MEDAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara terus bertambah pada Mei 2026.

Meski demikian, jumlah pengangguran juga mengalami kenaikan, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja sedikit menurun.

Baca Juga:

• Kematian Eks Istri Polisi di Medan Masih Misterius: Polisi Sebut Tak Ada Tanda Kekerasan, Keluarga Korban Justru Temukan Luka Lebam

Angka tersebut bertambah sekitar 28 ribu orang dibandingkan Februari 2026.

Dari jumlah itu, sebanyak 7,752 juta orang telah bekerja atau meningkat sekitar 25 ribu orang.

Sementara itu, jumlah pengangguran tercatat mencapai 411 ribu orang, atau bertambah sekitar 3 ribu orang dibandingkan periode sebelumnya.

Meski jumlah angkatan kerja meningkat, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru mengalami sedikit penurunan menjadi 69,26 persen, atau turun 0,02 persen poin.

"Uniknya, TPAK perempuan naik 0,19 persen poin menjadi 54,88 persen, sementara TPAK laki-laki turun 0,24 persen poin menjadi 83,72 persen," kata Asim, Rabu (5/8/2026).

BPS juga mencatat sebagian besar masyarakat yang bekerja di Sumatera Utara masih berada di sektor informal.

Sebanyak 4,502 juta orang atau 58,08 persen dari total pekerja bekerja di sektor informal.

Sementara pekerja formal, seperti buruh, karyawan, dan pegawai, berjumlah 3,249 juta orang atau 41,92 persen.

Persentase pekerja formal bahkan mengalami penurunan sebesar 0,17 persen poin dibandingkan Februari 2026.

Dari sisi pendidikan, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) masih menjadi kelompok terbesar di dunia kerja Sumatera Utara.

BPS mencatat lulusan SMA mencapai 32,40 persen dari total penduduk yang bekerja.

Sementara lulusan pendidikan tinggi mulai dari Diploma IV hingga S3 mencapai 11,72 persen.

Menurut Asim, struktur lapangan pekerjaan di Sumatera Utara juga belum mengalami perubahan yang berarti.

"Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, struktur tenaga kerja di Sumut belum mengalami pergeseran. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar," ujarnya.

Tiga sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Sumatera Utara saat ini meliputi:

- Pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 27,81 persen.
- Perdagangan besar dan eceran sebesar 20,48 persen.
- Industri pengolahan sebesar 10,14 persen.

Walaupun sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, penambahan pekerja baru terbanyak justru terjadi di sektor perdagangan.

Dalam periode Februari hingga Mei 2026, sektor perdagangan besar dan eceran menambah sekitar 7,64 ribu pekerja.

Disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang bertambah 4,89 ribu pekerja.

Sebaliknya, sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan sekitar 1,53 ribu pekerja.

BPS juga mencatat adanya perubahan pola jam kerja masyarakat di Sumatera Utara.

Persentase pekerja penuh waktu atau yang bekerja minimal 35 jam per minggu turun 1,69 persen poin menjadi 66,13 persen.

Di sisi lain, jumlah pekerja yang belum bekerja penuh mengalami peningkatan.

Kategori setengah pengangguran, yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu namun masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan lain, naik 2,12 persen poin menjadi 8,96 persen.

"Artinya, dari setiap 100 orang yang bekerja di Sumut saat ini, terdapat sekitar sembilan orang yang berstatus sebagai setengah pengangguran," tutur Asim.

Data tersebut menunjukkan bahwa meski kesempatan kerja terus bertambah, tantangan kualitas pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja di Sumatera Utara masih menjadi perhatian.* (mi/ad)

MEDAN – Kasus kematian seorang perempuan berinisial L (30) di Kota Medan, Sumatera Utara, masih menyisakan tanda tanya.

Keluarga korban meragukan kesimpulan awal yang menyebut L meninggal akibat bunuh diri menggunakan senjata api milik mantan suaminya yang merupakan anggota kepolisian.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Waterfront City Samosir, Hakim: Kebenaran Harus Diungkap, Tak Ada yang Ditutup-Tutupi

Keyakinan itu muncul setelah keluarga melihat langsung kondisi jenazah di rumah sakit.

"Sebenarnya ini bukan penembakan diri sendiri. Ini hasil dianiaya," kata Sanalui Gowasa saat ditemui di rumah duka di Medan, Rabu (5/8).

Menurut Sanalui, tubuh korban ditemukan mengalami sejumlah luka lebam.

Ia juga mengaku melihat adanya bekas luka di bagian leher yang diduga menyerupai bekas cekikan.

"Karena dari hasil kita lihat, di sana ada pencekikan leher dan mata memar. Dan semua badannya agak kebiru-biruan. Dan tidak ada itu bekas tembakan seperti apa yang diberitakan selama ini bahwa anak itu bunuh diri, merampas dengan paksa pistol suaminya. Itu tidak benar," ujarnya.

Pihak keluarga mengaku telah meminta hasil autopsi kepada penyidik, namun hingga kini belum menerimanya.

Mereka berharap hasil pemeriksaan forensik segera disampaikan agar penyebab kematian korban menjadi lebih jelas.

"Ah, itu udah saya tanya, tapi tunggulah sabar, sedang dilidik kata mereka. Nanti kita beritahu apa hasilnya, karena saya minta mana hasil autopsinya. Mereka jawab sabar pak, ini kan lagi dikaji sama orang ini," kata Sanalui.

Adik korban, Ica, juga menyampaikan keraguannya terhadap dugaan bunuh diri.

Ia mengaku melihat sejumlah luka memar saat melihat jenazah kakaknya di Rumah Sakit Bhayangkara Medan.

"Yang saya lihat matanya sudah memar. Ada bekas goresan di lutut, lebam di bagian pusar dan mulai membusuk. Lebam di bagian kaki dan jari tangan," ujarnya.

Selain itu, Ica mengaku menemukan bekas luka jahitan di bawah dagu korban.

Saat ditanyakan kepada petugas, keluarga mendapat penjelasan bahwa luka tersebut merupakan bekas suntikan.

"Kami nanya ini apa ini yang dijahit? Ini kan kayaknya bukan bagian autopsi. Jawaban polisinya, 'Ini kemarin ada yang disuntikkan'. Kalau disuntikkan kenapa lukanya besar dan harus dijahit? Suntikan apa, obat apa yang dimasukkan di dalam? Tapi tidak ada dijawab," katanya.

Ica juga mempertanyakan dugaan bunuh diri menggunakan senjata api karena menurutnya kondisi kepala korban tidak menunjukkan proses pengambilan proyektil sebagaimana yang dibayangkan keluarga.

"Terus kan kalau misalnya ambil peluru itu kan harus dibuka nih tengkoraknya. Tapi tengkorak nya tidak dibongkar. Hanya bagian depan wajah yang dipotong. Terus bagaimana dia belajar menggunakan senpi itu. Dia kan orang awam," ucapnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menyampaikan hasil sementara pemeriksaan forensik menunjukkan korban diduga meninggal akibat luka tembak di kepala.

Menurutnya, dokter forensik yang melakukan autopsi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh korban.

"Dari keterangan para ahli, yang pertama adalah dokter forensik yang melakukan autopsi, bahwa tidak ada bekas-bekas kekerasan atau bekas-bekas apa pun, benda tumpul, benda tajam yang melukai korban," ujarnya.

Polisi juga menyebut dugaan bunuh diri diperkuat oleh hasil pemeriksaan dua saksi yang berada di lokasi kejadian, yakni mantan suami korban berinisial Bripka IH dan anak mereka.

"Hanya ada satu luka tembak yang berada di bagian kepalanya, yang dilakukan bunuh diri seperti yang saya jelaskan. Ini juga dikuatkan dengan dua saksi IH dan anak korban," kata Jean Calvijn.

Hingga kini, penyelidikan masih berlangsung.

