BANDA ACEH – Personel Polda Aceh yang dipimpin Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo turun langsung membersihkan sampah setelah kegiatan zikir dan doa peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke-21 di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).

Kegiatan bersih-bersih tersebut dilakukan setelah rangkaian zikir dan doa selesai. Personel kepolisian membersihkan sisa sampah yang berada di sekitar area masjid untuk memastikan lingkungan tempat ibadah tetap bersih dan nyaman bagi masyarakat.

Baca Juga:

• 21 Tahun Damai Aceh, Kapolda Terima Penghargaan Gubernur di Tengah Kehadiran Dubes Negara Sahabat

"Usai kegiatan zikir, personel yang dipimpin Wakapolda Aceh, Irwasda, Dirpolairud, dan Kabid Propam segera bergerak memungut dan membersihkan sampah yang tersisa di sekitar area Masjid Raya Baiturrahman," kata Joko dalam keterangannya usai kegiatan.

Menurut Joko, kehadiran polisi dalam kegiatan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pengamanan dan menjaga ketertiban. Polri juga berupaya memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Ia menyebut aksi membersihkan lingkungan masjid menjadi bentuk kepedulian sekaligus semangat kebersamaan untuk menjaga kebersihan salah satu ikon penting bagi masyarakat Aceh tersebut.

"Ini bagian dari pelayanan kami kepada masyarakat. Setelah kegiatan selesai, kita bersama-sama memastikan lingkungan masjid kembali bersih dan nyaman," ujar Joko.

Joko menegaskan kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, setelah memastikan rangkaian kegiatan dan pengamanan selesai, personel Polda Aceh turut mengambil peran dalam menjaga kebersihan lokasi.

Aksi tersebut mendapat respons positif dari masyarakat yang hadir. Kehadiran polisi dinilai menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak hanya dilakukan saat menjaga keamanan, tetapi juga melalui tindakan langsung yang memberi manfaat setelah kegiatan berakhir.

Peringatan HDA ke-21 di Masjid Raya Baiturrahman menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memperkuat semangat perdamaian dan kebersamaan masyarakat Aceh. Setelah acara selesai, lingkungan masjid kembali ditata agar dapat digunakan masyarakat dengan nyaman.* (dh)

NUSA TENGGARA TIMUR – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 235235 aktivitas gempa susulan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7 mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Gempa susulan tersebut tercatat hingga pukul 14.00 WIB, Sabtu (15/8/2026).

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan gempa susulan memiliki magnitudo antara 2,5 hingga 6,8. Aktivitas tersebut terutama terjadi di bagian utara Pulau Flores.

Baca Juga:

• Prabowo Kirim 50 Ribu Sembako untuk Korban Gempa NTT dalam 1-2 Hari

Menurut Faisal, aktivitas gempa susulan pada umumnya akan mengalami penurunan secara bertahap. Namun, proses tersebut tidak berlangsung secara langsung dan dapat membutuhkan waktu beberapa pekan.

"Di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita perhatikan, kita amati, hingga saat ini belum mengalami peluruhan," ujarnya.

Faisal menjelaskan proses peluruhan aktivitas gempa susulan umumnya dapat berlangsung sekitar dua hingga tiga minggu. Ia mencontohkan pola serupa yang terjadi setelah gempa di Maluku Utara.

"Umumnya peluruhan akan terjadi 2 sampai 3 minggu, seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi dibutuhkan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan meluruh setelah 2 atau 3 minggu," sambungnya.

BMKG terus memantau perkembangan aktivitas seismik di wilayah NTT dan mengimbau masyarakat tetap mengikuti informasi resmi terkait perkembangan gempa maupun potensi gempa susulan.

Sementara itu, BNPB mencatat gempa utama tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan warga yang mengungsi. Hingga pukul 15.00 WIB, tercatat 38 orang meninggal dunia.

Selain korban meninggal, BNPB melaporkan dua orang mengalami luka berat dan 11 orang luka ringan. Sekitar 2.000 warga juga mengungsi secara mandiri.

"Jadi korban terdampak yang pertama adalah korban jiwa sampai dengan pukul 15.00 sore ini, terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

"Kemudian dua jiwa luka berat, 11 luka ringan, kemudian kurang lebih ada 2.000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri," lanjutnya.

Proses penanganan bencana masih terus dilakukan oleh pemerintah bersama unsur terkait. Selain pendataan korban dan kerusakan, pemantauan gempa susulan menjadi bagian penting untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak.* (d/dh)

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan bantuan dari Presiden akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan logistik awal masyarakat di wilayah terdampak gempa.

Baca Juga:

• Tembok Rumah hingga Hotel Rusak di Maumere-Labuan Bajo, DPR Dorong Percepatan Evakuasi Korban Gempa NTT

Selain paket sembako, BNPB bersama Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyiapkan berbagai kebutuhan dasar untuk warga yang terdampak bencana.

Bantuan yang diprioritaskan antara lain makanan, minuman, air bersih, tenda, tempat berlindung, genset, serta kebutuhan logistik lainnya.

"Logistik awal-awal bagi masyarakat terdampak, logistik dasar, makan, minum, air bersih, tenda, tempat berlindung, genset, dan lain sebagainya. Tentu saja kondisi lapangan masih kurang, ini terus akan didorong," kata Suharyanto.

Untuk mempercepat distribusi bantuan, pemerintah juga akan menggeser stok logistik dari wilayah sekitar yang mengalami dampak ringan atau tidak terdampak gempa ke daerah yang membutuhkan.

Suharyanto mengatakan sejumlah cadangan logistik yang tersimpan di daerah akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa NTT.

"Dari Kementerian Sosial ini juga untuk 1-2 hari ini akan menggeser logistik dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak ini dari kabupaten-kabupaten sebelahnya yang terdampak ringan atau tidak terdampak," ujarnya.

Salah satu cadangan logistik berada di Flores Timur. BNPB dan Kemensos disebut masih memiliki stok bantuan di gudang logistik daerah tersebut.

"Contoh misalnya di Flores Timur, baik Kementerian Sosial maupun BNPB masih punya di gudang logistik yang dibutuhkan untuk masyarakat terdampak. Ini memang cadangan untuk masyarakat yang terdampak letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki yang lalu. Ini di gudang masih banyak barang-barang, ini pun untuk sementara kita akan geser ke daerah terdampak bencana gempa bumi ini," jelas Suharyanto.

Pemerintah terus melakukan penanganan darurat di sejumlah wilayah NTT yang terdampak gempa. Selain distribusi bantuan, evakuasi, pendataan korban, layanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi fokus penanganan bencana.* (d/dh)

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II dilakukan pada Kamis (13/8/2026) di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Baca Juga:

• 'Saya Tidak Menyerah', Dokter Tifa Tegaskan Tetap Lawan Kasus Ijazah Jokowi lewat Praperadilan

Handry diduga menerima setoran dari perusahaan yang terafiliasi dengan Samin Tan. Uang tersebut diduga berkaitan dengan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk memungkinkan batu bara milik PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Murung Raya, Kalimantan Tengah, tetap berlayar meski izin perusahaan telah diterminasi.

