LANGKAT — Dua ahli hukum pidana yang dihadirkan tim penasihat hukum terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau smartboard Kabupaten Langkat menegaskan kerugian keuangan negara tidak serta-merta menjadi dasar untuk memidanakan seseorang.

Kedua ahli tersebut adalah Dr Andi Hakim Lubis dari Universitas Medan Area (UMA) dan Dr Khomaini dari Universitas Pembangunan Masyarakat Indonesia (UPMI).

Baca Juga:

• Tak Terbukti Korupsi Pengadaan Smartboard Tebing Tinggi, Mantan Kepala Korps Sabhara Polri Divonis Bebas

Keterangan kedua ahli diberikan dalam perkara yang menjerat mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Saiful Abdi dan Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto Seputra.

Dalam persidangan, penasihat hukum Saiful Abdi, Jonson David Sibarani yang didampingi Togar Lubis, mempertanyakan keterangan Bahrun Walidin alias Baron.

Bahrun sebelumnya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara pengadaan smartboard Tahun Anggaran 2024.

Dalam persidangan sebelumnya, Bahrun menerangkan adanya penyerahan sejumlah uang kepada sejumlah pihak yang berkaitan dengan pengadaan smartboard, termasuk di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Khomaini mengatakan keterangan seorang saksi harus dinilai bersama alat bukti lainnya.

Menurut dia, keterangan satu saksi tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

"(Keterangan satu saksi) bukan lagi alat bukti petunjuk, Yang Mulia," ujar Khomaini.

Ketua Majelis Hakim kemudian meminta panitera pengganti mencatat keterangan tersebut dalam persidangan.

Dalam sidang yang sama, Saiful Abdi mempertanyakan perhitungan dugaan kerugian keuangan negara yang digunakan penuntut umum.

Ia menyoroti perbedaan harga smartboard dalam kontrak dengan harga yang digunakan dalam perhitungan auditor.

Menurut Saiful, harga smartboard dalam kontrak sebesar Rp158 juta per unit sudah termasuk PPN 11 persen.

Sementara itu, dalam persidangan disebutkan harga jual per unit sebesar Rp165.755.405 belum termasuk PPN 11 persen.

Khomaini mengatakan majelis hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti yang diajukan jaksa maupun penasihat hukum terdakwa.

Menurut dia, hakim memiliki kewenangan untuk menilai kualitas dan kekuatan setiap alat bukti.

"Alat bukti berbicara bukan secara kuantitas, namun kualitas. Maka hanya majelis hakim yang bisa menentukan apakah alat bukti memiliki kualitas atau tidak," katanya.

Ahli lainnya, Andi Hakim Lubis, mengatakan pembuktian dalam perkara pidana harus melihat kesesuaian antara satu fakta dengan fakta lainnya.

Menurut Andi, apabila suatu alat bukti dinilai cacat atau tidak autentik, alat bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

"Untuk memidanakan seseorang tidak terlepas dari terpenuhinya unsur delik, terbuktinya unsur melawan hukum dan terbuktinya unsur kesalahan. Bila salah satu unsur tidak terbukti maka dakwaan tidak bisa dibuktikan," ujar Andi.

Andi menegaskan kerugian keuangan negara tidak otomatis berujung pada pemidanaan.

Menurut dia, harus terlebih dahulu dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum serta unsur pidana lainnya.

"Kerugian keuangan negara itu hanya ekses saja dari perbuatan melawan hukum dalam rezim hukum pidana. Tidak semua kerugian negara itu berakhir dengan pidana," katanya.

Menurut Andi, suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat saja masuk dalam ranah hukum perdata atau administrasi apabila tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Ia juga mengatakan persoalan autentikasi alat bukti merupakan bagian yang harus dinilai oleh majelis hakim.

"Kalau itu dulu namanya bukti yang diperoleh dengan cara-cara melawan hukum, maka itu bukti yang harus di-ignore. Harus dikesampingkan," katanya.

Penasihat hukum terdakwa Budi Pranoto Seputra, Itoloni Gulo, kemudian menanyakan konsekuensi hukum apabila terdapat cacat dalam alat bukti.

Khomaini menjelaskan pembuktian dalam perkara pidana tidak hanya bergantung pada jumlah alat bukti. Menurut dia, pembuktian juga harus disertai keyakinan hakim.

"Dua alat bukti tanpa keyakinan, orang tidak boleh dihukum bersalah. Keyakinan tanpa dua alat bukti juga tidak boleh menghukum orang bersalah," ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejari Langkat Bosna Perangin-angin menanyakan penerapan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional kepada ahli.

Menurut ahli, ketentuan tersebut mengatur perbuatan setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

"Yang tidak boleh itu, dilakukan secara melawan hukum," katanya.

Mengenai dugaan kecurangan dalam proses pemilihan penyedia, ahli menyebut perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila jaksa mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana.

JPU juga menanyakan adanya selisih anggaran yang diberikan kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta kemungkinan pertanggungjawaban pidananya.

Andi menjelaskan persoalan tersebut harus dilihat berdasarkan perbuatan yang dilakukan dan ketentuan pidana yang mengaturnya.

Terlebih, perkara tersebut dapat bersinggungan dengan hukum bisnis maupun keperdataan.

"Tidak semua kerugian keuangan negara itu larinya ke hukum pidana. Harus hati-hati meneliti dan cermat menganalisis unsur-unsurnya," katanya.

Dalam perkara ini, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Saiful Abdi dan Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto Seputra menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard Tahun Anggaran 2024.

Selain keduanya, Supriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menjadi terdakwa.

Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29,5 miliar.

Keterangan dua ahli hukum pidana dalam persidangan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim dalam menilai seluruh alat bukti dan unsur dakwaan yang diajukan dalam perkara pengadaan smartboard Kabupaten Langkat.* (at/ad)

JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan refocusing lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Permintaan itu disampaikan Luhut saat bertemu Kepala BGN Sudaryono di kantornya, Jumat, 21 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Sempat Simpang Siur Disebut Rp480 Triliun, Anggaran MBG 2027 Turun Jadi Rp240 Triliun, Ini Kata Ekonom

"Satu hal yang ingin saya garisbawahi adalah setiap keputusan strategis harus berlandaskan pada data yang akurat, pengawasan ketat, dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan," ujar Luhut, Jumat (21/8/2026).

Menurut Luhut, refocusing SPPG perlu memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Saat ini, sekitar 1.700 SPPG difokuskan pembangunannya di wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi, antara lain Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur.

