Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menilai pelemahan rupiah dan IHSG secara bersamaan menunjukkan meningkatnya persepsi risiko terhadap perekonomian nasional.

Baca Juga:

• Rupiah Melemah, ESDM Genjot Produksi Minyak Dalam Negeri untuk Kurangi Impor

Menurutnya, meskipun pelemahan rupiah dalam jangka pendek dapat menguntungkan sektor ekspor, namun dampak negatif akan lebih dominan jika kondisi tersebut terus berlanjut dalam jangka panjang.

Ia menegaskan, yang paling perlu diwaspadai adalah dampaknya terhadap arus investasi. Ketika nilai tukar melemah dan pasar saham terkoreksi, investor dinilai akan melihat meningkatnya ketidakpastian ekonomi.

Selain itu, ia menekankan bahwa pasar keuangan tidak hanya bergerak berdasarkan data ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kepercayaan investor.

"Ketika rupiah dan IHSG sama-sama melemah, muncul risiko terbentuknya persepsi negatif yang dapat memicu arus keluar modal lebih lanjut," ujarnya.

"Karena itu, stabilisasi ekspektasi pasar menjadi sama pentingnya dengan kebijakan ekonomi itu sendiri," tambahnya.

Pada penutupan perdagangan Jumat (5/6), IHSG tercatat turun tajam 231,81 poin atau 3,97 persen ke level 5.607,98. Indeks LQ45 juga ikut terkoreksi 3,99 persen ke level 557,75.*

(dw/dh)

Purbaya menyebut, besarnya anggaran tersebut sejalan dengan jumlah penerima manfaat program MBG yang mencapai 63,13 juta orang yang tersebar di 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca Juga:

• BGN Moratorium Dapur MBG, Komisi IX DPR Sebut Momen Evaluasi Total Program

Jika dibandingkan dengan pos anggaran lain, realisasi MBG tercatat lebih tinggi dari belanja modal yang berada di angka Rp81,6 triliun, serta belanja bantuan sosial (bansos) yang mencapai Rp71,7 triliun.

Selain itu, angka tersebut juga melampaui anggaran ketahanan pangan nasional yang tercatat sebesar Rp66,6 triliun hingga akhir Mei 2026. Dana ketahanan pangan sendiri digunakan untuk berbagai kebutuhan strategis, termasuk subsidi pupuk dan dukungan kepada Perum Bulog dalam penyerapan gabah serta beras petani.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. BGN juga menegaskan pentingnya peningkatan standar operasional, penguatan SDM, serta pengawasan di lapangan.

"Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi," ujar Kepala BGN Nanik S. Deyang.*

(oz/dh)

Yusril mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah, terlebih setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Pantau Kasus Korupsi di Sektor Imigrasi yang Ditangani KPK

Ia menyoroti kasus dugaan korupsi yang saat ini tengah disidik KPK di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Menurutnya, praktik penyimpangan tersebut tidak hanya terjadi pada periode tertentu, tetapi diduga masih berlangsung hingga saat ini.

Yusril menyebut dugaan pelanggaran itu melibatkan sejumlah jajaran birokrasi di tingkat Kantor Imigrasi Jakarta Barat hingga mantan pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Dia menegaskan seluruh proses hukum harus diungkap secara transparan oleh KPK sesuai kewenangannya sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi.

"Saya terus memonitor perkembangan kasus penyidikan dugaan terjadinya tidak pidana korupsi di jajaran Imigrasi," ujarnya.

Yusril juga meminta seluruh jajaran Imigrasi untuk bersikap kooperatif dengan proses penyidikan KPK, termasuk membuka data dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mempercepat pengungkapan kasus.

Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan besar-besaran di lingkungan birokrasi, khususnya di sektor pelayanan publik yang rawan praktik pungli.

"Kemungkinan juga bisa diperiksa di tempat-tempat lain agar semua kasus terungkap dan kemudian kami melakukan pembenahan-pembenahan yang lebih baik di masa yang akan datang," kata Yusril.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, yang diduga melibatkan sejumlah pejabat sejak periode 2022 hingga 2026.*

(mt/dh)

Sejak awal pertandingan, skuad Garuda langsung tampil menekan dan mendominasi jalannya laga. Serangan bertubi-tubi membuat lini pertahanan Oman kesulitan mengembangkan permainan.

