Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dalam sidang di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Terima Uang Rp25 Juta, Keponakan Wali Kota Tebingtinggi Dituntut 2 Tahun Penjara

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Erdian dengan pidana penjara selama dua tahun," ujar Edwin di hadapan majelis hakim yang diketuai M. Nazir.

Apabila denda tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta atau pendapatan Erdian dapat disita dan dilelang untuk melunasi denda.

Jika terdakwa tidak memiliki harta atau pendapatan yang mencukupi, denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 10 hari.

Dalam perkara yang sama, Heny Afrianti selaku staf PT Whiz Digital Berjaya yang didakwa sebagai pihak pemberi suap dituntut 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp10 juta subsider 10 hari kurungan.

Jaksa menilai perbuatan kedua terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga, yakni Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang telah diubah dengan Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Setelah tuntutan dibacakan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi. Sidang pleidoi dijadwalkan pada Senin (5/10/2026).

Berawal dari OTT Polda Sumut

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara di Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi pada Rabu (15/4/2026).

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan empat orang. Tiga di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN), yakni Kepala Dinas Kominfo, bendahara dan seorang kepala bidang. Satu orang lainnya adalah Heny Afrianti dari PT Whiz Digital Berjaya.

Perkara tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan jaringan internet di Dinas Kominfo Tebing Tinggi dengan pagu anggaran sekitar Rp840 juta.

Proyek itu mencakup belanja kawat, faksimile, internet dan televisi berlangganan, khususnya layanan bandwidth domestik 800 Mbps.

Dalam perkara tersebut, penyedia jasa diduga diarahkan memberikan success fee sebesar 20 persen dari nilai proyek. Total fee yang diduga diminta mencapai Rp175 juta.

PT Whiz Digital kemudian diduga memberikan uang success fee kepada Nur Erdian sebesar Rp150 juta yang disebut diterima pada Desember 2025.

Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan operasional dan pribadi. Sebagian uang telah diberikan sebelumnya, sedangkan sisanya diserahkan saat operasi tangkap tangan berlangsung.

Saat Heny menyerahkan kekurangan success fee sebesar Rp25 juta kepada Erdian, keduanya kemudian diamankan penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut bersama sejumlah barang bukti.

Perkara tersebut kini memasuki tahap pembelaan setelah jaksa membacakan tuntutan terhadap kedua terdakwa. Belum ada putusan pengadilan terhadap Nur Erdian maupun Heny Afrianti.* (tm/dh)

Arahan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Baca Juga:

• Gugatan Ijazah Gibran Bergulir di MK, Refly Harun Pastikan Kedudukan Prabowo Tetap Aman

Budi mengatakan Prabowo juga meminta seluruh rumah sakit memberikan pelayanan yang setara kepada peserta BPJS Kesehatan maupun pasien yang tidak menggunakan BPJS.

"Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit-rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS," ujarnya.

Rapat tersebut turut membahas keberlanjutan pembiayaan program BPJS Kesehatan. Budi mengatakan BPJS membutuhkan kepastian dari sisi keuangan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Menurut dia, pemerintah memastikan keberlanjutan pembiayaan BPJS dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan peningkatan mutu layanan perlu dilakukan dengan memperhatikan sejumlah perubahan dalam sistem kesehatan, termasuk inflasi medis, pertumbuhan penduduk, perubahan pola penyakit dan peningkatan pemanfaatan layanan.

Prihati juga menyampaikan rencana perubahan pendekatan pelayanan dari berbasis volume atau volume based menjadi berbasis nilai manfaat atau value based. Pendekatan tersebut diarahkan agar pelayanan lebih sesuai dengan kebutuhan peserta.

Perubahan pendekatan tersebut merupakan bagian dari upaya BPJS Kesehatan meningkatkan kualitas layanan sekaligus menjaga efisiensi pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sebelumnya, BPJS Kesehatan juga telah mendorong penerapan Value-Based Health Care dengan mempertimbangkan hasil kesehatan pasien dan total biaya pelayanan.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan selanjutnya akan melakukan perbaikan layanan, termasuk pada waktu tunggu pasien dan kesetaraan pelayanan di fasilitas kesehatan.* (tm/dh)

Direktur LBH Medan Irvan Saputra mengatakan pihaknya masuk sebagai tim audit eksternal dalam kasus tersebut. Menurutnya, hasil pemeriksaan yang mereka lakukan menunjukkan sejumlah hal yang dinilai perlu didalami lebih lanjut.

Baca Juga:

• Sebut Hasil Autopsi Cukup, Polda Sumut Tolak Ekshumasi Mantan Istri Polisi yang Tewas Tertembak

Irvan mengatakan LBH Medan merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Polrestabes Medan tertanggal 5 Agustus 2026. Berdasarkan dokumen yang mereka periksa, disebut terdapat bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana pembunuhan serta tindakan mendorong atau memfasilitasi seseorang untuk bunuh diri.

Atas temuan tersebut, LBH Medan meminta penanganan perkara dilakukan secara lebih mendalam dan objektif.

Dorong Ekshumasi dan Pemeriksaan Independen

LBH Medan meminta laporan model A yang sedang diproses di Polrestabes Medan diambil alih Polda Sumatera Utara. Selain itu, LBH Medan mendorong dilakukan ekshumasi atau penggalian kubur untuk menjalani autopsi ulang.

Irvan meminta autopsi dilakukan oleh dokter independen yang tidak terikat dengan institusi Polri.

"Tujuan untuk membuat terang benderang," ujarnya.

LBH Medan juga meminta penyidik memeriksa secara mendalam rekaman CCTV dan DVR di lokasi kejadian. Dua telepon seluler milik W juga diminta diperiksa karena dinilai dapat memberikan informasi terkait peristiwa sebelum dan saat korban meninggal.

LBH Medan selanjutnya meminta keluarga korban diperiksa serta diberikan akses terhadap informasi dan hak-hak korban atau keluarga selama proses penyidikan.

Audit Eksternal Temukan Sejumlah Kejanggalan

LBH Medan melakukan audit eksternal pada 19 Agustus hingga 13 September 2026. Dari audit tersebut, mereka menyebut menemukan sejumlah persoalan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polrestabes Medan.

Irvan menyoroti informasi mengenai dugaan bunuh diri yang disebut tidak sesuai dengan isi LHP tertanggal 5 Agustus 2026. Pada tanggal yang sama, perkara tersebut disebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Padahal dalam LHP yang saya baca sendiri, isinya telah ditemukan cukup bukti dugaan tindak pidana 458 dan 462. Apa itu? Dugaan pembunuhan atau mendorong orang bunuh diri," kata Irvan.

LBH Medan juga mempersoalkan proses pemberian izin autopsi jenazah. Berdasarkan dokumen yang diperiksa, permintaan visum disebut ditandatangani Brigadir I yang diketahui telah bercerai dengan W sejak 2021.

Selain itu, LBH Medan menyebut dokter forensik menyampaikan hasil autopsi belum final dan masih dapat diuji melalui pemeriksaan jaringan.

