Hal itu disampaikan Bobby dalam Chief Ministers' and Governors' Forum (CMGF) IMT-GT ke-32 di Hotel JW Marriott, Medan, Rabu (9/9/2026). Dalam forum tersebut, masing-masing negara menyampaikan ide dan gagasan untuk pengembangan program kerja sama IMT-GT.

Baca Juga:

• Wabup Zakiyuddin Tantang HKTI Jadi Garda Terdepan Dongkrak Kesejahteraan Petani Sumut

"Banyak poin yang kita bahas, ekonomi, akademi, lingkungan dan lainnya, salah satu yang banyak kita bahas adalah ekonomi, di mana kita semua sepakat untuk saling menguatkan dan tetap menjaga lingkungan lewat green dan blue ekonomi," kata Bobby usai acara.

Bobby mengatakan kerja sama penguatan ekonomi membutuhkan platform yang mampu menerjemahkan berbagai gagasan menjadi program nyata. Menurutnya, kesepakatan antarnegara harus dapat diimplementasikan agar memberikan manfaat bagi kawasan.

"Kita butuh dari sekadar rencana, kita butuh platform untuk mewujudkan gagasan menjadi program nyata yang bisa memberikan dampak langsung untuk kawasan ini," ujarnya.

Dukungan terhadap penguatan ekonomi kawasan juga disampaikan pimpinan delegasi Malaysia untuk CMGF, Abu Bakar Hamzah. Dia menilai kerja sama ekonomi penting untuk memperkuat ketahanan kawasan di tengah dinamika global.

"Kami mendukung program-program yang telah dipresentasikan masing-masing perwakilan, kita setuju penguatan ekonomi menjadi hal yang penting untuk kita bangun bersama," kata Abu Bakar.

Pimpinan delegasi Thailand Songklod Sawangowng juga menyatakan dukungannya terhadap berbagai gagasan penguatan kerja sama IMT-GT. Menurutnya, kolaborasi perlu diwujudkan dalam bentuk kesepakatan yang dapat dijalankan bersama.

"Kita perlu memperkuat kolaborasi dan memberikan bentuknya dari apa yang akan kita sepakati nantinya," ujar Songklod.

Pertemuan CMGF IMT-GT ke-32 tersebut dihadiri gubernur se-Sumatera, perwakilan delapan negara bagian Malaysia, dan 14 provinsi di wilayah selatan Thailand. Turut hadir delegasi dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand, perwakilan ASEAN, Kementerian Dalam Negeri, serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumut.

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama regional melalui berbagai sektor, terutama pengembangan ekonomi yang tetap memperhatikan aspek lingkungan.* (dh)

Sidang pembacaan dakwaan digelar di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (9/9/2026). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Risnawati Ginting membacakan kronologi dugaan tindak pidana tersebut di hadapan majelis hakim yang diketuai Pinta Uli Tarigan.

Baca Juga:

• Gagal karena Syarat Formal, Banding Jaksa Kandas: 4 Terdakwa Korupsi Aset PTPN Rp263 Miliar ke Citraland Tetap Bebas

Roby lalu menghubungi Ayub Pratama pada 5 Februari 2026. Keduanya disebut mendapat tawaran upah Rp20 juta per orang untuk membawa pil ekstasi dan cartridge pod getar dari Malaysia ke Indonesia.

"Awalnya terdakwa dihubungi Rudi dan ditawari pekerjaan untuk membawa barang. Setelah itu terdakwa diminta mencari satu orang lagi untuk ikut membawa barang tersebut," ujar Risnawati saat membacakan dakwaan.

Roby dan Ayub kemudian bertemu Rudi di Heritage Condominium, Malaysia, pada 11 Februari 2026 sekitar pukul 15.00 WIB. Jaksa menyebut Rudi menyerahkan dua tas ransel hitam yang berisi pil ekstasi dan 250 bungkus cartridge pod getar merek Batman.

Kedua terdakwa kemudian membawa barang tersebut menuju tempat penampungan migran gelap di wilayah Perak, Malaysia. Sehari berikutnya, mereka disebut berangkat menggunakan kapal tongkang menuju perairan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

Namun, perjalanan tersebut terhenti setelah Roby dan Ayub ditangkap personel Satresnarkoba Polrestabes Medan di perairan Laut Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, pada Sabtu (14/2/2026) sekitar pukul 22.30 WIB.

Penangkapan itu dilakukan setelah polisi mendapat informasi mengenai dugaan pengiriman narkotika. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan menyusuri perairan menggunakan sampan yang diduga ditumpangi keduanya.

Saat pemeriksaan, polisi menemukan satu tas ransel milik Roby yang berisi 200 bungkus cartridge pod getar merek Batman. Sementara dari Ayub ditemukan satu tas berisi 4.816 butir pil ekstasi dan 50 bungkus cartridge pod getar.

"Setelah diamankan dan dilakukan pemeriksaan, terdakwa bersama Ayub mengakui barang-barang tersebut diperoleh dari Rudi untuk diserahkan kepada seorang laki-laki yang dipanggil Bang Juntak di Tanjung Balai," kata Risnawati.

Jaksa kemudian memerinci barang bukti ekstasi yang diamankan. Di antaranya 964 butir merek Minion warna kuning dengan berat bersih 418,34 gram, 892 butir merek Redbull warna hijau dengan berat bersih 381,63 gram, serta 996 butir merek Heineken warna pink dengan berat bersih 416,71 gram.

Selain itu, terdapat 980 butir ekstasi merek Gold warna oranye dengan berat bersih 425,36 gram dan 984 butir merek Minion warna kuning dengan berat bersih 419,31 gram.

Hasil pemeriksaan laboratorium yang disampaikan jaksa menyatakan sampel tablet ekstasi tersebut mengandung narkotika. Dari 10 cartridge yang diperiksa, jaksa juga menyebut ditemukan cairan berwarna cokelat dalam kemasan hitam berlogo Batman.

Dalam perkara tersebut, Roby didakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 gram.

Jaksa menjerat Roby dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Roby juga didakwa dengan pasal alternatif sebagaimana dibacakan dalam persidangan.

Perkara ini masih dalam proses persidangan sehingga seluruh dakwaan jaksa terhadap Roby belum menjadi putusan pengadilan.* (tm/dh)

Ratusan siswa tersebut berasal dari dua sekolah, yakni 103 siswa SMPN 1 Gembong dan 127 siswa MTsN 3 Pati. Mereka diduga mengonsumsi hidangan MBG yang dibagikan sehari sebelumnya.

Baca Juga:

• Simpang Siur Hasil Lab Keracunan Massal MBG di Agam: BPOM Ngaku Sudah Kirim, Dinkes Sebut Belum

Direktur Utama RSUD RAA Soewondo Pati Ahmad Husin mengatakan jumlah pasien terus bertambah sejak pertama kali berdatangan. Para siswa yang mengalami muntah dan lemas langsung mendapatkan penanganan medis.

"Pada awalnya hanya masuk sekitar 136 orang, tapi semakin siang terus bertambah. Yang mengalami muntah dan lemas langsung kita beri penanganan diinfus supaya cepat mendapatkan pertolongan," ujar Ahmad Husin, Rabu (9/9/2026).

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati telah mengamankan sampel makanan dan menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan di lokasi kejadian.

