TUBAN — Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo menyampaikan aspirasi para petani kepada Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan kesejahteraan serta penguatan kapasitas produksi pertanian nasional.

Hal itu disampaikan dalam rangkaian acara Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri, serta peluncuran operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Kabupaten Tuban, Sabtu, 16 Mei 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Akui Sedih Tiap Hari Terima Laporan Pejabat Menyeleweng: Saya yang Angkat, Malah Nyuri Uang Rakyat

"Digunakan untuk pembelian bibit dan pupuk, obat-obatan seperti herbisida, fungisida, insektisida, sewa traktor, hingga pembayaran upah buruh," kata Sigit dalam keterangannya di hadapan Presiden.

Ia menjelaskan, hingga saat ini terdapat 714 kelompok tani (poktan) jagung binaan Polri di 42 polres pada delapan polda yang telah memanfaatkan fasilitas KUR tersebut, dengan total penyaluran mencapai Rp30,03 miliar.

Lebih lanjut, Sigit menyampaikan harapan agar pemerintah dapat memperluas akses KUR, baik dari sisi kemudahan prosedur maupun peningkatan plafon pembiayaan.

Menurut dia, hal itu penting untuk mendorong pembukaan lahan baru serta penguatan rantai produksi pertanian dari hulu ke hilir.

"Sehingga para petani dapat meningkatkan kapasitas produksi, kemandirian usaha, dan pertumbuhan ekonomi pedesaan," ujarnya.

Selain soal pembiayaan, Sigit juga menyampaikan aspirasi kelompok tani yang berharap adanya peningkatan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta ketersediaan bibit dan pupuk.

"Para petani berharap dapat menerima bantuan lebih banyak terkait bibit, pupuk, dan alsintan," kata dia.

Acara tersebut turut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi antara aparat keamanan, lembaga keuangan, dan sektor pertanian.*

(in/ad)

JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara tasyakuran hari ulang tahun ke-84 Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di Jakarta Selatan, Sabtu, 16 Mei 2026.

Dalam kesempatan itu, Anies mendoakan agar Jusuf Kalla tetap sehat, panjang umur, serta terus menjadi teladan bagi bangsa.

Baca Juga:

• Jurnalis Diduga Alami Intimidasi Saat Liput Demo Tolak Pergub JKA di Aceh, Dipaksa Hapus Rekaman hingga Perampasan Alat

"Kita mensyukuri Pak Jusuf Kalla sehat, bahagia, produktif di usia 84 tahun. Beliau memiliki semangat yang luar biasa," kata Anies.

Anies menyebut Jusuf Kalla sebagai sosok yang tak pernah berhenti berkarya dan terus melahirkan gagasan baru.

Menurut dia, semangat tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia.

"Selalu berpikir, selalu berkarya, selalu ada yang digagas," ujarnya.

Ia juga menyoroti energi Jusuf Kalla yang tetap konsisten dalam berbagai aktivitas publik. Anies menggambarkan JK sebagai sosok yang aktif dan tidak mudah berhenti bekerja.

"Kalau Anda pernah ikut kegiatan bersama Pak JK, beliau itu nonstop," kata Anies.

Selain itu, Anies menyinggung peran Jusuf Kalla dalam proses perdamaian di sejumlah wilayah konflik di Indonesia.

Ia menyebut kontribusi JK turut berperan dalam terciptanya stabilitas di beberapa daerah.

"Kalau kita melihat hari ini Ambon yang tenang, Poso yang tenang, Aceh yang tenang, di situ ada sidik jarinya Pak JK," ujarnya.

Acara tasyakuran tersebut menjadi momentum penghormatan terhadap perjalanan panjang Jusuf Kalla dalam politik nasional, termasuk perannya sebagai wakil presiden dan tokoh perdamaian di Indonesia.*

(lp/ad)

NGANJUK — Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dan prihatin atas masih ditemukannya dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan.

Ia menyebut laporan terkait praktik penyalahgunaan wewenang hampir setiap hari sampai ke mejanya.

Baca Juga:

• Prabowo: MBG dan Koperasi Merah Putih Akan Dongkrak Ekonomi Desa, Ancam Copot Pejabat Nakal

Prabowo menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan, terutama karena para pejabat tersebut sebelumnya telah diberi kepercayaan dan kehormatan untuk mengelola tugas negara.

"Saya sedih orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan, begitu menjabat malah nyeleweng, nyuri uang rakyat," ujarnya.

Dalam keterangannya, Prabowo juga menyinggung laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dugaan penyelewengan yang melibatkan pihak-pihak yang disebut memiliki kedekatan dengannya.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh disebut sempat mendatangi Presiden untuk meminta arahan dalam menangani kasus tersebut.

"Dia datang ke saya agak gemetar, karena yang dia laporkan diketahui dekat sama saya," kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus terhadap siapa pun yang terlibat pelanggaran hukum, termasuk pihak yang memiliki kedekatan personal maupun politik.

"Tidak ada urusan mau orang Prabowo atau bukan. Kalau ada indikasi, terus periksa," ujarnya.

Ia menegaskan seluruh aparat pengawasan harus tetap melanjutkan proses pemeriksaan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Menurutnya, integritas dalam penegakan hukum menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Prabowo juga mengingatkan bahwa setiap pejabat negara wajib menjaga amanah dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.

Ia menekankan bahwa jabatan publik adalah tanggung jawab kepada negara dan rakyat.

