JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Kabar tersebut sebelumnya ramai beredar di media sosial.

Baca Juga:

• Mendagri Tito Karnavian Larang Kepala Daerah Buka Lahan dengan Cara Dibakar, Termasuk untuk Adat

Prasetyo menegaskan informasi tersebut tidak benar.

Ia mengatakan pemerintah memang meminta berbagai pihak membantu penanganan karhutla, tetapi tidak ada penunjukan khusus terhadap Haji Isam sebagai koordinator.

"Nggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu," kata Prasetyo saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 23 Agustus 2026.

Menurut Prasetyo, penanganan karhutla merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor.

"Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, kan, karena kan kewenangannya bukan di situ," ungkapnya.

Prasetyo mengatakan pemerintah pusat telah membagi tugas kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk mempercepat penanganan karhutla di berbagai wilayah.

Pembagian tugas tersebut mencakup sejumlah daerah di Kalimantan dan wilayah lain yang mengalami kebakaran hutan dan lahan.

"Pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk berbagi wilayah. Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk memberikan atensi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu," kata Prasetyo di JCC, Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Ia mengatakan setiap pejabat memiliki tanggung jawab terhadap wilayah yang telah ditugaskan.

Namun, pembagian wilayah tersebut bukan berarti pejabat bersangkutan hanya bertanggung jawab terhadap satu daerah.

"Ya ada Pak Menko, Pak Menko Polkam ada, Pak Menko PMK juga ada di situ. Nah, kita bagi semua. Ada Kasad juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah," kata dia.

"Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain lho ya. Ini hanya membagi atensi supaya koordinasi penanganannya kita percepat," tambahnya.

Prasetyo mengatakan pemerintah untuk sementara belum berencana membentuk satuan tugas khusus untuk menangani karhutla.

Menurut dia, koordinasi lintas sektor yang saat ini berjalan dinilai sudah cukup kuat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.

"Saya kira belum ya, karena kemarin hasil dari lapangan, penanganan lintas sektor juga sudah cukup kuat," ungkapnya.

Pemerintah, kata Prasetyo, akan melanjutkan koordinasi yang sudah berjalan sekaligus memperkuat penanganan di daerah yang terdampak karhutla.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), luas lahan yang terbakar di Indonesia mencapai sekitar 72.798,73 hektare.

Data tersebut disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, yakni mencapai 38.310,89 hektare.

Untuk menangani kebakaran di wilayah tersebut, sebanyak 10.010 personel dikerahkan.

Berikut data luas lahan terbakar:

Kalimantan Barat: 38.310,89 hektare
Riau: 16.249,24 hektare
Kalimantan Selatan: 8.019,62 hektare
Kalimantan Tengah: 7.634,46 hektare
Sumatera Selatan: 1.926,23 hektare
Jambi: sekitar 658,29 hektare
Total: sekitar 72.798,73 hektare

Sementara itu, total personel yang tergabung dalam satgas darat mencapai 57.267 orang.

Rinciannya terdiri atas:

Kalimantan Barat: 10.010 personel
Kalimantan Tengah: 10.700 personel
Kalimantan Selatan: 1.408 personel
Riau: 17.764 personel
Jambi: 5.818 personel
Sumatera Selatan: 11.567 personel

Dengan pembagian tugas dan penguatan koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya mempercepat pemadaman karhutla di sejumlah wilayah yang masih terdampak.* (d/ad)

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah melarang pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Larangan tersebut berlaku tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Dikabarkan Berhentikan M. Nasir dari Jabatan Sekda Aceh

"Saya mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026, yang intinya melarang kepala daerah-bupati, gubernur, wali kota-pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada pengecualian masalah adat, sekarang tanpa kecuali," kata Tito di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 23 Agustus 2026.

Tito mengatakan instruksi tersebut ditujukan untuk mencegah munculnya titik-titik pembakaran baru yang dapat memperluas karhutla.

Menurut Tito, Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026 baru diterbitkan pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

"Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026 saya keluarkan kemarin, langsung. Meskipun Menteri Lingkungan Hidup juga sudah mengeluarkan edaran tanggal 10," sebutnya.

Tito mengatakan seluruh unsur pemerintah telah diminta bekerja maksimal menangani karhutla.

Penanganan saat ini tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mencegah munculnya titik api baru.

Ia menekankan kebakaran yang sudah terjadi harus segera dipadamkan dan dilokalisasi agar tidak meluas.

"Jadi strategi utamanya, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan dan dilokalisasi dengan semua mobilisasi kekuatan, termasuk dari (Kementerian) PU, Kementerian Pertanian, dan lain-lain," sebutnya.

Di tengah kebijakan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah mencapai sekitar 72.798,73 hektare.

Data itu disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari pada Minggu, 22 Agustus 2026.

Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar, yakni mencapai 38.310,89 hektare.

Sebanyak 10.010 personel dikerahkan untuk menangani karhutla di wilayah tersebut.

Berikut rincian luas lahan yang terbakar:

Kalimantan Barat: 38.310,89 hektare
Riau: 16.249,24 hektare
Kalimantan Selatan: 8.019,62 hektare
Kalimantan Tengah: 7.634,46 hektare
Sumatera Selatan: 1.926,23 hektare
Jambi: sekitar 658,29 hektare
Total: sekitar 72.798,73 hektare

Sementara itu, jumlah personel yang tergabung dalam Satgas Darat mencapai 57.267 orang.

Rinciannya:

Kalimantan Barat: 10.010 personel
Kalimantan Tengah: 10.700 personel
Kalimantan Selatan: 1.408 personel
Riau: 17.764 personel
Jambi: 5.818 personel
Sumatera Selatan: 11.567 personel

Pemerintah kini memprioritaskan pemadaman dan pelokalan titik kebakaran sekaligus mencegah pembukaan lahan dengan cara dibakar untuk menghindari munculnya titik api baru.* (d/ad)

BANDA ACEH — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberhentikan M. Nasir dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh.

Pemberhentian tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 95/TPA Tahun 2026.

Baca Juga:

• Kemesraan Prabowo-Jokowi-Gibran Jadi Sinyal Politik 2029, Pengamat: PDIP Bisa Bangun Poros Alternatif

Salinan keputusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, Kepala Badan Kepegawaian Negara, serta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh.

Dalam keputusan itu disebutkan bahwa M. Nasir diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Sekda Aceh.

"Memutuskan memberhentikan dengan hormat Sdr. M. Nasir, S.IP., MPA., NIP 197402072001121001, Pembina Utama Muda (IV/c), dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Aceh terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," bunyi keputusan tersebut.

Selain Keputusan Presiden tersebut, beredar pula surat dari Kementerian Sekretariat Kabinet yang ditujukan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

Surat yang diteken Sekretaris Dukungan Kabinet Thanon Aria Dewangga itu berisi perihal salinan dan petikan Keputusan Presiden Nomor 95/TPA Tahun 2026.

Namun, informasi mengenai pemberhentian M. Nasir belum diketahui secara resmi oleh seluruh pihak di Pemerintah Aceh.

Dua juru bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman dan Nurlif Effendi, mengaku belum menerima informasi resmi mengenai keputusan tersebut.

Mereka menyatakan akan mengecek keaslian surat yang beredar.

"Besok saya cek surat masuk di kantor," kata Nurlis saat dimintai konfirmasi.

Dengan demikian, kepastian mengenai pemberhentian M. Nasir masih menunggu konfirmasi resmi dari Pemerintah Aceh maupun pihak terkait.

M. Nasir sebelumnya dilantik sebagai Sekda Aceh oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Sebelum menduduki posisi Sekda Aceh, Nasir menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Aceh.

Jika Keputusan Presiden Nomor 95/TPA Tahun 2026 tersebut benar, pemberhentian M. Nasir terjadi sekitar satu tahun setelah dirinya dilantik sebagai Sekda Aceh.* (d/ad)

JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Siti Ma'rifah meminta Universitas Pertahanan (Unhan) segera memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan adanya pelarangan penggunaan hijab di lingkungan kampus.

