JAKARTA – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjalani pemeriksaan sekitar sembilan jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Silmy keluar dari ruang pemeriksaan pada Kamis (4/6/2026) pukul 08.36 WIB dengan mengenakan rompi oranye tahanan KPK serta tangan diborgol sambil membawa dokumen, sebelum langsung menuju mobil tahanan.

Baca Juga:

• Kejagung Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG di BGN

OTT tersebut dilakukan pada Selasa (2/6/2026) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat, terkait dugaan penyimpangan pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing, yakni Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Dalam rentang 2–3 Juni 2026, KPK disebut menangkap total 17 orang yang terdiri dari penyelenggara negara, aparatur sipil negara, serta pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk kendaraan roda dua dan roda empat, sepeda, serta logam mulia dalam jumlah ratusan gram.

"Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas sekitar ratusan gram," kata Budi, Rabu (3/6/2026) malam.

Silmy Karim sebelumnya sempat dicari penyidik KPK sebelum akhirnya menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam.

Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023–2024.

Menanggapi penahanan tersebut, pemerintah menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan atas kembali terjadinya kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara.

"Sesungguhnya, dua hari ini kita sangat-sangat prihatin. Terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan," ujar Prasetyo, Kamis (4/6/2026).

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali mengingatkan jajaran pemerintah untuk memperkuat integritas dan memberantas praktik korupsi.

Pemerintah, kata Prasetyo, juga akan memastikan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imipas tetap berjalan normal meski proses hukum tengah berlangsung.*

(ad)

JAKARTA – Harga sejumlah komoditas pangan nasional terpantau mulai melandai pada awal Juni 2026.

Namun, tren penurunan tersebut belum merata karena beberapa komoditas protein hewani dan minyak goreng masih mencatat kenaikan.

Baca Juga:

• Harga HP Samsung 2026 Berubah Lagi, Ini Daftar Lengkapnya!

Harga beras kualitas bawah I tercatat turun 2,73 persen menjadi Rp14.250 per kilogram.

Sementara itu, beras kualitas bawah II juga mengalami penurunan 1,73 persen menjadi Rp14.200 per kilogram.

Untuk kategori medium, beras kualitas medium I turun cukup dalam sebesar 6,79 persen menjadi Rp15.100 per kilogram, disusul medium II yang turun 6,23 persen ke level Rp15.050 per kilogram.

Adapun beras kualitas super I turun 2,87 persen menjadi Rp16.950 per kilogram, sedangkan super II turun tipis 0,88 persen ke Rp16.850 per kilogram.

Meski demikian, tekanan harga masih terjadi pada beberapa komoditas hortikultura.

Bawang merah ukuran sedang tercatat naik 7,89 persen menjadi Rp54.000 per kilogram, sedangkan bawang putih justru turun 2,72 persen menjadi Rp37.750 per kilogram.

Harga cabai menunjukkan tren penurunan cukup dalam.

Cabai merah besar turun 13,92 persen menjadi Rp62.450 per kilogram, sementara cabai merah keriting anjlok 19,44 persen ke Rp55.100 per kilogram.

Adapun cabai rawit menunjukkan pergerakan beragam.

Cabai rawit hijau turun tajam 28,14 persen menjadi Rp42.400 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah justru naik 5,63 persen ke Rp84.400 per kilogram.

Di sisi lain, harga minyak goreng cenderung naik tipis.

Minyak goreng curah naik 0,24 persen menjadi Rp20.650 per liter, sementara minyak goreng kemasan I naik 0,21 persen ke Rp24.050 per liter.

Untuk komoditas protein hewani, tren kenaikan masih berlanjut.

Daging sapi kualitas I naik 4,42 persen menjadi Rp158.450 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas II turun tipis 0,35 persen ke Rp141.800 per kilogram.

Harga daging ayam ras segar juga naik 2,42 persen menjadi Rp40.200 per kilogram, sementara telur ayam ras ikut meningkat 2,96 persen ke Rp31.350 per kilogram.

Secara umum, data PIHPS menunjukkan adanya penurunan tekanan harga pada kelompok beras dan sebagian cabai, namun kenaikan pada protein hewani dan minyak masih menjadi faktor penahan laju penurunan inflasi pangan secara lebih luas.*

(bi/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung membuka kemungkinan penambahan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua pejabat lainnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan penyidikan perkara tersebut masih berada pada tahap awal sehingga peluang pengembangan kasus masih terbuka lebar.

Baca Juga:

• Di Balik Kasus BGN: Rapuhnya Sistem Merit Birokrasi

Syarief menyebut penyidik masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pengelola yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka utama.

Ia menegaskan, istilah terafiliasi dalam perkara ini tidak sekadar hubungan administratif, melainkan diduga berkaitan dengan praktik yang mengandung konflik kepentingan dan unsur melawan hukum.

"Yang dimaksud terafiliasi di sini adalah terafiliasi secara melawan hukum dan konflik kepentingan di situ," ujarnya.

Meski begitu, Kejagung belum mengungkap identitas pihak-pihak lain yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penyidik masih mendalami seluruh temuan berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan.

Selain pengembangan tersangka, Kejagung juga masih menghitung potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.

"Masih dihitung. Masih proses," kata Syarief.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG di BGN, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung

Penyidik menduga terdapat penunjukan yayasan mitra SPPG yang tidak memenuhi syarat dan memiliki keterkaitan dengan pejabat BGN, yang kemudian digunakan sebagai sarana tindak pidana korupsi.*

(km/ad)

Oleh:M. Harry Mulya Zein

KASUS yang tengah menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak semestinya hanya dibaca sebagai persoalan hukum semata.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Perkuat SAKIP dan Reformasi Birokrasi, Sulaiman Harahap: Administrasi Baik Tak Cukup Jika Pelayanan Publik Buruk

Pertanyaan itu menjadi relevan karena BGN bukanlah lembaga biasa. Sebagai pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG), BGN mengelola anggaran yang sangat besar.

