ACEH TENGAH — Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Dari 1.615 hektare sawah yang masuk kategori rusak ringan, sebanyak 1.496 hektare atau lebih dari 90 persen telah ditangani hingga 18 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Kisah Nurbaiti, Lansia 73 Tahun yang Merangkak Keluar Saat Rumah Hancur Diterjang Puting Beliung di Medan Johor

Upaya tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian dengan anggaran sekitar Rp6,8 miliar.

Anggaran itu digunakan untuk membantu mengembalikan aliran air agar kembali menjangkau lahan pertanian milik masyarakat.

"Jadi untuk Aceh Tengah luasannya 1.615 hektar itu yang ringan. Saat ini yang sudah terealisasi 1.496 yang kita kerjakan. Artinya 90 persen kita kerjakan untuk merehab yang kategori ringan. Jadi itu yang dominan dengan irigasi tersiernya," kata Nasrun saat meninjau lokasi rehabilitasi sawah bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Selasa (18/8/2026).

Kerusakan lahan dan jaringan irigasi membuat sebagian petani tidak dapat mengolah sawah.

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat sekaligus berpotensi mengganggu ketersediaan pangan daerah jika pemulihan tidak segera dilakukan.

Nasrun mengatakan pemerintah daerah mendorong percepatan rehabilitasi agar petani dapat kembali menggarap lahan dan menghasilkan pangan.

"Saat pertama pascabencana otomatis akibat kondisi alam ini sawah kita tidak bisa diairi. Oleh karena itu Bupati Aceh Tengah merekomendasikan untuk percepat kegiatan ini. Agar masyarakat bisa bersawah dan bisa menghasilkan pangan sendiri," ujar Nasrun.

Pemkab Aceh Tengah menargetkan seluruh sawah kategori rusak ringan dapat kembali siap ditanami pada awal September 2026.

Setelah menyelesaikan rehabilitasi lahan rusak ringan, pemerintah daerah mulai mempersiapkan penanganan 754 hektare sawah dengan kategori rusak sedang.

Tahapan awal untuk rehabilitasi tersebut berupa Survei, Investigasi, dan Desain (SID).

"Dalam minggu depan ini akan dilakukan SID untuk rehab sedang seluas 754 hektar," kata Nasrun.

Di tingkat Provinsi Aceh, realisasi kegiatan bantuan pertanian tercatat sekitar Rp253,5 miliar atau 49,2 persen dari total pagu anggaran Rp515,2 miliar.

Pemerintah kabupaten dan kota didorong segera menyelesaikan berbagai kendala administrasi maupun teknis.

Percepatan diperlukan agar anggaran yang telah tersedia dapat segera diwujudkan menjadi pekerjaan di lahan pertanian masyarakat.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh Firdaus mengatakan proses pencairan dan pelaksanaan kegiatan masih perlu dipercepat.

"Realisasi kegiatan kita baru sekitar 49 persen. Kami mengharapkan kabupaten dan kota segera menyelesaikan persoalan yang menyebabkan keterlambatan proses administrasi karena anggaran ini sudah berada di kabupaten," kata Firdaus.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian yang dihimpun Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, total luas sawah terdampak bencana di seluruh Aceh mencapai 57.171 hektare.

Kerusakan tersebut terdiri atas beberapa kategori, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga lahan yang hilang akibat terjangan arus.

Pemulihan lahan pertanian menjadi penting karena sektor tersebut tidak hanya berkaitan dengan penghasilan petani, tetapi juga dengan keberlanjutan produksi pangan di Aceh.

Di Aceh Tengah, pemerintah daerah kini memprioritaskan penyelesaian rehabilitasi sawah rusak ringan agar petani dapat kembali menanam pada awal September.

Penanganan kemudian akan dilanjutkan terhadap lahan yang mengalami kerusakan sedang.* (ad)

MEDAN — Nurbaiti, 73 tahun, masih mengais material bangunan yang berserakan di rumahnya di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Rabu, 19 Agustus 2026.

Dengan tubuh renta yang telah membungkuk, Nurbaiti menyibak batu, kayu, seng, hingga pecahan kaca untuk mencari perkakas yang masih bisa diselamatkan.

Baca Juga:

• Menhan Sjafrie: Indonesia Akan Kedatangan Lebih Banyak Pesawat Angkut dan Tempur

Rumahnya menjadi salah satu yang mengalami kerusakan paling parah.

Hampir seluruh bangunan rumah tersebut luluh diterjang angin kencang pada Selasa malam, 18 Agustus 2026.

Nurbaiti bahkan sempat terjebak di dalam rumah ketika angin puting beliung menerjang kawasan Medan Johor.

"Sempat tidak bisa keluar malam itu. Karena bahu nenek tertimpa kayu broti rumah yang jatuh, tapi tidak berdarah. Jadi nenek merangkak keluar rumah menuju ke kanal depan," kata Nurbaiti, Rabu (19/8/2026).

Setelah berhasil keluar, Nurbaiti melihat seng-seng rumah warga beterbangan. Saat itu, ia berada seorang diri di sekitar kanal.

"Sampai di kanal, nenek lihat banyak seng rumah warga beterbangan. Nenek sendirian di situ. Ya Allah, takut nenek sengnya itu kena leher atau yang lainnya," sambung dia.

Nurbaiti menyelamatkan diri seorang diri karena suaminya yang juga sudah lanjut usia sedang sakit.

Keduanya tinggal berdua di rumah tersebut setelah anak mereka merantau dan bekerja sebagai pekerja bangunan.

Saat kejadian, suami Nurbaiti akhirnya berhasil keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri.

Ia kemudian dibawa Pemerintah Kota Medan ke rumah sakit setelah kepalanya terluka akibat tertimpa material bangunan.

Sementara itu, Nurbaiti memilih berteduh di rumah tetangga.

"Nenek masuk ke rumah ibu itu (tetangga). Di sana nenek berteduh. Nenek tidak ada ingat apa-apa, cuma memikirkan apakah bisa selamat gitu. Karena sudah tidak tahan lagi terombang-ambing kena angin," lanjutnya.

Nurbaiti saat itu belum mengetahui kondisi rumahnya.

Listrik yang padam membuat suasana sekitar gelap sehingga ia tidak dapat melihat kerusakan yang terjadi.

Kondisi rumahnya baru diketahui Nurbaiti pada keesokan pagi.

"Kata tetangga, sudah tidak apa-apa, pelan-pelan nenek lihat rumah nenek. Mati lampu, tidak nampak lagi, baru tadi pagi Nenek lihat sudah habis dan hancur rata," ungkap Nurbaiti.

Air mata Nurbaiti tak terbendung ketika menceritakan musibah yang menimpanya.

Namun, di tengah kehilangan tempat tinggal, ia mengaku bersyukur masih diberi keselamatan.

"Memang kuasa dari Allah, kalau masih ada nyawa dikasih-Nya, jadi nenek berteduh. Nenek minta keselamatan saja lah. Enggak ada memikirkan harta. Memang harta nenek juga tidak ada, makanya cuma memikirkan keselamatan saja," jelasnya.

Nurbaiti dan suaminya telah tinggal di Kelurahan Sukamaju sejak 1993.

Selama lebih dari tiga dekade tinggal di kawasan tersebut, baru kali ini ia merasakan angin puting beliung dengan kekuatan sebesar itu.

"Ini rumah kami sendiri. Dulu pernah juga kejadian yang sama. Tapi hanya angin kencang. Sengnya yang terangkat cuma sedikit saja. Tidak seperti sekarang ini," akunya.

Dahulu, Nurbaiti bekerja sebagai pedagang di pasar tradisional. Suaminya bekerja sebagai penarik becak.

Namun, setelah terserang penyakit rematik, Nurbaiti tidak lagi dapat bekerja.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keduanya mengandalkan kiriman dari anak yang merantau.

Kini, setelah rumah mereka hancur, Nurbaiti masih harus membersihkan sisa material bersama saudaranya yang juga sudah lanjut usia.

Meski rumahnya nyaris rata dengan tanah, Nurbaiti tidak ingin meninggalkan kawasan yang telah menjadi tempat tinggalnya selama puluhan tahun.

Ia berharap masih dapat bertahan dan kembali tinggal di lokasi tersebut.

"Harapan nenek, ya, masih ada nyawa dikasih Allah, nenek tetap mau tinggal lagi di sinilah," ujarnya.

Nurbaiti juga berharap pemerintah memberikan bantuan agar ia dan suaminya memiliki tempat untuk berteduh.

"Saya berharap pemerintah bermurah hati membantu kami dan supaya kami bisa punya tempat berteduh. Saya tidak mau ke mana-mana lagi, kalau bisa tetap di sini," harapnya.

Kisah Nurbaiti menjadi gambaran warga yang terdampak langsung bencana angin puting beliung di Medan Johor.

Di tengah rumah yang hancur dan harta benda yang tidak lagi tersisa, keselamatan menjadi hal utama yang ingin ia pertahankan.* (km/ad)

JAKARTA — Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, meminta eks Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo berkata jujur mengenai apa yang diketahuinya dalam persidangan.

