JAKARTA — Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) rawan diselewengkan.

Ia menyampaikan pandangan tersebut setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq, bersama lima orang lainnya sebagai tersangka.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong Mahasiswa Jadi Penggerak Transformasi Digital yang Aman dan Beretika

Menurut dia, sistem penerimaan mahasiswa melalui jalur tersebut memiliki pola yang berbeda-beda di setiap PTN sehingga membuka celah terjadinya penyimpangan.

"Saya melihat jalur mandiri ini rawan diselewengkan dan dimanipulasi sehingga ke depan jalur mandiri dihentikan dan ditransformasikan dengan tata kelola yang baik," ujar Didik melalui keterangan tertulis, Sabtu (22/8/2026).

Menurut Didik, kasus yang menjerat Rektor Unsoed dan sejumlah pejabat kampus tersebut merupakan gambaran dari persoalan yang lebih luas dalam sistem penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

Ia menyebut jalur mandiri memiliki banyak versi dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing PTN.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat pengawasan terhadap sistem penerimaan mahasiswa menjadi tidak mudah.

Didik mengatakan praktik penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan pendanaan perguruan tinggi.

Menurut dia, keterbatasan anggaran pendidikan membuat perguruan tinggi mencari sumber pendanaan tambahan melalui penerimaan mahasiswa baru.

"Akhinya membabi-buta mengeruk mahasiswa baru dalam jumlah yang sangat tidak patut," imbuhnya.

Didik berpandangan PTN perlu dikembalikan kepada peran dan fungsi dasarnya sebagai lembaga pemerintah.

Ia juga menyinggung amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan.

"UUD 1945 sudah menyediakan 20 persen anggaran untuk pendidikan yang berarti ada dana Rp600 triliun-Rp700 triliun. Jadi, jangan mengais-ngais lagi dana dari masyarakat melalui mahasiswa baru sebanyak-banyaknya," ucapnya.

Ia menilai kebebasan yang diberikan kepada PTN dalam mengelola penerimaan mahasiswa jalur mandiri selama ini sudah terlalu luas.

Menurut dia, sejumlah PTN bahkan memiliki banyak jalur mandiri dan menerima mahasiswa dalam jumlah sangat besar setiap tahun.

Didik menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan pengumpulan dana dari masyarakat.

Ia memperkirakan jumlah mahasiswa baru di seluruh PTN mencapai sekitar 700 ribu orang.

"Dengan mahasiswa baru dalam jumlah yang besar tersebut, jumlah dana yang beredar mencapai triliunan rupiah. Jika pengelolaan tercecer di banyak PTN dan dikelola secara amatiran, maka peluang dan tindakan penyelewengannya sangat besar," ungkap Didik.

"Ini memerlukan perubahan atau perbaikan tata kelola secara karena merugikan masyarakat," lanjutnya.

Didik yang pernah menjabat Ketua MWA IPB periode 2007-2012 mengatakan sistem penerimaan mahasiswa jalur mandiri di puluhan PTN akan sulit dikontrol jika tidak memiliki tata kelola yang seragam dan pengawasan yang kuat.

Karena itu, ia mengusulkan perbaikan tata kelola melalui sistem penerimaan yang lebih sederhana.

Pengelolaannya, kata dia, dapat dilakukan secara regional tetapi tetap berada dalam pengawasan Kementerian Pendidikan Tinggi.

Didik juga meminta pemerintah melakukan audit investigasi terhadap pelaksanaan penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri yang selama ini telah berjalan.

"Karena jalur ini banyak sisi gelapnya. Untuk pelaksanaan audit investigasi perlu, sebagai contoh mulai dari PTN yang menerima mahasiswa baru dalam jumlah besar," katanya.

KPK sebelumnya menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unsoed.

Mereka adalah Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta, yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.

Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis, 20 Agustus 2026.

KPK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan sebelum mengumumkan penetapan enam tersangka.

Para tersangka telah ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026.

Mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Kasus tersebut menjadi sorotan karena berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri dan dugaan penggunaan kewenangan dalam menentukan calon mahasiswa yang dapat diterima di perguruan tinggi.* (cn/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa, tidak hanya menjadi pengguna teknologi.

Mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi penggerak transformasi digital yang aman, beretika, dan bertanggung jawab.

Baca Juga:

• Bulog Cabang Medan Salurkan 21 Juta Kilogram Beras Bantuan Pangan Tahap II

Kegiatan tersebut mengangkat tema "Hukum di Era Digital: Menangani Cyber Crime, Data Breach & Penipuan Online."

Tema ini dinilai relevan dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat sekaligus membawa tantangan baru bagi masyarakat.

Kemudahan teknologi digital, menurut Pemprov Sumut, harus diimbangi dengan kesadaran terhadap keamanan data, kejahatan siber, dan berbagai modus penipuan di ruang digital.

Bobby yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Harahap melalui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Porman Mahulae mengatakan generasi muda perlu memiliki kemampuan lebih dari sekadar menggunakan teknologi.

"Generasi muda tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi. Mahasiswa harus menjadi generasi yang memahami teknologi, memiliki etika digital, sadar terhadap keamanan data, dan mampu menciptakan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Bobby, perkembangan teknologi digital membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai kemampuan teknis.

Pengguna teknologi juga perlu memiliki tanggung jawab serta memahami dampak dari setiap aktivitas di ruang digital.

Karena itu, perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan dinilai memiliki peran penting dalam membangun literasi digital dan budaya penggunaan teknologi yang sehat.

Pemprov Sumut juga mengapresiasi PERMIKOMNAS Wilayah I Aceh-Sumut yang dinilai konsisten menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jejaring, dan bertukar gagasan mengenai teknologi informasi dan komputer.

Bobby berharap seminar tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan gagasan yang dapat diterapkan di masyarakat.

Mahasiswa juga diharapkan mengambil peran dalam pembangunan daerah dan nasional melalui inovasi teknologi.

"Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri dan mahasiswa sangat penting untuk membangun ekosistem digital yang aman, inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Dekan Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Dharmawangsa, Zulham, turut mengapresiasi pelaksanaan Dies Natalis dan Seminar IT Nasional tersebut.

Menurut dia, kegiatan seperti ini dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan sekaligus memperkuat hubungan antarmahasiswa dan perguruan tinggi.

Zulham berharap kegiatan serupa dapat diselenggarakan dengan cakupan yang lebih luas dan kualitas yang semakin baik.

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ke depan, tentu kita berharap pelaksanaannya dapat dikemas lebih baik lagi, semakin berkualitas, dan yang tidak kalah penting dapat mengangkat nama masing-masing almamater," ujar Zulham.

Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan semakin memahami perkembangan teknologi sekaligus tantangan hukum yang muncul di ruang digital.

Pemprov Sumut menilai generasi muda perlu dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang inovatif, kritis, dan bertanggung jawab.

Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri, dan organisasi mahasiswa juga diharapkan terus diperkuat untuk membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.* (ad)

MEDAN — Tim Khusus (Timsus) JCS bersama Unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan mengamankan seorang remaja yang diduga merupakan pemilik sekaligus pengelola akun Instagram geng motor @Simplelife._mandala.

Remaja berinisial Johanes Rajaguguk (16) itu diamankan karena akun tersebut kerap mengunggah video aksi kelompok geng motor yang memperlihatkan senjata tajam jenis celurit di jalanan Kota Medan.

Baca Juga:

• Bulog Cabang Medan Salurkan 21 Juta Kilogram Beras Bantuan Pangan Tahap II

Penangkapan dilakukan pada Jumat, 21 Agustus 2026, sekitar pukul 05.00 WIB.

Kanit Resmob Polrestabes Medan Iptu Ramadhani Bimo Setiadi memimpin langsung operasi tersebut.

Johanes diamankan di kediamannya di Jalan Gg. Mahoni 16, Marindal Dua, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Polisi menyebut penangkapan berlangsung tanpa perlawanan.

Dalam penggeledahan di lokasi, polisi menemukan sejumlah barang yang disebut berkaitan dengan aktivitas akun Instagram tersebut.

Barang bukti yang diamankan antara lain satu bilah senjata tajam jenis celurit yang diakui milik pelaku, satu bendera kelompok, serta dua unit telepon genggam merek Realme dan Infinix.

Polisi juga mengamankan satu helm berwarna abu-abu dan masker kain.

Dua telepon genggam tersebut diduga digunakan untuk mengoperasikan akun Instagram @Simplelife._mandala.

Berdasarkan pemeriksaan awal, kelompok tersebut menyebut dirinya Simple Life Mandala.

Polisi menyebut kelompok itu memiliki titik kumpul atau basecamp di kawasan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Kanit Resmob Iptu Ramadhani Bimo Setiadi mengatakan Johanes diduga memiliki sejumlah peran dalam kelompok tersebut.

"Pelaku Johanes berperan sebagai admin akun media sosial, penggerak massa, provokator aksi jalanan, sekaligus pembawa celurit panjang dalam video-video yang viral dan meresahkan warga Kota Medan", tegas Iptu Ramadhani Bimo Setiadi, Sabtu (22/08/2026).

Polisi selanjutnya membawa Johanes bersama seluruh barang bukti ke Mako Polrestabes Medan.

Penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengetahui aktivitas kelompok tersebut serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Proses hukum terhadap pelaku dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.* (ad)

MEDAN — Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) tahap II kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Bantuan tersebut diberikan untuk tiga bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.

Baca Juga:

• Usai dari Kalbar, Prabowo Cek Penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah

Kepala Bulog Cabang Medan Lutfillah Barus mengatakan setiap penerima manfaat memperoleh 30 kilogram beras kualitas medium.

