JAMBI – Penguatan karakter dan kapasitas generasi muda menjadi perhatian dalam Dialog Kepemudaan "Jambi Bicara" yang digelar Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PW ISMI) Provinsi Jambi.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (18/6/2026), mengangkat tema "Peran ISMI dalam Membangun Generasi Melayu yang Berdaya Saing dan Berkarakter".

Baca Juga:

• Harga Semen di Batu Bara Tembus Rp100.000 per Sak, Warga Pertanyakan Pengawasan Pemerintah

Dalam pemaparannya, Dr. Yanhar menekankan bahwa generasi muda Melayu harus memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas budaya.

Menurutnya, penguatan karakter, peningkatan literasi, serta semangat kewirausahaan menjadi modal penting agar pemuda Melayu mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

"Generasi muda Melayu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, memiliki wawasan luas, serta tetap menjaga nilai-nilai budaya dan karakter yang menjadi jati dirinya," ujar Dr. Yanhar dalam dialog tersebut.

Kegiatan ini diikuti ratusan peserta yang berasal dari kalangan pemuda, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan di Provinsi Jambi.

Antusiasme peserta menunjukkan tingginya perhatian generasi muda terhadap isu pembangunan sumber daya manusia berbasis budaya lokal.

Panitia kegiatan, Dr. Fahmi Rasid, mengatakan program "Jambi Bicara" dirancang menjadi ruang diskusi bagi anak muda Melayu untuk bertukar gagasan dan mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin masa depan.

"Kami ingin 'Jambi Bicara' menjadi wadah rutin bagi anak muda Melayu untuk berdiskusi, berkreasi, dan menyiapkan diri menjadi pemimpin masa depan yang berdaya saing dan tidak melupakan akar budayanya," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menilai keberadaan ISMI memiliki peran strategis dalam membangun kualitas generasi muda daerah.

Menurutnya, ISMI bukan hanya menjadi wadah bagi para sarjana Melayu, tetapi juga menjadi ruang pengabdian untuk melahirkan gagasan dan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

"Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh peran ISMI dalam mencetak generasi Melayu yang cerdas, berakhlak, dan berdaya saing," tegas Al Haris.

Melalui kegiatan tersebut, ISMI berharap lahir berbagai gagasan baru dari pemuda Melayu Jambi yang mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, dengan tetap mengedepankan nilai budaya dan kearifan lokal.

Dialog kepemudaan ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan generasi muda dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul di masa depan.* (ad)

BATU BARA – Lonjakan harga Semen Tiga Roda di Kabupaten Batu Bara memicu keresahan masyarakat.

Hingga Kamis (9/7/2026), harga semen di sejumlah toko bangunan dilaporkan telah mencapai Rp100.000 per sak.

Baca Juga:

• Rapat Paripurna LPJ Wali Kota Binjai Disorot, SOKSI Pertanyakan Kehadiran Anggota DPRD yang Tak Penuhi Kuorum

Kenaikan harga tidak hanya dirasakan warga yang sedang membangun atau merenovasi rumah.

Tukang bangunan hingga pelaku usaha konstruksi kecil juga mulai merasakan dampaknya.

Sejumlah proyek pembangunan rumah dilaporkan tertunda karena biaya material terus membengkak.

Dari penelusuran BITVOnline.com, kenaikan harga telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.

Sejumlah warga juga mengaku mulai kesulitan memperoleh pasokan semen di beberapa toko bangunan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelancaran distribusi hingga mekanisme pengawasan harga di tingkat daerah.

"Sekarang membangun rumah harus berpikir berkali-kali. Harga semen sudah Rp100.000 per sak, sementara kebutuhan bisa puluhan bahkan ratusan sak. Anggaran yang sudah disiapkan akhirnya tidak mencukupi," ujar seorang warga.

Keluhan serupa disampaikan para tukang bangunan.

Menurut mereka, permintaan pekerjaan mulai menurun karena banyak pemilik rumah memilih menunda pembangunan sampai harga material kembali stabil.

"Yang terdampak bukan hanya pemilik rumah. Kami juga kehilangan pekerjaan karena banyak proyek ditunda," kata seorang pekerja bangunan.

Di tengah kenaikan harga tersebut, masyarakat mempertanyakan langkah pengawasan dari pemerintah daerah.

Mereka berharap Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Batu Bara segera melakukan pemantauan terhadap stok, distribusi, serta harga semen di tingkat distributor maupun agen penyalur untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.

Persoalan ini juga ramai diperbincangkan di media sosial. Beragam dugaan bermunculan, mulai dari terganggunya distribusi hingga kemungkinan terbatasnya pasokan.

Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi yang dapat memastikan penyebab kenaikan harga tersebut.

Untuk memperoleh penjelasan, BITVOnline.com telah menghubungi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara melalui pesan WhatsApp.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari yang bersangkutan.

Seorang warga yang sedang membangun rumah, berinisial HF, menilai pengawasan pemerintah terhadap harga kebutuhan masyarakat masih belum maksimal.

"Bukan hanya harga semen yang naik. Harga sembako juga sering berbeda-beda di setiap pedagang. Kami berharap pemerintah lebih serius melakukan pengawasan agar masyarakat tidak terus menanggung beban akibat kenaikan harga," ujar HF.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak distributor maupun pemerintah daerah mengenai penyebab melonjaknya harga Semen Tiga Roda di Kabupaten Batu Bara.

Di tengah belum adanya penjelasan tersebut, masyarakat berharap pemerintah segera memberikan kepastian, baik mengenai penyebab kenaikan maupun langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi material bangunan.* (ad)

BINJAI – Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai dengan agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2025 mendapat sorotan setelah jumlah anggota dewan yang hadir dinilai tidak memenuhi jumlah ideal.

Dari total 35 anggota DPRD Kota Binjai, hanya 16 anggota yang tercatat hadir dalam rapat yang berlangsung pada Senin, 6 Juli 2026 tersebut.

Baca Juga:

• Satpol PP Binjai Gelar Program ASRI, Perkuat Pelayanan Humanis dan Berbagi dengan Masyarakat

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan kurangnya komitmen sebagian anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.

"Kami sangat menyayangkan. Ini agenda penting, LPJ penggunaan uang rakyat tahun 2025. Tapi yang hadir tidak sampai 50%. Di mana rasa tanggung jawab kepada konstituen?" tegas Maruli Malau.

Menurut Maruli, pembahasan LPJ merupakan agenda strategis karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari masyarakat.

Karena itu, kehadiran anggota DPRD dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Selain menyoroti tingkat kehadiran anggota dewan, Maruli juga mempertanyakan keabsahan rapat tersebut.

Ia menyebut pelaksanaan rapat paripurna seharusnya mengikuti ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, rapat paripurna untuk pengambilan keputusan harus memenuhi kuorum. Dengan hanya 16 dari 35 anggota yang hadir, maka rapat ini cacat hukum dan keputusan yang dihasilkan patut dipertanyakan," jelas Maruli.

Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut jumlah kehadiran anggota DPRD, tetapi juga menyentuh prinsip demokrasi dan tanggung jawab wakil rakyat terhadap masyarakat yang telah memberikan mandat.

Depicab SOKSI Kota Binjai kemudian mendesak pimpinan DPRD Kota Binjai melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan anggota dewan dalam menghadiri rapat-rapat resmi.

Selain itu, mereka meminta agar rapat paripurna LPJ kembali dijadwalkan dengan memastikan jumlah anggota yang hadir memenuhi ketentuan, serta memberikan perhatian terhadap anggota yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

"Rakyat berhak mendapatkan wakil rakyat yang bekerja. Jangan sampai uang rakyat dibahas oleh segelintir orang saja," pungkas Maruli Malau.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pimpinan DPRD Kota Binjai belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan mengenai jumlah kehadiran anggota dalam Rapat Paripurna LPJ Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2025.* (ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan surat internal yang meminta seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi nasional yang menjadi perhatian publik.

