Bupati Agam Benni Warlis mengatakan pihaknya sependapat dengan langkah penegakan hukum apabila ditemukan unsur kesalahan dalam kasus tersebut. Namun, dia menegaskan Pemkab Agam tidak ingin gegabah sebelum seluruh fakta di lapangan dipastikan.

Baca Juga:

• Dari Motor Listrik Rp1 Triliun hingga TV 75 Inci, Kejagung Periksa Direksi BUMN Terkait Dugaan Mark-up Pengadaan MBG

Menurut Benni, pihaknya masih akan melihat lebih dahulu apakah kejadian tersebut disebabkan kesalahan manusia atau faktor lainnya. Jika nantinya ditemukan fakta dan bukti yang cukup, Pemkab Agam siap mempertimbangkan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.

"Apakah ada human error atau hal lain. Kalau ada fakta, ada bukti untuk diajukan, kita ajukan," katanya.

Kasus tersebut sebelumnya menimpa 344 warga yang terdiri atas siswa, guru, balita, ibu menyusui, hingga kelompok masyarakat lainnya setelah mengonsumsi menu program MBG.

Hasil pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diterima Pemkab Agam menunjukkan adanya bakteri pada sejumlah sampel makanan. Bupati Agam mengatakan bakteri ditemukan pada tahu dan cabai yang dikonsumsi korban.

"Ya, hasil labor sudah kami terima. Ternyata memang ditemukan bakteri di tahu dan cabai yang dikonsumsi oleh siswa," ujar Benni.

Pemeriksaan dilakukan terhadap sampel sisa menu MBG serta sampel muntahan para korban. Dalam hasil pemeriksaan tersebut ditemukan Bacillus cereus.

Menindaklanjuti kejadian itu, operasional dapur penyedia menu MBG di wilayah tersebut telah dihentikan sementara. Benni mengatakan penutupan dilakukan selama satu bulan dan selanjutnya akan dievaluasi kembali.

"Pertama, kita pastikan kemarin ditutup dulu dan kita laporkan kepada pihak BGN. Untuk penutupan dari BGN itu berlangsung selama satu bulan, nanti akan kita lihat lagi perkembangannya," katanya.

Pemkab Agam juga akan memperketat pengawasan terhadap penerapan standar higienis dan sanitasi. Salah satunya dengan memastikan penyedia jasa boga memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Pengawasan dilakukan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, dan Dinas Pendidikan. Sementara untuk sanksi terhadap pengelola dapur, Pemkab Agam menyerahkannya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap program MBG.

Terkait kondisi korban, Benni memastikan seluruh 344 orang telah pulih dan diperbolehkan kembali ke rumah. Para siswa juga disebut telah kembali bersekolah.

"Siswa sekarang sudah di rumah dan sudah kembali bersekolah. Total akhir korban ada 344 orang, dan semuanya sudah sembuh serta diperbolehkan pulang," ujar Benni.

Pemkab Agam masih melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut. Keputusan untuk menempuh jalur hukum akan ditentukan berdasarkan hasil penelusuran fakta dan bukti yang ditemukan.* (k/dh)

Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) yang mengukur pergerakan greenback terhadap enam mata uang utama dunia tercatat melemah 0,10% ke level 98,721 pada pukul 15.00 WIB.

Baca Juga:

• Rupiah Masih Tertekan, Dibuka Melemah ke Rp17.512 per Dolar AS

"Jika penerimaan negara tidak mampu mengimbangi lonjakan pengeluaran subsidi, risiko pelebaran defisit anggaran di atas target akan meningkat," ujar Ibrahim, Kamis (10/9/2026).

Menurut Ibrahim, kenaikan harga minyak juga dapat meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG). Selain itu, harga impor minyak yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan permintaan terhadap dolar AS sehingga memberi tekanan terhadap rupiah.

Apabila pemerintah harus menyesuaikan harga BBM domestik untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan inflasi sekaligus menekan daya beli masyarakat.

Pemerintah selama ini dapat memanfaatkan penyangga fiskal atau fiscal buffer, termasuk tambahan penerimaan dari ekspor komoditas, untuk menjaga kondisi anggaran. Namun, ketidakpastian pasar global membuat risiko terhadap kesinambungan fiskal tetap menjadi perhatian.

Di tengah tekanan tersebut, sentimen konsumen pada Agustus disebut mencapai level tertinggi dalam tiga bulan. Kondisi tersebut didorong penguatan keuangan rumah tangga dan prospek ekonomi yang lebih baik.

Meski demikian, peningkatan konsumsi belum sepenuhnya ditopang kenaikan pendapatan masyarakat. Sebagian masyarakat masih menggunakan tabungan untuk menopang kebutuhan belanja.

Sentimen eksternal juga menjadi perhatian pasar. Konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah sebelumnya sempat mereda. Iran menyatakan telah menyerang 10 kapal di sekitar Selat Hormuz, sementara AS mengklaim membalas dengan menenggelamkan lima kapal tanker minyak Iran.

Kelompok Houthi yang didukung Iran juga disebut menyerang infrastruktur energi Arab Saudi. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran mengenai potensi gangguan pasokan minyak dari kawasan Teluk.

Ketidakpastian geopolitik berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap pasar keuangan global, termasuk nilai tukar rupiah. Pelaku pasar kini juga menanti sejumlah data ekonomi Amerika Serikat yang dinilai dapat memengaruhi arah kebijakan moneter The Federal Reserve (The Fed).

Data Indeks Harga Produsen (Producer Price Index/PPI) AS dijadwalkan rilis pada Kamis, sedangkan data Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index/CPI) akan dirilis Jumat (11/9/2026). Kedua data tersebut akan menjadi perhatian investor menjelang rapat kebijakan The Fed pekan depan.

Menurut CME FedWatch Tool, pasar memperkirakan peluang sekitar 60% untuk kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan kebijakan pekan depan.* (k/dh)

Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP S.L Widodo mengatakan tiga kendaraan yang terlibat yakni Truk Kontainer Thermoking BK 8265 FP, Truk Fuso BK 8836 EN bermuatan jagung, dan Toyota Kijang Innova BK 858 WL.

Baca Juga:

• Dari Motor Listrik Rp1 Triliun hingga TV 75 Inci, Kejagung Periksa Direksi BUMN Terkait Dugaan Mark-up Pengadaan MBG

Ketiga kendaraan tersebut diketahui melaju dari arah Berastagi menuju Medan. Saat berada di lokasi kejadian, truk kontainer diduga mengalami rem blong dan menabrak dua kendaraan yang berada di depannya.

"Untuk penyebabnya, dugaan sementara truk kontainer rem blong," kata Widodo.

Akibat kecelakaan itu, truk Fuso bermuatan jagung terguling dan melintang di badan jalan. Kondisi tersebut membuat jalur dari arah Berastagi menuju Medan sempat tidak dapat dilalui kendaraan.

Bagian depan truk kontainer juga sempat terbakar akibat benturan dan gesekan dalam kecelakaan tersebut. Api kemudian berhasil ditangani setelah sebuah truk tangki pembawa air bersih yang melintas memberikan bantuan.

Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Sebanyak empat orang yang merupakan pengemudi dan penumpang kendaraan hanya mengalami luka ringan.

"Korban meninggal negatif, hanya luka-luka," pungkas Widodo.

Petugas kemudian melakukan penanganan di lokasi untuk mengevakuasi kendaraan dan mengurai dampak kecelakaan terhadap arus lalu lintas jalur Medan-Berastagi.* (tm/dh)

Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan Valentino Harry Parluhutan Manurung mengatakan penyidik masih mengumpulkan alat bukti sekaligus berkoordinasi dengan BPK untuk menghitung potensi kerugian negara.

Baca Juga:

• Terekam CCTV Detik-detik Ledakan, Polisi Temukan Pipa Gas Bocor dan Tetapkan 1 Tersangka Kasus Maut di Grand Polonia

Dalam proses penyidikan, sejumlah pihak telah dimintai keterangan. Di antaranya mantan Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan Suhartono dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ahmad Barli.

"Sudah diperiksa, termasuk mantan direktur dan mantan PPK," ujar Valentino.

Sebelumnya, tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Medan juga telah melakukan penggeledahan di RSUD Dr Pirngadi Medan. Dari penggeledahan tersebut, penyidik membawa sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara.

Berdasarkan pendalaman sementara, nilai pagu anggaran BLUD yang menjadi objek penyidikan tercatat sebesar Rp23.813.175.108.

Anggaran tersebut antara lain mencakup belanja obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp10,8 miliar. Selain itu, penyidik menemukan komponen utang sekitar Rp13,01 miliar.

Penyidik menduga terdapat persoalan dalam pembayaran utang tersebut, yakni utang yang muncul pada satu tahun anggaran dibayarkan menggunakan anggaran pada tahun berikutnya.

Kejari Medan juga menemukan bahwa sebagian utang tersebut hingga kini disebut belum seluruhnya dilunasi oleh pihak rumah sakit.

Penyidikan masih berlangsung untuk mengumpulkan alat bukti dan memastikan penggunaan anggaran BLUD RSUD Dr Pirngadi Medan sesuai ketentuan. Penghitungan kerugian negara juga masih dilakukan bersama BPK.* (tm/dh)

Kapolrestabes Medan Kombes Calvijn Simanjuntak mengatakan titik kebocoran ditemukan pada pipa yang berada di bawah tanah lantai satu rumah. Temuan itu menjadi bagian dari proses penyidikan kasus ledakan yang menewaskan tiga orang.

Baca Juga:

• Nekat Curi Pompa Air Milik TNI Dua Kali dalam Sepekan, Cuma Laku Rp140 Ribu buat Beli Narkoba

Calvijn mengatakan penyidik juga menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik terakhir sebelum ledakan terjadi. Temuan tersebut menjadi salah satu materi dalam penyidikan untuk mengungkap penyebab peristiwa.

Polrestabes Medan sebelumnya telah menaikkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Setelah dilakukan gelar perkara khusus bersama tim gabungan, polisi kemudian menetapkan satu tersangka.

"Ada satu tersangka yang sudah ditetapkan," ujar Calvijn.

Meski demikian, penyidikan masih terus berjalan. Polisi masih mendalami keterangan tersangka untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus tersebut.

"Masih perlu didalami keterangan tersangka dengan potensi diduga adanya tersangka lainnya," sebut Calvijn.

Dalam penanganan perkara, Polrestabes Medan dan Polda Sumut membentuk tim gabungan yang melibatkan Inafis, Bid Labfor, Krimum, Itwasda, Propam, serta penyidik Polrestabes Medan.

Tim tersebut juga telah memeriksa sedikitnya 36 saksi dari sejumlah klaster, mulai dari lingkungan perumahan, pemilik rumah, hingga pihak eksternal yang berkaitan dengan pembangunan dan instalasi saluran gas.

Pemeriksaan turut dilakukan terhadap pihak PGN selaku instansi pemilik saluran gas di kompleks tersebut untuk mengetahui rangkaian peristiwa dan kemungkinan faktor yang menyebabkan kebocoran.

Peristiwa ledakan rumah di Kompleks Grand Polonia itu menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan empat lainnya selamat. Korban meninggal terdiri dari istri pemilik rumah, baby sitter, dan seorang asisten rumah tangga.

Sementara empat orang yang selamat yakni ayah pemilik rumah, anak pemilik rumah, kurir paket, dan sopir.

Polisi masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab ledakan serta pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut.* (tm/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.

Baca Juga:

• "Beliau yang Paling Tahu", Kubu Gus Alex Desak Jokowi Dihadirkan sebagai Saksi di Sidang Korupsi Haji Rp622 Miliar

Anang menegaskan penyidikan perkara tersebut dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

Selain DSK, lima saksi lain yang diperiksa yakni DP dari Yayasan KS, FD dan M dari Yayasan MBB, TP dari Badan Gizi Nasional (BGN), serta NS dari Yayasan IFSR.

Pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan di tengah pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Kejagung sebelumnya telah menetapkan enam tersangka dalam perkara tersebut.

Mereka yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Soemantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, serta Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) Glory Harimas Tobing.

Dalam penyidikan, Kejagung mengungkap dugaan persoalan dalam tata kelola program MBG, termasuk terkait penunjukan yayasan yang menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kejagung menyebut pelaksanaan program semestinya dikelola yayasan SPPG yang memiliki keterkaitan dengan sekolah penerima manfaat. Namun, penyidik menduga terdapat yayasan yang ditunjuk karena memiliki hubungan dengan sejumlah petinggi BGN meski dinilai belum memenuhi persyaratan sebagai mitra SPPG.

Penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan sejumlah barang yang berkaitan dengan program MBG. Dugaan tersebut disebut berdampak terhadap kerugian negara dan mengurangi dukungan terhadap operasional program.

Sejumlah barang yang disebut dalam penyidikan antara lain 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Pemeriksaan terhadap DSK dan lima saksi lainnya masih menjadi bagian dari proses penyidikan. Kejagung belum menyampaikan apakah pemeriksaan tersebut akan berujung pada penetapan tersangka baru.* (dw/dh)

Perluasan penyisiran dilakukan pada Kamis (10/9/2026) setelah tim menerima informasi dari keluarga korban mengenai kemungkinan lokasi terakhir rombongan. Keluarga menduga kapal sempat melakukan pendaratan darurat di sekitar Pulau Sertung atau Pulau Panjang.

Baca Juga:

• Update Pencarian 5 Jurnalis dan 3 Awak Speedboat Hilang di Selat Sunda, SAR Fokus Sisi Utara Anak Krakatau

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Banten. Gubernur Banten Andra Soni berkomunikasi dengan Basarnas Banten untuk memastikan lokasi yang diinformasikan keluarga dapat diperiksa dalam operasi pencarian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banten Al Amrad mengatakan penyisiran di sekitar Gunung Anak Krakatau tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan. Aktivitas vulkanik gunung tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum tim mendekati wilayah yang masuk zona terbatas.

"Monitoring perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ya, kemarin ada permintaan bahwa gimana kira-kira kalau kita masuk ke wilayah sini," ujar Amrad, Kamis (10/9/2026).

