Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu menyampaikan, total penawaran yang masuk dalam lelang tersebut mencapai Rp 74,95 triliun, dengan sembilan seri SUN yang ditawarkan kepada investor.

Baca Juga:

• Prabowo Jenguk Korban Tabrakan Kereta di RSUD Bekasi, Sampaikan Belasungkawa Mendalam atas Tragedi Maut

Adapun sembilan seri yang dilelang terdiri dari SPN01260530, SPN12260730, SPN12270429, serta beberapa seri obligasi negara (FR) seperti FR0102, FR0105, FR0106, FR0107, FR0108, dan FR0109. Seluruh proses lelang dilakukan melalui sistem Bank Indonesia (BI).

Serapan terbesar berasal dari seri FR0109 dengan nilai Rp 15,75 triliun dari total penawaran masuk Rp 34,74 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,63518% dan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Sementara itu, seri FR0107 menyerap Rp 5,15 triliun, disusul SPN12270429 sebesar Rp 4,4 triliun, dan FR0102 sebesar Rp 3,6 triliun.

Untuk tenor jangka pendek, pemerintah juga memenangkan SPN12260730 sebesar Rp 2,4 triliun dengan imbal hasil 5,4% dan jatuh tempo 30 Juli 2026.

Adapun seri lainnya seperti FR0108, FR0106, FR0105, hingga SPN01260530 turut diserap dengan nilai bervariasi, melengkapi total serapan Rp 40 triliun dari seluruh seri yang ditawarkan.*

(d/dh)

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pihak Wikimedia Foundation telah melakukan komunikasi langsung dengan Komdigi, termasuk pertemuan resmi yang digelar pada Selasa (29/4/2026).

Baca Juga:

• Gelombang Demonstrasi Warnai Papua, Warga Suarakan Isu Keamanan hingga Dugaan Pelanggaran HAM

Ia menjelaskan bahwa Wikimedia Foundation telah menyatakan komitmen untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk PP Nomor 71 Tahun 2019 dan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.

Menurut Meutya, kewajiban pendaftaran PSE berlaku untuk seluruh penyelenggara sistem elektronik tanpa terkecuali, baik perusahaan komersial maupun organisasi nirlaba.

"Termasuk komitmen kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, yaitu PP Nomor 71 tahun 2019 dan Permenkominfo Nomor 5 tahun 2020 yang berlaku bagi semua PSE, baik mancanegara maupun lokal," jelasnya.

Saat ini, proses pendaftaran Wikimedia Foundation telah memasuki tahap awal berupa penyerahan dokumen kepada Komdigi untuk segera diproses lebih lanjut.

Pemerintah menegaskan bahwa aturan ini diberlakukan secara adil demi perlindungan pengguna layanan digital di Indonesia.*

(d/dh)

Korban diketahui bernama Jainal Abidin (37), yang saat kejadian sedang berada di atas sampan miliknya.

Baca Juga:

• Awas Macet! 18 Ruas Jalan di Medan Ditutup Mulai 16.00 WIB Jelang May Day

"Korban ditemukan di bawah badan kapal, tidak jauh dari lokasi awal sampan diduga tenggelam," ujar Wahyu.

Menurutnya, sampan korban diduga terhimpit akibat arus kuat dari kapal yang sedang bersandar di dermaga. Arus tersebut kemudian menyeret sampan hingga terjepit antara kapal dan struktur dermaga.

Peristiwa itu pertama kali diketahui warga sekitar sebelum dilaporkan ke TNI AL. Setelah menerima laporan, personel gabungan dari TNI AL, Basarnas, dan kepolisian langsung melakukan pencarian di lokasi kejadian.

Dalam proses pencarian, sejumlah barang milik korban sempat ditemukan mengapung di sekitar perairan. Setelah penyisiran lebih lanjut, jasad korban akhirnya berhasil ditemukan pada pagi hari.

"Jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga dan dibawa ke rumah duka di Belawan Bahagia melalui jalur laut," jelasnya.

Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti insiden tersebut, termasuk dugaan kuat pengaruh arus kapal saat proses sandar.*

(ds/dh)

Dadan mengatakan, dana tersebut disalurkan langsung ke daerah melalui sistem virtual account di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga perputaran uang terjadi di tingkat lokal.

Baca Juga:

• 1.720 SPPG Disetop Sementara, Tapi Tetap Terima Insentif Rp6 Juta per Hari

Menurut dia, skema ini menjadikan SPPG sebagai pusat aktivitas ekonomi baru di berbagai daerah. Setiap unit SPPG diketahui mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan.

