JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan masyarakat suku Dayak tetap diperbolehkan mendaftar sebagai prajurit TNI meski memiliki tato yang menjadi bagian dari tradisi.

Maruli mengatakan ketentuan tersebut bukan kebijakan baru.

Baca Juga:

• Tak Terima Divonis 10 Tahun dalam Kasus Gunakan Pesawat Militer untuk Kirim Sabu, Mayor Laut Faisal Tempuh Banding

"Ya memang dari dulu juga sudah boleh, memang nggak ada masalah itu. Dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan," kata Maruli seusai rapat kerja bersama Komisi I DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Maruli mengaku belum mengetahui apakah saat ini sudah ada masyarakat Dayak dengan tato tradisional yang mendaftar sebagai prajurit TNI.

Namun, ia memastikan tato yang merupakan bagian dari tradisi tidak menjadi hambatan.

"Tapi sejauh ini memang belum ada yang mendaftar yang seperti itu, nanti kami akan cari lagi. Ya itu kan suku Dayak kan nggak semua bertato, jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang berminat kita belum tau, nanti kita cari lagi lah. Kita pastikan," jelasnya.

Maruli berharap masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari TNI.

Hal tersebut dinilai penting untuk memperkuat keterwakilan daerah dalam institusi militer.

Ia mengatakan TNI saat ini juga tengah melakukan penambahan personel.

"Karena kita juga senang kalau ada semua perwakilan daerah seluruh Indonesia, apalagi sekarang kita menambah personel, kalau bisa lebih banyak, lebih bagus," tuturnya.

Pembahasan mengenai perekrutan masyarakat suku Dayak sebelumnya muncul dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan para Kepala Angkatan.

Rapat tersebut berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (29/8/2026). Pertemuan digelar sejak sore hingga malam.

Sejumlah pejabat turut hadir, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Teddy kemudian mengunggah momen rapat tersebut melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet.

Menurut Teddy, salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan itu adalah penyesuaian persyaratan perekrutan masyarakat suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta perkembangan mengenai beberapa hal antara lain, penyesuaian syarat terkait perekrutan suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI, penanganan beberapa bencana antara lain pascagempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi, serta penanganan Kebakaran Hutan Lahan di Indonesia khususnya Kalimantan dan Sumatera," ujar Teddy.

Selain soal perekrutan prajurit dari masyarakat Dayak, rapat tersebut juga membahas sejumlah persoalan kebencanaan, termasuk penanganan pascagempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi, serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia.

Maruli memastikan masyarakat Dayak yang memiliki tato tradisional tetap memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai prajurit TNI.

Ia juga berharap semakin banyak masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia yang tertarik bergabung dengan TNI.* (d/ad)

JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari merespons kritik Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso terkait kinerja lembaga yang dipimpinnya.

Qodari mengatakan kritik tersebut akan menjadi masukan sekaligus penyemangat bagi jajaran Bakom untuk meningkatkan kinerja.

Baca Juga:

• Pendataan Perlinsos Medan Baru 37 Persen, Rico Waas Harap Masa Pendataan Diperpanjang

Qodari juga sependapat dengan Sugiat mengenai sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.

Menurut dia, sejumlah indikator fundamental ekonomi Indonesia juga menunjukkan kondisi yang baik.

"Benar bahwa keberpihakan Presiden Prabowo pada rakyat sangat kuat, program kerja pemerintah juga sudah banyak yang berjalan, indikator-indikator fundamental ekonomi Indonesia juga baik," tuturnya.

Qodari mengatakan salah satu pekerjaan rumah Bakom adalah memperkuat komunikasi pemerintah kepada masyarakat.

Menurut dia, capaian pemerintah perlu disampaikan secara lebih aktif dan terstruktur agar masyarakat mengetahui berbagai program yang telah berjalan.

"Yang menjadi PR adalah komunikasi yang lebih proaktif dan sistematis," imbuh dia.

Pernyataan Qodari tersebut disampaikan setelah Sugiat Santoso mengkritik kinerja Bakom dalam rapat kerja bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Sugiat meminta kinerja Bakom dapat dievaluasi menggunakan ukuran yang objektif.

Salah satu indikator yang menurut dia dapat digunakan adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya ingin memberi catatan. Supaya nanti ada evaluasi yang terukur bagaimana Bakom pemerintah ini setelah diberi anggaran yang sangat besar itu itu berhasil dalam kinerjanya secara objektif. Saya agak sedikit mengeluh nih, Pak, terkait dengan kinerja Bakom," kata Sugiat.

Politikus Partai Gerindra tersebut menyinggung sejumlah indikator ekonomi yang menurutnya menunjukkan kinerja pemerintah.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 5 persen, inflasi di bawah 3 persen, serta defisit anggaran di bawah 3 persen.

Sugiat juga menyebut realisasi investasi pada 2026 telah mencapai lebih dari Rp1.000 triliun.

Namun, menurut Sugiat, sejumlah capaian tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam persepsi masyarakat.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam komunikasi pemerintah kepada publik.

"Tapi di opini publik tidak dirasakan itu. Ini kan menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik dalam konteks ekonomi, dalam konteks yang lainnya, dan sebagainya dengan ukuran-ukuran yang sangat objektif," jelasnya.

Qodari mengatakan masukan dari DPR akan menjadi bahan bagi Bakom untuk memperbaiki pola komunikasi pemerintah.

Ia menilai penyampaian informasi mengenai kebijakan dan capaian pemerintah perlu dilakukan secara lebih kreatif, maksimal, serta sistematis.

Dengan demikian, Bakom diharapkan dapat menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga berbagai kebijakan serta capaian pemerintah dapat dipahami publik secara lebih utuh.

Qodari menegaskan kritik tersebut akan menjadi dorongan bagi jajaran Bakom untuk meningkatkan kinerja komunikasi pemerintah ke depan.* (d/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang Rp401 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2017-2020 yang melibatkan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyitaan tersebut berkaitan dengan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 22/F.2/Fd.2/04/2025 tanggal 10 April 2025 yang diperbarui dengan Nomor Prin-104/F.2/Fd.2/11/2025 tanggal 7 November 2025.

Baca Juga:

• Kejagung Minta Tambahan Anggaran Rp22,1 Triliun untuk 2027, Ini Alasannya

Saiful menjelaskan PT CNI merupakan perusahaan pertambangan nikel yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi di Sulawesi Tenggara.

Namun, pada periode 2017 hingga 2019, perusahaan tersebut disebut belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Meski demikian, PT CNI diduga tetap melakukan kegiatan ekspor nikel.

Kejagung juga menduga terdapat pengaturan terhadap dokumen hasil uji kadar nikel agar memenuhi persyaratan ekspor.

"Selanjutnya, pihak PT CNI bersama-sama dengan penyelenggara negara melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga didapatkan kadar nikel dengan nilai hasil uji kadar kurang dari 1,7 persen untuk memenuhi syarat ekspor yang seharusnya di atas 1,7," tutur Saiful.

Menurut Saiful, PT CNI juga diduga menggunakan dokumen yang tidak sah dalam kegiatan ekspor nikel.

Dugaan tersebut kemudian disebut menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPK sebesar Rp401.653.737.469,69," ucap dia.

Kejagung menyatakan PT CNI telah menyerahkan uang senilai Rp401 miliar kepada penyidik pada Jumat, 28 Agustus 2026.

"Penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat sore kemarin, sebesar yang dipaparkan di depan ini, Rp401 miliar," sambungnya.

Uang tersebut kemudian disita dan dititipkan di Bank Mandiri melalui Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) atas nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Saiful mengatakan penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa dalam perkara tersebut.

Penyidik juga tengah melengkapi alat bukti untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

"Bahwa saat ini penyidik sedang mengkonstruksikan peristiwa pidana dengan kelengkapan alat buktinya untuk menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana," ujarnya.

Saiful kembali menjelaskan bahwa PT CNI memiliki IUP Operasi Produksi, tetapi pada periode yang diselidiki belum memiliki RKAB.

"Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2019, di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat perusahaan pertambangan nikel yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, yaitu PT CNI, yang belum memiliki RKAB namun telah memiliki rekomendasi ekspor," ucapnya.

Menurut Kejagung, persoalan tersebut berkaitan dengan dugaan ekspor nikel menggunakan dokumen yang tidak sah serta pengaturan kadar hasil uji nikel.

