MEDAN – Setelah dalam delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab ke Redaksi bitvonline.com, Senin (12/10/2026).

Surat Hak Jawab itu dikirim Rony Nababan, Person in Charge (PIC) Yayasan Atifa Maju Mandiri selaku pengelola SPPG Medan Tembung 3, dengan menggunakan nomor 08129511**** ke nomor kontak Redaksi bitvonline.com.

Baca Juga:

• SKANDAL MBG MEDAN! Data RAB vs Realisasi SPPG Tembung 3 Bocor, Dugaan Mark-Up Rp 19,3 Juta dalam 7 Hari Kerja - Beras Dimainkan Tiap Hari

Di paragraf awal surat tersebut, Faisal Lubis menjelaskan menggunakan hak jawab terkait pemberitaan SPPG Medan Tembung 3 yang terbit di bitvonline.com.

Berikut substansi surat hak jawab Kepala SPPG Medan Tembung 3, Faisal Lubis SH dan PIC Yayasan Atifa Maju Mandiri Rony Nababan, sbb:

1. Pemberhentian Empat Relawan Pencuci Ompreng
Perlu saya jelaskan sbb:
Pemberhentian empat relawan pencuci ompreng merupakan keputusan yang diambil setelah kami menemukan kondisi yang tidak biasa dalam kegiatan operasional dapur. Keempat relawan tersebut diketahui memiliki hubungan keluarga dengan saudara Imam Syahputra Sihombing.

Setelah Imam tidak lagi bekerja di SPPG Tembung 3, kami mendapati kain lap yang digunakan untuk mengelap ompreng dalam kondisi berminyak dan berbau tidak sedap, termasuk bau yang menyerupai pesing. Berdasarkan informasi yang kami miliki, kain lap tersebut dibawa oleh salah satu relawan yang merupakan kakak ipar saudara Imam.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran serius bagi kami mengenai kebersihan, sanitasi, dan keamanan proses operasional dapur. Kami juga perlu memastikan bahwa tidak terdapat tindakan yang dapat mengganggu atau membahayakan operasional dapur. Namun kami melakukan langkah persuasif dan tidak menyimpulkan adanya sabotase tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar temuan dan pertimbangan operasional tersebut, kami mengambil keputusan untuk memberhentikan empat relawan pencuci ompreng. Keputusan ini kami pandang sebagai langkah untuk menjaga standar kebersihan, keamanan pangan, dan kelancaran kegiatan dapur.

Selama ini, kami berupaya menjaga SPPG Tembung 3 agar tetap beroperasi dengan baik. Kami menjalankan amanah program MBG sesuai tujuan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yaitu mendukung pemenuhan gizi anak-anak Indonesia agar mereka dapat belajar dengan baik tanpa mengalami kelaparan di sekolah. Di sisi lain, kami juga berupaya menjaga hak, keselamatan, dan keberlangsungan pekerjaan para relawan yang mencari nafkah di dapur ini. Setiap keputusan yang diambil seharusnya didasarkan pada fakta, evaluasi, serta kepentingan operasional dan keamanan pangan.

2. Klarifikasi Mengenai Penggunaan Susu OPAO Thailand
Perlu saya jelaskan selaku perwakilan yayasan Rony Nababan sbb:
Terkait penggunaan susu OPAO asal Thailand, kami menjelaskan bahwa penggunaannya dilakukan ketika persediaan susu UHT yang dibutuhkan sempat mengalami kelangkaan di Sumut dan Kota Medan.

Kami juga mencatat bahwa larangan dari BGN yang berkaitan dengan susu OPAO ini muncul pada tanggal 5 September 2026. Kami siap memberikan penjelasan berdasarkan dokumen dan informasi yang tersedia agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai penggunaan produk tersebut karena setelah larangan dari BGN keluar, SPPG Tembung 3 mematuhinya.

3. Saya selaku Kepala SPPG Tembung 3 membantah berita yang menyebutkan bahwa saya telah memberikan konfirmasi atau jawaban kepada media sebagaimana diberitakan. Saya menegaskan bahwa saya tidak pernah memberikan jawaban atau diwawancarai terkait persoalan di SPPG Tembung 3 tersebut.

Oleh sebab itu, apabila terdapat pemberitaan yang menyatakan seolah-olah saya telah memberikan konfirmasi, kami meminta agar media yang bersangkutan menunjukkan dasar informasi tersebut dan melakukan koreksi apabila terdapat kekeliruan. Kami sangat menyayangkan apabila informasi yang belum dikonfirmasi kepada kami kemudian disebarluaskan dan menimbulkan persepsi negatif terhadap Kepala SPPG maupun SPPG Tembung 3.

Kami tidak bermaksud menghalangi kebebasan pers. Justru kami menginginkan pers yang bebas dalam pemberitaan, profesional dan sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan 11 Pasal Kode Etik Jurnalistik. Justru kami berharap prinsip keberimbangan, verifikasi, dan hak jawab tetap dihormati agar setiap pihak memperoleh kesempatan yang adil untuk menjelaskan posisinya.

Dan pada hak jawab ini, PIC yayasan menyampaikan bahwa akar masalah yang diberitakan di media ibu/bapak adalah karena SPPG 3 Tembung tidak dapat memenuhi permintaan saudara Imam Syahputra Sihombing (mantan Asisten Lapangan SPPG 3 Tembung) yang ingin menjadi pemasok bahan baku makanan (supplier). Karena SPPG Tembung 3 telah bekerjasama dengan pemasok bahan baku makanan lainnya yang sudah melakukan MOU pada yayasan.

Kami berkomitmen setiap Usaha Kecil Menengah adalah mitra SPPG dan akan membeli bahan baku untuk program MBG sesuai dengan kualifikasi dan mutu bahan baku makanan yang ditawarkan. Bahwa selaku Kepala SPPG Tembung 3, saya telah memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada Kantor KPPG Medan. Kami menyadari peran pers untuk ikut mengawasi program MBG.

Demikian kami sampaikan agar kiranya media yang ibu/bapak pimpin dapat memberitakan hak jawab ini. Medan, 12 Oktober 2026
Salam Kebebasan Pers.

Faisal Lubis, SH Rony Nababan
(Ka.SPPG Tembung 3)(PIC Yayasan)

PENJELASAN REDAKSI BITVONLINE.COM

Redaksi bitvonline.com, perlu menjelaskan beberapa hal, sbb:
1. Jurnalis bitvonline.com sudah melakukan konfirmasi kepada Kepala SPPG Medan Tembung 3 Faisal Lubis, dua hari sebelum berita tentang SPPG Medan Tembung 3 naik di bitvonline.com.

Berita terkait SPPG Medan Tembung 3, pertama kali naik di bitvonline.com pada 5 Oktober 2026. Dan dua hari sebelumnya, yakni pada 3 Oktober 2026, jurnalis bitvonline.com sudah mengirimkan pesan untuk konfirmasi kepada Kepala SPPG Medan Tembung 3 Faisal Lubis melalui nomor hanphonenya, yakni 0812 6270 **** (bukti chat WA masih ada)

Baca Juga:

• TERBONGKAR! Setelah Viral Opao & Pecat 4 Pencuci Ompreng Jam 4 Subuh, SPPG Tembung 3 Akhirnya di-Sidak KPPG Medan

Ada empat poin pertanyaan jurnalis bitvonline.com ketika itu kepada Faisal Lubis selaku Kepala SPPG Medan Tembung 3, yakni:
1. Terkait pemecatan empat orang tenaga pencuci omprengan secara tiba tiba, dengan alasan adanya temuan yangg sangat fatal. Tapi tidak dijelaskan apa bentuk temuannya.
2. Tenaga pencuci omprengan sebenarnya berjumlah 12 orang. Tapi kenapa hanya 4 yang dipecat?
3. Pemecatan tanpa permintaan klarifikasi. Tapi langsung diserahkan surat pemecatan.
4. Terkait penggunaan susu Opao di SPPG Medan Tembung 3. Padahal, susu ini tidak memenuhi standar kandungan gizi yg seharusnya 20-80 persen kandungan susunya.

Namun pada tanggal 5 Oktober 2026, pertanyaan jurnalis bitvonline.comyang hanya dikirim ke nomor handphone Faisal Lubis tersebut, justru dijawab dengan nada arogan melalui nomor WhatApps (WA) 0895 4295 09286, dengan kalimat sbb:

"Jangan pernah urusi dapur orang pak. Sudah sekian banyak wartawan. Jadi tidak perlu bapak minta konfirmasi sama saya. Saya harap bapak tidak hubungi saya lagi terima kasih".

