Hery diketahui baru saja dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026). Penangkapan ini pun langsung menjadi sorotan publik.

Baca Juga:

• Baru Dilantik, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto Ditahan Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kasus yang menjerat Hery. Ia hanya meminta publik menunggu keterangan resmi.

Sebelum menjabat sebagai Ketua Ombudsman, Hery memiliki rekam jejak panjang di bidang kebijakan publik dan advokasi. Pria kelahiran Cirebon, 9 April 1975 ini pernah menjadi Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI periode 2014–2019 serta menjabat Direktur Eksekutif Komunal selama dua periode.

Ia juga sempat menjadi Ketua Umum Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS periode 2016–2021, serta aktif di berbagai organisasi, termasuk di Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam.

Kariernya di Ombudsman dimulai saat ia terpilih sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026. Pada Januari 2026, Hery kembali lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI hingga akhirnya ditunjuk sebagai Ketua Ombudsman.

Selama menjabat, Hery dikenal aktif mendorong penguatan kelembagaan Ombudsman, termasuk melalui wacana revisi Undang-Undang Ombudsman serta peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik.

Kini, penangkapan terhadap Hery menambah daftar panjang kasus yang menyeret pejabat publik di Indonesia. Publik pun menanti penjelasan resmi dari Kejagung terkait konstruksi perkara yang menjeratnya.*

(oz/dh)

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, mengatakan dana tersebut merupakan bentuk nyata upaya pemerintah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan kelompok ekonomi bawah.

Baca Juga:

• BGN Klaim Hanya 62 Kasus Buruk MBG yang Viral, 24 Ribu Layanan Baik Tak Tersorot

Ia menjelaskan, anggaran tersebut langsung terserap hingga ke tingkat akar rumput (grassroot), mulai dari desa hingga kawasan perkotaan. Program MBG dinilai tidak hanya memberikan manfaat gizi, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

Menurut Sony, selama satu tahun pelaksanaan, program MBG telah melibatkan sekitar 1,8 juta relawan di berbagai daerah. Para relawan tersebut menerima insentif yang totalnya mencapai sekitar Rp 117 miliar per hari.

Selain itu, dampak ekonomi juga dirasakan oleh pelaku usaha di sektor pangan, seperti pedagang beras, ayam, telur, daging, sayur, hingga buah-buahan.

"Lebih dari Rp 600 miliar diserap oleh para pedagang bahan pangan," katanya.

Sony juga membantah anggapan bahwa dana MBG lebih banyak mengalir ke kelompok elite. Ia menegaskan program ini justru menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dana ini mengalir ke masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok ekonomi sulit," tegasnya.

Program MBG sendiri menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.*

(dh)

Hal tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan lembaga pemeringkat global Standard & Poor's (S&P) di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (14/4/2026).

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Tanjab Timur Lantik Pengurus Kecamatan, Soroti Peran PKK Tekan Stunting

Purbaya menjelaskan, defisit APBN 2026 yang sebelumnya diproyeksikan berada di kisaran 2,9 persen terhadap PDB, kini berpotensi turun menjadi sekitar 2,8 persen. Meski masih sedikit di atas target awal 2,68 persen, tren tersebut dinilai positif oleh S&P.

"Dari laporan awal 2,9 persen, ada indikasi turun ke 2,8 persen. Mereka cukup positif melihat perkembangan ini," katanya.

Selain itu, S&P juga mencermati perbaikan kinerja ekonomi Indonesia, terutama pada triwulan IV-2025 yang menunjukkan tren peningkatan dibanding periode sebelumnya. Hal ini turut memperkuat posisi Indonesia di level investment grade dengan peringkat BBB dan outlook stabil.

Namun demikian, S&P memberikan catatan terkait rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara yang masih berada di atas 15 persen. Pemerintah memastikan akan terus memantau dan memperbaiki kondisi tersebut.

"Kita akan pastikan kondisi fiskal tetap terjaga dan tidak memburuk. Perbaikan akan dilakukan seiring peningkatan penerimaan pajak dan cukai," tegas Purbaya.

