BEKASI - Dua orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tabrakan antara Kereta Rel Listrik (KRL) dan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek di sekitar Stasiun Bekasi, Kota Bekasi, Senin malam, 27 April 2026.

Puluhan penumpang lainnya masih menjalani evakuasi.

Baca Juga:

• BREAKING NEWS! KRL Commuter Line Tabrakan dengan KA Jarak Jauh di Bekasi Timur, KAI Minta Maaf

Ia menyebut terdapat dua korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

"Tercatat di rumah sakit ada dua korban meninggal dunia," ujar Franoto, Senin malam.

PT Kereta Api Indonesia menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut dan saat ini fokus pada proses evakuasi penumpang serta penanganan korban di lokasi kejadian.

Franoto menambahkan, penyelidikan penyebab kecelakaan akan dilakukan bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Kronologi nanti dari KNKT dan KAI akan menyelidiki bersama soal penyebabnya," kata dia.

Berdasarkan pemantauan di lokasi, sejumlah penumpang KRL masih terjebak di dalam gerbong usai tabrakan yang terjadi sekitar pukul 20.52 WIB.

Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat terlihat mengevakuasi korban ke ambulans yang telah disiagakan di sekitar Stasiun Bekasi Timur.

Sejumlah korban luka dibawa menggunakan tandu ke kendaraan medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit terdekat.

Salah satu penumpang dilaporkan sempat terjepit di kursi gerbong sebelum berhasil dievakuasi.

Tabrakan terjadi antara KRL relasi Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek rute Gambir–Surabaya Pasar Turi di emplasemen Stasiun Bekasi Timur, tepatnya di KM 28+920.

Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi masih berlangsung dan petugas terus melakukan penanganan di lokasi kejadian.*

(km/ad)

JAKARTA - Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, dipastikan kembali ke Indonesia untuk menangani Timnas Football 7 atau minisoccer.

Ia akan diperkenalkan secara resmi dalam konferensi pers di Jakarta sebelum memimpin tim menuju Intercontinental Cup Italia 2026.

Baca Juga:

• Yassierli Laporkan 14 Ribu Peserta Magang Nasional ke Prabowo Subianto, Siap Masuk Tahap Sertifikasi

Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 30 April 2026, di Menara Imperium, Jakarta.

Dalam agenda tersebut, federasi akan mendeklarasikan Football 7 Indonesia sekaligus memperkenalkan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala tim nasional.

"Sehubungan dengan akan diselenggarakannya acara Press Conference Deklarasi Football 7 Indonesia sekaligus pengenalan Coach Shin Tae-yong," demikian tertulis dalam undangan yang diterima, Senin, 27 April 2026.

Shin Tae-yong akan memimpin Timnas Football 7/Minisoccer Indonesia dalam persiapan menuju Intercontinental Cup Italia 2026.

Ini menjadi penugasan resmi pertamanya kembali di Indonesia setelah berpisah dengan PSSI pada awal 2025.

Kepastian ini sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi mengenai masa depan Shin Tae-yong, yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan sejumlah klub dan federasi, termasuk Federasi Sepak Bola Mini Indonesia (FSMI).

Namun, FSMI menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam kontrak tersebut karena memiliki format permainan 6 lawan 6, berbeda dengan Football 7.

Sebelumnya, Shin Tae-yong juga sempat dirumorkan akan melatih Persija Jakarta menggantikan Mauricio Souza, namun kabar tersebut tidak pernah terkonfirmasi.

Dengan penunjukan ini, Shin Tae-yong kembali menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia, kali ini di cabang Football 7 yang tengah dikembangkan sebagai bagian dari ekspansi sepak bola mini nasional.*

(km/ad)

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat pembekalan mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) untuk menghadapi perubahan dunia kerja yang dipicu transformasi digital, kecerdasan buatan (AI), serta pertumbuhan sektor green jobs atau pekerjaan berkelanjutan.

Penguatan tersebut dilakukan melalui penyuluhan jabatan bertajuk Future-Proofing Your Career: Navigating the Green Job Wave 2026 yang diikuti mahasiswa dan alumni Polteknaker di Jakarta, Senin, 27 April 2026.

Baca Juga:

• DPRD Medan Umumkan Pemberhentian Wakil Ketua dari Fraksi PKS

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Estiarty Haryani, mengatakan perubahan dunia kerja berlangsung cepat dan menuntut kesiapan generasi muda untuk beradaptasi.

"Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Mahasiswa perlu membekali diri tidak hanya dengan kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan adaptasi, kreativitas, dan kemauan untuk terus belajar," kata Estiarty.

Ia menambahkan, pemahaman terhadap kebutuhan industri menjadi faktor penting agar lulusan lebih cepat terserap di pasar kerja.

Menurutnya, Polteknaker selama ini menunjukkan capaian positif dalam penyerapan lulusan di berbagai sektor, termasuk kewirausahaan.

Seiring perkembangan industri, sejumlah profesi baru kini semakin dibutuhkan, antara lain pengembang perangkat lunak, data scientist, spesialis pemasaran digital, pengelola media sosial, kreator konten, hingga human resources business partner.

Estiarty menekankan bahwa jalur karier ke depan semakin tidak linear dan menuntut fleksibilitas tinggi.

