JAKARTA - Polda Metro Jaya menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang melarang aparat menembak langsung pelaku begal di tempat.

Kepolisian menegaskan bahwa penggunaan senjata api dalam penindakan tetap dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan hanya dalam kondisi tertentu.

Baca Juga:

• IHSG Terpuruk 8,35%, Kapitalisasi Pasar Hilang Rp1.190 Triliun dalam Sepekan

"Dikarenakan para tersangka menggunakan senjata api maupun senjata tajam. Pertimbangan keselamatan masyarakat yang lebih banyak dan petugas kami itu adalah lebih utama," kata Iman dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat, 22 Mei 2026.

Ia menegaskan, seluruh tindakan aparat tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, KUHAP, KUHP, serta berbagai Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Iman menambahkan, penggunaan senjata api juga mempertimbangkan kondisi lapangan, terutama ketika pelaku kejahatan menggunakan senjata dan berpotensi membahayakan warga.

"Oleh karena itu mari sama-sama hormati hukum yang mengatur kita semua," ujarnya.

Ia juga menyebut dalam operasi Tim Pemburu Begal dalam sepekan terakhir, tindakan penembakan dilakukan terhadap pelaku yang diketahui membawa senjata saat melakukan aksi maupun ketika melawan petugas.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan penolakan terhadap wacana "tembak di tempat" terhadap pelaku begal.

Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan menekankan bahwa aparat harus mengedepankan proses hukum.

"Saya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas," kata Pigai di Bandung, Rabu, 20 Mei 2026.

Ia menekankan bahwa pelaku kejahatan harus ditangkap dalam kondisi hidup untuk diproses hukum serta mengungkap jaringan kejahatan yang lebih luas.*

(km/ad)

JAKARTA - Pemerintah membentuk badan usaha milik negara baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang akan menjadi pintu tunggal ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, mulai 1 Juni 2026.

Namun, pengangkatan warga negara Australia, Luke Thomas Mahony, sebagai direktur utama perusahaan tersebut langsung memicu polemik di ruang publik dan parlemen.

Baca Juga:

• Terdakwa Kasus Korupsi Inalum Ajukan Eksepsi: Sebut Dakwaan JPU Tidak Cermat, Tidak Jelas, dan Tidak Lengkap

Nama Luke Thomas Mahony tercantum dalam Surat Keputusan Pengesahan Nomor AHU-0039765.AH.01.01 Tahun 2026 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.

Ia merupakan warga negara Australia dan telah bergabung dengan Danantara sejak 2025 dengan pengalaman lebih dari dua dekade di sektor pertambangan.

Penunjukan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan politikus dan anggota DPR.

Sebagian pihak menilai langkah tersebut sebagai upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor SDA dan memberantas praktik kongkalikong.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menilai penunjukan WNA justru dapat memperkecil ruang praktik persekongkolan dalam pengelolaan ekspor.

"Presiden mungkin bermaksud memutus rantai kongkalikong yang melibatkan perkawanan," kata Sarmuji, Jumat, 22 Mei 2026.

Namun, kritik juga mengemuka dari sejumlah anggota DPR.

Anggota Komisi VI DPR RI dari PDI-P Mufti Anam mengaku terkejut dengan penunjukan tersebut, mengingat sektor ini berkaitan langsung dengan devisa negara dan masa depan industri nasional.

Ia menilai kebijakan itu bisa dipahami sebagai langkah transisi untuk memperbaiki tata kelola, namun mengingatkan agar tidak menjadi preseden ketergantungan pada tenaga asing.

"Setelah sistem berjalan sehat, posisi itu harus kembali dipimpin oleh anak bangsa," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI dari PKS Johan Rosihan menyoroti aspek kedaulatan ekonomi dan keamanan data dalam pengelolaan ekspor SDA.

Ia meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka dasar penunjukan tersebut serta mekanisme pengawasannya.

"Pengelolaan SDA harus tetap berpihak pada kepentingan nasional," kata Johan.

Di sisi lain, pemerintah menyebut kebijakan pembentukan PT DSI merupakan bagian dari penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui skema BUMN pengekspor tunggal.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa seluruh ekspor komoditas SDA akan dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.

Sementara itu, pemerintah berdalih aturan tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, yang membuka ruang perubahan syarat kepemimpinan melalui badan pengatur terkait.

Perdebatan ini memperlihatkan tarik-menarik antara upaya reformasi tata kelola ekspor SDA dan kekhawatiran terhadap kedaulatan ekonomi nasional di sektor strategis.*

(km/ad)

MEDAN - Sejumlah wilayah di Sumatera Utara masih mengalami pemadaman listrik hingga Sabtu, 23 Mei 2026, setelah gangguan transmisi terjadi sejak Jumat sore, 22 Mei 2026.

Kondisi ini berdampak pada aktivitas warga, termasuk terganggunya jaringan internet di beberapa daerah.

Baca Juga:

• Pemkot Pematangsiantar Siapkan Rp3 Miliar Bangun Gedung Yanma Polda Sumut

"PT PLN memohon maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera pada Jumat (22/5/2026)," ujar Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sumatera Utara, Darma Saputra.

