Kunjungan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 30 Juli 2026, sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan dan pemulihan secara berkelanjutan.

Baca Juga:

• Lapor Pak Bupati! Bansos di Batu Bara Perlu Dievaluasi, Rumah Permanen hingga Mobil Jadi Sorotan Warga

Korban merupakan seorang anak berusia 12 tahun. Demi melindungi hak dan masa depan anak, identitas lengkap korban tidak dipublikasikan.

Dalam kunjungan tersebut, tim memberikan edukasi kepada korban dan keluarga, melakukan asesmen oleh tenaga ahli psikolog, serta menyerahkan bantuan berupa paket sembako.

Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Batu Bara melalui Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Khodijah, mengatakan pendampingan terhadap korban akan terus dilakukan sesuai kebutuhan anak dan keluarganya.

«"Kami memastikan anak korban mendapatkan pendampingan dan perlindungan yang dibutuhkan. Selain pendampingan dalam proses hukum, kondisi psikologis korban juga menjadi perhatian kami agar proses pemulihannya dapat berjalan dengan baik," ujar Khodijah.»

Menurutnya, keterlibatan keluarga dan lingkungan sekitar juga sangat penting dalam membantu proses pemulihan korban. Karena itu, keluarga diharapkan terus memberikan dukungan serta menjaga kondisi anak agar tetap merasa aman dan nyaman.

Selanjutnya, pekerja sosial bersama tim UPTD PPA akan mendampingi anak korban dalam mengikuti proses penyidikan di Satreskrim Unit PPA Polres Batu Bara.

Sementara tenaga ahli psikolog akan terus melakukan pendampingan serta memantau perkembangan kondisi psikologis korban secara berkala.

Dinsos PPPA Batu Bara juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarluaskan identitas, foto, maupun informasi pribadi korban. Hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga privasi, keamanan serta masa depan anak selama proses hukum berlangsung.

Penanganan perkara selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.* (dh)

Ketua Umum HMI Cabang Binjai, M. Dodi Setiawan Lbs, mengatakan retribusi parkir merupakan salah satu sumber PAD yang dipungut setiap hari dari masyarakat. Karena itu, menurutnya, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan Danlanal Sabang Perkuat Benteng Keamanan Maritim Aceh

HMI menyoroti sejumlah pemberitaan yang menyebut realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Binjai dalam beberapa tahun terakhir belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Menurut Dodi, target retribusi parkir yang sebelumnya berada di kisaran Rp2 miliar per tahun disebut hanya terealisasi sekitar 49 persen. Bahkan pada Tahun Anggaran 2025, target penerimaan diturunkan menjadi sekitar Rp1,2 miliar, namun realisasinya juga diberitakan belum memenuhi target.

Atas kondisi tersebut, HMI menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar potensi penerimaan daerah dari sektor parkir dapat dimaksimalkan.

Meski demikian, Dodi menegaskan pihaknya tidak menuduh adanya penyimpangan dalam pengelolaan retribusi parkir.

"HMI tidak sedang menuduh telah terjadi penyimpangan. Namun selisih yang terus berulang antara target dan realisasi merupakan fakta yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Audit adalah langkah objektif untuk memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan," ujarnya.

Selain meminta audit, HMI juga mendesak Dishub Kota Binjai membuka berbagai informasi terkait pengelolaan parkir sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi yang diminta antara lain target dan realisasi retribusi parkir sejak 2022 hingga 2026, daftar titik parkir resmi, jumlah juru parkir yang memiliki surat tugas, mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi, data penggunaan karcis parkir, kerja sama dengan pihak ketiga apabila ada, standar operasional prosedur (SOP), hingga hasil evaluasi pengawasan internal.

HMI juga mempertanyakan langkah konkret Dishub dalam meningkatkan kontribusi sektor parkir terhadap PAD, mengingat aktivitas kendaraan di Kota Binjai dinilai terus meningkat.

"Kami memberikan ultimatum kepada Dishub Kota Binjai agar segera membuka seluruh data tata kelola parkir kepada publik dan melakukan evaluasi menyeluruh. Jika tata kelolanya memang baik, tidak ada alasan untuk menutup data. Sebaliknya, jika masih ada kelemahan, inilah saatnya dibenahi secara serius," tegas Dodi.

HMI menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurut organisasi tersebut, setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat melalui retribusi parkir merupakan uang publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab serta dipertanggungjawabkan secara terbuka.* (dh)

Di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, masyarakat mempertanyakan ketepatan sasaran penerima bansos. Pasalnya, berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat rumah yang ditempeli stiker penerima bantuan namun secara fisik terlihat memiliki bangunan permanen dan sejumlah fasilitas yang dinilai cukup memadai.

Baca Juga:

• Rumah Mewah Ditempeli Stiker “Keluarga Miskin”

Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah data penerima bantuan sosial tersebut masih sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga saat ini?

Masyarakat pun meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian, untuk melakukan evaluasi dan verifikasi ulang terhadap data penerima bansos agar bantuan pemerintah benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Lapor Pak Bupati, kami berharap penerima bantuan sosial dievaluasi kembali. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar miskin dan membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan, sementara yang kondisi ekonominya sudah lebih baik masih tercatat sebagai penerima," demikian harapan yang disampaikan masyarakat.

Bukan Sekadar Melihat Kondisi Rumah

Perlu dipahami, kondisi rumah, kepemilikan AC maupun kendaraan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan seseorang tidak berhak menerima bansos. Pemerintah memiliki mekanisme penilaian kesejahteraan yang mempertimbangkan sejumlah indikator sosial dan ekonomi.