Pada 2025, anggaran lembaga ini mencapai sekitar Rp 71 triliun dan melonjak menjadi Rp 268 triliun pada 2026.

Besarnya sumber daya yang dikelola menuntut standar integritas dan profesionalisme yang jauh lebih tinggi dibandingkan organisasi publik pada umumnya.

Dalam konteks itulah dugaan praktik penyimpangan yang berkembang belakangan ini harus ditempatkan.

Jika benar terdapat praktik jual beli jabatan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan organisasi, maka persoalannya bukan sekadar pelanggaran hukum.

Yang sesungguhnya dipertaruhkan adalah sistem merit yang menjadi fondasi birokrasi modern.

Sistem merit merupakan prinsip pengelolaan aparatur negara yang menempatkan kompetensi, kualifikasi, integritas, dan kinerja sebagai dasar utama dalam pengisian jabatan publik.

Dalam sistem ini, jabatan diberikan kepada mereka yang paling layak.

Bukan kepada mereka yang paling dekat dengan kekuasaan atau memiliki kemampuan melakukan transaksi politik maupun ekonomi.

Konsep tersebut berakar pada teori birokrasi modern yang dikembangkan Max Weber dalam Economy and Society (1922).

Weber menegaskan bahwa birokrasi yang efektif hanya dapat dibangun melalui profesionalisme, aturan yang impersonal, dan proses seleksi yang objektif.

Ketika jabatan berubah menjadi alat patronase, birokrasi kehilangan netralitasnya dan perlahan kehilangan kemampuan melayani kepentingan publik.

Masalahnya, ancaman terhadap sistem merit sering kali tidak datang secara terbuka. Ia hadir melalui praktik-praktik yang tampak administratif, tetapi sesungguhnya menggerus prinsip profesionalisme.

Jual beli jabatan, promosi berdasarkan kedekatan, atau pengisian posisi strategis tanpa mempertimbangkan kompetensi merupakan bentuk-bentuk penyimpangan yang perlahan merusak kualitas institusi negara.

Michael Young dalam The Rise of the Meritocracy (1958) mengingatkan bahwa masyarakat modern membutuhkan sistem yang memberikan kesempatan berdasarkan kemampuan, bukan privilese.

Dalam birokrasi negara, prinsip tersebut menjadi semakin penting karena kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kualitas individu yang mengelola institusi.

Karena itu, reformasi birokrasi yang dimulai melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sesungguhnya merupakan langkah maju.

Salah satu instrumen penting yang dibentuk saat itu adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), lembaga independen yang bertugas mengawasi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.

Keberadaan KASN bukan tanpa alasan.

Dalam teori principal-agent yang dikembangkan Michael Jensen dan William Meckling dalam Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure (1976), setiap pemegang kekuasaan selalu memiliki potensi menyalahgunakan kewenangannya apabila tidak diawasi secara efektif.

Semakin besar kewenangan dan sumber daya yang dikelola, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengawasan yang independen.

Sayangnya, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, KASN dibubarkan dan fungsi pengawasannya dialihkan ke dalam struktur pemerintah.

Di sinilah letak persoalannya. Ketika fungsi pengawasan ditempatkan dalam institusi yang sama dengan pihak yang diawasi, muncul risiko berkurangnya independensi dan efektivitas kontrol.

Kekhawatiran tersebut tampaknya juga menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

Melalui Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan perlunya lembaga independen yang mengawasi penerapan sistem merit, kode etik, dan kode perilaku ASN.

Putusan itu pada dasarnya mengirim pesan bahwa meritokrasi tidak cukup dijaga oleh regulasi, tetapi membutuhkan institusi pengawas yang berdiri di luar kepentingan birokrasi sehari-hari.

Pengalaman negara-negara Asia menunjukkan pentingnya prinsip tersebut.

Singapura memiliki Public Service Commission yang menjaga kualitas rekrutmen dan promosi aparatur negara secara ketat.

Korea Selatan membangun birokrasi profesional melalui sistem seleksi yang kompetitif dan transparan.

Malaysia dan Vietnam juga mempertahankan mekanisme pengawasan yang relatif kuat untuk memastikan pengelolaan aparatur tidak terjebak dalam praktik patronase.

Keberhasilan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan kualitas birokrasi merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Tidak ada negara yang mampu membangun institusi publik yang efektif tanpa sistem merit yang kuat dan diawasi secara independen.

Karena itu, pelajaran terbesar dari kasus BGN bukanlah sekadar pentingnya penindakan hukum. Yang lebih penting adalah memperkuat sistem pencegahan.

Negara tidak boleh menunggu penyimpangan terjadi untuk kemudian bertindak. T

ata kelola yang baik justru dibangun dengan menciptakan mekanisme yang mampu mencegah penyimpangan sejak awal.

Momentum ini seharusnya menjadi titik balik untuk mengevaluasi kembali arah reformasi birokrasi Indonesia.

Pemerintah dan DPR perlu segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi melalui revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan menghadirkan kembali lembaga independen pengawas sistem merit.

Sebab, ketika meritokrasi melemah, yang terancam bukan hanya profesionalisme birokrasi, melainkan juga kepercayaan publik terhadap negara.

Pada akhirnya, kualitas negara tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh bagaimana jabatan-jabatan publik diisi.