Sebagian besar dana tersebut, lanjut Dadan, digunakan untuk pembelian bahan pangan dari masyarakat lokal. Sekitar 70 persen anggaran SPPG dialokasikan untuk bahan baku, dengan 95 persen berasal dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan daerah.

"Artinya, program makan bergizi ini identik dengan kemandirian pangan lokal karena hampir seluruh kebutuhan dipasok dari dalam daerah," katanya.

Dadan mencontohkan, di Jawa Barat yang memiliki sekitar 6.200 SPPG, perputaran uang dari program MBG mencapai sekitar Rp6 triliun per bulan.

"Di Jawa Barat sudah ada 6.200 SPPG. Artinya sekitar Rp6 triliun per bulan uang beredar di daerah hanya dari program ini," ujarnya.

Ia menilai, perputaran dana dalam skala besar tersebut mulai memberikan dampak ekonomi berantai, seperti meningkatnya permintaan komoditas pertanian, stabilnya harga produk, hingga meningkatnya aktivitas pelaku usaha kecil.

BGN juga mencatat adanya tren positif di sejumlah daerah, termasuk penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta penyempitan ketimpangan ekonomi.

"Kami mendapat laporan dari beberapa daerah, gini ratio mulai menyempit, angka kemiskinan turun, dan pengangguran juga menurun karena uang beredar di masyarakat," kata Dadan.*

(k/dh)

MEDAN - Komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia kembali ditunjukkan Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., dengan keberhasilannya meraih gelar doktor pada Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Sumatera Utara (UINSU) Medan.

Capaian akademik ini menjadi bukti nyata dedikasi kepala daerah dalam mengembangkan kapasitas diri sekaligus memberi inspirasi bagi generasi muda di Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asahan Hadiri Pelantikan DEMA IAIDU, Dorong Mahasiswa Jadi Agen Perubahan Pembangunan Daerah

Turut hadir Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Plh. Sekda Batu Bara, para asisten dan staf ahli, kepala OPD, Bupati Deli Serdang dan Bendahara Partai Gerindra.

Sidang terbuka dipimpin oleh Rektor UINSU, Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., dengan Penguji Eksternal Dr. Tappil Rambe, M.Si., Penguji Lintas Disiplin Prof. Dr. Candra Wijaya, M.Pd., serta Penguji Internal Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, M.A., dan Dr. Abdul Karim Batubara, M.A. Adapun Tim Promotor terdiri dari Prof. Dr. Hasan Sazali, M.Ag., dan Dr. Anang Anas Azhar, M.A.

Dalam pemaparannya, promotor menyampaikan bahwa disertasi yang diangkat mampu mengedepankan nilai-nilai Islam serta penguatan peran media sosial dalam komunikasi politik.

Sekretaris Sidang, Prof. Dr. Hasan Sazali, M.Ag., menyampaikan bahwa Baharuddin Siagian dengan NIM 4004233018, melalui disertasi berjudul "Komunikasi Politik Identitas Berbasis Agama dan Budaya di Media Sosial dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Batu Bara Tahun 2024", dinyatakan lulus dalam Ujian Sidang Terbuka Promosi Doktor (S-3) pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU Medan.

Ia juga menjelaskan bahwa Bupati Batu Bara tersebut memperoleh nilai disertasi A+ dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,78 serta tercatat sebagai doktor ke-178 di program studi tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Batu Bara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga proses pendidikan hingga sidang promosi doktor dapat berjalan lancar. Ucapan terima kasih secara khusus juga disampaikan kepada ibunda dan istri tercinta atas doa dan dukungan yang tiada henti.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga berpesan kepada generasi muda agar terus meningkatkan kualitas pendidikan hingga jenjang tertinggi.

"Generasi muda harus menjadi pribadi yang cerdas dan berdaya saing agar mampu memberikan kontribusi terbaik di mana pun berada," ujar Bupati Baharuddin.*

(dh)

Tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyebut sedikitnya 40 tokoh dan pimpinan ormas Islam hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menjelaskan, pertemuan digelar sebagai bentuk keprihatinan sejumlah tokoh atas dinamika yang berkembang di publik.

Baca Juga:

• Ferdinand Hutahaean Sebut Laporan terhadap Jusuf Kalla ke Polisi Ditunggangi Kepentingan Politik, Singgung Arah Elektoral

Menurut Din, para pimpinan ormas Islam kemudian merasa perlu melakukan silaturahmi untuk membahas situasi yang berkembang terkait JK.