Perwakilan Dinkes Pati Luky Pratugas Narimo mengatakan pihaknya masih melakukan Penyelidikan Epidemiologis (PE) dan uji laboratorium untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

"Informasi awal ini merupakan dugaan keracunan dari makanan MBG yang disajikan kemarin. Tapi sekali lagi ini masih dugaan. Tim kami sedang melakukan Penyelidikan Epidemiologis (PE) dan uji laboratorium," kata Luky saat ditemui di SMPN 1 Gembong.

Hingga Rabu malam, tim medis gabungan masih melakukan penanganan terhadap para siswa. Sebagian korban menjalani rawat inap, sementara lainnya mendapatkan observasi dan perawatan jalan.

Dinkes Pati masih menunggu hasil pemeriksaan untuk memastikan apakah keluhan yang dialami para siswa berkaitan dengan makanan MBG yang mereka konsumsi. (in/dh)

Hal itu disampaikan Zakiyuddin saat menghadiri Musyawarah Daerah sekaligus Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Sumut periode 2026-2031 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (9/9/2026).

Baca Juga:

• 10 Kali Beruntun Juara Umum MTQ Sumut, Rico Waas: Jangan Sombong, Ini Amanah yang Harus Dijaga

Menurutnya, penguatan sektor pertanian sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Karena itu, dia mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi di sektor pertanian.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sumut Surya juga mendorong HKTI memperkuat perannya sebagai mitra pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendukung swasembada pangan.

Surya mengatakan sektor pertanian memiliki posisi strategis bagi perekonomian Sumut. Berdasarkan data yang disampaikannya, sektor tersebut berkontribusi 25,88 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumut dan menyerap sekitar 2,42 juta tenaga kerja atau 35,43 persen dari total tenaga kerja.

Produksi padi Sumut pada Januari-September 2026 diperkirakan mencapai 1,96 juta ton gabah kering giling dengan luas panen sekitar 372.938 hektare. Sementara produksi jagung pada Januari-Juli 2026 mencapai sekitar 949 ribu ton, lebih tinggi dibandingkan kebutuhan daerah yang berada di kisaran 875 ribu ton.

Meski begitu, Surya menyebut masih ada sejumlah komoditas yang produksinya belum mampu memenuhi kebutuhan daerah. Produksi bawang merah, misalnya, baru mencukupi sekitar 63,8 persen kebutuhan. Sedangkan bawang putih dan kedelai masih membutuhkan pasokan dari luar daerah.

Karena itu, dia mengajak HKTI mendorong peningkatan produksi melalui inovasi, perluasan lahan budidaya, penguatan kelembagaan petani, serta pemanfaatan teknologi pertanian.

Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding menilai regenerasi petani juga menjadi hal penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Dia mendorong pengembangan petani muda dan petani milenial, termasuk melalui program magang agribisnis.

Sementara itu, Ketua Harian DPN HKTI Mulyono Machmir menekankan penguatan organisasi harus dimulai dari tingkat bawah. Menurutnya, kekuatan utama HKTI berada pada kelompok tani yang menjadi ujung tombak organisasi di lapangan.

Ketua DPD HKTI Sumut Gus Irawan Pasaribu menyatakan siap membangun kolaborasi dengan Pemprov Sumut serta pemerintah kabupaten dan kota dalam menjalankan program prioritas pertanian. Salah satu fokusnya adalah hilirisasi komoditas unggulan seperti kakao, kelapa, dan kopi.

Adapun pengurus DPD HKTI Sumut periode 2026-2031 yang dilantik yakni Gus Irawan Pasaribu sebagai ketua, Muhammad Syah sebagai sekretaris, dan Kamsir Aritonang sebagai bendahara.* (dh)

Kelima wartawan tersebut dilaporkan hilang kontak sejak Senin (7/9/2026). Mereka diketahui berlayar menggunakan kapal untuk mendokumentasikan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda.

Baca Juga:

• Hari Kedua Operasi SAR, 5 Jurnalis Hilang Kontak di Perairan Anak Krakatau Belum Terlacak

"Kondisi geografis Selat Sunda dan aktivitas GAK memerlukan respons cepat dan terkoordinasi, serta perlu melibatkan segala sumber daya yang memungkinkan," kata Yakub di Sekretariat IMO-Indonesia, Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Yakub juga meminta Gubernur Banten Andra Soni memberikan perhatian khusus terhadap proses pencarian lima jurnalis tersebut. Menurutnya, posisi geografis Banten yang berhadapan langsung dengan Selat Sunda membuat pemerintah daerah memiliki kepentingan dalam memastikan keselamatan masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut.

"Atas pertimbangan tersebut, Gubernur Banten perlu untuk memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini," ujarnya.

Ia menegaskan perhatian pemerintah daerah bukan berarti mengambil alih kewenangan Basarnas, TNI, Polri maupun instansi teknis lainnya. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah diperlukan agar seluruh unsur di wilayah Banten dapat bergerak secara optimal.

"Upaya tersebut semata memastikan bahwa seluruh unsur di wilayah Banten dapat bergerak dan memberikan dukungan secara optimal," jelasnya.

IMO-Indonesia juga meminta Pemprov Banten memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam operasi pencarian. Koordinasi tersebut antara lain dengan Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Syahbandar, pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat setempat.

Yakub menilai pencarian di wilayah laut tidak bisa dilakukan secara sektoral atau sporadis. Keterlibatan masyarakat pesisir dan nelayan, kata dia, juga penting untuk membantu memperluas pemantauan terhadap kemungkinan lokasi terakhir kapal maupun keberadaan para jurnalis.

"Pada konteks ini, pemerintah daerah dapat menjadi salah satu simpul koordinasi penting dan strategis dalam memperkuat dukungan terhadap operasi pencarian yang secara otoritatif dipimpin oleh lembaga yang memiliki mandat yang jelas dan kuat," pungkasnya.

Hingga Rabu (9/9/2026), upaya pencarian terhadap lima jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau masih terus dilakukan.* (dh)

MEDAN - Kafilah Kota Medan kembali meraih Juara Umum Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 2026. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas pun menyerahkan piala bergilir sekaligus bonus kepada para qari, qariah, dan anggota kafilah.

Piala bergilir tersebut diserahkan Ketua Harian LPTQ Kota Medan Damri Tambunan kepada Rico Waas di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (9/9/2026). Dalam kesempatan itu, Rico memberikan apresiasi atas perjuangan seluruh anggota kafilah yang berhasil mengharumkan nama Kota Medan.

Baca Juga:

• "Sudah Lama Hilang dari Peredaran", RE Nainggolan Sebut Bobby Nasution Berhasil Bikin IMT-GT Kembali Menyala di Sumut

"Juara umum ini bukanlah hal yang untuk kita sombongkan, bukanlah hal yang untuk kita besar-besarkan. Juara umum ini harusnya menjadi pengingat kita kalau kita harus bekerja atau berbuat yang jauh lebih baik lagi," ujar Rico.

Dia menilai predikat juara umum merupakan amanah yang harus dijaga. Keunggulan dalam membaca Al-Qur'an, kata Rico, perlu diiringi sikap dan keteladanan yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Menjadi juara berarti menjadi yang terbaik dalam membaca Al-Qur'an. Ini adalah pilihan Allah, dan amanah ini harus dijaga untuk memberi pencerahan serta menularkan kebaikan kepada generasi berikutnya," katanya.

Rico juga memberikan perhatian khusus kepada generasi muda anggota Kafilah Kota Medan. Dia meminta para qari dan qariah tidak membatasi cita-cita dan berani bermimpi menjadi bagian dari pembangunan bangsa di masa depan.

