Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan operasi tersebut merupakan OTT ke-14 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2026.

Baca Juga:

• Diperiksa 4 Jam, Dito Ariotedjo Dicecar KPK soal Kunjungan ke Arab Saudi

Dari 10 orang yang diamankan, lima orang telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Menurut Budi, lima orang tersebut terdiri atas tiga pihak swasta, satu aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, serta satu orang yang merupakan anggota keluarga penyelenggara negara di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sementara itu, lima orang lainnya masih berada di daerah untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut sesuai kebutuhan penyelidikan.

KPK menjelaskan, sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lembaga antirasuah memiliki waktu maksimal 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum terhadap para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Hingga saat ini, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang menjadi dasar pelaksanaan OTT di Kuantan Singingi. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap barang bukti serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan.

OTT di Kuansing menjadi operasi tangkap tangan ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Sebelumnya, KPK mengawali tahun 2026 dengan OTT terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Setelah itu, KPK juga melakukan sejumlah OTT lain, di antaranya terhadap Wali Kota Madiun, Bupati Pati, Kepala KPP Madya Banjarmasin, hingga Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.

KPK menyatakan akan menyampaikan perkembangan perkara tersebut kepada publik setelah proses gelar perkara selesai dan penetapan status hukum para pihak yang diamankan dilakukan.* (an/dh)

Pernyataan itu disampaikan Bobby kepada wartawan, Selasa (30/6/2026). Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menurunkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengawasan di kawasan wisata tersebut.

Baca Juga:

• Eks Pj Wali Kota Tebing Tinggi Disebut di Sidang Korupsi Smartboard Rp14,4 M, Hakim Minta JPU Hadirkan Moettaqien

"Masih ada beberapa orang dan kelompok yang melakukan pengutipan. Satpol PP sudah melaporkan dan bahkan identitas mereka sudah diketahui," ujar Bobby.

Bobby mengatakan, kelompok tersebut sebelumnya sempat diamankan aparat kepolisian. Namun, menurutnya, para pelaku kembali dilepaskan sehingga praktik pungli masih terus berulang.

Karena itu, ia meminta kepolisian dapat bekerja sama lebih maksimal dengan pemerintah daerah dalam menciptakan kawasan wisata yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

"Kalau alasannya kurang bukti, saya rasa masyarakat sudah banyak yang mengeluh. Bahkan ada laporan wisatawan maupun warga yang mengaku mendapat ancaman menggunakan senjata tajam," katanya.

Menurut Bobby, pemerintah daerah telah mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki melalui Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan penertiban. Namun, penegakan hukum tetap menjadi kewenangan aparat kepolisian.

Ia mengingatkan, apabila tidak segera ditindak, kondisi tersebut berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.

"Kalau pemerintah terus bergerak sementara tidak ada tindakan hukum, dikhawatirkan akan terjadi bentrokan. Karena itu kami berharap kepolisian mengambil langkah tegas," ujarnya.

Bobby juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengembangkan kawasan wisata Sidebukdebuk apabila persoalan pungli berhasil diselesaikan.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program pembangunan, termasuk penyediaan pusat UMKM dan sentra oleh-oleh bagi masyarakat setempat agar aktivitas ekonomi dapat berkembang tanpa praktik pungutan liar.

"Kami sudah sampaikan kepada masyarakat, nanti akan dibangun pusat UMKM dan tempat oleh-oleh sebagai upaya meningkatkan perekonomian warga," ucapnya.

Selain itu, Bobby mengungkapkan berdasarkan laporan yang diterimanya dari para pelaku usaha di kawasan wisata tersebut, sebagian oknum yang diduga melakukan pungli disebut memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Meski demikian, ia menegaskan penanganan terhadap dugaan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

"Pemerintah sudah melakukan pengawasan. Sekarang kami berharap aparat penegak hukum bisa mengambil langkah yang diperlukan agar praktik pungli di kawasan wisata Sidebukdebuk benar-benar bisa dihentikan," pungkasnya.* (mi/dh)

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, didampingi Anggota DPRD Simalungun H. Girun serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Gerak Cepat Evakuasi Pasien 19 Tahun ke RSUD Perdagangan

Turut hadir Camat Bandar Masilam Ida Royani Damanik, unsur Forkopimca, para pangulu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang memadati lokasi kegiatan.