Kini, uang Rp401 miliar yang diserahkan PT CNI telah berada dalam penguasaan penyidik dan dititipkan pada rekening pemerintah lainnya di Bank Mandiri.

"Secara simpelnya bahwa uang yang di hadapan kita ini adalah penyerahan dari PT CNI terkait dengan operasi produksi nikel yang tidak sah dan dari hasil perhitungan kerugian BPKP, dan saat ini telah kami titipkan pada Bank Mandiri pada rekening pemerintah lainnya," ujarnya.

Kejagung masih melakukan pendalaman untuk mengungkap konstruksi perkara dan pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tata kelola nikel tersebut.* (d/ad)

MEDAN – Pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan belum mencapai separuh dari total keluarga yang menjadi sasaran.

Hingga Senin, 31 Agustus 2026, realisasi pendataan baru mencapai lebih dari 37 persen dari sekitar 760 ribu kepala keluarga (KK).

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Peringati Maulid Nabi, Ajak Masyarakat Teladani Akhlak Rasulullah

Pemerintah Kota Medan juga membandingkan proses pendataan di sejumlah daerah lain untuk mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan.

"Masih kita kejar terus ya, kita juga mengecek beberapa kota lain yang memang sedang melakukan pendataan perlinsos juga. Kita kihat, apa permasalahan-permasalahannya," ucap Rico Waas, Selasa (31/8/2026).

Rico mengatakan Pemko Medan telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial mengenai kelanjutan pendataan Perlinsos.

Pemerintah berharap data yang telah berhasil dikumpulkan tetap dapat digunakan oleh pemerintah pusat.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kemensos, apakah pendataan perlinsos ini masih bisa dilaksanakan atau tidak. Intinya kita berharap data perlinsos yang sudah ada ini dapat dipergunakan oleh Kemensos," ujarnya.

Batas waktu pendataan Perlinsos yang ditetapkan Kementerian Sosial jatuh pada 31 Agustus 2026.

Namun, terdapat wacana agar masa pendataan diperpanjang.

Rico berharap perpanjangan tersebut dapat dilakukan.

Jika kebijakan itu diberlakukan, Pemko Medan menyatakan siap meningkatkan pendataan melalui perangkat kewilayahan.

"Kami harapannya seperti itu (pendataan perlinsos diperpanjang)," katanya.

Ia mengatakan petugas di tingkat wilayah akan diminta bekerja lebih intensif.

Pelaporan hasil pendataan juga akan dilakukan secara rutin untuk memastikan proses tersebut berjalan.

"Kami mengharapkan rekan-rekan wilayah kami bisa bekerja lebih ekstra dalam melakukan pendataan perlinsos. Nantinya mereka setiap harinya harus melaporkan data perlinsos yang mereka lakukan, bahkan saat absen pagi, absen siang, absen sore, laporan perlinsos itu harus disampaikan," tegasnya.

Menurut Rico, salah satu kendala pendataan adalah petugas tidak selalu bertemu dengan warga ketika mendatangi rumah.

Kondisi tersebut membuat proses pendataan berjalan lebih lambat.

"Kesulitannya mungkin ada warga yang tidak ada di rumah saat didatangi oleh petugas, tapi ini akan kita atasi kedepannya," pungkasnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti sebelumnya mengatakan realisasi pendataan Perlinsos hingga Senin siang baru mencapai lebih dari 37 persen.

"Total warga Kota Medan yang terdata di Perlinsos sampai siang ini sebesar 37 persen lebih," ucap Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti, Senin (31/8/2026) siang.

Dari sekitar 760 ribu KK di Kota Medan, sebagian besar masih belum masuk dalam pendataan tersebut.

Khoiruddin menjelaskan salah satu kendala teknis yang dihadapi petugas adalah kewajiban menyertakan nomor ID pelanggan PLN dalam proses pendataan.

Persyaratan tersebut membuat petugas harus mendatangi rumah warga secara langsung.

"Jadi kita tidak bisa mendata di komunitas-komunitas, tetapi wajib ke rumah-rumah, karena sangat jarang orang keluar rumah dengan membawa id pelanggan PLN," ujarnya.

Khoiruddin menjelaskan terdapat dua cara bagi masyarakat untuk mengikuti pendataan Perlinsos.

Cara pertama dilakukan melalui agen yang mendatangi warga dari rumah ke rumah.

Agen tersebut dapat berasal dari Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga kepala lingkungan.

"Agen-agen itu bisa dari Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga kepala lingkungan," katanya.

Cara kedua adalah pendaftaran secara mandiri atau online. Untuk menggunakan mekanisme tersebut, masyarakat harus memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).

"Kalau mau mendaftar secara mandiri ataupun online, maka masyarakat harus memiliki IKD (Identitas Kependudukan Digital) terlebih dahulu," tuturnya.

Hingga batas waktu 31 Agustus 2026, belum ada kepastian mengenai apakah pendataan akan benar-benar ditutup atau diperpanjang oleh Kementerian Sosial.

"Infonya ada wacana pendataan perlinsos diperpanjang oleh Kemensos. Tapi ini baru wacana, nanti kita lihat informasi kepastiannya," ungkapnya.

Jika masa pendataan diperpanjang, Dinas Sosial Kota Medan berkomitmen mempercepat proses tersebut.

Petugas akan kembali ditingkatkan untuk mendatangi rumah warga yang belum terdata.

"Kalau memang diperpanjang, kita akan intensifkan agen-agen perlinsos untuk mengunjungi rumah-rumah warga yang belum terdata. Selain itu, sosialisasi pendaftaran melalui IKD juga akan terus kiga gencarkan," pungkasnya.

Pemerintah Kota Medan kini masih menunggu kepastian dari Kementerian Sosial mengenai kelanjutan pendataan.

Sementara itu, Pemko Medan menyatakan akan terus mengejar pendataan agar semakin banyak masyarakat masuk dalam basis data Perlindungan Sosial.* (sp/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta sekolah-sekolah di Kabupaten Karo meningkatkan kewaspadaan menyusul erupsi Gunung Sinabung pada Senin, 31 Agustus 2026.

Bobby mengatakan sekolah dapat menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) apabila sebaran debu vulkanik dari erupsi Gunung Sinabung berdampak cukup parah.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Gaspol Kembangkan BRT Mebidang, Organisasi Pengelola Ditargetkan Rampung 2026

"Kita lihat satu hari ini, kalau memang debunya mengarah ke seluruhnya tidak diliburkan, tapi dibuat belajar jarak jauh," ujarnya kepada wartawan, Senin (31/8/2026) sore.

Menurut Bobby, keputusan mengenai pelaksanaan pembelajaran perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi erupsi dan arah sebaran abu vulkanik.

Sekolah tidak serta-merta diliburkan, tetapi kegiatan belajar dapat dialihkan ke sistem jarak jauh jika situasi di lapangan tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka.

Sementara itu, Bupati Karo Antonius Ginting mengatakan pemerintah daerah telah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di kawasan sekitar Gunung Sinabung.

Larangan tersebut terutama berlaku bagi warga yang berada di radius sekitar 4,5 hingga 5 kilometer dari gunung.

Pemerintah daerah telah menyampaikan imbauan tersebut sejak beberapa pekan terakhir.

"Untuk di radius 4,5 hingga 5 kilometer itu memang sudah dilarang untuk beraktivitas, sudah ada imbauan sejak beberapa minggu lalu," tuturnya.

Antonius mengatakan hingga Senin sore belum terdapat masyarakat yang mengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung.

"Oh, kalau itu belum (belum ada pengungsi)," katanya.

Gunung Sinabung di Kabupaten Karo mengalami peningkatan aktivitas selama Agustus 2026.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), baik di tingkat Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten Karo.

Erupsi Gunung Sinabung pada Senin pagi sebelumnya menghasilkan kolom abu vulkanik.

Pemerintah meminta masyarakat tetap mengikuti arahan petugas dan menghindari kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona berbahaya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyiapkan langkah untuk mengantisipasi dampak erupsi, termasuk terhadap aktivitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Dengan kondisi aktivitas vulkanik yang masih menjadi perhatian, pemerintah mengimbau masyarakat Kabupaten Karo tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan Gunung Sinabung.* (mi/ad)

JAKARTA – Pengusaha Jhon LBF menepati janjinya membantu presenter Ruben Onsu yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi senilai Rp3,5 miliar.

Jhon mengatakan telah melunasi uang sebesar Rp3,5 miliar kepada pihak pelapor.