"Jangan terpaku pada satu pilihan pekerjaan. Peluang baru akan terus muncul seiring perkembangan dunia kerja," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguasaan keterampilan nonteknis seperti komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, serta ketahanan menghadapi perubahan.

Sementara itu, Direktur Polteknaker Yoki Yulizar menyebut transformasi dunia kerja tidak hanya dipengaruhi digitalisasi dan otomatisasi, tetapi juga arah pembangunan berkelanjutan.

"Green economy tidak hanya terkait isu lingkungan, tetapi juga menyangkut daya saing industri dan ketenagakerjaan," kata Yoki.

Kemnaker berharap pembekalan ini dapat memperkuat kesiapan lulusan Polteknaker dalam menghadapi perubahan dunia kerja, khususnya di sektor green jobs yang terus berkembang.*

(ad)

MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mengumumkan pemberhentian Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin, 27 April 2026.

Posisi tersebut kini diusulkan untuk digantikan oleh kader baru dari fraksi yang sama.

Baca Juga:

• Berhenti Sekejap Karena Viral, Judi Togel Tandam Pasar 2 Titi Papan Diduga Kembali Beroperasi

Dalam rapat tersebut, DPRD secara resmi mengumumkan pemberhentian H. Rajuddin Sagala dari jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Medan.

Fraksi PKS kemudian mengusulkan Hj. Sri Rezeki, A.Md sebagai calon pengganti untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen Tarigan menyampaikan bahwa agenda paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan.

"Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 20 April 2026, telah ditetapkan jadwal rapat paripurna hari ini dengan agenda pengumuman pemberhentian Wakil Ketua DPRD dan penetapan calon pengganti dari Fraksi PKS," ujar Wong dalam sidang paripurna.

Ia menjelaskan, pergantian tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan terkait perubahan pimpinan DPRD dari unsur PKS.

Selanjutnya, usulan pergantian pimpinan DPRD itu akan diteruskan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapatkan pengesahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Rapat paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda pemberhentian dan penetapan calon pengganti Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS secara resmi kami nyatakan ditutup," kata Wong.*

(ad)

BEKASI - Kereta Api (KA) Jarak Jauh bertabrakan dengan KRL Commuter Line di sekitar Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin malam, 27 April 2026.

Insiden tersebut menyebabkan sejumlah penumpang luka-luka dan proses evakuasi masih berlangsung di lokasi kejadian.

Baca Juga:

• Digerebek Lagi, Narkoba di Rel KAI Tembung Tak Pernah Mati

Sejumlah penumpang tampak berada di dalam gerbong yang mengalami kerusakan, sementara kondisi di dalam kereta gelap dan menimbulkan kepanikan.

Beberapa penumpang dilaporkan mengalami luka, termasuk luka di bagian kepala.

Suasana di dalam rangkaian kereta juga terdengar gaduh dengan teriakan penumpang yang panik saat kejadian berlangsung.

Penumpang kemudian berhamburan keluar dari rangkaian kereta. Area peron Stasiun Bekasi Timur tampak dipenuhi penumpang yang berlari menyelamatkan diri.

Sementara itu, akses lintasan rel sempat terganggu akibat posisi rangkaian kereta yang berhenti di lokasi.

VP Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia (KAI), Anne Purba, menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut.

Ia menyebut kejadian terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Daerah Operasi 1 Jakarta, dan berdampak pada perjalanan kereta api.

"Kami memahami situasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pelanggan dan keluarga. Saat ini seluruh upaya difokuskan pada proses evakuasi penumpang dan awak sarana serta penanganan korban dengan prioritas utama keselamatan," ujar Anne dalam keterangan tertulis, Senin malam.

Ia menambahkan, KAI bersama pihak terkait masih melakukan penanganan di lokasi kejadian dan terus berkoordinasi untuk mempercepat proses evakuasi.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Fokus kami memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan penanganan secepat dan sebaik mungkin," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi korban masih berlangsung dan KAI menyatakan akan memberikan pembaruan informasi secara berkala.*

(mid/ad)

BINJAI – Hanya berhenti beroperasi selama beberapa hari karena viral di media sosial, praktik judi togel yang beralamat di Pasar 2 Titi Papan, Gang Suka Ramai 23 A, Dusun III Suka Ramai, Desa Tandam Hulu 2, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, yang masuk wilayah hukum Polres Binjai, kini aktif kembali seperti sedia kala.

Kondisi ini diungkapkan langsung oleh Riski Eko Saputra (35), warga setempat, saat memberikan keterangan pers pada Senin (27/4/2026).

Menurutnya, pelaku yang berperan sebagai bandar atau biasa disapa Si Tar justru kerap menyombongkan diri bahwa dirinya kebal hukum dan tak akan pernah bisa ditangkap aparat.

"Padahal kasus ini sudah viral luas sampai ke Polda Sumatera Utara. Awalnya dia hanya berhenti sementara, tapi sekarang sudah aktif lagi jadi bandar togel," tegas Eko.

Lebih mengejutkan, Eko mengaku bahwa Si Tar adalah paman kandungnya sendiri.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Geledah Satker Perumahan, Usut Dugaan Korupsi Proyek Rusun Rp64 Miliar

Istri Kadus yang mengangkat telepon menyampaikan bahwa suaminya sedang sakit dan sedang beristirahat usai berobat.*

(ad)

MEDAN - Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggeledah kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II di Kota Medan.

Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah susun (rusun) senilai sekitar Rp64 miliar.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Periksa Kepala LLDikti Wilayah I Terkait Dugaan Korupsi KIP Kuliah

"Penggeledahan hari ini dilakukan tim penyidik Pidsus terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah susun tahun anggaran 2023–2024," ujar Rizaldi di Medan, Senin, 27 April 2026.

Proyek yang tengah diselidiki tersebut berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Deli Serdang.

Rizaldi menjelaskan, penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala Kejati Sumut setelah memperoleh izin dan penetapan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

Dalam proses penggeledahan, penyidik memeriksa sejumlah ruangan di kantor Satker, antara lain ruang kepala satuan kerja, ruang keuangan atau perbendaharaan, serta ruang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lantai dua dan tiga.

Dari lokasi tersebut, tim penyidik turut mengamankan sejumlah dokumen terkait pembayaran proyek pembangunan rusun, serta data elektronik berupa salinan dari perangkat komputer dan laptop.

Penggeledahan berlangsung sejak pukul 13.30 WIB hingga sore hari. Kejati Sumut menyatakan proses penyidikan akan terus berlanjut untuk memperjelas konstruksi perkara.

"Tim penyidik Pidsus Kejati Sumut akan terus melengkapi alat bukti agar perkara ini dapat diungkap secara transparan, termasuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab," kata Rizaldi.*

(at/ad)

MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memintai keterangan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumut, Prof Syaiful Anwar Matondang, terkait dugaan korupsi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Pemeriksaan ini masih berada pada tahap pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dukung Penuh Sensus Ekonomi 2026, Kominfo Dorong Penyebaran Data Akurat

"Tim menyampaikan bahwa Kepala LLDikti hari ini dimintai keterangan klarifikasi," ujar Rizaldi, Senin, 27 April 2026.

Namun, ia belum menjelaskan lebih jauh pihak lain yang akan turut diperiksa dalam proses penelusuran kasus tersebut.

"Yang lainnya belum dikonfirmasi," katanya singkat.

Menurut Kejatisu, pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari surat perintah tugas (sprint) setelah proses telaah laporan dinyatakan selesai.

Saat ini, penyidik masih melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan dari pihak-pihak terkait.

Kejaksaan menyebut hasil klarifikasi tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi.

Kasus dugaan penyimpangan dana KIP Kuliah ini mencuat setelah sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Untuk Rakyat (GUNTUR) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor LLDikti Wilayah I Sumut dan Kejatisu.

Mereka menyoroti dugaan ketidakterbukaan dalam penyaluran dana bantuan pendidikan tersebut.

Mahasiswa juga mengangkat dugaan konflik kepentingan di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut yang dinilai berpotensi mengganggu independensi pengawasan pendidikan tinggi di daerah.

Dalam laporan lain, Forum Diskusi Mahasiswa turut melaporkan dugaan penyimpangan dana KIP Kuliah ke Kejatisu, termasuk dugaan praktik pungutan liar di sejumlah perguruan tinggi swasta di Sumut.

Mereka mengklaim terdapat selisih penyaluran dana bantuan yang seharusnya diterima mahasiswa, serta dugaan permintaan pengembalian dana ke rekening pribadi oknum tertentu di lingkungan kampus.

"Kami menduga ada pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Ada bukti percakapan dan transfer," kata salah satu perwakilan mahasiswa dalam aksinya.

Menanggapi hal itu, Kejatisu menegaskan proses hukum masih berada pada tahap awal. Jaksa Fungsional Intelijen Kejati Sumut, Maria Magdalena, menyebut pihaknya terus melakukan pendalaman.

"Kasus ini masih pulbaket, termasuk hari ini Kepala LLDikti sudah dimintai keterangan," ujarnya.

Ia juga menegaskan Kejatisu tidak terpengaruh oleh tekanan atau intervensi pihak mana pun dalam menangani perkara tersebut.

"Dalam penegakan hukum, kami tidak takut intervensi, meski dari siapa pun," kata Maria.*

(ad)

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Kegiatan ini dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Lahan PTPN II, Eks Kepala Kanwil BPN Sumut Bantah Ada Perubahan HGU ke HGB

Ika menyatakan SE2026 menjadi momentum penting untuk memetakan kondisi perekonomian secara menyeluruh di Sumatera Utara.

Data yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

"Dinas Kominfo Sumut siap mendukung dari sisi penyebarluasan informasi dan penguatan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan sukses," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang valid agar hasil sensus mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan.

"Dengan kolaborasi yang kuat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Sumut," kata Ika.

Sementara itu, Kepala BPS Sumatera Utara Asim Saputra menyebut SE2026 akan menyediakan data terkait struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital.

Ia menegaskan BPS kini berperan sebagai pengelola data nasional yang lebih komprehensif.

"Aspek utama yang kita kelola adalah data tunggal ekonomi nasional dan statistik bisnis register yang menjadi basis Sensus Ekonomi 2026," ujarnya.

Asim mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan sensus.

Namun, ia optimistis pelaksanaan SE2026 akan lebih baik dibanding sebelumnya, seiring pengalaman dari Regsosek 2022–2023, Sensus Pertanian 2023, serta pendataan UMKM.