Keluarga korban berharap seluruh hasil autopsi dan proses penyidikan dapat dibuka secara transparan agar penyebab pasti kematian L dapat diketahui.* (cn/ad)

Pernyataan itu disampaikan saat memimpin sidang dua terdakwa, yakni Enda Simakasura Ketaren selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian PUPR dan Edwin Tresnan Nugraha selaku General Manager/Kepala Wilayah IV Medan PT Yodya Karya (Persero), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Kasus Kuansing Meluas, KPK Temukan Dugaan Pemberian Sin$12.500 ke Pejabat Kementerian Kehutanan

Ketua Majelis Hakim kemudian menegaskan pentingnya mengungkap seluruh fakta selama persidangan berlangsung.

"Kebenaran itu harus diungkap di persidangan ini. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Silakan lanjutkan pertanyaan Anda," tegas Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang.

Pada persidangan tersebut, hanya dua orang saksi yang hadir memberikan keterangan, yakni Dwi Atma Singgih Raharja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aqiatul Akbar sebagai PPK pengganti.

Sementara itu, tiga saksi lainnya tidak hadir dan dijadwalkan akan diperiksa pada sidang lanjutan yang digelar Jumat (7/8/2026).

Usai sidang, tim penasihat hukum Enda Simakasura Ketaren dari Hotma Sitompoel Law Firm, yang terdiri dari Philipus H. Sitepu, Donny P. Manullang, dan Mulyadi Sihombing, menyampaikan apresiasi atas sikap majelis hakim yang dinilai konsisten menggali seluruh fakta persidangan.

Menurut Mulyadi Sihombing, ketegasan hakim menunjukkan komitmen untuk mencari kebenaran sebelum menjatuhkan putusan.

"Kami mengapresiasi majelis hakim hari ini karena masih tetap konsisten menggali fakta-fakta persidangan. Kami juga sepandangan dengan majelis hakim yang menyebutkan bahwa kebenaran itu harus diungkap," kata Mulyadi Sihombing.

Ia mengatakan, berdasarkan keterangan para saksi yang telah diperiksa, pekerjaan proyek disebut telah memenuhi kualitas, mutu, dan volume sesuai kontrak.

"Semua saksi menjelaskan pekerjaan sudah sesuai. Hal itu juga dituangkan dalam PHO (Provisional Hand Over) atau serah terima pertama. Artinya pekerjaan sudah selesai 100 persen sehingga tidak ada lagi kekurangan sebagaimana didalilkan dalam dakwaan penuntut umum," ucap Mulyadi.

Tim kuasa hukum juga menilai perkara tersebut dipaksakan karena didasarkan pada pendapat ahli struktur yang kemudian diadopsi oleh kantor akuntan publik.

"Tidak ada temuan-temuan yang dimaksud karena sudah dilakukan audit oleh BPK, sudah PHO, kualitas, mutu dan volumenya sudah sesuai. Tetapi tetap dipaksakan. Menurut kami, klien kami dikriminalisasi oleh oknum ahli struktur yang hasilnya kemudian diadopsi oleh kantor akuntan publik," sebutnya.

Dalam persidangan, majelis hakim juga berencana memanggil seorang jaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berinisial PS, yang disebut sebagai pelapor dalam perkara tersebut.

Rencana itu mendapat apresiasi dari tim penasihat hukum terdakwa.

"Kami mengapresiasi langkah majelis hakim yang akan memanggil jaksa sebagai pelapor. Nanti kami akan menggali apa dasar dan analisisnya sehingga perkara ini dilaporkan," tegas Mulyadi.

Hal senada disampaikan Donny P. Manullang yang menilai langkah majelis hakim menunjukkan sikap progresif dalam mengungkap fakta hukum.

"Majelis hakim cukup progresif, terutama terkait dipanggilnya jaksa sebagai pelapor dalam perkara ini. Kami tentu akan menggali apa yang melatarbelakangi seorang jaksa melakukan pelaporan terhadap perkara ini," tutur Donny P. Manullang.

Ia menambahkan seluruh hasil audit maupun pendapat ahli yang digunakan jaksa penuntut umum akan diuji secara terbuka selama proses persidangan.

"Semua saksi menyatakan audit memang telah dilakukan. Soal hasil audit dan pendapat tim ahli jaksa, semuanya akan kami uji di persidangan."

Sidang kasus dugaan korupsi proyek penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya.* (tm/ad)

ACEH UTARA – Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di berbagai daerah.

Di Gampong Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, TNI, Polri, pemerintah desa, pihak swasta, dan masyarakat menggelar kegiatan karya bakti gotong royong untuk membersihkan lingkungan, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Kasus Kuansing Meluas, KPK Temukan Dugaan Pemberian Sin$12.500 ke Pejabat Kementerian Kehutanan

Aksi gotong royong tersebut turut dihadiri Geuchik Gampong Cot Girek H. Iskandar, Kapolsek Cot Girek Iptu Ade Saputra, jajaran PTPN, perangkat gampong, serta para pemuda dan warga setempat.

Seluruh peserta bekerja bersama membersihkan rumput liar, merapikan bahu jalan, serta mengeruk saluran drainase yang mulai tertutup endapan.

Kegiatan itu dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

Menurut Serka Muslim, kegiatan gotong royong bukan hanya bertujuan menjaga kebersihan desa, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat.

"Kalau lingkungan bersih, tentu yang merasakan kenyamanannya adalah kita semua. Gotong royong ini bukan sekadar bersih-bersih, tetapi juga menjadi wadah mempererat silaturahmi dan menjaga kekompakan seluruh elemen masyarakat," ujar Serka Muslim di sela-sela kegiatannya.

Pembersihan dipusatkan di dua lokasi utama, yakni kawasan sekitar Kantor Geuchik dan sepanjang bahu jalan utama Gampong Cot Girek.

Selain memangkas tanaman liar yang dinilai dapat mengganggu jarak pandang pengguna jalan, peserta juga membersihkan saluran air untuk mengantisipasi genangan dan penyumbatan saat musim hujan.

Geuchik Gampong Cot Girek, H. Iskandar, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, kehadiran Babinsa dan Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat telah menjadi penggerak semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan.

Kegiatan karya bakti ini juga menjadi bukti bahwa budaya gotong royong masih terus terjaga di tengah masyarakat Aceh.

Melalui kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah desa, perusahaan, dan warga, peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya dilakukan secara seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.* (ad)

MEDAN – Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial BI alias Zilla (34), warga Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai.

Pria tersebut diduga memproduksi sekaligus memperjualbelikan konten pornografi yang diperankannya sendiri melalui aplikasi MiChat.

Baca Juga:

• Rico Waas Dikukuhkan Jadi Duta Penggerak Ayah Teladan Medan, Dorong Peran Ayah dalam Keluarga

Menurut Jean, salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan praktik penjualan konten pornografi melalui media digital.

"Salah satu kasus menonjol yang diungkap yakni kasus pornografi gay. Tersangka menjual konten video mesum melalui aplikasi MiChat seharga Rp 50.000," ujar Kombes Pol Jean Calvijn, Rabu (5/8).

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis menjelaskan, tersangka ditangkap pada Selasa (14/7) sekitar pukul 17.00 WIB di rumah kosnya di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas penyebaran konten pornografi melalui aplikasi percakapan.

"Berdasarkan informasi yang digali dari masyarakat, diperoleh petunjuk mengenai adanya aktivitas pornografi sesama jenis. Kemudian Tim Opsnal Unit VI PPA Satreskrim Polrestabes Medan berhasil menangkap Tersangka BI di rumah kosnya," jelasnya.

Saat diamankan, polisi mendapati tersangka berada di dalam kamar kos.

"Tersangka BI melakukan dugaan tindak pidana memproduksi dan memperjualbelikan video muatan pornografi. Di mana video itu tersangka juga yang menjadi pemerannya," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menduga tersangka telah beberapa kali membuat dan menjual konten tersebut.

Video diduga dipasarkan dengan harga Rp50.000 untuk setiap paket yang berisi empat video.

Menurut Adrian, awalnya tersangka menawarkan jasa layanan seksual melalui aplikasi MiChat.

Aktivitas tersebut kemudian direkam dan disimpan sebagai koleksi pribadi sebelum akhirnya diperjualbelikan.

"Awalnya tersangka membuka jasa layanan seksual di aplikasi MiChat untuk melakukan hubungan seksual. Lalu tersangka BI merekam dan mengkoleksi video-video tersebut," urainya.

