Purbaya menegaskan pemerintah akan memastikan proses pencairan anggaran dilakukan secara hati-hati. Dana pengadaan mobil pikap hanya akan dibayarkan setelah melalui proses audit dan dinyatakan sesuai ketentuan.

Baca Juga:

• Purbaya Bongkar Cara Pemerintah Kejar Pajak Baru Tanpa Naikkan Tarif

Purbaya mengaku belum menerima secara langsung data terkait temuan ICW mengenai dugaan mark up dalam proyek tersebut. Menurutnya, pemerintah akan menunggu hasil pemeriksaan sebelum mengambil langkah pencairan anggaran.

"Kan nanti diaudit, begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya, saya bayar. Jadi saya secure, aman," katanya.

Sebelumnya, ICW mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran dalam pengadaan mobil pikap yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (APN) untuk mendukung program Kopdes Merah Putih.

Berdasarkan pemantauan ICW, terdapat dugaan selisih harga pembelian sekitar Rp61 juta hingga Rp69 juta untuk setiap unit mobil pikap.

Dengan target pengadaan mencapai 80 ribu unit, ICW memperkirakan potensi kerugian akibat dugaan perbedaan harga tersebut dapat mencapai triliunan rupiah.

ICW kemudian mendorong agar proyek tersebut dievaluasi sementara, seluruh dokumen pengadaan dibuka kepada publik, serta dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Menurut ICW, pengadaan mobil pikap tersebut perlu memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta persaingan usaha yang sehat dalam penggunaan anggaran negara.

Purbaya menegaskan pemerintah akan tetap mengedepankan proses pemeriksaan agar penggunaan dana negara berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.* (d/dh)

Tito mengatakan langkah tersebut perlu dilakukan menyusul masih adanya tekanan inflasi yang berasal dari sejumlah sektor, terutama transportasi dan beberapa komoditas pangan.

Baca Juga:

• Satgas PRR Salurkan 5 Ambulans ke Wilayah Terdampak Bencana, Layanan Kesehatan Diperkuat

"Inflasi kita di angka 3,34 relatif terkendali di bawah target nasional, 3,5 persen maksimal," ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Tito setelah mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Capaian Pengendalian Inflasi Semester I 2026 dan rencana program pengendalian inflasi semester II 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Tito menjelaskan, salah satu penyumbang kenaikan inflasi berasal dari sektor transportasi, khususnya angkutan udara, akibat meningkatnya mobilitas masyarakat saat periode libur sekolah.

Selain itu, sejumlah komoditas pangan seperti bawang putih, minyak goreng, dan beras juga turut memberikan tekanan terhadap pergerakan harga.

Karena itu, Tito meminta daerah yang masih memiliki tingkat inflasi tinggi segera mengambil langkah pengendalian sesuai kondisi wilayah masing-masing.

"Saya sudah memberikan arahan kepada semua daerah. Kalau target saya daerah-daerah yang tinggi-tinggi, ada di daerah timur umumnya tinggi, di Aceh juga tinggi, langkah-langkahnya menambah suplai," katanya.

Selain memperkuat ketersediaan barang, Tito juga meminta pemerintah daerah mengantisipasi gangguan distribusi akibat faktor cuaca, terutama di wilayah kepulauan yang sering menghadapi gelombang tinggi.

Menurut dia, penggunaan sarana transportasi dengan kapasitas lebih besar dapat menjadi salah satu solusi agar distribusi kebutuhan masyarakat tetap berjalan.

Tito menegaskan pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus diperkuat bersama kementerian, lembaga terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, dan pemerintah daerah.

Ia berharap sinergi tersebut mampu menjaga kestabilan harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.* (d/dh)

Nasaruddin mengatakan Indonesia memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan beberapa negara lain, termasuk kondisi ekonomi yang terus tumbuh dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali.

Baca Juga:

• Menteri PPPA Dorong Sinergi dengan Media untuk Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Menurutnya, perkembangan pemikiran dan kemajuan peradaban hanya dapat tumbuh dalam negara yang memiliki stabilitas dan kondisi yang mendukung.

"Pemikiran yang tenang itu hanya akan bisa lahir di dalam negara yang tenang, yang stabilitas ekonominya kuat," katanya.

Selain faktor ekonomi, Menag menyebut Indonesia memiliki modal lain seperti karakter umat Islam yang moderat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, stabilitas politik, serta bonus demografi yang dapat menjadi kekuatan bangsa.

Namun, Nasaruddin menilai peluang tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Ia mendorong agar lulusan perguruan tinggi Islam tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan yang kuat, tetapi juga mampu membaca perkembangan dunia, geopolitik, serta tantangan global.

"Kita sebagai alumni UIN harus punya kesadaran geopolitik yang tinggi juga. Kita jangan hanya mahir membaca kitab kuning, tetapi kitab putih juga," tegasnya.