Menurut Siti, klarifikasi diperlukan agar isu tersebut tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• KPK: Korupsi di Dunia Pendidikan Ancam Masa Depan Indonesia

"Jika peristiwa itu benar terjadi, maka itu adalah pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 serta ketentuan pelanggaran HAM," tegas Siti dikutip dari laman MUI, Minggu, 23 Agustus 2026.

Siti mengaku prihatin dengan munculnya dugaan larangan penggunaan hijab di lingkungan Unhan.

Terlebih, isu tersebut mencuat di tengah momentum peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Menurut dia, setiap warga negara memiliki hak untuk menjalankan ajaran agama dan menjaga keberagaman sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

"Pelarangan hijab menciderai makna kemerdekaan dan kemunduran perjalanan bangsa," sambungnya.

Siti juga meminta adanya tindakan tegas terhadap pihak yang membuat aturan diskriminatif, termasuk apabila benar terdapat kebijakan yang melarang penggunaan hijab.

Ia menilai aturan semacam itu dapat menimbulkan persoalan lebih luas dan berpotensi mengganggu persatuan masyarakat.

"Sekali lagi, pentingnya klarifikasi dari Unhan karena ini lembaga pendidikan yang seharusnya melahirkan generasi bangsa yang inklusif, bersatu, dan saling menghormati," tuturnya.

Dugaan tersebut sebelumnya mencuat setelah calon mahasiswa Program S-1 Kedokteran Unhan, Asma Wafa Andina, membagikan pengalamannya dalam proses penerimaan mahasiswa baru Unhan Tahun Akademik 2026/2027.

Asma mengaku harus mengambil keputusan berat setelah dinyatakan lulus seleksi tingkat pusat.

Ia memilih mundur karena mengaku menghadapi dugaan kebijakan tak tertulis yang mewajibkan mahasiswi melepas hijab setelah diterima sebagai mahasiswa.

Dalam unggahannya, Asma menyebut aturan mengenai pakaian dalam poster dan pengumuman resmi PMB Unhan sebenarnya memberikan fasilitas bagi peserta perempuan yang mengenakan hijab selama mengikuti tes.

Namun, menurut dia, kondisi yang dihadapinya ketika mengikuti tes tingkat pusat di Bogor berbeda.

"Hijabers memang diberi kesempatan dan difasilitasi selama mengikuti tes, tetapi tidak diberi pilihan setelah dinyatakan lulus menjadi mahasiswa. Pilihan yang ada bagi kami hanya lepas atau mundur, saya memilih opsi kedua," unggah Asma dalam akun media sosialnya.

Hingga munculnya pernyataan MUI tersebut, isu dugaan pelarangan hijab menjadi perhatian publik.

Klarifikasi resmi dari Unhan dinilai penting untuk menjelaskan apakah terdapat ketentuan terkait penggunaan hijab bagi mahasiswi serta bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam lingkungan pendidikan militer.* (vo/ad)

JAKARTA — Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai PDI Perjuangan (PDIP) berpeluang membangun poros alternatif jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali berpasangan dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029.

Menurut Efriza, kemesraan Prabowo, Joko Widodo (Jokowi), dan Gibran dalam satu frame pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat memengaruhi kalkulasi politik PDIP menjelang Pemilu 2029.

Baca Juga:

• Pengamat Apresiasi Langkah Presiden Evaluasi Birokrasi Aceh, Soroti APBA dan Program Pro-Rakyat

"Visualisasi keakraban Prabowo, Jokowi, Gibran secara tersirat maupun tersurat akan terus menaikkan tensi darah PDI Perjuangan," ungkap Efriza, Minggu, 23 Agustus 2026.

Efriza mengatakan persoalan bagi PDIP bukan hanya posisi duduk Prabowo, Jokowi, dan Gibran yang terlihat sejajar.

Lebih dari itu, terdapat pesan politik yang dapat ditangkap dari visual tersebut.

Menurut dia, tampilnya presiden, wakil presiden, dan presiden sebelumnya secara harmonis dalam satu panggung dapat kembali memunculkan narasi mengenai keberlanjutan kekuasaan menuju 2029.

Meski demikian, Efriza menilai PDIP tidak akan serta-merta membentuk poros tandingan terhadap pemerintahan Prabowo hanya karena momen tersebut.

PDIP diperkirakan masih akan menjalankan posisi sebagai mitra kritis pemerintah sembari memperkuat konsolidasi internal.

Menurut Efriza, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu akan lebih dahulu memperkuat basis elektoral, melakukan konsolidasi internal, membangun hubungan dengan masyarakat, serta menyiapkan alternatif kepemimpinan.

Langkah tersebut, kata dia, belum tentu langsung diwujudkan dalam bentuk poros tandingan secara formal.

Efriza mengatakan, jika ingin membangun poros alternatif untuk Pilpres 2029, PDIP tidak cukup hanya mengandalkan mesin partai.

Partai berlambang banteng moncong putih itu juga perlu menyiapkan dan membidik figur yang memiliki potensi elektoral.

Salah satu nama yang dinilai rasional untuk dipertimbangkan PDIP sebagai calon presiden adalah Pramono Anung.

Efriza menilai pengalaman dan kinerja Pramono sebagai Gubernur DKI Jakarta dapat menjadi modal politik, terutama apabila pembangunan Jakarta terus menunjukkan hasil hingga mendekati Pilpres 2029.

Namun, PDIP dinilai tidak harus membatasi pilihan hanya pada kader internal.

Menurut Efriza, PDIP dapat membuka peluang menggandeng figur eksternal yang mempunyai daya elektoral kuat.

"PDIP akan menghitung bukan sekadar siapa kader dan nonkader yang diusung, melainkan siapa yang mampu menyatukan basis mereka dengan pemilih tradisional, moderat, dan pemilih yang menginginkan perubahan," tukasnya.

Efriza menegaskan kalkulasi tersebut akan semakin penting apabila Prabowo-Gibran benar-benar kembali maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2029.

Karena itu, PDIP dinilai perlu mencari pasangan yang mampu memperluas jangkauan pemilih sekaligus memiliki peluang menang dalam kontestasi nasional.

"PDIP harus memilih pasangan berdasarkan kalkulasi kemenangan, bukan semata-mata pertimbangan kader," imbuhnya.

Dengan demikian, dinamika hubungan Prabowo, Jokowi, dan Gibran dinilai dapat menjadi salah satu faktor yang ikut memengaruhi strategi PDIP menghadapi Pemilu dan Pilpres 2029.

Namun, keputusan mengenai calon maupun pembentukan koalisi tetap akan bergantung pada perkembangan politik dan kalkulasi partai menjelang kontestasi.* (vo/ad)

JAKARTA — Pengaduan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang selama enam bulan tak kunjung selesai akhirnya tuntas dalam waktu sekitar dua pekan setelah ditangani Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Kecepatan penanganan tersebut disebut tidak lepas dari pemanfaatan Medlin Command Center, inovasi pelayanan jarak jauh yang digagas I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan.

Baca Juga:

• Masyarakat Indonesia Simpan 1.800 Ton Emas Senilai Rp4.458 Triliun “Di Bawah Bantal”

Menurut Agus, Medlin telah dikembangkan jauh sebelum pandemi dan menunjukkan bahwa teknologi dapat mempercepat akses pelayanan tanpa mengesampingkan prosedur.

"Yang menarik dari Medlin bukan semata penggunaan teknologi, tetapi orientasi pelayanan yang dibangun di belakangnya. Bagaimana orang yang membutuhkan pelayanan tidak dipersulit oleh prosedur dan jarak," kata Agus kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026.

Menurut Agus, kualitas Medlin juga pernah diuji dalam pelayanan lintas negara.

Salah satunya ketika laporan dari Perwakilan Republik Indonesia di Astana, Kazakhstan, ditangani melalui komunikasi, koordinasi, dan pendampingan jarak jauh dari Jakarta.

