PADANGSIDIMPUAN – Sebanyak 11 rumah semi permanen terbakar di Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Jumat (25/9/2026) dini hari.

Lokasi kebakaran berada tepat di belakang SMP Negeri 1 Padangsidimpuan.

Baca Juga:

• PT PSU Laporkan Dugaan Korupsi Replanting ke Polda Sumut, Eks Pejabat Diduga Terima Rp1,2 Miliar

Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 03.22 WIB untuk melakukan proses pemadaman.

Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 06.10 WIB setelah petugas berjibaku mengendalikan kobaran api agar tidak merambat ke bangunan lainnya.

Kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian materi yang diperkirakan mencapai Rp2 miliar.

Adapun rumah yang terbakar diketahui milik Suhenda, Muda, Erni, Mariani, Munadi dan Magorib, serta Hasibuan Parbecak.

Besarnya kerugian masih berupa perkiraan awal akibat terbakarnya belasan bangunan rumah semi permanen dalam waktu bersamaan.

Kebakaran tersebut juga menyebabkan seorang warga bernama Rahmad Hidayat, 31 tahun, menjadi korban.

Rahmad diduga terjebak di dalam rumah ketika api mulai membesar. Saat kejadian, sebagian besar penghuni rumah sedang tertidur.

"Ada satu warga yang menjadi korban dalam kebakaran ini. Namanya Rahmad Hidayat. Saat itu seluruh pemilik rumah sedang tertidur saat api menyala," ujar Ramadan Nasution, warga Kelurahan Kantin, Padangsidimpuan.

Ramadan mengatakan api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah-rumah di sekitarnya.

Kondisi bangunan yang sebagian besar menggunakan material kayu membuat kobaran api semakin cepat menyebar.

"Apalagi kejadiannya dini hari pukul 3 pagi. Semua warga sedang tidur waktu kebakaran. Saya duga korban jiwa dalam kejadian ini tak sempat menyelamatkan diri," ungkapnya.

Berdasarkan keterangan warga, api pertama kali muncul dari rumah Rahmad Hidayat sekitar pukul 03.15 WIB.

Dalam waktu singkat, api merambat ke rumah-rumah lain yang berada di sekitar lokasi.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut berupaya menyelamatkan diri dan barang-barang yang masih dapat dibawa keluar.

Petugas pemadam kebakaran kemudian datang sekitar pukul 03.22 WIB dan langsung melakukan penanganan.

Proses pemadaman berlangsung hampir tiga jam. Sekitar pukul 06.10 WIB, api berhasil dikendalikan.

Penyebab pasti kebakaran serta jumlah kerugian masih dalam pendataan pihak terkait.* (tm/ad)

BOGOR – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membantah adanya fasilitas mewah hunian mirip apartemen yang disewakan kepada warga binaan.

Pihak Lapas Cibinong menegaskan bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman RI tersebut merupakan rumah dinas pegawai dan pejabat.

Baca Juga:

• Ombudsman Temukan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, De Jure: Ada Nuansa Korupsi

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka KPLP) Kelas IIA Cibinong, I Gusti Bagus W. Putra, menyampaikan klarifikasi tersebut setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu, 23 September 2026.

Menurut Bagus, terdapat sekitar 13 unit rumah dinas di kompleks tersebut.

Rumah itu diperuntukkan bagi pejabat struktural, pegawai, serta tenaga medis yang harus siap berada di lingkungan lapas selama 24 jam.

"Bangunan ini kurang lebih ada 13 unit rumah dinas, yang diutamakan untuk pejabat struktural, pegawai, serta tenaga medis yang harus standby 24 jam jika terjadi sesuatu pada warga binaan," tegas Bagus, Kamis (24/9/2026).

Selain menjadi tempat tinggal pejabat struktural dan Kalapas, kompleks tersebut juga terhubung dengan area asimilasi warga binaan.

Sebagian bangunan juga digunakan sebagai mess bagi regu pengamanan yang bertugas secara bergantian atau shift.

Pihak Lapas Cibinong juga memberikan penjelasan mengenai temuan botol minuman beralkohol jenis wine di salah satu bangunan.

Bagus mengatakan wine tersebut merupakan barang pribadi milik pejabat yang menempati rumah dinas.

Ia menegaskan minuman tersebut tidak berada di area kerja dan bukan fasilitas yang digunakan warga binaan.

"Kalau untuk miras wine itu ada di rumah dinas dari salah satu pejabat di sini yang mengisi rumah dinas, itu secara pribadi saja dia konsumsi bukan pada saat di kantor tapi di rumah," tambahnya.

Pihak lapas dengan demikian membantah anggapan bahwa fasilitas tersebut merupakan hunian khusus warga binaan yang disewakan.

Sebelumnya, Ombudsman RI menyoroti keberadaan sejumlah bangunan di bagian belakang kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong.

Dalam sidak tersebut, Ombudsman menyebut menemukan lebih dari 10 unit bangunan dengan fasilitas yang dinilai menyerupai hunian apartemen.

Bangunan tersebut disebut memiliki sejumlah fasilitas seperti pendingin udara, televisi, sofa, meja, dapur mini, serta perabot rumah tangga lainnya.

Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, menilai fasilitas di dalam bangunan tersebut tidak lazim ditemukan dalam lingkungan pemasyarakatan.

"Bagus, bagus sekali. Standar apartemen. Artinya walaupun kecil-kecil, kelengkapannya semua ada. Kelengkapan alat rumah tangga semua ada," ujar Fikri.

Ombudsman juga menyebut menemukan sejumlah orang yang diduga merupakan warga binaan berada di area bangunan tersebut.

Temuan lain yang menjadi perhatian adalah dugaan adanya praktik sewa-menyewa bangunan.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, mengatakan pihaknya memperoleh keterangan dari salah satu penghuni yang menyebut adanya pembayaran untuk menempati bangunan tersebut.

"Kalau yang kami dapati dari keterangan yang menghuni salah satu penghuni bangunan, mereka memang berbayar, itu seperti disewakan," kata Syafrida.

Namun, Ombudsman mengaku belum memperoleh informasi mengenai besaran pembayaran maupun pihak yang menerima uang tersebut.

"Apakah disewakan kepada Kalapas atau kepada pemilik bangunan, kami tidak tahu karena tidak tahu bangunan itu milik siapa, yang jelas bangunan itu berada di wilayah tanah lapas," terangnya.

"Kami juga tidak sempat menanyakan itu (sudah berapa lama berdiri) karena tidak ada yang memberi jawaban apa-apa dari mereka. Ya, bayar. Nah, itu yang tadi tidak terkonfirmasi karena keburu datang petugas," tambah Syafrida.

Atas temuan tersebut, Ombudsman RI meminta agar bangunan yang menjadi sorotan itu segera dibongkar.

Ombudsman menyatakan akan kembali melakukan sidak dalam waktu kurang dari satu bulan untuk melihat tindak lanjut dari pihak lapas.

"Kami akan meminta secepat-cepatnya. Kami akan melakukan sidak lagi mungkin kurang dari sebulan ini nanti," tegas Syafrida.

Selain persoalan bangunan, Ombudsman juga menyiapkan sejumlah rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Rekomendasi tersebut antara lain berkaitan dengan restrukturisasi pimpinan dan jajaran Lapas Cibinong, pengembalian warga binaan ke blok hunian sesuai ketentuan, penutupan akses keluar yang dinilai terlarang, serta penguatan pengawasan internal.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat sebelumnya menyatakan tengah melakukan pendalaman terhadap temuan Ombudsman RI mengenai dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Pihak Lapas Cibinong bersama Ditjenpas juga telah menunjukkan sejumlah bangunan yang disebut sebagai rumah dinas pegawai dan pejabat.

Dengan adanya dua keterangan tersebut, persoalan mengenai fungsi bangunan, status penggunaannya, serta dugaan pembayaran untuk menempati bangunan masih menjadi bagian dari proses pendalaman dan klarifikasi.

Pihak Lapas Cibinong menyatakan bangunan tersebut merupakan rumah dinas, sementara Ombudsman menyoroti dugaan adanya warga binaan yang menempati bangunan serta dugaan pembayaran untuk hunian tersebut.* (tm/ad)

MEDAN – Komisaris PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda), Muhammad Syarif Lubis, mengungkap dugaan aliran dana sebesar Rp1,2 miliar lebih kepada seorang mantan pejabat perusahaan berinisial BS.

Dugaan tersebut berkaitan dengan kasus replanting atau peremajaan tanaman kelapa sawit dan ubi kayu yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp73 miliar.

Baca Juga:

• Alexander Halim Mangkir Eksekusi dengan Alasan Sakit, Kejati Sumut Siapkan Dokter Independen

Menurut Syarif, BS kini telah diberhentikan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan.

