Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan pemanggilan Mariani merupakan tindak lanjut laporan Brigadir Imam Syahputra Harefa terkait dugaan pencemaran nama baik.

Baca Juga:

• 13 Rumah dan Sejumlah Kendaraan Rusak dalam Penyerangan di Humbahas, Polda Sumut Amankan 8 Orang

Menurut Ferry, Imam membantah pernah menjual mantan istrinya kepada siapa pun semasa Winda masih hidup. Karena itu, dia melaporkan pihak yang menyampaikan maupun menyebarkan informasi tersebut di media sosial.

"Untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut, maka tim penyidik dari Ditressiber mengundang saudari Mariani Bulolo sebanyak dua kali, tanggal 10 dan 17 September 2026. Namun, yang bersangkutan belum bisa hadir," ujar Ferry, Sabtu (19/9/2026).

Mariani disebut sebagai pihak yang diduga pertama kali menyampaikan informasi mengenai dugaan Winda pernah dijual oleh Imam kepada pejabat Polda Sumut, dalam hal ini mantan Wakapolda Sumut periode 2020-2021.

Ferry mengatakan Mariani belum memenuhi dua undangan klarifikasi yang telah disampaikan penyidik.

Namun, ketidakhadiran Mariani disebut memiliki alasan. Menurut Ferry, yang bersangkutan masih berada dalam naungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta sedang dalam kondisi berduka.

"Alasannya tidak hadir, masih dalam naungan LPSK, kondisi berduka. Kemudian ada beberapa hal urusan yang masih dikerjakan dan harus diselesaikan," kata Ferry.

Sebelumnya, Imam juga telah menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Siber Polda Sumut. Dalam pemeriksaan tersebut, dia membantah tuduhan pernah menjual Winda kepada mantan atasannya ataupun pihak lainnya.

Atas bantahan tersebut, Imam kemudian melaporkan sejumlah akun media sosial serta pihak yang dinilai menyebarkan tudingan tersebut.

Polda Sumut kini masih melakukan proses klarifikasi untuk mengetahui asal-usul serta kebenaran informasi yang beredar. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait menjadi bagian dari proses penyelidikan atas laporan dugaan pencemaran nama baik tersebut.

Sementara itu, proses klarifikasi belum menghasilkan kesimpulan mengenai kebenaran tudingan yang beredar terkait Winda. Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan informasi dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui persoalan tersebut.* (mi/dh)

HFT diamankan polisi di rumah orang tuanya di Lingkungan IV Wonosari, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 13.30 WIB.

Baca Juga:

• Terobos Perlintasan Tanpa Palang, Motor Boncengan 2 Warga Labura Diseruduk KA Putri Deli

"Terduga HFT telah diamankan di rumah orang tuanya yang berada di Wonosari Lingkungan IV Kelurahan Aek Kanopan berdasarkan informasi warga," ujar Ramadhan, dikutip Sabtu (19/9/2026).

Perkara tersebut bermula dari laporan Ifrahim Hutasuhut terkait hilangnya kabel pada fasilitas telekomunikasi di wilayah Kualuh Hulu. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (26/7/2026) sekitar pukul 01.35 WIB di Tower SUMSU-AKK-0027 dan Site AKN001, Dusun Emplasemen, Desa Perkebunan Mambang Muda.

Ramadhan mengatakan kabel yang dilaporkan hilang berupa kabel power RRU milik PT Tekno Infrastruktur Sukses serta kabel KWH atau AC sepanjang sekitar 40 meter milik PT Telkomsel.

"Peristiwa itu terjadi pada Minggu, 26 Juli 2026 sekira pukul 01.35 WIB, di Tower SUMSU-AKK-0027 serta Site AKN001 yang berada di Dusun Emplasemen, Desa Perkebunan Mambang Muda, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara," jelasnya.

Kejadian tersebut diketahui setelah pihak perusahaan mendapat informasi bahwa site dalam kondisi mati. Pemeriksaan kemudian dilakukan ke lokasi oleh pihak terkait.

Setibanya di lokasi, pelapor bersama Toby Manggala Putra dan Rahyudi Syahputra menemukan kabel tower telah terpotong. Sebagian kabel yang terpasang hingga bagian atas tower juga diketahui hilang.

Akibat kejadian itu, PT Tekno Infrastruktur Sukses disebut mengalami kerugian sekitar Rp16,2 juta. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Kualuh Hulu.

Dalam pemeriksaan awal setelah diamankan, HFT disebut mengakui perbuatannya. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan pencurian tersebut.

Barang bukti yang diamankan berupa satu potongan kabel power RRU serta kabel berwarna hitam-biru yang diduga milik PT Telkomsel.

"Saat dilakukan penggerebekan di rumah orang tua pelaku, HFT mengakui perbuatannya melakukan pencurian kabel milik PT Telkomsel. Tim juga mengamankan barang bukti berupa satu buah potongan kabel power RRU dan kabel warna hitam-biru," kata Ramadhan.

HFT kini diamankan di Polsek Kualuh Hulu untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi masih mencocokkan keterangan terduga pelaku dengan keterangan korban, saksi serta barang bukti yang telah disita.

Manager NOP Rantau Prapat Telkomsel Franky Simanjuntak mengapresiasi langkah kepolisian dalam mengungkap dugaan pencurian tersebut.

"Kami mendukung penuh proses hukum yang berjalan dan berharap sinergi ini dapat terus diperkuat untuk menjaga keamanan infrastruktur telekomunikasi yang memiliki peran penting dalam mendukung layanan komunikasi masyarakat," ujar Franky.* (wd/dh)

Husaini merupakan warga Desa Lambaro Tunong, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Saat kejadian, korban disebut tengah melakukan uji kecepatan atau top speed bersama rekannya.

Baca Juga:

• Viral! Video Pengasuh Banting Bayi di Daycare Banda Aceh, 3 Orang Langsung Dipecat

Saat melintas di lokasi kejadian, korban diduga memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ketika melewati ruas jalan yang menikung.

"Pengendara kehilangan kendali sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan terjatuh ke dalam sungai serta menabrak batu di pinggiran sungai," kata Mawardi, Sabtu (19/9/2026).

Akibat kecelakaan tersebut, Husaini mengalami luka robek pada bagian kepala serta sejumlah luka lainnya. Korban kemudian dievakuasi dari lokasi dan dibawa ke RSU Zainal Abidin Banda Aceh.

