DAIRI — Polisi mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan penyiksaan terhadap dua anak berusia 7 dan 6 tahun di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Pengasuh kedua anak tersebut, Rumondang Sianturi (52), dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu berdasarkan hasil tes urine.

Baca Juga:

• Ekspansi Unilever di Sei Mangkei, Bupati Baharuddin Bidik Peluang Investasi dan Kerja bagi Warga Batu Bara

"Setelah dicek dan dites urinnya, positif menggunakan narkoba jenis sabu," kata Syahril, Rabu (26/8/2026).

Polisi menduga penggunaan narkoba tersebut berkaitan dengan tindakan penyiksaan terhadap kedua korban.

Namun, dugaan tersebut masih dalam proses pendalaman penyidik.

"Diduga karena pengaruh narkoba," ujarnya.

Saat ini Rumondang telah ditahan di Polres Dairi.

Polisi masih melengkapi berkas perkara sebelum kasus tersebut dilimpahkan kepada jaksa untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

"Sudah kita tahan sekarang di Polres," katanya.

Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian setelah video yang memperlihatkan kondisi dua bocah kakak beradik tersebut beredar di media sosial.

Kedua korban, AGP (7) dan AP (6), merupakan kakak beradik yang tinggal di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Mereka diduga mengalami penyiksaan oleh pengasuh yang juga merupakan bibi mereka.

Dalam video yang beredar, salah satu korban terlihat mengalami luka pada bagian mulut, kepala, dan sejumlah bagian tubuh lainnya.

Korban juga mengaku sering mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang yang selama ini mengasuhnya.

Polisi kemudian menerima informasi mengenai kondisi korban dan melakukan penyelidikan.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dairi menangkap Rumondang yang disebut sebagai orang tua asuh sekaligus bibi kedua korban.

Kasi Humas Polres Dairi, AKP Syahrial Ramadhan, sebelumnya membenarkan adanya dugaan penganiayaan tersebut.

"Benar, korban ditemukan oleh masyarakat dengan kondisi memprihatinkan," ujar Syahrial pada Jumat (21/8).

Dalam pemeriksaan berikutnya, polisi menemukan bahwa adik korban yang berusia 6 tahun juga diduga mengalami penganiayaan.

Kedua korban kemudian dibawa untuk mendapatkan perawatan.

"Ternyata adik korban juga mengalami penganiayaan. Mereka abang-adik kandung dan sudah kita bawa untuk mendapatkan perawatan," ungkapnya.

Polisi kini masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa tersebut, termasuk dugaan penyiksaan yang dialami kedua korban dan keterkaitannya dengan penggunaan narkotika oleh tersangka.* (d/ad)

Oleh:Jannus TH Siahaan

DEMOKRASI sering diberi parameter dengan hal-hal yang mudah terlihat, seperti pemilu yang berlangsung secara rutin, parlemen yang bekerja dengan baik, dinamika partai politik yang kompetititf, dan pergantian kekuasaan secara konstitusional.

Baca Juga:

• Pangdam I/BB Kunjungi Yonif 126/KC, Bupati Asahan Perkuat Sinergi TNI dan Pemda

Pada titik inilah jurnalisme menjadi penting. Media bukan hanya industri yang memproduksi dan menjual berita, tapi juga bagian dari infrastruktur informasi demokrasi.

Media menghubungkan kekuasaan dengan publik, sekaligus memberi publik alat untuk mengawasi kekuasaan.

Dengan kata lain, tanpa informasi yang kredibel, demokrasi akan gampang terpeleset menjadi kompetisi persepsi.

Pemilu tetap berlangsung, tetapi pilihan warga dapat dibentuk oleh informasi yang keliru, manipulatif, atau sengaja dipotong dari konteksnya.

Karena itu, critical journalism bukanlah aksesori demokrasi, tapi salah satu fondasinya. Gagasan ini bukan sesuatu yang asing dalam sejarah pers Indonesia.

Dalam percakapan saya dengan Dr. Sumita Tobing, seorang veteran industri media yang pernah menginisiasi program Liputan 6 SCTV, muncul kembali gagasan bahwa media semestinya menempatkan diri sebagai agent of change dan agent of development.

Perubahan teknologi, dari media analog ke televisi dan kemudian ke platform digital, tidak seharusnya menghapus nilai dan kultur dasar jurnalistik.

Artinya, medium boleh berubah, tetapi tanggung jawabnya sepatutnya tidak.

Dalam percakapan itu, program berita Liputan 6 dikenang sebagai salah satu pelopor critical journalism di televisi Indonesia.

Gagasan tersebut menarik justru karena tantangan media hari ini sudah berubah.

Pada masa ketika televisi menjadi sumber utama informasi publik, persoalannya adalah bagaimana media menggunakan ruang yang tersedia untuk mengawasi kekuasaan.

Hari ini, persoalannya jauh lebih rumit. Informasi tidak lagi langka. Informasi justru berlimpah.

Indonesia bahkan memiliki ribuan perusahaan media. Data dari Reporters Without

Borders dari Dewan Pers mencatat sedikitnya 5.019 perusahaan media aktif pada 2024, dengan 3.886 di antaranya merupakan media daring.

Namun, kelimpahan kanal tidak otomatis berarti kelimpahan jurnalisme. Banyaknya suara tidak selalu menghasilkan pemahaman yang lebih baik.

Masalah utama era digital bukan lagi soal apakah masyarakat dapat memperoleh informasi.

Pertanyaannya adalah apakah masyarakat mampu membedakan informasi dari jurnalisme. Perbedaan ini sangat penting.

Informasi bisa berupa klaim. Jurnalisme justru harus menguji klaim. Informasi bisa berhenti pada apa yang terjadi.

Jurnalisme justru harus menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dan apa akibatnya. Informasi bisa mengejar perhatian.

Jurnalisme justru seharusnya mengejar kepentingan publik. Di sinilah critical journalism menghadapi ancaman baru.

Ancaman tersebut tidak hanya berasal dari kekuasaan politik, tetapi juga dari "ekonomi perhatian" yang dibangun oleh platform digital.

Algoritma tidak dirancang untuk menghasilkan warga negara yang lebih terinformasi, tapi dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna tetap berlimpah.

Karena itu, konten yang emosional, kontroversial, mengejutkan, dan memecah belah sering memiliki keuntungan dalam perebutan engagement.

Jurnalisme bekerja dengan logika berbeda. Verifikasi membutuhkan waktu. Konteks membutuhkan ruang.

Investigasi membutuhkan ketekunan. Koreksi membutuhkan kerendahan hati.

Semua itu tidak selalu kompatibel dengan budaya serba cepat yang mengukur keberhasilan melalui klik, tayangan, dan percakapan viral.

Di sinilah demokrasi menghadapi persoalan yang sering luput dari perhatian.

Jika publik terus-menerus menerima informasi yang dipilih berdasarkan kemampuan memancing emosi, bukan berdasarkan kepentingan publik, kualitas deliberasi demokratis ikut menurun.

Warga tidak lagi berbeda pendapat mengenai kebijakan. Masyarakat berpotensi hidup dalam versi realitas yang berbeda.

Indonesia sudah merasakan gejala tersebut. Disinformasi, manipulasi digital, serangan terhadap pengkritik, dan konten yang dipotong dari konteks dapat dengan cepat membentuk persepsi publik.

Pada 2026, Amnesty International bahkan menyoroti dugaan penggunaan kampanye disinformasi daring untuk membungkam pengkritik pemerintah, sementara jurnalis dan media kritis juga menjadi sasaran serangan digital.

Pemerintah dan platform tentu memiliki tanggung jawab untuk menghadapi persoalan tersebut, tetapi pers memiliki tanggung jawab yang jauh lebih penting, yakni memastikan publik tidak kehilangan kompas faktual.

Dalam konteks Indonesia hari ini, kebutuhan ini semakin mendesak. Kebebasan pers akan diuji oleh tekanan digital, kepentingan politik, dan konsentrasi kekuatan informasi.

