Rencana pendirian URI pertama kali diumumkan pada Rabu (22/7/2026) bersamaan dengan pelantikan Gubernur Universitas Republik Indonesia, Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, serta Wakil Gubernur URI, Yos Sunitiyoso, di Istana Negara, Jakarta.

Baca Juga:

• Misteri Kematian Sutrimo Makin Dalam, RS Ungkap Fakta Saat Korban Tiba Berselimut Biru

Menurutnya, pemerintah juga berencana membangun 10 kampus Universitas Republik Indonesia di berbagai wilayah sebagai bagian dari penguatan sistem pendidikan nasional.

Berikut lima fakta menarik mengenai Universitas Republik Indonesia:

1. Disiapkan untuk Mencetak Calon Pemimpin

Universitas Republik Indonesia dibangun sebagai institusi pendidikan yang berorientasi pada pembentukan pemimpin masa depan. Lulusan URI diharapkan mampu mengisi berbagai posisi strategis di sektor pemerintahan maupun lembaga negara.

2. Mengadopsi Konsep Lembaga Pendidikan Prancis

Model pendidikan URI terinspirasi dari Institut National du Service Public (INSP) di Prancis. Lembaga tersebut dikenal sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi calon pejabat tinggi negara serta eksekutif pemerintahan.

3. Kuliah Gratis dengan Skema Beasiswa

Pemerintah memastikan mahasiswa URI akan memperoleh pendidikan melalui skema beasiswa penuh. Selain itu, proses pembelajaran akan melibatkan dosen dari perguruan tinggi dalam negeri maupun tenaga pengajar dari luar negeri guna meningkatkan kualitas pendidikan.

4. Program Studi Tetap Bergelar Akademik

Meski memiliki fokus pada pembentukan karakter kepemimpinan dan wawasan kebangsaan, URI tetap membuka program studi sebagaimana perguruan tinggi pada umumnya. Lulusan nantinya akan memperoleh gelar akademik serta berkesempatan mengikuti kerja sama pendidikan dengan universitas luar negeri.

5. Batch Pertama Sudah Berjalan

Program perdana URI telah dimulai melalui Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD). Saat ini sebanyak 399 pegawai baru dari BUMN tengah mengikuti pendidikan sebagai peserta angkatan pertama.

Melalui kehadiran Universitas Republik Indonesia, pemerintah berharap lahir generasi pemimpin yang memiliki kemampuan akademik, integritas, serta daya saing global untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional di masa mendatang.* (d/dh)

Badan Meteorologi Jepang (Japan Meteorological Agency/JMA) melaporkan gempa terjadi di Pulau Kyushu sekitar pukul 16.27 waktu setempat. Guncangan tercatat mencapai intensitas tertinggi, yakni level 7 pada skala intensitas seismik Jepang atau Shindo.

Baca Juga:

• Gempa M 3,7 Guncang Simalungun, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami

Televisi nasional Jepang, NHK, melaporkan kenaikan permukaan laut yang sesuai dengan peringatan tsunami mulai terpantau di beberapa wilayah pantai. Hingga kini, otoritas masih terus memantau perkembangan situasi dan mengimbau masyarakat di kawasan pesisir untuk tetap waspada serta mengikuti arahan evakuasi apabila diperlukan.

Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Pemerintah Jepang bersama instansi terkait masih melakukan pemantauan dan pendataan di wilayah terdampak.

Sebelumnya, pada 25 Juni 2026, Jepang juga diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 7,2. Meski cukup kuat, gempa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan besar.

Jepang dikenal sebagai salah satu negara dengan aktivitas kegempaan tertinggi di dunia. Letaknya yang berada di pertemuan empat lempeng tektonik utama di kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) membuat negara tersebut kerap mengalami ratusan gempa setiap tahunnya.

Data geologi menunjukkan sekitar 18 persen aktivitas gempa bumi dunia terjadi di Jepang. Sebagian besar guncangan memang berkekuatan kecil, namun gempa besar tetap berpotensi memicu kerusakan serius maupun ancaman tsunami, tergantung lokasi dan kedalaman pusat gempa.

Otoritas Jepang mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, memantau informasi resmi dari pemerintah, serta tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait perkembangan situasi pascagempa.* (d/dh)

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, membenarkan bahwa laporan dugaan korupsi tersebut telah masuk ke institusinya. Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima perkembangan terbaru terkait penanganan perkara tersebut.

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Dorong ASN Perkuat Budaya Kerja, Targetkan Birokrasi Modern dan Pelayanan Publik Berkualitas

Rizaldi juga memastikan laporan dugaan korupsi program MBG di Kabupaten Simalungun akan disampaikan kepada Kejaksaan Agung. Nantinya, proses penelaahan dan tindak lanjut akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Iya benar, laporan dugaan korupsi MBG di Simalungun akan diteruskan ke Kejaksaan Agung," katanya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun, Munawal Hadi, telah menyerahkan hasil pengumpulan bahan keterangan atas laporan yang diajukan oleh FS, salah seorang pemilik dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Simalungun, kepada Kejati Sumatera Utara.

Dalam proses tersebut, Kejari Simalungun telah memanggil dan meminta keterangan dari sejumlah pihak setelah menerima arahan dari Kejati Sumut. Hasil pemeriksaan awal itu kemudian dilaporkan kembali sebagai bagian dari proses penanganan perkara.

Saat ini, Kejari Simalungun masih menunggu petunjuk dan arahan lanjutan dari Kejati Sumut terkait langkah hukum berikutnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun nilai dugaan kerugian negara dalam laporan tersebut. Proses penanganan kasus masih berada pada tahap pendalaman oleh aparat penegak hukum.* (ds/dh)

Salah seorang warga, Juminah (65), mengaku keluarganya kini dapat menghemat pengeluaran harian sejak jembatan kembali bisa digunakan. Sebelumnya, setelah jembatan lama rusak akibat diterjang banjir pada 2024, mereka terpaksa memutar jalan dan menggunakan becak bermotor.