Namun, Husaini dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis.

Sementara itu, sepeda motor Suzuki Satria warna hijau tanpa nomor polisi yang digunakan korban mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan hingga pecah.

Mawardi mengatakan kecelakaan terjadi saat kondisi jalan kering dengan cuaca cerah. Lokasi kejadian merupakan ruas jalan yang memiliki tikungan.

Dia mengimbau para pengendara tidak memacu kendaraan hingga batas kecepatan maksimal, khususnya ketika melintasi jalan yang memiliki kondisi berisiko.

"Memacu kendaraan melebihi batas yang ditentukan dapat mengurangi kendali, memperpanjang jarak pengereman, dan berisiko fatal bagi diri sendiri maupun orang lain yang akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan," tegasnya.

Personel Unit Gakkum dan piket Gakkum Satlantas Polresta Banda Aceh telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan barang bukti.

Petugas juga telah menghubungi keluarga korban dan berkoordinasi dengan Jasa Raharja. Selain itu, polisi berkoordinasi dengan Basarnas untuk proses evakuasi jenazah dari sungai.

Satu unit sepeda motor Suzuki Satria warna hijau tanpa nomor polisi kini diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Polisi selanjutnya akan membuat laporan polisi terkait kecelakaan tersebut.* (dh)

Operasi SAR gabungan terhadap rombongan Arupadhatu I dihentikan pada Kamis (17/9/2026) setelah tim pencarian tidak menemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun delapan orang yang berada di dalamnya.

Baca Juga:

• 10 Hari Tanpa Hasil, SAR Resmi Hentikan Operasi Pencarian 5 Jurnalis dan 3 Awak Kapal yang Hilang di Perairan Gunung Anak Krakatau

"Gubernur Andra Soni belum mampu membuktikan kinerjanya dengan baik dalam mengatasi musibah yang terlanjur terjadi," kata Tan Ersanius di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Dia juga mempertanyakan langkah penghentian operasi SAR ketika para korban masih belum ditemukan. Tan menilai pencarian seharusnya tetap menjadi perhatian, termasuk dengan memperluas wilayah operasi.

Tan kemudian mendorong aparat penegak hukum menyelidiki faktor penyebab maupun pihak yang dinilai memiliki andil dalam hilangnya rombongan tersebut.

"Gubernur Banten dalam situasi ini wajib untuk dimintai pertanggungjawaban," tegasnya.

Selain Andra Soni, Tan juga menyoroti Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Dia mempertanyakan sikap pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap delapan orang yang hingga kini masih berstatus hilang.

"Mana suara Pigai yang dulu, kok tenggelam begitu saja?" ujar Tan.

Menurut Tan, lima jurnalis yang berada dalam rombongan tersebut sedang menjalankan tugas peliputan di kawasan bencana. Karena itu, dia menilai pencarian terhadap mereka tetap perlu menjadi perhatian meskipun operasi SAR gabungan telah dihentikan.

"Lima jurnalis itu sedang berjuang menunaikan tugasnya di area bencana alam agar publik termasuk pemangku kepentingan bisa menentukan langkah. Mereka berangkat dengan perhitungan, menyewa armada dan kru yang diyakini memadai, namun kemudian hilang kontak tanpa jejak di saat-saat krusial itu," katanya.

Tan mengatakan IMO-Indonesia telah mengerahkan relawan sejak hari ketiga pencarian. Dia menyebut pihaknya memiliki data dan turut memantau proses pencarian di lapangan.

Di sisi lain, penghentian operasi SAR dilakukan setelah pencarian memasuki hari ke-10. Pada hari terakhir, tim gabungan mengerahkan 24 kapal dan 523 personel dengan area pencarian sekitar 8.509 mil laut persegi yang terbagi dalam 10 sektor.

Gubernur Banten Andra Soni sebelumnya mengatakan operasi dihentikan karena pencarian dinilai sudah tidak efektif setelah melalui masa operasi awal dan perpanjangan selama tiga hari. Meski operasi resmi ditutup, pemantauan tetap dapat dilakukan dan pencarian bisa dibuka kembali apabila ditemukan informasi atau petunjuk baru.

Tan juga menyoroti pencopotan Muhammad Masyhud dari jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Menurutnya, pergantian pejabat tersebut tidak otomatis menghilangkan tanggung jawab Menteri Perhubungan Duddy Purwagandhi terkait aspek keselamatan pelayaran dalam kejadian tersebut.

Hingga berita ini ditulis, Andra Soni, Natalius Pigai, Duddy Purwagandhi dan pihak terkait lainnya disebut masih dalam proses konfirmasi terkait sejumlah kritik yang disampaikan Tan Ersanius.

Sementara itu, lima jurnalis dan tiga kru Arupadhatu I masih belum ditemukan setelah operasi SAR gabungan dihentikan.* (dh)

Dani mengatakan persoalan hubungan kerja tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hubungan industrial. Dalam kasus tertentu, persoalan ketenagakerjaan dapat berkaitan dengan dugaan tindak pidana, perlindungan hak pekerja maupun kebutuhan menjaga situasi tetap kondusif.

Baca Juga:

• MK Beri Waktu 2 Tahun untuk Desain Ulang Bakamla, Soleman B. Ponto: Jangan Ulangi Perdebatan Dua Dekade

Menurut Dani, penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama ini memiliki mekanisme tersendiri, mulai dari perundingan bipartit, mediasi atau konsiliasi hingga Pengadilan Hubungan Industrial. Karena itu, keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri menurutnya bukan untuk menggantikan mekanisme tersebut.

Dia mengusulkan pembagian kewenangan yang jelas. Kepolisian dapat menangani persoalan yang masuk ranah pidana sekaligus memberikan dukungan keamanan dan perlindungan hukum, sedangkan instansi ketenagakerjaan tetap menjalankan fungsi pengawasan serta penyelesaian perselisihan sesuai kewenangannya.

"Selama ini, penyelesaian perselisihan hubungan industrial memiliki mekanisme tersendiri melalui perundingan bipartit, mediasi atau konsiliasi, hingga Pengadilan Hubungan Industrial. Karena itu, memasukkan Desk Ketenagakerjaan Polri ke dalam kerangka regulasi bukan berarti menjadikan kepolisian sebagai pengganti mekanisme tersebut," ujar Dani.

