MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada PSMS Medan dan para suporter terkait polemik yang sempat terjadi dalam dinamika politik Pilgub Sumut 2024.

PSMS sempat terseret dalam suasana debat yang memicu kontroversi di ruang publik.

Baca Juga:

• Emas Turun Lagi! Harga Antam Anjlok Rp50.000, Saatnya Beli?

Acara tersebut dihadiri manajemen klub, pemain, serta ratusan suporter.

Dalam sambutannya, Bobby mengakui bahwa euforia politik saat itu membuat nama PSMS ikut terbawa ke dalam kontestasi politik yang seharusnya tidak melibatkan klub sepak bola tersebut.

"Saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena setahun yang lalu, karena euforia politik PSMS sampai dibawa-bawa ke ranah politik. Dan yang kita sampaikan, kita akui membawa PSMS dalam debat itu salah satunya dari tim sukses kami," ujar Bobby.

Ia menegaskan, meski pihak terkait sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf, dirinya merasa perlu menyampaikan langsung sebagai kepala daerah sekaligus penanggung jawab politik.

"Kalau secara pribadi belum afdol kalau belum menyampaikan permohonan maaf," kata Bobby.

Sebelum menutup sambutan, Bobby kembali menegaskan permintaan maafnya kepada PSMS Medan, baik secara pribadi maupun sebagai Gubernur Sumut.

"Jadi sebelum mengucapkan selamat ulang tahun, izinkan saya atas nama gubernur, secara pribadi, dan seluruh tim menyampaikan permohonan maaf kepada PSMS.

Mudah-mudahan kami dari unsur pemerintahan bisa terus mendukung PSMS," ucapnya.

Pernyataan tersebut disambut positif oleh para suporter yang hadir dan menjadi salah satu momen hangat dalam perayaan HUT ke-76 PSMS Medan.

Suasana peringatan berlangsung penuh kekeluargaan dan harapan akan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah daerah dan klub kebanggaan Sumatera Utara itu.

Sebelumnya, dalam debat Pilgub Sumut 2024 di Medan, nama PSMS sempat terseret dalam dinamika politik setelah adanya pernyataan bernada ejekan dari pendukung salah satu pasangan calon, yang kemudian memicu polemik di kalangan publik dan suporter.*

(tm/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Rabu, 22 April 2026, tercatat mengalami penurunan.

Berdasarkan laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam hari ini berada di level Rp2.830.000 per gram, turun Rp50.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Dudung Abdurachman Menghadap Prabowo di Istana, Ini yang Dibahas

Koreksi harga emas domestik tersebut sejalan dengan pergerakan harga emas global yang tengah melemah.

Pada perdagangan Selasa, 21 April 2026, harga emas dunia di pasar spot ditutup di level US$ 4.733,8 per troy ons, turun 1,81 persen dan menjadi posisi terendah sejak awal April.

Tekanan terhadap harga emas dipicu oleh sentimen geopolitik yang mulai menunjukkan dinamika baru.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengindikasikan kemungkinan menahan serangan terhadap Iran dengan syarat adanya proposal damai baru dari pihak Teheran.

Meski demikian, ketidakpastian masih membayangi kawasan Timur Tengah.

Selama potensi konflik belum sepenuhnya mereda, emas tetap dipandang sebagai instrumen lindung nilai (safe haven) oleh pelaku pasar global.

Adapun rincian harga emas Logam Mulia Antam hari ini adalah sebagai berikut:

0,5 gram: Rp1.465.000
1 gram: Rp2.830.000
2 gram: Rp5.600.000
3 gram: Rp8.375.000
5 gram: Rp13.925.000
10 gram: Rp27.795.000
25 gram: Rp69.362.000
50 gram: Rp138.645.000
100 gram: Rp277.212.000
250 gram: Rp692.765.000
500 gram: Rp1.385.320.000
1.000 gram: Rp2.770.600.000

Pelaku pasar kini mencermati perkembangan geopolitik global dan arah kebijakan moneter sebagai faktor utama yang akan mempengaruhi pergerakan harga emas dalam jangka pendek.*

(bb/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 21 April 2026.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi pertahanan dan keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang kian berkembang.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp17.165 per Dolar AS, Tekanan Geopolitik AS–Iran Membayangi

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan terkait dinamika geopolitik serta perkembangan di bidang pertahanan dan keamanan," ujar Teddy dalam keterangan tertulis.

Selain menerima laporan, Prabowo juga memberikan arahan strategis terkait langkah-langkah penguatan sistem pertahanan nasional.

Arahan tersebut disebut mencakup upaya menjaga stabilitas keamanan negara di tengah ketidakpastian global.

"Sekaligus memberikan arahan strategis untuk langkah geostrategi ke depan," kata Teddy.

Pertemuan ini menegaskan fokus pemerintah dalam memperkuat kesiapsiagaan pertahanan nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.

Sebelumnya, Dudung mengaku mendapat panggilan mendadak untuk menghadap Presiden Prabowo pada sore hari di Istana Kepresidenan Jakarta.

Ia menyebut pertemuan dengan kepala negara biasanya berkaitan dengan permintaan masukan di bidang pertahanan.

"Biasanya beliau kan suka minta saran masukan dari kita sebagai penasihat," kata Dudung.*

(di/ad)

MEDAN — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, melepas keberangkatan jemaah haji kelompok terbang (Kloter) 1 asal Sumut di Asrama Haji Medan, Selasa malam, 21 April 2026.

Ia berpesan agar para jemaah menjaga nama baik daerah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Baca Juga:

• Wapres Gibran Tinjau Ekonomi Rakyat di Sorong, Pedagang Minta Perubahan Nyata: Jangan Hanya Datang Lalu Selesai

Sulaiman menyebut kelompok ini menjadi rombongan pertama dari Sumut yang berangkat ke Arab Saudi pada musim haji tahun ini, sehingga menjadi representasi daerah.

"Kloter 1 itu wajah Sumut. Apa yang bapak/ibu lakukan di sana akan menjadi cerminan kita. Tetap santun, disiplin, dan jaga kebersamaan," kata Sulaiman dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah, terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan.

Menurutnya, perbedaan iklim antara Sumut dan Tanah Suci menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi.

"Saling menjaga, saling membantu dan menguatkan. Petugas layani secara maksimal, terutama kesehatan dan keselamatan," ujarnya.

Sulaiman juga meminta doa dari para jemaah agar Sumatera Utara dijauhkan dari bencana serta diberi keberkahan dan kemajuan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sumut, Zulkifli Sitorus, memastikan seluruh jemaah Kloter 1 berangkat dalam kondisi lengkap tanpa kendala.

"Insya Allah tidak satu pun yang tertinggal, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabruroh," kata Zulkifli.