Pada 2026, penyaluran bantuan sosial pemerintah mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan ke dalam desil 1 hingga desil 10, dengan desil 1 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dan desil 10 sebagai kelompok paling mampu.

Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), prioritas penerima berada pada kelompok desil 1–4, sedangkan bantuan Sembako/BPNT diprioritaskan pada desil 1–5. Namun, masuk dalam desil tersebut tidak serta-merta berarti otomatis menerima seluruh jenis bantuan karena setiap program memiliki ketentuan dan kriteria tersendiri.

Secara umum, penerima bansos harus merupakan warga yang memenuhi ketentuan program, memiliki data kependudukan yang valid, terdata dalam sistem kesejahteraan pemerintah, serta masuk dalam kategori keluarga miskin, sangat miskin, atau rentan miskin sesuai mekanisme penetapan yang berlaku.

Ada Mekanisme Verifikasi dan Pemutakhiran Data

Pemerintah juga perlu memastikan data penerima terus diperbarui. Kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat berubah seiring waktu, sehingga data penerima bantuan perlu diverifikasi secara berkala.

Karena itu, apabila ditemukan warga yang diduga sudah mengalami peningkatan kesejahteraan tetapi masih menerima bansos, masyarakat dapat menyampaikan informasi tersebut kepada pemerintah desa/kelurahan atau Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi lapangan.

Begitu pula sebaliknya, masyarakat yang benar-benar miskin tetapi belum masuk dalam data penerima bantuan harus mendapatkan kesempatan untuk dilakukan pendataan dan pengusulan sesuai prosedur.

Masyarakat Minta Bansos Tepat Sasaran

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak hanya melakukan penempelan stiker, tetapi juga memastikan akurasi data dan kondisi penerima di lapangan.

Evaluasi tersebut dinilai penting untuk menjaga keadilan sosial sekaligus memastikan anggaran bantuan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Jangan sampai bantuan salah sasaran. Yang miskin harus dibantu, sementara yang sudah mampu harus diverifikasi kembali. Kami berharap Pak Bupati Batu Bara turun tangan dan meminta OPD terkait melakukan evaluasi secara menyeluruh," harap masyarakat.

Dengan adanya evaluasi dan pemutakhiran data secara berkala, diharapkan program bansos di Kabupaten Batu Bara dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Catatan: Informasi mengenai rumah, AC dan kendaraan dalam tulisan ini merupakan sorotan/pengamatan masyarakat dan bukan kesimpulan bahwa pemilik rumah tersebut pasti tidak berhak menerima bantuan. Penentuan kelayakan tetap harus dilakukan melalui verifikasi dan validasi oleh pihak berwenang berdasarkan data dan ketentuan program bantuan yang berlaku.* (dh)

Pengungkapan tersebut bermula dari hasil pengembangan informasi intelijen yang dilakukan secara terpadu. Berdasarkan hasil penyelidikan, tim gabungan bergerak melakukan penindakan terhadap aktivitas pengangkutan bijih timah yang diduga tidak dilengkapi dokumen resmi sesuai ketentuan.

Baca Juga:

• Siswi SD Asal Labuhanbatu Raih Medali Emas ASMC Global Round 2026, Bobby Nasution Beri Beasiswa dan Tablet

Untuk menghindari kecurigaan aparat, seluruh muatan dikemas menggunakan kampil berlapis atau double kampil yang dijahit rapi sehingga tampak seperti barang biasa saat proses pengangkutan.

Berdasarkan perhitungan awal, pengungkapan ini berhasil mencegah potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp6.746.450.000.

Aparat menilai praktik penyelundupan mineral strategis seperti bijih timah tidak hanya mengurangi potensi penerimaan negara, tetapi juga merusak tata kelola industri pertambangan nasional, mengganggu stabilitas perdagangan komoditas timah, serta mengancam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Seluruh barang bukti hasil operasi kini telah dititipkan di Gudang Bijih Timah (GBT) Sungailiat untuk kepentingan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut.

Satlap Tri Cakti bersama Intel Korem 045/Garuda Jaya menegaskan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dan perdagangan mineral ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain mengamankan barang bukti, aparat juga masih melakukan pendalaman guna mengungkap pihak-pihak yang diduga berada di balik jaringan penyelundupan tersebut.

Penyelidikan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga diarahkan untuk mengidentifikasi aktor intelektual, pemodal, pemilik barang, hingga jaringan distribusi yang diduga terlibat dalam perdagangan bijih timah ilegal.

Langkah itu diharapkan mampu memutus mata rantai penyelundupan yang selama ini merugikan negara sekaligus memperbaiki tata niaga mineral nasional.

Tim gabungan juga mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas penambangan tanpa izin (PETI), maupun pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan bijih timah ilegal. Masyarakat diminta aktif memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas penyelundupan sumber daya alam.

Melalui penguatan kegiatan intelijen, patroli, dan operasi penindakan, Satlap Tri Cakti bersama Intel Korem 045/Garuda Jaya menegaskan komitmennya menjaga pengelolaan sumber daya mineral strategis agar sesuai ketentuan hukum dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara serta masyarakat.* (dh)

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat membuka Sosialisasi Anti Korupsi Kementerian Koperasi bertema "Membangun Budaya Integritas untuk Mewujudkan Organisasi yang Bersih dan Bebas Korupsi" di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Dijamin APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Mandiri

"Kemenkop sedang memegang amanah yang besar. Mandat sebesar ini hanya bisa dijalankan apabila kepercayaan publik tetap terjaga," ujar Ferry.