Polisi menduga alasan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong tersangka menjual rekaman tersebut.

"Tak hanya itu, tersangka BI hanya menerima tamu yang berjenis kelamin laki laki dan tidak menerima tamu berjenis kelamin perempuan," paparnya.

Saat ini, Polrestabes Medan masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya penyebaran konten kepada pembeli lain maupun pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.* (cn/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan pemberian uang sebesar Sin$12.500 dari pihak Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) kepada seorang pejabat di Kementerian Kehutanan.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Baca Juga:

• Eks Kepala Dinas Kesehatan Batu Bara Didakwa Korupsi Dana BTT Rp1,1 Miliar

"Penyidik menemukan selain adanya dugaan pemberian uang dari pihak bupati Kuansing kepada pak Menteri Kehutanan sejumlah sekitar Sin$14.000, diduga ada pemberian lainnya yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (5/8).

Budi menjelaskan, dugaan pemberian tersebut terjadi lebih dahulu, yakni sekitar Mei 2026.

"Di mana dugaan pemberian itu dilakukan sebelumnya yaitu sekitar bulan Mei sejumlah sekitar Sin$12.500," sambungnya.

Menurut KPK, informasi tersebut diperoleh dari keterangan salah seorang saksi yang telah diperiksa penyidik.

Keterangan itu akan didalami, termasuk dengan memanggil pejabat di Kementerian Kehutanan yang diduga menerima uang tersebut.

Budi menilai temuan itu memperkuat dugaan bahwa pemberian dari pihak Pemerintah Kabupaten Kuansing kepada pejabat Kementerian Kehutanan berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan.

"Artinya, ini juga mengonfirmasi bahwa pemberian dari pihak Pemkab Kuansing kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan berkaitan dengan pelepasan izin kawasan hutan, bahwa pemberian yang dilakukan oleh pihak bupati kepada pak menteri itu bukan pemberian yang pertama. Artinya, ada pemberian sebelumnya," ungkap dia.

Hingga kini, KPK belum mengungkap identitas pejabat Kementerian Kehutanan yang diduga menerima uang tersebut.

Penyidik juga memastikan belum ada pengembalian uang dari pihak yang diduga menerima pemberian.

Selain itu, KPK juga mendalami sejumlah pertemuan antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Bupati Kuansing Suhardiman Amby beserta jajarannya.

Menurut Budi, pertemuan pada 2 Juni 2026 bukanlah pertemuan pertama antara kedua pihak.

"Pertemuan dengan pak menteri pada tanggal 2 Juni itu juga bukan pertemuan yang pertama, karena penyidik menduga ada pertemuan-pertemuan sebelumnya di antaranya di bulan April dan Mei," tutur Budi.

Ia menegaskan seluruh rangkaian pertemuan tersebut akan dikonfirmasi melalui pemeriksaan lanjutan.

"Tentunya dari temuan-temuan penyidik dalam rangkaian proses penyidikan tersebut butuh kemudian dikonfirmasi, dimintai keterangan lebih lanjut lagi untuk melakukan pendalaman berkaitan dengan pemberian-pemberian tersebut," sambungnya.

Sebelumnya, KPK maupun Raja Juli Antoni telah mengonfirmasi adanya penerimaan uang dari Bupati Kuansing.

Raja Juli mengaku telah melaporkan penolakan gratifikasi setelah perkara ini mencuat.

Namun, KPK menyatakan laporan tersebut belum dapat diterima dan akan menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mendalami dugaan peran pihak-pihak yang terlibat.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles.

Ketiganya diduga terlibat dalam perkara suap pengisian jabatan perangkat daerah dan dugaan gratifikasi di Kabupaten Kuansing periode 2021–2026.

Selain itu, Suhardiman juga disangkakan menerima gratifikasi yang berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Saat ini, ketiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.* (cn/ad)

JAKARTA – Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengungkap enam alasan utama yang menjadi dasar pengajuan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan tersebut diajukan sebagai upaya menguji keabsahan proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, dan Polda Metro Jaya setelah Febrie ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Juga:

• Nenek 69 Tahun Tewas Dibunuh, Oknum Polisi di Deli Serdang Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Menurutnya, penyidik menggunakan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal 607 KUHP.

"Padahal ini pasal-pasal undang-undang lama yang sudah dicabut, ya, oleh Pasal 622 ayat 1 huruf X KUHP baru dan Pasal 3 ayat 1 ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mewajibkan penyidik memakai aturan yang lebih menguntungkan tersangka," ucap Firman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2026).

Alasan kedua berkaitan dengan penggunaan konsep trading in influence atau perdagangan pengaruh dalam dokumen penetapan tersangka Febrie tertanggal 24 Juli 2026.

Menurut Firman, konsep tersebut memang dikenal dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC), tetapi hingga kini belum diatur sebagai tindak pidana dalam hukum nasional.

"Indonesia memang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau (UNCAC), tetapi belum ada undang-undang ya, yang menjadikan ini tindak pidana. Mahkamah Agung pun sudah menegaskan itu dalam putusan nomor 97 PK/Pidsus/2019," jelas Firman.

Poin ketiga menyangkut tidak adanya penjelasan rinci mengenai tindak pidana asal (predicate crime) dalam perkara dugaan pencucian uang yang menjerat Febrie.

Firman mengatakan dugaan TPPU seharusnya didasarkan pada tindak pidana asal yang jelas.

Namun, dalam perkara ini hanya disebut dugaan tindak pidana korupsi pada periode 2018 hingga 2026 tanpa menjelaskan pasal maupun perbuatan yang diduga dilakukan.

"Klien kami tidak tahu persis apa sesungguhnya disangkakan. Persoalan ini memang sudah pernah diputus pada kasus Tubagus Chaeri Wardana di PN Tipikor Jakarta Pusat Nomor 99 Tahun 2019," ungkapnya.

Alasan keempat adalah penetapan Febrie sebagai tersangka oleh dua institusi penegak hukum dalam perkara yang dinilai sama.

Firman menjelaskan, Polda Metro Jaya menetapkan Febrie sebagai tersangka pada 10 Juli 2026.

Sementara itu, Kejaksaan Agung kembali menetapkannya sebagai tersangka pada 24 Juli 2026.

"Ini membuka peluang satu orang dituntut dua kali," ujar Firman.

Poin kelima menyangkut proses penanganan perkara yang dinilai berlangsung terlalu cepat.

Menurut Firman, pemeriksaan sebagai saksi, penetapan tersangka, hingga ekspose perkara dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.

"Ekspose perkara dilakukan pada hari yang sama, ketika pemeriksaan masih berlangsung. KUHAP melarang penyidik melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah," jelasnya.

Sementara poin terakhir berkaitan dengan kewenangan penandatanganan surat penetapan tersangka.

Firman menilai surat tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, padahal menurut aturan internal Kejaksaan, kewenangan itu berada pada Direktur Penyidikan.

"Pelaksanaan dan pengendalian penyidikan perkara korupsi dan pencucian uang ada pada Direktorat Penyidikan yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan. Pasal 168 ayat 4 PERJA-039/A/JA/10/2010 secara tegas menyebut Direktur penyidikan sebagai pejabat yang menandatangani surat penetapan tersangka," ungkapnya.

Melalui gugatan praperadilan tersebut, tim kuasa hukum berharap seluruh proses penetapan tersangka terhadap Febrie Adriansyah dapat diuji secara terbuka di hadapan majelis hakim.* (km/ad)

MEDAN – Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, Deni Syahputra, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp1,158 miliar.

Deni menjalani sidang perdana di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, pada Selasa malam (4/8/2026).

Baca Juga:

• Satgas PRR Dorong Percepatan Penggunaan Dana TKD Rp1,6 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana Aceh

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Batu Bara, Ichsan Aulia Batubara, mengatakan kedua terdakwa diduga telah memperkaya diri sendiri, pihak lain, maupun korporasi hingga menyebabkan kerugian keuangan negara.

"Perbuatan para terdakwa dalam kasus korupsi BTT ini, telah memperkaya diri sendiri, korporasi, orang lain dan merugikan keuangan negara," ucap jaksa dalam persidangan.

