Dua rekomendasi tersebut diberikan kepada Gereja Pantekosta Tabernakel (GPT) Kristus Jawaban di Medan Amplas dan Masjid Al Hidayah Royal Sumatera di Medan Tuntungan.

Baca Juga:

• Drainase Jalan Gaperta Diperbesar, Rico Waas Harap Genangan dan Banjir Berkurang

"Kalau kita ini saling menguatkan. Kunci kita bisa maju ini apabila perbedaan yang kita miliki ini kita rawat," ujar Rico di hadapan jajaran FKUB, Forkopimda, tokoh agama dan camat se-Kota Medan.

Dia meminta pemerintah, FKUB, tokoh agama hingga jajaran kewilayahan peka terhadap persoalan sosial yang muncul di masyarakat. Menurut Rico, persoalan kecil dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak segera ditangani.

"Kita diuji ketangguhan kita di dalam berbicara harmonisasi umat beragama. Hal-hal kecil apabila tidak dirawat dengan baik bisa melebar ke mana-mana, bisa membesar, dan akhirnya merusak antara kita satu dengan lainnya," katanya.

Rico mencontohkan penyelesaian persoalan pendirian GPT Kristus Jawaban di Medan Amplas. Menurutnya, terbitnya rekomendasi dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) rumah ibadah tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak.

Dia mengapresiasi FKUB, Kementerian Agama, Forkopimda, TNI-Polri, organisasi masyarakat keagamaan serta jajaran kewilayahan yang ikut mengawal proses tersebut. PBG GPT Kristus Jawaban sebelumnya diterbitkan Pemko Medan pada 8 September 2026.

"Ini bisa terjadi karena banyak pihak yang membantu, yang memberikan atensi. Perjalanan yang begitu panjang telah sampai pada titik ini, problematika itu bisa kita selesaikan bersama-sama, tidak sendirian," ungkap Rico.

Rico menegaskan upaya menjaga kerukunan tidak berhenti setelah persoalan pendirian rumah ibadah selesai. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus tetap hadir ketika ada warga yang membutuhkan pendampingan agar hak beribadah dapat terpenuhi sesuai aturan.

"Pekerjaan kita semua tidak berhenti di hari ini. Kami meyakini pasti akan ada orang-orang, umat-umat yang membutuhkan kehadiran kita semua, asistensinya, perhatian, pendampingannya agar seluruh kebutuhan, hak-haknya terpenuhi," tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Rico juga meminta para camat mengikuti pendidikan dan pelatihan mitigasi konflik secara serius. Menurutnya, karakter sosial dan persoalan di setiap wilayah berbeda sehingga penanganannya tidak dapat disamakan.

"Bagaimana menyelesaikan problem di Amplas akan berbeda dengan di Medan Baru, Medan Tembung, Marelan, Belawan, Tuntungan. Pasti berbeda-beda," jelasnya.

Dia menilai camat tidak hanya perlu memahami administrasi pemerintahan, tetapi juga kondisi masyarakat di wilayahnya, termasuk hubungan antarwarga, sosial, ekonomi dan pendidikan.

Rico juga meminta FKUB memberikan masukan mengenai karakter sosial dan kultur masing-masing wilayah sebagai bahan pemerintah dalam melakukan mitigasi sejak dini.

"Kita mengharapkan agar Kota Medan ini selalu tetap dalam keadaan harmonis. Kita berdampingan saling menghormati satu dengan lainnya," katanya.

Sementara itu, Pendeta Michael Saimima, pimpinan GPT Kristus Jawaban, mengapresiasi Pemko Medan dan pihak terkait atas terbitnya PBG untuk rumah ibadah tersebut.

Menurut Michael, proses penerbitan dokumen tersebut berlangsung relatif cepat setelah berkas resmi diajukan.

"Saya mengapresiasi kinerja Pemko Medan. Kalau dihitung dari sejak peristiwa viral hingga terbitnya PBG pada 8 September, hanya memakan waktu sekitar dua bulan, bahkan sejak berkas masuk tidak sampai satu bulan," ujar Michael.

Sebelumnya, persoalan GPT Kristus Jawaban di Medan Amplas sempat mendapat perhatian setelah video protes warga terkait penggunaan bangunan untuk kegiatan ibadah beredar di media sosial.

Pemko Medan bersama FKUB dan unsur terkait kini mendorong pendekatan komunikasi serta mitigasi dini untuk menjaga kehidupan antarumat beragama tetap kondusif.* (dh)

Zakiyuddin hadir bersama istrinya, Martinijal Zakiyuddin Harahap, dan putrinya, Syifa Ramadhani Harahap. Mereka ikut melayani para lansia yang datang dari sejumlah kecamatan di Kota Medan.

Baca Juga:

• Sasar Warga Terabaikan, Rico Waas Cairkan Bansos PKH Makmur Rp 800 Ribu untuk 10 Ribu Lansia dan Disabilitas Medan

Kegiatan tersebut digelar Yayasan Lansia Merdeka Indonesia. Zakiyuddin mengapresiasi konsistensi yayasan dalam menjalankan kegiatan sosial, terutama membantu masyarakat lanjut usia.

Menurut Zakiyuddin, kepedulian sosial tidak selalu berkaitan dengan kemampuan finansial. Kemauan, niat baik dan keikhlasan untuk berbagi juga dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kalau setiap kecamatan ada yayasan seperti ini, insyaallah masyarakat Kota Medan tidak akan lagi ada yang susah," ujar Zakiyuddin.

Ia juga mengapresiasi kegiatan pembagian makanan yang rutin dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat. Selain membantu kebutuhan lansia, kegiatan tersebut dinilai dapat mempererat silaturahmi dan kepedulian antarsesama.

Zakiyuddin mengatakan berbagai bantuan yang diberikan yayasan turut membantu pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat. Bantuan tersebut antara lain makanan, beras, roti, buah-buahan hingga pembangunan fasilitas umum.

Dia mengajak camat, lurah dan kepala lingkungan ikut membiasakan diri berbagi serta membantu warga yang membutuhkan. Zakiyuddin juga menyatakan dukungannya terhadap kegiatan sosial yang dijalankan Yayasan Lansia Merdeka Indonesia.

Ketua Umum Yayasan Lansia Merdeka Indonesia Hartono Tjandra mengatakan pihaknya rutin membagikan makanan amal setiap Selasa dan Jumat kepada sekitar 350 lansia.

Program tersebut telah berjalan hampir tiga tahun dan terbuka bagi masyarakat berusia 55 tahun ke atas tanpa membedakan agama.

Selain makanan bagi lansia, yayasan juga membagikan dua kilogram beras dan tiga bungkus mi setiap Rabu kepada sekitar 200 pengemudi becak.

Yayasan turut membantu pembangunan fasilitas umum. Salah satunya Jembatan Perintis sepanjang 140 meter di Langkat yang ditargetkan diresmikan sekitar dua bulan mendatang.

Hartono menambahkan, pihaknya juga menyerahkan 21 kursi roda melalui Pemerintah Kota Medan untuk disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada salah satu penerima.

Hartono menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang selama ini mendukung berbagai kegiatan sosial Yayasan Lansia Merdeka Indonesia.* (dh)

Saat peninjauan, bangunan lama puskesmas telah dibongkar. Pekerja kini mulai mengerjakan fondasi untuk pembangunan gedung baru.

Baca Juga:

• Medan Dikepung Kabut Asap Hingga ISPA Tembus 196 Ribu Kasus, Rico Waas Minta Warga Waspada

Rico Waas mengatakan pembenahan puskesmas tidak hanya berfokus pada kondisi fisik bangunan, tetapi juga harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan.

"Kami ingin wajah dunia kesehatan Kota Medan ini jauh semakin baik lagi," kata Rico.

Menurut Rico, masih terdapat puskesmas yang fasilitasnya belum memberikan kenyamanan optimal bagi masyarakat, baik dari ruang tunggu maupun fasilitas pelayanan.

Karena itu, Pemko Medan membangun tiga puskesmas baru dan melakukan rehabilitasi besar terhadap 28 puskesmas lainnya. Tiga puskesmas baru tersebut yakni Puskesmas Glugur Darat, Puskesmas Jalan Bunga Melati di Kecamatan Medan Tuntungan, dan Puskesmas Jalan Rengas Pulau di Kecamatan Medan Marelan.

Ketiga puskesmas baru dirancang memiliki dua lantai dengan luas sekitar 1.200 meter persegi. Selain bangunan yang lebih luas, fasilitas tersebut juga disiapkan dengan instalasi gawat darurat (IGD) 24 jam.

Rico mengatakan keberadaan IGD di puskesmas dapat menjadi pilihan bagi masyarakat ketika menghadapi kondisi darurat, sebelum menentukan apakah harus mendapat penanganan di rumah sakit.

"Kalau terjadi emergency, ada opsi apakah harus ke rumah sakit atau bisa ke Puskesmas yang memiliki IGD ini," ujarnya.

Rico menargetkan pembangunan tiga puskesmas baru dan rehabilitasi 28 puskesmas lainnya selesai sebelum akhir 2026, tepatnya pada minggu ketiga Desember.