Pelepasan jemaah haji ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut, pihak maskapai, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah.*

(ad)

TANJAB TIMUR — Kepolisian Sektor (Polsek) Kuala Jambi menggagalkan aksi pencurian besi di Gudang SPDN yang berada di Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selasa malam, 21 April 2026.

Pelaku diduga lebih dari satu orang dan berhasil melarikan diri saat petugas tiba di lokasi.

Baca Juga:

• Gelombang Protes Korban Banjir Langkat Tak Surut, Bupati Akui Masalah Data dan Janji Perjuangkan ke Jakarta

Menindaklanjuti laporan itu, petugas langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP).

"Awalnya kami menerima laporan dari masyarakat, kemudian anggota langsung turun ke TKP," ujar Ekka saat dikonfirmasi, Rabu (22/4/2026).

Setibanya di lokasi, petugas mendapati adanya aktivitas pencurian besi yang merupakan bagian dari kerangka gudang SPDN. Besi tersebut dipotong menggunakan alat las oleh pelaku.

Namun, saat polisi tiba, para pelaku sudah melarikan diri. Meski demikian, sejumlah barang bukti berhasil diamankan di lokasi kejadian.

Barang bukti yang disita antara lain potongan besi hasil curian, timbangan, tabung gas, serta satu unit mobil pikap Suzuki Carry berwarna hitam yang diduga digunakan untuk mengangkut hasil curian.

"Barang bukti sudah kita amankan. Saat ini Polsek bersama Satreskrim Polres Tanjab Timur masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku," kata Ekka.

Polisi mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar guna mencegah tindak kriminal serupa.*

(ad)

JAKARTA — Pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rivai Kusumanegara, menilai polemik dugaan ijazah palsu tidak akan berakhir meskipun dokumen tersebut telah diperlihatkan kepada pihak-pihak terkait dalam proses penyidikan.

Ia menegaskan, satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah melalui proses hukum di pengadilan.

Baca Juga:

• KUHP Baru Ubah Arah Hukuman: Penjara Tak Lagi Jadi Andalan Utama

Namun, menurut dia, hal itu tidak serta-merta menghentikan perdebatan yang berkembang di ruang publik.

"Ijazah ini sudah pernah ditunjukkan, para tersangka sudah melihat. Faktanya selesai tidak? Tidak," ujar Rivai dalam sebuah program televisi, Selasa, 21 April 2026.

Ia menilai, pembuktian dokumen tidak cukup hanya melalui penampakan fisik.

Menurutnya, diperlukan pengujian teknis dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan tafsir yang berlarut-larut di masyarakat.

Rivai juga memperingatkan bahwa tanpa putusan hukum yang berkekuatan tetap, isu serupa berpotensi kembali muncul di kemudian hari, termasuk oleh pihak yang berbeda.

Karena itu, ia menilai penyelesaian melalui persidangan merupakan langkah yang paling tepat untuk memberikan kepastian hukum.

Hingga kini, kasus dugaan ijazah palsu tersebut masih bergulir dalam proses hukum dan menjadi perhatian publik.*

(mi/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah di pasar spot kembali melemah pada awal perdagangan Rabu, 22 April 2026, di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik akibat potensi jeda konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran, serta sikap pelaku pasar yang menanti arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia.

Berdasarkan data pasar, rupiah dibuka melemah 0,03 persen ke level Rp17.150 per dolar AS.

Baca Juga:

• IHSG Loyo di 7.528, Saham BBRI hingga BBCA Terkoreksi di Awal Perdagangan

Pelemahan ini terjadi setelah rupiah sempat menguat selama dua hari berturut-turut. Namun, tekanan global membuat penguatan tersebut tidak bertahan lama.

Di kawasan Asia, pergerakan rupiah tampak tidak sejalan dengan mayoritas mata uang regional.

Won Korea Selatan tercatat menguat 0,13 persen, dolar Singapura naik 0,09 persen, sementara yuan offshore dan yen China masing-masing menguat 0,07 persen.

Sebaliknya, rupiah bergerak bersama sejumlah mata uang yang tertekan, seperti baht Thailand yang melemah 0,36 persen, peso Filipina 0,29 persen, ringgit Malaysia 0,15 persen, serta dolar Taiwan 0,03 persen.

Secara kuartalan, rupiah tercatat telah terdepresiasi 1,59 persen.

Sejak awal April, pelemahan mencapai 0,87 persen, menjadikan rupiah sebagai salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di kawasan, di tengah tren penguatan mata uang Asia lainnya.

Tekanan terhadap rupiah tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga domestik.

Sebelum konflik di Timur Tengah meningkat, rupiah sudah tertekan oleh kekhawatiran fiskal akibat rencana belanja ekspansif pemerintah yang memicu penurunan outlook peringkat kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat.

Ketegangan geopolitik AS–Iran kemudian memperburuk sentimen pasar, terutama karena lonjakan harga minyak mentah yang kini bertahan di kisaran US$90 per barel.

Padahal, asumsi dalam APBN 2026 hanya menetapkan harga minyak di level US$70 per barel.

Dari dalam negeri, pelaku pasar juga menunggu hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang digelar hari ini.

Mayoritas analis memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75 persen, di tengah tingginya volatilitas rupiah dan tekanan inflasi global.*

(bb/ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Rabu pagi, 22 April 2026, dan bergerak di zona merah di tengah tekanan sejumlah saham berkapitalisasi besar seperti BBRI, BBCA, hingga emiten energi BRPT.

Berdasarkan data RTI Infokom pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka di level 7.528,34 dan sempat bergerak pada kisaran 7.525–7.535.

Baca Juga:

• Purbaya Pastikan BBM Subsidi Tidak Naik, Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Tetap Terjaga

Sejumlah saham unggulan perbankan terpantau ikut tertekan. Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) melemah 0,61 persen ke level Rp3.250 per saham.

Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turun 0,38 persen ke posisi Rp6.475 per saham.

Di sektor lain, tekanan juga terjadi pada saham energi dan infrastruktur.

PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) turun 0,87 persen ke Rp2.280 per saham, sementara PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) anjlok 6,69 persen ke level Rp5.575.

Saham PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL) juga melemah 0,93 persen ke Rp530 per saham.

Penurunan IHSG pada awal perdagangan ini terjadi di tengah sentimen global dan domestik yang masih dibayangi ketidakpastian arah kebijakan indeks global.

Phintraco Sekuritas mencatat, tekanan datang dari keputusan MSCI yang kembali membekukan rebalancing indeks saham Indonesia untuk periode Mei 2026.

Meski demikian, MSCI tidak lagi menyebut potensi penurunan status Indonesia ke frontier market, sehingga meredakan sebagian kekhawatiran investor.

