BATU BARA – Sebagai bentuk respon cepat Pemerintah Kabupaten Batu Bara terhadap berbagai permasalahan irigasi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dan para petani, Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., meninjau langsung kondisi saluran irigasi (tali air) di Dusun IV Kebun Sayur, Desa Sei Muka, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Minggu (14/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Baharuddin didampingi tokoh masyarakat Mukhlis, Camat Datuk Tanah Datar, Kepala Desa Sei Muka, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Plt. Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain, Kepala Dinas Kesehatan PPKB, serta Kepala Bidang Irigasi Dinas PUTR.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Canangkan Sensus Ekonomi 2026, Dorong Data Akurat untuk Pembangunan Daerah

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian utama meliputi kerusakan saluran irigasi, keberadaan tiang listrik PLN yang menghambat kelancaran aliran air, serta sedimentasi yang menyebabkan distribusi air ke lahan persawahan tidak berjalan optimal.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Bupati Baharuddin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan mengambil langkah konkret melalui perbaikan saluran irigasi yang rusak, berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai pemindahan tiang listrik PLN yang mengganggu jalur irigasi, serta menyiapkan bantuan alat berat untuk normalisasi dan pembersihan sedimentasi agar aliran air kembali lancar.

Menurut Bupati Batu Bara, perbaikan infrastruktur irigasi merupakan salah satu upaya strategis dalam mendukung produktivitas sektor pertanian.

Pasalnya, saluran irigasi tersebut menjadi sumber pasokan air bagi sekitar 200 hektare lahan persawahan yang menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat.

"Kami ingin memastikan kebutuhan air bagi para petani dapat terpenuhi dengan baik. Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan berupaya semaksimal mungkin agar permasalahan ini segera ditangani sehingga lahan pertanian dapat kembali produktif," ujar Bupati Baharuddin.

Selain meninjau kondisi infrastruktur, dirinya juga memberikan motivasi kepada para petani agar tetap semangat dan optimistis dalam mengembangkan sektor pertanian.

Menurutnya, petani memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung perekonomian daerah.

"Petani harus tetap optimis, pemerintah akan terus hadir dan memberikan dukungan bagi kebutuhan para petani. Harapan kami, dengan perbaikan irigasi ini hasil pertanian semakin meningkat dan para petani di Kabupaten Batu Bara semakin sejahtera," ungkap Bupati Baharuddin.

Peninjauan ini menjadi bukti komitmen Bupati Batu Bara dalam menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Melalui peningkatan kualitas infrastruktur pertanian, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap produktivitas pertanian terus meningkat, kesejahteraan petani semakin terwujud, serta ketahanan pangan daerah semakin kuat.*

(ad)

BATU BARA - Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan bahwa data ekonomi yang akurat merupakan fondasi penting dalam merumuskan kebijakan dan pembangunan daerah yang tepat sasaran, sekaligus mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap.

Hal tersebut disampaikannya pada saat mencanangkan pelaksanaan sekaligus melepas petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 Kabupaten Batu Bara di Lapangan Bola Blok 8, Kecamatan Lima Puluh, Senin (15/06/2026).

Baca Juga:

• Mahfud MD: Indonesia Bukan Milik Kelompok atau Partai, tapi Seluruh Rakyat

Turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batu Bara Laila Syafrita Siregar, SST., M.M., Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, perwakilan Kapolres Batu Bara, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Dalam arahannya, Bupati Batu Bara menegaskan kepada seluruh petugas sensus agar mengedepankan etika, kesopanan, dan keramahan saat melakukan pendataan di tengah masyarakat.

Menurutnya, pendekatan yang baik akan mendorong masyarakat memberikan informasi yang benar dan akurat.

"Petugas harus mengedepankan etika dan tata krama yang baik saat mendatangi masyarakat untuk melakukan pendataan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih terbuka dalam memberikan data yang akurat mengenai usaha dan aktivitas ekonomi yang dijalankan," ujar Bupati Baharuddin.

Sebanyak 371 petugas Sensus Ekonomi 2026 akan melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara yang tersebar di 12 kecamatan dengan masa tugas sekitar dua setengah bulan.

Bupati Baharuddin menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Data yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.

"Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dan menjadi dasar dalam merencanakan pembangunan di masa mendatang. Karena dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, hasil sensus ini akan menjadi pijakan yang kuat bagi pemerintah untuk berkolaborasi dan menyusun kebijakan pembangunan yang lebih baik," ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati Baharuddin menjelaskan bahwa kehadiran petugas sensus di tengah masyarakat merupakan bagian dari tugas negara dalam menghimpun data yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program strategis nasional yang bertujuan menyediakan data dasar mengenai kondisi dan potensi ekonomi di Indonesia.

Melalui data yang akurat, lengkap, dan terpercaya, pemerintah dapat mengidentifikasi perkembangan dunia usaha, potensi ekonomi daerah, serta berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Batu Bara dilakukan secara door to door atau dari pintu ke pintu mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan akurat kepada petugas.

Dukungan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan data berkualitas sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara.*

(ad)

BANDA ACEH – Polda Aceh akan menggelar Bhayangkara Fest 2026 sebagai bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Kegiatan yang berlangsung pada 19–22 Juni 2026 di Lapangan Merah Polda Aceh ini terbuka untuk masyarakat umum dan menghadirkan beragam agenda, mulai dari kegiatan edukatif, religi, olahraga, hingga hiburan musik.

Baca Juga:

• Pemerintah Aceh dan DPR Sepakat Fokus Kewenangan dan Fiskal dalam Revisi UUPA

Melalui kegiatan ini, Polda Aceh ingin memperkuat hubungan dengan warga sekaligus menghadirkan perayaan yang lebih dekat dengan publik.

"Bhayangkara Fest 2026 merupakan wadah kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat ikut merasakan semarak Hari Bhayangkara ke-80," ujar Joko, Senin (15/6/2026).

Rangkaian kegiatan akan dibuka pada Jumat, 19 Juni 2026, melalui opening ceremony di venue utama Lapangan Merah Polda Aceh.

Pada malam harinya, acara dilanjutkan dengan kajian Islam bersama Ustaz Adi Hidayat.

Pada hari kedua, Sabtu (20/6/2026), panitia menggelar sejumlah lomba seperti monolog, band, dan azan.

Malam harinya, grup musik D'Masiv dijadwalkan tampil dalam pertunjukan musik utama.

Agenda berlanjut pada Minggu (21/6/2026) dengan Bhayangkara Run pada pagi hari, lomba mewarnai anak, serta hiburan rakyat pada malam hari.

Rangkaian acara akan ditutup pada Senin (22/6/2026) dengan lomba fashion show dan penampilan penyanyi Ghea Indrawari.