Karena jawabannya dikirim melalui nomor WA yang berbeda, bitvonline.com akhirnya mencoba mempertanyakan siapa pengirim pesan bernada arogan tersebut. Ternyata dijawab singkat dengan menyebut "Ka. SPPG Tembung 3".

Dari jawaban arogan yang dikirimkan melalui nomor WA 0895 4295 09286 tersebut, menjadi bukti kuat bahwa pemilik nomor WA 0895 4295 09286 adalah Kepala SPPG Medan Tebung 3 Faisal Lubis. Atau paling tidak diduga mengetahui tentang nomor tersebut. Karena bagaimana mungkin pemilik nomor WA 0895 4295 09286 bisa mengetahui isi pertanyaan yang hanya dikirim ke nomor WA Faisal Lubis, yakni 0812 6270 ****.

2. Dari uraian yang disampaikan dalam Surat Hak Jawab, ternyata pemecatan empat orang tenaga relawan pencuci omprengan SPPG Medan Tembung 3, dilakukan tanpa sebelumnya meminta klarifikasi kepada empat tenaga relawan.*

JAKARTA – Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U-21.

Pemain berusia 19 tahun tersebut disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibunya yang berdarah campuran Mesir dan Indonesia.

Baca Juga:

• Ketua BTN PSSI Sebut Bobby Nasution Satu-satunya Gubernur Peduli Sepakbola Usia Muda

Dalam unggahannya, Noor menampilkan foto Agustien yang mengenakan seragam latihan Arsenal.

Ia juga memberikan informasi mengenai kemungkinan proses perpindahan kewarganegaraan pemain kelahiran Belanda tersebut.

"Demiane Agustien memperoleh garis darah Indonesia dari pihak ibunya, yang memiliki keturunan campuran Mesir-Indonesia serta seorang ibu (nenek Demiane) yang lahir asli di Indonesia. Prosesnya, Insha Allah. Tim Lawyer PSSI sedang bekerja," tulis Noor.

Noor juga menegaskan bahwa proses naturalisasi pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia tetap mengutamakan mereka yang memiliki darah keturunan Indonesia.

"Prinsip yg tidak berubah dari proses naturalisasi sebelumnya hanya akan dilakukan untuk pemain yg memiliki darah keturunan Indonesia," ketiknya menutup keterangan dengan membubuhkan emoji tiga bendera Indonesia.

Meski demikian, informasi tersebut belum dengan sendirinya memastikan bahwa proses naturalisasi Agustien telah selesai atau bahwa ia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia.

Unggahan Noor Korompot langsung menarik perhatian warganet.

Sejumlah pengguna media sosial mempertanyakan kebenaran informasi tersebut, sedangkan sebagian lainnya berharap proses naturalisasi Agustien dapat berjalan lancar.

Ada pula warganet yang ingin mengetahui pemain lain yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi.

Nama Agustien sebelumnya menjadi perbincangan di media sosial dan media massa pada akhir September.

Saat itu, ia mengunggah jersey Timnas Indonesia ketika mendapat panggilan untuk bergabung dengan tim nasional Curacao.

Kabar tersebut membuat publik penasaran dengan kemungkinan Agustien memilih memperkuat Timnas Indonesia pada masa mendatang.

Profil Demiane Agustien, Pemain Muda Arsenal

Demiane Agustien merupakan pemain sepak bola berusia 19 tahun yang lahir di Belanda. Saat ini, ia tercatat sebagai pemain Arsenal U-21.

Agustien dapat bermain di sejumlah posisi lini tengah, termasuk gelandang tengah, gelandang serang, dan gelandang sayap.

Kemampuan bermain di beberapa posisi tersebut berpotensi menjadi nilai tambah jika ia nantinya memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Sebelum bergabung dengan Arsenal, Agustien pernah memperkuat West Bromwich Albion dan Derby County.

Di level tim nasional kelompok umur, Agustien memiliki pengalaman membela Curacao U-17 sebanyak tiga kali.

Ia juga pernah tampil dua kali bersama Belanda U-18 serta mencatatkan tujuh penampilan dan dua gol bersama Belanda U-19.

Pengalaman tersebut membuat namanya menarik perhatian publik sepak bola Indonesia, terutama di tengah upaya memperkuat kualitas skuad Timnas Indonesia.

Namun, peluang Agustien membela Indonesia tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan kewarganegaraan, ketentuan FIFA terkait kelayakan pemain, serta perkembangan proses yang sedang berjalan.

Hingga ada pengumuman resmi dari pihak berwenang, kabar naturalisasi Agustien perlu dipahami sebagai proses yang dikabarkan sedang diupayakan, bukan keputusan final.* (cn/ad)

JAKARTA – Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal.

Dengan plafon pinjaman Rp100 juta dan pilihan tenor hingga lima tahun, calon debitur dapat memperkirakan besaran cicilan sebelum mengajukan pinjaman.

Baca Juga:

• Cegah Narkoba Sejak Dini, Disdik Sumut Siapkan Rencana Kurikulum Anti Narkotika

Dana pinjaman dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, seperti menambah persediaan barang, membeli peralatan, atau mengembangkan kapasitas bisnis.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan KUR BCA adalah suku bunga, jangka waktu pinjaman, serta kemampuan membayar angsuran setiap bulan.

Dalam simulasi angsuran yang beredar, pinjaman Rp100 juta dengan tenor 12 bulan memiliki cicilan sekitar Rp8,6 juta per bulan.

Sementara itu, untuk tenor 60 bulan atau lima tahun, angsurannya tercatat sekitar Rp1,93 juta per bulan.

Besaran tersebut merupakan simulasi dan bukan jaminan penawaran yang akan diterima setiap pemohon.

Calon debitur perlu mengonfirmasi suku bunga, biaya, serta ketentuan pinjaman langsung kepada BCA.

Syarat Pengajuan KUR BCA 2026

Calon debitur perlu memperhatikan persyaratan sebelum mengajukan pembiayaan.

Berikut persyaratan yang tercantum dalam informasi pengajuan KUR BCA:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah untuk nasabah perorangan.
- Memiliki KTP elektronik (e-KTP).
- Pengajuan dapat dilakukan oleh nasabah perorangan atau badan usaha sesuai ketentuan program.
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan.
- Tidak sedang memiliki pinjaman KUR berjalan di bank lain.
- Memenuhi ketentuan riwayat dan fasilitas kredit yang ditetapkan bank.

Persyaratan dapat berbeda berdasarkan jenis KUR dan kebijakan bank. Karena itu, calon peminjam sebaiknya memastikan ketentuan terbaru sebelum melengkapi berkas.

Dokumen Persyaratan KUR BCA 2026

Selain memenuhi persyaratan umum, calon debitur perlu menyiapkan dokumen untuk proses verifikasi.

Dokumen yang tercantum dalam informasi pengajuan antara lain:

- KTP elektronik calon debitur dan pasangan, jika dipersyaratkan.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), khusus pengajuan di atas Rp50 juta sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kartu Keluarga (KK).
- Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
- BPJS Ketenagakerjaan untuk kategori KUR Kecil apabila dipersyaratkan.

Pastikan dokumen yang disiapkan sesuai dengan jenis pembiayaan yang diajukan.

Bank dapat meminta dokumen tambahan untuk menilai kelayakan usaha dan kemampuan membayar cicilan.

Cara Mengajukan KUR BCA 2026

Pengajuan dapat dimulai melalui kanal daring atau dengan mendatangi kantor cabang BCA untuk memperoleh informasi dan bantuan dari petugas.

Pengajuan secara online

- Buka situs resmi BCA di https://www.bca.co.id/id/bisnis/produk/pinjaman-bisnis/Kredit-Usaha-Rakyat.
- Periksa informasi produk dan ketersediaan pengajuan.
- Jika tersedia, pilih menu pengajuan dan isi data yang diminta.
- Siapkan dokumen persyaratan untuk proses verifikasi.
- Lengkapi formulir sesuai petunjuk dan tunggu informasi lanjutan dari pihak bank.

Pengajuan melalui kantor cabang

- Kunjungi kantor cabang BCA.
- Sampaikan kepada petugas bahwa Anda ingin mengetahui informasi dan mengajukan KUR.
- Bawa dokumen yang diperlukan.
- Ikuti petunjuk pengisian formulir atau webform pengajuan.
- Tunggu proses evaluasi dokumen dan kelayakan usaha.
- Jika pengajuan disetujui, pencairan dana mengikuti ketentuan bank.

