MEDAN — Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek dua lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di kawasan permukiman padat penduduk, Jalan Mangkubumi, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Ahad, 23 Agustus 2026.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap sembilan orang yang terdiri atas tujuh pengguna narkoba dan dua orang yang diduga sebagai pengedar.

Baca Juga:

• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan Juara Umum Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengatakan dua lokasi tersebut memiliki modus yang berbeda.

"Ada dua sarang narkoba dengan modus berbeda yang kami gerebek," kata Rafli, Senin (24/8/2026).

Rafli menjelaskan lokasi pertama berada di lantai satu sebuah rumah. Sementara lantai dua bangunan tersebut digunakan sebagai rumah kos.

Lokasi kedua berada di kawasan pinggiran sungai. Saat polisi melakukan penggerebekan, sejumlah orang diduga melarikan diri dengan cara melompat ke sungai.

"Satu titik lagi di pinggiran bantaran sungai mereka gunakan untuk melakukan praktik haram. Kami amankan 1 orang, 4 sampai 5 orang berhasil meloloskan diri menyeberang sungai," jelasnya.

Dari dua lokasi tersebut, polisi mengamankan sembilan orang.

Tujuh di antaranya diduga sebagai pengguna narkoba, sedangkan dua lainnya diduga berperan sebagai pengedar.

Kedua pengedar yang diamankan merupakan warga sekitar dengan inisial AR, 37 tahun, dan AG, 42 tahun.

Dari tangan keduanya, polisi menyita tujuh paket sabu.

Selain sabu, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkoba.

Barang bukti tersebut antara lain puluhan alat hisap, puluhan plastik klip, sejumlah uang, dan sebilah kapak.

Polisi menduga kapak tersebut sengaja disiapkan untuk menghadapi atau menyerang petugas ketika dilakukan penggerebekan.

"Untuk tujuh orang kami deteksi sebagai pengguna. Mereka ini umumnya berprofesi sebagai juru parkir dan beberapa berprofesi sebagai buruh harian lepas. Selain narkotika jenis sabu, kami juga menyita puluhan alat hisap, puluhan plastik klip, sejumlah uang, dan sebilah kapak yang diduga sengaja disiapkan untuk menyerang petugas," jelas Rafli.

Setelah penggerebekan, polisi menghancurkan dan membakar lokasi yang diduga digunakan sebagai sarang narkoba tersebut.

Langkah itu dilakukan agar tempat tersebut tidak kembali digunakan sebagai lokasi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

"Kawasan ini akan kami awasi dengan ketat," pungkasnya.

Polrestabes Medan menyatakan pengawasan terhadap kawasan tersebut akan terus dilakukan untuk mencegah munculnya kembali aktivitas peredaran narkoba.* (d/ad)

PEKANBARU — Presiden Prabowo Subianto mengancam akan mencabut seluruh izin korporasi yang terbukti atau terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Ancaman tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin, 24 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Bareskrim Polri: Mayoritas Kasus Karhutla Diduga untuk Buka Lahan Sawit

Prabowo mengatakan perusahaan yang terbukti memberikan perintah kepada masyarakat untuk membakar lahan akan mendapatkan sanksi tegas, termasuk pencabutan seluruh izin usaha.

"Kalau ada indikasi segera laporan kita segera cabut siapapun korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar kita cabut izinnya, seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting," ujar Prabowo, Senin (24/08/2026).

Selain meminta penyelidikan terhadap korporasi, Prabowo memerintahkan seluruh aparat untuk mencegah masyarakat maupun oknum yang sengaja membakar hutan dan lahan dengan alasan apa pun.

Menurut Prabowo, pemerintah tidak melarang masyarakat membuka lahan.

Namun, pembukaan lahan harus dilakukan dengan cara yang tidak menyebabkan kebakaran dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat luas.

Prabowo meminta masyarakat yang membutuhkan lahan untuk membuka perkebunan atau pertanian melapor kepada perangkat desa dan pemerintah daerah.

Pemerintah, kata dia, akan membantu masyarakat agar pembukaan lahan dapat dilakukan secara terorganisasi.

Prabowo mengatakan masyarakat dapat dikelompokkan dalam kelompok tani untuk mempermudah proses pembukaan lahan.

Pembiayaan kegiatan tersebut juga dapat menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah membantu rakyat. Diorganisir per kelompok tani, diorganisir, nanti biayanya bisa melalui KUR [Kredit Usaha Rakyat] operasi, tetapi tidak boleh mereka liar," ujarnya.

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi menggunakan metode pembakaran untuk membuka lahan.

Penanganan karhutla menjadi perhatian pemerintah setelah kebakaran meluas di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan

Pemerintah juga telah mengerahkan personel serta peralatan untuk melakukan pemadaman dan mencegah meluasnya titik api.

Prabowo menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara serius.

Aparat diminta tidak hanya memadamkan api, tetapi juga mencari pihak yang berada di balik terjadinya pembakaran.* (bb/ad)

JAKARTA — Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menerbitkan 89 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sembilan wilayah sejak 1 Januari hingga 21 Agustus 2026.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mohammad Irhamni mengatakan, dari 89 laporan tersebut, sebanyak 75 laporan berkaitan dengan dugaan pembakaran lahan untuk membuka perkebunan kelapa sawit.

Baca Juga:

• Gelapkan Uang Rp68,6 Juta, Pemuda Asal Pidie Jaya Diamankan Polresta Banda Aceh

"Semua pembukaan lahan sawit rata-rata itu. Ada 75 laporan polisi itu rata-rata pembukaan lahan itu untuk sawit. Justru terbanyak penyidikannya adalah di Riau," ujar Irhamni kepada awak media, Minggu (23/8/2026).

Menurut Irhamni, hasil penyidikan menunjukkan pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi modus yang banyak ditemukan dalam perkara karhutla tersebut.

Lahan yang sebelumnya telah ditebang kemudian dibakar untuk membersihkan sisa vegetasi.

Cara ini diduga dipilih karena dianggap lebih murah dan ekonomis dibandingkan metode pembukaan lahan lainnya.

Selain menghemat biaya, abu hasil pembakaran juga dianggap dapat memberikan unsur yang menyuburkan tanah sebelum lahan digunakan untuk kegiatan perkebunan.

Namun, praktik tersebut dapat menyebabkan api meluas dan sulit dikendalikan, terutama ketika kondisi lahan dan cuaca mendukung terjadinya kebakaran.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembakaran lahan.

Barang bukti tersebut antara lain 35 korek api, sejumlah botol dan jeriken berisi bahan bakar, 21 parang, dua kapak, cangkul, dua unit chainsaw, sampel tanah terbakar, batang kayu bekas terbakar, serta bibit sawit.

Barang bukti tersebut digunakan penyidik untuk mendalami dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan 72 tersangka perorangan dalam perkara dugaan tindak pidana karhutla di Sumatra dan Kalimantan.

Total luas lahan yang terbakar dalam perkara yang ditangani polisi mencapai 1.006,67 hektare.

Irhamni mengatakan, penetapan para tersangka tersebut merupakan hasil penanganan 89 laporan polisi yang masuk sejak awal Januari hingga 21 Agustus 2026.

"Laporan polisi itu terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di sembilan Polda, yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara," ujar Irhamni.

Polisi masih mengembangkan perkara tersebut untuk mengungkap rangkaian aktivitas pembakaran serta pihak-pihak yang diduga terlibat.* (bb/ad)

JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menegaskan tidak ada aturan yang secara khusus melarang kadet perempuan Universitas Pertahanan (Unhan) menggunakan hijab.

Penjelasan ini disampaikan setelah muncul pengakuan seorang calon kadet yang menyatakan memilih mundur karena diminta melepas hijab dalam sejumlah kegiatan.

Baca Juga:

• Bukan Dilarang, Ini Batasan Berhias bagi Perempuan dalam Islam

"Kemhan menegaskan bahwa dalam Peraturan Rektor Unhan RI Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Kehidupan Kadet Universitas Pertahanan tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik melarang penggunaan hijab bagi Kadet perempuan," bunyi siaran pers Kemhan, dikutip Senin (24/8/2026).

Dalam aturan tersebut, nilai ketakwaan menjadi bagian dari kode kehormatan kadet.

Para kadet juga diwajibkan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, baik dalam kegiatan kedinasan maupun kehidupan pribadi.

Kemhan menyebut ibadah dan pembinaan mental juga menjadi hak kadet selama menjalani pendidikan di Unhan.

Kemhan menjelaskan penggunaan hijab dalam kegiatan tertentu, khususnya saat Latihan Dasar Militer (Latsarmil) di Akademi Militer, Magelang, dapat disesuaikan dengan kebutuhan latihan.