"Pembangunan SPPG tidak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang gampang. Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan. Penentuan lokasi wajib berbasis data akurat seperti; angka stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis," urai Luhut.

Selain meminta pemetaan ulang lokasi, Luhut menilai kualitas dan higienitas SPPG harus menjadi perhatian utama.

Standar kebersihan dan keamanan pangan, kata dia, merupakan syarat yang tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan program MBG.

Luhut mengapresiasi langkah Kepala BGN Sudaryono yang menutup sekitar 1.300 SPPG karena dinilai belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

Menurut Luhut, penutupan tersebut merupakan bagian dari pengawasan untuk memastikan makanan yang diberikan melalui program MBG memenuhi standar dan aman dikonsumsi anak-anak.

Ia juga menyatakan Dewan Ekonomi Nasional berkomitmen membantu memperbaiki tata kelola program tersebut.

Salah satu bentuk dukungan yang disiapkan adalah memberikan rekomendasi strategis dan memperkuat digitalisasi sistem di BGN.

Digitalisasi diharapkan dapat membantu pemerintah memantau seluruh rantai pasok, mengawasi kualitas makanan, serta mengevaluasi kinerja setiap SPPG secara aktual dan transparan.

"Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa," jelas Luhut.

Pertemuan Luhut dan Sudaryono tersebut menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola SPPG agar pelaksanaan program MBG tidak hanya mengejar jumlah dapur yang dibangun, tetapi juga memastikan lokasi, kualitas makanan, keamanan pangan, dan manfaat program tepat sasaran.* (d/ad)

MEDAN — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Irjen (Purn) Bambang Ghiri Arianto, mantan Kepala Korps Sabhara Baharkam Polri yang juga Direktur PT Gunung Emas Ekaputra.

Hakim menyatakan Bambang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pengadaan smartboard di Kota Tebing Tinggi.

Baca Juga:

• Dari Surabaya 1945 ke Aceh Timur 2026, Kapolres Gemakan Kembali Proklamasi Polisi di Hari Juang Polri

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis.

"Menyatakan terdakwa Bambang Ghiri Arianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan penuntut umum, baik dakwaan primer maupun subsider," ujar Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis di persidangan.

Majelis hakim kemudian membebaskan Bambang dari seluruh dakwaan penuntut umum.

Hakim juga memulihkan hak Bambang dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

"Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan," ucap hakim As'ad.

Putusan bebas tersebut berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Christian Bonardo.

Sebelumnya, jaksa menuntut Bambang dengan hukuman penjara selama delapan tahun enam bulan dan denda Rp500 juta.

Jaksa juga menuntut apabila denda tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan, maka diganti dengan pidana penjara selama 140 hari.

Bambang sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan 93 unit PTI atau smartboard pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024.

Dalam perkara tersebut, PT Gunung Emas Ekaputra yang dipimpin Bambang menjadi penyedia 93 unit smartboard.

Nilai kontraknya sekitar Rp14,275 miliar, sedangkan nilai pengadaan disebut mencapai Rp14,415 miliar.

Berdasarkan hasil audit yang disampaikan jaksa dalam persidangan, pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp6,2 miliar.

Namun, majelis hakim dalam putusannya menyatakan Bambang tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa.

Perkara tersebut juga menyeret sejumlah terdakwa lain.

Dalam perkara yang sama, Idam Khalid divonis tujuh tahun enam bulan penjara.

Sementara Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto Seputra, yang diadili dalam berkas perkara terpisah, juga dijatuhi hukuman tujuh tahun enam bulan penjara.

Vonis bebas terhadap Bambang menjadi putusan yang berbeda dibandingkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa lain dalam perkara pengadaan smartboard tersebut.* (d/ad)

BATU BARA — Pemerintah Kabupaten Batu Bara memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui Gerakan Tanam Serempak seluas 50.000 hektare secara nasional.

Kegiatan tersebut digelar di lahan optimalisasi lahan (oplah) dan cetak sawah rakyat di Desa Sei Muka, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, Jumat, 21 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Bara Api Bersembunyi di Bawah Gambut, Pemerintah Kerahkan 12.880 Personel dan Bangun Sumur Bor Lawan Karhutla Kalimantan

Gerakan tanam serempak tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Direktur Polbangtan Nurliana Harahap mengatakan gerakan tanam serempak merupakan salah satu program unggulan untuk meningkatkan produksi pertanian.

"Agenda ini bertujuan meningkatkan produksi dan produktivitas, khususnya pada lahan oplah, sehingga mampu meningkatkan indeks pertanaman," ujarnya.

Bupati Baharuddin mengapresiasi jajaran Polbangtan dan seluruh pihak yang ikut mendukung pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Batu Bara.

Menurut dia, pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian terhadap petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ia mengatakan pemerintah terus mendorong agar hasil pertanian memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat.

Salah satu upaya yang disebutnya adalah kebijakan pemerintah pusat mengenai harga gabah kering panen yang ditetapkan paling rendah Rp6.500 per kilogram.

Selain persoalan harga, pemerintah daerah juga menyiapkan penguatan akses permodalan bagi petani melalui PT Tani Nusantara tanpa bunga.

Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat, termasuk petani yang belum memiliki lahan, untuk menyewa lahan pertanian.

Petani juga direncanakan memperoleh dukungan berupa bibit, pupuk, dan kebutuhan pertanian lainnya.

"Saya ingin niat saya itu bagaimana petani dan masyarakat Batu Bara kehidupannya lebih baik, terjamin, dan lebih sejahtera," ujar Bupati.

Baharuddin juga menekankan pentingnya hubungan antara petani dan penyuluh pertanian.

Menurut dia, penyuluh memiliki peran penting dalam membantu petani menentukan pola tanam, waktu tanam, hingga pengaturan masa panen.

Ia meminta petani mengikuti arahan penyuluh agar kegiatan budi daya berjalan lebih terarah dan produksi pertanian meningkat.

"Dalam hal ini saya ingin bukan petani yang mengatur kelompok penyuluh, tetapi penyuluh yang mengatur petani. Ikuti arahan penyuluh, jangan mengikuti keinginan sendiri, supaya hasilnya bisa meningkat," tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Polbangtan Nurliana Harahap, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Fariz Haholongan Hutagalung, Kepala BBRMP Sumatera Utara Mulyono, Kepala Balai Besar Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Sumatera Utara Kus Haryanto, Kepala Balai Veteriner Medan Arif Hukmi, Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil Muhammad Syawal, serta Kepala Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Ahmad Tohir Harahap.

Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga mendampingi Bupati, di antaranya jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas KopUKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Camat Datuk Tanah Datar, serta kepala desa setempat.

Melalui gerakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, penyuluh, dan petani dapat semakin kuat.

Kolaborasi itu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan.* (ad)

Ajakan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Kerja Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (21/8/2026).

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong Budaya Menabung Sejak Dini untuk Perkuat Ekonomi Generasi Muda

Bobby menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sangat dibutuhkan agar data yang dikumpulkan dapat menggambarkan kondisi ekonomi secara akurat.

"Kami berharap agar masyarakat menyambut sensus ekonomi ini, dan memberikan informasi yang dibutuhkan," kata Bobby.

Dia berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi referensi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Asim Saputra mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memotret kondisi dan perkembangan dunia usaha secara menyeluruh.

"Data yang dikumpulkan akan memberikan gambaran mengenai struktur, karakteristik, aktivitas, serta perkembangan berbagai kegiatan usaha di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumut," ujar Asim.

Menurut Asim, data tersebut akan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam memetakan struktur usaha dan sektor UMKM. Hasil sensus juga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Asim menegaskan data yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha kepada BPS dijamin keamanan serta kerahasiaannya dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang statistik.

Sensus Ekonomi 2026 berlangsung secara serentak mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. BPS berharap partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dapat membantu menghasilkan data yang lengkap dan akurat.

Data tersebut nantinya diharapkan menjadi pijakan pemerintah dalam memahami struktur perekonomian, melihat perkembangan dunia usaha serta menyusun perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih terarah.* (dh)

ACEH TIMUR - Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi memimpin upacara peringatan Hari Juang Polri 2026 di Lapangan Sarja Arya Racana, Polres Aceh Timur, Jumat (21/8/2026) pagi. Dalam upacara tersebut, Irwan membacakan Naskah Proklamasi Polisi yang diproklamasikan di Surabaya pada 21 Agustus 1945.

Upacara Hari Juang Polri tahun ini mengusung tema "Dengan Semangat Juang, Polri untuk Masyarakat Menuju Indonesia Maju".

Peringatan tersebut digelar sebagai tindak lanjut Keputusan Kapolri Nomor 95/I/2024 tentang Hari Juang Polri yang ditetapkan pada 22 Januari 2024.

Dalam kapasitasnya sebagai inspektur upacara, AKBP Irwan Kurniadi membacakan Naskah Proklamasi Polisi yang diproklamasikan Inspektur Polisi Kelas I Moehamad Jasin pada 21 Agustus 1945 atas nama seluruh warga polisi.

"Untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan ini menyatakan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia," demikian petikan Proklamasi Polisi yang dibacakan Kapolres Aceh Timur.

Selain pembacaan Proklamasi Polisi, sejarah singkat Hari Juang Polri juga dibacakan Kabagops Polres Aceh Timur Kompol Sukirno.

Perwira upacara dalam kegiatan tersebut yakni Kasubbagwatpers Bag SDM Polres Aceh Timur Iptu Jasman, sedangkan komandan upacara dijabat Panit Pamapta III SPKT Polres Aceh Timur Ipda Irwan Saragih.

Kapolres Aceh Timur mengatakan Hari Juang Polri menjadi momentum untuk kembali mengingat nilai perjuangan yang menjadi bagian dari perjalanan institusi kepolisian.

Menurutnya, semangat tersebut harus diterjemahkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama ketika personel berhadapan langsung dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat.

"Semangat juang tidak cukup dikenang melalui sebuah upacara. Nilai itu harus hadir dalam setiap pelaksanaan tugas, terutama ketika anggota Polri berhadapan langsung dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat," kata Irwan.

Dia menegaskan Polres Aceh Timur berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Irwan juga mengingatkan seluruh personel agar menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai tanggung jawab yang harus dijawab melalui kinerja nyata.

"Kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan kerja nyata. Karena itu, setiap personel Polres Aceh Timur harus mampu menjaga kehormatan institusi melalui pelayanan yang profesional, humanis, dan bertanggung jawab," tegasnya.

Peringatan Hari Juang Polri tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi momentum bagi seluruh personel untuk memperkuat semangat pengabdian dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (dh)

Dalam khutbah yang bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah itu, Tgk Marbawi mengajak umat Islam memaknai kemerdekaan tidak hanya sebagai terbebas dari penjajahan secara fisik, tetapi juga sebagai upaya membebaskan diri dari hawa nafsu, dosa, maksiat, kesyirikan serta berbagai hal yang menjauhkan manusia dari Allah SWT.

Baca Juga:

• Syaitan Tak Selalu Menakutkan, Keburukan Bisa Dibuat Terlihat Indah

"Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan sekadar memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, rumah yang megah, atau kehidupan dunia yang serba cukup. Kemenangan terbesar adalah ketika Allah menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga-Nya," kata Tgk Marbawi dalam khutbahnya.

Dia menjelaskan, kemerdekaan sejati dimulai dari iman dan ketaatan kepada Allah SWT. Menurutnya, seseorang belum sepenuhnya merdeka apabila hati dan pikirannya masih diperbudak hawa nafsu, harta, popularitas, jabatan maupun keinginan manusia.

Tgk Marbawi juga mengingatkan umat untuk menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan yang dilarang agama. Mata harus dijaga dari pandangan haram, telinga dari hal yang dilarang, sedangkan lisan harus dijauhkan dari dusta, fitnah, ghibah, namimah, cacian serta ucapan yang menyakiti orang lain.

Begitu pula tangan harus terbebas dari mengambil hak orang lain, kaki tidak digunakan untuk menuju kemaksiatan, serta perut dijaga dari makanan dan minuman haram maupun syubhat.

Dia mengingatkan jangan sampai masyarakat merayakan kemerdekaan bangsa, tetapi pada saat yang sama masih melakukan tindakan yang merugikan dan menyakiti sesama.

"Ketika ada kesempatan berbuat dosa tetapi kita meninggalkannya karena takut kepada Allah, saat itulah kita sedang belajar menjadi manusia merdeka. Ketika kita mampu menahan amarah, padahal kita mampu membalas, itulah kemerdekaan jiwa," pesannya.

Menurut Tgk Marbawi, seseorang juga perlu membangun kesabaran untuk mencapai kemerdekaan sejati. Kesabaran itu mencakup sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan serta menghadapi berbagai musibah dan ujian kehidupan.

