DENDANG – Kapolsek Dendang menggelar kegiatan silaturahmi bersama insan pers sebagai upaya memperkuat hubungan kemitraan antara kepolisian dan media.

Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk membangun komunikasi yang lebih baik dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Pemko Medan Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026, Perkuat Keterbukaan Informasi dan Cegah Sengketa Publik

Silaturahmi tersebut dilakukan untuk memperkuat kerja sama dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Selain itu, sinergi antara kepolisian dan media diharapkan dapat mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

Dalam suasana penuh keakraban, Kapolsek Dendang IPTU Sunarto menyampaikan apresiasi terhadap peran insan pers yang selama ini aktif memberikan informasi kepada masyarakat.

Menurutnya, keberadaan media memiliki peran penting sebagai mitra kepolisian dalam menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat maupun situasi keamanan wilayah.

Kapolsek berharap hubungan baik yang sudah terjalin antara Polsek Dendang dan insan pers dapat terus ditingkatkan melalui komunikasi serta koordinasi yang berkelanjutan.

Sementara itu, para awak media menyambut positif kegiatan silaturahmi tersebut.

Mereka berharap hubungan kerja sama antara Polsek Dendang dan insan pers semakin kuat sehingga mampu menghadirkan informasi yang edukatif, bermanfaat, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Polsek Dendang dan insan pers berkomitmen menjaga komunikasi yang terbuka sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif.* (ad)

JAKARTA – Polisi menyelidiki temuan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu ruangan yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Selain senjata, pihak sekolah juga menemukan sejumlah barang lain, termasuk dugaan narkotika dan keping video porno.

Baca Juga:

• Usai Perkara KDRT Dihentikan Lewat Restorative Justice, Roberto Kini Jadi Tersangka Dugaan Pelanggaran UU ITE

Pihak sekolah kemudian menyerahkan temuan itu kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti.

Kuasa hukum pihak sekolah, Hermawanto, mengatakan terdapat sejumlah barang yang ditemukan, termasuk dua linting ganja, dugaan sabu, alat yang diduga digunakan untuk konsumsi narkotika, serta puluhan keping CD video porno.

"Temuan narkoba dua linting narkotika jenis ganja, satu bungkus plastik diduga berisi sabu, satu buah bong botol plastik, satu buah cangklong kaca, dua buah korek api gas, dua buah bong kaca dan satu boks CD video porno sekitar 30 CD," kata kuasa hukum pihak sekolah, Hermawanto, kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Menurut Hermawanto, barang-barang tersebut ditemukan pada Rabu malam, 5 Agustus 2026.

Sebelumnya, pihak sekolah juga menemukan sebanyak 995 pucuk senjata saat proses bongkar-muat barang pada 10–11 Juli 2026.

Senjata yang ditemukan terdiri dari berbagai jenis, mulai dari air gun hingga senjata api.

Seluruh barang tersebut telah diserahkan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hermawanto menjelaskan, mantan ketua yayasan tersebut telah diberhentikan dari jabatannya sejak April 2026.

Namun, yang bersangkutan diduga masih membawa kunci ruangan di sekolah yang kemudian diketahui menyimpan berbagai barang tersebut.

"Status hukum jadi proses pemberhentian terhadap Ketua Pengurus yang sudah kami pecat, proses penonaktifan terhadap anggota pembina, sekarang sedang proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi sedang bergulir proses perkara perdatanya," tuturnya.

Pihak sekolah juga menyebut masih terdapat satu ruangan lain yang diduga berbentuk bunker dan belum dapat dibuka karena terkunci.

"Masih ada satu ruangan seperti bunker yang itu semua terkunci rapat, kami tidak bisa masuk ke sana. Kami juga akan meminta kepada aparat untuk tolong bantu kami untuk membuka ruangan ini karena kalau kami khawatir ada risiko hukum gitu kan, maka kami meminta aparat untuk membukanya. Jadi kami ingin bunker ini juga dibuka kemudian," jelasnya.

Sementara itu, Polres Metro Jakarta Selatan memastikan telah menerima laporan masyarakat terkait temuan senjata di sekolah tersebut.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adiwibowo mengatakan polisi menemukan sejumlah senjata yang terdiri dari air gun dan senjata api di salah satu ruangan yayasan sekolah.

"Bahwa benar Polres Metro Jakarta Selatan telah menerima Laporan dari masyarakat terkait temuan senjata (terdiri dari air gun dan senjata api) yang tersimpan di salah satu ruangan di yayasan sekolah yang berlokasi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan," kata AKP Joko Adiwibowo kepada wartawan, Kamis (6/8).

Polisi juga telah membuat laporan polisi model A setelah menerima informasi mengenai temuan tersebut.

"Bahwa sebelum adanya laporan polisi dimaksud, Polres Jakarta Selatan telah membuat laporan polisi model A yang dibuat sesaat setelah ditemukannya kejadian dimaksud," ujarnya.

Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui asal-usul barang-barang tersebut serta pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanannya.* (d/ad)

MEDAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat batas minimum pengeluaran rumah tangga agar tidak masuk kategori miskin mencapai Rp3,9 juta per bulan pada Maret 2026.

Berdasarkan data BPS Sumut, garis kemiskinan rumah tangga pada Maret 2026 ditetapkan sebesar Rp3.939.495 per rumah tangga setiap bulan.

Baca Juga:

• PD AIJ Sumut Tertibkan Lima Rumah Dinas Eks Bioskop Ria di Binjai untuk Optimalisasi Aset Daerah

Kepala BPS Sumatera Utara Asim Saputra mengatakan kenaikan tersebut menunjukkan adanya perubahan batas pengeluaran minimum yang menjadi indikator penentuan kemiskinan.

"Jika dibandingkan dengan Maret 2025, garis kemiskinan rumah tangga miskin Maret 2026 meningkat sebesar 10,27% menjadi Rp 3.939.495," ungkap Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, Kamis (6/8/2026).

BPS Sumut menjelaskan, garis kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan minimum masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun kebutuhan nonmakanan.

Secara per kapita, garis kemiskinan Sumatera Utara pada Maret 2026 ditetapkan sebesar Rp743.301 per orang setiap bulan.

Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 5,30 orang atau sekitar lima hingga enam orang, maka total pengeluaran satu keluarga harus berada di atas Rp3,93 juta per bulan agar tidak dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

Angka tersebut juga mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2025.

Saat itu, kebutuhan pengeluaran minimum per orang tercatat sebesar Rp666.546 per bulan.

