JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan dana hasil sitaan dari koruptor akan digunakan pemerintah untuk memperbaiki sekolah dan fasilitas kesehatan di berbagai daerah.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan hasil sitaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Mei 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap Alasan Naikkan Gaji Hakim Hingga 280 Persen, Lebih Tinggi dari Gaji Hakim Malaysia

"Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor dan para maling-maling," kata Prabowo.

Ia mengungkapkan menerima laporan bahwa sekitar 10 ribu puskesmas di Indonesia belum pernah direnovasi sejak era Presiden ke-2 RI Soeharto.

Prabowo mengatakan biaya renovasi satu puskesmas diperkirakan mencapai Rp2 miliar.

Dengan kebutuhan tersebut, pemerintah membutuhkan sekitar Rp20 triliun untuk memperbaiki seluruh fasilitas kesehatan tersebut.

Ia menyebut dana Rp10,2 triliun yang berhasil diamankan Satgas Penertiban Kawasan Hutan dapat digunakan untuk merenovasi sekitar 5.000 puskesmas.

"Hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas," ujarnya.

Prabowo juga menyinggung potensi tambahan dana lain yang berasal dari pelacakan transaksi mencurigakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan senilai Rp39 triliun.

Jika dana tersebut berhasil diamankan, kata dia, seluruh puskesmas di Indonesia dapat diperbaiki.

Selain sektor kesehatan, Prabowo mengatakan pemerintah juga akan memprioritaskan perbaikan sekolah.

Menurut dia, pemerintah telah memperbaiki sekitar 17 ribu sekolah melalui APBN tahun sebelumnya.

Pada 2026, pemerintah menargetkan renovasi 70 ribu sekolah.

"Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu sekolah lagi," kata Prabowo.

Ia menegaskan upaya penyelamatan aset negara harus terus dilakukan agar hasilnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

Prabowo juga mengapresiasi kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, BPKP, hingga PPATK dalam mengamankan aset negara.*

(km/ad)

JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui secara rinci gugatan yang diajukan advokat David Tobing terkait polemik penilaian dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Muzani mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu isi gugatan yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Baca Juga:

• Ahmad Muzani Akui Ada Kekhilafan, Final LCC MPR Kalbar Diulang

Senada dengan Muzani, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengatakan pihaknya baru menerima informasi mengenai gugatan tersebut dan akan mempelajarinya lebih lanjut.

"Ini juga kami baru terinfo, jadi nanti akan kami pelajari dulu," ujar Siti.

Sebelumnya, David Tobing melayangkan gugatan perdata ke PN Jakarta Pusat atas dugaan ketidakprofesionalan penyelenggara dalam final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat.

Gugatan itu tercatat dengan nomor register L JKT.PST-12052026HYC tertanggal 12 Mei 2026.

Dalam gugatan tersebut, David menetapkan Ahmad Muzani sebagai tergugat pertama.

Selain Muzani, gugatan juga ditujukan kepada Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI Dyastasita Widya Budi, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni, serta pembawa acara lomba Shindy Lutfiana.

David menilai para tergugat telah melanggar prinsip profesionalitas, objektivitas, dan sportivitas dalam perlombaan.

Menurut dia, peserta juga tidak mendapatkan perlakuan yang adil selama kompetisi berlangsung.

Ia mendalilkan para tergugat melanggar Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

Dalam petitumnya, David meminta pengadilan memerintahkan pihak MPR menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada siswa dan guru SMAN 1 Pontianak.

Ia juga meminta pejabat terkait diberhentikan secara tidak hormat serta dilarang menjadi juri maupun pembawa acara dalam kegiatan resmi kenegaraan.

Polemik ini bermula saat final LCC Empat Pilar digelar di Pontianak pada Sabtu, 9 Mei 2026.

Kontroversi muncul setelah jawaban peserta dari SMAN 1 Pontianak dinilai salah oleh dewan juri, padahal jawaban serupa dari peserta lain justru dinyatakan benar.

Video protes peserta kemudian viral di media sosial dan memicu kritik publik.

Akibat polemik tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebelumnya memutuskan menggelar ulang final LCC tingkat Kalimantan Barat dengan menghadirkan juri independen.*

(km/ad)

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mulai membacakan tuntutan terhadap terdakwa dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Nadiem Makarim, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Dalam persidangan, jaksa mengungkapkan surat tuntutan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu mencapai 1.597 halaman.

Baca Juga:

• Prabowo Geram Izin Investasi Bisa Sampai 2 Tahun, Minta Bentuk Satgas Deregulasi

Jaksa menjelaskan dokumen tuntutan tersebut disusun secara sistematis mulai dari pendahuluan, fakta persidangan, analisis fakta, analisis yuridis hingga kesimpulan.

Karena dokumen dinilai terlalu tebal, jaksa meminta izin kepada majelis hakim agar hanya membacakan poin-poin utama dalam persidangan.

Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah menyetujui permintaan tersebut.

Ia meminta proses pembacaan tuntutan dapat diselesaikan sebelum waktu maghrib lantaran terdakwa memiliki agenda medis pada malam hari.