MSCI masih akan mengevaluasi kebijakan terkait transparansi data kepemilikan saham serta rencana peningkatan batas free float menjadi 15 persen.

Investor juga mencermati potensi penghapusan saham berkategori High Shareholding Concentration (HSC) dari MSCI Global Standard Indexes, yang berpotensi berdampak pada saham seperti BREN dan DSSA.

Keputusan lanjutan MSCI dijadwalkan pada Juni 2026.

Dari sisi domestik, pelaku pasar menunggu hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan di level 4,76 persen.

Selain itu, data pertumbuhan kredit Maret 2026 diproyeksikan melambat menjadi 7,5 persen dari 9,37 persen pada bulan sebelumnya.*

(bi/ad)

SORONG – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerja hari kedua di Kota Sorong, Papua Barat Daya, dengan meninjau aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Jembatan Puri, Rabu, 22 April 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, serta Wakil Wali Kota Anshar Karim.

Baca Juga:

• Pengamat dan Fenomena Post Truth

Kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu disambut antusias oleh ratusan warga yang memadati area Jembatan Puri.

Sejumlah pedagang terlihat menawarkan dagangan mereka kepada rombongan wakil presiden.

"Bapak beli sayur, beli pinang, ikan ini borong jualan kami kah," teriak para pedagang di lokasi.

Kunjungan tersebut juga dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai keluhan, terutama terkait kondisi fasilitas pasar yang dinilai belum memadai serta kesejahteraan pedagang kecil.

Salah satu pedagang, Tami Way, mengatakan aktivitas berdagang menjadi tumpuan utama ekonomi keluarga.

"Kita jualan maka kita bisa makan dan minum. Kalau tidak jualan, anak-anak mau sekolah bagaimana?" ujarnya.

Sementara itu, Ketua Koperasi Nelayan Tangkap Tradisional Kota Sorong, Piter Koromat, menyoroti kondisi pasar yang masih jauh dari layak.

Ia menyebut pedagang masih berjualan tanpa fasilitas yang memadai.

"Pasarnya belum layak, mama-mama masih jualan di bawah tanah tanpa meja yang baik," kata Piter.

Ia berharap pemerintah tidak hanya melakukan kunjungan seremonial, tetapi juga menindaklanjuti kondisi tersebut dengan pembangunan konkret.

"Jangan hanya datang lalu selesai. Pemerintah harus benar-benar melihat kondisi ini," ujarnya.

Selain persoalan pasar, warga juga menyampaikan aspirasi terkait status tenaga honorer yang telah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk harapan agar dapat diangkat menjadi PNS.*

(km/ad)

JAKARTA – Pembaruan hukum pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menandai pergeseran besar dalam pendekatan pemidanaan di Indonesia.

Negara tidak lagi semata mengandalkan pidana penjara, tetapi mulai mengedepankan pendekatan alternatif yang bersifat korektif dan restoratif.

Baca Juga:

• Nadiem Makarim Menangis di Sidang Korupsi Chromebook: Saya Sudah Capek, Dituduh Korupsi

"Mengapa kita lebih mengedepankan non-penjara dan lebih mengutamakan tindakan? Satu adalah untuk mencegah stigmatisasi terhadap pelaku tindak pidana," ujar Eddy dalam peringatan ke-71 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di Gedung Mahkamah Agung, Selasa, 21 April 2026.

Ia menilai, salah satu persoalan utama dalam sistem pemidanaan selama ini adalah tingginya angka residivisme atau pengulangan tindak pidana.

Hal itu, menurutnya, tidak lepas dari stigma sosial yang melekat pada mantan narapidana setelah bebas dari penjara.

"Begitu kembali ke masyarakat, mereka masih dicap sebagai bekas penipu atau pencuri. Stigma itu terus melekat dan membuat mereka sulit berubah," kata Eddy.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan berulang bukan semata kegagalan individu, melainkan juga akibat dari lingkungan sosial yang tidak memberikan ruang reintegrasi.

Dalam konteks KUHP Nasional, pemerintah juga menghapus pidana kurungan jangka pendek di bawah satu tahun.

Kebijakan ini dinilai lebih sejalan dengan kebutuhan hukum pidana modern yang menekankan efektivitas dan pembinaan.

"Selain membebani negara, pidana jangka pendek juga tidak signifikan dalam pembinaan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung Sunarto menilai perubahan paradigma ini sebagai langkah penting dalam pembaruan sistem hukum nasional.

Ia menyebut hukum pidana kini tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi juga sarana pemulihan sosial.

"Hukum pidana tidak lagi semata-mata retributif, tetapi juga korektif dan restoratif," kata Sunarto.

Mahkamah Agung sendiri telah menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2026 yang mendorong hakim untuk menghindari pidana penjara jangka pendek jika tersedia alternatif yang lebih efektif, seperti denda, pengawasan, atau kerja sosial.

Menurut Sunarto, efektivitas sistem pemidanaan baru ini sangat bergantung pada sinergi antar lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya.

Ia menekankan bahwa tujuan akhir pemidanaan adalah keadilan yang berkeadaban serta reintegrasi sosial pelaku.*

(km/ad)

MEDAN – Klub sepak bola PSMS Medan merayakan hari ulang tahun ke-76 dalam suasana hangat di Aula Tengku H. Rizal Nurdin, Medan, Selasa malam, 21 April 2026.

Perayaan ini menjadi momentum refleksi sekaligus dorongan untuk kebangkitan klub berjuluk Ayam Kinantan tersebut.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta Maaf ke PSMS Medan, Akui Klub Terseret Polemik Politik Pilgub 2024

"PSMS ini bukan hanya bagian kecil dari Sumatera Utara, tapi bagian pembentuk sejarah dan kekuatan Sumatera Utara. Sudah mendampingi Sumatera Utara selama puluhan tahun," ujar Bobby dalam sambutannya.

Ia menyebut usia PSMS yang hampir sejalan dengan usia Provinsi Sumatera Utara menjadi bukti panjangnya kontribusi klub tersebut dalam perjalanan daerah.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga menegaskan dukungan pemerintah provinsi terhadap upaya kebangkitan PSMS.

Salah satu target yang ditekankan adalah kembalinya klub ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

"Saat ini kita masih di bawah Liga 1, tapi cita-cita kita jelas, kembali ke Liga 1. Ini tanggung jawab kita semua," katanya.

Bahkan, Bobby melontarkan target ambisius agar pada usia ke-77 PSMS sudah kembali tampil di Liga 1.

Ia juga membuka opsi keterlibatan lebih jauh pemerintah jika target tersebut belum tercapai.

"Kalau belum tercapai, izinkan pemerintah provinsi mengambil alih, bahkan kalau perlu kita jadikan BUMD," ujarnya.

Sementara itu, Presiden PSMS Fendi Jonathan menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah, mulai dari fasilitas latihan hingga penggunaan stadion.