Namun, dia menegaskan pembenahan fasilitas harus disertai peningkatan kualitas pelayanan tenaga kesehatan.

"Jangan nanti sudah dibangun baru pelayanannya tidak bagus. Sayang sekali. Kami juga sambil merancang agar nantinya pelayanannya jauh lebih baik dengan fasilitas yang lebih baik," katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, jumlah personel nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing puskesmas. Pemko Medan juga akan memperhatikan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pembenahan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang terpenting kualitasnya yang kita tingkatkan. Cara melayaninya, dokter-dokternya apa kebutuhannya, apakah pelatihan yang lebih baik lagi, cara melayani masyarakatnya yang lebih baik lagi, itu yang kami mau," ujar Rico.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Surya Syahputra Pulungan mengatakan pengoperasian IGD 24 jam membutuhkan kesiapan sumber daya manusia secara lengkap.

Kesiapan tersebut mencakup dokter, tenaga kesehatan pendukung, farmasi, pelayanan obat dan unsur lainnya. Karena itu, penerapan layanan IGD 24 jam akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kesiapan SDM.

Rico juga meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan pelayanan tenaga kesehatan yang dinilai tidak baik. Menurutnya, evaluasi pelayanan dapat dilakukan sebelum pembangunan fisik selesai.

"Jangankan harus sudah selesai bangunannya, kalau sekarang pun tenaga medisnya tidak bagus, tinggal laporkan ke kita biar nanti diperiksa. Kita benahi," tegasnya.

Pemko Medan menargetkan pembangunan dan rehabilitasi puskesmas tersebut tidak hanya memperbaiki fasilitas kesehatan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (dh)

JAKARTA – Ketua Bidang Politik DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyoroti aturan Pemilu yang dinilainya terus mengalami perubahan dari satu periode ke periode berikutnya.

Menurut Bestari, kondisi tersebut menunjukkan pembentuk undang-undang belum berhasil menghasilkan aturan Pemilu yang dapat menjadi aturan jangka panjang atau legacy.

Baca Juga:

• Harga Ayam di Sumut Tembus Rp50.550 per Kg, UMKM Kuliner Mulai Terjepit

Bestari mengingatkan bahwa Indonesia sebelumnya pernah mengalami pelaksanaan pemilu yang terpisah-pisah.

Kondisi tersebut kemudian mendorong munculnya gagasan untuk menyatukan pelaksanaan pemilu.

"Kita pernah mengalami hal itu. Pileg, apa, pemisahan pemilu. Pemisahan pemilu pada waktu itu kita pernah merasakannya bagaimana setiap bulan ada pemilukada bahkan," kata Bestari kepada wartawan, Jumat (25/9).

"Sehingga timbullah kemudian pemikiran untuk menyatukan. Kan begitu. Nah, saya hari ini kita melihat lagi antara ini (Pileg) dengan yang ini (Pilpres) kita pisahin lagi yuk. Kok enggak kelar-kelar gitu ya?" sambungnya.

Bestari mempertanyakan mengapa aturan mengenai Pemilu belum dapat menjadi regulasi yang berlaku secara konsisten dalam jangka panjang.

"Urusan pemilu ini kok enggak bisa jadi legacy, padahal mereka-mereka yang bikin dulu mungkin sekarang ikut bikin," ujarnya.

Meski demikian, Bestari mengatakan PSI belum ingin menyampaikan sikap lebih jauh mengenai wacana pemisahan Pileg dan Pilpres.

Menurut dia, partainya masih menunggu ruang pembahasan yang sesuai untuk menyampaikan pandangannya.

"Namun, tentu ini kami belum bisa berkomentar lebih banyak karena isyarat dari MK itu kan mengatakan bahwa yang kelima tuh, ada lima isyarat," katanya.

Bestari kemudian menyinggung putusan MK yang memuat sejumlah arahan bagi pembentuk undang-undang, termasuk pentingnya partisipasi publik dan keterlibatan partai politik nonparlemen dalam pembahasan aturan Pemilu.

"Yang kelima mengatakan mensyaratkan kepada pembuat undang-undang untuk mengajak masyarakat untuk membahas, komponen masyarakat untuk membahas, dan juga partai politik non-parlemen," ujar Bestari.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memutuskan bahwa mulai 2029, penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pemilu daerah atau lokal dipisahkan.

Pemilu nasional mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden.

Sementara Pemilu daerah mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta gubernur, bupati, dan wali kota.

Dalam putusan lain, MK menegaskan bahwa pemisahan tersebut tetap mempertahankan keserentakan pemilihan anggota DPR dan DPD dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dengan demikian, pemisahan yang dimaksud bukan berarti Pileg DPR dan DPD dipisahkan dari Pilpres.

Bestari mengatakan PSI hingga kini belum memiliki ruang untuk menyampaikan pandangannya secara langsung kepada pihak yang ditugaskan sebagai pembentuk undang-undang sebagaimana amanat putusan MK.

Karena itu, menurut dia, terlalu dini bagi PSI untuk menyatakan persetujuan ataupun penolakan terhadap wacana pemisahan Pileg dan Pilpres.

"Sehingga sampai saat ini, kami belum bisa menyampaikan pendapat-pendapat kami kepada mereka-mereka yang ditugaskan gitu ya, sebagai pembuat undang-undang dari amanah keputusan MK tersebut. Belum bisa menyampaikan pendapat apa pun," katanya.

Meski begitu, Bestari menyayangkan perubahan aturan Pemilu yang terus terjadi dari satu periode ke periode berikutnya.

"Namun sangat disayangkan ternyata dari sini dan ke belakang itu belum berhasil membuat undang-undang yang bisa menjadi legacy ke depan, bisa digunakan 5, 10, 15, 20, 30 tahun ke depan," ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan yang menjadi sorotan PSI bukan hanya substansi mengenai pemisahan Pemilu, tetapi juga konsistensi pembentuk undang-undang dalam menyusun regulasi.

"Ya, tentu kita menunggu saat yang tepat untuk menyampaikan itu, tidak obral tanggapan. Namun kami menanggapi sisinya adalah terkait dengan inkonstistensinya lembaga pembuat undang-undang ini sehingga setiap masa pemilu harus berdalih dengan menyempurnakan undang-undang itu," kata Bestari.

Bestari berharap pembahasan perubahan UU Pemilu dilakukan secara mendalam sehingga menghasilkan aturan yang dapat digunakan dalam jangka panjang dan mengurangi potensi munculnya gugatan baru di MK.

"Setiap tahun itu selalu ada perubahan. Kita berharap pada tahun ini PSI berharap kalaupun memang itu sudah menjadi amanah daripada keputusan MK untuk membuat undang-undang, mohon didalami betul agar dia menjadi legacy ke depan," ujarnya.

"Dan tidak lagi digugat ya dikarenakan sebagian pihak atau masyarakat merasa tidak puas karena hak-hak mereka terbrangus mungkin," tutup Bestari.* (kp/ad)

Pemerintah memang tengah menyiapkan penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri serta mematangkan opsi pendidikan tinggi gratis di PTN. Pada 23 September 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan telah menghitung kebutuhan pembiayaan dan menyiapkan sejumlah skema pelaksanaan pendidikan tinggi gratis.

Baca Juga:

• Diam Saat Prabowo Sebut Pakar "Goblok", Ekspresi Datar Kaesang Tuai Spekulasi Publik

"Sejatinya, regulasi pendidikan gratis sudah diamanatkan dalam skema Wajib Belajar 13 Tahun dalam UU Sisdiknas," kata Muzammil dalam keterangan tertulis kepada Mistar, Kamis (24/9/2026).

Ia menilai lemahnya pengawasan serta celah regulasi masih dapat membuka ruang komersialisasi pendidikan. Karena itu, menurutnya, pembebasan biaya masuk maupun SPP perlu disertai pembenahan sistem pendidikan secara menyeluruh untuk menjamin akses dan kualitas pembelajaran.

Muzammil juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Ia meminta penyaluran anggaran tersebut dievaluasi agar penggunaannya lebih terarah pada peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Selain anggaran, ia menyoroti tata kelola pendidikan yang saat ini tersebar di sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

"Pemisahan wewenang ini dapat memicu hambatan birokrasi, ego sektoral serta inefisiensi alokasi anggaran," tuturnya.

Sebagai usulan, Muzammil mendorong agar tata kelola pendidikan diintegrasikan dalam satu kementerian yang fokus menangani seluruh jenjang pendidikan.

Menurut dia, integrasi tersebut dapat membuat perencanaan kebijakan dan anggaran lebih terarah, termasuk memastikan alokasi anggaran pendidikan dapat menjangkau pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Sementara itu, Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan biaya pendidikan di sekolah negeri mulai SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus gratis. Pemerintah kemudian menggelar rapat terbatas untuk membahas penerapannya, dengan pendidikan tinggi gratis masih dalam tahap penyusunan skema dan perhitungan pembiayaan.

Dengan demikian, rencana pendidikan gratis pemerintah saat ini masih berada dalam tahap penyiapan kebijakan, terutama untuk jenjang perguruan tinggi negeri.* (dh)

Hal itu disampaikan Guru Dayah Miftahul Jannah Lamreung, Tgk Muhammad Ridha, dalam khutbah Jumat di Masjid Al Ittihadiyah Kemukiman Lamreung, Aceh Besar, Jumat (25/9/2026).