Jumlah tersebut merupakan alokasi 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan.

Penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah.

"Bantuan pangan ini bertujuan meringankan beban pengeluaran keluarga berpendapatan rendah, menjaga daya beli masyarakat, serta mengendalikan gejolak harga dan inflasi pangan," kata Lutfi setelah penyaluran bantuan pangan secara simbolis di Kelurahan Tambangan Hulu, Kota Tebing Tinggi, Selasa.

Lutfi mengatakan penerima bantuan pangan beras tersebar di enam wilayah kerja Bulog Cabang Medan.

Kota Medan menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 203.238 PBP.

Berikutnya Kabupaten Deli Serdang sebanyak 175.052 PBP, Kabupaten Langkat 171.519 PBP, Kabupaten Serdang Bedagai 94.840 PBP, Kota Binjai 33.920 PBP, dan Kota Tebing Tinggi sebanyak 23.929 PBP.

Dengan demikian, total penerima bantuan pangan pada tahap kedua mencapai 702.498 PBP.

Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan penyaluran tahap pertama.

Pada tahap pertama, Bulog Cabang Medan menyalurkan bantuan kepada 712.072 PBP.

Perubahan jumlah penerima tersebut mengacu pada kebijakan pemerintah pusat melalui pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Lutfi menegaskan beras yang disalurkan kepada masyarakat merupakan beras kualitas medium yang aman dan layak dikonsumsi.

Menurut dia, bantuan pangan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Selain meringankan beban pengeluaran rumah tangga, penyaluran CBP juga diharapkan membantu menjaga ketahanan pangan keluarga dan mengendalikan pergerakan harga beras di wilayah kerja Bulog Cabang Medan.

Program bantuan pangan ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.* (ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menetapkan orang tua calon mahasiswa baru (maba) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, keputusan tersebut berkaitan dengan konstruksi perkara, terutama mengenai adanya relasi kuasa dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Tiga Klaster Kasus Rektor Unsoed, Ada Dugaan Pemerasan hingga Tawar-menawar Mahar

Namun, KPK melihat adanya kewenangan yang berada di pihak penyelenggara penerimaan mahasiswa baru.

"Untuk unsur pemerasan tadi memang peristiwanya memang agak samar-samar dengan peristiwa suap begitu. Tapi karena ada relasi kuasa dan otoritas yang menjadi titik beratnya adalah sistem penerimaan ini kan ada yang punya kewenangan begitu, ada yang mengotorisasi," kata Taufik dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2026) malam.

Ia menjelaskan, dalam sistem penerimaan tersebut terdapat mekanisme persetujuan atau approval yang berada di tangan pihak yang memiliki kewenangan.

Kondisi tersebut dinilai dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

"Tadi kan ada sistem untuk memberikan kode persetujuan atau klik. Nah, ketika klik itu dipegang oleh suatu otoritas yang punya kewenangan penuh gitu, ini kan bisa muncul abuse of power," sambungnya.

Dalam klaster pertama, KPK mengungkap adanya permintaan uang sebesar Rp 650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsoed pada 2026.

Taufik mengatakan orang tua calon mahasiswa tersebut kemudian berupaya memenuhi permintaan uang karena memiliki keinginan agar anaknya dapat masuk ke fakultas tersebut.

"Nah, abuse of power ini kemudian yang memang diartikan ke bawah, ke staf-staf, diminta ke orang tua, sehingga orang tua mana kemudian yang memang punya niat untuk anaknya memasukkan ke universitas Unsoed itu untuk akan berupaya semaksimal mungkin gitu," ujarnya.

Menurut Taufik, posisi orang tua calon mahasiswa tidak seimbang dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru.

"Sehingga itu dikonstruksikan sebagai pemerasan karena tidak ada upaya yang memang bisa seimbang untuk mengimbangi atau sebagai penyeimbang dari sistem penerimaan mahasiswa baru yang memang otoritasnya hanya dimiliki oleh Rektor gitu di universitas tersebut," katanya.

Namun, calon mahasiswa yang telah dibayarkan uangnya tersebut ternyata tidak lulus seleksi.

Uang Rp 650 juta yang telah diberikan kemudian menjadi persoalan karena disebut telah digunakan.

Selain pemerasan, KPK menemukan dua klaster lain dalam kasus penerimaan mahasiswa baru Unsoed.

Klaster kedua berkaitan dengan dugaan gratifikasi dalam proses seleksi mahasiswa baru tahun 2025-2026 dengan nilai sedikitnya Rp 680 juta.

Taufik mengatakan KPK menggunakan pasal gratifikasi karena tidak menemukan adanya kesepakatan antara pemberi uang dengan pihak penyelenggara untuk memasukkan calon mahasiswa ke Unsoed.

"Di klaster yang kedua itu kita konstruksikan pasalnya pasal gratifikasi, karena kalau hanya ada seorang penyelenggara negara yang kemudian menjalankan tugas negaranya normal begitu, kemudian karena ada prestasi yang dianggap oleh si klien, atau dalam hal ini mahasiswa baru atau orang tua merasa anaknya sudah lulus, mengucapkan terima kasih, itu kan sebetulnya relasi kuasanya kan hanya dari sisi si mahasiswanya, dari orang tuanya, hanya mengucapkan ucapan terima kasih," ujarnya.

Sementara klaster ketiga berkaitan dengan tawar-menawar mahar dalam penerimaan mahasiswa baru.

Dalam perkara ini, KPK menyebut terdapat uang yang dikumpulkan dari calon mahasiswa baru dengan total mencapai Rp 1,12 miliar.

KPK menyatakan klaster kedua dan ketiga dikonstruksikan sebagai gratifikasi karena tidak menemukan adanya kesepakatan untuk meloloskan calon mahasiswa tertentu.

"Itu makanya kita konstruksikan pasal gratifikasi khusus kepada yang klaster kedua dan ketiga. Karena memang tidak ada unsur atau permufakatan jahat terkait kesepakatan apakah ini bisa dilakukan upaya-upaya untuk memasukkan anaknya ke Unsoed," ujarnya.

"Jadi hanya memang hanya ada pungutan kemudian ketika itu dinyatakan lulus kemudian pihak orang tua memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk uang tadi," imbuhnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Akhmad Sodiq selaku Rektor Unsoed, Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III Unsoed, dan Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed.

Tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK menyebut dugaan tindak pidana korupsi tersebut berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri Unsoed.

Tiga klaster yang diungkap KPK meliputi dugaan pemerasan Rp 650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran, dugaan gratifikasi Rp 680 juta dalam seleksi mahasiswa baru, serta pengumpulan uang dari calon mahasiswa baru yang disebut mencapai Rp 1,12 miliar.* (d/ad)

PALANGKARAYA — Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah setelah meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Prabowo tiba di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sekitar pukul 15.25 WIB.

Baca Juga:

• Kabut Asap Karhutla Kalimantan Terbang ke Malaysia, 591 Sekolah Sarawak Terpaksa Ditutup

Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah dan aparat keamanan.

Di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Dedi Prasetyo, Kepala Badan Intelijen Negara Herindra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak.

Sejumlah pejabat daerah juga turut mengikuti rapat koordinasi tersebut.

"Hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 setelah tadi dari posko di Kalimantan Barat di sini di Posko Aju Kalimantan Tengah Palangkaraya telah hadir beberapa menteri Kepala Staf Angkatan Darat, Wakapolri, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Kalteng," kata Teddy membuka rapat.

Kunjungan Prabowo ke Palangkaraya merupakan rangkaian peninjauan penanganan karhutla di Pulau Kalimantan.

Sebelumnya, Prabowo menggelar rapat di Posko Satgas Udara, Lanud Supadio, Kalimantan Barat.

Dalam rapat tersebut, Prabowo mengatakan kedatangannya ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi penanganan karhutla.

"Baik terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata," kata Prabowo membuka rapat, Sabtu (22/8/2026).

Prabowo kemudian meminta laporan mengenai perkembangan terbaru penanganan kebakaran hutan dan lahan kepada pejabat yang hadir.

"Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi?" ujarnya.

Peninjauan langsung tersebut dilakukan ketika karhutla masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Kalimantan.

Pemerintah sebelumnya telah mengerahkan berbagai unsur untuk melakukan pemantauan, pemadaman, pendinginan, serta pencegahan agar kebakaran tidak meluas.

Dengan melanjutkan kunjungan ke Kalimantan Tengah, Prabowo ingin memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur penanggulangan bencana berjalan di lapangan.* (d/ad)

JAKARTA — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan, Indonesia, berdampak hingga ke Sarawak, Malaysia.

Pihak berwenang Malaysia menutup sementara hampir 600 sekolah karena kualitas udara memburuk.

Baca Juga:

• TNI Siagakan 66.510 Personel untuk Tangani Karhutla di Indonesia

Kebijakan itu diterapkan di Kuching, Samarahan, Serian, Sri Aman, dan Betong untuk mengantisipasi dampak kesehatan terhadap siswa.

"Berlaku efektif mulai 20 hingga 21 Agustus 2026. Penutupan ini melibatkan 509 sekolah dasar dengan 107.590 siswa dan 82 sekolah menengah dengan 89.733 siswa," demikian pernyataan JPN Sarawak, Kamis, 20 Agustus 2026.

Dengan demikian, penutupan tersebut mencakup 591 sekolah dengan total 197.323 siswa.

Distrik Serian menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah. Wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat, Indonesia.

