MEDAN – Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Berkat Kurniawan Laoli, mendukung permintaan keluarga Winda Lorenza agar dilakukan ekshumasi dan autopsi ulang untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya.

Dukungan itu disampaikan di tengah perbedaan pandangan mengenai kematian Winda.

Baca Juga:

• Polda Sumut Gerebek Gang Jati Medan, 40 Orang Positif Narkoba Diamankan dan Sejumlah Barang Bukti Disita

Namun, pihak keluarga mempertanyakan kemungkinan adanya dugaan pembunuhan yang melibatkan mantan suaminya, Imansyah Harefa, yang merupakan anggota Polri.

Berkat menilai ekshumasi atau penggalian kembali makam untuk kepentingan pemeriksaan forensik dapat membantu memperjelas perkara tersebut.

Hasil pemeriksaan diharapkan memberikan kepastian sehingga tidak muncul dugaan yang berkepanjangan.

"Saya kira, menurut saya pribadi ya, ekshumasi dilakukan ini akan menguntungkan pihak IH ataupun kepolisian. Karena itu akan berbicara apakah yang bersangkutan seperti diduga keluarga, jadi terbuka dan tidak akan ada menduga-duga," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Rabu (14/10/2026).

Penasihat hukum keluarga Winda Lorenza, Fernando Zai, menjelaskan bahwa permintaan ekshumasi dan autopsi ulang didasarkan pada sejumlah hal yang dinilai perlu diperjelas.

Salah satunya menyangkut prosedur pelaksanaan ekshumasi pertama.

Menurut Fernando, keluarga tidak memperoleh informasi atau pemberitahuan yang memadai sebelum autopsi dilakukan.

Ia merujuk Pasal 50 ayat 1 dan 2 hukum acara pidana sebagai dasar keberatan pihaknya.

"Penyakit utamanya adalah tidak lepas dari fakta hukum. Ini berdasarkan hukum acara pidana pasal 50 ayat 1 dan 2. Ketika pelaksanaan autopsi itu wajib diberikan informasi kepada keluarga dengan jelas. Tetapi itu tidak dapat diakses oleh keluarga Winda, boro-boro izin, pemberitahuan bahkan tidak ada," katanya.

Fernando mengatakan keberatan terhadap prosedur tersebut membuat keluarga meragukan hasil pemeriksaan sebelumnya.

Ia menilai proses penyelidikan harus dilakukan secara transparan agar hasilnya dapat dipercaya.

"Jadi kami sebagai kuasa hukum, walaupun ada ahli menyampaikan berbagai hal, kami tidak percaya. Bagaimana kita percaya kalau prosesnya saja sudah tidak benar. Menegakkan hukum dilaksanakan dengan benar ya, tetapi proses hukum dilanggar, jadi itu poinnya. Jadi gejala ini dimulai dari situ," ujarnya.

Fernando juga mempertanyakan alasan apabila Polda Sumut tidak bersedia melakukan ekshumasi untuk kepentingan autopsi ulang.

Menurut dia, pihak keluarga memiliki sejumlah dasar untuk mengajukan permintaan tersebut.

"Pertanyaannya, kenapa? Kita sebagai tim kuasa memiliki alasan, selain tubuh dari jasad Winda itu sendiri. Namun prosedur sudah banyak penyelidikan yang terjadi, jadi itu poin penting," ucapnya.

Selain mempermasalahkan prosedur pemeriksaan, pihak kuasa hukum juga menyoroti kondisi fisik jenazah Winda yang menurut mereka menimbulkan pertanyaan.

Fernando mempertanyakan adanya memar pada bagian kening Winda, yang dinilainya perlu dijelaskan kaitannya dengan dugaan luka tembak.

"Ketika ditembakkan atau menembakkan dari sebelah kiri, apa kaitannya kepala bagian depan itu bonyok, pertanyaannya kenapa kening Winda itu bonyok di sebelah kiri. Sementara peluru itu masuk dari samping, jadi kenapa hal itu bisa terjadi, ini yang perlu diterangkan lebih dulu," katanya.

Pertanyaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari alasan keluarga meminta pemeriksaan ulang.

Namun, dugaan mengenai penyebab dan keterkaitan luka pada tubuh Winda masih memerlukan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan forensik.

Kuasa hukum keluarga Winda lainnya, Ricardo Siringo-ringo, turut mempertanyakan penerapan pasal dan sanksi terhadap Imansyah Harefa.

Ricardo merujuk Pasal 474 ayat (3), yang menurutnya mengatur kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dengan ancaman pidana lima tahun.

Ia mempertanyakan dasar penempatan khusus atau patsus selama 30 hari terhadap Imansyah serta alasan pasal yang dimaksud pihaknya tidak diterapkan.

"Dari pasal itu berbunyi, kelalaian yang menimbulkan menyebabkan matinya seseorang dapat menyebabkan pidana 5 tahun. Makanya kami tidak paham apa dasarnya Patsus (penempatan khusus) 30 hari kepada terduga, dan kenapa pasal yang seharusnya ada itu tidak diterapkan," tuturnya.

Permintaan ekshumasi dan autopsi ulang kini menjadi salah satu tuntutan keluarga untuk memperjelas penyebab kematian Winda Lorenza.

Di sisi lain, keberatan dan dugaan yang disampaikan pihak keluarga maupun kuasa hukumnya masih perlu diuji melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan yang sesuai ketentuan hukum.* (mi/ad)

MEDAN – Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggerebek kawasan Jalan Denai, Gang Jati, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 40 orang yang dinyatakan positif narkoba berdasarkan hasil tes urine.

Baca Juga:

• Hakim Batalkan Status Tersangka Anggota DPRD Dhody Thahir, Polda Sumut Periksa Dugaan Kejanggalan Penyidikan

Operasi ini melibatkan personel Polda Sumut bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), TNI, dan aparat terkait lainnya.

Puluhan personel menyisir gang-gang sempit di lokasi yang menjadi sasaran operasi.

Sejumlah orang dilaporkan berusaha melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas.

Namun, polisi berhasil mengamankan 40 orang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kasubdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, AKBP Henri Riston Sibarani, mengatakan orang-orang yang diamankan diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

"Ada 40 orang yang kita amankan. Diduga mereka terlibat penyalahgunaan narkoba," ujarnya di lokasi penggerebekan.

Henri mengatakan, hasil pemeriksaan urine menunjukkan seluruh orang yang diamankan positif mengonsumsi narkoba.

"Semua positif," katanya.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas juga menyita sejumlah barang bukti.

Barang-barang yang diamankan antara lain narkoba, timbangan elektrik, alat isap atau bong, serta senjata tajam.

Meski seluruh orang yang diamankan dinyatakan positif narkoba, polisi masih mendalami peran masing-masing.

Penyidik juga menelusuri keterkaitan mereka dengan aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di kawasan Gang Jati.

"Ini masih kita dalami semua, apa saja perannya. Nanti akan kita sampaikan selanjutnya," ungkap Henri.

Pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk mengetahui keterlibatan masing-masing orang serta menentukan langkah hukum sesuai hasil penyelidikan.

Henri mengimbau masyarakat agar ikut membantu kepolisian memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Warga diminta segera memberikan informasi apabila mengetahui aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka.

"Kita harap peran serta masyarakat untuk menginformasikan ke kita terkait aktivitas mencurigakan di lokasi ini," pungkasnya.

Penggerebekan di Gang Jati tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat mengenai aktivitas narkoba.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap peran orang-orang yang diamankan dan memastikan perkembangan penanganan perkara.* (mi/ad)

MEDAN – Polda Sumatera Utara menyatakan akan mematuhi putusan hakim praperadilan yang mengabulkan sebagian permohonan anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Dhody Thahir.

Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan penetapan Dhody sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat tidak sah secara hukum.

Baca Juga:

• Bawa Kayu Balok saat Beraksi, Terduga Pelaku yang Begal Dua Wanita di Belawan Ditangkap Polisi

"Kami akan taat hukum, kita akan lakukan sesuai dengan putusan praperadilan itu," ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, Rabu (14/10/2026).

Terkait kinerja penyidik Subdit II Harda/Bangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut yang menetapkan Dhody sebagai tersangka, Ferry mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur.

"Soal kinerja penyidik terkait penetapan tersangka, biasanya ada gelar perkara. Nanti akan kita cek, apakah ada kealpaan oleh penyidik dalam menangani kasus itu. Prosedurnya Wassidik dulu yg akan proses, melihat apakah ada kejanggalan," katanya.

Ferry juga memastikan hak-hak Dhody akan dipenuhi sesuai putusan hakim.

Ia meminta kuasa hukum Dhody menyampaikan putusan tersebut kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.

"Keputusan itu sudah ada, pengacaranya harus langsung sampaikan ke penyidik," pungkasnya.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Medan, Khamozaro Waruwu, mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Dhody melalui kuasa hukumnya, Hasrul Benny Harahap.

Putusan perkara nomor 112/Pid.Pra/2026/PN Mdn itu dibacakan di Ruang Sidang Cakra 8 PN Medan pada Selasa, 13 Oktober 2026, menjelang magrib.

Dalam putusannya, hakim menyatakan surat penetapan tersangka terhadap Dhody tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/166/VIII/Res.1.9/2026/Ditreskrimum tanggal 21 Agustus 2026 tentang Penetapan Tersangka Atas Nama Dhody Thahir tidak sah dan tidak mengikat secara hukum," ucapnya.

Hakim juga memerintahkan pihak termohon untuk segera mengeluarkan Dhody dari tahanan setelah putusan dibacakan.