Pelayanan tersebut kemudian terdokumentasi dalam Video Testimoni Duta Besar Astana terhadap Pelayanan KASN yang ditayangkan pada 19 Januari 2023 melalui kanal Medlin JPT 1 KASN.

Dalam video tersebut, Duta Besar yang juga Kepala Perwakilan RI di Astana menyebut KASN "bergerak sangat cepat" dalam merespons laporan.

Pelayanan itu dinilai profesional dengan dukungan pendampingan selama 24 jam.

Menurut testimoni tersebut, pelayanan KASN turut membantu perwakilan RI menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Pada akhir testimoninya, Duta Besar tersebut bahkan merekomendasikan agar KASN tetap dipertahankan.

Agus mengatakan salah satu hal penting dari inovasi pelayanan adalah orientasinya terhadap penyelesaian masalah.

Ia mencontohkan kasus perlindungan ASN yang sebelumnya telah diadukan selama enam bulan kepada lembaga lain, tetapi belum memperoleh penyelesaian.

Baca Juga:

• Baterai iPhone Cepat Habis? Ini 10 Pengaturan yang Bisa Bikin Lebih Awet

Setelah pengaduan masuk ke KASN dan ditangani Agung, proses telaah, klarifikasi, hingga rekomendasi disebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua pekan.

"Bagi orang yang mengadu, yang dibutuhkan bukan hanya kepastian bahwa laporannya sudah diterima. Dia juga butuh kepastian bahwa persoalannya diperiksa, diklarifikasi dan mendapatkan tindak lanjut," tegas Agus.

Menurut Agus, kecepatan pelayanan tersebut bukan berarti menghilangkan tahapan atau aturan yang berlaku. T

antangannya adalah memastikan setiap tahapan berjalan secara efektif sehingga prosedur tidak berubah menjadi hambatan bagi masyarakat atau ASN yang membutuhkan pelayanan.

Selain inovasi dan kecepatan, Agus menilai integritas menjadi bagian penting dalam pelayanan publik.

Ia menyoroti kebiasaan Agung ketika menerima tamu yang hendak berkonsultasi.

Setiap tamu, kata Agus, selalu diberi pemahaman agar tidak perlu membawa pemberian dalam bentuk apa pun, termasuk oleh-oleh.

"Karena memberikan pelayanan memang sudah menjadi kewajiban," tutur Agus.

Agus menilai perpaduan antara inovasi teknologi, kecepatan pelayanan, orientasi pada hasil, dan integritas relevan dengan tantangan yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia.

Menurut Agus, lembaga pengawasan tidak cukup hanya menyediakan mekanisme untuk menerima laporan.

Masyarakat juga membutuhkan informasi mengenai perkembangan laporan dan kejelasan mengenai proses penyelesaiannya.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong Mahasiswa Jadi Penggerak Transformasi Digital yang Aman dan Beretika

"Ombudsman tidak cukup hanya memiliki mekanisme menerima laporan. Lembaga pengawasan juga dituntut memastikan masyarakat tahu perkembangan penanganan dan memperoleh kejelasan atas penyelesaian persoalannya," pungkas Agus.* (ad)

MOJOKERTO — Kebakaran melanda bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Kebakaran tersebut sempat membuat panik warga di sekitar lokasi.

Baca Juga:

• DPR Desak Karhutla Ditetapkan Bencana Nasional: “Kalimantan Seperti Setengah Neraka”

Tak lama kemudian, jilatan api terlihat dari dalam gedung.

Warga yang berada di sekitar lokasi berupaya menyelamatkan barang-barang dari dalam bangunan.

Sejumlah warga bahkan mencoba mendobrak pintu Koperasi Desa Merah Putih.

Namun, upaya tersebut tidak berlangsung lama karena kobaran api dengan cepat membesar dari bagian dalam bangunan.

Salah seorang saksi mata, Agung Pribadi, mengatakan sebelum api membesar terdengar suara dentuman dari dalam area koperasi.

"Awalnya api muncul dari dalam dan sempat terdengar suara ledakan sampai tiga kali sebelum akhirnya api makin besar membakar area dalam," kata Agung di lokasi kejadian, Minggu, 23 Agustus 2026.

Kobaran api kemudian dengan cepat melalap bagian dalam bangunan.

Api terutama membesar di area penyimpanan yang digunakan untuk menaruh stok minyak goreng kemasan.

Kondisi tersebut membuat warga khawatir api merambat ke bangunan dan permukiman di sekitar koperasi.

Petugas pemadam kebakaran langsung dikerahkan setelah menerima laporan dari warga. Satu unit armada Damkar diterjunkan untuk menangani kebakaran.

Petugas bersama warga berupaya menyemprotkan air dan menyekat perambatan api agar kobaran tidak meluas ke kawasan permukiman.

Sekitar satu jam setelah kejadian, api berhasil dipadamkan sepenuhnya.

Beruntung, struktur utama bangunan Koperasi Desa Merah Putih tidak mengalami kerusakan fatal akibat kebakaran tersebut.

Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti munculnya ledakan dan kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian setempat.

Petugas masih mengumpulkan informasi untuk mengetahui sumber awal api serta penyebab terdengarnya beberapa kali dentuman dari dalam bangunan.* (oz/ad)

MANGGARAI TIMUR — Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ahmad Zaki meninggal ketika berada di wilayah Dampek, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Minggu, 23 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Seminggu Usai Gempa NTT: 87 Orang Meninggal, Lebih dari 150 Ribu Warga Mengungsi dan 53.971 Rumah Rusak

Salah seorang rekan almarhum, Muhammad Rafki Razif Kiransyah dari Tim Hands Foundation, mengatakan dirinya telah enam hari bersama Ahmad Zaki dalam kegiatan penyaluran bantuan.

Menurut Rafki, selama menjalankan kegiatan kemanusiaan tersebut Ahmad Zaki terlihat sehat dan bersemangat.

Dia juga tidak pernah mengeluhkan sakit meski aktivitas penyaluran bantuan cukup padat.

"Selama kurang lebih enam hari gitu kita sama-sama. Dari hari Senin, kita bareng-bareng ngeliat almarhum itu eh semangat. Terus sehat, gak ada keluhan sakit apa-apa terus juga gak keliatan kayak orang sakit gitu," kata Rafki, Minggu, 23 Agustus 2026.

Rafki mengatakan aktivitas penyaluran bantuan dilakukan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari

. Ahmad Zaki bersama tim bahkan sempat bermalam di Masjid Raya Reo dan wilayah Ruteng.

Sebelum kejadian, Ahmad Zaki bersama Rafki dan anggota tim lainnya berencana mendistribusikan 30 paket bantuan ke Desa Satar Padut, Kabupaten Manggarai Timur, sekitar pukul 14.00.

Rafki dan Ahmad Zaki berada dalam satu mobil ketika perjalanan berlangsung.

Kondisi kemudian berubah saat mereka berbalik arah dari lokasi penyaluran terakhir untuk melakukan asesmen kebutuhan warga terdampak gempa.

Tak lama setelah kendaraan berjalan, Rafki mendengar Ahmad Zaki mengucapkan istigfar. Setelah itu, kondisi Ahmad Zaki tiba-tiba tidak sadarkan diri.

"Nah, gak lama dari kita muter balik dari tempat penyaluran terakhir sekitar 5 meter, beliau sempat berhenti. Terus yang kedengeran sama kita di mobil itu beliau istighfar, 'Astagfirullah' terus berhenti dan mulai gak sadarkan diri. Nah di situ kita juga kaget, panik," ungkap dia.

Melihat kondisi tersebut, tim relawan langsung berusaha memberikan pertolongan.

Ahmad Zaki kemudian dibawa ke posko kesehatan menggunakan mobil warga yang membantu evakuasi.

Sesampainya di posko medis, tim kesehatan langsung melakukan upaya penyelamatan. Namun, Ahmad Zaki akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 16.40.