Peringatan itu disampaikan Brelly saat memimpin sidang lanjutan perkara dugaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai, Rabu, 19 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Sidang Praperadilan Roy Suryo Memanas, Hakim Pukul Palu: Jangan Seolah-olah Tidak Ada Saya di Sini!

"Kalau yang benar menurut terdakwa A ya silakan A, enggak perlu saksi ngomong B, terdakwa harus ngomong B juga," kata Brelly di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).

Menurut Brelly, terdakwa maupun saksi memiliki kebebasan untuk memberikan keterangan di persidangan.

Jika terdapat keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan fakta yang diketahui terdakwa, hal tersebut dapat disampaikan atau dibantah.

"Kalau harus dibantah, bantah saja silakan ya. Intinya bebas baik saksi maupun terdakwa," ujar dia.

Brelly juga meminta tim penasihat hukum tetap mendampingi Budiman Bayu selama persidangan.

Pendampingan tersebut dinilai penting agar Budiman tidak merasa khawatir ketika menyampaikan keterangannya.

"Nanti advokat ini aja ya, maksudnya dampingi. Soal apa namanya psikologinya juga supaya di-support juga ya, enggak perlu khawatir di persidangan," kata Brelly.

Hakim juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perlindungan apabila Budiman mendapat ancaman selama proses hukum berlangsung.

"Kalau ada ancaman dan sebagainya, KPK kami perintahkan supaya keamanan terdakwa supaya dijaga. Enggak perlu takut," ujar hakim.

Brelly kemudian menekankan pentingnya kebebasan seseorang dalam menyampaikan keterangan di hadapan hukum.

Menurut dia, masyarakat tidak seharusnya kembali berada dalam kondisi takut menyampaikan pendapat seperti pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

"Ini negara kita enggak akan jadi negara maju kalau kembali ke masa zaman Orde Baru atau Orde Lama dulu ya. Kita mau bicara apa, enggak boleh, dan sebagainya. Mau bicara, masuk penjara," kata Brelly.

Ia menegaskan setiap orang tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keterangan selama tidak melanggar ketentuan hukum.

"Sepanjang tidak melanggar hukum, enggak masuk penjara," ujar dia.

Budiman Bayu merupakan terdakwa dalam perkara dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Jaksa KPK sebelumnya mendakwa Budiman menerima gratifikasi berupa Rp5,278 miliar, Rp525 juta dalam mata uang dolar Singapura, US$10 ribu, 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.

Jaksa menyatakan gratifikasi tersebut diterima Budiman bersama mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal serta mantan Kasubdit Intelijen Sisprian Subiyaksono.

"Telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri menerima gratifikasi," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam sidang pada 28 Juli 2026.

Menurut jaksa, uang tersebut berasal dari pemilik Bluerey Cargo Group John Field, Manajer Operasional Custom Clearance Pelabuhan Bluerey Cargo Dedi Kurniawan Sukolo, Ketua Tim Dokumen Importasi Bluerey Cargo Andri, para pengusaha rokok, serta sejumlah pihak lain yang memiliki kepentingan dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC.

Jaksa menyebut penerimaan tersebut berkaitan dengan jabatan para terdakwa.

Salah satunya, setelah rapat terkait aktivitas Bluerey Cargo pada 11 Juli 2025, Rizal disebut meminta agar perusahaan tersebut dibantu.

Budiman kemudian didakwa menerima uang melalui Orlando Hamonangan sebanyak tujuh kali dengan total Rp525 juta dalam bentuk dolar Singapura.

Jaksa juga menyatakan seluruh penerimaan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Atas perbuatannya, Budiman didakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.* (km/ad)

JAKARTA — Sidang praperadilan keempat Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 19 Agustus 2026, sempat berlangsung gaduh.

Perdebatan terjadi setelah kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, memprotes pihak turut termohon dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Siapkan Jurus Hadapi Praperadilan Keempat Roy Suryo

Saat Didit memberikan keterangan, pihak turut termohon beberapa kali menyela dengan mengajukan pertanyaan kepada ahli.

Didit kemudian mengatakan telah berulang kali menjawab pertanyaan yang disampaikan.

Namun, pihak turut termohon kembali menyela karena menilai jawaban Didit belum menjawab pertanyaan yang diajukan.

Situasi itu kemudian membuat Refly Harun menyampaikan keberatan dalam persidangan.

"Ini kami (pihak termohon) protes ya, ini (pihak turut termohon) nanya tapi motong (pembicaraan), nanya tapi motong," ujar Refly dalam persidangan.

Perdebatan antara kedua pihak membuat suasana ruang sidang semakin gaduh.

Hakim tunggal praperadilan, I Ketut Darpawan, kemudian memukul palu untuk menenangkan situasi.

"Jangan seolah-olah tidak ada saya di sini, tidak usah bertengkar di sini ngapain, ada hakimnya," ujar I Ketut.

Usai persidangan, Didit Wijayanto mengatakan dirinya merasa telah menjawab pertanyaan yang disampaikan pihak turut termohon.

"Saya sudah jawab dan berulang-ulang, tapi dia (pihak turut termohon) bilang (saya) belum jawab," ujar Didit kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

Menurut Didit, pertanyaan tersebut berkaitan dengan prinsip keadilan dalam proses praperadilan.

Ia menjelaskan, praperadilan merupakan salah satu ruang bagi tersangka untuk mencari keadilan apabila terdapat persoalan dalam proses hukum yang dijalaninya.

"Prapid (praperadilan) ini mencari keadilan juga, sama!" ucap Didit.

Didit kemudian memberikan contoh seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan mengajukan praperadilan untuk mempersoalkan penerapan pasal terhadap dirinya.

"Orang itu mengajukan praperadilan untuk mencopot Pasal 338-nya," kata Didit.

Selain itu, Didit menyinggung persoalan penahanan terhadap seseorang.

Menurut dia, penahanan harus memenuhi syarat materiil dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

"Jangan gampang-gampang nahan orang," kata Didit.

Praperadilan keempat yang diajukan Roy Suryo mempersoalkan sejumlah tindakan dan proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

Beberapa persoalan yang dipermasalahkan antara lain pencekalan, tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP, serta penggunaan rezim KUHP yang berbeda dalam penetapan Roy Suryo sebagai tersangka.

Sidang tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya.

Perdebatan yang terjadi di ruang sidang menunjukkan bahwa masing-masing pihak masih mempertahankan argumentasi hukum dalam perkara tersebut.

Keputusan mengenai sah atau tidaknya tindakan yang dipersoalkan Roy Suryo nantinya berada pada kewenangan hakim yang memeriksa perkara.* (km/ad)

JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Indonesia akan menerima lebih banyak pesawat angkut dan pesawat tempur dalam beberapa tahun mendatang.

Penambahan armada tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemampuan pertahanan sekaligus meningkatkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Baca Juga:

• Pemkab Batu Bara Ajak Masyarakat Manfaatkan Program Penghapusan Piutang PBB-P2 Kedaluwarsa

Pernyataan itu disampaikan Sjafrie ketika membahas rencana pemerintah mengembangkan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau perawatan dan perbaikan pesawat Hercules C-130H untuk kawasan Asia.

Menurut Sjafrie, pengembangan Kertajati tidak hanya akan difokuskan pada perawatan pesawat angkut.

Pemerintah juga membuka peluang menjadikan fasilitas tersebut sebagai pusat perawatan pesawat tempur.

"Jadi, ini adalah pekerjaan yang akan kita kerjakan pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya," ucap dia.

Sjafrie mengatakan Indonesia mulai mampu melakukan modernisasi pesawat angkut C-130 Hercules secara mandiri melalui industri pertahanan dalam negeri.

Kemampuan tersebut ditandai dengan selesainya modernisasi pesawat C-130 Hercules bernomor ekor A-1319.

Modernisasi dilakukan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia dan pesawat tersebut diserahkan kepada Kementerian Pertahanan pada Rabu, 19 Agustus 2026.

" Hari ini dalam rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kita baru saja mencatat suatu sejarah baru yang kita lakukan di dalam pembangunan kekuatan pertahanan yang selaras dengan pembangunan industri pertahanan dan industri dirgantara," kata Sjafrie.

Ia menyebut modernisasi Hercules A-1319 menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk meningkatkan kemampuan sendiri dalam merawat dan memodernisasi pesawat transportasi milik TNI Angkatan Udara.

"Jadi, hari ini adalah satu garis awal bahwa modernisasi pesawat transport yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara, C-130, merupakan hal yang pertama kita angkat bahwa kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri di dalam modernisasi alat angkut transportasi," ucap Sjafrie.

Selama ini, kata Sjafrie, Indonesia mendapatkan asistensi dari Lockheed Martin, perusahaan teknologi kedirgantaraan dan pertahanan asal Amerika Serikat, dalam pemeliharaan serta modernisasi pesawat C-130 Hercules.

Sjafrie mengatakan kemampuan yang telah dibangun tidak akan berhenti pada pesawat Hercules.

Pemerintah ingin kemampuan pemeliharaan pesawat transportasi lainnya milik TNI AU juga dapat dilakukan di Indonesia.

"Itu akan dipelihara oleh negara kita sendiri dan menggunakan tenaga teknis dari putra-putra bangsa yang sudah kita persiapkan," ujar dia.