Sementara jika dibandingkan dengan September 2025, garis kemiskinan rumah tangga pada Maret 2026 mengalami kenaikan sebesar 6,30 persen.

Sebelumnya, batas pengeluaran minimum rumah tangga berada di angka sekitar Rp3,70 juta per bulan.

Data tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah dalam melihat kondisi ekonomi masyarakat serta menentukan berbagai kebijakan penanganan kemiskinan di Sumatera Utara.* (d/ad)

BINJAI – Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa (AIJ) Provinsi Sumatera Utara kembali mengamankan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kota Binjai.

Kali ini, lima unit rumah dinas bekas karyawan Bioskop Ria di Jalan Bengkulu Nomor 36, Kelurahan Rambung Timur, ditertibkan sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Baca Juga:

• TP PKK Sumut Ajak Orang Tua Perkuat Karakter Anak Sejak dari Lingkungan Keluarga

Lima rumah tersebut sebelumnya digunakan sebagai rumah dinas bagi karyawan AIJ yang bertugas di Bioskop Ria.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir bangunan itu ditempati oleh pihak yang tidak memiliki dasar hukum, baik melalui perjanjian sewa maupun ketentuan lain yang sah.

Direktur Utama PD AIJ Sumut Swangro Lumbanbatu mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aset milik pemerintah daerah tetap terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Hari ini kita kembali mengambil alih dan mengamankan aset milik Pemprov Sumut. Luas lahannya kurang lebih 450 meter persegi. Sebelumnya, lokasi ini ditempati oleh penghuni tanpa dasar aturan yang sah. Makanya hari ini kita ambil alih agar ke depan bisa kita tata dan manfaatkan dengan jauh lebih baik," ujar Swangro di lokasi penertiban.

Proses pengosongan bangunan di atas lahan seluas sekitar 450 meter persegi berlangsung tanpa hambatan.

Para penghuni mengosongkan rumah secara mandiri setelah sebelumnya menerima surat teguran yang telah disampaikan sekitar tiga bulan lalu.

Swangro mengapresiasi sikap para penghuni yang dinilai kooperatif selama proses penertiban berlangsung.

Menurut dia, pendekatan persuasif yang dilakukan sebelumnya membantu menciptakan proses yang tertib.

"Proses hari ini sangat tertib dan solid. Kami berterima kasih kepada para penghuni yang sangat kooperatif untuk mengosongkan bangunan. Sebelum penertiban ini, kita sudah mengundang mereka untuk berdiskusi secara terbuka dan menyampaikan bahwa aset ini akan dimanfaatkan kembali oleh daerah," katanya.

PD AIJ Sumut menyatakan masih menyusun rencana pemanfaatan terbaik terhadap lahan strategis tersebut.

Aset itu diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi operasional badan usaha milik daerah sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat Kota Binjai.

Penertiban ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menata, melindungi, dan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah secara transparan, akuntabel, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dukungan juga datang dari warga sekitar. Salah seorang warga, Oma Ginting, menilai pembongkaran bangunan yang sudah lama kosong akan membawa dampak positif bagi lingkungan.

"Di sini kan sering banjir, rumah itu sering tergenang jadi sarang nyamuk, kalau dirobohkan tentunya lingkungan kita jadi bersih," katanya.* (ad)

DELI SERDANG – Staf Ahli I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak para orang tua memperkuat karakter anak sejak dari lingkungan keluarga.

Menurutnya, keluarga menjadi tempat pertama bagi anak untuk mengenal nilai-nilai kehidupan yang akan membentuk kepribadiannya di masa depan.

Baca Juga:

• Polda Sumut Bongkar Sindikat Penipuan Online Internasional di Medan, Kerugian Korban Capai Rp6,7 Miliar

"Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk belajar. Dari keluarga anak-anak mengenal kasih sayang, mengenal nilai-nilai agama dan budi pekerti, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama," ujarnya.

Titiek menilai peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anak.

Ia mengajak setiap orang tua untuk meluangkan waktu bersama anak, menjadi pendengar yang baik, memberikan pendampingan dengan sabar, serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, kebiasaan sederhana yang dilakukan di lingkungan keluarga merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi penerus bangsa yang berkarakter.

Titiek juga mengatakan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 menjadi pengingat bahwa setiap anak adalah amanah yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya.

"Anak bukan hanya penerus keluarga, tetapi juga penerus pembangunan bangsa. Masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh bagaimana kita menyiapkan anak-anak hari ini. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan yang layak, mendapatkan pelayanan kesehatan, merasa aman, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun penelantaran," katanya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Deli Serdang Jelita Asri Luddin Tambunan mengatakan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema "Sayangi Anak, Lindungi Anak, Bangun Masa Depan Anak."

Menurut dia, makna tema tersebut diwujudkan melalui kasih sayang, perhatian, komunikasi yang baik, dan pola pengasuhan yang penuh cinta.

Selain itu, setiap anak juga berhak memperoleh hak-hak dasar, seperti identitas, pendidikan, gizi yang seimbang, hingga ruang bermain yang aman dan layak agar dapat tumbuh secara optimal.

"Mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, agar anak-anak terhindar dari kekerasan, perundungan, eksploitasi, dan diskriminasi," ajaknya.

Pada kesempatan tersebut, Titiek Sugiharti bersama Jelita Asri Luddin Tambunan menyerahkan berbagai bantuan kepada anak-anak, antara lain Kartu Identitas Anak (KIA), kursi roda, serta hadiah berupa buku tabungan kepada para penerima manfaat.

Peringatan Hari Anak 2026 di Deli Serdang juga diisi dengan berbagai penampilan anak, seperti story telling, pembacaan puisi, bernyanyi, fashion show, tari tradisional, hingga permainan edukatif.

Titiek turut menyapa anak-anak yang mengikuti permainan tradisional seperti congklak, engklek, membatik, serta permainan robotik di kawasan Taman Buah Lubuk Pakam.* (ad)

MEDAN – Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tengah menetapkan pria asal Medan, Dhayalen alias Roberto, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/01/VI/Res.1.24/2026/Satreskrim tertanggal 19 Juni 2026.

Baca Juga:

• Polda Sumut Bongkar Sindikat Penipuan Online Internasional di Medan, Kerugian Korban Capai Rp6,7 Miliar

"Dipersangkakan mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti kepada korban sebagaimana diatur dalam Pasal 29 juncto Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," tulis surat penetapan tersangka yang diterima wartawan, Kamis (6/8).

Perkara tersebut berkaitan dengan peristiwa yang disebut terjadi pada 24 November 2024 sekitar pukul 23.20 WIB di Lingkungan Blang Mersa Lorong II Nomor 330, Desa Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.