Baca Juga:

• Utang Puasa Ramadan Belum Dibayar? Ini Batas Waktu dan Tata Cara Qadhanya

Menurut dia, pakaian fisik berfungsi menutup tubuh dan aurat, sedangkan pakaian takwa berkaitan dengan upaya menjaga hati dan jiwa dari berbagai penyakit batin seperti kesombongan, riya dan perbuatan dosa.

Orang yang memiliki pakaian takwa, kata dia, akan berusaha menjaga perkataan, perbuatan dan niat agar tetap berada di jalan yang diridai Allah SWT.

Tgk Muhammad Ridha kemudian mengutip Surat Al-A'raf ayat 26 yang menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan pakaian kepada manusia untuk menutup aurat sekaligus sebagai perhiasan. Dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa pakaian takwa merupakan yang terbaik.

Menurutnya, ayat tersebut menjadi pengingat agar manusia mensyukuri nikmat Allah SWT sekaligus senantiasa meningkatkan ketakwaan dan menjauhi kemaksiatan.

Dia juga menguatkan pesannya dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada."

Tgk Muhammad Ridha mengajak umat Islam menjadikan pakaian sebagai sarana untuk menjaga aurat dengan baik, sopan dan sesuai syariat. Di saat yang sama, umat juga diminta menjaga hati dan jiwa dengan ketakwaan.

"Pada saat bersamaan dengan menjaga aurat, mari kita hiasi hati dan jiwa kita dengan pakaian takwa agar hidup kita mulia di dunia dan selamat di akhirat," pungkasnya.* (dh)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan sistem pembayaran nontunai sekali bayar bagi penumpang Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang).

Sistem tersebut memungkinkan penumpang melakukan satu kali pembayaran untuk satu perjalanan, meski harus transit atau berganti koridor maupun armada bus.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya: Lulusan PKN II Harus Buktikan Perubahan Nyata bagi Masyarakat

Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan sistem pembayaran terintegrasi tersebut menjadi bagian dari modernisasi layanan transportasi BRT Mebidang.

Hal itu disampaikan Yuda dalam Temu Pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (25/9/2026).

Yuda mengatakan BRT Mebidang dijadwalkan beroperasi penuh mulai 8 Desember 2026. Saat ini, layanan tersebut masih dalam tahap uji coba sehingga jumlah bus yang beroperasi masih terbatas.

BRT Mebidang sebelumnya diluncurkan pada Agustus 2026 di Stasiun Terminal Lubukpakam.

"Pada tanggl 8 Desember seluruh bus dengan jumlah 30 akan hadir di Sumut dan sudah bisa melayani masyarakat di Mebidang," ucapnya.

Sebanyak 30 bus disiapkan untuk melayani masyarakat di kawasan Medan, Binjai, dan Deliserdang.

Rinciannya, 14 unit akan melayani Koridor 11 rute Teladan–Terminal Lubukpakam, 13 unit melayani Koridor 12 rute Simpang Barat–Binjai, sedangkan tiga unit lainnya disiapkan sebagai armada cadangan.

Selama masa uji coba, masyarakat masih dapat menggunakan layanan BRT Mebidang secara gratis.

Setelah beroperasi penuh, tarif yang direncanakan sebesar Rp4.300 untuk penumpang umum.

Sementara tarif bagi penumpang kategori khusus, seperti pelajar, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, direncanakan sebesar Rp3.000.

Untuk pembayaran, Pemprov Sumut menyiapkan sistem nontunai atau cashless menggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE) dan QRIS melalui skema Scan & Tap.

Dengan sistem tersebut, penumpang tidak perlu membayar kembali ketika berpindah bus atau koridor selama masih berada dalam satu perjalanan dan tidak keluar dari koridor layanan.

Yuda memberikan contoh perjalanan dari Lubukpakam menuju kawasan Amplas hingga melanjutkan perjalanan ke Pos Blok.

"Contohnya kita dari Pakam sampai ke Amplas atau on-corridor yanga ada di SM Raja. Kemudian penumpang turun di situ karena mau menuju Pos Blok, maka tidak akan bayar lagi. Cukup sekali bayar, setelah itu nunggu bus selanjutnya ke Pos Blok maka tidak akan bayar lagi selama tidak keluar dari koridor. Itu rencana kita supaya tidak membenai masyarakat," terangnya.

BRT Mebidang merupakan salah satu Proyek Strategis Daerah (PSD) Pemprov Sumut yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten dan kota.

Layanan tersebut menghadirkan transportasi massal berbasis bus listrik untuk kawasan Medan, Binjai, dan Deliserdang.

Pengembangan BRT Mebidang ditujukan untuk membantu mengurangi kemacetan dan polusi sekaligus menyediakan pilihan transportasi umum yang lebih modern dan ramah lingkungan.

Selain menyiapkan sistem pembayaran terintegrasi, pembangunan infrastruktur halte pada koridor utama atau on-corridor juga terus dilakukan secara bertahap di sejumlah ruas jalan utama Kota Medan.

Pembangunan halte tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan BRT Mebidang dan mendorong terbentuknya sistem transportasi publik Sumatera Utara yang lebih modern, terintegrasi, dan mudah digunakan masyarakat.* (ad)

MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif, berintegritas, dan mampu menghasilkan perubahan nyata bagi organisasi maupun masyarakat.

Menurut Surya, keberhasilan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II tidak cukup hanya dengan memperoleh sertifikat kelulusan.

Baca Juga:

• 3.001 Massa ATUR Jakarta Geruduk Istana, Warga Kelapa Dua Wetan Desak Pemerintah Tetapkan Wilayahnya sebagai Lokasi Reforma Agraria

Pesan tersebut disampaikan Surya saat menutup PKN Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (25/9/2026).

"Keberhasilan PKN Tingkat II tidak diukur dari sertifikat kelulusan yang diterima hari ini, melainkan dari sejauh mana gagasan tersebut benar-benar diimplementasikan dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat," ujar Surya.

Dalam kesempatan tersebut, Surya juga menyampaikan refleksinya mengenai pentingnya integritas bagi pejabat publik.

Ia mengutip pengalamannya saat mengikuti pembekalan kepemimpinan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Menurut Surya, pemahaman mengenai aspek teknis pemerintahan hanya menjadi sebagian dari kunci keberhasilan seorang pemimpin.

Bagian lainnya berkaitan dengan hati nurani atau kalbu.

"Integritas itu jujur, dan jujur itu identik dengan baik, baik dalam perilaku maupun perbuatan yang tidak melanggar ketentuan peraturan. Integritas adalah ukuran yang harus terus kita pertahankan," tegasnya.

Surya mengatakan kepemimpinan yang memiliki integritas merupakan fondasi penting dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Karena itu, alumni PKN Tingkat II diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di instansi masing-masing.

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN LAN RI Erna Irawati dalam kesempatan yang sama memaparkan empat kompetensi utama yang perlu dimiliki seorang pemimpin.

Keempat kompetensi tersebut yakni kemampuan mengelola diri sendiri, mengelola orang lain, mengelola kinerja, dan mengelola perubahan.

Erna mengatakan dinamika perubahan yang berlangsung cepat membuat tantangan birokrasi tidak hanya berkaitan dengan transformasi digital.

Pemimpin juga harus memiliki kesiapan menghadapi berbagai situasi krisis.

Karena itu, seorang pemimpin dituntut untuk terus belajar atau continuous learning.

"Kunci dari perubahan adalah belajar. Pemimpin ketika berhenti belajar, organisasinya tidak akan tumbuh. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang meninggalkan legacy (warisan kebermanfaatan) yang dimulai dari proses transformasi," tutur Erna.

Erna juga mengingatkan agar proyek perubahan yang telah dirancang peserta PKN tidak berhenti setelah pelatihan selesai.

Proyek tersebut diharapkan terus dilanjutkan dan dikembangkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumut Agustinus Panjaitan mengatakan PKN Tingkat II Angkatan XII mengusung tema

"Kepemimpinan Adaptif dalam Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana untuk Mewujudkan Resiliensi dan Daya Saing Daerah".

Pelatihan berlangsung sejak 20 Mei hingga 25 September 2026 dan diikuti 49 peserta dari berbagai instansi.

Peserta berasal dari Pemerintah Provinsi Sumut, Kejaksaan Agung RI, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara, serta beberapa daerah lainnya seperti Kampar dan Pasaman Barat.

"Dari total 49 peserta, sebanyak 48 orang dinyatakan LULUS, sementara 1 orang ditunda kelulusannya dikarenakan sakit," papar Agustinus.

Berbeda dengan angkatan sebelumnya yang mengunjungi lokasi best practice, Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Angkatan XII dilaksanakan langsung di lokasi pascabencana di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dari hasil kajian lapangan tersebut, para peserta merumuskan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat penanganan bencana dan pelayanan kepada masyarakat.

Rekomendasi tersebut antara lain penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana berbasis data, perlindungan dan perawatan kelompok rentan pascabencana, transformasi kepemimpinan melalui kolaborasi dan kearifan lokal, serta pemulihan pelayanan publik pascabencana.

