JAKARTA — Analis komunikasi politik KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai Presiden Prabowo Subianto belum perlu menyampaikan sikap terbuka terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Hendri, Prabowo masih mempertimbangkan langkah politik yang akan diambilnya dalam menghadapi isu tersebut.

Baca Juga:

• Survei IPO: 66 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo, Harga Sembako Masih Jadi PR

"Kalau menurut saya, posisi Prabowo hari ini sudah benar, dia biarkan saja legislatif yang menggulirkan itu, kan dia ada di eksekutif, ya biarkan saja legislatif menggulirkan itu atau tidak," kata Hendri dalam program Bola Liar, Jumat (23/10/2026) malam.

Menurut Hendri, keputusan Prabowo untuk mengambil sikap terhadap polemik tersebut perlu mempertimbangkan kondisi politik dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Ia mengatakan, jika Prabowo memberikan sinyal dukungan terhadap langkah politik tertentu terkait posisi Gibran, keputusan itu berpotensi menimbulkan konsekuensi yang perlu diperhitungkan.

"Misalnya (Prabowo) memberikan sinyal dukungan untuk 'memakzulkan atau membatalkan pelantikan wakil presiden saya, apakah kepuasan publik akan meningkat?' Kan mesti akan dihitung," tuturnya.

Pernyataan Hendri tersebut menggambarkan pandangannya bahwa respons presiden terhadap polemik ijazah Gibran tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi politik bagi pemerintahan.

Sementara itu, anggota Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi), Lukas Luwarso, menilai Prabowo telah memberikan sinyal terkait sikap pemerintah terhadap isu ijazah Gibran.

Menurut Lukas, sinyal tersebut terlihat dari penanganan laporan dugaan pemalsuan dalam surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran di Bareskrim Polri, termasuk pelaksanaan gelar perkara.

"Hanya dalam waktu kurang dari dua minggu, langsung ditindaklanjuti oleh kepolisian. Sesuatu yang akan mustahil kalau polisinya masih Kapolri Listyo Sigit," ucapnya.

Lukas menilai tindak lanjut kepolisian terhadap laporan tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan karena perkara yang berkaitan dengan tokoh politik nasional dinilainya memiliki sensitivitas tersendiri.

Meski demikian, penanganan laporan oleh kepolisian tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran.

Dugaan yang dilaporkan tetap perlu diuji melalui proses hukum dan didasarkan pada bukti yang sah.

Lukas juga berpandangan bahwa polemik ijazah Gibran tidak semata-mata menjadi persoalan bagi Prabowo maupun Gibran, melainkan turut menjadi beban bagi masyarakat Indonesia.

Karena itu, ia ingin melihat bagaimana Prabowo mengelola persoalan tersebut di tengah dinamika politik nasional.

"Akhirnya kalau kita bertanya, bagaimana Presiden Prabowo bisa mengelola isu politik yang sangat sensitif ini untuk membawa Indonesia lebih baik ke depan," ujarnya.

Menurut Lukas, selain sikap presiden, perkembangan sikap partai-partai politik juga perlu diperhatikan.

Ia menilai terdapat keinginan di kalangan partai politik untuk menyelesaikan polemik ijazah Gibran.

Lukas mengatakan, selama dua tahun isu tersebut bergulir, ia melihat tidak ada anggota partai koalisi yang secara terbuka berupaya membela Gibran dalam polemik ijazah tersebut.

Menurutnya, kondisi itu berkaitan dengan anggapan bahwa tidak ada insentif politik bagi partai-partai koalisi untuk membela Gibran dalam persoalan tersebut.

Pandangan Lukas itu merupakan penilaiannya terhadap dinamika politik di sekitar polemik ijazah Gibran.

Sikap masing-masing partai dan alasan di balik keputusan politik mereka tetap perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.

Polemik ijazah Gibran terus menjadi bagian dari perdebatan politik nasional.

Perkembangan penanganan laporan di kepolisian, respons partai politik, serta sikap pemerintah menjadi sejumlah aspek yang disorot dalam perdebatan tersebut.

Pandangan Hendri Satrio dan Lukas Luwarso memperlihatkan adanya perbedaan penekanan dalam membaca persoalan ini.

Hendri menyoroti pertimbangan politik yang mungkin dihadapi Prabowo, sedangkan Lukas menaruh perhatian pada tindak lanjut laporan serta respons partai-partai politik.

Namun, penilaian mengenai motif presiden, kepentingan partai politik, dan dampak polemik terhadap kepuasan publik tetap merupakan pandangan para narasumber.

Hal-hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti tanpa dukungan data atau keterangan tambahan.
* (km/ad)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menempati posisi teratas sebagai menteri paling populer di Kabinet Merah Putih berdasarkan survei Indonesia Political Opinion (IPO).

Bahlil unggul dalam tingkat pengenalan publik maupun popularitas di sejumlah bidang yang diteliti.

Baca Juga:

• Survei IPO: 66 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo, Harga Sembako Masih Jadi PR

Ia berada di atas Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang meraih 34,1 persen.

Posisi berikutnya ditempati Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan skor 21,7 persen.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperoleh 16,5 persen.

Dalam pengukuran popularitas secara umum, Bahlil juga menempati posisi pertama dengan angka 70,4 persen.

Cak Imin berada di posisi berikutnya dengan 60,9 persen, sedangkan Zulkifli Hasan mencatat 48 persen.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nama Bahlil relatif lebih dikenal masyarakat dibandingkan sejumlah menteri lain yang masuk dalam survei IPO.

Keunggulan Bahlil terlihat lebih besar ketika popularitas menteri dikelompokkan berdasarkan bidang tugasnya.

Di sektor ekonomi, tingkat popularitas Bahlil mencapai 77,4 persen.

Angka tersebut terpaut jauh dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang berada di posisi kedua dengan 23,5 persen.

Di bawah Airlangga, terdapat Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman dengan popularitas 14,8 persen.

Berikutnya, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono meraih 11 persen.

Adapun Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mencatat 8,4 persen, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani sebesar 6,5 persen, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebesar 5,7 persen.

Dari sisi penilaian terhadap kinerja di bidang ekonomi, Bahlil juga memperoleh angka tertinggi sebesar 31,1 persen.

Airlangga berada di posisi berikutnya dengan 4,5 persen, disusul Widiyanti Putri Wardhana sebesar 2 persen.

Meski demikian, angka popularitas dan penilaian kinerja merupakan dua indikator berbeda.

Tingginya popularitas menunjukkan seberapa dikenal seorang pejabat oleh responden, sedangkan penilaian kinerja berkaitan dengan pandangan responden terhadap pelaksanaan tugasnya.

Pada kelompok bidang politik dan keamanan, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjadi tokoh dengan popularitas tertinggi, yakni 28,5 persen.

Tito berada di atas Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang memperoleh 21,4 persen.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mencatat popularitas 16,9 persen.

Adapun di bidang hukum dan pemberantasan korupsi, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menempati posisi pertama dengan popularitas 15,5 persen.

Ia diikuti Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dengan 12,8 persen.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan berada di posisi berikutnya dengan 6 persen.

Sementara itu, pada kelompok bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat, Cak Imin mencatat popularitas sebesar 61,5 persen.

Ia mengungguli Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang memperoleh 46 persen dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan 38,3 persen.

Di kelompok pembangunan manusia dan infrastruktur, AHY menempati posisi teratas dengan popularitas 64,5 persen.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir berada di urutan berikutnya dengan 42,9 persen.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa tingkat pengenalan pejabat pemerintah berbeda-beda menurut bidang yang dinilai.

Bahlil menonjol dalam kelompok ekonomi, sedangkan sejumlah menteri lain memperoleh angka popularitas tinggi di bidang tugas masing-masing.

IPO menyelenggarakan survei untuk memotret opini masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Penelitian tersebut mencakup penilaian terhadap kinerja pemerintah, arah kebijakan, kepercayaan publik, serta dinamika politik nasional.

Survei dilakukan pada 12-20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden.

IPO menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar ±2,9 persen.

Dalam hasil surveinya, IPO menyatakan popularitas Bahlil menonjol dibandingkan sejumlah tokoh lain, dengan selisih yang besar.

Ketua Umum Partai Golkar itu dinilai memiliki tingkat pengenalan atau eksposur publik yang lebih tinggi dalam kelompok yang disurvei.

Namun, hasil survei popularitas tidak dengan sendirinya menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat secara keseluruhan terhadap pemerintah.

Angka tersebut perlu dibaca sesuai indikator yang digunakan dan konteks pertanyaan yang diajukan kepada responden.* (cn/ad)

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka program pelatihan vokasi bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2024 hingga 2026.

Program ini ditujukan untuk membantu pekerja meningkatkan keterampilan, mempelajari keahlian baru, hingga mempersiapkan diri kembali ke dunia kerja atau merintis usaha mandiri.

Baca Juga:

• Gunakan APBD dan DBH Sawit, Pemprov Sumut Lindungi 21.119 Pekerja Rentan lewat BPJS

"Pelatihan vokasi menjadi langkah yang strategis untuk meningkatkan atau mengalihkan kompetensi, memperkuat daya saing, serta membuka akses terhadap peluang kerja dan wirausaha," kata Darmawansyah dalam siaran pers, Sabtu (24/10/2026).

Program ini memprioritaskan pekerja yang kehilangan pekerjaan dalam rentang 2024-2026.

Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja maupun peluang usaha yang dapat dikembangkan secara mandiri.

Syarat Mengikuti Pelatihan Vokasi Kemnaker

Calon peserta perlu menyiapkan dokumen yang dapat membuktikan status mereka sebagai pekerja terdampak PHK.

Dokumen yang dapat digunakan antara lain surat pemutusan kontrak kerja, surat pemberitahuan PHK, atau paklaring atau surat pengalaman kerja.

Namun, Kemnaker menyediakan alternatif bagi pelamar yang tidak memiliki dokumen resmi dari perusahaan tempat mereka sebelumnya bekerja.

Dalam kondisi tersebut, calon peserta dapat melampirkan surat pernyataan berhenti bekerja atau terkena PHK (self declaration) yang ditandatangani di atas meterai.

Ketentuan ini memberikan pilihan bagi pekerja yang mengalami kesulitan mendapatkan dokumen dari perusahaan lama untuk tetap mengajukan diri sebagai peserta pelatihan.

Cara Daftar Pelatihan Vokasi Kemnaker Secara Online

Pendaftaran mandiri dapat dilakukan melalui portal resmi SkillHub Kemnaker di skillhub.kemnaker.go.id.

Berikut tahapan pendaftaran yang perlu diperhatikan calon peserta:

- Membuat akun SIAPkerja.
- Melengkapi data diri sesuai ketentuan pendaftaran.
- Mengunggah dokumen KTP.
- Mengunggah bukti PHK, seperti surat pemberitahuan PHK, surat pemutusan kontrak, atau paklaring.
- Jika tidak memiliki dokumen PHK resmi, melampirkan surat pernyataan (self declaration) bermeterai.
- Menunggu proses verifikasi administrasi dan wawancara dari penyelenggara pelatihan.
- Melakukan registrasi ulang melalui portal SkillHub apabila dinyatakan lolos seleksi.
- Calon peserta perlu memastikan seluruh data dan dokumen yang diserahkan sesuai dengan persyaratan.