"Alhamdulillah ada bantuan dari mobil warga di sana, bantu untuk mengantar ke posko kesehatan ke medis. Lalu sesampainya di medis, sama tim medis juga sudah dilakukan pengupayaan untuk menyadarkan kembali,''ujarnya.

Menurut Rafki, tim medis sempat melakukan CPR sebanyak tujuh siklus untuk memberikan pertolongan kepada Ahmad Zaki.

''Itu kalau tidak salah sudah dilakukan apa, CPR sebanyak tujuh kali siklus besar gitu untuk pompa jantungnya. Tapi Qodarullah almarhum tidak bisa diselamatkan gitu, memang sudah eh waktunya eh almarhum istirahat," lanjut Rafki.

Rafki mengatakan tim medis juga menemukan sejumlah obat pribadi di kantong Ahmad Zaki.

Salah satu obat yang disebut dokter merupakan obat untuk hipertensi.

"Dan sempat di cek juga di kantongnya itu ada obat-obat pribadi. Rafki kurang inget gitu detailnya obat apa aja, cuman yang kemarin disebut sama dokternya, 'Oh ini ada obat hipertensi' gitu," tambah dia.

Namun, Rafki menegaskan bahwa selama enam hari menjalankan kegiatan kemanusiaan bersama Ahmad Zaki, almarhum tidak pernah mengeluhkan kondisi kesehatannya.

Kepergian Ahmad Zaki meninggalkan duka bagi rekan-rekan sesama relawan.

Rafki mengaku sempat gemetar dan panik ketika melihat Ahmad Zaki tiba-tiba tidak sadarkan diri di dalam mobil.

''Karena di situ Rafki bener-bener panik, terus gemeter gitu di samping beliau banget dan gak bisa mikir apa-apa juga yang penting nyelamatin beliau sampai dengan posko medis aja. Karena bingung juga kondisi kita lagi penyaluran, lagi pendistribusian kayak gitu, eh tiba-tiba kejadian hal yang tidak diinginkan kayak gitu," pungkasnya.

Ahmad Zaki meninggal ketika tengah menjalankan kegiatan kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa NTT.

Kepergiannya menjadi duka bagi para relawan yang selama beberapa hari terakhir bersama-sama menyalurkan bantuan kepada warga.* (oz/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum.

Lembaga antirasuah itu menyebut korupsi di dunia pendidikan dapat menjadi ancaman serius terhadap masa depan Indonesia.

Baca Juga:

• SEMA 3/2026 Dinilai Bisa Ubah Strategi Praperadilan, Pakar: Tersangka Harus Bergerak Cepat

Menurut dia, tindakan tersebut juga dapat merampas hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, adil, dan berintegritas.

"Ketika praktik korupsi mencederai dunia pendidikan, yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga generasi yang seharusnya mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas, adil, dan berintegritas," ucap Budi Prasetyo, Minggu, 23 Agustus 2026.

Budi mengatakan pemberantasan korupsi di perguruan tinggi menjadi penting karena kampus memiliki posisi strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus tempat mencetak calon pemimpin masa depan.

Menurut dia, perguruan tinggi tidak cukup hanya berfungsi sebagai tempat mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan.

Kampus juga harus menjadi lingkungan yang menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.

"Perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi tempat transfer ilmu, tetapi juga harus menjadi ruang pembudayaan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab," kata dia.

Budi mengatakan pemberantasan korupsi di perguruan tinggi tidak hanya dilakukan melalui penindakan.

Penegakan hukum tetap diperlukan untuk memberikan efek jera dan memastikan adanya pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana korupsi.

Namun, KPK juga mendorong pencegahan dengan memperkuat tata kelola perguruan tinggi.

Sistem tersebut, kata Budi, harus dibangun secara transparan, akuntabel, dan mampu mencegah benturan kepentingan.

KPK juga memandang pendidikan antikorupsi sebagai investasi jangka panjang.

Penanaman nilai integritas sejak bangku kuliah diharapkan dapat membentuk generasi yang membawa budaya antikorupsi ketika memasuki berbagai bidang kehidupan.

"Selama ini, perguruan tinggi telah menjadi mitra strategis KPK dalam berbagai upaya pemberantasan korupsi. Kampus berkontribusi melalui kajian akademik untuk mendukung penyusunan kebijakan antikorupsi, pengembangan riset, hingga memberikan perspektif ilmiah dalam berbagai isu pemberantasan korupsi," ujarnya.

Menurut Budi, nilai integritas harus diterapkan dalam seluruh ekosistem perguruan tinggi.

Tidak hanya dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi juga dalam pengelolaan organisasi dan anggaran.

Hal itu mencakup pengadaan barang dan jasa, proses akademik, pengelolaan sumber daya manusia, hingga berbagai layanan di lingkungan kampus.

"Integritas tidak boleh hanya diajarkan di ruang kelas, tetapi harus diwujudkan dalam praktik dan budaya kelembagaan sehari-hari," tuturnya.

Budi mengingatkan perguruan tinggi tetap memiliki sejumlah titik rawan korupsi.

Beberapa di antaranya adalah pengelolaan anggaran pendidikan, pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, penelitian, serta layanan akademik.

Karena itu, pengawasan terhadap pengelolaan kampus perlu diperkuat.

Transparansi dan akuntabilitas juga dinilai menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

"Karena itu, penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar," ujarnya.

KPK juga menegaskan pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum.

Sivitas akademika dan masyarakat memiliki peran dalam membangun lingkungan pendidikan yang bersih.

"Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, media massa, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas memiliki peran penting dalam membangun budaya integritas serta berani menyuarakan dan melaporkan praktik-praktik koruptif yang ditemukan," ucap Budi.

Pernyataan tersebut disampaikan KPK di tengah penetapan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru.

Akhmad Sodiq ditetapkan sebagai tersangka bersama Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayoga.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan KPK di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Selain keduanya, KPK menetapkan Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto serta tiga pihak swasta sebagai tersangka.

Mereka adalah Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.

Kasus tersebut kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap tata kelola perguruan tinggi, terutama dalam proses penerimaan mahasiswa baru dan pengelolaan layanan akademik.

Bagi KPK, persoalan integritas di lingkungan kampus tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum saat terjadi pelanggaran.

Lebih jauh, pencegahan korupsi di perguruan tinggi dinilai penting untuk memastikan lembaga pendidikan tetap menjadi tempat yang dipercaya masyarakat dan mampu mencetak generasi penerus yang berintegritas.* (in/ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan.

IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik dari posisi 6.401,888 pada penutupan perdagangan pekan sebelumnya.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Naik Rp65 Ribu Sepekan, Kini Rp2,74 Juta per Gram

"IHSG mengalami peningkatan 1,93 persen sehingga ditutup pada level 6.525,690 dari posisi 6.401,888 pada pekan sebelumnya," kata Kautsar dalam keterangannya, Minggu, 23 Agustus 2026.

Peningkatan paling besar terjadi pada rata-rata volume transaksi harian.

BEI mencatat volume transaksi selama perdagangan 18-21 Agustus 2026 mencapai 50,30 miliar lembar saham.

Angka tersebut meningkat 47,90 persen dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di level 34,01 miliar lembar saham.

Kenaikan juga terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian.

BEI mencatat frekuensi transaksi meningkat 5,52 persen menjadi 2,21 juta kali transaksi.

Pada pekan sebelumnya, rata-rata frekuensi transaksi harian tercatat sebanyak 2,09 juta kali.

Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian naik 2,36 persen menjadi Rp15,57 triliun.

Pada pekan sebelumnya, rata-rata nilai transaksi harian tercatat Rp15,21 triliun.

Penguatan IHSG dan meningkatnya aktivitas perdagangan turut mendorong kenaikan kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia.

Kapitalisasi pasar BEI meningkat 1,83 persen menjadi Rp11.449 triliun. Pada pekan sebelumnya, kapitalisasi pasar tercatat Rp11.243 triliun.