Ia menegaskan, Kemenkop tidak akan memberi ruang bagi praktik penyalahgunaan wewenang maupun tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program strategis nasional. Seluruh penggunaan anggaran negara, kata dia, wajib dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ferry juga meminta seluruh pegawai mampu mengenali potensi benturan kepentingan, menghindari berbagai bentuk penyimpangan, serta menjadikan integritas sebagai budaya kerja sehari-hari.

Menurutnya, aset terbesar Kementerian Koperasi bukan hanya anggaran maupun program, melainkan kepercayaan masyarakat yang harus dijaga melalui tata kelola yang bersih.

Ia menambahkan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari transformasi ekonomi nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada penyelenggaraan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, jajaran pejabat eselon, serta Direktur LPDB Koperasi Krisdiyanto.

Pada kesempatan yang sama, Ibnu Basuki Widodo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum. Menurutnya, upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi harus terus diperkuat agar budaya integritas tumbuh di seluruh institusi pemerintah.

"Apabila pendidikan sudah ada dan pencegahan sudah dilakukan, namun masih terjadi korupsi, maka penindakan harus dilakukan untuk memberikan efek jera. Karena itu, pencegahan tetap menjadi langkah yang paling utama," kata Ibnu.

Melalui sosialisasi tersebut, Kementerian Koperasi berharap budaya antikorupsi semakin mengakar di seluruh jajaran sehingga pelaksanaan program-program strategis nasional, termasuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.* (dh)

JAKARTA – Universitas Paramadina kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekosistem industri kreatif global melalui penyelenggaraan Re: Rasa International Poster Biennale 2026. Ajang yang mempertemukan 88 desainer dari 25 negara ini resmi dibuka oleh Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) RI, Teuku Riefky Teuku RiefkyHarsya, di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Mengusung tema "Re: Think, Re: Make, Re: Act", biennale yang digagas Program Studi Desain Komunikasi Visual (DKV) Fakultas Ilmu Rekayasa Universitas Paramadina tersebut menjadi ruang kolaborasi internasional bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, hingga pelaku industri kreatif.

Baca Juga:

• Prof Didik: Gubernur BI Baru Harus Pimpin Upaya Perkuat Nilai Tukar Rupiah

Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya mengapresiasi penyelenggaraan Re: Rasa 2026 sebagai bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam memperkuat ekonomi kreatif nasional sekaligus memperluas jejaring desain Indonesia di tingkat internasional.

Menurutnya, desain komunikasi visual memiliki peran lebih dari sekadar menghasilkan karya estetis. Desain juga mampu membangun narasi, menyampaikan pesan sosial, hingga menjadi instrumen diplomasi budaya yang efektif.

"Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat inovasi kreatif yang mampu mempertemukan berbagai perspektif lintas budaya melalui bahasa visual yang universal," ujarnya.

Re: Rasa International Poster Biennale 2026 merupakan hasil kolaborasi Universitas Paramadina bersama Kementerian Ekonomi Kreatif RI, ASPRODI DKV Indonesia, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (AIDIA), Selasar Art Space (Selasart), serta ASEDAS Malaysia.

Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini mengatakan penyelenggaraan biennale menjadi bagian dari komitmen kampus dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan masyarakat global melalui kreativitas, inovasi, dan kolaborasi lintas negara.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Rekayasa Universitas Paramadina, Hendriana Werdhaningsih, Ph.D., menilai desain komunikasi visual memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan global.

Menurutnya, karya-karya yang dipamerkan tidak hanya mengedepankan nilai estetika, tetapi juga menghadirkan empati, kritik sosial, serta menawarkan solusi atas berbagai tantangan kemanusiaan.

Ketua Program Studi DKV Universitas Paramadina, Vidya Kharisma, M.Ds., menyebut biennale menjadi ruang pembelajaran sekaligus pertukaran pengalaman antara mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi kreatif dari berbagai negara.

"Kami berharap Re: Rasa dapat menjadi wadah eksplorasi ide, pertukaran pengalaman, sekaligus memperkuat posisi desain komunikasi visual sebagai medium komunikasi yang transformatif dan relevan dengan perkembangan global," katanya.

Ketua Pelaksana Re: Rasa International Poster Biennale 2026, M. Rizky Kadafi, M.Sn., menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan gerakan kolektif untuk mengajak masyarakat berpikir ulang, mencipta ulang, dan bertindak melalui desain.

Selain pameran poster internasional, rangkaian kegiatan juga diisi dengan Creative Talk bertema Visual Diplomacy: How Design Connects Cultures yang menghadirkan pembicara dari Indonesia dan Malaysia. Acara dilanjutkan dengan workshop animasi dan fotografi pada 1 Agustus 2026, serta ditutup melalui Artist Talk bersama para desainer terpilih dari berbagai negara pada 2 Agustus 2026.

Melalui penyelenggaraan Re: Rasa International Poster Biennale 2026, Universitas Paramadina berharap dapat memperkuat posisi Indonesia dalam peta desain komunikasi visual dunia sekaligus mendorong lahirnya kolaborasi kreatif lintas negara yang berdampak bagi masyarakat.* (dh)

Lelang aset rampasan itu dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV serta KPKNL Bogor secara elektronik (e-Auction) melalui portal resmi lelang.go.id dengan sistem open bidding.