Persoalkan Senjata dan Rekaman CCTV

Persoalan lain yang disoroti adalah keberadaan senjata api milik Brigadir I. LBH Medan menyebut senjata tersebut sebelum kejadian berada di atas koper dengan jarak sekitar 1 meter dari tempat tidur.

Setelah kejadian, senjata disebut ditemukan telah berpindah dari kamar mandi ke sebuah bangku. LBH Medan mempertanyakan proses pemeriksaan terhadap perubahan posisi senjata tersebut.

"Secara prosedural, kami temukan penyidik tidak mendalami tentang senpi. Bagaimana senjata itu bisa berpindah, bagaimana senpi itu seharusnya disimpan, apakah senjata itu berisi dan di mana biasanya diletakkan. Itu tidak didalami," tutur Irvan.

LBH Medan juga menyebut Brigadir I tidak langsung melaporkan kejadian kepada kepolisian.

Berdasarkan versi penyidik dalam berita acara pemeriksaan (BAP), kematian W disebut terjadi sekitar pukul 14.17 WIB pada 2 Agustus 2026. Namun, LBH Medan menyebut personel kepolisian baru tiba sekitar pukul 17.17 WIB.

Selain itu, dari tujuh kamera CCTV di lokasi, LBH Medan menyebut terdapat tiga kanal rekaman yang hilang.

Tim audit eksternal tersebut juga menyebut menemukan residu pada pakaian dan tangan W serta handuk. Sementara anak korban berinisial M dinilai belum dapat dijadikan saksi kunci karena terdapat keterangan yang menurut LBH Medan perlu didalami kembali.

Dua Ponsel Belum Diperiksa

LBH Medan menyatakan dua telepon seluler milik W yang bermerek iPhone belum diperiksa penyidik. Padahal, menurut mereka, perangkat tersebut berpotensi memberikan informasi terkait rangkaian peristiwa sebelum kematian korban.

LBH Medan juga menyebut permintaan untuk melihat sejumlah barang bukti belum diakomodasi. Salah satu yang dipersoalkan adalah selimut atau sprei yang disebut diduga memiliki bercak darah.

Irvan mengatakan seluruh temuan tersebut seharusnya didalami agar penyebab dan rangkaian kematian W dapat diketahui secara lebih jelas.

Proses penyidikan perkara tersebut hingga kini masih berjalan. Dugaan tindak pidana yang disampaikan LBH Medan merupakan hasil audit eksternal mereka dan belum menjadi kesimpulan akhir mengenai penyebab kematian W.* (km/dh)

Kuasa hukum Saiful, Jonson David Sibarani, mengatakan pihaknya tidak sepakat dengan putusan tersebut karena menilai sejumlah fakta dalam persidangan belum dipertimbangkan secara utuh.

Baca Juga:

• Terpidana Korupsi Profil Desa di Karo Amry KS Pelawi Dibebaskan, Vonis 20 Bulan dan Uang Pengganti Rp255 Juta Batal

Jonson salah satunya menyoroti kewajiban uang pengganti sebesar Rp1 miliar yang dibebankan kepada Saiful. Menurutnya, aliran uang tersebut dalam persidangan tidak menunjukkan bahwa Saiful menerima uang tersebut.

"Kalau kita dengarkan pertimbangan hukum majelis hakim, tidak berdasarkan fakta. Di persidangan Saiful Abdi mengatakan, si Supriadi melapor ke dia. Pak itu ada uang Rp1 miliar. Rupanya tiba-tiba dijemput ajudan Pj Bupati Faisal Hasrimy. Tapi kenapa di putusan Rp1 miliar itu dibebankan kepada Saiful Abdi?" ujar Jonson.

Sebelumnya, majelis hakim PN Medan menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada Saiful dalam sidang di ruang Cakra 9, Kamis (24/9/2026).

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang. Dalam putusannya, hakim menyatakan Saiful terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 7 tahun penjara dan denda Rp400 juta dengan subsider 120 hari kurungan," kata hakim dalam persidangan.

Selain pidana penjara dan denda, Saiful diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1 miliar. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang.

Jika harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, Saiful akan dikenai pidana penjara tambahan selama 2 tahun.

Dua Terdakwa Lain Juga Divonis

Dalam perkara yang sama, dua terdakwa lain turut dijatuhi hukuman oleh majelis hakim.

Mantan Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Langkat, Supriadi, divonis 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp500 juta.

Sementara itu, Direktur PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra, divonis 7 tahun penjara serta denda Rp400 juta subsider 120 hari kurungan. Budi juga dibebankan uang pengganti sebesar Rp10 miliar.

Ketiga terdakwa disebut memiliki peran dalam proyek pengadaan smartboard dengan nilai mencapai Rp49,9 miliar. Proyek tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29,588 miliar.

Majelis hakim mempertimbangkan perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara, meresahkan masyarakat serta tidak mendukung pemberantasan korupsi. Perbuatan tersebut juga dinilai mencederai sektor pendidikan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan.

Adapun hal yang meringankan, para terdakwa disebut belum pernah dipidana dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Vonis Lebih Rendah dari Tuntutan

Vonis terhadap Saiful tersebut lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat.

Sebelumnya, Saiful dituntut 11 tahun penjara, denda Rp500 juta serta uang pengganti Rp2 miliar.

Kasus tersebut bermula dari proyek pengadaan smartboard di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dengan total pagu anggaran Rp49,9 miliar.

Dalam perkara tersebut, jaksa mendakwa adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29,588,291,000.

Dengan pengajuan banding tersebut, putusan terhadap Saiful Abdi kini akan diperiksa kembali pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi.* (km/dh)

Sejauh mana pimpinan PKI mengendalikan gerakan tersebut masih menjadi perdebatan dalam kajian sejarah. Sejumlah penelitian menyebut adanya keterlibatan pimpinan PKI, termasuk D.N. Aidit, sementara struktur komando, tujuan akhir dan tingkat keterlibatan masing-masing aktor masih diperdebatkan.

Baca Juga:

• Dua Versi Berbeda, Kesaksian Kolonel Latief dan Keterangan Soeharto soal Pertemuan Sebelum G30S

Latar Belakang G30S PKI

Menurut buku Sejarah untuk Kelas XII karya Nana Supriatna, perkembangan PKI berawal dari organisasi berhaluan kiri bernama Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV). Organisasi tersebut didirikan tokoh sosialis Belanda Henk Sneevliet.

ISDV kemudian berupaya memperluas pengaruh dengan masuk ke sejumlah organisasi politik, termasuk Sarekat Islam (SI). Pada dekade 1920-an, perkembangan tersebut kemudian menjadi salah satu latar lahirnya PKI dengan Semaoen sebagai ketua dan Darsono sebagai wakil.

Perkembangan ideologi komunis di Indonesia kemudian memunculkan kecurigaan dari kelompok antikomunis. Persaingan di kalangan elite politik nasional juga semakin kuat.