Kenaikan tersebut menunjukkan nilai keseluruhan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ikut meningkat seiring penguatan pasar saham sepanjang pekan.

Di tengah penguatan IHSG, investor asing mencatatkan aksi beli bersih atau net buy sebesar Rp974,58 miliar pada penutupan perdagangan akhir pekan.

Namun, pembelian bersih tersebut belum mampu menghapus tekanan jual investor asing sepanjang 2026.

Secara akumulatif, investor asing masih mencatatkan net sell sebesar Rp70,64 triliun sepanjang tahun berjalan.

Kondisi itu menunjukkan adanya pembelian saham oleh investor asing pada akhir pekan, meski secara keseluruhan aliran dana asing di pasar saham Indonesia sepanjang 2026 masih berada dalam posisi jual bersih.* (in/ad)

BANDA ACEH — Keputusan Presiden mengevaluasi kepemimpinan birokrasi di Aceh mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik.

Langkah tersebut dinilai dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) agar kembali sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJM Aceh.

Baca Juga:

• DPR Desak Karhutla Ditetapkan Bencana Nasional: “Kalimantan Seperti Setengah Neraka”

Hal tersebut disampaikan Nazrul kepada wartawan di Banda Aceh, Minggu, 23 Agustus 2026.

Menurut Nazrul, langkah korektif pemerintah pusat penting untuk memastikan kebijakan fiskal Aceh berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung program yang berpihak kepada masyarakat.

Ia menilai persoalan pengelolaan anggaran sebelumnya telah berdampak pada sejumlah program pelayanan publik, termasuk Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan program rumah layak huni bagi masyarakat dhuafa.

Nazrul yang merupakan akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) menilai ketidakkonsistenan dalam perencanaan anggaran dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.

"Ketidakmampuan kepemimpinan Sekda sebelumnya dalam menjaga konsistensi perencanaaan anggaran telah memicu kekacauan pada tata kelola Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) hingga pemotongan anggaran rumah layak huni bagi masyarakat dhuafa," ujar Nazrul.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perencanaan dan pengawasan anggaran yang lebih baik.

APBA, kata dia, harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung program pengentasan kemiskinan.

Evaluasi terhadap kepemimpinan birokrasi di Aceh pun dinilai dapat menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.

Nazrul mengatakan masyarakat Aceh menyambut langkah pemerintah pusat tersebut sebagai upaya memperbaiki arah kebijakan fiskal daerah.

Ia menilai pengelolaan APBA harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Penggunaan anggaran juga perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Masyarakat Aceh menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas tindakan tegas ini, yang menjadi titik balik penting dalam mengembalikan arah kebijakan fiskal daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berfokus pada pengentasan kemiskinan," ujar Nazrul.

Menurutnya, penyelamatan APBA tidak semata-mata berkaitan dengan angka dalam dokumen anggaran.

Pengelolaan anggaran juga menentukan keberlanjutan berbagai program pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat Aceh.

Karena itu, ia berharap evaluasi birokrasi dapat diikuti dengan pembenahan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan sehingga APBA benar-benar mendukung program pembangunan dan kepentingan masyarakat.* (ad)

JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional.

Ia menilai dampak kebakaran dan kabut asap sudah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Siapkan Rp5,3 Miliar untuk Rehabilitasi Puskesmas Mandrehe di Nias Barat

Dampaknya tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, tetapi juga kesehatan, pendidikan, transportasi, dan perekonomian.

"Kalimantan sudah seperti setengah 'neraka' sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan," kata Daniel, Minggu, 23 Agustus 2026.

Menurut Daniel, kabut asap akibat karhutla telah menyebabkan kualitas udara memburuk dan jarak pandang menurun di sejumlah wilayah.

Kondisi tersebut berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat, termasuk transportasi darat dan udara.

Ia menyoroti sejumlah daerah yang terdampak cukup parah, termasuk Banjarbaru dan wilayah Kalimantan Selatan.

Di beberapa lokasi, jarak pandang disebut sangat terbatas akibat pekatnya kabut asap.

Daniel mengacu pada data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat sebaran titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Kalimantan.

Kalimantan Tengah tercatat memiliki 767 titik panas.

Selanjutnya Kalimantan Barat sebanyak 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara tiga titik.

Daniel meminta pemerintah tidak hanya memantau jumlah titik panas.

Menurut dia, setiap titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diverifikasi dan ditangani di lapangan.

"Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam," tegasnya.

Ia menilai penanganan cepat diperlukan untuk mencegah titik api meluas, terutama di kawasan lahan gambut yang memiliki risiko tinggi terbakar dan menyebarkan api ke wilayah sekitarnya.

Daniel juga menyoroti dampak karhutla terhadap aktivitas pendidikan.

Menurut dia, sejumlah sekolah di Kalimantan Barat terpaksa meliburkan kegiatan belajar mengajar karena kualitas udara yang memburuk.

" tentunya ini menjadi keprihatinan karena dampak Karhutla semakin mengganggu aktivitas sekolah anak-anak seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk," ujarnya.

Selain mengganggu kegiatan sekolah, kabut asap akibat karhutla juga berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Kebakaran juga dapat merusak ekosistem dan habitat satwa serta menghasilkan polusi yang berdampak hingga lintas batas negara.

Daniel mengatakan dampak kabut asap bahkan mulai dirasakan negara tetangga.

Malaysia disebut menutup sejumlah sekolah akibat kabut asap.

Sementara itu, Singapura telah mengingatkan warganya mengenai potensi ancaman kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera serta Kalimantan.

Daniel meminta pemerintah mempercepat penanganan karhutla dengan memperkuat operasi pemadaman, baik melalui jalur udara maupun darat.

Ia mendorong pemerintah meningkatkan penggunaan water bombing serta mengerahkan tim gabungan untuk menangani titik-titik api.

"Kami mendesak Pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara," katanya.

Daniel berharap pemerintah mengambil langkah lebih cepat sebelum karhutla meluas dan dampaknya semakin besar terhadap masyarakat Kalimantan.* (di/ad)

NIAS BARAT — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe di Kabupaten Nias Barat pada 2026.

Proyek tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan Nias.

Baca Juga:

• Gratis hingga Desember! BRT Mebidang Mulai Uji Coba, Ini Rute dan Jam Operasionalnya

Paket tersebut memiliki kode 10163442000 dan berada di bawah Dinas Kesehatan Sumut.

"Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Berupa Rehab/Perawatan Puskesmas Mandrehe (Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan SPA (Rehabilitasi Puskesmas Rawat Inap Plus Layanan Spesialistik Sumut Berkah)," demikian tertulis di laman SPSE Sumut yang dilihat, Minggu (23/8/2026).

Nilai pagu dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek tersebut masing-masing sebesar Rp 5.349.883.500.

Anggaran berasal dari APBD Sumut 2026 dan pengadaan dilakukan melalui metode tender.

Proses tender saat ini masih berlangsung. Hingga Minggu, 23 Agustus 2026, tercatat lima perusahaan telah mendaftar untuk mengikuti tender proyek tersebut.

Rehabilitasi Puskesmas Mandrehe merupakan bagian dari rencana Pemprov Sumut meningkatkan fasilitas 20 puskesmas menjadi layanan rawat inap pada tahun ini.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan peningkatan fasilitas puskesmas dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan usulan pemerintah kabupaten maupun kota.

"Ada 20 Puskesmas tahun ini akan kami perbaiki, tergantung usulan dari bupati/wali kota, ini Pak Bupati Nias Barat mengusulkan di sini, mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Bobby Nasution saat meninjau Puskesmas Mandrehe, Kamis (16/7/2026).

Menurut Bobby, Puskesmas Mandrehe memiliki peran penting karena menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat dari sekitar 20 desa.

Jumlah penduduk yang dilayani mencapai sekitar 23 ribu orang. Sementara jarak menuju rumah sakit daerah mencapai sekitar 60 kilometer.

