JAKARTA – Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027.

Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisikan sebagai ibu kota negara.

Baca Juga:

• Pemko Medan Kembangkan Layanan Publik Berbasis AI, Warga Cukup Akses Lewat WhatsApp

Arah tersebut telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Jakarta ditempatkan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global, dengan fungsi sebagai pusat perdagangan, layanan jasa dan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional, regional, hingga global.

Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan, menilai status kota global tidak boleh berhenti sebagai slogan menjelang usia 500 tahun Jakarta.

"Jakarta 500 tahun dan status kota global ini bukan gimmick. Ini soal hidup-matinya Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota lagi," kata Budi.

Kota Global Bukan Sekadar Gedung Pencakar Langit

Menurut Budi, konsep kota global harus dipahami lebih luas.

Kota global bukan sekadar kota dengan gedung tinggi, pusat bisnis, transportasi modern, dan infrastruktur canggih.

Dalam perspektif internasional, sebuah kota global juga ditentukan oleh kemampuannya menjadi simpul pergerakan modal, manusia, informasi, dan gagasan.

Kearney dalam 2025 Global Cities Index menempatkan Jakarta di peringkat 71 dari 158 kota dunia. Posisi itu naik tiga tingkat dari peringkat 74 pada 2024.

Indeks tersebut menilai kota melalui lima dimensi, yakni aktivitas bisnis, modal manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan keterlibatan politik.

Namun, Budi mengingatkan agar kenaikan peringkat tersebut tidak menjadi alasan untuk berpuas diri.

"Jadi jangan puas hanya karena peringkat naik tiga tingkat. Kita harus bertanya, apa yang membuat Jakarta benar-benar diperhitungkan dalam jaringan kota dunia?" ujar Budi.

Menurut Kearney, indeks kota global tidak hanya mengukur aktivitas bisnis, tetapi juga kualitas modal manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan keterlibatan politik.

Jakarta Sudah Punya Modal, tetapi Pekerjaannya Belum Selesai

Dari sisi konektivitas, Jakarta telah memiliki jaringan transportasi publik seperti MRT, LRT, dan TransJakarta yang terus dikembangkan.

Ekosistem digital dan pusat data juga menjadi bagian dari modal Jakarta untuk masuk lebih jauh ke dalam ekonomi global.

Namun, Budi menilai pembangunan kota global tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur.

Masalah banjir, sampah, kemacetan, polusi udara, sanitasi, dan kualitas lingkungan tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Tidak masuk akal kita bicara kota global kalau persoalan dasar seperti banjir, sampah, sanitasi dan kualitas udara belum selesai," katanya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri masih menempatkan sejumlah persoalan dasar perkotaan sebagai prioritas pembangunan.

Dalam informasi APBD 2026, misalnya, pengendalian banjir, penanganan sampah, mobilitas, infrastruktur kota, peningkatan modal manusia, serta ketahanan iklim masuk dalam program prioritas.

Persoalan lain yang dinilai tidak kalah penting adalah kualitas sumber daya manusia.

Menurut Budi, sekitar 60 persen tenaga kerja Jakarta masih berpendidikan SMP dan SMA.

Karena itu, ia menilai peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi bagian penting dari agenda Jakarta menuju kota global.

Ekonomi global membutuhkan pekerja dengan kemampuan digital, bahasa asing, analisis data, kecerdasan buatan, jasa keuangan, teknologi, hingga industri kreatif.

Di sinilah, menurut Budi, terdapat paradoks pembangunan Jakarta.

Gedung dan infrastruktur dapat dibangun dalam hitungan tahun. Namun, membangun talenta membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang.

Rp4.700 Triliun, Mampukah APBD Membiayai Ambisi Kota Global?

Tantangan berikutnya adalah pembiayaan.

APBD Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun, turun dari APBD perubahan 2025 sebesar Rp91,86 triliun.

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).

Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan Jakarta hingga 2045 diproyeksikan mencapai sekitar Rp4.700 triliun.

Angka tersebut tercantum dalam dokumen perencanaan Jakarta yang merujuk pada Studi Jakarta RISE #20 oleh Kearney.

Kebutuhan itu diproyeksikan untuk periode 20 tahun, termasuk belanja rutin, proyek strategis, dan berbagai program menuju kota global.

Pada September 2026, Pemprov DKI juga menyebut kebutuhan pembiayaan jangka panjang Jakarta mencapai Rp4.700 triliun, dengan potensi kesenjangan pembiayaan sekitar Rp1.734 triliun jika hanya mengandalkan sumber pendanaan konvensional.

Artinya, Jakarta tidak dapat mengandalkan APBD sebagai satu-satunya sumber pembiayaan.

Budi menilai skema pembiayaan alternatif harus diperbesar, mulai dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, kerja sama dengan swasta, optimalisasi aset, hingga pemanfaatan naming right.

"Kalau semua dibebankan kepada APBD, matematikanya tidak ketemu," ujarnya.

Karena itu, menurut dia, tantangannya bukan sekadar mencari anggaran sebanyak-banyaknya, tetapi membangun ekosistem pembiayaan kota global yang berkelanjutan.

Lima Kota Administratif: Haruskah Jakarta Dipecah?

Persoalan lain yang juga menarik perhatian adalah struktur pemerintahan Jakarta.

Saat ini Jakarta memiliki lima kota administratif dan satu kabupaten administratif.

Kota-kota administratif tersebut bukan daerah otonom seperti kabupaten atau kota pada umumnya.

Wacana menjadikan lima kota administratif sebagai kota otonom pun muncul.

Budi melihat terdapat argumen yang mendukung maupun menolak gagasan tersebut.

Dari sisi pelayanan, otonomi dinilai dapat mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat.

Persoalan di Jakarta Utara, misalnya, dapat ditangani dengan mempertimbangkan karakter wilayah pesisir dan kawasan pelabuhan.

Namun, pemekaran juga berpotensi menambah struktur birokrasi, meningkatkan belanja pemerintahan, dan menimbulkan ketimpangan fiskal antarwilayah.

Jakarta Selatan dengan kawasan bisnis seperti SCBD memiliki karakter ekonomi yang berbeda dengan Jakarta Utara yang memiliki kawasan pesisir dan pelabuhan.

"Jangan sampai kita memecah Jakarta secara administratif, tetapi justru memperlebar ketimpangan," kata Budi.

Karena itu, ia melihat kemungkinan jalan tengah, yakni mempertahankan struktur kota administratif tetapi memberikan kewenangan fiskal dan pelayanan yang lebih besar.

Gagasan tersebut juga perlu dilihat dalam konteks kawasan aglomerasi. UU Nomor 2 Tahun 2024 menempatkan kawasan aglomerasi sebagai wilayah yang memiliki keterkaitan fungsional dan jaringan prasarana yang terintegrasi sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global.

Dengan demikian, tantangan Jakarta bukan hanya bagaimana mengurus wilayahnya sendiri, tetapi juga bagaimana menjalankan peran sebagai salah satu penggerak ekonomi kawasan metropolitan yang lebih luas.

Jangan Terjebak Logika: Gedung Dulu, Manusianya Belakangan

Bagi Budi, persoalan paling penting dalam agenda Jakarta Kota Global adalah pembangunan manusia.

Menurut dia, Jakarta perlu membalik cara pandang pembangunan.

Selama ini, pembangunan sering dibayangkan dengan pola membangun infrastruktur, mendatangkan investasi, kemudian tenaga kerja menyesuaikan.

Untuk kota global, menurut Budi, logika tersebut harus dibalik.

"Orangnya dulu, baru gedungnya ikut."

Budi menilai pembangunan sumber daya manusia harus menjadi fondasi.

Dalam informasi APBD 2026 Pemprov DKI, program peningkatan modal manusia yang berdaya saing dialokasikan sekitar Rp17,58 triliun.

Sementara program peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai tercatat sekitar Rp3,77 triliun.

Namun, besarnya anggaran belum otomatis menghasilkan sumber daya manusia berkelas global.

Program pendidikan dan pelatihan, menurut Budi, harus diarahkan langsung kepada kebutuhan ekonomi Jakarta.

Dari KJP ke Kartu Talenta Global Jakarta

Budi menawarkan gagasan agar kebijakan pendidikan tidak berhenti pada bantuan biaya pendidikan.

Menurut dia, KJP Plus dan KJMU dapat dikembangkan menjadi sistem pengembangan talenta.

Bantuan tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, tetapi juga membuka akses terhadap kursus bahasa Inggris, sertifikasi digital, pelatihan kecerdasan buatan, pemrograman, analisis data, hingga magang internasional.

Ia juga mengusulkan pengembangan sekolah kejuruan dengan spesialisasi yang disesuaikan dengan ekosistem ekonomi masing-masing wilayah.

Misalnya, pendidikan jasa keuangan di Jakarta Pusat, logistik dan kepelabuhanan di Jakarta Utara, serta ekonomi kreatif dan digital di Jakarta Selatan.

Di tingkat masyarakat, pusat vokasi modern juga dapat dikembangkan lebih dekat dengan permukiman warga.

"Kalau Jakarta ingin menjadi kota global, anak dari Cilincing harus punya peluang yang sama untuk masuk ekonomi global seperti anak dari Pondok Indah," kata Budi.

Pesannya, pembangunan Jakarta tidak boleh hanya memberikan keuntungan kepada investor dan ekspatriat, sementara warga Jakarta sendiri hanya menjadi penonton.

Murah Bukan Berarti Gratis, Berkelanjutan Bukan Berarti APBD Selamanya

Budi juga menekankan bahwa pendidikan berkualitas tidak harus selalu dimaknai sebagai seluruh layanan diberikan secara gratis oleh pemerintah.

Menurut dia, yang lebih penting adalah menekan beban keluarga sekaligus memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas.

Untuk menjaga keberlanjutan, ia mengusulkan skema dana abadi pendidikan yang dapat diisi dari sumber pendapatan non-APBD, termasuk pemanfaatan naming right atau kontribusi dari ekosistem usaha.

Ia juga mengusulkan agar perusahaan global yang berinvestasi di Jakarta terlibat langsung dalam pengembangan sekolah kejuruan.

Bukan sekadar CSR seremonial, melainkan kerja sama dalam penyusunan kurikulum, sertifikasi, teknologi, dan penyaluran lulusan.

Dengan begitu, investasi asing tidak hanya diukur dari nilai modal yang masuk, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat melalui peningkatan kualitas tenaga kerja.

Ukuran Kota Global Jangan Hanya Peringkat

Budi menilai Jakarta membutuhkan indikator keberhasilan yang lebih konkret.

Menurut dia, keberhasilan kota global seharusnya dapat dilihat dari kemampuan anak Jakarta menguasai bahasa asing, memperoleh sertifikasi internasional, masuk ke sektor jasa formal, mendapatkan pekerjaan dengan upah layak, dan mampu bersaing di pasar kerja global.

Dengan demikian, keberhasilan Jakarta tidak hanya diukur dari kenaikan peringkat dalam indeks internasional.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah warga Jakarta ikut mengalami peningkatan kualitas hidup dan kesempatan ekonomi.

Sebab, kota global bukan hanya tentang seberapa tinggi gedungnya, seberapa besar investasinya, atau seberapa tinggi peringkatnya.

Kota global juga berkaitan dengan kualitas manusia yang tinggal di dalamnya.

Jakarta 500 Tahun: Global untuk Siapa?

Momentum 500 tahun Jakarta pada 2027 dapat menjadi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar.

Setelah pusat pemerintahan bergeser ke Ibu Kota Nusantara, Jakarta harus membangun peran ekonomi yang baru tanpa kehilangan orientasi pada masyarakat.

UU Nomor 2 Tahun 2024 telah memberikan arah Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.

Dalam kerangka tersebut, Jakarta diarahkan menjadi pusat perdagangan, jasa, jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional, regional, dan global.

Namun, Budi menilai pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia harus berjalan beriringan.

Jasa menjadi mesinnya.

SDM menjadi bahan bakarnya.

Infrastruktur menjadi jalannya.

Dan warga Jakarta harus menjadi penerima manfaat utamanya.

"Kalau mau jadi kota global, jangan hanya bangun gedung untuk dunia. Bangun manusia Jakarta supaya mampu mengisi gedung itu," ujar Budi.

Itulah tantangan Jakarta memasuki usia 500 tahun: bukan sekadar menjadi kota yang dilihat dunia, tetapi menjadi kota yang membuat warganya mampu bersaing dengan dunia.* (ad)

JAKARTA – Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir dalam prosesi pengangkatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Keduanya adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jacky Manuputty.

Baca Juga:

• Dari Pratikno hingga Listyo Sigit, Pengamat Soroti Tokoh Era Jokowi yang Tetap Berada di Lingkaran Prabowo: Radical Break Sulit Terjadi

Secara keseluruhan, 24 dari 26 anggota hadir dalam acara pengangkatan tersebut.

Ketua Wantimpres Pratikno memastikan status Jonan dan Jacky sebagai anggota tidak berubah.