Joko memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah disiapkan agar dapat berlangsung aman dan nyaman bagi pengunjung.

Ia juga mengajak masyarakat Aceh untuk hadir dan memeriahkan acara tersebut bersama keluarga dan komunitas.

"Kami mengundang seluruh masyarakat Aceh untuk datang dan memeriahkan Bhayangkara Fest 2026 sebagai ajang kebersamaan, edukasi, dan hiburan," katanya.*

(ad)

MEDAN – Soto Medan merupakan salah satu kuliner khas Sumatra Utara yang paling banyak dicari pecinta makanan berkuah.

Hidangan ini dikenal dengan karakter kuah kuning pekat berbasis santan yang kaya rempah, memberikan cita rasa gurih, hangat, dan kompleks sejak suapan pertama.

Baca Juga:

• Mahfud MD: Indonesia Bukan Milik Kelompok atau Partai, tapi Seluruh Rakyat

Berikut resep Soto Medan kuah kuning pekat yang disusun dalam format praktis dan dapat diikuti di rumah.

Bahan Utama

1 ekor ayam, potong menjadi 2–4 bagian
1.500 ml santan encer
500 ml santan kental
2 batang serai, memarkan bagian putihnya
4 lembar daun jeruk purut, buang tulang daun
2 lembar daun salam
2 cm lengkuas, memarkan
1½ sdm garam
½ sdt gula pasir
2 sdm minyak untuk menumis

Bumbu Halus

12 butir bawang merah
6 siung bawang putih
1 sdm ketumbar
½ sdt jintan
1 sdt merica butir
2 cm jahe
2 cm kunyit, dibakar sebentar

Bahan Pelengkap

4 butir telur rebus
2 buah tomat, potong-potong
150 gram kentang rebus, potong dadu
Emping goreng secukupnya
Bawang merah goreng secukupnya

Langkah Memasak Soto Medan

1. Menumis Bumbu

Panaskan minyak, kemudian tumis bumbu halus hingga harum. Masukkan serai, daun jeruk, daun salam, dan lengkuas.

Aduk hingga aroma rempah keluar dan bumbu matang sempurna.

2. Memasak Ayam dengan Santan Encer

Masukkan ayam ke dalam tumisan bumbu, aduk hingga berubah warna. Tuangkan santan encer sedikit demi sedikit.

Tambahkan garam dan gula, lalu masak dengan api sedang hingga ayam empuk dan bumbu meresap.

3. Mengolah Ayam Pelengkap

Setelah ayam matang, angkat dan tiriskan. Goreng sebentar hingga bagian luar kecokelatan, lalu suwir sesuai selera untuk pelengkap penyajian.

4. Mengentalkan Kuah

Masukkan santan kental ke dalam kuah sisa rebusan ayam. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk perlahan agar santan tidak pecah.

Koreksi rasa hingga kuah mencapai kekentalan dan cita rasa yang diinginkan.

Penyajian

- Tata ayam suwir dalam mangkuk saji
- Tambahkan telur rebus, kentang, dan potongan tomat
- Siram dengan kuah soto kuning panas dan kental
- Taburi bawang merah goreng
- Sajikan dengan emping sebagai pelengkap renyah

Soto Medan bukan sekadar hidangan harian, melainkan representasi kekayaan rempah Nusantara yang dipadukan dengan teknik memasak berbasis santan.

Konsistensi rasa gurih dan aroma rempah menjadikannya salah satu ikon kuliner Sumatra Utara yang terus bertahan lintas generasi.*

(km/ad)

YOGYAKARTA - Mahasiswa yang terlibat dalam aksi penggerudukan diskusi bertajuk "Indonesia Emas atau Cemas? Telaah Kritis Indonesia Hari Ini" di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026) malam, menyampaikan alasan di balik tindakan mereka.

Salah satu mahasiswa, Mesa dari Senat Mahasiswa (Sema) UGM, menyebut aksi tersebut sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya membuka ruang bagi kebebasan berpendapat.

Baca Juga:

• Mahfud MD: Indonesia Bukan Milik Kelompok atau Partai, tapi Seluruh Rakyat

"Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat, program MBG, Kopdes Merah Putih, dan banyak hal yang sekarang terjadi, perihal kondisi ekonomi," kata Mesa.

Meski aksi tersebut memicu ketegangan di lokasi acara, Mesa menilai gesekan antara mahasiswa dan aparat atau pejabat dalam ruang demokrasi adalah hal yang wajar.

Menurutnya, kritik tidak cukup hanya disampaikan dalam forum resmi, tetapi perlu juga disuarakan langsung kepada para pengambil kebijakan.

"Gesekan-gesekan yang terjadi tadi justru memang hal yang wajar dalam negara demokrasi, yang saat ini justru mereka tidak hanya bisa dibisiki, tapi memang harus diteriaki, mereka memang harus didatangi karena tidak ada cara yang efektif selain cara itu. Bahkan ketika itu dilakukan, tidak ada jaminan bahwa mereka merasa bersalah," ujarnya.

Diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono itu sempat berlangsung tidak kondusif.

Ketegangan meningkat setelah sejumlah mahasiswa naik ke panggung dan menyuarakan kritik secara langsung. Situasi kemudian membuat ketiga pejabat tersebut dievakuasi oleh pihak keamanan.

Namun, menurut keterangan mahasiswa, insiden kejar-kejaran terjadi karena pejabat disebut meninggalkan lokasi saat mahasiswa ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung.

"Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya apakah mereka merasa bersalah?," kata Mesa.

Di sisi lain, para pejabat yang hadir membantah anggapan bahwa mereka meninggalkan lokasi karena menghindari dialog.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa dirinya dan rombongan justru datang untuk berdialog dengan mahasiswa.

"Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog," ujarnya.

Senada dengan itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga menolak istilah evakuasi. Ia menyebut dirinya tetap berupaya melanjutkan dialog meski situasi tidak kondusif.

Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menegaskan pentingnya ruang dialog dalam demokrasi.

Ia menilai insiden tersebut menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan mahasiswa.

Budiman juga menyebut bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik, termasuk dari kalangan mahasiswa, sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan.*

(km/ad)

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Indonesia bukan milik individu, kelompok, maupun partai politik tertentu, melainkan milik seluruh rakyat.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menanggapi pertanyaan mengenai sikapnya yang tetap aktif menyuarakan pandangan kritis meski tidak lagi menjabat di pemerintahan.

Baca Juga:

• Mencari Budiman Sudjatmiko

Mahfud menegaskan dirinya tidak memiliki keresahan berlebihan terhadap kondisi bangsa saat ini.

Namun, ia merasa terpanggil untuk tetap ikut mengingatkan agar arah perjalanan negara tetap berada di jalur yang baik bagi seluruh warga.