Pemerintah menilai stabilitas fiskal menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan investor serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.*

(d/dh)

Hery tampak keluar dari gedung dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda serta tangan terborgol. Ia langsung digiring petugas menuju mobil tahanan tanpa memberikan keterangan kepada awak media.

Baca Juga:

• Kejagung Setor Rp11,4 Triliun ke Kas Negara, Hasil Penyelamatan dari Korupsi hingga Pajak

"Sebentar lagi, mohon tunggu," ujar Anang singkat kepada wartawan.

Pihak Kejagung menyatakan akan segera menyampaikan penjelasan resmi melalui konferensi pers dalam waktu dekat.

Sebagai informasi, Hery Susanto baru saja menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI untuk periode 2026–2031 sejak 10 April 2026. Sebelumnya, ia juga diketahui menjabat sebagai Anggota Ombudsman RI.

Penahanan ini pun menjadi sorotan publik, mengingat posisi Ombudsman sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik.*

(d/dh)

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana penyelundupan. Pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat penegakan hukum dan menjaga keuangan negara.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, mengatakan satgas tersebut dibentuk untuk menindak tegas berbagai praktik ilegal yang berpotensi merugikan negara, termasuk penyelundupan barang ekspor dan impor.

Baca Juga:

• Warga Patumbak Apresiasi Respon Cepat Bupati, Jalan Rusak dan Berdebu Segera Diperbaiki

Satgas Penyelundupan ini dipimpin oleh Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syarifuddin sebagai kepala satgas. Sementara itu, Ade Safri juga bertindak sebagai Koordinator Tim Penegakan Hukum (Gakkum).

Adapun sasaran operasi satgas mencakup berbagai modus penyelundupan, baik melalui jalur administrasi maupun fisik. Modus yang menjadi perhatian di antaranya praktik under invoicing, misinvoicing, hingga misdeclare yang kerap terjadi di kawasan pabean.

Selain itu, Polri juga menargetkan penyelundupan sumber daya alam (SDA) serta komoditas lain yang berdampak pada kebocoran penerimaan negara.

"Target kami adalah seluruh bentuk penyelundupan, baik dokumen maupun fisik, termasuk yang terjadi di luar kawasan pabean," jelasnya.

Untuk memperkuat pengawasan di daerah, Polri juga menginstruksikan pembentukan Satgas Gakkum Penyelundupan di tingkat Polda di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu menekan praktik ilegal di pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Pembentukan satgas ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memastikan tidak ada kebocoran penerimaan negara akibat praktik penyelundupan.*

(d/dh)

Kepala Oditur Militer II-07 Jakarta, Andri Wijaya, menyebut motif tersebut terungkap dari hasil pemeriksaan terhadap para terdakwa melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Baca Juga:

• Sidang Kasus Air Keras Andrie Yunus Digelar 29 April, 4 Prajurit TNI Jadi Terdakwa

Keempat terdakwa dalam kasus ini yakni Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES yang merupakan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Andri menjelaskan, setelah pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta, proses hukum selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan, termasuk penentuan jadwal sidang.

Meski demikian, ia menegaskan kemungkinan pengembangan perkara masih terbuka jika dalam proses persidangan ditemukan fakta baru.

"Apabila dalam pembuktian sidang ada fakta baru, maka tidak menutup kemungkinan dilakukan penyidikan lanjutan," katanya.

Selain itu, apabila nantinya ditemukan keterlibatan pihak sipil, maka penanganan perkara akan dipisahkan dan diproses melalui peradilan umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai informasi, kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terjadi di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, pada 12 Maret 2026. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius pada mata kanan serta luka bakar sekitar 20 persen pada tubuh.

Saat ini, keempat terdakwa telah dijerat pasal berlapis terkait penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara.

Sidang perdana kasus ini dijadwalkan akan digelar pada 29 April 2026 di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.*

(dh)

Pelantikan tersebut mencakup beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Dendang, Sabak Timur, Sadu, Kuala Jambi, Sabak Barat, dan Berbak. Para ketua yang dilantik diharapkan mampu menjalankan peran strategis PKK di tingkat kecamatan.

