JAKARTA — Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI melimpahkan empat prajurit Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI yang menjadi tersangka kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus ke Oditurat Militer (Otmil) II-07 Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Kepala Pusat Penerangan TNI Aulia Dwi Nasrullah mengatakan, pelimpahan tersebut mencakup berkas perkara, para tersangka, serta barang bukti.

Baca Juga:

• Menteri HAM Natalius Pigai soal Kasus Andrie Yunus: Hukum Jalan, Jangan Ragukan Kami

Ia menjelaskan, setelah pelimpahan dilakukan, jaksa di Otmil II-07 Jakarta akan memeriksa kelengkapan berkas, baik secara formal maupun materiel. Apabila dinyatakan lengkap, perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk proses persidangan.

Empat tersangka yang dilimpahkan masing-masing berinisial NDP, SL, BHW, dan ES. Mereka diketahui berasal dari matra TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.

Menurut Aulia, pelimpahan ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam menegakkan hukum secara profesional, terbuka, dan akuntabel.

"Ini juga sebagai bentuk ketegasan terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit TNI," kata dia.

Dalam kasus ini, dua dari empat tersangka diduga berperan sebagai pelaku utama penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, sementara dua lainnya masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

Meski demikian, Puspom TNI belum mengungkap secara rinci peran masing-masing tersangka, termasuk motif dan kronologi lengkap peristiwa tersebut.

Penyidik juga memastikan masih terus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk dugaan aktor intelektual di balik penyerangan tersebut.

Kasus ini turut berimbas pada dinamika internal TNI. Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Yudi Abrimantyo dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah mencuatnya kasus tersebut.*

(k/dh)

JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengusulkan pengaturan ambang batas baru dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan Psikotropika guna membedakan secara jelas antara penyalahguna, pengedar, dan bandar.

Usulan tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Eko Hadi Santoso dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga:

• Kasus Memanas! Pengacara JK Laporkan 5 Orang ke Polisi

Namun, aturan tersebut belum memberikan batasan yang tegas terkait jumlah kepemilikan yang dapat membedakan pengguna dengan pengedar.

"Tidak ada batasan yang jelas mengenai jumlah kepemilikan yang bisa menjadi indikator apakah seseorang merupakan korban penyalahgunaan atau bagian dari jaringan peredaran," ujar Eko.

Ia juga menyoroti bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika belum mengatur secara spesifik ketentuan rehabilitasi bagi pecandu psikotropika.

Dalam usulannya, Polri mengajukan ambang batas yang lebih rendah dibandingkan dengan draf sebelumnya. Untuk ganja, misalnya, diusulkan batas kepemilikan sebesar 3 gram dari sebelumnya 25 gram.

Sementara itu, untuk sabu diusulkan 1 gram dari sebelumnya 8,4 gram, dan ekstasi sebanyak 5 butir dari sebelumnya 10 butir.

Selain itu, untuk heroin diusulkan batas 1,5 gram dari sebelumnya 5 gram, serta zat etomidate yang sebelumnya belum diatur diusulkan memiliki ambang batas 0,5 gram.

Menurut Eko, pengaturan ambang batas ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkotika.

"Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan tidak ada lagi keraguan dalam membedakan antara korban penyalahgunaan dan pelaku peredaran narkotika," katanya.*

(d/dh)

DELI SERDANG — Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan melakukan kunjungan ke SMKN 1 Beringin dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan.

Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Deli Serdang tahun 2026.

Baca Juga:

• Debu dan Jalan Berlubang, Warga Patumbak Desak PT KM dan Pemkab Deli Serdang Turun Tangan

Dalam keterangannya, Asron mengapresiasi kunjungan Bupati Deli Serdang sebagai bentuk dukungan terhadap kesiapan sekolah dan Kecamatan Beringin yang direncanakan menjadi tuan rumah kegiatan tersebut.

"Terima kasih kepada Bapak Bupati Deli Serdang atas kunjungannya dalam rangka sinergitas dan penguatan untuk menyukseskan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Deli Serdang," ujarnya.

