PADANGSIDIMPUAN– Program kelas tambahan di SMP Negeri 1 Padangsidimpuan yang sempat disorot terkait dugaan pungutan biaya, mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Program tersebut disebut telah berlangsung sejak lama dan merupakan hasil kesepakatan orang tua siswa.

Mantan pengurus komite sekolah, Mahyudin Siregar, mengatakan bahwa kelas unggulan atau yang kini dikenal sebagai kelas tambahan sudah ada sejak lebih dari satu dekade lalu.

Baca Juga:

• Hanura Binjai Gelar Kegiatan Sosial, Salurkan Bantuan Perbaikan Masjid dan Tampung Aspirasi Warga

Ia menjelaskan, pelaksanaan kelas tambahan tersebut sejak awal merupakan hasil musyawarah orang tua siswa. Termasuk terkait atribut hingga kebutuhan pendukung pembelajaran.

Menurutnya, tujuan utama program ini adalah meningkatkan prestasi akademik siswa. Ia juga menegaskan tidak ada unsur paksaan dalam keikutsertaan.

"Ini berdasarkan keinginan orang tua agar anaknya lebih berprestasi. Tidak ada paksaan, yang ingin ikut silakan," katanya.

Hal senada disampaikan salah satu orang tua siswa, Nur Hamidah Lubis. Ia menilai kelas tambahan justru lebih efisien dibandingkan les privat atau bimbingan belajar di luar sekolah.

"Kalau bimbel biayanya lebih mahal. Di sini lebih hemat dan guru di sekolah juga lebih memahami kemampuan anak," ujarnya.

Ia berharap melalui program tersebut, anaknya dapat meraih prestasi akademik dan melanjutkan pendidikan ke sekolah unggulan.

Sementara itu, orang tua siswa lainnya yang enggan disebutkan identitas lengkapnya menyatakan tidak keberatan dengan adanya kelas tambahan tersebut. Ia menilai program itu memberi manfaat bagi peningkatan kualitas belajar siswa.

Polemik terkait program kelas tambahan ini sebelumnya mencuat setelah adanya pemberitaan yang menyoroti dugaan pungutan biaya di lingkungan sekolah.*

(dh)

JAKARTA – Dua kapal tanker milik Pertamina, yakni Gamsunoro dan Pertamina Pride, hingga kini belum dapat melintas di Selat Hormuz.

Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu pasokan energi nasional.

Baca Juga:

• Pekan Ini, Prabowo Ambil Sumpah Hakim MK dan Anggota Ombudsman

"Mohon tidak dikaitkan bahwa proses negosiasi ini akan mengganggu stok suplai. Tidak seperti itu," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, muatan dari dua kapal yang tertahan tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan cadangan energi nasional. Total muatan diperkirakan sekitar 1,8 juta barel, setara dengan kebutuhan satu hingga dua hari.

"Cadangan energi kita saat ini berada di atas 20 hari. Jadi tidak ada masalah," jelasnya.

Pemerintah juga terus melakukan komunikasi intensif agar kedua kapal dapat segera memperoleh izin melintas dari otoritas setempat.

Selain itu, pemerintah disebut tidak tinggal diam dengan kondisi tersebut. Upaya diversifikasi sumber pasokan energi juga dilakukan untuk memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga.

"Sumber suplai dari wilayah lain juga kita amankan," tegas Prasetyo.

Seperti diketahui, Selat Hormuz merupakan jalur strategis distribusi minyak dunia yang kerap menjadi titik krusial dalam rantai pasok energi global.*

(d/dh)

JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menilai polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah berlangsung terlalu lama dan merugikan banyak pihak.

Hal itu disampaikan JK usai melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri, Rabu (8/4/2026). Laporan tersebut terkait tudingan bahwa dirinya mendanai Roy Suryo dan pihak lain dalam upaya mempersoalkan ijazah Jokowi.