Baca Juga:

• Kejari Medan dan Sekretariat DPRD Perkuat Sinergi, Cegah Risiko Hukum Sejak Dini

"Hari ini pagi tadi saya sudah menginstruksikan lawyer saya untuk melakukan setor sebesar Rp3,5 miliar dan ini ada buktinya ya. Intinya apa yang saya janjikan untuk membantu Ruben, saya tuntaskan hari ini. Total Rp3,5 miliar sudah masuk ke rekening yang ditunjuk oleh penasihat hukum," ungkap Jhon LBF saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2026).

Pembayaran tersebut menjadi bagian dari upaya penyelesaian perkara yang menjerat Ruben Onsu.

Sebelumnya, Ruben telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi.

Ruben Onsu menyampaikan terima kasih kepada Jhon LBF yang ikut membantu menyelesaikan persoalan hukum tersebut.

Menurut Ruben, Jhon juga memberikan sejumlah masukan selama proses penyelesaian perkara.

Ruben menilai masukan tersebut membuatnya lebih dewasa dalam menghadapi persoalan.

"Saya juga mendapatkan banyak masukan juga dari Bang Jhon. Terima kasih banyak ya, ini masukan-masukan yang membuat saya semakin dewasa, membuat ya kita bisa lebih menerima segala sesuatu atau menyelesaikan sesuatu dengan bijak," kata Ruben Onsu.

Jhon dan Ruben diketahui sama-sama menjalankan bisnis.

Keduanya kemudian terlibat dalam proses penyelesaian perkara tersebut melalui jalur perdamaian.

Kuasa hukum pelapor berinisial P, Ramzy, mengatakan pihaknya berencana mencabut laporan polisi terhadap Ruben Onsu setelah tercapai perdamaian.

Ramzy menyebut proses perdamaian tersebut merupakan hal yang sejak awal diharapkan pihak pelapor.

"Pada hari ini atas kerja samanya dari Jhon LBF Law Firm, rekan saya Machi Ahmad juga bisa berkomunikasi baik dan alhamdulillah hari ini terjadi islah perdamaian yang memang dari awal itu yang kami harapkan," tutur Ramzy.

Ramzy mengatakan pihaknya akan segera mengurus pencabutan laporan di Polres Metro Jakarta Selatan.

Ia berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan sehingga perkara tidak kembali menimbulkan berbagai spekulasi.

"Kepada teman-teman media terima kasih juga telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa menyampaikan kabar baik ini agar tidak menjadi bola liar, agar tidak lagi menjadi digiring-giring opininya karena hal ini sudah selesai. Saya mau selesaikan ke Polres Jakarta Selatan biar cepat selesai," tambah Ramzy.

Ruben Onsu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi senilai Rp3,5 miliar.

Kasus tersebut bermula dari laporan polisi bernomor LP/B/310/VIII/2025/SPKT/Polres Jakarta Selatan yang dibuat pada 22 Agustus 2025.

Berdasarkan keterangan kuasa hukum pelapor, perkara tersebut berkaitan dengan kerja sama bisnis makanan sehat.

Pihak pelapor sebelumnya menyebut Ruben belum membayarkan kerugian yang timbul dari kerja sama bisnis tersebut.

Kini, setelah pembayaran Rp3,5 miliar dilakukan dan kedua pihak menyatakan berdamai, kuasa hukum pelapor berencana mencabut laporan polisi terhadap Ruben Onsu.

Meski demikian, proses hukum selanjutnya tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku di kepolisian.* (km/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,1 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Usulan itu disampaikan karena pagu anggaran yang telah dialokasikan untuk Kejaksaan pada 2027 dinilai belum mencukupi kebutuhan ideal lembaga.

Baca Juga:

• Kejari Medan dan Sekretariat DPRD Perkuat Sinergi, Cegah Risiko Hukum Sejak Dini

Sementara kebutuhan ideal riil Kejaksaan untuk tahun yang sama mencapai Rp43,6 triliun.

"Usulan tambahan anggaran Kejaksaan RI tahun anggaran 2027 memperhatikan besaran alokasi pagu tahun anggaran 2027 sebesar Rp 21,5 triliun dan membandingkan dengan bujet ideal riil tahun 2027 yaitu sebesar Rp 43,6 triliun," ujar Asep dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senin, 31 Agustus 2026.

Menurut Asep, tambahan anggaran diperlukan untuk sejumlah kebutuhan, termasuk peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian tunjangan.

Perhatian khusus diberikan kepada pegawai yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Ia mengatakan kondisi pegawai yang bertugas di wilayah 3T berbeda dengan daerah lain, terutama dari sisi biaya hidup dan transportasi.

"Mungkin sebagai pengingat saja Bapak/Ibu dari Komisi 3, ada barangkali penghargaan ataupun penambahan kaitan dengan tunjangan mereka yang bertugas di kategori 3T ini menyangkut juga masalah mungkin kemahalan harga, transportasi, dan sebagainya yang berbeda dengan teman-teman yang ada di daerah-daerah lainnya," kata Asep.

Selain tunjangan pegawai, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung tugas Kejaksaan.

Kebutuhan itu antara lain mencakup pemulihan aset, renovasi kantor, serta biaya operasional seperti listrik, air dan telepon.

"Dan sarana prasarana pendukung tugas dan fungsi termasuk pemulihan aset dan renovasi kantor, pemenuhan biaya listrik, air, telepon, dan kebutuhan penunjang lainnya," kata Asep.

Kejaksaan juga memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai dalam usulan tambahan anggaran tersebut.

Asep menyebut terdapat 7.057 pegawai CPNS yang telah diangkat menjadi PNS pada 2026.

Selain itu, terdapat 1.609 pegawai PPPK yang telah melaksanakan tugas pada tahun yang sama.

"Termasuk perpindahan sebanyak 786 pegawai PNS Rubasan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia yang sejalan dengan melimpahnya tugas-tugas Rupbasan pada kami di Kejaksaan Agung Indonesia," kata Asep.

Kebutuhan tambahan anggaran juga dikaitkan dengan penyesuaian tugas penyidikan dan penuntutan setelah berlakunya KUHP baru dan KUHAP baru.

Asep mengatakan Kejaksaan kini menerapkan pola koordinasi sejak awal bersama penyidik dalam membangun perkara.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah perkara berulang kali dikembalikan antara penyidik dan Kejaksaan karena persoalan kelengkapan.

Selain itu, tambahan anggaran dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaian berbagai tugas yang menjadi direktif Presiden.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Kejaksaan RI telah mengusulkan tambahan kebutuhan anggaran pada tahun 2027 ini sebesar Rp 22,1 triliun. Mudah-mudahan bisa dipertimbangkan Pak untuk dipenuhi," kata dia.

Dengan usulan tersebut, total kebutuhan anggaran Kejaksaan untuk 2027 jika mengacu pada kebutuhan ideal yang disampaikan Asep mencapai Rp43,6 triliun.

Kejaksaan berharap tambahan anggaran dapat dipertimbangkan dalam pembahasan anggaran bersama DPR RI.* (km/ad)

ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Masjid H. Agung Achmad Bakrie Kisaran, Senin, 31 Agustus 2026.

Peringatan Maulid Nabi tersebut dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto S.H., M.A.P.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Gaspol Kembangkan BRT Mebidang, Organisasi Pengelola Ditargetkan Rampung 2026

Rianto hadir mewakili Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin dan menyampaikan sambutan bupati di hadapan jamaah serta para undangan.

Dalam sambutannya, Pemerintah Kabupaten Asahan menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan seluruh tamu undangan yang telah mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

"Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hakikatnya bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum bagi kita untuk meneladani akhlak, perjuangan dan petunjuk yang telah diwariskan Rasulullah SAW kepada para sahabat dan generasi setelahnya hingga kepada kita sebagai umatnya," ujar Rianto.

Menurut pemerintah daerah, keteladanan Rasulullah SAW perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai tersebut diharapkan dapat membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, religius, serta mampu menjaga persatuan, kerukunan dan silaturahmi.

"Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, memperkuat persaudaraan serta menerapkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan bermasyarakat," katanya.

Rianto juga berharap kegiatan keagamaan tersebut tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi muda.

"Semoga momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini semakin memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan dalam mewujudkan Kabupaten Asahan yang sejahtera, religius, maju dan berkelanjutan," harapnya.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga dirangkai dengan penampilan santri dan santriwati binaan Buya Prof. Dr. KH. Amiruddin, MS., MA., MBA., Ph.D. dari Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir.

