ASAHAN – Wakil Bupati Asahan Rianto menghadiri kegiatan Penanaman Jagung Ketahanan Pangan (Ketapang) yang digelar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku di lahan Air Joman, Kabupaten Asahan, bekas HGU PT BSP, Rabu, 5 Agustus 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Wagub Sumut: Sinergi Pemerintah dan Apoteker Jadi Kunci Hadapi Tantangan Kesehatan Global

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara Jalu Yuswa Panjang mengatakan kunjungannya bertujuan meninjau lahan yang telah dipersiapkan sebagai lokasi pembangunan Lapas Minimum Security Asahan.

Sebelum pembangunan dimulai, lahan tersebut dimanfaatkan untuk program penanaman jagung sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan sekaligus menjadi sarana pembinaan bagi warga binaan.

"Melalui program ini, warga binaan yang telah memenuhi asesmen dan akan segera bebas akan diberikan edukasi serta keterampilan bercocok tanam. Dengan demikian, mereka memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan ketika kembali ke tengah masyarakat," ujarnya.

Menurut Jalu, pemanfaatan lahan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebelum nantinya dibangun Lapas Minimum Security Asahan.

"Kami ingin lahan ini benar-benar hidup dan memberikan manfaat sebelum pembangunan Lapas Minimum Security Asahan dilaksanakan," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut.

Menurut dia, penanaman jagung tidak hanya mendukung program ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan ketika kembali ke masyarakat.

Rianto menjelaskan kegiatan penanaman jagung kali ini merupakan periode kedua.

Sebelumnya, program serupa telah dilaksanakan di lahan seluas 5,5 hektare dengan hasil yang dinilai cukup memuaskan.

"Kami mendukung dan mensuport penuh kegiatan ini. Program ini sangat baik karena selain mendukung ketahanan pangan, juga memberikan edukasi kepada warga binaan yang telah memenuhi asesmen sehingga saat mereka bebas, khususnya warga Asahan, mereka memiliki keterampilan bercocok tanam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup," ujar Rianto.

Ia berharap keterampilan yang diperoleh selama mengikuti program tersebut dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk memulai kehidupan baru sehingga tidak kembali melakukan pelanggaran hukum.

"Ketika keluar dari sini mereka membawa ilmu bercocok tanam. Harapan kita, mereka dapat mandiri dan tidak lagi menjadi warga binaan. Program ini sangat luar biasa. Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, kami mengucapkan terima kasih dan berharap program ini dapat terus berlanjut," pungkasnya.

Sebelum acara berakhir, Wakil Bupati Asahan bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara, Kalapas Kelas IIA Labuhan Ruku, dan para tamu undangan melakukan penanaman bibit jagung secara simbolis sebagai tanda dimulainya program penanaman jagung ketahanan pangan di lokasi tersebut.* (ad)

MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan profesi kefarmasian dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan global yang semakin kompleks.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Baca Juga:

• Pemko Medan Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026, Perkuat Keterbukaan Informasi dan Cegah Sengketa Publik

Surya mengatakan, dunia kesehatan saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ancaman penyakit menular, resistensi antimikroba, dampak perubahan iklim, hingga pesatnya perkembangan teknologi kesehatan.

Menurut dia, berbagai persoalan tersebut membutuhkan kerja sama lintas profesi dan lintas sektor agar solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Sinergi dibangun melalui forum ilmiah seperti ini kemudian melahirkan gagasan, inovasi serta rekomendasi untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan saat ini atau di masa depan," kata Surya.

Melalui PIT IAI 2026, Surya berharap kompetensi para apoteker di Indonesia terus meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang semakin baik kepada masyarakat.

"Apoteker salah satu garda terdepan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan berorientasi keselamatan pasien, karena itu kompetensi, integritas dan profesionalisme kalian perlu terus ditingkatkan," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengikuti kegiatan secara virtual menyampaikan pemerintah menargetkan peningkatan rata-rata usia harapan hidup masyarakat Indonesia menjadi 76 tahun pada 2029.

Saat ini, rata-rata usia harapan hidup masyarakat Indonesia telah meningkat menjadi 74 tahun.

Menurut Budi, target tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan usia harapan hidup, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat.

Karena itu, sinergi antara pemerintah dan profesi kefarmasian menjadi faktor penting untuk mencapainya.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), Lilik Yusuf Indrajaya, berharap Kongres dan PIT IAI 2026 menjadi momentum bagi para apoteker dari seluruh Indonesia untuk memperkuat kompetensi sekaligus memperluas wawasan di bidang kefarmasian.

Selama kegiatan yang berlangsung pada 6–8 Agustus 2026, peserta mengikuti berbagai seminar dan diskusi ilmiah yang membahas perkembangan dunia farmasi, baik dari sisi akademik maupun praktik profesi.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Beberkan Tiga Mesin Penggerak Pembangunan Nias, BNKP Siap Dukung

"Sebagai organisasi, IAI akan selalu berupaya meningkatkan kompetensi anggotanya, kesejahteraan, perlindungan dan menyajikan kajian dari sisi akademik dan praktisi, kami berharap bisa terus meningkat dan mendapat dukungan dari semua pihak," kata Lilik.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala BPOM Taruna Ikrar, jajaran Pengurus Pusat IAI, Ketua IAI Sumatera Utara Agustama, pengurus IAI kabupaten/kota se-Sumatera Utara, perwakilan apoteker dari berbagai daerah di Indonesia, serta para praktisi dan akademisi farmasi.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik sekaligus meminimalkan potensi sengketa informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Rakyat dan Petani Jadi Korban, Pengamat Desak Evaluasi Total TAPA Aceh

Acara tersebut menghadirkan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Abdul Harris Nasution dan Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane sebagai narasumber.

