JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas strategis nasional yang direncanakan mulai berlaku penuh pada 2027.

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperkuat pengawasan ekspor dan menekan kebocoran devisa, namun juga menyimpan risiko lahirnya monopoli baru apabila tidak disertai sistem pengawasan yang ketat.

Baca Juga:

• Mahfud MD Dukung Pembentukan PT DSI, Sebut Bisa Tutup Celah Kebocoran Devisa Ekspor

"Negara tentu memiliki kepentingan untuk menghentikan praktik under-invoicing, transfer pricing, dan kebocoran devisa dalam jumlah besar. Namun, tidak boleh menutup mata terhadap risiko sentralisasi kekuasaan ekonomi yang terlalu besar," kata Ateng kepada wartawan, Sabtu, 30 Mei 2026.

Menurut Ateng, selama puluhan tahun tata niaga ekspor komoditas strategis Indonesia berlangsung dalam sistem yang terfragmentasi.

Ribuan perusahaan melakukan ekspor secara langsung maupun melalui perusahaan perdagangan di berbagai yurisdiksi luar negeri.

Kondisi tersebut dinilai menyulitkan pemerintah dalam mengawasi harga transaksi yang sebenarnya, kualitas komoditas yang diekspor, hingga aliran devisa hasil ekspor yang kembali ke dalam negeri.

Melalui PT DSI, pemerintah berencana mengonsolidasikan seluruh proses ekspor melalui sistem single-window.

Dalam skema tersebut, penetapan harga, verifikasi kualitas, hingga penerbitan dokumen ekspor akan berada di bawah kendali satu entitas.

Ateng menilai pembentukan PT DSI memiliki sejumlah tujuan strategis.

Salah satunya adalah menutup celah praktik manipulasi nilai ekspor atau under-invoicing yang selama ini ditengarai menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dalam jumlah besar.

Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan devisa hasil ekspor kembali masuk ke sistem perbankan nasional serta membangun sistem ketertelusuran (traceability) yang semakin dibutuhkan dalam perdagangan global.

"Negara bisa memiliki leverage perdagangan global yang jauh lebih kuat karena menguasai pasokan komoditas strategis dunia," ujarnya.

Meski demikian, Ateng mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang terkait praktik monopoli tata niaga komoditas yang menimbulkan berbagai persoalan di masa lalu.

Menurut dia, sentralisasi ekspor melalui satu perusahaan negara berpotensi melahirkan konsentrasi kekuasaan ekonomi yang sangat besar apabila tidak dibarengi tata kelola yang transparan dan pengawasan independen.

"Jangan sampai semangat nasionalisme justru menghidupkan kembali pola monopoli ala masa lalu yang meninggalkan catatan kelam hingga hari ini," kata Ateng.

Ia menegaskan penguatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam harus tetap menjunjung prinsip persaingan usaha yang sehat, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas publik.

Pemerintah sebelumnya resmi membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai badan usaha yang akan mengelola tata niaga ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam strategis.

Pembentukan perusahaan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menekan praktik under-invoicing dan transfer pricing yang dinilai merugikan negara.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan PT DSI dibentuk untuk meningkatkan transparansi transaksi ekspor serta memastikan nilai ekspor yang dilaporkan sesuai dengan harga pasar internasional.

"Sesuai arahan Presiden, kami menindaklanjuti pembentukan badan ini melalui mekanisme BUMN dengan tujuan memperkuat transparansi transaksi ekspor," kata Rosan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Rosan, pemerintah mengacu pada berbagai temuan yang menunjukkan tingginya praktik manipulasi nilai ekspor komoditas Indonesia selama bertahun-tahun.

Sebagai tahap awal, PT DSI akan menjalankan masa transisi mulai Juni hingga Desember 2026.

Pada periode tersebut, seluruh perusahaan BUMN yang melakukan ekspor diwajibkan melaporkan transaksi secara menyeluruh kepada Danantara untuk dilakukan verifikasi.

Melalui mekanisme itu, pemerintah berharap dapat memastikan seluruh transaksi ekspor mencerminkan harga yang wajar sesuai indeks pasar global sekaligus memperkuat tata kelola perdagangan komoditas nasional.*

(tb/ad)

JAKARTA – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyatakan rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk berkeliling Indonesia mulai Juni 2026 bertujuan mendengar sekaligus menyapa masyarakat secara langsung.

Menurut Budi Arie, Jokowi selama ini dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan selalu berupaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Baca Juga:

• Jokowi Keliling Indonesia Mulai Juni 2026, Pengamat: Ahli Pencitraan

"Beliau ini pemimpin rakyat, pemimpin yang ingin mendengar dan menyapa rakyat," kata Budi Arie, Minggu, 31 Mei 2026.

Budi Arie mengatakan semangat mendengar aspirasi masyarakat juga terus disampaikan kepada jaringan relawan Projo di berbagai daerah.

Menurut dia, pendekatan yang dilakukan Jokowi selama ini selalu menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dalam setiap langkah politik maupun sosialnya.

"Pak Jokowi ini pemimpin yang mendengar rakyat. Semua disampaikan kepada seluruh gugus relawan Pak Jokowi," ujarnya.

Budi Arie mengungkapkan bahwa Jokowi berencana mengunjungi sejumlah wilayah di Indonesia dalam rangka memenuhi berbagai undangan yang diterimanya dari masyarakat maupun kelompok relawan.

Salah satu daerah yang disebut masuk dalam agenda kunjungan adalah Cirebon.

Namun, ia menegaskan bahwa jadwal tersebut masih bersifat tentatif dan menyesuaikan dengan agenda serta undangan yang masuk.

"Ada rencananya mau ke Cirebon. Masih dalam rencana," kata Budi Arie.

Menurut dia, kehadiran Jokowi di berbagai daerah bukan bagian dari agenda politik tertentu, melainkan untuk memenuhi undangan masyarakat yang ingin bertemu secara langsung.

"Pak Jokowi menyampaikan bahwa beliau ke daerah itu untuk mendatangi undangan yang sampai ke beliau. Pak Jokowi keliling saja sudah heboh," ujarnya.

Budi Arie juga menegaskan bahwa Projo terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat maupun partai politik dalam mendukung kegiatan Jokowi menyapa masyarakat di daerah.

"Kita siap bekerja sama dengan semua elemen relawan masyarakat dan juga partai politik mana pun. Karena kita beranggapan bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin rakyat yang mau mendengar rakyat dan berpikir untuk kesejahteraan rakyat," katanya.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan akan memulai safari nasional pada akhir Juni 2026 dengan Provinsi Lampung sebagai tujuan pertama.

Agenda tersebut menandai kembalinya aktivitas publik Jokowi secara nasional setelah beberapa waktu membatasi kegiatan luar daerah.

