Kegiatan berskala internasional tersebut dijadwalkan dihadiri ulama, peserta dari berbagai daerah dan negara, serta masyarakat. Karena itu, koordinasi lintas instansi dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Baca Juga:

• Tak Ada Ampun! Polda Aceh Sikat Kejahatan Jasa Keuangan: Usut Pelimpahan OJK Hingga Judi Online

Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Panitia Muzakarah, Ketua Khadam Umat MPTTI, serta sejumlah unsur terkait.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan pengamanan kegiatan internasional membutuhkan kesiapan personel dan koordinasi yang solid antarinstansi.

"Pengamanan bukan hanya memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib, tetapi juga memberikan rasa nyaman kepada para ulama, peserta dan masyarakat. Karena itu, seluruh unsur yang terlibat terus memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah di lapangan," ujar Joko seusai rapat.

Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah aspek pengamanan, mulai dari kesiapan personel, pengaturan lalu lintas, pengamanan lokasi kegiatan hingga langkah antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan selama acara berlangsung.

Joko menegaskan sinergi antarinstansi menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Setiap unsur akan menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis.

"Sinergi menjadi kunci. Setiap unsur memiliki tugas dan peran masing-masing, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kami juga mengedepankan pendekatan humanis dalam pelaksanaan pengamanan," jelasnya.

Polda Aceh bersama TNI dan Pemerintah Aceh memastikan akan memberikan pelayanan serta pengamanan selama pelaksanaan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi Ke-II Tahun 2026.

"Harapan kita, seluruh rangkaian Muzakarah Internasional ini dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Kehadiran aparat di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mendukung terciptanya suasana yang kondusif bagi seluruh peserta dan masyarakat," pungkas Joko.* (dh)

Field Manager Pertamina EP Rantau, Tomi Wahyu Alimsyah, mengatakan perusahaan melakukan pemulihan secara bertahap setelah banjir menerjang wilayah kerja mereka. Dalam waktu sekitar empat bulan, produksi minyak disebut kembali stabil di angka 1.700 barel per hari.

Baca Juga:

• Akhiri Perjuangan Warga Melintasi Bukit, Ketum Bhayangkari Resmikan 82 Sumur Bor di Aceh

Dari lima sumur yang ditajak, dua di antaranya yakni RNT DZ-51 dan RNT DZ-52 berada di Kampung Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang.

Kedua sumur tersebut dibor menggunakan Rig APS-752 berkapasitas 550 HP. Sumur RNT DZ-51 memiliki kedalaman akhir 1.145 meter measured depth (MMD), sedangkan RNT DZ-52 mencapai 1.037 MMD.

Tiga sumur lainnya, yakni RNT DZ-11, RNT DZ-23A dan RNT DZ-33, berada di Kampung Paya Meta, Kecamatan Karang Baru.

Sumur RNT DZ-11 dibor menggunakan Rig TMMJ-12 berkapasitas 550 HP dengan kedalaman akhir 1.132 MMD. Sementara dua sumur lainnya masih dalam proses pengeboran.

Menurut Tomi, keberhasilan pengeboran lima sumur baru tersebut turut membantu mempertahankan produksi Pertamina EP Rantau Field. Langkah itu juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan energi dan menggali potensi cadangan migas di Aceh Tamiang.

Pertamina EP Rantau Field merupakan bagian dari Pertamina Subholding Upstream Regional 1 Zona 1 dan menyatakan tetap menerapkan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) dalam kegiatan operasi.

Tomi memastikan para pekerja di atas rig telah menjalani pelatihan wajib Health, Safety, Security and Environment (HSSE), termasuk Basic HSSE Training, Corporate Life Saving Rules (CLSR), Pertamina Well Control (PETROL), serta sertifikasi keahlian di bidang pengeboran.

"Kolaborasi bersama pihak kontraktor penyedia jasa rig serta dukungan penuh yang diberikan oleh SKK Migas menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan energi nasional," katanya.

Sebelum melakukan tajak lima sumur baru, Pertamina EP Rantau Field menjalankan pemulihan pascabanjir dalam empat fase, yakni emergency, reactivation, recovery dan sustainability.

Tahapan tersebut mencakup penanganan keselamatan, perbaikan fasilitas hingga penguatan sistem operasional untuk jangka panjang.

"Tahap awal fokus pada kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, kesehatan dan listrik. Setelah kondisi sudah membaik, tim kemudian bergerak mengaktifkan fasilitas dan sumur-sumur produksi," ujar Tomi.

Salah satu tantangan utama dalam pemulihan adalah rusaknya fasilitas pembangkit dan High Pressure Compressor Station (HPCS) akibat banjir. Padahal, listrik menjadi bagian penting untuk menjalankan berbagai fasilitas, termasuk instalasi pengolahan air dan peralatan produksi.

Tim kemudian melakukan inovasi dengan mengaktifkan SP-5 setelah melakukan modifikasi sehingga mampu mengambil alih fungsi HPCS sebagai sumber pasokan gas untuk pembangkit listrik.

Saat ini, HPCS belum kembali aktif. Pasokan gas untuk pembangkit berasal dari SP-5 dan SP-1.

"Setiap ujian tentunya ada hikmah. Salah satu hikmahnya adalah kami melakukan simplifikasi di beberapa fasilitas. Ketika listrik sudah teratasi perlahan produksi yang sebelumnya nol barel mulai bergerak naik," katanya.

Dalam proses pemulihan, produksi minyak PEP Rantau Field bahkan sempat mencapai 2.000 barel per hari pada Mei dan Agustus 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum banjir.

Saat ini, produksi minyak kembali stabil di sekitar 1.700 barel per hari.

Tomi mengatakan pemulihan tersebut tergolong cepat. Sebelumnya, tim memperkirakan proses pemulihan membutuhkan waktu antara satu hingga tiga tahun.

Menurutnya, percepatan pemulihan tidak lepas dari bantuan personel dari berbagai wilayah operasi Pertamina, seperti Pangkalan Susu, Jambi, Lirik, Ramba, dan sejumlah lapangan lainnya.

"Pulih lebih cepat ini bisa terwujud karena ada bantuan personel dari berbagai wilayah operasi Pertamina. Seperti Pangkalan Susu, Jambi, Lirik, Ramba dan sejumlah lapangan lainnya ikut terlibat aktif dalam pemulihan fasilitas Rantau Field. Pertamina ini satu keluarga, jika satu tertimpa musibah yang lain datang membantu," katanya.

Atas percepatan pemulihan produksi tersebut, SKK Migas memberikan penghargaan kepada Pertamina EP Rantau Field pada 8 April 2026.