Dani menilai kejelasan pembagian peran diperlukan agar pekerja maupun pengusaha dapat mengetahui jalur penyelesaian ketika menghadapi persoalan ketenagakerjaan.

Dia juga menyarankan RUU Ketenagakerjaan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga. Desk Ketenagakerjaan Polri, menurutnya, dapat berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, pengawas ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, serikat pekerja hingga asosiasi pengusaha.

"Dengan mekanisme rujukan yang transparan, setiap laporan dapat dipetakan berdasarkan jenis persoalannya, yaitu apakah merupakan perselisihan hubungan industrial, pelanggaran administratif, kecelakaan kerja, dugaan tindak pidana, atau persoalan lain yang membutuhkan intervensi lembaga tertentu," katanya.

Menurut Dani, pemetaan tersebut dapat membuat penanganan laporan lebih terarah karena setiap persoalan ditangani oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai jenis kasusnya.

Dia menegaskan usulan memasukkan Desk Ketenagakerjaan Polri ke dalam RUU Ketenagakerjaan bukan semata-mata untuk memperluas kewenangan kepolisian. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan terdapat dasar hukum dan mekanisme koordinasi yang jelas ketika persoalan hubungan kerja masuk ke ranah hukum.

"Dunia kerja membutuhkan kepastian. Dalam artian bahwa pekerja memperoleh perlindungan, pengusaha memperoleh kepastian hukum dan setiap persoalan ditangani oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai koridor hukum," pungkasnya.

Dani menilai regulasi nantinya perlu mengatur dasar hukum, batas kewenangan, mekanisme koordinasi, standar pelayanan dan akuntabilitas Desk Ketenagakerjaan Polri agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga yang selama ini menangani persoalan ketenagakerjaan.* (dh)

Pemberitahuan mengenai pembatasan tersebut dilaporkan muncul pada sejumlah Facebook Page. Dalam notifikasi itu, Meta menyebut pengguna hanya dapat menambahkan tautan ke dua postingan per bulan secara gratis.

Baca Juga:

• Terekam CCTV Detik-detik Ledakan, Polisi Temukan Pipa Gas Bocor dan Tetapkan 1 Tersangka Kasus Maut di Grand Polonia

Dengan demikian, pengelola Page yang sudah menggunakan kuota tersebut tidak dapat membuat postingan berisi link tambahan melalui akses gratis yang tersedia.

Meta kemudian menawarkan langganan Meta One untuk pengguna yang membutuhkan kemampuan membagikan tautan lebih sering. Pelanggan juga disebut memperoleh fitur tambahan, seperti kemampuan mengatur gambar pratinjau dan menambahkan tombol call-to-action atau CTA pada postingan.

Pembatasan ini bukan sepenuhnya kebijakan baru. Meta sebelumnya telah menguji pembatasan jumlah postingan berisi link pada sejumlah Facebook Page sejak Desember 2025.

Dalam pengujian awal tersebut, sejumlah Page juga disebut hanya dapat membuat dua postingan berisi tautan setiap bulan. Meta saat itu mengatakan pengujian dilakukan untuk melihat apakah kemampuan membuat lebih banyak postingan link memberikan nilai tambahan bagi pengguna berbayar.

Perluasan pembatasan dilaporkan muncul tidak lama setelah Meta meluncurkan Meta One pada Selasa (15/9/2026). Layanan tersebut merupakan paket berlangganan yang menawarkan sejumlah fitur premium untuk Instagram, Facebook dan WhatsApp.

Namun, kemampuan membuat lebih banyak postingan berisi link di Facebook Page disebut belum tercantum secara eksplisit dalam daftar manfaat Meta One yang diumumkan sebelumnya.

Untuk pengguna di Indonesia, Meta One tersedia dalam sejumlah pilihan paket. Untuk produk tunggal, WhatsApp Plus dibanderol Rp13.900 per bulan, sedangkan Instagram Plus dan Facebook Plus masing-masing Rp17.900 per bulan.

Meta juga menyediakan paket bundel individu Core seharga Rp85.990 per bulan dan Premium Rp309.000 per bulan.

Sementara untuk kreator dan pelaku bisnis, tersedia paket Essential mulai Rp110.000 per bulan, Advanced mulai Rp367.400, Expert mulai Rp1.102.200 dan Max mulai Rp3.699.000 per bulan.

Paket untuk kreator dan bisnis menawarkan sejumlah fitur tambahan, termasuk pengelolaan visibilitas akun, analitik, publikasi konten serta akses yang lebih luas terhadap sejumlah fitur Meta Business Agent.

Dalam bahan yang disampaikan, pembatasan postingan link disebut belum berlaku untuk seluruh Facebook Page. Meta sebelumnya juga menyatakan Page milik penerbit atau publisher dikecualikan dari pengujian sehingga tetap dapat membagikan konten menggunakan tautan.

Facebook Page sendiri merupakan profil publik yang digunakan bisnis, merek, organisasi, artis, kreator dan tokoh publik untuk terhubung dengan audiens. Berbeda dengan profil pribadi, Facebook Page menyediakan fitur seperti analitik performa konten, pengelolaan audiens, iklan dan berbagai alat bisnis.

Meta menyebut harga, fitur dan ketersediaan Meta One dapat berbeda tergantung wilayah, aplikasi dan akun pengguna.* (k/dh)

Data Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Batangtoru mencatat lahan persawahan yang terdampak tersebar di Desa Garoga, Pulau Godang (Telo), Aek Ngadol, Sumuran, Hapesong Baru dan Wek I Batangtoru.

Baca Juga:

• Wapres Gibran: Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap agar Warga Dapat Tempat Tinggal Layak dan Aman

"Ketebalan lumpur antara 80 sentimeter hingga 150 sentimeter sehingga menyulitkan pola tanam padi," kata Eri, Sabtu (19/9/2026).

Kondisi tersebut membuat sebagian sawah belum dapat kembali digunakan untuk menanam padi. Namun, sejumlah petani masih berupaya memanfaatkan lahan yang memungkinkan dengan menanam jagung, kacang-kacangan dan tanaman lainnya.

Sementara petani yang lahannya belum dapat digarap kembali harus mencari sumber penghasilan lain. Sebagian warga memilih bekerja serabutan karena lahan pertanian yang sebelumnya menjadi sumber utama pendapatan belum kembali produktif.

