Melalui kebijakan tersebut, warga di Sumut tidak lagi diwajibkan melampirkan KTP pemilik lama saat melakukan pembayaran pajak kendaraan.

Baca Juga:

• JPU Tuntut Hukuman Mati Pengedar 10 Kg Sabu di Medan, Rekannya Divonis 15 Tahun

"Saat ini masyarakat atau wajib pajak dapat membayar PKB tanpa harus menunjukkan KTP pemilik yang namanya sama dengan STNK. Jadi tidak perlu membawa KTP pemilik lama kendaraan bermotornya," kata Sutan, Jumat (1/5/2026).

Meski begitu, wajib pajak tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi. Di antaranya KTP pemilik kendaraan saat ini, STNK asli, serta surat pernyataan bermaterai yang berisi permohonan pemblokiran sekaligus komitmen untuk melakukan balik nama pada tahun 2027.

Sutan menjelaskan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan serta mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut.

"Harapan kita dengan langkah kebijakan ini, bisa memudahkan masyarakat dalam membayar PKB tahunan. Semoga wajib pajak antusias datang ke seluruh Samsat di Sumut," ujarnya.

Ia menambahkan, perubahan kepemilikan kendaraan seperti jual beli, hibah, warisan, hingga tukar-menukar kerap menjadi kendala karena sulitnya menghadirkan KTP pemilik lama.

Dengan aturan baru ini, hambatan tersebut diharapkan tidak lagi menjadi masalah dalam proses pembayaran pajak kendaraan di Sumatera Utara.*

(ds/dh)

Audiensi tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, serta sejumlah anggota Komisi IX DPR RI.

Baca Juga:

• Cerita 5 Kali Maju Pilpres, Prabowo Tegaskan Sisa Hidupnya Akan Didedikasikan untuk Rakyat Indonesia

Perwakilan buruh yang hadir dalam audiensi tersebut membawa sejumlah tuntutan utama, di antaranya terkait kenaikan upah minimum, penolakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, serta isu tingginya harga kebutuhan pokok yang dinilai memberatkan pekerja.

Sementara itu, aparat kepolisian mengerahkan pengamanan ketat di sekitar kawasan Senayan. Berdasarkan data di lapangan, sekitar 5.000 massa buruh dari Banten, Jawa Barat, hingga Tangerang Raya ikut dalam aksi tersebut.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Eko Purwono menyebutkan bahwa massa aksi akan diterima langsung oleh pimpinan DPR untuk berdialog sebelum kembali melanjutkan aksi damai.

"Perwakilan massa akan diterima pimpinan DPR untuk berdiskusi. Setelah itu massa akan membubarkan diri secara tertib," ujarnya.

Ia menambahkan, aksi May Day 2026 diperkirakan akan berlangsung hingga sore hari dengan situasi tetap dalam pengawasan aparat gabungan.

Hingga siang hari, perwakilan buruh masih melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan DPR RI di dalam Kompleks Parlemen Senayan.*

(in/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Sindir Pejabat Pintar tapi Korupsi: Semakin Tinggi Pangkat, Banyak yang Jadi Maling

Prabowo menegaskan bahwa setelah resmi menjabat sebagai Presiden RI, dirinya berkomitmen mencurahkan seluruh sisa hidupnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Ia juga mengaku selalu menekankan kepada jajaran menteri Kabinet Merah Putih agar setiap kebijakan yang dibuat harus berpihak kepada masyarakat kecil.

"Kalau ambil kebijakan, berpikir apakah ini menguntungkan rakyat kecil atau tidak. Kalau menguntungkan rakyat kecil, laksanakan. Tidak usah ragu-ragu," tegasnya.

Menurut Prabowo, arah kebijakan negara harus selalu berpihak pada kepentingan rakyat, terutama kelompok pekerja, petani, dan masyarakat kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.*

(k/dh)

Kuasa hukum penggugat dari Law Office Dwi Ngai Sinaga, SH., MH & Associates, Dwi Ngai Sinaga didampingi Benri Pakpahan, menyebut klien mereka yakni Bonar Hatorangan Tambunan selaku pemborong menggugat pihak pemberi kerja atas dugaan wanprestasi dalam proyek pembangunan fasilitas di Jalan Bunga Pancur IX, Medan.