Ia juga menyebut dukungan teknologi dan metode pendataan yang semakin maju menjadi faktor pendukung utama keberhasilan sensus.

BPS berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait, aktif menyosialisasikan SE2026.

Kominfo Sumut sendiri disebut telah menyediakan 12 titik videotron untuk mendukung publikasi secara gratis.

Selain itu, BPS juga mendorong pelaku usaha untuk berpartisipasi secara mandiri dalam pengisian data sensus melalui aplikasi "Ngisi Bareng" (Ngibar) yang direncanakan diluncurkan pada 1 Mei 2026 oleh Presiden Prabowo.

Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026 dengan target memperkuat basis data ekonomi nasional yang lebih akurat dan terintegrasi.*

(ad)

MEDAN - Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Askani, menegaskan tidak terjadi perubahan status Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dalam perkara dugaan korupsi lahan PTPN II.

Ia menyebut yang terjadi adalah pemberian hak baru atas tanah negara.

Baca Juga:

• ASN RS Bhayangkara Divonis 5 Bulan Penjara dalam Kasus Pemalsuan Surat Tanah di Medan Polonia, Jaksa Keberatan dan Ajukan Banding

"Dalam perkara ini tidak ada perubahan hak dari HGU menjadi HGB. Yang terjadi adalah pemberian HGB atas tanah negara yang langsung dikuasai PT NDP," ujar Askani di hadapan majelis hakim yang diketuai M. Kasim, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, penerbitan hak tersebut mengacu pada Pasal 85 hingga Pasal 88 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur pemberian hak atas tanah negara, termasuk tanah bekas HGU yang telah dilepaskan.

Menurut Askani, keputusan yang diterbitkan BPN merupakan bentuk pemberian hak baru, bukan perubahan status hak sebagaimana didakwakan.

"Kalau perubahan hak, pasalnya berbeda. Dalam hal ini yang diterbitkan adalah surat pemberian hak," katanya.

Ia juga menilai ketentuan kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara sebagaimana diatur dalam regulasi lain tidak relevan dalam kasus ini, karena dasar hukum yang digunakan adalah pemberian hak atas tanah negara.

Dalam keterangannya, Askani juga membantah adanya intervensi atau penerimaan keuntungan dari pihak mana pun dalam proses tersebut.

Ia menyebut seluruh proses dilakukan berdasarkan dokumen yang masuk sesuai prosedur administrasi pertanahan.

Sementara itu, terdakwa Abdul Rahim Lubis, mantan Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang, menyebut terdapat ketidaktegasan dalam surat keputusan terkait kewajiban penyerahan 20 persen lahan.

Menurutnya, meski ketentuan tersebut tercantum, implementasinya belum dapat dijalankan karena belum adanya petunjuk teknis dari kementerian terkait.

"PT NDP sebenarnya beritikad baik untuk melaksanakan, tetapi belum ada kejelasan mekanisme, termasuk penerima negara dan bentuk pelaksanaannya," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan aspek pidana dalam perkara tersebut, mengingat adanya itikad baik dari pihak perusahaan untuk memenuhi kewajiban.

Di sisi lain, mantan Direktur PT NDP, Iman Subakti, menyatakan bahwa proses pemenuhan kewajiban 20 persen lahan telah diupayakan sejak awal melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Hal senada disampaikan mantan Direktur Utama PTPN II, Irwan Peranginangin, yang mengaku telah menyurati Kementerian BUMN dan Kementerian ATR/BPN untuk meminta kejelasan mekanisme pelaksanaan kewajiban tersebut.

Dalam persidangan, tim penasihat hukum Iman Subakti juga menghadirkan sekitar 150 alat bukti administratif, termasuk dokumen perizinan, pelepasan HGU, serta sertifikat HGB dan korespondensi antarinstansi.

Bukti tersebut disebut memperlihatkan adanya proses koordinasi antara PT NDP, PTPN, dan Kementerian ATR/BPN terkait pengelolaan lahan dan kewajiban penyerahan sebagian aset kepada negara.*

(ad)

JAKARTA - Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Badri Munir Sukoco menyatakan pemerintah tengah mengkaji opsi penutupan program studi (prodi) perguruan tinggi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri.

Langkah ini dipicu tingginya ketidaksesuaian antara lulusan dan kebutuhan pasar kerja.

Baca Juga:

• 119 Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Ikuti Yudisium, Siap Terjun ke Dunia Profesional

Dari jumlah itu, lulusan bidang keguruan tercatat paling besar setiap tahun, sementara serapan tenaga kerja dinilai jauh lebih kecil dibandingkan jumlah lulusan.

"Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu lulusan dari bidang pendidikan. Sementara pasar kerja, baik guru maupun fasilitator TK, hanya sekitar 20 ribu. Jadi ada sekitar 470 ribu yang berpotensi tersisih," kata Badri dalam Simposium Kependudukan 2026, Senin, 27 Maret 2026.

Ia menyebut kondisi tersebut berpotensi memunculkan pengangguran terdidik dalam jumlah besar jika tidak diantisipasi dengan kebijakan pendidikan yang lebih terarah.