Reporters Without Borders menempatkan Indonesia pada peringkat 127 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers 2025.

Angka tersebut tentu bukan hanya statistik, tapi pengingat bahwa kebebasan pers harus terus dipelihara, bukan dianggap sebagai warisan Reformasi yang akan bertahan dengan sendirinya.

Critical journalism membutuhkan ruang yang aman, tetapi juga keberanian editorial untuk menggunakan ruang tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Karena itu, critical journalism harus ditempatkan di dalam konteks keberanian mengkritik pemerintah. Jurnalisme kritis bukan jurnalisme oposisi.

Jurnalisme kritis tidak berarti media harus selalu berseberangan dengan kekuasaan. Tugasnya adalah menguji kekuasaan, siapa pun yang sedang memegangnya.

Jika pemerintah benar, maka media harus mengatakan pemerintah benar. Jika pemerintah keliru, media harus mengatakannya demikian.

Jika oposisi keliru, media juga harus mengoreksinya. Jika korporasi menyalahgunakan kekuasaan, media harus membongkarnya.

Bahkan, ketika opini publik dibangun di atas informasi yang salah, media harus berani mengoreksinya.

Artinya, independensi jurnalistik bukan berarti anti-pemerintah. Independensi berarti tidak tunduk kepada pemerintah, oposisi, pemilik modal, pengiklan, maupun algoritma.

Keberpihakan yang sah bagi jurnalisme hanyalah kepada kepentingan publik dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sinilah media berfungsi sebagai mekanisme koreksi demokrasi. Pemilu memberikan mandat kepada pemerintah, tetapi mandat elektoral bukan cek kosong.

Kekuasaan tetap membutuhkan pengawasan setiap hari. Parlemen bisa melakukan fungsi pengawasan, pengadilan dapat menguji aspek yuridis kebijakan, masyarakat sipil bisa melakukan advokasi.

Namun, media memiliki kemampuan unik untuk membawa informasi tentang seluruh proses tersebut ke ruang publik secara terus-menerus.

Jadi tanpa jurnalisme yang kuat, pengawasan demokratis akan kehilangan salah satu saluran terpentingnya.

Karena itu, Indonesia tidak kekurangan media. Yang perlu diperkuat adalah kualitas jurnalismenya.

Revitalisasi harus dimulai dari prinsip-prinsip yang sebenarnya sangat mendasar, yakni verifikasi, konteks, independensi editorial, transparansi, dan orientasi pada kepentingan publik.

Verifikasi harus ditempatkan di atas kecepatan.

Berita yang terlambat beberapa menit, tetapi benar jauh lebih berguna bagi demokrasi daripada berita yang paling cepat tetapi salah apalagi menyesatkan.

Konteks harus dipulihkan karena publik tidak hanya membutuhkan fakta, tetapi juga hubungan antara fakta yang satu dengan fakta lainnya.

Media juga harus berani menjelaskan sesuatu yang tidak populer, tetapi penting. Tidak semua yang viral layak menjadi berita utama.

Sebaliknya, banyak persoalan paling penting bagi masyarakat justru tidak pernah menjadi viral.

Korupsi yang rumit, konflik kepentingan, kualitas pelayanan publik, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan kebijakan yang dampaknya baru terasa bertahun-tahun kemudian mungkin tidak menghasilkan jutaan tayangan.

Namun, justru di situlah jurnalisme publik menemukan maknanya. Tantangan berikutnya adalah mempertahankan independensi di tengah perubahan model bisnis media.

Ketergantungan pada platform membuat ruang redaksi berhadapan dengan kekuatan yang tidak selalu transparan.

Pada saat yang sama, penggunaan kecerdasan buatan akan semakin mengubah proses produksi berita.

Teknologi dapat membantu mencari data dan mempercepat pekerjaan rutin, tetapi tidak boleh menggantikan penilaian editorial manusia.

Ketika mesin semakin mudah menghasilkan teks dan gambar yang meyakinkan, nilai jurnalisme justru semakin bergantung pada kemampuan manusia memeriksa, menilai, dan mempertanggungjawabkan informasi.

Dengan kata lain, semakin mudah informasi diproduksi, semakin mahal nilai verifikasi.

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai masa depan media di Indonesia bukan hanya apakah media mampu bertahan secara bisnis.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah media masih mampu menjalankan fungsi demokratisnya. Teknologi akan terus berubah.

Televisi akan bertransformasi, media cetak akan terus beradaptasi, platform baru akan muncul, dan kecerdasan buatan akan memasuki ruang redaksi.

Namun, perubahan medium tidak boleh mengubah tujuan moral jurnalisme.

Demokrasi membutuhkan warga yang bukan hanya bebas memilih, tetapi juga cukup terinformasi untuk membuat pilihan yang masuk akal.

Kekuasaan membutuhkan legitimasi, tetapi juga membutuhkan pengawasan.

Masyarakat membutuhkan kebebasan berbicara, tetapi juga membutuhkan institusi yang mampu memilah antara fakta dan manipulasi.

Itulah sebabnya critical journalism bukan kemewahan demokrasi, tapi infrastrukturnya.

Jika infrastruktur itu kuat, demokrasi memiliki kemampuan untuk mengoreksi dirinya sendiri.

Jika melemah, demokrasi mungkin masih memiliki pemilu, parlemen, dan institusi formal lainnya, tetapi kehilangan salah satu mekanisme terpenting untuk membedakan kekuasaan yang sah dari kekuasaan yang tidak terkendali.

Media boleh berubah bentuk. Teknologi boleh berganti. Cara publik mengonsumsi berita boleh berubah total.

Namun, satu hal tidak boleh ikut berubah, yaitu kewajiban jurnalisme untuk bertanya, memeriksa, menjelaskan, dan mengawasi.

Sebab demokrasi yang sehat bukan hanya demokrasi yang memberi suara kepada rakyat, tapi juga demokrasi yang memastikan suara itu lahir dari informasi yang tetap tajam dan dapat dipercaya.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

JAKARTA — Bank Mandiri kembali menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal usaha.

Melalui KUR Mandiri 2026, masyarakat dapat mengajukan pembiayaan hingga Rp100 juta dengan pilihan tenor mulai dari 12 bulan hingga maksimal 60 bulan atau lima tahun.

Baca Juga:

• Wabup Asahan Buka Program Pemagangan Nasional 2026, 37 Peserta Ditempatkan di Tiga Mitra

Dengan tenor yang lebih panjang, pelaku usaha dapat memilih skema angsuran sesuai kemampuan dan kondisi usahanya.

Untuk jenis pembiayaan tertentu, pengajuan juga dapat dilakukan tanpa agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KUR Mandiri 2026 merupakan bagian dari program pembiayaan produktif bagi UMKM.

Pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha menambah modal, meningkatkan kapasitas bisnis, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing.

Bank Mandiri menyediakan beberapa skema KUR, yakni KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan KUR Khusus.

Setiap skema memiliki plafon, persyaratan, serta mekanisme penyaluran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha.

Syarat KUR Mandiri 2026

Bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan KUR Mandiri 2026, sejumlah persyaratan perlu dipersiapkan.

Kelengkapan dokumen menjadi salah satu bagian penting dalam proses pengajuan.

Berikut sejumlah syarat dan dokumen yang tercantum dalam informasi yang diberikan:

- Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Sedang tidak menerima kredit produktif dari perbankan lain, kecuali kredit konsumsi seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.
- Memiliki usaha yang sudah berjalan minimal enam bulan.
- e-KTP atau Surat Keterangan Pembuatan e-KTP.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan pejabat berwenang.
- NPWP untuk pengajuan kredit di atas Rp50 juta.
- Kartu Keluarga (KK).
- Akta nikah atau cerai bagi yang sudah menikah atau bercerai.
- Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Calon debitur sebaiknya memastikan kembali persyaratan dan ketentuan terbaru kepada Bank Mandiri sebelum mengajukan pembiayaan karena ketentuan produk kredit dapat berubah.