Penetapan tersangka ini menjadi perhatian karena dilakukan tidak lama setelah Kejaksaan Negeri Medan menghentikan penuntutan terhadap Roberto dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui mekanisme Restorative Justice.

Dalam perkara KDRT tersebut, Roberto diduga melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya.

Namun, proses penuntutan dihentikan setelah korban dan tersangka yang merupakan pasangan suami istri sepakat berdamai tanpa syarat.

Kejaksaan juga mempertimbangkan keutuhan rumah tangga serta kepentingan anak sebelum mengajukan penyelesaian melalui Restorative Justice yang kemudian disetujui oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Saat itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin menyatakan bahwa pemberian Restorative Justice didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, pemulihan hubungan keluarga, serta manfaat yang dinilai lebih besar dibandingkan proses pemidanaan.

Meski demikian, penghentian penuntutan tersebut hanya berlaku untuk perkara KDRT.

Sementara itu, dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang ditangani Polres Aceh Tengah merupakan perkara yang berbeda sehingga proses penyidikannya tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.

Dengan demikian, setelah memperoleh penghentian penuntutan dalam perkara KDRT melalui pendekatan keadilan restoratif, Roberto kini kembali menghadapi proses hukum sebagai tersangka dalam perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang sedang ditangani Polres Aceh Tengah.* (ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.

Dalam pertemuan tersebut, BRIN menampilkan berbagai hasil riset dan inovasi yang dikembangkan peneliti Indonesia.

Baca Juga:

• Ramai Isu Kapolri Diganti, Istana Akhirnya Buka Suara

Berbagai teknologi karya peneliti nasional diperlihatkan kepada Presiden, mulai dari alat bantu mobilitas hingga kendaraan listrik otonom.

Salah satu teknologi yang dipamerkan adalah I-Seater, alat bantu mobilitas yang dirancang untuk mendukung aktivitas pengguna.

BRIN juga menampilkan O-Seater, kendaraan listrik otonom yang dikembangkan sebagai bagian dari inovasi transportasi masa depan.

Selain itu, BRIN membawa Dell-e Robot, sebuah robot yang dapat digunakan untuk mengantarkan makanan dan mendukung kebutuhan layanan otomatis.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan berbagai inovasi yang dipamerkan menunjukkan kemampuan peneliti Indonesia dalam menghasilkan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.

"Apa yang ditampilkan BRIN bukan sekadar etalase produk riset, melainkan penanda bahwa Indonesia memiliki kapasitas nyata untuk menjawab kebutuhan strategis bangsa secara mandiri, khususnya di bidang strategis seperti pangan, energi, air, kesehatan, pertahanan, dan industrialisasi nasional," kata Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulis.

Menurut Prasetyo, pemerintah mendorong agar hasil riset tidak berhenti sebagai penelitian atau publikasi ilmiah, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memiliki nilai ekonomi.

"Oleh karena itu, Pemerintah mendorong kolaborasi yang lebih erat antara BRIN, perguruan tinggi, industri, BUMN, dan pemerintah daerah sebagai jembatan hilirisasi riset dan inovasi," ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat lahirnya teknologi dalam negeri yang dapat memperkuat daya saing Indonesia di masa depan.

"Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan tumbuh menjadi bangsa pencipta teknologi, bukan sekadar pengguna untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045," lanjut Pras.

Audiensi tersebut juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.* (d/ad)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut dia, informasi yang beredar di media sosial maupun berbagai platform tidak benar.

Baca Juga:

• Prabowo Panggil Pimpinan TNI ke Istana, Ini Program Strategis yang Dibahas

"Hah? kata siapa ada Surpres Kapolri?" kata Prasetyo Hadi.

Ia menegaskan hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan surat presiden mengenai pergantian Kapolri.

Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah mempercayai kabar yang belum memiliki dasar resmi.

"Ya isu. Tidak ada, tidak ada, tidak ada surpres Kapolri," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR juga membantah isu yang menyebut Surat Presiden mengenai pergantian Kapolri telah dikirim ke DPR.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan lembaganya belum menerima dokumen tersebut.

"Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri," tegas Habiburokhman kepada wartawan.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

"Kami mengimbau baiknya masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya," imbuhnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan hingga kini DPR belum menerima Surpres mengenai pergantian Kapolri.

Menurut dia, apabila surat tersebut telah diterima, DPR tentu akan mengetahuinya.

"Belum, nggak ada masalahnya. Kalau isu dikirim kan kita udah tahu. Kalau kalian tanya pasti gua jawab. Masalahnya belum ada," kata Sahroni.

Sahroni juga menilai kinerja Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri masih berjalan dengan baik.

Menurut dia, isu pergantian muncul karena masa jabatan Kapolri telah memasuki tahun kelima.

"Kinerja Kapolri bagus kok. Cuma kan isu terkait dengan bagaimana Kapolri diganti kan embusannya kencang, wajar kan beliau udah 5 tahun, gitu," tambahnya.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah maupun DPR yang menunjukkan adanya proses pergantian Kapolri.

Dengan demikian, isu mengenai Surpres pergantian Kapolri dipastikan belum memiliki dasar resmi.* (d/ad)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meluruskan informasi yang beredar mengenai pembukaan 13 ribu dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, BGN tidak akan langsung mengoperasikan seluruh dapur tersebut, melainkan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan di lapangan.

Baca Juga:

• Prabowo Panggil Pimpinan TNI ke Istana, Ini Program Strategis yang Dibahas

"Sempat ramai, Pak Menko, ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13 ribu dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13 ribu lebih dapur yang statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai," kata Sudaryono.

Ia menjelaskan, data dapur yang dimiliki BGN akan dipadankan dengan data Kementerian Kesehatan untuk menentukan daerah yang menjadi prioritas, terutama wilayah dengan angka stunting tinggi.

"Maka dari data ini kita overlay dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stunting-nya tinggi dan tinggi sekali. Itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan dapur yang sudah siap. Ini insyaallah di minggu depan, kita pelan-pelan rilis yang sudah siap ini," ucapnya.

Sudaryono mengatakan hasil pemetaan sementara menunjukkan sekitar 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah siap beroperasi di daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi.

"Dari data overlay tadi, ada 1.700 dapur sudah siap, sudah jadi, tinggal operasional yang berada di daerah yang stunting tinggi dan stunting sekali. Ini bertahap kita bereskan. Nanti insyaallah mungkin minggu depan ada sekitar 300-an yang kita aktivasi, minggu depannya lagi. Sehingga, 13 ribu ini kemudian mana yang memang belum perlu, ini kita sisir semua," jelasnya.

