RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Batu Bara, Sarianto Damanik, didampingi anggota Komisi IV Muhammad Ridwan dari Fraksi Gerindra dan Khairul Bariah dari Fraksi PAN, sedianya dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Turun Tangan Selesaikan Konflik Plasma Sawit Madina, Libatkan Semua Pihak

Namun hingga dua jam setelah jadwal yang ditentukan, para pejabat yang diundang belum juga hadir. Baru sekitar pukul 16.00 WIB, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tavvy bersama Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup datang memenuhi undangan.

Melihat tidak lengkapnya kehadiran OPD yang dipanggil, Ketua Komisi IV DPRD Batu Bara memutuskan menunda pelaksanaan RDP dan menjadwalkan pemanggilan ulang.

Sarianto Damanik menegaskan bahwa Komisi IV akan mengirimkan surat panggilan kedua kepada OPD yang tidak hadir. Apabila pada pemanggilan kedua nanti mereka kembali mangkir tanpa alasan yang jelas, Komisi IV akan menyurati Bupati Batu Bara agar melakukan evaluasi terhadap OPD terkait.

"Kami akan menjadwalkan pemanggilan kedua. Jika tetap tidak hadir, Komisi IV akan menyampaikan surat kepada Bupati Batu Bara agar mengevaluasi dinas-dinas yang bersangkutan," tegas Sarianto.

Sementara itu, Ketua APDESU Indonesia Kabupaten Batu Bara, Adam Malik, S.Sos., menyayangkan sikap sejumlah OPD yang tidak memenuhi undangan resmi DPRD.

Menurutnya, ketidakhadiran para pejabat tersebut bukan hanya mengecewakan APDESU sebagai pihak yang mengajukan RDP, tetapi juga mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap lembaga DPRD sebagai representasi masyarakat.

"Kami menilai ketidakhadiran sejumlah kepala dinas maupun pejabat yang diundang merupakan bentuk tidak menghargai DPRD Kabupaten Batu Bara. Kami berharap pemanggilan kedua nanti benar-benar dihadiri sehingga persoalan yang kami sampaikan dapat dibahas secara terbuka dan tuntas," ujar Adam Malik.

APDESU berharap seluruh OPD yang dipanggil pada agenda RDP berikutnya dapat memenuhi undangan sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap fungsi pengawasan DPRD.* (dh)

Penandatanganan MoA berlangsung di Aula Rektorat Unmuha, Banda Aceh, Senin (29/6/2026), dan menjadi langkah lanjutan setelah kedua institusi sebelumnya melakukan penjajakan kerja sama.

Baca Juga:

• Gas Blok Andaman Disebut Milik Aceh, Akademisi Minta Pengelolaan Dievaluasi

Menurutnya, perguruan tinggi tidak dapat berjalan sendiri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, sinergi dengan Basarnas Aceh menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"Kerja sama ini menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kemampuan serta keahlian mahasiswa dan dosen, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Hanna.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Basarnas Aceh yang telah membuka ruang kolaborasi antara dunia akademik dan praktisi kebencanaan.

Sementara itu, Kepala Basarnas Aceh, Ibnu Harris Al Hussain, menegaskan bahwa kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat diwujudkan melalui berbagai program nyata di lapangan.

"Kolaborasi ini menjadi jembatan yang menghubungkan teori akademik dengan praktik kemanusiaan di lapangan. Harapannya, kerja sama ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Rektor Unmuha, Dr. Aslam Nur, M.A., turut mengapresiasi inisiatif Fakultas Psikologi yang dinilai responsif dalam membangun jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga.

Menurutnya, kolaborasi antara Unmuha dan Basarnas Aceh bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan langkah strategis dalam memadukan keilmuan psikologi dengan aksi kemanusiaan.

"Semoga kolaborasi ini membawa berkah dan manfaat yang luas bagi masyarakat Aceh," ujar Aslam.

Penandatanganan MoA dilakukan langsung oleh Dekan Fakultas Psikologi Unmuha bersama Kepala Basarnas Aceh, disaksikan jajaran pimpinan universitas, perwakilan Basarnas Aceh, serta dipandu Kepala Kantor Urusan Internasional (KUI) dan Kerja Sama Unmuha, Dr. Febyolla Presilawati, S.E., M.M.

Acara kemudian ditutup dengan pertukaran plakat sebagai simbol kerja sama kedua institusi dan dilanjutkan sesi foto bersama.* (dh)

Pelaksanaan khitan massal yang dipilih bertepatan dengan masa libur sekolah menjadi langkah yang tepat agar anak-anak dapat mengikuti kegiatan tanpa mengganggu proses belajar. Lebih dari sekadar layanan kesehatan, kegiatan ini juga membantu meringankan beban ekonomi para orang tua sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam melayani masyarakat.

Baca Juga:

• Prabowo Turun Tangan, Harga LNG Industri Resmi Dipangkas Jadi USD13/MMBTU

Menurut Bupati, Baznas telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan terus memberikan dukungan terhadap setiap program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan terus mendukung berbagai program Baznas. Kami memahami betul bahwa Baznas memiliki peran yang besar dalam membantu masyarakat melalui program-program sosial yang nyata seperti khitan massal ini."