Cara Mengajukan KUR Mandiri 2026

Setelah seluruh dokumen disiapkan, pengajuan KUR Mandiri dapat dilakukan melalui kantor cabang Bank Mandiri.

Berikut tahapan pengajuan berdasarkan informasi yang diberikan:

- Datang ke kantor cabang Bank Mandiri dengan membawa dokumen persyaratan.
- Mengajukan permohonan KUR Mandiri 2026.
- Bank melakukan verifikasi data dan survei usaha untuk menilai kelayakan calon debitur.
- Jika pengajuan disetujui, calon debitur menandatangani perjanjian kredit.
- Dana KUR kemudian dicairkan ke rekening Bank Mandiri sesuai ketentuan.

Persetujuan kredit tetap bergantung pada hasil verifikasi dan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pihak bank.

Tabel Angsuran KUR Mandiri 2026 Rp100 Juta

Untuk plafon Rp100 juta, KUR Mandiri menyediakan pilihan tenor mulai dari satu tahun hingga lima tahun.

Berdasarkan simulasi yang diberikan, angsuran untuk plafon Rp100 juta adalah sebagai berikut:

12 bulan: Rp8.833.333
18 bulan: Rp6.055.556
24 bulan: Rp4.666.667
36 bulan: Rp3.277.778
48 bulan: Rp2.583.333
60 bulan: Rp2.166.667

Dengan tenor 60 bulan atau lima tahun, cicilan dalam simulasi tersebut menjadi yang paling rendah, yakni sekitar Rp2,17 juta per bulan.

Namun, angka angsuran tersebut merupakan simulasi dan bukan jaminan besaran cicilan final.

Calon debitur perlu memperoleh perhitungan resmi dari Bank Mandiri sesuai skema KUR, suku bunga, biaya, dan ketentuan yang berlaku saat pengajuan.

Bagi pelaku UMKM, KUR dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh tambahan modal.

Sebelum mengambil pinjaman, calon debitur perlu menghitung kemampuan membayar cicilan berdasarkan arus kas dan pendapatan usaha agar pembiayaan tidak mengganggu keberlangsungan bisnis.* (di/ad)

JAKARTA — Dalam ajaran Islam, amalan seseorang terputus ketika meninggal dunia, kecuali beberapa amal yang pahalanya tetap mengalir.

Salah satunya adalah doa anak saleh kepada orang tuanya yang telah meninggal.

Baca Juga:

• 81 Ribu Rumah Rusak, 105 Nyawa Melayang, 179 Ribu Warga Masih Bertahan di Pengungsian Akibat Gempa NTT

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Ketika seorang manusia meninggal, amalannya terputus, kecuali dari tiga hal: sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya (untuk yang telah meninggal)." (HR Muslim No 1631).

Hadis tersebut menjadi salah satu landasan bagi umat Islam untuk tetap berbakti kepada orang tua meski mereka telah meninggal dunia.

Namun, persoalan lain dapat muncul ketika orang tua meninggal dan masih meninggalkan utang. Apakah anak wajib melunasi utang tersebut?

Dalam Islam, utang merupakan perkara yang serius. Kematian seseorang tidak secara otomatis menggugurkan kewajiban membayar utang.

Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah RA:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Artinya: "Jiwa orang beriman tertahan oleh hutangnya hingga dilunasi." (HR Tirmidzi No 1078).

Karena itu, utang yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal perlu diselesaikan.

Dalam persoalan warisan, harta peninggalan tidak serta-merta langsung menjadi milik ahli waris.

Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan atau Al-Huquq Al-Muta'aliqah Bi Ainit Tarikah harus diselesaikan terlebih dahulu, termasuk utang yang masih menjadi tanggungan mayit.

Dalam buku Panduan Praktis Pembagian Waris yang diterbitkan Kementerian Agama RI, harta peninggalan digunakan terlebih dahulu untuk menyelesaikan berbagai keperluan yang menjadi hak atas harta tersebut.

Setelah biaya perawatan jenazah, harta peninggalan dapat digunakan untuk melunasi utang mayit sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris.

Dalam persoalan ini terdapat prinsip penting dalam Islam bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Najm ayat 38:

اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۙ

Artinya: "Bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."

Dengan prinsip tersebut, utang orang tua tidak otomatis menjadi kewajiban anak untuk dibayar menggunakan harta pribadi anak.

Jika orang tua meninggal dan harta peninggalannya tidak mencukupi untuk membayar utang, anak pada dasarnya tidak berkewajiban menanggung utang tersebut dengan hartanya sendiri.

Meski demikian, seorang anak tetap dapat memilih untuk melunasi utang orang tuanya secara sukarela.

Tindakan tersebut dapat menjadi bentuk bakti dan kepedulian kepada orang tua yang telah meninggal.

Pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Yahya Zainul Maarif atau Buya Yahya, menjelaskan bahwa anak yang berusaha membantu melunasi utang orang tuanya dapat memperoleh kemuliaan apabila dilakukan dengan ikhlas.

"Yang pertama adalah itu anak saleh. Dia adalah anak yang baik, dia tidak ingin orang tuanya terlilit utang. Kalau dia bisa menata hatinya dan dia ikhlas, dia akan menemukan suatu hal yang agung nanti, di dunia dan di akhirat," jelas Buya Yahya dalam ceramahnya di kanal YouTube Al Bahjah TV.

Buya Yahya mengatakan kepedulian seorang anak terhadap utang orang tua merupakan perbuatan yang bernilai di hadapan Allah SWT.

"Seorang anak yang peduli pada orang tuanya, dibayarkan utangnya, biarpun pada sesungguhnya, tapi jangan sampai kalimat ini menjadi anak durhaka, anak tidak peduli pada orang tua, padahal sesungguhnya bukan kewajiban anak untuk melunasi utang orang tuanya," jelasnya.

Dengan demikian, utang orang tua tidak otomatis menjadi kewajiban anak untuk dilunasi menggunakan harta pribadi.

Utang tersebut terlebih dahulu diselesaikan dari harta peninggalan orang tua sebelum warisan dibagikan.

Namun, apabila anak memiliki kemampuan dan dengan ikhlas memilih membayar utang tersebut, tindakan itu dapat menjadi salah satu bentuk bakti kepada orang tua yang telah meninggal.* (d/ad)

ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyambut kedatangan Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan atau Pangdam I/BB Mayor Jenderal TNI Hendy Antariksa di Markas Batalyon Infanteri 126/Kala Cakti (KC), Kabupaten Asahan.

Kunjungan Pangdam I/BB tersebut disambut langsung oleh Bupati Asahan, Bupati Batu Bara, Danyonif 126/KC, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, serta jajaran terkait.

Baca Juga:

• Wabup Asahan Buka Program Pemagangan Nasional 2026, 37 Peserta Ditempatkan di Tiga Mitra

Menurut dia, kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Asahan dengan jajaran TNI, khususnya Kodam I/Bukit Barisan.

"Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Pangdam I/Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Hendy Antariksa di Kabupaten Asahan. Semoga kunjungan ini semakin mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Asahan dengan TNI dalam menjaga keamanan, ketertiban dan mendukung pembangunan daerah," ujar Bupati.

Taufik mengatakan Pemerintah Kabupaten Asahan akan terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan jajaran TNI serta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Menurut dia, kerja sama antarlembaga diperlukan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.

"Pemerintah Kabupaten Asahan siap mendukung setiap upaya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat, kita dapat bersama-sama mewujudkan Kabupaten Asahan yang aman, maju dan sejahtera," tambahnya.

Kunjungan Pangdam I/BB ke Yonif 126/KC diharapkan dapat memperkuat hubungan kelembagaan dan koordinasi antara jajaran TNI dengan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pelaksanaan tugas TNI di wilayah Asahan, tetapi juga membantu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.* (ad)

ASAHAN — Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., resmi membuka Program Pemagangan Nasional Tahun 2026 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sekaligus Pelatihan Peningkatan Produktivitas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Asahan.