"Memerintahkan termohon untuk segera mengeluarkan pemohon dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara," tambah Khamozaro.

Dalam pertimbangannya, Khamozaro menilai penyidik belum mampu menunjukkan kecukupan minimal dua alat bukti sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum acara pidana untuk mendukung penetapan Dhody sebagai tersangka.

"Faktanya, dari alat bukti yang termohon dapatkan, ternyata tidak cukup alat bukti yang memperjelas adanya tindak pidana pemalsuan surat yang mengarah kepada pemohon sebagai orang yang memalsukan surat maupun sengaja memalsukan keterangan palsu ke dalam surat," ujarnya.

Hakim juga menyebut surat permohonan advokat yang diduga palsu dan menjadi objek perkara tersebut bukan dibuat oleh Dhody.

Menurut pertimbangan hakim, surat itu dibuat oleh kuasa hukum Dhody saat itu dari Kantor Hukum Danial Syah dalam konteks hukum keperdataan.

"Termohon selaku penyidik tidak berhasil menghadirkan alat bukti yang bersifat kecukupan sebagaimana ketentuan minimal dua alat bukti dalam menerangkan kejelasan tindak pidana pemalsuan dilakukan pemohon," tambah Khamozaro.

Dhody ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan surat pada 21 Agustus 2026.

Perkara tersebut berkaitan dengan surat permohonan yang dikeluarkan oleh advokat terkait tanah seluas 15 hektare di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Setelah penetapan tersangka, Dhody ditangkap di kediamannya di Kompleks Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pada 15 September 2026.

Penangkapan dilakukan setelah ia disebut tidak menghadiri panggilan penyidik secara patut sebanyak dua kali.

Kasus ini berawal dari laporan Direktur PT Rapi Ray Putratama, Muhammad Gazali Iskandar, pada 11 April 2023.

Perusahaan tersebut bergerak di bidang pengembangan perumahan subsidi.

Dengan putusan praperadilan tersebut, penetapan Dhody sebagai tersangka dinyatakan tidak sah.

Sementara itu, Polda Sumut menyatakan akan menindaklanjuti putusan hakim dan memeriksa kemungkinan adanya kejanggalan dalam proses penyidikan sesuai prosedur yang berlaku.* (mp/ad)

MEDAN – Polisi menangkap seorang pemuda berinisial TSR (18) yang diduga terlibat dalam aksi pembegalan terhadap dua wanita di Jalan Yos Sudarso, dekat Simpang Kampung Kurnia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.

Tiga orang lainnya yang diduga terlibat masih dalam pengejaran.

Baca Juga:

• Kualitas Udara Medan Tidak Sehat, Dinkes Imbau Warga Pakai Masker dan Kurangi Aktivitas di Luar

Akibat kejadian itu, korban kehilangan sepeda motor, telepon seluler, uang tunai Rp 1,2 juta, serta sejumlah barang berharga lainnya.

"Saat itu, Nomi Lestari Sitohang bersama Sarah Suci Aulia Sitohang mengendarai sepeda motor Honda Vario merah untuk mengantar Sarah ke tempat kuliah," ungkapnya, Rabu (14/10).

Saat melintas di lokasi kejadian, kedua wanita tersebut dihentikan oleh sejumlah pelaku.

Salah seorang pelaku diduga membawa kayu balok sehingga korban ketakutan dan terjatuh dari sepeda motor.

Para pelaku kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario merah milik korban.

Mereka juga merampas tas berisi perlengkapan kuliah, uang tunai Rp 1,2 juta, dan telepon seluler.

Setelah menerima laporan korban, polisi melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi para terduga pelaku.

Hasilnya, petugas menangkap TSR di Jalan Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, pada Selasa, 13 Oktober 2026.

"Setiap laporan masyarakat menjadi perhatian kami. Personel bergerak berdasarkan informasi yang diperoleh untuk mengamankan terduga pelaku dan mengungkap peristiwa yang meresahkan warga," katanya.

Berdasarkan pemeriksaan awal, TSR mengaku melakukan aksi tersebut bersama tiga orang lainnya yang masing-masing berinisial D, F, dan D.

"TSR diduga berperan mengancam korban menggunakan kayu balok, sedangkan dua rekannya diduga membawa sepeda motor," jelas Agus.

Dari hasil penjualan barang curian, TSR mengaku memperoleh bagian sebesar Rp 100 ribu.

Polisi masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

"Kami juga terus mendalami keterlibatan pihak lain agar perkara ini dapat ditangani sesuai ketentuan hukum," ujarnya.

Agus mengimbau masyarakat untuk segera melapor kepada kepolisian apabila mengalami atau mengetahui tindak kejahatan.

Laporan tersebut diperlukan agar petugas dapat segera melakukan penanganan.

"Kami mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila mengalami atau mengetahui tindak kejahatan, sehingga petugas dapat memberikan respons dan penanganan secara cepat," pungkasnya.

Hingga Rabu, 14 Oktober 2026, polisi masih memburu tiga orang lainnya yang diduga terlibat dalam pembegalan tersebut.

Kepolisian juga terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap kasus itu secara menyeluruh.* (d/ad)

KARO – Jalur pendakian Gunung Sibayak di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, ditutup sementara selama satu bulan, mulai 15 Oktober hingga 15 November 2026.

Penutupan dilakukan untuk memulihkan ekosistem dan menata jalur pendakian.

Baca Juga:

• 232 SPPG Diresmikan di Sumut, Wagub Surya Minta Program MBG Menjangkau Wilayah 3T

Kepala UPTD Taman Hutan Raya Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, membenarkan penutupan tersebut saat dihubungi dari Kabanjahe, Rabu, 14 Oktober 2026.

Ia mengatakan, informasi mengenai pembukaan kembali jalur pendakian akan disampaikan melalui pemberitahuan resmi.

Menurut Faisal, keputusan untuk membuka kembali jalur pendakian akan mempertimbangkan hasil pemulihan ekosistem dan kesiapan akses jalur.

Dengan demikian, berakhirnya masa penutupan pada 15 November 2026 tidak otomatis berarti jalur pendakian langsung dibuka.

Pengelola akan terlebih dahulu mengevaluasi hasil pemulihan dan memastikan kondisi jalur memungkinkan untuk kembali digunakan.

Surat edaran tersebut belum merinci bentuk kegiatan pemulihan ekosistem, lokasi pekerjaan, maupun jenis penataan jalur yang akan dilakukan selama penutupan berlangsung.

Padahal, Gunung Sibayak merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Karo yang banyak menarik minat pendaki dan wisatawan.

Sebagai bagian dari kawasan konservasi Tahura Bukit Barisan, pengelolaan Gunung Sibayak perlu memperhatikan keseimbangan antara kegiatan wisata dan perlindungan lingkungan.

Pemulihan ekosistem dan penataan jalur diharapkan dapat menjaga kelestarian kawasan sekaligus mendukung keamanan serta kenyamanan akses pendakian.

Hasil pekerjaan dan kesiapan jalur nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan waktu pembukaan kembali.

Melalui akun resmi pengelola pendakian Gunung Api Sibayak, @gunungsibayakofficial, pengelola menyampaikan bahwa penutupan berlaku bagi seluruh calon pendaki, masyarakat, pengunjung wisata, dan pihak terkait selama periode yang telah ditetapkan.

Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas pendakian selama penutupan berlangsung.

Calon pengunjung juga diimbau menunggu pengumuman resmi sebelum menyusun kembali rencana kunjungan ke Gunung Sibayak.

Pengelola turut mengajak masyarakat mendukung upaya menjaga kelestarian kawasan yang menjadi salah satu kebanggaan Tanah Karo dan Sumatera Utara.

"Mari kita hormati keputusan ini dan bersama-sama menjaga kelestarian Gunung Sibayak, kebanggaan Tanah Karo dan Sumatera Utara," demikian imbauan pengelola melalui akun resminya.

Penutupan sementara ini menjadi bagian dari upaya pengelolaan kawasan konservasi agar kegiatan wisata alam dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

Masyarakat diharapkan mematuhi kebijakan tersebut dan menunggu informasi resmi mengenai hasil pemulihan serta kepastian pembukaan kembali jalur pendakian.* (ss/ad)

SIMALUNGUN – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyambut peresmian 232 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara sebagai upaya memperluas akses makanan bergizi bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah.

Ia berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Baca Juga:

• Demo di Kantor Wali Kota Binjai Berakhir Ricuh, Koordinator Aksi Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Satpol PP

"Kami sampaikan bahwa Sumut berharap terus ada penambahan SPPG sampai ke daerah yang belum terjangkau BGN, membantu masyarakat, terutama anak sekolah," ucap Surya.

Peresmian 232 SPPG di Sumatera Utara merupakan bagian dari pembukaan 1.400 SPPG secara serentak oleh BGN di berbagai wilayah Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 59 SPPG berada di wilayah 3T yang tersebar di 27 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Menurut Surya, keberadaan SPPG di wilayah yang sulit dijangkau diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh makanan bergizi tanpa terkendala jarak maupun kondisi geografis.

"Manfaat program ini diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, tanpa terkendala oleh lokasi tempat tinggal maupun kondisi geografis," ujarnya.

Ia menegaskan, peresmian fasilitas harus diikuti dengan pelayanan yang konsisten dan berkelanjutan.

Keberhasilan program MBG, kata dia, tidak cukup hanya dengan membangun atau membuka SPPG, tetapi juga membutuhkan pengelolaan yang baik serta kualitas pelayanan yang terjaga setiap hari.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, peresmian 1.400 SPPG tersebut merupakan tahap kedua.