"Yang jelas pada intinya kan sudah termuat lengkap. Diupayakan sebelum maghrib sudah bisa selesai," kata hakim.

Sebelum pembacaan tuntutan dilanjutkan, majelis hakim sempat memastikan kesiapan Nadiem mengikuti jalannya sidang.

"Saya insya Allah siap menghadapi sidang hari ini," ujar Nadiem.

Dalam perkara ini, jaksa menilai Nadiem bersama tiga terdakwa lain telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,1 triliun dalam proyek pengadaan perangkat teknologi pendidikan.

Jaksa juga mendakwa Nadiem menerima keuntungan pribadi sebesar Rp809 miliar yang disebut berasal dari investasi Google ke Gojek atau PT AKAB.

Sementara terdakwa lain, Mulyatsyah, disebut menerima dana sebesar 120 ribu dolar Singapura dan 150 ribu dolar Amerika Serikat.

Jaksa menilai Nadiem menyalahgunakan kewenangannya dengan mengarahkan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pendidikan hanya pada perangkat berbasis Chrome milik Google.

Perbuatan itu disebut dilakukan bersama tiga terdakwa lain, yakni mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief, Mulyatsyah, dan mantan Direktur SD Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih.

Atas kasus tersebut, para terdakwa didakwa melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

(km/ad)

TANJUNGBALAI – Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menerima audiensi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tanjungbalai di ruang kerjanya, Selasa, 12 Mei 2026.

Pertemuan tersebut membahas dukungan Pemerintah Kota Tanjungbalai terhadap program kerja FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah.

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap Alasan Naikkan Gaji Hakim Hingga 280 Persen, Lebih Tinggi dari Gaji Hakim Malaysia

Dalam pertemuan itu, Fadly mengatakan pemerintah kota akan mempertimbangkan usulan rehabilitasi kantor sekretariat FKUB agar aktivitas organisasi berjalan lebih optimal.

Ia meminta Kepala Kesbangpol melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk menghitung kebutuhan anggaran rehabilitasi kantor.

Menurut dia, hasil penghitungan tersebut akan diusulkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026.

"Harapannya akhir tahun ini bisa segera direalisasikan," kata Fadly.

Fadly menegaskan Pemerintah Kota Tanjungbalai selalu membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk FKUB yang dinilai sebagai mitra strategis pemerintah.

Ia juga menyambut baik sejumlah program kerja yang diusulkan FKUB dan meminta agar proposal kegiatan segera diajukan.

Menurut dia, program tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama di Tanjungbalai.

"Program kerja yang akan dilaksanakan harus benar-benar memiliki manfaat dan dirasakan hasilnya," ujarnya.

Fadly juga meminta FKUB aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu atau hoaks yang berpotensi memicu konflik sosial.

Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tanjungbalai Hasbullah mengatakan pihaknya berharap dukungan anggaran hibah dari pemerintah daerah.

Ia menyebut selama 2025 hingga 2026 FKUB belum menerima dana hibah untuk mendukung program kerja organisasi.

Beberapa program yang diusulkan antara lain sosialisasi moderasi beragama bagi guru tingkat SD dan SMP, lomba cerdas cermat kerukunan untuk pelajar, hingga pencetakan buku saku kerukunan bagi siswa SMP di Tanjungbalai.*

(ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menaikkan gaji hakim di Indonesia hingga 280 persen.

Menurut dia, kebijakan tersebut membuat gaji hakim Indonesia kini lebih tinggi dibandingkan hakim di Malaysia.

Baca Juga:

• Prabowo Geram Izin Investasi Bisa Sampai 2 Tahun, Minta Bentuk Satgas Deregulasi

Prabowo mengatakan informasi tersebut diperolehnya dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto setelah menghadiri pertemuan para ketua mahkamah agung negara-negara ASEAN.

Menurut Prabowo, Ketua Mahkamah Agung Malaysia disebut memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang menaikkan gaji hakim.

"Minggu lalu Ketua Mahkamah Agung ketemu saya dan beliau sampaikan ke saya, beliau habis rapat ketua-ketua MA se-ASEAN," kata Prabowo.

Ia menyebut gaji hakim tingkat junior di Indonesia saat ini bahkan hampir dua kali lebih tinggi dibandingkan hakim junior di Malaysia.

Prabowo mengatakan kenaikan gaji hakim merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat lembaga peradilan.

Ia mengaku awalnya menginginkan kenaikan gaji hingga 300 persen, namun Kementerian Keuangan Republik Indonesia hanya menyetujui kenaikan sebesar 280 persen.

"Saya maunya 300 persen, tapi Menteri Keuangan hanya setuju 280 persen," ujarnya.

Selain hakim, kata Prabowo, pemerintah juga menaikkan penghasilan panitera dan staf pengadilan.

Ia meminta institusi lain di lingkungan pemerintahan tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut.

Menurut dia, penguatan kesejahteraan aparatur peradilan penting agar masyarakat memperoleh keadilan yang lebih baik.

Prabowo juga mengingatkan para hakim agar berhati-hati dalam mengambil keputusan karena putusan pengadilan akan dinilai langsung oleh masyarakat.

"Putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat," kata Prabowo.

Ia menambahkan pemerintah optimistis mampu memperbaiki berbagai sektor jika pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara maksimal.*

(d/ad)

JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memutuskan menggelar ulang final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat setelah muncul polemik terkait penilaian juri yang dinilai tidak adil terhadap tim dari SMAN 1 Pontianak.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pimpinan MPR mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan lomba.

Baca Juga:

• MPR Dorong Pendidikan Antikorupsi Jadi Fondasi Karakter, Nilai Integritas Harus Ditanam Sejak Dini di Sekolah

Menurut Muzani, pelaksanaan ulang final LCC akan dilakukan secepatnya. Namun, jadwal resmi pelaksanaan masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pimpinan MPR.

"Satu, Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepat-cepatnya," ujarnya.

Selain itu, MPR juga memutuskan menggunakan juri independen dalam pelaksanaan ulang lomba tersebut.

"Juri yang akan menjuri dalam lomba cerdas cermat tersebut adalah juri independen," kata Muzani.

Ia menambahkan pimpinan MPR akan mengawasi langsung jalannya perlombaan untuk memastikan proses berjalan transparan dan adil.

Muzani juga mengapresiasi peserta yang menyampaikan protes atas hasil perlombaan. Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari praktik demokrasi yang sehat.

"Kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka menjadi contoh demokrasi yang baik," ujarnya.

MPR, kata Muzani, akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang diselenggarakan lembaga tersebut berdasarkan masukan dari masyarakat.*

(d/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat deregulasi dan menyederhanakan proses perizinan di Indonesia.

Permintaan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan uang hasil rampasan ke kas negara di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Mei 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Tawarkan Peluang Investasi Medan kepada Dubes Australia, Bahas Pendidikan hingga Infrastruktur

"Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang menunggu izin itu satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu," kata Prabowo.

Ia mengatakan Indonesia perlu belajar dari negara-negara tetangga yang dinilai lebih cepat dalam menerbitkan izin usaha.

Menurut dia, lambatnya proses perizinan membuat banyak investor asing mengeluhkan iklim usaha di Indonesia.

Prabowo juga menyoroti munculnya berbagai aturan turunan di kementerian dan lembaga meski pemerintah sebelumnya telah melakukan penyederhanaan regulasi.

Ia menduga sebagian regulasi baru justru membuka ruang penyimpangan dalam birokrasi.

"Regulasi sederhanakan. Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat untuk cari peluang," ujarnya.

Karena itu, Prabowo meminta Prasetyo Hadi mengumpulkan para ahli untuk membentuk satgas deregulasi.

Satgas tersebut nantinya bertugas memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan mempercepat proses perizinan.

Prabowo menegaskan pemerintah harus mendukung pelaku usaha yang serius ingin berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja.

Sementara pelaku usaha yang melanggar aturan tetap akan ditindak tegas.

Ia juga mencontohkan persoalan izin impor gas untuk rumah sakit yang sempat mengganggu pasokan akibat proses administrasi yang berlarut-larut.

Menurut Prabowo, persoalan seperti itu seharusnya tidak terjadi apabila sistem perizinan dibuat lebih sederhana dan efisien.*

(d/ad)

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin membuka secara resmi Jambore Cabang Gerakan Pramuka Asahan 2026 di Alun-Alun Rambate Rata Raya Kisaran, Rabu, 13 Mei 2026.

Kegiatan yang berlangsung meriah itu diikuti peserta pramuka dari berbagai kwartir ranting di Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Gelar Pelatihan TP PKK Kecamatan, Dorong Kader Lebih Inovatif dan Profesional

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Asahan Agus Ramanda mengatakan jambore berlangsung selama lima hari, mulai 12 hingga 16 Mei 2026.

Menurut dia, kegiatan tersebut mengusung tema Satya Ku Kudarmakan, Darmaku Ku Baktikan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sementara itu, Taufik Zainal Abidin yang juga menjabat Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Asahan mengatakan jambore bukan sekadar kegiatan perkemahan.

Menurut dia, jambore menjadi ruang pembentukan karakter generasi muda agar lebih disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab.

"Jambore adalah tempat lahirnya persaudaraan, tempat ditempanya karakter, serta ruang belajar untuk menjadi generasi muda yang tangguh," kata Taufik dalam sambutannya.

Ia mengatakan Gerakan Pramuka Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berjiwa patriotisme dan nasionalisme.

Karena itu, ia berharap jambore tersebut mampu melahirkan generasi muda Asahan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara mental, spiritual, dan sosial.

Taufik mengaku bangga melihat antusiasme peserta yang datang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Asahan.

Menurut dia, kebersamaan dalam kegiatan itu menjadi bukti bahwa pramuka masih menjadi wadah penting dalam membangun karakter kepemimpinan generasi muda.

Selama jambore berlangsung, peserta akan mengikuti berbagai kegiatan edukatif, keterampilan, petualangan, seni budaya, hingga kegiatan sosial dan lingkungan.

