MEDAN — Nama Dedi Kurniawan kembali menjadi sorotan publik setelah video yang diduga menampilkan dirinya beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman tersebut, seorang pria yang disebut sebagai Kompol DK terlihat bermesraan dengan seorang perempuan di ruang publik.

Baca Juga:

• Fokus Tekan Pelanggaran dan Kecelakaan, Korlantas Polri Pasang ETLE di Perlintasan Kereta Api

Video itu segera memicu reaksi warganet dan menuai kritik, termasuk terkait kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

DK membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan video itu merupakan rekaman lama saat menjalankan tugas penyelidikan narkotika.

Perempuan dalam video, menurut dia, adalah informan dalam operasi tersebut.

Namun, penjelasan itu belum meredakan polemik. Desakan agar Polda Sumatera Utara melakukan penelusuran secara menyeluruh terus menguat.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Ferry Walintukan membenarkan bahwa pria dalam video tersebut merupakan seorang perwira di jajarannya.

Meski demikian, ia tidak mengungkap identitas lengkap yang bersangkutan.

"Memang personel kami dari Polda Sumatera Utara berpangkat perwira," kata Ferry, Kamis (30/4/2026).

Menurut dia, kasus ini telah ditangani oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam). Pemeriksaan internal tengah berlangsung untuk memastikan dugaan pelanggaran kode etik.

Ferry juga menyebut video tersebut merupakan rekaman lama yang kembali viral.

"Itu video awal 2025 dan viral kembali. Kami tidak tahu siapa yang mengunggah dan apa motifnya," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, tes urine terhadap yang bersangkutan menunjukkan hasil negatif narkotika. Meski begitu, polisi masih melakukan pendalaman melalui uji forensik.

"Saat ini yang bersangkutan sudah ditempatkan di tempat khusus (patsus). Yang ada dalam video tersebut merupakan tindakan kurang senonoh," kata Ferry.

Kontroversi ini menambah rekam jejak persoalan yang pernah melibatkan DK.

Pada Oktober 2025, ia dijatuhi sanksi demosi selama tiga tahun oleh Bidpropam Polda Sumut terkait pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus narkotika di Tanjungbalai.

Dalam kasus tersebut, DK dinilai melakukan kekerasan terhadap tersangka. Ia kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sebelumnya, saat masih berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan menjabat Wakapolsek Medan Helvetia, DK juga pernah dicopot dari jabatannya karena kasus dugaan pemerasan terhadap seorang warga.

Rangkaian kasus yang melibatkan DK kembali menyoroti isu integritas aparat penegak hukum.

Sejumlah pengamat menilai konsistensi penegakan kode etik dan transparansi penanganan perkara menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.*

(ad)

BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menanggapi keras pernyataan Ketua DPR Aceh Zulfadhli yang menyebut dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) telah "dirampok".

Pemerintah menilai pernyataan tersebut tidak tepat dan melampaui batas etika dalam forum resmi.

Baca Juga:

• Pemerintah Perketat Aturan Outsourcing Lewat Permenaker Baru, Perlindungan Pekerja Diperkuat

"Terlalu semena-mena dan berlebihan. Ini masalah adab dan etik dalam berbicara," kata Nurlis di Banda Aceh, Kamis (30/4/2026).

Menurut dia, pernyataan itu berdampak luas, termasuk memicu serangan di media sosial terhadap Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Selain itu, Wakil Gubernur Fadhlullah dan Sekretaris Daerah Nasir Syamaun juga turut menjadi sasaran kritik warganet.

Nurlis menegaskan, pernyataan yang menyebut adanya "perampokan" dana publik seharusnya disertai bukti konkret dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ia mempertanyakan dasar tuduhan tersebut, mulai dari waktu kejadian hingga pihak yang diduga terlibat.

"Setiap tuduhan harus dibuktikan. Jika tidak, itu berpotensi menjadi fitnah dan memiliki konsekuensi hukum," ujarnya.

Ia juga menyinggung prinsip praduga tak bersalah yang seharusnya dijunjung dalam setiap pernyataan publik, terlebih oleh pejabat negara.

Menurut Nurlis, bahkan aparat penegak hukum pun tidak serta-merta memberikan vonis tanpa proses hukum yang jelas.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa fungsi DPR terbatas pada legislasi, penganggaran, dan pengawasan, bukan untuk menghakimi.

Pernyataan yang bernuansa tuduhan, kata dia, berisiko melampaui kewenangan lembaga legislatif.

"Tidak ada fungsi menghakimi dalam DPR. Itu ranah yudikatif yang memiliki tahapan jelas, mulai dari memeriksa hingga memutus perkara," kata Nurlis.

Ia menegaskan, Pemerintah Aceh dalam pengelolaan program JKA telah menjalankan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga meminta semua pihak menjaga etika komunikasi publik agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat.*

(ad)

MEDAN – Banyak kejanggalan ditunjukkan petugas Kantor Pertanahan Kota Medan, saat Ombudsman RI menggelar Pemeriksaan Lapangan atas laporan pengaduan Herlambang Panggabean, terkait penyerobototan tanah yang diduga dilakukan PT Musim Mas Grop, Kamis (30/04/2026).

Kejangalan-kejanggalan itu terungkap ketika Asisten Muda Ombudsman RI Bellinda Wasistiyana Dewanty, selaku Koordinator Pemeriksaan Lapangan, mempertanyakan titik lokasi SHM No 19 tahun 1974 milik PT Musim Mas.

Baca Juga:

• PT Musim Mas Serobot Tanah Keluarga Herlambang Panggabean di Kelurahan Besar, Medan Labuhan

Inilah yang membuat janggal. Sebab, titik lokasi SHM No 19 yang ditunjuk petugas Kantor Pertanahan itu, ternyata tidak sesuai dengan lokasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumut No: 77/DA/HML/DS/1974 tertanggal 28 Februari 1974 milik PT Musim Mas Grop.

Padahal, SK Gubernur Sumut No: 77/DA/HML/DS/1974 itu, merupakan dokumen atau surat induk yang menjadi dasar penerbitan SHM No 19 yang terakhir sudahditurunkan menjadi SHGB No 196.