Di tengah situasi tersebut, muncul berbagai desas-desus mengenai kondisi Presiden Soekarno dan keberadaan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Ketegangan politik kemudian berkembang hingga terjadi gerakan bersenjata di Jakarta.

Kronologi G30S PKI

Gerakan tersebut dipimpin Letnan Kolonel Untung Syamsuri yang saat itu merupakan Komandan Batalyon I Kawal Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden.

Pasukan bergerak meninggalkan kawasan Lubang Buaya pada pergantian hari Kamis, 30 September 1965 menuju Jumat, 1 Oktober 1965. Gerakan yang sebelumnya disebut dengan nama Operasi Takari tersebut kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September.

Dalam aksinya, sejumlah pimpinan Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Enam perwira tinggi Angkatan Darat yang gugur yakni Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo.

Selain enam jenderal tersebut, Letnan Satu Pierre Andreas Tendean, ajudan Menhankam/Kasab Jenderal Nasution, serta Brigadir Polisi Satsuit Tubun yang merupakan pengawal Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena juga tewas.

Jenderal AH Nasution berhasil selamat dari peristiwa tersebut. Namun, putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, tewas tertembak.

Dampak G30S PKI

Peristiwa G30S PKI kemudian membawa dampak besar terhadap kehidupan politik dan sosial Indonesia.

Salah satu dampaknya adalah munculnya peta kekuatan politik baru dengan Angkatan Darat menjadi kekuatan yang semakin dominan. Pada saat yang sama, PKI mengalami kehancuran sebagai kekuatan politik di Indonesia.

Pamor politik Presiden Soekarno juga mengalami penurunan setelah peristiwa tersebut. Perkembangan berikutnya diikuti penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang tergabung dalam PKI maupun mereka yang dianggap berkaitan dengan PKI.

Dalam sumber yang menjadi rujukan, penumpasan terhadap PKI di Jakarta berlangsung pada 2 hingga 5 Oktober 1965. Sementara itu, proses penumpasan di Jawa Tengah berlangsung lebih lama karena wilayah tersebut disebut sebagai salah satu basis kuat PKI.

Melalui berbagai operasi militer, D.N. Aidit akhirnya ditembak mati di Boyolali. Sementara itu, Letkol Untung Syamsuri kemudian ditangkap di Tegal.

Peristiwa G30S PKI selanjutnya menjadi salah satu titik penting yang memengaruhi perubahan kekuatan politik dan perjalanan sejarah Indonesia pada masa berikutnya.* (d/dh)

Penjelasan tersebut disampaikan Mashudi dalam RDP bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Rapat membahas temuan inspeksi mendadak Ombudsman terkait fasilitas di Lapas Cibinong.

Baca Juga:

• KPK Pantau Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Ada Potensi Transaksi dengan Petugas

Mashudi mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan barang-barang tersebut merupakan milik pribadi Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) Lapas Cibinong.

"Berdasarkan pemeriksaan sementara, TV, perabotan rumah tangga, sofa, springbed, kulkas berisi tiga botol wiski dan satu botol bir merupakan barang pribadi milik Kasi Kamtib," kata Mashudi.

Selain itu, Mashudi menjelaskan soal dugaan adanya jalur khusus atau jalur tikus menuju kawasan tersebut. Berdasarkan pengecekan di lokasi, pihaknya menyatakan tidak menemukan jalur tersebut.

"Terkait dugaan jalur tikus, berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan langsung di lokasi tidak ditemukan adanya jalur tikus, lokasi tersebut dikelilingi oleh aliran Sungai Ciliwung," ujarnya.

Mashudi juga memberikan penjelasan mengenai temuan simulator golf yang menjadi perhatian setelah sidak Ombudsman. Menurut dia, area tersebut sedang dipersiapkan untuk dijadikan ruang loker.

"Area yang diduga simulator golf berdasarkan pemeriksaan sementara, merupakan yang sedang dipersiapkan menjadi loker," katanya.

Dalam pemeriksaan itu, Kementerian Imipas juga mencatat terdapat 16 unit rumah dinas di kawasan Lapas Cibinong. Sebanyak 13 bangunan di antaranya belum tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

"Terhadap 13 bangunan rumah dinas yang berada di bantaran Sungai Ciliwung dan belum tercatat dalam SIMAK BMN, saat ini masih dilakukan pendalaman terhadap aspek administrasi, status aset, dan pemanfaatan," jelas Mashudi.

### Asal Foto Jimmy Masrin

Mashudi turut menjelaskan temuan foto terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin yang terlihat berada di dalam salah satu bangunan di kawasan tersebut.

Menurut Mashudi, bingkai foto Jimmy bukan bukti bahwa yang bersangkutan menempati bangunan itu. Foto tersebut disebut merupakan barang yang sebelumnya diamankan petugas dalam razia keamanan internal lapas.

"Sementara bingkai foto atas nama warga binaan Jimmy Masrin merupakan barang yang sebelumnya diamankan dalam razia keamanan," kata Mashudi.

Mashudi juga menjelaskan bangunan yang menyerupai kontainer di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Bangunan tersebut disebut merupakan kantor operasional untuk kegiatan penggemukan sapi dan dibangun menggunakan APBN 2026.

"Terkait area SAE bangunan yang dinilai menyerupai penginapan kontainer, merupakan kantor operasional kegiatan penggemukan sapi yang dibangun melalui APBN 2026," ungkapnya.

Sementara itu, Kementerian Imipas telah menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong untuk menjalani pemeriksaan terkait temuan Ombudsman.

Kelima pejabat tersebut yakni kepala lapas, kepala pengamanan lapas, kepala seksi pembinaan dan pendidikan, kepala seksi keamanan dan ketertiban, serta kepala urusan umum.

Pemeriksaan terhadap lima pejabat tersebut dilakukan untuk mendalami tanggung jawab masing-masing terkait keberadaan fasilitas dan barang yang ditemukan di lingkungan Lapas Cibinong.

Proses pendalaman masih dilakukan, termasuk terhadap status 13 bangunan yang belum tercatat dalam SIMAK BMN serta pemanfaatan sejumlah fasilitas di kawasan tersebut.* (d/dh)

Kegiatan tersebut mengusung tema "Kepemimpinan Intelektual Kader HMI di Era Artificial Intelligence (AI): Integrasi Keislaman dan Teknologi dalam Menjawab Tantangan Masa Depan".

Baca Juga:

• Larang Camat Keluar Daerah Hingga Pilkades Selesai, Bupati Asahan Digenjot Target Bebas Korupsi

Dalam sambutannya, Taufik mengatakan LK II bukan sekadar agenda formal organisasi, tetapi menjadi wadah bagi kader HMI untuk memperdalam wawasan intelektual, memperkuat kapasitas kepemimpinan, meningkatkan kemampuan analisis sosial serta menumbuhkan semangat pengabdian kepada masyarakat dan bangsa.

"Melalui LK II ini, saya berharap lahir kader-kader HMI yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, karakter kepemimpinan yang kuat serta kepekaan sosial yang tinggi," ujar Taufik.