"Terkait informasi mengenai tidak digunakannya hijab pada saat Latihan Dasar Militer (Latsarmil) yang dilaksanakan di Akademi Militer, ketentuan tersebut diterapkan pada kegiatan tertentu dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan selama latihan," ucap Kemhan.

Menurut kementerian, ketentuan tersebut berlaku untuk kegiatan yang membutuhkan keseragaman gerak atau penggunaan perlengkapan latihan tertentu.

Aturan itu disebut sebagai ketentuan teknis untuk menjaga keamanan dan keselamatan, bukan bentuk pembatasan terhadap keyakinan maupun pelaksanaan ajaran agama.

Dalam kehidupan sehari-hari, kadet perempuan Muslim tetap diperbolehkan menggunakan hijab di tempat tinggal atau mes.

Hijab juga dapat digunakan dalam kegiatan tertentu di luar kampus, termasuk ketika menjalani magang.

"Sementara dalam kegiatan pendidikan dan latihan, penggunaan pakaian Kadet disesuaikan dengan jenis dan karakter kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek keseragaman, disiplin, keamanan, dan keselamatan," jelas Kemhan.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin disebut telah meminta agar aturan seragam kadet Unhan disesuaikan sehingga dapat mengakomodasi penggunaan hijab bagi kadet perempuan Muslim.

Penggunaan hijab nantinya akan diatur secara seragam, termasuk tata cara pemakaiannya.

Ketentuan tersebut akan mempertimbangkan kerapian, disiplin, keamanan, keselamatan, serta memastikan hijab tidak menghambat gerak kadet ketika mengikuti pendidikan dan latihan.

"Kemhan memandang bahwa disiplin dan karakter pendidikan tidak bertentangan dengan penghormatan terhadap pelaksanaan agama dan keyakinan," tegas Kemhan.

Penyesuaian aturan dilakukan untuk memperjelas ketentuan yang sebelumnya belum secara khusus mengatur penggunaan hijab bagi kadet perempuan Muslim.

Kemhan berharap langkah tersebut dapat mencegah perbedaan pemahaman dan penerapan aturan dalam kegiatan pendidikan kadet Unhan.

Pernyataan Kemhan tersebut muncul setelah seorang pengguna Instagram dengan akun @wafaahdina mengaku mundur sebagai kadet Unhan setelah diminta melepas hijab dalam sejumlah kegiatan.

Wafa mengatakan dirinya sempat diterima sebagai Kadet Mahasiswa Cohort 7 Unhan RI jurusan Kedokteran, Fakultas Kedokteran Militer.

Ia mengaku tertarik mendaftar Unhan karena program Kedokteran Militer.

Setelah melewati sejumlah tahapan seleksi, Wafa menyatakan dirinya lolos dan diterima sebagai kadet.

Namun, ia kemudian memilih mengundurkan diri dan menandatangani surat pengunduran diri.

"Ya, saya sempat menjadi bagian dari Kadet Mahasiswa Cohort 7 UNHAN RI, jurusan Kedokteran, fakultas Kedokteran Militer, selama 15 jam. Karena keesokan paginya, saya walkout and signed the resignation letter instead of the contract agreement," tulis dia.

Wafa mengatakan sebenarnya sudah mengetahui adanya informasi mengenai aturan penggunaan hijab.

Namun, ia mengaku tidak pernah melihat aturan tertulis yang secara spesifik melarang penggunaan hijab.

Menurut Wafa, kadet perempuan yang mengenakan hijab masih diberi kesempatan dan difasilitasi ketika mengikuti tahapan tes.

Namun, setelah dinyatakan lulus, ia mengaku hanya diberikan dua pilihan, yakni melepas hijab atau mengundurkan diri.

"Saya memilih opsi kedua," tegas dia.

Wafa menilai penggunaan hijab merupakan bagian dari prinsip yang dipilihnya secara pribadi.

Karena itu, ia meminta Unhan memperjelas ketentuan mengenai penggunaan hijab sejak proses pendaftaran.

Menurut dia, aturan tersebut sebaiknya disampaikan secara resmi dan tertulis kepada calon kadet sejak awal.

Dengan begitu, calon peserta dapat mengetahui seluruh ketentuan sebelum mengikuti rangkaian seleksi hingga pendidikan.* (km/ad)

BANDA ACEH — Presiden Prabowo Subianto memberhentikan M Nasir dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh.

Pemberhentian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 95/TPA Tahun 2026 pada 21 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Budi Arie Bicara Hubungan Jokowi dan Prabowo: Ada yang Berusaha Adu Domba, Stop!

Ia mengatakan keputusan tersebut telah diterima Pemerintah Aceh melalui surat resmi dari Kementerian Sekretariat Negara.

"Saya sudah bertanya ke Gubernur, beliau menyampaikan memang demikian (Sekda diberhentikan Presiden)," kata Nurlis Effendi, Minggu (23/8/2026).

Berdasarkan surat Kementerian Sekretariat Negara RI tertanggal 22 Agustus 2026 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, pemberhentian M Nasir dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 95/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.

Dalam Keppres tersebut, M Nasir diberhentikan dengan hormat dari jabatan Sekda Aceh.

Pemerintah juga memberikan apresiasi atas pengabdian dan jasa M Nasir selama menjalankan tugasnya.

"Memberhentikan dengan hormat Sdr. M. Nasir, S.IP., MPA., NIP 197402072001121001, Pembina Utama Muda (IV/c), dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Aceh terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," bunyi Keppres itu.

Dengan demikian, pemberhentian tersebut dilakukan secara resmi dan M Nasir akan meninggalkan jabatan Sekda Aceh setelah dilantik dalam jabatan barunya.

Pemerintah Aceh menyatakan telah memiliki nama yang akan menggantikan M Nasir sebagai Sekda Aceh.

Namun, sosok tersebut belum diumumkan kepada masyarakat.

"Benar, memang seperti itu. Penggantinya juga sudah ada, nanti kita umumkan," ujar Nurlis.

Pergantian Sekda Aceh, kata Nurlis, bukan karena adanya persoalan tertentu.

Menurut dia, perubahan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Pemerintah Aceh.

Nurlis juga mengatakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyampaikan apresiasi terhadap kinerja M Nasir selama menduduki jabatan Sekda.

"Tidak ada masalah apa-apa. Pak Nasir juga selama ini sudah menjalankan tugasnya sebagai Sekda Aceh dengan baik. Gubernur mengucapkan berterima kasih telah membantunya," demikian Nurlis Effendi.* (km/ad)

JAKARTA — Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan organisasinya masih memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia juga menyebut hubungan Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi masih berjalan baik.

Baca Juga:

• Rektor Unsoed Pernah Tolak MBG dan KDMP, KPK Tegaskan Tak Ada Kaitannya dengan OTT

"Jadi soal hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya ini kan ada yang usaha adu domba, kan begitu. Menurut saya stop adu domba, karena kita ingin pemerintahan ini dibangun berbasis persatuan nasional," kata Budi Arie kepada wartawan.

Menurut Budi Arie, Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan yang tidak ringan.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak mengesampingkan perbedaan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Bahwa persatuan nasional ini penting, dan juga bagaimana sesama anak bangsa ini sama-sama kita bersatu untuk menyelesaikan berbagai problematika permasalahan bangsa dan rakyat. Karena tentu tantangan kebangsaan kita, kenegaraan kita hari ini tidak ringan di tengah berbagai gejolak yang terjadi di masyarakat," ucapnya.

Selain membahas hubungan Jokowi dan Prabowo, Budi Arie juga menanggapi dinamika politik terkait masa depan Jokowi di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Budi Arie mengatakan Projo siap memberikan dukungan apabila Jokowi memutuskan terlibat dalam kepemimpinan PSI.

Namun, ia belum memberikan kepastian mengenai kabar yang menyebut dirinya akan bergabung dan menduduki posisi Sekretaris Jenderal PSI.

"Tunggu aja, kan mesti tanya Pak Jokowi, Pak Jokowi mau jadi Ketua Umum PSI apa enggak, gitu lho. Iya kan, tanyanya Pak Jokowi, 'Pak, Bapak mau jadi Ketua Umum PSI apa enggak Pak?' Gitu dong," ujar Budi Arie.

Ia mengatakan keputusan mengenai kepemimpinan PSI tetap berada pada Jokowi.

Jika Jokowi nantinya menjadi Ketua Umum PSI, Projo disebut akan memberikan dukungan.

"Kalau Projo itu, kalau Pak Jokowi jadi Ketua PSI, pasti Projo dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia pasti dukung partainya Pak Jokowi," sambungnya.