Dia menegaskan sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar merupakan sikap tetap teguh berada di jalan Allah meskipun menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan.

Selain kesabaran, ketakwaan disebut menjadi bentuk kemerdekaan yang membebaskan manusia dari perbudakan dunia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT.

Orang bertakwa, kata dia, bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Namun, ketika melakukan kesalahan, seseorang harus segera menyadari, bertaubat dan kembali kepada Allah SWT.

"Jangan biarkan dosa menjadi belenggu yang terus kita bawa sampai mati," tegasnya.

Tgk Marbawi juga mengingatkan umat Islam untuk bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan menjaga diri dari dosa. Menurutnya, perjuangan seorang Muslim mencakup kesungguhan dalam menaati Allah dan memperjuangkan kebaikan sesuai tuntunan syariat.

Momentum peringatan kemerdekaan Indonesia, lanjut dia, seharusnya menjadi kesempatan bagi setiap Muslim untuk memperbarui kemerdekaan dirinya.

Bangsa yang merdeka, menurutnya, membutuhkan masyarakat yang juga merdeka secara jiwa, yakni memiliki iman dan takwa, jujur, amanah, sabar, berakhlak baik, menghormati hak orang lain serta takut kepada Allah SWT.

"Kemerdekaan bangsa harus kita isi dengan ketaatan. Kemerdekaan harus kita isi dengan keadilan. Kemerdekaan harus kita isi dengan persaudaraan. Kemerdekaan harus kita isi dengan menjaga amanah. Dan kemerdekaan harus kita arahkan menuju keridhaan Allah SWT," pungkasnya.* (dh)

Dari kejauhan, matahari tampak seperti bola merah yang menggantung rendah di antara pepohonan. Penampakan tersebut kemudian menjadi perhatian warga yang melihat langsung fenomena itu.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 23 Juli 2026: BMKG Prediksi Cerah hingga Kabut Asap, Waspadai Hujan Ringan di Dataran Tinggi

"Mataharinya merah banget pada Kamis sore kemarin. Saya baru kali ini melihatnya," kata Sri, Jumat (21/8/2026).

Fenomena itu kemudian dikaitkan dengan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.

Prakirawan BMKG Palangka Raya, Chandra, membenarkan kondisi atmosfer yang dipengaruhi asap karhutla dapat membuat matahari terlihat berwarna kemerahan.

"Benar, bisa dipengaruhi dari kabut asap karhutla yang sedang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah," ujar Chandra.

Menurut Chandra, citra sebaran asap pada Kamis sore menunjukkan sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah tertutup asap. Kondisi tersebut menyebabkan cahaya matahari harus melewati lapisan atmosfer yang dipenuhi partikel.

"Karena jika dilihat dari citra sebaran asap kemarin sore, terlihat wilayah Kalimantan Tengah sebagian besarnya sudah tertutup asap. Saat cahaya melewati lapisan atmosfer yang dipenuhi partikel, warna dengan panjang gelombang tertentu lebih banyak tersebar sehingga matahari dapat terlihat kemerahan, terutama ketika posisinya mulai rendah menjelang sore," jelasnya.

Dengan demikian, perubahan warna matahari yang terlihat di Palangka Raya bukan berarti matahari berubah warna. Fenomena tersebut merupakan efek atmosfer ketika cahaya matahari berinteraksi dengan partikel-partikel di udara, termasuk asap kebakaran.

Kondisi matahari yang tampak semakin merah biasanya lebih mudah terlihat ketika posisi matahari mulai rendah menjelang sore. Dalam kondisi udara yang banyak mengandung partikel, cahaya yang sampai ke permukaan dapat memberikan tampilan warna yang berbeda dari biasanya.

Fenomena tersebut juga menjadi gambaran dampak kabut asap akibat karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah. Selain mengubah tampilan langit, kabut asap dapat mengurangi jarak pandang dan berdampak terhadap kualitas udara.

BMKG mengimbau masyarakat tetap memperhatikan informasi resmi terkait kondisi udara dan cuaca, terutama ketika kabut asap masih menyelimuti wilayah Palangka Raya dan sekitarnya.* (d/dh)

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan operasi pengendalian karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur.

Baca Juga:

• 197 Ribu Siswa Sarawak Diliburkan, Asap Karhutla Kalimantan Kini Jadi Sorotan Media Malaysia-Singapura

Personel yang dikerahkan berasal dari Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan hingga masyarakat.

Berdasarkan data operasi, sebanyak 12.880 personel gabungan ditempatkan di tiga provinsi prioritas. Rinciannya 1.410 personel berada di Kalimantan Barat, 10.700 personel di Kalimantan Tengah dan 770 personel di Kalimantan Selatan.

Para petugas melakukan pemantauan titik panas atau hotspot, menindaklanjuti laporan masyarakat, patroli terpadu, pemeriksaan lapangan serta pemadaman dari darat.

Selain itu, operasi mencakup pembasahan dan pendinginan area terbakar, penyekatan lokasi kebakaran serta penjagaan kawasan rawan untuk mencegah api kembali muncul.

Koordinasi penanganan dilakukan melalui posko terpadu yang berfungsi menentukan lokasi prioritas sekaligus mengatur pengerahan personel dan peralatan sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Pemerintah juga mengerahkan berbagai sarana operasional, mulai dari kendaraan pemadam, pompa dan pompa jinjing, selang pemadaman, flexible tank, alat komunikasi hingga alat pelindung diri.

Dukungan udara turut dilakukan menggunakan helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing dan helikopter water bombing untuk membantu pemantauan maupun pemadaman dari udara.

Di tengah kondisi cuaca kering yang masih berlangsung, pemerintah juga meningkatkan sarana pemadaman dengan membangun dan mengaktifkan sumur bor di sejumlah wilayah prioritas.

Kementerian Kehutanan menilai sumur bor penting karena sumber air permukaan untuk pemadaman semakin terbatas akibat kondisi kering.

"Sumur bor diperlukan untuk memperpendek jarak pengambilan air, mempercepat pengisian peralatan pemadaman, serta menjaga kesinambungan pembasahan dan pendinginan," ujar Ristianto.

Ketersediaan sumber air menjadi perhatian khusus pada wilayah lahan gambut. Karakteristik gambut memungkinkan bara api bertahan di bawah permukaan tanah sehingga kebakaran dapat kembali muncul apabila proses pembasahan tidak dilakukan secara menyeluruh.

"Karena itu, pemerintah menempatkan pemadaman sekaligus pendinginan sebagai bagian penting dari operasi," katanya.