Pesertanya terdiri dari sekretaris perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga perusahaan daerah.

Dalam sambutannya, Erfin Fahrurrazi menegaskan bahwa seluruh kegiatan pemerintah, terutama yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menggunakan uang masyarakat.

Karena itu, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari akuntabilitas pemerintah.

"Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan informasi. Namun kita juga harus memahami kriteria dan batasan informasi. Jangan sampai timbul persepsi subjektif dari pengelola yang justru memicu sengketa informasi publik," kata Erfin Fahrurrazi.

Menurut Erfin, Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 memberikan pedoman yang jelas mengenai informasi yang dapat dibuka kepada publik maupun informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Seluruh proses telah diatur dalam regulasi yang jelas. Jangan sampai semangat keterbukaan informasi ini salah dipahami, baik oleh kita selaku pengelola maupun oleh masyarakat selaku pemohon informasi," ujar Erfin Fahrurrazi.

Ia juga mendorong percepatan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hingga ke tingkat kelurahan agar pelayanan informasi kepada masyarakat semakin optimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane mengimbau seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan untuk memperkuat koordinasi serta merespons setiap permintaan informasi publik secara cepat, baik yang datang dari masyarakat, media, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Menurut Arrahmaan, langkah tersebut penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus mempertahankan predikat Kota Informatif yang telah diraih Kota Medan selama lima tahun berturut-turut di tingkat Provinsi Sumatera Utara.

"Ini bukan tentang kita atau jabatan kita, tetapi tentang kinerja Pemko dan Wali Kota Medan. Jangan sampai kekhawatiran yang tidak perlu membuat kita takut membuka data, sehingga penilaian daerah kita justru menurun," ujar Arrahmaan Pane.

Ia menjelaskan, Dinas Kominfo Kota Medan saat ini sedang memetakan data dan membentuk tim khusus di setiap unit kerja untuk memilah informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan sesuai aturan.

Selain itu, Dinas Kominfo juga berkomitmen memberikan pendampingan apabila terjadi sengketa informasi, mulai dari proses koordinasi hingga penanganan teknis di Komisi Informasi.

"Sinergi dan komunikasi adalah kunci. Begitu ada permintaan data atau dinamika di lapangan, segera koordinasikan dengan Dinas Kominfo. Kita cari solusinya bersama agar keterbukaan informasi publik di Kota Medan tetap berjalan transparan, akuntabel, dan terproteksi sesuai regulasi," tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Abdul Harris Nasution menjelaskan bahwa implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 masih menghadapi sejumlah tantangan.

Menurut dia, jika regulasi tersebut tidak dipahami secara menyeluruh, potensi sengketa informasi antara badan publik dan insan pers dapat meningkat.

"Maka dari itu dibutuhkan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing instansi pemerintah," ucap Abdul Harris.

Dalam paparannya, Abdul Harris juga menjelaskan jenis informasi yang dapat disampaikan kepada publik serta informasi yang harus melalui mekanisme uji konsekuensi sebelum dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.* (ad)

Ketiga saksi tersebut di antaranya Rizal (mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai), Sisprian Subiaksono (mantan Kasubdit Intelijen Direktorat P2 Direktorat Jenderal Bea Cukai), dan Orlando Hamonangan (mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai). Ketiga saksi tersebut juga merupakan terdakwa dalam pokok perkara.

Baca Juga:

• Praperadilan Ditolak, KPK Periksa Rudy Tanoe sebagai Tersangka Kasus Korupsi Bansos 2020

"Ketiga saksi hadir. Para saksi dimintai keterangan terkait mekanisme importasi barang," ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Selain mekanisme importasi barang, penyidik juga mendalami ketiganya tentang praktik dugaan suap yang kerap terjadi dalam importasi barang.

"Selain itu, penyidik juga mendalami soal dugaan praktik suap pada proses importasi tersebut," kata dia.

Sebagai informasi, pemilik Blueray Cargo, John Field, dinyatakan bersalah dalam kasus suap terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dia dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh majelis hakim.

Dalam perkara yang sama, Manajer Operasional Blueray Cargo Deddy Kurniawan Sukolo dan Ketua Tim Dokumen Blueray Cargo Andri juga dinyatakan bersalah. Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar Rp61,7 miliar kepada sejumlah pejabat Bea Cukai sepanjang Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain itu, para terdakwa juga memberikan fasilitas hiburan dengan nilai mencapai Rp1,4 miliar.

Dalam amar putusannya, hakim juga menyebut John Field memberikan uang sebesar Rp30 miliar kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congor. Dengan adanya temuan tersebut, total nilai pemberian yang disebut dalam perkara ini mencapai Rp91,7 miliar.* (in/dh)

Workshop tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama PWI dan AFPI dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta mendukung pemberantasan pinjaman online ilegal yang masih merugikan banyak masyarakat.