"Jangan pernah menutup mimpi, Adik-adik sekalian. Allah yang Maha Menentukan dan akan memberikan jalan bagi orang-orang yang memiliki niat baik," ujar Rico.

Khusus peserta asal Medan yang nantinya memperkuat Kafilah Sumut di MTQ tingkat nasional di Semarang, Jawa Tengah, Rico berharap mereka dapat memberikan prestasi terbaik. Namun, dia menekankan bahwa nilai utama dari kemampuan tersebut adalah menjaga agar lantunan ayat suci Al-Qur'an terus dibaca dan diamalkan.

Sementara itu, Damri Tambunan menyebut Kafilah Kota Medan berhasil menjadi juara umum MTQ tingkat Provinsi Sumut untuk yang ke-10 kalinya. Pada MTQ ke-40 ini, Medan mengirim 55 peserta dalam berbagai cabang dan golongan.

Dari jumlah tersebut, 22 peserta meraih Terbaik I, tujuh peserta Terbaik II, dua peserta Terbaik III, 16 peserta meraih juara harapan, sementara delapan peserta belum meraih prestasi.

Atas capaian tersebut, seluruh anggota kafilah memperoleh bonus dengan total Rp145 juta. Rinciannya, Rp4 juta untuk Terbaik I, Rp3 juta untuk Terbaik II, Rp2 juta untuk Terbaik III, Rp1,5 juta untuk juara harapan, dan Rp1 juta bagi peserta yang belum meraih prestasi.

"Alhamdulillah, Kafilah Kota Medan mendapat Juara Umum. Dan juara umum ini yang ke-10 kalinya. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Medan Rico Waas yang terus memberikan perhatian kepada para ahli Al-Qur'an," kata Damri.

Damri menambahkan, 18 dari 22 peserta asal Kota Medan yang meraih Terbaik I terpilih untuk memperkuat Kafilah Sumut pada MTQ tingkat nasional di Semarang.

"Kami berharap para peserta asal Kota Medan yang dipercaya memperkuat Kafilah Sumatera Utara mampu kembali menorehkan prestasi terbaik pada MTQ tingkat nasional," ujarnya.

Bonus bagi para anggota Kafilah Kota Medan kemudian diserahkan secara simbolis oleh Rico Waas didampingi Ketua Harian LPTQ Kota Medan kepada perwakilan peserta peraih juara.* (dh)

MEDAN - Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 di Kota Medan mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat Sumatera Utara (Sumut) RE Nainggolan. Ia menilai kepemimpinan Gubernur Sumut Muhammadapresiasi dari tokoh masyarakat Sumatera Utara (Sumut) RE Nainggolan. Ia menilai kepemimpinan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution berhasil menghidupkan kembali peran strategis Sumut dalam kerja sama regional.

RE Nainggolan yang pernah menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut menilai pelaksanaan forum internasional tersebut menjadi momentum penting bagi kebangkitan diplomasi ekonomi dan kerja sama antardaerah di Sumut.

Baca Juga:

• 22% Penduduk Indonesia Ada di Sumatera, 10 Gubernur Teken Kesepahaman Bangun Kawasan Usai Diinisiasi Bobby Nasution

Menurutnya, forum IMT-GT sempat tidak lagi terlihat menonjol di Sumut dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, Sumut memiliki posisi strategis secara geopolitik dan geoekonomi dalam kawasan kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

"Jujur harus kita akui, event ini sudah sekian lama seperti hilang dari 'peredaran' di daerah kita. Padahal, Sumut memiliki posisi geopolitik dan geoekonomi yang luar biasa strategis dalam segitiga pertumbuhan ini," katanya.

RE Nainggolan menilai Bobby mampu mengembalikan marwah kerja sama tersebut melalui kerja cepat dan komunikasi lintas sektor.

"Di tangan dingin Pak Bobby, marwah kerja sama regional ini berhasil dihidupkan kembali, atau dalam istilah sekarang kembali menyala," sambungnya.

Ia juga menilai langkah Bobby sejak awal menjabat sebagai Gubernur Sumut menunjukkan pola kerja yang dinamis dan responsif. Menurutnya, kemampuan membangun komunikasi lintas sektor serta menjalankan program di lapangan menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi Sumut di tingkat regional.

"Sebagai orang yang lama di birokrasi, saya melihat ada ritme kerja yang dinamis, taktis, dan responsif. Gerak cepat sejak hari pertama menjabat telah membawa banyak perubahan fundamental," ujarnya.

RE Nainggolan kemudian menyoroti pentingnya kerja sama antardaerah yang dinilai menjadi kunci dalam pembangunan. Hal itu, menurutnya, juga sejalan dengan tema disertasi program doktoral Bobby Nasution di Universitas Sumatera Utara (USU) yang mengangkat kerja sama antardaerah.

"Dalam berbagai kesempatan selalu saya sampaikan, tak ada keberhasilan pembangunan tanpa kerjasama antardaerah karena banyak persoalan memang hanya bisa diatasi dengan kerjasama dan koordinasi yang baik. Atau dalam jargon Pak Gubsu, kolaborasi," katanya.

Ia mengibaratkan kerja sama antardaerah seperti gerakan dalam tari atau manortor. Menurutnya, diperlukan keselarasan agar seluruh pihak dapat mencapai hasil yang baik.

"Apalagi dalam pembangunan dan upaya meningkatkan pelayanan publik," tambahnya.

RE Nainggolan berharap kesepakatan ekonomi yang dihasilkan dalam forum IMT-GT ke-32 dapat segera ditindaklanjuti. Ia juga berharap sinergi bersama 10 gubernur se-Sumatera dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan infrastruktur di Sumut.* (dh)

Hal itu disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sumut Ade Sofianita melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Kesra Setdaprovsu Syahrial Effendi Pane dalam konferensi yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (9/9/2026).

Baca Juga:

• Surplus Jagung 74 Ribu Ton tapi Bawang Merah dan Kedelai Masih Impor, Wagub Sumut Ajak HKTI Benahi Sektor Pertanian

Syahrial menjelaskan total alokasi belanja hibah untuk bantuan rumah ibadah tahun 2026 mencapai Rp67.506.202.477. Hingga 9 September 2026, realisasi penyaluran bantuan telah mencapai 34,11% atau sekitar Rp23.029.000.000.

Proses pengajuan bantuan hibah diawali dengan permohonan dari calon penerima, seperti Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), pengurus gereja, maupun pengurus rumah ibadah lainnya kepada Gubernur Sumut.

Setelah permohonan diterima, Biro Kesra Setdaprov Sumut melakukan survei lokasi dan penilaian kelayakan. Usulan kemudian diproses dalam perubahan anggaran untuk dibahas melalui KUA-PPAS hingga ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.

Syahrial mengatakan bantuan hibah tersebut diberikan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Bantuan diperuntukkan antara lain untuk pembangunan dan renovasi rumah ibadah.

Penerima hibah juga tidak dapat menerima bantuan pada setiap tahun secara berturut-turut.

"Kalau sudah mendapatkan bantuan tahun 2026, maka tahun 2027 tidak bisa dapat lagi, harus berkelang nanti di tahun 2028. Permohonan bantuan itu diajukan paling lambat 31 April pada tahun berjalan dan itu untuk penerimaan bantuan tahun berikutnya," jelasnya.

Besaran bantuan untuk setiap rumah ibadah berbeda-beda. Nilainya disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan berdasarkan hasil survei di lapangan.