Rangkaian PKN Tingkat II Angkatan XII kemudian ditutup dengan pemberian apresiasi kepada lima peserta terbaik serta penyerahan rekomendasi kebijakan atau policy brief kepada pemerintah daerah.* (ad)

JAKARTA – Sebanyak 3.001 massa yang tergabung dalam Aliansi Tanah untuk Rakyat (ATUR) Jakarta menggelar aksi di sekitar Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/9/2026), bertepatan dengan momentum Hari Agraria Nasional.

Massa membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan agraria di wilayah perkotaan. Mereka mengangkat tema "Tanah untuk Rakyat, Bukan untuk Mafia!"

Baca Juga:

• Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, Ini Alasannya

Koordinator Aksi ATUR Jakarta mengatakan persoalan reforma agraria tidak hanya terjadi di wilayah pedesaan.

Menurut dia, Jakarta juga menghadapi persoalan ketimpangan penguasaan tanah.

"Reforma Agraria tidak boleh berhenti di desa. Jakarta juga menyimpan ketimpangan agraria yang nyata. Di tengah tingginya nilai tanah dan pesatnya pembangunan, masih banyak rakyat yang bahkan belum memperoleh kepastian atas tanah dan ruang hidupnya sendiri," ujar Koordinator Aksi ATUR Jakarta.

Tujuh Tuntutan ATUR Jakarta

Dalam aksi tersebut, ATUR Jakarta membawa tujuh tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, mewujudkan reforma agraria perkotaan dengan menempatkan kampung kota dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai subjek, bukan objek penataan.

Kedua, menghentikan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di Jakarta dengan menegaskan fungsi sosial tanah.

Ketiga, menuntaskan konflik agraria dan persoalan PTSL serta memberantas mafia tanah secara transparan dan berkeadilan.

Keempat, melindungi kampung kota yang menjadi tempat tinggal buruh, pedagang kecil, pekerja informal, dan kelompok masyarakat lainnya.

Kelima, menghentikan penggusuran paksa tanpa penyelesaian hak masyarakat.

Keenam, melakukan audit terhadap Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan (HPL) terlantar yang dikuasai korporasi di DKI Jakarta.

Ketujuh, membentuk lembaga penyelenggara reforma agraria di bawah Presiden untuk membantu penyelesaian konflik agraria.

UU Reforma Agraria Telah Disahkan DPR

Tuntutan mengenai pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria muncul bersamaan dengan disahkannya RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi Undang-Undang oleh DPR pada 22 September 2026.

Dalam proses pembahasannya, RUU tersebut mengalami perubahan dari draf awal.

Draf awal terdiri atas 16 bab dan 70 pasal, sedangkan regulasi yang telah disahkan terdiri atas 14 bab dan 53 pasal.

UU tersebut mengatur penyelenggaraan reforma agraria, termasuk kelembagaan, penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak atas tanah, redistribusi tanah, serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria.

Kementerian ATR/BPN menyebut lembaga penyelenggara reforma agraria atau LPRA akan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Lembaga tersebut dirancang untuk menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta membantu penyelesaian konflik agraria.

Warga Kelapa Dua Wetan Ajukan Lokasi Prioritas

Seiring disahkannya UU Reforma Agraria tersebut, Forum Warga RW 06 Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, menyatakan dukungan terhadap tuntutan ATUR Jakarta.

Wilayah tersebut disebut dihuni sekitar 600 kepala keluarga sejak 1980-an dan telah menghadapi persoalan agraria selama lebih dari 30 tahun.

Forum Warga RW 06 Kelapa Dua Wetan kemudian mengajukan permohonan penetapan wilayah mereka sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Perkotaan.

"Kami mendukung 7 tuntutan ATUR Jakarta. RW 06 Kelapa Dua Wetan adalah contoh nyata ketimpangan agraria perkotaan. Kami mohon negara hadir melalui UU baru ini. Tanah untuk rakyat, bukan untuk mafia," tegas Oloan Rajagukguk, Ketua Forum Warga RW 06 Kelapa Dua Wetan.

Surat permohonan bernomor 09/FW-RW06-KDW/LPRA/IX/2026 tersebut disebut telah dilayangkan kepada lembaga penyelenggara reforma agraria dan Kementerian ATR/BPN.

Dengan disahkannya UU Pengaturan Reforma Agraria, penyelesaian konflik pertanahan kini memiliki kerangka hukum baru.

Pemerintah juga masih perlu menyiapkan sejumlah aturan turunan untuk menjalankan ketentuan dalam undang-undang tersebut.* (ad)

BATU BARA — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berupaya mengoptimalkan pemenuhan hak integrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Salah satunya melalui pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilaksanakan bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) Medan.

Baca Juga:

• Ombudsman Temukan Dugaan Pungli Rp150 Ribu per Pekan di Lapas Cibinong, Kalapas: Tidak Ada

Kegiatan ini diikuti oleh 36 warga binaan yang tengah dipersiapkan untuk diusulkan mengikuti program integrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak enam Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas Medan hadir secara langsung untuk melakukan wawancara serta penggalian informasi terhadap warga binaan.

Proses tersebut mencakup pengumpulan data mengenai latar belakang warga binaan, kondisi sosial, riwayat keluarga, serta perkembangan perilaku selama menjalani masa pidana di Lapas.

Data yang diperoleh melalui proses Litmas selanjutnya menjadi bahan bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyusun laporan dan memberikan rekomendasi terkait kelayakan warga binaan untuk memperoleh program integrasi.

Pelaksanaan Litmas menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan pemenuhan hak integrasi WBP dilakukan secara objektif, transparan, dan tepat sasaran, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berkomitmen memberikan fasilitasi dan dukungan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Litmas.

Koordinasi dengan Bapas Medan juga terus diperkuat guna mendukung proses pembinaan serta mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali berperan secara positif di tengah masyarakat.

Melalui sinergi antara Lapas Labuhan Ruku dan Bapas Medan, diharapkan proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan dapat berjalan secara optimal serta memberikan manfaat bagi warga binaan, keluarga, dan masyarakat.* (ad)

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Menurut Teddy, pembentukan BPGMN merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus berulang setiap tahun.

Baca Juga:

• Wali Kota Binjai Amir Hamzah Lantik Sofyan Syahputra Jadi Kadisdik, 76 Kepala Sekolah Dapat SK

Pertemuan itu berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Teddy mengatakan Prabowo secara langsung mendengarkan pandangan para ahli untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai persoalan pengelolaan gambut.

"Mendengar langsung dari para ahli menjadi langkah penting untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang," ujar Teddy, dalam siaran pers, Jumat (25/9/2026).

Teddy mengatakan BPGMN nantinya akan melibatkan para ilmuwan dan profesional.

Pelibatan tersebut diarahkan untuk memperkuat sejumlah upaya, mulai dari pencegahan kebakaran, riset, pemetaan kawasan, hingga pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas.

Menurut Teddy, langkah tersebut menjadi bagian dari pengelolaan kawasan gambut yang lebih komprehensif.

Selain pembentukan BPGMN, pemerintah juga akan memperkuat operasi di lapangan untuk menangani karhutla.

Satgas Darat akan dioptimalkan agar dapat merespons dan menangani kebakaran secara langsung di lokasi.

Dengan begitu, kebakaran diharapkan dapat ditangani sedini mungkin sebelum meluas.

Teddy mengatakan pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan pompa air sebagai bagian dari penguatan penanganan karhutla.

Pompa portabel dan pengeboran dangkal akan dimanfaatkan untuk mendukung respons terhadap kebakaran, terutama di kawasan gambut yang memiliki karakteristik khusus.

Menurut Teddy, kawasan gambut membutuhkan penanganan cepat karena kondisi lahannya memiliki tantangan tersendiri ketika terjadi kebakaran.

Pemerintah juga menilai keterlibatan masyarakat sekitar kawasan gambut menjadi bagian penting dalam pencegahan karhutla.

Teddy menekankan pentingnya peran perangkat desa dan masyarakat melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Masyarakat yang tinggal paling dekat dengan kawasan gambut dinilai memiliki posisi strategis untuk melakukan pencegahan sekaligus memberikan respons awal ketika kebakaran terjadi.

Pendekatan tersebut, kata Teddy, menggabungkan pengetahuan ilmiah, teknologi, penguatan operasi di lapangan, serta pengalaman masyarakat dalam pengelolaan kawasan gambut.

"Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang," ujar dia.

Pembentukan BPGMN dan penguatan penanganan karhutla tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat pengelolaan kawasan gambut sekaligus menjaga ekosistem dan mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.* (km/ad)

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan seluruh sekolah negeri di Indonesia saat ini telah gratis.

Kebijakan tersebut berlaku mulai dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA dan SMK negeri.

Baca Juga:

• Wali Kota Binjai Amir Hamzah Lantik Sofyan Syahputra Jadi Kadisdik, 76 Kepala Sekolah Dapat SK

Meski demikian, Mu'ti tidak menjelaskan secara langsung apakah seluruh siswa di sekolah negeri benar-benar terbebas dari pembayaran SPP.