Guru Besar UIN Jakarta itu juga menilai Indonesia membutuhkan lebih banyak ilmuwan dan inovator agar mampu bersaing dan menjadi pusat perkembangan peradaban modern Islam.

Menurut dia, bangsa Indonesia perlu melahirkan generasi unggul yang mampu menggabungkan ilmu agama dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Kalau Indonesia ingin menjadi episentrum peradaban dunia modern, maka tidak ada cara lain kita harus melahirkan seribu BJ Habibie di Indonesia," pungkas Nasaruddin.* (d/dh)

Pertemuan itu berlangsung pada Selasa (14/7/2026). Momen tersebut dibagikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet.

Baca Juga:

• Saut Situmorang Desak Prabowo Alihkan Kasus Febrie Adriansyah ke KPK

"Dewan Ekonomi Nasional melaporkan perkembangan terkini perekonomian nasional sekaligus menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait penguatan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global," ujar Teddy.

Selain membahas sektor ekonomi, DEN juga melaporkan perkembangan Government Technology (GovTech) atau teknologi pemerintahan yang menjadi bagian dari upaya percepatan digitalisasi layanan publik.

Menurut Teddy, penyempurnaan GovTech dilakukan untuk meningkatkan kualitas data pemerintah serta memastikan berbagai program dan bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Sehingga meminimalkan kesalahan sasaran, memperkuat efektivitas penyaluran bantuan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern, efisien, dan transparan," jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Luhut hadir bersama sejumlah anggota DEN, di antaranya Mari Elka Pangestu, Chatib Basri, Firman Hidayat, Tubagus Nugraha, dan Pantro Pander Silitonga.

Selain jajaran DEN, sejumlah menteri juga turut hadir dalam pertemuan itu, seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi sekaligus mendorong digitalisasi birokrasi agar pelayanan publik semakin efektif dan transparan.* (k/dh)

Purbaya mengatakan pemerintah akan melakukan ekstensifikasi pajak, yakni memperluas jumlah wajib pajak yang selama ini belum menjalankan kewajibannya sesuai aturan.

Baca Juga:

• S&P Pertahankan Rating Indonesia, Menkeu Purbaya Ajak Investor Borong Saham

Menurut dia, langkah tersebut bukan berupa pemberian beban tambahan kepada masyarakat yang sudah membayar pajak, melainkan memastikan pihak yang memang memiliki kewajiban pajak agar turut berkontribusi.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana menaikkan tarif pajak. Fokus utama saat ini adalah memperluas kepatuhan dan menjangkau sektor-sektor yang sebelumnya belum masuk dalam sistem perpajakan.

"Jadi sama kita adalah tidak menaikkan tarif pajak, tapi yang harus bayar pajak ya bayar. Itu maksudnya ekstensifikasi," katanya.

Ia menjelaskan, peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak nantinya akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah untuk menyalurkan program kepada masyarakat.

"Untuk mencari yang tadinya harusnya bayar pajak nggak bayar, jadi bayar. Kalau uang saya lebih banyak kan nanti kita bisa salurkan lebih banyak ke masyarakat lagi," ucapnya.

Meski begitu, Purbaya belum membeberkan sektor lain yang akan menjadi sasaran perluasan basis pajak. Ia menyebut pemerintah masih melakukan pembahasan lebih lanjut sebelum mengambil langkah berikutnya.

Selain itu, Purbaya membantah pemerintah akan secara khusus memburu masyarakat berpenghasilan tinggi. Ia mengatakan pemeriksaan pajak tetap dilakukan secara wajar sesuai aturan.

"Kalau sudah bayar pajak ya sudah. Saya nggak akan ngejar-ngejar orang kaya sampai dia bangkrut. Nggak begitu," tegasnya.

Purbaya mengibaratkan kebijakan tersebut seperti menjaga sumber penerimaan negara agar tetap berjalan, bukan mengambil secara berlebihan dari wajib pajak.

"Saya nggak akan motong angsa emasnya. Saya akan ngumpulin telurnya," pungkasnya.* (k/dh)

Hal tersebut disampaikan Arifatul saat menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di ruang kerjanya, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Baca Juga:

• Usai Narji Gabung, PSI Klaim Sejumlah Tokoh Segera Menyusul

Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat informasi mengenai peristiwa di berbagai daerah dapat diterima lebih cepat sehingga memudahkan kementeriannya melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap korban.

"Dengan adanya pemberitaan di media, kami menjadi cepat berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan penjangkauan. Namun, kami tetap harus berhati-hati karena kepentingan terbaik korban menjadi prioritas," ujar Arifatul.

