Buku tersebut berjudul Ijazah Gibran Juga Tidak Ada, Hasil Riset Berbasis Empiris yang mendokumentasikan perjalanannya saat mendatangi lembaga pendidikan MDIS dan Orchid Park Secondary School.

Baca Juga:

• Bawa Buku “Ijazah Gibran Juga Tidak Ada”, Bonatua Beberkan Hasil Penelusuran Pendidikan Wapres di Singapura

Bonatua menjelaskan bahwa aduan ini dilayangkan terkait dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 454 Ayat (6).

Ia mengklaim, saat melakukan penelusuran langsung di Singapura, pihak petugas di sekolah tersebut awalnya tidak mengenali nama Gibran maupun statusnya sebagai anak Presiden, sebelum akhirnya menyadari posisinya sebagai Wakil Presiden.

Selain dua sekolah di Singapura tersebut, Bonatua juga mendesak Bawaslu RI untuk proaktif memeriksa dokumen resmi di lembaga pendidikan lain seperti UTS Insearch karena adanya keterbatasan akses bagi peneliti independen untuk mengambil dokumentasi secara langsung.

"Saya ungkapkan, tolong nanti Bawaslu periksa ke UTS Insearch, minta dokumen resminya. Karena di sana kami tidak dikasih izin untuk merekam atau mengambil foto. Kalau mau meminta informasi resmi, harus bersurat melalui Kedubes. Keterbatasan ini yang membuat saya mendesak Bawaslu untuk turun tangan," tegas Bonatua.* (dh)

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan, pemantauan intensif telah dilakukan sejak Agustus 2026 berdasarkan analisis intelijen dan dokumen pelayaran kapal yang ditangkap sebelumnya.

Baca Juga:

• Kapolri Ungkap Peran 8 ABK Kapal Tanker MT Global 168 Tersangka Penyelundupan 1 Ton Ketamin

Suyudi membeberkan, pada September 2026, kapal MT Global 168 berlayar dari tempat docking di Pasir Gudang, Malaysia, menuju Laut Andaman. Saat berada di perairan Andaman pertengahan Oktober 2026, kapal sengaja mematikan sistem AIS untuk melakukan transaksi pemindahan muatan dari kapal ke kapal (ship-to-ship).

Aksi mematikan radar tersebut justru memicu anomali yang dibaca oleh tim analis gabungan. Setelah kembali terdeteksi melintasi Selat Malaka hingga perairan lepas pantai Aceh, tim Satgas bergerak cepat melakukan penyergapan di perairan Tanjungbalai, Asahan, pada Selasa (20/10/2026) dini hari.

Dari penggeledahan di atas kapal MT Global 168, petugas menyita 58 karung hijau berisi 1.160 bungkus Ketamin HCL seberat total 1,16 ton.

Petugas turut membekuk delapan orang tersangka awak kapal, yang terdiri dari satu WNA asal Taiwan berinisial TSM (43) serta tujuh WNI berinisial KH (29), MML (36), ML (55), PL (27), TA (51), ZO (38), dan MML (44).

para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan juncto penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara serta denda maksimal Rp2 miliar.* (km/dh)

Bentrokan yang terjadi di kawasan padat Dusun IV pada Minggu (18/10/2026) tersebut sempat membuat geger warga karena diwarnai letusan senjata api berkali-kali. Seorang anggota ormas berinisial DN tewas di lokasi kejadian, sementara delapan warga yang tidak bersangkutan turut menjadi korban luka akibat tertabrak.

Baca Juga:

• Polda Sumut Ungkap Motif Penembakan Anggota Ormas di Deli Serdang: Berawal Persaingan Kelompok

"Kita menyampaikan kepada ormas untuk menenangkan diri dan menahan diri. Percayakan kepada Polda Sumut yang akan memproses penegakan hukum. Kami menyampaikan bahwa Polda Sumut bertindak tegas memberantas setiap aksi premanisme dan tindakan ormas yang melanggar hukum," tegas Cornelis, Kamis (22/10/2026).

Dua orang yang ditangkap merupakan pelaku penembakan berinisial DAC dan AAL yang kini dijerat pasal pembunuhan berencana. Sementara empat orang lainnya—IW, J, MD, dan MH—yang berada satu mobil dengan korban DN, dijerat pasal penggunaan senjata api serta senjata tajam dengan ancaman 15 tahun penjara.

Cornelis menjelaskan, bentrokan tersebut dipicu persaingan dan perselisihan antarkelompok. Polisi turut menyita senjata api jenis pistol merek Combat beserta amunisi kaliber 9 mm yang digunakan pelaku.

Pihak kepolisian saat ini masih mendalami asal-usul kepemilikan senjata api tersebut serta menyelidiki kemungkinan adanya aktor intelektual di balik aksi penembakan fatal ini.* (km/dh)

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merinci para tersangka berinisial YC (71), RS (45), JA (64), EAE, CFR (48), RF (42), DPW (25), serta seorang WNA asal Taiwan berinisial YCY (42).

Baca Juga:

• Gagalkan Ketamin Rp 3,48 Triliun di Selat Malaka, Wali Kota Medan Dukung Ketegasan Polri

Dalam struktur operasional kapal, tersangka YC bertindak sebagai kapten kapal, RS menduduki posisi chief officer, JA sebagai chief engineer, dan EAE sebagai second engineer. Sementara itu, CFR berperan sebagai oiler, serta RF, DPW, dan YCY bertugas sebagai able seaman.

"Mereka memiliki peran masing-masing dalam mengoperasikan kapal," jelas jenderal bintang empat tersebut.

Pengungkapan kasus ini berawal saat tim gabungan mencegat kapal MT Global 168 yang dicurigai membawa barang haram di perairan Sumatera. Setelah diamankan dan digeledah, kapal beserta seluruh muatannya langsung disandarkan ke Pelabuhan Belawan untuk proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut.* (ds/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Rico Waas usai menghadiri konferensi pers yang dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sekaligus Deklarasi Polisi Bersama Masyarakat Sumut Tolak Narkoba di Terminal Bandar Deli Belawan, Medan, Jumat (23/10/2026).

Baca Juga:

• Satu-satunya di RI! Kebijakan Bobby Nasution Larang Vape ASN Dipuji Kapolri Demi Tangkal Narkoba Cair

Rico berharap, atensi khusus dan sinergi kuat antara Polri, BNN, Bea Cukai, serta Pemprov Sumut dapat menekan peredaran gelap narkoba secara signifikan, khususnya di kawasan rawan seperti Medan Belawan.

Dalam konferensi pers tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan bahwa tim gabungan berhasil menyita 1,16 ton ketamin HCl dari kapal tanker MT Global 168. Selain barang bukti, delapan awak kapal—terdiri dari tujuh WNI dan satu WNA asal Taiwan—turut diamankan.

Keberhasilan ini berawal dari pemantauan intelijen terhadap pergerakan kapal mencurigakan di Selat Malaka dan Laut Andaman sejak Agustus 2026 yang menggunakan modus ship to ship. Dengan estimasi harga pasar gelap mencapai Rp3,48 triliun, pengungkapan ini diperkirakan berhasil menyelamatkan sekitar 5,8 juta jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Rangkaian acara tersebut diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas dan deklarasi bersama penolakan narkoba yang dihadiri Gubernur Sumut Bobby Nasution, Dirjen Bea Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama, Sestama BNN RI Irjen Pol Asep Saepudin, serta unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat.* (dh)

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Medan, Yunita Sari, meminta masyarakat melakukan langkah mitigasi dan antisipasi mandiri demi keselamatan diri serta keluarga.

Baca Juga:

• Gempa Magnitudo 3,1 Guncang Padangsidimpuan, BMKG Sebut Tak Berpotensi Tsunami

Yunita menyarankan setiap keluarga menyiapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, serta kebutuhan dasar bayi seperti susu dan popok. Bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir, dianjurkan untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke tempat tinggi sebelum genangan air membesar, serta mengenali jalur evakuasi di lingkungan sekitar.

Saat hujan deras dan angin kencang terjadi, masyarakat diminta tidak berteduh di bawah pohon atau baliho yang rentan roboh, serta membatasi aktivitas di luar rumah. Kebersihan saluran air dan larangan membuang sampah sembarangan juga terus digaungkan lewat prinsip "Kalau kita jaga alam, alam akan jaga kita."

Sesuai arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, BPBD Kota Medan turut memperkuat kesiapsiagaan dengan menambah perahu evakuasi dan meningkatkan armada operasional agar sanggup menembus genangan banjir tinggi.