Hal ini juga dibenarkan tim Kantor Pertanahan Kota Medan kepada Tim Ombudsman RI. "Dasar penerbitan SHM No 19 adalah SK Gubernur Sumut No: 77/DA/HML/DS/1974," tegas petugas Kantor Pertanahan Medan kepada Tim Ombudsman RI.

Bila mengacu pada SK Gubernur Sumut No: 77/DA/HML/DS/1974, maka titik lokasi SHM No 19, seharusnya berada di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli. Bukan di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan sebagaimana yang ditunjuk petugas Kantor Pertanahan Kota Medan.

Titik lokasi SHM No 19 yang ditunjuk petugas Kantor Pertanahan Medan di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan itu sendiri, merupakan titik lokasi yang tertuang dalam SK Gubernur Sumut No: 2/DA/HML/DS/1973 tanggal 3 Januari 1974, milik almarhum Binsar Panggabean, ayah kandung Herlambang Panggabean.

Penjelasan Lurah Soal Batas Kelurahan
Kejanggalan keterangan petugas Kantor Pertanahan Kota Medan ini, semakin telak setelah Lurah Besar, Kecamatan Medan Labuhan dan Lurah Titi Papan, Kecamatan Medan Deli menjelaskan batas-batas wilayah kedua kelurahan yang bertetangga tersebut.

Lurah Kelurahan Besar dan Lurah Kelurahan Titi Papan menjelaskan batas wilayah kedua kelurahan

Mereka menjelaskan bahwa kedua kelurahan tersebut dibatasi/dipisah oleh ruas jalan umum.

Dari penjelasan perwakilan kedua kelurahan itu, maka titik titik lokasi SHM No 19 yang ditunjuk petugas Kantor Pertanahan Medan berada di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.

Itu artinya, titik lokasi SHM No 19 tersebut tidak sesuai dengan titik lokasi tanah yang ditetapkan dalam SK Gubernur Sumut No SK: 77/DA/HML/DS/1974 yang dimiliki PT Musim Mas Grop.

Seharusnya, sesuai SK Gubernur Sumut No SK: 77/DA/HML/DS/1974 yang menjadi dasar penerbitan SHM No 19/SHGB No 196, titik lokasi SHM No 19 berada di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli.

Sementara titik lokasi SHM No 19 yang dihunjuk petugas Kantor Pertanahan Medan itu, yakni di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, justru merupakan titik lokasi tanah yang ditetapkan dalam SK Gubernur Sumut No: 2/DA/HML/DS/1973 tanggal 3 Januari 1974, milik almarhum Binsar Panggabean, ayah kandung Herlambang Panggabean.

Ingatkan Petugas Kantor Pertanahan
Pada kesempatan itu, Asisten Ombudsman RI Bellinda Wasistiyana Dewanty sempat mengingatkan tim Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Medan, karena tidak membawa dokumen terkait perkara kasus tanah ini.

Hal ini bermula ketika Bellinda meminta agar tim Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Medan yang hadir dalam Pemeriksaan Lapangan itu, menyerahkan surat/dokumen terkait kasus ini.

Namun tim Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Medan justru mengatakan tidak membawanya. "Kan sudah kami surati tanggal 10 April lalu, agar Bapak membawa dokumen terkait," tegas Bellinda.

Berita Acara Pemeriksaan
Pemeriksaan Lapangan yang dipimpin Asisten Muda Ombudsman RI Bellinda Wasistiyana Dewanty itu, menghasilkan tiga pokok kesimpulan.

Pertama, berdasarkan data pada Buku Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Medan, bahwa SHM No 19/SHGB No 196 atas nama PT Musim Semi Mas/PT Musim Mas) berada di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli dengan luas 3.346 M2. Adapun SHM No 19 mengacu pada SK Gubernur Sumut No SK: 77/DA/HML/DS/1974 tanggal 28 Februari 1974.

Kedua, berdasarkan keterangan Pelapor (Herlambang Panggabean-red), titik lokasi SHGB No 196 sesuai dengan SHM No 19. Namun, alas hak tanah pelapor berdasarkan SK Gubernur Sumut No: 2/DA/HML/DS/1973 tanggal 3 Januari 1974. Selanjutnya menurut keterangan Pelapor, diketahui tahun SK adalah tahun 1974 (dokumen asli tersebut akan disampaikan kepada Ombudsman RI).

Ketiga, Kantor Pertanahan Kota Medan akan menyampaikan dokumen terkait kepada Ombudsman RI, setelah disampaikannya surat permintaan dokumen yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Medan.

Dibeli dari Sarwo Hardjo
Seperti diberitakan sebelumnya, Herlambang Panggabean, selaku ahli waris almarhum Binsar Panggabean, menyebut PT Musim Mas Grop telah menyerobot tanahnya yang berlokasi di Jalan Rawe, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.

Ia menjelaskan, tanah seluas 52.820 M2 tersebut awalnya milik Sarwo Hardjo yang diperolehnya berdasarkan SK Gubernur Sumut No: 2/DA/HML/DS/1973 tanggal 3 Januari 1974.

Ketika itu, sekitar tahun 1973, letak objek tanah ini bernama Kampung Besar Lalang Panjang, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang. Namun, setelah kecamatan di Kota Medan dimekarkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 1991, lokasi objek tanah menjadi Jalan Rawe, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.

Tanah Swapraja
Dari berbagai sumber, tanah-tanah yang pengelolaan dan kepemilikannya diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah, merupakan tanah swapraja. Tanah ini merupakan bagian dari sejarah pengelolaan tanah adat sebelum berlakunya UU Pokok Agraria No: 5 Tahun 1960.

Tanah swapraja merupakan tanah warisan peninggalan kerajaan atau kesultanan nusantara yang memiliki hak pemerintahan sendiri (zelfbestuur) pada masa kolonial, yang kemudian diakui sebagai milik kerajaan/kesultanan tersebut saat bergabung dengan NKRI.

Ganti Rugi
Pada 27 Februari 1991, almarhum Binsar Panggabean membeli tanah tersebut dari Sarwo Hardjo melalui kuasanya bernama Muhammad Salim ES sesuai Surat Kuasa tertanggal 26 November 1989.

Dalam "Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi" tertanggal 27 Februari 1991, yang ditandatangani Muhammad Salim ES (kuasa Sarwo Hardjo) selaku penjual dan Binsar Panggabean sebagai pembeli, disepakati harga sebesar Rp 6.000 per meter.