Budi Arie mengatakan Projo hingga kini masih menunggu arah politik yang akan dipilih Jokowi.

Ia menyebut organisasinya siap mengikuti keputusan politik mantan presiden tersebut.

"Ya kita menunggu arahan dan perintah Pak Jokowi, begitu. Kalau Pak Jokowi jadi ketua umum, kita akan mendukung arah politik Pak Jokowi," imbuhnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi Projo yang tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, sembari membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada Jokowi jika mantan presiden itu mengambil posisi penting di PSI.* (d/ad)

BANDA ACEH — Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh mengungkap dugaan tindak pidana penggelapan yang melibatkan seorang pemuda berinisial IR, 22 tahun, warga Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya.

Dalam perkara tersebut, seorang wiraswasta bernama Muhammad Rizal, 34 tahun, dilaporkan mengalami kerugian sekitar Rp68,6 juta.

Baca Juga:

• Rektor Unsoed Pernah Tolak MBG dan KDMP, KPK Tegaskan Tak Ada Kaitannya dengan OTT

"Pada Sabtu, 21 Agustus 2026, sekitar pukul 16.00 WIB, Piket Reskrim menerima penyerahan seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan oleh korban," ujar Kompol Dizha, Minggu, 23 Agustus 2026.

Polisi kemudian menindaklanjuti perkara tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/632/VIII/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh, tanggal 22 Agustus 2026.

Korban Muhammad Rizal diketahui merupakan warga Desa Ulee Pata, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Sementara IR merupakan warga Desa Meunasah Kumbang, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya.

Dugaan penggelapan tersebut terjadi di sebuah kios penjualan kartu telepon di Desa Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh.

Kompol Dizha menjelaskan, kasus itu terungkap setelah korban melakukan pemeriksaan terhadap hasil penjualan kios selama periode Januari hingga Juli 2026.

"Awalnya, pada 30 Juli 2026 sekitar pukul 14.00 WIB, korban selaku pemilik kios melakukan pengecekan terhadap hasil penjualan selama periode Januari hingga Juli 2026," jelasnya.

Dari pemeriksaan tersebut, korban menemukan sejumlah uang hasil transaksi yang diduga masuk ke akun dompet digital Dana milik IR.

Uang tersebut diduga merupakan hasil transaksi yang seharusnya masuk ke akun milik korban.

Korban kemudian meminta penjelasan kepada IR mengenai sejumlah transaksi tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik, IR mengakui bahwa uang yang masuk ke akun Dana miliknya merupakan uang dari transaksi milik korban.

Akibat kejadian tersebut, Muhammad Rizal diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp68,6 juta.

Dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti.

Di antaranya tiga unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan perkara.

Barang bukti tersebut terdiri atas satu unit Oppo A78 RAM 8 GB warna hitam, satu unit Infinix Zero warna gold, dan satu unit iPhone 14 Plus warna biru toska.

Penyidik juga telah melakukan sejumlah langkah penanganan perkara, mulai dari menerima laporan polisi, memeriksa saksi, mengumpulkan alat bukti, hingga melakukan gelar perkara untuk menentukan proses penyelidikan dan penyidikan.

"Terduga pelaku telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih melengkapi berkas perkara dan akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum," pungkas Kompol Dizha.

Perkara tersebut disangkakan dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hingga kini, perkara masih dalam proses penyidikan Satreskrim Polresta Banda Aceh.* (ad)

JAKARTA — Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menyebut mayoritas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Sumatra dan Kalimantan bukan semata-mata disebabkan oleh fenomena El Nino.

Polisi menduga sebagian besar kebakaran terjadi akibat pembakaran yang dilakukan secara sengaja.

Baca Juga:

• Ratas di Hambalang, Prabowo Bahas Karhutla Kalimantan hingga Pemulihan Gempa NTT

"Sebagian besar yang kami lakukan penyidikan terbakar karena dibakar. Tadi barang buktinya ada bahan bakar minyak, ada Pertalite, ada Solar yang di dalam jeriken ataupun di botol tadi kan tadi barang bukti yang ada," ujar Irhamni kepada awak media, Senin, 24 Agustus 2026.

Menurut Irhamni, fenomena El Nino memang dapat memengaruhi kondisi yang menyebabkan kebakaran lebih mudah terjadi dan meluas.

Namun, faktor iklim tersebut dinilai bukan satu-satunya penyebab kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar.

Polisi, kata dia, melihat adanya pemicu berupa tindakan manusia yang sengaja membakar lahan.

Irhamni mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi dampak El Nino.

Karena itu, apabila kebakaran hanya disebabkan oleh faktor alam, luas lahan yang terbakar dinilai tidak akan sebesar yang terjadi saat ini.

Dia juga menyebut kebakaran yang murni dipicu faktor iklim lebih memungkinkan untuk dikendalikan karena tidak terjadi secara masif.

Bareskrim Polri saat ini telah menetapkan 72 tersangka perorangan dalam perkara dugaan tindak pidana karhutla di Sumatra dan Kalimantan.

Total luas lahan yang terbakar dalam perkara yang ditangani kepolisian mencapai 1.006,67 hektare.

Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi menerima 89 laporan polisi terkait dugaan karhutla sejak 1 Januari hingga 21 Agustus 2026.

"Laporan polisi itu terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di sembilan Polda, yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara," ujar Irhamni.

Dalam penyidikan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembakaran lahan.

Di antaranya bahan bakar minyak seperti Pertalite dan solar yang ditemukan dalam jeriken maupun botol.

Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penyidik dalam mendalami dugaan bahwa kebakaran dilakukan secara sengaja.

Polisi masih mengembangkan penyidikan untuk mengetahui motif pembakaran, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat di balik pembukaan lahan dengan cara membakar.

Bareskrim menegaskan penanganan perkara karhutla tidak hanya diarahkan kepada pelaku yang berada di lapangan.

Penyidik juga dapat mendalami pihak yang menyuruh, mendanai, maupun memperoleh keuntungan dari aktivitas pembakaran apabila ditemukan bukti keterlibatan.

Dengan puluhan tersangka dan luas lahan terbakar yang mencapai lebih dari seribu hektare, penyidikan karhutla di Sumatra dan Kalimantan masih terus berjalan.* (bb/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, Akhmad Sodik, merupakan penegakan hukum yang berawal dari laporan masyarakat.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan hingga berujung pada peristiwa tertangkap tangan.

Baca Juga:

• DPR Minta Polri Usut Dalang dan Pendana di Balik Kasus Karhutla

Taufik membantah anggapan bahwa KPK telah menargetkan pihak tertentu dalam operasi tersebut.

Menurut dia, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh kecukupan alat bukti.

"Tidak ada target atau men-setting atau men-TO (target operasi) pada pihak-pihak lembaga maupun pihak-pihak individu," tegasnya.

KPK sebelumnya menetapkan enam tersangka setelah melakukan OTT di Jakarta dan Purwokerto pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Mereka adalah Akhmad Sodik selaku Rektor Unsoed, Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III, Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed, serta tiga pihak swasta, yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di Unsoed.

KPK mengungkap tiga klaster dugaan korupsi dalam perkara tersebut.

Pada klaster pertama, Norman Arie diduga meminta uang Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran.

Setelah uang disepakati, calon mahasiswa tersebut ternyata tidak lolos.

Orang tua calon mahasiswa kemudian meminta uang dikembalikan. Permintaan tersebut diduga diketahui Akhmad Sodik.

Uang pengembalian disebut tidak diberikan secara langsung, melainkan melalui Dian Mulia dan Adhi. Keduanya diduga telah menggunakan uang tersebut.

Sebagai gantinya, pihak swasta tersebut dijanjikan pembayaran melalui pencairan tiga paket proyek di lingkungan Unsoed.

Proyek itu berupa pengadaan kanopi, renovasi kantin dan pengecatan gedung.

Proyek tersebut disebut akan dikerjakan oleh CV milik Mulyono yang juga merupakan keponakan Akhmad Sodik.

Pada klaster kedua, Mulyono diduga menerima Rp680 juta yang berkaitan dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2025 dan 2026.

Akhmad Sodik diduga mengetahui penerimaan uang tersebut dan memberikan kode kepada Mulyono.

"jangan diminta di awal, jika dikasih bilang terima kasih".

Dari uang tersebut, Akhmad Sodik diduga memerintahkan Mulyono untuk membayar tiga bidang tanah yang dibelinya.

Sementara pada klaster ketiga, Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed diduga menerima uang Rp1,2 miliar dari salah satu pihak yang disebut sebagai pengepul calon mahasiswa baru tahun 2025-2026.