Berbagai pelayanan disediakan secara gratis, mulai dari administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan, hingga pelayanan keluarga berencana (KB).

Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Sementara Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Simalungun membuka layanan donor darah dan Dinas Sosial menyalurkan bantuan sembako kepada keluarga yang membutuhkan.

Dalam sambutannya, Anggota DPRD Simalungun H. Girun menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah yang menghadirkan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan aspirasi warga terkait kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan melalui pengaspalan, mengingat akses jalan menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Anton Achmad Saragih menyatakan pemerintah memahami kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. Namun, pelaksanaan pembangunan tetap dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas di wilayah Kabupaten Simalungun yang memiliki 32 kecamatan serta 413 nagori dan kelurahan.

Meski demikian, Bupati memastikan sejumlah proyek pembangunan jalan telah masuk dalam rencana pelaksanaan tahun ini.

Di antaranya perbaikan ruas jalan Nagori Panambeian menuju Nagori Bandar Tinggi yang berbatasan dengan Kabupaten Batubara, rekonstruksi jalan di Nagori Bandar Rejo, Jalan Anggrek Huta III di Nagori Bandar Silou, hingga Jalan Kampung V Huta IV di Nagori Panambeian.

Selain itu, jalan provinsi sepanjang sekitar dua kilometer yang menghubungkan Kecamatan Bandar dengan Kecamatan Bandar Masilam juga masuk dalam daftar pekerjaan.

"Saya berharap seluruh pekerjaan ini dapat dilaksanakan dalam tahun ini dan berjalan lancar sesuai jadwal," ujar Bupati.

Anton Achmad Saragih juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung pembangunan dengan menjaga kondusivitas selama proses pengerjaan berlangsung.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Simalungun.

Melalui program pelayanan terpadu tersebut, Pemkab Simalungun menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan responsif bagi seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah.* (dh)

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan dr. Debora Haloho beserta jajaran perangkat daerah.

Baca Juga:

• Kabupaten Simalungun Raih Juara I Stand Terbaik Nasional di PENAS XVII 2026 Gorontalo

Berdasarkan keterangan keluarga, Tisa diketahui menderita penyakit jantung, gangguan paru-paru, serta anemia sehingga membutuhkan penanganan medis yang lebih intensif di rumah sakit.

Mendengar penjelasan tersebut, Anton Achmad Saragih langsung memberikan dukungan kepada keluarga sekaligus memastikan pasien memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan.

"Kesehatan dan keselamatan anak kita adalah hal yang paling utama. Jangan khawatir, pemerintah akan membantu memfasilitasi agar Tisa mendapatkan perawatan terbaik. Saya menyarankan agar Tisa segera dibawa ke RSUD Perdagangan untuk mendapatkan penanganan yang lebih lengkap dan intensif," ujar Bupati.

Ia juga meminta keluarga tetap kuat dan optimistis selama proses pengobatan berlangsung.

"Tetaplah semangat. Dengan ikhtiar, doa, dan penanganan medis yang tepat, semoga kondisi Tisa segera membaik. Pemerintah Kabupaten Simalungun hadir dan siap membantu masyarakat yang membutuhkan," tambahnya.

Setelah memperoleh persetujuan dari pihak keluarga, Tisa langsung dievakuasi menggunakan ambulans menuju RSUD Perdagangan untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan lanjutan.

Pangulu Nagori Kampung Lalang, Tarno, mengapresiasi perhatian yang diberikan Bupati kepada warganya. Menurutnya, bantuan tersebut memberikan harapan baru bagi keluarga yang sedang menghadapi kesulitan.

"Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati atas perhatian, bantuan, dan semangat yang diberikan. Kepedulian ini menjadi kekuatan besar bagi kami di tengah kesulitan yang sedang dihadapi," kata Tarno.

Ia juga mendoakan agar Bupati Simalungun senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam memimpin daerah.

Sesampainya di RSUD Perdagangan, Tisa langsung mendapat penanganan dari tim medis di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Petugas melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, radiologi, serta pemeriksaan tanda-tanda vital (TTV).