Di lapangan, warga masih melaporkan pemadaman di sejumlah titik.

Intan, warga Deli Serdang, mengatakan listrik di wilayah Tembung belum kembali menyala lebih dari 12 jam.

"Masih (mati lampu) di Tembung," kata Intan, Sabtu (23/5/2026).

Ia menambahkan, pemadaman juga menyebabkan gangguan jaringan internet di wilayahnya.

Selain Tembung, pemadaman masih terjadi di kawasan Jalan Flamboyan dan Jalan Asrama, Medan Helvetia.

Sementara itu, sejumlah wilayah lain seperti Perumnas Mandala Deli Serdang, sebagian Tanjung Morawa, Jalan Tuar, dan Jalan Bromo dilaporkan mulai kembali menyala secara bertahap.

"Alhamdulillah sudah hidup mulai jam 01.00 WIB tadi," ujar Andre, warga Tanjung Morawa.

Hingga kini, proses pemulihan listrik masih dilakukan secara bertahap di sejumlah titik terdampak di Sumatera Utara.*

(d/ad)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi tajam sebesar 8,35 persen sepanjang periode perdagangan 18–22 Mei 2026 dan ditutup di level 6.162,04.

Pelemahan ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas transaksi harian serta tekanan jual dari investor asing.

Baca Juga:

• IHSG Ditutup Menguat 1,10% ke 6.162, Saham Big Caps Jadi Penopang

Penurunan tersebut setara dengan hilangnya sekitar Rp1.190 triliun nilai pasar dalam sepekan.

"Rata-rata nilai transaksi harian justru meningkat 15,68 persen menjadi Rp21,77 triliun dibandingkan dengan pekan sebelumnya sebesar Rp18,82 triliun," ujar Kautsar dalam keterangannya, Sabtu, 23 Mei 2026.

Ia menambahkan, rata-rata volume transaksi harian juga naik 2,53 persen menjadi 36,67 miliar lembar saham.

Namun, frekuensi transaksi harian justru menurun 6,5 persen menjadi 2,37 juta kali transaksi, dari sebelumnya 2,53 juta kali.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa transaksi bernilai besar masih mendominasi perdagangan di tengah tekanan pasar saham domestik.

Di sisi lain, investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih (net sell) sebesar Rp309,52 miliar pada perdagangan Jumat, 22 Mei 2026.

Sepanjang tahun berjalan 2026, total net sell asing telah mencapai Rp41,63 triliun.

Meski pasar saham tertekan, BEI juga mencatat aktivitas pencatatan instrumen surat utang baru sepanjang pekan tersebut.

Terdapat tiga emisi baru yang terdiri atas dua obligasi dan satu sukuk dari sejumlah emiten.

Pada 18 Mei 2026, PT TBS Energi Utama Tbk mencatatkan obligasi senilai Rp175 miliar.

Kemudian pada 22 Mei 2026, PT Samudera Indonesia Tbk mencatatkan sukuk ijarah senilai Rp700 miliar, disusul PT Energi Mega Persada Tbk dengan obligasi senilai Rp500 miliar.

Dengan tambahan tersebut, total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI sepanjang 2026 mencapai 62 emisi dari 41 emiten dengan nilai Rp67,84 triliun.

Secara keseluruhan, BEI saat ini mencatat 697 emisi obligasi dan sukuk outstanding dengan nilai Rp569,01 triliun serta US$148,82 juta, ditambah 188 seri Surat Berharga Negara senilai Rp6.803,28 triliun.*

(bi/ad)

BANDA ACEH — Majelis Al-Qur'an dinilai sebagai salah satu majelis paling mulia dalam Islam karena merupakan warisan langsung dari Nabi Muhammad SAW.

Hal itu disampaikan Ustaz Zaky Mubarak Lc., M.A dalam pengajian rutin Sabtu Subuh di Masjid Tgk Jakfar Hanafiah, Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) Banda Aceh, Sabtu, 23 Mei 2026.

Baca Juga:

• Ketua Ombudsman Nonaktif Hery Susanto Diperiksa Majelis Etik usai Jadi Tersangka Korupsi

Karena itu, umat Islam yang berkumpul untuk membaca, mempelajari, dan mentadabburi Al-Qur'an disebutnya sedang menghidupkan warisan kenabian.

Ia mengutip firman Allah dalam QS. Al-Kahfi ayat 110: "Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kalian yang diberikan wahyu kepadaku."

Menurutnya, majelis Al-Qur'an tidak hanya menjadi tempat membaca ayat, tetapi juga ruang pembinaan ilmu, akhlak, dan spiritualitas umat.

Zaky juga mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Muslim, bahwa setiap kaum yang berkumpul di rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an akan mendapatkan ketenangan, rahmat, dikelilingi malaikat, serta disebut oleh Allah di hadapan para malaikat.

Ia menjelaskan, hadis tersebut mengandung empat keutamaan besar, yakni turunnya ketenangan jiwa, turunnya rahmat Allah, kehadiran malaikat, serta penyebutan nama-nama peserta majelis oleh Allah SWT.