Baca Juga:

• PWI Pusat dan AFPI Gelar Workshop Jurnalistik, Bahas Pindar dan Perkuat Literasi Keuangan

"Kita masih mendengar dan melihat berbagai kasus masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal. Mereka sering kali terjebak bunga sangat tinggi, ditagih secara tidak beretika, diintimidasi bahkan diteror," ujar Munir.

Menurutnya, dampak pinjol ilegal tidak hanya berupa beban utang yang tinggi, tetapi juga mencakup praktik penagihan yang melanggar etika, intimidasi, penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi, penipuan digital, hingga persoalan sosial yang dialami korban beserta keluarganya.

Karena itu, Munir menilai masyarakat, termasuk insan pers, membutuhkan pemahaman yang benar mengenai perbedaan antara penyelenggara Pendanaan Daring (Pindar) yang legal dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan praktik pinjaman online ilegal.

Ia menegaskan pers memiliki peran strategis dalam membangun literasi keuangan nasional. Selain menyampaikan informasi, media juga memiliki fungsi edukasi dan kontrol sosial bagi masyarakat.

"Dalam konteks industri keuangan digital, wartawan dituntut mampu menjelaskan persoalan yang cukup kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat," katanya.

Munir menambahkan, pemberitaan mengenai Pendanaan Daring seharusnya tidak hanya berfokus pada kasus maupun kontroversi. Media juga perlu menghadirkan informasi mengenai mekanisme Pindar, manfaat bagi masyarakat dan UMKM, regulasi yang berlaku, perlindungan konsumen, hingga cara menghindari jebakan pinjaman online ilegal.

Sementara itu, Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, mengatakan peningkatan literasi keuangan tidak dapat dilakukan oleh industri secara sendiri. Menurutnya, media menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat.

"Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat membedakan layanan Pindar yang legal dan diawasi regulator dengan praktik pinjol ilegal yang merugikan," ujarnya.

Workshop tersebut menghadirkan narasumber dari regulator, industri, dan organisasi profesi untuk memperkuat pemahaman wartawan mengenai industri Pendanaan Daring, perlindungan konsumen, serta pentingnya peningkatan literasi keuangan di Indonesia.

Di akhir kegiatan, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Adief Razali, mengapresiasi kolaborasi antara PWI dan AFPI dalam memperkuat edukasi keuangan masyarakat.

Menurut Adief, sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menjadi korban pinjaman online ilegal sekaligus memperkuat ekosistem jasa keuangan yang sehat di Indonesia.

Rangkaian workshop ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PWI Pusat dan AFPI sebagai bentuk komitmen kedua organisasi dalam memperkuat kerja sama peningkatan literasi keuangan melalui edukasi dan penyebarluasan informasi mengenai Pendanaan Daring (Pindar) yang legal, aman, dan bertanggung jawab.* (dh)

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Wagub Dek Fadh mendampingi Wapres yang melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Baca Juga:

• Wagub Aceh Ikuti RDPU Komisi II DPR, Bahas Remunerasi Kepala Daerah dan Peningkatan PAD

Ketika berada di jembatan Kutablang, Wagub mendampingi Wapres turun ke area bawah dekat jembatan di Desa Tingkeum Mayang. Mereka disambut Bupati Bireuen, Mukhlis, dan Danrem 011/Lilawangsa, Brigjen Ali Imran.

Di tempat yang sama, hadir pula Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Zulkarnaen, Kasatker BPJN Rizki Anugrah, PPK 1.3 Isnanda, Dandim Bireuen Letkol Inf Dikdik Sukayat, Kapolres Bireuen AKBP Yulhendri, serta tokoh masyarakat, Camat Kutablang, para keuchik, kaum ibu, dan sejumlah anak-anak.

Wapres kemudian menuju tenda khusus untuk mendengar paparan pekerjaan pembangunan jembatan dari Kepala Balai BPJN Aceh, Zulkarnaen, tentang kondisi jembatan Kutablang mulai dari sebelum banjir hingga penanganan saat ini.

Selanjutnya, Wagub mendampingi Wapres menuju tebing sungai. Di sini, Wapres mendengar penjelasan Bupati Bireuen soal kondisi Bireuen saat banjir, sejumlah jembatan yang putus, serta kondisi tebing sungai yang rusak dihantam banjir. Wagub Dek Fadh turut memberikan penjelasan.

Wapres kemudian menyerahkan buku tulis dan perlengkapan lainnya kepada sejumlah anak-anak yang hadir bersama warga. Wapres selanjutnya melanjutkan perjalanan ke SDN 7 Jangka, Bireuen. Agenda Wapres lainnya adalah meninjau Jembatan Teupin Mane, Bireuen.

Setelah meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi tersebut, Wapres kembali ke Bandar Udara Malikussaleh, untuk selanjutnya terbang dengan helikopter menuju Helipad Lapangan Bola Desa Lumut, Aceh Tengah.

Pemerintah Aceh menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja Wapres ke Aceh, terutama ke wilayah terdampak bencana hidrometeorologi.