Selain itu, pasien juga mendapatkan tindakan awal berupa pemasangan infus dan terapi medis sebelum dokter jaga melanjutkan konsultasi dengan dokter spesialis guna menentukan penanganan lanjutan sesuai kondisi kesehatannya.* (dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Defril, mahasiswa Universitas Abulyatama Banda Aceh, kepada wartawan, Selasa (30/6/2026), menanggapi berkembangnya narasi yang mengingatkan Bupati Aceh Barat Daya, Safaruddin, agar tidak "ugal-ugalan" dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

Baca Juga:

• Rico Waas: Jangan Wariskan Cerita Sedih, Kota Harus Tumbuh Tanpa Merusak Lingkungan

"Kita menghormati setiap kritik karena itu merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kami kurang sepakat jika sejak awal pemerintahan sudah diberi stigma 'ugal-ugalan'. Kalau memang ada penyimpangan, mari tunjukkan datanya. Jangan membangun opini lebih dulu baru mencari pembenarannya," ujar Defril.

Ia menjelaskan, proses pengelolaan APBK tidak dilakukan secara sepihak oleh kepala daerah. Seluruh tahapan anggaran harus melalui mekanisme yang telah diatur, mulai dari perencanaan, pembahasan bersama DPRK, evaluasi pemerintah, hingga pengawasan oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, sistem tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan agar penggunaan anggaran daerah tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Mengelola APBK bukan semudah membuat unggahan di media sosial. Ada aturan, mekanisme, dan lembaga pengawas yang memastikan setiap anggaran digunakan sesuai ketentuan," jelasnya.

Defril juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki fungsi sebagai kontrol sosial yang harus dijalankan secara objektif. Ia menilai pemerintah tetap harus dikritik apabila ditemukan dugaan penyimpangan, namun kritik tersebut harus didukung fakta yang jelas.

"Kalau memang ada satu saja pos APBK yang bermasalah, tunjukkan datanya dan kita kawal bersama sesuai mekanisme yang berlaku. Tapi kalau hanya mengandalkan asumsi, jangan mudah memberi cap 'ugal-ugalan' yang justru menyesatkan masyarakat," tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Defril mengajak seluruh masyarakat Aceh Barat Daya untuk menjaga kualitas demokrasi dengan mengedepankan objektivitas, data, dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.

Ia menilai mahasiswa bukanlah pihak yang selalu berseberangan dengan pemerintah, melainkan memiliki peran sebagai penjaga akal sehat dalam kehidupan demokrasi.

"Mahasiswa bukan oposisi permanen, tetapi penjaga akal sehat. Kritik harus tetap hidup, namun jangan sampai berubah menjadi stigma yang mengaburkan fakta. Abdya membutuhkan pengawasan yang cerdas, bukan penghakiman yang terburu-buru," pungkasnya.* (dh)

Permintaan tersebut disampaikan melalui tim penasihat hukumnya usai sidang pemeriksaan saksi yang digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Eks Pj Wali Kota Tebing Tinggi Disebut di Sidang Korupsi Smartboard Rp14,4 M, Hakim Minta JPU Hadirkan Moettaqien

Menurutnya, sejak awal kliennya tidak terlibat dalam pelaksanaan proyek pengadaan smartboard senilai Rp14,4 miliar tersebut dan justru menjadi korban dugaan pemalsuan dokumen.

"Kami berharap Yang Mulia Majelis Hakim membebaskan Pak Bambang Ghiri Arianto dari seluruh tuntutan karena sejak awal beliau dikriminalisasi. Landasan kami jelas, yakni adanya dugaan peniruan atau pemalsuan tanda tangan beliau," ujar Paulus.

Ia menjelaskan, Bambang memang tercatat sebagai Direktur Utama PT Gunung Emas Ekaputra berdasarkan akta perusahaan. Namun, menurutnya, kliennya tidak pernah menjalankan aktivitas operasional perusahaan.

Paulus menyebut Bambang tidak menerima gaji, tidak memperoleh fasilitas perusahaan, bahkan mengaku tidak mengetahui lokasi kantor PT Gunung Emas Ekaputra.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum juga mengungkap adanya bukti percakapan yang diduga menunjukkan pengiriman dokumen kosong dalam bentuk file dari Jakarta ke Medan yang kemudian dicetak dan diduga digunakan untuk meniru tanda tangan Bambang.