Kasus ini bermula dari penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara untuk sejumlah kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022.

Program tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp5.170.215.770 atau sekitar Rp5,1 miliar.

Dalam pelaksanaannya, Elvandri bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan Deni Syahputra menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Jaksa menduga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1.158.081.211.

Menurut jaksa, kerugian tersebut merupakan hasil perhitungan resmi yang menjadi dasar penyusunan dakwaan.

Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa tindakan kedua terdakwa tidak hanya diduga menguntungkan diri sendiri, tetapi juga memperkaya pihak lain maupun korporasi.

Jaksa menilai posisi Deni sebagai PPTK dan Elvandri sebagai PPK memiliki peran penting dalam pengelolaan serta realisasi anggaran sehingga diduga berkontribusi terhadap munculnya kerugian negara.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jaksa juga menerapkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Usai pembacaan dakwaan, Ketua Majelis Hakim Hendra Hutabarat memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Penasihat hukum Deni Syahputra menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi sehingga proses persidangan terhadap kliennya dapat langsung berlanjut ke tahap berikutnya.

Sementara itu, penasihat hukum Elvandri memilih mengajukan eksepsi yang dijadwalkan dibacakan pada sidang pekan depan.

Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keberatan tersebut sebelum memutuskan apakah perkara dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Jaksa akan membuktikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut melalui pemeriksaan saksi, ahli, dokumen, dan alat bukti lainnya selama persidangan berlangsung.

Meski Deni tidak mengajukan eksepsi, hal itu tidak berarti mengakui seluruh isi dakwaan.

Seluruh tuduhan tetap harus dibuktikan oleh jaksa hingga majelis hakim menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, sidang berikutnya akan beragenda pembacaan eksepsi dari terdakwa Elvandri.* (km/ad)

SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten Simalungun resmi memberangkatkan 38 anggota Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Simalungun untuk mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) XII Tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka, Cibubur, Jakarta Timur.

Keberangkatan kontingen Pramuka tersebut dilepas langsung oleh Bupati Simalungun yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) Gerakan Pramuka Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, di Balai Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Satgas PRR Dorong Percepatan Penggunaan Dana TKD Rp1,6 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana Aceh

Acara pelepasan turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Simalungun Mixnon Andreas Simamora, perwakilan Kwartir Daerah Sumatera Utara, para kepala perangkat daerah, camat, pengurus Kwarcab, orang tua peserta, serta tamu undangan lainnya.

Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mengatakan sebanyak 38 peserta yang diberangkatkan merupakan Pramuka Penggalang putra dan putri berusia 11 hingga 15 tahun.

Mereka didampingi pembina pendamping dan pimpinan kontingen selama mengikuti kegiatan nasional tersebut.

Menurut Mixnon, seluruh peserta merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Simalungun yang telah melewati proses seleksi dari tingkat Kwartir Ranting hingga Gugus Depan.

Jambore Nasional XII akan berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026 dengan mengusung tema "Berkreasi, Berinovasi, Terampil dan Mandiri untuk Mendukung Swasembada Pangan" serta mengangkat motto "Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan".

Kegiatan tersebut akan diikuti ribuan peserta dari seluruh Indonesia, termasuk delegasi dari luar negeri.

Mixnon juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun yang memberikan dukungan penuh terhadap keberangkatan kontingen Pramuka, termasuk kepada para orang tua yang telah memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya untuk membawa nama baik daerah di tingkat nasional.

Dalam sambutannya, Bupati Simalungun menegaskan bahwa keikutsertaan dalam Jambore Nasional bukan sekadar mengikuti kegiatan perkemahan, tetapi juga menjadi kesempatan menunjukkan kualitas generasi muda Kabupaten Simalungun.

"Keberangkatan ini bukan sekadar ikut berkemah dan berkarya. Kalian memikul amanah besar untuk membawa nama baik daerah. Prestasi yang diraih dalam Jambore Daerah Sumatera Utara sebelumnya adalah bukti kualitas pembinaan kita, dan kini saatnya membuktikannya di tingkat nasional," ujar Bupati.

Ia juga berpesan agar seluruh peserta menjaga semangat, disiplin, dan kekompakan selama mengikuti kegiatan.

"Berusahalah semaksimal mungkin. Tunjukkan kepada puluhan ribu peserta dari seluruh Indonesia bahwa Pramuka Simalungun adalah Pramuka yang ramah, disiplin, kreatif, dan unggul," pesannya.

Bupati berharap para peserta tidak hanya mampu meraih prestasi di tingkat nasional, tetapi juga memiliki peluang mewakili Indonesia pada kegiatan Jambore Internasional yang dijadwalkan berlangsung di Polandia pada tahun 2027.

Prosesi pelepasan ditutup dengan penyerahan Pataka Gerakan Pramuka secara simbolis kepada Penanggung Jawab Kontingen sekaligus Wakil Pembina Muda Gerakan Pramuka Simalungun, Zulkhaidir Darmawin.

Dengan membawa semangat persatuan, keterampilan, dan kemandirian, kontingen Pramuka Simalungun diharapkan mampu mengharumkan nama daerah pada Jambore Nasional XII Tahun 2026.* (ad)

LHOKSEUMAWE – Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat terus mempercepat pemulihan infrastruktur di sejumlah wilayah Aceh yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor.

Program pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat, terutama akses transportasi dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan.

Baca Juga:

• Satgas PRR Dorong Percepatan Penggunaan Dana TKD Rp1,6 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana Aceh

Hal itu disampaikan Brigjen TNI Ali Imran dalam sebuah tayangan podcast yang berlangsung di Gampong Saweuk, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Rabu (5/8/2026).

"Masyarakat di Aceh tidak sendirian. Ada TNI AD yang terus bekerja keras untuk pencapaian program teritorial dan membangun infrastruktur, baik jembatan, sumur bor air bersih, dan lainnya di wilayah satuan jajaran Korem 011/Lilawangsa," ujar Brigjen TNI Ali Imran.

Menurut Ali Imran, bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh menyebabkan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan berat.

Dari 12 kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja Korem 011/Lilawangsa, sebanyak 11 daerah terdampak bencana.

Beberapa wilayah yang mengalami dampak cukup parah antara lain Kabupaten Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Timur, dan Aceh Utara.

"Banyak fasilitas umum yang rusak parah, salah satunya akses jembatan putus. Jembatan yang kami bangun bervariasi, mulai dari tipe Bailey, beton, Aramco, hingga jembatan gantung perintis," jelasnya.

Melalui program Karya Bhakti TNI skala besar, jajaran TNI AD melakukan berbagai kegiatan pemulihan pascabencana.

Program tersebut mencakup pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, rehabilitasi sekolah, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), ketahanan pangan, pencegahan stunting, hingga penghijauan.

Untuk wilayah Aceh Utara, pemerintah memberikan target pembangunan sebanyak 140 jembatan pascabencana.

Saat ini, sekitar 45 jembatan dengan berbagai tipe telah selesai dibangun oleh Kodim 0103/Aceh Utara.

"Pemerintah memberikan target pembangunan sebanyak 140 jembatan pasca-bencana di wilayah ini Aceh Utara. Saat ini, sekitar 45 jembatan berbagai tipe telah rampung 100 persen dikerjakan Kodim 0103/Aceh Utara, sementara sisanya sedang dikebut agar selesai pada Agustus ini," terang Ali Imran.

Secara nasional, pembangunan jembatan pascabencana ditargetkan mencapai sekitar 5.000 unit hingga akhir 2026.

Sementara untuk target jangka pendek menjelang 17 Agustus 2026, sebanyak 2.500 jembatan ditargetkan selesai dibangun.

Provinsi Aceh sendiri mendapatkan alokasi pembangunan lebih dari 300 jembatan.

Meski pembangunan terus berjalan, Brigjen Ali Imran mengakui terdapat sejumlah kendala, terutama akibat kondisi cuaca ekstrem.

Curah hujan tinggi dan longsor membuat distribusi material pembangunan terkadang terhambat.

Bahkan, beberapa jembatan yang baru selesai dibangun sempat mengalami kerusakan akibat kondisi alam.