Menurutnya, dorongan tersebut muncul dari pengalaman pribadi yang merasakan langsung berbagai manfaat dari keberadaan negara, terutama dalam bidang pendidikan dan kesempatan berkarier.

Ia mengisahkan, saat muda dirinya tidak pernah membayangkan dapat berkarier di Jakarta, apalagi berkeliling dunia.

Kesempatan itu, menurutnya, lahir karena negara menyediakan "pintu-pintu kebaikan" bagi warganya.

"Itu kan karena Indonesia punya pintu-pintu kebaikan. Nah kita akan terus bekerja pintu kebaikan semakin banyak, agar kita semua menikmati kebaikan Indonesia ini," ujarnya.

Mahfud juga menyebut dirinya memiliki "utang moral" kepada bangsa Indonesia yang telah memberinya banyak kesempatan dalam perjalanan hidup dan karier.

Karena itu, ia menilai keterlibatan dalam memberikan pandangan dan kritik merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara untuk menjaga agar negara tetap berpihak kepada kepentingan publik.

"Jadi kita terpanggil. Saya terpanggil untuk membayar utang kepada bangsa ini yang telah ikut membuka pintu kepada saya menjadi maju," tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga capaian yang sudah ada sekaligus memperbaiki berbagai persoalan yang masih dihadapi bangsa, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh rakyat Indonesia.*

(km/ad)

Oleh:Yogen Sogen

MENCARI Budiman Sudjatmiko seharusnya bukan perkara sulit. Namanya pernah menjadi bagian dari sejarah perlawanan di negeri ini.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Tak Bergerak Hari Ini, Bertahan di Rp2,729 Juta per Gram

Ia tidak dikenal karena jabatan, tetapi karena keberanian. Tidak dihormati karena kedekatannya dengan penguasa, tetapi karena kesediaannya mengambil risiko untuk melawan penguasa.

Pada Mei 1998, Budiman adalah salah satu tokoh sentral gerakan mahasiswa yang mengguncang Orde Baru.

Ia ditangkap, diadili, dan dipenjara karena daya kritis dan keteguhannya menentang kekuasaan.

Namanya menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan otoriter yang telah mencengkeram Indonesia selama lebih dari tiga dekade.

Karena itu, ketika pada Jumat, 12 Juni 2026, mahasiswa lintas organisasi dari HMI, PMKRI, KAMMI, dan GMKI melontarkan kritik tajam kepadanya dalam forum diskusi bertajuk "Indonesia Emas atau Cemas? Telaah Kritis Indonesia Hari Ini" di Semarang, yang terjadi bukan sekadar perdebatan antara narasumber dan peserta.

Ada sesuatu yang lebih dalam sedang berlangsung. Tiga hari kemudian, Senin, 15 Juni 2026, peristiwa serupa berulang di Joglo GIK Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan skala yang lebih besar.

Ratusan mahasiswa menggeruduk panggung diskusi yang menghadirkan Budiman bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Spanduk-spanduk dibentangkan, antara lain bertuliskan "UGM Menolak Pengkhianat Reformasi" dan "UGM Menolak Penjilat Rezim".

Ketika para pejabat dievakuasi dan Budiman tidak kunjung menampakkan diri, mahasiswa berteriak, "Budiman yang pernah dipenjara, ikut aksi demonstrasi, malah kabur. Budiman pengkhianat, pengecut."

Dari Semarang ke Yogyakarta, dalam tiga hari, pertanyaan itu bukan mereda, justru semakin keras.

Di mana Budiman Sudjatmiko yang dahulu?

Pertanyaan itu mungkin terdengar personal, tetapi sesungguhnya bersifat politis.

Ia adalah gugatan terhadap perjalanan seorang aktivis yang kini berada dalam lingkar kekuasaan. Pertanyaan tentang keteguhan berpolitik.

Tentang prinsip. Tentang jarak antara idealisme dan kenyamanan jabatan. Pertanyaan itu tidak hanya ditujukan kepada Budiman.

Ia ditujukan kepada seluruh generasi aktivis yang pernah menggaungkan perubahan, lalu kemudian menjadi bagian dari kekuasaan yang dahulu mereka kritik.

Aktivis dan Istana Tidak ada yang salah ketika seorang aktivis masuk ke pemerintahan.

Demokrasi justru membutuhkan itu. Perubahan tidak selalu lahir dari jalanan.

Sebagian perubahan membutuhkan orang yang masuk ke dalam sistem dan memperbaikinya dari dalam.

Persoalan muncul ketika seorang aktivis tidak lagi membawa semangat perubahan ke dalam kekuasaan, tetapi justru membawa logika kekuasaan ke dalam dirinya sendiri.

Budiman yang pada Mei 1998 berdiri di garis depan perlawanan mahasiswa kini lebih sering terlihat menjelaskan kebijakan negara yang timpang, ketimbang menjadi pengkritik dari dalam lingkar kuasa, apabila kebijakan tersebut jauh dari prinsipnya.

Budiman yang dahulu berdiri bersama mereka yang menggugat kini lebih sering berdiri di hadapan publik untuk membela kebijakan.

Budiman yang dahulu mengingatkan tentang bahaya konsentrasi kekuasaan kini menjadi bagian dari struktur yang harus menjawab berbagai kritik terhadap kekuasaan itu sendiri.

Publik pun mulai kehilangan simpati terhadap sosok Budiman.

Tentu saja setiap zaman memiliki konteksnya sendiri. Tetapi publik berhak bertanya. Apakah perubahan posisi politik otomatis mengubah prinsip?

Apakah masuk ke dalam kekuasaan harus dibayar dengan hilangnya daya kritis?

Apakah seorang aktivis masih dapat disebut aktivis ketika kritik terhadap negara terasa lebih mengganggu daripada kritik terhadap rakyat?

Dalam diskusi di Semarang, Ketua PMKRI Cabang Semarang Ramanda Bima Prayuda merumuskan pertanyaan itu dengan jelas, "Apakah Bung Budiman masuk ke dalam kekuasaan untuk menjinakkan kekuasaan dari dalam, atau justru kekuasaan yang telah berhasil menjinakkan Bung Budiman?"

Jawaban Budiman, menurut Bima, tidak menyentuh inti keresahan. Sementara, di UGM, 15 Juni 2026, Budiman memilih tidak tampil sama sekali.

Ia yang sebelumnya sempat mempersilakan mahasiswa mengkritiknya di forum resmi, bukan di media sosial, justru tidak terlihat ketika ratusan mahasiswa menunggunya di luar gedung.

Yang tersisa hanyalah teriakan kecewa yang memantul di bundaran kampus itu. Dua peristiwa ini menegaskan, yang diperdebatkan bukan semata program pemerintah.