Kegiatan berlangsung di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Asahan, Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Rabu, 26 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Pangdam I/Bukit Barisan Kunjungi Yonif 126/Kala Cakti, Bupati Batu Bara: Sinergi Harus Terus Dijaga

Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan Sutiono, S.H., S.Sos., M.Si., mengatakan program tersebut diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

Program Pemagangan Nasional berlangsung selama enam bulan, mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027.

Pelaksanaannya dilakukan di tiga lokasi mitra, yakni BPS Kabupaten Asahan, BPJS Kesehatan Cabang Kisaran, dan RSU Catharina 1914.

Sebanyak 37 peserta mengikuti program tersebut.

Rinciannya, tiga peserta ditempatkan di BPS Asahan, lima peserta di BPJS Kesehatan Cabang Kisaran, dan 29 peserta di RSU Catharina 1914.

Sementara itu, Pelatihan Peningkatan Produktivitas bagi pelaku UMKM berlangsung pada 26–29 Agustus 2026 di lingkungan UPTD BLK Kabupaten Asahan.

Sebanyak 25 pelaku UMKM mengikuti pelatihan tersebut.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja peserta pemagangan sekaligus mendorong pelaku UMKM naik kelas, memperluas akses pasar, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta menekan angka pengangguran di Kabupaten Asahan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan Rianto mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung upaya pemerintah pusat mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran terbuka.

"Tantangan terbesar para lulusan baru saat ini bukanlah kurangnya kompetensi akademik, melainkan minimnya pengalaman praktis di dunia kerja nyata. Melalui momentum ini, negara hadir memberikan solusi konkret menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan riil sektor industri," ujarnya.

Rianto mengatakan program tersebut tidak sekadar memberikan pengalaman kerja. Peserta juga mendapatkan sejumlah fasilitas selama mengikuti pemagangan.

Peserta memperoleh uang saku yang disesuaikan dengan standar Upah Minimum Kabupaten dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing peserta.

Mereka juga mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Selain itu, peserta yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pemagangan akan memperoleh sertifikasi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) secara gratis.

"Gunakan waktu enam bulan ke depan dengan sebaik-baiknya. Jagalah nama baik daerah, tunjukkan etos kerja yang tinggi, disiplin, jujur, dan seraplah ilmu sebanyak-banyaknya," pesan Rianto kepada para peserta.

Kepada lembaga mitra penempatan, Rianto meminta peserta dibimbing melalui sistem pendampingan yang baik.

Menurut dia, pendampingan diperlukan agar peserta mampu berkembang menjadi tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan siap menghadapi persaingan di dunia kerja.

Rianto juga mengapresiasi pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Produktivitas bagi pelaku UMKM.

Ia berharap pelatihan tersebut dapat meningkatkan kemampuan manajerial dan analisis pasar para peserta.

Dengan kemampuan tersebut, pelaku UMKM diharapkan dapat mengembangkan usahanya, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan.

Acara kemudian ditutup dengan penyerahan tanda peserta secara simbolis oleh Wakil Bupati Asahan kepada salah satu peserta pemagangan.

Penyerahan tersebut menjadi tanda dimulainya Program Pemagangan Nasional Tahun 2026 di Kabupaten Asahan.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Bupati Asahan dan Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 126/Kala Cakti menyambut kunjungan kerja Pangdam I/Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Hendy Antariksa ke Markas Komando (Mako) Yonif 126/Kala Cakti, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Rabu, 26 Agustus 2026.

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan sinergi antara jajaran TNI dengan pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Ekspansi Unilever di Sei Mangkei, Bupati Baharuddin Bidik Peluang Investasi dan Kerja bagi Warga Batu Bara

Dalam kunjungannya, Hendy Antariksa memberikan arahan kepada seluruh prajurit.

Ia meminta para prajurit menjadikan disiplin sebagai karakter dasar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

"Sebagai seorang prajurit, kalian harus memiliki karakter dasar, yaitu disiplin. Disiplin menaati perintah, melaksanakan kewajiban sebagai seorang prajurit, dan menjauhi seluruh larangan sebagai prajurit," ujar Pangdam I/Bukit Barisan.

Setelah memberikan arahan, Pangdam I/Bukit Barisan bersama rombongan meninjau seluruh area Mako Yonif 126/Kala Cakti.

Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas, kebersihan lingkungan, serta kesiapan satuan dalam mendukung pelaksanaan tugas prajurit.

Bupati Batu Bara menyambut baik kunjungan kerja tersebut.

Menurut dia, sinergi antara pemerintah daerah dan TNI merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Batu Bara.

"Kita melihat pangkalannya bersih, prajuritnya semangat, dan tentunya profesional. Sinergi seperti ini harus terus kita jaga untuk bersama-sama memberikan rasa aman dan mendukung pembangunan di Kabupaten Batu Bara," ujar Bupati Batu Bara.

Menurut Baharuddin, komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan jajaran TNI dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah.

Kunjungan kerja Pangdam I/Bukit Barisan tersebut diharapkan semakin memperkuat hubungan antara jajaran TNI dan pemerintah daerah.

Kolaborasi yang solid diharapkan dapat mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif, sekaligus menunjang pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Batu Bara dan sekitarnya.* (ad)

SIMALUNGUN — Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menghadiri peresmian pengembangan operasional produksi PT Unilever Oleo Chemical Indonesia di Marvel 3 Hall, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Rabu, 26 Agustus 2026.

Kehadiran Baharuddin dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antardaerah untuk mendorong pertumbuhan industri, hilirisasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Pemkab Batu Bara Perketat Data Penerima Bansos, Wabup Minta Bantuan Warga Mampu Diputus

Pengembangan pabrik fatty alcohol tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemampuan Indonesia menghasilkan produk oleokimia dengan nilai tambah tinggi.

Investasi itu tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Pengembangan pabrik juga mendorong penerapan manufaktur rendah karbon berbasis bioenergi sirkular serta pemberdayaan tenaga kerja dan masyarakat lokal.

Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya mengatakan pengembangan operasional produksi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama memperkuat hilirisasi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan daya saing daerah, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya menyampaikan apresiasi kepada PT Unilever Oleo Chemical Indonesia atas kepercayaan dan komitmen yang terus diberikan kepada Sumatera Utara sebagai salah satu basis penting pengembangan industri kimia dan rantai pasokan global," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pengembangan operasional produksi tersebut akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Menurut dia, keberadaan industri yang terintegrasi dalam satu kawasan dapat menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat ekosistem industri.

"Dengan ketersediaan gas, listrik terbarukan, dan bahan baku yang cukup di dalam satu ekosistem yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei ini, maka daya saing produknya di pasar global itu menjadi sangat tinggi," ujarnya.

Bagi Bupati Batu Bara, perkembangan industri di KEK Sei Mangkei memiliki arti penting dalam memperkuat konektivitas dan ekosistem ekonomi antarwilayah di Sumatera Utara.

Kedekatan KEK Sei Mangkei dengan Kabupaten Batu Bara dinilai membuka peluang kerja sama di berbagai sektor, mulai dari investasi, industri, ketenagakerjaan, logistik, hingga pengembangan usaha masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah.

Salah satunya dengan memperluas peluang kerja dan usaha bagi masyarakat Batu Bara serta memperkuat posisi Sumatera Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri dan hilirisasi di Indonesia.

Baharuddin menegaskan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha agar pertumbuhan industri dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Melalui penguatan konektivitas dan kerja sama antara Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Simalungun, pemerintah, serta pelaku industri di Sumatera Utara, pembangunan kawasan industri diharapkan tidak hanya meningkatkan investasi.

Kawasan tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat di wilayah sekitar.* (ad)

BATU BARA — Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Rabu, 26 Agustus 2026.

Rakor tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi sekaligus memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial agar penyalurannya tepat sasaran.