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menyinggung bahwa sejumlah kader maupun pejabat yang memiliki afiliasi dengan Partai Gerindra juga telah diproses hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Ia meminta seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan pembenahan internal dan memperkuat pengawasan agar praktik korupsi tidak terus berulang.*

(mt/ad)

NGANJUK — Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, khususnya di wilayah pedesaan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasional 1.061 KDKMP di Kabupaten Nganjuk, Sabtu, 16 Mei 2026.

Baca Juga:

• PDIP Respons Pernyataan Prabowo soal Bung Karno: “Harus Diamalkan, Bukan Sekadar Diklaim”

"Saudara-saudara, MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita," kata Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo menyebut sejumlah kepala daerah dan kepala desa mulai merasakan dampak awal dari program tersebut.

Ia meyakini manfaatnya akan semakin besar ke depan seiring perluasan implementasi di lapangan.

Namun, Presiden mengakui masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan program, terutama pada skema MBG.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu menindak pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan.

"Siapa pun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahgunakan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan," ujar Prabowo.

Ia juga menekankan bahwa program MBG memiliki dampak langsung bagi masyarakat kecil, terutama keluarga petani dan warga desa yang merasakan manfaat bantuan pangan tersebut.

"MBG begitu penting untuk bangsa kita. Ke mana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, mereka bilang jangan dihentikan karena sangat membantu," kata dia.

Selain MBG, Prabowo menyebut KDKMP serta program Kampung Nelayan Merah Putih akan menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat industrialisasi dan hilirisasi ekonomi nasional.

Menurut dia, pemerintah juga akan memperluas akses pembiayaan murah bagi masyarakat melalui skema kredit berbunga rendah.

Ia bahkan menginstruksikan penurunan suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) hingga di bawah 10 persen.

"Dulu bunganya 24 persen, saya perintahkan turun di bawah 10 persen. Sekarang sudah 8 persen," ujar Prabowo.

Ia menilai ketimpangan akses pembiayaan antara pelaku usaha besar dan masyarakat kecil harus dihapus agar ekonomi rakyat dapat tumbuh lebih merata.

Prabowo juga menyebut akan ada gerai lembaga keuangan di dalam Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat penyaluran kredit dan layanan ekonomi masyarakat desa.

"Dengan koperasi ini, tiap desa tidak akan tergantung dari mana-mana lagi dan akan punya kekuatan sendiri," katanya.*

(at/ad)

JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno adalah milik seluruh bangsa Indonesia, bukan milik satu partai politik.

Guntur menilai pernyataan Prabowo tersebut benar.

Baca Juga:

• Prabowo: Banyak Elite yang Teriak NKRI, Tapi Saat Berkuasa Tak Berpihak ke Rakyat

"Betul sekali pernyataan Presiden Prabowo, Bung Karno itu milik seluruh bangsa Indonesia, karena itu kita harus mengamalkan ajaran Bung Karno," kata Guntur Romli, Sabtu, 16 Mei 2026.

Pernyataan itu merespons pidato Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa Soekarno merupakan tokoh bangsa yang menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik partai tertentu.

Menurut Guntur, klaim kepemilikan simbolik terhadap Bung Karno tidak boleh berhenti pada tataran narasi politik semata.

Ia menyinggung bahwa menjadi "murid Bung Karno" seharusnya diwujudkan melalui konsistensi terhadap nilai-nilai perjuangan yang diwariskan.

"Kalau hanya mengaku murid Bung Karno tapi tidak mengamalkan ajarannya, atau hanya mempolitisasi nama besar beliau, itu hanya simbolik," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa salah satu inti ajaran Bung Karno adalah sikap anti-penjajahan, anti-neokolonialisme, serta menolak ketergantungan terhadap kekuatan asing.

Dalam pandangannya, prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk dalam menentukan kerja sama internasional.

Sementara itu, Prabowo dalam pidatonya menekankan pentingnya persatuan nasional dan penghargaan terhadap seluruh tokoh bangsa.

Ia menyebut Bung Karno, Mohammad Hatta, hingga Sutan Sjahrir sebagai milik seluruh rakyat Indonesia.

"Bung Karno, Bung Hatta, milik seluruh rakyat Indonesia, semuanya. Syahrir, semua," kata Prabowo.

Prabowo juga menegaskan bahwa kekuatan Indonesia terletak pada kemampuan merangkul semua pemikiran dan tokoh bangsa tanpa sekat politik.

Menurut dia, sikap saling menghormati menjadi bagian dari nilai dasar bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global.*

(tb/ad)

BANDA ACEH — Sejumlah jurnalis dilaporkan mengalami dugaan intimidasi hingga kekerasan oleh aparat kepolisian saat meliput aksi demonstrasi penolakan Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Kantor Gubernur Aceh, Rabu, 13 Mei 2026.

Insiden terjadi di tengah ricuhnya aksi antara massa demonstran dan aparat keamanan yang berujung pada pembubaran paksa menggunakan gas air mata dan pengerahan water cannon.

Baca Juga:

• Prabowo Akui MBG Masih Bermasalah, Janji Tertibkan Penyimpangan

Mereka mengalami intimidasi, pemaksaan penghapusan dokumentasi, hingga dugaan perampasan alat kerja.

Salah satu jurnalis yang mengalami kejadian itu adalah kontributor CNN Indonesia, Dani Randi.