Baca Juga:

• JK Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri soal Dugaan Hoaks Pendanaan Isu Ijazah Jokowi, Klaim Rugikan Nama Baik

JK menegaskan tuduhan tersebut tidak benar dan menyebutnya sebagai bentuk fitnah serta pencemaran nama baik. Ia menilai informasi yang beredar luas itu tidak etis dan mencoreng reputasinya.

"Tidak mungkin saya melakukan hal itu. Pak Jokowi itu Presiden yang saya dampingi selama lima tahun," ujarnya.

Laporan JK telah teregister dengan nomor LP/B/135/IV/2026/SPKT/Bareskrim Polri. Rismon dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong, fitnah, dan pencemaran nama baik sesuai ketentuan KUHP dan UU ITE.

Selain itu, JK mengaku tidak pernah mengenal maupun berkomunikasi dengan Rismon secara pribadi. Ia juga menyebut belum menerima klarifikasi ataupun permintaan maaf dari yang bersangkutan.

JK menilai polemik ijazah Jokowi yang telah berlangsung selama 2–3 tahun terakhir telah menimbulkan dampak luas, mulai dari pemborosan waktu hingga potensi perpecahan di masyarakat.

"Kasus ini sudah terlalu lama, meresahkan masyarakat dan merugikan semua pihak," ujarnya.

Menurut JK, persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara sederhana. Ia meyakini Jokowi memiliki ijazah asli dan menyarankan agar polemik dihentikan.

"Sebenarnya sederhana, tinggal diperlihatkan saja ijazah aslinya, selesai," kata JK.

JK berharap polemik ini segera berakhir agar tidak terus memicu konflik di tengah masyarakat. Ia juga meyakini Jokowi tidak menginginkan adanya perpecahan akibat isu tersebut.*

(d/dh)

SIAK – Insiden tragis terjadi saat ujian praktik sains di SMP Islamic Center Siak, Riau. Seorang pelajar kelas IX berinisial MA (15) meninggal dunia usai mengalami ledakan dari alat peraga yang dibuatnya sendiri.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (8/4/2026) sekitar pukul 10.30 WIB, saat para siswa tengah mengikuti ujian praktik sains mata pelajaran IPA.

Baca Juga:

• Identitas 5 Korban Longsor di Deli Serdang Terungkap

"Dalam praktik tersebut, setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil karya sains mereka," ujar Raja Kosmos.

Saat giliran kelompok korban tampil, MA bertindak sebagai peraga. Ia menunjukkan hasil karyanya berupa senapan rakitan yang dibuat menggunakan teknologi 3D printer.

Sebelum melakukan demonstrasi, korban sempat meminta teman-temannya untuk menjauh dari lokasi peragaan.

"Korban mengambil posisi sebagai peraga dan melakukan simulasi tembakan dari senapan 3D rakitan tersebut," jelasnya.

Namun nahas, saat percobaan dilakukan, senapan tersebut justru meledak. Ledakan keras disertai asap membuat bagian senjata hancur dan serpihannya terpental ke berbagai arah.

Pecahan alat mengenai beberapa bagian ruangan, termasuk dinding aula sekolah. Sebagian serpihan juga mengenai kepala korban.

Korban sempat dilarikan ke RSUD Siak untuk mendapatkan penanganan medis. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka serius di bagian kepala dan wajah.

Polisi saat ini telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan sejumlah barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut.*

(ds/dh)

JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1,77 triliun dari APBN untuk menahan kenaikan biaya haji 2026 di tengah lonjakan harga avtur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan harga avtur berdampak langsung pada biaya transportasi haji yang didominasi penerbangan.

Baca Juga:

• Surplus BI Mengalir ke Negara, Rp40 Triliun Masuk APBN 2026

Meski demikian, pemerintah memutuskan untuk menahan biaya haji agar tidak mengalami kenaikan. Dampak kenaikan tersebut akan ditanggung melalui APBN.