Acara diawali dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an oleh Alhafiz Haikal Fajar Pane. Ia diketahui telah melaksanakan tasmi' hafalan 25 juz dalam sekali duduk.

Jamaah kemudian mengikuti tausiah singkat yang disampaikan Naya Berlian Setiawan, peraih Juara Dai Cilik TVRI Sumatera Utara Tahun 2024.

Adapun tausiah utama disampaikan Al-Ustadz Buya Prof. Dr. KH. Amiruddin, MS., MA., MBA., Ph.D.

Dalam tausiyahnya, ia mengajak jamaah menjadikan spiritualitas sebagai landasan dalam meningkatkan moralitas dan akhlak.

Ia juga mengajak masyarakat meningkatkan kecintaan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Selain itu, masyarakat didorong membiasakan membaca dan mempelajari Al-Qur'an sejak dini, terus menuntut ilmu, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuhkan sikap saling menyayangi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan, kepala OPD dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, MUI Kabupaten Asahan, unsur IMTAQ Kabupaten Asahan, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan beserta pengurus, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Asahan, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, serta tamu undangan.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 berlangsung aman, tertib dan lancar.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong pengembangan transportasi massal sebagai bagian dari upaya memperbaiki layanan publik.

Bus Rapid Transit (BRT) menjadi salah satu program yang disiapkan untuk menyediakan transportasi umum yang nyaman dan dapat diandalkan masyarakat.

Baca Juga:

• Kejari Medan dan Sekretariat DPRD Perkuat Sinergi, Cegah Risiko Hukum Sejak Dini

Karena itu, Pemprov Sumut memberikan dukungan terhadap pengembangan BRT.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni bersama jajaran Jasa Raharja di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin, 31 Agustus 2026.

"Karena komitmen kita memberikan pelayanan yang utama, Pemprov sangat mendukung (BRT)," kata Bobby.

Menurut Bobby, keberhasilan pelayanan publik tidak seharusnya diukur dari semakin banyaknya kendaraan pribadi yang digunakan masyarakat.

Salah satu indikatornya justru terlihat dari kemampuan pemerintah menyediakan transportasi massal yang dapat menjadi pilihan utama masyarakat untuk bepergian.

Sebagai bagian dari pengembangan transportasi massal, Bobby Nasution sebelumnya telah meresmikan BRT Mebidang yang melayani rute Medan-Binjai dan Medan-Lubukpakam.

Untuk saat ini, masyarakat masih dapat menggunakan layanan BRT tersebut tanpa dikenakan tarif.

Pemprov Sumut juga tengah menyiapkan organisasi yang akan mengelola layanan BRT. Bobby mengatakan proses tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2026.

"Dan administrasi organisasinya kami targetkan 2026 akhir ini selesai," katanya.

Dengan adanya organisasi pengelola, layanan transportasi massal tersebut diharapkan dapat dikelola secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan terhadap Pemprov Sumut.

Fatoni berharap Sumatera Utara dapat terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, perkembangan Sumut juga diharapkan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional.

"Makanya kita support dan kita perjuangkan betul Sumut ini, Sumut akan terus bisa jauh lebih maju, lebih berkembang, masyarakatnya sejahtera, Sumut punya kontribusi besar bagi nasional," kata Fatoni.

Sementara itu, Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan mengatakan pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Pemprov Sumut.

Kerja sama tersebut salah satunya diarahkan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

"Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi dalam hal tersebut," kata Aan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumut Sutan Tolang Lubis, dan Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan.* (ad)

MEDAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dan Sekretariat DPRD Kota Medan memperkuat kerja sama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Penguatan sinergi itu dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Senin, 31 Agustus 2026.

Baca Juga:

• PN Medan Bebaskan 4 Terdakwa Korupsi, Kejati Sumut Siapkan Evaluasi dan Eksaminasi Jaksa

Selain itu, kerja sama diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, profesional, dan akuntabel.

PKS ditandatangani Kepala Kejari Medan Ridwan Sujana Angsar bersama Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan Erisda Hutasoit.

Penandatanganan disaksikan Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan Wakil Ketua III DPRD Kota Medan Hadi Suhendra.

Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan setelah masalah hukum muncul.

Kejari Medan dan Sekretariat DPRD Medan juga menekankan upaya antisipasi melalui komunikasi, konsultasi, serta mitigasi terhadap potensi risiko hukum.

Kajari Medan Ridwan Sujana Angsar mengatakan komunikasi sejak awal diperlukan agar setiap kegiatan pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai aturan.

"Berbagai aktivitas pemerintahan memiliki keterkaitan erat dengan regulasi. Karena itu, pemahaman dan koordinasi yang baik diperlukan agar potensi persoalan hukum dapat dicegah sedini mungkin," ujar Ridwan.

Melalui kerja sama tersebut, Bidang Datun Kejari Medan dapat memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum sesuai dengan kewenangannya.

Dalam kondisi tertentu, Kejaksaan juga dapat mewakili Pemerintah Kota Medan dalam proses peradilan berdasarkan surat kuasa.

Ridwan berharap kerja sama tersebut tidak hanya menjadi formalitas setelah dokumen ditandatangani.

Ia mendorong komunikasi antara jajaran Datun Kejari Medan dan Sekretariat DPRD Kota Medan terus berjalan.

Dengan komunikasi yang aktif, berbagai persoalan dalam penerapan regulasi dapat dikonsultasikan sejak awal dan dicari penyelesaiannya secara tepat.

Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen mengatakan kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

Menurut Wong, Sekretariat DPRD memiliki lingkup pekerjaan yang cukup kompleks.

Tugas tersebut mencakup dukungan terhadap fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

Selain itu, Sekretariat DPRD juga menangani administrasi, pengelolaan anggaran, barang milik daerah, pengadaan barang dan jasa, serta kepegawaian.

"Karena itu, aspek kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum menjadi bagian penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan," katanya.

Wong juga mendorong agar kegiatan yang memiliki potensi risiko hukum dapat dikonsultasikan sejak tahap awal.

Menurut dia, langkah tersebut penting agar potensi persoalan dapat diketahui dan dimitigasi sebelum berkembang menjadi masalah hukum.

Penandatanganan PKS kemudian ditutup dengan pertukaran plakat antara Kejari Medan dan Sekretariat DPRD Kota Medan sebagai simbol dimulainya kerja sama.

Ke depan, sinergi kedua pihak diharapkan semakin memperkuat koordinasi dalam menghadapi persoalan hukum, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara.

Kerja sama tersebut juga diharapkan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, profesional, taat hukum, dan akuntabel serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.* (ad)

MEDAN – Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap empat terdakwa dalam perkara korupsi sepanjang Agustus 2026.

Putusan tersebut menjadi perhatian karena dalam beberapa perkara yang sama, terdakwa lain justru dinyatakan bersalah oleh majelis hakim.

Baca Juga:

• Geruduk Kejati Sumut, DPP RAJA Desak Usut Dugaan Mark Up Eks Rumah Singgah Covid-19 Pematangsiantar

Namun, kejaksaan juga akan melakukan evaluasi internal terhadap perkara-perkara yang berakhir dengan vonis bebas.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan data seluruh perkara yang diputus bebas oleh PN Medan selama Agustus 2026.

Data tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk melihat kembali kualitas penanganan perkara, terutama pada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan.

"Kami menghormati keputusan hakim atas vonis bebas tersebut. Kami juga sedang mengumpulkan perkara bebas yang divonis dan akan mengevaluasi perkara tersebut," ujar Rizaldi, Minggu (30/8/2026).

Menurut Rizaldi, evaluasi diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya kelemahan dalam proses pembuktian atau faktor lain yang membuat dakwaan jaksa tidak diterima majelis hakim.

Selain mengevaluasi perkara, Kejati Sumut memastikan akan melakukan eksaminasi internal terhadap jaksa yang menangani perkara-perkara tersebut.

Eksaminasi dilakukan untuk menilai kembali proses penanganan perkara, termasuk penyusunan berkas dan strategi pembuktian yang digunakan jaksa selama persidangan.

Rizaldi mengatakan evaluasi dilakukan secara berjenjang melalui jajaran pimpinan kejaksaan.