Tetapi soal yang sedang diuji adalah konsistensi moral seorang tokoh yang dihormati bukan karena kekuasaannya, tetapi karena pernah berani melawannya.

Mencari Budiman

Sejarah politik Indonesia dipenuhi tokoh-tokoh yang berubah setelah memasuki kekuasaan.

Sebagian menjadi lebih bijaksana. Sebagian menjadi lebih pragmatis.

Sebagian lagi perlahan kehilangan jejak yang dahulu membuat mereka dihormati. Kekuasaan memang tidak selalu mengubah seseorang.

Tetapi kekuasaan sering kali memperlihatkan siapa seseorang sebenarnya. Indonesia hari ini hidup dalam dua kenyataan yang beriringan.

Di satu sisi, negara terus menggaungkan optimisme. Indonesia Emas 2045 dipresentasikan sebagai visi besar.

Di lain hal, wacana kritis publik tidak kunjung menemukan jawaban. Lapangan kerja yang semakin kompetitif.

Ruang demokrasi yang kian mengalami pendangkalan. Kebebasan sipil yang terus menuai perdebatan. Kesenjangan sosial yang kian melebar.

Mahasiswa yang mengkritik Budiman, di Semarang pada 12 Juni dan di Yogyakarta pada 15 Juni, sesungguhnya berbicara dari realitas itu.

Mereka tidak sedang menyerang masa lalunya. Mereka justru sedang mengingatkan masa lalu tersebut.

Dalam konteks tersebut, kritik itu tidak layak dibaca sebagai ungkapan kebencian generasi muda kepada generasi lama.

Kritik tersebut justru menegaskan bahwa generasi muda masih peduli pada nilai-nilai yang dahulu diperjuangkan para aktivis Reformasi 1998.

Mereka masih percaya bahwa demokrasi harus dijaga, kekuasaan harus diawasi, dan suara kritis tetap diperlukan.

Dan karena itulah mereka bertanya kepada Budiman. Bukan karena mereka melupakan sejarahnya. Justru karena mereka mengingat sejarahnya.

Yang sedang dicari publik hari ini bukan Budiman Sudjatmiko sebagai pejabat negara. Sebab, pejabat boleh datang dan pergi, tapi jabatan memiliki kadar batas waktu.

Yang sedang dicari adalah Budiman Sudjatmiko sebagai simbol.

Simbol keberanian untuk mengatakan yang benar ketika kekuasaan tidak menyukainya. Simbol keteguhan yang tidak mudah larut dalam kepentingan partisan.

Simbol aktivisme yang tetap hidup bahkan ketika seseorang sudah menyatu dalam lingkar istana.

Sejatinya, demokrasi tidak hanya membutuhkan orang-orang baik di dalam pemerintahan.

Demokrasi membutuhkan orang-orang yang berani menjaga nurani mereka ketika berada di dalam pemerintahan.

Itulah pertanyaan sesungguhnya yang bergema dari Semarang hingga Yogyakarta, dalam rentang tiga hari yang mewarnai aksi mahasiswa di berbagai wilayah.

Lebih jauh, generasi hari ini yang mempertanyakan sikap Budiman Sudjatmiko, bukan tentang program, jabatan, dan bukan pula tentang Indonesia Emas.

Pertanyaan itu adalah keresahan kolektif yang selama ini mengendap: apakah Budiman Sudjatmiko yang pada Mei 1998 memperjuangkan demokrasi masih hidup di dalam diri Budiman Sudjatmiko yang hari ini membela kekuasaan?

Sampai hari ini, pertanyaan itu masih menunggu jawaban.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pemerintahan STIPAN

JAKARTA - Di tengah persaingan pasar smartphone yang semakin ketat, kualitas layar kini menjadi salah satu faktor penting yang tidak lagi bisa diabaikan pengguna.

Aktivitas harian seperti menonton video, bermain gim, hingga bekerja lewat ponsel membuat kenyamanan layar ikut menentukan pengalaman penggunaan secara keseluruhan.

Baca Juga:

• Ijazah Tak Lagi Jadi Modal Utama Cari Kerja, Wamenaker: Industri Kini Lebih Utamakan Kompetensi

Panel ini dikenal mampu menampilkan warna yang lebih tajam, kontras tinggi, serta konsumsi daya yang lebih efisien dibandingkan layar LCD konvensional.

Memasuki 2026, sejumlah lini Galaxy A hadir dengan harga yang lebih kompetitif, terutama di segmen menengah.

Berikut deretan HP Samsung layar Super AMOLED yang banyak diburu di kelas harga terjangkau hingga menengah.

1. Samsung Galaxy A17 4G

Galaxy A17 4G menjadi salah satu opsi termurah dengan layar Super AMOLED 6,7 inci dan refresh rate 90Hz.

Perangkat ini ditenagai chipset Helio G99, RAM 8 GB, serta penyimpanan hingga 256 GB.

Kamera utama 50 MP dengan OIS menjadi andalan di kelasnya. Baterai 5.000 mAh disertai fast charging 25W. Harga diperkirakan mulai Rp3,2 jutaan.

2. Samsung Galaxy A26 5G

Untuk pengguna yang membutuhkan jaringan 5G, Galaxy A26 5G menawarkan layar Super AMOLED 6,7 inci Full HD+ dengan refresh rate 120Hz.

Chipset Exynos 1380 dipadukan RAM 8 GB. Kamera utama 50 MP dan baterai 5.000 mAh menjadi kombinasi utama.

Fitur IP67 dan Circle to Search turut disematkan. Harga mulai Rp3,7 jutaan.

3. Samsung Galaxy A17 5G

Varian ini membawa layar 6,7 inci Full HD+ dengan refresh rate 90Hz dan chipset Exynos 1330.

RAM 8 GB serta memori internal 256 GB membuatnya cukup kompetitif di kelasnya.

Kamera utama 50 MP OIS dan baterai 5.000 mAh melengkapi spesifikasi. Harga diperkirakan Rp4,4 jutaan.

4. Samsung Galaxy A35 5G

Galaxy A35 5G menjadi salah satu model populer dengan layar Super AMOLED 6,6 inci 120Hz dan kecerahan hingga 1.000 nits.

Menggunakan Exynos 1380, perangkat ini dibekali kamera 50 MP dan baterai 5.000 mAh. Harga mulai Rp4,5 jutaan.

5. Samsung Galaxy A36 5G

Model ini mengusung Snapdragon 6 Gen 3 dengan RAM hingga 12 GB. Layarnya berukuran 6,7 inci 120Hz dengan kecerahan 1.200 nits.

Kamera utama 50 MP dan fast charging 45W menjadi daya tarik utama. Harga mulai Rp5,2 jutaan.

6. Samsung Galaxy A37 5G

Galaxy A37 5G hadir dengan chipset Exynos 1480 dan GPU berbasis AMD.