Baca Juga:

• Data Merah-Kuning-Hijau dari Kejagung, BGN Usut 5.355 SPPG Berpotensi Mens Rea

"Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Agung dalam mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui mekanisme hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan," ujar Anang dalam keterangannya, Kamis (30/7/2026).

Dalam pelaksanaan lelang, sebanyak 16 unit Apartemen South Hills Kuningan berhasil terjual dengan nilai mencapai Rp38.328.767.411. Nilai penjualan tersebut melampaui harga limit yang telah ditetapkan, mencerminkan tingginya minat peserta lelang terhadap aset tersebut.

Lelang apartemen tersebut merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap setelah dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021.

Meski demikian, masih terdapat 74 unit apartemen lainnya yang belum terjual dan akan kembali dilelang pada tahap berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain apartemen, Badan Pemulihan Aset juga sukses melelang 24 bidang tanah dengan nilai penjualan mencapai Rp90.822.010.000. Nilai tersebut juga melampaui harga limit yang ditetapkan sehingga menunjukkan tingginya persaingan dalam proses penawaran.

Sementara itu, sebanyak 16 bidang tanah yang belum mendapatkan pembeli akan kembali ditawarkan melalui lelang lanjutan.

Seluruh proses lelang dilakukan secara elektronik melalui situs resmi lelang.go.id dengan sistem penawaran terbuka, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses secara transparan.

Secara keseluruhan, hasil penjualan aset rampasan negara milik Benny Tjokrosaputro mencapai Rp129.150.777.411 atau sekitar Rp129,15 miliar. Capaian tersebut menjadi salah satu bentuk keberhasilan Badan Pemulihan Aset dalam mengembalikan nilai ekonomi dari aset hasil tindak pidana korupsi sekaligus mendukung pemulihan kerugian negara.* (dh)

Melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Lepas Pantai Bunyu (LPB), PHI menggelar sosialisasi rencana pengeboran kepada pemerintah daerah, unsur Forkopimda, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga para pemangku kepentingan lainnya di Tanjung Selor.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Siapkan Perda Larangan Vape, Bobby Perkuat Perang Melawan Narkoba

Manager Communication Relations & CID PT Pertamina Hulu Indonesia, Dony Indrawan, mengatakan komunikasi yang terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting sebelum proyek eksplorasi dimulai.

"Kami senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, dalam menjalankan proyek investasi hulu migas sehingga dapat berjalan dengan selamat, andal, patuh, dan berkelanjutan," ujar Dony dalam keterangan tertulis, Jumat (31/7/2026).

Sumur Eksplorasi Tingkilan-001 merupakan bagian dari program kerja PHE LPB di Wilayah Kerja (WK) Maratua. Pengeboran dilakukan untuk mengonfirmasi potensi kandungan hidrokarbon pada Formasi Menumbar berdasarkan hasil kajian geologi, interpretasi data seismik, serta karakteristik lapangan di wilayah sekitar.

Menurut Dony, investasi eksplorasi menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi migas nasional. Melalui berbagai proyek eksplorasi di Kalimantan, PHI berupaya menambah cadangan migas sekaligus mempertahankan pasokan energi Indonesia dalam jangka panjang.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyatakan dukungan penuh terhadap proyek tersebut. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Sapi'i, menilai eksplorasi Sumur Tingkilan-001 memiliki nilai strategis karena mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung seluruh tahapan proyek agar berjalan aman, lancar, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan keterbukaan informasi.

Sebagai bagian dari persiapan proyek, PHE LPB juga telah menerima dokumen Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan pengeboran dari PT Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) pada 23 Juli 2026 di Jakarta. Lokasi Sumur Tingkilan-001 berada di kawasan perkebunan milik perusahaan tersebut.

Direktur PT BCAP, Bambang Sulis, menyatakan pihaknya mendukung penuh kegiatan eksplorasi yang dijalankan Pertamina karena dinilai menjadi bagian dari upaya strategis menjaga ketahanan energi nasional.

Sementara itu, Assistant Manager Land Matters & Formalities PHI, Adi Suryana, mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan PT BCAP sehingga proses pemanfaatan lahan dapat berjalan lancar dan mendukung pelaksanaan pengeboran sesuai jadwal.

PHE Lepas Pantai Bunyu sendiri merupakan bagian dari Zona 10 Subholding Upstream Regional 3 PT Pertamina Hulu Indonesia. Selain menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi migas bersama SKK Migas, perusahaan juga melaksanakan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, hingga tanggap bencana sebagai bagian dari komitmen mendukung pembangunan berkelanjutan.* (dh)

Sejak peluit awal dibunyikan, skuad asuhan John Herdman tampil dominan dengan menguasai jalannya pertandingan. Indonesia langsung menciptakan peluang melalui Ivar Jenner pada menit keenam, namun tembakannya masih mampu ditepis kiper Dylan Jose. Bola muntah kemudian disambar Rayhan Hannan, tetapi hanya membentur tiang gawang.

Baca Juga:

• Debut Sensasional! Mitchell Baker Cetak Hattrick, Timnas Indonesia Hajar Kamboja 5-1

Keuntungan bagi Garuda datang pada menit ke-21 setelah bek Timor Leste, Jackson Pereira, menerima kartu kuning kedua akibat melanggar Thom Haye. Bermain dengan keunggulan jumlah pemain belum mampu langsung dimanfaatkan Indonesia hingga babak pertama berakhir tanpa gol.