Menurut Airlangga, sebelumnya biaya haji 2026 telah diturunkan sekitar Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kenaikan harga avtur membuat pemerintah harus melakukan intervensi anggaran.

"Kenaikan biaya akibat avtur di-absorb oleh pemerintah, sehingga tidak ada kenaikan bagi jemaah," jelasnya.

Dana sebesar Rp1,77 triliun tersebut akan digunakan untuk menutup selisih biaya bagi sekitar 220 ribu jemaah haji Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga biaya haji tetap terjangkau bagi masyarakat.

Prabowo menyebut, meski terjadi kenaikan harga avtur secara signifikan, pemerintah tetap berupaya menekan biaya haji melalui berbagai kebijakan, termasuk subsidi dari APBN.*

(k/dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan segera mengambil sumpah hakim konstitusi pengganti Anwar Usman serta anggota Ombudsman RI dalam waktu dekat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, pelantikan tersebut direncanakan berlangsung pada pekan ini di Istana Kepresidenan.

Baca Juga:

• Harga Plastik Melonjak, Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Strategi

Diketahui, posisi hakim konstitusi kosong setelah masa jabatan Anwar Usman berakhir pada 6 April 2026. Sebelumnya, MA telah menetapkan tiga nama calon hakim konstitusi, yakni Fahmiron, Liliek Prisbawono Adi, dan Marsudin Nainggolan.

Pelantikan Anggota Ombudsman RI

Selain hakim MK, Presiden juga akan melantik jajaran baru Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk periode 2026–2031.

Anggota Ombudsman ini telah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI dan disepakati secara kolektif oleh seluruh fraksi di Komisi II.

Berikut susunan pimpinan dan anggota Ombudsman RI periode 2026–2031:

- Ketua: Hery Susanto
- Wakil Ketua: Rahmadi Indra Tektona
- Anggota: Abdul Ghoffar, Fikri Yasin, Maneger Nasution, Nuzran Joher, Partono, Robertus Na Endi Jaweng, dan Syafrida Rachmawati Rasahan

Pelantikan hakim MK dan anggota Ombudsman tersebut rencananya akan dilakukan dalam satu rangkaian acara.*

(k/dh)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akan menyetorkan sisa surplus anggaran tahun buku 2025 sebesar Rp40 triliun kepada pemerintah.

Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Baca Juga:

• Harga Plastik Melonjak, Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Strategi

"Nah, pada Desember lalu, pemerintah meminta sebagian sebagai uang muka sebesar Rp15 triliun," ujar Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Ia menuturkan, sisa surplus sebesar Rp70 triliun akan disesuaikan dengan kewajiban pemerintah, termasuk pengembalian utang pemerintah kepada BI melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) senilai Rp45 triliun.

Dengan skema tersebut, nilai bersih yang akan disetorkan BI ke pemerintah mencapai Rp40 triliun.

"Kami setor dulu Rp15 triliun, kemudian Rp70 triliun, lalu akan dikurangi Rp45 triliun yang dikembalikan ke BI," jelasnya.

Langkah penyetoran ini juga didukung oleh regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2025 yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menarik sebagian surplus BI sebelum tahun buku berakhir.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memiliki ruang untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi global.*

(oz/dh)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah kantor perusahaan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang yang menjerat pengusaha Samin Tan.

Penggeledahan dilakukan di dua lokasi, yakni kantor PT MCM di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, serta kantor perusahaan lainnya yang terafiliasi.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Percepat Pembentukan Desa Antikorupsi, Target 6 Desa pada 2026

"Penggeledahan dilakukan di Kantor MCM yang berlokasi di Desa Kaong, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong," ujar Anang, Rabu (8/4/2026).

Selain dokumen, penyidik juga menyita puluhan aset berupa bangunan dan peralatan operasional yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal.

Dalam kasus ini, Samin Tan selaku pendiri PT AKT telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan selama 20 hari pertama.