Baca Juga:

• Indonesia Vs Oman: Hubner dan Romeny Cetak Gol, Audero Tepis Penalti, Garuda Unggul 2-0

Tekanan berlanjut, dan pada menit ke-17, Ole Romeny menggandakan keunggulan setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang Oman. Skor berubah menjadi 2-0 untuk Indonesia.

Oman sempat mendapatkan peluang emas melalui titik penalti setelah Justin Hubner melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Namun, eksekusi Hatem Al-Rushadi berhasil digagalkan oleh kiper Emil Audero yang tampil solid di bawah mistar.

Memasuki babak kedua, Indonesia kembali mengontrol permainan. Hasilnya, Ragnar Oratmangoen menambah keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-56 setelah memaksimalkan umpan dari Ivar Jenner.

Meski Oman mencoba bangkit dan melakukan sejumlah tekanan, lini pertahanan Indonesia yang dikomandoi Rizky Ridho, Elkan Baggott, dan Kevin Diks tampil disiplin dan sulit ditembus.

Pelatih Indonesia, John Herdman, juga memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda untuk tampil, termasuk Mathew Baker yang menjalani debut bersama timnas senior di usia 17 tahun.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-0 tetap bertahan untuk kemenangan Indonesia.*

(mt/dh)

Yusril mengatakan, meskipun dirinya belum sempat menyampaikan laporan secara rinci kepada Presiden, ia meyakini bahwa Kepala Negara telah mendapatkan informasi yang cukup mengenai kasus tersebut.

Baca Juga:

• KPK Sita Perhiasan hingga Valas dari Rumah Silmy Karim dalam Kasus Pemerasan Imigrasi

Ia menambahkan bahwa baik KPK maupun Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai telah mempublikasikan perkembangan kasus tersebut secara terbuka kepada masyarakat.

Menurut Yusril, dalam praktiknya Kejagung biasanya menyampaikan laporan langsung kepada Presiden terkait perkara yang sedang ditangani. Sementara KPK sebagai lembaga independen tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan langsung kepada Presiden, namun tetap menjalankan proses penegakan hukum sesuai ketentuan undang-undang.

"Presiden tentu punya mata, punya telinga yang akan memantau setiap kejadian yang terjadi di negara ini," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, termasuk dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing.

Kasus tersebut disebut melibatkan aliran dana mencapai Rp145,5 miliar yang diduga diperoleh dari berbagai pihak yang mengurus izin tinggal WNA selama periode 2022 hingga 2026.*

(mt/dh)

Valuta asing yang disita meliputi dolar Amerika Serikat (AS), euro, dan yen Jepang. Penyitaan tersebut diduga berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan izin tinggal sementara bagi warga negara asing.

Baca Juga:

• KPK Sita Harley, Ducati hingga Porsche dari Rumah Silmy Karim dalam Kasus Dugaan Pemerasan

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik juga menyita sejumlah kendaraan mewah, mulai dari mobil sport hingga kendaraan roda dua. Di antaranya dua unit mobil Porsche, dua motor gede (moge) Harley Davidson, satu Ducati, serta beberapa kendaraan lain seperti vespa dan sepeda.

Secara keseluruhan, KPK turut mengamankan sekitar 10 kendaraan roda dua dan tujuh sepeda dari lokasi penggeledahan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sementara itu, pihak kuasa hukum Silmy Karim menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Silmy Karim bersama tujuh pejabat lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan keimigrasian warga negara asing (WNA).

KPK menduga praktik tersebut terjadi dalam periode 2022 hingga 2026, saat Silmy menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Penyidikan kasus ini bermula dari pengembangan perkara Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan yang lebih dulu ditangani KPK.*

(mt/dh)

Andi Gani mengatakan dirinya menghormati setiap pilihan tokoh buruh yang memutuskan untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Namun, ia mengingatkan agar perjuangan dalam membela hak-hak pekerja tetap menjadi prioritas utama.

Baca Juga:

• Prabowo Bayar Sendiri Kelebihan Biaya Dinas Luar Negeri, Purbaya: Tak Ada Aturan yang Melarang

Kabar bergabungnya Said Iqbal ke kabinet sebelumnya santer beredar di tengah semakin banyaknya tokoh buruh yang masuk dalam lingkar pemerintahan.

Andi Gani mengaku dirinya juga pernah beberapa kali mendapat tawaran untuk bergabung ke kabinet, baik pada era Presiden Joko Widodo maupun pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Bahkan, ia menyebut sempat ditawari posisi di Dewan Kesejahteraan Buruh.