Guna merespons keadaan darurat secara cepat, sebanyak 53 personel Tim Reaksi Cepat (TRC) kini disiagakan secara terpusat di Mako BPBD Kota Medan. Masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat bencana dapat langsung menghubungi Pusdalops PB BPBD Kota Medan melalui WhatsApp Call Center di nomor 0813-7080-0880.* (dh)

Pujian tersebut disampaikan Suyudi di sela-sela konferensi pers pengungkapan kasus 1,16 ton ketamin di Terminal Penumpang Bandar Deli, Belawan, Medan, Jumat (23/10/2026). Menurutnya, Pemprov Sumut menjadi pelopor pemerintah daerah yang berani mengambil sikap tegas terkait penggunaan vape.

Baca Juga:

• Grebek Bengkel di Bandar Setia, Polrestabes Medan Sita 1.152 Vape Berbahaya dan Buru WN Malaysia

Suyudi menjelaskan, perkembangan modus operandi kejahatan narkotika saat ini telah bergeser dari bentuk padat ke bentuk cairan. Keberadaan cairan isi ulang (liquid) vape dengan ragam aroma buah menjadi celah rawan yang sangat tersamar untuk disusupi zat-zat terlarang.

Ia menambahkan bahwa dalam rapat dengar pendapat di DPR RI pada Mei 2026 lalu, pihak kepolisian bahkan telah merekomendasikan pelarangan total terhadap vape karena sulitnya membedakan bahan kimia biasa dengan zat narkotika secara kasatmata.

Kebijakan pelarangan vape bagi ASN di Sumut sendiri resmi dituangkan dalam Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/3/INST/2026 yang terbit sejak 3 Juni 2026 dan ditargetkan kepada seluruh bupati serta wali kota se-Sumut.

Menanggapi apresiasi tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari institusi Polri. Bobby menegaskan komitmen Pemprov Sumut bersama jajaran kepolisian untuk memutus mata rantai peredaran narkoba demi menyelamatkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.* (dh)

Hal tersebut ditegaskan Bobby saat menghadiri konferensi pers bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Terminal Penumpang Bandar Deli, Belawan, Medan, Jumat (23/10/2026).

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Lantik 15 Pejabat Bapenda, Tekankan Peran Vital PAD di Tengah Penurunan Dana Pusat

"Izin, Bapak Kapolri, kami sampaikan bahwa Sumatera Utara berada di peringkat pertama dari 38 provinsi di Indonesia terkait peredaran narkoba. Kami berharap pengungkapan kasus ini menjadi langkah berkelanjutan untuk mempersempit ruang gerak jaringan penyelundupan narkotika," kata Bobby.

Ia secara khusus menyoroti kawasan Belawan yang kerap menjadi titik rawan peredaran gelap. Bobby menekankan pentingnya sinergi antara Forkopimda, TNI, Polri, hingga elemen masyarakat untuk melindungi generasi muda guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa pengungkapan bernilai fantastis ini merupakan buah hasil kerja sama intensif antara Polri, BNN, Bea Cukai, serta TNI melalui pemantauan intelijen di perairan Selat Malaka.

Kapolri juga mengapresiasi langkah inovatif Pemprov Sumut dalam menekan potensi penyalahgunaan zat berbahaya, termasuk larangan penggunaan vape di kalangan ASN.

Kegiatan konferensi pers tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan deklarasi "Tolak Narkoba" yang diikuti oleh para bupati/wali kota se-Sumut, jajaran Polda Sumut, tokoh agama, serta lembaga antinarkoba.* (dh)

Pelantikan yang mencakup pejabat administrator (Eselon III) dan pejabat pengawas (Eselon IV) ini dilangsungkan di Aula Kantor Bapenda Sumut, Jalan SM Raja, Medan, Jumat (23/10/2026). Pengukuhan tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution.

Baca Juga:

• Dana Transfer Pusat ke Sumut Dipangkas Rp 1,125 Triliun pada 2027, Timur Tumanggor Minta Bapenda Genjot PAD

"Bapenda ini berbeda dengan OPD lainnya. Bapak dan Ibu sekalian adalah jantungnya untuk memompa pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Sumber pendapatan daerah yang kita kelola berasal dari 7 macam pajak serta retribusi daerah dari 15 OPD," ujar Timur saat membacakan arahan Gubernur Sumut.

Melalui momentum pelantikan ini, Timur menginstruksikan seluruh jajaran Bapenda untuk bergerak cepat mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi secara terukur serta berbasis data. Ia juga meminta para pejabat baru segera melakukan konsolidasi internal, mengevaluasi kinerja, serta menghadirkan inovasi pelayanan perpajakan yang transparan dan akuntabel.

Dengan kepemimpinan Kepala Bapenda Sutan Tolang Lubis, Timur optimistis jajaran Bapenda Sumut semakin solid dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.* (dh)

MEDAN — Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menetapkan empat orang teman Wakil Komandan Koti Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang, almarhum Donny Pacek, sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan senjata api rakitan.

Keempat tersangka tersebut adalah Muhammad Hatta alias MH, 44 tahun; Muhammad Dio Alfareza Lingga alias MDAL, 21 tahun; Juanda alias J, 39 tahun; dan Indra Wijaya Lingga alias IWL, 23 tahun.

Baca Juga:

• Dana Transfer Pusat ke Sumut Dipangkas Rp 1,125 Triliun pada 2027, Timur Tumanggor Minta Bapenda Genjot PAD

"Keempat pelaku ini kita amankan karena menggunakan, menyimpan atau membawa senjata-senjata api rakitan," ujarnya, Kamis, 22 Oktober 2026.

Kasus kepemilikan senjata api rakitan tersebut berkaitan dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Donny Pacek di Jalan Linau Mungkur, Kecamatan Limau Manis, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada Minggu, 18 Oktober 2026.

Cornelis menjelaskan, rangkaian peristiwa tersebut bermula dari perselisihan yang kemudian berujung pada penyerangan ke rumah Ferry, rekan Donny Pacek.

Penyerangan itu, menurut polisi, dilakukan oleh sekelompok orang dari kelompok Doni Kibot.

Setelah rumahnya diserang, Ferry meminta bantuan kepada Donny Pacek.

Donny kemudian mengumpulkan sejumlah anggotanya untuk membantu Ferry menghadapi kelompok yang diduga menyerang rumah tersebut.

Dalam persiapan itu, mereka membawa sejumlah senjata, mulai dari senjata tajam hingga senjata api yang telah dimodifikasi.

Senjata-senjata tersebut dimasukkan ke dalam mobil Toyota Yaris sebelum rombongan berangkat.

"Kemudian Donny Pacek ini mengumpulkan para anggotanya, lalu mempersiapkan peralatan, senjata-senjata, baik itu senjata tajam maupun senjata api yang dimodifikasi, yang ini semuanya dimasukkan ke dalam mobil Toyota Yaris. Rencananya, mereka akan melakukan pembalasan ya, penyerangan terhadap kelompok saudara Doni Kibo dan kawan-kawan," kata Cornelis.

Menurut Cornelis, senjata-senjata tersebut kemudian dibawa oleh masing-masing orang yang terlibat dalam rombongan.

Rencananya, senjata api itu akan digunakan untuk menyerang balik kelompok Doni Kibot.

Namun, sebelum rencana penyerangan balasan itu terlaksana, rombongan Donny Pacek dihadang oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat.

Peristiwa tersebut kemudian berujung pada penembakan yang menewaskan Donny di lokasi kejadian.

"Namun, dalam perjalanannya mereka dihadang oleh dua orang dengan mengendarai satu sebuah sepeda motor Beat, kemudian terjadilah penembakan. Kemudian saudara Donny Pacek ini meninggal dunia di lokasi," ucapnya.

Penetapan empat tersangka dalam perkara kepemilikan senjata api rakitan ini menjadi bagian dari penanganan polisi terhadap rangkaian peristiwa yang mendahului dan menyertai kematian Donny Pacek.

Sebelumnya, polisi juga telah menetapkan dua tersangka dalam kasus pembunuhan Donny Pacek.

Adapun peran masing-masing tersangka, hubungan antara kepemilikan senjata api rakitan dan penembakan, serta perkembangan penyidikan lebih lanjut perlu merujuk pada keterangan resmi kepolisian.

Kasus ini kembali menyoroti bahaya kepemilikan dan penggunaan senjata api rakitan, terutama ketika perselisihan antar-kelompok berkembang menjadi aksi kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa.
* (mi/ad)

JAKARTA — Peneliti Bonatua Silalahi mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia

. Dalam aduan tersebut, Bonatua menyerahkan sejumlah bukti, termasuk buku karyanya berjudul Ijazah Gibran Juga Tidak Ada, Hasil Riset Berbasis Empiris.

