BALI - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di sejumlah wilayah Provinsi Bali pada Kamis, 23 April 2026, didominasi oleh cuaca berawan hingga hujan ringan dengan tingkat kelembapan yang relatif tinggi.

Wilayah Jembrana diperkirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celsius dan kelembapan mencapai 65 hingga 98 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Kamis 23 April 2026: Sebagian Wilayah Hujan Disertai Petir

Di wilayah timur Bali, seperti Klungkung dan Karangasem, cuaca cenderung berawan dengan suhu berkisar 21 hingga 32 derajat Celsius.

Adapun Bangli diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu yang lebih sejuk, yakni antara 21 hingga 26 derajat Celsius.

Untuk wilayah utara, Buleleng diprakirakan berawan dengan suhu antara 24 hingga 30 derajat Celsius.

Sedangkan Kota Denpasar sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi Bali juga diperkirakan berawan dengan suhu mencapai 33 derajat Celsius serta kelembapan antara 68 hingga 91 persen.

BMKG mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk tetap waspada terhadap potensi hujan ringan yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama pada siang hingga sore hari.

Kondisi kelembapan udara yang tinggi juga berpotensi memicu rasa gerah meskipun cuaca tampak berawan.

Selain itu, pengguna jalan diimbau berhati-hati terhadap kemungkinan jalan licin saat hujan turun.

Aktivitas luar ruangan tetap dapat dilakukan, namun disarankan untuk membawa perlengkapan pelindung seperti payung atau jas hujan.*

(ad)

YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga disertai petir pada Kamis, 23 April 2026.

Wilayah Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Kamis 23 April 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Sementara itu, kondisi cuaca yang lebih ekstrem berpotensi terjadi di Sleman dan Kota Yogyakarta.

Kedua wilayah ini diprakirakan mengalami hujan yang disertai petir, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celsius serta kelembapan mencapai 97 persen.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan petir yang dapat disertai angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Risiko genangan air hingga gangguan aktivitas luar ruangan juga perlu diantisipasi.

Selain itu, warga diimbau untuk berhati-hati saat berkendara karena kondisi jalan yang licin serta potensi jarak pandang yang menurun saat hujan lebat.

Masyarakat juga disarankan mengamankan barang-barang yang rentan terhadap terpaan angin kencang.

BMKG menegaskan, meskipun hujan mendominasi, suhu udara di wilayah DIY masih tergolong hangat.

Oleh karena itu, masyarakat tetap perlu menjaga kondisi tubuh dan memperhatikan perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba.*

(ad)

JAWA BARAT - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Provinsi Jawa Barat pada Kamis, 23 April 2026, didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan yang relatif tinggi.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Kamis 23 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Diguyur Hujan

Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di sejumlah kota, antara lain Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Adapun hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur wilayah Garut dan Pangandaran.

Sementara itu, beberapa daerah lain seperti Ciamis, Cirebon, Majalengka, serta Kota Cirebon diprakirakan mengalami cuaca berawan.

BMKG juga mencatat adanya kondisi udara kabur di wilayah Bandung Barat dengan suhu berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celsius.

Kondisi ini berpotensi mengurangi jarak pandang, terutama pada pagi dan malam hari.

Secara umum, suhu udara di Jawa Barat cenderung sejuk hingga hangat, dengan suhu terendah berada di kisaran 17 derajat Celsius di wilayah Garut, dan suhu tertinggi mencapai 33 derajat Celsius di Kota Banjar.

Tingkat kelembapan udara berada di rentang 58 hingga 99 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai angin kencang di beberapa wilayah, terutama pada siang hingga malam hari.

Pengguna jalan juga diminta berhati-hati terhadap kondisi jalan licin serta kemungkinan genangan air di sejumlah titik.

Selain itu, masyarakat di daerah dengan potensi hujan sedang diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana hidrometeorologi seperti longsor dan banjir, terutama di wilayah dengan kontur tanah labil.*

(ad)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Kamis, 23 April 2026, umumnya didominasi cuaca berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian kawasan.

Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diperkirakan berawan dengan suhu berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 72 hingga 88 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Kamis 23 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Diguyur Hujan

Untuk wilayah Jakarta Selatan, cuaca berawan diprediksi berlangsung dengan suhu sedikit lebih tinggi, yakni antara 24 hingga 31 derajat Celsius serta kelembapan mencapai 93 persen.

Sementara itu, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Jakarta Timur dengan suhu udara berkisar 25 hingga 31 derajat Celsius dan tingkat kelembapan mencapai 95 persen.

Hujan diperkirakan turun pada periode siang hingga sore hari.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama di wilayah yang berpotensi diguyur hujan.

Pengguna jalan juga diminta berhati-hati terhadap kondisi jalan licin serta potensi genangan di sejumlah titik.

Meski sebagian besar wilayah berawan, suhu udara di Jakarta tetap terasa hangat dengan kelembapan yang cukup tinggi.

Warga disarankan menjaga kondisi tubuh dan menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan perkembangan cuaca.*

(ad)

ACEH - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Provinsi Aceh pada Kamis, 23 April 2026, didominasi hujan ringan di hampir seluruh wilayah, dengan potensi hujan sedang di sebagian daerah.

Hujan ringan diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah seperti Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, hingga Pidie Jaya.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Kamis 23 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Diguyur Hujan

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur wilayah Nagan Raya dengan suhu udara antara 22 hingga 29 derajat Celsius dan kelembapan hingga 96 persen.

Adapun beberapa wilayah lain seperti Simeulue dan Aceh Singkil diprakirakan berawan. Kota Banda Aceh diprediksi mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu berkisar 25 hingga 30 derajat Celsius.

Sedangkan Kota Sabang, Lhokseumawe, Langsa, dan Subulussalam diperkirakan berawan dengan suhu antara 25 hingga 31 derajat Celsius.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat terjadi sepanjang hari, terutama pada siang hingga malam.

Risiko genangan air serta jalan licin perlu diantisipasi, khususnya bagi pengguna kendaraan.

Selain itu, warga di wilayah dengan potensi hujan sedang diingatkan untuk mewaspadai kemungkinan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, terutama di daerah dengan kontur perbukitan dan curah hujan tinggi.

Meski didominasi hujan, suhu udara di Aceh cenderung sejuk hingga hangat.

BMKG meminta masyarakat untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca guna menyesuaikan aktivitas harian.*

(ad)

SUMUT - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Provinsi Sumatera Utara pada Kamis, 23 April 2026, didominasi hujan ringan di sebagian besar wilayah, dengan potensi hujan sedang di beberapa daerah.

Hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Karo, Deli Serdang, Dairi, Toba, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Nias Utara, serta sejumlah kota seperti Medan, Sibolga, Padang Sidempuan, dan Gunungsitoli.

Baca Juga:

• Menhut Sebut Risiko Karhutla 2026 Lebih Besar, Pemerintah Diminta Perkuat Pencegahan Sejak Dini

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di wilayah Nias dan Padang Lawas, dengan suhu udara berkisar 24 hingga 32 derajat Celsius serta kelembapan hingga 96 persen.

Di sisi lain, kondisi cuaca cerah diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah seperti Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, Nias Selatan, Serdang Bedagai, Batu Bara, Labuhanbatu Selatan, serta beberapa kota seperti Pematangsiantar, Tanjung Balai, Binjai, dan Tebing Tinggi. Adapun Labuhanbatu Utara diprediksi mengalami cuaca cerah berawan.

BMKG juga mencatat suhu udara di Sumatera Utara cenderung bervariasi, dengan suhu terendah mencapai 18 derajat Celsius di wilayah dataran tinggi seperti Toba, dan suhu tertinggi hingga 32 derajat Celsius di wilayah pesisir dan perkotaan.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama pada siang hingga malam hari.