"Kami menyadari belum memberikan prestasi yang baik pada musim ini. Di momen ulang tahun ini, kami bertekad bisa kembali ke Liga 1 dengan persiapan lebih baik," kata Fendi.

Perayaan HUT PSMS turut dihadiri pejabat daerah dan unsur suporter.

Baca Juga:

• 360 Jemaah Haji Kloter Pertama Sumut Berangkat, Sekda Sulaiman Minta Petugas Maksimalkan Pelayanan

Di tengah suasana kebersamaan, harapan besar kembali digaungkan: PSMS bangkit dan kembali bersaing di level tertinggi sepak bola nasional.*

(vv/ad)

JAKARTA – Ahli digital forensik Rismon Sianipar kembali menjadi sorotan publik setelah tampil dalam sebuah acara televisi pasca-berhentinya penyidikan kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terhadap dirinya.

Dalam kesempatan itu, Rismon mengaku telah menyembunyikan sejumlah fakta terkait analisis font pada skripsi Jokowi yang sebelumnya ia jadikan dasar dugaan ijazah palsu.

Baca Juga:

• UU PPRT Disahkan, Jadi Babak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

"Seperti ini banyak saya temukan di beberapa fakultas. Karena biaya cetak mahal, hanya beberapa halaman awal yang dicetak di percetakan," ujar Rismon dalam tayangan yang dikutip dari YouTube iNews, Selasa, 21 April 2026.

Rismon juga mengakui bahwa sejak awal ia telah menemukan kesamaan format dan jenis huruf pada dokumen-dokumen lain di lingkungan universitas, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM), namun tidak disampaikan secara terbuka.

Ia menyebut tindakan tersebut dilakukan untuk mendukung hipotesis yang ia bangun sebelumnya, meskipun kemudian ia mengakui hipotesis itu keliru.

Pernyataan Rismon tersebut memicu perdebatan dalam acara yang sama dengan politikus Roy Suryo.

Keduanya terlibat adu argumen terkait konsistensi temuan dan kesimpulan masing-masing.

Roy Suryo membantah tudingan Rismon dan menegaskan bahwa dirinya tidak menyebarkan kebohongan.

Sementara Rismon tetap mempertanyakan balik klaim tersebut hingga terjadi perdebatan terbuka di studio.

Dalam penjelasannya, Rismon juga mengurai konteks teknologi percetakan pada era 1984–1985, yang menurutnya masih terbatas dan mahal, sehingga mahasiswa kerap mencetak sebagian halaman skripsi di percetakan dengan bantuan sistem komputer awal seperti MacWrite.

Kasus ini sebelumnya berkaitan dengan penyidikan dugaan ijazah palsu yang menyeret sejumlah nama dalam klaster tersangka.

Sejumlah pihak telah mengajukan restorative justice (RJ), sementara beberapa lainnya masih mempertahankan posisi hukum masing-masing.*

(tm/ad)

JAKARTA – Poco resmi memperluas lini ponsel entry-level dengan meluncurkan Poco M8s 5G ke pasar global.

Perangkat ini menyasar pengguna yang membutuhkan daya tahan baterai besar dan fitur modern dengan harga terjangkau.

Baca Juga:

• Belum Rilis, Xiaomi 18 Pro Max Sudah Bikin Heboh: HP Rasa Tablet dengan Spek di Luar Nalar!

Kapasitas ini menjadikan perangkat tersebut salah satu yang terbesar di kelasnya, terutama untuk pengguna dengan mobilitas tinggi.

Di sektor layar, ponsel ini mengusung panel 6,9 inci Full HD+ dengan refresh rate hingga 144Hz pada aplikasi tertentu.

Layar tersebut memiliki tingkat kecerahan hingga 850 nits dan telah mengantongi sertifikasi TÜV Rheinland untuk mengurangi paparan cahaya biru dan flicker.

Untuk performa, Poco M8s 5G dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 yang dipadukan dengan RAM hingga 8GB dan penyimpanan internal hingga 256GB berbasis UFS 2.2.

Perangkat ini juga mendukung ekspansi microSD hingga 2TB.

Sistem operasi yang digunakan adalah HyperOS 2 berbasis Android 15.

Dari sisi ketahanan, ponsel ini memiliki sertifikasi IP64 yang membuatnya tahan terhadap debu dan cipratan air, serta sensor sidik jari di sisi perangkat.

Pada sektor kamera, Poco M8s 5G dibekali kamera utama 50MP dengan aperture f/1.8, disertai kamera sekunder, serta kamera depan 8MP untuk kebutuhan selfie dan panggilan video.

Pengalaman audio juga didukung teknologi Dolby Atmos dan Hi-Res Audio.

Dari sisi harga, perangkat ini dibanderol mulai 189 dolar AS atau sekitar Rp3 jutaan untuk varian 6GB/128GB, sementara varian 8GB/256GB dijual sekitar 219 dolar AS.

Ponsel ini tersedia dalam pilihan warna hitam dan putih melalui kanal penjualan resmi Xiaomi di sejumlah negara.*

(vo/ad)

JAKARTA – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2019–2022 kembali memanas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa, 21 April 2026.

Eks Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, tampak emosional hingga menangis usai mengikuti rangkaian persidangan.

Baca Juga:

• Pengamat dan Fenomena Post Truth

"Saya hanya mau ini berakhir, saya sudah capek," ujar Nadiem sambil menangis di sela persidangan.

Sidang kali ini menghadirkan ahli pendidikan dan karier Ina Setiawati Liem serta tujuh saksi dari kalangan guru yang disebut menerima manfaat program digitalisasi pendidikan.

Sejumlah keluarga, kerabat, hingga pengemudi ojek daring turut hadir memberikan dukungan di ruang sidang.

Nadiem dalam keterangannya menyoroti penggunaan chrome device management (CDM) yang menurutnya merupakan bagian dari upaya transparansi pengelolaan anggaran.

Namun, perangkat tersebut justru menjadi salah satu poin yang dipersoalkan dalam dakwaan.

"CDM disebut total loss menjadi kerugian negara, padahal itu cara untuk memastikan transparansi agar tidak ada kebocoran anggaran," kata Nadiem.

Ia juga menegaskan bahwa program pengadaan Chromebook dilakukan dengan pertimbangan efisiensi, termasuk harga perangkat yang lebih murah serta penggunaan perangkat lunak tanpa biaya lisensi.

"Ini paradoks, niatnya membersihkan unsur korupsi, malah dituduh korupsi," ujarnya.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Nadiem disebut terlibat dalam dugaan korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp2,1 triliun.

Rinciannya meliputi dugaan kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1,5 triliun serta pengadaan CDM senilai Rp621 miliar yang dinilai tidak diperlukan.