Menurut Paulus, dugaan pemalsuan tanda tangan itu terdapat pada sejumlah dokumen penting proyek, mulai dari purchasing order (PO) hingga Berita Acara Serah Terima (BAST).

Sementara itu, Bambang Ghiri Arianto meminta agar Mufti Nadif, yang disebut sebagai pekerja PT Bismacindo Perkasa, dihadirkan dalam persidangan karena namanya berulang kali muncul dalam keterangan para saksi.

"Mufti harus dihadirkan. Dari kesaksian kepala bagian, kepala sekolah, hingga saksi lainnya, hampir semuanya menyebut komunikasi dilakukan dengan Mufti," kata Bambang.

Ia juga mengklaim tanda tangannya dipalsukan dalam dokumen proyek dan persoalan tersebut telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

"Tanda tangan saya dipalsukan. Hampir semua dokumen itu dia yang memasukkan. Itu sudah kami laporkan. Saya yang dijadikan terdakwa, padahal faktanya tanda tangan saya dipalsukan," ujarnya.

Saat ditanya apakah dirinya merasa menjadi korban kriminalisasi dalam perkara tersebut, Bambang menjawab singkat, "Iya."

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan sejumlah saksi tambahan pada sidang lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Juli 2026.

Saksi yang diminta hadir antara lain mantan Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi Moettaqien Hasrimy, Kelvin dari PT Gunung Emas Ekaputra, Fatimah yang merupakan istri terdakwa Budi Pranoto, ahli dari Politeknik Negeri Medan Dr. Benny, Mufti Nadif dari PT Bismacindo Perkasa, Bahrun Walidin alias Baron, serta Iskandar ST.

Dalam perkara ini, Bambang Ghiri Arianto didakwa bersama mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi sekaligus Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Idham Khalid, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto, terkait dugaan korupsi proyek pengadaan smartboard Tahun Anggaran 2024.* (dh)

Upacara kenaikan pangkat digelar di Lapangan Mapolda Aceh, Selasa (30/6/2026), dan dipimpin Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M.

Baca Juga:

• Polda Aceh Ungkap Ratusan Kasus 3C Selama Semester I 2026, Ratusan Tersangka Diamankan

Dalam amanat tertulis Kapolda Aceh yang dibacakan Wakapolda, disampaikan apresiasi kepada seluruh personel atas dedikasi dan komitmen mereka dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh.

Kapolda menegaskan, berbagai tantangan tugas yang dihadapi selama ini dapat dilalui berkat semangat kebersamaan, sinergi, dan profesionalisme seluruh anggota Polri di wilayah Aceh.

Dari total 1.544 personel yang naik pangkat, sebanyak 400 personel berasal dari Polda Aceh, terdiri dari 26 perwira, 357 bintara, dan 17 tamtama. Sementara 1.144 personel lainnya berasal dari jajaran Polres dan Polresta di wilayah hukum Polda Aceh.

Menurut Kapolda, kenaikan pangkat bukan sekadar penghargaan, tetapi juga amanah yang membawa tanggung jawab lebih besar dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

"Kenaikan pangkat hendaknya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian, profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas," demikian amanat Kapolda Aceh.

Kapolda juga mengingatkan bahwa tantangan tugas Polri ke depan semakin kompleks, mulai dari perkembangan teknologi, dinamika geopolitik global, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik, hingga berbagai potensi gangguan keamanan yang membutuhkan personel Polri yang adaptif dan responsif.

Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026, seluruh personel diminta menjadikan momentum tersebut sebagai upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Selain itu, Kapolda mengimbau seluruh anggota agar terus menjaga disiplin, menghindari berbagai bentuk pelanggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, terdapat satu personel yang memperoleh kenaikan pangkat dari Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) menjadi Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), yakni Kombes Pol. Henki Ismanto, S.I.K., yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolresta Banda Aceh dan kini dipercaya sebagai Kepala SPN Polda Aceh. Prosesi kenaikan pangkat tersebut dilaksanakan di Lobi Mapolda Aceh dan dipimpin langsung oleh Wakapolda Aceh.* (dh)

Perintah tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim As'ad Rahim Lubis saat sidang perkara yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Diperiksa 4 Jam, Dito Ariotedjo Dicecar KPK soal Kunjungan ke Arab Saudi

Saat ini, Moettaqien Hasrimy diketahui menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam surat dakwaan yang sebelumnya dibacakan jaksa, nama Moettaqien disebut sebagai pihak yang pertama kali menggagas penambahan smartboard di sekolah-sekolah Kota Tebing Tinggi.

