PANGKALPINANG – Persidangan lanjutan perkara yang menjerat dr. Ratna Setia Asih di Pengadilan Negeri Pangkalpinang kembali menyoroti persoalan krusial dalam pembuktian penyebab kematian korban.

Saksi ahli forensik dan medikolegal, Herkutanto, menegaskan bahwa tanpa pemeriksaan forensik dalam perkara pidana, penyebab kematian tidak dapat dipastikan secara ilmiah.

Baca Juga:

• Tim Nadiem Laporkan Lima Hakim, PN Jakarta Pusat Pilih Tidak Berkomentar

Menurut dia, tanpa prosedur tersebut, kesimpulan sebab kematian hanya bersifat asumtif dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan.

Ia juga menegaskan bahwa hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan kematian korban tidak dapat serta-merta dibuktikan jika tidak terdapat intervensi langsung terhadap tubuh korban.

"Jika tidak ada intervensi langsung, maka hubungan sebab akibat terhadap kematian tidak dapat dibuktikan," ujarnya di persidangan.

Dinamika sidang mengemuka ketika kuasa hukum terdakwa, Hangga Oktafandany, mengajukan skenario pembanding antara tindakan pemberian racun secara sengaja dengan tindakan medis yang berujung kematian pasien.

Herkutanto menjelaskan bahwa kasus pemberian racun jelas masuk dalam ranah pidana umum.

Namun, berbeda halnya dengan tindakan medis oleh dokter yang berujung pada kematian pasien, yang menurutnya masuk dalam kategori pidana khusus.

Ia menegaskan perkara tersebut harus merujuk pada prinsip lex specialis derogat legi generali, di mana hukum khusus mengesampingkan hukum umum.

Dengan demikian, penanganan perkara medis wajib mengikuti regulasi kesehatan dan mekanisme profesi terkait.

Dalam persidangan itu, muncul pula persoalan mengenai tidak dilakukannya pemeriksaan forensik terhadap korban.

Menjawab pertanyaan kuasa hukum, Herkutanto menyatakan bahwa kewajiban melakukan autopsi berada pada penyidik.

Dengan demikian, ketiadaan pemeriksaan forensik dalam perkara ini dinilai sebagai aspek yang berada di luar tanggung jawab terdakwa, melainkan terkait prosedur penyidikan.

Pernyataan ahli tersebut memperkuat bahwa pembuktian dalam perkara ini masih menyisakan persoalan serius, baik dari sisi prosedur maupun dasar hukum yang digunakan.

Sidang lanjutan diperkirakan akan kembali menguji batas antara pidana umum dan pidana khusus serta validitas alat bukti yang dihadirkan.*

(ad)

JAKARTA — Bank Jakarta menggelar kegiatan donor darah kolaboratif dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 di Kantor Pusat Bank Jakarta, Kamis, 24 April 2026.

Kegiatan ini menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya, PMI Provinsi DKI Jakarta, dan Forum CSR DKI Jakarta.

Baca Juga:

• Hari Bumi di Gunung Padang, Tokoh Lintas Agama Serukan “Tobat Ekologis”

"Donor darah ini menjadi wujud kepedulian sosial Bank Jakarta kepada masyarakat. Di usia ke-65, kami ingin perayaan ini memberi dampak yang lebih luas, tidak sekadar seremonial, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung melalui aksi kemanusiaan," ujar Agus.

Ia menegaskan, momentum ulang tahun perusahaan tidak hanya menjadi refleksi perjalanan bisnis, tetapi juga sarana memperluas kontribusi sosial melalui kolaborasi lintas sektor.

Agus juga menyebut sinergi dengan PWI Jaya, PMI DKI Jakarta, dan Forum CSR DKI Jakarta sebagai bentuk kerja sama yang memperkuat ekosistem kepedulian sosial.

"Kami berharap kegiatan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit maupun masyarakat yang membutuhkan," kata dia.

Ketua PWI Jaya, Kesit B. Handoyo, mengapresiasi inisiatif tersebut. Menurut dia, kegiatan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam menjawab kebutuhan kemanusiaan.

"Kami mengapresiasi Bank Jakarta yang menjadikan HUT ke-65 sebagai momentum berbagi melalui donor darah. Ini kegiatan yang sangat positif dan bermanfaat," ujar Kesit.

Kegiatan donor darah ini diikuti karyawan Bank Jakarta, anggota PWI Jaya, mitra CSR, serta masyarakat umum. Proses kegiatan berlangsung tertib dengan antusiasme peserta sejak pagi hari.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan nilai perusahaan dalam aspek sosial.

"kegiatan ini diharapkan turut mendukung ketersediaan stok darah di DKI Jakarta sekaligus memperkuat semangat solidaritas sosial," ujarnya.*

(ad)

CIANJUR — Peringatan Hari Bumi di kawasan Gunung Padang, Jawa Barat, Rabu, 22 April 2026, diisi dengan doa lintas spiritualitas yang menyerukan "tobat ekologis" di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan krisis lingkungan.

Kegiatan ini diinisiasi Ketua Umum Forum Pemimpin Redaksi Media Siber Indonesia sekaligus Bendahara PWI DKI Jaya, Dar Edi Yoga.

Baca Juga:

• Ajukan Masukan RUU Hak Cipta, Dewan Pers Ungkap Poin Penting Perlindungan Karya Jurnalistik

Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Sekretaris PWI Jaya Arman Suparman, anggota Dewan Pakar PWI Pusat Raldy Doy, Wakil Sekjen WALUBI Romo Asun Gotama, serta pengurus PWI Pusat dan PWI DKI Jaya.

Hadir pula perwakilan komunitas lingkungan Gereja Katedral Jakarta dan penggiat alam bebas.

Dar Edi Yoga mengatakan kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan refleksi moral atas hubungan manusia dengan alam.