Layar Super AMOLED 6,7 inci 120Hz dengan kecerahan hingga 1.900 nits menjadi salah satu yang paling terang di kelasnya.

Kamera 50 MP OIS dan IP68 melengkapi perangkat ini. Harga mulai Rp5,3 jutaan.

7. Samsung Galaxy A56 5G

Di segmen menengah atas, Galaxy A56 5G menawarkan Exynos 1580, RAM hingga 12 GB, dan layar 6,7 inci 120Hz.

Kamera utama 50 MP OIS dengan ultrawide 12 MP menjadi nilai tambah. Harga mulai Rp6,2 jutaan.

8. Samsung Galaxy A57 5G

Galaxy A57 5G menjadi salah satu varian paling tinggi di lini A Series 2026.

Mengusung Exynos 1680, layar Super AMOLED Plus 6,7 inci 120Hz, serta kamera 50 MP OIS, perangkat ini juga sudah dibekali IP68 dan fast charging 45W.

Harga diperkirakan mulai Rp6,6 jutaan.

Di tengah banyaknya pilihan tersebut, konsumen kini tidak hanya mencari performa, tetapi juga kualitas visual yang nyaman untuk penggunaan jangka panjang.

Layar Super AMOLED menjadi salah satu alasan utama Galaxy A Series tetap diminati di pasar Indonesia.*

(di/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau tidak bergerak pada perdagangan Selasa, 16 Juni 2026, yang bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah.

Emas Antam dipatok di level Rp2.729.000 per gram, sama seperti posisi perdagangan sehari sebelumnya.

Baca Juga:

• Kabar Baik untuk UMKM! KUR Mandiri 2026 Resmi Dibuka, Pinjaman Rp100 Juta Bisa Dicicil Mulai Rp2,1 Juta

Stagnannya harga emas domestik terjadi di tengah fluktuasi harga emas dunia yang sebelumnya sempat menguat.

Pada perdagangan terakhir, harga emas spot global tercatat naik sekitar 2,08 persen ke level US$4.309,7 per troy ounce.

Kenaikan harga emas global dipengaruhi perkembangan geopolitik di Timur Tengah, termasuk optimisme terhadap potensi kesepakatan damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang disebut akan dibahas dalam forum internasional.

Sentimen tersebut turut memengaruhi pergerakan komoditas energi dunia.

Namun di sisi lain, kabar potensi stabilisasi konflik membuat harga minyak dunia justru terkoreksi.

Minyak jenis Brent tercatat turun hampir 5 persen ke level US$83,17 per barel.

Pergerakan harga energi ini dinilai penting karena berpengaruh pada inflasi global.

Jika harga energi stabil, tekanan inflasi dapat mereda dan memberi ruang bagi bank sentral untuk tidak agresif menaikkan suku bunga acuan.

Dalam kondisi suku bunga tinggi, emas biasanya kurang diminati karena tidak memberikan imbal hasil (non-yielding asset).

Sebaliknya, emas cenderung lebih menarik saat ketidakpastian ekonomi meningkat atau suku bunga menurun.

Daftar Harga Emas Antam 16 Juni 2026

0,5 gram: Rp1.414.500
1 gram: Rp2.729.000
2 gram: Rp5.398.000
3 gram: Rp8.072.000
5 gram: Rp13.420.000
10 gram: Rp26.785.000
25 gram: Rp66.837.000
50 gram: Rp133.595.000
100 gram: Rp267.112.000
250 gram: Rp667.515.000
500 gram: Rp1.334.820.000
1.000 gram: Rp2.669.600.000*

(bb/ad)

DELI SERDANG — Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi dibuka di Lapangan Astaka, Jalan Willem Iskandar, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Senin malam, 15 Juni 2026.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Alquran dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Baca Juga:

• Menteri PU Tinjau Jalur Aceh–Sumut, Minta Desain Ulang Tanjakan Kedabuhan

Pembukaan MTQ turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Menteri Agama Raden Muhammad Syafi'i, jajaran Forkopimda, para kepala daerah, serta ribuan peserta dan masyarakat dari berbagai kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Bobby menyampaikan apresiasi kepada seluruh daerah yang telah mengirimkan kafilah untuk mengikuti ajang tersebut.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MTQ tahun ini.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri Agama yang hadir sekaligus membuka MTQ ke-40 ini," kata Bobby.

Ia menegaskan, MTQ bukan hanya sekadar ajang lomba membaca Alquran, tetapi juga sarana memperkuat nilai-nilai spiritual yang dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan.

"Mari kita laksanakan nilai-nilai yang ada dalam Alquran, bagaimana pemerintah benar-benar melayani masyarakat dan mendahulukan kepentingan publik," ujarnya.

Wakil Menteri Agama Raden Muhammad Syafi'i mengapresiasi pelaksanaan MTQ ke-40 Sumut yang dinilai berjalan tertib dan terorganisir dengan baik.

Ia juga menilai suasana penyelenggaraan tahun ini lebih representatif dan nyaman bagi peserta.

"Sumatera Utara akan aman, damai, dan terus melaju ke depan," kata Syafi'i.

Ia berharap MTQ ini dapat melahirkan qari dan qariah terbaik yang mampu mewakili Sumut di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ia secara resmi membuka MTQ ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026.*

(ad)

JAKARTA — Pemerintah Aceh bersama pimpinan DPR Aceh dan Forum Bersama Anggota DPR RI dan DPD RI (Forbes Aceh) kembali membahas lanjutan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Jakarta, Senin malam, 15 Juni 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) itu digelar selama sekitar tiga jam, mulai pukul 19.30 hingga 22.30 WIB.

Baca Juga:

• Terima 15 Perwakilan Mahasiswa di Istana Wapres, Gibran: Saya Sadar Program Pemerintah Masih Banyak Minusnya

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menegaskan bahwa pembahasan revisi UUPA berkaitan langsung dengan arah masa depan Aceh.

"Duduk bersama sangat penting, sebab membahas revisi UUPA sama dengan menata masa depan Aceh," kata Nurlis menyampaikan pesan Mualem.

Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir Syamaun ditunjuk memimpin jalannya diskusi.

Pemerintah Aceh menekankan agar pembahasan tetap terfokus pada dua isu utama, yakni kewenangan daerah dan fiskal.

Dari unsur Forbes Aceh, hadir antara lain Ketua Forbes TA Khalid (Gerindra), Nasir Djamil dan Ghufran Zainal Abidin (PKS), Muslim Ayub (PAN), serta Teuku Ibrahim (Demokrat).

Sementara dari DPR Aceh, hadir Ketua DPR Aceh Zulfadhli (Partai Aceh) bersama para wakil ketua, yaitu Saifuddin Muhammad (NasDem), Ali Basrah (Golkar), dan Salihin (PKB), serta seluruh pimpinan fraksi dari berbagai partai politik.