Ia juga disebut menerima aliran dana sebesar Rp809,5 miliar.

Sidang akan kembali dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan dan pembuktian dari kedua belah pihak.

Perkara ini menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan nasional berskala besar.*

(vo/ad)

Oleh:Natalius Pigai.

"Ramai-ramai membunuh kebenaran, agar bersama-sama hidup dalam kebohongan."

Baca Juga:

• Modal Usaha Rp100 Juta dari KUR BRI 2026, Ini Cara Ajukan dan Syaratnya

Dinilai secara paripurna oleh berbagai kalangan, termasuk mayoritas masyarakat kelas bawah yang jumlahnya ratusan juta.

Satu setengah tahun, seiring waktu berjalan, saya mengikuti apa yang dipertontonkan para pengamat dan buzzer serta oposisi, ibarat panggung sandiwara, memetik dawai tua tak berguna, hanya menguasai nada minor sehingga tampak membosankan.

Kelompok Oposisi tampak ofensif dengan kritikan-kritikan yang tidak bermutu, tidak menohok, dan cenderung ad hominem dan nihil intelektual.

Karena itu memasuki tahun yang kedua pemerintahan, tulisan ini difokuskan untuk membuka tabiat para pengamat, oposisi, pollster dan buzzer para "pembunuh kebenaran".

Pengamat, polster, oposisi, buzzer, dan pembenci pemerintah yang mengklaim diri sebagai orang-orang lingkar dalam pemegang otoritas intelektual yang sebenarnya patut diduga memiliki disposisi politik dengan kelompok yang kalah dalam pemilu, kerabat, atau tidak lain dan tidak bukan, keyakinan saya, mereka adalah komprador dengan para maling dan perampok uang negara.

Korelasinya berbasis pada fakta dan informasi yang telah disuguhkan oleh media sebagai jendela bangsa selama ini.

Tidak terasa kurun waktu 1,6 tahun itu pula pengamat dan pembunuh kebenaran serta simpatisan berkoar-koar memaki-maki pemerintah saban hari tanpa henti, tanpa lelah dan tanpa bosan seiring bersama berlalunya waktu.

Saya mencatat kredo para pembunuh kebenaran: "pemerintahan korupsi, kolusi dan nepotisme, pemerintah tidak memberantas mafia, kartel, pemerintah tidak menepati janji, pemerintah tidak menegakkan HAM, tidak berkomitmen pada rakyat, tidak konsisten, tidak demokratis, tidak bermoral, tidak menghormati kebebasan ekspresi".

Semua kata-kata memang enak didengar di kuping para pembenci, karena memang mereka suka kredo-kredo kering nihil literasi seperti ini.

Tentu saja dihormati, namun perlu dipertanyakan apakah para pembunuh kebenaran ini memiliki mata hati ketika Presiden Prabowo memberantas para oligarki (mafia ekonomi dan kartel dagang) di tengah-tengah pemilihan umum berbiaya tinggi?

Pemerintah sedang gencar-gencarnya melawan kaum oligarki ekonomi maupun para oligarki politik, oligarki hukum yang telah lama hidup di bizantium sambil menginjak kaki kaum bumiputera yang miskin dan tertinggal.

Prabowo telah memastikan pemerintahan ini bersih anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Negara telah mengembalikan triliunan uang rakyat yang dirampok para maling, tantiem para komisaris BUMN ditiadakan, BUMN tidak lagi dijadikan alat bancakan ratusan orang penganggur jalanan dan job seeker yang ditampung sebagai pemimpin perusahaan berplat merah sebagaimana tradisi selama ini.

Sekarang Danantara merekrut petinggi BUMN dengan kualifikasi dan kompetensi tinggi.

Presiden sedang tunaikan semua janji-janji yang telah dilukiskan dalam buku transformasi bangsa yang diucapkan kepada rakyat Indonesia pada saat kampanye pemilihan presiden.

Berbagai kebijakan populis untuk memutus rantai kemiskinan dengan menggelontorkan anggaran negara tidak kurang dari 1,300 triliun dari 3.600 triliun APBN.

Bagi Prabowo yang utama adalah agenda kemandirian bangsa dengan pangan yang cukup, energi yang cukup, air bersih sebagai kebutuhan elementer bagi daya tahan sebuah bangsa.

Rakyat kenyang, rakyat sehat dan rakyat pintar adalah hasil renungan mata hati Prabowo dalam perjalanan panjang kehidupannya.

Sejak masih usia muda, beliau telah mencatat dan merekam sejarah, menghadapi sejarah dan menentukan masa depan sejarah bangsa Indonesia.

Komitmennya sangat kuat untuk mengangkat bangsa Indonesia dengan meniadakan patologi ekonomi, patologi sosial, patologi budaya dan berbagai patologi melalui program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, Desa Sadar HAM, cek kesehatan gratis dan lainnya.

Prabowo juga memperkuat fondasi ekonomi bangsa dengan program hilirisasi, pembentukan Danantara, peningkatan investasi, swasembada, peningkatan rasio penerimaan pajak.

Semua program bersumber dari cita-cita Prabowo dalam ASTACITA, harta untuk rakyat dan tahta untuk rakyat.

Di tengah keberpihakan dan keberhasilan Pemerintah, kita sedang menyaksikan (sambil ketawa) sandiwara murahan para pengamat pembunuh kebenaran berimajinasi liar dan cenderung fantasi menggunakan pisau analisis logika mereka dengan variabel fallacy, memproduksi kebohongan, kebencian, iri, dengki, kejam dan jahat pada kebenaran, "mereka ramai-ramai membunuh kebenaran".

Oleh karena itu wajar jika para pengamat merasa ilmunya tidak dipakai tetapi konsisten pada jalur fallacy, maka para pembunuh kebenaran dengan ekspresi mereka hanya dapat dikategorikan sebagai "onani intelektual".

Pemimpin di negeri ini hadir dengan tulus dan penuh perasaan, peduli terhadap kaum marjinal dan orang-orang miskin. Pundi-pundi orang kaya yang tadinya tumbuh 10% per tahun, sekarang mulai terjaga keseimbangannya dengan pundi-pundi rakyat umum khususnya kelas menengah.

Pengusaha juga tumbuh, orang miskin mulai berkurang, rangking IPM dunia bangsa ini mulai membaik, Indeks rasio gini mencapai 0,363 tertinggi selama 15 tahun terakhir artinya ada peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan keseimbangan distribusi kesejahteraan yang merata.

Prestasi Prabowo luar biasa karena baru berjalan 1,6 tahun anggaran yang digunakan tidak sampai 4.000 Triliun APBN, namun kita melihat berbagai prestasi gemilang yang sedang diukir Prabowo Subianto.