Baca Juga:

• Menkop Resmikan Koperasi di Papua Tengah, Wagub Sebut Bukti Nyata Kehadiran Negara

Dalam sambutannya, Diah Utami menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan pentingnya peran aktif PKK dalam mendukung program pembangunan daerah.

"PKK harus lebih aktif di tengah masyarakat dan turut berperan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah," ujarnya.

Selain itu, Diah juga menyoroti pentingnya keterlibatan PKK dalam upaya penurunan angka stunting di daerah. Ia meminta seluruh pengurus untuk lebih aktif dalam menjalankan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Saya minta lebih aktif lagi dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Timur," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah Ketua TP PKK kecamatan juga menerima penghargaan atas kinerja dan prestasi yang telah dicapai.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.*

(dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami praktik jual beli kuota haji khusus yang dinilai beragam di lapangan, sekaligus mengoptimalkan pemulihan kerugian negara.

Baca Juga:

• KPK Dalami Biaya Haji Khusus, Keuntungan Travel Bakal Dikejar untuk Pemulihan Negara

Menurutnya, KPK tengah fokus pada upaya asset recovery atau pengembalian aset dari keuntungan tidak sah yang diperoleh para penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atau biro travel.

KPK menduga terdapat praktik kongkalikong antara pihak travel dan oknum di Kementerian Agama dalam pengelolaan kuota tambahan haji.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khususnya Ishfah Abidal Azis, Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri Asrul Azis Taba.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan Ismail Adham diduga memberikan uang sebesar USD 30 ribu kepada Ishfah Abidal Azis. Selain itu, ia juga diduga menyerahkan USD 5.000 dan SAR 16 ribu kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah saat itu, Hilman Latief, yang masih berstatus saksi.

Tak hanya itu, Asrul Azis Taba juga diduga memberikan dana hingga USD 406 ribu kepada Gus Alex terkait pembagian kuota tambahan haji.

Dari praktik tersebut, KPK menyebut sejumlah pihak memperoleh keuntungan tidak sah. Salah satunya PT Maktour yang diduga meraup keuntungan hingga Rp27,8 miliar.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.

KPK menegaskan akan terus mendalami aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat guna memaksimalkan pengembalian kerugian negara.*

(d/dh)

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemerintah memberikan tenggat waktu tujuh hari kerja bagi Wikimedia untuk menyelesaikan proses registrasi.

Baca Juga:

• Loker 30 Ribu Manajer Kopdes Dibuka, Pemerintah Jamin Tanpa Jalur Ordal

Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menegakkan aturan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik di Indonesia.

Komdigi mencatat, kewajiban pendaftaran PSE sebenarnya telah disampaikan kepada Wikimedia sejak 14 November 2025. Namun hingga pertengahan April 2026, proses registrasi belum juga diselesaikan.

Sebagai bagian dari tahapan penegakan aturan, pemerintah sebelumnya juga telah melakukan pemblokiran terbatas terhadap salah satu tautan Wikimedia, yakni auth.wikimedia.org pada Februari 2026.

Menurut Alexander, aturan PSE berlaku bagi semua platform digital tanpa terkecuali, termasuk organisasi nirlaba dan layanan global.

"Ini untuk melindungi publik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi platform yang beroperasi di Indonesia," jelasnya.

Kewajiban pendaftaran PSE sendiri diatur dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Dalam regulasi tersebut, platform yang tidak patuh dapat dikenai sanksi bertahap, mulai dari teguran hingga pemutusan akses.

Jika hingga tenggat waktu Wikimedia tetap belum mendaftar, maka akses masyarakat Indonesia terhadap layanan Wikipedia dan ekosistemnya, termasuk Wikimedia Commons, berpotensi dihentikan.

Di sisi lain, pihak Wikipedia melalui akun resminya di media sosial menyatakan telah memberikan tanggapan terkait kebijakan PSE tersebut.*

(d/dh)

Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kolonel Fredy Ferdian Isnartanto, mengatakan perkara tersebut telah dilimpahkan oleh Oditurat Militer II-07 Jakarta dan siap untuk disidangkan.