Ia menilai program tersebut tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga membantu meringankan beban keluarga yang memiliki anak usia khitan. Bupati berharap sinergi antara Pemkab dan Baznas terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Muhammad Yusuf Hasibuan, mengatakan pelaksanaan khitan massal sengaja dijadwalkan pada masa libur sekolah agar para peserta dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman tanpa mengganggu aktivitas belajar.

Menurutnya, program ini merupakan bagian dari komitmen Baznas dalam memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah untuk menghadirkan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat, tidak hanya dalam bentuk bantuan sosial, tetapi juga melalui program kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Muhammad Yusuf Hasibuan turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas dukungan dan sinergi yang selama ini terjalin sehingga berbagai program kemanusiaan Baznas dapat berjalan dengan baik.

"Baznas ingin terus memberikan manfaat bagi masyarakat Labuhanbatu Selatan, khususnya kaum dhuafa dan masyarakat yang membutuhkan. Kami berharap anak-anak yang mengikuti khitan massal ini segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa," ujarnya.

Melalui kolaborasi ini, Baznas sebagai pelaksana program bersama dukungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menunjukkan bahwa sinergi antarlembaga mampu menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Semangat kebersamaan tersebut diharapkan terus berlanjut dalam berbagai program sosial, kesehatan, dan pemberdayaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu Selatan.* (dh)

Dalam sambutannya, Pj. Kepala Desa Tanjung Muda Muhammad Nur Saragih menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Tim Monitoring Provinsi Sumatera Utara beserta rombongan.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Sambut Tim Monitoring TP PKK Sumut di Desa Percontohan Aku Hatinya PKK

Pj. Kepala Desa mengatakan bahwa kehadiran tim monitoring yang terdiri dari Ruhyat, Cut Rizky Amaliyah, Silvi, Yudha dan perwakilan dari Dinas PMD dan Dukcapil Sumatera Utara, merupakan suatu kehormatan sekaligus motivasi bagi seluruh masyarakat Desa Tanjung Muda untuk terus meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, tertib administrasi bukan sekadar memenuhi kebutuhan penilaian, melainkan merupakan wujud komitmen pemerintah desa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Seluruh program PKK diharapkan dapat terdokumentasi dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh kader PKK Desa Tanjung Muda yang telah bekerja keras mempersiapkan administrasi dan berbagai dokumen pendukung menjelang pelaksanaan monitoring. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan Air Putih dan Kabupaten Batu Bara atas dukungan dan pembinaan yang diberikan selama proses persiapan.

Selain itu, Pemerintah Desa Tanjung Muda berharap kegiatan monitoring ini tidak hanya menjadi ajang penilaian, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan pembinaan. Berbagai masukan dari tim monitoring diharapkan mampu menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, administrasi, serta pelaksanaan program PKK di masa mendatang.

Melalui kegiatan tersebut, Desa Tanjung Muda menargetkan hasil terbaik sehingga mampu mengharumkan nama Kabupaten Batu Bara pada tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Acara kemudian dilanjutkan dengan proses monitoring, pemeriksaan dokumen administrasi, serta pembinaan lapangan oleh Tim Monitoring Desa Percontohan Tertib Administrasi PKK Provinsi Sumatera Utara.* (dh)

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring Desa Percontohan Program Aku Hatinya PKK.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Perkuat Sinergi TNI-Polri dan Forkopimda pada Olahraga Bersama Sambut Hari Bhayangkara ke-80

Menurutnya, yang lebih penting adalah membangun kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

"Jangan bercita-cita hanya menjadi juara. Karena jika tidak menjadi juara, kita akan kecewa dan akhirnya program ini tidak dilanjutkan. Yang harus ditanamkan adalah semangat memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujar Bupati Baharuddin.

Bupati Batu Bara juga mengajak seluruh masyarakat untuk merawat dan melanjutkan program tersebut secara berkesinambungan. Dengan demikian, Desa Tanjung Mulya dapat menjadi desa yang hijau, asri, dan produktif sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis keluarga.

Selain itu, Bupati Baharuddin berharap seluruh jajaran TP PKK di tingkat desa dapat mengimplementasikan program-program PKK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, Program Aku Hatinya PKK merupakan upaya nyata dalam mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan maupun lahan yang belum digunakan agar memberikan nilai ekonomi dan membantu meningkatkan pendapatan keluarga.

Sementara itu, Tim Monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara yang hadir dalam kegiatan tersebut terdiri atas Arviani Safitri, Yosie, serta satu orang perwakilan dari Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.

Turut hadir Ketua Bidang III TP PKK, Pokja III TP PKK, Plt. Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Perpustakaan, serta Camat Air Putih.* (dh)

Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat menerima kunjungan kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Percepat Transformasi Digital, Bobby Nasution Dorong Layanan Publik Lebih Cepat dan Terintegrasi

Surya mengatakan, pemerintah daerah memahami berbagai tahapan penyelesaian yang telah dilakukan, mulai dari penetapan peserta plasma, pembentukan koperasi, penandatanganan kerja sama hingga rencana pembangunan kebun plasma.