Gunung Anak Krakatau saat ini masih berstatus Level III atau Siaga. Karena itu, pergerakan kapal dan personel SAR disesuaikan dengan kondisi cuaca, aktivitas vulkanik, serta sebaran abu vulkanik di sekitar lokasi.

Amrad mengatakan tim tetap akan mencoba mendekati sejumlah titik daratan yang diduga berpotensi menjadi lokasi keberadaan korban apabila kondisi dinilai aman.

"Tetap akan kita akan mencoba. Apabila, apabila itu dalam kondisi aman. Safety tetap paling utama," katanya.

Pada hari ketiga pencarian, enam kapal dikerahkan untuk menyisir wilayah perairan Selat Sunda. Tim SAR juga menyiapkan drone untuk membantu pemantauan dari udara.

Drone digunakan untuk memperluas area pengamatan, khususnya saat perubahan arah angin dan kondisi cuaca menyulitkan pemantauan dari kapal.

"Drone itu tetap kami bekali di satu kapal. Di satu kapal, hari ini juga tetap kami siapkan. Ya, tapi melihat kondisi lapangan. Karena kadang-kadang angin berubah," jelas Amrad.

Kelima jurnalis dan tiga kru kapal tersebut sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda.

Hingga Kamis (10/9/2026), operasi pencarian masih berlangsung. Tim SAR gabungan terus mengevaluasi kondisi di lapangan untuk menentukan titik dan wilayah penyisiran berikutnya.* (dw/dh)

Permintaan tersebut disampaikan pengacara Gus Alex, Wa Ode Nur Zainab, dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan dengan saksi mantan Menpora Dito Ariotedjo di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• Ternyata Dibahas Sambil Makan Siang, Dito Ariotedjo Bongkar Momen Raja Salman Tawarkan 20 Ribu Kuota Haji ke Jokowi

"Ini tadi dihadiri oleh Bapak Presiden Jokowi Widodo pada saat itu, dan yang paling mengetahui tentang kuota tambahan ini adalah beliau sekarang mantan presiden," kata Wa Ode dalam persidangan.

Karena itu, pihak Gus Alex meminta majelis hakim melalui JPU menghadirkan Jokowi untuk memberikan keterangan mengenai tambahan kuota haji tersebut.

"Kami mohon kepada Yang Mulia untuk bisa memanggil melalui Penuntut Umum kepada Bapak Jokowi Widodo untuk bisa menerangkan apa terkait dengan kuota haji," ujarnya.

Menurut Wa Ode, keterangan Jokowi dinilai penting karena berkaitan langsung dengan objek perkara yang sedang diperiksa. Dia juga menyebut nama Jokowi tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi.

"Karena ini bagi kami sangat sangat penting, karena ini adalah objek daripada perkara ini dan di dalam Berita Acara Pemeriksaan saudara saksi juga ada disebutkan," kata Wa Ode.

Sebelumnya dalam persidangan yang sama, Dito Ariotedjo mengungkap asal-usul tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah untuk Indonesia. Dito mengatakan tambahan tersebut diberikan setelah pertemuan Jokowi dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud pada akhir 2023.

Dito yang saat itu mendampingi Jokowi menyebut pembahasan antara kedua pimpinan negara mencakup sejumlah sektor, termasuk haji, investasi, dan perdagangan. Namun, Dito mengaku tidak mengetahui secara rinci teknis penentuan jumlah kuota.

Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024, KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan sejumlah pihak lainnya. Jaksa menduga perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622,09 miliar.

KPK menduga Yaqut bersama sejumlah pihak melakukan pengaturan kuota haji khusus tambahan untuk jemaah tanpa masa tunggu serta menerima keuntungan dari proses tersebut. Seluruh dugaan tersebut masih menjadi materi pembuktian dalam persidangan.* (in/dh)

Permohonan tersebut diajukan ke MK, Kamis (10/9/2026), hampir dua tahun setelah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Baca Juga:

• Denny Indrayana Ajukan Sengketa Pilpres 2024 ke MK, Minta Gibran Didiskualifikasi

"Ini adalah secara teknis namanya adalah PHPU Pemilihan Presiden 2024. Perselisihan hasil pemilihan umum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024," kata Denny di Gedung MK, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Denny menjelaskan permohonan tersebut berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Para pemohon merujuk Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut para pemohon, Gibran dinilai tidak memenuhi ketentuan pendidikan yang dipersyaratkan untuk menjadi calon wakil presiden. Atas dasar itu, mereka meminta MK menyatakan pencalonan Gibran cacat hukum sejak awal.

Kuasa hukum para pemohon, Refly Harun, mengatakan salah satu petitum yang diajukan adalah meminta MK mendiskualifikasi Gibran dari kontestasi Pilpres 2024.

"Menyatakan diskualifikasi calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU 7/2017 tentang Pemilu," kata Refly saat membacakan petitum.

Refly mengakui permohonan tersebut diajukan setelah proses Pilpres 2024 selesai dan Gibran telah dilantik. Namun, pihaknya meminta MK mengedepankan keadilan substantif dalam memeriksa perkara tersebut.

"Tetapi kita tahu bahwa ini sudah lewat dua tahun dari musim pilpres, karena itulah kita meminta MK untuk mengedepankan keadilan yang substantif," ujarnya.

Dalam petitum, para pemohon juga meminta MK menyatakan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mereka turut meminta pembatalan sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan penetapan pasangan calon, nomor urut, hasil Pemilu 2024, hingga penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Selain itu, para pemohon meminta pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden dibatalkan. Mereka juga meminta MPR diperintahkan menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan.

Permohonan tersebut kini akan menjadi objek pemeriksaan di MK. Selanjutnya, MK akan menentukan proses penanganan perkara sesuai ketentuan hukum dan kewenangannya.* (in/dh)

Didit dihadirkan sebagai ahli oleh tim hukum Roy Suryo dalam sidang praperadilan jilid V di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2026). Menurutnya, permohonan ganti kerugian tetap diajukan melalui mekanisme praperadilan, tetapi substansinya berbeda dengan praperadilan yang menguji sah atau tidaknya upaya paksa aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Sudah 5 Kali Melawan, Polda Metro Tetap Minta Hakim Depak Praperadilan Rp 206 Juta Roy Suryo

Dia menjelaskan permohonan ganti kerugian merupakan konsekuensi setelah adanya putusan praperadilan yang menyatakan tindakan aparat tidak sah. Karena itu, menurut Didit, perkara tersebut tidak semestinya dipandang sebagai upaya untuk menunda proses pidana pokok.

Didit juga menilai permohonan ganti rugi yang diajukan Roy tidak semestinya mengikuti SEMA yang mengatur praperadilan dalam konteks berbeda.

"Ada juga ganti rugi setelah salah hukum, itu juga mengikuti (mekanisme) praperadilan. Makanya, permohonan ganti rugi ini harusnya tidak mengikuti SEMA karena itu kan sebagaimana dimaksud Pasal 163 ayat (1) huruf e dan g," tuturnya.

Didit kemudian berharap hakim yang menangani permohonan tersebut dapat mempertimbangkan putusan praperadilan sebelumnya. Dalam putusan itu, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Roy Suryo dinyatakan tidak sah.