Untuk pembangunan kamar mandi, misalnya, bantuan dapat berkisar Rp20 juta-Rp30 juta. Sedangkan pembangunan fisik masjid secara keseluruhan dapat memperoleh bantuan hingga Rp500 juta-Rp1 miliar.

Syahrial menegaskan rumah ibadah yang diajukan untuk mendapatkan bantuan setidaknya harus sudah memiliki bangunan atau progres fisik. Pemerintah tidak dapat memberikan bantuan apabila lokasi masih berupa tanah kosong.

"Rumah ibadah yang kita bantu minimal sudah ada bangunan fondasi 10 persen yang membuktikan ada pembangunan rumah ibadah di lokasi tersebut, kalau masih hanya lahan tanah kosong, kita tidak bisa memberikan bantuannya," ujarnya.

Penerima bantuan juga diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pembangunan paling lambat 31 Desember pada tahun berjalan. Ketentuan tersebut bertujuan memastikan dana hibah digunakan sesuai peruntukan.

Biro Kesra Setdaprovsu menyatakan penyaluran bantuan rumah ibadah akan terus dilakukan sesuai ketentuan serta kemampuan anggaran daerah.

"Sepanjang masyarakat bermohon bantuan, kita lakukan survei lokasi dan kita sesuaikan juga dengan kemampuan anggaran Sumut," kata Syahrial.* (dh)

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang digelar di Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/9/2026). Bobby yang bertindak sebagai moderator atau chair dalam pertemuan tingkat gubernur Indonesia, Malaysia, dan Thailand turut mengundang para gubernur se-Sumatera untuk bertukar gagasan mengenai kemajuan Pulau Sumatera.

Baca Juga:

• Karet, Kopi, Sawit Kuasai Pasar Nasional, Bobby Nasution Usulkan 4 Skema Satukan Kekuatan Ekonomi 10 Provinsi Sumatera

"Tadi kita mendengar masukan dari rekan-rekan gubernur, ide-ide di antaranya untuk saling bekerja sama antarprovinsi, kabupaten, kota, karena masing-masing memiliki keunggulan-keunggulan yang bisa saling mengisi," kata Tito usai rapat koordinasi gubernur se-Sumatera di Hotel JW Marriott Medan.

Usai rapat koordinasi, para gubernur juga menandatangani kesepahaman terkait rencana pembangunan, sinergi, dan kerja sama antardaerah.

Tito mengatakan pemerintah pusat mendukung gagasan pembangunan yang dapat memperkuat konektivitas serta pertumbuhan ekonomi di kawasan Sumatera.

"Ada ide untuk membuat semacam konsep pembangunan terintegrasi kawasan khusus, kawasan atau region Sumatera. Nggak masalah, nanti dalam rangka untuk konsep besar ya, tentang konektivitas, pembangunan ekonomi, tentang pembangunan di bidang misalnya pangan, energi, dan lain-lain," ujarnya.

Menurut Tito, pemerintah pusat akan memberikan dukungan terhadap konsep pembangunan yang positif dan saling memperkuat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tito menilai Pulau Sumatera memiliki potensi besar dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sekitar 22 persen populasi Indonesia berada di Pulau Sumatera.

Selain itu, posisi geografis Sumatera yang berada di jalur Samudra Hindia dan Selat Malaka dinilai memberikan keuntungan strategis. Kondisi tersebut membuka peluang bagi pelabuhan-pelabuhan di Sumatera untuk dikembangkan sebagai hub yang terhubung dengan berbagai negara di Asia, Eropa, hingga Afrika.

"Kalau bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan, Sumatera ini di samping bermanfaat bagi Sumatera sendiri, juga akan mendorong pertumbuhan daerah dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional," kata Tito.

Inisiatif mempertemukan para gubernur se-Sumatera tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas wilayah. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan Sumatera agar semakin terintegrasi dan memberikan dampak bagi perekonomian nasional.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Bengkulu Mian, serta Pj Sekdaprov Sumut A. Tumanggor.* (dh)

Skema pertama yang ditawarkan Bobby yakni mengintegrasikan rantai nilai komoditas unggulan dari basis produksi menjadi basis industri. Dia mencontohkan kelapa sawit di Sumatera Utara yang saat ini menghasilkan sekitar 120 produk turunan, namun masih memiliki ruang besar untuk memperkuat hilirisasi di seluruh Sumatera.

Baca Juga:

• Satukan 10 Gubernur se-Sumatera di Forum IMT-GT, Gebrakan Bobby Nasution Diacungi Jempol Mendagri

Karena itu, dia mengusulkan pembangunan jalur kereta yang menghubungkan sentra produksi komoditas dari sejumlah daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Konektivitas tersebut diharapkan membuat hasil bumi dapat dikonsolidasikan untuk kemudian diekspor melalui jalur perdagangan internasional.

Bobby menyebut jalur Selat Malaka dan Samudra Hindia dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pasar, termasuk ke Tiongkok dan India.

Skema ketiga yang diusulkan adalah kerja sama berbasis proyek dan tepat waktu atau on-time. Menurut Bobby, sejumlah gagasan kerja sama antardaerah masih banyak berhenti pada tahap wacana.

Sebagai alternatif pembiayaan proyek kawasan, Bobby mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) gabungan lintas provinsi se-Sumatera. Konsep tersebut disebut dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan pengembangan kawasan.

Selain itu, Bobby mengusulkan sindikasi perbankan pembangunan daerah (BPD) yang melibatkan delapan BPD milik 10 provinsi di Sumatera.

Skema keempat berkaitan dengan stabilitas harga pangan dan penguatan agribisnis melalui dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.

Bobby mengatakan Pemprov Sumut telah membangun gudang penyangga atau buffer stock pangan di Pulau Nias yang terintegrasi dengan akses pelabuhan. Fasilitas tersebut ditujukan untuk membantu menjaga ketersediaan sekaligus menstabilkan harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan.

"Harusnya di beberapa daerah terluar yang ada di daerah memiliki stok pangan, buffer stok minimal untuk 3 bulan pencadangan pangan suatu daerah," kata Bobby.

Menurut Bobby, Sumatera telah memiliki skala ekonomi, pasar, dan produksi yang besar. Karena itu, tantangan yang dihadapi bukan lagi sekadar mencari potensi baru, melainkan menghubungkan potensi antarwilayah agar menjadi kekuatan ekonomi bersama.

"Tantangannya bukan lagi ada atau tidak adanya potensi yang ada di Pulau Sumatra. Tapi tantangannya adalah bagaimana menghubungkan dan menyatukan potensi ini untuk menjadi kekuatan besar bagi kawasan dan juga bagi Indonesia," ujarnya.

Bobby memaparkan sejumlah data sebagai dasar usulannya. Pada triwulan I 2026, Pulau Sumatera berkontribusi 22,08% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau setara lebih dari Rp1.361 triliun. Pada semester I 2026, kontribusi tersebut disebut meningkat menjadi lebih dari Rp2.812 triliun.

Dari sisi kependudukan, Sumatera menyumbang 21,9% dari total penduduk Indonesia. Sementara dari sisi komoditas, sejumlah produk unggulan Sumatera memiliki kontribusi terhadap produksi nasional di atas 40%, antara lain karet 75%, kopi 74%, dan kelapa sawit lebih dari 55%.

Komoditas kelapa dan tebu juga disebut berkontribusi di atas 30% terhadap produksi nasional. Sementara kakao serta hasil laut dan perikanan masing-masing berkontribusi di atas 20%.