Penyidik mengungkap, perusahaan yang bersangkutan diduga tetap melakukan aktivitas pertambangan meski izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) telah berakhir sejak 2017.

Aktivitas tambang tersebut berlangsung hingga 2025 dan terendus oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Alih-alih memenuhi kewajiban membayar denda atas pelanggaran tersebut, tersangka diduga mencoba mengelabui aparat dengan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah.

Kejagung juga mendalami adanya dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk oknum pejabat yang memberikan izin secara ilegal.

Akibat perbuatan tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp4,24 triliun.*

(mt/dh)

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk merespons kenaikan harga bahan baku plastik yang dipicu dinamika geopolitik global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga komoditas dunia yang berdampak pada industri dalam negeri.

Baca Juga:

• Kemnaker Gaspol Vokasi 2026, Ribuan Peserta Siap Masuk Dunia Kerja

Menurutnya, lonjakan harga energi global turut memengaruhi sektor industri, termasuk industri plastik yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah melakukan koordinasi lintas kementerian guna merumuskan kebijakan yang cepat dan terintegrasi.

Sejumlah kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasokan energi dan bahan baku industri, termasuk membuka peluang kerja sama dengan sumber pasokan baru.

Namun, Prasetyo menegaskan bahwa langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara instan karena berkaitan dengan rantai pasok global dan hubungan perdagangan internasional.

"Memastikan pasokan itu tidak mudah karena membutuhkan penyesuaian dengan mitra baru," jelasnya.

Meski demikian, pemerintah memastikan akan terus menyusun berbagai skema kebijakan guna menjaga stabilitas harga serta melindungi industri nasional dari dampak ketidakpastian global.*

(mt/dh)

BEKASI - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi memulai Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch I Tahun 2026.

Lebih dari 10 ribu peserta dari lulusan SMA dan SMK sederajat ikut serta dalam program ini.

Baca Juga:

• Di Tengah Efisiensi, BGN Siapkan Motor Listrik untuk Kepala SPPG: Masuk Anggaran 2025

Dalam sambutannya, Yassierli menegaskan bahwa pelatihan vokasi menjadi program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja.

"Pelatihan vokasi merupakan salah satu upaya strategis dalam menjawab kebutuhan industri sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia," ujarnya.

Sepanjang tahun 2026, program ini menargetkan sebanyak 70 ribu peserta yang didanai melalui APBN.

Pada tahap awal, tercatat sebanyak 29.850 orang mendaftar melalui platform Skillhub. Dari jumlah tersebut, 10.405 peserta dinyatakan lolos, terdiri dari 5.833 peserta melalui jalur seleksi dan 4.572 melalui kerja sama afirmatif dengan mitra industri.

Para peserta mengikuti pelatihan di berbagai lokasi, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta BLK UPTD yang tersebar di berbagai daerah.

Yassierli menekankan bahwa pelatihan dilakukan secara serentak untuk memastikan pemerataan akses bagi seluruh pencari kerja.

"Dengan sistem serentak ini, kita ingin memastikan setiap pencari kerja memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya," katanya.

Program ini juga dirancang inklusif, termasuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta.

Menariknya, sekitar 50 persen peserta pada batch pertama telah memiliki komitmen penempatan kerja setelah pelatihan, menunjukkan kuatnya keterkaitan program dengan kebutuhan industri.

Selain pelatihan gratis, peserta juga mendapatkan berbagai fasilitas seperti makan siang, bantuan transportasi, jaminan kecelakaan kerja, sertifikat pelatihan, hingga sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Direktur Jenderal Binalavotas Darmawansyah menambahkan, program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

"Program ini diharapkan mampu mengurangi pengangguran serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional," ujarnya.*

(dh)

MEDAN - Tim Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumut FC optimistis meraih kemenangan saat menghadapi MSJC dalam laga pembuka Pekan Olahraga Wartawan Sumatera Utara (Porwasu) 2026.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Mini Pancing, Medan, Kamis (9/4/2026).