Ali Imran juga menyoroti sejumlah video di media sosial yang menurutnya hanya menampilkan potongan kondisi pekerjaan sehingga menimbulkan persepsi bahwa pembangunan tidak berjalan.

"Kami targetkan pembangunan jembatan ini cepat selesai. Namun, kendala di lapangan adalah hujan dan longsor. Ada yang memvideokan orang melintas, tetapi pekerja di bawahnya tidak direkam, lalu di viral kan seakan tidak dikerjakan. Videokan lah secara utuh," tambahnya.

Selain pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, TNI AD juga menjalankan program Manunggal Air Bersih untuk membantu masyarakat mendapatkan akses air layak.

Sejak menjabat sebagai Danrem 011/Lilawangsa, Brigjen Ali Imran menyebut pihaknya telah membangun sekitar 180 sumur bor yang tersebar di lingkungan dayah, pesantren, hingga fasilitas umum.

Salah satu capaian program tersebut adalah penyediaan air tawar di Masjid Agung Islamic Center Lhokseumawe yang selama sekitar 20 tahun mengalami persoalan air asin.

Di bidang pendidikan, TNI AD juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan rehabilitasi sekitar 2.500 sekolah terdampak bencana mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA.

Brigjen Ali Imran menegaskan seluruh program tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

"Pesan kami, TNI akan terus membangun. Namun, masyarakat mohon bersabar karena semua butuh proses. Prioritas utama kami adalah menghubungkan antar desa dan kecamatan agar roda ekonomi berjalan kembali dan anak-anak tidak perlu lagi menyeberang arus sungai menggunakan rakit atau tali untuk pergi sekolah," tutupnya.* (ad)

DELI SERDANG — Hajah Nurlis (69) ditemukan meninggal dunia secara mengenaskan di dalam rumahnya di Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (31/7/2026).

Jasad Nurlis ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di lantai rumah.

Baca Juga:

• Mulai September 2026, 470 Layanan Kementerian Hukum Beralih Digital untuk Permudah Investasi

Kapolresta Deli Serdang Kombes Hendria Lesmana mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, Nurlis diperkirakan meninggal dunia sekitar pukul 02.00 WIB.

Namun, jasad korban baru diketahui warga pada siang hari.

Dari hasil penyidikan, polisi mengungkap pelaku pembunuhan tersebut merupakan oknum anggota kepolisian berinisial Bripda RRF yang diketahui juga merupakan tetangga korban.

Hendria menjelaskan, pelaku diduga melakukan aksi pembunuhan menggunakan pisau yang telah dibawa dari rumahnya.

Atas dugaan tersebut, Polresta Deli Serdang menerapkan pasal pembunuhan berencana terhadap Bripda RRF.

"Kami menerapkan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Pasal yang dikenakan tersebut adalah Pasal 338 ayat (3) juncto 340, subsider Pasal 365 ayat (3)," kata Kapolresta Deli Serdang.

Hendria membenarkan bahwa pelaku merupakan anggota kepolisian aktif.

Meski demikian, ia memastikan proses hukum tetap berjalan tanpa membedakan status pelaku.

"Yang jelas kami dari Polresta Deli Serdang akan menindak tegas siapa pun pelakunya. Kami akan menerapkan sesuai dengan pasal atau aturan yang ada," lanjutnya.

Setelah ditemukan, jenazah Nurlis telah dimakamkan oleh pihak keluarga.

Warga sekitar juga menggelar tahlilan selama tiga hari di depan rumah korban yang masih dipasang garis polisi.

Hendria menyebut korban mengalami sejumlah luka akibat dugaan penganiayaan.

"Luka ada di bagian leher korban, sama matanya juga luka-luka," ujar Hendria.

Kepala Dusun 4 Desa Punden Rejo, Hariadi, membenarkan adanya kejadian tersebut.

Ia mengatakan dirinya mendapat informasi dari warga mengenai rumah korban yang tidak terkunci dan tidak ada penghuni.

"Saya ditelepon sama warga, ada rumah tidak ada orangnya tapi tidak terkunci. Begitu saya buka, kami masuk bertiga sama warga yang mengabari saya tadi, ternyata di situ sudah ada si korban. Makanya saya langsung ajak kedua orang tadi keluar, takut terjadi hal yang tidak diinginkan," ujar Hariadi.

Setelah menemukan korban, Hariadi langsung menghubungi pihak kepolisian.

Tidak lama kemudian, tim Inafis Polresta Deli Serdang datang melakukan evakuasi dan pemeriksaan awal.

"Waktu saya temukan pertama kali, korban posisi telentang dan bersimbah darah," katanya.

Kasus pembunuhan ini masih dalam proses penyidikan.

Polisi memastikan akan mengungkap seluruh fakta dan mempertanggungjawabkan proses hukum terhadap pelaku sesuai aturan yang berlaku.* (km/ad)

Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga pemulihan wilayah terdampak dapat berjalan secara permanen dan berkelanjutan.

Baca Juga:

• Angin Kencang Rusak Lima Rumah Dinas Aspol Lamteumen I, Kapolda Aceh Tinjau Lokasi Terdampak

Sementara itu, tambahan TKD untuk 23 kabupaten/kota di Aceh baru terealisasi Rp98,5 miliar atau 11,91 persen dari total pagu Rp827,261 miliar.

Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi pada 30 Juni 2026 yang saat itu baru mencapai Rp53,012 miliar atau 2,67 persen dari pagu anggaran.

Meski mengalami peningkatan, Satgas PRR menilai realisasi tersebut masih perlu dipercepat agar dana yang tersedia segera memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak bencana.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri, Imran, mengatakan percepatan penggunaan anggaran menjadi hal penting dalam mendukung pemulihan pascabencana.

"Untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kami akan keliling ke semua kabupaten/kota di Aceh untuk monitoring realisasi TKD, infrastruktur, dan juga pemulihan lahan," kata Imran dalam rapat monitoring dan evaluasi Satgas PRR di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (4/8/2026).

Menurut Imran, tambahan TKD yang telah diterima pemerintah daerah seharusnya segera diterjemahkan menjadi berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama bagi wilayah yang terdampak bencana.

Ia menilai percepatan realisasi anggaran harus dilakukan agar pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih cepat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh, Teuku Robby Irza, mengatakan Pemerintah Aceh akan menerjunkan Tim Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Tim tersebut bertugas memastikan penggunaan anggaran berjalan cepat, tepat sasaran, serta tetap sesuai aturan.

Robby menjelaskan, Tim P2K akan melakukan pemantauan berkala terhadap seluruh kegiatan, mulai dari proses pengadaan barang hingga pembangunan fisik di lapangan.

Setiap perkembangan dari pemerintah daerah akan dilaporkan secara mingguan sebagai bahan evaluasi.

"Ketika sudah dapat daftar kegiatannya nanti dia akan jumpai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) pengelola kegiatan. Dari sana mereka akan terpantau, jika kegiatannya pengadaan barang cukup informasi di SKPK. Tapi jika ada kegiatan konstruksi dia akan turun ke lapangan untuk mengupdate realisasi fisik di lapangan secara berkala, dan itu bisa termonitor perminggu datanya," kata Robby.

Selain mempercepat penggunaan anggaran daerah, Pemerintah Aceh juga melakukan sinkronisasi dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan kementerian dan lembaga pemerintah pusat.

Robby mengatakan langkah tersebut dilakukan agar program pemulihan tidak saling tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.

"Saat ini dari 23 kementerian/lembaga terkonfirmasi sudah ada 15 KL yang sudah ada pagunya, dan ada 9 kementerian yang sudah kami desk (verifikasi) kegiatannya. Berarti kami masih ada hutang sekitar 6 KL yang belum kami desk," ujar Robby.

Melalui percepatan realisasi TKD, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana di Aceh dapat berjalan lebih efektif, terutama dalam memperbaiki infrastruktur, memulihkan lahan terdampak, serta mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat.* (ad)

BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., meninjau langsung kondisi rumah dinas anggota Polri yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang disertai hujan lebat di Asrama Polisi (Aspol) Lamteumen I, Banda Aceh.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 5 Agustus 2026 sekitar pukul 01.00 WIB.