Sebelumnya, BGN telah meresmikan 480 SPPG di 16 provinsi di wilayah timur Indonesia.

Pada tahap kedua, BGN memprioritaskan pembukaan SPPG di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi, termasuk daerah 3T.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang.

Kondisi ini dapat memengaruhi tinggi badan serta perkembangan anak, sehingga pemenuhan gizi menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pencegahannya.

"Kami mohon dukungan terus. Kita akan terus prioritaskan SPPG di wilayah 3T dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan tinggi sekali," ucap Sudaryono.

Sudaryono juga meminta kepala daerah dan perangkat daerah ikut mengawasi pelaksanaan program MBG.

Pengawasan diperlukan untuk memastikan fasilitas, kebersihan, dan pelayanan SPPG memenuhi standar yang ditetapkan.

Ia meminta pemerintah daerah memberikan rekomendasi kepada BGN apabila menemukan fasilitas atau pelayanan yang belum sesuai ketentuan.

"Kalau IPA dan fasilitas, higienis, tidak sesuai mohon rekomendasi disampaikan. Rekomendasi kepala daerah pasti menjadi acuan kami, kami ingin kepala daerah trlibat dan keterlibatan perangkat daerah juga sangat diharapkan," ucapnya.

Setelah mengikuti peresmian, Surya meninjau langsung fasilitas SPPG 3T Negeri Bayu Muslimin di Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun.

Peninjauan dilakukan dengan melihat sejumlah ruangan, mulai dari ruang ompreng, ruang persiapan, hingga ruang memasak.

Kegiatan tersebut bertujuan melihat kesiapan fasilitas dalam mendukung pelayanan pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Kehadiran SPPG di wilayah 3T juga mendapat sambutan positif dari warga.

Nursiah Kurniati, salah seorang orang tua siswa, mengaku antusias dengan pelaksanaan program MBG bagi anak-anak sekolah.

Ia berharap kedua anaknya yang kini duduk di kelas I dan V sekolah dasar semakin bersemangat mengonsumsi makanan bergizi melalui program tersebut.

"Kalau di rumah anak-anak kan sudah makan. Kalau disekolah makannya ramai kawan-kawannya, jadikan tambah selera makan," pungkasnya.

Perluasan SPPG di Sumatera Utara diharapkan dapat memperluas jangkauan program MBG, khususnya bagi anak-anak di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Selain pemerataan layanan, pengawasan kualitas makanan, kebersihan fasilitas, dan konsistensi pelayanan menjadi bagian penting untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan masyarakat.* (ad)

MEDAN – Dinas Kesehatan Kota Medan mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah menyusul kualitas udara yang masuk kategori tidak sehat pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Warga juga diminta mengurangi kegiatan di luar ruangan, terutama ketika kabut asap semakin pekat.

Baca Juga:

• Polda Sumut Sita 437 Vape Diduga Mengandung Etomidate, Dua Orang Ditangkap di Medan

"Kami mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan terutama saat kondisi udara terlihat berasap atau menunjukkan kecenderungan memburuk. Apabila terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, pastikan selalu menggunakan masker perlindungan yang memadai," ujar Surya, Rabu (14/10/2026).

Berdasarkan data pemantauan yang disebutkan dalam laporan, kualitas udara di Medan memburuk akibat tingginya konsentrasi partikulat halus atau PM2.5.

Partikel ini berukuran sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan ketika terhirup.

Data dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan konsentrasi PM2.5 di Kota Medan mencapai 116,3 mikrogram per meter kubik (µg/m³).

Angka itu berada di atas nilai ambang batas baku mutu udara ambien nasional sebesar 55 µg/m³ yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

"Angka ini telah melampaui jauh Nilai Ambang Batas (NAB) Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 lampiran VII, yaitu sebesar 55 µg/m³," kata Surya.

Surya meminta masyarakat memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang lebih rentan terhadap dampak pencemaran udara, seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit pernapasan atau penyakit penyerta lainnya.

Kelompok tersebut disarankan tetap berada di dalam rumah dan membatasi paparan udara luar selama kualitas udara belum membaik.

Selain menggunakan masker ketika harus keluar rumah, masyarakat diminta menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat, mengonsumsi makanan bergizi, dan mencukupi kebutuhan air putih.

Surya juga mengingatkan warga agar tidak mengabaikan gejala gangguan kesehatan yang muncul saat kabut asap menyelimuti kota.

"Jaga daya tahan tubuh dengan membiasakan pola hidup sehat, mengonsumsi makanan bergizi, dan minum air putih yang cukup. Apabila mengalami gejala seperti batuk, sesak napas, nyeri dada, mata perih, atau keluhan kesehatan lainnya yang memburuk, segera datangi Puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat," ungkapnya.

Gejala seperti batuk, sesak napas, dan mata perih dapat muncul ketika seseorang terpapar polusi udara.

Jika keluhan memburuk atau mengalami kesulitan bernapas, masyarakat perlu segera mencari pertolongan medis.

Selain mengingatkan tentang risiko kesehatan, Dinkes Medan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat berkendara.

Kabut asap yang mengurangi jarak pandang dapat meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya.

Surya juga mengimbau warga tidak melakukan pembakaran terbuka yang dapat memperburuk pencemaran udara.

"Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan perhatikan jarak pandang yang menurun akibat peningkatan kabut asap," pungkasnya.

Masyarakat diharapkan mengikuti perkembangan informasi kualitas udara dan memperhatikan imbauan dari instansi terkait.

Pembatasan aktivitas luar ruangan, penggunaan masker yang sesuai, serta upaya mencegah sumber asap menjadi langkah penting untuk mengurangi paparan polusi selama kondisi udara belum membaik.*(d/ad)

JAKARTA – Penilaian masyarakat terhadap arah perjalanan bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), proporsi responden yang menilai Indonesia berada di jalur yang benar turun dari 83 persen pada Oktober 2024 menjadi 48 persen pada Oktober 2026.

Baca Juga:

• Demo di Kantor Wali Kota Binjai Berakhir Ricuh, Koordinator Aksi Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Satpol PP

Penurunan tersebut menunjukkan perubahan persepsi masyarakat selama dua tahun pemerintahan Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Meski begitu, penilaian mengenai arah bangsa merupakan indikator tersendiri dan tidak otomatis menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap seluruh kebijakan pemerintah.

Dalam pemaparannya, SMRC membandingkan penilaian publik pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), dan Presiden Prabowo Subianto.

Pada periode kedua pemerintahan SBY, sekitar 2010–2014, proporsi responden yang menilai arah bangsa berada di jalur yang benar berkisar 60–70 persen.

Angka tersebut meningkat pada era Jokowi, dengan rata-rata sekitar 70–80 persen selama dua periode kepemimpinannya pada 2014–2024.

Ketika Prabowo mulai menjabat pada Oktober 2024, sebanyak 83 persen responden menilai arah bangsa Indonesia berada di jalur yang benar.

Namun, dalam survei SMRC pada Oktober 2026, angka tersebut turun menjadi 48 persen.

Artinya, terjadi penurunan sebesar 35 poin persentase dalam dua tahun. Poin persentase merupakan selisih langsung antara dua angka persentase.

Saiful Mujani menilai tingginya penilaian masyarakat pada awal pemerintahan Prabowo berkaitan dengan besarnya harapan terhadap janji-janji kampanye.

Menurut dia, janji mengenai berbagai layanan dan program yang dianggap menguntungkan masyarakat turut membentuk optimisme pada awal pemerintahan.

"Harapan yang sangat tinggi. Jadi dibilang oh ini benar nih kalau pendidikan gratis, transportasi gratis, makan gratis, semuanya serba gratis. Siapa yang bilang jelek? Wah keren ini Indonesia. Oleh karena itu dapat kita 80 persenan (responden) yang bilang wah Indonesia di jalan yang benar," katanya dikutip dari kanal YouTube SMRC TV, Rabu (14/10/2026).

Pernyataan tersebut merupakan penjelasan Saiful mengenai kemungkinan faktor yang memengaruhi penilaian masyarakat pada awal pemerintahan Prabowo.

Adapun penurunan angka dalam survei menunjukkan perubahan persepsi responden, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan satu penyebab tertentu.

Saiful juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan perkembangan kepercayaan masyarakat.

Menurut dia, penurunan kepercayaan publik yang berlanjut dapat menjadi persoalan serius bagi pemerintahan.

"Kalau ini (kepercayaan publik) lebih turun lagi, berbahaya Anda (Prabowo) yang paling bertanggung jawab terhadap rusaknya negara ini," tegasnya.

Saiful menjelaskan bahwa ketidakpercayaan yang dibahasnya masih berada pada ranah kognitif dan psikologis, yakni berupa penilaian, keyakinan, dan sikap masyarakat.

Ia tidak menyebut kondisi tersebut sebagai pemberontakan terhadap pemerintah.

Karena itu, hasil survei tersebut perlu dibaca sesuai indikator yang diukur, yaitu penilaian masyarakat mengenai apakah Indonesia bergerak ke arah yang benar atau justru ke arah yang salah.

Selain SMRC, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil survei mengenai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran menjelang dua tahun masa kepemimpinan mereka.

Dalam laporan bertajuk Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan yang dirilis pada 11 Oktober 2026, CELIOS memaparkan penilaian responden masyarakat dan kelompok ahli terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan hasil survei lembaganya menunjukkan banyak responden merasa stres terhadap kebijakan pemerintah dan perilaku Presiden Prabowo.