Menurut Sjafrie, penguatan kemampuan industri dalam negeri penting untuk mendukung kebutuhan pertahanan Indonesia.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar, kemampuan tersebut juga diharapkan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan industri dirgantara nasional.

Dalam pengembangan tersebut, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) juga akan mengambil bagian dalam modernisasi pesawat TNI AU.

Sjafrie mengatakan hasil modernisasi yang dilakukan PTDI ditargetkan dapat diluncurkan pada tahun depan.

"Kalau hari ini kita lihat di Garuda melalui GMF, tapi nanti tahun depan kita akan melakukan suatu peluncuran dari hasil modernisasi PTDI," ujar Sjafrie.

Dengan bertambahnya armada pesawat angkut dan pesawat tempur serta penguatan kemampuan MRO di dalam negeri, pemerintah berupaya membangun sistem pertahanan yang tidak hanya mengandalkan pengadaan alutsista, tetapi juga ditopang kemampuan industri nasional.* (km/ad)

BATU BARA - Dalam rangka mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Batu Bara memberikan kebijakan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah kedaluwarsa.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan program tersebut.

Baca Juga:

• CPNS Diproyeksikan Dibuka Awal 2027, Kebutuhan Guru Capai 526.689 Formasi

Melalui program tersebut, piutang PBB-P2 untuk tahun pajak 1992 sampai dengan 2020 dapat dihapuskan, dengan ketentuan wajib pajak terlebih dahulu melunasi PBB-P2 untuk tahun pajak 2021 sampai dengan 2026.

Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A. mengajak seluruh masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

Selain meringankan beban piutang pajak masa lalu, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Masyarakat diimbau segera melakukan pengecekan dan penyelesaian kewajiban PBB-P2 sebelum batas waktu program berakhir pada 30 September 2026.

Jangan menunggu sampai batas akhir.

Segera lunasi PBB-P2 tahun pajak 2021 sampai dengan 2026 dan manfaatkan kesempatan penghapusan piutang PBB-P2 kedaluwarsa tahun pajak 1992 sampai dengan 2020.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Bapenda Kabupaten Batu Bara.* (ad)

JAKARTA — Polda Metro Jaya menyiapkan materi untuk menghadapi gugatan praperadilan keempat yang diajukan politikus Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Materi tersebut disiapkan oleh Bidang Hukum (Bidkum) bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

• Gara-Gara Senggolan Kendaraan, Pria di Banda Aceh Diduga Tusuk Warga 7 Kali dengan Badik

"Dari tim Bidkum Polda Metro Jaya beserta Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah mempersiapkan uji materiil dan formil yang akan diuji terkait tentang gugatan praperadilan yang keempat (Roy Suryo) tersebut," ujar Budi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (19/8/2026).

Budi mengatakan Polda Metro Jaya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut dia, praperadilan merupakan ruang hukum bagi tersangka untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik.

Salah satu yang dipersoalkan dalam permohonan Roy adalah penetapan tersangka dan pencekalan.

"Artinya, itu memang suatu ruang proses hukum bagi tersangka untuk mengajukan praperadilan, apakah terkait tentang penetapan tersangka ataupun pencekalan itu dianggap sah atau tidak," kata Budi.

Menurut Budi, persoalan tersebut nantinya akan diuji melalui mekanisme formil dan materiil di pengadilan.

Polda Metro Jaya akan menyampaikan materi yang telah disiapkan dalam persidangan.

Dalam persidangan praperadilan keempat pada Rabu (19/8/2026), tim kuasa hukum Polda Metro Jaya juga meminta hakim menolak permohonan Roy Suryo.

Kuasa hukum Polda Metro Jaya, AKBP Iverson Manossoh, menilai dalil Roy mengenai tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak memiliki dasar hukum.

Iverson mengatakan penyidikan perkara Roy Suryo telah dimulai sejak 14 Juli 2025 berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan Polda Metro Jaya.

Setelah itu, SPDP disebut langsung dikirim kepada jaksa penuntut umum, pelapor, dan terlapor atau Roy Suryo.

"Sehingga sejak saat itu penyidikan telah berjalan dan perkara telah berada dalam proses penyidikan," tutur AKBP Iverson dalam penyampaian duplik pada sidang praperadilan keempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).

Menurut Iverson, dua surat perintah penyidikan yang diterbitkan pada 15 Januari dan 30 Maret 2026 bukan merupakan dimulainya penyidikan baru.

Kedua surat tersebut disebut sebagai penyesuaian administrasi untuk melanjutkan proses penyidikan yang sudah berjalan.

"Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/94/I/2026 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/1043/III/2026 dalam perkara a quo merupakan bagian dari kesinambungan penanganan penyidikan yang telah dimulai sebelumnya," kata dia.

Karena itu, Polda Metro Jaya menilai tidak tepat apabila tidak adanya SPDP atas dua surat perintah penyidikan tersebut dijadikan alasan untuk menyatakan seluruh proses penyidikan tidak sah.

Iverson juga meminta hakim mempertimbangkan waktu dimulainya penyidikan perkara Roy Suryo.

Menurut dia, penyidikan telah dimulai sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP berlaku.

Ia merujuk Pasal 361 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2025.

Ketentuan tersebut, menurut Iverson, mengatur perkara yang telah memasuki proses penyidikan sebelum KUHAP baru berlaku tetap diselesaikan berdasarkan KUHAP lama.

Dengan dasar tersebut, Polda Metro Jaya menilai penerbitan dua surat perintah penyidikan pada 2026 tidak dapat dianggap sebagai awal penyidikan baru.

Dalam praperadilan keempatnya, Roy Suryo mempersoalkan sejumlah tindakan dalam proses hukum yang dijalankan Polda Metro Jaya.

Persoalan tersebut antara lain pencekalan, tidak disampaikannya SPDP, serta penggunaan rezim KUHAP yang berbeda dalam penetapan dirinya sebagai tersangka.

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, sebelumnya menilai tidak disampaikannya SPDP tertanggal 15 Januari dan 30 Maret 2026 kepada kliennya merupakan pelanggaran hukum.

Pihak Roy juga mempersoalkan pencekalan yang disebut telah berakhir, tetapi tidak pernah diberitahukan kepada Roy Suryo.

Selain itu, kubu Roy menilai penggunaan dua rezim KUHAP dalam penetapan tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum.

Praperadilan keempat ini merupakan permohonan berbeda yang diajukan Roy Suryo dalam perkara hukumnya dengan Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, praperadilan pertama berkaitan dengan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.

Praperadilan kedua mempersoalkan penerapan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Adapun praperadilan ketiga berkaitan dengan gugatan ganti rugi.

Dalam sidang Rabu (19/8/2026), Roy Suryo dijadwalkan menghadirkan dua ahli setelah agenda pembacaan duplik dari pihak Termohon dan Turut Termohon.* (km/ad)

JAKARTA — Pemerintah memproyeksikan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berikutnya dapat dibuka pada awal 2027.

Rencana tersebut berkaitan dengan penataan kebutuhan aparatur sipil negara, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.

Baca Juga:

• Rakorwas SPPG se-Sumut, Ombudsman Minta SPPG Penyebab Keracunan MBG Ditutup

Kebutuhan tersebut mencakup tenaga pendidik pada sekolah di bawah Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Formasi juga diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan guru di Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda.

Besarnya kebutuhan tersebut membuka peluang bagi masyarakat yang tengah menunggu seleksi CPNS.

Namun, calon pelamar perlu membedakan antara proyeksi kebutuhan dan pengumuman resmi pembukaan seleksi.

Hingga 19 Agustus 2026, pemerintah belum mengumumkan secara resmi pembukaan seleksi CPNS umum 2026.

Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap poster, tautan pendaftaran, atau informasi di media sosial yang mengklaim seleksi CPNS 2026 telah dibuka.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya mengingatkan bahwa informasi pembukaan CPNS yang beredar tanpa sumber resmi tidak dapat dijadikan acuan.

Pengadaan aparatur sipil negara harus melalui sejumlah tahapan. Proses tersebut meliputi penetapan kebutuhan nasional, persetujuan formasi, hingga pengumuman resmi.

Karena itu, masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CPNS sebaiknya menjadikan kanal resmi pemerintah sebagai rujukan utama.

Besarnya proyeksi kebutuhan guru menjadi sinyal bahwa sektor pendidikan akan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam penataan aparatur negara mendatang.

Kebutuhan 526.689 guru menunjukkan besarnya tantangan pemerintah untuk memastikan ketersediaan tenaga pendidik di berbagai satuan pendidikan.

Selain pelamar umum, guru yang telah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga mendapat perhatian dalam skema penataan tersebut.

Pemerintah memberikan peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS yang diproyeksikan berlangsung pada awal 2027.

Pelaksanaannya tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan seleksi yang nantinya ditetapkan pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah juga berencana melakukan penataan status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.

Berdasarkan data Kementerian PANRB, terdapat 955.245 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 merupakan PPPK paruh waktu.

Bagi masyarakat yang membidik seleksi CPNS 2027, masa sebelum pembukaan pendaftaran dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri.