Baca Juga:

• Polisi Diserang saat Gerebek Terduga Kampung Narkoba di Medan Maimun, 6 Warga Ditangkap

Menurutnya, jembatan tersebut bukan hanya menjadi akses penting bagi anak-anak menuju sekolah, tetapi juga memudahkan warga yang hendak menghadiri kegiatan pengajian maupun aktivitas sehari-hari di seberang Sungai Deli.

Ia mengaku selama jembatan belum dibangun, dirinya kerap membatalkan pergi ke pengajian karena keterbatasan biaya transportasi.

"Kalau lagi tidak ada uang, ya tidak jadi pergi pengajian. Sekarang kami sangat bersyukur jembatan ini sudah selesai," katanya.

Hal senada disampaikan warga lainnya, Iros (56). Ia mengatakan keberadaan jembatan baru membuat perjalanan menuju warung maupun kawasan Medan Johor menjadi jauh lebih dekat dibandingkan harus memutar melalui jalur lain.

Selain memberikan kemudahan akses, Iros berharap seluruh masyarakat ikut menjaga fasilitas tersebut agar tetap awet dan tidak mengalami kerusakan. Ia juga mengingatkan potensi pencurian material besi yang kerap terjadi pada fasilitas umum.

"Harus dijaga bersama. Apalagi materialnya dari besi, jangan sampai ada yang mencuri karena ini untuk kepentingan warga," ujarnya.

Diketahui, jembatan Gang Damai sebelumnya rusak akibat diterjang banjir pada 2024 sehingga akses utama masyarakat terputus. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik setelah video sejumlah siswi SMP yang nekat berjalan di atas pipa air melintasi Sungai Deli demi berangkat ke sekolah viral di media sosial.

Peristiwa itu memicu perhatian berbagai pihak hingga akhirnya pembangunan jembatan dipercepat. Pada Senin (27/7/2026), jembatan baru resmi diresmikan dan kini kembali menjadi jalur penghubung utama antara Kecamatan Medan Polonia dan Kecamatan Medan Maimun.

Warga berharap keberadaan jembatan tersebut dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, memperlancar akses pendidikan, serta menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat yang setiap hari bergantung pada jalur penyeberangan tersebut.* (ds/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya menyusul polemik usulan sayembara penangkapan pelaku begal yang digagas Dedi Mulyadi. Kebijakan itu menuai pro dan kontra karena dinilai berpotensi memicu salah tangkap hingga aksi main hakim sendiri di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Sayembara Tangkap Begal Tuai Kritik, Gubernur Dedi Mulyadi: Justru Cegah Aksi Main Hakim Sendiri

Menurut Bima, kehadiran aparat melalui patroli rutin menjadi langkah yang lebih efektif untuk menekan angka kriminalitas. Ia menilai patroli memberikan rasa aman sekaligus menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga keamanan masyarakat.

"Patroli adalah kunci karena memberikan kesan bahwa pemerintah dan aparat hadir di lapangan. Jangan langsung melompat ke inovasi lain sebelum langkah dasar dimaksimalkan," katanya.

Bima juga menegaskan setiap kepala daerah wajib memastikan seluruh kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum harus menjadi prioritas utama dalam menjaga keamanan wilayah.

Ia menambahkan, inovasi dapat dilakukan selama tidak mengurangi peran aparat penegak hukum dan tidak menimbulkan potensi pelanggaran hukum di masyarakat.

Sebelumnya, usulan sayembara penangkapan begal dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut berisiko memicu tindakan main hakim sendiri apabila tidak diatur secara jelas.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut mengingatkan agar kebijakan tersebut dipertimbangkan secara matang. Menurutnya, iming-iming hadiah dapat mendorong sebagian masyarakat bertindak di luar batas hukum.

Ia mencontohkan, masyarakat berpotensi membawa senjata atau melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang dicurigai sebagai begal, padahal belum tentu terbukti melakukan tindak pidana.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan sejumlah warga Bandung. Firman (35), warga Kecamatan Kopo, menilai sayembara tersebut tidak efektif dan berpotensi memicu kesalahan identifikasi terhadap warga yang tidak bersalah.

Ia menyinggung sejumlah kasus sebelumnya ketika korban kecelakaan sempat dikira sebagai korban begal sehingga memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Hingga kini, wacana sayembara penangkapan begal masih menjadi perbincangan publik. Pemerintah pusat mengingatkan agar seluruh upaya penanganan kriminalitas tetap mengedepankan aturan hukum, koordinasi dengan aparat, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.* (k/dh)

Divisi Hukum RS Muhammadiyah Taman Puring, Ahmad, mengatakan korban datang menggunakan ambulans dalam kondisi sudah terbungkus selimut berwarna biru. Saat dilakukan pemeriksaan awal, tim medis tidak melihat adanya busa seperti yang beredar dalam foto di media sosial.

Baca Juga:

• Dasco Fasilitasi Perdamaian Hotman Paris dan Ketua Umum PWI, Laporan Polisi Segera Dicabut

Ahmad menjelaskan, dokter kemudian melakukan pemeriksaan menggunakan Elektrokardiogram (EKG). Dari hasil pemeriksaan itu, tidak ditemukan lagi aktivitas jantung sehingga korban dinyatakan telah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit.

Selain itu, hasil pemeriksaan luar juga tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban.

"Pasien atas nama Sutrimo dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring menggunakan ambulans luar. Berdasarkan pemeriksaan tim medis di UGD, pasien dinyatakan meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit," jelasnya.

Setelah dinyatakan meninggal, jenazah Sutrimo hanya menjalani proses pembersihan tanpa pemeriksaan lanjutan. Berdasarkan berita acara rumah sakit, penanggung jawab jenazah tercatat atas nama Febrio Adiono yang datang bersama tiga orang lainnya.

Tidak lama kemudian, sekitar sebelum pukul 12.00 WIB, jenazah diserahkan kembali kepada pihak keluarga dan rombongan untuk dibawa ke Banyumas, Jawa Tengah.

Sebelumnya, Sutrimo ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (23/7/2026). Korban kemudian dievakuasi ke RS Muhammadiyah Taman Puring, namun dinyatakan telah meninggal dunia saat tiba di rumah sakit.