"Itu kan sudah di Keppres," ujar Pratikno seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Saat ditanya mengenai alasan spesifik ketidakhadiran keduanya, Pratikno mengaku tidak mengetahui secara rinci.

"Itu diatur oleh sekretaris," ujarnya.

Keppres Nomor 107/P Tahun 2026 menetapkan 26 anggota Wantimpres.

Pratikno ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota, Muhammad Hatta Rajasa sebagai wakil ketua merangkap anggota, dan Muhammad Qodari sebagai sekretaris merangkap anggota.

Nama Ignasius Jonan dan Jacky Manuputty tercantum sebagai anggota dalam keputusan tersebut.

Dengan demikian, ketidakhadiran mereka dalam prosesi pengangkatan tidak mengubah status keduanya sebagaimana tercantum dalam Keppres.

Wantimpres merupakan lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, baik diminta maupun tidak diminta.

Anggotanya berasal dari berbagai latar belakang dan pengalaman.

Pratikno mengatakan komposisi Wantimpres kali ini diisi tokoh-tokoh nasional dari berbagai bidang, agama, dan profesi.

Sebelum ditetapkan sebagai anggota Wantimpres, Ignasius Jonan dan Jacky Manuputty diketahui pernah hadir dalam agenda yang melibatkan Presiden Prabowo.

Jonan pernah bertemu Prabowo di Istana Merdeka pada 3 November 2025.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah program pemerintah, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, diplomasi luar negeri, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Saat itu, Jonan mengatakan kedatangannya untuk berbagi pandangan dan memberikan masukan kepada Prabowo sebagai warga negara.

Sementara Jacky Manuputty pernah menghadiri pertemuan Prabowo dengan tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, serikat buruh, serta organisasi kepemudaan lintas iman di Istana Negara pada 1 September 2025.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan dibahas, antara lain masalah sosial, korupsi, perilaku pejabat, pajak, hingga Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Jonan dan Jacky juga pernah berada dalam satu forum seminar bertajuk "Sebuah Mosaik Indah: Indonesia di Mata Paus Fransiskus" di Jakarta pada 10 Mei 2025.

Saat itu, Jonan hadir sebagai Ketua Panitia Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Adapun Jacky menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan tersebut.

Ignasius Jonan memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan sektor korporasi.

Ia pernah memimpin PT Kereta Api Indonesia (Persero), kemudian menjabat Menteri Perhubungan pada 2014–2016 dan Menteri ESDM pada 2016–2019.

Sementara Jacky Manuputty merupakan pendeta Gereja Protestan Maluku (GPM) dan Ketua Umum PGI periode 2024–2029.

Ia dikenal aktif dalam kegiatan dialog lintas agama dan kerja perdamaian.

26 Anggota Wantimpres Prabowo

Presiden Prabowo mengangkat 26 anggota Wantimpres berdasarkan Keppres Nomor 107/P Tahun 2026.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Susunan Wantimpres tersebut adalah:

Pratikno sebagai Ketua merangkap anggota.
Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.
Muhammad Qodari sebagai Sekretaris merangkap anggota.
Sinta Nuriyah Wahid.
Muhammad Quraish Shihab.
Agum Gumelar.
Chairul Tanjung.
Said Aqiel Siradj.
Anwar Iskandar.
Yahya Cholil Staquf.
Jusuf Wanandi.
Budi Gunawan.
Bambang Soesatyo.
Salim Segaf Al-Jufri.
Soekarwo.
Dato' Sri Tahir.
Rocky Gerung.
Ida Bagus Purwalaksana.
Philip Kuncoro Wijaya.
Budi Santoso Tanuwibowo.
Anwar Usman.
Mohamad Hatta.
Jusuf Hamka.
Margarito Kamis.
Jacky Manuputty.
Ignasius Jonan.
Alasan Ketidakhadiran Belum Terungkap

Hingga Jumat (2/10/2026), belum ada penjelasan terbuka dari Jonan maupun Jacky mengenai alasan keduanya tidak hadir dalam prosesi pengangkatan Wantimpres.

Pratikno juga belum memberikan penjelasan spesifik mengenai alasan tersebut. Ia hanya menyebut urusan kehadiran diatur oleh sekretariat.

"Itu diatur oleh sekretaris," ujarnya.

Yang telah dikonfirmasi adalah status Jonan dan Jacky. Keduanya tetap tercantum sebagai anggota Wantimpres berdasarkan Keppres Nomor 107/P Tahun 2026, meskipun tidak hadir dalam prosesi pengangkatan di Istana Negara.* (tb/ad)

JAKARTA – Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualifikasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jika gugatan mengenai syarat pendidikan dalam pencalonan Pilpres 2024 dikabulkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Zuhri saat menanggapi perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Baca Juga:

• Diduga Gara-gara Uang Lapak, PKL Dikeroyok di Depan Kampus USU

Mereka juga meminta pembatalan keputusan KPU terkait pencalonan Gibran serta sejumlah konsekuensi hukum lainnya.

Perkara tersebut kini telah memasuki tahapan akhir persidangan.

MK menjadwalkan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dengan agenda pembuktian pada 2 Oktober 2026.

Zuhri menilai MK dapat mengambil pendekatan progresif dalam memeriksa persoalan tersebut.

"Jika MK progresif dan tidak kacamata kuda, sangat bisa diskualifikasi. Berani atau tidak? Soalnya menyangkut keabsahan dari dokumen syarat-syarat seorang Cawapres saat akan ikut kontestasi Pilpres Tahun 2024. Itu celah bagi MK," tegasnya, Jumat (2/10/2026).

Menurut Zuhri, MK tidak seharusnya hanya menggunakan pendekatan positivistik dan legal-formal dalam memeriksa perkara tersebut.

Namun, dia juga menyebut apabila MK tidak menjatuhkan diskualifikasi, putusan tetap dapat menjadi momentum untuk memberikan terobosan hukum.

"Bagi MK, ini adalah momentum bagi demokrasi, hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Jika tidak berani diskualifikasi, minimal dan/atau setidaknya buat terobosan hukum dalam pertimbangan dan amar putusannya. Buat bahan rekomendasi revisi UU Pemilu di Komisi II DPR," jalas Ketua Umum Lembaga Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi (LPKKD) Indonesia itu.

Zuhri juga menilai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggara pemilu, khususnya KPU dalam melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon.

Dia menilai proses verifikasi administrasi dan faktual harus dilakukan secara lebih baik sesuai mandat Undang-Undang Pemilu.

"Pada sisi lain, sifat pengawasan dari Bawaslu adalah rekomendasi. Akan tetapi, pasca adanya Putusan MK Nomor 104 Tahun 2025, sifat rekomendasi sama dengan putusan. Bawaslu harus lebih berani dalam sistem pengawasan terhadap kinerja dari KPU," ucapnya.

Dalam persidangan sebelumnya, KPU menyatakan telah memverifikasi dokumen persyaratan pencalonan Prabowo-Gibran pada 2023.

KPU juga menyatakan surat keterangan penyetaraan memiliki nilai yang sama dengan ijazah SLTA berdasarkan aturan yang dirujuknya.

Bawaslu juga menyampaikan dalam persidangan bahwa tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan Pemilu 2024.

Namun, Bawaslu menyatakan pernah mengalami persoalan akses terhadap data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Silon PWP.

Zuhri mengatakan konsekuensi hukum perkara tersebut akan bergantung pada amar putusan MK, termasuk jika permohonan dikabulkan seluruhnya atau sebagian.

Menurut dia, apabila permohonan dikabulkan dan berujung pada diskualifikasi, ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden dalam kondisi kekosongan jabatan dapat menjadi relevan.

Ia juga menyebut adanya mekanisme pengajuan calon wakil presiden oleh Presiden untuk kemudian dipilih oleh MPR.

"Lalu jika sebagian saja? Ini pintu masuk buat pemakzulan Gibran yang dapat dibawa ke ranah konstitusi atas dasar 3 klaster, bisa dimakzulkan dari sebab Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945. Melalui proses politik bernegara mulai Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945," papar Zuhri.

Sementara jika MK menolak permohonan, Zuhri mengatakan putusan tersebut tetap dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu.

"Khusus bagi KPU soal verifikasi administrasi dan faktual. Bagi Bawaslu agar lebih berani memberikan pengawasan, sudah ada dasar sifat rekomendasi Bawaslu bersifat putusan sesuai Putusan MK No.104 Tahun 2025," jelasnya.

Persoalan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran juga menjadi perhatian hakim MK Arsul Sani dalam persidangan.

Arsul menyoroti perbedaan dokumen penyetaraan yang diterbitkan kementerian yang menangani pendidikan dasar dan menengah dengan dokumen dari kementerian yang menangani pendidikan tinggi.

"Di tangan saya ini ada 2 dokumen yang merupakan dokumen penyetaraan, yang pertama yang diterbitkan oleh institusi bapak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dan yang kedua adalah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Ini tadi malam disampaikan oleh saksi dari KPU, nah di sini lah problemnya Pak," kata Arsul Sani.

Menurut Arsul, dokumen dari Kemenristekdikti lebih mudah dipahami karena secara eksplisit menyebut penyetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri atas nama Gibran.

"Ini dua institusi, 2 kementerian yang mengurus tentang pendidikan, yang satu pendidikan dasar dan menengah dan yang satu pendidikan tinggi itu mengeluarkan surat pernyataan yang setara. Surat penyetaraannya tidak setara Pak, padahal judulnya surat penyetaraan ini, barangkali yang dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini lebih gampang Pak dipahami. Karena yang disetarakan, meskipun ini bentuknya keputusan itu adalah [ijazah]nya," tuturnya.

Arsul kemudian membandingkan dokumen tersebut dengan surat dari Kemendikdasmen yang menyatakan pengetahuan Gibran dinilai setara dengan tamatan sekolah menengah kejuruan.

"Di mana agak bersayapnya? Karena yang bapak setarakan itu adalah pengetahuan, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan, ini makanya KPU agak puyeng ini jadinya. Padahal Pak Dirjen, saya membaca Permendikbud nomor 29/2014, di Pasal 1 angka 7 ini terdefinisikan dengan jelas apa yang disebut dengan surat keterangan penyetaraan," ujarnya.

Arsul kemudian mempertanyakan bentuk dokumen yang diterbitkan Kemendikdasmen tersebut dan objek yang dinyatakan setara.

"Jadi pertanyaan saya pak Dirjen, kalau Permendikbudnya mendefinisikan surat keterangan penyetaraan itu demikian, mengapa kemudian keluarnya adalah surat keterangan, bukan surat keputusan, saya tidak mengatakan judulnya, tapi surat keterangan di mana yang disetarakan itu adalah pengetahuannya, dinilai menilai memiliki pengetahuan setara dengan tamat sekolah, ini agak abstrak pak, kalau yang dikeluarkan yang ini," kata Arsul.

Menurut Arsul, perbedaan pemaknaan tersebut menjadi salah satu persoalan yang kini diperiksa MK.

"Ini gampang diketahui, setara, setara apa yang setara? Ijazahnya tapi kalau yang ini yang setara adalah pengetahuannya, ini yang barangkali antara lain menjadikan ada permohonan ini," lanjutnya.

Arsul bahkan mengatakan para hakim perlu mencermati secara mendalam makna dokumen tersebut.

"Kalau ini barangkali, saya tidak tahu ya dokumen, karena saya belum lihat, yang dibawa kepada Kementerian Dikbud ini adalah misalnya ini ya sertifikat atau diploma atau apapun award atau apapun dari UTS Insearch barangkali ini lebih mudah kemudian menyelesaikan perkara ini."

"Tapi karena bunyinya adalah itu tadi memiliki pengetahuan setara ini, kami ini harus mengernyitkan dahi ini Pak Dirjen, mungkin juga harus istikharah dulu ini apa itu ya makna dari ini," tuturnya.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 merupakan perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

MK mencatat agenda persidangan perkara tersebut berlangsung sejak September 2026 dengan tahapan pemeriksaan jawaban KPU, keterangan Bawaslu dan pihak terkait, hingga pembuktian.

Hasil akhir perkara dan konsekuensi hukumnya tetap bergantung pada putusan yang akan dibacakan MK.* (tb/ad)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menunjukkan pola politik yang tetap mengakomodasi sejumlah tokoh dari pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Prabowo melakukan sejumlah perubahan dalam struktur pemerintahan pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Pemko Medan Kembangkan Layanan Publik Berbasis AI, Warga Cukup Akses Lewat WhatsApp

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Pratikno ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres, sementara Muhammad Hatta Rajasa menjadi Wakil Ketua dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris.

Dalam analisisnya, Burhanuddin mengatakan karakter Prabowo membuatnya tidak mudah memutus hubungan dengan tokoh-tokoh yang pernah memiliki peran dalam perjalanan politiknya, termasuk mereka yang berasal dari pemerintahan Jokowi.