Baca Juga:

• Dugaan Pemerasan Oknum Polisi di Batu Bara, Pengusaha dan Dokter Klaim Diminta Uang hingga Rp2 Miliar

Kapolda Aceh melakukan peninjauan pada Rabu pagi sebagai bentuk kepedulian terhadap personel Polri dan keluarga yang terdampak musibah.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda didampingi Irwasda Polda Aceh, para Pejabat Utama (PJU) Polda Aceh, serta sejumlah personel lainnya.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan kunjungan Kapolda Aceh bertujuan memastikan kondisi anggota yang terdampak sekaligus memberikan dukungan secara langsung.

"Peninjauan ini merupakan bentuk kepedulian Bapak Kapolda Aceh kepada personel yang terdampak musibah. Beliau ingin memastikan kondisi rumah dinas yang mengalami kerusakan serta memberikan dukungan kepada anggota dan keluarganya," ujar Joko.

Joko menjelaskan, cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang mengakibatkan atap lima unit rumah dinas anggota Polri di Blok D Aspol Lamteumen I mengalami kerusakan.

Kerusakan tersebut saat ini masih dalam proses pendataan oleh pihak Polda Aceh untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Polda Aceh memastikan akan segera melakukan perbaikan terhadap rumah dinas yang terdampak agar dapat kembali digunakan dengan aman dan nyaman oleh para penghuni.

Selain melakukan penanganan kerusakan, personel Polri juga diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang masih berpotensi terjadi.

"Kami mengimbau seluruh personel untuk tetap waspada mengingat kondisi cuaca masih dapat berubah sewaktu-waktu," ujar Joko.

Kapolda Aceh berharap proses perbaikan dapat segera dilakukan sehingga anggota dan keluarga yang terdampak dapat kembali menempati rumah dinas dalam kondisi yang layak.* (ad)

MAKASSAR — Kementerian Hukum Republik Indonesia memastikan langkah transformasi digital untuk meningkatkan kepastian hukum bagi dunia usaha dan investor.

Mulai September 2026, sebanyak 470 layanan Kementerian Hukum akan dialihkan sepenuhnya melalui sistem digital.

Baca Juga:

• DPR Desak Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan Dipercepat: Kalau Bisa 2027, Mengapa Tunggu 2028?

"Untuk mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, mulai September 2026, 470 layanan Kementerian Hukum hanya diakses digital, lebih mudah serta cepat," ungkap Menteri Hukum dalam dialog bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/8/2026).

Menurut Supratman, transformasi digital tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus memangkas proses administrasi yang selama ini dinilai memerlukan waktu panjang.

Selain digitalisasi layanan, Kementerian Hukum juga mendorong penyederhanaan berbagai regulasi yang dinilai dapat menghambat perkembangan investasi di Indonesia.

Menkum menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap aturan yang dianggap menjadi penghalang bagi dunia usaha.

"Semua aturan penghambat investasi akan dikaji dan dilakukan deregulasi," ujar Supratman.

Ia menekankan bahwa hukum tidak boleh menjadi beban bagi aktivitas ekonomi nasional.

Sebaliknya, hukum harus menjadi instrumen yang memberikan kepastian dan mendukung pertumbuhan investasi.

"Hukum tidak boleh menjadi hambatan investasi melainkan harus mampu menjadi pendorong dan memutus mata rantai biaya tinggi," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Supratman juga menyampaikan kebijakan terkait pemberitahuan persetujuan atas laporan tahunan perseroan terbatas (PT).

Ia memastikan layanan tersebut tidak dikenakan biaya hingga 31 Desember 2026.

Kebijakan itu diharapkan dapat membantu pelaku usaha, khususnya sektor industri dan perusahaan yang membutuhkan kepastian administrasi dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Dialog antara Kementerian Hukum dan APINDO di Makassar turut dihadiri Menteri Tenaga Kerja RI Prof. Yassierli.

Sebelum kegiatan dialog berlangsung, sejumlah pejabat pemerintah juga hadir untuk membahas penguatan ekonomi nasional.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pandangan terkait iklim investasi serta ketahanan ekonomi Indonesia.

Melalui transformasi digital dan penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap dunia usaha mendapatkan layanan hukum yang lebih cepat, sederhana, dan memberikan kepastian dalam berinvestasi di Indonesia.* (ad)

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad berharap pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan dapat dilakukan lebih cepat, tanpa harus menunggu batas waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2028.

Menurut Syarief, putusan MK terkait pemisahan anggaran tersebut memiliki batas akhir pelaksanaan pada 2028, namun bukan berarti pemerintah harus menunggu hingga tahun tersebut untuk mulai menerapkannya.

Baca Juga:

• Pemerintah Siapkan Rp20,5 Triliun untuk Bantu 490 Daerah Kesulitan Fiskal

Syarief menyampaikan dukungan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang mengatur mengenai pemisahan anggaran MBG dari pos anggaran pendidikan.

Ia menilai keputusan MK menjadi langkah penting untuk mengembalikan fungsi anggaran pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi.

Menurutnya, Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 telah mengatur bahwa negara wajib mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.

Anggaran tersebut, kata dia, harus digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

"Saya mendukung penuh putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN memang diperuntukkan bagi sektor pendidikan, bukan untuk program yang lain," ujar Syarief.

Ia menjelaskan, sektor pendidikan masih menghadapi banyak kebutuhan yang harus mendapat perhatian pemerintah.

Beberapa di antaranya adalah peningkatan kualitas guru, pemerataan fasilitas pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, hingga peningkatan mutu pembelajaran.

Karena itu, Syarief meminta agar anggaran pendidikan benar-benar diarahkan untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan memberikan manfaat langsung bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.

"Masih banyak pekerjaan rumah di sektor pendidikan yang membutuhkan dukungan anggaran. Dana pendidikan harus dikembalikan sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik, guru, dan seluruh ekosistem pendidikan," katanya.

Meski mendukung pemisahan anggaran, Syarief menegaskan langkah tersebut bukan berarti menolak keberadaan Program Makan Bergizi Gratis.

Ia menilai MBG tetap memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, terutama dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda.

"Program MBG tetap penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Tetapi pembiayaannya harus berasal dari pos anggaran yang memang disiapkan khusus, sehingga anggaran pendidikan tetap utuh sesuai amanat UUD 1945," tegas Syarief.

Dengan pemisahan anggaran tersebut, Syarief berharap pemerintah dapat menjalankan dua program secara bersamaan, yakni menjaga kualitas pendidikan nasional sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp20,5 triliun untuk membantu 490 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan fiskal.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pemenuhan belanja wajib daerah, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Juga:

• Dugaan Pemerasan Oknum Polisi di Batu Bara, Pengusaha dan Dokter Klaim Diminta Uang hingga Rp2 Miliar

Menurut Purbaya, Presiden telah menyetujui besaran dana yang akan dialokasikan kepada ratusan pemerintah daerah tersebut.

"Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk ke saya itu jumlahnya Rp 20,5 triliun dibagi ke 490 daerah," ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Rabu (5/8/2026).

Purbaya menargetkan pencairan dana bantuan tersebut dapat dilakukan paling lambat pekan depan setelah seluruh proses administrasi selesai.

Ia berharap tambahan anggaran itu dapat membantu pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran gaji ASN daerah, termasuk PPPK beserta tunjangan yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

"Kita expect akan dicairkan paling lambat, harusnya sih akhir minggu ini, tapi paling lambat minggu depan. Dengan bantuan ini diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran gaji pegawai ASN daerah juga termasuk PPPK-nya," kata Purbaya.

Menurut Purbaya, besaran dana yang disiapkan telah dihitung berdasarkan kondisi fiskal masing-masing daerah bersama Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah meyakini alokasi tersebut cukup untuk membantu menutup kekurangan anggaran yang dialami sejumlah pemerintah daerah.

Meski demikian, pemerintah tetap akan melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah setelah bantuan tersebut disalurkan.

Apabila masih terdapat daerah yang membutuhkan dukungan tambahan, pemerintah membuka peluang untuk memberikan bantuan lanjutan.