Sekda Aceh Muhammad Nasir Syamaun membuka pertemuan dengan menyampaikan apresiasi kepada Forbes Aceh dan DPR Aceh yang dinilai konsisten mengawal proses revisi UUPA.

"Semua pihak tidak mengenal lelah dalam mengawal revisi UUPA," kata Nasir.

Ketua DPR Aceh Zulfadhli juga menyampaikan apresiasi kepada Forbes Aceh yang dinilai berperan aktif di tingkat pusat dalam memperjuangkan kepentingan Aceh.

"Peran Forbes Aceh luar biasa, mereka sangat peduli pada Aceh," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Forbes Aceh TA Khalid menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki peran masing-masing dalam proses revisi tersebut, namun tetap memiliki tujuan yang sama.

"Yang paling penting kita satu bahasa dan satu tujuan, yaitu untuk kepentingan Aceh," kata Khalid.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi politik yang baik lintas partai dan lembaga demi kelancaran pembahasan revisi UUPA.

Di akhir pertemuan, seluruh peserta sepakat untuk memusatkan pembahasan pada penguatan kewenangan daerah serta pengaturan fiskal Aceh dalam revisi UUPA yang sedang berjalan.*

(ad)

JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengakui pemerintah masih memiliki sejumlah kekurangan dalam menjalankan berbagai program nasional.

Hal itu disampaikan di hadapan 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin, Jakarta.

Baca Juga:

• Forum Diskusi di UGM Berakhir Ricuh, Budiman Sudjatmiko: Kesannya Mahasiswa Menolak Audiensi

"Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minusnya, kekurangannya banyak, ini yang harus kita perbaiki bersama," kata Gibran dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bagian dari upaya evaluasi kebijakan.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta.

Dalam dialog itu, mahasiswa menyampaikan berbagai isu nasional, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga persoalan ekonomi dan pembangunan daerah tertinggal.

Gibran mengapresiasi penyampaian aspirasi tersebut dan menyebut seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.

"Terima kasih sekali atas masukan-masukan yang disampaikan," ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya ruang dialog yang terbuka selama dilakukan secara tertib dan konstruktif.

"Saya senang mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi dan memberikan saran," kata Gibran.

Ketua aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, menilai Gibran menunjukkan sikap terbuka dalam menerima aspirasi mahasiswa.

Menurut dia, pemerintah berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut.

"Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian. Dia akan mengonsolidasi dan menyampaikan kepada Presiden," ujar Abdi.

Ia juga berharap ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa dapat terus dibuka sebagai bagian dari penguatan demokrasi.

Enam Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksi tersebut, mahasiswa UBK menyampaikan enam tuntutan utama, yaitu:

- Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih
- Peninjauan ulang UU Kepolisian RI
- Penghentian praktik militerisme dan penguatan supremasi sipil
- Stabilitas nilai rupiah dan ketahanan ekonomi nasional
- Pendidikan yang inklusif dan terjangkau
- Peninjauan kebijakan harga BBM yang dinilai membebani masyarakat*

(km/ad)

YOGYAKARTA — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko angkat bicara terkait kericuhan dalam acara diskusi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin malam, 15 Juni 2026.

Acara yang juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono itu berakhir tidak kondusif setelah sekelompok mahasiswa mendatangi lokasi dan naik ke panggung.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Selasa 16 Juni 2026: Seluruh Wilayah Cerah

Budiman menegaskan dirinya tetap memandang dialog sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi, meski forum tersebut tidak berjalan sesuai rencana.

"Kami diperintahkan oleh Pak Presiden untuk terus membuka dialog. Menerima kritik dan ya dikritik langsung di depan kami," ujar Budiman, Selasa dini hari, 16 Juni 2026.

Ia menambahkan pemerintah tidak akan menutup ruang kritik, termasuk dari mahasiswa, karena dianggap sebagai bagian dari tradisi demokrasi.

"Kami selalu aktif tidak akan menghentikan itu, tetap akan kami lakukan," katanya.

Budiman menilai kericuhan yang terjadi justru membuat tujuan utama diskusi tidak tercapai.

Menurutnya, sejak awal acara peserta mengikuti jalannya forum dengan tertib sebelum insiden terjadi.

"Kesannya jadi mahasiswa menolak audiensi," ujarnya.

Ia menekankan bahwa forum dialog seperti ini penting untuk saling bertukar pandangan antara pemerintah dan mahasiswa.

Namun, karena situasi memanas, sesi tanya jawab yang direncanakan tidak sempat terlaksana.

"Debat, beradu argumentasi, melihat dari berbagai perspektif berbeda itu penting," katanya.

Budiman menjelaskan, diskusi yang digelar oleh Total Politik itu awalnya berjalan normal sejak pukul 19.00 WIB.

Namun sekitar satu jam kemudian, sekelompok orang masuk ke area acara saat sesi pemaparan materi masih berlangsung.

Ia mengaku sempat terjadi aksi dorong dan teriakan dari massa yang meminta para pembicara meninggalkan lokasi.

Meski demikian, Budiman menegaskan dirinya bersama Nusron Wahid dan Sudaryono berada dalam kondisi baik dan tidak menggunakan pengawalan khusus saat meninggalkan lokasi.

"Mobil biasa saja, tidak pakai patwal," ujarnya.

Budiman juga menegaskan bahwa meski forum tersebut berakhir ricuh, ia tetap memilih jalur dialog untuk menghadapi perbedaan pandangan ke depan.*

(km/ad)

SUBULUSSALAM — Jalur penghubung Aceh dan Sumatera Utara yang menjadi jalur utama mobilitas warga sekaligus distribusi logistik di wilayah barat Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama pada titik-titik rawan di kawasan perbukitan.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau langsung kondisi jalan nasional tersebut saat melakukan perjalanan darat dari Kota Subulussalam menuju Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Larang ASN hingga Pegawai BUMD di Sumut Gunakan Vape, Ini Alasannya

Dalam kunjungan itu, Dody meminta jajaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN Aceh) segera menyiapkan kajian teknis dan desain penanganan jangka panjang untuk memperbaiki karakter jalan yang dinilai terlalu curam.

"Kita harus mulai memikirkan solusi jangka panjang. Tolong disiapkan desain yang lengkap sehingga tanjakan ini tidak terlalu curam," kata Dody dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Juni 2026.

Ia meminta pemetaan titik-titik kritis dilakukan secara menyeluruh, termasuk opsi teknis untuk mengurangi tingkat kemiringan jalan agar lebih aman dilalui kendaraan berat dan angkutan logistik.

Menurut Dody, penanganan jalan di koridor Aceh–Sumut tidak bisa hanya bersifat sementara.