"Pak Prabowo kalau dilihat dari karakter pribadinya memang orang yang tahu berbalas budi. Dan karenanya berharap radical break seperti yang Pak Rocky Gerung sampaikan dengan memotong habis orang-orang Pak [Jokowi] itu suatu hal yang saya terlalu tidak masuk akal, kalau kita melihat karakter Pak Prabowo selama ini," ungkap Burhan, Jumat, 2 Oktober 2026.

"Lihat Saja itu orang-orang yang ikut sama Pak Prabowo itu 'kan orang-orang yang dari awal."

"Jadi beliau tidak punya karakter untuk membuang orang, apalagi orang yang punya jasa besar membuat Pak Prabowo menjadi presiden," terangnya.

Burhanuddin menyoroti sejumlah nama yang kini mendapat posisi dalam pemerintahan Prabowo.

Pratikno, misalnya, ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres. Pratikno sebelumnya merupakan Menteri Sekretaris Negara pada pemerintahan Jokowi.

Selain itu, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman juga masuk dalam jajaran anggota Wantimpres.

Pada saat yang sama, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Sekretariat Negara mengonfirmasi Listyo Sigit dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 1 Oktober 2026.

Pada hari yang sama, Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Listyo.

Menurut Burhanuddin, penempatan sejumlah tokoh tersebut dapat dilihat sebagai bentuk akomodasi politik.

"Politik akomodatif dan [balas budi]. Pertama Pak Sigit memang sudah lama menjadi Kapolri. Jadi memang sudah saatnya diganti karena beliau bulan Desember sudah pensiun. Tetapi berharap Pak Sigit tiba-tiba terlempar dari pusaran kekuasaan, itu dari awal saya enggak percaya," katanya.

Burhanuddin juga menyoroti posisi Wantimpres yang sebelumnya belum terisi selama masa pemerintahan Prabowo.

"Hari ini Pak Pratik dilantik sebagai Ketua [Wantimpres] dan kita tahu [Wantimpres] dewan pertimbangan yang dua tahun sejak Pak Prabowo dilantik 20 Oktober 2024 itu kosong."

"Jadi memang sepertinya posisi Pak Pratik kemudian posisi Pak [Anwar Usman], termasuk masih bertahannya Pak Sigit itu satu bentuk akomodasi sekaligus penepisan secara [politik] kepada mereka yang berasumsi bahwa Pak Prabowo sudah pisah [politik] dengan Pak [Jokowi]," papar Burhan.

Secara resmi, Prabowo memang baru mengangkat 26 anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026.

Dalam keterangan Sekretariat Negara, komposisi tersebut terdiri atas tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk politik, pemerintahan, agama, hukum, usaha, militer, dan organisasi masyarakat.

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah pengamat politik Rocky Gerung. Ia termasuk dalam 26 anggota Wantimpres yang dilantik Prabowo.

Sebelumnya, Rocky Gerung dikenal menggunakan istilah radical break untuk menggambarkan perlunya pemutusan hubungan secara mendasar dengan sistem atau pengaruh lama.

Burhanuddin kemudian mengaitkan gagasan tersebut dengan karakter politik Prabowo yang menurutnya cenderung mempertahankan hubungan dengan tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak atau kontribusi terhadap perjalanan politiknya.

26 Anggota Wantimpres Prabowo

Berikut susunan 26 anggota Wantimpres yang dilantik Prabowo pada Jumat, 2 Oktober 2026:

Pratikno sebagai Ketua merangkap anggota.
Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.
Muhammad Qodari sebagai Sekretaris merangkap anggota.
Sinta Nuriyah Wahid sebagai anggota.
Muhammad Quraish Shihab sebagai anggota.
Agum Gumelar sebagai anggota.
Chairul Tanjung sebagai anggota.
Said Aqiel Siradj sebagai anggota.
Anwar Iskandar sebagai anggota.
Yahya Cholil Staquf sebagai anggota.
Jusuf Wanandi sebagai anggota.
Budi Gunawan sebagai anggota.
Bambang Soesatyo sebagai anggota.
Salim Segaf Al-Jufri sebagai anggota.
Soekarwo sebagai anggota.
Dato' Sri Tahir sebagai anggota.
Rocky Gerung sebagai anggota.
Ida Bagus Purwalaksana sebagai anggota.
Philip Kuncoro Wijaya sebagai anggota.
Budi Santoso Tanuwibowo sebagai anggota.
Anwar Usman sebagai anggota.
Mohamad Hatta sebagai anggota.
Jusuf Hamka sebagai anggota.
Margarito Kamis sebagai anggota.
Jacky Manuputty sebagai anggota.
Ignasius Jonan sebagai anggota.

Pelantikan Wantimpres tersebut berlangsung sehari setelah Prabowo melakukan sejumlah perubahan dalam struktur pemerintahan.

Pada 1 Oktober 2026, Prabowo melantik sejumlah menteri dan wakil menteri serta pejabat lembaga negara.

Dengan rangkaian pelantikan tersebut, perubahan struktur pemerintahan dan pengisian Wantimpres menjadi bagian dari langkah Prabowo menjalankan pemerintahan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.* (tb/ad)

MEDAN – Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Jalan Dr Mansyur, Kota Medan, viral di media sosial.

Pedagang tersebut diduga menjadi korban penganiayaan karena tidak memberikan uang lapak yang diminta sejumlah pria.

Baca Juga:

• Pemko Medan Kembangkan Layanan Publik Berbasis AI, Warga Cukup Akses Lewat WhatsApp

"Perkara lapak (jualan) mau dibunuh aku gara-gara lapak. Ini kan lapak bukan untuk disewa, ini lapak orang. Kasar kali ngomongnya, tidak bisa pelan," ucap perempuan tersebut dalam video.

Dalam video itu juga disebutkan seorang pria yang diduga pemuda setempat meminta uang kepada pedagang bernama Yusmadi.

Karena permintaan uang tersebut disebut tidak dipenuhi, Yusmadi kemudian diduga dikeroyok oleh tiga orang.

Korban disebut mengalami sejumlah luka akibat dugaan pengeroyokan tersebut. Luka antara lain terdapat pada bagian kepala hingga kaki.

Kapolsek Medan Baru Kompol Bambang Gunanti Hutabarat membenarkan bahwa korban telah membuat laporan polisi terkait dugaan penganiayaan tersebut.

"Korban sudah membuat laporan polisi. Sudah kita terima laporan polisinya," ucapnya, Jumat (2/10/2026).

Bambang mengatakan polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara jelas kronologi dan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

"Proses ini penyelidikan karena akan memanggil sejumlah saksi," ucapnya.

Polisi selanjutnya akan memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan keterangan dan mendalami dugaan penganiayaan terhadap pedagang tersebut.

Hingga kini, kasus tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan.

Polisi belum menyampaikan lebih lanjut mengenai identitas maupun status hukum pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengeroyokan.* (d/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melalui WhatsApp.

Sistem tersebut akan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk memahami kebutuhan warga dan mengarahkan mereka ke layanan yang sesuai.

Baca Juga:

• Refleksi Rido Hermawan: Ketika Manusia Terpisah dari Dirinya dan Alam

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Medan Arrahmaan Pane mengatakan, konsep pemerintahan digital tersebut dirancang dengan mengintegrasikan berbagai sistem pelayanan pemerintah.

Dengan begitu, masyarakat tidak perlu mengetahui perangkat daerah mana yang menangani suatu layanan.

"Konsep pemerintahan digital ini adalah penggabungan, integrasi seluruh aplikasi. Jadi warga tidak perlu lagi bertanya, kantor mana yang harus didatangi," kata Arrahmaan saat menjadi narasumber talkshow "Literasi Digital dan Pemanfaatan AI" di Aula Universitas Harapan Medan, Jumat (2/10/2026).

Talkshow tersebut merupakan kerja sama Pemko Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Universitas Harapan Medan.

Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).

Acara dimoderatori Liza Novita dan turut dihadiri Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Harapan Medan, Assoc. Prof. Dr. Suginam, S.E., M.Ak.

Di hadapan mahasiswa baru, Arrahmaan menjelaskan masyarakat nantinya cukup menyampaikan pertanyaan atau kebutuhan layanan melalui WhatsApp.

Sistem berbasis AI akan membaca maksud pertanyaan tersebut.

Selanjutnya, AI mengarahkan warga ke jenis layanan yang sesuai, sementara proses administrasi dilakukan oleh sistem pemerintahan di belakangnya.

"Dengan WhatsApp menerima pertanyaan, AI memahami pertanyaan, AI mengarahkan ke layanan yang tepat, dan sistem pemerintahan bekerja di belakang layar," ujarnya.

Dengan mekanisme tersebut, warga tidak perlu lagi memahami struktur birokrasi untuk mendapatkan layanan pemerintah.

Masyarakat cukup menyampaikan kebutuhan melalui kanal percakapan, kemudian sistem menghubungkannya dengan layanan dan perangkat daerah yang menangani.

Arrahmaan mencontohkan salah satu layanan yang sedang dikembangkan, yakni layanan magang bagi mahasiswa.

Melalui sistem tersebut, mahasiswa nantinya dapat mendaftarkan diri melalui WhatsApp.

Permintaan kemudian diproses oleh sistem hingga mahasiswa memperoleh surat rekomendasi untuk dibawa ke perangkat daerah tujuan.

Menurut Arrahmaan, layanan berbasis percakapan tersebut ditopang sejumlah sistem yang saling terhubung.

Di antaranya mesin AI, verifikasi identitas, basis data pemerintah, serta sistem pelayanan yang dimiliki perangkat daerah.

Karena itu, kata dia, pembangunan pemerintahan digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi AI.

Kualitas dan validitas data menjadi salah satu faktor penting agar sistem dapat bekerja dengan baik.

"Yang diperlukan untuk membangun AI adalah data yang besar dan valid," katanya.

Pemko Medan, kata Arrahmaan, perlu menghimpun dan memvalidasi data dari 30 organisasi perangkat daerah (OPD) dan 21 kecamatan.

Data tersebut akan menjadi dasar bagi sistem untuk memberikan informasi dan mengarahkan masyarakat ke layanan yang tepat.

Semakin lengkap dan valid data yang tersedia, semakin baik pula sistem dalam memahami kebutuhan warga.

Selain akurasi data, keamanan sistem juga menjadi perhatian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam pengamanan sistem dan pusat data pemerintah.

Arrahmaan mengatakan pemerintahan digital setidaknya memiliki empat tanggung jawab utama.

Keempatnya adalah keamanan sistem atau security, perlindungan data pribadi atau privacy, kebenaran informasi yang diberikan AI atau accuracy, serta kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas proses dan keputusan layanan atau accountability.

"Semakin digital, semakin besar tanggung jawab kita," katanya.

Arrahmaan menegaskan penggunaan AI dalam pemerintahan tidak berarti menghilangkan peran manusia dalam pelayanan publik.

Menurut dia, manusia tetap dibutuhkan untuk memastikan data, konteks, etika, dan pertanggungjawaban dalam setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Talkshow "Literasi Digital dan Pemanfaatan AI" tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Mahasiswa baru Universitas Harapan Medan antusias menyampaikan pertanyaan mengenai pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, pekerjaan, hingga pelayanan pemerintahan.

Arrahmaan menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan sejumlah contoh konkret mengenai pemanfaatan teknologi AI sekaligus pentingnya memahami aspek keamanan, akurasi data, perlindungan privasi, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital.* (ad)

JAKARTA – Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesama, dan alam di tengah berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan modern.

Dalam refleksi kebangsaannya berjudul "Ketika Manusia Terpisah dari Dirinya", Rido menyoroti berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, ketidakadilan, konflik sosial, kecemasan, hingga menurunnya kepercayaan antarmanusia.

Baca Juga:

• Reshuffle Kabinet Prabowo, Ini Harapan Dunia Usaha Menuju 2027

Kemajuan Tak Selalu Membuat Hidup Lebih Baik

Rido mengawali refleksinya dengan menyoroti sejumlah bencana yang terjadi di kawasan Asia.

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta bencana banjir bandang di kawasan Himalaya menjadi gambaran tentang hubungan manusia dengan alam yang semakin kompleks.

Menurut dia, kedua peristiwa tersebut memiliki pemicu yang berbeda.

Namun, keduanya memperlihatkan persoalan yang sama, yakni terganggunya keseimbangan alam dan manusia yang baru menyadari keterkaitannya dengan lingkungan setelah bencana terjadi.

Rido kemudian mempertanyakan paradoks peradaban modern.

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan komunikasi tidak selalu membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik.

"Mengapa kemajuan tidak selalu membuat kehidupan menjadi lebih baik? Barangkali karena selama ini kita terlalu sibuk membangun dunia di luar diri, tetapi lupa membangun manusia yang akan menghuninya," tulis Rido.

Menurut dia, manusia modern semakin sering mengukur keberhasilan berdasarkan apa yang dimiliki, jabatan yang dicapai, kekuasaan yang diperoleh, hingga pengakuan dari orang lain.

Ukuran tentang "siapa saya" kemudian bergeser menjadi "apa yang saya punya" dan "seberapa jauh saya terlihat".