Kepala Desa Garoga Risman Rambe mengatakan kerusakan sawah dan kebun berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Menurutnya, sebagian masyarakat kehilangan mata pencaharian setelah lahan mereka tertimbun material banjir.

"Saya juga miris. Mau bilang apa lagi, sawah dan kebun sudah tidak bisa digarap atau belum produktif lagi. Mata pencarian mereka sudah hilang. Sementara mereka dan keluarga ingin hidup," kata Risman.

Menurut Risman, warga berusaha bertahan dengan mengambil berbagai pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan. Namun, pekerjaan serabutan tidak selalu tersedia sehingga belum mampu menggantikan penghasilan dari pertanian.

Sebagian penyintas bahkan terlihat berdiri di sekitar jembatan Desa Garoga sambil menadahkan kardus kepada kendaraan yang melintas. Lokasi tersebut berada di jalur yang menghubungkan Kota Padangsidimpuan dengan Sibolga.

Bagi warga yang melakukan hal tersebut, pemberian dari pengguna jalan menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah sumber penghasilan dari sawah dan kebun terhenti.

Banjir bandang yang menerjang kawasan Batangtoru pada 25 November 2025 memang telah surut. Namun, dampaknya masih dirasakan warga, terutama mereka yang kehilangan lahan pertanian.

Kebutuhan sehari-hari seperti pangan, kebutuhan rumah tangga hingga biaya sekolah anak tetap harus dipenuhi. Karena itu, pemulihan pascabencana bagi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan surutnya banjir dan pembersihan material, tetapi juga mengembalikan lahan pertanian agar dapat kembali menjadi sumber penghidupan.* (k/dh)

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan keinginannya melihat Indonesia sejahtera merupakan bagian dari sumpah dan komitmen yang dipegangnya dalam menjalankan tugas sebagai Presiden.

Baca Juga:

• Yakini Presiden Prabowo Diberi Info Menyesatkan, Eks Jampidsus Febrie Ingatkan Adanya 'Database Abadi' Skandal Kakap

Prabowo juga menyinggung persoalan kesejahteraan masyarakat, termasuk kebutuhan gizi dan kondisi anak-anak Indonesia. Menurutnya, pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mewujudkan masa depan bangsa.

Di tengah penyampaian tersebut, Prabowo kemudian menanggapi kritik dari sejumlah pihak yang disebutnya sebagai pakar. Dia melontarkan pernyataan bernada sindiran terhadap pihak yang menurutnya terlalu mengedepankan kepakaran.

"Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar, saking pintarnya jadi goblok," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan dirinya tidak ingin terlalu memperpanjang perdebatan mengenai pandangan para pakar tersebut. Dia menyebut pernyataannya disampaikan ketika berbicara di hadapan pihak-pihak yang dianggapnya sebagai kawan.

"Ini masalahnya kalau bicara di tengah kawan-kawan sejati," katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung pentingnya kejujuran dalam menyampaikan pendapat. Dia mengaitkan kritik yang diterimanya dengan tudingan yang menurutnya tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi pemerintah.

Prabowo sebelumnya menegaskan keinginannya agar tidak ada masyarakat Indonesia yang mengalami kelaparan, anak yang mengalami stunting atau kekurangan gizi, serta masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan ketika membutuhkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam rangkaian pidato HUT ke-28 PAN yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Jumat (18/9/2026).* (fj/dh)

Mahfud menyampaikan pandangan tersebut saat menanggapi penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Baca Juga:

• Geledah Rumah Dirjen ATR/BPN di Bekasi, KPK Temukan Bukti Chat Aliran Uang Suap HGB Summarecon

Mahfud meminta KPK mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Menurut dia, penanganan kasus jangan hanya berhenti pada sejumlah pejabat atau pihak yang lebih rendah apabila dalam proses persidangan nantinya terdapat informasi mengenai keterlibatan pihak lain.

"KPK harus bersikap tegas. Jangan sampai seperti banyak kasus lain yang hanya dilokalisir kepada beberapa orang, meskipun nama pimpinannya sudah disebut berulang kali dalam persidangan," ujarnya.

Mahfud juga menyoroti posisi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Dari sisi etika politik, menurutnya, seorang pejabat dapat mempertimbangkan pengunduran diri apabila bawahan langsung atau orang yang dekat dengannya terseret perkara korupsi.

"Kalau dari sudut etika politik, kalau sudah seperti ini kan mestinya mundur agar tidak kikuk. Apalagi nama yang bersangkutan sudah disebut dalam persidangan dan perlu kejelasan status hukumnya agar publik tidak bertanya-tanya," kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud mendorong KPK memanggil Nusron untuk meminta keterangan terkait perkara tersebut. Dia juga menyebut sektor pertanahan sebagai salah satu bidang yang rawan praktik korupsi, bersama sejumlah sektor lainnya.

Pernyataan Mahfud muncul di tengah penyidikan KPK terhadap kasus dugaan suap pengurusan HGB Summarecon dan dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dalam operasi tangkap tangan perkara tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang sekitar Rp106,3 miliar dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Salah satu tersangka ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri. Selain pejabat ATR/BPN, KPK juga menetapkan sejumlah pihak swasta sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Di sisi lain, Nusron Wahid menyatakan dirinya tidak mengetahui duduk perkara dugaan suap pengurusan HGB Summarecon yang sedang diproses KPK. Pernyataan itu disampaikan Nusron saat ditemui wartawan di Jakarta pada Jumat (18/9/2026).

"Enggak tahu (duduk perkara kasus suap di Summarecon itu seperti apa)," kata Nusron.

KPK sendiri masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap rangkaian dugaan suap serta kemungkinan penerimaan lain di lingkungan ATR/BPN. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik untuk mendalami perkara.

Mahfud menilai proses hukum perlu berjalan secara terbuka agar pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara dapat diperiksa berdasarkan bukti yang ditemukan penyidik.* (fj/dh)

Kasat Lantas Polres Toba Iptu Elon Sitinjak mengatakan kecelakaan terjadi pada Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 21.00 WIB. Saat kejadian, kedua korban sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BK K5742 AMD.