"Ketenteraman sejati tidak datang dari harta, tetapi dari majelis Al-Qur'an," ujar Zaky dalam ceramahnya.

Ia menambahkan, penggunaan bentuk kata kerja lampau dalam hadis tersebut menunjukkan kepastian janji Allah, sehingga ketenangan itu benar-benar akan turun kepada mereka yang menghadiri majelis Al-Qur'an.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan agar masjid tidak hanya ramai pada kegiatan seremonial, tetapi juga hidup dengan kajian Al-Qur'an dan majelis ilmu secara berkelanjutan.

Menurutnya, semakin hidup majelis Al-Qur'an di tengah masyarakat, semakin besar pula keberkahan yang hadir dalam kehidupan umat.

"Majelis Al-Qur'an adalah tempat membersihkan hati, menguatkan iman, dan memperbaiki kehidupan," kata dia.*

(ad)

MEDAN - Terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau PT Inalum, Oggy Achmad Kosasih, mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Rabu, 13 Mei 2026.

Dalam eksepsinya, pihak terdakwa menilai surat dakwaan yang disusun jaksa tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena dianggap tidak memahami mekanisme pengambilan keputusan korporasi di lingkungan PT Inalum.

Baca Juga:

• Purbaya Sebut DSI Akan Diawasi K/L: Biar Tak Jadi Monopoli Seenaknya

Ia merujuk Risalah Rapat Komite Operating PT Inalum Nomor 24 tanggal 11 Oktober 2019 yang disebut membahas kondisi deadstock Aluminium Alloy A356.2 sebanyak sekitar 1.703 metrik ton yang berpotensi menimbulkan biaya penyimpanan jika tidak segera dipasarkan.

"Dalam forum tersebut tidak hanya dibahas perubahan metode pembayaran, tetapi juga kondisi deadstock yang berpotensi menimbulkan inventory cost dan storage cost," ujar Firdaus di persidangan.

Menurut dia, keputusan itu dihadiri dan disetujui jajaran direksi serta senior executive vice president PT Inalum, sehingga merupakan bagian dari corporate decision making, bukan tindakan individual.

Eksepsi juga menyebut jaksa hanya merujuk sebagian ketentuan internal perusahaan, khususnya SK Direksi, tanpa mempertimbangkan mekanisme penyelesaian dalam forum direksi atau rapat korporasi.

Selain itu, pihak terdakwa menilai skema pembayaran Document Against Acceptance (D/A) dalam transaksi tersebut tidak diuraikan secara utuh dalam dakwaan.

Skema itu, menurut mereka, telah mencakup diskonto bank, bunga, hingga simulasi treasury untuk mempercepat arus kas perusahaan.

Penasihat hukum juga menyinggung prinsip business judgment rule dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menurut mereka melindungi keputusan bisnis yang diambil tanpa konflik kepentingan dan tanpa keuntungan pribadi.

Selain itu, mereka menyoroti perubahan regulasi BUMN yang disebut menegaskan bahwa keuntungan atau kerugian BUMN merupakan milik BUMN itu sendiri, bukan otomatis kerugian negara.

Dalam eksepsi juga dipersoalkan dasar perhitungan kerugian negara yang digunakan jaksa, yang disebut berasal dari laporan kantor akuntan publik (KAP), bukan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pihak terdakwa merujuk putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa perhitungan kerugian negara harus bersifat nyata dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

"Atas dasar itu, penggunaan audit KAP sebagai dasar utama dinilai tidak tepat," kata Firdaus.

Dalam penutup eksepsi, terdakwa meminta majelis hakim menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum atau tidak dapat diterima karena dianggap tidak memenuhi syarat formil dan materil.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Oggy Achmad Kosasih dalam perkara dugaan penyimpangan transaksi penjualan aluminium alloy PT Inalum yang disebut merugikan negara sekitar Rp141 miliar berdasarkan perhitungan akuntan publik.*

(d/ad)

MEDAN - Pemerintah Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pembangunan Gedung Pelayanan Markas (Yanma) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).

Mengutip data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), proyek tersebut tercatat memiliki kode tender 10136764000 dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 67144269.

Baca Juga:

• Korban Begal Pulang dengan Peluru di Tubuh karena Tak Mampu Bayar Biaya Operasi, Wali Kota Rico Waas Buka Suara

Tender tersebut diumumkan pada 18 Mei 2026 dan berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pematangsiantar.

Anggaran bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD 2026.

Nilai pagu proyek tercatat sebesar Rp3.000.000.000 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp2.999.908.000.

Saat ini, tercatat empat perusahaan telah mendaftar untuk mengikuti proses lelang.

Lokasi pembangunan gedung dan gudang tersebut berada di Kompleks Kantor PKK Kota Pematangsiantar, Jalan Porsea, Kota Pematangsiantar.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Pematangsiantar maupun pihak terkait mengenai rincian teknis dan target penyelesaian proyek tersebut.*

(d/ad)

MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait kasus korban begal, Guntur Sugoro (41), yang diduga ditembak kawanan begal di wilayah Deli Serdang dan pulang dari rumah sakit dengan kondisi peluru masih bersarang di punggungnya karena terkendala biaya operasi.