"Perkara tersebut akan diperiksa, melalui jajaran pimpinan akan melakukan eksaminasi dan evaluasi terhadap jaksa penangan perkara tersebut. Nantinya disitu akan diketahui jaksa membuat keliru atau ada bukti yang tidak kuat," tambah Rizaldi.

Kejati Sumut berharap evaluasi tersebut dapat menjadi bahan perbaikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, kualitas pembuktian di persidangan dapat ditingkatkan dan kelemahan serupa tidak kembali terjadi.

Salah satu perkara korupsi yang berujung vonis bebas di PN Medan adalah kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Kota Tebing Tinggi.

Dalam perkara tersebut, terdakwa Irjen Pol (Purn) Bambang Ghiri Arianto dinyatakan bebas oleh majelis hakim.

Namun, dalam perkara yang masih berkaitan dengan kasus tersebut, dua terdakwa lain justru dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana.

Keduanya adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, Idam Khalid, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra.

Perbedaan putusan tersebut terjadi karena perkara para terdakwa diproses dalam berkas terpisah atau melalui mekanisme splitsing.

Kondisi ini membuat majelis hakim dapat memberikan pertimbangan hukum yang berbeda terhadap masing-masing terdakwa berdasarkan alat bukti yang diperiksa dalam persidangan.

Perkara lain yang menjadi perhatian adalah dugaan korupsi kegiatan Medan Fashion Festival (MFF) tahun anggaran 2024.

Dalam perkara tersebut, dua terdakwa, yakni Erwin Saleh dan Anwar Syarif, juga diputus bebas oleh majelis hakim PN Medan.

Keduanya diperiksa dalam berkas perkara terpisah.

Sementara itu, dua terdakwa lain dalam perkara yang masih berkaitan dengan Medan Fashion Festival justru dinyatakan bersalah.

Kedua terdakwa tersebut adalah mantan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindag Kota Medan, Benny Iskandar Nasution, dan mantan Direktur CV Global Mandiri, Mhd Hamdani.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan hasil putusan dalam perkara yang memiliki rangkaian peristiwa yang berkaitan.

Namun, masing-masing terdakwa tetap dinilai berdasarkan dakwaan, alat bukti, dan fakta persidangan dalam berkas perkara masing-masing.

Kejati Sumut kini mengumpulkan seluruh perkara yang berujung vonis bebas untuk dievaluasi.

Hasil eksaminasi nantinya diharapkan dapat menjadi bahan untuk memperbaiki proses penanganan perkara korupsi di lingkungan Kejati Sumut.* (km/ad)

MEDAN – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Rakyat Aktivis Jalanan (RAJA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Jalan AH Nasution, Kota Medan, Senin, 31 Agustus 2026.

Dalam aksi tersebut, puluhan massa mendesak Kejati Sumut menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian eks Rumah Singgah Covid-19 di Pematangsiantar.

Baca Juga:

• Masih Ada Satu Titik Karhutla di Sumut, Api Bakar 3 Hektare Hutan Samosir

Ketua Umum RAJA, YM Fiqri, mengatakan pihaknya datang untuk mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan secara menyeluruh.

Mereka juga meminta pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab diperiksa.

Fiqri mengatakan aksi tersebut bukan untuk melemahkan institusi penegak hukum.

Sebaliknya, RAJA mengklaim memberikan dukungan agar pemberantasan korupsi di Sumatera Utara dilakukan secara serius dan tanpa pandang bulu.

"Pada hari ini kami hadir untuk memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dalam menjalankan amanah undang-undang, khususnya dalam membasmi praktik korupsi yang ada di Sumatera Utara," sebut Fiqri dalam orasinya, dengan menggunakan pengeras suara.

Menurut Fiqri, Kejati Sumut memiliki tanggung jawab dalam mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran negara di wilayah Sumatera Utara.

Karena itu, ia meminta kejaksaan tidak ragu menangani perkara yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan keuangan negara.

"Kami meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara jangan ragu dan jangan takut untuk memberantas korupsi yang saat ini kami nilai masih terjadi di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara," katanya.

Dalam pernyataan sikapnya, DPP RAJA meminta Kejati Sumut menindaklanjuti rekomendasi DPRD Pematangsiantar mengenai persoalan dugaan mark up pembelian eks Rumah Singgah Covid-19.

Massa menilai rekomendasi tersebut perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Keempat, kami meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memanggil dan memeriksa Wali Kota Pematangsiantar terkait dugaan mark up pembelian eks Rumah Singgah Covid-19 di Pematangsiantar," ujar Fiqri.

Selain meminta pemeriksaan terhadap Wali Kota Pematangsiantar, RAJA juga meminta Kejati Sumut memanggil dan memeriksa sejumlah nama yang mereka sebut berkaitan dengan persoalan tersebut.

"Kami juga meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memanggil dan memeriksa Alwi Adrian Lumban Gaol, Arri Suswandhy Sembiring dan Jony Lee," tegasnya.

Permintaan tersebut merupakan bagian dari tuntutan massa yang meminta dugaan penyimpangan pembelian aset eks Rumah Singgah Covid-19 diusut secara menyeluruh.

RAJA meminta Kejati Sumut memproses perkara secara profesional apabila dalam penyelidikan maupun penyidikan ditemukan bukti yang cukup.

Mereka juga meminta pihak yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran hukum diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Apabila nantinya ditemukan bukti dan ada pihak yang terbukti bersalah mempermainkan anggaran negara untuk memperoleh keuntungan atau memperkaya diri sendiri, kami meminta agar segera ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai hukum," kata Fiqri.

RAJA juga meminta aparat penegak hukum mengungkap pihak yang mereka sebut sebagai aktor utama di balik persoalan tersebut.

Fiqri menilai proses hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pihak tertentu apabila terdapat pihak lain yang memiliki peran.

"Kami meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengungkap siapa aktor sebenarnya dari akar permasalahan ini. Jangan sampai persoalan hanya berhenti pada orang-orang tertentu, sementara pihak yang memiliki peran lebih besar justru tidak tersentuh," ujarnya.

Fiqri mengatakan pihaknya berharap Kejati Sumut mengedepankan profesionalitas dan transparansi dalam menangani dugaan mark up pembelian eks Rumah Singgah Covid-19 di Pematangsiantar.

Menurut dia, keterbukaan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan persoalan tersebut dan memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan.

"Kami berharap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani persoalan dugaan mark up pembelian eks Rumah Singgah Covid-19 di Pematangsiantar. Kami akan terus mengawal persoalan ini," katanya.

Dalam aksi tersebut, DPP RAJA menyampaikan delapan tuntutan.

Pertama, mendukung Kejati Sumut menjalankan amanah undang-undang dalam memberantas praktik korupsi, khususnya di Sumatera Utara.

Kedua, mendukung Kejati Sumut agar tidak ragu dan takut memberantas dugaan praktik korupsi di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Ketiga, meminta Kejati Sumut menindaklanjuti rekomendasi DPRD Pematangsiantar.

Keempat, meminta Kejati Sumut memanggil dan memeriksa Wali Kota Pematangsiantar terkait dugaan mark up pembelian eks Rumah Singgah Covid-19.

Kelima, meminta pemeriksaan terhadap Alwi Adrian Lumban Gaol, Arri Suswandhy Sembiring, dan Jony Lee.

Keenam, meminta Kejati Sumut menetapkan tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup serta memproses pihak-pihak yang terbukti bersalah sesuai hukum.

Ketujuh, meminta aparat penegak hukum mengungkap aktor utama yang disebut berada di balik persoalan tersebut.

Kedelapan, meminta Kejati Sumut bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani dugaan mark up pembelian eks Rumah Singgah Covid-19 di Pematangsiantar.

Aksi DPP RAJA tersebut menjadi bentuk desakan kelompok masyarakat agar aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap dugaan penyimpangan anggaran yang mereka soroti.

Dugaan mark up dan keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam aksi tersebut masih merupakan tudingan dari massa aksi.

Kepastian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak yang bertanggung jawab bergantung pada hasil penyelidikan dan proses hukum aparat penegak hukum.* (vv/ad)

MEDAN – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara mencatat masih terdapat satu titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera Utara.

Kebakaran terjadi di Desa Hasinggaan, Kecamatan Sianjar Mula Mula, Kabupaten Samosir.

Baca Juga:

• Kapolri Rotasi 5 Pejabat Utama Polda Sumut, Irwasda hingga Wadir Berganti

"Masih ada satu titik api di Sumatera Utara," kata Heri Wahyudi Marpaung, Senin (31/8/2026).