"Kedatangan Wapres Gibran sangat bermakna bagi masyarakat. Wapres dapat berdialog dengan masyarakat, dan dapat melihat langsung bagaimana perkembangan proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi," kata Wagub Dek Fadh melalui Nurlis.* (dh)

Gerakan yang digelar Pemerintah Kabupaten Asahan itu dihadiri Wakil Bupati Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, Kapolres Asahan, Danlanal Tanjung Balai Asahan, perwakilan Dandim 0208/Asahan, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan beserta jajaran, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Rebutan Kursi HUT RI di Istana Sengit, 128 Ribu Orang War Ticket dari 14 Negara

Menurut Azmy, gerakan tersebut bertujuan menggugah rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat nasionalisme, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat.

"Hingga hari ini telah terkumpul sebanyak 4.905 bendera Merah Putih untuk dipasang dan dikibarkan di rumah-rumah penduduk serta 2.325 bendera untuk dipasang pada kendaraan masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh bendera akan didistribusikan melalui para camat kepada tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat di seluruh kecamatan di Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih merupakan tindak lanjut instruksi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Menurutnya, Bendera Merah Putih bukan sekadar simbol negara, tetapi juga menjadi lambang kedaulatan dan pemersatu bangsa yang harus dihormati oleh seluruh masyarakat.

"Saya menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga desa agar bergerak aktif memastikan setiap rumah warga, kantor pemerintahan, kantor swasta, hingga pelosok desa mengibarkan Bendera Merah Putih sepanjang bulan kemerdekaan," tegasnya.

Bupati juga mengajak masyarakat untuk turut menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan dengan mengibarkan Sang Saka Merah Putih di lingkungan masing-masing.

"Jangan sampai ada sejengkal tanah pun di Kabupaten Asahan yang melewatkan momen penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih," katanya.

Ia berharap Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih dapat memperkuat semangat persatuan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya visi Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, penyampaian laporan panitia, serta sambutan Bupati Asahan. Selanjutnya, Bupati bersama Wakil Bupati dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyerahkan Bendera Merah Putih secara simbolis kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan pelepasan defile Pawai Kebangsaan yang diikuti drumband, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), perwakilan berbagai etnis, pelajar dengan pakaian adat dari berbagai daerah, organisasi kepemudaan (OKP), serta partai politik.

Sebagai penutup, Bupati Asahan bersama jajaran membagikan Bendera Merah Putih kepada masyarakat yang melintas di Jalan Madong Lubis sebagai ajakan untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih selama bulan kemerdekaan. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 10.30 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.* (dh)

Kepala BRIN, Arif Satria, mengatakan para peneliti mendapat undangan khusus untuk berdialog langsung dengan Presiden sekaligus mempresentasikan hasil penelitian yang telah dikembangkan.

Baca Juga:

• Gaji ASN Aman, Purbaya Siapkan Rp20,5 Triliun buat 490 Daerah yang Kesulitan Fiskal

Menurut Arif, pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari sejumlah pemaparan hasil riset yang sebelumnya telah disampaikan kepada Presiden dalam rapat terbatas di Hambalang maupun di Istana Kepresidenan.

Dalam kesempatan itu, BRIN mempresentasikan 12 klaster riset yang mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pangan, energi, kesehatan, transportasi, perumahan, antariksa, penerbangan, nuklir, logam tanah jarang, hingga inovasi yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan kampung nelayan.

Selain memaparkan hasil penelitian, BRIN juga menampilkan sejumlah produk inovasi yang dijadwalkan akan ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo bersama para peneliti.

Arif menyebut para peneliti menyambut antusias kesempatan berdialog secara langsung dengan Presiden. Menurutnya, arahan dari kepala negara diharapkan dapat menjadi masukan dalam memperkuat arah pengembangan riset dan inovasi nasional.

BRIN, lanjut Arif, terus berkomitmen menghasilkan penelitian yang tidak hanya memiliki nilai ilmiah, tetapi juga mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan serta mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di berbagai sektor.* (an/dh)

Anggota tim kuasa hukum, Firman Wijaya, mengatakan pihaknya mengajukan dua permohonan praperadilan secara terpisah karena masing-masing memiliki objek pengujian yang berbeda.

Baca Juga:

• Praperadilan Ketiga Kandas, Roy Suryo Disebut Bakal Ajukan Gugatan Jilid Keempat

Firman menjelaskan, gugatan pertama diajukan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) beserta penahanan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung.

Sementara itu, gugatan kedua ditujukan untuk menguji penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU, termasuk tindakan penggeledahan serta penyitaan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Kuasa hukum lainnya, Hermawanto, menyebut pihaknya juga mempersoalkan sejumlah aspek prosedural dalam proses penetapan tersangka. Menurutnya, hal tersebut perlu diuji melalui mekanisme praperadilan agar seluruh tahapan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.

Senada dengan itu, Febri Diansyah yang juga menjadi bagian dari tim kuasa hukum menegaskan bahwa praperadilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang.

Menurut Febri, mekanisme tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat proses penyidikan, melainkan sebagai sarana menguji apakah tindakan aparat penegak hukum telah dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Febrie Adriansyah bersama pihak swasta Nurman Herin sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Di sisi lain, Polri juga menetapkan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU terkait penanganan perkara PT Asabri periode 2020–2024. Dalam perkara yang sama, pihak swasta Don Ritto turut ditetapkan sebagai tersangka dugaan TPPU.

