JAKARTA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem bertemu dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Pertemuan tersebut membahas upaya percepatan pemulihan lahan pertanian dan perkebunan di Aceh yang rusak akibat bencana hidrometeorologi.

Baca Juga:

• DPR Bantah Surpres Pergantian Kapolri Masuk Parlemen, Jenderal Listyo Sigit Tetap Menjabat

"Kami membutuhkan dukungan Bapak Menteri untuk pemulihan lahan pertanian di Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi," kata Mualem saat berdiskusi dengan Menteri Amran.

Melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Mualem juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas respons cepat dalam membantu penanganan dampak bencana di Aceh.

Selain itu, Mualem meminta seluruh jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan di kabupaten dan kota di Aceh memanfaatkan setiap bantuan dari pemerintah secara maksimal agar pemulihan ekonomi petani dapat berlangsung lebih cepat.

Menurut Mualem, masyarakat Aceh berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut, terutama untuk memulihkan lahan pertanian dan perkebunan yang rusak akibat banjir, erosi, dan longsor.

Ia juga menyoroti kerusakan yang terjadi pada perkebunan kopi Gayo, salah satu komoditas unggulan Aceh.

"Supaya masyarakat Aceh yang terdampak bencana bisa memanfaatkan lahan pertaniannya kembali, sehingga mereka bisa mengembangkan pertumbuhan perekonomiannya," kata Mualem.

Berdasarkan data Pemerintah Aceh yang dilaporkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, bencana hidrometeorologi telah berdampak terhadap sekitar 57.485 hektare lahan sawah.

Dari total luas tersebut, proses optimalisasi lahan yang telah berjalan mencapai 40.852 hektare.

Sementara itu, sektor perkebunan juga mengalami kerusakan dengan luas mencapai 50.438 hektare.

Hingga saat ini, proses pemulihan perkebunan telah dilakukan pada sekitar 10.418 hektare lahan.

Menanggapi laporan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah akan terus mengawal proses rehabilitasi lahan pertanian di Aceh melalui berbagai program yang telah disiapkan.

Program tersebut meliputi cetak sawah kembali, optimalisasi lahan, perbaikan jaringan irigasi, penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pemberian benih padi secara gratis kepada petani.

Selain sawah, pemerintah juga akan memprioritaskan rehabilitasi perkebunan kopi di dataran tinggi Aceh yang mengalami kerusakan akibat erosi dan longsor.

Dukungan yang disiapkan Kementerian Pertanian mencakup penyediaan bibit kopi unggul, pupuk, hingga pendampingan teknis agar produktivitas kopi Gayo sebagai komoditas ekspor dapat kembali meningkat.

Menteri Amran juga memastikan tim teknis Kementerian Pertanian akan terus berada di lapangan untuk memantau proses pemulihan lahan secara bertahap.

Sebelumnya, Amran juga telah meninjau langsung sejumlah lokasi pertanian yang terdampak bencana di Aceh.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Aceh didampingi Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Jamaluddin, Staf Khusus Gubernur Aceh T Irsyadi, serta Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh Said Marzuki.* (ad)

JAKARTA — Komisi III DPR membantah kabar yang menyebut Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri sudah masuk ke parlemen.

DPR menegaskan hingga saat ini belum menerima surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pergantian pucuk pimpinan Polri.

Baca Juga:

• Kalimantan Masih Gelap, Prabowo Turun Tangan Minta Bahlil Segera Bertindak

Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum memiliki dasar resmi.

"Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri," tegas Habiburokhman, Selasa (4/8/2026).

Habiburokhman juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati menyikapi informasi yang beredar, terutama kabar yang belum dikonfirmasi kebenarannya.

"Kami mengimbau baiknya masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni juga menyampaikan hal serupa.

Ia mengatakan DPR belum menerima informasi resmi terkait pergantian Kapolri.

Menurut Sahroni, apabila surat tersebut memang dikirimkan Presiden, DPR tentu akan mengetahuinya.

"Belum, nggak ada masalahnya. Kalau isu dikirim kan kita udah tahu. Kalau kalian tanya pasti gua jawab. Masalahnya belum ada," kata Sahroni saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Sahroni menilai kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama ini masih berjalan baik.

Menurut dia, berbagai tugas kepolisian yang diemban Sigit telah dilakukan secara profesional, meski sebagai seorang pemimpin tetap terdapat kekurangan.

"Kinerja Kapolri bagus kok. Cuma kan isu terkait dengan bagaimana Kapolri diganti kan hembusannya kencang, wajar kan beliau udah 5 tahun, gitu," tambahnya.

Menurut Sahroni, memimpin institusi sebesar Polri dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani bukan pekerjaan mudah.

Ia menyebut adanya kekurangan dalam kepemimpinan merupakan hal yang wajar.

"Tapi kan ini kan aspek profesionalisme yang dilakukan oleh Pak Sigit. Dia kan bekerja luar biasa loh. Pengamanan, walaupun ada kurangnya wajarlah. Namanya pemimpin kalau nggak ada kurangnya itu namanya Tuhan, gitu," ucap Sahroni.

Ia juga menyoroti masih adanya ulah oknum yang mencoreng nama institusi kepolisian.

Namun, Sahroni meyakini Presiden Prabowo Subianto masih mempertahankan Jenderal Sigit karena melihat kinerjanya yang dinilai baik.

"Tapi ini kan ada kurangnya wajar, tapi dengan pekerjaan dia luar biasa mencakup 280 juta orang, nggak gampang. Tapi kan ada oknum-oknum yang ya, yang mengatasnamakan institusi, itu biasa. Tapi saya yakin Presiden mempertahankan Pak Sigit karena kinerjanya cukup baik," imbuhnya.

Sampai saat ini, DPR menyatakan belum ada proses resmi terkait pergantian Kapolri.

Isu mengenai pergantian Tribrata 1 masih sebatas kabar yang beredar di ruang publik dan belum memiliki keputusan resmi dari pemerintah.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.

Permintaan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• Harga Minyak Dunia Bergejolak, Prabowo Tegaskan BBM Subsidi Tak Boleh Naik

Usai pertemuan, Bahlil mengatakan Presiden memberikan arahan agar pemerintah bersama PLN segera mencari solusi atas gangguan pasokan listrik yang masih terjadi di beberapa daerah.

"Teman-teman media, kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden. Di dalam pembahasan itu salah satu di antaranya kami bahas adalah persoalan PLN, persoalan listrik," kata Bahlil seusai pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Bahlil mengakui masih terdapat sejumlah wilayah di Kalimantan yang mengalami pemadaman listrik.

Karena itu, ia diminta Presiden untuk segera melakukan langkah terukur agar persoalan tersebut dapat diselesaikan.

"Yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik," ujarnya.

Gangguan listrik diketahui terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng).

Kondisi tersebut menyebabkan pasokan listrik dalam sistem interkoneksi Kalselteng terganggu dan membuat pemadaman bergilir masih terjadi di sejumlah wilayah.