Pemilihan Lampung disebut didasarkan pada undangan masyarakat adat dan jaringan relawan di tingkat akar rumput.

Selain bertemu masyarakat, kunjungan tersebut juga direncanakan menjadi momentum konsolidasi bersama kader daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan relawan yang selama ini mendukungnya.

Saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jokowi memastikan dirinya telah pulih dan siap memenuhi berbagai undangan dari daerah.

"Ya saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada. Sudah siap insyaallah," ujar Jokowi.

Ia menjelaskan bahwa banyaknya permintaan kunjungan dari berbagai daerah menjadi alasan utama dirinya kembali melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah di Indonesia.

"Karena ada undangan dari daerah-daerah, dari masyarakat. Dan itu juga untuk memberikan motivasi dan juga ketemu dengan PSI di daerah, serta relawan di daerah," kata Jokowi.*

(tb/ad)

JAKARTA – Ulama kharismatik Indonesia, Said Aqil Siroj, mengingatkan pentingnya menjaga diri dari dorongan hawa nafsu yang dinilai menjadi tantangan terbesar dalam kehidupan manusia.

Dalam tausiyah yang disampaikan kepada jamaah, Kyai Said menjelaskan bahwa inspirasi atau dorongan yang masuk ke dalam diri manusia memiliki empat sumber yang berbeda, yakni berasal dari Allah, malaikat, setan, dan hawa nafsu.

Baca Juga:

• Jemaah Haji Bangkalan Sempat Tak Terima Makanan di Mina, Kemenhaj Buka Suara

Sementara itu, apabila datang dari malaikat, dorongan tersebut berupa ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan kebijaksanaan yang membimbing manusia dalam memahami berbagai persoalan kehidupan.

"Jika datang dari Allah namanya hidayah. Jika datang dari malaikat namanya ilmu atau kecerdasan yang membimbing manusia kepada pemahaman dan kebijaksanaan," ujar Kyai Said.

Ia menjelaskan, sumber ketiga berasal dari setan yang dikenal sebagai wasawis atau bisikan-bisikan yang mengajak manusia melakukan penyimpangan.

Namun, menurutnya, godaan tersebut masih relatif lebih mudah dilawan dibandingkan dorongan yang berasal dari hawa nafsu.

Kyai Said menegaskan bahwa sumber dorongan yang paling sulit dikendalikan adalah hawajis atau dorongan hawa nafsu yang berasal dari dalam diri manusia sendiri.

Menurut dia, berbagai tindakan kejahatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan penuh perhitungan sering kali bukan semata-mata dipicu oleh godaan setan, melainkan oleh dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali.

"Ketika seseorang melakukan kejahatan secara terencana, tersusun baik dan rapi, itu bukan semata-mata godaan setan, melainkan dorongan dari nafsunya sendiri," katanya.

Ia menambahkan, tarikan hawa nafsu dapat muncul kapan saja dan di mana saja, baik ketika seseorang berada di rumah, tempat kerja, maupun di lingkungan ibadah sekalipun.

Karena itu, pengendalian diri menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kualitas keimanan seseorang.

Menurut Kyai Said, mereka yang mampu mengalahkan dorongan hawa nafsu adalah orang-orang yang telah mencapai tingkat kebijaksanaan dan ma'rifat kepada Allah.

Orang yang telah merasakan keindahan iman dan ihsan, kata dia, akan lebih mudah menjaga diri dari berbagai godaan yang dapat menjauhkan manusia dari nilai-nilai kebaikan.

Meski demikian, Kyai Said mengingatkan bahwa sebesar apa pun dosa manusia, pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepada Allah.

Ia menegaskan bahwa Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada hamba-Nya untuk memperbaiki diri selama masih memiliki penyesalan atas kesalahan yang telah dilakukan dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali.

"Dosa manusia sebanyak apa pun tetaplah sesuatu yang bisa dihitung. Tetapi ampunan Allah tidak terbatas. Kasih sayang dan maghfirah-Nya melampaui segala dosa hamba-Nya," ujarnya.

Di akhir pesannya, Kyai Said mengajak umat Islam untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah.

Ia menekankan pentingnya terus memperbaiki diri, menjaga keimanan, serta berusaha melawan dorongan hawa nafsu yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan yang merugikan.

Menurut dia, jalan kembali kepada Allah selalu terbuka bagi setiap hamba yang datang dengan hati yang tulus dan keinginan untuk berubah menjadi lebih baik.

"Yang terpenting adalah terus memperbaiki diri, melawan tarikan hawa nafsu, menjaga iman, dan kembali kepada Allah dengan hati yang tulus," kata Kyai Said.*

(ad)

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa peserta Program Magang Nasional atau MagangHub dapat memperoleh sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) secara gratis melalui fasilitas yang disediakan pemerintah.

Menurut Yassierli, sertifikasi kompetensi memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing lulusan program magang ketika memasuki dunia kerja.

Baca Juga:

• Wagub Aceh Bantu Pemulangan Jenazah Warga Pidie dari Malaysia, Tutupi Kekurangan Biaya Rp17 Juta

"Keberadaan sertifikasi kompetensi sangat penting karena menjadi pengakuan formal atas kemampuan yang dimiliki peserta dan dapat meningkatkan peluang mereka untuk terserap di dunia industri," kata Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Minggu, 31 Mei 2026.

Pemerintah, kata dia, sengaja menyediakan fasilitas sertifikasi tanpa biaya untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja yang telah memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Yassierli menjelaskan, alumni MagangHub yang ingin mengikuti sertifikasi BNSP diwajibkan melakukan pendaftaran secara daring melalui platform yang telah disediakan.

Melalui sistem tersebut, peserta dapat memilih salah satu dari 15 skema sertifikasi yang disesuaikan dengan bidang keterampilan dan pengalaman selama mengikuti program magang.

Setelah menyelesaikan proses administrasi, peserta akan mengikuti uji kompetensi secara tatap muka di lokasi yang telah ditentukan.

Pelaksanaan uji kompetensi akan berlangsung di 21 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kementerian Ketenagakerjaan.

Sebanyak enam lokasi merupakan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), yaitu di Bandung, Bekasi, Makassar, Medan, Semarang, dan Serang.

Sementara 15 lokasi lainnya berada di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di Ambon, Banda Aceh, Bandung Barat, Bantaeng, Banyuwangi, Belitung, Kendari, Lombok Timur, Padang, Pangkep, Samarinda, Sidoarjo, Sorong, Surakarta, dan Ternate.

Yassierli memastikan seluruh tahapan sertifikasi tersebut tidak dipungut biaya dari peserta.

"Seluruh proses sertifikasi bagi alumni MagangHub difasilitasi pemerintah tanpa biaya sehingga peserta dapat memperoleh pengakuan kompetensi secara resmi," ujarnya.