Berdasarkan kuitansi yang juga ditandatangani Muhammad Salim ES tertanggal 27 Februari 1991, Muhammad Salim ES pun telah menerima uang ganti rugi tersebut dari Binsar Panggabean sebesar Rp 316.920.000.

Dikuasai PT Musim MAS Grop
Namun, setelah Binsar Panggabean meninggal dunia, Herlambang Panggabean selaku ahli waris kaget mengetahui bahwa tanah tersebut telah dikuasai perusahaan raksasa PT Musim Mas Grop.

Bahkan disebutkan, PT Musim Mas Grop telah memiliki alas hak SHM Nomor: 19/Titi Papan yang sudah diturunkan menjadi SHGB Nomor: 196/Titi Papan dan SHM Nomor: 20/Titi Papan yang sudah diturunkan menjadi SHGB Nomor: 193/Titi Papan. Keduanya atas nama PT Musim Semi Mas (anak perusahaan PT Musim Mas Grop).

Atas dasar itulah, Herlambang Panggabean berusaha mendapatkan klarifikasi dari perusahaan kelapa sawit terintegrasi terbesar di dunia itu. Namun upayanya gagal. Herlambang juga berusaha mendapatkan konfirmasi kepada kepala lingkungan, Kantor Kelurahan Besar dan Kantor Camat Medan Labuhan maupun Kantor BPN/ATR. Namun upayanya tetap kandas.

Karena itulah, Herlambang Panggabean akhirnya melaporkan kasus penyeborotan tanah secara sewenang-wenang yang diduga dilakukan PT Musim Mas Grop tersebut kepada Ombudsman RI Pusat.*

BOGOR — Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada sekitar 1.500 Komandan Satuan TNI dalam kegiatan yang digelar di Universitas Pertahanan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/4/2026).

Berdasarkan keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di lokasi dan disambut para komandan dengan lantunan lagu perjuangan "Maju Tak Gentar" dan "Garuda Pancasila".

Baca Juga:

• Empat Prajurit TNI Gugur di Misi UNIFIL Lebanon, Kemlu Desak PBB Usut Tuntas dan Adili Pelaku

Memasuki inti acara, Panglima TNI Agus Subiyanto menyampaikan laporan kepada Presiden sebelum taklimat dimulai.

Kegiatan ini diikuti oleh unsur Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, serta unsur terkait lainnya.

Total peserta yang hadir mencapai sekitar 1.500 orang, terdiri dari jajaran pimpinan hingga komandan satuan setingkat batalyon.

Sejumlah pejabat negara, termasuk menteri dan wakil menteri, juga turut menghadiri acara tersebut.

Dalam rangkaian kegiatan, peserta juga mengikuti doa bersama sebagai bagian dari pembukaan agenda.

Taklimat yang diberikan Presiden menjadi forum strategis untuk menyampaikan arahan langsung kepada para komandan lapangan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pertahanan negara.

Acara ditutup dengan jamuan santap siang bersama Presiden.

Kegiatan ini sekaligus menjadi simbol penguatan kedekatan antara pimpinan negara dengan jajaran komandan TNI, serta memperkuat kohesi internal dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.*

(kp/ad)

JAKARTA — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berencana memasang kamera tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di sejumlah perlintasan sebidang rel kereta api (KA) yang dinilai rawan pelanggaran.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menekan angka kecelakaan yang kerap melibatkan kendaraan dan kereta api.

Baca Juga:

• Tabrakan Kereta di Bekasi: 24 Saksi Diperiksa, Kasus Naik ke Penyidikan

"Nanti akan kita pasang beberapa ETLE di tempat-tempat yang memang rawan terjadinya pelanggaran karena ini pasti diawali dengan pelanggaran. Laka apa pun itu pasti diawali dengan pelanggaran," kata Faizal usai diskusi terkait kecelakaan kereta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Ia menambahkan, pemasangan ETLE bertujuan meningkatkan disiplin pengendara sekaligus memperkuat aspek keselamatan di perlintasan kereta api.

Menurutnya, keselamatan publik harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan transportasi lintas moda.

Selain pemasangan kamera pengawas, Korlantas Polri juga melakukan pemetaan terhadap perlintasan sebidang yang memiliki tingkat aktivitas tinggi, baik dari sisi frekuensi perjalanan kereta maupun volume kendaraan yang melintas.

"Karena kita ingin keselamatan adalah yang paling utama," ujarnya.

Faizal menjelaskan, penguatan pengawasan juga akan dilakukan melalui penempatan personel di titik-titik rawan kecelakaan.

Polisi, kata dia, akan mengerahkan Bhabinkamtibmas serta anggota lainnya untuk membantu pengamanan, terutama pada jam-jam sibuk.

"Kita manfaatkan anggota Bhabinkamtibmas dan anggota yang ada di sana untuk membantu pada saat jam-jam rawan," kata dia.

Namun, penempatan personel di perlintasan akan dilakukan secara terbatas dan selektif, dengan perkiraan satu hingga dua anggota di setiap titik prioritas.

Hal ini disesuaikan dengan keterbatasan sumber daya serta kebutuhan pengamanan di lokasi lain.

Di sisi lain, apabila jumlah personel tidak mencukupi, Korlantas akan mengandalkan sistem ETLE sebagai alat pengawasan otomatis.

Kamera tersebut diharapkan mampu merekam pelanggaran tanpa kehadiran petugas di lapangan.

"Kalau terbatas personel, kita masih ada ETLE. Tanpa harus ada petugas, ETLE bisa merekam," ujarnya.

Ia menegaskan, langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa di perlintasan kereta api.

"Jangan terulang lagi. Kami juga tidak senang kalau harus terus turun melakukan olah TKP karena laka lagi, laka lagi," kata Faizal.*

(d/ad)

JAKARTA - Kepolisian Daerah Metro Jaya resmi meningkatkan status penanganan kasus tabrakan antara Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek, KRL, dan taksi listrik di sekitar Stasiun Bekasi Timur ke tahap penyidikan.

Peningkatan status ini dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti awal dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan saksi.