Rico menyebut Pemerintah Kota Medan tengah berupaya membujuk korban agar bersedia kembali menjalani perawatan medis.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Ajak Pelajar Lawan Judol, Teknologi dan AI Harus Jadi Alat Positif

"Iya, jadi pada saat ini sedang kami bujuk beliau, camat tadi sudah di sana sebenarnya untuk membujuk bersama keluarga agar bisa dioperasi. Dan itu sudah bisa ditanggung dengan perwal yang baru tadi," kata Rico, Jumat, 22 Mei 2026.

Ia merujuk pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur pembiayaan korban kejahatan jalanan melalui APBD Kota Medan.

Menurutnya, aturan tersebut sudah mulai diterapkan dalam penanganan kasus serupa.

"Intinya apabila korban berkenan, bisa kita langsung lakukan. Jadi penerapannya bisa kita lakukan," ujarnya.

Sebelumnya, Guntur yang bekerja sebagai satpam SPPG dilaporkan menjadi korban penembakan saat aksi begal di Deli Serdang.

Ia sempat dirawat di RS Pirngadi Medan, namun kemudian diperbolehkan pulang meski peluru timah masih bersarang di tubuhnya.

Guntur mengaku harus meninggalkan rumah sakit karena tidak mampu menanggung biaya operasi yang diperkirakan mencapai Rp60 juta hingga Rp100 juta untuk pengangkatan peluru tersebut.

"Ini sudah pulang, sudah di rumah," ujar Guntur.

Ia menuturkan bahwa meski dokter menyebut kondisi peluru tidak terlalu membahayakan, keberadaannya tetap menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan pada tubuhnya.

"Ini sesaknya masih ada karena masih ada (pelurunya). Tapi kalau penggumpalan darah sudah tidak ada. Kata dokter tidak masalah, tapi tetap disarankan kontrol lagi," ujarnya.

Guntur berharap peluru tersebut dapat segera diangkat agar ia bisa kembali beraktivitas normal tanpa gangguan rasa sakit di tubuhnya.

"Iya, maunya dikeluarkan karena ini mengganjal rasanya," katanya.*

(d/ad)

JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali menjadi salah satu skema pembiayaan yang banyak diminati pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2026.

Melalui program ini, masyarakat dapat mengakses pembiayaan dengan bunga relatif rendah untuk memperkuat modal usaha.

Baca Juga:

• Listrik Mati Total, Aktivitas Lumpuh dan Warga Resah Sepanjang Malam

Skema ini dinilai membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas bisnis di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Pemerintah juga terus mendorong penyaluran KUR dengan target pembiayaan mencapai Rp300 triliun guna memperkuat sektor UMKM sebagai penopang utama perekonomian nasional.

KUR Mandiri 2026 menjadi salah satu program yang banyak diburu karena proses pengajuannya relatif sederhana serta didukung bunga yang lebih ringan dibandingkan kredit komersial.

Syarat Pengajuan KUR Mandiri 2026

Sejumlah dokumen yang perlu disiapkan calon debitur antara lain Kartu Keluarga, e-KTP atau surat keterangan perekaman e-KTP, serta surat nikah atau cerai jika sudah menikah atau bercerai.

Calon peminjam juga wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU).

Untuk pengajuan di atas Rp50 juta, diperlukan NPWP. Sementara untuk KUR tertentu dengan plafon lebih tinggi, dapat diminta tambahan seperti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Cara Pengajuan

Pengajuan KUR dilakukan dengan mendatangi kantor cabang Bank Mandiri terdekat dengan membawa seluruh dokumen persyaratan.

Nasabah kemudian mengisi formulir pengajuan dan menjelaskan tujuan penggunaan kredit.

Setelah itu, pihak bank akan melakukan verifikasi administrasi dan menilai kelayakan usaha.

Jika disetujui, nasabah akan dihubungi untuk proses penandatanganan akad kredit sebelum dana dicairkan ke rekening.

Tabel Angsuran KUR Mandiri 2026 (Plafon Rp50 Juta)

Dengan pinjaman Rp50 juta, simulasi angsuran diperkirakan sebagai berikut:

12 bulan: Rp4.416.667 per bulan
24 bulan: Rp2.333.333 per bulan
36 bulan: Rp1.638.889 per bulan
48 bulan: Rp1.291.667 per bulan
60 bulan: Rp1.083.333 per bulan

Skema angsuran tersebut menjadi salah satu pertimbangan pelaku usaha dalam menyesuaikan kemampuan pembayaran dan kebutuhan modal.

