambulans lainnya.

Selain itu, polisi memeriksa perwakilan dari tiga pihak rumah sakit. Mereka terdiri atas dua petugas keamanan dan satu dokter.

Penyidik juga meminta keterangan dari dua petugas pemandi jenazah, tujuh saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian, tiga anggota keluarga Sutrimo, satu teman Sutrimo, dan satu perangkat desa.

Polisi turut meminta keterangan dari tiga pihak yang berkaitan dengan laporan di Bareskrim Polri.

Kasus tersebut berkaitan dengan dua laporan polisi, yakni laporan di Bareskrim Polri dan Polresta Banyumas.

Pemeriksaan laboratorium forensik menjadi salah satu bagian penting dalam penyidikan karena polisi masih berupaya memastikan penyebab kematian Sutrimo.

Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi bahan bagi tim dokter forensik untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi dan penyebab kematian korban.

Polda Metro Jaya memastikan proses penyidikan masih berjalan.

Polisi juga meminta agar perkembangan kasus tidak disimpulkan sebelum seluruh hasil pemeriksaan, termasuk pemeriksaan laboratorium forensik, diperoleh.* (vo/ad)

SAMOSIR — Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara mencatat satu kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Sumatera Utara.

Kebakaran terjadi di kawasan hutan lindung Bukit Sitalmak, Desa Sampur Toba, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Tangkap WNA Malaysia di Deli Serdang, Sita 29 Vape Diduga Berisi Narkotika

"Untuk sementara ini yang kita terima laporannya hanya satu, yaitu di Samosir," ujar Heri, Selasa (25/8/2026).

Berdasarkan laporan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah XIII, kebakaran terjadi pada Sabtu, 22 Agustus 2026, sekitar pukul 17.45 WIB.

Lokasi kebakaran berada di kawasan hutan lindung dengan tutupan lahan berupa belukar dan campuran.

Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar lima hektare.

Informasi kebakaran pertama kali diperoleh dari laporan masyarakat.

Petugas juga mengetahui kejadian tersebut melalui siaran langsung di media sosial yang memperlihatkan adanya kebakaran di kawasan Bukit Sitalmak.

KPH XIII kemudian melakukan pengecekan ke lokasi dan mengonfirmasi informasi tersebut kepada salah seorang pemilik lahan yang berada di sekitar kawasan kebakaran.

Setelah informasi dipastikan, Tim Satgas Penanggulangan Karhutla Kabupaten Samosir bergerak melakukan pemadaman.

Petugas dari KPH XIII, Manggala Agni, pemadam kebakaran, kepolisian, BPBD Kabupaten Samosir, dan masyarakat setempat dikerahkan untuk mencegah api meluas.

Dalam laporan KPH XIII, api berhasil dikendalikan sekitar pukul 22.00 WIB pada hari yang sama.

"Tim Satgas Penanggulangan Karhutla Samosir segera merespons dan melakukan pemadaman langsung. Sekitar pukul 22.00 WIB api dapat dikendalikan atau padam," ucap Heri.

Meski api telah padam, petugas tetap melakukan pemantauan di sekitar lokasi.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang berpotensi kembali menyala dan menyebabkan kebakaran susulan.

Heri mengatakan pencegahan karhutla tidak cukup dilakukan setelah kebakaran terjadi.

DLHK Sumut terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran.

"Penyuluhan terus kita lakukan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memang rawan terjadi kebakaran," kata Heri.

Menurut dia, salah satu kebiasaan masyarakat yang berpotensi memicu karhutla adalah membakar lahan untuk mendapatkan rumput muda yang kemudian dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Karena itu, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pembukaan atau pembersihan lahan.

Heri mengatakan kondisi cuaca di Sumatera Utara pada Agustus masih relatif basah berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Kondisi tersebut membuat potensi karhutla saat ini belum terlalu tinggi dibandingkan periode ketika cuaca lebih kering.

"Kalau melihat kondisi sekarang, berdasarkan data BMKG, Agustus masih termasuk musim basah. Jadi kekhawatiran terhadap kebakaran lahan saat ini belum terlalu tinggi," katanya.

Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan.

Heri mengatakan ancaman bencana menjelang akhir tahun tidak hanya berasal dari kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.

"Yang menjadi kekhawatiran kita justru menjelang akhir tahun adalah potensi bencana banjir dan tanah longsor. Karena itu, kewaspadaan dan koordinasi tetap harus dilakukan," ujarnya.

Perubahan kondisi cuaca, kata Heri, perlu terus dipantau karena dapat memengaruhi kondisi lingkungan dan kawasan hutan.

Curah hujan tinggi dalam waktu tertentu dapat meningkatkan risiko banjir dan longsor, terutama di wilayah dengan kontur perbukitan dan lereng.* (sp/ad)

MEDAN — Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia berinisial FCB, 22 tahun, karena diduga menyelundupkan dan mengedarkan vape berisi narkotika.

Dalam kasus ini, polisi juga menangkap kekasih FCB, perempuan berinisial N, 35 tahun, warga negara Indonesia.