Bupati juga mengingatkan peserta untuk menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan, serta mematuhi aturan selama kegiatan berlangsung.

Di akhir acara, Taufik membuka secara resmi jambore dengan pemukulan gong, penyematan tanda peserta, serta penaikan bendera kegiatan.*

(ad)

ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar pelatihan bagi Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan di Aula Hotel Antariksa Kisaran, Rabu, 13 Mei 2026.

Kegiatan itu dibuka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan yang mewakili Bupati Asahan.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Perkuat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Fokus Ciptakan Lingkungan Ramah Anak

Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kader PKK di tingkat kecamatan agar lebih adaptif, kreatif, dan profesional dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK.

Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Yusnila Indriati Taufik, mengatakan penguatan administrasi menjadi salah satu aspek penting dalam organisasi PKK.

Menurut dia, tertib administrasi menjadi kunci menjaga kredibilitas organisasi agar seluruh kegiatan dan data dapat tersusun secara baik dan seragam.

"Administrasi yang tertib akan mendukung keberhasilan program PKK di setiap tingkatan," kata Yusnila dalam sambutannya.

Ia juga mendorong seluruh pengurus PKK agar terus menghadirkan inovasi program dan tidak terpaku pada rutinitas kegiatan semata.

Setiap kecamatan, kata dia, diharapkan mampu menggali dan mengembangkan potensi unggulan di wilayah masing-masing guna mendukung keberhasilan program pemberdayaan keluarga.

Selain itu, Yusnila menekankan pentingnya sinergi antara pengurus PKK di tingkat kecamatan, desa, hingga kelompok dasawisma sebagai basis penguatan data organisasi.

Sementara itu, sambutan Bupati Asahan yang dibacakan Kepala Dinas PMD Darwinsyah Lubis meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan secara serius.

Ia juga mendorong peserta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk berdiskusi dan saling berbagi pengalaman.

Menurut dia, pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, motivasi, serta keterampilan pengurus PKK dalam menjalankan program kerja, khususnya di bidang administrasi.

Pemerintah Kabupaten Asahan juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem administrasi PKK yang lebih efektif dan seragam.

Selain sebagai forum peningkatan kapasitas, kegiatan tersebut juga menjadi sarana silaturahmi antarpengurus PKK di Kabupaten Asahan.*

(ad)

ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan memperkuat komitmen mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui kegiatan penguatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) yang digelar di Aula Hotel Antariksa Kisaran, Selasa, 12 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Asahan Rianto yang mewakili Bupati Asahan.

Baca Juga:

• Tunggakan SPP Siswa SMP Panca Budi Tuntas, Pemko Medan Pastikan Ijazah Tidak Ditahan

Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Asahan Rahmanto mengatakan peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur yang tergabung dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, termasuk gugus tugas kecamatan layak anak di seluruh wilayah Asahan.

Menurut dia, pemerintah daerah juga menghadirkan pendamping evaluasi mandiri Kabupaten Layak Anak dari Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Rianto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan untuk menghadirkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Ia menyinggung Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjadi dasar kebijakan nasional dalam mewujudkan daerah ramah anak.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Asahan juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai bentuk dukungan regulasi di tingkat daerah.

"Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mengoptimalkan peran dan fungsi serta menyamakan persepsi pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak," kata Rianto.

Ia mengatakan saat ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tengah melaksanakan evaluasi mandiri Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh Indonesia.

Karena itu, Rianto meminta seluruh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Asahan berperan aktif dalam menyampaikan data, dokumen, serta informasi aktual yang dibutuhkan untuk proses evaluasi.

Menurut dia, indikator Kabupaten Layak Anak mencakup lima klaster utama, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, serta perlindungan khusus anak.

Pemerintah Kabupaten Asahan berharap implementasi program Kabupaten Layak Anak dapat terus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung lahirnya generasi masa depan yang berkualitas.*

(ad)

MEDAN – Polemik tunggakan biaya sekolah yang dialami seorang siswa SMP Panca Budi akhirnya diselesaikan.

Pemerintah Kota Medan memastikan persoalan administrasi pendidikan tersebut telah tuntas dan siswa bersangkutan tetap memperoleh hak pendidikannya, termasuk pengambilan ijazah.

Baca Juga:

• INALUM dan Pemkab Humbang Hasundutan Perkuat Garda Terdepan Pencegahan Karhutla Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Menurut dia, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pendidikan telah menjembatani komunikasi antara pihak keluarga dan sekolah sehingga persoalan tersebut tidak lagi menjadi beban bagi orang tua siswa.

"Untuk masalah anak saya sudah clear dan tidak ada permasalahan lagi mengenai SPP ataupun bayaran lainnya. Sudah dijamin oleh Pak Wali Kota melalui Dinas Pendidikan," kata Robby di sela acara wisuda dan perpisahan SMP Panca Budi di Hotel Le Polonia Medan, Rabu, 13 Mei 2026.

Robby juga membantah isu yang sempat ramai di media sosial. Ia menilai polemik tersebut terjadi akibat miskomunikasi antara dirinya dan pihak yayasan.