Beberapa daerah yang terdampak antara lain Palangka Raya dan wilayah lain di Kalimantan Tengah.

Gangguan tersebut salah satunya dipicu kerusakan pada pembangkit listrik yang menjadi bagian dari sistem kelistrikan setempat.

Senior Manager PLN Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Asam-Asam, Fajar Pamujianto, menjelaskan bahwa proses perbaikan pembangkit masih berlangsung.

Kerusakan ditemukan pada dua sisi generator sehingga membutuhkan waktu untuk penanganan.

"Yang mengalami kerusakan itu ada di dua sisi generator. Inilah yang sedang kami kerjakan dan target penyelesaiannya pada 25 Agustus," ujarnya dalam video penjelasan dari lokasi pembangkit.

Menurut Fajar, PLN terus mempercepat proses perbaikan dengan mengerahkan teknisi yang bekerja selama 24 jam melalui sistem tiga shift.

Namun, pengerjaan bagian generator membutuhkan ketelitian tinggi sehingga tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

Setiap tahap perbaikan juga harus melewati proses pemeriksaan, pengujian, dan evaluasi sebelum masuk ke tahap berikutnya.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pembangkit dapat kembali beroperasi secara aman dan stabil.

Pemerintah berharap koordinasi antara Kementerian ESDM dan PLN dapat segera memulihkan kondisi kelistrikan di Kalimantan sehingga aktivitas masyarakat tidak terus terganggu akibat pemadaman.* (d/ad)

JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin memberhentikan sementara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA) dari statusnya sebagai jaksa.

Keputusan tersebut diambil setelah Febrie ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Siapkan Dua Praperadilan, Ini Respons Polri dan Kejagung

Menurut dia, langkah itu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sambil menunggu proses hukum memiliki keputusan tetap.

"Benar, saat ini Pak FA sudah diberhentikan sementara sambil menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah," kata Anang, Selasa (4/8/2026).

Anang menjelaskan, pemberhentian sementara itu merupakan kewenangan Jaksa Agung karena Febrie kini berstatus sebagai tersangka.

Keputusan tersebut berlaku sejak 31 Juli 2026.

"Jaksa Agung yang memberhentikan. Karena status tersangka, dalam ketentuan diatur. Per 31 Juli," jelasnya.

Selain diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai jaksa, Febrie Adriansyah saat ini juga telah menjalani penahanan terkait perkara yang menjeratnya.

Febrie sebelumnya dikenal pernah menjabat sebagai Jampidsus Kejaksaan Agung.

Dalam perkembangan kasus, namanya terseret dalam sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Salah satu perkara yang menjerat Febrie berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU dalam kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Dalam perkara tersebut, Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang pengusaha bernama Don Ritto.

Selain kasus ASABRI, Febrie juga menjadi tersangka dalam perkara dugaan TPPU terkait temuan barang bukti berupa 74 kilogram emas dan uang tunai senilai ratusan miliar rupiah.

Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung juga menetapkan tersangka lain, yakni Nurman Herin.

Kejaksaan Agung juga masih melakukan penyidikan terhadap sejumlah dugaan perkara lain yang berkaitan dengan Febrie.

Di antaranya dugaan korupsi di PT Krakatau Steel serta dugaan korupsi dalam pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang disebut berdampak pada gangguan sistem listrik atau blackout.

Pemberhentian sementara ini menjadi bagian dari proses penegakan aturan internal Kejaksaan Agung terhadap aparat penegak hukum yang sedang menghadapi proses pidana.

Status tersebut dapat berubah setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tidak mengalami kenaikan di tengah perubahan harga minyak dunia yang masih bergerak dinamis.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat rapat terbatas bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• Ratusan Warga Blokir Jalan di Langkat, Tuntut Jalan Rusak Bertahun-tahun Segera Diaspal

Menurut dia, Presiden meminta agar harga BBM subsidi tetap dijaga demi masyarakat.

"Juga kami membahas terkait dengan perkembangan daripada harga minyak dunia yang terus terjadi dinamika yang sangat tinggi. Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan," kata Bahlil setelah bertemu dengan Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Selain BBM subsidi, pemerintah juga membahas kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

Bahlil menjelaskan, jika harga minyak dunia mengalami penurunan, harga BBM nonsubsidi juga akan dipertimbangkan untuk mengikuti kondisi pasar.

"Tetapi kalau memang harga ICP (Indonesian crude price) dunia turun, kita yang nonsubsidinya juga dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun, ya, turun, jangan dinaikkan. Kira-kira begitu," ujarnya.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara kondisi ekonomi global dengan kebutuhan masyarakat terhadap energi yang terjangkau.

Dalam rapat tersebut, Bahlil juga melaporkan perkembangan program hilirisasi kepada Presiden Prabowo.

Program tersebut berkaitan dengan sejumlah perusahaan nasional yang mendapatkan perpanjangan status dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Bahlil menjelaskan, perusahaan yang memperoleh perpanjangan izin tersebut memiliki kewajiban untuk menjalankan program hilirisasi sesuai aturan pemerintah.

"Yang ketiga, tadi saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan program hilirisasi beberapa perusahaan-perusahaan nasional yang mendapatkan perpanjangan dari PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang salah satu kewajibannya itu adalah harus melakukan hilirisasi," ujarnya.

Bahlil menegaskan, Presiden Prabowo meminta seluruh program hilirisasi dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga akan mengambil langkah apabila ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.

"Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan pasal 33 UU 1945," lanjutnya.

Pemerintah kini terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan kondisi energi nasional untuk memastikan kebijakan BBM tetap berjalan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta stabilitas ekonomi.* (d/ad)

JAKARTA — Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah berencana mengajukan dua gugatan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dan penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Rencana gugatan tersebut mendapat respons dari Kejaksaan Agung dan Polri.

Baca Juga:

• Kejaksaan Agung dan Kementerian ESDM Perkuat Sinergi Pengawalan Hukum Sektor Energi

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan pengajuan praperadilan merupakan hak tersangka yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Silakan itu hak tersangka dan PH kalau mau ajukan praperadilan dan sudah diatur dalam KUHAP," kata Anang Supriatna kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).

Sementara itu, Kabag Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pihaknya menghormati langkah hukum yang akan dilakukan oleh Febrie.

Menurut dia, praperadilan merupakan mekanisme hukum yang tersedia bagi tersangka.

"Kortastipidkor Polri siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut," kata Ahmad.

Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah sebelumnya menyampaikan rencana mengajukan dua gugatan praperadilan.

Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Pengacara Febrie, Firman Wijaya, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk penggunaan hak hukum kliennya untuk menguji proses penetapan tersangka dan tindakan hukum yang dilakukan aparat.

"Pihak klien sebenarnya sudah memutuskan akan menggunakan haknya untuk mengajukan langkah hukum. Karena tentu sama-sama tahu pasti apa langkah hukum itu, tidak lain dan tidak bukan ini bagian dari pengujian dalam lingkup pre-trial ya yang dinamakan sebagai praperadilan," kata Firman Wijaya.