Baca Juga:

• Tragis Dua Mahasiswi Tewas Ditabrak Dua Mobil di Toba, Sopir Tabrak Lari Masih Diburu Polisi

"Setibanya di TKP, diduga bersenggolan dengan satu unit mobil yang identitas kendaraannya tidak diketahui," ujar Elon dalam keterangan tertulis, Jumat (18/9/2026).

Setelah bersenggolan, sepeda motor yang ditumpangi kedua korban terpental. Tak lama kemudian, motor tersebut kembali ditabrak oleh mobil lain yang melintas.

Ruth mengalami luka serius akibat kecelakaan tersebut. Dia menderita luka robek pada bagian kepala dan patah tulang hingga akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian.

"Akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Honda Beat, Ruth terseret dan mengalami luka robek di kepala, patah tulang dan meninggal dunia di lokasi," kata Elon.

Sementara Lia juga mengalami sejumlah luka, di antaranya luka robek pada kepala dan patah tulang bahu sebelah kiri.

Lia sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum HKBP Balige untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, nyawanya tidak tertolong dan korban meninggal dunia saat menjalani perawatan.

Setelah kecelakaan, dua mobil yang diduga terlibat dalam insiden tersebut meninggalkan lokasi. Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi kendaraan sekaligus mencari keberadaan kedua pengemudinya.

"Kami masih mengidentifikasi dan memburu pengemudi mobil yang melarikan diri usai terlibat kecelakaan," ujar Elon.

Polres Toba masih mendalami kronologi kecelakaan serta mengumpulkan informasi untuk mengungkap identitas dua pengemudi yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Kasus kecelakaan yang menewaskan dua mahasiswi ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Toba.* (tm/dh)

Sebelumnya, kabut asap sempat memengaruhi indeks kualitas udara di Sumatera Utara. Menurut BMKG Wilayah I Medan, asap tersebut merupakan kiriman dari wilayah lain yang terbawa angin menuju Sumut.

Baca Juga:

• Razia Skala Besar Rutan Medan: Pasukan Gabungan Sita 4 HP, 500 WBP Bersih Narkoba

Sementara Belawan tercatat memiliki AQI 56 dengan PM2.5 sebesar 11,9 mikrogram per meter kubik. Berastagi berada pada AQI 55 dengan PM2.5 sebesar 11,4 mikrogram per meter kubik.

Lubuk Pakam dan Binjai masing-masing mencatat AQI 57 dengan konsentrasi PM2.5 sebesar 12,3 mikrogram per meter kubik. Pematangsiantar memiliki AQI 62 dengan PM2.5 sebesar 14,8 mikrogram per meter kubik.

Deli Tua menjadi wilayah dengan kategori baik dengan AQI 32. Namun, data tersebut menunjukkan parameter PM10 masih terdeteksi sebesar 41,2 mikrogram per meter kubik.

Data indeks kualitas udara tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk arah angin yang dapat membawa kabut asap dari wilayah lain serta sumber polusi lokal seperti emisi kendaraan dan pembakaran sampah.

Dalam data tersebut, PM10 merupakan partikel dengan diameter aerodinamis hingga 10 mikrometer. Sementara PM2.5 merupakan partikulat halus berukuran hingga 2,5 mikrometer yang dapat masuk lebih jauh ke saluran pernapasan.

Kondisi kualitas udara di Sumatera Utara tetap perlu dipantau karena indeks dapat berubah mengikuti kondisi cuaca, arah angin dan sumber emisi di masing-masing wilayah.* (tm/dh)

Kepala Dinkes Pematangsiantar Urat H Simanjuntak mengatakan pihaknya meningkatkan pembinaan dan pengawasan dengan turun langsung ke lapangan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh dapur SPPG menjalankan standar kebersihan secara konsisten.

Baca Juga:

• Puluhan Siswa dari Empat Sekolah di Galang Diduga Keracunan MBG, Dinkes Deli Serdang Periksa Sampel Makanan

Menurut Urat, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kebersihan dapur dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh para juru masak setiap hari.

Dia mengatakan pergantian pekerja di dapur SPPG juga menjadi tantangan dalam menjaga standar keamanan pangan. Pekerja baru yang belum memiliki sertifikasi harus mendapatkan pelatihan agar memahami prosedur pengolahan makanan yang aman.

"Pegawai SPPG ini kan sering berganti-ganti. Makanya, setiap ada pekerja baru yang belum punya sertifikasi, langsung kami minta ikut pelatihan ulang soal keamanan pangan," tegasnya.

Selain kebersihan personel, Dinkes Pematangsiantar juga melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan. Pemeriksaan mencakup proses pengolahan, pemilihan bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Langkah tersebut dilakukan untuk menekan risiko kontaminasi makanan dan memastikan standar keamanan pangan diterapkan sejak bahan baku diterima hingga makanan disalurkan.

Pengawasan diperketat menyusul sejumlah kasus dugaan keracunan MBG yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera Utara. Sebelumnya, puluhan siswa di MTs Negeri 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Karo yang melibatkan ratusan siswa. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi makanan MBG.

Dinkes Pematangsiantar memastikan pengawasan terhadap SPPG akan dilakukan secara rutin. Pemerintah daerah juga meminta pengelola dan pekerja dapur menjaga standar kebersihan serta keamanan pangan dalam setiap proses penyediaan makanan.* (mi/dh)

Camat Girsang Sipangan Bolon Victor Sijabat mengatakan pihaknya mengecek lokasi setelah video yang memperlihatkan aktivitas pungutan tersebut ramai di TikTok.

Baca Juga:

• Jalur Utama STM Hulu Deli Serdang Amblas Terputus, Kendaraan Gak Bisa Lewat

Dalam video yang beredar, seorang perempuan yang disebut merupakan warga setempat terlihat menempatkan ornamen adat di tepi RTP Pantai Bebas. Pengunjung yang berfoto di lokasi tersebut kemudian disebut dimintai sejumlah uang.

Victor mengatakan fasilitas dan ruang publik di kawasan Pantai Bebas tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tanpa izin pemerintah.

Dia juga mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan kesan bahwa pungutan tersebut merupakan kegiatan resmi pemerintah.

"Jangan ada pihak yang memanfaatkan fasilitas atau ruang publik untuk kepentingan pribadi dengan menyatakan kegiatan tersebut resmi diketahui oleh pemerintah," ujarnya.