"Kalau mungkin masih kurang, mungkin kita harus pertimbangkan lagi. Jadi harusnya daerah kondisinya akan lebih baik di minggu-minggu ke depan," ujar Purbaya.

Terkait sumber dana bantuan tersebut, Purbaya menjelaskan anggaran berasal dari pengelolaan keuangan pemerintah yang masih tersedia.

Ia memastikan penyaluran dana tersebut tidak akan mengganggu program kementerian maupun lembaga.

Menurutnya, pemerintah melakukan penyesuaian anggaran secara fleksibel agar kebutuhan daerah tetap dapat dipenuhi tanpa mengurangi program prioritas nasional.

"Ada kita geser sana-sini. Pos mananya itu amat fleksibel. Yang jelas uangnya ada. Dampak ke program kementerian/lembaga hampir insignificant karena ini bukan diambil dari pos kementerian/lembaga," jelas Purbaya.

Pemerintah berharap bantuan fiskal ini dapat menjaga stabilitas pelayanan publik di daerah sekaligus memastikan hak para pegawai pemerintahan tetap terpenuhi di tengah tantangan keuangan daerah.* (cn/ad)

BATU BARA — Sejumlah pengusaha dan dokter di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, mengaku menjadi korban dugaan pemerasan yang dilakukan oknum personel Unit Ekonomi Satuan Reserse Kriminal Polres Batu Bara.

Dugaan tersebut mencuat setelah kuasa hukum para korban, Paul JJ Tambunan, menyebut adanya permintaan uang dengan nilai bervariasi, mulai dari puluhan juta rupiah hingga mencapai Rp2 miliar.

Baca Juga:

• Kemenkes Angkat Suara soal Komentar Dokter terhadap Pasien BPJS yang Meninggal Dunia

Mereka terdiri dari dua pelaku usaha dan tiga dokter yang sebelumnya dipanggil oleh Unit Ekonomi Satreskrim Polres Batu Bara untuk memberikan klarifikasi terkait berbagai persoalan, mulai dari perizinan usaha, izin praktik, pengelolaan limbah, hingga dugaan pelanggaran Undang-Undang Cipta Kerja.

"Awalnya korban dugaan pemerasan ini yang kami dampingi ada pengusaha baju, Kiki Fashion, ada Kafe itu Payung Teduh, kemudian ada dokter Ronal, kemudian dokter Rizal Sangaji, dan dokter Muhammad Taufik," kata Paul JJ Tambunan, Selasa (4/8/2026).

Paul menjelaskan, dugaan permintaan uang tersebut terjadi dengan alasan penyelesaian persoalan administrasi dan dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh penyidik.

Pemilik Kiki Fashion disebut diduga diminta uang sebesar Rp50 juta serta pemberian celana jeans.

Sementara pengelola Kafe Payung Teduh disebut diduga diminta Rp30 juta.

Dua dokter, yakni Rizal Sangaji dan Muhammad Taufik, disebut masing-masing diminta Rp25 juta.

Selain itu, menurut Paul, ada permintaan tambahan sebesar Rp5 juta yang juga diduga disampaikan kepada keduanya.

"Kalau untuk Kiki Fashion itu dimintai uang sejumlah Rp 50 juta, ditambah celana jeans sebagai bentuk pertemanan kalau kata klien kami. Untuk Payung Teduh dimintai Rp 30 juta, kemudian dokter Rizal dan dokter Taufik dimintai Rp 50 juta dengan masing-masing Rp 25 juta, kemudian dimintai lagi Rp 5 juta, dan inilah ada bukti melalui transfer," ujar Paul.

Paul mengklaim telah mengantongi bukti transfer yang diduga berkaitan dengan permintaan uang tersebut.

Sementara itu, nilai dugaan permintaan terbesar disebut dialami oleh dokter Ronal.

Paul mengatakan, kliennya itu diduga diminta uang sebesar Rp2 miliar setelah dipanggil terkait persoalan limbah klinik, izin operasional, serta dugaan pelanggaran Undang-Undang Cipta Kerja.

"Kalau Kafe Payung Teduh dan Kiki Fashion itu masalah izin bangunan, izin peralihan lahan, kemudian izin air bawah tanah, dokter Rizal dan Taufik soal surat izin praktik yang melebihi tempat dia berpraktik, kalau dokter Ronal dugaan mempekerjakan perawat-perawat baru, katanya menyalahi undang-undang cipta kerja, limbah, dan izin kliniknya," ungkap Paul.

Paul menilai persoalan perizinan usaha dan administrasi seharusnya lebih banyak menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas terkait.

Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya memberikan pendampingan agar masyarakat dapat menyelesaikan persoalan hukum, bukan menimbulkan rasa takut.

"Harusnya polisi mendampingi masyarakat dan memberikan jalan untuk pengurusan izin, bukan malah ditakut-takuti," katanya.

Paul menyebut dugaan pemerasan tersebut telah dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatera Utara.

Namun, ia menilai proses penanganan laporan belum berjalan maksimal.

Menurutnya, beberapa laporan disebut belum menemukan dugaan pelanggaran, sementara laporan lain telah masuk namun belum memberikan kepastian hukum.

Paul menilai bukti transfer yang dimiliki seharusnya dapat menjadi dasar untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam.

Ia juga menyoroti nasib AKP Fadlun Al Fitri, seorang perwira polisi yang disebut membela para korban dugaan pemerasan tersebut.

Kenaikan pangkat Fadlun dari Ajun Komisaris Polisi (AKP) menjadi Komisaris Polisi (Kompol) ditunda setelah adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik.

"Kami sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi, AKP Fadlun Al Fitri yang merupakan perwira polisi bisa ditunda kenaikan pangkatnya karena dijadikan terduga pelanggar kode etik saat membela masyarakat yang diduga diperas oknum polisi di Batu Bara," ujar Paul.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan membenarkan adanya penundaan kenaikan pangkat AKP Fadlun.

Menurutnya, keputusan tersebut dilakukan karena terdapat laporan dugaan pelanggaran yang sedang ditangani Bid Propam.

Fadlun dilaporkan oleh Aipda Halomoan Gultom terkait dugaan intervensi terhadap perkara yang sedang ditangani.

"AKP F, yang bersangkutan melaporkan bahwa Aipda G ini melakukan pemerasan terhadap kasus yang ditanganinya, seperti itu," kata Ferry.

Ferry juga membenarkan bahwa Fadlun dianggap melakukan intervensi terhadap perkara yang ditangani Aipda Halomoan.

"Iya, dianggap bahwa yang bersangkutan melakukan intervensi terhadap perkara yang ditangani oleh Aipda G," ujarnya.

Polda Sumut menegaskan proses pemeriksaan terhadap seluruh pihak masih berjalan dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap anggota maupun masyarakat.

Kasus dugaan pemerasan tersebut kini masih dalam proses pemeriksaan internal kepolisian untuk mencari fakta dan menentukan langkah hukum berikutnya.* (km/ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati kembali mendapat kepercayaan di tingkat internasional.

Bank Dunia menunjuk Sri Mulyani sebagai Ketua Bersama Independen Asosiasi Pembangunan Internasional atau International Development Association (IDA) dalam proses pengisian kembali pendanaan (replenishment) ke-22.

Baca Juga:

• Jumlah Warga Miskin Aceh Bertambah 10,4 Ribu Orang Pasca Bencana, BPS Ungkap Penyebabnya

IDA merupakan salah satu sumber pembiayaan terbesar dunia dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem.

Lembaga ini menyediakan pinjaman dengan bunga nol atau rendah serta hibah untuk mendukung berbagai program pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penguatan ketahanan negara, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Bank Dunia menyebut Sri Mulyani akan menjalankan tugas tersebut bersama Paschal Donohoe, Managing Director sekaligus Chief Knowledge Officer Grup Bank Dunia.

"Sri Mulyani akan memimpin bersama proses replenishment IDA22 dengan Paschal Donohoe, Managing Director sekaligus Chief Knowledge Officer Grup Bank Dunia," kata Bank Dunia dalam keterangan resmi di Washington, Amerika Serikat, Senin (3/8).