Jaksa menjelaskan, gagasan tersebut muncul usai Moettaqien mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM II) serta melakukan kunjungan ke salah satu sekolah di Provinsi Banten. Saat itu ia melihat penggunaan papan tulis interaktif yang dinilai efektif mendukung proses pembelajaran.

Sepulang dari kunjungan tersebut, Moettaqien disebut menanyakan kepada terdakwa Idham Khalid, yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, mengenai ketersediaan smartboard di sekolah-sekolah. Idham menjawab perangkat tersebut telah tersedia, namun jumlahnya masih terbatas.

Beberapa hari kemudian, keduanya disebut mengunjungi sekolah yang telah menggunakan smartboard. Berdasarkan hasil dialog dengan para guru, perangkat tersebut dinilai mampu membantu proses belajar mengajar.

Jaksa juga mengungkapkan bahwa sekitar Agustus hingga September 2024, Moettaqien menginisiasi penambahan papan tulis interaktif melalui usulan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selain itu, nama Moettaqien kembali muncul dalam dakwaan terkait proses pengadaan. Jaksa menyebut terdakwa Idham Khalid memperoleh informasi dari Moettaqien mengenai adanya dua akun yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi dalam proses mini kompetisi pengadaan smartboard.

Atas informasi tersebut, Moettaqien disebut memanggil Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Tebing Tinggi untuk membantu membatalkan proses mini kompetisi. Setelah itu, pengadaan dilakukan melalui mekanisme e-purchasing dengan menunjuk PT Gunung Emas Ekaputra sebagai penyedia.

Dalam perkara ini, Idham Khalid didakwa bersama Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto, serta Direktur Utama PT Gunung Emas Ekaputra, Bambang Ghiri Arianto.

Jaksa menyebut ketiganya diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan 93 unit smartboard untuk 10 SMP Negeri di Kota Tebing Tinggi.

Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp8,21 miliar berdasarkan hasil audit akuntan independen. Selain itu, jaksa juga mengungkap adanya dugaan penyerahan uang secara bertahap senilai Rp3,2 miliar kepada terdakwa Idham Khalid setelah pembayaran proyek dilakukan.* (dh)

KUALA SIMPANG – Pimpinan PimpinanDaerah Muhammadiyah (PDM) Aceh Tamiang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Panglima Korps Marinir, Letjen TNI (Marinir) Dr. Endi Supardi, atas bantuan sebanyak 1.200 pasang sepatu yang disalurkan untuk seluruh sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Tamiang.

Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Sekretaris PDM Aceh Tamiang, Kiki Wimanda, kepada wartawan di Kuala Simpang, Selasa (30/6/2026). Dalam kesempatan itu, ia didampingi Ketua Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Nonformal (PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, Dr. Iskandar Muda Hasibuan.

Baca Juga:

• Korps Marinir Kirim 1.200 Sepatu Sekolah untuk Anak-anak Terdampak Bencana di Aceh

"Kami atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aceh Tamiang mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Panglima Korps Marinir beserta seluruh jajaran atas bantuan 1.200 pasang sepatu yang diberikan kepada seluruh sekolah Muhammadiyah di Aceh Tamiang. Bantuan ini menjadi penyemangat bagi siswa-siswi kami untuk terus belajar dan meraih prestasi," ujar Kiki.

Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya bernilai material, tetapi juga mencerminkan semangat kepedulian, kebersamaan, dan gotong royong dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Sementara itu, Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Aceh, Dr. Iskandar Muda Hasibuan, turut mengapresiasi perhatian Panglima Korps Marinir terhadap dunia pendidikan. Ia menilai sinergi antara Korps Marinir dan Muhammadiyah merupakan kolaborasi positif dalam membangun generasi muda yang unggul, berkarakter, dan memiliki semangat cinta tanah air.

