MEDAN – Kawasan wisata Berastagi di Kabupaten Karo masih menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Sumatera Utara, terutama saat akhir pekan maupun musim libur panjang.

Namun, tingginya jumlah kendaraan yang melintas di Jalan Jamin Ginting kerap memicu kemacetan panjang menuju kawasan wisata tersebut.

Baca Juga:

• Jangan Lewatkan! Bogor Gelar Nobar Final Piala Dunia 2026, Warga Berkesempatan Dapat 150 Doorprize dan Kuliner Gratis

Meski pembangunan belum sepenuhnya rampung, sebagian ruas jalan kini telah diaspal dan sudah dapat dilalui kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor.

Jalur alternatif ini dirancang menghubungkan kawasan Tuntungan menuju Desa Sukamakmur di Kecamatan Kutalimbaru, kemudian melintasi Dusun II Sukamakmur, Dusun X Tanduk Benua, Dusun Sembaikan II di Kecamatan Sibolangit, hingga tembus ke Desa Jaranguda, Berastagi.

Secara keseluruhan, panjang jalur alternatif tersebut mencapai sekitar 55,78 kilometer, lebih pendek dibandingkan jalur utama melalui Jalan Jamin Ginting yang memiliki panjang sekitar 76 kilometer.

Apabila seluruh ruas telah selesai dibangun, jalur ini diharapkan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mengurangi kepadatan kendaraan menuju Kabupaten Karo.

Hingga pertengahan 2026, pembangunan jalur alternatif masih terus berlangsung.

Informasi terakhir menyebutkan pemerintah sedang merapikan ruas jalan di kawasan terusan Pemandian Ulu Lau Belawan, Desa Sembaikan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sebagian ruas jalan telah diaspal sehingga sudah bisa dilalui kendaraan.

Sejumlah warga dan pengguna jalan yang pernah melintasi jalur tersebut mengatakan kendaraan roda dua sudah dapat melintas hingga kawasan Bumi Perkemahan (Bumper) Sibolangit.

Dari Kota Medan, pengendara dapat memulai perjalanan melalui Jalan Besar Tanjung Anom menuju Desa Sukamakmur di Kecamatan Kutalimbaru.

Perjalanan kemudian dilanjutkan melewati Dusun II Sukamakmur, Dusun X Tanduk Benua, Dusun Sembaikan II, hingga menuju kawasan Sibolangit.

Sepanjang perjalanan, pengendara akan melewati kawasan perdesaan, perkampungan, serta hutan dengan pemandangan alam yang masih asri.

Sejumlah pegiat perjalanan dan pengguna sepeda motor mengaku telah mencoba jalur tersebut hingga tembus ke kawasan Bumi Perkemahan Sibolangit.

Meski sudah dapat digunakan di beberapa titik, kondisi jalur alternatif ini masih memerlukan perhatian dari para pengguna jalan.

Sebagian ruas belum dilengkapi penerangan jalan sehingga pengendara disarankan melintas pada pagi atau siang hari.

Selain itu, kondisi jalan yang memiliki tanjakan dan turunan cukup curam membuat pengendara diminta memastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum melakukan perjalanan.

Cuaca juga menjadi faktor penting karena beberapa titik jalan berada di kawasan perbukitan yang dapat menjadi licin saat hujan.

Apabila pembangunan seluruh ruas selesai, jalur alternatif Medan–Berastagi diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi kemacetan yang selama ini sering terjadi di Jalan Jamin Ginting saat akhir pekan maupun musim liburan.* (ad)

BOGOR – Pemerintah Kota Bogor bersama sejumlah organisasi dan komunitas akan menggelar nonton bareng (nobar) Final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina pada Minggu, 19 Juli 2026 malam di Plaza Balai Kota Bogor.

Acara yang dimulai pukul 23.00 WIB itu digelar secara gratis dan terbuka untuk masyarakat.

Baca Juga:

• Garda Prabowo Cabut Laporan terhadap Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto: Presiden Maafkan

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kota Bogor bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bogor, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor, serta komunitas Blackcats.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dijadwalkan hadir bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan DPRD Kota Bogor untuk menyaksikan pertandingan bersama masyarakat.

Panitia menyediakan 1.500 kupon doorprize dengan total 150 hadiah yang akan dibagikan kepada pengunjung.

Hadiah yang disiapkan antara lain sepeda listrik, sepeda, televisi, kulkas, kipas angin, kompor gas, dispenser, bola, jersey, voucher bahan bakar minyak (BBM), voucher hotel, dan berbagai hadiah lainnya.

Ketua Panitia, Dedy Sumarna, mengatakan kupon akan dibagikan kepada setiap pengunjung yang memasuki lokasi acara setelah melalui pemeriksaan petugas.

"Pembagian kupon doorprize dilakukan ketika warga memasuki pintu masuk Balaikota. Sehingga seluruh penonton yang hadir ikut kebagian, sesuai dengan jumlah kupon doorprize yang tersedia," ujar Dedy dalam rapat panitia di Mako PWI Kota Bogor, Jumat, 17 Juli 2026.

Menurut dia, mekanisme tersebut diterapkan agar setiap pengunjung hanya memperoleh satu kupon sehingga pembagian hadiah berlangsung lebih tertib.

Selain doorprize, panitia juga menghadirkan stan UMKM yang menjual berbagai produk lokal dan makanan.

Sebanyak 10 stan kuliner disediakan secara gratis bagi pengunjung di area samping ATM Bank BJB atau pintu keluar Plaza Balai Kota Bogor.

Sementara stan kuliner lainnya ditempatkan di depan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor bagi masyarakat yang ingin berbelanja.

"Untuk stand UMKM di depan ATM Bank BjB disediakan gratis bagi pengunjung. Disana ada 10 stan yang bisa dinikmati masyarakat. Dan di area depan Setda Kota Bogor khusus stan kuliner UMKM untuk yang mau berbelanja," kata Dedy.

Karena acara berlangsung di ruang terbuka dan diperkirakan dihadiri ribuan warga, panitia hanya membuka satu pintu masuk menuju Plaza Balai Kota Bogor.

Setiap pengunjung akan menjalani pemeriksaan demi menjaga keamanan dan kenyamanan selama acara berlangsung.

Panitia juga telah menyiapkan lima lokasi parkir, yakni di area Perpustakaan Kota Bogor, Bapperinda Kota Bogor, DPMPTSP Kota Bogor, Kompleks Bank di Jalan Kapten Muslihat, serta Hotel Salak The Heritage.

Pengunjung juga diimbau mematuhi aturan yang telah ditetapkan panitia, di antaranya tidak membawa flare, petasan, senjata tajam, minuman keras, obat-obatan terlarang, maupun atribut politik.

"Merokok di area nobar tidak boleh, jangan membawa atribut politik serta kenakan aksesoris sewajarnya saja," tegas Dedy.

Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam menghadirkan hiburan yang berkualitas.

Ia berharap nobar Final Piala Dunia 2026 menjadi salah satu kegiatan kebersamaan terbesar yang pernah digelar di Kota Bogor.

Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi berharap masyarakat dapat menikmati pertandingan sekaligus mempererat kebersamaan.

"Nonton bareng Final Piala Dunia 2026 ini diselenggarakan di Balai Kota melalui kerja sama antara PWI, KNPI, KONI, Kadin, Blackcats, dan Pemerintah Kota Bogor. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menyuguhkan hiburan bagi masyarakat Kota Bogor yang ingin menikmati pertandingan bersama," ujar Denny.

Sementara itu, Pembina Komunitas Blackcats HM Untung Kurniadi mengajak seluruh warga menghadiri kegiatan tersebut.

"Nobar inipun akan menjadi sejarah, Balaikota akan dikunjungi oleh masyarakat dan semua unsur berkumpul, dari mulai eksekutif, legislatif dan yudikatif, juga lintas komunitas di Kota Bogor. Mari kita ramaikan dan hadiri nobar di Balaikota bersama Walikota Bogor Dedie Rachim," pungkas Untung.* (ad)

JAKARTA — Penanganan tiga perkara yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terus menjadi sorotan.

Hingga Sabtu, 18 Juli 2026, Febrie telah berstatus tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi terkait PT Asabri.

Baca Juga:

• Hotman Paris Ungkap Alasan Bela Febrie Adriansyah, Tegaskan Bukan Demi Bayaran: Tidak Mungkin Dia Bayar, Saya Super Mahal

Meski telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Jumat, 17 Juli 2026, Febrie tidak ditahan.

Sementara itu, tersangka lain dalam perkara yang sama, Don Ritto dari pihak swasta, langsung ditahan setelah pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung.

Hotman Paris Pertanyakan Status Tan Kian

Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, mempertanyakan belum ditetapkannya Tan Kian sebagai tersangka.

Menurut Hotman, Tan Kian disebut sebagai pihak yang diduga memberikan uang kepada Febrie dalam perkara PT Asabri.

"Ada pertanyaan begini, katanya Tan Kian memberikan uang Rp 50 miliar lebih. Artinya diakui dia pemberi suap? Kok kalau pertanyaannya, kenapa si Tan Kian sampai sekarang belum jadi tersangka? Kenapa langsung loncat kepada penerima suap? Ada keanehan pertama," kata Hotman kepada wartawan.

Menurut Hotman, hingga saat ini hanya Febrie dan Don Ritto yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Sampai sekarang (Tan Kian) belum (ditetapkan tersangka). Berarti ada sesuatu yang dikejar yang penting sasaran tembak kena dulu," ucapnya.

Hotman juga mengingatkan bahwa perkara korupsi PT Asabri telah bergulir jauh sebelum Febrie menjabat sebagai Jampidsus.

Bahkan, menurut dia, perkara pokok tersebut telah berkekuatan hukum tetap setelah melalui proses hingga Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.

"Dalam persidangan adalah saksi fakta. Tidak pernah ada pertanyaan dari hakim kenapa (Tan Kian) bukan sebagai tersangka. Dan putusannya susah inkrah sudah final. Jadi 12 hakim tidak pernah mempersoalkan status daripada Tan Kian hanya sebagai saksi," ujarnya.

Ia kembali mempertanyakan mengapa pihak yang disebut sebagai pemberi suap belum diproses sebagai tersangka.

"Jadi kalau dia pemberi suap kenapa bukan sebagai tersangka? Kenapa yang malah Jampidsus yang jabatannya begitu tinggi dalam penegakkan hukum malah langsung ditetapkan sebagai tersangka," jelasnya.