Selain itu, BGN juga akan memastikan kesiapan SPPG di lingkungan pondok pesantren.

Sudaryono menegaskan seluruh proses pembangunan dan operasional dapur dilakukan secara terbuka serta mengikuti sistem yang telah ditetapkan.

"Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahamannya berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pak Menko, menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapa pun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan kita transparan semuanya," tegasnya.

BGN juga menempatkan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) sebagai prioritas pelaksanaan program MBG.

Menurut Sudaryono, daerah-daerah tersebut membutuhkan perhatian lebih agar manfaat program dapat dirasakan secara merata.

"Keputusan-keputusan sudah diambil. Yang jelas kita, yang ada sekarang ini ada 27 ribu sekian, kita lagi sisir termasuk penerima manfaat di sekolah mana, kita sisir semua, beres. Kemudian minggu depan mana yang kurang itu prioritas kita, daerah Papua, NTT, Nias, daerah-daerah yang jauh di Kepulauan Maluku Utara, Maluku, itu jauh-jauh dan mereka sangat membutuhkan," pungkasnya.* (d/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan jajaran pimpinan TNI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan sejumlah program strategis pemerintah yang pelaksanaannya melibatkan TNI.

Baca Juga:

• Diduga Lebih dari 16 Ribu Siswa di Tanjung Tiram Belum Nikmati Program MBG, DERAB Desak Pemerintah Percepat Realisasi

Sementara itu, Panglima TNI hadir bersama Wakil Panglima TNI Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan rapat membahas perkembangan sejumlah program prioritas yang tengah dijalankan TNI bersama pemerintah.

"Progres pembangunan 2.500 jembatan desa yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Pembangunan hampir 3.000 titik air bersih di berbagai wilayah Indonesia. Program listrik masuk desa, khususnya di wilayah-wilayah terluar, yang terus berjalan sepanjang tahun ini," ujar Teddy.

Selain mengevaluasi program pembangunan, TNI juga melaporkan pelaksanaan Bhakti Sosial yang digelar secara serentak di berbagai daerah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan arahan kepada jajaran TNI terkait pelaksanaan tugas menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Menurut Teddy, keterlibatan TNI dalam berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.

"Melalui berbagai program tersebut, TNI terus memperkuat perannya, tidak hanya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, serta mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat," ujar Teddy.* (d/ad)

MEDAN – Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar jaringan penipuan daring atau online scamming yang diduga beroperasi dari sebuah apartemen di Kota Medan.

Polisi menetapkan seorang pria berinisial FM sebagai tersangka yang diduga menjadi salah satu otak sindikat tersebut.

Baca Juga:

• Misteri Kematian Anak 6 Tahun di Sumur Tapsel Mulai Terkuak, Autopsi Temukan Tanda Kekerasan

Dalam penggerebekan itu, polisi menyita dua unit mobil mewah yang diduga berasal dari hasil kejahatan, satu unit sepeda motor, sejumlah telepon genggam, laptop, serta berbagai perangkat komunikasi yang diduga digunakan para pelaku saat menjalankan aksinya.

"Jaringan penipuan online ini merupakan jaringan internasasional. Pelaku dan rekan rekannya pernah bekerja di Kamboja hampir satu tahun dan selama di sana juga melakukan aksi online scamming," kata Bayu saat konferensi pers di Mapolda Sumut, Kamis, 6 Agustus 2026.

Selain FM, polisi turut mengamankan empat orang lainnya, yakni dua warga negara Pakistan, seorang warga negara India, dan seorang perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga.

Mereka masing-masing berinisial Tiara, Mujahid, Ayub Zain, dan Karandeb Singh.

Menurut Bayu, seluruhnya pernah tinggal dan menjalankan aktivitas penipuan daring di Kamboja sebelum kembali ke negara masing-masing pada akhir 2025.

Mereka kemudian kembali berkomunikasi dan berkumpul di Medan pada Februari 2026 untuk melanjutkan aktivitas tersebut.

"Modus operandi mereka berbeda-beda. Khusus FM berperan sebagai petugas OJK, sedangkan yang lain berpura-pura menjadi anggota kepolisian dan petugas Kominfo," ujarnya.

Selain menyamar sebagai petugas lembaga pemerintah, sindikat ini juga menggunakan modus love scamming.

Para pelaku membuat akun Facebook dengan identitas perempuan untuk mendekati calon korban dan membangun kepercayaan sebelum melancarkan aksi penipuan.

"Mereka membuat akun Facebook seolah olah seorang perempuan untuk berteman dengan calon korbannya," imbuhnya.

Bayu menjelaskan aktivitas sindikat tersebut berlangsung sejak Februari hingga Juli 2026.

Karena belum menemukan target yang sesuai di Indonesia, para pelaku kemudian memperluas sasaran ke India.

"Polda Sumut menduga terdapat sejumlah korban di India yang menjadi sasaran sindikat tersebut. Untuk itu, penyidik akan berkoordinasi dengan Konsulat India dan Konsulat Kamboja guna menindaklanjuti dugaan tindak pidana lintas negara tersebut," terangnya.

Di Indonesia, penyidik menemukan satu korban yang dapat diproses sesuai yurisdiksi hukum nasional.

Korban merupakan seorang perempuan asal Kalimantan yang identitasnya disamarkan dengan nama Bunga. Kerugian yang dialami korban mencapai Rp6,7 miliar.

Dalam menjalankan aksinya, FM menghubungi korban dengan mengaku sebagai petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Korban kemudian diyakinkan bahwa dirinya sedang dipantau polisi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dan diminta mengikuti arahan pelaku.

"FM mengaku sebagai petugas OJK dan mengatakan korban sedang dipantau polisi terkait TPPU. Setelah itu, rekan FM menghubungi korban dengan mengaku sebagai anggota kepolisian dan petugas Kominfo. Karena panik, korban akhirnya mentransfer uang secara bertahap hingga total Rp6,7 miliar," bebernya.

Bayu mengungkapkan korban sempat tidak menyadari bahwa dirinya menjadi sasaran penipuan.

Bahkan saat penyidik berusaha menghubungi korban dalam proses penyelidikan, informasi tersebut justru diteruskan kepada para pelaku karena korban masih mempercayai mereka.

"Saat penyelidikan, korban sempat kami hubungi. Namun pesan kami diteruskan kepada tersangka karena korban sangat percaya. Setelah pelaku berhasil diamankan, barulah kasus ini dapat diungkap," ungkapnya.