Akhirnya juga saya mengukur kapasitas pembunuh kebenaran dengan hanya dilihat dari orasi-orasi verbal tanpa data, fakta dan informasi yang akurat. Narasi-narasi kosong yang mendobrak citra seakan-akan pembela kebenaran dan pembela keadilan.

Pertanyaannya sederhana, saat ini orang Papua berduka dalam kesedihan atas tragedi yang menimpa kaum bumiputera, namun saya tidak pernah mendengar kredo tentang elegi derita mereka.

Saya membaca alam bawah sadar (imajinasi) para pengamat dan oposisi, mereka berpandangan bahwa berkuasa itu enak, mumpung berkuasa, aji mumpung dan itulah kekuasaan, dengan berkuasa secara leluasa bernafsu memanfaatkan kekuasaan untuk dirinya, sanak saudaranya, koleganya dan masa depan kariernya.

Hal yang nyata terlihat dari oposisi yang mantan penguasa menggunakan sumber daya negara, sudah bukan rahasia bahwa LPDP dimanfaatkan anak-anak mantan penguasa dan orang kaya di negeri ini.

Sementara putra- putri yang brilian dari anak-anak miskin dan pinggiran kesulitan mendapatkan akses biaya negara.

Ada benarnya jika seorang tokoh asal Inggris Lord Acton menyatakan bahwa kekuasaan cenderung korup dan mau melakukan korupsi secara mutlak (power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely).

Karena itu kecenderungan pemimpin negeri ini berharap pada negara, pejabat dan sanak saudara berdagang pengaruh kekuasaan dan jabatan (trading in influences), pengamat berpikir dengan jabatan bisa mengambil kredit besar untuk menjadi kaya raya.

Tindakan-tindakan amoralitas ini telah berlangsung sejak zaman hukum hammurabi babilonia, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tindakan "AMORALITAS ITULAH YANG MAU DIHENTIKAN OLEH PEMERINTAH SAAT INI".

Hei pengamat (pembunuh kebenaran) kami saat ini beda dengan cara pandang kalian.

Harus dikatakan, bahwa para pengamat kita masih anonim dalam politik sebagaimana disampaikan oleh pengamat politik berkebangsaan Australia, Herbert Feith, seperti kondisi pemilih tahun 55, dan saat ini juga masih sama: anonim.

Mayoritas pengamat dan masyarakat masih stagnan dan belum melek politik sehingga timbul kelompok solidaritas nekat, solidaritas buta, militan dan cenderung fanatik.

Apapun argumentasinya, negara ini telah berbaik hati pada kita semua, baik rakyat, penguasa dan pendukung. Hidup bersedekah dari negara seperti rakyat di negeri feodal berharap rezeki berberkah ratu pandito raja.

Karena itu jangan pernah berpidato; mengutip kata-kata kepahlawanan John F. Kennedy yaitu jangan bertanya apa yang diberikan oleh negara tetapi bertanya apa yang Engkau berikan kepada Negara.

Hal lain adalah fakta bahwa ada aktor yang mengendalikan para pengamat dengan remote, yang tentu memiliki disposisi politik.

Saat yang sama para pengamat menganggap bohir-bohir politik dan sumber ekonomi mereka sebagai titisan dewa, kata-kata dan perbuatan tokoh-tokoh tersebut semua benar di hadapan pendukung fanatik ini.

Bahkan kata-kata dan nasehat atau perintah mereka dianggap titah dewa, Divine Right of the King, seperti yang pernah dipraktekkan oleh King John di Inggris pada abad ke -15 masa monarki absolut. Pengamat saat ini tidak ingin hidup dengan keringat dan jerih payah tangannya sendiri.

Sejatinya, Orang-orang terdidik, komunitas masyarakat sipil harus membangun bangsa Madani yang kritis dan rasional, Imparsial, objektif untuk menempatkan dan memilih pemimpin berdasarkan rasionalitas, akal yang sehat bukan atas dasar fanatisme agama, suku, ras dan antar golongan.

Kita sudah terlalu lama hidup di dalam kungkungan kebohongan dan terpolarisasi berdasarkan fragmentasi elit bangsa, tidak berdasarkan fragmentasi ideologi, jutaan rakyat menjadi nasionalis abangan, pengikut seorang oknum Individu.

Saya katakan bangsa bodoh saja yang menempatkan nasionalisme personifikasi oknum individu, bukan nasionalisme cinta tanah air dan bangsa.

Prabowo sedang memimpin secara rasional agar tiap warga negara hidup berkreasi dan berkompetisi.

Sangat ironis bahwa kelompok yang mengaku intelektual tidak memiliki doktrin ideologi. Ideologi mereka hanya kekuasaan. Mereka juga tidak punya harapan dan cita-cita untuk bumiputera karena cenderung berlaku sebagai hamba sahaja.

Berbeda dengan rakyat kecil yang jatuh bangun berjuang membebaskan negeri. Semua pahlawan yang merintis lahirnya negeri ini adalah pahlawan kaum marginal. Oleh karena itulah kami menghormati kaum bumiputera dan mereka yang termarginalisasi.

Sudah 1,6 tahun berbagai sandiwara dipertontonkan para pengamat. Mereka mengklaim diri sebagai pemilik kekuasaan intelektual, mampu mengontrol otoritas negara dengan otak mereka. Mereka mempertontonkan kepada publik pola pikir pongah dan bedebah.

Di saat yang sama para pembunuh kebenaran ini juga menyerang secara babi buta tanpa perasaan, tanpa berperikemanusiaan.

Menyerang pemerintah dengan berbagai kata-kata rendahan, berbagai bentuk kekerasan verbal, suatu tindakan yang relevan hanya dilakukan Simbol manusia tidak bernilai dan berbudaya karena cenderung diskriminatif dan rasialis.

Pemerintahan saat ini sedang memperbaiki labilitas integrasi vertikal dan horizontal yaitu antara negara dan rakyat, antara rakyat dengan rakyat, khususnya sebagaimana dialami oleh umat islam; sungguh menyakitkan di negeri Pancasila yang beragama mayoritas muslim.

Penyerangan, penganiayaan, pelarangan dan diskriminasi terhadap para ulama, kiai, ustaz, habib, telah menyatakan secara lancang tentang adanya islamophobia di negeri ini.

Hal ini merusak tatanan dan nilai agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia. Seharusnya kita harus membangun integrasi nasional secara bersama-sama.

Kami tidak ingin berbagai kebijakan dan tindakan pendukung lebih mencerminkan pemanfaatan kekuasaan, jabatan dan uang hanya untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara apapun. Bagi kami, Demokrasi Nomor Satu.