Berdasarkan data Sistem Pengelolaan Indeks Pencemaran Udara Malaysia (APIMS), indeks pencemaran udara atau API di Serian mencapai 191 dan masuk kategori tidak sehat.

Sejumlah wilayah lain di Sarawak juga mencatat kualitas udara tidak sehat. API di Kuching tercatat 181, Samarahan 178, Sri Aman 174, dan Sarikei 171.

Sementara itu, Sibu mencatat API 160. Samalaju, Bintulu, dan Mukah masing-masing berada di angka 156, sedangkan Miri mencapai 151.

Sehari sebelumnya, API Serian bahkan sempat mencapai 239 yang masuk kategori sangat tidak sehat.

Dalam sistem pengukuran Malaysia, API 0-50 dikategorikan baik, 51-100 sedang, 101-200 tidak sehat, 201-300 sangat tidak sehat, sedangkan angka di atas 300 masuk kategori berbahaya.

Aktivitas kebakaran di Kalimantan juga terpantau melalui sistem satelit Fire Information for Resource Management System (FIRMS) milik NASA.

Pada Kamis, 20 Agustus 2026, titik panas terlihat cukup padat, terutama di wilayah Indonesia yang berdekatan dengan perbatasan Sarawak.

Kabut asap lintas batas bukan persoalan baru bagi kawasan Asia Tenggara.

Fenomena tersebut kerap memburuk ketika musim kemarau, terutama saat kebakaran hutan dan lahan gambut menghasilkan asap dalam jumlah besar.

Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia Arthur Joseph Kurup mengatakan pemerintah Malaysia terus memantau kondisi kabut asap di Sarawak dan sejumlah wilayah Semenanjung Malaysia sejak 8 Agustus.

Kurup juga mengatakan Malaysia telah berkoordinasi dengan Indonesia untuk menangani titik panas.

Menurut dia, berdasarkan Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas atau ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), status Siaga Tingkat 2 telah diaktifkan sejak 3 Agustus.

"Negara-negara anggota diwajibkan menyampaikan laporan harian mengenai langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan," ujar Kurup seperti dikutip harian New Straits Times.

Persoalan kabut asap kali ini terjadi ketika aktivitas karhutla masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan.

Pemantauan satelit NASA-NOAA pada 21 Agustus 2026 mencatat 1.842 titik panas dengan tingkat kepadatan tinggi di lima provinsi di Kalimantan.

Kalimantan Tengah mencatat jumlah titik panas terbanyak dengan 976 titik.

Berikutnya Kalimantan Barat dengan 489 titik, Kalimantan Timur 237 titik, Kalimantan Selatan 125 titik, dan Kalimantan Utara 15 titik.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga mencatat sejumlah kejadian karhutla di Kalimantan Timur.

Di Kabupaten Paser, kebakaran terjadi di Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Batu Engau dengan luas lahan terbakar mencapai 25,29 hektare.

Karhutla juga terjadi di enam kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada 19 Agustus 2026, luas lahan yang terbakar di wilayah tersebut mencapai 49,55 hektare.

Di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, kebakaran dilaporkan terjadi sejak 13 Agustus 2026 di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor.

Sedikitnya empat hektare lahan terbakar.

BNPB telah mengerahkan 39 unit pesawat dan helikopter untuk mendukung penanganan karhutla.

Armada tersebut digunakan untuk operasi modifikasi cuaca, pemadaman melalui water bombing, hingga patroli udara.

Operasi dilakukan di sejumlah wilayah, antara lain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Di Kalimantan Barat, satgas udara diperkuat dua unit helikopter patroli, satu unit untuk operasi modifikasi cuaca, serta lima unit water bombing.

Sementara di Kalimantan Tengah terdapat satu helikopter patroli, satu unit operasi modifikasi cuaca, dan empat unit water bombing.

Upaya serupa juga dilakukan di Kalimantan Selatan dengan satu helikopter patroli, satu unit operasi modifikasi cuaca, dan tiga unit water bombing.

Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti sebaran titik panas di kawasan konsesi perusahaan.

Berdasarkan analisis Walhi, sejak 1 Januari hingga 27 Juli 2026 terdapat 118.420 titik panas di seluruh Indonesia.

Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik panas tertinggi, yakni 17.236 titik. Luas indikatif karhutla di provinsi tersebut mencapai 28.680 hektare.

Secara keseluruhan, Pulau Kalimantan mencatat 34.262 titik panas dengan luas indikatif karhutla mencapai 33.837 hektare.

Walhi juga menemukan 25.524 titik panas atau sekitar 74 persen dari total titik panas di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan.

Dari jumlah tersebut, 10.739 titik panas berada di dalam hak guna usaha perkebunan kelapa sawit, 7.880 titik panas berada di konsesi pertambangan, dan 6.905 titik panas berada di kawasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH.

Fenomena kabut asap yang kembali melintasi perbatasan Indonesia-Malaysia menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api.

Pencegahan kebakaran, pengawasan kawasan rawan, serta kerja sama lintas wilayah dan negara menjadi bagian penting untuk mencegah persoalan serupa kembali meluas.* (d/ad)

DELI SERDANG — Seorang penumpang ojek online atau ojol meninggal dunia setelah terjatuh dari sepeda motor yang ditumpanginya di Jalan Haji Anif, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Korban diduga meninggal setelah mengalami sakit saat dalam perjalanan.

Baca Juga:

• Kerap Disiksa Bibi, Dua Bocah di Dairi Kini Jalani Perawatan dan Trauma Healing

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 12.00 WIB, aparat kepolisian bersama warga terlihat mengevakuasi korban ke mobil ambulans.

Purnama Simanjuntak, salah seorang pengemudi ojol yang mengetahui kejadian tersebut, mengatakan pengemudi yang membawa korban tidak mengetahui bahwa penumpangnya sedang dalam kondisi sakit.

"Pengakuan dari driver, tidak tahu kalau korban dalam keadaan sakit. Driver ojek online mengantarkan penumpang tersebut, tiba-tiba korban mengeluh kepalanya pening dan sakit," ucap Purnama saat dikonfirmasi di lokasi kejadian.

Menurut Purnama, korban kemudian tiba-tiba terjatuh dari sepeda motor dan tersungkur ke tepi jalan. Korban selanjutnya dinyatakan meninggal dunia di lokasi.

"Iya meninggal, ada darah di kepala korban karena diduga jatuh dari sepeda motor dan kebentur," ucap Purnama.

Tidak lama setelah korban dinyatakan meninggal, istri dan sejumlah anggota keluarganya datang ke lokasi.

Menurut Purnama, istri korban mengatakan suaminya sedang mengalami demam.

"Demam dibilang ibu itu suaminya (korban). Kita usulkan korban untuk dibawa ke rumah sakit tapi keluarga bilang tidak dan korban dibawa ke rumah mereka. Istrinya sudah lama di sini nangis-nangis berserta adik dan keluarganya, bahkan mengatakan ikhlas atas kepergian korban," tambahnya.

Purnama mengatakan peristiwa tersebut membuat pengemudi ojol yang membawa korban mengalami syok.

Meski demikian, keluarga korban disebut tidak menyalahkan pengemudi atas kejadian tersebut.

"Makanya drivernya terdiam itu, bukan kesalahan driver juga karena memang sudah ada penyakit bawaannya korban. Makanya tadi, keluarga bilang ikhlas dan tidak berdampak terhadap driver maupun ojolnya," ungkapnya.

Seorang warga bernama Rian mengatakan dirinya awalnya melihat kerumunan warga di sekitar lokasi. Ia kemudian berhenti untuk mengetahui apa yang terjadi.

"Kebetulan saya lewat, saya lihat ramai sekali orang dan saya berhenti melihatnya. Kondisi korban sudah tidak bernyawa ketika dicek warga setempat," ucap Rian.

Peristiwa tersebut kemudian ditangani aparat kepolisian.

Korban selanjutnya dievakuasi dari lokasi menggunakan ambulans setelah keluarga datang dan memberikan keterangan terkait kondisi korban.

Catatan: Informasi mengenai korban diduga meninggal akibat sakit masih berdasarkan keterangan saksi dan keluarga.

Penyebab medis kematian tetap menjadi kewenangan pihak berwenang dan tenaga medis.* (d/ad)

TANJUNG JABUNG TIMUR — Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur mengamankan seorang terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Wahyu Ishadi bin Ishak, pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Wahyu diamankan sekitar pukul 18.00 WIB di kediamannya di Jalan Agung RT 001 RW 006, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Baca Juga:

• Jadi Tersangka Dugaan Penipuan dan Penggelapan, Ruben Onsu Angkat Bicara

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Pid.B/2025/PN Tjt tertanggal 28 Mei 2025, Wahyu dijatuhi hukuman penjara selama sembilan bulan.

Eksekusi tersebut juga dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor PRINT-325/L.5.18/Eoh.3/06/2025 tertanggal 20 Juni 2025.

Sebelumnya, Wahyu tidak ditahan selama proses persidangan.

Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dia tidak memenuhi panggilan untuk menjalani hukuman.

Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur kemudian menetapkan Wahyu sebagai DPO berdasarkan Surat Penetapan DPO Nomor R-57/L.5.18/Eku.3/06/2025.

Pengamanan dilakukan personel Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang dengan bantuan Unit Reskrim Polsek Nipah Panjang.

Saat diamankan, Wahyu disebut tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif. Proses penangkapan pun berlangsung aman dan kondusif.

Setelah diamankan, Wahyu dibawa ke Polsek Nipah Panjang untuk menjalani pemeriksaan sekaligus verifikasi identitas.

Sekitar pukul 21.00 WIB, Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tiba di Polsek Nipah Panjang.