Meski demikian, menurutnya masih terdapat sejumlah perbedaan pandangan yang harus diselesaikan melalui dialog terbuka dan musyawarah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Masih terdapat sejumlah perbedaan pandangan yang perlu diselesaikan melalui dialog terbuka dan musyawarah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Surya.

Karena itu, Pemprov Sumut akan terus memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, kementerian dan lembaga terkait, ATR/BPN, koperasi, perusahaan, hingga masyarakat agar proses penyelesaian berjalan terbuka dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Surya berharap kunjungan kerja BAM DPR RI dapat menghasilkan gambaran utuh mengenai akar persoalan sekaligus mempercepat langkah penyelesaian konflik yang telah berlangsung cukup lama.

Sementara itu, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap persoalan kemitraan plasma perkebunan sawit di Mandailing Natal.

Menurutnya, berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI pada September 2025, PT Rendi Permata Raya memiliki kewajiban membangun kebun plasma bagi masyarakat sekitar sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Lokasi (ILOK), hingga Hak Guna Usaha (HGU).

Ia menjelaskan, perusahaan diwajibkan menyediakan kebun plasma sebesar 20 persen dari total luas areal perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Berdasarkan dokumen yang kami terima, perusahaan berkewajiban membangun kebun masyarakat atau plasma sebesar 20 persen dari total luas areal perkebunan. Karena itu kami merekomendasikan agar kewajiban tersebut segera dilaksanakan," kata Ahmad Heryawan.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan PT Rendi Permata Raya, Andi, menjelaskan sejak manajemen baru mengambil alih perusahaan pada akhir 2016, pihaknya hanya dapat menguasai sekitar 3.000 hektare lahan karena sebagian area berada di kawasan daerah aliran sungai (DAS).

Ia menyebut sejak 2023 perusahaan mulai membangun kebun plasma baik di dalam maupun di luar kawasan HGU.

Hingga kini, sekitar 200 hektare kebun plasma di dalam HGU telah menghasilkan dan manfaatnya telah dibagikan kepada masyarakat. Selain itu, sekitar 100 hektare plasma di luar HGU telah ditanami, serta tambahan sekitar 69 hektare lahan telah disiapkan untuk pengembangan berikutnya.

Namun demikian, perusahaan mengaku masih menghadapi kendala berupa dualisme koperasi yang menjadi calon mitra pengelola plasma. Karena itu, perusahaan berharap pemerintah daerah terus memediasi komunikasi antara koperasi, masyarakat, dan perusahaan agar penyelesaian kemitraan plasma dapat segera tercapai.* (dh)

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah telah menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait insiden tersebut. Seluruh aspirasi itu, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi guna memperbaiki sistem pelatihan ke depan.

Baca Juga:

• Prabowo Ajak Seluruh Rakyat Meriahkan HUT ke-81 RI, Perayaan Kemerdekaan Diminta Jadi Milik Bersama

Menurutnya, pelatihan tetap dilaksanakan karena kebutuhan tenaga manajer Koperasi Merah Putih dinilai mendesak. Namun demikian, pemerintah berkomitmen melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme pelatihan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Juri menjelaskan, pembekalan yang diberikan kepada peserta tidak hanya berfokus pada kemampuan manajerial dalam mengelola koperasi, tetapi juga mencakup pembinaan mental, disiplin, serta penguatan ideologi kebangsaan.

"Seluruh proses tetap berjalan, namun dilakukan evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaan pelatihan menjadi semakin baik," katanya.

Ia juga mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto terus memantau perkembangan kasus meninggalnya lima peserta SPPI. Presiden disebut meminta agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh, termasuk memperkuat langkah mitigasi untuk menjamin keselamatan seluruh peserta pelatihan.

"Pemerintah ingin memastikan kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Langkah antisipasi dan mitigasi akan terus diperkuat," jelas Juri.

Diketahui, lima peserta SPPI yang meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil masing-masing bernama Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.

Pemerintah sebelumnya juga telah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pelatihan tersebut guna meningkatkan standar keselamatan peserta.* (d/dh)

Pesan tersebut disampaikan saat peluncuran Program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan Tinggi Angkatan II Tahun 2026 di Pusat Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• 30 Persen Alumni Magang Nasional Langsung Diterima Kerja, Pemerintah Tambah Kuota Jadi 150 Ribu Peserta

Ia menegaskan, setiap lulusan baru perlu memiliki perencanaan karier yang jelas dan mulai membangun rekam jejak melalui pengalaman yang dicantumkan dalam CV.

"CV harus terus diperbarui. Tentukan ingin menjadi apa dan ke mana arah karier yang akan ditempuh. Semua pengalaman kerja nantinya akan menjadi nilai tambah dalam perjalanan profesional," ujar Teddy.

Senada dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai CV yang baik tidak selalu harus berisi pengalaman bekerja. Bagi lulusan baru, pengalaman organisasi, kepanitiaan, proyek akademik hingga kegiatan sosial juga dapat menjadi nilai lebih di mata perusahaan.