Baca Juga:

• Dirut PT Toba Surimi Diperiksa di Sidang Pemalsuan Cek Rp123,2 Miliar, JPU Bakal Panggil Bank Mandiri

"Dari hasil pemeriksaan dokumen dan fakta di lapangan, kami menemukan adanya perbedaan signifikan antara gambar perencanaan dan BoQ dengan kondisi aktual," ujar Dwi Ngai di Medan.

Ia menjelaskan, salah satu temuan utama adalah perbedaan elevasi tanah yang berdampak langsung pada kebutuhan teknis pekerjaan. Dalam dokumen BoQ disebutkan muka tanah hanya minus 20 sentimeter dari Jalan Setia Budi, namun hasil pengukuran menunjukkan kondisi berbeda.

"Fakta di lapangan menunjukkan elevasi tanah bisa mencapai minus 40 hingga 60 sentimeter, bahkan pada titik tertentu lebih rendah. Ini berdampak pada kebutuhan timbunan yang jauh lebih besar dari perencanaan awal," jelasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berimplikasi pada kebutuhan timbunan yang mencapai 70 hingga 90 sentimeter, bahkan dalam perencanaan arsitektur bisa mencapai hingga 200 sentimeter. Namun, ia menyoroti tidak adanya perencanaan struktur penahan tanah dalam dokumen struktur.

"Penimbunan setinggi itu tidak mungkin tanpa struktur penahan. Ini menjadi salah satu dasar keberatan kami," tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Benri Pakpahan, menyebut pihaknya telah melaksanakan pekerjaan sesuai tahapan proyek, mulai dari pembersihan lahan hingga pekerjaan pondasi dan pemancangan.

"Seluruh tahapan pekerjaan sudah dilakukan sejak November 2023 hingga Mei 2024 dengan melibatkan tenaga kerja dan biaya yang tidak sedikit," katanya.

Namun setelah evaluasi lanjutan terhadap gambar perencanaan dan BoQ, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian teknis yang dinilai krusial, sehingga pekerjaan dihentikan sementara.

"Penghentian dilakukan untuk menghindari potensi kerugian lebih besar akibat ketidaksesuaian tersebut," ujarnya.

Dalam gugatannya, pihak penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp16,9 miliar serta immateriil Rp1 miliar. Selain itu, tergugat diminta dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

Sidang perkara ini akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan berikutnya di PN Medan.*

(dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Umumkan Potongan Aplikator Ojol Turun Jadi 8 Persen, Tegaskan Perlindungan bagi Pengemudi Online

Prabowo menegaskan dirinya sulit memahami perilaku tersebut, mengingat pendidikan tinggi dan jabatan seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat, bukan merugikan negara.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para buruh yang menurutnya bekerja dengan kejujuran dan ketulusan. Ia menilai buruh, petani, dan nelayan merupakan kelompok yang paling banyak menunjukkan integritas dalam kehidupan sehari-hari.

"Saya terharu bisa berada di tengah-tengah buruh. Mereka bekerja dengan badan, keringat, dan tangannya. Mereka orang-orang yang mulia, bekerja dengan halal untuk keluarganya," ujarnya.

Menurut Prabowo, banyak pekerja di lapangan yang justru hidup sederhana namun tetap jujur dalam menjalani kehidupan.

"Pengalaman saya, banyak orang yang tidak jujur. Tapi para pekerja, para petani, para nelayan justru hidupnya susah tapi jujur dan ikhlas," lanjutnya.*

(k/dh)

Marinus menegaskan, aktivis HAM lahir dari kebebasan berekspresi warga negara, bukan dari penetapan atau seleksi oleh negara. Menurutnya, jika pemerintah ikut menentukan siapa yang layak disebut aktivis HAM, maka terjadi pergeseran makna dari hak dasar menjadi sebuah privilese.

Baca Juga:

• 43 Persen Daycare di RI Tak Berizin, DPR Desak Pemerintah Gelar Razia Besar-besaran

Ia juga menyoroti potensi konflik kepentingan jika negara berada dalam posisi menentukan pengawas terhadap dirinya sendiri. Hal itu, menurutnya, justru bertentangan dengan prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik.