"Puskesmasnya salah satu yang sebenarnya secara letak dekat dengan masyarakat karena di sini ada 20 desa dengan 23 ribu penduduk, jarak ke rumah sakit 60 kilometer," ucapnya.

Bobby mengatakan peningkatan fasilitas Puskesmas Mandrehe juga dilakukan setelah pemerintah pusat membangun rumah sakit daerah di Nias Barat.

Menurut dia, keberadaan puskesmas dengan fasilitas yang lebih memadai dapat mengurangi beban masyarakat yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan.

"Kemarin Bapak Presiden sudah membangun rumah sakit daerah di sini, sangat bagus sekali, kami dari pemerintah provinsi menafsirkan salah satu program presiden di bidang kesehatan jadi kami dari provinsi coba membenahi Puskesmas-Puskesmas biar nggak semua masyarakat ke rumah sakit karena salah satu kendalanya adalah aksesnya," ujarnya.

Setelah direhabilitasi, Puskesmas Mandrehe ditargetkan memiliki kapasitas 10 tempat tidur untuk pasien rawat inap.

Fasilitas pelayanan juga akan ditambah, termasuk untuk persalinan dan dukungan dokter.

"Jadi ini kita perbaiki fasilitasnya, salah satunya ini bisa menjadi rawat inap, tadi hanya ada 2 tempat tidur dan fasilitasnya minim sekali, jadi kita akan buat isinya ada 10 bed, bisa melakukan persalinan, dokter juga," ungkapnya.

Selain fasilitas fisik, Pemprov Sumut juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan beasiswa pendidikan dokter spesialis di Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Beasiswa dokter spesialis dari pemerintah provinsi di USU dan UGM, tahun kemarin ada 16 dan tahun ini ada 5 lagi tes khusus dari Kepulauan Nias, jadi dari sisi SDM nya coba kita tingkatkan, dari sisi fasilitas cob kita perbaiki," tuturnya.

Dengan rehabilitasi tersebut, Pemprov Sumut berharap Puskesmas Mandrehe dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap dan mudah dijangkau masyarakat Nias Barat.* (d/ad)

JAKARTA — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengkhawatirkan adanya praktik pembelian rumah susun (rusun) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Manggarai, Jakarta Selatan, menggunakan nama orang lain atau nominee.

Kekhawatiran itu muncul karena hunian yang dibangun PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tersebut berada di lokasi strategis dan memiliki kualitas bangunan yang dinilai baik.

Baca Juga:

• Seminggu Usai Gempa NTT: 87 Orang Meninggal, Lebih dari 150 Ribu Warga Mengungsi dan 53.971 Rumah Rusak

"Lokasi dan mutu bagus nanti nilai tanah dan apartemen akan meningkat tajam. Nah orang-orang kan tidak bodoh," ujar Hashim dalam acara groundbreaking Hunian Manggarai, Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026.

Hashim meminta potensi praktik tersebut diantisipasi sejak awal.

Menurut dia, rusun yang diperuntukkan bagi MBR harus benar-benar dihuni dan dimiliki masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Hashim mencontohkan kemungkinan seseorang membeli banyak unit rusun, tetapi kepemilikannya menggunakan nama orang lain.

Cara tersebut, kata dia, dapat dilakukan dengan menitipkan kepemilikan unit kepada pekerja seperti sopir atau office boy.

"Dari 3.000 nanti orang tertentu beli 300, Bapak 500, nanti titip siapa, titip sopirnya ya atas nama sopirnya, atas nama office boy-nya, atas nama..." kata Hashim.

Menurut Hashim, praktik semacam itu berisiko membuat hunian yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah justru dikuasai oleh segelintir orang.

Karena itu, dia meminta pengawasan dilakukan secara ketat sejak proses pembelian hingga pengelolaan hunian.

"Jadi, itu kita harus adil, satu pelanggan, satu peminat, satu tempat hunian," ujar dia.

Hashim menilai pengawasan penting karena proyek Hunian Manggarai memiliki daya tarik tinggi.

Selain berada di lokasi strategis, kawasan tersebut terhubung dengan berbagai moda transportasi publik di Jakarta.

Hunian Manggarai dibangun KAI di atas lahan sekitar 2,2 hektare.

Proyek tersebut terdiri atas delapan tower dengan ketinggian 24 lantai dan menyediakan total 3.784 unit hunian.

Unit yang dibangun memiliki beberapa pilihan tipe, yakni studio seluas 28 meter persegi, tipe 36, tipe 45, dan tipe 52.

Selain hunian, kawasan tersebut akan dilengkapi dengan 150 unit ritel pendukung.

Pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu 18 bulan sejak groundbreaking pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Lokasi yang berada di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, menjadi salah satu keunggulan proyek.

Kawasan tersebut memiliki akses ke berbagai moda transportasi publik sehingga memudahkan mobilitas penghuni.

Hashim mengatakan kualitas pembangunan yang baik harus diikuti dengan tata kelola yang baik.

Dengan begitu, manfaat hunian tetap dirasakan masyarakat yang menjadi sasaran program.

Dia juga meminta pengelolaan hunian setelah pembangunan menjadi perhatian.

Menurut dia, perlu dibentuk badan atau entitas pengelola serta asosiasi penghuni untuk memastikan kawasan tersebut dapat dikelola dengan baik.* (km/ad)

JAKARTA— Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dinilai dapat mengubah strategi tersangka dan kuasa hukumnya dalam mengajukan praperadilan.

Pakar hukum pidana Binus, Ahmad Sofian, menyebut aturan tersebut berpotensi menciptakan perlombaan prosedural antara tersangka dan aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Peran Mulyono dalam Kasus Dugaan Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru Unsoed

"Kuasa hukum berusaha secepat mungkin mendaftarkan praperadilan, sedangkan penyidik dan Penuntut Umum dapat berusaha mempercepat pemberkasan serta pelimpahan perkara," ujar Sofian, Minggu 23 Agustus.

Sofian menjelaskan, SEMA Nomor 3 Tahun 2026 ditetapkan pada 18 Agustus 2026 sebagai pedoman bagi pengadilan dalam menjalankan ketentuan KUHAP Baru.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah batas waktu pengajuan praperadilan.

Jika permohonan praperadilan telah didaftarkan sebelum perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan, permohonan tersebut tetap diperiksa dan diputus.

Di sisi lain, Penuntut Umum tetap dapat melimpahkan perkara pokok meskipun proses praperadilan sedang berlangsung.

Namun, pemeriksaan perkara pokok belum dapat diselenggarakan sebelum hakim menjatuhkan putusan praperadilan.

Sebaliknya, apabila perkara pokok sudah lebih dahulu dilimpahkan ke pengadilan, kemudian tersangka mengajukan praperadilan, permohonan tersebut tidak akan diperiksa substansinya dan pada akhirnya diputus tidak dapat diterima.

"Ukuran yang menentukan bukan lagi sekadar apakah persidangan pokok telah dimulai, melainkan apakah perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan," tambah Sofian.

Menurut Sofian, perubahan tersebut membuat waktu pengajuan praperadilan menjadi sangat penting.

Kuasa hukum tidak disarankan menunggu seluruh proses penyidikan selesai jika sejak awal terdapat tindakan aparat yang hendak diuji melalui praperadilan.

Tindakan yang dapat dipersoalkan melalui praperadilan, antara lain sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan.

Penundaan pengajuan dapat membuat perkara lebih dahulu dilimpahkan ke pengadilan.

Jika hal itu terjadi, ruang untuk menguji tindakan penyidik melalui praperadilan dapat tertutup.

Namun, Sofian menilai mekanisme tersebut juga menyimpan persoalan.

Sebab, keputusan mengenai waktu pelimpahan perkara berada dalam kendali Penuntut Umum, sementara tersangka atau kuasa hukumnya belum tentu mengetahui kapan tepatnya perkara akan dilimpahkan.

"Masalahnya adalah tersangka belum tentu mengetahui kapan tepatnya Penuntut Umum akan melimpahkan perkara. Sementara itu, keputusan dan waktu pelimpahan sepenuhnya berada dalam kendali Penuntut Umum," tuturnya.