Memasuki babak kedua, Timor Leste masih sempat memberikan ancaman melalui serangan balik cepat. Namun, perubahan strategi dan masuknya sejumlah pemain pengganti membuat permainan Indonesia semakin agresif.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-74. Shayne Pattynama sukses mencetak gol pembuka setelah memanfaatkan umpan tarik dari sisi kiri dan membawa Indonesia unggul 1-0.

Empat menit berselang, Thom Haye menggandakan keunggulan Garuda lewat eksekusi tendangan bebas yang gagal diantisipasi penjaga gawang Timor Leste.

Indonesia semakin menjauh pada menit ke-81. Mitchell Baker ikut mencatatkan namanya di papan skor setelah menyambar umpan silang mendatar dari rekannya untuk mengubah kedudukan menjadi 3-0.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-0 tidak berubah. Hasil ini memastikan Timnas Indonesia mengamankan tiga poin penting dalam persaingan Grup A Piala AFF 2026 sekaligus menjaga peluang melangkah ke babak berikutnya.

Susunan Pemain

Timor Leste: Dylan Jose; Liam Farrugia, Jackson Pereira, Claudio Gomes Osorio, Ryan Harris; Joao Rangel, Zenvio Mota, Xavi Arrarte, Zion Cruz, Olagar Malik; Jao Varudo.

Indonesia: Cahya Supriadi, Jordi Amat, Wahyu Prasetyo (Sandy Walsh 54'), Brian Fatari (Shayne Pattynama 54'), Tim Geypens (Ragnar Oratmangoen 66'), Marc Klok (Dony Tri Pamungkas 66'), Ivar Jenner, Thom Haye, Rayhan Hannan (Egy Maulana Vikri 46'), Eliano Reijnders, Mitchell Baker.* (d/dh)

Menurut Prof Agus, klasifikasi tersebut mengacu pada The International Agency for Research on Cancer (IARC) yang memasukkan asbes sebagai zat penyebab kanker pada manusia.

Baca Juga:

• Prabowo Ngaku Sudah Ditawari Jadi Duta Kopi Indonesia usai Tak Lagi Jadi Presiden

Ia menjelaskan, berbagai penelitian internasional maupun riset di Indonesia menunjukkan bahwa paparan asbes dalam jangka panjang meningkatkan risiko seseorang mengalami kanker paru.

Selain kanker paru, paparan serat asbes yang terhirup juga dapat menyebabkan mesothelioma atau kanker pada selaput paru. Tidak hanya itu, asbes juga berpotensi memicu fibrosis paru yang dikenal sebagai asbestosis.

"Paparan asbes yang berlangsung bertahun-tahun dapat menyebabkan mesothelioma maupun penyakit paru berupa fibrosis atau asbestosis," jelasnya.

Sementara itu, Prof Agus menegaskan bahwa seng bukan termasuk bahan yang dikategorikan sebagai karsinogen sehingga tidak secara langsung menyebabkan kanker.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa beberapa produk berbahan seng menggunakan lapisan kromium (chromium). Menurut klasifikasi IARC, kromium termasuk zat karsinogen yang dalam paparan jangka panjang berpotensi meningkatkan risiko kanker paru.

"Komponen pelapis seng berupa krom termasuk kategori karsinogen. Sejumlah penelitian di luar negeri menunjukkan paparan krom dalam waktu lama dapat memicu kanker paru," katanya.

Meski demikian, Prof Agus menyebut penelitian mengenai hubungan pelapis seng berbahan krom dengan kanker paru masih terbatas, termasuk di Indonesia yang hingga kini belum memiliki data penelitian yang memadai.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan bahan berbahaya, terutama di lingkungan kerja yang menggunakan asbes maupun material berbahan kimia lainnya. Penggunaan alat pelindung diri dan penerapan standar keselamatan kerja dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan jangka panjang.* (d/dh)

Sudaryono menjelaskan, keputusan mutasi tersebut diambil sebagai bentuk penegakan disiplin di lingkungan Badan Gizi Nasional. Momen tersebut sempat menjadi perhatian publik setelah cuplikan rapat virtual itu beredar di media sosial.

Baca Juga:

• BGN Pastikan MBG Tetap Berjalan usai MK Pisahkan Anggaran dari Dana Pendidikan

Dalam video yang viral, Sudaryono sempat meminta agar pegawai tersebut dipindahkan ke Papua. Namun, setelah dilakukan evaluasi kebutuhan personel, rencana tersebut dibatalkan karena wilayah Papua dinilai telah memiliki kelebihan tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

"Setelah kami cek, ternyata di Papua tenaga SPPI sudah oversupply. Karena itu, kami tidak memindahkannya ke Papua, tetapi ke daerah lain yang masih membutuhkan tambahan personel, yaitu Sulawesi Selatan," jelasnya.

Selain menyinggung kebijakan mutasi pegawai, Sudaryono juga memaparkan langkah BGN dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, BGN saat ini tengah menyelaraskan data bersama Kementerian Kesehatan untuk menentukan wilayah prioritas penerima program.

Ia mengatakan daerah dengan angka stunting tinggi akan menjadi fokus utama pelaksanaan MBG, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kami menggunakan data Kementerian Kesehatan untuk menentukan prioritas. Wilayah dengan angka stunting tinggi akan didahulukan, termasuk daerah 3T dan beberapa kabupaten di Pulau Jawa yang juga memiliki prevalensi stunting cukup tinggi," kata Sudaryono.

BGN berharap pemetaan tersebut dapat membuat penyaluran Program Makan Bergizi Gratis lebih tepat sasaran sehingga mampu mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka stunting secara nasional.* (d/dh)

Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-10122/C/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026 yang ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan, Hendro Dewanto.