Dia berharap kader HMI mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional.

"Pemerintah Kabupaten Asahan senantiasa membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan, dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Kepada para peserta, Taufik berpesan agar kesempatan mengikuti LK II Tingkat Nasional dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri, memperluas jaringan serta memperkuat kapasitas kepemimpinan.

"Manfaatkan forum ini untuk meningkatkan kualitas diri, membangun jaringan yang luas, memperkuat semangat persaudaraan dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Jadikan setiap proses yang dilalui sebagai bekal untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara," pesannya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan agar peserta memanfaatkan LK II sebagai ruang bertukar pikiran, memperluas wawasan dan membangun jejaring antarkader dari berbagai daerah.

"Jadikan LK II ini sebagai ruang untuk bertukar pikiran, memperkaya wawasan dan memperkuat persaudaraan. Kader HMI harus mampu memberikan gagasan dan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat," kata Fadly.

Bupati Batubara Baharuddin Siagian juga hadir memberikan sambutan sekaligus pemaparan kepada peserta. Dia menyampaikan apresiasi terhadap HMI sebagai organisasi kemahasiswaan yang dinilai telah berkontribusi dalam melahirkan kader bangsa.

"Kita senang dan bangga melihat HMI saat ini. HMI merupakan tempat berkumpulnya kader-kader bangsa yang memiliki keilmuan dan pemahaman Islam yang baik," ujarnya.

Baharuddin menekankan pentingnya menjaga marwah dan integritas organisasi. Menurutnya, kemampuan intelektual harus berjalan beriringan dengan akhlak, tanggung jawab dan semangat pengabdian.

"HMI harus kita jaga marwahnya dan integritasnya. Kader HMI harus memiliki ilmu, tetapi ilmu tersebut harus dibarengi dengan akhlak, tanggung jawab dan semangat pengabdian," tegasnya.

Dia juga berpesan agar peserta tidak hanya mengejar kemampuan akademik dan intelektual, tetapi mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembukaan LK II Tingkat Nasional HMI Cabang Kisaran-Asahan tersebut turut dihadiri Kapolres Asahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Asahan, Plt Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, para alumni HMI, Ketua Umum Badko HMI Sumatera Utara, Ketua Umum HMI Cabang Kisaran-Asahan beserta jajaran, peserta LK II serta sejumlah tamu undangan lainnya.* (dh)

Rakorpem tersebut dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, camat, kepala puskesmas serta jajaran terkait.

Baca Juga:

• 19 Kecamatan di Medan Terdampak Bencana Hidrometeorologi, Pemko Paparkan Penanganannya

"Dana TKD harus dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh OPD untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan penghasilannya dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat," ujar Taufik.

Bupati juga meminta jajaran pemerintah daerah menyusun perencanaan secara matang dan menyelesaikan setiap pekerjaan dengan serius, teliti serta penuh tanggung jawab.

"Saya minta dengan tegas, segera selesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Khusus Kabupaten Bebas Korupsi, agar segera diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," tegasnya.

Kepada para camat, Taufik mengingatkan agar tetap berada di wilayah tugas masing-masing dan tidak melakukan perjalanan ke luar daerah hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) selesai.

Menurutnya, hal tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan aman, tertib dan lancar.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto mengatakan Rakorpem menjadi forum penting untuk menyampaikan informasi strategis sekaligus menyinkronkan pelaksanaan tugas pemerintahan agar berjalan efektif dan berkesinambungan.

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rianto meminta seluruh jajaran mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Asahan melalui inovasi dan terobosan baru.

"Dengan kondisi saat ini, kita harus dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membuat inovasi dan terobosan baru yang lebih baik lagi dalam memanfaatkan potensi kewilayahan dan kearifan lokal," katanya.

Rianto juga mendorong perangkat daerah lebih proaktif memanfaatkan peluang dari berbagai program nasional yang dijalankan kementerian dan lembaga.

"Kita harus lebih proaktif untuk mendekatkan dan memanfaatkan peluang guna mendorong dan menunjang kegiatan serta program daerah dalam mewujudkan visi Kabupaten Asahan yang sejahtera, religius, maju dan berkelanjutan," ujarnya.

Dalam Rakorpem tersebut, sejumlah agenda strategis pemerintah daerah turut dipaparkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan menyampaikan materi mengenai pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) serta penanganan potensi konflik dalam Pilkades 2026.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan kemudian memaparkan perkembangan PAD, sedangkan Badan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan realisasi anggaran.

Melalui Rakorpem tersebut, Pemkab Asahan menegaskan upaya memperkuat koordinasi antar-OPD, meningkatkan efektivitas program, mengoptimalkan pendapatan daerah serta memastikan pelayanan dan pembangunan berjalan sesuai target.

Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan visi pembangunan Kabupaten Asahan yang sejahtera, religius, maju dan berkelanjutan.* (dh)

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu sekaligus mendorong peran aktif kader dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• 19 Kecamatan di Medan Terdampak Bencana Hidrometeorologi, Pemko Paparkan Penanganannya

Selain pembinaan kader, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan tablet tambah darah kepada para siswa-siswi. Tong sampah turut diserahkan kepada pihak yayasan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih.

Rangkaian kegiatan semakin semarak dengan sejumlah penampilan dari siswa-siswi berprestasi Yayasan PKMI Methodist Aek Batu, mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah pertama (SMP).

Kegiatan tersebut turut dihadiri para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Torgamba, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Melalui pembinaan Posyandu dan berbagai kegiatan pendukung tersebut, diharapkan peran kader semakin optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan serta mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan ibu dan anak.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Aceh Selatan diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 23-30 derajat Celsius dan kelembapan 67-99%.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 29 September: Tapteng-Sibolga Hujan Lebat, Medan Berpotensi Petir

Aceh Timur diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 71-98%.

Aceh Tengah juga berpotensi mengalami hujan petir dengan suhu 17-24 derajat Celsius serta kelembapan 69-98%.

Aceh Barat diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 71-90%.

Aceh Besar berpotensi hujan ringan dengan suhu 23-31 derajat Celsius dan kelembapan 64-98%.

Pidie diprakirakan mengalami hujan petir dengan suhu 19-26 derajat Celsius serta kelembapan 73-99%.

Aceh Utara juga berpotensi hujan petir dengan suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 70-97%.

Simeulue diprediksi hujan ringan dengan suhu 25-30 derajat Celsius serta kelembapan 75-97%.

Aceh Singkil menjadi salah satu wilayah yang diprakirakan berawan. Suhu udara berada di kisaran 25-31 derajat Celsius dengan kelembapan 67-97%.

Bireuen berpotensi mengalami hujan petir dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 66-99%.

Aceh Barat Daya juga diprakirakan hujan petir dengan suhu 22-28 derajat Celsius serta kelembapan 67-98%.

Gayo Lues berpotensi hujan petir dengan suhu 18-25 derajat Celsius dan kelembapan 64-96%.