Wahai Pengamat! Kamu Para Pengamat! Rakyat ini sudah lama menderita, apakah kalian tahu bahwa rakyat yang hidup di pelosok nusantara ini hidup dari hasil usahanya, ketergantungan pada alam, hidup sangat autarkis, taken for granted atas anugerah Ilahi dengan sumber daya alam yang melimpah ruah di bumi nusantara, dengan sentuhan negara bisa hidup, bahkan lebih aman?

Mereka paham Presiden sedang bekerja sungguh-sungguh menurunkan harga pangan, sandang dan papan.

Boleh saja percaya diri berlagak pemilik kuasa intelektual dengan Percaya Diri (PD tinggi), sementara Indeks Prestasinya (IP) rendah tetapi hidup manunggaling kawulo gusti.

Perilaku yang memalukan karena negeri ini bukan monarki, juga bukan oligarki, yang kekuasaan hanya berpusat pada raja dan sekelompok orang.

Negeri ini Republik Indonesia, negeri milik bersama di mana kekuasaan berpusat pada rakyat Indonesia dan kami yang mengelola hanya diberi kedaulatan oleh rakyat (Summa Potestas, sive summum, sive imperium dominium).

Karena itu esensi dari negara demokrasi maka satu-satunya cara untuk memperbaiki bangsa ini adalah distribusi keadilan (distribution of justice), melalui distribusi kekuasaan (distribution of power) dan distribusi pembangunan (distribution of development) di seluruh Indonesia.

Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Prabowo Subianto, pemimpin yang dipilih secara rasional dan masyarakat Madani dan 96 juta rakyat yang memilihnya.

Pengamat saat ini hanya menjadi gerombolan orang yang secara kolektif mengabaikan, menutupi, atau menyerang fakta-fakta tersebut. Mereka adalah gerombolan manusia yang ramai-ramai membunuh kebenaran.

Ramai-ramai membunuh kebenaran adalah ungkapan filosofis, yang menggambarkan fenomena post-truth, di mana kebenaran objektif kalah oleh emosi dan keyakinan pribadi yang didorong secara masif oleh banyak orang, sehingga orang yang mencoba jujur justru sering kali dikucilkan atau diserang.

Namun Kami tidak menyerah dan tidak akan kalah!* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Kritikus, Aktivis, Penulis dan Pejabat Pemerintah

JAKARTA – Tradisi menitip doa kepada jemaah haji masih banyak dilakukan masyarakat Muslim, terutama karena mereka dianggap sedang berada di tempat-tempat mustajab untuk berdoa di Tanah Suci.

Namun, praktik ini tetap memiliki adab yang perlu diperhatikan agar tidak membebani jamaah.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Gelar Upah-Upah Jemaah Haji 2026, Doakan Kelancaran Ibadah ke Tanah Suci

Para ulama menegaskan bahwa doa tetap hanya ditujukan kepada Allah, sementara jemaah haji hanya menjadi perantara untuk turut mendoakan.

Dasar kebolehan ini juga merujuk pada riwayat sahabat, ketika Umar bin Khattab meminta Nabi Muhammad SAW untuk mendoakannya saat hendak beribadah.

Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi bahkan menganjurkan untuk saling menyertakan doa antar sesama Muslim.

Namun demikian, pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon, Buya Yahya, mengingatkan agar praktik titip doa tidak dilakukan secara berlebihan.

Menurutnya, masyarakat sebaiknya tidak memberikan daftar doa yang panjang kepada jemaah haji karena dapat mengganggu kekhusyukan ibadah mereka.

"Minta doa boleh, tapi jangan merepotkan. Cukup secara umum saja, tidak perlu daftar panjang," kata Buya Yahya dalam sebuah ceramah yang dikutip dari kanal Al Bahjah TV.

Ia menambahkan, semakin banyak titipan doa dari banyak orang, semakin besar pula beban yang harus dibawa oleh jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.

Karena itu, cukup menyampaikan permintaan doa secara sederhana, misalnya agar didoakan keselamatan atau dimudahkan untuk menyusul ke Tanah Suci.

Selain itu, ia juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang kerap menitipkan barang atau meminta oleh-oleh kepada jemaah haji.

Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi beban tambahan yang tidak perlu.

"Jangan minta hadiah, cukup minta doa saja. Kalau ingin membantu, lebih baik memberi bekal," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemberian oleh-oleh dari jemaah haji sebaiknya tidak diminta atau dipesan sejak awal, melainkan diberikan atas inisiatif pribadi setelah mereka kembali dari ibadah.

Dengan demikian, esensi keberangkatan haji sebagai ibadah yang khusyuk tetap terjaga, tanpa terbebani oleh permintaan sosial yang berlebihan.*

(d/ad)

JAKARTA – Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali menjadi salah satu skema pembiayaan yang paling banyak diburu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2026.

Program yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini menawarkan pinjaman hingga Rp100 juta dengan bunga ringan dan skema cicilan yang fleksibel.

Baca Juga:

• Pemuda Asal Binjai yang Sempat Ditahan di Kamboja Akhirnya Dipulangkan, Keluarga Apresiasi Bantuan Doli Tandjung

Skema ini dinilai membantu pelaku usaha dalam mengakses modal kerja tanpa beban bunga komersial yang tinggi.

Melalui simulasi atau tabel angsuran, calon debitur dapat memperkirakan besaran cicilan bulanan sesuai plafon pinjaman dan tenor yang dipilih.

Untuk pinjaman Rp100 juta, cicilan berkisar dari Rp2,1 juta hingga Rp8,8 juta tergantung jangka waktu pinjaman.

Rincian simulasi angsuran KUR BRI 2026 untuk pinjaman Rp100 juta adalah sebagai berikut:

12 bulan: sekitar Rp8,83 juta per bulan
18 bulan: sekitar Rp6,05 juta per bulan
24 bulan: sekitar Rp4,66 juta per bulan
36 bulan: sekitar Rp3,27 juta per bulan
48 bulan: sekitar Rp2,58 juta per bulan
60 bulan: sekitar Rp2,16 juta per bulan

Simulasi tersebut digunakan sebagai acuan awal bagi pelaku usaha dalam menyesuaikan kemampuan pembayaran sebelum mengajukan pinjaman.

Syarat pengajuan KUR BRI 2026

Beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi antara lain:

- KTP dan Kartu Keluarga (KK)
- Usia minimal 17 tahun atau 21 tahun untuk KUR Mikro
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha
- NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta
- Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain

Cara pengajuan

Pengajuan KUR dapat dilakukan langsung di kantor cabang BRI atau secara daring melalui laman resmi kur.bri.co.id.

Setelah pengisian data dan unggah dokumen, pemohon akan melalui proses verifikasi dan survei lapangan sebelum pencairan dilakukan di kantor bank.

KUR BRI menjadi salah satu instrumen utama pembiayaan UMKM di Indonesia karena dianggap lebih terjangkau dan mudah diakses, terutama bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal pengembangan usaha.*

(di/ad)

MEDAN – Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam memperkuat sektor kesehatan di Kota Medan.