Baca Juga:

• Bonatua Silalahi Laporkan KPU dan Gibran ke Bawaslu soal Syarat Pendidikan Cawapres

Ia mengaku mendatangi Management Development Institute of Singapore (MDIS) dan Orchid Park Secondary School untuk mencari informasi secara langsung.

"Tadi kita sudah kasih banyak bukti. Nah, saya kasih contoh salah satunya adalah buku saya tentang perjalanan saya di Singapura. Di buku ini saya kasih tahu bahwa saya sudah ke MDIS dan Orchid Park Secondary School," ujar Bonatua kepada wartawan, Jumat (23/10/2026).

Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bonatua juga menyoroti Pasal 454 Ayat 6 UU Pemilu, yang mengatur batas waktu penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu paling lama tujuh hari kerja sejak pelanggaran diketahui.

Dalam penelusurannya di Singapura, Bonatua mengaku tidak memperoleh pengenalan terhadap nama Gibran dari sejumlah petugas di lembaga pendidikan yang ia datangi.

Ia menyebut dua petugas keamanan dan empat petugas layanan informasi yang ditemuinya di Orchid Park Secondary School tidak langsung mengenali nama Gibran.

"Dua orang sekuriti yang sudah cukup lama menjaga di Orchard Road Secondary School tidak kenal sama Gibran. Di dalam pun saya ketemu empat orang petugas layanan informasi, awalnya tidak kenal. Saya sebut nama Gibran tidak kenal, sebut anak Presiden tidak kenal. Tapi begitu saya cocokkan dengan posisinya sebagai Wapres, baru mereka bilang pernah mendengar," tuturnya.

Pernyataan tersebut merupakan hasil penelusuran yang disampaikan Bonatua.

Keterangan dari petugas yang ditemuinya tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang pernah atau tidak pernah menempuh pendidikan di suatu lembaga.

Verifikasi riwayat pendidikan memerlukan pemeriksaan dokumen resmi dari institusi terkait.

Selain MDIS dan Orchid Park Secondary School, Bonatua meminta Bawaslu memeriksa dokumen pendidikan di UTS Insearch.

Menurut dia, pemeriksaan langsung oleh lembaga berwenang diperlukan karena peneliti independen menghadapi keterbatasan akses untuk memperoleh dokumentasi di lokasi tersebut.

"Saya ungkapkan, tolong nanti Bawaslu periksa ke UTS Insearch, minta dokumen resminya. Karena di sana kami tidak dikasih izin untuk merekam atau mengambil foto. Kalau mau meminta informasi resmi, harus bersurat melalui Kedubes. Keterbatasan ini yang membuat saya mendesak Bawaslu untuk turun tangan," kata Bonatua.

Ia berharap Bawaslu menindaklanjuti laporannya dengan meminta keterangan dan dokumen resmi dari lembaga pendidikan yang disebutkan dalam aduan.

Sebelumnya, Gibran menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses hukum yang telah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu, 7 Oktober 2026.

"Ya, terima kasih. Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK," ujar Gibran.

Gibran juga menegaskan akan tetap menjalankan tugas sebagai wakil presiden dan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," katanya.

Saat ditanya mengenai pertimbangan MK terkait bukti ijazah SMA, Gibran menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi apabila belum menyelesaikan pendidikan sebelumnya.

"Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu," ujar Gibran.

Mengenai catatan MK terhadap bukti kelulusan yang diserahkan dalam perkara tersebut, Gibran mengatakan pihaknya akan menindaklanjutinya.

"Ya, itu nanti segera kami follow up, ya? Terima kasih," kata Gibran.

Dalam perkara sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya tidak dapat diterima.

Putusan itu dibacakan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

"Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Putusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.

Adapun aduan Bonatua ke Bawaslu merupakan laporan tersendiri yang perlu dinilai berdasarkan bukti, ketentuan hukum, dan kewenangan Bawaslu.

Hingga laporan ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia, belum ada keterangan mengenai hasil pemeriksaan Bawaslu atas aduan tersebut.

Karena itu, dugaan yang disampaikan Bonatua masih perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen resmi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
* (sn/ad)

JAKARTA — Peneliti Bonatua Silalahi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya mengenai persyaratan pendidikan calon wakil presiden.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Ingatkan Kepala Sekolah, Kelalaian Administrasi dan Anggaran Bisa Berujung Masalah Hukum: Jangan Anggap Sepele

Dari dokumen tersebut, ia mempertanyakan kesesuaian program pendidikan yang dicantumkan dalam riwayat pendidikan Gibran dengan persyaratan minimal pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Bonatua mendatangi Gedung Bawaslu di Jakarta pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Ia menilai kalender pendidikan UTS Insearch menunjukkan adanya perbedaan antara program yang diselenggarakan lembaga tersebut dan keterangan pendidikan setara sekolah menengah atas (SMA) yang tercantum dalam dokumen riwayat pendidikan Gibran.

"Di daftar riwayat hidup beliau disebutkan pendidikan setara SMA di UTS Insearch pada 2004-2007. Namun, setelah dicek pada sampel kalender pendidikan UTS Insearch tahun 2005, lembaga tersebut hanya menyelenggarakan lima program: English Course, Diploma Course, Foundation Studies Certificate, Study Tours, dan English Language. Tidak ada program Grade 12 sebagaimana klaim dalam surat keterangan (suket) yang ada," ujar Bonatua di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Menurut Bonatua, temuan tersebut memperkuat keterangan Atase Pendidikan Indonesia di Canberra yang menyebut jalur pathway bukan program pendidikan formal setara SMA.

Jalur tersebut, menurut keterangan yang ia rujuk, merupakan program persiapan atau foundation, maupun program bahasa untuk memasuki perguruan tinggi.

Bonatua menilai perdebatan mengenai ijazah, surat keterangan, dan riwayat pendidikan Gibran di MDIS serta UTS Insearch selama ini belum menyentuh persoalan mendasar.

Ia berpendapat, hal utama yang perlu diperiksa adalah pemenuhan persyaratan pendidikan minimum bagi calon presiden dan wakil presiden.

Ia merujuk Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus berpendidikan paling rendah SMA, Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau sederajat.

"UTS Insearch tidak masuk ke dalam salah satu dari empat kategori tersebut, dan programnya juga bukan termasuk kelompok sekolah yang diakui setara SMA oleh Peraturan Pemerintah," katanya.

Berdasarkan penafsirannya terhadap ketentuan tersebut, Bonatua berpendapat KPU seharusnya tidak meloloskan pendaftaran calon apabila persyaratan pendidikan minimum tidak terpenuhi sejak awal.

Ia juga mempersoalkan penggunaan dokumen tambahan untuk memenuhi persyaratan administrasi apabila syarat pendidikan dasar dinilai belum terpenuhi.

"Kalau Pasal 169 huruf r saja sudah tidak terpenuhi, KPU tidak perlu melangkah ke Pasal 227 huruf l untuk meminta suket, sertifikat, atau ijazah. Tidak perlu juga meributkan Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Secara logika hukum, syarat administrasinya sudah gugur di tahap paling awal," kata Bonatua.

Dalam laporannya kepada Bawaslu, Bonatua menyertakan sejumlah bahan pendukung.

Dokumen tersebut meliputi skema analisis logika pendidikan, tautan kalender pendidikan UTS Insearch, serta rujukan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu.

Dokumen kalender pendidikan itu menjadi dasar bagi Bonatua untuk mempertanyakan apakah program yang ditempuh Gibran dapat dikategorikan sebagai pendidikan setara SMA sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang.

Meski demikian, penilaian Bonatua merupakan argumentasi pelapor yang masih perlu diuji berdasarkan dokumen lengkap, ketentuan hukum yang berlaku, serta kewenangan lembaga terkait.

Pelaporan ke Bawaslu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran oleh pihak yang dilaporkan.

Karena itu, tindak lanjut laporan, pemeriksaan bukti, dan penilaian atas ketentuan pendidikan yang berlaku menjadi bagian penting untuk menentukan apakah dugaan tersebut memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
* (oz/ad)

MEDAN — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini dinilai penting untuk menopang pembangunan daerah di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat pada 2027.

Baca Juga:

• Ketamin Senilai Rp 3,48 Triliun Disita dari MT Global 168, Kapolri: 5,8 Juta Jiwa Berpotensi Terselamatkan

Kondisi tersebut turut memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut, yang turun dari Rp 13,101 triliun pada 2026 menjadi Rp 11,929 triliun pada 2027.