Ia mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan insan pers diperlukan agar penanganan kasus perempuan dan anak dapat dilakukan secara tepat tanpa menimbulkan dampak tambahan bagi korban.

Arifatul juga menyambut baik keberadaan Komisi Pemberdayaan Wartawan Perempuan di PWI. Menurutnya, perspektif wartawan perempuan dapat memberikan pendekatan yang lebih sensitif dalam meliput kasus yang melibatkan korban perempuan.

Selain memperkuat kerja sama, Menteri PPPA juga mengingatkan pentingnya penerapan etika jurnalistik dalam pemberitaan kasus sensitif.

Ia meminta media berhati-hati dalam menyampaikan informasi, terutama terkait identitas korban dan data yang belum terverifikasi.

"Kami memang membutuhkan waktu untuk memberikan informasi sesuai dengan data di lapangan. Kami tidak ingin menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kemen PPPA menyatakan kesiapan untuk menjalin kerja sama dengan PWI melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Kerja sama tersebut nantinya diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai kode etik jurnalistik serta meningkatkan kualitas pemberitaan terkait isu perempuan dan anak.

Menteri Arifatul berharap sinergi antara pemerintah dan media dapat menciptakan lingkungan pemberitaan yang lebih aman sekaligus membantu korban mendapatkan perlindungan yang diperlukan.

"Kalau kita memiliki sinergi yang kuat, kita bisa melakukan banyak hal untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan," tuturnya.* (dh)

Independensi Hakim sangat esensial agar hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya melalui putusan hakim. Sehingga, putusan hakim hanya didasarkan pada alat-alat bukti, peraturan perundang-undangan dan hati nurani keyakinan hakim sahaja serta proses peradilan yang tepat dan benar.

Baca Juga:

• Don Ritto Buka Suara Usai Jadi Tersangka Bersama Febrie Adriansyah, Pengacara: Klien Kami Hanya Korban Konflik Besar

Jadi dasar musyawarah hakim adalah surat dakwaan, bukan pada surat tuntutan Penuntutan Umum. Hal ini perlu saya tekankan karena pemahaman publik bahwa putusan hakim seakan-akan didasarkan pada tuntutan Jaksa. Sehingga misalnya, jika Jaksa menuntut 6 (enam) tahun penjara maka Hakim harus juga memutus pidana penjara juga 6 (enam) tahun. Tidak seperti itu. Hakim bebas memutuskan perkara berdasarkan musyawarah.

Dalam musyawarah ini, Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada setiap Hakim anggota dan terakhir Hakim Ketua Majelis mengemukan pendapatnya sendiri. Setiap pendapat harus disertai pertimbangan dan alasannya. Tidak ada pembedaan antara hakim senior atau hakim junior, yang ada hanya Hakim Ketua dan Hakim Anggota.

Putusan dalam musyawarah majelis hakim merupakan hasil permufakatan bulat. Dalam hal permufakatan tidak dapat dicapai setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Lihat Pasal 233 KUHAP 2025.

Dalam hal suara terbanyak juga tidak dapat dipenuhi maka putusan diambil berdasarkan pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa. Hal ini didasarkan atas asas in dubio pro reo dimana jika ada keraguan, maka putusan harus berpihak pada Terdakwa.

Sedangkan bagi Hakim yang berbeda pendapat dalam musyawarah Hakim dapat mengajukan dessenting opinion. Yang berbeda pendapat dalam musyawarah tersebut, bisa Hakim Ketua maupun Hakim Anggota.

Dessenting opinion (DO) adalah pendapat berbeda dari seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan putusan akhir atau kesimpulan yang diambil oleh mayoritas majelis hakim dalam suatu perkara. Pendapat yang berbeda itu dapat mengenai penilaian fakta, pertimbangan hukum, penerapan pasal atau ketentuan yang diterapkan, hingga lamanya pidana (strafmaat) ataupun kategori denda dan besarnya uang pengganti dalam amar putusan.

Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Karena sifanya yang rahasia, maka dokumen hasil musyawarah hakim merupakan informasi rahasia, yang dikecualikan ke publik sampai dengan sesaat setelah putusan hakim dibacakan dalam siding terbuka umum.

Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jika dalam permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda (Dissenting Opinion) wajib dimuat dalam putusan pengadilan.

Musyawarah hakim dilakukan setelah selesai proses pemeriksaan. Jika di pengadilan negeri setelah pemeriksaan alat-alat bukti, baik berupa pemeriksaan keterangan saksi, keteranga ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Sedangkan pada peradilan tingkat banding di pengadlan tinggi, pemeriksaannya lebih kepada putusan dari pengadilan negeri yang dimintakan banding, yang dalam putusan tersebut meliputi dakwaan, tuntutan, fakta-fakta, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Selain mencermati putusan dari majelis hakim tingkat pertama, juga mencermati memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan/atau Advokat.

