Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap tiga pejabat tersebut berlangsung di Polresta Denpasar pada Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• KPK Pastikan Gedung Merah Putih Aman Usai Insiden Kepulan Asap

Tiga pejabat yang diperiksa masing-masing berinisial RHS selaku Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, ALB selaku Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta KOD yang menjabat Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja.

Budi menjelaskan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami mekanisme pelayanan izin tinggal WNA sekaligus dugaan penerimaan uang oleh oknum di Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Pemeriksaan lanjutan kepada para saksi terkait mekanisme layanan izin tinggal WNA dan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh para oknum di Ditjen Imigrasi dari para pemohon izin," ujarnya.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2022-2026.

Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim serta tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka.

Penyidik KPK juga mendalami dugaan setoran dari biro jasa kepada oknum di Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Denpasar. Setoran tersebut diduga tidak sesuai dengan tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

KPK menduga biro jasa mengalami hambatan dalam pengurusan dokumen apabila tidak memberikan uang kepada oknum tertentu. Dugaan praktik tersebut berkaitan dengan pengurusan KITAS, KITAP maupun dokumen izin tinggal lainnya.

"Dalam hal para biro jasa tidak menyetor uang tersebut di loket layanan, maka berkas pengajuan KITAS, KITAP, ataupun pengurusan izin lainnya akan dipersulit dan tidak 'diklik'," kata Budi dalam keterangannya pada Juni 2026.

Menurut KPK, dugaan penerimaan tersebut menjadi bagian dari konstruksi perkara tindak pidana pemerasan yang disangkakan dalam kasus ini. Perbuatan tersebut diduga berkaitan dengan ketentuan Pasal 12e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mengembangkan penyidikan, KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar serta dua kantor biro jasa pengurusan visa dan izin tinggal WNA. Penggeledahan berlangsung pada 17-19 Juni 2026.

Hasil pemeriksaan dan penyitaan terbaru tersebut akan dianalisis penyidik untuk mengungkap aliran uang serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara.

KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap mekanisme pengurusan izin tinggal WNA, termasuk dugaan penerimaan uang dari pemohon maupun pihak biro jasa.

Penyitaan lebih dari Rp6 miliar menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti dalam perkara yang menyeret sejumlah pejabat Imigrasi tersebut.

KPK memastikan proses penyidikan masih berjalan dan pihak-pihak lain yang diduga terkait akan diperiksa berdasarkan kebutuhan penyidik serta perkembangan alat bukti.* (k/dh)

Dalam keterangan yang disampaikan melalui video di TikTok Vilmei, disebutkan adanya dugaan Zahra terobsesi dengan kehidupan atasannya. Zahra disebut berusaha mengikuti gaya hidup Vilmei, termasuk dalam hal barang, fesyen, makeup hingga perawatan kecantikan.

Baca Juga:

• Sempat Diprotes Ojol karena 'Pulang Duluan', Massa AMPB Bongkar Alasan Krusial Tinggalkan Gedung DPR

"Zahra ini terobsesi sama Ci Vilmei, kan tahu sendiri, dia punya barang branded, punya fashion atau make-up branded semuanya kan. Terus dia ikutin tuh dari lipstiknya itu sama persis," kata orang tersebut.

"Dia sebenarnya pengen banget kayak hidupnya Ci Vilmei," sambungnya.

Selain barang dan makeup, Zahra juga disebut menjalani sejumlah prosedur kecantikan. Menurut keterangan yang beredar, Zahra pernah melakukan tanam benang pada bagian hidung dan membawa referensi bentuk hidung yang disebut menyerupai Vilmei ketika menjalani prosedur tersebut.

Zahra juga disebut pernah melakukan filler pada bagian dagu. Namun, informasi tersebut masih merupakan keterangan dari pihak yang disampaikan dalam video dan belum menjadi kesimpulan hukum terhadap Zahra.

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah uang milik Vilmei diduga diambil oleh Zahra hingga mencapai sekitar Rp1,2 miliar. Zahra disebut mengakui perbuatannya dan memberikan alasan bahwa dirinya mendapat ancaman dari Arka.

Seiring perkembangan kasus, muncul pula sejumlah tudingan mengenai hubungan Zahra dan Arka. Kakak Arka, dalam keterangan yang disampaikan, menyebut Zahra pernah membuat pengakuan kepada pihak sekolah Arka bahwa dirinya telah hamil.

Pengakuan tersebut disebut membuat Arka berada dalam situasi sulit. Namun, tudingan tersebut merupakan versi dari pihak keluarga Arka dan masih perlu dibuktikan melalui proses hukum maupun bukti yang sah.

Zahra juga disebut beberapa kali menahan Arka ketika hubungan mereka hendak berakhir. Dalam keterangan yang sama, Zahra disebut pernah memegang sejumlah barang dan akses milik Arka, termasuk kartu tanda penduduk (KTP) dan akun Instagram.

"Kalau misalnya Arka minta putus selalu saja ada barang Arka yang dipegang dia, kayak KTP, atau akun Instagram dia," ujar kakak Arka.

Kakak Arka juga membantah tudingan bahwa adiknya pernah mengancam menyebarkan video pribadi Zahra. Ia menyebut Arka tidak mungkin melakukan hal tersebut dan memberikan alasan bahwa Arka sebelumnya bahkan tidak memiliki telepon seluler.

Perkembangan kasus dugaan pencurian ini masih menjadi perhatian publik karena melibatkan figur media sosial dengan jumlah pengikut besar. Berbagai informasi yang muncul di media sosial juga berasal dari sejumlah pihak yang memberikan versi masing-masing mengenai latar belakang perkara.

Karena itu, setiap tudingan terkait motif, hubungan pribadi maupun tindakan pihak-pihak yang terlibat masih perlu dilihat berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan aparat penegak hukum.

Kasus dugaan pencurian uang Rp1,2 miliar tersebut kini tidak hanya menjadi pembicaraan terkait kerugian materi, tetapi juga berkembang ke persoalan hubungan pribadi dan dugaan motif di balik tindakan yang dilakukan Zahra.* (oz/dh)

JAKARTA - Penolakan praperadilan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie AdriaFebrie Adriansyah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinilai menjadi momentum bagi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membuktikan integritas dalam penanganan perkara tersebut.

Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) menilai putusan tersebut memperkuat posisi Kejagung dalam melanjutkan proses hukum terhadap Febrie. Kejagung kini dinilai perlu segera menyelesaikan berkas perkara untuk dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Baca Juga:

• Babak Baru Sengketa MBG, Kejagung Siapkan Skakmat Hukum Hadapi Praperadilan Ketiga Lodewyk Pusung

"Putusan PN Jaksel menguatkan bahwa seluruh proses penyelidikan dan penyidikan ini sah secara hukum. Maka selanjutnya, Tim 9 Kejagung harus segera melengkapi dan menyelesaikan seluruh berkas untuk dilimpahkan dan diproses ke pengadilan," kata Hariri dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2026).

Menurut Hariri, perhatian publik kini akan beralih pada proses penyusunan dakwaan terhadap Febrie. Ia menilai masyarakat perlu ikut mengawasi agar konstruksi perkara dan tuntutan yang nantinya diajukan jaksa benar-benar didasarkan pada fakta serta alat bukti.

"Masyarakat harus mengawasi, terutama bagaimana konstruksi dakwaan yang akan diajukan oleh Kejaksaan. Karena dari dakwaan tersebut, kita bisa melihat bagaimana dan seperti apa tuntutan yang akan dikenakan," ujarnya.

Hariri menyebut perkara yang menjerat mantan Jampidsus tersebut menjadi ujian serius bagi Korps Adhyaksa. Menurutnya, kasus tersebut tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga berkaitan dengan kredibilitas lembaga penegak hukum.