Meski demikian, ia memilih untuk tetap berada di luar pemerintahan. Menurutnya, posisi serikat pekerja di luar kabinet tetap penting sebagai bagian dari fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

"Hubungan saya dengan Presiden Prabowo terjalin sangat baik. Saya juga menjelaskan kepada Presiden Prabowo soal pilihan saya untuk tetap memilih sebagai Presiden Buruh," ujarnya.

Ia menegaskan, keputusan tidak masuk kabinet bukan berarti menolak atau tidak mendukung pemerintah. Andi Gani menyebut dirinya tetap mendukung program-program pemerintah, namun dengan peran sebagai pemimpin buruh di luar struktur pemerintahan.

Sebelumnya, tokoh buruh lain, Jumhur Hidayat, telah lebih dulu bergabung ke kabinet setelah dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Sementara itu, Said Iqbal juga disebut-sebut akan menyusul masuk ke dalam pemerintahan.*

(d/dh)

Yahya mengatakan langkah moratorium menunjukkan adanya komitmen perbaikan dari pimpinan baru BGN dalam menata ulang pelaksanaan program MBG agar lebih efektif dan aman.

Baca Juga:

• Komisi IX DPR Tak Pernah Terima Laporan Pengadaan BGN, Janji Perketat Pengawasan Anggaran

Ia menilai fokus utama saat ini adalah meningkatkan kualitas dapur yang sudah berjalan, terutama dalam aspek keamanan dan kelayakan pangan. Menurutnya, masih banyak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Masih banyak MBG yang belum SLHS dan Ipal. Ini harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menjamin keamanan mutu MBG," ujarnya.

Yahya juga meminta dilakukan evaluasi terhadap lebih dari 1.000 SPPG yang sebelumnya dihentikan sementara operasionalnya, untuk menentukan mana yang dapat kembali aktif dan mana yang masih perlu perbaikan.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya investigasi menyeluruh terhadap kasus-kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Hasil investigasi tersebut, menurutnya, harus dibuka ke publik agar transparansi dapat terjaga.

"Selama ini kita tidak pernah mendengar hasil investigasi yang dilakukan oleh BGN terhadap SPPG yang mengakibatkan keracunan dan saya minta hasil investigasinya dibuka ke publik," tegasnya.

Yahya berharap masa moratorium dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan evaluasi total, memperkuat pengawasan, dan memastikan tidak lagi terjadi kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG.

"Selama moratorium dapur baru benar-benar digunakan untuk melakukan evaluasi total dan perbaikan tata kelola MBG sehingga tidak terjadi lagi kasus keracunan (zero accident)," katanya.

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S. Deyang menyatakan bahwa penghentian sementara pendaftaran dapur baru dilakukan sebagai bagian dari efisiensi anggaran dan penataan ulang program MBG.

Dalam kebijakan tersebut, BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat serta menghentikan sementara pembangunan dapur baru untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran.*

(d/dh)

Anak-anak asuh pelatih Syed Azmir bin Syed Azman itu kalah telak 0-4 atas lawannya Thailand.

Baca Juga:

• Indonesia Menang Telak 3-0 Atas Timor Leste

Thailand justru mendominasi penguasaan lapangan, sehingga berhasil mencetak 4 gol di babak pertama dan kedua.

Empat gol kemenangan Thailand dicetak pada menit ke 26 melalui tendangan kaki nomor punggung 18 Pirada Larsawat.

Sedang gol kedua diciptakan pemain nomor punggung 11 Natthakit Phosti pada menit ke 39, setelah berhasil mengecoh dua pemain belakang Singapura.

Gol ketiga dicetak pada menit 71 oleh pemain nomor punggung 9 Sirisaran Chanchaemsai. Sedang gol keempat tercipta pada menit ke 90 melalui kaki nomor lunggung 8 Ratchanon Khodchochasenee.

Selama babak pertama hingga babak kedua berakhir, permainan lebih didominasi kapten Tim Thailand Pichaiya Kongsri nomor punggung 10 dan kawan-kawan. Bahkan, si bola bundar lebih banyak berada di area Singapura.*

Pendaftaran Jalur Mandiri Unimed 2026 dibuka untuk memberikan peluang bagi siswa lulusan SMA/SMK/MA sederajat maupun Paket C yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri.