Kementerian Ketenagakerjaan menilai integrasi antara program pemagangan dan sertifikasi profesi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempermudah industri dalam memperoleh tenaga kerja yang kompeten.

Pada 2026, pemerintah menargetkan Program MagangHub dapat menjangkau hingga 150 ribu peserta di berbagai daerah.

Melalui perluasan cakupan program tersebut, Kemnaker berkomitmen terus memperkuat kualitas lulusan dengan memberikan akses terhadap sertifikasi profesi yang diakui secara nasional.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi kebutuhan industri yang semakin kompetitif serta mendukung upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.*

(ad)

BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, membantu proses pemulangan jenazah seorang warga Kabupaten Pidie yang meninggal dunia di Malaysia.

Bantuan tersebut diberikan untuk memastikan almarhumah dapat dipulangkan dan dimakamkan di kampung halamannya di Aceh.

Baca Juga:

• BGN Targetkan 30.000 Dapur MBG, Kini 27.900 Sudah Beroperasi

Proses pemulangan jenazah terlaksana melalui kerja sama antara Pemerintah Aceh dan Grup Aceh Bersatu Malaysia yang selama ini turut membantu warga Aceh di perantauan.

Berdasarkan informasi yang diterima, biaya pemulangan jenazah dari Malaysia menuju Banda Aceh mencapai Rp22 juta.

Namun, pihak keluarga hanya mampu menyediakan dana sebesar Rp5 juta.

Untuk membantu keluarga almarhumah, Wakil Gubernur Aceh menanggung kekurangan biaya sebesar Rp17 juta, termasuk biaya pengurusan administrasi dan pengiriman kargo hingga jenazah tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar.

Selain membantu biaya pemulangan, Pemerintah Aceh juga memfasilitasi kendaraan ambulans melalui Dinas Sosial Aceh untuk mengantar jenazah dari Banda Aceh menuju kampung halaman almarhumah di Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.

Bantuan tersebut disebut sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Aceh terhadap masyarakat Aceh yang mengalami musibah di luar negeri.

Langkah itu juga dilakukan agar proses pemulangan jenazah dapat berjalan dengan baik dan keluarga dapat memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah di tanah kelahirannya.

Pemerintah Aceh menilai kehadiran negara dalam situasi kedukaan masyarakat menjadi bagian penting dari pelayanan kepada warga, termasuk mereka yang berada di luar negeri.

Sementara itu, pihak keluarga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Wakil Gubernur Aceh, Grup Aceh Bersatu Malaysia, serta seluruh pihak yang telah membantu proses pemulangan jenazah hingga tiba di Aceh.

Keluarga berharap bantuan dan kepedulian yang diberikan menjadi amal kebaikan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemulangan almarhumah dari Malaysia ke kampung halamannya di Kabupaten Pidie.*

(ad)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan jumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah lolos verifikasi secara nasional mencapai 29.400 unit.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.900 dapur telah beroperasi untuk melayani penerima manfaat program prioritas pemerintah tersebut.

Baca Juga:

• BGN Luruskan Tujuan MBG: Utamakan Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Sebelum Siswa Sekolah

"Sekarang, yang terverifikasi secara nasional ada 29.400 dapur dan yang sudah operasional 27.900 dapur," kata Sony dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Mataram, Jumat, 29 Mei 2026.

Menurut Sony, jumlah dapur yang telah lolos verifikasi itu telah memenuhi sekitar 80 persen kebutuhan nasional program MBG.

Meski demikian, BGN masih menunggu hasil validasi data di sejumlah wilayah, terutama daerah-daerah terpencil.

"Sisanya, kita menunggu hasil validasi data riil, terutama untuk daerah terpencil," ujarnya.

Sony menjelaskan program MBG saat ini dirancang untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Kelompok sasaran tidak hanya peserta didik, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta tenaga pendidik.

Menurut dia, kelompok rentan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut.

"Jadi, yang kita utamakan itu adalah ibu hamil, menyusui, anak balita, peserta didik, dan tenaga pendidik," katanya.

Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.

Sony mengatakan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah turut memengaruhi operasional BGN.

Namun, penyesuaian dilakukan melalui pengurangan sejumlah kegiatan tanpa mengurangi kualitas maupun porsi makanan yang diterima masyarakat.

Menurut dia, nilai anggaran untuk setiap porsi tetap dipertahankan sesuai ketentuan yang berlaku.

"BGN menyambut kebijakan pemerintah ini tanpa mengurangi kualitas. Tetap Rp15 ribu untuk porsi besar dan Rp13 ribu untuk porsi kecil," ujarnya.

Porsi besar senilai Rp15.000 diberikan kepada peserta didik mulai kelas IV sekolah dasar, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga pendidik.

Sementara porsi kecil senilai Rp13.000 diberikan kepada balita hingga peserta didik kelas III sekolah dasar.

Sony menjelaskan besaran anggaran tersebut mencakup biaya operasional, insentif petugas, serta pengadaan bahan baku makanan.

"Itu terdiri dari uang operasional, insentif, dan bahan baku," katanya.

Di tengah perluasan jaringan dapur MBG, BGN sebelumnya menghentikan sementara operasional 1.152 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena belum memenuhi standar pelaksanaan program.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas layanan dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat.

"Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat," kata Dadan dalam keterangan tertulis, Senin, 25 Mei 2026.

BGN mencatat sejak awal 2025 sebanyak 4.581 SPPG sempat dihentikan sementara untuk menjalani evaluasi dan perbaikan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.429 SPPG telah kembali beroperasi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Sementara itu, 1.152 SPPG lainnya masih menjalani proses pembenahan, termasuk pemenuhan standar infrastruktur, kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Menurut Dadan, pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada para mitra SPPG untuk kembali beroperasi setelah seluruh standar nasional dipenuhi.

"Kami menghargai kontribusi para mitra SPPG sejak awal program berjalan. Karena itu, proses pembinaan dan perbaikan dilakukan agar mereka dapat kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik dan sesuai standar nasional," ujarnya.

BGN menegaskan bahwa seluruh SPPG yang telah memenuhi persyaratan akan diizinkan kembali beroperasi guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan di seluruh Indonesia.*

(km/ad)

JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditujukan bagi peserta didik di sekolah.

Menurut dia, kelompok prioritas utama penerima manfaat program tersebut adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita yang berada dalam periode 1.000 hari pertama kehidupan.

Baca Juga:

• Armuji: Masyarakat Berhak Mengkritik, Pejabat Tak Boleh Baper dan Emosi

"Pada setiap kesempatan konsolidasi program MBG di berbagai daerah, saya selalu menekankan bahwa tujuan utama program ini adalah memberikan asupan gizi kepada kelompok rentan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita yang berada pada periode emas atau 1.000 hari pertama kehidupan. Setelah itu barulah peserta didik," kata Sony dalam keterangannya, Minggu, 31 Mei 2026.