Marinus menambahkan, negara tidak semestinya memiliki kewenangan untuk memberi atau mencabut status aktivis HAM karena hal tersebut merupakan hak warga negara yang dilindungi konstitusi.

"Kalau harus diseleksi, berarti negara mengubah hak menjadi privilege. Hari ini bisa diberi, besok bisa dicabut. Itu berbahaya," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa ruang kritik terhadap kekuasaan harus tetap terbuka. Ia memperingatkan bahwa pembatasan terhadap aktivis justru berisiko melemahkan demokrasi.

"Kita tidak butuh aktivis yang patuh pada kekuasaan. Kita butuh yang berani mengoreksi. Tanpa kritik, kekuasaan bisa kehilangan arah," tutupnya.*

(d/dh)

Prabowo menegaskan pemerintah menurunkan besaran potongan yang sebelumnya mencapai 20 persen menjadi maksimal 8 persen. Ia menyebut kebijakan tersebut diambil untuk melindungi pengemudi yang bekerja di lapangan setiap hari.

Baca Juga:

• Ribuan Buruh Sumut Siap Gelar Aksi May Day di Kantor Gubernur dan DPRD, Usung Tuntutan Ketenagakerjaan dan Tolak PHK Massal

Ia juga menolak usulan potongan 10 persen karena dinilai masih terlalu besar.

"Saya tidak setuju 10 persen. Harus di bawah 10 persen. Enak saja, dia yang keringat, dia yang dapat duit," tegasnya.

Prabowo menambahkan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek perlindungan bagi pengemudi ojol.

Selain skema pembagian pendapatan, aturan itu juga mencakup jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan perlindungan kecelakaan kerja bagi para pengemudi.

"Juga tadi pembagian pendapatan dari 80-20 sekarang menjadi 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen untuk aplikator," ujarnya.

Kebijakan ini disambut sorotan karena dinilai sebagai langkah besar pemerintah dalam mengatur ekosistem transportasi berbasis aplikasi di Indonesia.*

(d/dh)

Aksi tersebut akan dipusatkan di Kantor Gubernur Sumut dan Kantor DPRD Sumut dengan melibatkan massa dari berbagai daerah seperti Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Binjai, hingga Tebing Tinggi.

Baca Juga:

• 5 Ribu Buruh Bakal Geruduk DPR saat May Day 2026, Aparat Siagakan Puluhan Ribu Personel

"Segera sahkan UU Ketenagakerjaan yang pro buruh, hapus outsourcing, dan tolak upah murah," kata Willy kepada wartawan di Medan, Kamis (30/4/2026).

Untuk tuntutan daerah, pihaknya meminta Gubernur Sumut Bobby Nasution menyediakan perumahan layak huni dan murah bagi buruh, menyelesaikan berbagai kasus ketenagakerjaan di Sumut, serta menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Salah satu isu yang disorot adalah rencana PHK di PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang disebut berdampak pada ribuan pekerja di daerah tersebut.

"Kami menolak PHK massal di Sumut, termasuk di PT TPL. Pemerintah harus hadir mencari solusi," ujarnya.

Willy juga berharap Gubernur Sumut dapat menemui langsung massa aksi May Day untuk mendengarkan aspirasi buruh secara langsung.

"Kalau tidak ada di kantor, kami akan menunggu dan mencari Pak Bobby di mana pun beliau berada. Tapi bentuknya tentatif," katanya.

Senada, Sekretaris Partai Buruh Sumut, Ijon Tuah Hamonangan Purba, menyebutkan pihaknya akan mengerahkan sekitar seribu massa buruh dan petani dalam aksi tersebut. Mereka juga akan didampingi sejumlah organisasi seperti FSPMI Sumut, KPBI Sumut, dan Serikat Petani Indonesia.

Massa aksi dijadwalkan berkumpul di depan Istana Maimun sekitar pukul 10.00 WIB sebelum melakukan long march menuju Kantor Gubernur dan DPRD Sumut.