Program KUR terus menjadi instrumen utama pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM di seluruh Indonesia.*

(di/ad)

MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara Khoirul Muttaqin di Balai Kota Medan, Jumat, 22 Mei 2026.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana silaturahmi sekaligus perpisahan menjelang penugasan baru Khoirul Muttaqin di Jakarta.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Dorong Pesparani Jadi Agenda Tahunan Setara MTQ, Usulkan Festival Lintas Iman

Keduanya turut membahas penguatan pengawasan sektor jasa keuangan, khususnya meningkatnya praktik judi online (judol) yang dinilai telah berkembang menjadi kejahatan digital yang meresahkan masyarakat.

Rico Waas menilai judol kini tidak lagi dapat dipandang sebagai permainan, melainkan sudah masuk dalam kategori skema penipuan digital yang terstruktur.

"Ini bukan lagi sekadar permainan untung-untungan. Sistemnya bisa diatur dan sangat merugikan masyarakat. Praktik seperti ini sudah mengarah pada scam digital," kata Rico, didampingi Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman dan Plt Kepala BKAD Kota Medan Suluh Aulia Harahap.

Ia menambahkan, dampak judol tidak hanya menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga merembet ke kalangan ekonomi menengah yang terdorong oleh faktor psikologis seperti sensasi dan adrenalin.

Kondisi tersebut, menurutnya, memperkuat urgensi pengawasan lintas lembaga terhadap ekosistem keuangan digital.

Rico juga menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat terhadap pinjaman online ilegal dan platform digital yang berpotensi menjadi pintu masuk praktik keuangan ilegal.

Ia berharap kolaborasi antara Pemerintah Kota Medan, OJK, dan Kementerian Komunikasi dan Digital dapat diperkuat untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan finansial berbasis digital.

Selain isu pengawasan, Rico turut mengapresiasi kontribusi OJK dalam memperkuat literasi keuangan masyarakat Kota Medan, termasuk dukungan terhadap pembangunan gedung OJK di Medan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sektor jasa keuangan di Sumatera Utara.

Sementara itu, Khoirul Muttaqin menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Medan selama dirinya bertugas di wilayah tersebut.

Ia mengungkapkan OJK telah melaksanakan edukasi pelindungan konsumen sektor jasa keuangan kepada sekitar 500 aparatur sipil negara di Kota Medan.

Dalam kesempatan itu, Khoirul juga memaparkan bahwa nilai transaksi judol di Sumatera Utara mencapai sekitar Rp1,7 triliun, dengan Kota Medan menyumbang angka tertinggi sekitar Rp800 miliar.

"Saya mengapresiasi dukungan Pak Wali Kota dan Pemko Medan terhadap program literasi keuangan dan berbagai upaya penguatan pengawasan sektor jasa keuangan di Sumatera Utara," ujar Khoirul sebelum berpamitan menjalankan tugas barunya di Jakarta.*

(ad)

MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong agar Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) dijadikan agenda tahunan bergengsi di Kota Medan, setara dengan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).

Ia bahkan mengusulkan agar kegiatan tersebut dapat dipadukan dengan Pesparawi sebagai bentuk penguatan keberagaman dan harmoni antarumat beragama.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Sabtu 23 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Dalam pertemuan tersebut, Ketua LP3KD Kota Medan Antonius Tumanggor bersama Sekretaris Pinta Omastri Pandiangan menyampaikan sejumlah program kerja, termasuk persiapan pelantikan pengurus yang direncanakan pada Juli mendatang.

Selain itu, LP3KD juga menyiapkan kontingen Kota Medan untuk mengikuti Pesparani tingkat Provinsi Sumatera Utara di Pematangsiantar serta ajang nasional di Manado pada November 2026.

Mereka juga mengusulkan dukungan hibah dari Pemerintah Kota Medan untuk memperkuat program pembinaan paduan suara hingga tingkat kecamatan.

"Kami berharap pelantikan segera dilakukan karena banyak program pembinaan yang ingin dijalankan, termasuk pembentukan paduan suara hingga tingkat kecamatan, sosialisasi ke paroki-paroki, hingga persiapan Pesparani Kota Medan yang rencananya digelar Agustus mendatang," ujar Antonius.

Menanggapi hal itu, Rico menyatakan dukungan terhadap pengembangan seni paduan suara keagamaan yang dinilai mampu memperkuat kreativitas sekaligus mempererat hubungan antarumat beragama di Kota Medan.

"Pelantikan kapan saja bisa, kalau bisa di bulan Juli. Kami tentu ingin mendorong kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar," kata Rico, didampingi sejumlah pejabat Pemko Medan.

Terkait usulan hibah, ia menyebut pemerintah kota akan mengkajinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih jauh, Rico menilai Pesparani memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi agenda rutin tahunan yang prestisius, sejajar dengan MTQ.

Ia menyebut potensi paduan suara di Kota Medan cukup kuat dan perlu difasilitasi secara berkelanjutan.

"Perlombaan paduan suara ini dapat menjadi ajang bergengsi Kota Medan seperti MTQ. Ini menjadi harapan saya," ujarnya.

Rico juga mengusulkan agar Pesparani dapat digelar bersamaan dengan Pesparawi, sehingga menjadi festival seni paduan suara lintas agama yang memperkuat identitas Kota Medan sebagai kota inklusif.