Febrie Jalani Pemeriksaan, Tidak Ditahan

Hotman mengatakan Febrie diperiksa sejak pukul 09.00 WIB hingga malam hari. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengajukan 18 pertanyaan.

"Hari ini sudah di BAP tadi dari jam 9 sampai hari selesai ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaan sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan," kata Hotman.

Ia menjelaskan pemeriksaan kali ini hanya berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU PT Asabri.

"Jadi sebagaimana diketahui ada tiga kasus. Kasus pertama PT Asabri, kasus kedua blackout di Sumatera, dan kasus ketiga menyangkut di PT Krakatau Steel. Hari ini (pemeriksaan) hanya sebatas kepada kasus PT Asabri," ucapnya.

Kuasa hukum lainnya, Farizi, mengatakan pihaknya mengajukan permohonan agar Febrie tidak ditahan.

Menurut dia, Febrie bersikap kooperatif sejak awal proses hukum.

"Beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri, artinya kooperatif. Dan mempersilakan pemeriksaan dilakukan profesional dan tidak mengintervensi," kata Farizi.

Ia menambahkan, Febrie sudah tidak lagi menjabat sebagai Jampidsus sehingga dinilai tidak memiliki kewenangan memengaruhi proses penyidikan.

Selain itu, barang bukti juga disebut telah dikuasai penyidik.

"Yang terakhir karena ada upaya hukum cekal tidak perlu lagi dia ke luar negeri. Menurut kami itu alasan yang bisa mungkin diterima masyarakat," ujarnya.

Don Ritto Langsung Ditahan

Berbeda dengan Febrie, tersangka Don Ritto langsung ditahan usai pelimpahan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri ke Kejaksaan Agung.

Don Ritto tampak mengenakan rompi tahanan merah muda milik Jampidsus saat keluar dari Gedung Bundar Kejagung.

Ia kemudian dibawa menggunakan mobil tahanan menuju rumah tahanan negara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polisi Sita Emas 74 Kilogram dan Valas

Dalam proses penyidikan, penyidik melakukan penggeledahan di rumah Febrie di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor.

Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengatakan penyidik menemukan berbagai barang bukti, di antaranya 74 kilogram emas batangan, 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta uang tunai Rp100 juta.

"Estimasi total dalam rupiah senilai Rp476 miliar," ujar Totok.

Selain itu, penyidik juga menyita dokumen, telepon seluler, dan barang lain yang dinilai berkaitan dengan penyidikan.

Susno Duadji Nilai Pelimpahan Perkara Tidak Lazim

Mantan Kepala Bareskrim Polri Susno Duadji menilai pelimpahan perkara dari kepolisian ke Kejaksaan Agung pada tahap awal penyidikan bukan praktik yang lazim.

Menurut Susno, dalam praktik umum, penyidik Polri biasanya menuntaskan penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 sebelum dilimpahkan ke jaksa.

Saat ditanya apakah pelimpahan tersebut terjadi atas perintah pimpinan, Susno menjawab:

"Kalau perintah jelas. Kita sudah bisa, bukan menduga ya, sudah tahu semua jelas itu ada perintah."

Meski demikian, Susno berharap proses hukum tetap berjalan objektif dan mampu mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.

Mahfud MD Soroti Sikap KPK

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga menyoroti belum diambil alihnya perkara tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Mahfud, alasan prosedural yang disampaikan KPK tidak cukup kuat.

"Menurut saya, reasoning-nya (alasannya) hanya satu, KPK tidak berani saja. Tidak berani. Alasan prosedural itu kan bisa dibuat-buat untuk menghindari penanganan kasus yang sensitif ini," tegas Mahfud MD.

Mahfud menilai KPK memiliki dasar hukum untuk mengambil alih perkara apabila terdapat dugaan benturan kepentingan atau situasi yang dapat mengganggu objektivitas penyidikan.

Ia juga menyampaikan dugaan adanya persepsi publik mengenai kemungkinan barter kepentingan setelah Kejaksaan Agung menghentikan pendataan dugaan penyimpangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Itu dianggap barter oleh masyarakat, jadi karena polisi berhasil menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan Agung meskipun atas paksaan siapa kita belum tahu, baru akan ketahuan beberapa tahun kemudian kalau kasus ini berlarut untuk mengungkap kebenaranya, lalu dianggap polisi itu sudah diberi sesuatu, sehingga Kejaksaan Agung kemudian memberikan sesuatu yang lain yaitu membuat surat edaran," kata Mahfud.

"Itu barter," katanya.

Hingga kini, proses penyidikan terhadap tiga perkara yang menjerat Febrie Adriansyah masih berlangsung.

Aparat penegak hukum menyatakan penyidikan akan dilakukan secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (tm/ad)

JAKARTA — Xiaomi resmi mengumumkan penghentian dukungan pembaruan perangkat lunak (software update) untuk sejumlah smartphone dari lini Xiaomi, Redmi, dan Poco.

Sebanyak 10 perangkat kini masuk dalam daftar End of Life (EOL), yang berarti ponsel tersebut tidak lagi mendapatkan pembaruan sistem operasi (OS) Android, HyperOS, fitur terbaru, perbaikan bug, maupun pembaruan keamanan dari Xiaomi.

Baca Juga:

• Cuma Rp2 Jutaan! Ini 7 HP dengan RAM 8 GB dan Memori 256 GB yang Layak Dibeli, Spek Gahar dan Baterai Jumbo

- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Poco X5 5G
- Poco X5 Pro 5G
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi K60E
- Redmi 10 5G

Dari daftar tersebut, terdapat lima perangkat yang sebelumnya dipasarkan secara resmi di Indonesia, yaitu:

- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi Pad 6
- Poco X5 5G
- Poco X5 Pro 5G

Apa Arti Status End of Life Xiaomi?

Masuknya sebuah perangkat ke daftar EOL bukan berarti ponsel langsung tidak bisa digunakan.

Pengguna masih dapat menjalankan berbagai fungsi utama seperti melakukan panggilan telepon, mengirim pesan, menggunakan media sosial, bermain game, hingga membuka berbagai aplikasi seperti biasa.

Namun, perangkat tersebut tidak akan lagi mendapatkan pembaruan software dari Xiaomi.

Artinya, pengguna tidak akan menerima pembaruan sistem operasi terbaru, fitur baru, perbaikan gangguan sistem (bug), maupun patch keamanan apabila ditemukan celah keamanan di masa mendatang.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada kompatibilitas sejumlah aplikasi, terutama aplikasi yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi seperti layanan perbankan digital dan dompet elektronik.

Xiaomi 12 Series Masuk Daftar Penghentian Update

Penghentian dukungan ini dinilai cukup wajar karena sebagian besar perangkat yang masuk daftar telah berusia sekitar tiga hingga empat tahun sejak pertama kali diluncurkan.

Seri Xiaomi 12, misalnya, pertama kali diperkenalkan secara global pada 2022. Sementara Poco X5 Series dan Redmi Note 12T Pro hadir pada 2023.

Ketika perangkat tersebut dirilis, kebijakan pembaruan software Xiaomi masih belum sepanjang kebijakan terbaru yang menawarkan dukungan hingga enam tahun untuk pembaruan sistem operasi dan patch keamanan pada beberapa perangkat baru.

Pengguna Disarankan Pertimbangkan Ganti Perangkat

Bagi pengguna yang masih memakai perangkat yang masuk daftar EOL, Xiaomi tetap memungkinkan ponsel digunakan seperti biasa.

Namun, pengguna disarankan mulai mempertimbangkan untuk beralih ke perangkat yang masih mendapatkan dukungan software agar keamanan dan kompatibilitas aplikasi tetap terjaga.

Perangkat yang tidak lagi menerima pembaruan keamanan berpotensi menghadapi risiko lebih besar apabila ditemukan celah keamanan baru.

Karena itu, pengguna perlu memperhatikan masa dukungan perangkat sebelum membeli smartphone baru, terutama bagi mereka yang menggunakan ponsel untuk transaksi digital, pekerjaan, atau aktivitas penting lainnya.* (km/ad)

JAKARTA — Kelompok relawan Garda Prabowo resmi mencabut pengaduan masyarakat (dumas) yang sebelumnya dilayangkan ke Bareskrim Polri terhadap mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto.

Pengaduan tersebut berkaitan dengan pernyataan Tiyo yang dinilai oleh Garda Prabowo telah menghina Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Hotman Paris Ungkap Alasan Bela Febrie Adriansyah, Tegaskan Bukan Demi Bayaran: Tidak Mungkin Dia Bayar, Saya Super Mahal

"Maka hari ini kami telah memasukkan surat penarikan terkait dengan pengaduan masyarakat yang kami sampaikan pada sebulan lalu," kata Ferdinand.

Menurut Ferdinand, keputusan mencabut laporan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Ketua Umum Garda Prabowo.

Presiden, kata dia, menginginkan persoalan tersebut diselesaikan dengan cara dialog, bukan melalui proses hukum.

"Alasan yang disampaikan bahwa Pak Presiden, Dewan Pembina, menyayangi semua adik-adik mahasiswa dan tetap berharap adik-adik mahasiswa menjaga kekritisan dan menjaga kebaikan dalam berkomunikasi publik," ucap Ferdinand.

Ia mengatakan Prabowo tetap menghargai sikap kritis mahasiswa terhadap pemerintah.

Menurut dia, Presiden ingin membuka ruang komunikasi dengan kelompok mahasiswa untuk membahas berbagai kebijakan pemerintah.

"Pak Presiden sebetulnya sangat ingin berkomunikasi terus dengan adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan fakta-fakta capaian pemerintah," tambahnya.

Ferdinand menyebut Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar Garda Prabowo membuka ruang diskusi bagi Tiyo maupun mahasiswa lainnya.

Menurut dia, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam demokrasi.

Namun, penyampaian kritik harus tetap dilakukan dengan cara yang baik dan bertanggung jawab.

Ferdinand juga menilai Tiyo merupakan sosok mahasiswa yang memiliki kecerdasan dan sikap kritis.

Namun, ia menilai Tiyo berada dalam lingkungan yang kurang tepat sehingga muncul pernyataan yang dianggap tidak sesuai.

"Dan pada akhirnya menyampaikan statement statement yang kurang baik, kurang bijak, dan kurang tepat," jelas Ferdinand.