Ia disebut berada di sekitar kawasan Gedung Serbaguna Balee Meuseuraya Aceh (BMA) ketika aparat melakukan penyisiran terhadap massa dan warga yang berlindung.

Menurut keterangan KKJ Aceh, Dani sempat menunjukkan identitas pers dan menjelaskan dirinya sedang bertugas.

Namun, aparat yang diduga berpakaian preman tetap melakukan pemeriksaan dan berupaya mengambil perangkat kerja miliknya.

"Dari pengakuan Dani, aparat kemudian berupaya merampas tablet dan telepon genggam miliknya," kata Rino Abonita, Kamis, 14 Mei 2026.

Dalam kondisi yang disebut kacau akibat gas air mata, Dani mengaku kesulitan mengenali aparat yang mengerumuninya.

Perangkat kerjanya kemudian dikembalikan setelah identitasnya sebagai jurnalis dikenali.

Meski demikian, ia tetap disebut dipaksa menghapus hasil dokumentasi liputan, namun menolak melakukan penghapusan tersebut.

Selain Dani, tiga jurnalis lain yakni Hulwa Dzakira (Waspada.id), Helena (RMOL Aceh), dan Nora (AJNN.net) juga mengalami dugaan intimidasi serupa.

Mereka disebut dipaksa menghapus rekaman terkait tindakan aparat dalam membubarkan massa aksi.

KKJ Aceh mengecam keras peristiwa tersebut dan menilai tindakan itu bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Ini merupakan bentuk kekerasan jurnalistik yang tidak dapat dibenarkan," kata Rino.

KKJ juga meminta aparat kepolisian mengusut dugaan pelanggaran tersebut dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan intimidasi terhadap jurnalis.

Menanggapi insiden itu, Kapolresta Banda Aceh Kombes Andi Kirana menyatakan pihaknya telah menerima laporan dan melakukan pertemuan dengan para jurnalis korban serta KKJ Aceh.

Ia mengklaim telah mendengar langsung keterangan para jurnalis dan menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi di lapangan.

"Terkait yang diduga dilakukan oleh oknum, kami akan menindaklanjuti dan melakukan evaluasi," ujarnya.

Andi juga menyebut telah menginstruksikan seluruh personel agar tidak menghambat kerja jurnalistik dalam peliputan aksi unjuk rasa.

Sementara itu, aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Rakyat Aceh (ARA) menolak Pergub JKA berujung ricuh setelah massa mencoba menerobos masuk ke area kantor gubernur.

Bentrokan tak terhindarkan hingga aparat membubarkan massa secara paksa pada malam hari.*

(cn/ad)

NGANJUK — Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya elite yang kerap meneriakkan slogan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun dinilai tidak konsisten dalam keberpihakan terhadap rakyat ketika memegang kekuasaan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Sabtu, 16 Mei 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih, Bobby Siap Dukung di Sumut

Dengan prinsip tersebut, ia menyebut Indonesia berupaya menjaga hubungan baik dengan semua negara.

"Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik," kata Prabowo dalam sambutannya.

Ia kemudian memaparkan sejumlah upaya pemerintah dalam memperbaiki hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga, termasuk Singapura, Vietnam, Tiongkok, Malaysia, Australia, Papua Nugini, hingga Thailand.

Menurut dia, beberapa kesepakatan yang sebelumnya tertunda bertahun-tahun kini mulai diselesaikan.

"Saya perbaiki hubungan sama Singapura. Perjanjian-perjanjian yang belasan tahun tidak diselesaikan, kita selesaikan. Dengan Vietnam kita selesaikan," ujarnya.

Prabowo juga menyinggung hubungan Indonesia dengan Tiongkok yang disebut semakin membaik, termasuk dalam pengelolaan kawasan Natuna yang selama ini menjadi perhatian dalam isu maritim regional.

"Dengan Tiongkok kita perbaiki, alhamdulillah sekarang di Natuna tidak sering terjadi rebut," katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa penguatan hubungan luar negeri merupakan bagian dari amanat para pendiri bangsa untuk menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian.

Ia juga menyinggung berbagai prediksi yang menyebut Indonesia akan menghadapi krisis ekonomi.

Menurut dia, kondisi Indonesia saat ini masih relatif stabil, terutama pada sektor pangan dan energi.

"Pangan aman, energi aman. Banyak negara panik, Indonesia masih oke," ujarnya.

Namun demikian, Prabowo mengingatkan pentingnya loyalitas elite terhadap kepentingan nasional.

Ia menyoroti adanya pihak yang menurutnya kerap mengatasnamakan NKRI, tetapi tidak berpihak pada rakyat ketika memiliki kekuasaan.

"Banyak unsur pimpinan teriak-teriak NKRI, tetapi enggak jelas. Begitu punya kekuasaan, tidak berpihak kepada bangsa sendiri, tidak berpihak kepada rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di tengah sorotan terhadap peran elite politik dalam menjaga konsistensi antara retorika nasionalisme dan kebijakan yang dijalankan di lapangan.*

(km/ad)

MEDAN — Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia pada Sabtu, 16 Mei 2026.

Peluncuran program tersebut dipusatkan di Kabupaten Nganjuk dan diikuti secara virtual oleh jajaran pemerintah daerah, termasuk gubernur, pangdam, dan kapolda dari berbagai wilayah.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Sindir Wali Kota Medan Diduga ke Luar Negeri Tanpa Izin: Katanya ke Luar Kota, Ini Tidak Boleh

Bobby mengatakan Koperasi Desa Merah Putih diyakini akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya warga di tingkat desa.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan komitmennya untuk mendukung implementasi program tersebut.