Kearifan Sunda tentang Manusia yang Utuh

Rido mengingatkan kembali kearifan masyarakat Sunda yang mengenal lima watak sebagai bagian dari kematangan pribadi, yakni Cageur, Bageur, Bener, Singer, dan Pinter.

Cageur berarti sehat lahir dan batin, Bageur bermakna berbudi baik, Bener berarti jujur dan lurus, Singer bermakna waspada serta peka terhadap keadaan, sedangkan Pinter berarti cerdas dan berpengetahuan.

Menurut Rido, kelima nilai tersebut tidak dapat dipisahkan. Manusia yang sehat tetapi tidak memiliki kebaikan budi dapat menjadi congkak.

Sebaliknya, kecerdasan tanpa kejujuran dapat digunakan untuk hal yang merugikan.

Ia menilai ukuran keberhasilan semacam itu semakin tergeser oleh ukuran material dan pencapaian.

Kondisi tersebut, menurut Rido, membuat manusia kehilangan ruang untuk mengenali dirinya, memahami batas kebutuhan, dan menemukan makna kehidupannya.

Ketika Manusia Memperlakukan Alam sebagai Objek

Keterpisahan manusia dari dirinya juga berdampak pada cara manusia memperlakukan alam.

Ketika manusia menempatkan dirinya sebagai pusat kehidupan, alam berisiko hanya dipandang sebagai objek yang dapat dimanfaatkan.

Hutan dilihat sebagai kayu, tanah sebagai aset, sungai sebagai sumber ekonomi, laut sebagai ruang eksploitasi, dan gunung sebagai cadangan mineral.

Rido kemudian mengingatkan kearifan masyarakat adat Sunda, khususnya komunitas Kanekes, melalui ungkapan:

"Gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak."

Ungkapan tersebut berarti gunung tidak boleh diratakan dan lembah tidak boleh dirusak.

Menurut Rido, pesan tersebut bukan hanya berkaitan dengan kepercayaan, tetapi juga menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

"Hutan yang hilang tidak hanya berarti berkurangnya pohon; ia berarti hilangnya sumber air, rusaknya ekosistem, meningkatnya risiko bencana, dan berkurangnya ruang hidup bagi generasi berikutnya," tegasnya.

Hubungan Antarmanusia Juga Perlu Dipulihkan

Persoalan berikutnya, menurut Rido, adalah hubungan manusia dengan sesamanya.

Masyarakat yang terlalu lama dibangun berdasarkan kompetisi dapat membuat manusia melihat orang lain sebagai pesaing.

Kemajuan teknologi memang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan siapa saja, tetapi belum tentu membuat seseorang mampu benar-benar mendengarkan orang lain.

Rido kembali mengangkat nilai budaya Sunda Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, yang bermakna saling mengasah, saling mengasihi, dan saling mengasuh.

Ia juga menyebut prinsip Someah Hade Ka Semah, yakni keramahan kepada siapa pun yang datang, sebagai salah satu nilai yang dapat membangun kepercayaan dalam kehidupan bersama.

Negara Tak Hanya Mengatur, tetapi Menjaga Kehidupan

Menurut Rido, cara pandang tersebut juga memiliki konsekuensi terhadap penyelenggaraan negara.

Negara, kata dia, tidak cukup hanya berperan sebagai pengatur dan pengendali. Negara juga perlu memastikan kehidupan masyarakat berjalan secara seimbang.

"Pembangunan manusia harus berjalan bersama pembangunan lingkungan, pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersama keadilan sosial, kemajuan teknologi harus berjalan bersama etika, dan kekuatan negara harus berjalan bersama kesejahteraan rakyat," tulisnya.

Karena itu, keberhasilan pembangunan menurut Rido tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi atau jumlah infrastruktur yang dibangun.

Pertanyaan yang juga penting adalah apakah masyarakat semakin bermartabat, kehidupan semakin adil, lingkungan semakin terjaga, hubungan antarmanusia semakin kuat, dan generasi mendatang masih mempunyai ruang hidup yang layak.

Indonesia dan Nilai Keselarasan

Rido menilai Indonesia memiliki banyak warisan nilai yang mengajarkan hubungan antara manusia, masyarakat, alam, dan nilai luhur.

Gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap alam, serta tanggung jawab terhadap komunitas merupakan bagian dari kekayaan sosial yang telah lama hidup di berbagai wilayah Nusantara.

"Kita tidak harus kembali ke masa lalu. Namun, mungkin kita perlu menengok kembali nilai-nilai yang pernah membuat manusia Nusantara memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang diri sendiri. Warisan itu tidak seharusnya berhenti sebagai simbol budaya; ia perlu diterjemahkan menjadi cara berpikir dalam pendidikan, ekonomi, pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan kehidupan sosial," jelasnya.

Menurut Rido, persoalan bangsa bukan karena manusia tidak mampu membangun.

Manusia telah mampu menciptakan gedung, jalan, kota, industri, teknologi, hingga sistem ekonomi yang kompleks.

Namun, ada pertanyaan mendasar yang perlu terus dijawab: untuk siapa semua pembangunan tersebut dilakukan dan kehidupan seperti apa yang ingin diwariskan kepada generasi berikutnya.

Pembangunan, menurut dia, seharusnya tidak hanya menghasilkan benda, tetapi juga meningkatkan kualitas manusia.

Pertumbuhan ekonomi juga perlu berjalan bersama keadilan dan keberlanjutan.

"Sebab ketika manusia kembali menemukan dirinya, ia akan lebih mudah memahami hubungannya dengan alam. Ketika ia kembali menghormati alam, ia akan menyadari keterikatannya dengan sesama. Manakala manusia kembali memahami bahwa dirinya, alam, dan sesamanya merupakan satu kesatuan kehidupan, pembangunan tidak lagi sekadar menjadi proyek ekonomi; namun berubah menjadi ikhtiar membangun peradaban."

Pada akhirnya, Rido mengajak masyarakat melihat pembangunan bukan semata sebagai upaya menguasai dunia, melainkan sebagai usaha untuk kembali memahami bahwa manusia merupakan bagian dari kehidupan yang lebih besar.* (ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan hingga Jumat, 2 Oktober 2026, penyidik juga belum memeriksa Nanik dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Anwar Usman No Comment soal Gugatan Ijazah Gibran di MK: Biarkan Mereka yang Menyelesaikan, Saya Sudah di Luar

Menurut Anang, penyidik saat ini menilai pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam perkara yang melibatkan Kolonel Cpl Budi Utomo dan tersangka lainnya sudah cukup untuk kebutuhan penyidikan.

"Ya, penyidikan berdasarkan alat bukti. Tentunya tidak hanya berdasarkan keterangan sepihak, tetapi dicek apakah memang ini urgensinya," jelas Anang.

"Dalam pembuktian ini ada urgensinya atau tidak, kepentingannya seperti apa," sambungnya.

Meski belum diperiksa, Anang mengatakan peluang Nanik dimintai keterangan tetap terbuka.

Hal itu bergantung pada perkembangan proses hukum, termasuk apabila dalam persidangan muncul informasi atau bukti yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

"Seandainya nanti umpamanya di persidangan berkembang dan memang bisa, bukan hal yang tidak mungkin, bisa saja. Tapi kan sampai saat ini penyidik merasa sudah cukup dengan alat bukti," urainya.

Dengan demikian, posisi Nanik dalam perkara tersebut belum berubah.

Kejagung menyatakan belum menemukan indikasi keterlibatannya dan belum memanggilnya sebagai saksi hingga saat ini.

Di tengah perkembangan perkara tersebut, Kejagung menetapkan tiga tersangka baru dalam klaster dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk program MBG.

Penetapan tiga tersangka tersebut menambah jumlah tersangka dalam klaster pengadaan motor listrik menjadi lima orang.

Dua tersangka sebelumnya adalah Kolonel Cpl Budi Utomo dan AM yang disebut sebagai Komisaris PT YAT.

Baca Juga:

• Wantimpres Prabowo Lebih Gemuk, Pengamat: Pembagian Tugas Harus Jelas

Anang mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan pada masa Dadan Hindayana masih menjabat sebagai Kepala BGN.

"Dari pihak swasta kurang lebih ada empat orang. Inisial AM, inisial YY. AM ini selaku Komisaris PT ASE dan Komisaris PT YAT," kata Anang, Jumat, 2 Oktober 2026.

"Terus YY, ini perempuan. Terus AA, Direktur PT ASE. GB, selaku Direktur PT ASE. Yang tadi YY itu Direktur PT YAT," sambung Anang.

Budi Utomo yang merupakan anggota TNI aktif ditahan di Pomdam Jaya. Sementara AM ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Adapun YY ditahan di Rutan Pondok Bambu. Sedangkan AA dan GB ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam perkara ini, Budi Utomo diduga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengatur proses pengadaan motor listrik.

Pengaturan tersebut diduga mencakup penentuan vendor pemenang, spesifikasi barang, hingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Kejagung sebelumnya menyatakan pengadaan sepeda motor listrik tersebut memiliki anggaran sekitar Rp1,035 triliun.

Penyidik juga menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan serta dugaan mark-up harga.

Menurut Anang, target awal pengadaan motor listrik yang dijanjikan mencapai sekitar 25.644 unit.

Target tersebut kemudian direvisi menjadi 21.000 unit.Namun, hingga Maret 2026, realisasi pembangunan disebut hanya mencapai 2.117 unit.

Baca Juga:

• Siapa Saja 11 Tersangka Dugaan Korupsi MBG? Ini Daftar Nama dan Perannya

Angka tersebut kemudian dilaporkan seolah-olah telah mencapai sekitar 21.800 unit.

"Yang kurang lebih kalau dijanjikan itu kan sekitar 25.644. Ternyata dalam pelaksanaan direvisi jadi 21.000, dan di akhir sekitar Maret 2026, realisasi cuma 2.117 unit, tapi dibuat seolah-olah sudah selesai sekitar 21.800 unit. Jadi tidak sesuai antara yang riil," ujarnya.

Kejagung sebelumnya juga mengungkapkan adanya dugaan manipulasi berita acara serah terima barang dalam pengadaan tersebut.

Dalam keterangan resmi Kejagung, realisasi yang ditemukan penyidik sebelumnya disebut 3.229 unit dari 21.081 unit, sementara pembayaran disebut telah dilakukan 100 persen.

Karena Budi Utomo merupakan prajurit TNI aktif, penanganan perkaranya dilakukan melalui mekanisme koneksitas dengan melibatkan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Kejagung sebelumnya telah melimpahkan berkas perkara Budi kepada bidang Pidana Militer untuk diproses lebih lanjut.

Budi disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola MBG masih terus berjalan.

Kejagung juga masih membuka kemungkinan melakukan pemeriksaan tambahan apabila perkembangan persidangan menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperdalam informasi atau alat bukti terkait pihak tertentu.* (di/ad)

JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).

Anwar mengatakan tidak ingin memberikan komentar yang berpotensi memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan di MK.

Baca Juga:

• Wantimpres Prabowo Lebih Gemuk, Pengamat: Pembagian Tugas Harus Jelas

"Wah, jangan deh. Saya ini orangnya, ya udah tahu sendiri lah. Nggak mau mengintervensi dan nggak mau diintervensi oleh siapapun. Nah, itu lah intinya," kata Anwar kepada wartawan.

Saat kembali ditanya mengenai gugatan yang berkaitan dengan ijazah Gibran, Anwar memilih tidak berkomentar.

"Mohon maaf, no comment kalau itu. Biarkan aja mereka yang menyelesaikan. Saya kan udah di luar," ujarnya.

Anwar merupakan mantan Ketua MK.

Ia mengatakan statusnya sebagai mantan hakim tidak membuatnya bebas memberikan pandangan mengenai perkara yang saat ini sedang diperiksa lembaga tersebut.

"Iya, walaupun mantan hakim ya nggak boleh saya juga. Walaupun mantan hakim nggak boleh. Itu intervensi secara tidak langsung kalau saya memberikan tanggapan," katanya.

Perkara yang dimaksud merupakan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang saat ini diperiksa MK.

Para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam sidang pada 1 Oktober 2026, mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari memberikan keterangan terkait proses pencalonan dan dokumen persyaratan pendidikan Gibran.

Sementara itu, sejumlah ahli dan Bawaslu juga memberikan keterangan dalam persidangan.

Anwar juga membantah pernah berkonsultasi dengan Gibran mengenai perkara tersebut.

Ia mengatakan jarang bertemu dengan Gibran.

Menurut Anwar, pertemuan keduanya pada Jumat, 2 Oktober 2026 merupakan pertemuan setelah beberapa bulan tidak bertemu.

"Oh nggak ada, saya jarang ketemu. Berapa bulan ini baru ketemu tadi aja nih. Nggak ada. Dan saya sendiri nggak mau. Saya kan bukan orang politik," ujarnya.

Ketika ditanya apakah sempat berbincang dengan Gibran dalam pertemuan di Istana Negara, Anwar mengatakan keduanya hanya bersalaman.

"Nggak ada, salaman aja," pungkasnya.

