Pernyataan itu disampaikan Andi merespons pernyataan kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, yang menyebut rangkaian praperadilan telah memasuki tahap akhir sebelum perkara pokok bergulir.

Baca Juga:

• Rismon Sianipar Sebut Penggugat Syarat Pendidikan Gibran Terafiliasi Kelompok Politik Tertentu

"Artinya dia sudah jadi terdakwa, tinggal melihat apakah masih melakukan hal yang sama framing negative kepada pak Jokowi," ujar Andi, Selasa (15/9/2026).

"Kalau masih, kami akan meminta untuk ditahan," tegasnya.

Andi kemudian menyebut penahanan dapat diminta apabila pihak yang bersangkutan kembali melakukan perbuatan yang menurutnya memenuhi unsur pengulangan fitnah dan pencemaran nama baik.

"Karena sudah memenuhi unsur untuk ditahan yaitu pengulangan perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik," tukasnya.

Sementara itu, Refly Harun sebelumnya memberikan tanggapan seusai putusan praperadilan kelima terkait perkara Roy Suryo. Dia mengatakan dua dari lima permohonan praperadilan yang diajukan pihaknya dikabulkan sebagian oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Refly, fokus utama pihaknya bukan pada besaran ganti rugi yang dikabulkan, melainkan pada diterimanya argumentasi hukum yang mereka ajukan dalam proses praperadilan.

"Hakim tunggal akhirnya mengabulkan permohonan praperadilan kami, paling tidak dari lima praperadilan, ada dua yang dikabulkan," kata Refly seusai sidang putusan praperadilan kelima di PN Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026).

"Jangan dilihat besar materinya, tapi dilihat bagaimana argumentasi hukum yang kami dalilkan itu diterima, itu substansinya," sambungnya.

Refly juga mempersoalkan kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan, penangkapan hingga penggeledahan. Menurutnya, kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai ketentuan hukum dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Dia juga menyinggung konsekuensi hukum apabila tindakan aparat dinyatakan tidak sah, termasuk hak seseorang untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.

Dalam praperadilan kelima, pihak Roy Suryo sebelumnya melengkapi pihak yang dimohonkan, termasuk Menteri Keuangan sebagai Turut Termohon II.

Pada putusan praperadilan ganti rugi yang dibacakan sebelumnya, PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo dan menetapkan ganti rugi immateriil sebesar Rp5 juta.

Di sisi lain, perkara pokok Roy Suryo terkait tudingan ijazah Jokowi dijadwalkan memasuki sidang perdana pada Kamis (17/9/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Perkembangan perkara tersebut selanjutnya akan diuji melalui proses persidangan, termasuk terhadap berbagai dalil dan bukti yang akan diajukan masing-masing pihak.* (fj/dh)

RDP dengan agenda evaluasi pengelolaan aset Pemda atau BMD dan aset BUMD yang berkontribusi terhadap PAD itu digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Baca Juga:

• Hari Kedelapan, 5 Jurnalis dan 3 Awak Arupadhatu 1 yang Hilang di Selat Sunda Belum Ditemukan

"Bagi Pemprov Sumut, pengelolaan aset bukan lagi sekadar persoalan administratif atau pencatatan di atas kertas. Kita ubah paradigma ini. Aset-aset yang dimiliki daerah harus dipastikan clear and clean, lalu dipetakan potensinya agar bisa menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang produktif guna menyokong PAD kita," ujar Surya.

Menurutnya, pembenahan juga dilakukan terhadap BUMD Sumut melalui transformasi bisnis yang dinilai perlu berjalan secara akuntabel. Pemprov Sumut melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMD sekaligus mendorong pemanfaatan aset daerah untuk membuka peluang investasi baru.

"Pemprov Sumut di bawah semangat kolaborasi terus melakukan monitoring ketat terhadap performa BUMD. Kita tuntut inovasi dan profesionalisme. Pengelolaan aset yang optimal oleh BUMD akan berdampak langsung terhadap penguatan fiskal daerah, yang pada akhirnya membiayai program-program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik langsung untuk masyarakat Sumatera Utara," katanya.

Surya menjelaskan optimalisasi aset daerah tidak hanya diarahkan pada aspek administrasi, tetapi juga pada peningkatan manfaat ekonomi. Aset yang telah dipastikan legalitas dan statusnya kemudian dipetakan berdasarkan potensi pemanfaatannya.

Dalam RDP tersebut, sejumlah anggota Komisi II DPR RI memberikan respons positif terhadap langkah Pemprov Sumut. Upaya pengamanan hak atas tanah dan aset fisik daerah dinilai dapat menjadi salah satu contoh tata kelola yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah lainnya.

Surya hadir dalam RDP tersebut didampingi Pj Sekretaris Daerah Timur Tumanggor, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sutan Tolang Lubis, Plt Kepala Dinas PMD Sumut Muhammad Suib, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Fariz Hutagalung, serta Kepala Badan Penghubung Sumut Ichsanul Arifin Siregar.

Pemprov Sumut berharap penataan dan optimalisasi aset daerah serta penguatan kinerja BUMD dapat meningkatkan kontribusi terhadap PAD dan memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik.* (dh)

Kepastian itu disampaikan Ricki setelah melakukan pengecekan dan penelusuran ke sejumlah Polsek jajaran pada Selasa (15/9/2026).

Baca Juga:

• Kasus Kematian Winda Lorenza Naik Penyidikan, Polisi Gunakan Sangkaan Alternatif Pasal 458 atau 462 KUHP

Ricki mengatakan dirinya bersama Kasat Reskrim dan jajaran Polsek terus melakukan pemantauan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Patroli juga dilakukan di berbagai wilayah untuk memastikan kondisi masyarakat tetap aman dan kondusif.

Hingga kini, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Aceh Selatan disebut masih berlangsung aman dan terkendali.

"Kami pastikan informasi mengenai adanya pembegalan di beberapa kecamatan di Aceh Selatan tersebut adalah hoaks. Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya, karena informasi yang tidak benar dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," ujarnya.

Kapolres juga mengingatkan awak media, admin media sosial, maupun pihak lain yang menyampaikan informasi mengenai situasi kamtibmas agar terlebih dahulu melakukan tabayun dan klarifikasi kepada kepolisian sebelum mempublikasikannya.

Menurut Ricki, peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sangat penting. Namun, informasi mengenai keamanan dan ketertiban perlu dipastikan kebenarannya agar tidak menimbulkan persepsi bahwa situasi keamanan di Aceh Selatan tidak terkendali.

"Kami sangat menghargai peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, kami berharap setiap informasi terkait kamtibmas dapat terlebih dahulu dikonfirmasi agar pemberitaan yang disampaikan benar, berimbang dan tidak menimbulkan persepsi seolah-olah situasi keamanan di Aceh Selatan tidak terkendali atau kepolisian tidak mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat," tambahnya.

Ricki juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum terhadap penyebaran berita atau pemberitahuan bohong yang diketahui dapat menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat.

Dia merujuk Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan yang diketahuinya bohong dan mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat.

Dalam ketentuan tersebut, perbuatan itu dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Kapolres kemudian mengajak masyarakat dan insan pers bersama-sama menjaga situasi Aceh Selatan tetap aman dan kondusif. Masyarakat yang mengetahui kejadian yang benar-benar terjadi atau membutuhkan bantuan kepolisian diminta segera menghubungi Call Center Polri 110 atau kantor polisi terdekat.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Jembrana diprediksi berawan dengan suhu 21-28 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 70-98%.

Baca Juga:

• Cuaca Jogja Hari Ini 16 September: Mayoritas Cerah, Suhu Capai 34 Derajat

Sementara itu, Badung diprediksi cerah. Data yang tersedia mencantumkan kelembapan udara 58-97%, sedangkan informasi suhu tidak tercantum.

Gianyar diprakirakan cerah dengan suhu 22-30 derajat Celsius dan kelembapan 60-95%.

Klungkung juga diprediksi cerah dengan suhu 23-30 derajat Celsius serta kelembapan 60-94%.

Bangli diprakirakan berawan dengan suhu 16-25 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 59-99%.

Karangasem diprediksi cerah berawan dengan suhu 19-28 derajat Celsius dan kelembapan 47-95%.