"Saya sebagai warga Kota Medan mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali, Dinas Pendidikan, dan terutama pihak yayasan. Masalah ini hanya miskomunikasi saja," ujarnya.

Koordinator Yayasan Panca Budi, Ronny Irwanto, mengatakan persoalan tunggakan itu telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Ia memastikan siswa tersebut telah dinyatakan lulus dan tidak akan mengalami kendala dalam pengambilan ijazah.

Menurut Ronny, sekolah tetap memberikan hak siswa untuk mengikuti proses belajar, kegiatan sekolah, hingga ujian meski keluarga siswa tengah mengalami kesulitan ekonomi dalam enam bulan terakhir.

"Permasalahan ini sudah clear," kata Ronny.

Ia menjelaskan sisa tunggakan kini menjadi urusan administratif antara pihak yayasan dan Dinas Pendidikan Kota Medan, termasuk kemungkinan melalui skema subsidi atau program bantuan lainnya.

"Yang pasti, hubungan administratif dengan orang tua sudah selesai dan ijazah tidak akan ditahan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Prayogi, yang mewakili Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Laksamana Putra Siregar, memastikan penyelesaian masalah tersebut dilakukan berdasarkan instruksi langsung Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

Menurut Prayogi, tunggakan biaya pendidikan siswa itu akan ditangani melalui program Tebus Ijazah milik Pemerintah Kota Medan.

"Terkait dengan tunggakan, berdasarkan instruksi Pak Wali Kota, akan diselesaikan melalui Dinas Pendidikan dengan yayasan lewat program Tebus Ijazah," kata Prayogi.

Ia menambahkan Pemerintah Kota Medan juga menyiapkan sejumlah bantuan pendidikan bagi warga kurang mampu, seperti Program Indonesia Pintar serta Bantuan Siswa Miskin dari APBD Kota Medan.

Program tersebut mencakup bantuan tunai hingga perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, dan tas bagi siswa yang membutuhkan.*

(ad)

JAKARTA – PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun hubungan yang kolaboratif dengan insan media melalui penyelenggaraan INALUM Journalistic (IN-Journal) Chapter 1.

Kegiatan ini menjadi wadah pengembangan kreativitas, kompetensi, dan budaya jurnalistik bagi insan media, khususnya di Sumatera Utara, melalui karya tulis yang berkualitas, berbasis fakta, informatif, inspiratif, serta memiliki nilai komunikasi yang kuat terhadap isu-isu strategis perusahaan dan keberlanjutan masyarakat.

Baca Juga:

• INALUM dan Pemkab Humbang Hasundutan Perkuat Garda Terdepan Pencegahan Karhutla Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Sekaligus sebagai sarana perusahaan menampung minat dan bakat para Insan Jurnalis di Sumatera Utara dalam jurnalistik.

"Melalui IN-Journal, kami ingin mendorong lahirnya karya-karya jurnalistik yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu menghadirkan perspektif yang lebih mendalam mengenai isu keberlanjutan, energi bersih, dan dampak sosial industri bagi masyarakat. Kami percaya media memiliki peran penting dalam membangun pemahaman publik yang objektif dan edukatif," ujar Mahyaruddin.

Pada penyelenggaraan perdana ini, IN-Journal Chapter I memiliki periode dari 10-30 April 2026 dengan mengangkat tema "PROPER INALUM: Dari Energi Bersih Hingga Inovasi Sosial" dengan subtema "Sinergi Keberlanjutan: Menghadirkan Energi Bersih, Inovasi Industri dan Dampak Sosial yang Bernilai bagi Indonesia."

Tema tersebut mendorong para peserta untuk menghadirkan karya jurnalistik yang mengangkat implementasi ESG, energi bersih, inovasi industri, hingga kontribusi sosial perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan.

Berbagai karya yang masuk dinilai berdasarkan sejumlah aspek, mulai dari kualitas ide dan orisinalitas, nilai berita, riset dan akurasi, struktur penulisan, gaya bahasa, hingga kemampuan menghadirkan prinsip cover both-side.

Penjurian dilakukan oleh jurnalis senior nasional dengan metode blind-document (artikel yang dinilai tidak memiliki nama penulis) untuk menjaga netralitas.

Melalui kegiatan ini, INALUM berharap budaya literasi dan jurnalistik yang berkualitas dapat terus tumbuh serta menjadi bagian dari penguatan komunikasi yang edukatif dan berdampak positif bagi masyarakat.

Adapun para pemenang IN-Journal Chapter 1 adalah:

• Juara 1: Suri Kartika Dewi – Timenews.co.id, "Mahakarya di Tanah Asahan: Menenun Emas dari Energi Bersih dan Kepedulian Sosial"
• Juara 2: Agusdiansyah Hasibuan – Waspada.id, "PROPER Emas dan Hijau Inalum untuk Sumut yang Bermasa Depan"
• Juara 3: Doni Hermawan – IDN Times Sumut, "Jejak di Balik PROPER, Menilik Strategi Keberlanjutan Inalum"
• Juara Harapan 1: Ismanto Panjaitan – Medan Merdeka, "Kemilau Alumunium di Tepian Sungai Asahan"
• Juara Harapan 2: Sapriadi – Harian Waspada, "Inalum, Untuk Saat Ini dan Mendatang"

IN-Journal Chapter II Siap Digelar, Apa Temanya?