Baca Juga:

• Ketua Muhammadiyah Imbau Umat Islam Sikapi Perbedaan Awal Ramadan dengan Arif dan Tasamuh

"Kita sudah melakukan berbagai persiapan, termasuk uji coba dengan beberapa tim. Dari situ, kita optimistis bisa meraih kemenangan," ujar Sukri usai technical meeting di kawasan Medan Barat, Rabu (8/4/2026).

Sukri mengakui lawan yang dihadapi bukan tim mudah. MSJC disebut memiliki materi pemain muda yang cukup potensial.

Meski begitu, ia tetap yakin IJTI FC mampu tampil maksimal dan mengamankan poin penuh di laga pembuka.

Senada, kapten tim IJTI FC, Bahri, menilai kekompakan tim menjadi kekuatan utama selain kemampuan individu pemain.

"Kita tidak hanya mengandalkan skill, tapi juga kekompakan tim. Chemistry antar pemain sudah terbentuk, ini jadi modal penting untuk meraih kemenangan," katanya.

Dalam ajang Porwasu 2026, IJTI FC tergabung di Grup C bersama sejumlah tim kuat lainnya, seperti MSJC, Kowar FC Siantar, dan Pralan's.

Babak penyisihan dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 April 2026.*

(dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan pabrik mobil listrik di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (9/4/2026).

Peresmian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penggunaan energi ramah lingkungan.

Baca Juga:

• Prabowo Jawab Kritik Sering ke Luar Negeri: Demi Amankan Minyak, Harus ke Mana-mana

Meski tidak merinci lebih lanjut mengenai pabrik tersebut, Prasetyo menegaskan bahwa kendaraan listrik menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Menurutnya, Indonesia perlu melakukan perubahan besar dalam pola konsumsi energi, dari yang berbasis fosil menuju energi baru terbarukan (EBT).

"Kita harus bekerja keras untuk mengubah budaya penggunaan energi dari berbasis fosil ke energi baru terbarukan, salah satunya kendaraan listrik," ujarnya.

Ia juga menyinggung kebijakan efisiensi energi yang telah dilakukan pemerintah, termasuk penerapan kerja dari rumah (WFH) serta pengurangan penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan yang tidak mendesak.

Langkah tersebut diambil seiring meningkatnya tekanan global terhadap harga energi akibat dinamika geopolitik internasional.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong perbaikan transportasi publik guna mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi berbahan bakar minyak.

Prasetyo menambahkan, Indonesia menargetkan kemandirian energi secara bertahap, meski prosesnya membutuhkan waktu.

"Harapannya ke depan kita bisa mandiri secara energi, tapi ini memang perlu proses," tutupnya.*

(k/dh)

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meyakini adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Dugaan ini muncul meski empat prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka.

Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan pihaknya masih mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku lain di luar empat anggota TNI tersebut.

Baca Juga:

• TAUD Minta Kasus Air Keras Andrie Yunus Diproses Polisi, Tolak Peradilan Militer

Menurutnya, proses hukum yang saat ini berjalan, termasuk pelimpahan berkas perkara ke Oditurat Militer, tetap harus dihormati.

Namun, Komnas HAM menilai bahwa jalur peradilan militer bukan satu-satunya opsi dalam mengungkap kasus ini secara menyeluruh.

"Kita tidak boleh menutup ruang bahwa seolah-olah itu hanya satu-satunya pilihan untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku," ujarnya.

Komnas HAM saat ini juga tengah mendalami sejumlah alat bukti tambahan yang diperoleh dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan guna mengidentifikasi kemungkinan pelaku lain.

Sebelumnya, empat prajurit TNI yang diduga terlibat telah dilimpahkan ke Oditurat Militer (Otmil) II-07 Jakarta oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menyatakan pelimpahan tersebut mencakup tersangka, barang bukti, serta berkas perkara untuk selanjutnya diteliti oleh jaksa militer sebelum disidangkan di Pengadilan Militer.