"Program ini sangat berdampak ke masyarakat, dan juga ini menjadi program utama Bapak Presiden. Tentu kami dari pemerintah daerah mendukung," kata Bobby di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sabtu.

Menurut Bobby, pembangunan koperasi tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga mendapat dukungan dari Kodam I/Bukit Barisan dalam proses pengembangan di lapangan.

Ia mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI akan difokuskan pada penyediaan lahan dan kebutuhan pendukung lainnya untuk mempercepat pembangunan koperasi.

"Bukan hanya dari pemerintah daerah, tapi keterlibatan langsung dari teman-teman Kodam I Bukit Barisan. Jadi kami akan berkolaborasi baik dari sisi lahan dan yang lainnya," ujarnya.

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu inisiatif pemerintahan Prabowo untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil.

Pemerintah menargetkan koperasi tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa melalui penguatan sektor produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil usaha lokal.*

(mi/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyoroti dugaan perjalanan ke luar negeri tanpa izin yang dilakukan Wali Kota Medan Rico Waas.

Pernyataan Bobby tersebut menjadi perhatian publik setelah videonya beredar luas di media sosial.

Baca Juga:

• Prabowo: Kenapa Saya Dekat dengan Petani? Karena Saya Komandan Pasukan Tempur

Bobby mengaku awalnya menerima informasi bahwa Rico Waas sedang melakukan perjalanan ke luar kota.

Namun, setelah dilakukan pengecekan, ia menyebut posisi wali kota justru berada di luar negeri.

"Tadi katanya ke luar kota, tapi ternyata dicek posisinya di luar negeri. Ini yang tidak boleh," kata Bobby kepada wartawan.

Ia menegaskan pejabat daerah tidak diperbolehkan bepergian ke luar negeri tanpa izin resmi dari pemerintah pusat maupun otoritas terkait.

Menurut dia, aturan tersebut tetap berlaku meskipun perjalanan dilakukan saat hari libur atau tanggal merah.

"Bapak Presiden tadi sudah sampaikan, tidak boleh ke luar negeri tanpa izin. Walaupun itu hari libur atau tanggal merah, tetap harus ada izin," ujar Bobby.

Bobby juga menyinggung adanya pejabat yang diduga tidak jujur soal keberadaan mereka ketika sedang tidak menjalankan tugas pemerintahan.

Ia meminta agar praktik penyampaian informasi palsu kepada pimpinan tidak kembali terjadi.

Menurut Bobby, dugaan pelanggaran tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menentukan langkah dan sanksi yang akan diberikan.

"Nanti akan kita koordinasikan dengan Kemendagri terkait sanksinya," kata dia.

Hingga berita ini ditulis, pihak Pemerintah Kota Medan maupun Rico Waas belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan perjalanan ke luar negeri tersebut.

Pernyataan Bobby itu muncul di tengah sorotan publik terhadap disiplin pejabat daerah, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengingatkan kepala daerah agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin resmi.*

(tm/ad)

TUBAN— Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak semua partai politik dalam sebuah negara memiliki kualitas yang sama.

Menurut dia, ada partai yang dinilai baik dan ada pula yang tidak baik.

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan Museum Marsinah, Siapa Sosok Perempuan Pejuang Hak Buruh Ini?

Ucapan tersebut bermula ketika Prabowo menyapa Bupati Tuban, Aditya Halindra Farizky, yang hadir dalam acara tersebut.

Prabowo sempat melontarkan candaan terkait nama belakang Aditya yang dinilainya mirip dengan nama partainya, Partai Gerindra.

"Bupati Tuban, Saudara Aditya Halindra Farizky. Ya, Aditya Halindra. Bukan Partai Gerindra, bukan Halindra, Gerindra, nama agak mirip ya," kata Prabowo sambil berkelakar.

Dari candaan itu, Prabowo kemudian menyinggung soal dinamika partai politik dalam sistem demokrasi.

Ia menilai keberadaan partai politik tetap penting dalam kehidupan bernegara, namun kualitas setiap partai bisa berbeda-beda.

"Semua partai itu baik. Kalau kita bernegara, semua partai ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita berjuang supaya yang baik itu lebih banyak, yang tidak baik sedikit," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan dari jajaran kabinet, termasuk para menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga aparat keamanan dalam menjalankan program pemerintah.

Menurut dia, peran aparat seperti Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia kerap kurang mendapat apresiasi ketika situasi berjalan kondusif.

Sebaliknya, mereka justru menjadi sasaran kritik saat terjadi persoalan.

"Tentara dan polisi itu kalau lancar dan aman dianggap biasa saja. Kalau enggak beres, dicaci maki. Itulah nasib aparat, nasib abdi masyarakat," kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo meminta seluruh aparat negara tetap bekerja keras demi menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Ia menegaskan bahwa stabilitas keamanan menjadi salah satu syarat utama agar program pembangunan, termasuk ketahanan pangan nasional, dapat berjalan dengan baik.

Diketahui, Aditya Halindra Farizky merupakan politikus Partai Golkar dan menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tuban untuk periode 2020–2025 serta 2025–2030.*

(km/ad)

NGANJUK — Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Sabtu pagi, 16 Mei 2026.