"Saya harapkan di sini hakim bukan sekadar corong undang-undang, hakim bisa menemukan hukum. Jadi, kita berharap hakim terbuka hati nuraninya karena dia juga yang memutus penangkapan, penahanan, penggeledahan yang tidak sah," katanya.

Dalam permohonannya, Roy Suryo meminta ganti kerugian sebesar Rp206 juta. Nilai tersebut terdiri dari kerugian materiil Rp106 juta dan kerugian immateriil Rp100 juta.

Permohonan terbaru tersebut merujuk pada Putusan Praperadilan Nomor 99/Pid.Pra/2026/PN Jakarta Selatan tertanggal 7 Juli 2026. Dalam putusan itu, tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan aparat terhadap Roy dinyatakan tidak sah.

Tim hukum Roy mengajukan permohonan terhadap Kapolda Metro Jaya sebagai Termohon. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menjadi Turut Termohon I, sedangkan Menteri Keuangan menjadi Turut Termohon II.

Menteri Keuangan dimasukkan sebagai pihak setelah permohonan ganti rugi sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak. Kuasa hukum Roy menyatakan pembayaran ganti kerugian merupakan tanggung jawab negara yang dibebankan melalui APBN.

Dalam petitumnya, Roy meminta Menteri Keuangan membayarkan ganti rugi Rp206 juta paling lambat 14 hari kerja setelah putusan dibacakan.

Sementara itu, pihak termohon sebelumnya meminta hakim menolak permohonan tersebut karena dinilai prematur. Perkara pokok yang berkaitan dengan Roy Suryo juga masih berproses secara hukum.* (in/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sprindik baru itu diterbitkan pada Agustus 2026. Menurutnya, sprindik tersebut masih bersifat umum.

Baca Juga:

• Ternyata Dibahas Sambil Makan Siang, Dito Ariotedjo Bongkar Momen Raja Salman Tawarkan 20 Ribu Kuota Haji ke Jokowi

"Belum ada penetapan tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara ini," sambungnya.

Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi itu bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 20 Desember 2025. Saat itu, KPK mengamankan Ade Kuswara bersama Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, HM Kunang, dan pihak swasta Sarjan.

KPK kemudian menetapkan Ade Kuswara dan HM Kunang sebagai tersangka yang diduga menerima suap, sedangkan Sarjan diduga sebagai pemberi suap.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Ade Kuswara diduga mulai berkomunikasi dengan Sarjan setelah terpilih sebagai Bupati Bekasi periode 2025-2030. Ade disebut diduga meminta ijon atau uang proyek secara rutin.

Perkara tersebut kini telah masuk ke persidangan. Dalam tuntutan jaksa, Ade Kuswara dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp300 juta.

"Meminta Majelis Hakim agar menjatuhkan vonis penjara terhadap terdakwa 1 Ade Kuswara selama 7 tahun dan denda 300 juta rupiah," kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (3/8/2026).

Sementara itu, HM Kunang dituntut 4 tahun penjara.

"Dan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa 2 HM Kunang selama 4 tahun penjara," lanjut jaksa.

Jaksa menilai keduanya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang dikenakan. Namun, proses hukum terhadap keduanya masih berjalan di pengadilan.

KPK kini masih mengembangkan perkara tersebut melalui sprindik baru. Lembaga antirasuah belum mengungkap pihak yang menjadi sasaran pengembangan penyidikan maupun apakah nantinya akan ada tersangka baru.* (lp/dh)

Hal itu disampaikan Dito saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• Tekan Angka Stunting, Wabup Asahan Gencarkan Gerakan Makan Ikan Demi Wujudkan Indonesia Emas

"Yang saya tahu memang dari raja menawarkan dan memberikan untuk tambahan. Tapi tidak hanya sebatas kuota, ada berbagai sektor lain ya seperti investasi dan perdagangan lainnya," kata Dito dalam persidangan.

Menurut Dito, pembahasan mengenai kuota haji berlangsung saat agenda makan siang yang menjadi bagian akhir pertemuan kedua pimpinan negara.

"Sebenarnya untuk spesifik tidak ada, itu terjadi pada saat makan siang. Pada saat agenda terakhir," ujarnya.

Jaksa kemudian menanyakan apakah tambahan kuota tersebut diberikan berkaitan dengan panjangnya antrean jemaah haji di Indonesia. Dito menyebut persoalan antrean tidak dibahas dalam bagian pertemuan yang dia ikuti.

"Oh, tidak ada. Itu hanya pada saat itu yang saya dengar dan ikuti karena pertemuan sudah selesai," katanya.

Dito menyebut Raja Arab Saudi kemudian menanyakan kembali poin-poin yang perlu menjadi fokus konkret dari pertemuan kedua kepala negara. Namun, dia mengaku tidak mengetahui secara rinci jumlah tambahan kuota yang dibicarakan saat itu.

"Tidak ikut, karena itu bukan ranah kami," kata Dito yang kala itu menjabat sebagai Menpora.

Meski begitu, Dito mengingat bahwa tidak lama setelah pertemuan tersebut Jokowi mengumumkan Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah untuk pelaksanaan haji 2024.

"Betul. 20.000 saat itu kuota tambahannya. Itu kalau tidak salah diumumkan kan sehari setelah pertemuan," ujarnya.

Dito juga menyebut sejumlah pejabat pemerintah mengikuti rangkaian pembahasan tersebut. Menteri Luar Negeri saat itu Retno Marsudi disebut hadir dalam pertemuan, sedangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak hadir.

Dalam perkara ini, Dito dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan mengenai perolehan dan alokasi tambahan kuota haji 20 ribu jemaah. Sebelumnya, Dito juga telah diperiksa KPK pada tahap penyidikan terkait perkara tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengatakan pemeriksaan terhadap Dito dilakukan untuk menggali pengetahuan mengenai alasan atau dasar Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu kepada Indonesia.

KPK menyebut perkara tersebut masih dalam tahap pembuktian di persidangan. Jaksa penuntut umum KPK berencana menghadirkan lebih dari 300 saksi dan ahli untuk mengungkap konstruksi perkara serta menghitung kerugian keuangan negara yang diduga timbul.* (lp/dh)

Penghargaan itu diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian. Capaian tersebut menjadi salah satu penghargaan bagi Kota Medan dalam rangkaian forum kerja sama regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Baca Juga:

• Cukup Chat WhatsApp, Warga Medan Segera Bisa Lapor Banjir hingga Urus KTP Direspons AI Layaknya Petugas Lapangan

Gala dinner tersebut dihadiri sejumlah pejabat dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Di antaranya Tito Karnavian, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah, Gubernur Perlis Abu Bakar Hamzah, Wakil Menteri Dalam Negeri Thailand Sasithorn Palattadej, Gubernur Trang Songklod Sawar Gwong, Wakil Gubernur Sumut Surya, dan sejumlah pejabat lainnya.

Dalam sambutannya, Tito Karnavian mendorong agar kerja sama IMT-GT tidak berhenti pada forum dialog. Menurutnya, kerja sama tersebut harus menghasilkan program dan proyek yang nyata serta dapat dirasakan masyarakat.