Tim kemudian memastikan identitas Wahyu sesuai dengan terpidana yang tercatat dalam data DPO.

Setelah proses pemeriksaan selesai, Wahyu diberangkatkan menuju Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak untuk menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan.

Terpidana tiba di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sekitar pukul 00.30 WIB.

Setelah seluruh proses administrasi selesai, Wahyu secara resmi diserahkan kepada pihak lapas untuk menjalani masa pidananya.

Kejaksaan menyebut keberhasilan pengamanan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Nipah Panjang, dan Polsek Nipah Panjang.

Sinergi tersebut dilakukan dalam rangka pencarian, pengamanan, hingga pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana yang masuk dalam daftar pencarian.

Kajari Tanjung Jabung Timur mengatakan pengamanan DPO tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan.

Kajari juga menyampaikan bahwa tidak ada ruang bagi para DPO untuk menghindari proses hukum.

Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur akan terus melakukan pencarian dan pengamanan terhadap setiap DPO guna memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.* (ad)

CALANG — Polres Aceh Jaya menggelar upacara peringatan Hari Juang Polri Tahun 2026 pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Upacara berlangsung khidmat diikuti jajaran pejabat utama, perwira, bintara, serta seluruh personel Polres Aceh Jaya.

Baca Juga:

• Jadi Tersangka Dugaan Penipuan dan Penggelapan, Ruben Onsu Angkat Bicara

Sementara Kanit Tipidum Polres Aceh Jaya Ipda Zandi Erika bertindak sebagai komandan upacara.

Peringatan Hari Juang Polri menjadi momentum bagi jajaran Polres Aceh Jaya untuk mengenang kembali perjuangan para pendahulu kepolisian sekaligus memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat.

Hari Juang Polri yang diperingati setiap 21 Agustus memiliki akar sejarah dari peristiwa Proklamasi Polisi di Surabaya pada 21 Agustus 1945.

Ketika itu, Inspektur Polisi Kelas I Moehammad Jasin yang menjabat Komandan Polisi Istimewa Surabaya memimpin apel di Markas Polisi Istimewa dan membacakan Proklamasi Polisi.

Proklamasi tersebut menegaskan sikap kepolisian untuk berdiri bersama Republik Indonesia serta mengambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Peristiwa itu kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hari Juang Polri ditetapkan melalui Keputusan Kapolri Nomor Kep/95/I/2024 tentang Hari Juang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 22 Januari 2024.

Sementara tata pelaksanaan upacaranya diatur melalui Keputusan Kapolri Nomor KEP/1325/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024.

Kapolres Aceh Jaya AKBP Zulfa Renaldo mengatakan Hari Juang Polri tidak semestinya hanya diperingati sebagai kegiatan seremonial.

Menurut dia, momentum tersebut harus menjadi kesempatan bagi setiap anggota Polri untuk kembali memahami nilai perjuangan yang menjadi dasar pengabdian.

"Semangat perjuangan para pendahulu harus terus hidup dalam setiap pelaksanaan tugas. Jika dahulu para pejuang Polri mengabdikan diri untuk mempertahankan kemerdekaan, maka hari ini semangat tersebut kita lanjutkan melalui pelaksanaan tugas yang profesional, humanis serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Zulfa.

Ia mengatakan nilai keberanian, pengabdian, dan kesetiaan kepada bangsa yang diwariskan para pendahulu harus menjadi pedoman bagi personel Polri dalam menjalankan tugas.

Hal itu, kata Zulfa, termasuk dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.

Menurut dia, tantangan yang dihadapi Polri saat ini berbeda dengan situasi ketika perjuangan mempertahankan kemerdekaan berlangsung.

Namun, nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pendahulu tetap relevan untuk menjadi landasan dalam menjalankan tugas kepolisian.

Karena itu, ia berharap peringatan Hari Juang Polri 2026 tidak berhenti pada upacara.

Semangat tersebut harus diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari dan diwujudkan melalui pelayanan kepada masyarakat.

"Semangat Hari Juang Polri harus kita wujudkan dalam tindakan nyata. Polri harus terus hadir, dekat dengan masyarakat, mampu memberikan rasa aman, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat," tutupnya.* (ad)

PURWOKERTO — Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq, dan lima orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait penerimaan calon mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri.

KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Akhmad Sodiq pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Meski Masuk Lewat Jalur Bermasalah, KPK Pastikan Mahasiswa Unsoed Tak Perlu Was-was Soal Status Kuliahnya

Mereka adalah Akhmad Sodiq selaku Rektor Unsoed, Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III Unsoed, Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed, serta tiga pihak swasta, yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan perkara tersebut terbagi menjadi tiga klaster.

Ketiganya berkaitan dengan pemerasan dan gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

Klaster Pertama: Dugaan Pemerasan Rp650 Juta

Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap orang tua calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unsoed.

KPK menyebut pada Agustus 2026, Norman Arie Prayoga, selaku Wakil Rektor III, atas sepengetahuan Akhmad Sodiq, memerintahkan Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto untuk meminta uang sebesar Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa yang ingin anaknya lolos melalui jalur seleksi mandiri Fakultas Kedokteran.

"Keduanya selaku pihak swasta, diduga meminta uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai Rp 650 juta," jelas Taufik.

Permintaan tersebut kemudian dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa.

Namun, anak dari orang tua yang telah membayar uang tersebut justru tidak lulus seleksi.

Orang tua calon mahasiswa kemudian meminta uang Rp650 juta itu dikembalikan.

Namun, Dian dan Adhi disebut tidak mampu mengembalikannya karena uang tersebut telah digunakan.

"Jadi artinya uang yang tadi sudah diberikan oleh orang tua ini sudah dipakai oleh saudara DMW dan AW sendiri," imbuh Taufik.

Keduanya kemudian menyampaikan persoalan tersebut kepada Norman.

Menurut KPK, Norman atas izin Akhmad Sodiq kemudian meminjam uang kepada salah satu pihak swasta untuk mengembalikan dana tersebut.

Sebagai gantinya, Norman disebut menjanjikan pelunasan pinjaman melalui pencairan tiga paket proyek di lingkungan Unsoed.

Proyek tersebut berupa pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung.

"Untuk mengembalikan uang atas peminjaman kepada pihak swasta itu, NAP melalui DMW, AW, dan MYN selaku pihak swasta sekaligus keponakan ASO, menjanjikannya dengan membayar melalui pencairan 3 paket proyek di lingkungan Unsoed, yaitu pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung," tutur Taufik.

Klaster Kedua: Dugaan Gratifikasi Rp680 Juta

Klaster kedua berkaitan dengan dugaan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri untuk tahun akademik 2025 dan 2026.

KPK menyebut Akhmad Sodiq memberikan perintah kepada keponakannya, Mulyono, dengan kode tertentu agar tidak meminta uang di awal, tetapi menerima apabila diberikan.

"Pada seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 dan 2026 jalur mandiri, ASO memberikan perintah kepada MYN dengan kode 'jangan diminta di awal, jika dikasih bilang terima kasih'," ucap Taufik.

Atas sepengetahuan Sodiq, Mulyono diduga menerima uang yang dikategorikan KPK sebagai penerimaan lainnya atau gratifikasi dengan nilai sekurang-kurangnya Rp680 juta.

"Atas hal tersebut, MYN atas sepengetahuan ASO diduga melakukan penerimaan lainnya/gratifikasi berupa uang sekurang-kurangnya senilai Rp 680 juta," lanjutnya.

KPK juga menyebut Sodiq memerintahkan Mulyono menggunakan uang tersebut untuk membeli tiga bidang tanah yang kemudian diatasnamakan Mulyono.

Klaster Ketiga: Dugaan Tawar-menawar Mahar

Klaster ketiga berkaitan dengan dugaan tawar-menawar mahar dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri pada 2026.

KPK menyebut Eko Sumanto, selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed, berkomunikasi dengan salah satu pihak yang disebut sebagai pengepul calon mahasiswa baru.

Komunikasi tersebut dilakukan untuk melakukan negosiasi terkait uang yang harus dibayarkan calon mahasiswa agar dapat lolos melalui jalur mandiri.

"Bahwa pada periode yang sama (2026), diketahui Eko selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed berkomunikasi dengan salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru di Unsoed. Dalam komunikasi tersebut diketahui, Eko atas sepengetahuan Akhmad Sodiq melakukan 'tawar menawar mahar' dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur Mandiri," kata Taufik.

Kesepakatan mengenai nilai "mahar" kemudian tercapai.

Eko disebut menerima uang dengan total Rp1,12 miliar dari salah satu pihak pengepul calon mahasiswa baru pada periode 2025-2026.

"Setelah sepakat mengenai 'mahar' tersebut, Eko kemudian menerima uang dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru dengan total mencapai Rp 1,12 miliar (2025-2026)," katanya.

Uang tersebut kemudian dilaporkan Eko kepada Akhmad Sodiq.

Setelah kesepakatan itu tercapai, Sodiq disebut memberikan akses user ID miliknya kepada Eko untuk melakukan proses otorisasi atau memberikan persetujuan terhadap calon mahasiswa baru yang telah memberikan uang.

"Atas penerimaan tersebut Eko melaporkannya kepada Akhmad Sodiq. Bahwa kemudian Akhmad Sodiq memberikan akses user id-nya kepada Eko untuk proses otorisasi 'klik' atau memberikan approval pada calon mahasiswa baru yang telah memberikan uang," ujarnya.