Ijon berharap pengamanan aksi dilakukan secara humanis oleh aparat kepolisian agar kegiatan berlangsung tertib.*

(dh)

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di hadapan massa buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Tegaskan Tak Rela Pejabat Kerja Sama dengan Pengusaha “Serakah dan Brengsek”, Soroti Integritas Aparat Negara

Pernyataan tersebut langsung disambut serentak oleh para buruh yang hadir dengan jawaban "Bermanfaat!"

Prabowo menekankan bahwa hingga saat ini masih banyak anak Indonesia yang mengalami kekurangan gizi. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak pada tumbuh kembang anak.

"Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi. Badannya kecil, selnya tidak berkembang," ujarnya.

Selain aspek kesehatan, Prabowo menyebut program MBG juga berdampak langsung pada perputaran ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan peningkatan permintaan bahan pangan seperti telur, daging, sayur, susu, hingga ikan.

"Dengan MBG ekonomi kita hidup di mana-mana. Rakyat butuh telur, rakyat butuh daging, rakyat butuh sayur, susu, ikan," ucapnya.

Menurut Prabowo, program tersebut tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi petani dan pelaku usaha pangan di daerah.

"Uang ini semua beredar, Indonesia tambah kuat, Indonesia tambah sejahtera," katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo hadir didampingi sejumlah tokoh buruh seperti Said Iqbal, Andi Gani Nena Wea, dan Elly Rosita Silaban. Turut hadir pula jajaran menteri, pimpinan lembaga negara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Perayaan May Day 2026 di Monas ini diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah dan berlangsung dengan pengamanan ketat aparat gabungan.*

(k/dh)

Sidang yang digelar di ruang Cakra VIII itu dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Lifiana Tanjung dengan anggota Monita Sitorus dan Eli Yurita.

Baca Juga:

• Kasus Investasi Fiktif Wood Pellet Rp12 Miliar, Dua Terdakwa Didakwa Pasal Berlapis di PN Medan

Gindra Tardy dalam keterangannya mengaku menemukan sejumlah kejanggalan dalam transaksi pencairan dana perusahaan. Ia menegaskan perusahaan tidak pernah melakukan penarikan uang dalam jumlah besar seperti yang terjadi dalam kasus tersebut.

"Kami tidak pernah menarik uang sebanyak itu. Biasanya paling Rp 2 miliar, atau paling banyak Rp 5 miliar untuk gaji," ujar Gindra di hadapan majelis hakim.

Ia menduga adanya keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan kelalaian atau keterlibatan dari pihak perbankan dalam proses pencairan cek tersebut. Akibat kasus ini, ribuan karyawan perusahaan disebut turut terdampak.

Saksi lain, Lusiana, juga mengungkap adanya kejanggalan pada proses pencairan dana. Menurutnya, pihak bank tidak melakukan konfirmasi kepada perusahaan terkait penarikan dana dalam jumlah besar.

"Pertama mereka tidak mengecek spesimen tanda tangan yang tidak identik sama sekali. Lalu mereka tidak konfirmasi ke direktur," ungkap Lusiana.

Dalam sidang, JPU Daniel mengungkap bahwa terdakwa diduga memalsukan tanda tangan Direktur Utama pada 54 lembar bilyet cek untuk mencairkan dana melalui Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota.

Hasil uji laboratorium forensik disebut menunjukkan seluruh tanda tangan pada cek tersebut tidak identik dengan tanda tangan asli perusahaan.

Dana hasil pencairan itu kemudian diduga dialirkan ke sejumlah rekening yang terafiliasi dengan aktivitas trading forex, sehingga menyebabkan kerugian perusahaan mencapai Rp123,2 miliar.

JPU Daniel menegaskan pihaknya akan menghadirkan pihak Bank Mandiri sebagai saksi untuk mengklarifikasi proses pencairan dana dan mekanisme verifikasi yang dilakukan.

"Kami akan menghadirkan pihak Bank Mandiri sebagai saksi untuk menjelaskan alur pencairan dan prosedur yang berlaku," ujarnya.

Selain itu, kejaksaan juga membuka kemungkinan memanggil kembali pihak internal perusahaan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Sidang sendiri ditunda selama dua pekan untuk agenda pemeriksaan saksi lanjutan.*

(dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Resmi Bentuk Satgas PHK dan Kesejahteraan Buruh Lewat Keppres, Janji Negara Hadir Lindungi Pekerja

Meski demikian, Prabowo menegaskan tidak semua pelaku usaha memiliki karakter negatif. Ia menyebut banyak pengusaha yang justru berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tapi saya mengajak kita dewasa, tidak semua pengusaha serakah. Banyak yang bekerja dengan baik, kita butuh mereka supaya ekonomi hidup," ujarnya.