Dan di situlah sesungguhnya kasus BGN memberi pelajaran paling berharga: bahwa birokrasi yang kuat hanya dapat dibangun di atas sistem merit yang kuat pula.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen IPDN Jakarta

JAKARTA – Bulan Muharram kembali menjadi penanda awal Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

Selain termasuk salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam, Muharram juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, termasuk puasa sunnah yang memiliki keutamaan besar di sisi Allah SWT.

Baca Juga:

• Sambut Kepulangan Kloter 2 Haji Sumut, Wagub Surya Apresiasi Petugas dan Harap Jemaah Jadi Teladan

Dalam hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram.

Puasa 1 Muharram 1448 H Jatuh 16 Juni 2026

Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2026 yang diterbitkan Kementerian Agama RI, 1 Muharram 1448 H bertepatan dengan Selasa, 16 Juni 2026.

Penetapan tersebut juga sejalan dengan perhitungan Muhammadiyah melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Dengan demikian, umat Islam yang ingin melaksanakan puasa sunnah awal Muharram dapat melaksanakannya pada tanggal tersebut.

Keutamaan Puasa Muharram

Dalam literatur fikih dan penjelasan ulama, Muharram disebut sebagai "bulan Allah", yang menunjukkan kemuliaan khusus dibanding bulan lainnya.

Rasulullah SAW bahkan menyebut puasa di bulan Muharram sebagai puasa paling utama setelah Ramadan.

Selain itu, terdapat anjuran kuat untuk memperbanyak ibadah di bulan ini, termasuk puasa sunnah Senin-Kamis, Ayyamul Bidh, hingga puasa Daud.

Niat Puasa Muharram

Berikut bacaan niat puasa sunnah Muharram:

نَوَيْتُ صَوْمَ شَهْرِ مُحَرَّمَ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma syahri Muharram sunnatal lillaahi ta'aalaa

Artinya: "Saya berniat puasa sunnah bulan Muharram karena Allah Ta'ala."

Niat dapat dilakukan pada malam hari atau sebelum waktu zawal selama belum melakukan hal yang membatalkan puasa.

Puasa Tasua dan Asyura

Secara khusus, puasa yang sangat dianjurkan pada bulan Muharram adalah puasa Tasua (9 Muharram) dan Asyura (10 Muharram).

Berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, puasa Tasua dan Asyura pada 2026 diperkirakan jatuh pada Rabu-Kamis, 24–25 Juni 2026.

Dalam riwayat sahih, Rasulullah SAW menganjurkan puasa Asyura dan berniat menambah puasa di hari ke-9 sebagai bentuk pembeda dengan tradisi umat sebelumnya.

Hukum Puasa 1 Muharram

Tidak terdapat dalil khusus yang secara spesifik menganjurkan puasa pada 1 Muharram.

Namun, anjuran berpuasa bersifat umum di bulan Muharram sebagai bulan yang paling utama untuk ibadah puasa sunnah setelah Ramadan.

Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan ibadah di bulan ini sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT.*

(d/ad)

JAKARTA – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 kembali menjadi salah satu skema pembiayaan yang banyak diminati pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Program ini ditujukan untuk memperluas akses permodalan dengan bunga rendah serta tenor yang fleksibel.

Baca Juga:

• Mualem Sambut Silaturahmi Pimpinan MPU Aceh, Bahas MTQ Nasional hingga Tambang Ilegal

Bunga yang dikenakan ditetapkan sebesar 6 persen efektif per tahun atau sekitar 0,5 persen per bulan.

Program ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam memperkuat modal kerja maupun investasi produktif tanpa beban bunga tinggi, sekaligus memperluas inklusi keuangan di sektor UMKM.

Tabel Angsuran KUR BNI 2026 Rp100 Juta

Berikut estimasi cicilan KUR BNI 2026 untuk pinjaman Rp100 juta:

Tenor 12 bulan: Rp8.606.643 per bulan
Tenor 24 bulan: Rp4.432.061 per bulan
Tenor 36 bulan: Rp3.042.194 per bulan
Tenor 48 bulan: Rp2.348.503 per bulan
Tenor 60 bulan: Rp1.933.280 per bulan

Dengan skema ini, pelaku usaha dapat menyesuaikan besaran cicilan sesuai kemampuan arus kas bisnis masing-masing.

Syarat Pengajuan KUR BNI 2026

Mengacu pada ketentuan resmi, berikut syarat utama pengajuan KUR BNI:

- WNI minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah
- Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
- Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga
- Surat nikah (bagi yang sudah menikah)
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha
- NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta
- Tidak sedang menerima kredit produktif lain di luar KUR
- Agunan tambahan untuk pinjaman di atas Rp100 juta

Debitur dengan KPR atau KKB yang masih lancar tetap diperbolehkan mengajukan KUR sesuai ketentuan bank.

Cara Pengajuan KUR BNI 2026

Pengajuan KUR BNI dapat dilakukan secara online maupun offline.

1. Online

- Akses laman eform.bni.co.id
- Isi data diri dan data usaha
- Setujui syarat dan ketentuan
- Tunggu verifikasi dan survei usaha oleh pihak bank

2. Offline

- Datang ke kantor cabang BNI terdekat
- Mengisi formulir pengajuan
- Menyerahkan dokumen persyaratan
- Menunggu survei dan proses persetujuan (3–7 hari kerja)

Program KUR BNI 2026 menjadi salah satu instrumen utama pembiayaan UMKM dengan skema bunga rendah dan proses yang relatif cepat.

Namun, calon debitur tetap disarankan menghitung kemampuan cicilan sebelum mengajukan pinjaman agar usaha tetap berjalan sehat.*

(di/ad)

JAKARTA – Pasar ponsel pintar Samsung di Indonesia kembali bergerak dinamis memasuki pertengahan 2026.