Banjir besar yang menerjang wilayah kerja pada akhir November 2025 disebut memiliki ketinggian sekitar 4-4,5 meter dengan endapan lumpur mencapai 30-80 sentimeter. Bencana tersebut berdampak pada fasilitas produksi, perkantoran, dan permukiman pekerja.* (dh)

Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria mengatakan perubahan tersebut akan dibarengi dengan penyesuaian model bisnis PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang diarahkan lebih fokus pada sektor midstream dan downstream.

Baca Juga:

• Benarkah Reshuffle untuk 'Mempreteli' Orang Jokowi dari Pemerintahan Prabowo? Ini Jawaban Istana

"Kita akan mengubah juga model bisnis daripada PGN, itu akan fokus di midstream dan downstream. Nanti gas akan salurkan ke rumah-rumah tidak ada lagi gas-gas melon," ujar Dony dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Dony mengatakan salah satu tujuan pengembangan jargas adalah menekan impor LPG yang masih menyumbang porsi besar dalam pemenuhan kebutuhan energi rumah tangga.

Dia menyebut sekitar 80-85 persen kebutuhan LPG 3 kg setiap tahun masih dipenuhi dari impor.

"Tujuannya untuk menekan impor LPG kita dengan adanya jargas ke rumah-rumah kita tidak memerlukan lagi LPG, jadi transformasi negara kita masih panjang, yang harus kita lakukan," katanya.

Selain jaringan gas, pemerintah juga menyiapkan alternatif lain melalui penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) atau gas alam terkompresi.

Saat ini, pemerintah disebut sedang melakukan uji coba pengemasan CNG dalam ukuran 3 kg untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga.

"Kita juga lakukan dengan CNG. Kalau ini selesai (tidak mengandalkan impor energi) negara kita memiliki kekuatan yang luar biasa," ujar Dony.

Pengembangan jargas tersebut sebelumnya juga telah dibahas melalui permintaan kepada PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menyusun master plan atau peta jalan jaringan gas nasional.

Menurut Dony, pengembangan jargas perlu dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan potensi pasar di setiap wilayah.

Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya disebut dapat menjadi titik awal pengembangan jaringan gas rumah tangga.

"Kalau ini bisa kita lakukan ke depan, menurut saya Pertamina Gas ini akan menjadi justru enabler untuk kita menurunkan subsidi di sisi energi kita, yang kedua juga mencegah terjadinya defisit outflow kita," kata Dony dalam keterangan resmi pada 30 September.

Peta jalan tersebut nantinya mencakup pembangunan infrastruktur, kesiapan jaringan, model bisnis, hingga strategi pengembangan pasar jargas secara terintegrasi.* (oz/dh)

Koordinator THMP Suhadi mengatakan seluruh hakim MK dilaporkan karena tidak ada hakim yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Kelakar Arsul Sani Sentil Sarjana 'STIA': Hakim MK Pertanyakan Kerugian Hukum Syarat Capres

Menurut Suhadi, salah satu hal yang menjadi dasar laporan adalah langkah MK menerbitkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2026 yang menurutnya menjadi dasar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

"Ini yang menjadi konsentrasi laporan kami, karena kami merasa MK sengaja melakukan seperti ini yang mengarah kepada sikap blunder yang mengarah ke pemeriksaan pokok perkara," ujarnya.

Suhadi mempersoalkan keputusan MK yang tetap membahas substansi perkara meski para pemohon disebut tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

"Kalau legal standing-nya nggak ada kenapa dilanjutin? Kenapa masuk ke pokok perkara. Ini tentu mengganggu persoalan peradilan," kata Suhadi.

Dia juga menilai MK telah menabrak ketentuan formil terkait batas pengajuan permohonan PHPU yang menurutnya hanya diberikan waktu tiga hari.

Suhadi menilai rangkaian proses tersebut justru menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Dia bahkan menuding MK telah membentuk citra buruk terhadap Gibran melalui proses persidangan tersebut.

"Kita katakan MK berhasil membuat kegaduhan, itu poin utama dalam persoalan ini," ucapnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian THMP terhadap proses persidangan dan putusan MK.

Sebelumnya, sembilan hakim konstitusi juga telah diadukan ke MKMK terkait perkara PHPU mengenai syarat pendidikan Gibran. Laporan sebelumnya diajukan Ketua Umum Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi) Pian Andreo Halomoan Manurung dengan Nomor 05/MKMK/L/10/2026.

Dalam aduan tersebut, Pian menilai sembilan hakim konstitusi diduga melanggar prinsip independensi ketika memeriksa perkara. Salah satu hal yang dipersoalkan adalah kewenangan MK yang disebut digunakan untuk mempertunjukkan ijazah Gibran kepada Denny Indrayana selaku salah satu pemohon.

Laporan terbaru dari THMP kini menambah daftar pengaduan terhadap sembilan hakim konstitusi terkait penanganan perkara PHPU yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.* (in/dh)

Kajati Sultra Sugeng Riyanta mengatakan Fachrizal diamankan pada Senin (5/10/2026). Setelah itu, Fachrizal diserahkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Sapu Bersih Jaksa Nakal! 3 Kajari di Sumut Dicopot Kejagung Buntut Skandal Pungli dan Pemerasan

Sugeng mengatakan proses terhadap Fachrizal selanjutnya ditangani oleh Kejagung.

"Saat ini yang bersangkutan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

Sugeng belum menjelaskan secara rinci bentuk penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Fachrizal.

Menurut dia, dugaan pelanggaran tersebut masih dalam pendalaman oleh Kejagung selaku pihak yang menangani proses pemeriksaan internal.

"Terkait ini, sedang didalami oleh Kejaksaan Agung, nanti di sana yang memutuskan," ucap Sugeng.

Dengan demikian, rincian dugaan pelanggaran yang dilakukan Fachrizal serta sanksi yang mungkin dijatuhkan masih menunggu hasil pemeriksaan Kejagung.* (in/dh)

League Cup 2026/2027 menjadi kompetisi pendamping yang mempertemukan klub peserta Super League dan Pegadaian Championship. Sebanyak 38 klub ambil bagian, terdiri dari 18 tim Super League dan 20 klub Pegadaian Championship.

Baca Juga:

• Javi Siverio Hat-trick! Antar PSMS Medan Menang Telak 4-0 atas Persikad Depok

Pada fase grup, PSMS harus bersaing untuk menjadi juara grup agar dapat melanjutkan perjalanan ke babak 12 besar. Dari babak tersebut, tim yang berhasil menang akan melaju ke perempat final.