Timur menyampaikan hal itu saat mengukuhkan dan melantik pejabat administrator (Eselon III) dan pejabat pengawas (Eselon IV) di lingkungan Bapenda Sumut.

Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bapenda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Jumat, 23 Oktober 2026.

Pengukuhan dan pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, yang menetapkan 15 pejabat struktural di lingkungan Bapenda Sumut.

Saat membacakan arahan Gubernur Sumut, Timur menegaskan bahwa Bapenda memiliki posisi penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan, mulai dari infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, hingga pariwisata.

"Bapenda ini berbeda dengan OPD lainnya. Bapak dan Ibu sekalian adalah jantungnya untuk memompa pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Sumber pendapatan daerah yang kita kelola berasal dari 7 macam pajak serta retribusi daerah dari 15 OPD," ujar Timur Tumanggor.

Menurut Timur, kondisi fiskal daerah yang semakin menantang menuntut Bapenda bekerja lebih optimal dalam mengidentifikasi dan menggali sumber pendapatan.

Upaya tersebut harus dilakukan secara terukur dan berbasis data agar potensi pajak dan retribusi dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi internal, mengevaluasi kinerja, serta mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi daerah.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat kemampuan keuangan daerah ketika anggaran mengalami tekanan.

Selain meningkatkan pendapatan, Timur meminta Bapenda memperbaiki kualitas pelayanan perpajakan.

Pelayanan harus lebih cepat, praktis, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Ia juga mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta bebas dari korupsi.

Para pejabat diminta membangun kepemimpinan yang kuat dan mengayomi, sekaligus mampu mendorong seluruh jajaran mencapai target kinerja.

"Di bawah kepemimpinan Kepala Bapenda Pak Sutan Tolang Lubis, saya yakin dan percaya Bapenda Sumut akan semakin kuat. Pengukuhan ini adalah bentuk kepercayaan dari Bapak Gubernur Bobby Nasution. Gunakan potensi diri, optimalkan pelayanan, dan jangan kecewakan amanah ini," tegasnya.

Timur berharap para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Mereka juga diminta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

Optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan ketika dukungan anggaran dari pemerintah pusat berkurang.

Karena itu, peningkatan pendapatan perlu diikuti pelayanan yang lebih baik, pengelolaan yang transparan, serta upaya menggali potensi pajak dan retribusi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
* (ad)

BANDA ACEH — Ustaz Aiyub Rusli, pengajar Dar Maryam Boarding School (DMBC), mengajak umat Islam untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Swt.

Menurut dia, rasa syukur tidak cukup diucapkan melalui lisan, tetapi juga harus diwujudkan melalui keyakinan hati dan perbuatan sehari-hari.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Kaya, Ini 4 Tanda Orang Beruntung di Dunia dan Akhirat

Dalam khutbahnya, ia mengingatkan bahwa manusia kerap berfokus pada kekurangan hidup hingga lupa menyadari banyaknya nikmat yang telah diterima.

Padahal, nikmat Allah mencakup berbagai hal, mulai dari iman, Islam, kesehatan, keluarga, rezeki, keamanan, hingga kesempatan untuk menjalani kehidupan.

Ustaz Aiyub mengutip firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 18 untuk menegaskan bahwa nikmat Allah tidak akan mampu dihitung oleh manusia, sebanyak apa pun usaha yang dilakukan.

"Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya." (QS. An-Nahl: 18)

Menurut dia, kesadaran terhadap luasnya nikmat Allah seharusnya mendorong umat Islam untuk lebih menghargai apa yang dimiliki, bukan terus-menerus mengeluhkan keadaan atau membandingkan kehidupan dengan orang lain.

Ustaz Aiyub menjelaskan bahwa syukur sejati memiliki tiga dimensi, yakni melalui hati, lisan, dan anggota badan.

Ketiganya harus berjalan beriringan agar rasa syukur tidak berhenti sebagai ucapan semata.

Syukur dengan hati, kata dia, diwujudkan melalui keyakinan yang tulus bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah.

Ia menguatkan penjelasan tersebut dengan mengutip Surah An-Nahl ayat 53.

"Dan segala nikmat yang ada pada kamu, maka semuanya berasal dari Allah." (QS. An-Nahl: 53)

Adapun syukur melalui lisan dilakukan dengan senantiasa memuji Allah dalam berbagai keadaan, baik ketika memperoleh kebahagiaan maupun saat menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan.

Sementara itu, syukur melalui anggota badan diwujudkan dengan memanfaatkan nikmat yang dimiliki untuk melakukan kebaikan dan menjalankan perintah agama.

"Adapun syukur dengan anggota badan dibuktikan dengan menggunakan ilmu, harta, kesehatan, dan waktu untuk ketaatan serta kebaikan sesama," tegasnya.

Ia menekankan bahwa ilmu, harta, kesehatan, dan waktu merupakan karunia yang semestinya digunakan secara bertanggung jawab.

Dengan begitu, rasa syukur tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain.

Dalam khutbahnya, Ustaz Aiyub juga mengingatkan janji Allah dalam Surah Ibrahim ayat 7.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan menambah nikmat kepada hamba-Nya yang bersyukur, sedangkan mereka yang mengingkari nikmat-Nya mendapat peringatan tentang azab yang berat.

"Jika kalian bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku sangat berat." (QS Ibrahim: 7)

Menurut Ustaz Aiyub, ayat tersebut menjadi pengingat agar umat Islam tidak hanya berorientasi pada apa yang belum dimiliki.

Sebaliknya, mereka perlu merawat, memanfaatkan, dan mensyukuri karunia yang telah diterima.

Ia juga mengajak umat untuk menjadikan rasa syukur sebagai bagian dari perilaku sehari-hari, termasuk ketika menghadapi kesulitan.

Dengan demikian, seseorang tidak mudah terjebak dalam keluhan dan tetap berusaha menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab.

Menutup khutbahnya, Ustaz Aiyub mengajak jamaah untuk mengurangi kebiasaan membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain.

Ia mengingatkan bahwa setiap orang memiliki keadaan dan ujian yang berbeda sehingga perlu belajar menghargai nikmat yang telah diterimanya.

Ia kembali mengutip firman Allah dalam Surah Saba ayat 13 yang mengingatkan tentang sedikitnya hamba yang benar-benar bersyukur.

"Beramallah wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur ! Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang benar-benar bersyukur." (QS Saba': 13)

Menurut dia, ayat tersebut menjadi pengingat bahwa syukur perlu dibuktikan melalui amal dan ketaatan, bukan hanya melalui pengakuan atau perkataan.

"Semoga kita menjadi bagian dari golongan yang sedikit tersebut dengan senantiasa mendasarkan ucapan dan perbuatan kita pada ketaatan kepada Allah Swt," pungkasnya.

Pesan khutbah tersebut mengajak umat Islam menjadikan syukur sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, dengan menyadari nikmat yang dimiliki, menggunakan karunia untuk kebaikan, serta menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia.
* (ad)

BELAWAN — Tim gabungan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyita 1,16 ton ketamin hidroklorida (Ketamin HCl) dari kapal tanker MT Global 168.

Barang bukti tersebut ditemukan dalam 58 karung saat petugas mengamankan kapal di perairan Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Kapal Penyelundup 1,16 Ton Ketamin Ternyata Terdaftar atas Nama Perusahaan Malaysia

Nilai ekonominya diperkirakan mencapai Rp 3,48 triliun berdasarkan asumsi harga gelap Rp 3 juta per gram.

"Dari hasil penggeledahan, tim gabungan berhasil mengamankan obat keras jenis Ketamin HCl. Barang bukti ini ditemukan dalam 58 karung dengan total berat bruto mencapai 1,16 ton," kata Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam jumpa pers di Pelabuhan Belawan, Jumat (23/10/2026).

Selain ketamin, petugas menyita satu kapal tanker MT Global 168 dan 14 telepon seluler yang diduga digunakan awak kapal untuk berkomunikasi.

Kapal tersebut telah ditarik dan bersandar di Pelabuhan Pelindo Bandar Deli Belawan.

Suyudi menjelaskan, nilai barang bukti dihitung berdasarkan perkiraan harga ketamin di pasar gelap.

Dengan asumsi harga Rp 3 juta per gram, total nilai 1,16 ton ketamin tersebut mencapai Rp 3,48 triliun.

"Dari segi ekonomis, dengan asumsi harga gelap saat ini adalah Rp 3 juta per gram, maka total valuasi barang bukti yang berhasil kita sita mencapai Rp 3,48 triliun," ungkap Suyudi.