Baca Juga:

• Mutasi Besar Kejagung! 90 Kajari Berganti: Sergai, Sibolga, Batu Bara, Taput hingga Samosir Dapat Pejabat Baru

"Iya benar, ada mutasi lima Kajari di Sumut termasuk Kajari Sergai," kata Rizaldi saat dikonfirmasi, Jumat (31/7/2026).

Sebelumnya, Amriyata diamankan Tim Kejaksaan Agung bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sergai, Aguinaldo Marbun. Keduanya saat ini masih menjalani proses klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang serta dugaan permintaan uang dalam pengamanan proyek.

Rizaldi menegaskan, proses yang sedang berjalan masih bersifat pemeriksaan awal sehingga asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan.

"Kajari Sergai dan Kasi Pidsus diamankan oleh Kejagung. Saat ini keduanya masih diminta klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan permintaan uang dalam pengamanan proyek," ujarnya.

Ia menjelaskan, Amriyata diamankan saat sedang menjalani cuti di Bandung, sedangkan Aguinaldo Marbun dijemput di Kota Medan sebelum dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelum penunjukan Kajari definitif, Kejati Sumut sempat menunjuk Bani Immanuel Ginting sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kajari Sergai sejak 9 Juni 2026. Sementara posisi Plh Kasi Pidsus Sergai diisi oleh Yoppy Gumala.

Dengan terbitnya keputusan mutasi terbaru, Rahmad Isnaini kini resmi memimpin Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Pergantian tersebut diharapkan dapat memastikan pelayanan dan penegakan hukum di wilayah Sergai tetap berjalan sebagaimana mestinya di tengah proses pemeriksaan yang masih dilakukan Kejaksaan Agung.* (ds/dh)

Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai maraknya peredaran pod getar di Sumatera Utara. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim pemberantasan melakukan penyelidikan pada Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

• 92 Kilogram Ganja dari Aceh Digagalkan Masuk Medan, BNNP Sumut Ringkus Dua Pelaku

Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang pria berinisial T yang ditangkap di Jalan KH Wahid Hasyim, Kecamatan Medan Petisah. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan lima cartridge bertuliskan PARIS yang diduga berisi zat etomidate di dalam sebuah kotak tisu yang berada di mobil Honda Jazz RS milik tersangka.

Pengembangan kasus kemudian mengantarkan petugas menangkap dua pria lainnya berinisial J dan A di kawasan Jalan Sentang, Medan Petisah. Meski tidak ditemukan barang bukti narkotika saat penangkapan, keduanya tetap diamankan untuk kepentingan penyidikan.

Tak lama berselang, petugas kembali menangkap seorang pria berinisial S di kawasan Jalan Sekip. Dari hasil pemeriksaan awal, S mengaku berperan sebagai kurir yang bekerja untuk tersangka T.

Berbekal keterangan tersebut, petugas menggeledah rumah T di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Di lokasi itu ditemukan 172 cartridge pod getar merek LA dan PARIS yang diduga mengandung etomidate.

Penggeledahan kemudian berlanjut ke rumah J di Jalan Punak, Kota Medan. Di lantai dua rumah yang dijadikan gudang, petugas menemukan 84 cartridge pod getar serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk meracik pod getar sebelum dipasarkan.

Barang bukti yang disita antara lain empat botol cairan vape biasa, 10 alat suntik, plastik pembungkus cartridge, hingga stiker merek PARIS dan LA yang diduga digunakan dalam proses produksi.

Selain itu, petugas juga menyita satu unit mobil Honda Jazz RS serta sejumlah telepon seluler yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika tersebut.

Menurut Tatar, para pelaku diduga telah menjalankan usaha pembuatan pod getar secara rumahan selama kurang lebih tiga bulan. Produk tersebut kemudian dipasarkan kepada pembeli dengan sistem cash on delivery (COD), sementara para kurir menerima upah sebesar Rp500 ribu setiap kali pengantaran.

Saat ini, keempat tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Kantor BNNP Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar, termasuk dugaan pasokan bahan baku etomidate dari luar negeri.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan pidana lain yang mengatur tindak pidana narkotika dan permufakatan jahat.* (ds/dh)

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 menjadi momentum untuk mempertegas pengaturan penggunaan anggaran pendidikan agar tidak lagi menimbulkan penafsiran yang terlalu luas.

Baca Juga:

• Purbaya Tegaskan Pemerintah Patuh Putusan MK, Anggaran MBG Berubah Mulai APBN 2028

Fikri juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), segera menindaklanjuti putusan tersebut dengan menyiapkan skema penganggaran yang sesuai.

Menurutnya, tahun 2027 harus dimanfaatkan sebagai masa transisi agar pemerintah memiliki waktu menyusun simulasi dan penyesuaian anggaran sebelum aturan tersebut diterapkan secara penuh pada APBN Tahun Anggaran 2028.

"Artinya tahun 2027 ini menjadi masa transisi agar pemerintah mulai serius mensimulasikan sehingga tahun 2028 harus sepenuhnya dilaksanakan sesuai amar putusan MK," katanya.

Ia menegaskan, berbagai program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, maupun Sekolah Unggulan Garuda tetap perlu didukung, namun pelaksanaannya harus berlandaskan regulasi yang kuat dan sesuai konstitusi.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian sebelumnya mengungkapkan bahwa revisi RUU Sisdiknas juga akan mempertegas pengaturan mengenai penggunaan anggaran pendidikan agar benar-benar difokuskan untuk kebutuhan sektor pendidikan.