Anwar sebelumnya juga menegaskan bahwa tugasnya sebagai anggota Wantimpres adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sesuai amanat Pasal 16 UUD 1945.

Ia mengatakan tidak ingin memberikan pandangan terhadap perkara yang sedang berproses di MK.

Sementara itu, proses pemeriksaan perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran masih berlangsung di MK.

Pada sidang berikutnya, MK menjadwalkan pendalaman keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia.* (di/ad)

Oleh:Werdha Candratrilaksita

RESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya.

Baca Juga:

• Wantimpres Prabowo Lebih Gemuk, Pengamat: Pembagian Tugas Harus Jelas

Namun, dua reshuffle terakhir Presiden Prabowo Subianto membuka pembacaan analisis yang lebih menarik.

Reshuffle disinyalir semakin mengeratkan konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi.

Setidaknya terdapat tiga bacaan analisis pada dua kali reshuffle yang hanya berselang satu bulan, yaitu: pertama, kesinambungan orang-orang yang dipromosikan pada era Presiden Jokowi; kedua, kebutuhan Presiden Prabowo untuk menjaga keseimbangan politik menjelang perubahan aturan elektoral seperti ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden; ketiga, kemungkinan, kekuatan politik Presiden Jokowi tetap mempunyai nilai tawar dalam pemerintahan Presiden Prabowo.

Alih-alih memperlihatkan pelepasan dari pemerintahan sebelumnya, sejumlah figur yang kariernya menanjak pada era Presiden Joko Widodo justru memperoleh posisi yang semakin strategis.

Suahasil Nazara naik menjadi Menteri Keuangan.

Bahlil Lahadalia tetap menjadi Menteri ESDM sekaligus memperoleh jabatan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Listyo Sigit Prabowo bergeser dari Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Dudung Abdurachman menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Fadil Imran kembali memperoleh posisi di pemerintahan.

Arrmanatha Nasir dipromosikan menjadi Menteri Luar Negeri.

Kesinambungan sejumlah figur tersebut terlalu menonjol untuk diabaikan ketika membaca arah reshuffle Prabowo.

Dua kali reshuffle terakhir dapat pula dibaca sebagai konsolidasi kesinambungan kekuasaan Prabowo-Jokowi.

Wajah Lama

Suahasil Nazara adalah contoh pertama.

Jokowi mengangkatnya menjadi Wakil Menteri Keuangan pada 2019 setelah sebelumnya memimpin Badan Kebijakan Fiskal yang juga diangkat dengan Keputusan Presiden.

Kini, Prabowo menaikkannya menjadi Menteri Keuangan. Bahlil bahkan lebih menarik.

Jokowi mengangkatnya sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM pada 2021, dan juga Ketua Umum Partai Golkar.

Pada pemerintahan Prabowo, ia menjadi Menteri ESDM, dan sekarang memperoleh tambahan kekuasaan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi tanpa melepaskan jabatan Menteri ESDM atau rangkap jabatan.

Di bidang keamanan terdapat Listyo Sigit Prabowo. Jokowi memilih dan melantiknya menjadi Kapolri pada Januari 2021.

Sebelumnya, Listyo bahkan pernah menjadi ajudan Jokowi. Kini, setelah tidak lagi memimpin Polri, ia bukannya keluar dari lingkar kekuasaan.

Prabowo justru menempatkannya semakin dekat dengan Istana sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dudung Abdurachman juga mempunyai pola serupa.

Jokowi mengangkatnya menjadi KSAD pada November 2021.

Setelah masuk pemerintahan Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Dudung kini memperoleh posisi dengan prestise dan cakupan kekuasaan yang lebih besar sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Fadil Imran menambah panjang kesinambungan tersebut. Pada era Jokowi, kariernya bergerak dari Kapolda Jawa Timur, Kapolda Metro Jaya, hingga Kabaharkam Polri.

Kini ia, kembali masuk ke struktur pemerintahan sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Arrmanatha Nasir memang mempunyai karakter berbeda karena jalurnya terutama diplomatik.

Namun, ia juga memperoleh penugasan strategis pada era Jokowi sebelum akhirnya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri dan sekarang dipromosikan oleh Prabowo menjadi Menteri Luar Negeri.

Dengan demikian, dalam beberapa posisi justru terlihat kesinambungan figur yang telah lama berada di pusat pemerintahan pada dua kali reshuffle terakhir yang berselang satu bulan.

Meskipun, pola yang sama juga terlihat di beberapa reshuffle sebelumnya.

Bahlil dan Dua Kaki Jokowi

Di antara nama-nama tersebut, posisi Bahlil barangkali paling menarik dibaca secara politik.

Ia bukan hanya Menteri ESDM dan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia juga Ketua Umum Partai Golkar, partai dengan kekuatan besar di parlemen.

Posisi itu menjadi semakin penting ketika revisi UU Pemilu mulai bergulir. Bahlil secara terbuka menyatakan ambang batas parlemen lima persen sebagai angka yang ideal.

Ia bahkan mengatakan angka tersebut telah menjadi bagian dari komunikasi lintas partai, meskipun terdapat usulan angka lain.

Sehingga posisi Bahlil memperoleh dua kaki sekaligus. Satu kaki berada dalam pemerintahan dengan kekuasaan sangat besar atas sektor energi dan hilirisasi.

Kaki lainnya berdiri sebagai ketua umum partai yang mempunyai kekuatan signifikan jika digerakkan untuk mendukung permainan politik tertentu.

Analisis itu berdasarkan fakta bahwa politik tidak selalu cukup dibaca melalui hubungan sebab-akibat yang kasatmata. Politik juga bekerja melalui posisi tawar.

Presiden Prabowo membutuhkan dukungan partai politik untuk menjaga kelancaran pemerintahannya sekaligus berbagai agenda legislasi, termasuk soal ambang batas parlemen maupun ambang batas presiden untuk pemilu 2024.

Golkar mempunyai kekuatan parlemen yang besar dan Bahlil berada di pertemuan kepentingan itu.

Maka, sulit untuk percaya bahwa penguatan Bahlil hanya persoalan teknis koordinasi hilirisasi dan transisi energi.

Selain itu, posisi Bahlil adalah penghubung antara kepentingan politik Jokowi dengan kepentingan politik Prabowo.

Dukungan Partai Golkar pada legislasi UU Pemilu, khususnya berkaitan dengan ambang batas, adalah politik dua kaki mantan Presiden Jokowi.

Satu sisi di Partai Golkar, di sisi lain di Partai Solidaritas Indonesia.

Konsolidasi Dua Kepentingan

Presiden Prabowo memiliki koalisi besar. Keuntungan politiknya adalah pemerintah memperoleh dukungan luas di parlemen.

Namun, koalisi besar juga membawa konsekuensi. Semakin banyak kekuatan yang masuk ke dalam pemerintahan, semakin banyak kepentingan yang harus dipertemukan.

Ada partai politik. Ada kelompok pendukung. Ada figur dengan jaringan sendiri. Ada pula kekuatan yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.

Presiden Prabowo tidak hanya menghadapi pekerjaan memilih orang terbaik untuk setiap kementerian.

Ia juga menghadapi pekerjaan mempertahankan keseimbangan berbagai kekuatan politik yang menopang pemerintahannya.

Dari sudut pandang itulah, penguatan figur-figur era Jokowi memperoleh makna politik tersendiri. Listyo tidak disingkirkan, tetapi ditempatkan di jantung Istana.

Dudung tidak keluar, tetapi naik menjadi Menko Polkam. Bahlil tidak hanya dipertahankan, tetapi ditambah kewenangannya.

Suahasil naik menjadi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo tampaknya tidak sedang memutus kesinambungan dengan elit pemerintahan era Presiden Jokowi.

Setidaknya melalui susunan jabatan terbaru terlihat bahwa sejumlah figur yang memperoleh kepercayaan besar pada masa Jokowi justru kembali dipercaya dan diperkuat.

Nilai Tawar Jokowi Masih Kuat

Kemungkinan selanjutnya kemudian muncul bahwa jaringan politik yang tumbuh pada era Jokowi masih mempunyai nilai tawar dalam pemerintahan Prabowo.

Sepuluh tahun menjadi presiden tentu menghasilkan jaringan kekuasaan yang tidak serta-merta menghilang ketika masa jabatan berakhir.

Bahlil, Listyo, Dudung, Suahasil, dan sejumlah figur lain menunjukkan adanya kesinambungan personal dari pemerintahan Jokowi menuju pemerintahan Prabowo.

Terbuka pula pembacaan lain bahwa mempertahankan dan memperkuat figur-figur tersebut sekaligus menjadi jalan untuk menjaga keseimbangan dengan kekuatan politik yang berkembang selama era Jokowi.

Kompetensi dapat bertemu dengan kebutuhan kontinuitas. Kontinuitas dapat bertemu dengan kebutuhan koalisi.

Dan kebutuhan koalisi dapat bertemu dengan tawar-menawar kekuasaan. Siapa yang semakin kuat? Dari sana terlihat pola yang cukup terang.

Sejumlah figur yang memperoleh promosi strategis pada era Jokowi kembali memperoleh penguatan pada era Prabowo.

Kontinuitas personal itu memperlihatkan bahwa transisi Jokowi menuju Prabowo tidak menghasilkan diskontinuitas kekuasaan yang tegas.

Ada simpul-simpul lama yang tetap dipertahankan. Ada yang bahkan semakin kuat.

Mungkin itulah salah satu cara membaca reshuffle yang berkali-kali dilakukan Presiden Prabowo.

Alih-alih mencari orang baru untuk kabinetnya, malahan Presiden Prabowo terkesan sedang menyusun titik keseimbangan baru antara kekuasaannya sendiri, kebutuhan koalisi, dan jaringan politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya.

Reshuffle yang berkali-kali hanyalah konsolidasi kekuasaan Prabowo-Jokowi.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Abdi Negara di bidang kebijakan fiskal dan keuangan negara; berkiprah sebagai civitas akademica, analis, dan penulis di bidang kebijakan publik dan multidisipliner

JAKARTA – Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan.

Sebanyak 26 anggota Wantimpres dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Reshuffle Kabinet Prabowo, Ini Harapan Dunia Usaha Menuju 2027

Pengangkatan mereka berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/P Tahun 2026.

Jumlah 26 anggota ini lebih banyak dibandingkan susunan Wantimpres pada era Presiden Joko Widodo yang berjumlah sembilan orang.

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan jumlah anggota yang besar tidak otomatis menjadi persoalan.

Menurut dia, hal yang lebih penting adalah bagaimana para anggota tersebut bekerja dan menghasilkan masukan bagi Presiden.

"Menurut saya kebanyakan, banyak dibanding Jokowi, gemuk. Tergantung bagaimana pengelolaannya," kata Emrus, Jumat malam.

Menurut Emrus, ukuran efektivitas Wantimpres tidak cukup dilihat dari jumlah anggotanya.

Pembagian tugas yang jelas diperlukan agar setiap anggota memiliki bidang yang dapat dikaji secara lebih terarah.

Ia mengusulkan agar anggota Wantimpres dibagi ke dalam kelompok kerja atau pokja berdasarkan persoalan strategis yang sedang dihadapi pemerintah.

"Dibikin kelompok kerja (pokja) di bidang-bidang ekonomi, politik, internasional, pangan, gizi," ujarnya.

Dengan pembagian tersebut, setiap kelompok dapat fokus membahas persoalan sesuai bidangnya.

Hasil kajian kemudian dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Presiden.

Emrus mengatakan jumlah anggota yang besar tetap dapat bekerja efektif apabila pengelolaannya dilakukan dengan baik dan setiap anggota memiliki tugas yang jelas.

Sebab, keputusan akhir mengenai apakah masukan tersebut akan digunakan tetap berada di tangan Presiden.

"Ada dua kemungkinan, menerima atau tidak menerima," katanya.

Salah satu bidang yang menurut Emrus dapat menjadi perhatian Wantimpres adalah pangan dan gizi.

Menurut dia, pokja bidang pangan dan gizi dapat membandingkan berbagai pilihan kebijakan sebelum memberikan rekomendasi kepada Presiden.

Kajian tersebut dapat mencakup kebijakan pangan, bantuan kepada masyarakat hingga bentuk intervensi pemerintah.

"Pokja bidang pangan dan gizi, bisa membuat perbandingan, itu dibuat ke publik, moratorium, masukan diberi bantuan tunai," ujarnya.

Menurut Emrus, pembentukan pokja membuat pertimbangan yang diberikan Wantimpres dapat lebih terarah karena setiap kelompok bekerja berdasarkan persoalan tertentu.

Emrus juga menilai bidang hukum dapat menjadi salah satu fokus Wantimpres.

Ia menyebut masih banyak persoalan hukum yang membutuhkan pertimbangan strategis bagi Presiden, termasuk persoalan korupsi.

"Demikian pelayanan bidang hukum, permasalahannya banyak, kasus Febrie belum lagi kasus korupsi lain, tentu ada pokja ini beri pertimbangan," katanya.

Menurut dia, pokja hukum dapat mengkaji berbagai persoalan tersebut sebelum merumuskan masukan untuk Presiden.