Menurut Suyudi, penyitaan tersebut juga diperkirakan dapat mencegah jutaan orang terpapar risiko penyalahgunaan ketamin.

Perhitungan itu menggunakan asumsi bahwa satu gram ketamin dapat disalahgunakan oleh lima orang.

"Terkait potensi penyelamatan jiwa, dengan asumsi bahwa 1 gram ketamin dapat disalahgunakan oleh 5 orang, maka penyitaan ini telah berhasil menyelamatkan 5,8 juta jiwa generasi penerus bangsa dari bahaya ketergantungan," lanjut dia.

Namun, angka 5,8 juta jiwa tersebut merupakan estimasi berdasarkan asumsi yang disampaikan Kapolri, bukan jumlah individu yang telah teridentifikasi sebagai calon pengguna.

Suyudi juga menyebut penyitaan ini berpotensi menghindarkan negara dan masyarakat dari biaya rehabilitasi sebesar Rp 116 triliun.

Perhitungan tersebut didasarkan pada estimasi biaya rehabilitasi Rp 20 juta per orang selama enam bulan.

"Angka-angka fantastis ini merupakan bukti nyata betapa besarnya daya rusak sindikat internasional terhadap ketahanan nasional kita," ucap Suyudi.

Pengungkapan penyelundupan ketamin tersebut bermula dari pemantauan intelijen terhadap pergerakan MT Global 168.

Aparat mendeteksi pola pergerakan kapal yang dinilai tidak biasa setelah kapal berlayar melalui Laut Andaman dan memasuki kawasan Selat Malaka.

Menindaklanjuti temuan itu, tim gabungan BNN, Bea dan Cukai, serta Bareskrim Polri bersiap di Kuala Tanjung pada Senin, 19 Oktober 2026.

Operasi tersebut didukung kapal patroli Bea Cukai BC 20006 dan kapal KP Murai 4018.

Petugas semula merencanakan intersepsi atau pencegatan sebelum kapal memasuki Pelabuhan Port Klang, Malaysia.

Namun, MT Global 168 akhirnya berhasil dihentikan dan diamankan di perairan Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara.

Pemeriksaan kapal kemudian menemukan 58 karung berisi ketamin dengan berat bruto 1,16 ton.

Aparat juga mengamankan delapan awak kapal yang diduga memiliki peran berbeda dalam pengoperasian kapal.

Delapan awak MT Global 168 terdiri atas tujuh warga negara Indonesia dan satu warga negara asing asal Taiwan.

Berikut identitas dan posisi mereka berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam kasus tersebut:

IC, kapten kapal atau Master.
RS, Chief Officer atau perwira utama.
JA, Chief Engineer atau kepala bagian mesin.
IAE, Second Engineer atau masinis kedua.
JMR, Oiler atau awak yang bertugas membantu pengoperasian dan perawatan mesin.
RF, Able Seaman atau awak kapal bagian dek.
DPB, Able Seaman atau awak kapal bagian dek.
YCY, warga negara Taiwan yang bertugas sebagai Able Seaman.

Suyudi menyatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil koordinasi sejumlah instansi dalam mengawasi jalur laut yang diduga digunakan untuk penyelundupan narkotika lintas negara.

Ia menegaskan bahwa aparat tidak akan memberikan ruang bagi jaringan yang berupaya memasukkan narkotika ke Indonesia.

"Dan saya tegaskan, jangan harap ada celah sejengkal pun di bumi Indonesia, dan kita tidak akan pernah memberikan ruang atau berkompromi bagi para pengkhianat kemanusiaan yang berani merusak masa depan anak-anak kita," tegas Suyudi.

Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Polair, serta BNN atas kerja sama dalam operasi tersebut.

"Sejumlah barang bukti yang hari ini kita sita bukanlah sekadar angka pencapaian semata, melainkan jutaan nyawa generasi muda bangsa yang berhasil kita selamatkan. Untuk itu mari kita rapatkan barisan, bersama kita wujudkan Indonesia aman, tangguh, dan bersih dari narkoba," pungkas Suyudi.

Penyidikan terhadap delapan awak kapal dan asal-usul ketamin masih menjadi bagian penting dari pengungkapan kasus ini.

Aparat perlu menelusuri jaringan pemasok, tujuan pengiriman, serta pihak-pihak yang diduga mengendalikan distribusi barang tersebut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan sindikat narkotika lintas negara.
* (d/ad)

JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menanggapi klaim Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, mengenai kepemilikan lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Maruarar menegaskan, berdasarkan hasil pengecekan kepada sejumlah pejabat terkait, tanah tersebut merupakan aset negara milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Baca Juga:

• Selain Sentil Nusron, Hercules Murka ke Maruarar soal Sengketa Lahan Tanah Abang: Kau Harus Tahu Diri!

Hercules mengklaim dirinya telah mengeluarkan uang puluhan miliar rupiah untuk membebaskan dan mengosongkan lahan.

Dalam aksi di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin, 19 Oktober 2026, Hercules menyampaikan keberatannya melalui pernyataan yang diunggah di akun Instagram GRIB Jaya.

"Kamu tau nggak Ara Sirait, tanah itu bukan kosong begitu. Tanah itu aku bebasin pake uang. Aku pake uang. Aku kosongkan pake uang. Uang puluh-puluhan miliar," kata Hercules, dikutip dari akun Instagram GRIBJAYA.ID.

Menanggapi pernyataan tersebut, Maruarar mengatakan telah meminta konfirmasi kepada sejumlah pihak, mulai dari pejabat ATR/BPN, direksi PT KAI, hingga Badan Pengaturan BUMN.

"Saya sudah cek ke BPN ke Dirjen Tejo [Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono], cek ke Dirut KAI (Bobby Rasyidin), ke Kepala BP BUMN negara (Dony Oskaria), menurut mereka yang di Tanah Abang jelas aset negara," ujar Maruarar, Rabu (21/10).

Maruarar menjelaskan, lahan yang disengketakan direncanakan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat.

Namun, proyek tersebut belum dapat berjalan karena status kepemilikan tanah masih dalam proses gugatan di pengadilan.

Menurut Maruarar, negara perlu memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau.

"Kita akan bangun rusun untuk masyarakat. Indonesia negara hukum, negara harus hadir untuk menggunakan asetnya untuk membantu rakyatnya," katanya.

Rencana pembangunan rusun tersebut menjadi bagian dari upaya penyediaan hunian bagi masyarakat.

Namun, kepastian hukum atas lahan menjadi persoalan yang harus diselesaikan sebelum proyek dapat dilaksanakan.

Di sisi lain, kuasa hukum GRIB Jaya, Wilson Colling, sebelumnya menyatakan bahwa lahan di Tanah Abang tersebut merupakan milik ahli waris almarhum Iljas Gelar Radjo, yakni Sulaeman Effendi, bukan milik PT KAI.

Menurut Wilson, klaim kepemilikan ahli waris didasarkan pada dokumen hak atas tanah berupa verponding yang diterbitkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan disebut telah dikonversi menjadi Verponding Indonesia Nomor 946.

Pihak ahli waris juga mengacu pada surat keterangan PM 1 yang diterbitkan lurah setempat.

Wilson menyatakan, berdasarkan dokumen tersebut, lahan dikuasai secara fisik oleh ahli waris sejak 2004 hingga 2007 dan terus ditempati sampai sekarang.

Sementara itu, PT KAI mendasarkan klaim kepemilikannya pada Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 5 dan 6 yang disebut terbit pada 2008.

Wilson mempersoalkan dasar penerbitan HPL tersebut. Menurut dia, dokumen itu berasal dari proses administrasi di Kementerian Perhubungan yang merujuk pada Verponding Nomor 14399, yang diklaimnya tidak berlokasi di Tanah Abang.

Perbedaan dokumen dan riwayat penguasaan tanah tersebut menjadi inti perselisihan antara pihak ahli waris dan PT KAI.

Keabsahan masing-masing dasar kepemilikan perlu dinilai melalui pemeriksaan dokumen dan proses hukum yang berlaku.

Sengketa lahan Tanah Abang kini telah masuk ke jalur hukum. Sulaeman Effendi, dengan bantuan Hercules serta Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya, menggugat persoalan kepemilikan tanah tersebut.

Perkara itu terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 241/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst.

Selama proses gugatan berlangsung, lahan tersebut belum dapat digunakan untuk pembangunan rusun yang direncanakan Kementerian PKP.

Perselisihan ini mempertemukan klaim negara melalui PT KAI dengan klaim ahli waris yang mengandalkan dokumen pertanahan lama.