Melalui kunjungan ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak sekolah semakin solid, sehingga pelaksanaan MTQ 2026 dapat berjalan lancar dan sukses.*

(dh)

BANDA ACEH — Kapolda Aceh Marzuki Ali Basyah meninjau langsung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tahap I dalam rangka seleksi penerimaan calon Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Biddokkes Polda Aceh, Lamteumen, Banda Aceh, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Hadiri Mubes Majelis Adat, Dorong Peran Adat di Tengah Dinamika Sosial

Kabid Humas Polda Aceh Joko Krisdiyanto mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan.

"Pengecekan ini bertujuan memastikan pelaksanaan seleksi berlangsung secara transparan, objektif, dan akuntabel, serta bebas dari praktik yang tidak sesuai aturan," ujarnya.

Ia menjelaskan, jumlah peserta yang mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap I sebanyak 127 orang, terdiri dari 113 pria dan 14 wanita.

Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses seleksi penerimaan Taruna/Taruni Akpol guna memastikan para peserta memiliki kondisi fisik yang memenuhi standar pendidikan kepolisian.

Dengan adanya pengawasan langsung dari pimpinan, diharapkan seluruh rangkaian seleksi dapat berjalan secara bersih dan profesional, serta menghasilkan calon anggota Polri yang berkualitas dan berintegritas.*

(dh)

BATU BARA - Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya percepatan pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya pada saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2027 yang digelar di Aula Kantor Bupati, Kecamatan Lima Puluh, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Hadiri RUPS Tahunan PT Bank Sumut Tahun Buku 2025

Turut hadir unsur Forkopimda, Plh. Sekda Batu Bara, para kepala OPD, camat, serta kepala Bappeda/Bapperida dari Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Simalungun.

Hadir pula perwakilan instansi vertikal, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, perguruan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Bupati Baharuddin Siagian menekankan pentingnya dukungan sektor perbankan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ia meminta perbankan menjalankan arahan Menteri UMKM untuk memberikan akses pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Dukungan perbankan sangat dibutuhkan agar pelaku UMKM dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah," tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Baharuddin menyampaikan bahwa tahapan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap kedua telah mulai dilaksanakan.

Fokus pembangunan meliputi peningkatan pemenuhan pelayanan dasar, kualitas pelayanan publik, nilai tambah ekonomi, serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha.

Selain itu, juga mencakup penguatan tata kelola birokrasi, pengelolaan kebudayaan, penegakan supremasi hukum, wawasan kebangsaan, kerja sama, sosial kemasyarakatan, serta pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

Bupati Baharuddin juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Batu Bara memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.

Oleh karena itu, ia mendorong sinergi seluruh pihak untuk mengembangkan berbagai potensi daerah, termasuk sektor industri, kawasan industri, pelabuhan, pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, dan UMKM.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian turut memaparkan sejumlah program prioritas unggulan, antara lain pembangunan berbasis desa, pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP), penyediaan pasar tradisional di setiap kecamatan serta pasar induk di ibu kota kabupaten, dan penyediaan jaminan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC).

Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan, menyiapkan puskesmas rawat inap fungsional di setiap kecamatan, serta menghadirkan program PKH Plus yang bersumber dari APBD bagi masyarakat yang belum terakomodasi program PKH dari Kementerian Sosial RI.

Program lainnya mencakup pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, peningkatan produktivitas dan kualitas hidup nelayan serta petani, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Kegiatan Musrenbang RKPD ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Asisten III, Muhammad Suib.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara Musrenbang serta pemaparan dari sejumlah narasumber, di antaranya perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Bapperida Provinsi Sumatera Utara, dan Kementerian PPN/Bappenas.

Melalui Musrenbang ini, Bupati Batu Bara berharap terwujud perencanaan pembangunan yang terarah, partisipatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.*

(dh)

MEDAN – Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan oleh PT Bank Sumut, di Ballroom Lantai 10 Gedung PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol No. 18, Medan, Senin (6/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Batu Bara didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Polemik Tahanan Rumah Yaqut Cholil Qoumas, Ketua KPK: Kita Tunggu Prosesnya

Turut hadir pula organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam arahannya berharap PT Bank Sumut tidak terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia mendorong agar Bank Sumut terus berinovasi dengan memperbanyak produk yang mampu bersaing dengan perbankan lainnya.