Setelah pendaftaran, penyelenggara akan memeriksa kelengkapan administrasi dan melakukan wawancara sebelum menentukan peserta yang lolos.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi wajib melakukan registrasi ulang sebelum pelatihan dimulai sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pendaftaran Kolektif Bisa Melalui Serikat Pekerja dan Disnaker

Selain pendaftaran mandiri, Kemnaker menyediakan jalur pendaftaran kelompok atau kolektif.

Jalur ini dapat dimanfaatkan oleh pekerja yang ingin mendaftar bersama melalui lembaga atau organisasi terkait.

Pengajuan kelompok dapat dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan setempat, serikat pekerja, asosiasi industri, maupun perusahaan tempat pekerja sebelumnya bekerja.

Pendaftaran kolektif tersebut ditujukan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas yang terdekat.

Dengan adanya dua jalur pendaftaran ini, pekerja terdampak PHK dapat memilih mekanisme yang sesuai dengan kondisi masing-masing.

Program pelatihan vokasi Kemnaker diharapkan menjadi salah satu jalan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk meningkatkan kompetensi, memperluas kesempatan memperoleh pekerjaan baru, atau mempersiapkan diri membangun usaha mandiri.

Pekerja yang berminat mengikuti program ini dapat memeriksa informasi dan ketentuan pendaftaran melalui portal resmi SkillHub Kemnaker sebelum mengajukan permohonan.* (lp/ad)

JAKARTA — Sebanyak 66 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.

Angka tersebut terdiri atas 61 persen responden yang mengaku puas dan 5 persen yang merasa sangat puas, berdasarkan survei Indonesia Political Opinion (IPO) pada Oktober 2026.

Baca Juga:

• Harga Ayam di Peternak Rp21 Ribu, di Pasar Tembus Rp46 Ribu? Mentan Amran Buka Suara

Survei IPO tersebut dilakukan pada 12–20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden.

Penelitian menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar ±2,9 persen.

IPO turut mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo.

Pemberantasan korupsi menjadi faktor yang disebut sebesar 19 persen, disusul bantuan sosial sebesar 14,5 persen dan program kerja nyata sebesar 10,7 persen.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat sebesar 6 persen dalam faktor yang berkaitan dengan persepsi kepuasan responden.

Untuk mengukur tingkat kepuasan tersebut, IPO mengajukan pertanyaan kepada responden: 'Apakah bapak/ibu puas atau tidak puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto secara umum saat ini?'.

Hasil survei ini memberikan gambaran mengenai penilaian responden terhadap kinerja presiden.

Namun, tingkat kepuasan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh kebijakan pemerintah telah memenuhi harapan masyarakat.

Di luar penilaian terhadap kinerja presiden, survei IPO juga memetakan persoalan yang dinilai paling mendesak untuk ditangani pemerintah.

Pengendalian harga bahan pokok menempati posisi teratas dengan angka 28 persen.

Berikutnya, pemberantasan korupsi mencapai 19,5 persen, sedangkan pembukaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran tercatat sebesar 14,7 persen.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi sehari-hari masih menjadi perhatian masyarakat.

Harga kebutuhan pokok berkaitan langsung dengan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan, sementara ketersediaan lapangan kerja memengaruhi pendapatan dan daya beli.

Pemberantasan korupsi juga menjadi perhatian, baik sebagai faktor yang berkaitan dengan penilaian terhadap kinerja pemerintah maupun sebagai persoalan yang perlu segera ditangani.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, mengatakan hasil survei tersebut menunjukkan pentingnya persoalan ekonomi rumah tangga, kesempatan kerja, dan tata kelola pemerintahan dalam penilaian masyarakat.

"Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi rumah tangga, kesempatan kerja, dan tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting dalam evaluasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan," kata Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah.

Survei IPO dilaksanakan selama sembilan hari, yakni pada 12–20 Oktober 2026.

Sebanyak 1.200 responden dilibatkan dalam penelitian yang menggunakan metode multistage random sampling atau pengambilan sampel acak bertahap.

IPO menyebut survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar ±2,9 persen.

Margin of error merupakan perkiraan rentang kesalahan pengambilan sampel.

Artinya, hasil survei dapat berbeda dari kondisi seluruh populasi karena penelitian hanya melibatkan sebagian masyarakat.

Angka tersebut juga tidak menghilangkan kemungkinan adanya kesalahan lain dalam proses pengumpulan maupun pengolahan data.

Dengan tingkat kepuasan mencapai 66 persen, hasil survei IPO menunjukkan penilaian positif dari mayoritas responden terhadap kinerja Prabowo.

Namun, pengendalian harga bahan pokok, pemberantasan korupsi, serta penciptaan lapangan kerja tetap menjadi persoalan yang menurut responden perlu mendapat perhatian pemerintah.* (cn/ad)

BINJAI — Ketua Pengurus Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kota Binjai, Adnan Nasution, S.Pd., mengajak orang tua, guru, dan kepala sekolah, khususnya di lingkungan Sekolah Al Washliyah, untuk mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).

Ajakan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan organisasi terhadap program kesehatan anak yang disosialisasikan Dinas Kesehatan Kota Binjai di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, Desman, S.K.M., M.Kes.

Baca Juga:

• Mau Otot Tetap Kuat hingga Usia Tua? Kenali 4 Makanan Kaya Protein Ini

Menurut dia, imunisasi menjadi salah satu upaya untuk melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi.

"Anak-anak kita adalah masa depan Binjai. Mereka harus sehat, cerdas dan terlindungi dari penyakit berbahaya seperti difteri, tetanus, campak, rubella dan kanker serviks," ujar Adnan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak mengabaikan pentingnya imunisasi bagi anak usia sekolah.

Dukungan orang tua, tenaga pendidik, dan pihak sekolah dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan dengan baik.

"Mari kita dukung demi Binjai Sehat dan Generasi Emas 2045. Saya mengimbau jangan tolak BIAS, imunisasi lengkap, anak sehat, Binjai hebat," tambahnya.

Bulan Imunisasi Anak Sekolah merupakan program nasional yang dilaksanakan secara berkala untuk memberikan imunisasi kepada anak usia sekolah dasar sesuai jadwal dan ketentuan program pemerintah.

Program ini bertujuan meningkatkan perlindungan anak terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

Pelaksanaannya membutuhkan kerja sama antara dinas kesehatan, sekolah, tenaga kesehatan, guru, dan orang tua.

Melalui imunisasi, anak diharapkan memperoleh perlindungan terhadap penyakit tertentu yang dapat menimbulkan komplikasi serius.

Karena itu, orang tua perlu memperoleh informasi yang benar mengenai jenis vaksin, jadwal pemberian, manfaat, serta kondisi kesehatan anak sebelum imunisasi dilakukan.

Dukungan sekolah juga diperlukan untuk membantu menyampaikan informasi kepada orang tua dan memastikan pelaksanaan imunisasi mengikuti prosedur kesehatan yang berlaku.

Dinas Kesehatan Kota Binjai masih melakukan sosialisasi pelaksanaan BIAS di sekolah-sekolah dasar di wilayah tersebut, berdasarkan informasi dalam keterangan yang disampaikan.

Sosialisasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan imunisasi dan menjawab pertanyaan orang tua sebelum anak menerima vaksin.

Sinergi antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, sekolah, tenaga kesehatan, dan keluarga diharapkan dapat mendukung kelancaran program tersebut.

Ajakan Ketua Al Washliyah Binjai ini menegaskan bahwa perlindungan kesehatan anak bukan hanya tanggung jawab tenaga medis, melainkan juga membutuhkan keterlibatan lingkungan keluarga dan pendidikan.

Dengan informasi yang tepat dan dukungan bersama, pelaksanaan imunisasi diharapkan dapat membantu menjaga kesehatan anak-anak di Kota Binjai.* (ad)

JAKARTA — Saham PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK) menjadi saham dengan kenaikan harga tertinggi atau top gainers di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama perdagangan pekan 19–23 Oktober 2026.

Harga saham perusahaan tersebut melonjak 87,11 persen, dari Rp 3.220 pada pekan sebelumnya menjadi Rp 6.025 per saham.

Baca Juga:

• IHSG Melonjak 4,90 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp9.583 Triliun

Di posisi kedua, saham Pudjiadi & Sons Tbk (PNSE) naik 70,57 persen, dari Rp 384 menjadi Rp 655.

Selanjutnya, saham Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) menguat 63,64 persen, dari Rp 22 menjadi Rp 36.

Saham PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) juga masuk dalam daftar saham dengan kenaikan tertinggi setelah harganya meningkat 53,85 persen, dari Rp 338 menjadi Rp 520.

Kenaikan tersebut menunjukkan besarnya pergerakan harga pada sejumlah saham selama sepekan perdagangan.

Namun, kenaikan harga dalam periode singkat tidak serta-merta mencerminkan perubahan kinerja fundamental perusahaan.

Investor tetap perlu mempertimbangkan laporan keuangan, kondisi bisnis, likuiditas saham, dan risiko investasi sebelum mengambil keputusan.

Daftar Saham dengan Kenaikan Tertinggi Sepekan

Selain TRUK, PNSE, WMUU, dan TOBA, sejumlah saham lain juga mencatatkan penguatan signifikan selama periode 19–23 Oktober 2026.

Saham Andira Agro Tbk (ANDI) naik 47,37 persen, dari Rp 19 menjadi Rp 28. Bank India Indonesia Tbk (BSWD) menguat 43,56 persen, dari Rp 5.625 menjadi Rp 8.075.

Sementara itu, saham Lovina Beach Brewery Tbk (STRK) naik 41,30 persen, dari Rp 92 menjadi Rp 130.

Saham Sat Nusapersada Tbk (PTSN) juga menguat 39,29 persen, dari Rp 280 menjadi Rp 390.

Berikut daftar saham dengan kenaikan harga tertinggi berdasarkan data yang disampaikan:

TRUK dari Rp 3.220 naik jadi Rp 6.025 - 87,11%
PNSE dari Rp 384 naik jadi Rp 655 - 70,57%
WMUU dari Rp 22 naik jadi Rp 36 - 63,64%
TOBA dari Rp 338 naik jadi Rp 520 - 53,85%
ANDI dari Rp 19 naik jadi Rp 28 - 47,37%
BSWD dari Rp 5.625 naik jadi Rp 8.075 - 43,56%
STRK dari Rp 92 naik jadi Rp 130 - 41,30%
PTSN dari Rp 280 naik jadi Rp 390 - 39,29%

Saham ALDO Memimpin Daftar Top Losers

Di tengah penguatan sejumlah saham, beberapa emiten justru mengalami koreksi tajam.

Alkindo Naratama Tbk (ALDO) mencatatkan penurunan harga terdalam atau top losers selama pekan perdagangan tersebut.

Harga saham ALDO merosot 29,92 persen, dari Rp 1.955 menjadi Rp 1.370 per saham.

Saham AIMS menempati posisi berikutnya dengan penurunan 29,29 persen, dari Rp 990 menjadi Rp 700.

Adapun saham MMIX melemah 28,92 persen, dari Rp 830 menjadi Rp 590.

Penurunan juga terjadi pada saham IFSH yang terkoreksi 24,50 persen, dari Rp 1.735 menjadi Rp 1.310.