Baca Juga:

• SMAN 7 Banda Aceh Antar 25 Siswa Lolos PTN Jalur Talenta, Dua Diterima di Fakultas Kedokteran USK

Syarat Pendaftaran Jalur Mandiri Unimed 2026

Calon peserta wajib memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya lulusan SMA/SMK/MA sederajat tahun 2024, 2025, atau 2026 serta Paket C dengan batas usia maksimal 22 tahun per Juli 2026. Peserta juga harus memiliki ijazah atau surat keterangan siswa aktif dari sekolah.

Selain itu, peserta yang telah dinyatakan lulus SNBP maupun SNBT dan telah melakukan registrasi di PTN tujuan tidak diperkenankan mengikuti seleksi jalur Mandiri di seluruh PTN di Indonesia.

Peserta juga harus dalam kondisi kesehatan yang memadai agar tidak mengganggu proses perkuliahan.

Untuk program studi tertentu seperti olahraga dan seni, peserta diwajibkan mengunggah portofolio sebagai bagian dari seleksi.

Biaya Pendaftaran

Biaya pendaftaran Jalur Mandiri Unimed 2026 ditetapkan sebesar Rp350.000. Sementara untuk program studi olahraga dan seni dikenakan biaya tambahan portofolio sebesar Rp100.000 per program studi.

Jadwal Seleksi Mandiri Unimed 2026

- Pendaftaran online: 26 Mei - 6 Juli 2026
- Pembayaran biaya pendaftaran: 26 Mei - 7 Juli 2026
- Unduh kartu ujian: 10 - Juli 2026
- Ujian UTBK Mandiri: 14 - 17 Juli 2026
- Pengumuman kelulusan: 22 Juli 2026

Pihak Unimed mengingatkan calon peserta untuk melakukan pendaftaran dengan teliti serta mempersiapkan diri menghadapi ujian seleksi, termasuk materi tes potensi skolastik dan literasi.

Jalur Mandiri ini menjadi salah satu peluang penting bagi calon mahasiswa untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri tanpa harus menunggu tahun berikutnya.*

(ds/dh)

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Risky Lubis mengatakan dari hasil pemeriksaan awal, satu orang pelaku positif menggunakan narkotika, sementara satu lainnya dinyatakan negatif.

Baca Juga:

• Indonesia Bungkam Timor Leste 3-0, Garuda Nusantara Tempel Vietnam di Puncak Grup A

Adapun pelaku yang dinyatakan positif narkoba diketahui bernama ZY Lubis alias ZYL (46). Sementara pelaku lainnya tidak terindikasi penggunaan narkotika.

"(Yang positif) ZYL," ujarnya.

Peristiwa penyerangan tersebut terjadi di terowongan Jalan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, pada Rabu (3/6) sekitar pukul 18.30 WIB. Saat kejadian, korban yang diketahui bernama Mulana Kartina Nainggolan (31) tengah dibonceng oleh suaminya, Manongap Purba (34), usai pulang bekerja.

Dalam kejadian itu, pelaku disebut menendang perut korban dan juga menodongkan senjata jenis air gun.

Polisi kemudian bergerak cepat dan berhasil mengamankan dua pelaku yang terlibat dalam insiden tersebut, yakni ZY Lubis dan Julpikar Lubis.

Sementara itu, korban mengaku telah melakukan pemeriksaan kandungan setelah kejadian tersebut. Beruntung, hasil USG menunjukkan kondisi janinnya dalam keadaan sehat.

"Puji Tuhan juga tadi hasil USG-nya, kandungan saya itu sehat," kata korban.

Diketahui, korban saat ini tengah mengandung anak pertama setelah sebelumnya sempat mengalami keguguran pada kehamilan sebelumnya.*

(ds/dh)

Misbakhun mengatakan perluasan mandat BI diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus menciptakan lapangan kerja. Namun demikian, peran tersebut tetap dijalankan tanpa mengurangi independensi BI dalam menjalankan kebijakan moneter.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Istana: Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat

Menurutnya, mandat baru yang diberikan kepada BI tidak mengubah fungsi utama bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Sebaliknya, kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat kontribusi BI terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Apa yang terganggu dengan mandat yang baru? Mandat itu dimiliki oleh Bank Indonesia dan kita memberikan penguatan terhadap peran pertumbuhan," ujarnya.

Misbakhun menjelaskan DPR tidak mengatur secara rinci instrumen maupun langkah kebijakan yang harus ditempuh BI dalam menjalankan mandat tersebut. Seluruh keputusan terkait kebijakan moneter tetap menjadi kewenangan bank sentral.