KPK masih menangani perkara tersebut dan mendalami aliran uang serta mekanisme penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.* (km/ad)

TANGERANG SELATAN — Polda Metro Jaya membongkar praktik produksi uang palsu senilai Rp36 miliar di Gudang Industri Taman Tekno BSD Blok C, Jalan Tekno BSD, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan.

Polisi menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam produksi uang palsu tersebut.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Dikembalikan, Ini Alasannya

Empat tersangka yang diamankan masing-masing berinisial S, NC, D, dan AB.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan polisi menemukan 360.000 lembar uang yang menyerupai uang kertas pecahan Rp100.000.

Jika dikonversikan dengan nilai nominalnya, jumlah tersebut mencapai Rp36 miliar.

"Subdit Ekonomi dan Perbankan melakukan pengungkapan terkait tentang penemuan berupa lembar berupa uang dalam pecahan 100.000 sebanyak 360.000 lembar menyerupai uang kertas," kata Budi kepada wartawan, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Dari lokasi, polisi juga menyita sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk memproduksi uang palsu.

Barang bukti tersebut antara lain mesin cetak, printer, tinta, laptop, alat offset, serta peralatan untuk memasang benang pengaman.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Victor Dean Mackbon mengatakan pengungkapan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Subdit 2 Ekonomi dan Perbankan.

"Di mana kami melakukan penggerebekan sesuai dengan aturan dari hasil penyelidikan dan dikembangkan nanti ke penyidikan, berhasil diamankan tiga orang tersangka atas inisial N, kemudian inisial S, dan juga inisial D," ungkap Victor.

Dalam perkembangan penyidikan, polisi kemudian mengamankan satu tersangka lain berinisial AB.

Menurut Victor, AB berperan sebagai pemodal sekaligus pemberi perintah dalam produksi uang palsu tersebut.

"Kita bisa kembangkan kepada satu orang, itu di daerah PIK, satu orang ini sebagai perannya yang memberikan order atas inisial AB," ungkap Victor.

Sementara tiga tersangka lainnya diduga berperan dalam proses produksi uang palsu.

Victor mengatakan sindikat tersebut diduga telah memproduksi uang palsu selama sekitar empat bulan, sejak Maret 2026.

Polisi juga menemukan bahwa dua dari empat tersangka merupakan residivis dalam kasus serupa pada 2019 dan 2022.

"Jadi, sindikat ini menggunakan cetakan tahun emisi 2016 dan memproduksi uang palsu tersebut selama kurang lebih empat bulan sejak Maret 2026," ujarnya.

Menurut Victor, uang palsu yang diproduksi memiliki kualitas tinggi atau masuk kategori Grade A.

Uang tersebut dilengkapi sejumlah unsur yang menyerupai uang asli, seperti nomor seri, benang pengaman, hologram, dan simbol negara.

"Karena perlu kami sampaikan di sini, ini kualitas yang kami bisa temukan, ini adalah kualitas grade A. Di mana ada nomor seri, kemudian ada benang pengaman, kemudian juga ada hologram, dan juga ada simbol negara di situ," ujarnya.

Polisi menemukan uang palsu dalam kondisi sudah terpotong maupun yang masih dalam bentuk lembaran.

Total nilai uang palsu yang diamankan mencapai Rp36 miliar.

Victor memastikan seluruh uang palsu yang ditemukan polisi belum sempat beredar di masyarakat.

Pengungkapan tersebut, kata dia, merupakan langkah pencegahan untuk menggagalkan distribusi uang palsu.

"Barang ini belum sempat beredar karena berhasil dicegah oleh petugas Subdit 2 Eksmonbank. Dari keterangan tersangka, uang ini rencananya akan didistribusikan melalui dua jalur, salah satunya diindikasikan akan dicampur dan dimasukkan ke perbankan swasta dengan perbandingan nilai tukar satu uang asli berbanding tiga uang palsu," ungkap Viktor.

Polisi masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan dan pihak lain yang diduga terlibat dalam produksi maupun rencana distribusi uang palsu tersebut.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 374 dan/atau Pasal 375 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau Pasal 36 dan/atau Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Untuk ancaman hukuman terberat bagi pelaku adalah pidana penjara selama 15 tahun," katanya.* (km/ad)

JAKARTA — Tentara Nasional Indonesia atau TNI menyiagakan 66.510 personel untuk mendukung pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di berbagai wilayah Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.740 personel telah dikerahkan untuk menangani karhutla pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Turun Langsung ke Lokasi Karhutla Kubu Raya, 198 Titik Api Terdeteksi

"Sebanyak 66.510 personel TNI disiagakan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla, sebagai bentuk kesiapan TNI membantu pemerintah dalam menjaga keamanan, keselamatan masyarakat, serta kelestarian lingkungan," kata Agung dalam keterangannya, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Menurut Agung, pengerahan pasukan dilakukan dengan mengutamakan kecepatan respons dan efektivitas penanganan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain.

Dalam pelaksanaannya, TNI bekerja sama dengan Polri, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran, Manggala Agni, dan sejumlah unsur terkait lainnya.

Personel yang dikerahkan menjalankan berbagai tugas, mulai dari pemantauan dan patroli hingga pemadaman serta pendinginan di lokasi yang terdampak karhutla.

"Termasuk melibatkan masyarakat dalam menjaga wilayah dari potensi terjadinya karhutla," ucapnya.

TNI memastikan personel yang telah disiagakan dapat digerakkan sesuai perkembangan situasi di lapangan.

Kesiapan tersebut didukung sarana dan prasarana yang tersedia untuk mempercepat proses penanganan kebakaran.

"Kesiapsiagaan dan pengerahan personel tersebut merupakan wujud komitmen TNI untuk senantiasa hadir membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana karhutla," kata Agung.

TNI menegaskan penanganan karhutla dilakukan secara cepat dan terpadu dengan mengutamakan sinergi antarlembaga.

Selain memadamkan kebakaran, upaya tersebut diarahkan untuk mencegah api meluas serta mengurangi dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pengerahan puluhan ribu personel ini dilakukan di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga meninjau langsung salah satu lokasi karhutla di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.* (km/ad)

JAKARTA — Spesifikasi laptop dapat dicek langsung melalui sistem perangkat.

Cara ini berguna bagi pengguna yang ingin mengetahui jenis prosesor, kapasitas RAM, penyimpanan, kartu grafis, hingga sistem operasi yang digunakan.

Baca Juga:

• Semarak HUT ke-81 RI, Pida Ponsel dan MG Store Hadirkan Perayaan Meriah di Pelabuhan Tanjung Tiram

Cara mengecek spesifikasi laptop berbeda antara perangkat berbasis Windows dan MacOS.

Pengguna dapat memanfaatkan sejumlah menu bawaan tanpa harus memasang aplikasi tambahan.

Berikut beberapa cara melihat spesifikasi laptop Windows dan MacBook.

1. Melalui Windows Explorer

Cara pertama untuk melihat spesifikasi laptop Windows dapat dilakukan melalui Windows Explorer atau My Computer.

Buka Windows Explorer, kemudian cari folder "This PC" atau "My Computer". Klik kanan pada folder tersebut dan pilih "Properties".

Setelah itu, sistem akan menampilkan sejumlah informasi mengenai perangkat, seperti kapasitas RAM, jenis prosesor, kecepatan prosesor, dan informasi lainnya.

2. Melalui Menu Settings

Pengguna juga dapat melihat spesifikasi laptop Windows melalui menu pengaturan.

Klik logo Windows atau menu Start, kemudian pilih "Settings". Setelah itu, masuk ke menu "System" dan pilih "About".

Pada halaman tersebut akan ditampilkan sejumlah informasi mengenai laptop, termasuk jenis prosesor dan kapasitas RAM.

3. Melalui System Information

Jika membutuhkan informasi yang lebih lengkap, pengguna dapat menggunakan fitur System Information.

Caranya, buka kolom pencarian pada menu Start, kemudian ketik "System Information". Setelah program muncul, pilih aplikasi tersebut.

System Information dapat menampilkan berbagai informasi perangkat, seperti jenis kartu grafis, prosesor, memori penyimpanan, dan komponen lainnya.

4. Melalui Command Prompt

Command Prompt juga dapat digunakan untuk mengecek spesifikasi laptop Windows.

Buka kolom pencarian pada menu Start, lalu ketik "Command Prompt". Pilih program tersebut setelah muncul.

Pada jendela Command Prompt, ketik "systeminfo" tanpa tanda kutip, kemudian tekan Enter.

Sistem akan menampilkan berbagai informasi perangkat, termasuk kapasitas RAM, jenis prosesor, dan informasi jaringan.

5. Melalui Dxdiag

Cara lain untuk mengecek spesifikasi laptop Windows adalah menggunakan Dxdiag.

Fitur ini dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi perangkat, termasuk untuk membantu menganalisis sejumlah masalah pada sistem.

Untuk membukanya, ketik "Dxdiag" pada kolom pencarian di menu Start, kemudian pilih program tersebut.

Pengguna dapat melihat informasi seperti jenis prosesor, layar, hingga model audio yang digunakan laptop.

6. Melalui "About This Mac"

Bagi pengguna MacBook, informasi spesifikasi perangkat dapat dilihat melalui menu "About This Mac" atau "Mengenai Mac Ini".

Klik ikon Apple pada layar MacBook, kemudian pilih "About This Mac".

Sistem akan menampilkan informasi singkat mengenai perangkat, termasuk jenis prosesor, kapasitas RAM, dan versi sistem operasi.

7. Melalui Menu Pengaturan MacBook

Pengguna MacBook juga dapat melihat spesifikasi melalui menu pengaturan.