Baca Juga:

• Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Masuk Babak Baru, Empat Prajurit TNI Segera Disidang

Ia menyebut, terdapat empat terdakwa dalam kasus ini yang merupakan prajurit TNI dari satuan Denma BAIS. Mereka masing-masing berinisial Kapten NDP, Lettu BHW, Lettu SL, dan Serda ES.

Keempat terdakwa diwajibkan hadir dalam sidang perdana yang akan digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Sementara itu, Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Kolonel Chk Andri Wijaya, menyampaikan bahwa para terdakwa dijerat dengan pasal berlapis terkait tindak pidana penganiayaan berat.

Untuk dakwaan primer, mereka dikenakan Pasal 469 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

Selain itu, terdapat dakwaan subsider dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara, serta dakwaan lebih subsider dengan ancaman hingga 7 tahun penjara.

Proses persidangan ini menjadi sorotan publik mengingat kasus penyiraman air keras tersebut menimpa seorang aktivis hak asasi manusia.

Pengadilan militer sendiri memiliki waktu singkat untuk melakukan registrasi dan pemeriksaan berkas sebelum sidang digelar.*

(d/dh)

BATU BARA – Situasi keamanan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kini memprihatinkan dan dikhawatirkan sudah berada di luar kendali.

Aksi tawuran antar-remaja yang terjadi belakangan ini tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga merugikan harta benda warga secara massal. terutama pedagang kaki lima (PKL) yang menjual sarapan pagi serta goreng gorengan di jalan rakyat tepatnya didepan sekolah dasar (SD) pajak monja Tanjung Tiram.

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi Strategis, INALUM Jalin Silaturahmi dan Bahas Kolaborasi Bersama Kodam I/Bukit Barisan

(dh)

Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito memberikan tenggat waktu satu minggu kepada pemda untuk menyelesaikan pendataan secara akurat, termasuk klasifikasi jenis huntap.

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi Strategis, INALUM Jalin Silaturahmi dan Bahas Kolaborasi Bersama Kodam I/Bukit Barisan

Ia menjelaskan, terdapat tiga klasifikasi huntap yang harus didata, yakni huntap in situ (dibangun di lokasi semula), huntap ex situ mandiri (relokasi pilihan warga), serta huntap ex situ terpusat atau komunal.

Menurut Tito, kecepatan dan ketepatan data menjadi kunci dalam mempercepat proses pembangunan hunian bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Ia juga meminta kepala daerah untuk turun langsung ke lapangan dan membentuk tim kecil agar proses pendataan berjalan lebih efektif.

Berdasarkan data sementara, total kebutuhan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 39.021 unit. Rinciannya meliputi Aceh sebanyak 28.876 unit, Sumatera Utara 7.321 unit, dan Sumatera Barat 2.824 unit.

Namun, data tersebut masih akan diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum dilakukan pembangunan.

"Nanti akan dicek kembali apakah benar rusak berat atau hilang, sehingga layak mendapatkan huntap," jelasnya.

Pembangunan huntap nantinya akan dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Selain itu, dukungan juga datang dari berbagai pihak, termasuk organisasi sosial dan institusi negara yang turut membantu percepatan pembangunan.

Tito menegaskan, daerah yang telah menyelesaikan pendataan lebih cepat akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan.

"Jangan sampai masyarakat dirugikan karena lambatnya pendataan," tegasnya.*

(k/dh)

JAKARTA – Pemerintah resmi membuka lowongan kerja besar-besaran untuk posisi manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan pegawai Kampung Nelayan Merah Putih.

Total sebanyak 35.476 formasi disiapkan dengan jaminan proses rekrutmen berlangsung transparan tanpa jalur orang dalam (ordal).

Baca Juga:

• Pemerintah Buka Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Merah Putih 2026, Ini Syarat dan Dokumen yang Dibutuhkan

"Tidak ada jalur titipan atau jaminan kelulusan. Semua dilakukan secara terbuka dan adil," ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (16/4/2026).

Dari total formasi yang tersedia, sebanyak 30.000 posisi diperuntukkan bagi manajer Kopdes Merah Putih, sementara 5.476 lainnya untuk pegawai Kampung Nelayan Merah Putih.