"Kami tidak datang untuk meminta, tetapi untuk bersujud dalam syukur dan kesadaran. Bumi ini bukan untuk dieksploitasi tanpa batas, tetapi untuk dijaga. Ini adalah seruan tobat ekologis," ujar dia.

Ia menilai berbagai bencana alam yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan faktor teknis, tetapi juga menunjukkan krisis kesadaran manusia dalam memperlakukan bumi.

"Jika manusia lupa cara menghormati bumi, maka alam akan mengingatkan dengan caranya sendiri," kata dia.

Sementara itu, Wakil Sekjen WALUBI Romo Asun Gotama menekankan pentingnya pendekatan spiritual dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut dia, kesadaran ekologis harus lahir dari kesadaran batin.

"Dalam ajaran Buddha, harmoni dengan alam adalah bagian dari praktik kebijaksanaan. Ketika manusia hidup dengan kesadaran dan tidak serakah, maka alam pun akan terjaga," ujarnya.

Ketua Harian Artha Graha Peduli, Kent Dixon, menyatakan kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab lintas iman dan elemen bangsa.

"Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab universal yang menyatukan kita semua," kata dia.

Ia menambahkan, peringatan Hari Bumi harus menjadi momentum memperkuat harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas.

Gunung Padang dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dianggap sebagai ruang kontemplatif yang merefleksikan hubungan manusia dengan alam dan peradaban.

Doa lintas spiritualitas ini disebut sebagai yang pertama kali digelar di kawasan tersebut, dengan dukungan sejumlah lembaga, termasuk WALUBI dan Artha Graha Peduli, serta partisipasi sektor industri seperti PT QMB New Energy Materials.

CEO PT QMB New Energy Materials, Pan Hua, menyebut keterlibatan pihaknya sebagai bentuk komitmen terhadap transisi energi hijau.

"Melalui doa bersama dan aksi nyata ini, kami menegaskan dedikasi untuk tidak hanya menggerakkan industri, tetapi juga merawat bumi sebagai warisan bersama," ujarnya.*

(ad)

JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar pendidikan antikorupsi bagi 200 ketua dan wakil ketua pengadilan negeri di seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18 Mei 2026 selama satu minggu.

Baca Juga:

• KPK Usul Capres dan Cawapres Sebaiknya dari Kader Partai, PKS Dukung Penuh

Kepala BSK Hukum dan Diklat MA, Syamsul Arief, mengatakan pelatihan tersebut akan diisi materi terkait antikorupsi, akuntabilitas, transparansi, serta aspek penanganan perkara.

"Ada 200 ketua pengadilan dan wakil ketua pengadilan yang akan dipanggil pada tanggal 18 Mei selama satu minggu. Dua hari kemudian atas kerja sama ini, itu akan diisi oleh materi antikorupsi, akuntabilitas, transparansi, dan aspek-aspek lain dalam penanganan perkara," ujar Syamsul di Media Center MA, Jumat.

Ia berharap pendidikan tersebut dapat memperkuat integritas hakim serta menjauhkan praktik transaksional di lingkungan peradilan.

"Sehingga setelah penandatanganan ini, kami akan melaksanakan pada tahap awal yakni pendidikan buat pimpinan pengadilan di seluruh Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengatakan pelatihan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga studi kasus dugaan pelanggaran integritas di lingkungan peradilan.

Ia menegaskan pentingnya internalisasi nilai antikorupsi dalam setiap aktivitas para hakim, baik saat menjalankan tugas maupun di luar kedinasan.

"Setiap saat pada saat melaksanakan tugas, ya. Bahkan di luar tugas pun kita berharap nilai-nilai integritas itu tetap tertanam dalam dirinya," ujar Wawan.

KPK juga menyoroti sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan aparat peradilan.

Karena itu, materi pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan praktis di lapangan, termasuk pembahasan studi kasus.

"Perlu dipahami juga bahwa kalau untuk teman-teman seperti hakim, kemudian kepala pengadilan negeri, itu tidak perlu teori lagi. Oleh sebab itu, kurikulum yang kami lakukan juga dengan studi-studi kasus," kata Wawan.*

(km/ad)

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong agar calon presiden dan wakil presiden berasal dari kader partai politik.

"Terkait usungan capres cawapres sebagai kader partai, saya ini usulan yang baik," ujar Kholid, Jumat, 24 April 2026.

Baca Juga:

• Tim Nadiem Laporkan Lima Hakim, PN Jakarta Pusat Pilih Tidak Berkomentar

"Karena konstitusi memberikan tugas kepada partai politik untuk bisa melahirkan kepemimpinan nasional," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengusulkan penguatan sistem kaderisasi partai politik, termasuk dalam proses pencalonan pejabat publik.

Dalam kajian tata kelola partai politik, lembaga antirasuah itu merekomendasikan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Salah satu poin usulan tersebut adalah pengaturan bahwa calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan wakil kepala daerah diharapkan berasal dari sistem kaderisasi partai politik.

"KPK merekomendasikan agar pemrakarsa perubahan UU Nomor 2 Tahun 2011 melengkapi ketentuan terkait kaderisasi, termasuk persyaratan bagi calon pejabat publik agar berasal dari sistem kaderisasi partai," demikian keterangan Direktorat Monitoring KPK, Jumat, 17 April 2026.

Selain itu, KPK juga menyoroti sejumlah persoalan dalam tata kelola partai politik, seperti belum adanya standar kaderisasi yang terintegrasi, tidak adanya peta jalan pendidikan politik, serta lemahnya pengawasan terhadap partai.

Atas temuan tersebut, KPK merekomendasikan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun kurikulum pendidikan politik, sistem pelaporan terintegrasi, serta memperkuat pengawasan keuangan dan kaderisasi partai politik.*

(km/ad)

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan tidak akan menanggapi lebih jauh laporan tim advokat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Makarim, terkait majelis hakim yang menangani perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Firman Akbar, mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan substansi perkara yang masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Baca Juga:

• Dua Polisi Pelaku Dugaan Pemerkosaan di Jambi Dipecat, Kapolda: Ini Pengingat Keras untuk Institusi

Firman menegaskan bahwa majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat dalam perkara nomor 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst sejauh ini telah menjalankan proses persidangan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Ia menyebut para pihak dalam perkara telah diberikan kesempatan yang cukup dan berimbang, termasuk pada tahap pemeriksaan saksi dan ahli yang meringankan terdakwa.