Baca Juga:

• Kepala DPMPTSP Pandeglang Tabrak Siswa SD hingga Tewas, Kini Diperiksa Polisi

"Perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan. Kami telah melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan barang bukti termasuk CCTV," kata Budi, Kamis (30/4/2026).

Hingga saat ini, sebanyak 24 saksi telah diperiksa penyidik.

Mereka terdiri dari berbagai unsur operasional perkeretaapian, mulai dari petugas pusat pengendali perjalanan kereta (Pusdalops), petugas pengatur perjalanan kereta api (PPKA), petugas sinyal, hingga awak sarana perkeretaapian seperti masinis dan asisten masinis dari dua rangkaian kereta yang terlibat.

Selain itu, tujuh saksi tambahan juga tengah dimintai keterangan di Manggarai untuk memperdalam dugaan penyebab kecelakaan.

Polisi juga menggandeng Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri guna menelusuri kemungkinan adanya gangguan teknis pada sistem kelistrikan maupun persinyalan di lokasi kejadian.

Di sisi lain, penyidik turut mendalami peran pengemudi taksi listrik yang ikut terlibat dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Sopir berinisial RRP diketahui baru bekerja beberapa hari sebelum kejadian dan menjalani pelatihan singkat.

"Yang bersangkutan baru bekerja sejak 25 April 2026 dan hanya menjalani pelatihan satu hari," ujar Budi.

Penyidik juga akan memeriksa sistem rekrutmen dan standar operasional perusahaan taksi listrik tersebut untuk menilai ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam proses operasional.

Peristiwa kecelakaan beruntun itu terjadi pada Senin (27/4) malam di kawasan Stasiun Bekasi Timur.

Insiden bermula dari taksi listrik yang berhenti di tengah jalur rel akibat dugaan gangguan teknis.

Kendaraan tersebut kemudian tertemper KRL rute Cikarang–Jakarta, yang menyebabkan rangkaian KRL berhenti di lokasi.

Dalam kondisi tersebut, KRL lain dari arah berlawanan yang melaju KA Argo Bromo Anggrek kemudian menabrak rangkaian yang terdampak di jalur tersebut.

Akibat kejadian itu, sedikitnya 16 orang dilaporkan meninggal dunia dan 90 lainnya mengalami luka-luka.

Polisi memastikan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional dan transparan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab dalam insiden ini.

"Kami akan sampaikan perkembangan lebih lanjut setelah gelar perkara," kata Budi.*

(d/ad)

MEDAN — Dua terdakwa kasus dugaan penipuan investasi fiktif wood pellet diadili di Pengadilan Negeri Medan setelah diduga merugikan korban hingga lebih dari Rp12 miliar.

Keduanya, Nugroho Sigit P dan Violetta Hasan Noor, dijerat pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan.

Baca Juga:

• Kajari Medan Terseret Dugaan Pemerasan Proyek Sekolah di Kupang, Ini Respons Kejati Sumut

Modus yang digunakan adalah menawarkan investasi usaha wood pellet melalui media sosial Instagram.

"Para terdakwa memanfaatkan akun Instagram @violettarescue untuk menawarkan investasi usaha wood pellet," kata Paulina dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 30 April 2026.

Sidang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang dengan anggota As'ad Rahim Lubis dan Abdul Hadi Nasution.

Nugroho Sigit merupakan warga Sleman, Yogyakarta, sementara Violetta Hasan Noor berdomisili di Pekanbaru, Riau. Keduanya diadili dalam berkas perkara terpisah.

Dalam dakwaan, jaksa menjerat para terdakwa dengan sejumlah pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, serta Undang-Undang Transfer Dana.

Jaksa menyebut para terdakwa menawarkan investasi dengan skema pembelian "slot" senilai Rp10 juta per unit.

Investor dijanjikan keuntungan berkala dari kerja sama dengan sejumlah perusahaan besar.

Untuk meyakinkan korban, para terdakwa mencantumkan nama beberapa perusahaan besar seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Ajinomoto Indonesia, hingga PT Sri Rejeki Isman Tbk.

Namun, seluruh perusahaan tersebut membantah adanya kerja sama.

"Faktanya, kegiatan usaha yang ditawarkan tidak pernah ada atau bersifat fiktif," ujar jaksa.

Dana yang dihimpun dari para korban diduga tidak digunakan sesuai peruntukan investasi, melainkan untuk kepentingan pribadi serta pembayaran kepada investor lain guna menjaga skema tetap berjalan.

Akibat perbuatan tersebut, salah satu korban, Delina, mengalami kerugian sekitar Rp12,02 miliar, sementara korban lainnya, Widya Wulandari, merugi Rp70 juta.*

(ad)

JAKARTA — Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.

Aturan ini disahkan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, 1 Mei 2026.

Baca Juga:

• Rencana Kementerian HAM Menetapkan Kriteria Status Aktivis Picu Polemik, Dinilai Berpotensi Membungkam Kritik

Kebijakan ini, kata dia, bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak pekerja.

"Permenaker ini merupakan tindak lanjut putusan MK yang menekankan pembatasan pekerjaan alih daya. Tujuannya memberikan kepastian hukum dan perlindungan pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha," kata Yassierli dalam keterangan tertulis Biro Humas Kemnaker, Kamis, 30 April 2026.

Dalam aturan tersebut, pemerintah membatasi jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan hanya pada sektor tertentu.

Di antaranya layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, keamanan, pengemudi dan transportasi pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, minyak dan gas, serta kelistrikan.

Selain pembatasan sektor, Permenaker ini juga mewajibkan perusahaan pemberi kerja membuat perjanjian tertulis dengan perusahaan alih daya.

Perjanjian itu harus memuat jenis pekerjaan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah pekerja, serta ketentuan perlindungan kerja dan hak serta kewajiban para pihak.

Perusahaan alih daya juga diwajibkan memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hak tersebut mencakup upah, lembur, jam kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, tunjangan hari raya, hingga kompensasi pemutusan hubungan kerja.

Pemerintah juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, baik dari pihak pemberi kerja maupun penyedia jasa alih daya.

"Melalui Permenaker ini, pemerintah menegaskan komitmen menciptakan hubungan industrial yang harmonis, transformatif, dan berkeadilan," kata Yassierli.