Menurut Victor, perempuan yang melakukan pungutan tersebut merupakan warga setempat. Penertiban dilakukan agar kawasan RTP Pantai Bebas dapat kembali digunakan masyarakat dan wisatawan tanpa adanya pungutan yang tidak resmi.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun Franky Fernandus Purba membenarkan adanya penindakan terhadap aktivitas tersebut.

"Sudah ditindak. Pelaku warga Parapat dan sudah diberikan peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya," kata Franky.

Pemerintah daerah juga mengapresiasi masyarakat yang turut mengawasi penggunaan fasilitas publik. Informasi dari masyarakat dinilai membantu pemerintah mengetahui adanya aktivitas yang dianggap mengganggu kenyamanan pengunjung.

Dengan penertiban tersebut, pemerintah berharap kawasan RTP Pantai Bebas Parapat tetap dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik dan destinasi wisata tanpa adanya pungutan yang tidak resmi kepada pengunjung.* (mi/dh)

MEDAN - Raziaa gabungan skala besar digelar di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Medan, Jumat (18/9/2026) sore hingga malam. Dalam razia yang melibatkan petugas pemasyarakatan, TNI, Brimob hingga BNN tersebut, petugas menemukan empat ponsel, sementara pemeriksaan urine terhadap 500 warga binaan pemasyarakatan (WBP) menunjukkan hasil negatif narkotika.

Razia dipimpin Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Sumatera Utara Jalu Yuswa Panjang. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen memberantas barang terlarang dan menindaklanjuti berbagai isu yang beredar terkait kondisi di dalam rutan.

Baca Juga:

• Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku Gelar Sholat Istisqa dan Doa Bersama, Mohon Hujan serta Perlindungan dari Dampak Kekeringan

Kepala Rutan Kelas I Medan Andi Surya mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen pemberantasan barang terlarang, khususnya narkoba dan peredaran ponsel.

"Kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari komitmen kami untuk memberantas segala bentuk barang terlarang di dalam rutan khususnya narkoba dan peredaran ponsel. Semua yang kami lakukan sesuai arahan Bapak Menteri Imipas dan Kakanwil Pemasyarakatan," tegas Andi.

Dalam razia tersebut, personel gabungan terdiri atas 40 anggota Brimob dan Gegana Polda Sumut, 20 personel Zipur, 15 personel Koramil serta 15 petugas Polsek Medan Helvetia.

Dari hasil penggeledahan seluruh kamar warga binaan, petugas menemukan empat unit ponsel. Barang tersebut terdiri atas dua ponsel Android dan dua telepon seluler berukuran kecil.

"Dari penggeledahan seluruh kamar warga binaan, ditemukan 4 ponsel terdiri dari 2 Android dan 2 unit HP kecil. Sedangkan untuk narkoba nihil," kata Andi.

Selain penggeledahan, sebanyak 500 WBP menjalani tes urine yang dilakukan oleh tiga petugas dari BNN Sumatera Utara.

Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh WBP yang menjalani tes urine dinyatakan negatif narkotika.

"Namun hasilnya, semua warga binaan kami negatif narkotika," ujar Andi.

Andi menegaskan pihaknya tidak memberikan ruang bagi warga binaan untuk melakukan pelanggaran selama menjalani masa pembinaan. WBP juga diminta mematuhi seluruh aturan dan memanfaatkan masa pembinaan untuk memperbaiki diri.

"Dan ingat, ikuti seluruh aturan dan berusahalah merubah diri selama dalam binaan. Karena tidak ada kompromi bagi kami bagi WBP yang tertangkap melakukan kejahatan, khususnya kejahatan narkoba dan menyelundupkan ponsel," pungkasnya.

Razia gabungan tersebut menjadi bagian dari upaya Rutan Kelas I Medan memperkuat pengawasan terhadap barang terlarang sekaligus memastikan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan tetap terjaga.* (ad/dh)

Pada 2026, Kementerian PKP menyiapkan delapan program utama terkait perumahan dan kawasan permukiman di Sumut. Program itu meliputi bedah rumah, rumah susun, penanganan kawasan kumuh, sanitasi, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), hunian tetap pascabencana, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Kredit Program Perumahan (KPP).

Baca Juga:

• Daftar 3 Pejabat Eselon II Pemprov Sumut yang Baru Dilantik Bobby Nasution, Tekankan Bebas Pungli

"Kami tentu berharap besar program ini bisa terealisasi sepenuhnya di Sumut karena kebutuhan hunian dan penataan kawasan di daerah kami benar-benar perlu dilakukan secepatnya," kata Bobby saat menerima audiensi Kementerian PKP di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jumat (18/9/2026).

Bobby juga menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi antara Pemprov Sumut dengan Kementerian PKP dalam pelaksanaan program perumahan. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi pengembang, diperlukan agar program dapat berjalan optimal.

"Banyak tantangan tentunya dalam menyediakan hunian dan penataan kawasan, kita perlu komunikasi dan sinergi yang kuat, mencari solusi bersama. Saya harap komunikasi kita bisa lebih intens lagi untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi untuk mewujudkan hunian layak ke masyarakat," ujarnya.

Staf Ahli Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian PKP Teddy Paul H Siagian mengatakan pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp1,5 triliun untuk berbagai program perumahan dan kawasan permukiman di Sumut pada 2026.

"Tentunya harapan kami, harapan kita bersama program-program di tahun 2026 ini bisa kita lakukan bersama-sama, tujuan utamanya adalah penataan kawasan dan juga memenuhi supply and demand hunian," kata Teddy.

Menurut Teddy, pelaksanaan program tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait agar pembangunan hunian serta penataan kawasan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pertemuan antara Pemprov Sumut dan Kementerian PKP turut dihadiri Kepala Balai P3KP Sumut Rizaldi Andi Atjo, Kepala Satker PKP Sumut Heri Sukarmanto, Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah, Pj Sekda Sumut Timur Tumanggor, Ketua Apersi Sumut HM Yulius serta Ketua REI Sumut Rakutta Karo-karo.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program perumahan sekaligus mendukung penataan kawasan permukiman di berbagai wilayah Sumatera Utara.* (dh)

Prabowo membagikan momen tersebut melalui unggahan di media sosial. Dalam unggahannya, dia mengajak anak-anak terus belajar, berbakti kepada orang tua, rajin membaca serta berani bermimpi.