Prabowo juga mengingatkan agar masyarakat tidak memusuhi kelompok kaya, selama kekayaan tersebut diperoleh secara sah dan tidak merugikan rakyat.

"Jangan kita benci orang kaya, tapi kalau kaya-nya ngerampok," katanya menegaskan.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut menyinggung isu kesejahteraan rakyat. Ia menyatakan tidak ingin ada masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam kesulitan, terutama terkait kebutuhan dasar.

"Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar. Saya tidak rela ada ibu-ibu yang tidak bisa membeli susu untuk anaknya," pungkasnya.*

(oz/dh)

Teddy menegaskan, kerja keras para pekerja selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional.

Baca Juga:

• Seskab Ungkap Isi Taklimat Prabowo di Apel Dansat TNI 2026, Tekankan Peran Komandan sebagai Garda Terdepan

Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pekerja di Indonesia atas peringatan Hari Buruh tahun ini.

"Terima kasih atas kontribusi nyata para pekerja Indonesia yang telah menjadi penggerak penting pembangunan nasional. Selamat memperingati Hari Buruh 1 Mei 2026," ujarnya.

Sebelumnya, Teddy juga menghadiri pertemuan dengan sejumlah perwakilan federasi buruh di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Kamis malam (30/4/2026). Pertemuan tersebut digelar bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam pertemuan itu, pemerintah dan perwakilan buruh berdialog mengenai berbagai aspirasi pekerja menjelang peringatan May Day 2026.

Dialog tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan buruh untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan yang berkembang.*

(an/dh)

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mempercepat perluasan sertifikasi halal di tengah masih rendahnya jumlah UMKM yang tersertifikasi.

Baca Juga:

• 43 Persen Daycare di RI Tak Berizin, DPR Desak Pemerintah Gelar Razia Besar-besaran

Ia menegaskan, percepatan ini membutuhkan sinergi antara BPJPH, LPPOM, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan layanan sertifikasi berjalan lebih cepat, mudah, dan terpercaya.

Menurutnya, penguatan ekosistem halal tidak hanya penting bagi kepastian konsumen, tetapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

"Kolaborasi ini akan menciptakan rasa aman, nyaman, dan ketenangan bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk halal," ujarnya.

Wakil Ketua Umum MUI K.H. Cholil Nafis menambahkan, halal merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat sekaligus hak konstitusional yang wajib dijamin negara.

Sementara itu, Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya soal penerbitan dokumen, tetapi juga pemberdayaan UMKM agar naik kelas dan lebih kompetitif.*

(an/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Baca Juga:

• Said Iqbal Apresiasi Prabowo dan Dasco Usai Pengesahan UU PPRT, Sebut Perjuangan Buruh 22 Tahun Akhirnya Terwujud

Prabowo menegaskan, pemerintah akan hadir secara langsung untuk melindungi pekerja yang terancam PHK. Ia juga memastikan negara tidak akan tinggal diam jika terjadi tekanan terhadap buruh.

"Saya akan bela kepentingan buruh. Yang diancam PHK kita akan bela dan lindungi kalian," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyebut negara memiliki kemampuan untuk mengambil alih peran perusahaan apabila terjadi kegagalan dalam menjaga keberlangsungan usaha dan tenaga kerja.

"Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan ambil alih dan bela rakyat Indonesia," tegasnya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung kondisi ekonomi nasional yang dinilai masih stabil di tengah tekanan global. Ia menyebut Indonesia berada dalam posisi aman, khususnya dalam sektor pangan dan energi.

"Saudara-saudara perhatikan, di dunia banyak krisis, banyak panik, kita aman. Kita swasembada pangan, BBM kita masih aman," kata Prabowo.

Selain isu PHK, Prabowo juga merespons berbagai aspirasi buruh, termasuk usulan penyediaan fasilitas penitipan anak (daycare). Ia menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.