"Upaya yang kita harapkan, pertama dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga agar tidak berbiaya tinggi, dan kedua produk harus lebih beragam, tidak hanya mengandalkan APBD dan aparatur sipil negara (ASN)," ujar Gubsu Bobby Nasution.

Kehadiran Bupati Batu Bara dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mendukung penguatan kinerja dan pengembangan PT Bank Sumut sebagai bank daerah yang profesional dan berdaya saing.*

(dh)

MEDAN — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara sepakat bersinergi dalam rangka memberdayakan masyarakat.

Kesepakatan tersebut terungkap dalam audiensi Tim MPM PWM Sumut ke KPPU Wilayah I, Selasa (07/04/2026).

Baca Juga:

• Oknum Polda Sumut Diduga Curi Rp11,2 Juta Milik Terdakwa, Iptu VTG dan Boru Purba Belum Jadi Tersangka

Mereka diterima oleh Kepala KPPU Wilayah I Ridho Pamungkas bersama seluruh jajaran di ruang rapat Kantor KPPU Wilayah I, Jalan Gatot Subroto, Medan.

Maulana Malik Muttaqin menjelaskan bahwa majelis seperti MPM merupakan salah satu Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) Muhammadiyah. Majelis ini bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok untuk mencapai tujuan organisasi.

Tugas utama MPM sendiri, jelas Maulana, adalah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program. Sebagai kegiatan pemberdayaan, MPM membutuhkan kolaborasi atau sinergi dengan berbagai pihak, termasuk KPPU.

Saat ini, lanjut Maulana, MPM tengah menggalang berbagai pihak untuk bersinergi dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sebelum audiensi ke KPPU, MPM telah menjajaki kerja sama dengan Koperasi Surya Mandiri serta para pelaku UMKM Ladang Edukasi Sunggal.

Selain itu, MPM juga telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Palawija dan UPT Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumut, serta pusat pembibitan aren.

"Karena itu, MPM Sumut juga berharap dapat bersinergi dengan KPPU," kata Maulana.

Sambut Baik

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPPU Wilayah I Ridho Pamungkas menyambut baik rencana kerja sama dengan MPM PWM Sumut. Menurutnya, KPPU Sumut sangat tertarik membangun jejaring hingga ke tingkat akar rumput (grassroot).

Jejaring tersebut, setidaknya, dapat menjadi sumber informasi bagi KPPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas persaingan usaha.

Pada kesempatan itu, Ridho Pamungkas juga menjelaskan bahwa KPPU Wilayah I saat ini tengah mengkaji pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, KPPU juga melakukan kajian terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kajian terhadap dua program pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut dilakukan dari berbagai sisi.

"Jangan sampai terjadi usaha besar zalim kepada pelaku usaha kecil. Ini bagian dari tugas KPPU," tegas Ridho Pamungkas.

Sehubungan dengan itu, Ridho Pamungkas dan Maulana Malik Muttaqin sepakat membangun sinergi antara KPPU dan MPM PWM Sumut dalam pemberdayaan masyarakat.*

(dh)

MEDAN — Dugaan pencurian uang sebesar Rp11,2 juta yang melibatkan oknum anggota kepolisian di Sumatera Utara menjadi sorotan.

Hingga kini, dua pihak yang diduga terlibat, yakni Iptu VTG dan seorang perempuan berinisial Boru Purba, belum ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:

• Sumut Bidik Prestasi PON 2028, Bobby Nasution Tekankan Pembinaan dan Loyalitas Atlet

"Boru Purba adalah penerima aliran dana dari rekening klien kami. Identitasnya sudah diketahui, namun masih berstatus saksi," ujar Ronald, Selasa (7/4/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan data rekening koran, uang Rp11,2 juta milik Rahmadi ditransfer ke rekening atas nama Boru Purba.