Sementara Persib Bandung dan Borneo FC mendapat tiket langsung ke babak delapan besar setelah masing-masing berstatus juara dan runner-up Super League 2025/2026.

PSMS Pernah Hadapi Persija dan Sumsel United

Pertemuan dengan Persija dan Sumsel United bukan hal baru bagi PSMS. Ayam Kinantan sebelumnya sudah menghadapi kedua tim tersebut pada musim 2026/2027.

PSMS bertemu Persija pada babak penyisihan Piala Presiden Elite 2026. Dalam laga tersebut, PSMS kalah 1-4 dari Persija Jakarta.

Sementara saat menghadapi Sumsel United pada pekan pertama Pegadaian Championship 2026/2027, PSMS sempat unggul dua gol sebelum pertandingan berakhir imbang 2-2 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang.

PSMS Target Lolos Grup

Presiden PSMS Medan Fendi Jonathan menyambut positif bergulirnya League Cup. Menurut dia, kompetisi tersebut memberi tambahan pertandingan sekaligus kesempatan bagi pemain lokal mendapatkan jam terbang.

"Ya, harusnya ini bagus. Jadi ada pertandingan banyak dan jam bermainnya banyak," ujar Fendi.

Fendi juga menilai aturan League Cup yang membatasi setiap tim maksimal menurunkan tiga pemain asing dalam pertandingan dapat membuat persaingan antara klub Super League dan Pegadaian Championship lebih seimbang.

Menurutnya, aturan tersebut bisa memberi ruang lebih besar kepada pemain lokal untuk berkembang ketika menghadapi klub dari kasta tertinggi.

"Bagus, harusnya jadi adil. Artinya kita ada kesempatan bersaing dan tidak timpang," katanya.

Dia mengatakan klub Super League selama ini memiliki lebih banyak pemain asing, sedangkan tim Pegadaian Championship lebih banyak mengandalkan pemain lokal.

"Kalau Liga 1 itu banyak pemain asingnya, dalam pertandingan saja minimal lima pemain. Jadi mereka fokus pemain asing. Sementara di Liga 2 fokusnya adalah pemain lokal. Dengan adanya League Cup, artinya pemain lokal kita akan lebih bagus. Jadi kita yang lebih bagus," jelas Fendi.

Fendi bahkan melihat laga melawan Persija sebagai kesempatan bagi PSMS membalas kekalahan sebelumnya.

"Kita balas dendam," tegasnya.

Meski demikian, Fendi memastikan target utama PSMS pada musim 2026/2027 tidak berubah. Ayam Kinantan tetap memprioritaskan Pegadaian Championship dengan target menjadi juara dan meraih tiket promosi ke Super League.

"Visi misi kita tetap juara Liga 2 dulu. Di League Cup lolos grup, jangan sampai jadi juru kunci. Fokus tetap juara Liga 2 dan promosi," pungkasnya.* (tm/dh)

Arsul awalnya mempertanyakan apakah para pemohon yang menggugat aturan syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden memiliki ijazah SMA.

Baca Juga:

• Singgung Polemik Ijazah Gibran: Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Digugat ke MK Wajib Tamat SMA

"Ini namanya SH STIA," ujar Arsul dalam persidangan.

Kelakar tersebut disampaikan saat Arsul membahas persoalan kerugian konstitusional yang menjadi salah satu hal penting dalam pengujian undang-undang di MK.

Arsul Pertanyakan Kerugian Konstitusional Pemohon

Arsul mengatakan para pemohon perlu menjelaskan secara logis letak kerugian konstitusional yang mereka alami akibat berlakunya Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Menurutnya, bila para pemohon memiliki ijazah SMA, perlu dijelaskan hubungan aturan tersebut dengan kerugian konstitusional yang mereka klaim.

"Karena Anda semua punya ijazah SMA, yang harus Anda pikirkan itu di mana letak kerugian konstitusionalnya Anda," kata Arsul.

Dia juga menyinggung alasan kegaduhan di media sosial. Menurut Arsul, keributan yang muncul di media sosial belum otomatis menunjukkan adanya kerugian konstitusional.

"Kalau orang terganggu karena gaduh di media sosial dan segala macam apa itu kerugian konstitusional?" ujarnya.

Arsul menekankan bahwa kerugian konstitusional harus memiliki dasar yang logis, meski tidak selalu harus berbentuk kerugian yang konkret.

Pemohon Minta Syarat Pendidikan Diperjelas

Perkara tersebut diajukan Alfian Maulani, Syamsul Jahidin, Ria Merryanti, Dimas Yoga Pratama, dan Kharisma Joemanta Soerbakti.

Mereka menggugat Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Para pemohon menilai frasa "atau sekolah lain yang sederajat" membuka ruang penafsiran berbeda dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Karena itu, mereka meminta MK memberikan tafsir yang lebih tegas dan mengubah frasa tersebut menjadi "atau sekolah menengah atas yang sederajat".

Mereka juga meminta penjelasan pasal mengatur bahwa kesederajatan pendidikan dengan sekolah menengah atas ditetapkan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gugatan tersebut menjadi bagian dari polemik mengenai standar pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden yang kembali mencuat dalam pembahasan syarat pencalonan.* (k/dh)

Perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 370/PUU-XXIV/2026 dan mulai disidangkan di MK pada Kamis (8/10/2026).

Baca Juga:

• Profil Rojab Asy'ari, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi yang Menurunkan Foto Wapres Gibran

Pasal tersebut saat ini mengatur syarat berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Dalam permohonannya, para pemohon menyoroti adanya ketentuan dalam Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang memberikan pengecualian bagi kandidat lulusan luar negeri untuk tidak melampirkan ijazah SMA sederajat asli dan dapat menggunakan surat penyetaraan.

Mereka menilai ketentuan tersebut menimbulkan penafsiran berbeda terhadap norma pendidikan dalam UU Pemilu.

"Hal ini jelas bertentangan dalam negara hukum. Secara doktrin, norma pokok ini sudah multitafsir karena dengan hal tersebut memunculkan kegaduhan publik dan kekacauan hukum yang tidak berkesudahan," tulis para pemohon dalam permohonannya.

Para pemohon yang terdiri dari Alfian Maulani, Syamsul Jahidin, Ria Merryanti, Dimas Yoga Pratama, dan Kharisma Joemanta Soerbakti meminta MK memberikan tafsir tunggal terhadap norma tersebut.

Mereka meminta frasa "atau sekolah lain yang sederajat" dalam Pasal 169 huruf r diubah menjadi "atau sekolah menengah atas yang sederajat".