Buleleng diprakirakan cerah dengan suhu 21-29 derajat Celsius serta kelembapan 54-87%.

Sementara Kota Denpasar diprediksi cerah dengan suhu 22-29 derajat Celsius dan kelembapan 67-95%.

Dari data tersebut, kondisi cerah diprakirakan terjadi di Badung, Gianyar, Klungkung, Buleleng, dan Kota Denpasar. Jembrana, Tabanan, dan Bangli diprediksi berawan, sedangkan Karangasem mengalami cerah berawan.

Suhu maksimum tertinggi yang tercantum dalam data mencapai 31 derajat Celsius, sementara suhu minimum terendah berada di Bangli, yakni 16 derajat Celsius.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di masing-masing wilayah. Warga juga perlu memperhatikan perubahan kondisi cuaca sepanjang hari, terutama di daerah yang mengalami perbedaan suhu cukup besar.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kulon Progo diprediksi berawan dengan suhu 22-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 57-96%.

Baca Juga:

• Cuaca Jabar Hari Ini 16 September: Suhu Capai 36 Derajat, Cerah hingga Berawan

Gunungkidul juga diprediksi cerah dengan suhu udara 23-32 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 42-90%.

Sementara Sleman diprakirakan cerah dengan suhu 22-33 derajat Celsius dan kelembapan 38-92%.

Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan suhu maksimum tertinggi. Cuaca diprediksi cerah dengan suhu 23-34 derajat Celsius dan kelembapan 36-89%.

Dari data tersebut, empat wilayah yakni Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta diprakirakan cerah. Sementara Kulon Progo menjadi satu-satunya wilayah yang diprediksi berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 34 derajat Celsius di Kota Yogyakarta. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 22 derajat Celsius di Kulon Progo dan Sleman.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga juga perlu memperhatikan suhu udara, terutama pada siang hari ketika temperatur meningkat.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Bogor diprediksi cerah berawan dengan suhu 24-35 derajat Celsius dan kelembapan 27-89%.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini 16 September: Cerah Merata, Suhu Capai 35 Derajat

Bandung diprediksi cerah dengan suhu 17-27 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 34-89%.

Sementara Garut diprakirakan berawan dengan suhu 15-23 derajat Celsius dan kelembapan 53-99%. Garut menjadi wilayah dengan suhu minimum terendah dalam data tersebut.

Tasikmalaya juga diprediksi berawan dengan suhu 20-27 derajat Celsius serta kelembapan 62-96%. Ciamis diprakirakan cerah dengan suhu 21-28 derajat Celsius dan kelembapan 59-92%.

Kuningan diprediksi cerah dengan suhu 22-31 derajat Celsius serta kelembapan 41-85%. Cirebon diprakirakan berawan dengan suhu 25-33 derajat Celsius dan kelembapan 39-74%.

Majalengka diprediksi cerah dengan suhu 24-34 derajat Celsius serta kelembapan 31-75%. Sumedang juga cerah dengan suhu 21-31 derajat Celsius dan kelembapan 36-87%.

Indramayu diprakirakan cerah berawan dengan suhu 26-36 derajat Celsius. Kelembapan berada di kisaran 30-80%.

Subang diprediksi berawan dengan suhu 26-36 derajat Celsius dan kelembapan 29-85%. Sementara Purwakarta diprakirakan cerah dengan suhu 25-34 derajat Celsius serta kelembapan 30-76%.

Karawang juga diprediksi cerah dengan suhu 27-36 derajat Celsius dan kelembapan 32-74%. Bekasi diprakirakan berawan dengan suhu 27-36 derajat Celsius serta kelembapan 31-71%.

Bandung Barat diprediksi cerah berawan dengan suhu 21-30 derajat Celsius dan kelembapan 37-90%. Pangandaran juga cerah berawan dengan suhu 22-26 derajat Celsius serta kelembapan 72-96%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Bogor diprakirakan cerah berawan dengan suhu 24-35 derajat Celsius dan kelembapan 26-84%.

Kota Sukabumi diprediksi cerah dengan suhu 20-29 derajat Celsius serta kelembapan 44-96%. Kota Bandung juga cerah dengan suhu 22-30 derajat Celsius dan kelembapan 33-74%.

Kota Cirebon diprakirakan berawan dengan suhu 25-33 derajat Celsius serta kelembapan 39-74%. Kota Bekasi juga berawan dengan suhu 27-35 derajat Celsius dan kelembapan 34-75%.

Kota Depok diprediksi cerah berawan dengan suhu 25-36 derajat Celsius serta kelembapan 29-89%.

Kota Cimahi juga diprakirakan cerah berawan dengan suhu 20-29 derajat Celsius dan kelembapan 37-84%. Kota Tasikmalaya diprediksi cerah berawan dengan suhu 20-27 derajat Celsius serta kelembapan 62-95%.

Sementara Kota Banjar diprakirakan cerah dengan suhu 22-30 derajat Celsius dan kelembapan 56-93%.

Dari data tersebut, suhu maksimum 36 derajat Celsius diprakirakan terjadi di Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi, dan Kota Depok. Sementara suhu minimum terendah mencapai 15 derajat Celsius di Garut.

Kondisi cuaca cerah cukup banyak diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah, sedangkan beberapa daerah lainnya berpotensi cerah berawan dan berawan.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca masing-masing wilayah. Warga juga perlu memperhatikan suhu udara pada siang hari, terutama di daerah yang diprediksi mencapai 35-36 derajat Celsius.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi cerah berawan dengan suhu udara sekitar 28 derajat Celsius. Kelembapan berada di kisaran 67-70%.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 16 September: Gunungsitoli Berpotensi Hujan Lebat, Medan Hujan Ringan

Sementara itu, Jakarta Utara juga diprediksi cerah dengan suhu 28-30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 58-69%.

Jakarta Barat diprakirakan cerah dengan suhu udara 27-33 derajat Celsius serta kelembapan 44-72%.

Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan suhu maksimum tertinggi, yakni mencapai 35 derajat Celsius. Cuaca diprediksi cerah dengan suhu minimum 27 derajat Celsius dan kelembapan 35-77%.

Kondisi cerah juga diprakirakan terjadi di Jakarta Timur. Suhu udara berada pada kisaran 27-34 derajat Celsius dengan kelembapan 38-72%.

Dari data tersebut, hampir seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan mengalami cuaca cerah. Hanya Kepulauan Seribu yang diprediksi cerah berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 35 derajat Celsius di Jakarta Selatan, sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 27 derajat Celsius di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca masing-masing wilayah. Warga juga perlu memperhatikan suhu udara pada siang hari, terutama di wilayah yang diprakirakan mencapai 33-35 derajat Celsius.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Tapanuli Tengah diprediksi berawan dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 78-95%.

Baca Juga:

• Cuaca Jabar Hari Ini 16 September: Suhu Capai 36 Derajat, Cerah hingga Berawan

Tapanuli Selatan diprediksi berawan dengan suhu 20-27 derajat Celsius serta kelembapan 59-98%.

Nias menjadi salah satu wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang. Suhu udara diperkirakan 22-26 derajat Celsius dengan kelembapan 92-98%.

Langkat diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 75-99%. Karo juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 19-25 derajat Celsius serta kelembapan 77-99%.

Deli Serdang diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 69-98%. Sementara Simalungun diprakirakan berawan dengan suhu 22-28 derajat Celsius serta kelembapan 62-97%.

Asahan juga berawan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 57-91%.Labuhanbatu diprakirakan mengalami udara kabur dengan suhu 26-32 derajat Celsius. Kelembapan berada di kisaran 52-57%.

Dairi berpotensi mengalami hujan sedang dengan suhu 19-25 derajat Celsius dan kelembapan 78-98%.

Toba diprediksi berawan dengan suhu 18-26 derajat Celsius serta kelembapan 50-98%. Mandailing Natal berpotensi hujan ringan dengan suhu 19-24 derajat Celsius dan kelembapan 70-97%.

Nias Selatan diprakirakan hujan ringan dengan suhu 25-28 derajat Celsius serta kelembapan 76-88%.

Samosir diprediksi berawan dengan suhu 18-25 derajat Celsius dan kelembapan 42-95%.Serdang Bedagai diprakirakan berawan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 60-96%. Batu Bara juga berawan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 62-92%.