Pihaknya menduga terdapat hubungan antara Boru Purba dan Iptu VTG yang diduga meminta akses layanan perbankan milik kliennya.

Ronald mendesak penyidik segera melakukan pemeriksaan lanjutan dan menetapkan pihak-pihak terkait sebagai tersangka.

Ia juga mengungkap dugaan adanya keterlibatan atasan Iptu VTG dalam penggunaan rekening pihak ketiga untuk menyamarkan aliran dana.

Kasus ini berawal dari penangkapan Rahmadi di Tanjungbalai pada Maret 2025 dalam perkara kepemilikan narkotika. Rahmadi kemudian divonis lima tahun penjara.

Namun, tim kuasa hukum menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penangkapan hingga persidangan, termasuk dugaan rekayasa barang bukti dan pelanggaran prosedur.

Mereka juga menyoroti rekaman CCTV yang disebut menunjukkan adanya tindakan kekerasan saat penangkapan. Selain itu, barang bukti narkotika yang awalnya tidak ditemukan diduga muncul kemudian di dalam kendaraan.

Tim kuasa hukum Rahmadi telah melaporkan perkara ini ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, dengan alasan adanya dugaan pengabaian fakta persidangan oleh majelis hakim.

"Seluruh rangkaian peristiwa ini saling berkaitan dan perlu diusut secara menyeluruh," kata Ronald.*

(dh)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Medan untuk bersinergi dalam mendukung berbagai program Pemerintah Kota Medan, terutama di bidang sosial dan lingkungan.

Ajakan tersebut disampaikan Rico saat menerima audiensi pengurus GPIB Immanuel yang dipimpin Salmon Lea Timea di Balai Kota Medan, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga:

• Pemko Medan Dukung Paskah 2026, Tekankan Nilai Religius dan Kebersamaan

"Kolaborasi ini penting agar program yang dijalankan bisa lebih efektif dan berdampak luas," ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah program yang dapat disinergikan dengan pihak gereja, salah satunya gerakan kebersihan lingkungan melalui program Aksi Bersih dan Lestari (ASRI) yang digagas Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Selain itu, Rico juga menyoroti program bantuan sosial PKH Medan Makmur yang menyasar kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas. Melalui program ini, penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp200.000 per bulan dari anggaran daerah.

Rico berharap keterlibatan gereja dapat membantu memastikan penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran. "Peran masyarakat, termasuk gereja, penting untuk memastikan program ini berjalan optimal," katanya.

Di sisi lain, ia juga menyinggung upaya pemerintah kota dalam menjaga bangunan cagar budaya, termasuk rumah ibadah. Pemerintah, kata dia, membuka peluang bantuan renovasi bagi bangunan yang membutuhkan perbaikan.

Sementara itu, Pendeta GPIB Immanuel Medan Salmon Lea Timea menyatakan pihaknya siap mendukung program pemerintah daerah melalui berbagai kegiatan sosial dan lingkungan.

Ia menyebut GPIB Immanuel tengah mengembangkan inisiatif "Gerakan Peduli Immanuel Berbagi" yang tidak hanya berfokus pada kegiatan internal gereja, tetapi juga menyasar masyarakat luas, termasuk dalam upaya memperkuat toleransi antarumat beragama.

"Kami ingin hadir tidak hanya sebagai gereja, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan kontribusi nyata," ujarnya.

Salmon juga mengungkapkan kondisi bangunan gereja yang merupakan cagar budaya dan membutuhkan perhatian, terutama pada beberapa bagian yang mengalami kerusakan.*

(dh)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong perayaan Paskah 2026 di Kota Medan dikemas lebih kreatif tanpa meninggalkan nilai-nilai religius.

Pemerintah kota, kata dia, siap mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Keberagaman Nusantara Bersinar di Deck Reception ASEAN Plus Cadet Sail 2026, Rico Waas Perkenalkan Pesona Budaya Medan di KRI Bima Suci

Ia menilai Paskah bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk.

"Perayaan ini perlu dipersiapkan secara maksimal, baik dari sisi konsep maupun fasilitas," ujar Rico.