Menurut Bank Dunia, Sri Mulyani dipilih melalui proses seleksi dari sejumlah kandidat yang dilakukan oleh komite pencarian yang terdiri atas perwakilan negara donor dan negara peminjam.

Dalam tugasnya, Sri Mulyani akan membantu memperkuat dukungan kebijakan serta memastikan keberlanjutan pendanaan IDA22 dari berbagai negara yang menjadi mitra lembaga tersebut.

Bank Dunia menilai pengalaman panjang Sri Mulyani dalam bidang ekonomi dan pembiayaan pembangunan internasional menjadi salah satu alasan penunjukan tersebut.

Lembaga tersebut mencatat Sri Mulyani saat ini menjabat sebagai Blavatnik World Leaders Fellow 2025-2026 di Universitas Oxford.

Sebelumnya, Sri Mulyani merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia.

Ia juga pernah menduduki posisi penting sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer Bank Dunia.

"Pengalaman tersebut memberinya keahlian mendalam dalam kebijakan pembangunan maupun pembiayaan multilateral. Sri Mulyani juga pernah masuk dalam daftar 100 Perempuan Paling Berpengaruh di Dunia versi Forbes," ujar Bank Dunia.

Replenishment IDA merupakan agenda rutin yang biasanya berlangsung setiap tiga tahun untuk menghimpun pendanaan baru bagi negara-negara termiskin di dunia.

Selain menggalang dana, pertemuan tersebut juga menjadi forum bagi negara mitra untuk mengevaluasi dan membahas arah kebijakan IDA ke depan.

Siklus replenishment IDA22 akan dimulai melalui Mid-Term Review yang dijadwalkan berlangsung di Tashkent, Uzbekistan, pada Desember 2026.

Sementara pertemuan terakhir untuk pengumpulan komitmen pendanaan atau pledging meeting diperkirakan digelar pada Desember 2027.

Hasil dari IDA22 nantinya akan menentukan besaran pembiayaan dengan skema khusus yang dapat diberikan kepada 78 negara hingga tahun 2031.

Sejak berdiri pada 1960, IDA telah menyalurkan lebih dari US$632 miliar untuk mendukung berbagai investasi pembangunan di 115 negara.

Penunjukan Sri Mulyani sebagai pemimpin bersama proses IDA22 menjadi salah satu bentuk pengakuan internasional terhadap pengalamannya dalam mengelola kebijakan ekonomi dan pembiayaan pembangunan.* (cn/ad)

JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara mengenai isu adanya surat presiden (Surpres) terkait calon pengganti dirinya sebagai pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara.

Sigit menegaskan bahwa penunjukan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Resmi Ajukan Praperadilan, Gugat Status Tersangka Kasus TPPU ke PN Jaksel

"Itu prerogatif Presiden. Jadi, buat kita prajurit apapun dilaksanakan. Kita menunggu saja," ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ditanya mengenai isu keberadaan Surpres pergantian Kapolri, Rabu (5/8/2026).

Menurut Sigit, isu mengenai pergantian Kapolri tidak memengaruhi kinerja dirinya maupun jajaran kepolisian.

Ia memastikan seluruh tugas Polri tetap berjalan seperti biasa.

"Oh, enggak. Sangat tidak (mengganggu)," kata Sigit.

Sebelumnya, isu mengenai adanya Surpres pergantian Kapolri juga telah dibantah oleh sejumlah anggota DPR.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pihaknya belum menerima surat presiden yang berisi nama calon pengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).

Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum memiliki dasar dan belum dikonfirmasi kebenarannya.

"Kami mengimbau baiknya masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni juga menyampaikan hal serupa.

Ia mengaku mengetahui adanya isu terkait pengiriman Surpres pergantian Kapolri, tetapi memastikan DPR belum menerima surat tersebut.

"Kalau isu dikirim kan kita udah tahu. Kalau kalian tanya pasti gua jawab. Masalahnya belum ada," kata Sahroni.

Ahmad Sahroni menilai munculnya isu pergantian Kapolri kemungkinan berkaitan dengan anggapan sebagian pihak bahwa masa kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit sudah cukup lama.

"Ya mungkin karena, 'udah lah, udah 5 tahun lu, gantian lah,' misalnya gitu kan ada, bisa aja," ujar Sahroni.

Meski isu pergantian Kapolri terus beredar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai surat presiden terkait penggantian pimpinan Polri.

Sementara itu, Jenderal Listyo Sigit memastikan dirinya tetap fokus menjalankan tugas sebagai Kapolri dan menunggu keputusan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan posisi tersebut.* (cn/ad)

JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggapi polemik komentar seorang dokter terhadap unggahan pasien BPJS Kesehatan di media sosial Threads yang kemudian meninggal dunia.

Kemenkes menyayangkan adanya pernyataan dari tenaga medis yang dinilai tidak menunjukkan empati kepada pasien maupun keluarga.

Baca Juga:

• Curhat Tunggu 8 Jam Berujung Duka, DPR Desak Kemenkes Usut Nakes yang Hina Pasien BPJS

"Kemenkes menyayangkan beredarnya komentar dari sebagian tenaga medis/tenaga kesehatan di media sosial yang terkesan tidak berempati terhadap pasien maupun keluarganya yang sedang," kata Aji Muhawarman, Rabu (5/8/2026).

Menurut Aji, tenaga kesehatan seharusnya mengedepankan komunikasi yang baik serta menunjukkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa perilaku di ruang digital menjadi bagian dari profesionalisme seorang tenaga medis.

Kemenkes mengimbau masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran etik atau profesi tenaga medis agar menyampaikan laporan melalui jalur resmi.

"Kami mengimbau agar disampaikan melalui mekanisme pengaduan di Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), sehingga dapat diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Aji.

Kasus ini bermula dari unggahan seorang pasien melalui akun Threads @yurizaltrich pada 22 Juli 2026.

Dalam unggahannya, pasien tersebut mengaku telah menunggu selama delapan jam untuk mendapatkan ruangan perawatan.

Pasien itu memilih tidak menyebut nama rumah sakit tempat dirinya dirawat karena menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Namun, unggahan tersebut justru memunculkan berbagai komentar negatif dari sejumlah pengguna media sosial.

Beberapa komentar dinilai bernada sinis hingga merendahkan kondisi pasien.

Belakangan, pasien tersebut dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (1/8/2026). Peristiwa itu kemudian menjadi sorotan publik.

Dari penelusuran warganet, sejumlah komentar yang dianggap tidak berempati disebut berasal dari akun yang diduga milik tenaga kesehatan, salah satunya akun @erudarahaadini yang dikaitkan dengan Elda Putri Rahardini.

Elda kemudian menyampaikan permintaan maaf dan mengakui komentarnya tidak pantas.

Manajer Hukum dan Humas RSUP Dr Sardjito, Banu Hermawan, mengatakan pihak rumah sakit telah melakukan penelusuran terkait persoalan tersebut.

Menurut Banu, Elda merupakan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), bukan pegawai RSUP Dr Sardjito.

"Artinya Sardjito mengetahui adanya unggahan itu, yang itu memang dilakukan oleh salah satu peserta didik ya. Jadi bukan pegawai RSUP Dr Sardjito. Dia adalah murni peserta didik ya," kata Banu.

Banu mengatakan pihaknya bersama Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FKKMK UGM) akan melakukan klarifikasi melalui Tim Pendidikan Bermartabat.

"Karena ini peserta didik, kami akan lakukan kolaborasi dalam penanganan permasalahan ini. Jadi supaya ini lebih proporsional begitu ya. Kita tidak melihat potong-potongan, tapi kita akan melihat seperti apa sih sesungguhnya unggahan atau upload-an dari yang bersangkutan di media massa (sosial) tersebut," ucapnya.

Ia menambahkan, tim tersebut nantinya akan memanggil pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.

"Tim Pendidikan Bermartabat inilah yang nanti akan memanggil, meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan," sambung Banu.

RSUP Dr Sardjito memastikan tetap berkomitmen membangun pelayanan kesehatan yang profesional serta menciptakan ruang aman bagi pasien.* (cn/ad)