Padang Lawas Utara berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-33 derajat Celsius dan kelembapan 45-79%. Sedangkan Padang Lawas diprediksi berawan dengan suhu 25-33 derajat Celsius serta kelembapan 45-84%.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini 16 September: Cerah Merata, Suhu Capai 35 Derajat

Labuhanbatu Selatan diprakirakan mengalami udara kabur dengan suhu 25-32 derajat Celsius dan kelembapan 48-91%. Labuhanbatu Utara juga berawan dengan suhu 25-32 derajat Celsius serta kelembapan 54-89%.

Nias Utara diprediksi hujan ringan dengan suhu 23-27 derajat Celsius dan kelembapan 88-99%. Nias Barat juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 23-26 derajat Celsius serta kelembapan 92-97%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Medan diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 68-98%.

Kota Pematangsiantar diprediksi berawan dengan suhu 22-29 derajat Celsius serta kelembapan 60-90%. Kota Sibolga juga berawan dengan suhu 24-27 derajat Celsius dan kelembapan 75-94%.

Kota Tanjung Balai diprakirakan berawan dengan suhu 26-31 derajat Celsius serta kelembapan 59-91%.

Kota Binjai berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 78-99%. Sementara Kota Tebing Tinggi diprediksi berawan dengan suhu 24-32 derajat Celsius serta kelembapan 57-94%.

Kota Padang Sidempuan juga diprakirakan berawan dengan suhu 21-28 derajat Celsius dan kelembapan 55-98%.

Adapun Kota Gunungsitoli menjadi wilayah dengan potensi hujan paling tinggi dalam data tersebut, yakni hujan lebat. Suhu udara diperkirakan 24-27 derajat Celsius dengan kelembapan 81-98%.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 33 derajat Celsius di Padang Lawas Utara dan Padang Lawas. Suhu minimum terendah diprakirakan mencapai 17 derajat Celsius di Tapanuli Utara.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah diimbau memperhatikan perkembangan cuaca di wilayah masing-masing. Warga yang berada di daerah dengan potensi hujan sedang hingga lebat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca.* (dh)

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 16 September: Hujan Mendominasi, 3 Wilayah Berpotensi Lebat

Berdasarkan prakiraan cuaca, Aceh Selatan diprediksi hujan ringan dengan suhu 22-26 derajat Celsius dan kelembapan 86-98%.

Baca Juga:

• Cuaca Jabar Hari Ini 16 September: Suhu Capai 36 Derajat, Cerah hingga Berawan

Aceh Timur diprakirakan hujan ringan dengan suhu 23-29 derajat Celsius serta kelembapan 74-98%. Sementara Aceh Tengah juga berpotensi hujan petir dengan suhu 18-23 derajat Celsius dan kelembapan 73-99%.

Aceh Barat menjadi salah satu wilayah dengan intensitas hujan lebih tinggi. Daerah tersebut diprakirakan mengalami hujan sedang dengan suhu 23-29 derajat Celsius dan kelembapan 76-99%.

Aceh Besar diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 65-94%. Pidie juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 19-25 derajat Celsius serta kelembapan 79-98%.

Aceh Utara diprakirakan hujan ringan dengan suhu 25-29 derajat Celsius dan kelembapan 75-98%. Simeulue juga mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 24-27 derajat Celsius serta kelembapan 85-97%.

Aceh Singkil diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 75-99%. Bireuen juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 69-99%.

Aceh Barat Daya diprakirakan hujan ringan dengan suhu 21-26 derajat Celsius dan kelembapan 84-99%. Sementara Gayo Lues diprediksi berawan dengan suhu 17-24 derajat Celsius serta kelembapan 68-96%.

Aceh Jaya berpotensi hujan ringan dengan suhu 22-28 derajat Celsius dan kelembapan 76-99%. Nagan Raya juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 23-27 derajat Celsius serta kelembapan 81-98%.

Aceh Tamiang diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 76-98%.

Bener Meriah berpotensi mengalami hujan sedang dengan suhu 18-22 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 85-90%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diprediksi berawan dengan suhu 25-31 derajat Celsius serta kelembapan 64-88%.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini 16 September: Cerah Merata, Suhu Capai 35 Derajat

Kota Sabang juga diprakirakan berawan dengan suhu 27-30 derajat Celsius dan kelembapan 71-84%.Kota Lhokseumawe berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius serta kelembapan 76-97%.

Kota Langsa diprediksi berawan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 69-99%.

Sementara Kota Subulussalam menjadi salah satu wilayah yang berpotensi mengalami hujan petir, dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 75-97%.

Dari data tersebut, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang paling banyak diprakirakan terjadi di Aceh. Selain itu, hujan petir berpotensi terjadi di Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan Kota Subulussalam.

Aceh Barat dan Bener Meriah diprakirakan mengalami hujan sedang. Sementara beberapa wilayah perkotaan seperti Banda Aceh, Sabang, dan Langsa cenderung berawan.

Suhu maksimum tertinggi diprakirakan mencapai 31 derajat Celsius di Aceh Besar, Bireuen, Kota Banda Aceh, dan beberapa wilayah lainnya. Suhu minimum terendah berada di kisaran 17 derajat Celsius di Aceh Tenggara dan Gayo Lues.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah diimbau memperhatikan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga di daerah yang berpotensi hujan petir dan hujan sedang juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca.* (dh)

JAKARTA — Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut pihak yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terafiliasi dengan kelompok tertentu.

Permohonan tersebut salah satunya diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana, bersama sejumlah pihak lainnya.

Baca Juga:

• Pengacara Eks Menag Yaqut: Jokowi Perlu Dihadirkan untuk Jelaskan Asal Kuota Haji Tambahan

Namun, dia tidak menyebut secara spesifik nama kelompok atau calon presiden yang dimaksud.

"Itulah alasan saya kenapa saya mendeteksi kemarin pihak-pihak yang menengarai kepalsuan ijazah Pak Jokowi tersebut adalah mereka-mereka yang sebenarnya basis politiknya jelas," kata Rismon kepada wartawan di kawasan Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa, 15 September 2026.

Menurut Rismon, dugaan keterafiliasian tersebut telah ia amati sejak isu ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mencuat ke publik.

"Itu sudah ketika saya setahun terakhir, tahun 2025 sampai awal tahun 2026 itu sudah saya tenggarai, baik narasumber ataupun pihak-pihak bahkan konten kreator, terafiliasi dengan capres tertentu," lanjut dia.

Polemik mengenai ijazah Jokowi hingga kini masih menjadi perhatian publik.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menjadi salah satu pihak yang turut disorot dalam perkara tersebut.

Rismon menilai Roy Suryo pada akhirnya akan kalah dalam perkara yang berkaitan dengan Jokowi.

Menurut dia, setelah itu isu mengenai ijazah Gibran menjadi persoalan yang kembali diperkarakan.

"Begitu Roy Suryo sudah masuk ke pokok perkara dan ini akan disidangkan, dan Roy Suryo pasti kalah ya. Nah, mereka kembali menyasar isu lainnya yaitu isu ijazah SMA Mas Gibran," tuturnya.

Rismon sebelumnya juga pernah berstatus sebagai tersangka dalam perkara dugaan ijazah Jokowi.

Namun, perkara tersebut kemudian diselesaikan melalui mekanisme restorative justice setelah Rismon mendatangi dan menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi.

Dalam perkembangan terbaru, Rismon datang ke Mahkamah Konstitusi bersama tim Solidaritas Advokat Indonesia (SAI).

Mereka menyatakan sikap agar MK menolak permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak lainnya.

Denny Indrayana bersama Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Subhan Pala, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M S Sihombing mengajukan permohonan PHPU Pemilihan Presiden 2024.

Para pemohon mempermasalahkan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Mereka berkeyakinan Gibran diduga tidak memiliki ijazah SMA yang menjadi salah satu persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Kuasa hukum para pemohon, Refly Harun, mengatakan pihaknya memahami bahwa permohonan PHPU memiliki batas waktu pengajuan.

Karena itu, langkah yang ditempuh saat ini disebut sebagai terobosan hukum dan konstitusional.