Hingga kini, penyebab pasti kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk keluarga korban, pengemudi ambulans, petugas rumah sakit, hingga pihak lain yang mengetahui rangkaian peristiwa tersebut.

Selain itu, penyidik juga mendalami rekam medis korban, riwayat pemesanan ambulans, lokasi awal korban ditemukan, serta berbagai informasi lain yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Di sisi lain, beredar informasi di media sosial dan kalangan wartawan yang menyebut Sutrimo merupakan kepala rumah tangga di rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan informasi tersebut masih dalam proses pendalaman.

"Masih didalami," kata Budi singkat.

Polda Metro Jaya menegaskan seluruh hasil penyelidikan akan disampaikan kepada publik setelah seluruh fakta, alat bukti, dan keterangan saksi berhasil dikumpulkan.* (k/dh)

Pengakuan tersebut disampaikan Budiman saat memberikan kesaksian dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026).

Baca Juga:

• Terjerat Kasus Dugaan Korupsi, Bupati Sudewo: Doakan Saya Bebas, Saya Akan Kembali Pimpin Pati

Namun, Budiman membantah pernah memerintahkan pembakaran amplop. Ia menegaskan bahwa kalimat yang disampaikan saat itu hanya berupa arahan untuk melakukan "bersih-bersih".

"Saya tidak pernah menyampaikan amplop dibakar. Yang saya sampaikan bersama Pak Sisprian hanya 'bersih-bersih saja'," ujar Budiman di hadapan majelis hakim.

Saat didalami jaksa mengenai makna istilah tersebut, Budiman menjelaskan bahwa arahan itu muncul karena adanya informasi mengenai perhatian aparat penegak hukum terhadap aktivitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurutnya, saat itu beredar informasi bahwa aparat penegak hukum tengah melakukan pemantauan sehingga muncul kepanikan di internal.

"Karena ada informasi aparat penegak hukum sedang memantau. Itu yang kemudian memunculkan kepanikan sehingga diminta melakukan bersih-bersih," ungkapnya.

Budiman juga menjelaskan bahwa dirinya berada di ruangan bersama Sisprian ketika staf bernama Salisa dipanggil untuk menerima instruksi tersebut.

Sementara itu, dalam dakwaannya, jaksa KPK mengungkap tiga mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diduga menerima suap berupa uang, fasilitas hiburan, dan barang mewah dengan nilai mencapai sekitar Rp63,58 miliar.

Suap tersebut diduga berasal dari pimpinan Blueray Cargo Group beserta sejumlah pihak lain agar proses pemeriksaan dan pengeluaran barang impor dipercepat.

Selain dugaan suap, ketiga terdakwa juga didakwa menerima gratifikasi dari berbagai pengusaha importir, pelaku usaha rokok, hingga pihak yang memiliki kepentingan dalam pelayanan kepabeanan.

Jika digabungkan dengan nilai gratifikasi, total dugaan penerimaan ilegal yang diungkap jaksa mencapai sekitar Rp78,8 miliar.

Perkara tersebut kini masih bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk menguji seluruh alat bukti dan keterangan para saksi yang dihadirkan jaksa maupun tim penasihat hukum.* (k/dh)

Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara hadir dalam rapat tersebut. Di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsda TNI M. Syafi'i, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, serta Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Baca Juga:

• Bahlil Temui Prabowo, Lapor 1.400 Desa Sudah Berlistrik dan Siap Diresmikan

"Saya dihubungi tadi pagi, kita akan ada rapat terbatas khusus tentang karhutla atau kebakaran hutan dan lahan," ujar Raja Juli kepada wartawan.

Menurutnya, berdasarkan prediksi BMKG, siklus El Nino tahun ini diperkirakan terjadi lebih cepat dibanding biasanya dan berpotensi berlangsung lebih lama. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko terjadinya kekeringan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah.

"Jadi kekeringannya datang lebih cepat dan berakhirnya lebih lambat. Karena itu tentu harus ada langkah antisipasi. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang sejak awal sudah mengundang kami untuk membahas kesiapan menghadapi kondisi ini," katanya.

Raja Juli menegaskan pencegahan karhutla menjadi perhatian serius pemerintah mengingat dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Ia mencontohkan, peristiwa karhutla pada tahun-tahun sebelumnya menyebabkan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terganggunya operasional transportasi udara akibat kabut asap, hingga terhentinya kegiatan belajar mengajar dan aktivitas ekonomi di sejumlah daerah.

"Pencegahan harus menjadi prioritas karena dampaknya sangat luas, mulai dari kesehatan masyarakat, transportasi, pendidikan hingga roda perekonomian," jelasnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat menyusun langkah mitigasi yang lebih cepat dan terpadu, sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau dapat ditekan semaksimal mungkin.* (in/dh)

Bahlil tiba di Kompleks Istana Negara dengan mengenakan pakaian safari berwarna krem dan membawa sejumlah dokumen. Ia mengatakan agenda pertemuan dengan Presiden mencakup berbagai isu strategis di sektor energi, mulai dari program listrik desa hingga penataan sektor pertambangan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta Ketahanan Pangan Dimulai dari Desa, Program Prabowo Harus Tepat Sasaran

Menurut Bahlil, pemerintah terus mempercepat program elektrifikasi nasional. Dari sekitar 11.000 desa yang sebelumnya belum teraliri listrik, sebanyak 1.400 desa kini telah selesai dikerjakan dan siap untuk diresmikan.

"Kami juga akan melaporkan karena sudah ada sekitar dari 11.000 desa yang belum ada listrik, sekarang sudah ada sekitar 1.400 yang sudah selesai dikerjakan untuk siap diresmikan," katanya.

Selain membahas elektrifikasi desa, Bahlil juga melaporkan perkembangan proyek hilirisasi industri baterai kendaraan listrik yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Salah satunya adalah proyek pabrik baterai CATL yang telah menjalani proses groundbreaking pada 2025.

Menurutnya, proyek tersebut kini telah rampung dan siap memasuki tahap produksi komersial. Keberadaan pabrik baterai tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat hilirisasi nikel dan meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam negeri.

"Sekarang sudah selesai, sudah bisa berproduksi. Ini bagian daripada implementasi hilirisasi daripada nikel," ungkap Bahlil.