Klik ikon Apple, kemudian pilih menu pengaturan atau "System Preferences". Selanjutnya pilih "General" dan klik "About".

Informasi singkat mengenai perangkat akan ditampilkan, termasuk prosesor, kapasitas RAM, dan versi sistem operasi.

8. Melalui System Report

Untuk melihat informasi MacBook secara lebih lengkap, pengguna dapat menggunakan fitur System Report.

Pada MacOS Monterey dan versi yang lebih lama, klik ikon Apple, pilih "About This Mac", kemudian klik "System Report".

Sementara pada MacOS Ventura dan versi yang lebih baru, buka ikon Apple, masuk ke menu pengaturan atau "System Preferences", pilih "General", kemudian "About" dan "System Report".

Melalui System Report, pengguna dapat melihat informasi yang lebih detail mengenai perangkat, seperti kartu grafis, jenis dan kapasitas penyimpanan, prosesor, kapasitas baterai, serta komponen lainnya.

Dengan mengetahui cara melihat spesifikasi laptop, pengguna dapat memastikan perangkat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Informasi tersebut juga dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum membeli laptop, terutama untuk memastikan spesifikasi perangkat sesuai dengan yang tercantum dalam deskripsi produk.* (km/ad)

JAKARTA — Ruben Onsu akhirnya angkat bicara setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi yang ditangani Polres Metro Jakarta Selatan.

Melalui unggahan di akun pribadinya pada Sabtu, 22 Agustus 2026, Ruben menyampaikan permintaan maaf atas pemberitaan dan situasi hukum yang tengah dihadapinya.

Baca Juga:

• "Jangan Sampai Alihkan Isu Nasional," Ruben Onsu Minta Maaf dan Ungkap Kesulitan Cari Bukti sebagai Tersangka

Namun, hingga kini belum ditemukan titik temu antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

"Sehubungan dengan pemberitaan yang beredar belakangan ini, saya memohon maaf atas situasi yang ada," tulis Ruben.

Ruben mengatakan saat ini dirinya tengah mengumpulkan sejumlah dokumen dan bukti yang dianggap dapat mendukung keterangannya dalam proses pemeriksaan.

Menurut dia, upaya tersebut tidak mudah. Sejumlah orang yang sebelumnya bekerja bersamanya sudah tidak lagi bekerja dan sulit dihubungi.

Kondisi itu membuat Ruben harus mencari serta mengumpulkan berbagai bukti secara bertahap dengan akses yang terbatas.

Ia menegaskan upaya mengumpulkan dokumen dan bukti tersebut bukan untuk mencari pembenaran atas perkara yang sedang dihadapinya.

"Ini bukan bermaksud untuk membenarkan diri," ujar Ruben.

Ruben juga menyebut tengah menghadapi persoalan lain yang mengharuskannya kembali menelusuri data dan bukti untuk meluruskan informasi yang dinilainya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Ruben mengatakan akan tetap bertanggung jawab dan berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara yang baik.

Ia berharap perkara yang sedang dihadapinya dapat diselesaikan melalui jalan kekeluargaan.

Ruben juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang masih memberikan dukungan kepadanya selama proses hukum berlangsung.

"Saya tetap bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang baik dan kekeluargaan," katanya.

Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi bisnis.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menggelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi serta saksi ahli.

Kasus tersebut dilaporkan pada 22 Agustus 2025. Dalam laporan itu, kerugian yang dialami korban disebut mencapai sekitar Rp3,5 miliar.

Ruben diduga menawarkan investasi dalam bisnisnya dengan iming-iming keuntungan dalam jangka waktu tertentu.

Namun, keuntungan yang dijanjikan disebut tidak diterima oleh korban. Dana yang menjadi modal awal juga disebut belum dikembalikan.

Atas perkara tersebut, Ruben dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Proses hukum terhadap Ruben masih berjalan.

Polisi juga dijadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap Ruben sebagai tersangka untuk mendalami dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi tersebut.* (mi/ad)

KUBU RAYA — Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Prabowo tiba di lokasi yang berada di Jalan A Yani III sekitar pukul 13.20 WIB.

Baca Juga:

• Kompak Rayakan Kemerdekaan, ASN Pemko Medan Juga Peduli Korban Bencana

Mengenakan pakaian safari berwarna krem dan topi biru, Prabowo langsung menuju kawasan yang terdampak kebakaran.

Ia mengamati kondisi lahan dan menerima penjelasan dari pejabat setempat mengenai penanganan karhutla.

Di lokasi, petugas terlihat melakukan pemadaman dengan menggunakan selang.

Asap tipis masih tampak menyelimuti kawasan tersebut sehingga jarak pandang ke bagian belakang lokasi menjadi terbatas.

Akses menuju titik peninjauan berupa jalan tanah yang berada di atas kawasan gambut. Di sekitar lokasi juga terlihat parit yang dalam kondisi kering.

Dalam peninjauan tersebut, Prabowo terlihat tidak mengenakan masker. Sejumlah pejabat yang mendampinginya juga tampak tidak menggunakan masker.

Sebelum turun langsung ke lokasi karhutla, Prabowo memimpin rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan di Posko Satgas Udara, Lanud Supadio, Kalimantan Barat.

Dalam rapat itu, Prabowo mengatakan kedatangannya ke Kalimantan Barat bertujuan melihat kondisi karhutla secara langsung.

Ia ingin memastikan penanganan di lapangan berjalan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

"Baik, terima kasih Saudara-saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata," kata Prabowo saat membuka rapat.

Prabowo kemudian meminta laporan mengenai perkembangan penanganan karhutla di Kalimantan Barat.

"Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi?" ujar Prabowo.

Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Brigjen Purnawirawan Asrianus Bulo, kemudian menyampaikan laporan berdasarkan hasil pemantauan terbaru.

Menurut Asrianus, data satelit dalam 24 jam terakhir menunjukkan terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.

"Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat," ujar Asrianus.

Peninjauan langsung tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk melihat kondisi karhutla di lapangan sekaligus mengevaluasi penanganan kebakaran yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.* (mi/ad)

DAIRI — Dua bocah berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh bibinya yang berinisial RS, 52 tahun, di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Kedua anak tersebut kini menjalani perawatan medis sekaligus pendampingan untuk memulihkan trauma.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya Dorong Karang Taruna Perkuat Organisasi hingga Desa dan Kelurahan

Saat ditemukan, tubuh bocah tersebut dipenuhi luka.

Dalam video yang beredar di media sosial, AGP sempat mengungkapkan kondisi yang dialaminya.

"Bapak ku di penjara karena narkoba, emak ku gak tahu dimana. Aku disiksa disini," ucap AGP dengan wajah penuh luka.

Warga kemudian melaporkan kondisi tersebut kepada Polres Dairi.

Polisi bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Dairi serta Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Dairi mendatangi rumah tempat kedua bocah tersebut diasuh.

Petugas sempat mengalami kendala karena RS menolak AGP dan AP dibawa ke rumah sakit.

Setelah diberikan penjelasan, kedua bocah akhirnya diperbolehkan dibawa ke RSUD Sidikalang untuk mendapatkan penanganan medis.

Kepala Seksi Humas Polres Dairi, AKP Syahril Ramadhan, mengatakan kondisi kedua korban kini mulai stabil.

Mereka masih menjalani perawatan atas luka yang diduga akibat kekerasan fisik.

"Saat ini AGP dan adiknya sudah menjalani perawatan medis di RSUD Sidikalang, dan kondisinya sudah mulai stabil," ucap Syahril, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendekatan terhadap korban, polisi memperoleh keterangan bahwa RS merupakan bibi atau "mak tua" dari kedua bocah tersebut.

AGP juga diduga kerap mendapatkan tindakan kekerasan fisik.

"Rumondang Sianturi merupakan wanita yang paling ditakuti oleh korban AGP (7)," ungkap Syahril, Sabtu (22/8/2026).

Menurut Syahril, rasa takut terhadap pengasuhnya membuat korban tidak berani menceritakan kekerasan yang diduga dialaminya.

"Sehingga si anak takut untuk melapor terkait apa yang sudah dialaminya," katanya.

Hasil pemeriksaan visum juga menemukan sejumlah luka pada tubuh AGP.

Polisi menyebut terdapat luka di bagian bibir, lebam pada tangan kiri, serta luka pada bagian tubuh dan kaki kanan yang sudah bernanah.

Selain perawatan medis, kedua korban kini mendapatkan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis mereka.

Unit PPA Polres Dairi dan PPA Kabupaten Dairi melakukan trauma healing agar kedua anak tersebut dapat kembali merasa aman.

Petugas juga terus melakukan pendekatan secara persuasif kepada kedua korban.

Pendekatan tersebut dilakukan agar anak-anak merasa lebih nyaman dan berani menceritakan pengalaman yang mereka alami.

Sementara itu, RS telah diamankan di Polres Dairi untuk menjalani pemeriksaan.

Polisi masih mendalami motif dan kronologi dugaan kekerasan terhadap kedua bocah tersebut.

"Terkait motif dan bagaimana kronologi kekerasan tersebut, sedang didalami oleh Unit PPA. Kita tunggu saja dulu ya," ungkap Syahril.* (dvv/ad)

Oleh: Agus Santoso

KREDIT Mikro 8% dan Tantangan Membangun Ekosistem Pembiayaan Inklusif

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya Dorong Karang Taruna Perkuat Organisasi hingga Desa dan Kelurahan

Penurunan tingkat bunga kredit PNM dari kisaran di atas 20% menjadi 8% merupakan langkah yang memiliki implikasi ekonomi cukup besar bagi kelompok usaha ultra mikro.