Sofian mengatakan kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketidakseimbangan informasi dan kontrol antara tersangka dengan aparat penegak hukum.

Ia bahkan menilai terdapat risiko munculnya insentif bagi Penuntut Umum untuk segera melimpahkan perkara setelah mengetahui tersangka sedang mempersiapkan praperadilan.

Jika pelimpahan dilakukan semata-mata untuk menggagalkan hak tersangka memperoleh kontrol pengadilan, menurut Sofian, tindakan tersebut dapat dipersoalkan dari perspektif due process of law dan penyalahgunaan kewenangan.

Karena itu, ia menilai pencatatan waktu pelimpahan perkara harus dilakukan secara transparan dan objektif.

"Pengadilan sebaiknya menggunakan data resmi dalam sistem registrasi perkara untuk menentukan kapan perkara benar-benar diterima dan didaftarkan. Jangan sampai tanggal pelimpahan dapat dimanipulasi atau diperdebatkan setelah praperadilan didaftarkan," tegas Sofian.

Di sisi lain, Sofian berharap SEMA Nomor 3 Tahun 2026 tidak diterapkan secara terlalu formalistis.

Menurut dia, SEMA merupakan pedoman internal peradilan dan bukan undang-undang.

Karena itu, penerapannya tidak boleh menciptakan pembatasan terhadap hak tersangka yang sebenarnya tidak diperintahkan secara tegas dalam KUHAP.

"Tujuannya memang menciptakan kepastian hukum, tetapi kepastian tersebut jangan sampai diperoleh dengan mengurangi hak tersangka atas kontrol yudisial yang efektif. Praperadilan pada akhirnya tidak seharusnya berubah menjadi perlombaan mengenai siapa yang lebih cepat mendaftar atau melimpahkan perkara. Legalitas tindakan penyidikan semestinya ditentukan oleh hukum dan kualitas pembuktiannya, bukan oleh kecepatan administratif," tutup Sofian.* (vo/ad)

JAKARTA— Pengamat politik Center for Indonesian Reform (CIR), Subhan Akbar, menilai peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2029 sangat tipis.

Menurut Subhan, meski dukungan politik dan pendanaan untuk Gibran dinilai cukup solid, persaingan menuju Pilpres 2029 diperkirakan akan lebih ketat.

Baca Juga:

• Prabowo dan Jokowi Jadi Saksi Akad Nikah Kasespri Rizky Irmansyah dan Chika Yenalovi

Subhan mengatakan perhatian terhadap dokumen pencalonan akan semakin besar menyusul polemik mengenai keaslian dokumen Joko Widodo saat mendaftar sebagai calon presiden pada pemilu sebelumnya.

Menurut Subhan, proses verifikasi dokumen pencalonan pada Pilpres 2029 akan mendapat pengawasan lebih ketat dari masyarakat maupun lembaga pengawas pemilu.

Ia menilai kondisi tersebut dapat menyulitkan siapa pun yang hendak memanipulasi atau menggunakan dokumen pencalonan yang bermasalah.

"Publik dan lembaga pengawas pemilu pasti akan menyoroti proses verifikasi dokumen ini. Publik tidak ingin kejadian 10 tahun lalu dimana proses verifikasi berkas pencalonan Joko Widodo tidak diverifikasi sesuai aturan. Akibatnya sekarang menimbulkan polemik," ungkap Subhan dalam keterangannya, Minggu 23 Agustus.

Subhan menilai situasi tersebut dapat memengaruhi strategi kelompok pendukung Gibran dalam menentukan figur yang akan diusung pada Pilpres 2029.

Subhan mengatakan pihak yang selama ini menjadi pendukung Gibran berpotensi mempertimbangkan figur lain yang dinilai memiliki persoalan dokumen lebih kecil.

Jika kelompok pendukung tersebut masih ingin mempertahankan keterlibatan keluarga Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2029, Subhan menyebut nama Kaesang Pangarep sebagai salah satu kemungkinan alternatif.

"Trah Jokowi tetap akan dipakai dalam kontestasi pilpres nanti. Tapi pilihannya bukan Gibran. Tim pendukung akan mencari cara yang lebih aman untuk tetap mengikuti kontestasi politik lima tahunan itu. Caranya mengganti Gibran dengan Kaesang sebagai salah satu kontestan," ujar Subhan.

Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan analisis politik Subhan mengenai kemungkinan peta pencalonan pada Pilpres 2029.

Dinamika politik menuju pemilihan presiden masih dapat berubah seiring perkembangan koalisi partai, aturan pencalonan, hasil pemilu legislatif, serta keputusan masing-masing partai politik.* (vo/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri prosesi akad nikah Kepala Sekretaris Presiden (Kasespri) Rizky Irmansyah dengan Chika Yenalovi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 23 Agustus 2026.

Kehadiran Prabowo dan Jokowi menjadi perhatian dalam prosesi pernikahan tersebut.

Baca Juga:

• Pengamat Sebut Peluang Gibran Maju Pilpres 2029 Tipis, Kaesang Disebut Bisa Jadi Alternatif

Prosesi akad nikah berlangsung khidmat. Rizky dan Chika mengucapkan ijab kabul sebagai bagian utama dari rangkaian pernikahan.

Bagi Rizky, kehadiran Presiden Prabowo memiliki arti khusus.

Prabowo merupakan sosok yang menjadi bagian dari perjalanan pengabdian Rizky dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kasespri.

Di tengah kesibukan menjalankan agenda kenegaraan, Prabowo menyempatkan diri hadir dalam momen personal Rizky tersebut.

Sementara itu, kehadiran Jokowi juga memberikan makna tersendiri. Presiden ke-7 RI itu turut menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah Rizky dan Chika.

Kehadiran Prabowo dan Jokowi dalam satu acara menjadi salah satu perhatian dalam pernikahan Rizky dan Chika. Keduanya hadir sebagai saksi dalam prosesi akad nikah.

Pernikahan tersebut menjadi momen penting bagi Rizky dan Chika setelah melalui perjalanan bersama selama bertahun-tahun.

Suasana haru turut terasa sepanjang prosesi akad.

Setelah rangkaian utama pernikahan selesai, Rizky dan Chika menerima doa serta ucapan selamat dari keluarga dan para tamu yang hadir.

Baca Juga:

• Gibran, Jokowi hingga Jusuf Kalla Hadiri Akad Nikah Kasespri Prabowo

Kehadiran orang-orang terdekat, termasuk Presiden Prabowo dan Jokowi, menambah makna pada hari bahagia pasangan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo dijadwalkan hadir dalam prosesi akad sekaligus menjadi saksi.

"Iya, rencananya demikian (Presiden Prabowo menjadi saksi akad nikah)," kata Prasetyo.

Prasetyo juga menyampaikan doa agar Rizky dan Chika dapat membangun rumah tangga yang bahagia dan saling mendukung.

"Semoga berdua nanti menjadi pasangan yang berbahagia, yang saling mendukung satu sama lain, sama-sama menghadapi seluruh bahtera rumah tangga dalam suka maupun duka," kata Prasetyo.

Pernikahan Rizky Irmansyah dan Chika Yenalovi pun berlangsung dengan kehadiran sejumlah tokoh nasional.

Kehadiran Prabowo dan Jokowi menjadi salah satu momen yang mencuri perhatian dalam acara tersebut.* (vo/ad)

JAKARTA— Nama Mulyono alias Nono muncul dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Mulyono bukan merupakan pejabat rektorat atau pimpinan kampus.

Baca Juga:

• Polresta Banda Aceh Amankan Dua Terduga Pelaku Perampasan Motor dengan Sajam, Polisi Temukan Sabu dan Ganja

Selain Akhmad Sodiq dan Mulyono, KPK menetapkan Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, serta dua pihak swasta Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto sebagai tersangka.

KPK menyebut Mulyono merupakan keponakan Akhmad Sodiq.