Pemerintah berharap percepatan elektrifikasi desa dan penguatan industri hilirisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Zulhas saat memberikan konferensi pers, Selasa (28/7/2026). Ia mengatakan masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi keliru mengenai fungsi utama Kopdes Merah Putih.

Baca Juga:

• Kementan Kucurkan Rp2,5 Triliun untuk Pulihkan Sawah dan Kebun Terdampak Bencana di Aceh, Mualem Minta Anggaran Dimaksimalkan

Selain menjadi jalur distribusi berbagai program pemerintah, Kopdes Merah Putih juga dipersiapkan sebagai offtaker hasil pertanian. Skema tersebut diharapkan mampu melindungi petani dari praktik pembelian hasil panen dengan harga rendah oleh tengkulak.

Zulhas mencontohkan, ketika Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah ditetapkan Rp6.500 per kilogram namun harga di tingkat tengkulak hanya Rp5.000 per kilogram, koperasi dapat menyerap gabah petani sesuai HPP melalui kerja sama dengan Bulog.

Menurutnya, fungsi dasar koperasi akan terus diperkuat terlebih dahulu sebelum dikembangkan ke sektor lain yang memiliki potensi ekonomi di desa.

"Kalau koperasinya sudah berkembang, tentu bisa mengelola desa wisata, desa tematik, maupun usaha lainnya. Namun yang paling mendasar adalah menjadi infrastruktur pemerintah sekaligus offtaker hasil pertanian," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai keberadaan Kopdes Merah Putih akan memangkas rantai distribusi komoditas pertanian yang selama ini dinilai terlalu panjang.

Ia menyebut rantai distribusi yang sebelumnya melibatkan banyak perantara dapat dipersingkat sehingga keuntungan lebih besar dapat dinikmati petani.

"Rantai pasok bisa dipangkas dari delapan jalur menjadi tiga, yakni dari petani ke koperasi, lalu koperasi kepada masyarakat," kata Amran.

Menurut Amran, berdasarkan perhitungan pemerintah terhadap sembilan komoditas pertanian, keuntungan para perantara mencapai sekitar Rp313 triliun. Dengan optimalisasi peran koperasi, sebagian keuntungan tersebut diharapkan dapat kembali kepada petani sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Tak hanya menyerap hasil panen, koperasi juga akan mempermudah distribusi pupuk hingga ke tingkat desa. Petani nantinya dapat menjual gabah langsung ke koperasi tanpa harus mendatangi gudang Bulog.

Selain itu, Agrinas Pangan juga akan berperan mendistribusikan komoditas dari daerah yang mengalami surplus produksi menuju wilayah yang kekurangan pasokan sehingga stabilitas harga pangan nasional dapat lebih terjaga.

Pemerintah berharap optimalisasi fungsi Kopdes Merah Putih mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus mempercepat penyaluran bantuan dan subsidi kepada masyarakat secara lebih efektif.* (in/dh)

Langkah tersebut menjadi fokus utama setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah memastikan perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya penyempurnaan pelaksanaan MBG sebagai salah satu program prioritas nasional.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta Ketahanan Pangan Dimulai dari Desa, Program Prabowo Harus Tepat Sasaran

"Kita akan memastikan standar keamanan makanan yang disajikan semakin tinggi dan pemerintah terus mengawal perjalanan MBG ini dari ketersediaan bahan baku hingga sampai ke tangan penerima manfaat. Pemerintah akan merespons jauh lebih cepat atas setiap masukan atau temuan dari masyarakat di lapangan," ujar Qodari, Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Program MBG menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar pelaksanaannya semakin andal, cepat tanggap, dan mampu menjawab berbagai persoalan di lapangan.

Pemerintah juga memastikan pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, distribusi, hingga makanan diterima oleh masyarakat sebagai penerima manfaat.

Dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap standar keamanan pangan dalam Program MBG terus meningkat. Selain memperluas cakupan penerima manfaat, kualitas pelayanan disebut menjadi indikator utama keberhasilan program.

Qodari menegaskan keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan yang dirasakan masyarakat serta tumbuhnya kepercayaan publik terhadap program tersebut.

"Keberhasilan program MBG ini justru kita ukur dari kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh para penerima manfaat serta kuatnya rasa memiliki masyarakat terhadap program ini," katanya.

Ia juga memastikan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional tidak akan mengubah komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis. Evaluasi dan penyempurnaan akan terus dilakukan secara bertahap dengan membuka ruang bagi masukan masyarakat.

Pemerintah optimistis berbagai langkah perbaikan tersebut akan membuat pelaksanaan Program MBG semakin efektif, tepat sasaran, serta mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.* (mt/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri penutupan Pelatihan dan Pendidikan Tani Merdeka Sumut-Aceh yang digelar di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, Medan, Selasa (28/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Bentuk KSSK Plus, Danantara Resmi Masuk Forum Pengambil Kebijakan Ekonomi

"Ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah mulai dari desa, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi," ujar Bobby.

Menurut Bobby, Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan sektor pangan sebagai salah satu program prioritas nasional. Karena itu, seluruh pemerintah daerah diminta memastikan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara optimal hingga ke tingkat paling bawah.

"Dan tugas kita adalah bagaimana program Presiden ini bisa terimplementasi, sampai ke tingkat paling bawah dan dipahami masyarakat," katanya.

Bobby juga menilai berbagai program pemerintah di sektor pertanian mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya terlihat dari meningkatnya penyerapan hasil pertanian yang dinilai memberikan manfaat bagi para petani.

"Hari ini kami melihat program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden berjalan sejalan, termasuk di bidang pertanian. Data menunjukkan penyerapan hasil petani sudah semakin baik," ucapnya.

Untuk memperkuat sektor pertanian di Sumut, Bobby mengajak Tani Merdeka membangun kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan petani.

"Nanti dengan Tani Merdeka mungkin bisa kita kolaborasikan program-programnya, karena kami yakin semuanya sudah ada ahlinya di sana," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW Tani Merdeka Sumut Gusmiyadi mengapresiasi dukungan Bobby Nasution terhadap pengembangan sektor pertanian. Ia juga mendukung kebijakan zonasi pertanian dan peternakan yang dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan di Sumatera Utara.