Selain itu, para pemohon meminta penjelasan Pasal 169 huruf r diubah menjadi:

"Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Menurut para pemohon, perubahan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai standar pendidikan bagi peserta Pilpres.

Dalam permohonannya, para pemohon juga menjadikan polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 sebagai salah satu contoh persoalan yang muncul akibat ketidakjelasan aturan.

Mereka menilai ketentuan tersebut berkaitan dengan jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

Para pemohon kemudian meminta MK memperjelas ketentuan pendidikan capres-cawapres agar tidak kembali memunculkan perbedaan penafsiran dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.* (k/dh)

Kasi Humas Polres Asahan AKP Herli Damanik mengatakan penyidik telah menetapkan K sebagai tersangka. Saat ini, tersangka telah ditahan di Polres Asahan untuk menjalani proses penyidikan.

Baca Juga:

• Resmi Tuntas! Ini Daftar Lengkap 43 Calon Kades Peraih Suara Terbanyak Pilkades Asahan 2026

Perkara tersebut dilaporkan ke SPKT Polres Asahan pada Selasa (6/10/2026). Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan dan mengumpulkan sejumlah bukti sebelum mengamankan K di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan.

Dari hasil pemeriksaan awal, K disebut mengakui perbuatannya terhadap korban.

"Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui telah melakukan perbuatan (persetubuhan) tersebut," ujar Herli.

Korban berinisial NK merupakan anak kandung tersangka dan masih di bawah umur. Polisi menyebut perbuatan tersebut dilakukan berulang kali hingga korban mengalami kehamilan.

"Saat ini, K ditahan di Polres Asahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," kata Herli.

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ditahan di ruang tahanan Polres Asahan sejak 7 Oktober hingga 26 Oktober 2026.

"Untuk kepentingan penyidikan, tersangka telah dilakukan penahanan di RTP Polres Asahan sejak 7 Oktober hingga 26 Oktober 2026," ungkapnya.

Atas kasus tersebut, K dipersangkakan melanggar Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebelumnya, polisi telah mengamankan K setelah laporan diterima. Kanit PPA Polres Asahan Ipda Arianto Suhardhiman Hutasoit mengatakan korban, terduga pelaku, dan sejumlah saksi masih menjalani pemeriksaan.

"Saat ini masih dalam proses pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi, dan terduga pelaku," ujarnya.* (ds/dh)

Karena itu, orang tua perlu mengatur durasi penggunaan perangkat berdasarkan usia anak. Kebutuhan screen time berbeda pada setiap tahap perkembangan.

Baca Juga:

• Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran: Sistem Pendidikan Tiap Negara Berbeda

Berikut batas penggunaan HP berdasarkan usia:

- Anak usia 0-2 tahun tidak disarankan menggunakan layar.
- Anak usia 2-3 tahun maksimal 1 jam per hari.
- Anak usia 3-6 tahun maksimal 1 jam per hari.
- Anak usia 6-12 tahun maksimal 1,5 jam per hari.
- Anak usia 12-18 tahun maksimal 2 jam per hari.

WHO juga menekankan bahwa semakin sedikit waktu sedentari yang dihabiskan di depan layar, semakin baik.

Screen Time Berlebihan Bisa Ganggu Aktivitas Anak

Penggunaan HP secara berlebihan dapat membuat anak lebih banyak duduk dan mengurangi kesempatan untuk bergerak, bermain maupun berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Waktu yang terlalu lama di depan layar juga dapat mengurangi waktu tidur. Kondisi ini terutama dapat terjadi ketika penggunaan perangkat membuat anak tidur lebih larut.

Karena itu, mengatur screen time bukan hanya soal membatasi durasi bermain HP. Orang tua juga perlu memastikan penggunaan perangkat tidak mengganggu waktu tidur, aktivitas fisik dan interaksi anak.

Cara Mengurangi Waktu Main HP

Orang tua dapat memantau penggunaan HP melalui fitur Screen Time atau Digital Wellbeing. Fitur tersebut bisa digunakan untuk melihat aplikasi yang paling banyak digunakan dalam sehari.

Batas waktu juga dapat dibuat untuk aplikasi hiburan dan media sosial yang paling sering diakses. Notifikasi yang tidak diperlukan dapat dimatikan agar anak tidak terus terdorong membuka perangkat.

Selain itu, waktu bermain HP bisa dialihkan ke aktivitas lain seperti berjalan kaki, berolahraga, membaca buku, membantu pekerjaan rumah atau berinteraksi langsung bersama keluarga.* (ds/dh)

Pernyataan itu disampaikan Ghazali saat menjadi saksi pelapor dalam sidang praperadilan yang diajukan Doddy Thahir terhadap Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sumatera Utara di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (8/10/2026).

Baca Juga:

• Melawan Lewat Hukum! Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Gugat Status Tersangka Pemalsuan Surat ke PN Medan

Dalam persidangan yang dipimpin hakim tunggal Khamozaro Waruwu, Ghazali justru menegaskan laporan yang disampaikannya berkaitan dengan surat advokat yang menurutnya menjadi objek dalam perkara pidana.

"Saya nggak pernah menarasikan itu semua kepada media. Saya hanya mempersoalkan objek pidana adalah surat advokat," tegas Ghazali saat menjawab pertanyaan tim kuasa hukum pemohon.

Keterangan tersebut muncul setelah kuasa hukum Doddy mempertanyakan narasi yang mengaitkan kliennya dengan istilah "mafia tanah" dan dugaan pemalsuan surat tanah.

Dalam persidangan, kuasa hukum pemohon juga meminta Ghazali menunjukkan empat surat yang disebut berkaitan dengan laporan terhadap Doddy Thahir.

"Tolong tunjukkan isi surat Doddy Thahir kepada BPN Deli Serdang dan tiga bank yang dianggap palsu," tanya kuasa hukum pemohon.

Ghazali menjawab keempat surat tersebut telah diserahkan kepada penyidik.

"Keempat surat Doddy sudah saya lampirkan ke penyidik," jawabnya.

Untuk memperjelas persoalan, hakim Khamozaro kemudian meminta Ghazali menjelaskan substansi surat-surat tersebut.

Salah satu hal yang didalami dalam persidangan berkaitan dengan isi surat yang menyebut Doddy sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas objek tanah yang disengketakan.

Kuasa hukum pemohon selanjutnya mempertanyakan pihak yang menerbitkan surat, kapasitas Danialsyah ketika membuat surat, serta dasar hukum yang digunakan dalam surat tersebut.

Pemohon juga mempertanyakan apakah Danialsyah membuat surat dalam kapasitasnya sebagai advokat atau untuk mewakili kepentingan pihak tertentu.