Adapun empat tersangka tersebut masing-masing berinisial NDP, SL, BHW, dan ES.

Kasus ini bermula dari insiden penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus pada Kamis (12/3/2026) malam, usai yang bersangkutan menghadiri kegiatan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka pada bagian mata serta luka bakar sekitar 20 persen pada tubuh dan sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Para tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman hukuman penjara hingga tujuh tahun.*

(k/dh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Albertinus P Napitupulu.

Penyidik kini mendalami dugaan pemotongan anggaran hingga aliran penerimaan dana oleh tersangka.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Percepat Pembentukan Desa Antikorupsi, Target 6 Desa pada 2026

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait pemotongan anggaran yang dilakukan tersangka di internal Kejari HSU serta berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan oleh saudara Albertinus," ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Salah satu saksi yang diperiksa adalah jaksa sekaligus PNS di Kejaksaan Negeri HSU, Agantha Haris Saputra.

Selain itu, KPK juga menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap dua saksi lain, yakni staf bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Henrikus ION Sidabutar serta penjaga tahanan yang juga bendahara pembantu pengeluaran, Anggun Devianty.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga jaksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

Ketiga tersangka yakni Albertinus P Napitupulu selaku Kajari HSU, Asis Budianto sebagai Kepala Seksi Intelijen, serta Tri Taruna Fariadi selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan Albertinus diduga menerima uang sekitar Rp 804 juta, baik secara langsung maupun melalui perantara.

Dana tersebut diduga berasal dari praktik pemerasan terhadap sejumlah instansi daerah, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, hingga rumah sakit daerah.

Selain itu, Albertinus juga diduga melakukan pemotongan anggaran internal Kejari HSU melalui bendahara untuk kepentingan operasional pribadi. Tak hanya itu, ia disebut menerima tambahan dana sekitar Rp 450 juta.

Sementara itu, tersangka lain, Tri Taruna Fariadi, diduga menerima aliran uang hingga Rp 1,07 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

(k/dh)

MEDAN - Di tengah hujan deras dan gelap malam, Surya Darma Ginting (60) berlari menuju rumahnya di Desa Sembahe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Ia tak menyangka, malam itu akan menjadi momen paling kelam dalam hidupnya.

Baca Juga:

• Area Longsor Sibolangit Ditutup Sementara, Warga Diimbau Menjauh

Tanpa pikir panjang, Surya langsung kembali ke lokasi. Dalam kondisi listrik padam dan hujan masih mengguyur, ia bersama warga sekitar berusaha melakukan pencarian dengan bantuan senter seadanya.

Sesampainya di lokasi, Surya terpaku. Rumahnya telah rata dengan tanah tertimbun material longsor. Ia berulang kali memanggil nama anaknya, namun tak mendapat jawaban.

"Waktu itu saya langsung panik, takut anak saya jadi korban," ujarnya.

Di tengah kepanikan, Surya mendengar teriakan minta tolong dari arah rumah tetangga. Suara itu berasal dari Sehat Ginting (65), seorang lansia yang terseret material longsor dan terjebak di dalam rumahnya.

Surya bersama tiga warga lainnya segera berupaya menolong korban. Dalam kondisi luka dan berlumuran darah, Sehat berusaha merangkak keluar dari timbunan tanah dan menggapai tangan Surya.

Upaya penyelamatan itu berhasil. Sehat akhirnya dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

Namun, di balik keberhasilan menyelamatkan satu nyawa, Surya harus menerima kenyataan pahit. Lima anggota keluarganya menjadi korban meninggal dunia dalam bencana tersebut.

Camat Sibolangit, Muhammad Arif Budiman, menyebut longsor di Desa Sembahe merusak sedikitnya sembilan rumah warga. Lima korban meninggal dunia terdiri dari warga yang rumahnya tertimbun material longsor.