Baca Juga:

• PT UOI Gelontorkan Investasi US$155 Juta di KEK Sei Mangkei, Wagub Sumut: Harus Beri Manfaat Langsung bagi Masyarakat

Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan dalam penyaluran bansos, mulai dari pembaruan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kendala pendataan di lapangan, hingga penyusunan langkah bersama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal meminta seluruh pihak menyatukan niat dan persepsi dalam membenahi data penerima bantuan.

Menurut dia, perbaikan data penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

"Pemerintah Kabupaten Batu Bara berkomitmen penuh memastikan seluruh bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja keras, integritas, serta sinergi yang kuat dari kita semua," tegas Syafrizal.

Syafrizal juga menyoroti temuan mengenai penyaluran bantuan yang dinilai belum tepat sasaran.

Ia meminta petugas pendataan mulai dari tingkat desa hingga Dinas Sosial segera melakukan pembaruan data.

Menurut dia, bantuan sosial harus dihentikan bagi keluarga yang kondisi ekonominya sudah mampu.

Sebaliknya, keluarga tidak mampu yang belum pernah mendapatkan bantuan harus segera dimasukkan dalam pendataan.

"Sering kali saat berkunjung ke desa-desa, kami menerima laporan bahwa masih ada penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Saya tegaskan kepada seluruh petugas, segera putuskan bantuan bagi keluarga mampu atau kaya yang selama ini masih menerima, dan langsung data keluarga tidak mampu yang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan," ujarnya.

Selain pembenahan data, Syafrizal meminta program penempelan stiker di rumah penerima bantuan sosial tetap dilanjutkan.

Ia membantah anggapan bahwa penempelan stiker tersebut melanggar hak asasi manusia.

"Tetap lanjutkan penempelan stiker bantuan sosial di rumah penerima PKH dan bansos lainnya. Tidak ada penempelan stiker yang melanggar HAM. Justru yang melanggar HAM adalah ketika orang mampu atau kaya malah menerima bansos yang bukan haknya," tambah Syafrizal.

Ia mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pendataan dan penyaluran bansos bekerja secara jujur dan ikhlas.

Menurut dia, ketepatan data menjadi salah satu kunci agar hak masyarakat miskin tidak terabaikan.

Rakor tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola bantuan sosial di Kabupaten Batu Bara.

Pemerintah daerah menargetkan penyaluran PKH dan Program Sembako berjalan lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berkeadilan.* (ad)

SIMALUNGUN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap pengembangan operasional produksi fatty alcohols PT Unilever Oleochemical Indonesia (UOI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ekspansi dengan nilai investasi US$155 juta itu diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas industri, tetapi juga memperluas penyerapan tenaga kerja lokal, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan memperkuat kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Baca Juga:

• QRESTO Jadi Senjata Baru Pemko Medan Awasi Pajak Restoran dan Tekan Kebocoran PAD

Surya mengatakan keberhasilan investasi di Sumatera Utara tidak cukup hanya dilihat dari besarnya modal yang masuk atau meningkatnya volume produksi.

Menurut dia, ukuran penting investasi adalah manfaat yang diterima masyarakat di sekitar kawasan industri.

"Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika investasi mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Saya berharap pengembangan operasional ini semakin membuka ruang bagi tenaga kerja lokal, memperkuat kompetensi sumber daya manusia kita, serta memperluas kemitraan dengan UMKM," ujar Surya.

Menurut Surya, keterlibatan pelaku usaha lokal penting untuk membangun ekosistem industri yang kuat.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong PT UOI dan investor di KEK Sei Mangkei memberikan kesempatan lebih luas kepada pemasok dan penyedia jasa lokal agar dapat masuk ke dalam rantai pasok industri global.

"Kita ingin industri besar tumbuh bersama masyarakat. Keterlibatan UMKM dan tenaga kerja lokal akan membuat manfaat ekonomi dari keberadaan KEK Sei Mangkei ini dirasakan secara inklusif dan merata," tegasnya.

Surya juga mengapresiasi PT UOI yang terus menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu basis pengembangan industri kimia dan rantai pasok global.

Ia mengatakan Sumatera Utara memiliki potensi besar sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit utama di Indonesia.

Produksi kelapa sawit Sumut tercatat mencapai 5,2 juta ton pada 2024.

Di sisi lain, Surya menekankan pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan pengelolaan lingkungan, efisiensi energi, dan tanggung jawab sosial.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kata dia, akan terus menjaga iklim investasi agar tetap kondusif melalui kemudahan berusaha, kepastian hukum, serta penguatan infrastruktur.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah terus berkomitmen menyediakan infrastruktur pendukung untuk menjaga keberlanjutan investasi di KEK Sei Mangkei.

Salah satu infrastruktur yang disiapkan adalah jaringan pipa gas Dumai–Sei Mangkei dengan nilai investasi Rp3,5 triliun. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk menjamin kepastian pasokan energi bagi industri di kawasan.

Selain gas, pasokan listrik berbasis energi terbarukan juga diperkuat melalui percepatan operasional PLTA Batang Toru berkapasitas 510 megawatt (MW) dan PLTA Asahan 3 berkapasitas 150 MW.

Pemerintah juga mendorong optimalisasi potensi panas bumi.

Berbagai langkah tersebut diproyeksikan meningkatkan bauran energi baru terbarukan atau EBT di Sumatera Utara hingga 30–40 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

"Dengan ketersediaan gas, listrik terbarukan, dan bahan baku yang cukup di dalam satu ekosistem KEK Sei Mangkei, daya saing produk industri kita di pasaran global akan menjadi sangat tinggi," ujar Yuliot.

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang mengungkapkan, hingga pertengahan 2026 KEK Sei Mangkei telah menarik akumulasi investasi sebesar US$1,87 miliar.

Investasi tersebut berasal dari 29 pelaku usaha dan telah menyerap lebih dari 16.000 tenaga kerja.

PT UOI menjadi salah satu investor utama atau anchor investor di kawasan tersebut.

Akumulasi investasi perusahaan mencapai US$52 juta, di luar proyek ekspansi terbaru.

"Pada semester I-2026, ekspor UOI menyumbang US$403 juta, atau lebih dari separuh total ekspor KEK Sei Mangkei yang sebesar US$778 juta. Kontribusi ini membuktikan hilirisasi kelapa sawit di Indonesia mampu bersaing langsung di rantai nilai global," ungkap Rizal.

Sementara itu, Chief Supply Chain Officer Unilever Willem Uijen menyatakan optimistis terhadap masa depan manufaktur berkelanjutan di Indonesia.

Fasilitas operasional UOI secara keseluruhan kini diproyeksikan mampu mengirim hingga 600.000 ton produk oleokimia ke lebih dari 30 negara.

Potensi nilai ekspornya mencapai US$800 juta.

"Pabrik fatty alcohol ini memperkuat kemampuan Indonesia memproduksi oleokimia bernilai tinggi. Investasi ini bukan sekadar perluasan kapasitas produksi, tetapi juga dedikasi kami pada manufaktur rendah karbon berbasis bio-energi sirkular, serta komitmen memberdayakan tenaga kerja dan masyarakat lokal," tutur Willem.

Peresmian pengembangan operasional tersebut turut dihadiri Direktur Utama PTPN IV Jatmiko Krisna Santosa, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih, Bupati Batubara Baharuddin Siagian, unsur Forkopimda Sumatera Utara dan Simalungun, serta para pimpinan BUMN dan investor kawasan.

Pengembangan industri oleokimia di KEK Sei Mangkei diharapkan tidak hanya memperkuat hilirisasi kelapa sawit, tetapi juga membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat Sumatera Utara melalui penyerapan tenaga kerja dan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan mulai mengandalkan digitalisasi untuk memperketat pengawasan pajak daerah.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerapkan QRESTO untuk memantau transaksi usaha restoran dan menutup celah potensi kebocoran pajak.