Ia menegaskan bahwa sekolah negeri mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut Mu'ti, setiap sekolah negeri memperoleh dana BOS.

Sementara itu, siswa yang mendapatkan bantuan tersebut tidak bisa sekaligus menerima Program Indonesia Pintar (PIP).

"Semua sekolah mendapatkan dana BOS, dan siswa tidak bisa mendapatkan PIP," tutupnya.

Pernyataan Abdul Mu'ti muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan agar biaya pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi negeri dapat digratiskan.

Prabowo mengatakan akses pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri, harus dapat dijangkau secara luas oleh masyarakat.

"Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," kata Prabowo dikutip dari laman resmi Sekretariat Presiden, Senin (21/9/2026).

Prabowo juga menjelaskan sumber pendanaan untuk mewujudkan pendidikan gratis tersebut.

Ia menyebut pemerintah dapat menggunakan uang negara yang selama ini hilang akibat korupsi.

"Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? uangnya dari yang dikorupsi, yang dicolong, yang dikorupsi," ucapnya.

Menurut Prabowo, pemerintah terus bekerja selama dua tahun terakhir untuk memperbaiki berbagai persoalan pendidikan.

Ia menekankan perbaikan sekolah dan kesejahteraan guru tidak bisa ditunda.

"Sekolah-sekolah harus segera diperbaiki, atapnya runtuh, sekolah-sekolah enggak ada WC yang bagus, harus kita perbaiki. Gaji-gaji guru juga harus diperbaiki" pungkas Prabowo.

Persoalan pendidikan gratis juga pernah menjadi objek putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025, MK menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Putusan tersebut mencakup satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.

"Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat," bunyi amar keputusan MK.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan pendidikan dasar gratis berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Namun, MK juga menyatakan pemenuhan hak tersebut dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan negara.

"Oleh karena itu, peralihan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya berkenaan dengan memuat hak ekosob dapat dilakukan secara bertahap, secara merata, dan afirmatif tanpa memunculkan perlakuan diskriminatif," kata Enny.

Dengan demikian, isu pendidikan gratis saat ini mencakup dua hal yang perlu dibedakan, yakni kondisi sekolah negeri yang menurut Mendikdasmen telah gratis serta pelaksanaan kewajiban pendidikan dasar tanpa biaya sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK.* (km/ad)

BINJAI – Wali Kota Binjai Amir Hamzah melantik dan mengambil sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) penugasan kepada puluhan Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Pelantikan berlangsung di Halaman Pemko Binjai, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Binjai, Jumat (25/9/2026).

Baca Juga:

• Harga Ayam di Sumut Tembus Rp50.550 per Kg, UMKM Kuliner Mulai Terjepit

Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Wali Kota Binjai Nomor 100.3.3.3/562/IX/2026 tertanggal 25 September 2026.

Selain melantik pejabat pimpinan tinggi pratama, Amir Hamzah juga menyerahkan SK penugasan sekaligus melakukan penandatanganan fakta integritas kepada 76 Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kota Binjai.

Dalam sambutannya, Amir Hamzah menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik.

Ia menegaskan bahwa jabatan yang diberikan bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Jalankan tugas dengan berakhlak, bangun kerjasama dengan Instansi vertikal, serta bimbing staf di bawah agar pelayanan publik semakin optimal," ujarnya.

Amir Hamzah juga meminta para pejabat yang dilantik membangun sinergi dengan pimpinan, rekan kerja, serta seluruh jajaran pemerintahan untuk mendukung pembangunan Kota Binjai.

"Mari kita bekerja sama dengan baik demi kemajuan Kota Binjai dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat. Ada amanah yang besar didalamnya agar anak-anak kita memiliki masa depan," tegas Amir Hamzah.

Menurut Amir Hamzah, pembangunan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan profesi, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Binjai.

"Ini tugas kita agar anak-anak kita menjadi generasi yang cerdas, sehat, berkarakter, kreatif, mandiri dan yang paling penting memiliki daya saing," ungkapnya.

Usai dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, Sofyan Syahputra Siregar menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

"Alhamdulillah, hari ini saya masih diberi kesempatan oleh pimpinan untuk menjabat sebagai Kadis Pendidikan Kota Binjai. Amanah ini harus saya kerjakan dengan baik. Saya berharap semoga visi dan misi Pak Wali, yaitu Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan, dapat terwujud dengan baik," kata Sofyan.

Sofyan mengatakan dirinya akan menjalankan enam poin utama yang menjadi arahan Wali Kota Binjai.

Salah satunya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dan perbaikan gizi peserta didik.

"Enam program itu menjadi point utama yang harus dikerjakan agar Binjai menjadi kota yang lebih baik lagi, khususnya dalam bidang pendidikan. Untuk itu saya minta doa dari teman teman semua," jaraknya.

Sofyan juga menjelaskan jumlah Kepala Sekolah SD dan SMP yang mendapatkan SK penugasan dalam kegiatan tersebut.

"Ada sekitar 76 orang. Rinciannya dari guru menjadi Kepala Sekolah ada 44 orang. Sementara yang tetap ada 32 orang. Jumlah itu untuk SD dan SMP se-Kota Binjai," beber Sofyan.

Menurut Sofyan, pengangkatan para kepala sekolah tersebut telah mengikuti regulasi yang berlaku.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala sekolah yang selama ini telah mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik.

Sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, Sofyan mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Sekolah yang telah menjalankan tugas di bidang pendidikan.

Ia menyebut pengangkatan tersebut berkaitan dengan regulasi Permendikbud Nomor 7 Tahun 2025.

Setelah dipercaya menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, Sofyan juga ditanya mengenai statusnya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.

Sofyan mengaku belum mengetahui apakah dirinya masih dipercaya menduduki jabatan tersebut atau akan digantikan pejabat lain.

"Ini masih saya lihat dulu bang. Mudah-mudahan ada yang lebih baik dari saya menduduki jabatan itu agar bisa memajukan Koperasi dan UMKM di Binjai. Namun saya belum tau apakah masih menjabat atau belum," demikian tutup Sofyan Syahputra Siregar diakhir ucapannya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi SH., S.Sos., M.Kn., Sekdako Binjai Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.AP., para Kepala OPD, Kabag, Kaban, Camat, Lurah, sejumlah organisasi kemasyarakatan, serta seluruh Kepala Sekolah yang dilantik.* (ad)

JAKARTA – Silfester Matutina kembali menjadi sorotan setelah hanya lima hari menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

Silfester diangkat sebagai Komisaris Independen pada Jumat, 18 September 2026.

Baca Juga:

• Alexander Halim Mangkir Eksekusi dengan Alasan Sakit, Kejati Sumut Siapkan Dokter Independen

Pemberhentian itu disampaikan Senior Vice President (SVP) Sekretaris Perusahaan Pelindo Jasa Maritim, Tubagus Patrick, pada Kamis, 24 September 2026.

Menurut Tubagus, keputusan tersebut diambil setelah pemegang saham melakukan evaluasi dan mempertimbangkan berbagai hal.

Ia menyebut pengangkatan maupun pemberhentian anggota Dewan Komisaris merupakan kewenangan pemegang saham dan dilakukan melalui mekanisme korporasi.

"Dalam perkembangannya, setelah melakukan evaluasi dan mempertimbangkan berbagai hal, pemegang saham PT Pelindo Jasa Maritim telah memutuskan untuk memberhentikan Pak Silfester Matutina dari jabatan Komisaris Independen pada 23 September 2026," kata Tubagus, Kamis (24/9/2026).

Tubagus mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan.

"Kami menghargai perhatian dan pengawasan publik terkait hal ini sebagai masukan untuk terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik," ungkapnya.

Pengangkatan Silfester sebelumnya dilakukan melalui Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Sirkuler).

Ia menggantikan Eris Herryanto sebagai Komisaris Independen.

Nama Silfester menjadi perhatian publik bukan hanya karena pengangkatannya sebagai komisaris BUMN, tetapi juga karena status hukumnya.

Silfester merupakan terpidana dalam perkara fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada Silfester.

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan Kejaksaan, Silfester belum menjalani hukuman tersebut dan keberadaannya masih dicari oleh aparat penegak hukum.

Persoalan eksekusi perkara ini kembali menjadi sorotan sejak 2025.

Kejaksaan Agung sebelumnya menyatakan tetap akan melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perjalanan eksekusi Silfester bermula dari putusan Mahkamah Agung pada 20 Mei 2019.

Dalam putusan tersebut, Silfester dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara atas perkara fitnah terhadap Jusuf Kalla.

Persoalan eksekusi baru kembali mencuat ke publik pada Juli 2025 setelah Roy Suryo bersama TPUA mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mempertanyakan pelaksanaan putusan tersebut.

Pada 4 Agustus 2025, Kapuspenkum Kejagung saat itu, Anang Supriatna, menyatakan Kejari Jakarta Selatan telah mengundang Silfester untuk pelaksanaan eksekusi.

"Kita harus eksekusi."

Pada 5 Agustus 2025, Silfester disebut mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam prosesnya, permohonan PK tersebut kemudian dinyatakan gugur setelah Silfester dua kali tidak hadir dalam persidangan.