Peresmian ditandai dengan pembacaan pernyataan resmi dan penandatanganan prasasti sebagai simbol dibukanya museum yang didedikasikan untuk mengenang perjuangan Marsinah, buruh perempuan yang telah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Baca Juga:

• Prabowo: Kenapa Saya Dekat dengan Petani? Karena Saya Komandan Pasukan Tempur

Setahun sebelumnya, Prabowo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah dalam upacara resmi di Istana Negara pada 2025.

Penghargaan itu diserahkan langsung kepada ahli waris setelah nama Marsinah diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Marsinah dikenal sebagai buruh pabrik arloji di PT Catur Putra Surya yang berlokasi di Porong, Sidoarjo.

Lahir pada 10 April 1969, ia merupakan anak kedua dari pasangan Astin dan Sumini.

Sejak usia muda, Marsinah telah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ia pernah bekerja di pabrik plastik di kawasan Rungkut, Surabaya, hingga berjualan nasi bungkus dengan harga Rp150.

Marsinah dikenal sebagai sosok yang kritis dan vokal dalam memperjuangkan hak pekerja, terutama terkait upah layak dan perlindungan tenaga kerja.

Konflik yang berujung pada kematiannya bermula pada 3 hingga 4 Mei 1993 ketika para buruh PT Catur Putra Surya melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut pemenuhan hak mereka.

Dari 12 tuntutan yang diajukan, sebanyak 11 tuntutan dikabulkan, kecuali permintaan pembubaran Unit Kerja SPSI.

Situasi memanas setelah belasan buruh dipanggil oleh Kodim 0816 Sidoarjo dan diduga dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan.

Mengetahui hal tersebut, Marsinah menulis surat berisi panduan bagi rekan-rekannya dalam menghadapi interogasi.

Pada 5 Mei 1993, ia mendatangi perusahaan untuk menyampaikan surat protes. Malam harinya, Marsinah dilaporkan hilang.

Tiga hari kemudian, tepatnya 8 Mei 1993, jasad Marsinah ditemukan di sebuah gubuk di kawasan hutan Desa Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk.

Tubuhnya ditemukan dengan sejumlah luka yang mengindikasikan adanya penyiksaan sebelum pembunuhan.

Kasus kematian Marsinah menjadi perhatian nasional pada era pemerintahan Soeharto dan disebut sebagai salah satu catatan kelam dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Penyelidikan sempat menyeret delapan orang, termasuk pemilik perusahaan, namun seluruh terdakwa akhirnya dibebaskan dalam proses banding hingga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hingga kini, pelaku utama pembunuhan Marsinah belum pernah terungkap.

Peresmian museum ini dinilai menjadi upaya negara untuk mengabadikan perjuangan Marsinah sekaligus mengingatkan publik akan pentingnya perlindungan hak-hak buruh di Indonesia.*

(km/ad)

NGANJUK — Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan kedekatannya dengan para petani saat menghadiri Panen Raya Jagung Serentak dan peletakan batu pertama gudang ketahanan pangan Polri di Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026.

Menurut dia, pengalaman panjang sebagai komandan pasukan tempur di militer membuatnya memahami betapa vitalnya peran pangan dalam menjaga keberlangsungan operasi dan pertahanan negara.

Baca Juga:

• Prabowo Puji Kinerja Kapolri: Kalau Tak Beres Ya Copot, Sederhana

"Saya dekat dengan para petani karena saya cukup lama menjadi Ketua Umum HKTI, yang sekarang saya diganti oleh Ketua Umum yang sekarang adalah Wakil Menteri Pertanian, Pak Sudaryono," kata Prabowo dalam pidatonya.

Namun, Prabowo menegaskan kedekatannya dengan petani telah terbangun jauh sebelum itu, yakni ketika ia masih aktif sebagai komandan pasukan tempur di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

"Kenapa saya dekat dengan petani? Karena saya dulu komandan pasukan. Komandan pasukan tempur," ujarnya.

Prabowo menjelaskan, dalam setiap persiapan operasi militer, logistik pangan menjadi salah satu aspek utama yang selalu diperhitungkan selain amunisi.

Menurut dia, ketersediaan beras menentukan durasi pasukan dapat bertahan di medan operasi.

"Kita kalau mau berangkat operasi tempur, yang kita cek bukan cuma peluru. Kita cek peluru, tapi kita cek dulu, ada beras enggak? Kalau ada beras, kita hitung berasnya kuat untuk berapa hari," kata dia.

Ia mencontohkan, apabila persediaan beras hanya cukup untuk lima hari, maka operasi hanya dapat berlangsung selama lima hari.

Sebaliknya, jika stok cukup untuk dua pekan, operasi bisa diperpanjang sesuai kebutuhan.

"Kalau enggak ada beras, tentara juga susah beroperasi," ujar Prabowo.

Presiden juga menyinggung pelatihan bertahan hidup yang dijalani prajurit ketika menghadapi kondisi kekurangan makanan di lapangan.

"Makanya di tentara kita diajarkan survival. Kalau enggak ada makanan, kita harus cari makanan sendiri," tuturnya.

Dalam pidatonya, Prabowo turut mengenang masa awal perjuangan bangsa ketika aparat keamanan belum memiliki dukungan anggaran yang memadai.

Pada masa itu, kata dia, masyarakat desa dan petani menjadi pihak yang banyak membantu tentara bertahan hidup.

Menurut Prabowo, warga desa kerap memberikan makanan sederhana kepada para prajurit yang sedang menjalani latihan militer di wilayah pedesaan.