Risiko jalan licin, genangan air, serta gangguan aktivitas luar ruangan perlu diantisipasi.

Selain itu, warga di wilayah dengan potensi hujan sedang diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, khususnya di daerah rawan.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca guna menyesuaikan aktivitas harian dan menjaga keselamatan.*

(ad)

Mengusung tema "Pemulihan Aset untuk Kesempurnaan Keadilan", BPA Fair 2026 akan digelar pada 18–22 Mei 2026 dan menjadi program perdana yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan serta penyelesaian aset hasil penegakan hukum.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Nikel Sultra, Kejagung Dalami Keterangan Lebih dari 15 Saksi Termasuk Internal Ombudsman

"Program ini dirancang secara komprehensif untuk memperkuat sistem pemulihan aset nasional melalui integrasi data dan optimalisasi nilai manfaat ekonomi maupun sosial dari aset hasil penegakan hukum," ujar Kuntadi.

Ia menambahkan, BPA Fair 2026 juga mengedepankan transformasi digital guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses lelang. Selain itu, BPA turut menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk memperluas edukasi publik terkait mekanisme pelelangan aset.

Dalam pelaksanaannya, BPA bekerja sama dengan Kementerian Keuangan serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk Bank Mandiri, BNI, dan BSI, untuk mendukung sistem transaksi, pembayaran, hingga publikasi kegiatan.

Kuntadi menyebutkan, dalam gelaran ini akan dilelang lebih dari 400 aset yang terbagi dalam 245 lot dengan target penjualan mencapai 75 persen. Nilai aset yang ditawarkan diperkirakan menembus lebih dari Rp100 miliar.

Adapun aset yang dilelang didominasi barang bergerak seperti kendaraan mewah, perhiasan, tas premium, hingga karya seni bernilai tinggi, termasuk lukisan berbahan emas.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Anang Supriatna menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk transparansi penegakan hukum, khususnya dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana.

"Penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga memastikan pemulihan kerugian negara. Ini juga menjadi sarana edukasi publik," ujarnya.

Seluruh proses partisipasi masyarakat dilakukan secara terbuka melalui sistem e-catalogue resmi untuk menjamin transparansi dan akses yang setara.*

(dh)

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di ruang Cakra 7 PN Medan, Rabu (22/4/2026). Hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti melanggar hukum dan meresahkan masyarakat.

Baca Juga:

• Menaker Minta Perusahaan Sesuaikan Tugas Magang dengan Latar Pendidikan Peserta, Soroti Kesenjangan Penempatan

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika serta berdampak luas terhadap masyarakat. Sementara itu, hal yang meringankan yakni terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak mengulanginya.

Saiful Bahri dinyatakan terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Vonis yang dijatuhkan tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Belawan yang sebelumnya menuntut pidana mati terhadap terdakwa.

Kasus ini berawal dari pengembangan penangkapan jaringan narkotika sebelumnya, yang mengarah pada pengiriman sabu dari Aceh menuju Sumatera Selatan melalui jalur darat menggunakan mobil. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap para pelaku di wilayah Aceh Timur.

Dalam proses penggeledahan, petugas menemukan 10 paket sabu dalam koper berwarna biru dengan kemasan teh Cina merek Guanyinwang yang disembunyikan di dalam kendaraan.

Dari hasil penyidikan, para pelaku diketahui dijanjikan imbalan ratusan juta rupiah untuk mengantarkan barang haram tersebut ke Palembang.*

(ds/dh)

Yusril menjelaskan, RUU tersebut difokuskan untuk menangkal disinformasi dan propaganda yang berasal dari pihak asing yang berpotensi merugikan Indonesia.