Baca Juga:

• Akhirnya Sepakat Indonesia Terima Bantuan Armada Udara Malaysia Padamkan Karhutla

Prabowo juga menyebut anak-anak sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia.

"Kalian adalah masa depan Indonesia," katanya.

Kegiatan tersebut dilakukan Prabowo di sela perjalanan menggunakan LRT Jakarta. Saat berada di Stasiun Pegangsaan Dua, Prabowo sempat menyapa dan berbincang dengan sejumlah anak sekolah dasar di ruang baca stasiun.

Pesan Prabowo itu kemudian mendapat tanggapan dari Peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma. Made merespons unggahan tersebut dengan komentar bernada satire.

Made mengaitkan ajakan Prabowo untuk rajin membaca dengan latar belakang Presiden yang pernah berkarier di militer. Dalam komentarnya, dia menulis bahwa ada orang yang tidak rajin membaca tetapi kemudian memilih menjadi tentara dan polisi.

"Katanya, rajin membaca jadi masa depan Indonesia," tulis Made.

Dia kemudian melanjutkan komentarnya dengan menyinggung latar belakang Prabowo.

"Malas membaca jadi tentara dan polisi," tulisnya.

Made juga mengaitkan komentarnya dengan cara Prabowo memperoleh informasi dalam kapasitasnya sebagai Presiden.

"Karena presidennya dari tentara, dia cuma dapat laporan, bukan membaca," tulis Made.

Di bagian akhir komentarnya, Made menyampaikan pernyataan mengenai posisi Prabowo sebagai Presiden dalam konteks pesan tentang masa depan Indonesia.

"Jadi, bapak bukan masa depan Indonesia dong," tulisnya.

Komentar tersebut merupakan tanggapan Made Supriatma terhadap unggahan Prabowo. Sementara itu, pesan Prabowo kepada anak-anak dalam unggahannya berisi ajakan untuk belajar, membaca, berbakti kepada orang tua dan berani memiliki cita-cita.* (fj/dh)

Mengutip laman Logam Mulia, harga buyback emas Antam juga mengalami kenaikan Rp15.000 menjadi Rp2.473.000 per gram.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 19 September: Hujan Ringan Mendominasi, Banda Aceh Berawan

Dalam transaksi emas batangan, terdapat ketentuan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sesuai PMK Nomor 34/PMK.10/2017. Untuk transaksi buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta, PPh 22 dikenakan sebesar 1,5% bagi pemegang NPWP dan 3% bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP. Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai buyback.

Sementara untuk pembelian emas batangan, PPh 22 dikenakan sebesar 0,45% bagi pembeli yang memiliki NPWP dan 0,9% bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP. Setiap transaksi pembelian disertai bukti potong PPh 22.

Selain ukuran 1 gram, harga emas Antam untuk pecahan lainnya juga tercatat berbeda sesuai beratnya. Emas 0,5 gram dijual Rp1.369.000, 2 gram Rp5.216.000, 3 gram Rp7.799.000, dan 5 gram Rp12.965.000.

Untuk pecahan 10 gram, harga emas Antam mencapai Rp25.875.000. Sementara emas 25 gram dibanderol Rp64.562.000 dan 50 gram Rp129.045.000.

Selanjutnya, emas Antam ukuran 100 gram dijual Rp258.012.000, 250 gram Rp644.765.000, 500 gram Rp1.289.000.000, serta 1.000 gram atau 1 kilogram mencapai Rp2.578.000.000.

Berikut rincian harga emas Antam pada Sabtu (19/9/2026):

0,5 gram: Rp1.369.000
1 gram: Rp2.638.000
2 gram: Rp5.216.000
3 gram: Rp7.799.000
5 gram: Rp12.965.000
10 gram: Rp25.875.000
25 gram: Rp64.562.000
50 gram: Rp129.045.000
100 gram: Rp258.012.000
250 gram: Rp644.765.000
500 gram: Rp1.289.000.000
1.000 gram: Rp2.578.000.000

Pergerakan harga emas Antam tersebut menjadi salah satu perhatian pelaku pasar di tengah dinamika harga emas dan kondisi ekonomi global.* (mt/dh)

Sekretaris Perusahaan BEI Elsierra Putri Yosita mengatakan pelemahan IHSG diikuti penurunan sejumlah indikator utama aktivitas perdagangan di pasar modal.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,78 Persen ke Posisi 6.512, Nilai Tukar Rupiah Bergerak Melemah Tipis

Seiring dengan penurunan IHSG, kapitalisasi pasar BEI juga mengalami koreksi 1,58%. Nilainya turun dari Rp11.446 triliun pada pekan sebelumnya menjadi Rp11.266 triliun atau berkurang sekitar Rp180 triliun.

Aktivitas transaksi harian juga ikut mengalami penurunan selama sepekan. Rata-rata nilai transaksi harian bursa tercatat Rp15,22 triliun, turun 6,95% dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai Rp16,36 triliun.

Rata-rata frekuensi transaksi harian juga terkoreksi 14,73% menjadi 1,89 juta kali dari sebelumnya 2,22 juta kali transaksi.

Sementara itu, rata-rata volume transaksi harian turun 20,71% menjadi 28,61 miliar lembar saham. Pada pekan sebelumnya, rata-rata volume transaksi harian tercatat sebanyak 36,09 miliar lembar saham.

Dari sisi aliran dana asing, investor asing mencatatkan aksi jual bersih atau net sell sebesar Rp1,79 triliun pada perdagangan Jumat (18/9/2026).

Dengan tambahan tersebut, akumulasi net sell investor asing sepanjang 2026 mencapai Rp74,36 triliun.

Selain mencatat perkembangan perdagangan saham, Self-Regulatory Organization (SRO) yang terdiri dari BEI, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) juga menggelar kegiatan sosial dalam rangka HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia.

SRO bersama Yayasan Sahabat Pedalaman menyalurkan bantuan CSR bertajuk "Pasar Modal Peduli Flores" bagi korban gempa di Kabupaten Sikka, Manggarai Timur dan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis (17/9/2026).

Bantuan yang disalurkan berupa sembako, family kit, perlengkapan ibu dan anak, obat-obatan serta dukungan konektivitas internet.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia sekaligus Direktur KSEI Dharma Setyadi kepada Ketua Yayasan Sahabat Pedalaman Wafiq Zuhair. Penyerahan turut disaksikan Direktur BEI Iding Pardi, Direktur KPEI Satya Birawa dan Direktur KSEI Imelda Sebayang.