"Lengkapi CV dengan pengalaman organisasi, proyek, maupun aktivitas lain yang relevan. Itu akan menunjukkan kemampuan dan potensi yang dimiliki," kata Yassierli.

Dalam kesempatan tersebut, Teddy juga mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen peserta Program Magang Nasional angkatan pertama telah berhasil memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan masa magang.

Bagi peserta yang belum direkrut perusahaan, Teddy meminta agar tidak berkecil hati karena peluang kerja masih terbuka. Menurutnya, pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai perusahaan agar lulusan program magang tetap mendapatkan kesempatan bekerja sesuai kebutuhan industri.

Selain itu, para alumni Magang Nasional diimbau untuk mengambil sertifikat magang dari perusahaan tempat mereka menjalani program. Sertifikat tersebut dinilai penting sebagai bukti pengalaman kerja yang dapat mendukung proses rekrutmen di masa mendatang.

Teddy juga mendorong para alumni untuk tetap menjaga jaringan profesional dengan sesama peserta magang, salah satunya melalui grup komunikasi alumni. Ia menilai relasi yang terbangun sejak awal karier dapat menjadi modal penting dalam pengembangan profesi di masa depan.* (d/dh)

Kick off program digelar di Lapas Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin (29/6/2026). Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan program tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan penanggulangan TBC sekaligus mendukung target eliminasi penyakit tersebut pada 2030.

Baca Juga:

• Resmi! Ini Jadwal Lengkap Babak 32 Besar Piala Dunia 2026, Big Match Langsung Memanas

Menurutnya, program ini merupakan hasil kolaborasi Kemenimipas dan Kemenkes untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit menular, khususnya tuberkulosis.

Selain pemeriksaan TBC, kegiatan juga mencakup skrining HIV serta pemeriksaan kesehatan komprehensif bagi warga binaan. Program tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis serta RPJMN 2025–2029.

Agus juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin atas dukungan berbagai fasilitas kesehatan yang diberikan kepada jajaran pemasyarakatan, mulai dari alat monitor pasien, mesin rekam jantung (EKG), infus pompa elektronik hingga berbagai peralatan medis lainnya.

Menurut Agus, bantuan tersebut akan memperkuat kapasitas layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan medis bagi warga binaan.

Secara nasional, program ini menargetkan pemeriksaan terhadap sekitar 272.573 warga binaan pemasyarakatan dan 48.876 petugas pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Khusus di Lapas Nusakambangan, skrining kesehatan akan menjangkau 4.842 warga binaan serta 926 petugas, dengan pelaksanaan dimulai pada akhir Juni hingga Desember 2026.

"Melalui langkah ini, negara hadir memastikan hak memperoleh layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga binaan yang sedang menjalani masa pembinaan," kata Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut hadir dan bersama Menteri Agus meninjau langsung proses pemeriksaan kesehatan terhadap warga binaan di Lapas Nusakambangan.* (d/dh)

Pertandingan pertama babak 32 besar akan dibuka pada Senin (29/6/2026) dini hari WIB dengan laga Afrika Selatan menghadapi Kanada. Sementara itu, sejumlah duel bergengsi juga akan tersaji sepanjang pekan ini, termasuk Brasil melawan Jepang, Jerman menghadapi Paraguay, hingga Inggris yang akan berhadapan dengan DR Kongo.

Baca Juga:

• Kanada Lolos ke 16 Besar! Berikut Jadwal Lengkap Sisa Laga Babak 32 Besar Piala Dunia 2026, Brasil hingga Argentina Siap Beraksi

Sejumlah negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Spanyol, Jerman, Belanda, Inggris, dan Portugal masih menjadi favorit untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju perebutan gelar juara dunia.

Berikut jadwal lengkap babak 32 besar Piala Dunia 2026 (WIB):

Senin, 29 Juni 2026

- 02.00 WIB: Afrika Selatan vs Kanada

Selasa, 30 Juni 2026

- 00.00 WIB: Brasil vs Jepang
- 03.30 WIB: Jerman vs Paraguay
- 08.00 WIB: Belanda vs Maroko

Rabu, 1 Juli 2026

- 00.00 WIB: Pantai Gading vs Norwegia
- 04.00 WIB: Prancis vs Swedia
- 08.00 WIB: Meksiko vs Ekuador
- 23.00 WIB: Inggris vs DR Kongo

Kamis, 2 Juli 2026

- 03.00 WIB: Belgia vs Senegal
- 07.00 WIB: Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina

Jumat, 3 Juli 2026

- 02.00 WIB: Spanyol vs Austria
- 06.00 WIB: Portugal vs Kroasia
- 10.00 WIB: Swiss vs Aljazair

Sabtu, 4 Juli 2026

- 01.00 WIB: Australia vs Mesir
- 05.00 WIB: Argentina vs Cape Verde
- 08.30 WIB: Kolombia vs Ghana

Babak 32 besar diprediksi menyajikan banyak kejutan. Selain mempertemukan tim-tim unggulan dengan kuda hitam, fase ini juga menjadi penentu langkah setiap negara menuju babak perempat final dalam ajang sepak bola terbesar di dunia.* (db/dh)