Sebelumnya, tim advokat Nadiem Makarim melaporkan lima hakim yang menyidangkan perkara kliennya kepada Ketua PN Jakarta Pusat pada Rabu, 22 April 2026.

Laporan tersebut juga ditembuskan ke sejumlah lembaga, termasuk Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan DPR.

Kelima hakim yang dilaporkan yakni Purwanto Abdullah selaku ketua majelis, serta anggota majelis Sunoto, Eryusman, Mardiantos, dan Andi Saputra.

Mereka diduga melakukan pelanggaran kode etik karena dianggap tidak berimbang dan membatasi hak terdakwa selama persidangan.

Di sisi lain, tim advokat Nadiem juga tidak menghadiri sidang pemeriksaan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat pada waktu pelaporan tersebut.

Persidangan kemudian ditunda hingga Senin, 27 April 2026.

Dalam perkara ini, Nadiem didakwa terlibat dalam dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun anggaran 2019–2022.

Jaksa menduga perbuatan tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp2,18 triliun.

Nadiem didakwa bersama tiga terdakwa lain dalam berkas terpisah, sementara satu tersangka lain berstatus buron.*

(vo/ad)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masih maraknya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di ruang digital terkait pelaksanaan Program MBG di sejumlah daerah.

Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik jika tidak diantisipasi secara sistematis.

Baca Juga:

• 112 Pendaftar Berebut Kursi Komisi Informasi Sumut 2026–2030, Seleksi Diperketat

"Kami melihat masih adanya informasi yang tidak sesuai fakta di lapangan," ujar Hidayati dalam kunjungan dinas ke Dinas Komunikasi dan Informatika, Jumat, 24 April 2026.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan informasi program tersampaikan secara akurat kepada masyarakat.

"Karena itu penguatan diseminasi informasi menjadi sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Menurut Hidayati, BGN selama ini telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memperkuat literasi publik.

Selain itu, kolaborasi juga dilakukan dalam pendampingan hukum apabila muncul permasalahan dalam implementasi program di lapangan.

"Kami tidak hanya fokus pada pelaksanaan program, tetapi juga memastikan ekosistem informasinya sehat dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat," ujarnya.

BGN juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan satuan tugas di daerah, termasuk Satgas MBG di Sulawesi Utara yang masih dalam tahap penguatan implementasi.

Hidayati menambahkan, pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri terus mendorong percepatan kinerja satgas di daerah.

"Harapan kami, seluruh daerah dapat menjadi mitra aktif dalam mendukung sosialisasi Program MBG. Dengan komunikasi yang kuat dan satu pintu informasi, kita bisa meminimalkan disinformasi di masyarakat," ucapnya.*

(km/ad)

Oleh krisna
Sudah terlalu lama pemekaran daerah dijual sebagai janji kesejahteraan. Narasinya indah, mudah dipercaya, dan terus diulang sejak era Reformasi 1998.

Namun ketika angka-angka dibuka, yang tampak bukan kemajuan—melainkan ketergantungan yang terus dipelihara.Fakta yang Terlalu Jelas untuk Diabaikan

Baca Juga:

• Ajukan Masukan RUU Hak Cipta, Dewan Pers Ungkap Poin Penting Perlindungan Karya Jurnalistik

Mari bicara data, bukan retorika.Di Kabupaten Labuhanbatu Utara:

Pendapatan: ± Rp1,09 triliunPAD: ± Rp57 miliar (sekitar 5%)

Transfer pusat: ± Rp977 miliar (hampir 90%)
Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan:

Pendapatan: ± Rp974 miliar

Transfer pusat: ± Rp830 miliar (±85%)
Dan di Kabupaten Batu Bara—yang bahkan memiliki potensi industri:

Pendapatan: ± Rp1,5–1,6 triliunPAD: ± Rp120–150 miliar (masih di bawah 10%)

Baca Juga:

• Belajar Investasi Sejak Dini, Siswa SMA Labschool Unesa 1 Dibekali Literasi Pasar Modal oleh Praktisi Sekuritas

Transfer pusat: ± Rp1,2 triliun (sekitar 80%)
Ini bukan anomali. Ini pola.

Setiap Rp100 yang dibelanjakan daerah, hanya Rp5–Rp10 yang benar-benar dihasilkan sendiri.
Sisanya? Ditopang oleh pusat.Kenyataan yang Sulit Disangkal

Jika lebih dari 80 persen anggaran berasal dari pusat, maka satu hal harus diakui secara jujur:ini bukan kemandirian. Ini ketergantungan yang dilembagakan.

Namun ironi tidak berhenti di situ.

Semua berjalan. Semua dibayar.Pertanyaannya: oleh siapa?

Jawabannya tetap sama—APBN.Pemekaran atau Perluasan Beban?

Baca Juga:

• Usulan Pajak di Selat Malaka oleh Purbaya Picu Pro-Kontra: Menlu RI, Singapura, dan DPR Buka Suara

Di titik ini, sulit menghindari kesimpulan yang tidak nyaman:pemekaran yang tidak ditopang kekuatan ekonomi hanya menghasilkan daerah administratif baru—bukan daerah mandiri.

Ia memperluas peta pemerintahan,
tetapi juga memperluas daftar kewajiban negara.Dan semakin banyak daerah dengan pola serupa, semakin besar pula tekanan terhadap keuangan negara.

Narasi Besar, Realitas KosongYang membuat situasi ini lebih problematis adalah satu hal:
narasi pemekaran hampir tidak pernah diuji dengan serius.