Selain itu, Gusmiyadi mengungkapkan Sumatera Utara batal menjadi tuan rumah Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) 2029. Sebagai alternatif, pihaknya mengusulkan agar Sumut menjadi tuan rumah pertemuan petani se-Indonesia.

"Kita pastikan Sumatera Utara akan menjadi basis konsolidasi kaum petani di seluruh Indonesia," kata Gusmiyadi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum Tani Merdeka Don Muzakir, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, serta sejumlah kepala daerah lainnya.* (dh)

TAPANULI UTARA — Sebuah unggahan di media sosial yang menyebut seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial DRS dipecat oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) karena menuntut pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) viral dan menjadi perhatian publik.

Dalam unggahan tersebut, DRS menyampaikan keberatan atas keputusan pemberhentian dirinya.

Baca Juga:

• Bakeuda Tanjab Timur Optimistis Capai Target PAD Rp107 Miliar, Realisasi Pendapatan Tembus 52 Persen

"Luar biasa Taput hebat karena hebatnya Bupati Taput JTP Hutabarat pecat PNS gol rendah setara SMA, hanya menuntut TPP 19 bulan," demikian isi unggahan yang beredar di media sosial.

Dalam unggahan itu, DRS juga menuding sejumlah pihak sebagai penyebab dirinya diberhentikan.

Ia mempertanyakan keputusan tersebut dengan membandingkan kondisi pegawai lain yang menurutnya melakukan pelanggaran lebih berat.

Namun, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Lumbantoruan, membantah bahwa pemberhentian DRS berkaitan dengan tuntutan pembayaran TPP.

Menurutnya, keputusan pemberhentian seorang PNS dilakukan berdasarkan aturan kepegawaian dan melalui proses yang telah ditentukan.

Pemerintah daerah, kata dia, tidak mengambil keputusan secara sepihak.

"Terkait keputusan pemberhentian PNS di Siborongborong, perlu kami sampaikan bahwa setiap keputusan kepegawaian diambil melalui proses yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut tentu telah didasarkan pada berbagai pertimbangan yang objektif, secara khusus terkait aspek disiplin pegawai yang memiliki indikator dan parameter penilaian yang jelas serta terukur," ujar Deni Lumbantoruan.

Deni menjelaskan, pemberhentian DRS dilakukan karena adanya pelanggaran disiplin berupa ketidakhadiran tanpa keterangan selama 67 hari.

Selain itu, DRS disebut telah menerima tiga kali surat teguran dari atasannya.

Proses pemberhentian tersebut juga telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"67 hari tidak hadir tanpa keterangan, sudah 3 kali surat teguran dari atasan, dan juga sudah ada rekomendasi dari BKN," katanya.

Wakil Bupati menegaskan, keputusan pemberhentian tersebut telah melalui mekanisme yang berlaku dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi maupun pertimbangan subjektif.

Menurutnya, sistem tata kelola kepegawaian saat ini mengharuskan setiap keputusan memiliki dasar hukum, bukti yang jelas, serta proses pemeriksaan yang sesuai aturan.

"Saat ini tata kelola kepegawaian semakin akuntabel. Pemerintah Kabupaten tidak dapat lagi mengambil tindakan secara sembarangan atau berdasarkan pertimbangan subjektif. Setiap keputusan harus mengikuti prosedur, didukung bukti yang memadai, serta mengacu pada ketentuan yang berlaku demi menjamin keadilan, kepastian hukum, dan profesionalisme dalam pembinaan aparatur sipil negara," tutur Deni.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap masyarakat memahami bahwa setiap kebijakan terkait aparatur sipil negara dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal pemberian sanksi disiplin maupun pemberhentian pegawai.* (d/ad)

TANJAB TIMUR— Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026.

Melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), pemerintah daerah melakukan berbagai strategi untuk memastikan target pendapatan daerah tetap tercapai tanpa membebani masyarakat.

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Dorong ASN Perkuat Budaya Kerja, Targetkan Birokrasi Modern dan Pelayanan Publik Berkualitas

Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan, tetapi juga berupaya menggali potensi pendapatan yang selama ini belum maksimal dikelola.

"Optimalisasi pendapatan daerah tetap menjadi prioritas, tetapi tidak boleh membebani masyarakat. Yang kami lakukan adalah menggali potensi-potensi yang selama ini belum tergarap secara maksimal," ujar Awalaudin.

Ia menjelaskan, salah satu langkah yang dilakukan Bakeuda adalah mengevaluasi potensi retribusi daerah agar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah retribusi rumah susun.

Sebelumnya, nilai potensi retribusi tersebut hanya diperkirakan sekitar Rp50 juta hingga Rp105 juta.

Namun setelah dilakukan kajian, potensi penerimaan sebenarnya diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp180 juta.

Selain mengoptimalkan sektor retribusi, Bakeuda juga melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pemerintah daerah juga mendata kembali berbagai potensi pajak dan retribusi yang belum tercatat.

Langkah lain yang dilakukan adalah memperkuat pengawasan terhadap penggunaan air tanah oleh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Awalaudin mengatakan, selama ini sejumlah perusahaan, khususnya di sektor perkebunan, melaporkan penggunaan air permukaan.

Namun pemerintah daerah akan melakukan monitoring untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi sebenarnya.

"Selama ini sebagian perusahaan, khususnya di sektor perkebunan, melaporkan menggunakan air permukaan. Namun kami akan melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan air tersebut sesuai kondisi sebenarnya," katanya.

Selain itu, pengawasan terhadap pemasangan reklame juga diperketat.

Bakeuda memastikan seluruh pelaku usaha memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku.

"Berapa pun nilainya, semua potensi pendapatan harus dioptimalkan. Tidak ada lagi ruang bagi oknum yang memasang reklame tanpa mengikuti aturan yang berlaku," tegas Awalaudin.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menargetkan PAD sebesar Rp107 miliar.

Angka tersebut meningkat dibandingkan target sebelumnya.

Pada 2025, target awal PAD berada di angka Rp85 miliar.