Pemerintah mengimbau seluruh pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk mematuhi aturan tersebut secara konsisten agar perlindungan terhadap pekerja dapat berjalan optimal.*

(ad)

JAKARTA — Wacana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang berencana menetapkan kriteria dan melakukan penilaian terhadap status aktivis atau pembela HAM menuai kritik dari organisasi masyarakat sipil.

Imparsial menilai langkah tersebut keliru dan berpotensi melemahkan gerakan hak asasi manusia di Indonesia.

Baca Juga:

• IHSG Anjlok 2,03 Persen, Ditutup di Level 6.956 pada Akhir April 2026

"Relasi antara negara dan pembela HAM berada dalam posisi berseberangan. Campur tangan negara dalam menentukan status ini membuka ruang pemberangusan pembela HAM," kata Ardi dalam keterangan tertulis, Kamis, 30 April 2026.

Menurut Imparsial, rencana pelibatan aparat penegak hukum dalam proses penilaian berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Sebab, aparat yang kerap menjadi pihak terlapor dalam dugaan pelanggaran HAM justru dilibatkan dalam penentuan status pembela HAM.

Ardi menilai kondisi tersebut dapat membuka ruang delegitimasi terhadap individu atau kelompok kritis.

Negara, kata dia, berpotensi memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang dianggap sah sebagai pembela HAM dan siapa yang tidak.

"Ini berpotensi digunakan untuk melemahkan kredibilitas dan membatasi ruang gerak masyarakat sipil," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa definisi pembela HAM telah diatur dalam Deklarasi PBB tentang pembela/" target="_blank">Pembela HAM 1998, yang menyebutkan bahwa pembela HAM adalah setiap orang yang secara damai memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia. Status tersebut, menurutnya, bukan sertifikasi negara.

Senada, Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan rencana tersebut rentan menimbulkan konflik kepentingan karena Kementerian HAM merupakan bagian dari eksekutif.

Ia mempertanyakan objektivitas penilaian jika pembela HAM yang mengkritik pemerintah justru dinilai oleh institusi pemerintah sendiri.

"Menjadi pertanyaan apakah Kementerian HAM dapat bersikap objektif ketika yang dilaporkan adalah institusi negara," kata Pramono.

Komnas HAM menegaskan bahwa kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat merupakan hak dasar warga negara yang harus dilindungi negara.

Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan intervensi berlebihan.

Pramono juga menyebut bahwa mekanisme perlindungan pembela HAM selama ini telah diatur dalam Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015.

Mekanisme tersebut bukan bentuk sertifikasi, melainkan perlindungan terhadap individu yang menghadapi ancaman.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan kementeriannya akan membentuk tim asesor untuk menentukan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai aktivis atau pembela HAM.

"Tim asesor itu yang nanti akan memilih dia ini aktivis atau bukan aktivis," kata Pigai.

Ia menjelaskan penilaian akan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, termasuk motif dan konteks tindakan seseorang, serta akan melibatkan unsur lintas sektor seperti pemerintah, akademisi, hingga tokoh masyarakat.*

(tt/ad)

JAKARTA — Mantan Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (SD Kemendikbudristek), Sri Wahyuningsih, divonis empat tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun anggaran 2020–2021.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Sri terbukti menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian negara, meski tidak menikmati keuntungan pribadi.

Baca Juga:

• Eks Direktur SMP Kemendikbudristek Divonis 4,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Chromebook

Selain hukuman penjara, Sri juga dijatuhi denda sebesar Rp500 juta subsider 120 hari kurungan.

Majelis hakim menyatakan Sri terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan Sri lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran.

Namun, tindakan tersebut tetap berdampak pada munculnya keuntungan bagi pihak swasta dan merugikan keuangan negara.

Hakim juga menegaskan Sri tidak terbukti menerima aliran dana atau memperkaya diri sendiri.

Meski demikian, perbuatannya dinilai telah memengaruhi tata kelola pengadaan barang yang berdampak pada sektor pendidikan nasional.

Hal yang memberatkan, menurut majelis hakim, adalah dampak perbuatan terdakwa terhadap kerugian negara dan kualitas pendidikan.

Adapun hal yang meringankan adalah Sri belum pernah dihukum sebelumnya.

Majelis hakim menyatakan Sri melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto sejumlah pasal dalam KUHP baru.

Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut hukuman enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 120 hari kurungan.*

(tt/ad)

JAKARTA — Satgas Haji dan Umrah Polri bersama Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan keberangkatan delapan orang yang diduga hendak menunaikan ibadah haji menggunakan visa kerja.

Penggagalan dilakukan pada 18 April 2026.

Baca Juga:

• Korlantas Polri Ungkap Dugaan Kelalaian Sopir Taksi Listrik dalam Insiden Kereta di Bekasi

"Dari hasil tersebut, terdapat delapan orang yang patut diduga melaksanakan kegiatan haji ilegal," kata Irhamni di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 30 April 2026.

Berdasarkan pemeriksaan awal, para calon jemaah tersebut disebut dikoordinasikan oleh satu orang yang diduga berperan sebagai pengatur utama.

Penyidik menemukan bahwa koordinator itu telah melakukan pemberangkatan haji ilegal sedikitnya 127 kali sejak 2024.

Para pelaku, kata Irhamni, merekrut masyarakat dengan iming-iming dapat berangkat haji secara cepat melalui skema visa tenaga kerja.

Padahal, jalur tersebut tidak sesuai dengan ketentuan resmi keberangkatan ibadah haji.

"Mereka merekrut masyarakat Indonesia untuk diberangkatkan dengan mengatasnamakan visa tenaga kerja," ujarnya.

Polri saat ini masih menelusuri perusahaan atau pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut, termasuk aliran dana dari para calon jemaah.

Besaran biaya yang dibayarkan masih dalam pendalaman penyidik.

"Ke depan akan melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta perusahaan-perusahaan yang memberangkatkan akan kami kejar," kata Irhamni.

Sementara itu, Wakil Kepala Polri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan Satgas Haji saat ini memfokuskan langkah pada upaya pencegahan melalui pendekatan preemtif dan preventif.

Penegakan hukum akan dilakukan apabila ditemukan unsur pidana.

Dedi juga menyebut pola penipuan serupa telah berulang kali terjadi dengan pelaku yang sama.