Ia menegaskan keputusan pencabutan pengaduan tersebut menunjukkan bahwa Prabowo tidak ingin membawa persoalan ini ke ranah hukum.

"Ya (memaafkan), Pak Prabowo menyampaikan bahwa beliau berbesar hati, tidak merasa tersakiti sebetulnya. Tetapi kan Garda yang merupakan keluarga besar beliau, yang merasa bahwa Garda ini adalah anak-anak dari Pak Prabowo secara langsung, yang merasa tersakiti," kata Ferdinand.

Menurut dia, Presiden meminta agar penyelesaian dilakukan melalui komunikasi dan pembinaan.

"Dan akhirnya petunjuk dan amanat disampaikan melalui Ketua Umum untuk melakukan komunikasi dan, kalau bisa, melakukan pembinaan secara bijaksana terhadap saudara Tiyo. Tidak usah melalui jalur hukum, meskipun yang dilakukan Tio itu memang tidak patut dan tidak elok," pungkasnya.

Sebelumnya, Garda Prabowo melayangkan pengaduan masyarakat terhadap Tiyo Ardianto ke Bareskrim Polri.

Pengaduan tersebut disampaikan pada Kamis, 18 Juni 2026.

Perwakilan Garda Prabowo, Daeng Lukman, mengatakan pihaknya menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang mempertanyakan pernyataan Tiyo yang dianggap merendahkan Presiden Prabowo.

"Hari ini kita datang ke Gedung Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan Dumas terkait Saudara Tiyo Ardianto. Banyak masyarakat yang mencintai Pak Prabowo mempertanyakan kenapa dibiarkan ada orang yang menghina beliau," kata Lukman saat ditemui di Bareskrim Polri.

Lukman menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan kritik terhadap pemerintah.

Namun, menurut dia, kritik harus tetap dibedakan dengan penghinaan terhadap kepala negara.

Ia mengatakan masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi penyampaian kritik harus dilakukan dengan cara yang sesuai dan tidak menyerang martabat seseorang.

Dengan pencabutan pengaduan tersebut, Garda Prabowo memilih membuka ruang komunikasi dengan Tiyo dan mahasiswa lain untuk menyelesaikan persoalan melalui dialog.* (km/ad)

JAKARTA — Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea resmi menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang kini terseret kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait perkara PT ASABRI.

Hotman menegaskan keputusannya membela Febrie bukan karena alasan finansial maupun untuk mencari perhatian publik.

Baca Juga:

• Japorman Saragih Minta Rp150 Juta Dana Kantor DPD PDIP Sumut Dikembalikan, Kader PDIP Medan Kritik Elite DPD Sumut: Jangan Lupakan Jasanya

Pernyataan itu disampaikan Hotman usai mendampingi Febrie menjalani pemeriksaan sekitar 10 jam di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat malam, 17 Juli 2026.

"Jangan tanya saya cari muka, saya tidak butuh uang lagi. Dan semua klien saya konglomerat, tanya semuanya," kata Hotman kepada wartawan.

Hotman bahkan menyebut dirinya tidak berharap mendapatkan bayaran besar dari Febrie.

Ia mengklaim tarif jasanya sebagai pengacara termasuk yang tertinggi di Indonesia.

"Saya tidak mengharapkan uang dari Jampidsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia," ujar Hotman.

Menurut Hotman, kasus yang menjerat Febrie saat ini merupakan bentuk kriminalisasi.

Ia mempertanyakan proses hukum terhadap seseorang yang sebelumnya dianggap memiliki kontribusi besar dalam upaya penyelamatan aset negara.

Dalam keterangannya, Hotman juga membawa nama Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan dirinya telah lama menjadi pengacara Prabowo dan keluarganya dalam berbagai persoalan hukum.

"Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar beliau, termasuk adiknya Pak Hashim, saya yang pegang. Bahkan waktu beliau Menhan pun saya sering diminta (bantuan hukum) tanpa dibayar," ungkap Hotman.

Hotman mengaku prihatin melihat kondisi Febrie yang kini menjadi tersangka.

Ia menilai Febrie merupakan pejabat yang memiliki prestasi karena dianggap berhasil mengembalikan aset negara dalam jumlah besar.

"Jampidsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Dia mendapatkan pengembalian kerugian negara Rp 130 triliun, ditambah Satgas PKH Rp 300 triliun. Total Rp 430 triliun kembali ke negara. Bayangkan, orang yang jadi kebanggaan Presiden tiba-tiba dikriminalisasi tanpa pamit sama Presiden," cetusnya.

Hotman juga menyadari langkahnya membela Febrie dapat menimbulkan perdebatan, terutama karena selama ini dirinya dikenal sering menangani perkara masyarakat kecil.

"Bagi followers saya yang merasa kok Hotman jadi begini, silakan, saya ambil risiko itu. Tapi di mana logikanya, seorang bawahan Presiden justru mentersangkakan dan mempermalukan bawahan lain yang adalah kebanggaan Presiden? Anda jawab sendiri, ada apa?" pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan perkara ASABRI.

Polisi menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang cukup melalui proses gelar perkara.

"Ini berdasarkan keyakinan penyidik terkait tentang dua alat bukti yang cukup. Atas dasar itu sehingga melalui proses gelar perkara, ditingkatkan status menjadi tersangka dan itu dapat dipertanggungjawabkan," kata Budi kepada wartawan.

Dalam proses penyidikan, polisi telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk gerai money changer, Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta kediaman Febrie di Sentul, Jawa Barat.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara, seperti emas batangan seberat 74 kilogram, uang tunai, dan valuta asing dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

Kasus ini kemudian dilimpahkan untuk ditangani Kejaksaan Agung. Kejagung memastikan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional dan sesuai aturan hukum.

Kejaksaan Agung membentuk tim khusus berisi sembilan jaksa untuk menangani perkara Febrie Adriansyah.

Sebagian besar anggota tim tersebut diketahui memiliki pengalaman sebagai penyidik maupun jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini berasal dari mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna.

Kejagung memastikan penyidikan perkara ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Lembaga tersebut juga menyatakan Febrie masih berstatus sebagai tersangka setelah perkara dilimpahkan dari kepolisian.

Sementara itu, Polri menyebut pengusutan sejumlah kasus besar, termasuk dugaan korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel, menjadi perhatian khusus pemerintah.

"Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan," kata Budi Hermanto.* (d/ad)

Tongam menilai, sikap sebagian pengurus DPD PDIP Sumut saat ini menunjukkan kesan mengabaikan perjuangan dan kontribusi Japorman Saragih ketika masih memimpin partai berlambang banteng tersebut.

Baca Juga:

• Eks Pejabat PUTR Batu Bara Divonis 6 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Rp43 Miliar

Menurut Tongam, para pengurus DPD PDIP Sumut yang saat ini menjabat sebenarnya mengetahui rekam jejak dan militansi Japorman selama memimpin partai.

Ia mengatakan, pada masa kepemimpinan Japorman Saragih, soliditas kader PDIP Sumut dinilai cukup kuat dan berbagai persoalan internal dapat dikelola dengan baik.

"Mayoritas pengurus DPD yang duduk saat ini sangat tahu dan paham soal militansi dan kepemimpinan Bung Japorman. Tidak bisa dipungkiri selama beliau menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut para kader solid dan jauh dari permasalahan," ujarnya.

Tongam menilai sejumlah elite partai saat ini seperti melupakan jasa dan perjuangan Japorman yang pernah membangun serta membina banyak kader PDIP di Sumatera Utara.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat pengelolaan partai terkesan semakin jauh dari semangat gotong royong yang menjadi nilai utama PDI Perjuangan.

"Namun, mereka-mereka itu saat ini seperti lupa dengan pengorbanan, perjuangan, dan semangat yang dibangun oleh Japorman Saragih. Sebab para elit DPD kini lebih mengarah menjadi komunitas oligarki seperti kerajaan yang tidak membangun semangat kegotongroyongan serta tidak punya greget keluar," kata Tongam.

Meski tengah menghadapi dinamika internal, Tongam berharap Japorman Saragih tetap memberikan perhatian terhadap perkembangan PDI Perjuangan di Sumatera Utara.

Ia bahkan berharap Japorman dapat kembali mengambil peran dalam kepemimpinan PDIP Sumut agar partai tersebut kembali solid dan tidak terpecah oleh kepentingan kelompok tertentu.

"Harapan kita, Bung Japorman tetap memberikan perhatian terhadap perkembangan PDIP Perjuangan termasuk mau kembali memimpin PDI Perjuangan Sumut agar jauh lebih baik lagi dan solid, tidak terkotak-kotak dan penuh kecurangan," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Sutarto memilih tidak memberikan tanggapan terkait tuntutan Japorman Saragih.

Pertanyaan wartawan yang dikirim melalui pesan WhatsApp disebut belum mendapatkan jawaban hingga berita ini diterbitkan.

Sebelumnya, muncul informasi mengenai adanya perdebatan antara Japorman Saragih dengan Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon saat kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) PDIP di Hotel Polonia Medan yang turut dihadiri Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Dalam peristiwa tersebut, Japorman disebut mempertanyakan langsung persoalan pengembalian uang pembangunan Kantor DPD kepada Rapidin Simbolon.

Japorman sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya pernah menggunakan uang pribadi sebesar Rp150 juta untuk membantu pembangunan Kantor DPD PDIP Sumut.

Dana tersebut disebut berasal dari bantuan pembangunan kantor dari Gubernur Sumut saat itu, Gatot Pujo Nugroho, yang kemudian dikembalikan karena adanya arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan disetorkan ke kas negara.

Japorman menyebut pengembalian tersebut dilakukan terlebih dahulu menggunakan uang pribadinya karena saat itu tidak tersedia dana dari kas DPD.

Setelah menjalani proses hukum terkait perkara yang melibatkan sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara dan kemudian bebas pada 2022, Japorman meminta agar uang pribadi yang telah dikeluarkannya tersebut dikembalikan oleh DPD PDIP Sumut.

Namun, ia menilai permintaan tersebut belum mendapatkan perhatian serius dari sebagian elite partai.* (ad)

MEDAN — Mantan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batu Bara, Tamrin, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan dengan nilai pagu anggaran mencapai Rp43 miliar.

Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang dipimpin Hakim Ketua Cipto Nababan dalam persidangan pada Jumat malam, 17 Juli 2026.