Sejumlah lini Galaxy, mulai dari kelas entry-level hingga flagship, mengalami penyesuaian harga di berbagai kanal penjualan.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Lesu, Tapi Dua Saham Ini Malah Tembus Kenaikan Tinggi

Di segmen entry-level, Samsung Galaxy A07 tercatat mengalami kenaikan harga.

Varian yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,4 juta kini naik menjadi sekitar Rp1,8 juta.

Varian lain yang semula Rp1,8 juta turut terkerek ke kisaran Rp2,2 juta hingga Rp3 juta, tergantung kapasitas memori.

Galaxy A17 juga mengalami penyesuaian harga dengan kenaikan sekitar Rp200 ribu hingga Rp500 ribu.

Model ini kini dipasarkan di rentang Rp3 juta hingga Rp3,5 juta untuk varian RAM 8 GB.

Masuk ke kelas menengah, Galaxy A26 kini berada di kisaran Rp5 jutaan, sementara Galaxy A36 dibanderol antara Rp6,6 juta hingga Rp7,3 juta.

Kedua model ini masih menjadi tulang punggung Samsung di segmen menengah berkat kombinasi performa dan dukungan perangkat lunak yang lebih panjang.

Sementara itu, Galaxy A57 yang mendekati kelas flagship kini dipasarkan sekitar Rp9 jutaan.

Posisi harga ini membuat jaraknya dengan lini flagship semakin jelas setelah seri atas Samsung juga mengalami penyesuaian.

Di segmen premium, Galaxy S26 Series tetap menjadi andalan utama Samsung pada 2026.

Varian Galaxy S26 Ultra dibanderol sekitar Rp24,5 juta hingga Rp32 jutaan, tergantung konfigurasi memori.

Sementara Galaxy S26 reguler berada di rentang Rp16,5 juta hingga Rp19,5 juta.

Model Galaxy S26 Plus dipasarkan sekitar Rp21,5 juta hingga Rp22,5 juta, dengan desain layar lebih besar dibanding versi reguler.

Untuk segmen ponsel lipat, Galaxy Z Fold 7 dan Galaxy Z Flip 7 masih bertahan di pasar Indonesia dengan harga berkisar Rp28 juta hingga Rp33 juta.

Perangkat ini tetap menyasar konsumen premium dengan kebutuhan multitasking dan desain futuristik.

Selain smartphone, ekosistem Samsung seperti Galaxy Buds dan perangkat wearable juga masih tersedia dengan harga mulai Rp800 ribu hingga Rp1,8 juta.

Kenaikan dan penyesuaian harga di berbagai lini ini membuat konsumen perlu lebih cermat dalam memilih perangkat sesuai kebutuhan.

Di tengah fluktuasi harga, sejumlah model Galaxy A masih menjadi opsi paling diminati di segmen menengah karena dianggap paling seimbang antara fitur dan harga.*

(di/ad)

TABANAN – Pemerintah Kabupaten Tabanan menekankan pentingnya peran operator desa dalam memperkuat publikasi pembangunan berbasis data desa presisi.

Operator desa dinilai tidak hanya berfungsi sebagai pengelola data, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Program Tiga Juta Rumah Dikebut, Bobby Nasution Minta Dukungan OJK Sumut

Menurut Ariasa, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga dari sejauh mana informasi pembangunan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat secara luas.

Dalam konteks tersebut, operator desa memiliki posisi strategis sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan warga.

"Operator desa merupakan garda terdepan dalam menyajikan informasi terkait perkembangan pembangunan, potensi desa, hingga program pelayanan kepada masyarakat. Informasi yang akurat dan konsisten akan memperkuat partisipasi masyarakat," ujar Ariasa.

Ia menambahkan, dukungan seluruh elemen masyarakat diperlukan agar berbagai capaian pembangunan yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bupati Komang Gede Sanjaya dapat terus berlanjut dan disempurnakan.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Selemadeg, Hendrayuni, yang mewakili camat setempat.

Ia menekankan perlunya peningkatan kapasitas operator Sistem Informasi Desa (SID) dalam mengelola dan mempublikasikan informasi pembangunan secara lebih efektif.

Selain isu komunikasi pembangunan, kegiatan juga diisi sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber oleh Pengolah Data dan Informasi Pusdal LH Bali Nusra Kementerian Lingkungan Hidup, I Gede Bajawan Dewantara.

Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga untuk menekan beban tempat pemrosesan akhir (TPA).

Edukasi berkelanjutan melalui media digital desa dinilai penting untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.

"Komunikasi memiliki peran penting dalam perubahan perilaku. Edukasi yang konsisten akan membantu masyarakat mengurangi dan mengolah sampah dari sumbernya," ujarnya.

Melalui workshop ini, pemerintah daerah berharap terjadi penguatan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan informasi pembangunan sekaligus peningkatan kesadaran lingkungan secara berkelanjutan.*

(ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut untuk mempercepat pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Permintaan itu disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi jajaran OJK Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (3/6/2026).

Baca Juga:

• Percepat Respons Layanan Publik, Pemprov Sumut Dorong Penguatan Sistem Pengaduan Terintegrasi Satu Pintu

"Karena ini merupakan program pemerintah pusat yang juga didukung pemerintah daerah, kami berharap ada dukungan dari OJK untuk mempercepat pelaksanaannya," ujar Bobby Nasution.

Menurut Bobby, Pemerintah Provinsi Sumut telah menyiapkan skema subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai bagian dari dukungan daerah.

Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis yang membutuhkan sinergi lintas lembaga agar program tersebut dapat berjalan lebih efektif.

Selain isu perumahan, Bobby juga mengusulkan pembentukan forum komunikasi antara kepala daerah dan sektor jasa keuangan di Sumut.