Surat bernomor R-696/D/Dip.4/07/2026 tertanggal 8 Juli 2026 itu ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

• Hakim PN Medan Maafkan Dua Terdakwa Kasus Pembelian 25 Liter Pertalite Pakai Jeriken di SPBU Simpang Pos

Instruksi itu dikeluarkan seiring adanya sejumlah proses penegakan hukum terhadap pejabat negara maupun aparatur negara yang tengah menjadi perhatian masyarakat.

"Sehubungan dengan perkembangan situasi nasional yang menjadi perhatian publik, termasuk proses penegakan hukum terhadap pejabat negara/aparatur negara yang saat ini menjadi sorotan masyarakat, seluruh jajaran Kejaksaan di daerah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah antisipatif guna menjaga stabilitas pelaksanaan tugas serta marwah institusi," tulis surat tersebut.

Dalam surat itu, seluruh jajaran kejaksaan diminta melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi di wilayah hukum masing-masing, terutama terhadap potensi gangguan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas.

Kejagung juga meminta adanya optimalisasi deteksi dini serta pelaporan secara cepat, berjenjang, dan menyeluruh terhadap setiap perkembangan yang dianggap strategis.

Selain itu, jajaran kejaksaan diminta memperkuat pengamanan terhadap personel, aset, dokumen, serta fasilitas kantor sesuai tingkat kerawanan di masing-masing wilayah.

Surat tersebut juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas internal serta meningkatkan pengawasan terhadap seluruh pegawai agar tetap menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas.

Salah satu poin penting dalam surat itu adalah imbauan agar seluruh pegawai kejaksaan tidak memberikan komentar maupun pendapat terkait perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

"Menghindari penyampaian komentar, pendapat, maupun informasi mengenai perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum sesuai prosedur dan ketentuan," demikian isi surat tersebut.

Selain itu, Kejagung meminta pengelolaan informasi dan komunikasi publik dilakukan secara terkoordinasi serta mendorong jajaran untuk berkoordinasi dengan instansi terkait apabila terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Menanggapi surat tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Rizaldi, mengatakan instruksi tersebut merupakan bentuk pengingat pimpinan kepada seluruh jajaran agar tetap menjalankan tugas secara profesional.

Menurut Rizaldi, surat tersebut merupakan hal yang biasa diterbitkan pimpinan untuk memastikan seluruh pegawai Kejaksaan tetap bekerja sesuai aturan dan menjaga integritas institusi.

"Kalo dilihat dari isi surat tersebut selalu dibuat oleh pimpinan untuk warga Adhyaksa agar tetap mengingatkan dan melaksanakan tugas tugas secara profesional dan berintegritas," kata Rizaldi.

Rizaldi juga memastikan tidak ada pembahasan khusus yang dilakukan Kejatisu terkait surat tersebut.

"Tidak, tak ada pembahasan khusus," ujarnya.

Surat internal Kejagung tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap sejumlah perkara hukum yang sedang berjalan.

Salah satunya terkait penyelidikan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengenai dugaan penyimpangan pembelian batu bara yang disebut menyebabkan pemadaman listrik atau blackout di Sumatera Utara.

Kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan.

Dalam perkembangan pemberitaan, perkara itu turut dikaitkan dengan sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, termasuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Namun, Kejagung melalui surat tersebut menegaskan pentingnya seluruh jajaran menjaga profesionalisme, tidak memberikan komentar terhadap perkara yang sedang berjalan, serta tetap fokus menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.* (tm/ad)

MEDAN – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan memberikan pemaafan kepada dua terdakwa kasus pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite menggunakan jeriken di SPBU Simpang Pos Medan.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar Kamis, 9 Juli 2026 sore.

Baca Juga:

• Dirut PT GKS Didakwa Gelapkan Dana Perusahaan Rp5 Miliar, Jaksa Ungkap Modus Pinjaman Sementara

Dalam sidang yang berlangsung di Ruang Cakra 6 PN Medan, majelis hakim yang diketuai Efrata Happy Tarigan menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dakwaan tersebut mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Meski dinyatakan bersalah, majelis hakim memutuskan memberikan pemaafan kepada kedua terdakwa berdasarkan Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sehingga mereka tidak dijatuhi hukuman pidana.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama JPU. Mendapatkan pemaafan dari majelis hakim sebagaimana Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sehingga tidak dijatuhi pidana," ucap Efrata saat membacakan putusan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut terdapat sejumlah keadaan yang memberatkan.

Salah satunya karena tindakan kedua terdakwa dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam pendistribusian BBM bersubsidi.

Selain itu, perbuatan tersebut dilakukan ketika masyarakat sedang menghadapi situasi kelangkaan minyak.

Namun, majelis hakim juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan.

Kedua terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, berjanji tidak mengulangi tindakan tersebut, serta masih berusia muda.

"Keadaan meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum, mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan di persidangan, berjanji tak akan melakukan perbuatannya lagi, dan masih muda," ujar Efrata.

Majelis hakim juga tidak sependapat dengan nota pembelaan atau pleidoi dari penasihat hukum terdakwa yang sebelumnya meminta agar kedua terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan maupun dilepaskan dari tuntutan hukum.

Usai putusan dibacakan, kedua terdakwa bersama Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Medan menyatakan masih berpikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan banding.

Ranning Cibro mengaku bersyukur atas keputusan hakim yang memberikan pemaafan.

"Hakim tidak memberikan hukuman kepada kami, namun kami masih pikir-pikir," ucap Ranning singkat.

Sementara itu, tim penasihat hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Medan mengapresiasi putusan majelis hakim. Mereka menilai hakim telah menjalankan tugasnya secara adil dalam memutus perkara.

Tim penasihat hukum yang terdiri dari Azwir Agus, Rumintang Naibaho, Hermansyah Hutagalung, Marudut Simanjuntak, Daniel W. Panggabean, Edoward M Hutapea, Lamhot W Tampubolon, dan Try Brata Purba juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan yang sebelumnya memberikan kesaksian dalam perkara tersebut.

"Terima kasih kepada abang kita Dr Hinca Pandjaitan selaku anggota Komisi III DPR RI, sudah kemarin datang memberikan kesaksiannya sehingga membantu Cibro dan Silalahi dalam perkara ini," kata Daniel W Panggabean.

Selain mengapresiasi putusan hakim, pihak penasihat hukum juga meminta Polrestabes Medan membuka penyidikan baru terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut, khususnya dari pihak SPBU.

"Saya berharap bahwa polisi harus sigap untuk melakukan daripada sprindik baru terhadap orang-orang yang terlibat didalamnya, khususnya bagi pihak SPBU maupun pengawas itu sendiri," tegas Rumintang Naibaho.

Kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas pengisian BBM menggunakan jeriken di SPBU Simpang Pos, Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Kwala Bekala, Medan.

Petugas Satreskrim Polrestabes Medan kemudian melakukan pengecekan dan menemukan Ranning sedang mengisi Pertalite ke dalam jeriken.

Dari pemeriksaan, Ranning diketahui membeli sekitar 25 liter Pertalite yang rencananya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam proses tersebut, Aziz Apandi Silalahi disebut membantu pengisian BBM ke dalam jeriken tanpa menggunakan barcode Pertamina.

Aziz diduga menerima imbalan Rp15 ribu untuk setiap jeriken yang diisi.

Keduanya kemudian diamankan pada 6 Januari 2026 di SPBU Jalan Jamin Ginting, Simpang Pos, Medan.* (ad)

BINJAI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai menggelar kegiatan ASRI (Aksi Satpol PP Responsif Indonesia) di Kelurahan Rambung Barat, Kamis (9/7/2026).

Program ini menjadi bagian dari implementasi Transformasi Humanis Pemerintah Kota Binjai yang bertujuan memperkuat kehadiran Satpol PP di tengah masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan persuasif.