Baca Juga:

• Polda Sumut Belum Proses Dugaan Pelecehan Seksual di USU, Ini Alasannya

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Tamrin selama 6 tahun penjara dan pidana denda Rp300 juta dengan subsider 100 hari kurungan," ucap Cipto Nababan saat membacakan putusan.

Selain pidana penjara, Tamrin juga diwajibkan membayar uang pengganti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara yang sama, sebanyak 11 terdakwa lainnya juga mendapatkan vonis berbeda sesuai peran masing-masing.

Terdakwa Rusli dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dengan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1 miliar dengan subsider 1 tahun kurungan.

Sementara Rozali divonis 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan, serta membayar uang pengganti Rp1 miliar dengan subsider 1 tahun penjara.

Terdakwa Abdul dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp500 juta.

Kemudian Muhammad Rizky Aulia divonis 6 tahun penjara dengan kewajiban membayar uang pengganti Rp1 miliar.

Sedangkan Usron Putra dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, denda Rp300 juta, serta uang pengganti Rp952 juta.

Adapun terdakwa lainnya, yakni Arfan, Sabran, Abdul Halim, Faisal, Ilmi Sani, dan Rudi, juga dijatuhi hukuman penjara dengan besaran berbeda oleh majelis hakim.

Kasus ini berawal dari proyek peningkatan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Batu Bara pada tahun anggaran 2023.

Jaksa penuntut umum sebelumnya mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengalokasikan anggaran sebesar Rp92,5 miliar untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).

Dari anggaran tersebut, sekitar Rp43,78 miliar digunakan untuk tujuh paket pekerjaan jalan yang dikelola Dinas PUTR Batu Bara.

Beberapa proyek yang masuk dalam perkara tersebut di antaranya peningkatan ruas jalan Titi Putih–Pasir Permit, Pasir Permit–Air Hitam, Simpang Deras–Sei Rakyat, serta sejumlah pekerjaan peningkatan kapasitas jalan lainnya.

Dalam dakwaan jaksa, proses pengadaan proyek tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Proses lelang penyedia jasa maupun konsultan pengawas disebut hanya menjadi formalitas.

Jaksa menyebut kondisi pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan laporan administrasi.

Namun, Tamrin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama pihak terkait tetap menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen.

Setelah itu, pencairan anggaran tetap dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

Hasil pemeriksaan aparat penegak hukum kemudian menemukan adanya dugaan kelebihan pembayaran yang menyebabkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp6 miliar.

Usai pembacaan putusan, majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari kepada para terdakwa maupun jaksa penuntut umum untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum banding.

Kasus korupsi proyek jalan Batu Bara ini menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan masyarakat.* (d/ad)

MEDAN — Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Terjun di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, diperkirakan akan mengalami kelebihan kapasitas atau overload pada 2029 mendatang.

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah kota mengingat produksi sampah di Medan saat ini mencapai sekitar 1.500 ton setiap hari.

Baca Juga:

• Indonesia Jadi Negara Pendiri WAICO, Airlangga Sebut AI Bisa Dorong Ekonomi Digital hingga US$366 Miliar pada 2030

Menurut Rico, persoalan sampah menjadi salah satu tantangan besar yang harus segera dicarikan solusi, terutama karena kapasitas TPA yang semakin terbatas.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota Medan saat ini tengah mengkaji berbagai metode pengelolaan sampah yang dapat menjadi solusi jangka panjang.

"Oleh karena itu, kami bergerak mencari solusi jangka panjang. Kami mempelajari berbagai teknologi pengolahan sampah, termasuk RDF (Refuse Derived Fuel)," ungkapnya.

Rico menjelaskan, penggunaan teknologi pengolahan sampah menjadi salah satu pilihan yang sedang dipelajari untuk mengurangi beban TPA Terjun.

Namun, ia mengakui penerapan sistem tersebut membutuhkan persiapan matang karena terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan.

"Namun, kami juga menemukan tantangan besar, mulai dari kebutuhan investasi yang sangat tinggi hingga kepastian pihak yang akan memanfaatkan hasil pengolahannya," katanya.

Menurut Rico, pengelolaan sampah tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga dukungan pembiayaan dan kepastian pemanfaatan hasil olahan agar sistem tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

Di tengah persoalan kapasitas TPA, Kota Medan saat ini mendapatkan peluang pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Rico menilai, dengan volume sampah yang mencapai 1.400 hingga 1.500 ton per hari, PSEL dapat menjadi salah satu alternatif pengelolaan sampah yang lebih modern.

"Mudah-mudahan, PSEL ini nanti bisa menjadi solusi permasalahan sampah di Kota Medan," tutup Rico.

Ia berharap kehadiran teknologi tersebut dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap TPA sekaligus memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Medan menilai persoalan sampah membutuhkan kerja sama berbagai pihak.

Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting melalui pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan sampah, serta peningkatan kesadaran menjaga lingkungan.

Dengan kondisi TPA Terjun yang semakin mendekati batas kapasitas, percepatan pengembangan sistem pengelolaan sampah menjadi kebutuhan mendesak agar Kota Medan memiliki solusi berkelanjutan dalam menghadapi peningkatan produksi sampah di masa depan.* (d/ad)

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Utara (Sumut), Kombes Pol Kristinatara W, mengatakan kasus tersebut belum dapat diproses secara hukum karena termasuk dalam kategori delik aduan.

Baca Juga:

• Kajati Sumut Muhibuddin Masuk Tim Penyidik Khusus Kejagung Usut Kasus Korupsi dan TPPU Febrie Adriansyah

"Kepolisian belum dapat memproses perkara tersebut secara hukum karena dugaan tindak pidana kekerasan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan delik aduan. Oleh karena itu, proses penyelidikan maupun penyidikan baru dapat dilakukan setelah adanya pengaduan resmi dari korban," jelas Kristinatara, Jumat (17/7/2026).

Ia mengatakan, kepolisian tetap memberikan ruang perlindungan dan pendampingan bagi para korban yang ingin melaporkan kasus tersebut.

Menurutnya, laporan resmi dari korban menjadi langkah penting agar penyidik dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kami memberikan pendampingan kepada para korban serta mendorong mereka menyampaikan pengaduan resmi. Dengan adanya laporan dari korban, penyidik dapat segera melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Kristinatara menegaskan, penanganan kasus dugaan kekerasan seksual akan dilakukan secara profesional dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap korban.

Polda Sumut juga akan berkoordinasi dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) USU serta pihak terkait untuk memastikan proses pendampingan berjalan dengan baik.

Kepolisian menyatakan pendekatan pemulihan korban menjadi salah satu perhatian utama dalam menangani perkara kekerasan seksual.

Sebelumnya, kasus dugaan pelecehan seksual tersebut mencuat setelah sebuah unggahan di media sosial menyebut adanya dugaan tindakan pelecehan yang dilakukan seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) USU berinisial CHS terhadap sejumlah mahasiswa lain.

Dugaan pelecehan disebut dilakukan melalui pesan langsung atau Direct Message (DM) Instagram.

Salah satu pihak yang mengungkap kasus tersebut adalah pemilik akun Instagram @chardtogi_. Ia menyebut, salah satu korban merupakan pasangan dari pemilik akun tersebut.

"Awalnya info dari teman dekat wanita saya yang masuk ke USU terus dia ngadu ke saya kalau kakak kelasnya ganggu dia. Saya tanya gangguannya seperti apa dan dia langsung kirim saya screenshoot-annya antara pelaku sama teman saya ini," ungkap R.

Ia mengatakan, isi pesan yang diterima korban diduga mengandung unsur pelecehan seksual.

"Isi chat-nya itu seperti melecehkan teman saya seperti 'ayo masuk ke mobil ku, kita ciuman dan pelukan, terus ngajak-ngajak VCS'," lanjutnya.

Setelah mengetahui dugaan tersebut, R mengaku menghubungi CHS untuk meminta klarifikasi.

Menurutnya, CHS kemudian meminta maaf dan menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui identitas perempuan yang menjadi korban.

Dari informasi tersebut, R kemudian mengumpulkan sejumlah bukti dan menerima laporan dari korban lainnya.

"Saya cari tahu ternyata ada 2-3 orang yang juga korban si pelaku. Setelah saya cari bukti dan langsung up ke media sosial, ternyata membludak banyak yang lapor dm ke saya," jelas R.

Ia menyebut jumlah orang yang mengaku menjadi korban terus bertambah.

"Sekarang bertambah ada 60 perempuan dan 3 laki-laki," ujarnya.

Menurut R, dugaan pelecehan tersebut dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok.

Ia menyebut korban tidak hanya berasal dari Sumatera Utara, tetapi juga dari sejumlah daerah lain.

"Banyak korban-korbannya itu dari Instagram dan Tiktok gitu, dia dm-dm ke banyak orang. Bukan hanya mahasiswa di Sumut aja tapi ke Bali, Surabaya, Jakarta dan banyak kampus lain yang sudah kena jebakannya," tutur R.

Pihak Universitas Sumatera Utara sebelumnya meminta para korban untuk membuat laporan kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) agar kasus tersebut dapat ditangani sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, kepolisian menegaskan proses hukum membutuhkan laporan resmi dari korban karena perkara tersebut termasuk delik aduan.

Dengan adanya laporan, penyidik akan memiliki dasar untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap dugaan tindak pidana tersebut.* (d/ad)

Penunjukan Muhibuddin masuk dalam tim khusus tersebut dilakukan Kejaksaan Agung sebagai bagian dari upaya memperkuat proses penyidikan perkara yang kini menjadi perhatian publik.

Baca Juga:

• Bela Febrie Adriansyah, Hotman Paris: Bayangkan, Orang Kebanggaan Presiden Tiba-Tiba Dikriminalisasi!

"Terkait profesionalisme, kami tentu yakin beliau profesional," kata Rizaldi, Sabtu (18/7/2026).

Menurut Rizaldi, setiap insan Adhyaksa yang mendapatkan tugas dalam penanganan perkara harus bekerja secara objektif, profesional, serta tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

"Harapannya, setiap insan kejaksaan yang diberi tugas dapat melaksanakannya dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Rizaldi juga mengungkapkan bahwa pengalaman Muhibuddin sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama sekitar 10 tahun menjadi salah satu modal penting dalam menjalankan tugas tersebut.

"Benar, beliau selama sepuluh tahun menjadi penyidik KPK," katanya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan tim penyidik khusus tersebut terdiri dari sembilan jaksa senior.