Pemerintah memastikan penanganan karhutla di Kalimantan akan terus dilakukan dengan mengutamakan koordinasi lintas sektor, pemantauan hotspot dan penguatan sarana pemadaman guna mencegah kebakaran meluas serta mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat.* (d/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perkara tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan setelah dilakukan gelar perkara di tingkat pimpinan pada Kamis (20/8/2026) malam.

Baca Juga:

• Unsoed Masih Tunggu Penjelasan Resmi KPK soal OTT Rektor

Budi menjelaskan, penyidik saat ini masih menggunakan Sprindik umum. Dengan demikian, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

"Namun, saat ini masih digunakan sprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut," ujarnya.

KPK sebelumnya membantah informasi yang menyebut adanya OTT terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor pada Kamis (20/8/2026).

"Terkait kabar peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor, kami klarifikasi, bahwa informasi tersebut tidak benar," kata Budi, Kamis (20/8/2026).

Meski membantah OTT, KPK mengakui memang melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kabupaten Bogor.

Budi kemudian menjelaskan bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut di lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor.

"Dan terkait yang juga ditanyakan oleh kawan-kawan, betul memang ada sejumlah uang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tersebut dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar rupiah," ujar Budi.

Uang sekitar Rp1,5 miliar tersebut menjadi salah satu barang yang diamankan dalam proses penyelidikan. KPK masih mendalami dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penerimaan tersebut.

Sebelum perkara dinaikkan ke tahap penyidikan, beredar kabar sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor diamankan dalam operasi senyap KPK.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika sebelumnya mengatakan pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut karena belum menerima penjelasan resmi dari aparat penegak hukum.

"Jadi isu ini kan berkembang ya, saya juga memonitor terus kebenarannya dan lain-lain apakah ini isu yang menjadi kebenaran atau tidak," kata Ajat, Kamis (20/8/2026).

Ajat menyebut Pemkab Bogor masih menunggu informasi resmi dari KPK terkait kegiatan yang berlangsung di wilayah tersebut. Aktivitas pemerintahan daerah juga tetap berjalan seperti biasa.

Dengan diterbitkannya Sprindik umum, KPK kini melanjutkan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan mendalami pihak-pihak yang diduga terkait dalam perkara tersebut sebelum menentukan status hukum lebih lanjut.* (k/dh)

Dampak kabut asap bahkan meluas ke sektor pendidikan. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak diperintahkan tutup sementara setelah kualitas udara di wilayah tersebut memburuk hingga masuk kategori sangat tidak sehat.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Perwira, RI Buka Pertukaran Prajurit hingga Tamtama dengan Militer China Lewat Latihan Heping Garuda

Angka tersebut masuk kategori sangat tidak sehat dan dinilai berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Penutupan mencakup 509 sekolah dasar dengan 107.590 murid serta 82 sekolah menengah dengan 89.733 siswa. Sekolah terdampak tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Sri Aman, Lubok Antu dan Betong.

Menurut media tersebut, kondisi kabut asap berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Indonesia. Asap dari kebakaran kemudian terbawa menuju Sarawak dan memperburuk kualitas udara.

Sebelumnya, Malay Mail juga menyoroti tingginya aktivitas kebakaran di Kalimantan Barat. Dalam laporan Kamis (20/8/2026), media itu menyebut kabut asap yang melanda Sarawak diperkirakan masih akan berlangsung seiring kebakaran di Kalimantan Barat yang belum sepenuhnya teratasi.

Malay Mail melaporkan 4.041 titik api terdeteksi di Kalimantan Barat hingga 10 Agustus. Sebanyak 3.560 titik dikategorikan memiliki tingkat kepercayaan sedang, sedangkan 352 lainnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi.

Media tersebut juga menyoroti kondisi Kota Pontianak yang mencatat kualitas udara terburuk di Indonesia pada Kamis pagi. Indeks kualitas udara (AQI) di kota tersebut disebut mencapai 191 dan masuk kategori tidak sehat.

Sorotan lainnya datang dari Free Malaysia Today yang melaporkan lonjakan titik panas di Indonesia. Media tersebut menyebut jumlah titik api pada Agustus menjadi yang tertinggi dalam bulan tersebut sejak 2015.

Fenomena El Nino dan kondisi yang lebih kering disebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran. Curah hujan yang lebih rendah serta suhu yang berada di atas kondisi normal turut meningkatkan potensi meluasnya karhutla.

Sementara itu, Sarawak Tribune menyoroti perbedaan jumlah titik panas antara Sarawak dan Kalimantan. Dalam periode 1-19 Agustus, sebanyak 148 titik panas terdeteksi di Sarawak, sedangkan Kalimantan mencatat 7.286 titik panas.

Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC) juga melaporkan adanya asap lintas batas dari Kalimantan Barat yang bergerak ke arah utara menuju Sarawak bagian barat. Kondisi tersebut disebut telah memperburuk kualitas udara di sejumlah wilayah Sarawak sejak awal Agustus.

Media Singapura, The Straits Times, turut mengangkat kondisi karhutla di Kalimantan. Mengutip AFP, media tersebut menggambarkan kabut asap telah menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan dan memperingatkan kondisi terburuk masih mungkin terjadi.

Laporan itu menyebut hampir 95.000 hektare lahan di Indonesia terbakar sepanjang Juli. Sementara secara keseluruhan, luas lahan yang terbakar sejak awal tahun telah mencapai lebih dari 200.000 hektare.

Palangkaraya di Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang terdampak kabut asap. Masyarakat diimbau menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.

Pemerintah Indonesia juga terus melakukan penanganan karhutla melalui pengerahan personel pemadam kebakaran serta berbagai langkah mitigasi, termasuk rencana modifikasi cuaca di sejumlah wilayah terdampak.

Sorotan media Malaysia dan Singapura tersebut menunjukkan karhutla di Kalimantan telah berkembang menjadi persoalan lintas batas. Pergerakan asap tidak hanya berdampak pada masyarakat di daerah kebakaran, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan, pendidikan dan aktivitas masyarakat di negara tetangga.

Dengan kondisi musim kering yang masih berlangsung, pemantauan titik panas dan pengendalian kebakaran menjadi semakin penting untuk mencegah meluasnya dampak kabut asap di kawasan Asia Tenggara.* (k/dh)

Dokter Tifa menyebut pihaknya telah menyiapkan praperadilan jilid II yang terdaftar di PN Jakarta Selatan. Sidang perdana gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• Sempat Menang di PN Jaktim, Kini Praperadilan Dokter Tifa Kandas di PN Jaksel

Menurut Tifa, dirinya sempat menganggap perkara yang menjeratnya telah berakhir setelah putusan sela di PN Jakarta Timur menerima eksepsi atau perlawanan dari tim kuasa hukumnya.