Aceh Jaya diprediksi hujan ringan dengan suhu 23-29 derajat Celsius serta kelembapan 72-99%.

Nagan Raya juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 74-99%.

Aceh Tamiang diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 75-98%.

Bener Meriah menjadi wilayah lain yang berpotensi mengalami hujan petir. Suhu udara diperkirakan 18-24 derajat Celsius dengan kelembapan 75-97%.

Pidie Jaya diprediksi hujan ringan dengan suhu 21-27 derajat Celsius dan kelembapan 74-98%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diprakirakan hujan ringan dengan suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 66-93%.

Kota Sabang diprediksi berawan dengan suhu 26-30 derajat Celsius serta kelembapan 70-88%.

Kota Lhokseumawe berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-30 derajat Celsius dan kelembapan 73-99%.

Kota Langsa juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 71-98%.

Sementara Kota Subulussalam berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 69-97%.

Dari data tersebut, hujan petir diprakirakan terjadi di Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Pidie, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, dan Bener Meriah.

Hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang juga banyak diprakirakan terjadi di Aceh, termasuk di Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Simeulue, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, serta sejumlah wilayah perkotaan.

Sementara Aceh Singkil dan Kota Sabang diprediksi berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 31 derajat Celsius di Aceh Besar, Aceh Singkil, Bireuen, dan Kota Subulussalam. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 17 derajat Celsius di Aceh Tenggara dan Aceh Tengah.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah diimbau memperhatikan perkembangan cuaca di wilayah masing-masing. Warga yang berada di daerah dengan potensi hujan petir juga perlu meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan perubahan kondisi cuaca sepanjang hari.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Tapanuli Tengah diprediksi mengalami hujan lebat dengan suhu 24-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 69-96%.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini 29 September: Cerah Merata, Suhu Capai 33 Derajat

Nias diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 68-98%. Langkat juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 71-99%.

Karo diprakirakan hujan ringan dengan suhu 19-28 derajat Celsius dan kelembapan 64-98%. Deli Serdang juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 67-98%.

Simalungun menjadi salah satu wilayah yang diprediksi mengalami petir. Suhu udara berada pada kisaran 22-29 derajat Celsius dengan kelembapan 68-97%.

Asahan diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 85-99%. Labuhanbatu juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius serta kelembapan 64-97%.

Dairi diprediksi hujan ringan dengan suhu 19-27 derajat Celsius dan kelembapan 70-97%.

Toba mengalami prakiraan udara kabur dengan suhu 18-26 derajat Celsius serta kelembapan 67-98%.

Mandailing Natal diprakirakan hujan ringan dengan suhu 20-27 derajat Celsius dan kelembapan 70-99%. Nias Selatan juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 26-29 derajat Celsius serta kelembapan 79-87%.

Pakpak Bharat diprediksi hujan ringan dengan suhu 20-28 derajat Celsius dan kelembapan 67-98%. Humbang Hasundutan juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 18-27 derajat Celsius serta kelembapan 60-97%.

Samosir diprakirakan hujan ringan dengan suhu 18-25 derajat Celsius dan kelembapan 61-96%.

Serdang Bedagai juga mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius serta kelembapan 64-99%. Batu Bara diprediksi hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 68-96%.

Padang Lawas Utara berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 64-98%. Padang Lawas juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 62-98%.

Labuhanbatu Selatan diprediksi berawan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 62-98%.

Labuhanbatu Utara berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius serta kelembapan 63-98%.

Nias Utara diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 69-99%. Nias Barat juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 70-97%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Medan diprediksi mengalami petir dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 66-98%.

Kota Pematangsiantar diprakirakan berawan dengan suhu 22-29 derajat Celsius serta kelembapan 67-97%.

Kota Sibolga menjadi wilayah perkotaan yang berpotensi mengalami hujan lebat. Suhu udara diperkirakan 24-29 derajat Celsius dengan kelembapan 67-96%.

Kota Tanjung Balai diprediksi mengalami udara kabur dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 67-98%.

Kota Binjai diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 67-99%. Kota Tebing Tinggi juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 65-99%.

Kota Padang Sidempuan diprediksi hujan sedang dengan suhu 21-28 derajat Celsius dan kelembapan 70-98%.

Sementara Kota Gunungsitoli diprakirakan berawan dengan suhu 25-30 derajat Celsius serta kelembapan 72-97%.

Dari data tersebut, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang paling dominan di Sumatera Utara pada Selasa, 29 September 2026. Selain itu, hujan sedang berpotensi terjadi di Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidempuan.

Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga diprakirakan mengalami hujan lebat. Simalungun dan Kota Medan tercatat berpotensi mengalami petir.

Beberapa wilayah lainnya juga diprediksi mengalami udara kabur, yakni Toba dan Kota Tanjung Balai. Sementara Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Labuhanbatu Selatan, dan Kota Gunungsitoli memiliki prakiraan berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 32 derajat Celsius di Labuhanbatu, Serdang Bedagai, Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu Utara. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 18 derajat Celsius di Tapanuli Utara, Toba, dan Humbang Hasundutan.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah diimbau memperhatikan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga yang berada di wilayah dengan potensi hujan lebat, hujan sedang, maupun petir perlu meningkatkan kewaspadaan saat melakukan aktivitas di luar ruangan.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi cerah dengan suhu 28-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 73-79%.

Baca Juga:

• Cuaca Jabar Hari Ini 29 September: Hujan Ringan di Sejumlah Daerah, Suhu Capai 35 Derajat

Sementara itu, Jakarta Utara diprediksi cerah dengan suhu 28-31 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 64-79%.

Jakarta Barat juga diprakirakan cerah dengan suhu udara 27-32 derajat Celsius serta kelembapan 59-83%.

Jakarta Selatan diprediksi cerah dengan suhu 27-33 derajat Celsius. Kelembapan berada di kisaran 55-83%.

Kondisi cerah juga diprakirakan terjadi di Jakarta Timur dengan suhu 27-33 derajat Celsius dan kelembapan 53-83%.

Dari data tersebut, seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan mengalami cuaca cerah pada Selasa, 29 September 2026.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 33 derajat Celsius di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara suhu minimum terendah berada pada angka 27 derajat Celsius di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di masing-masing wilayah. Warga juga perlu memperhatikan suhu udara pada siang hari ketika temperatur meningkat.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Bogor diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 25-33 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 51-94%.

Baca Juga:

• Cuaca Jogja Hari Ini 29 September: Cerah Merata, Suhu Yogyakarta Capai 35 Derajat

Bandung diprediksi berawan dengan suhu 20-28 derajat Celsius dan kelembapan 48-94%. Garut berpotensi hujan ringan dengan suhu 17-26 derajat Celsius serta kelembapan 53-99%.

Tasikmalaya juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 22-31 derajat Celsius dan kelembapan 53-95%. Sementara Ciamis diprediksi berawan dengan suhu 23-31 derajat Celsius serta kelembapan 56-97%.