"Saya ingin mengatakan ini sebagai legal breakthrough atau constitutional breakthrough ya. Jadi terobosan konstitusional atau terobosan hukum," ujar Refly.

Refly berpendapat persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden harus dibuktikan secara formal dengan ijazah fisik sekurang-kurangnya tingkat SLTA atau SMA.

Menurut dia, surat penyetaraan yang diterbitkan Ditjen Dikdasmen hanya menyetarakan kemampuan pendidikan, bukan ijazah atau diploma secara fisik.

"Kita tahu ada syarat di dalam konstitusi, ada syarat di dalam undang-undang. Ada syarat yang terukur, ada syarat yang tidak terukur. Nah, yang terukur salah satunya adalah berijazah SLTA, sekurang-kurangnya SLTA," ucapnya.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menyatakan syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu wajib dipenuhi ketika pendaftaran dan penetapan calon presiden dan wakil presiden.

Mereka juga meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden dan mendiskualifikasinya dari Pilpres 2024.

Selain itu, para pemohon meminta MK membatalkan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden beserta sejumlah keputusan KPU terkait pencalonannya.

Para pemohon juga meminta pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dibatalkan dan memerintahkan MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan.

Mahkamah Konstitusi menyatakan akan memproses permohonan yang diajukan tersebut sesuai hukum acara yang berlaku.

Juru Bicara sekaligus Hakim MK Enny Nurbaningsih mengatakan MK harus menerima perkara yang diajukan pemohon sesuai salah satu asas dalam peradilan.

"Sesuai dengan salah satu asas bahwa pengadilan dilarang menolak perkara, sehingga MK pun harus menerima perkara yang diajukan setiap pemohon," kata Enny, Jumat, 11 September 2026.

Menurut Enny, sikap MK terhadap permohonan tersebut akan ditentukan setelah melalui sidang pendahuluan.

Selanjutnya, perkara akan dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Sikap MK terkait perkara yang masuk setelah sidang pendahuluan akan diputus di RPH, sesuai hukum acaranya," ucap Enny.

Dengan demikian, permohonan PHPU yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak lainnya masih harus melalui tahapan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi sebelum MK menentukan sikap terhadap pokok permohonan tersebut.* (tb/ad)

JAKARTA — Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam kondisi selamat.

Nahkoda tersebut merupakan salah satu dari 114 orang yang telah berhasil dievakuasi hingga Selasa, 15 September 2026.

Baca Juga:

• Hari Kedelapan, 5 Jurnalis dan 3 Awak Arupadhatu 1 yang Hilang di Selat Sunda Belum Ditemukan

Suntana mengatakan nahkoda KM Virgo Transport 8 kini menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan mengenai insiden yang menyebabkan kapal tersebut terbalik.

"Untuk nakhoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan," kata Suntana dalam konferensi pers, Selasa, 15 September 2026.

Suntana tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan terhadap nahkoda tersebut.

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan alat pemancar radio darurat atau Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) milik KM Virgo Transport 8 juga dalam kondisi aktif.

Menurut Syafii, sinyal dari alat tersebut masih dapat dipantau oleh sejumlah pihak, termasuk Australia, Singapura, serta sistem pemantauan yang dimiliki Basarnas.

"Jadi transmitter dari emergency kapal itu saya pastikan aktif. Jadi kapal itu, kalau misalkan di pesawat itu ada ELT, kemudian kalau kapal itu EPIRB, kemudian kalau misalkan personal itu namanya PLB. Jadi saya pastikan EPIRB dari kapal itu aktif, dan ini dimonitor, baik itu Australi, Singapura, maupun MEOLUT atau LEOLUT yang ada di Basarnas," tutur dia.

KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada Minggu, 13 September 2026, sekitar pukul 02.00 Wita.

Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu, 12 September 2026.

KM Virgo Transport 8 disebut membawa 243 orang yang terdiri atas penumpang, awak kapal, dan kru.

Hingga saat ini, sebanyak 114 orang telah ditemukan.

Sebanyak 108 orang selamat, sementara enam orang meninggal dunia. Adapun 129 orang lainnya masih dalam pencarian.

Pada hari kedua dan ketiga operasi SAR, belum ada tambahan korban yang ditemukan.

"Saya sampaikan bahwa hari kedua dan hari ketiga seluruh unsur SAR, baik udara, laut, dan juga masyarakat yang sudah kita sebar, dan juga traffic-traffic yang melintas di perairan tersebut, belum menemukan adanya laporan tanda-tanda ditemukannya korban tambahan," kata Kepala Basarna Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii dalam konferensi pers, Selasa.

Syafii mengatakan Basarnas akan terus melanjutkan operasi pencarian terhadap korban yang masih dinyatakan hilang.

"Basarnas terus akan melaksanakan operasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar kita," ucap dia.

Pada hari ketiga operasi SAR, tim gabungan masih mengoptimalkan pencarian di permukaan laut.

Pencarian di bawah laut belum dapat dilakukan karena kondisi cuaca di lokasi kejadian.

Syafii mengatakan Basarnas telah menyiapkan tiga tim untuk melakukan pencarian bawah laut.

Namun, kondisi di lokasi belum memungkinkan personel maupun peralatan bawah laut digunakan.

"Ada tiga tim yang sudah kita siapkan. Saya sampaikan karena kondisi cuaca yang ada di lokasi kejadian diputuskan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Baik itu personil-personil yang akan kita terjunkan maupun peralatan-peralatan underwater yang akan kita gunakan itu belum bisa kita operasikan," tutur dia.

Operasi SAR masih terus dilakukan untuk mencari 129 orang yang hingga kini belum ditemukan.* (cn/ad)

MEDAN — Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, mengungkapkan adanya pertemuan dengan penyidik saat dirinya berada di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta Medan.

Saiful mengatakan, dalam pertemuan tersebut penyidik menyampaikan bahwa dirinya bukan target utama dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard.

Baca Juga:

• 30 Saksi Diperiksa, Kejati Sumut Belum Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Lahan Tol Medan-Binjai Rp1,1 Triliun

Hal itu disampaikan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri Medan, Senin, 14 September 2026.

"Pertama, penyidik mengatakan, bapak tidak menjadi target kami. Target kami sudah tahu kami pemainnya karena kami sudah periksa semua saksi. Inilah pelakunya, aktor utamanya adalah Faisal Hasrimy dan Baron," ujar Saiful saat membaca nota pembelaannya.

Saiful juga mengungkapkan bahwa penyidik disebut memintanya mengakui telah menerima uang Rp50 juta.

Menurut dia, pengakuan tersebut disebut dapat meringankan tuntutan dan vonis yang akan diterimanya.

"Yang kedua, sebelum sidang penyidik menjumpai kami di Rutan, mengatakan 'Bapak tolong mengakui menerima Rp 50 juta, supaya kami tuntut nanti 1,5 tahun penjara, bisa nanti vonis bapak 1 tahun'," tutur Saiful.

Saiful mengatakan dirinya menolak permintaan tersebut karena merasa tidak pernah menerima uang Rp50 juta seperti yang disebutkan.

Dalam pleidoinya, Saiful juga mengungkapkan bahwa pengadaan smartboard bermula setelah Faisal Hasrimy dilantik sebagai Pj Bupati Langkat.

Menurut Saiful, Faisal memerintahkan agar anggaran dialokasikan untuk proyek tersebut.

Saiful mengaku sempat menolak rencana pengadaan itu karena menurutnya masih banyak sekolah di Langkat yang membutuhkan rehabilitasi.

"Beberapa kali saya menolak proyek ini, tapi akhirnya tidak bisa saya bendung lagi atas perintah Pj Bupati Langkat. Saya dipaksa, diancam dan ditekan oleh Pj Bupati yang berkuasa, supaya proyek ini dilaksanakan," tutur Saiful.

Saiful mengatakan pada Mei 2024, Faisal Hasrimy meminta dirinya berkonsentrasi pada persoalan hukum yang sedang dihadapinya.

Saat itu, Saiful telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan PPPK Langkat tahun 2023 bersama Supriadi.

Menurut Saiful, setelah itu pengadaan smartboard ditangani Bahrun Walidin alias Baron.

Baron disebut berkoordinasi dengan sejumlah pihak di Dinas Pendidikan Langkat, termasuk Sekretaris Dinas Pendidikan saat itu, Robert Hendra Ginting.