Baca Juga:

• Marlina Muzakir Hadiri HKG PKK Nasional ke-54 dan HUT Dekranas ke-46 di Makassar, Perkuat Sinergi Pemberdayaan Keluarga Menuju Indonesia Emas 2045

Kepala Satpol PP Kota Binjai, Arif Budiman Sihotang, S.STP., M.H., mengatakan program ASRI merupakan tindak lanjut atas arahan Wali Kota Binjai agar Satpol PP menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Arif, kehadiran Satpol PP harus mampu memberikan rasa aman sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan warga.

Karena itu, pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dinilai menjadi langkah penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

"Pemerintah Kota Binjai melalui Satpol PP akan terus hadir di tengah masyarakat, memberikan edukasi dan pemahaman yang terbaik, serta menjadi pelayan yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga," ujar Arif.

Ia menjelaskan, pendekatan persuasif dan edukatif diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum serta mematuhi berbagai peraturan daerah tanpa harus mengedepankan tindakan represif.

Selain itu, kegiatan ASRI juga menjadi sarana mempererat hubungan antara aparat pemerintah dengan masyarakat sehingga tercipta kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Arif turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kota Binjai melalui semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Menurutnya, keberhasilan menciptakan kota yang aman, nyaman, tertib, dan sejahtera tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Program ASRI diharapkan menjadi langkah nyata dalam menghadirkan wajah Satpol PP yang lebih humanis, responsif, serta dekat dengan masyarakat, sejalan dengan visi Pemerintah Kota Binjai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.* (ad)

MAKASSAR – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Aceh, Ny. Marlina Muzakir, menghadiri pembukaan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Nasional ke-54 dan Hari Ulang Tahun (HUT) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) ke-46 yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (9/7/2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Umum TP PKK, Ny. Tri Tito Karnavian, dan diikuti Ketua TP PKK serta Ketua Dekranasda dari seluruh provinsi di Indonesia.

Baca Juga:

• Aceh Tamiang Ucapkan Terima Kasih ke Pemko Medan atas Bantuan Pascabanjir, Rico Waas: Ini Murni Karena Kemanusiaan dan Persahabatan

Dalam sambutannya, Ketua Umum TP PKK Ny. Tri Tito Karnavian mengajak seluruh kader PKK untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program prioritas nasional.

Menurutnya, TP PKK memiliki landasan hukum yang kuat sehingga harus mengambil peran aktif dalam mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan kesehatan ibu dan anak, penguatan ketahanan pangan keluarga, hingga pemberdayaan pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Usai memberikan sambutan, Tri Tito Karnavian secara resmi membuka rangkaian Hari Kesatuan Gerak PKK Nasional ke-54 dan HUT Dekranas ke-46 yang akan berlangsung selama beberapa hari di Kota Makassar.

Sementara itu, Ketua TP PKK Aceh, Ny. Marlina Muzakir, menilai HKG PKK Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama, memperluas jejaring, sekaligus berbagi pengalaman dan inovasi antar daerah dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga.

"Berbagai program dan inovasi yang dipresentasikan dalam HKG PKK Nasional ini menjadi inspirasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Aceh. Semangat kolaborasi yang dibangun melalui PKK diharapkan semakin memperkuat peran keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah," ujar Marlina didampingi Ketua Staf Ahli TP PKK Aceh, Ny. Mukarramah Fadhlullah.

Menurut Marlina, berbagai program yang dipaparkan dalam forum nasional tersebut dapat menjadi referensi bagi TP PKK Aceh untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat peran keluarga dalam pembangunan daerah.

Rangkaian Hari Kesatuan Gerak PKK Nasional ke-54 dan HUT Dekranas ke-46 dijadwalkan berlangsung hingga beberapa hari ke depan.

Sejumlah agenda telah disiapkan, mulai dari pameran produk unggulan daerah, forum diskusi, pelatihan, hingga berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan kader PKK dan Dekranas dari seluruh Indonesia.

Pemerintah berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antar daerah dalam mendorong pemberdayaan keluarga, pengembangan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.* (ad)

MEDAN — Direktur Utama PT Graha Konstruksi Sejati (GKS), Sulaiman alias Acai, mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Medan atas dugaan penggelapan dana perusahaan.

Dalam sidang perdana yang digelar Kamis, 9 Juli 2026, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan modus pinjaman sementara.

Baca Juga:

• Aceh Tamiang Ucapkan Terima Kasih ke Pemko Medan atas Bantuan Pascabanjir, Rico Waas: Ini Murni Karena Kemanusiaan dan Persahabatan

Jaksa Penuntut Umum Sofyan Agung Maulana membacakan dakwaan di hadapan majelis hakim dan terdakwa.

Dalam dakwaan disebutkan, Sulaiman diduga menggunakan dana perusahaan tanpa melalui mekanisme yang telah diatur dalam Anggaran Dasar PT Graha Konstruksi Sejati.

Untuk mencairkan dana tersebut, terdakwa disebut memerintahkan staf bagian akuntansi, Jenny, membuat bukti pengeluaran kas beserta slip penarikan bank.

Dokumen itu kemudian diparaf oleh Jimmy Sukanto sebelum dijadikan dasar pencairan dana yang selanjutnya ditransfer ke rekening pribadi terdakwa.

Jaksa mengungkapkan, terdapat sejumlah transaksi yang diduga dilakukan terdakwa dalam kurun waktu 2019 hingga 2025.

Di antaranya penarikan dana sebesar Rp3 miliar dan Rp6 miliar pada 12 Februari 2019, Rp1 miliar pada 18 Februari 2019, Rp2 miliar pada 15 April 2019, Rp719,7 juta dan Rp280,2 juta pada 23 Mei 2019, Rp1,5 miliar pada 4 Juni 2024, hingga Rp532 juta pada 28 Februari 2025.

"Total dana perusahaan yang digunakan terdakwa mencapai sekitar Rp15,032 miliar," ungkap jaksa dalam persidangan.

Berdasarkan hasil audit internal perusahaan serta audit independen yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Albert Silalahi & Rekan, sekitar Rp10 miliar telah dikembalikan oleh terdakwa.

Namun, masih terdapat dana perusahaan senilai Rp5,032 miliar yang belum dikembalikan dan diduga menjadi kerugian perusahaan.

Jaksa juga menyoroti dasar yang digunakan terdakwa dalam melakukan pinjaman sementara tersebut.

Menurut JPU, persetujuan yang diberikan Jimmy Sukanto tidak memiliki kekuatan hukum karena yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai komisaris sejak tahun 2018.

Selain itu, mekanisme pinjaman tersebut dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar perusahaan yang mewajibkan adanya persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebelum penggunaan dana perusahaan.

Atas perbuatannya, Sulaiman didakwa melanggar Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sebagai dakwaan alternatif, jaksa juga menjerat terdakwa dengan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 juncto UU Nomor 1 Tahun 2026.

Dalam persidangan, Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menempuh upaya penyelesaian melalui mekanisme restorative justice apabila memungkinkan.

"Silahkan lakukan upaya perdamaian," kata anggota majelis hakim Khamozaro Waruwu.

Sidang akan dilanjutkan pada agenda berikutnya dengan mendengarkan tanggapan terdakwa atau eksepsi terhadap surat dakwaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan majelis hakim.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan atas bantuan yang diberikan saat bencana banjir besar melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025.

Ucapan terima kasih itu disampaikan langsung Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi dalam pertemuan silaturahmi bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Rumah Makan Pagi Sore, Jalan Kejaksaan, Kecamatan Medan Petisah, Kamis, 9 Juli 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Beri Tenggat Camat Rampungkan Pendataan Perlinsos, Targetkan Bansos Tepat Sasaran

Dalam sambutannya, Rico Waas mengingat kembali kondisi yang terjadi pada akhir November 2025.