Namanya muncul dalam rangkaian perkara penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Fakultas Kedokteran Unsoed pada 2025 dan 2026.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, pada Agustus 2026 Norman Arie Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran.

Permintaan tersebut disebut dilakukan dengan sepengetahuan Rektor Akhmad Sodiq dan disalurkan melalui dua perantara dari pihak swasta, yakni Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto.

Uang kemudian diberikan oleh orang tua calon mahasiswa. Namun, calon mahasiswa tersebut justru dinyatakan tidak lulus seleksi.

Ketika orang tua meminta uangnya dikembalikan, uang tersebut disebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh kedua perantara.

Untuk mengembalikan uang tersebut, Norman kemudian diduga meminjam uang kepada pihak swasta melalui Dian, Adhi, dan Mulyono.

Sebagai gantinya, pembayaran pinjaman tersebut dijanjikan melalui pencairan tiga paket pekerjaan di lingkungan Unsoed.

Ketiga proyek itu terdiri atas pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung.

"Paket pekerjaan itu telah selesai dikerjakan oleh CV milik MYN, yang selanjutnya untuk pencairan pembayarannya dialihkan ke pihak swasta dimaksud." ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, Ahmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jumat (21/8/2026) malam.

Selain keterlibatannya dalam rangkaian pengembalian uang Rp650 juta, KPK juga mengungkap dugaan peran Mulyono dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri pada 2025 dan 2026.

Dalam perkara tersebut, Rektor Unsoed Akhmad Sodiq diduga memberikan arahan kepada Mulyono berkaitan dengan penerimaan uang dari pihak-pihak yang mengikuti seleksi mahasiswa baru.

Arahan tersebut disampaikan menggunakan kode "jangan diminta di awal, jika dikasih bilang terima kasih".

KPK menduga Mulyono menerima gratifikasi sedikitnya Rp680 juta dengan sepengetahuan Akhmad Sodiq.

Uang tersebut kemudian disebut dikelola oleh Mulyono.

Akhmad Sodiq yang merupakan paman Mulyono juga diduga memerintahkannya menggunakan uang tersebut untuk membayar pembelian tiga bidang tanah.

"Sehingga dalam hal ini, MYN bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola uang yang diperuntukkan bagi ASO [Akhmad Sodiq]," kata Taufik.

Kasus tersebut kini memasuki proses hukum di KPK.

Penetapan para tersangka menjadi bagian dari penyidikan dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unsoed.* (tt/ad)

BANDA ACEH — Tim Opsnal Ranmor Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh mengungkap kasus dugaan perampasan sepeda motor di wilayah hukumnya.

Dua terduga pelaku, ZA (41), warga Banda Aceh, dan IBR (35), warga Aceh Besar, diamankan polisi pada Jumat, 21 Agustus 2026 sekitar pukul 23.30 WIB.

Baca Juga:

• BNPT Tegaskan Aksi KKB di Papua Tak Masuk Kategori Tindak Pidana Terorisme, Ini Alasannya

Di antaranya satu pisau, sabu seberat 17,30 gram, dan ganja seberat 4,02 gram yang ditemukan di dalam kendaraan hasil perampasan.

Pelaksana Tugas Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasatreskrim Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan pengungkapan bermula dari laporan korban Rizal Fuadi (31), mahasiswa asal Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Laporan tersebut tercatat dalam LP/B/629/VIII/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh tertanggal 21 Agustus 2026.

"Setelah menerima laporan, Tim Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan mencari keberadaan kendaraan korban," ujarnya.

Peristiwa perampasan itu terjadi pada Jumat, 21 Agustus 2026 sekitar pukul 00.35 WIB di sebuah kios di kawasan Jalan Taman Makam Pahlawan, Desa Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

Saat itu, korban bersama seorang saksi didatangi ZA bersama rekannya. ZA diduga melakukan penganiayaan terhadap korban dan meminta kunci sepeda motor.

Karena korban menolak, kunci kendaraan kemudian dilemparkan kepada saksi Aulia.

Namun, saksi akhirnya menyerahkan kunci setelah diduga diancam menggunakan senjata tajam.

"Pelaku mengancam saksi menggunakan senjata tajam hingga kunci kendaraan diserahkan. Setelah itu, sepeda motor korban dibawa oleh pelaku," ungkapnya.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan para pelaku dan sepeda motor yang dibawa dalam aksi tersebut.

Tim Opsnal Ranmor terlebih dahulu mengamankan IBR di rumahnya di Desa Lamgapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi memperoleh informasi mengenai keterlibatan ZA dalam aksi tersebut. Polisi kemudian mencari keberadaan ZA.

Saat hendak diamankan di kawasan Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, ZA sempat melarikan diri.

Petugas kemudian mengejarnya hingga berhasil mengamankan yang bersangkutan.

"Setelah IBR diamankan, tim kemudian mencari keberadaan ZA. Saat hendak diamankan di kawasan Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, ZA sempat melarikan diri, namun berhasil dikejar dan diamankan petugas," katanya.

Dari pemeriksaan terhadap ZA, polisi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor hasil dugaan perampasan diletakkan di area parkir sebuah kafe di kawasan Peuniti, Banda Aceh.

Petugas kemudian mengamankan sepeda motor tersebut.

Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan satu pisau, empat plastik kecil berisi sabu dengan berat 17,30 gram, serta satu bungkus kecil ganja seberat 4,02 gram.

"Barang bukti yang diamankan berupa satu unit Honda Scoopy, satu unit Honda Supra 125 sebagai alat bantu, satu pisau, sabu seberat 17,30 gram dan ganja seberat 4,02 gram. Seluruh pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk proses penyidikan lebih lanjut," tegasnya.

Dizha mengatakan para pelaku juga diketahui memiliki riwayat sebagai residivis kasus narkotika.

Polisi masih melakukan pendalaman terkait temuan narkotika tersebut.

"Perlu diketahui, pelaku merupakan residivis kasus narkotika, dan perkara temuan narkotika, kami akan melakukan koordinasi dengan Satresnarkoba Polresta Banda Aceh," ucap Dizha.

Penyidik selanjutnya akan melakukan pemeriksaan dan gelar perkara serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara.

"Penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan, gelar perkara, berkoordinasi dengan JPU dan melengkapi berkas perkara. Proses hukum terhadap para pelaku akan terus kami lanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

Kasus tersebut kini masih dalam proses penyidikan.

Polisi juga masih mendalami keterkaitan temuan narkotika dan barang bukti lainnya dengan perkara perampasan sepeda motor tersebut.* (ad)

JAKARTA — Sejumlah tokoh nasional menghadiri akad nikah Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, dengan Chika Yenalovi di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, hingga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla tampak hadir dalam prosesi akad nikah tersebut.

Baca Juga:

• Dari Tukang Becak hingga Buruh Bangkalan Siap Gelar Aksi Damai di Jakarta: Anak-anak Kami Butuh MBG

Sejumlah pejabat sebelumnya juga terlihat hadir.

Mereka antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari.

Selain itu, hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan hadir dalam prosesi akad nikah Rizky dan Chika.

Prasetyo menyebut Prabowo direncanakan menjadi salah satu saksi dalam akad nikah tersebut.

"Iya, rencananya demikian (Presiden Prabowo menjadi saksi akad nikah) ," kata Prasetyo.

Prasetyo juga menyampaikan doa untuk kedua mempelai.

Ia berharap Rizky dan Chika dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan bahagia serta saling mendukung dalam berbagai keadaan.

"Semoga berdua nanti menjadi pasangan yang berbahagia, yang saling mendukung satu sama lain, sama-sama menghadapi seluruh bahtera rumah tangga dalam suka maupun duka," kata Prasetyo.

Akad nikah Rizky Irmansyah dan Chika Yenalovi berlangsung di JCC Senayan dan dihadiri sejumlah tokoh pemerintahan serta tokoh nasional.

Kehadiran Gibran, Jokowi, Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri membuat prosesi pernikahan tersebut menjadi perhatian publik.* (at/ad)