KPK kemudian menahan Akhmad Sodik bersama lima tersangka lainnya di Rumah Tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih.

Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara itu, setelah OTT tersebut, sikap Akhmad Sodik sebelumnya juga menjadi sorotan warganet.

Hal itu berkaitan dengan penolakannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Penolakan tersebut disampaikan saat Akhmad Sodik menemui mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan gedung rektorat pada Senin, 26 Juni.

Namun, KPK menegaskan penanganan perkara Akhmad Sodik tidak berkaitan dengan sikap maupun kebijakan tersebut.

KPK menyatakan operasi bermula dari laporan masyarakat dan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan serta kecukupan alat bukti.* (vo/ad)

JAKARTA — iPhone Ultra yang diyakini sebagai smartphone lipat pertama Apple disebut telah digunakan oleh sejumlah orang sebelum peluncuran resminya.

Pengguna awal tersebut memberikan tanggapan positif terhadap desain, mekanisme engsel, layar lipat, hingga kemampuan kamera perangkat.

Baca Juga:

• Medlin Gagasan Agung Layani Perwakilan RI di Astana, Prof Agus: Relevan untuk Ombudsman

Perangkat yang diyakini akan menggunakan nama iPhone Ultra itu diperkirakan hadir sebagai salah satu iPhone paling premium dengan harga lebih tinggi dibandingkan seri iPhone Pro.

Menurut Mark Gurman dalam buletin Power On untuk Bloomberg, sejumlah orang telah mencoba versi pra-rilis perangkat tersebut.

Berdasarkan pengalaman mereka, iPhone Ultra dinilai memiliki sejumlah keunggulan yang dapat mendukung harga jual premiumnya.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah ukuran perangkat ketika dilipat.

Meski disebut cukup tebal dalam kondisi tertutup, pengguna awal mengatakan iPhone Ultra masih dapat dimasukkan ke dalam saku.

Mekanisme engsel juga mendapat tanggapan positif.

Pengguna yang telah mencoba perangkat tersebut menilai engsel iPhone Ultra bekerja dengan baik dan terasa kokoh.

Saat dibuka, iPhone Ultra akan menawarkan layar lipat berukuran besar.

Layar tersebut memungkinkan Apple menghadirkan tata letak aplikasi yang menyerupai pengalaman menggunakan iPad.

Kehadiran layar berukuran besar juga dinilai menjadi salah satu daya tarik utama smartphone lipat Apple.

Dari sisi kamera, iPhone Ultra disebut tidak memiliki kamera telefoto. Meski demikian, pengguna awal menilai kemampuan fotografinya tetap baik.

Layar besar pada perangkat lipat tersebut juga disebut dapat memberikan fungsi menarik sebagai jendela bidik kamera.

Dengan layar yang lebih luas, pengguna diperkirakan mendapatkan pengalaman berbeda ketika mengambil foto.

Namun, absennya kamera telefoto dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen.

Terlebih, iPhone Ultra diperkirakan dibanderol dengan harga setidaknya US$2.000 atau sekitar Rp35 juta.

Dengan harga tersebut, konsumen yang mengharapkan sistem kamera lengkap kemungkinan akan mempertimbangkan kembali spesifikasi perangkat tersebut.

iPhone Ultra juga diperkirakan membawa perubahan pada sistem keamanan biometrik.

Berbeda dengan iPhone modern yang menggunakan Face ID, perangkat lipat tersebut disebut akan kembali menggunakan Touch ID.

Fitur tersebut menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian karena Apple selama beberapa tahun terakhir lebih mengandalkan Face ID pada perangkat iPhone.

Meski begitu, sejumlah informasi mengenai spesifikasi iPhone Ultra masih berasal dari laporan dan pengalaman pengguna terhadap perangkat versi pra-rilis.

Apple disebut terlambat memasuki pasar smartphone lipat dibandingkan sejumlah pesaing, termasuk Samsung.

Namun, kehadiran iPhone Ultra diperkirakan dapat meningkatkan perhatian masyarakat terhadap perangkat lipat.

Sebagian konsumen mungkin sudah mengetahui kategori smartphone lipat, tetapi belum pernah mempertimbangkan untuk membelinya.

Kehadiran perangkat lipat dari Apple dengan dukungan pemasaran perusahaan berpotensi membuat kategori tersebut semakin dikenal.

Di sisi lain, iPhone Ultra juga dapat memberikan efek terhadap lini produk Apple lainnya.

Konsumen yang tidak membeli perangkat lipat tersebut tetap dapat tertarik pada model iPhone lain yang diperkenalkan pada periode yang sama.

iPhone Ultra dengan demikian diperkirakan menjadi salah satu produk paling premium dalam jajaran Apple.

Namun, informasi mengenai harga, kamera, fitur dan spesifikasi lainnya masih berdasarkan laporan serta penggunaan versi pra-rilis menjelang peluncuran yang diperkirakan berlangsung pada September 2026.*(vo/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 23 Agustus 2026.

Rapat yang berlangsung sejak sore hingga malam itu membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta tindak lanjut penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga:

• DPR Minta Polri Usut Dalang dan Pendana di Balik Kasus Karhutla

Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta laporan mengenai pelaksanaan instruksi pemerintah untuk menangani karhutla dan bencana di NTT.

"Pada sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan kepala staf angkatan, Presiden membahas tindak lanjut instruksi Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara," kata Teddy, Senin, 24 Agustus 2026.

Penanganan karhutla di Kalimantan menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut.

Pemerintah sebelumnya telah menginstruksikan penambahan 17 pesawat untuk mendukung operasi pemadaman menggunakan metode water bombing di wilayah terdampak.

Selain armada udara, sebanyak 1.500 prajurit TNI dikerahkan untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan.

Para prajurit tersebut dilengkapi perlengkapan perorangan untuk mendukung operasi di lapangan.

Pemerintah juga mengirimkan 200 pompa dan pipa untuk membantu proses pemadaman api di bawah permukaan tanah, terutama di kawasan lahan gambut.

Langkah tersebut diperlukan karena kebakaran di lahan gambut dapat menjalar di bawah permukaan sehingga penanganannya membutuhkan proses pemadaman dan pendinginan secara berulang.

Selain karhutla, rapat di Hambalang membahas penanganan warga yang terdampak gempa di NTT.

Prabowo meminta bantuan pemerintah yang telah dikirim, termasuk melalui jalur udara, segera didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah juga diminta mempercepat proses rekonstruksi dan penanganan warga terdampak.

"(Instruksi lainnya, red.) rekonstruksi dan penanganan warga terdampak gempa di NTT," ujar Teddy menjelaskan hasil rapat.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memberikan apresiasi kepada prajurit TNI dan personel Polri yang bergerak cepat di lapangan.

Mereka dinilai berperan dalam upaya pemadaman karhutla sekaligus membantu masyarakat yang terdampak bencana gempa di NTT.

Rapat terbatas tersebut dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Turut hadir Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto.

Rapat tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap dua persoalan yang membutuhkan penanganan cepat, yakni pengendalian karhutla di Kalimantan dan pemulihan masyarakat yang terdampak gempa di NTT.* (vo/ad)

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menetapkan 72 tersangka dalam kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan.

Namun, Komisi III DPR meminta penyidikan tidak berhenti pada pelaku yang berada di lapangan.

Baca Juga:

• Bareskrim Tetapkan 72 Tersangka Karhutla di Sumatra dan Kalimantan, Luas Lahan Terbakar 1.006 Hektare

"Penegakan hukum Karhutla memang harus menyentuh akar masalah. Selama ini, para pelaku di lapangan sering kali hanya menjadi korban atau pekerja, sementara dalang korporasi maupun pemodal yang meraup untung dari lahan yang hangus kerap tidak tersentuh," kata Habiburokhman, Senin, 24 Agustus 2026.

"Pendekatan follow the money dan penindakan tegas tanpa pandang bulu ini sejalan dengan agenda reformasi penegakan hukum yang berkeadilan."

Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap telah menerima 89 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Kasus-kasus tersebut tersebar di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Dugaan pembakaran berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan untuk kepentingan perkebunan, termasuk kebun sawit.

Pembakaran lahan disebut dilakukan karena dinilai lebih murah dan efisien dibandingkan metode pembukaan lahan lainnya.

Polri menyatakan penyidikan tidak hanya diarahkan kepada orang yang melakukan pembakaran di lapangan.

Aparat juga menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah, menyediakan dana, maupun memperoleh keuntungan dari pembakaran tersebut.

Salah satu metode yang digunakan adalah menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka yang kini menjalani proses hukum.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap apakah pembakaran dilakukan untuk kepentingan pribadi atau terdapat pihak lain yang mengatur dan membiayai aktivitas tersebut.