Forum tersebut dinilai penting untuk memperkuat koordinasi kebijakan pembangunan dan ekonomi daerah.

"Hal ini perlu dilakukan agar masukan dari tingkat daerah juga bisa didengar. Berbagai program pemerintah dan sektor ekonomi yang dapat berjalan bersama bisa kita diskusikan lebih awal," katanya.

Sementara itu, Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kami berkomitmen untuk terus menyelaraskan program OJK dengan pemerintah daerah agar sinergi yang terbangun semakin solid," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby Nasution juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran OJK Sumut atas transisi kepemimpinan dari Khoirul Muttaqien kepada Triyoga Laksito, yang diharapkan dapat memperkuat koordinasi sektor jasa keuangan di Sumatera Utara.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya memperkuat efektivitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Kolaborasi Sumut Berkah menuju daerah yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Muhammad Suib, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Regional Sumatera Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu, 3 Juni 2026.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Perkuat SAKIP dan Reformasi Birokrasi, Sulaiman Harahap: Administrasi Baik Tak Cukup Jika Pelayanan Publik Buruk

Suib mengatakan Pemprov Sumut telah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat, antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem pelaporan terintegrasi, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam pengelolaan pengaduan, terutama karena belum optimalnya koordinasi antarinstansi sehingga penanganan pengaduan masih bersifat parsial.

"Karena itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kapasitas SDM dan memperkuat kelembagaan pengelola pengaduan sesuai amanat Permendagri Nomor 8 Tahun 2023," kata Suib.

Ia menambahkan perlunya sosialisasi aplikasi pengaduan kepada masyarakat agar setiap laporan dapat disampaikan secara mudah, transparan, dan ditindaklanjuti secara efektif.

Menurutnya, penguatan sistem satu pintu menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan di mana setiap pengaduan masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat, dan profesional," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri yang diwakili Pranata Humas Ahli Madya Rega Tadeak Hakim mengatakan penguatan sistem pengaduan menjadi penting seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang responsif dan adaptif.

Ia menekankan pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga harus membuka ruang partisipasi publik dalam proses pengawasan dan perbaikan layanan.

"Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pelayanan publik," kata Rega.

Ia berharap peserta Bimtek dapat meningkatkan kompetensi dalam penanganan pengaduan serta memanfaatkan data pengaduan sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber dari Ombudsman RI dan pakar pelayanan publik, serta dihadiri pejabat Dinas Kominfo Sumut dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), reformasi birokrasi, dan pembangunan Zona Integritas.

Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong birokrasi yang lebih akuntabel, profesional, dan berorientasi pada hasil.

Baca Juga:

• Rico Waas Apresiasi Film ‘Samudera’, Sebut Karya Anak Medan Jadi Pemantik Industri Kreatif

Sulaiman mengatakan tuntutan publik terhadap kinerja pemerintahan semakin tinggi, terutama terkait pelayanan yang cepat, kebijakan yang tepat sasaran, serta penggunaan anggaran yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Publik ingin pelayanan yang cepat, kebijakan yang tepat sasaran, dan penggunaan anggaran yang benar-benar memberi manfaat," ujar Sulaiman.

Ia menegaskan bahwa SAKIP, reformasi birokrasi, dan zona integritas tidak boleh dipandang hanya sebagai agenda administratif tahunan.

Menurut dia, ketiganya merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sulaiman juga mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar tidak berhenti pada formalitas penyusunan dokumen maupun pelaporan kinerja.

Ia menyoroti masih adanya daerah dengan capaian administrasi baik, namun belum sejalan dengan kualitas pelayanan publik.

"Saya tidak ingin ada lagi daerah yang nilai administrasinya baik, tetapi pelayanan publiknya lambat, kemiskinannya tinggi, investasinya rendah, dan masyarakat masih mengeluhkan birokrasi yang berbelit," katanya.

Ia menambahkan kepala daerah harus menjadi motor penggerak utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Selain itu, ia menekankan pentingnya perubahan budaya kerja, penguatan zona integritas secara substantif, serta percepatan transformasi digital di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Sulaiman berharap kegiatan asistensi tersebut tidak berhenti sebagai forum seremonial, melainkan menjadi momentum evaluasi dan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan.

"Kita ingin menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani, serta mampu membawa Sumut menjadi daerah yang berdaya saing, maju, dan berkelanjutan," ujarnya.*

(ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi peluncuran film Samudera yang seluruh proses produksinya melibatkan talenta lokal Kota Medan.

Ia menilai karya tersebut dapat menjadi pemantik kebangkitan industri kreatif, khususnya perfilman di daerah.

Baca Juga:

• INALUM Tampilkan Green Aluminium di ICMC 2026, Perkuat Posisi Indonesia di Industri Mineral Dunia

Ia hadir bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah dan para camat di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Rico mengatakan film tersebut menjadi bukti bahwa ekosistem kreatif di Medan memiliki potensi besar untuk berkembang secara mandiri, mulai dari proses produksi hingga pascaproduksi yang seluruhnya dikerjakan di kota tersebut.

"Film ini diproduksi di Kota Medan, dibuat oleh anak Kota Medan, aktornya orang Kota Medan sendiri, dan finishing-nya semuanya di Kota Medan. Artinya, ini milik kita bersama," kata Rico.

Ia juga memberikan apresiasi kepada produser film Samudera, Dewi Budiarti, yang dinilainya memiliki peran penting dalam mewujudkan karya sinematik tersebut.

Menurut Rico, Samudera tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga memuat narasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat pesisir di wilayah utara Kota Medan yang sarat dengan persoalan sosial.