Perkembangan proses praperadilan tersebut akan menjadi salah satu tahapan yang menentukan sah atau tidaknya tindakan penyidik sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.* (an/dh)

"BRT Komisaris Utama PT DNR," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Klaim Sudah Dikembalikan, KPK Ungkap Uang Amplop Menhut Raja Juli Masih Kurang dari SGD14 Ribu

KPK sendiri telah mengumumkan ada lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi distribusi bansos di Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2020. Tersangka terdiri atas tiga orang dan dua korporasi.

KPK juga mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus ini. Mereka adalah Komisaris Utama PT Dosni Roha, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT); Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021-2024, Herry Tho (HT); Direktur Utama DNR Logistics tahun 2018-2022, Kanisius Jerry Tengker (KJT); dan Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos, Edi Suharto (ES).

KPK belum memberi penjelasan detail mengenai identitas para tersangka dalam perkara ini. Identitas salah satu tersangka baru diketahui saat Rudy Tanoesoedibjo mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.* (d/dh)

"Kita sudah sama-sama mendengar dari putusan hakim bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena kurangnya pihak, yaitu tidak menyertakan Kementerian Keuangan," ujar Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Abrianto Pardede di PN Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Lawan Balik lewat Jalur Hukum, Dua Sidang Praperadilan Digelar 18-19 Agustus

"Tadi kita dengarkan langsung dari pengacaranya akan mengajukan yang keempat. Kami siap untuk menerima undangan atau hadir dalam undangan pengadilan nanti," katanya.

"Memang aturan belum ada yang membatasi itu (jumlah gugatan), jadi itu merupakan hak Pemohon. Yang penting objeknya tidak sama, walaupun kasusnya satu tapi objek (hukumnya) berbeda. Kami sebagai termohon siap hadir bila diundang kembali oleh pengadilan," pungkas Abrianto.

Hakim PN Jaksel sebelumnya tidak menerima gugatan praperadilan ketiga yang diajukan Roy Suryo. Hakim menilai gugatan Roy Suryo soal ganti rugi bukan ranah praperadilan.

"Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima," ujar hakim saat membacakan putusan.

Hakim mengatakan urusan ganti rugi telah diatur oleh pemerintah lewat Menteri Keuangan. Hakim mengatakan ganti rugi bukan ranah praperadilan.

"Oleh karena yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam hal keuangan yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil," ujar hakim.

Ini merupakan gugatan ketiga Roy Suryo. Sebelumnya, hakim telah mengabulkan sebagian gugatan praperadilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Hakim praperadilan menyatakan putusan itu tidak memengaruhi pokok perkara.

Kemudian, Roy Suryo mengajukan kembali gugatan praperadilan terkait status tersangka kasus fitnah ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Hakim telah menolak permohonan praperadilan Roy terkait status tersangka untuk seluruhnya. Hakim juga mengatakan Roy Suryo menyalahgunakan praperadilan untuk menunda sidang pokok perkara.* (d/dh)

Menurut Said, capaian tersebut tidak lepas dari sejumlah faktor musiman, seperti libur sekolah, musim penerimaan peserta didik baru, hingga meningkatnya konsumsi listrik selama musim kemarau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masa libur sekolah pada Juli 2026 mendorong pertumbuhan sektor akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman hingga 10,6 persen.

Baca Juga:

• BPS: Pengangguran di Sumut Naik Jadi 411 Ribu Orang pada Mei 2026

"Faktor musiman ini ikut mendorong pertumbuhan sektor telekomunikasi sehingga sektor infokom tumbuh," ujar Said dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).

Said juga menilai, cuaca panas selama musim kemarau meningkatkan permintaan listrik untuk kebutuhan pendingin ruangan. Di sisi lain, konflik geopolitik yang mendorong kenaikan harga gas ikut memacu pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas hingga 10,81 persen.

Meski mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global, Said mengingatkan pemerintah agar tidak terlena. Ia menilai perlambatan sektor manufaktur dan pertanian perlu menjadi perhatian karena keduanya memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

"Kita harus mewaspadai melambatnya pertumbuhan industri pengolahan. Pada triwulan I 2026, industri pengolahan tumbuh 5,04 persen (yoy), tetapi pada triwulan II 2026 melambat menjadi 4,52 persen," katanya.

Menurut Said, industri pengolahan menyumbang sekitar 18,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 13,5 persen tenaga kerja nasional, sehingga perlambatan sektor tersebut perlu diantisipasi.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga menyoroti perlambatan sektor pertanian. Meski panen raya berlangsung di berbagai daerah, pertumbuhan sektor ini turun dari 4,97 persen pada triwulan I 2026 menjadi 3,8 persen pada triwulan II 2026.

"Sektor pertanian merupakan cerminan sektor primer sekaligus berkontribusi 13,57 persen terhadap PDB. Sektor ini juga menyerap 28,75 persen tenaga kerja nasional sehingga perannya sangat strategis," jelas Said.

Dari sisi permintaan, Said mencermati perlambatan konsumsi rumah tangga. Setelah tumbuh 5,52 persen pada triwulan I 2026 yang ditopang momentum Lebaran, konsumsi rumah tangga melambat menjadi 5,05 persen pada triwulan II 2026.

"Namun, pencapaian ini patut kita syukuri sebab konsumsi rumah tangga sebagai penyangga 53,3 persen PDB masih berkinerja baik," ucapnya.

Pada saat yang sama, investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,87 persen, sedangkan ekspor meningkat 4,13 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 0,9 persen pada triwulan I 2026.