"Kami coba menanyakan terkait dengan perasaan stres terhadap kebijakan pemerintah. Dari 1.122 responden, jawabannya, 75 persen itu merasa stres dengan kebijakan pemerintah dan spesifik 67 persen stres dengan perilaku dari Prabowo Subianto," kata Bhima dalam konferensi pers secara daring, Minggu (11/10/2026).

Menurut pemaparan Bhima, persoalan yang dikaitkan dengan stres terhadap kebijakan pemerintah meliputi kenaikan harga bahan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan penegakan hukum yang dinilai belum memadai.

Dalam penilaian terhadap kondisi fisik dan mental Prabowo untuk memimpin Indonesia, materi survei CELIOS menyebut 38 persen responden menilai kondisinya kurang baik, sedangkan 23 persen menilai tidak baik sama sekali.

Sebanyak 8 persen responden menilai kondisi fisik dan mental Presiden untuk memimpin sangat baik.

CELIOS juga melibatkan 129 ahli untuk menilai kinerja pemerintahan.

Dalam materi survei yang diberitakan, 71 persen responden ahli menilai Prabowo tidak memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai.

Sebanyak 93 persen responden ahli disebut merasa khawatir atau sangat khawatir terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden.

Temuan tersebut berasal dari survei CELIOS, bukan SMRC.

Kedua lembaga menggunakan indikator dan fokus penilaian yang berbeda sehingga hasilnya tidak dapat disamakan secara langsung.

Dalam laporan yang sama, CELIOS memberikan nilai 4,7 untuk kinerja pemerintahan berdasarkan penilaian responden masyarakat.

Sementara itu, penilaian dari kelompok ahli tercatat 2,9.

CELIOS juga menyoroti kebijakan sentralisasi pemerintahan. Sebanyak 60 persen responden menilai pemerintah daerah dirugikan oleh kebijakan tersebut.

Selain itu, 76 persen responden menyatakan setuju agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.

Survei itu turut mencatat bahwa 55 persen responden yang sebelumnya memilih Prabowo pada Pemilihan Presiden 2024 menyatakan enggan memilihnya kembali jika ia maju pada Pilpres 2029.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian.

Sebanyak 96 persen responden masyarakat dalam survei CELIOS menilai pemerintah tidak mampu menangani persoalan tersebut.

Dari jumlah itu, 74 persen menilai pemerintah sangat tidak efektif dan 22 persen menilai tidak efektif.

Di kalangan ahli, 96 persen responden disebut menilai pemerintah tidak mampu menangani karhutla.

Persoalan lain yang turut disoroti mencakup masuknya militer ke ranah sipil, sentralisasi kewenangan, tata kelola Koperasi Desa Merah Putih, serta utang pemerintah.

Meski sama-sama menyoroti pemerintahan Prabowo-Gibran, hasil survei SMRC dan CELIOS mengukur aspek yang berbeda.

Survei SMRC yang dibahas Saiful Mujani berfokus pada penilaian masyarakat terhadap arah perjalanan bangsa, sedangkan CELIOS mengevaluasi berbagai aspek kinerja dan kebijakan pemerintah.

Untuk memahami hasil kedua survei secara menyeluruh, pembaca juga perlu memperhatikan metodologi, waktu pelaksanaan, karakteristik responden, dan pertanyaan yang digunakan masing-masing lembaga.* (tm/ad)

BINJAI – Aksi demonstrasi yang menuntut perbaikan jalan rusak dan sejumlah persoalan lainnya di Kantor Wali Kota Binjai, Sumatera Utara, berakhir ricuh pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Koordinator lapangan aksi, Edward Gurky, mengaku menjadi korban dugaan pemukulan oleh seorang oknum personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Baca Juga:

• Polda Sumut Sita 437 Vape Diduga Mengandung Etomidate, Dua Orang Ditangkap di Medan

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/560/X/2026/SPKT/Polres Binjai/Polda Sumatera Utara.

Dalam laporan itu, seorang terlapor berinisial D diduga memukul dada kiri Gurky dan mendorongnya hingga terjatuh.

Gurky mengatakan, aksi awalnya berlangsung damai saat massa menyampaikan aspirasi.

Situasi mulai memanas setelah massa membakar ban dan meminta Wali Kota Binjai turun langsung menemui demonstran.

Namun, perwakilan pemerintah kota yang datang menemui massa ditolak karena demonstran ingin bertemu langsung dengan wali kota.

Situasi semakin tegang ketika sejumlah demonstran mencoba menerobos masuk ke kantor wali kota dengan memanjat pagar. Adu mulut dan aksi saling dorong pun terjadi.

"Terjadi adu mulut dan dorong-dorongan saat massa menerobos pagar pemko, hingga terjadi (dugaan) penganiayaan hingga saya terjatuh ke belakang," ujar Gurky seusai membuat laporan ke polisi, Rabu (14/10/2026).

Dalam demonstrasi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Kota Binjai.

Salah satu tuntutan utama adalah percepatan perbaikan jalan berlubang yang dinilai membahayakan pengguna jalan.

Massa menyoroti kondisi Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Binjai Selatan.

Ruas jalan tersebut disebut pernah menjadi lokasi kecelakaan yang mengakibatkan seorang mahasiswi mengalami luka berat hingga patah tulang tangan kiri.

Gurky meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan jalan tersebut sekaligus memperbaiki sejumlah ruas jalan lain yang dinilai rusak.

"Kita minta Pemko Binjai memberi prioritas perbaikan pada ruas Jalan Jamin Ginting, di mana di jalan ini telah mengakibatkan pengendara seorang mahasiswa mau berangkat kuliah, mengalami kecelakaan dan patah bagian tangan. Selain itu, juga ruas lainnya seperti di Jalan Alpukat Raya, Jalan Raimuna Raya, Jalan Wahidin Baru, Jalan Danau Tempe dan Jalan Pangeran Diponegoro," ucap Gurky.

Tuntutan kedua berkaitan dengan hak pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Olahraga, Kecamatan Binjai Timur.

Massa mempertanyakan janji bantuan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR senilai Rp127 juta yang menurut mereka belum terealisasi.

Ketiga, demonstran mendesak pemerintah kota menyediakan beasiswa bagi putra-putri terbaik daerah.

Keempat, massa meminta evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang dinilai lalai menangani persoalan infrastruktur.

Mereka juga meminta pejabat yang terbukti lalai dicopot dari jabatannya.

Tuntutan kelima adalah pemakzulan atau pemberhentian kepala daerah.

"Poin-poin yang disampaikan ini merupakan aspirasi dari masyarakat dan kami suarakan," kata Gurky.

Terpisah, Kepala Satpol PP Binjai, Arif Sihotang, membantah tudingan bahwa personelnya melakukan pemukulan terhadap koordinator lapangan aksi.

Arif menegaskan, personel Satpol PP yang bertugas telah menjalankan pengamanan sesuai prosedur operasional standar (SOP).

"Tidak ada pemukulan dalam aksi demo tersebut, saya tegaskan tidak ada pemukulan. Semua personel menjalankan pengamanan aksi damai sesuai SOP," kata Arif.

Ia juga meminta pihak yang memiliki bukti terkait dugaan pemukulan tersebut untuk menyerahkannya kepada aparat penegak hukum.

"Kalau memang ada buktinya, silahkan diserahkan ke pihak berwajib," sambungnya.

Dugaan pemukulan tersebut kini menjadi bagian dari laporan yang ditangani kepolisian.

Kebenaran peristiwa itu masih perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelumnya, Gurky bersama rekan-rekannya juga menggelar aksi demonstrasi jilid pertama dengan tuntutan perbaikan jalan rusak di Kota Binjai.

Dalam aksi tersebut, massa melemparkan telur busuk ke Kantor Wali Kota Binjai sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah daerah.* (tm/ad)

MEDAN – Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam peredaran vape yang mengandung etomidate di Kota Medan.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita 437 unit vape yang dikenal dengan sebutan vape getar.

Baca Juga:

• Bikin Bangga! Pesepak Bola Muda Batu Bara Antar Timnas Putri Indonesia U-17 Lolos ke Piala Asia 2027

Pengungkapan bermula dari informasi mengenai seorang perempuan yang diduga menyediakan vape mengandung etomidate.

"Petugas melakukan penyelidikan dengan menyamar dan menemui seorang perempuan di kawasan MMTC untuk melakukan transaksi narkotika," kata Andy, Rabu, 14 Oktober 2026.

Setelah berkomunikasi dan mencapai kesepakatan dengan perempuan tersebut, petugas diarahkan menemui seorang pria berinisial A, 30 tahun, warga Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

A kemudian membawa petugas ke sebuah gudang di dekat Stadion Teladan, Jalan Stadion, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota.

Lokasi itu diduga menjadi tempat penyimpanan vape yang akan diambil dalam transaksi tersebut.

"Petugas diarahkan bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian membawa mereka ke sebuah gudang di Stadion Teladan," ujarnya.

Saat berada di gudang, polisi menangkap A ketika sedang menunjukkan barang yang diduga mengandung narkotika.

Petugas kemudian menyita ratusan vape yang disimpan di dalam plastik hitam.

"Petugas menyita 437 vape yang diduga mengandung etomidate. Barang bukti tersebut terdiri atas 418 vape merek Yakuza XL dan 19 vape merek Thugs yang disimpan dalam plastik berwarna hitam," ungkapnya.

Setelah menangkap A, polisi melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat.

Petugas kemudian menangkap seorang perempuan berinisial I, 36 tahun, warga Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh.

I diduga berperan sebagai pengendali transaksi vape yang mengandung etomidate.

"Perempuan tersebut diduga berperan mengendalikan transaksi vape mengandung etomidate," jelasnya.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, A dan I mengaku memperoleh vape tersebut melalui aplikasi Zangi dari seorang pria berinisial RH.