Selain penguatan aspek pendanaan, draf RUU Sisdiknas juga memuat rencana perluasan program wajib belajar dari 12 tahun menjadi 13 tahun dengan menambahkan satu tahun pendidikan anak usia dini (PAUD).

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang APBN 2026 dan menegaskan bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis tidak termasuk dalam komponen wajib alokasi 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. MK memberikan waktu kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan pemisahan anggaran tersebut paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028.* (k/dh)

Didit dihadirkan sebagai saksi ahli oleh tim kuasa hukum Roy Suryo dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal I Ketut Darpawan.

Baca Juga:

• Ahli Pidana Sebut Abuse of Power Penyidik Bisa Jadi Dasar Gugatan Ganti Rugi Roy Suryo

"Kalau ada kerugian itu karena ada sebuah perbuatan melawan yang sudah diputus oleh pengadilan, itu sudah fakta yang tidak dapat dibatalkan lagi. Tapi nilai kerugian itu kita harus kaitkan dengan hubungan kausal," ujar Didit dalam persidangan.

Ia menjelaskan, hakim tetap harus menilai apakah kerugian yang diklaim benar-benar merupakan akibat langsung dari tindakan penyidik yang telah dinyatakan tidak sah.

Didit juga menilai putusan praperadilan yang menyatakan suatu penangkapan atau penahanan tidak sah dapat menjadi indikasi adanya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dalam proses penyidikan.

"Kalau dinyatakan tidak sah berarti ada abuse of power. Artinya juga, karena ini adalah putusan tersebut, final and binding," katanya.

Dalam perkara ini, Roy Suryo mengajukan gugatan ganti rugi material dan immaterial sebesar Rp206 juta. Gugatan tersebut diajukan setelah penangkapan dan penahanannya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik serta fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebelumnya dinyatakan tidak sah melalui putusan praperadilan.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menilai tuntutan ganti rugi yang diajukan Roy tidak memiliki dasar yang kuat. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Abrianto Pardede menyebut bukti pengeluaran yang diajukan hanya menunjukkan adanya biaya yang dikeluarkan, namun belum membuktikan seluruh kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari tindakan penyidik.

Di sisi lain, kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengatakan gugatan tersebut bukan semata-mata soal besaran nilai ganti rugi, melainkan sebagai bentuk evaluasi terhadap proses penegakan hukum. Ia juga menyatakan apabila gugatan dikabulkan, seluruh dana ganti rugi akan disumbangkan kepada panti asuhan dan anak yatim.* (k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri agenda di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• BGN Pastikan MBG Tetap Berjalan usai MK Pisahkan Anggaran dari Dana Pendidikan

Menurut Purbaya, perubahan skema anggaran tidak memungkinkan dilakukan untuk APBN 2026 maupun APBN 2027. Pasalnya, pembahasan APBN 2027 telah berjalan dan akan segera memasuki tahap finalisasi menjadi undang-undang.

"Kalau ini kan sudah dibahas. Nanti kusut, kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2028 ya 2028. Karena mungkin MK juga menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi. Kalau berubah semua nanti enggak keburu," katanya.

Ia menilai putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan tersebut pada siklus penyusunan anggaran tahun 2028.

"Kita akan ikutin, kita akan lihat. Mungkin kalau kita ikutin di 2028 ya untuk anggaran 2028 lah," ucapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara terkait penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026.

Dalam putusannya, MK menegaskan Program MBG tidak dapat dikategorikan sebagai komponen utama penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, pembiayaannya tidak boleh lagi diambil dari alokasi anggaran pendidikan yang diamanatkan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah juga menetapkan pemerintah harus memisahkan anggaran Program MBG dari dana pendidikan paling lambat pada penyusunan APBN Tahun Anggaran 2028, setelah mempertimbangkan proses penganggaran yang telah berjalan.* (oz/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di sela-sela acara ketika menyapa para pimpinan Kadin daerah yang hadir. Di tengah sambutannya, Prabowo sempat menikmati secangkir kopi sebelum melontarkan candaan mengenai tawaran yang diterimanya.

Baca Juga:

• Prabowo: Perang Ukraina Bisa Lampaui Durasi Perang Dunia Kedua, Dunia Kian Rawan

Prabowo kemudian berkelakar bahwa jika tawaran tersebut benar-benar terwujud, dirinya tidak akan kekurangan pasokan kopi.

"Biar dapat suplai kopi terus menerus," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung hasil sejumlah penelitian yang menyebut konsumsi kopi memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurutnya, riset menunjukkan kebiasaan minum kopi dapat berkaitan dengan meningkatnya harapan hidup.

"Ternyata minum kopi itu berdasarkan riset memperpanjang umur. Menurut riset itu kurang lebih 17 sampai 20 persen," ucapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam suasana santai saat pertemuan Presiden dengan jajaran Kadin Indonesia di Istana Merdeka. Selain membahas berbagai isu ekonomi, Prabowo juga beberapa kali menyelipkan candaan yang mengundang tawa para peserta yang hadir.* (in/dh)

Hal itu disampaikan Sudaryono saat konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• Data Merah-Kuning-Hijau dari Kejagung, BGN Usut 5.355 SPPG Berpotensi Mens Rea

Ia menjelaskan, BGN merupakan lembaga yang bertugas menjalankan program di tingkat operasional. Karena itu, pihaknya akan mengikuti setiap kebijakan dan keputusan yang ditetapkan pemerintah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

"Kami intinya melaksanakan yang menjadi tugas kami. Kami fokus sebagai pelaksana. Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan tetap berjalan dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis. Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada Kamis (30/7/2026).