Wacana terus digulirkan, tuntutan terus disuarakan, bahkan sering dibungkus dengan klaim aspirasi rakyat.

Dari mana PAD akan tumbuh?Apa sektor unggulan yang realistis?

Bagaimana strategi konkret keluar dari ketergantungan?Tanpa jawaban, pemekaran berubah dari solusi menjadi ilusi.

Baca Juga:

• Dugaan Korupsi Pasar Ikan Sibolga Makin Dalam, Wakil Wali Kota Ikut Diperiksa Polda Sumut

Suara Keras, Tanggung Jawab SunyiAda fenomena lain yang tidak kalah penting.

Dalam setiap dorongan pemekaran, selalu ada suara-suara yang paling lantang.
Namun ketika berbicara tentang kerja nyata—mendorong investasi, membangun usaha, menciptakan sumber pendapatan—suara itu sering menghilang.Padahal kemandirian daerah tidak lahir dari pemekaran administratif.
Ia lahir dari aktivitas ekonomi yang nyata.

Maka pertanyaan ini layak diajukan secara terbuka dan adil:apakah dorongan pemekaran diiringi tanggung jawab untuk membangun ekonomi daerah?

Jika tidak, maka yang diperjuangkan bukan kemandirian—melainkan struktur kekuasaan tanpa fondasi ekonomi.

Transfer pusat seperti DAU dan DAK memang penting.
Namun ketika porsinya mencapai 80–90 persen secara permanen, kita tidak bisa lagi menyebutnya sebagai "dukungan".Itu adalah penopang utama.

Dan jika sebuah daerah tidak bisa berdiri tanpa penopang itu, maka realitasnya sederhana:ia belum siap berdiri sendiri.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Stagnan di Rp2,8 Juta per Gram, Ini Rinciannya

Satu Pertanyaan yang Tak Bisa DihindariData dari Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan seharusnya cukup menjadi cermin.

Bahwa membentuk daerah baru itu mudah.
Yang sulit adalah membuatnya mandiri.Karena itu, sebelum pemekaran kembali diteriakkan sebagai solusi, ada satu pertanyaan yang harus dijawab tanpa retorika:

apakah kita sedang membangun masa depan daerah—atau hanya menambah beban negara?Jika jawabannya yang kedua, maka sudah saatnya kita berhenti menyebut ini sebagai pembangunan.

(Penilus anak desa pingiran)

Baca Juga:

• Wabup Labusel Resmikan Desa Cantik, Dorong Desa Kelola Data Mandiri untuk Perkuat Pembangunan

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, memilih tidak menemui ribuan massa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur di Samarinda, Selasa, 21 April 2026.

Ia menyebut faktor keamanan sebagai pertimbangan utama.

Baca Juga:

• Ajukan Masukan RUU Hak Cipta, Dewan Pers Ungkap Poin Penting Perlindungan Karya Jurnalistik

Namun, aksi tersebut kemudian bergeser ke kantor pemerintah provinsi.

Ia menegaskan pada dasarnya siap menerima aspirasi masyarakat, tetapi bukan di tengah kerumunan massa.

"Di kantor Gubernur Kaltim tidak pernah menyampaikan bahwa untuk bertemu, tetapi saya sudah menyampaikan dengan Pak Kapolda bahwa kita siap untuk berdialog, tapi tidak untuk dikerumunan massa. Satu adalah karena keamanan, dua adalah berkaitan dengan protokolnya," ujar Rudy, Kamis, 23 April 2026.

Menurut Rudy, pintu kantor gubernur maupun rumah jabatan selalu terbuka selama 24 jam untuk dialog.

Ia menilai pertemuan dalam suasana yang lebih kondusif akan menghasilkan solusi yang konstruktif.

Ia juga mengaku telah menawarkan pertemuan dengan perwakilan massa. Namun, tawaran tersebut tidak diterima.

"Saya sudah menawarkan, tapi teman-teman itu perwakilan tidak mau. Karena waktu itu hari itu sudah sore sekali tepatnya, kira-kira sudah jam 17.45, jadi hampir jam 18.00, walaupun setelah itu adik-adik mahasiswa membubarkan diri," katanya.

Dari dalam kantor, Rudy mengaku menyaksikan langsung kericuhan yang terjadi. Ia melihat sejumlah oknum melempar botol air mineral hingga pecahan batu ke arah aparat keamanan.

"Menurut saya ini yang tidak cocok. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau saya ada di tengah-tengah situ terus dilempar begitu gimana?" ujarnya.

Selain faktor keamanan, Rudy menyebut tidak mungkin mengambil keputusan di tengah situasi massa tanpa memeriksa data secara menyeluruh.

Ia meminta mahasiswa dan aliansi masyarakat memahami bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berbasis data.

"Kami mendengarkan sekali dan saya langsung memberikan komentar melalui media sosial kami bahwa kami ingin sekali bahwa seluruh adik-adik mahasiswa aliansi-aliansi seluruh masyarakat menjadi mata telinga kami di dalam membangun Kalimantan Timur ini," ucapnya.

Rudy juga menegaskan kesiapan menghadapi wacana penggunaan hak angket oleh DPRD Kalimantan Timur.

Ia menyatakan pemerintah provinsi siap memberikan penjelasan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kami siap memaparkan sesuai aturan. Kami membuka seluruh data. Dalam proses penyusunan hingga pengesahan APBD, tidak mungkin disahkan tanpa persetujuan DPRD," katanya.

Ia menjelaskan bahwa hak angket, interpelasi, hingga hak menyatakan pendapat merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif sebagaimana diatur dalam konstitusi.

"Dalam demokrasi, itu adalah hak DPRD sebagai lembaga legislatif. Inilah yang disebut trias politica," ujar Rudy.

Menurut dia, seluruh mekanisme tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan menjadi bagian dari sistem checks and balances antara eksekutif dan legislatif.