"Ini saran yang baik, ini akan kita perjuangkan dan kita laksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya," ujarnya.*

(d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Said Iqbal saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Hadiri May Day 2026 di Monas, Didampingi Muzani hingga Kapolri, Disambut Antusias Ribuan Buruh

Ia menyebut, UU PPRT merupakan hasil perjuangan panjang selama 22 tahun yang akhirnya disahkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.

"Atas nama pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia, kami mengucapkan terima kasih," ujarnya.

Selain UU PPRT, Said Iqbal juga mengapresiasi sejumlah program pemerintah yang dinilai berpihak kepada rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia juga menyoroti pembentukan desk ketenagakerjaan yang melibatkan unsur pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Bapak Sufmi Dasco dan Bapak Kapolri kami juga terima kasih atas dibentuknya desk ketenagakerjaan," ucapnya.

Meski demikian, dalam momentum May Day tersebut, Said Iqbal tetap membawa 11 tuntutan utama buruh kepada pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah desakan agar RUU Ketenagakerjaan segera disahkan.

Ia berharap, dalam waktu satu tahun ke depan, regulasi ketenagakerjaan yang baru dapat diselesaikan dan memberikan perlindungan lebih kuat bagi buruh di Indonesia.

"Semoga di May Day tahun depan UU Ketenagakerjaan sudah disahkan dan melindungi kaum buruh di seluruh Indonesia," tutupnya.*

(d/dh)

Sejumlah tokoh yang turut hadir mendampingi Presiden antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga:

• Prabowo Hadiri May Day 2026 di Monas, Disambut Antusias Ratusan Ribu Buruh hingga Sempat Joget di Panggung

Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 08.36 WIB menggunakan kendaraan Maung putih. Kedatangannya langsung disambut antusias oleh ribuan buruh yang sudah memadati kawasan Monas sejak pagi hari.

Saat melintasi area acara, Prabowo tampak melambaikan tangan ke arah massa dan beberapa kali menyapa langsung para buruh yang berada di barisan depan. Suasana semakin meriah dengan lantunan musik dari grup band Tipe X yang mengiringi kedatangan Presiden.

Di atas panggung utama, Prabowo juga terlihat berjoget mengikuti alunan musik sebelum acara inti dimulai. Momen tersebut disambut sorakan dan tepuk tangan dari para peserta aksi.

Acara May Day 2026 di Monas diikuti ratusan ribu buruh dari berbagai daerah di Indonesia. Selain perayaan, para buruh juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, mulai dari isu ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing, hingga revisi aturan hubungan industrial.*

(k/dh)

Prabowo tiba sekitar pukul 08.37 WIB dengan menaiki kendaraan taktis Maung berwarna putih. Saat memasuki area Monas, ia berdiri di atas kendaraan sambil menyapa warga di sisi kanan dan kiri jalan.

Baca Juga:

• 5 Ribu Buruh Bakal Geruduk DPR saat May Day 2026, Aparat Siagakan Puluhan Ribu Personel

Setibanya di panggung utama, Prabowo kembali menyapa para peserta. Bahkan, ia sempat berjoget mengikuti irama musik yang dibawakan grup band Tipe-X yang turut memeriahkan acara.

Sejumlah pejabat negara turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Peringatan May Day 2026 di Monas diikuti ratusan ribu buruh dari berbagai daerah di Indonesia. Selain diisi hiburan, acara ini juga menjadi ajang penyampaian aspirasi pekerja kepada pemerintah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebutkan, terdapat 11 tuntutan utama yang dibawa dalam momentum Hari Buruh tahun ini.

Beberapa di antaranya adalah desakan pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, hingga perlindungan terhadap ancaman PHK massal.

Selain itu, buruh juga mendorong reformasi pajak, ratifikasi konvensi perlindungan pekerja, serta pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) penuh waktu.

Momentum May Day ini menjadi simbol kuatnya solidaritas buruh sekaligus pengingat bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja di tengah dinamika ekonomi global.*

(k/dh)

Namun, pengguna tidak perlu buru-buru mengganti perangkat baru. HP Android lama masih bisa dioptimalkan agar kembali kencang dengan beberapa langkah sederhana.