"Tersangka HS memberikan surat persetujuan berlayar kepada perusahaan terafiliasi milik Tersangka ST padahal Tersangka HS mengetahui bahwa dokumen lalu lintas kapal yang memuat batu bara milik PT AKT yang izinnya sudah diterminasi," ujar Anang.

Selain itu, Handry diduga menerima sejumlah uang dari agen kapal sebagai imbalan menerbitkan SPB tanpa melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tersangka HS menerima uang dari keagenan kapal untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar yang salah satunya dari PT AC, padahal Tersangka HS tidak pernah melakukan pengecekan langsung sumber batu bara sebagaimana petunjuk teknis yang berlaku," jelasnya.

Kejagung menduga penerimaan uang tersebut membuat Handry mengabaikan kewajiban pemeriksaan sejumlah dokumen penting dari kementerian terkait.

Salah satunya, Handry diduga tidak memeriksa Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang menjadi salah satu syarat penerbitan surat persetujuan berlayar.

"Oleh karena Tersangka HS menerima uang secara tidak sah dari perusahaan yang terafiliasi dari Tersangka ST, mengakibatkan Tersangka HS tidak melakukan pemeriksaan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai syarat terbitnya Surat Perintah Berlayar," kata Anang.

Usai pelimpahan tahap II, Handry kini berada di bawah kewenangan penahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung sejak 13 Agustus hingga 1 September 2026.

Handry dijerat Pasal 603 atau Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan menyatakan tim penuntut umum akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara Handry ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat.

"Tim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akan mempersiapkan surat dakwaan serta melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat," pungkas Anang.

Dengan pelimpahan tahap II tersebut, proses hukum terhadap Handry memasuki tahap penuntutan dan perkara selanjutnya akan bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.* (d/dh)

Dasco mengimbau masyarakat di wilayah terdampak agar tetap waspada dan mengikuti arahan resmi pemerintah melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Update Gempa M7,7 NTT: 38 Tewas, Peringatan Tsunami Dicabut, 2.000 Warga Mengungsi Mandiri

Dasco mengatakan pimpinan DPR RI akan segera berkoordinasi dengan alat kelengkapan dewan, terutama komisi-komisi terkait dan anggota DPR dari daerah pemilihan NTT. Koordinasi tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak gempa.

"Sebagai pimpinan DPR RI, saya akan mendorong koordinasi dengan komisi terkait dan anggota DPR dari daerah terdampak agar kebutuhan masyarakat, mulai dari evakuasi, layanan kesehatan, logistik hingga pemulihan fasilitas, dapat segera ditangani," tegasnya.

Selain mendorong penanganan cepat, Dasco juga menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban dan masyarakat NTT serta wilayah lain yang terdampak gempa.

"Saya menyampaikan duka dan keprihatinan atas gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur. Semoga seluruh masyarakat terdampak diberikan kekuatan dan keselamatan," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu menyampaikan hasil pemantauan awal Stasiun Geofisika Kupang serta koordinasi dengan BPBD setempat mengenai dampak gempa.

Guncangan gempa dilaporkan menyebabkan sejumlah bagian tembok rumah sederhana roboh di Maumere, Manggarai Barat, dan Labuan Bajo. Selain itu, fasilitas Pelabuhan Maumere dan bangunan Hotel Jayakarta Bajo juga mengalami kerusakan.

Dengan kondisi tersebut, penanganan pascagempa terus dilakukan oleh pemerintah bersama unsur terkait. Evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, serta pendataan kerusakan menjadi bagian penting dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah NTT.

DPR RI menyatakan akan terus mengawal kebutuhan masyarakat terdampak melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta legislator dari daerah pemilihan NTT.* (d/dh)

"Ya insyaallah 99 persen ya, yang 1 persen kita semua serahkan kepada yang di Atas. Tapi insyaallah bismillah," kata Prasetyo kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (15/8/2026).

Baca Juga:

• Panen Sekali Jadi Tiga Kali Setahun, Kisah Petani Ngawi di Balik 8 Tamu Spesial Prabowo di Sidang MPR

"Semua unsur tampil sebagaimana yang nanti direncanakan akan ditampilkan di tanggal 17 Agustus pada saat peringatan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kita. Dari hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa insyaallah kami siap untuk nanti hari Senin memberikan yang terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Menurut Prasetyo, persiapan upacara melibatkan banyak pihak, mulai dari proses seleksi, latihan di masing-masing lokasi hingga latihan bersama.

Sejumlah unsur yang terlibat di antaranya peserta upacara, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Gita Bahana Nusantara, paduan suara, TNI, serta korps musik (korsik).

Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang bekerja di balik pelaksanaan upacara, termasuk petugas keamanan, kebersihan hingga tim penyelenggara acara.

"Seluruhnya termasuk kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada mereka-mereka yang banyak terlibat meskipun sering tidak terlihat, mulai dari yang petugas keamanan, petugas kebersihan, termasuk petugas EO yang menyiapkan seluruh tempat," katanya.

Selain mengecek kesiapan teknis, Prasetyo mengaku bangga dan terharu menyaksikan pertunjukan seni budaya dalam rangkaian gladi bersih. Menurutnya, penampilan tersebut menunjukkan semangat nasionalisme sekaligus kecintaan generasi muda terhadap budaya Indonesia.

"Ini satu per satu tadi kami cek dengan sedetail-detailnya semata-mata untuk memastikan bahwa pelaksanaan nanti di hari Senin tanggal 17 dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," ujar Prasetyo.

Ia menilai keterlibatan generasi muda dalam pertunjukan seni budaya menjadi bagian penting dari peringatan kemerdekaan. Menurutnya, anak-anak Indonesia harus mendapatkan ruang untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menjaga warisan budaya bangsa.

Prasetyo berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas masing-masing dengan maksimal sehingga upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka dapat berlangsung aman, tertib dan khidmat.8 (d/dh)

Selain Juparizal dan Fahdiansyah, KPK turut memeriksa Novianti selaku marketing dan Rama Andre Nugroho selaku Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera, Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan, Kemenhut.

Baca Juga:

• Realisasi TKD Rp21 Miliar di Aceh Singkil Masih 0 Persen, Satgas PRR Kebut Serapan hingga 30 Persen per Bulan

"Saksi saudara FHD, NOV, RAN, JUP hadir dalam pemeriksaan tersebut. Penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak Kemenhut dan pengembaliannya," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (15/8/2026).

KPK sebelumnya juga memanggil Petdri Utama selaku Kepala Cabang Pekanbaru PT Clipan Finance Indonesia Tbk. Namun, saksi tersebut tidak hadir dalam pemeriksaan.

"Sedangkan untuk saksi saudara PTU tidak hadir dalam pemeriksaan kali ini. Penyidik akan jadwalkan ulang," ujar Budi.