"Semua ada aturannya. Nanti legislatif akan bertanya, dan eksekutif menjelaskan. Itu mekanisme yang sah dalam sistem kita," kata Rudy.*

(tb/ad)

JAKARTA – Dewan Pers menyerahkan dokumen masukan terkait perlindungan karya jurnalistik dalam revisi Rancangan Undang-Undang Hak Cipta kepada pemerintah.

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 23 April 2026.

Baca Juga:

• Belajar Investasi Sejak Dini, Siswa SMA Labschool Unesa 1 Dibekali Literasi Pasar Modal oleh Praktisi Sekuritas

Karena itu, ia menilai perlu ada penegasan dalam regulasi bahwa karya jurnalistik merupakan ciptaan yang dilindungi.

"Dewan Pers memandang karya jurnalistik harus ditegaskan sebagai ciptaan yang dilindungi karena memiliki nilai intelektual, ekonomi, dan sosial bagi publik," ujarnya, Jumat, 24 April 2026.

Menurut dia, revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi momentum untuk memperkuat kepastian hukum bagi industri pers, terutama di tengah perubahan lanskap digital dan meningkatnya penggunaan konten tanpa izin.

Dewan Pers juga mengusulkan penerapan prinsip fair use atau penggunaan wajar secara proporsional.

Prinsip ini dinilai penting agar perlindungan hak cipta tetap sejalan dengan kepentingan publik dan akses terhadap informasi.

"Penggunaan karya jurnalistik harus mempertimbangkan tujuan penggunaan, substansi yang diambil, serta dampaknya terhadap nilai karya asli," kata Komaruddin.

Sementara itu, Supratman menegaskan bahwa karya jurnalistik bukan sekadar produk informasi, melainkan hasil karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan peran strategis dalam menjaga demokrasi.

"Karya jurnalistik merupakan aset intelektual bernilai ekonomi yang wajib dilindungi negara," ujarnya.

Ia juga menyoroti tantangan di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), di mana data dan konten jurnalistik berpotensi digunakan tanpa izin.

Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan regulasi yang mampu menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak cipta.

"Data jurnalistik tidak boleh diambil, dilatih, dan dikomersialisasikan tanpa izin serta tanpa kompensasi yang adil," kata Supratman.

Dalam dokumen tersebut, Dewan Pers mengajukan sejumlah poin penting.

Pertama, meminta agar karya jurnalistik dimasukkan secara eksplisit sebagai ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang.

Kedua, mengusulkan penghapusan ketentuan yang dinilai berpotensi melemahkan perlindungan hak cipta, khususnya terkait penggunaan kutipan tanpa batasan jelas.

Ketiga, Dewan Pers mengusulkan penegasan status wartawan sebagai pencipta dalam karya jurnalistik, serta pengakuan terhadap berbagai bentuk produk jurnalistik, mulai dari tulisan hingga konten visual dan data.

Keempat, mengatur masa berlaku hak cipta untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri pers.

Kedua pihak sepakat bahwa penguatan perlindungan karya jurnalistik penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers, kualitas informasi publik, serta mendukung demokrasi yang sehat.*

(d/ad)

JAKARTA – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah jenderal purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sebuah pertemuan tertutup di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat, 24 April 2026.

Pertemuan tersebut digelar untuk membahas isu strategis terkait pertahanan negara.

Baca Juga:

• Usulan Pajak di Selat Malaka oleh Purbaya Picu Pro-Kontra: Menlu RI, Singapura, dan DPR Buka Suara

. Ia menilai penting bagi para senior dan sesepuh TNI untuk mengetahui perkembangan tersebut.

"Saya akan menyampaikan satu hal esensial yang sangat berhubungan dengan strategi pertahanan," ujar Sjafrie saat membuka pertemuan.

Menurut dia, pembahasan strategi pertahanan tidak terlepas dari prinsip tata kelola negara yang berlandaskan konstitusi dan kepentingan nasional.

Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan pertahanan harus berpijak pada dua aspek tersebut.

Pertemuan ini juga dihadiri Panglima TNI Agus Subiyanto yang dijadwalkan memberikan pemaparan lanjutan terkait aspek strategis yang perlu diketahui para purnawirawan.

Sejumlah pejabat tinggi TNI turut hadir, di antaranya Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Tonny Harjono.

Dari kalangan purnawirawan, hadir sejumlah tokoh senior dari tiga matra TNI, antara lain Wiranto, Gatot Nurmantyo, Andika Perkasa, hingga Dudung Abdurachman.

Para undangan tampak hadir satu per satu dan memasuki Aula Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan untuk mengikuti pertemuan yang berlangsung secara tertutup.

Sjafrie menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir pemerintah memang tidak banyak menyampaikan informasi terkait pembangunan kekuatan pertahanan kepada publik.

Hal ini, menurut dia, berkaitan dengan sensitivitas isu pertahanan yang memerlukan kehati-hatian dalam publikasi.

"Pembangunan kekuatan pertahanan negara memang memerlukan atensi khusus, termasuk dalam hal penyampaian informasi kepada publik," ujarnya.

Pertemuan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara pejabat aktif dan para purnawirawan TNI yang selama ini turut berkontribusi dalam pembangunan sistem pertahanan nasional.

Pemerintah berharap, melalui diskusi tersebut, dapat diperoleh masukan strategis dari para senior guna memperkuat kebijakan pertahanan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.*

(km/ad)

SEMARANG — Mantan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin, yang menjadi terpidana kasus penembakan pelajar SMKN 4 Semarang, dipindahkan ke Lapas Kelas IIA Gladakan Nusakambangan, Jawa Tengah.

Ia dipindahkan bersama sejumlah warga binaan lain karena diduga masih mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Baca Juga:

• Kasus Narkoba Ko Erwin Meluas, Istri dan Dua Anak Ikut Ditangkap

"Sebanyak 20 orang dipindahkan ke Lapas IIA Gladakan Nusakambangan dan 20 lainnya ke Lapas Kelas IIB Nirbaya," kata Tohari, Jumat, 24 April 2026.