Saat itu, Kota Medan juga dilanda banjir besar yang merendam 19 dari 21 kecamatan dan berdampak kepada sekitar 85 ribu warga.

Meski menghadapi situasi serupa, Rico mengatakan pemerintahannya tetap berupaya membantu daerah tetangga yang terdampak lebih parah.

"Kami mendengar kabar bahwa kondisi di Aceh Tamiang sangat fatal. Betul-betul terendam, dan masyarakat serta Pak Bupati sendiri saat itu sangat membutuhkan bantuan," kenang Rico Waas.

Menurut Rico, setelah menerima laporan mengenai kondisi di Aceh Tamiang, Pemerintah Kota Medan segera mengirimkan bantuan berupa personel pemadam kebakaran serta alat berat dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) untuk membantu proses pembersihan pascabanjir.

" Saat itu saya bilang, Oke kita ke Tamiang. Ayo kita bantu Tamiang. Apa yang kita punya sekarang? Apa yang dibutuhkan oleh Aceh Tamiang? Pembersihan. Maka pemadam kebakaran dan alat berat dari Dinas SDABMBK langsung kita turunkan. Kami tidak mencari penghargaan atau timbal balik apa pun. Ini murni bicara tentang kemanusiaan dan persahabatan," tegas Rico Waas.

Rico mengakui proses pemulihan di Aceh Tamiang tidak berlangsung mudah.

Selain merusak permukiman warga, banjir juga menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, aset pemerintah, hingga berbagai dokumen penting.

Meski demikian, ia optimistis Aceh Tamiang mampu bangkit di bawah kepemimpinan Bupati Armia Fahmi.

"Namun demikian kami percaya dan optimistis Aceh Tamiang di bawah kepemimpinan Bapak Armia Fahmi akan segera bangkit dan jauh lebih jaya," ungkap Rico Waas.

Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi mengatakan bantuan dari Pemerintah Kota Medan menjadi salah satu yang pertama tiba di lokasi bencana.

Ia menyebut dukungan tersebut sangat membantu proses pemulihan daerahnya.

"Yang pertama datang membantu kami adalah dari Pemko Medan. Petugas Damkar dan alat berat PU sangat membantu membersihkan infrastruktur vital kami yang hancur akibat bencana dahsyat tersebut. Hebatnya, mereka bekerja di Tamiang selama lebih dari empat bulan," ungkap Armia Fahmi.

Armia juga mengungkapkan bahwa koordinasi yang dibangun bersama Pemerintah Kota Medan berlangsung dengan baik sehingga masa tugas personel bantuan beberapa kali diperpanjang hingga proses penanganan dinilai memadai.

Selain mengirimkan personel dan peralatan, Pemko Medan juga memberikan dukungan stimulus anggaran guna mempercepat pemulihan pascabencana.

" Kami datang ke mari, memboyong seluruh perangkat Daerah, Wakil Bupati, dan Pak Sekda, khusus untuk menjumpai Pak Wali Kota guna mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya," tambah Armia.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Syuibun Anwar, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah dari kedua pemerintah daerah.

Silaturahmi itu menjadi simbol eratnya kerja sama antardaerah dalam menghadapi situasi darurat, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas antarsesama daerah di Indonesia.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan tenggat waktu kepada seluruh camat untuk segera menuntaskan pendataan perlindungan sosial melalui Portal Perlinsos.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Baca Juga:

• Tiga Hakim PN Medan Dilaporkan ke Komisi Yudisial, Ini Perkara yang Dipersoalkan!

Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, pimpinan perangkat daerah, camat, serta lurah se-Kota Medan.

Dalam arahannya, Rico Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan untuk mereformasi sistem penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).

Menurutnya, sistem digital diharapkan mampu menciptakan penyaluran bantuan yang lebih transparan, akurat, dan meminimalkan birokrasi yang berbelit.

"Hari ini saya harus menegaskan kepada rekan-rekan semua. Ini kerjanya harus serius betul. Terutama camat-camat, kontrol semua wilayahnya. Setiap wilayah harus punya target mandiri dan camat wajib melakukan update data perlinsos setiap hari agar target terus diingat," tegas Rico Waas.

Menindaklanjuti arahan tersebut, para camat menyatakan kesiapan untuk menyelesaikan pendataan dan meminta waktu antara satu hingga satu setengah bulan guna merampungkan proses sesuai target yang telah ditetapkan.

Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, kemudian menegaskan kembali komitmen tersebut.

Ia meminta seluruh camat dan lurah memegang target yang telah disepakati serta menginstruksikan Dinas Sosial meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

"Semua catat, kita sudah membuat komitmen kapan harus selesai. Saya berharap Dinas Sosial melakukan monitoring ketat terhadap kemajuan program ini dan menugaskan ASN Dinsos khusus untuk memantau pergerakan di lapangan," pungkas Wiriya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti, menjelaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial dilakukan untuk mengatasi persoalan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat, seperti bantuan yang tidak tepat sasaran maupun warga yang berhak tetapi belum terdata.

Menurut Khoiruddin, melalui Portal Perlinsos, proses pendaftaran bantuan sosial menjadi lebih sederhana, cepat, transparan, dan akuntabel.

Sistem baru tersebut juga memangkas tahapan administrasi yang sebelumnya harus melalui musyawarah kelurahan dan proses verifikasi yang memakan waktu.

"Pendaftaran akun Perlinsos dapat ditempuh melalui dua cara mudah, pertama melalui agen yang telah ditugaskan untuk menyisir rumah warga secara langsung, dan melalui jalur mandiri. Warga bisa mendaftar langsung secara online melalui situs perlinsos.kemensos.go.id dengan syarat wajib mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) terlebih dahulu di kantor Disdukcapil, kantor camat, lurah, atau Dinas Sosial," jelas Khoiruddin.

Ia menambahkan, percepatan pendataan menjadi penting karena hingga saat ini capaian pendaftaran di Kota Medan masih tergolong rendah.

Dari total 795.881 kepala keluarga (KK), baru 13.944 KK atau sekitar 1,75 persen yang telah terdaftar dalam sistem Perlinsos.

Pemerintah Kota Medan berharap seluruh kecamatan dapat mempercepat proses pendataan sehingga masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial dapat segera masuk ke dalam sistem dan memperoleh layanan secara tepat sasaran.* (ad)

MEDAN – Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran etik dan ketidakprofesionalan dalam menangani tiga perkara perselisihan hubungan industrial (PHI).

Laporan tersebut diajukan oleh kuasa hukum PT Torganda dari Kantor Hukum Sabar Ganda & Partners.

Baca Juga:

• Polisi Gerebek Sarang Narkoba di Deli Serdang, Pelaku Pasang CCTV di Pohon untuk Pantau Kedatangan Petugas

Mereka merupakan majelis hakim yang memutus perkara perselisihan hubungan industrial dengan nomor perkara 274, 277, dan 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn.

Kuasa hukum pelapor, Rinaldo Sinaga dan Rustam Efendi Pandiangan, menilai putusan yang dijatuhkan majelis hakim tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita melaporkan tiga hakim PN Medan berinisial ZH, MAG dan SD ke Komisi Yudisial karena memutus tiga perkara perselisihan hubungan industrial dalam Perkara nomor 274, 277, dan 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn yang diduga secara tidak profesional, putusan tersebut di nilai tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan tidak menggunakan hati Nurani nya sebagai seorang hakim dalam Memutus suatu perkara," ujar para kuasa hukum pelapor PT Torganda, Rinaldo Sinaga dan Rustam Efendi Pandiangan dari Kantor Hukum SABAR GANDA & PARTNERS, kepada awak media, Kamis (9/7).

Menurut Rinaldo, laporan tersebut kini telah diterima Komisi Yudisial dan sedang memasuki tahap telaah oleh tim pemeriksa.