Pemeriksaan para saksi tersebut merupakan bagian dari penyidikan perkara yang menjerat Bupati Kuansing Suhardiman Amby. KPK menetapkan Suhardiman sebagai tersangka dugaan suap terkait pengisian jabatan Sekda Kuansing pada 1 Juli 2026.

Selain Suhardiman, KPK juga menetapkan Sekda Kuansing Zulkarnaen dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka.

Dalam perkara tersebut, KPK menduga Suhardiman menerima suap berupa satu unit mobil Toyota Land Cruiser senilai sekitar Rp2,05 miliar dari Zulkarnaen terkait proses seleksi calon Sekda Kuansing.

Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein sebelumnya menjelaskan bahwa Suhardiman meminta mobil tersebut kepada dua bawahannya sebagai syarat untuk menjadi Sekda melalui proses seleksi. Keduanya yakni Zulkarnaen yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Fahdiansyah yang berstatus Asisten I Pemkab Kuansing sekaligus Plt Sekda.

Zulkarnaen kemudian membeli mobil tersebut dengan bantuan Ardiles sebagai pihak yang mengajukan fasilitas kredit.

"Pembelian dilakukan secara kredit atau 'mencicil' senilai Rp46,5 juta per bulan, dengan tenor 5 tahun," kata Taufik.

KPK juga mengungkap Zulkarnaen sebelumnya pernah bekerja sama dengan Ardiles dalam pembelian mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta ketika Suhardiman hendak mengisi jabatan Kepala Dinas PUPR pada 2021.

Menurut KPK, Ardiles membantu pembelian kendaraan tersebut dengan kepentingan mempertahankan proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kuansing.

KPK menyebut Ardiles kemudian memenangkan 13 proyek di Dinas PUPR pada Tahun Anggaran 2022 dengan total nilai sekitar Rp1,2 miliar. Ardiles juga kembali memenangkan sejumlah proyek pada beberapa dinas dan sekretariat daerah Kuansing pada 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari Rp966 juta.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga tengah menelusuri dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak Kemenhut serta proses pengembalian uang tersebut. Pemeriksaan Juparizal dan Fahdiansyah menjadi bagian dari upaya penyidik mengurai aliran uang dalam perkara tersebut.

Untuk perkara suap jabatan Sekda, KPK menduga Zulkarnaen dan Ardiles selaku pemberi suap melanggar ketentuan pidana suap sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara Suhardiman sebagai pihak yang diduga menerima suap dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi.

Proses penyidikan masih terus dilakukan KPK, termasuk memeriksa saksi-saksi lain untuk memperjelas rangkaian dugaan pemberian uang dan hubungan antar pihak dalam perkara tersebut.* (k/dh)

Prasetyo mengatakan kehadiran delapan warga tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan secara langsung dampak program pemerintah terhadap masyarakat. Para tamu tersebut merupakan penerima manfaat program seperti Sekolah Rakyat, bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), bansos Atensi, program kredit rumah dan sejumlah program lainnya.

Baca Juga:

• Indonesia Terlalu Luas dan Fasilitas Kesehatan Belum Merata, Istana Beber Alasan di Balik Dokter Terbang

Salah satu penerima manfaat yang dibawa Prabowo adalah Joko Purnomo, Ketua Kelompok Tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Joko disebut merasakan manfaat dari perbaikan distribusi pupuk dan irigasi yang dilakukan pemerintah.

Perbaikan tersebut membuat produktivitas pertanian meningkat. Joko yang sebelumnya hanya dapat melakukan panen satu kali dalam setahun, kini mampu panen hingga tiga kali.

"Awalnya hanya bisa panen satu kali. Sekarang sudah bisa menjadi dua kali atau bahkan menjadi tiga kali," ujar Prasetyo menirukan pengalaman Joko.

Menurut Prasetyo, peningkatan produktivitas tersebut turut mendukung pencapaian swasembada beras yang disampaikan pemerintah.

Ia menjelaskan, swasembada pangan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada peran petani dalam memanfaatkan dukungan yang diberikan, mulai dari ketersediaan pupuk, benih hingga irigasi.

Prasetyo mengatakan Prabowo juga ingin menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memanfaatkan berbagai program pemerintah secara optimal.

"Itu bagian dari Bapak Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh petani di seluruh Indonesia karena tanpa para petani memiliki iklim yang baik, benih yang baik, pupuk yang tersedia murah, air irigasi yang mengalir, itu tidak akan mungkin tercapai swasembada pangan kita. Jadi konteksnya lebih ke situ," ujarnya.

Selain penerima manfaat di sektor pertanian, tujuh tamu lainnya mewakili penerima manfaat berbagai program pemerintah. Kehadiran mereka di Senayan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperlihatkan hasil program secara langsung kepada publik.

Prasetyo menegaskan kehadiran para penerima manfaat bukan sekadar seremoni. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan memiliki dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

Delapan tamu tersebut sebelumnya diperkenalkan Prabowo dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026. Mereka menjadi representasi warga yang menerima manfaat dari sejumlah program prioritas pemerintah.* (k/dh)

Prasetyo mengatakan konsep dokter terbang merupakan layanan medis bergerak yang memungkinkan tenaga dokter diterbangkan ke daerah tertentu menggunakan moda transportasi udara, termasuk helikopter.

Baca Juga:

• Memaknai 81 Tahun Kemerdekaan

Menurut Prasetyo, strategi tersebut menjadi salah satu solusi untuk mempercepat penanganan kesehatan bagi masyarakat yang berada jauh dari fasilitas medis. Namun, pemerintah tetap akan memperbaiki fasilitas kesehatan secara permanen di berbagai daerah.

Mulai 2027, pemerintah berencana merenovasi 10.000 puskesmas yang tersebar di 7.280 kecamatan. Setiap puskesmas disebut akan mendapatkan anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar, dengan perhatian lebih besar bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Program renovasi tersebut ditargetkan selesai paling lambat pada 2030. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan dan revitalisasi rumah sakit umum daerah (RSUD).

Sebanyak 441 RSUD akan diperkuat agar seluruh kabupaten dan kota memiliki fasilitas rujukan dengan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap.

"Target pemerintah secepat-cepatnya untuk bisa memperbaiki seluruh Puskesmas, memperbaiki RSUD-RSUD kita dengan harapan memperpendek, baik jarak maupun waktu terhadap pelayanan kesehatan kepada rakyat kita yang di tempat yang paling jauh," ujar Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan gagasan dokter terbang bukan konsep yang sepenuhnya baru. Sejumlah negara telah menerapkan unit reaksi cepat kesehatan berbasis helikopter untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses.

"Itu untuk melakukan penanganan dengan jauh lebih cepat khusus di daerah-daerah yang terpencil. Tidak juga kemudian seluruh desa atau seluruh kelurahannya kemudian ada moda transportasi udaranya kan tidak selalu seperti itu," katanya.

Sementara itu, pemerintah telah membangun 66 rumah sakit di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari jumlah tersebut, 22 rumah sakit disebut telah beroperasi.