Saham ALKA turun 21,79 persen, dari Rp 5.600 menjadi Rp 4.380.

Sementara itu, saham AKKU melemah 18,10 persen, dari Rp 105 menjadi Rp 86.

Saham MSIN juga turun 17,65 persen, dari Rp 136 menjadi Rp 112.

Daftar saham dengan penurunan terdalam tersebut memperlihatkan bahwa penguatan pasar secara keseluruhan tidak selalu diikuti kenaikan harga seluruh saham.

Pergerakan setiap emiten dapat berbeda bergantung pada permintaan dan penawaran, sentimen pasar, serta faktor yang memengaruhi perusahaan masing-masing.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 4,90 persen sepanjang perdagangan pekan 19–23 Oktober 2026.

Pada akhir pekan, IHSG ditutup di level 5.439, naik dari posisi penutupan pekan sebelumnya di level 5.185.

Penguatan indeks tersebut disertai peningkatan aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

Rata-rata nilai transaksi harian tercatat mencapai Rp 20,34 triliun, meningkat 25,42 persen dibandingkan pekan sebelumnya sebesar Rp 16,22 triliun.

Kenaikan nilai transaksi harian menunjukkan bertambahnya nilai dana yang berpindah tangan dalam perdagangan saham.

Meski demikian, angka tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh investor mencatatkan keuntungan.

Sejalan dengan penguatan IHSG, kapitalisasi pasar BEI meningkat 4,66 persen menjadi Rp 9.583 triliun, dari sebelumnya Rp 9.157 triliun.

Kapitalisasi pasar merupakan nilai gabungan saham perusahaan tercatat berdasarkan harga pasar dan jumlah saham yang diperhitungkan.

Perubahan indikator ini menggambarkan pergerakan nilai pasar saham secara keseluruhan, bukan jumlah uang yang masuk ke bursa selama periode tertentu.

Lonjakan harga saham TRUK hingga 87,11 persen menjadi sorotan utama dalam perdagangan pekan tersebut.

Namun, kenaikan harga yang besar dalam waktu singkat juga perlu dicermati dari sisi volatilitas atau besarnya perubahan harga.

Saham yang mengalami kenaikan tajam berpotensi menghadapi koreksi ketika tekanan jual meningkat.

Karena itu, investor sebaiknya tidak menjadikan daftar top gainers sebagai satu-satunya dasar untuk membeli saham.

Pemeriksaan terhadap kinerja keuangan, keterbukaan informasi perusahaan, volume transaksi, dan profil risiko dapat membantu investor menilai apakah pergerakan harga sejalan dengan kondisi perusahaan.

Dengan IHSG yang menguat dan nilai transaksi harian yang meningkat, perdagangan BEI pada pekan 19–23 Oktober 2026 menunjukkan aktivitas pasar yang lebih tinggi.

Namun, pergerakan saham yang beragam menegaskan pentingnya mencermati kondisi setiap emiten, bukan hanya arah indeks secara keseluruhan.* (oz/ad)

JAKARTA — Harga sejumlah bahan pangan di Jakarta mengalami kenaikan pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Kenaikan terjadi pada berbagai jenis cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, serta beras premium.

Baca Juga:

• Harga Ayam di Peternak Rp21 Ribu, di Pasar Tembus Rp46 Ribu? Mentan Amran Buka Suara

Berdasarkan data Informasi Pangan Jakarta, cabai rawit merah naik Rp 1.074 menjadi Rp 83.600 per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada cabai merah besar sebesar Rp 2.400 menjadi Rp 71.167 per kilogram.

Sementara itu, harga cabai merah keriting meningkat Rp 2.157 menjadi Rp 74.333 per kilogram.

Cabai rawit hijau mencatat kenaikan terbesar di antara empat jenis cabai tersebut, yakni Rp 4.076 menjadi Rp 68.133 per kilogram.

Kenaikan harga cabai berpotensi menambah pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang rutin menggunakan cabai sebagai bahan masakan.

Perubahan harga ini juga menjadi perhatian bagi pelaku usaha kuliner yang mengandalkan cabai sebagai salah satu bahan baku utama.

Kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah bumbu dapur. Harga bawang putih naik Rp 455 menjadi Rp 41.787 per kilogram.

Adapun bawang merah meningkat Rp 1.988 menjadi Rp 41.100 per kilogram.

Pada kelompok minyak goreng, harga tercatat naik Rp 420 menjadi Rp 21.780 per liter.

Sementara itu, gula pasir mengalami kenaikan Rp 79 menjadi Rp 18.807 per kilogram.

Kenaikan beberapa komoditas tersebut dapat memengaruhi belanja harian masyarakat.

Cabai, bawang, minyak goreng, dan gula merupakan bahan yang banyak digunakan untuk kebutuhan memasak rumah tangga maupun usaha makanan.

Harga beras juga menunjukkan pergerakan yang berbeda menurut kualitasnya.

Beras premium naik Rp 511 menjadi Rp 17.758 per kilogram. Harga beras medium meningkat Rp 147 menjadi Rp 14.065 per kilogram.

Sebaliknya, beras IR 64 kualitas I mengalami penurunan Rp 368 menjadi Rp 15.678 per kilogram.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga beras tidak seragam pada seluruh jenis dan kualitas.

Karena itu, konsumen perlu memperhatikan jenis beras saat membandingkan harga untuk menentukan pilihan sesuai kebutuhan dan anggaran rumah tangga.

Di kelompok protein hewani, harga daging sapi murni naik Rp 2.350 menjadi Rp 147.667 per kilogram.

Berbeda dengan daging sapi, harga daging ayam broiler justru turun Rp 500 menjadi Rp 43.667 per kilogram.

Harga telur ayam juga mengalami penurunan Rp 730 menjadi Rp 25.940 per kilogram.

Perubahan harga tersebut memberikan pilihan yang berbeda bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan protein.

Meski demikian, harga yang lebih rendah pada satu komoditas tidak selalu berarti pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan ikut turun karena harga bahan pangan lainnya juga mengalami perubahan.

Pergerakan harga juga terjadi pada komoditas ikan. Harga ikan mas naik Rp 1.993 menjadi Rp 44.520 per kilogram.

Sebaliknya, harga ikan bandeng turun Rp 6.495 menjadi Rp 43.067 per kilogram.

Penurunan ini menjadi yang terbesar di antara komoditas pangan yang disebutkan dalam data tersebut berdasarkan nilai perubahan harga nominal.

Untuk bahan pangan lainnya, harga garam turun Rp 238 menjadi Rp 5.003 per 250 gram.

Harga tepung terigu turun Rp 366 menjadi Rp 11.460 per kilogram, sedangkan kentang turun Rp 478 menjadi Rp 18.520 per kilogram.

Harga tomat juga mengalami penurunan Rp 1.236 menjadi Rp 17.827 per kilogram. Adapun kelapa kupas turun Rp 223 menjadi Rp 14.427 per butir.

Daftar Harga Pangan Jakarta pada 24 Oktober 2026

Berikut rangkuman harga komoditas berdasarkan data Informasi Pangan Jakarta yang disampaikan dalam laporan tersebut.

Cabai rawit merah Naik Rp 1.074 Jadi Rp 83.600/kg
Cabai merah besar Naik Rp 2.400 Jadi Rp 71.167/kg
Cabai merah keriting Naik Rp 2.157 Jadi Rp 74.333/kg
Cabai rawit hijau Naik Rp 4.076 Jadi Rp 68.133/kg
Bawang putih Naik Rp 455 Jadi Rp 41.787/kg
Bawang merah Naik Rp 1.988 Jadi Rp 41.100/kg
Minyak goreng Naik Rp 420 Jadi Rp 21.780/liter
Beras premium Naik Rp 511 Jadi Rp 17.758/kg
Beras medium Naik Rp 147 Jadi Rp 14.065/kg
Beras IR 64 kualitas I Turun Rp 368 Jadi Rp 15.678/kg
Daging sapi murni Naik Rp 2.350 Jadi Rp 147.667/kg
Daging ayam broiler Turun Rp 500 Jadi Rp 43.667/kg
Telur ayam Turun Rp 730 Jadi Rp 25.940/kg
Gula pasir Naik Rp 79 Jadi Rp 18.807/kg
Garam Turun Rp 238 Jadi Rp 5.003/250 gram
Tepung terigu Turun Rp 366 Jadi Rp 11.460/kg
Kentang Turun Rp 478 Jadi Rp 18.520/kg
Tomat Turun Rp 1.236 Jadi Rp 17.827/kg
Kelapa kupas Turun Rp 223 Jadi Rp 14.427/butir
Ikan bandeng Turun Rp 6.495 Jadi Rp 43.067/kg
Ikan mas Naik Rp 1.993 Jadi Rp 44.520/kg

Perubahan harga pangan tersebut memperlihatkan bahwa kenaikan dan penurunan berlangsung secara bersamaan pada berbagai komoditas.

Bagi konsumen, memantau harga secara berkala dapat membantu mengatur belanja rumah tangga, terutama ketika harga bahan pangan yang sering digunakan mengalami kenaikan.* (oz/ad)

MAKASSAR — Harga ayam di tingkat peternak dan konsumen terpaut hingga Rp 25.000 per kilogram.

Di tingkat peternak, harga ayam berada di kisaran Rp 21.000 per kilogram, sedangkan di tingkat konsumen mencapai sekitar Rp 46.000 per kilogram.

Baca Juga:

• Dodi Robert Simangunsong Serap Aspirasi Warga Medan Amplas, dari Banjir hingga Masalah Data Kependudukan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai perbedaan harga tersebut perlu ditangani melalui pembenahan tata niaga dan distribusi pangan.

Pemerintah ingin memastikan peternak memperoleh harga yang layak tanpa membebani konsumen dengan harga yang terlalu tinggi.

Persoalan itu disampaikan Amran dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 di Makassar, Sabtu, 24 Oktober 2026.

Menurut Amran, persoalan harga ayam menjadi gambaran bahwa ketersediaan pangan yang melimpah belum tentu membuat harga di tingkat produsen dan konsumen menjadi seimbang.

"Produksi ayam kita surplus, telur surplus, beras juga surplus. Bahkan sudah ada yang kita ekspor. Tetapi peternaknya mengeluh karena harga di tingkat mereka rendah, konsumen juga mengeluh karena harga di pasar tinggi. Ini yang harus kita benahi," tutur Amran, Sabtu (24/10/2026).

Ia menegaskan, pemerintah perlu membenahi sistem perdagangan agar manfaat dari produksi pangan yang melimpah dapat dirasakan oleh peternak maupun masyarakat.

Amran mengatakan, pengendalian inflasi pangan tidak cukup dilakukan dengan memastikan ketersediaan barang di pasar.

Distribusi juga harus berjalan efisien agar selisih harga antara tingkat peternak dan konsumen tidak terlalu besar.

"Kalau peternak mengeluh karena harga terlalu rendah dan konsumen mengeluh karena harga terlalu tinggi, berarti ada yang tidak beres di tengahnya. Kita harus berani membenahi ini," katanya.

Menurut dia, kesenjangan harga tersebut perlu ditelusuri melalui evaluasi jalur perdagangan, termasuk biaya distribusi dan peran setiap pelaku dalam rantai pasok.

Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui faktor yang menyebabkan harga di tingkat konsumen jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang diterima peternak.

Amran juga menegaskan bahwa kebijakan pangan tidak boleh hanya berorientasi pada penurunan harga di pasar.

Peternak tetap harus memperoleh pendapatan yang layak agar kegiatan produksi dapat berlanjut.

"Tujuan kita bukan membuat harga petani jatuh supaya konsumen murah. Tujuan kita adalah petani mendapat harga yang layak, konsumen membeli dengan harga yang wajar, dan mata rantai yang tidak efisien kita pangkas," ujarnya.

Salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah memperkuat infrastruktur penyimpanan pangan, termasuk fasilitas cold storage atau gudang berpendingin.

Pemerintah juga mendorong pengembangan koperasi yang dapat menghubungkan produsen dengan konsumen secara lebih langsung.

Fasilitas penyimpanan diharapkan membantu menjaga ketersediaan komoditas pangan ketika produksi melimpah maupun saat pasokan menurun.

Komoditas yang menjadi perhatian antara lain cabai, tomat, telur, dan ayam.

Dengan penyimpanan yang memadai, hasil produksi yang berlimpah tidak harus seluruhnya dijual dalam waktu bersamaan.

Pengelolaan stok juga diharapkan membantu mengurangi tekanan harga ketika pasokan di pasar berubah.

"Ketika produksi melimpah, kita harus bisa mengelola pasokan. Kalau produksi berkurang, stok yang tersedia bisa dikeluarkan. Dengan begitu, petani terlindungi dan konsumen juga mendapatkan harga yang lebih wajar," katanya.

Pengembangan koperasi juga diharapkan memperpendek jalur distribusi sehingga hubungan antara peternak dan pembeli menjadi lebih efisien.

Namun, efektivitas langkah tersebut bergantung pada kesiapan infrastruktur, pengelolaan stok, serta kemampuan lembaga distribusi menjalankan fungsi secara berkelanjutan.

Perbedaan harga ayam sebesar Rp 25.000 per kilogram antara tingkat peternak dan konsumen menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu dijelaskan melalui data rantai pasok.

Selisih tersebut tidak serta-merta dapat dianggap sebagai keuntungan bersih pedagang karena harga akhir juga dapat dipengaruhi biaya transportasi, pemotongan, penyimpanan, tenaga kerja, dan distribusi.

Karena itu, pembenahan tata niaga memerlukan data yang lebih terperinci mengenai pembentukan harga dari peternak hingga pasar.

Pemerintah juga perlu memastikan persaingan usaha berjalan sehat dan tidak ada praktik perdagangan yang merugikan produsen maupun konsumen.

Bagi peternak, harga jual yang terlalu rendah dapat mengganggu kemampuan menutup biaya produksi.

Sebaliknya, bagi konsumen, harga ayam yang tinggi dapat menambah pengeluaran rumah tangga, terutama karena ayam merupakan salah satu sumber protein yang banyak dikonsumsi masyarakat.

Pembenahan distribusi diharapkan dapat mempertemukan kedua kepentingan tersebut: peternak memperoleh harga yang pantas, sementara masyarakat bisa membeli ayam dengan harga yang wajar.

Tantangan pemerintah berikutnya adalah memastikan kebijakan penyimpanan, penguatan koperasi, dan pemangkasan jalur perdagangan yang tidak efisien benar-benar berdampak pada harga di tingkat peternak dan pasar.* (lp/ad)

MEDAN — Persoalan banjir, kesulitan ekonomi, hingga data kependudukan yang tidak valid menjadi sejumlah keluhan warga saat anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Demokrat, Dodi Robert Simangunsong, menggelar Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Jalan Garu VI, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Sabtu (24/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Dodi yang juga menjabat Wakil Ketua Fraksi Demokrat membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga:

• Di Hadapan Kapolri, Bobby Nasution Sebut Sumut Peringkat Pertama Peredaran Narkoba dari 38 Provinsi di Indonesia

Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV itu.

Salah satu persoalan yang mencuat adalah banjir yang berulang kali melanda kawasan Jalan Garu VI setiap kali hujan lebat turun.

Horas Ginting, warga setempat, mengatakan banjir diduga terjadi akibat limpahan air kiriman dari seberang Jalan Sisingamangaraja.

Volume air yang datang dalam jumlah besar disebut tidak mampu ditampung oleh saluran drainase di Jalan Garu VI yang berkapasitas terbatas.

Akibatnya, air meluap dan menggenangi rumah-rumah warga. Kondisi tersebut menjadi persoalan yang terus berulang dan mengganggu kehidupan masyarakat setempat.

Horas berharap Dodi dapat membantu mengupayakan penanganan banjir, terutama untuk mengatasi limpahan air yang masuk ke kawasan permukiman.

"Sudah 30 tahun kami mengalami terjangan banjir, padahal dahulunya tidak begitu" keluh Horas.

Keluhan itu menunjukkan perlunya penanganan yang tidak hanya berfokus pada saluran drainase di satu kawasan, tetapi juga memperhatikan aliran air dari wilayah sekitarnya.

Pemeriksaan kondisi drainase dan sistem aliran air diperlukan untuk mengetahui penyebab banjir secara lebih menyeluruh.

Selain banjir, persoalan ekonomi juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

Seorang warga lanjut usia berumur 66 tahun mengungkapkan kesulitan yang dialaminya bersama suaminya yang berusia 72 tahun.

Ia berharap memperoleh bantuan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Kondisi ekonomi keluarga itu disebut semakin sulit ketika bantuan beras yang diterima telah habis.

Untuk membeli beras satu kilogram saja, warga tersebut mengaku mengalami kesulitan.

Keluhan ini menggambarkan kerentanan yang dihadapi sebagian warga lanjut usia ketika penghasilan keluarga tidak mencukupi kebutuhan pokok.

Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, ketersediaan pangan dan akses terhadap bantuan sosial menjadi persoalan mendasar.

Aspirasi tersebut membutuhkan tindak lanjut yang sesuai dengan kondisi warga, termasuk penelusuran kemungkinan dukungan melalui program sosial atau pemberdayaan ekonomi yang tersedia.

Persoalan administrasi kependudukan juga disampaikan Wiwik, warga Jalan Garu VI.

Ia meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah data kependudukan yang dialami seorang warga bernama Ibu Maria.

Menurut Wiwik, suami Ibu Maria telah meninggal dunia. Namun, dalam data kependudukan, suaminya masih tercatat hidup.

Kondisi tersebut menyulitkan Ibu Maria dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.

Situasinya semakin berat karena ia sedang sakit-sakitan dan tidak memiliki keluarga yang dapat membantu mengurus perubahan data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Data kependudukan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dapat menimbulkan kendala ketika warga mengakses layanan administrasi maupun layanan publik lainnya.

Karena itu, persoalan yang dialami Ibu Maria membutuhkan pendampingan agar pembaruan data dapat diproses sesuai ketentuan.

Keluhan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya akses pelayanan administrasi yang mudah dijangkau, terutama bagi warga lanjut usia, orang sakit, dan masyarakat yang tidak memiliki pendamping keluarga.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Dodi mengatakan akan berupaya maksimal menindaklanjutinya.

Ia juga menegaskan pentingnya menyampaikan sesuatu secara terbuka kepada masyarakat mengenai hal-hal yang dapat maupun tidak dapat diupayakan.

"Saya ini orangnya terus terang, kalau bisa saya bilang bisa, kalau tidak tidak bisa saya bilang tidak bisa," ujarnya.

Dodi juga memberikan nomor telepon selulernya kepada warga agar mereka dapat menyampaikan informasi atau data tambahan terkait persoalan yang diadukan.

Ia turut meminta staf yang mendampinginya untuk bersiap membantu menindaklanjuti informasi dari masyarakat.

Langkah tersebut membuka jalur komunikasi langsung antara warga dan wakil rakyat.

Namun, bagi warga yang menyampaikan keluhan, tindak lanjut konkret tetap menjadi hal penting, baik dalam bentuk koordinasi dengan organisasi perangkat daerah maupun pendampingan untuk mengakses layanan pemerintah.

Persoalan banjir, kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, dan data kependudukan yang tidak valid memiliki karakter berbeda.

Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait agar setiap keluhan dapat diarahkan kepada pihak yang berwenang.

Di akhir kegiatan, Dodi memberikan cendera mata kepada warga yang telah menyampaikan aspirasi.

Ia juga menyediakan buah tangan bagi seluruh peserta yang hadir berdasarkan undangan.

Melalui kegiatan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut, persoalan yang dihadapi warga menjadi bagian dari dialog langsung antara masyarakat dan wakil rakyat.

Tantangan berikutnya adalah memastikan aspirasi yang telah disampaikan memperoleh tindak lanjut yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi warga Medan Amplas.
* (ad)

ACEH — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memburu enam orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus laboratorium rahasia narkotika di Kabupaten Pidie, Aceh.

Polisi juga menelusuri dugaan aliran dana jaringan tersebut dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Juga:

• Di Hadapan Kapolri, Bobby Nasution Sebut Sumut Peringkat Pertama Peredaran Narkoba dari 38 Provinsi di Indonesia

Pemeriksaan itu diharapkan membantu mengungkap komunikasi, jaringan, dan peran orang-orang yang diduga terlibat dalam pengoperasian laboratorium narkotika tersebut.

"Kami akan mendalami forensik digital terhadap 6 telepon genggam yang ditemukan di TKP dan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU guna memiskinkan jaringan ini," kata Suyudi saat konferensi pers di Aceh, Jumat (23/10/2026).

Dalam perkara ini, aparat mengamankan barang bukti narkotika dengan total berat bruto sekitar 1,2 ton.

Barang bukti tersebut terdiri atas 20 drum berisi sabu cair dan sekitar 500 kilogram sabu kristal, berdasarkan hasil penggeledahan yang disampaikan kepolisian.

Penerapan pasal TPPU ditujukan untuk menelusuri dugaan hasil kejahatan dan aset yang berkaitan dengan aktivitas jaringan narkotika.

Melalui langkah tersebut, penyidik tidak hanya mengejar pihak yang diduga menjalankan produksi dan distribusi narkoba, tetapi juga berupaya mengungkap aliran uang yang menopang kegiatan mereka.

Suyudi mengatakan Polri masih memburu enam orang yang diduga memiliki peran penting dalam jaringan laboratorium narkotika tersebut.

Mereka terdiri atas lima orang yang disebut sebagai pengatur lapangan dan seorang yang diduga menjadi pengendali utama.

"Tim saat ini masih memburu para daftar pencarian orang atau DPO meliputi pengatur lapangan berinisial Z, ES, J, BR, SS serta berkoordinasi dengan NC City Tiongkok untuk menangkap pengendali utama, yaitu Saudara LS," ujarnya.

Menurut Suyudi, kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak di China untuk mencari keberadaan LS yang disebut sebagai pengendali utama.

Langkah ini dilakukan karena penyidik menduga kasus tersebut berkaitan dengan jaringan narkotika lintas negara.

Pengejaran terhadap para DPO menjadi bagian penting dalam pengembangan perkara.