Hakim Khamozaro turut mendalami empat surat yang menjadi bagian dari persoalan tersebut. Hakim meminta penjelasan mengenai dasar hak yang digunakan dalam surat, termasuk kemungkinan adanya putusan pengadilan, kesepakatan para pihak, maupun dasar hukum lain yang berkaitan dengan klaim atas objek tanah.

Hakim juga menggali kapasitas Danialsyah ketika membuat surat serta hubungan surat tersebut dengan objek tanah yang menjadi bagian dari perkara.

Persidangan kemudian berkembang pada rangkaian persoalan keperdataan yang menjadi latar belakang sengketa. Dalam persidangan sebelumnya, hakim menilai persoalan yang dibahas dalam praperadilan tersebut cenderung berkaitan dengan ranah perdata.

Hakim juga sempat mendudukkan para pihak bersama dan membuka ruang penyelesaian secara damai dengan mempertimbangkan persoalan yang telah berlangsung cukup panjang serta berkaitan dengan kepemilikan dan transaksi atas objek tanah.

Selain Ghazali, persidangan turut mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemohon, Dr Adardam Syah, ahli dari termohon Dr Alfi, seorang penyidik, serta perwakilan PT Rapi Ray.* (dh)

Diskusi tersebut menghadirkan pemerhati sosial Sumatera Utara, Dadang Darmawan, sebagai narasumber. Sejumlah aktivis lintas generasi turut mengikuti kegiatan yang membahas pentingnya nalar dalam menghadapi perkembangan informasi di era digital.

Dalam pemaparannya, Dadang mengulas perkembangan masyarakat Yunani sebelum dan sesudah munculnya abad pemikiran yang digagas kaum sofis atau kelompok intelektual. Menurutnya, pada masa tersebut upaya memberikan pencerahan kepada masyarakat menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman penjara hingga kematian.

Dadang kemudian mengaitkan perkembangan pemikiran tersebut dengan kondisi era digital saat ini.

"Era digitalisasi saat ini merupakan keberlanjutan dari perkembangan pikiran manusia. Menghadapi hal tersebut, muncul banyak kejadian di tengah masyarakat. Untuk mengelolanya, perlu nalar sebagai perkakas analisis sehingga penyerapan informasi yang didapat benar-benar akurat," ujar Dadang.

Menurut Dadang, upaya mendekati kebenaran dapat dilakukan melalui dua gerakan, yakni gerakan kultural dan struktural.

Gerakan kultural dilakukan dengan merefleksikan apa yang dilihat, didengar, dipikirkan, dan diyakini, kemudian menguji seluruh informasi tersebut.

Sementara gerakan struktural menempatkan pemerintah sebagai pihak yang berperan aktif melakukan pengawasan. Dadang merumuskan hubungan keduanya dengan prinsip bahwa kultural membentuk manusia, sedangkan struktural membentuk sistem.

Diskusi tersebut dipandu Adriadi Ajo yang juga merupakan inisiator BERAS. Kegiatan diikuti aktivis dari berbagai generasi.

Salah seorang peserta dari kalangan Gen Z menilai diskusi tersebut memberikan wawasan baru dan mendorong ruang bertukar gagasan di Kota Binjai.

"Sharing seperti ini sangat menarik untuk pencerahan. Harapan kami Kelompok Diskusi BERAS bisa menjadi dapur kaum intelektual di Kota Binjai," ujarnya.

Diskusi dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dan berakhir menjelang waktu Magrib.* (dh)

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Asahan, Kamis (8/10/2026), berikut nama calon kepala desa yang meraih suara terbanyak dalam Pilkades serentak tersebut:

Baca Juga:

• Belum Lewat Tahun Anggaran Sudah Hancur Lebur: GMPT Desak KPK Usut Proyek Jalan Sipiongot Rp 94,3 M

2. Kecamatan Pulo Bandring

Desa Gedangan: Chairuddin, SH

3. Kecamatan Rawang Panca Arga

Desa Panca Arga: Londut Donny Pranata Panjaitan
Desa Rawang Pasar V: Indra Gunawan

4. Kecamatan Tanjung Balai

Desa Bagan Asahan Baru: Muhammad Yusuf Arjuna
Desa Bagan Asahan Pekan: Rustam
Desa Sei Apung: Solahuddin

5. Kecamatan Sei Kepayang Barat

Desa Sei Serindan: Alkhusairi
Desa Sei Tualang Pandau: Khairul U'baidi Lubis
Desa Sei Kepayang Kiri: Darwis Simanjuntak
Desa Sei Jawi Jawi: Husinsyah

6. Kecamatan Sei Kepayang

Desa Pertahanan: Khoiruddawam Manurung

7. Kecamatan Teluk Dalam

Desa Perk Teluk Dalam: Muhammad Arifin Siregar
Desa Pulau Tanjung: Budiwansyah Syam
Desa Pulau Maria: Eri Asmuni Margolang

8. Kecamatan Simpang Empat

Desa Sungai Lama: Bangun Hasibuan, SH
Desa Sei Dua Hulu: Sumardi Nasution, SH

9. Kecamatan Sei Dadap

Desa Sei Alim Hasak: Muhammad Arifin
Desa Bahung Sibatu Batu: Agusman Sitorus
Desa Sei Kamah II: Yudi Irawan

10. Kecamatan Air Batu

Desa Perk Air Batu I/II: Hendra Subakty, SE
Desa Hessa Air Genting: Nurhayati, SH
Desa Air Genting: Edi Winardi
Desa Air Teluk Hessa: Juanda

11. Kecamatan Pulau Rakyat

Desa Pulau Rakyat Tua: Hamzah, SH
Desa Tunggul 45: Edy Sunarto
Desa Bangun: Juliadi Tambunan

12. Kecamatan Aek Ledong

Desa Ledong Barat: Wiludi, SE
Desa Ledong Timur: Sahrizal
Desa Aek Korsik: Sugiono
Desa Aek Nabuntu: Suhariamanto

13. Kecamatan Bandar Pulau

Desa Padang Pulau: Indra Perdana Simangunsong

14. Kecamatan Tinggi Raja

Desa Teladan: Umi Kalsum Gurning
Desa Sumber Harapan: Abdul Azri Lubis

15. Kecamatan Setia Janji

Desa Urung Pane: Misnan

16. Kecamatan Aek Kuasan

Desa Sengon Sari: Yatimin
Desa Aek Loba Afd I: Supriyadi

17. Kecamatan Air Joman

Desa Punggulan: Suparmin
Desa Subur: Wahyudi

18. Kecamatan BP Mandoge

Desa Suka Makmur: Muhammad Rosul
Desa Sei Nadoras: Ria Dolly Indra Wijaya Manurung
Desa Sei Kopas: Doni Ricardo Valentin

Data tersebut merupakan nama-nama calon kepala desa yang meraih suara terbanyak dalam Pilkades serentak 2026 berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas PMD Asahan.