Meski memiliki skala produksi besar, Bobby menilai kontribusi PDRB Sumatera sebesar 22,08% terhadap perekonomian nasional masih dapat ditingkatkan. Menurutnya, perekonomian Sumatera masih banyak bertumpu pada produksi, sementara penguatan sektor industri dan pengolahan masih memiliki ruang yang besar.

Gubernur Jambi Al Haris menyambut positif gagasan kerja sama antardaerah tersebut. Dia berharap koordinasi antarprovinsi dapat terus berlanjut sehingga Sumatera dapat berkembang sebagai satu kawasan dengan pemerataan pembangunan yang semakin baik.

"Yang penting adalah komitmen kita dalam rangka rakor ini bagaimana menguatkan peran penting provinsi di Pulau Sumatera sehingga tidak hanya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menguatkan ekonomi daerah di Pulau Sumatera ini," kata Al Haris.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Bengkulu Mian, dan Pj Sekdaprov Sumut A. Tumanggor.* (dh)

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang digelar di Medan, Sumatera Utara. Bobby yang bertindak sebagai moderator atau chair dalam pertemuan tingkat gubernur Indonesia, Malaysia, dan Thailand turut mengundang para gubernur se-Sumatera untuk bertukar gagasan mengenai pembangunan kawasan.

Baca Juga:

• Belum Jelas Penyebabnya, Bobby Nasution Buka Opsi Pengobatan Tradisional untuk Siswa Keracunan MBG di Karo

"Tadi kita mendengar masukan dari rekan-rekan gubernur, ide-ide di antaranya untuk saling bekerja sama antarprovinsi, kabupaten, kota, karena masing-masing memiliki keunggulan-keunggulan yang bisa saling mengisi," kata Tito usai rapat koordinasi gubernur se-Sumatera dalam rangkaian IMT-GT di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9/2026).

Dalam rapat tersebut, para gubernur juga menyampaikan berbagai konsep pembangunan yang dapat dilakukan secara terintegrasi antardaerah. Pemerintah pusat, kata Tito, mendukung gagasan yang dapat memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

"Ada ide untuk membuat semacam konsep pembangunan terintegrasi kawasan khusus, kawasan atau region Sumatera. Nggak masalah, nanti dalam rangka untuk konsep besar ya, tentang konektivitas, pembangunan ekonomi, tentang pembangunan di bidang misalnya pangan, energi, dan lain-lain," ujarnya.

Tito menegaskan pemerintah pusat akan mendukung konsep pembangunan yang bersifat positif dan saling memperkuat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Tito, Pulau Sumatera memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sekitar 22% populasi Indonesia disebut berada di Pulau Sumatera.

Selain potensi demografi, posisi geografis Sumatera juga dinilai strategis karena berada di jalur Samudra Hindia dan Selat Malaka. Kondisi tersebut, menurut Tito, membuka peluang bagi pelabuhan-pelabuhan di Sumatera untuk dikembangkan sebagai hub yang terhubung dengan berbagai kawasan dunia.

"Kalau bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan, Sumatera ini di samping bermanfaat bagi Sumatera sendiri, juga akan mendorong pertumbuhan daerah dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional," pungkas Tito.

Pertemuan para gubernur se-Sumatera tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi pembangunan lintas wilayah, terutama dalam bidang konektivitas, pangan, energi, dan pengembangan ekonomi.* (dh)

Hal itu disampaikan Surya saat menghadiri Musyawarah Daerah sekaligus Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Sumatera Utara periode 2026-2031 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (9/9/2026).

Baca Juga:

• Teror Bakteri di Menu MBG Siswa Karo: Labkes Sumut Bongkar Temuan E. Coli hingga Staphylococcus

Dia juga memaparkan sejumlah capaian sektor pertanian. Berdasarkan prakiraan Kerangka Sampel Area periode Januari-September 2026, luas panen padi diperkirakan mencapai 372.938 hektare dengan produksi sekitar 1,96 juta ton gabah kering giling. Produktivitas rata-rata tercatat 5,26 ton per hektare.

Sementara produksi jagung pada Januari-Juli 2026 mencapai sekitar 949 ribu ton. Jumlah tersebut disebut lebih tinggi dibandingkan kebutuhan daerah yang berada di kisaran 875 ribu ton, sehingga Sumut mencatat surplus lebih dari 74 ribu ton.

Di sektor perkebunan, Sumut juga menjadi salah satu sentra perkebunan nasional dengan sejumlah komoditas unggulan. Produksi kelapa sawit tercatat sekitar 7,95 juta ton, karet 310 ribu ton, kelapa 102 ribu ton, kopi arabika 77,7 ribu ton, kopi robusta 10,3 ribu ton, kakao 37,3 ribu ton, serta aren sekitar 8 ribu ton.

Meski demikian, Surya mengakui masih ada tantangan yang perlu ditangani bersama. Salah satunya pemenuhan sejumlah komoditas pangan. Produksi bawang merah saat ini baru memenuhi sekitar 63,8% kebutuhan daerah, sedangkan bawang putih dan kedelai masih bergantung pada pasokan dari luar Sumut.

Karena itu, Surya mengajak HKTI mengambil peran lebih luas sebagai penggerak pembaruan sektor pertanian melalui inovasi, perluasan budidaya, penguatan kelembagaan petani, dan pemanfaatan teknologi.

"HKTI harus terus hadir sebagai rumah besar petani, menjadi wadah yang memperkuat kapasitas, memperluas kesempatan, menyuarakan aspirasi, serta menjadi mitra pemerintah dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan pertanian," ujar Surya.

Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding mengatakan hasil Munas HKTI ke-10 diharapkan menjadi rujukan kerja organisasi mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, ranting hingga kelompok tani.

Menurutnya, penguatan organisasi petani perlu dilakukan melalui pendataan dan tata kelola yang baik. HKTI juga diminta mempercepat regenerasi petani karena mayoritas petani saat ini telah berusia senior.

"Kalau kita tidak merencanakan dengan baik, ke depan tidak ada lagi yang bekerja di sektor pertanian. Karena itu, harus disiapkan kader petani muda, petani milenial, termasuk melalui magang agribisnis pertanian," kata Abdul Kadir.

Ketua Harian DPN HKTI Mulyono Machmir mengatakan HKTI telah berdiri sejak 1973 dan kini memasuki usia 53 tahun. Menurutnya, kekuatan organisasi berada pada struktur paling bawah, terutama kelompok tani. Karena itu, penguatan HKTI harus dimulai dari tingkat akar rumput hingga desa.

Ketua DPD HKTI Sumut Gus Irawan Pasaribu menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan para pejuang petani dari seluruh kabupaten dan kota di Sumut. Dia menilai sektor pertanian harus menjadi sektor superprioritas karena berperan penting terhadap perekonomian daerah dan menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Gus Irawan menegaskan HKTI Sumut siap berkolaborasi dengan Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung program pertanian, termasuk hilirisasi komoditas unggulan seperti kakao, kelapa, dan kopi.

Dalam kegiatan tersebut, Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding melantik kepengurusan DPD HKTI Sumut periode 2026-2031. Susunan pengurus yang dilantik yakni Ketua DPD HKTI Sumut Gus Irawan Pasaribu, Sekretaris Muhammad Syah, dan Bendahara Kamsir Aritonang.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sultan Deli ke-14 Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution, Wakil Bupati Asahan Rianto, Wakil Bupati Humbang Hasundutan Junita Rebeka Marbun, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, anggota DPRD Sumut, serta pengurus 32 DPC HKTI se-Sumatera Utara.* (dh)

Rico menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Yoon Soongu di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (9/9/2026). Dalam pertemuan itu, Rico membuka peluang memperkuat hubungan Medan dengan Korea Selatan melalui berbagai sektor.