Gugatan pertama akan ditujukan terhadap Kejaksaan Agung.

Gugatan tersebut berkaitan dengan proses penetapan Febrie sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta tindakan penahanan terhadap dirinya.

"Pertama, permohonan pertama terkait dengan upaya paksa ya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang dan upaya paksa penahanan," jelas Firman.

Sementara gugatan kedua akan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya.

Gugatan tersebut menyangkut penetapan tersangka, penggeledahan, serta penyitaan barang bukti.

"Permohonan yang kedua terkait dengan upaya paksa status penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta penggeledahan dan penyitaan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh rekan dari kepolisian Polda Metro Jaya dalam hal ini atau dan atau Kortas Tipikor," kata Firman.

Firman menjelaskan, pihaknya sengaja memisahkan kedua gugatan tersebut karena berkaitan dengan proses hukum dari dua institusi yang berbeda.

Menurut dia, tim kuasa hukum menemukan sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses penanganan perkara Febrie.

Ia menyebut ada sembilan dugaan pelanggaran hukum acara pidana yang sedang dikaji oleh pihaknya.

"Kami sudah mengidentifikasi setidak-tidaknya terdapat sembilan kejanggalan ya, sembilan potensi pelanggaran hukum terutama hukum acara pidana dalam penanganan perkara ini," imbuhnya.

Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah sebelumnya bermula ketika Kortas Tipikor Polri menetapkannya sebagai tersangka.

Dalam perkembangannya, proses penyidikan kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Setelah menerima pelimpahan perkara, Kejagung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terkait perkara Febrie.

Mantan Jampidsus Kejagung tersebut kemudian dijerat dalam perkara dugaan korupsi ASABRI dan tindak pidana pencucian uang.

Kini, proses hukum terhadap Febrie terus berjalan.

Sementara itu, gugatan praperadilan yang akan diajukan menjadi upaya pihaknya untuk menguji keabsahan proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.* (d/ad)

LANGKAT – Kekecewaan warga Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, akhirnya memuncak.

Ratusan warga turun ke jalan dan melakukan aksi blokir akses utama di Dusun Serbaguna, tepatnya di Simpang Sudi Mampir, Selasa (4/8/2026), sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki.

Baca Juga:

• Kejaksaan Agung dan Kementerian ESDM Perkuat Sinergi Pengawalan Hukum Sektor Energi

Menurut warga, jalan tersebut telah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun dan hingga kini belum mendapat penanganan yang memadai.

Warga menilai kondisi jalan yang hancur telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat.

Saat musim kemarau, debu tebal dari kendaraan yang melintas beterbangan hingga masuk ke rumah-rumah warga, mengganggu kenyamanan sekaligus berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.

Sebaliknya, ketika musim hujan tiba, jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang licin dan membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.

"Sudah banyak warga yang terjatuh karena jalan licin. Setiap hari kami harus menghadapi kondisi seperti ini, sementara perbaikan tak kunjung datang," ungkap salah seorang warga di lokasi aksi.

Masyarakat juga menyoroti meningkatnya aktivitas kendaraan bertonase berat yang melintasi jalan tersebut sejak adanya proyek Strategis Nasional di sektor eksplorasi minyak dan gas (migas).

Truk-truk pengangkut material dinilai menjadi salah satu penyebab semakin cepatnya kerusakan jalan.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menyampaikan aspirasi, warga memilih bertahan di lokasi aksi.

Bahkan, sejumlah ibu-ibu tampak memasak makanan di tengah jalan yang diblokir untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para peserta aksi.

Pemandangan tersebut menjadi simbol tekad masyarakat yang mengaku tidak akan membubarkan diri sebelum ada kepastian dari pemerintah.

Warga meminta Pemerintah Kabupaten Langkat beserta para anggota DPRD segera turun langsung menemui masyarakat dan memberikan kepastian mengenai jadwal pengaspalan jalan yang selama ini hanya sebatas janji.

"Kami tidak ingin lagi hanya mendengar janji. Kami ingin kepastian kapan jalan ini diaspal. Jalan ini adalah akses utama masyarakat untuk bekerja, bersekolah, berobat, dan menjalankan aktivitas ekonomi setiap hari," tegas salah seorang warga.

Masyarakat menegaskan akan terus bertahan memblokir jalan hingga ada perwakilan pemerintah maupun legislatif yang datang berdialog dan memberikan solusi nyata atas persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun tersebut.

Aksi ini pun menjadi sorotan publik karena tidak hanya menyangkut keselamatan pengguna jalan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, kelancaran distribusi barang, aktivitas ekonomi, hingga mobilitas warga Desa Pematang Cengal.

Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar penderitaan masyarakat akibat jalan rusak tidak terus berlarut-larut.* (ad)

JAKARTA – Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Asep N. Mulyana menerima kunjungan audiensi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung bersama jajaran pejabat Kementerian ESDM di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi antara Kejaksaan Agung dan Kementerian ESDM dalam mendukung tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral yang transparan, akuntabel, serta memiliki kepastian hukum.

Baca Juga:

• Eks Wakil PPATK: Sita Uang dan Emas Saja Tidak Cukup, Penyidik Harus Telusuri Asal-usul Kekayaan Febrie Adriansyah

Selain memberikan ucapan selamat atas pelantikan Asep N. Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, rombongan juga membahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan sektor energi nasional.

Asep N. Mulyana menyambut baik audiensi tersebut.

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian ESDM memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pemerintah, khususnya di bidang energi dan sumber daya mineral.

Ia mengatakan, kerja sama antarlembaga diperlukan agar setiap kebijakan strategis pemerintah dapat berjalan sesuai aturan hukum dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pertemuan ini, kata Asep, juga menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang sekaligus mencari langkah bersama dalam menghadapi tantangan di sektor ESDM.

"Sinergi antarlembaga diperlukan agar kebijakan dan program strategis pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan hukum serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Asep.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan pentingnya kerja sama dengan Kejaksaan Agung, terutama dalam memberikan pendampingan hukum terhadap pelaksanaan program-program strategis nasional.

Menurut Yuliot, dukungan dari Kejaksaan Agung dapat membantu menciptakan kepastian hukum sehingga berbagai kebijakan sektor energi dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ia berharap koordinasi antara kedua lembaga terus ditingkatkan agar berbagai persoalan hukum yang muncul dalam pelaksanaan program pemerintah dapat diselesaikan melalui mekanisme pendampingan yang tepat.

"Kerja sama yang baik antara Kementerian ESDM dan Kejaksaan Agung menjadi bagian penting dalam memastikan program sektor energi berjalan dengan baik dan memiliki kepastian hukum," ujar Yuliot.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua institusi untuk memperkuat kolaborasi dalam mengawal pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral.

Melalui sinergi yang semakin kuat, Kejaksaan Agung dan Kementerian ESDM berharap pembangunan nasional di bidang energi dapat berjalan optimal dengan tetap mengutamakan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik.* (ad)

JAKARTA – Pengusutan dugaan kepemilikan aset yang dikaitkan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dinilai tidak cukup hanya melalui penyitaan uang tunai, valuta asing, maupun emas batangan.