Kasus tersebut mencuat setelah PT PSU menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 12 Februari 2024.

Dalam laporan tersebut disebut terdapat potensi kerugian sekitar Rp73 miliar dalam program yang berkaitan dengan pengelolaan lahan ubi.

"Ini persoalan lahan ubi sebenarnya yang sudah menjadi perhatian BPK juga kemarin di LHP-nya. Sebagai tindak lanjutnya, ternyata memang ada beberapa oknum kita, pejabat-pejabat lama yang kita anggap melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan," kata Syarif, Jumat (25/9/2026).

Setelah menerima LHP BPK, jajaran komisaris PT PSU kemudian melakukan audit internal sebagai bagian dari fungsi pengawasan perusahaan.

Dari audit tersebut, Syarif mengatakan ditemukan dugaan pelanggaran hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Temuan itu kemudian dilaporkan melalui pengaduan masyarakat (dumas) ke Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara.

"Kemudian kami membuat laporan pengaduan masyarakat (dumas) ke Ditreskrimsus Polda Sumut. Setelah kita lakukan dumas kemarin, hari ini kita dipanggil untuk memenuhi dan mengonfirmasi apa yang sudah kita laporkan. Bahwa dalam laporan pemeriksaan kepatuhan dari BPK itu ada potensi kerugian yang dialami oleh PT PSU berkisar senilai Rp 73 miliar," ungkapnya.

Syarif mengatakan salah satu temuan dalam audit internal tersebut berkaitan dengan BS yang ketika itu menjabat Kepala Bagian Produksi dan Teknik.

"Dalam temuan kita itu, terlapor telah menerima aliran dana sebesar Rp 1,2 miliar sekian. Itu yang menjadi semangat kita untuk melaporkan tindakan tersebut ke Polda Sumut hari ini," katanya.

Dugaan tersebut, kata Syarif, terjadi dalam periode 2021 hingga 2024.

Kasus itu berkaitan dengan kerja sama PT PSU dengan pihak ketiga dalam program peremajaan atau replanting lahan.

Syarif menjelaskan, dalam kerja sama tersebut, pihak ketiga mendapatkan kesempatan untuk menanam ubi kayu di lahan yang sedang diremajakan.

"Polanya seperti ini, jadi ada kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan replanting lahan dengan ketentuan bahwa pihak ketiga yang melakukan replanting ini diberikan timbal balik untuk menanam ubi di sana selama tiga tahun," jelasnya.

Menurut Syarif, lahan yang direplanting mencapai sekitar 1.000 hektare.

Dalam skema tersebut, tanaman ubi yang ditanam selama masa tertentu menjadi keuntungan pihak ketiga.

"Jadi sederhananya, kami replanting kebun sekitar 1000 hektare, kemudian kami tanam ubi di situ. Ubi itu menjadi keuntungan pihak ketiga," sambungnya.

Menurut dia, skema tersebut menjadi salah satu dasar munculnya potensi kerugian yang ditemukan BPK.

Syarif mempertanyakan mengapa pengelolaan lahan tersebut tidak dilakukan langsung oleh PT PSU sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan.

"Inilah yang menjadi potensi kerugian yang disampaikan oleh BPK. Kenapa ini tidak dikelola oleh Perkebunan Sumatera Utara? Kalau yang mengelola adalah PT PSU, harusnya mendapatkan keuntungan lebih, kira-kira begitu sederhananya," ujarnya.

"Total kerugian dari potensi, ya, potensi kerugian dari audit BPK itu sekitar Rp 73 miliar," tambahnya.

Dugaan aliran dana Rp1,2 miliar kepada BS serta potensi kerugian sekitar Rp73 miliar tersebut kini menjadi bagian dari laporan yang disampaikan PT PSU kepada Ditreskrimsus Polda Sumut.

Status dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum.* (d/ad)

MEDAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara akan kembali memanggil Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng untuk menjalani eksekusi hukuman.

Kejati Sumut juga menyiapkan dokter independen untuk memeriksa kondisi kesehatan terpidana tersebut yang sebelumnya menjadi alasan penundaan eksekusi.

Baca Juga:

• Polisi Ungkap Duduk Perkara Perusakan dan Penjarahan 13 Rumah Warga di Humbahas, 24 Orang Jadi Tersangka

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

Rencana pemanggilan kedua itu disampaikan Asisten Intelijen Kejati Sumut, Irfan Wibowo.

Ia mengatakan jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Langkat sebelumnya telah melayangkan panggilan pertama kepada Alexander pada 14 September 2026.

Namun, Alexander tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan sedang sakit.

"Benar berdasarkan laporan dari Kejaksaan Negeri Langkat, sebelumnya pada 14 September 2026 telah dilayangkan surat panggilan pertama kepada Alexander perihal pelaksanaan eksekusi putusan pidana. Namun, terpidana tidak dapat hadir karena alasan sakit," ucap Irfan, Kamis (24/9/2026).

Pada 18 September 2026, penasihat hukum Alexander kemudian mengirimkan surat kepada Kejari Langkat.

Surat tersebut pada pokoknya meminta penundaan eksekusi karena Alexander masih dalam kondisi sakit.

Irfan mengatakan jaksa akan tetap memantau kondisi kesehatan dan keberadaan Alexander. Namun, Kejati Sumut memastikan pemanggilan kedua akan segera dilakukan.

"Namun, akan tetap melakukan monitoring dan pemantauan keberadaan terpidana. Namun demikian jaksa akan segera melayangkan panggilan kedua," ujar.

Untuk memastikan kondisi kesehatan Alexander, Kejati Sumut juga akan membawa dokter independen dari pemerintah.

Dokter tersebut nantinya akan berkoordinasi dengan dokter yang selama ini menangani Alexander.

Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan apakah kondisi kesehatan Alexander memang belum memungkinkan untuk menjalani hukuman.

"Kejati Sumut juga akan menyiapkan tim dokter independen dari pemerintah. Langkah tersebut agar berkoordinasi dengan dokter yang merawat yang bersangkutan, untuk memastikan kondisi kesehatannya. Intinya kita tetap fokus dan terus melakukan pemantuan atas keberadaan terpidana," tambahnya.

Kejati Sumut sebelumnya juga telah mengajukan pencegahan terhadap Alexander agar tidak bepergian ke luar negeri.

Permohonan tersebut disampaikan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi mengatakan jaksa tetap berupaya melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Pasti jaksa pada Kejari Langkat akan terus berupaya untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya, ini hanya masalah waktu saja, jika dokter menyatakan kondisinya telah sehat dan layak menjalani hukuman tentu akan dilakukan pemanggilan ke II untuk segera dilakukan eksekusi," imbuh Rizaldi.

Sebelumnya, Kejari Langkat juga telah mengirimkan panggilan pertama kepada Alexander untuk menjalani hukuman.

Jaksa menyatakan apabila panggilan berikutnya kembali tidak dipenuhi, langkah hukum selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan.

Selain Alexander, terpidana lain dalam perkara tersebut, yakni Imran yang merupakan mantan kepala desa, juga telah menerima panggilan pertama dari jaksa.

Namun, Imran belum memenuhi panggilan dengan alasan sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.

"Nantinya akan kita tanyakan perkembangannya ke jaksa eksekutor pada Kejari Langkat," ucap Rizaldi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2657 K/PID.SUS/2026, kasasi yang diajukan Alexander ditolak.

Putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan putusan Pengadilan Negeri Medan.

Dalam putusan tersebut, Alexander dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider tiga bulan kurungan.

Selain itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp856.801.945.550 atau sekitar Rp856,8 miliar.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Alexander dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Jika harta benda yang dimiliki tidak mencukupi, uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Perkara tersebut berkaitan dengan perambahan kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut.

Kawasan tersebut merupakan wilayah yang seharusnya mendapat perlindungan negara.

Kasus ini bermula pada 2013 ketika Alexander Halim selaku pemilik Koperasi Sinar Tani Makmur menghubungi Imran yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Tapak Kuda.

Keduanya kemudian terlibat dalam transaksi jual beli tanah yang berada di kawasan suaka margasatwa.

Berdasarkan putusan perkara, aset tanah seluas sekitar 105,9 hektare yang telah disita akan diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Kejaksaan juga berkoordinasi dengan BKSDA terkait pelaksanaan eksekusi aset tersebut.

Perkara tersebut juga dikaitkan dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp856.801.945.550.* (d/ad)

MEDAN – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, Rahmani Oktaviani Zandroto, didakwa melakukan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kelas D Pratama Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022.

Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp38.550.850.700 atau sekitar Rp38,55 miliar.

Baca Juga:

• Drainase Jalan Gaperta Diperbesar, Rico Waas Harap Genangan dan Banjir Berkurang

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 24 September 2026.

Kelima terdakwa lainnya yakni Juang Putra Zebua selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Lister Boy Lase selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2022-2023, Fredy Ligim Putra Zebua selaku penyedia sekaligus Direktur PT Viola Cipta Mahakarya, Lianus Ndruru selaku manajemen konstruksi sekaligus Direktur PT Artek Utama, serta Oberlin Kurniawan Gea selaku KPA Tahun Anggaran 2024.

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Septinus Halawa, menyebut dugaan perbuatan para terdakwa menyebabkan kekurangan volume dan bobot pekerjaan pembangunan rumah sakit.

"Perbuatan para terdakwa telah membuat kekurangan volume dan bobot pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama Kabupaten Nias mengakibatkan kerugian negara," ucap Septinus Halawa di persidangan.

Menurut jaksa, para terdakwa juga diduga menyetujui progres pekerjaan yang dinyatakan telah mencapai 100 persen.

Persetujuan tersebut kemudian mengakibatkan pembayaran proyek dilakukan tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan dan kontrak.

Akibat dugaan perbuatan tersebut, jaksa menyebut negara mengalami kerugian lebih dari Rp800 juta.

Jaksa mendakwa para terdakwa dengan dakwaan primair dan subsidair.

Dalam dakwaan primair, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, dakwaan subsidair menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 serta Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah jaksa membacakan surat dakwaan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menyampaikan sikap terhadap dakwaan tersebut.

Melalui penasihat hukum masing-masing, keenam terdakwa menyatakan akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa.

Sidang kemudian ditunda.

Agenda persidangan berikutnya dijadwalkan untuk mendengarkan eksepsi para terdakwa pada Rabu, 30 September 2026 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

Perkara ini masih berada pada tahap awal persidangan.

Dakwaan jaksa merupakan tuduhan yang masih harus dibuktikan dalam proses persidangan, sementara para terdakwa memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dan keberatan terhadap dakwaan tersebut.* (d/ad)

HUMBANG HASUNDUTAN – Polisi mengungkap duduk perkara kasus perusakan dan penjarahan 13 rumah warga di Desa Matiti II, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara.

Kasus tersebut berawal dari sengketa tanah adat antara kelompok Raja Bius Manullang dan kelompok Pattar Munte.

Baca Juga:

• Polda Sumut Tolak Autopsi Ulang Eks Istri Polisi di Medan, Keluarga: Masa Kami Dibungkam?

Dalam perkembangan kasus tersebut, polisi telah menetapkan 24 orang sebagai tersangka.

Sebanyak 10 tersangka ditangani Polda Sumatera Utara, sedangkan 14 lainnya ditangani Polres Humbang Hasundutan. Seluruh tersangka telah ditahan.

Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Cornelis H Simanjuntak mengatakan perkara yang ditangani polisi berkaitan dengan dugaan kekerasan terhadap orang atau barang, penganiayaan, pengrusakan, dan pencurian.

"Peristiwa ini merupakan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, penganiayaan, dan pengrusakan yang dilakukan lebih dari satu orang," kata Cornelis saat konferensi pers, Kamis, 24 September 2026.

Kapolres Humbahas AKBP Adi Nugroho mengatakan persoalan tersebut bermula dari sengketa tanah adat yang berlangsung sejak November 2025.

Kedua kelompok, yakni Raja Bius Manullang dan Pattar Munte, sama-sama mengklaim tanah di lokasi tersebut sebagai tanah adat mereka.

"Kedua kelompok tersebut saling klaim memiliki tanah adat di lokasi yang sama," ujar Adi saat konferensi pers di Polda Sumut pada Kamis, 24 September 2026.

Perselisihan tersebut telah beberapa kali diupayakan untuk diselesaikan melalui mediasi. Namun, upaya tersebut belum menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak.

"Telah melakukan mediasi sebanyak tiga kali. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan juga telah menggelar empat kali mediasi. Namun, tujuh kali mediasi tersebut belum menghasilkan kesepakatan," ucapnya.

Puncak persoalan terjadi pada Sabtu, 12 September 2026.

Polisi menyebut pondokan milik pihak Raja Bius dalam kondisi terbakar dan diduga dibakar oleh pihak lawan yang selama ini terlibat sengketa.

Setelah kejadian tersebut, pihak Raja Bius kemudian berkumpul di sekitar lokasi.

Massa yang awalnya sedikit demi sedikit bertambah hingga mencapai ratusan orang.

"Kemudian dari pihak Raja Bius berkumpul di situ. Massa tadinya sedikit demi sedikit berkumpul sampai dengan ratusan massa," katanya.

Polisi yang menerima laporan kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan.

Petugas juga mengimbau massa agar tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kerusuhan.

Namun, situasi semakin memanas ketika jumlah massa bertambah dan mendatangi lokasi.

"Hingga kericuhan pecah dan tidak terhindarkan," ucapnya.

Dalam kericuhan tersebut, polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam perusakan dan penjarahan.

Polisi juga menyebut terdapat orang yang berusaha menyerang petugas.

"Yang diamankan di Polres Humbahas ada 14 orang tersangka, di tangani Polda Sumut ada 10 yang diamankan," ujarnya.

Polisi sebelumnya mencatat terdapat 13 rumah dan satu restoran yang mengalami kerusakan dalam peristiwa tersebut.

Sejumlah kendaraan juga dilaporkan mengalami kerusakan.

Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Cornelis H Simanjuntak mengatakan dari rangkaian kejadian tersebut polisi menerima 12 laporan polisi.

Sebanyak tiga laporan ditangani Polda Sumut dengan 10 tersangka. Sementara sembilan laporan lainnya ditangani Polres Humbang Hasundutan dengan 14 tersangka.

Cornelis menyebut motif perkara tersebut berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah antara kelompok Manullang dan kelompok Munte.

"Motif dari peristiwa ini berawal dari sengketa kepemilikan tanah, di mana kelompok Manullang bersengketa dengan kelompok Munte," jelasnya.

Polisi menyatakan fokus penanganan perkara adalah dugaan tindak pidana yang terjadi dalam konflik tersebut, antara lain penganiayaan, pengrusakan, dan pencurian.

Polisi juga memaparkan dokumen yang disebut berkaitan dengan riwayat tanah yang disengketakan.

Menurut polisi, pada 1971 para penatua Simanullang telah menyepakati pemberian perkampungan kepada Manuel Munthe atau keluarga Pattar Munte.

Hal tersebut kemudian disebut diperkuat melalui SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor 10 Subdit Pemerintahan/1976 Tarutung tertanggal 8 Juni 1976.

"Dalam surat tersebut diputuskan memberikan izin kepada saudara Manuel Munthe tinggal di Kampung Sosor Siantar, lingkungan Kepala Kampung Matiti II, di wilayah Kecamatan Dolok Sanggul untuk mendirikan Sosor Siantar yang luasnya 100 x 100 meter," kata polisi.

Dalam SK tersebut juga disebutkan batas-batas wilayah.

Sebelah timur berbatasan dengan Pargadongan Tumpak Munthe, sebelah selatan Jalan Parlilitan, sebelah utara tanah kosong, dan sebelah barat tanah kosong.

"Kalau dari SK-nya seperti itu bunyinya," ujarnya.

Menurut polisi, bagian tanah kosong tersebut kemudian menjadi salah satu sumber perbedaan klaim antara kedua pihak.

"Yang kami pahami bahwa dari keluarga Raja Bius meyakini kalau tanah kosong itu berarti kepemilikan dari Raja Bius. Sedangkan di tanah-tanah kosong itu juga ada tanaman-tanaman yang sudah ditanam oleh pihak Munthe," katanya.

"Sehingga di situlah terjadinya gesekan, saling mengklaim. Intinya, berawalnya dari situ," tambahnya.

Ketika ditanya mengenai status keluarga Munthe sebagai pendatang atau bukan, polisi merujuk pada dokumen SK Bupati yang mereka bacakan dalam konferensi pers.

"Kalau berdasarkan SK Bupati memang demikian yang saya bacakan. Dari SK Bupati yang saya bacakan tahun 1971 seperti itu, ada SK-nya," pungkasnya.

Saat ini, polisi menyebut situasi di Desa Matiti II dan sekitarnya telah kondusif. Masyarakat juga telah kembali menjalankan aktivitas seperti biasa.

Sebagai langkah pengamanan dan pencegahan konflik lanjutan, Polres Humbang Hasundutan membangun Pos Satgas Terpadu yang melibatkan TNI, Polri, dan Satpol PP.