Dengan begitu, banyaknya anggota Wantimpres dapat diarahkan untuk menangani lebih banyak bidang persoalan secara spesifik.

Bidang politik juga menjadi perhatian Emrus.

Ia menyinggung pembahasan perubahan regulasi pemilu yang menurutnya dapat menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan masukan.

Menurut dia, Wantimpres dapat memberikan pertimbangan mengenai potensi politik uang dan kecurangan dalam pemilu.

"Di bidang politik, sekarang sedang digodok UU Pemilu, mereka harus beri masukan ke Presiden, kecurangan money politics," ujarnya.

Emrus juga menyebut opsi electronic voting atau e-voting sebagai salah satu hal yang dapat dikaji dalam pembahasan sistem pemilu.

"Kalau terjadi e-voting, memperkecil kecurangan pemilu," katanya.

Daftar 26 Anggota Wantimpres

Pemerintah secara resmi mencatat 26 anggota Wantimpres yang dilantik Prabowo. Susunannya adalah:

Pratikno – Ketua merangkap anggota.
Muhammad Hatta Rajasa – Wakil Ketua merangkap anggota.
Muhammad Qodari – Sekretaris merangkap anggota.
Sinta Nuriyah Wahid.
Muhammad Quraish Shihab.
Agum Gumelar.
Chairul Tanjung.
Said Aqiel Siradj.
Anwar Iskandar.
Yahya Cholil Staquf.
Jusuf Wanandi.
Budi Gunawan.
Bambang Soesatyo.
Salim Segaf Al-Jufri.
Soekarwo.
Dato' Sri Tahir.
Rocky Gerung.
Ida Bagus Purwalaksana.
Philip Kuncoro Wijaya.
Budi Santoso Tanuwibowo.
Anwar Usman.
Mohamad Hatta.
Jusuf Hamka.
Margarito Kamis.
Jacky Manuputty.
Ignasius Jonan.

Pelantikan 26 anggota tersebut berlangsung di Istana Negara pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Setelah pelantikan, anggota Wantimpres menyatakan kesiapan memberikan pertimbangan dan masukan kepada Presiden sesuai tugas yang diberikan.

Dengan jumlah anggota yang lebih besar, pembagian tugas menjadi salah satu hal yang ditekankan Emrus agar Wantimpres dapat bekerja berdasarkan bidang dan persoalan yang jelas.

" Saya kira sangat baik jika semua teratasi," ujar Emrus.* (tb/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026.

Perkara tersebut berkembang dalam dua klaster.

Baca Juga:

• Terungkap di Sidang, Sisprian Sebut Intelijen Bea Cukai Didoktrin “Menghalalkan Segala Cara”

Pada 3 Juni 2026, Kejagung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka.

Ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program MBG, termasuk dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa serta penggelembungan harga.

Dalam perkara ini, penyidik juga mengusut pengadaan sejumlah barang, antara lain sepeda motor listrik, 32 ribu pasang sepatu, lebih dari 31 ribu unit tablet, dan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Kejagung kemudian menetapkan Lalu Muhammad Iwan selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, serta pihak swasta Asep Yusuf Somantri dan Glory Harimas Sihombing sebagai tersangka.

Dengan demikian, terdapat enam tersangka dalam perkara tata kelola MBG yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, 29 September 2026.

Pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.

Dalam proses penyidikan, Kejagung menyebut telah memeriksa sekitar 233 saksi dan empat orang ahli.

Klaster kedua berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan sepeda motor listrik untuk program MBG.

Kejagung menetapkan Kolonel Budi Utomo, yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, sebagai tersangka.

Dalam perkara tersebut, Budi diduga bersama pihak swasta mengondisikan proses pengadaan, termasuk penentuan pemenang, spesifikasi barang, hingga harga perkiraan sendiri atau HPS.

Pengadaan sepeda motor listrik tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp1,03 triliun.

Kejagung sebelumnya menyebut pengadaan tersebut diduga tidak memenuhi ketentuan kontrak dan terdapat dugaan mark-up harga.

Selain Budi Utomo, Kejagung sebelumnya menetapkan Andri Mulyono selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) sebagai tersangka.

Terbaru, pada Jumat, 2 Oktober 2026, Kejagung menetapkan tiga tersangka dari pihak swasta, yakni YY selaku Direktur PT YAT, serta AA dan GB selaku Direktur PT ASE.

Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam klaster pengadaan motor listrik menjadi lima orang.

Kejagung sebelumnya menyebut dugaan perkara korupsi tata kelola MBG tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp10 triliun.

Angka tersebut berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kejagung masih melanjutkan proses hukum terhadap para tersangka dalam perkara tersebut.

Sementara enam tersangka pada klaster pertama telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diproses menuju persidangan.

Daftar 11 Tersangka

Berikut 11 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG:

Dadan Hindayana, mantan Kepala BGN.
Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN.
Lodewyk Pusung, mantan Wakil Kepala BGN.
Asep Yusuf Somantri, pihak swasta.
Glory Harimas Sihombing, pihak swasta.
Lalu Muhammad Iwan, Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.
Kolonel Budi Utomo, Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus PPK pengadaan motor listrik.
Andri Mulyono, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT).
YY, Direktur PT YAT.
AA, Direktur PT ASE.
GB, Direktur PT ASE.

Penetapan para tersangka tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan Kejagung terhadap dugaan penyimpangan dalam tata kelola dan pengadaan barang untuk program MBG periode 2025-2026.* (kp/ad)

DELI SERDANG – Kondisi Jalan Perhubungan Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dikeluhkan warga.

Sejumlah titik di ruas jalan tersebut mengalami kerusakan dan berlubang sehingga membahayakan pengendara yang melintas.

Baca Juga:

• Jalan Penghubung Deli Serdang-Medan Rusak Parah, Warga Harap Segera Diperbaiki

Aspal di sekitar lubang juga terlihat terkelupas dan permukaannya tidak rata.

Kondisi tersebut membuat pengendara harus mengurangi kecepatan dan lebih berhati-hati ketika melintas, terutama saat berusaha menghindari lubang.

Warga setempat, Hafiz, mengatakan kerusakan Jalan Perhubungan Laut Dendang telah berlangsung cukup lama.

Ia bahkan tidak lagi mengingat secara pasti sejak kapan lubang mulai muncul di ruas jalan tersebut.

"Udah lama kali. Itulah, enggak ingat saking lamanya," ujar Hafiz, Jumat (2/10/2026).

Menurut Hafiz, warga sebelumnya sempat berupaya memperbaiki kondisi jalan secara mandiri dengan menimbun lubang menggunakan pecahan batu.

Namun, upaya tersebut tidak bertahan lama. Lubang kembali muncul dan kerusakan terjadi di sejumlah titik.

Hafiz menyebut lubang terdapat mulai dari kawasan Simpang Beo hingga jembatan.

Kondisi tersebut dinilai menyulitkan pengendara, khususnya ketika harus menghindari lubang secara tiba-tiba.

Hafiz mengatakan sejumlah pengendara pernah terjatuh ketika berusaha menghindari lubang di ruas jalan tersebut.

Ia juga menyebut pernah terjadi kecelakaan lalu lintas di sekitar lokasi yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Menurut Hafiz, kecelakaan tersebut terjadi pada malam hari.

Saat itu, seorang pengendara sepeda motor disebut hendak menyalip kendaraan di depannya.

Pada saat yang sama, terdapat pengendara dari arah berlawanan yang berusaha menghindari lubang.

Kedua kendaraan kemudian bertabrakan. Dalam kecelakaan tersebut, salah satu pengendara disebut meninggal dunia.

Informasi mengenai kecelakaan dan korban jiwa tersebut merupakan keterangan dari warga setempat.

Kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki juga membuat Hafiz berinisiatif memperbaiki salah satu titik secara mandiri.

Ia mengecor lubang yang berada di depan tempat usaha panglong miliknya menggunakan dana sendiri.

Langkah itu dilakukan karena kondisi jalan dinilai semakin membahayakan pengguna jalan.

"Kalau lubang di depan kami, kami cor sendiri, karena lama enggak diperbaiki sampai makan korban," katanya.

Menurut Hafiz, perbaikan mandiri tersebut hanya dilakukan pada bagian jalan di depan tempat usahanya.

Sementara sejumlah lubang lainnya masih ditemukan di sepanjang ruas Jalan Perhubungan Laut Dendang.

Ia berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jalan tersebut secara menyeluruh.

"Harapannya segera diperbaiki lah," pungkasnya.

Perbaikan jalan dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan Jalan Perhubungan Laut Dendang sebagai akses perjalanan.* (d/ad)

JAKARTA – Posisi Timnas Indonesia dalam ranking FIFA kembali mengalami perubahan setelah seluruh pertandingan fase grup FIFA ASEAN Cup 2026 selesai pada Jumat (2/10/2026).

Timnas Indonesia kini berada di peringkat 117 dunia dengan koleksi 1.163,15 poin.

Baca Juga:

• Dari Energi Air ke Pasar Dunia, INALUM Perkenalkan Low Carbon Aluminium Indonesia

Kemenangan tersebut memberikan tambahan 2,66 poin bagi Indonesia. Skuad Garuda naik satu posisi dari peringkat 118 ke peringkat 117 dunia.

Posisi 117 menjadi catatan penting bagi Timnas Indonesia karena lebih tinggi dibandingkan pencapaian pada era kepelatihan Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert.

Pada era Patrick Kluivert, posisi terbaik Indonesia tercatat di peringkat 118 pada Juli 2025.

Sementara pada era Shin Tae-yong, Indonesia sempat mencapai peringkat 125 dunia pada November 2024.

Dengan berada di posisi 117, Indonesia kini melewati dua catatan tersebut.

Peringkat tersebut juga menjadi posisi terbaik Indonesia dalam sekitar dua dekade terakhir.

Indonesia terakhir kali menempati posisi 110 dunia pada Mei 2006.

Tambahan poin dari kemenangan atas Bangladesh membuat Indonesia menggeser Sudan yang kehilangan poin setelah mengalami kekalahan dari Mozambik.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih berada di bawah Thailand dan Vietnam dalam ranking FIFA.

Thailand berada di posisi 93 dunia dengan koleksi 1.252,27 poin berdasarkan pembaruan sementara setelah fase grup.

Sementara Vietnam berada di peringkat 99 dunia.

Thailand sebelumnya mendapatkan pengurangan poin setelah kalah 1-2 dari Filipina pada pertandingan terakhir Grup B.

Meski kalah, Thailand tetap berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia sehingga pertemuan kedua tim di final FIFA ASEAN Cup 2026 juga akan berpengaruh terhadap perolehan poin ranking FIFA.

Indonesia masih memiliki peluang menambah poin apabila mampu meraih kemenangan atas Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026.

Berdasarkan kalkulasi yang dikutip dalam laporan tersebut, kemenangan atas Thailand berpotensi menambah sekitar 5,85 poin, sehingga koleksi Indonesia dapat mencapai sekitar 1.169 poin.

Tambahan tersebut berpotensi membawa Indonesia naik beberapa posisi.

Namun, posisi akhirnya tetap bergantung pada hasil pertandingan negara-negara lain yang berada di sekitar Indonesia dalam ranking FIFA.

Sejumlah laporan perhitungan ranking menyebut Indonesia berpotensi mencapai peringkat 114 dunia jika mampu mengalahkan Thailand.

Timnas Indonesia memastikan tiket ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Bangladesh dengan skor 9-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Hasil tersebut membuat Indonesia finis sebagai pemuncak Grup A dengan tujuh poin. Indonesia unggul atas Malaysia dalam produktivitas gol.

Thailand kemudian menjadi lawan Indonesia di partai final setelah memimpin Grup B.

Pertandingan final Indonesia melawan Thailand dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (5/10/2026) pukul 20.00 WIB.

Sementara itu, Malaysia akan menghadapi Vietnam dalam perebutan tempat ketiga pada hari yang sama.

Daftar Ranking FIFA ASEAN

Berikut posisi negara-negara ASEAN berdasarkan pembaruan sementara per Jumat (2/10/2026) pukul 19.30 WIB:

Thailand – 1.252,27 poin
Vietnam – 1.237,62 poin
Indonesia – 1.163,15 poin
Filipina – 1.095,85 poin
Malaysia – 1.095,76 poin
Singapura – 1.058,95 poin
Myanmar – 1.008,08 poin
Kamboja – 924,82 poin
Laos – 880,17 poin
Brunei Darussalam – 849,56 poin
Timor Leste – 823,16 poin

Bagi Indonesia, posisi 117 dunia menjadi modal tambahan menjelang final.

Selain memperebutkan gelar FIFA ASEAN Cup 2026, pertandingan melawan Thailand juga menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menambah perolehan poin dalam ranking FIFA.* (tb/ad)

JAKARTA – Dunia usaha masih melihat adanya ruang untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2026 dan memasuki 2027.

Namun, pelaku usaha tetap berhati-hati menghadapi berbagai risiko ekonomi dan ketidakpastian global.