Polisi kini masih menyelidiki keberadaan dan keterlibatan RH dalam kasus tersebut.

"Mereka mengaku mendapatkan vape tersebut melalui komunikasi menggunakan aplikasi Zangi dari seorang pria berinisial RH yang kini masih dalam penyelidikan," katanya.

Kedua orang yang ditangkap beserta barang bukti telah dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi juga melakukan pemeriksaan awal terhadap barang bukti menggunakan alat uji narkotika serta memeriksa sejumlah saksi yang berkaitan dengan penangkapan.

Selanjutnya, penyidik akan mengirimkan barang bukti ke Laboratorium Forensik (Labfor), menggelar perkara, dan mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran vape tersebut.

Hingga Rabu, 14 Oktober 2026, polisi masih mendalami keterlibatan RH dan menelusuri asal-usul 437 unit vape yang disita.

Kandungan etomidate dalam barang bukti tersebut juga perlu dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium forensik.* (d/ad)

BATUBARA – Pesepak bola muda asal Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Fadilla, turut mengantarkan Timnas Putri Indonesia U-17 lolos ke putaran final Piala Asia Putri U-17 2027.

Penampilan impresifnya selama babak kualifikasi di Singapura menjadi salah satu kontribusi penting bagi keberhasilan Garuda Pertiwi Muda.

Baca Juga:

• RDP Kematian Winda Lorenza di DPRD Sumut Buntu, Polda Sumut dan Polrestabes Medan Absen

Dalam laga tersebut, ia mencetak dua gol pada menit ke-10 dan ke-14, membantu Indonesia menang telak dengan skor 5-0.

Kemenangan itu memastikan langkah Indonesia menuju putaran final Piala Asia Putri U-17 2027.

Sebelum menghadapi Singapura, Indonesia juga berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0 pada Senin, 5 Oktober 2026.

Saat melawan Arab Saudi pada Kamis, 8 Oktober 2026, Fadilla turut mencetak gol pada menit ke-89.

Rentetan hasil positif tersebut membawa Indonesia melewati persaingan kualifikasi dan mengamankan tiket ke putaran final.

Bagi Fadilla, pencapaian ini menjadi kebanggaan tersendiri karena ia bisa berkontribusi langsung untuk tim nasional yang diasuh Timo Scheunemann.

Fadilla mengaku bangga dapat membantu Indonesia lolos ke putaran final. Ia juga bersyukur timnya mampu memenangi pertandingan penentuan melawan Singapura.

"Sangat bangga kepada diri sendiri karena bisa mengantarkan Indonesia lolos kualifikasi dan pada pertandingan final bisa memenangkan pertandingan," ujar Fadilla.

Meski berhasil meraih kemenangan besar, Fadilla mengakui sempat meragukan peluang Indonesia untuk mengalahkan Singapura.

Keraguan itu muncul karena Singapura sebelumnya juga mampu menaklukkan Arab Saudi dan sempat berada di posisi teratas klasemen.

Namun, Fadilla bersama rekan-rekan setimnya tetap berusaha menjaga keyakinan untuk meraih kemenangan.

Dukungan dan doa orang tua juga menjadi sumber motivasi baginya untuk tampil maksimal di lapangan.

"Awalnya tidak ada ekspektasi karena lawannya Singapura. Mereka juga bisa mengalahkan Arab Saudi dan posisi klasemennya di atas. Saya sempat tidak yakin bisa mengalahkan Singapura, tetapi karena ingin memenangkan pertandingan, kami tetap yakin dan mendapat doa dari orang tua," katanya.

Keberhasilan membawa Indonesia lolos ke putaran final menjadi motivasi tambahan bagi Fadilla untuk terus mengembangkan kemampuannya.

Pemain jebolan BHRU Sumut itu tidak ingin cepat berpuas diri dengan pencapaian yang telah diraih.

Ia bertekad meningkatkan kualitas permainan melalui latihan yang lebih maksimal.

Dengan begitu, ia berharap dapat bersaing dan memberikan kontribusi lebih besar jika kembali mendapat kesempatan memperkuat tim nasional.

Fadilla juga menargetkan prestasi tinggi pada Piala Asia Putri U-17 2027.

Ia berharap bisa kembali lolos seleksi dan menjadi bagian dari skuad Indonesia yang akan tampil dalam turnamen tersebut.

"Target saya terus berlatih untuk persiapan Piala Asia ini dan bisa mendapatkan juara. Semoga saya bisa lolos seleksi lagi dan bermain nanti di Piala Asia," pungkasnya.

Keberhasilan membawa Timnas Putri Indonesia U-17 lolos ke Piala Asia 2027 menambah catatan prestasi Fadilla di sepak bola wanita.

Sebelumnya, ia tampil bersama Timnas Indonesia Putri U-16 dalam ajang Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah.

Dalam turnamen tersebut, Fadilla menjadi salah satu pemain yang berperan dalam perjalanan Indonesia hingga finis sebagai runner-up.

Indonesia gagal menjadi juara setelah kalah tipis 0-1 dari Thailand pada pertandingan final di Supersoccer Arena, Kudus, Minggu, 23 Agustus 2026.

Selain itu, Fadilla juga turut mengantarkan tim BHRU Sumut menempati peringkat keempat dalam Piala Pertiwi Nasional 2025.

Deretan pencapaian tersebut menjadi modal bagi Fadilla untuk terus berkembang.

Kini, pesepak bola asal Batu Bara itu memiliki kesempatan untuk kembali bersaing memperebutkan tempat di skuad Timnas Putri Indonesia U-17 dan mengejar target juara di Piala Asia 2027.* (tm/ad)

MEDAN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumatera Utara terkait kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri Brigadir I, terpaksa diskors setelah pihak kepolisian tidak hadir.

Padahal, rapat tersebut digelar untuk menindaklanjuti permintaan keluarga agar kasus kematian Winda diungkap secara transparan.

Baca Juga:

• Dirut PT Danrus Utama Engineering Divonis Lepas dalam Kasus Dugaan Korupsi Puskesmas Nias Barat, Hakim Nyatakan Perbuatannya Bukan Tindak Pidana

Berdasarkan pantauan di lokasi, empat anggota Komisi A hadir dalam rapat yang dimulai sekitar pukul 10.50 WIB.

Keluarga Winda bersama tim penasihat hukum juga mengikuti pertemuan tersebut.

Namun, hingga rapat berakhir, tidak ada perwakilan dari Polda Sumatera Utara maupun Polrestabes Medan yang hadir.

Anggota Komisi A DPRD Sumut, Berkat Kurniawan Laoli, yang memimpin rapat, mengatakan pihaknya telah mengirimkan undangan kepada kedua institusi kepolisian tersebut.

Meski demikian, tidak ada perwakilan yang datang ataupun memberikan konfirmasi mengenai ketidakhadiran mereka.

"Kita sudah mengundang pihak-pihak termasuk pihak keluarga, dari Polda Sumut dan juga Polrestabes. Namun, sampai kita selesai rapat, dari Polda belum hadir," kata Berkat.

Berkat mengatakan DPRD Sumut berencana menjadwalkan ulang RDP tersebut pada 27 Oktober 2026.

Rencana itu akan diajukan kepada pimpinan Komisi A dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumut untuk mendapatkan persetujuan.

"(Kami) juga belum mengonfirmasi atas ketidakhadiran. Hari ini ada Bamus lagi, kami akan minta pimpinan Komisi A untuk mengajukan jadwal perubahan karena rapat kita tadi skors, nanti kita minta tanggal 27 Oktober. Mudah-mudahan nanti pimpinan kita di Komisi A dan teman-teman di Bamus juga menyetujui hal ini," jelasnya.

Berkat menjelaskan, RDP tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan keluarga Winda yang sebelumnya disampaikan kepada Komisi A DPRD Sumut.

Namun, setelah surat permohonan diterima, keluarga Winda lebih dahulu mengikuti RDP dengan Komisi III DPR RI pada Agustus 2026.

Kondisi tersebut membuat pertemuan di tingkat DPRD Sumut baru dapat dilaksanakan pada 14 Oktober 2026.

Menurut Berkat, DPRD Sumut ingin memberikan ruang kepada keluarga untuk menyampaikan informasi dan menjelaskan persoalan yang mereka pertanyakan terkait kematian Winda.

Ia menegaskan, pihaknya tidak bermaksud membela keluarga ataupun menyalahkan kepolisian.

DPRD Sumut ingin memfasilitasi pertemuan antara keluarga dan aparat penegak hukum agar persoalan tersebut dapat dibahas secara terbuka.

"Tujuannya sebenarnya untuk mendorong kasus ini supaya terbuka seperti keinginan dari pihak keluarga. Kami melihat juga perjuangan Bapak/Ibu termasuk tim lawyer. Makanya kami saya secara pribadi kemudian mengambil sikap bahwa walaupun sudah ada keputusan atau rekomendasi yang dikeluarkan DPR RI, tapi tidak ada salahnya juga kami yang berada di Sumut melakukan pertemuan untuk juga nanti menghasilkan rekomendasi kepada Polda Sumut. Kita bukan ingin membela keluarga atau pengacara, ataupun ingin menyalahkan Polda Sumut, tidak. Sebenarnya kalau kedua-duanya hadir, kita ingin memfasilitasi, mencari titik temu atau menemukan sebenarnya apa yang bisa menjadi tuntutan dari keluarga," pungkasnya.

Berkat berharap pertemuan lanjutan nantinya dapat menghadirkan seluruh pihak yang berkepentingan sehingga DPRD Sumut bisa memperoleh penjelasan dari keluarga maupun kepolisian.