Keterangan mereka diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap bagaimana laboratorium tersebut dibangun, siapa yang membiayai operasionalnya, serta ke mana narkotika hasil produksi diduga akan diedarkan.

Laboratorium narkotika di Pidie itu sebelumnya digerebek tim gabungan yang terdiri atas Badan Reserse Kriminal Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan dua toko yang diduga dialihfungsikan menjadi tempat produksi narkotika.

Lokasi itu digunakan sebagai laboratorium rahasia atau clandestine lab, istilah untuk fasilitas produksi narkotika ilegal yang beroperasi di luar pengawasan resmi.

Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat, yakni LJ, F, MY, AK, dan AY.

Selain itu, penyidik menemukan 20 drum berisi sabu cair serta sekitar 500 kilogram sabu kristal.

Total barang bukti yang dilaporkan mencapai sekitar 1,2 ton bruto.

Besarnya jumlah barang bukti tersebut membuat pengungkapan kasus ini menjadi salah satu perkara laboratorium narkotika berskala besar yang mendapat perhatian aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, laboratorium di Pidie diduga terafiliasi dengan jaringan narkotika internasional yang melibatkan sindikat dari China, Malaysia, dan Indonesia.

Dugaan keterlibatan jaringan lintas negara itu menjadi salah satu fokus pengembangan penyidikan.

Polisi perlu menelusuri hubungan antara para tersangka yang ditemukan di lokasi dengan orang-orang yang diduga mengatur produksi, pendanaan, dan distribusi narkotika.

Pemeriksaan forensik digital terhadap enam telepon genggam diharapkan memberikan petunjuk mengenai komunikasi para pihak yang terlibat.

Data elektronik juga berpotensi membantu penyidik mengidentifikasi hubungan antarpelaku dan menelusuri dugaan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan ilegal tersebut.

Meski demikian, keterlibatan masing-masing orang dan hubungan mereka dengan jaringan internasional tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum.

Dengan memburu para DPO, memeriksa perangkat elektronik, dan menelusuri aset melalui penerapan TPPU, Polri berupaya mengembangkan pengungkapan laboratorium narkotika di Pidie hingga ke pihak yang diduga berada di balik operasionalnya.

Langkah berikutnya adalah memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.*(d/ad)

MEDAN — Sumatera Utara dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi di Indonesia.

Nama kopi Sidikalang, Mandailing, hingga Lintong telah lama melekat pada identitas perkebunan di provinsi ini.

Baca Juga:

• Di Hadapan Kapolri, Bobby Nasution Sebut Sumut Peringkat Pertama Peredaran Narkoba dari 38 Provinsi di Indonesia

Berdasarkan publikasi Kementerian Pertanian, produksi kopi Sumatera Utara pada 2025 diperkirakan mencapai 90.023 ton.

Angka tersebut merupakan data sementara yang mencakup produksi kopi Arabika dan Robusta.

Besarnya produksi itu menunjukkan posisi penting Sumatera Utara dalam industri kopi nasional.

Namun, untuk mengetahui daerah dengan produksi tertinggi, diperlukan perbandingan data produksi setiap kabupaten pada periode yang sama.

Lantas, daerah mana saja yang dikenal sebagai penghasil kopi di Sumatera Utara?

1. Dairi, Asal Kopi Sidikalang

Kabupaten Dairi menjadi salah satu daerah yang paling dikenal dalam peta kopi Sumatera Utara.

Nama Sidikalang, yang merupakan ibu kota kabupaten tersebut, telah lama digunakan untuk memperkenalkan kopi asal kawasan ini kepada konsumen.

Kopi Sidikalang menjadi bagian dari identitas perkebunan dan produk unggulan daerah Dairi.

Namanya dikenal luas di kalangan penikmat kopi, baik di Sumatera Utara maupun di luar provinsi.

Meski demikian, popularitas kopi Sidikalang tidak otomatis menunjukkan bahwa Dairi merupakan kabupaten dengan produksi kopi terbesar di Sumatera Utara.

Penentuan peringkat tersebut perlu mengacu pada data produksi resmi dari masing-masing daerah.

2. Humbang Hasundutan, Sentra Kopi Lintong

Kabupaten Humbang Hasundutan dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil kopi Arabika di Sumatera Utara.

Nama kopi Lintong berkaitan dengan kawasan Lintong Nihuta dan daerah sekitarnya yang berada di dataran tinggi.

Kopi dari kawasan ini menjadi bagian penting dari keragaman kopi khas Sumatera Utara.

Identitas daerah asal membantu konsumen mengenali produk sekaligus memperkuat nilai jual kopi di pasar.

Namun, mutu kopi tidak hanya ditentukan oleh lokasi perkebunan.

Varietas tanaman, kondisi tanah dan iklim, cara pemetikan, serta proses pengolahan setelah panen turut memengaruhi kualitas biji kopi.

3. Tapanuli Utara, Penghasil Kopi dari Dataran Tinggi

Kabupaten Tapanuli Utara juga memiliki kegiatan budidaya kopi.

Kondisi geografis di sejumlah kawasan dataran tingginya mendukung pengembangan perkebunan, terutama kopi Arabika.

Bagi masyarakat setempat, kopi menjadi salah satu komoditas pertanian yang berpotensi menopang perekonomian keluarga petani.

Meski memiliki potensi tersebut, hasil panen dan pendapatan petani tidak selalu sama setiap tahun.

Cuaca, produktivitas tanaman, biaya perawatan, ketersediaan tenaga kerja, serta perubahan harga jual dapat memengaruhi hasil usaha perkebunan.

Karena itu, pengembangan kopi di Tapanuli Utara tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga dengan upaya menjaga kualitas dan memperluas akses pasar.

4. Simalungun, Kawasan Pengembangan Kopi

Kabupaten Simalungun turut menjadi bagian dari pengembangan perkebunan kopi di Sumatera Utara.

Selain memiliki beragam komoditas pertanian, wilayah ini juga tercatat dalam program pengembangan kopi pemerintah pada 2026.

Dashboard Kementerian Pertanian mencatat target kawasan pengembangan kopi di Simalungun seluas 5.344 hektare.

Angka tersebut merupakan target luas kawasan pengembangan, bukan luas lahan yang sudah dipanen ataupun jumlah produksi kopi pada 2026.

Perbedaan ini penting agar data program pemerintah tidak disalahartikan sebagai hasil produksi aktual.

Program pengembangan tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap potensi kopi di Simalungun.

Namun, besarnya kontribusi daerah ini terhadap produksi kopi Sumatera Utara tetap perlu dilihat melalui statistik perkebunan resmi.

5. Karo, Kopi dari Kawasan Pegunungan

Kabupaten Karo juga dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki budidaya kopi di Sumatera Utara.

Daerah ini memiliki kawasan dataran tinggi yang mendukung pengembangan sejumlah komoditas pertanian, termasuk kopi.

Kopi dari kawasan pegunungan menambah keragaman produk perkebunan Sumatera Utara.

Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui pengelolaan kebun yang baik, pemilihan buah yang matang saat panen, serta proses pascapanen yang menjaga mutu biji.

Bagi petani, kualitas hasil panen menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan daya saing produk.

Selain itu, akses terhadap pembeli, informasi harga, dan jaringan pemasaran juga berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima.

Bagaimana Perkembangan Kopi Sumatera Utara pada 2026?

Pengembangan kopi masih menjadi bagian dari program pemerintah di Sumatera Utara pada 2026.

Dashboard Kementerian Pertanian mencatat target kawasan pengembangan kopi seluas 10.344 hektare di empat kabupaten/kota, yakni Simalungun, Deli Serdang, Pematangsiantar, dan Humbang Hasundutan.

Dalam data tersebut, realisasi tanam tercatat 43,34 hektare.

Rinciannya terdiri atas 43 hektare di Deli Serdang dan 0,34 hektare di Pematangsiantar.

Sementara itu, Simalungun dan Humbang Hasundutan belum mencatat realisasi tanam dalam program yang ditampilkan tersebut.

Data itu perlu dibaca secara cermat.

Target kawasan pengembangan menunjukkan luas yang direncanakan dalam program, sedangkan realisasi tanam menunjukkan luas yang sudah ditanami melalui program tersebut.

Keduanya berbeda dari total luas perkebunan kopi yang telah ada maupun jumlah produksi kopi tahunan.

Adapun angka produksi 90.023 ton untuk 2025 merupakan perkiraan sementara yang disebutkan dalam publikasi Kementerian Pertanian.

Angka produksi penuh untuk 2026 belum dapat disimpulkan hanya dari data realisasi tanam tersebut.

Potensi Kopi Sumatera Utara dan Tantangan Petani

Kopi Sidikalang, Lintong, dan Mandailing menjadi nama yang membantu memperkenalkan kopi Sumatera Utara kepada pasar yang lebih luas.

Namun, popularitas sebuah nama kopi tidak cukup untuk menentukan daerah penghasil terbesar.

Perbandingan berdasarkan kabupaten, jenis kopi, dan tahun yang sama diperlukan untuk menggambarkan sentra produksi secara akurat.

Data tersebut juga penting bagi pemerintah dalam menentukan prioritas pengembangan perkebunan.

Di sisi lain, peningkatan produksi perlu diimbangi dengan perbaikan kualitas biji, pengolahan pascapanen, akses pemasaran, dan kestabilan harga.

Tanpa dukungan tersebut, kenaikan hasil panen belum tentu diikuti peningkatan pendapatan petani.

Dengan potensi perkebunan yang dimiliki, Sumatera Utara memiliki peluang untuk terus memperkuat posisi kopi daerah di pasar nasional maupun internasional.

Tantangannya adalah memastikan potensi tersebut memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat di kawasan penghasil kopi.* (ts/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi keberhasilan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama sejumlah instansi dalam mengungkap dugaan penyelundupan 1,16 ton ketamin di perairan Selat Malaka.

Ia berharap pengungkapan kasus tersebut menjadi langkah awal untuk memutus jaringan penyelundupan narkotika yang memanfaatkan jalur laut, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Wakapolda Aceh Gelar Subuh Keliling di Masjid Oman Al-Makmur, Ajak Warga Bersama Jaga Kamtibmas

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta sejumlah elemen masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Bobby menyoroti persoalan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi tantangan serius bagi Sumatera Utara.

Ia meminta pengungkapan kasus dalam jumlah besar tersebut diikuti langkah pemberantasan yang berkelanjutan.

"Izin, Bapak Kapolri, kami sampaikan bahwa Sumatera Utara berada di peringkat pertama dari 38 provinsi di Indonesia terkait peredaran narkoba. Kami berharap pengungkapan kasus ini menjadi langkah berkelanjutan untuk mempersempit ruang gerak jaringan penyelundupan narkotika, khususnya melalui jalur perairan yang berbatasan dengan negara lain," ujar Bobby.

Menurut Bobby, jalur perairan yang berbatasan dengan negara lain memerlukan pengawasan lebih ketat untuk mencegah masuknya narkotika ke Indonesia.

Upaya tersebut juga perlu melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Ia secara khusus menyoroti Belawan yang masih menghadapi persoalan peredaran narkoba.

Bobby berharap kehadiran Kapolri di kawasan pelabuhan tersebut dapat memperkuat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.