Berdasarkan Laporan Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan Nomor SPARTAN/KPH-XIII/008 tertanggal 31 Agustus 2026 pukul 08.39 WIB, kebakaran diketahui terjadi pada Minggu, 30 Agustus 2026 sekitar pukul 11.40 WIB.

Lokasi kebakaran berada di Dusun 3, Desa Hasinggaan, Kecamatan Sianjar Mula Mula, Kabupaten Samosir.

Kawasan yang terbakar merupakan hutan lindung dengan tutupan lahan berupa belukar.

Luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar tiga hektare. Lokasi kebakaran tercatat pada koordinat 2.71394, 98.586535.

Informasi kebakaran dilaporkan melalui grup Satuan Tugas Karhutla.

Setelah menerima laporan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah XIII bersama sejumlah pihak melakukan pemantauan kondisi di lokasi.

Namun, petugas menghadapi kendala karena lokasi kebakaran tidak memiliki akses yang memungkinkan petugas maupun peralatan pemadam mencapai titik api.

"Untuk lokasi tersebut akses pemadaman tidak ada, sehingga yang dilakukan adalah pemantauan dan pengamatan terhadap situasi di lapangan," demikian laporan KPH Wilayah XIII.

Meski pemadaman secara langsung tidak dapat dilakukan, petugas terus memantau perkembangan kebakaran.

Berdasarkan hasil pemantauan, api mulai padam pada Minggu sore.

Api diperkirakan padam sekitar pukul 16.00 hingga 17.00 WIB.

Setelah api tidak lagi terlihat, petugas tetap melakukan pengamatan untuk memastikan tidak terjadi penyalaan kembali atau muncul titik panas baru di sekitar lokasi.

"Status dan kondisi lapangan saat ini terkendali," disebutkan dalam laporan tersebut.

Dalam penanganan kebakaran tersebut, sejumlah unsur terlibat, antara lain KPH Wilayah XIII, TNI, pemerintah desa, dan masyarakat setempat.

Petugas juga mendokumentasikan kondisi lahan yang terdampak kebakaran.

DLHK Sumut menilai pemantauan tetap diperlukan karena lokasi kebakaran berada di kawasan hutan lindung dengan tutupan belukar.

Vegetasi tersebut relatif mudah terbakar apabila kondisi cuaca dan lingkungan mendukung penyebaran api.

Heri mengatakan DLHK Sumut bersama jajaran terkait terus memantau perkembangan karhutla di berbagai wilayah Sumatera Utara.

Pemantauan dilakukan untuk mendeteksi sedini mungkin jika kembali muncul titik api.

"Kita terus melakukan pemantauan di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, titik api di Desa Hasinggaan masih menjadi bagian dari pemantauan penanganan karhutla di Sumatera Utara.

Sebelumnya, sejumlah kejadian karhutla juga dilaporkan terjadi di wilayah Kabupaten Samosir.

Kondisi ini membuat pengawasan terhadap kawasan hutan, terutama lokasi yang sulit dijangkau, menjadi penting untuk mencegah kebakaran meluas.

DLHK Sumut bersama KPH, pemerintah desa, TNI, dan masyarakat diharapkan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya titik api baru.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan indikasi kebakaran di kawasan hutan maupun lahan.

Untuk kebakaran di Desa Hasinggaan, berdasarkan laporan terakhir, kondisi lapangan telah terkendali dan api telah padam.

Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali bara atau titik api di kawasan yang sebelumnya terbakar.* (sp/ad)

MEDAN – Mayor Laut Faisal Mulia mengajukan banding setelah divonis 10 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer dalam perkara narkotika jenis sabu.

Banding diajukan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Baca Juga:

• Pesan Tegas Rico Waas untuk Pejabat Pengawas: Hargai Waktu, Cepat Merespons, Layani Masyarakat

"Pemberitahuan permohonan banding," demikian tertulis dalam SIPP Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Senin (31/8/2026).

Berdasarkan catatan perkara, Mayor Laut Faisal mengajukan banding pada Kamis, 27 Agustus 2026. Sementara pihak Oditur menerima putusan majelis hakim.

Sebelumnya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Mayor Laut Faisal. Ia juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Kolonel Sarifudin Tarigan dalam persidangan pada Kamis, 20 Agustus 2026.

"Memidana terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 10 tahun, pidana tambahan dipecat dari dinas militer," kata Ketua Majelis Hakim Kolonel Sarifudin Tarigan, Kamis (20/8).

Perkara tersebut berkaitan dengan penggunaan narkotika jenis sabu serta penyelundupan sabu menggunakan pesawat militer jenis CN 235 yang dilakukan berulang kali.

Majelis hakim menjerat Mayor Laut Faisal dengan Pasal 114 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 126 KUHPM.

Salah satu pertimbangan yang memberatkan terdakwa adalah penggunaan fasilitas pesawat militer untuk mengirimkan sabu.

Selain itu, terdakwa dinilai menjual sabu kepada perwira lain.

Majelis hakim menilai perbuatan tersebut dapat berdampak terhadap anggota TNI lainnya maupun institusi TNI.

"Bahwa perbuatan terdakwa menjual/mengedarkan narkotika jenis sabu kepada perwira lain dapat merusak dan melemahkan masa depan prajurit lainnya sebagai prajurit TNI dan TNI sebagai institusi," ucapnya.

Adapun hal yang meringankan, terdakwa dinilai jujur dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga membantu kelancaran proses persidangan.

Terdakwa juga dinilai menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya.

Selain itu, selama bertugas, terdakwa disebut belum pernah mendapatkan hukuman pidana maupun disiplin.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih berat dibandingkan tuntutan Oditur.

Sebelumnya, Oditur Letkol Bambang Permadi menuntut Mayor Laut Faisal dengan pidana penjara selama lima tahun.

Oditur juga menuntut pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer serta denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

"Dijatuhi pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq. TNI Angkatan Laut, denda sebesar Rp 500.000.000 subsider 6 bulan kurungan," kata Oditur Letkol Bambang Permadi saat membacakan tuntunan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Jumat (14/8).

Dalam tuntutannya, Oditur menyebut penggunaan fasilitas pesawat Angkatan Laut untuk menyelundupkan sabu sebagai salah satu hal yang memberatkan perbuatan terdakwa.

Sementara itu, Oditur menyatakan tidak terdapat hal yang meringankan.

"Terdakwa menggunakan fasilitas pesawat Angkatan Laut," ujarnya.

Dalam tuntutan tersebut, Oditur menjerat Mayor Laut Faisal dengan Pasal 609 Ayat (1) huruf a jo. Ayat (2) KUHP, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 64 KUHP, Pasal 126 KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Dengan pengajuan banding tersebut, perkara Mayor Laut Faisal Mulia selanjutnya akan diperiksa pada tingkat banding sesuai mekanisme peradilan militer.* (d/ad)

MEDAN – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali merotasi sejumlah pejabat utama di lingkungan Polda Sumatera Utara.

Dalam mutasi kali ini, jabatan Irwasda, Kabid Propam, Wadirresnarkoba, dan Wadirpolairud Polda Sumut berganti.

Baca Juga:

• Gunung Sinabung Erupsi, Kolom Abu Capai 3.500 Meter dan Mengarah ke Berastagi

Surat Telegram itu diterbitkan pada Minggu, 30 Agustus 2026.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan membenarkan adanya rotasi sejumlah pejabat tersebut.

Menurut dia, mutasi merupakan hal yang biasa dilakukan di lingkungan Polri sebagai bagian dari penyegaran dan regenerasi.

"Iya benar, hal tersebut hal biasa dalam tubuh Polri," ujar Ferry, Senin (31/8/2026).

Berikut daftar pejabat utama Polda Sumut yang mengalami pergantian:

1. Irwasda Polda Sumut

Kombes Pol Nanang Masbudi diangkat dalam jabatan baru sebagai Auditor Kepolisian Utama Tingkat II Itwasum Polri.

Posisi Irwasda Polda Sumut selanjutnya diisi Kombes Pol Feri Handoko Soenarso. Sebelumnya, Feri menjabat sebagai Irwasda Polda Sumatera Selatan.

2. Kabid Propam Polda Sumut

Kombes Pol Dwi Agung Setyono yang sebelumnya menjabat Ps Kabid Propam Polda Sumut mendapat penugasan baru sebagai Dirreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Jabatan Kabid Propam Polda Sumut kemudian diisi Kombes Pol Bulang Bayu Samudra yang sebelumnya menjabat Kabid Propam Polda Aceh.