Dokumen administrasi, persyaratan umum, kemampuan akademik, hingga pemahaman mengenai mekanisme seleksi dapat dipersiapkan sejak sekarang.

Persiapan lebih awal akan membantu calon pelamar ketika pemerintah nantinya mengumumkan formasi dan jadwal pendaftaran secara resmi.

Meski begitu, jadwal awal 2027 masih berupa proyeksi. Informasi tersebut belum dapat dianggap sebagai jadwal resmi pembukaan pendaftaran CPNS.

Kepastian mengenai formasi, jadwal, persyaratan, dan mekanisme seleksi tetap menunggu keputusan serta pengumuman resmi pemerintah.

Calon pelamar juga perlu berhati-hati terhadap informasi palsu yang meminta biaya, data pribadi, atau mengarahkan pendaftar ke situs yang tidak resmi.

Persiapkan diri sejak sekarang, tetapi jangan melakukan pendaftaran atau mempercayai informasi pembukaan CPNS sebelum diumumkan melalui kanal resmi pemerintah.* (sp/ad)

MEDAN — Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara meminta pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG diperketat.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran berat bahkan dapat direkomendasikan untuk ditutup.

Baca Juga:

• 150 Rumah Rusak akibat Puting Beliung di Medan Johor, Brimob Siapkan 400 Porsi Makanan

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan lembaganya memiliki mandat untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut dia, MBG termasuk program yang dapat diawasi karena merupakan program prioritas pemerintah dan menggunakan anggaran negara.

"Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dan menggunakan uang negara. Karena itu, Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya," ujar Fikri.

Dalam rapat tersebut, keamanan pangan menjadi salah satu perhatian utama.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekankan agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan dan keamanan makanan.

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) disebut sebagai standar minimal yang harus dipenuhi.

Kebersihan juru masak dan keamanan air juga diminta diperhatikan. Selain itu, sanitarian puskesmas perlu dilibatkan sebagai mitra pengawasan secara rutin.

Pemerintah daerah juga didorong memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, dinas kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Selain keamanan pangan, penyusunan menu MBG diminta memperhatikan kearifan lokal agar makanan yang disajikan sesuai karakteristik daerah dan dapat diterima anak-anak.

Kepala KPPG Medan yang membawahi Sumatera Utara dan Aceh, Donal Simanjuntak, menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sejumlah sampel makanan.

Baca Juga:

• Dana DP Haji 2027 Rp14 Juta Riyal Diblokir Arab Saudi, Kemenhaj Ajukan Keberatan

Pemeriksaan dilakukan dari aspek kimia dan mikrobiologi. Untuk pemeriksaan kimia, hasilnya menunjukkan negatif.

Sementara dalam pemeriksaan mikrobiologi ditemukan bakteri pada dua sampel yang disebut berasal dari dapur dan sekolah.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melalui Andi Kusmawan menjelaskan pemeriksaan kimia dilakukan terhadap sejumlah sampel, antara lain ikan dencis botan, tahu goreng saus, sayur kol dan wortel, serta melon.

Hasil pemeriksaan negatif terhadap parameter formalin, boraks, arsen, sianida, dan nitrit.

Sedangkan pemeriksaan mikrobiologi pada 16 Agustus 2026 menggunakan sampel makanan sisa dan muntahan menemukan sejumlah hasil positif.

Pada sampel nasi putih ditemukan bakteri Bacillus cereus. Bakteri Staphylococcus aureus ditemukan pada sampel ikan dencis.

Sementara sampel buah melon ditemukan E. coli. Pada sampel muntahan juga ditemukan Staphylococcus aureus.

Pada sampel lainnya tidak ditemukan penyebab keracunan makanan berdasarkan pemeriksaan tersebut.

Biaya penanganan korban disebut ditanggung Badan Gizi Nasional (BGN), sedangkan rujukan ke RS Haji menggunakan skema Universal Health Coverage (UHC).

Sebab, kejadian serupa dinilai berpotensi kembali terjadi apabila pola kerja dan tata kelola tidak segera diperbaiki.

Dalam rakor tersebut disampaikan data bahwa kejadian serupa tercatat satu kali pada 2025 dan empat kali pada 2026.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong Budaya Menabung Sejak Dini untuk Perkuat Ekonomi Generasi Muda

Jumlah korban dari seluruh kejadian tersebut mencapai kurang lebih 800 orang.

Fikri Yasin mengatakan Ombudsman akan mendorong tindakan tegas terhadap SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

Menurut dia, rekomendasi penutupan SPPG yang melakukan kesalahan serius telah dibahas dengan Kepala BGN.

"Untuk SPPG yang melakukan kesalahan, terutama yang permasalahannya cukup berat, Ombudsman akan merekomendasikan untuk ditutup," tegas Fikri.

Selain persoalan keamanan pangan, Ombudsman menyoroti koordinasi antara KPPG dan pemerintah daerah.

Fikri mengatakan hasil pengawasan menunjukkan koordinasi KPPG di tingkat lokal dengan pemerintah daerah belum optimal.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah belum mengetahui secara pasti jumlah maupun lokasi SPPG yang beroperasi di wilayahnya.

Karena itu, KPPG dan Kantor Regional diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Ombudsman akan merekomendasikan dua hal utama. Pertama, penutupan SPPG yang melakukan kesalahan berat. Kedua, mendorong Kantor Regional dan KPPG untuk berkoordinasi serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas pemerintah tersebut" tegas Fikri Yasin.

Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan turut menyoroti persoalan sertifikasi dan koordinasi pelaksana MBG.

Menurut dia, Kantor Regional dan KPPG sama-sama memiliki mandat dari BGN.

Baca Juga:

• BRT Mebidang Resmi Beroperasi, Bobby Nasution Dorong Warga Beralih dari Kendaraan Pribadi

Namun, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan koordinasi dan kolaborasi keduanya masih perlu diperkuat.

Syafrida juga menyebut masih ada sekitar 200 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS.

Kondisi itu terjadi meski sebagian SPPG telah beroperasi hampir satu tahun.Beberapa SPPG yang belum memiliki SLHS, berdasarkan keterangan dalam kegiatan tersebut, berada di wilayah Medan Johor dan Kabupaten Deli Serdang.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara Herdensi mengatakan MBG merupakan program prioritas Presiden yang harus didukung bersama.

Ia meminta pelaksana program memastikan kegiatan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan yang dapat menghambat pencapaian tujuan program.

"Program MBG ini merupakan program prioritas Presiden. Semestinya SPPG yang diamanatkan untuk mendukung keberhasilan program ini tidak kemudian menjadi hal yang mengganggu irama pencapaian target. Kami berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali," kata Herdensi.

Ombudsman berharap hasil Rakorwas menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi antara SPPG, KPPG, Kantor Regional, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Penguatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan Program MBG berjalan aman, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan publik.* (ad)

MEDAN — Jumlah rumah warga yang terdampak angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, bertambah dari 120 menjadi 150 rumah.

Data tersebut masih dapat berubah karena proses pendataan di lapangan masih berlangsung.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong Budaya Menabung Sejak Dini untuk Perkuat Ekonomi Generasi Muda

Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan pendataan dilakukan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Medan Johor.

"Setelah kami pendataan bersama Forkopimcam, sampai dengan saat ini ada 150 rumah yang terdampak. Data ini masih dinamis dan bisa berkembang," kata Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak saat diwawancarai di lokasi kejadian, Rabu (19/8/2026).

Calvijn mengatakan dari 150 rumah yang terdampak, dua rumah mengalami kerusakan berat. Kedua rumah tersebut merupakan bangunan semi permanen.

Sebanyak 17 rumah lainnya mengalami kerusakan sedang, terutama pada bagian atap yang ambruk. Sementara itu, 131 rumah mengalami kerusakan ringan.

"Rusak ringan ini hanya bagian beberapa kaca yang pecah. Kemudian ada beberapa atap yang rusak," jelasnya.

Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Namun, seorang warga lanjut usia berusia sekitar 70 tahun mengalami luka di bagian kepala setelah tertimpa kayu broti dari rumahnya.

"Sampai dengan saat ini tidak ada korban jiwa. Cuma ada satu warga laki-laki, umur sekitar 70 tahun, yang terdampak akibat kayu broti rumahnya yang terjatuh sehingga mengenai kepalanya. Puji Tuhan sampai dengan saat ini sudah dibawa berobat oleh Pak Camat, dan tadi saya melihat kondisi beliau sudah ada di rumahnya," jelasnya.

Penanganan warga terdampak juga dilakukan oleh Brimob Polda Sumatera Utara.

Dansat Brimob Polda Sumut Kombes M Rendra Salipu mengatakan empat kendaraan dikerahkan ke lokasi.

Kendaraan tersebut terdiri atas dua mobil dapur lapangan, satu mobil water treatment untuk pengolahan air bersih, dan satu kendaraan pendukung.

Dapur lapangan akan digunakan untuk menyiapkan sekitar 400 porsi makanan bagi warga terdampak.

Sementara kendaraan water treatment disiapkan untuk mengolah air agar dapat digunakan masyarakat.

Personel Brimob akan membantu proses memasak dengan melibatkan warga sekitar.