Pengajuan tidak otomatis disetujui setelah formulir dikirimkan.

Bank akan menilai kelengkapan dokumen, kondisi usaha, dan kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Tabel Angsuran KUR BCA 2026 Plafon Rp100 Juta

Berikut simulasi angsuran pinjaman Rp100 juta berdasarkan data yang diberikan, dengan pilihan tenor satu hingga lima tahun.

12 bulan (1 tahun): Rp8.606.400per bulan
24 bulan (2 tahun): Rp4.431.700per bulan
36 bulan (3 tahun): Rp3.041.800per bulan
48 bulan (4 tahun): Rp2.347.400per bulan
60 bulan (5 tahun): Rp1.930.700per bulan

Catatan: Angka di atas merupakan simulasi dari data yang diberikan, bukan konfirmasi resmi angsuran KUR BCA 2026.

Besaran cicilan sebenarnya bergantung pada suku bunga, metode perhitungan, dan ketentuan pinjaman yang disetujui bank.

Semakin panjang tenor pinjaman, semakin kecil angsuran bulanan yang harus dibayar.

Namun, jangka waktu yang lebih panjang juga dapat memengaruhi total pembayaran selama masa pinjaman.

Sebelum mengajukan KUR BCA Rp100 juta, pelaku UMKM sebaiknya menghitung kemampuan keuangan usaha dan memastikan cicilan tidak mengganggu kebutuhan operasional.

Periksa pula informasi terbaru melalui situs resmi BCA agar persyaratan dan simulasi yang digunakan sesuai dengan penawaran yang berlaku.* (di/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik masih memeriksa pihak-pihak yang diamankan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Baca Juga:

• Sestama Rustian dan 13 Orang Lainnya Diamankan dalam OTT KPK di BNPB, Logam Mulia Emas Turut Disita

"Ini masih kami akan dalami, bahwa kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan," kata Budi kepada wartawan, Selasa (13/10).

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan total 14 orang.

Mereka di antaranya Sekretaris Utama BNPB, Rustian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta sejumlah pihak dari unsur swasta.

Selain mengamankan sejumlah orang, penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas.

Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar Rp1,4 miliar.

"Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar," katanya.

Setelah melakukan OTT, KPK langsung menggelar perkara atau ekspose untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.

Melalui proses tersebut, penyidik akan membahas hasil pemeriksaan awal dan bukti yang ditemukan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Budi mengatakan KPK akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai kronologi operasi dan konstruksi perkara setelah proses pendalaman dilakukan.

"Untuk detail kronologi peristiwanya seperti apa, termasuk konstruksi perkaranya ini bagaimana, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut," kata Budi.

Hingga saat ini, dugaan korupsi tersebut masih dalam proses pemeriksaan KPK.

Keterkaitan penggunaan dana siap pakai kebencanaan dengan perkara yang sedang diselidiki juga masih perlu didalami oleh penyidik.

Dana siap pakai kebencanaan merupakan dana yang disediakan untuk mendukung penanganan bencana.

Karena itu, dugaan penyimpangan dalam pengadaan yang menggunakan dana tersebut menjadi perhatian dalam proses penyelidikan ini.* (cn/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa, 13 Oktober 2026.

Salah satu pihak yang turut diamankan adalah Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian.

Baca Juga:

• Pejabat BNPB Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Uang Rp 1,5 Miliar Disebut Diamankan

Selain pejabat BNPB, KPK juga mengamankan sejumlah pihak dari unsur swasta.

"Confirm bahwa telah terjadi peristiwa tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang," kata jubir KPK Budi Prasetyo di Bantul, Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).

"Di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, kemudian PPK, dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta," tambahnya.

Dalam operasi tersebut, penyidik KPK turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas.

Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar Rp1,4 miliar.

"Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar," ujar Budi.

Budi menjelaskan, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.

Namun, KPK belum mengungkap secara lengkap perkara yang menjadi dasar operasi tersebut.

"Adapun kegiatan penyelidikan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB," imbuhnya.

Hingga Selasa, para pihak yang diamankan masih berstatus sebagai terperiksa.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka setelah operasi tangkap tangan.

Menanggapi operasi tersebut, BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK.

Lembaga itu juga mengingatkan pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang diamankan.

"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata jubir BNPB, Berton Padjaitan, kepada wartawan, Selasa (13/10).

Berton menegaskan, BNPB akan bersikap kooperatif dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan.

BNPB juga memastikan tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang berjalan.

"BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," ujarnya.

KPK masih mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.

Rincian perkara serta status hukum para pihak yang diamankan akan ditentukan setelah proses pemeriksaan awal selesai.* (d/ad)

BINJAI – Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wali Kota Binjai berakhir ricuh pada Selasa (13/10/2026) sore.

Ketegangan terjadi ketika sejumlah pengunjuk rasa berusaha menerobos pagar dan pintu utama kantor wali kota.

Baca Juga:

• Pemerintah Rencanakan Ponsel Gratis untuk Bansos, Siapa yang Berhak Menerima?

Berdasarkan pantauan di lokasi, demonstrasi awalnya berlangsung dengan penyampaian aspirasi di depan kantor wali kota.

Situasi kemudian memanas ketika sejumlah peserta aksi mencoba membakar ban bekas. Petugas kepolisian yang berjaga berupaya mencegah tindakan tersebut.

Ketegangan meningkat saat sejumlah pengunjuk rasa melompati pagar dan bergerak menuju pintu utama kantor wali kota.

Massa disebut kecewa karena tidak ada pejabat Pemerintah Kota Binjai yang menemui mereka untuk menerima aspirasi secara langsung.

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kemudian berupaya menghalangi massa yang hendak masuk ke area kantor.

Adu mulut dan aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas terjadi sebelum akhirnya dilerai oleh polisi.

Di tengah kericuhan tersebut, seorang pengunjuk rasa bernama Gurky mengaku dipukul oleh anggota Satpol PP ketika berusaha masuk melalui pintu utama kantor wali kota.

Pengunjuk rasa lainnya, Rahmat Situmorang, juga menyampaikan kekecewaannya karena menilai aspirasi mahasiswa tidak mendapat tanggapan dari pejabat Pemerintah Kota Binjai.

Ia menyebut seorang rekannya mengalami dugaan pemukulan saat demonstrasi berlangsung.

Rahmat mengatakan pihaknya berencana kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar.

"Kami akan menyiapkan eskalasi gerakan yang lebih besar. Kami akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan jumlah lebih besar lagi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Pemerintah Kota Binjai, Arif Sihotang, membantah tudingan bahwa anggotanya melakukan pemukulan terhadap pengunjuk rasa.

Menurut Arif, petugas menjalankan tugas sesuai prosedur operasional standar (SOP) untuk menjaga keamanan kantor pemerintahan dan mencegah kerusakan selama demonstrasi.

"Tidak ada pemukulan, Bang. Yang ada kami hanya bertugas sesuai SOP menjaga objek vital pemerintah supaya tidak dirusak dan menjaga situasi tetap kondusif," kata Arif saat dikonfirmasi.

Aksi mahasiswa tersebut membawa tuntutan mengenai perbaikan jalan rusak di Kota Binjai dan pertanyaan terhadap kebijakan penggusuran PKL di Jalan Olahraga, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur.

Mahasiswa menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Namun, dalam aksi itu, situasi memanas setelah massa berusaha memasuki area kantor wali kota dan tidak berhasil bertemu langsung dengan pejabat pemerintah.

Hingga berita ini ditulis, terdapat perbedaan keterangan antara pengunjuk rasa dan pihak Satpol PP mengenai dugaan pemukulan.

Mahasiswa menyampaikan adanya dugaan kekerasan, sedangkan Kasatpol PP Binjai membantah tudingan tersebut.

Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai tindak lanjut atas tuntutan mahasiswa maupun rencana aksi lanjutan yang disampaikan Rahmat Situmorang.* (mi/ad)

JAKARTA – Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Namun, hingga kini pemerintah belum mengumumkan kriteria penerima, mekanisme pembagian ponsel, maupun kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.

Baca Juga:

• BGN Perketat Pendataan MBG, Jatah Ompreng Bisa Berkurang Jika Data Siswa Tidak Lengkap

"Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi rekening digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing," kata Hashim.

Hashim belum merinci bagaimana program pembagian ponsel gratis tersebut akan dilaksanakan.

Belum ada pula penjelasan mengenai apakah bantuan akan diberikan kepada seluruh warga negara atau hanya masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu.