Selain pertumbuhan ekonomi, Said turut menyoroti kondisi ketenagakerjaan. Ia menjelaskan, jumlah pekerja formal meningkat dari 59,93 juta orang pada Februari 2026 menjadi 60,31 juta orang atau sekitar 40,7 persen pada Mei 2026. Sementara itu, jumlah pekerja informal naik dari 87,74 juta orang menjadi 87,88 juta orang atau sekitar 59,3 persen pada periode yang sama.

"Meskipun daya tampung pekerja formal meningkat, pencapaian ini belum mengubah proporsi pekerja formal dan informal secara signifikan dibandingkan 2025," ujar Said.

Ia mengungkapkan, pada November 2025 proporsi pekerja formal mencapai 42,3 persen, sedangkan pekerja informal sebesar 57,7 persen.

"Artinya, dalam satu semester ini proporsi tenaga kerja informal meningkat 1,6 persen dibandingkan akhir tahun lalu, sedangkan proporsi pekerja formal turun 1,6 persen," kata Said.

Menurut dia, tantangan pemerintah ke depan adalah memperbesar penyerapan tenaga kerja formal melalui perbaikan iklim usaha di sektor industri dan perdagangan serta peningkatan akses pendidikan tinggi.

Ia juga menilai tingginya proporsi pekerja informal turut berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan. Berdasarkan data BPS, rasio gini pada Maret 2026 naik menjadi 0,368 dari 0,363 pada September 2025. Di wilayah perkotaan, angkanya meningkat dari 0,383 menjadi 0,387.

Menurut Said, kondisi tersebut menunjukkan pekerja formal relatif lebih terlindungi karena didukung berbagai program jaminan sosial, sedangkan pekerja informal lebih rentan menghadapi kenaikan biaya transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan makanan.

"Saya berharap ada program afirmasi dari pemerintah untuk memberikan berbagai program jaminan sosial, terkhusus ditujukan kepada para pekerja informal, seperti beasiswa, kemudahan akses Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), hingga perluasan lapangan kerja," imbuhnya.* (k/dh)

"Kami melihat beberapa sebab, ini kita ngomong lebih umum, ada yang misalnya SOP-nya, dia masaknya kecepatan. Kalau di Papua, kita lihat dari lock, lock dapurnya itu kan, kita ada sistem lock-nya, dia kapan persiapan, kapan nyacah, kapan dimasak, itu ada," ujar Kepala BGN Sudaryono dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Nol atau Satu, BGN Pastikan Dapur MBG Tanpa Sertifikat SLHS Bakal Disetop Permanen

Tindak lanjut tersebut berupa penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait, pengujian sampel makanan, dan investigasi guna mengetahui penyebabnya.

"Setiap kejadian itu, satu dapurnya disuspended, kemudian makanannya itu kemudian dicek di lab oleh Dinas Kesehatan, di bawah pengawasan dari Kementerian Kesehatan, kita akan cari tahu, kemudian Ka SPPG-nya kami copot, dan kemudian kita investigasi, sebetulnya keracunannya karena apa," sambung dia.

Mulai saat ini, BGN tidak lagi mentoleransi kasus keracunan dalam bentuk apa pun. Setiap ada kasus, BGN berjanji akan terus melakukan perbaikan guna mencegah kejadian serupa terulang lagi.

Kepala BGN itu juga tidak segan mengambil langkah hukum apabila ada kesengajaan dalam kasus keracunan MBG.

"Ini kan masalah kedisiplinan. Nah, ini kita lagi cari formula. Kalau memang ada unsur-unsur lain, misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase, dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian, dan memang kalau ada, ya kita serahkan semua," tegas dia.* (k/dh)

"Pas saya masuk ada demo besar-besaran. Di situ saya betulin, sudah betul terus keluar MSCI. Habis MSCI, keluar Moody's Investors Service. Habis itu Fitch. Habis itu keluar lagi perang Iran-Irak. Jadi kita digonjang terus," ujar Purbaya saat media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga:

• Gaji ASN Aman, Purbaya Siapkan Rp20,5 Triliun buat 490 Daerah yang Kesulitan Fiskal

"Jadi enggak pernah santai selama berapa bulan, pusing. Tapi ini selesai, ada lagi serangan. Diberesin, ada lagi serangan terus," katanya.

Purbaya menilai tekanan yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam hampir dua tahun terakhir bukan tekanan yang ringan.

"Jadi pemerintahan zaman ini, zaman setahun terakhir ini, tekanan kita bertubi-tubi dan semuanya besar. Enggak ada yang bisa dianggap enteng," ucap dia.

Meski demikian, Purbaya mengaku sedikit lega setelah lembaga pemeringkat S&P Global Ratings mempertahankan peringkat Indonesia dengan outlook stabil. Menurut dia, keputusan tersebut berbeda dengan langkah Moody's dan Fitch yang sebelumnya memberikan outlook negatif terhadap Indonesia.

"Untung S&P mengeluarkan outlook-nya stabil. Walaupun saya pusing, saya mau usaha yang mana lagi nih, dulu agak bagus enggak dianggap. Ternyata S&P profesional. Itu yang membuat kita agak lega, masih bisa agak bernapas," kata Purbaya.