Ketidakhadiran kepolisian dalam RDP tersebut menuai kekecewaan dari tim kuasa hukum keluarga Winda.

Utreck Ricardo Siringoringo mengatakan pihaknya menyayangkan tidak adanya perwakilan kepolisian, terlebih karena tidak ada penjelasan mengenai alasan ketidakhadiran tersebut.

"Meskipun yang diundang tidak kunjung hadir tanpa konfirmasi yang jelas apa penyebabnya, meskipun ada juga nanti reschedule. Tapi kan harusnya kalau disuratin ya dibalas, diklarifikasi. Kami kecewa," kata Utreck.

Utreck juga menyinggung hasil RDP Komisi III DPR RI pada Agustus 2026.

Menurut dia, dalam pertemuan tersebut telah disampaikan rekomendasi agar kepolisian membuka informasi mengenai kematian Winda kepada keluarga.

Namun, ia menilai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut belum sesuai dengan harapan keluarga.

"RDP Komisi III itu dilakukan secara tertutup, sudah ada kesimpulannya. Hanya saja saat ini, Polrestabes Medan bertolak belakang dengan kesimpulan," pungkasnya.

Persoalan kematian Winda Lorenza Gowasa kini kembali menjadi perhatian setelah keluarga meminta penjelasan lebih lanjut mengenai penanganan kasus tersebut.

Melalui RDP lanjutan, DPRD Sumut diharapkan dapat mempertemukan keluarga dan kepolisian untuk membahas persoalan yang masih dipertanyakan.

Hingga RDP pada 14 Oktober 2026 berakhir, pihak kepolisian belum hadir untuk memberikan penjelasan dalam forum tersebut.

Rapat lanjutan direncanakan berlangsung pada 27 Oktober 2026, dengan jadwal yang masih menunggu persetujuan.* (d/ad)

MEDAN – Direktur Utama PT Danrus Utama Engineering, Averias Sarumaha, divonis lepas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara dugaan korupsi proyek rehabilitasi Puskesmas Mandrehe Utara, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, tahun anggaran 2023.

Meski perbuatannya dinilai terbukti sebagaimana didakwakan, hakim menyatakan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Bebas dari Tahanan Usai Menang Praperadilan, Kuasa Hukum: Semoga Tak Ada Kriminalisasi Produk Advokat

Perkara tersebut berkaitan dengan proyek pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sejumlah puskesmas dengan anggaran Rp 1,2 miliar.

"Mengadili perbuatan Averias Sarumaha terbukti sesuai didakwaakan tetapi bukan tindak pidana, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan dan memulihkan kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya," kata hakim ketua Sulhanuddin di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (13/10/2026) malam.

Sebelum menutup persidangan, hakim memberikan waktu tujuh hari kepada jaksa penuntut umum (JPU) maupun pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya untuk menentukan sikap terhadap putusan tersebut, apakah menerima atau mengajukan banding.

Usai persidangan, JPU dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Save Halawa, mengatakan pihaknya akan melaporkan putusan tersebut kepada pimpinan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Atas putusan hakim tersebut, kami akan melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan," ujar Save.

Save juga menyebut Averias telah diputus dalam perkara lain setelah dinyatakan bersalah berdasarkan keterangan saksi di persidangan.

Namun, dalam perkara rehabilitasi Puskesmas Mandrehe Utara ini, hakim menyatakan perbuatannya bukan merupakan tindak pidana.

Putusan lepas tersebut berbeda dengan tuntutan jaksa.

Sebelumnya, Averias dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta, dengan ketentuan subsider 60 hari kurungan apabila denda tidak dibayar.

Dalam dakwaan, Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat menganggarkan Rp 1,2 miliar untuk kegiatan pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sejumlah fasilitas puskesmas pada tahun anggaran 2023.

Pekerjaan tersebut meliputi pemeliharaan bangunan Puskesmas Lolofitu Moi, Puskesmas Mandrehe Utara, Puskesmas Ambukha, Puskesmas Lahus, dan Puskesmas Sirombu.

Dalam pelaksanaannya, jaksa mempersoalkan dokumen laporan harian dan bulanan kemajuan pekerjaan yang dibuat serta ditandatangani Ahmad Sopian selaku pelaksana bangunan gedung CV Berjhon.

Menurut dakwaan, pemeriksaan pekerjaan yang dicatat atas nama Tandrosali Ndruru selaku inspector dan Arnoldus Nduru selaku site engineer dari PT Danrus Utama Engineering tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

Jaksa menyebut keduanya tidak pernah datang ke lokasi atau melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut.

Jaksa juga menguraikan bahwa Evan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang telah divonis dua tahun penjara dalam perkara lain, hanya melakukan pemantauan di lokasi tanpa pengukuran untuk memastikan kebenaran laporan kemajuan pekerjaan.

Selain itu, Arnoldus disebut tidak pernah mengetahui maupun hadir dalam pemeriksaan hasil pekerjaan.

Krisman Aprieli Zai selaku direksi teknis juga disebut tidak pernah datang ke lokasi untuk memeriksa pekerjaan, tetapi menandatangani berita acara atas perintah Evan.

Dalam dakwaan, Averias selaku Direktur Utama PT Danrus Utama Engineering disebut tidak menjalankan pengawasan pekerjaan sebagaimana mestinya.

Ia juga diduga menyiapkan dokumen tagihan pembayaran tenaga ahli seolah-olah Arnoldus dan Tandrosali telah melakukan pengawasan proyek.

Jaksa menyebut kedua tenaga ahli tersebut tidak terlibat dalam pekerjaan konsultansi pengawasan rehabilitasi puskesmas dan tidak menerima pembayaran sebagaimana tercantum dalam dokumen tagihan.

Bukti pembayaran tenaga ahli dalam dokumen tersebut dinilai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Sementara itu, Suguman Gulo selaku penyedia atau Wakil Direktur XIV CV Berjhon, yang telah divonis bebas dalam perkara lain, didakwa memanipulasi dokumen kemajuan pekerjaan.

Jaksa menyebut Suguman tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang memadai di bidang konstruksi.

Berdasarkan uraian dakwaan, hasil pemeriksaan pekerjaan menemukan sejumlah bagian bangunan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Bagian yang dipersoalkan antara lain bahan tembok, talang, atap, cat, pintu, jendela, serta lantai bangunan.

Jaksa menduga rangkaian perbuatan dalam pelaksanaan proyek tersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain, termasuk Suguman Gulo, maupun suatu korporasi, serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 214.216.000 atau sekitar Rp 214,2 juta.

Meski demikian, dalam perkara yang dihadapi Averias, hakim menjatuhkan putusan lepas karena menilai perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana.

Putusan ini berbeda dari putusan bebas, yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Langkah hukum selanjutnya masih menunggu sikap jaksa dan pihak terdakwa dalam tenggang waktu yang diberikan pengadilan.* (tm/ad)

MEDAN – Anggota DPRD Sumatera Utara, Dhody Thahir, keluar dari tahanan Polda Sumatera Utara setelah Pengadilan Negeri (PN) Medan menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sah.

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Khamozaro Waruwu dalam sidang praperadilan pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Bahas Konflik Agraria, 10 Objek Tanah Jadi Sasaran Reforma Agraria

Selain menyatakan penetapan tersangka tidak sah, hakim memerintahkan agar Dhody dikeluarkan dari tahanan.

Kuasa hukum Dhody, Hasrul Benny Harahap, menyampaikan rasa syukur atas putusan tersebut.

Ia membenarkan bahwa kliennya telah keluar dari tahanan Polda Sumut setelah putusan dibacakan.

"Sudah keluar, dan alhamdulillah hakim sudah benar dalam keputusannya," kata Hasrul, Rabu (14/10/2026).

Hasrul berharap kasus serupa tidak kembali terjadi, terutama jika berkaitan dengan produk hukum yang dibuat oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya.

"Semoga tidak ada lagi tindakan kriminalisasi produk advokat," tambah Hasrul.

Dalam sidang praperadilan pada Selasa sore, Khamozaro Waruwu membacakan putusan yang mengabulkan sebagian permohonan Dhody.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. Menetapkan surat penetapan tersangka tidak sah. Memerintahkan pemohon dikeluarkan dari tahanan," ujar Khamozaro Waruwu dalam sidang praperadilan Selasa (13/10/2026) sore.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai surat yang dipersoalkan dalam perkara tersebut tidak dibuat di rumah Dhody Thahir, melainkan di rumah Danialsyah, mantan kuasa hukum pemohon.

Hakim juga menilai pihak termohon tidak mampu menghadirkan saksi dan bukti yang cukup untuk membuktikan dugaan pemalsuan surat tersebut.

Selain itu, surat yang dipersoalkan dinilai tidak terbukti berkaitan dengan akta autentik mana pun.

"Tidak ada pihak yang diuntungkan dari akibat surat itu. Bahwa surat itu tidak berkaitan dengan pemalsuan, melainkan perdata," kata Khamozaro.

Putusan praperadilan tersebut membuat penetapan tersangka terhadap Dhody dinyatakan tidak sah.

Namun, putusan itu perlu dibedakan dari putusan yang menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam pemeriksaan pokok perkara.

Kasus yang menjerat Dhody bermula dari laporan Muhammad Ghazali Iskandar ke Polda Sumut terkait dugaan pemalsuan surat advokat.

Surat tersebut berkaitan dengan objek jual beli tanah di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut menetapkan Dhody sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/166/VIII/Res.1.9/Ditreskrimum.