Pada hari yang sama, BEI juga menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) terkait kerja sama peningkatan pemahaman mengenai pasar modal.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendorong pemanfaatan pasar modal dan penawaran umum perdana saham atau go public sebagai salah satu pilihan pendanaan bagi perusahaan di kawasan industri.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan pemaparan kebijakan dari Kementerian Perindustrian serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sebelum ditutup dengan diskusi panel bertajuk Road to Go Public.* (oz/dh)

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bantuan tersebut dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/9/2026).

Baca Juga:

• Setelah Beberapa Hari Berselimut Asap, Langit Sumut Kembali Bersih hingga Siang Ini

Prabowo menyampaikan terima kasih atas bantuan yang ditawarkan Malaysia. Menurutnya, Indonesia dan Malaysia merupakan negara sahabat sehingga kerja sama dalam menangani persoalan lingkungan perlu dilakukan.

"Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak walaupun itu kebakaran di Indonesia tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita, jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik," ujarnya.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus mengurangi dampak kabut asap yang berpotensi melintasi batas negara.

Prabowo juga mengatakan pemerintah sedang menyiapkan langkah pencegahan secara menyeluruh agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang setiap beberapa tahun.

"Ini juga pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dan ini juga saya sedang menyusun langkah-langkah pencegahan menyeluruh supaya tidak tiap beberapa tahun muncul lagi muncul lagi," katanya.

Tawaran bantuan Malaysia sebelumnya telah disampaikan sekitar sepekan sebelum pertemuan Prabowo dan Ahmad Zahid Hamidi. Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia Datuk Seri Arthur Joseph Kurup mengatakan negaranya siap membantu Indonesia menangani karhutla dan mengurangi risiko kabut asap lintas batas.

Malaysia saat itu menawarkan sejumlah kemampuan, di antaranya operasi water bombing menggunakan helikopter, dukungan pemadaman dengan pesawat amfibi, hingga operasi penyemaian awan atau cloud seeding untuk menghasilkan hujan buatan.

Arthur juga menyebut telah mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat untuk menyampaikan kesiapan Malaysia memberikan bantuan.

Sebelumnya, Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bantuan internasional dalam penanganan karhutla harus didahului kesepakatan antara kedua negara.

Menurut Berton, koordinasi bilateral diperlukan terutama jika bantuan melibatkan penggunaan aset udara agar pelaksanaan operasi berjalan efektif dan aman.

"Mekanisme, bentuk bantuan, kebutuhan operasional, termasuk penggunaan aset udara, perlu dikoordinasikan dan disepakati terlebih dahulu oleh kedua pemerintah agar bantuan yang diberikan benar-benar efektif dan aman di lapangan," kata Berton.

BNPB menyambut positif kesiapan Malaysia memberikan dukungan. Bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan mekanisme kerja sama antarpemerintah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan Indonesia tidak perlu mempertimbangkan faktor gengsi dalam menerima bantuan dari negara sahabat.

"Yang penting adalah memastikan api segera terkendali dan dampaknya terhadap masyarakat, termasuk gangguan penerbangan akibat kabut asap, dapat diminimalkan," ujar Dave.

Menurut Dave, Indonesia tetap memiliki kemampuan dan sumber daya sendiri untuk menangani karhutla. Namun, dukungan dari negara lain dapat diterima selama sesuai kebutuhan dan dilakukan melalui koordinasi pemerintah.

Kerja sama penanganan karhutla antara Indonesia dan Malaysia sebelumnya juga telah dibicarakan dalam pertemuan bilateral di Bali pada 8 Juli 2026 serta komunikasi telepon pada 24 Agustus 2026.* (k/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan di kediaman Lampri di kawasan Jatiwaringin, Kota Bekasi. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

Baca Juga:

• Bersama 33 Kepala Daerah se-Sumut, Bupati Asahan Teken Komitmen Cegah Korupsi dan Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

Penggeledahan rumah Lampri dilakukan sejak Jumat (18/9/2026) sore hingga larut malam. Lampri merupakan salah satu tersangka dalam perkara suap terkait pembukaan blokir HGB Summarecon di Bogor.

Sebelum menggeledah rumah Lampri, KPK juga menyasar kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara.

Barang bukti yang diamankan antara lain dokumen sertifikat hak guna bangunan (SHGB), dokumen keuangan PT Summarecon Agung Tbk dan kaitannya dengan PT KCJA, serta barang bukti elektronik terkait pemblokiran dalam sengketa tanah di Bogor.

"Beberapa barang bukti yang disita tersebut dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik, antara lain dokumen SHGB terkait dengan perkara; dokumen terkait dengan keuangan PT Summarecon Agung Tbk dan kaitannya dengan PT KCJA; serta BBE terkait pemblokiran atas sengketa tanah di wilayah Bogor," jelas Budi.

Rangkaian penggeledahan tersebut merupakan lanjutan setelah sebelumnya penyidik menggeledah sejumlah ruangan direktur jenderal di Kementerian ATR/BPN.

Tiga ruangan yang digeledah yakni Ruang Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Ruang Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, serta Ruang Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

Dari kantor ATR/BPN, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan proses serta mekanisme layanan di kementerian tersebut.

Selain mendalami dugaan suap pembukaan blokir HGB Summarecon, KPK juga menelusuri dugaan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Budi mengatakan penerimaan yang didalami antara lain berkaitan dengan rotasi, promosi dan mutasi jabatan serta dugaan penerimaan yang berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya.

"Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga penerimaan yang dilakukan para oknum di Kementerian ATR/BPN ini berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya," ujarnya.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka yakni Lampri, Sontang Coin Manurung, Adrianto Pitojo Adi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Para tersangka berasal dari unsur pejabat ATR/BPN dan pihak swasta yang disebut KPK memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK juga telah menyita uang sebesar Rp106,3 miliar. KPK menyebut jumlah tersebut menjadi sitaan terbesar dalam sejarah operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah.

Penyidikan perkara masih berlangsung. KPK terus mendalami barang bukti yang ditemukan dari sejumlah lokasi untuk mengungkap aliran dana serta dugaan penerimaan lain dalam lingkungan ATR/BPN.* (d/dh)