Ia menilai peningkatan layanan rumah sakit milik pemerintah perlu diiringi dengan edukasi publik agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

Baca Juga:

• UU PPRT Disahkan, Jadi Babak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Pertemuan itu turut dihadiri jajaran Dinas Kesehatan Kota Medan serta direksi RSUD dr. Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar.

Dalam pertemuan tersebut, Zakiyuddin menyoroti masih adanya kecenderungan masyarakat memilih rumah sakit swasta meski fasilitas rumah sakit pemerintah telah mengalami peningkatan signifikan.

"Kami sudah berbenah. Rumah sakit pemerintah saat ini sudah tidak seperti dulu lagi. Alat kesehatan sudah lengkap dan pelayanan terus ditingkatkan," kata Zakiyuddin.

Ia meminta Relawan Kesehatan Probis untuk berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat agar lebih percaya terhadap layanan rumah sakit milik pemerintah yang kini dinilai telah layak dan terus berkembang.

Zakiyuddin juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan terhadap program Universal Health Coverage (UHC).

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan, terutama terkait ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang harus terus dioptimalkan.

Sementara itu, Ketua Relawan Kesehatan Probis Sumut, Ridwan Sibarani, menyampaikan rencana pelaksanaan talkshow kesehatan yang akan disiarkan melalui TVRI pada 8 Mei 2026.

Kegiatan tersebut bertujuan mendukung program pemerintah di sektor kesehatan.

Menurut Ridwan, talkshow itu akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, serta unsur kepolisian dan pemerhati masyarakat.

Ia juga menyoroti perlunya sinkronisasi layanan kesehatan, termasuk evaluasi terhadap kendala di lapangan seperti dugaan praktik yang tidak sejalan dengan prinsip pelayanan publik di beberapa fasilitas kesehatan.

Menanggapi hal itu, Zakiyuddin menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap kegiatan itu dapat memperkuat sistem layanan kesehatan di Kota Medan.

"Ini menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus mendorong masyarakat memulai pola hidup sehat dari lingkungan terkecil," ujarnya.*

(ad)

JAKARTA – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa, 21 April 2026.

Pengesahan ini mengakhiri penantian selama lebih dari dua dekade dalam menghadirkan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Baca Juga:

• Kemnaker Salurkan Bantuan Rp32,25 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi Sumut dan Aceh

Momentum pengesahan dinilai simbolis karena bertepatan dengan peringatan Hari Kartini serta menjelang Hari Buruh Internasional 2026.

Sejumlah perwakilan pemerintah turut hadir, di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan.

Dalam sidang tersebut, Puan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kerja sama lintas kementerian dalam merampungkan pembahasan RUU yang telah diusulkan sejak 2004 itu.

Mewakili pemerintah, Supratman menegaskan bahwa pembentukan UU PPRT bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga dan pemberi kerja, sekaligus mencegah praktik diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan.

"Setelah mempertimbangkan pendapat fraksi-fraksi, kami mewakili Presiden menyatakan setuju RUU tentang PPRT disahkan menjadi undang-undang," ujarnya.

Afriansyah Noor menyebut pengesahan ini sebagai langkah penting dalam memperkuat perlindungan pekerja rumah tangga secara menyeluruh.

Ia menilai regulasi tersebut akan menjadi dasar hukum yang jelas dalam hubungan kerja sektor domestik.

UU PPRT mengatur berbagai aspek, mulai dari mekanisme perekrutan, ruang lingkup pekerjaan, hingga hubungan kerja berbasis perjanjian.

Selain itu, diatur pula hak dan kewajiban pekerja rumah tangga dan pemberi kerja, perizinan perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (P3RT), pelatihan vokasi, serta mekanisme penyelesaian perselisihan.

Regulasi ini juga menegaskan tujuan utama pelindungan pekerja rumah tangga, antara lain menjamin hak atas upah layak, waktu kerja dan istirahat, serta kondisi kerja yang manusiawi.

UU ini juga diarahkan untuk mencegah diskriminasi dan kekerasan, meningkatkan kesejahteraan melalui akses jaminan sosial, serta mendorong pengakuan profesi pekerja rumah tangga sebagai bagian penting dari tenaga kerja nasional.

Selain itu, negara memperkuat peran pengawasan dan pembinaan, termasuk pengaturan lembaga penempatan pekerja rumah tangga guna memastikan standar perlindungan berjalan efektif.

Pengesahan UU ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam reformasi ketenagakerjaan sektor domestik serta memperkuat keadilan sosial bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.*

(ad)

MEDAN – Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan Kemnaker Peduli senilai Rp32.252.643.000 untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara dan Aceh.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan pada Selasa, 21 April 2026.

Baca Juga:

• Polda Aceh Limpahkan Tersangka Kasus Ujaran Kebencian ke Kejari Banda Aceh

"Namun saya yakin, dengan semangat gotong royong dan ketangguhan masyarakat Sumatera Utara dan Aceh, kita akan mampu bangkit dan pulih bersama," ujar Yassierli.

Menurut dia, bantuan yang disalurkan tidak bersifat simbolis, melainkan dirancang untuk memberikan dampak nyata melalui peningkatan keterampilan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Program bantuan tersebut mencakup pelatihan vokasi bagi 4.516 orang di Sumatera Utara dengan anggaran Rp16,53 miliar dan 2.438 orang di Aceh senilai Rp8,91 miliar.

Selain itu, pemerintah menyalurkan program padat karya sebanyak 40 paket dengan total anggaran Rp4 miliar untuk menciptakan lapangan kerja sementara.

Kemnaker juga menyalurkan 400 paket bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) senilai Rp2 miliar guna mendorong tumbuhnya usaha kecil baru.

Di samping itu, terdapat santunan bagi 28 pekerja terdampak berupa paket sembako dan tali asih senilai Rp52,5 juta.

Dukungan lain diberikan melalui program wirausaha MPSI berupa pelatihan dan bantuan modal usaha senilai Rp750 juta untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha di tingkat lokal.

Yassierli menegaskan, pemulihan pascabencana tidak berhenti pada bantuan awal.

Kemnaker, melalui BBPVP di Medan dan Aceh, menyiapkan program jangka menengah dan panjang, termasuk pelatihan berbasis kebutuhan pascabencana serta penguatan produktivitas tenaga kerja.

"Bencana boleh meruntuhkan bangunan, tetapi tidak boleh meruntuhkan semangat. Kita jadikan musibah ini sebagai titik untuk bangkit lebih kuat," kata dia.

Ia juga mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, serta lembaga pelatihan untuk bersinergi dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan sumber daya manusia di kedua wilayah tersebut.*

(ad)