Proses pendaftaran dilakukan secara terpusat melalui situs resmi panitia seleksi nasional dan tidak dipungut biaya. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap oknum yang menawarkan kelulusan dengan imbalan tertentu.

"Kalau ada yang meminta imbalan dan menjanjikan kelulusan, itu penipuan," tegasnya.

Adapun syarat utama pelamar meliputi lulusan D3, D4, atau S1 dari semua jurusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 serta usia maksimal 35 tahun.

Pendaftaran dibuka mulai 15 hingga 24 April 2026. Pelamar yang lolos seleksi akan berstatus sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk posisi manajer Kopdes, peserta yang diterima akan berada di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara. Sementara pegawai Kampung Nelayan Merah Putih akan ditempatkan di PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Zulkifli Hasan menambahkan, faktor domisili juga akan menjadi pertimbangan jika terdapat pelamar dengan nilai seleksi yang sama.

"Yang terbaik akan dipilih. Namun jika nilainya sama, pelamar dari daerah setempat bisa diprioritaskan," jelasnya.

Program ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja sekaligus memperkuat sektor ekonomi desa dan nelayan di berbagai wilayah Indonesia.*

(k/dh)

Isu ini mencuat setelah beredarnya potongan video ceramah Jusuf Kalla yang kemudian dijadikan dasar laporan ke kepolisian. Namun, pelaporan tersebut dianggap gegabah karena pelapor tidak menghadiri langsung kegiatan itu, serta menggunakan materi yang diduga tidak memiliki izin perekaman maupun distribusi.

Baca Juga:

• Natalius Pigai Tolak Pelaporan JK ke Polisi: Tidak ada Manfaatnya

"Laporan polisi seharusnya bersifat pribadi, bukan mengatasnamakan ormas keagamaan,"ujar Sutrisno Pangaribuan yang juga inisiator Kongres Perdamaian Dunia (Konperda).

Ia menegaskan tidak ada kondisi mendesak yang mengharuskan keterlibatan ormas Kristen dalam pelaporan dugaan tindak pidana tersebut. Menurutnya, tindakan itu justru berisiko menimbulkan kesan bahwa umat Kristen terlibat dalam konflik politik tertentu.

Selain itu, ia meminta elit ormas yang terlibat untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada umat Kristen guna meredam potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Peran Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) juga disorot agar lebih proaktif dalam mengawasi dinamika organisasi keagamaan, khususnya agar tidak terjebak dalam praktik politik praktis yang dinilai dapat merugikan umat.

Di sisi lain, pendekatan dialog dinilai sebagai langkah yang lebih konstruktif. Jusuf Kalla disebut dapat diundang oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) maupun PGI untuk meluruskan maksud pernyataannya dalam ceramah yang beredar.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan pentingnya menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Seluruh elemen bangsa diingatkan untuk saling menghormati dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang berpotensi memecah belah.

"Indonesia adalah rumah bersama yang harus dijaga, tanpa ruang bagi diskriminasi maupun intoleransi," tegasnya.

Di tengah dinamika global, solidaritas dan gotong royong antarwarga dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas nasional.*

(dh)

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut, selama bulan Ramadan tercatat hanya 62 kasus pelayanan yang dinilai buruk dari total puluhan ribu titik pelaksanaan.

Baca Juga:

• BGN Tegaskan Motor Listrik MBG Masuk Perencanaan, Kemenkeu Akui Pernah Menolak

Menurutnya, fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penyebaran informasi di ruang digital, di mana konten negatif lebih cepat menarik perhatian publik dibandingkan capaian positif.

Padahal, lanjut Dadan, mayoritas pelaksanaan program MBG di berbagai daerah telah berjalan dengan baik dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

"Sebanyak 24 ribu lebih layanan berjalan baik, tetapi tidak terekspos," katanya.

Dadan juga mengajak masyarakat serta mitra program untuk turut menyebarkan informasi positif terkait pelaksanaan MBG, khususnya dari sisi penerima manfaat.

Ia menilai, penting bagi publik untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai program tersebut, tidak hanya dari sisi kekurangannya saja.