Prasetyo meminta masyarakat tidak membandingkan program kesehatan mana yang lebih dahulu dijalankan. Menurutnya, pemerintah berupaya mengerjakan seluruh agenda sesuai kemampuan dan kebutuhan di lapangan.

"Mohon izin tidak memperbanding-bandingkan kenapa menangani ini dulu, atau ini dulu. Semuanya kita coba kerjakan sesuai dengan tentu saja, ya, sesuai memang dengan kemampuan kita sesuaikan," ujar Prasetyo.

Menurut dia, pemerintah ingin mempercepat pemerataan fasilitas kesehatan sekaligus menghadirkan layanan medis bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses terbatas.

Dengan demikian, strategi dokter terbang disiapkan sebagai bagian dari solusi jangka pendek untuk menjangkau wilayah sulit, sementara renovasi puskesmas dan penguatan RSUD menjadi bagian dari upaya jangka panjang memperbaiki sistem pelayanan kesehatan nasional.* (k/dh)

BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menghadiri opening ceremony peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke-21 di Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Ruddi juga menerima penghargaan dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf atas kontribusinya dalam mendukung penyelesaian konflik secara damai di Aceh.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Aceh dalam rangkaian kegiatan peringatan HDA ke-21. Penghargaan diberikan atas kontribusi Kapolda Aceh dalam pelaksanaan penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca Juga:

• Sambut HUT ke-81 RI, Polda Aceh Sebar 6.000 Bendera Merah Putih hingga ke Pelosok Aceh

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan perdamaian Aceh.

"Penghargaan itu menjadi wujud apresiasi atas kontribusi kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan perdamaian Aceh melalui pendekatan yang mengedepankan komunikasi, kebersamaan, serta penyelesaian persoalan secara damai," kata Joko dalam keterangannya usai kegiatan.

Joko mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk terus menjaga perdamaian yang telah terbangun selama ini. Menurutnya, upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian sosial serta mengedepankan penyelesaian setiap persoalan secara damai dan bermartabat.

"Peringatan HDA menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Aceh untuk bersama-sama merawat perdamaian dengan menjaga persatuan dan kesatuan, memperkuat kepedulian sosial, serta mengedepankan penyelesaian setiap persoalan melalui cara-cara yang damai dan bermartabat dalam bingkai NKRI," ujarnya.

Menurut Joko, komitmen tersebut sejalan dengan tugas Polri untuk tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membangun komunikasi dan rasa saling percaya dengan masyarakat.

Ia menilai hubungan yang kuat antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam menciptakan kondisi Aceh yang aman, nyaman dan harmonis.

Rangkaian peringatan HDA ke-21 kemudian ditutup dengan prosesi pelepasan merpati putih. Prosesi tersebut menjadi simbol perdamaian, harapan serta komitmen bersama untuk mempertahankan Aceh sebagai daerah yang aman dan damai.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pangdam Iskandar Muda, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, sejumlah duta besar negara sahabat, perwakilan Jepang, Malaysia dan Australia, International Organization for Migration (IOM), organisasi internasional, serta berbagai elemen masyarakat.

Peringatan HDA ke-21 menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen seluruh pihak dalam menjaga perdamaian Aceh yang telah berlangsung selama dua dekade lebih.* (dh)

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam mengisi pos pembangunan.

Baca Juga:

• 81 Tahun Merdeka, Perempuan Paramadina: Baru 17 Persen Perempuan Duduki Posisi Puncak Strategis

Dalam konteks inilah, momentum peringatan 81 tahun kemerdekaan menjadi begitu penting untuk direfleksikan, tidak sekadar berhenti sebagai seremoni tahunan.

17 Agustus mesti menjadi ruang untuk menelisik lebih jauh berbagai agenda pembangunan sebagai bagian dari perjuangan generasi masa kini.

Kemerdekaan yang didapat hari ini harus dimanifestasikan dalam wujud kemerdekaan dan kemampuan dalam mengelola kekayaan sendiri, memenuhi kebutuhan rakyat, memperkuat industri nasional, melindungi kelompok rentan, dan membangun masa depan dengan kekuatan sendiri.

Berangkat dari perspektif tersebut, pembangunan bukan sekadar program pemerintah, melainkan kelanjutan dari cita-cita kemerdekaan.

Menuju Kemandirian Ekonomi

Kemerdekaan yang diperjuangkan para syuhada di masa pra kemerdekaan hingga meraih kemerdekaan pada 1945 telah memberikan Indonesia hak untuk menentukan masa depannya sendiri.

Delapan puluh satu tahun setelah bangsa ini merdeka, tantangan yang dihadapi pun terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.

Indonesia tidak lagi berhadapan dengan penjajahan fisik seperti masa kolonialisme dalam bentuk klasik. Namun, dalam menghadapi kompetisi ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, perang dagang, perubahan rantai pasok, serta persaingan teknologi dewasa ini, tantangannya justru semakin berat.

Dengan demikian, arti sebuah kemerdekaan pada era sekarang sedikit mengalami pergeseran, karena terikat erat dengan kemampuan membangun kemandirian ekonomi.

Dalam konteks ini, negara harus memiliki kapasitas untuk memastikan kebutuhan strategis rakyat, mulai dari pangan, energi, hingga industri dasar, tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi eksternal.

Agenda pembangunan nasional di bawah nakhoda Presiden Prabowo Subianto harus ditempatkan dalam kerangka tersebut.

Dengan kata lain, kemerdekaan harus menyentuh pada sisi kedaulatan dalam bidang pangan, swasembada energi, hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri nasional, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bentuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

Hilirisasi, sebagai contoh, bukan sebatas mengolah sumber daya alam di dalam negeri. Akan tetapi, ia merupakan bagian dari upaya yang diarahkan agar kekayaan nasional menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong tumbuhnya ekosistem industri.

Dengan demikian, relevansi kemerdekaan Indonesia benar-benar dirasakan dan aktual sebagai negara berdaulat dan mandiri dalam menghadirkan seluruh kebutuhan dasarnya.

Pun demikian halnya dengan dengan agenda ketahanan pangan. Kemampuan memenuhi kebutuhan pangan sendiri merupakan bagian penting dari kedaulatan negara. Negara yang sanggup menjaga pasokan pangan akan lebih memiliki ruang untuk menghadapi gejolak global.

Inilah salah satu makna kemerdekaan yang relevan di tengah menginjak usia yang ke-81 tahun. Indonesia harus semakin mampu menentukan nasib ekonominya sendiri.

Pemerintah memiliki peran vital dalam membangun fondasi tersebut, sementara dunia usaha dan masyarakat senantiasa menjadi kekuatan utama untuk menggerakkan roda pembangunan ekonomi nasional.

Cita Kesejahteraan Rakyat

Muara dari pengkajian di atas adalah bahwa keberhasilan pembangunan akan ditentukan oleh satu ukuran penting, yakni apakah masyarakat dapat merasakan perubahan kesejahteraan dalam kehidupannya.

Eksistensi kemerdekaan akan semakin bermakna tatkala pembangunan mampu menghadirkan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Demikian, agenda pembangunan pemerintah perlu dipahami tidak semata sebagai kumpulan program sektoral, melainkan sebagai bagian dari komitmen memperkuat kualitas kehidupan rakyat.

Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), karenanya, memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar penyediaan makanan.

Ia perlu dikelola secara konsisten dan penuh tanggung jawab agar program tersebut dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus menciptakan permintaan bagi petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, dan ekonomi lokal.

Juga halnya dengan pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Setiap jalan yang dibangun, pelabuhan, kawasan industri, jaringan listrik, serta infrastruktur digital tidak dimaknai semata proyek fisik.

Sebaliknya, semua itu dilihat sebagai fondasi untuk memperluas aktivitas ekonomi dan menghubungkan masyarakat dengan pusat-pusat pertumbuhan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, tantangan yang dihadapi pemerintah tentu tidaklah ringan.

Dari ruang fiskal yang harus dikelola secara hati-hati, efektivitas anggaran yang perlu untuk terus diperbaiki, serta setiap program publik wajib memiliki tata kelola yang transparan, partisipatif, inklusif dan akuntabel.

Di sinilah relevansi dari poin penting pengawasan dan evaluasi, agar besarnya anggaran benar-benar menghasilkan manfaat yang sepadan bagi masyarakat.

Publik perlu dilibatkan dalam agenda pengawasan implementasi program startegis nasional, agar dampak dan manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas.

Setiap rupiah anggaran yang keluar harus berbanding lurus dengan manfaat yang didapatkan masyarakat.

Karena itu, penegakan hukum yang tegas sekaligus profesional akan menjadi instrumen untuk memastikan agenda pembangunan berjalan di jalur yang benar.

Memaknai 81 tahun kemerdekaan dengan demikian bukan bermakna bahwa seluruh persoalan telah selesai. Justru, kemerdekaan memberi kesempatan kepada setiap insan di negeri ini untuk terus berbenah mengisi janji yang telah diamanahkan di dalam konstitusi RI.* (dh)

*)Penulis AdalahDirektur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)

Forum tersebut menjadi ruang refleksi mengenai posisi perempuan Indonesia di tengah perubahan ekonomi, sosial, politik, teknologi hingga diplomasi global. Sejumlah akademisi dan pimpinan Universitas Paramadina turut menyampaikan pandangan, di antaranya Prof. Dr. Iin Mayasari, Dr. Rini Sudarmanti, Dr. Fatchiah E. Kertamuda, Dr. Prima Naomi, Dr. Peni Hanggarini, Tia Rahmania, M.Psi., dan Hendriana Werdaningsih, Ph.D.

Baca Juga:

• Mau Pinjam Rp100 Juta dari KUR BCA? Ini Syarat, Bunga, Tenor dan Simulasi Cicilannya

Prof. Dr. Iin Mayasari mengatakan kemerdekaan perempuan tidak cukup diukur dari angka partisipasi. Menurutnya, ukuran penting lainnya adalah sejauh mana perempuan memiliki akses terhadap ruang strategis yang menentukan arah pembangunan.

Ia menilai perempuan kini tidak lagi hanya berada di ranah domestik, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Di bidang ekonomi, perempuan bukan lagi sekadar penopang domestik, melainkan penggerak utama UMKM dan motor ketahanan ekonomi keluarga secara nasional," ujar Iin.

Menurut Iin, keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial dan politik juga dapat memperkuat perspektif yang lebih inklusif dan berkeadilan. Namun, hambatan kultural, kesenjangan gender, serta akses yang belum merata masih menjadi tantangan.

Dr. Rini Sudarmanti kemudian mempertanyakan apakah ruang publik bagi perempuan benar-benar sudah merdeka setelah 81 tahun Indonesia merdeka.

Rini menyebut sejumlah indikator memang menunjukkan perkembangan positif, mulai dari indeks ketimpangan gender, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, keterlibatan di ekonomi kreatif hingga keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Namun, perkembangan tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan akses menuju posisi strategis.

Ia mencontohkan masih adanya kesenjangan antara perempuan yang memiliki pendidikan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM dengan mereka yang kemudian bekerja di sektor tersebut.

Dalam pemerintahan, menurut data yang dipaparkannya, keterlibatan perempuan telah mencapai sekitar 57 persen. Namun, proporsi perempuan yang menempati posisi puncak strategis masih sekitar 17 persen.

Selain kesenjangan akses, kekerasan terhadap perempuan juga masih menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian.

Dari sisi ekonomi, Dr. Prima Naomi melihat perempuan semakin berperan sebagai aktor pembangunan. Ia memaparkan tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja meningkat dari 52,44 persen menjadi 56,63 persen pada 2025. Indeks pembangunan gender perempuan juga tercatat mencapai 91,85 pada tahun yang sama.

Meski demikian, Prima menilai peningkatan tersebut belum otomatis menciptakan kesetaraan secara menyeluruh. Dalam Global Gender Gap Index, Indonesia disebut berada di peringkat 90 dari 148 negara.

"Gap paling tinggi di Indonesia ada di political empowerment. Gap terbesar kedua masih di economic participation and opportunity. Itulah PR penting bagi perempuan Indonesia," kata Prima.

Menurutnya, tantangan perempuan bukan hanya mendapatkan akses ke lapangan kerja, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan menduduki posisi strategis.

Pandangan mengenai pentingnya representasi perempuan dalam politik juga disampaikan Tia Rahmania, M.Psi. Ia menilai demokrasi tidak cukup dinilai dari jumlah perempuan yang berhasil masuk ke lembaga legislatif.

"Demokrasi yang memberikan ruang untuk dipilih dan memimpin bagi perempuan adalah demokrasi yang sehat. Sehingga perempuan juga bisa membentuk kebijakan dan ikut menentukan arah pembangunan bangsa," ujarnya.

Tia menilai kebijakan publik memiliki kaitan langsung dengan kehidupan perempuan, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan ibu, ekonomi keluarga hingga pengelolaan anggaran negara. Karena itu, keterwakilan perempuan dalam ruang pengambilan keputusan dinilai penting agar pengalaman dan kebutuhan perempuan dapat terakomodasi.

Sementara itu, Dr. Fatchiah E. Kertamuda melihat makna kemerdekaan dari perspektif psikologi positif. Menurutnya, kemerdekaan tidak semestinya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari rasa percaya diri, harga diri, kebanggaan terhadap Indonesia, kecerdasan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

"Makna kemerdekaan secara hakiki adalah bagaimana kita membangkitkan rasa percaya diri, harga diri dan kebanggaan terhadap Indonesia. Tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kecerdasan, wellbeing keluarga dan kesejahteraan masyarakat," jelas Fatchiah.

Ia menempatkan keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak dalam membangun karakter. Dukungan keluarga, menurutnya, menjadi salah satu faktor penting bagi perempuan yang memilih berkiprah di ruang sosial maupun profesional.

Di bidang diplomasi, Dr. Peni Hanggarini menyoroti sejarah panjang keterlibatan perempuan Indonesia dalam hubungan internasional. Sejumlah tokoh perempuan seperti Maria Ulfah Subadio, Laily Roesad, dan Supeni Pujobuntoro disebut telah memainkan peran dalam diplomasi Indonesia sejak masa pascakemerdekaan.