Baca Juga:

• Urus Segala Administrasi dalam Satu Tempat, 3.000 Warga Medan Selayang Serbu MPP Roadshow di Hari Pertama

"Kalau kopi kami ingin diekspor ke kota-kota di Korea, kami siap memfasilitasi," tegas Rico.

Selain perdagangan, Rico juga melihat industri kreatif Korea Selatan sebagai peluang untuk transfer pengetahuan bagi pelaku ekonomi kreatif di Medan. Dia membuka kemungkinan kerja sama di bidang perfilman, musik, seni pertunjukan hingga pendidikan.

"Kami tertarik apabila ada pertukaran pengetahuan dalam bidang seni film, drama, dan musik. Mungkin ada universitas yang bisa mengeluarkan modul untuk belajar K-Pop dan K-Drama. Dunia kreatif ini punya potensi besar menggerakkan roda ekonomi," kata Rico.

Di sektor kesehatan, Rico mendorong Medan agar dapat berkembang menjadi salah satu destinasi medical tourism atau wisata medis. Gagasan tersebut diarahkan melalui pengembangan Rumah Sakit Haji Medan bersama pihak Korea Selatan.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat menghadirkan sejumlah layanan kesehatan unggulan dan terakreditasi, termasuk pusat jantung, onkologi, serta medical check-up.

Gagasan kerja sama yang disampaikan Rico mendapat apresiasi dari Dubes Korea Selatan Yoon Soongu. Yoon menilai Rico memiliki pendekatan yang kreatif dan responsif dalam melihat peluang kerja sama, khususnya di bidang kebudayaan.

"Bapak Wali Kota sangat kreatif dan sangat perhatian dengan kebudayaan. Bapak sangat berbeda dengan wali kota lain yang pernah saya temui," ujar Yoon.

Yoon juga mendorong agar hubungan kota kembar atau sister city antara Medan dan Gwangju yang telah terjalin dapat semakin diperdalam.

Menurut Yoon, kerja sama Medan-Gwangju dapat dikembangkan melalui sektor ekonomi kreatif, pertukaran budaya, serta program pertukaran pelajar dan mahasiswa.

Dalam audiensi tersebut, Rico didampingi Kepala Bappeda Medan Ferri Ichsan dan Kabag Kerja Sama Seri Inderahayu.

Pertemuan juga dihadiri Dr Parlindungan Purba selaku Honorary Consul of the Republic of Korea, Park Yohan selaku Country Director EDCF Jakarta Representative Office, The Export-Import Bank of Korea, First Secretary Kedutaan Besar Korea Selatan Han Na La, Deputy Country Director EDCF Jakarta Representative Office Yoo Seung, serta Chung Dodam selaku spesialis sekaligus penerjemah Kedutaan Besar Korea Selatan.* (dh)

MPP Roadshow berlangsung selama dua hari, 9-10 September 2026, dengan menghadirkan 18 tenant dari berbagai instansi dan lembaga dalam satu lokasi.

Baca Juga:

• Rico Waas Bawa Perubahan Perda Pajak dan Retribusi ke DPRD, Apa Saja yang Berubah?

Kegiatan tersebut ditinjau langsung Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrur Razi. Erfin melihat langsung proses pelayanan sekaligus memastikan masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan tanpa harus mendatangi sejumlah kantor pemerintahan secara terpisah.

"Hari ini ada 18 tenant yang bergabung bersama kita. Jadi bukan hanya layanan Pemerintah Kota Medan, termasuk juga BPJS Ketenagakerjaan dan berbagai layanan lainnya, termasuk cek kesehatan gratis," ujar Erfin didampingi sejumlah kepala perangkat daerah Pemko Medan, Rabu (9/9/2026).

Menurut Erfin, tingginya jumlah warga yang memanfaatkan layanan pada hari pertama menunjukkan konsep pelayanan publik yang langsung mendatangi masyarakat mendapat sambutan positif.

"Terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Ada sekitar 3.000 masyarakat yang kita layani, itu di awal tadi dan mungkin masih bisa bertambah lagi. Artinya, partisipasi masyarakat cukup tinggi," kata Erfin.

Pelaksanaan MPP Roadshow menjadi bagian dari komitmen Pemko Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap untuk menghadirkan layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat.

Erfin mengatakan pemerintah akan terus mendorong pola pelayanan yang tidak hanya terpusat di kantor pemerintahan, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat melalui pelayanan terpadu.

"Kegiatan ini sejalan dengan arahan Bapak Wali Kota Medan Rico Waas supaya kita selalu berupaya mendekatkan dan mempermudah layanan masyarakat, sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kita," ujarnya.

Warga Medan Selayang juga menyambut baik pelaksanaan MPP Roadshow. Salah seorang warga, Basrah, mengaku terbantu karena berbagai layanan dapat diakses lebih dekat dari tempat tinggalnya.

"Kami masyarakat terbantu dengan adanya MPP, dekat dengan rumah bisa mengurus pelayanan administrasi kependudukan," kata Basrah.

Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan dari International Organization for Migration (IOM) kepada masyarakat kurang mampu.

Bantuan diserahkan Erfin Fachrur Razi didampingi Camat Medan Selayang Muhammad Husnul Hafiz Rambe sebagai bagian dari kolaborasi membantu masyarakat yang membutuhkan.

Pemko Medan berharap pola pelayanan jemput bola seperti MPP Roadshow dapat terus dikembangkan untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan pemerintah secara cepat dan efisien.* (dh)

Peresmian itu ditandai Penyerahan Kunci secara simbolis dan Pemotongan Pita oleh Wali Kota Mahyaruddin Mahyaruddin Salim.

Baca Juga:

• IPG Tanjungbalai 92,11 Persen, Mahyaruddin Soroti Kesenjangan Gender dalam Pembangunan

Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin menyampaikan dengan ditempatinya rumah dinas jabatan yang baru, diharapkannya lebih memberikan inspirasi dalam mengemban tugas di lingkungan Makoramil 17/DB guna mewujudkan keamanan masyarakat di wilayah Kecamatan Datuk Bandar dan Kota Tanjungbalai.

"Kami Pemerintah Daerah tetap berkomitmen untuk tetap membangun komunikasi, bersinergi untuk mencapai tujuan visi misi kami sebagai kepala Daerah tentu kami memerlukan kerjasama antara TNI dan Polri serta Forkopimda lainya," jelasnya.

Lanjut Wali Kota, saya bersama DPRD dalam rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun kedepan sampai tahun 2030 membangun berkolaborasi dan mendukung pembangunan dari seluruh Forkopimda dalam mewujudkan Visi Tanjungbalai EMAS.

Kami berharap bantuan yang saat ini diberikan akan dapat ditingkatkan pada tahun mendatang, hari ini Pemko Tanjungbalai memberikan bantuan untuk 2 (dua) unit rumah, pungkasnya.

Sebelumnya, Dandim 0208/AS Letkol Inf Edy Syahputra mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Wali Kota Tanjungbalai sudah membantu pembangunan rumah dinas untuk kami di Makoramil 17/DB.

"Ini adalah bentuk apresiasi serta rasa syukur atas kepedulian Pemerintah Kota Tanjungbalai kepada Kodim 0208/AS," ujarnya.