Kuningan diprakirakan cerah dengan suhu 23-31 derajat Celsius dan kelembapan 54-88%. Cirebon juga cerah dengan suhu 26-32 derajat Celsius serta kelembapan 52-75%.

Majalengka diprediksi cerah dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 52-85%. Sumedang juga berpotensi cerah dengan suhu 21-29 derajat Celsius serta kelembapan 55-94%.

Indramayu diprakirakan cerah dengan suhu 27-34 derajat Celsius dan kelembapan 42-76%. Subang juga cerah dengan suhu 26-35 derajat Celsius serta kelembapan 44-78%.

Purwakarta diprediksi cerah dengan suhu 25-33 derajat Celsius dan kelembapan 48-87%. Karawang juga cerah dengan suhu 27-34 derajat Celsius serta kelembapan 47-82%.

Bekasi berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 26-34 derajat Celsius dan kelembapan 49-85%. Bandung Barat juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 22-29 derajat Celsius serta kelembapan 55-95%.

Pangandaran diprediksi berawan dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 65-93%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Bogor diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius dan kelembapan 51-93%.

Kota Sukabumi juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 21-29 derajat Celsius serta kelembapan 53-98%.

Kota Bandung diprediksi cerah dengan suhu 22-30 derajat Celsius dan kelembapan 49-87%. Kota Cirebon juga cerah dengan suhu 26-32 derajat Celsius serta kelembapan 52-75%.

Kota Bekasi diprakirakan cerah dengan suhu 26-34 derajat Celsius dan kelembapan 49-86%.

Sementara Kota Depok berpotensi hujan ringan dengan suhu 26-33 derajat Celsius serta kelembapan 55-90%.

Kota Cimahi juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 21-28 derajat Celsius dan kelembapan 56-94%.

Kota Tasikmalaya berpotensi hujan ringan dengan suhu 22-30 derajat Celsius serta kelembapan 56-97%.

Kota Banjar diprakirakan berawan dengan suhu 25-32 derajat Celsius dan kelembapan 53-84%.

Dari data tersebut, hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah seperti Bogor, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Bekasi, Bandung Barat, serta beberapa wilayah perkotaan. Sementara sebagian wilayah lainnya mengalami cuaca berawan dan cerah.

Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, serta sejumlah kota diprediksi cerah.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 35 derajat Celsius di Subang. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 17 derajat Celsius di Garut.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga yang berada di daerah dengan potensi hujan ringan juga perlu memperhatikan perubahan cuaca sepanjang hari.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kulon Progo diprediksi cerah dengan suhu 24-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 59-87%.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini 29 September: Mayoritas Cerah, Suhu Denpasar Capai 32 Derajat

Gunungkidul diprediksi cerah dengan suhu 24-33 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 49-85%.

Sementara Sleman juga mengalami prakiraan cuaca cerah dengan suhu 24-33 derajat Celsius dan kelembapan 48-86%.

Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan suhu maksimum tertinggi. Cuaca diprediksi cerah dengan suhu 25-35 derajat Celsius serta kelembapan 43-87%.

Dari data tersebut, seluruh kabupaten/kota yang tercantum diprakirakan mengalami cuaca cerah pada Selasa, 29 September 2026.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 35 derajat Celsius di Kota Yogyakarta. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 24 derajat Celsius di Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga juga perlu memperhatikan suhu udara pada siang hari ketika temperatur meningkat.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Jembrana diprediksi berawan dengan suhu 22-31 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 68-97%.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 28 September: Hujan Ringan Mendominasi, Suhu Capai 32 Derajat

Sementara itu, Badung diprediksi cerah dengan suhu udara 24-32 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 55-89%.

Gianyar juga diprakirakan cerah dengan suhu 22-29 derajat Celsius serta kelembapan 60-90%.

Klungkung berpotensi mengalami cuaca cerah dengan suhu 26-31 derajat Celsius dan kelembapan 56-87%.

Bangli menjadi wilayah lain yang diprediksi berawan. Suhu udara berada pada kisaran 16-26 derajat Celsius dengan kelembapan 59-98%.

Karangasem diprakirakan cerah dengan suhu 20-29 derajat Celsius serta kelembapan 43-85%.

Buleleng juga diprediksi cerah dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 66-86%.

Sementara Kota Denpasar mengalami prakiraan cuaca cerah dengan suhu 25-32 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 70-92%.

Dari data tersebut, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem, Buleleng, dan Kota Denpasar diprakirakan mengalami cuaca cerah. Sementara Jembrana, Tabanan, dan Bangli diprediksi berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 32 derajat Celsius di Badung dan Kota Denpasar. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 16 derajat Celsius di Bangli.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah pada Selasa dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga juga tetap perlu memperhatikan perubahan cuaca dan kondisi suhu sepanjang hari.* (dh)

MEDAN — Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional Malaysia-Indonesia.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap empat orang tersangka. Mereka adalah Baihaqki, M Azhari, Murhaban, dan Musliadi.

Baca Juga:

• Jaksa Diduga Todongkan Senpi ke Warga di Medan, Kini Berakhir Damai

Sebagian dari mereka diketahui bekerja sebagai mekanik dan buruh harian lepas.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol. Andy Arisandi mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi yang diterima petugas mengenai rencana masuknya sabu dari Malaysia.

"Tim Unit 4 Subdit 1 mendapat informasi bahwa kelompok jaringan narkoba ini akan mendatangkan sabu dari Malaysia. Semula diincar menuju Asahan, namun informasi berkembang bahwa kapal mengarah ke perairan Aceh Timur," sebutnya, dalam keterangan resminya, Senin 28 September 2026.

Andy menjelaskan, setelah memperoleh informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan untuk mengungkap pergerakan jaringan tersebut.

Penyergapan dilakukan pada Rabu dini hari, 9 September 2026.

Polisi bergerak di tiga lokasi berbeda di Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, yakni kawasan Blang Buket, Kampung Keude, dan Kuala Idi Cut.

Dari hasil penggeledahan di sejumlah lokasi, polisi menemukan sabu yang disembunyikan dengan beberapa modus.

"Sebanyak 70 kilogram sabu ditemukan di dalam mobil pikap warna abu-abu tanpa pelat nomor, dan 20 kilogram lainnya disimpan di dalam mobil Daihatsu Xenia putih bernomor polisi BL 1684 DO," jelas Andy.

Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan dan mendatangi rumah salah satu tersangka bernama Musliadi.

Di rumah tersebut, petugas kembali menemukan puluhan kilogram sabu yang disimpan menggunakan wadah fiber.

Dari pengungkapan di sejumlah lokasi tersebut, polisi menyita total sekitar 150 kilogram sabu.

Andy mengatakan barang bukti yang diamankan dalam pengungkapan jaringan tersebut cukup banyak.

"Total keseluruhan barang bukti yang disita mencapai 150 bungkus sabu kemasan biru muda dengan berat bruto sekitar 150.000 gram, empat unit ponsel, dua unit mobil, tujuh karung goni, serta dua unit fiber," ungkap Andy.