Namun, keterwakilan perempuan pada posisi strategis diplomasi masih dinilai terbatas. Data yang dipaparkan menunjukkan pegawai perempuan di Kementerian Luar Negeri pada 2018 sekitar 37 persen, sedangkan laki-laki 63 persen.

Dari 75 duta besar pada periode tersebut, perempuan disebut hanya sekitar 13 persen. Sementara kepala perwakilan perempuan sekitar 15 persen dan keterwakilan pada posisi konsulat jenderal sekitar 18 persen.

Refleksi juga diperluas ke sektor industri masa depan oleh Hendriana Werdaningsih, Ph.D. Ia memperkenalkan konsep craftsmanship sebagai salah satu pekerjaan yang tetap memiliki prospek di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola produksi.

Menurutnya, teknologi tidak selalu menghapus pekerjaan berbasis keterampilan. Sebaliknya, teknologi dapat menjadi pendukung proses kreatif yang tetap menempatkan manusia sebagai bagian penting.

"Karakter perempuan akan selalu menjadi napas dan manufaktur masa depan yang lebih manusiawi," ujarnya.

Bagi Hendriana, craftsmanship bukan sekadar keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kreativitas, kolaborasi, keberanian menghadapi risiko, passion, dan nilai personal yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh produksi massal.

Rangkaian pandangan dalam forum Perempuan Paramadina tersebut memperlihatkan bahwa kemerdekaan perempuan tidak berhenti pada pengakuan kesetaraan secara formal. Kesetaraan juga perlu diwujudkan melalui akses nyata terhadap pekerjaan, pendidikan, ekonomi, kepemimpinan, politik, diplomasi, keluarga hingga industri masa depan.

Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, perempuan telah menunjukkan kontribusi di berbagai bidang. Namun, pekerjaan rumah masih terbentang, terutama dalam mempersempit kesenjangan gender dan membuka akses yang lebih luas ke posisi strategis.

Refleksi Universitas Paramadina itu sekaligus menegaskan bahwa kualitas kemerdekaan sebuah bangsa juga dapat dilihat dari seberapa besar ruang yang diberikan kepada perempuan untuk menentukan masa depannya sekaligus ikut menentukan masa depan Indonesia.* (dh)

Kegiatan berlangsung pada 3-4 Agustus 2026 di Kelurahan Muara Kembang dan Desa Kutai Lama. Program yang diinisiasi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) itu menyasar siswa kelas VI dari sejumlah sekolah dasar dan madrasah.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Jenguk Pelajar Korban Dugaan Keracunan MBG, Kondisinya Lebih Parah

Sementara di Desa Kutai Lama, pemeriksaan mata berlangsung di SDN 010 Anggana dan diikuti 52 siswa kelas VI dengan dukungan tenaga pendidik serta tim Optik Jakarta.

Pemeriksaan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari registrasi, tes buta warna, pemeriksaan objektif atau refraksi hingga pemeriksaan subjektif dengan membaca huruf dan angka.

Rangkaian pemeriksaan tersebut bertujuan mengetahui tingkat ketajaman penglihatan para siswa sekaligus menentukan kebutuhan koreksi penglihatan melalui penggunaan kacamata.

Bagi PHM, kesehatan mata memiliki kaitan erat dengan proses pendidikan. Gangguan penglihatan yang tidak terdeteksi dapat membuat siswa kesulitan membaca, mengikuti pelajaran dan menyerap materi secara optimal.

Kepala SDN 010 Anggana, Sunarsih, mengapresiasi pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pihak sekolah sebelumnya telah menemukan sejumlah siswa yang diduga mengalami gangguan penglihatan, namun kondisi ekonomi keluarga membuat sebagian siswa belum memperoleh pemeriksaan maupun kacamata yang sesuai.

"Dengan keterbatasan ekonomi keluarga, sebagian besar siswa belum pernah menjalani pemeriksaan mata maupun memperoleh kacamata yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kami sangat terbantu dengan adanya program ini," ujar Sunarsih.

Apresiasi juga disampaikan Lurah Muara Kembang Mukosim. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah kelurahan dan PHM memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama anak-anak yang membutuhkan akses layanan kesehatan.

Menurut Mukosim, kesehatan mata merupakan salah satu investasi bagi masa depan karena penglihatan yang baik dapat mendukung proses belajar sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah sekitar.

General Manager PT Pertamina Hulu Mahakam Setyo Sapto Edi mengatakan keberhasilan operasi perusahaan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"PHM percaya bahwa keberhasilan operasi perusahaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah kerja," ujar Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2026).

Menurut Setyo, Program CID SHU Ecovation Day: Lensa Energi merupakan salah satu bentuk komitmen PHM membantu anak-anak memperoleh layanan kesehatan mata agar dapat belajar lebih optimal.

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya perusahaan menciptakan nilai bersama dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di sekitar wilayah operasional.

PHM merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) di Zona 8 yang mengelola kegiatan operasi dan bisnis hulu migas di Wilayah Kerja Mahakam, Kalimantan Timur.

Melalui berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, infrastruktur hingga tanggap bencana, PHM berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Program Lensa Energi menjadi salah satu bentuk dukungan tersebut. Pemeriksaan mata yang sederhana diharapkan dapat membantu siswa memperoleh penglihatan yang lebih baik sehingga dapat mengikuti proses belajar dengan optimal dan mempersiapkan diri menjadi sumber daya manusia bagi masa depan daerah.* (dh)

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan data terbaru tersebut dalam konferensi pers, Sabtu (15/8/2026). Data korban tercatat hingga pukul 15.00 WIB.

Baca Juga:

• Belajar dari Penanganan Maumere dan Lewotobi, Mendikdasmen Siapkan Bantuan Sekolah Terdampak Gempa NTT

Selain korban jiwa dan luka-luka, BNPB mencatat sekitar 2.000 orang memilih mengungsi secara mandiri setelah gempa mengguncang wilayah Nagekeo, NTT.

Gempa M7,7 tersebut terjadi pada Sabtu (15/8/2026) sekitar pukul 04.58 WIB. Pusat gempa berada di koordinat 8,41 Lintang Selatan dan 121,39 Bujur Timur, atau sekitar 30 kilometer timur laut Nagekeo.

Gempa tersebut memiliki kedalaman 15 kilometer dan dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut. Namun, peringatan tsunami tersebut kini telah dinyatakan berakhir.

Petugas gabungan dari BNPB, BPBD, Basarnas, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan unsur terkait lainnya masih melakukan penanganan di sejumlah wilayah terdampak. Pendataan korban dan kerusakan juga terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan warga terdampak dapat segera dipenuhi.

Pemerintah mengimbau masyarakat tetap mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang dan mewaspadai kemungkinan gempa susulan selama proses penanganan bencana berlangsung.* (oz/dh)

JAKARTA – Sebanyak 76 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional resmi dikukuhkan WakilWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (15/8/2026). Mereka akan bertugas pada Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Senin (17/8/2026).