Mantan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso menilai, dalam perspektif hukum dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), aparat penegak hukum perlu melakukan penelusuran menyeluruh terhadap asal-usul kekayaan, legalitas perolehan aset, hingga aliran dana yang berkaitan dengan aset tersebut.

Baca Juga:

• Pemkot Medan Fasilitasi 1.692 Calon Pekerja Migran Bekerja ke Luar Negeri

Menurut Agus, temuan fisik berupa uang maupun barang berharga hanyalah langkah awal dalam proses penyidikan.

Hal terpenting adalah memastikan bagaimana aset tersebut diperoleh dan apakah berasal dari sumber yang sah atau memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.

"Temuan fisik hanyalah awal. Yang jauh lebih penting adalah membuktikan bagaimana aset itu diperoleh, apakah berasal dari sumber yang sah atau justru terdapat indikasi hasil tindak pidana yang kemudian disamarkan melalui mekanisme pencucian uang," ujar Agus.

Agus menjelaskan, penyidik perlu melakukan pengujian terhadap profil kekayaan seseorang, termasuk aset berupa rumah, modal usaha, maupun bentuk kekayaan lainnya.

Menurutnya, setiap aset yang dimiliki pejabat publik harus dapat dijelaskan sumber perolehannya secara rasional dan legal, baik berasal dari penghasilan resmi, tabungan, investasi, maupun sumber pendapatan lain yang sah.

"Kalau aset tersebut diperoleh melalui penghasilan yang sah tentu harus dapat dibuktikan dengan dokumen. Tetapi apabila terdapat pertumbuhan kekayaan yang jauh melampaui profil penghasilan resminya, maka itu menjadi indikator yang layak didalami penyidik," katanya.

Ia menyebut, pemeriksaan terhadap kesesuaian antara penghasilan dan pertumbuhan aset merupakan metode yang umum digunakan dalam investigasi keuangan.

Agus mengatakan, salah satu langkah awal yang perlu dilakukan penyidik adalah mencocokkan aset dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jika ditemukan aset yang tidak tercantum dalam laporan tersebut, penyidik dapat meminta penjelasan mengenai alasan aset itu tidak dilaporkan.

Selain itu, data kekayaan juga perlu dibandingkan dengan dokumen perpajakan serta laporan penghasilan resmi.

"Sinkronisasi antara data LHKPN, laporan pajak, dan profil penghasilan resmi akan memperlihatkan apakah terdapat konsistensi antara pendapatan dan pertumbuhan kekayaan. Dari sanalah arah penyidikan dapat dibangun," jelas Agus.

Namun, ia mengingatkan bahwa aset yang tidak tercantum dalam LHKPN tidak secara otomatis membuktikan adanya tindak pidana.

"Semua harus diuji dengan alat bukti yang sah. Penyidik harus memastikan apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian administratif, atau justru terdapat tindak pidana yang menjadi sumber aset tersebut," katanya.

Agus juga menyoroti informasi mengenai temuan uang tunai dalam berbagai mata uang asing serta emas batangan seberat 74 kilogram.

Menurutnya, dalam perspektif TPPU, penyimpanan kekayaan dalam bentuk uang tunai dan logam mulia perlu dianalisis lebih lanjut untuk melihat kemungkinan pola penyembunyian aset.

Ia menjelaskan, dalam teori TPPU terdapat tahapan yang dikenal sebagai placement, yaitu proses memasukkan atau menempatkan hasil tindak pidana agar sulit dilacak.

"Valuta asing relatif mudah dipindahtangankan melalui kegiatan usaha penukaran uang, sedangkan emas memiliki nilai ekonomi yang stabil dan mudah dikonversi kembali menjadi uang. Dari sudut pandang TPPU, pola seperti ini patut dianalisis lebih lanjut," ujar Agus.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberadaan uang asing maupun emas tidak dapat langsung disimpulkan sebagai hasil tindak pidana.

Pembuktian tetap harus dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, transaksi keuangan, serta alat bukti lainnya.

Agus mengatakan, apabila dalam proses penyidikan ditemukan hubungan dengan usaha seperti money changer, toko emas, atau peleburan emas, maka aparat perlu memastikan apakah aktivitas tersebut berjalan secara legal atau justru digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana.

"Semua itu harus dibuktikan melalui audit transaksi, dokumen keuangan, pemeriksaan saksi, dan alat bukti lainnya. Tidak boleh hanya berdasarkan dugaan," tegasnya.

Terkait informasi mengenai pihak bernama Don Ritto yang disebut mengakui kepemilikan barang bukti hasil penggerebekan, Agus menilai hal tersebut juga harus diuji melalui proses penyidikan.

Menurutnya, dalam perkara TPPU terdapat kemungkinan pengalihan kepemilikan aset kepada pihak lain untuk menyamarkan asal-usul kekayaan.

"Dalam praktik TPPU memang dikenal modus memisahkan aset dengan cara mengalihkan pengakuan kepemilikan kepada pihak lain. Tetapi apakah pola itu benar terjadi dalam perkara ini, seluruhnya harus dibuktikan melalui proses penyidikan," katanya.

Agus menilai keterlibatan penyidik yang memiliki pengalaman menangani perkara keuangan menjadi faktor penting dalam membangun perkara TPPU.

Ia juga menyebut peran PPATK diperlukan untuk membantu menelusuri transaksi keuangan dan membangun pola hubungan antar pihak yang terkait.

Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Social Network Analysis (SNA), yakni analisis jaringan transaksi untuk melihat hubungan antara individu, perusahaan, dan aliran dana.

"Dengan SNA, penyidik dapat membangun financial trail. Dari situ dapat diketahui siapa saja yang terhubung, bagaimana uang bergerak, dan apakah terdapat pola transaksi yang patut diduga berkaitan dengan tindak pidana," jelas Agus.

Agus juga menanggapi informasi mengenai wafatnya Karumga yang disebut dalam pemberitaan memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Menurutnya, penyidik harus memastikan fakta melalui pemeriksaan ilmiah sebelum menarik kesimpulan.

"Semuanya harus dibuktikan secara ilmiah melalui olah TKP, pemeriksaan forensik, cross examination, serta analisis transaksi keuangan. Jangan membangun kesimpulan sebelum seluruh fakta terkumpul," ujarnya.

Ia berharap proses hukum berjalan secara independen dan transparan sehingga seluruh pihak mendapatkan kepastian hukum.

"Publik menunggu pembuktian yang objektif. Apabila nantinya ditemukan alat bukti yang cukup mengenai tindak pidana asal maupun TPPU, maka proses hukum harus berjalan hingga tuntas, termasuk kemungkinan pemulihan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkas Agus.* (ad)

Kegiatan tersebut menjadi langkah bersama untuk meningkatkan pemahaman insan pers terhadap perkembangan industri pendanaan digital sekaligus memperkuat literasi keuangan masyarakat.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan BPKP Perkuat Sinergi, Dorong Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Melalui kegiatan tersebut, para jurnalis akan mendapatkan pemahaman lebih luas mengenai industri Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Pindar), termasuk perannya dalam mendorong inklusi keuangan nasional serta pentingnya penyampaian informasi yang akurat kepada publik.

Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Marthen Selamet Susanto mengatakan, perkembangan sektor keuangan digital yang berlangsung cepat membuat wartawan perlu terus meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap isu-isu finansial berbasis teknologi.

Menurutnya, wartawan tidak hanya memiliki tugas menyampaikan informasi, tetapi juga berperan memberikan edukasi kepada masyarakat agar mampu memahami perkembangan layanan keuangan digital secara tepat.

"Pemahaman yang baik terhadap literasi dan inklusi keuangan akan membantu wartawan menghasilkan pemberitaan yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu memberikan edukasi kepada masyarakat di tengah pesatnya transformasi layanan keuangan berbasis teknologi," ujar Marthen.

Ia menilai media memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital.

Karena itu, peningkatan kapasitas jurnalis menjadi salah satu upaya penting untuk mendorong pemberitaan yang akurat sekaligus mencegah penyebaran informasi yang keliru mengenai layanan keuangan digital.

Marthen berharap kolaborasi antara PWI Pusat dan AFPI dapat menciptakan sinergi dalam mendukung perkembangan industri pendanaan digital yang sehat, transparan, inklusif, dan berkelanjutan.

"Media memiliki peran penting dalam membangun pemahaman publik. Pemberitaan yang berimbang dapat membantu masyarakat mengenali manfaat sekaligus memahami risiko dalam menggunakan layanan keuangan digital," katanya.

Workshop tersebut juga diharapkan menjadi ruang diskusi bagi wartawan untuk memperkuat fungsi jurnalisme sebagai sarana edukasi publik di tengah perkembangan teknologi finansial yang semakin luas.

Dengan meningkatnya pemahaman jurnalis terhadap sektor keuangan digital, pemberitaan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih mendalam, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat membantu melindungi publik dari berbagai bentuk misinformasi maupun praktik layanan keuangan digital yang berpotensi merugikan.

Melalui kegiatan tersebut, PWI Pusat dan AFPI menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas jurnalisme sekaligus memperluas literasi keuangan masyarakat agar semakin cerdas dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi.* (ad)

BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh di ruang kerja Kapolda Aceh, Mapolda Aceh, Selasa (4/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara kepolisian dan lembaga pengawasan pemerintah dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab.

Baca Juga:

• HMI Binjai Minta Data Pengelolaan Parkir Dibuka, Soroti Realisasi PAD yang Dinilai Belum Maksimal

Sementara rombongan BPKP Perwakilan Aceh dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Aceh bersama jajaran, di antaranya Kepala Bagian Umum BPKP Aceh, Korwas Investigasi Program Prioritas (IPP) BPKP Aceh, Auditor IPP BPKP Aceh, serta Korwas APD I BPKP Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan koordinasi antara Polda Aceh dan BPKP Perwakilan Aceh.

Menurutnya, pertemuan tersebut juga menjadi tindak lanjut dari agenda tahunan BPKP dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan pendampingan terhadap instansi pemerintah.

"Silaturahmi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polda Aceh dengan BPKP Perwakilan Aceh, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, pendampingan, serta peningkatan tata kelola yang baik di lingkungan Polda Aceh," ujar Joko.

Ia menjelaskan, Polda Aceh menyambut baik kerja sama yang selama ini terjalin dengan BPKP.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan serta mengedepankan prinsip akuntabilitas.

"Dengan sinergi yang terus diperkuat, diharapkan koordinasi antara Polda Aceh dan BPKP Perwakilan Aceh dapat semakin optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing," katanya.

Joko menambahkan, penguatan koordinasi antara kedua lembaga diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Melalui kerja sama yang berkelanjutan, Polda Aceh berkomitmen mendukung upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara serta penerapan prinsip good governance dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.* (ad)

BINJAI – Persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir Kota Binjai kembali menjadi perhatian publik.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai kini mendorong adanya keterbukaan informasi terkait pengelolaan parkir melalui permohonan data kepada Pemerintah Kota Binjai.

Baca Juga:

• BADKO HMI Sumut Gelar Sekolah Politik, Dorong Lahirnya Kader Muda Berintegritas dan Berwawasan Kebangsaan

Langkah tersebut dilakukan setelah HMI mencermati persoalan target dan realisasi PAD dari sektor retribusi parkir dalam kurun waktu 2022 hingga 2026 yang dinilai belum menunjukkan hasil maksimal.

Ketua HMI Cabang Binjai menilai persoalan retribusi parkir tidak hanya berkaitan dengan angka target dan capaian pendapatan, tetapi juga menyangkut bagaimana sistem pengelolaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Menurut HMI, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana potensi retribusi parkir dihitung, mekanisme pemungutan dilakukan, penerimaan dicatat dan disetorkan, hingga bagaimana pengawasan terhadap proses tersebut berjalan.

"Persoalan PAD parkir bukan hanya soal angka target dan realisasi, tetapi juga bagaimana tata kelola dilakukan. Masyarakat perlu mengetahui apakah pengelolaannya sudah berjalan secara transparan, efektif, dan sesuai aturan," ujar perwakilan HMI Cabang Binjai.

HMI berharap melalui keterbukaan informasi tersebut, Pemerintah Kota Binjai dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengelolaan sektor parkir, termasuk data potensi titik parkir, sistem pemungutan, jumlah penerimaan, serta bentuk pengawasan yang dilakukan.

Menurut organisasi mahasiswa tersebut, keterbukaan data menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan PAD berjalan sesuai prinsip pemerintahan yang baik.

HMI Cabang Binjai juga menilai sektor retribusi parkir memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah apabila dikelola dengan sistem yang lebih tertib, transparan, dan profesional.

"Optimalisasi PAD harus dilakukan dengan memperbaiki tata kelola, bukan hanya mengejar target pendapatan. Dengan data yang terbuka, masyarakat juga dapat ikut mengawasi jalannya pengelolaan keuangan daerah," katanya.

Melalui permohonan informasi publik ini, HMI Cabang Binjai berharap Pemerintah Kota Binjai dapat memberikan jawaban secara terbuka sekaligus menjadikan evaluasi pengelolaan parkir sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik dan pendapatan daerah.* (ad)

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya BADKO HMI Sumut dalam mempersiapkan generasi muda yang memiliki kemampuan intelektual, integritas moral, serta daya saing untuk menghadapi berbagai tantangan demokrasi dan pembangunan nasional.

Baca Juga:

• BPBD Catat 272 Bencana Terjadi di Sumut Sepanjang Januari-Juli 2026, Cuaca Ekstrem Paling Dominan

"Politik harus dipahami sebagai ruang pengabdian untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar kontestasi kekuasaan. Karena itu, kader HMI harus memiliki kapasitas intelektual, moral, dan kepemimpinan yang kuat agar mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan bangsa," ujar Yusril saat membuka kegiatan.