Baca Juga:

• Siap-siap Beli LPG 3 Kg Bakal Diatur Pakai Sistem Desil, Nggak Bisa Asal Comot Lagi

Akademisi Universitas Sumatera Utara, Ira Rizka Aisyah Lubis, mengatakan penggunaan teknologi dalam pengawasan pajak patut diapresiasi.

Menurut dia, inovasi tersebut tidak semestinya dipandang hanya sebagai penerapan sistem digital, tetapi juga sebagai perubahan cara pemerintah mengawasi penerimaan daerah.

"Teknologi harus hadir untuk menyelesaikan persoalan konkret," kata Ira dalam tulisannya.

Menurut Ira, jika Medan menjadi kota pertama di Indonesia yang menerapkan sistem tersebut untuk pengawasan pajak restoran, langkah itu menunjukkan keberanian Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Waas dalam mendorong inovasi tata kelola pemerintahan.

Pajak restoran merupakan salah satu sumber potensial pendapatan asli daerah atau PAD Kota Medan.

Aktivitas transaksi di sektor kuliner berlangsung setiap hari dengan nilai ekonomi yang cukup besar.

Karena itu, semakin akurat pemerintah memperoleh data transaksi, semakin terbuka peluang untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

QRESTO dinilai dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran transaksi secara lebih terukur.

Sistem tersebut dapat memperkuat pengawasan yang sebelumnya banyak bergantung pada laporan manual dan pemeriksaan lapangan dengan data transaksi yang tercatat secara elektronik.

Perubahan itu penting karena pengawasan pajak dapat diarahkan menjadi berbasis data.

Pemerintah tidak hanya menunggu laporan dari pelaku usaha, tetapi dapat menganalisis data transaksi untuk melihat kemungkinan adanya ketidaksesuaian.

Namun, Ira mengingatkan bahwa teknologi bukan tujuan akhir.

Efektivitas QRESTO akan sangat bergantung pada konsistensi pengawasan, integrasi sistem, akurasi data, keamanan informasi, serta tindak lanjut pemerintah terhadap indikasi ketidaksesuaian.

"Jangan sampai teknologi hanya menjadi perangkat baru, sementara pola pengawasan lama tetap dipertahankan," ujarnya.

Menurut Ira, penerapan sistem digital juga harus disertai komunikasi yang baik dengan para pengusaha restoran.

Pemerintah perlu menjelaskan bahwa digitalisasi bukan semata-mata instrumen untuk mengawasi atau membebani pelaku usaha.

Sebaliknya, sistem tersebut diharapkan menciptakan perlakuan yang lebih adil bagi seluruh pelaku usaha.

Pengusaha yang telah taat membayar pajak tidak semestinya dirugikan oleh pelaku usaha lain yang melaporkan transaksi secara tidak sesuai.

Jika berjalan efektif, transparansi transaksi dapat menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ira mengatakan manfaat penerapan QRESTO pada akhirnya juga harus dirasakan masyarakat.

Peningkatan penerimaan pajak daerah semestinya berujung pada perbaikan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, kebersihan kota, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan masyarakat lainnya.

Karena itu, keberhasilan QRESTO tidak cukup diukur dari jumlah restoran yang tersambung dengan sistem atau besarnya transaksi yang berhasil dipantau.

Indikator yang lebih penting adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak, berkurangnya potensi kebocoran, dan bertambahnya PAD Kota Medan.

Ira menilai keberanian Pemko Medan mencoba pendekatan baru dalam mengoptimalkan penerimaan daerah layak diapresiasi.

Namun, status sebagai kota pertama yang menerapkan sebuah inovasi bukanlah tujuan akhir.

"Pekerjaan sebenarnya baru dimulai setelah sistem diluncurkan," kata dia.

Pemko Medan, menurut Ira, perlu memastikan QRESTO terus dikembangkan, data yang dihasilkan akurat, sistemnya aman, pelaku usaha mendapatkan pendampingan, dan pengawasan dilakukan secara konsisten serta tidak tebang pilih.

Jika hal tersebut dapat dilakukan, QRESTO berpotensi menjadi lebih dari sekadar teknologi pengawasan pajak restoran.

Sistem itu dapat menjadi bagian dari perubahan tata kelola pemerintahan daerah, dari pola pengawasan konvensional menuju pemerintahan berbasis data.

Dengan demikian, inovasi di bawah kepemimpinan Rico Waas tidak berhenti pada penggunaan teknologi.

Ukuran keberhasilannya adalah kemampuan teknologi tersebut mempersempit kebocoran pajak, meningkatkan PAD tanpa membebani pelaku usaha secara tidak adil, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.* (ad)

BINJAI — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai melakukan fogging di sejumlah area lingkungan Lapas sebagai langkah pencegahan untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan warga binaan serta petugas.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengendalikan dan mencegah berkembangnya nyamuk yang berpotensi membawa penyakit.

Baca Juga:

• Siapa yang Bertanggungjawab Saat MBG Jadi Racun?

Pelaksanaan fogging dikawal langsung oleh Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Budi Nugroho, bersama petugas medis Lapas Binjai.

Petugas melaksanakan fogging dengan memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, dan kondisi lingkungan sekitar.

Kegiatan dilakukan secara terarah agar tidak mengganggu pelayanan maupun proses pembinaan yang berlangsung di dalam Lapas.

Kalapas Binjai, Mochamad Mukaffi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah pencegahan sekaligus bentuk perhatian jajaran Lapas terhadap kesehatan warga binaan dan petugas.

"Kesehatan merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pembinaan. Fogging ini merupakan langkah preventif untuk menjaga lingkungan Lapas tetap sehat dan nyaman. Kami juga mengimbau seluruh jajaran dan warga binaan untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, tidak hanya mengandalkan kegiatan fogging," ujarnya.

Selain pelaksanaan fogging, petugas medis Lapas Binjai melakukan pemantauan selama kegiatan berlangsung.

Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

Lapas Binjai juga mendorong seluruh warga binaan dan petugas untuk menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama.

Upaya tersebut dinilai penting agar pencegahan terhadap penyakit yang ditularkan melalui nyamuk tidak hanya bergantung pada kegiatan fogging.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Binjai memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman.

Kondisi lingkungan yang baik diharapkan dapat mendukung pelayanan sekaligus proses pembinaan warga binaan secara optimal.* (ad)

SIMEULUE — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simeulue, Aceh, pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan serta sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terluar Aceh.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Kamis 27 Agustus 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Ringan

Dalam kunjungannya, Abdul Mu'ti meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Simeulue. Peresmian dipusatkan di SMKN 1 Sinabang.

Abdul Mu'ti kemudian membuka Rapat Koordinasi Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen dan PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh.

Ia juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan dan revitalisasi SD Plus Muhammadiyah Sinabang.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Abdul Mu'ti di Simeulue.

Ia juga hadir memenuhi undangan Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Aceh sebagai pembicara utama dalam Rakorwil IV Majelis Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah se-Aceh.

Selain agenda pendidikan, Abdul Mu'ti, yang juga menjabat Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengisi acara ceramah Maulid.

Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Aceh, Iskandar Muda Hasibuan, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Abdul Mu'ti di Sinabang.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah berkenan hadir di Simeulue, pulau terluar Aceh. Kehadiran beliau menjadi kehormatan sekaligus memberikan semangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan Muhammadiyah di Aceh," ujar Iskandar Muda Hasibuan.

Iskandar juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui program revitalisasi satuan pendidikan yang dilaksanakan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurut Iskandar, dukungan pemerintah tersebut penting bagi pengembangan lembaga pendidikan Muhammadiyah di Aceh, termasuk sekolah-sekolah Muhammadiyah yang berada di wilayah terpencil dan kepulauan.

"Atas nama peserta Rakorwil IV, yang terdiri dari unsur Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen dan PNF, serta kepala sekolah Muhammadiyah se-Aceh, kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan dukungan pemerintah terhadap revitalisasi sekolah. Program ini melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sangat berarti bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Muhammadiyah di Aceh," katanya.