Pemerintah, kata dia, perlu menyiapkan desain yang mempertimbangkan keselamatan, kondisi geografis, serta kebutuhan transportasi barang dan penumpang.

Wilayah Subulussalam yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara diketahui memiliki kontur perbukitan dan pegunungan.

Kondisi ini membuat jalur darat di kawasan tersebut kerap menjadi tantangan, baik bagi pengendara maupun distribusi logistik antarprovinsi.

Dody juga meminta Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan terlibat dalam penyusunan desain, bersama unsur kepolisian dan dinas perhubungan untuk memetakan arus lalu lintas serta titik rawan kecelakaan.

Selain Tanjakan Kedabuhan, Menteri PU juga meninjau sejumlah titik lain di sepanjang koridor Aceh–Sumut, termasuk lokasi longsoran di ruas Dolok Sanggul–Sidikalang yang sebelumnya telah ditangani.

Pemerintah berharap penanganan titik-titik kritis di jalur ini dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperlancar distribusi logistik dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Sumatera bagian utara.*

(km/ad)

JAKARTA — Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai anggaran Rp14 triliun yang disiapkan pemerintah untuk program revitalisasi 71.744 sekolah di Indonesia masih jauh dari cukup.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan jika anggaran tersebut dibagi rata, maka setiap sekolah hanya memperoleh sekitar Rp197 juta.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Larang ASN hingga Pegawai BUMD di Sumut Gunakan Vape, Ini Alasannya

"Angka Rp197 juta per sekolah ini sangat minim," kata Ubaid, Senin, 15 Juni 2026.

Ia menjelaskan, dana sebesar itu umumnya hanya cukup untuk perbaikan ringan seperti pengecatan ulang atau memperbaiki beberapa ruang kelas yang rusak ringan.

Namun, tidak akan mampu menyelesaikan persoalan sekolah dengan kerusakan sedang hingga berat.

"Ini seperti menambal ban bocor dengan plester luka," ujarnya.

Ubaid juga menilai, besarnya alokasi anggaran pendidikan nasional tidak selalu berbanding lurus dengan perbaikan fasilitas belajar di lapangan.

Menurut dia, masih terdapat masalah dalam penentuan prioritas penggunaan anggaran.

"Di saat anggaran pendidikan nasional tumbuh besar, yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar siswa justru hanya mendapat bagian kecil," kata dia.

Ia meminta pemerintah tidak membangun narasi bahwa anggaran Rp14 triliun sudah cukup besar untuk menyelesaikan persoalan sekolah rusak di Indonesia.

"Pemerintah jangan menjebak publik dengan narasi Rp14 triliun yang terdengar besar, padahal secara riil masih sangat terbatas," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan dari jenjang TK hingga SMA/sederajat. Program ini didukung anggaran Rp14 triliun yang telah disetujui DPR.

Dari jumlah tersebut, sekitar 11.744 sekolah akan direvitalisasi pada tahap awal, sementara sisanya akan menyusul secara bertahap.

Pemerintah juga memperkirakan program ini dapat menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja melalui sistem swakelola di masing-masing satuan pendidikan.*

(km/ad)

MAKKAH — Umat Islam memasuki tahun baru Hijriah 1448 H yang bertepatan dengan 1 Muharram.

Di Makkah, Arab Saudi, momen pergantian tahun ini ditandai dengan prosesi pergantian kiswah atau kain penutup Ka'bah di Masjidil Haram.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Bersama Forkopimda upah-upah Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin : Penyelenggaraan Ibadah Haji Kedepan Harus Lebih Baik

Kepala Seksi Bimbingan Ibadah dan KBIHU Daerah Kerja Makkah, Erti Herlina, mengatakan penetapan 1 Muharram sebagai waktu pergantian kiswah memiliki makna simbolis sebagai awal semangat baru bagi umat Islam.

"Secara spiritual bisa membangkitkan semangat bagi umat Islam, di mana 1 Muharram menjadi bulan pertama dalam kalender Hijriah," kata Erti di Makkah, Senin, 15 Juni 2026.

Menurut dia, pergantian kiswah tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga dilakukan untuk menjaga kebersihan, kesucian, dan keindahan Ka'bah yang setiap tahun disentuh jutaan jamaah saat melaksanakan tawaf.

Ia menggambarkan, kain penutup Ka'bah terus disentuh oleh jutaan jamaah dari berbagai negara sehingga perlu diperbarui secara berkala agar tetap terjaga kualitasnya.

"Dalam satu tahun sudah jutaan orang yang menyentuhnya, sehingga perlu pembaruan agar tetap terjaga keindahan Baitullah," ujarnya.

Erti menjelaskan, kebijakan pergantian kiswah pada 1 Muharram baru diberlakukan sejak 2022 atau 1444 Hijriah.

Sebelumnya, pergantian dilakukan pada 9 Zulhijah atau saat puncak ibadah haji di Arafah.

Lebih jauh, ia menilai pergantian kiswah juga mengandung pesan spiritual yang dalam, yakni ajakan untuk memperbaiki diri dan meninggalkan kesalahan masa lalu.

"Pergantian kiswah ini menjadi pengingat agar kita memperbarui kualitas spiritual, membersihkan diri dari kesalahan, dan memperbaiki amal ke depan," katanya.

Ia menambahkan, proses pembuatan kiswah sendiri membutuhkan waktu panjang, sekitar hampir satu tahun, dengan melibatkan ratusan pengrajin dan bahan sutra terbaik.

Menurut dia, hal itu menjadi pengingat bahwa perbaikan diri juga membutuhkan proses, kesabaran, dan komitmen yang tidak instan.

"Mudah-mudahan 1 Muharram ini menjadi momentum untuk memperbaiki perjalanan rohani kita menjadi lebih baik," ujarnya.*

(d/ad)

JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kembali menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2026 sebagai upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Program ini menawarkan pinjaman dengan plafon hingga Rp100 juta, dengan tenor fleksibel mulai dari 12 bulan hingga maksimal 60 bulan atau lima tahun.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan dan BPS Resmi Luncurkan Sensus Ekonomi 2026, 654 Petugas Dikerahkan

KUR Mandiri 2026 juga dirancang agar lebih mudah diakses, termasuk beberapa skema yang memungkinkan pengajuan tanpa agunan tambahan, tergantung pada jenis dan skala usaha.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dan perbankan dalam memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Skema dan Jenis KUR

Program KUR Mandiri terbagi dalam beberapa kategori, yakni KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR PMI, hingga KUR Khusus.

Masing-masing memiliki ketentuan dan plafon yang berbeda sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Untuk pinjaman maksimal Rp100 juta, cicilan paling ringan berada di kisaran Rp2,16 juta per bulan dengan tenor 60 bulan.