Terkait tiga warga negara asing yang diamankan, Bayu menjelaskan bahwa status mereka masih sebagai saksi.

Hal itu karena dugaan tindak pidana yang melibatkan mereka berkaitan dengan korban di India dan Kamboja sehingga berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia.

"Penyidik masih terus mendalami jaringan tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain dan aliran dana hasil kejahatan yang diduga melibatkan lintas negara," pungkasnya.* (sp/ad)

BATU BARA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional hingga kini diduga belum sepenuhnya dirasakan oleh para pelajar di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.

Kondisi tersebut memunculkan perhatian masyarakat karena diperkirakan lebih dari 16 ribu siswa di wilayah itu masih belum menerima manfaat program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan konsentrasi belajar peserta didik.

Baca Juga:

• Jembatan di Medan Krio Disebut Amblas Usai Diresmikan Bupati Deli Serdang, Begini Faktanya

Padahal, program nasional tersebut telah berjalan di berbagai daerah di Indonesia selama sekitar satu setengah tahun dan telah menjangkau jutaan peserta didik.

Kecamatan Tanjung Tiram sendiri merupakan salah satu wilayah dengan jumlah peserta didik terbesar di Kabupaten Batu Bara.

Bahkan, berdasarkan data yang dihimpun, kecamatan ini disebut menjadi wilayah dengan jumlah calon penerima manfaat terbesar kedua setelah Kecamatan Medang Deras.

Karena itu, masyarakat menilai pelaksanaan Program MBG di Tanjung Tiram sudah seharusnya menjadi perhatian serius agar seluruh siswa memperoleh hak yang sama tanpa adanya kesenjangan antardaerah.

Sorotan terhadap belum meratanya pelaksanaan program tersebut juga datang dari pengurus Lembaga Dewan Rakyat Bersatu (DERAB) Kabupaten Batu Bara, Kamaruzzaman.

Menurutnya, apabila benar masih terdapat ribuan siswa yang belum menerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis, maka pemerintah perlu segera melakukan evaluasi sekaligus mempercepat proses implementasi di lapangan.

"Program MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Karena itu, pelaksanaannya harus berjalan secara merata sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah maupun antarkecamatan," ujar Kamaruzzaman.

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama Satgas MBG untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program secara terbuka kepada masyarakat.

Menurutnya, transparansi sangat penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana progres yang telah dilakukan, termasuk berbagai kendala yang masih dihadapi.

"Kami berharap pemerintah segera memberikan kepastian kepada masyarakat, khususnya para orang tua dan siswa di Kecamatan Tanjung Tiram. Jika memang masih terdapat kendala, hendaknya disampaikan secara terbuka beserta solusi dan target penyelesaiannya, sehingga masyarakat tidak terus menunggu tanpa adanya informasi yang jelas," tambahnya.

Kamaruzzaman menegaskan, DERAB mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Namun demikian, ia berharap implementasi program tersebut dapat dilakukan secara adil, merata, dan tepat sasaran sehingga seluruh siswa yang menjadi sasaran, termasuk di Kecamatan Tanjung Tiram, segera merasakan manfaatnya.

Di sisi lain, sejumlah warga mengaku mulai mempertanyakan penyebab belum terealisasinya Program MBG di wilayah mereka.

Mereka berharap pemerintah tidak membiarkan para siswa terus menunggu kepastian, mengingat tujuan utama program tersebut adalah mendukung tumbuh kembang anak, meningkatkan konsentrasi belajar, sekaligus membantu meringankan beban ekonomi keluarga.

Salah seorang warga mengatakan, anak-anak di Kecamatan Tanjung Tiram seharusnya memiliki kesempatan yang sama dengan siswa di daerah lain yang telah lebih dahulu menerima manfaat Program MBG.

"Kalau daerah lain sudah menikmati Program Makan Bergizi Gratis, kami berharap anak-anak di Kecamatan Tanjung Tiram juga segera mendapatkannya. Jangan sampai mereka tertinggal hanya karena belum ada kejelasan pelaksanaannya," ungkapnya.

Menurut masyarakat, kejelasan informasi sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Mereka berharap pemerintah segera mempercepat proses pelaksanaan sehingga ribuan siswa di Kecamatan Tanjung Tiram dapat menikmati manfaat Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana pelajar di daerah lain.

Program MBG sendiri diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak usia sekolah.

Pemerataan pelaksanaan program dinilai menjadi faktor penting agar tujuan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh peserta didik tanpa terkecuali.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Satgas MBG Kabupaten Batu Bara maupun Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memperoleh penjelasan resmi terkait belum terlaksananya Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Tanjung Tiram.

Apabila keterangan resmi telah diperoleh, berita ini akan diperbarui sesuai dengan fakta dan informasi yang disampaikan oleh pihak berwenang.* (ad)

TAPSEL – Seorang anak perempuan berusia 6 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam sumur milik warga di Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Hasil autopsi menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dan polisi kini menyelidiki kasus tersebut sebagai dugaan tindak pidana pembunuhan.

Baca Juga:

• Hadiri Penutupan PRSU, Wali Kota Mahyaruddin Dorong Tanjungbalai Jadi Magnet Investasi

"Iya, pidana pembunuhan," ujar Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) Iptu B.D. Sitorus, Kamis (6/8/2026).

Peristiwa itu pertama kali diketahui warga pada Minggu siang, 2 Agustus 2026.

Korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar ditemukan tidak bernyawa di dalam sumur di salah satu rumah warga yang masih dalam tahap pembangunan.

"Jenazah kemudian dievakuasi oleh masyarakat dan dibawa ke rumah duka," ucapnya.

Pihak keluarga kemudian menilai kematian korban tidak wajar.

Mereka meminta agar jenazah diperiksa lebih lanjut di fasilitas kesehatan untuk memastikan penyebab kematian.

"Pihak keluarga kemudian meminta agar jenazah dibawa ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Permintaan tersebut disampaikan karena keluarga merasa terdapat sejumlah hal yang perlu dipastikan terkait penyebab kematian korban," jelasnya.

Pada Senin dini hari, 3 Agustus 2026, keluarga korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Batang Angkola karena menduga adanya tindak pidana kekerasan.

"Dari hasil pengecekan, polisi memastikan jenazah telah berada di RSUD Pintu Padang setelah sebelumnya diantar oleh masyarakat. Atas permintaan keluarga, jenazah selanjutnya dibawa ke RSUD Sipirok untuk dilakukan autopsi," ucapnya.