Baca Juga:

• Kecelakaan Maut di Surabaya, Sopir Outlander Akui Mabuk dan Tak Sadar Tantang Warga: Saya Kaget Kelakuan Saya Seperti Itu

Barang tersebut diduga dibawa dari Malaysia.

"Keduanya ditangkap di parkiran ruko Jalan Cemara, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang pada Rabu 19 Agustus 2026," ucapnya, Selasa, 25 Agustus 2026.

Menurut Rafli, saat ditangkap FCB dan N sedang berada di dalam mobil.

Polisi kemudian menemukan 24 vape yang diduga berisi narkotika dan disimpan di dalam tas ransel.

"Saat kami tangkap, keduanya ini sedang berada di dalam mobil, kami temukan 24 pcs vape narkoba yang disimpan di dalam tas ransel," ujar Rafli lagi.

Setelah penangkapan tersebut, polisi melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah kos yang ditempati FCB dan N di Jalan PWS, Kecamatan Medan Petisah.

Dari penggeledahan itu, petugas kembali menemukan lima vape yang diduga berisi narkotika.

Dengan demikian, total barang bukti yang disita dari kedua lokasi mencapai 29 vape.

Selain vape, polisi juga menyita uang pecahan Ringgit Malaysia senilai 15.000 yang ditemukan di dalam sebuah brankas.

Polisi menduga uang tersebut berkaitan dengan hasil penjualan narkotika.

Dugaan itu muncul setelah penyidik menemukan bukti penukaran uang rupiah ke Ringgit Malaysia di salah satu money changer.

"Uang ini diduga merupakan uang hasil penjualan narkoba, karena ditemukan bukti penukaran uang rupiah ke Ringgit Malaysia di salah satu money changer," tuturnya.

Polisi masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan untuk mengungkap asal-usul barang terlarang tersebut serta jaringan peredarannya.

Kasus ini juga menjadi perhatian karena melibatkan WNA asal Malaysia yang diduga membawa vape berisi narkotika ke wilayah Sumatera Utara.

Penyidik selanjutnya akan mendalami peran masing-masing tersangka dalam dugaan penyelundupan dan peredaran narkotika tersebut.* (mi/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.

Program PLTS skala besar tersebut ditargetkan selesai pada 2029.

Baca Juga:

• Mentan Amran Siapkan 500 Hektare untuk Pengembangan Kopi Arabika di Puncak Papua

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembangunan PLTS 100 GWp merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air.

"Program ini merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air, yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil," tuturnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa, 25 Agustus 2026.

Potensi Energi Surya Indonesia

Berdasarkan briefing sheet Kementerian Sekretariat Negara, Indonesia memiliki potensi energi surya mencapai 3.294 GWp.

Namun, kapasitas PLTS yang telah terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,494 GWp.

Pemerintah melihat kondisi tersebut sebagai peluang besar untuk mengembangkan energi surya sebagai sumber energi terbarukan.

Pembangunan PLTS 100 GWp akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama pada 2025-2026 ditargetkan mencapai 17 GWp.

Tahap kedua pada 2026-2027 sebesar 18 GWp, sedangkan tahap ketiga pada 2027-2028 ditargetkan mencapai 35 GWp.

Masih terdapat sekitar 30 GWp yang akan ditetapkan dalam tahapan pembangunan berikutnya.

Target Bangun 30 GWp PLTS pada 2026

Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS mencapai 30 GWp.

Bersamaan dengan itu, pemerintah menargetkan penghentian operasional pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD dengan kapasitas 13 GW.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat peralihan pembangkit berbahan bakar fosil menuju energi terbarukan.

Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan instruksi agar pembangunan PLTS 100 GWp dipercepat dan diselesaikan pada 2029.

"Presiden telah menginstruksikan agar pembangunan 100 GWp PLTS dipercepat dan diselesaikan pada 2029, dengan efisiensi biaya listrik diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun," katanya.

Selain menghemat biaya listrik, program tersebut diproyeksikan mengurangi impor bahan bakar minyak sekitar 7,6 miliar liter per tahun.

Penghematan devisa diperkirakan mencapai US$4,5 miliar setiap tahun.

Dari sisi lingkungan, pembangunan PLTS 100 GWp diperkirakan mampu menghasilkan pengurangan emisi karbon dioksida kumulatif hingga 2030 lebih dari 97 juta ton CO2.

Pemerintah juga memperkirakan proyek ini dapat membuka sekitar 200.000 hingga 300.000 lapangan pekerjaan hijau.

Kapasitas PLTS Indonesia Masih Rendah

Data pemerintah menunjukkan total kapasitas pembangkit listrik nasional pada 2025 mencapai 107,51 GW.

Dari jumlah tersebut, kapasitas pembangkit energi terbarukan mencapai 15,63 GW.

Sementara itu, kapasitas PLTS yang terpasang baru sekitar 1,494 GW. Bauran energi baru terbarukan nasional tercatat 15,75 persen.

Untuk sektor ketenagalistrikan, bauran energi baru terbarukan mencapai 16,3 persen.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target 15,9 persen yang tercantum dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

Pemerintah juga terus mengembangkan pembangkit energi terbarukan di luar proyek PLTS 100 GWp.