Ia meminta panitia memastikan lokasi pelaksanaan representatif dan mampu menampung jumlah jemaat yang besar agar kegiatan berjalan tertib dan khidmat.

Selain itu, ia membuka ruang bagi panitia untuk menghadirkan unsur hiburan guna memperkaya suasana acara, selama tetap memperhatikan nilai religius dan kemampuan anggaran.

Ketua Panitia Paskah Kota Medan Wandro Abadi Agnellus Malau mengatakan pihaknya tengah mematangkan sejumlah opsi lokasi, di antaranya Pardede Hall dan Medan International Convention Center, yang dinilai memiliki kapasitas memadai hingga sekitar 5.000 orang.

Ia menambahkan, perayaan Paskah direncanakan berlangsung pada akhir April 2026, dengan mempertimbangkan kesiapan teknis dan ketersediaan tempat.

Pemerintah Kota Medan berharap perayaan ini tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menjadi simbol harmoni dan toleransi antarumat beragama di kota tersebut.*

(dh)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi hingga akhir 2026 merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut bukan keputusan individual kementerian, melainkan hasil koordinasi lintas sektor di bawah kendali presiden.

Baca Juga:

• KontraS Nilai Kasus Andrie Yunus Layak Gunakan Pasal Pembunuhan

Ia menjelaskan pemerintah mempertimbangkan berbagai skenario harga minyak mentah global sebelum menetapkan kebijakan. Simulasi dilakukan untuk mengukur dampak terhadap fiskal negara dan daya beli masyarakat.

Purbaya menyebut Presiden secara aktif mengevaluasi dampak ekonomi dari setiap opsi kebijakan, termasuk pada kisaran harga minyak mentah di level US$80 hingga US$100 per barel.

Di tengah ketidakpastian global, ia memastikan kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menopang kebijakan subsidi energi. Salah satu indikatornya adalah ketersediaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai sekitar Rp420 triliun.

"Pemerintah memiliki bantalan fiskal yang cukup, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," kata Purbaya.

Kebijakan penahanan harga BBM ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi domestik, terutama dalam menahan tekanan inflasi dan melindungi daya beli masyarakat.*

(d/dh)

JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan belum menerima panggilan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait polemik perubahan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

"Dari pimpinan, belum," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 7 April 2026. Ia menambahkan pihaknya masih menunggu proses yang akan dilakukan Dewas.

Baca Juga:

• KPK Periksa Lima Travel Agent Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji, Negara Dirugikan Rp622 Miliar

Ketua Dewas KPK Gusrizal sebelumnya menyatakan pihaknya telah menerima sejumlah laporan masyarakat yang mempertanyakan dasar hukum dan etik atas keputusan tersebut. Laporan itu ditindaklanjuti sejak akhir Maret.

Menurut Gusrizal, Dewas akan memproses seluruh aduan sesuai prosedur yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan publik dalam menjaga integritas lembaga antirasuah.

KPK sempat menetapkan Yaqut sebagai tahanan rumah setelah menerima permohonan dari pihak keluarga. Namun, keputusan itu kemudian dibatalkan dan status penahanan dikembalikan menjadi tahanan rutan beberapa hari berselang.

Kasus ini menjadi sorotan karena dinilai menyangkut aspek transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum oleh KPK.*

(d/dh)

JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melantik 12 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, 7 April 2026.

Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan struktur birokrasi di tengah meningkatnya tuntutan layanan publik di sektor ketenagakerjaan.

Baca Juga:

• Kemnaker Genjot Sertifikasi Peserta Magang, Perusahaan Dikasih Reward

Dalam sambutannya, Yassierli menegaskan jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. "Jabatan adalah sarana untuk menghadirkan dampak dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Ia menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi kementeriannya, terutama dalam mengelola sekitar 155,27 juta angkatan kerja. Menurut dia, perkembangan teknologi turut mendorong meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.