Sekarang, sejak berlakunya KUHAP 2025 pada 2 Januari 2026, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi diberi kewenangan untuk memanggil dan memeriksa para saksi, ahli, Terdakwa dan Penuntut Umum.

Setelah pemeriksaan selesai, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi melakukan musyawarah yang mutatis mutandis sebagaimana proses musyawarah hakim pada pengadilan negeri.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat atau dissenting opinion juga lazim terjadi dalam proses musyawarah putusan hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Kelaziman berbeda pendapat (DO) ini salah satunya disebabkan karena adanya kebebasan dan independensi hakim dalam mengemukakan pendapat. Semoga catatan kecil bermanfaat.* (dh)

*)Penulis Adalah Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Bobby mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Pertamina, persoalan utama bukan berada pada ketersediaan stok BBM, melainkan kendaraan pengangkut yang tidak dapat beroperasi karena adanya kendala internal antara perusahaan dan para pengemudi.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Berharap Dana Transfer Daerah Sumut 2027 Tetap Rp6 Triliun untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

Untuk menjaga pasokan tetap berjalan dan mengurangi keresahan masyarakat, Pemprov Sumut berkoordinasi dengan TNI dan Polri agar membantu proses pengantaran mobil tangki BBM menuju SPBU.

Bobby menyebut keterlibatan aparat hanya bersifat sementara hingga proses perekrutan sopir baru yang dilakukan Pertamina selesai.

"Karena ada pemberhentian massal, truk pengangkutnya tidak bisa beroperasi. Maka dari itu kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina, petugas TNI dan Polisi untuk menjadi driver sementara dan mengantar serta mengecek pengamanan pasokan BBM," katanya.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah tidak ingin ikut campur dalam persoalan internal Pertamina. Namun, gangguan distribusi tersebut dinilai tidak boleh sampai berdampak terhadap aktivitas masyarakat.

Menurut Bobby, antrean panjang yang terjadi di SPBU membuat sebagian masyarakat melakukan pembelian berlebihan atau panic buying karena khawatir kekurangan BBM.

"Jangan sampai masalah internal mengganggu kehidupan masyarakat. Kalau ada persoalan seperti ini, seharusnya diinformasikan lebih awal agar pemerintah bisa membantu mencari solusi," ujarnya.

Bobby memastikan Pemprov Sumut siap membantu kebutuhan personel apabila diperlukan untuk mendukung kelancaran distribusi BBM.

"Sampai dengan hari ini kami minta disiapkan TNI-Polri untuk menjadi pengantar dan tim pengamanan. Kalau butuh 20 atau berapa orang, kami siap," kata Bobby.

Sementara itu, pemerintah daerah masih menunggu koordinasi lanjutan dengan Pertamina terkait jumlah personel dan kebutuhan pengiriman BBM ke sejumlah SPBU di Sumatera Utara.* (tm/dh)

Nama Gus Miftah mencuat setelah seorang saksi dalam sidang perkara yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo menyebut adanya pemberian uang sebesar Rp100 juta kepada Gus Miftah.

Baca Juga:

• Saut Situmorang Desak Prabowo Alihkan Kasus Febrie Adriansyah ke KPK

"Setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh jaksa penuntut umum dan menjadi pengayaan bagi penyidik apakah kemungkinan terbuka untuk dilakukan pengembangan atau seperti apa," ujar Budi kepada wartawan, Selasa (14/7/2026).

Menurut Budi, penyidik nantinya akan mendalami berbagai aspek terkait dugaan pemberian uang tersebut, termasuk motif, tujuan, serta hubungan antara pihak pemberi dan penerima.

KPK juga akan melihat apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam aliran dana yang disebut dalam persidangan tersebut.

"Motif dari pemberian uang oleh yang bersangkutan kepada pihak yang disebut dalam persidangan ini seperti apa kedudukannya, inisiasinya, dan maksud pemberian uang itu untuk apa," kata Budi.

Sebelumnya, nama Gus Miftah muncul dalam persidangan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta DJKA. Salah seorang saksi yang merupakan terpidana dalam perkara tersebut mengungkap pernah menyerahkan uang sebesar Rp100 juta kepada Gus Miftah.

Keterangan itu menjadi salah satu fakta baru yang muncul dalam proses persidangan dan akan disampaikan kepada pimpinan KPK untuk menentukan langkah lanjutan.

Dalam perkara yang sama, Sudewo didakwa menerima gratifikasi dengan total lebih dari Rp2 miliar saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI. Selain uang tunai, jaksa juga menyebut adanya penerimaan barang berupa keris Nogososro serta biaya perbaikan jalan.

KPK memastikan setiap informasi yang muncul selama persidangan akan ditelaah secara menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.* (in/dh)

Handika mengibaratkan posisi kliennya seperti pelanduk yang terjepit dalam pertarungan dua kekuatan besar.