Menurut Badri, Kemendikti Saintek mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan program studi di perguruan tinggi, termasuk kemungkinan penutupan prodi yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi dan industri.

"Perlu kebijakan bersama. Ada prodi-prodi yang harus kita pilah, dan kalau perlu ditutup," ujarnya.

Ia menilai, ketidaksesuaian antara lulusan dan pasar kerja terjadi karena banyak perguruan tinggi masih menggunakan pendekatan market driven, yakni membuka prodi berdasarkan tren peminat tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang industri.

"Yang lagi ramai dibuka prodinya, akhirnya terjadi oversupply di bidang tertentu," kata dia.

Badri juga mengingatkan potensi kelebihan pasokan tenaga medis, termasuk dokter, jika perencanaan pendidikan tinggi tidak diperbaiki.

Ia menyebut proyeksi sejumlah lembaga internasional menunjukkan adanya risiko ketidakseimbangan distribusi tenaga kerja di masa depan.

Ke depan, Kemendikti Saintek mendorong pendekatan market driving, yakni pembukaan prodi yang diarahkan berdasarkan kebutuhan industri strategis nasional.

Pemerintah disebut telah mengidentifikasi sedikitnya delapan sektor strategis yang menjadi prioritas pengembangan sumber daya manusia.

"Program studi harus disesuaikan dengan kebutuhan industri strategis agar pertumbuhan ekonomi bisa terdorong," ujarnya.

Selain itu, Kemendikti juga mempertimbangkan kebijakan baru berupa pengembangan program lintas disiplin atau skema major-minor, yang memungkinkan mahasiswa mengambil kombinasi bidang studi berbeda.

"Misalnya major di teknik, minor di manajemen, atau kedokteran dengan manajemen supply chain untuk mendukung sistem kesehatan," kata Badri.

Ia berharap reformasi pendidikan tinggi ini dapat memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi bonus demografi sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.*

(kp/ad)

TANGERANG - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan komitmennya menindak tegas pegawai lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam peredaran narkoba.

Ia menyebut, sanksi yang diberikan tidak hanya administratif, tetapi juga pidana.

Baca Juga:

• ASN RS Bhayangkara Divonis 5 Bulan Penjara dalam Kasus Pemalsuan Surat Tanah di Medan Polonia, Jaksa Keberatan dan Ajukan Banding

Ia mengakui adanya keterlibatan oknum warga binaan hingga pegawai dalam jaringan tersebut.

"Masih ada peredaran narkoba yang melibatkan warga binaan, bahkan pegawai. Kami tidak ragu melakukan penegakan hukum. Tidak hanya dimutasi, tapi juga dipindahkan dan dipidanakan," ujar Agus usai menghadiri Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 di Politeknik Imigrasi, Tangerang, Senin, 27 April 2026.

Menurut Agus, langkah tegas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membersihkan lapas dari peredaran narkotika.

Selain menindak pegawai, pemerintah juga mengambil langkah terhadap warga binaan yang terlibat.

Ia mengungkapkan, sebanyak 2.554 warga binaan telah dipindahkan ke Nusakambangan untuk menjalani pembinaan lebih intensif.

Di lokasi tersebut, pemerintah juga menyediakan balai latihan kerja guna membekali mereka dengan keterampilan.

"Harapannya, menjelang bebas bersyarat atau cuti bersyarat, mereka sudah memiliki kemampuan untuk bekerja," kata Agus.

Agus juga mengingatkan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Imigrasi agar menjaga integritas.

Ia menilai setiap pelanggaran tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga keluarga.

"Risikonya besar, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga keluarga. Karena itu jangan melakukan kesalahan yang sudah jelas dilarang," ujarnya.

Ia menambahkan, penindakan juga berlaku bagi pegawai di lingkungan imigrasi yang terbukti melakukan pelanggaran.

Namun, selain penegakan hukum, pemerintah juga tetap memberikan ruang pembinaan, promosi, dan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.

Di akhir pernyataannya, Agus menekankan pentingnya perlakuan manusiawi terhadap warga binaan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

"Manusiakan warga binaan supaya mereka bisa kembali ke masyarakat secara layak," kata dia.*

(kp/ad)

MEDAN — Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis lima bulan penjara kepada terdakwa kasus dugaan pemalsuan surat tanah di kawasan Medan Polonia, Senin malam, 27 April 2026.

Terdakwa, Tusiyah (49), merupakan aparatur sipil negara di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Eks Kepala BPN Sumut Bingung Aturan 20 Persen Lahan di Kasus Korupsi Aset PTPN ke Ciputra Land: Saya Ikuti SK Kementerian, Tapi Kini Jadi Terdakwa

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama lima bulan," ujar Evelyne.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 391 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif jaksa.

Hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa yang menilai terdakwa melanggar Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

Hakim anggota Cipto Nababan menyebut perbuatan terdakwa merugikan korban sebagai keadaan yang memberatkan.

Adapun hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Medan, Syarifah Nayla, yang sebelumnya menuntut tiga tahun penjara.

Usai pembacaan putusan, jaksa menyatakan banding, sementara penasihat hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Perkara ini bermula dari penggunaan surat yang diduga palsu sebagai dasar penguasaan enam bidang tanah di Jalan Mongonsidi, Medan.