Selain mengapresiasi proses penegakan hukum, Habiburokhman juga menyoroti langkah pencegahan yang dilakukan Polri di sejumlah daerah rawan karhutla.

Polri disebut telah membangun 1.296 embung dan 834 sekat kanal di sejumlah lokasi.

Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu pencegahan sekaligus penanganan kebakaran, terutama di kawasan yang rawan terbakar.

Menurut Habiburokhman, langkah tersebut menunjukkan adanya upaya penanganan karhutla yang tidak hanya mengandalkan penindakan setelah kebakaran terjadi.

"Langkah konkret ini membuktikan keseriusan Polri dalam mengimplementasikan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran bertindak all out dalam menghentikan dan mencegah bencana Karhutla," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Komisi III DPR berharap proses penegakan hukum terhadap kasus karhutla dilakukan secara menyeluruh.

Penindakan, kata Habiburokhman, tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan apabila ditemukan bukti adanya pihak lain yang mengendalikan atau memperoleh keuntungan dari pembakaran lahan.

Dengan pendekatan tersebut, DPR mendorong penanganan karhutla tidak hanya menyelesaikan kasus per kasus, tetapi juga membongkar pola pembakaran lahan yang berpotensi terus berulang.* (bb/ad)

JAKARTA — Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia atau Bareskrim Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Total luas lahan yang terbakar dalam perkara tersebut mencapai 1.006,67 hektare.

Baca Juga:

• Prabowo Turun Langsung Pantau Karhutla Sumatra Hari Ini, Riau Jadi Lokasi Pertama

"Laporan polisi itu terkait dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di sembilan Polda, yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara," ujar Irhamni, Senin, 24 Agustus 2026.

Irhamni menjelaskan, sebagian besar penanganan perkara bermula dari pemantauan titik panas atau hotspot.

Titik tersebut kemudian diverifikasi oleh petugas di lapangan untuk memastikan apakah benar terdapat api atau lahan yang terbakar.

Jika ditemukan kebakaran, petugas terlebih dahulu melakukan pemadaman dan pendinginan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan lokasi aman bagi personel sebelum penyidik melakukan pemeriksaan.

Setelah kondisi dinyatakan aman, penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan berbagai alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.

Menurut Irhamni, modus yang ditemukan dalam sejumlah perkara didominasi pembukaan lahan dengan cara sengaja membakar.

Cara tersebut digunakan karena dianggap lebih murah dibandingkan metode pembukaan lahan lainnya.

"Sebagian besar modus operandi yang digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis," ujar Irhamni.

Lahan yang sebelumnya telah ditebang kemudian dibakar untuk membersihkan sisa vegetasi.

Abu hasil pembakaran juga dianggap dapat membantu menyuburkan tanah sebelum lahan digunakan untuk perkebunan.

Irhamni menegaskan alasan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan pembakaran lahan.

Terlebih, kondisi kemarau panjang dan fenomena El Nino dapat membuat api lebih cepat menyebar dan sulit dikendalikan.

"Alasan apa pun, alasan ekonomi, mudah, dan sebagainya, itu tetap tolong jangan dilakukan pembakaran di saat-saat seperti ini," ujar dia.

Dalam proses penyidikan, polisi telah menyita berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembakaran.

Barang tersebut antara lain 35 korek api, sejumlah botol dan jerigen berisi bahan bakar, 21 parang, dua kapak, cangkul, dua unit chainsaw, sampel tanah terbakar, bibit sawit, hingga batang kayu bekas terbakar.

Polisi menegaskan pengakuan tersangka bukan satu-satunya dasar dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Penyidik menggunakan berbagai alat bukti, antara lain hasil olah TKP, keterangan saksi, petunjuk, barang bukti, hingga penelusuran transaksi keuangan.

Bareskrim tidak hanya mendalami orang yang diduga melakukan pembakaran di lapangan.

Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menyuruh, mendanai, atau memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

Penelusuran aliran transaksi keuangan dilakukan untuk mengetahui apakah pembakaran dilakukan untuk kepentingan pribadi atau terdapat pihak lain yang terlibat.

"Ini tidak berhenti di sini. Tidak berhenti pada aktor lapangannya, tetapi kepentingan dari kegiatan pembakaran itu untuk apa, untuk siapa, itu pasti akan kami kejar sampai tuntas," ujar Irhamni.

Sebagian besar tersangka yang telah ditetapkan sejauh ini merupakan individu yang mengaku membakar lahan untuk membuka lahan sendiri.

Namun, penyidik masih mengembangkan perkara berdasarkan fakta dan alat bukti untuk memastikan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat.

"Baik korporasi ataupun individu akan kami lakukan pengejaran dan lakukan penegakan hukum secara tegas," kata dia.

"Kami akan terus mengejar semua pelaku atau orang yang menyuruh melakukan dan semua pihak yang memperoleh keuntungan atas kejahatan pembakaran hutan dan lahan tersebut."

Dalam menangani kasus karhutla, Polri menerapkan proses secara bertahap.

Penanganan dimulai dari pemantauan titik panas, verifikasi lapangan, pemadaman dan pendinginan, hingga penyelidikan.

Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Penyidik kemudian memeriksa saksi, menyita barang bukti, mengumpulkan alat bukti lain, hingga menetapkan tersangka jika bukti yang diperoleh telah memenuhi ketentuan.

Terhadap para pelaku, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan penetapan 72 tersangka tersebut, Bareskrim menyatakan penanganan karhutla akan terus dikembangkan, termasuk untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak yang berada di balik aktivitas pembakaran dan mendapatkan keuntungan dari pembukaan lahan secara ilegal.* (bb/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja untuk meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Sumatra pada Senin, 24 Agustus 2026.

Kunjungan ini dilakukan setelah Prabowo meninjau kondisi karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada akhir pekan lalu.

Baca Juga:

• Pemerintahan yang Adil Tidak Alergi Kritik

Peninjauan tersebut bertujuan memastikan penanganan karhutla berlangsung cepat dan terkoordinasi.

"Akan dimulai dari Provinsi Riau, untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu, dan efektif," kata Prasetyo Hadi pada Senin, 24 Agustus 2026.

Menurut Prasetyo, pemerintah akan memperluas fokus penanganan karhutla ke sejumlah wilayah di Sumatra.

Daerah yang menjadi perhatian utama antara lain Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 hotspot yang tersebar di 10 provinsi di Sumatra.

Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 1.410 titik.

Selanjutnya, Riau tercatat memiliki 480 titik panas dan Jambi sebanyak 425 titik.

Luas lahan yang terbakar di 10 provinsi di Sumatra sepanjang 2026 tercatat mencapai 36.047,64 hektare.

Karhutla menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran tidak hanya mengancam kawasan hutan dan lahan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat akibat munculnya kabut asap.

Sebelumnya, kunjungan Prabowo ke Kalimantan menghasilkan sejumlah langkah percepatan penanganan karhutla.

Pemerintah menambah armada water bombing untuk membantu pemadaman dari udara.

Penebalan personel di darat juga dilakukan dengan melibatkan unsur TNI, Polri, dan Manggala Agni.

Pemerintah turut menyiagakan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap masyarakat.

Prasetyo mengatakan Presiden juga telah memberikan instruksi agar penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran atau lalai menjaga areal yang menjadi tanggung jawabnya.

"Selain itu, Presiden juga telah menginstruksikan tindakan tegas tanpa kompromi, di mana aparat penegak hukum telah memulai proses penyelidikan terhadap sejumlah area konsesi korporasi yang terbukti terbakar maupun lalai dalam menjaga lahannya," kata politikus Partai Gerindra tersebut.

Presiden juga meminta aparat mencegah munculnya titik api baru dan memastikan masyarakat terlindungi dari dampak karhutla.

Pemerintah turut memantau kualitas udara di wilayah yang terdampak asap.

Pekanbaru tercatat memiliki indeks kualitas udara atau AQI sebesar 225 yang masuk kategori sangat tidak sehat.

Sementara itu, AQI di Jambi berada pada angka 187 dan Palembang mencapai 180.

Kondisi tersebut membuat pemantauan kualitas udara menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla.

Pemerintah perlu memastikan masyarakat memperoleh perlindungan, terutama kelompok yang rentan terhadap dampak buruk asap.

Selain itu, kawasan lahan gambut mendapat perhatian khusus.

Api di lahan gambut dapat merambat di bawah permukaan tanah dan kembali muncul meski api di permukaan telah dipadamkan.

Karena itu, penanganan di kawasan gambut membutuhkan proses pemadaman, pembasahan, dan penyisiran secara berulang.