Pihaknya juga menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, termasuk pengumuman Mahkamah Agung mengenai sanksi terhadap hakim.

"Saat ini laporan sudah dalam proses telaah oleh ahli pemeriksa Komisi Yudisial. Kami juga menyerahkan beberapa dokumen tambahan seperti pengumuman Mahkamah Agung (MA) terkait sanksi Hakim-hakim yang bermasalah," sebutnya.

Pelapor juga mengungkapkan bahwa dua hakim anggota dalam majelis tersebut disebut telah dijatuhi sanksi non-palu selama enam bulan serta teguran tertulis sejak April 2026.

Meski demikian, keduanya disebut masih mengikuti proses persidangan hingga putusan dibacakan.

Selain itu, kuasa hukum PT Torganda menilai substansi putusan majelis hakim memiliki kemiripan yang sangat tinggi dengan isi gugatan yang diajukan pihak lawan.

Rinaldo dan Rustam mengungkapkan, amar putusan nyaris 100 persen sama persis dengan isi gugatan yang seolah-olah tidak ada proses pemeriksaan, penimbangan bukti dan hanya tulisan yang dipindahkan dari satu dokumen ke dokumen lain.

Mereka juga menyoroti tidak dipertimbangkannya perjanjian damai yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak dalam perkara tersebut.

"Bahkan perjanjian damai yang sudah disepakati bersama pun diabaikan majelis hakim padahal itulah wujud penyelesaian yang manusiawi dan seharusnya dihormati hukum," ungkapnya.

Melalui laporan itu, pihak pelapor berharap Komisi Yudisial dapat melakukan pemeriksaan secara objektif dan mengambil langkah sesuai kewenangannya apabila ditemukan adanya pelanggaran kode etik hakim.

"Harapan kami saat ini tertuju pada lembaga Komisi Yudisial agar kebenaran dapat dibongkar, kesalahan diakui dan keadilan ditegakkan kembali. Bukan hanya untuk kepentingan pihak yang berperkara namun demi menjaga marwah hukum yang seharusnya menjadi pelindung bagi semua orang," harapnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pengadilan Negeri Medan maupun Komisi Yudisial terkait laporan tersebut.* (ad)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan langkah untuk mempertahankan sekaligus menghidupkan pengaruh politiknya di ruang publik.

Penilaian tersebut disampaikan Adi dalam Program Gaspol yang ditayangkan di YouTube, Kamis, 9 Juli 2026.

Baca Juga:

• Rupiah Punya Peluang Tembus Rp17.500 per Dolar AS, Ini Faktor Pendorongnya

Menurut Adi, jika aktivitas Jokowi hanya sebatas menerima kunjungan masyarakat di kediamannya, perhatian publik lambat laun akan berkurang karena dinilai tidak lagi menghadirkan hal baru.

"Kalau hanya bicara tentang kunjungan rakyat, orang ke rumah Jokowi, sudah membosankan. Bosan, gitu-gitu aja, nggak ada novelty-nya, nggak ada yang baru," ujarnya.

Adi menilai, melalui kunjungan ke berbagai daerah, Jokowi dapat menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki daya tarik politik dan tetap diterima oleh masyarakat di berbagai wilayah.

"Artinya Pak Jokowi akan semakin terus diperhitungkan sebagai orang yang relatif misalnya bisa diterima di berbagai tempat," ungkapnya.

Ia mencontohkan kunjungan Jokowi ke Provinsi Lampung yang dinilai mendapat sambutan meriah dari masyarakat, meski di sisi lain juga terdapat kelompok yang menyampaikan penolakan.

"Lampung salah satunya kan penerimaannya kan kelihatan, ramai, sekalipun ada juga yang menolak, tapi minimal itu yang saya sebut bahwa ini adalah bagian dari untuk mengamplifikasi ulang kartu politiknya Pak Jokowi," tuturnya.

Selain menjaga eksistensi politik, Adi juga menilai safari tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjelang Pemilu mendatang.

"(Pak Jokowi) all out untuk memenangkan PSI," ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi memulai rangkaian safari politiknya dengan mengunjungi Provinsi Lampung.

Dalam kunjungan itu, ia menghadiri kegiatan bersama kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta menyampaikan pidato politik.

Pada kesempatan yang sama, masyarakat Lampung juga menganugerahkan gelar Baginda Pemuka Bangsa kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut.

Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Jokowi yang menanggapi analisis politik tersebut.

Pernyataan Adi Prayitno merupakan pandangan pengamat mengenai dinamika politik yang berkembang menjelang kontestasi politik berikutnya.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih adanya mentalitas saling menjatuhkan yang dinilainya menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.

Menurut Prabowo, sikap tersebut harus segera ditinggalkan agar Indonesia mampu bersaing di tengah kompetisi global yang semakin ketat.

Baca Juga:

• Prabowo: Berdosalah Pemimpin yang Berbohong kepada Rakyatnya

Prabowo mengibaratkan perilaku tersebut sebagai "bangsa kepiting", yakni kondisi ketika seseorang yang hendak maju justru ditarik kembali oleh orang lain.

"Mungkin ini karena terlalu lama dijajah oleh Belanda, oleh asing, sehingga yang timbul adalah rasa rendah diri, bukan rasa rendah hati, justru sering kita tuh senang melihat rekan sendiri susah," kata Prabowo.

Menurut Presiden, masih ada kecenderungan sebagian masyarakat merasa senang ketika melihat orang lain mengalami kesulitan.

Ia kemudian mengutip istilah "bangsa kepiting" untuk menggambarkan perilaku tersebut.

"Dikatakan bahwa kita termasuk bangsa kepiting. Kepiting kalau rekannya sudah naik ke atas, kepiting yang di bawah nurunin dia lagi. Ada kepiting lain mau naik ke atas, kepiting lain nurunin dia lagi," ujarnya.

"Itu namanya senang melihat rekan susah, susah melihat rekan senang. Saya tidak tahu mungkin saudara-saudara pun punya pengalaman ya," lanjutnya.

Prabowo menilai sikap iri, dengki, dan keinginan menjatuhkan sesama anak bangsa hanya akan menghambat kemajuan Indonesia.

Padahal, kata dia, tantangan yang dihadapi bangsa saat ini berasal dari persaingan global yang semakin keras.

"Padahal dunia ini penuh persaingan. Banyak negara yang iri sama kita, banyak negara yang benci sama kita. Kita tidak pernah benci orang, tapi nyatanya banyak yang dengki, iri, maunya ngerjain kita, jelek-jelekin kita," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung maraknya narasi negatif tentang Indonesia yang beredar di media sosial.

Ia mengaku prihatin karena sebagian narasi tersebut justru disebarkan oleh masyarakat Indonesia sendiri.

"Kampanye di socmed, Indonesia chaos, Indonesia suram, Indonesia gelap, akan kolaps, akan kolaps. Dia berharap kolaps, bayangkan, orang Indonesia sendiri berharap kolaps, Saudara-saudara sekalian. Jadi ini harus kita waspadai," kata Prabowo.

Presiden berharap masyarakat dapat membangun semangat saling mendukung, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan rasa optimistis terhadap masa depan Indonesia.

Menurutnya, kerja sama dan kepercayaan antarsesama menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional.* (d/ad)

DELI SERDANG – Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah lokasi yang diduga menjadi pusat peredaran narkoba di kawasan perkebunan Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan belasan kamera pengawas (CCTV) yang dipasang para pelaku untuk memantau setiap aktivitas di sekitar lokasi, termasuk kedatangan aparat kepolisian.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Alokasikan Rp64,2 Miliar untuk Perbaikan Jalan di Langkat, Jembatan Baru Juga Dibangun

"Sarang narkoba yang kami gerebek modusnya seolah-olah rumah warga. Tempat ini juga dilengkapi sejumlah CCTV yang dipasang mulai dari pintu masuk, akses masuk, bahkan dipasang di pohon," kata Rafli, Kamis (9/7/2026).