"Kita serahkan kepada BI, instrumen apa yang akan dia gunakan," katanya.

Selama ini, BI memiliki mandat utama menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam revisi UU P2SK, mandat tambahan terkait dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak ditempatkan sebagai prioritas yang mengesampingkan tugas utama tersebut.

Menurut Misbakhun, kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI seharusnya berjalan selaras guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain memperluas mandat BI, revisi UU P2SK juga mengatur penyempurnaan aspek kelembagaan. Salah satu poin yang diperkuat adalah mekanisme evaluasi kelembagaan melalui indikator kinerja utama (IKU) bagi unsur pimpinan BI.

Misbakhun menegaskan evaluasi tersebut ditujukan kepada institusi Bank Indonesia secara keseluruhan, bukan kepada individu anggota Dewan Gubernur BI.

"Kita memberikan penguatan hanya secara evaluasi kelembagaan. Selebihnya kita tidak melakukan evaluasi. Evaluasi itu bukan evaluasi individu, evaluasi secara kelembagaan," tuturnya.

Ia menilai pengaturan yang lebih rinci mengenai tugas dan tanggung jawab Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior, serta Deputi Gubernur diperlukan agar DPR memiliki dasar yang jelas dalam melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga tersebut.

Hasil evaluasi yang dilakukan Komisi XI DPR nantinya akan disampaikan kepada pimpinan DPR sebagai bagian dari mekanisme pengawasan kelembagaan yang diatur dalam revisi UU P2SK.*

(k/dh)

Informasi yang dihimpun menyebutkan, keduanya diamankan oleh tim Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung. Amriyata disebut diamankan saat berada di Bandung, Jawa Barat, ketika sedang menjalani cuti.

Baca Juga:

• Kejagung Geledah Kantor BGN, Penyidik Masih Buru Bukti di Tengah Sorotan Tata Kelola MBG

Kabar yang beredar menyebutkan, pengamanan terhadap Amriyata dan Aguinaldo berkaitan dengan dugaan persoalan dalam pengerjaan proyek di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung mengenai hal tersebut.

Menanggapi informasi yang beredar, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengaku belum menerima informasi terkait pemeriksaan terhadap kedua pejabat Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tersebut.

"Belum dapat informasi mengenai hal itu," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, Jumat (5/6/2026).

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Serdang Bedagai, Yoppy Gumala, mengatakan Amriyata pada Kamis (4/6/2026) malam masih mengikuti kegiatan serah terima jabatan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

"Pak Kajari pada hari Kamis kemarin mengikuti acara serah terima jabatan di Kejati Sumut," ujar Yoppy.

Menurutnya, setelah mengikuti kegiatan tersebut, Amriyata langsung mengambil cuti pada Jumat. Selama masa cuti, jabatan Kajari Serdang Bedagai untuk sementara dijalankan oleh Pelaksana Harian (Plh).

"Lalu, Jumat langsung cuti dan ditunjuk Kasi PAPBB selaku Plh Kajari Sergai," katanya.

Yoppy mengaku belum mengetahui informasi terkait dugaan pemeriksaan terhadap Amriyata maupun Aguinaldo oleh Kejaksaan Agung.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung terkait kabar pengamanan maupun pemeriksaan terhadap kedua pejabat Kejari Serdang Bedagai tersebut.*

(tm/dh)

Permohonan perlindungan itu berkaitan dengan laporan hukum yang telah dilayangkan Mama Sinta ke Polda Metro Jaya terkait beredarnya film dokumenter berjudul Pesta Babi. Langkah hukum tersebut dinilai menimbulkan dampak terhadap aspek keselamatan dirinya selama proses hukum berlangsung.

Baca Juga:

• Richard Lee Segera Duduk di Kursi Terdakwa, Terancam 12 Tahun Penjara dalam Kasus Kosmetik

Sri menjelaskan, LPSK akan melakukan asesmen terhadap permohonan yang diajukan Mama Sinta. Proses tersebut dilakukan untuk menilai kebutuhan perlindungan yang mungkin diperlukan selama penanganan perkara di Polda Metro Jaya.

Menurutnya, asesmen dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari tingkat ancaman yang dihadapi hingga kebutuhan layanan perlindungan yang menjadi kewenangan LPSK.

"Tugas kami adalah melakukan asesmen secara objektif untuk melihat kebutuhan perlindungan yang diperlukan, baik berupa perlindungan fisik, bantuan psikologis, pendampingan prosedural, maupun layanan lain yang menjadi kewenangan LPSK," ujarnya.