Ia menilai Kejagung harus membuktikan bahwa proses hukum berjalan tanpa perlakuan khusus maupun kepentingan tertentu. Hal itu dinilai penting karena perkara tersebut telah mendapat perhatian luas dari masyarakat.

"Konstruksi perkara yang disangkakan terhadap mantan Jampidsus ini kan sederhananya melakukan korupsi di dalam tindak pidana korupsi. Boleh dikata Kejaksaan Agung jago dalam penanganan perkara seperti ini, tapi permainan ini sudah diketahui publik. Jangan sampai memainkan lagu lama dengan kaset baru," tegas Hariri.

Menurut Hariri, proses pembuktian materiil di Pengadilan Tipikor nantinya akan menjadi tahap paling penting untuk menguji independensi serta integritas Kejagung.

"Pada proses pembuktian materiel di Pengadilan Tipikor nanti akan menjadi uji independensi dan integritas kelembagaan. Kasus ini sudah menjadi kajian publik. Jadi misalnya ada upaya rekayasa, mitigasi perkara, atau terindikasi ada yang ingin disembunyikan, pasti langsung dibaca oleh publik," katanya.

Karena itu, Hariri meminta Kejagung tidak berhenti pada kemenangan dalam sidang praperadilan. Menurutnya, putusan tersebut justru harus menjadi awal untuk menunjukkan bahwa perkara akan ditangani secara terbuka dan berdasarkan bukti.

"Ini pertaruhan dan salah satu upaya penting mengembalikan kepercayaan publik. Kejagung wajib hukumnya benar-benar memproses kasus ini secara objektif. Serta tidak melakukan blunder, apalagi menunjukkan tanda-tanda melindungi atau memberikan perlakuan khusus seperti yang pernah terjadi sebelumnya," ujarnya.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Richard Edwin Basoeki menolak permohonan praperadilan yang diajukan Febrie Adriansyah. Dalam putusannya, hakim menyatakan permohonan tersebut ditolak seluruhnya.

Putusan itu membuat status Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tetap berlaku. Sebelumnya, hakim juga menolak permohonan praperadilan terkait penyitaan yang diajukan Febrie.

Dengan ditolaknya dua permohonan tersebut, proses hukum terhadap Febrie masih berlanjut. Kejagung kini memiliki kesempatan untuk membuktikan perkara tersebut melalui proses pembuktian di pengadilan.

Perkara ini juga menjadi sorotan karena Febrie merupakan mantan pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung. Karena itu, penanganan perkara akan menjadi perhatian publik sekaligus ujian terhadap komitmen pemberantasan korupsi di internal aparat penegak hukum.

Tahapan berikutnya akan menjadi penentu apakah konstruksi perkara yang disusun penyidik dapat dibuktikan di persidangan. Kejagung diharapkan memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.* (oz/dh)

Timnas Indonesia U-20 berada di Grup H bersama Australia, Malaysia dan tuan rumah Laos. Seluruh pertandingan grup dijadwalkan berlangsung di Lao National Stadium KM16 dengan target membawa Indonesia melaju ke putaran berikutnya.

Baca Juga:

• Hendak Tinggalkan Bali, WN Australia yang Viral Terkait Video Dugaan Asusila Diamankan Imigrasi Ngurah Rai

Garuda Muda mengawali rangkaian uji coba dengan kemenangan 3-2 atas Kasem Bundit University FC pada 18 Agustus 2026. Setelah itu, Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab U-20 pada 21 Agustus 2026.

Pada laga berikutnya, Indonesia U-20 kalah 1-2 dari Irak U-20. Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi sebelum tim tampil di pertandingan resmi Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto membawa beberapa pemain yang memiliki pengalaman membela klub luar negeri. Welber Jardim menjadi salah satu nama yang kembali mendapat kepercayaan setelah menjalani karier bersama Sao Paulo FC di Brasil.

Selain Welber, ada Amar Brkic yang memperkuat Sportverein Darmstadt 1898 serta Eizar Jacob yang tercatat bermain untuk Sydney FC. Kehadiran para pemain abroad tersebut diharapkan memberikan tambahan kualitas bagi skuad Garuda Muda.

Komposisi 23 pemain yang dibawa Indonesia U-20 terdiri dari tiga penjaga gawang, 10 pemain belakang, lima gelandang dan lima penyerang.

Di posisi penjaga gawang terdapat Dafa Al Gazemi dari Dewa United FC, Er Deva Aulia dari Kendal Tornado dan Rendi Razzaqu dari Adhyaksa FC.

Untuk sektor belakang, Indonesia membawa Ibra Ohorella dari Borneo FC, Ruben Asoka dari Bhayangkara Presisi, Amar Brkic dari Sportverein Darmstadt 1898, Algazani Dwi dari Adhyaksa FC, Raditya Raharjo dari Persija Jakarta, Putu Panji A. dari Bali United, Eizar Jacob dari Sydney FC, Rafi Rasyiq dari Persib Bandung, Ghifari Azhari dari Semen Padang dan Fabio Azka dari Adhyaksa FC.

Sektor tengah diisi Aleandro Alam dari Persebaya Surabaya, Nazriel Alvaro dari Persib Bandung, Erwin Gerard dari Barito Putera, M. Isfandyar Abdillah dari PSS Sleman dan Welber Jardim dari Sao Paulo FC.

Sementara lini depan ditempati Irpan Abadi dari Persija Jakarta, Reno Salampessy dari Persipura Jayapura, Theodore Evan L. dari Persis Solo, Arkhan Kaka dari Garudayaksa FC dan Zahaby Gholy dari Adhyaksa FC.

Kombinasi pemain dari kompetisi domestik dan luar negeri menjadi modal Indonesia menghadapi persaingan di Grup H. Australia menjadi salah satu lawan yang patut diwaspadai, sementara Malaysia dan Laos juga berpotensi memberikan tekanan dalam perebutan posisi terbaik di grup.

Tim pelatih kini terus melakukan evaluasi terhadap hasil uji coba sekaligus mematangkan strategi dan komposisi pemain. Konsistensi permainan menjadi salah satu pekerjaan rumah sebelum pertandingan kualifikasi dimulai.

Dengan materi 23 pemain tersebut, Timnas Indonesia U-20 diharapkan mampu tampil kompetitif dan menjaga peluang lolos ke Piala Asia U-20 2027.* (in/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan pembagian klaster dilakukan untuk memetakan peran setiap orang yang diamankan dalam kerusuhan di sekitar Gedung DPR RI.

Baca Juga:

• Viral Diseret hingga Babak Belur di Medsos, Polisi Bongkar Fakta Asli Penangkapan Pelajar Fatur saat Rusuh Pejompongan

"Yang terdiri dari 25 anak putus sekolah, kemudian 2 anak umur 12 tahun, 1 anak umur 13 tahun, 3 anak umur 14 tahun, 23 anak umur 15 tahun, 47 anak umur 16 tahun, 64 anak umur 17 tahun, 10 anak umur 18 tahun, di antaranya ada tiga orang yang berjenis kelamin perempuan," kata Iman, Sabtu (29/8/2026).

Klaster kedua merupakan perusuh biasa. Polisi menyebut kelompok ini terlibat dalam satu rangkaian peristiwa kerusuhan dan telah diperiksa oleh penyidik.

"Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 91 orang dewasa yang melakukan aksi kerusuhan di depan gedung DPR MPR RI," ujar Iman.

Klaster ketiga terdiri atas massa yang diduga melakukan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan. Polisi menyebut terdapat 71 orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana tersebut.

"Dari hasil penyidikan tersebut, berdasarkan alat bukti dan saksi yang kami lakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan, saat ini kami sudah menetapkan 45 orang sebagai tersangka," kata Iman.