"Kehadiran Bapak Kapolri di Belawan ini sangat tepat dan memberikan semangat kepada kami untuk terus berupaya mewujudkan Sumatera Utara yang bebas narkoba," ungkapnya.

Bobby menegaskan, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum.

Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, melindungi generasi muda, dan menjaga keamanan lingkungan.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan narkotika melalui laut, membutuhkan kerja sama antarlembaga.

Menurut dia, tidak ada satu institusi yang dapat menangani kejahatan tersebut secara optimal tanpa dukungan pihak lain.

Pengungkapan dugaan penyelundupan ketamin seberat sekitar 1,16 ton itu merupakan hasil operasi gabungan yang melibatkan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta unsur TNI.

Operasi dilakukan melalui analisis intelijen dan pemantauan terhadap pergerakan kapal yang dicurigai melakukan aktivitas tidak lazim di perairan Selat Malaka.

"Tidak ada satu institusi yang bisa bekerja sendiri. Kita harus terus bersatu padu untuk mengungkap kejahatan para pelaku yang ingin memasukkan barang-barang terlarang ke Indonesia," tegas Kapolri.

Suyudi juga menanggapi tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara.

Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama dan ditindaklanjuti melalui penguatan pencegahan, penindakan terhadap jaringan pengedar, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Selain penindakan, pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai perlu memperkuat edukasi agar masyarakat memahami risiko penyalahgunaan zat berbahaya, termasuk yang berpotensi dikonsumsi melalui perangkat tertentu.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap upaya pencegahan narkoba.

Salah satu kebijakan yang disorot adalah pelarangan penggunaan vape di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) yang ditetapkan Gubernur Sumatera Utara.

Kapolri juga mengingatkan adanya dugaan penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi zat narkotika dalam bentuk cair.

Karena itu, pengawasan dan edukasi kepada masyarakat dinilai perlu diperkuat untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan tersebut.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kolaborasi dan kesinambungan analisis intelijen antarinstansi penegak hukum.

Kerja sama tersebut ditujukan untuk membongkar jaringan penyelundupan narkotika internasional yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, terutama Selat Malaka.

"Keberhasilan ini merupakan suatu apresiasi dan kebanggaan bagi seluruh aparat keamanan gabungan. Kolaborasi yang dilakukan telah membuahkan hasil yang maksimal. Kita tidak bisa bekerja sendiri, karena melalui kolaborasi kita dapat mencapai hasil yang lebih optimal," ujarnya.

Djaka menegaskan, Bea Cukai akan terus mendukung pemberantasan narkotika melalui pengawasan jalur lintas batas, baik di wilayah perairan maupun perbatasan darat.

Pengawasan tersebut diharapkan dapat mencegah masuknya barang terlarang ke Indonesia.

Konferensi pers di Belawan itu juga dirangkaikan dengan deklarasi "Tolak Narkoba" yang diikuti berbagai elemen masyarakat Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut disertai penandatanganan komitmen bersama untuk menolak dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Sejumlah kepala daerah, jajaran Polda Sumatera Utara, tokoh agama, dan perwakilan lembaga antinarkoba turut menghadiri kegiatan tersebut.

Pengungkapan dugaan penyelundupan ketamin di Selat Malaka menjadi pengingat bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan pengawasan perbatasan yang konsisten, koordinasi antarlembaga, serta partisipasi masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah memastikan upaya tersebut berjalan berkelanjutan agar jalur laut tidak dimanfaatkan sebagai pintu masuk peredaran narkotika ke Indonesia.

* (ad)

BANDA ACEH — Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Aceh Brigjen Pol. Latif Usman melaksanakan kegiatan Subuh Keliling (Suling) di Masjid Oman Al-Makmur, Banda Aceh, Sabtu, 24 Oktober 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polda Aceh memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui pendekatan keagamaan dan silaturahmi.

Baca Juga:

• Gegara Kecelakaan Motor, Dua Pria Cekcok hingga Berujung Penusukan di Banda Aceh

Selain melaksanakan salat Subuh berjamaah, kegiatan ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat melalui komunikasi secara langsung.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, Subuh Keliling merupakan implementasi Program Prioritas Kapolri di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), serta program Quick Wins Kapolri melalui Ruang Publik Aman.

Menurut Joko, kegiatan tersebut juga bertujuan membangun kedekatan antara polisi dan masyarakat, sekaligus memperkuat silaturahmi dalam menjaga keamanan lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Wakapolda Aceh menyampaikan tagline "Polisi Bersama Masyarakat".

Pesan tersebut menekankan pentingnya kerja sama antara kepolisian dan warga dalam menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing.

Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kepada kantor kepolisian terdekat atau menghubungi Call Center Polri 110 apabila mengetahui adanya gangguan kamtibmas maupun potensi gangguan keamanan lainnya.

Joko mengatakan, melalui kegiatan Subuh Keliling, Polda Aceh berharap komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat semakin kuat.

Dengan demikian, upaya menjaga lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif dapat dilakukan bersama.

"Polda Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan, silaturahmi, dan dialog langsung. Dengan sinergi yang baik, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban di Aceh senantiasa terjaga dengan aman, tertib, dan kondusif," tutup Joko.

Kegiatan Subuh Keliling ini menjadi salah satu sarana bagi kepolisian untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat.

Polda Aceh mengajak warga berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan potensi gangguan kepada pihak kepolisian.
* (ad)

BANDA ACEH — Perselisihan setelah kecelakaan lalu lintas di Jalan Cendana Utama, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berujung penusukan.

Seorang pria berinisial ZZ, 40 tahun, diamankan polisi setelah diduga menusuk M Ogie Sunanda, 36 tahun, menggunakan pisau.

Baca Juga:

• Pura-pura Beli Nasi Lalu Embat HP! Maling Viral Spesialis Pedagang di Banda Aceh Diciduk di Warkop

Korban sempat dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan pertama sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUZA), Banda Aceh, untuk menjalani perawatan medis.

Unit V Jatanras Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh menangkap ZZ pada Kamis, 22 Oktober 2026, sekitar pukul 15.30 WIB.

Penangkapan dilakukan setelah polisi menyelidiki laporan dugaan penganiayaan yang diterima sehari sebelumnya.

Kasatreskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Miftahuda Dizha Fezuono, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 21 Oktober 2026, sekitar pukul 12.00 WIB.

Menurut hasil penyelidikan awal, kejadian bermula ketika korban mengendarai sepeda motor dan terlibat kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai ZZ di Jalan Cendana Utama, tepat di depan Mafaza Travel, Gampong Jeulingke.

Setelah kecelakaan, keduanya terlibat cekcok mulut. ZZ disebut meminta ganti rugi kepada korban.

Namun, korban menolak karena belum mengetahui secara pasti siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut.

Perselisihan itu kemudian berujung pada dugaan penusukan.

ZZ diduga mengeluarkan pisau dari tas kecil yang dibawanya, lalu menusuk korban hingga pisau tersebut tertancap di bagian perut. Korban kemudian terjatuh.

Seorang warga selanjutnya membawa korban menggunakan becak motor ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Setelah itu, korban dirujuk ke RSUZA untuk penanganan medis lebih lanjut.

Kasus tersebut dilaporkan ke Polresta Banda Aceh oleh Muhammad Andianto, 28 tahun, yang merupakan sepupu korban.

Laporan itu tercatat dengan Nomor LP/B/855/X/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh, tertanggal 21 Oktober 2026.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Operasional Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan mencari keberadaan terduga pelaku.

Dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi bahwa ZZ berada di kawasan Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

Petugas kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan pria tersebut pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan satu unit sepeda motor Honda ADV bernomor polisi BL 3664 ABJ yang diduga digunakan ZZ saat kejadian.

Dizha menyampaikan keterangan tersebut pada Sabtu, 24 Oktober 2026, di Banda Aceh.

Berdasarkan hasil interogasi, ZZ mengakui telah melakukan penusukan terhadap korban menggunakan pisau.

Meski demikian, senjata tajam yang diduga digunakan dalam kejadian tersebut masih dalam pencarian polisi.

Setelah ditangkap, ZZ dibawa ke Satreskrim Polresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Polisi masih mendalami perkara tersebut, melengkapi berkas penyidikan, serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU).

Penanganan kasus ini masih berlangsung untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penganiayaan yang dipicu perselisihan setelah kecelakaan lalu lintas di kawasan Jeulingke, Banda Aceh.
* (ad)

JAKARTA — Protein merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan, menjaga massa otot, serta mendukung berbagai fungsi organ.

Kebutuhan protein menjadi semakin penting seiring bertambahnya usia, ketika massa dan kekuatan otot cenderung menurun secara alami.

Baca Juga:

• Cegah Siswa Titipan, Bobby Nasution Usulkan Tes CAT untuk Masuk SMA Unggulan: Tak Lulus, Tak Bisa Masuk!

Namun, menentukan sumber protein terbaik tidak cukup hanya dengan melihat kandungan proteinnya.

Setiap jenis makanan memiliki keunggulan gizi yang berbeda.

Mantan dokter Tim Nasional Sepak Bola Vietnam dan Timnas U-23 Vietnam, dr. Nguyen Trong Thuy, menjelaskan bahwa tidak ada satu jenis makanan yang paling baik untuk semua kebutuhan.

Karena itu, mengonsumsi beragam sumber protein menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian.

1. Ikan, Sumber Protein yang Kaya Omega-3

Ikan merupakan sumber protein yang relatif mudah dicerna tubuh.

Beberapa jenis ikan berlemak, seperti salmon dan makarel, juga mengandung asam lemak omega-3 yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Selain protein dan omega-3, ikan menyediakan sejumlah nutrisi lain yang dibutuhkan tubuh.

Mengonsumsi ikan secara rutin dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang, terutama jika dipadukan dengan sayuran dan sumber karbohidrat yang sesuai kebutuhan.

Untuk mendapatkan manfaatnya, pilih cara pengolahan yang tidak menggunakan terlalu banyak minyak, garam, atau bahan tambahan lainnya.

2. Telur, Protein Berkualitas Tinggi dengan Asam Amino Lengkap

Telur menjadi pilihan sumber protein yang praktis, mudah ditemukan, dan relatif mudah diolah.

Bahan pangan ini mengandung protein berkualitas tinggi serta seluruh asam amino esensial, yaitu komponen pembentuk protein yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh.

Telur dapat diolah menjadi berbagai hidangan, seperti telur rebus, telur dadar, atau telur kukus.

Bahan makanan ini juga mudah dipadukan dengan sayuran untuk menambah variasi nutrisi dalam menu harian.

Bagi masyarakat yang membutuhkan pilihan makanan praktis, telur dapat menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan protein.

Jumlah konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan gizi dan kondisi kesehatan masing-masing.

3. Daging, Kaya Protein, Zat Besi, dan Vitamin B12

Daging merupakan sumber protein yang juga menyediakan sejumlah zat gizi penting, termasuk zat besi, seng atau zinc, serta vitamin B12.

Nutrisi tersebut berperan dalam berbagai fungsi tubuh, seperti pembentukan sel darah merah dan pemeliharaan fungsi saraf.

Meski demikian, pemilihan jenis dan bagian daging perlu diperhatikan.

Daging tanpa lemak dapat menjadi pilihan untuk membantu mengendalikan asupan lemak jenuh.