Sebagai bentuk keberlanjutan program, INALUM juga akan segera menghadirkan IN-Journal Chapter II yang mengangkat tema mengenai konservasi dan lingkungan.

Tema tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya karya jurnalistik yang lebih mendalam mengenai pelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati, hingga upaya keberlanjutan industri dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Kepala Departemen Manajemen Komunikasi INALUM Utrich Farzah menyebut bahwa untuk tema IN-Journal Chapter II akan fokus pada isu lingkungan, konservasi, dan keberlanjutan.

Ia berharap bahwa karya yang masuk akan fokus pada isu tersebut dan lebih menggali isu lingkungan yang menjadi tantangan bersama di Sumatera Utara dan Indonesia.

"Chapter berikutnya akan banyak berbicara tentang hubungan manusia, industri, dan alam. Kami ingin menghadirkan karya-karya jurnalistik yang mampu melihat isu lingkungan bukan hanya sebagai tantangan, tetapi juga sebagai cerita tentang harapan, keberlanjutan, dan masa depan," ujar Utrich.

INALUM memiliki komitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas insan jurnalis melalui berbagai ruang kolaboratif, salah satunya melalui kompetisi jurnalistik seperti IN-Journal.

Perusahaan berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi karya, tetapi juga menjadi sarana komunikasi yang positif dan konstruktif antara perusahaan, media, dan masyarakat dalam menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, serta memberikan dampak yang baik bagi publik.*

(ad)

HUMBAHAS – PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) bersama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mendorong peran aktif masyarakat sebagai garda terdepan.

Komitmen ini diwujudkan melalui rangkaian sosialisasi, pelatihan teknis, hingga pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang digelar pada 21–22 April 2026 lalu di Pendopo Kantor Bupati dan Lapangan Bukit Inspirasi Doloksanggul.

Baca Juga:

• Kepala BKKBN Sumut Fatmawati Pamit, Wagub Surya Beri Apresiasi

Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Paniaran Nababan, menegaskan bahwa pencegahan dini merupakan kunci utama dalam meminimalisir risiko kebakaran.

"Karhutla adalah ancaman nyata yang harus kita hadapi bersama. Pencegahan adalah langkah paling efektif. Saya berharap para peserta tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan di wilayah masing-masing," ujarnya.

Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi, pelatihan teknis, serta simulasi penanganan kebakaran secara langsung.

Selain itu, INALUM bersama pemerintah daerah juga membentuk lima kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang berasal dari lima desa, sebagai ujung tombak pencegahan karhutla di tingkat lokal.

Sebagai bentuk dukungan konkret, INALUM turut menyerahkan bantuan peralatan pemadaman sederhana kepada masing-masing kelompok MPA, berupa jet shooter, gepyok, garu tajam, serta perlengkapan pendukung seperti sepatu boot, kaos, dan topi.

Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat Masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran.

Momentum kegiatan ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Bumi pada 22 April, yang semakin memperkuat pesan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan secara kolektif.

Kepala Divisi Konservasi dan Penghijauan INALUM, Sunarno A. Rakino, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menekan risiko karhutla secara berkelanjutan.

"Peringatan Hari Bumi menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran kita bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat merupakan langkah strategis untuk memastikan hutan dan lahan tetap terjaga serta memberikan manfaat bagi generasi mendatang," ungkapnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen INALUM dalam menerapkan prinsip keberlanjutan (ESG), khususnya pada aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Ke depan, INALUM akan terus mendorong kolaborasi multipihak guna menciptakan dampak positif yang berkelanjutan di wilayah operasional perusahaan.*

(ad)

MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Fatmawati, atas dedikasi dan sinergi yang telah dibangun selama menjalankan tugas di Sumatera Utara.

Apresiasi itu disampaikan Surya saat menerima kunjungan Fatmawati dalam agenda perpisahan menjelang akhir masa tugasnya di Sumatera Utara, di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu, 13 Mei 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Tawarkan Peluang Investasi Medan kepada Dubes Australia, Bahas Pendidikan hingga Infrastruktur

"Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin selama ini. Kolaborasi program pusat dan daerah dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi Provinsi Sumatera Utara," kata Surya.

Menurut dia, program yang selama ini berjalan dengan baik akan terus ditingkatkan. Sementara berbagai kekurangan yang masih ada akan menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan.

Surya juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama masa kerja sama terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BKKBN tetap berlanjut.

"Keberhasilan program BKKBN di Sumut tentu tidak terlepas dari dorongan dan kerja keras Ibu beserta jajaran. Kami berharap penggantinya dapat melanjutkan bahkan meningkatkan pelaksanaan program-program BKKBN di wilayah Sumut," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Utara Fatmawati mengatakan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi faktor penting dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan keluarga di daerah itu.

"Satu tahun saya bertugas di Sumut. Hari ini merupakan hari terakhir saya bertugas dan selanjutnya akan melanjutkan tugas di Sulawesi," kata Fatmawati.