Peristiwa ini menyisakan duka mendalam bagi Surya. Di tengah kehilangan besar, ia masih mengingat jelas momen saat berhasil menggenggam tangan korban di tengah gelap dan hujan—sebuah nyawa yang terselamatkan di antara tragedi yang merenggut keluarganya.*

(k/dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjawab kritik yang menyoroti intensitas kunjungan luar negerinya.

Ia menegaskan, perjalanan tersebut dilakukan demi kepentingan nasional, khususnya untuk mengamankan pasokan energi.

Baca Juga:

• Prabowo Sindir Kelompok Enggan Gotong Royong tapi Rajin Mengkritik

"Dibilang saya sering ke luar negeri. Untuk amankan minyak, ya saya harus ke mana-mana," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, kunjungan luar negeri yang dilakukannya tidak sekadar agenda seremonial, melainkan menghasilkan kerja sama strategis yang berdampak langsung bagi Indonesia.

Ia mencontohkan kunjungannya ke Jepang yang menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, khususnya di sektor energi dan ekonomi. "Kita ke Jepang, kita dapat hasil. Ini semua untuk kepentingan negara," katanya.

Prabowo juga mengungkapkan rencana melakukan kunjungan luar negeri dalam waktu dekat. Namun, ia belum merinci negara tujuan berikutnya.

"Nanti begitu saya berangkat, akan diketahui ke mana. Tapi semua untuk mengamankan kepentingan kita," ujarnya.

Menurut Prabowo, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi di tengah ketidakpastian global.

Ia pun optimistis terhadap kondisi Indonesia ke depan meskipun dunia tengah menghadapi berbagai tantangan. "Bagi saya Indonesia cerah. Di saat banyak negara menghadapi kesulitan, kita tetap optimistis," tuturnya. *

(oz/dh)

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan pengadaan motor listrik akan difokuskan untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di daerah yang sulit dijangkau.

Hal itu disampaikan Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026), menanggapi kritik publik terkait urgensi pengadaan kendaraan tersebut.

Baca Juga:

• Kepala BGN Klarifikasi Harga Motor Listrik untuk SPPG di Bawah Pasaran

Menurutnya, program MBG tidak hanya menyasar wilayah perkotaan atau daerah yang mudah diakses, tetapi juga menjangkau desa-desa terpencil dengan kondisi geografis yang menantang.

"Program ini menjangkau daerah-daerah yang sulit, bahkan ada wilayah yang hanya bisa diakses menggunakan motor. Itu untuk menunjang operasional," jelasnya.

Dadan juga menegaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut telah direncanakan dalam anggaran tahun 2025. Dari target awal sebanyak 24.400 unit, realisasi yang tercapai sekitar 21.800 unit.

"Pengadaan ini sudah masuk dalam anggaran 2025, meskipun realisasinya tidak sepenuhnya mencapai target," katanya.

Program MBG sendiri menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses layanan.*

(oz/dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena adanya kelompok masyarakat yang dinilai enggan bekerja sama dalam pembangunan, namun aktif melontarkan kritik.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat kerja bersama Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Baca Juga:

• BBM Subsidi Tak Naik, Prabowo: Kita Lindungi Rakyat Kecil

Prabowo menggambarkan fenomena tersebut melalui analogi pembangunan jembatan di desa. Ia menyebut ada pihak yang tidak ikut bergotong royong, tetapi tetap mengkritik proses pembangunan.

"Boleh kritik, tapi saya tidak mengerti kalau orang tidak ikut bangun jembatan, tapi justru sibuk mengkritik," katanya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan pembangunan demi kepentingan rakyat, tanpa terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung.

"Rakyat butuh jembatan, kita bangun jembatan untuk rakyat," tegasnya.