Saya berharap personel kodim 0208/AS khusunya personel Koramil 17/DB yang akan menempati perumahan ini dapat merawat rumah ini dengan baik. Diharapkan dapat dengan sebaik-baiknya, Ini dapatnya perbaikan perumahan ini agar dapat memberikan motivasi dan semangat bagi kita dan keluarga dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara, ujar Letkol Inf Edy Syahputra.

Bantuan ini menurutnya sangat membantu TNI dalam menjalankan tugas, baik dalam penanganan kebencanaan, pendampingan masyarakat, maupun pengamanan. "Kami berterima kasih dan bangga kepada Wali Kota Tanjungbalai telah merangkul semua forkopimda dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan untuk kebersamaan dan tugas kebersamaan dalam mendukung Kota Tanjungbalai. Kami siap mendukung pembangunan Kota Tanjungbalai yang maju dan sejahtera," ucapnya.

Turut hadir Ketua DPRD Tengku Eswin, Kapolres Tanjungbalai, AKBP Welman Fery, mewakili Danlanal TBA, Lettu Laut R Holong S, mewakili Kajari Kasubagbin Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Idham, Ketua Pengadilan Negeri Karolina Selfia Br Sitepu, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Kalapas Kelas II TBA Refin Tua Manullang, Kasdim 0208/Asahan, Mayor Inf Abdul Haris pane, Ketua Persit KCK Cab. XXXV Dim 0208 Ibu Vina Edy Syahputra, Danramil 17BD, Lettu Chb, A.J Damanik, Camat Datuk Bandar Syamsul Efendi dan udangan lainnya. (dh)

Acara yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim turut dihadiri Kadis P3A-PM dan P2KB Irma Suryani, Dr Hairani Siregar Dosen Kesejahteraan Sosial sekaligus Fasilitator PUG Narasumber dari FISIP Universitas Sumatera Utara Medan dan para Kasubbag Program Perencanaan se Kota Tanjungbalai.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim mengatakan upaya mewujudkan kesetaraan gender sejauh ini telah dilakukan oleh banyak pihak. Namun realita yang terjadi dalam masyarakat masih banyak praktek ketidakadilan gender dalam berbagai aspek pembangunan yang kebanyakan dialami oleh perempuan.

Baca Juga:

• LASQI Tanjungbalai Punya Nahkoda Baru, Mahyaruddin Dorong Pembinaan Generasi Muda

Lebih lanjut Wali Kota mengatakan untuk kondisi di Kota tanjungbalai dapat kita lihat melalui indeks pembangunan gender (IPG), sebab pada titik inilah perlunya kita bersama-sama melakukan evaluasi strategi agar terciptanya percepatan kesetaraan gender dan implementasi PUG sesuai target RPJMD di Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan data BPS saat ini, IPG Kota Tanjungbalai tahun 2025 berada di angka 92,11%, masih berada dibawah Provinsi Sumatera Utara (Provsu) pada angka 92,21 % dan Nasional 92,69 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kota tanjungbalai. Sedangkan dari sisi indeks pemberdayaan gender (IDG) Kota Tanjungbalai berada diangka 72,61 %, juga masih dibawah Provsu dengan IDG sebesar 72,45 % dan nasional sebesar 72,62 %. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pembangunan di Kota Tanjungbalai belum menunjukkan peran yang signifikan, sebutnya.

Mahyaruddin menegaskan indikator atas keberhasilan implementasi PUG, tidak hanya melalui angka statistik IPG melainkan juga adanya legitimasi melalui peran bersama sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG).

Perlu saya tekankan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) bukan merupakan suatu program kegiatan, melainkan strategi pembangunan. strategi PUG perlu diintegrasikan dengan program pembangunan demi memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua, tambahnya.

"Bimtek penyelenggaraan PUG ini merupakan upaya pemerintah dalam membuka wawasan dan peningkatan SDM OPD untuk lebih memahami arti dan pentingnya kesetaraan gender dan menuangkannya dalam anggaran yang responsif gender di masing - masing perangkat daerah melalui gender action budget (GAB)," tutur Wali Kota lagi.

Harapannya, melalui Bimtek kali ini agar segala kebijakan dan kegiatan baik dalam pemerintahan dan masyarakat memiliki sensitifitas gender dan tidak bias gender. Ia menyadari bahwa implementasi PUG di Kota Tanjungbalai saat ini masih memerlukan berbagai penguatan berkelanjutan agar kesetaraan dan keadilan gender benar-benar dapat terwujud secara optimal. implementasi ini perlu terus digali untuk memastikan apakah kesetaraan dan keadilan gender tersebut telah benar-benar terwujud secara nyata di Kota Tanjungbalai.

Ia juga berharap setiap perangkat daerah menyampaikan data dan informasi yang lengkap, akurat, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah, sekaligus memperkuat pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

"Saya berharap seluruh OPD dapat memastikan kualitas data yang disampaikan. Dengan data yang baik, kita bisa melahirkan kebijakan dan program yang tepat sasaran serta anggaran yang berkeadilan gender," tutupnya.

Sebelumnya, Kadis P3A-PM dan P2KB Irma Suryani dalam laporannya menyampaikan Tujuan dari Bimtek Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/kota Tahun 2026 adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan perserta tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG), agar Perangkat Daerah membentuk Kelembagaan PUG melalui Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah, Peserta mampu mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dan menemukan solusi terbaik dalam rangka percepatan PUG dan pelaksanaan PPRG di masing-masing Perangkat daerah dan Perangkat Daerah mampu menyusun RKA yang berlandaskan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah dengan menyusun Gender Actin Budget (GAB).

Pelaksanaan Bimtek selama 1 (satu) hari di Aula Raja Bahagia Resto dan diikuti satu orang peserta yang merupakan Kasubbag Program Perencanaan dari tiap OPD yang nantinya diharapkan memahami konsep gender dan inklusi sosial, dan bisa mengidentifikasi isu gender di satuan kerja masing-masing dan menuangkannya dalam GAB ( Gender Action Budget ) sehingga kebijakan dan program-program yang akan dilaksanakan responsif Gender, sebutnya.* (dh)

Dalam pelantikan tersebut dilantik sebagai Ketua DPD LASQI Kota Tanjungbalai Rizlan Nasution, Sekretaris Evi Julita Sambas dan Bendahara Imran Simangunsong.

Baca Juga:

• Karya hingga Produk UMKM Warga Binaan Lapas TBA Dilirik Pemko Tanjungbalai, Pemasaran Bakal Diperluas

"Ini baru bagi saya, mohon bimbingan untuk memimpin LASQI Kota Tanjungbalai. Kita pengurus tidak dapat bekerja sendiri, maka saya sangat mengharapkan partisipasi dan dukungan penuh dari semua pihak, baik dari Pemerintah Kota Tanjungbalai maupun elemen masyarakat lainnya," ucapnya.

Ketua Rizlan juga menyampaikan harapannya agar segera terbentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LASQI di seluruh kecamatan se-Tanjungbalai agar program kerja dapat dijalankan secara kolektif dan optimal.

"Saya berharap pengurus dapat membangun komunikasi yang intensif dengan saya agar roda organisasi berjalan selaras dan penuh tanggung jawab," lanjut ketua.

Sementara itu, Wakil Ketua Harian II mewakili Ketua DPW LASQI Provinsi Sumut Zainal Arifin dalam sambutannya menegaskan bahwa LASQI adalah organisasi dakwah yang membungkus pesan-pesan keagamaan dalam seni.