Baca Juga:

• Wantimpres Tak Bisa Ungkap Isi Nasihat kepada Prabowo, Hatta Rajasa: Kami Akan Silence

"Kami melihat masih terdapat ruang bagi dunia usaha untuk mempertahankan momentum pertumbuhan hingga akhir 2026 dan memasuki 2027, tetapi terdapat sejumlah risiko yang perlu terus diantisipasi," kata Shinta, Jumat (2/10/2026).

Menurut Shinta, hasil survei Mid-Year Business Outlook APINDO 2026 menunjukkan persepsi dunia usaha terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 2026 masih relatif berhati-hati.

Sementara itu, ekspektasi terhadap kondisi usaha pada 2027 mulai membaik, meski belum menjadi pandangan mayoritas pelaku usaha.

Sebanyak 37,1 persen perusahaan memperkirakan kondisi usaha pada 2027 akan lebih baik dibandingkan 2026.

Kemudian, 42,2 persen perusahaan memperkirakan kondisi bisnis relatif sama dengan 2026.

Adapun 20,7 persen lainnya memperkirakan kondisi usaha pada 2027 justru lebih buruk.

"Jika merujuk hasil survei, persepsi dunia usaha terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 2026 masih relatif berhati-hati. Kondisi dunia usaha 2027, ekspektasi memang mulai membaik, tetapi belum dominan. 37,1% perusahaan memperkirakan kondisi usaha 2027 akan lebih baik dibandingkan 2026, 42,2% memperkirakan relatif sama, dan 20,7% memperkirakan lebih buruk," ujarnya.

Shinta mengatakan sejumlah indikator menunjukkan aktivitas ekonomi Indonesia masih memiliki momentum.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 tercatat 5,29 persen secara tahunan.

Di sektor manufaktur, Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia pada September 2026 kembali berada di zona ekspansi dengan angka 52,4, setelah pada Agustus berada di level 49,8.

"Dari sisi domestik, ekonomi Indonesia pada Semester I-2026 memang masih tumbuh 5,45%, sementara aktivitas manufaktur pada September juga kembali berada di zona ekspansi dengan PMI sebesar 52,4. Hal ini memberikan indikasi bahwa aktivitas ekonomi masih memiliki momentum," jelas dia.

Meski demikian, dunia usaha masih menghadapi sejumlah risiko, baik dari dalam maupun luar negeri.

Shinta menyebut ketidakpastian global, dinamika geopolitik, kondisi suku bunga global, volatilitas nilai tukar, dan harga energi sebagai sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi.

Di dalam negeri, pemerintah juga dinilai perlu terus memperkuat daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing industri.

Perubahan susunan kabinet menjadi salah satu perhatian dunia usaha.

Shinta mengatakan keberlanjutan kebijakan ekonomi menjadi faktor penting agar pergantian pejabat tidak mengganggu aktivitas usaha dan investasi.

"Karena itu, bagi dunia usaha, faktor yang paling menentukan memasuki 2027 adalah seberapa cepat pemerintah dapat menerjemahkan agenda kebijakan menjadi implementasi yang konsisten dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha," tutur Shinta.

Menurut dia, stabilitas ekonomi makro perlu berjalan beriringan dengan penguatan sektor riil, perbaikan iklim investasi, dan peningkatan daya saing industri.

"Jika stabilitas makroekonomi dapat terus dijaga bersamaan dengan penguatan sektor riil, perbaikan iklim investasi, dan peningkatan daya saing industri, maka ruang untuk investasi dan ekspansi usaha akan tetap terbuka," ujarnya.

Shinta mengatakan kepastian kebijakan menjadi penting karena keputusan investasi dan ekspansi usaha umumnya dibuat untuk jangka menengah hingga panjang.

"Pada akhirnya, dunia usaha membutuhkan satu hal yang sangat mendasar: policy certainty dan execution certainty. Pergantian pejabat tidak seharusnya menghentikan momentum," ucap Shinta.

Presiden Prabowo Subianto melakukan sejumlah perubahan dalam susunan kabinet pada 2026.

Dalam konteks dunia usaha, Shinta berharap perubahan pejabat tidak mengganggu program ekonomi yang sudah berjalan.

"Yang kami harapkan justru kesinambungan program yang baik, percepatan penyelesaian berbagai bottleneck, serta koordinasi pemerintah yang semakin efektif dalam mendukung investasi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja," pungkasnya.

Pemerintah sendiri menyatakan akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui penguatan investasi dan produktivitas untuk menghadapi 2027.

Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester I 2026.

Dengan kondisi tersebut, arah kebijakan pemerintah, kepastian regulasi, daya beli, investasi, serta kemampuan industri menghadapi tekanan global akan menjadi sejumlah faktor yang diperhatikan dunia usaha dalam memasuki 2027.* (cb/ad)

MEDAN – Sebanyak 13 pekerja migran irregular atau ilegal asal Sumatera Utara diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Madagaskar.

Mereka disebut berangkat setelah mendapat tawaran pekerjaan dengan gaji puluhan juta rupiah, tetapi justru dibawa ke Madagaskar dan dipekerjakan sebagai operator scamming serta judi online.

Baca Juga:

• 1,69 Juta Warga Sumut Masuk Kategori Sangat Miskin

"Benar ada 13 keluarga yang membuat laporan," kata Enceng, Jumat (2/10/2026).

Menurut Enceng, para korban rata-rata mendapatkan tawaran pekerjaan melalui media sosial. Mereka kemudian dijanjikan pekerjaan di luar negeri dengan penghasilan yang dinilai cukup besar.

"Ada yang diajak kerja di Australia menjadi pemetik buah. Ada yang diajak menjadi pekerja rumah tangga di Taiwan. Terus ada yang dijanjikan kerja di restoran Madagaskar. Gajinya bisa puluhan juta," ujar Enceng.

Enceng mengatakan para korban kemudian diarahkan untuk mengikuti penerbangan yang telah ditentukan. Biaya perjalanan disebut ditanggung oleh perusahaan.

Namun, para korban berangkat dengan status pekerja migran irregular karena tidak mengurus dokumen sesuai dengan ketentuan.

"Nah, ternyata ujungnya mereka ini dibawa ke Madagaskar dan dijadikan operator judi online dan scamming," sebutnya.

Menurut Enceng, para korban juga mengalami kekerasan selama bekerja di Madagaskar.

Kondisi tersebut terungkap setelah perusahaan tempat mereka bekerja dirazia dan para pekerja ditangkap petugas keamanan.

""Saat ini posisi mereka masih dipenjara," ujarnya.

BP3MI Sumut kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Madagaskar untuk mengupayakan pemulangan para korban.

"Ya kami masih berkoordinasi dengan KBRI. Kabar terbaru tentu nanti akan kami sampaikan ke keluarga," tuturnya.

Salah satu pekerja migran asal Sumut yang disebut terjebak di Madagaskar adalah Wulamsari (27), warga Kota Medan.

Wulamsari diduga menjadi korban TPPO setelah menerima tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi.

Keluarga menyebut perempuan itu awalnya mendapat tawaran bekerja di Malaysia, tetapi justru dibawa ke Madagaskar.

Kakak kandung Wulamsari, Julianto (40), mengatakan adiknya berkenalan dengan seorang pria melalui Facebook. Pria tersebut menawarkan pekerjaan di Malaysia dengan penghasilan tinggi.

Wulamsari kemudian meninggalkan rumahnya di Jalan Young Panah Hijau, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, pada April 2026.

Menurut Julianto, adiknya berangkat melalui Bandara Kualanamu dengan tujuan Malaysia. Namun, setelah tiba di Malaysia, perjalanan Wulamsari disebut berlanjut ke Madagaskar tanpa sepengetahuan korban.

"Awalnya pergi ke Malaysia dari Bandara Kualanamu diiming-imingi gaji besar. Tapi dari Malaysia langsung transit ke Madagaskar tanpa sepengetahuan dia. Habis itu hilang kontak," ujar Julianto, Selasa (29/9/2026).

Setelah keberangkatan tersebut, keluarga kehilangan komunikasi dengan Wulamsari selama berbulan-bulan.

Julianto mengatakan komunikasi dengan adiknya baru kembali terjalin sekitar dua pekan sebelum ia memberikan keterangan.

Saat berkomunikasi dengan keluarga, Wulamsari disebut menangis dan meminta pertolongan.

Julianto mengatakan adiknya mengaku dijebak untuk bekerja sebagai operator judi online di Madagaskar.

Kepada keluarga, Wulamsari juga disebut menceritakan adanya kekerasan yang dialami para pekerja di lokasi tersebut.

"Dua minggu lalu baru komunikasi lagi terakhir dia minta tolong, menangis. Bahwasanya dia di sana dianiaya, perempuan dilecehkan dan laki-laki dianiaya," tutur Julianto.

Keterangan mengenai dugaan penganiayaan dan pelecehan tersebut berasal dari penuturan keluarga berdasarkan komunikasi dengan korban.

Hingga informasi ini disampaikan, belum ada keterangan dalam sumber mengenai hasil verifikasi pemerintah atau aparat penegak hukum terkait kondisi Wulamsari di Madagaskar.

Julianto mengatakan keluarga telah berupaya mencari bantuan untuk memulangkan Wulamsari.

Mereka melaporkan kondisi tersebut kepada kelurahan setempat dan meminta pendampingan dari anggota DPD RI asal Aceh H. Sudirman atau Haji Uma serta anggota DPRK Aceh Tamiang Jamil Hasan.

Keluarga berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah untuk memastikan keselamatan Wulamsari.

Mereka secara khusus meminta Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia membantu proses evakuasi dan pemulangan Wulamsari dari Madagaskar.

"Harapan saya kepada pemerintah, tolonglah dibantu dan pulangkan dengan secepatnya. Kepada pihak Menteri Luar Negeri atau KBRI, tolonglah dipermudah dibantu supaya adik saya cepat pulang," kata Julianto.

Kasus ini juga menjadi perhatian karena para korban disebut mendapatkan tawaran pekerjaan melalui media sosial dengan iming-iming penghasilan tinggi.

Keluarga dan BP3MI Sumut kini masih menunggu perkembangan koordinasi dengan KBRI di Madagaskar terkait proses penanganan dan pemulangan para pekerja migran tersebut.* (km/ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hatta Rajasa mengatakan seluruh saran, masukan, dan pertimbangan yang diberikan lembaganya kepada Presiden Prabowo Subianto bersifat rahasia.

Hatta menegaskan, masyarakat maupun wartawan tidak dapat meminta Wantimpres mengungkapkan isi nasihat yang disampaikan kepada Presiden.

Baca Juga:

• Ini Daftar 26 Tokoh yang Dilantik Jadi Wantimpres: Ada Quraish Shihab, Rocky Gerung, Chairul Tanjung hingga Jusuf Hamka

Hatta menjelaskan Wantimpres kini berstatus sebagai lembaga negara setelah adanya perubahan undang-undang.

Meski demikian, lembaga tersebut tetap berada di bawah Presiden.

Menurut Hatta, Wantimpres memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden untuk mendukung jalannya pemerintahan.

Ia mengatakan anggota Wantimpres memiliki latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang beragam.

Modal tersebut akan digunakan untuk memberikan masukan kepada Presiden dari berbagai aspek.

"Kami bersyukur, kami berusaha keras untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dan memberikan masukan-masukan terbaik, saran-saran terbaik, dan tentu juga sebagaimana disampaikan undang-undang, nasihat terbaik kepada Bapak Presiden," ujarnya.

Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan jajaran Wantimpres yang baru dilantik terdiri atas sejumlah tokoh nasional dengan latar belakang agama, profesi, dan pengalaman yang beragam.

Menurut Pratikno, keberagaman tersebut diharapkan dapat memperkaya bahan pertimbangan yang nantinya disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

"Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang," kata Pratikno.

Pratikno menegaskan tugas utama Wantimpres adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden.

Ia menyebut Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa dan Sekretaris Wantimpres Muhammad Qodari akan membantu memfasilitasi para anggota dalam menjalankan tugas.

Dengan demikian, masukan dari setiap anggota dapat dihimpun dan disampaikan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada lembaga tersebut.

Sementara itu, anggota Wantimpres Dato Sri Tahir menyebut pengangkatannya sebagai anggota lembaga tersebut sebagai sebuah kehormatan.

Tahir berharap keberadaan Wantimpres dapat ikut mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Kita tiap hari cuma mengharapkan rakyat Indonesia lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera. Itu doa kita," ujar Tahir.

Wantimpres merupakan lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Dalam menjalankan tugas tersebut, isi nasihat dan pertimbangan tidak untuk disampaikan kepada publik.* (kp/ad)

MEDAN – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumatera Utara memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan, mulai dari Desil 1 hingga Desil 10.

Pemetaan tersebut menggambarkan kondisi masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan serta jumlah kepala keluarga (KK) dan individu yang masuk dalam setiap kelompok kesejahteraan.