Sejumlah nama bahkan telah masuk dalam daftar pemantauan kepolisian karena diduga berstatus residivis.

"Dari data yang dimiliki, satu orang bisa melakukan penipuan lebih dari 100 kali," ujarnya.*

(tt/ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis, 30 April 2026, ke level 6.956,804

Mengacu data RTI Business, indeks terkoreksi 144,4 poin atau 2,03 persen dibandingkan penutupan sebelumnya.

Baca Juga:

• Teken Permendag 11/2026, Mendag Budi Santoso Batasi Impor Komoditas Pangan Strategis

Tercatat 576 saham turun, 133 saham menguat, dan 105 saham stagnan. Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) berada di level Rp12.405 triliun.

Aktivitas perdagangan terpantau tinggi dengan volume mencapai 21,6 miliar saham yang diperdagangkan melalui 2.650.820 transaksi. Nilai transaksi harian tercatat sebesar Rp21,6 triliun.

Dari sisi sektoral, tekanan terbesar terhadap IHSG berasal dari sektor industri yang melemah 2,54 persen.

Sektor barang dasar turun 2,43 persen, disusul sektor industri lain yang terkoreksi 2,39 persen.

Sektor non-siklikal dan properti juga berada di zona merah dengan pelemahan masing-masing 1,75 persen dan 1,73 persen.

Pelemahan ini membalikkan tren penguatan yang terjadi pada sesi sebelumnya, ketika IHSG sempat dibuka menguat di atas level 7.100.

Pergerakan pasar kali ini mencerminkan meningkatnya tekanan jual di sejumlah sektor utama, di tengah sentimen pasar yang masih cenderung hati-hati.*

(tt/ad)

JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada mantan Direktur SMP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Mulyatsyah, dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Hakim menyatakan Mulyatsyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan perangkat teknologi pendidikan tahun anggaran 2019–2022.

Baca Juga:

• Wapres Gibran Ajak Santri Kuasai AI dan Teknologi Digital

Selain hukuman badan, majelis hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp2,28 miliar.

Jika tidak dibayarkan, hukuman diganti dengan pidana penjara tambahan selama dua tahun.

Hakim menyebut salah satu hal yang memberatkan adalah kerugian negara dalam jumlah besar akibat perbuatan terdakwa.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut anggaran pendidikan yang semestinya digunakan untuk peningkatan fasilitas belajar siswa.

Meski demikian, majelis hakim juga mempertimbangkan hal yang meringankan, yakni pengabdian Mulyatsyah sebagai aparatur sipil negara di bidang pendidikan selama puluhan tahun.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut hukuman 6 tahun penjara serta uang pengganti dengan nilai serupa.

Dalam putusannya, hakim memberikan waktu tujuh hari kepada terdakwa maupun jaksa untuk menyatakan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan banding.

Kasus pengadaan Chromebook ini menambah daftar panjang perkara korupsi di sektor pendidikan yang menjadi perhatian publik karena berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan nasional.*

(tb/ad)

PANDEGLANG — Satuan Lalu Lintas Polres Pandeglang memeriksa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pandeglang, Ahmad Mursidi, terkait kecelakaan yang menabrak kerumunan siswa SDN Sukaratu 5 hingga menewaskan satu orang siswa.

Kasat Lantas Polres Pandeglang AKP Surya Muhammad mengatakan, hingga saat ini Ahmad Mursidi masih berstatus saksi dan tengah dimintai keterangan oleh penyidik.

Baca Juga:

• Mantan Istri Dilaporkan Polisi Soal Dugaan Penganiayaan ART, Ini Respons Andre Taulany

Ia menjelaskan, penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi serta barang bukti untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Penetapan status hukum, termasuk kemungkinan penahanan, masih menunggu hasil pemeriksaan.

"Sementara masih kita laksanakan pemeriksaan saksi-saksi, belum bisa diputuskan ditahan atau tidak," ujarnya.

Polisi juga telah mengamankan kendaraan Toyota Innova bernomor polisi A-1633-BF yang dikendarai Ahmad Mursidi saat insiden terjadi.

Kecelakaan tersebut mengakibatkan satu siswa meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka.

"Korban meninggal dunia satu orang," kata Surya.

Guru SDN Sukaratu 5, Rika, mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 09.30 WIB saat jam istirahat sekolah.

Menurut dia, mobil tiba-tiba menabrak kerumunan siswa yang sedang berada di area jajanan sekolah.

"Anak-anak lagi jajan, tiba-tiba mobil menabrak," ujarnya.

Rika juga membenarkan bahwa pengemudi merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Ia menyebut saat kejadian, Ahmad Mursidi dalam kondisi menggunakan alat bantu kesehatan.

"Dia kepala dinas, saat itu memakai oksigen karena sakit diabetes," katanya.

Total terdapat sembilan korban dalam insiden tersebut, terdiri atas siswa, pedagang, dan seorang sales.

Satu siswa dinyatakan meninggal dunia, sementara lainnya masih menjalani perawatan.*

(d/ad)

ASAHAN — Wakil Bupati Asahan Rianto melakukan inspeksi mendadak ke gudang penyimpanan dan bongkar muat kayu karet di Desa Suka Dame, Kecamatan Pulau Bandring, Kamis, 30 April 2026.

Sidak dilakukan menyusul keluhan warga terkait lalu lintas truk tronton bermuatan berat yang melintasi jalan desa.

Baca Juga:

• Wabup Asahan Salurkan Bantuan Pangan untuk 90 Ribu Warga, Tekankan Ketahanan dan Kesejahteraan

Ia menyoroti tidak seimbangnya kapasitas jalan dengan beban kendaraan yang melintas.

Jalan desa yang baru diperbaiki disebut hanya memiliki kapasitas sekitar delapan ton, sementara truk yang beroperasi membawa muatan hingga sekitar 30 ton.

"Jalan ini hanya memiliki kapasitas delapan ton, baru ini kami perbaiki. Ini saya tanya sama supir-supir ini muatannya 30 ton. Kau kepala desa gimana? Kalau kau ga sanggup, kau bilang ke Camat. Kalau camat ga sanggup, lapor ke Bupati," ujar Rianto saat menelpon kepala Desa Suka Dame di lokasi.