Dhody disangkakan melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 subsider Pasal 263 KUHP.

Tidak menerima penetapan tersebut, Dhody kemudian mengajukan permohonan praperadilan ke PN Medan untuk menguji keabsahan status tersangkanya.

Permohonan itu terdaftar dengan Nomor 112/Pid.Pra/2026/PN Mdn.

Melalui putusan tersebut, PN Medan menyatakan penetapan tersangka terhadap Dhody tidak sah dan memerintahkan pembebasannya dari tahanan.

Putusan ini menjadi titik penting dalam proses hukum yang sebelumnya menjerat anggota DPRD Sumut tersebut.* (tm/ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk menyelesaikan persoalan pertanahan dan konflik agraria di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Penanganan setiap kasus harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data yang akurat, serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Sejumlah Desa di Asahan Belum Lengkapi Administrasi PKK, Ketua TP PKK Minta Pembenahan

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, Kapolres Batu Bara AKBP Dony Satria Wicaksono, Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara Nanang Dwi Priharyadi, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Sayed Tarmizi, perwakilan Dandim 0208/Asahan, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara Rusian Heri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara Febby Richard Immanuel L. Tobing, serta jajaran perangkat daerah, unsur TNI-Polri, dan para camat.

Dalam arahannya, Baharuddin mengatakan persoalan pertanahan memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Karena itu, setiap kasus membutuhkan kajian tersendiri dengan memperhatikan keakuratan data, kejelasan status hukum, dan koordinasi antarlembaga.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah Hak Guna Usaha (HGU) sejumlah perusahaan di Kabupaten Batu Bara.

Persoalan tersebut mencakup HGU yang telah diperpanjang, yang masa berlakunya telah berakhir, maupun yang masih dalam proses pengurusan di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Melalui GTRA, pemerintah daerah bersama instansi terkait akan memetakan dan mengelompokkan persoalan agraria berdasarkan tingkat kompleksitasnya, mulai dari kategori ringan, menengah, hingga berat.

Pengelompokan tersebut diharapkan membantu pemerintah menentukan prioritas dan langkah penyelesaian yang sesuai dengan kondisi setiap kasus.

Dalam rapat tersebut, penyelesaian konflik agraria diarahkan melalui tujuh tahapan agar penanganannya lebih terstruktur.

Tahap pertama adalah identifikasi dan inventarisasi data, meliputi lokasi, pihak yang terlibat, dokumen, serta riwayat tanah.

Tahap kedua berupa verifikasi dan validasi untuk memeriksa aspek hukum serta kondisi fisik lahan.

Tahap ketiga dilakukan melalui survei dan pemetaan bersama untuk memeriksa kondisi lapangan dan batas-batas tanah.

Selanjutnya, pemerintah melakukan analisis dan pemetaan konflik guna mengetahui pokok persoalan serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Tahap kelima adalah musyawarah atau fasilitasi melalui GTRA untuk mencari kesepakatan.

Setelah itu, ditentukan skema penyelesaian yang sesuai, seperti penegasan batas tanah, penyelesaian administrasi, atau penataan akses dan redistribusi tanah melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahap terakhir adalah pelaksanaan tindak lanjut, disertai pemantauan dan evaluasi untuk memastikan langkah penyelesaian berjalan sesuai rencana.

Untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria, rapat tersebut juga membahas rencana aksi selama 90 hari pertama.

Pada hari ke-1 hingga ke-15, agenda difokuskan pada konsolidasi surat keputusan, anggota, penanggung jawab kegiatan, dan agenda kerja.

Hari ke-16 hingga ke-30 digunakan untuk mengumpulkan data awal dan mengidentifikasi kekurangan data bersama Kantor Pertanahan serta organisasi perangkat daerah.

Selanjutnya, pada hari ke-31 hingga ke-45, dilakukan rapat untuk menentukan kriteria dan lokasi awal.

Hari ke-46 hingga ke-60 diarahkan pada validasi awal bersama pemerintah kecamatan, desa, dan instansi terkait.

Pada hari ke-61 hingga ke-75, agenda difokuskan pada penyusunan paket penataan akses dan daftar kasus.

Adapun hari ke-76 hingga ke-90 digunakan untuk menetapkan target, jadwal, indikator keberhasilan, serta menyusun laporan awal.

Rencana tersebut diharapkan menjadi pedoman kerja bagi seluruh instansi yang terlibat agar penanganan konflik agraria dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Dalam rapat itu, Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara Nanang Dwi Priharyadi juga menyampaikan bahwa penyelesaian terhadap 10 objek tanah yang menjadi sasaran reforma agraria harus dilakukan secara cermat.

Status hukum dan riwayat kepemilikan setiap lahan perlu diperiksa sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

Koordinasi lintas instansi melalui GTRA dinilai penting untuk mencari solusi atas persoalan pertanahan di Kabupaten Batu Bara.

Setiap keputusan harus mengikuti ketentuan hukum dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat maupun perusahaan yang terkait.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Sayed Tarmizi mengingatkan agar lahan yang masih berkonflik atau sedang menjalani proses gugatan di pengadilan ditangani secara hati-hati.

Ia menekankan perlunya mempertimbangkan status hukum lahan sebelum mengambil tindakan atau kebijakan yang berpotensi memperkeruh persoalan, terutama ketika proses hukum masih berlangsung.

GTRA sendiri menjadi wadah koordinasi untuk memfasilitasi penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan mediasi dan pencarian solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution.

Upaya tersebut tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan serta tidak tumpang tindih dengan proses hukum yang sedang berjalan.

Secara umum, reforma agraria bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, menangani konflik agraria, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi.

Program ini juga diharapkan mendukung kedaulatan pangan dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kantor Pertanahan, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, dan instansi terkait diharapkan semakin memperkuat kerja sama dalam memetakan, memverifikasi, dan menindaklanjuti persoalan agraria secara sistematis.

Dengan koordinasi yang baik dan kepastian hukum yang jelas, penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Batu Bara diharapkan dapat berjalan lebih terarah tanpa mengabaikan hak masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan.* (ad)

ASAHAN – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Asahan menyoroti pentingnya ketertiban administrasi dan kesesuaian program kerja PKK di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

Sejumlah desa masih ditemukan belum memiliki kelengkapan administrasi sesuai pedoman Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Evaluasi Program MBG, 81 SPPG Diminta Jaga Kualitas dan Keamanan Makanan

Kegiatan ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Asahan, organisasi perangkat daerah (OPD), para camat se-Kabupaten Asahan, pengurus TP PKK Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam arahannya, Yusnila menekankan bahwa tertib administrasi menjadi salah satu hal penting untuk mendukung pelaksanaan program kerja PKK.

Ia mengatakan, berdasarkan kunjungan pembinaan ke sejumlah desa dan kelurahan, masih ditemukan kekurangan yang perlu segera diperbaiki.

Di antaranya, terdapat desa yang belum memiliki buku administrasi dan papan data secara lengkap sesuai ketentuan Rakernas X PKK.

Selain itu, pelaksanaan program kerja di sejumlah desa dan kelurahan juga belum sepenuhnya mengikuti pedoman tersebut.

"Untuk itu, saya mengimbau seluruh Ketua TP PKK Kecamatan agar meningkatkan pembinaan administrasi PKK di seluruh desa dan kelurahan di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan Rakernas X Tahun 2025," tegasnya.

Menurut Yusnila, administrasi yang tertib merupakan fondasi untuk membangun tata kelola organisasi yang teratur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan pencatatan yang baik, pelaksanaan dan evaluasi 10 Program Pokok PKK diharapkan berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Bupati Asahan dalam pidato tertulis yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mohammad Azmy Ismail, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TP PKK atas kerja keras dan dukungan mereka dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan keluarga.

Apresiasi tersebut secara khusus diberikan kepada pengurus TP PKK tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan, hingga kelompok Dasawisma yang telah mempersiapkan evaluasi lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG)-PKK, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS), serta Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Asahan berharap berbagai persiapan yang telah dilakukan dapat memberikan hasil terbaik dan menghasilkan prestasi yang membanggakan.

Prestasi yang telah diraih sebelumnya juga diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada perlombaan tahun mendatang.

Bupati turut menyampaikan penghargaan kepada seluruh perangkat daerah yang berperan sebagai dewan pembina dan telah mendukung program serta kegiatan TP PKK Kabupaten Asahan.

"Rakornis ini menjadi forum untuk berdiskusi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam mendukung pelaksanaan program kerja sesuai kebutuhan masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) PKK," demikian disampaikan dalam pidato tertulis Bupati.

Melalui Rakornis tersebut, seluruh jajaran TP PKK diharapkan dapat mengevaluasi dan menyelaraskan program kerja mulai dari tingkat pusat hingga desa dan kelurahan.

Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain mendukung pemberdayaan keluarga, kegiatan PKK juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Asahan yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan melalui partisipasi aktif masyarakat.

Rakornis kemudian dilanjutkan dengan peninjauan produk One Village One Product (OVOP) yang disediakan oleh masing-masing kecamatan.

Kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk unggulan daerah. Selain itu, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan turut mengikuti kegiatan kerajinan mewarnai kain ikat.* (ad)

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperketat pengawasan terhadap pengolahan dan pendistribusian makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak memenuhi standar kualitas, kebersihan, keamanan, dan kelayakan konsumsi.

Baca Juga:

• DUGAAN SKANDAL MARK-UP MBG: SPPG Tembung 3 Belanja Bahan Baku Harian di Dua Usaha Dagang

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Asahan sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Asahan Rianto, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para asisten, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Asahan, serta seluruh SPPG di Kabupaten Asahan.