Hasil selanjutnya menjadi bagian dari tahapan penyelenggaraan Pilkades serentak di Kabupaten Asahan.* (tp/dh)

Pernyataan itu disampaikan Rico saat menghadiri sekaligus menjadi pembicara dalam India-Sumatra Business Forum 2026 di Hotel Aryaduta Medan, Kamis (8/10/2026).

Baca Juga:

• 20 Tahun Mandi Air Bau! Warga Griya Kencana Medan Akhirnya Segera Nikmati Air Clean PDAM

Rico mengatakan India-Sumatra Business Forum menjadi ruang untuk mempertemukan pelaku usaha dari Indonesia dan India. Dia berharap komunikasi yang terbangun tidak berhenti pada forum, tetapi menghasilkan kerja sama dan investasi nyata di Kota Medan.

"Kalau kami di wali kota ini, inginnya investasi datang kepada kami sebanyak-banyaknya," kata Rico.

Salah satu peluang investasi yang tengah dijajaki, kata Rico, yakni pembangunan rumah sakit oleh investor asal India di Kota Medan. Dia berharap rencana tersebut dapat segera direalisasikan.

Untuk menarik investasi, Rico mengatakan Pemko Medan terus mendorong perbaikan infrastruktur, keamanan, kepastian investasi, dan kemudahan perizinan.

Menurutnya, proses perizinan harus dibuat sederhana agar tidak menjadi hambatan bagi investor yang ingin mengembangkan usaha di Medan.

"Pemerintah Kota Medan dan saya menjamin investasi di Kota Medan ini akan dipermudah dan kami akan membantu secara langsung agar nantinya investasinya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Rico juga mengajak calon investor India tidak ragu berkomunikasi langsung dengan dirinya maupun organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan.

"Jangan ragu untuk menghubungi saya, jangan ragu untuk menghubungi dinas-dinas saya. Mudah-mudahan kita akan membantunya dengan mudah," kata Rico.

Rico menilai Medan memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi. Dia menyebut jumlah penduduk Medan sekitar 2,5 juta jiwa dan kota ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Dia juga mendorong pelaku usaha lokal memanfaatkan hubungan dengan India, bukan hanya untuk menarik investasi masuk, tetapi juga membuka peluang ekspor-impor dan pengembangan bisnis dari Medan ke pasar India.

Dalam forum tersebut, Rico Waas turut menerima sertifikat penghargaan sebagai pembicara India-Sumatra Business Forum 2026 dari President of Junior Chamber International (JCI) Medan Alfian Linux.

Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusinya dalam forum, khususnya terkait pembukaan peluang ekspor-impor bagi pelaku UMKM melalui pasar digital.* (dh)

MEDAN - Proyek jalan provinsi pada ruas Sipiongot-batas Labuhanbatu di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, disoroti setelah kondisinya disebut sudah mengalami kerusakan meski tahun anggaran 2026 belum berakhir.

Ketua Gerakan Mahasiswa Peduli Transparansi (GMPT) Rahmat Ritonga menyampaikan sorotan tersebut di Medan, Kamis (8/10/2026). Dia menduga kerusakan pada proyek tersebut perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Polres Padang Lawas Utara Resmi Beroperasi, Kapolda Sumut: Pelayanan Kepolisian Kini Lebih Dekat dengan Masyarakat

Menurut Rahmat, proyek jalan tersebut dikerjakan PT Sumatera Pionner Building Meterial dengan konsultan PT Esconsoil Ensan KSO PT Puri Dimensi. Nilai kontraknya disebut mencapai Rp94,3 miliar yang bersumber dari APBD Sumut 2026.

Pengerjaan proyek dimulai pada 16 April 2026 dengan nomor kontrak 620/UPTD-BMCK-GT/KPA/124/2026 dan jangka waktu pelaksanaan 260 hari kalender.

Rahmat meminta aparat penegak hukum memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek, termasuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta perusahaan pelaksana.

"Aparat hukum harus periksa KPA, PPK, dan pihak perusahaannya. Sebagai putra daerah Paluta, saya sangat dirugikan dengan kondisi jalan. Jelas sangat kecewa dengan kondisi jalan rusak itu yang belum lewat tahun anggaran sudah hancur lebur," tegasnya.

GMPT Soroti Riwayat Perkara Jalan Sipiongot

Rahmat juga mengaitkan ruas jalan tersebut dengan perkara dugaan korupsi yang sebelumnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyebut ruas Sipiongot-batas Labuhanbatu menjadi salah satu objek dalam perkara yang menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting.

Dalam pernyataannya, Rahmat juga mempertanyakan kelanjutan pengerjaan proyek jalan tersebut ketika proses hukum terhadap perkara sebelumnya masih berjalan.

"Ada memang keanehan di KPK ini, objek perkara masih dalam proses penyidikan tetapi bisa dilanjutkan pekerjaannya. Apa KPK takut sama Gubernur Sumut Bobby Nasution, sehingga dipaksakan proyek jalan itu dikerjakan? Hasilnya ya ini, jalan asal siap dan rusak hasilnya," kata Rahmat.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan tudingan Rahmat. Dalam bahan yang disampaikan, tidak terdapat keterangan dari KPK maupun pihak-pihak yang dituding terkait alasan maupun dasar kelanjutan proyek tersebut.

Rahmat kemudian meminta KPK memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam proyek jalan provinsi ruas Sipiongot-batas Labuhanbatu.

"KPK dimana sekarang, apakah diam saja dengan kondisi jalan rusak berbau korupsi ini. Jangan sampai kekecewaan masyarakat Sipiongot dengan kondisi jalan rusak ini terbiarkan," ujarnya.

Dia berharap kondisi jalan tersebut mendapat perhatian dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kualitas serta pelaksanaan proyek sesuai ketentuan.* (dh)

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau langsung pemasangan jaringan perpipaan di kawasan tersebut, Kamis (8/10/2026). Dari hasil peninjauan, progres pemasangan pipa disebut telah mencapai sekitar 85 persen dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua pekan.