Polisi bersama pemerintah daerah juga melakukan koordinasi untuk mencari jalan keluar atas konflik yang telah berlangsung cukup lama tersebut.

"Kami juga beberapa kali melaksanakan rapat koordinasi dengan Bapak Bupati untuk langkah-langkah pembentukan tim terpadu. Arahnya supaya bisa ada rekonsiliasi atau perdamaian di antara keduanya," katanya.

Dengan demikian, proses hukum terhadap dugaan perusakan, penjarahan, penganiayaan, dan pencurian tetap berjalan, sementara penyelesaian sengketa tanah antara kedua kelompok juga diarahkan melalui upaya rekonsiliasi dan perdamaian.* (d/ad)

MEDAN – Keluarga mantan istri Brigadir I, Winda Lorenza Gowasa, keberatan terhadap sikap Polda Sumatera Utara yang menilai ekshumasi dan autopsi ulang tidak perlu dilakukan.

Kuasa hukum keluarga Winda, Utreck Ricardo Siringoringo, menilai keputusan tersebut justru membuat keluarga merasa tidak diberikan ruang untuk mencari tahu penyebab kematian Winda secara lebih mendalam.

Baca Juga:

• SPI Asahan Tuntut Reforma Agraria Sejati, Bupati Taufik Ajak Petani Cari Solusi Bersama

Utreck mengkritik pernyataan Irwasda Polda Sumut Kombes Nanang Masbudhi yang sebelumnya menyebut ekshumasi dan autopsi ulang tidak diperlukan karena hasil autopsi tim dokter forensik sebelumnya telah menyimpulkan peristiwa kematian Winda.

Menurut Utreck, keluarga tetap meminta autopsi ulang karena masih menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam kematian Winda.

"Karena kami kan nggak percaya. Kasih dong kesempatan buat kami membuktikan, menjadi ada analisis pembanding. Kenapa harus khawatir?" jelasnya.

Utreck juga mengatakan keluarga Winda hingga kini belum menerima laporan hasil autopsi sebelumnya.

Hal itu menjadi salah satu alasan keluarga meminta adanya pemeriksaan ulang terhadap jasad Winda.

"Mereka bilang tidak perlu dilakukan ekshumasi atau autopsi ulang, sedangkan hasil RDPU-nya, kesimpulannya wajib diberikan dan diberitahukan kepada keluarga. Autopsi juga nggak dikasih ke kami kok," pungkasnya.

Sebelumnya, Irwasda Polda Sumut Kombes Nanang Masbudhi menyatakan ekshumasi dan autopsi ulang tidak diperlukan.

"Tidak perlu (ekshumasi dan autopsi ulang)," kata Nanang saat konferensi pers, Rabu, 23 September 2026.

Nanang mengatakan hasil autopsi yang dilakukan tim dokter forensik sebelumnya telah menyimpulkan peristiwa kematian Winda.

"Hasil dari pada autopsi itu sudah menyimpulkan peristiwa terjadinya," pungkasnya.

Polisi sebelumnya menyebut Winda diduga meninggal karena bunuh diri menggunakan senjata api.

Namun, keluarga mempertanyakan kesimpulan tersebut dan meminta pemeriksaan pembanding secara independen.

Selain mempersoalkan autopsi ulang, keluarga Winda juga keberatan dengan temuan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengenai kasus kematian tersebut.

Utreck menilai kesimpulan Kompolnas terlalu prematur karena proses pendalaman baru dilakukan dalam waktu singkat.

"Kami keberatan keterangan Kompolnas itu, semuanya prematur," kata Utreck, Kamis, 24 September 2026.

Menurut Utreck, Kompolnas mulai meminta keterangan keluarga Winda pada Selasa, 22 September 2026.

Sehari kemudian, Rabu, 23 September 2026, Kompolnas telah memaparkan hasil temuannya bersama Polrestabes Medan.

"Bagaimana mungkin satu hari, dia (Kompolnas) sudah menyimpulkan peristiwa yang terjadi dua bulan (lalu). Jadi, kan pendapat-pendapat yang kayak gini yang buat kami makin nggak percaya. Masa satu hari mereka bisa simpulkan, bagaimana ceritanya itu?," jelasnya.

Sebelumnya, Kompolnas melakukan pendalaman terhadap kasus kematian Winda dengan meminta keterangan keluarga, mengecek tempat kejadian perkara, serta meminta informasi dari Polrestabes Medan dan pihak terkait.

Komisioner Kompolnas M Choirul Anam mengatakan pihaknya juga memeriksa sejumlah informasi, termasuk rekam jejak digital, komunikasi dan kondisi CCTV di lokasi.

Berdasarkan hasil pendalaman tersebut, Kompolnas menilai peristiwa penembakan yang menewaskan Winda tidak melibatkan orang lain.

Namun, Anam tidak menyimpulkan bahwa Winda meninggal karena bunuh diri.

Ia menyebut proses penyelidikan kepolisian yang telah dilakukan dinilai solid berdasarkan informasi dan bukti yang telah diperiksa.

"Dengan berbagai rekam jejak digital, keterangan satu dengan yang lain, sepanjang hari ini, itu memang tunggal berdiri sendiri peristiwanya. Logika peristiwanya memiliki konstruksi peristiwa yang logis. Kecuali memang ada alat bukti yang lain. Sepanjang saat ini apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian, baik administratif maupun secara substansi, logika peristiwanya solid," ujarnya.

"Ini penting untuk dikatakan menggunakan kata solid karena berbagai kepentingan kita harus jaga, khususnya kepentingan anak-anak, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat," pungkasnya.

Utreck kemudian mempertanyakan maksud istilah "solid" yang disampaikan Kompolnas.

Ia juga mempertanyakan laporan mana yang dimaksud dalam kesimpulan tersebut.

"Mereka menyimpulkan yang mana ini? menyimpulkan laporan B atau menyimpulkan laporan A. Sementara LP B masih berjalan. Jika dibilang semuanya sudah pas, semuanya sudah solid. Solid yang mana? Kalau sudah solid, berarti saat ini tidak perlu lagi dong dilakukan penyidikan di LP model B?," pungkasnya.

Sementara itu, Polda Sumut sebelumnya telah menyelesaikan audit investigasi terkait kematian Winda.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan kepada Kompolnas untuk menjadi bahan pendalaman lebih lanjut.

Perkara kematian Winda kini masih menjadi perhatian karena terdapat perbedaan pandangan antara kepolisian dan keluarga korban mengenai perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap penyebab kematian.* (d/ad)

JAKARTA – Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga pembuka Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026, Jumat, 25 September 2026.

Pertandingan Indonesia vs Singapura dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, mulai pukul 20.00 WIB.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,28 Persen ke Level 6.316, Saham AMRT dan CUAN Naik

Pertandingan ini menjadi laga perdana Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia dan Singapura tergabung di Grup A bersama Malaysia dan Bangladesh.

Format fase grup menggunakan sistem setiap tim saling bertemu satu kali. Juara Grup A dan juara Grup B kemudian melaju ke final Divisi 1.

Karena itu, pertandingan melawan Singapura menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengawali persaingan grup dengan hasil positif.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tidak dapat menurunkan kapten Jay Idzes dalam pertandingan melawan Singapura karena cedera.

Meski demikian, Indonesia masih memiliki sejumlah pilihan di lini pertahanan.

Nama Kevin Diks, Justin Hubner, Elkan Baggott, hingga Rizky Ridho menjadi opsi yang dapat digunakan untuk mengisi sektor belakang.

FIFA ASEAN Cup 2026 juga berlangsung dalam kalender FIFA.

Kondisi tersebut membuat sejumlah pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri dapat bergabung dengan skuad Garuda.

Lini belakang menjadi salah satu perhatian Indonesia menjelang pertandingan.

Organisasi pertahanan diperlukan untuk menghadapi permainan Singapura sekaligus menjaga keseimbangan ketika Indonesia membangun serangan.

Pertandingan Indonesia vs Singapura kali ini berlangsung tidak lama setelah kedua tim bertemu di Piala AFF 2026.

Pada pertandingan terakhir Grup A Piala AFF 2026, 7 Agustus 2026, Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Singapura di Stadion Jalan Besar, Singapura.

Dalam pertandingan tersebut, Ragnar Oratmangoen membawa Indonesia unggul lebih dahulu sebelum Ilhan Fandi menyamakan kedudukan.

Kini kedua tim kembali bertemu di ajang berbeda. Pertandingan di SUGBK menjadi laga pembuka Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.

Catatan pertemuan sebelumnya menjadi bagian dari sejarah kedua tim, tetapi tidak menentukan hasil pertandingan yang berlangsung malam ini.