Menurut Rafli, lokasi berada di area terpencil di tengah perkebunan sehingga cukup sulit dijangkau.

Untuk menuju lokasi, petugas harus melewati jalan arteri, area persawahan, hingga gang-gang sempit.

Belasan kamera pengawas dipasang di sejumlah titik strategis agar para pelaku dapat mengetahui lebih awal apabila ada petugas yang mendekati lokasi.

"Jadi, saat petugas datang, mereka dapat melihat. Akses menuju lokasi juga tidak mudah, karena harus melewati jalan arteri, persawahan, hingga gang sempit," ujarnya.

Saat proses penggerebekan berlangsung, para pelaku sempat mengetahui kedatangan polisi melalui rekaman CCTV yang terpasang di sekitar lokasi.

Mereka kemudian berusaha melarikan diri.

Petugas langsung melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba.

Kedua pelaku masing-masing berinisial MO (19) dan A (22).

Dari lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa paket sabu siap edar, puluhan alat hisap sabu, serta perangkat CCTV yang digunakan untuk memantau lingkungan sekitar.

"Ada dua pelaku yang diringkus. Kami juga menyita beberapa paket narkotika jenis sabu siap edar, puluhan alat hisap sabu, dan sejumlah CCTV," kata Rafli.

Rafli mengungkapkan, lokasi tersebut bukan kali pertama menjadi target operasi kepolisian.

Meski sudah beberapa kali digerebek, tempat itu kembali digunakan sebagai lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkoba.

Untuk mencegah aktivitas serupa terulang, polisi membongkar seluruh bangunan atau barak yang berada di lokasi, kemudian menghancurkan dan membakarnya.

"Lokasi ini menjadi pantauan kami, dan agar mencegah hal serupa kembali terulang, seluruh barak yang ada kami hancurkan dan kami bakar," pungkas Rafli.

Polrestabes Medan menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan di kawasan rawan peredaran narkotika serta menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukumnya.* (d/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Menurutnya, pemimpin yang tidak jujur kepada rakyat telah mengkhianati amanah yang diberikan.

Baca Juga:

• Rupiah Punya Peluang Tembus Rp17.500 per Dolar AS, Ini Faktor Pendorongnya

Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa kejujuran merupakan prinsip utama dalam menjalankan pemerintahan.

Ia menilai seorang pemimpin tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat.

"Berdosalah pemerintah yang berbohong kepada rakyatnya, berdosalah pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya, berkhianatlah pemimpin yang tidak setia kepada kepentingan negara di atas segala kepentingan," tegas Prabowo.

Prabowo mengatakan kebutuhan dasar seperti pangan, energi, dan air merupakan fondasi utama agar sebuah negara mampu bertahan, mandiri, dan sejahtera.

Menurutnya, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dengan keberhasilan mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan.

"Kita sudah swasembada pangan. Dari target empat tahun, kita telah berhasil dalam satu tahun," ujar Prabowo.

Namun, ia mengakui masih ada pihak yang meragukan capaian tersebut.

Bahkan, menurutnya, ada yang menuding pemerintah menyampaikan informasi yang tidak sesuai kepada masyarakat.

"(Mereka) mengejek dan menuduh bahwa kita pemerintah berbohong kepada rakyat, bahwa kita belum swasembada pangan," ucapnya.

Prabowo menilai peluncuran biodiesel B50 menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.

Ia mengungkapkan sejak sebelum dilantik menjadi Presiden, dirinya telah meminta jajaran pemerintah untuk menjadikan swasembada pangan dan swasembada energi sebagai prioritas utama.

Menurut Prabowo, Indonesia harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor, baik untuk kebutuhan pangan maupun bahan bakar minyak.

"Hari ini saya bangga hadir di sini. Hari ini hari yang saya tunggu-tunggu dari sejak saya belum dilantik jadi Presiden kepada tim inti saya, tim penasihat saya, selalu saya tekankan harus swasembada pangan, harus swasembada energi. Tidak boleh impor BBM, tidak boleh impor pangan," katanya.

Pemerintah berharap implementasi B50 dapat memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi impor solar, meningkatkan penggunaan energi berbasis sumber daya dalam negeri, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.* (km/ad)

JENEWA – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa jumlah kasus kanker di seluruh dunia diperkirakan akan meningkat tajam dalam beberapa dekade mendatang jika upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan tidak diperkuat.

Dalam WHO Global Status Report on Cancer 2026 yang dirilis bersama International Agency for Research on Cancer (IARC) pada 8 Juli 2026, diperkirakan terdapat sekitar 20,6 juta kasus baru kanker dan hampir 10 juta kematian akibat kanker setiap tahun.

Baca Juga:

• PMT untuk Kader Posyandu Desa Suka Maju, Bentuk Apresiasi Pemerintah Desa dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Masyarakat

WHO menilai kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kanker memang terus berkembang.

Namun, manfaatnya belum dirasakan secara merata karena masih besarnya kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan di berbagai negara.

Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan kanker kini bukan lagi penyakit yang hanya dialami sebagian kecil masyarakat.

Menurut WHO, sekitar 92 persen populasi dunia diperkirakan akan terdampak kanker, baik sebagai pasien maupun karena memiliki anggota keluarga atau orang terdekat yang mengalaminya.

"Kanker adalah penyakit yang sangat personal dan menyentuh hampir semua orang. Namun, apakah seseorang dapat bertahan hidup seharusnya tidak ditentukan oleh tempat ia dilahirkan atau besarnya pendapatan," kata Tedros.

Ia menegaskan ketimpangan dalam penanganan kanker bukan sesuatu yang tidak bisa diubah, melainkan persoalan kebijakan yang membutuhkan komitmen bersama.

WHO menemukan masih terdapat perbedaan yang cukup besar dalam akses terhadap pencegahan, diagnosis, pengobatan, hingga perawatan bagi pasien kanker di berbagai negara.

Ketua Tim Pengendalian Kanker WHO, Dr. Andre Ilbawi, mengatakan selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada kemajuan teknologi dan pengobatan kanker.

"Selama bertahun-tahun, kisah tentang kanker selalu berbicara mengenai kemajuan ilmiah, teknologi baru, pengobatan baru, dan harapan baru. Itu memang benar, tetapi bukan keseluruhan ceritanya," ujar Ilbawi.

Sebagai contoh, sekitar 87 persen perempuan penderita kanker payudara di negara berpendapatan tinggi masih bertahan hidup lima tahun setelah diagnosis.

Sebaliknya, di negara berpendapatan rendah, angka kelangsungan hidup lima tahun hanya sekitar 42 persen.

WHO juga mencatat ketersediaan 20 obat kanker prioritas di negara berpendapatan rendah dan menengah bawah hanya berkisar 9 hingga 54 persen, sedangkan di negara berpendapatan tinggi mencapai 68 hingga 94 persen.

Selain itu, kurang dari sepertiga negara di dunia telah memasukkan layanan kanker ke dalam paket Universal Health Coverage (UHC).

Di tengah meningkatnya jumlah kasus, WHO menegaskan bahwa hampir empat dari sepuluh kasus kanker sebenarnya dapat dicegah.

Beberapa faktor risiko yang paling banyak berkontribusi antara lain:

- Merokok atau penggunaan tembakau
- Konsumsi minuman beralkohol
- Kelebihan berat badan atau obesitas
- Kurang aktivitas fisik
- Pola makan tidak sehat
- Infeksi HPV
- Hepatitis B
- Hepatitis C
- Bakteri Helicobacter pylori

Direktur IARC, Dr. Elisabete Weiderpass, mengatakan pola penyakit kanker kini semakin dipengaruhi oleh meningkatnya obesitas, kurang aktivitas fisik, pola makan yang buruk, serta polusi udara.