Baca Juga:

• Menteri Imipas Ungkap Alasan Febrie Adriansyah Hanya Dicekal 20 Hari

Don Ritto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Febrie Adriansyah dalam penyidikan dugaan korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, tata kelola batu bara, serta penyelesaian utang PT Cakrawala Bintang Semesta (CBS) dengan PT Krakatau National Resources (KNI).

Namun, menurut Handika, hingga kini pihaknya belum menemukan keterkaitan langsung antara Don Ritto dengan tiga klaster perkara yang sedang diselidiki penyidik.

Ia mengatakan tim kuasa hukum masih mempelajari konstruksi perkara dan berupaya memahami dasar hukum yang digunakan penyidik dalam menetapkan Don Ritto sebagai tersangka.

"Kami sedang mencermati seluruh bukti yang ada untuk mengetahui relevansi dugaan perkara dengan posisi Pak Don. Kami berbicara berdasarkan bukti, bukan asumsi," ujarnya.

Handika juga mengonfirmasi bahwa Kafe de'Clan Signature dan Koin Money Changer yang sebelumnya digeledah penyidik memang merupakan milik Don Ritto. Namun, ia membantah uang yang disita berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang.

Menurutnya, dana tersebut merupakan bagian dari kerja sama bisnis pembangunan dermaga atau pelabuhan di Kalimantan Timur bersama seorang rekan usaha.

Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan penanganan perkara yang menyeret Febrie Adriansyah dari Polri. Kejagung berencana membentuk tim penyidik khusus untuk mempelajari seluruh berkas perkara, barang bukti, dan hasil penyidikan yang telah diserahkan penyidik sebelumnya.

Selain itu, proses penanganan perkara juga akan berada di bawah supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum.* (in/dh)

Agus mengatakan, pencegahan dilakukan sebagai langkah awal dalam proses penanganan perkara sebelum nantinya disesuaikan dengan perkembangan penyidikan yang kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

• Saut Situmorang Desak Prabowo Alihkan Kasus Febrie Adriansyah ke KPK

Ia menjelaskan, masa pencegahan tersebut sesuai dengan permohonan resmi yang diterima dari Polda Metro Jaya sebelum penanganan perkara dialihkan ke Kejaksaan Agung.

Selain Febrie Adriansyah, Kementerian Imipas juga menerbitkan pencegahan ke luar negeri terhadap tersangka lainnya, Don Ritto.

"Yang dicekal ada dua orang, yaitu FA dan DR," katanya.

Agus menambahkan, setelah masa pencegahan selama 20 hari berakhir, pemerintah akan menunggu permintaan lanjutan dari Kejaksaan Agung apabila proses hukum masih membutuhkan pembatasan perjalanan ke luar negeri.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas telah mengonfirmasi bahwa pencegahan terhadap Febrie Adriansyah dan Don Ritto telah resmi diberlakukan.

Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya melalui surat tertanggal 11 Juli 2026 terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kini, penanganan perkara yang menyeret nama Febrie Adriansyah telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Pemerintah memastikan koordinasi antarinstansi akan terus dilakukan, termasuk terkait kemungkinan perpanjangan masa pencegahan ke luar negeri apabila diperlukan dalam proses penyidikan.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Roy usai mengikuti sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026).

Baca Juga:

• Habiburokhman Pastikan Panja DPR Segera Rapat Awasi Kasus Febrie Adriansyah

"Lihat apa yang ada di Dian Sandi, tidak ada yang rusak, masih bisa diakses sampai sekarang, masih utuh," kata Roy kepada wartawan.

Roy juga mempertanyakan penerapan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dikenakan kepadanya. Menurut dia, pasal tersebut mengatur tindakan mengubah, merusak, menghilangkan, atau memanipulasi informasi elektronik, sementara dokumen yang dipersoalkan masih dapat diakses.

Ia menilai penerapan pasal tersebut memerlukan pembuktian digital yang spesifik, termasuk pemeriksaan terhadap perangkat komputer yang diduga digunakan dalam tindak pidana.

"UU ITE itu membutuhkan alat bukti khusus yang spesifik, termasuk perangkat komputer," ujarnya.

Dalam sidang yang sama, YouTuber Mikhael Sinaga turut hadir sebagai saksi. Mikhael meminta agar video diskusi yang diunggah di kanal YouTube miliknya tidak dijadikan dasar kriminalisasi.

Menurut Mikhael, video yang dibuat bersama Roy Suryo hanya berisi diskusi akademik mengenai dokumen yang telah beredar di media sosial dan bukan hasil pengambilan dari perangkat pribadi siapa pun.