"Bisa dibuat sebagai agenda rutin tahunan, bahkan dilakukan bersamaan antara Pesparani dan Pesparawi. Pemko Medan mendorong betul kegiatan seperti ini dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota," katanya.

Menurutnya, konsep tersebut sejalan dengan semangat "Medan untuk Semua" yang terus didorong pemerintah kota sebagai identitas keberagaman.*

(ad)

BALI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Bali pada Sabtu, 23 Mei 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di Pulau Dewata didominasi berawan, dengan potensi hujan ringan di sejumlah daerah, terutama wilayah Bali bagian tengah hingga timur.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Sabtu 23 Mei 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Di wilayah Bali barat, Kabupaten Jembrana diperkirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu 24–28 derajat Celsius dan kelembapan 74–97 persen.

Kondisi serupa juga terjadi di Tabanan yang diprediksi berawan dengan suhu 23–28 derajat Celsius dan kelembapan 76–98 persen.

Sementara itu, Kabupaten Badung dan Gianyar juga diperkirakan berawan.

Badung mencatat suhu 24–30 derajat Celsius dengan kelembapan 68–98 persen, sedangkan Gianyar berada pada kisaran 23–29 derajat Celsius dengan kelembapan 73–99 persen.

Berbeda dengan wilayah tersebut, beberapa daerah diperkirakan mengalami hujan ringan.

Klungkung, Bangli, dan Karangasem berpotensi diguyur hujan ringan dengan suhu berkisar 23–30 derajat Celsius serta kelembapan tinggi yang mencapai hingga 99 persen di beberapa titik.

Di Bali utara, Kabupaten Buleleng diprakirakan berawan dengan suhu 24–28 derajat Celsius dan kelembapan 76–93 persen.

Sementara ibu kota provinsi, Kota Denpasar, juga diprediksi berawan dengan suhu 25–29 derajat Celsius dan kelembapan 72–94 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca mendadak, terutama di wilayah yang berpotensi hujan ringan, serta memperhatikan kondisi kelembapan tinggi yang dapat memengaruhi aktivitas luar ruangan.*

(ad)

YOGYAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diguyur hujan ringan pada Sabtu, 23 Mei 2026.

Kondisi cuaca tersebut berpotensi terjadi sejak siang hingga malam hari di sejumlah kabupaten dan kota.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Sabtu 23 Mei 2026: Beberapa Wilayah Hujan Disertai Petir

Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Bantul dengan suhu 24–31 derajat Celsius serta kelembapan 68–98 persen.

Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul diprakirakan berawan sepanjang hari. Suhu udara berada pada kisaran 23–31 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 72–97 persen.

Adapun wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta diprediksi mengalami hujan ringan. Suhu udara di kedua wilayah tersebut berkisar 24–31 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan di Sleman diperkirakan 65–96 persen, sedangkan Kota Yogyakarta 63–95 persen.

BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai angin kencang pada sore dan malam hari.

Pengendara diimbau berhati-hati terhadap jalan licin dan potensi genangan di sejumlah titik perkotaan.

Masyarakat juga disarankan memantau perkembangan informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu.*

(ad)

JAWA BARAT — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jawa Barat mengalami hujan ringan hingga hujan petir pada Sabtu, 23 Mei 2026.

Sejumlah daerah seperti Bogor dan Bandung diprediksi diguyur hujan petir, sementara wilayah lain didominasi hujan ringan dan hujan sedang.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sabtu 23 Mei 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Kota Bogor dengan suhu 23–30 derajat Celsius dan kelembapan mencapai 75–97 persen.

BMKG juga memprakirakan hujan petir terjadi di Bandung dengan suhu udara berkisar 19–30 derajat Celsius dan kelembapan 77–99 persen.

Adapun wilayah Bandung Barat diprediksi mengalami hujan sedang dengan suhu 22–32 derajat Celsius.

Sejumlah daerah lain seperti Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, hingga Pangandaran diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu rata-rata antara 21 hingga 32 derajat Celsius.

Sementara itu, Cianjur dan Kota Sukabumi diprediksi mengalami hujan sedang.

Tingkat kelembapan udara di sejumlah wilayah Jawa Barat tercatat cukup tinggi, berkisar antara 60 hingga 99 persen.

Di kawasan perkotaan, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Bekasi, dan Kota Depok diperkirakan mengalami hujan ringan pada siang hingga malam hari.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem berupa hujan disertai petir dan angin kencang, terutama di wilayah pegunungan dan kawasan dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi.

Pengendara diminta berhati-hati terhadap jalan licin dan kemungkinan genangan air saat hujan turun.

Masyarakat disarankan memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG untuk mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu.*

(ad)

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta diguyur hujan ringan hingga hujan sedang pada Sabtu, 23 Mei 2026.

Warga diminta mewaspadai potensi genangan dan meningkatnya intensitas hujan pada siang hingga malam hari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Sabtu 23 Mei 2026: Beberapa Wilayah Hujan Disertai Petir

Di daratan Jakarta, hujan ringan diperkirakan terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Suhu udara di wilayah tersebut berada pada kisaran 26–33 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan antara 57 hingga 95 persen.