Sebagian besar anggota tim merupakan mantan penyidik KPK yang memiliki pengalaman dalam menangani berbagai perkara korupsi.

Selain Muhibuddin, anggota tim lainnya yakni Agus Salim selaku Inspektur Keuangan II pada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Chatarina Muliana Girsang selaku Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, serta Riyono selaku Inspektur Keuangan I pada Jamwas.

Kemudian terdapat Agus Sahat S.T. Lumban Gaol selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Sesjampidum) Kejagung, Irene Putri selaku Direktur Pertimbangan Hukum pada Jamdatun, Rinaldi Umar selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Zet Tadung Allo selaku Direktur Penuntutan pada Jampidmil, serta Hari Wibowo selaku Direktur A pada Jampidum Kejagung.

"Sebagian besar mantan penyidik KPK, yang lain juga senior semua. Bintang semua ini," kata Anang.

Anang menjelaskan, seluruh anggota tim penyidik khusus tersebut berasal dari luar lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Langkah itu dilakukan untuk mengurangi potensi konflik kepentingan sekaligus menjaga independensi dalam proses penanganan perkara.

Meski demikian, tim penyidik khusus tetap akan berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri yang sebelumnya menangani perkara tersebut.

Koordinasi dilakukan untuk melengkapi proses penyidikan setelah Kejaksaan Agung menerima pelimpahan penanganan perkara dari Kortastipidkor Polri.

Kejaksaan Agung sebelumnya telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru setelah menerima pelimpahan perkara tersebut.

Febrie Adriansyah sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi PT Asabri, dugaan korupsi batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), serta perkara terkait PT Krakatau Steel.

Kasus tersebut sebelumnya ditangani oleh Kortastipidkor Polri sebelum akhirnya dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung untuk proses hukum lebih lanjut.

Dengan dibentuknya tim penyidik khusus, Kejaksaan Agung berharap proses penyidikan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.* (vo/ad)

JAKARTA – Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) atau Organisasi Kerja Sama Kecerdasan Artifisial Dunia.

Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi global tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam pengembangan dan tata kelola teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Baca Juga:

• IHSG Melonjak 4,24 Persen Pekan Ini, Apakah Pasar Saham Mulai Kembali Bergairah?

"Ini merupakan momentum bersejarah di mana sebelum ditandatangani itu, ada pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Yang Mulia Presiden Xi Jinping, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yang Mulia Antonio Guterres, dan beberapa pendiri, founder member daripada WAICO tersebut," kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (17/7/2026).

Dalam deklarasi pendirian WAICO tersebut, sebanyak 29 negara ikut menandatangani dokumen pembentukan organisasi.

Dari kawasan ASEAN, Indonesia bergabung bersama Kamboja, Malaysia, Myanmar, dan Laos.

Selain negara-negara ASEAN, sejumlah negara anggota BRICS seperti China, Brasil, Rusia, Ethiopia, dan Afrika Selatan juga menjadi bagian dari negara pendiri, bersama negara-negara dari kawasan Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, Amerika Latin, dan Eropa Timur.

Airlangga mengatakan, keterlibatan Indonesia dalam WAICO merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola AI yang inklusif, aman, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Indonesia ikut agar pengembangan AI bersifat inklusif dan bertanggung jawab serta memberikan manfaat secara bersama," ujar Airlangga.

Menurutnya, perkembangan teknologi AI tidak boleh hanya menjadi keunggulan bagi negara tertentu, tetapi harus menjadi sarana kerja sama global yang mampu memperkecil kesenjangan teknologi antarnegara.

Airlangga menyampaikan bahwa dalam peresmian WAICO, Presiden China Xi Jinping menekankan bahwa AI tidak seharusnya menjadi solo performance dari satu negara, melainkan menjadi simfoni global collaboration atau hasil kolaborasi dunia.

Pandangan tersebut, kata Airlangga, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penguasaan teknologi, termasuk AI, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing Indonesia.

Airlangga menilai bergabungnya Indonesia dalam WAICO dapat membuka peluang besar bagi perkembangan ekonomi digital nasional.

Ia memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia berpotensi meningkat hampir tiga kali lipat dalam lima tahun mendatang.

"Ekonomi digital ini potensinya sampai dengan tahun ini 130 billion dan tahun 2030 akan menjadi 366 billion dollars," kata Airlangga.

Menurutnya, potensi tersebut sejalan dengan langkah Indonesia dalam memperkuat kerja sama ekonomi digital di kawasan ASEAN melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Pemerintah berharap kerja sama internasional di bidang AI dapat mempercepat transformasi digital, meningkatkan inovasi, serta membuka peluang baru bagi dunia usaha dan masyarakat.

Airlangga menegaskan bahwa pengembangan teknologi AI bukan sesuatu yang baru bagi Indonesia.

Pemerintah telah memulai langkah menuju transformasi industri berbasis teknologi melalui program Industri 4.0 sejak 2018, yang salah satu komponennya adalah kecerdasan buatan.

"AI bukan sesuatu yang baru, tetapi bagi Indonesia ini sudah berproses dan di Indonesia sendiri sudah diluncurkan Industri 4.0 di tahun 2018 di mana salah satu komponennya adalah mengenai Artificial Intelligence," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut bergabungnya Indonesia dalam WAICO, pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan kerja sama tersebut.

Beberapa fokus yang akan dilakukan antara lain:

- Mempercepat transformasi digital nasional
- Memperkuat kesiapan infrastruktur pusat data atau data center dalam negeri
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang AI
- Membuka peluang kerja sama internasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi
- Kerja Sama Digital Indonesia-China Terus Diperkuat

Selain melalui WAICO, Indonesia juga terus memperkuat hubungan kerja sama digital dengan China.

Airlangga menyebut Indonesia dan China telah memiliki nota kesepahaman (MoU) dalam bidang perdagangan dan digital.

Implementasi kerja sama tersebut juga telah dievaluasi dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan China Wang Wentao.

Menurut Airlangga, China merupakan salah satu mitra strategis bagi Indonesia.

Nilai perdagangan Indonesia-China pada tahun sebelumnya mencapai sekitar US$160 miliar, sementara investasi langsung China ke Indonesia mencapai sekitar US$7 miliar, serta sekitar US$10 miliar melalui Hong Kong.

Dengan bergabungnya Indonesia sebagai negara pendiri WAICO, pemerintah berharap teknologi AI dapat menjadi alat untuk memperkuat ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.* (di/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja positif sepanjang pekan perdagangan 13–17 Juli 2026.

Dalam periode tersebut, IHSG berhasil melonjak sebesar 4,24 persen setelah sebelumnya mengalami tekanan pada pekan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Update Harga Pangan Sabtu 18 Juli 2026: Cabai Turun tapi Ayam dan Telur Melonjak

Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan, kenaikan tersebut membuat IHSG menutup perdagangan pekan ini di level 6.175,53.

Posisi tersebut meningkat dibandingkan penutupan pekan sebelumnya yang berada di level 5.924,36.

"Laju kokoh IHSG sepekan ditopang oleh gairah aktivitas transaksi di lantai bursa," ujar Kautsar dalam keterangan resminya, Sabtu (18/7/2026).

Selain penguatan indeks, aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia juga mengalami peningkatan.

Rata-rata nilai transaksi harian menjadi salah satu indikator dengan kenaikan terbesar.

Nilainya melonjak 36,25 persen menjadi Rp13,99 triliun per hari, dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di angka Rp10,27 triliun.

Tidak hanya nilai transaksi, volume perdagangan saham juga ikut meningkat.

Rata-rata volume transaksi harian naik sebesar 27,75 persen menjadi 26,17 miliar lembar saham dari sebelumnya 20,49 miliar lembar saham.

Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi harian bursa turut mengalami kenaikan sebesar 24,60 persen menjadi 2,33 juta kali transaksi.

Pada pekan sebelumnya, frekuensi transaksi tercatat sebanyak 1,87 juta kali.

Kinerja positif IHSG sepanjang lima hari perdagangan turut berdampak pada peningkatan nilai kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia.

Kapitalisasi pasar BEI pada akhir pekan tercatat meningkat 3,95 persen menjadi Rp10.749 triliun.

Angka tersebut bertambah dibandingkan posisi pekan sebelumnya yang berada di level Rp10.340 triliun.

Kenaikan kapitalisasi pasar menunjukkan adanya peningkatan nilai keseluruhan saham yang tercatat di pasar modal Indonesia.

Pada perdagangan terakhir pekan ini, Jumat (17/7/2026), investor asing mulai mencatatkan aksi beli bersih atau net foreign buy.

Nilai pembelian bersih investor asing pada perdagangan tersebut mencapai Rp638,05 miliar.

Meski demikian, secara keseluruhan sepanjang tahun berjalan 2026, investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih atau net foreign sell sebesar Rp75,71 triliun.

Pergerakan IHSG dan aktivitas investor menjadi perhatian pelaku pasar karena mencerminkan kondisi kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.

Meski pasar saham menunjukkan penguatan, keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab masing-masing investor.

Setiap keputusan pembelian maupun penjualan saham perlu mempertimbangkan kondisi keuangan, tujuan investasi, serta tingkat risiko yang dapat diterima.* (bi/ad)

JAKARTA – Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional pada akhir pekan bergerak cukup beragam.

Beberapa komoditas hortikultura seperti bawang merah, bawang putih, dan sebagian jenis cabai masih mengalami penurunan harga, sementara harga cabai rawit hijau, daging ayam ras, serta telur ayam justru mengalami kenaikan.

Baca Juga:

• Prabowo Sindir Pihak yang Keluhkan Harga Beras Mahal: Suruh Mereka Tanam Padi Sendiri!

Untuk beras kualitas bawah I, harga mengalami kenaikan tipis sebesar 0,34 persen menjadi Rp14.750 per kilogram.

Sementara beras kualitas bawah II masih bertahan di angka Rp14.550 per kilogram.

Adapun beras kualitas medium I dan medium II masing-masing tetap berada pada harga Rp16.350 per kilogram dan Rp16.150 per kilogram.

Sedangkan beras kualitas super I dan super II juga belum mengalami perubahan, masing-masing berada di level Rp17.650 per kilogram dan Rp17.150 per kilogram.

Pergerakan harga terlihat cukup signifikan pada komoditas bawang dan cabai.

Harga bawang merah ukuran sedang tercatat turun sebesar 4,05 persen menjadi Rp43.800 per kilogram.