"Mereka punya pisang dikasih, punya ubi dikasih, punya tiwul juga dikasih," katanya.

Pengalaman tersebut, menurut Prabowo, membuat dirinya semakin memahami bahwa petani dan nelayan merupakan tulang punggung ketahanan bangsa karena berperan sebagai produsen pangan nasional.

"Para petani dan para nelayan adalah produsen makanan untuk seluruh bangsa dan negara," ujar dia.

Karena itu, Prabowo menegaskan pemerintah harus memberi perhatian serius terhadap sektor pangan agar ketahanan nasional tetap terjaga di tengah berbagai tantangan global.

"Setiap mereka yang ingin melihat bangsa ini langgeng harus fokus memperhatikan masalah pangan," kata Prabowo.*

(km/ad)

NGANJUK— Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Pujian itu disampaikan Prabowo saat menghadiri panen raya jagung serentak kuartal II sekaligus peletakan batu pertama (groundbreaking) program ketahanan pangan Polri di Kabupaten Nganjuk, Nganjuk, Sabtu, 16 Mei 2026.

Baca Juga:

• Tanpa Dana Pemerintah, Dari Mana Sumber Dana Pembangunan Museum Marsinah Senilai Rp3,8 Miliar?

Menurut dia, capaian tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan Jenderal Sigit di institusi Kepolisian.

"Saya melihat peran Polri luar biasa. Dari sini saya kira adalah karena leadership kepemimpinan. Kalau bagus ya harus kita akui bagus, kalau baik ya harus kita akui baik," kata Prabowo.

Presiden juga menilai organisasi yang berjalan baik mencerminkan kualitas pemimpinnya.

Ia kemudian mengibaratkan kepemimpinan dalam institusi seperti tim sepak bola yang dinilai dari hasil kerja.

"Kalau dalam organisasinya baik, berarti pemimpinnya baik. Kalau tim kesebelasan sepak bola menang, berarti manajernya baik, pelatihnya baik, kaptennya baik, kontraknya diperpanjang," ujar Prabowo.

Ia menambahkan, evaluasi terhadap pemimpin harus dilakukan secara objektif berdasarkan hasil kerja.

"Kalau tidak beres ya copot, sederhana. Ini namanya hidup," kata dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit memaparkan hasil panen raya jagung serentak yang digelar pada kuartal II tahun ini.

Menurut dia, panen dilakukan di lahan seluas 189.760 hektare dengan potensi produksi mencapai sekitar 1,23 juta ton jagung.

"Pada hari ini, dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, kami melaksanakan panen raya jagung serentak kuartal II pada lahan seluas 189.760 hektare, dengan potensi hasil panen mencapai sekitar 1,23 juta ton," ujar Sigit.

Dari total hasil panen tersebut, sebanyak 100 ton jagung direncanakan diekspor ke Malaysia melalui perbatasan Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Bengkayang.

Menurut Sigit, ekspor tersebut juga memberikan keuntungan bagi petani.

Koperasi disebut membeli jagung dari petani seharga Rp6.500 per kilogram, lalu menjualnya ke Malaysia seharga Rp7.000 per kilogram.

"Dengan demikian diperoleh margin keuntungan Rp500 per kilogram," katanya.

Selain itu, Sigit juga melaporkan perkembangan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan Polri.

Hingga saat ini, kata dia, Polri telah memiliki sebanyak 1.376 unit SPPG sebagai bagian dari dukungan terhadap program pangan nasional.

Pemerintah saat ini terus mendorong penguatan sektor pertanian sebagai salah satu strategi mencapai swasembada pangan dan memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan global.*

(km/ad)

NGANJUK – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea mengatakan pembangunan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dilakukan secara gotong royong oleh keluarga besar KSPSI AGN.

Museum yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu, 16 Mei 2026 itu disebut dibangun tanpa menggunakan anggaran pemerintah, baik dari APBN maupun APBD.

Baca Juga:

• Prabowo: Aparat Harus Mati untuk Rakyat, Bukan Menindas

Ia menegaskan seluruh pendanaan berasal dari kontribusi internal keluarga besar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia AGN di berbagai daerah.

"Saya pastikan tidak ada dana pemerintah, tidak ada APBN maupun APBD. Semua berasal dari gotong royong keluarga besar KSPSI AGN," ujarnya.

Menurut Andi Gani Nena Wea, kekuatan koperasi buruh menjadi fondasi utama pembangunan museum tersebut.

Ia menyebut jaringan koperasi buruh di bawah naungan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia AGN kini memiliki total aset mencapai Rp2,1 triliun.

"Ada koperasi buruh yang asetnya Rp750 miliar dan ada juga yang mencapai Rp300 miliar," kata dia.

Andi Gani mengatakan museum tersebut dibangun sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Marsinah yang dinilai menjadi simbol perjuangan buruh di Indonesia.

Museum Ibu Marsinah nantinya dibuka untuk umum secara gratis setiap hari mulai pukul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Pengelolaan museum disebut melibatkan keluarga Marsinah serta yayasan yang dibentuk Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Andi Gani Nena Wea juga menyampaikan apresiasi kepada Prabowo Subianto yang hadir langsung meresmikan museum dan berziarah ke makam Marsinah.

Ia menyebut kehadiran kepala negara menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan buruh Indonesia.