Baca Juga:

• Pertama di Indonesia, Kota Medan Terapkan Sistem Pajak Restoran Otomatis via Aplikasi Qresto

Selain itu, penumpukan aplikasi juga menjadi faktor penting. Banyak aplikasi yang tetap berjalan di latar belakang dan mengonsumsi memori meski tidak digunakan, sehingga membebani kinerja ponsel.

Masalah lain yang kerap terjadi adalah penyimpanan penuh. Data seperti foto, video, dan cache aplikasi dapat mempersempit ruang sistem, sehingga membuat perangkat bekerja lebih lambat.

Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa cara yang bisa dilakukan pengguna agar HP Android kembali optimal.

Pertama, kelola penyimpanan dengan menghapus aplikasi yang tidak digunakan serta rutin membersihkan cache. Disarankan untuk menyisakan setidaknya 10–15 persen ruang kosong agar sistem berjalan lancar.

Kedua, batasi aktivitas aplikasi di latar belakang. Nonaktifkan fitur yang tidak diperlukan seperti layanan lokasi dan notifikasi berlebihan agar tidak membebani sistem.

Ketiga, lakukan restart secara rutin, minimal satu kali dalam seminggu. Langkah ini membantu membersihkan file sementara dan menyegarkan sistem perangkat.

Selain itu, pengguna juga dapat menggunakan tampilan antarmuka yang lebih ringan dengan mematikan animasi, live wallpaper, serta menyesuaikan kecerahan layar.

Dengan langkah-langkah tersebut, HP Android lama tetap bisa digunakan secara optimal tanpa harus mengeluarkan biaya untuk membeli perangkat baru.*

(k/dh)

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mahdalena, menyoroti data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menunjukkan sekitar 43 persen daycare di Indonesia masih beroperasi tanpa legalitas.

Baca Juga:

• Kekerasan Anak di Daycare Berulang, DPR Soroti Lemahnya Pengawasan Negara

Selain persoalan legalitas, kondisi sumber daya manusia (SDM) di daycare juga dinilai memprihatinkan. Sebanyak 66,7 persen pengelola belum tersertifikasi, bahkan 20 persen belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam pengasuhan.

Menurut Mahdalena, izin operasional bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan syarat mendasar untuk menjamin keamanan dan kualitas pengasuhan anak.

Ia menegaskan, keberadaan daycare ilegal berisiko tinggi memicu kekerasan, kelalaian, hingga trauma berkepanjangan pada anak akibat lemahnya pengawasan.

Mahdalena juga mengingatkan pengelola daycare agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata, tetapi turut memperhatikan hak-hak dasar anak.

Selain razia, DPR meminta pemerintah memperketat sistem perizinan serta meningkatkan pembinaan terhadap pengelola daycare agar memenuhi standar nasional.

"Negara harus hadir memastikan daycare benar-benar menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak, bukan justru mengancam keselamatan mereka," tegasnya.*

(dw/dh)

Berdasarkan data dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam hari ini naik Rp30.000 menjadi Rp2.799.000 per gram, setelah sebelumnya berada di level Rp2.769.000 per gram. Kenaikan ini terjadi usai dua hari berturut-turut mengalami penurunan.

Baca Juga:

• ACEH Didominasi Hujan Ringan, Sejumlah Wilayah Berawan dan Berkabut

Dalam ketentuan perpajakan, transaksi emas batangan saat ini tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2022. Namun, pembelian emas tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 0,25 persen sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023.

Berikut rincian harga emas Antam per pecahan hari ini:

- 0,5 gram: Rp1.449.500
- 1 gram: Rp2.799.000
- 2 gram: Rp5.548.000
- 3 gram: Rp8.304.000
- 5 gram: Rp13.810.000
- 10 gram: Rp27.540.000
- 25 gram: Rp68.685.000
- 50 gram: Rp137.205.000
- 100 gram: Rp274.260.000
- 250 gram: Rp685.340.000
- 500 gram: Rp1.370.400.000
- 1.000 gram: Rp2.739.600.000

Kenaikan harga emas ini menjadi perhatian pelaku pasar, terutama di tengah fluktuasi ekonomi global yang masih berlangsung.*

(oz/dh)