"Mohon bantuan untuk mengangkat cerita-cerita positif dari masyarakat penerima manfaat," tutupnya.

Program MBG sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.*

(dw/dh)

SUMUT – PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam membangun dan mempererat hubungan baik dengan berbagai instansi strategis di wilayah Sumatera Utara.

Hal ini diwujudkan melalui kegiatan kunjungan silaturahmi dan koordinasi yang dilakukan oleh Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, beserta jajaran manajemen perusahaan ke Markas Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (Kodam I/BB), Kamis 16/4/2026.

Baca Juga:

• Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Masuk Babak Baru, Empat Prajurit TNI Segera Disidang

Pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang sangat akrab, kekeluargaan, namun tetap dinamis, menjadi momentum penting untuk mempererat tali persaudaraan dan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak melakukan diskusi mendalam terkait berbagai peluang kolaborasi dan sinergi strategis yang dapat dikembangkan lebih lanjut ke depannya.

Fokus utama pembahasan mencakup upaya bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah, khususnya di sekitar area operasional perusahaan, serta bagaimana kedua lembaga dapat saling mendukung dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, dalam kesempatannya menegaskan bahwa kemitraan yang solid dengan TNI, khususnya Kodam I/Bukit Barisan, merupakan bagian yang sangat vital dan strategis.

Hal ini dilakukan demi menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan stabil bagi keberlangsungan operasional perusahaan serta keselamatan seluruh karyawan.

"Sinergi antara INALUM dan Kodam I/Bukit Barisan ini sangat penting. Kami berharap hubungan baik ini dapat terus diperkuat dan ditingkatkan kualitasnya, guna mendukung keamanan wilayah, kelancaran pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar area operasional kami," ujar Melati Sarnita.

Lebih jauh disampaikan, kehadiran pihak perusahaan di markas Kodam juga merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi atas pengabdian serta peran TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Sementara itu, Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Hendy Antariksa, juga menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi besar yang telah diberikan INALUM bagi perekonomian nasional maupun daerah.

Beliau menegaskan kesiapan pihaknya untuk terus bersinergi dan memberikan dukungan demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen INALUM dalam menjalin hubungan harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi pertahanan, demi terciptanya stabilitas wilayah yang berkelanjutan dan mendukung kemajuan bangsa.*

(dh)

Berdasarkan data perdagangan hingga pukul 09.25 WIB, IHSG menguat 71,644 poin atau 0,94 persen ke level 7.695,231. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di 7.705 dan terendah di 7.663.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat Tipis ke Rp17.141/USD, Dibayangi Sentimen Konflik Global

Nilai transaksi tercatat mencapai Rp3,238 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 8,911 miliar saham. Sementara kapitalisasi pasar berada di level Rp13.738,937 triliun.

Secara global, sentimen pasar dipengaruhi oleh pergerakan bursa Amerika Serikat yang ditutup beragam. Indeks S&P 500 dan Nasdaq mencetak rekor tertinggi baru, sementara Dow Jones mengalami pelemahan tipis.

Kondisi tersebut dipicu oleh optimisme pasar terhadap peluang meredanya ketegangan geopolitik, khususnya terkait potensi perundingan antara Amerika Serikat dan Iran.

Di sisi lain, IHSG sebelumnya mengalami koreksi setelah gagal menembus level rata-rata pergerakan (MA) 50. Meski demikian, indikator teknikal menunjukkan tren bullish masih terjaga.

Sektor transportasi menjadi salah satu pendorong penguatan, dipicu lonjakan saham emiten yang mencatatkan kenaikan signifikan usai aksi korporasi.

Analis memproyeksikan IHSG akan bergerak konsolidasi dalam waktu dekat dengan kisaran support di level 7.580 dan resistance di level 7.900.*

(mt/dh)

Mengutip data Bloomberg, rupiah berada di level Rp17.141 per USD, menguat dua poin atau sekitar 0,01 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp17.143 per USD.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun Rp5.000 Hari Ini, Simak Daftar Harga Terbaru Semua Ukuran

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai pergerakan rupiah masih fluktuatif dan cenderung berada dalam tekanan.