Dalam sambutannya, Taufik menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.

Dengan asupan makanan bergizi, anak-anak diharapkan dapat tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, serta berkembang menjadi generasi yang cerdas dan berkualitas.

"Program MBG ini merupakan perhatian Pemerintah kepada anak-anak kita agar mereka mendapatkan makanan bergizi. Kita berharap melalui pemenuhan gizi yang baik, anak-anak dapat tumbuh sehat, cerdas, dan menjadi generasi penerus yang mampu membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," ujar Bupati.

Taufik juga mengingatkan seluruh kepala SPPG agar melakukan pengawasan secara maksimal pada setiap tahapan pengelolaan makanan.

Mulai dari proses pengolahan hingga pendistribusian, seluruh tahapan harus berjalan sesuai ketentuan agar makanan yang diterima anak-anak tetap aman dan layak dikonsumsi.

Pemerintah Kabupaten Asahan, kata dia, akan ikut memantau langsung pelaksanaan program tersebut.

Pemerintah daerah juga membuka ruang diskusi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengevaluasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki.

"Saya nantinya akan melihat langsung pengelolaan MBG dan berdiskusi bersama untuk menjadikan program ini lebih baik ke depannya. Saya berharap seluruh SPPG menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab agar program ini berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak kita," tegasnya.

Bupati turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kepala SPPG beserta jajaran yang telah bekerja menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak di Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN Asahan, Adi Adma Arif, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 81 SPPG di Kabupaten Asahan.

Menurut dia, pelaksanaan Program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Adi menjelaskan, perkembangan pelaksanaan MBG di Kabupaten Asahan berlangsung dengan cepat.

Ke depan, pihaknya berharap jangkauan pelayanan program tersebut semakin luas sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga ke pelosok daerah.

"Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program ini. Kami juga mengingatkan seluruh SPPG agar senantiasa mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dalam pengolahan dan pemberian makanan bergizi sesuai ketentuan yang berlaku," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Asahan sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Asahan, Rianto, mengatakan jumlah dapur MBG di daerah tersebut diharapkan terus bertambah seiring dengan besarnya manfaat program bagi masyarakat.

Namun, ia menegaskan bahwa penambahan dapur harus diikuti dengan pengawasan bersama.

Pemerintah daerah, Satgas MBG, BGN, SPPG, dan pihak terkait lainnya perlu bekerja sama memastikan setiap dapur menjalankan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Sebagai Satgas MBG, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan makanan yang disajikan kepada anak-anak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Karena itu, mari kita bersama-sama mengawasi pelaksanaan program ini dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan," ujar Rianto.

Ia juga mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi dan sinergi untuk menyukseskan program strategis nasional tersebut.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dapur dan kelancaran distribusi makanan, tetapi juga komitmen bersama dalam menjaga mutu, keamanan, dan keberlanjutan pelayanan.

"Keberhasilan Program MBG di Kabupaten Asahan ada di tangan kita bersama. Mari kita jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak dan masyarakat," pungkasnya.* (ad)

MEDAN – Kualitas udara di Kota Medan memburuk akibat sebaran kabut asap lintas batas yang terbawa angin ke wilayah Sumatera Utara.

Berdasarkan data Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (AQMS) pada Rabu, 14 Oktober 2026, pukul 07.00 WIB, kualitas udara di kawasan Jalan Pinang Baris, Kecamatan Medan Sunggal, masuk kategori Tidak Sehat dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) mencapai 136.

Baca Juga:

• Gandeng Pemkab Aceh Besar, Unmuha Resmi Teken MoU, Siap Genjot SDM dan Pembangunan Daerah

Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup terus memantau perkembangan kualitas udara untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Melvi Marlabayana, mengatakan pemantauan kualitas udara terus menjadi perhatian menyusul perubahan kondisi udara akibat sebaran kabut asap dari wilayah lain di Pulau Sumatera.

Ia menjelaskan, zona biru menunjukkan kualitas udara yang masih dapat diterima bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.

Sementara itu, zona kuning menandakan kondisi udara yang dapat merugikan kesehatan.

Melvi menyebutkan, sebaran kabut asap lintas batas tersebut berasal dari wilayah lain di Pulau Sumatera yang terbawa angin.

Kondisi ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah Pulau Sumatera serta dipengaruhi faktor cuaca dan pergerakan angin.

Data AQMS pada pukul 07.00 WIB menunjukkan polutan dominan di kawasan Jalan Pinang Baris adalah PM2.5 dengan angka 136.

Selain itu, tercatat PM10 sebesar 84 dan sulfur dioksida (SO2) sebesar 58.

Adapun di kawasan Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, polutan dominan adalah PM10 dengan angka 83.

PM2.5 merupakan partikel polusi berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru.

Paparan partikel ini berisiko mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan.

Merespons kondisi tersebut, Melvi mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat udara tampak pekat atau jarak pandang menurun.

Warga juga disarankan menggunakan masker standar jika terpaksa beraktivitas di luar rumah.

Masyarakat diharapkan terus memperhatikan perkembangan informasi kualitas udara dan membatasi paparan polusi untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan selama kabut asap masih memengaruhi wilayah Medan.* (ad)

Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri Kombes Pipit Subiyanto mengatakan, penanganan perkara tersebut dilakukan bersama 10 Polda jajaran. Secara keseluruhan, terdapat 98 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla oleh korporasi, dengan luas lahan terbakar mencapai 25.600,26 hektare.

Baca Juga:

• Gelombang Desakan Karhutla Jadi Bencana Nasional Memuncak, Istana Bertahan

Pipit menambahkan, sembilan korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut seluruhnya bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.

"Kalau sementara itu dari kelapa sawit," tuturnya.

Berdasarkan data Bareskrim Polri, Polda Kalbar menangani laporan karhutla korporasi terbanyak dengan 33 laporan polisi. Selanjutnya, Polda Sumatera Selatan menangani 17 laporan dan Polda Kalteng sebanyak 14 laporan.

Polda Kalsel menangani 11 laporan, disusul Polda Kalimantan Timur dengan tujuh laporan dan Polda Riau sebanyak enam laporan.

Sementara itu, Polda Kalimantan Utara dan Polda Lampung masing-masing menangani tiga laporan. Polda Jambi menangani dua laporan, sedangkan Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Dittipidter Bareskrim Polri masing-masing menangani satu laporan.

Dari total 98 laporan polisi tersebut, penetapan sembilan korporasi sebagai tersangka sejauh ini terkonsentrasi di tiga provinsi di Kalimantan.

Pipit merinci, tujuh korporasi ditetapkan sebagai tersangka di wilayah hukum Polda Kalbar. Adapun Polda Kalteng dan Polda Kalsel masing-masing menetapkan satu korporasi sebagai tersangka.

"Sehingga di sini berjumlah total semuanya 98. Jumlah sementara saat ini yang sudah ditetapkan itu sembilan tersangka. Di mana dari Kalimantan Barat tujuh, Kalimantan Tengah satu, dan Kalimantan Selatan satu," kata Pipit.

Penanganan perkara ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada lingkungan. Meski demikian, proses hukum tetap harus membuktikan dugaan pelanggaran yang dilakukan masing-masing korporasi.

Bareskrim Polri bersama jajaran Polda masih menangani laporan-laporan tersebut sesuai proses penyelidikan dan penyidikan. Rincian dugaan pelanggaran oleh masing-masing perusahaan belum dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan tersebut.* (in/dh)

Mahfud mengungkapkan kekecewaannya melalui akun X pribadinya pada Rabu (14/10/2026). Menurutnya, dugaan korupsi di lembaga yang bertugas menangani bencana merupakan ironi yang memprihatinkan.

Baca Juga:

• Rakyat Susah Dilanda Bencana, Sestama BNPB Malah Korupsi

Dia juga menyoroti operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pihak di lingkungan BNPB.

"Bayangkan, OTT korupsi oleh KPK terjadi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," ujarnya.

Menurut Mahfud, dugaan penyelewengan dana kebencanaan menjadi persoalan serius karena anggaran tersebut semestinya digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana dan mendukung penanganan keadaan darurat.

KPK melakukan OTT di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026). Dalam operasi tersebut, sebanyak 14 orang diamankan, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan sejumlah pihak swasta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perkara tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana.

"Ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan," kata Budi di Yogyakarta, Selasa (13/10).

Dalam operasi itu, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai awal sekitar Rp 1,4 miliar serta sejumlah logam mulia berupa emas batangan dan tabungan emas. Jumlah keseluruhan emas yang diamankan masih dalam proses penghitungan.

KPK belum memerinci secara lengkap konstruksi perkara maupun pengadaan yang diduga bermasalah. Perkara tersebut juga masih harus melalui proses hukum untuk menentukan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.

Di tengah proses hukum yang berlangsung, BNPB memastikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat tetap berjalan. Lembaga tersebut juga menyatakan menghormati kewenangan KPK dan siap bersikap kooperatif dalam penanganan perkara.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menegaskan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga terdampak bencana, tidak boleh terganggu akibat kasus tersebut.

BNPB juga menyatakan siap membantu penyidik dengan menyediakan dokumen yang diperlukan dalam proses penegakan hukum.

OTT KPK di lingkungan BNPB menjadi sorotan karena dugaan perkara tersebut menyangkut pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Dana kebencanaan memiliki peran penting dalam mendukung penanganan keadaan darurat serta memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Pernyataan Mahfud pun menambah perhatian publik terhadap pentingnya pengawasan penggunaan anggaran negara, terutama dana yang diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan.* (fj/dh)