Hasil autopsi menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Selain itu, penyebab kematian disebut berkaitan dengan gagal napas akibat masuknya cairan ke saluran pernapasan.

"Pemeriksaan luar dan dalam dari hasil autopsi menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Selain itu, penyebab kematian disebut berkaitan dengan kondisi gagal napas akibat masuknya cairan ke saluran pernapasan," ungkapnya.

Saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap secara utuh peristiwa tersebut.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan identitas korban maupun informasi yang dapat mengarah pada identitas keluarga karena korban masih berusia di bawah umur.

"Kami meminta masyarakat tidak berspekulasi dan tidak menyebarkan identitas korban maupun informasi yang dapat merugikan keluarga. Fokus kami adalah mengungkap fakta secara terang dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan," pungkasnya.* (d/ad)

DELI SERDANG – Sebuah video yang beredar di media sosial menyebut jembatan di Dusun 12, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, amblas tidak lama setelah diresmikan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan.

Namun, informasi tersebut dipastikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Baca Juga:

• Hadiri Penutupan PRSU, Wali Kota Mahyaruddin Dorong Tanjungbalai Jadi Magnet Investasi

Unggahan itu disertai narasi, "Baru diresmikan bupati jembatan ini sudah jadi sorotan warga."

Pantauan di lokasi pada Kamis, 6 Agustus 2026, menunjukkan bagian yang sempat amblas telah diperbaiki dengan pengecoran ulang.

Sebagian area jembatan masih ditutup sehingga hanya dapat dilalui kendaraan roda dua.

Kepala Dusun 12, Juan Raja, membantah narasi yang menyebut jembatan tersebut telah diresmikan oleh Bupati Deli Serdang.

Menurut dia, bupati hanya melakukan peninjauan saat menghadiri peresmian program bedah rumah di kawasan Jalan Bangun Mulia.

"Sebenarnya bupati tidak ada meresmikan, beliau hanya meninjau sekalian lewat karena ada peresmian bedah rumah di Jalan Bangun Mulia, beliau sekalian meninjau jembatan ini," kata Juan Raja di lokasi.

Juan juga menjelaskan bahwa jembatan tersebut bukan proyek Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, melainkan dibangun oleh TNI.

Pekerjaan konstruksi masih berada pada tahap akhir dan belum sepenuhnya selesai.

Meski demikian, jembatan sudah dibuka untuk kendaraan roda dua karena jembatan darurat dari kayu yang berada di sampingnya sudah tidak layak digunakan.

"Karena dibuka sepeda motor karena jembatan darurat kita kan sudah bahaya," jelasnya.

Menurut Juan, penyebab bagian jembatan amblas bukan karena kesalahan konstruksi, melainkan akibat sebuah truk bermuatan tiang listrik yang melintas meski kendaraan berat tidak diperbolehkan melewati lokasi tersebut.

"Jadi, amblasnya jembatan itu dikarenakan ada muatan, truk bermuatan tiang listrik memaksa lewat," ujarnya.

Ia mengatakan, bagian yang mengalami kerusakan sudah diperbaiki dengan pengecoran ulang sehari sebelumnya.

Juan menambahkan, keberadaan jembatan tersebut sangat penting bagi warga di beberapa dusun sekitar karena menjadi akses utama penghubung antarwilayah.

Jika tidak dapat digunakan, masyarakat harus menempuh jalur yang lebih jauh untuk beraktivitas sehari-hari.* (d/ad)

MEDAN – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menghadiri penutupan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 Tahun 2026 yang digelar di kawasan PRSU, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Medan, Minggu malam, 2 Agustus 2026.

PRSU yang berlangsung selama satu bulan resmi ditutup dengan mencatatkan perputaran ekonomi sekitar Rp50 miliar.

Baca Juga:

• Wabup Asahan Dukung Penanaman Jagung di Lapas Labuhan Ruku untuk Ketahanan Pangan dan Pembinaan Warga Binaan

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PRSU tidak hanya menjadi ajang pameran dan hiburan, tetapi juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan ini turut menjadi sarana promosi produk unggulan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperkenalkan potensi kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengatakan setiap daerah di Sumatera Utara memiliki potensi yang perlu terus dikembangkan melalui kolaborasi, peningkatan daya saing, penguatan iklim investasi, dan pelayanan publik yang semakin baik.

Menurut Surya, PRSU harus menjadi wadah yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, sekaligus membuka peluang investasi, memperkuat UMKM, meningkatkan sektor pariwisata, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) Ferry Indra mengatakan penyelenggaraan PRSU ke-50 mengusung semangat transformasi dengan mengedepankan kualitas pelaksanaan, mulai dari aspek keamanan, kenyamanan, hingga tata kelola acara.

Selain menjadi ajang promosi daerah dan produk unggulan, PRSU tahun ini juga melibatkan sekitar 3.000 pengisi acara.

Sebagian besar di antaranya merupakan talenta lokal Sumatera Utara sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan seni, budaya, dan ekonomi kreatif.

Menanggapi keberhasilan penyelenggaraan PRSU, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan seluruh panitia yang telah menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurut dia, PRSU menjadi wadah strategis bagi setiap daerah untuk memperkenalkan potensi unggulan sekaligus membangun kerja sama yang dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Keikutsertaan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam PRSU bukan hanya sebagai ajang promosi daerah, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperluas kerja sama, memperkenalkan potensi unggulan, serta membuka peluang investasi yang dapat mempercepat pembangunan daerah. Kami berharap semangat kolaborasi yang terbangun melalui PRSU ini terus berlanjut sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kota Tanjungbalai menuju Tanjungbalai EMAS," ujar Wali Kota Mahyaruddin Salim.

Pada penutupan PRSU ke-50, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya juga menyerahkan penghargaan kepada para sponsor, memberikan tali asih dan uang pembinaan kepada para pemenang, serta menyerahkan penghargaan untuk Paviliun Terbaik Pilihan Pengunjung, Paviliun Terbaik Pilihan Penyelenggara, Penampil Terbaik Panggung Budaya, dan para juara berbagai kompetisi yang digelar selama PRSU berlangsung.

Acara penutupan turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para konsul dan konsul jenderal negara sahabat, bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, perwakilan BUMN dan BUMD, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.* (ad)

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan Rianto menghadiri kegiatan Penanaman Jagung Ketahanan Pangan (Ketapang) yang digelar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku di lahan Air Joman, Kabupaten Asahan, bekas HGU PT BSP, Rabu, 5 Agustus 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Wagub Sumut: Sinergi Pemerintah dan Apoteker Jadi Kunci Hadapi Tantangan Kesehatan Global

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara Jalu Yuswa Panjang mengatakan kunjungannya bertujuan meninjau lahan yang telah dipersiapkan sebagai lokasi pembangunan Lapas Minimum Security Asahan.