"Profil kanker terus berubah dan semakin dipengaruhi oleh meningkatnya obesitas, kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, serta polusi udara. Pencegahan kanker harus tetap menjadi prioritas politik," ujarnya.

WHO juga mencatat sejumlah perkembangan positif, seperti penurunan penggunaan tembakau secara global sebesar 27 persen sejak 2010, meningkatnya cakupan vaksinasi yang membantu mencegah kanker akibat infeksi, serta bertambahnya jumlah negara yang memiliki rencana nasional pengendalian kanker.

Meski demikian, WHO menegaskan bahwa pemerataan akses layanan kesehatan tetap menjadi tantangan utama agar lebih banyak pasien dapat memperoleh diagnosis lebih dini, pengobatan yang memadai, serta peluang hidup yang lebih baik.* (km/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah diperkirakan masih memiliki peluang menguat hingga berada di bawah level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir 2026.

Meski demikian, pada penutupan perdagangan pasar spot, Kamis (9/7/2026), rupiah justru kembali melemah.

Baca Juga:

• B50 Resmi Diluncurkan, Apa Dampaknya bagi Harga Sawit dan Petani?

Head of Investment Specialist Manulife Aset Manajemen Indonesia, Freddy Tedja, memperkirakan nilai tukar rupiah berpotensi menguat hingga berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS pada akhir tahun, apabila sejumlah faktor pendukung bergerak sesuai harapan.

"Jika semuanya menunjukkan hasil positif," kata Freddy.

Menurutnya, pergerakan rupiah sepanjang Juni 2026 relatif lebih stabil.

Kondisi tersebut didukung oleh kebijakan Bank Indonesia (BI) yang berfokus menjaga stabilitas nilai tukar, serta perubahan arah kebijakan pemerintah.

Selain itu, tekanan musiman seperti pembayaran dividen perusahaan dan kebutuhan valuta asing selama musim haji mulai mereda sehingga memberikan ruang bagi penguatan rupiah.

Namun demikian, Freddy mengingatkan bahwa stabilitas rupiah masih dipengaruhi berbagai faktor eksternal dan domestik.

"Pasar akan terus memantau perkembangan global, termasuk geopolitik dan arah suku bunga The Fed," ujarnya.

Selain faktor global, investor juga mencermati sejumlah agenda di dalam negeri, termasuk evaluasi peringkat utang Indonesia oleh S&P Global Ratings pada Juli hingga Agustus 2026 serta konsistensi kebijakan ekonomi pemerintah.

Di kawasan Asia, pergerakan mata uang terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini cenderung bervariasi dengan kecenderungan menguat.

Yuan China menjadi mata uang dengan penguatan terbesar setelah naik 0,15 persen.

Sementara itu, yen Jepang dan baht Thailand masing-masing menguat 0,14 persen.

Rupee India naik 0,11 persen, sedangkan dolar Singapura menguat 0,05 persen.

Adapun dolar Hong Kong tercatat menguat tipis sekitar 0,005 persen terhadap dolar AS.

Analis Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menilai percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester pertama 2026 turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan pasar keuangan, termasuk nilai tukar rupiah.

Menurut Ibrahim, percepatan realisasi belanja pemerintah memberikan respons tersendiri dari pelaku pasar.

"Pelaksanaan APBN yang lebih cepat pada semester pertama tahun 2026 menjadi sentimen negatif bagi pasar," ujar Ibrahim.

Meski demikian, pemerintah tetap menempatkan APBN 2026 sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendukung delapan agenda prioritas pembangunan.

Ke depan, arah pergerakan rupiah diperkirakan masih akan dipengaruhi kombinasi faktor global, seperti kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed), kondisi geopolitik, hingga perkembangan ekonomi domestik dan kebijakan fiskal pemerintah.* (km/ad)

JAKARTA – Realme resmi menghadirkan Realme P4 Lite di pasar Indonesia sebagai varian paling terjangkau dari lini Realme P4 Series.

Ponsel ini menyasar segmen entry-level dengan mengandalkan baterai berkapasitas besar, fitur pendukung gaming, serta harga yang kompetitif.

Baca Juga:

• Air Terjun Sitapigagan di Samosir: Surga Tersembunyi yang Viral di Media Sosial, Pengunjung Dilarang Memakai Baju Merah

Salah satu daya tarik utama perangkat ini adalah baterai 7.000 mAh.

Realme mengklaim kapasitas tersebut mampu digunakan bermain Mobile Legends hingga delapan jam atau melakukan panggilan suara selama sekitar 50 jam dalam sekali pengisian daya.

Realme P4 Lite menggunakan layar LCD 6,8 inci beresolusi HD Plus dengan refresh rate 120Hz.

Layar tersebut juga memiliki tingkat kecerahan hingga 900 nits sehingga tetap nyaman digunakan di luar ruangan.

Di sektor dapur pacu, ponsel ini ditenagai chipset Unisoc T7250 yang dipadukan dengan RAM 4 GB LPDDR4X serta pilihan penyimpanan internal 64 GB, 128 GB, dan 256 GB.

Penyimpanan masih dapat diperluas menggunakan kartu memori eksternal.

Untuk kebutuhan fotografi, Realme P4 Lite dibekali kamera utama 8 MP dengan autofocus serta kamera depan 5 MP yang ditempatkan pada notch berbentuk huruf "U".

Perangkat ini menjalankan Realme UI berbasis Android 16.

Realme juga menyematkan beberapa fitur berbasis kecerdasan buatan (AI), di antaranya:

- AI Eraser
- AI Clear Face
- AI Image Matting
- AI Outdoor Mode

Fitur-fitur tersebut dirancang untuk membantu pengguna mengedit foto dan meningkatkan kualitas gambar dengan lebih praktis.

Bagi pengguna yang gemar bermain gim, Realme P4 Lite dilengkapi Graphite Cooling System seluas 10.000 mm² untuk menjaga suhu perangkat tetap stabil saat digunakan dalam waktu lama.

Ponsel ini juga memiliki fitur Game Space yang membantu mengoptimalkan performa saat bermain gim.

Realme P4 Lite mendukung NFC, sehingga pengguna dapat mengecek maupun mengisi saldo kartu uang elektronik langsung dari ponsel.

Selain itu, tersedia fitur Reverse Charging 8 Watt yang memungkinkan perangkat ini digunakan sebagai power bank untuk mengisi daya perangkat lain melalui kabel.

Pengisian daya dilakukan melalui USB Type-C dengan dukungan Fast Charging 15 Watt.

Dari sisi ketahanan, Realme P4 Lite telah mengantongi sertifikasi:

- MIL-STD-810H
- IP64
- ArmorShell Protection

Perangkat ini juga telah dilengkapi sensor sidik jari di sisi bodi, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, jaringan 4G, USB OTG, serta jack audio 3,5 mm.

Harga Realme P4 Lite di Indonesia

Realme P4 Lite hadir dalam dua pilihan warna, yaitu Pulse Purple dan Titan Grey, dengan harga sebagai berikut:

- Realme P4 Lite 4 GB/64 GB: Rp1.999.000
- Realme P4 Lite 4 GB/128 GB: Rp2.399.000
- Realme P4 Lite 4 GB/256 GB: Rp2.799.000

Dengan baterai jumbo, layar 120Hz, dukungan NFC, serta sistem operasi Android 16, Realme P4 Lite menjadi salah satu pilihan menarik di kelas harga Rp2 jutaan bagi pengguna yang mencari ponsel untuk kebutuhan harian maupun bermain gim ringan.* (km/ad)

JAKARTA – Pemerintah resmi memulai implementasi program biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan ini dinilai berpotensi mengubah peta industri kelapa sawit Indonesia, mulai dari peningkatan permintaan minyak sawit mentah (CPO), kenaikan harga tandan buah segar (TBS) petani, hingga penghematan devisa negara.

