Rico mengatakan koordinasi antara Pemko Medan dan Pemprov Sumut akan terus dilakukan agar persoalan pembayaran DBH dapat berjalan dengan baik.

Baca Juga:

• Anggaran Dinkes Medan Turun di P-APBD 2026, Rico Waas Buka Suara: Agar Realistis dan Tak Jadi SiLPA

Pernyataan Bobby mengenai Silpa tersebut sebelumnya disampaikan saat ditanya mengenai realisasi pembayaran DBH Pemprov Sumut kepada Pemko Medan. Berdasarkan informasi yang disampaikan, pembayaran DBH baru terealisasi sekitar 30 persen per 10 September 2026.

Di tengah persoalan tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen juga mendorong Pemprov Sumut segera membayarkan sisa DBH 2026 kepada Pemko Medan.

Rico membenarkan bahwa dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat kepada Pemko Medan telah terealisasi sekitar 70 persen per 10 September 2026. TKD tersebut mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Iya (TKD dari Pusat ke Pemko sudah 70 persen)," ujarnya.

Rico mengatakan Pemko Medan tetap menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kemampuan anggaran yang tersedia saat ini.

"Pokoknya apa yang kita miliki pada saat ini, kita buat yang terbaik untuk masyarakat Kota Medan. Dengan niat baik, tulus, ikhlas, pembangunan Kota Medan mudah-mudahan berjalan lancar," katanya.

Dia juga memastikan komunikasi antara Pemko Medan dan Pemprov Sumut mengenai DBH tetap berlangsung. Koordinasi tersebut dilakukan untuk membahas pembayaran dana bagi hasil yang menjadi hak pemerintah kota.

"(Koordinasi soal DBH) jalan, bagus, kita kita komunikasi terus. Mudah-mudahan lah, doakan lah," tutup Rico.

Persoalan DBH dan Silpa menjadi bagian dari pembahasan hubungan keuangan antara Pemko Medan, Pemprov Sumut dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan anggaran 2026.* (sp/dh)

Kecelakaan tersebut terjadi pada Sabtu (19/9/2026) sekitar pukul 19.00 WIB. Mobil bernomor polisi BK 1821 AGI itu melaju dari arah Tangkahan menuju Padangtualang.

Baca Juga:

• Hindari Tabrakan Saat Salip Kendaraan, Ambulans Pembawa Jenazah Terbalik di Langkat

Rudi meminta Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Kabupaten Langkat berkoordinasi untuk memastikan adanya tanda peringatan yang jelas bagi pengguna jalan, terutama pada malam hari.

"Ya, kita meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk saling menguatkan, memasang rambu maupun penerangan di lokasi kejadian," kata Rudi, Senin (21/9/2026).

Menurut Rudi, rambu dan penerangan sementara dibutuhkan karena kondisi jalan yang terputus dinilai tidak mudah dikenali pengguna jalan ketika malam.

Apalagi, ruas tersebut merupakan salah satu akses menuju kawasan Ekowisata Tangkahan. Rudi meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap aspek keselamatan di jalur tersebut.

"Dengan kejadian tersebut, pemerintah provinsi itu seharusnya malu, karena akses ini merupakan jalur wisata menuju Ekowisata Tangkahan. Seharusnya, akses tempat pariwisata itu bagus, bukan seperti ini," tegasnya.

Rudi juga menyebut kejadian kendaraan terjun ke sungai di kawasan tersebut bukan pertama kali terjadi. Dia meminta pemerintah kabupaten setempat ikut memasang rambu dan penerangan sementara sembari menunggu penanganan permanen.

"Pemerintah kabupaten juga harus tanggap dan peduli terhadap jalan yang putus itu. Sebagai yang punya wilayah, hadirkan dulu rambu dan penerangan sementara atau kolaborasi dengan pemerintah provinsi," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Langkat Arie Ramadhany menyatakan pihaknya telah memasang rambu dan penerangan di lokasi kecelakaan.

"Sudah kami pasang rambu dan penerangan," kata Arie.

"Itu jalan provinsi," tukasnya.Berdasarkan informasi terkait kecelakaan, mobil Toyota All New Avanza tersebut membawa tujuh orang warga Kota Medan. Kendaraan diduga melaju di ruas jalan yang badan jalannya telah terputus akibat terkikis aliran Sungai Batangserangan.

Kondisi lokasi yang gelap dan hujan yang mengguyur kawasan tersebut disebut membuat jalan yang terputus semakin sulit dikenali.

Baca Juga:

• Jalan Pemprov Sumut Menuju Tangkahan Telan Korban, Dinas SDA Buka Suara

Mobil kemudian terjun bebas ke aliran sungai. Tiga penumpang meninggal dunia, sedangkan empat orang lainnya mengalami luka dengan tingkat berbeda.

Tiga korban meninggal dunia masing-masing Adit (20), Egi (18), dan Hasbi (25).

Sementara Ismail Sani (40), M Iqbal Al-Fahri (26), dan Johan Tantawi (32) mengalami luka ringan. Sedangkan Nadin (18) mengalami luka berat dan mendapat penanganan medis.

Seluruh korban diketahui merupakan warga Kota Medan.Kecelakaan tersebut kembali menyoroti aspek keselamatan di ruas jalan yang terputus akibat abrasi. Jalur tersebut juga merupakan akses menuju kawasan wisata Tangkahan, sehingga kondisi rambu, penerangan dan pengamanan lokasi menjadi perhatian setelah kecelakaan terjadi.* (sp/dh)

Ketiga terdakwa dalam perkara ini yakni mantan Kepala Disdik Langkat Saiful Abdi, mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Disdik Langkat sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadi, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa selaku penyedia barang, Budi Pranoto Seputra.

Baca Juga:

• Usut Dugaan Korupsi Lahan Tol Medan-Binjai Rp 1,1 Triliun, Kejati Sumut Garap 30 Saksi

"Tunda ke Kamis ini, tanggal 24 September 2026, karena belum siap putusannya," kata seorang pengawal tahanan, L. Sitohang, saat ditemui di PN Medan.

Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Langkat menuntut Saiful Abdi dan Supriadi masing-masing dengan pidana penjara selama 11 tahun serta denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.

Selain hukuman penjara dan denda, Saiful dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp2,5 miliar subsider tujuh tahun penjara. Sementara Supriadi dituntut membayar uang pengganti Rp500 juta dengan subsider tujuh tahun penjara.

Adapun Budi Pranoto Seputra dituntut 13 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan. Dia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp26,5 miliar subsider tujuh tahun penjara.

Jaksa menyatakan perbuatan ketiga terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29,5 miliar.

Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam tuntutannya, jaksa menyebut sejumlah hal yang memberatkan para terdakwa. Di antaranya, perbuatan mereka dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, menimbulkan kerugian keuangan negara Rp29,5 miliar serta meresahkan dan merugikan masyarakat.

Jaksa juga menyebut para terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya. Khusus Saiful Abdi, jaksa menyatakan yang bersangkutan pernah dihukum.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah ketiga terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan.

Dengan ditundanya sidang, putusan terhadap Saiful Abdi, Supriadi dan Budi Pranoto Seputra baru akan dibacakan pada Kamis (24/9/2026).

Perkara tersebut masih berproses di Pengadilan Tipikor pada PN Medan dan para terdakwa tetap berstatus terdakwa sampai adanya putusan pengadilan.* (mi/dh)

Di kawasan Jalan Asam Kumbang, harga masker yang sebelumnya sekitar Rp20 ribu per kotak kini dijual Rp28 ribu per kotak.

Baca Juga:

• Tembus 71 Persen, Bulog Kebut Penyaluran Beras Gratis 30 Kg di Medan Selesai Akhir September

"Harganya naik karena banyak permintaan. Karena erupsi kemarin itu, asapnya kan sudah sampai ke Medan, makanya banyak yang cari," kata Ina, Senin (21/9/2026).

Selain harga yang naik, stok masker di pasaran juga mulai berkurang. Tingginya permintaan membuat persediaan yang biasanya mencapai ratusan kotak kini tersisa lebih sedikit.

"Biasanya masih ada sekitar ratusan kotak sebagai stok, tapi karena masyarakat banyak yang cari, jadi sisa 100 hingga 200 kotak. Untuk harga masker anak-anak juga sama," ucapnya.

Menurut informasi yang dihimpun, masyarakat membeli masker dalam jumlah lebih banyak dari biasanya. Pembelian tidak hanya satu atau dua kotak, tetapi beberapa kotak sekaligus.

Kondisi tersebut membuat sejumlah pedagang harus menyesuaikan stok dengan meningkatnya permintaan konsumen.

Kenaikan harga dan berkurangnya stok masker ini terjadi di tengah perhatian masyarakat terhadap kondisi udara setelah erupsi. Masker pelindung pernapasan menjadi salah satu barang yang banyak dicari warga.* (mi/dh)

Winda Lorenza Gowasa (30) sebelumnya ditemukan meninggal dunia di kamar mandi rumahnya di Kompleks Bumi Asri, Blok G230, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pada Minggu (2/8/2026).

Baca Juga:

• Diduga Polisi Gadungan, Pria di TikTok Perdaya Puluhan Wanita Lewat Video Call Hingga Rugi Ratusan Juta

Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan saat kejadian terdapat enam orang di dalam rumah, yakni Winda, mantan suaminya Imansyah Harefa, dua anak mereka, seorang pengasuh serta nenek korban.

Polisi menyebut Winda dan Imansyah berada di kamar lantai dua bersama anak pertama mereka. Setelah Imansyah meninggalkan kamar, Winda disebut mengambil revolver dari tas mantan suaminya dan masuk ke kamar mandi.

"Motif bunuh diri ini pada saat ditinggalkan di kamar tersebut, faktanya bahwa korban berada di dalam kamar mandi dengan mengambil senjata api jenis revolver milik Bripka IH," kata Calvijn.

Menurut polisi, Winda dan Imansyah telah resmi bercerai sejak 2021. Setelah perceraian tersebut, Winda bersama kedua anaknya sempat tinggal di Jakarta, sementara Imansyah tetap berada di Medan karena bertugas di Polsek Medan Sunggal.

Sekitar dua bulan sebelum kejadian, Winda bersama kedua anaknya kembali ke Medan dan tinggal di rumah di Kompleks Bumi Asri.

Setelah kejadian, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jenazah Winda ke RS Bhayangkara TK II Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dokter Forensik RS Bhayangkara TK II Medan dr Mistar Ritonga kemudian menjelaskan hasil pemeriksaan luka pada tubuh korban. Ia menyebut luka tembak yang ditemukan memiliki ciri luka tembak tempel, atau posisi senjata berada menempel dengan kulit ketika ditembakkan.

Dokter forensik juga mengatakan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh Winda. Memar pada leher disebut merupakan lebam mayat, sementara perubahan pada kelopak mata dikaitkan dengan perdarahan akibat lintasan proyektil di dalam kepala.

"Saya tidak ada melihat, menjumpai tanda-tanda kekerasan pada waktu itu. Hanya yang saya jumpai di situ tuh bekas sayatan ya, di tangan. Bekas luka yang lama," ujar dr Mistar.

Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut juga melakukan pemeriksaan terhadap korban, mantan suami korban, pakaian serta senjata api yang digunakan dalam kejadian tersebut.

Kabid Labfor Polda Sumut Kombes Rio Nababan mengatakan tidak ditemukan residu tembakan pada tubuh maupun pakaian Imansyah Harefa. Sementara pada tubuh Winda ditemukan jejak residu di tangan kanan dan sekitar leher.

"Yang kedua, untuk yang di korban, itu ada jejak yang berada di tangan sebelah kanan dan juga di sekitar leher," kata Rio.

Pemeriksaan terhadap pakaian Winda juga menunjukkan adanya residu tembakan, dengan temuan paling banyak berada di bagian pundak kanan.

Labfor kemudian memeriksa senjata api yang digunakan dalam peristiwa tersebut. Senjata itu disebut merupakan revolver kaliber .38.