Baca Juga:

• Sapu Bersih Penyelewengan BUMD Medan: Pemko Terapkan Sistem Clearance Pejabat & Dorong Kinerja Profesional

"Ada usulan warga juga yaitu pembangunan pipanisasi untuk PDAM di Kompleks Griya Kencana ini yang selama ini masih menggunakan sumur bor. Sumur bor ini kondisinya kurang baik, kurang layak. Artinya kuning, ada karat, bahkan menimbulkan bau," kata Rico.

Menurut Rico, masuknya jaringan perpipaan diharapkan dapat membuat air PDAM segera dimanfaatkan warga.

"Memang harus kita lakukan pipanisasi, sehingga nanti air PDAM bisa masuk ke masyarakat. Ini kami melihat kondisinya sudah 85 persen, mungkin sekitar satu sampai dua minggu lagi sudah selesai," ujarnya.

Rico juga meminta pihak Kelurahan Namo Gajah segera mendata warga yang ingin menggunakan layanan PDAM Tirtanadi setelah jaringan selesai dibangun.

"Kami minta pihak wilayah kelurahan untuk bisa mendata warga-warga yang langsung ingin menggunakan PDAM," katanya.

Penasihat Serikat Tolong Menolong (STM) Eklisia sekaligus warga kompleks, Arjuna Pandia, mengaku bersyukur atas perhatian Pemko Medan terhadap persoalan air bersih di kawasan tersebut.

"Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Pak Wali Kota. Masalah air ini sudah kami nantikan hampir 20 tahun. Baru kali ini perumahan kami mendapatkan air bersih," ujar Arjuna.

Selama ini, warga disebut menggunakan air sumur bor yang berwarna kuning, berminyak, mengandung karat, dan menimbulkan bau. Kondisi tersebut juga menyulitkan warga dalam mencuci pakaian karena air dapat meninggalkan noda.

Untuk kebutuhan memasak, minum, dan mengolah makanan, warga terpaksa membeli air galon isi ulang setiap hari.

"Dengan masuknya air bersih ini, kami berharap airnya benar-benar layak konsumsi sehingga warga tidak perlu lagi terus-menerus membeli air isi ulang untuk kebutuhan sehari-hari," lanjut Arjuna.

Dalam kunjungan tersebut, Rico tidak hanya meninjau pemasangan jaringan air. Dia juga melihat kondisi jalan dan drainase di dalam kompleks yang selama ini menjadi keluhan warga.

Menurut Rico, sejumlah ruas jalan di kawasan tersebut mengalami kerusakan cukup parah. Sementara drainase dinilai terlalu kecil untuk mendukung sistem pengaliran air dengan baik.

"Nah, lalu saya juga mengecek kondisi jalan komplek. Kondisi jalan komplek ini termasuk yang rusak parah, dan juga drainasenya kurang baik. Maka dari itu saya sampaikan menjadi atensi saya agar diperbaiki di komplek ini," kata Rico.

Rico mengatakan persoalan drainase juga akan menjadi bagian dari penanganan. Selain itu, penerangan jalan turut menjadi perhatian.

"Drainase dibangun. Tetap kita bangunkan karena masih drainase lama. Beberapa titik nanti juga pasti, ya, penerangan jalan juga harus," ujarnya.

Lurah Namo Gajah Erwin Elkana Tarigan mengatakan Perumahan Griya Kencana telah dibangun sejak 2007 dan fasilitas umum kawasan tersebut diserahkan kepada Pemko Medan sekitar 2022.

Saat ini terdapat sekitar 200 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kawasan tersebut. Erwin menyebut ada empat persoalan utama yang selama ini dikeluhkan warga, yakni jalan, drainase, penerangan, dan air bersih.

"Permasalahannya yang pertama adalah jalan, seperti yang disampaikan tadi. Kemudian drainasenya kecil. Kemudian yang ketiga, lampu. Dan ya pasti air bersih," ungkap Erwin.

Erwin mengatakan persoalan air bersih mulai mendapatkan solusi dengan masuknya jaringan pipanisasi PDAM Tirtanadi. Dia berharap penanganan persoalan infrastruktur lainnya juga dapat segera dilanjutkan.

"Air bersih sudah diatasi dengan dimasukkannya pipanisasi. Semoga kendala-kendala yang terjadi bisa diantisipasi karena kepedulian Pak Wali Kota," katanya.* (dh)

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Faisal Arif Nasution mengatakan pagu BKP yang telah terinput mencapai Rp382 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp325 miliar telah berkontrak dengan penerima sebanyak 30 kabupaten/kota.

Baca Juga:

• Kejar Tayang Akhir Tahun, Pemprov Sumut Kebut 5.395 Proyek Rp 4,4 T Tuntas Sebelum 26 Desember

"Bantuan keuangan provinsi diberikan kepada kabupaten/kota berdasar proposal yang diajukan seluruh kab/kota, kemudian diverifikasi oleh Bapperida. Setelah itu barulah BKP diberikan sesuai dengan jumlah yang diajukan seluruh kabupaten/kota," ujar Faisal.

Menurut Faisal, pembangunan yang dibiayai melalui BKP saat ini terus berjalan. Pemprov Sumut menargetkan seluruh kegiatan yang mendapatkan pendanaan tersebut dapat diselesaikan hingga Desember 2026.

Sejumlah daerah menerima alokasi BKP dengan nilai cukup besar. Nias Utara mendapat sekitar Rp23 miliar, Asahan Rp28 miliar, Karo Rp23,4 miliar, Labuhanbatu Selatan Rp21,5 miliar, Padanglawas Rp20 miliar, dan Tapanuli Utara Rp25 miliar.

Selain daerah tersebut, kabupaten/kota lainnya juga menerima alokasi BKP mulai dari sekitar Rp15 miliar hingga di bawah Rp5 miliar.

Faisal mengatakan realisasi BKP juga akan menjadi salah satu pertimbangan Pemprov Sumut dalam memberikan reward kepada kabupaten/kota pada 2027.

"Nanti kami bisa melihat mana yang capaiannya yang bagus. Ini akan menjadi pertimbangan Bapak Gubernur untuk memberikan reward kepada kabupaten/kota mana yang baik realisasinya," katanya.

Faisal menjelaskan sebagian besar proposal BKP yang diajukan pemerintah kabupaten/kota ditujukan untuk peningkatan dan rekonstruksi jalan serta pembangunan infrastruktur lainnya.

Pelaksanaan kegiatan tersebut juga diselaraskan dengan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Jadi emang ini yang paling idola, di seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan infratsruktur. Jadi proposal yang diajukan kita coba sinergikan dengan provinsi juga, jadi ada jalan kabupaten/kota yang bisa diakses ke jalan provinsi, termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita danai di beberapa lokus di kabapaten/kota," pungkasnya.* (dh)

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut (Setdaprovsu) Faisal Arif Nasution mengatakan percepatan dilakukan melalui pemetaan dan evaluasi terhadap seluruh program pembangunan yang sedang berjalan.