Analis Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pelaku pasar saat ini tengah mencermati sejumlah indikator ekonomi yang akan dirilis pada awal Juli, seperti data neraca perdagangan dan tingkat inflasi Indonesia. Kedua indikator tersebut dinilai akan menjadi acuan penting dalam menentukan arah pergerakan rupiah ke depan.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Menguat ke Rp17.868 per Dolar AS, Pasar Masih Waspadai Ketegangan Iran-AS

Sentimen positif lainnya datang dari keputusan pemerintah yang tidak mengambil tawaran pendanaan sebesar 30 miliar dolar AS dari Dana Moneter Internasional (IMF). Langkah tersebut dinilai mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap fundamental ekonomi nasional dalam menghadapi tekanan global.

"Keputusan ini memberikan sinyal positif kepada pelaku pasar bahwa pemerintah optimistis terhadap kekuatan ekonomi domestik," ujar Ibrahim.

Di sisi lain, pemerintah juga akan menempatkan kembali dana sebesar Rp281 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui Bank Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat likuiditas perbankan agar penyaluran kredit kepada dunia usaha dan masyarakat tetap terjaga.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana siaga hingga Rp100 triliun yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas sektor perbankan apabila diperlukan.

Meski demikian, pergerakan rupiah masih dibayangi sentimen eksternal. Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan pada akhir pekan lalu. Kondisi tersebut sempat memicu kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap stabilitas ekonomi global.

Dari sisi kebijakan moneter global, sejumlah pejabat Federal Reserve (The Fed) kembali menyampaikan pernyataan bernada hawkish terkait suku bunga. Sikap tersebut membuat pelaku pasar tetap mewaspadai arah kebijakan moneter Amerika Serikat yang berpotensi memengaruhi pergerakan nilai tukar di pasar global.

Meski masih menghadapi tantangan eksternal, penguatan rupiah pada penutupan perdagangan hari ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global.* (k/dh)

Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro saat mengumumkan logo resmi HUT ke-81 RI di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• Filosofi Logo HUT ke-81 RI Terungkap, Representasikan Indonesia yang Adil dan Makmur

"Presiden berharap kemeriahan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi milik masyarakat. Karena itu, seluruh rakyat diajak berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian peringatan," ujar Juri.

Pemerintah juga mengajak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, hingga partai politik untuk menggunakan tema dan logo resmi HUT ke-81 RI dalam berbagai kegiatan dan media publikasi sesuai pedoman yang telah disediakan.

Selain itu, masyarakat diimbau mengibarkan Bendera Merah Putih di rumah, sekolah, kantor, maupun ruang publik serta menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti perlombaan, pentas seni, kerja bakti, hingga kegiatan sosial untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan.

"Momentum ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Juri juga mengumumkan sebanyak 300 peserta polling logo HUT ke-81 RI akan memperoleh hadiah sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka.

Sebanyak 100 orang akan mendapatkan undangan mengikuti upacara detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka. Kemudian, 100 orang lainnya memperoleh suvenir eksklusif HUT ke-81 RI, sementara 100 peserta lainnya menerima bantuan dana pendidikan masing-masing sebesar Rp8,1 juta.

Juri mengingatkan para pemenang agar berhati-hati terhadap berbagai informasi yang mengatasnamakan panitia. Seluruh proses penyerahan hadiah dilakukan tanpa dipungut biaya apa pun dan pemenang akan dihubungi langsung oleh panitia resmi.

Pemerintah berharap semangat gotong royong, persatuan, dan nasionalisme semakin kuat melalui peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."* (k/dh)

Pengumuman tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• Logo Resmi HUT ke-81 RI Diluncurkan, Karya Desainer Padang Terpilih Lewat Voting Nasional

"Selamat kepada Fajar Novario. Karya Anda resmi ditetapkan sebagai logo HUT ke-81 Republik Indonesia," ujar Juri.

Selain mengumumkan pemenang, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada empat finalis lainnya yang telah berpartisipasi dalam proses sayembara.

Logo HUT ke-81 RI tahun ini mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", yang menjadi semangat utama dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan resmi, logo karya Fajar mengangkat konsep kolektif, sinergi, dan bertumbuh. Filosofi tersebut lahir dari semangat persatuan bangsa yang dibangun di atas keberagaman budaya, bahasa, serta latar belakang masyarakat Indonesia.

Desain logo juga terinspirasi dari berbagai motif budaya Nusantara yang memiliki kesamaan pola visual. Unsur tersebut kemudian diterjemahkan menjadi simbol pemersatu yang merepresentasikan kuatnya ikatan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Konsep tersebut menegaskan bahwa keberagaman bukan menjadi pemisah, melainkan fondasi utama dalam membangun Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil, dan makmur.