Museum tersebut diinisiasi oleh Andi Gani Nena Wea bersama Ketua Dewan Penasihat KSPSI sekaligus Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ketua DPD KSPSI Jawa Timur Ahmad Fauzi, serta jajaran pengurus KSPSI dari berbagai daerah.*

(km/ad)

PONTIANAK – SMAN 1 Sambas menyampaikan pernyataan sikap terkait polemik final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

Dalam pernyataan tertulis yang diunggah melalui akun resmi sekolah pada Jumat, 15 Mei 2026, pihak SMAN 1 Sambas menegaskan menolak pelaksanaan final ulang dan membantah berbagai tuduhan kecurangan yang diarahkan kepada sekolah.

Baca Juga:

• PDIP Sebut Gibran Pansos usai Undang Peserta LCC Viral ke Istana

"SMAN 1 Sambas menolak pertandingan final ulang tingkat Provinsi Kalimantan Barat," demikian salah satu poin pernyataan tersebut.

Sekolah menyatakan tetap menghormati seluruh keputusan resmi yang telah ditetapkan dalam mekanisme penyelenggaraan lomba.

Pihak sekolah juga menegaskan tim LCC mereka telah mengikuti kompetisi sesuai aturan yang ditetapkan panitia dan disepakati seluruh peserta.

SMAN 1 Sambas turut menyesalkan penyelenggara yang dinilai belum maksimal meluruskan informasi terkait polemik yang berkembang sehingga sekolah merasa terus berada dalam posisi terpojok di tengah opini publik.

Sekolah juga mengecam berbagai narasi di media sosial yang dinilai menyerang guru, siswa, staf sekolah, hingga alumni.

Menurut pihak sekolah, kondisi tersebut telah mencemarkan nama baik sekolah sekaligus memicu tekanan psikologis terhadap para siswa.

"SMAN 1 Sambas membantah keras tuduhan kecurangan, penyuapan, nepotisme, dan dugaan pengaturan kemenangan," tulis pihak sekolah.

Selain menolak final ulang, sekolah juga meminta penyelenggara memulihkan nama baik mereka dan memberikan jaminan keamanan psikologis bagi siswa sebelum bertanding di tingkat nasional.

Sebelumnya, SMAN 1 Pontianak juga menyatakan tidak akan mengikuti final ulang LCC 4 Pilar yang diputuskan MPR RI.

Kepala SMAN 1 Pontianak, Indang Maryati, mengatakan langkah yang mereka lakukan sejak awal bertujuan mencari klarifikasi agar kompetisi berjalan transparan dan objektif.

Meski demikian, SMAN 1 Pontianak tetap mendukung SMAN 1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat nasional dan meminta maaf atas polemik yang terjadi.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memutuskan final LCC 4 Pilar Kalbar diulang setelah polemik penilaian babak final viral di media sosial.

MPR RI mengakui adanya kekurangan dalam penyelenggaraan lomba dan menyatakan akan melakukan evaluasi, termasuk mengganti dewan juri pada final ulang mendatang.*

(km/ad)

JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan status ibu kota negara masih berada di Jakarta tidak membawa perubahan baru.

Menurut Anies Baswedan, putusan tersebut sejalan dengan ketentuan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Baca Juga:

• Anies Sebut “Sidik Jari” JK di Perdamaian Poso, Ambon, dan Aceh

Mantan calon presiden pada Pemilu 2024 itu menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, pemindahan status ibu kota negara dari Jakarta ke IKN masih menunggu keputusan presiden.

"Tapi semua itu menunggu keputusan Presiden," ujar dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam sidang putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026.

Sidang pembacaan putusan tersebut dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo di Gedung MK, Selasa, 12 Mei 2026.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Permohonan uji materi itu sebelumnya menyoroti ketidaksinkronan antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang IKN.

Pemohon menilai ketentuan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai status konstitusional ibu kota negara.

Namun, Mahkamah menilai argumentasi tersebut tidak cukup untuk mengubah ketentuan yang sudah berlaku.

Dengan putusan tersebut, status Jakarta sebagai ibu kota negara tetap berlaku hingga ada keputusan presiden terkait perpindahan resmi ke Ibu Kota Nusantara.*

(km/ad)

NGANJUK – Presiden Prabowo Subianto menegaskan aparat negara harus berpihak kepada rakyat dan tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompok tertentu.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo Subianto saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan rumah singgah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Sabtu, 16 Mei 2026.

Baca Juga:

• Bareskrim Awasi Ketat Kasus Kasatresnarkoba Kukar yang Ditangkap Terkait Jaringan Narkotika

"Saya dengar-dengar peristiwa di Jawa Timur, tapi saya tidak mendalami. Hari ini saya baru sadar dan paham bahwa kolusi aparat dipakai oleh kapitalis tertentu, dan budaya ini tidak boleh kita teruskan," kata Prabowo Subianto.

Ia menegaskan seluruh aparat negara, mulai dari level tertinggi hingga terendah, harus bekerja untuk kepentingan rakyat dan menegakkan keadilan.

"Semua aparat dari yang tertinggi sampai yang terendah harus mati untuk rakyat, bukan malah menindas rakyat," ujarnya.

Prabowo juga memberi peringatan kepada aparat penegak hukum dan aparat keamanan agar tidak menyimpang dari tugas utama mereka.

Ia secara khusus meminta Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan seluruh jajarannya menegakkan hukum secara adil.

"Saya tidak mau dengar lagi ada aparat yang tidak menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung kondisi global yang dinilainya penuh ketidakpastian, termasuk dampak konflik di Timur Tengah terhadap sektor energi dan pangan dunia.