Namun, proses hukum kembali berjalan setelah kejaksaan mengajukan dakwaan kembali dan permohonan praperadilan yang diajukannya di PN Jakarta Selatan tidak diterima.

Tifa mengatakan praperadilan jilid II akan digunakan untuk menguji penerapan Pasal 32 dan Pasal 35 dalam perkara yang dihadapinya. Dia menilai kedua pasal tersebut tidak relevan dengan kasusnya.

"Kami juga sudah mengajukan praperadilan kedua karena ada 2 pasal selundupan yang sangat tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus saya, tetapi memang semata-mata merupakan sebuah niat jahat, sebuah niat tidak baik dari pelapor untuk menghukum saya seberat-beratnya dengan hukuman 8 tahun dan 12 tahun ya, pasal 32-35," ujarnya.

Tifa menegaskan permohonan praperadilan dilakukan untuk memperjuangkan keadilan sekaligus mencari kejelasan terkait proses hukum yang sedang dihadapinya.

Dia juga berharap perkara tersebut dapat memberikan ruang bagi dirinya untuk menjelaskan hasil penelitian yang disebut menjadi awal mula persoalan yang menjeratnya.

"Saya katakan berkali-kali dalam 470 hari ini ya, kami sudah melakukan penelitian terhadap 709 dokumen, malah ada tambahan dokumen, 712 dokumen, yang sudah diperiksa itu ada 148 saksi," tutur Tifa.

Menurutnya, seluruh dokumen dan keterangan saksi tersebut telah dipelajari dan nantinya dapat disampaikan dalam persidangan apabila perkara berlanjut ke tahap pokok perkara.

Tifa menilai tidak diterimanya praperadilan jilid I berkaitan dengan persoalan administratif. Karena itu, dia memilih melanjutkan upaya hukum melalui permohonan kedua.

"Jadi intinya, ketika peradilan kami ditolak karena permasalahan administratif ya sudah kami mengajukan peradilan kami kedua karena ada pasal selundupan 32-35 harus diuji terlebih dahulu sebelum sidang pokok perkara," katanya.

Dia menyatakan siap menerima apa pun hasil praperadilan jilid II. Jika permohonannya diterima, Tifa berharap penerapan Pasal 32 dan Pasal 35 dapat dinyatakan tidak relevan. Namun jika kembali ditolak, dia mengaku siap menghadapi persidangan pokok perkara.

"Kalau dinyatakan dan diterima Alhamdulillah, artinya 32-35 tidak relevan di pokok peradilan, tapi kalau ditolak ya sudah kita akan maju, akan kita fight, akan kita pertarungkan, akan kita lawan ini sidang pokok perkara," tegasnya.* (in/dh)

Undangan itu disampaikan Sjafrie setelah bertemu Menteri Pertahanan China Laksamana Dong Jun di Ruangan Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Baca Juga:

• Dari Bumi Rambate Rata Raya, Bupati Asahan Bidik Bibit Atlet Muda Sepak Bola Lewat Turnamen U-15

Menurut Sjafrie, Indonesia dan China telah menjalin kerja sama pertahanan melalui Defense Cooperation Agreement selama 19 tahun. Kerja sama tersebut dinilai perlu terus ditingkatkan, termasuk melalui latihan bersama dan penguatan kemampuan personel.

Indonesia juga berencana memperluas kerja sama pendidikan dan pertukaran prajurit dengan militer China. Pertukaran tersebut tidak hanya ditujukan bagi perwira, tetapi juga personel tingkat bintara dan tamtama.

"Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama," ujarnya.

Selain kerja sama latihan dan pertukaran personel, pemerintah Indonesia juga membuka peluang peningkatan kolaborasi di sektor industri pertahanan dengan China.

"Kami juga akan terus meningkatkan kerja sama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok," tutur Sjafrie.

Sementara itu, Dong Jun mengatakan China dan Indonesia akan terus mempererat hubungan pertahanan di bawah kepemimpinan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

"Kita akan bergandengan tangan, mempercepat pembangunan modernisasi pertahanan nasional, membangun benteng keamanan yang kokoh untuk pembangunan masing-masing. Memberikan lebih banyak kestabilan dan kepastian kepada dunia yang penuh perubahan dan gejolak," kata Dong Jun.

Pertemuan Sjafrie dan Dong Jun menjadi bagian dari penguatan hubungan pertahanan bilateral kedua negara. Kerja sama tersebut mencakup latihan militer, pendidikan dan pertukaran personel hingga industri pertahanan.

Melalui peningkatan kerja sama tersebut, Indonesia dan China diharapkan dapat memperkuat kapasitas pertahanan sekaligus membangun komunikasi strategis yang lebih erat di tengah dinamika keamanan kawasan.* (in/dh)

Hakim menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan Dokter Tifa tidak dapat diterima.

Baca Juga:

• Datangkan Ahli dari UMJ dan UGM, Ini Strategi Polri Balas Gugatan Praperadilan Febrie Adriansyah

Dengan putusan tersebut, upaya hukum praperadilan Dokter Tifa terkait proses penuntutan kembali perkara yang menjeratnya tidak dikabulkan.

Perkara tersebut bermula ketika PN Jakarta Timur sebelumnya menerima eksepsi atau perlawanan yang diajukan tim kuasa hukum Dokter Tifa pada Kamis (23/7/2026).

Putusan PN Jakarta Timur ketika itu membuat perkara dugaan fitnah terkait tudingan ijazah Jokowi yang menjerat Dokter Tifa tidak berlanjut ke tahap pembuktian.

"Menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima," ujar Hakim Ketua PN Jakarta Timur Christina Endarwati saat itu.

Namun, setelah putusan tersebut, pihak kejaksaan kembali mengajukan dakwaan terhadap Dokter Tifa ke pengadilan.

Langkah kejaksaan tersebut kemudian dipersoalkan oleh pihak Dokter Tifa melalui permohonan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Gugatan itu pada intinya menguji proses penuntutan kembali terhadap dirinya.

Dengan ditolaknya permohonan praperadilan, proses hukum perkara yang menjerat Dokter Tifa masih berlanjut sesuai mekanisme peradilan yang berlaku.