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Gibran. Dalam prosesi tersebut, para anggota Paskibraka diminta menjalankan tugas kenegaraan dengan sungguh-sungguh.

Baca Juga:

• Gibran Kukuhkan 76 Paskibraka Nasional, Julita dari Kaltim Bawa Bendera saat Ikrar Putra Indonesia

Ke-76 anggota Paskibraka tersebut merupakan perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia. Setiap provinsi mengirimkan satu putra dan satu putri untuk menjalankan tugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI.

Berikut daftar lengkap 76 Paskibraka Nasional 2026:

1. Aceh
Putra: Muhammad Hibban Annafis
Putri: Zilqueensa Abintary Laudicia Simatupang

2. Sumatera Utara
Putra: Gussa Oliver Nainggolan
Putri: Felesia Rismaito Munthe

3. Sumatera Barat
Putra: Ahmad Alfatih
Putri: Ulya Kireina Halim

4. Riau
Putra: Rizqy Aditya Siregar
Putri: Arifa Rahma Maulydha

5. Jambi
Putra: Achmad Fachri Mubarok
Putri: Rizkia Putri

6. Sumatera Selatan
Putra: Muhammad Ikhsan Nugroho
Putri: Khalyana Zahira Sandi

7. Bengkulu
Putra: M. Aryo Wira Zandhyka. Y
Putri: Nadine Permata Vanza

8. Lampung
Putra: Naufal Ghaly Oktora
Putri: Chika Azahra Salsabilla

9.Kepulauan Bangka Belitung
Putra: Muhammad Furqoen Nul Hakim
Putri: Fira Haniyah

10. Kepulauan Riau
Putra: Muhammad Salman Farisi
Putri: Raudah Mabrura

11. DKI Jakarta
Putra: Muazzam Saqif Hasani Siregar
Putri: Latiesha Firenzie Bharata

12. Jawa Barat
Putra: Baruno Wicaksono
Putri: Aisha Calista Permata

13. Jawa Tengah
Putra: Hilmi Tisna Yuwanda
Putri: Qothrunnada Azzahra Husna

14. Daerah Istimewa Yogyakarta
Putra: Ahmad Raditya
Putri: Anggita Ayu Mahanani Hanifah

15. Jawa Timur
Putra: Reihan Nifan Arkana
Putri: Angelica Theona Putri

16. Banten
Putra: Chaysar Purnama Putra
Putri: Adzra Khairy Fadian

17. Bali
Putra: I Made Dwi Sathya Kurniawan
Putri: Ni Komang Gayatri Dinda Gita Arsani
18. Nusa Tenggara Barat
Putra: Maharazthu Rizqhy Ramadhana Chubuyana
Putri: Belvana Rolanda Vindia Kurniawan

19. Nusa Tenggara Timur
Putra: Atanasius Meyllano Frans Yogar
Putri: Eighteen Jeanette Hekboy

20. Kalimantan Barat
Putra: Mirza Rafi Navazani
Putri: Celine Olivia Apriani Theo

21. Kalimantan Tengah
Putra: Muhammad Azham Alfarizqi
Putri: Ajeng Bunga Safitri

22. Kalimantan Selatan
Putra: I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti
Putri: Siti Nur Adlina

23. Kalimantan Timur
Putra: Gus Luthfy Azka Nararya
Putri: Julita Rista Lestari

24. Kalimantan Utara
Putra: Muhammad Zainal Ihsan
Putri: Desy Natalia

25. Sulawesi Utara
Putra: Gabriel Gilbert Miller Kamasi
Putri: Faith Louisa Tabita Maengkom

26. Sulawesi Tengah
Putra: Fahriansyah Rihama
Putri: Chintya Graciella Rorong

27. Sulawesi Selatan
Putra: Juan Pablo
Putri: Taswina Putri

28. Sulawesi Tenggara
Putra: Laode Reyhan Putra Satria Korwa
Putri: Waode Bintang Adisya

29. Gorontalo
Putra: Muhammad Azka Gaib
Putri: Khasyifa Anindi Sudarmanto

30. Sulawesi Barat
Putra: M. Deni Fikri
Putri: Ismi Ulfaida

31. Maluku
Putra: Louise Adriano Hutasoit
Putri: Cinzia Christovani Marantika

32. Maluku Utara
Putra: Haikal Khadafi H. Laode
Putri: Mardhatilla A. Putri
33. Papua
Putra: Johanes Matius Paulus Rumsayor
Putri: Neeltje Deliana Insjowi Werimon

34. Papua Barat Daya
Putra: Pieter Felix Paskah Yapen
Putri: Vila Delvia Nauri

35. Papua Barat
Putra: Marco Marcel Kurei
Putri: Hasna Iriani Rumbiak
36. Papua Selatan
Putra: Vinsensius Renaldi Oey Yolmen
Putri: Kristina Ndiken

37. Papua Tengah
Putra: Christopher Leon Bringga Tabuni
Putri: Gladys Manuella Aibekob

38. Papua Pegunungan
Putra: Michael Marchel Winka Fakdawer
Putri: Julia Maharani Dabi

Ke-76 Paskibraka tersebut selanjutnya akan menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Mereka menjadi bagian penting dalam prosesi pengibaran Sang Merah Putih pada peringatan kemerdekaan tahun ini.* (oz/dh)

Sugiat yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI mengatakan paparan Prabowo menggambarkan enam garis besar kinerja pemerintah yang dinilai menjadi fondasi pembangunan nasional.

Baca Juga:

• Prabowo Singgung Amnesti dan Pengadilan Ad Hoc untuk BUMN, Mensesneg: Baru Sebatas Gagasan

Menurut Sugiat, capaian pertama terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di atas 5 persen. Pertumbuhan tersebut, kata dia, turut ditopang peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Capaian kedua yang disorot adalah penguatan kemandirian nasional melalui program swasembada pangan dan implementasi B50. Kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Selanjutnya, Sugiat menyoroti pembenahan badan usaha milik negara (BUMN) serta pengelolaan kekayaan negara. Menurutnya, langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi perusahaan negara sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap penerimaan negara.

Capaian keempat berkaitan dengan percepatan program hilirisasi. Sugiat menilai hilirisasi penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia sekaligus membuka lebih banyak kesempatan kerja.

"Kelima, penguatan ekonomi rakyat dan desa dilakukan melalui pengembangan koperasi, kampung nelayan, serta pembangunan infrastruktur dasar," ujarnya.

Menurut Sugiat, pemerintah juga terus memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa melalui berbagai program yang menyasar sektor produktif dan kebutuhan dasar.

Capaian keenam yang disebut Sugiat adalah pembangunan manusia. Pemerintah dinilai memperluas sejumlah program sosial dan pelayanan publik, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi pendidikan, layanan kesehatan gratis, bantuan sosial berbasis digital hingga penyediaan perumahan.

Berbagai program tersebut, kata Sugiat, menunjukkan pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor sosial.