Ia memproyeksikan rupiah akan bergerak di kisaran Rp17.140 hingga Rp17.180 per USD pada perdagangan hari ini.

Menurut Ibrahim, tekanan terhadap rupiah dipengaruhi kekhawatiran pasar terhadap potensi lonjakan inflasi global. Hal ini dipicu gangguan distribusi energi di kawasan Selat Hormuz akibat meningkatnya ketegangan geopolitik.

"Blokade laut terhadap Iran berpotensi mengganggu pengiriman minyak global, terutama di Selat Hormuz yang memasok sekitar 20 persen konsumsi dunia," ujarnya.

Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong kenaikan harga energi, yang pada akhirnya memberi ruang bagi bank sentral AS atau Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama.

Situasi ini berpotensi menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, dalam jangka pendek.*

(mt/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dalam dua pekan terakhir penyidik memeriksa sejumlah pihak swasta untuk menggali informasi terkait mekanisme dan harga penjualan kuota haji tambahan di lapangan.

Baca Juga:

• KPK Usut Aset Eks Sekjen Kemenaker di Kasus RPTKA, Saksi Diperiksa dan Mobil Disita

Menurutnya, variasi harga yang ditawarkan kepada calon jemaah haji bergantung pada fasilitas yang diberikan oleh masing-masing biro travel. Namun, keuntungan dari penjualan kuota tersebut diduga tidak sah.

KPK menilai keuntungan itu berasal dari kuota haji tambahan yang diperoleh melalui praktik rasuah. Oleh karena itu, lembaga antirasuah tersebut akan mengupayakan pemulihan kerugian negara melalui penarikan kembali keuntungan tersebut.

"Kami masih fokus pada upaya optimalisasi asset recovery dari dugaan keuntungan yang tidak sah," jelasnya.

Dalam kasus ini, KPK menyoroti adanya dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji tambahan. Indonesia diketahui mendapat tambahan kuota sebanyak 20 ribu dari Arab Saudi.

Sesuai ketentuan, pembagian kuota tersebut seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, dalam praktiknya diduga terjadi pembagian yang tidak sesuai, bahkan disebut mencapai 50:50.

Sejumlah pejabat Kemenag telah diperiksa dalam perkara ini. Selain itu, KPK juga memanggil pihak penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dan biro travel, termasuk tokoh agama yang terlibat dalam penyelenggaraan perjalanan haji.

KPK menegaskan akan terus mendalami aliran dana serta pihak-pihak yang diuntungkan dalam kasus ini guna memastikan proses hukum berjalan tuntas.*

(mt/dh)

Sementara itu, harga telur ayam ras tercatat di level Rp32.400 per kg di tingkat pedagang eceran secara nasional.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun Rp5.000 Hari Ini, Simak Daftar Harga Terbaru Semua Ukuran

Harga bawang merah tercatat Rp46.550 per kg, sedangkan bawang putih mencapai Rp39.950 per kg.

Untuk komoditas beras, harga beras kualitas bawah I dan II masing-masing berada di angka Rp14.550 per kg. Sementara beras medium I dijual Rp16.050 per kg dan medium II Rp15.900 per kg.

Adapun beras kualitas premium atau super I berada di level Rp17.350 per kg, dan super II Rp16.850 per kg.

Harga cabai lainnya juga cukup tinggi, yakni cabai merah besar Rp45.850 per kg, cabai merah keriting Rp45.050 per kg, serta cabai rawit hijau Rp50.600 per kg.

Di sektor protein, harga daging ayam ras segar tercatat Rp40.850 per kg. Sementara daging sapi kualitas I mencapai Rp147.800 per kg dan kualitas II Rp139.850 per kg.

Untuk komoditas gula, harga gula pasir premium berada di angka Rp20.200 per kg, sedangkan gula lokal Rp19.150 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng curah tercatat Rp20.250 per liter. Untuk minyak goreng kemasan bermerek I dijual Rp23.400 per liter dan kemasan bermerek II Rp22.450 per liter.

Data ini menunjukkan fluktuasi harga pangan masih terjadi di sejumlah komoditas, terutama pada kelompok cabai yang cenderung tinggi.*

(an/dh)