Karena itu, ia meminta pejabat yang baru dilantik untuk memperkuat layanan yang responsif dan berdampak langsung, mulai dari pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Yassierli juga memaparkan sejumlah tantangan utama, di antaranya penguatan keterkaitan antara pelatihan dan kebutuhan industri (link and match), penyediaan pekerjaan layak bagi kelompok rentan, hingga reformasi birokrasi.

Untuk menjawabnya, pemerintah menyiapkan agenda transformasi, termasuk penguatan sistem informasi pasar kerja melalui platform SiapKerja.

Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Daftar 12 Pejabat yang Dilantik

- Berikut pejabat yang dilantik oleh Menaker:

1. Irma Puspita — Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
2. R. Nurhidajat — Kepala Pusat Pasar Kerja
3. Teguh Djatmiko — Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
4. Amran — Kepala BBPVP Medan
5.Reni Rosyida Muthmainnah — Kepala BBPVP Bandung
6. Nasrun Ilmullah — Kepala BBPVP Makassar
7. Nuryanti — Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja
8. Arnando Jujur Pardamean Siregar — Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
9.Muzakir — Direktur Bina Kelembagaan K3
10. Yessie Kualasari — Kepala Balai Besar K3 Jakarta
11. Baderi — Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan
12. M. Heru Susanto — Inspektur III*

(dh)

JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pemerintah tidak akan mencampuri proses hukum dalam kasus penyiraman aktivis Andrie Yunus.

Ia menyebut penanganan perkara tersebut saat ini masih berlangsung, termasuk melalui mekanisme peradilan militer.

Baca Juga:

• KontraS Nilai Kasus Andrie Yunus Layak Gunakan Pasal Pembunuhan

Menurut dia, prinsip pemisahan kekuasaan atau trias politica harus dijaga. Pemerintah, kata Pigai, tidak memiliki kewenangan untuk menentukan arah putusan hukum terhadap pihak yang diduga terlibat.

Pigai juga mengingatkan publik agar tidak menghakimi kasus tersebut melalui tekanan massa maupun pemberitaan media. Ia menilai praktik trial by the mob dan trial by the press berpotensi mengganggu independensi proses hukum.

Meski demikian, Pigai mengakui sorotan publik tetap penting sebagai bentuk pengawasan agar penegakan hukum berjalan profesional. Ia meminta masyarakat tidak meragukan komitmen pemerintah dalam menangani kasus tersebut.

Kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus terjadi pada 12 Maret 2026. Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah menangkap empat orang yang diduga sebagai pelaku. Mereka disebut berasal dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma Bais) TNI.

Pigai memastikan pemerintah tetap berpegang pada prinsip perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang politik.*

(d/dh)

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 4 triliun untuk program pompanisasi lahan pertanian guna menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino ekstrem yang diperkirakan terjadi tahun ini.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan program tersebut ditujukan untuk menjaga produktivitas sawah di tengah ancaman kemarau panjang.

Baca Juga:

• Heboh Motor Listrik BGN, Purbaya Ngaku Pernah Tolak Pengadaannya

Selain distribusi pompa, pemerintah juga melakukan perbaikan jaringan irigasi, khususnya untuk lahan rawa seluas sekitar 800 ribu hektare.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan air tetap terjaga selama musim kemarau.

Amran menegaskan, bantuan pompa akan diberikan secara gratis kepada petani sebagai bagian dari intervensi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Kementerian Pertanian juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk memetakan wilayah rawan kekeringan serta mengoptimalkan infrastruktur air, termasuk embung, sumur dangkal, dan sumur dalam.

Langkah ini diperkuat dengan penyediaan alat dan mesin pertanian guna mendukung produktivitas di tengah tekanan iklim.

Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebelumnya mengingatkan bahwa fenomena El Nino berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama pada periode April hingga Oktober 2026.

Namun, dampaknya diperkirakan tidak merata. Sejumlah wilayah di Indonesia bagian timur justru berpotensi mengalami curah hujan tinggi.

Pemerintah berharap langkah mitigasi ini dapat menekan risiko gagal panen sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan nasional di tengah ketidakpastian iklim global.*

(k/dh)

JAKARTA — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak aparat penegak hukum menerapkan pasal percobaan pembunuhan berencana terhadap pelaku penyiraman air keras yang menimpa aktivisnya, Andrie Yunus.