Setelah perubahan anggaran, target tersebut meningkat menjadi Rp97 miliar dan berhasil direalisasikan hingga 100 persen.

Sementara untuk tahun 2026, hingga 27 Juli, realisasi PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencapai sekitar 52 persen dari target tahunan.

Awalaudin optimistis capaian tersebut masih berada pada jalur yang sesuai dengan rencana karena pemerintah daerah terus melakukan penagihan dan pengawasan terhadap berbagai sumber pendapatan.

"Alhamdulillah, realisasi PAD sudah mencapai sekitar 52 persen. Capaian ini masih on track karena kami juga terus melakukan penagihan secara lebih masif terhadap potensi-potensi pendapatan daerah," pungkasnya.

Dengan berbagai strategi tersebut, Pemkab Tanjung Jabung Timur berharap target PAD tahun 2026 dapat tercapai sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.* (ad)

MEDAN — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat budaya kerja sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang modern, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan Sulaiman saat memberikan pembekalan kepada Tim Penggerak Budaya Kerja terkait penguatan budaya kerja dan citra institusi dalam penerapan sistem merit manajemen ASN.

Baca Juga:

• Mukarramah Fadhlullah Perkuat Sinergi Pokja Bunda PAUD, Dorong Layanan Pendidikan Anak Berkualitas di Aceh

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat I, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (28/7/2026).

Dalam arahannya, Sulaiman meminta Tim Penggerak Budaya Kerja menjadi contoh sekaligus penggerak perubahan dalam menerapkan nilai-nilai budaya kerja di setiap organisasi perangkat daerah.

Menurutnya, budaya kerja bukan hanya sekadar aturan atau slogan, melainkan harus menjadi perubahan pola pikir dan perilaku ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari.

"Budaya kerja bukan hanya sekadar slogan, bukan hanya mendorong reformasi birokrasi, tapi juga budaya kerja ini perubahan mindset dan perubahan perilaku ASN. Mari kita tingkatkan produktivitas kerja. Peningkatan budaya kerja dimulai dari diri sendiri, lingkungan kerja, hingga tempat yang lebih luas lagi," ujar Sulaiman.

Ia menjelaskan, penguatan budaya kerja ASN menjadi langkah penting untuk menciptakan aparatur yang disiplin, adaptif terhadap perubahan, mampu memanfaatkan teknologi digital secara bijak, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sulaiman juga mengingatkan bahwa ASN harus memahami dan menjalankan tujuh nilai dasar ASN BerAKHLAK, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Nilai berorientasi pelayanan, kata dia, menuntut ASN untuk memahami kebutuhan masyarakat serta memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, dan dapat diandalkan.

Sementara nilai akuntabel mengharuskan ASN bekerja secara jujur, bertanggung jawab, disiplin, cermat, dan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan amanah.

Adapun nilai kompeten mendorong ASN untuk terus meningkatkan kemampuan, memperluas pengetahuan, serta membantu menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung dalam proses pembelajaran.

"Harmonis dan loyal. ASN juga harus saling peduli, menghargai perbedaan, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif serta berdedikasi tinggi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta menjaga nama baik sesama ASN dan instansi," pungkasnya.

Melalui penguatan budaya kerja tersebut, Pemprov Sumut berharap birokrasi semakin profesional dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang terus berkembang.

Sosialisasi Pergub Nomor 7 Tahun 2026 tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Setdaprovsu) M Suib, Kepala Biro Organisasi Zulkifli, serta sejumlah perwakilan ASN di lingkungan Pemprov Sumut.* (ad)

TANJAB TIMUR – Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur memusnahkan barang bukti berupa hampir 4,8 ton bawang merah ilegal yang diduga masuk tanpa dilengkapi dokumen karantina resmi.

Pemusnahan dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) bersama Satpol Air Polres Tanjung Jabung Timur dengan disaksikan pihak Kejaksaan Negeri Tanjab Timur dan Balai Karantina Jambi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Parit Culum, Selasa (28/7/2026).

Baca Juga:

• Kemarau Melanda Aceh Besar, Warga Pekan Bada Krisis Air Bersih dan Ribuan Hektare Sawah Mengering

Bawang merah tersebut diketahui berasal dari Batam dan berhasil diamankan setelah polisi melakukan penyelidikan selama hampir satu pekan.

Kasat Polair Polres Tanjung Jabung Timur, AKP Adi Irwansah, mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula saat petugas melakukan pemantauan terhadap aktivitas kapal yang membawa komoditas pertanian tanpa dokumen lengkap.

"Untuk bawang ini berasal dari Batam. Kami sudah hampir satu minggu melakukan proses penyelidikan. Pada 15 Juni, setelah kapal merapat di pelabuhan, tim langsung menuju lokasi dan mengamankan kapal yang bermuatan dua jenis bawang, yakni bawang merek Tiger dan bawang tanpa merek," ujar AKP Adi Irwansah.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sebanyak 598 karung bawang merah dengan total berat mencapai sekitar 4.784 kilogram atau hampir 4,8 ton.

Barang bukti tersebut terdiri dari 299 karung bawang bermerek Tiger dan 299 karung bawang tanpa merek.

Setelah diamankan, seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Markas Polres Tanjung Jabung Timur untuk menjalani proses penyidikan.

Penanganan perkara dilakukan dengan melibatkan Satuan Tugas Pengawasan Laut serta berkoordinasi bersama Balai Karantina dan Kejaksaan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi juga mengamankan lima orang yang terdiri dari anak buah kapal (ABK) dan pemilik kapal.

Namun, hingga kini status hukum kelima orang tersebut masih dalam tahap penyidikan.

"Ada lima orang yang diamankan, terdiri dari ABK dan pemilik kapal. Saat ini prosesnya masih berjalan," kata Kasat Reskrim.

Polres Tanjung Jabung Timur mengingatkan masyarakat, terutama para pelaku usaha yang menggunakan jalur perairan, agar memastikan seluruh barang yang dibawa memiliki dokumen resmi.

Polisi menegaskan, setiap pengangkutan komoditas pertanian harus memenuhi persyaratan administrasi, termasuk dokumen dari Balai Karantina.