Menurut Sony, masih terdapat sejumlah yayasan dan mitra pelaksana yang belum memahami secara utuh sasaran program MBG.

Sebagian pihak masih beranggapan bahwa program tersebut hanya berfokus pada pemberian makanan bergizi kepada siswa sekolah.

Ia menduga kesalahpahaman tersebut muncul akibat penggunaan istilah school meal yang kemudian ditafsirkan sebagai program makan khusus bagi peserta didik.

Akibatnya, sejumlah mitra lebih dahulu menjalin kerja sama dengan sekolah tanpa memahami kelompok prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

Sony menegaskan bahwa pemberian asupan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan inti dari Program MBG.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan investasi strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Karena itu, seluruh unsur pelaksana program diminta memahami dan menjalankan kebijakan sesuai tujuan awal yang telah ditetapkan pemerintah.

"Mengutamakan pemberian MBG kepada kelompok rentan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, merupakan esensi Program MBG sebagai investasi strategis bangsa Indonesia. Hal ini harus betul-betul dijiwai oleh seluruh pelaksana program MBG di lapangan. Jangan coba-coba menyimpang dari tujuan utama," ujar Sony.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi kelompok rentan yang menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia nasional.

Sony juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG untuk saling mengingatkan dan mengawal implementasi program agar tetap berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah.

Menurut dia, Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk mendukung lahirnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.

"Kita harus menjaga betul tujuan Program MBG ini, karena ini adalah program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto. Program yang bertujuan mulia untuk mewujudkan generasi Indonesia yang benar-benar siap mengisi Indonesia Emas 2045," kata Sony.

Program MBG saat ini terus diperluas jangkauannya melalui ribuan dapur dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di berbagai daerah.

Pemerintah menargetkan program tersebut mampu menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan prioritas utama pada kelompok rentan dan peserta didik.*

(km/ad)

SURABAYA – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berbagai laporan dan aduan warga, baik melalui media sosial maupun saluran resmi pemerintah, disebut menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan.

Baca Juga:

• Mahfud MD Dukung Pembentukan PT DSI, Sebut Bisa Tutup Celah Kebocoran Devisa Ekspor

"Baik melalui media sosial maupun yang disampaikan oleh masyarakat, kita selalu merespons, terutama misalnya tentang kebersihan. Hal-hal yang ringan seperti itulah yang menjadi konsentrasi kita," kata Armuji di Balai Kota Surabaya, Minggu, 31 Mei 2026.

Menurut Armuji, berbagai inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan pemerintah kota selama ini bukan bertujuan untuk membangun citra semata.

Ia menegaskan kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap berbagai laporan yang disampaikan masyarakat.

"Bukan cari-cari untuk pencitraan. Memang ada laporan melalui WhatsApp pribadi saya, ada juga dari media umum, dan selalu kita pastikan benar atau tidak yang disampaikan masyarakat itu," ujarnya.

Armuji mencontohkan sejumlah persoalan yang sering menjadi perhatian pemerintah kota, di antaranya praktik juru parkir liar yang menarik tarif melebihi ketentuan, jalan berlubang, hingga pengangkutan sampah menuju Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Menurut dia, persoalan yang terlihat sederhana tersebut tetap harus mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat sehari-hari.

"Hal-hal yang sepele, tapi harus kita perhatikan karena mereka masyarakat ini juga membayar pajak," katanya.

Ia menilai partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kritik dan masukan menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki kinerja pemerintah daerah.

Karena itu, seluruh jajaran pemerintah diminta terbuka terhadap kritik yang disampaikan warga.

Armuji menegaskan pemerintah tidak boleh bersikap emosional ataupun antipati terhadap kritik yang muncul dari masyarakat.

Sebaliknya, setiap masukan harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Masyarakat juga berhak memberi masukan kepada kita dan kita tidak boleh baper, tidak boleh emosi, serta harus menanggapinya secara serius," ujarnya.

Menurut Armuji, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan berbagai persoalan di Kota Surabaya dapat segera ditangani secara tepat dan berkelanjutan.*

(km/ad)

JAKARTA – Pakar hukum sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mendukung langkah pemerintah memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menurut Mahfud, kehadiran PT DSI berpotensi menjadi instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola ekspor nasional sekaligus menutup celah kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang selama ini dinilai merugikan negara.

Baca Juga:

• Prabowo Impor Susu dan Daging Sapi dari Prancis, Macron Beri Apresiasi

"Artinya sudah lama ini terjadi, tapi kenapa ini sudah begini gerakannya di bawah belum ada yang bertindak, itu perlunya seorang presiden in charge di situ," kata Mahfud dalam keterangannya pada Minggu, 31 Mei 2026.

Menurut dia, salah satu indikasi kebocoran penerimaan negara terlihat dari perbedaan data ekspor Indonesia dengan catatan impor di negara tujuan.

Selisih tersebut dinilai menunjukkan adanya praktik yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dalam proses ekspor.

"Selisih data ini menunjukkan ada yang mencuri di proses ekspor. Ini harus dibuka agar jelas berapa yang diekspor dan berapa nilai aslinya," ujarnya.

Pemerintah telah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai badan usaha milik negara yang akan menangani ekspor komoditas sumber daya alam strategis secara terpusat.

Perusahaan tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.

Pada tahap awal, PT DSI akan mengelola ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan paduan besi atau ferroalloys.

Kebijakan ekspor satu pintu itu dirancang untuk memperkuat pengawasan terhadap berbagai praktik yang selama ini diduga menjadi penyebab kebocoran penerimaan negara, seperti under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

Pemerintah memperkirakan kebocoran DHE yang terjadi selama lebih dari dua dekade mencapai 343 miliar dollar Amerika Serikat.

Dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, potensi devisa yang dapat diselamatkan diperkirakan mencapai 150 miliar dollar AS per tahun.

Menurut Mahfud, permasalahan kebocoran devisa hasil ekspor selama ini terus berulang tanpa penyelesaian yang efektif.

Karena itu, pembentukan PT DSI diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola ekspor nasional.

Mahfud menilai sistem pengawasan yang lebih terintegrasi akan memudahkan pemerintah memantau volume ekspor, nilai transaksi, serta arus devisa yang masuk ke dalam negeri.

Ia berharap keberadaan PT DSI mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor ekspor komoditas strategis yang selama ini menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara.

"Kehadiran DSI sebagai badan baru pengelolaan aset strategis diharapkan mampu memutus rantai impunitas tersebut melalui sistem pengawasan terintegrasi," katanya.

Menurut Mahfud, keberhasilan pengawasan ekspor melalui PT DSI juga berpotensi meningkatkan kepercayaan pasar terhadap tata kelola sektor sumber daya alam Indonesia.