Sementara itu, bawang putih ukuran sedang juga mengalami penurunan sebesar 1,8 persen menjadi Rp43.750 per kilogram.

Pada kelompok cabai, harga cabai merah besar turun 2,87 persen menjadi Rp47.450 per kilogram.

Cabai merah keriting juga mengalami penurunan sebesar 4,32 persen menjadi Rp46.500 per kilogram.

Selain itu, harga cabai rawit merah turun 4,34 persen menjadi Rp57.250 per kilogram.

Namun, berbeda dengan jenis cabai lainnya, harga cabai rawit hijau justru mengalami kenaikan.

Harga komoditas tersebut naik sebesar 5,26 persen menjadi Rp53.000 per kilogram.

Untuk komoditas minyak goreng, harga masih relatif stabil di tingkat pasar.

Minyak goreng curah tetap berada di angka Rp20.550 per liter.

Sementara minyak goreng kemasan bermerek I mengalami penurunan tipis sebesar 0,21 persen menjadi Rp24.200 per liter.

Sedangkan minyak goreng kemasan bermerek II justru naik tipis sebesar 0,21 persen menjadi Rp23.450 per liter.

Harga gula juga belum mengalami perubahan berarti.

Gula pasir kualitas premium masih berada di angka Rp20.300 per kilogram, sementara gula pasir lokal tetap di harga Rp19.100 per kilogram.

Pada kelompok pangan hewani, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga.

Harga daging sapi kualitas I naik tipis sebesar 0,03 persen menjadi Rp150.600 per kilogram.

Sementara daging sapi kualitas II turun sebesar 0,28 persen menjadi Rp141.550 per kilogram.

Kenaikan lebih terlihat pada harga daging ayam ras segar yang meningkat sebesar 3,92 persen menjadi Rp38.450 per kilogram.

Selain itu, harga telur ayam ras segar juga mengalami kenaikan sebesar 1,21 persen menjadi Rp29.300 per kilogram.

Secara keseluruhan, harga pangan nasional hingga akhir pekan masih menunjukkan pergerakan yang berbeda-beda.

Beberapa komoditas mengalami penurunan, sementara sejumlah bahan pangan lainnya mengalami kenaikan.

Penurunan harga terutama terjadi pada bawang merah, bawang putih, serta sebagian besar jenis cabai.

Sementara kenaikan harga terjadi pada cabai rawit hijau, daging ayam ras, dan telur ayam.

Perubahan harga pangan ini menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari, terutama dalam menjaga kestabilan pengeluaran rumah tangga.* (bi/ad)

MALANG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menanggapi pihak-pihak yang menilai harga beras masih mahal dengan mengajak mereka ikut merasakan proses menjadi petani.

Menurut Prabowo, masyarakat yang mengkritik harga beras dapat mencoba menanam padi sendiri agar memahami perjuangan petani dalam menghasilkan bahan pangan.

Baca Juga:

• Emas Antam Naik Lagi Hari Ini, Harga 1 Gram Tembus Rp2,6 Juta

Dalam kesempatan itu, Prabowo lebih dulu menyampaikan apresiasi kepada para petani dan nelayan yang selama ini berperan penting dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.

"Kau adalah pahlawan yang sebenarnya, kau menghasilkan pangan untuk kita semua," kata Prabowo kepada para petani yang hadir.

Setelah itu, Prabowo menyinggung pihak yang menilai harga beras terlalu mahal.

Ia meminta agar mereka ikut menanam padi secara langsung sehingga dapat memahami proses produksi pangan dari awal hingga panen.

"Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras, kalau petani beras tidak boleh dapat penghasilan tinggi, suruh mereka tanam padi sendiri," ujar Prabowo.

Prabowo bahkan menyampaikan candaan agar TNI dan Polri dapat membantu menyediakan lahan bagi pihak yang ingin mencoba bertani.

Menurutnya, petani memiliki hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak karena mereka menjadi salah satu ujung tombak dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia.

Dalam acara tersebut, Prabowo juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Panen Raya TNI Terintegrasi yang dilakukan secara serentak di 43 titik wilayah Indonesia.

Menurutnya, kegiatan itu menunjukkan bahwa upaya mencapai ketahanan pangan bukan hanya menjadi tugas Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan bersama yang melibatkan berbagai unsur bangsa.

"Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa," jelas Prabowo.

Ia menilai keterlibatan TNI dalam sektor pertanian menjadi bukti bahwa peran institusi pertahanan tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan negara, tetapi juga ikut mendukung kesejahteraan masyarakat.

Prabowo mengatakan TNI dan Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, termasuk dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan.

"Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2024, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia. TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional.

Menurutnya, kerja sama antara pemerintah, petani, TNI, Polri, serta berbagai pihak lainnya diperlukan agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

Kegiatan panen raya tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat produksi pertanian nasional sekaligus memberikan dukungan kepada petani agar terus meningkatkan produktivitas.

Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat terwujudnya swasembada pangan dan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan pangan global.* (bi/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami kenaikan pada perdagangan Sabtu, 18 Juli 2026.

Harga emas Antam hari ini tercatat naik tipis sebesar Rp8.000 dibandingkan harga sebelumnya.

Baca Juga:

• Berdampak Nyata bagi Masyarakat, Program Inovatif PHKT Dapat Penghargaan CSR Terbaik dari Pemkab Penajam Paser Utara

Sementara itu, emas Antam dengan ukuran 1 gram dijual dengan harga Rp2.614.000.

Kenaikan harga emas menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi investor yang menjadikan logam mulia sebagai salah satu pilihan untuk menyimpan aset jangka panjang.

Selain harga jual, harga jual kembali atau buyback emas Antam juga mengalami kenaikan.

Pada Sabtu, 18 Juli 2026, harga buyback emas Antam berada di angka Rp2.349.000 per gram, naik sebesar Rp16.000 dibandingkan hari sebelumnya.

Harga buyback merupakan harga yang diberikan ketika masyarakat menjual kembali emas yang dimiliki kepada pihak Antam.

Nilai buyback biasanya berbeda dengan harga jual karena memperhitungkan berbagai faktor dalam transaksi emas.

Masyarakat yang melakukan transaksi emas juga perlu memperhatikan aturan pajak yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan pajak sebesar 1,5 persen, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki NPWP dikenakan pajak sebesar 3 persen. Pajak tersebut akan langsung dipotong dari nilai transaksi buyback.

Sementara untuk pembelian emas batangan, pembeli dengan NPWP dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen, sedangkan pembeli tanpa NPWP dikenakan tarif 0,9 persen. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong pajak.

Daftar Lengkap Harga Emas Antam Sabtu 18 Juli 2026

0,5 gram: Rp1.357.000
1 gram: Rp2.614.000
5 gram: Rp12.845.000
10 gram: Rp25.635.000
25 gram: Rp63.962.000
50 gram: Rp127.845.000
100 gram: Rp255.612.000
500 gram: Rp1.277.320.000
1.000 gram: Rp2.554.600.000

Pergerakan harga emas Antam menjadi informasi penting bagi masyarakat yang ingin membeli maupun menjual logam mulia.

Investor biasanya memantau perubahan harga emas secara berkala sebelum mengambil keputusan transaksi.

Emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati karena dianggap mampu menjaga nilai aset dalam jangka panjang, terutama ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi global.* (bi/ad)

PENAJAM PASER UTARA— Komitmen PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) kembali mendapat pengakuan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, memberikan penghargaan kepada PHKT atas kontribusinya dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program inovatif yang berdampak langsung terhadap ekonomi, ketahanan pangan, dan kelestarian lingkungan.

Baca Juga:

• MD Entertainment Foundation Salurkan 500 Pasang Sepatu untuk Siswa Muhammadiyah Bener Meriah, Dorong Semangat Belajar Anak Aceh

Apresiasi itu diberikan atas keberhasilan PHKT dalam menjalankan sejumlah Program Pengembangan dan Pelibatan Masyarakat (PPM) yang dinilai mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan.

Beberapa program unggulan PHKT yang menjadi perhatian antara lain Semur Cendawan (Semai Jamur dengan Cerdas dan Berwawasan Pangan), GERBANG INSAN MAPAN (Gerakan Pembangunan Integrasi Perikanan dan Pertanian Menuju Kemandirian Pangan), serta PUSAKA (Pemanfaatan Ulang Sabut Kelapa).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor menegaskan bahwa program CSR perusahaan harus memiliki dampak nyata dan dirancang secara berkelanjutan.

Menurutnya, CSR tidak hanya sebatas bentuk kepedulian sosial, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat pembangunan daerah.

Ia mengatakan, keterbatasan anggaran pemerintah daerah membuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi hal penting untuk menghadirkan program yang tepat sasaran.

"Kalau program CSR tepat sasaran, masyarakat akan merasakan langsung manfaat kehadiran perusahaan. Ini juga akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap kelancaran operasional perusahaan itu sendiri," ujar Mudyat.

Ia juga mendorong agar penyusunan program CSR melibatkan pemerintah desa, kecamatan, serta masyarakat sejak tahap perencanaan agar manfaat yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.

Forum CSR 2026 dengan tema "Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Badan Usaha dalam Pembangunan Daerah" turut dihadiri Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah Tohar, jajaran perangkat daerah, perwakilan 37 perusahaan anggota Forum CSR, akademisi, serta berbagai unsur masyarakat.

Sekretaris Daerah PPU, Tohar, menilai CSR merupakan investasi jangka panjang yang dapat memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan dunia usaha.

Head of Communication, Relations & CID PHKT, Elis Fauziyah, mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus menghadirkan program yang inovatif, inklusif, dan memberikan manfaat jangka panjang.

Menurut Elis, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari kerja sama antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

"Bagi kami, penghargaan ini menjadi energi positif untuk terus mengembangkan program-program yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, melahirkan inovasi lokal, memperkuat ekonomi inklusif, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan," ujar Elis.

Ia menjelaskan bahwa PHKT memandang CSR sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat melalui pendekatan kolaboratif.

Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Semur Cendawan yang mengembangkan budidaya jamur tiram di Kelurahan Waru.

Program tersebut tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang pendapatan baru bagi masyarakat.

Sementara itu, program GERBANG INSAN MAPAN mengembangkan konsep pertanian terpadu melalui budidaya hortikultura, mina padi, perikanan terpadu, hingga pemanfaatan Black Soldier Fly (BSF) sebagai alternatif pakan.