"Cerita ini mengambil latar pesisir dengan berbagai persoalan sosial yang terjadi di sana," ujarnya.

Rico menilai film tersebut dapat menjadi pemantik bagi generasi muda untuk lebih berani mengangkat cerita lokal ke dalam karya sinema.

Ia menyebut Kota Medan menyimpan banyak kisah yang belum tergarap secara maksimal.

"Kalau kita berkeliling Kota Medan, masih banyak cerita lain yang sangat layak diangkat," kata dia.

Ia berharap Samudera menjadi titik awal perkembangan industri kreatif Medan, tidak hanya di bidang film tetapi juga musik dan seni lainnya yang lahir dari talenta lokal.

Sementara itu, sutradara Samudera, Egi Fauzi Fahreza, mengatakan film tersebut tidak hanya bertujuan sebagai hiburan, tetapi juga membawa pesan lingkungan dan sosial.

Ia menyebut salah satu isu utama yang diangkat adalah kerusakan ekosistem laut akibat praktik penangkapan ikan yang merusak, yang ia saksikan langsung di kawasan Mandailing Natal.

"Kami menyaksikan sendiri terumbu karang yang luasnya berhektare-hektare hancur akibat penggunaan pukat trawl," kata Egi.

Selain isu lingkungan, film tersebut juga menyisipkan pesan moral kepada generasi muda agar menjauhi narkoba dan memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah.*

(ad)

JAKARTA – Ribuan alat berat dari berbagai instansi dikerahkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Peralatan tersebut digunakan untuk membuka akses jalan yang terputus, membersihkan longsoran, menormalisasi sungai, hingga memulihkan permukiman warga.

Baca Juga:

• Mualem Sambut Silaturahmi Pimpinan MPU Aceh, Bahas MTQ Nasional hingga Tambang Ilegal

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat sedikitnya 1.709 unit alat berat telah dimobilisasi ke berbagai titik terdampak di Pulau Sumatera.

Penguatan armada juga dilakukan melalui dukungan BUMN karya untuk mempercepat penanganan darurat dan pemulihan infrastruktur dasar.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan percepatan pemulihan menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal.

"Kami bergerak cepat untuk memastikan konektivitas tetap terjaga dan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi pengungsian terpenuhi," kata Dody.

Distribusi alat berat tersebar di sejumlah wilayah terdampak, antara lain Gayo Lues, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang di Aceh, ruas Tarutung–Sibolga di Sumatera Utara, serta Kabupaten Agam di Sumatera Barat.

Selain Kementerian PU, Kepolisian Republik Indonesia juga mengerahkan 86 unit alat berat dan 18 dump truck untuk mendukung operasi di lapangan.

Di Aceh, peralatan tersebut digunakan untuk membuka desa yang sempat terisolasi, membersihkan rumah warga tertimbun material longsor, serta memperkuat tanggul sungai.

Di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, alat berat difokuskan untuk membuka jalur distribusi, membersihkan kawasan permukiman, dan memulihkan akses antarwilayah guna menggerakkan kembali aktivitas ekonomi warga.

Selain pemerintah, dukungan juga datang dari BUMN konstruksi dan sektor swasta, termasuk Brantas Abipraya, Wijaya Karya, serta Komatsu yang turut menyalurkan alat berat ke wilayah terdampak.

Kolaborasi lintas sektor ini disebut menjadi kunci percepatan pemulihan pascabencana.

Sementara itu, di Aceh Tengah, kebutuhan tambahan alat berat yang diajukan pemerintah daerah mendapat respons dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera.

Bantuan yang dikirim meliputi 14 dump truck, 4 excavator, dan 3 backhoe loader beserta operator dan bahan bakar.

Peralatan tersebut digunakan untuk penanganan longsor, perbaikan akses jalan, serta normalisasi sungai di sejumlah titik rawan.

Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyebut bantuan tersebut sangat membantu percepatan pemulihan di daerahnya yang terdampak bencana.

"Dengan datangnya bantuan ini tentu sangat membantu masyarakat Aceh Tengah," kata Haili.*

(ad)

JAKARTA – PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) turut ambil bagian dalam ajang bergengsi Indonesia Critical Minerals Conference (ICMC) 2026 yang berlangsung pada 3–5 Juni 2026.

Kehadiran INALUM dalam forum internasional tersebut menjadi wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendukung pengembangan industri mineral nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Baca Juga:

• Hasto Sentil Jokowi: Jangan Sekadar Blusukan, Rakyat Butuh Pertanggungjawaban

Dalam kesempatan tersebut, INALUM memperkenalkan Green Aluminium, sebuah inovasi dan langkah strategis perusahaan dalam menghadirkan produk aluminium yang lebih ramah lingkungan serta mendukung transisi menuju industri hijau.

Inisiatif ini sejalan dengan tren global yang semakin mengedepankan aspek keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon dalam proses industri.

Partisipasi INALUM di ICMC 2026 tidak hanya menjadi sarana untuk memperkenalkan inovasi perusahaan, tetapi juga membuka peluang memperluas jaringan kerja sama internasional, memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral dunia, serta mendorong investasi dan kolaborasi lintas negara.

Melalui momentum strategis ini, INALUM terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung hilirisasi industri mineral nasional dan mempercepat transformasi menuju masa depan industri yang lebih maju, kompetitif, dan berkelanjutan.

Keikutsertaan INALUM dalam forum global tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri mineral dan logam dunia, khususnya dalam pengembangan produk-produk yang mendukung ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan semangat inovasi dan kolaborasi, INALUM optimistis dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah industri mineral global.*

(ad)

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menerima kunjungan silaturahmi jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu, 3 Juni 2026.