Pemeriksaan terhadap riwayat tanah, keabsahan dokumen, serta dasar penerbitan sertifikat menjadi penting untuk menentukan pihak yang memiliki hak secara hukum.

Di tengah sengketa tersebut, rencana pembangunan hunian bagi masyarakat masih menunggu kepastian status lahan.

Penyelesaian melalui pengadilan diharapkan memberikan kejelasan hukum bagi seluruh pihak sekaligus menentukan apakah tanah tersebut dapat digunakan untuk proyek rusun.* (cn/ad)

JAKARTA — Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo membantah adanya hubungan antara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026 dengan program pengembangan biodiesel B50 yang digencarkan pemerintah.

Ia menegaskan, data jutaan hektare lahan hutan terdegradasi yang pernah disampaikannya merujuk pada kerusakan akibat kebakaran pada tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga:

• Hashim Sebut Ada Pihak Asing Tak Suka Indonesia Swasembada Energi

Pernyataan Hashim ini muncul setelah ucapannya dalam Investor Daily Summit 2026 pada Rabu, 7 Oktober, menjadi sorotan publik.

Saat itu, ia menyebut terdapat sekitar 12,7 juta hektare hutan terdegradasi di Indonesia yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku biofuel atau bahan bakar nabati.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan pemanfaatan lahan bekas kebakaran untuk mendukung program energi berbasis tanaman, termasuk sawit.

Hashim menjelaskan, data mengenai 12,7 juta hektare lahan terdegradasi itu diperolehnya dari Kementerian Kehutanan pada 2024.

Ia mengaku pernah menyampaikan informasi tersebut ketika menghadiri konferensi iklim COP29 di Baku, Azerbaijan, sebagai utusan khusus presiden.

"Itu data tahun 2024 yang saya dapat dari Kementerian Kehutanan yang waktu itu saya hadir di COP29 di Baku, Azerbaijan sebagai utusan khusus, saya sampaikan bahwa ada di Indonesia 12,7 juta hektar yang rusak akibat kebakaran tahun-tahun sebelumnya." jelasnya.

Menurut Hashim, lahan tersebut merupakan lahan milik pemerintah yang telah mengalami kerusakan dan berubah menjadi semak belukar.

Ia menyatakan lahan yang dimaksud sudah tidak ditumbuhi pepohonan seperti hutan pada umumnya.

Pemerintah, kata dia, mempertimbangkan pemanfaatan sebagian lahan terdegradasi untuk mendukung program kedaulatan energi.

Namun, ia membantah rencana tersebut berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2026.

Hashim mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai jenis tanaman yang dapat dikembangkan di lahan terdegradasi tersebut.

Pilihan tanaman mencakup tebu, singkong, dan kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku energi nabati.

"Pemerintah dalam program menuju ke B50 dan lain-lain ya, bisa dari tebu, kita bisa tanam tebu, kita bisa tanam singkong, pemerintah ingin untuk tanam singkong, juga untuk sawit, itu ada berbagai tanaman yang mau ditanam di situ," ungkap Hashim.

Program biodiesel B50 merupakan kebijakan pencampuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak nabati dengan 50 persen bahan bakar diesel berbasis fosil.

Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan bakar impor.

Meski demikian, pemanfaatan lahan terdegradasi untuk perkebunan maupun tanaman energi membutuhkan kejelasan mengenai status kawasan, kesesuaian lahan, serta dampak lingkungannya.

Hashim menyebut tidak seluruh lahan seluas 12,7 juta hektare tersebut akan digunakan untuk penanaman tanaman energi.

Menurut dia, luas lahan yang dipertimbangkan untuk dimanfaatkan maksimal sekitar 2 juta hektare.

"Saya dengar maksimum yang akan dipakai 2 juta hektar. Ya sisanya 12 dari 12,7 juta hektar, saya dengar akan nanti dilakukan reboisasi," katanya.

Reboisasi merupakan penanaman kembali pohon di lahan yang kehilangan tutupan hutan.

Dengan demikian, menurut keterangan Hashim, sebagian besar lahan yang tidak digunakan untuk penanaman tanaman energi direncanakan untuk dipulihkan melalui penanaman kembali.

Namun, ia menyebut keputusan mengenai lokasi dan luas lahan yang akan ditanami masih dalam tahap penentuan.

Hashim menjelaskan, pemerintah masih melakukan pemetaan untuk menentukan lokasi yang sesuai bagi berbagai jenis tanaman.

Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan teknologi, termasuk citra satelit dan pesawat nirawak atau drone.

"Pemetaan itu pakai ada satelit, kita pakai drone, kita macam-macam, itu alat-alat canggih supaya untuk bisa menetapkan, bisa menentukan lokasi yang paling cocok untuk tanaman ini," ungkap Hashim.

Pemetaan tersebut menjadi penting karena tidak semua lahan terdegradasi memiliki kondisi yang sama.

Jenis tanah, topografi, ketersediaan air, dan status kawasan perlu dipertimbangkan sebelum lahan dimanfaatkan untuk perkebunan atau tanaman energi.

Selain itu, lahan yang pernah terbakar tidak otomatis dapat dialihkan untuk kegiatan budidaya.

Status hukum kawasan dan kewajiban pemulihan lingkungan tetap perlu diperiksa untuk memastikan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan.

Dalam kesempatan tersebut, Hashim juga menanggapi isu mengenai kepemilikan kebun sawit.

Ia membantah masih menjalankan usaha di sektor tersebut dan menyebut telah berhenti dari bisnis sawit pada 2018.

"Itu fitnah itu! Saya sudah keluar sebagai pengusaha sawit, saya sudah berhenti tahun 2008, eh sorry 2018. Sudah 8 tahun lalu,"

Hashim mengatakan dirinya tidak lagi berniat menjalankan bisnis kelapa sawit.

Ia mengaku kini bergerak di sektor usaha lain, termasuk minyak dan gas bumi serta pertambangan.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perdebatan mengenai rencana pemanfaatan lahan terdegradasi untuk mendukung program energi pemerintah.

Persoalan utama yang masih perlu diperjelas adalah lokasi lahan yang akan dimanfaatkan, dasar penetapan status terdegradasinya, serta mekanisme pengawasan agar program ketahanan energi tidak mengorbankan pemulihan hutan dan perlindungan lingkungan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pemanfaatan lahan untuk tanaman energi benar-benar dilakukan pada kawasan yang sesuai dan tidak mendorong pembukaan hutan baru.* (cn/ad)

JAKARTA — Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai ada pihak luar negeri yang tidak menyukai upaya Indonesia mewujudkan swasembada energi melalui program biodiesel B50 hingga B100.

Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus menekan pasar bagi pemasok dari luar negeri.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Loyo! Dolar AS Bertengger di Rp18.071, Ini Pemicunya

Hashim menjelaskan, pengembangan biodiesel merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor.

Ia memperkirakan program tersebut dapat mengurangi pengeluaran Indonesia untuk impor energi hingga Rp 200 triliun sampai Rp 300 triliun.

Menurut dia, pengurangan impor itu berpotensi memengaruhi pihak luar negeri yang selama ini memasok kebutuhan energi Indonesia.

Namun, Hashim tidak menyebutkan secara spesifik negara atau perusahaan yang dimaksud.

"Nanti pasar mereka kan semakin berkurang. Yang mereka berhasil tiap tahun jual 600, 500-600 triliun setiap tahun nanti ya kita akan nanti kurangi kan," katanya.

Pernyataan Hashim muncul di tengah upaya pemerintah mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Program ini juga diarahkan untuk mengurangi kebutuhan devisa yang selama ini digunakan untuk membeli energi dari luar negeri.

Hashim mengatakan ketergantungan pada impor membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap perubahan kondisi geopolitik global.

Konflik antarnegara, menurut dia, dapat memicu gangguan pasokan dan perubahan harga energi yang berdampak langsung pada Indonesia.

Ia mencontohkan konflik Rusia-Ukraina serta ketegangan di kawasan Teluk Persia yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Hashim juga menyinggung ketegangan di kawasan Timur Tengah lainnya.

"Setiap kali ada gejolak, misalnya ada perang di dulu di Ukraina, sekarang perang di Teluk ya, Teluk Persia antara Amerika, Israel, dan Iran, sekarang apalagi hari ini ada antara Yaman Houthi dengan Arab Saudi, Indonesia yang kena. Indonesia kena dampaknya, dampak negatifnya," ujarnya.

Hashim menilai situasi tersebut menjadi alasan bagi Indonesia untuk mempercepat upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.