Program lainnya, PUSAKA, mengolah limbah sabut kelapa menjadi produk bernilai ekonomi seperti cocofiber, cocopeat, cocopot, dan cocomesh.

Selain mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah, program tersebut juga membuka peluang usaha baru, terutama bagi kelompok perempuan dan ibu rumah tangga melalui konsep ekonomi sirkular.

Manager Communication Relations & CID PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Dony Indrawan, mengatakan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menjaga keberlanjutan industri migas nasional.

Menurutnya, hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta lingkungan yang terjaga menjadi faktor penting bagi keberlangsungan operasional perusahaan.

"Di PHI, kami percaya bahwa hubungan yang harmonis dengan masyarakat yang berdaya dan mandiri serta lingkungan yang lestari akan mendukung keberlanjutan produksi migas perusahaan untuk puluhan tahun ke depan. Karena itu, kami terus mengembangkan program PPM bersama pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan," ujar Dony.

Ia menambahkan, PHI bersama seluruh anak usahanya, termasuk PHKT, akan terus mendukung program pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Sebagai bagian dari PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), PHKT menjalankan kegiatan usaha hulu migas di Zona 10 Wilayah Kerja Kalimantan Timur dan Attaka dengan mengedepankan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Melalui inovasi program sosial dan lingkungan, PHKT berupaya menghadirkan energi yang tidak hanya mendukung kebutuhan nasional, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui semangat #EnergiKalimantanUntukIndonesia.* (ad)

BENER MERIAH — Kepedulian terhadap dunia pendidikan kembali diwujudkan melalui aksi sosial MD Entertainment Foundation.

Sebanyak 500 pasang sepatu sekolah disalurkan kepada siswa-siswi Muhammadiyah di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak daerah.

Baca Juga:

• Ketika Efisiensi Harus Menghasilkan Manfaat

Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Nonformal (Dikdasmen dan PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Dr. Iskandar Muda Hasibuan, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kepedulian terhadap pendidikan sekaligus memberikan semangat kepada para siswa untuk terus mengejar cita-cita.

Menurutnya, pendidikan tidak hanya membutuhkan fasilitas akademik, tetapi juga perhatian terhadap kebutuhan dasar peserta didik agar mereka dapat belajar dengan nyaman dan percaya diri.

Program kemanusiaan ini menjadi salah satu bentuk dukungan agar anak-anak tetap memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan berkualitas, tanpa terhambat oleh keterbatasan ekonomi.

Penyerahan bantuan yang berlangsung pada Jumat, 17 Juli 2026, tersebut menghadirkan suasana penuh haru.

Ratusan siswa terlihat antusias menerima sepatu baru yang akan digunakan untuk mendukung aktivitas mereka di sekolah.

Wajah bahagia terpancar ketika para siswa menerima bantuan tersebut.

Sepatu baru itu bukan hanya menjadi perlengkapan sekolah, tetapi juga menjadi simbol perhatian dan dukungan bagi langkah mereka dalam menuntut ilmu.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bener Meriah, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi kepada MD Entertainment Foundation atas kepedulian yang diberikan kepada dunia pendidikan Muhammadiyah di daerah tersebut.

(Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bener Meriah, Said Abdullah)

"Atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bener Meriah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MD Entertainment Foundation. Bantuan ini bukan sekadar menghadirkan sepatu bagi anak-anak kami, tetapi juga menghadirkan harapan, kepedulian, dan semangat baru agar mereka semakin percaya diri dalam menuntut ilmu. Kami mendoakan semoga seluruh keluarga besar MD Entertainment Foundation senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, dan kemudahan dalam setiap langkah pengabdiannya kepada masyarakat," ujar Said Abdullah.

Menurut Said, perhatian yang diberikan memiliki makna yang lebih besar dari sekadar bantuan barang.

Kepedulian tersebut menjadi energi positif bagi siswa, guru, dan sekolah untuk terus meningkatkan semangat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik.

Apresiasi juga disampaikan oleh kepala sekolah penerima manfaat

. Mereka menilai bantuan tersebut menjadi bukti bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga sosial, masyarakat, dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap masa depan generasi muda.

Para kepala sekolah berharap dukungan seperti ini dapat terus berkembang sehingga semakin banyak siswa yang mendapatkan kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih memadai.

Sementara itu, Ketua Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Iskandar Muda Hasibuan, menegaskan bahwa investasi terbesar sebuah bangsa adalah pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan.

"Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada MD Entertainment Foundation atas kepeduliannya terhadap pendidikan, khususnya bagi anak-anak Muhammadiyah di Kabupaten Bener Meriah. Bantuan ini merupakan investasi kemanusiaan yang nilainya jauh melampaui benda yang diberikan. Ketika seorang anak merasa diperhatikan dan dimuliakan, tumbuh pula kepercayaan dirinya untuk bermimpi lebih tinggi dan berjuang lebih keras. Semoga kolaborasi seperti ini terus berkembang sehingga semakin banyak generasi Indonesia yang memperoleh kesempatan belajar dengan lebih baik," kata Iskandar Muda Hasibuan.

Lebih dari sekadar bantuan perlengkapan sekolah, program tersebut menjadi simbol kerja sama antara lembaga sosial dan institusi pendidikan dalam membangun masa depan generasi muda.

Sepatu yang diterima para siswa diharapkan menjadi penyemangat agar mereka terus belajar, menjaga karakter, menghormati guru dan orang tua, serta berani mengejar prestasi.

Bagi anak-anak Bener Meriah, setiap langkah dengan sepatu baru tersebut menjadi bagian dari perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah.

Pendidikan menjadi jalan penting untuk meningkatkan kualitas hidup, mengangkat martabat keluarga, serta membawa kemajuan bagi daerah.

Melalui kepedulian berbagai pihak, harapan terhadap pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan terus tumbuh.

Dari ruang-ruang kelas di Bener Meriah, semangat belajar generasi muda kembali mendapatkan dukungan untuk mewujudkan cita-cita mereka.* (ad)

Oleh:IGN Agung Y. Endrawan, SH, MH, CCFA

APA sebenarnya ukuran keberhasilan sebuah kebijakan efisiensi?

Baca Juga:

• Transaksi Koperasi Desa Merah Putih Tembus Rp56,8 Miliar, Pupuk Jadi Komoditas Penjualan Terbesar

Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi justru menentukan cara memaknai kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan pemerintah.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD merupakan langkah strategis untuk memperkuat disiplin fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan ketidakpastian ekonomi global.

Kebijakan tersebut layak diapresiasi karena menunjukkan komitmen pemerintah agar setiap rupiah uang negara digunakan secara lebih bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Namun, keberhasilan kebijakan ini hendaknya tidak berhenti pada besarnya angka penghematan.

Pertimbangan efisiensi yang hanya diukur dari berkurangnya pengeluaran dapat berpotensi melahirkan persepsi yang keliru, seolah-olah tujuan utama birokrasi adalah membelanjakan anggaran sesedikit mungkin.

Padahal, negara tidak dibentuk untuk menghemat uang, melainkan untuk menghadirkan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan.

Di sinilah hemat kami letak persoalannya yang perlu dipertimbangkan.

Selama ini efisiensi lebih sering dipahami sebagai persoalan fiskal, padahal substansinya adalah persoalan tata kelola.

Anggaran hanyalah alat, sedangkan tujuan akhirnya adalah pelayanan publik yang lebih baik.

Karena itu, penghematan baru memiliki makna apabila mampu mengubah cara kerja birokrasi menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam administrasi publik, gagasan tersebut dikenal sebagai Value for Money.

Prinsip ini mengajarkan bahwa uang negara tidak cukup hanya dibelanjakan secara hemat (economy) atau efisien (efficiency), tetapi juga harus menghasilkan manfaat yang nyata (effectiveness).

Dengan kata lain, ukuran keberhasilan bukan terletak pada kecilnya biaya yang dikeluarkan, melainkan pada besarnya nilai yang dihasilkan bagi masyarakat.

Pemikiran itu kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Mark H. Moore melalui konsep Public Value.

Menurutnya, organisasi publik dinilai berhasil apabila mampu menciptakan manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar menunjukkan laporan keuangan yang baik. P

emerintah memperoleh legitimasi bukan karena mampu menghemat anggaran, tetapi karena mampu menyelesaikan persoalan publik secara efektif.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendekatan Bank Dunia (World Bank) melalui indikator Government Effectiveness dalam Worldwide Governance Indicators.

Yang diukur bukan besarnya anggaran yang dihemat, melainkan kualitas pelayanan publik, profesionalisme aparatur berdasarkan meritokrasi keahlian/kompetensi, kualitas kebijakan yang bermanfaat langsung ke masyarakat, dan konsistensi pelaksanaannya.

Artinya, birokrasi modern dinilai dari hasil yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar dari kemampuan mengurangi pengeluaran.

Cara pandang ini penting karena masyarakat sesungguhnya tidak pernah menikmati angka efisiensi.

Yang mereka rasakan adalah apakah mengurus izin masih memerlukan waktu berminggu-minggu, apakah layanan kesehatan semakin mudah diakses, apakah bantuan sosial diterima tepat waktu, atau apakah dunia usaha memperoleh kepastian dalam berinvestasi.

Bagi masyarakat, pelayanan jauh lebih bermakna daripada angka penghematan yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintah.

Karena itu, keberhasilan kebijakan efisiensi semestinya tidak diukur dari seberapa banyak anggaran yang berhasil dipangkas, tetapi dari seberapa besar birokrasi berhasil disederhanakan.

Semakin sedikit prosedur yang harus dilalui masyarakat, semakin cepat keputusan diambil, dan semakin rendah biaya yang harus mereka keluarkan, semakin tinggi pula manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan efisiensi tersebut.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan efisiensi tidak pernah diukur dari besarnya anggaran yang dipotong, melainkan dari kemampuan birokrasi menghasilkan pelayanan yang lebih baik.

Negara-negara yang memiliki tata kelola pemerintahan terbaik justru berlomba memangkas proses, bukan memangkas pelayanan.

Hal tersebut terlihat pada Singapura.

Reformasi birokrasi di negara itu dibangun melalui penyederhanaan proses bisnis, integrasi data antar lembaga, dan digitalisasi pelayanan yang berorientasi pada masyarakat.