Dari pemeriksaan proyektil, Labfor menyatakan peluru yang ditemukan di dalam tubuh Winda identik dengan peluru dari senjata yang diperiksa penyidik.

"Kami periksakan, kami bandingkan dengan yang sudah dilakukan pengambilan proyektil yang ada di tubuh korban. Hasilnya identik bahwa proyektil yang ada di dalam tubuh korban tersebut berasal dari senjata yang diperiksakan oleh penyidik kepada kami," ujar Rio.

Di sisi lain, tuduhan mengenai dugaan Winda pernah dijual kepada seorang mantan pejabat kepolisian beredar melalui unggahan sejumlah akun media sosial. Dalam bahan pemberitaan tersebut, tuduhan itu disebut berasal dari pihak keluarga atau kerabat korban.

Namun, tuduhan tersebut belum disertai keterangan resmi yang membuktikan klaim tersebut. Bahan yang tersedia juga tidak menjelaskan secara spesifik alasan keluarga Winda belum bersedia menjalani pemeriksaan terkait tuduhan itu.

Sementara itu, hasil penanganan kepolisian, pemeriksaan forensik dan pemeriksaan Labfor yang telah disampaikan dalam perkara kematian Winda menjadi bagian dari penyelidikan mengenai kejadian tersebut.* (tm/dh)

Area di sisi kiri, kanan hingga belakang bangunan masih berupa lahan pertanian dengan tanaman jagung.

Baca Juga:

• Mahasiswa Unimed Jadi Korban Penikaman, Pelaku Dibekuk di Tanah Garapan Laut Dendang

Akses menuju bangunan Kopdes hingga kini belum diaspal. Jalan yang dilalui kendaraan masih berupa tanah merah berbatu dan bergelombang. Kondisi jalan juga terlihat berdebu dan kendaraan yang melintas terbilang jarang.

Warga sekaligus sekuriti perumahan di sekitar lokasi, Nur, mengatakan Kopdes tersebut belum beroperasi meski dari luar bangunan terlihat telah berdiri.

"Belum beroperasi. Saya tidak ingat kapan dibangunnya karena bukan wilayah saya juga di sana," kata Nur saat ditemui di lokasi, Senin (21/9/2026).

Menurut Nur, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi umumnya bekerja sebagai pegawai swasta maupun aparatur sipil negara. Sementara sebagian petani yang memiliki lahan di kawasan tersebut disebut berasal dari daerah lain.

Nur menilai keberadaan koperasi nantinya berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat dan petani apabila sudah beroperasi.

"Kalau sudah berjalan, mungkinlah bakal berguna, karena sudah banyak yang tahu. Di sini rata-rata punya pekerjaan, banyak pegawai negeri, atau ada juga yang buka usaha bisnis kecil-kecilan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Marindal II Jupri Antono mengatakan Kopdes Merah Putih di wilayahnya memang belum beroperasi. Namun, dia mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan bangunan tersebut mulai dibangun maupun kapan selesai karena pemerintah desa tidak dilibatkan dalam proses pembangunannya.

Jupri juga belum mengetahui kapan bangunan tersebut akan diserahterimakan kepada pemerintah desa maupun pengurus koperasi.

Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Babinsa TNI Angkatan Darat, pihak PT Agrinas Palma Nusantara telah melakukan verifikasi terhadap bangunan tersebut sekitar tiga minggu sebelumnya.

Hasil verifikasi tersebut menyatakan bangunan Kopdes belum selesai sepenuhnya.

"Informasi dari Babinsa bahwa sesuai verifikasi dari pihak Agrinas sekitar 3 minggu yang lalu menyatakan bangunan belum selesai 100 persen," kata Jupri.

"Selebihnya saya nggak tahu karena Kepala Desa tak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan," sambungnya.

Jupri menambahkan, saat ini pemerintah desa sedang mempersiapkan pembentukan kepengurusan baru untuk Koperasi Desa Merah Putih. Pembentukan pengurus tersebut direncanakan berlangsung pada 28 September 2026.

"Soal KDMP sekarang sedang persiapan pembentukan pengurus baru. Rencananya tanggal 28 September ini dilaksanakan," ujarnya.

Hingga saat ini, bangunan Kopdes Merah Putih di Desa Marindal II belum beroperasi. Pemerintah desa masih menunggu proses penyelesaian pembangunan serta pembentukan kepengurusan koperasi.* (tm/dh)

Dudung menyampaikan hal itu saat meninjau operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sergai, Senin (21/9/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan di sekolah tersebut.

Baca Juga:

• Tekan Kecelakaan Kereta, KAI Sumut Bangun 12 Pos Jaga Rawan dan Siagakan Petugas 24 Jam

"Sesuai laporan dari kepala sekolah dan Bapak Bupati, dari 300 (siswa) rupanya ada sekitar 30-an yang kembali ke orangtuanya. Mungkin (penyebabnya) karena baru atau mungkin karena situasinya yang berbeda. Tetapi ini sudah ada langkah-langkah untuk dihadirkan kembali. Nanti akan kita bujuk kembali," kata Dudung.

Menurut Dudung, para siswa tersebut masih berada di rumah orang tua masing-masing. Dia menyebut langkah untuk mengajak mereka kembali ke asrama sedang dilakukan.

Dalam kunjungannya, Dudung juga berkeliling melihat fasilitas sekolah dan berdialog dengan sejumlah siswa. Dia meminta fasilitas yang telah tersedia dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung proses pendidikan.

Dudung berharap para siswa Sekolah Rakyat dapat berkembang dan meraih cita-cita melalui fasilitas serta tenaga pendidik yang telah disiapkan pemerintah.

"Yang Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Serdang Bedagai, siapa tahu ada yang jadi Kepala Staf Angkatan Darat, ada yang jadi Kapolri, ada yang jadi Presiden. Yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin," ujarnya.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sergai Edi Salamat Ritonga mengatakan sekolah tersebut saat ini memiliki 300 peserta didik. Rinciannya terdiri atas 25 siswa SD, 106 siswa SMP, dan 169 siswa SMA.