Lebih lanjut, Sri mengatakan hasil asesmen dan penelaahan akan menjadi dasar bagi LPSK dalam menentukan bentuk perlindungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelaahan tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan perlindungan yang diajukan pemohon. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat disesuaikan dengan kondisi dan tingkat risiko yang dihadapi.

Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pemberian perlindungan dilakukan melalui penelaahan terhadap pentingnya keterangan yang diberikan, tingkat ancaman yang dihadapi, kondisi khusus yang dialami, hasil analisis medis dan psikologis, serta rekam jejak tindak pidana yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.*

(oz/dh)

Sejak peluit awal dibunyikan, Timnas Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan. Anak asuh Patrick Kluivert tampil menekan dan beberapa kali merepotkan lini pertahanan Oman.

Baca Juga:

• Timnas Indonesia Vs Oman Malam Ini, Kick Off 20.00 WIB di GBK, Garuda Bidik Poin Ranking FIFA

Dominasi Indonesia akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-13. Berawal dari tendangan bebas Nathan Tjoe-A-On dari sisi kiri, Justin Hubner berhasil memenangkan duel udara dan melepaskan sundulan tajam yang bersarang di pojok kanan gawang Oman. Indonesia unggul 1-0.

Gol tersebut membuat permainan Indonesia semakin percaya diri. Aliran bola dari lini tengah berjalan lancar dan sejumlah serangan cepat terus mengancam pertahanan tim tamu.

Keunggulan Garuda bertambah pada menit ke-27. Kesalahan lini belakang Oman dalam mengantisipasi bola berhasil dimanfaatkan Ole Romeny. Penyerang naturalisasi itu tanpa kesulitan melepaskan sepakan mendatar yang gagal dihentikan penjaga gawang Oman.

Saat Indonesia berada di atas angin, Oman mendapatkan peluang emas untuk memperkecil ketertinggalan. Wasit menunjuk titik putih pada menit ke-37 setelah terjadi pelanggaran di area terlarang Indonesia.

Hatem Sultan yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Emil Audero tampil gemilang dengan menebak arah bola secara tepat dan melakukan penyelamatan penting yang memancing gemuruh puluhan ribu suporter di SUGBK.

Hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan, Indonesia mampu mempertahankan keunggulan. Lini belakang tampil disiplin meredam upaya serangan Oman sehingga skor 2-0 bertahan sampai turun minum.

Hasil ini menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia untuk mengamankan kemenangan pada babak kedua sekaligus menjaga tren positif di agenda FIFA Matchday Juni 2026.*

(in/dh)

Purbaya menegaskan pihaknya berpegang pada penjelasan resmi yang telah disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengenai mekanisme pembiayaan perjalanan dinas Presiden.

Baca Juga:

• Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Sukanya Maju

Menurut Purbaya, meskipun tidak ada aturan yang secara khusus mengatur soal penggunaan dana pribadi untuk menutup kekurangan biaya perjalanan dinas, tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

"Kalau saya punya duit, terus saya pergi, terus misalnya saya nombok enggak boleh? Secara logika boleh saja kalau mau nombok," ujarnya.

Purbaya menjelaskan seluruh kebutuhan pembiayaan perjalanan dinas Presiden pada dasarnya telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penganggaran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2020.

Meski demikian, dia menegaskan rincian anggaran perjalanan dinas Presiden tidak dapat dibuka kepada publik karena masuk dalam kategori dokumen yang bersifat rahasia.

"Ada pasti dianggarkan. Anda mau lihat rahasia presiden? Ya enggak bolehlah. Kita tahu angkanya. Cuma Anda tanya ke Sesneg saja kalau mau jawaban yang pasti," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan seluruh kelebihan biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo yang melampaui pagu anggaran negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Teddy saat merespons masukan yang diberikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait frekuensi dan pembiayaan kunjungan luar negeri Presiden.

Melalui unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Teddy menyampaikan apresiasinya terhadap pandangan Dino yang dinilai disampaikan secara cermat dan terstruktur.

Teddy kemudian menegaskan bahwa sejak awal seluruh biaya yang melebihi alokasi anggaran negara telah ditanggung langsung oleh Presiden Prabowo.

"Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," ujar Teddy.

Pernyataan tersebut pun menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan terkait mekanisme pembiayaan perjalanan dinas Kepala Negara.*

(in/dh)

Pelimpahan tahap II tersebut menandai dimulainya proses penuntutan terhadap Richard Lee. Dalam waktu dekat, perkara itu akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang untuk menjalani persidangan.