Ia menyebut selama bertugas di Sumatera Utara, berbagai capaian dan penghargaan dari pemerintah pusat berhasil diraih berkat dukungan pemerintah daerah di 33 kabupaten dan kota.

Fatmawati mengaku mendapatkan banyak pengalaman selama bertugas di Sumatera Utara, terutama dalam membangun koordinasi program di wilayah yang luas.

"Tantangan koordinasi di wilayah yang luas justru menjadi pengalaman berharga dalam membangun kolaborasi program," ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sumut Dwi Endah Purwanti, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung.*

(ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Rabu, 13 Mei 2026.

Pertemuan itu membahas penguatan kerja sama bilateral, peluang investasi, hingga sektor pendidikan antara Australia dan Kota Medan.

Baca Juga:

• Rico Waas Jajaki Kerja Sama dengan UNDP, Medan Dorong Pengelolaan Sampah Berkelanjutan hingga Digitalisasi Layanan

Ia menyoroti keberadaan kawasan industri di Medan bagian utara serta letak geografis yang dekat dengan Malaysia, Singapore, dan Thailand.

"Medan memiliki posisi strategis dan terbuka untuk investasi. Kami ingin membangun hubungan baik antarkota dan antarnegara agar sama-sama memberikan manfaat," kata Rico dalam keterangannya, Rabu.

Menurut Rico, pertumbuhan ekonomi Kota Medan terus menunjukkan tren positif dan berada di atas rata-rata nasional.

Kondisi itu ditopang perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta meningkatnya minat generasi muda untuk membangun usaha mandiri.

Ia mengatakan Pemerintah Kota Medan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan layanan dan perizinan bagi investor.

"Kami membantu investor dalam proses perizinan dan tidak ingin mempersulit. Yang penting investasi itu bisa berdampak bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kota," ujarnya.

Pada 2026, kata Rico, pemerintah kota juga memprioritaskan penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur.

Program itu meliputi revitalisasi pasar tradisional, pengembangan transportasi publik, hingga pengelolaan limbah.

Selain investasi, Rico juga menekankan pentingnya kolaborasi di sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Rod Brazier mengatakan hubungan antara Australia dan Indonesia terus berkembang, termasuk dalam bidang pendidikan.

Ia menyebut banyak warga Indonesia, termasuk generasi muda asal Medan, yang menempuh pendidikan di Australia.

"Anak-anak Medan punya potensi besar dan mudah beradaptasi di mana pun," kata Rod.

Menurut dia, saat ini terdapat sekitar 25 ribu mahasiswa Indonesia yang belajar di Australia dan lebih dari 200 ribu alumni Indonesia pernah menempuh pendidikan di negara tersebut.

"Kami bangga Australia menjadi salah satu tujuan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Australia juga menjadi tempat yang aman sehingga orang tua tidak perlu khawatir melepas anaknya belajar di sana," ujar Rod.*

(ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima kunjungan delegasi United Nations Development Programme (UNDP) di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu, 13 Mei 2026.

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama di berbagai sektor, mulai dari pengelolaan sampah berkelanjutan, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Baca Juga:

• Penemuan Pria Meninggal di Jembatan Medan Gegerkan Warga, Polisi Pastikan Tak Ada Tanda Kekerasan

"Ada banyak hal yang berpotensi untuk dikerjasamakan, terutama terkait pengelolaan sampah dan sistem digital," kata Rico dalam keterangannya, Rabu.

Rico menjelaskan Kota Medan memiliki modal besar untuk berkembang sebagai kota metropolitan yang kompetitif.

Ia menyoroti keberagaman budaya sebagai salah satu kekuatan utama Medan.

Menurut dia, Medan sebagai kota terbesar keempat di Indonesia dihuni masyarakat dari beragam latar belakang etnis seperti Melayu, Batak, Tionghoa, dan India yang hidup berdampingan.

Selain itu, Rico menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Medan terus menunjukkan tren positif.

Pertumbuhan tersebut ditopang investasi serta perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya sektor kuliner dan produk lokal yang mulai diarahkan menembus pasar ekspor.

"Medan memiliki potensi ekonomi yang besar, termasuk dari sektor UMKM dan kuliner yang terus berkembang," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rico juga memaparkan komitmen pemerintah kota dalam mengembangkan kawasan heritage dan wisata sejarah.

Sejumlah kawasan yang disebutkan antara lain Lapangan Merdeka Medan, kawasan Kesawan, serta Warenhuis.

Ia juga memperkenalkan sejumlah ikon Kota Medan seperti Istana Maimun, Masjid Raya Al-Mashun, kawasan Kota Lama Belawan, serta Pelabuhan Belawan sebagai pintu gerbang perdagangan di Sumatera Utara.

Selain sektor pariwisata, Pemerintah Kota Medan juga mendorong digitalisasi layanan kesehatan dan peningkatan keterampilan masyarakat melalui pelatihan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Rico turut menyinggung potensi pengembangan wilayah sungai di Medan, seperti Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Denai yang dinilai memiliki nilai ekonomi dan lingkungan jika ditata secara berkelanjutan.