Iskandar berharap dukungan pemerintah terhadap revitalisasi pendidikan dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak satuan pendidikan Muhammadiyah di seluruh Aceh.

Menurut dia, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan harus berjalan seiring dengan penguatan kualitas guru, tata kelola sekolah, dan mutu pembelajaran.

"Kami berharap program revitalisasi ini dapat terus diperluas sehingga semakin banyak sekolah Muhammadiyah di Aceh yang mendapatkan dukungan. Dengan fasilitas yang semakin baik, kami optimistis sekolah Muhammadiyah dapat memberikan layanan pendidikan yang semakin berkualitas kepada masyarakat," ujarnya.

Kunjungan Abdul Mu'ti ke Simeulue sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan satuan pendidikan dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas.

Bagi Muhammadiyah Aceh, dukungan revitalisasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menghadirkan pendidikan yang berkemajuan hingga ke wilayah kepulauan dan daerah terluar Aceh.

Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mu'ti didampingi dua direktur jenderal, dua staf khusus menteri, dua direktur, Kepala BPMP Aceh, Kepala BGTK Aceh, serta Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Aceh.* (ad)

BADUNG– Petugas Imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, mengamankan seorang warga negara Australia berinisial BA yang viral di media sosial terkait video dugaan aksi asusila.

BA diamankan saat hendak meninggalkan wilayah Indonesia pada Selasa, 25 Agustus 2026, sekitar pukul 12.00 WITA.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Kamis 27 Agustus 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

Video itu memperlihatkan dugaan perbuatan asusila di halaman rumah warga di wilayah Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.

"Kasus ini bermula dari beredarnya video di media sosial pada Sabtu (23/8) yang memperlihatkan dugaan perbuatan asusila di halaman rumah warga di wilayah Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Ngurah Rai segera melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan Polsek Kuta Utara untuk memastikan informasi serta kronologi kejadian," ujar Muhamad Novyandri.

Dari penelusuran tersebut, petugas menemukan data seorang warga negara Australia yang diduga berkaitan dengan peristiwa itu melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Imigrasi kemudian memasukkan data BA ke dalam Subject of Interest (SOI).

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah BA meninggalkan Indonesia sebelum informasi mengenai dugaan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti.

Melalui sistem itu, petugas dapat mengetahui apabila orang yang masuk dalam daftar SOI melakukan perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Upaya tersebut membuahkan hasil.

Sistem keimigrasian mendeteksi Hit SOI terhadap BA ketika berada di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Tim Imigrasi Ngurah Rai kemudian mengamankan BA dan berkoordinasi dengan petugas TPI serta Polres Badung.

Setelah itu, BA diserahkan kepada Polres Badung untuk menjalani proses hukum sesuai kewenangan kepolisian.

"Menjaga kedaulatan negara dimulai dari menjaga setiap pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia. Imigrasi akan terus memperkuat pengawasan berbasis intelijen, teknologi, dan kolaborasi lintas instansi agar setiap potensi pelanggaran dapat dideteksi dan ditangani secara cepat, tepat, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," imbuhnya.

Hendarsam juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Imigrasi dan Kepolisian RI dalam penanganan kasus tersebut.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Rabu 26 Agustus 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

Menurut dia, semangat Imigrasi untuk Rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga dengan memastikan pengawasan terhadap keberadaan orang asing dilakukan secara profesional.

"Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam dalam melaporkan dugaan pelanggaran keimigrasian maupun tindak pidana oleh orang asing di sekitarnya melalui kanal resmi Imigrasi atau kantor imigrasi terdekat," pungkasnya.* (ad)

Secara umum, cuaca di sebagian besar wilayah Bali diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Karangasem.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Kamis 27 Agustus 2026: Seluruh Wilayah Cerah

Tabanan diprediksi cerah dengan suhu 22–27 derajat Celsius. Tingkat kelembapannya berada pada kisaran 57–86 persen.

Cuaca cerah juga diprakirakan terjadi di Badung. Suhu berkisar 22–30 derajat Celsius dengan kelembapan 55–84 persen.

Di Gianyar, BMKG memperkirakan kondisi cerah dengan suhu 22–28 derajat Celsius dan kelembapan 56–85 persen.

Sementara itu, Klungkung diprediksi cerah berawan. Suhu berada pada kisaran 23–30 derajat Celsius dengan kelembapan 53–90 persen.

Bangli juga diperkirakan cerah dengan suhu 22–26 derajat Celsius. Kelembapan di wilayah ini berada pada kisaran 53–97 persen.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Karangasem berpotensi mengalami hujan ringan. Suhu diperkirakan 21–28 derajat Celsius dengan kelembapan 53–89 persen.

Di Buleleng, cuaca diprediksi cerah dengan suhu 23–31 derajat Celsius dan kelembapan 52–85 persen.

Adapun Kota Denpasar diprakirakan cerah dengan suhu 23–31 derajat Celsius. Kelembapan udara berada pada kisaran 62–89 persen.

Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari BMKG, terutama bagi warga yang berada di wilayah dengan potensi hujan.* (ad)

Cuaca di seluruh wilayah DIY diprakirakan cerah. Suhu udara berkisar 24–32 derajat Celsius, dengan suhu tertinggi diperkirakan terjadi di Kota Yogyakarta.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Kamis 27 Agustus 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Disertai Petir

Kondisi serupa diprediksi terjadi di Bantul. Suhu berkisar 24–30 derajat Celsius dengan kelembapan 50–91 persen.

Gunungkidul juga diprakirakan cerah. Suhu udara berada pada rentang 24–30 derajat Celsius, sedangkan kelembapan mencapai 53–88 persen.

Di Sleman, cuaca diprediksi cerah dengan suhu 24–30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara berkisar 47–90 persen.

Sementara itu, Kota Yogyakarta diprakirakan cerah sepanjang hari. Suhu udara diperkirakan mencapai 24–32 derajat Celsius, dengan kelembapan 43–88 persen.

Dengan kondisi cuaca yang cenderung cerah di seluruh wilayah, masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi suhu dan kelembapan sepanjang hari.

BMKG mengimbau masyarakat tetap memantau informasi prakiraan cuaca dan perubahan kondisi atmosfer melalui kanal resmi BMKG.* (ad)

JAWA BARAT - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Sebagian wilayah diperkirakan berawan hingga cerah, sementara hujan ringan dan hujan petir berpotensi terjadi di sejumlah daerah.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Kamis 27 Agustus 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

Sukabumi diprediksi berawan dengan suhu 20–28 derajat Celsius dan kelembapan 57–91 persen.

Kondisi berawan juga diperkirakan terjadi di Cianjur, dengan suhu 18–25 derajat Celsius dan kelembapan 62–99 persen.

Di Bandung, BMKG memprakirakan hujan ringan. Suhu udara berkisar 17–28 derajat Celsius dengan kelembapan 40–93 persen.

Garut diprediksi berawan dengan suhu 14–23 derajat Celsius.

Tasikmalaya, Ciamis, dan Kuningan juga diprakirakan berawan.

Suhu di Tasikmalaya berkisar 20–27 derajat Celsius, Ciamis 20–28 derajat Celsius, sedangkan Kuningan 21–30 derajat Celsius.

Untuk wilayah Cirebon, Majalengka, dan Sumedang, cuaca diprediksi berawan.

Suhu masing-masing berkisar 24–32 derajat Celsius, 22–33 derajat Celsius, dan 19–30 derajat Celsius.

Indramayu dan Subang diperkirakan memiliki suhu cukup tinggi, masing-masing mencapai 35 derajat Celsius.

Indramayu diprediksi berawan, sementara Subang cerah berawan.

Purwakarta dan Karawang juga diprakirakan cerah berawan.

Suhu di Purwakarta berada pada kisaran 25–33 derajat Celsius, sedangkan Karawang 26–34 derajat Celsius.

Bekasi diprediksi cerah dengan suhu 25–34 derajat Celsius. Sementara Bandung Barat diprakirakan cerah dengan suhu 21–29 derajat Celsius.