Sementara itu, Jakarta Barat diprediksi mengalami hujan sedang dengan suhu udara 26–32 derajat Celsius dan kelembapan mencapai 64–90 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan jalan licin, genangan air, dan gangguan lalu lintas akibat hujan yang turun pada akhir pekan.

Pengendara sepeda motor diminta menggunakan perlengkapan keselamatan dan memperhatikan kondisi cuaca sebelum bepergian.

Cuaca lembap dengan tingkat kelembapan tinggi juga berpotensi membuat suhu terasa lebih panas pada pagi hingga siang hari sebelum hujan turun pada sore atau malam.

Masyarakat disarankan memantau perkembangan prakiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG guna memperoleh informasi terkini terkait potensi perubahan cuaca di wilayah Jakarta dan sekitarnya.*

(ad)

ACEH — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah wilayah Aceh didominasi kondisi berawan dan hujan ringan pada Sabtu, 23 Mei 2026.

Namun, beberapa daerah berpotensi mengalami hujan petir, terutama pada siang hingga malam hari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Sabtu 23 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Tingkat kelembapan udara di kedua wilayah tersebut mencapai 45 hingga 98 persen.

Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Kota Langsa yang berpotensi diguyur hujan petir dengan suhu 24–32 derajat Celsius dan kelembapan 60–99 persen.

Sementara itu, hujan ringan diprediksi terjadi di Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Pidie, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie Jaya, Kota Sabang, dan Kota Lhokseumawe.

Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celsius.

Adapun wilayah Aceh Selatan, Aceh Besar, Simeulue, Aceh Singkil, Bireuen, Gayo Lues, Kota Banda Aceh, dan Kota Subulussalam diprakirakan berawan sepanjang hari.

BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrem berupa hujan disertai petir dan angin kencang yang dapat terjadi secara lokal, terutama di kawasan pesisir dan pegunungan.

Warga juga diminta berhati-hati terhadap potensi pohon tumbang dan genangan air saat hujan turun dengan intensitas tinggi.

Selain itu, nelayan dan pengguna transportasi laut di sekitar perairan Aceh diimbau memantau perkembangan cuaca sebelum beraktivitas guna menghindari risiko gelombang tinggi dan perubahan cuaca mendadak.

Masyarakat dapat memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG untuk memperoleh pembaruan prakiraan cuaca secara berkala.*

(ad)

SUMUT — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah wilayah Sumatera Utara didominasi hujan ringan pada Sabtu, 23 Mei 2026.

Meski demikian, beberapa daerah diprediksi mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan sepanjang hari.

Baca Juga:

• Rico Waas Tancap Gas Benahi Medan, DPRD Sumut Diajak Satu Barisan

Kondisi serupa diprediksi terjadi di Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Labuhanbatu, Toba, Mandailing Natal, Karo, hingga Padang Lawas.

BMKG juga memprakirakan hujan ringan terjadi di sejumlah wilayah kepulauan seperti Nias dan Kota Gunungsitoli.

Suhu udara di kawasan tersebut berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celsius.

Sementara itu, cuaca cerah diprediksi terjadi di Tapanuli Utara, Batu Bara, dan Nias Utara

. Adapun wilayah Tapanuli Tengah, Asahan, Dairi, Samosir, Labuhanbatu Utara, Nias Barat, serta Kota Pematangsiantar diprakirakan cerah berawan.

Kondisi berawan diprediksi terjadi di Nias Selatan, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, dan Kota Sibolga.

BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi pada siang hingga malam hari, terutama di kawasan dataran tinggi dan wilayah dengan aktivitas lalu lintas padat.

Pengendara diminta berhati-hati terhadap jalan licin serta kemungkinan jarak pandang berkurang saat hujan turun.

Selain itu, warga di wilayah pesisir dan kepulauan diimbau memperhatikan perkembangan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas pelayaran maupun penangkapan ikan di laut.

Masyarakat dapat memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG guna memperoleh informasi terkini terkait potensi perubahan cuaca di wilayah Sumatera Utara.*

(ad)

SUMUT-Pemadaman listrik massal kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, hingga Aceh. Sejak pukul 18.45 WIB hingga lewat pukul 02.00 dini hari, masyarakat masih bertahan dalam gelap tanpa kepastian kapan listrik kembali menyala.

Gangguan itu bukan sekadar persoalan teknis. Padamnya listrik selama berjam-jam memperlihatkan rapuhnya sistem pelayanan publik pada sektor vital yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat luas.Di banyak wilayah, suasana berubah mencekam. Jalanan gelap, rumah-rumah tanpa penerangan, dan warga mulai dihantui kekhawatiran terhadap tindak kriminalitas. Ketika negara gagal memastikan pasokan listrik tetap stabil, masyarakat dipaksa menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri sepanjang malam.