Sebelum pembangunan dimulai, lahan tersebut dimanfaatkan untuk program penanaman jagung sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan sekaligus menjadi sarana pembinaan bagi warga binaan.

"Melalui program ini, warga binaan yang telah memenuhi asesmen dan akan segera bebas akan diberikan edukasi serta keterampilan bercocok tanam. Dengan demikian, mereka memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan ketika kembali ke tengah masyarakat," ujarnya.

Menurut Jalu, pemanfaatan lahan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebelum nantinya dibangun Lapas Minimum Security Asahan.

"Kami ingin lahan ini benar-benar hidup dan memberikan manfaat sebelum pembangunan Lapas Minimum Security Asahan dilaksanakan," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut.

Menurut dia, penanaman jagung tidak hanya mendukung program ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan ketika kembali ke masyarakat.

Rianto menjelaskan kegiatan penanaman jagung kali ini merupakan periode kedua.

Sebelumnya, program serupa telah dilaksanakan di lahan seluas 5,5 hektare dengan hasil yang dinilai cukup memuaskan.

"Kami mendukung dan mensuport penuh kegiatan ini. Program ini sangat baik karena selain mendukung ketahanan pangan, juga memberikan edukasi kepada warga binaan yang telah memenuhi asesmen sehingga saat mereka bebas, khususnya warga Asahan, mereka memiliki keterampilan bercocok tanam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup," ujar Rianto.

Ia berharap keterampilan yang diperoleh selama mengikuti program tersebut dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk memulai kehidupan baru sehingga tidak kembali melakukan pelanggaran hukum.

"Ketika keluar dari sini mereka membawa ilmu bercocok tanam. Harapan kita, mereka dapat mandiri dan tidak lagi menjadi warga binaan. Program ini sangat luar biasa. Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, kami mengucapkan terima kasih dan berharap program ini dapat terus berlanjut," pungkasnya.

Sebelum acara berakhir, Wakil Bupati Asahan bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara, Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku, dan para tamu undangan melakukan penanaman bibit jagung secara simbolis sebagai tanda dimulainya program penanaman jagung ketahanan pangan di lokasi tersebut.* (ad)

MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan profesi kefarmasian dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan global yang semakin kompleks.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Baca Juga:

• Pemko Medan Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026, Perkuat Keterbukaan Informasi dan Cegah Sengketa Publik

Surya mengatakan, dunia kesehatan saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ancaman penyakit menular, resistensi antimikroba, dampak perubahan iklim, hingga pesatnya perkembangan teknologi kesehatan.

Menurut dia, berbagai persoalan tersebut membutuhkan kerja sama lintas profesi dan lintas sektor agar solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Sinergi dibangun melalui forum ilmiah seperti ini kemudian melahirkan gagasan, inovasi serta rekomendasi untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan saat ini atau di masa depan," kata Surya.

Melalui PIT IAI 2026, Surya berharap kompetensi para apoteker di Indonesia terus meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang semakin baik kepada masyarakat.

"Apoteker salah satu garda terdepan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan berorientasi keselamatan pasien, karena itu kompetensi, integritas dan profesionalisme kalian perlu terus ditingkatkan," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengikuti kegiatan secara virtual menyampaikan pemerintah menargetkan peningkatan rata-rata usia harapan hidup masyarakat Indonesia menjadi 76 tahun pada 2029.

Saat ini, rata-rata usia harapan hidup masyarakat Indonesia telah meningkat menjadi 74 tahun.

Menurut Budi, target tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan usia harapan hidup, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat.

Karena itu, sinergi antara pemerintah dan profesi kefarmasian menjadi faktor penting untuk mencapainya.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), Lilik Yusuf Indrajaya, berharap Kongres dan PIT IAI 2026 menjadi momentum bagi para apoteker dari seluruh Indonesia untuk memperkuat kompetensi sekaligus memperluas wawasan di bidang kefarmasian.

Selama kegiatan yang berlangsung pada 6–8 Agustus 2026, peserta mengikuti berbagai seminar dan diskusi ilmiah yang membahas perkembangan dunia farmasi, baik dari sisi akademik maupun praktik profesi.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Beberkan Tiga Mesin Penggerak Pembangunan Nias, BNKP Siap Dukung

"Sebagai organisasi, IAI akan selalu berupaya meningkatkan kompetensi anggotanya, kesejahteraan, perlindungan dan menyajikan kajian dari sisi akademik dan praktisi, kami berharap bisa terus meningkat dan mendapat dukungan dari semua pihak," kata Lilik.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala BPOM Taruna Ikrar, jajaran Pengurus Pusat IAI, Ketua IAI Sumatera Utara Agustama, pengurus IAI kabupaten/kota se-Sumatera Utara, perwakilan apoteker dari berbagai daerah di Indonesia, serta para praktisi dan akademisi farmasi.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik sekaligus meminimalkan potensi sengketa informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Rakyat dan Petani Jadi Korban, Pengamat Desak Evaluasi Total TAPA Aceh

Acara tersebut menghadirkan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Abdul Harris Nasution dan Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane sebagai narasumber.

Pesertanya terdiri dari sekretaris perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga perusahaan daerah.

Dalam sambutannya, Erfin Fahrurrazi menegaskan bahwa seluruh kegiatan pemerintah, terutama yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menggunakan uang masyarakat.

Karena itu, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari akuntabilitas pemerintah.

"Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan informasi. Namun kita juga harus memahami kriteria dan batasan informasi. Jangan sampai timbul persepsi subjektif dari pengelola yang justru memicu sengketa informasi publik," kata Erfin Fahrurrazi.

Menurut Erfin, Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 memberikan pedoman yang jelas mengenai informasi yang dapat dibuka kepada publik maupun informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Seluruh proses telah diatur dalam regulasi yang jelas. Jangan sampai semangat keterbukaan informasi ini salah dipahami, baik oleh kita selaku pengelola maupun oleh masyarakat selaku pemohon informasi," ujar Erfin Fahrurrazi.