Klaster keempat adalah orang-orang yang diduga membawa senjata tajam saat kerusuhan. Dalam perkara ini, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka tersebut termasuk dalam 45 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kemudian berikutnya yang kelima adalah klaster penggerak dan pembiayaan. Dalam hal ini, penyidik menemukan fakta hukum adanya pihak yang menggerakkan dan memberikan pembiayaan di dalam aksi kerusuhan tersebut," ujar Iman.

Klaster kelima berkaitan dengan dugaan adanya pihak yang menggerakkan sekaligus memberikan pembiayaan dalam kerusuhan. Polisi masih mendalami peran pihak-pihak yang masuk dalam kategori tersebut serta bukti yang mengarah pada keterlibatan mereka.

Sementara klaster keenam adalah kelompok perekrut massa. Penyidik menemukan dugaan adanya pihak yang bertugas mencari dan merekrut orang untuk ikut dalam kerusuhan.

Pembagian enam klaster tersebut dilakukan polisi untuk mempermudah proses penyidikan sekaligus mengetahui peran masing-masing pihak dalam rangkaian kerusuhan setelah demonstrasi 27 Agustus 2026.

Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah temuan, termasuk dugaan keterlibatan pihak yang berperan sebagai penggerak, pemberi dana maupun perekrut massa.

Polisi juga terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara menyeluruh. Penanganan terhadap anak yang diamankan dilakukan melalui mekanisme khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan pemetaan tersebut, penyidik berharap dapat mengungkap tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam mengorganisasi maupun membiayai kerusuhan.* (oz/dh)

Rosan mengatakan nilai industri olahraga secara global diperkirakan mencapai US$521 miliar atau sekitar Rp8.000 triliun. Menurutnya, geliat industri olahraga tidak hanya berdampak pada sektor olahraga, tetapi juga dapat menggerakkan pariwisata dan berbagai sektor ekonomi lainnya.

Baca Juga:

• Jangan Cuma Sibuk di Hilir: Apindo Desak Pembenahan Sektor Hulu Industri demi Cegah PHK dan Jaga Investasi

Rosan menjelaskan pengembangan industri olahraga membutuhkan ekosistem investasi yang didukung regulasi dan pelayanan perizinan yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Karena itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Kemenpora menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengembangan Investasi Sektor Keolahragaan di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Kerja sama tersebut mencakup sinergi kebijakan perizinan usaha berbasis risiko di sektor olahraga, peningkatan pelayanan dan fasilitasi pengawasan melalui sistem Online Single Submission (OSS), pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pertukaran data dan informasi perizinan.

Rosan mengatakan kepastian perizinan menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investor ke sektor olahraga. Ia mencontohkan penerapan mekanisme dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 yang memberikan kepastian ketika perizinan dari kementerian lain belum diterbitkan dalam batas waktu yang telah ditentukan.

"Dengan adanya PP No 28 Tahun 2025, kami diberikan kewenangan apabila dalam waktu yang sudah disepakati sesuai service level agreement (SLA), perizinan dari kementerian lain yang belum keluar, maka sistem OSS secara otomatis menerbitkan izinnya," ujarnya.

Menurut Rosan, mekanisme tersebut telah menghasilkan lebih dari 250 perizinan melalui mekanisme fiktif positif sejak ketentuan diberlakukan.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut potensi ekonomi industri olahraga masih sangat besar dan terus berkembang. Menurutnya, pertumbuhan sektor tersebut juga dapat membuka peluang baru bagi pengembangan sport tourism.

"Sport industry itu kurang lebih nilainya 521 miliar dolar AS atau Rp8.000 triliun. Yang pertumbuhan setiap tahunnya itu 8 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi banyak negara," kata Erick.

Erick menambahkan nilai sport tourism secara global juga diperkirakan mencapai hampir US$600 miliar. Pertumbuhan tersebut dinilai menunjukkan besarnya peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia.

Pemerintah kemudian mendorong pengembangan investasi di berbagai bidang keolahragaan, mulai dari penyelenggaraan kompetisi, fasilitas olahraga hingga sektor pendukung lainnya.

Menurut Rosan dan Erick, berkembangnya industri olahraga dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian. Event olahraga berpotensi meningkatkan aktivitas usaha di daerah, mendatangkan wisatawan, menciptakan lapangan pekerjaan serta mendorong aktivitas industri pendukung.

Melalui kerja sama antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Kemenpora, pemerintah berharap ekosistem industri olahraga nasional semakin kuat. Pelaku usaha juga diharapkan memperoleh proses perizinan yang lebih mudah dan kepastian dalam menjalankan investasi.

Pengembangan industri olahraga tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperluas kontribusi sektor olahraga terhadap perekonomian Indonesia.* (mt/dh)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Simanjuntak mengatakan penambahan data pengungsi terjadi setelah petugas melakukan pemutakhiran jumlah warga yang terdampak dan mengungsi.

Baca Juga:

• Lansia dan Perempuan Paling Banyak Jadi Korban, BNPB Beber Data Terbaru Gempa NTT

Menurut Berton, jumlah pengungsi sempat mengalami penurunan dalam dua hari sebelumnya. Namun, angka tersebut kembali meningkat setelah dilakukan validasi data, khususnya di Kabupaten Ngada.

Berdasarkan hasil pemutakhiran, jumlah pengungsi di Ngada yang sebelumnya tercatat 3.259 orang kini menjadi 21.552 orang.

"Setelah dilakukan validasi, di Ngada yang tadinya hanya 3.259 orang, sekarang menjadi 21.552 orang pengungsi. Jadi pengungsi-pengungsi yang ada di terpusat maupun mandiri saat ini sudah lebih akurat," ujarnya.

BNPB menjelaskan penambahan tersebut bukan semata-mata disebabkan munculnya gelombang pengungsian baru. Pemutakhiran dan validasi data di lapangan membuat jumlah warga yang mengungsi tercatat lebih akurat, baik mereka yang berada di lokasi pengungsian terpusat maupun mengungsi secara mandiri.

Di sisi lain, jumlah korban meninggal akibat gempa NTT hingga Sabtu (29/8) tidak mengalami perubahan. BNPB masih mencatat 111 orang meninggal dunia.

Mayoritas korban meninggal merupakan perempuan dengan persentase 56,4 persen. Sementara korban laki-laki tercatat 43,6 persen.

Dari kelompok usia, korban meninggal paling banyak berasal dari kelompok lanjut usia (lansia). Setelah itu disusul kelompok dewasa, anak-anak dan remaja, kemudian balita dan batita.

"Sedangkan untuk kelompok umur, yang paling besar itu adalah lansia diikuti dengan dewasa, anak dan remaja, selanjutnya ada balita dan batita," kata Berton.

Pemutakhiran data pengungsi menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana. Data yang lebih akurat diperlukan agar pemerintah dan petugas dapat menyesuaikan kebutuhan bantuan, pelayanan dasar serta penanganan warga terdampak.

BNPB terus melakukan pendataan dan validasi di sejumlah wilayah terdampak gempa NTT. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan jumlah pengungsi yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Dengan bertambahnya data pengungsi sebesar 16.394 jiwa, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan bantuan dan pelayanan yang diperlukan selama masa pemulihan pascagempa.* (mt/dh)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S. Panjaitan mengatakan tidak ada penambahan korban meninggal dalam pembaruan data terbaru.

Baca Juga:

• KPK Pastikan Gedung Merah Putih Aman Usai Insiden Kepulan Asap

Berdasarkan jenis kelamin, korban perempuan mencapai 56,4 persen. Sementara korban laki-laki tercatat sebanyak 43,6 persen.