"Kami menghimbau masyarakat yang membawa barang seperti ini agar berkoordinasi dengan pihak karantina. Lengkapi legalitas dan dokumennya, sehingga tidak mengalami kendala hukum seperti kasus ini," pungkasnya.

Kasus tersebut diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, khususnya terkait pemasukan media pembawa tanpa sertifikat kesehatan dan dokumen karantina yang sah.

Hingga saat ini, proses penyidikan masih terus dilakukan oleh Polres Tanjung Jabung Timur untuk mengungkap lebih lanjut pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.* (ad)

BANDA ACEH – Ketua Pokja Bunda PAUD Aceh, Mukarramah Fadhlullah, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pokja Bunda PAUD tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di seluruh Aceh.

Hal tersebut disampaikan Mukarramah saat menghadiri Kegiatan Penguatan Pokja Bunda PAUD Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Rasamala, Banda Aceh, Senin (27/7/2026) malam.

Baca Juga:

• Kemarau Melanda Aceh Besar, Warga Pekan Bada Krisis Air Bersih dan Ribuan Hektare Sawah Mengering

Dalam arahannya, Mukarramah menekankan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi Aceh yang sehat, cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing di masa depan.

Menurutnya, keberadaan Pokja Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pendidikan anak usia dini agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

"Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dimulai dari pendidikan anak usia dini. Karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadirkan layanan PAUD yang berkualitas, inklusif, dan merata di seluruh Aceh," ujar Mukarramah.

Ia menjelaskan, Pokja Bunda PAUD tidak hanya berfungsi sebagai pendamping Bunda PAUD, tetapi juga berperan dalam menyusun perencanaan, mengoordinasikan pelaksanaan program, melakukan pengawasan, hingga mengevaluasi berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD.

Mukarramah juga mengajak seluruh Pokja Bunda PAUD di kabupaten dan kota agar menyusun program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Selain itu, ia mendorong terjalinnya koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, satuan pendidikan, hingga pemerintah gampong agar program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini di Aceh.

Melalui kegiatan penguatan ini, Mukarramah berharap seluruh Pokja Bunda PAUD semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga mampu melahirkan berbagai program yang berdampak langsung terhadap tumbuh kembang anak.

Kegiatan Penguatan Pokja Bunda PAUD Kabupaten/Kota Tahun 2026 juga menjadi forum untuk mempererat koordinasi antara Pemerintah Aceh, Pokja Bunda PAUD tingkat provinsi, Pokja Bunda PAUD kabupaten/kota, serta berbagai pihak terkait dalam mendukung peningkatan mutu layanan PAUD.

Pemerintah Aceh berharap sinergi yang semakin kuat tersebut dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan merata, sekaligus mendukung terwujudnya Generasi Emas Aceh di masa mendatang.* (ad)

ACEH BESAR – Puncak musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Besar mulai berdampak pada kehidupan masyarakat.

Selain menyebabkan ribuan hektare lahan pertanian mengalami kekeringan, pasokan air bersih di Kecamatan Pekan Bada juga mulai mengalami krisis.

Baca Juga:

• Pansus DPRD Batu Bara Soroti Kewajiban Kebun Plasma 20 Persen, HGU PT Socfindo Tanah Gambus Jadi Perhatian

Tanah sawah mulai retak akibat minimnya pasokan air, sementara warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Salah seorang warga Pekan Bada, Pak Tarjo, mengatakan pasokan air bersih dari PDAM Tirta Montala tidak lagi mencukupi kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, sumber air yang melayani Kecamatan Darul Imarah dan Pekan Bada berasal dari Mata Ie yang debit airnya terus menurun akibat kemarau.

"Air Bersih yang di salurkan oleh PDAM Tirta Montala sudah tidak mencukupi, sumber air PDAM untuk Kecamatan Darul Imarah dan Pekan Bada adalah dari Mata Ie (Mata Air) yang kini debet air nya berkurang, sehingga warga Pekan Bada yang di ujung air nya mengecil dan harus menunggu air dari pukul 00.00 dinihari sampai pukul 05.00 subuh itu pun tidak mencukupi, karena air yang masuk tidak sempurna," kata Pak Tarjo.

Kondisi serupa juga dirasakan Edi Rahmadi, warga Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada.

Ia mengaku sudah hampir sepekan harus begadang setiap malam demi menunggu air mengalir ke rumahnya.

"Sudah seminggu begadang menunggu datang nya air PAM, air hanya cukup untuk ber Wudhu'," ujarnya.

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama PDAM Tirta Montala segera mengambil langkah darurat untuk mengatasi persoalan tersebut.

Salah satu solusi yang diusulkan masyarakat adalah pembangunan sumur bor di sejumlah titik di Kecamatan Pekan Bada agar kebutuhan air bersih tetap terpenuhi selama musim kemarau.

Selain krisis air bersih, musim kemarau juga berdampak terhadap sektor pertanian.

Sawah tadah hujan mengalami kekeringan sehingga mengganggu aktivitas bercocok tanam.

Seorang petani, A. Rahman (60), mengatakan kondisi tersebut bukan pertama kali terjadi.

Menurutnya, setiap musim kemarau lahan pertanian yang hanya mengandalkan air hujan selalu mengalami kesulitan.

"Kekeringan sawah di musim kemarau ini bukan sekali ini saja sudah sedari dulu, namanya tadah hujan," ucapnya.

Meski demikian, ia berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi yang lebih permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap tahun.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Aceh Besar Muharam Idris mengajak para ulama serta santri dayah untuk melaksanakan Salat Istisqa atau salat meminta hujan di masjid dan meunasah yang ada di wilayah Aceh Besar.

Langkah tersebut diharapkan menjadi ikhtiar bersama di tengah musim kemarau yang berkepanjangan, sembari pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi krisis air bersih dan dampak kekeringan yang dirasakan masyarakat.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan penghijauan yang digagas Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) melalui rangkaian kegiatan Minggu Ekologi.