Selain rencana pembagian ponsel, pemerintah berencana membuka rekening digital bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank.

Dalam pelaksanaannya, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) ditunjuk untuk memfasilitasi pembukaan rekening.

Hashim menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank sehingga belum terjangkau layanan perbankan.

"Menurut Bank Dunia, dan saya kira pemerintah juga sependapat, 30 persen penduduk kita belum memiliki rekening bank. Mereka berada di luar sektor perbankan," ujarnya.

Pemerintah juga berencana menghapus biaya pembukaan rekening yang sebelumnya disebut mencapai Rp50.000.

Dengan kebijakan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memiliki rekening digital tanpa dikenai biaya pembukaan.

Melalui sistem ini, bantuan pemerintah direncanakan disalurkan langsung ke rekening digital penerima yang dapat diakses melalui ponsel.

Skema tersebut diarahkan untuk menggantikan penyaluran bantuan dalam bentuk uang tunai.

"Seluruh bantuan tersebut tidak akan lagi diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi akan dikirimkan oleh Pak Juda dan Kementerian Keuangan secara langsung kepada masyarakat melalui ponsel mereka," kata Hashim.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa teknis pelaksanaan program rekening digital masih dibahas pemerintah.

Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027.

"Tahun ini masih kita bahas. Insya Allah awal 2027 berjalan programnya," kata Airlangga di Fairmont Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Airlangga menjelaskan, rekening digital itu direncanakan terhubung dengan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) serta data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Integrasi data tersebut direncanakan untuk mendukung proses identifikasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Meski demikian, pemerintah belum menyampaikan secara terperinci persyaratan penerima ponsel gratis, prosedur pendaftaran, maupun mekanisme penyaluran bansos melalui rekening digital.

Dengan demikian, rencana pembagian ponsel gratis dan digitalisasi penyaluran bansos masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai sasaran penerima serta teknis pelaksanaannya sebelum masyarakat dapat mengetahui cara mengakses program tersebut.* (mi/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa, 13 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, penyidik KPK disebut turut mengamankan uang sekitar Rp 1,5 miliar.

Baca Juga:

• KPK Gelar Perkara OTT di BNPB Malam Ini, Siapa yang Akan Ditetapkan sebagai Tersangka?

Namun, hingga berita ini ditulis, belum diketahui siapa pejabat yang diamankan maupun perkara yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut.

"Duit Rp1,5 miliaran," kata sumber di KPK, Selasa (13/10).

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya kegiatan lapangan yang dilakukan oleh pegawai KPK.

Meski demikian, ia belum memberikan penjelasan terperinci mengenai operasi tersebut.

"Benar ada kegiatan lapangan oleh pegawai KPK," kata Setyo.

Belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari Setyo mengenai identitas pihak yang diamankan, dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki, maupun status hukum mereka.

Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengaku belum mengetahui informasi mengenai kabar penangkapan pejabat di lingkungan lembaganya.

"Kami belum monitor," ujar Berton melalui pesan singkat, Selasa malam.

Hingga berita ini ditulis, informasi mengenai jumlah pihak yang diamankan dan dugaan perkara dalam OTT tersebut masih menunggu penjelasan resmi dari KPK.

Informasi mengenai uang sekitar Rp 1,5 miliar juga masih berdasarkan keterangan sumber dan belum dijelaskan secara terperinci oleh KPK.* (cn/ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwakilan aliansi masyarakat yang mengajukan gugatan terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertemuan berlangsung di rumah dinas Tamsil di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Cegah Narkoba Sejak Dini, Disdik Sumut Siapkan Rencana Kurikulum Anti Narkotika

Tamsil mengatakan DPD tidak akan mengabaikan aspirasi yang disampaikan para pemohon.

Ia menyebut pertemuan tersebut sebagai sinyal bahwa DPD bersedia mendengarkan dan mencatat masukan masyarakat terkait persoalan itu.

"Pertemuan kami pada hari ini dengan kawan-kawan semua yang mendorong upaya ini ke MK, kami terima ini sebagai sinyal bahwa DPD tidak diam," kata Tamsil di hadapan wartawan usai audiensi Denny Indrayana dkk tersebut.

Meski demikian, Tamsil mengingatkan bahwa kewenangan DPD memiliki batasan.

Menurut dia, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan persoalan tersebut berlanjut ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang anggotanya terdiri atas anggota DPR dan DPD.

"Jadi, saya kira ini yang terutama karena seperti yang diketahui bahwa DPD memiliki kewenangan yang sangat terbatas. Sehingga kalau hanya mengacu kepada kewenangan itu, maka kira-kira DPD hanya menunggu apakah ini sampai ke MPR," ucapnya.

"Kalau sampai ke MPR, saya akan kembali nanti bertanya kepada Prof Denny, Bapak Refly, dan kawan-kawan, kira-kira apa yang diharapkan dari situ. Meskipun kami sesungguhnya sudah mengetahui," sambung Tamsil.

Tamsil mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan pimpinan DPD lainnya untuk mencatat berbagai masukan yang disampaikan dalam audiensi tersebut.

"Saya juga tadi berkoordinasi dengan pimpinan yang lain dan Ketua DPD (dirinya) mengharapkan supaya kita mencatat apa saja yang menjadi masukan dari kawan-kawan pada hari ini," ucap Tamsil.

Salah satu usulan yang muncul dalam pertemuan itu adalah melakukan telaah atau kajian terhadap putusan MK.

Tamsil mengusulkan agar pembahasan dapat dilakukan melalui diskusi atau focus group discussion (FGD) dengan melibatkan para ahli, termasuk Denny Indrayana dan Refly Harun.

"Nah, kita, kami sudah mendengar tadi beberapa masukan, terutama sekali terkait usulan supaya dilakukan telaah atau kajian terhadap keputusan ini dan itu bisa dilakukan dalam bentuk diskusi, dalam bentuk focus group discussion yang akan melibatkan teman-teman ahli, teman-teman Prof Denny Indrayana dan Refly Harun," lanjutnya.

Tamsil juga menyinggung peran DPR dalam menanggapi aspirasi yang berkembang setelah putusan MK tersebut.

Ia berharap lembaga legislatif tidak mengabaikan masukan dari masyarakat maupun partai politik.

"Tapi saya kira DPR seperti yang kita saksikan bersama, terus juga melakukan terobosan-terobosan, tentu tidak akan mengabaikan aspirasi yang muncul dari partai-partai yang ada. Dan kita mendengar beberapa partai secara tegas mengharapkan supaya DPR merespons putusan MK ini, tidak mendiamkan," ucap Tamsil.

Dalam audiensi tersebut, Refly Harun mengatakan putusan MK memuat pertimbangan hukum yang menurutnya dapat ditindaklanjuti melalui kewenangan lembaga negara lain.

Ia menilai DPD dapat menjadi salah satu pihak yang ikut membahas persoalan tersebut karena merupakan bagian dari MPR.

"Nah, lembaga lain itu kami perkirakan termasuk DPD juga kalau di ujung nanti karena DPD bagian dari MPR. Tetapi tadi juga ada perkembangan-perkembangan menarik, bagaimana kalau DPD mainnya tidak di ujung, main di depan juga kan?" ucap Refly Harun di hadapan wartawan.

Sementara itu, Denny Indrayana mengusulkan agar DPD tidak hanya menunggu apabila persoalan tersebut nantinya masuk ke tahap pembahasan di MPR.

Ia mendorong agar lembaga tersebut turut mengambil inisiatif sejak awal jika proses pemakzulan benar-benar berjalan.

"Tadi saya sarankan bagaimana kalau DPD juga tidak hanya menunggu di ujung proses, kalau ini pemakzulan memang akan berjalan, tetapi memulainya menginisiasinya justru di awal begitu," ucap Denny.

Sebelumnya, sejumlah perwakilan aliansi masyarakat juga telah mendatangi DPR RI untuk meminta tindak lanjut atas putusan MK terkait persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Mereka telah menemui sejumlah fraksi, yakni Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pertemuan dengan DPD ini menjadi bagian dari upaya para pemohon untuk mendorong pembahasan lebih lanjut atas putusan MK tersebut.

Namun, usulan kajian dan inisiatif pemakzulan yang disampaikan dalam audiensi masih berupa aspirasi, bukan keputusan resmi DPD maupun MPR.* (cn/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa malam, 13 Oktober 2026.