Barang bukti sabu tersebut selanjutnya diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan uji laboratorium forensik.

Sementara empat tersangka dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polda Sumut masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan yang lebih besar di balik penyelundupan sabu tersebut.

Selain pemeriksaan terhadap para tersangka, polisi juga melakukan uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang disita.

Penyidik juga masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain serta jaringan di atas para tersangka yang telah diamankan.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian memutus jalur peredaran narkoba dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya melalui jalur perairan.* (vv/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau temuan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan lembaga antirasuah terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) terkait temuan hasil inspeksi mendadak atau sidak di Lapas Cibinong.

Baca Juga:

• Terpidana Korupsi Profil Desa di Karo Amry KS Pelawi Dibebaskan, Vonis 20 Bulan dan Uang Pengganti Rp255 Juta Batal

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman secara menyeluruh terhadap temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong perlu dilakukan.

Menurut Budi, apabila fasilitas tersebut memang diberikan kepada warga binaan di luar standar yang ditetapkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kondisi itu perlu menjadi perhatian.

"Apabila benar terdapat fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di luar standar yang ditetapkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius," kata Budi, dalam keterangannya, Senin.

Budi mengatakan pemberian fasilitas di luar standar dapat membuka potensi terjadinya transaksi antara warga binaan dan petugas.

"Ketika fasilitas atau kemudahan tertentu dapat diperoleh melalui pembayaran atau pemberian sesuatu, di situlah terdapat kerawanan terjadinya praktik transaksional yang pada akhirnya dapat mengarah pada tindak pidana korupsi," tutur dia.

Menurut Budi, hal tersebut sejalan dengan kajian KPK sebelumnya yang mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas.

Titik rawan itu antara lain dugaan pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, hingga risiko perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu.

Budi mengatakan KPK sebelumnya telah mengingatkan bahwa tata kelola lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu area yang perlu diperbaiki untuk mengurangi risiko korupsi.

"Karena itu, temuan seperti ini jangan hanya dilihat sebagai persoalan fasilitas atau kondisi fisik semata. Yang lebih penting adalah memastikan tidak ada ruang transaksi, perlakuan istimewa, ataupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemasyarakatan," ucap dia.

Dengan demikian, perhatian KPK tidak hanya tertuju pada keberadaan bangunan atau fasilitas yang dinilai mewah, tetapi juga pada bagaimana fasilitas tersebut dapat tersedia dan apakah terdapat transaksi atau penyalahgunaan kewenangan di baliknya.

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu, 23 September 2026.

Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan dugaan bangunan "klaster mewah" yang disebut dihuni sejumlah warga binaan.

Ombudsman menyebut terdapat lebih dari 10 rumah serta beberapa mobil mewah di area tersebut.

Ketika masuk ke salah satu bangunan, tim Ombudsman menemukan fasilitas yang menyerupai hunian apartemen, antara lain ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, dan fasilitas lainnya.

"Kami menemukan beberapa lokasi hunian di sekitar lapas berupa bangunan terlihat seperti homestay dengan atap seng bercat warna biru dan ada seperti rumah klaster, di dalamnya berisi sofa, kulkas, TV, meja makan," kata Syafrida dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (24/9/2026).

Ombudsman juga melaporkan adanya fasilitas fitness serta pembangunan simulator golf di kawasan tersebut.

Selain itu, tim menemukan celah keamanan di bagian belakang bangunan yang disebut tidak terkunci dan terhubung dengan area hutan bambu serta tempat pembuangan sampah.

Syafrida mengatakan pihaknya juga memperoleh keterangan dari salah satu penghuni mengenai adanya pembayaran untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

"Berdasarkan wawancara kami pada saat itu yang terutama yang menunggui rumah, memang dia membayar sejumlah, tetapi tidak disebutkan angkanya. Itu memang dikomersilkan. Nah, ini yang perlu nanti kita dalami lagi," ujar dia.

Ombudsman kemudian meminta Kementerian Imipas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Ombudsman juga menyatakan siap berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperbaiki tata kelola pelayanan pemasyarakatan.

Temuan tersebut kini menjadi perhatian sejumlah lembaga, termasuk KPK. Setyo Budiyanto menyatakan KPK terus memantau perkembangan persoalan Lapas Cibinong dan membuka ruang koordinasi dengan Ombudsman RI serta Kementerian Imipas.* (km/ad)

MEDAN — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi, terpidana kasus korupsi pembuatan profil desa dan website di Kabupaten Karo.

Dalam putusannya, MA membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2025/PN Medan tanggal 18 Februari 2026.

Baca Juga:

• Kejagung Tangkap Eks Sekjen ESDM Terkait Dugaan Korupsi Nikel Rp401 Miliar

"Membebaskan terpidana tersebut dari semua dakwaan," tulis isi putusan sebagaimana dilihat dari website PN Medan, Senin (28/9/2026).

Selain membebaskan Amry dari seluruh dakwaan, majelis hakim juga memerintahkan pemulihan hak terpidana dalam kemampuan, harkat, serta martabatnya.

Putusan PK tersebut sekaligus membatalkan hukuman yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Tipikor Medan kepada Amry.

Sebelumnya, Amry divonis 20 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan.

Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp255 juta dengan subsider satu tahun penjara.

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karo.

Jaksa sebelumnya menuntut Amry dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Perkara tersebut berkaitan dengan proyek pembuatan video profil dan website desa di sejumlah kecamatan di Kabupaten Karo.

Amry KS Pelawi diketahui merupakan Direktur CV Gundaling Production (GP).

Dalam perkara tersebut, terdapat pula Direktur CV Arih Perdana (AP), Jesaya Perangin-angin.

Jesaya disebut sebagai pelaksana pembuatan video profil dan website desa yang mencakup empat kecamatan pada 2023, yakni Kecamatan Mardinding, Juhar, Buleleng, dan Kutabuluh di Kabupaten Karo.

Sementara itu, Amry mendapatkan proyek pelaksanaan pembuatan profil dan pengadaan website desa di Kecamatan Barus Jahe pada 2020.

Dalam perkara tersebut, perbuatan kedua terdakwa sebelumnya disebut mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1,3 miliar.

Dengan dikabulkannya permohonan PK, Amry kini dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Agung tersebut.* (sp/ad)

JAKARTA — Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lolos ke parlemen pada Pemilu 2029 meski Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi telah menyatakan dirinya resmi menjadi kader partai tersebut.

Menurut Jamiluddin, bergabungnya Jokowi secara resmi ke PSI tidak serta-merta memberikan perubahan besar terhadap posisi politik partai berlambang gajah tersebut.

Baca Juga:

• Kejagung Tangkap Eks Sekjen ESDM Terkait Dugaan Korupsi Nikel Rp401 Miliar

"Resminya Jokowi menjadi kader PSI tidak akan memberikan sejumlah dampak signifikan terhadap pergerakan dan posisi partai tersebut di kancah politik nasional," ujar Jamiluddin, Senin (28/9/2026).