Menurut dia, impor energi juga membebani perekonomian karena membutuhkan pembayaran dalam mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat.

"Rp500-600 triliun rupiah itu beban besar bagi ekonomi kita. Kita harus keluarkan dolar, kita harus keluarkan valuta asing dolar untuk mengimpor ya, dan ini berat sekali untuk apa ekonomi kita," ujarnya.

Ia menambahkan, pengurangan impor energi dinilai dapat membantu mengurangi kebutuhan dolar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Meski demikian, besarnya dampak terhadap kurs akan bergantung pada berbagai faktor ekonomi, bukan hanya kebijakan biodiesel.

Selain mengurangi impor, Hashim menilai pengembangan biodiesel dapat menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Menurut dia, industri berbasis pertanian membutuhkan banyak tenaga manusia, mulai dari kegiatan budidaya hingga pengolahan bahan baku.

Ia juga melihat peluang pertumbuhan green jobs, yakni pekerjaan yang mendukung kegiatan ekonomi dengan memperhatikan aspek lingkungan.

"Belum ada sampai sekarang robot atau ya atau apa yang bisa menggantikan manusia untuk untuk apa bidang pertanian ini. So saya kira ini kesempatan untuk masa depan kita menciptakan lapangan kerja yang cukup besar," kata Hashim.

Program B50 merujuk pada pencampuran 50 persen bahan bakar nabati dengan 50 persen bahan bakar diesel berbasis fosil.

Sementara itu, B100 merujuk pada bahan bakar yang sepenuhnya berasal dari bahan baku nabati.

Pengembangan program tersebut membutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, termasuk minyak nabati.

Karena itu, pelaksanaannya berkaitan dengan kesiapan industri pengolahan, ketersediaan bahan baku, infrastruktur distribusi, dan kemampuan produksi dalam negeri.

Di sisi lain, pengembangan bahan bakar nabati juga memerlukan pengawasan agar peningkatan kebutuhan bahan baku tidak mendorong pembukaan hutan, memperburuk kerusakan lingkungan, atau memicu konflik penggunaan lahan.

Pernyataan Hashim mengenai pihak asing yang tidak menyukai program swasembada energi merupakan pandangannya mengenai kemungkinan dampak kebijakan tersebut terhadap pasar energi internasional.

Ia tidak merinci pihak yang dimaksud maupun menyampaikan bukti spesifik mengenai adanya upaya asing untuk menghambat program B50 hingga B100.

Dengan demikian, keberhasilan program swasembada energi tidak hanya ditentukan oleh pengurangan impor, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan ketersediaan bahan baku, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mengukur manfaat ekonominya secara transparan.
* (cn/ad)

MEDAN— Kapal tanker MT Global 168 yang diamankan aparat karena diduga membawa 1,16 ton ketamin di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, terdaftar atas nama perusahaan Malaysia, Makmur Marine Petroleum.

Kepolisian kini mendalami kemungkinan keterlibatan perusahaan dan pihak-pihak yang mengendalikan kapal tersebut dalam jaringan penyelundupan narkotika lintas negara.

Baca Juga:

• Gempa Magnitudo 3,1 Guncang Padangsidimpuan, BMKG Sebut Tak Berpotensi Tsunami

Menurut dia, identitas perusahaan pemilik kapal menjadi salah satu petunjuk untuk menelusuri jaringan di balik pengiriman ketamin tersebut.

"Dari spesifikasi fisik, kapal ini memiliki panjang 56,99 hingga 57 meter, dengan lebar 9,02 meter," kata Suyudi dalam konferensi pers, Jumat (23/10).

"Terkait dengan manajemen kapal tim gabungan telah mengidentifikasi bahwa kapal ini terdaftar atas nama perusahaan pemilik atau register owner yaitu Makmur Marine Petroleum," tambahnya.

Berdasarkan hasil penelusuran tim gabungan, Makmur Marine Petroleum tercatat beralamat di Switch 11 dan S12 Lantai 5 Menara TJB, Jalan Syekh Murti Bandar, Johor Baru 8000, Johor, Malaysia.

Kapal tersebut memiliki ukuran gross tonnage (GT) sekitar 370 dan kapasitas deadweight tonnage (DWT) antara 726 hingga 776 ton.

GT merupakan ukuran volume ruang kapal, sedangkan DWT menunjukkan kemampuan kapal membawa total beban, termasuk muatan, bahan bakar, dan kebutuhan operasional lainnya.

Suyudi mengatakan penyidik akan menelusuri lebih jauh hubungan perusahaan tersebut dengan pengoperasian kapal dan dugaan penyelundupan ketamin.

"Fakta ini tentunya akan menjadi bekal penting bagi tim penyidik untuk mendalami keterlibatan korporasi, tiap-tiap pengendali di balik jaringan internasional ini," ujarnya.

Pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan terhadap pergerakan MT Global 168 yang dinilai tidak wajar di kawasan Selat Malaka setelah kapal melintasi Laut Andaman.

Tim gabungan yang terdiri atas Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kemudian melakukan penindakan hingga kapal tersebut diamankan di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara.

"Berhasil mengamankan sebuah kapal yang terpantau melakukan anomali pergerakan di selat Malaka melalui laut Andaman dan berhasil diamankan tepatnya di Perairan Tanjung Balaiasahan Sumatera Utara," kata Suyudi.

Kapal tanker itu diketahui menggunakan bendera Mongolia. Suyudi juga menjelaskan identitas bendera kapal tersebut dalam konferensi pers.

"Jadi benderanya Mongolia tapi benderanya dari Malaysia," katanya.

Dalam operasi tersebut, petugas menangkap delapan awak kapal yang diduga terlibat dalam pengoperasian kapal.

Penyidik masih perlu mendalami peran setiap awak serta kemungkinan adanya pihak lain yang mengatur pengiriman ketamin tersebut.

Penelusuran terhadap pemilik kapal, pengendali operasional, dan jaringan komunikasi menjadi bagian penting untuk mengungkap bagaimana barang terlarang itu dapat diangkut melintasi perairan internasional.

Dalam kasus ini, aparat menyita ketamin dengan berat bruto sekitar 1,16 ton.

Kapolri menyebut nilai ekonomis barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp 3,48 triliun berdasarkan asumsi harga di pasar gelap.

Selain nilai barang bukti, Suyudi menyatakan penyitaan tersebut berpotensi mencegah dampak penyalahgunaan narkotika terhadap jutaan orang.

"Terkait potensi penyelamatan jiwa dengan asumsi 1 gram ketamin dapat disalahgunakan oleh 5 orang, maka penyitaan ini telah berhasil menyelamatkan 5,8 juta jiwa penerus bangsa dari bahaya ketergantungan," kata dia.

Suyudi juga menyebut operasi gabungan tersebut berpotensi mencegah kerugian biaya rehabilitasi hingga Rp 116 triliun.

Perhitungan itu menggunakan asumsi biaya rehabilitasi sebesar Rp 20 juta per orang selama enam bulan.

"Jika kita menghitung pencegahan kerugian negara dan masyarakat dari segi total biaya kalau kita atau negara melakukan rehabilitasi, angka tersebut sangat fantastis, dengan asumsi biaya rehabilitasi Rp 20 juta per orang selama 6 bulan," ucap Suyudi.

"Maka kita telah mencegah kerugian biaya rehabilitasi sebesar Rp 116 triliun," tambahnya.

Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan asumsi yang disampaikan kepolisian, bukan penghitungan kerugian negara yang telah terjadi secara langsung.

Suyudi menegaskan, pengungkapan kasus MT Global 168 merupakan bagian dari upaya aparat membongkar jaringan penyelundupan narkotika lintas negara.

"Angka-angka ini menjadi bukti nyata betapa besarnya daya rusak sindikat narkoba internasional terhadap ketahanan nasional kita," ujar Suyudi.

Dengan teridentifikasinya Makmur Marine Petroleum sebagai perusahaan yang tercatat sebagai pemilik kapal, penyidik memiliki petunjuk tambahan untuk menelusuri hubungan antara kepemilikan kapal, pengoperasian, dan pengiriman ketamin.

Meski demikian, pencatatan perusahaan sebagai pemilik kapal tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam penyelundupan.

Keterlibatan korporasi maupun individu tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan alat bukti yang sah.

Penyidik juga perlu memastikan asal ketamin, tujuan pengiriman, pihak yang menerima muatan, serta kemungkinan adanya jaringan pembiayaan di balik operasi tersebut.