"Bisa sampai sekitar 400-an orang (porsi makanan). Kita berharap masyarakat bisa turut bersama-sama kami untuk memasak makanan mereka sendiri. Mulai sore ini kita akan siapkan makan untuk masyarakat," kata Rendra.

Menurut Rendra, kendaraan bantuan tersebut akan disiagakan di lokasi sampai kondisi warga mulai membaik.

"Mudah-mudahan cepat pulih ya. Kita usahakan secepatnya pulih, 2 hari kedepan kita akan bantu," pungkasnya.

Pendataan kerusakan dan penanganan warga masih dilakukan.

Pemerintah bersama aparat di lapangan juga terus memantau kondisi dua kelurahan yang terdampak untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera ditangani.* (d/ad)

JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkap adanya pemblokiran dana uang muka atau down payment (DP) penyelenggaraan ibadah haji 2027 oleh pemerintah Arab Saudi.

Nilai dana yang diblokir mencapai 14 juta riyal.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong Budaya Menabung Sejak Dini untuk Perkuat Ekonomi Generasi Muda

Menurut Dahnil, langkah pemerintah Arab Saudi tersebut perlu diklarifikasi karena dilakukan sebelum proses verifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dimaksud selesai.

"Kami ingin data lengkapnya dulu. Kenapa? Karena kan ini belum verifikasi. Mereka sudah mengirimkan surat, bahwasanya ada pelanggaran asuransi sekian-sekian, kami akan blok dana Anda sekitar 14 juta riyal," kata Dahnil dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Dahnil menjelaskan, pemerintah Arab Saudi menyebut terdapat pelanggaran ketentuan asuransi yang berkaitan dengan jemaah haji Indonesia.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan sembilan jenis penyakit yang tidak diperbolehkan bagi jemaah untuk masuk ke Arab Saudi.

Namun, kata Dahnil, masih terdapat jemaah dengan kondisi tersebut yang lolos dalam proses istithaah kesehatan.

Pemeriksaan istithaah merupakan proses untuk memastikan kemampuan fisik jemaah dalam menjalankan ibadah haji.

"Kemudian ketika di sana, ini memang harus koreksi kita. Makanya berulang kali Pak Menteri bilang, ini istithaah tahun ini akan sangat ketat. Di daerah ini tetap ada yang lolos. Nah, itu memang koreksi," ujarnya.

Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Pemerintah Indonesia, kata Dahnil, perlu memastikan proses pemeriksaan kesehatan jemaah berjalan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan dalam penyelenggaraan haji berikutnya.

Atas pemblokiran dana tersebut, Kemenhaj telah mengirimkan nota diplomatik keberatan kepada pemerintah Arab Saudi.

Kementerian meminta penjelasan secara rinci mengenai dugaan pelanggaran asuransi yang menjadi dasar pemblokiran dana tersebut.

"Kami meminta rinciannya. Yang Anda maksud asuransi yang kami langgar itu mana-mana saja dan seperti apa? Kita harus melakukan verifikasi. Kemudian kontraktual asuransinya seperti apa," ucapnya.

Dahnil mengatakan proses komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi masih berlangsung melalui jalur diplomatik.

Pemerintah Indonesia ingin memperoleh data lengkap sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Proses itu sedang dalam proses diplomatik. Kami sudah kirimkan nota diplomatik keberatan dari Kementerian Haji dan Umrah," tambahnya.

Pemblokiran dana DP haji 2027 tersebut kini menjadi perhatian pemerintah dan DPR.

Kemenhaj masih menunggu rincian dari pemerintah Arab Saudi untuk mengetahui secara pasti persoalan asuransi yang dipersoalkan serta memastikan dasar pemblokiran dana sebesar 14 juta riyal tersebut.* (d/ad)

JAKARTA – Vivo memperkenalkan smartphone 5G kelas menengah terbarunya, Vivo Y31T 5G, di pasar India.

Ponsel ini membawa sejumlah fitur yang cukup menonjol, salah satunya kemampuan mengambil foto di dalam air.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Puji Piala Dandim 0208, Harap Atlet Muda Mampu Bersinar di Tingkat Nasional

Kemampuan tersebut didukung sertifikasi ketahanan air dan debu IP68/69.

Dengan sertifikasi itu, Vivo Y31T 5G memiliki perlindungan terhadap paparan air dan debu.

Namun, penggunaan di dalam air tetap perlu memperhatikan kondisi dan ketentuan yang ditetapkan produsen.

Selain kemampuan fotografi bawah air, Vivo membekali perangkat ini dengan baterai berkapasitas besar, yakni 7.200 mAh.

Baterai tersebut mendukung pengisian cepat 44 watt FlashCharge.

Berdasarkan pengujian internal Vivo, baterai tersebut diklaim mampu digunakan untuk memutar musik hingga 62 jam, menonton video hingga 32 jam, navigasi selama 10,2 jam, atau bermain game hingga 11,4 jam.

Spesifikasi Vivo Y31T 5G

Vivo Y31T 5G menggunakan layar LCD berukuran 6,75 inci dengan resolusi 1.608 x 720 piksel.

Layar tersebut memiliki refresh rate 120 Hz dan tingkat kecerahan puncak hingga 1.250 nit.

Layar ponsel ini juga telah mengantongi sertifikasi TUV Rheinland Blue Light untuk membantu mengurangi paparan cahaya biru.

Untuk performa, Vivo Y31T 5G ditenagai chipset Snapdragon 4 Gen 2 yang dibuat menggunakan fabrikasi 4 nanometer.

Chipset tersebut memiliki CPU octa-core dengan kecepatan hingga 2,2 GHz.

Chipset dipadukan dengan RAM LPDDR4X dan penyimpanan UFS 3.1.

Vivo menyediakan tiga pilihan konfigurasi, yakni 4 GB/128 GB, 6 GB/128 GB, dan 6 GB/256 GB.

Perangkat ini juga memiliki fitur Extended RAM yang memungkinkan kapasitas RAM ditambah hingga 6 GB melalui optimasi perangkat lunak.

Kamera 50 Megapiksel

Untuk sektor fotografi, Vivo Y31T 5G membawa kamera utama 50 megapiksel yang ditemani sensor bokeh 2 megapiksel.

Sementara pada bagian depan terdapat kamera selfie 8 megapiksel yang dapat digunakan untuk swafoto maupun panggilan video.

Salah satu fitur yang menjadi daya tarik ponsel ini adalah kemampuan fotografi bawah air.

Vivo menyebut perangkat dapat digunakan hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit dalam kondisi tertentu.

Jalankan OriginOS 6 Berbasis Android 16

Vivo Y31T 5G menjalankan sistem operasi OriginOS 6 berbasis Android 16.

Sistem operasi tersebut dilengkapi sejumlah fitur berbasis kecerdasan buatan atau AI, antara lain AI Erase, AI Transcript Assist, AI Creation, dan AI SuperLink.

Fitur lain yang tersedia mencakup speaker ganda, pemindai sidik jari di sisi perangkat, dua slot nano-SIM, jaringan 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, serta port USB Type-C.

Untuk pilihan warna, Vivo Y31T 5G tersedia dalam tiga varian, yakni Festive Red, Seashore Green, dan Noble Gold.

Hingga saat ini, Vivo belum mengumumkan harga resmi Y31T 5G untuk pasar India.

Perusahaan juga belum memberikan kepastian mengenai kemungkinan peluncuran perangkat tersebut di pasar lain, termasuk Indonesia.

Dengan kombinasi baterai 7.200 mAh, konektivitas 5G, layar 120 Hz, kamera 50 megapiksel, serta ketahanan air dan debu IP68/69, Vivo Y31T 5G menjadi salah satu perangkat kelas menengah yang menarik perhatian di pasar India.* (km/ad)

BANDA ACEH — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial NPA, 34 tahun, yang diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap Hendri, 46 tahun, warga Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman.

Penganiayaan itu terjadi di kawasan Simpang Dodik, Banda Aceh, pada Ahad, 16 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Roy Suryo Empat Kali Ajukan Praperadilan, Kuasa Hukum: Tidak Ada Aturan yang Melarang

Plt. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan korban mengalami tujuh luka tusuk.

Hal itu disampaikan setelah polisi memeriksa terduga pelaku pada Rabu, 19 Agustus 2026.

"Unit Jatanras saat ini sedang menangani kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami tujuh luka tusuk akibat senjata tajam," kata Kompol Dizha.

Menurut polisi, luka korban terdapat di bagian leher, punggung kanan belakang, empat luka tusuk di dada, serta bagian telinga, siku kanan dan jari-jari.

Luka tersebut menyebabkan korban mengalami pendarahan hebat.

Kompol Dizha menjelaskan, peristiwa tersebut bermula ketika korban mengendarai kendaraan menuju salah satu pesantren di Gampong Ajuen, Aceh Besar.

Saat tiba di perempatan lampu lalu lintas Simpang Dodik, kendaraan korban berhenti mengikuti isyarat lalu lintas.

Ketika itu, seorang pria yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna hitam dengan nomor polisi BL 6104 LY diduga menabrak kendaraan korban dari belakang.

Tabrakan tersebut kemudian memicu perselisihan antara korban dan pengendara sepeda motor.