Pengawasan terhadap areal konsesi juga akan diperkuat untuk mencegah kebakaran meluas.

Pemerintah juga memastikan penegakan hukum dilakukan terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran maupun membiarkan terjadinya karhutla di wilayah tanggung jawabnya.* (bb/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat tipis pada perdagangan Senin, 24 Agustus 2026.

Penguatan rupiah sejalan dengan sejumlah mata uang Asia yang juga bergerak positif terhadap dolar AS.

Baca Juga:

• IHSG Naik 0,05 Persen ke 6.528,85, Saham Big Caps Ramai Menghijau!

Pergerakan mata uang Asia menunjukkan hasil beragam.

Won Korea menguat 0,35 persen, dolar Taiwan naik 0,19 persen, baht Thailand menguat 0,14 persen, yen Jepang naik 0,08 persen, dan dolar Hong Kong meningkat 0,04 persen.

Sebaliknya, sejumlah mata uang kawasan melemah. Ringgit Malaysia turun 0,06 persen, yuan Cina terkoreksi 0,04 persen, sedangkan peso Filipina melemah 0,05 persen.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah masih berpeluang menguat pada perdagangan hari ini.

Namun, ruang penguatan diperkirakan terbatas.

Rupiah diproyeksikan bergerak dalam rentang Rp17.650 hingga Rp17.800 per dolar AS.

Pada perdagangan Jumat, 21 Agustus 2026, rupiah ditutup menguat 0,30 persen ke level Rp17.694 per dolar AS.

Penguatan tersebut menempatkan rupiah sebagai salah satu mata uang Asia yang menguat terhadap dolar AS.

Lukman mengatakan tidak ada agenda ekonomi utama yang diperkirakan menjadi katalis besar bagi pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini.

Pelaku pasar diperkirakan akan mencermati dampak kebijakan buyback Treasury AS, pergerakan imbal hasil atau yield obligasi Amerika Serikat, serta perkembangan geopolitik di Timur Tengah.

"Dengan kombinasi sentimen tersebut, rupiah diperkirakan masih memiliki peluang untuk menguat, tetapi ruang apresiasinya cenderung terbatas," ujarnya.

Pergerakan rupiah pada awal pekan ini masih akan sangat dipengaruhi sentimen eksternal, terutama perkembangan pasar keuangan global dan arah pergerakan dolar AS.

Pelaku pasar juga akan mencermati perkembangan geopolitik yang berpotensi memengaruhi arus modal dan persepsi risiko di pasar negara berkembang.

Dengan kondisi tersebut, rupiah diperkirakan masih bergerak fluktuatif sepanjang perdagangan Senin, dengan peluang penguatan yang relatif terbatas.* (bi/ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Senin, 24 Agustus 2026.

Penguatan indeks ditopang kenaikan sejumlah saham berkapitalisasi besar atau big caps, seperti TPIA, DSSA, dan AMMN.

Baca Juga:

• Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Merah Melonjak, Telur dan Bawang Malah Turun

Hingga pukul 09.01 WIB, indeks bergerak pada rentang 6.525,49 hingga sempat menyentuh 6.544.

Pada awal perdagangan, sebanyak 302 saham menguat, sedangkan 148 saham melemah dan 238 saham lainnya stagnan.

Adapun kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp11.486,69 triliun.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar berada di zona hijau.

PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) menjadi salah satu saham dengan penguatan terbesar, yakni 1,48 persen ke level Rp2.060 per saham.

Saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) juga naik 1,43 persen menjadi Rp1.065 per saham.

Sementara PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) menguat 0,89 persen ke Rp4.520.

Saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) turut naik 0,84 persen.

Kemudian PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) menguat 0,58 persen dan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) tumbuh 0,41 persen.

Berbeda dengan sejumlah saham big caps, saham perbankan pada awal perdagangan justru bergerak di zona merah.

Penurunan terdalam tercatat pada saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang melemah 1,34 persen.

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) juga terkoreksi 0,93 persen.

Pergerakan saham perbankan tersebut menjadi salah satu perhatian investor di tengah penguatan IHSG pada awal perdagangan.

IHSG diproyeksikan masih memiliki peluang melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini.

Salah satu sentimen yang menjadi perhatian adalah penguatan bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street pada perdagangan akhir pekan lalu.

Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan IHSG sebelumnya ditutup menguat 0,37 persen.

Penguatan tersebut disertai aksi beli bersih investor asing sekitar Rp993 miliar.

Saham-saham perbankan dan konglomerasi seperti BBRI, BBCA, BMRI, TPIA, dan BBNI menjadi pembelian utama investor asing.

"IHSG berpotensi lanjut menguat hari ini, efek dari penguatan di bursa US," ujar Fanny dalam publikasi riset harian, Senin (24/8/2026).

BNI Sekuritas memproyeksikan level support IHSG berada di 6.480–6.500, sedangkan area resistance berada di 6.600–6.700.

Dari pasar global, tiga indeks utama Wall Street kompak ditutup menguat pada perdagangan Jumat, 21 Agustus 2026.

Dow Jones Industrial Average naik 0,98 persen, S&P 500 menguat 0,43 persen, sedangkan Nasdaq Composite tumbuh 0,44 persen.

Fanny mengatakan penguatan Wall Street didorong oleh sektor material yang melonjak 2,2 persen dan sektor kesehatan yang naik 1,3 persen.

Sementara itu, sejumlah bursa Asia juga mencatat penguatan pada pekan lalu.

Indeks Hang Seng Hong Kong naik 1,21 persen, Kospi Korea Selatan menguat 0,88 persen, dan Taiex Taiwan tumbuh 0,65 persen.

Di sisi lain, Nikkei 225 Jepang terkoreksi 0,30 persen.

Pergerakan bursa global tersebut menjadi salah satu sentimen yang diperhatikan investor dalam menentukan arah perdagangan IHSG pada awal pekan.

Disclaimer: Informasi ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham.

Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor.

Setiap keputusan investasi memiliki risiko, sehingga investor perlu mempertimbangkan kondisi dan profil risikonya sebelum melakukan transaksi.* (bi/ad)

JAKARTA — Harga pangan nasional di pasar tradisional pada Senin, 24 Agustus 2026, bergerak beragam.

Sejumlah komoditas mengalami kenaikan, terutama kelompok cabai.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Naik Lagi Hari Ini, Tembus Rp2,75 Juta per Gram

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, harga bawang merah ukuran sedang turun 1,52 persen menjadi Rp38.850 per kilogram.

Harga bawang putih ukuran sedang juga turun 0,86 persen menjadi Rp40.150 per kilogram.

Pergerakan harga beras relatif terbatas. Beras kualitas bawah I tercatat tetap di level Rp14.800 per kilogram.

Sementara beras kualitas bawah II naik 0,34 persen menjadi Rp14.650 per kilogram.

Harga beras kualitas medium I juga tetap di Rp16.500 per kilogram, sedangkan beras kualitas medium II bertahan di level Rp16.300 per kilogram.

Untuk beras kualitas super, harga super I tidak berubah dan berada di Rp17.750 per kilogram. Adapun beras super II tercatat Rp17.250 per kilogram.

Kenaikan paling mencolok terjadi pada kelompok cabai. Harga cabai merah besar naik 0,31 persen menjadi Rp49.250 per kilogram.

Harga cabai merah keriting meningkat 1,68 persen menjadi Rp51.300 per kilogram.

Sementara harga cabai rawit hijau naik 3,07 persen menjadi Rp57.050 per kilogram.

Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah. Harganya melonjak 11,65 persen menjadi Rp69.950 per kilogram.

Dengan demikian, cabai rawit merah menjadi salah satu komoditas yang paling mengalami tekanan kenaikan harga pada perdagangan pangan hari ini.

Pada kelompok protein hewani, harga daging ayam ras segar naik 1,57 persen menjadi Rp42.000 per kilogram.

Harga daging sapi kualitas I masih bertahan di Rp151.450 per kilogram.

Sementara daging sapi kualitas II turun 0,28 persen menjadi Rp142.500 per kilogram.

Harga telur ayam ras segar juga mengalami penurunan 0,51 persen menjadi Rp29.250 per kilogram.

Untuk komoditas gula, harga gula pasir kualitas premium tercatat tetap di Rp20.350 per kilogram.

Adapun gula pasir lokal turun 0,26 persen menjadi Rp19.000 per kilogram.

Pada kelompok minyak goreng, harga minyak goreng curah naik 0,49 persen menjadi Rp20.450 per kilogram.