Baca Juga:

• Pendukung Rahmadi Geruduk DPR RI dan Mabes Polri, Tuntut Proses Hukum Kompol DK dan Sanksi PTDH

Ia mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih dalam tahap awal pembahasan dan menghimpun berbagai masukan dari sejumlah pihak. Draf RUU maupun naskah akademik, kata dia, belum diserahkan ke DPR.

"Masih dalam tahap diskusi untuk menghimpun berbagai pandangan. Untuk menjadi rencana pembentukan undang-undang masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan DPR," jelasnya.

Menurut Yusril, keberadaan regulasi tersebut penting di tengah meningkatnya praktik propaganda dalam dinamika global. Ia menilai tidak jarang suatu negara menyebarkan informasi yang menyesatkan untuk kepentingan tertentu.

Ia juga mencontohkan praktik propaganda yang pernah terjadi di masa lalu, seperti narasi negatif terhadap komoditas unggulan Indonesia yang dinilai berdampak pada kepentingan nasional.

"Kadang kita justru tanpa sadar ikut menyebarkan narasi yang merugikan kita sendiri. Ini yang harus diwaspadai," katanya.

Yusril berharap seluruh pihak dapat melihat RUU ini sebagai upaya menjaga kedaulatan informasi sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global.*

(mt/dh)

(dh)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemanfaatan energi nuklir menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasokan listrik nasional yang stabil dan rendah emisi di tengah meningkatnya ketidakpastian harga energi global.

Baca Juga:

• Konsumsi Sayur RI Dinilai Harus Naik Dua Kali Lipat untuk Dukung Target Program Makan Bergizi Gratis

Ia menjelaskan, energi nuklir diproyeksikan menjadi sumber baseload yang mampu menopang kebutuhan listrik nasional, terutama untuk sektor industri yang membutuhkan pasokan besar dan stabil seperti smelter dan pusat data (data center).

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari regulasi, teknologi, hingga kerja sama internasional. Salah satu teknologi yang dikembangkan adalah small modular reactor (SMR) sebagai bagian dari pengembangan PLTN di Indonesia.

Airlangga juga mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki cadangan uranium dan thorium yang tersebar di Bangka Belitung serta Kalimantan Barat, yang berpotensi menjadi bahan baku pengembangan energi nuklir nasional.

Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan PLTN dapat ditetapkan pada 2027, dengan proyeksi operasional awal pada 2032. Kapasitasnya ditargetkan mencapai sekitar 7 gigawatt pada 2040.

Dalam jangka panjang, energi nuklir diharapkan dapat menjadi bagian penting dari bauran energi nasional untuk mendukung target Net Zero Emission 2060.

Selain itu, pemerintah juga tetap mendorong pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya sebagai prioritas utama.

"Opportunity ini tidak boleh kita lewatkan. Ada dua fokus utama, yaitu pengembangan surya dan kesiapan nuklir," kata Airlangga.

Ia menambahkan, penguatan infrastruktur kelistrikan seperti smart grid dan konektivitas antarwilayah juga menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi energi nasional.*(d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026). Ia mengungkapkan pandangan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya optimalisasi seluruh sumber daya negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Baca Juga:

• BGN Klarifikasi Viral 19.000 Sapi untuk Program MBG, Tegaskan Hanya Simulasi Kebutuhan Menu

Menurutnya, dalam kondisi tersebut pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tetap dapat mencapai hingga 8 persen melalui berbagai langkah strategis, termasuk pembentukan sejumlah satuan tugas (satgas) untuk memperkuat penerimaan dan belanja negara serta memperbaiki iklim usaha.

Ia mencontohkan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah, yakni pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk menertibkan praktik pelanggaran dan penyelewengan di sektor sumber daya alam.

"Kalau Anda lihat, ada Satgas PKH di mana penggelapan-penggelapan di kawasan hutan dibereskan, itu langkah Presiden yang serius," jelasnya.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah juga melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara.