Ia juga mempertanyakan penggunaan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dalam perkara tersebut karena dokumen yang dibahas berasal dari unggahan akun media sosial yang dapat diakses publik.

Mikhael menegaskan dirinya maupun Roy Suryo tidak pernah melihat dokumen ijazah fisik Presiden Jokowi. Seluruh pembahasan dalam video hanya mengacu pada dokumen digital yang telah beredar di ruang publik.* (in/dh)

Berdasarkan data RTI, IHSG ditutup naik 1,679 poin atau 0,03 persen ke level 6.039,521. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak di kisaran 6.002,901 hingga 6.095,016 setelah dibuka di level 6.057,761.

Baca Juga:

• Nilai Tukar Rupiah Ditutup Menguat di Tengah Ketidakpastian Global

Aktivitas perdagangan saham juga terpantau cukup ramai. Volume transaksi mencapai 37,593 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp16,829 triliun.

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 422 saham menguat, 206 saham melemah, sedangkan 165 saham lainnya bergerak stagnan.

Secara sektoral, 10 dari 11 indeks sektor di Bursa Efek Indonesia ditutup menguat. Sektor energi menjadi penyumbang kenaikan terbesar dengan penguatan 1,51 persen, diikuti sektor barang konsumsi siklikal (cyclical) yang naik 1,43 persen, serta sektor infrastruktur yang menguat 1,25 persen.

Sementara itu, sektor keuangan menjadi satu-satunya sektor yang ditutup di zona merah dengan pelemahan 1,67 persen.

Pada daftar top gainers, saham XILV, PRDL, AGAR, SKBM, dan VERN mencatat kenaikan tertinggi sepanjang perdagangan. Sedangkan saham JELI, KONI, KIOS, BLTZ, dan HBAT masuk dalam daftar top losers.

Di kawasan Asia, mayoritas bursa saham juga mengakhiri perdagangan dengan penguatan. Indeks Nikkei Jepang, Hang Seng Hong Kong, Shanghai Composite China, hingga Straits Times Singapura sama-sama ditutup di zona hijau, mencerminkan sentimen positif yang turut menopang pergerakan pasar regional.* (mt/dh)

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup di level Rp18.091 per dolar AS, menguat 18 poin atau 0,10 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di posisi Rp18.109 per dolar AS.

Baca Juga:

• S&P Pertahankan Rating Indonesia, Menkeu Purbaya Ajak Investor Borong Saham

Sementara itu, data Yahoo Finance mencatat rupiah berada di level Rp18.088 per dolar AS atau menguat 12 poin dari posisi sebelumnya. Adapun kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) menempatkan rupiah di level Rp18.099 per dolar AS, naik 32 poin dibanding perdagangan sebelumnya.

Menurut Ibrahim, pergerakan rupiah masih dipengaruhi perkembangan geopolitik setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan blokade angkatan laut terhadap Iran serta rencana penerapan tarif 20 persen bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Kebijakan tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi terganggunya distribusi minyak dunia. Pasalnya, sekitar seperlima konsumsi minyak global melewati jalur strategis tersebut.

Selain faktor geopolitik, pelaku pasar juga mencermati pernyataan Gubernur Federal Reserve Christopher Waller yang membuka peluang kenaikan suku bunga apabila inflasi Amerika Serikat kembali meningkat dalam waktu dekat.

Di sisi lain, sentimen positif datang dari keputusan S&P Global Ratings yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Lembaga pemeringkat itu menilai fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan prospek pertumbuhan yang tetap solid dalam beberapa tahun ke depan.

S&P juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen dalam tiga tahun mendatang, ditopang kebijakan fiskal pemerintah serta program hilirisasi sumber daya alam.

Meski demikian, Ibrahim memperkirakan pergerakan rupiah pada perdagangan Rabu (15/7/2026) masih berpotensi berfluktuasi dan cenderung melemah.

Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan bergerak di kisaran Rp18.090 hingga Rp18.140 per dolar AS seiring masih tingginya ketidakpastian global.* (mt/dh)

Saut menegaskan, langkah Presiden bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan memastikan penanganan perkara berlangsung secara independen dan menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Baca Juga:

• Habiburokhman Pastikan Panja DPR Segera Rapat Awasi Kasus Febrie Adriansyah

Menurut dia, pelimpahan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri kepada Kejaksaan Agung berpotensi memunculkan konflik kepentingan karena melibatkan mantan pejabat internal Kejaksaan.

Saut menilai KPK memiliki kewenangan melakukan supervisi maupun mengambil alih perkara apabila terdapat indikasi yang dapat mengganggu independensi proses penegakan hukum.

"KPK bisa melakukan supervisi untuk meminimalkan conflict of interest karena antarpenegak hukum harus saling melakukan check and balance," katanya.