"Maka pimpinan ormas-ormas Islam merasa tergerak untuk bersilaturahim membicarakan apa yang terjadi terakhir ini, khususnya atas Bapak Jusuf Kalla," ujarnya.

Din menilai kasus yang menimpa JK masih berada dalam ranah kontroversi dan telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Pengaduan sekelompok warga masyarakat ke polisi yang menuduh Bapak Jusuf Kalla melakukan penistaan agama dari ceramah beliau pada bulan suci Ramadan di Masjid Kampus UGM ini telah menimbulkan kontroversi, hiruk-pikuk," katanya.

Lebih lanjut, Din menegaskan JK dikenal sebagai tokoh perdamaian yang tidak hanya dihormati di Indonesia, tetapi juga di tingkat internasional.

"Tentu bangsa Indonesia dan umat Islam tidak terpengaruh, karena mereka mengetahui pasti Bapak Jusuf Kalla adalah tokoh perdamaian tidak hanya di Indonesia, juga di dunia," ucapnya.

Ia juga menyinggung peran JK dalam sejumlah proses perdamaian konflik di Indonesia.

"Beliaulah yang mengambil prakarsa mendamaikan kasus Poso dan kasus Ambon di awal reformasi Indonesia," tambahnya.

Din menilai tuduhan terhadap JK merupakan bentuk fitnah yang tidak dapat dibenarkan dan harus diselesaikan melalui jalur hukum.

"Maka sungguh tuduhan dari orang-orang tersebut adalah sebuah upaya penyebaran fitnah yang tidak bisa ditolerir. Maka harus diselesaikan secara hukum," tegasnya.*

(oz/dh)

Hingga pukul 09.05 WIB, IHSG tercatat sempat menyentuh level tertinggi di 7.115,30 dan level terendah di 7.087,79. Pergerakan indeks terpantau relatif terbatas namun masih menunjukkan tren positif di awal perdagangan.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok Rp30 Ribu, Buyback Terjun Bebas hingga Rp52 Ribu di Tengah Tekanan Pasar Global

Sebelumnya, tim riset MNC Sekuritas menilai pergerakan IHSG masih berpotensi fluktuatif dalam jangka pendek. Dalam analisis teknikalnya, IHSG disebut masih berada dalam fase gelombang koreksi yang terbatas sebelum berpeluang kembali menguat.

"Diperkirakan koreksi IHSG akan cenderung terbatas menguji 6.983–7.009 dan berpeluang menguat dalam jangka pendek untuk menguji 7.109–7.270," tulis MNC Sekuritas dalam riset MNCS Daily Scope.

Untuk level teknikal, support IHSG berada di 7.022 dan 6.917. Sementara resistance terdekat berada di 7.313 dan 7.484 yang menjadi batas penguatan berikutnya.*

(oz/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemindahan dilakukan karena perkara tersebut telah memasuki tahap persidangan.

Baca Juga:

• Terkuak! Duit 1 Juta Dolar di Kasus Haji Diduga untuk Pansus DPR, KPK Dalami

Selain Ardito, tiga tersangka lainnya yang turut dipindahkan yakni anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra, adik Ardito Ranu Hari Prasetyo, serta Plt Kepala Bapenda Lampung Tengah Anton Wibowo.

Budi menjelaskan, keempatnya dijadwalkan menjalani sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lampung, pada 29 April 2026.

Pemindahan tahanan ini juga sekaligus menjawab beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah tahanan KPK berada di bandara dengan rompi oranye.

Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek di Lampung Tengah usai operasi tangkap tangan (OTT) pada Desember 2025.

Dalam konstruksi perkara, Ardito diduga mematok fee proyek sebesar 15–20 persen dari anggaran proyek di Pemkab Lampung Tengah. Total aliran dana yang diterima ditaksir mencapai Rp5,75 miliar dari berbagai proyek daerah.

KPK memastikan proses hukum akan terus berjalan hingga persidangan, termasuk mendalami seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.*

(oz/dh)

Pernyataan itu disampaikan Ferdinand dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "Kisruh, Video Ceramah JK Dipotong", Selasa (28/4/2026).

Baca Juga:

• NasDem Dukung Pembatasan Uang Tunai Pemilu, Soroti Risiko Ketidakadilan Penegakan

Ia menduga para pelapor memiliki kepentingan politik tertentu yang berkaitan dengan agenda elektoral pada Pemilu mendatang.

Menurut Ferdinand, kasus ini berpotensi tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga bisa memicu kegaduhan politik di tengah masyarakat jika tidak segera diluruskan.