Saiful juga menyinggung kesaksian Baron dalam persidangan.

Menurut Saiful, Baron membantah pernah menemuinya di rutan. Namun, Saiful menyatakan pertemuan tersebut memang pernah terjadi.

Menurut Saiful, dalam pertemuan itu Baron meminta agar nama Faisal Hasrimy tidak dibawa-bawa dalam perkara pengadaan smartboard.

Saiful Abdi bersama Supriadi dan Direktur Utama Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat.

Perkara tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp29.588.774.791.

Saiful dan Supriadi sebelumnya dituntut masing-masing 11 tahun penjara. Sementara Budi Pranoto dituntut 13 tahun penjara.

Dalam dakwaan, Saiful selaku pejabat pembuat komitmen disebut mengusulkan pengadaan 312 unit smartboard dengan nilai anggaran Rp49,916 miliar.

Pengadaan itu terdiri atas 200 unit untuk sekolah dasar (SD) dan 112 unit untuk sekolah menengah pertama (SMP).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Langkat, Ika Lius Nardo, sebelumnya mengatakan Saiful diduga telah menentukan dua perusahaan sebagai pelaksana proyek, yakni PT GEE dan PT GHN. Pelaksanaan proyek kemudian dipercayakan kepada Supriadi.

Supriadi disebut mengunggah dokumen ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), menunjuk merek ViewSonic, membuat akun e-Katalog atas nama Saiful, hingga melakukan pemesanan kepada dua perusahaan tersebut.

Jaksa juga menduga proses negosiasi harga hanya dilakukan dalam satu hari untuk memberikan kesan tidak terjadi persekongkolan.

Setelah didistribusikan ke sekolah-sekolah, smartboard yang diterima disebut tidak sesuai spesifikasi.

Jaksa juga menduga terdapat mark up harga dibandingkan dengan harga pasar.

Faisal Hasrimy sebelumnya telah membantah tuduhan mengatur pemenang proyek pengadaan smartboard.

Ia juga membantah pernah menerima uang Rp1 miliar yang disebut berkaitan dengan proyek tersebut.

"Tidak benar saya menginstruksikan pemenangan tender tersebut," kata Faisal saat diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Medan, Jumat, 10 Juli 2026.

"Tidak ada, Yang Mulia, tidak ada, Yang Mulia. Tidak, tidak benar, saya tidak pernah menerima apa pun," ucap dia.

Perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard Langkat tersebut masih bergulir di Pengadilan Negeri Medan.

Keterangan yang disampaikan Saiful dalam pleidoi merupakan bagian dari pembelaan terdakwa dan masih akan dinilai oleh majelis hakim bersama alat bukti serta keterangan para pihak dalam persidangan.* (km/ad)

JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai Suahasil Nazara dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan karena memiliki pengalaman dan rekam jejak yang kuat di bidang ekonomi dan fiskal.

Menurut Qodari, Suahasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan sehingga dinilai memahami persoalan fiskal dan kebijakan ekonomi nasional.

Baca Juga:

• Somasi Denny Indrayana, THMP Bandingkan Riwayat Pendidikan Prabowo dengan Gibran

Selain pengalaman birokrasi, Suahasil juga memiliki latar belakang akademik di bidang ekonomi. Ia merupakan Guru Besar Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia (UI).

Qodari menilai kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan stabilitas menjadi salah satu kelebihan Suahasil.

"Kami sangat yakin bahwa Pak Suahasil akan sangat berhasil menjalankan tugas sebagai Menkeu," ujar Qodari.

Qodari juga meyakini Suahasil memiliki kompetensi untuk mengelola kebijakan fiskal di tengah dinamika perekonomian saat ini.

Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan pemerintah, tetapi juga dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas.

"Itu adalah salah satu kelebihan Pak Suahasil, terutama dalam situasi seperti sekarang ini, tentunya APBN merupakan salah satu instrumen penting untuk menggerakkan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi Indonesia," ujar dia.

Qodari mengatakan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar untuk terus dikembangkan.

Menurut dia, potensi tersebut sejalan dengan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ia pun optimistis Suahasil dapat menerjemahkan amanat tersebut melalui kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah.

"Implementasinya Insya Allah bisa diwujudkan dengan semaksimal mungkin oleh Bapak Suahasil Nazara. Sekali lagi ini akan menjadi suatu manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia, mampu mengurangi kesenjangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia seluas-luasnya dan kehidupan masyarakat Indonesia akan lebih baik ke depan," kata dia.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026, di Istana Negara, Jakarta.

Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Dengan jabatan barunya, Suahasil akan menghadapi sejumlah tantangan dalam mengelola kebijakan fiskal dan APBN, termasuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan stabilitas perekonomian nasional.* (km/ad)

MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai.

Hingga kini, penyidik telah memeriksa sekitar 30 saksi dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Asap Karhutla Meluas ke Sumut, BBMKG: Jarak Pandang Sejumlah Lokasi 2–5 Km

"(Para saksi) dalam kasus jalan tol sekitar lebih kurang 30 orang telah diperiksa," ujar Rizaldi, Selasa, 15 September 2026 sore.

Meski pemeriksaan telah dilakukan terhadap puluhan saksi, Kejati Sumut belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Rizaldi mengatakan proses penyidikan masih berlangsung dan penyidik masih mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara tersebut.

"Belum ada tersangkanya," pungkas Rizaldi.

Sebelumnya, penyidik bidang tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Sumut telah meningkatkan status perkara dugaan korupsi pengadaan lahan Tol Medan-Binjai dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

"Kasus tersebut ditahap penyidikan dan masih pemeriksaan saksi-saksi," ujar Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi di Medan, Minggu, 19 April 2026.

Pengadaan lahan tersebut berkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai seksi I, II, dan III. Ruas jalan tol itu memiliki panjang sekitar 25,441 kilometer.

Proyek tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dengan total nilai anggaran mencapai Rp1.170.440.000.000 atau sekitar Rp1,1 triliun.

"Cuma belum menetapkan tersangka," tuturnya.

Hingga saat ini, Kejati Sumut masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan lahan proyek tersebut.

Penetapan tersangka akan dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang dinilai cukup.* (d/ad)

MEDAN — Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi masih terdeteksi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara (Sumut), Selasa, 15 September 2026.

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengatakan asap tersebut terpantau bergerak ke arah barat laut hingga utara.

Baca Juga:

• Kemarau Melanda, Polres Tanjab Timur Salurkan 6.000 Liter Air Bersih untuk Warga

"Berdasarkan pantauan citra sebaran asap wilayah Sumatera hari ini terdeteksi asap di sebagian besar wilayah Sumut. Sebaran asap terpantau bergerak ke arah barat laut mengikuti pola angin yang secara umum bertiup dari tenggara menuju barat laut hingga utara," katanya dalam siaran pers.

BMKG tidak merinci wilayah di Sumut yang terdeteksi asap karhutla.

Berdasarkan hasil pengolahan data poligon citra satelit, asap terpantau di sebagian besar wilayah Sumut.

Hendro mengatakan kondisi tersebut juga berdampak terhadap jarak pandang di sejumlah lokasi pengamatan.

"Hasil amatan dari Stasiun Meteorologi Silangit, Stasiun Meteorologi Kualanamu dan Stasiun Meteorologi Aek Godang, jarak pandang di lokasi pengamatan berkisar 2–5 km pada hari ini," tambah Hendro.

Menurut dia, penurunan jarak pandang tersebut terjadi seiring dengan kondisi kabut dan asap yang terpantau di sejumlah wilayah.

Kondisi jarak pandang yang menurun perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama pengguna kendaraan yang melintas di wilayah terdampak asap dan kabut.

Selain jarak pandang, hasil pemantauan kualitas udara menunjukkan konsentrasi PM2.5 di Sumut berada pada kategori sedang hingga tidak sehat.

PM2.5 merupakan partikel berukuran sangat kecil yang dapat berada di udara dan berpotensi mengganggu kualitas udara ketika konsentrasinya meningkat.

BBMKG mengimbau masyarakat di wilayah dengan jarak pandang rendah akibat kabut dan asap untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berkendara.

"Diimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah dengan jarak pandang rendah akibat kabut dan asap agar berhati-hati saat berkendara, menjaga jarak pandang, dan menggunakan perlengkapan yang sesuai," ucap Hendro.

Kondisi sebaran asap tersebut masih menjadi perhatian karena arah pergerakannya dipengaruhi pola angin.

Masyarakat di Sumut diimbau mengikuti informasi kualitas udara dan kondisi cuaca dari sumber resmi serta berhati-hati ketika beraktivitas di luar ruangan.* (mi/ad)

JAKARTA — Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dihadirkan dalam persidangan.

Permintaan tersebut disampaikan kuasa hukum Yaqut, Dodi S Abdulkadir, dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa, 15 September 2026.

Baca Juga:

• Polemik Ijazah Gibran Memanas, THMP Nilai Langkah Denny Indrayana Mengarah ke Makar dan Bangun Ruang ‘Kudeta’

"Jadi, seharusnya agar lebih terang dan agar lebih jelas sebenarnya bagaimana proses daripada mendapatkan kuota tambahan ini ya harus dihadirkan (Jokowi)," ucap Dodi kepada awak media di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026).

Dodi menilai Jokowi dapat memberikan keterangan sebagai saksi fakta mengenai proses munculnya kuota haji tambahan tersebut.

Dodi mengatakan Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, tidak memiliki niat untuk menginisiasi adanya kuota haji tambahan.

Ia juga menyebut kebijakan yang diambil Kementerian Agama pada 2023 merupakan upaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada jemaah haji.

"Karena yang jelas bahwa Menteri Agama tidak ada niat menginisiasi adanya kuota tambahan. Jadi dari situ sudah jelas bahwa tidak ada niat jahat daripada Menteri. Bahkan di tahun 2023 tadi berdasarkan alat bukti yang ada, Menteri Gus Yaqut memutuskan 100 persen kuota tambahan untuk reguler. Justru yang mengubah adalah DPR," ucap Dodi.

Menurut dia, pembagian kuota tambahan perlu dilihat berdasarkan proses dan pihak yang memperoleh kuota tersebut.

Ia menilai keterangan Jokowi dapat membantu majelis hakim memahami sejarah munculnya tambahan kuota haji.

Ia menegaskan kebijakan Kementerian Agama saat itu ditujukan untuk kemanfaatan masyarakat.

"Kalau kita mau jelas bagaimana adanya sejarah kuota tambahan, ya kita hadirkan siapa yang mendapatkan kuota tambahan," tandasnya.

Dalam perkara ini, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas didakwa memperkaya diri sebesar USD 271.500 atau sekitar Rp4,8 miliar.

Dakwaan tersebut berkaitan dengan pengisian kuota haji khusus tambahan periode 2023 dan 2024.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan tersebut dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 11 Agustus 2026.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Yaqut turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024.

Jaksa menyebut pengisian kuota tersebut dilakukan dengan mengakomodasi permintaan asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), termasuk jemaah tanpa masa tunggu dan jemaah dengan masa tunggu yang disebut tidak sesuai mekanisme.

Perbuatan tersebut, menurut jaksa, disertai penerimaan fee percepatan serta pengaturan pembagian tambahan kuota haji khusus 2024 sebesar 50 persen tanpa kajian teknis.

Atas perbuatan tersebut, Yaqut didakwa memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.

"Memperkaya terdakwa Yaqut Cholil Qoumas sejumlah USD 271.500," ucap jaksa di persidangan.

Selain Yaqut, jaksa mendakwa adanya pihak lain yang turut menerima keuntungan.

Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex disebut menerima USD 5.233.800 dan Rp330 juta.

Sebanyak 24 orang lainnya disebut menerima uang dengan total sekitar USD 3.265.900 dan Rp653,6 juta.

Jaksa juga menyebut perbuatan tersebut memperkaya 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

"Sejumlah Rp478.173.058.166,41 serta Koperasi Prahu sejumlah USD 26.500," jelas jaksa.

Dalam dakwaannya, jaksa juga menyebut perkara tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622,09 miliar.

Angka tersebut mengacu pada laporan pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024.

"Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp622.090.207.166,4. Sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kuota Haji Indonesia Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 pada Kementerian Agama Republik Indonesia," tandas penuntut umum.

Permintaan menghadirkan Jokowi kini menjadi bagian dari strategi pembelaan Yaqut dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tersebut.

Kuasa hukum berharap keterangan Jokowi dapat memperjelas proses awal munculnya kuota tambahan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pembagiannya.

Dakwaan jaksa terhadap Yaqut masih harus dibuktikan dalam proses persidangan.

Yaqut juga memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dan membantah dakwaan yang ditujukan kepadanya.*(tb/ad)

JAKARTA — Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan dugaan tindak pidana makar.

Tudingan tersebut tercantum dalam somasi THMP Nomor 110/THMP-JKT/IX/2026 yang ditujukan kepada Denny pada Senin, 14 September 2026.

Baca Juga:

• Somasi Denny Indrayana, THMP Bandingkan Riwayat Pendidikan Prabowo dengan Gibran

Langkah Denny membawa persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi sorotan.

Polemik tersebut berkembang setelah Denny membuka sayembara pencarian bukti ijazah SLTA atau sederajat Gibran pada 9 Agustus 2026.

Sayembara itu kemudian ditutup pada 9 September 2026 dengan hadiah yang diklaim Denny telah mencapai miliaran rupiah.

Denny selanjutnya membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Bersama sejumlah pemohon, ia mengajukan permohonan PHPU Pilpres 2024 ke MK pada 10 September 2026 dengan mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran dan membatalkan sejumlah keputusan terkait pencalonan hingga pelantikannya sebagai wakil presiden.

Koordinator THMP C. Suhadi mengatakan rangkaian langkah tersebut dinilai telah bergeser dari persoalan dokumen pendidikan menjadi upaya mempertanyakan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Dalam somasinya, THMP menyebut apabila syarat calon presiden dan wakil presiden ditafsirkan harus memiliki secara fisik ijazah SMA atau sederajat, argumentasi tersebut dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran melalui MK.

THMP kemudian menyebut kondisi tersebut sebagai upaya membangun ruang "kudeta" terhadap presiden dan wakil presiden melalui mekanisme hukum.

Rangkaian langkah untuk mendiskualifikasi Gibran itu oleh THMP dikaitkan dengan upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Apabila analisa Rekan dalam konteks keilmuan kami amini, syarat Capres dan Cawapres harus fisik ijazah SMA sederajat dimiliki oleh masing-masing pasangan calon, berarti Rekan sedang membangun ruang kudeta kepada Presiden dan Wakil Presiden," jelas Suhadi di Solo, Selasa, 15 September 2026.

THMP menilai MK kemudian ditarik ke dalam persoalan tersebut untuk menjadi wasit atas kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Dalam somasinya, THMP selanjutnya menyebut rangkaian tindakan Denny sebagai kegiatan yang dinilai mengarah pada makar atau aanslag.

THMP mengaitkan argumentasinya dengan Pasal 193 ayat 1 dan 2 KUHP serta Pasal 246 huruf a dan b KUHP.

THMP juga menyebut adanya unsur permulaan dan persiapan dalam rangkaian kegiatan yang mereka persoalkan.

Selain dugaan makar, THMP memasukkan dugaan penyebaran berita bohong dan penghasutan sebagai bagian dari argumentasi dalam somasi.

"Langkah-langkah Rekan yang terus menyerang pemerintah dan mengarah ke makar (aanslag) adalah sebagai bentuk perbuatan pidana," tulis THMP dalam somasinya.

THMP juga menilai tindakan yang disebutnya telah "mem-framing" kedudukan wakil presiden yang sah dalam bentuk berita tidak benar dapat berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Atas argumentasi tersebut, THMP meminta Denny menghentikan kegiatan yang dinilai melanggar hukum.

THMP memberikan waktu 3x24 jam sejak somasi disampaikan.

Jika permintaan tersebut tidak diindahkan, THMP menyatakan akan melaporkan persoalan tersebut kepada pihak berwenang.

C. Suhadi mengatakan langkah itu ditempuh sebagai bentuk teguran sebelum THMP mengambil tindakan hukum lebih lanjut.

"Kalau permintaan ini tidak diindahkan dalam waktu 3x24 jam, dengan sangat terpaksa hal ini akan kami laporkan ke pihak berwenang," kata C. Suhadi, Selasa, 15 September 2026.