Saat ditanya tekanan mana yang paling berat, Purbaya menyebut penilaian dari lembaga pemeringkat internasional menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah.

"Mungkin yang kedua, Moody's sama Fitch Ratings," ujar dia.

Sebelumnya, Purbaya juga menegaskan penilaian negatif dari Moody's dan Fitch tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Bahkan Purbaya mengatakan penilaian Moody's Investors Service tidak perlu terlalu dihiraukan karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai sedang membaik dan bergerak lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya.

Purbaya menegaskan, penurunan outlook tersebut tidak mencerminkan pelemahan ekonomi secara struktural. Menurutnya, kondisi itu justru menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia telah berbalik arah dan mulai pulih dengan laju yang lebih cepat.

"Ya biar saja seperti itu. Itu justru menjelaskan ekonomi kita sudah berbalik arah, lebih cepat daripada sebelumnya. Ke depan akan membaik juga, lebih bagus lagi, pertumbuhan akan lebih cepat," ujar Purbaya.

Sementara untuk laporan Fitch, Purbaya menilai penilaian tersebut kemungkinan dipengaruhi situasi pemerintahan baru serta pergantian Menteri Keuangan.

"Mungkin kan masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru, jadi mereka sangka jangan-jangan Menteri Keuangan nggak bisa hitung. Jadi itu salah saya juga karena saya nggak pernah ke luar negeri," kata Purbaya.* (k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Korea Selatan Cho Hyun dalam keterangannya kepada wartawan di Seoul, Rabu (5/8/2026), sebagaimana dilaporkan Reuters. Menurut Cho, peluang untuk menggelar dialog multilateral dengan Korea Utara saat ini masih sangat kecil.

Baca Juga:

• Di Tengah Badai Geopolitik Dunia, Ekonomi RI Tetap Kokoh Tumbuh 5,29% di Triwulan II

Ia menambahkan, Indonesia sempat mencoba mengatur pertemuan antara Korea Selatan dan Korea Utara, tetapi Pyongyang menolak proposal dialog tersebut. Meski begitu, Cho tidak menjelaskan kapan Indonesia mengajukan usulan itu maupun dalam bentuk seperti apa upaya mediasi tersebut dilakukan.

Cho juga mengatakan, isu Korea Utara akan menjadi prioritas utama dalam pembicaraannya dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Pertemuan itu diharapkan membahas perkembangan di Semenanjung Korea di tengah masih buntunya hubungan antara Seoul dan Pyongyang.

Pengungkapan Menlu Korea Selatan tersebut muncul beberapa hari setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya untuk berkunjung ke Korea Utara apabila diminta oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung guna membantu membuka jalur dialog.

Dalam pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Negara pada Jumat (31/7/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa Presiden Lee pernah menanyakan kesediaannya untuk berkunjung ke Pyongyang.

"Dengan hormat, dengan rela kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat," kata Prabowo.

Saat itu, Prabowo menegaskan Indonesia memiliki hubungan baik dengan berbagai negara dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif, sehingga dipercaya tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Sebelumnya, kantor Presiden Korea Selatan menyatakan bahwa Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki hubungan baik dengan Seoul maupun Pyongyang dapat memainkan peran konstruktif dalam mendorong perdamaian di Semenanjung Korea. Pemerintahan Presiden Lee Jae Myung juga menegaskan terus mencari berbagai cara untuk bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan kedua Korea guna membuka kembali jalur komunikasi.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Selatan maupun Korea Utara. Posisi tersebut selama ini dinilai menjadi modal diplomatik bagi Jakarta untuk membantu menjembatani komunikasi di tengah kebuntuan hubungan kedua negara.

Namun, pernyataan terbaru Cho Hyun menunjukkan bahwa setidaknya satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk mempertemukan kedua pihak belum membuahkan hasil karena ditolak oleh Pyongyang.* (k/dh)

Hukuman mati dalam sistem hukum pidana nasional merupakan ultimum remedium atau pidana paling berat yang dapat dijatuhkan pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum. Meski demikian, hakim tetap berkewajiban menilai apakah dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan serta mempertimbangkan hukuman yang paling adil dan proporsional bagi terdakwa.

Baca Juga:

• Sempat Kalah, Menantu Eks Bupati Labusel Akhirnya Menang Praperadilan dan Bebas dari Jerat Korupsi

Ia menjelaskan, ancaman pidana mati bagi koruptor tetap dipertahankan saat revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain mempertahankan hukuman mati, revisi tersebut juga menambahkan sejumlah ketentuan baru, seperti gratifikasi, suap terhadap penyelenggara negara, dan pemerasan oleh pejabat.

Menurut Yusril, pidana mati dalam perkara korupsi hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi, yakni ketika negara berada dalam kondisi bahaya, terjadi bencana alam nasional, pelaku merupakan residivis, atau saat negara mengalami krisis ekonomi dan moneter.

"Walaupun jaksa menuntut pidana mati dan undang-undang membenarkannya, hakim tetap wajib mempertimbangkan apakah tuntutan itu pantas dijatuhkan atau tidak. Bisa saja setelah menimbang seluruh keadaan, hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril menilai persoalan korupsi tidak semata-mata berkaitan dengan berat atau ringannya ancaman pidana. Menurutnya, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang lengkap, tetapi praktik korupsi masih terus terjadi sehingga aspek moral menjadi faktor penting dalam pemberantasannya.