Harga minyak goreng kemasan bermerek I tetap di Rp24.300 per kilogram, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek II turun 0,21 persen menjadi Rp23.500 per kilogram.

Secara keseluruhan, harga pangan nasional pada Senin, 24 Agustus 2026, masih bergerak beragam.

Kenaikan paling tajam terjadi pada cabai rawit merah yang mencapai Rp69.950 per kilogram, disusul cabai rawit hijau dan cabai merah keriting.

Di sisi lain, sejumlah komoditas justru mengalami penurunan, antara lain bawang merah, bawang putih, daging sapi kualitas II, gula pasir lokal, minyak goreng kemasan bermerek II, serta telur ayam ras.

Perubahan harga pangan tersebut menjadi perhatian karena komoditas seperti beras, cabai, bawang, minyak goreng, daging, dan telur merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat.* (bi/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) pada Senin, 24 Agustus 2026, mengalami kenaikan dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat Rp2.750.000, naik Rp10.000.

Baca Juga:

• Harga Beras Tembus Rp17 Ribu per Kg di Sumut, DPRD Desak Pemerintah Turun Tangan

Hari ini, harga buyback mencapai Rp2.610.000 per gram, atau naik Rp10.000 dibandingkan harga sebelumnya.

Informasi harga tersebut mengacu pada daftar harga emas batangan Antam Logam Mulia yang tercantum dalam data yang diberikan.

Daftar Harga Emas Antam 24 Agustus 2026

Berikut daftar harga emas Antam berdasarkan ukuran:

0,5 gram: Rp1.425.000
1 gram: Rp2.750.000
5 gram: Rp13.525.000
10 gram: Rp26.995.000
25 gram: Rp67.362.000
50 gram: Rp134.645.000
100 gram: Rp269.212.000
500 gram: Rp1.345.320.000
1.000 gram: Rp2.690.600.000

Emas Antam dengan ukuran paling kecil, yakni 0,5 gram, dibanderol Rp1.425.000.

Sementara emas batangan ukuran 5 gram dijual seharga Rp13.525.000.

Untuk ukuran 10 gram, harga emas Antam mencapai Rp26.995.000.

Adapun emas 25 gram dijual Rp67.362.000 dan ukuran 50 gram mencapai Rp134.645.000.

Harga emas ukuran 100 gram tercatat Rp269.212.000.

Sementara itu, emas 500 gram dibanderol Rp1.345.320.000 dan ukuran terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram mencapai Rp2.690.600.000.

Selain harga jual, investor juga perlu memperhatikan harga buyback.

Harga buyback merupakan harga yang digunakan ketika pemilik menjual kembali emas kepada Antam.

Pada Senin, 24 Agustus 2026, harga buyback emas Antam tercatat Rp2.610.000 per gram.

Harga buyback biasanya lebih rendah dibandingkan harga ketika membeli emas.

Selisih antara harga beli dan harga jual kembali tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan masyarakat sebelum berinvestasi emas.

Transaksi emas juga memiliki ketentuan pajak.

Berdasarkan informasi dalam materi yang diberikan, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nilai lebih dari Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi pemilik yang tidak memiliki NPWP.

Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai buyback.

Sementara untuk pembelian emas batangan, PPh 22 dikenakan sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP. Bukti potong PPh 22 diberikan dalam setiap transaksi pembelian.

Dengan kenaikan harga pada perdagangan hari ini, masyarakat yang ingin membeli emas sebaiknya memperhatikan harga jual, harga buyback, ukuran emas, serta ketentuan pajak sebelum melakukan transaksi.* (bi/ad)

Oleh:Furqan Jurdi

PADA 1776, koloni-koloni Amerika diguncang pamflet anonim berjudul Common Sense.

Baca Juga:

• Bukan Dilarang, Ini Batasan Berhias bagi Perempuan dalam Islam

"Masyarakat dihasilkan oleh kebutuhan kita, pemerintah atau negara dihasilkan oleh kejahatan kita."

Demikian potongan kalimat yang paling tajam di dalamnya.

Setelah beredar luas dan memicu perdebatan, barulah diketahui bahwa penulisnya adalah Thomas Paine, seorang penulis revolusioner yang tinggal di Amerika Britania.

Dalam Common Sense yang dicetak 10 Januari 1776 itu, Paine menegaskan bahwa masyarakat berfungsi sebagai organ yang meningkatkan kebahagiaan secara positif dengan menyatukan kasih sayang di antara manusia.

Sebaliknya, negara atau pemerintah merupakan bentuk negatif dari organ yang dibutuhkan. Pemerintah hadir untuk mengekang kejahatan.

Masyarakat mendorong interaksi; pemerintah menciptakan perbedaan. Masyarakat adalah pelindung; pemerintah adalah penghukum.

Berabad-abad kemudian, dalam tradisi pemikir Islam, muncul tokoh yang paling terkemuka: Sayyid Abul A'la al-Maududi.

Para pemikir Islam modern menjulukinya sebagai neo-fundamentalis.

Al-Maududi memiliki pandangan yang hampir sebangun dengan gagasan Paine tentang pemerintahan.

Dalam ceramahnya di Lahore, Pakistan, antara tahun 1950-1960-an, al-Maududi tegas menyatakan bahwa pemerintah merupakan pisau bermata dua.

Pertama, "sumber segala sumber kejahatan itu adalah pemerintah".

Kedua, "sebagai pelindung dan penegak keadilan dan kebenaran apabila dipegang dan dijalankan oleh orang yang jujur dan adil".

Menurut al-Maududi, pemerintah memiliki segala fasilitas dan infrastruktur kekuasaan untuk berbuat baik maupun berbuat jahat.

Pandangan ini ia sampaikan dalam ceramah yang kemudian dirangkum dalam buku The Fundamentals of Islam yang terbit pada 1985.

Dasar argumentasinya jelas: tentara dan aparat negara dikendalikan pemerintah, senjata dikuasai pemerintah, hukum dibuat pemerintah, undang-undang dijalankan oleh pemerintah, media dikuasai oleh pemerintah—semuanya dijalankan oleh pemerintah.

Dengan seluruh kekuasaan dan kekuatan itu, jika pemerintah benar-benar menjalankannya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjalankan hukum dengan adil, menggunakan senjata untuk menghancurkan kezaliman, kemungkaran dan kemaksiatan, maka tujuan negara dan masyarakat akan tercapai.

Sebaliknya, jika semua itu dilaksanakan untuk memenuhi ambisi, menjalankan pemerintahan dengan cara yang mungkar, tidak adil, hukum dijadikan alat oleh penguasa, undang-undang dilaksanakan untuk melayani kejahatan dan kemaksiatan, maka negara itu akan menunggu kehancuran.

Dari Thomas Paine yang menggambarkan pemerintah sebagai kejahatan yang diperlukan, hingga Al-Maududi yang melihat sifat bawaan pemerintah, keduanya menghendaki pemerintahan dibangun dengan prinsip yang paling fundamental: pemerintahan yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.

Pemerintahan yang demikian menjadikan nilai ketuhanan sebagai bagian dari pemerintahan, dan dengan begitu akan menghalangi segala bentuk sifat bawaan kekuasaan yang cenderung menjadi jahat.

Perspektif Paine dan Maududi ini sejalan dengan adagium terkenal Lord Acton: "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely" (Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak pasti korup).

Karena kecenderungan alamiah inilah, sistem pemerintahan apa pun memerlukan mekanisme pengawas dan penyeimbang (checks and balances).

Pemerintahan yang Adil

Karena sifat bawaan yang demikian, pemerintah tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa koreksi.

Pemerintah yang berjalan di atas kepentingan yang tidak terkoreksi akan melahirkan tirani dan despotisme.

Salah satu cara mengingatkan kekuasaan adalah dengan menginterupsinya. Ada banyak jalan untuk mengingatkan kekuasaan.

Dalam dunia moderen yang serba canggih seperti sekarang ini, rakyat dapat mengakses secara cepat kebijakan pemerintah dan mengkritiknya secara langsung lewat media.

Namun, kadang diperlukan gerakan untuk mengingatkannya secara langsung.

Salah satu gerakan untuk mengingatkan kekuasaan yang disediakan oleh konstitusi adalah melakukan demonstrasi.

Demonstrasi bukan sekadar gelaran pasukan di jalanan, melainkan kekuatan rakyat untuk mengingatkan kekuasaan—atau dalam perspektif Islam disebut gerakan amar makruf nahi mungkar.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, demonstrasi telah terjadi sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan.

Khalifah ketiga ini, didemo oleh rakyatnya dari Kufah dan Mesir datang berbondong-bondong.

Mereka datang dari jauh ke Madinah untuk memprotes kebijakan Khalifah Utsman.