Baca Juga:

• Dituntut 8,5 Tahun Penjara, Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Siapkan Pleidoi

Namun di sisi lain, pelaku industri dan organisasi petani sawit mengingatkan masih ada tantangan yang harus diselesaikan, terutama terkait kebijakan pungutan ekspor CPO.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menilai implementasi B50 justru dapat memperkuat harga CPO di pasar domestik maupun internasional.

Menurutnya, meningkatnya kebutuhan CPO di dalam negeri otomatis akan mengurangi volume ekspor Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia.

"Kalau implementasi B50 menyebabkan ekspor berkurang, yang terjadi justru kenaikan harga minyak nabati dunia termasuk minyak sawit apabila suplai minyak nabati lain stagnan atau berkurang. Ini justru akan meningkatkan harga CPO dalam negeri, ujung-ujungnya harga TBS petani juga akan naik," ujar Eddy.

GAPKI memperkirakan sekitar 13 juta hingga 20 juta ton CPO akan dialihkan dari pasar ekspor ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan biodiesel B50.

Berkurangnya pasokan di pasar global diyakini dapat mendorong kenaikan harga minyak nabati dunia, yang kemudian berdampak positif terhadap harga sawit di dalam negeri.

Meski demikian, optimisme tersebut tidak sepenuhnya dirasakan kalangan petani.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengingatkan adanya dampak dari kenaikan tarif pungutan ekspor CPO menjadi 12,5 persen.

Menurut SPKS, kebijakan tersebut telah menekan harga tandan buah segar (TBS) hingga sekitar Rp833 per kilogram.

Kondisi itu diperkirakan menyebabkan potensi kerugian petani sawit nasional mencapai sekitar Rp499 miliar hingga Rp500 miliar setiap bulan.

Bagi GAPKI, persoalan utama bukan berada pada program B50, melainkan kemungkinan pemerintah kembali menaikkan tarif pungutan ekspor apabila penerimaan dana sawit menurun akibat berkurangnya ekspor.

"Kalau kemudian pungutan ekspor berkurang lalu PE dinaikkan lagi, maka ini yang akan menekan harga CPO dalam negeri dan juga harga TBS petani," tegas Eddy.

Karena itu, GAPKI berharap pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program biodiesel dan keberlanjutan industri sawit nasional agar manfaat B50 benar-benar dirasakan petani.

Di sisi pasokan, GAPKI memastikan produksi CPO nasional masih mencukupi untuk mendukung implementasi B50.

Tambahan kebutuhan diperkirakan sekitar 1,74 juta ton dan masih dapat dipenuhi dari produksi nasional.

"Seharusnya tahun ini produksi cukup untuk mendukung B50, kebutuhan sekitar 1,74 juta ton," kata Eddy.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia kini tidak lagi mengimpor solar setelah mandatori biodiesel ditingkatkan dari B40 menjadi B50.

Hal tersebut disampaikan Bahlil saat peluncuran B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Kamis (9/7/2026), di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Bahlil, konsumsi solar nasional mencapai sekitar 38 juta hingga 40 juta kiloliter setiap tahun.

Sebelum program B50 diterapkan, Indonesia masih mengimpor sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter solar setiap tahunnya.

"Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak," ujar Bahlil.

Ia menjelaskan, sebelum diterapkan secara nasional, B50 telah menjalani uji coba selama enam bulan pada berbagai jenis kendaraan dan moda transportasi, mulai dari kereta api, bus, kapal, hingga berbagai merek mobil dari Asia maupun Eropa.

"Jadi ini dari Asia sampai Eropa semua (merek mobil) kita bikin. Kapal-kapal semuanya kita tes. Dan alhamdulillah hasil tesnya ternyata kualitas B50 jauh lebih baik daripada B40," katanya.

Selain mengurangi impor solar, pemerintah memperkirakan implementasi B50 dapat meningkatkan penghematan devisa dari sekitar Rp133 triliun pada program B40 menjadi sekitar Rp170 triliun.

Program ini juga diproyeksikan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang menjadi 2,1 juta orang, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca dari sekitar 39,66 juta ton CO2 menjadi sekitar 44,46 juta ton CO2.

Meski dinilai membawa banyak manfaat bagi sektor energi dan industri sawit, sejumlah pelaku usaha berharap pemerintah tetap menjaga kebijakan fiskal, khususnya terkait pungutan ekspor, agar keuntungan dari meningkatnya permintaan CPO tidak justru berkurang akibat beban biaya yang lebih tinggi.* (km/ad)

JAKARTA – Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, kembali menjadi perhatian publik setelah kediamannya di kawasan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mendapat pengamanan dari personel Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pengamanan tersebut dilakukan bersamaan dengan penggeledahan yang dilakukan kepolisian di sebuah restoran, money changer, serta sejumlah lokasi lain di Jakarta dan Bogor pada Rabu (8/7/2026).

Baca Juga:

• KPK Tahan Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono, Diduga Terima Gratifikasi Rp17 Miliar

Ia menjelaskan, penempatan personel dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari Kejaksaan Agung.

"Terkait pengamanan Jampidsus, benar bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai mekanisme," ujar Muhammad Nas.

Peristiwa tersebut membuat publik kembali mempertanyakan apa sebenarnya tugas dan kewenangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus.

Jampidsus merupakan unsur pembantu pimpinan di Kejaksaan Agung yang bertugas membantu Jaksa Agung dalam menangani perkara tindak pidana khusus.

Kedudukan dan tugas Jampidsus diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diperbarui melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam struktur organisasi Kejaksaan Agung, Jampidsus bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Berdasarkan aturan tersebut, Jampidsus memiliki kewenangan menangani berbagai perkara tindak pidana khusus, termasuk kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Ruang lingkup tugasnya meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan tambahan, penghentian penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, Jampidsus juga memiliki kewenangan melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda maupun uang pengganti serta menangani tindak pidana yang berdampak pada perekonomian negara.

Selain sebagai penuntut umum, Jampidsus juga memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan dasar hukum bagi kejaksaan untuk menyidik tindak pidana tertentu sesuai ketentuan undang-undang.

Karena itu, Jampidsus menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, Jampidsus di bawah kepemimpinan Febrie Adriansyah menangani sejumlah perkara korupsi besar yang menimbulkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah.

Febrie sebelumnya menyatakan bahwa penanganan perkara difokuskan pada kasus-kasus yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas dan perekonomian negara.

"Pemberantasan korupsi harus fokus, diarahkan pada perkara yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak dan kepentingan negara atau program pemerintah," ujar Febrie.

Beberapa perkara besar yang saat ini maupun sebelumnya ditangani Jampidsus antara lain:

- Dugaan korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk dengan nilai kerugian mencapai Rp300,003 triliun.
- Dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina senilai Rp285,017 triliun.
- Korupsi pengelolaan dana investasi PT Asabri sebesar Rp22,788 triliun.
- Korupsi PT Asuransi Jiwasraya senilai Rp16,8 triliun.
- Dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO beserta turunannya.
- Dugaan korupsi PT Duta Palma Group.
- Pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia.
- Korupsi proyek BTS 4G Kominfo.
- Dugaan korupsi impor besi dan baja.
- Dugaan korupsi importasi tekstil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek.
- Dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional yang hingga kini masih dalam proses penyidikan.

Pengamanan rumah Febrie Adriansyah oleh personel TNI memicu perhatian publik karena terjadi bertepatan dengan rangkaian penggeledahan yang dilakukan kepolisian di sejumlah lokasi.

Meski demikian, TNI menegaskan bahwa pengamanan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap pejabat Kejaksaan berdasarkan permintaan resmi institusi Kejaksaan Agung dan tidak berkaitan dengan proses penggeledahan yang sedang dilakukan aparat kepolisian.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung maupun TNI menyatakan pengamanan tersebut dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.* (km/ad)