"Jumlah peserta didik pada saat ini adalah 135 siswa laki-laki dan 165 siswa perempuan. Jadi, total keseluruhan peserta didik di SRT 1 Serdang Bedagai berjumlah 300 siswa," jelas Edi.

Edi mengatakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk tahun ajaran 2026/2027 telah dilaksanakan pada 31 Juli 2026.

Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sergai merupakan salah satu program yang ditinjau KSP Dudung untuk memastikan pelaksanaan operasional dan kegiatan pendidikan berjalan sebagaimana mestinya.

Sebelumnya, Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang juga mencatat adanya siswa Sekolah Rakyat yang memilih keluar setelah menjalani pendidikan. Salah satu alasan yang disampaikan adalah siswa maupun orang tua belum terbiasa dengan pola pendidikan berasrama dan sulit berjauhan.

Untuk mengisi kembali kursi siswa yang kosong, pemerintah daerah menyiapkan mekanisme penggantian peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku.8 (tm/dh)

Pelaku yang diamankan yakni Ahmad Dedi alias Dedi Grandong, warga Jalan Pengabdian, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan. Dia ditangkap personel Polsek Medan Tembung pada Jumat (18/9/2026) sekitar pukul 22.00 WIB.

Baca Juga:

• Disembunyikan di Tempat Jas Hujan Tas, Polrestabes Medan Ringkus Kurir Pembawa 480 Gram Sabu

Perampokan terjadi pada Rabu (19/8/2026) sekitar pukul 04.30 WIB. Saat itu, korban hendak menuju rumah pamannya melalui Jalan PWI di kawasan tanah garapan Desa Sampali.

"Dari keterangan korban, dirinya awalnya hendak menuju ke rumah pamannya. Setibanya di TKP, korban mengalami perampokan hingga sepeda motornya dibawa kabur," ujar Ras Maju, Senin (21/9/2026).

Di lokasi kejadian, korban disebut dihentikan oleh sekitar enam orang. Para pelaku diduga membawa senjata tajam jenis celurit untuk mengancam korban.Setelah korban dihentikan, para pelaku mengambil kunci kontak sepeda motor dan ponsel miliknya. Setelah menguasai barang korban, mereka kemudian menyuruh korban pergi.

Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat BK 5060 AKW dan sebuah ponsel. Korban selanjutnya melaporkan peristiwa itu ke Polsek Medan Tembung.

"Dari laporan korban, selanjutnya tim Polsek Medan Tembung melakukan pengembangan hingga berhasil mendeteksi pelaku," kata Ras Maju.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga mengarah kepada Ahmad Dedi. Petugas mendatangi rumah pelaku di Jalan Pengabdian, Desa Sampali, pada Jumat malam.Saat petugas tiba, Ahmad Dedi disebut sedang bersembunyi di dalam sumur.

"Pelaku kita amankan di rumahnya. Saat petugas datang, pelaku kedapatan sedang bersembunyi di dalam sumur," ujarnya.

Polisi juga menyebut Ahmad Dedi merupakan residivis. Dia tercatat telah melakukan kejahatan sebanyak tiga kali di wilayah hukum Polsek Medan Tembung.

Saat ini, Ahmad Dedi telah diamankan di Polsek Medan Tembung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu dan mengungkap keberadaan lima pelaku lainnya.* (tm/dh)

Baca Juga:

• Diduga Polisi Gadungan, Pria di TikTok Perdaya Puluhan Wanita Lewat Video Call Hingga Rugi Ratusan Juta

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Rizaldi mengatakan pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan jalan tol tersebut.

Baca Juga:

• Banding Jaksa Kandas, Eks Kepala PPI Ujung Serangga Abdya Tetap Dihukum 2,5 Tahun dan Bayar Rp258,9 Juta

Meski telah memeriksa puluhan saksi, Kejati Sumut belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

"Belum ada tersangkanya," tambah Rizaldi.

Dugaan korupsi yang disidik Kejati Sumut berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, khususnya seksi I, II dan III. Ruas tol tersebut memiliki panjang sekitar 25,441 kilometer.

Penyidik sebelumnya melakukan penggeledahan di Kantor Badan Pertanahan Wilayah Sumatera Utara dan BPN Kota Medan pada Kamis (9/4/2026).

Ketua tim penyidik Kejati Sumut Victor Sitorus mengatakan pengadaan tanah untuk pembangunan tol tersebut menggunakan pagu anggaran sekitar Rp1,1 triliun.

Adapun pembangunan ruas Tol Medan-Binjai itu dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dengan total nilai anggaran sebesar Rp1.170.440.000.000.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik memeriksa sejumlah ruangan di Kantor BPN Sumut dan Kantor Pertanahan Kota Medan. Sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan lahan turut diamankan untuk kemudian dianalisis.

Penyidik Kejati Sumut menyatakan dokumen-dokumen tersebut akan ditindaklanjuti apabila ditemukan keterkaitan dengan dugaan tindak pidana.

Hingga kini, penyidikan masih berjalan. Kejati Sumut masih meminta keterangan dari pihak-pihak yang dinilai mengetahui proses pengadaan lahan pembangunan Tol Medan-Binjai sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.* (tm/dh)

Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan penangkapan dilakukan pada Kamis (17/9/2026) malam. Polisi sebelumnya mendapat informasi mengenai pergerakan seorang kurir yang diduga hendak mengantarkan narkoba dari Medan ke Aceh.

Baca Juga:

• Mahasiswa Unimed Jadi Korban Penikaman, Pelaku Dibekuk di Tanah Garapan Laut Dendang

FYM diduga berupaya menyamarkan pergerakannya dengan menggunakan jasa travel mini bus yang menerapkan sistem penjemputan penumpang dari rumah masing-masing.

Saat diamankan, FYM sempat menyangkal membawa narkoba. Dia juga disebut enggan menunjukkan lokasi penyimpanan barang terlarang tersebut.

Polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan FYM. Pada pemeriksaan awal, petugas tidak menemukan narkoba di dalam tas yang dibawa pelaku.