"Akibat kejadian tersebut terjadi perselisihan antara korban dan pengendara sepeda motor. Terduga pelaku kemudian memprotes tindakan korban yang menghentikan kendaraannya," jelasnya.

Untuk menyelesaikan perselisihan dan tidak mengganggu kendaraan lain yang melintas, korban kemudian mengajak terduga pelaku menepi ke pinggir jalan.

Namun, setelah sampai di tepi jalan, terduga pelaku diduga mengeluarkan badik dan menyerang korban.

"Pelaku mengeluarkan senjata tajam dan menyerang korban hingga mengalami luka tusuk pada bagian leher, punggung kanan belakang, empat tusukan di dada, serta luka pada telinga, siku kanan dan jari-jari hingga mengalami pendarahan hebat," ujar Kompol Dizha.

Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh.

Laporan itu tercatat dengan Nomor LP/B/615/VIII/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh.

Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas dan keberadaan terduga pelaku.

Dari hasil penyelidikan, Unit Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh mendapat informasi bahwa NPA sedang diantar keluarganya menuju kantor polisi.

"Tim Opsnal Unit Jatanras kemudian langsung mengawal terduga pelaku bersama keluarganya menuju Polresta Banda Aceh," kata Kompol Dizha.

Setibanya di Polresta Banda Aceh, polisi mengamankan NPA bersama sebilah badik yang diduga digunakan dalam penganiayaan tersebut.

Setelah menjalani pemeriksaan, NPA disebut mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Hendri.

"Setelah dilakukan interogasi oleh penyidik, terduga pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam hingga melukai korban Hendri sebanyak tujuh tusukan," tambahnya.

Saat ini, NPA masih menjalani proses hukum di Polresta Banda Aceh.

Polisi menyatakan proses tersebut akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Terduga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," pungkas Kompol Dizha.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong budaya menabung dan literasi keuangan ditanamkan sejak usia dini.

Kebiasaan mengelola uang secara bijak dinilai penting untuk membentuk karakter sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi generasi muda.

Baca Juga:

• Masyarakat Desil 9 dan 10 Dilarang Beli BBM Subsidi, Bahlil: Jangan Ambil Hak Rakyat!

Surya mengatakan Hari Indonesia Menabung tidak semestinya hanya menjadi kegiatan seremonial.

Menurut dia, momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk membangun kebiasaan anak-anak dalam mengelola keuangan sejak dini.

"Menabung mungkin terlihat sederhana, tetapi dari kebiasaan itulah tumbuh sikap disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan kemampuan merencanakan masa depan. Menabung tidak perlu menunggu uang banyak, bisa dimulai dari jumlah kecil secara rutin," ujar Surya.

Surya menyebut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46 persen.

Sementara indeks inklusi keuangan berada di angka 80,51 persen.

Menurut Surya, tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan harus disertai pemahaman yang cukup.

Literasi keuangan penting agar masyarakat, termasuk generasi muda, tidak mudah terjebak penipuan, investasi bodong, maupun pinjaman ilegal.

Pemprov Sumut juga mengapresiasi capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumut.

Sepanjang 2025, program tersebut berhasil merealisasikan 3.516 rekening pelajar melalui Program Siswa Teladan di 10 sekolah sasaran.

TPAKD juga menggelar sosialisasi literasi keuangan di 23 kabupaten dan kota yang menjangkau 23.414 pelajar.

Direktur Utama Bank Sumut Heru Merdiansyah mengatakan pihaknya terus mendukung penguatan literasi keuangan melalui produk Simpanan Pelajar atau SimPel.

Hingga Agustus 2026, Bank Sumut telah menggelar 155 kegiatan literasi keuangan di 143 sekolah, mulai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Kegiatan tersebut didukung 68 kantor cabang.

"Bagi Bank Sumut, Simpel bukan hanya produk tabungan, tetapi sarana mengenalkan anak-anak pada layanan perbankan formal sekaligus membangun kebiasaan bertanggung jawab terhadap keuangan. Ke depan, materi edukasi akan dikembangkan mencakup pengenalan layanan digital, QRIS, hingga keamanan bertransaksi," jelas Heru.

Menurut Heru, pengenalan layanan keuangan sejak sekolah diharapkan membuat pelajar tidak hanya memiliki kebiasaan menabung, tetapi juga memahami cara menggunakan layanan keuangan secara aman.

Kepala OJK Provinsi Sumut Triyoga Laksito mengatakan tingkat inklusi keuangan nasional saat ini telah mencapai 88,7 persen.

Adapun tingkat literasi keuangan berada pada angka 65,43 persen.

OJK menargetkan inklusi keuangan nasional meningkat menjadi 90 persen dalam waktu dekat dan mencapai 98 persen pada 2045, bertepatan dengan target Indonesia Emas.

"Melalui gerakan nasional KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar), OJK secara nasional telah memfasilitasi pembukaan puluhan juta rekening edukasi pelajar. Menabung di bank bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi uang tersebut disalurkan menjadi modal usaha bagi pengusaha lokal yang menggerakkan roda ekonomi," terang Triyoga.

Gerakan menabung bagi pelajar diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan.

Kepala Sekolah SMP Sekolah Rakyat Terintegrasi 2, Maragoti, mengatakan sekolah tersebut saat ini melayani 434 murid jenjang SD dan SMP dengan total 569 warga sekolah.

Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kami tidak membuka pendaftaran umum, tetapi menjangkau langsung anak-anak yang terancam putus sekolah, anak rentan secara psikososial, hingga anak-anak yang butuh pembinaan khusus. Ini adalah bentuk kolaborasi bersama untuk menyelamatkan masa depan mereka," ungkap Maragoti.

Maragoti juga menceritakan kisah salah seorang siswanya, Muhammad Rizky Pratama, anak asal Belawan yang disebut gigih berjualan ikan untuk membiayai hidupnya.

Kegigihan Rizky mendapat apresiasi. Ia memperoleh undangan khusus dari Presiden RI untuk menghadiri peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta.

Bagi Pemprov Sumut, penguatan budaya menabung menjadi salah satu bagian dari pendidikan karakter.

Kebiasaan tersebut diharapkan tidak hanya membantu anak memahami cara mengelola uang, tetapi juga membangun sikap disiplin dan kemampuan merencanakan masa depan.* (ad)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi tidak membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Imbauan itu ditujukan terutama kepada masyarakat dalam kelompok desil 9 dan 10.

Baca Juga:

• BRT Mebidang Resmi Beroperasi, Bobby Nasution Dorong Warga Beralih dari Kendaraan Pribadi

Menurut dia, BBM subsidi seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

"Ya sudahlah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima," jelas Bahlil, Rabu (19/8/2026).

Pembagian kelompok ekonomi tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dalam data tersebut, desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Sementara itu, masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 5 masuk kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah dan menjadi prioritas penerima bantuan sosial.

Pemerintah saat ini masih mengkaji kemungkinan penggunaan data desil dalam penyaluran BBM subsidi, termasuk Pertalite.

Bahlil mengatakan pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelompok ekonomi belum diputuskan.

"Pembatasan Pertalite, sekarang kita masih dalam kajian, lagi dikaji," ujar Bahlil.

Saat ini, pembelian sejumlah jenis BBM subsidi juga telah memiliki batas volume harian.

Untuk bus dan truk, misalnya, pembelian dibatasi maksimal 200 liter per hari. Sementara kendaraan biasa dibatasi maksimal 50 liter per hari.

Wacana agar BBM subsidi lebih tepat sasaran juga disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya menilai mekanisme subsidi perlu diatur agar manfaatnya diterima kelompok masyarakat yang memang berhak.

Ia menegaskan masyarakat dengan tingkat ekonomi paling tinggi tidak seharusnya mendapatkan BBM subsidi.

"Nanti kalau memang diperlukan subsidi yang tepat sasaran, bukan pembatasan ya. Yang desil 10 lah, yang orang-orang kaya itu enggak berhak beli itu ya," jelas Purbaya, Selasa.

Pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan tersebut dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Salah satu pertimbangan pemerintah adalah kondisi harga minyak dunia yang masih dapat berubah akibat situasi geopolitik, termasuk ketegangan di Timur Tengah.

Kebijakan penyaluran BBM subsidi menjadi perhatian pemerintah karena konsumsi BBM bersubsidi meningkat.

Pada semester I 2026, volume penyaluran BBM subsidi tercatat naik 7,8 persen menjadi 7.989,5 ribu kiloliter.

Di sisi lain, konsumsi BBM nonsubsidi justru mengalami penurunan.

Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development (CFESD) Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Indra Abra Tallatov mengatakan perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.

"Di sisi lain, migrasi konsumen ke BBM bersubsidi, dengan pangsa Pertalite meningkat dari 75,4 persen menjadi 80,3 persen, sementara konsumen Pertamax turun dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen yang mengindikasikan bahwa perbedaan harga semakin memengaruhi perilaku konsumsi," jelas Indra, Selasa.

Menurut Indra, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah.

Kenaikan biaya energi dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian, termasuk daya saing industri dalam negeri.