Keluhan datang dari berbagai lapisan masyarakat. Bayi dan balita kesulitan tidur akibat suhu panas yang menyengat. Lansia mengalami ketidaknyamanan. Aktivitas rumah tangga lumpuh total. Dalam situasi seperti ini, listrik bukan lagi sekadar fasilitas, melainkan kebutuhan pokok yang menentukan kualitas hidup masyarakat.Dampak ekonomi juga langsung terasa. Pedagang kecil kehilangan pendapatan karena usaha terhenti mendadak. Bahan makanan dan minuman yang disimpan dalam pendingin terancam rusak. Pelaku UMKM berbasis elektronik tidak dapat beroperasi. Transaksi digital terganggu akibat jaringan internet dan perangkat penunjang ikut lumpuh.

Bagi masyarakat kelas bawah yang menggantungkan penghasilan harian, pemadaman panjang berarti hilangnya pemasukan pada hari itu juga. Ironisnya, kerugian tersebut harus ditanggung masyarakat tanpa kejelasan kompensasi maupun informasi yang memadai.Masalah lain muncul pada buruknya komunikasi pelayanan publik. Sejumlah warga mengaku telah menghubungi Call Center PLN 123, namun petugas tidak mampu memberikan estimasi pasti kapan listrik kembali normal. Jawaban yang mengambang justru memperbesar kepanikan masyarakat.

Situasi ini memperlihatkan lemahnya transparansi dan mitigasi krisis di tubuh PLN. Publik tidak hanya membutuhkan perbaikan jaringan, tetapi juga kepastian informasi yang jujur, cepat, dan bertanggung jawab.Sebagai perusahaan negara yang menguasai sektor strategis, PLN semestinya memiliki sistem cadangan, pola penanganan darurat, serta komunikasi publik yang jauh lebih siap. Pemadaman mungkin tidak sepenuhnya dapat dihindari, tetapi ketidaksiapan menjelaskan situasi kepada masyarakat menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pelayanan.

Wartawan BITVOnline.com yang meninjau sejumlah titik terdampak menemukan meningkatnya kemarahan warga. Tidak sedikit masyarakat mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pejabat PLN di daerah terdampak akibat pemadaman yang dinilai terlalu lama dan minim penjelasan.Di tengah besarnya ketergantungan masyarakat terhadap listrik, pemadaman berjam-jam tanpa kepastian bukan lagi sekadar gangguan teknis. Ia telah berubah menjadi cermin lemahnya pelayanan publik yang semestinya menjadi tanggung jawab negara kepada rakyatnya.

(KRISNA)

Refly menegaskan, perkara tersebut sejak awal dinilai tidak layak untuk ditindaklanjuti hingga ke tahap penyidikan.

Baca Juga:

• Jokowi Tak Ingin Tergesa-gesa, Harap Kasus Dugaan Ijazah Palsu Dibuka di Pengadilan

Ia menyebut, aktivitas yang dilakukan kliennya merupakan bagian dari kajian akademik terhadap dokumen publik yang menurutnya masih berada dalam ranah keterbukaan informasi.

Refly juga menanggapi pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, yang menyebut perkara tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan (P21). Menurutnya, pernyataan itu bersifat normatif dan tidak mencerminkan kepastian proses hukum.

"Dia juga tidak tahu persis apakah memang akan P21 atau tidak. Itu hanya penjelasan normatif sebagai humas," ujarnya.

Lebih lanjut, Refly menilai terdapat dugaan pelanggaran batas waktu dalam proses penanganan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Ia menyebut proses administrasi berkas perkara, termasuk pengembalian dan pelimpahan ulang dari penyidik ke kejaksaan, telah melewati batas waktu yang semestinya.

"Kalau dihitung, sudah melewati batas waktu yang diatur. Ini yang menjadi catatan kami," kata Refly.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Polda Metro Jaya terkait desakan penghentian perkara tersebut.*

(in/dh)

Koordinator tim hukum Troya, Refly Harun, mengatakan pihaknya menilai Lechumanan telah menempatkan diri seolah sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Menteri HAM Pigai Tolak Wacana Tembak Begal di Tempat

Refly juga menyoroti penggunaan Pasal 28 ayat 2 UU ITE dalam laporan terhadap kliennya. Menurutnya, pasal tersebut tidak seharusnya disangkakan dalam konteks perkara yang dimaksud.

"Pasal 28 itu adalah pasal yang diduga karena penyelundupan diri. Karena itu Lechumanan harus bertanggung jawab," ujarnya.

Ia menegaskan, pelaporan yang dilakukan pihak Peradi Bersatu dinilai tidak tepat karena dianggap mewakili organisasi, bukan individu yang memiliki legal standing langsung sebagai korban.

"Pertanyaannya, Peradi Bersatu itu benda hidup atau benda mati? Kok bisa dia terkena ujaran kebencian?" kata Refly.

Menurutnya, terdapat perbedaan antara pasal yang digunakan dalam laporan awal dengan konstruksi hukum yang kemudian berkembang dalam penetapan tersangka terhadap Roy Suryo Cs.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Lechumanan terkait rencana pelaporan tersebut.*

(oz/dh)