Prabowo juga menilai fenomena tersebut bukan hal baru. Ia mengaitkannya dengan sejarah bangsa Indonesia, di mana terdapat pihak dari dalam negeri yang justru mempermudah penjajahan oleh bangsa asing.

"Sejak dulu selalu ada dari bangsa kita sendiri yang membantu pihak asing. Jadi ini bukan fenomena baru," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan jajarannya agar tidak terkejut menghadapi dinamika tersebut. Ia menyebut sifat iri, dengki, hingga kebencian merupakan bagian dari sifat manusia yang harus disikapi secara bijak.

"Kita tidak boleh kaget. Itu bagian dari sifat manusia," ucapnya.*

(mt/dh)

JAKARTA - BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 58,32 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berstatus nonaktif.

Kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari tunggakan iuran hingga pemutakhiran data kepesertaan.

Baca Juga:

• Viral Video Perawat Joget di Ruang Operasi, RSUD Datu Beru Nonaktifkan yang Bersangkutan

"Sebanyak 44,84 juta lainnya berasal dari penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta yang dibiayai pemerintah daerah," ujar Prihati dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan, pemutakhiran data dalam dua bulan terakhir turut berdampak pada penonaktifan sekitar 11 juta peserta. Sebagian dari mereka kini beralih menjadi peserta mandiri.

Menurut Prihati, rendahnya kepatuhan pembayaran iuran banyak terjadi pada peserta dari sektor informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Hal ini dipicu oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil serta rendahnya kesadaran membayar iuran.

Selain itu, faktor fiskal daerah juga turut memengaruhi. Penurunan dana transfer ke daerah dinilai berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam membayar iuran peserta JKN.

Meski demikian, total kepesertaan BPJS Kesehatan hingga Februari 2026 telah mencapai 284,6 juta jiwa atau sekitar 98,74 persen dari total penduduk Indonesia.

Namun, BPJS Kesehatan mencatat adanya tekanan pada pembiayaan program. Rasio klaim sejak 2023 telah mencapai 104,72 persen, yang menunjukkan peningkatan beban pembayaran layanan kesehatan.

"Ketahanan Dana Jaminan Sosial masih di atas 100 persen, namun tekanan pembiayaan terus meningkat," jelasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, BPJS Kesehatan memperkuat validitas data kepesertaan serta mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran iuran.

Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses verifikasi data.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi baru berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur skema penghapusan tunggakan iuran bagi peserta tertentu.*

(mt/dh)

DELI SERDANG- Tim SAR gabungan menghentikan sementara proses pencarian korban bencana longsor di Desa Sembahe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat ini, operasi dilanjutkan dengan pemantauan di lokasi kejadian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan Hery Marantika mengatakan keputusan tersebut diambil setelah seluruh korban yang dilaporkan telah ditemukan.

Baca Juga:

• Area Longsor Sibolangit Ditutup Sementara, Warga Diimbau Menjauh

Ia menjelaskan, dari total korban yang dilaporkan, sebanyak enam orang telah ditemukan. Lima di antaranya meninggal dunia, sementara satu korban selamat dan saat ini menjalani perawatan intensif.

Tim SAR tetap bersiaga di posko untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban lain yang belum terdata atau tertimbun material longsor.

"Operasi SAR dilanjutkan dengan pemantauan sambil menunggu kemungkinan adanya korban lain," jelasnya.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara melaporkan lima korban meninggal dunia akibat longsor tersebut. Para korban merupakan warga sekitar yang rumahnya tertimbun material longsor.

Adapun korban meninggal dunia di antaranya Gobal Sembiring (39), Riski Sembiring (14), Boy Simorangkir (51), Rosmawati Br Ginting (49), dan Jamillah Br Ginting (48). Sementara korban selamat, Sehat Br Taringan (65), masih menjalani perawatan.

Peristiwa longsor ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat potensi bencana serupa di wilayah rawan longsor di Sumatera Utara.*

(mt/dh)