Sepanjang 2025, sebanyak 15 pembangkit energi terbarukan dibangun.

Proyek tersebut terdiri atas 12 PLTS dengan total kapasitas 360,26 kilowatt peak (kWp) dan tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH berkapasitas 392 kW.

Total investasi untuk pembangunan tersebut mencapai Rp103,3 miliar. Program itu memberikan manfaat kepada 1.831 keluarga dan 131 fasilitas umum.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 39 lokasi PLTS terpadu dengan total kapasitas 4.901,7 kWp.

Program tersebut ditujukan bagi 4.259 rumah tangga dengan anggaran Rp450,2 miliar.

Selain itu, pemerintah membangun tiga lokasi PLTMH dengan total kapasitas 790 kW.

Pembangkit tersebut ditujukan bagi 464 rumah tangga dengan anggaran Rp50,4 miliar.

PLTS 100 GWp Dorong Industri Dalam Negeri

Pemerintah tidak hanya menempatkan proyek PLTS 100 GWp sebagai pembangunan pembangkit listrik.

Proyek tersebut juga diarahkan untuk mendorong investasi dan hilirisasi industri energi terbarukan di dalam negeri.

Sejumlah sektor industri dinilai berpotensi berkembang, mulai dari industri pembangkit, baterai, transmisi, solar photovoltaic (PV), modul surya, inverter, hingga berbagai komponen pendukung lainnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga mendorong pengembangan manufaktur panel dan modul surya di dalam negeri.

Langkah tersebut ditujukan agar kebutuhan pembangunan PLTS tidak sepenuhnya bergantung pada produk impor.

Dari sisi ketenagakerjaan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan.

Lebih dari 760.000 di antaranya berpotensi menjadi green jobs atau pekerjaan yang berkaitan dengan ekonomi dan energi bersih.

Prasetyo menegaskan pemerintah akan mengawal pembangunan PLTS 100 GWp secara bertahap dan terukur.

"Pemerintah memastikan pembangunan PLTS 100 GWp akan terus dikawal secara bertahap dan terukur, sejalan dengan komitmen mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan kompetitif di bidang energi," katanya.

Program Listrik Desa

Selain pembangunan pembangkit energi terbarukan, pemerintah juga terus memperluas akses listrik bagi masyarakat.

Program Listrik Desa telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi.

Sementara itu, penerima manfaat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) mencapai 220.845 rumah tangga tidak mampu yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan pembangunan PLTS 100 GWp dan perluasan akses listrik tersebut, pemerintah menargetkan ketahanan energi sekaligus pemanfaatan energi bersih dapat semakin meningkat.* (bi/ad)

JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan lahan hingga 500 hektare untuk pengembangan kopi arabika di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Pengembangan lahan tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan tahap awal seluas 100 hektare.

Baca Juga:

• PLTS 100 GW Dibangun Bertahap, Pemerintah Targetkan Rampung 2029

Rencana pengembangan kopi tersebut disampaikan setelah Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal meminta dukungan pemerintah pusat untuk mengembangkan komoditas kopi arabika di daerahnya.

Naftali mengatakan Kabupaten Puncak memiliki wilayah dengan ketinggian yang sesuai untuk pengembangan sejumlah komoditas pertanian.

Kondisi wilayah yang dingin dinilai mendukung pengembangan kopi, peternakan, dan pertanian.

Pemerintah Kabupaten Puncak juga meminta Kementerian Pertanian mendorong budidaya kopi arabika di 25 distrik yang berada di wilayah tersebut.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, Amran meminta Pemerintah Kabupaten Puncak segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Koordinasi diperlukan untuk membahas rencana teknis pengembangan budidaya kopi arabika di Kabupaten Puncak, termasuk potensi lahan dan tahapan pengembangannya.

Amran mengatakan pembangunan sektor pertanian di Papua harus disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap wilayah.

Menurut dia, pemilihan komoditas yang sesuai dengan kondisi daerah dapat membantu meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan masyarakat.

"Jika sesuai dengan potensi, maka aktivitas bercocok tanam diharapkan lebih membuahkan hasil yang optimal, sehingga bisa mendatangkan keuntungan untuk masyarakat," ujar Amran.

Pengembangan kopi arabika di Puncak diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong perekonomian masyarakat melalui komoditas pertanian yang sesuai dengan kondisi wilayah pegunungan Papua.

Selain pengembangan kopi, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan pertanian di seluruh wilayah Papua.

Amran mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5 triliun untuk periode 2025-2026.

"Kami sangat peduli dengan Papua. Anggaran total Rp 5 Triliun tahun 2025-2026 di seluruh wilayah Papua," jelas Amran.

Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pertanian, antara lain pembukaan lahan serta pemberian bantuan perlengkapan pertanian kepada masyarakat.

Pemerintah juga mendorong agar program pengembangan pertanian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua.

Program tersebut mencakup daerah pegunungan, termasuk Kabupaten Puncak.* (km/ad)