"Saya tekankan di sini, kita dalam mode survival. Semua harus dijalankan semaksimal mungkin, tidak ada lagi main-main," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan arah kebijakan pemerintah saat ini mencakup program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan energi, hingga pengembangan ekonomi daerah. Pemerintah juga mendorong efisiensi anggaran serta hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekspor nasional.

Di sisi lain, Purbaya menyoroti pentingnya ketahanan energi melalui diversifikasi sumber pasokan agar Indonesia tidak bergantung pada satu sumber tertentu.

"Kalau ini semua jalan, investasi masuk, lapangan kerja juga akan terbuka," ujarnya.

Ia menambahkan, fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih cukup kuat dengan dukungan stabilitas fiskal, kredibilitas kebijakan, serta dominasi konsumsi domestik yang mencapai sekitar 90 persen dari perekonomian nasional.*

(mt/dh)

Penegasan tersebut disampaikan Yassierli saat meninjau pelaksanaan Magang Nasional 2025 di RS Bunda Thamrin Medan, Rabu (22/4/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Fokuskan Enam Basis Pembangunan Sumut, Kepulauan Nias Jadi Prioritas Utama di RKPD 2027

"Untuk lulusan S1, sebaiknya dapat diberikan tugas yang lebih menggambarkan tingkat pendidikannya," ujar Yassierli.

Dalam kunjungannya, Yassierli juga menemukan adanya peserta yang ditempatkan pada tugas yang dinilai belum sesuai dengan kompetensi pendidikan, termasuk lulusan sarjana yang menjalankan pekerjaan di luar bidang keahlian utamanya.

Selain kepada pihak perusahaan dan instansi, Menaker turut mengingatkan para peserta magang agar memanfaatkan kesempatan tersebut secara maksimal sebagai sarana pembelajaran dan penguatan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja.

Ia menegaskan bahwa masa magang harus dijalani dengan disiplin, tanggung jawab, dan keseriusan agar benar-benar berdampak pada peningkatan keterampilan kerja.

Program Magang Nasional 2025 di RS Bunda Thamrin Medan sendiri diikuti 48 peserta dari batch 2 dan 3. Para peserta ditempatkan di berbagai unit layanan, mulai dari 27 perawat, 13 teknisi listrik dan AC, hingga 8 resepsionis. Sejumlah peserta juga dilaporkan telah menerima tawaran untuk bergabung sebagai tenaga kerja tetap di rumah sakit tersebut.

Yassierli berharap program magang dapat menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan dan dunia kerja, sekaligus meningkatkan kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi kebutuhan industri yang terus berkembang.*

(dh)

Ia menegaskan angka tersebut bukan kondisi riil, melainkan hasil simulasi perhitungan kebutuhan apabila menu daging sapi dimasak serentak di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dadan menjelaskan, angka 19.000 ekor sapi muncul dari asumsi setiap SPPG yang memasak menu berbahan daging sapi membutuhkan sekitar satu ekor sapi dalam satu kali proses memasak.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Ungkap RI Masuk “Survival Mode Ekonomi”, Fokus Jaga Pertumbuhan di Tengah Ketidakpastian Global

Ia menyebut, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi di satu SPPG berkisar 350–382 kilogram atau setara satu ekor sapi. Karena itu, angka kebutuhan nasional dapat terlihat besar jika dihitung secara serentak.

Dadan menegaskan BGN tidak pernah menerapkan menu seragam secara nasional dalam program MBG. Kebijakan ini, kata dia, diambil untuk menjaga stabilitas harga pangan dan menghindari lonjakan permintaan bahan baku tertentu di pasar.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan adalah fleksibilitas menu dengan memanfaatkan potensi pangan lokal di masing-masing daerah.

Ia juga mencontohkan pengalaman saat kegiatan makan bersama dalam peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu, ketika penyajian menu telur dalam jumlah besar berdampak pada kenaikan harga telur di pasaran.

"Hari itu butuh sekitar 36 juta butir telur atau 2.200 ton, dan harga sempat naik Rp3.000," ujarnya.