Menurut dia, Indonesia berada dalam posisi relatif aman karena memiliki ketahanan pangan yang kuat.

Prabowo menyebut sejumlah negara seperti Australia, Filipina, India, Bangladesh, dan Brasil mulai meminta pasokan pupuk dari Indonesia.

Ia juga mengatakan beberapa negara mulai meminta pasokan beras dari Indonesia di tengah tekanan global terhadap sektor pangan.

Dalam pidatonya, Prabowo turut memuji kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang dinilai berhasil memperkuat ketahanan pangan nasional.*

(km/ad)

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memastikan akan melakukan pengawasan intensif terhadap penanganan kasus Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Kartanegara, AKP Yohanes Bonar Adiguna, yang ditangkap terkait dugaan keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan pengusutan perkara yang saat ini ditangani Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur akan mendapat pengawasan langsung dari Mabes Polri.

Baca Juga:

• Sukseskan Program MBG, Kapolri Klaim Polri Sudah Miliki 1.376 SPPG

Selain melakukan pengawasan, Bareskrim Polri juga akan memberikan dukungan penuh dalam pengembangan perkara tersebut.

Menurut Eko Hadi Santoso, langkah itu dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan sekaligus membuka kemungkinan pengembangan kasus terhadap jaringan narkotika yang lebih luas.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menangkap AKP Yohanes Bonar Adiguna yang saat ini menjabat sebagai Kasatresnarkoba Polres Kutai Kartanegara.

Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Yuliyanto membenarkan penangkapan tersebut.

"Yang bersangkutan diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim," ujar Yuliyanto.

Namun, pihak kepolisian belum menjelaskan secara rinci kronologi penangkapan maupun konstruksi perkara karena penyidik masih melakukan pendalaman.

Kasus ini mencuat di tengah pengusutan dugaan keterlibatan sejumlah aparat kepolisian dalam jaringan narkotika di wilayah Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Bareskrim Polri juga menangani kasus mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat, AKP Deky Jonathan Sasiang, yang diduga terlibat jaringan narkoba yang dikendalikan bandar bernama Ishak.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian publik karena melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya berada di garda terdepan dalam pemberantasan narkotika.*

(km/ad)

JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan institusinya telah memiliki 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II, peletakan batu pertama 10 gudang ketahanan pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peluncuran operasional 166 SPPG di Tuban, Sabtu, 16 Mei 2026.

Baca Juga:

• Disdik Sumut Pastikan Tak Ada Guru Honorer Dipecat Usai Terbitnya Surat Edaran Kemendikdasmen

Ia menjelaskan dari total tersebut, sebanyak 736 SPPG telah beroperasi, 172 unit dalam tahap persiapan operasional, dan 468 lainnya masih dalam proses pembangunan.

Menurut Listyo Sigit Prabowo, apabila seluruh fasilitas itu beroperasi penuh, program tersebut diproyeksikan dapat menjangkau sekitar 3,44 juta penerima manfaat di berbagai daerah.

Selain itu, keberadaan ribuan SPPG tersebut juga diperkirakan mampu menyerap sekitar 68 ribu tenaga kerja.

"Apabila seluruh SPPG telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta orang dan menyerap 68 ribu tenaga kerja," ujarnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menargetkan pembangunan SPPG bertambah menjadi 1.500 unit hingga akhir 2026.

Kapolri mengatakan perluasan pembangunan itu dilakukan agar layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan di berbagai daerah.*

(d/ad)

MEDAN – Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan tidak ada guru honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberhentikan setelah terbitnya Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026.

Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, merespons kekhawatiran yang sempat muncul di kalangan tenaga pendidik di berbagai jenjang pendidikan.

Baca Juga:

• BIP-I Kritik Keras Pemko Binjai, Soroti Banjir dan Drainase Buruk

"Pak Gubernur meminta agar tidak ada guru non ASN diberhentikan karena adanya surat edaran tersebut. Saat ini kami masih mendalami poin-poin yang tertuang dalam surat edaran itu," kata Alexander Sinulingga, Sabtu, 16 Mei 2026.

Ia mengatakan arahan tersebut berasal dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang meminta stabilitas tenaga pendidik tetap terjaga di daerah.

Berdasarkan kajian awal, Disdik Sumut menilai substansi utama surat edaran tersebut bukan soal pengurangan tenaga kerja, melainkan penataan serta pendataan guru yang belum terdaftar dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Alexander Sinulingga mengatakan sebagian guru non ASN yang belum masuk dalam Dapodik merupakan tenaga pendidik yang direkrut dalam beberapa tahun terakhir oleh pihak sekolah.

"Guru yang belum terdaftar dalam Dapodik ini rata-rata merupakan tenaga baru yang direkrut oleh kepala sekolah, bukan melalui Dinas Pendidikan," ujarnya.

Untuk itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tengah menyiapkan langkah strategis guna mencari solusi bagi guru non ASN yang belum terdata.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengingatkan seluruh kepala sekolah agar tidak lagi melakukan pengangkatan guru honorer di luar mekanisme resmi.

Langkah tersebut dilakukan agar persoalan administrasi tenaga pendidik tidak semakin bertambah di masa mendatang.

Alexander Sinulingga kembali menegaskan bahwa guru honorer tetap dapat menjalankan tugas seperti biasa sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.*

(sp/ad)