Menurutnya, perkembangan demokrasi di Indonesia membutuhkan kehadiran generasi muda yang mampu berpikir kritis, memahami persoalan masyarakat, serta memiliki komitmen untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Ia menjelaskan, Sekolah Politik BADKO HMI Sumut dirancang sebagai ruang pembelajaran yang menghadirkan akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat untuk membahas berbagai isu strategis.

Materi yang dibahas dalam kegiatan tersebut mencakup sistem politik Indonesia, kebijakan publik, kepemimpinan, komunikasi politik, hingga penguatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Yusril menilai pendidikan politik menjadi bagian penting dalam proses kaderisasi karena tantangan bangsa ke depan membutuhkan pemimpin muda yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga karakter dan kepedulian sosial.

"Pemimpin masa depan harus memiliki wawasan luas, memahami kebutuhan masyarakat, serta mampu menghadirkan gagasan dan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa," katanya.

Melalui Sekolah Politik ini, BADKO HMI Sumut berharap dapat melahirkan kader-kader yang memiliki kemampuan kepemimpinan, kepekaan sosial, serta kesiapan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi wadah pembentukan pemimpin muda yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi melalui partisipasi politik yang cerdas dan bertanggung jawab.

Dengan adanya pendidikan politik yang berkelanjutan, BADKO HMI Sumut menegaskan komitmennya untuk terus membangun kader yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan mampu bersaing di tingkat nasional.* (ad)

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan pentingnya penguatan organisasi TNI Angkatan Darat agar semakin adaptif, profesional, dan memiliki kesiapan tinggi dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang terus berubah.

Hal tersebut disampaikan Maruli saat memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Danpuspomad, Dansecapaad, serta Alih Komando Pengendalian (Kodal) tiga batalyon infanteri ke jajaran Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (3/8/2026).

Baca Juga:

• Bupati Labusel Buka Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit, Dorong Pekebun Terapkan Pertanian Modern

Sementara itu, jabatan Komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Dansecapaad) beralih dari Mayjen TNI Abdul Rahman Said kepada Brigjen TNI Andre Clift Rumbayan.

Kasad mengatakan pergantian jabatan di lingkungan TNI AD merupakan bagian dari pembinaan personel dan regenerasi kepemimpinan.

Menurutnya, proses tersebut penting untuk menjaga kesinambungan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.

Selain sertijab, Jenderal Maruli juga memimpin proses Alih Komando Pengendalian terhadap tiga batalyon infanteri, yakni Yonif 753/Arga Vira Tama dan Yonif 756/Wimane Sili yang sebelumnya berada di bawah Kodam XVII/Cenderawasih, serta Yonif 310/Kidang Kencana dari Kodam III/Siliwangi untuk bergabung ke jajaran Kostrad.

Menurut Maruli, penguatan struktur organisasi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapan operasional dan memperkuat kemampuan satuan TNI AD dalam menjalankan tugas di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam arahannya, Kasad menekankan bahwa seluruh satuan TNI AD harus terus melakukan pembenahan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi, perubahan situasi keamanan, serta tantangan pertahanan negara yang semakin kompleks.

Ia menjelaskan, modernisasi TNI AD tidak hanya berkaitan dengan penguatan alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, serta tata kelola organisasi.

"Modernisasi organisasi tidak hanya dilakukan melalui penguatan alutsista, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, serta tata kelola organisasi yang lebih adaptif terhadap perubahan," kata Maruli.

Kasad juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian selama menjalankan tugas.

Kepada pejabat baru, ia meminta agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memperkuat kepemimpinan, meningkatkan pembinaan satuan, serta mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan prajurit.

Menurutnya, kesiapan organisasi harus berjalan seiring dengan kemampuan prajurit dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis.

Bergabungnya Yonif 753/Arga Vira Tama, Yonif 756/Wimane Sili, dan Yonif 310/Kidang Kencana ke jajaran Kostrad diharapkan dapat meningkatkan kemampuan operasional, profesionalisme, dan kesiapsiagaan satuan TNI AD.

Melalui pembinaan organisasi yang berkelanjutan, TNI Angkatan Darat terus berupaya membangun kekuatan yang modern, profesional, dan adaptif demi menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.* (ad)

MEDAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 272 kejadian bencana alam terjadi di wilayah Sumut selama periode Januari hingga Juli 2026.

Ratusan bencana tersebut tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Bulog Sumut Siapkan 17.300 Ton Beras untuk 1,73 Juta Penerima Bantuan Pangan

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan data tersebut dihimpun berdasarkan laporan dari BPBD kabupaten/kota melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS).

"Berdasarkan catatan sebanyak 272 bencana terjadi di Sumut sejak Januari hingga Juli 2026," ujar Sri Wahyuni di Medan, Selasa.

Dari jumlah tersebut, bencana cuaca ekstrem tercatat sebanyak 95 kejadian.

Setelah itu, bencana tanah longsor menjadi kejadian terbanyak kedua dengan 75 kejadian.

Sementara itu, bencana banjir berada di urutan berikutnya dengan 67 kejadian yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara.

"Kebakaran hutan dan lahan tercatat sebanyak 32 kejadian, kekeringan dua kejadian dan bencana non alam satu kejadian," kata Sri Wahyuni.

Berdasarkan wilayah terdampak, Kabupaten Deli Serdang menjadi daerah dengan jumlah kejadian bencana paling tinggi, yakni sebanyak 30 kejadian.

Kemudian disusul Kabupaten Dairi sebanyak 19 kejadian, Tapanuli Tengah 17 kejadian, Mandailing Natal 16 kejadian, serta Kota Gunungsitoli sebanyak 15 kejadian.

Selain itu, Kabupaten Langkat tercatat mengalami 14 kejadian bencana, Tapanuli Utara 12 kejadian, serta Pakpak Bharat dan Kota Sibolga masing-masing 11 kejadian.

Wilayah lain yang juga mengalami bencana yakni Kabupaten Humbang Hasundutan dan Simalungun masing-masing 10 kejadian.

Kota Medan dan Padang Lawas Utara tercatat sembilan kejadian.

Selanjutnya, Kota Binjai dan Kabupaten Nias Selatan masing-masing tujuh kejadian.

Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Kota Pematangsiantar masing-masing enam kejadian.

Sementara Kabupaten Batubara dan Serdang Bedagai masing-masing mencatat lima kejadian bencana.

Kota Tanjungbalai tercatat empat kejadian, sedangkan Kabupaten Asahan dan Tapanuli Selatan masing-masing tiga kejadian.

Adapun Kabupaten Nias Utara mencatat dua kejadian, sementara Kabupaten Nias Barat dan Kota Tebingtinggi masing-masing satu kejadian.

Sri Wahyuni menjelaskan, seluruh data tersebut berasal dari laporan resmi BPBD kabupaten/kota yang kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem pendataan kebencanaan.