"Saya tidak ingin polemik ini menimbulkan konflik sosial," ujarnya.

Ferdinand juga mengaku telah melayangkan somasi terbuka kepada JK terkait potongan video ceramah yang beredar di media sosial. Namun setelah melihat video secara utuh, ia menilai perlu ada klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman publik.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai dugaan kepentingan politik yang dimaksud, Ferdinand menyebut adanya keterkaitan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Ini adalah orang-orang PSI. Di sana ada GAMKI Sahat Sinurat, dia ketua DPW PSI. Saya melihat ada kepentingan politik yang tertunggangi di sini," kata Ferdinand.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pelapor maupun pihak terkait atas pernyataan Ferdinand tersebut.*

(in/dh)

Penurunan ini terjadi setelah sehari sebelumnya harga emas Antam sempat naik ke level Rp2.814.000 per gram.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Naik Tipis ke Rp 2,81 Juta per Gram, Ini Rincian Lengkapnya

Pergerakan harga emas ini menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi di tengah dinamika pasar global dan sentimen ekonomi yang masih fluktuatif.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, transaksi buyback di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemilik NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi.

Berikut daftar harga emas Antam berdasarkan ukuran:

- 0,5 gram: Rp1.442.000
- 1 gram: Rp2.784.000
- 2 gram: Rp5.508.000
- 3 gram: Rp8.237.000
- 5 gram: Rp13.695.000
- 10 gram: Rp27.335.000
- 25 gram: Rp68.212.000
- 50 gram: Rp136.345.000
- 100 gram: Rp272.612.000
- 250 gram: Rp681.265.000
- 500 gram: Rp1.362.320.000
- 1.000 gram: Rp2.724.600.000*

(dh)

Sidak tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub sebagai tindak lanjut atas insiden tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

Baca Juga:

• Kemenhub Turun Tangan! Green SM Diaudit Usai Kecelakaan KRL di Bekasi

"Sidak kami lakukan untuk memastikan seluruh aspek keselamatan dijalankan, mulai dari pre-trip inspection hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi," kata Aan di Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Aan menjelaskan, pihaknya mendatangi langsung pool Green SM di Bekasi karena lokasi tersebut merupakan titik awal operasional kendaraan yang diduga terlibat dalam kecelakaan.

"Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum, termasuk Green SM, telah dilaksanakan sesuai ketentuan," ujarnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Kemenhub menyebut telah menemukan sejumlah catatan yang akan didalami lebih lanjut.

"Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut," kata Aan.

Kemenhub menegaskan akan melanjutkan pendalaman ke pool pusat Green SM di Kemayoran, Jakarta, untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang lebih komprehensif.

Selain itu, Kemenhub juga akan berkoordinasi dengan kepolisian serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mendalami keterlibatan kendaraan dalam kecelakaan KRL Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek.

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kemenhub, Yusuf Nugroho, mengatakan hasil audit nantinya akan menjadi dasar rekomendasi penindakan.

"Baik berupa perbaikan sistem keselamatan maupun pemberian sanksi administratif, mulai dari surat peringatan, pembekuan izin, hingga pencabutan izin sesuai tingkat pelanggaran," ujarnya.*

(mt/dh)

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum, Hermansyah Siregar, menegaskan bahwa hak siaran olahraga merupakan bagian dari kekayaan intelektual bernilai ekonomi tinggi yang dilindungi undang-undang.

Baca Juga:

• Gelombang Demonstrasi Warnai Papua, Warga Suarakan Isu Keamanan hingga Dugaan Pelanggaran HAM

Ia menjelaskan, praktik ilegal seperti streaming tanpa izin, penyebaran ulang pertandingan, hingga penggunaan perangkat bajakan untuk kepentingan komersial merupakan pelanggaran serius yang dapat merugikan pemilik hak siar maupun industri olahraga secara keseluruhan.

Menurut Hermansyah, dampak pembajakan tidak hanya pada kerugian finansial, tetapi juga menghambat pertumbuhan industri kreatif dan ekosistem olahraga di Indonesia.

"Tanpa perlindungan yang kuat, ekosistem olahraga tidak akan berkembang secara optimal," ujarnya.

Kemenkum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga mengajak masyarakat untuk lebih sadar hukum dengan menggunakan platform resmi dan berlisensi.

Sementara itu, Direktur Penegakan Hukum DJKI Kemenkum, Arie Ardian Rishadi, menegaskan pihaknya tidak akan ragu menindak pelanggaran hak siar, baik yang dilakukan individu maupun terorganisir.

"Kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran hak siaran olahraga," tegas Arie.

Ia menambahkan, penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan kepastian hukum di sektor kekayaan intelektual.

Kemenkum juga mengimbau masyarakat untuk tidak menonton dari sumber ilegal, tidak membagikan ulang siaran tanpa izin, serta menghindari penggunaan aplikasi atau perangkat bajakan.

Adapun momentum Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2026 mengangkat tema "Kekuatan Kekayaan Intelektual dalam Dunia Olahraga" sebagai pengingat pentingnya perlindungan hak siar dalam mendukung keberlanjutan industri olahraga.*

(an/dh)

(dh)

Penyerobotan dan pembangunan gedung di tanah warga itu, berjalan mulus diduga setelah merekayasa dokumen yang melibatkan mafia tanah dari internal PT Musim Mas Grop, oknum Pemko Medan dan dari Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga:

• DPR dan Pansel Akui Kecolongan Loloskan Hery Susanto yang Jadi Tersangka Korupsi ke Kursi Ketua Ombudsman

Menurut informasi yang diperoleh bitvonline.com, Rabu (29/04/2026), kunjungan Tim Ombudsman RI Pusat ke tanah objek perkara tersebut, juga akan menghadirkan pihak terkait. Selain kedua pihak bersengketa yakni Herlambang Panggabean selaku ahli waris dan PT Musim Mas Grop, juga hadir perwakilan Kantor BPN/ATR dan jajaran Pemko Medan (kepala lingkungan, kelurahan dan kecamatan).

Kunjungan Tim Ombudsman RI Pusat tersebut, diharapkan akan membuka secara terang-benderang siapa sebetulnya pemilik tanah seluas 52.820 M2 tersebut. "Belasan tahun kami berjuang untuk mendapatkan tanah ini kembali. Maka melalui kunjungan Tim Ombudsman RI Pusat ini, kami berharap keadilan itu ada di negeri ini," harap Herlambang Panggabean.

SK Gubsu Nomor 2/1973
Menurut Herlambang Panggabean, tanah seluas 52.820 M2 tersebut milik ayahnya almarhum Binsar Panggabean.

Ia menjelaskan, tanah tersebut awalnya milik Sarwo Hardjo yang diperolehnya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumut Nomor SK: 2/DA/HML/DS/1973 tanggal 3 Januari 1974.

Ketika itu, sekitar tahun 1973, letak objek tanah ini bernama Kampung Besar Lalang Panjang, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang. Namun, setelah kecamatan di Kota Medan dimekarkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 1991, lokasi objek tanah menjadi Jalan Rawe, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.

Tanah Swapraja
Dari berbagai sumber, tanah-tanah yang pengelolaan dan kepemilikannya diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah, merupakan tanah swapraja. Tanah ini merupakan bagian dari sejarah pengelolaan tanah adat sebelum berlakunya UU Pokok Agraria No: 5 Tahun 1960.

Tanah swapraja merupakan tanah warisan peninggalan kerajaan atau kesultanan nusantara yang memiliki hak pemerintahan sendiri (zelfbestuur) pada masa kolonial, yang kemudian diakui sebagai milik kerajaan/kesultanan tersebut saat bergabung dengan NKRI.

Digantirugi
Pada 27 Februari 1991, almarhum Binsar Panggabean (ayah kandung Herlambang Panggabean), membeli tanah tersebut dari Sarwo Hardjo melalui kuasanya bernama Muhammad Salim ES sesuai Surat Kuasa tertanggal 26 November 1989.

Dalam "Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi" tertanggal 27 Februari 1991, yang ditandatangani Muhammad Salim ES (kuasa Sarwo Hardjo) selaku penjual dan Binsar Panggabean selaku pembeli, disepakati harga sebesar Rp 6.000 per meter.

Berdasarkan kuitansi yang juga ditandatangani Muhammad Salim ES tertanggal 27 Februari 1991, Muhammad Salim ES pun telah menerima uang ganti rugi tersebut dari Binsar Panggabean sebesar Rp 316.920.000.

Dikuasai PT Musim MAS Grop
Namun, setelah Binsar Panggabean meninggal dunia, Herlambang Panggabean selaku ahli waris kaget mengetahui bahwa tanah tersebut telah dikuasai perusahaan raksasa PT Musim Mas Grop.

Bahkan disebutkan, PT Musim Mas Grop telah memiliki alas hak SHM Nomor: 19/Titi Papan yang sudah diturunkan menjadi SHGB Nomor: 196/Titi Papan dan SHM Nomor: 20/Titi Papan yang sudah diturunkan menjadi SHGB Nomor: 193/Titi Papan. Keduanya atas nama PT Musim Semi Mas (anak perusahaan PT Musim Mas Grop).