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menilai pasal penganiayaan yang saat ini dikenakan belum mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana tersebut.

Baca Juga:

• Peran Masing-masing Prajurit TNI di Kasus Kacab Bank Terkuak di Pengadilan

Menurut dia, tindakan penyiraman air keras yang diarahkan ke bagian vital korban, khususnya wajah, menunjukkan adanya potensi niat untuk menghilangkan nyawa.

Oleh karena itu, konstruksi hukum yang digunakan perlu mempertimbangkan unsur perencanaan dan dampak fatal yang mungkin ditimbulkan.

KontraS juga menyoroti penggunaan Pasal 467 KUHP tentang penganiayaan berat oleh aparat, baik dari kepolisian maupun unsur militer.

Dimas menilai pendekatan tersebut tidak sejalan dengan karakteristik peristiwa yang dinilai memiliki tingkat ancaman lebih serius.

Ia membandingkan kasus ini dengan perkara lain yang dikenakan pasal pembunuhan berencana, meski memiliki pola serangan yang dinilai serupa.

Dalam konteks tersebut, KontraS mendorong adanya konsistensi dalam penerapan hukum.

Selain itu, ia menekankan bahwa penggunaan zat berbahaya seperti air keras dapat menimbulkan risiko kematian maupun cacat permanen, sehingga patut dikategorikan sebagai kejahatan berat.

Kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus hingga kini masih dalam proses penanganan aparat. KontraS memastikan akan terus mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan akuntabel.*

(in/dh)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan usulan pengadaan motor listrik dan perangkat komputer oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sempat ditolak pada tahun sebelumnya.

Pernyataan tersebut merespons kabar viral mengenai ribuan motor listrik berlogo BGN yang disebut-sebut masuk dalam anggaran program pemerintah.

Baca Juga:

• MBG Bisa Genjot Ekonomi RI! Menkeu Bocorkan Potensi di Atas 1 Persen

Ia menegaskan, penggunaan anggaran BGN seharusnya difokuskan pada kebutuhan utama program, yakni pemenuhan gizi masyarakat. Pengadaan barang penunjang, menurut dia, perlu disesuaikan dengan prioritas tersebut.

Purbaya juga belum memastikan apakah pengadaan motor listrik yang saat ini menjadi sorotan publik telah melalui mekanisme persetujuan yang sama seperti sebelumnya.

"Prinsipnya, anggaran harus difokuskan pada makanan. Untuk kebutuhan lain, harus dilihat kembali urgensinya," kata dia.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik merupakan bagian dari perencanaan anggaran 2025 yang ditujukan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Namun, ia memastikan kendaraan tersebut belum didistribusikan dan masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Isu ini menjadi sorotan publik karena dinilai menyangkut efektivitas penggunaan anggaran dalam program yang berorientasi pada peningkatan gizi masyarakat.*

(in/dh)

JAKARTA — Pemerintah tengah mengkaji sejumlah skema untuk menyelesaikan persoalan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, termasuk opsi pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh Kementerian Keuangan.

Chief Operating Officer BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengatakan opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.

Baca Juga:

• DPR Bereaksi Keras! Minta Pemerintah Serius Usut Kematian Prajurit TNI

KCIC merupakan konsorsium yang mengelola proyek Kereta Cepat Whoosh, yang melibatkan sejumlah badan usaha milik negara melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Dalam konsorsium tersebut, beberapa BUMN yang terlibat antara lain PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, dan PT Jasa Marga.

Dony menegaskan, pemerintah berupaya menata ulang peran masing-masing BUMN agar sesuai dengan kompetensi inti.

Salah satu contoh adalah penegasan peran perusahaan konstruksi seperti WIKA yang akan difokuskan pada bidang kontraktor, bukan operasional.

"Semua akan dikembalikan pada porsinya masing-masing agar pengelolaan lebih efektif dan efisien," kata dia.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan seluruh skema penyelesaian dapat dirumuskan secara menyeluruh dalam waktu dekat, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan terhadap proyek strategis tersebut.

Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung sebelumnya menjadi sorotan karena berbagai tantangan, termasuk aspek pembiayaan dan struktur kelembagaan konsorsium.*

(in/dh)

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendorong pemerintah mengoptimalkan jalur diplomasi internasional menyusul gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon.

Ia menilai, insiden yang menimpa pasukan Indonesia di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui misi UNIFIL tidak dapat dipandang sebagai peristiwa biasa.

Baca Juga:

• HUT ke-78 Sumatera Utara Usung “Satu Kolaborasi, Sejuta Energi”, Pemprov Genjot Sinergi Percepatan Pembangunan Daerah

Tiga prajurit yang gugur dalam tugas tersebut adalah Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anm) Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda (Anm) Farizal Rhomadhon.

Ketiganya meninggal saat menjalankan misi perdamaian di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan tersebut.

Menurut Sukamta, peristiwa ini mencerminkan kerentanan sistem perlindungan pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik aktif.

Ia menegaskan bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjamin keselamatan personel yang bertugas di bawah mandat global.

Selain mendorong langkah diplomasi, DPR juga menilai perlunya evaluasi internal terhadap sistem perlindungan prajurit TNI yang ditempatkan di zona konflik. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan strategi mitigasi risiko dengan dinamika lapangan.

"Evaluasi diperlukan agar setiap penugasan memiliki perlindungan yang memadai sesuai tingkat eskalasi konflik," kata dia.

DPR, lanjut Sukamta, akan mengawal langkah pemerintah agar upaya diplomasi tidak berhenti pada pernyataan kecaman, melainkan menghasilkan kejelasan investigasi dan akuntabilitas pihak terkait.

Ia juga menekankan pentingnya peran Indonesia sebagai salah satu kontributor utama pasukan perdamaian dunia dalam mendorong agenda perlindungan peacekeepers di forum internasional.*

(mt/dh)

JAKARTA — Tim nasional futsal Indonesia memastikan langkah ke babak semifinal ASEAN Futsal Championship 2026 setelah mengalahkan Malaysia dengan skor tipis 1-0 pada laga kedua Grup B, Selasa, 7 April 2026.

Bermain di Nonthaburi Hall, Thailand, pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Kedua tim tampil hati-hati pada babak pertama, dengan tempo permainan yang cenderung moderat.

Baca Juga:

• Unmuha Gandeng Tim Malaysia Salurkan Bantuan untuk Siswa Terdampak Banjir di Pidie Jaya, Dukung Pemulihan Pendidikan Pascabencana

Memasuki babak kedua, Indonesia meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya datang pada menit ke-23 melalui gol Guntur Sulistyo yang memecah kebuntuan dan membawa Indonesia unggul.

Setelah gol tersebut, skuad asuhan Héctor Souto tetap tampil agresif. Malaysia berupaya membalas melalui serangan balik, namun pertahanan Indonesia tampil disiplin hingga laga berakhir.

Kemenangan ini memastikan Indonesia mengoleksi dua kemenangan beruntun di fase grup, sekaligus mengunci tiket ke semifinal tanpa harus menunggu hasil pertandingan terakhir.

Pada laga sebelumnya, Indonesia tampil dominan dengan mengalahkan Brunei Darussalam 7-0.

Meski demikian, Indonesia masih akan menghadapi Australia dalam laga terakhir Grup B pada Rabu, 8 April 2026. Pertandingan tersebut tidak lagi menentukan kelolosan, namun tetap penting untuk menjaga momentum tim.

Keikutsertaan Indonesia di turnamen ini juga menjadi bagian dari proses regenerasi skuad. Mayoritas pemain yang dibawa merupakan pemain muda dan debutan, seiring strategi jangka panjang yang diusung Federasi Futsal Indonesia.

Indonesia sendiri berstatus sebagai juara bertahan setelah menjuarai edisi 2024, dan kini kembali membidik gelar serupa di tengah proses pembaruan tim.*

(mt/dh)