Namun, tim menemukan bagian khusus di dalam tas yang dinilai mencurigakan. Setelah diperiksa lebih lanjut, polisi menemukan enam bungkus narkotika jenis sabu yang disimpan di ruang khusus pada bagian bawah tas.

"Kami temukan 480,56 gram sabu yang dikemas dalam enam bungkus. Pelaku menyimpan narkoba ke ruang penyimpanan khusus di bagian bawah tas, yang biasanya digunakan untuk menyimpan pelindung tas atau jas hujan," jelas Rafli.

Barang bukti tersebut kemudian diamankan polisi untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan pemeriksaan awal, FYM mengaku baru pertama kali membawa narkoba dari Medan menuju Aceh. Dia disebut tergiur dengan upah Rp3 juta yang dijanjikan oleh seseorang yang diduga menjadi pengendali.

Meski demikian, polisi masih mendalami pengakuan tersebut untuk mengetahui jaringan serta peran FYM dalam perkara tersebut.

"Pemeriksaan awal pelaku mengaku baru pertama kali, namun kami akan dalami. Kami juga sedang mengejar pengendali atau bos dari pelaku," pungkas Rafli.

FYM kini diamankan di Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Polisi masih memburu pihak yang diduga menjadi pengendali dalam pengiriman sabu tersebut.* (dh)

LANGKAT- Ambulans milik RSU Bidadari yang membawa jenazah mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik di Jalan Sudirman, Lingkungan IV Simpang Kolam Luar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Minggu (20/9/2026) sekitar pukul 13.45 WIB.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Langkat Ipda Budi Sihotang mengatakan ambulans tersebut melaju dari arah Medan menuju Aceh. Kecelakaan terjadi saat sopir hendak mendahului kendaraan yang berada di depannya.

Baca Juga:

• Viral Hadang Ambulans Bawa Jenazah Bayi, Sopir Bus PT Rapi Langsung Dipecat

Budi mengatakan saat ambulans berusaha mendahului, pada waktu bersamaan muncul kendaraan dari arah berlawanan. Sopir ambulans kemudian diduga membanting setir ke kiri hingga kendaraan kehilangan keseimbangan dan terbalik.

"Ambulan tersebut diduga banting setir ke kiri sehingga terbalik," ucapnya.

Budi membenarkan kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut merupakan ambulans milik RSU Bidadari.

"Infonya RSU Bidadari," kata Budi.

Dalam kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa. Namun, sopir ambulans dilaporkan diduga mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut.

Pihak yang terlibat dalam peristiwa itu disebut tidak bersedia mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah yang dibawa ambulans juga tidak disebut mengalami kondisi lebih lanjut dalam peristiwa tersebut.

Hingga kini, pihak RSU Bidadari belum memberikan keterangan terkait kecelakaan ambulans tersebut saat dikonfirmasi wartawan.

Polisi masih mencatat kejadian tersebut sebagai kecelakaan tunggal dan melakukan penanganan sesuai prosedur.* (tm/dh)

Hal tersebut disampaikan Sofyan dalam Bimbingan Teknis Budidaya Tanaman Pangan Berbasis Organik yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Komisi X DPR RI di Auditorium Djonny Taslim, Universitas Satya Terra (ST) Bhinneka, Medan, Senin (21/9/2026).

Baca Juga:

• Tembus Rp 70 Ribu/Kg dan Lampaui HET, Pemprov Sumut Siapkan Pasokan Cabai Merah Luar Daerah

Karena itu, dia mendorong pengembangan pertanian organik diperkuat melalui riset dan penerapan teknologi agar produktivitas serta kualitas hasil pertanian dapat meningkat.

"Seseorang yang tidak mendapat kecukupan pangan dapat mengalami kesulitan, bahkan ketidakstabilan sosial bisa dipicu oleh rasa lapar. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjadi lembaga atau bangsa yang hanya memiliki nama besar tanpa praktik nyata. Kita harus fokus pada pengembangan pangan organik agar produktivitas dan kualitasnya meningkat," kata Sofyan.

Sofyan juga menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pengembangan pengetahuan dan keahlian di bidang pertanian dan pangan. Menurutnya, riset yang dilakukan kampus diharapkan mampu menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat tani.

Dia kemudian mencontohkan pendampingan terhadap petani kopi organik yang disebut telah berhasil menembus pasar internasional.

Dalam pengembangan pertanian organik tersebut, petani didorong mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Langkah itu dinilai perlu diperhatikan karena penggunaan pupuk dalam budidaya berkaitan dengan kondisi unsur hara tanah.

Selain mendorong pertanian organik, Sofyan mengusulkan pengembangan pusat riset pertanian organik yang terintegrasi dengan pendidikan inklusif.

Salah satu gagasannya adalah melibatkan Sekolah Luar Biasa (SLB) dalam aktivitas pertanian yang terarah. Menurut Sofyan, konsep tersebut dapat memberikan ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan melalui kegiatan pertanian.

Dia mengatakan konsep tersebut tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan produk pertanian, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya pemberdayaan dan memberikan manfaat sosial.

Bimbingan teknis tersebut menghadirkan Peneliti Ahli Madya BRIN Indarti Puji Lestari sebagai narasumber. Kegiatan juga dihadiri Tenaga Ahli DPR RI Finche Kosmanto, Lisnawati Ginting dan Pandapotan Tamba.

Melalui kegiatan tersebut, teknik budidaya tanaman pangan berbasis organik diperkenalkan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya mendorong kemandirian pangan di Sumatera Utara.* (in/dh)

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara Anwar Yuli Prastyo mengatakan pembangunan 12 pos jaga tersebut merupakan bagian dari program prioritas peningkatan keselamatan perlintasan sebidang.

Baca Juga:

• Delapan Bulan 2026, KAI Sumut Angkut 1,85 Juta Penumpang dan 550 Ribu Ton Logistik

Penentuan lokasi pembangunan pos jaga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi teknis perlintasan, tingkat kepadatan lalu lintas serta aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.