Sehari setelahnya, 6 Agustus 2025, Anang menyatakan pengajuan PK tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi karena putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap.

"Bagi kejaksaan tetap melaksanakan sesuai dengan aturannya, kita kan sudah inkrah (keputusan yang berkekuatan hukum tetap)," kata Anang.

Pada 11 Agustus 2025, Anang kembali menyampaikan bahwa pengajuan PK tidak menghalangi proses eksekusi.

Saat ditanya mengenai alasan eksekusi belum dilakukan, ia meminta agar pertanyaan tersebut disampaikan kepada Kejari Jakarta Selatan sebagai jaksa eksekutor.

"Coba tanya ke Kejari Jakarta Selatan, selaku jaksa eksekutornya."

Perhatian publik kemudian tertuju kepada Anang Supriatna.

Sebelum menjabat Kapuspenkum Kejagung, Anang pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 2019.

Anang dilantik sebagai Kajari Jakarta Selatan pada 29 April 2019.

Ia kemudian mendapat promosi pada Maret 2021 sebagai Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Pada 14 Agustus 2025, Anang mengakui bahwa ketika menjadi Kajari Jakarta Selatan, pihaknya telah mengeluarkan surat perintah eksekusi terhadap Silfester.

"Kita sudah lakukan (perintah eksekusi) sesudah inkrah. Saat itu tidak sempat dieksekusi karena (Silfester) sempat hilang," ujarnya.

Anang kemudian mengatakan pandemi Covid-19 turut memengaruhi pelaksanaan eksekusi.

"Kemudian keburu Covid, jangankan memasukkan orang, yang di dalam saja harus dikeluarkan," kata Anang.

Komisi Kejaksaan (Komjak) juga pernah mendatangi Kejari Jakarta Selatan pada Agustus 2025 untuk menanyakan perkembangan eksekusi Silfester.

Komisioner Komjak Nurokhman mengatakan Kejari Jakarta Selatan telah menunjuk jaksa eksekutor untuk menjalankan putusan tersebut.

"Sudah, sudah, itu sudah (menunjuk Jaksa eksekutor)," kata Nurokhman, Kamis (14/8/2025).

Namun, ketika ditanya mengenai kendala yang menyebabkan eksekusi belum dilakukan, Nurokhman tidak menjelaskan secara rinci kepada publik.

"Kalau penjelasan ke kami sudah ya, tetapi itu tidak bisa disampaikan ke publik karena itu ranah strategi banyak hal," jelasnya.

Di tengah belum terlaksananya eksekusi tersebut, Silfester kemudian tercatat kembali mendapatkan jabatan di lingkungan BUMN.

Sebelum ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Pelindo Jasa Maritim pada September 2026, Silfester pernah tercatat sebagai Komisaris Independen PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD) pada 2025.

Kini, jabatan Silfester di PT Pelindo Jasa Maritim telah berakhir setelah pemegang saham memutuskan memberhentikannya pada 23 September 2026, atau hanya lima hari setelah pengangkatannya.

Pelindo Jasa Maritim menyatakan keputusan tersebut merupakan hasil evaluasi dan pertimbangan pemegang saham serta dilakukan melalui mekanisme korporasi yang berlaku.* (tm/ad)

BOGOR – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, membantah adanya praktik pungutan liar atau pungli di lingkungan Lapas Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan Wisnu saat mendampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto serta Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto melakukan pemeriksaan di Lapas Cibinong, Jumat (25/9/2026).

Baca Juga:

• Ombudsman Temukan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Menteri Imipas Agus Andrianto Turun Tangan

Wisnu mengatakan tidak menemukan adanya pungutan liar di lingkungan Lapas Cibinong.

"Alhamdulillah tidak ada di sini," ujar Wisnu ketika mendampingi Menteri Imipas Agus Andrianto serta Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto menyidak Lapas Cibinong, Jumat (25/9).

Ketika kembali ditanya mengenai dugaan pungli yang disampaikan Ombudsman, Wisnu kembali membantah adanya praktik tersebut.

"Kalau ada pungli, bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan, insyaallah tidak ada," ungkapnya.

Sebelumnya, Ombudsman menyampaikan adanya informasi dugaan pungutan Rp150 ribu per pekan.

Informasi tersebut diperoleh dari wawancara dengan pengunjung yang merupakan keluarga warga binaan.

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan timnya memperoleh informasi mengenai dugaan pungutan ketika melakukan sidak di Lapas Cibinong.

"Mereka menyebutkan ada pungli di sana yang harus mereka penuhi kalau mereka setiap minggunya," ungkap Syafrida dalam konferensi pers, Kamis (24/9).

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin kemudian menyebut nominal yang disampaikan dalam wawancara tersebut mencapai Rp150 ribu.

"'Terus bayar di sini?' 'Iya bayar', misalnya Rp150.000 dia ngomong kayak gitu. Nah kalau kayak gitu kan ya betul itu pungli ya, itu tidak dibenarkan," jelas Fikri.

Namun, berdasarkan keterangan Ombudsman, pihaknya belum dapat memastikan siapa yang menerima uang tersebut.

Karena itu, dugaan pungutan tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Selain dugaan pungli, Ombudsman sebelumnya juga menyoroti kondisi keamanan di Lapas Cibinong.

Wisnu membantah adanya persoalan pada standar keamanan lapas. Menurut dia, sistem keamanan yang diterapkan telah mengikuti prosedur yang berlaku.

"Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Siap," sebutnya.

Ombudsman sebelumnya menyebut menemukan sejumlah celah keamanan ketika melakukan sidak.

Tim Ombudsman juga mengatakan sempat mengalami penolakan ketika hendak masuk ke area blok warga binaan.

Namun, Wisnu membantah adanya upaya untuk menghalangi pemeriksaan Ombudsman.

"Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan Ombudsman," katanya.

Polemik di Lapas Cibinong bermula dari sidak Ombudsman pada Rabu (23/9/2026).

Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang disebut menyerupai rumah kluster dengan fasilitas lengkap.

Tim menemukan fasilitas seperti sofa, televisi, kulkas, meja makan, serta fasilitas rumah tangga lainnya.

Ombudsman juga menyebut salah satu penghuni bangunan mengaku sebagai warga binaan.

Dari hasil wawancara, penghuni tersebut disebut mengaku membayar sejumlah uang untuk menempati bangunan tersebut.

Namun, nominal pembayaran maupun pihak yang menerima uang itu belum diketahui.

Temuan tersebut kemudian memunculkan dugaan bahwa fasilitas tersebut dikomersialkan untuk warga binaan tertentu.

Di sisi lain, pihak Lapas Cibinong sebelumnya menjelaskan bahwa bangunan yang menjadi sorotan merupakan rumah dinas jabatan pegawai.

Status penggunaan bangunan dan dugaan penyalahgunaan fasilitas tersebut kini masih menjadi bagian dari pemeriksaan.

Menteri Imipas Agus Andrianto mendatangi Lapas Cibinong pada Jumat (25/9) untuk mendalami temuan Ombudsman.

Agus datang bersama Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah bangunan yang disebut sebagai rumah pegawai benar-benar digunakan sesuai peruntukannya atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

Dengan adanya bantahan dari Kalapas Cibinong dan temuan Ombudsman yang masih memerlukan pembuktian, dugaan pungli serta penggunaan fasilitas mewah tersebut belum dapat dinyatakan terbukti.

Hasil investigasi Kementerian Imipas dan pemeriksaan lebih lanjut akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran di Lapas Kelas IIA Cibinong.* (cn/ad)

BOGOR – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan setelah Ombudsman Republik Indonesia menemukan dugaan adanya bangunan dengan fasilitas mewah di lingkungan Lapas Cibinong.

Baca Juga:

• Ombudsman Temukan Hunian dengan Fasilitas Mewah hingga Wine di Lapas Cibinong, Pihak Lapas Buka Suara

Agus datang bersama Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Internal Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

"Ini kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain," kata Agus kepada wartawan, Jumat (25/9).

Agus mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan peruntukan bangunan yang berada di lingkungan Lapas Cibinong.

Menurut dia, pihaknya perlu memastikan apakah fasilitas tersebut memang digunakan sebagai rumah dinas pegawai atau justru dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

"Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi. Kemudian saya juga sudah berulang kali ingatkan kepada pegawai, bahwa semuanya sudah kita kasih. Bahan makanan sudah kepada mereka, kantin oleh koperasi, kemudian kantin di mereka dan kantin dan wartel itu juga urusan para Kalapas," ujarnya.

Agus mengatakan penyediaan sejumlah fasilitas bagi petugas merupakan bagian dari upaya kementerian mencegah terjadinya penyimpangan di lingkungan lapas.

"Tentunya ini adalah upaya kami untuk menghindari petugas ini melakukan penyimpangan-penyimpangan," katanya.

Ia juga menyebut kasus di Lapas Cibinong menjadi momentum untuk melakukan penertiban apabila ditemukan persoalan serupa di lapas lainnya.

"Oleh karena itu, ini adalah kesempatan kami yang sangat baik untuk melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus ditertibkan," ujar Agus.