Tanah tersebut sebelumnya disebut milik almarhum Syahman Saragih dan menjadi sengketa antara ahli waris dengan pihak lain.

Jaksa mengungkapkan, surat yang digunakan terdakwa merupakan dokumen bertanggal 1972 yang keabsahannya dipersoalkan.

Hasil uji Laboratorium Forensik pada 2020 menunjukkan tanda tangan dalam dokumen tersebut tidak identik dengan pembanding.

Selain itu, terdapat kejanggalan lain dalam surat tersebut, termasuk penggunaan istilah "Kompol" yang secara historis baru dikenal setelah pemisahan Polri dari TNI pada 2001.

Meski terdapat indikasi ketidaksesuaian, terdakwa tetap menggunakan dokumen tersebut dalam sejumlah proses hukum, termasuk gelar perkara di Polda Sumatera Utara pada 2022 dan persidangan perdata di Pengadilan Negeri Medan pada 2023.

Akibat perbuatan itu, ahli waris Syahman Saragih disebut tidak dapat menguasai dan memanfaatkan lahan yang mereka klaim sebagai haknya.*

(ad)

JAKARTA - Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) menggelar yudisium bagi 119 mahasiswa pada Sabtu, 25 April 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Kampus I itu dihadiri pimpinan universitas, dosen, serta perwakilan mahasiswa.

Baca Juga:

• Kemenkop–Kemenimipas Teken MoU, Dorong Koperasi Jadi Motor Ekonomi Warga Binaan Lapas

"Selamat atas kelulusan hari ini. Saya titipkan nama baik universitas kepada seluruh wisudawan," ujarnya.

Saifulloh juga mengungkapkan rencana pengembangan institusi melalui pembukaan Program Studi Magister Akuntansi dalam waktu dekat.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Thamrin Lanori menilai yudisium bukan sekadar seremoni, melainkan puncak dari proses akademik yang harus dimaknai secara substansial.

Ia menyoroti pentingnya kesiapan lulusan menghadapi perubahan global.

"Dunia berubah sangat cepat. Lulusan dituntut tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga beretika dan mampu memberi kontribusi nyata," katanya.

Ketua Program Studi Magister Manajemen Jubery Marwan menyebut para peserta telah melalui proses panjang selama masa studi.

Ia mengajak para alumni menjaga jejaring serta menjunjung tinggi integritas sebagai bagian dari identitas almamater.

Pandangan serupa disampaikan dosen Zahera Mega Utama.

Ia menilai para lulusan memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik dalam menyeimbangkan studi, pekerjaan, dan kehidupan pribadi.

"Mereka adalah calon pemimpin masa depan," ujarnya.

Perwakilan lulusan terbaik, Adrianus Alla, menyampaikan terima kasih kepada para dosen atas bimbingan selama masa studi.

Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Yudisium ini menjadi penanda akhir perjalanan akademik sekaligus awal bagi para lulusan untuk memasuki dunia profesional.

Universitas Moestopo menegaskan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan berdaya saing.*

(ad)

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melaporkan perkembangan program strategis ketenagakerjaan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Salah satu fokus laporan adalah pelaksanaan program magang nasional dan pelatihan vokasi yang kini memasuki tahap evaluasi.

Baca Juga:

• Pemerintah Siap Umumkan Aturan Baru Outsourcing, Buruh Wajib Diangkat Tetap Setelah Setahun

Para peserta kini tengah bersiap mengikuti sertifikasi kompetensi secara gratis melalui balai pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

"Batch satu sudah selesai sekitar 14 ribu sekian orang. Sekarang mereka sedang menyiapkan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat BNSP," ujar Yassierli usai pertemuan.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo memberikan respons positif terhadap capaian awal program tersebut, termasuk sistem pelatihan yang terintegrasi dengan sertifikasi resmi.

Selain magang nasional, Yassierli juga melaporkan pelaksanaan pelatihan vokasi nasional yang saat ini diikuti sekitar 10.500 peserta.

Program ini menyasar dua kelompok, yakni lulusan perguruan tinggi serta lulusan SMA dan SMK.

Menurut Yassierli, pelatihan vokasi menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja di tengah perubahan kebutuhan industri.

Program tersebut didukung jaringan balai pelatihan kerja Kemenaker yang tersebar di berbagai daerah.

"Kami sudah punya berbagai skema pelatihan, dan alhamdulillah mendapat dukungan. Ini akan menjadi program prioritas pada 2026," katanya.

Meski demikian, Yassierli belum menjelaskan lebih lanjut terkait rencana perluasan kuota magang nasional.

Ia menyebut, hasil evaluasi program akan dibahas bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan kementerian teknis lainnya.*

(d/ad)

JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyebut pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan strategis di bidang ketenagakerjaan dalam waktu dekat.

Kebijakan itu mencakup pembatasan sistem alih daya (outsourcing) dan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).

Baca Juga:

• KSPSI Ungkap Siapkan Kejutan di May Day 2026, Presiden Prabowo Akan Umumkan Arah Kebijakan Baru

Ia mengatakan aturan outsourcing baru akan diumumkan pemerintah sebelum peringatan Hari Buruh Internasional.

"Dalam satu sampai dua hari ini akan diumumkan sebelum May Day. Saya sudah bertemu langsung dengan pemerintah," kata Andi Gani.