Ia berharap cakupan pengawasan PT DSI ke depan dapat diperluas ke berbagai komoditas strategis lainnya, seperti nikel, timah, dan kayu, sehingga potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan sekaligus menekan praktik ekspor ilegal yang merugikan negara.*

(km/ad)

JAKARTA – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas kebijakan pembukaan akses pasar Indonesia bagi produk susu dan daging sapi asal Prancis.

Apresiasi tersebut disampaikan Macron dalam pertemuan bilateral kedua kepala negara yang membahas penguatan kerja sama ekonomi, pangan, dan pertahanan antara Indonesia dan Prancis.

Baca Juga:

• Jokowi Keliling Indonesia Mulai Juni 2026, Pengamat: Ahli Pencitraan

"Betapa senangnya kami atas dibukanya pasar Indonesia bagi sektor susu dan daging sapi kami, yang juga mendukung strategi kedaulatan pangan Anda," kata Macron sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden RI, Minggu, 31 Mei 2026.

Selain sektor pangan, Macron menegaskan komitmen Prancis untuk terus memperkuat hubungan ekonomi dengan Indonesia.

Salah satu bentuk kerja sama yang didorong adalah penyelesaian perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Menurut Macron, kerja sama ekonomi yang semakin erat akan memberikan manfaat bagi kedua negara, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang.

Dalam pertemuan tersebut, Macron juga menyoroti perkembangan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis.

Ia menyebut kedatangan pesawat tempur Rafale pertama di Indonesia sebagai bukti nyata hubungan strategis yang semakin kuat.

Menurut Macron, kerja sama pertahanan yang telah terjalin menunjukkan komitmen kedua negara untuk memperluas kemitraan strategis di berbagai sektor.

"Kemarin ini ada pesawat tempur Rafale yang pertama yang baru tiba di Indonesia, yang menjadi bukti dari hubungan ini dan diskusi hari ini, ini juga adalah bukti keinginan untuk terus maju di jalur ini," ujarnya.

Macron menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis penting bagi Prancis di kawasan Indo-Pasifik.

Karena itu, Paris berkomitmen memperdalam hubungan bilateral dengan Jakarta di bidang ekonomi, pertahanan, teknologi, hingga stabilitas kawasan.

Ia juga menilai hubungan Indonesia dan Prancis memiliki peran penting dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Pertemuan kedua pemimpin negara tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Prancis yang selama beberapa tahun terakhir terus berkembang, baik dalam sektor perdagangan, investasi, pertahanan, maupun ketahanan pangan.*

(bb/ad)

JAKARTA – Praktik penagihan utang oleh debt collector di sektor jasa keuangan kembali menjadi perhatian.

Meningkatnya pengaduan masyarakat terkait metode penagihan yang dinilai melampaui batas mendorong munculnya desakan agar pengawasan terhadap aktivitas tersebut diperkuat.

Baca Juga:

• Mahfud MD Dukung Pembentukan PT DSI, Sebut Bisa Tutup Celah Kebocoran Devisa Ekspor

Menurut Agung, hubungan antara perusahaan jasa keuangan dan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan perdata yang lahir dari suatu perjanjian.

Karena itu, hak kreditur untuk melakukan penagihan diakui dalam hukum sebagaimana prinsip pacta sunt servanda yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Namun, persoalan kerap muncul ketika kegiatan penagihan diserahkan kepada pihak ketiga yang berada di luar struktur perusahaan.

"Yang sering menjadi persoalan bukan semata hak menagihnya, tetapi bagaimana cara penagihan itu dilakukan di lapangan. Ketika pelaksanaan penagihan diserahkan kepada pihak ketiga tanpa pengawasan yang jelas, rantai tanggung jawab menjadi kabur dan masyarakat yang akhirnya langsung berhadapan dengan situasi tersebut," kata Agung, Minggu, 31 Mei 2026.

Agung menjelaskan, hubungan hukum antara perusahaan jasa keuangan dan pihak ketiga lebih tepat dipahami sebagai hubungan mandat sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hubungan tersebut, penerima kuasa hanya bertindak atas nama pemberi kuasa sehingga tanggung jawab hukum tetap berada pada perusahaan yang memberikan mandat.

"Penggunaan debt collector tidak otomatis memindahkan tanggung jawab perusahaan. Dalam perspektif hukum, tanggung jawab tetap melekat pada pelaku usaha jasa keuangan," ujarnya.

Ia menilai sektor jasa keuangan sebenarnya telah memiliki kerangka perlindungan konsumen melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Namun, keberadaan regulasi tersebut dinilai belum cukup apabila pengawasan di lapangan belum berjalan secara aktif.

"Kewenangan OJK bukan mandat dari lembaga lain, melainkan kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang. Karena itu pengawasan seyogianya tidak hanya bersifat administratif atau menunggu laporan, tetapi juga aktif melihat potensi persoalan di lapangan," katanya.

Agung juga menyoroti perlunya pembatasan kewenangan pihak ketiga yang melakukan penagihan.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum PT PMM Bantah Tuduhan Tak Kooperatif, Serahkan Dokumen Ekspor ke Kejagung

Menurut dia, petugas penagihan yang telah memiliki sertifikasi seharusnya hanya diberi ruang lingkup kewenangan untuk melakukan komunikasi, negosiasi, atau mediasi terkait kewajiban pembayaran.

Ia menegaskan bahwa petugas penagihan tidak seharusnya melakukan tindakan yang mengarah pada intimidasi ataupun penguasaan paksa terhadap objek tertentu.

"Kalau pihak ketiga hanya bertindak atas dasar mandat, maka ruang lingkup kewenangannya juga harus jelas dan terbatas. Petugas bersertifikasi seyogianya hanya melakukan komunikasi, negosiasi, atau mediasi terkait kewajiban pembayaran. Bukan bertindak seolah memiliki kewenangan eksekusi di lapangan," ujarnya.

Karena itu, Agung mendorong agar setiap surat tugas penagihan memuat identitas penagih, perusahaan pemberi tugas, serta batas kewenangan petugas secara tegas.

Surat tugas tersebut juga sebaiknya disahkan oleh pejabat perusahaan yang berwenang sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tindakan pihak ketiga.

Selain itu, ia mengusulkan agar identitas petugas penagih tercatat dalam sistem registrasi yang berada di bawah pengawasan regulator sehingga dapat diverifikasi apabila terjadi pengaduan dari masyarakat.

Menurut Agung, surat tugas juga perlu mencantumkan layanan pengaduan seperti Kontak OJK 157 dan nomor darurat kepolisian 110 untuk memberikan akses perlindungan kepada masyarakat apabila terjadi tindakan yang mengarah pada kekerasan atau gangguan ketertiban umum.

Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, Agung menilai masih terdapat pemahaman yang belum tepat mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia.