Pertemuan tersebut menjadi ajang mempererat hubungan ulama dan umara sekaligus membahas sejumlah isu keumatan dan pembangunan daerah.

Baca Juga:

• Warga Perbatasan Medan–Deli Serdang Keluhkan Banjir hingga Kriminalitas, Rico Waas Diminta Bertindak Cepat

Kunjungan tersebut juga bertepatan dengan momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Gubernur Aceh turut didampingi Asisten I Sekda Aceh M. Syakir, Kepala Biro Isra Setda Aceh, Plt Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh.

Dalam pertemuan itu, MPU Aceh menyampaikan sejumlah pandangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah persiapan Aceh sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-33 pada 2028.

MPU Aceh mendorong pemerintah segera membentuk kepanitiaan pelaksana serta menyiapkan lokasi utama, infrastruktur pendukung, dan penganggaran secara bertahap agar penyelenggaraan berjalan optimal.

Selain itu, MPU Aceh juga menyoroti percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir 2025.

Sejumlah fasilitas publik, infrastruktur, serta rumah warga disebut masih memerlukan penanganan lanjutan.

Isu lain yang dibahas adalah aktivitas tambang ilegal yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan mencemari sungai.

MPU meminta pemerintah daerah mengambil langkah tegas untuk menjaga kelestarian ekosistem.

MPU Aceh juga menekankan pentingnya penguatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Aceh agar tetap selaras dengan kekhususan daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melalui Baitul Mal Aceh turut menjadi perhatian.

MPU mendorong penyempurnaan regulasi agar dana keagamaan dapat lebih efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat.*

(ad)

MEDAN – Timnas Australia U-19 mencatat kemenangan telak 10-0 atas Filipina pada laga Grup C Piala AFF U-19 2026 di Stadion Madya Sumatera Utara, Rabu, 3 Juni 2026.

Laga berlangsung berat sebelah sejak awal, dengan Australia mendominasi penuh jalannya pertandingan.

Baca Juga:

• Vonis Bebas! Mantan Kepala BPN Sumut Cs Lepas dari Jerat Korupsi Aset PTPN-Citraland

Penyerang muda Melbourne City itu kemudian menambah dua gol lagi pada menit ke-27 dan menjelang turun minum untuk memastikan hattrick di babak pertama.

Unggul 3-0 pada paruh pertama, Australia tidak mengendurkan tekanan di babak kedua.

Tim asuhan Trevor Morgan kembali menambah gol melalui Lawrence Wong pada menit ke-58 dan ke-61, membawa skor menjadi 5-0.

Tekanan Australia semakin tak terbendung. Alexandro Diogo Nunes mencetak gol pada menit ke-64 sebelum Memeti kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk keempat kalinya pada menit ke-66.

Australia kemudian menambah keunggulan melalui Mathias Langeland MacAllister pada menit ke-70.

Memeti melengkapi penampilan gemilangnya dengan gol kelima pada menit ke-71, sebelum MacAllister kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-80.

Tanpa perlawanan berarti dari Filipina, Australia menutup pertandingan dengan kemenangan 10-0 dan mengamankan tiga poin penuh di Grup C.

Hasil ini mempertegas dominasi Australia U-19 di fase grup sekaligus menjadi salah satu kemenangan terbesar sejauh turnamen Piala AFF U-19 2026.*

(cn/ad)

MEDAN – Wakil Ketua Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Kota Medan bersama warga di kawasan perbatasan Medan–Deli Serdang menyampaikan kritik terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan.

Mereka menilai wilayah tersebut masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang belum tertangani secara optimal.

Baca Juga:

• Plt Kadis Pemberdayaan Perempuan Aceh Singkil Hadiri Pertemuan dengan Menteri BKKBN di Aceh Tenggara

Advokat sekaligus Wakil Ketua GPA Kota Medan, Ali Ibsan Jaya, mengatakan warga telah lama mengeluhkan kondisi lingkungan yang kerap tergenang saat hujan deras akibat buruknya sistem drainase dan pengelolaan sampah.

"Setiap hujan deras, kawasan ini langsung lumpuh. Banjir dan genangan air terjadi karena minimnya drainase dan buruknya pengelolaan sampah," kata Ali, Rabu, 3 Juni 2026.

Ia menjelaskan, kondisi diperparah oleh tidak optimalnya aliran air menuju Sungai Bedera yang lokasinya relatif dekat dari permukiman warga.

Pendangkalan sungai serta minimnya normalisasi parit disebut menjadi penyebab utama kawasan tersebut menjadi langganan banjir.

Selain persoalan banjir, warga juga mengeluhkan meningkatnya angka kriminalitas di wilayah itu. Aksi tawuran, geng motor, hingga begal disebut kerap terjadi dan meresahkan masyarakat.

Menurut Ali, puncak insiden terjadi saat perayaan Idul Adha lalu ketika terjadi bentrokan yang berujung penikaman di depan Masjid Al-Mukhlisin.

Situasi tersebut diperburuk dengan minimnya penerangan jalan umum (LPJU), sehingga sejumlah titik di kawasan tersebut kerap gelap pada malam hari dan rawan tindak kejahatan.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa terhadap respons pemerintah setempat yang dinilai lamban menangani persoalan di wilayah mereka.

"Kami seperti dibiarkan tanpa perlindungan. Aparat di tingkat kecamatan dan kelurahan seolah menutup mata terhadap kondisi di lapangan," ujarnya.

Warga menilai sebagai kawasan perbatasan yang menjadi salah satu wajah Kota Medan, wilayah tersebut seharusnya mendapat perhatian lebih serius dalam pembangunan infrastruktur maupun penguatan keamanan.