Menurut dia, pemindahan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah Nomor WP.13-PK.03.02-29 tertanggal 30 Januari 2026.

Kebijakan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya terkait pencegahan gangguan keamanan dan penanganan overkapasitas.

Salah satu warga binaan yang dipindahkan adalah Aipda Robig Zaenudin, terpidana kasus penembakan yang menewaskan Gamma Rizkynata Oktafandy, pelajar SMKN 4 Semarang.

Sebelumnya, Pengadilan menyatakan Robig terbukti bersalah melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

Majelis hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan.

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati," kata Ketua Majelis Hakim Mira Sendangsari dalam persidangan.

Kasus ini bermula dari insiden pada 24 November 2024 dini hari di Jalan Candi Penataran Raya, Semarang.

Saat itu, Robig diduga melepaskan tembakan ke arah sekelompok remaja yang melintas menggunakan sepeda motor.

Tembakan tersebut mengenai tiga siswa SMKN 4 Semarang. Gamma meninggal dunia akibat luka tembak di bagian pinggul, sementara dua rekannya, AD dan ST, mengalami luka di bagian dada dan tangan.

Hingga kini, pihak pemasyarakatan masih memperketat pengawasan terhadap narapidana berisiko tinggi yang dipindahkan ke Nusakambangan untuk mencegah potensi gangguan keamanan lanjutan.*

(km/ad)

TEHERAN — Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dilaporkan mengalami luka serius di bagian kaki dan wajah setelah serangan udara yang disebut dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari 2026.

Serangan tersebut juga menewaskan ayahnya, Ali Khamenei.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat Tipis ke Rp17.280 per Dolar AS, Masih Tertekan Sentimen Global

Menurut para pejabat tersebut, kondisi Mojtaba Khamenei cukup serius, terutama pada bagian kaki.

"Satu kakinya telah dioperasi tiga kali dan ia sedang menunggu kaki palsu," kata mereka seperti dikutip laporan itu.

Selain luka di kaki, ia juga disebut menjalani operasi pada salah satu tangannya dan masih dalam proses pemulihan fungsi.

Cedera pada wajah dan bibirnya dilaporkan cukup parah hingga menyulitkan proses berbicara.

"Pada akhirnya, ia akan membutuhkan operasi plastik," ujar salah satu pejabat Iran dalam laporan tersebut.

Meski mengalami luka serius, Mojtaba disebut masih memiliki kesadaran penuh dan tetap terlibat dalam sejumlah urusan negara dari lokasi yang dirahasiakan.

Dalam kondisi tersebut, sebagian kewenangan pengambilan keputusan disebut sementara dialihkan kepada para jenderal di Korps Garda Revolusi Iran.

Kelompok militer ideologis itu diketahui memiliki pengaruh kuat dalam struktur kekuasaan di Teheran.

Akses terhadap Mojtaba Khamenei juga dilaporkan sangat dibatasi dengan alasan keamanan.

Ia disebut masih bersembunyi, sementara komunikasi dilakukan melalui pesan tertulis yang kemudian disampaikan kepada pihak terkait.

Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang juga berlatar belakang dokter disebut ikut terlibat dalam perawatan medisnya, meski tidak menjenguk secara langsung.

Sementara itu, para komandan Garda Revolusi kini memegang peran strategis dalam situasi keamanan negara, termasuk merespons ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel, serta mengelola langkah-langkah militer seperti pengamanan jalur strategis Selat Hormuz.*

(km/ad)

SURABAYA — Seluruh siswa kelas 10 SMA Labschool Unesa 1 mengikuti kuliah tamu bertema pasar modal yang digelar bekerja sama dengan Sucor Sekuritas dan Galeri Investasi FEB Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Rabu–Kamis, 22–23 April 2026.

Kegiatan ini diarahkan untuk memperkenalkan dasar-dasar investasi sejak dini kepada pelajar.

Baca Juga:

• Apple Siapkan “Senjata Baru” di iPhone 18 Pro: Kamera Rasa Profesional

Pemateri utama, Dini Safitri, CFP., CTA., memaparkan materi dasar pasar modal yang mencakup saham, obligasi, hingga reksa dana.

Dalam sesi tersebut, ia menekankan pentingnya pemahaman profil risiko sebelum terjun ke dunia investasi.

"Investor pemula harus memahami risiko, tidak mudah ikut-ikutan tren, dan perlu konsisten dalam berinvestasi," kata Dini dalam pemaparan materinya.

Selain sesi utama, mahasiswa Manajemen UNESA, Norman Tytas Dwiasinata, turut memberikan perspektif praktis mengenai pengalaman mengenal pasar modal di lingkungan kampus.

Ia juga mendorong siswa agar mulai mempelajari investasi sejak usia muda sebagai bekal di masa depan.

Guru Ekonomi SMA Labschool Unesa 1, Siti Mazilatus, mengatakan kegiatan ini membantu siswa memahami materi yang sebelumnya hanya diperoleh secara teori di kelas.

"Penjelasan langsung dari praktisi membuat siswa lebih mudah memahami dan lebih tertarik," ujarnya.

Hal senada disampaikan Alisa Beta yang menilai kegiatan tersebut dapat membuka wawasan siswa terhadap peluang di sektor keuangan.

Ia berharap peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Kepala SMA Labschool Unesa 1, Dewi Purwanti, mengapresiasi kolaborasi dengan dunia industri dan perguruan tinggi tersebut.

Menurut dia, kerja sama semacam ini penting dalam membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21.

"Literasi keuangan menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki siswa," kata Dewi.

Melalui kegiatan ini, sekolah berharap siswa memiliki pemahaman awal yang lebih kuat mengenai pasar modal dan mampu menjadi investor yang cerdas serta bertanggung jawab di masa depan.*

(ad)

JAKARTA — Bareskrim Polri menetapkan Syekh Ahmad Al Misry (SAM) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah santri.

Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) usai gelar perkara pada Rabu, 22 April 2026.

Baca Juga:

• Dua Polisi Pelaku Dugaan Pemerkosaan di Jambi Dipecat, Kapolda: Ini Pengingat Keras untuk Institusi

"Penyidik telah menetapkan saudara SAM sebagai tersangka," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 April 2026.

Ia menambahkan, penetapan tersangka juga telah diberitahukan kepada MMA, selaku korban sekaligus pelapor dalam kasus tersebut.

Menurut dia, proses penyidikan terus berjalan dengan melibatkan unit khusus perlindungan perempuan dan anak di Bareskrim Polri.

"Dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban, telah dilakukan proses penyidikan oleh Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri," ujarnya.

Namun demikian, hingga kini Bareskrim belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai jadwal pemeriksaan terhadap Syekh Ahmad Al Misry setelah status tersangka ditetapkan.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah Syekh Ahmad Al Misry dilaporkan ke Bareskrim Polri melalui laporan polisi nomor LP/B/586/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 28 November 2025.

Kuasa hukum korban, Benny Jehadu, menyebut terlapor dikenal publik sebagai tokoh yang kerap tampil di televisi sebagai juri hafiz Al-Qur'an.

Ia juga mengatakan dugaan pelecehan tersebut terjadi dalam rentang waktu berbeda dan melibatkan lebih dari satu korban.

"Paling untuk waktunya sekitar 2017. Ada yang 2017, 2018, sampai ada juga yang 2025, jadi berbeda-beda," kata Benny.

Ia menambahkan, para korban mengalami dampak psikologis yang cukup berat akibat peristiwa tersebut.

Hingga kini, penyidik masih mendalami keterangan para saksi serta mengumpulkan bukti tambahan untuk melengkapi berkas perkara.*

(cn/ad)

JAMBI — Dua anggota Kepolisian Daerah Jambi, Bripda Nabil dan Bripda Samson, resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah terlibat dalam dugaan kasus pemerkosaan terhadap seorang remaja perempuan berinisial C (18).

Keduanya tampak tertunduk saat mengikuti upacara pemecatan di Mapolda Jambi, Jumat, 24 April 2026.

Baca Juga:

• Korupsi Dana Operasional PT Pos Aceh Singkil, Eks Kepala Kantor Divonis 6 Tahun Penjara

Ia juga mencoret foto keduanya secara simbolis sebagai bentuk penegasan sanksi etik dan disiplin.

"Peristiwa ini harus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian bahwa tugas adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh integritas," kata Krisno dalam amanatnya.

Ia menegaskan, setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas dengan profesional, menjauhi pelanggaran sekecil apa pun, serta menjaga kehormatan institusi.

Menurut dia, keputusan PTDH ini merupakan bagian dari penegakan disiplin internal.

"Kepada yang diberhentikan, saya berharap keputusan ini dapat diterima dengan lapang dada. Jika tidak terima, gunakan hak yang tersedia," ujarnya.

Krisno menambahkan, kedua eks anggota tersebut masih memiliki ruang untuk menempuh upaya keberatan sesuai mekanisme yang berlaku.

Kasus ini sendiri melibatkan empat terduga pelaku. Dua di antaranya adalah anggota polisi yang kini telah dipecat, sementara dua lainnya merupakan warga sipil.

Selain itu, terdapat tiga anggota polisi lain yang diduga mengetahui kejadian tersebut namun tidak melakukan pencegahan.

Peristiwa itu terjadi di dua lokasi di Kota Jambi, yakni kawasan Kebun Kopi dan Arizona.

Korban diduga dalam kondisi tidak berdaya setelah dipaksa mengonsumsi minuman beralkohol sebelum kejadian berlangsung.

Hingga kini, proses hukum terhadap para pelaku masih berjalan. Polda Jambi menegaskan akan menindak seluruh pihak yang terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*

(km/ad)

BANDA ACEH – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Daswarmi, terdakwa kasus korupsi dana operasional PT Pos Indonesia Cabang Pembantu Rimo, Kabupaten Aceh Singkil.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan jabatan serta merekayasa laporan transaksi perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga:

• Dua Kepala Dinas Kota Medan Didakwa Korupsi MFF 2024, Kerugian Negara Capai Rp1 Miliar

Selain hukuman pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp100 juta. Jika tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun," ujar Jamaluddin dalam amar putusan.

Majelis hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar lebih dari Rp1,63 miliar.

Setelah dikurangi uang yang telah disita sebesar Rp67,5 juta, sisa kewajiban yang harus dibayar mencapai Rp995,98 juta.

Apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak melunasi kewajiban tersebut, jaksa berhak menyita dan melelang harta bendanya.

Dalam pertimbangan perkara, majelis hakim mengungkapkan bahwa terdakwa yang menjabat Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Rimo melakukan manipulasi laporan transaksi melalui aplikasi internal PT Pos Indonesia pada Desember 2024.

Dana kas operasional BUMN tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi.Atas perbuatannya, Daswarmi dinyatakan melanggar Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 jo Pasal 18 UU Tipikor.

Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil yang sebelumnya menuntut tujuh tahun enam bulan penjara serta denda Rp500 juta.

(km/ad)

Baca Juga:

• Dugaan Korupsi Pasar Ikan Sibolga Makin Dalam, Wakil Wali Kota Ikut Diperiksa Polda Sumut

JAKARTA – Wacana pemungutan pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka mencuat setelah disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sebuah forum ekonomi.

Gagasan tersebut menuai beragam respons, mulai dari potensi penerimaan negara hingga kekhawatiran pelanggaran hukum internasional.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat Tipis ke Rp17.280 per Dolar AS, Masih Tertekan Sentimen Global

Ia menyinggung kemungkinan penerapan skema serupa dengan yang dipertimbangkan Iran di Selat Hormuz.