Dari kelompok usia, korban meninggal paling banyak berasal dari kelompok lanjut usia atau lansia. Setelah itu disusul kelompok dewasa, anak-anak dan remaja, serta balita dan batita.

"Sedangkan untuk kelompok umur, yang paling besar itu adalah lansia diikuti dengan dewasa, anak dan remaja, selanjutnya ada balita dan batita," ujar Berton.

Selain memperbarui data korban jiwa, BNPB juga melaporkan aktivitas gempa susulan di wilayah NTT masih terjadi. Hingga Sabtu (29/8), tercatat 9.278 gempa susulan sejak gempa utama melanda wilayah tersebut.

Kekuatan gempa susulan bervariasi mulai dari magnitudo 1 hingga magnitudo 6,2. Dari ribuan gempa tersebut, sebanyak 153 kali guncangan dirasakan oleh masyarakat.

"Yang dirasakan oleh masyarakat ada 153 kali," kata Berton.

BNPB terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi pascagempa di NTT, termasuk kondisi korban terdampak dan aktivitas gempa susulan.

Data terbaru tersebut menunjukkan penanganan pascabencana masih berlangsung. Masyarakat di wilayah terdampak juga diimbau tetap mengikuti informasi serta arahan dari pemerintah dan petugas di lapangan.* (mt/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan petugas pemadam kebakaran bersama Tim Biro Umum KPK telah menyelesaikan penanganan sekitar pukul 12.05 WIB setelah melakukan pemeriksaan di lokasi.

Baca Juga:

• Beda Nasib di Ruang Sidang, Dua Terdakwa Korupsi MFF Lolos Bebas, Jaksa Pilih 'Pikir-pikir' Sambil Pasang Kuda-kuda

Petugas pemadam kebakaran tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 11.32 WIB setelah menerima informasi mengenai kepulan asap. Petugas langsung menuju ruang yang menjadi sumber asap untuk memastikan kondisi gedung.

Budi menjelaskan asap muncul di ruang baterai UPS di lantai bawah gedung. Namun, asap tersebut bukan akibat kebakaran, melainkan terdeteksi oleh sistem pemadam kebakaran yang bekerja secara otomatis.

"Saat ini kondisi dipastikan aman dan kondusif," ujarnya.

Menurut Budi, sistem fire fighting di gedung aktif setelah mendeteksi asap yang berasal dari kegiatan pengasapan atau fogging di area gedung. Sistem tersebut kemudian merespons secara otomatis sehingga menimbulkan kepulan asap yang sempat terlihat dari dalam gedung.

"Jadi asap yang muncul tersebut bukan dari kebakaran, tapi dari alat 'fire fighting'," kata Budi.

KPK mengapresiasi respons cepat petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan. Tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga turut mengecek kondisi gedung.

Setelah seluruh area diperiksa, tidak ditemukan kondisi yang membahayakan. Aktivitas di Gedung Merah Putih KPK dipastikan dapat berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif.

Kemunculan asap sebelumnya sempat menimbulkan kabar mengenai dugaan kebakaran di gedung lembaga antirasuah tersebut. Namun, KPK kemudian memastikan informasi tersebut tidak benar.

KPK memastikan tidak terdapat kebakaran di Gedung Merah Putih. Kepulan asap terjadi akibat mekanisme sistem pemadam yang aktif setelah mendeteksi asap dari kegiatan pengasapan.

Penanganan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan tidak ada risiko terhadap keselamatan pegawai maupun kondisi gedung. Setelah situasi dinyatakan aman, petugas pemadam kebakaran dan tim internal KPK menyelesaikan pemeriksaan di lokasi.* (mt/dh)

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Merdeka Run menjadi bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Ribuan peserta dari berbagai latar belakang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Selama Ini Jadi Penghalang, Tato Adat Dayak Diusulkan Tak Lagi Ganjal Pendaftaran TNI-Polri

Merdeka Run 2026 menyediakan rute sepanjang 8 kilometer bagi peserta umum. Setelah kategori umum, kegiatan dilanjutkan dengan rute 2,5 kilometer yang dikhususkan bagi peserta berkebutuhan khusus.

"Diawali rute 8 km untuk peserta umum, dilanjutkan dengan rute 2,5 km untuk saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus," ujarnya.

Teddy menilai kehadiran kategori peserta berkebutuhan khusus menunjukkan semangat inklusivitas dalam perayaan kemerdekaan. Masyarakat dengan beragam kemampuan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga bersama.

"Semua bergerak, semua sehat, semua semangat. Merdeka!" tutur Teddy.

Ribuan peserta telah memadati kawasan Istana Merdeka sejak pagi. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pukul 05.53 WIB.

Para peserta berdiri menghadap Istana Merdeka dengan sikap sempurna saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Suasana berlangsung meriah sekaligus khidmat sebelum perlombaan dimulai.

Flag off Merdeka Run 2026 dilakukan tepat pukul 06.00 WIB. Pengibaran bendera dipimpin Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Sekretaris Negara, serta Seskab Teddy Indra Wijaya.

Merdeka Run menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI. Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk merayakan momentum kemerdekaan secara bersama-sama.

Penyelenggaraan kategori khusus bagi peserta berkebutuhan khusus turut memperkuat pesan bahwa kegiatan olahraga dapat diikuti masyarakat secara inklusif, tanpa membedakan kondisi maupun kemampuan peserta.

Dengan jumlah peserta yang mencapai lebih dari 12 ribu orang, Merdeka Run 2026 menjadi salah satu kegiatan olahraga massal yang mewarnai rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta.* (d/dh)

Ahli meteorologi sekaligus prakirawan cuaca BMKG, Adinda Dara Vahada, mengatakan fenomena langit kekuningan terjadi karena keberadaan asap karhutla yang cukup pekat di wilayah Kalbar.

Baca Juga:

• "Tanggal 1 Kita Hajar Habis-habisan", Menhut Kejar 3 Hari Emas Peluang Hujan demi Padamkan Karhutla Riau

Berdasarkan pengamatan Stasiun Meteorologi Maritim Dwikora Pontianak pada Jumat (28/8) pukul 10.00 WIB, kondisi udara di wilayah tersebut terpantau kabur dengan jarak pandang sekitar 1 kilometer.

Kondisi tersebut juga diperkuat citra satelit Himawari-9 BMKG pada pukul 13.00 WIB yang mendeteksi sebaran asap di wilayah Kalimantan Barat. Pergerakan asap dominan menuju barat laut hingga utara.

"BMKG juga mendeteksi adanya transboundary haze dari Kalimantan Barat menuju Sarawak, Malaysia," ujar Adinda.

Pekatnya asap tidak hanya mengganggu jarak pandang. Konsentrasi partikel di atmosfer juga memengaruhi proses hamburan cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi.

Akibatnya, cahaya matahari terlihat lebih redup dan menghasilkan warna kekuningan hingga jingga. Kondisi tersebut membuat suasana pada siang hari di Pontianak terlihat seperti menjelang sore.

"Akibatnya, cahaya yang sampai ke permukaan dapat tampak lebih redup dan berwarna kekuningan hingga jingga, sehingga suasana pada siang hari dapat terlihat seperti menjelang sore," jelas Adinda.

Kondisi tersebut juga sejalan dengan pemantauan kualitas partikulat PM2.5 di sejumlah wilayah Kalimantan Barat yang menunjukkan konsentrasi cukup tinggi.

Selain Pontianak, sejumlah wilayah lain di Kalbar juga mengalami penurunan jarak pandang akibat asap. Data BMKG per Jumat (28/8) pukul 17.00 WIB menunjukkan jarak pandang di beberapa titik berada pada kondisi terbatas.

Stasiun Klimatologi Mempawah mencatat jarak pandang sekitar 500 meter. Sementara Stasiun Meteorologi Dwikora Pontianak mencatat 1.500 meter.