Iskandar berharap kerja sama antara Muhammadiyah dan Korps Marinir dapat terus berlanjut melalui berbagai program di bidang pendidikan, sosial, dan kemanusiaan sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

PDM Aceh Tamiang juga berharap kolaborasi tersebut menjadi langkah berkelanjutan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan sekaligus memperkuat kepedulian terhadap peserta didik di daerah.* (dh)

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan pergerakan pasar saham dipengaruhi banyak faktor. Karena itu, investor diminta tidak mudah terpengaruh oleh sentimen yang tidak relevan.

Baca Juga:

• IHSG Ambruk 3 Persen ke Level 5.643, 599 Saham Berguguran di Akhir Perdagangan

Menurut Hasan, kondisi pasar modal memang tengah bergerak dinamis dan volatil. Koreksi harga saham maupun IHSG tidak serta-merta mencerminkan kondisi fundamental perusahaan yang memburuk.

Ia menjelaskan, setiap emiten memiliki aktivitas bisnis dan laporan keuangan yang dapat dijadikan acuan utama bagi investor dalam menilai prospek investasi.

"Di balik setiap kode saham ada kegiatan operasional perusahaan, ada keterbukaan informasi, dan laporan keuangan yang wajib dipublikasikan. Itu yang seharusnya menjadi dasar investor dalam menilai valuasi dan prospek perusahaan," ujarnya.

Hasan menegaskan, investor sebaiknya lebih mengutamakan analisis fundamental dibanding mengikuti narasi yang berkembang di media sosial.

Sebelumnya, media sosial diramaikan berbagai unggahan yang mengaitkan setiap pidato Presiden Prabowo Subianto dengan pelemahan IHSG. Bahkan, sejumlah akun membagikan jadwal pidato Presiden sepanjang Juli 2026 dan mengaitkannya dengan potensi volatilitas pasar saham.

Narasi tersebut kemudian memicu beragam respons dari warganet. Meski demikian, OJK menegaskan pelaku pasar tetap harus mengedepankan analisis yang objektif berdasarkan kondisi ekonomi dan kinerja emiten, bukan berdasarkan spekulasi yang belum tentu memiliki hubungan langsung dengan pergerakan pasar.* (d/dh)

Kerja sama itu diwujudkan melalui penandatanganan Joint Venture Agreement (JVA) antara PT Wiraraja Indonesia dan Polythene UK Ltd. Penandatanganan menjadi bagian dari penguatan hubungan ekonomi bilateral kedua negara, khususnya di sektor manufaktur berkelanjutan.

Baca Juga:

• Prabowo Sambut Presiden Belarus di Istana 2 Juli, Kerja Sama Strategis Indonesia-Belarus Disiapkan

Proses penjajakan hingga penandatanganan kerja sama difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London bersama Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) London dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai bagian dari upaya memperkuat arus investasi antara Indonesia dan Inggris.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Britania Raya, Irlandia, dan IMO, Desra Percaya, mengatakan kerja sama tersebut menjadi bukti meningkatnya kepercayaan antara pelaku usaha Indonesia dan Inggris.

"Penandatanganan ini mencerminkan semakin kuatnya kepercayaan antara pelaku usaha Indonesia dan Inggris serta komitmen bersama untuk membangun kemitraan jangka panjang yang memberikan nilai tambah bagi kedua negara," ujar Desra dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Kerja sama ini juga menjadi implementasi nyata dari UK-Indonesia New Strategic Partnership yang bertujuan memperkuat hubungan bilateral di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi.

Melalui kolaborasi sektor swasta tersebut, kedua negara menargetkan penguatan rantai pasok industri, percepatan transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja baru, hingga pengembangan industri manufaktur yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia pun menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi kemitraan bisnis dengan Britania Raya guna memperluas peluang investasi di sektor-sektor prioritas sekaligus mempererat hubungan ekonomi kedua negara dalam jangka panjang.* (d/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pihaknya akan mempelajari secara menyeluruh isi putusan hakim sebelum menentukan langkah hukum lanjutan.

Baca Juga:

• Divonis 10 Tahun, Nadiem Makarim Klaim Empat Hakim Tak Berani Tatap Matanya

Rekomendasi tersebut muncul dalam sidang pembacaan putusan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat Nadiem Makarim.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak permohonan jaksa terkait pembayaran uang pengganti sebesar Rp4,8 triliun. Hakim menilai jalur hukum yang digunakan belum tepat untuk membebankan nilai tersebut kepada terdakwa dalam perkara yang sedang disidangkan.