Saat ditanya mengenai informasi bahwa fasilitas tersebut digunakan narapidana dan terdapat sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan fasilitas itu, Agus belum memberikan kesimpulan.

Ia mengatakan informasi tersebut masih harus diperiksa bersama tim Bappisus.

"Ini yang akan didalami. Ini yang akan didalami. Jadi kalau keterangan petugas ini adalah rumah pegawai, tapi apakah dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, itu akan kita dalami, ya, bersama-sama dengan tim Bappisus," kata dia.

Dengan demikian, Kementerian Imipas belum menyatakan apakah bangunan tersebut terbukti digunakan oleh narapidana atau dikomersialkan.

Hasil investigasi nantinya akan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran serta langkah yang akan diambil.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno memberikan penjelasan mengenai bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman.

Yudi menyebut bangunan tersebut berada di area asimilasi yang sebelumnya dikenal sebagai Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE).

"Lokasi yang dimaksud oleh Tim Ombudsman adalah lokasi asimilasi, yang dulu namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Di sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan," kata Yudi, Kamis (24/9).

"Jadi rumah yang didatangi oleh Tim Ombudsman adalah rumah-rumah dinas jabatan yang memiliki SK Rumah Jabatan," sambungnya.

Yudi mengatakan pihaknya tetap melakukan pendalaman. Jika nantinya ditemukan pelanggaran, tindakan akan dilakukan sesuai aturan.

Sorotan terhadap Lapas Cibinong bermula dari inspeksi mendadak Ombudsman pada Rabu (23/9/2026).

Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan yang disebut menyerupai rumah kluster.

Di dalam salah satu bangunan, tim menemukan fasilitas seperti ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, meja makan, hingga fasilitas lainnya.

Ombudsman juga melaporkan adanya fasilitas kebugaran dan pembangunan simulator golf.

Tim turut menemukan persoalan keamanan berupa akses keluar di belakang bangunan yang disebut tidak terkunci dan terhubung dengan area luar lapas.

Anggota Ombudsman Syafrida R. Rasahan juga menyebut adanya dugaan komersialisasi berdasarkan keterangan salah satu penghuni yang mengaku membayar sejumlah uang.

Namun, besaran pembayaran dan pihak yang menerima uang tersebut belum diketahui.

Selain itu, Ombudsman menerima laporan mengenai dugaan pungutan liar terhadap keluarga warga binaan.

Ombudsman meminta Kementerian Imipas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap temuan tersebut.

Temuan tersebut juga mendapat perhatian Komisi XIII DPR.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya meminta Kementerian Imipas melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan.

Komisi XIII berencana meminta penjelasan dari Menteri Imipas Agus Andrianto, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi, serta Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong dalam rapat mendatang.

Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah fasilitas yang ditemukan Ombudsman memang merupakan rumah dinas sebagaimana penjelasan pihak pemasyarakatan atau terdapat penyalahgunaan fasilitas.

Untuk saat ini, investigasi Kementerian Imipas bersama Bappisus masih berlangsung.

Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran dan tindakan yang perlu dilakukan terhadap pihak-pihak terkait.* (kmcn/ad)

ACEH TENGGARA – Banjir bandang kembali menerjang tiga desa di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, pada Kamis (24/9/2026) malam.

Banjir terjadi setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut sejak sore hari.

Baca Juga:

• Drainase Jalan Gaperta Diperbesar, Rico Waas Harap Genangan dan Banjir Berkurang

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, banjir membawa material berupa kayu, batu, lumpur, dan air yang menggenangi permukiman warga.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Bahron Bakti mengatakan hujan deras menyebabkan debit dua sungai meningkat secara signifikan.

"Kondisi hujan tersebut menyebabkan peningkatan debit air Sungai Lawe Kisam dan Sungai Lawe Kinga yang signifikan," kata Bahron dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).

Menurut Bahron, banjir bandang membawa material kayu dan batu. Air bercampur lumpur kemudian masuk dan menggenangi sejumlah rumah warga.

Kondisi terparah terjadi di sekitar Jembatan Kuning I. Material lumpur dan kayu terbawa arus hingga menutupi badan jalan.

"Jembatan Kuning 1 air banjir meluap ke badan jalan serta membawa lumpur dan kayu setinggi 35 sampai 45 cm sehingga jalan nasional tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 dan menyebabkan kemacetan mencapai 2 kilometer," jelasnya.

Setelah banjir terjadi, petugas BPBD setempat langsung melakukan penanganan di lokasi.

Satu unit alat berat dikerahkan untuk membersihkan material lumpur dan kayu yang menutup badan jalan.

Petugas juga masih melakukan penanganan terhadap tanggul sungai di kawasan terdampak.

Sementara itu, jumlah warga yang terdampak masih dalam proses pendataan.

"Korban terdampak masih dilakukan pendataan," jelas Bahron.

Tidak ada laporan korban jiwa dalam banjir bandang tersebut.

Banjir di Desa Kuning I bukan kali pertama terjadi.

Sepekan sebelumnya, kawasan tersebut juga sempat terendam akibat aliran sungai yang meluap setelah jembatan tersumbat.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kemudian meninjau Jembatan Kuning pada Kamis (17/9/2026).

Dody datang bersama Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri dan sejumlah pejabat terkait.

Dalam peninjauan tersebut, Dody berdiskusi mengenai penyebab banjir dan langkah penanganan yang perlu dilakukan.

"Jembatan Kuning ini harus dibikin agak sedikit tinggi karena debit sungai makin tahun makin tinggi," kata Dody kepada wartawan usai melakukan peninjauan, Kamis (17/9).

Menurut Dody, pembangunan jembatan baru nantinya akan dibuat menyerupai fly over.

Pembangunan tersebut membutuhkan lahan tambahan sehingga pemerintah daerah diminta mendukung proses pengadaan tanah.

"Untuk sementara waktu teman-teman dari Balai Sungai akan terus melakukan normalisasi. Kalau dari sisi debitnya saya lihat tidak ada masalah," jelasnya.

Banjir yang kembali terjadi pada Kamis malam menunjukkan bahwa kawasan Jembatan Kuning dan sejumlah desa di Aceh Tenggara masih menghadapi risiko banjir ketika hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

Petugas BPBD bersama instansi terkait masih melakukan pembersihan dan penanganan di lokasi terdampak.* (d/ad)

NEW YORK – Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, diwarnai aksi walk out sejumlah delegasi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersiap menyampaikan pidatonya.

Menurut data yang dihimpun pihak Israel, terdapat 77 negara yang delegasinya tidak berada di ruang sidang ketika Netanyahu mulai menyampaikan pidato.

Baca Juga:

• Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Ditutup Menguat ke Level Rp 17.818 per Dolar AS

Aksi tersebut berlangsung pada Kamis (24/9/2026) waktu New York atau Jumat (25/9/2026) dini hari WIB.

Indonesia menjadi salah satu negara yang melakukan walk out.

Dalam rekaman yang disampaikan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York, terlihat para diplomat Indonesia yang sebelumnya duduk di ruang sidang berdiri dan meninggalkan tempat ketika Netanyahu dipersilakan naik ke mimbar.

Setelah delegasi Indonesia keluar, kursi yang sebelumnya ditempati para diplomat RI terlihat kosong.

Rekaman tersebut juga memperlihatkan sejumlah delegasi dari negara lain melakukan hal serupa.

Aksi walk out tersebut dilakukan ketika Netanyahu hendak menyampaikan pernyataan nasional Israel dalam Sidang Umum PBB.

Menurut daftar yang dihimpun Israel dan diberitakan Ynet, terdapat 77 negara yang delegasinya tidak berada di dalam ruang sidang saat Netanyahu menyampaikan pidato.

Namun, tidak seluruh negara dalam daftar tersebut melakukan walk out secara bersamaan.

Sebagian delegasi disebut sudah meninggalkan ruangan sebelum Netanyahu naik ke mimbar.

Di antara negara yang tercatat tidak hadir terdapat sejumlah negara Arab dan negara yang memiliki hubungan langsung dengan kawasan konflik Timur Tengah.

Mesir, Yordania, Lebanon, dan Suriah termasuk negara yang tercatat tidak berada di ruangan. Arab Saudi, Turki, dan Iran juga masuk dalam daftar tersebut.

Sementara itu, delegasi Bahrain dan Uni Emirat Arab tetap berada di ruang sidang untuk mengikuti pidato Netanyahu.

Kedua negara tersebut merupakan bagian dari negara Arab yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel melalui Abraham Accords.

Aksi keluarnya sejumlah delegasi membuat suasana di ruang Sidang Umum PBB sempat ramai.

Netanyahu kemudian tetap melanjutkan pidatonya di hadapan delegasi yang masih berada di dalam ruangan.

Dalam pidatonya, Netanyahu juga menyindir negara-negara yang meninggalkan ruang sidang.

AFP dan sejumlah media melaporkan Netanyahu menyebut mereka sebagai "pengecut moral".

Aksi walk out tersebut kemudian menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan Sidang Umum PBB ke-81.