Di Nanga Pinoh, Melawi, jarak pandang tercatat 3.000 meter. Pos Meteorologi Paloh mencatat 2.000 meter, sedangkan Stasiun Meteorologi Pangsuma Kapuas Hulu mencapai 3.000 meter.

Jarak pandang di Stasiun Meteorologi Rahadi Oesman Ketapang tercatat 6.000 meter. Sementara Stasiun Meteorologi Supadio mencapai 1.000 meter.

Adapun Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang mencatat jarak pandang 2.500 meter dan Stasiun Meteorologi Singkawang sekitar 3.500 meter.

Kondisi tersebut menunjukkan dampak asap karhutla masih cukup signifikan terhadap atmosfer dan jarak pandang di berbagai wilayah Kalbar.

BMKG terus memantau perkembangan sebaran asap dan kondisi atmosfer untuk memberikan informasi cuaca serta jarak pandang kepada masyarakat.

Fenomena langit menguning di Pontianak bukan disebabkan perubahan warna langit secara alami, melainkan efek keberadaan asap dan partikulat karhutla yang menghamburkan cahaya matahari.* (d/dh)

Mantan panel ahli WHO Dicky Budiman menilai BGS menghadapi tantangan cukup berat karena sejumlah pesaing memiliki pengalaman panjang di internal WHO dan jaringan yang kuat di antara negara anggota organisasi tersebut.

Baca Juga:

• Budi Gunadi Siap Mundur dari Menkes Jika Terpilih Jadi Dirjen WHO

Saat ini Balkhy menjabat sebagai Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur. Sebelumnya, ia menduduki posisi Assistant Director-General WHO yang menangani isu resistensi antimikroba di kantor pusat WHO di Jenewa.

"Kalau di-ranking Hanan Balkhy nomor satu. Dia punya kredibilitas teknis penuh sebagai dokter, karier panjang di birokrasi WHO, dan jaringan internal yang sangat kuat," kata Dicky, Sabtu (29/8/2026).

Dicky menilai rekam jejak Balkhy di dalam WHO menjadi salah satu modal utama dalam perebutan dukungan. Ia juga menyebut latar belakang Balkhy yang lahir di Amerika Serikat berpotensi menjadi nilai diplomatik tersendiri dalam membangun hubungan dengan pemerintah AS.

Di posisi berikutnya, Dicky menilai Dr Hans Henri P Kluge asal Belgia sebagai kandidat kuat. Kluge merupakan Direktur Regional WHO Eropa sejak Februari 2020 dan memiliki pengalaman menangani berbagai persoalan kesehatan lintas negara.

Kluge memimpin kawasan Eropa melewati sejumlah krisis kesehatan, termasuk pandemi COVID-19, wabah Mpox serta dampak kesehatan akibat konflik Rusia-Ukraina.

Menurut Dicky, Kluge juga memiliki keuntungan dari dukungan negara-negara Eropa yang secara historis mempunyai posisi kuat dalam pengambilan keputusan di World Health Assembly (WHA).

Kandidat lainnya adalah mantan Menteri Kesehatan Qatar, Dr Hanan Mohammed Al-Kuwari. Dicky menilai profil Al-Kuwari cukup mirip dengan BGS karena sama-sama berasal dari pemerintahan nasional dan bukan birokrat yang berkarier panjang di internal WHO.

"Kekuatan Al-Kuwari terletak pada dukungan finansial-diplomatik negara Teluk dan posisi Qatar sebagai penghubung Timur Tengah dan Barat. Kalau dibandingkan, posisinya relatif setara dengan BGS sebagai outsider," ujarnya.

Menurut Dicky, BGS dan Al-Kuwari harus mengandalkan rekam jejak pemerintahan masing-masing serta dukungan politik dari negara-negara di luar struktur inti WHO untuk membangun koalisi suara.

Sementara Hanan Balkhy dan Hans Kluge telah memiliki pengalaman sebagai Direktur Regional WHO. Posisi tersebut dinilai memberikan akses dan jejaring yang lebih kuat terhadap para pengambil keputusan di organisasi kesehatan dunia.

Dicky menyebut kondisi tersebut menjadi tantangan struktural bagi BGS. Terlebih, Indonesia disebut tidak memiliki kursi di Executive Board WHO pada sesi nominasi Januari 2027.

"Realistisnya, BGS menghadapi tantangan yang jauh lebih berat untuk membangun koalisi suara. Kekuatan utama BGS harus datang dari narasi Global South dan skala keberhasilan program domestik, bukan dari jaringan kelembagaan internal WHO," tegas Dicky.

Meski begitu, persaingan menuju posisi Direktur Jenderal WHO masih akan ditentukan oleh proses nominasi dan dukungan negara anggota. Setiap kandidat memiliki modal politik, diplomasi dan rekam jejak yang berbeda.

BGS sendiri membawa pengalaman sebagai Menteri Kesehatan Indonesia serta rekam jejak program kesehatan nasional sebagai modal dalam pencalonan. Keberhasilan membangun dukungan dari negara-negara Global South dinilai akan menjadi salah satu faktor penting apabila ingin memperbesar peluangnya.

Pemilihan Direktur Jenderal WHO periode 2027-2032 nantinya akan menjadi ajang perebutan dukungan negara anggota. Selain kapasitas teknis, kemampuan diplomasi dan membangun konsensus juga menjadi faktor penting dalam menentukan kandidat yang paling kuat.* (d/dh)

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Medan Valentino Manurung mengatakan pihaknya masih mempelajari pertimbangan majelis hakim serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Melawan Balik Sitaan Kejagung, Eks Waka BGN Lodewyk Pusung Siap Adu Argumen di Sidang Praperadilan Kasus MBG

Selain berkoordinasi dengan pimpinan, Kejari Medan juga masih menunggu sikap para terdakwa terkait putusan tersebut. Para terdakwa memiliki pilihan untuk menerima putusan atau mengajukan banding.

"Kami juga menunggu sikap dari para terdakwa, apakah menerima atau mengajukan banding," ujarnya.

Valentino mengatakan jaksa masih mempelajari secara menyeluruh pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi MFF.

"Kami masih pelajari pertimbangan hakim dan kami tetap berkoordinasi dengan Kejati Sumut terkait putusan tersebut," katanya.

Dalam perkara ini, terdapat empat terdakwa. Mereka yakni mantan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Medan Benny Iskandar Nasution, mantan Kepala Dinas Perhubungan Medan Erwin Saleh, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anwar Syarif serta pelaksana kegiatan Mhd Hamdani selaku Direktur CV Global Mandiri.

Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan sebelumnya menjatuhkan putusan terhadap keempat terdakwa. Dari empat terdakwa tersebut, dua orang dinyatakan bebas.

Erwin Saleh dan Anwar Syarif dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dibebaskan dari seluruh dakwaan. Sementara dua terdakwa lainnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.

Benny Iskandar Nasution divonis 4 tahun penjara serta denda Rp200 juta dengan subsider 80 hari kurungan. Ia juga dibebani membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp897 juta.

Sementara Mhd Hamdani divonis 2 tahun penjara dan denda Rp200 juta dengan subsider 80 hari kurungan.

Hamdani juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp152 juta. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita harta benda miliknya.

Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, kewajiban tersebut diganti dengan pidana tambahan berupa 80 hari kurungan.

Putusan terhadap empat terdakwa tersebut belum langsung menjadi akhir perkara karena masing-masing pihak masih memiliki kesempatan menentukan langkah hukum selanjutnya.

Kejari Medan saat ini masih menunggu sikap para terdakwa sekaligus melakukan pembahasan internal mengenai kemungkinan langkah hukum terhadap putusan tersebut.