Perkara ini berkaitan dengan tudingan ijazah palsu Jokowi yang sebelumnya telah bergulir di pengadilan.* (in/dh)

Sidang yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB itu digelar untuk menguji sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap Febrie Adriansyah.

Baca Juga:

• Modal Investasi Tak Kembali dan Untung Tak Kunjung Cair, Ini Kronologi Ruben Onsu Jadi Tersangka Penipuan

"Sudah siap Yang Mulia, ada 2 orang ahli, namun sebelum ahli dihadirkan kami ada satu, bukti surat Yang Mulia," ujar Veris dalam persidangan, Jumat (21/8/2026).

Polda Metro Jaya sebagai Termohon I dan Kortas Tipidkor Polri sebagai Termohon II terlebih dahulu menyerahkan bukti surat kepada hakim.

Setelah bukti surat diserahkan, kepolisian kemudian menghadirkan dua ahli hukum untuk memberikan pandangan terkait perkara yang tengah diuji dalam praperadilan.

Dua ahli yang dihadirkan yakni ahli hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda dan ahli hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Marcus Priyo Gunarto.

Sebelum memberikan keterangan, kedua ahli tersebut terlebih dahulu diambil sumpahnya di hadapan hakim tunggal Richard Edwin Basoeki.

Dalam persidangan, kedua ahli memberikan keterangan secara bersamaan. Pihak termohon mendapat kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan serta meminta pendapat ahli mengenai persoalan hukum yang menjadi objek praperadilan.

Praperadilan tersebut diajukan Febrie Adriansyah untuk menguji keabsahan tindakan penyitaan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap dirinya.

Sebelumnya, kubu Febrie mempersoalkan sejumlah tindakan hukum yang dilakukan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus tersebut. Sementara Polri dan Kejaksaan Agung menilai tindakan penyidik telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sidang dengan agenda pemeriksaan ahli ini menjadi bagian dari rangkaian proses praperadilan sebelum hakim mengambil keputusan atas permohonan yang diajukan Febrie Adriansyah.* (in/dh)

Juru Bicara Unsoed Edi Santoso mengatakan pihak kampus masih menunggu informasi resmi dari KPK sebelum menentukan sikap lebih lanjut terkait OTT tersebut.

Baca Juga:

• 'Gapura Cita-cita Jadi Ladang Transaksi,' KPK Sayangkan Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru di Unsoed

Edi menegaskan Unsoed untuk sementara tidak akan mengambil langkah lebih jauh sampai KPK menyampaikan penetapan atau keterangan resmi mengenai perkara tersebut.

"Kita tunggu kejelasan dulu, jadi sementara belum ada sikap apa-apa. Tentu kita akan menghormati semua proses hukum, tetapi tentang seperti apa, mari kita tunggu dari KPK," ujarnya.

KPK sebelumnya melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat Unsoed pada Kamis (20/8/2026). Operasi tersebut disebut sebagai OTT ke-19 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq menjadi salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

"Ada Rektor juga," kata Setyo, Jumat (21/8/2026).

Selain rektor, Setyo juga mengonfirmasi Wakil Rektor Bidang Akademik Unsoed Prof Noor Farid dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsoed Prof Norman Arie Prayogo turut terjaring dalam OTT.

Noor Farid sebelumnya menjalani pemeriksaan KPK di Gedung Satreskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah.

Sementara itu, ketika ditanya apakah Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unsoed Prof Kuat Puji Prayitno serta Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Sama dan Humas Unsoed Prof Waluyo Handoko juga ikut diamankan, Setyo mengaku belum memperoleh informasi terbaru.

"Detail pihak yang dibawa ke Jakarta, saya belum update," katanya.

KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan untuk mengungkap dugaan perkara yang menjadi dasar operasi tersebut. Unsoed menyatakan akan menghormati seluruh proses hukum dan menunggu penjelasan resmi dari lembaga antirasuah.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.* (an/dh)

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan kedua pelaku merupakan warga Aceh. Penangkapan dilakukan di Jalan AH Nasution, Medan, pada Jumat (14/8/2026) malam.

Baca Juga:

• Demi 15 Santriwati Penghafal Quran Bisa Belajar Lagi, Pimpinan Ponpes di Medan Rela Cari Utang Pribadi

Pengungkapan kasus ini bermula dari penggerebekan sarang narkoba di kawasan bantaran rel kereta api Tembung pada Agustus 2026. Saat itu, polisi menyita 3 kilogram ganja dan menangkap tiga orang.

Dari hasil pengembangan, polisi menduga ganja tersebut dipasok oleh jaringan dari Aceh. Petugas kemudian menerima informasi mengenai rencana pengiriman ganja dari Aceh menuju kawasan Tembung.

Polisi lantas melakukan pengintaian terhadap jalur yang dilalui para pelaku. Pengawasan dimulai dari wilayah Kabupaten Dairi yang berbatasan dengan Aceh hingga menuju Kota Medan.

Setibanya di Jalan AH Nasution, petugas mencoba menghentikan mobil yang digunakan para pelaku. Namun, para pelaku disebut telah mengetahui keberadaan polisi dan berusaha melarikan diri.

"Kami kemudian melakukan upaya paksa, tetapi pelaku ini kembali coba kabur melalui trotoar. Namun, upaya pelaku sia-sia karena pergerakan tim kami lebih cepat dengan menutup semua jalur pelarian, sehingga pelaku bisa kami ringkus," ujar Rafli.

Dalam proses pengejaran, polisi melakukan upaya paksa dengan menabrak mobil yang digunakan para pelaku untuk menghentikan kendaraan tersebut.

Setelah berhasil diamankan, petugas menemukan dua orang di dalam mobil yang diduga berperan sebagai kurir. Polisi juga menemukan 93 bungkus daun ganja kering yang dikemas dalam lima karung goni.

Berdasarkan pemeriksaan awal, kedua pelaku mengaku ganja tersebut akan dibawa ke kawasan Tembung untuk diedarkan.

Polrestabes Medan kini masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan yang memasok ganja dari Aceh. Polisi juga memburu sejumlah pelaku lain yang diduga terlibat dalam pengiriman narkotika tersebut.

"Dalam kasus ini, kami masih berupaya mengejar pelaku lain yang identitasnya sudah kami ketahui," pungkas Rafli.* (ds/dh)

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menilai penurunan anggaran tersebut justru dapat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional, selama belanja MBG mampu memberikan efek pengganda yang kuat ke sektor domestik.