"IMT-GT tidak boleh hanya menjadi forum untuk berdialog dan berdiskusi, tetapi harus menjadi sebuah platform yang menghasilkan program dan proyek yang konkret, terukur, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Tito.

Tito juga menilai 10 provinsi di Indonesia yang berada di Sumatera dan tergabung dalam IMT-GT memiliki potensi besar. Kedekatan geografis Indonesia, Malaysia, dan Thailand dinilai dapat menjadi modal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kawasan.

Tito turut mengapresiasi Bobby Nasution sebagai tuan rumah penyelenggaraan forum IMT-GT ke-32. Dia menilai Pemprov Sumut telah memberikan pelayanan terbaik kepada delegasi dari Malaysia dan Thailand.

"Saya tahu Anda telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini. Sekali lagi saya berterima kasih," kata Tito.

Sementara itu, Bobby Nasution berharap hasil forum IMT-GT dapat diwujudkan melalui langkah konkret, mulai dari pengurangan hambatan lintas batas, realisasi proyek dan investasi, hingga peningkatan nilai tambah ekonomi.

Menurut Bobby, IMT-GT menjadi forum strategis untuk mengubah kedekatan geografis Indonesia, Malaysia, dan Thailand di kawasan Selat Malaka menjadi keunggulan ekonomi bersama.

"Pembahasan Chief Ministers' and Governors' Forum (CMGF) ini menegaskan perlunya IMT-GT bergerak dari agenda kerja sama menuju implementasi yang terukur dan berdampak," ujar Bobby.

Dia juga menekankan pentingnya integrasi agenda hijau, proyek siap investasi, pengelolaan sampah, ekonomi dengan mobilitas rendah karbon, efisiensi energi, serta ketahanan terhadap banjir.

Bobby mengatakan Sumatera Utara siap memperkuat perannya dalam IMT-GT melalui penyelarasan prioritas, penyiapan proyek siap investasi, dan kolaborasi lintas sektor. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas pelabuhan dan kawasan ekonomi ke pasar regional serta meningkatkan nilai tambah berbagai komoditas.* (dh)

Peluncuran lima aplikasi tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Rico Waas bersama Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi dan sejumlah pimpinan perangkat daerah di Balai Kota Medan, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• Warga Kini Tak Perlu ke Kantor Disdukcapil, Pemko Medan Perluas Layanan Adminduk ke 21 Kecamatan

Selanjutnya terdapat SOREDAY dari Dinas Pariwisata sebagai platform informasi pariwisata terpusat untuk mendukung promosi destinasi. SITANGKAS dari BPBD menjadi sistem informasi terintegrasi untuk pelaporan dan pemantauan penanggulangan bencana secara realtime.

Aplikasi kelima yakni SIP-KURASI dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Sistem tersebut ditujukan untuk memudahkan pendataan dan pendampingan UMKM berbasis data melalui proses kurasi produk serta penyaluran bantuan.

Rico mengapresiasi inovasi yang lahir dari aparatur Pemko Medan. Namun, dia mengingatkan agar peluncuran aplikasi tidak berhenti pada seremoni dan harus benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

"Dari pertama sekali saya memulai menjadi Wali Kota, ini adalah satu dari gagasan yang saya harapkan bisa terjadi. Yaitu semacam kick-off pertama pengintegrasian data dari beberapa OPD yang ada di Kota Medan, saya harap aplikasi ini akan bermanfaat untuk masyarakat Kota Medan dan untuk kita semuanya," kata Rico.

Di hadapan pimpinan perangkat daerah dan camat, Rico kemudian menginstruksikan agar berbagai layanan publik serta pengaduan warga dapat diintegrasikan dengan platform yang paling banyak digunakan masyarakat, yakni WhatsApp.

Menurutnya, penggunaan WhatsApp dinilai dapat memperluas akses layanan dibandingkan mengharuskan warga mengunduh aplikasi baru. Sistem tersebut nantinya akan didukung teknologi AI untuk merespons kebutuhan masyarakat.

"Melalui skema baru ini, masyarakat Medan kelak tidak perlu lagi mengunduh aplikasi tambahan untuk mengadu atau mengurus administrasi. Cukup mengirim pesan ke nomor WhatsApp resmi Pemko Medan, sistem AI akan merespons secara responsif dan manusiawi layaknya petugas lapangan," ujar Rico.

Rico menjelaskan sistem tersebut nantinya dapat membantu mengidentifikasi lokasi, menerima dokumen seperti KTP, mencatat detail laporan, hingga meneruskan pengaduan secara otomatis kepada perangkat daerah yang berwenang.

Misalnya, pengaduan mengenai banjir akan diarahkan langsung kepada perangkat daerah yang menangani persoalan tersebut. Dengan sistem terintegrasi, warga tidak perlu lagi menentukan sendiri perangkat daerah yang harus menerima laporan.

"Setiap laporan yang masuk akan terhubung ke dasbor pimpinan, sehingga saya dapat memantau langsung apakah pengaduan sudah ditindaklanjuti atau belum," tambahnya.

Sementara itu, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi mengatakan peluncuran lima aplikasi tersebut merupakan bagian dari transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemko Medan, kata Erfin, juga tengah membangun ekosistem Medan Satu Data yang mengintegrasikan data sektoral, data kependudukan, hingga data layanan dari masing-masing perangkat daerah.

"Saat ini kita tengah membangun Medan Satu Data, sebuah ekosistem digital yang mengintegrasikan data sektoral, data kependudukan, hingga data layanan di masing-masing perangkat daerah," jelas Erfin.

Pemko Medan berharap integrasi data dan layanan digital tersebut dapat membuat pelayanan publik lebih cepat, transparan, efisien, serta mudah diakses masyarakat.* (dh)

Ajakan itu disampaikan Rianto saat menghadiri Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• Warga Kini Tak Perlu ke Kantor Disdukcapil, Pemko Medan Perluas Layanan Adminduk ke 21 Kecamatan

Peserta kegiatan berasal dari berbagai kelompok, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, kader Posyandu hingga tokoh agama, pemuda dan masyarakat. Sebanyak 35 anak PAUD juga mengikuti lomba mewarnai, sedangkan 30 peserta lainnya mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi.

Kepala Dinas Perikanan Asahan Umar mengatakan program Gemarikan kali ini turut dikolaborasikan dengan Dinas Kesehatan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Asahan. Salah satu kegiatan yang dilakukan yakni peninjauan perekaman KTP elektronik bagi anak dan remaja yang memasuki usia 17 tahun.

Umar mengatakan sosialisasi Gemarikan diharapkan dapat mendorong masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, calon pengantin dan keluarga yang memiliki anak, untuk meningkatkan konsumsi ikan sebagai sumber pangan bergizi.

Sementara itu, Rianto menyebut Asahan memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar. Ia menilai ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang baik untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

"Ikan selain kaya akan protein, juga mengandung omega-3, vitamin dan mineral yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh," ujar Rianto.

Menurutnya, konsumsi ikan secara rutin memiliki sejumlah manfaat, antara lain mendukung kecerdasan anak serta menjaga kesehatan jantung dan otak. Konsumsi ikan juga dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting.