Ia menyebut kebijakan tersebut akan membatasi jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan menjadi lima sektor, yakni jasa transportasi, keamanan, katering, kebersihan, dan jasa penunjang pertambangan.

Di luar sektor itu, perusahaan diwajibkan mengangkat pekerja sebagai karyawan tetap.

"Di luar itu harus pegawai tetap, tidak boleh outsourcing. Ada batas waktu satu tahun untuk pengangkatan, dan ada sanksi pidananya," ujarnya.

Andi Gani menyebut aturan tersebut kemungkinan akan diterbitkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain pembatasan outsourcing, pemerintah juga disebut akan membentuk Satgas PHK yang ditargetkan diumumkan dalam waktu dekat.

Satgas ini akan menggantikan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN).

"Satgas PHK akan diumumkan sebelum May Day dan langsung bekerja," kata Andi.

Ia menjelaskan satgas tersebut akan diisi unsur buruh, akademisi, serta perwakilan kementerian lintas sektor.

Nama lembaga itu nantinya menjadi Satgas PHK dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja, dengan cakupan kerja yang lebih luas, termasuk kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial bagi buruh.

Menurutnya, perubahan nomenklatur dilakukan agar lebih sederhana dan efektif dalam implementasi kebijakan.

Dalam kesempatan yang sama, Andi Gani mengapresiasi langkah pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai telah memenuhi sejumlah tuntutan buruh, termasuk revisi kebijakan ketenagakerjaan dan penguatan perlindungan pekerja.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah menepati janji kepada buruh," ujarnya.*

(d/ad)

JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memastikan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 akan digelar meriah di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 1 Mei 2026.

Acara tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Pernah Divonis 10 Bulan Penjara, Menteri Lingkungan Hidup Baru Jumhur Hidayat Klarifikasi: Saya Bukan Terpidana

"Diperkirakan sekitar 211 ribu buruh akan hadir langsung di Monas. Jika ditambah elemen masyarakat lainnya seperti ojol, total massa bisa mencapai 400 ribu orang," kata Andi Gani dalam konferensi pers May Day 2026 di Jakarta, Senin, 27 April 2026.

Ia menjelaskan, massa buruh akan mulai berkumpul sejak pukul 07.00 WIB di kawasan silang Monas. Hampir seluruh konfederasi buruh nasional dipastikan ikut serta dalam peringatan tersebut.

Rangkaian acara akan diisi dengan orasi dari para pimpinan serikat buruh, sebelum dilanjutkan dengan sambutan kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden akan menyampaikan sambutan kenegaraan dan arah kebijakan yang akan dijalankan pada 2026," ujar Andi Gani.

Di akhir acara, Presiden Prabowo dijadwalkan memanggil para pimpinan konfederasi buruh ke panggung untuk melakukan sesi foto bersama.

Total terdapat 25 pimpinan konfederasi yang akan hadir di panggung utama.

"Ini bentuk penghormatan luar biasa. Seluruh pimpinan buruh akan duduk dan berdiri bersama Presiden," katanya.

Meski dipusatkan di Monas, Andi Gani menegaskan pihaknya tetap menghormati kelompok buruh yang memilih memperingati May Day di lokasi lain.

Ia juga mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah yang disebut telah direalisasikan, di antaranya pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta rencana pembatasan sistem alih daya (outsourcing).

"Ini langkah konkret yang kami hargai sebagai komitmen Presiden," ujar Andi Gani.

Menurutnya, pemerintah juga tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Cipta Kerja agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditargetkan rampung sebelum Oktober 2026.

Terkait pekerja ojek daring (ojol), ia menyebut pemerintah sedang menyiapkan skema perlindungan sosial dan jaminan kesehatan, meski belum dapat dirinci lebih jauh.

Andi Gani juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberi perhatian khusus pada peringatan May Day tahun ini, termasuk penyediaan atribut bagi buruh.

"Beliau sampai memikirkan desain kaos agar nyaman dipakai. Bahkan disiapkan payung untuk melindungi buruh dari panas," katanya.

Dalam kesempatan itu, ia turut menyampaikan apresiasi atas bergabungnya tokoh buruh Jumhur Hidayat dalam kabinet sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Menurutnya, hal itu menjadi kebanggaan bagi gerakan buruh di Indonesia.*

(km/ad)

MALANG — DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang melayangkan surat notasi atau anotasi kepada Bupati Malang, DPRD Kabupaten Malang, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen.

Surat tersebut berisi keberatan atas dugaan penyimpangan dalam penataan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Hadiri Peletakan Batu Pertama SMP IT Boarding School Al Washliyah: Investasi Jangka Panjang Cetak Generasi Cerdas dan Berakhlak

Organisasi itu menyebut sedikitnya tujuh bentuk dugaan pelanggaran, mulai dari pencopotan kepala dinas yang sebelumnya dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga penempatan pejabat pelaksana tugas (Plt) yang diduga melampaui batas waktu ketentuan peraturan perundang-undangan.

LIRA juga menyoroti ketidakjelasan hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama akhir 2024 yang hingga kini belum ditindaklanjuti secara transparan oleh pemerintah daerah.

elain itu, uji kompetensi pejabat dinilai hanya bersifat formalitas dan tidak dijadikan dasar evaluasi substantif.