Pandangan serupa disampaikan Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman. Ia menilai pengalihan perkara ke Kejaksaan Agung justru dapat memunculkan persepsi kompromi antarlembaga penegak hukum yang berpotensi merugikan kepentingan publik.

Menurut Zaenur, proses hukum harus tetap mengedepankan independensi dan akuntabilitas agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung resmi menerima pelimpahan tiga perkara dugaan korupsi dari Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya yang menyeret nama Febrie Adriansyah.

Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus, Rudi Margono, menjelaskan pelimpahan dilakukan sebagai bentuk sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung untuk mempercepat penyelesaian perkara, termasuk pengembangan alat bukti dan koordinasi penyidikan.

Di sisi lain, Korps Tipidkor Polri telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam tiga perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yakni terkait kasus tata kelola batu bara untuk PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.* (k/dh)

Habiburokhman mengatakan rapat Panja akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Namun, hingga kini belum ada jadwal pasti mengenai pelaksanaan pertemuan tersebut.

Baca Juga:

• Habiburokhman Minta Polri dan Kejagung Tetap Solid di Tengah Penanganan Kasus Febrie

Ia menjelaskan, seluruh agenda Panja nantinya akan dikoordinasikan lebih lanjut sebelum diumumkan kepada publik. Menurutnya, setiap perkembangan akan disampaikan setelah ada kepastian jadwal rapat.

"Namanya Panja kan kita bisa koordinasi. Kalau akan ada kegiatan nanti akan diinformasikan dan kita update," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR menyatakan akan memberikan perhatian khusus terhadap proses penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan tata kelola batu bara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel, yang menyeret nama Febrie Adriansyah.

Habiburokhman menegaskan pembentukan Panja bertujuan memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta tidak menimbulkan gesekan antarlembaga penegak hukum.

Menurutnya, perkara tersebut harus dipandang sebagai dugaan keterlibatan oknum, bukan institusi. Karena itu, DPR akan mengawal proses hukum agar tetap profesional, transparan, dan mengedepankan prinsip keadilan.

Selain mengawasi jalannya proses hukum, Panja juga diharapkan mampu memastikan koordinasi antarlembaga penegak hukum tetap berjalan baik selama penanganan perkara berlangsung.* (d/dh)

Purbaya menilai laporan S&P akan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap perekonomian Indonesia. Ia optimistis arus investasi akan kembali masuk secara bertahap.

Baca Juga:

• Defisit APBN Membengkak ke Rp670 Triliun, Menkeu Purbaya Pastikan Masih Aman

Ia bahkan mengajak pelaku pasar untuk kembali melirik pasar modal Indonesia. Menurutnya, keputusan S&P menjadi bukti bahwa pengelolaan fiskal pemerintah tetap berada di jalur yang sehat dan tidak seperti berbagai kekhawatiran yang sempat berkembang.

"Jadi beli saham kalau Anda pemain saham, jangan takut lagi," ujarnya.

Selain optimistis terhadap pasar saham, Purbaya juga memprediksi nilai tukar rupiah akan menguat dalam beberapa waktu ke depan. Karena itu, ia menyarankan masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat (AS) untuk mempertimbangkan menjual aset tersebut.

"Kalau punya dolar, jual dolarnya. Rupiah juga akan menguat ke depan. S&P juga melihat rupiah berpotensi kembali menguat," katanya.

Purbaya menambahkan, keputusan S&P mempertahankan peringkat Indonesia merupakan pengakuan internasional bahwa pemerintah mampu menjaga disiplin fiskal dan stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Menurutnya, penilaian tersebut sekaligus membantah berbagai prediksi yang sebelumnya menyebut Indonesia berpotensi mengalami penurunan peringkat kredit maupun tekanan ekonomi.

"Ini merupakan konfirmasi bahwa kita berjalan di arah yang benar, dengan kebijakan yang baik dan hati-hati," ucapnya.

S&P sebelumnya memutuskan mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil. Keputusan tersebut dinilai mencerminkan keyakinan lembaga pemeringkat terhadap ketahanan ekonomi nasional dan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas fiskal dalam jangka menengah.* (d/dh)

Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR berharap proses hukum terhadap perkara tersebut tetap berjalan sesuai koridor hukum tanpa memunculkan konflik antarlembaga.

Baca Juga:

• Penyidik Polri Serahkan Berkas Kasus Febrie Adriansyah ke Kejagung, Ini Penjelasannya

Ia mengungkapkan Komisi III DPR sebelumnya telah menyetujui agar penanganan perkara tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Menurutnya, Kejaksaan memiliki jaksa-jaksa yang profesional dan tetap mengedepankan hukum serta keadilan dalam setiap proses penyidikan.

"Kami percaya Kejaksaan memiliki aparat dan jaksa yang independen. Walaupun memeriksa sesama jaksa, acuannya tetap hukum dan keadilan," ujarnya.