Rianto menekankan pemenuhan gizi perlu diperhatikan sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun atau periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

"Untuk tumbuh sehat dan cerdas, salah satunya adalah dengan memastikan asupan gizi yang baik sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun," katanya.

Dia berharap Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan tidak sekadar menjadi kegiatan sosialisasi, tetapi dapat membentuk kebiasaan masyarakat menjadikan ikan sebagai salah satu menu utama keluarga.

Pemkab Asahan pun terus mendorong pola hidup sehat melalui peningkatan konsumsi pangan bergizi sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat, kuat dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045.* (dh)

BANDA ACEH — Tim Unit V Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa di Kota Banda Aceh.

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial DT (21), mahasiswa asal Manduamas Baru, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan MUL (40), warga Lamtemen Barat, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Baca Juga:

• Terungkap! Pasien Rampok dan Sekap Dokter di Dairi, Bawa Kabur Uang Rp12,19 Juta dan Sempat Kabur hingga Jambi

"Dari hasil penyelidikan dan pengembangan, tim berhasil mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana penculikan dan penganiayaan tersebut," kata Kompol Miftahuda, Kamis, 10 September 2026 siang.

Penangkapan pertama dilakukan Tim Opsnal Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh pada Kamis, 3 September 2026.

Saat itu, polisi mendapat informasi bahwa salah seorang terduga pelaku berada di kawasan Simpang Dodik, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh.

Tim kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan DT.

Dalam pemeriksaan awal, DT mengakui keterlibatannya dalam penculikan dan penganiayaan terhadap korban bersama MUL dan seorang pria lain yang hingga kini masih dicari.

DT kemudian dibawa ke Satreskrim Polresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Polisi selanjutnya mengembangkan informasi mengenai keberadaan MUL.

Hasil penyelidikan menunjukkan MUL berada di Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen.

Pada Senin, 7 September 2026, tim Jatanras bergerak menuju lokasi tersebut.

Petugas kemudian menemukan MUL sedang berada di sebuah warung kopi di Kecamatan Jeunib.

" MUL diamankan bersama sejumlah barang bukti, yakni satu unit senjata api laras pendek, satu magazen berisi 13 butir peluru, satu buah borgol, serta satu buah gembok," ujar Kasatreskrim.

Dalam pemeriksaan awal, MUL juga mengakui keterlibatannya dalam penculikan dan penganiayaan terhadap korban.

Polisi masih mendalami asal-usul senjata api laras pendek tersebut.

Kasus penculikan tersebut terjadi pada Kamis, 19 Februari 2026 sekitar pukul 01.00 WIB.

Saat itu, korban berada di Terminal Keudah, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

Korban kemudian dipanggil oleh MUL yang datang menggunakan mobil Daihatsu Ayla berwarna kuning.

MUL menanyakan kepada korban mengenai tempat mendapatkan tuak.

Setelah korban memberikan informasi, MUL masuk ke dalam mobil dengan alasan mengambil uang.

" Tidak lama kemudian, MUL memundurkan mobil mendekati korban. Dari dalam kendaraan turun dua orang lainnya yang disebut dalam laporan sebagai Togar dan Dekmat. Keduanya kemudian memaksa korban masuk ke dalam mobil," sambungnya.

Korban sempat menolak. Namun, menurut laporan polisi, korban dipaksa masuk ke dalam mobil dengan cara dipiting pada bagian tangan dan leher.

Setelah berada di dalam mobil, tangan dan kaki korban diikat. Korban juga mengalami penganiayaan selama perjalanan.

Setelah sekitar 30 menit perjalanan, MUL disebut berganti posisi dengan salah seorang pelaku sebagai pengemudi.

Korban juga mendapat ancaman akan dibunuh, ucap Dizha lagi.

Sekitar pukul 08.30 WIB, korban sempat melarikan diri ketika para pelaku tertidur. Namun, korban kembali ditangkap.

Menurut laporan korban, setelah kembali ditangkap, ia kembali mengalami penganiayaan.

Sekitar pukul 12.30 WIB, korban akhirnya dilepaskan. Para pelaku juga memberikan uang Rp50 ribu kepada korban untuk ongkos pulang, ucapnya.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lecet dan memar pada sejumlah bagian tubuh.

Korban juga mengaku takut pulang karena mendapat ancaman dari para pelaku.

Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh pada 19 Februari 2026 melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/147/II/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh Sat Reskrim.

Polisi masih memburu seorang pria lain yang diduga terlibat dalam penculikan dan penganiayaan tersebut.

Selain mencari pelaku lain, penyidik juga mendalami asal senjata api yang ditemukan saat menangkap MUL.

"Penyidik masih melakukan pengembangan dan mencari pelaku lainnya serta mendalami asal senjata api tersebut. Selanjutnya juga akan dilakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum," ujar Kompol Miftahuda.

Penyidik selanjutnya melanjutkan proses hukum dengan melengkapi berkas perkara dan melakukan gelar perkara untuk menentukan tahapan hukum berikutnya.* (ad)

BATU BARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari program pembinaan kepribadian dan kerohanian bagi warga binaan.

Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan diikuti warga binaan, jajaran petugas Lapas Labuhan Ruku, serta sejumlah tamu undangan, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:

• Kalapas Labuhan Ruku Tinjau Lahan Pisang dan Jagung di Air Joman, Perkuat Program Ketahanan Pangan

Pembacaan ayat suci Al-Qur'an tersebut menjadi pembuka sekaligus menciptakan suasana religius sebelum kegiatan dilanjutkan ke rangkaian acara berikutnya.

Selanjutnya, Ketua Panitia menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Dalam laporannya disampaikan berbagai rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk sejumlah perlombaan keagamaan yang melibatkan warga binaan.

Perlombaan tersebut menjadi wadah bagi warga binaan untuk mengembangkan potensi sekaligus meningkatkan semangat dalam mengikuti program pembinaan kerohanian.

Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Dr. Hamdi Hasibuan, ST., S.H., M.Hum., dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Sejumlah tamu undangan berasal dari Kejaksaan Negeri Batu Bara, Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kalapas menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum penting dalam memperkuat pembinaan kepribadian dan kerohanian warga binaan.

Setelah sambutan Kalapas, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian hadiah kepada para pemenang perlombaan keagamaan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Perlombaan tersebut meliputi azan, tausyiah, dan hafalan surat-surat pendek.

Pemberian hadiah menjadi bentuk apresiasi atas partisipasi serta semangat warga binaan dalam mengikuti berbagai kegiatan pembinaan keagamaan di Lapas Labuhan Ruku.

Suasana semakin semarak dengan penampilan shalawat yang dibawakan oleh warga binaan.

Penampilan tersebut menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif warga binaan dalam memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Selain menghadirkan suasana religius, lantunan shalawat juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan warga binaan kepada Rasulullah SAW.

Memasuki acara inti, kegiatan dilanjutkan dengan tausyiah yang disampaikan Al Ustadz Arif Habibi Batubara (UAS KW) dengan tema "Dengan Shalawat, Kita Tingkatkan Iman dan Kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW."