Simulasi Angsuran KUR Rp100 Juta

12 bulan: Rp8.833.333 per bulan
18 bulan: Rp6.055.556 per bulan
24 bulan: Rp4.666.667 per bulan
36 bulan: Rp3.277.778 per bulan
48 bulan: Rp2.583.333 per bulan
60 bulan: Rp2.166.667 per bulan

Syarat Pengajuan KUR Mandiri 2026

Calon debitur wajib memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

- Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain (kecuali kredit konsumtif seperti KPR atau kartu kredit)
- Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
- e-KTP atau surat keterangan perekaman KTP
- NIB atau SKU
- NPWP (untuk pinjaman di atas Rp50 juta)
- Kartu Keluarga dan dokumen pernikahan bila berlaku
- Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Cara Pengajuan

Pengajuan KUR Mandiri dilakukan dengan mendatangi kantor cabang Bank Mandiri terdekat dengan membawa dokumen lengkap.

Setelah itu, bank akan melakukan verifikasi dan survei usaha. Jika disetujui, pemohon akan menandatangani perjanjian kredit sebelum dana dicairkan ke rekening.

Program ini diharapkan dapat membantu UMKM mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan daya saing di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.*

(di/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan rokok elektronik atau vape bagi aparatur sipil negara (ASN), non-ASN, hingga pegawai badan usaha milik daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/3/INST/2026 tentang Pelarangan Vape atau Rokok Elektrik di Sumut yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota di wilayah tersebut.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Lepas Kontingen Sumut ke Pesparawi Nasional 2026 di Manokwari, Targetkan Piala Presiden: Berangkat, Menang!

"Instruksi ini sebagai langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat khususnya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak kesehatan jangka panjang dari penggunaan rokok elektrik atau vape," ujar Erwin di Medan, Senin, 15 Juni 2026.

Dalam instruksi tersebut, Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan pengawasan serta monitoring terhadap penerapan larangan tersebut di wilayah masing-masing. Pegawai yang melanggar akan dikenakan sanksi disiplin sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah daerah diminta memasang tanda larangan penggunaan vape di lokasi-lokasi strategis yang mudah terlihat publik.

"Bupati dan wali kota juga diminta membuat atau memasang tanda larangan penggunaan rokok elektrik atau vape di area strategis," kata Erwin.

Tidak hanya di lingkungan pemerintahan, instruksi ini juga mendorong larangan penggunaan vape di berbagai sektor lain, termasuk organisasi masyarakat, pelaku usaha pariwisata, perusahaan transportasi, organisasi olahraga, hingga fasilitas kesehatan.

Kebijakan ini disebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menilai rokok elektronik berpotensi digunakan sebagai media penyalahgunaan narkotika dalam bentuk cair maupun zat berbahaya lainnya.*

(ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melepas kontingen Sumut yang akan mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV Tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat.

Pada ajang yang digelar 18–28 Juni 2026 itu, Sumut menargetkan kembali meraih gelar juara umum dan membawa pulang Piala Presiden.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Selasa 16 Juni 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Dalam sambutannya, Bobby meminta para peserta tetap fokus dan menjaga semangat bertanding.

Ia juga menargetkan Sumut dapat mempertahankan prestasi sebagai juara umum seperti pada Pesparawi Nasional XIII di Yogyakarta.

"Harapan kami para kontingen bisa kembali membawa Piala Presiden, artinya menjadi juara umum kembali. Pokoknya kontingen berangkat, menang," ujar Bobby Nasution.

Ia menambahkan, Pesparawi tidak hanya menjadi ajang kompetisi seni paduan suara gerejawi, tetapi juga sarana memperkuat moderasi beragama, persatuan bangsa, serta menampilkan nilai-nilai kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Menurut Bobby, tema Pesparawi Nasional XIV tahun ini, yakni Pesparawi Nasional Ramah Lingkungan, juga menjadi pengingat pentingnya kepedulian terhadap isu lingkungan dalam setiap kegiatan nasional.

Ia bahkan berharap Sumatera Utara dapat menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Pesparawi berikutnya.

"Kalau bisa, Sumut siap menjadi tuan rumah Pesparawi selanjutnya. Pemprov Sumut siap mendukung penuh," katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Rombongan Kontingen Sumut, Pdt. Berkat Kurniawan Laoli, menyampaikan bahwa kontingen terdiri dari 270 orang peserta dan pendamping yang berasal dari sejumlah daerah, seperti Medan, Deli Serdang, Simalungun, Toba, dan Nias Utara.

Kontingen Sumut akan mengikuti 12 kategori lomba dalam ajang tersebut.

Selain menargetkan medali emas, keikutsertaan mereka juga disebut sebagai bagian dari pelayanan iman melalui musik gerejawi serta upaya mempererat persaudaraan antarumat beragama di tingkat nasional.*

(ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Waas menyambut positif gagasan Perkumpulan Pengusaha Air Sejahtera (PERANTARA) yang menawarkan program penyediaan air minum dan air bersih untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di Kota Medan.

Pertemuan antara Pemko Medan dan PERANTARA berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Senin, 15 Juni 2026.

Baca Juga:

• Pemkab Asahan dan BPS Resmi Luncurkan Sensus Ekonomi 2026, 654 Petugas Dikerahkan

Ia juga meminta agar konsep yang ditawarkan tidak hanya berhenti pada paparan awal, tetapi dikaji lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait.

"Coba nanti dipresentasikan kepada Bappeda dan perangkat daerah terkait agar dapat dikaji lebih lanjut dan melihat kemungkinan untuk dilakukan uji coba," kata Rico Waas.

Dalam pertemuan tersebut, Rico didampingi sejumlah pejabat Pemko Medan, antara lain Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru), Kepala Dinas Kesehatan, serta pejabat dari Bagian Kerja Sama dan Kesbangpol.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha maupun organisasi profesi menjadi kunci dalam menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam penyediaan air bersih dan peningkatan kesehatan publik.

"Penyediaan air minum dan air bersih sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Karena itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PERANTARA Kota Medan, Jalil Taufik, mengatakan organisasinya merupakan wadah pelaku usaha di sektor pengelolaan air minum dan air bersih.

Selain bergerak di bidang usaha, PERANTARA juga menjalankan sejumlah program sosial yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

Jalil menjelaskan, pihaknya menawarkan kerja sama program penyediaan air bersih berbasis teknologi filtrasi dan penyaringan, serta edukasi pola hidup sehat bagi masyarakat.

"Kami ingin berkontribusi dalam mendukung pola hidup sehat melalui penyediaan air bersih yang layak serta pendampingan kesehatan," kata Jalil.

Program tersebut diharapkan dapat menjadi model kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam memperluas akses air bersih di Kota Medan.*

(ad)