Bagi masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan secara online, laga Timnas Indonesia vs Singapura tersedia melalui layanan streaming Vidio.

Vidio juga mencantumkan pertandingan tersebut sebagai laga FIFA ASEAN Cup 2026 pada Jumat, 25 September 2026 pukul 20.00 WIB.

Berikut detail pertandingan:

FIFA ASEAN Cup 2026

Pertandingan: Timnas Indonesia vs Singapura
Hari/Tanggal: Jumat, 25 September 2026
Kick-off: 20.00 WIB
Stadion: Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta
Siaran langsung: SCTV dan Indosiar
Live streaming: KLIK DISINI!

Jadwal dan ketersediaan tayangan dapat berubah sesuai kebijakan pemegang hak siar.* (di/ad)

JAKARTA — Menteri Kehutanan sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menanggapi gugatan yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Raja Juli menyebut gugatan tersebut sebagai bagian dari manuver politik.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Melemah ke Rp17.928 per Dolar AS, Ini Faktor yang Menekannya

"Saya kira kita sekarang hidup di dunia modern yang serba transparan ya, dan politik yang beradab perlu dikedepankan. Jadi saya kira ini adalah manuver-manuver politik yang tidak beradab ya," kata Raja Juli, Jumat, 25 September 2026.

Raja Juli juga menyinggung kondisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini, menurut dia, tengah berfokus menangani sejumlah persoalan, termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

"Saat sekarang ini kita sedang mengalami karhutla, Pak Presiden sekarang sedang sibuk menata bangsa ini, masa masih diurus hal-hal yang remeh-temeh ya," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli turut mengaitkan polemik syarat pendidikan Gibran dengan persoalan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang sebelumnya juga menjadi sorotan publik.

Ia berseloroh bahwa persoalan serupa dapat berlanjut kepada anggota keluarga Jokowi lainnya.

"Dulu ijazah Pak Jokowi, hari ini Mas Gibran, mungkin besok Mas Kaesang, mungkin lusa ijazah Jan Ethes gitu ya," ungkapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memeriksa sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Salah satu hal yang dipersoalkan dalam permohonan tersebut adalah pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian permohonan berlangsung di MK, Jakarta, pada Senin, 21 September 2026 malam.

Perkara itu diajukan oleh 12 pemohon.

Salah satunya adalah mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana.

Adapun Bambang Widjojanto menjadi salah satu kuasa hukum dalam perkara tersebut.

Di tengah gugatan tersebut, Jokowi menjelaskan riwayat pendidikan putra sulungnya.

Jokowi mengatakan Gibran menempuh pendidikan dasar hingga sekolah menengah pertama di Solo, Jawa Tengah.

Setelah itu, Gibran melanjutkan pendidikan sekolah menengah di Singapura.

"Mas Gibran itu SD-nya di SD 16 Kota Madya Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Kota Madya Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura," kata Jokowi di Banjarsari, Solo, Kamis, 24 September 2026.

Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, Gibran melanjutkan studi ke UTS Insearch di Australia.

Jokowi menjelaskan lembaga tersebut merupakan program pathway sebelum Gibran melanjutkan pendidikan berikutnya.

"Kemudian, itu di O-Level, setelah masuk kemudian masuk ke UTS Insearch, ini pathway supaya tahu, setelah dari situ seingat saya tiga tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura. Jadi jelas semuanya," ujarnya.* (di/ad)

BOGOR – Ombudsman Republik Indonesia mengungkap keberadaan sejumlah bangunan dengan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Temuan tersebut diperoleh saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada Rabu, 23 September 2026.

Baca Juga:

• Maruli Siahaan: Pengawasan Lapas Penting, Temuan Ombudsman Perlu Diverifikasi Sebelum Disampaikan ke Publik

Dalam pemeriksaan itu, Ombudsman menemukan bangunan yang dilengkapi sejumlah fasilitas seperti ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, meja makan hingga fasilitas lainnya.

Tim juga menemukan fasilitas kebugaran dan simulator golf yang masih dalam proses pembangunan.

Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengatakan pihaknya memperoleh informasi mengenai adanya pembayaran dari penghuni bangunan tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan saat pemeriksaan.

Namun, besaran uang yang dibayarkan belum diketahui.

"Kemudian berkenaan dengan terkait dengan apakah ada bayaran, berdasarkan wawancara kami lakukan pada saat itu yang terutama yang menghuni rumah memang dia membayar sejumlah tapi tidak disebutkan angkanya, dan itu memang dikomersialkan," kata Syafrida di kantor Ombudsman, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman, terdapat lebih dari 10 bangunan di area tersebut.

Tim juga menemukan sejumlah kendaraan mewah yang terparkir di sekitar lokasi.

Ombudsman menyebut salah satu bangunan memiliki fasilitas yang menyerupai hunian apartemen.

Selain ruang tamu dan kamar, terdapat televisi, kulkas serta fasilitas lainnya.

Temuan lain berkaitan dengan aspek keamanan.

Ombudsman menemukan akses keluar di bagian belakang bangunan yang disebut tidak terkunci dan terhubung ke area hutan bambu serta tempat pembuangan sampah.

Ombudsman juga menyampaikan adanya laporan dari keluarga warga binaan mengenai dugaan pungutan sebesar Rp150.000 per minggu di Blok A.

Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari temuan yang perlu ditindaklanjuti.

Temuan fasilitas mewah tersebut kemudian mendapat sorotan Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform (De Jure), Bhatara Ibnu Reza.

Bhatara menilai keberadaan fasilitas tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran administratif maupun dugaan tindak pidana.

"Ada nuansa korupsi, praktik korupsi. Ya korupsi itu memang tindak pidana. Dan itu perlu ditindaklanjuti karena apa? Ini sidak, sidak itu ibaratnya kalau polisi tangkap tangan OTT," kata Bhatara dalam keterangan tertulisnya, Kamis 24 September 2026.

Ia juga meminta Ombudsman berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta kementerian atau lembaga yang berwenang menangani pengelolaan pemasyarakatan.

"Karena dia (Ombudsman) gak punya kewenangan untuk langsung melakukan penegakan hukum. Dia kemudian memberitahukan penegak hukum, 'Nih di lembaga ini ada begini,' juga memberitahu kementerian/lembaga dalam hal ini Imipas untuk mengatakan, 'Eh anak buah lu nih mulai kalapas, sipir, dan segala macam perlu lu periksa.' Nah, gitu, itu tugasnya Ombudsman," ujar Bhatara.

Menurut Bhatara, pemeriksaan internal diperlukan untuk mengetahui bagaimana fasilitas tersebut dapat digunakan oleh warga binaan.

Ombudsman RI telah meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap temuan di Lapas Cibinong.

Ombudsman juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di lembaga pemasyarakatan.

Sementara itu, dugaan adanya pembayaran untuk menempati hunian tersebut belum menjelaskan berapa nominal yang dibayarkan, siapa penerima uang, maupun bagaimana mekanisme pengelolaannya.

Karena itu, fakta mengenai dugaan komersialisasi hunian, dugaan maladministrasi, maupun kemungkinan adanya tindak pidana masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

Ombudsman menyatakan akan terus melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.* (di/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka melemah pada perdagangan Jumat, 25 September 2026.

Rupiah turun 0,15 persen ke level Rp17.928 per dolar Amerika Serikat (AS).

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,28 Persen ke Level 6.316, Saham AMRT dan CUAN Naik

Pada pukul 09.07 WIB, rupiah tercatat melemah 0,19 persen ke Rp17.935 per dolar AS.

Namun, tekanan terhadap rupiah mulai berkurang setelah otoritas moneter melakukan intervensi di pasar.

Pada pukul 09.16 WIB, pelemahan rupiah menyusut menjadi 0,11 persen.

Pergerakan rupiah berlangsung di tengah tekanan eksternal terhadap pasar keuangan domestik.

Dua faktor yang menjadi perhatian adalah kenaikan yield US Treasury dan harga minyak yang masih berada di level tinggi.

Yield US Treasury tenor 10 tahun kembali meningkat 7,8 basis poin menjadi 5,19 persen.

Kenaikan tersebut membuat aset berdenominasi dolar AS menjadi lebih menarik dan memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Di pasar komoditas, harga minyak Brent masih berada di sekitar US$105 per barel meski telah terkoreksi 0,52 persen.

Harga minyak yang masih tinggi berpotensi menjaga tekanan inflasi global. Kondisi tersebut juga dapat membatasi ruang penguatan rupiah.