Logo resmi HUT ke-81 RI selanjutnya akan digunakan sebagai identitas visual pada seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di berbagai daerah serta instansi pemerintah maupun swasta.* (k/dh)

Instruksi tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• Jejak Bersejarah Timnas Indonesia di Piala Dunia 1938, Jadi Wakil Asia Pertama di Panggung Dunia

Menurutnya, terdapat dua ancaman utama yang harus segera diantisipasi pemerintah daerah, yakni meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat cuaca panas dan kering, serta berkurangnya ketersediaan air yang dapat memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

"Mulai Juli hingga Oktober merupakan periode yang perlu diwaspadai karena dampak El Nino diperkirakan paling terasa," ujar Tito.

Ia menegaskan pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi melalui kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Pertanian, misalnya, tengah memperkuat sistem irigasi dan pompanisasi, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disiapkan untuk melakukan modifikasi cuaca di wilayah yang membutuhkan.

Mendagri juga meminta seluruh pemerintah daerah segera menggelar rapat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pertanian, dinas pengairan, serta instansi terkait guna menyusun langkah mitigasi sesuai tingkat kerawanan di masing-masing wilayah.

Selain itu, para gubernur diminta memperkuat koordinasi dengan bupati dan wali kota agar penanganan dampak El Nino berjalan secara terpadu dan efektif.

Tito turut menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, Balai Wilayah Sungai, penyuluh pertanian, pemadam kebakaran hingga pemerintah desa.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci untuk mempercepat langkah antisipasi terhadap ancaman karhutla, kekeringan, gangguan produksi pertanian, hingga krisis ketersediaan air bersih di berbagai daerah.

Pemerintah berharap seluruh daerah dapat mengambil langkah cepat dan terukur agar dampak El Nino terhadap masyarakat, sektor pangan, lingkungan, dan perekonomian dapat diminimalkan.* (k/dh)

Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, mengatakan sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman akan mencermati seluruh proses penyelenggaraan pelatihan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga mekanisme penanganan keadaan darurat.

Baca Juga:

• Pigai Desak Usut Tuntas Kematian 5 Calon Manajer Kopdes, Tegaskan Tak Boleh Ada Pembiaran

Menurutnya, investigasi akan dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam tata kelola pelatihan yang berpotensi merugikan peserta maupun melanggar standar pelayanan publik.

Maneger menegaskan, apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kelemahan mendasar dan rekomendasi perbaikan tidak segera dijalankan penyelenggara, maka pelaksanaan Latsarmil sebaiknya dihentikan sementara hingga seluruh aspek keselamatan dan perlindungan peserta terpenuhi.

"Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama. Jika rekomendasi evaluasi tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh, pelatihan sebaiknya dihentikan sementara," tegasnya.

Ombudsman menilai meninggalnya lima calon Manajer Kopdes Merah Putih saat mengikuti Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap metode pelatihan, standar keselamatan, serta tata kelola penyelenggaraan program.

"Setiap nyawa manusia sangat berharga. Tragedi ini harus menjadi pelajaran agar pelaksanaan program pembangunan tidak mengabaikan aspek keselamatan peserta," katanya.

Dalam evaluasinya, Ombudsman memberikan empat rekomendasi utama. Pertama, menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan kompetensi yang dibutuhkan seorang manajer koperasi. Kedua, memastikan aktivitas fisik dilakukan secara proporsional berdasarkan prinsip keselamatan dan manajemen risiko.

Ketiga, memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), termasuk kesiapan tenaga medis serta sistem penanganan keadaan darurat. Keempat, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan melalui evaluasi internal yang transparan dan pemenuhan hak-hak peserta selama pelatihan berlangsung.

Maneger menegaskan bahwa seorang manajer koperasi lebih membutuhkan kemampuan mengelola organisasi, menyusun strategi bisnis, memahami laporan keuangan, hingga membangun jejaring ekonomi desa dibandingkan latihan fisik yang berlebihan.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Latsarmil setelah lima peserta SPPI dilaporkan meninggal dunia. Evaluasi tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan berkala, penyesuaian intensitas latihan sesuai kondisi peserta, penguatan pengawasan medis, hingga koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat sistem deteksi dini dan penanganan medis selama pelatihan berlangsung.* (k/dh)

Pigai menegaskan, proses penyelidikan harus dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti meninggalnya para peserta selama mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil). Ia menilai pencarian keadilan bagi korban tetap harus berjalan meski pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.

Baca Juga:

• Peringatan Harganas ke-33, Wagub Sumut Tegaskan Ketangguhan Keluarga Jadi Kunci Hadapi Disrupsi Global

Menurut Pigai, setiap nyawa yang hilang memiliki nilai yang sama sehingga negara wajib memastikan penyebab kematian tersebut dapat diketahui secara jelas.

"Harus dicari mengapa mereka meninggal, apa penyebabnya, dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi," katanya.

Ia juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh, pemantauan, hingga penyelidikan terhadap pelaksanaan latihan dasar kemiliteran yang diikuti para calon manajer Kopdes Merah Putih.

Pigai menegaskan, apabila nantinya ditemukan adanya unsur kelalaian atau tindakan pihak tertentu yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka proses hukum harus ditegakkan.