Mereka meminta Pemerintah Kota Medan segera melakukan langkah konkret, mulai dari pembangunan drainase terintegrasi ke Sungai Bedera, normalisasi sungai, pemasangan LPJU di titik rawan, hingga peningkatan patroli keamanan.

"Jangan ada tebang pilih dalam pembangunan. Kami juga warga Kota Medan yang berhak hidup aman, nyaman, dan layak," kata warga tersebut.*

(ad)

BINJAI – Munculnya dugaan korupsi yang menyeret mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan dari aktivis muda Kota Binjai.

Mereka meminta pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut hingga ke daerah.

Baca Juga:

• BNN Binjai Hadiri Lepas Sambut Danyonif 100/Prajurit Setia, Perkuat Sinergi TNI–BNN dalam P4GN

"Ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Di tengah berbagai tantangan pelaksanaan program BGN, justru muncul dugaan penyalahgunaan kewenangan yang menjadikan program negara sebagai ladang proyek kepentingan pribadi," kata Jalaluddin di Binjai, Rabu, 3 Juni 2026.

Ia menyatakan mendukung langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut perkara tersebut.

Namun, menurut dia, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada aktor tertentu, melainkan harus mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Kami mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya. Seluruh pihak yang terlibat harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Jalaluddin juga mendesak pemerintah melakukan audit besar-besaran terhadap program BGN di berbagai daerah guna memastikan tidak adanya penyimpangan anggaran, praktik percaloan proyek, maupun bentuk korupsi lainnya.

Menurut dia, pengawasan ketat diperlukan agar anggaran negara yang dialokasikan untuk program gizi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.

"Negara harus memastikan setiap rupiah anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan rakyat benar-benar sampai ke masyarakat dan tidak bocor ke tangan oknum," katanya.

Ia menambahkan, kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat integritas tata kelola program strategis nasional, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti pemenuhan gizi.

"Rakyat berhak mendapatkan program yang bersih dari korupsi. Jangan sampai program yang seharusnya menjadi harapan justru berubah menjadi sarana memperkaya segelintir orang," ujar Jalaluddin.*

(ad)

BINJAI – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai menghadiri acara lepas sambut Komandan Batalyon Infanteri 100/Prajurit Setia di Markas Yonif Raider 100/Prajurit Setia, Binjai, Selasa malam, 2 Juni 2026.

Kegiatan tersebut menandai serah terima jabatan dari Letkol Inf Agus M. Rangkuti kepada Letkol Inf Amirul Husin.

Baca Juga:

• Pemko Medan Segel Phantom KTV, Izin Belum Lengkap dan Diduga Jadi Lokasi Edar Narkoba

Kepala BNN Kota Binjai, Ucok Ferry, hadir langsung didampingi Kasubag BNN Binjai Suryawan.

Kehadiran BNN menjadi bentuk penghormatan kepada pejabat lama sekaligus penyambutan kepada pejabat baru yang akan memimpin Yonif 100/Prajurit Setia.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakapolres Binjai Kompol Sofyan Helmi Nasution serta Kepala Lapas Kota Binjai Mochamad Mukaffi bersama para pejabat daerah lainnya.

Ucok Ferry menyampaikan apresiasi atas pengabdian Letkol Inf Agus M. Rangkuti selama menjabat serta menyambut baik kepemimpinan baru di tubuh Yonif 100/Prajurit Setia.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara BNN dan TNI dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

"Sinergi antara BNN dan TNI, khususnya Yonif 100/Prajurit Setia, sangat penting dalam menjaga keamanan wilayah dan mencegah peredaran narkoba," kata Ucok Ferry.

Ia menambahkan, BNN Kota Binjai siap memperkuat kerja sama lintas sektor dalam mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Menurutnya, keterlibatan TNI dalam pengawasan wilayah dan pembinaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan peredaran narkoba.

"BNN tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan TNI dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan program P4GN di Kota Binjai," ujarnya.

Acara lepas sambut diisi dengan rangkaian serah terima jabatan, penyerahan cenderamata, ramah tamah, serta sesi foto bersama.

Suasana kekeluargaan mewarnai kegiatan hingga akhir acara.

Para tamu undangan berharap kepemimpinan baru di Yonif 100/Prajurit Setia dapat memperkuat peran satuan dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba di wilayah Binjai dan sekitarnya.*

(ad)

ACEH TENGGARA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Singkil, Hj. Rosnah, turut hadir dalam pertemuan bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Dr. Wihaji, di Kantor Bupati Aceh Tenggara.

Kedatangan Menteri Wihaji beserta rombongan disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tenggara.

Baca Juga:

• PDDI Jakarta Utara Himpun 4.153 Kantong Darah, Dekati Target Semester I 2026

Hj. Rosnah mengatakan kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari undangan resmi yang ditindaklanjuti atas arahan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil.

"Kami diundang menghadiri acara ini bersama para kabid dari Aceh Singkil atas perintah Bapak Bupati," ujar Rosnah saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu.

Ia menambahkan, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperkuat kinerja perangkat daerah, khususnya dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

"Kehadiran kami mengikuti acara Bapak Menteri yang dihadiri seluruh kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan BKKBN dari 23 kabupaten/kota di Aceh," katanya.

Menurut Rosnah, hasil dari pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas di daerah, termasuk program pendampingan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan arahan kepala daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan sendiri memiliki tugas pokok membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tugas tersebut mencakup perumusan kebijakan, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan hak perempuan, hingga pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

Selain itu, dinas juga bertanggung jawab dalam penguatan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta pelaksanaan program pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan perlindungan hukum bagi perempuan.

Rosnah menegaskan, seluruh program tersebut akan terus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.*

(ad)