"Yang kurang adalah etika keagamaan yang didasarkan atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa atau tauhid dalam agama Islam," kata Yusril.

"Mengapa ritual keagamaan semakin banyak, tetapi akhlak belum tumbuh? Apakah ada yang salah dalam pendidikan agama, dakwah, dan tablig selama ini? Apakah sekadar ritual yang belum menyentuh kedalaman hati nurani sehingga belum mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil," pungkasnya.* (oz/dh)

"Bahwa dari proses penyidikan yang dilakukan, penyidik kemudian menemukan selain adanya dugaan pemberian uang dari pihak Bupati Kuansing kepada Pak Menteri Kehutanan sejumlah sekitar SGD14.000," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Bikin Geger, Saut Situmorang Sebut Febrie yang Ditahan KPK Lebih Mulia dari Koruptor Bebas

Selain Raja Juli, terdapat pejabat lain di lingkungan Kementerian Kehutanan yang juga diduga menerima uang dari pihak Pemerintah Kabupaten Kuansing. Namun, identitas penerima tersebut belum diungkap KPK.

Menurut Budi, penyerahan uang kepada pejabat Kementerian Kehutanan lainnya terjadi pada Mei 2026, lebih dahulu dibanding penyerahan amplop kepada Raja Juli yang berlangsung pada awal Juni 2026.

"Diduga ada pemberian lainnya yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan. Di mana dugaan pemberian itu dilakukan sebelumnya, yaitu sekitar bulan Mei, sejumlah sekitar SGD12.500," ujarnya.

Dalam prosesnya, Raja Juli menyatakan telah mengembalikan uang tersebut. Bahkan, pengembalian itu telah dilaporkan kepada KPK sebagai bentuk pelaporan penolakan gratifikasi.

Namun, kata Budi, pengembalian uang tersebut belum dilakukan secara utuh. Masih terdapat selisih antara jumlah uang yang diduga diterima dengan yang telah dikembalikan.

"Namun pengembaliannya sampai saat ini masih terus dilakukan pengecekan, karena memang penyidik mendapati bahwa pengembaliannya belum utuh senilai SGD14.000," pungkasnya.* (oz/dh)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, penyaluran dana bantuan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang mencermati langsung tekanan fiskal serta aspirasi dari berbagai daerah terkait kendala pemenuhan kewajiban belanja pegawai.

Baca Juga:

• Prabowo Panggil Peneliti BRIN ke Istana, Ada Apa Siang Ini?

Untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu, Kemenkeu saat ini tengah menyelesaikan seluruh proses administrasi agar pencairan dana dapat dilakukan selambat-lambatnya pada pekan depan.

"Sebagai bentuk perhatian yang sangat besar dari Presiden terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah, Presiden telah memberi petunjuk untuk memberikan bantuan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah," kata dia.

"Bantuan ini akan segera dicairkan paling lambat minggu depan. Dengan bantuan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran gaji para pegawai ASN Daerah dan juga pegawai P3K di pemerintah daerah," lanjut Purbaya.

Mengenai porsi alokasi, Purbaya menegaskan bahwa besaran bantuan yang diterima oleh masing-masing dari 490 pemda tidak disyaratkan merata, melainkan dihitung berdasarkan kesenjangan kemampuan fiskal serta kebutuhan riil daerah tersebut.

"Rp20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah. Saat ini masih diproses administrasinya. Kita hitung berdasarkan anggaran masing-masing daerah dan kekurangannya seperti apa. Semua bisa dideteksi, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar mencukupi kebutuhan daerah," kata Purbaya.* (oz/dh)

"Menetapkan, menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah nihil," ujar hakim tunggal I Ketut Darpawan dalam persidangan, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Baru Menang Eksepsi, Sidang Dakwaan Baru Dokter Tifa Malah Molor ke 13 Agustus

Dalam pertimbangannya, hakim menerangkan Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan keputusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2). Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Ayat (3) menyebutkan ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

"Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini," kata hakim.

Dalam pertimbangannya, hakim menjelaskan pihak Roy Suryo tidak menarik Menteri Keuangan sebagai pihak yang dimohonkan dalam praperadilan tersebut sehingga permohonan praperadilan jilid III Roy Suryo dinilai cacat formil.

"Menimbang, dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima," imbuh hakim.* (oz/dh)

Pertemuan akan dihadiri perwakilan Kepala Organisasi Riset (KaOR), Kepala Pusat Riset (KaPR), peneliti, serta jajaran struktural BRIN.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Melesat Rp50.000 Pagi Ini, Tembus Rp2,6 Juta per Gram

"Direncanakan demikian," kata Prasetyo dalam keterangannya.

Prasetyo menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk memaparkan berbagai hasil riset BRIN yang dapat mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

"BRIN akan memaparkan beberapa hasil penelitian yang memang fokus kepada membantu pencapaian program-program prioritas pemerintah," kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, hasil penelitian yang dipresentasikan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan hingga energi, termasuk inovasi yang dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Dalam hal pangan, energi, dan beberapa hal yang bisa menyelesaikan problem-problem yang dihadapi masyarakat, misalnya sampah, kemudian perahu berbasis solar cell, dan sebagainya, dan sebagainya," katanya.* (in/dh)