Di kawasan Asia, sebagian besar mata uang bergerak menguat setelah harga minyak Brent mengalami koreksi meski masih berada pada level tinggi.

Penguatan dipimpin won Korea Selatan, disusul yen Jepang, ringgit Malaysia dan baht Thailand. Sementara itu, rupiah bergerak melemah bersama dolar Hong Kong.

Pasar juga mencermati kabar mengenai upaya Amerika Serikat dan Iran menjajaki kesepakatan bertahap yang berpotensi membuat Teheran membuka kembali Selat Hormuz.

Jika terealisasi, kesepakatan tersebut berpotensi mengurangi risiko geopolitik dan menekan harga minyak.

Kondisi itu dapat memberikan ruang bagi mata uang Asia untuk menguat.

Namun, pasar masih menunggu perkembangan konkret dari pembicaraan tersebut.

Konflik di Timur Tengah belum sepenuhnya mereda sehingga pasokan minyak global masih menjadi perhatian.

Pergerakan rupiah sepanjang perdagangan Jumat diperkirakan masih sensitif terhadap harga minyak dan yield US Treasury.

Jika harga minyak kembali meningkat dan yield obligasi AS bertahan di atas 5 persen, rupiah berisiko menghadapi tekanan menuju area Rp17.900 per dolar AS.

Sebaliknya, apabila harga minyak turun lebih dalam dan yield US Treasury kembali mereda, rupiah berpeluang mendapatkan ruang untuk menguat menuju kisaran Rp17.800 per dolar AS.

Perkembangan harga minyak dunia, kebijakan moneter Amerika Serikat, serta situasi geopolitik Timur Tengah menjadi sejumlah faktor yang akan diperhatikan pasar dalam menentukan arah rupiah.* (bb/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Jumat, 25 September 2026.

IHSG naik 0,28 persen atau 17,61 poin ke level 6.316,22.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun Lagi Rp15.000, Kini Jadi Rp2,59 Juta per Gram

Sebanyak 220 saham tercatat menguat, sementara 155 saham melemah dan 257 saham lainnya stagnan. Kapitalisasi pasar berada di level Rp11.070,07 triliun.

Sejumlah saham yang tergabung dalam indeks LQ45 mencatat kenaikan pada awal perdagangan.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) menjadi salah satu saham dengan kenaikan terbesar, yakni 1,95 persen ke level Rp1.305 per saham.

Kemudian PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) menguat 1,60 persen menjadi Rp955 per saham.

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) naik 1,53 persen ke Rp8.275 per saham.

PT Indosat Tbk. (ISAT) juga menguat 0,83 persen menjadi Rp2.420 per saham.

Sementara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) naik 0,74 persen ke level Rp4.100 per saham.

Pergerakan IHSG pada perdagangan Jumat masih menjadi perhatian pelaku pasar setelah indeks melemah cukup signifikan pada perdagangan sebelumnya.

Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan secara teknikal, IHSG berisiko kembali menguji area support setelah mengalami pelemahan pada perdagangan sebelumnya.

"IHSG berpotensi lanjut koreksi jika gagal break kembali di atas 6.300," ujar Fanny dalam riset harian BNI Sekuritas, Jumat (25/9/2026).

Pada perdagangan Kamis, IHSG ditutup turun 1,2 persen. Penjualan bersih investor asing atau net sell tercatat mencapai Rp1,42 triliun.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar dan saham sektor tambang menjadi sasaran aksi jual investor asing, di antaranya BMRI, BBRI, TLKM, ANTM dan DEWA.

Secara teknikal, area support IHSG berada di kisaran 6.220-6.280, sedangkan area resistance berada pada level 6.300-6.330.

Dari pasar global, bursa Amerika Serikat atau Wall Street ditutup bervariasi.

Kenaikan saham Meta Platforms sebesar 4,5 persen membantu menahan tekanan terhadap Nasdaq.

Sementara itu, indeks S&P 500 dan Dow Jones berada dalam tekanan di tengah ketegangan geopolitik Amerika Serikat dan Iran yang turut mendorong harga minyak mentah Brent hingga sekitar US$107 per barel.

Bursa Asia juga cenderung bergerak melemah. Shanghai Composite turun 1,22 persen, Hang Seng terkoreksi 0,29 persen, sedangkan Taiex Taiwan turun 0,28 persen.

Pergerakan bursa Asia tersebut berlangsung ketika investor mencermati perkembangan negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina.

Pergerakan IHSG dan saham individual dapat berubah sepanjang sesi perdagangan.

Informasi ini bersifat pemberitaan pasar dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham.

Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing investor.* (bi/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali turun pada perdagangan Jumat, 26 September 2026.

Harga emas Antam tercatat Rp2.590.000 per gram. Angka tersebut turun Rp15.000 dibandingkan harga perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Pemko Medan Juara 1 TP2DD Wilayah Sumatera, Digitalisasi Transaksi Daerah Makin Diperkuat

Harga buyback tersebut turun Rp20.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Berikut daftar harga emas batangan Logam Mulia Antam:

0,5 gram: Rp1.345.000
1 gram: Rp2.590.000
2 gram: Rp5.120.000
3 gram: Rp7.655.000
5 gram: Rp12.725.000
10 gram: Rp25.395.000
25 gram: Rp63.362.000
50 gram: Rp126.645.000
100 gram: Rp253.212.000
250 gram: Rp632.765.000
500 gram: Rp1.265.320.000
1.000 gram: Rp2.530.600.000

Penurunan harga emas Antam terjadi di tengah pelemahan harga emas dunia.

Harga emas di pasar spot ditutup di level US$4.264,9 per troy ons, turun 0,52 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Harga tersebut menjadi yang terendah sejak 16 September 2026.

Dengan penurunan tersebut, harga emas dunia telah melemah selama dua hari berturut-turut dengan penurunan lebih dari 2 persen.

Salah satu faktor yang turut menjadi perhatian pasar adalah kenaikan harga minyak dunia

Harga minyak jenis Brent tercatat naik sekitar 3 persen menjadi US$106,15 per barel.

Kenaikan harga minyak kembali terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Harapan tercapainya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran juga disebut kembali meredup.

Bloomberg News melaporkan anggota senior Garda Revolusi Iran Yahya Rahim Safavi menyatakan bahwa wilayah konflik berpotensi meluas.

"Sekarang perang sudah meluas dari Teluk Persia ke Selat Hormuz dan ke Laut Merah. Tahap berikutnya bisa sampai ke Samudera Hindia atau di mana saja," kata Safavi.

Ketegangan juga muncul dalam Sidang Umum Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negaranya tetap terbuka untuk pembicaraan damai, tetapi tidak akan tunduk terhadap ancaman.

Teheran juga menyatakan tidak akan membuka jalur pelayaran di Selat Hormuz hingga sanksi dan blokade Amerika Serikat dicabut.

Kenaikan harga energi dapat meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi global.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kebijakan bank sentral di berbagai negara terkait suku bunga.

Emas merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil atau non-yielding asset.

Karena itu, ketika suku bunga berada pada level tinggi, daya tarik emas bagi sebagian investor dapat berkurang karena biaya peluang memegang aset tanpa imbal hasil menjadi lebih besar.

Pergerakan harga emas selanjutnya masih akan dipengaruhi oleh perkembangan harga energi, kondisi geopolitik, inflasi, serta kebijakan suku bunga bank sentral.* (bb/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung proyek pembangunan sistem drainase di Jalan Gaperta, Kecamatan Medan Helvetia, Kamis (24/6/2026).

Peninjauan dilakukan saat hujan masih mengguyur sejumlah wilayah Kota Medan.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi HMI Kisaran-Asahan, Dorong Peran Mahasiswa dalam Pembangunan Daerah

Dalam peninjauan itu, Rico Waas memberikan arahan kepada pelaksana proyek. Ia juga melihat perubahan kapasitas saluran air yang sedang dibangun.

Saluran drainase lama yang sebelumnya berukuran 80 sentimeter kini diperbesar menggunakan beton u-ditch dengan lebar 120 sentimeter dan kedalaman 140 sentimeter.

"Ukuran drainase yang sebelumnya 80 cm, sekarang jadi 120 cm. Berarti hampir dua kali lipat besarannya. Penyerapan air akan lebih mudah dan debit air yang tertampung bisa lebih banyak," ujar Rico Waas.

Menurut Rico, pembangunan sistem drainase tersebut juga membutuhkan koordinasi dengan sejumlah instansi.

Salah satunya PLN karena terdapat beberapa tiang listrik yang perlu digeser agar tidak menghambat pembangunan saluran baru.

"Pengerjaan ini berkoordinasi juga dengan PLN karena tiang listrik harus kita geser sedikit," imbuhnya.