Salah satu titik yang menjadi prioritas berada di Jalan Raya Pelabuhan, kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Lokasi tersebut merupakan jalur utama angkutan logistik menuju Pelabuhan Belawan dengan intensitas kendaraan berat yang cukup tinggi.

"Keberadaan pos jaga di Jalan Raya Pelabuhan sangat penting karena berada di jalur utama angkutan logistik menuju Pelabuhan Belawan. Dengan adanya petugas jaga, pengamanan perjalanan kereta api maupun kendaraan yang melintas dapat diperkuat," katanya.

Sebanyak 12 pos jaga yang dibangun KAI tersebar di lima wilayah di Sumatera Utara. Rinciannya yakni dua lokasi di Kota Medan, tiga lokasi di Kota Binjai, tiga lokasi di Kota Tebing Tinggi, satu lokasi di Kota Pematangsiantar dan tiga lokasi di Kabupaten Deli Serdang.

Selain membangun fasilitas, KAI juga menyiapkan tenaga penjaga perlintasan melalui anak usahanya, KAI Properti. Sebanyak 48 calon petugas telah direkrut dan saat ini menjalani pelatihan.

Setelah pelatihan, para calon petugas akan mengikuti pengujian untuk mendapatkan sertifikasi resmi sebagai Penjaga Jalur Lintasan (PJL). Nantinya, setiap pos akan ditempatkan empat petugas agar pengamanan dapat dilakukan selama 24 jam.

"Setelah pembekalan, para calon petugas akan mengikuti pengujian untuk mendapatkan sertifikasi resmi sebagai Penjaga Jalur Lintasan (PJL). Nantinya masing-masing pos akan diisi oleh 4 orang petugas, sehingga pos penjaga perlintasan tersebut bisa beroperasi 24 jam," jelas Anwar.

KAI juga menempatkan 180 petugas tambahan di 101 perlintasan sebidang yang belum memiliki penjagaan tetap.

Upaya tersebut dilakukan di tengah masih tingginya jumlah perlintasan sebidang di Sumatera Utara. Saat ini terdapat 636 perlintasan sebidang, terdiri atas 151 titik yang sudah dijaga dan 485 titik yang belum memiliki penjagaan.

Sepanjang Januari hingga September 2026, tercatat 33 insiden yang melibatkan kereta api dan pengguna jalan di wilayah Sumatera Utara. Jumlah tersebut mendekati total insiden sepanjang 2025 yang mencapai 39 kejadian.

"Data tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan perlintasan membutuhkan perhatian serius dan penanganan berkelanjutan. Pembangunan pos jaga, penyiapan personel tersertifikasi, serta penempatan petugas ekstra adalah langkah nyata KAI di titik-titik rawan," tegas Anwar.

KAI menilai peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang tidak hanya bergantung pada pembangunan fasilitas dan penempatan petugas. Kedisiplinan pengguna jalan juga menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

"Upaya membangun fasilitas dan menyiapkan petugas harus berjalan beriringan dengan kedisiplinan pengguna jalan. Ketika seluruh pihak menjalankan perannya, keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat dapat semakin terjaga," tutup Anwar.* (km/dh)

Hal itu disampaikan Rico saat memberikan jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan dalam rapat paripurna terkait P-APBD Medan Tahun Anggaran 2026, Senin (21/9/2026).

Baca Juga:

• Dapat Tambahan TKD Rp 565 Miliar, Rico Waas Tegaskan P-APBD Medan 2026 Fokus Atasi Banjir Hingga Pendidikan

Selain persoalan anggaran, Rico turut menjawab sorotan Fraksi PDIP DPRD Medan mengenai pelayanan kesehatan di puskesmas. Salah satu yang disoroti yakni disiplin waktu tenaga medis dan dokter dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Rico mengatakan Pemko Medan terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap disiplin tenaga kesehatan di seluruh puskesmas.

"Menanggapi pertanyaan penurunan pelayanan yang dirasakan masyarakat di puskesmas, karena kurang disiplin tenaga medis, dapat kami jelaskan bahwa kami terus berupaya memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap disiplin tenaga kesehatan di seluruh puskesmas," katanya.

Pemko Medan juga memastikan tenaga kesehatan di puskesmas hadir dan siap memberikan pelayanan ketika dibutuhkan masyarakat. Pelayanan, kata Rico, harus diberikan sesuai kompetensi dan standar operasional prosedur (SOP).

"Kami juga memastikan tenaga kesehatan memberikan pelayanan dengan sikap yang profesional dan berorientasi kepada masyarakat," ungkapnya.

Terkait keluhan mengenai keterlambatan distribusi obat ke puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu), Rico mengatakan penyaluran obat telah dilakukan sesuai mekanisme yang disepakati antara Dinas Kesehatan Kota Medan dan puskesmas.

Menurutnya, obat diterima melalui mekanisme distribusi terjadwal maupun mekanisme pelayanan urgen atau kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

"Pendistribusian obat diterima oleh Puskesmas melalui mekanisme distribusi terjadwal dan mekanisme pelayanan atau urgen atau seketika," ungkap Rico.

Sementara untuk penanganan stunting, khususnya di kawasan Medan Utara, Pemko Medan menjalankan sejumlah program pencegahan. Di antaranya pelayanan antenatal care (ANC) terpadu bagi ibu hamil serta pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil.

Pemantauan tumbuh kembang balita juga dilakukan secara rutin setiap bulan melalui posyandu dan puskesmas. Pemeriksaan meliputi penimbangan berat badan serta pengukuran tinggi atau panjang badan.

Pemko Medan juga memberikan makanan tambahan (PMT) bagi balita dengan gizi kurang, gizi buruk dan stunting serta ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK).

Program lainnya mencakup pemberian imunisasi dasar lengkap, vitamin A bagi balita dan ibu nifas serta skrining anemia bagi remaja putri.

"Edukasi gizi dan pola asuh kepada orang tua melalui kader posyandu dan kelas ibu hamil atau balita dengan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan juga penguatan puskesmas di wilayah Medan Utara sebagai ujung tombak deteksi dini dan intervensi gizi," pungkasnya.

Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD Medan menyoroti penurunan anggaran Dinas Kesehatan dalam P-APBD 2026. Anggaran tersebut disebut turun dari sekitar Rp1,224 triliun menjadi Rp1,201 triliun.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan sorotan tersebut berkaitan dengan masih adanya keluhan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan.

Keluhan yang disampaikan antara lain terkait jam operasional puskesmas dan pustu, kedisiplinan waktu tenaga medis dan dokter serta keterlambatan distribusi obat dan alat kesehatan.

Fraksi PDIP juga menilai sejumlah fasilitas kesehatan milik Pemko Medan, termasuk RSUD dr Pirngadi dan Rumah Sakit Haji Bachtiar Djafar, masih perlu dibenahi dan dilengkapi.

DPRD Medan kemudian meminta Pemko Medan meningkatkan pengawasan terhadap unit-unit pelayanan kesehatan serta memperkuat penanganan dan pencegahan stunting, terutama di kawasan Medan Utara.* (ds/dh)

Berdasarkan data harga pangan Sumut pada Senin (21/9/2026), harga cabai merah keriting tertinggi tercatat di Kabupaten Nias Selatan mencapai Rp70 ribu per kg. Harga tersebut berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp55 ribu per kg.

Baca Juga:

• Perkuat Kinerja Organisasi, Lapas Labuhan Ruku Ikuti Rapat Koordinasi Kemenimipas Tahun 2026 secara Virtual

Kepala Disperindag ESDM Sumut Dedi Jaminsyah Putra Harahap mengatakan kenaikan harga cabai terjadi karena sejumlah daerah mulai memasuki akhir musim panen. Kondisi tersebut membuat pasokan cabai ke pasar berkurang.

"Sebagian daerah sudah memasuki akhir musim panen sehingga pasokan ke pasar berkurang," ungkap Dedi.

Selain faktor musim panen, anomali cuaca juga disebut berdampak terhadap produksi cabai di sentra-sentra pertanian. Kondisi cuaca membuat proses budidaya hingga panen terganggu.

"Faktor cuaca juga mempengaruhi produksi yang menyebabkan bunga rontok dan membusuk," ujarnya.

Untuk mengantisipasi berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi di Sumut, Disperindag ESDM Sumut tengah berkoordinasi untuk mendatangkan pasokan cabai dari luar daerah.

Dedi mengatakan kerja sama antardaerah sedang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Saat ini pihaknya masih melakukan pemetaan dan pengelompokan daerah pemasok.

"Kita melakukan kerja sama antar daerah tapi masih mapping dan mengklaster," ucap Dedi.

Kenaikan harga cabai merah tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena harga komoditas tersebut telah berada di atas HET di sejumlah wilayah Sumut. Upaya penambahan pasokan dari luar daerah disiapkan untuk menjaga ketersediaan cabai di pasar.* (ds/dh)

Klarifikasi tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai Desman setelah muncul pemberitaan mengenai kondisi Labkesmas yang belum digunakan untuk pelayanan masyarakat.

Baca Juga:

• Banding Jaksa Kandas, Eks Kepala PPI Ujung Serangga Abdya Tetap Dihukum 2,5 Tahun dan Bayar Rp258,9 Juta

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Binjai Amir Hamzah dan Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi yang dinilai telah mengupayakan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.

"Pertama, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota yang telah mengupayakan adanya pembangunan Laboratorium Kesehatan di Kota Binjai melalui anggaran Kementerian Kesehatan. Tidak semua daerah bisa mengupayakan atau membawa anggaran pembangunan laboratorium ke daerahnya," ujar Desman.

Menurut Desman, keberadaan Labkesmas nantinya tidak hanya ditujukan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Fasilitas tersebut juga diproyeksikan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai.

Desman menyebut bangunan Labkesmas juga mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan karena dibangun sesuai prototipe dan standar yang telah ditetapkan.

Terkait belum beroperasinya fasilitas tersebut, Desman menjelaskan pihaknya masih menunggu 33 jenis alat kesehatan yang merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan.

Selain pengadaan alat, pengoperasian Labkesmas nantinya juga akan mendapat pendampingan dari Kementerian Kesehatan melalui unit pelaksana teknisnya.

"Belum beroperasinya Laboratorium Kota Binjai dikarenakan 33 jenis alat kesehatan yang merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan belum tiba atau belum diterima oleh Dinas Kesehatan. Jadi saat ini kita masih mempersiapkan kebutuhan yang ada," jelasnya.

Pemko Binjai saat ini masih mempersiapkan berbagai kebutuhan pendukung sambil menunggu seluruh peralatan kesehatan tersebut diterima. Setelah kebutuhan terpenuhi, Labkesmas diharapkan dapat mulai menjalankan fungsinya sesuai standar yang ditetapkan.

Dengan keberadaan fasilitas tersebut, Pemko Binjai berharap pelayanan kesehatan masyarakat dapat semakin diperkuat sekaligus membuka peluang kontribusi Labkesmas terhadap Pendapatan Asli Daerah.* (dh)

Setelah hubungan semakin dekat, pria tersebut diduga mengajak korban melakukan video call secara pribadi. Rekaman percakapan video itu kemudian diduga disimpan dan berpotensi digunakan untuk mengancam atau memeras korban.

Baca Juga:

• Oknum Polisi Tanjungbalai Digerebek Warga di Mobil Bersama 2 Perempuan, Terancam Patsus 30 Hari

Dalam informasi yang beredar, jumlah perempuan yang diduga menjadi korban disebut mencapai puluhan orang. Nilai kerugian yang dialami juga disebut berbeda-beda, mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah. Bahkan, terdapat informasi mengenai korban yang disebut mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

Sejumlah korban disebut telah melaporkan dugaan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Identitas dan foto yang digunakan pria tersebut juga disebut telah dilakukan pengecekan dan dalam informasi yang beredar dinyatakan bukan merupakan anggota Polri.

Namun, sejumlah informasi tersebut hingga kini masih memerlukan verifikasi resmi. Belum ada keterangan resmi yang memastikan identitas sebenarnya pria yang disebut Aldiansyah, jumlah korban, total kerugian maupun status hukumnya.