Baca Juga:

• Saiful Mujani Diperiksa 5 Jam, Polisi Cecar 37 Pertanyaan soal Pernyataan Gulingkan Prabowo

"Pada Kamis, 4 Juni 2026 kemarin, Jaksa Penuntut Umum pada Kejati Banten menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Tim Penyidik Polda Metro Jaya dengan tersangka Richard alias dr. Richard Lee," kata Jonathan kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Kasus yang menjerat Richard Lee berkaitan dengan dugaan produksi dan peredaran sediaan farmasi atau kosmetika tanpa izin edar resmi dari BPOM RI melalui perusahaan yang dipimpinnya, CV Athena Mandiri Group.

Selain itu, Richard Lee juga diduga melakukan perubahan nama dan keterangan pada sejumlah produk yang kemudian dipromosikan kepada masyarakat.

Produk-produk tersebut disebut dipasarkan melalui marketplace dengan memanfaatkan akun TikTok miliknya.

Berdasarkan hasil penyidikan, jaksa menilai berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dilanjutkan ke tahap persidangan. Saat ini Richard Lee tinggal menunggu jadwal sidang perdana di Pengadilan Negeri Tangerang.

Dalam perkara tersebut, Richard Lee dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar.Tak hanya itu, Richard Lee juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp200 juta.

"Merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, dilakukan tahap II penyerahan tersangka beserta barang bukti di Kejari Kota Tangerang dan selanjutnya perkara segera dilimpahkan ke PN Tangerang yang berwenang mengadili," ujar Jonathan.

Dengan masuknya perkara ke tahap penuntutan, publik kini menanti proses persidangan yang akan menentukan nasib hukum Richard Lee di pengadilan.*

(in/dh)

Penggeledahan yang berlangsung sekitar lima jam di rumah Silmy Karim di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, itu menghasilkan sejumlah barang bukti berupa motor gede (moge), sepeda hingga mobil mewah yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik KPK.

Baca Juga:

• Gugatan Paulus Tannos Ditolak Pengadilan Singapura, KPK Dorong Ekstradisi Segera Dituntaskan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan dilakukan setelah lembaga antirasuah itu menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing (WNA).

"Setelah penetapan tersangka, tim penyidik langsung melakukan penggeledahan di rumah salah satu tersangka, yakni SK. KPK meyakini terdapat bukti tambahan yang dapat membantu mengungkap perkara ini secara lebih terang," kata Budi.

Penggeledahan dimulai sekitar pukul 13.46 WIB dengan pengamanan dari personel Brigade Mobil (Brimob). Penyidik terlihat keluar membawa sejumlah barang yang kemudian dimasukkan ke kendaraan pengangkut.

Sementara itu, pihak kuasa hukum Silmy Karim menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, pihaknya meminta seluruh proses penyidikan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Diketahui, Silmy Karim bersama tujuh pejabat lain di lingkungan Imigrasi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA.

KPK menduga praktik tersebut berlangsung saat Silmy menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada periode Januari 2023 hingga Oktober 2024.

Menurut KPK, perkara ini merupakan pengembangan dari penyelidikan kasus Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan yang telah ditangani sejak tahun 2025.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan dugaan pemerasan tersebut terjadi dalam rentang waktu 2022 hingga 2026 dan diduga melibatkan sejumlah pejabat dalam proses pelayanan keimigrasian.

KPK memastikan akan terus mendalami aliran dana, aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.*

(mt/dh)

Langkah cepat pemerintah kembali terlihat setelah angin kencang merusak sejumlah hunian sementara (huntara) di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, pada Selasa (2/6/2026). Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) langsung melakukan pendataan kerusakan dan menyiapkan langkah perbaikan agar para penyintas tetap memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.

Baca Juga:

• Satgas PRR Targetkan Tak Ada Lagi Siswa Belajar di Tenda Saat Tahun Ajaran Baru 2026

"Saya sudah menginstruksikan jajaran Kementerian PU untuk segera melakukan perbaikan terhadap huntara yang terdampak cuaca ekstrem di Kecamatan Langkahan," ujar Dody dalam keterangannya.

Respons cepat tersebut sejalan dengan arahan Satgas PRR yang sejak awal menempatkan mitigasi risiko bencana berulang sebagai bagian penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selain memastikan pemulihan berjalan optimal, pemerintah juga terus memantau titik-titik rawan yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik.

Dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan Satgas PRR di Aceh Timur dan Aceh Tengah pada akhir Mei 2026, tim menemukan sejumlah titik longsor yang menghambat akses transportasi di ruas Peureulak-Lokop. Jalur tersebut merupakan akses strategis yang menghubungkan Aceh Timur, Gayo Lues, dan Aceh Tengah.

Longsoran yang kembali terjadi menjelang Idul Adha menyebabkan kendaraan tidak dapat melintas dan memaksa masyarakat menggunakan jalur alternatif dengan waktu tempuh yang lebih panjang.

Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh dan Dinas Pekerjaan Umum Aceh. Kedua instansi berkomitmen mempercepat survei lapangan serta penanganan titik-titik longsor yang mengganggu konektivitas masyarakat.

Selain di ruas Peureulak-Lokop, BPJN Aceh juga akan mengirimkan tim pemantau ke ruas Inang-Inang–Bireuen serta sejumlah jalan terdampak lainnya guna mempercepat perbaikan longsor dan abrasi badan jalan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan hasil pemulihan yang telah dicapai selama beberapa bulan terakhir tidak kembali terganggu akibat bencana susulan. Infrastruktur jalan yang berfungsi baik dinilai menjadi kunci bagi distribusi bantuan, akses layanan dasar, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga pembangunan hunian tetap yang saat ini terus berjalan di berbagai wilayah terdampak.

Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan kembali wilayah terdampak, tetapi juga memastikan seluruh proses pemulihan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap ancaman bencana di masa mendatang.

Melalui langkah mitigasi yang terus diperkuat, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah rawan bencana.*

(dh)

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 4.922 satuan pendidikan terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Meski demikian, proses pembelajaran saat ini telah berjalan 100 persen dengan mayoritas siswa kembali belajar di sekolah asal masing-masing.

Baca Juga:

• INISIATOR Apresiasi Kejati Sumsel, Tiga Kali OTT dan Puluhan Tersangka Korupsi Jadi Bukti Kinerja Gemilang

"Proses pembelajaran tetap berjalan. Namun masih ada beberapa sekolah yang berada di tenda, kelas darurat, maupun menumpang di sekolah lain. Saat ini kami sedang membahas kesiapan lokasi relokasi agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih baik," ujar Tito.

Di Provinsi Aceh, dari total 3.120 sekolah terdampak bencana, sebanyak 3.056 sekolah telah kembali beroperasi di lokasi asal. Sementara itu, 34 sekolah masih menggunakan kelas darurat, 26 sekolah belajar di tenda, dan empat sekolah masih menumpang di sekolah lain.

Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara. Dari total 1.149 sekolah terdampak, sebanyak 1.133 sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah asal. Sedangkan di Sumatera Barat, sebanyak 639 dari 653 sekolah terdampak telah kembali beroperasi secara normal.

Untuk mempercepat pemulihan, Satgas PRR bersama Kemendikdasmen saat ini menggenjot pembangunan ruang kelas darurat bagi sekolah yang masih menggunakan tenda sebagai tempat belajar. Langkah ini dilakukan terutama bagi sekolah yang masih menunggu kepastian lahan relokasi.

"Target kami saat tahun ajaran baru nanti tidak ada lagi siswa yang belajar di tenda. Minimal seluruh siswa sudah menempati fasilitas sekolah darurat yang lebih aman dan layak," katanya.

Selain pembangunan fasilitas darurat, pemerintah juga memperkuat pemulihan pendidikan melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026. Hingga 18 Mei 2026, sebanyak 3.087 sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp2,98 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.988 sekolah telah menerima penyaluran dana tahap pertama senilai Rp2,03 triliun untuk mendukung percepatan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

Program revitalisasi dilakukan melalui dua skema. Sebanyak 2.820 sekolah dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan, sementara 267 sekolah kategori rusak berat dan relokasi ditangani melalui kolaborasi bersama TNI Angkatan Darat.

Selain itu, terdapat 223 sekolah lainnya yang masih dalam proses penyaluran bantuan dengan nilai anggaran mencapai Rp83,3 miliar.

Melalui percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pendidikan tersebut, pemerintah berharap proses belajar mengajar di wilayah terdampak bencana dapat berlangsung secara optimal. Tidak hanya memastikan pendidikan tetap berjalan, tetapi juga menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh peserta didik.*

(dh)