Ia menegaskan bahwa pengambilan kendaraan tidak dapat dilakukan secara sepihak melalui tindakan paksa di jalan.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme tersebut menunjukkan hukum menghendaki adanya prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan tindakan sepihak di lapangan.

Agung juga mengingatkan bahwa ketentuan tersebut telah dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji.

Baca Juga:

• Polresta Banda Aceh Sosialisasikan UU KUHAP 2025 kepada PPNS, Dorong Keseragaman Persepsi Penegakan Hukum

"Dalam kondisi demikian, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang diuji melalui pengadilan," ujarnya.

Menurut Agung, pemahaman terhadap mekanisme fidusia penting agar masyarakat maupun pelaku usaha memahami bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak kreditur sekaligus membatasi pelaksanaan hak tersebut agar tidak melanggar ketertiban umum maupun prinsip kepatutan hukum.

Ia menegaskan bahwa pengawasan yang aktif dan transparan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi industri jasa keuangan.

Sebaliknya, pengawasan yang berjalan secara efektif diperlukan untuk menjaga integritas industri dan mempertahankan kepercayaan publik.

"Pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan utang-piutang, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap sistem jasa keuangan itu sendiri," kata Agung.*

(ad)

JAKARTA – Pengamat komunikasi politik sekaligus Direktur Utama Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio, menilai rencana mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkeliling Indonesia mulai Juni 2026 akan menimbulkan beragam respons di kalangan publik dan elite politik.

Menurut Hendri, terdapat sejumlah spekulasi yang berkembang terkait agenda safari nasional Jokowi tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Ingin Bahasa Perancis Diajarkan di Sekolah, DPR: Gurunya Ada Tidak?

Selain itu, ada pula pandangan yang menyebut agenda tersebut sebagai upaya menghidupkan kembali partisipasi demokrasi di tengah masyarakat.

Spekulasi lainnya adalah untuk mengamankan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar tetap berpeluang mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada periode berikutnya.

"Jokowi boleh-boleh saja keliling Indonesia. Namun, dengan dia muncul ke permukaan, orang jadi tahu bahwa Pak Jokowi sedang bersiap bertarung," kata Hendri dalam siniar di kanal YouTube miliknya, Sabtu, 30 Mei 2026.

Menurut Hendri, kemunculan Jokowi secara aktif di ruang publik dapat memengaruhi kalkulasi politik para ketua umum partai politik yang selama ini memiliki kedekatan dengannya.

Ia menilai para pimpinan partai akan mempertimbangkan kembali langkah politik mereka apabila Jokowi mulai aktif melakukan konsolidasi di berbagai daerah.

"Semua akan berhitung kekuatannya Pak Jokowi berapa. Kemudian plus minusnya bagaimana membendung Pak Jokowi yang keliling-keliling itu. Semuanya dicatat oleh lawan-lawan politiknya," ujarnya.

Ia menambahkan, pihak-pihak yang berseberangan secara politik dengan PSI kemungkinan akan menjadi kelompok yang paling serius memantau pergerakan Jokowi selama safari nasional tersebut.

Menurut Hendri, kekuatan jaringan dan pengaruh Jokowi di berbagai daerah akan menjadi perhatian lawan politiknya.

Meski demikian, Hendri menilai popularitas Jokowi masih kuat di tengah masyarakat.

Mantan presiden dua periode itu dinilai tetap memiliki daya tarik politik dan kemampuan membangun citra yang efektif.

Terkait kemungkinan hubungan Jokowi dan Prabowo merenggang akibat agenda keliling Indonesia tersebut, Hendri menilai hal itu belum tentu terjadi.

Ia justru melihat peluang bahwa safari nasional itu dapat menjadi bagian dari upaya mendukung keberlanjutan pemerintahan Prabowo.

"Maka salah satu agenda Pak Jokowi adalah menyukseskan, mengomunikasikan, mempromosikan program-program Pak Prabowo. Bisa jadi Pak Jokowi nanti saat keliling bicara tentang pentingnya Makan Bergizi Gratis atau manfaat Koperasi Desa Merah Putih," kata Hendri.

Menurut dia, Jokowi memiliki kemampuan komunikasi politik yang kuat sehingga mampu membangun narasi yang menguntungkan posisi politiknya secara natural.

"Harus kita ingat Pak Jokowi ini naturally born ahli pencitraan. Dia bisa membuat skema secara natural yang menguntungkan dirinya. Dia ini politisi handal," ujarnya.

Karena itu, Hendri menilai tidak mengherankan apabila sejumlah partai politik mulai bersiap menghadapi langkah politik Jokowi yang kembali aktif turun ke daerah.

Jokowi sebelumnya menyatakan akan mulai berkeliling Indonesia pada akhir Juni 2026 dengan Provinsi Lampung sebagai tujuan pertama.

Agenda tersebut menandai kembalinya aktivitas publik Jokowi di tingkat nasional setelah beberapa waktu terakhir membatasi kegiatan fisik di luar daerah.

Pemilihan Lampung disebut didasarkan pada undangan dari masyarakat adat serta jaringan sukarelawan di tingkat akar rumput.

Kunjungan itu juga akan dimanfaatkan untuk bertemu kader-kader PSI di daerah.

Kepastian mengenai kondisi kesehatannya dan rencana perjalanan tersebut disampaikan Jokowi saat menemui wartawan di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 25 Mei 2026.

"Ya saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada. Ya seperti ini udah memenuhi undangan-undangan di daerah udah siap insyaallah," kata Jokowi.

Ia menjelaskan bahwa agenda kunjungan ke berbagai daerah dilakukan untuk memenuhi banyaknya undangan dari masyarakat.

"Karena ada undangan dari daerah. Ini kan saya banyak undangan dari daerah-daerah, dari masyarakat. Dan itu juga untuk memberikan motivasi dan juga ketemu dengan PSI di daerah. Terus juga ketemu relawan di daerah karena ada undangan. Lampung, NTT, Jawa Barat. Ya seperti ini," ujar Jokowi.*

(tb/ad)

JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjelaskan penyebab sejumlah jemaah haji asal Bangkalan yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) SUB-72 sempat tidak menerima makanan saat berada di Mina pada fase puncak ibadah haji.

Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, mengatakan hasil penelusuran di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian prosedur distribusi konsumsi antara pihak syarikah dan petugas pengawas konsumsi di Markaz 71.

Baca Juga:

• Pemulangan Jemaah Haji Indonesia Dimulai 1 Juni 2026, Berlangsung hingga Akhir Bulan

"Kondisi ini ditandai dengan tidak adanya dokumen tanda terima distribusi yang lazim digunakan sebagai bukti penyerahan makanan kepada pengawas konsumsi," kata Ichsan dalam keterangannya, Minggu (31/5/2026).