Pangandaran diprediksi berawan dengan suhu 22–26 derajat Celsius dan kelembapan 72–93 persen.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Bogor berpotensi hujan ringan dengan suhu 23–33 derajat Celsius.

Kota Sukabumi diprakirakan berawan dengan suhu 19–28 derajat Celsius.

Kota Bandung juga berpotensi mengalami hujan ringan. Suhu diperkirakan 20–31 derajat Celsius dengan kelembapan 32–76 persen.

Kota Cirebon diprakirakan berawan dengan suhu 24–32 derajat Celsius. Adapun Kota Bekasi berpotensi mengalami hujan petir dengan suhu 26–33 derajat Celsius.

Kota Depok diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 25–33 derajat Celsius. Sementara Kota Cimahi diprakirakan cerah dengan suhu 20–29 derajat Celsius.

Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar diprediksi berawan. Suhu Kota Tasikmalaya berkisar 20–28 derajat Celsius, sedangkan Kota Banjar 22–29 derajat Celsius.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, khususnya di wilayah yang berpotensi mengalami hujan petir, diimbau tetap memperhatikan perkembangan prakiraan cuaca.

Informasi cuaca dapat berubah sehingga pemantauan pembaruan BMKG diperlukan untuk mengantisipasi kondisi di lapangan.* (ad)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Cuaca di sebagian besar wilayah diperkirakan cerah, sedangkan Kepulauan Seribu berpotensi berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Kamis 27 Agustus 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Ringan

Di Kota Jakarta Pusat, BMKG memprakirakan cuaca cerah dengan suhu 26–32 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 51–81 persen.

Kondisi cerah juga diperkirakan terjadi di Jakarta Utara. Suhu berada pada kisaran 26–31 derajat Celsius dengan kelembapan 57–82 persen.

Jakarta Barat diprakirakan cerah dengan suhu 26–33 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 51–81 persen.

Sementara itu, Jakarta Selatan juga diprediksi cerah. Suhu udara berkisar 26–33 derajat Celsius dengan kelembapan 50–80 persen.

Jakarta Timur menjadi wilayah lain yang diprakirakan cerah. Suhu diperkirakan berada pada rentang 26–33 derajat Celsius dengan kelembapan 50–83 persen.

Dengan kondisi cuaca yang mayoritas cerah, masyarakat Jakarta dapat beraktivitas seperti biasa.

Meski demikian, pemantauan informasi cuaca dari BMKG tetap diperlukan karena kondisi atmosfer dapat berubah sepanjang hari.* (ad)

ACEH - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Kondisi cuaca di sebagian besar wilayah diprediksi cerah hingga cerah berawan. Sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan ringan dan udara kabur.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Kamis 27 Agustus 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Ringan

Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Aceh Tenggara dan Kota Subulussalam.

Suhu Aceh Tenggara berada pada kisaran 16–24 derajat Celsius dengan kelembapan 62–97 persen.

Sementara Kota Subulussalam memiliki suhu 23–31 derajat Celsius dan kelembapan 64–95 persen.

Aceh Timur diprediksi berawan dengan suhu 24–32 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 60–98 persen.

Sementara itu, Aceh Tengah diprakirakan cerah dengan suhu 15–26 derajat Celsius dan kelembapan 44–87 persen.

Aceh Barat juga diprediksi cerah dengan suhu 23–31 derajat Celsius.

Aceh Besar diprakirakan cerah berawan dengan suhu 24–34 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada pada kisaran 38–83 persen.

Pidie diprediksi cerah dengan suhu 19–27 derajat Celsius.

Kondisi cerah juga diperkirakan terjadi di Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

Aceh Utara menjadi salah satu wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan. Suhu diperkirakan 24–32 derajat Celsius dengan kelembapan 61–96 persen.

Simeulue diprakirakan berawan dengan suhu 25–30 derajat Celsius.

Adapun Aceh Tamiang berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 24–32 derajat Celsius dan kelembapan 60–98 persen.

Di wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diprediksi cerah dengan suhu 28–33 derajat Celsius.

Kota Sabang juga diprakirakan cerah dengan suhu 28–31 derajat Celsius.

Kota Lhokseumawe diprediksi cerah dengan suhu 25–32 derajat Celsius.

Sementara Kota Langsa berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 24–33 derajat Celsius.

Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca.

Warga di wilayah yang diprakirakan mengalami udara kabur maupun hujan ringan perlu menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca setempat.

Informasi prakiraan cuaca dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

Masyarakat disarankan memantau pembaruan informasi dari BMKG melalui kanal resminya.* (ad)

SUMUT - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kota Medan. Daerah lainnya diprakirakan berawan.

Baca Juga:

• Mendagri Larang Buka Lahan dengan Cara Dibakar, Bobby Nasution: Satgas Libatkan Masyarakat Sudah Dibentuk Sejak 2025

Tapanuli Utara diprakirakan berawan dengan suhu 18–25 derajat Celsius dan kelembapan 58–99 persen.

Tapanuli Selatan juga diperkirakan berawan. Suhu berada pada kisaran 20–27 derajat Celsius dengan kelembapan 65–98 persen.

Di Kepulauan Nias, hujan ringan berpotensi terjadi di Nias, Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli.

Suhu di Nias berkisar 22–30 derajat Celsius, Nias Utara 23–31 derajat Celsius, Nias Barat 23–30 derajat Celsius, sedangkan Kota Gunungsitoli 24–31 derajat Celsius.

Langkat diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24–32 derajat Celsius. Sementara Karo diprediksi berawan dengan suhu 18–26 derajat Celsius.

Deli Serdang dan Simalungun juga berpotensi hujan ringan. Suhu Deli Serdang berkisar 24–32 derajat Celsius, sedangkan Simalungun 22–29 derajat Celsius.

Asahan diprakirakan berawan dengan suhu 24–32 derajat Celsius. Labuhanbatu berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 25–33 derajat Celsius.

Dairi diprediksi berawan dengan suhu 18–26 derajat Celsius. Sementara Toba berpotensi hujan ringan dengan suhu 19–27 derajat Celsius.

Mandailing Natal juga diprakirakan hujan ringan. Suhu udara berkisar 20–26 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 68–99 persen.

Nias Selatan diprediksi berawan dengan suhu 28–29 derajat Celsius. Pakpak Bharat berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 19–27 derajat Celsius.

Humbang Hasundutan dan Samosir diprakirakan berawan. Suhu di kedua wilayah tersebut masing-masing berkisar 17–26 derajat Celsius.

Serdang Bedagai dan Batu Bara diprediksi berawan dengan suhu 24–32 derajat Celsius.

Padang Lawas Utara juga berawan dengan suhu 25–33 derajat Celsius, sedangkan Padang Lawas berada pada kisaran 25–32 derajat Celsius.

Hujan ringan berpotensi terjadi di Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, serta sejumlah wilayah Kepulauan Nias.

Suhu di Labuhanbatu Selatan diperkirakan 25–32 derajat Celsius dan Labuhanbatu Utara 24–32 derajat Celsius.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Medan diprakirakan hujan ringan dengan suhu 25–32 derajat Celsius dan kelembapan 59–98 persen.

Kota Pematangsiantar juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 22–29 derajat Celsius.

Kondisi serupa diprediksi terjadi di Kota Sibolga dengan suhu 23–28 derajat Celsius.

Kota Tanjung Balai dan Kota Binjai diprakirakan mengalami hujan ringan.

Suhu Tanjung Balai berkisar 24–32 derajat Celsius, sedangkan Binjai 25–33 derajat Celsius.

Sementara itu, Kota Tebing Tinggi diprediksi berawan dengan suhu 24–32 derajat Celsius.

Kota Padang Sidempuan juga diprakirakan berawan dengan suhu 21–28 derajat Celsius.

Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan diimbau memperhatikan perkembangan cuaca, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan.

Informasi prakiraan cuaca dapat berubah mengikuti kondisi atmosfer.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi agar dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi terkini.* (ad)