Sorotan juga diarahkan kepada Kejaksaan Negeri Kepanjen yang dinilai belum mengambil langkah hukum atas dugaan maladministrasi tersebut.

LIRA menilai Kejari memiliki kewenangan tidak hanya dalam penindakan, tetapi juga pencegahan terhadap pelanggaran administrasi pemerintahan.

Ketua DPD LIRA Kabupaten Malang, Wiwid Tuhu, mengatakan pengiriman surat notasi ini merupakan langkah strategis yang dapat menjadi dasar bagi upaya hukum lanjutan.

"Notasi ini bisa menjadi pintu masuk untuk tindakan hukum berikutnya apabila tidak ada perbaikan dalam tata kelola kepegawaian," kata Wiwid.

LIRA juga meminta Kejari Kepanjen memberikan klarifikasi terkait langkah pengawasan dan pencegahan yang telah dilakukan dalam penataan ASN di Kabupaten Malang.

Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Kabupaten Malang maupun Kejaksaan Negeri Kepanjen belum memberikan tanggapan resmi atas surat tersebut.*

(ad)

JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan/" target="_blank">Pemasyarakatan (Kemenimipas) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk penguatan ekonomi berbasis koperasi di lembaga pemasyarakatan.

Kerja sama ini diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Bakti pemasyarakatan/" target="_blank">Pemasyarakatan ke-62, Senin, 27 April 2026.

Baca Juga:

• Peringati HBP ke-62, Lapas Labuhan Ruku Ikuti Tasyakuran Virtual Bersama Pusat dan Beri Penghargaan kepada Mitra Strategis

Melalui kerja sama ini, pemerintah menempatkan koperasi sebagai instrumen pembinaan warga binaan, sekaligus upaya memperkuat kemandirian ekonomi di lingkungan pemasyarakatan.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan Kemenkop akan memberikan pendampingan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi warga binaan.

Program ini ditujukan agar mereka memiliki keterampilan ekonomi saat kembali ke masyarakat.

"Kami ingin warga binaan tidak hanya dibina, tetapi juga menjadi bagian dari pelaku ekonomi produktif," kata Farida dalam keterangan tertulis.

Selain pelatihan, Kemenkop juga membuka akses pasar bagi produk hasil karya warga binaan, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga kerajinan tangan.

Produk tersebut akan didorong masuk ke jaringan distribusi koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dukungan pembiayaan juga disiapkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), yang akan menyalurkan pinjaman berbunga rendah untuk koperasi di lingkungan lapas.

Di sisi lain, penguatan kelembagaan dilakukan dengan mendorong pembentukan koperasi primer di berbagai lapas, yang akan terhubung dengan Induk Koperasi pemasyarakatan/" target="_blank">Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo).

Menteri Imigrasi dan pemasyarakatan/" target="_blank">Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut kerja sama ini sebagai bagian dari transformasi lembaga pemasyarakatan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi.

"Lapas harus menjadi tempat yang produktif, bukan hanya pembinaan," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen pemasyarakatan/" target="_blank">Pemasyarakatan Mashudi menyebut penguatan koperasi telah berjalan melalui Inkopasindo dengan dukungan modal awal sekitar Rp4,3 miliar untuk pengembangan kemandirian ekonomi di lapas.*

(ad)

JAKARTA — Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) menggelar Sidang Umum ke-21 di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 27 April 2026.

Pertemuan organisasi jurnalis kawasan Asia Tenggara itu menjadi ajang konsolidasi untuk memperkuat solidaritas sekaligus merespons tantangan industri media di tengah disrupsi digital dan maraknya disinformasi.

Baca Juga:

• Pertama di Indonesia, Kota Medan Terapkan Sistem Pajak Restoran Otomatis via Aplikasi Qresto

"Sidang umum ini adalah simbol tanggung jawab moral jurnalis terhadap masa depan informasi di kawasan," kata Atal dalam keterangannya.

Sidang tersebut dihadiri Deputy Minister of Communication Malaysia YB Teo Nie Ching, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Ahmad Munir, serta para delegasi dari negara anggota CAJ.

Kehadiran mereka menegaskan peran CAJ sebagai salah satu pilar kerja sama jurnalisme di Asia Tenggara.

Salah satu agenda utama sidang adalah penetapan Low Boon Tat dari National Union of Journalists Malaysia sebagai Presiden CAJ yang baru.

Ia menggantikan Atal S Depari yang telah menyelesaikan masa jabatannya.

Atal menyampaikan keyakinannya bahwa kepemimpinan baru akan mampu membawa CAJ menghadapi tantangan industri media yang semakin kompleks, terutama terkait transformasi digital dan penyebaran informasi palsu.

"Organisasi ini membutuhkan adaptasi kuat menghadapi perubahan teknologi dan ancaman disinformasi," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh anggota CAJ memperkuat kolaborasi lintas negara agar jurnalisme di kawasan ASEAN memiliki daya pengaruh yang lebih luas dan terkoordinasi.

Menutup sidang, Atal menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Malaysia dan Kementerian Komunikasi atas dukungan penuh dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Ia menegaskan bahwa meski masa jabatannya berakhir, komitmennya terhadap dunia jurnalisme tetap berlanjut.*

(ad)