Tausyiah diikuti dengan penuh perhatian oleh seluruh peserta, khususnya warga binaan sebagai penerima manfaat utama program pembinaan kerohanian.

Dalam tausyiahnya, Al Ustadz Arif Habibi mengajak seluruh peserta untuk senantiasa memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, meningkatkan keimanan, serta menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam membangun akhlak dan perilaku yang baik.

Nilai-nilai keteladanan Rasulullah diharapkan dapat diterapkan oleh warga binaan selama menjalani proses pembinaan di Lapas maupun ketika nantinya kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut, Lapas Labuhan Ruku terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak warga binaan, tetapi juga pada pembentukan karakter, peningkatan keimanan, dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Kegiatan keagamaan tersebut diharapkan menjadi bekal spiritual bagi warga binaan untuk menjalani masa pembinaan dengan lebih baik serta mempersiapkan diri menjadi pribadi yang berakhlak dan bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat setelah kembali ke lingkungan sosial.* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan sejumlah proyek strategis dan peluang investasi Sumatera Utara dalam Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32.

Paparan tersebut menegaskan posisi Sumatera Utara sebagai salah satu kawasan strategis dalam memperkuat kerja sama ekonomi regional yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Baca Juga:

• Orangtua Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Pertanyakan Anggaran: Itu Uang Masyarakat, Tega Meracuni Anak-anak

"Di Sumatera Utara, kami dengan senang hati melaporkan proyek unggulan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei seluas 1.934 hektare. Toba Caldera Resort senilai US$1,73 miliar di Danau Toba. Kawasan Industri Strategis Sumatera Utara (KISS) seluas 2.445 hektare dan pusat ekonomi kreatif, MICE, serta smart city terpadu di Deliserdang," kata Gubernur Bobby Nasution.

Selain Sumatera Utara, sejumlah provinsi lain di Sumatera turut menawarkan proyek strategis dalam forum tersebut.

Aceh memiliki proyek rumah sakit wisata medis senilai US$20,89 juta di Sabang.

Sumatera Barat mendorong hilirisasi produk halal bernilai tambah dengan nilai ekspor US$2,78 miliar.

Sementara itu, Riau menawarkan proyek Jalur RORO Dumai-Melaka dan pusat kawasan Tanjung Buton.

Kepulauan Riau memiliki Kawasan Perdagangan Bebas Batam-Bintan-Karimun.

Jambi juga memiliki Kawasan Ekonomi Khusus Ujung Jabung dengan nilai investasi Rp87,87 triliun.

Adapun Lampung menargetkan investasi sektor pariwisata sebesar Rp19 triliun.

Dalam laporannya, Bobby juga menyampaikan perkembangan Kerangka Kerja Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan IMT-GT yang diterapkan di berbagai kota.

Sekretariat ASEAN mencatat terdapat 47 kegiatan tingkat regional dan 162 kegiatan kerja di bawah Rencana Strategis Konektivitas ASEAN.

Sementara itu, Jaringan Smart City ASEAN telah berkembang menjadi 38 kota anggota.

Bobby juga menyampaikan rekomendasi forum CMGF yang dirangkum dalam lima prioritas.

Pertama, mobilisasi sumber daya di sepanjang koridor ekonomi IMT-GT dengan negara bagian dan provinsi sebagai penggerak utama untuk mempercepat konektivitas serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kedua, mengintegrasikan konsep hijau ke dalam kerangka kerja CMGF.

Langkah ini ditujukan untuk menyelaraskan kebijakan Green City dengan Sustainable Urban Development Framework (SUDF).

Ketiga, mempertahankan IMT-GT Green City Award sebagai program tahunan untuk memberikan apresiasi kepada kota-kota yang mendorong pembangunan hijau, inklusif, dan tangguh.

"Keempat, penguatan pelaksanaan SUDF melalui koordinasi nasional-daerah dan platform Konferensi Tingkat Menteri Green City. Kelima pemanfaatan kolaborasi Asian Development Bank (ADB) dan ASEAN untuk memobilisasi dukungan teknis dan finansial bagi proyek koridor dan inisiatif Green City," kata Bobby.

Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan forum IMT-GT diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan proyek-proyek strategis di kawasan.

Ia mencontohkan adanya kawasan ekonomi khusus di tiga negara anggota IMT-GT yang dapat didorong melalui kerja sama tersebut.

"Ini didorong untuk percepatan daripada proyek-proyek strategis di kawasan. Salah satunya kita lihat dari berbagai negara mempersiapkan Special Economic Zone, baik itu Malaysia, Thailand, maupun Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap bahwa Special Economic Zone yang ada di Sumatera Utara juga bisa meningkat karena ini menjadi integrasi daripada kerja sama di kawasan ini," kata Airlangga.

Menurut Airlangga, pengembangan kawasan ekonomi khusus dapat menjadi bagian dari integrasi kerja sama ekonomi antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah mengatakan forum IMT-GT menghasilkan sejumlah peluang tambahan yang masih dapat dikembangkan melalui kerja sama ketiga negara.

Salah satunya berkaitan dengan energi baru terbarukan, khususnya penguatan rencana ASEAN Power Grid. Selain itu, konektivitas antarnegara juga menjadi perhatian.

Akmal menilai berbagai proyek fisik yang telah berjalan ikut mempererat hubungan antara Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

"Malah saya sempat berjenaka dengan Bapak Menteri (Airlangga), kalau ke Medan dari Kuala Lumpur itu hanya 1 jam, tapi kalau ke Jakarta 2 jam, Itu menunjukkan betapa pentingnya close proximity of our geography ini digunakan dengan sebaik mungkin," kata Akmal.

Vice Minister for Office of the Prime Minister Thailand Thanadit Raktabutr mengapresiasi pelayanan dan sambutan yang diberikan Sumatera Utara selama pelaksanaan pertemuan IMT-GT.

Ia mengatakan Thailand akan kembali berpartisipasi dalam pertemuan serupa dan menantikan pelaksanaan pertemuan tahun depan di Malaysia.

"Thailand merasa sangat terhormat berada di sini dan sangat senang dapat berpartisipasi dalam IMT-GT. Kami membawa 71 orang pejabat senior, termasuk saya sendiri dan seluruh delegasi dari pejabat pemerintah, untuk menghadiri acara yang sangat terhormat dan sukses ini. Atas nama Pemerintah Thailand, kami akan sangat terhormat untuk menghadiri pertemuan berikutnya dan menantikan partisipasi kami tahun depan di Malaysia. Selain itu, kami juga akan menjadi tuan rumah pertemuan berikutnya karena Thailand akan menjabat sebagai Ketua ASEAN pada 2028," katanya.* (ad)

ACEH BESAR — Warga di kawasan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar, mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang yang melanda wilayah tersebut.

Kondisi itu membuat sejumlah sumur warga mulai mengering.

Baca Juga:

• Darwani Jadi Satu-satunya Perempuan Terpilih sebagai Tuha Peut Gampong Lam Lumpu, Warga Harap Aspirasi Kaum Hawa Didengar

Salah seorang warga Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada, Edi, mengatakan wilayah tempat tinggalnya sudah hampir tiga bulan tidak diguyur hujan.