"Data tersebut berdasarkan laporan kejadian bencana dari BPBD kabupaten/kota yang disampaikan melalui pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana atau PUSDALOPS yang selanjutnya diinput pada aplikasi yang telah disediakan," ujarnya.

Dengan tingginya angka kejadian bencana selama tujuh bulan terakhir, BPBD Sumut terus mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor yang masih dapat terjadi di sejumlah wilayah.* (at/ad)

MEDAN – Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memastikan kesiapan penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada 1,73 juta penerima manfaat di seluruh wilayah Sumut mulai 17 Agustus 2026.

Program bantuan pangan tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas pangan nasional.

Baca Juga:

• Pemkot Medan Fasilitasi 1.692 Calon Pekerja Migran Bekerja ke Luar Negeri

"Kami siap menyalurkan bantuan pangan pada Agustus ini karena stok beras mencukupi," ujar Budi Cahyanto di Medan, Selasa.

Budi menjelaskan, sebanyak 1,73 juta penerima manfaat akan mendapatkan alokasi sekitar 17.300 ton beras untuk setiap tahap penyaluran.

Jika bantuan tersebut disalurkan dalam tiga tahap, total beras yang akan disalurkan mencapai sekitar 51.900 ton.

Menurut Budi, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi karena stok beras Bulog Sumut saat ini mencapai sekitar 51.000 ton.

Apabila diperlukan tambahan, Bulog akan mengajukan permintaan pasokan kepada pemerintah pusat.

"Saat ini stok beras di gudang Bulog Sumut mencapai 51.000 ton. Jika diperlukan tambahan, kami tinggal mengajukan permintaan ke pusat untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan pangan," ucapnya.

Budi mengatakan, saat ini pihaknya juga tengah melakukan proses pengemasan beras sebagai persiapan sebelum bantuan disalurkan kepada masyarakat.

"Kami tinggal menunggu penugasan dari pemerintah. Apabila penyaluran dimulai pada 17 Agustus, kami sudah siap melaksanakannya," tuturnya.

Selain memastikan bantuan pangan berjalan, Bulog Sumut juga terus memperkuat cadangan beras dengan melakukan penyerapan gabah dari petani lokal.

Hingga 2 Agustus 2026, Bulog Sumut telah menyerap sekitar 18.127 ton gabah atau setara beras dari petani.

"Sudah sekitar 50,98 persen dari total target 35.556 setara beras, dan potensi terus bertambah karena Agustus ini masuk masa panen," ucap Budi.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua secara nasional sebanyak 997,2 ribu ton bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mulai 17 Agustus 2026.

Bantuan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Selain bantuan beras, Perum Bulog Sumatera Utara juga terus memperkuat distribusi Minyakita untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di pasar.

Budi Cahyanto mengatakan, pihaknya meningkatkan kuota penyaluran Minyakita melalui berbagai mitra agar pasokan lebih mudah dijangkau masyarakat.

"Kami terus meningkatkan kuota penyaluran Minyakita kepada sejumlah mitra, guna menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat," ujar Budi.

Pada Agustus 2026, Bulog Sumut menargetkan penyaluran Minyakita mencapai tiga juta liter.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan realisasi Juli yang mencapai 2,3 juta liter.

Penyaluran dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dinas perdagangan, produsen, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), serta Rumah Pangan Kita (RPK).

Distribusi juga diperluas hingga ke warung dan toko grosir agar masyarakat lebih mudah mendapatkan Minyakita.

Budi mengimbau masyarakat membeli Minyakita melalui toko atau gerai yang memasang logo Bulog agar mendapatkan harga sesuai ketentuan pemerintah.

"Jika masyarakat menemukan Minyakita dijual di atas HET, sebaiknya tidak membelinya. Carilah toko yang menjual sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita sebesar Rp15.700 per liter.

Selain menjaga pasokan, Bulog Sumut juga melakukan pengawasan kualitas Minyakita melalui pengendalian mutu bersama para produsen.

Menurut Budi, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan pangan sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng yang aman dan berkualitas.* (at/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Sumatera Utara, mencatat sebanyak 1.692 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) asal Kota Medan telah difasilitasi untuk bekerja ke luar negeri selama periode Januari hingga Juli 2026.

Program penempatan tersebut dilakukan melalui jalur resmi sebagai upaya memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat yang ingin mencari peluang kerja di luar negeri.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong Inalum Perkuat Pendidikan dan Pelestarian Lingkungan Danau Toba

"Per Juli 2026, kami mencatat sebanyak 1.692 orang telah difasilitasi bekerja ke luar negeri," ujar Rammdan di Medan, Selasa.

Ia menjelaskan, negara tujuan para pekerja migran asal Kota Medan cukup beragam, mulai dari Malaysia, Jepang, Turki, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Brunei Darussalam, hingga sejumlah negara lainnya.

Dari jumlah tersebut, Malaysia menjadi negara tujuan terbesar dengan jumlah 1.468 pekerja. Kemudian Jepang sebanyak 79 orang, Singapura 24 orang, dan Turki 23 orang.

Menurut Rammdan, sektor pekerjaan yang banyak diminati oleh calon pekerja migran meliputi bidang manufaktur, pengolahan, energi perkebunan, hospitality, serta jasa.

"Seluruh proses penempatan dilakukan melalui perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara resmi dan prosedural," kata dia.

Rammdan menyebutkan, sebelum diberangkatkan, para calon pekerja migran telah mengikuti berbagai tahapan, mulai dari proses seleksi, pelatihan, hingga kelengkapan administrasi sesuai aturan yang berlaku.

Langkah tersebut dilakukan agar hak dan perlindungan tenaga kerja tetap terjamin selama bekerja di luar negeri.

"Program penempatan calon pekerja migran Indonesia yang semakin terstruktur dan aman menjadi salah satu faktor mendorong meningkatkan minat masyarakat bekerja di luar negeri," sebutnya.

Disnaker Kota Medan juga terus mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan jalur ilegal ketika ingin bekerja ke luar negeri.

Masyarakat diminta memastikan seluruh proses dilakukan melalui mekanisme resmi demi menghindari risiko penipuan maupun permasalahan hukum.

"Kami mengimbau masyarakat yang saat ini ingin bekerja ke luar negeri untuk memastikan keselamatan, menjaga nama daerah, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga," ucap Rammdan.

Pemkot Medan mengapresiasi dukungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) serta berbagai pihak terkait yang telah membantu kelancaran program penempatan pekerja migran asal Kota Medan.

Pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan kerja melalui jalur aman, resmi, dan terlindungi sehingga dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi keluarga.* (at/ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk terus memperkuat kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Danau Toba.

Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung rantai pasok produksi perusahaan.

Baca Juga:

• Fakta Terbaru Mantan Istri Oknum Polisi Ditemukan Meninggal dengan Luka Tembak di Medan Helvetia

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah Pemprov Sumut serta jajaran direksi PT Inalum.