Majelis hakim menjelaskan, penolakan itu bukan berarti mengabaikan dugaan adanya peningkatan harta kekayaan yang tidak seimbang, melainkan karena mekanisme hukum yang digunakan harus tetap mengacu pada asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas.

Karena itu, hakim merekomendasikan agar Kejaksaan Agung membuka penyidikan baru menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tindak pidana asal korupsi yang telah terbukti dalam putusan tersebut.

Menurut hakim, langkah tersebut dinilai lebih tepat untuk menelusuri dugaan aliran dana maupun aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, dalam perkara pokok, Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek.

Selain hukuman penjara, Nadiem juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sesuai amar putusan yang telah dibacakan majelis hakim.

Hingga kini, Kejagung masih menunggu salinan lengkap putusan untuk mengkaji rekomendasi majelis hakim mengenai kemungkinan pengembangan perkara melalui pasal TPPU.* (d/dh)

Analis Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelaku pasar saat ini masih menunggu rilis data neraca perdagangan Indonesia periode Mei 2026. Data tersebut dinilai penting setelah kondisi eksternal Indonesia menunjukkan tekanan akibat defisit transaksi berjalan dan pelebaran anggaran.

Baca Juga:

• IHSG Ambruk 3 Persen ke Level 5.643, 599 Saham Berguguran di Akhir Perdagangan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif hingga April 2026 hanya mencapai 5,64 miliar dolar AS. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang masih berada di atas 10 miliar dolar AS.

"Jika surplus perdagangan terus menurun, maka defisit transaksi berjalan berpotensi semakin melebar. Pada kuartal I-2026 saja, transaksi berjalan Indonesia sudah mencatat defisit sekitar 4 miliar dolar AS," ujar Ibrahim.

Selain faktor perdagangan, tekanan terhadap rupiah juga datang dari meningkatnya inflasi domestik. Pada Mei 2026, inflasi mendekati batas atas target Bank Indonesia (BI), terutama akibat kenaikan harga pangan.

Meski secara nasional inflasi masih terkendali, sejumlah wilayah, khususnya di Pulau Sumatera, mencatat tekanan harga yang lebih tinggi dibanding daerah lain. Kondisi tersebut dipengaruhi distribusi pangan yang belum optimal, faktor cuaca, hingga pola tanam yang belum terintegrasi.

Di sisi lain, pasar juga menyoroti kebijakan baru terkait obligasi yang diterbitkan oleh dana investasi negara Danantara. Kebijakan yang memberikan perlindungan hukum bagi pembeli obligasi tersebut memunculkan kekhawatiran investor terhadap aspek transparansi dan tata kelola.

Dari pasar global, ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah juga menjadi sentimen negatif. Investor masih mencermati perkembangan hubungan Amerika Serikat dan Iran, termasuk rencana pembahasan jalur pelayaran di Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur distribusi minyak dunia.

Meski muncul wacana pembicaraan antara kedua negara di Doha, pemerintah Iran menegaskan belum ada agenda negosiasi resmi dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat. Kondisi tersebut membuat pelaku pasar tetap berhati-hati terhadap potensi gangguan pasokan energi global.

Selain itu, ekspektasi kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) juga kembali menguat. Sikap hawkish The Fed dalam pertemuan terakhir membuat investor kini menantikan sejumlah data ekonomi AS, termasuk laporan ketenagakerjaan (Nonfarm Payrolls/NFP), data JOLTS, serta Indeks Kepercayaan Konsumen yang dinilai akan menentukan arah kebijakan moneter berikutnya.

Kombinasi berbagai sentimen tersebut membuat pergerakan rupiah masih berpotensi berada di bawah tekanan dalam jangka pendek, seiring tingginya ketidakpastian ekonomi global dan dinamika pasar keuangan internasional.* (k/dh)

Menurut Nadiem, selama persidangan berlangsung dirinya memperhatikan sikap majelis hakim saat membacakan amar putusan. Ia menilai tidak satu pun dari empat hakim yang memvonis dirinya berani melakukan kontak mata secara langsung.