Untuk dua terdakwa yang divonis bebas, jaksa masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan upaya hukum banding setelah mempelajari pertimbangan majelis hakim.

Kasus korupsi Medan Fashion Festival sebelumnya menjadi perhatian karena menyeret sejumlah pejabat Pemerintah Kota Medan dan pihak pelaksana kegiatan. Kejaksaan masih menunggu seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan.* (ds/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pengajuan praperadilan merupakan hak hukum tersangka yang dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca Juga:

• Melawan Balik Sitaan Kejagung, Eks Waka BGN Lodewyk Pusung Siap Adu Argumen di Sidang Praperadilan Kasus MBG

Meski demikian, Anang mengingatkan terdapat batasan dalam pengajuan praperadilan berdasarkan KUHAP baru. Ia menyebut ketentuan tersebut akan menjadi salah satu poin yang dipertimbangkan jaksa dalam menghadapi gugatan Lodewyk.

"Pasal 160 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa permohonan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa hanya dapat diajukan satu kali untuk hal yang sama," ujarnya.

Karena permohonan kali ini merupakan pengajuan ketiga, tim jaksa akan mempelajari materi gugatan secara menyeluruh sebelum menyampaikan jawaban di persidangan.

"Hal tersebut akan menjadi bagian dari argumentasi hukum Kejaksaan di persidangan, termasuk mengenai aspek kewenangan pengadilan, legal standing, objek praperadilan, maupun batasan pengajuan praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP baru," kata Anang.

Kejagung juga memastikan akan mengikuti seluruh proses persidangan dan memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan Lodewyk.

Sementara mengenai pokok perkara, Kejagung tetap meyakini tindakan penyidikan maupun upaya paksa yang dilakukan terhadap Lodewyk telah didasarkan pada alat bukti yang cukup dan sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Lodewyk kembali mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, permohonan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 150/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL pada Rabu (26/8/2026).

Dalam perkara tersebut, Lodewyk tercatat sebagai pemohon. Sementara termohon ialah Jaksa Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Permohonan kali ini berkaitan dengan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penyitaan.

"Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penyitaan," demikian tercantum dalam klasifikasi perkara pada SIPP PN Jakarta Selatan.

Sidang perdana praperadilan Lodewyk telah dijadwalkan pada Jumat (4/9/2026). Persidangan akan digelar di Ruang Sidang 02 PN Jakarta Selatan mulai pukul 09.00 WIB.

Pengajuan terbaru ini menjadi praperadilan ketiga yang ditempuh Lodewyk dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan BGN.

Sebelumnya, Lodewyk juga pernah mengajukan praperadilan terkait perkara yang menjeratnya. Salah satu permohonan sebelumnya berkaitan dengan penetapan dirinya sebagai tersangka.

Selain itu, Lodewyk sempat mengajukan permohonan praperadilan di PN Jakarta Pusat terkait tindakan penyitaan. Namun, permohonan tersebut kandas setelah pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Kini, Lodewyk kembali menguji tindakan penyitaan melalui PN Jakarta Selatan. Kejagung menyatakan akan menggunakan seluruh argumentasi hukum yang tersedia untuk menghadapi permohonan tersebut.

Proses persidangan pada 4 September 2026 nantinya akan menentukan bagaimana hakim menilai permohonan praperadilan yang diajukan Lodewyk, termasuk terkait batas pengajuan praperadilan dan legalitas tindakan penyitaan yang dipersoalkan.* (k/dh)

Raja Juli mengatakan potensi awan hujan di Riau masih cukup tersedia. Kondisi tersebut berbeda dengan Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar) yang disebut lebih sulit mendapatkan potensi awan hujan.

Baca Juga:

• BNPB Catat Rentetan Bencana di Sulawesi hingga Jawa dalam Sehari

Raja Juli mengatakan informasi mengenai potensi awan hujan tersebut juga disampaikan Kepala BMKG Pekanbaru Warjono. Pemerintah kemudian berkoordinasi agar potensi awan hujan yang muncul di wilayah terdampak dapat dimanfaatkan melalui OMC.

"Saya sudah sepakati dengan Kepala BNPB dan BMKG, sekecil apapun potensi awan hujan yang bisa kita maksimumkan, kita maksimumkan," ujarnya.

Menurut Raja Juli, hujan memiliki efektivitas tinggi dalam membantu penanganan karhutla. Karena itu, operasi modifikasi cuaca dinilai perlu dimaksimalkan ketika kondisi atmosfer memungkinkan.

"Karena kita tahu yang paling efektif untuk memadamkan karhutla ini hujan, sementara water bombing maupun pasukan darat itu adalah pilihan kedua dan ketiga," kata Raja Juli.

Untuk mendukung pelaksanaan OMC, Raja Juli juga meminta kesiapan operasional di wilayah Riau diperhatikan. Salah satunya memastikan bandara dapat digunakan untuk mendukung penerbangan pesawat OMC.

Ia meminta bandara di Riau tetap beroperasi pada malam hari apabila kondisi awan hujan memungkinkan operasi modifikasi cuaca dilakukan hingga malam.

"Artinya jangan sampai di beberapa tempat kemudian pesawat nggak bisa terbang, mohon dipastikan di Riau untuk kebutuhan OMC agar airport kita tetap dibuka meskipun misalnya nanti sampai jam 21.00 bisa OMC," tuturnya.

Raja Juli menilai momentum potensi awan hujan tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu upaya pemadaman karhutla di Riau. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, BNPB dan BMKG diminta terus berkoordinasi agar pelaksanaan OMC berjalan efektif.

"Terutama tanggal 1 kita hajar habis-habisan," tegas Raja Juli.

Selain OMC, penanganan karhutla di Riau juga dilakukan melalui pemadaman dari udara menggunakan helikopter water bombing serta pengerahan pasukan darat. Namun, keberadaan hujan alami dinilai dapat memberikan dampak lebih luas dalam membantu membasahi area yang terbakar.

Pemerintah terus memantau perkembangan cuaca dan titik panas di berbagai wilayah untuk menentukan strategi penanganan karhutla. Potensi awan hujan yang tersedia menjadi salah satu peluang yang diharapkan dapat membantu mempercepat pemadaman dan mengurangi risiko kebakaran meluas.

Di tengah kondisi kemarau, pemerintah juga mengingatkan pentingnya pencegahan agar tidak muncul titik api baru. Pengawasan wilayah rawan karhutla dan respons cepat tetap dibutuhkan meski operasi modifikasi cuaca dijalankan.* (k/dh)

Said Iqbal mengatakan pembahasan RUU Ketenagakerjaan harus dilakukan secara hati-hati agar seluruh aspirasi pekerja dan pengusaha dapat terakomodasi.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Korupsi, Ini 13 Tindak Pidana yang Bisa Dikenai Perampasan Aset

Menurut Said Iqbal, pembahasan RUU Ketenagakerjaan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam hubungan industrial. Tidak hanya pemerintah dan serikat pekerja, tetapi juga berbagai asosiasi pengusaha sektoral.

Ia menilai keterlibatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) saja belum tentu mampu mewakili seluruh kepentingan dunia usaha.

"Tidak hanya APINDO. Ada Asosiasi Pertekstilan Indonesia, ada Gabungan Kendaraan Bermotor (Gaikindo), ada juga Gabungan Elektronik (Gabel), dan lain sebagainya," ujarnya.

Said Iqbal mengatakan setiap asosiasi industri memiliki kepentingan berbeda dalam hubungan industrial dengan pekerjanya. Karena itu, pemerintah dan DPR perlu mendengarkan masukan dari berbagai sektor usaha sebelum menyepakati substansi RUU.