"Indonesia berada di jalur strategis perdagangan global, tetapi kapal yang melintas di Selat Malaka tidak dikenakan biaya," ujar Purbaya, Rabu, 22 April 2026.

Menurut dia, jika kebijakan tersebut diterapkan melalui kerja sama dengan Malaysia dan Singapura, potensi penerimaan negara dinilai cukup besar mengingat padatnya lalu lintas kapal di kawasan tersebut.

Namun, ia mengakui realisasi kebijakan tersebut tidak mudah karena menyangkut kepentingan banyak negara dan dinamika geopolitik.

Meski demikian, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia tidak akan memberlakukan tarif di Selat Malaka.

Menurut dia, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang menjamin kebebasan lintas kapal di selat internasional.

"Indonesia tidak pada posisi untuk memberlakukan tarif di Selat Malaka," kata Sugiono, Kamis, 23 April 2026.

Ia menambahkan, Indonesia berkomitmen menjaga prinsip kebebasan pelayaran dan mendukung jalur laut yang terbuka serta netral bagi semua negara.

Sikap serupa juga disampaikan Vivian Balakrishnan, Menteri Luar Negeri Singapura. Ia menegaskan Selat Malaka harus tetap terbuka dan bebas dari hambatan, termasuk pungutan biaya.

"Hak melintas dijamin untuk semua negara. Kami tidak akan ikut dalam upaya mengenakan bea masuk di jalur tersebut," ujarnya.

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik.

Jalur ini memiliki peran vital dalam distribusi energi global, termasuk pengiriman minyak ke kawasan Asia Timur.

Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan potensi risiko jika wacana tersebut dipaksakan.

Ia menilai Indonesia dapat menghadapi konsekuensi serius di tingkat internasional, termasuk reaksi negatif dari komunitas global.

"Hal ini berpotensi dianggap melanggar hukum internasional dan bisa berdampak pada reputasi Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, ketentuan dalam UNCLOS 1982 secara tegas menjamin hak lintas transit bagi kapal di selat internasional dan melarang negara tepi menghambat pelayaran.

Sejumlah pihak menilai wacana ini mencerminkan dorongan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi nasional.

Namun, implementasinya tetap harus mempertimbangkan aspek hukum internasional serta stabilitas geopolitik kawasan.*

(kmbsjp/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis pada perdagangan Jumat, 24 April 2026.

Mata uang Garuda tercatat berada di level Rp17.280 per dolar Amerika Serikat, menguat 6 poin atau 0,03 persen dibandingkan penutupan sebelumnya.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka di Zona Merah, Saham Perbankan dan Energi Serempak Melemah

Sejumlah mata uang regional justru melemah, di antaranya yuan China yang turun 0,10 persen, peso Filipina melemah 0,34 persen, dan ringgit Malaysia terkoreksi 0,13 persen.

Sementara baht Thailand tercatat menguat tipis 0,02 persen.

Pergerakan serupa juga terjadi pada mata uang Asia lainnya.

Dolar Singapura menguat 0,01 persen, yen Jepang melemah 0,04 persen, won Korea Selatan turun 0,20 persen, dan dolar Hong Kong terkoreksi 0,02 persen.

Di kelompok mata uang negara maju, pergerakan juga terpantau beragam.

Euro dan dolar Kanada masing-masing menguat tipis 0,01 persen, sedangkan franc Swiss melemah 0,01 persen terhadap dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai rupiah masih berada dalam tekanan di tengah penguatan dolar AS yang ditopang kenaikan harga minyak dunia dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Kondisi itu dipicu meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.

"Rupiah masih berpeluang melemah terhadap dolar AS seiring kenaikan harga minyak dan yield obligasi AS di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah," ujar Lukman, Jumat, 24 April 2026.

Meski demikian, ia menyebut perpanjangan gencatan senjata Israel–Lebanon dalam beberapa pekan terakhir dapat sedikit meredakan tekanan terhadap rupiah.

Lukman memperkirakan rupiah masih sulit kembali menembus bawah Rp17.000 per dolar AS dalam waktu dekat.

Ia memproyeksikan pergerakan rupiah hari ini berada dalam rentang Rp17.200 hingga Rp17.350 per dolar AS.*

(cn/ad)

MEDAN – Tim Seleksi dan Panitia Seleksi Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara menerima sebanyak 112 berkas pendaftar untuk periode 2026–2030.

Proses seleksi kini memasuki tahap verifikasi administrasi yang dilakukan secara terbuka di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut.

Baca Juga:

• Makna Tari Tortor Batak Toba yang Wajib Diketahui Generasi Muda

"Kita tetap berkomitmen dengan persyaratan yang sudah diumumkan. Tidak ada kompromi, karena itu bisa menimbulkan konflik dan komplain dari peserta lain," ujar Handoko, Jumat, 24 April 2026.

Menurut dia, pembukaan berkas dilakukan secara transparan untuk memastikan akuntabilitas proses seleksi. Hasil verifikasi administrasi dijadwalkan diumumkan paling lambat 30 April 2026.

Peserta yang lolos tahap administrasi akan melanjutkan ke Computer Assisted Test (CAT). Dari tahap ini, hanya 40 peserta terbaik yang akan dipilih untuk mengikuti seleksi lanjutan.

Ketua Tim Seleksi KI Sumut, Hatta Ridho, mengatakan seluruh panitia dituntut bekerja lebih intensif mengingat padatnya jadwal seleksi serta adanya hari libur di bulan mendatang.

"Seluruh peserta yang lolos administrasi berhak mengikuti CAT. Dari situ akan disaring hingga 40 terbaik untuk tahap berikutnya," kata Hatta.

Ia menambahkan, koordinasi antarpanitia terus diperkuat agar proses seleksi menghasilkan anggota Komisi Informasi yang profesional dan berintegritas.*

(vv/ad)