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan inti dan operasional sektor pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dengan putusan tersebut, pendanaan Program MBG tidak lagi dapat dibebankan pada pos anggaran pendidikan dalam APBN.

Putusan MK tersebut sebelumnya juga memicu berbagai tanggapan dari pemerintah maupun DPR yang mendorong penyusunan skema pendanaan baru agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan tanpa mengurangi alokasi anggaran pendidikan.* (in/dh)

Ketua Umum KONI Sumut Kolonel TNI (Purn) Hatunggal Siregar mengatakan Porprovsu 2026 menjadi agenda olahraga terbesar dalam satu periode kepengurusan KONI Sumut. Karena itu, pihaknya menargetkan prestasi atlet Sumut tetap berada di jalur yang tidak jauh berbeda dari capaian pada PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Baca Juga:

• 92 Kilogram Ganja dari Aceh Digagalkan Masuk Medan, BNNP Sumut Ringkus Dua Pelaku

Ia menjelaskan, PPI mulai dilaksanakan sejak Juni 2026 dan diprioritaskan bagi cabang olahraga yang berhasil meraih medali pada PON XXI serta kembali dipertandingkan pada PON XXII 2028. Pada tahap awal, program tersebut melibatkan 131 atlet dari 18 cabang olahraga perorangan.

Menurut Hatunggal, pembinaan sejak dini dilakukan untuk menjaga atlet potensial Sumut agar tetap membela daerahnya dan tidak berpindah ke provinsi lain menjelang persiapan menuju PON XXII.

"Harusnya memang semua cabor dilibatkan dalam PPI ini, namun karena keterbatasan anggaran maka kita masih pada cabor perorangan belum beregu. Kita berupaya untuk membina dan menjaga agar atlet Sumut tidak pindah ke provinsi lain dan persiapan kita mulai sejak dini menuju PON XXII tahun 2028," katanya.

Porprovsu 2026 direncanakan mempertandingkan 28 cabang olahraga. Sesuai hasil Rapat Kerja KONI Sumut pada Desember 2025, salah satu syarat utama cabor dapat dipertandingkan adalah memiliki minimal 17 pengurus cabang atau pengurus kota/kabupaten di Sumut.

KONI Sumut juga mendorong seluruh KONI kabupaten/kota untuk berpartisipasi dalam Porprovsu 2026. Hingga kini, 16 KONI kabupaten/kota telah dilantik, termasuk KONI Nias Utara dan Nias Barat.

"Kenapa kita fokus juga ke kabupaten Nias, karena kita ingin menjemput atlet yang sekecil apapun potensinya agar bisa ikut dalam Porprovsu ini. Di Nias kami juga melaksanakan PPI, ada atlet namanya Kevin yang berhasil meraih perak di ajang SEA Games," ujar Hatunggal.

Selain pembinaan, perhatian terhadap atlet berprestasi juga terus diperkuat melalui pemberian penghargaan. Hatunggal menilai Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan dukungan serius terhadap pembinaan atlet, termasuk melalui pemberian tali asih bagi atlet Sumut yang berprestasi di ajang SEA Games.

"Sumut ini bisa dikatakan seperti di atas angin olahraganya, satu sisi perhatian Gubsu tinggi untuk pembinaan dan reward terhadap atlet, kedua Sumut meraih peringkat empat dalam PON XXI Aceh-Sumut lalu, ketiga dalam ajang SEA Games dari 35 atlet Sumut yang ikut serta 30 atlet meraih medali," katanya.

Hatunggal menambahkan, KONI Sumut juga rutin menggelar berbagai event olahraga setiap bulan untuk menyosialisasikan Porprovsu 2026 kepada masyarakat sekaligus menjaga kesiapan atlet menuju PON XXII yang direncanakan digelar di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat dengan dukungan DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga.* (dh)

Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri Pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sumut Triyoga Laksito, menggantikan pejabat sebelumnya Khoirul Muttaqien, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (31/7/2026). Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI Hernawan Bekti Sasongko, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, para Bupati/Walikota, serta sejumlah pejabat.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong Perguruan Tinggi Jadi Penghasil Inovasi untuk Jawab Tantangan Pembangunan

"Kami berharap OJK bisa melihat persoalan di setiap daerah dengan cara berbeda sesuai kekhasan masing-masing. Misalnya kondisi bencana yang terjadi dan meninggalkan persoalan mendalam bagi masyarakat. Bagaimana kita bisa memberikan kemudahan (urusan pinjaman) kepada warga yang menjadi korban, karena hidup mereka masih berat," jelas Bobby Nasution.

Bobby Nasution kemudian mendorong OJK untuk ikut memperkuat produk halal melalui sektor jasa keuangan. Menurutnya, Indonesia masih banyak mengimpor produk halal dari negara yang penduduknya minoritas Muslim, seperti China dan Australia.

"Dari sini, bagaimana kita menguatkan industri halal di sektor keuangan. Tujuannya untuk menguatkan hadirnya produk halal secara massif," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI Hernawan Bekti Sasongko menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terhadap OJK dalam menjalankan tugas di Sumut. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk memperkuat kolaborasi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

"Kami harapkan agar kinerja OJK bersama seluruh pihak yang terkait selama ini, dapat dilanjutkan oleh Kepala OJK yang baru. Semoga kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi tetap kuat, sehingga segala masalah bisa kita selesaikan bersama," pungkasnya.* (dh)