Akibat ketidaksesuaian prosedur tersebut, petugas mengalami kesulitan memastikan kelompok jemaah yang telah menerima makanan dan yang belum mendapatkan layanan konsumsi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, petugas pengawas konsumsi melakukan pengecekan langsung ke setiap tenda dan mendistribusikan makanan kepada rombongan yang belum menerima jatah konsumsi.

Menurut Ichsan, proses verifikasi dan distribusi ulang membutuhkan waktu cukup lama karena dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh jemaah memperoleh haknya.

"Seluruh proses baru dapat diselesaikan pada sore hari setelah petugas memastikan seluruh jemaah di lokasi mendapatkan makanan," ujarnya.

Kemenhaj menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan atau tidak tersedianya makanan bagi jemaah haji Indonesia.

Persediaan konsumsi disebut telah tersedia sesuai kebutuhan, namun terjadi kendala dalam mekanisme distribusi di lapangan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, makanan untuk jemaah sebenarnya telah tersedia. Kendala yang terjadi adalah adanya ketidaksesuaian prosedur distribusi sehingga sebagian makanan tidak tercatat dalam mekanisme serah terima yang berlaku," kata Ichsan.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan syarikah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi konsumsi selama pelaksanaan ibadah haji.

Langkah tersebut dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi pada fase layanan berikutnya.

Kemenhaj juga mengapresiasi respons cepat petugas lapangan yang melakukan verifikasi dan distribusi ulang hingga seluruh jemaah mendapatkan layanan konsumsi sebagaimana mestinya.

"Kami telah meminta pihak syarikah untuk memastikan seluruh distribusi konsumsi dilakukan sesuai prosedur, termasuk pemberitahuan kepada petugas pengawas konsumsi dan pencatatan serah terima yang jelas," ujar Ichsan.

Ia menambahkan, perbaikan prosedur distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan dan memastikan hak-hak jemaah terpenuhi secara tepat waktu selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.*

(in/ad)

JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti kesiapan tenaga pendidik dalam rencana pemerintah memperluas pembelajaran Bahasa Perancis di sekolah.

Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membebani satuan pendidikan tanpa dukungan sumber daya yang memadai.

Baca Juga:

• Panglima TNI Tekankan Alumni Taruna Nusantara Harus Adaptif Hadapi AI dan Geopolitik Global

Ia menilai, tanpa perencanaan yang matang, perluasan mata pelajaran bahasa asing justru berisiko tidak berjalan efektif di lapangan.

"Terkait arahan Presiden untuk memperluas pembelajaran Bahasa Perancis, perlu ada kejelasan implementasi di sekolah mengingat penguatan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib juga baru dijalankan tahun ini," ujar Hetifah, Minggu (31/5/2026).

Ia menambahkan, dukungan terhadap peningkatan kemampuan bahasa asing siswa tetap diperlukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi persaingan global.

Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus disertai dengan kesiapan infrastruktur pendidikan.

"Yang perlu menjadi perhatian adalah kesiapan sumber daya pendidikan, terutama ketersediaan dan kompetensi guru," kata dia.

Hetifah juga mendorong agar metode pembelajaran bahasa asing dibuat lebih menarik dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Ia menyebut pendekatan berbasis percakapan, permainan, musik, film, hingga teknologi digital dinilai lebih efektif dibandingkan metode hafalan semata.

"Pendekatan melalui percakapan, permainan, musik, film, budaya, dan teknologi digital akan lebih efektif dibandingkan metode yang terlalu menekankan hafalan dan teori," ujarnya.

Menurut politikus Partai Golkar itu, keberhasilan pembelajaran bahasa asing tidak ditentukan oleh banyaknya bahasa yang diajarkan, melainkan oleh kualitas pengajaran, kesiapan guru, dan minat siswa.

Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan diterapkan secara bertahap dan realistis.

"Dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik," kata Hetifah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali mendorong penguatan penguasaan bahasa asing di kalangan pelajar Indonesia.

Selain Bahasa Inggris, Prabowo menginstruksikan agar Bahasa Perancis mulai diajarkan di sekolah, menyusul rencana sebelumnya terkait Bahasa Portugis.

Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Kamis (28/5/2026).

"Sekarang, saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar Bahasa Perancis, melihat perkembangan dunia ke depan," ujar Prabowo.*

(km/ad)

MAGELANG - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meminta para alumni SMA Taruna Nusantara untuk terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Ia menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi digital, kecerdasan buatan, serta dinamika geopolitik global.

Baca Juga:

• Bima Arya Ajak Generasi Muda Siapkan Diri Hadapi Indonesia Emas 2045

"Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi digital, kecerdasan buatan, serta dinamika geopolitik global menuntut hadirnya generasi muda yang adaptif, kreatif, berkarakter, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat," kata Agus dalam keterangannya, Minggu (31/5/2026).

Sebanyak 367 siswa-siswi dilaporkan telah menyelesaikan pendidikan mereka setelah menempuh proses pembelajaran dan pembinaan karakter selama tiga tahun di SMA Taruna Nusantara.

Agus memberikan apresiasi atas capaian para taruna dan taruni yang dinilai telah dibentuk menjadi generasi muda dengan disiplin tinggi, integritas, serta jiwa kepemimpinan yang kuat.

"Kalian meninggalkan kenyamanan keluarga untuk ditempa dalam lingkungan yang menanamkan disiplin, integritas, kepemimpinan, semangat kebangsaan, serta kecintaan kepada tanah air," ujarnya.

Ia juga berpesan agar para alumni tetap menjaga karakter dan integritas sebagai bekal menghadapi masa depan, khususnya dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Ketua Umum Dharma Pertiwi Evi Agus Subiyanto, serta sejumlah pejabat TNI dan tamu undangan lainnya.*

(km/ad)

MEDAN — Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap modus penjualan ratusan sepeda motor tanpa dokumen resmi yang ditemukan di delapan gudang penampungan kendaraan di wilayah Percut Sei Tuan, Sumatera Utara.

Para pelaku diduga memanfaatkan media sosial Facebook Marketplace sebagai sarana utama pemasaran.

Baca Juga:

• Rekaman CCTV Ungkap Aksi Brutal Pemuda Bersajam di Tanjung Tiram, Warga Resah

"Kalau orang mau menggadaikan barang itu langsung ke lokasi gudang. Tetapi untuk menjualnya, mereka memasarkan melalui marketplace Facebook," ujar Adrian, Minggu (31/5/2026).

Menurut dia, transaksi dilakukan dengan dua pola. Untuk pembeli di wilayah Kota Medan, penyerahan kendaraan dilakukan secara langsung melalui sistem cash on delivery (COD).

Sementara untuk pembeli dari luar daerah, kendaraan dikirim menggunakan jasa transportasi bus.