Konsumsi daging olahan, seperti sosis dan bacon, juga sebaiknya dibatasi.

Pola makan yang sehat tidak ditentukan oleh banyaknya daging yang dikonsumsi, melainkan oleh keseimbangan asupan protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral.

Mengonsumsi daging dalam jumlah besar juga tidak otomatis meningkatkan produksi kolagen tubuh.

Pembentukan kolagen melibatkan sejumlah zat gizi dan proses biologis, sehingga tidak dapat bergantung pada satu jenis makanan saja.

4. Kedelai dan Kacang-Kacangan, Pilihan Protein Nabati

Kedelai, tahu, dan berbagai jenis kacang-kacangan merupakan sumber protein nabati yang baik.

Selain protein, bahan pangan tersebut menyediakan serat serta nutrisi lain yang mendukung kesehatan tubuh.

Kedelai termasuk sumber protein nabati dengan kandungan asam amino esensial yang baik.

Sementara itu, tahu dapat diolah menjadi berbagai hidangan dan dipadukan dengan sayuran, jamur, maupun telur.

Kacang-kacangan juga dapat membantu menambah variasi menu harian.

Kandungan seratnya bermanfaat untuk mendukung kesehatan pencernaan dan membantu memberikan rasa kenyang lebih lama.

Sumber protein nabati ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mengurangi konsumsi daging tanpa mengabaikan kebutuhan protein.

Mana yang Sebaiknya Diprioritaskan?

Ikan, telur, daging, dan kacang-kacangan sama-sama memiliki manfaat bagi tubuh.

Tidak ada satu jenis makanan yang harus selalu menjadi pilihan utama untuk semua orang.

Ikan berlemak unggul dalam kandungan omega-3, telur menyediakan protein berkualitas tinggi dengan asam amino esensial lengkap, daging menawarkan protein sekaligus zat besi dan vitamin B12, sedangkan kedelai dan kacang-kacangan memberikan protein nabati serta serat.

Karena itu, mengombinasikan beberapa sumber protein dalam menu sehari-hari dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi secara lebih beragam.

Pola makan seimbang juga perlu dilengkapi dengan konsumsi buah dan sayuran.

Dengan begitu, tubuh tidak hanya memperoleh protein, tetapi juga vitamin, mineral, serat, dan zat gizi lain yang diperlukan untuk menjaga kesehatan.

Lansia Perlu Memperhatikan Asupan Protein dan Aktivitas Fisik

Kebutuhan protein perlu mendapat perhatian khusus pada kelompok lanjut usia atau lansia.

Seiring bertambahnya umur, massa dan kekuatan otot dapat berkurang sehingga aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, berdiri, dan menaiki tangga, menjadi lebih sulit dilakukan.

Memenuhi kebutuhan protein saja tidak selalu cukup untuk mempertahankan kekuatan otot.

Asupan tersebut perlu diimbangi dengan aktivitas fisik yang teratur, terutama latihan kekuatan yang disesuaikan dengan kemampuan tubuh.

Latihan kekuatan dapat membantu mempertahankan fungsi otot dan mendukung mobilitas.

Bagi lansia yang memiliki penyakit tertentu atau keterbatasan gerak, jenis latihan dan kebutuhan protein sebaiknya dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan.

Pada akhirnya, menjaga kesehatan tidak harus bergantung pada satu jenis makanan yang dianggap paling unggul.

Mengonsumsi sumber protein yang beragam, memperbanyak buah dan sayuran, serta melakukan aktivitas fisik secara rutin merupakan bagian penting dari pola hidup sehat.* (km/ad)

JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mulai mengurangi ekspor gas bumi Indonesia ke Singapura pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Pengurangan tersebut mencakup pasokan gas dari Natuna sebesar 15 BBTUD dan dari Sumatera sebesar 16 BBTUD.

Baca Juga:

• Mengaku 3 Hari Tak Makan, Pria yang Kepergok Hendak Mencuri di Medan Justru Diberi Makan

Dengan pengurangan itu, volume ekspor gas dari kedua wilayah tersebut akan disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

"Mulai besok (Sabtu 24/10/2026), kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatera 16 BBTUD," ujar Djoko di sela-sela Malam Penganugerahan Penghargaan Energi Subroto Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (23/10/2026) malam, dikutip dari Antara.

Djoko menegaskan, pengurangan ekspor tersebut hanya menyasar pengiriman gas melalui jaringan pipa ke Singapura.

Menurut dia, tidak ada negara lain yang terkena kebijakan serupa melalui jalur pipa tersebut.

"Nggak ada (negara lain). Pipanya kan ke Singapura aja," kata Djoko.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa ancaman penghentian ekspor gas bumi dapat diberlakukan terhadap negara mana pun yang dinilai tidak bersahabat dengan Indonesia.

"Ya, negara mana aja," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Meski begitu, Bahlil belum merinci kriteria negara yang dianggap tidak bersahabat atau tidak menghargai Indonesia sehingga berpotensi terkena kebijakan penghentian ekspor gas.

Ia mengatakan, pemerintah telah memperhitungkan berbagai konsekuensi sebelum mengambil keputusan, termasuk kemungkinan berkurangnya pendapatan negara dari ekspor energi.

"Pemerintah dalam membuat keputusan, setiap langkah sudah memikirkan semuanya. Yang jelas bahwa kita menghargai semua hubungan dengan siapa saja, tapi juga asas penghargaan harus sama juga," ujar Bahlil.

Bahlil juga menyatakan tidak khawatir apabila negara yang kehilangan pasokan gas dari Indonesia mengambil langkah balasan dengan menghentikan ekspor komoditas lain ke Indonesia.

"Ya, terserah mereka lah," tuturnya.

Pernyataan Bahlil tersebut melanjutkan rencana pemerintah untuk mengevaluasi kontrak ekspor energi, khususnya gas bumi.

Pemerintah mempertimbangkan penghentian pengiriman kepada negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia atau tidak kooperatif dalam hubungan bilateral.

Bahlil sebelumnya menyampaikan rencana tersebut pada Kamis (22/10/2026), dalam peresmian gas Jangkrik North East (JNE) #6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha-South Hub di lepas pantai Kalimantan Timur.

"Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia," kata Bahlil.

Ia menegaskan bahwa hubungan perdagangan energi harus didasarkan pada prinsip saling menghormati antarnegara.

Sehari sebelumnya, Rabu (21/10/2026), Bahlil juga mengisyaratkan kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga setelah mengikuti sidang kabinet.

"Jadi, kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga," ujar Bahlil.

Kebijakan tersebut disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sumber daya alam Indonesia diprioritaskan untuk memenuhi kepentingan nasional.

Selain mempertimbangkan hubungan dengan negara mitra, pemerintah juga berencana mengevaluasi alokasi gas bumi untuk ekspor dan kebutuhan domestik.

Bahlil mengatakan, pemerintah mendorong pengembangan industri hilirisasi petrokimia yang membutuhkan gas sebagai bahan baku.

Karena itu, ketersediaan gas untuk industri dalam negeri menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan ekspor.

Menurut Bahlil, sekitar 30 persen dari total produksi gas Indonesia diekspor ke luar negeri, sedangkan 70 persen lainnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Komposisi tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah untuk memastikan pemanfaatan gas bumi dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Pengurangan ekspor gas ke Singapura menjadi salah satu langkah yang perlu dicermati dalam kebijakan pengelolaan energi Indonesia.

Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan pasokan energi tersedia untuk kebutuhan industri dalam negeri.

Di sisi lain, perubahan alokasi ekspor juga perlu memperhatikan kontrak yang telah disepakati dan keberlanjutan hubungan perdagangan dengan negara mitra.

Ke depan, hasil evaluasi pemerintah akan menentukan bagaimana alokasi gas bumi dibagi antara kebutuhan domestik dan pasar ekspor, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional serta konsekuensi ekonomi yang mungkin timbul.
* (km/ad)

JAKARTA — Polda Metro Jaya menjadwalkan ulang pemanggilan sutradara dokumenter Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono, pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait laporan yang dilayangkan Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta, salah satu narasumber dalam film tersebut.

Baca Juga:

• Perangi Narkoba! Pemkab Labusel Bersinergi dengan BNN dan TNI-Polri Berantas Peredaran Gelap

Namun, Dandhy tidak menghadiri undangan klarifikasi tersebut sehingga polisi menjadwalkan ulang pemanggilannya.

"Pemanggilan beberapa hari yang lalu itu untuk dilakukan penundaan. Sehingga akan dilakukan pemanggilan di tanggal 27 oktober," kata Budi di kompleks Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Oktober 2026.

Budi menjelaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan.

Polisi meminta klarifikasi untuk mendalami laporan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Menurut dia, perkara dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan apabila ditemukan bukti yang cukup.

Sebaliknya, penyelidikan dapat dihentikan jika tidak ditemukan alat bukti yang memenuhi unsur tindak pidana.

"Apabila proses lidik ini tidak terpenuhi cukup bukti atau alat bukti lainnya, tidak dikenakan dalam unsur-unsur pidana ini bisa dihentikan dalam proses penyelidikan," ujarnya.

Selain Dandhy, polisi juga berencana meminta klarifikasi kepada Ketua LBH Papua Merauke berinisial JTW yang turut dilaporkan dalam perkara tersebut.

Budi mengatakan pemanggilan JTW dapat dilakukan sebelum ataupun setelah klarifikasi terhadap Dandhy.

Laporan Mama Sinta tercatat dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Mei 2026.

Dalam laporan tersebut, Ketua LBH Merauke juga dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Pasal 65 juncto Pasal 67 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Sebelumnya, Dandhy melalui kuasa hukumnya dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyatakan belum dapat menghadiri undangan klarifikasi yang dijadwalkan pada 19 Oktober 2026.

"Kami sampaikan bahwa Sdr. Dandhy Dwi Laksono belum dapat menghadiri undangan klarifikasi tersebut," tulis TAUD dalam surat tanggapan yang diunggah melalui akun Instagram @dandhy_laksono pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Berdasarkan surat tersebut, Dandhy menerima undangan klarifikasi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan nomor B/29953/X/RES.1.24/2026/Ditreskrimum tertanggal 9 Oktober 2026.

Undangan itu meminta Dandhy hadir pada 19 Oktober pukul 10.00 WIB di Ruang Unit V Subdirektorat Keamanan Negara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

TAUD menilai undangan klarifikasi tersebut perlu ditinjau dari sisi hukum acara pidana.

Tim kuasa hukum menyatakan bahwa mekanisme undangan klarifikasi tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan, maupun aturan lain yang mereka rujuk.

Selain itu, TAUD berpendapat penyelidik tidak memiliki kewenangan untuk melakukan undangan klarifikasi sebagaimana yang diterima Dandhy.

Mereka juga menyoroti bahwa perkara masih dalam tahap penyelidikan dan Dandhy belum ditetapkan sebagai saksi ataupun tersangka.

"Oleh karena tidak ada kejelasan status dalam surat panggilan tersebut di atas, maka tidak ada kewajiban bagi Sdr. Dandhy Dwi Laksono, dkk. untuk hadir dalam panggilan tersebut, dikarenakan surat panggilan tidak memenuhi syarat formil," tulis TAUD dalam surat tanggapannya.