Karena itu, BGN menegaskan pentingnya pengaturan menu berbasis ketersediaan lokal agar program MBG tetap berjalan tanpa menimbulkan tekanan pada harga pangan nasional.*

(oz/dh)

Percepatan jadwal sidang itu disampaikan majelis hakim dalam persidangan lanjutan pada Selasa (21/4), dengan keterangan bahwa hanya tersedia dua kali kesempatan sidang dalam dua hari berturut-turut untuk menghadirkan saksi dan ahli dari pihak terdakwa. Kondisi ini disebut tidak ideal untuk pemenuhan hak pembelaan.

Baca Juga:

• Palsukan Dokumen untuk Cairkan Asuransi Rp490 Juta, Ngadinah Dituntut 1 Tahun Penjara di PN Medan

"Kami sudah mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ketua Pengadilan Tinggi DKI, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, hingga DPR RI. Seluruh surat tersebut sudah kami sampaikan," ujar Ari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dalam paparannya, pihak kuasa hukum juga menyoroti perbedaan jumlah saksi yang dihadirkan. JPU disebut telah menghadirkan 55 saksi dan 7 ahli, sementara pihak Nadiem baru menghadirkan 12 saksi dan 1 ahli.

Menurut pihak pembela, kondisi tersebut semakin diperberat dengan keputusan majelis hakim yang menghentikan agenda pemeriksaan saksi dan langsung melanjutkan ke tahap pemeriksaan terdakwa.

"Dengan tiba-tiba majelis hakim memutuskan menghentikan pemeriksaan saksi dan ahli, lalu langsung masuk ke pemeriksaan terdakwa. Ini bisa dilihat dalam rekaman persidangan," kata Ari.

Senada, anggota tim penasihat hukum lainnya, Dodi S. Abdulkadir, menegaskan bahwa kecukupan waktu dalam menghadirkan saksi merupakan bagian penting dari proses peradilan yang adil dan objektif.

"Kami keberatan dengan percepatan jadwal ini karena membatasi hak kami untuk menghadirkan saksi dan ahli secara optimal. Ini tidak sejalan dengan prinsip persidangan yang adil," ujarnya.

Hingga kini, proses persidangan perkara tersebut masih terus berlanjut dan menjadi perhatian publik.*

(oz/dh)

Raja Juli mengatakan peningkatan risiko tersebut dipicu oleh prediksi musim kemarau yang datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama pada tahun ini.

Baca Juga:

• BI Proyeksikan The Fed Tahan Suku Bunga hingga Akhir 2026 Imbas Ketegangan Geopolitik Global

Ia menyebut tahun 2026 sebagai momentum "tahun latihan" bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla yang meningkat.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diperkirakan muncul lebih cepat pada pertengahan tahun, yakni sekitar Juni hingga Juli, dengan intensitas lemah hingga moderat. Kondisi ini berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kekeringan.

Raja Juli menegaskan bahwa tren penurunan luas karhutla dalam beberapa tahun terakhir harus terus dijaga. Ia menyebut luas karhutla sempat mencapai jutaan hektare dan berhasil ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

"Kita adalah bangsa pembelajar. Angka karhutla terus menurun dan ini harus kita pertahankan," katanya.

Untuk memperkuat upaya pencegahan, Kementerian Kehutanan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BMKG terkait integrasi data iklim, penguatan sumber daya manusia, serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC).

Menurut Raja Juli, BMKG memiliki peran penting dalam memberikan prediksi cuaca yang lebih presisi untuk mendukung langkah pencegahan karhutla berbasis sains.

Ia juga menekankan pentingnya pemantauan tinggi muka air tanah, terutama di wilayah gambut yang rawan terbakar.

"Kalau sudah di bawah 40 cm, kita lakukan OMC untuk menambah cadangan air tanah. Ini penting agar tidak terjadi kebakaran besar," ujarnya.