Pengungkapan peran seluruh pihak yang terlibat akan menentukan sejauh mana kasus ini dapat dibongkar, tidak hanya pada tingkat awak kapal, tetapi juga hingga pihak yang diduga mengendalikan penyelundupan dari balik layar.
* (cn/ad)

Oleh:Yogen Sogen

KETIKA lahan bekas kebakaran segera ditanami sawit, penegakan hukum harus menelusuri bukan hanya siapa pelaku yang membakar, tetapi juga siapa yang menguasai lahan dan menikmati hasilnya.

Baca Juga:

• Kapolri Suyudi Beberkan Kronologi Penangkapan Kapal Pembawa 1 Ton Ketamin di Perairan Asahan

Gambaran ini muncul dari sejumlah lokasi bekas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sepanjang 2026.

Api meninggalkan tanah yang menghitam, sementara aktivitas pembukaan lahan dan penanaman mulai berlangsung.

Rangkaian peristiwa tersebut mengundang kecurigaan yang tak boleh dijawab dengan dugaan semata, tetapi juga memerlukan penyelidikan serius.

Di Dharmasraya, Sumatera Barat, lahan seluas 5,9 hektar di kawasan Hutan Produksi Terbatas Bukit Lantak, Kecamatan Timpeh, terbakar pada 15 September 2026.

Sebulan kemudian, lokasi itu ditemukan telah ditanami sawit. Polisi memasang garis pembatas dan menyelidiki pihak yang bertanggung jawab.

Temuan serupa muncul di Pematang Pudu, Bengkalis, Riau. Sekitar enam hektar kawasan Hutan Produksi Terbatas diduga digarap tanpa izin.

Sekitar 1,5 hektar telah dibersihkan dan bibit sawit ditemukan di lokasi.

Seorang tersangka ditetapkan dalam perkara pendudukan dan penanaman di kawasan hutan.

Di Desa Sungai Awan Kiri, Ketapang, Kalimantan Barat, kebakaran melalap sekitar 2.400 hektar.

Tim penegakan hukum menyegel lokasi dan menyita ekskavator setelah menemukan aktivitas pembukaan lahan dan persiapan perkebunan.

Pemerintah desa menyatakan alat berat itu digunakan untuk membersihkan parit lama.

Penjelasan tersebut perlu diuji bersama bukti lapangan, bukan diterima atau ditolak sebelum penyidikan tuntas.

Kasus-kasus itu memiliki konteks hukum dan kondisi lahan yang berbeda.

Namun, kemunculan penanaman sawit setelah kebakaran meretas persoalan yang sama tentang bagaimana memastikan kebakaran tidak menjadi jalan pintas untuk menguasai kawasan, mengubah peruntukan lahan, atau memperoleh keuntungan dari pelanggaran hukum?

Api dan Keuntungan

Kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola.

Api bisa muncul karena kelalaian, aktivitas masyarakat, kondisi cuaca, maupun tindakan yang disengaja. Karena itu, setiap kasus harus diperiksa berdasarkan bukti.

Namun, ketika lahan terbakar segera dibuka dan ditanami komoditas bernilai ekonomi, penyidikan perlu bergerak melampaui penentuan sumber api.

Siapa pemilik atau penguasa lahan? Siapa yang membiayai pembukaan kawasan? Dari mana alat berat dan bibit berasal?

Apakah ada transaksi tanah, perantara, atau pihak yang memberi perintah?

Apakah penanaman dilakukan di kawasan hutan, konsesi, atau tanah yang memiliki hak legal?

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat memperlihatkan apakah kebakaran berdiri sebagai peristiwa tersendiri atau terhubung dengan upaya memperoleh manfaat ekonomi.

Kementerian Kehutanan pada Agustus 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara pembukaan kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, Riau, dengan cara membakar untuk kemudian ditanami sawit.

Penyidik juga menemukan dugaan jual beli lahan di dalam kawasan hutan.

Dalam perkara berbeda, sebuah perusahaan ditetapkan sebagai tersangka korporasi atas dugaan perambahan di Mempawah, Kalimantan Barat.

Temuan itu memperlihatkan, penegakan hukum perlu menelusuri rangkaian kegiatan dan pihak-pihak yang terlibat.

Penanganan yang berhenti pada pelaku pembakaran berisiko meninggalkan mata rantai lain, terutama apabila terdapat pihak yang mengatur, membiayai, atau memperoleh keuntungan dari pembukaan kawasan.

Data yang diberitakan Inilah.com berdasarkan catatan Bareskrim hingga 13 Oktober 2026 mencatat 273 laporan perkara perorangan dengan 223 tersangka dan luas lahan terbakar sekitar 5.157,89 hektar.

Untuk perkara korporasi, tercatat 98 laporan dengan luas lahan terbakar sekitar 25.600,26 hektar dan sembilan perusahaan berstatus tersangka.

Angka tersebut menunjukkan pentingnya membedakan jumlah perkara, luas area, dan status hukum.

Ia belum membuktikan, seluruh kebakaran berkaitan dengan sawit, tetapi memperlihatkan besarnya kawasan yang harus ditelusuri dan pentingnya pengusutan terhadap korporasi.

Negara Harus Hadir

Pada 7 September 2026, Presiden Prabowo Subianto meminta aparat menyelidiki dugaan pembakaran yang berkaitan dengan pembukaan perkebunan.

Ia juga meminta nama-nama korporasi yang diduga terlibat ditelusuri, termasuk kemungkinan pencabutan izin dan hak guna usaha.

Arahan itu memberikan mandat politik yang jelas. Tantangannya ialah memastikan perintah tersebut berujung pada hasil yang dapat diperiksa publik.

Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penyegelan lokasi atau pengumuman penyelidikan.

Masyarakat perlu mengetahui perkembangan perkara, status kawasan, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta dasar hukum setiap tindakan.

Jika ditemukan pelanggaran, proses pidana dan sanksi administratif harus dijalankan sesuai ketentuan.

Jika dugaan tidak terbukti, hasil penyelidikan pun perlu dijelaskan secara terbuka.

Pemeriksaan juga harus membedakan pelaku yang membakar, pihak yang menguasai lahan, dan pihak yang memperoleh manfaat.

Ketiganya mungkin orang atau badan hukum berbeda.

Tanpa penelusuran kepemilikan dan aliran keuntungan, penegakan hukum berisiko hanya menjangkau orang yang berada paling dekat dengan api.

Industri sawit tentu tidak dapat dipukul rata.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia membantah bahwa perusahaan sengaja membakar lahan dan menyatakan pembukaan lahan tanpa bakar telah lama dilakukan.

Bantahan itu perlu ditempatkan dalam pemeriksaan berbasis bukti.

Perusahaan yang mematuhi hukum tidak boleh dituduh tanpa dasar, sementara pelaku yang terbukti melanggar tidak boleh berlindung di balik nama besar industri.

Kerugian kebakaran juga tidak berhenti pada pohon yang hangus.

Masyarakat menghirup asap, kegiatan ekonomi terganggu, habitat satwa terancam, dan negara mengeluarkan sumber daya untuk pemadaman serta penanganan dampaknya.

Jika lahan kemudian menghasilkan keuntungan bagi pihak tertentu tanpa pertanggungjawaban atas kerusakan, beban ekologis dan sosial dipikul masyarakat, sementara manfaat ekonomi terkonsentrasi pada segelintir pihak.

Karena itu, pemulihan kawasan harus menjadi bagian dari penegakan hukum.

Lahan yang terbakar tidak boleh otomatis dianggap tersedia untuk ditanami atau dialihkan penggunaannya.

Status kawasan, hak atas tanah, izin, serta kewajiban pemulihan mesti diperiksa sebelum aktivitas baru dibiarkan berjalan.

Pengawasan berbasis citra satelit dan pemeriksaan lapangan juga perlu menghubungkan catatan kebakaran dengan perubahan tutupan lahan setelah api padam.

Ungkapan yang hari-hari ini jadi guyonan warganet menyoal "habis asap terbitlah sawit" mungkin terdengar seperti sindiran, tetapi kenyataan di lapangan menuntut lebih dari narasi tersebut.

Negara perlu memastikan bahwa kebakaran tidak berubah menjadi keuntungan, sementara kerusakan menjadi beban bersama.

Lebih dari itu, ukuran keberhasilan bukan berapa banyak pelaku yang diumumkan tertangkap, tetapi seberapa jauh hukum mampu mengungkap seluruh rantai tanggung jawab, memulihkan kawasan, dan mencegah lahan terbakar menjadi pintu masuk bagi pelanggaran berikutnya.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Analis Sosial-Politik dan Kebijakan Publik, lulusan Pascasarjana Ilmu Pemerintahan STIPAN.