Baca Juga:

• BEM USU Gelar Aksi di Lapangan Merdeka, Kritik MBG hingga Kebijakan Pemerintah: Apakah Kita Sudah Benar-Benar Merdeka?

Menurut Rizal, manfaat MBG tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah makanan bergizi yang diberikan kepada penerima manfaat. Program tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi di dalam negeri.

Produksi pangan, peternakan, perikanan, UMKM, logistik hingga penyerapan tenaga kerja lokal dinilai dapat ikut terdorong apabila rantai pasok MBG melibatkan pelaku usaha domestik secara luas.

Rizal menegaskan keberhasilan MBG bukan semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran. Hal yang lebih penting adalah value for money, yakni seberapa efektif setiap rupiah anggaran mampu meningkatkan kualitas gizi sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi produktif.

Sebaliknya, anggaran besar berpotensi memberikan dampak ekonomi yang terbatas apabila tidak dibarengi tata kelola yang baik, ketepatan sasaran dan kemampuan pelaksanaan di lapangan.

"Manfaat MBG di tahun ini sudah mulai terasa ke sektor pertanian, peternakan, dan UMKM, namun belum optimal," ujarnya.

Rizal mengatakan kunci utama program tersebut adalah kemampuan pemerintah memastikan belanja MBG benar-benar menyerap produk lokal, meningkatkan pendapatan produsen serta menciptakan lapangan kerja.

"Kuncinya bukan hanya besarnya anggaran, melainkan seberapa besar belanja MBG benar-benar menyerap produk lokal, meningkatkan pendapatan produsen, dan menciptakan lapangan kerja," jelasnya.

Dia mengingatkan, jika rantai pasok MBG masih didominasi pemasok besar, dampak pengganda terhadap perekonomian nasional akan menjadi lebih terbatas. Karena itu, keterlibatan pelaku usaha kecil dan produsen lokal menjadi salah satu faktor penting.

Sebelumnya, muncul informasi yang menyebut anggaran MBG dalam RAPBN 2027 mencapai Rp480 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah angka tersebut.

"Rp240 triliun yang betul. Saya enggak tahu mungkin ada salah tik di mana, saya cek ya. Saya cek, tapi angkanya yang betul Rp240 triliun," kata Purbaya di Gedung DPR RI, Kamis (20/8/2026).

Dengan demikian, anggaran MBG 2027 sebesar Rp240,2 triliun tercatat lebih rendah dibandingkan alokasi tahun ini. Meski turun, nilai anggaran tersebut tetap besar dan dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi apabila pelaksanaannya dilakukan secara efisien dan mampu memperkuat rantai pasok domestik.* (k/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan korupsi dalam kasus tersebut berkaitan dengan pengondisian proses penerimaan mahasiswa baru. Menurutnya, praktik transaksional diduga sudah terjadi sejak calon mahasiswa hendak masuk ke lingkungan kampus.

Baca Juga:

• KPK OTT Rektor Unsoed, 14 Orang Diamankan di Dua Kota

Budi menilai lingkungan pendidikan seharusnya tidak hanya menjadi tempat pembelajaran ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang untuk menanamkan nilai, integritas dan karakter.

OTT tersebut dilakukan KPK terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru di Unsoed. Dalam operasi itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah.

"Adapun barang bukti yang diamankan di antaranya uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah," ujar Budi.

KPK menyebut total ada 14 orang yang diamankan dalam rangkaian OTT tersebut. Sebanyak dua orang ditangkap di Jakarta dan langsung menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Sementara itu, 12 orang lainnya diamankan di wilayah Purworejo dan menjalani pemeriksaan awal di Polresta Banyumas.

Dari 12 orang yang diperiksa di wilayah tersebut, tujuh orang kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK.

"Sehingga sampai dengan saat ini pihak-pihak yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut dan sedang menjalani permintaan keterangan di KPK, total sejumlah 9 orang," kata Budi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya juga membenarkan bahwa Rektor Unsoed Akhmad Sodiq termasuk pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

"Rektor dan beberapa pihak lainnya dari Unsoed," kata Setyo saat dikonfirmasi.

KPK masih mendalami keterangan para pihak yang diamankan serta barang bukti yang ditemukan dalam operasi tersebut. Lembaga antirasuah selanjutnya akan menentukan status hukum masing-masing pihak berdasarkan hasil pemeriksaan.

KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak OTT dilakukan untuk menentukan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terjaring, termasuk kemungkinan menetapkan tersangka.* (k/dh)

Bahlil bahkan mencontohkan dirinya sebagai salah satu kelompok masyarakat yang seharusnya tidak menggunakan BBM bersubsidi.

Baca Juga:

• DPR Desak Karhutla Kalimantan Jadi Prioritas Nasional, 1.487 Titik Api Terdeteksi

Bahlil menegaskan kebijakan pembatasan Pertalite tersebut hingga kini masih dalam tahap kajian. Artinya, belum ada aturan baru yang membatasi pembelian Pertalite berdasarkan kelompok desil.

"Pembatasan Pertalite sekarang, kan, kita masih dalam kajian, sedang dikaji," ujarnya.

Menurut Bahlil, selama regulasi dan keputusan resmi belum diterbitkan, mekanisme pembelian Pertalite masih berlangsung seperti biasa.

"Kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini," katanya.

Desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi dalam pengelompokan data sosial ekonomi. Pemerintah tengah mengkaji sejumlah indikator untuk menentukan masyarakat yang dinilai layak atau tidak menerima subsidi BBM.

Penilaian tersebut tidak hanya melihat pendapatan, tetapi juga dapat mempertimbangkan sejumlah indikator sosial dan ekonomi, termasuk pengeluaran per kapita serta kondisi tempat tinggal.

Bahlil mengatakan kebijakan tersebut bertujuan agar subsidi energi lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati masyarakat yang secara ekonomi dinilai mampu.

Menurutnya, masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi atas seharusnya memberikan ruang lebih besar bagi subsidi pemerintah untuk dinikmati kelompok yang memang membutuhkan.

Rencana pembatasan ini sebelumnya juga dibahas Bahlil bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Keduanya tengah mematangkan skema penyaluran subsidi BBM agar lebih tepat sasaran.

Pemerintah menilai pembenahan mekanisme penyaluran penting dilakukan untuk menekan kebocoran subsidi dan memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak.

Meski demikian, hingga Jumat (21/8/2026), pemerintah belum menetapkan aturan final mengenai pembatasan Pertalite bagi masyarakat desil 9-10.* (dw/dh)