"Tidak boleh dibiarkan. Kalau ada orang yang menyebabkan kematian orang lain karena kelalaian atau sebab lainnya, maka harus diproses sesuai hukum," tegasnya.

Meski demikian, Pigai mengatakan pihaknya belum menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus tersebut. Kementerian HAM saat ini masih melakukan pengumpulan data dan pendalaman fakta.

"Saya baru memerintahkan staf untuk melakukan pengecekan. Setelah hasilnya ada, baru kami melihat apakah terdapat unsur pelanggaran HAM atau tidak," ujarnya.

Diketahui, sebanyak lima calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran di sejumlah satuan TNI di berbagai daerah. Kelima korban masing-masing bernama Yonanda Muhammad Taufik, Anisya Musyarofah, Novia Ramadani Sitorus, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian publik dan mendorong berbagai pihak meminta evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan dalam Program SPPI agar kejadian serupa tidak kembali terulang.* (k/dh)

Purbaya mengatakan, pihaknya belum dapat langsung menyetujui usulan agar pencairan JHT maupun Tunjangan Hari Raya (THR) dibebaskan dari pajak. Menurutnya, Kementerian Keuangan perlu melakukan evaluasi terhadap ketentuan yang berlaku sebelum mengambil keputusan.

Baca Juga:

• Sekjen Ferri Nuzarli dan 1,3 Juta Anggota ORI Keluar dari Partai Buruh, Said Iqbal: No Comment

Ia menjelaskan, pemerintah akan mengkaji besaran pencairan JHT yang selama ini dikenakan pajak, termasuk melihat apakah pungutan tersebut hanya berlaku bagi peserta dengan nilai pencairan tertentu, misalnya di atas Rp50 juta.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan membandingkan regulasi perpajakan JHT di sejumlah negara sebagai bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan yang lebih adil.

Menanggapi anggapan adanya pajak berganda terhadap JHT, Purbaya belum memberikan kesimpulan. Ia menegaskan seluruh ketentuan perpajakan saat ini tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, meminta pemerintah menghapus pajak atas pencairan JHT. Menurutnya, dana tersebut berasal dari gaji pekerja yang setiap bulan telah dikenai Pajak Penghasilan (PPh), sehingga pemotongan pajak saat pencairan dinilai memberatkan pekerja.

Iqbal menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan beban ganda bagi buruh yang telah menabung selama puluhan tahun melalui program JHT.

Ia juga mengaku akan menyampaikan aspirasi tersebut secara resmi kepada Menteri Keuangan agar pemerintah mempertimbangkan penghapusan pajak JHT demi memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para pekerja.

Pemerintah memastikan akan melakukan kajian secara menyeluruh sebelum memutuskan perubahan kebijakan, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, keberlanjutan fiskal, serta dampaknya terhadap seluruh lapisan masyarakat.* (k/dh)

Meski menggunakan nama Hindia Belanda, FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) tetap mengakui keikutsertaan tim tersebut sebagai tonggak sejarah sepak bola Indonesia di panggung dunia.

Baca Juga:

• Di Forum Iklim Global, Waka MPR Tegaskan Transisi Energi Jadi Prioritas Pemerintahan Prabowo

Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia berlangsung tanpa melalui pertandingan kualifikasi. Hindia Belanda otomatis lolos setelah Jepang mengundurkan diri akibat situasi perang yang sedang berlangsung di kawasan Asia.

Rombongan tim berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok pada 27 April 1938 menuju Prancis melalui perjalanan laut yang memakan waktu hampir dua bulan. Mereka kemudian menghadapi Hungaria pada laga babak pertama di Stade Velodrome, Reims, 5 Juni 1938.

Menghadapi salah satu tim terkuat Eropa saat itu, Hindia Belanda harus mengakui keunggulan Hungaria dengan skor 0-6. Meski kalah telak, penampilan tersebut tetap dikenang sebagai tonggak awal sepak bola Asia di ajang Piala Dunia.

Dalam pertandingan tersebut, pemain sayap Isaak Pattiwael sempat membobol gawang Hungaria. Namun gol tersebut dianulir wasit sehingga tidak tercatat dalam sejarah resmi pertandingan.

Kapten tim Achmad Nawir juga menjadi salah satu sosok yang mencuri perhatian dunia. Selain berprofesi sebagai dokter, ia dikenal sebagai salah satu pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang tampil menggunakan kacamata saat bertanding.

Hungaria sendiri melaju hingga partai final sebelum akhirnya kalah 2-4 dari Italia.

Meski hanya menjalani satu pertandingan, kiprah Hindia Belanda tetap tercatat sebagai sejarah penting. Hingga kini, Indonesia dikenang sebagai negara Asia pertama yang berhasil tampil di putaran final Piala Dunia.

Setelah Indonesia merdeka, Timnas Indonesia belum kembali lolos ke putaran final Piala Dunia. Namun catatan sejarah tahun 1938 tetap menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi generasi sepak bola Indonesia untuk kembali mengukir prestasi di level dunia.* (k/dh)

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Danau Toba, Nikson Ambarita, mengatakan kebijakan diskon tarif tersebut merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata.