Atas dasar itulah, Herlambang Panggabean berusaha mendapatkan klarifikasi dari perusahaan kelapa sawit terintegrasi terbesar di dunia itu. Namun upayanya gagal. Herlambang juga berusaha mendapatkan konfirmasi kepada kepala lingkungan, Kantor Kelurahan Besar dan Kantor Camat Medan Labuhan maupun Kantor BPN/ATR. Namun upayanya tetap kandas.

Karena itulah, Herlambang Panggabean akhirnya melaporkan kasus penyeborotan tanah secara sewenang-wenang yang diduga dilakukan PT Musim Mas Grop tersebut kepada Ombudsman RI Pusat.

Landasan Surat dan Objek Berbeda
Dari komunikasi dan korespondensi dengan berbagai instansi yang selama ini dilakukan Herlambang Panggabean, diperoleh informasi bahwa penguasaan tanah yang dilakukan PT Musim Mas Grop itu, didasarkan pada landasan surat yang berbeda serta objek tanah yang berbeda pula.

Penguasaan tanah yang dilakukan PT Musim Mas Grop didasarkan pada SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumut Nomor SK: 77/DA/HML/DS/1974 tertanggal 28 Februari 1974. Tanah yang dimaksud dalam SK Gubernur Nomor SK: 77/DA/HML/DS/1974 milik PT Musim Mas Grop ini sebetulnya berada di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli.

Sementara objek tanah yang dimaksud dalam SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumut Nomor SK: 2/DA/HML/DS/1973 yang kini milik Herlambang Panggabean berada di Jalan Rawe, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Tahun 1973 atau sebelum kecamatan di Kota Medan dimekarkan, lokasi ini bernama Kampung Besar Lalang Panjang, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang.

Surat Itjen Kementerian ATR/BPN
Perbedaan lokasi objek tanah ini juga dijelaskan dalam Surat Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian ATR/BPN Nomor: B/HM.03/299-900.45/IX/2024 tertanggal 10 September 2024.

Dalam point (2) Surat Itjen Kementerian ATR/BPN yang ditujukan kepada Herlambang Panggabean itu dijelaskan bahwa, berdasarkan data pada Aplikasi Sentuh Tanahku, terhadap SHGB 196/Titi Papan telah terploting.

Pada point (3) dijelaskan bahwa, SHGB Nomor: 193/Titi Papan dan 196/Titi Papan yang dimiliki PT Musim Mas Grop terletak di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli.

Sedang lokasi objek tanah atas nama Sarwo Hardjo sesuai SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumut Nomor SK: 2/DA/HML/DS/1973 milik Herlambang Panggabean berada di Kampung Besar Lalang Panjang, Kecamatan Labuhan Deli, yang setelah dimekarkan menjadi Jalan Rawe, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.

Karena itu, dalam Surat Itjen Kementerian ATR/BPN tersebut, sangat jelas disebutkan bahwa objek tanah yang dimaksud dalam SK Gubernur Nomor SK: 77/DA/HML/DS/1974 milik PT Musim Mas Grop dengan SK Gubernur Nomor SK: 2/DA/HML/DS/1973 milik Herlambang Panggabean terletak pada lokasi yang berbeda.

"Dari penjelasan ini, sangat jelas terlihat rekayasa yang dilakukan pihak PT Musim Mas Grop untuk menyerobot tanah keluarga saya. Dan ini bisa terjadi, pasti karena ada rekayasa dokumen yang dilakukan mafia tanah. Saya berharap, ada keadilan untuk keluarga saya. Dan mafia tanah harus diberantas," harap Herlambang Panggabean.*

Keduanya berinisial ARD (20) dan KM (22) ditangkap oleh Unit III Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Banda Aceh bersama barang bukti sebanyak 618 slop rokok ilegal berbagai merek.

Baca Juga:

• Pemkot Banda Aceh Bentuk Tim Khusus Awasi Daycare Usai Kasus Bayi Dianiaya, Izin Operasional Langsung Dievaluasi

"Dari hasil penyelidikan, benar ditemukan penjualan rokok ilegal dan langsung dilakukan pengembangan," kata Kompol Dizha, Rabu (22/4/2026).

Dalam interogasi di lokasi, kedua pelaku mengaku masih menyimpan stok rokok ilegal lainnya di sebuah kamar asrama di Gampong Neusu Aceh. Petugas kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan ratusan slop rokok ilegal yang disimpan di lokasi tersebut.