Dalam sidak tersebut, Rianto juga mempertanyakan tidak hadirnya Camat Pulau Bandring dan Kepala Desa Suka Dame.

Hanya perangkat desa dan sekretaris kecamatan yang hadir memberikan penjelasan.

Rianto menegaskan aktivitas usaha kayu tidak menjadi persoalan, namun harus mengikuti ketentuan infrastruktur yang ada agar tidak merugikan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa kerusakan jalan akibat kendaraan over tonase akan berdampak langsung pada warga sekitar.

"Ini kalau jalan rusak, siapa yang mau tanggung jawab? Warga mu itu mengeluh," katanya.

Sebagai solusi, Rianto meminta agar aktivitas bongkar muat dipindahkan ke gudang kargo Terminal Madya Kisaran yang dinilai lebih memadai.

Dari lokasi tersebut, distribusi kayu dapat dilakukan menggunakan kendaraan yang lebih sesuai kapasitas jalan desa.

Ia juga menyebut kayu karet tersebut rencananya akan dikirim ke Belawan dan Percut Sei Tuan.

Rianto menegaskan pemerintah tidak melarang aktivitas usaha, namun meminta seluruh pihak mematuhi aturan yang berlaku.

"Jadi kami berharap pengusaha bisa menaati aturan, dan kami tidak melarang. Ikuti aturan yang ada di kami. Masyarakat aman, dan tidak terganggu dengan aktivitas ini," ujarnya.*

(tm/ad)

MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyatakan masih menunggu hasil klarifikasi dari Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait dugaan pemerasan yang menyeret nama Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Ridwan Sujana Angsar.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut Rizaldi mengatakan kasus tersebut terjadi di wilayah hukum Kejati NTT, sehingga proses klarifikasi menjadi kewenangan daerah setempat.

Baca Juga:

• Dirut KAI Bobby Rasyidin Didesak Mundur Usai Insiden Kecelakaan KRL dan Argo Bromo Anggrek, Pengamat Angkat Bicara

Ia menegaskan, Kejati Sumut dalam menyikapi kasus tersebut tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta asas praduga tak bersalah.

"Kami mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah," katanya.

Kasus ini mencuat setelah dua jaksa, yakni Ridwan Sujana Angsar yang kini menjabat Kajari Medan dan Noven Verderikus Bulan yang bertugas di Kejati NTT, disebut terlibat dugaan pemerasan terhadap terdakwa kasus korupsi proyek renovasi sekolah di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Dugaan tersebut terungkap dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) terdakwa Hironimus Sonbay di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Selasa, 28 April 2026 malam.

Dalam pledoi yang dibacakan kuasa hukum terdakwa, Fransisco Bessie, disebutkan adanya aliran uang yang diduga diterima oleh oknum jaksa dalam penanganan perkara tersebut.

"Sejak awal kasus ini dinilai dipaksakan karena terdakwa sudah menyetorkan uang kepada oknum jaksa," ujar Fransisco dalam persidangan.

Ia juga menyebut adanya dugaan penerimaan uang sebesar Rp140 juta oleh Ridwan Sujana Angsar pada 2022 yang dilakukan secara bertahap melalui beberapa lokasi di Kota Kupang.

Hingga kini, Kejati NTT belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut, sementara proses hukum di Pengadilan Tipikor Kupang masih berjalan.*

(d/ad)

JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait pembahasan optimalisasi dana transfer pusat ke daerah.

Acara berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (29/04/2026), dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim.

Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh jajaran pejabat pusat, antara lain Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Cheka Virgowansyah, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca Juga:

• PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur dan Kedutaan Australia Gelar Dawn Service ANZAC Day di Balikpapan

Dalam kesempatannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam terkait pentingnya sinkronisasi data sebagai dasar perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2027.

"Data yang harus diperbaharui meliputi jumlah penduduk, data pendidikan termasuk jumlah siswa, indeks kemahalan konstruksi, serta data makro ekonomi lainnya," ujar Wali Kota.

Selain data dasar, hal krusial lainnya yang menjadi sorotan adalah data realisasi dan serapan belanja untuk masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Mahyaruddin menegaskan, hasil dari FGD ini harus segera ditindaklanjuti.

Pemerintah Kota diminta segera melakukan updating dan perbaikan data untuk direkonsiliasi ke kementerian dan lembaga terkait.

"Harapannya, melalui rekonsiliasi dan sinkronisasi data yang akurat ini, alokasi dana transfer ke Kota Tanjungbalai ke depannya dapat meningkat signifikan," tegasnya.

Wali Kota juga menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan arahan dari Kemendagri.

Ia berkomitmen akan melakukan evaluasi dan inovasi guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada selama ini, sehingga potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan.

Turut mendampingi Wali Kota dalam kegiatan di Jakarta antara lain Kepala Bapperida Mariani, Kepala Dinas Kominfo Indra Adiguna, Kasatpol PP Pahala Zulfikar Panjaitan, Plt. Kepala Dinas Dukcapil Heri Antoni, perwakilan BPKPD Donni Ardin, serta Kabag Pembangunan Haikal Akmal dan Kabag Prokopim Ari Wiyoga.*

(ad)

BALIKPAPAN — PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) bersama Kedutaan Besar Australia di Indonesia menggelar upacara fajar (Dawn Service) dalam rangka peringatan ANZAC Day 2026 di Kompleks Pasir Ridge, Balikpapan, Sabtu, 25 April 2026.

Upacara tersebut dihadiri Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier serta sejumlah perwakilan pemerintah daerah, TNI, SKK Migas, dan Pemerintah Kota Balikpapan.

Baca Juga:

• Wabup Asahan Salurkan Bantuan Pangan untuk 90 Ribu Warga, Tekankan Ketahanan dan Kesejahteraan

Di Balikpapan, peringatan ini juga memiliki keterkaitan sejarah dengan Operasi Oboe Two pada Juli 1945, yang menewaskan 229 prajurit Australia dalam pertempuran pembebasan kota dari pendudukan Jepang.

General Manager PHKT Darmapala mengatakan perusahaan berkomitmen mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian sejarah serta penguatan hubungan antarnegara.

"PHKT memiliki komitmen untuk menjaga sinergi dan melestarikan kawasan bersejarah di wilayah operasional kami," ujarnya.