3. Wadirresnarkoba Polda Sumut

AKBP Diari Astetika yang sebelumnya menjabat Wadirresnarkoba Polda Sumut diangkat sebagai Penata Kehumasan Polri Madya Tingkat III Divhumas Polri.

Posisi Wadirresnarkoba Polda Sumut selanjutnya diisi AKBP Eddy Inganta yang sebelumnya menjabat Kapolres Sibolga.

4. Wadirpolairud Polda Sumut

AKBP Rocky Hasuhunan Marpaung yang sebelumnya menjabat Wadirpolairud Polda Sumut diangkat dalam jabatan baru sebagai Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasum Polri.

Jabatan Wadirpolairud Polda Sumut kemudian diisi AKBP Jhon Hery Rakutta Sitepu yang sebelumnya menjabat Kapolres Serdang Bedagai.

Rotasi tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka penyegaran dan regenerasi jabatan.

Para pejabat yang mendapat penugasan baru selanjutnya akan menjalankan tugas sesuai posisi masing-masing di lingkungan Polri.* (d/ad)

KARO – Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, erupsi pada Senin, 31 Agustus 2026.

Setelah erupsi terjadi, status aktivitas Gunung Sinabung naik dari Level II atau Waspada menjadi Level III atau Siaga.

Baca Juga:

• Kapolri Rotasi 5 Pejabat Utama Polda Sumut, Irwasda hingga Wadir Berganti

Kenaikan status tersebut tercantum dalam surat Badan Geologi Nomor 1441.Lap/GL.03/BGL/2026. Status Siaga mulai berlaku pada pukul 12.30 WIB.

"Sehingga tingkat aktivitas G. Sinabung mencakup dari Level II (Waspada) menjadi Level III (SIAGA) terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2026 Pukul 12.30 WIB," demikian tertulis dalam website Badan Geologi, Senin (31/8/2026).

Badan Geologi juga mencatat adanya peningkatan aktivitas kegempaan Gunung Sinabung.

Dalam periode pengamatan tercatat 85 kali gempa vulkanik, satu kali gempa hembusan, dan satu kali tremor harmonik.

Masyarakat di sekitar Gunung Sinabung diminta meningkatkan kewaspadaan, termasuk terhadap kemungkinan terjadinya banjir lahar.

Sebelumnya, Penanggung Jawab Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung, Armen Putra, mengatakan erupsi terjadi pada pukul 10.17 WIB.

Aktivitas erupsi masih berlangsung hingga siang hari.

"Erupsinya tadi jam 10.17 WIB dan sampai saat ini masih erupsi berupa abu vulkanik," kata Armen Putra, Senin (31/8/2026).

Kolom abu vulkanik dari erupsi Gunung Sinabung mencapai ketinggian sekitar 3.500 meter di atas puncak gunung.

Semburan abu bergerak ke arah timur-tenggara, termasuk menuju wilayah Kecamatan Berastagi dan kawasan Gunung Sibayak.

"Timur Tenggara ke arah Berastagi sama Gunung Sibayak," ucapnya.

Hujan abu juga dilaporkan mencapai permukiman warga.

Karena itu, masyarakat diminta tidak mendekati kawasan Gunung Sinabung dalam radius tiga kilometer.

"Masih jangan mendekat ke radius 3 kilometer, aman tapi hujan abu masih kena," tuturnya.

Dengan naiknya status Gunung Sinabung menjadi Level III atau Siaga, masyarakat di sekitar gunung diminta mengikuti arahan dan informasi resmi dari Badan Geologi serta petugas Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung.

Selain menjauhi radius tiga kilometer dari pusat aktivitas gunung, warga juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar, terutama ketika terjadi hujan di kawasan puncak.

Perkembangan aktivitas Gunung Sinabung masih terus dipantau oleh petugas.

Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada informasi yang tidak berasal dari sumber resmi.* (d/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyerahkan bantuan hibah kepada 567 penerima manfaat pada 2026.

Total anggaran yang disiapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bantuan tersebut mencapai lebih dari Rp200 miliar.

Baca Juga:

• Karhutla Mulai Mengintai, Sekolah di Tanjab Timur Masih Tatap Muka

Penyerahan bantuan dilakukan Bobby bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor, dan Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus.

Kegiatan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin, 31 Agustus 2026.

Dari 567 penerima manfaat, sebanyak 250 merupakan rumah ibadah, 160 yayasan atau lembaga pendidikan, sembilan lembaga keagamaan, dan 148 penerima beasiswa.

"Dana hibah untuk masyarakat, mahasiswa, rumah ibadah, lembaga pendidikan, anggarannya besar. Lebih dari Rp200 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan," ucapnya.

Bobby mengatakan anggaran hibah lebih dari Rp200 miliar merupakan jumlah yang besar.

Karena itu, ia berharap dana tersebut dapat memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat.

"Kalau di Dinkes, kalau untuk mengcover UHC, BPJS, sudah dapat banyak masyarakat. Karena satu orang iurannya per bulan Rp23.000. Bayangkan kalau Rp200 miliar, berapa ratus jiwa yang dapat bantuan," sebutnya.

Menurut Bobby, bantuan hibah tahun ini diberikan kepada rumah ibadah, yayasan atau lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan mahasiswa penerima beasiswa dengan nominal yang berbeda-beda.

Ke depan, Bobby ingin bantuan untuk rumah ibadah dapat ditingkatkan menjadi minimal Rp250 juta untuk setiap rumah ibadah atau masjid.

Ia menilai peningkatan nilai bantuan diperlukan agar program tersebut memberikan dampak yang lebih besar.

Bobby juga menginginkan skema serupa diterapkan dalam pemberian beasiswa kepada mahasiswa.

Menurut dia, beasiswa sebaiknya diberikan secara berkelanjutan sejak mahasiswa mulai kuliah hingga menyelesaikan pendidikan.

Dengan begitu, penerima beasiswa memiliki kepastian dukungan selama menjalani pendidikan.

"Untuk rumah ibadah bantuannya diberikan dengan formula pembagiannya 60:40, dimana 60% untuk pembangunan fisik dan 40% untuk kesejahteraan dan pemberdayaan. Sementara untuk beasiswa maunya dikasih sampai lulus, dibantu kalau bisa beasiswa dibuat komplit dari awal masuk sampai lulus," ujarnya.

Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus mengapresiasi pemberian dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada ratusan penerima manfaat.

Menurut Erni, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan perhatian terhadap rumah ibadah, yayasan dan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, serta mahasiswa melalui program hibah dan beasiswa.

Erni juga menyampaikan terima kasih karena mendapat kesempatan menyaksikan langsung penyerahan bantuan hibah 2026.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat membawa kebaikan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh penerima.

"Semoga bantuan ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat bagi para penerima manfaat," pungkasnya.* (ad)

BINJAI – Ajang Kreativitas dan Silaturahmi Paskibra (Aksadaya) 2026 resmi berakhir setelah berlangsung selama tiga hari, 28–30 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut digelar di Kampus STKIP Budidaya Binjai dan ditutup pada Minggu, 30 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Hadir Saat Ada Masalah, LKBH AMPI Binjai Diminta Aktif Edukasi Hukum Warga Sehari-hari

Ketua DPRD Kota Binjai, Hj. Gusuartini Br. Surbakti, turut hadir dan menyampaikan sambutan dalam acara penutupan tersebut.

Aksadaya 2026 menjadi ajang perlombaan pengibaran bendera dan variasi formasi bagi peserta tingkat SMP/MTs serta SMA/SMK/MA sederajat.

Dalam kompetisi tersebut, panitia menyiapkan ratusan penghargaan yang terdiri atas 192 piala mata lomba, 18 piala juara umum tetap, 12 piala juara umum divisi, serta empat piala juara umum tingkat.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Binjai mengapresiasi antusiasme dan kedisiplinan para peserta selama mengikuti perlombaan.

"Selaku Ketua DPRD Kota Binjai, saya merasa sangat bangga, terharu, sekaligus menaruh hormat yang setinggi-tingginya melihat antusiasme, kedisiplinan, dan ketangkasan yang kalian tunjukkan di lapangan ini.