Tudingan makar, penghasutan, maupun penyebaran berita bohong tersebut merupakan argumentasi THMP dalam surat somasi kepada Denny.

Belum ada keterangan yang menunjukkan Denny telah ditetapkan sebagai tersangka atau dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh aparat penegak hukum maupun pengadilan.

Polemik tersebut bermula dari langkah Denny mempersoalkan bukti pendidikan Gibran.

Denny kemudian membuka sayembara untuk mencari atau menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Gibran.

Persoalan itu selanjutnya berkembang ke ranah MK setelah Denny bersama sejumlah pemohon membawa isu pemenuhan syarat pendidikan Gibran ke lembaga tersebut.

THMP menilai rangkaian langkah tersebut tidak lagi semata-mata berkaitan dengan dokumen pendidikan, tetapi telah menyentuh kedudukan Gibran sebagai wakil presiden dan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebelum somasi THMP, pengacara Farhat Abbas melalui Lembaga Swadaya Masyarakat Hukum Jamin Rakyat Indonesia atau LSM Hajar Indonesia juga mempertanyakan sayembara yang dibuat Denny.

Farhat Abbas bersama William Albert Zai dan M. Rizaldi Hendriawan meminta Denny memberikan klarifikasi, meminta maaf, serta memulihkan nama baik Gibran Rakabuming Raka.

Somasi tersebut berlaku 3X24 jam sejak surat diterbitkan pada 12 September 2026.

Denny kemudian merespons melalui akun media sosialnya @dennyindrayana pada Selasa pagi. Ia menyambut somasi tersebut dengan senyuman.

Berikut unggahannya:

"Pagi-pagi dapat hiburan, eh somasi, dari Hajar Indonesia, Farhat Abbas dkk.

Buat saya senyum. Katanya sayembara menunjukkan bukti tamat pendidikan SLTA sederajat Gibran itu judi, makar dan menghina Gibran.

Serem ya.

Hadiahnya katanya Rp 15 Miliar. Mungkin Beliau mau tambahkan ya. Hehehe.

Jadinya bagusnya digimanain ini. Kasih komen dong.

Kalau kata Prabowo dijogetin aja ya?

Salam integritas!"

Dengan demikian, polemik mengenai bukti pendidikan Gibran kini tidak hanya bergulir di ranah politik dan hukum tata negara, tetapi juga memunculkan saling somasi antara pihak-pihak yang berbeda pandangan mengenai persoalan tersebut.* (tb/ad)

SURABAYA — Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pada 4 September 2026.

Pemecatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/2026 tertanggal 4 September 2026.

Baca Juga:

• Pengacara Eks Menag Yaqut: Jokowi Perlu Dihadirkan untuk Jelaskan Asal Kuota Haji Tambahan

Pemecatan Achmad menjadi sorotan karena dilakukan setelah dirinya bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada Juli 2026.

Namun, DPD PDIP Jawa Timur membantah pemecatan Achmad berkaitan dengan kunjungannya ke rumah Jokowi.

Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Budi 'Kanang' Sulistyono mengatakan proses pengusulan pemecatan Achmad telah dilakukan jauh sebelum kader tersebut bertemu Jokowi.

Menurut Kanang, keputusan pemecatan merupakan akumulasi dari sejumlah pelanggaran yang dilakukan Achmad.

Partai, kata dia, juga telah melakukan telaah sebelum menjatuhkan keputusan.

"Jadi sekarang seperti ada pihak-pihak yang membuat kesan seakan pemecatan Ahmad Hidayat karena sowan ke Pak Jokowi, ini info ndak benar dan menyesatkan," ungkap Kanang dari Surabaya, Selasa (15/9/2026).

Kanang mengatakan dirinya mengetahui langsung tahapan penanganan pelanggaran yang dilakukan Achmad.

Pada periode sebelumnya, ia merupakan Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur yang membidangi Kehormatan Partai.

Catatan partai menunjukkan, pada awal Mei 2025, PDIP Jawa Timur telah mengumumkan pencopotan Achmad dari jabatan Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya.

"Proses pelanggaran kode etik partai oleh Achmad hidayat yang di tangani DPD sudah sejak lama," ungkap Kanang yang merupakan anggota DPR RI ini.

Achmad Hidayat membenarkan dirinya telah dipecat sebagai kader PDIP.

Baca Juga:

• Dapat Ganti Rugi Rp5 Juta, Roy Suryo: Tidak Ada Rp1 Pun yang Masuk ke Kami

Ia mengatakan pemecatan tersebut dilakukan setelah dirinya berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo pada Juli 2026.

"Betul. Saya ke rumah Jokowi itu kurang lebih bulan Juli ya. Hanya jadi silaturahim, lalu saya posting di Instagram itu."

"Nah, tidak lama setelah itu, bulan Agustus ada usulan pemecatan dari DPC Kota Surabaya ke DPP, sehingga saya dipanggil oleh DPP," kata Hidayat, Senin (14/9/2026).

Achmad menjelaskan kunjungannya ke rumah Jokowi dilakukan atas inisiatif pribadi. Sebelumnya, ia berziarah ke makam Mbah Hasan Besari di Ponorogo.

Ia juga menegaskan tidak mengenakan atribut partai ketika menemui Jokowi.

"Saya pakai pakaian putih netral, atas inisiatif saya sendiri," ujarnya.

Achmad datang bersama sejumlah rekannya. Di antara mereka terdapat kader senior PDIP dan pihak swasta.

Menurut Achmad, pertemuan tersebut hanya untuk bersilaturahmi dan berfoto.

Ia juga sempat menanyakan mengenai keharmonisan hubungan kebangsaan.

Dengan demikian, terdapat perbedaan penjelasan antara pihak partai dan Achmad mengenai waktu serta latar belakang proses pemecatan.

PDIP menyatakan proses penanganan pelanggaran terhadap Achmad telah berlangsung jauh sebelum pertemuannya dengan Jokowi, sedangkan Achmad mengaitkan proses pengusulan pemecatan dengan kunjungannya ke kediaman Jokowi pada Juli 2026.* (tb/ad)

Baca Juga:

• Sidang Perdana Roy Suryo soal Tudingan Ijazah Jokowi Digelar 17 September, Kuasa Hukum: Kami Tunggu Kehadiran Jokowi

Perbandingan tersebut menjadi bagian dari somasi THMP kepada Denny Indrayana yang tertanggal 14 September 2026.

Baca Juga:

• Dapat Ganti Rugi Rp5 Juta, Roy Suryo: Tidak Ada Rp1 Pun yang Masuk ke Kami

Menurut dia, riwayat pendidikan Prabowo menjadi salah satu pembanding dalam melihat persoalan tersebut.

Dalam somasi itu, THMP mencatat Prabowo merupakan lulusan The American School London pada 1966-1968 sebelum melanjutkan pendidikan ke Akademi Militer pada 1970.

"Presiden Prabowo Subianto adalah lulusan luar negeri, tepatnya The American School London, 1966-1968. Lalu tahun 1970 melanjutkan ke Akmil," jelas Suhadi, Selasa, 15 September 2026.

Suhadi mengatakan perbandingan tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan luar negeri merupakan bagian yang perlu diperhatikan dalam pembahasan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

THMP menilai persoalan yang dipermasalahkan Denny Indrayana mengenai keberadaan ijazah SMA atau sederajat Gibran harus dilihat dalam konteks sistem pendidikan yang ditempuhnya.

Gibran diketahui menempuh pendidikan sekolah menengah di luar negeri.

Atas dasar itu, THMP mempertanyakan penggunaan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara terpisah untuk mempersoalkan status pendidikan Gibran.

Pasal tersebut mengatur calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

"Makna SMA sederajat tidak bisa dipotong hanya pada bentuk lembaran ijazah. Riwayat pendidikan luar negeri juga harus ditempatkan dalam konteks ketentuan yang berlaku," kata C Suhadi, Selasa, 15 September 2026.

THMP kemudian menarik perbandingan antara Prabowo dan Gibran.

Keduanya disebut memiliki riwayat pendidikan menengah di luar negeri.