Adapun barang bukti yang diamankan terdiri dari berbagai merek rokok tanpa izin edar dan tanpa pencantuman peringatan kesehatan sesuai ketentuan.

Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan adanya pemasok atau distributor utama rokok ilegal tersebut di wilayah Banda Aceh.

Kedua pelaku saat ini telah diamankan di Mapolresta Banda Aceh untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, keduanya dijerat Pasal 437 jo Pasal 150 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp500 juta.*

(dh)

Kasus ini mencuat setelah beredar informasi terkait seorang narapidana berinisial HEN yang disebut-sebut masih aktif mengendalikan jaringan narkoba dari dalam lapas. HEN diketahui merupakan penghuni kamar DA 6.

Baca Juga:

• Wamenaker: Tata Kelola Sehat dan SDM Kompeten Jadi Kunci BUMN Makin Tangguh dan Berdaya Saing

Bukti yang beredar berupa percakapan pesan singkat dan rekaman suara mengindikasikan adanya instruksi langsung dari dalam lapas. Dalam komunikasi itu, HEN diduga mengatur pergerakan jaringan, termasuk perintah pengamanan hingga pembuangan barang bukti.

Tak hanya itu, muncul pula istilah "kondisi" atau "86" yang diduga merujuk pada upaya pengondisian pihak tertentu agar aktivitas ilegal tersebut tidak terdeteksi aparat penegak hukum.

Sorotan terhadap kasus ini semakin menguat setelah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bangka Belitung angkat bicara. Mereka menilai, jika dugaan tersebut benar, maka hal ini bukan sekadar kelalaian, melainkan indikasi praktik pembiaran sistematis.

LSM juga mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen lapas.

"Ini tidak bisa dianggap kasus biasa. Harus ada audit total. Jika ada oknum terlibat, harus dicopot dan diproses hukum," ujar perwakilan LSM.

Menurut mereka, jika seorang narapidana bisa mengendalikan jaringan dari balik sel, maka sistem pengawasan di dalam lapas dinilai gagal total.

Desakan ini juga dikaitkan dengan program "Zero HALINAR" (Handphone, Pungli, dan Narkoba) yang selama ini digaungkan pemerintah. Program tersebut bertujuan menciptakan lapas yang bersih dari praktik terlarang.

Namun, dugaan kasus ini justru dinilai menjadi tamparan keras terhadap implementasi program tersebut.

Sebelumnya, Kepala Lapas Narkotika Pangkalpinang, Novriadi, menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di dalam lapas. Pernyataan itu kini mendapat sorotan publik yang menuntut pembuktian nyata.

Selain itu, pola yang diduga digunakan HEN, yakni "menumbalkan" pelaku di luar, dinilai sebagai modus klasik jaringan narkotika.

LSM juga menyoroti status HEN yang dikabarkan tengah mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB). Mereka meminta proses tersebut ditunda hingga dugaan aktivitas ilegalnya diusut tuntas.

Kasus ini dinilai menjadi ujian serius bagi integritas sistem pemasyarakatan di Indonesia. Publik kini menunggu langkah tegas dari pemerintah untuk memastikan tidak ada celah bagi kejahatan berkembang dari dalam lembaga pemasyarakatan.*

(dh)

Kegiatan tersebut berlangsung di Pesantren Al-Fatah Ummul Quro, Kampung Pepalang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Senin (27/4/2026).

Baca Juga:

• Awas Macet! 18 Ruas Jalan di Medan Ditutup Mulai 16.00 WIB Jelang May Day

Dalam kegiatan tersebut, Polres Aceh Tengah menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako dan Al-Qur'an secara simbolis kepada pihak pesantren. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan keagamaan, khususnya pesantren.

Selain bantuan sosial, kegiatan juga diisi dengan bakti kesehatan berupa layanan pengobatan gratis dari Klinik Dokkes Polres Aceh Tengah. Layanan ini mendapat sambutan antusias dari para santri dan masyarakat sekitar.

Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhamad Taufiq mengatakan, kegiatan Saweu Pesantren menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan lingkungan pendidikan keagamaan.

"Melalui kegiatan ini kami ingin lebih dekat dengan masyarakat, mendengar aspirasi tokoh agama, sekaligus memperkuat sinergi menjaga kamtibmas," ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan sosial dan layanan kesehatan gratis ini diharapkan dapat membantu kebutuhan pesantren sekaligus memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat.*

(dh)

Kapoksi Fraksi PDIP Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, menilai usulan tersebut tidak bisa dijadikan solusi utama dalam persoalan keselamatan transportasi publik.