Kalaupun hujan turun, intensitasnya hanya ringan sehingga belum mampu menambah debit air sumur warga.

"Sudah hampir Tiga bulan daerah kami tidak ada hujan, kalau pun ada hanya sebatas hujan ringan tidak bertambah air sumur warga," ujarnya kepada wartawan, Kamis, 10 September 2026, di Pekan Bada.

Menurut Edi, kondisi tersebut membuat warga harus membeli air bersih menggunakan mobil tangki ketika pasokan dari PDAM Tirta Montala tidak lancar.

Ia mengatakan air PDAM biasanya baru mengalir pada tengah malam.

Aliran tersebut pun tidak berlangsung lancar sehingga warga terpaksa begadang untuk mendapatkan air.

"Air PDAM mengalir tengah malam itupun tidak lancar, warga Gampong Lam Lumpu harus begadang untuk mendapatkan air bersih. Itupun dapat paling banyak satu ember atau satu jerigen isi 25 liter."

Keterbatasan air bersih membuat warga mulai khawatir kondisi akan semakin parah apabila kemarau terus berlangsung.

Warga Pekan Bada lainnya, Suriadi, mengatakan masyarakat berpotensi mengalami krisis air bersih jika hujan tidak segera turun.

"jika tidak ada hujan datang kemungkinan Warga Pekan Bada akan krisis air bersih, untuk itu Suriadi meminta pihak yang berwenang untuk mencari solusi kekurangan air bersih ujar nya."

Suriadi berharap pemerintah dan pihak terkait segera mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga selama kemarau.

Kondisi tersebut menjadi perhatian warga karena air merupakan kebutuhan dasar untuk keperluan rumah tangga sehari-hari.

Warga berharap distribusi air bersih dapat ditingkatkan sehingga masyarakat tidak harus membeli air atau menunggu hingga tengah malam untuk memperoleh pasokan.* (ad)

KARO — Orangtua siswa yang terdampak dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mempertanyakan penggunaan anggaran program tersebut.

Mereka menilai keamanan dan kualitas makanan harus menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak.

Baca Juga:

• Terungkap! Pasien Rampok dan Sekap Dokter di Dairi, Bawa Kabur Uang Rp12,19 Juta dan Sempat Kabur hingga Jambi

Paruliana merupakan ibu dari Agnesia Paruliana Borusitonga, salah satu siswa yang terdampak insiden tersebut.

Dalam rapat, Paruliana mempertanyakan pertanggungjawaban pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan, terutama kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saya orangtua dari anak Agnesia Paruliana Borusitonga," ujar Paruliana.

Ia kemudian mengungkapkan kondisi kesehatan anaknya yang disebut mengalami gangguan pada ginjal.

"Anak sayalah yang kena ginjalnya. Di mana hati nurani kalian? Terutama kepala SPPG. Bapak punya anak atau tidak?" katanya.

Menurut Paruliana, kondisi anaknya masih lemah dan harus beberapa kali menjalani perawatan di rumah sakit.

"Ini anakku sekarang lemah di rumah. Ini tentang nyawa anak kami ini. Ini tentang nyawa, Pak. Nyawa," ucapnya.

"Anak saya sudah tiga kali bolak-balik rumah sakit," lanjut Paruliana.

Selain kondisi kesehatan anak, Paruliana menyoroti anggaran program MBG.

Ia mengatakan dana program tersebut berasal dari masyarakat sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan keamanan makanan yang diberikan kepada siswa.

"Itu MBG itu kan bukan uang pribadi kalian kan. Itu uang masyarakat, Pak, Bu. Uang kami juga kok ya tega, Pak. Meracuni anak-anak," ujar Paruliana.

Para orangtua korban meminta pihak terkait tidak berhenti pada permintaan maaf.

Mereka juga menuntut jaminan perawatan bagi siswa yang masih membutuhkan penanganan medis, kompensasi yang layak, serta pendampingan psikologis.

Paruliana juga mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai hasil pemeriksaan makanan yang dikonsumsi para siswa.

Ia mengaku sebelumnya telah menanyakan melalui media sosial mengenai zat atau racun yang diduga terdapat dalam menu ikan.

"Dan sayalah yang viral di media sosial itu yang menanyakan racun apa yang terdeteksi di ikan itu. Sampai saat ini kami tidak tahu. Kalian bungkam semua," tegasnya.

"Bungkam kalian semua bungkam," kata Paruliana.

Belakangan, hasil pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Sumatera Utara menemukan tiga jenis bakteri dalam sampel makanan MBG.

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Dinkes Sumut Pulo Rizal Togatorop mengatakan bakteri tersebut ditemukan pada nasi, ikan dencis, dan melon.

"Ada bakteri Bacillus Cereus (di nasi), Staphylococcus Aureus (Ikan Dencis), dan Escherichia Coli (melon)," kata Rizal, Rabu, 9 September 2026.

Rizal menjelaskan ketiga bakteri tersebut secara alami dapat ditemukan pada manusia maupun lingkungan.

Namun, dalam kondisi tertentu, bakteri dapat berkembang dan menghasilkan racun yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.

"Kalau dalam kondisi tertentu bakteri bisa berkembang dan mengeluarkan racun yang bisa menyebabkan mual, muntah, lemas dan gejala lainnya," ujar Rizal.

Meski demikian, hasil pemeriksaan laboratorium tersebut belum menyimpulkan secara langsung bahwa ketiga bakteri itu merupakan penyebab pasti insiden keracunan MBG di Karo.

Dampak yang dirasakan Agnesia, menurut Paruliana, tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik.

Ia mengatakan anaknya juga mengalami perubahan psikologis setelah insiden tersebut.

Paruliana menyebut Agnesia sebelumnya merupakan anak yang aktif dan berprestasi.

"Anak saya itu salah satu kreatif di Semagi," ujarnya.

Namun, kondisi anaknya kini berubah. Agnesia disebut mengalami ketakutan ketika berada di tengah keramaian.

"Pak Dete, anakku si usur landek-lak sidat juara ibarat lapang samura, Pak," katanya.

"sekarang, Pak, kondisinya melihat keramaian pun dia takut," lanjut Paruliana.

Keluarga berharap para korban mendapatkan pendampingan yang lebih serius, tidak hanya dalam penanganan medis tetapi juga untuk kondisi psikologis mereka.

Kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo terjadi pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Sebanyak 353 siswa dari lima sekolah dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan melalui program MBG.

Investigasi awal Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti penanganan bahan makanan berupa ikan.

Sudaryono mengatakan ikan basah yang digunakan dalam menu tidak disimpan di dalam freezer selama sekitar 10 hingga 12 jam.

"Ikan basah tidak ditaruh ke dalam freezer, itu suatu kebodohan dan kelalaian," tegas Sudaryono.

Sebagai tindak lanjut, BGN menutup dapur penyedia makanan yang berkaitan dengan kejadian tersebut dan mencopot kepala SPPG.

Sementara itu, para orangtua korban masih menuntut kejelasan mengenai pertanggungjawaban atas kondisi anak-anak mereka setelah insiden dugaan keracunan MBG tersebut.* (km/ad)