Karena itu, THMP berpendapat Gibran tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan ada atau tidaknya ijazah SMA yang diterbitkan sekolah di Indonesia.

Dalam somasi tersebut, THMP menyebut kelulusan yang digunakan Prabowo berasal dari sistem pendidikan luar negeri sebelum kemudian melanjutkan pendidikan ke Akmil.

Kondisi serupa, menurut THMP, juga terdapat pada Gibran yang menempuh pendidikan menengah di luar negeri.

Argumentasi THMP kemudian dikaitkan dengan Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Menurut THMP, ketentuan tersebut memberikan pengecualian bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Bagi THMP, ketentuan tersebut menunjukkan pembahasan syarat pendidikan tidak semata-mata berhenti pada bukti kelulusan SMA.

Polemik mengenai pendidikan Gibran berkembang setelah Denny Indrayana membuka sayembara untuk mencari bukti ijazah SLTA atau sederajat Gibran pada 9 Agustus 2026.

Sayembara tersebut ditutup pada 9 September 2026 dengan hadiah yang diklaim Denny telah mencapai miliaran rupiah.

Denny kemudian membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Bersama sejumlah pemohon, ia mengajukan permohonan PHPU Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada 10 September 2026 dengan mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran dan membatalkan sejumlah keputusan terkait pencalonan hingga pelantikannya sebagai wakil presiden.

THMP menilai perdebatan mengenai pendidikan Gibran kini telah berkembang dari persoalan dokumen menjadi persoalan pemenuhan syarat pencalonan wakil presiden.

Menurut THMP, penggunaan satu ketentuan dalam UU Pemilu tanpa memperhatikan aturan turunannya dapat menghasilkan tafsir yang tidak utuh.

"Yang harus dilihat adalah keseluruhan aturan, termasuk ketentuan turunannya. Jadi persoalannya bukan semata-mata apakah ada lembar ijazah SMA atau tidak," ujarnya.

THMP menegaskan perbandingan riwayat pendidikan Prabowo dan Gibran merupakan argumentasi yang mereka gunakan dalam somasi kepada Denny.

Perbandingan tersebut bukan merupakan penetapan atau kesimpulan hukum dari Mahkamah Konstitusi.

Sebelum THMP mengirimkan somasi, pengacara Farhat Abbas melalui Lembaga Swadaya Masyarakat Hukum Jamin Rakyat Indonesia atau LSM Hajar Indonesia juga mempertanyakan sayembara yang dibuat Denny.

Farhat Abbas bersama William Albert Zai dan M. Rizaldi Hendriawan meminta Denny memberikan klarifikasi, meminta maaf, serta memulihkan nama baik Gibran.

Somasi tersebut berlaku 3X24 jam sejak surat diterbitkan pada 12 September 2026.

Denny kemudian merespons melalui akun media sosialnya @dennyindrayana pada Selasa pagi.

Ia menyambut somasi tersebut dengan nada santai.

"Pagi-pagi dapat hiburan, eh somasi, dari Hajar Indonesia, Farhat Abbas dkk.

Buat saya senyum. Katanya sayembara menunjukkan bukti tamat pendidikan SLTA sederajat Gibran itu judi, makar dan menghina Gibran.

Serem ya.

Hadiahnya katanya Rp 15 Miliar. Mungkin Beliau mau tambahkan ya. Hehehe.

Jadinya bagusnya digimanain ini. Kasih komen dong.

Kalau kata Prabowo dijogetin aja ya?

Salam integritas!"

Perdebatan mengenai syarat pendidikan Gibran kini masih bergulir, termasuk melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, somasi dari THMP menjadi bagian lain dari respons hukum terhadap langkah Denny Indrayana mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.* (tm/ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo berjanji menyumbangkan uang ganti rugi Rp5 juta yang diperolehnya melalui putusan praperadilan kelima ke yayasan atau perkumpulan.

Janji tersebut disampaikan Roy setelah hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukannya pada Selasa, 15 September 2026.

Baca Juga:

• Wagub Babel Hellyana Bebas Setelah 4 Bulan Dipenjara Kasus Penipuan, Perkara Dugaan Ijazah Palsu Menanti

Menteri Keuangan selaku Turut Termohon II juga diperintahkan membayarkan uang tersebut kepada Roy.

"Tidak ada Rp1 pun yang masuk ke kami, tidak ada. Apalagi, alhamdulillah, beban perkara itu nihil, ya, nol," kata Roy di PN Jakarta Selatan.

Roy mengatakan mekanisme penyaluran uang tersebut masih akan dibahas.

Ia memastikan uang ganti rugi tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Kami tidak pernah melupakan janji kami. Meskipun, mohon maaf, nilainya Rp5 juta, tapi akan kita atur nanti mekanismenya yayasan atau perkumpulan apa yang nanti akan menerima," ujar Roy.

Praperadilan kelima Roy terdaftar dengan nomor perkara 149/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL pada 20 Agustus 2026.

Dalam permohonan tersebut, Roy sebelumnya menuntut ganti rugi sebesar Rp206 juta. Nilai itu terdiri atas Rp106 juta ganti rugi materiil dan Rp100 juta ganti rugi imateriil.

Namun, hakim hanya mengabulkan sebagian permohonan Roy dengan menetapkan ganti rugi imateriil sebesar Rp5 juta. Sementara itu, biaya perkara ditetapkan nihil.

Praperadilan kelima tersebut merupakan pengajuan kembali tuntutan ganti rugi setelah permohonan serupa pada praperadilan ketiga dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada praperadilan ketiga, permohonan tidak dapat diterima karena Menteri Keuangan belum dilibatkan sebagai pihak terkait pembayaran ganti rugi.

Perkara yang menjerat Roy berkaitan dengan polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Pada 15 April 2025, Roy bersama Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mendatangi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Mereka meminta penjelasan mengenai ijazah dan dokumen akademik Jokowi.

Jokowi kemudian melaporkan perkara tersebut ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025.

Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penyidikan pertama pada 14 Juli 2025. Roy kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 7 November 2025.

Roy menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada November 2025, tetapi saat itu belum ditahan. Ia kemudian ditangkap dan ditahan pada 19 Juni 2026.

Setelah penahanan tersebut, Roy mengajukan lima praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Lima Praperadilan Roy Suryo

Praperadilan I — 22 Juni 2026

Perkara Nomor 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL mempersoalkan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy.

Pada 7 Juli 2026, hakim mengabulkan sebagian permohonan dan menyatakan ketiga tindakan tersebut tidak sah. Putusan ini kemudian menjadi dasar bagi Roy untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.

Praperadilan II — 2 Juli 2026

Perkara Nomor 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL mempersoalkan penetapan Roy sebagai tersangka. Pada 20 Juli 2026, permohonan tersebut ditolak.

Praperadilan III — 15 Juli 2026

Perkara Nomor 118/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL berkaitan dengan tuntutan ganti rugi Rp206 juta.

Pada 6 Agustus 2026, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO) karena Menteri Keuangan belum dilibatkan sebagai pihak terkait pembayaran ganti rugi.

Praperadilan IV — 30 Juli 2026

Perkara Nomor 129/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL mempersoalkan pencegahan Roy bepergian ke luar negeri dan penarikan sementara paspornya.

Pada 26 Agustus 2026, permohonan tersebut ditolak.

Praperadilan V — 20 Agustus 2026

Perkara Nomor 149/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL kembali mempersoalkan tuntutan ganti rugi Rp206 juta.

Kali ini, Menteri Keuangan dilibatkan sebagai pihak terkait pembayaran ganti rugi.

Pada 15 September 2026, hakim mengabulkan sebagian permohonan dan menetapkan ganti rugi imateriil sebesar Rp5 juta.

Rangkaian lima praperadilan tersebut berlangsung selama 85 hari, sejak 22 Juni hingga 15 September 2026.

Dari lima permohonan itu, praperadilan pertama dan kelima dikabulkan sebagian, praperadilan kedua dan keempat ditolak, sedangkan praperadilan ketiga dinyatakan tidak dapat diterima.

Roy kemudian menegaskan uang ganti rugi Rp5 juta tersebut akan disalurkan melalui yayasan atau perkumpulan. Mekanisme penyalurannya akan ditentukan kemudian.* (tb/ad)