Jamiluddin juga menyoroti wacana kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 5 persen.

Jika ketentuan tersebut nantinya disetujui, PSI akan menghadapi tantangan untuk memenuhi ambang batas perolehan suara agar dapat memperoleh kursi di DPR.

Namun, ambang batas 5 persen tersebut masih merupakan wacana dan belum menjadi keputusan resmi.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyatakan pembahasan mengenai ambang batas parlemen dalam revisi Undang-Undang Pemilu masih berada dalam tahap pembicaraan.

Menurut Jamiluddin, keanggotaan Jokowi di PSI juga tidak otomatis menjadi kejutan politik yang mampu meningkatkan elektabilitas partai.

"Tampaknya sulit bagi PSI untuk melenggang ke Senayan, meskipun Jokowi resmi menjadi kader PSI. Sebab, Jokowi bukan lagi magnet yang dapat menghipnotis masyarakat untuk beralih dari partai lain ke PSI," ujar Jamiluddin.

Meski menilai kehadiran Jokowi tidak otomatis mengubah posisi PSI, Jamiluddin melihat ada dampak lain yang mungkin muncul di internal partai.

Menurut dia, status Jokowi sebagai kader dapat menjadi penyemangat bagi struktur dan kader PSI untuk meningkatkan aktivitas politik menjelang Pemilu 2029.

"Kehadiran Jokowi di PSI juga bisa jadi menjadi penyemangat konsolidasi struktur partai. Jokowi bisa jadi menjadi simbol pendorong kader untuk membenahi struktur kepengurusan PSI di berbagai daerah hingga ke tingkat ranting," ujar Jamiluddin.

Dengan demikian, menurut dia, keberadaan Jokowi dapat dimanfaatkan PSI untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan kerja-kerja politik di tingkat daerah.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan dirinya telah resmi menjadi anggota PSI. Ia mengatakan sudah menjadi bagian dari keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025.

Jokowi mengungkapkan status tersebut saat menghadiri acara Rapat Koordinasi DPD Kota Bandung di Grand Pasundan, Jalan Peta, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026).

"Bahwa saya itu sudah masuk menjadi keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025. Sudah setahun yang lalu. Banyak yang enggak percaya, saya sekarang buka saja kartu anggota saya ini," kata Jokowi kepada kader PSI.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menunjukkan kartu tanda anggota atau KTA PSI.

Ia membacakan nama lengkap serta nomor keanggotaan yang tercantum pada kartu tersebut.

Jokowi mengatakan langkah itu dilakukan untuk menegaskan bahwa dirinya memang telah menjadi bagian dari PSI.

"Jadi sudah jelas semuanya ya. Jangan sampai ada meragukan bahwa saya ini sudah menjadi keluarga besar PSI," pungkas Jokowi.* (km/ad)

JAKARTA — Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI).

Dalam press release keduanya pada Senin, 28 September 2026, Hotman menyatakan kekhawatiran bahwa ketentuan tersebut dapat membebani pengusaha Indonesia, khususnya pelaku usaha dari kalangan ekonomi menengah, apabila mereka menghadapi gugatan di pengadilan asing.

Baca Juga:

• Kejagung Tangkap Eks Sekjen ESDM Terkait Dugaan Korupsi Nikel Rp401 Miliar

Ketentuan tersebut menjadi salah satu bagian yang sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dalam penyusunan RUU HPI.

Hotman menilai ketentuan tersebut perlu mendapat perhatian agar kepentingan pelaku usaha dan negara tetap terlindungi.

Hotman Akan Hadir di RDPU Pansus RUU HPI

Hotman menyatakan akan hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pansus DPR yang membahas RUU HPI pada Selasa, 29 September 2026.

RDPU tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Nusantara II lantai 2, ruang rapat Komisi I DPR RI, mulai pukul 12.00 WIB.

Dalam keterangannya, Hotman juga menyebut masyarakat, praktisi hukum, dosen dan mahasiswa hukum dapat menyaksikan jalannya rapat dari balkon ruang rapat.

RUU HPI saat ini memang tengah dibahas Pansus DPR.

Materinya mencakup berbagai persoalan hukum perdata yang memiliki unsur asing, termasuk subjek hukum, hukum keluarga, benda dan hak kebendaan, pewarisan, perjanjian, perbuatan melanggar hukum, yurisdiksi internasional pengadilan Indonesia, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing.

"Hotman sangat tidak setuju karena akan membebani pengusaha Indonesia, khususnya kalangan ekonomi menengah, yang mungkin akan digugat di pengadilan asing dan putusan itu akan dapat dieksekusi di Indonesia jika lolos atau disetujui draft Undang-Undang HPI tersebut.

Hotman sangat tidak setuju dan Hotman akan hadir di RDPU dengan Pansus DPR RUU HPI di Gedung Komisi I DPR RI." dalam press realese kedua.

Soroti Putusan Perkara Internasional

Dalam press release sebelumnya, Hotman Paris juga mengimbau media meliput RDPU Pansus RUU HPI tersebut.

Ia mengaitkan pembahasan RUU HPI dengan persoalan putusan arbitrase internasional yang berdampak terhadap pihak Indonesia.

Menurut Hotman, persoalan tersebut penting dibahas karena menyangkut bagaimana negara melindungi kekayaan negara ketika menghadapi sengketa dengan pihak asing.

"Pansus DPR mengundang Hotman Paris untuk memberikan masukan kepada Pansus DPR. Momen ini sangat perlu diliput, mengingat baru-baru ini dua BUMN Indonesia kalah di arbitrase internasional dan dihukum membayar ganti rugi triliunan rupiah kepada pihak asing. Bahkan, ada satu kementerian yang dihukum membayar ganti rugi kepada pihak asing dalam beberapa putusan arbitrase internasional.

Bagaimana menyelamatkan agar kekayaan negara tidak dipakai untuk membayar kekalahan perkara kepada pihak asing?" dalam press realese pertama.

RUU HPI Atur Perkara Perdata Lintas Negara

Pembahasan RUU HPI tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan asing.

Pansus DPR menyebut rancangan aturan tersebut disiapkan sebagai payung hukum untuk berbagai persoalan perdata yang melibatkan lebih dari satu negara.

DPR sebelumnya menyatakan RUU HPI diperlukan karena pengaturan hukum perdata internasional di Indonesia masih tersebar dalam berbagai ketentuan dan belum memiliki undang-undang khusus yang komprehensif.

Dalam pembahasannya, Pansus juga telah menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk advokat, hakim, notaris, akademisi, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan hukum lintas negara.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah bagaimana putusan dari pengadilan asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia dengan mekanisme serta persyaratan yang jelas.

RDPU pada Selasa, 29 September 2026 nantinya menjadi salah satu forum bagi Pansus untuk menerima pandangan Hotman Paris mengenai ketentuan tersebut.

Masukan itu akan menjadi bagian dari proses pembahasan RUU HPI yang hingga kini masih berada dalam tahap penyusunan dan pembahasan di DPR.* (ad)