Teknologi tidak sekadar digunakan untuk mengganti dokumen kertas menjadi dokumen elektronik, tetapi untuk menghilangkan tahapan yang tidak perlu, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih transparan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan temuan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Digital Government Outlook 2026.

OECD menegaskan bahwa kematangan pemerintahan digital tidak ditentukan oleh banyaknya aplikasi yang dimiliki pemerintah, melainkan oleh kemampuan memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan birokrasi, memperkuat koordinasi, mengintegrasikan data, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan pendekatan tersebut, Singapura menjadi salah satu negara dengan tingkat kematangan pemerintahan digital tertinggi di dunia.

Malaysia juga menempuh arah reformasi yang hampir sama.

Penyederhanaan regulasi, digitalisasi pelayanan, peningkatan kualitas kelembagaan, serta penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif menjadi bagian penting dari reformasi administrasi publik.

Hasilnya tercermin dalam International Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Ranking 2026.

Singapura menempati peringkat pertama dunia, Malaysia berada pada peringkat ke-15, sedangkan Indonesia berada pada peringkat ke-48.

Salah satu dimensi yang dinilai adalah government efficiency, yaitu efektivitas pemerintah dalam membangun regulasi yang berkualitas, birokrasi - komunikasi publik yang responsif, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Perbandingan tersebut bukan untuk menempatkan Indonesia sebagai negara yang tertinggal, melainkan sebagai pengingat bahwa daya saing nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran pembangunan.

Daya saing sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi, kepastian regulasi, kecepatan pelayanan, dan kemampuan birokrasi mengambil keputusan secara efektif.

Indonesia sebenarnya telah bergerak ke arah yang benar.

Berbagai layanan publik kini semakin terdigitalisasi, mulai dari sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS), administrasi kependudukan, hingga pengembangan Mal Pelayanan Publik di berbagai daerah.

Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun birokrasi yang lebih modern.

Namun, digitalisasi bukanlah tujuan akhir. Teknologi hanya menjadi alat.

Apabila prosedur yang panjang, tumpang tindih kewenangan, dan koordinasi yang lambat masih dipertahankan, maka pelayanan publik tidak akan banyak berubah.

Birokrasi yang rumit tetap akan menjadi rumit, hanya medianya yang berganti dari kertas menjadi layar komputer.

Karena itu, reformasi birokrasi harus dimulai dari penyederhanaan proses kerja.

Setiap tahapan yang tidak memberikan nilai tambah perlu dihapus, koordinasi antarlembaga harus diperkuat, dan pengambilan keputusan harus dipercepat.

Ketika proses menjadi lebih sederhana, biaya transaksi yang selama ini ditanggung masyarakat dan dunia usaha akan ikut menurun.

Pada titik itulah efisiensi anggaran berubah menjadi efisiensi birokrasi yang benar-benar menghasilkan manfaat.

Jika demikian, keberhasilan kebijakan efisiensi tidak lagi dapat diukur hanya dari besarnya anggaran yang berhasil dihemat.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah penghematan tersebut mampu memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.

Efisiensi anggaran seharusnya menjadi pintu masuk untuk membangun birokrasi yang lebih sederhana, lebih cepat, lebih profesional, dan lebih akuntabel.

Paradigma inilah yang seyogyanya menjadi arah reformasi birokrasi Indonesia ke depan.

Setiap kebijakan efisiensi harus diikuti dengan penyederhanaan prosedur, penguatan koordinasi antar lembaga, penghapusan regulasi yang tumpang tindih, serta pemanfaatan teknologi yang benar-benar mampu memangkas waktu dan biaya pelayanan.

Reformasi birokrasi tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi yang dibangun atau banyaknya regulasi yang diterbitkan, tetapi dari berkurangnya waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan meningkatnya kepuasan terhadap layanan pemerintah.

Dalam konteks tersebut, agenda pembangunan nasional sebagaimana tercermin dalam Asta Cita membutuhkan birokrasi yang mampu bekerja melampaui rutinitas administratif.

Program ketahanan pangan, hilirisasi industri, transformasi digital, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM, serta percepatan investasi hanya akan berhasil apabila didukung oleh birokrasi yang mampu mengambil keputusan secara cepat, memberikan kepastian hukum, dan bekerja secara kolaboratif lintas kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Karena itu, hasil efisiensi anggaran harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat yang nyata.

Setiap rupiah yang berhasil dihemat seyogyanya diterjemahkan menjadi pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau, pendidikan yang lebih berkualitas, perizinan usaha yang lebih cepat, perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, infrastruktur yang lebih bermanfaat, dan pelayanan publik yang semakin mudah diakses, maka hemat kami, disitulah hakikat dari efisiensi yang sesungguhnya.

Ke depan, indikator keberhasilan birokrasi juga perlu disesuaikan dengan tuntutan masyarakat modern.

Selain kesehatan fiskal, pemerintah perlu menempatkan kecepatan pelayanan, kepastian waktu penyelesaian, kualitas regulasi, kemudahan berusaha, efektivitas koordinasi, dan tingkat kepuasan masyarakat sebagai ukuran utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Semakin sederhana proses pelayanan, semakin rendah biaya transaksi yang ditanggung masyarakat dan dunia usaha, semakin besar pula nilai publik yang dihasilkan oleh negara.

Pada akhirnya, negara tidak dibangun oleh kemampuan mengurangi pengeluaran semata.

Negara dibangun oleh institusi yang bekerja efektif, birokrasi yang profesional, regulasi yang sederhana, dan pelayanan publik yang dipercaya masyarakat.

Anggaran hanyalah instrumen pembangunan, manfaat yang dirasakan masyarakat adalah tujuan akhirnya.

Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil bukanlah negara yang sekadar mampu menghemat anggaran, melainkan negara yang mampu mengubah setiap rupiah anggaran menjadi pelayanan publik yang berkualitas, iklim usaha yang kondusif, dan kesejahteraan yang semakin merata.

Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan efisiensi hendaknya tidak berhenti pada angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi harus tercermin dalam perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat secara langsung.

Memang penting menghemat anggaran namun hemat kami, bukan sebagai bentuk esensi dari efisiensi, melainkan esensinya adalah pelayanan birokrasinya.

Ketika birokrasi pelayanannya menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih efektif, setiap rupiah yang dibelanjakan negara akan menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat.

Di situlah hemat kami efisiensi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mencapai tujuan akhirnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.*

*) Penulis adalah seorang praktisi hukum, pengamat kebijakan publik, dan mantan Asisten Komisioner di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) periode 2020–2024. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Kebijakan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

JAKARTA – Mengisi daya atau mengecas telepon pintar (HP) menjadi aktivitas yang hampir dilakukan setiap hari oleh pengguna.

Meski terlihat sederhana, ternyata cara dan urutan saat memasang charger dapat memengaruhi kesehatan baterai perangkat dalam jangka panjang.

Baca Juga:

• Bupati Labuhanbatu Selatan Luncurkan JUMPA BERLIAN, Gerakan Jumat Bersih Wujudkan Lingkungan Sehat

Padahal, kebiasaan tersebut ternyata memiliki dampak berbeda terhadap kondisi baterai.

Pertanyaannya, mana cara yang lebih tepat agar baterai HP tetap awet?

Charger Sebaiknya Dipasang ke Stopkontak Terlebih Dahulu

Saat mengisi daya HP, pengguna disarankan untuk menghubungkan adaptor atau charger ke stopkontak terlebih dahulu sebelum memasangkan kabel ke perangkat.

Langkah ini dinilai lebih aman karena dapat membantu meredam kemungkinan terjadinya lonjakan tegangan listrik yang muncul saat charger mulai menerima aliran listrik.

Sebagian pengguna mungkin pernah melihat percikan kecil ketika mencolokkan charger ke stopkontak.

Fenomena tersebut dapat terjadi akibat adanya lonjakan arus listrik dalam waktu singkat.

Lonjakan tegangan listrik yang langsung diteruskan ke perangkat disebut dapat memengaruhi kesehatan baterai jika sering terjadi.

Dengan memasang charger ke stopkontak terlebih dahulu, adaptor memiliki kesempatan untuk menstabilkan arus listrik sebelum daya dialirkan ke HP.

Setelah charger terpasang dengan baik di stopkontak, barulah kabel pengisi daya disambungkan ke port HP.

Jangan Biarkan Charger Terus Terpasang

Meski memasang charger ke stopkontak terlebih dahulu dinilai lebih aman, bukan berarti charger boleh terus dibiarkan menempel pada sumber listrik.

Charger yang terus terhubung ke stopkontak tanpa digunakan tetap memiliki risiko, terutama jika perangkat yang digunakan memiliki kualitas rendah atau bukan produk resmi.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan listrik hingga korsleting.

Karena itu, setelah baterai HP sudah terisi penuh, pengguna sebaiknya segera mencabut charger dari stopkontak.

Hindari Menggunakan HP Saat Sedang Mengisi Daya

Selain memperhatikan urutan pemasangan charger, kebiasaan menggunakan HP secara berlebihan saat sedang mengisi daya juga perlu dihindari.

Menggunakan HP untuk aktivitas berat seperti bermain gim, menonton video dalam waktu lama, atau menjalankan aplikasi dengan kinerja tinggi saat mengecas dapat membuat suhu perangkat meningkat.

Suhu panas yang terlalu sering terjadi menjadi salah satu faktor yang dapat mempercepat penurunan kualitas baterai.

Baterai yang sering mengalami panas berlebih biasanya akan mengalami penurunan daya tahan lebih cepat sehingga kapasitasnya berkurang dari waktu ke waktu.

Tips Sederhana Agar Baterai HP Lebih Awet

Untuk menjaga kesehatan baterai, pengguna dapat menerapkan beberapa kebiasaan sederhana, seperti:

- Sambungkan charger ke stopkontak terlebih dahulu sebelum memasang kabel ke HP.
- Gunakan charger berkualitas dan sesuai dengan spesifikasi perangkat.
- Hindari menggunakan HP secara berat ketika sedang dicas.
- Jangan biarkan charger terus terpasang setelah baterai penuh.
- Hindari mengecas HP di tempat yang terlalu panas.

Dengan kebiasaan mengisi daya yang tepat, umur baterai HP dapat lebih panjang dan kinerja perangkat tetap optimal.

Mengisi daya memang terlihat sebagai aktivitas kecil, tetapi cara yang benar dalam mengecas HP dapat memberikan pengaruh besar terhadap ketahanan perangkat dalam penggunaan sehari-hari.* (km/ad)