Pemerintah berharap sinergi lintas sektor dapat memperkuat sistem pencegahan sehingga potensi karhutla pada 2026 dapat ditekan secara signifikan.*

(k/dh)

Usulan tersebut disampaikan Bobby saat memberikan sambutan dalam Musrenbang RKPD Sumatera Utara 2027 di Medan, Rabu (22/4/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Fokuskan Enam Basis Pembangunan Sumut, Kepulauan Nias Jadi Prioritas Utama di RKPD 2027

Bobby menyebut kondisi di wilayah bekas konsesi PT TPL saat ini masih menimbulkan polemik di masyarakat. Ia mengatakan terdapat perbedaan aspirasi warga, mulai dari tuntutan penutupan hingga pembukaan kembali aktivitas perusahaan.

"Tapi kondisi hari ini Pak, Pak Bupati-nya pening semua ini, masyarakat sudah saling mengklaim dan saling berantam," ujarnya.

Menurut Bobby, situasi tersebut membuat pemerintah daerah membutuhkan solusi baru yang lebih produktif dan berkelanjutan. Salah satu opsi yang mengemuka adalah pengembangan kawasan pertanian modern berbasis teknologi.

Ia menjelaskan, gagasan tersebut sebelumnya juga telah dibahas bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, namun masih terkendala hasil kajian teknis terkait implementasi pertanian berbasis AI di lapangan.

"Kemarin bersama Ketua DEN mengusulkan untuk beberapa wilayah agar dijadikan kawasan pertanian berbasis AI," katanya.

Bobby kemudian mengusulkan agar sebagian eks lahan PT TPL dapat dijadikan kawasan food estate dengan pendekatan teknologi AI, termasuk pelatihan bagi petani dalam penggunaan teknologi tersebut.

"Petaninya bisa dilatih cara menanam, cara memupuk harus berbasis AI," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah mencabut izin 28 perusahaan yang melanggar pemanfaatan kawasan hutan, termasuk PT TPL, sebagai bagian dari penataan ulang tata kelola lingkungan dan lahan.

Bobby menegaskan, pengelolaan lahan ke depan diharapkan tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi melalui modernisasi sektor pertanian.*

(ds/dh)

Kegiatan tersebut digelar di Aula Santun Berkata Bijak Berkarya (SBBK), Kotapinang, Rabu (22/4/2026), dalam rangka penilaian Desa/Kelurahan Pelaksana Terbaik Program PKK tingkat kabupaten.

Baca Juga:

• TP PKK Asahan Gencarkan Pembinaan PAAR-EDI, Dorong Pola Asuh Anak Adaptif di Era Digital

Sejumlah aspek yang menjadi penilaian meliputi tertib administrasi PKK, Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Aku Hatinya PKK, hingga pelaksanaan pemeriksaan IVA Test.

Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Syahdian Purba Siboro menegaskan bahwa supervisi ini bukan sekadar ajang penilaian, melainkan sarana evaluasi langsung terhadap implementasi pembangunan berbasis keluarga di tingkat desa.

"PKK memiliki peran vital dalam pembangunan daerah. Kontribusinya nyata dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Labusel terus memperkuat sinergi dengan TP PKK melalui dukungan kebijakan dan fasilitasi program di seluruh tingkatan pemerintahan desa.

Dalam kegiatan tersebut, ditetapkan sejumlah desa dan kecamatan sebagai pelaksana terbaik tingkat kabupaten, di antaranya Desa Teluk Panji III (Aku Hatinya PKK), Desa Aek Goti (PAAR), Desa Ulu Mahuam (UP2K), Desa Simatahati (Tertib Administrasi PKK), serta Kecamatan Torgamba (IVA Test).

Sementara itu, Indah Fery Simatupang menyebut kegiatan supervisi ini sebagai momentum penting untuk memperkuat kapasitas kader PKK sekaligus ruang berbagi praktik terbaik antarwilayah.