Anggota TAUD, Fadhil Alfathan, mengatakan pihaknya mendorong Polda Metro Jaya untuk meninjau kembali laporan terhadap Dandhy dan pihak terkait.

"Kami mendorong Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik yang menangani perkara untuk meninjau lebih jauh gitu ya laporan ini," ujar Fadhil, Jumat, 23 Oktober 2026.

Fadhil menilai tindakan Dandhy dan pihak terkait tidak mengandung unsur pidana.

Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Ia juga berpandangan bahwa apabila terdapat sengketa terkait film dokumenter tersebut, penyelesaiannya perlu dipertimbangkan melalui mekanisme di luar proses pidana, termasuk kemungkinan pengujian melalui Dewan Pers jika sesuai dengan kewenangannya.

"Lebih tepat ketika apabila ada permasalahan atau ada dalam tanda kutip apabila ada sengketa, gitu ya, sengketa yang lebih tepat adalah sengketa di luar proses pidana, seperti misalnya apakah ini bisa diuji di Dewan Pers atau tidak," ungkapnya.

Hingga saat ini, berdasarkan keterangan Polda Metro Jaya dalam informasi tersebut, perkara masih berada pada tahap penyelidikan.

Pemanggilan ulang terhadap Dandhy dijadwalkan pada 27 Oktober 2026 untuk kepentingan klarifikasi.

Keterangan polisi dan kuasa hukum menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai dasar serta mekanisme pemanggilan tersebut.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses penyelidikan dan langkah hukum yang ditempuh pihak terkait.* (cn/ad)

MEDAN — Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria kepergok hendak mencuri seng dan perkakas rumah di kawasan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, viral di media sosial.

Alih-alih berakhir dengan amukan warga, pria tersebut justru diberi makanan setelah mengaku sudah tiga hari tidak makan.

Baca Juga:

• Sukses Raih Juara Umum HKG PKK Sumut, TP PKK Asahan Catat 5 Prestasi Membanggakan

Dalam rekaman video yang beredar, pria mengenakan singlet hitam dan topi itu terlihat berjongkok sambil menyantap makanan yang diberikan warga.

Di sela-sela makan, ia juga menjawab pertanyaan warga yang mengerumuninya.

Kepala Lingkungan 28 Kelurahan Rengas Pulau, Salman Alfarisi, membenarkan kejadian tersebut.

Menurut dia, pria itu tertangkap sebelum sempat mengambil barang milik penghuni rumah.

Salman mengatakan warga sempat melayangkan beberapa pukulan kepada pria tersebut setelah mendengar teriakan pemilik rumah.

Namun, suasana kemudian mereda ketika warga mendengar pengakuan pria itu yang mengaku kelaparan.

"Belum sempat dia mencuri sudah tertangkap warga. Jadi sempat dihajar lah beberapa kali mungkin," tutur Salman.

"Sudah itu baru diinterogasi orang itu, katanya dia kelaparan, sudah tiga hari enggak makan katanya."

Setelah mendengar pengakuan tersebut, sejumlah warga berinisiatif memberikan makanan kepada pria itu.

Momen inilah yang kemudian menarik perhatian warganet karena berbeda dari kejadian pencurian yang kerap berujung pengeroyokan.

Salman mengaku baru kali ini melihat warga memberikan makanan kepada seseorang yang tertangkap saat diduga hendak mencuri.

Ia mengatakan, kejadian serupa sebelumnya di wilayah tersebut pernah berakhir dengan kondisi yang lebih buruk.

"Kalau dikasih makan gini, kebetulan baru ini lah. Mungkin warga yang di situ yang dapatnya tadi baik hatilah mungkin. Kalau yang sebelum-sebelumnya ada yang meninggal, ada yang sekarat, macam-macam lah," ungkapnya.

Menurut Salman, persoalan tersebut kini telah diselesaikan secara damai.

Pemilik rumah memilih tidak melanjutkan masalah karena tidak ada barang yang hilang dalam kejadian itu.

"Pemilik rumah sempat teriak, makanya ramai lah warga datang. Tapi sekarang sudah damai dan sudah selesailah masalahnya karena pemilik rumah pun tidak ada kehilangan apa-apa," urai Salman.

Meski berakhir damai, dugaan percobaan pencurian tersebut tetap menjadi pengingat pentingnya menjaga keamanan lingkungan dan menghindari tindakan main hakim sendiri.

Salman mengatakan, kejadian pencurian pada siang hari relatif jarang terjadi di wilayahnya.

Selama ini, warga mengandalkan sistem keamanan lingkungan melalui pos keamanan lingkungan (poskamling) dan ronda malam.

Namun, kegiatan ronda tidak selalu berjalan rutin karena warga memiliki kesibukan masing-masing.

"Kalau siang hari jarang kejadian (maling) mungkin baru kali ini. Memang ada Poskamling kami tapi ya beroperasinya malam hari, itupun kadang tidak berjalan kalau warga ada kegiatan lain," tuturnya.

Peristiwa di Medan Marelan ini menjadi perhatian karena memperlihatkan respons warga yang akhirnya memilih memberikan makanan dan menyelesaikan persoalan melalui perdamaian.

Meski begitu, dugaan tindak pidana tetap perlu ditangani secara bijak, sementara setiap orang yang tertangkap sebaiknya diserahkan kepada pihak berwenang tanpa kekerasan.
* (cn/ad)

JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi berjanji mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah enam petugas dan relawan meninggal dunia saat berupaya memadamkan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur.

Kristomei mengatakan evaluasi diperlukan untuk mengetahui penyebab kejadian sekaligus mencegah jatuhnya korban jiwa dalam penanganan kebakaran serupa pada masa mendatang.

Baca Juga:

• Sukses Raih Juara Umum HKG PKK Sumut, TP PKK Asahan Catat 5 Prestasi Membanggakan

Ia mengatakan BNPB akan menelaah berbagai aspek penanganan kebakaran, termasuk faktor yang menyebabkan petugas dan relawan kehilangan nyawa ketika menjalankan tugas pemadaman.

"Apa saja yang bisa kami evaluasi dan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi," ujarnya.

Sebanyak enam petugas dan relawan dilaporkan meninggal dunia saat melakukan upaya pemadaman kebakaran di kawasan TNBTS.

Keenam korban tersebut adalah Suraji, Munawi, Hendra Rony Wagiyanata, Sukaris, Wisnu Yuda Pratama, dan Sefriel Ardiansyah.

Salah satu korban, Suraji, meninggal dunia pada Jumat, 23 Oktober 2026, setelah sebelumnya menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo, Surabaya, Jawa Timur.

Kristomei menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya enam anggota tim gabungan tersebut.

Peristiwa ini menjadi perhatian terhadap risiko yang dihadapi petugas dan relawan ketika berupaya mengendalikan kebakaran di kawasan hutan.

Evaluasi penanganan karhutla diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan prosedur keselamatan, kesiapan personel, serta langkah mitigasi risiko selama operasi pemadaman berlangsung.

Selain menanggapi jatuhnya korban jiwa, Kristomei juga menjelaskan mengenai penetapan status bencana nasional untuk karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Menurut dia, penetapan status bencana tidak dilakukan secara otomatis.

Pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah indikator sebelum menentukan apakah suatu kejadian masuk kategori bencana daerah atau bencana nasional.

"Bagaimana jumlah wilayah yang terdampak, bagaimana jumlah korbannya, ditambah lagi adanya pernyataan ketidakmampuan dari pemerintah daerah dalam menangani bencana tersebut. Indikator itu barulah bisa ditentukan apakah statusnya bencana daerah atau bencana nasional," kata Kristomei.

Indikator tersebut mencakup luas wilayah terdampak, jumlah korban, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menangani bencana.

Penilaian terhadap faktor-faktor itu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam menentukan status penanganan bencana.

Peristiwa meninggalnya enam petugas dan relawan di kawasan TNBTS menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus mengutamakan keselamatan personel di lapangan.
* (mi/ad)

ASAHAN — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Asahan meraih predikat Juara Umum Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara 2026 kategori kabupaten.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam puncak peringatan HKG PKK ke-54 di Ballroom Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Kamis, 22 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asahan Rianto Hadiri Rakor Aswakada Sumut, Dorong Kolaborasi Pembangunan Daerah

Ia menilai penghargaan itu merupakan hasil kerja bersama para pengurus dan kader PKK dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama, dedikasi, dan semangat seluruh pengurus serta kader PKK dalam melaksanakan program pemberdayaan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat", ungkapnya usai mengikuti rangkaian kegiatan tersebut

Yusnila juga mengapresiasi para kader PKK di tingkat kecamatan dan desa maupun kelurahan yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Menurut dia, peran kader penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan keluarga.

Ia berharap predikat juara umum tersebut menjadi motivasi bagi seluruh kader untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, mengembangkan inovasi, dan memperluas manfaat program bagi keluarga di Kabupaten Asahan.

Selain menjadi juara umum, TP PKK Kabupaten Asahan mencatatkan prestasi dalam lima kategori lomba HKG PKK Sumatera Utara 2026.

Dua di antaranya meraih juara pertama.

Berikut daftar prestasi TP PKK Kabupaten Asahan:

- Juara I Tertib Administrasi PKK: Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning.
- Juara II Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR): Desa Tanjung Asri, Kecamatan Sei Dadap.
- Juara II Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK: Kelurahan Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur.
- Juara I HATINYA PKK: Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Rakyat.
- Juara II IVA Test: Kecamatan Air Joman.

Capaian tersebut menunjukkan keterlibatan kader PKK di berbagai wilayah Asahan dalam menjalankan program yang berkaitan dengan administrasi organisasi, pengasuhan anak, penguatan ekonomi keluarga, pemanfaatan pekarangan, dan kesehatan perempuan.

Dalam kegiatan yang sama, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobby Nasution, membacakan amanat Ketua Umum TP PKK.

Ia mengajak seluruh kader menjalankan 10 Program Pokok PKK secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

PKK diharapkan tidak hanya menjadi organisasi pemberdayaan keluarga, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah daerah.

Ia mendorong TP PKK memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pelaksanaan program kerja di tengah perkembangan teknologi yang semakin luas.

Bobby juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, persiapan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk keluarga dan lingkungan masyarakat.

Selain pendidikan, Bobby mengingatkan pentingnya melindungi anak-anak dari ancaman narkoba dan perundungan atau bullying.

Kedua persoalan tersebut dapat mengganggu tumbuh kembang anak dan berdampak pada masa depan mereka.

Dalam hal ini, PKK diharapkan berperan melalui edukasi keluarga, penguatan pola asuh, serta pembinaan lingkungan yang aman bagi anak.

Kegiatan puncak peringatan HKG PKK ke-54 tingkat Provinsi Sumatera Utara tersebut turut dihadiri staf ahli TP PKK Provinsi Sumatera Utara, para ketua TP PKK kabupaten dan kota se-Sumatera Utara, serta camat, lurah, dan kepala desa yang meraih prestasi dalam berbagai kategori lomba.

Prestasi sebagai juara umum menjadi pencapaian bagi TP PKK Kabupaten Asahan sekaligus tantangan untuk mempertahankan kualitas program pemberdayaan keluarga.

Ke depan, penguatan peran kader dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Asahan.
* (ad)