Daftar Negara yang Tidak Berada di Ruang Sidang

Berikut daftar 77 negara menurut perhitungan pihak Israel yang disebut tidak berada di ruang sidang ketika Netanyahu berpidato:

Suriname, Tuvalu, Turkmenistan, Yaman, Mesir, Panama, Senegal, Palestina, Sudan, Tunisia, Turki, Venezuela, Antigua dan Barbuda, Belize, Kongo, Oman, Qatar, Arab Saudi, Tonga, Uzbekistan, Angola, Barbados, Kolombia, Komoro, Dominika, Djibouti, Makedonia Utara, San Marino, Afrika Selatan, Somalia, Aljazair, Bangladesh, Brunei Darussalam, Brasil, Chile, Republik Demokratik Kongo (DRC), Lebanon, Liberia, Eritrea, Republik Afrika Tengah, Libya, Mauritania, Yordania, Nikaragua, Madagaskar, Nigeria, Peru, Saint Lucia, Slovenia, Afghanistan, Bahama, Bosnia dan Herzegovina, Botswana, Korea Utara, Eswatini, Suriah, Uganda, Pakistan, Lesotho, Bolivia, Spanyol, Kuba, Guinea Khatulistiwa, Iran, Kirgistan, Irak, Mozambik, Myanmar, Irlandia, Maladewa, Indonesia, Kuwait, Namibia, Malaysia, Guyana, dan Kenya.

Perlu dicatat, daftar tersebut merupakan perhitungan yang diberitakan pihak Israel, bukan daftar resmi yang dikeluarkan Sekretariat PBB mengenai negara yang melakukan walk out.

Sementara itu, aksi delegasi Indonesia meninggalkan ruang sidang telah terkonfirmasi melalui rekaman PTRI New York yang diterima Kementerian Luar Negeri RI.* (mi/ad)

MEDAN – Harga daging ayam potong di sejumlah pasar Sumatera Utara kembali menjadi perhatian.

Harga ayam dilaporkan berada di kisaran Rp47.000 hingga Rp50.000 per kilogram.

Baca Juga:

• Kebakaran Hebat Dini Hari di Padangsidimpuan, 11 Rumah Ludes dan 1 Warga Jadi Korban

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelumnya juga telah melakukan pemantauan terhadap harga dan pasokan ayam setelah harga di sejumlah pasar tradisional Kota Medan dan sekitarnya menembus kisaran Rp43.000 hingga Rp50.000 per kilogram.

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Sunarji Harahap, menilai kenaikan harga ayam dapat memberikan dampak berantai terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

Menurut Sunarji, daging ayam merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Sunarji mengatakan kenaikan harga ayam yang cukup tinggi dapat memberikan tekanan terhadap inflasi di Sumatera Utara.

"Kenaikan harga yang terbilang tinggi menjadi pemicu naiknya inflasi di Sumatera Utara yang sempat menyentuh 3,19 persen, atau melampaui ambang batas target stabilitas normal yang ditetapkan pemerintah," katanya, Jumat (25/9/2026).

Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year-on-year Sumatera Utara pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,23 persen.

Inflasi month-to-month pada bulan yang sama sebesar 0,43 persen, sedangkan inflasi year-to-date mencapai 1,52 persen.

Dengan harga pangan yang meningkat, masyarakat harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi tersebut terutama dapat dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang memiliki ruang terbatas untuk menambah pengeluaran rumah tangga.

Dampak kenaikan harga ayam juga dirasakan pelaku usaha.

Pedagang harus menghadapi kenaikan harga dari distributor, sementara menaikkan harga jual terlalu tinggi berisiko membuat konsumen mengurangi pembelian.

Sunarji mengatakan kondisi tersebut membuat pelaku UMKM kuliner harus memilih antara mempertahankan harga jual atau mengurangi keuntungan.

"Pelaku UMKM kuliner di Kota Medan, seperti pedagang warung makan dan olahan ayam, tertekan karena terpaksa mengorbankan margin keuntungan demi menjaga pelanggan agar tidak kabur," ucapnya.

Kondisi harga ayam yang tinggi juga telah terlihat di sejumlah pasar Kota Medan.

Pada pertengahan September, harga ayam di beberapa pasar masih berada di kisaran Rp45.000 hingga Rp47.000 per kilogram, setelah sebelumnya sempat mencapai Rp50.000 per kilogram.

Sementara itu, data yang dikutip dari PIHPS pada 22 September 2026 menunjukkan rata-rata harga daging ayam di Sumatera Utara mencapai Rp50.550 per kilogram.

Menurut Sunarji, persoalan tidak berhenti pada harga ayam di pasar. Kenaikan harga pangan juga dapat mengubah pola belanja masyarakat.

Ketika lebih banyak uang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan, pengeluaran untuk kebutuhan nonpangan berpotensi dikurangi.

Perubahan tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi sektor ritel dan usaha lainnya karena konsumsi masyarakat menjadi lebih terbatas.

Sunarji menilai kondisi tersebut juga menunjukkan adanya persoalan dalam rantai pasok ayam dari tingkat hulu hingga hilir.

Faktor yang disoroti antara lain biaya pakan ternak, termasuk pakan yang bergantung pada komponen impor, serta panjangnya rantai distribusi sebelum ayam sampai ke konsumen.

Kenaikan harga ayam juga memiliki dampak terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Bagi banyak keluarga, daging ayam menjadi salah satu sumber protein hewani yang relatif mudah diperoleh.

Ketika harganya meningkat, masyarakat berpenghasilan rendah berpotensi mengurangi jumlah pembelian.

"Daging ayam ini salah satu sumber protein hewani yang terjangkau. Kalau mahal, justru membuat keluarga mengurangi asupan protein harian. Kalau dibiarkan, akan mengancam pemenuhan gizi anak-anak dan berpotensi stunting," ujarnya.

Karena itu, persoalan harga ayam tidak hanya berkaitan dengan perdagangan, tetapi juga menyangkut daya beli dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan bergizi.

Melihat kondisi tersebut, Sunarji meminta pemerintah segera melakukan langkah intervensi untuk menjaga harga ayam tetap terjangkau.

Ia mendorong pemerintah memperluas operasi pasar serta memperbanyak pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah titik yang menjadi pusat perdagangan masyarakat.

Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk membantu masyarakat mendapatkan ayam dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga aktivitas perdagangan tetap berjalan.

Sebelumnya, TPID Sumatera Utara juga telah melakukan pemantauan harga, ketersediaan stok, dan distribusi bahan pangan menyusul tingginya harga ayam di sejumlah pasar tradisional.

Dengan intervensi di sisi pasokan dan distribusi, pemerintah diharapkan dapat mengurangi tekanan harga sehingga daya beli masyarakat dan aktivitas UMKM tidak semakin terbebani.* (mi/ad)

PADANGSIDIMPUAN – Sebanyak 11 rumah semi permanen terbakar di Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Jumat (25/9/2026) dini hari.

Lokasi kebakaran berada tepat di belakang SMP Negeri 1 Padangsidimpuan.

Baca Juga:

• PT PSU Laporkan Dugaan Korupsi Replanting ke Polda Sumut, Eks Pejabat Diduga Terima Rp1,2 Miliar

Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 03.22 WIB untuk melakukan proses pemadaman.

Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 06.10 WIB setelah petugas berjibaku mengendalikan kobaran api agar tidak merambat ke bangunan lainnya.

Kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian materi yang diperkirakan mencapai Rp2 miliar.

Adapun rumah yang terbakar diketahui milik Suhenda, Muda, Erni, Mariani, Munadi dan Magorib, serta Hasibuan Parbecak.

Besarnya kerugian masih berupa perkiraan awal akibat terbakarnya belasan bangunan rumah semi permanen dalam waktu bersamaan.

Kebakaran tersebut juga menyebabkan seorang warga bernama Rahmad Hidayat, 31 tahun, menjadi korban.

Rahmad diduga terjebak di dalam rumah ketika api mulai membesar. Saat kejadian, sebagian besar penghuni rumah sedang tertidur.

"Ada satu warga yang menjadi korban dalam kebakaran ini. Namanya Rahmad Hidayat. Saat itu seluruh pemilik rumah sedang tertidur saat api menyala," ujar Ramadan Nasution, warga Kelurahan Kantin, Padangsidimpuan.

Ramadan mengatakan api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah-rumah di sekitarnya.

Kondisi bangunan yang sebagian besar menggunakan material kayu membuat kobaran api semakin cepat menyebar.

"Apalagi kejadiannya dini hari pukul 3 pagi. Semua warga sedang tidur waktu kebakaran. Saya duga korban jiwa dalam kejadian ini tak sempat menyelamatkan diri," ungkapnya.

Berdasarkan keterangan warga, api pertama kali muncul dari rumah Rahmad Hidayat sekitar pukul 03.15 WIB.

Dalam waktu singkat, api merambat ke rumah-rumah lain yang berada di sekitar lokasi.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut berupaya menyelamatkan diri dan barang-barang yang masih dapat dibawa keluar.

Petugas pemadam kebakaran kemudian datang sekitar pukul 03.22 WIB dan langsung melakukan penanganan.

Proses pemadaman berlangsung hampir tiga jam. Sekitar pukul 06.10 WIB, api berhasil dikendalikan.

Penyebab pasti kebakaran serta jumlah kerugian masih dalam pendataan pihak terkait.* (tm/ad)