Ekspose tersebut dilakukan untuk menentukan konstruksi perkara serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

Baca Juga:

• Sejumlah Pihak Diamankan dalam OTT KPK, BNPB Buka Suara

"Baru malam ini kita akan melaksanakan ekspos. Nah ekspose itu nanti akan menentukan seperti apa konstruksi perkaranya, kemudian juga siapa orang-orang yang terlibat di dalamnya," jelas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada wartawan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).

Asep belum mengungkapkan jumlah orang yang diamankan dalam operasi tersebut.

Ia juga belum menjelaskan perkara yang sedang didalami penyidik KPK dalam OTT di lingkungan BNPB.

"Masih dalam proses. Mohon ditunggu, gitu ya," ungkap Asep.

Dalam keterangan lainnya di DI Yogyakarta, Asep menjelaskan KPK masih mendalami informasi terkait operasi tersebut.

Hasil pemeriksaan dan pembahasan internal akan disampaikan kepada publik setelah ekspose selesai.

Ia meminta masyarakat menunggu pengumuman resmi agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kekeliruan.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya OTT di lingkungan BNPB pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Sejumlah pihak telah diamankan dan dimintai keterangan oleh penyidik.

"Ada beberapa pihak yang sudah diamankan dan sedang diminta keterangan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan, Selasa (13/10).

Setyo belum mengungkapkan identitas pihak-pihak yang diamankan maupun dugaan perkara yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, status mereka masih menunggu hasil pemeriksaan dan keputusan resmi KPK.

Menanggapi operasi tersebut, BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

Lembaga itu juga menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan tidak mengintervensi penyelidikan maupun penyidikan.

"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata jubir BNPB, Berton Padjaitan, kepada wartawan, Selasa (13/10).

Berton mengatakan BNPB siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan.

"BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," ujarnya.

Pimpinan BNPB juga telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal dan mengamankan dokumen sebagai bagian dari pengawasan lembaga.

BNPB meminta seluruh jajaran tetap fokus menjalankan tugas penanggulangan bencana dan pelayanan kemanusiaan selama proses hukum berlangsung.

Hingga berita ini ditulis, KPK belum mengumumkan identitas pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun rincian perkara dalam OTT tersebut.

Informasi lebih lanjut menunggu hasil ekspose dan konferensi pers resmi KPK.* (dkm/ad)

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghormati operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan lembaganya.

BNPB juga meminta agar asas praduga tak bersalah tetap dijunjung selama proses hukum berlangsung.

Baca Juga:

• Tanam Ganja di Pekarangan Tanpa Sepengetahuan Pemilik Rumah, Pria di Banda Aceh Diamankan dan 21 Tanaman Disita

BNPB menyatakan siap bekerja sama dengan penyidik untuk mendukung proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata jubir BNPB, Berton Padjaitan, kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).

Berton mengatakan BNPB akan bersikap kooperatif dalam memberikan informasi terkait OTT tersebut.

Ia juga menegaskan lembaganya tidak akan mencampuri proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.

"BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," ujarnya.

Selain mendukung proses hukum KPK, pimpinan BNPB telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal dan mengamankan dokumen.

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari pengawasan internal lembaga.

Di tengah proses hukum yang berjalan, BNPB juga meminta seluruh pegawainya tetap menjalankan tugas penanggulangan bencana dan pelayanan kemanusiaan.

"BNPB mengimbau seluruh jajaran untuk tetap fokus pada tugas penanggulangan bencana, kemanusiaan dan tidak terpengaruh oleh proses hukum yang berjalan," ucap Berton.

BNPB turut mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi resmi dari KPK dan tidak berspekulasi mengenai perkara tersebut.

"BNPB menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola, integritas, dan penguatan pengawasan internal," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, sejumlah pihak diamankan untuk dimintai keterangan.

"Ada beberapa pihak yang sudah diamankan dan sedang diminta keterangan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan, Selasa (13/10).

Setyo belum mengungkapkan identitas pihak-pihak yang diamankan maupun perkara yang menjadi dasar operasi tersebut.

KPK masih melakukan pemeriksaan awal terhadap mereka.

Pihak-pihak yang diamankan itu masih berstatus terperiksa.

Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang terjaring OTT.

Hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai identitas pihak yang diamankan dan dugaan perkara yang sedang ditangani KPK.* (d/ad)

ACEH BESAR – Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan kebijakan baru dalam penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Penyaluran makanan dalam ompreng akan disesuaikan dengan data penerima manfaat yang tercatat dalam sistem Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Baca Juga:

• Bukan di Aceh, Mualem Lantik Taufik sebagai Pj Sekda Aceh di Medan

Dampaknya, jumlah penerima MBG yang dilayani sejumlah dapur atau mitra program bisa berkurang apabila data penerima belum lengkap atau tidak sesuai dengan sistem.

"Di tempat ini kami sampaikan bahwa salah satu kebijakan yang saat ini sedang barangkali di tingkat mitra ramai adalah kita menetapkan namanya Surat Penetapan Penerima Manfaat Sementara yang kedua. Nah, banyak di antara mitra atau dapur yang tadinya penerima manfaatnya lebih banyak, itu bisa kemudian turun. Karena apa? Karena masalah data. Jadi, kita BGN hanya akan memberikan menu ompreng yang by name by address-nya jelas," kata Kepala BGN Sudaryono kepada wartawan di SDN Cot Meuraja, Aceh Besar, Selasa (13/10/2026).

Sudaryono mencontohkan, sebuah sekolah yang memiliki 500 siswa belum tentu menerima jatah MBG untuk seluruh siswanya apabila jumlah tersebut tidak sesuai dengan data yang tercatat di sistem Kemendikdasmen.

Karena itu, pihak sekolah diminta memperbarui data siswa agar jumlah penerima manfaat sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurut Sudaryono, pendataan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG.

BGN ingin memastikan makanan yang disalurkan benar-benar diterima oleh penerima manfaat yang terdaftar.

"Jadi, kita ini sekarang by data semua. Baik itu yang di sekolah, yang di posyandu, maupun yang ada di madrasah, semuanya termasuk pondok pesantren," jelasnya.

Sudaryono menjelaskan, sekolah yang mengalami pengurangan jumlah penerima MBG akibat data tidak lengkap dapat mengajukan pembaruan melalui guru atau kepala sekolah.

Data yang perlu diperbarui mencakup nomor induk sekolah dan nomor induk siswa.

Setelah pembaruan dilakukan dalam sistem Kemendikdasmen, BGN dapat menyesuaikan kembali persetujuan jumlah penerima manfaat.

"Ini menjadi penting untuk kemudian disampaikan. Kami menerima beberapa keluhan terkait itu tadi, penerima manfaatnya turun karena datanya nggak lengkap. Caranya adalah gurunya atau kepala sekolahnya meng-update data yang terbaru dari siswanya. Karena ada nomor induk sekolah dan ada nomor induk siswanya, itu di-update ke sistem di Dikdasmen, dalam 1 kali 24 jam ter-update, maka kemudian kami menyetujui itu," ujarnya.

Mantan Wakil Menteri Pertanian itu mengatakan, aturan tersebut bertujuan memastikan setiap makanan yang disalurkan memiliki penerima yang jelas dan terdata.

Dengan demikian, perkembangan kondisi penerima manfaat setelah memperoleh MBG dapat dipantau.

"Kita lihat tambah tinggi, tambah gemuk, tambah rajin, tambah kehadiran di sekolahnya. Jadi, kita bisa lihat nanti impact-nya terhadap siswa," jelasnya.

Melalui kebijakan ini, BGN menekankan pentingnya pembaruan data penerima manfaat agar penyaluran MBG sesuai dengan jumlah penerima yang tercatat.

Pendataan tersebut juga diharapkan membantu pemerintah mengevaluasi dampak program terhadap kondisi dan kehadiran siswa di sekolah.* (d/ad)

MEDAN – Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, melantik Taufik sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh.

Pelantikan berlangsung di kantor perwakilan Aceh di Medan, Sumatera Utara, pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Kejar Target Bedah Rumah Medan, 898 Unit Ditargetkan Rampung Desember 2026

Dalam keterangannya, Mualem berharap Taufik dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta memperkuat koordinasi di lingkungan Pemerintah Aceh.

"Saya berharap penjabat Sekda Aceh dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, membangun koordinasi yang baik dengan seluruh jajaran pemerintah, serta memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat Aceh," kata Mualem dalam keterangannya.

Menurut Mualem, penunjukan Taufik merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, penunjukan tersebut diharapkan memastikan koordinasi administrasi pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan Aceh tetap berjalan dengan baik.