Sementara itu, Deputy Resident Representative United Nations Development Programme, Sujala Pant, mengatakan lembaganya ingin memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah seiring dimulainya siklus program lima tahunan baru.

Menurut dia, sejumlah sektor yang berpotensi dikerjasamakan meliputi pengelolaan sampah, lingkungan hidup, ekonomi sirkular, pengembangan UMKM, hingga peningkatan ekonomi masyarakat melalui komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kakao, dan kopi.

Sujala menambahkan, program tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mendorong hilirisasi industri, pertumbuhan ekonomi, serta target net zero emission.

Dalam pertemuan itu, UNDP juga memaparkan sistem digital yang telah digunakan untuk melacak distribusi vaksin dan obat-obatan ke berbagai daerah di Indonesia.*

(ad)

Peristiwa tersebut pertama kali diketahui warga yang melintas di sekitar lokasi. Penemuan itu kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian sebelum petugas tiba untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Baca Juga:

• Kecelakaan KA di Bekasi Naik ke Penyidikan, KAI Tegaskan Siap Dukung Proses Hukum

"Dari hasil pemeriksaan sementara oleh tim Inafis, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban," ujar Syahputra, Rabu (13/5/2026).

Ia menambahkan, dari hasil pemeriksaan awal, korban diduga meninggal dunia tanpa adanya indikasi kekerasan fisik. Pihak keluarga juga disebut menolak dilakukan autopsi dan menerima kejadian tersebut sebagai musibah.

Jenazah kemudian dievakuasi ke RS Bhayangkara Medan untuk proses lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Hingga kini, pihak kepolisian telah mengamankan lokasi serta melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut.*

(tm/dh)

Menurut Burhanuddin, gunungan uang yang ditata menyerupai piramida tersebut merupakan representasi dari kerja nyata aparat penegak hukum dalam mengembalikan aset negara dari sektor kehutanan dan sumber daya alam.

Baca Juga:

• Prabowo Akan Saksikan Penyerahan Denda Administratif Kawasan Hutan Rp10 Triliun di Kejaksaan Agung

Dalam kegiatan tersebut, Satgas PKH juga menyerahkan dana hasil penertiban kawasan hutan senilai Rp10.270.051.886.464 kepada negara melalui Kementerian Keuangan.

Dana tersebut berasal dari denda administratif sektor kehutanan serta hasil pengawasan terkait pajak bumi dan bangunan (PBB) maupun non-PBB.

Burhanuddin menjelaskan, Satgas PKH juga mencatat keberhasilan penguasaan kembali jutaan hektare kawasan hutan di berbagai sektor, termasuk perkebunan sawit dan pertambangan.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penguasaan sumber daya alam secara melawan hukum yang merugikan negara dan masyarakat.

"Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.*

(k/dh)

Dalam persidangan yang digelar Rabu (13/5/2026), Edi mengungkapkan bahwa usulan tersebut muncul setelah dirinya dan para terdakwa lain melihat video viral terkait Andrie Yunus.

Baca Juga:

• Hakim Militer Desak Andrie Yunus Dihadirkan di Sidang: Ingin Pastikan Kondisi Luka Korban Penyiraman Air Keras

Edi juga mengaku awalnya membahas kekesalannya terhadap Andrie Yunus bersama Budhi saat berada di mess. Pembicaraan itu kemudian berkembang hingga melibatkan terdakwa lain yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Menurut Edi, saat video viral tersebut diputar, para terdakwa ikut merespons dengan emosi yang sama. Ia bahkan mengaku sempat menyampaikan keinginan untuk melakukan pemukulan terhadap korban.

Sebelumnya, Edi menilai Andrie Yunus bersikap arogan dan "overacting", terutama saat video yang viral memperlihatkan Andrie menginterupsi rapat tertutup antara pejabat TNI dan anggota DPR yang membahas revisi undang-undang di sebuah hotel.

Perkara ini masih terus disidangkan untuk mengungkap peran masing-masing terdakwa dalam insiden penyerangan yang melibatkan penggunaan cairan berbahaya terhadap aktivis tersebut.*

(oz/dh)

Penyerahan tersebut merupakan bagian dari hasil penegakan hukum dan penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Uang denda dan sitaan yang akan diserahkan kepada negara terdiri dari Rp3,42 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan serta Rp6,84 triliun dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dan non-PBB.

Baca Juga:

• Kejagung Tangkap Bos PT Toshida Indonesia, Tersangka Suap Ketua Ombudsman dalam Kasus Nikel Sultra

Dalam kegiatan tersebut, Kejagung juga menampilkan visualisasi uang pecahan Rp100.000 hasil sitaan yang disusun rapi setinggi lebih dari dua meter sebagai simbol nilai pengembalian keuangan negara.

Penyerahan ini merupakan bagian dari tahap VII penguasaan kembali kawasan hutan dengan total luas mencapai 2.373.171,75 hektare. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini menjadi bukti kehadiran negara dalam menindak pelanggaran hukum yang merugikan keuangan dan sumber daya alam nasional.*

(mt/dh)