Di tengah tantangan Zaman dan derasnya arus digitalisasi, kalian adalah anak-anak muda pilihan yang justru memilih untuk menjemur diri di bawah terik Matahari, menempa fisik, memperkuat mental, dan memupuk rasa cinta Tanah Air.

Ini adalah bukti nyata bahwa pemuda Kota Binjai dan sekitarnya memiliki karakter yang tangguh.

Karena Paskibra bukan sekadar tentang baris-berbaris atau mengibarkan Bendera.

Di dalam setiap derap langkah tegap kalian, ada nilai kebersamaan, kepatuhan pada aturan, Tanggung Jawab, dan Penghormatan terhadap simbol Negara.

Nilai-nilai inilah yang menjadi modal utama kalian untuk menjadi Pemimpin-pemimpin hebat di masa depan, baik di jajaran Pemerintahan, TNI, POLRI, swasta, atau bahkan mungkin menggantikan kami yang saat ini duduk di kursi DPRD Kota Binjai nanti."

Ketua DPRD juga menyampaikan pesan kepada peserta yang berhasil meraih juara maupun yang belum memperoleh piala dalam Aksadaya 2026.

"Dalam sebuah kompetisi, predikat juara adalah hal yang wajar diperebutkan. Bagi satuan yang hari ini berhasil meraih Prestasi dan membawa pulang Piala, saya ucapkan selamat atas kerja kerasnya. Pertahankan, tingkatkan, dan tetaplah rendah hati.

Namun, bagi satuan yang belum berhasil membawa pulang piala pada ajang AKSADAYA kali ini, jangan pernah merasa kalah.

Pengalaman berharga, mental yang tangguh, serta ikatan persaudaraan baru yang kalian jalin di lapangan ini jauh lebih mahal harganya dari pada sebuah Piala.

Kalian semua yang berdiri tegak di sini adalah pemenang di mata masyarakat Kota Binjai.

Kami di lembaga DPRD Kota Binjai akan selalu mendukung dan mengapresiasi penuh kegiatan positif kepemudaan seperti AKSADAYA ini.

Ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi emas yang bebas dari narkoba, tawuran, dan kenakalan remaja lainnya."

Penutupan Aksadaya 2026 dihadiri Staf Ahli Wali Kota Binjai Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Gloria Sinulingga, Ketua DPRD Kota Binjai Hj. Gusuartini Br. Surbakti, serta Wakapolres Binjai Kompol Sofyan Helmi Nst., S.H., M.H.

Hadir pula Ketua Pembina Pengurus Perguruan Tinggi Budidaya Dr. H. Syafi'i Siregar, Lc., M.A., Ketua Pengurus Perguruan Tinggi Budidaya H. Ahmad Azrai Aziz, S.Pd., M.M., Pengawas Perguruan Tinggi Budidaya H. Haizatol Islam Siregar, S.H., serta Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Budidaya Prof. Dr. Ismail, M.Ag.

Acara tersebut juga dihadiri para dosen Perguruan Tinggi Budidaya, juri perlombaan pengibaran bendera dan variasi formasi, pelatih Paskibraka, peserta, orang tua Paskibraka, insan pers, serta tamu undangan lainnya.

Aksadaya 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang bagi generasi muda untuk membangun kedisiplinan, memperkuat mental, menumbuhkan rasa cinta Tanah Air, dan mempererat persaudaraan antarpeserta.* (ad)

BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengajak seluruh Polisi Wanita (Polwan) di jajaran Polda Aceh memperkuat profesionalisme, integritas, dan semangat pengabdian.

Pesan itu disampaikan dalam momentum Hari Jadi ke-78 Polwan.

Baca Juga:

• Pesan Tegas Rico Waas untuk Pejabat Pengawas: Hargai Waktu, Cepat Merespons, Layani Masyarakat

Ia juga mengingatkan Polwan agar mampu menjaga keseimbangan antara tugas kedinasan dan kehidupan keluarga.

Pesan tersebut disampaikan Ruddi saat memberikan arahan kepada Polwan di Gedung Meuligoe Polda Aceh, Senin, 31 Agustus 2026.

"Jadikan keluarga sebagai sumber kekuatan dalam pengabdian. Ketika bertugas laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan ketika di rumah hadir sebagai pribadi yang memberikan ketenangan, perhatian dan keteladanan," pesan Ruddi saat memberikan arahan kepada Polwan di Gedung Meuligoe Polda Aceh, Senin, 31 Agustus 2026.

Ruddi meminta Polwan lebih responsif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut dia, tugas tersebut perlu dilakukan dengan membangun sinergi bersama berbagai unsur masyarakat.

Sinergi itu antara lain dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Khusus dalam penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, Ruddi meminta Polwan mengutamakan pendekatan humanis.

Pendekatan tersebut penting agar korban merasa aman, terlindungi, dan memperoleh pelayanan yang layak.

Selain pelayanan kepada masyarakat, Ruddi mengingatkan para Polwan untuk menjaga disiplin, integritas, dan kehormatan institusi Polri.

Ia juga meminta anggota Polwan bijak dalam menggunakan media sosial.

Menurut dia, perilaku anggota Polri, baik ketika sedang bertugas maupun di luar kedinasan, turut mempengaruhi citra pribadi dan institusi.

Dalam arahannya, Ruddi juga mengapresiasi berbagai prestasi yang telah diraih Polwan Polda Aceh.

Ia berharap pencapaian tersebut dapat menjadi inspirasi bagi seluruh Polwan untuk terus meningkatkan kemampuan dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

Ruddi mengajak seluruh Polwan menjadikan Hari Jadi ke-78 sebagai momentum untuk terus berkembang menjadi anggota Polri yang profesional, tangguh, berintegritas, dan humanis.

Ia berharap Polwan Polda Aceh semakin mampu menghadirkan pelayanan yang humanis, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Polri dan masyarakat Aceh.

"Teruslah menjadi Polwan yang anggun, tangguh dan luar biasa. Jaga integritas diri, keharmonisan keluarga dan nama baik institusi. Teruslah memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Ibu Asuh Polwan Polda Aceh, Wakapolda Aceh beserta ibu, Irwasda Polda Aceh beserta ibu, Karo SDM Polda Aceh beserta ibu, Kabidpropam Polda Aceh beserta ibu, Pakor Polwan Polda Aceh, serta seluruh Polwan jajaran Polda Aceh.* (ad)

TANJUNG JABUNG TIMUR – Aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih berlangsung secara tatap muka hingga Senin, 31 Agustus 2026.

Pemerintah daerah belum menerapkan pembelajaran secara daring meski sejumlah titik panas atau hotspot dan titik api terpantau di beberapa wilayah.

Baca Juga:

• Pesan Tegas Rico Waas untuk Pejabat Pengawas: Hargai Waktu, Cepat Merespons, Layani Masyarakat

Pemerintah daerah juga telah menyiapkan langkah antisipasi jika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin memburuk dan mulai mengganggu kesehatan maupun jarak pandang.

"Untuk perkembangan hari ini, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih cenderung kondusif untuk dilakukan pembelajaran secara langsung di sekolah," ujar pejabat terkait.

Menurut dia, sejumlah hotspot dan titik api masih ditemukan di beberapa wilayah.

Di antaranya kawasan Teluk Dawan, Kecamatan Sabak Barat, Kecamatan Geragai, dan Kecamatan Berbak.

Namun, keberadaan titik api tersebut hingga kini belum mengganggu aktivitas belajar mengajar maupun kegiatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), serta para kepala satuan pendidikan PAUD untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi cuaca.

"Kalau pada akhirnya kondisi lingkungan menyatakan perlu untuk siaga, kami akan mengeluarkan surat. Kami juga sudah berkoordinasi dengan MKKS, K3S dan kawan-kawan kepala sekolah PAUD untuk siap siaga apabila ke depan terjadi perubahan cuaca," jelasnya.

Untuk saat ini, pemerintah daerah memastikan kegiatan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih berjalan normal.

Para siswa masih dapat mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah.

Pemkab Tanjung Jabung Timur akan terus memantau perkembangan titik panas, kualitas udara, kabut asap, dan kondisi cuaca di wilayah tersebut.

Jika kondisi memburuk dan berpotensi mengganggu kesehatan peserta didik, pemerintah daerah akan mempertimbangkan penerapan pembelajaran daring sebagai langkah antisipasi.

Kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan, terutama jika kabut asap semakin pekat, jarak pandang menurun, atau kualitas udara dinilai tidak lagi aman bagi aktivitas siswa dan tenaga pendidik.* (ad)