"Jabatan sekretaris daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perangkat daerah, menyelaraskan program kerja, serta memastikan kebijakan pemerintah terlaksana secara efektif," jelas Mualem.

Mualem juga berharap Taufik mampu memperkuat sinergi antar satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) dan mitra kerja Pemerintah Aceh.

Ia turut menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

"Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi internal Pemerintah Aceh, meningkatkan kinerja birokrasi, serta mendorong pelaksanaan agenda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan," ujarnya.

Pelantikan tersebut dihadiri mantan Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Aceh Kombes Pol. Said Anna Fauza, serta Asisten Administrasi Umum Setda Aceh Dr. A. Murthala.

Turut hadir sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

Dalam prosesi tersebut, Taufik didampingi istrinya, Fitriani Taufik, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh.

Dengan penunjukan ini, Taufik diharapkan dapat menjalankan peran strategis Sekda dalam mengoordinasikan perangkat daerah, mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta menjaga kelancaran program pembangunan dan pelayanan publik di Aceh.* (d/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta percepatan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah agar seluruh target bantuan tahun 2026 dapat diselesaikan paling lambat akhir Desember.

Pemerintah Kota Medan akan memperkuat koordinasi dengan pihak terkait, mempercepat verifikasi calon penerima bantuan, serta membantu penyelesaian kendala administrasi agar pembangunan rumah dapat segera dilaksanakan.

Baca Juga:

• Ulos Dibawa ke Panggung Fesyen Dunia, Rico Waas Ajak Warga Bangga Pakai Produk Lokal

Dalam rapat itu, Rico didampingi Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera II Rizaldi Andi Atjo, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi, serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Medan John Ester Lase.

Rico menjelaskan, pelaksanaan program BSPS sebelumnya menghadapi sejumlah kendala teknis.

Kendala tersebut terutama berkaitan dengan pemenuhan calon penerima bantuan dan penggantian data warga yang tidak memenuhi persyaratan.

Namun, persoalan itu mulai ditangani melalui koordinasi antara Pemko Medan, balai, dan satuan kerja terkait.

"Kami akan mendukung agar seluruh pekerjaan bisa diselesaikan pada akhir tahun ini. Kami juga akan berkoordinasi dengan balai, satker, untuk mempercepat prosesnya," tegas Rico Waas.

Untuk mengejar target penyelesaian, Rico menegaskan Pemko Medan siap mengerahkan perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perkimcikataru, camat, dan lurah.

Pemko Medan juga akan menyediakan tempat koordinasi serta membantu proses validasi data calon penerima bantuan.

Langkah ini diharapkan mempercepat proses administrasi hingga pengerjaan fisik rumah.

Rico meminta aparatur kewilayahan berperan aktif memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.

Dengan penyelesaian tepat waktu, Kota Medan diharapkan berpeluang memperoleh alokasi bantuan yang lebih besar pada tahun berikutnya.

Alokasi bantuan bedah rumah melalui program BSPS untuk Kota Medan pada 2026 meningkat menjadi 898 unit.

Jumlah tersebut naik dibandingkan alokasi pada 2025 yang mencapai 187 unit.

Peningkatan alokasi ini membuka peluang bagi lebih banyak masyarakat untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah agar memiliki hunian yang lebih layak.

Namun, penambahan jumlah bantuan juga menuntut percepatan proses verifikasi, administrasi, pencairan dana, dan pengerjaan fisik.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta pemerintah daerah mempercepat seluruh tahapan pelaksanaan BSPS.

Tahapan itu meliputi verifikasi calon penerima, penetapan surat keputusan (SK), pencairan dana, hingga pelaksanaan pembangunan atau perbaikan rumah.

Maruarar menekankan bahwa verifikasi harus segera diselesaikan sesuai ketentuan.

Apabila terdapat calon penerima yang tidak memenuhi persyaratan, datanya perlu diganti agar bantuan dapat diberikan kepada warga yang berhak.

Ia juga mengapresiasi komitmen Pemko Medan dalam mempercepat pelaksanaan program.

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antarpihak harus diperkuat agar peningkatan alokasi bantuan diikuti realisasi yang terukur.

Pemerintah daerah diharapkan memastikan anggaran BSPS benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni.

Pemko Medan kini berupaya menyelesaikan seluruh target bantuan bedah rumah paling lambat akhir Desember 2026.

Keberhasilan program tersebut akan bergantung pada kelancaran verifikasi penerima, koordinasi antarlembaga, serta penyelesaian pekerjaan fisik sesuai jadwal.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong kain tradisional Indonesia, khususnya ulos, agar mampu menembus pasar internasional melalui inovasi desain dan pengembangan industri fesyen.

Selain melestarikan warisan budaya, pengembangan wastra tradisional dinilai berpotensi membuka peluang ekonomi bagi desainer dan pengrajin lokal.

Baca Juga:

• RAPBD Medan 2027 Rp6,99 Triliun, Rico Waas Prioritaskan Banjir hingga Kesejahteraan Guru Honorer

Pembukaan festival turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Dekranasda Kota Medan Airin Rico Waas, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fachrurrazi, serta Penjabat Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Medan Fahriatun Nisa Erfin Fachrurrazi.

Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan taganing Batak oleh Rico Waas.

Festival yang berlangsung hingga 18 Oktober 2026 ini memadukan kekayaan kain tradisional Nusantara dengan kreativitas desainer dalam menciptakan busana modern.

Kegiatan tersebut juga menjadi ruang promosi bagi desainer dan pengrajin untuk memperkenalkan karya sekaligus memperluas jangkauan pasar.

Rico Waas mengatakan, kain tradisional Indonesia memiliki nilai yang jauh melampaui keindahan motif.

Setiap kain menyimpan sejarah, identitas, dan nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Menurut dia, kekayaan budaya tersebut dapat menjadi modal untuk menghasilkan produk fesyen yang memiliki karakter kuat dan mampu bersaing di pasar global.

"Baju-baju lokal kita, kain-kain lokal tradisional kita ini harganya sesungguhnya tidak terhingga karena memiliki akar budaya yang sangat kuat. Saya sangat meyakini kain-kain lokal kita ini mampu menembus pasar internasional," ujar Rico Waas.

Rico menyebut Indonesia memiliki beragam wastra tradisional, mulai dari ulos, kain Melayu, Karo, Minang, dan Riau hingga batik dari Jawa.

Keragaman tersebut perlu terus diperkenalkan melalui inovasi desain agar semakin dikenal dan diminati masyarakat, termasuk konsumen di luar negeri.

Namun, menurut Rico, pengembangan fesyen lokal tidak cukup hanya mengandalkan pasar internasional.

Dukungan konsumen dalam negeri juga diperlukan agar produk karya desainer Indonesia memiliki pasar yang kuat.

Ia mengajak masyarakat untuk membangun kebanggaan terhadap produk lokal dengan membiasakan diri memakai dan membeli karya desainer Indonesia.

"Kota Medan harus bisa menjadi raja untuk kotanya sendiri. Penting bagi kita membiasakan diri memakai baju-baju karya lokal kita dan membeli produk-produk desainer lokal kita," tegasnya.

Rico berharap desainer asal Medan dapat memperluas pemasaran karya mereka hingga ke tingkat internasional.

Ia menilai kekayaan budaya dapat menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan produk fesyen yang memiliki nilai ekonomi sekaligus memperkuat identitas daerah.

Ketua Pelaksana MFCF 2026 yang juga Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, M. Odi Anggia Batubara, mengatakan festival tersebut melibatkan delapan desainer lokal dan dua desainer nasional.

Menurut Odi, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mengembangkan subsektor ekonomi kreatif, terutama industri fesyen, sekaligus memperluas pemasaran produk kreatif Kota Medan.

Ia menjelaskan, industri fesyen melibatkan banyak pelaku usaha yang saling berkaitan.

Rantai kegiatan tersebut mencakup pengrajin kain, penyedia bahan, desainer, hingga konsumen.

Karena itu, pengembangan industri fesyen tidak hanya memberikan ruang bagi desainer untuk berkarya, tetapi juga berpotensi menciptakan peluang ekonomi bagi pengrajin dan pelaku usaha lainnya.

Selama enam hari penyelenggaraan, MFCF 2026 menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari peragaan busana, diskusi tentang ulos dan kriya, kompetisi peragaan busana anak dan remaja, hingga pertunjukan musik dan penampilan artis.

Agenda bertema Hari Ulos juga dijadwalkan berlangsung pada 17 Oktober 2026.