Baca Juga:

• Kemenhub Turun Tangan! Green SM Diaudit Usai Kecelakaan KRL di Bekasi

Ia menegaskan, akar masalah keselamatan transportasi tidak terletak pada posisi gerbong, melainkan pada sistem keselamatan perkeretaapian secara menyeluruh.

Menurutnya, baik penumpang laki-laki maupun perempuan harus mendapatkan perlindungan yang setara tanpa adanya kebijakan yang bersifat segregatif.

"Saya memandang pendekatan kebijakan tidak boleh meletakkan keselamatan perempuan dengan memindahkan kerentanan kepada kelompok lain," ujarnya.

Selly juga mengingatkan agar perlindungan perempuan tidak dimaknai secara sempit hanya melalui penataan posisi gerbong.

Ia menekankan pentingnya penguatan sistem keselamatan seperti sistem persinyalan, prosedur darurat, hingga desain evakuasi yang lebih baik.

"Jika sistemnya aman, posisi gerbong tidak menjadi isu utama," katanya.

PDIP juga mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi, bukan sekadar perubahan layout gerbong.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengusulkan agar gerbong perempuan ditempatkan di tengah rangkaian KRL sebagai upaya mitigasi risiko pascakecelakaan di Bekasi Timur.*

(d/dh)

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, mengatakan langkah tersebut diambil untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.

Baca Juga:

• Terkuak! Duit 1 Juta Dolar di Kasus Haji Diduga untuk Pansus DPR, KPK Dalami

Ia mengaku prihatin atas insiden tersebut dan menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap seluruh daycare di Banda Aceh.

Menurutnya, tempat penitipan anak yang terlibat dalam kasus ini akan ditutup, sementara pengawasan terhadap daycare lain akan diperketat sesuai standar operasional prosedur (SOP).

"Daycare yang bermasalah akan kita tutup dan kita akan mengawasi daycare lainnya dengan lebih ketat," ujarnya.

Afdhal juga meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan ulang video kekerasan terhadap korban karena dapat berdampak pada kondisi psikologis keluarga.

Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), diketahui bahwa daycare tersebut tidak memiliki izin operasional.

Anggota Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan (TKPP) Banda Aceh, Sulthan Muhammad Yus, menyebutkan pemerintah telah menghentikan operasional tempat penitipan tersebut.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, daycare itu tidak memiliki izin operasional dan sudah dihentikan kegiatannya," ujarnya.

Tim gabungan dari pemerintah kota juga telah turun ke lokasi untuk melakukan pendalaman, termasuk memastikan kondisi korban serta melakukan asesmen awal bersama dinas terkait.

Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan anak dan akan mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.*

(ds/dh)

Uang tersebut diduga berkaitan dengan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dan disebut-sebut disiapkan untuk Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Roy Suryo: Sudah Tiga Bulan Tak Ditanggapi, Kami Minta Komisi III DPR Buka RDPU

"Pasca penyitaan, penyidik membutuhkan konfirmasi dari pihak-pihak yang bisa menerangkan secara lengkap terkait uang satu juta dolar tersebut," ujar Budi kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Sebelumnya, Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, membenarkan adanya penyitaan uang tersebut dalam proses penyidikan.

Ia menyebut dana itu diduga disiapkan untuk mengondisikan Pansus Haji DPR yang saat itu tengah menyelidiki penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024.

Dari hasil pemeriksaan sementara, uang tersebut disebut disalurkan melalui mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, kepada seorang perantara berinisial ZA.

"Fakta yang kita temukan, ada saksi berinisial ZA sebagai perantara. Namun sejauh ini uang tersebut belum sampai digunakan," kata Taufik.

KPK juga membuka kemungkinan memanggil berbagai pihak yang diduga mengetahui aliran dana tersebut guna memperkuat pembuktian.

Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya mengungkapkan adanya upaya pemberian uang kepada Pansus Haji DPR, namun ditolak.

"Memang ada upaya untuk memberikan sesuatu, tetapi ditolak," ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengaku tidak mengetahui adanya dugaan upaya pemberian uang tersebut selama proses kerja pansus berlangsung.

Ia menegaskan bahwa seluruh anggota pansus fokus pada pengumpulan data terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut transparansi pengelolaan kuota haji serta dugaan intervensi terhadap proses pengawasan di parlemen.

KPK memastikan akan terus mendalami perkara ini guna mengungkap secara terang benderang aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat.*

(k/dh)