Ia juga mengingatkan peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam pembahasan regulasi tersebut. Menurutnya, semakin banyak kelompok yang terlibat, semakin penting proses pembahasan dilakukan secara terbuka dan tidak terburu-buru.

Dari kalangan pekerja, sejumlah kelompok juga telah menyampaikan draf usulan kepada Panitia Kerja (Panja) RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan pimpinan DPR.

Kelompok tersebut antara lain Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSPPB), Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, serta sejumlah organisasi buruh di luar koalisi.

Beberapa organisasi yang turut menyampaikan draf antara lain Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), dan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPRI).

Ada pula Forum Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beranggotakan serikat pekerja dari berbagai perusahaan milik negara.

Said Iqbal mengatakan masing-masing kelompok memiliki usulan yang tidak selalu sama. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa menyatukan kepentingan dalam RUU Ketenagakerjaan bukan perkara sederhana.

"Ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak mudah menyatukan kepentingan yang terpolarisasi ini," tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah sebelumnya menargetkan RUU Ketenagakerjaan dapat rampung pada Oktober 2026. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah mengatakan pemerintah memiliki jadwal pembahasan yang padat untuk mengejar target tersebut.

"Kita memiliki timeline yang sangat padat dan menantang, di mana penyelesaian RUU ini ditargetkan dapat rampung pada bulan Oktober mendatang. Artinya, waktu kita bergerak sangat cepat," kata Afriansyah dalam keterangan resmi, Kamis (27/8/2026).

Menurut Afriansyah, percepatan pembahasan diperlukan karena aturan ketenagakerjaan perlu disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja. Pemerintah juga menyatakan tetap membuka ruang bagi buruh dan pengusaha untuk menyampaikan masukan.

Perubahan teknologi, otomatisasi, perkembangan rantai pasok global, ekonomi hijau dan dinamika regulasi internasional disebut menjadi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi dalam aturan ketenagakerjaan baru.

"Tantangan dunia kerja saat ini semakin kompleks. Perkembangan teknologi, otomatisasi, perubahan rantai pasok global, ekonomi hijau, serta dinamika regulasi internasional menuntut kita menyiapkan regulasi nasional yang komprehensif," ujarnya.

Perbedaan pandangan antara target pemerintah dan permintaan dari kalangan buruh menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Said Iqbal meminta seluruh pihak mengutamakan kualitas regulasi agar aturan yang dihasilkan tidak menimbulkan persoalan baru dalam hubungan industrial.

Menurut dia, apabila pembahasan tidak dapat diselesaikan sesuai target Oktober, pemerintah dan DPR tetap harus menempuh mekanisme yang sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Pembahasan RUU Ketenagakerjaan kini menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian serikat pekerja dan pengusaha. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang mendukung perkembangan ekonomi.* (k/dh)

Aturan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota yang diterbitkan pada 28 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Demi Cuan dan 'Gift' di Tengah Panasnya Aksi! Komdigi Sentil Akun Live Streaming Demo DPR yang Cuma Kejar Viral

"Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut," kata Meutya dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2026).

Penerbitan aturan tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2026. Komdigi menyatakan kebijakan baru ini dibuat setelah menerima sejumlah aduan masyarakat mengenai operator yang dinilai belum sepenuhnya menerapkan perlindungan terhadap sisa kuota.

"Kami juga menerima banyak aduan dari masyarakat bahwa operator belum sepenuhnya mematuhi keputusan MK bahwa sisa kuota internet milik pelanggan tidak boleh hangus secara sepihak saat masa aktif paket berakhir. Sehingga SE ini kami buat untuk memastikan operator mematuhi kebijakan hukum di Indonesia," ujarnya.

Melalui aturan tersebut, operator diwajibkan menyediakan sejumlah pilihan layanan terkait sisa kuota. Pelanggan nantinya dapat menentukan sendiri mekanisme yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pilihan itu antara lain akumulasi kuota atau rollover, tanpa akumulasi kuota atau non-rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana atau refund, serta bentuk perlindungan lain yang tidak merugikan pelanggan.

Meutya menegaskan keputusan mengenai pilihan layanan harus berada di tangan pelanggan, bukan sepenuhnya ditentukan operator.

"Sebelumnya, pilihan layanan lebih banyak ditentukan oleh operator. Sekarang kami memastikan pelanggan memiliki pilihan. Pelanggan berhak memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaannya, bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan," katanya.

Selain perlindungan sisa kuota, operator juga diwajibkan memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan. Informasi tersebut mencakup harga layanan, jumlah kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, ketentuan pemakaian secara wajar, masa berakhir layanan serta kebijakan mengenai sisa kuota.

Komdigi meminta informasi tersebut disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar pelanggan mengetahui hak serta pilihan layanan yang tersedia.

Operator juga diwajibkan menyediakan kanal pemantauan terintegrasi sehingga pelanggan dapat mengecek penggunaan dan sisa kuota dari layanan yang mereka pilih.

Komdigi memberikan waktu hingga 28 September 2026 kepada operator telekomunikasi untuk memenuhi seluruh kewajiban tersebut.

Setelah batas waktu tersebut, operator juga diwajibkan menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada Komdigi. Perkembangan penerapan aturan selanjutnya harus dilaporkan secara berkala setiap bulan.

Komdigi menyatakan akan melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan aturan perlindungan sisa kuota benar-benar diterapkan oleh operator.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan pelanggan memiliki hak lebih besar dalam menentukan bagaimana sisa kuota internet yang telah dibayarkan dapat digunakan. Operator diminta menyesuaikan mekanisme layanan dengan ketentuan baru agar tidak merugikan konsumen.* (k/dh)

Petugas Pos Pemantauan Gunung Api (PGA) Sinabung Armen Putra mengatakan PVMBG mencatat ratusan gempa vulkanik terjadi sejak akhir Juli hingga saat ini. Peningkatan kegempaan tersebut disebut menjadi indikasi adanya aktivitas magma menuju permukaan.

Baca Juga:

• Tonggak Baru Penegakan Hukum Tanjungbalai Karolina Selfia Br Sitepu Resmi Dilantik Jadi Ketua PN

Seiring meningkatnya aktivitas tersebut, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekomendasikan masyarakat tidak beraktivitas di kawasan yang masuk zona bahaya Gunung Sinabung.

Armen menjelaskan zona bahaya ditetapkan sejauh 3 kilometer dari kawah Gunung Sinabung. Sementara itu, zona sektoral di bagian timur ditetapkan hingga 4 kilometer.

"Kami melihat potensinya tinggi jadi kami merekomendasikan zona bahaya menjadi 3 kilometer lingkar Sinabung dan 4 kilometer sektoral timur," ujarnya.

Peningkatan aktivitas Gunung Sinabung juga diikuti dengan patroli oleh aparat gabungan. Dandim 0205/Tanah Karo Letkol Inf Robert B. Panjaitan bersama BPBD dan Polri melakukan pengecekan di sejumlah lokasi yang masuk kawasan rawan bencana.

Patroli dilakukan untuk mengingatkan masyarakat agar tidak memasuki wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona bahaya. Petugas juga memasang papan peringatan serta baliho larangan beraktivitas di sejumlah titik.

Robert mengatakan patroli menjadi bagian dari langkah pencegahan untuk mengurangi risiko apabila terjadi erupsi maupun awan panas guguran.

"Kami melakukan patroli zona bahaya Sinabung untuk melakukan imbauan kepada masyarakat, terkait bahaya ancaman gunung api Sinabung," kata Robert.

Selain patroli, aparat juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan wisatawan yang masih berada di sekitar kawasan zona merah.

"Di awal ini kami berawal dari sosialisasi kepada masyarakat dan pengunjung melalui imbauan dan pemasangan baliho larangan di wilayah zona merah atau zona bahaya gunung api Sinabung," ujarnya.