Baca Juga:

• Cegah Kericuhan Hitung Suara: Brimob Polda Sumut Kawal Ketat Rekapitulasi Pilkades Asahan Hingga Malam

Dari total tersebut, sebanyak 853 merupakan kegiatan fisik infrastruktur dan 4.542 kegiatan fisik noninfrastruktur. Pemprov Sumut juga mencatat dua program strategis nasional, 364 kegiatan Program Strategis Daerah (PSD), 236 kegiatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), serta 655 kegiatan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Untuk keseluruhan kegiatan pembangunan, total porsi anggaran di lingkungan Pemprov Sumut mencapai sekitar Rp4,4 triliun. Sementara nilai pekerjaan yang telah berkontrak mencapai sekitar Rp3,7 triliun.

Faisal mengatakan perkembangan realisasi fisik dilaporkan masing-masing OPD setiap tanggal 10 melalui aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan (PRP2) Sumut.

"Untuk realisasi fisik ini kami menerima laporan pada tanggal 10 setiap bulannya dari masing-masing OPD, laporan di bulan ini masih proses penginputan dalam aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan (PRP2) Sumut," katanya.

Untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins Sumut, kegiatan dilaksanakan oleh sembilan OPD dengan total 236 kegiatan.

Pagu anggaran PHTC mencapai sekitar Rp1,1 triliun, dengan nilai pekerjaan yang telah berkontrak sekitar Rp1 triliun. Sementara capaian realisasi fisiknya tercatat 39,30 persen.

Adapun Program Strategis Daerah (PSD) yang diatur melalui Surat Keputusan Gubernur dilaksanakan oleh 23 perangkat daerah. Program tersebut mencakup 364 kegiatan dengan pagu anggaran sekitar Rp916 miliar.

Nilai kontrak PSD yang telah berjalan mencapai sekitar Rp826 miliar, dengan realisasi fisik sebesar 31,61 persen hingga triwulan III.

Faisal mengatakan capaian pembangunan masih mengalami dinamika. Karena itu, Biro Administrasi Pembangunan terus melakukan pemetaan terhadap berbagai faktor teknis dan nonteknis, termasuk jadwal pengadaan barang dan jasa.

"Ada beberapa kegiatan yang baru berkontrak di bulan Juli dan September. Namun melihat sisa masa waktu yang ada, insya Allah seluruh pelaksanaan kegiatan ini dapat rampung paling lambat pada 26 Desember 2026. Ini menjadi komitmen kita bersama agar target Gubernur dan Wakil Gubernur dapat tuntas tepat waktu," tegas Faisal.

Untuk mempercepat evaluasi sekaligus memastikan akurasi data, setiap perangkat daerah telah menugaskan admin khusus untuk melakukan input realisasi pembangunan secara berkala ke aplikasi PRP2 Sumut.

Faisal optimistis seluruh kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Sumut dapat diselesaikan sebelum pergantian tahun.

"Kami optimis pelaksanaan kegiatan dapat rampung semua sebelum akhir tahun," katanya.* (dh)

DELISERDANG – Sekitar 62 orang siswa Yayasan Pendidikan Muttaqin Al Farabi, mengikuti pelatihan jurnalistik yang berlangsung di teras sekolah, Kamis (08/10/2026).

Pelatihan itu menghadirkan dua narasumber berpengalaman, yakni Pemimpin Redaksi Gosumut.com Nurhalim Tanjung dan Pemimpin Redaksi bitvonline.com Abyadi Siregar.

Baca Juga:

• Keren! Yayasan Pendidikan Muttaqin Al-Farabi Cetak Jurnalis Muda Lewat Pelatihan Sehari

Di hadapan para siswa SMP dan SMK, Nurhalim Tanjung menjelaskan makna jurnalistik secara jelas dan memberikan contoh tulisan yang baik.

Menurutnya, jurnalistik merupakan kegiatan pengumpulan informasi (liputan), mengolah (manage), menulis (write), menyunting (editing) dan menyebarluaskan berita melalui media pers.

Kata Nurhalim, pelaku kegiatan jurnalistik adalah wartawan, yang secara teratur melaksanakan tugas jurnalistik.

Kegiatan yang berkolaborasi dengan bitvonline.com, gosumut.com dan MATA Pelayanan Publik ini, juga melakukan praktik menulis berita jurnalistik bagi seluruh peserta.

Maulana Malik Muttaqin yang didampingi Kepala SMK Al Farabi Muhammad Arrozi Lubis S.Pd.I mengharap agar para siswa mengembangkan bakat menulis.

Sementara Abyadi Siregar yang juga Pemimpin Redaksi asaberita.com dan Direktur MATA Pelayanan Publik menjelaskan, belajar jurnalistik penting. Karena melalui berita-berita jurnalistiklah, masyarakat akan mendapatkan berita yang baik dan benar dengan mudah.

Sementara Nurhalim Tanjung menjelaskan, pentingnya rumus 5 W + 1H dalam menulis berita jurnalistik. (levin/faqih/sakina/rozi/irhami/aziz)

Ketua DPD KNPI Kota Binjai Ibrahim Bazhier mengatakan percepatan perbaikan jalan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.

Baca Juga:

• Cegah Bahaya Limbah B3, DLH Binjai Siapkan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik Terpadu

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat 104 ruas jalan di Kota Binjai yang akan dilakukan pengaspalan secara bertahap.Salah satu ruas yang telah selesai dikerjakan yakni Jalan Aiptu Radiman, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota. Sementara sejumlah ruas lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Ibrahim meminta masyarakat tetap bersabar dan mendukung proses pembangunan. Menurutnya, pekerjaan perbaikan jalan dilakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan sementara terhadap aktivitas warga maupun arus lalu lintas.

"Kalau hari ini masih ada jalan yang belum dikerjakan, bukan berarti tidak diperhatikan. Pekerjaan dilakukan secara bertahap dan tentu membutuhkan proses. Kita berharap masyarakat bersabar dan memberikan ruang agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik," katanya.

Dia mengatakan pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara bersamaan di seluruh wilayah dalam satu waktu. Karena itu, masyarakat diharapkan menunggu tahapan pengerjaan berjalan sesuai rencana.

"Kita tunggu prosesnya. Yang terpenting pekerjaan terus berjalan dan hasil akhirnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. KNPI akan terus mengambil posisi sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat secara konstruktif," pungkas Ibrahim.* (dh)