Sementara itu, Dubes Australia Rod Brazier menegaskan bahwa ANZAC Day bukan hanya peringatan militer, melainkan refleksi nilai kemanusiaan seperti keberanian, pengorbanan, dan persahabatan antarbangsa.

"Nilai-nilai ini terus menghubungkan masyarakat Australia dan Indonesia hingga hari ini," kata Brazier.

Upacara berlangsung khidmat di area Monumen Tank Matilda, yang menjadi saksi sejarah pertempuran pada masa Perang Dunia II.

Kegiatan diakhiri dengan prosesi peletakan karangan bunga dan refleksi bersama sebagai bentuk penghormatan kepada para prajurit yang gugur.

Semangat peringatan ini dirangkum dalam pesan Lest We Forget sebagai pengingat akan pentingnya menjaga perdamaian dan menghormati sejarah.*

(ad)

JAKARTA — Pergeseran dinamika geopolitik global dinilai semakin memperlihatkan menguatnya pendekatan realisme dalam hubungan internasional, terutama di tengah meningkatnya konflik antarnegara besar.

Kondisi ini turut menghidupkan kembali perdebatan mengenai pengelolaan jalur pelayaran strategis dunia, termasuk Selat Malaka.

Baca Juga:

• RDP DPRD Batu Bara Soroti Dampak Parit PTPN IV Tanah Itam Ulu, Warga Keluhkan Erosi dan Penyempitan Lahan

Idealisme menekankan kerja sama antarnegara untuk perdamaian global, sementara realisme menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.

"Dalam perspektif realisme, konflik kepentingan antarnegara adalah hal yang tidak terhindarkan," kata Dedi, Kamis, 30 April 2026.

Ia menjelaskan, berbagai instrumen hukum internasional seperti Piagam PBB dan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 merupakan wujud pendekatan idealisme dalam mengatur tata kelola global, termasuk pelayaran internasional.

Namun, menurut dia, dalam praktiknya pendekatan realisme semakin dominan dalam beberapa dekade terakhir.

Hal itu terlihat dari kebijakan luar negeri sejumlah negara besar yang lebih menekankan kepentingan nasional.

Dedi mencontohkan ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang turut berdampak pada jalur pelayaran internasional seperti Selat Hormuz.

Dalam konteks tersebut, ia menilai tindakan pembatasan atau penutupan sepihak di selat internasional berpotensi bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982 yang menjamin hak lintas transit bagi kapal-kapal internasional.

"Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional tidak boleh dibatasi secara sepihak," ujarnya.

Di sisi lain, wacana pemanfaatan ekonomi dari Selat Malaka kembali mengemuka. Jalur ini merupakan salah satu rute pelayaran tersibuk di dunia dengan sekitar 29 persen perdagangan minyak global melintasinya.

Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki yurisdiksi atas kawasan tersebut. Namun, Singapura dinilai memperoleh keuntungan ekonomi terbesar karena posisinya sebagai pusat layanan maritim dan transshipment.

Meski demikian, wacana penerapan pungutan terhadap kapal yang melintas mendapat penolakan dari Singapura. Selain dianggap berpotensi mengganggu ekosistem perdagangan, kebijakan tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan hukum internasional.

Dedi menilai, situasi geopolitik global saat ini menunjukkan semakin kuatnya pengaruh pendekatan realisme, yang berpotensi turut memengaruhi kawasan Asia Tenggara.

"Selat Malaka masih berada dalam koridor hukum internasional. Namun ke depan, arah kebijakan sangat bergantung pada dinamika kepentingan negara-negara kawasan," katanya.

Ia menegaskan, stabilitas kawasan menjadi kunci utama agar Selat Malaka tetap berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional yang aman dan terbuka.*

(ad)

JAKARTA — Komedian Andre Taulany memilih irit bicara terkait kabar dugaan penganiayaan asisten rumah tangga (ART) yang menyeret nama mantan istrinya, Rien Wartia Trigina atau Erin.

Ia mengaku tidak mengetahui secara detail peristiwa yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial.

Baca Juga:

• Wabup Asahan Salurkan Bantuan Pangan untuk 90 Ribu Warga, Tekankan Ketahanan dan Kesejahteraan

"Waduh, saya nggak mau berkomentar. Saya nggak tahu dan sudah tidak dengar kabarnya di TV," kata Andre di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu, 29 April 2026.

Ia menjelaskan, sejak berpisah, dirinya tidak lagi tinggal satu rumah sehingga tidak mengetahui situasi di lingkungan tersebut.

"Nggak tahu, saya sudah tidak di rumah sama mereka," ujarnya.

Andre juga mengaku tidak menerima informasi langsung dari keluarga maupun pihak rumah terkait isu yang beredar. Ia menyebut hanya mengetahui kabar itu dari media sosial.

"Belum sama sekali, saya cuma tahu dari berita," katanya.

Terkait urusan pembayaran ART saat masih berumah tangga, Andre menyebut dirinya bertanggung jawab atas gaji, namun penyalurannya dilakukan melalui mantan istrinya.

"Kalau ART memang saya yang bayar, tapi saya transfer ke beliau," ujarnya.

Meski demikian, Andre enggan mengaitkan isu tersebut dengan kehidupan pribadinya maupun proses perceraiannya.

"Saya nggak mau komentar, nanti takut jadi ke mana-mana," katanya.

Sementara itu, mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina, membantah tuduhan penganiayaan terhadap ART yang sempat viral di media sosial.

Ia menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap pihak yang dianggap menyebarkan fitnah.

"Saya punya bukti-bukti dan akan melaporkan balik," kata Erin dalam pernyataannya.

Kasus ini mencuat setelah akun media sosial menyebarkan dugaan penganiayaan terhadap seorang ART yang bekerja di rumah Erin

Laporan terkait dugaan tersebut juga telah diterima oleh kepolisian.

Kasi Humas Polda Metro Jaya AKP Joko Adi mengatakan laporan tersebut masih dalam tahap pendalaman oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.

"Laporan baru diterima dan masih didalami," ujarnya.

Hingga kini, kepolisian belum membeberkan secara rinci kronologi dugaan peristiwa tersebut.*

(tb/ad)