Sejumlah desainer yang menampilkan karya dalam festival ini antara lain Torang Sitorus, Wieke Dwiharti, Yuni Pohan, Haze Be Wear, Isye Siregar, Mojo Kebaya, Feby Ayang, Yenti Lim, Nadia Azhari, Sadina, dan Deti Fitri.

Melalui MFCF 2026, Pemerintah Kota Medan berupaya mempertemukan pelestarian budaya dengan pengembangan industri kreatif.

Inovasi desain diharapkan membuat ulos dan kain tradisional lainnya semakin relevan dengan tren fesyen modern tanpa kehilangan nilai budaya yang menjadi identitasnya.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyiapkan sejumlah program prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027.

Program tersebut mencakup penanganan banjir, pembangunan infrastruktur, perluasan akses air bersih dan sanitasi, peningkatan layanan kesehatan, hingga kesejahteraan guru honorer.

Baca Juga:

• Hakim PN Medan Nyatakan Penetapan Tersangka Dhody Thahir Tidak Sah, Ini Pertimbangannya

Pemerintah Kota Medan menyatakan anggaran akan diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

Rico menyampaikan hal itu saat memberikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan dalam rapat paripurna pembahasan Ranperda APBD 2027, Selasa (13/10/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri para wakil ketua, ketua komisi, anggota DPRD, Penjabat Sekretaris Daerah Erfin Fahrurrazi, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Rico mengapresiasi berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

Menurut dia, masukan tersebut menjadi bahan untuk menyempurnakan perencanaan dan penganggaran agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penanganan banjir dan genangan menjadi salah satu prioritas Pemko Medan pada 2027.

Pemerintah kota menyiapkan anggaran sebesar Rp360 miliar dengan target penanganan 100 titik banjir atau genangan.

Program tersebut juga mencakup pembangunan dan perbaikan sistem drainase sepanjang 59 kilometer serta penanganan jalan sepanjang 123 kilometer.

Kawasan Medan Utara, terutama Belawan yang menghadapi persoalan banjir rob, turut menjadi perhatian.

Penanganan akan dilakukan secara terintegrasi dengan menghubungkan saluran drainase tersier, sekunder, dan primer hingga ke saluran pembuangan atau sungai.

Pemko Medan juga akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II.

Koordinasi ini diperlukan agar penanganan banjir dan pembangunan tanggul rob dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

Selain penanganan banjir, Pemko Medan merencanakan perluasan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan jaringan air bersih dan sistem pengelolaan air limbah.

Anggaran sebesar Rp23 miliar disiapkan untuk perluasan jaringan perpipaan air minum di 115 lokasi.

Sementara itu, Rp7,8 miliar dialokasikan untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di 39 lokasi.

Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap air minum dan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan.

Di sektor pendidikan, Pemko Medan merencanakan peningkatan insentif guru honorer dari Rp400.000 menjadi Rp650.000.

Pemerintah kota juga tetap menyiapkan sejumlah program bantuan pendidikan, antara lain bantuan bagi 40.000 siswa kurang mampu, program tebus ijazah bagi 500 siswa, serta beasiswa untuk 200 mahasiswa berprestasi.

Pembangunan sarana pendidikan turut masuk dalam rancangan anggaran 2027.

Pemko Medan merencanakan rehabilitasi 72 lokasi sekolah dengan anggaran sekitar Rp19,52 miliar.

Selain itu, pembangunan ruang kelas baru direncanakan di 24 lokasi dengan anggaran Rp81,5 miliar.

Program-program tersebut masih menjadi bagian dari rancangan anggaran yang dibahas bersama DPRD Kota Medan.

Di bidang kesehatan, Rico menekankan bahwa keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC) tidak cukup diukur dari jumlah warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Kemudahan akses dan kualitas pelayanan juga menjadi perhatian.

Pemko Medan akan mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Medan Bertuah, memperkuat koordinasi antarfasilitas kesehatan, serta meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Haji Bachtiar Jaafar.

Peningkatan layanan tersebut mencakup pemenuhan tenaga dokter spesialis, perbaikan sarana dan prasarana, penyediaan peralatan medis, serta pembenahan tata kelola rumah sakit.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam pembahasan, jumlah masyarakat yang tercatat memperoleh manfaat program kesehatan melalui skema UHC hingga September 2026 mencapai 538.730 jiwa.

Untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan mobilitas warga, Pemko Medan mengarahkan anggaran Dinas Perhubungan sebesar Rp588,1 miliar pada 2027.

Anggaran tersebut terutama ditujukan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan pelayanan lampu penerangan jalan umum, layanan bus listrik, serta penyediaan perlengkapan jalan.

Pemko Medan juga merespons usulan penggratisan ongkos transportasi umum bagi pelajar dari keluarga prasejahtera.

Namun, rencana tersebut masih akan dikaji dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, mekanisme pelaksanaan, dan landasan hukum.

Dari sisi pendapatan, Rico menegaskan bahwa upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak diarahkan pada penambahan tarif pajak atau retribusi.

Pemko Medan akan mengoptimalkan potensi penerimaan yang sudah tersedia.

Langkah yang disiapkan meliputi pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, intensifikasi serta ekstensifikasi pajak daerah, digitalisasi perpajakan, dan penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp6,99 triliun.

Pemko Medan juga akan menajamkan belanja perangkat daerah agar anggaran lebih terarah pada program prioritas dan peningkatan pelayanan publik.

Pemko Medan juga merencanakan pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial yang disertai pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan perluasan kesempatan kerja.

Pemutakhiran data penerima bantuan akan terus dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.

Rico menegaskan, seluruh program pembangunan harus disusun secara terukur dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan masyarakat, serta prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2025–2029.

Menutup tanggapannya, Rico menyatakan bahwa masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bagian dari pembahasan pada tahapan selanjutnya.

Hal-hal yang belum terjawab secara lengkap akan ditindaklanjuti dalam proses pembahasan berikutnya.

Melalui pembahasan RAPBD 2027, Pemko Medan berharap anggaran daerah dapat memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat.

Namun, berbagai program tersebut masih berada dalam tahap perencanaan dan pembahasan RAPBD sehingga pelaksanaannya bergantung pada hasil pembahasan serta penetapan APBD 2027.* (ad)

BANDA ACEH – Seorang pria berinisial AD (43), warga Gampong Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, diamankan polisi setelah diduga menanam dan merawat tanaman ganja di pekarangan rumah warga di Lorong Cut Nyak Dhien, Dusun Lampuuk Jaya, Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Selasa (13/10/2026).

Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan 16 polybag berisi tanaman yang diduga ganja serta lima batang tanaman sejenis yang ditanam langsung di tanah.

Baca Juga:

• Hakim PN Medan Nyatakan Penetapan Tersangka Dhody Thahir Tidak Sah, Ini Pertimbangannya

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kapolsek Lueng Bata AKP Jufri menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan pemilik rumah, Edi Mareansyah (52), terhadap tanaman yang tumbuh di pekarangan rumahnya.

Menurut Jufri, AD diduga telah menanam dan merawat tanaman tersebut sejak Agustus 2026 tanpa sepengetahuan pemilik rumah.

Awalnya, Edi tidak mengetahui bahwa tanaman yang ditanam AD di pekarangan rumahnya diduga merupakan ganja.

Kecurigaan muncul setelah tanaman itu tumbuh semakin besar dan bentuknya mulai dikenali oleh pemilik rumah.

"Awalnya pemilik rumah tidak mengetahui tanaman yang ditanam oleh terduga pelaku. Setelah tanaman tumbuh besar dan diketahui diduga merupakan tanaman ganja, pemilik rumah langsung menghubungi perangkat gampong," jelas AKP Jufri.

Setelah mengetahui hal tersebut, Edi menghubungi perangkat gampong setempat untuk melaporkan temuannya dan meminta tindak lanjut.

Menindaklanjuti laporan itu, perangkat gampong mendatangi lokasi sekitar pukul 14.00 WIB.

Saat tiba di pekarangan rumah Edi, mereka mendapati AD sedang menyiram tanaman yang diduga ganja tersebut.

AD kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Lueng Bata sekitar pukul 15.00 WIB untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi selanjutnya melakukan serangkaian tindakan, termasuk mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan terduga pelaku dan barang bukti, serta mengumpulkan keterangan untuk kepentingan penyelidikan.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita 16 polybag yang masing-masing berisi tanaman yang diduga ganja.

Selain itu, petugas menemukan lima batang tanaman sejenis yang ditanam langsung di tanah pekarangan rumah warga.