Jika konsumsi BBM subsidi terus meningkat tanpa pengaturan yang tepat, beban fiskal pemerintah berpotensi ikut bertambah.

Karena itu, pemerintah kini mendorong agar subsidi BBM benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.* (km/ad)

JAKARTA — Tim kuasa hukum politikus Roy Suryo menilai pengajuan praperadilan secara berulang tidak melanggar hukum.

Pernyataan itu disampaikan dalam sidang praperadilan keempat yang diajukan Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu, 19 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Polisi Bongkar Dugaan Galian C Ilegal di Batu Bara, Empat Orang dan Alat Berat Diamankan

Menurut Refly, praperadilan merupakan mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menguji tindakan aparat penegak hukum apabila dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.

"Termohon dan Turut Termohon tidak pernah bisa menunjukkan pasal mana atau ketentuan hukum mana yang bisa membuktikan bahwa praperadilan yang berulang-ulang ini adalah sebuah bentuk pelanggaran hukum," kata Refly di PN Jakarta Selatan.

Refly menegaskan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan maupun menetapkan seseorang sebagai tersangka tetap harus dijalankan sesuai koridor hukum.

"Yang jelas secara hukum, korban atau pelapor itu sudah diwakili oleh institusi negara. Dalam hal ini penyidik ya, Polda Metro Jaya, itu harus bertindak dan bersikap profesional, dalam melakukan proses baik penyelidikan di awal maupun penyidikan," ujar Refly.

Menurut dia, apabila terdapat tindakan penyidik yang dianggap melanggar ketentuan formil maupun materiil, pihaknya memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui jalur praperadilan.

Tim hukum Roy Suryo sebelumnya telah memenangkan praperadilan.

Atas dasar itu, mereka berharap permohonan praperadilan keempat kembali dikabulkan hakim.

"Walaupun Anda punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, kemudian mentersangkakan orang, tetapi tetap harus dalam koridor hukum," ucap Refly.

Dalam sidang tersebut, Roy Suryo turut mempertahankan alasan pengajuan praperadilan keempat.

Sejumlah hal yang dipersoalkan antara lain surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), pencegahan bepergian ke luar negeri, dan keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka.

Roy mengaku tidak menerima tembusan atau salinan SPDP.

Menurut dia, dokumen tersebut penting karena terdapat perubahan pasal dalam proses perkara yang sedang dihadapinya.

"Saya merasa betul tidak mendapatkan tembusan atau tidak mendapatkan salinan dari surat (SPDP) yang ada," ujar Roy.

Selain SPDP, Roy mempersoalkan status pencegahan bepergian ke luar negeri.

Ia mengatakan tidak pernah menerima pemberitahuan tersebut melalui surat tertulis.

Roy juga menilai dirinya masih memiliki hak untuk mengajukan praperadilan karena statusnya masih sebagai tersangka sebelum surat dakwaan dibacakan dalam persidangan perkara pokok.

"(Surat) Dikirimkan kalau belum dibacakan dakwaannya oleh hakim yang akan memutus perkara itu, statusnya belum berubah," kata Roy.

Roy berpandangan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru masih membuka ruang pengajuan praperadilan berulang selama belum terdapat aturan yang secara tegas melarangnya.

"Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru Nomor 20 Tahun 2025, itu masih bisa dilakukan berkali-kali ya, sampai tidak boleh lagi," ujar Roy.

Dengan dalil tersebut, tim hukum Roy Suryo tetap mempertahankan permohonan praperadilan keempat.

Mereka menilai terdapat persoalan formil dan materiil dalam proses hukum yang dijalankan terhadap Roy.

Permohonan tersebut selanjutnya akan diuji dalam persidangan.

Hakim akan mempertimbangkan argumentasi pemohon maupun jawaban dari pihak termohon sebelum mengambil keputusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (km/ad)

ASAHAN — Turnamen Sepak Bola Kemerdekaan ke-81 Tahun 2026 memperebutkan Piala Dandim 0208/Asahan memasuki babak final di Stadion Mutiara Kisaran, Selasa, 18 Agustus 2026.

FC Polres Asahan keluar sebagai juara setelah mengalahkan FC KONI Asahan dengan skor 2-1.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Serahkan Penghargaan Bidang Ketahanan Pangan Kepada Kapolres Tanjungbalai

Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra mengingatkan para pemain agar tetap menjunjung sportivitas selama pertandingan.

Ia meminta seluruh peserta tidak menjadikan pertandingan sebagai ajang untuk mencederai lawan.

"Jangan terlalu ekstrem. Kita bermain happy fun, jangan ada keinginan untuk mencelakai orang lain. Menang atau kalah itu biasa, yang penting bermain fair play," ujar Dandim.

Menurut Edy, rangkaian pertandingan berlangsung dengan baik, aman, dan lancar.

Ia berharap turnamen tersebut dapat menjadi ruang bagi generasi muda Asahan untuk mengembangkan kemampuan di bidang sepak bola.

"Kita berharap generasi-generasi muda bisa bermain secara fair play dan ke depan lahir pemain-pemain sepak bola dari Kabupaten Asahan yang mampu menjadi pemain nasional," ungkapnya.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengapresiasi penyelenggaraan Turnamen Sepak Bola Kemerdekaan ke-81 Piala Dandim 0208/Asahan.

Menurut Taufik, kegiatan tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, khususnya di bidang olahraga sepak bola.

"Apresiasi atas penyelenggaraan Piala Dandim 0208/Asahan. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan motivasi kepada adik-adik kita dalam bidang olahraga, khususnya sepak bola," ujar Bupati.

Hal senada disampaikan Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita.

Ia menilai turnamen tersebut merupakan kegiatan positif sekaligus wadah untuk mengembangkan bakat pemain sepak bola di Kabupaten Asahan.

"Kita berharap banyak pemain bola dari Kabupaten Asahan yang bersinar di ajang nasional maupun internasional," katanya.

Pada pertandingan final, FC Polres Asahan berhadapan dengan FC KONI Asahan.

Pertandingan berlangsung sengit hingga akhirnya FC Polres Asahan memastikan kemenangan dengan skor 2-1.

Dengan hasil tersebut, FC Polres Asahan berhak menjadi juara pertama Turnamen Sepak Bola Kemerdekaan ke-81 Piala Dandim 0208/Asahan.

Sebelum penyerahan hadiah, kegiatan dilanjutkan dengan pertandingan eksibisi antara FC Forkopimda Kabupaten Asahan melawan FC Anak Harimau.

Pertandingan eksibisi tersebut berlangsung meriah dan mendapat antusias dari para penonton. FC Forkopimda Kabupaten Asahan menang telak 4-0.

Yang menarik, seluruh gol kemenangan FC Forkopimda dicetak oleh Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra.

Pertandingan eksibisi itu sekaligus menjadi bagian dari kemeriahan penutupan turnamen.

Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan silaturahmi antara unsur Forkopimda, masyarakat, dan pecinta sepak bola di Kabupaten Asahan.

Daftar Juara dan Penghargaan

Berikut hasil Turnamen Sepak Bola Kemerdekaan ke-81 Piala Dandim 0208/Asahan:

Juara I: FC Polres Asahan
Juara II: FC KONI Asahan
Juara III: FC Pemkab Asahan
Juara IV: FC Iluni Universitas Asahan
Tim Fair Play: FC Peradi Asahan
Tim Favorit: FC Camat
Top Score: UHE dari FC Kemenag
Pemain Terbaik: Adha dari FC Polres Asahan
Kiper Terbaik: Hilal dari FC KONI Asahan

Turnamen tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan para juara.

Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan sportivitas, persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan di tengah masyarakat Kabupaten Asahan.* (ad)

JAKARTA — Gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa utama bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah tersebut beberapa hari lalu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 3.002 aktivitas gempa susulan hingga Rabu, 19 Agustus 2026 pukul 14.00 WIB.

Baca Juga:

• Aceh Tengah Percepat Pemulihan Pascabencana, Akses Warga Jadi Prioritas Utama

"(Update) Tanggal 19 Agustus 2026 pukul 14.00 hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 3.002 aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo 1,1 sampai 6,2," ujar Nelly dalam konferensi pers, Rabu (19/8/2026).

Dari ribuan gempa susulan tersebut, sebanyak 86 gempa dilaporkan dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, 25 gempa susulan tercatat memiliki magnitudo lebih dari 5.

Nelly menjelaskan banyaknya gempa susulan merupakan bagian dari proses penyesuaian kerak bumi setelah terjadi gempa utama berkekuatan besar.

Menurut dia, proses tersebut merupakan mekanisme bumi untuk melepaskan energi dan mencapai keseimbangan baru.

Karena itu, masyarakat di wilayah terdampak masih perlu mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan dalam beberapa hari ke depan.

"Perlu diketahui masyarakat gempa susulan ini cukup banyak kenapa karena itu adalah bagian dari proses penyesuaian kerak bumi atau pelepasan energi sehingga mendapatkan keseimbangan yang baru setelah terjadinya gempa utama yang besar," sambungnya.

BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gempa.

Warga juga diminta memperhatikan kondisi bangunan di sekitar tempat tinggal maupun lokasi pengungsian.