Ia menilai pidato Prabowo dalam sidang tahunan memberikan gambaran mengenai berbagai kebijakan yang telah dijalankan selama 21 bulan pemerintahan.

"Paparan Presiden menunjukkan dengan nyata kinerja pemerintahan Prabowo Subianto selama 21 bulan," pungkas Sugiat.

Menurut Sugiat, sejumlah program tersebut perlu terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Ia juga menilai sinergi antara pemerintah, DPR, pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan menjadi penting untuk memastikan agenda pembangunan berjalan sesuai target.* (oz/dh)

Prasetyo mengatakan pemerintah masih perlu mengkaji lebih lanjut skema dan mekanisme pemberian dwi kewarganegaraan tersebut. Hingga saat ini, belum ada keputusan mengenai bentuk kebijakannya.

Baca Juga:

• Absen dari Istana untuk Kedua Kalinya, Megawati Pilih Jadi Irup HUT RI di Sekolah Partai PDIP

Prasetyo memastikan apabila gagasan tersebut nantinya disepakati untuk diterapkan, pemberian kewarganegaraan ganda tidak akan dilakukan secara umum.

"Yang pasti adalah pemikiran itu tentunya manakala pun nanti misalnya kita setujui bersama-sama tentunya sangat-sangat selektif," ujarnya.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga tidak akan membuka kesempatan bagi siapa saja untuk dengan mudah mengajukan kewarganegaraan ganda.

"Bukan kemudian sebuah kebijakan itu berlaku kemudian untuk bisa semuanya, atau bisa dengan mudahnya, itu tidak seperti itu," tegas Prasetyo.

Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Prabowo dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengusulkan adanya perubahan aturan untuk membuka peluang dwi kewarganegaraan secara terbatas bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki talenta istimewa dan dibutuhkan bangsa.

"Hari ini saya sampaikan ke Dewan, saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia," ujar Prabowo.

Prabowo menyoroti keberadaan diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Menurutnya, di antara diaspora tersebut terdapat ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman hingga atlet berkelas dunia.

Sebagian diaspora, kata Prabowo, memilih atau terpaksa mengambil kewarganegaraan negara lain karena tuntutan karier, keluarga maupun pengabdian profesional di luar negeri.

Prabowo menilai kondisi tersebut tidak seharusnya membuat talenta terbaik Indonesia harus memilih antara kesempatan berkarier di dunia dan tetap memiliki ikatan dengan Tanah Air.

Karena itu, pemerintah berencana mengajukan perubahan undang-undang kepada DPR untuk membuka ruang kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi individu dengan keahlian dan kontribusi yang dinilai penting bagi kepentingan nasional.

"Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional," kata Prabowo.

Wacana tersebut kini masih dalam tahap kajian pemerintah. Mekanisme, persyaratan, serta kategori penerima kewarganegaraan ganda nantinya akan ditentukan melalui pembahasan lebih lanjut.* (in/dh)

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan Megawati memiliki agenda sendiri pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini.

Baca Juga:

• Prabowo Singgung Amnesti dan Pengadilan Ad Hoc untuk BUMN, Mensesneg: Baru Sebatas Gagasan

Djarot juga memastikan Megawati tidak akan hadir dalam upacara peringatan kemerdekaan yang digelar pemerintah di Istana Merdeka.

"Iya (tidak hadir)," tegasnya.

Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI akan digelar di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/8/2026). Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara dalam rangkaian peringatan detik-detik Proklamasi.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan pemerintah telah mengirimkan undangan resmi kepada para Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk menghadiri rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka.

Megawati sebelumnya juga tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). PDIP menyebut Megawati memiliki agenda lain.

Tahun ini, Megawati memilih mengikuti upacara kemerdekaan di lingkungan internal partainya. Kehadirannya sebagai inspektur upacara di Sekolah Partai PDIP menjadi bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar partai.* (in/dh)

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan sejumlah pegawai Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) sudah mulai berkantor di IKN. Dengan kondisi tersebut, kehadiran Gibran untuk mulai berkantor di IKN ditargetkan dapat terealisasi dalam waktu dekat.

Baca Juga:

• Gibran Kukuhkan 76 Paskibraka Nasional, Julita dari Kaltim Bawa Bendera saat Ikrar Putra Indonesia

Basuki menjelaskan pembangunan Istana Wapres di IKN secara keseluruhan telah selesai. Saat ini hanya tersisa tahap pengadaan dan pengisian furnitur untuk melengkapi fasilitas di dalam gedung.

"Sudah. Tinggal ngisi furniture-nya, sekarang lagi sedang ditender," katanya.

Dengan rampungnya pembangunan tersebut, Istana Wapres di IKN siap digunakan untuk mendukung aktivitas Wakil Presiden dan jajaran Setwapres.

Berbarengan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Otorita IKN juga membuka Istana Wapres untuk dikunjungi masyarakat.

Masyarakat dapat melihat langsung Istana Wapres pada 15-17 Agustus 2026. Waktu kunjungan dibuka mulai pukul 10.00 hingga 17.00 WITA.

Basuki mengatakan pembukaan Istana Wapres untuk masyarakat dilakukan atas permintaan Gibran. Keputusan tersebut diambil karena tingginya antusiasme masyarakat yang datang ke IKN selama momentum peringatan kemerdekaan.

"Iya, mulai hari ini kita sesuai dengan permintaan Bapak Wapres supaya karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini kita ke sana supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, Kantor Presiden juga ada Kantor Wakil Presiden," ujar Basuki.

Selain menjadi fasilitas pemerintahan, pembukaan Istana Wapres untuk masyarakat diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada publik untuk melihat langsung perkembangan pembangunan kawasan inti pemerintahan IKN.

Target Gibran mulai berkantor di IKN tahun ini juga menjadi bagian dari proses pemindahan aktivitas pemerintahan secara bertahap ke ibu kota baru.* (in/dh)

Pengukuhan dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan. Dalam kesempatan tersebut, Gibran meminta para anggota Paskibraka menjalankan tugas negara dengan sungguh-sungguh.

Baca Juga:

• Wali Kota Rico Waas Kukuhkan 48 Paskibraka Medan, Siap Kibarkan Merah Putih di HUT ke-81 RI

Rangkaian acara pengukuhan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Putra Indonesia yang dipimpin Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.

Dalam prosesi tersebut, anggota Paskibraka asal Kalimantan Timur, Julita Rista Lestari, ditunjuk sebagai perwakilan. Julita memegang bendera Merah Putih dan menempatkannya di dada kanan selama pembacaan ikrar.

Ikrar tersebut menegaskan komitmen para anggota Paskibraka sebagai generasi penerus bangsa untuk menjunjung Tanah Air Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para Paskibraka juga menyatakan kesanggupan menjalankan kewajiban sebagai kader bangsa serta mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebanyak 76 anggota Paskibraka tingkat pusat tersebut selanjutnya akan menjalankan tugas utama dalam upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026.

Pengukuhan ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum para anggota Paskibraka menjalankan tugas kenegaraan dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.* (mt/dh)