"Kalau pemesannya berada di luar kota, pengiriman dilakukan melalui bus. Di bagasi bus yang cukup besar, sepeda motor bisa dimasukkan untuk kemudian dikirim ke tujuan," katanya.

Polisi menyebut, kendaraan hasil penelusuran sementara telah dikirim ke sejumlah daerah di Sumatera Utara, antara lain Tapanuli Selatan, Labuhanbatu, dan Asahan.

Sebagian lainnya diduga dikirim ke luar provinsi hingga Aceh melalui jalur bus antarkota antarprovinsi.

"Sejauh ini hasil pendalaman kita ke Tapsel, Labuhanbatu dan sampai ke Aceh dikirim," ujarnya.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menemukan total 136 kendaraan, terdiri dari 135 sepeda motor dan satu mobil, yang tersebar di delapan gudang di kawasan Pasar VIII Tembung, Jalan Medan–Batang Kuis, dan Sidomulyo, Percut Sei Tuan.

Saat ini, penyidik bersama Ditlantas Polda Sumatera Utara masih melakukan identifikasi nomor rangka dan nomor mesin untuk menelusuri pemilik sah kendaraan tersebut.

Dari hasil pendataan awal, polisi telah mencocokkan sedikitnya tiga laporan polisi dengan kendaraan yang ditemukan, masing-masing dua laporan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polrestabes Medan dan satu kasus penggelapan di Polsek Berastagi, Polres Tanah Karo.

"Kita masih terus mendalami jaringan distribusi kendaraan tersebut serta kemungkinan adanya kendaraan lain yang berasal dari tindak pidana," kata Adrian.*

(mi/ad)

BATU BARA – Aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh sekelompok pemuda bersenjata tajam menggemparkan warga Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Nelayan pada Sabtu malam Minggu (30/5/2026) sekitar pukul 21.32 WIB dan terekam kamera CCTV di lokasi kejadian.

Baca Juga:

• PWNU: Lembaga Pendidikan Indonesia Masuk Fase Darurat Kekerasan Seksual

Mereka diduga membawa senjata tajam. Salah seorang di antaranya tampak mengambil posisi dan bersiap di tepi jalan sembari menunggu kendaraan yang melintas.

Tidak lama kemudian, seorang pengendara sepeda motor melintas di lokasi tersebut.

Secara tiba-tiba, pemuda yang diduga membawa senjata tajam menyerupai celurit itu langsung melakukan aksi penebasan ke arah korban.

Peristiwa tersebut sontak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Warga yang mengetahui kejadian itu berharap aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan mengungkap pelaku agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Hingga saat ini masyarakat masih merasa resah. Kami berharap pihak kepolisian segera bertindak tegas terhadap para pelaku yang membawa senjata tajam dan mengancam keselamatan pengguna jalan," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh informasi lebih lanjut terkait kondisi korban maupun kronologi lengkap kejadian dari pihak kepolisian.

Belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh aparat berwenang mengenai identitas pelaku maupun motif aksi tersebut.

Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius aparat keamanan guna menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif di wilayah Kecamatan Tanjung Tiram dan sekitarnya.*

(ad)

JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengajak generasi muda Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas diri dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Ia menekankan bahwa sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi kunci utama dalam memanfaatkan peluang bonus demografi yang saat ini sedang dinikmati Indonesia.

Baca Juga:

• Mendikdasmen: Tak Boleh Ada Anak Indonesia Tertinggal Akses Pendidikan

Pernyataan itu disampaikan Bima saat menjadi keynote speaker dalam Kongres IV Blok Pelajar Politik Merdeka di Gedung Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BNN, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/5/2026).

Bima menilai, berbagai lembaga internasional telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi ekonomi terbesar di dunia pada masa mendatang.

Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila generasi muda memiliki kualitas yang unggul dan siap bersaing.

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan para pelajar agar tidak terjebak dalam kebingungan menentukan arah masa depan.

Menurutnya, generasi muda perlu memiliki tujuan hidup yang jelas serta kemampuan untuk menyelesaikan persoalan diri sendiri agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Ia juga menekankan pentingnya kemampuan berkolaborasi di era modern.

Menurut Bima, masa depan akan dimiliki oleh mereka yang mampu memanfaatkan jejaring dan bekerja sama lintas sektor.

"Ingatan kata-kata saya, masa depan akan dimiliki orang-orang yang terampil menggunakan jejaring dan berkolaborasi," ujarnya.

Selain itu, Bima mendorong generasi muda untuk memperkuat kompetensi, memperluas wawasan global, namun tetap menjaga identitas sebagai bangsa Indonesia.

Ia menilai kemampuan beradaptasi dengan perkembangan dunia harus berjalan seiring dengan penguatan nilai kebangsaan.

Bima juga mengingatkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kemauan untuk terus belajar dan memanfaatkan setiap momentum.

"Semua tokoh besar adalah orang-orang yang hebat dalam memanfaatkan momentum," kata dia.*

(d/ad)

CIREBON — Seorang mantan calon anggota legislatif (caleg) di Kota Cirebon berinisial H (43) diduga melakukan pemerasan dan eksploitasi seksual terhadap seorang lansia pria berinisial S (63).

Pelaku disebut menggunakan foto tanpa busana hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI) untuk mengancam korban.

Baca Juga:

• Waisak 2026, Menag Ajak Umat Buddha Perkuat Toleransi dan Welas Asih

"Foto itu ternyata editan AI untuk mengancam saudara S. Kalau tidak mengikuti arahan saudara H, maka foto itu akan disebarluaskan," kata Fadlillah, Minggu (31/5/2026).

Dalam kondisi tertekan, korban kemudian mengikuti arahan pelaku menuju sebuah hotel di Kota Cirebon.

Di lokasi tersebut, korban diminta melakukan aktivitas seksual menyimpang dengan seorang pria lain yang disebut telah disiapkan oleh pelaku. Seluruh kejadian itu direkam oleh H.

Polisi menyebut peristiwa serupa kembali terjadi sekitar dua bulan kemudian di hotel berbeda.

Pada kejadian kedua, korban kembali diminta melakukan tindakan serupa dengan dalih yang sama.

"Korban ini sudah dua kali direkam," ujar Fadlillah.

Selain itu, pelaku juga diduga berupaya melakukan tindakan seksual langsung terhadap korban, namun ditolak.

Dalam perkembangan penyidikan, polisi menemukan bahwa pelaku juga sempat mencoba mencari korban lain berinisial RS dan mengirimkan sejumlah konten asusila terkait korban S untuk menekan agar korban kembali mengikuti perintahnya.

Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada pihak keluarga dan aparat lingkungan setempat hingga akhirnya korban melapor ke Polres Cirebon Kota.

H ditangkap dan ditahan pada Jumat (29/5/2026).

Polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain serta peran pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.*

(d/ad)