Di tengah aktivitas gempa susulan yang masih berlangsung, jumlah korban meninggal akibat gempa NTT juga bertambah.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Suar Pelita Panjaitan mengatakan satu korban kembali dilaporkan meninggal dunia. Korban tersebut berada di Kabupaten Nagekeo.

"Jumlah korban ada bertambah satu orang menjadi 71 (meninggal dunia) yaitu di Kabupaten Nagekeo," ujar Berton dalam konferensi pers, Rabu (19/8/2026).

Dengan tambahan tersebut, total korban meninggal dunia akibat gempa NTT menjadi 71 orang.

Sebelumnya, Basarnas melaporkan total 202 korban hingga Selasa (18/8) pukul 23.30 WIB.

Jumlah tersebut terdiri atas 70 orang meninggal dunia dan 132 orang mengalami luka-luka.

Dari 132 korban luka, sebanyak 40 orang mengalami luka berat dan 92 lainnya mengalami luka ringan.

Petugas gabungan masih melakukan penyisiran di sejumlah wilayah terdampak untuk memastikan kondisi warga dan mencari kemungkinan adanya korban lain.

BNPB menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta masyarakat yang terdampak bencana gempa di NTT.

"Kami segenap pemerintah maupun kementerian/lembaga yang ada mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya keluarga kita yang saat ini ada di tempat tempat pengungsian dan daerah terdampak di NTT," kata Berton.

Dengan ribuan gempa susulan yang masih terjadi, masyarakat di wilayah terdampak diharapkan tetap waspada terhadap perkembangan situasi.

Informasi mengenai aktivitas gempa dan penanganan bencana sebaiknya merujuk pada keterangan resmi BMKG, BNPB, dan Basarnas.* (d/ad)

BATU BARA — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Batu Bara membongkar aktivitas galian C berupa tanah pasir yang diduga tidak mengantongi perizinan.

Polisi mengamankan empat orang, satu unit excavator, dan dua unit dump truck dari kawasan Sungai Dalu-dalu, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Rabu, 19 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Minta Seluruh Barang Sitaan Milik Keluarga Dikembalikan

Polisi bergerak setelah menerima informasi mengenai dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin.

Lokasi yang menjadi sasaran berada di kawasan Sungai Dalu-dalu, Desa Pematang Panjang.

Di tempat itu, petugas menemukan aktivitas penggalian tanah pasir yang diduga diperjualbelikan kepada masyarakat di Kabupaten Batu Bara.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Tim Opsnal Unit IV Tipidter Satreskrim Polres Batu Bara.

Petugas melakukan penyelidikan terhadap aktivitas pengangkutan tanah pasir yang melintas di Jalan Sungai Dalu-dalu.

Saat pemeriksaan, polisi meminta operator alat berat dan pengawas lapangan menunjukkan dokumen perizinan kegiatan galian tersebut.

Namun, berdasarkan laporan kepolisian, dokumen perizinan yang dimaksud tidak dapat ditunjukkan kepada petugas.

Polisi juga memperoleh keterangan dari salah seorang sopir dump truck.

Sopir tersebut mengaku membeli tanah pasir dari sebuah tangkahan yang diduga milik seseorang berinisial atau bernama Ramlan Lubis dengan harga Rp150 ribu per motor.

Atas temuan tersebut, petugas membawa pengawas lapangan, operator alat berat, dan sopir truk ke Unit IV Tipidter Satreskrim Polres Batu Bara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam penindakan tersebut, polisi turut mengamankan satu unit excavator merek Hitachi dan dua unit dump truck.

Salah satu dump truck menggunakan nomor polisi BK 8246 SG. Sementara satu kendaraan lainnya dilaporkan tidak menggunakan nomor polisi.

Polres Batu Bara menyatakan penanganan perkara tersebut masih berjalan.

Penyidik akan melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa personel yang terlibat di lapangan, serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas aktivitas tersebut.

Pengembangan juga dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Polisi selanjutnya akan melakukan penyitaan barang bukti dan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Aktivitas pertambangan tanpa izin dapat berhadapan dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 juncto Pasal 35 dan/atau Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Meski demikian, Polres Batu Bara menegaskan proses hukum masih berada pada tahap pemeriksaan dan pengembangan.

Status serta pertanggungjawaban masing-masing pihak akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara.* (at/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meresmikan operasional Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang melayani rute Medan-Binjai dan Medan-Lubukpakam di Kabupaten Deli Serdang, Rabu, 19 Agustus 2026.

BRT Mebidang menggunakan bus listrik sebagai bagian dari upaya membangun transportasi publik yang modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan di kawasan metropolitan Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

Baca Juga:

• Tiga Hari Dicari, Bocah 8 Tahun yang Hanyut di Sungai Bah Sosopan Ditemukan Meninggal

Menurut dia, konsistensi pelayanan, ketepatan waktu, keselamatan, serta kemudahan akses bagi masyarakat menjadi faktor penting.

Pemerintah, kata Bobby, memiliki tanggung jawab menyediakan pilihan mobilitas yang layak bagi masyarakat.

Pertumbuhan kendaraan pribadi harus diimbangi dengan tersedianya angkutan umum yang nyaman dan terjangkau.

"Semakin banyak kendaraan pribadi, semakin sulit pemerintah memberikan pelayanan. Karena itu pemerintah harus menyiapkan transportasi umum," kata Bobby Nasution.

Bobby meminta seluruh kepala daerah di kawasan Mebidang mengesampingkan ego sektoral untuk mendukung integrasi sistem transportasi.

Menurut dia, BRT Mebidang tidak boleh berhenti pada peluncuran armada bus.

Sistem tersebut harus berkembang menjadi transportasi yang saling terkoneksi dan terintegrasi.

"Ini bukan launching bus, tapi transportasi yang terkoneksi dan terintegrasi, sekaligus mendorong perubahan budaya mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi umum," ujarnya.

Setelah peresmian, Bobby bersama rombongan menjajal operasional BRT Mebidang.

Mereka menaiki bus listrik dari Terminal Lubukpakam menuju Pos Blok Lapangan Merdeka Medan.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Muiz Thohir mengatakan kehadiran BRT Mebidang merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem transportasi perkotaan yang lebih modern dan terintegrasi.

Ia menjelaskan pembangunan kawasan perkotaan menjadi salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Terdapat sekitar 20 kota atau kawasan perkotaan yang menjadi prioritas, termasuk kawasan Medan dan sekitarnya.

Berdasarkan data TomTom Traffic Index, tingkat kemacetan di Kota Medan mencapai sekitar 54,2 persen.

Kondisi tersebut membuat perjalanan yang secara normal dapat ditempuh dalam waktu 10 menit membutuhkan waktu lebih lama akibat kepadatan lalu lintas.

Karena itu, transportasi publik dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

Selain mengurangi kemacetan, penggunaan transportasi umum diharapkan dapat menekan konsumsi energi dan emisi karbon.

Kementerian Perhubungan kemudian meluncurkan program BRT Transit di kawasan Medan dan Bandung Raya sebagai proyek percontohan yang didukung Bank Dunia.

"Pembangunan bukan semata proses fisik. Ada investasi bagi kualitas hidup masyarakat, produktivitas ekonomi serta masa depan yang lebih hijau," kata Muiz.

Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan peluncuran BRT listrik di kawasan Mebidang merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan konektivitas masyarakat.

BRT ditujukan untuk menyediakan transportasi publik yang modern, aman, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

Program tersebut juga diarahkan untuk mengatasi kemacetan, meningkatkan efisiensi waktu tempuh, serta mengurangi emisi karbon.

Pada tahap uji coba, dua unit bus listrik mulai dioperasikan.

Tahap ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi teknis dan waktu tempuh sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan transportasi publik tersebut.

"Operasi penuh ditargetkan mulai 8 Desember 2026 dengan total 30 bus listrik, terdiri atas 14 unit untuk Koridor 11 (Teladan–Terminal Lubukpakam), 13 unit untuk Koridor 12 (Simpang Barat–Binjai), dan tiga unit sebagai armada cadangan," ujar Yuda.

Selama masa uji coba, masyarakat dapat menggunakan layanan BRT Mebidang secara gratis.

Setelah beroperasi penuh, tarif yang direncanakan sebesar Rp4.300 untuk penumpang umum dan Rp3.000 bagi kategori khusus, seperti pelajar, penyandang disabilitas, serta lanjut usia.

Kehadiran BRT Mebidang diharapkan tidak hanya menjadi tambahan pilihan transportasi bagi warga Medan, Binjai, dan Deli Serdang.

Pemerintah juga mendorong perubahan kebiasaan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi umum.

Dengan sistem yang terintegrasi, layanan BRT diharapkan dapat memperbaiki konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian kawasan Mebidang.

Peluncuran BRT Mebidang turut dihadiri Staf Khusus Presiden sekaligus Komisaris Utama PT Blue Bird Bayu Priawan Djokosoetono, Direktur PT Big Bird Pusaka Kresna Priawan Djokosoetono, Ketua Kadin Sumut Firsal Dida Mutiara, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, Wali Kota Binjai Amir Hamzah, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan, serta jajaran Forkopimda Sumut dan Deli Serdang.* (vv/ad)