Dalam pertemuan itu, Surya meminta Inalum mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya untuk mendukung peningkatan fasilitas pendidikan di sekitar kawasan Danau Toba.

"Inalum kan bisa ya berkolaborasi dengan daerah memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah di sekitar, berupa penambahan fasilitas yang anggarannya tidak ditampung dalam APBD ataupun APBN," ujar Surya.

Menurut Surya, dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pendidikan seperti laboratorium maupun sarana pendukung pembelajaran lainnya yang belum dapat dibiayai oleh pemerintah melalui anggaran daerah maupun pusat.

Selain pendidikan, Surya juga berharap Inalum tetap memberikan perhatian terhadap masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.

Ia mengingat kembali pengalamannya saat menjadi guru di STM Budi Darma pada 1975.

Saat itu, sejumlah anak didiknya berhasil bekerja di perusahaan yang bergerak dalam bidang peleburan, pengolahan, dan hilirisasi aluminium tersebut.

"Banyak anak didik saya yang berhasil diterima bekerja di Inalum. Karena itu, saya berharap masyarakat sekitar tetap menjadi bagian penting dalam perkembangan perusahaan," ujar Surya.

Surya juga meminta Inalum terus memperkuat program pelestarian lingkungan, terutama menjaga Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba.

Menurutnya, upaya seperti penanaman pohon, perlindungan kawasan resapan air, serta efisiensi penggunaan air menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem Danau Toba.

Sementara itu, Direktur Utama PT Inalum Melati Sarnita menyampaikan komitmen perusahaan untuk terus menjaga kawasan DTA Danau Toba sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat lintas generasi.

Melati mengatakan, Inalum telah menjalankan berbagai program lingkungan, mulai dari penanaman pohon, pembibitan tanaman, pembangunan biopori dan sumur resapan, sekolah peduli lingkungan, pencegahan kebakaran hutan, hingga program Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati).

"Program penanaman dilakukan secara bertahap di setiap daerah yang berada di kawasan Danau Toba. Tahun ini targetnya 500 hektare di kawasan daerah tangkap air. Jenis tanaman yang ditanam dipilih berdasarkan kesesuaian lahan dan nilai ekologis, di antaranya berfungsi untuk menahan erosi, meningkatkan infiltrasi air, serta menambah tutupan lahan hijau," pungkasnya.

Kolaborasi antara Pemprov Sumut dan Inalum diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar Danau Toba, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kelestarian lingkungan.* (ad)

MEDAN – Seorang perempuan berinisial L (35), yang diketahui merupakan mantan istri seorang oknum anggota polisi berinisial I, diduga meninggal dunia setelah mengalami luka tembak dari senjata api milik mantan suaminya di sebuah rumah kawasan Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 2 Agustus 2026 sekitar pukul 16.00 WIB.

Baca Juga:

• Simpan Puluhan Paket Ganja di Pohon Bambu, Pria di Deli Serdang Ditangkap

Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Ferry Walintukan menjelaskan, korban dan oknum polisi tersebut diketahui sudah tidak berstatus sebagai pasangan suami istri sejak 2022.

Keduanya telah berpisah secara agama maupun negara.

"Itu mantan istri," ujar Ferry, Senin (3/8/2026).

Menurut kepolisian, sebelum kejadian korban dan mantan suaminya berada di rumah yang sama. Keduanya sempat berbincang dan diduga terjadi perselisihan.

Ferry mengatakan, senjata api milik oknum polisi tersebut sebelumnya disimpan di dalam tas yang berada di kamar.

Korban diduga mengambil senjata api itu tanpa sepengetahuan mantan suaminya.

"Senjata ditaruh di kamar di dalam tas," ucapnya.

Setelah mengambil senjata tersebut, korban diduga masuk ke kamar mandi.

Tidak lama kemudian, mantan suaminya mendengar suara tembakan dari dalam ruangan tersebut.

Ferry menjelaskan, mantan suami korban kemudian berusaha membuka pintu kamar mandi yang terkunci dari dalam dengan cara mendobraknya.

"Saat suami melihat tasnya terbuka, dia melihat senjata apinya sudah tidak ada," ujarnya.

Setelah pintu kamar mandi berhasil dibuka, korban ditemukan sudah tergeletak dalam kondisi bersimbah darah.

Senjata api yang diduga digunakan juga ditemukan di lokasi kejadian.

Berdasarkan informasi dari kepala lingkungan setempat, Sulaiman, korban ditemukan berada di lantai dua rumah tersebut.

Namun, dirinya mengaku tidak mengetahui secara pasti kondisi korban saat pertama kali ditemukan.

"Sudah di-police line, posisinya sudah mau dibawa masuk ke ambulans," sebut Sulaiman.

Saat kejadian berlangsung, mantan suami korban dan anak korban disebut berada di lokasi.

Namun, jumlah orang yang berada di dalam rumah saat kejadian masih belum diketahui secara pasti.

"Informasi yang kita dapat, ada anaknya sama suaminya di situ (rumah)," kata Sulaiman.

Pihak kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mantan suami korban.

"Iya, (oknum polisi) termasuk saksi (yang dimintai keterangan)," kata Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak.

Sementara itu, polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif di balik peristiwa tersebut.

"Saat ini, masih ditangani Propam untuk mendalami motifnya," kata Ferry Walintukan.

Kasus ini masih dalam proses penyelidikan.

Kepolisian memastikan seluruh fakta dan keterangan yang berkaitan dengan kejadian tersebut akan didalami lebih lanjut.* (d/ad)

DELI SERDANG – Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Seorang pria berinisial MAS (23) diamankan setelah kedapatan menyimpan puluhan paket ganja yang diduga siap diedarkan di sebuah pohon bambu.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Bantah Proyek Gedung Baru Rp95 Miliar Mangkrak

"Kami menyita puluhan paket ganja yang disimpan di pohon bambu tempat pelaku ditangkap," kata Rafli, Selasa (4/8/2026).

Menurut Rafli, petugas kemudian melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut.

Setelah dilakukan pengembangan di lokasi, polisi berhasil menangkap MAS pada Senin (27/7/2026).

Saat melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi penangkapan, petugas menemukan puluhan paket ganja yang disembunyikan di antara pohon bambu.

"Ada 64 paket ganja yang beratnya mencapai 121,40 gram yang kami sita dari pelaku," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, MAS mengaku baru menjalankan aktivitas peredaran narkoba tersebut selama sekitar satu bulan.

Ia juga mengaku mendapatkan barang terlarang itu dari seorang pria berinisial M.

Polisi kini masih melakukan pengembangan untuk membongkar jaringan pemasok narkoba tersebut.

Aparat juga tengah memburu M yang diduga menjadi pemasok ganja kepada tersangka.

"Pengejaran terhadap M dipastikan akan diprioritaskan untuk mengungkap jaringan pelaku yang lain, yang diduga merupakan sindikat narkoba jaringan lintas provinsi," pungkas Rafli.

Kepolisian menegaskan akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut guna memutus mata rantai peredaran narkoba, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya.* (d/ad)