"Ini bukan sekadar kompetisi, tetapi ruang belajar bersama agar inovasi yang berhasil bisa direplikasi," katanya.

Ia menegaskan bahwa capaian desa-desa tersebut merupakan hasil kerja kolektif yang dibangun melalui gotong royong, konsistensi, dan komitmen seluruh kader PKK dari tingkat desa hingga kabupaten.

Melalui supervisi ini, diharapkan pelaksanaan program PKK di Labuhanbatu Selatan semakin berkualitas dan mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dalam mewujudkan keluarga mandiri dan sejahtera.*

(dh)

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak lingkungan keluarga sebagai fondasi utama pembentukan karakter anak dan remaja.

Baca Juga:

• Asahan Perkuat Program IVA Test untuk Deteksi Dini Kanker Serviks, Siap Hadapi Penilaian Tingkat Provinsi Sumut

Dalam kegiatan itu dilakukan peninjauan lapangan, evaluasi program, hingga penguatan berbagai aspek pembinaan keluarga dan perlindungan anak di tingkat desa.

Yusnila menegaskan bahwa pola asuh di era digital membutuhkan perhatian serius dari orang tua agar anak mampu menggunakan teknologi secara bijak dan tetap memiliki karakter yang kuat.

"Orang tua harus mampu mendampingi anak dalam penggunaan teknologi, sekaligus menjaga keseimbangan antara dunia digital dan interaksi sosial," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan masyarakat dan kader PKK yang terus berupaya menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak.

Sejumlah masukan turut dibahas dalam kegiatan tersebut, mulai dari penguatan administrasi, penataan lingkungan, hingga inovasi program pembinaan keluarga berbasis masyarakat.

Melalui program PAAR-EDI, Pemkab Asahan berharap kesadaran masyarakat terhadap pola asuh adaptif semakin meningkat sehingga mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Program ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia sejak dari keluarga.*

(dh)

Aksi tersebut menuntut penegakan hukum terhadap oknum polisi berinisial Kompol DK terkait dugaan kriminalisasi terhadap Rahmadi, warga Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, yang berprofesi sebagai peternak dan relawan anti-narkoba.

Baca Juga:

• Puan Maharani Soroti Lonjakan Harga Energi dan Sembako, Nilai Bebani Daya Beli Masyarakat Kecil

Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus, menilai penangkapan terhadap Rahmadi dilakukan tidak sesuai prosedur hukum dan disertai dugaan kekerasan fisik serta intimidasi.

"Penangkapan yang dilakukan tidak sesuai prosedur hukum, disertai tindak kekerasan fisik dan penyiksaan," ujar Sukri dalam orasinya.

Ia juga menduga adanya motif balas dendam dan upaya pembungkaman, mengingat sebelumnya Rahmadi disebut pernah melaporkan oknum tersebut ke Polda Sumatera Utara.

Massa aksi menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum, mulai dari penyidik hingga aparat penuntut, perlu diperiksa secara transparan untuk memastikan keadilan.

"Oknum tersebut harus dipanggil dan diadili karena telah melanggar hukum serta menciptakan ketimpangan penegakan hukum," kata Sukri.

Setelah menyampaikan aspirasi di DPR RI selama kurang lebih tiga jam, massa kemudian bergerak ke Mabes Polri di kawasan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Di Mabes Polri, massa menuntut agar Kompol DK dan pihak terkait dijatuhi sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) jika terbukti melakukan pelanggaran.

"Proses hukum dan berikan sanksi PTDH kepada mereka yang diduga melakukan rekayasa hukum," teriak peserta aksi.

Perwakilan Mabes Polri dari Divisi Humas, Wahyu, menerima perwakilan massa dan menyatakan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.

Aksi ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa juga membawa spanduk dan baliho berisi tuntutan agar kasus Rahmadi diusut tuntas secara transparan.*

(dh)