Proyek drainase yang sedang dikerjakan membentang dari Simpang Jalan Kapten Muslim hingga Simpang Jalan Beringin.

Pemerintah Kota Medan juga telah merencanakan kelanjutan pembangunan drainase di kawasan Gaperta Ujung pada tahun depan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Khairul Azmi, didampingi Kepala Bidang SDA dan Drainase Hardy Sibarani, menjelaskan pembangunan drainase tersebut memiliki panjang 1.047 meter.

"Untuk struktur material menggunakan u-ditch beton sepanjang 1.002 meter dan box culvert sepanjang 45 meter dengan spesifikasi lebar 120 cm serta kedalaman 140 cm," jelasnya.

Dalam proyek tersebut, pemerintah juga menerapkan dua jalur pembuangan air.

Sistem ini dirancang untuk membagi aliran sehingga beban air tidak menumpuk pada satu titik.

"Arah pertama sebagian aliran air diarahkan ke kawasan Kapten Muslim menuju Danau Singkarak, dan arah kedua diarahkan ke persimpangan jalan Asrama hingga bermuara di sungai," tambahnya seraya optimis pengerjaan proyek ini akan selesai bulan Desember tahun ini.

Pembangunan drainase dengan kapasitas yang lebih besar tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelancaran aliran air dan mengurangi potensi genangan di kawasan Jalan Gaperta dan sekitarnya.* (ad)

BENER MERIAH – Sebanyak 109 warga mengikuti kegiatan Bakti Kesehatan Bhayangkari Peduli di Lapangan Bola Kaki, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, Kamis, 24 September 2026.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-74 Tahun 2026. Pelayanan kesehatan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.

Baca Juga:

• Maruli Siahaan: Pengawasan Lapas Penting, Temuan Ombudsman Perlu Diverifikasi Sebelum Disampaikan ke Publik

Kegiatan ini juga menjadi upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga.

Kasi Dokkes Polres Bener Meriah Ipda Kali Masuri mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan secara langsung.

Warga yang datang mendapatkan sejumlah layanan kesehatan, di antaranya pemeriksaan umum, pengecekan gula darah, kolesterol dan asam urat.

Masyarakat juga mendapatkan konsultasi serta edukasi kesehatan dan obat-obatan sesuai kebutuhan.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan pelayanan kesehatan sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala," ujar Ipda Kali Masuri.

Selain pelayanan medis, kegiatan Bakti Kesehatan Bhayangkari Peduli juga diisi dengan trauma healing.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari perhatian terhadap kondisi psikologis masyarakat.

Pelayanan kesehatan melibatkan Kasi Dokkes bersama personel Sidokkes Polres Bener Meriah, dokter dan tenaga medis mitra Klinik Polres Bener Meriah.

Pengurus dan anggota Bhayangkari Cabang Bener Meriah turut mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dari seluruh rangkaian kegiatan, tercatat sebanyak 109 orang masyarakat umum mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

Kegiatan Bhayangkari Peduli ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menyalurkan insentif kepada 540 Guru Sekolah Minggu se-Kabupaten Batu Bara tahap II Tahun 2026.

Penyaluran berlangsung di Aula A Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kamis (24/9/2026).

Baca Juga:

• 100 Life Jacket Dibagikan untuk Nelayan, Bupati Batu Bara: Keselamatan Mutlak Tak Boleh Diabaikan

Para guru tersebut dinilai memiliki peran dalam pembinaan keagamaan dan penanaman nilai-nilai kebaikan kepada generasi muda.

Dalam kesempatan itu, Bupati Baharuddin menyampaikan sejumlah program pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang tersedia di lingkungan masing-masing.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyiapkan berbagai jenis bibit tanaman yang dapat diperoleh masyarakat secara gratis.

Bibit tersebut dapat ditanam di halaman rumah maupun lahan yang tersedia.

Pemerintah berharap tanaman itu nantinya memberikan manfaat sekaligus nilai ekonomi bagi keluarga.

Menurut Baharuddin, program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat melalui konsep One Village One Product (OVOP) atau Satu Desa Satu Produk.

"Mari kita mencanangkan agar satu desa bisa menghasilkan satu produk unggulan dari tanaman yang dikembangkan masyarakat. Dengan demikian, setiap desa memiliki potensi dan produk unggulan yang dapat dikembangkan serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat," ujar Bupati Batu Bara.

Konsep tersebut diarahkan agar setiap desa mampu mengembangkan potensi lokal menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

Selain pemberdayaan ekonomi, Baharuddin juga berpesan kepada pemuda dan pemudi di Kabupaten Batu Bara agar menjaga diri dan menjauhi berbagai bentuk kejahatan sosial, terutama penyalahgunaan narkoba.

Ia mengingatkan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh lingkungan yang dapat membawa mereka pada hal-hal negatif.

Bupati juga mengajak para pemuda menjaga kekompakan, persatuan, dan kerukunan di tengah masyarakat.

"Bagi para pemuda-pemudi, jaga diri, jaga kekompakan, jangan mudah diadu domba dan terpecah belah," pesannya.

Baharuddin turut mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menyampaikan dan menyebarkan kebaikan di lingkungan masing-masing.

Penyaluran insentif kepada 540 Guru Sekolah Minggu diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus memperkuat pembinaan generasi muda di Kabupaten Batu Bara.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap generasi muda dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, produktif, menjunjung tinggi persatuan, serta mampu berkontribusi dalam mewujudkan Batu Bara Bahagia.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua PGID Kabupaten Batu Bara Pendeta Hadikun Aruan, S.Th., Sekretaris Umum PGID Pendeta James Saragih, M.Th., Bendahara Umum PGID St. Em. Oskar Panjaitan, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara Eli Br. Pangaribuan, para pendeta, serta para Guru Sekolah Minggu se-Kabupaten Batu Bara.

Bupati Baharuddin juga didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Pit. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Plt. Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Camat Sei Suka, dan Camat Sei Balai.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menghadiri kegiatan Laskar Melayu Batu Bara Berbagi Life Jacket untuk Nelayan Batu Bara di Pelabuhan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kamis (24/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyerahkan 100 life jacket atau jaket pelampung kepada para nelayan.

Baca Juga:

• SPI Asahan Tuntut Reforma Agraria Sejati, Bupati Taufik Ajak Petani Cari Solusi Bersama

Selain pembagian life jacket, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan paket sembako kepada anak yatim.

Bupati Baharuddin Siagian mengatakan keselamatan nelayan menjadi perhatian penting pemerintah daerah.

Menurut dia, aktivitas melaut memiliki risiko keselamatan yang tinggi sehingga penggunaan perlengkapan keselamatan harus menjadi perhatian utama.

"Pemerintah Kabupaten Batu Bara sangat menyadari bahwa profesi nelayan memiliki risiko keselamatan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, aspek keselamatan merupakan hal mutlak yang tidak boleh diabaikan," ujar Bupati.

Ia mengatakan penggunaan pelampung tidak seharusnya dianggap sebagai perlengkapan tambahan.

Life jacket menjadi bagian penting dari perlindungan diri, terutama ketika nelayan menghadapi kondisi darurat di laut.

"Hari ini kita ingin menyosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batu Bara yang pekerjaannya sebagai nelayan bahwa keselamatan itu adalah hal yang paling penting dan paling utama," tegasnya.

Baharuddin juga mengingatkan nelayan agar selalu memperhatikan kondisi cuaca sebelum melaut.

Selain itu, peralatan harus dipastikan dalam kondisi baik dan nelayan diminta tidak memaksakan diri melaut ketika kondisi laut tidak memungkinkan.

Selain keselamatan kerja, Bupati Batu Bara mengajak para nelayan menjauhi penyalahgunaan narkoba.

Ia mengingatkan bahwa narkoba dapat berdampak terhadap kesehatan, keluarga, masa depan, serta aktivitas masyarakat dalam mencari nafkah.

"Mari bersama-sama kita wujudkan nelayan Kabupaten Batu Bara yang sehat, produktif, dan bebas dari narkoba demi mewujudkan Batu Bara Bahagia," ajaknya.

Pembina Laskar Melayu Batu Bara, Riansyah Putra Efendi Tanjung, S.H., bergelar Dato' Laksamana Setia Diraja, mengatakan organisasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan adat dan budaya.

Menurut dia, Laskar Melayu juga harus hadir di tengah masyarakat dan memberikan manfaat nyata.

"Laskar Melayu bukan hanya berbicara tentang adat dan budaya. Laskar Melayu hadir di tengah masyarakat, mampu memberi manfaat, dan harus mampu menjadi bagian dari solusi," ujarnya.