Di zaman itu, kita dapat membayangkan demokrasi tidak sehebat sekarang, tetapi kebebasan rakyat diberi seluas-luasnya.

Bagaimana Khalifah Utsman menghadapi demonstrasi itu?

Apakah menghalanginya untuk masuk ke Madinah atau justru menuduh mereka sebagai "antek orang kafir" atau dengan terminologi lain "antek asing", "londo ireng" dan lain-lain?

Tidak. Mereka tidak dihalangi, mereka tidak direpresi.

Mereka melakukan demonstrasi hingga sampai ke kediaman Khalifah.

Karena memang sedari awal para khalifah rasyidah menghendaki rakyat meluruskan kekeliruan penguasa.

Yang disayangkan dari peristiwa ini, ia berakhir dengan insiden terbunuhnya sang Khalifah.

Demokrasi Islam—atau dalam istilah al-Maududi teo-demokrasi—mengkristal dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin (empat pemimpin utama pasca-wafatnya Nabi Muhammad SAW).

Sedari awal, para khalifah setelah Rasulullah menyadari bahwa sifat dasar penguasa itu "jahat dan bengis".

Karena itu, orang-orang saleh seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yang memegang pemerintahan setelah Nabi Muhammad SAW wafat menghendaki pemerintahannya dikritik.

Tujuannya satu: agar mereka tidak mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu mereka sendiri.

Ketika dibaiat secara umum setelah peristiwa di Aula Bani Saqifah, Abu Bakar As-Shiddiq menyampaikan pidato pertamanya sebagai khalifah dengan mengingatkan seluruh umat untuk mengoreksi pemerintahannya.

Kata Abu Bakar: "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah diangkat sebagai pemimpin atas kamu sekalian, sedangkan aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian.

Maka bila aku berbuat baik, bantulah aku, dan bila aku berbuat buruk, luruskanlah aku.

Ketulusan adalah amanat dan kebohongan adalah khianat."

Semua orang dengan khusyuk mendengarkan pidato itu, sambil saling pandang dan mengangguk di antara mereka.

Sesaat kemudian Abu Bakar melanjutkan: "Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan bila aku telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kewajiban atas kalian taat kepadaku…"

Ketika Umar bin Khattab menerima jabatan khalifah, ia memberi pintu untuk kritik kepadanya.

Kata Umar: "Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada suatu hak bagi siapa pun untuk ditaati dalam suatu perbuatan maksiat. Kamu sekalian memiliki beberapa hak atas diriku yang akan kujalani dan akan kupegang teguh."

Demikian pula Ali ra. telah menghadapi cercaan-cercaan keji kaum Khawarij pada masa kekuasaannya dengan dada yang lapang.

Pernah orang-orangnya menangkap lima orang perusuh di antara mereka yang mencaci-maki dengan terang-terangan, bahkan seorang di antara mereka bersumpah di hadapan orang banyak akan membunuh Ali.

Sungguh pun demikian, Ali ra. melepaskan mereka dan berkata kepada orang-orangnya: "Cacilah mereka kalau kalian ingin."

Namun, ia tidak mengambil suatu tindakan untuk menghukum mereka.

Sebab oposisi dengan ucapan dan lisan bukanlah suatu dosa yang dapat menyebabkan mereka ditangkap ataupun dihukum.

Prinsip koreksi ini hanya dapat dipraktikkan oleh pemimpin yang adil.

Mereka tidak takut terhadap perbedaan dan kritik dari rakyatnya, meskipun itu dapat mendelegitimasi kekuasaannya.

Bagi mereka, meluruskan kekuasaan merupakan tugas rakyat, dan itulah yang digariskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Jihad yang paling utama ialah mengucapkan kata-kata yang adil (atau kata-kata yang haq) di hadapan penguasa yang zalim".

Bagi pemimpin yang adil, kekuasaan dan pemerintahan bukanlah fasilitas, tetapi amanah yang harus dijalankan secara jujur dan adil.

Pemimpin yang adil tidak otoriter-sentralistik. Pemimpin yang adil tidak berdiri di atas hukum, tidak ada kebal hukum (impunity).

Pemimpin yang adil akan memberi rakyat ruang penuh untuk meluruskan kebijakan pemimpin tanpa rasa takut akan stigmatisasi, intimidasi atau represi kekuasaan.

Mereka akan menempatkan kebebasan berpendapat sebagai cermin untuk membenahi diri, bukan sebagai ancaman politik.

Dengan pemerintahan seperti itu, maka kritik dan demonstrasi tidak akan lahir karena sentimen, tetapi dengan kedaulatan argumen serta substansi yang matang, bukan sekadar provokasi atau caci maki.

Tanpa keterbukaan pada kontrol dan kedewasaan dialog dan kritik, kekuasaan hanya akan terseret menjadi kejahatan yang melayani ambisinya sendiri.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Praktisi Hukum dan Penulis, Aktivis Muda Muhammadiyah

JAKARTA — Islam tidak melarang perempuan merawat diri dan memperhatikan penampilan.

Berhias merupakan bagian dari fitrah manusia, termasuk bagi perempuan yang ingin tampil bersih, rapi, dan menarik.

Baca Juga:

• Kemnaker Dorong Sertifikasi Profesi Permanent Makeup untuk Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja

Perempuan dianjurkan menghindari penampilan yang berlebihan, menampakkan aurat, atau menarik perhatian secara tidak semestinya.

Dalam ajaran Islam, hal tersebut berkaitan dengan konsep tabarruj.

Istilah ini merujuk pada perilaku menampakkan perhiasan atau kecantikan secara berlebihan di hadapan orang yang bukan mahram.

Pada dasarnya, berhias bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam.

Perempuan boleh mengenakan pakaian yang bagus, merawat rambut, menjaga kebersihan tubuh, dan menggunakan produk perawatan diri selama tidak melanggar ketentuan syariat.

Hal yang menjadi perhatian adalah kepada siapa perhiasan tersebut ditampakkan dan bagaimana cara menampilkannya.

Dalam buku Kado Pernikahan karya Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', Ibnu Abbas RA mengatakan, "Saya gemar berdandan untuk istriku, sebagaimana ia juga gemar berdandan untukku. Aku tidak suka meminta semua hakku atas istriku, tanpa memberikan semua haknya atas diriku. Soalnya Allah SWT telah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya 'Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf'."

Abdullah bin Ja'far juga pernah berpesan kepada putrinya yang hendak diserahkan kepada suaminya, "Kamu harus rajin berdandan. Ketahuilah, alat kecantikan yang paling baik ialah celak, dan parfum yang paling harum ialah air."

Islam membedakan cara berhias perempuan ketika berada bersama suami atau di lingkungan yang aman dari pandangan laki-laki nonmahram dengan ketika berada di ruang publik.

Pembahasan mengenai larangan tabarruj antara lain terdapat dalam Surah Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu."

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut dalam konteksnya ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW.

Larangan tabarruj dikaitkan dengan perilaku menampakkan perhiasan atau bagian tubuh yang seharusnya ditutupi.

Karena itu, berhias dalam Islam tidak semata-mata dinilai dari penggunaan kosmetik atau pakaian, tetapi juga mempertimbangkan tempat, kondisi, dan kepada siapa penampilan tersebut diperlihatkan.

Perempuan diperbolehkan menggunakan kosmetik untuk menjaga penampilan selama memenuhi batasan yang berlaku dalam syariat.

Riasan sebaiknya tidak dibuat secara berlebihan dengan tujuan menarik perhatian ketika berada di ruang publik.

Muslimah juga perlu memperhatikan kandungan produk kosmetik yang digunakan.

Selain riasan wajah, penggunaan wewangian juga memiliki ketentuan tersendiri ketika perempuan keluar rumah.

Rasulullah SAW memberikan peringatan mengenai perempuan yang menggunakan wewangian kemudian menghadiri salat berjamaah.

Dalam hadits riwayat Abu Dawud disebutkan:

"Jika seorang wanita menggunakan parfum, maka ia tidak boleh menghadiri salat malam bersama kami."

Larangan tersebut berkaitan dengan wewangian yang aromanya dapat tercium oleh laki-laki nonmahram.

Karena itu, perempuan perlu berhati-hati menggunakan parfum atau wewangian dengan aroma kuat ketika berada di tempat umum.

Pada akhirnya, Islam tidak melarang perempuan untuk tampil bersih, rapi, dan merawat diri.

Yang menjadi perhatian adalah agar aktivitas berhias tetap memperhatikan batasan aurat, kesopanan, serta tidak dilakukan dengan cara yang bertujuan menarik perhatian laki-laki nonmahram secara berlebihan.* (d/ad)