Ia juga mendorong percepatan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hingga ke tingkat kelurahan agar pelayanan informasi kepada masyarakat semakin optimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane mengimbau seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan untuk memperkuat koordinasi serta merespons setiap permintaan informasi publik secara cepat, baik yang datang dari masyarakat, media, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Menurut Arrahmaan, langkah tersebut penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus mempertahankan predikat Kota Informatif yang telah diraih Kota Medan selama lima tahun berturut-turut di tingkat Provinsi Sumatera Utara.

"Ini bukan tentang kita atau jabatan kita, tetapi tentang kinerja Pemko dan Wali Kota Medan. Jangan sampai kekhawatiran yang tidak perlu membuat kita takut membuka data, sehingga penilaian daerah kita justru menurun," ujar Arrahmaan Pane.

Ia menjelaskan, Dinas Kominfo Kota Medan saat ini sedang memetakan data dan membentuk tim khusus di setiap unit kerja untuk memilah informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan sesuai aturan.

Selain itu, Dinas Kominfo juga berkomitmen memberikan pendampingan apabila terjadi sengketa informasi, mulai dari proses koordinasi hingga penanganan teknis di Komisi Informasi.

"Sinergi dan komunikasi adalah kunci. Begitu ada permintaan data atau dinamika di lapangan, segera koordinasikan dengan Dinas Kominfo. Kita cari solusinya bersama agar keterbukaan informasi publik di Kota Medan tetap berjalan transparan, akuntabel, dan terproteksi sesuai regulasi," tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Abdul Harris Nasution menjelaskan bahwa implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 masih menghadapi sejumlah tantangan.

Menurut dia, jika regulasi tersebut tidak dipahami secara menyeluruh, potensi sengketa informasi antara badan publik dan insan pers dapat meningkat.

"Maka dari itu dibutuhkan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing instansi pemerintah," ucap Abdul Harris.

Dalam paparannya, Abdul Harris juga menjelaskan jenis informasi yang dapat disampaikan kepada publik serta informasi yang harus melalui mekanisme uji konsekuensi sebelum dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.* (ad)

Ketiga saksi tersebut di antaranya Rizal (mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai), Sisprian Subiaksono (mantan Kasubdit Intelijen Direktorat P2 Direktorat Jenderal Bea Cukai), dan Orlando Hamonangan (mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai). Ketiga saksi tersebut juga merupakan terdakwa dalam pokok perkara.

Baca Juga:

• Praperadilan Ditolak, KPK Periksa Rudy Tanoe sebagai Tersangka Kasus Korupsi Bansos 2020

"Ketiga saksi hadir. Para saksi dimintai keterangan terkait mekanisme importasi barang," ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Selain mekanisme importasi barang, penyidik juga mendalami ketiganya tentang praktik dugaan suap yang kerap terjadi dalam importasi barang.

"Selain itu, penyidik juga mendalami soal dugaan praktik suap pada proses importasi tersebut," kata dia.

Sebagai informasi, pemilik Blueray Cargo, John Field, dinyatakan bersalah dalam kasus suap terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dia dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh majelis hakim.

Dalam perkara yang sama, Manajer Operasional Blueray Cargo Deddy Kurniawan Sukolo dan Ketua Tim Dokumen Blueray Cargo Andri juga dinyatakan bersalah. Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar Rp61,7 miliar kepada sejumlah pejabat Bea Cukai sepanjang Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain itu, para terdakwa juga memberikan fasilitas hiburan dengan nilai mencapai Rp1,4 miliar.

Dalam amar putusannya, hakim juga menyebut John Field memberikan uang sebesar Rp30 miliar kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congor. Dengan adanya temuan tersebut, total nilai pemberian yang disebut dalam perkara ini mencapai Rp91,7 miliar.* (in/dh)

Workshop tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama PWI dan AFPI dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta mendukung pemberantasan pinjaman online ilegal yang masih merugikan banyak masyarakat.

Baca Juga:

• PWI Pusat dan AFPI Gelar Workshop Jurnalistik, Bahas Pindar dan Perkuat Literasi Keuangan

"Kita masih mendengar dan melihat berbagai kasus masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal. Mereka sering kali terjebak bunga sangat tinggi, ditagih secara tidak beretika, diintimidasi bahkan diteror," ujar Munir.

Menurutnya, dampak pinjol ilegal tidak hanya berupa beban utang yang tinggi, tetapi juga mencakup praktik penagihan yang melanggar etika, intimidasi, penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi, penipuan digital, hingga persoalan sosial yang dialami korban beserta keluarganya.

Karena itu, Munir menilai masyarakat, termasuk insan pers, membutuhkan pemahaman yang benar mengenai perbedaan antara penyelenggara Pendanaan Daring (Pindar) yang legal dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan praktik pinjaman online ilegal.

Ia menegaskan pers memiliki peran strategis dalam membangun literasi keuangan nasional. Selain menyampaikan informasi, media juga memiliki fungsi edukasi dan kontrol sosial bagi masyarakat.

"Dalam konteks industri keuangan digital, wartawan dituntut mampu menjelaskan persoalan yang cukup kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat," katanya.

Munir menambahkan, pemberitaan mengenai Pendanaan Daring seharusnya tidak hanya berfokus pada kasus maupun kontroversi. Media juga perlu menghadirkan informasi mengenai mekanisme Pindar, manfaat bagi masyarakat dan UMKM, regulasi yang berlaku, perlindungan konsumen, hingga cara menghindari jebakan pinjaman online ilegal.

Sementara itu, Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, mengatakan peningkatan literasi keuangan tidak dapat dilakukan oleh industri secara sendiri. Menurutnya, media menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat.

"Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat membedakan layanan Pindar yang legal dan diawasi regulator dengan praktik pinjol ilegal yang merugikan," ujarnya.

Workshop tersebut menghadirkan narasumber dari regulator, industri, dan organisasi profesi untuk memperkuat pemahaman wartawan mengenai industri Pendanaan Daring, perlindungan konsumen, serta pentingnya peningkatan literasi keuangan di Indonesia.

Di akhir kegiatan, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Adief Razali, mengapresiasi kolaborasi antara PWI dan AFPI dalam memperkuat edukasi keuangan masyarakat.

Menurut Adief, sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menjadi korban pinjaman online ilegal sekaligus memperkuat ekosistem jasa keuangan yang sehat di Indonesia.

Rangkaian workshop ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PWI Pusat dan AFPI sebagai bentuk komitmen kedua organisasi dalam memperkuat kerja sama peningkatan literasi keuangan melalui edukasi dan penyebarluasan informasi mengenai Pendanaan Daring (Pindar) yang legal, aman, dan bertanggung jawab.* (dh)