Kebijakan tersebut tidak semata-mata dapat dilihat sebagai penurunan harga kredit. Lebih jauh, kebijakan bunga 8% perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan ekosistem pembiayaan inklusif yang mampu memperkuat kapasitas usaha, meningkatkan kemampuan pembayaran debitur, sekaligus menjaga keberlanjutan lembaga pembiayaan.

Dalam perspektif ekonomi kerakyatan, tingkat bunga kredit merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengalokasikan arus kasnya.

Ketika sebagian besar arus kas usaha terserap untuk membayar bunga dan pokok pinjaman, ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi, menambah tenaga kerja, meningkatkan kapasitas produksi, maupun membangun cadangan keuangan menjadi semakin terbatas.

Karena itu, penurunan tingkat bunga kredit mikro menjadi 8% dapat dipandang sebagai instrumen untuk memperbesar ruang finansial (financial space) bagi pelaku usaha ultra mikro agar memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan naik kelas.

Namun, persoalannya tidak berhenti pada penetapan tingkat bunga.

Pertanyaan yang lebih fundamental adalah: bagaimana memastikan tingkat bunga 8% dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengganggu kesehatan keuangan lembaga pembiayaan dan sekaligus meningkatkan kualitas pembiayaan bagi debitur?

Di sinilah desain ekosistem pembiayaan menjadi penting.

Dua Sisi Persoalan: Kapasitas Debitur dan Cost of Fund

Dalam skema kredit mikro, terdapat setidaknya dua persoalan utama yang perlu diperhatikan.

Pertama adalah kapasitas keuangan debitur. Pelaku usaha mikro harus memiliki kemampuan menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.

Kedua adalah struktur biaya pembiayaan lembaga penyalur kredit. PNM harus memiliki sumber dana yang cukup murah agar dapat menyalurkan kredit dengan tingkat bunga yang lebih rendah tanpa mengorbankan keberlanjutan operasionalnya.

Dengan demikian, penurunan bunga kredit tidak dapat hanya dilakukan dari sisi lending rate. Struktur cost of fund, biaya operasional, risiko kredit, serta kebutuhan pendampingan kepada debitur juga harus diperhitungkan.

Selama ini, salah satu persoalan dalam kredit mikro adalah mahalnya cost of fund.

Dengan tingkat bunga efektif kredit mikro PNM di kisaran 20% per tahun, hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan tingginya margin PNM, karena struktur bunga juga dipengaruhi oleh biaya sumber dana, biaya operasional pendampingan di lapangan, risiko gagal bayar, dan perolehan margin yang wajar.

PNM, yang menggunakan sumber dana mahal pada kisaran bunga 6–7% per tahun, harus memperhitungkan berbagai komponen biaya lainnya, sehingga tingkat bunga kredit efektif harus berada di kisaran 20% lebih.

Karena itu, untuk mencapai lending rate 8%, persoalannya adalah bagaimana menurunkan cost of fund secara signifikan.

Dua sisi inilah yang perlu mendapatkan perhatian dalam desain kebijakan.

Ekonomi Sirkular sebagai Instrumen Penguatan Cash Flow Debitur

Salah satu ide yang menarik untuk ditelaah adalah potensi menghubungkan pembiayaan mikro dengan ekonomi sirkular.

Konsep dasarnya sederhana. Debitur tidak semata-mata mengandalkan pendapatan dari usaha mikro yang dibiayai kredit untuk memenuhi kewajiban angsurannya, tetapi juga dapat memperoleh tambahan kemampuan ekonomi dari upaya pengumpulan dan penjualan sampah yang memiliki nilai ekonomis (valuable waste).

Sampah rumah tangga seperti botol plastik, kaleng, aluminium, kardus, kertas, minyak jelantah, besi bekas, dan berbagai material lainnya dapat dikonversi menjadi pendapatan tambahan.

Dari perspektif keuangan mikro, tambahan pendapatan tersebut dapat dipandang sebagai sumber cash flow alternatif yang berpotensi memperkuat kemampuan pembayaran debitur.

Dengan pendekatan tersebut, ekonomi sirkular tidak hanya ditempatkan sebagai agenda lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat mendukung inklusi keuangan.

Logikanya adalah: semakin kuat kapasitas arus kas debitur, semakin besar pula kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban kreditnya.

Artinya, pendekatan ekonomi sirkular berpotensi memberikan manfaat ganda: menciptakan nilai ekonomi dari limbah sekaligus memperkuat kapasitas keuangan rumah tangga.

Model PNM yang menghubungkan sampah, QRIS, virtual account, dan pembayaran angsuran kredit merupakan gagasan yang menarik ketika ekonomi sirkular dikombinasikan dengan sistem transaksi digital.

PNM telah mulai mencoba menerapkan konsep tersebut melalui kerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi sirkular, yaitu PT Greenprosa.

Skema tersebut melibatkan PT Sirkular Madani Nusantara sebagai pembeli atau off-taker atas valuable waste yang dikumpulkan kelompok ibu-ibu nasabah PNM.

Secara sederhana, mekanismenya dibangun sebagai berikut.

Pertama, kelompok ibu-ibu atau aktivis bank sampah mengumpulkan sampah yang memiliki nilai ekonomi.

Kedua, sampah tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis dan nilai transaksinya. Terdapat 16 jenis sampah yang dapat ditransaksikan, antara lain plastik PET, HDPE, kardus, aluminium, besi, tembaga, dan minyak jelantah.

Ketiga, transaksi dilakukan secara digital menggunakan QRIS sehingga proses pembayaran berlangsung secara cashless.

Keempat, hasil penjualan sampah masuk ke rekening individual atau virtual account masing-masing nasabah.

Kelima, saldo yang tersedia dapat digunakan untuk mendukung pembayaran angsuran kredit melalui mekanisme pendebetan otomatis pada saat jatuh tempo.

Jika sistem tersebut dapat diimplementasikan secara luas, maka akan terjadi integrasi antara aktivitas ekonomi sirkular, transaksi digital, tabungan, dan skema kredit mikro.

Dengan demikian, sampah tidak lagi semata-mata menjadi persoalan lingkungan, tetapi dapat dikonversi menjadi economic value dan selanjutnya menjadi bagian dari sistem pengelolaan arus kas rumah tangga.

Model integrasi tersebut memiliki beberapa manfaat.

Pertama, meningkatkan kapasitas pendapatan tambahan nasabah melalui aktivitas ekonomi sirkular.

Kedua, memperkuat kemampuan pembayaran kredit sehingga berpotensi menurunkan risiko gagal bayar.

Ketiga, mendorong kebiasaan menabung karena hasil transaksi sampah masuk ke rekening individual.

Keempat, memperluas penggunaan transaksi digital melalui QRIS dan virtual account.

Kelima, mengintegrasikan literasi keuangan dengan literasi lingkungan dan ekonomi sirkular.

Dengan demikian, pendekatan tersebut tidak hanya berdampak pada pembiayaan mikro, tetapi juga pada pembangunan ekosistem ekonomi lokal yang menghubungkan rumah tangga, lembaga keuangan, bank sampah, pembeli (off-taker), dan sistem pembayaran digital.

Di titik inilah konsep ekonomi sirkular memperoleh dimensi baru: bukan hanya mengurangi limbah lingkungan, tetapi juga menciptakan tautan nilai ekonomi yang memperkuat inklusi keuangan mikro.

Bagaimana Mendapatkan Dana Murah?

Penguatan kapasitas angsuran debitur saja belum cukup.

Jika tingkat bunga kredit ingin diturunkan pada level 8%, maka struktur pendanaan lembaga pembiayaan juga harus lebih efisien.

Selama ini, salah satu instrumen yang digunakan Pemerintah untuk membantu menurunkan beban bunga kredit UMKM adalah dengan memberikan subsidi bunga melalui alokasi APBN.

Dalam gagasan yang ditawarkan, terdapat alternatif berupa pemanfaatan dana murah yang bersumber dari Dana Patriot Bond Danantara dengan yield 2%.

Jika dana tersebut dapat ditempatkan pada PNM untuk mendukung pembiayaan kredit mikro, maka secara teoritis penurunan cost of fund akan memberikan ruang bagi PNM untuk menurunkan tingkat bunga kredit kepada nasabahnya.

Pendekatan tersebut memiliki perbedaan mendasar dengan subsidi bunga.

Pada subsidi bunga, Pemerintah menggunakan alokasi APBN untuk menutup sebagian biaya bunga. Sementara dalam gagasan pemanfaatan dana murah, instrumen pembiayaan murah ditempatkan sebagai sumber pendanaan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga lembaga pembiayaan dapat mengatur struktur biayanya menjadi lebih efisien.

Dengan demikian, dana yang semula digunakan untuk subsidi bunga dapat dialokasikan kepada program pembangunan lainnya.

Patriot Bond dan Mandat Pembiayaan Berdampak Sosial

Dana Patriot Bond Danantara adalah instrumen keuangan dengan tingkat imbal hasil yang rendah dan tenor panjang yang memiliki mandat untuk mendukung proyek strategis nasional dan berdampak sosial tinggi.

Dalam perspektif kebijakan publik, pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro bisa masuk dalam kategori tersebut karena memiliki karakteristik yang berbeda dari proyek komersial murni.

Tujuan pembiayaan kredit mikro bukan semata-mata mengejar business feasibility, tetapi juga menghasilkan social return berupa peningkatan kesejahteraan, penguatan usaha pelaku ultra mikro, penciptaan kesempatan kerja, dan perluasan inklusi keuangan.