Media ini masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak kepolisian dan pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan berimbang mengenai dugaan aksi tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan pelaku disebut memanfaatkan media sosial untuk membangun kepercayaan korban sebelum komunikasi berlanjut ke aplikasi pesan pribadi.* (dh)

Putusan banding perkara Nomor 35/PID.SUS-TPK/2026/PT BNA tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Senin (21/9/2026). Majelis hakim diketuai A. Bondan, SH, MH dengan anggota Dr Firmansyah, SH, MH dan Dr H Taqwaddin, SH, SE, MS.

Baca Juga:

• Daging Pala yang Dulu Terbuang Kini Diolah Jadi Minuman, Produk Abdya Mulai Dikenalkan di Banda Aceh

Dalam perkara tersebut, Ari didakwa tidak menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak memungut utang konsumen serta memanipulasi pertanggungjawaban DPA pada UPTD PPI Ujung Serangga selama periode 2015-2017.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sebelumnya mengajukan dakwaan secara subsidair. Dakwaan primair menggunakan Pasal 603 KUHP, sedangkan dakwaan subsidair menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2026/PN Bna tanggal 24 Juli 2026 menyatakan Ari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsidair.

Majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan serta denda Rp50 juta. Denda tersebut wajib dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan.

Apabila denda tidak dibayar, harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasinya. Jika penyitaan dan pelelangan tidak memungkinkan atau tidak mencukupi, denda diganti dengan pidana penjara selama 50 hari.

Selain itu, Ari dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp258.954.050. Jika uang pengganti tidak dibayarkan, harta bendanya dapat disita dan dilelang. Apabila harta benda tidak mencukupi, pidana tambahan tersebut diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding karena menilai majelis hakim tingkat pertama tidak mengabulkan seluruh tuntutan penuntut umum.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menilai putusan tingkat pertama telah mempertimbangkan besarnya kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Majelis hakim juga menilai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.

Majelis berpendapat besaran uang pengganti paling banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengesampingkan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding dan menyatakan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Baca Juga:

• Seru! Hakim hingga Ibu-ibu Dharmayukti Karini Adu Ulek Rujak Sambut HUT RI di PT Banda Aceh

Dengan demikian, T. Ari Gunawan tetap dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, denda Rp50 juta serta pidana tambahan membayar uang pengganti Rp258.954.050.Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut dapat ditelusuri melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.* (dh)

BATU BARA – Jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun 2026 secara daring melalui aplikasi Zoom, Senin (21/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung dari Aula Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku tersebut merupakan bagian dari agenda koordinasi tingkat nasional dalam rangka memperkuat sinergi, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kinerja jajaran Kemenimipas di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

• Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku Gelar Sholat Istisqa dan Doa Bersama, Mohon Hujan serta Perlindungan dari Dampak Kekeringan

Dari Aula Lapas Labuhan Ruku, kegiatan diikuti secara tertib dan khidmat oleh Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, bersama jajaran pejabat struktural dan seluruh staf pegawai.

Keikutsertaan Lapas Labuhan Ruku dalam Rakor Kemenimipas Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan dan arahan pimpinan dapat dipahami serta diimplementasikan secara optimal di tingkat satuan kerja. Selain menjadi sarana penyampaian kebijakan, rapat koordinasi tersebut juga menjadi momentum untuk menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab.

Secara terpisah, Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, menegaskan komitmen jajarannya untuk memedomani serta mengimplementasikan seluruh arahan yang disampaikan pimpinan Kemenimipas.

"Seluruh arahan pimpinan akan menjadi pedoman bagi kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga kedisiplinan, serta memberikan pelayanan yang semakin baik," tegas Hamdi.

Ia juga berharap, melalui koordinasi dan penguatan kebijakan secara berkelanjutan, seluruh jajaran Lapas Labuhan Ruku dapat semakin solid dalam menjalankan tugas pemasyarakatan dan mendukung program strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dengan mengikuti Rakor secara virtual tersebut, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku menunjukkan komitmennya untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan dan arahan nasional, sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di tingkat satuan kerja.* (dh)

Penegasan tersebut disampaikan BNI setelah menerima pengaduan nasabah yang menyebut terdapat sejumlah transaksi pada rekeningnya yang tidak dilakukan oleh yang bersangkutan.

Baca Juga:

• Mengarsiteki Kedaulatan Finansial Gen Z: Membedah Ilusi Inklusi dalam Kebijakan Rekening Otomatis

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan pihaknya tidak menemukan indikasi transaksi pada rekening nasabah yang diproses di luar mekanisme yang berlaku.

"BNI telah melakukan penelusuran secara menyeluruh. Seluruh transaksi pada rekening BNI yang dipermasalahkan merupakan transaksi yang valid," ujar Okki dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (21/9/2026).

BNI juga telah bertemu dengan nasabah untuk memberikan penjelasan mengenai hasil penelusuran. BNI menyatakan tetap membuka ruang komunikasi agar setiap informasi yang disampaikan dapat ditelaah berdasarkan data dan fakta yang tersedia.

Sementara itu, terkait transaksi pada rekening nasabah di bank lain, BNI menegaskan penelusuran dan penyelesaiannya merupakan kewenangan bank yang bersangkutan.

"Setiap bank memiliki sistem, data, dan kewenangan masing-masing dalam menelusuri transaksi pada rekening nasabahnya. Karena itu, transaksi pada rekening di bank lain perlu ditindaklanjuti oleh bank yang bersangkutan," kata Okki.

BNI menyatakan berkomitmen menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan setiap pengaduan ditangani secara objektif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

BNI juga mengimbau nasabah untuk menjaga kerahasiaan data perbankan, termasuk PIN, password, dan kode one-time password (OTP). Nasabah juga diminta memastikan akses layanan perbankan digital dilakukan menggunakan perangkat pribadi.

Dengan langkah tersebut, BNI menyatakan penanganan pengaduan nasabah dilakukan berdasarkan hasil penelusuran data dan mekanisme yang berlaku di internal bank.* (dh)