Kawasan wisata yang berada di sekitar zona bahaya turut menjadi perhatian petugas. Masyarakat maupun wisatawan diminta tidak mengabaikan tanda larangan dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

Hingga saat ini, aktivitas Gunung Sinabung masih berada pada Status Level II atau Waspada. Dengan meningkatnya kegempaan yang didominasi gempa vulkanik, potensi bahaya masih perlu diantisipasi.

PVMBG mengimbau masyarakat untuk mematuhi seluruh rekomendasi keselamatan dan tidak melakukan aktivitas di dalam radius bahaya yang telah ditetapkan. Imbauan serupa juga berlaku bagi wisatawan yang berencana mendatangi kawasan Gunung Sinabung.

Patroli dan sosialisasi akan terus dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami kondisi terkini Gunung Sinabung sekaligus mencegah adanya aktivitas di kawasan yang berisiko.* (k/dh)

Hingga Jumat (28/8), tim tanggap darurat telah menemukan 633 jenazah. Sebagian korban diduga terbawa arus hingga masuk ke wilayah India.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Perwira, RI Buka Pertukaran Prajurit hingga Tamtama dengan Militer China Lewat Latihan Heping Garuda

Bencana ini diperkirakan berdampak terhadap sekitar 93.000 orang. Palang Merah menyebut musibah tersebut menimbulkan trauma besar bagi para penyintas.

Kerusakan parah di sejumlah wilayah juga membuat persediaan makanan dan air mulai menipis. Tim penyelamat masih berpacu mengevakuasi warga sekaligus mencari orang-orang yang belum ditemukan.

"Seluruh permukiman di dekat sungai tersapu. Tidak ada yang tersisa," kata penyintas Buddhi Ram Dangol, dilansir dari CNA, Sabtu (29/8/2026).

Penyintas lainnya, Samjhana Thing, masih menunggu kabar mengenai saudaranya yang hilang. Ia mengaku belum mengetahui kondisi saudaranya setelah banjir menerjang kawasan tempat tinggal mereka.

"Kami tidak tahu apa-apa. Semoga dia berada di tempat yang aman," ujarnya.

Proses pencarian korban kini menghadapi ancaman banjir susulan. Banjir membawa material es dan lumpur yang kemudian membentuk sejumlah danau besar di wilayah terdampak.

Salah satu danau menjadi perhatian karena berpotensi meluap dan membahayakan tim penyelamat. Kepolisian Nepal bahkan meminta tim penyelamat berpindah ke lokasi yang lebih aman setelah mendapat informasi mengenai jebolnya bendungan air di sisi Tibet.

Di Tibet, otoritas China sempat menghentikan operasi penyelamatan di wilayah Gyirong karena khawatir terjadi banjir susulan. Operasi kemudian dilanjutkan setelah ancaman dinilai mereda.

Media pemerintah China sebelumnya melaporkan belum menemukan tanda-tanda korban selamat di salah satu pos perbatasan yang diterjang gelombang banjir.

Di Nepal, militer menemukan sejumlah pekerja dan warga yang terjebak di dalam terowongan proyek PLTA Trishuli 3A. Dua helikopter dikerahkan untuk membantu proses penyelamatan.

Namun, upaya evakuasi menghadapi kendala karena pintu masuk terowongan sulit ditemukan. Sekitar 350 pekerja dan warga telah berhasil dievakuasi, sementara lebih dari 100 orang lainnya masih terjebak.

Para pekerja yang selamat menceritakan betapa cepatnya banjir datang. Seorang pekerja bernama Buddha Tamang mengatakan dirinya selamat karena sedang berada di dalam terowongan bendungan saat banjir menerjang.

"Para pejabat senior yang bekerja di sisi lain semuanya tersapu," kata Tamang.

Ia kemudian dievakuasi menggunakan helikopter pada Kamis (27/8/2026) setelah terisolasi selama lebih dari 24 jam.

Banyaknya korban meninggal juga menimbulkan persoalan baru bagi otoritas Nepal dalam menangani jenazah. Pemerintah mempertimbangkan pemakaman massal bagi jenazah yang belum teridentifikasi karena jumlahnya banyak dan sebagian mulai membusuk.

Sementara di India, otoritas menemukan tujuh jenazah dari sungai yang mengalir dari Nepal. Para korban diduga merupakan korban banjir yang terbawa arus.

Di Tibet, Xinhua melaporkan tujuh orang meninggal dunia dan 554 orang masih hilang. Otoritas China juga menyebut telah mengevakuasi 555 wisatawan serta 499 warga China yang terjebak di wilayah tersebut.

Hingga Sabtu (29/8/2026), operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung di sejumlah wilayah Nepal dan Tibet. Kondisi cuaca serta ancaman banjir susulan menjadi tantangan utama bagi petugas untuk mencapai wilayah yang terdampak paling parah.

Besarnya dampak bencana membuat operasi penyelamatan dilakukan secara intensif dengan melibatkan militer, kepolisian, tim tanggap darurat dan berbagai unsur kemanusiaan. Pemerintah Nepal dan China masih memantau kondisi wilayah yang berpotensi mengalami banjir susulan.* (k/dh)

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, sidang perdana dijadwalkan dengan agenda pemanggilan para pihak.

Baca Juga:

• Tonggak Baru Penegakan Hukum Tanjungbalai Karolina Selfia Br Sitepu Resmi Dilantik Jadi Ketua PN

Lodewyk mendaftarkan permohonan praperadilan tersebut pada Rabu (26/8/2026). Perkara itu telah teregistrasi dengan nomor 150/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Dalam permohonannya, Lodewyk mempersoalkan tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Namun, SIPP PN Jakarta Selatan belum menampilkan secara lengkap petitum permohonan maupun nama hakim tunggal yang akan memeriksa perkara tersebut.

Pengajuan praperadilan di PN Jakarta Selatan merupakan lanjutan dari upaya hukum Lodewyk sebelumnya. Ia sempat mengajukan permohonan serupa ke PN Jakarta Pusat terkait tindakan penyitaan.

Namun, hakim tunggal PN Jakarta Pusat Firman Akbar menyatakan pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan yang diajukan Lodewyk.

Lodewyk kemudian juga pernah menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka di PN Jakarta Selatan. Saat itu, hakim tunggal Abdul Affandi menyatakan permohonan praperadilan tersebut tidak dapat diterima.

Lodewyk merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG di lingkungan BGN. Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Selain Lodewyk, tersangka lainnya yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Asep Yusuf Somantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, serta Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Kejaksaan Agung sebelumnya mengungkap dugaan persoalan dalam pengelolaan program MBG. Dalam ketentuan yang disampaikan penyidik, program tersebut seharusnya dikelola yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan sekolah penerima.

Namun, penyidik menduga terdapat SPPG yang ditunjuk karena memiliki afiliasi dengan sejumlah petinggi BGN. Sebagian yayasan yang ditunjuk juga diduga tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra SPPG.

Kejaksaan Agung turut mendalami dugaan penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan barang yang berkaitan dengan program tersebut.

Barang yang menjadi sorotan dalam perkara ini di antaranya 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1,03 triliun, 32 ribu pasang sepatu, 31.994 unit tablet dan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Dugaan penyimpangan dalam pengadaan tersebut kini menjadi bagian dari proses penyidikan perkara korupsi tata kelola MBG. Lodewyk melalui praperadilan kembali menguji salah satu tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik, yakni penyitaan.

Sidang perdana pada 4 September mendatang akan menjadi awal pemeriksaan permohonan praperadilan tersebut. Proses selanjutnya akan menentukan bagaimana hakim menilai keabsahan tindakan penyitaan yang dipersoalkan pihak Lodewyk.* (oz/dh)