Program tersebut dinilai menjadi upaya nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan ekosistem, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merawat alam.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta OJK Sumut Perkuat Rekomendasi Strategis, Dorong Jamkrida Jadi Penggerak Pembiayaan UMKM

Dalam pertemuan tersebut, pengurus HKBP memaparkan rencana pelaksanaan gerakan penanaman pohon yang akan melibatkan jemaat dan masyarakat di wilayah Tapanuli Raya.

Program ini diharapkan mampu menjaga kawasan resapan air, mengurangi dampak perubahan iklim, sekaligus memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan.

Wakil Gubernur Surya menyambut baik inisiatif tersebut.

Menurutnya, gerakan penanaman pohon merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masa depan lingkungan hidup.

"Gerakan penanaman pohon merupakan langkah nyata dalam menjaga lingkungan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi dan mendukung penuh inisiatif HKBP yang mengajak masyarakat bersama-sama merawat alam demi keberlanjutan bagi generasi mendatang," ujar Surya.

Surya menegaskan, pelestarian lingkungan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata.

Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dunia usaha, hingga masyarakat agar upaya menjaga hutan dan ekosistem dapat berjalan lebih efektif.

Menurutnya, sinergi seperti ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kelestarian lingkungan di Sumatera Utara sekaligus mengurangi risiko bencana akibat kerusakan alam.

Sementara itu, Kepala Departemen Marturia HKBP, Pendeta Bernard Manik, mengatakan HKBP kembali menggelar rangkaian kegiatan Minggu Ekologi sebagai bentuk komitmen gereja dalam menjaga lingkungan hidup dan mendukung mitigasi bencana.

Puncak kegiatan dijadwalkan berlangsung pada 27 September 2026 di Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), yang tahun ini menjadi pusat pelaksanaan Minggu Ekologi.

Bernard menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan HKBP yang bertujuan membangun kesadaran jemaat agar lebih peduli terhadap kelestarian alam, terutama di tengah meningkatnya berbagai bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.

"Melalui Minggu Ekologi, kami mengajak seluruh warga HKBP untuk berperan aktif merawat dan melestarikan lingkungan, tidak hanya di Tapanuli Raya, tetapi juga di berbagai daerah lain yang mengalami bencana," ujarnya.

Selain pelaksanaan ibadah Minggu Ekologi, HKBP juga akan menggelar seminar lingkungan hidup dan aksi penghijauan melalui pembagian 20 ribu bibit pohon kepada kelompok tani dan masyarakat di desa-desa, khususnya wilayah yang terdampak bencana.

Bibit yang akan disalurkan terdiri dari tanaman produktif sekaligus tanaman konservasi, seperti mangga, durian, petai, jengkol, kemiri, dan mahoni.

Selain membantu memulihkan kawasan hijau, tanaman tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui hasil panen di masa mendatang.

Bernard menambahkan, gerakan penghijauan ini merupakan kelanjutan dari program yang telah dilakukan HKBP pada tahun sebelumnya.

Pada 2025, HKBP telah menyalurkan 10 ribu bibit pohon di Balige sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan.

Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Kepala Dinas Sosial Sumut Ady Putra Parlaungan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air Sumut Gibson Panjaitan, serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sumut Ade Sofianita.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumut memperkuat masukan, rekomendasi, dan langkah strategis dalam menangani berbagai persoalan ekonomi dan sektor jasa keuangan di Sumatera Utara.

Menurutnya, kolaborasi yang lebih intens diperlukan agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

• Prabowo Bentuk 7 Kejari Baru, Kejagung Siapkan Penunjukan Kajari hingga Pegawai

Menurut Bobby, Pemerintah Provinsi Sumut membutuhkan dukungan OJK dalam memberikan berbagai rekomendasi strategis untuk menghadapi dinamika perekonomian daerah.

"Saya rasa pertemuan seperti ini dapat lebih intens kita lakukan. Pemprov Sumut membutuhkan masukan dan rekomendasi agar segala persoalan jasa keuangan yang ada di Sumut dapat terselesaikan dengan baik dan segala kebijakan dapat menyentuh langsung kemasyarakat," ucap Bobby Nasution.

Pada kesempatan itu, Bobby juga menyampaikan ucapan selamat kepada Triyoga Laksito yang baru menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Sumut.

"Selamat bertugas Pak, dan semoga betah di Sumut," katanya.

Sementara itu, Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito menjelaskan bahwa kondisi sektor jasa keuangan di Sumatera Utara saat ini tetap terjaga dan menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Menurutnya, pertumbuhan tersebut terlihat dari berbagai sektor, mulai dari perbankan, industri asuransi, perusahaan pembiayaan (leasing), pegadaian, hingga aktivitas pasar modal.

Selain menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK Sumut juga terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program edukasi kepada masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan).

Dalam pertemuan tersebut, OJK turut mendorong percepatan transformasi PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumut agar mampu menjadi instrumen penjaminan daerah yang lebih kuat dalam mendukung pembiayaan UMKM.

Triyoga menjelaskan, Jamkrida diharapkan mampu membantu pelaku usaha yang selama ini kesulitan memperoleh akses kredit perbankan karena keterbatasan agunan.

"Percepatan Jamkrida Sumut untuk Penjaminan UMKM yakni percepatan peran PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumut ini perlu dipercepat transformasinya menjadi 'mesin penjaminan daerah' untuk membantu pelaku UMKM dan sektor prioritas yang selama ini tergolong sulit mengakses pinjaman bank karena keterbatasan agunan (unbankable) menjadi layak dibiayai (bankable) melalui skema pembagian risiko (risk sharing)," katanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, OJK menyampaikan sejumlah langkah yang perlu diperhatikan Pemerintah Provinsi Sumut.

Di antaranya mempercepat pembentukan dan penyempurnaan Jamkrida hingga siap beroperasi secara optimal, menjaga kesinambungan dukungan modal, memperkuat manajemen risiko, kepatuhan, serta penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Selain itu, OJK juga mendorong pengembangan produk penjaminan yang tepat sasaran dan memperkuat kolaborasi dengan Bank Sumut, BPR/BPRS, koperasi, perangkat daerah, serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar terbentuk ekosistem pembiayaan yang lebih terintegrasi bagi pelaku UMKM di Sumatera Utara.* (ad)