Baca Juga:

• Asahan Usulkan Desa Hessa Perlompongan Jadi Kampung Kreatif Sumut Berkah 2026, Ini Potensinya

"Desil ini menggambarkan kondisi masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan. Jadi, kita bisa melihat kelompok masyarakat yang masuk kategori sangat miskin, miskin, rentan miskin, menengah bawah, menengah, sampai menengah atas," kata Adi saat memberikan keterangannya di kantor Gubernur Sumut, Jumat (2/9/2026).

Berdasarkan data yang dipaparkan Dinsos Sumut, masyarakat yang berada pada Desil 1 masuk dalam kategori sangat miskin.

Kelompok ini tercatat memiliki pendapatan sekitar di bawah Rp800 ribu per bulan. Jumlahnya mencapai 437.761 KK dengan total 1.697.184 individu.

Sementara Desil 2 masuk dalam kategori miskin. Kelompok ini terdiri atas 476.977 KK dengan jumlah individu mencapai 1.804.871 orang.

Adapun Desil 3 dikategorikan sebagai kelompok rentan miskin. Jumlahnya mencapai 499.243 KK dengan total 1.765.523 individu.

"Data ini penting karena kondisi masyarakat tidak semuanya sama. Ada yang berada pada kelompok sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan ada juga yang sudah berada pada kelompok menengah. Karena itu, penanganannya juga harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing," ujar Adi Putra.

Untuk Desil 4, Dinsos Sumut mencatat 478.197 KK atau sekitar 1.585.272 individu. Kelompok ini masuk dalam kategori menengah bawah.

Kemudian Desil 5 tercatat sebanyak 615.357 KK dengan jumlah individu mencapai 2.025.459 orang.

Kelompok tersebut dikategorikan sebagai masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah.

Sementara masyarakat yang berada pada Desil 6 hingga Desil 10 digabungkan dalam kategori masyarakat menengah atas hingga super kaya.

Jumlah kelompok tersebut mencapai 1.802.217 KK dengan total 5.716.088 individu.

Selain masyarakat yang sudah masuk dalam pemeringkatan desil, Dinsos Sumut mencatat terdapat kelompok masyarakat yang belum berperingkat.

Jumlahnya mencapai 592.301 KK dengan total 1.359.016 individu.

Adi Putra menjelaskan, data desil menjadi bagian penting dalam menentukan sasaran program sosial pemerintah.

Dengan pemetaan tersebut, intervensi pemerintah dapat diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan tingkat kesejahteraannya.

"Jadi, data desil ini bukan sekadar angka. Ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam melihat siapa yang harus mendapatkan intervensi dan seperti apa bentuk intervensinya," jelasnya.

Menurut Adi, masyarakat yang berada pada desil terbawah membutuhkan perhatian lebih besar karena memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah.

Sementara masyarakat pada desil yang lebih tinggi memiliki kondisi ekonomi yang berbeda.

Karena itu, bentuk program pemerintah tidak dapat diberikan secara sama kepada seluruh kelompok masyarakat.

Dinsos Sumut juga terus memanfaatkan dan memutakhirkan data sosial ekonomi masyarakat agar program perlindungan sosial dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

Pemetaan tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta berbagai instansi dalam menangani kemiskinan dan kerentanan sosial di Sumatera Utara.

"Yang paling penting adalah bagaimana data ini bisa digunakan bersama. Kita ingin program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat yang berada pada kelompok Desil 1, 2 dan 3," pungkas Adi Putra.* (sp/ad)

ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan mengusulkan Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, sebagai salah satu desa dalam Program Kampung Kreatif Sumut Berkah Tahun 2026.

Usulan tersebut dipaparkan dalam kegiatan Entry Meeting "Paparan oleh Pemerintah Daerah terkait Desa yang Diusulkan pada Program Kampung Kreatif Sumut Berkah" di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Kamis (1/10/2026).

Baca Juga:

• 244 Kg Sabu Digagalkan Polda Sumut dalam Sebulan, 9 Tersangka Diamankan

Dalam kesempatan itu, Pemkab Asahan memaparkan konsep "ECO Cultural and Creative Village Desa Hessa Perlompongan" dengan tema "Membangun Desa sebagai Destinasi Wisata yang Hijau, Berbudaya, Kreatif, Produktif dan Berkelanjutan."

Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang hadir untuk melakukan penilaian terhadap desa yang diusulkan dalam Program Kampung Kreatif Sumut Berkah Tahun 2026.

Ia berharap potensi yang dimiliki Desa Hessa Perlompongan dapat terus dikembangkan sehingga program tersebut nantinya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam paparan disebutkan, Desa Hessa Perlompongan merupakan satu dari 12 desa di Kecamatan Air Batu.

Desa tersebut berjarak sekitar 17,8 kilometer dari ibu kota Kabupaten Asahan dan berada di lokasi strategis karena dilintasi Jalan Lintas Sumatera.

Desa Hessa Perlompongan memiliki luas sekitar 638 hektare dengan jumlah penduduk 5.382 jiwa yang tersebar di empat dusun.

Sejumlah prestasi desa juga menjadi bagian dari paparan.

Di antaranya Juara Lomba Desa Terbaik tingkat Kabupaten Asahan dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, Desa Binaan Sadar Hukum Kemenkumham Sumatera Tahun 2024, Juara Umum MTQ tingkat Kecamatan Tahun 2023, serta Juara Festival Nasyid tingkat Kecamatan Tahun 2025.

Konsep pengembangan Desa Hessa Perlompongan diarahkan dengan menggabungkan berbagai potensi lokal, mulai dari budaya, UMKM, pertanian, lingkungan hingga kreativitas masyarakat.

Masyarakat akan didorong menjadi pelaku utama melalui penyediaan ruang kreatif, penguatan usaha, pelatihan, digitalisasi dan promosi.

Sejumlah potensi unggulan yang dimiliki desa antara lain seni dan budaya, Sungai Ligasan, agrowisata kebun sayur, serta industri kreatif.

Industri kreatif tersebut meliputi usaha mebel, tas dan dompet berbahan kain perca, keripik, bunga hias, hingga aksesori yang dibuat dari limbah plastik.

Potensi tersebut juga didukung akses transportasi yang strategis serta upaya digitalisasi UMKM.

Melalui visi dan masterplan awal, Desa Hessa Perlompongan diarahkan menjadi kampung wisata kreatif yang berdaya saing, berbasis potensi lokal, berbudaya, inovatif dan berkelanjutan.

Konsep tersebut diharapkan dapat menjadikan Desa Hessa Perlompongan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Usai pemaparan, Ketua Tim Penjaringan Program Kampung Kreatif Sumut Berkah untuk Kabupaten Asahan, Ony Hapsari Manullang, S.STP., M.AP., memberikan sejumlah masukan.

Ia mengapresiasi konsep dan visi yang telah disampaikan Pemkab Asahan.

Namun, tim meminta agar setiap program dan nama kegiatan dijelaskan secara lebih konkret.

Hal yang perlu diperjelas antara lain target program, bentuk kegiatan, serta dampak yang akan diberikan kepada masyarakat.

Tim juga menekankan pentingnya kejelasan status dan kesesuaian lahan yang akan digunakan dalam pengembangan program.

Selain itu, keberlanjutan fasilitas juga menjadi perhatian agar sarana yang dibangun nantinya tidak terbengkalai.

Aspek lingkungan, termasuk pemanfaatan Sungai Ligasan dan pengelolaan sampah, turut menjadi perhatian dalam penilaian.

Pemkab Asahan juga diharapkan memastikan kesiapan administrasi dan kelembagaan, termasuk surat keputusan (SK) serta perangkat pendukung program.

Tim berharap konsep yang telah dipaparkan tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi dapat diwujudkan dalam program yang nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Setelah kegiatan pemaparan, proses penilaian akan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan ke Desa Hessa Perlompongan.

Tim akan melihat secara langsung potensi serta kesiapan desa yang diusulkan sebagai Kampung Kreatif Sumut Berkah Tahun 2026.* (ad)

MEDAN – Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan peredaran 244 kilogram sabu dari tiga kasus berbeda.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sembilan tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika lintas daerah.

Baca Juga:

• Sidang Kasus Korupsi Langkat: Pengadaan Proyek Disebut Sudah Diatur, Nama Kontraktor Ditentukan Sejak Awal

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andy Arisandi mengatakan 244 kilogram sabu tersebut merupakan hasil pengungkapan selama sekitar satu bulan terakhir.

"Total barang bukti yang kami sita 244 kilogram dari tiga kasus selama satu bulan terakhir. Ini kerja keras tim dan bantuan masyarakat," ujar Andy, Jumat (2/10/2026) di Gedung Ditresnarkoba Polda Sumut.

Pengungkapan pertama bermula dari penangkapan seorang tersangka berinisial A di Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, pada 19 Agustus 2026.

Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan 35 kilogram sabu. Petugas kemudian melakukan pengembangan hingga ke wilayah Aceh Timur.

Pada Kamis, 21 Agustus 2026 sekitar pukul 03.00 WIB, polisi menangkap tiga tersangka, yakni K (19), warga Idi Timur, MN (26), warga Idi Rayeuk, dan Z (39), warga Aceh Jaya.

Dari dua unit mobil Daihatsu Terios yang terparkir di pinggir jalan, polisi menemukan total 50 kilogram sabu.

Masing-masing kendaraan menyimpan 25 kilogram narkotika.

Menurut keterangan para tersangka, sabu tersebut diperoleh dari pria berinisial RG. Barang itu rencananya dibawa menuju Jakarta dengan imbalan Rp50 juta.

Pengungkapan terbesar terjadi dalam kasus kedua dengan total 150 kilogram sabu.

Kasus ini bermula dari informasi tersangka ML yang ditangkap pada 26 April 2026.

Polisi memperoleh informasi mengenai jaringan ZUL yang diduga akan menyelundupkan sabu dari Malaysia melalui perairan Asahan.

Petugas kemudian melakukan pengejaran hingga wilayah perairan Malaysia. Namun, kapal yang menjadi target berhasil meloloskan diri.

Penyelidikan dilanjutkan dan polisi mendapat informasi bahwa sabu akan diserahkan di kawasan Pantai Kuala Idi Cut, Darul Aman, Aceh Timur.

Pada Rabu, 9 September 2026 sekitar pukul 00.30 WIB, polisi menghentikan sebuah mobil pikap Chevrolet berwarna biru dengan nomor polisi BL 8179 NB di Desa Blang Buket, Darul Aman.

Polisi menangkap tersangka B (22) dan menemukan 70 kilogram sabu yang disimpan dalam tiga karung goni.

B mengaku mendapatkan perintah dari pria bernama Udin.

Sekitar pukul 01.00 WIB, petugas kembali melakukan pengembangan dan menghentikan mobil Daihatsu Xenia putih bernomor polisi BL 1684 DO.

Polisi menangkap MA (29) dan TM (39) serta menemukan 20 kilogram sabu. Keduanya mengaku diperintah pria berinisial ABI dengan imbalan Rp50 juta.

Pengembangan kembali dilakukan. Polisi kemudian menangkap M (35) di pinggir Pantai Kuala Idi Cut.

Dari tangan M, polisi mengamankan 60 kilogram sabu yang disimpan dalam dua boks fiber ikan.

M mengaku diperintah pria berinisial LIN untuk menjaga barang tersebut dengan upah Rp10 juta.

"Modusnya, pengendali menggunakan ponsel dan nomor sekali pakai, serta share live location untuk memantau kurir. Jika kurir berhenti lama, komunikasi langsung diputus," terang Andy.

Kasus ketiga diungkap pada 17 September 2026 di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.

Polisi menangkap dua tersangka, yakni R (37), warga Medan Selayang, dan A (45), warga Medan Labuhan.

Penangkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman sabu dari Aceh menuju Medan.

Petugas kemudian menghentikan dan menggeledah mobil Mitsubishi Xpander Cross berwarna putih.

Polisi menemukan 44 kilogram sabu yang disembunyikan di bagian dinding pintu kendaraan. Sabu tersebut dikemas dalam 44 bungkus.

Dari pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku diperintah pria berinisial BP untuk mengambil kendaraan yang membawa sabu dari Lhokseumawe, Aceh, menuju Medan.

Keduanya dijanjikan upah masing-masing Rp25 juta.

Dari tiga pengungkapan tersebut, Polda Sumut menyita total 244 kilogram sabu dan mengamankan sembilan tersangka.

Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak lain yang diduga berada di balik jaringan tersebut, termasuk para pengendali dan sumber narkotika.

Para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai ketentuan pidana yang diterapkan penyidik.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas peredaran gelap narkotika.

"Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Sumut dalam memberantas peredaran gelap narkotika serta memutus jaringan distribusi narkoba sesuai arahan Presiden RI dan Kapolri," ujar Ferry.

Pengungkapan ratusan kilogram sabu tersebut menunjukkan bahwa jalur Sumatera Utara dan Aceh masih menjadi bagian dari jalur distribusi narkotika yang menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Polisi menyatakan pengembangan perkara masih dilakukan untuk membongkar jaringan yang lebih luas.* (mimp/ad)