Baca Juga:

• Butuh Modal Usaha? Cek Tabel KUR BRI 2026 Pinjaman Rp100 Juta, Cicilan Mulai Rp2 Jutaan per Bulan

Menurutnya, lintasan Ajibata–Ambarita merupakan salah satu jalur penyeberangan utama yang menghubungkan berbagai destinasi wisata unggulan di kawasan Danau Toba. Dengan adanya potongan tarif, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses berbagai objek wisata yang berada di sekitar danau.

Selain memberikan manfaat bagi wisatawan, kebijakan tersebut juga diproyeksikan mampu memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha lokal, mulai dari sektor perhotelan, restoran, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada kunjungan wisatawan.

ASDP optimistis program diskon tarif ini akan meningkatkan jumlah penumpang dan kendaraan selama musim libur sekolah, sekaligus memperkuat peran transportasi penyeberangan sebagai sarana konektivitas utama dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata nasional.

"Kami berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh pengguna jasa sekaligus mendukung pengembangan destinasi pariwisata prioritas nasional," jelas Nikson.

Sebelumnya, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menyampaikan bahwa program diskon tarif penyeberangan merupakan bentuk sinergi ASDP bersama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah selama musim liburan.

Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor PR.501/1/4/ORJD/2026 tentang Pelaksanaan Diskon Tarif Transportasi Penyeberangan Periode Libur Sekolah Tahun 2026.

Program stimulus ini diterapkan di 14 pelabuhan yang melayani tujuh lintasan strategis nasional, yakni Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Kayangan–Poto Tano, Tanjung Uban–Telaga Punggur, Ajibata–Ambarita, serta Sape–Labuan Bajo.

Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah berharap sektor pariwisata nasional semakin bergeliat, mobilitas masyarakat meningkat, dan perekonomian daerah yang bertumpu pada sektor wisata ikut terdongkrak selama musim liburan sekolah.* (tm/dh)

Fadly mengatakan ketangguhan keluarga merupakan fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Menurutnya, di tengah era disrupsi digital dan ancaman siber, penguatan keluarga menjadi urgensi nasional yang tidak bisa ditunda.

Baca Juga:

• Harganas 2026, Wagub Sumut Surya: Ketangguhan Keluarga Jadi Benteng Hadapi Tantangan Global

"Ketangguhan keluarga bukanlah sebuah pilihan alternatif yang bisa kita tunda-tunda. Ketangguhan keluarga adalah sebuah keharusan mutlak, sebuah urgensi nasional yang tidak boleh ditawar lagi jika kita ingin bangsa ini tetap berdiri tegak di tengah badai perubahan global," ucapnya.

Membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan mengenakan pakaian melayu, Muhammad Fadly mengatakan, Indonesia saat ini berada pada fase krusial bonus demografi, ketika struktur penduduk didominasi usia produktif 15-64 tahun. Momentum tersebut harus dikelola secara tepat agar tidak berubah menjadi bencana demografi berupa meningkatnya pengangguran dan kriminalitas.

Untuk mewujudkan lompatan kualitas sumber daya manusia (SDM), Surya menyampaikan tiga pilar utama pembangunan keluarga. Pertama, menuntaskan perang terhadap stunting melalui pemenuhan gizi seimbang sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kedua, mengembalikan fungsi keluarga sebagai madrasah pertama dalam menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan kedisiplinan. Ketiga, menjadikan keluarga sebagai pelabuhan emosional yang stabil agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang tangguh (resilient).

Pada kesempatan tersebut, Fadly juga memberikan perhatian khusus kepada para kepala keluarga, terutama para ayah. Menurutnya, peran ayah tidak cukup hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus hadir secara psikologis dan spiritual dalam proses pengasuhan anak.

Ia mengingatkan bahaya fenomena 'fatherless country, yakni kondisi ketika sosok ayah hadir secara fisik di rumah, tetapi tidak terlibat secara emosional dalam kehidupan anak.

"Wahai para ayah, letakkan gawai Anda saat berada di rumah. Peluk anak-anakmu, ajak mereka berdialog, dengarkan keluh kesah mereka, dan jadilah sahabat terbaik bagi mereka. Jangan biarkan meja makan kita sunyi dari obrolan karena semua anggota keluarga sibuk menatap layar HP masing-masing," imbaunya.

Muhammad Fadly juga mengaitkan lemahnya pengasuhan serta penggunaan gawai tanpa pengawasan dengan meningkatnya berbagai persoalan sosial di kalangan remaja, seperti tawuran, perundungan (bullying), geng motor, seks bebas, hingga penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya, berbagai perilaku menyimpang tersebut merupakan sinyal bahwa fungsi keluarga mengalami pelemahan.

"Benteng pertahanan terbaik adalah ketahanan keluarga. Tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak ada gunanya infrastruktur yang megah, jika generasi yang mewarisinya adalah generasi yang rapuh moralnya dan rusak mentalnya," katanya

Peringatan Harganas Ke-33 dihadiri Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD dan diikuti seluruh ASN dan Kepala Lingkungan se Kota Tanjungbalai.* (dh)