Karena itu, jika dana murah dapat diarahkan untuk pembiayaan produktif bagi pelaku usaha ultra mikro, terdapat potensi terbentuknya sinergi antara pembiayaan dan penciptaan dampak sosial.

Namun, keberhasilan skema tersebut tetap bergantung pada tata kelola, transparansi, manajemen risiko, kesesuaian mandat investasi, serta keberlanjutan struktur pembiayaannya.

Dari Subsidi Menuju Efisiensi Ekosistem

Di sinilah gagasan itu perlu dikembangkan.

Kebijakan bunga kredit rendah seharusnya bukan hanya dipahami sebagai kebijakan subsidi. Yang lebih penting adalah bagaimana membangun ekosistem pembiayaan usaha produktif yang secara struktural mampu menghasilkan bunga rendah, sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih kompetitif.

Ada dua sisi yang harus bergerak bersamaan.

Di sisi debitur, kapasitas pembayaran harus diperkuat melalui tambahan cash flow, salah satunya melalui ekonomi sirkular.

Di sisi lembaga pembiayaan, cost of fund ditekan melalui akses terhadap sumber dana yang murah.

Jika kedua sisi tersebut berjalan bersamaan, maka bunga kredit 8% tidak hanya menjadi target kebijakan, tetapi memiliki peluang untuk menjadi bagian dari model pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

Dengan kata lain, kebijakan kredit murah tidak boleh berhenti pada persoalan "berapa besar bunga yang dibayar nasabah". Yang jauh lebih penting adalah bagaimana struktur pembiayaan tersebut dibangun agar sehat, efisien, dan mampu bertahan dalam jangka panjang, serta menjadikan produk UMKM bisa bersaing di pasaran.

Saatnya Masuk ke Tahap Eksekusi

Rumusannya sebenarnya sudah jelas.

Di satu sisi terdapat kebijakan untuk menurunkan tingkat bunga kredit mikro.

Di sisi lain terdapat gagasan untuk memperkuat kapasitas keuangan debitur melalui ekonomi sirkular.

Keduanya disinergikan untuk membangun model pembiayaan mikro yang inklusif.

Namun, implementasinya membutuhkan sejumlah prasyarat.

Regulasi Pemerintah dan OJK harus memberikan ruang yang jelas. Danantara perlu memastikan kesesuaian penggunaan dana dengan mandat dan prinsip tata kelola yang berlaku. PNM membutuhkan sistem manajemen risiko yang kuat. Sementara itu, integrasi transaksi ekonomi sirkular, QRIS, virtual account, dan pembayaran kredit harus dibangun dengan sistem yang efisien, aman, dan dapat diterapkan secara luas.

Artinya, tantangan terbesar bukan lagi sekadar merumuskan gagasan, tetapi memastikan seluruh komponen tersebut dapat bekerja dalam satu ekosistem.

Jika model ini berhasil dijalankan, maka kita tidak lagi sekadar berbicara tentang kredit mikro berbunga murah.

Kita sedang membangun sebuah model baru inklusi keuangan di tingkat akar rumput yang mempertemukan pembiayaan mikro, ekonomi sirkular, digitalisasi transaksi, dan sumber dana murah.

Pada akhirnya, nilai ekonomi dapat lahir dari sesuatu yang selama ini dianggap tidak bernilai.

Sampah rumah tangga dapat dikonversi menjadi pendapatan tambahan. Pendapatan tersebut dapat memperkuat arus kas keluarga. Arus kas yang lebih kuat dapat meningkatkan kemampuan membayar kredit. Sementara dana murah dapat membantu lembaga pembiayaan menurunkan biaya dana.

Jika seluruh mata rantai tersebut dapat berjalan secara konsisten, maka kredit mikro berbunga 8% bukan sekadar kebijakan penurunan bunga, melainkan bagian dari transformasi ekosistem pembiayaan ekonomi kerakyatan.

Ketika sampah dapat menjadi sumber ekonomi, dana murah dapat menjadi sumber pembiayaan, dan kredit mikro menjadi instrumen mobilitas ekonomi, di situlah ekonomi kerakyatan benar-benar tumbuh dari bawah.*

*) Penulis adalahMantan Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM | Pelaku & Pemerhati | Sociopreneur

MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendorong kepengurusan baru Karang Taruna Sumatera Utara agar semakin solid, tertib, dan aktif menjalankan peran organisasi.

Ia berharap keberadaan Karang Taruna juga semakin kuat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Baca Juga:

• Gebyar Kemerdekaan Jadi Ajang Pererat Silaturahmi dan Kekompakan ASN Pemko Medan

Menurut Surya, Temu Karya menjadi momentum bagi Karang Taruna untuk membangun kepengurusan baru sekaligus memperkuat organisasi.

Ia meminta pengurus yang terbentuk nantinya tidak hanya aktif di tingkat provinsi, tetapi juga mampu menggerakkan organisasi sampai ke desa dan kelurahan.

"Temu Karya ini juga menjadi kesempatan untuk membuka lembaran baru. Kepengurusan yang akan terbentuk nanti harus mampu membangun organisasi yang solid, tertib, dan aktif hingga tingkat desa bahkan kelurahan," kata Surya.

Surya mengatakan Karang Taruna merupakan organisasi yang memiliki kedekatan dengan masyarakat.

Organisasi kepemudaan tersebut juga telah lama menjalankan berbagai kegiatan di tengah masyarakat sehingga memiliki posisi penting untuk membantu pemerintah.

"Kita tidak perlu meragukan lagi keberadaan Karang Taruna di tengah-tengah masyarakat yang sudah cukup lama berkiprah di tengah-tengah masyarakat," kata Surya.

Ia juga menekankan pentingnya Karang Taruna sebagai perekat persaudaraan.

Menurut Surya, semangat kebersamaan antara pemerintah dan pemuda menjadi salah satu modal untuk membangun Sumatera Utara.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan dengan Karang Taruna. Saya percaya, ketika pemerintah dan pemuda berjalan bersama, akan lahir lebih banyak gagasan, inovasi, dan aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," kata Surya.

Surya berharap sinergi pemerintah dan pemuda dapat melahirkan berbagai gagasan baru yang mendukung pembangunan daerah.

Kolaborasi tersebut, kata dia, juga sejalan dengan upaya mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

"Mari kita wujudkan semangat kolaborasi 'Sumut Berkah' menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan, dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh di setiap desa, kelurahan, kecamatan, hingga seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Harian Pengurus Nasional Karang Taruna Sabam Rajagukguk mengatakan Karang Taruna merupakan mitra pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Menurut Sabam, peran Karang Taruna tidak hanya berkaitan dengan kegiatan kepemudaan.

Organisasi tersebut juga memiliki tanggung jawab sosial, termasuk membantu pengentasan kemiskinan serta menjaga alam dan lingkungan.

"Kita karang taruna bukan jadi beban, tugas kita membantu kinerja pemerintah, kita sama sama mengabdi, memberi waktu, memberi tenaga untuk mendukung semua program pemerintah," kata Sabam.* (ad)

MEDAN — Ribuan jajaran Pemerintah Kota Medan larut dalam suasana penuh kegembiraan saat mengikuti Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Taman Cadika, Kecamatan Medan Johor, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut diisi dengan 13 jenis perlombaan yang melibatkan para pegawai di lingkungan Pemko Medan.

Baca Juga:

• Kompak Rayakan Kemerdekaan, ASN Pemko Medan Juga Peduli Korban Bencana

Antusiasme peserta terlihat sejak kegiatan dimulai.

Mengenakan berbagai atribut bernuansa kemerdekaan, para pegawai mengikuti perlombaan dengan penuh semangat.

Berbagai lomba yang digelar antara lain Futsal Gembira untuk pria dengan mengenakan sarung, Tarik Tambang, Pukul Guling di Atas Danau, Lomba Pidato POV Wali Kota, Fashion Show bertema Kemerdekaan, serta lomba menghias wajah atau make up dengan penutup mata.

Selain itu, panitia juga menggelar Kartu Domino, Kartu Truf Gembira, Balap Karung dengan Helm, Lomba Bakiak, Tenis Meja Ganda Putra, Catur, serta Lomba Memasak Nasi Goreng.

Keseruan terlihat dari setiap perlombaan.

Para peserta tidak hanya berusaha meraih kemenangan, tetapi juga menunjukkan sportivitas dan kekompakan.

Sorak-sorai rekan kerja turut membuat suasana di kawasan Taman Cadika semakin meriah.

Kemeriahan acara semakin terasa dengan kehadiran Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas.

Keduanya turut menyaksikan sejumlah perlombaan yang berlangsung.

Rico Waas bahkan ikut mencoba salah satu perlombaan, yakni tenis meja.

Kehadiran pimpinan daerah tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan yang menggabungkan perayaan kemerdekaan dengan upaya memperkuat kebersamaan di lingkungan Pemko Medan.

Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan diharapkan dapat memperkuat persaudaraan dan solidaritas antarjajaran Pemko Medan.

Kekompakan tersebut menjadi modal bagi aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus bersama-sama membangun Kota Medan.

Salah seorang peserta, Thoriq dari Dinas Kominfo Kota Medan, mengaku senang mengikuti perlombaan Kartu Truf Gembira.

Menurut dia, kegiatan tersebut bukan hanya menjadi ajang mengasah kemampuan, tetapi juga mempererat silaturahmi dan kekompakan antarpegawai.

"Perlombaan Gebyar Kemerdekaan Republik Indonesia ini seru. Saya mengikuti lomba kartu Truf Gembira. Harapannya bisa raih juara", katanya.* (ad)