"LASQI memiliki tiga dimensi: sebagai tatanan dalam kehidupan masyarakat, sebagai tontonan yang mendidik, dan sebagai tuntunan bagi umat," jelasnya.

Ia pun berharap agar kepengurusan LASQI Kota Tanjungbalai yang baru ini bisa menjadi pionir dalam pengembangan dakwah berbasis seni di Kota Tanjungbalai, termasuk dengan menyelenggarakan event-event LASQI yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim dalam arahannya menekankan pentingnya komunikasi dan kerja kolektif dalam menjalankan organisasi.

Wali kota mengapresiasi semangat Ketua DPD LASQI Kota Tanjungbalai yang baru dan meyakini bahwa organisasi ini akan berjalan dengan baik.

"LASQI memiliki peran penting dalam mengembangkan qasidah sebagai seni budaya bernuansa islami. Melalui seni qasidah, kita dapat menyampaikan pesan-pesan keagamaan, akhlak, persaudaraan dan nilai-nilai kebaikan. Terlebih di tengah perkembangan zaman, lasqi diharapkan dapat menjadi wadah yang positif bagi pembinaan karakter dan pengembangan bakat generasi muda," jelas Wali Kota.

Saya berharap LASQI Kota Tanjungbalai terus melakukan pembinaan secara berkesinambungan, memberikan ruang kepada anak anak dan generasi muda untuk berkarya, serta turut melestarikan seni dan budaya islami di Kota tanjungbalai.

Untuk itu, saya mengajak LASQI untuk terus membangun kolaborasi dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai, lembaga keagamaan, sekolah, pesantren, organisasi masyarakat dan berbagai pihak lainnya, sehingga kegiatan pembinaan dan pengembangan seni qasidah dapat semakin luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat, ucap Mahyaruddin.

Mahyarudin juga menyampaikan harapannya agar LASQI mampu memberikan kontribusi nyata dalam membentuk masyarakat yang religius, berbudaya dan berkarakter, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi tanjungbalai emas elok, maju, agamais dan sejahtera.

Dengan pelantikan ini, diharapkan DPD LASQI Kota Tanjungbalai dapat berkembang menjadi organisasi yang kuat dan berkontribusi nyata dalam membina generasi muda melalui seni Islami yang edukatif dan penuh nilai dakwah, pungkas Wali Kota Mahyaruddin Salim.* (dh)

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Baharuddin melihat secara langsung kondisi genangan serta dampak yang ditimbulkan akibat banjir. Bupati Baharuddin juga berdialog dengan masyarakat dan pihak terkait untuk mengetahui kondisi terkini serta kebutuhan penanganan di lapangan.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Ajak ASN Teladani Rasulullah: Jujur, Amanah, dan Gemar Berbuat Baik

Usai meninjau banjir di Gambus Laut, Bupati Batu Bara melanjutkan kunjungan ke Desa Guntung, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, untuk melihat kondisi jembatan yang mengalami kerusakan.

Bupati Baharuddin melihat langsung kondisi jembatan yang menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat. Kerusakan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan kelancaran mobilitas warga, distribusi hasil pertanian serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa dan instansi terkait dalam upaya penanganan serta meminimalkan dampak yang dirasakan masyarakat.

Peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memastikan kondisi masyarakat dan infrastruktur di wilayah pesisir mendapat perhatian serta penanganan yang berkelanjutan.* (dh)

Kapolsek Medan Area AKP M Ainul Yaqin mengatakan pencurian terjadi di rumah korban di Jalan Turi Ujung sekitar pukul 03.10 WIB. Aksi tersebut baru diketahui korban sekitar pukul 07.00 WIB setelah memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV).

Baca Juga:

• Tetangga Sekaligus Saudara, 2 Oknum TNI di Manggarai Barat Diduga Aniaya Kerabat Sendiri karena Masalah Keluarga

Kasus itu kemudian terungkap setelah warga di kompleks tersebut kembali mendengar teriakan "maling" pada Minggu (6/9/2026) sekitar pukul 01.15 WIB. Korban dan keluarganya yang terbangun langsung keluar rumah dan ikut mengejar pelaku.

Pelaku akhirnya berhasil diamankan di pintu masuk kompleks. Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi menyebut Abdillah mengaku telah dua kali mencuri mesin pompa air di kompleks tersebut dalam kurun waktu sekitar satu pekan.

"Terlapor sudah 2 kali mencuri sanyo di komplek tersebut dalam seminggu ini. Karena pencurian itu, warga komplek mengintai pelaku melalui CCTV," jelas Yaqin.

Kanit Reskrim Polsek Medan Area Iptu Khairul Fajri Lubis mengatakan petugas langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan warga dan mengamankan pelaku untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Medan Area.

Dari hasil pemeriksaan, Abdillah diduga masuk ke halaman rumah anggota TNI dengan cara merusak pagar. Dia kemudian mengambil satu unit mesin pompa air dan menjualnya.

"Pelaku merusak pagar lalu masuk ke halaman rumah untuk mengambil satu unit mesin pompa air. Lalu dijual seharga Rp140.000. (Uangnya untuk) narkoba," kata Fajri.

Polisi masih melakukan proses pemeriksaan terhadap Abdillah untuk mendalami aksi pencurian yang dilakukannya serta kemungkinan adanya lokasi atau barang lain yang menjadi sasaran.* (ds/dh)

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Sunarno, mengatakan aksi tersebut juga akan disertai audiensi dengan pemerintah daerah dan DPRD di wilayah masing-masing.

Baca Juga:

• Konflik DPRD dan Bupati Tapteng Memanas, Mendagri Tito Turunkan Tim untuk Mediasi

Sunarno menjelaskan aksi tersebut merupakan bentuk pengawalan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan yang ditargetkan disahkan pada akhir Oktober 2026.

Menurutnya, buruh menilai sejumlah ketentuan dalam RUU tersebut belum sepenuhnya berpihak kepada pekerja.

"Kami berkepentingan membawa aspirasi dari seluruh buruh di Indonesia agar dalam UU Ketenagakerjaan nanti atau ke depan itu berpihak kepada kaum buruh," ujarnya.

KBPBI menyoroti sejumlah poin dalam RUU yang dinilai masih merugikan buruh, di antaranya aturan mengenai magang, outsourcing, upah minimum, dan cuti haid.

Sunarno menyebut terdapat 49 pasal yang dinilai belum berpihak kepada buruh. Dari jumlah tersebut, 14 pasal menjadi fokus utama yang akan dikawal dalam aksi.

Untuk wilayah Jakarta, buruh yang berangkat dari sejumlah pabrik akan menggelar aksi dengan menyasar Balai Kota Jakarta dan DPRD. Para buruh juga berencana mendirikan posko di depan Gedung DPR/MPR RI.

"Rencananya kami akan ada posko, cuma memang waktunya belum kami tentukan," kata Sunarno.

Dia mengatakan aksi Kamis menjadi langkah awal untuk menyampaikan aspirasi buruh kepada pemerintah dan wakil rakyat. Jika tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons, KBPBI mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar.

Menurut Sunarno, aksi lanjutan tersebut rencananya akan dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI.

Buruh berharap pemerintah dan DPR memperhatikan aspirasi yang disampaikan serta memastikan regulasi ketenagakerjaan yang akan dibahas nantinya memberikan perlindungan dan kepastian bagi pekerja.* (k/dh)