Habiburokhman menegaskan Komisi III DPR berkomitmen meminimalkan potensi gesekan antara Polri dan Kejaksaan Agung. Ia menyebut kedua institusi merupakan mitra strategis DPR dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia.

"Kami ingin meminimalisir gesekan antarinstitusi. Polri dan Kejaksaan adalah mitra terbaik Komisi III DPR," katanya.

Menurutnya, baik Kapolri maupun Jaksa Agung telah menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan tugas masing-masing. Karena itu, ia berharap hubungan kedua lembaga tetap harmonis selama proses hukum berlangsung.

"Pak Kapolri orang baik, Pak Jaksa Agung orang baik. Institusi Polri bekerja sangat baik, Kejaksaan juga bekerja amat baik. Kita sayang dengan dua institusi ini, kita tidak ingin terjadi gesekan," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR juga menegaskan akan mengawal proses hukum terhadap perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan tata kelola batu bara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. DPR menekankan perkara tersebut menyangkut dugaan keterlibatan oknum, bukan institusi, sehingga penanganannya harus tetap mengedepankan profesionalisme dan kepastian hukum.* (d/dh)

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima pernyataan ataupun komitmen dari Sony terkait pengembalian hasil dugaan korupsi.

Baca Juga:

• LPSK Tolak Pengajuan Justice Collaborator Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Ini Alasannya

Selain itu, LPSK juga menilai Sony belum memberikan informasi penting yang dapat membantu pengungkapan perkara, khususnya terkait dugaan keterlibatan pihak lain yang memiliki peran lebih besar dalam kasus tersebut.

Menurut Susilaningtias, hingga kini belum ada keterangan yang disampaikan secara terbuka kepada LPSK maupun penyidik mengenai pihak lain yang diduga terlibat.

"Berkaitan dengan sifat penting keterangan, sampai sejauh ini belum ada informasi yang disampaikan terkait keterlibatan pihak lain yang lebih besar," ujarnya.

LPSK juga menyimpulkan Sony merupakan pelaku utama dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Penilaian tersebut menjadi salah satu alasan utama permohonan justice collaborator tidak dapat dikabulkan.

Di sisi lain, lembaga tersebut juga tidak menemukan adanya ancaman terhadap Sony yang dapat menjadi dasar pemberian perlindungan sebagaimana diatur dalam mekanisme justice collaborator.

"Kekhawatiran soal ancaman itu juga tidak ada. Sejauh ini kami menilai tidak ada," katanya.

Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut, LPSK memutuskan menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya.

Sebelumnya, Sony melalui tim kuasa hukumnya tetap mengajukan permohonan justice collaborator ke LPSK setelah permohonan serupa ditolak Kejaksaan Agung. Pihak kuasa hukum menyatakan seluruh persyaratan telah dipenuhi dan berharap Sony beserta keluarganya memperoleh perlindungan apabila memberikan keterangan terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Namun, baik Kejaksaan Agung maupun LPSK menilai Sony belum memenuhi syarat untuk memperoleh status justice collaborator, termasuk karena dinilai sebagai pelaku utama dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis.* (k/dh)

Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. Asap hitam pekat disertai kobaran api terlihat membumbung dari lantai empat hingga memicu kepanikan warga di sekitar lokasi.

Baca Juga:

• Gubernur Mualem Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo atas Peresmian Bendungan Keureuto dan Rukoh: Sangat Bermanfaat bagi Warga Aceh

"Warga yang melihat asap langsung berteriak memberi tahu kalau terjadi kebakaran," ujarnya.

Mendengar teriakan warga, pemilik bersama karyawan langsung menuju lantai empat dan berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena api sudah terlanjur membesar.

Menurut Dimas, kobaran api dengan cepat membesar lantaran di lantai empat tersimpan bemper mobil dan berbagai barang yang mudah terbakar.

"Di atas banyak bemper mobil dan barang yang mudah terbakar, jadi apinya cepat membesar," katanya.

Di tengah kepanikan, warga turut membantu mengevakuasi kendaraan yang terparkir di depan ruko agar tidak ikut terbakar. Sementara itu, seorang asisten rumah tangga yang berada di lantai dua sempat membuat panik penghuni bangunan.

Beruntung, ART tersebut berhasil keluar dari dalam ruko sebelum api merambat ke bagian bawah bangunan. Seluruh pemilik dan karyawan juga berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut.

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan mengerahkan puluhan armada pemadam, termasuk satu unit mobil tangga, untuk menjinakkan kobaran api. Setelah beberapa waktu, api berhasil dipadamkan sehingga tidak merembet ke bangunan lain di kawasan pertokoan tersebut.

Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Petugas pemadam juga masih melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan.* (tm/dh)