Riansyah juga mengingatkan para nelayan agar tidak mengabaikan keselamatan ketika berada di laut.

Penggunaan alat keselamatan dan perhatian terhadap kondisi cuaca, kata dia, perlu menjadi kebiasaan sebelum nelayan menjalankan aktivitas melaut.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Laskar Melayu Batu Bara Abdul Kholid Zailani bergelar Dato' Panglima Askar Diraja beserta jajaran pengurus, para kepala OPD Kabupaten Batu Bara, pimpinan perusahaan, para camat, unsur TNI/Polri dan kemaritiman, DPD KNPI, Karang Taruna, LAM BB, Pemuda Pancasila, serta undangan lainnya.

Bupati Baharuddin dalam kegiatan tersebut didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Porabudpar, Pit. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, serta Plt. Kepala BPBD Kabupaten Batu Bara.* (ad)

ASAHAN – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Asahan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Asahan, Kamis (24/9/2026).

Aksi tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi HMI Kisaran-Asahan, Dorong Peran Mahasiswa dalam Pembangunan Daerah

Ketua DPW SPI Sumatera Utara Jubaidah Tambunan dan Ketua DPC SPI Asahan Binsar Daniel Manurung secara bergantian menyampaikan orasi di hadapan peserta aksi.

Dalam aksinya, SPI membawa tema "Reforma Agraria Sejati, Tanah untuk Petani, Keadilan Agraria untuk Rakyat."

SPI Asahan menilai persoalan agraria tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif dan legalisasi tanah.

Menurut organisasi tersebut, penyelesaian konflik agraria harus memberikan kepastian dan keadilan bagi petani.

SPI juga meminta penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah dan ruang hidupnya.

Mereka juga mendorong agar kebijakan pertanahan dijalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA.

Dalam aksi tersebut, SPI Kabupaten Asahan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, meminta legalisasi lahan-lahan perjuangan Serikat Petani Indonesia Kabupaten Asahan.

Kedua, meminta pemerintah segera menyelesaikan seluruh konflik tanah yang ada di Kabupaten Asahan dengan mengedepankan keadilan bagi petani dan masyarakat.

Ketiga, meminta penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap petani yang sedang memperjuangkan hak atas tanah dan ruang hidupnya.

Keempat, meminta pelaksanaan secara konsisten Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Kelima, menjalankan reforma agraria sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan agraria, kesejahteraan petani, dan kedaulatan rakyat atas tanah.

SPI berpandangan tanah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, terutama petani yang menggantungkan kehidupan dan masa depannya dari tanah.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan pemerintah daerah masih menunggu petunjuk pelaksanaan terkait aturan agraria yang telah disahkan pemerintah pusat.

Menurut Taufik, setelah petunjuk pelaksanaan diterbitkan, pemerintah daerah akan menjalankan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten.

"Kita masih menunggu petunjuk pelaksana dari pemerintah. Apabila petunjuk pelaksana sudah ada, kita akan melaksanakan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku," ujar Bupati.

Taufik juga mengajak kelompok tani dan pemerintah bersama-sama mencari solusi atas persoalan agraria di Kabupaten Asahan.

Ia menekankan pentingnya pembahasan bersama agar keputusan yang diambil tidak dilakukan secara sepihak.

"Mari kita bersama-sama, baik dari kelompok tani maupun pemerintah, dalam penyelesaian persoalan pertanian ini. Jangan sampai hanya sepihak yang mengambil keputusan," katanya.

Menurut Taufik, pemerintah bersama kelompok tani dapat merumuskan langkah-langkah penyelesaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita dapat merumuskan keputusan bersama dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar bapak dan ibu juga tidak menyalahi aturan," tambahnya.

Bupati Asahan mengucapkan terima kasih kepada SPI yang telah menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Serikat Petani Indonesia dalam momentum Hari Tani Nasional.

Taufik menegaskan Pemerintah Kabupaten Asahan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait kebijakan agraria.

Langkah tersebut dilakukan agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas.

Aksi SPI Asahan menjadi momentum penyampaian aspirasi terkait reforma agraria, legalisasi lahan, konflik pertanahan, serta perlindungan terhadap petani di Kabupaten Asahan.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai H. Mahyaruddin Salim menerima audiensi Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kisaran-Asahan di ruang kerjanya, Rabu (23/9/2026).

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanjungbalai Gando Tuah dan Asisten III Pemerintah Kota Tanjungbalai Fitra Hadi.

Baca Juga:

• Mahyaruddin Salim Dorong LASQI Tanjungbalai Jadi Wadah Pengembangan Seni Qasidah

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses pengembangan kapasitas kader mahasiswa.

Safril menjelaskan, LK II diharapkan menjadi ruang bagi kader HMI untuk mengembangkan gagasan dan pemikiran konstruktif bagi kemajuan daerah.

Sejumlah pengurus HMI Cabang Kisaran-Asahan turut hadir dalam audiensi tersebut.

Mereka terdiri atas Ketua Umum Safril Darmawan Lubis, Bendahara Umum, Kepala Bidang Hukum dan HAM, serta Kepala Bidang PPD.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyambut audiensi tersebut dengan penuh keakraban.

Ia berharap HMI dapat membangun sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurut Mahyaruddin, komunikasi dan dialog menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara pemerintah daerah dan organisasi kemahasiswaan.

Ia juga mengharapkan tersedia ruang diskusi yang konstruktif antara HMI dan pemerintah daerah.

Dengan komunikasi yang baik, berbagai gagasan dan aspirasi dapat disampaikan untuk menjadi bahan pembahasan bersama.

Sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kemahasiswaan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya bersama dalam menyongsong terwujudnya Tanjungbalai Emas.

Audiensi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai membangun komunikasi dengan organisasi kemahasiswaan, khususnya dalam mendukung gagasan pembangunan dan memperkuat peran pemuda di daerah.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pasca dilantik, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Kota Tanjungbalai menemui Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim di ruang kerja Wali Kota, Rabu (23/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung singkat dan penuh kekeluargaan tersebut dipimpin Ketua DPD LASQI Kota Tanjungbalai Rizlan Nasution.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai: Jangan Persulit Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf, Layanan Administrasi Harus Gratis!

Rizlan mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Mahyaruddin Salim atas dukungan yang diberikan sehingga seluruh rangkaian pelantikan pengurus dapat berjalan lancar, khidmat, dan sukses.

Ia mengatakan kehadiran serta dukungan pemerintah daerah menjadi motivasi bagi pengurus LASQI yang baru dilantik.

DPD LASQI Kota Tanjungbalai juga berkomitmen bersinergi dengan Pemko Tanjungbalai dalam membina generasi muda melalui seni Islami.

Selain itu, LASQI berkomitmen ikut mendukung visi dan misi pembangunan daerah yang religius dan berbudaya.

Dalam pertemuan tersebut, Rizlan juga meminta dukungan dan fasilitasi Pemko Tanjungbalai untuk mengikuti festival LASQI tingkat Provinsi Sumatera Utara yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

Terakhir, Rizlan menyampaikan permohonan bimbingan dan arahan dari Wali Kota agar kepengurusan DPD LASQI Kota Tanjungbalai periode 2026–2030 dapat menjalankan amanah serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Menanggapi permintaan tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus DPD LASQI Kota Tanjungbalai periode 2026–2030.

Ia berharap jajaran pengurus dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab organisasi dengan baik.

Mahyaruddin juga mendorong LASQI semakin maju dalam mengembangkan seni dan budaya Islami, khususnya seni qasidah di Kota Tanjungbalai.

"Saya berharap LASQI dapat menjadi wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda, sekaligus memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya di tengah masyarakat," kata Mahyaruddin.

Terkait rencana keikutsertaan LASQI Kota Tanjungbalai dalam festival tingkat Provinsi Sumatera Utara pada November mendatang, Mahyaruddin menyatakan siap memberikan dukungan dan perhatian.

Menurut dia, LASQI memiliki peran penting dalam mengembangkan qasidah sebagai seni budaya bernuansa Islami.

Seni qasidah juga dinilai dapat menjadi sarana menyampaikan pesan keagamaan dan nilai-nilai sosial kepada masyarakat.

"LASQI memiliki peran penting dalam mengembangkan qasidah sebagai seni budaya bernuansa Islami. Melalui seni qasidah, kita dapat menyampaikan pesan-pesan keagamaan, akhlak, persaudaraan dan nilai-nilai kebaikan. Terlebih di tengah perkembangan zaman, LASQI diharapkan harus mampu menjadi wadah yang positif bagi pembinaan karakter dan pengembangan bakat generasi muda," pungkas Wali Kota Mahyaruddin Salim.* (ad)