Kapolsek Lueng Bata AKP Jufri mengatakan, seluruh tanaman tersebut diamankan sebagai barang bukti untuk mendukung proses penyelidikan.

Atas dugaan perbuatannya, AD dipersangkakan melanggar Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Saat ini, AD beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Lueng Bata untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk mengumpulkan keterangan terkait aktivitas penanaman tanaman yang diduga ganja di pekarangan rumah warga.

Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap lebih jauh kasus tersebut.

Status AD dalam perkara ini masih sebagai terduga pelaku dan dugaan tindak pidananya akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (ad)

MEDAN – Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Dhody Thahir terhadap Polda Sumatera Utara (Sumut).

Dalam putusannya, hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Dhody tidak sah dan memerintahkan agar pemohon dikeluarkan dari tahanan.

Baca Juga:

• Cegah Narkoba Sejak Dini, Disdik Sumut Siapkan Rencana Kurikulum Anti Narkotika

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. Menetapkan surat penetapan tersangka tidak sah. Memerintahkan pemohon dikeluarkan dari tahanan," ujar Khamozaro saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai surat yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut bukan dibuat di rumah Dhody Thahir, melainkan di rumah Danialsyah, mantan kuasa hukum pemohon.

Hakim juga menilai pihak termohon tidak mampu menghadirkan saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan dugaan pemalsuan surat tersebut.

Selain itu, surat yang dipersoalkan dinilai tidak terbukti berkaitan dengan akta autentik mana pun.

"Tidak ada pihak yang diuntungkan dari akibat surat itu. Bahwa surat itu tidak berkaitan dengan pemalsuan, melainkan perdata," kata Khamozaro.

Usai hakim mengetuk palu, seorang pengunjung sidang yang diduga merupakan istri Dhody Thahir terlihat tak kuasa menahan haru.

Ia terduduk lemas di lantai hingga harus dibopong oleh kerabatnya.

Putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam perkara dugaan pemalsuan surat yang menjerat Dhody Thahir.

Meski demikian, putusan praperadilan ini secara khusus berkaitan dengan keabsahan penetapan tersangka yang dipersoalkan pemohon.

Perkara ini bermula dari laporan Muhammad Ghazali Iskandar terhadap Dhody Thahir ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan pemalsuan surat advokat.

Surat tersebut berkaitan dengan objek jual beli tanah di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Menindaklanjuti laporan itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut menetapkan Dhody Thahir sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/166/VIII/Res.1.9/Ditreskrimum.

Dalam perkara tersebut, Dhody disangkakan melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 subsider Pasal 263 KUHP.

Tidak terima dengan penetapan tersangka tersebut, Dhody mengajukan permohonan praperadilan ke PN Medan untuk menguji keabsahan tindakan penyidik.

Permohonan itu terdaftar dengan Nomor 112/Pid.Pra/2026/PN Mdn.

Sebelumnya, ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, yang dihadirkan dalam persidangan, menilai surat permohonan yang dibuat oleh advokat tidak termasuk kualifikasi objek pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP.

Keterangan ahli tersebut menjadi salah satu bagian dari rangkaian persidangan praperadilan yang menguji keabsahan penetapan tersangka terhadap Dhody Thahir.

Dengan putusan ini, hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Dhody tidak sah dan memerintahkan agar ia dikeluarkan dari tahanan.* (ad)

MEDAN – Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Disdik Sumut) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI membahas rencana penerapan kurikulum anti narkotika bagi siswa di sekolah.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba sejak dini.

Baca Juga:

• Hakim PN Medan Nyatakan Penetapan Tersangka Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Tidak Sah, Polda Sumut Diminta Bebaskan dari Tahanan

Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga menerima kunjungan Direktur Advokasi BNN RI, Dra. Tatiek Sufahriani.

Pertemuan itu menjadi bagian dari koordinasi awal untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui dunia pendidikan.

Integrasi kurikulum anti narkotika diharapkan dapat membantu siswa mengenali bahaya narkoba sekaligus membangun ketahanan diri agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Alexander Sinulingga mengatakan, koordinasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kerja sama antara BNN RI dan Disdik Sumut dalam memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai dampak penyalahgunaan narkotika.

"Koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara BNN RI dan Disdik Sumut dalam menanamkan pemahaman serta kesadaran akan bahaya narkotika sejak dini melalui dunia pendidikan," kata dia.

Menurut Alexander, edukasi mengenai bahaya narkoba perlu diberikan sejak dini agar generasi muda terlindungi dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika.

Ia menilai, pemahaman yang tepat dapat membantu siswa mengambil keputusan yang lebih baik ketika menghadapi risiko penyalahgunaan narkoba.

Ia berharap, pemberian edukasi sejak dini dapat melindungi generasi muda dan mencegah mereka terjerumus dalam penyalahgunaan zat terlarang.

"Dengan mengintegrasikan nilai-nilai pencegahan narkotika dalam pembelajaran, diharapkan peserta didik semakin memiliki pengetahuan, ketahanan diri, dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkoba," jelasnya.

Alexander mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membahas lebih lanjut rencana penerapan kurikulum anti narkotika tersebut bersama pihak legislatif.

Sebelum penerapannya ditentukan, Disdik Sumut juga akan menyampaikan hasil koordinasi tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapatkan arahan mengenai langkah selanjutnya.

"Setelah ini, kita akan melaporkan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara untuk kemudian dibahas, bagaimana kedepannya mengenai penerapan kurikulum anti narkoba kepada murid-murid di seluruh sekolah di Sumut," ucapnya.

Rencana integrasi kurikulum anti narkotika ini diharapkan menjadi salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan.

Namun, mekanisme dan waktu penerapannya di sekolah-sekolah di Sumatera Utara masih akan dibahas lebih lanjut.* (sp/ad)

MEDAN – Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Anggota DPRD Sumut, Dhody Thahir terhadap Polda Sumatera Utara (Sumut).

Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (13/10/2026), hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Dhody tidak sah dan memerintahkan agar pemohon dikeluarkan dari tahanan.

Baca Juga:

• MFCF 2026 Angkat Ulos ke Tren Busana Modern, Airin Rico Waas Dorong Wastra Sumut Mendunia

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. Menetapkan surat penetapan tersangka tidak sah. Memerintahkan pemohon dikeluarkan dari tahanan," ujar Khamozaro saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai surat yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut tidak dibuat di rumah Dhody Thahir, melainkan di rumah Danialsyah, mantan kuasa hukum pemohon.

Hakim juga menilai pihak termohon tidak mampu menghadirkan saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan dugaan pemalsuan surat tersebut.

Selain itu, surat yang dipersoalkan dinilai tidak terbukti berkaitan dengan akta autentik mana pun.

"Tidak ada pihak yang diuntungkan dari akibat surat itu. Bahwa surat itu tidak berkaitan dengan pemalsuan, melainkan perdata," kata Khamozaro.

Putusan praperadilan ini berkaitan dengan pengujian keabsahan penetapan tersangka Dhody Thahir.

Hakim mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian, sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Usai hakim mengetuk palu, seorang pengunjung sidang yang diduga merupakan istri Dhody Thahir terlihat tak kuasa menahan haru.

Ia terduduk lemas di lantai hingga harus dibopong oleh kerabatnya.

Perkara ini bermula dari laporan Muhammad Ghazali Iskandar terhadap Dhody Thahir ke Polda Sumut terkait dugaan pemalsuan surat advokat.

Surat tersebut berkaitan dengan objek jual beli tanah di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut menetapkan Dhody Thahir sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/166/VIII/Res.1.9/Ditreskrimum.

Dhody disangkakan melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 subsider Pasal 263 KUHP.

Tidak menerima penetapan tersebut, Dhody kemudian mengajukan permohonan praperadilan ke PN Medan untuk menguji keabsahan status tersangkanya.

Permohonan itu terdaftar dengan Nomor 112/Pid.Pra/2026/PN Mdn.

Dalam persidangan sebelumnya, ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, yang dihadirkan dalam persidangan, menilai surat permohonan yang dibuat oleh advokat tidak termasuk kualifikasi objek pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP.

Keterangan ahli tersebut menjadi bagian dari rangkaian persidangan praperadilan yang menguji penetapan tersangka Dhody Thahir.

Dengan putusan tersebut, hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Dhody tidak sah dan memerintahkan agar ia dikeluarkan dari tahanan, sesuai amar putusan yang dibacakan di PN Medan.* (mp/ad)