Baca Juga:

• Divonis 10 Tahun, Nadiem Makarim Sebut Putusan Hakim Tak Masuk Akal, Singgung Fakta Persidangan

Keempat hakim yang dimaksud yakni Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah bersama tiga hakim anggota, Sunoto, Mardiantos, dan Eryusmas.

Nadiem kemudian menyampaikan keyakinannya bahwa para hakim mengetahui dirinya tidak bersalah. Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan adanya keraguan terhadap putusan yang dijatuhkan.

"Tidak ada satu pun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah," katanya.

Dalam keterangannya, Nadiem juga menyoroti adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari salah seorang hakim anggota yang menurutnya berpihak pada fakta-fakta persidangan.

Ia menyebut Hakim Andi Saputra secara tegas menyampaikan pendapat bahwa dirinya seharusnya dibebaskan tanpa syarat berdasarkan fakta yang terungkap selama proses persidangan.

"Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat," ucap Nadiem.

Meski telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, Nadiem memastikan akan menempuh upaya hukum lanjutan dengan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan Nadiem Makarim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek.

Selain hukuman penjara selama 10 tahun, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809,5 miliar. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan sesuai ketentuan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.* (k/dh)

Dalam keterangannya usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026), Nadiem menyebut vonis yang dijatuhkan kepadanya sangat tidak masuk akal.

Baca Juga:

• Nadiem Ajukan Banding usai Divonis 10 Tahun: Saya Akan Terus Berjuang

Nadiem mengaku selama proses persidangan selalu memperhatikan jalannya sidang, termasuk saat majelis hakim membacakan pertimbangan putusan. Ia bahkan mengklaim para hakim yang memvonis dirinya tidak pernah menatap langsung ke arahnya.

"Saya mendengarkan semua yang disampaikan hakim selama persidangan. Tidak ada satu pun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah," katanya.

Meski demikian, Nadiem mengapresiasi adanya dissenting opinion dari salah seorang anggota majelis hakim yang menyatakan dirinya seharusnya dibebaskan.

"Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat," ungkapnya.

Dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah, Nadiem dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan laptop Chromebook.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun, disertai denda Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

Selain hukuman pokok, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, akan diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta agar Nadiem dihukum 18 tahun penjara. Jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti senilai Rp5,68 triliun yang terdiri dari Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun.

Atas putusan tersebut, Nadiem memastikan akan menempuh upaya hukum lanjutan melalui proses banding.* (dw/dh)

TB Hasanuddin menjelaskan, program pelatihan saat ini berlangsung selama 45 hari yang terdiri dari 30 hari latihan kemiliteran dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi. Dari total anggaran yang dikeluarkan, sebagian besar disebut terserap untuk kegiatan latihan militer.

Baca Juga:

• Negara Punya Rp30 Juta untuk Melatih Manajer Kopdes, Mengapa Gaji Guru PPPK Masih Tertunda?

Ia menilai, apabila komponen latihan militer dihapus, pemerintah berpotensi menghemat anggaran sekitar Rp30 juta untuk setiap peserta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan.

Menurutnya, dengan jumlah peserta gelombang pertama yang mencapai 35.476 orang, penghematan anggaran secara nasional dapat mencapai nilai triliunan rupiah apabila pelatihan difokuskan pada materi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan koperasi.

TB Hasanuddin juga menekankan bahwa tugas utama seorang manajer koperasi adalah mengelola organisasi, mengembangkan usaha, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, hingga pemberdayaan masyarakat.

Karena itu, ia menilai materi pelatihan seharusnya lebih diarahkan pada peningkatan kompetensi profesional yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan.

"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," tegasnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap pelaksanaan program Latsarmil calon manajer koperasi yang belakangan menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak mendorong agar evaluasi dilakukan terhadap materi pelatihan, sehingga anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.* (dw/dh)

Menjelang kunjungan kenegaraan tersebut, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Republik Belarus Maxim Ryzhenko di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Zakiyuddin Ajak Pakar Perencana Susun Cetak Biru Kota Masa Depan di Forum Bakti Bappeda

Kementerian Luar Negeri RI menyebut kedua pihak mengapresiasi koordinasi yang telah terjalin antara kementerian dan lembaga dari kedua negara dalam mempersiapkan kunjungan tingkat kepala negara tersebut.

Selain mematangkan agenda kunjungan, Indonesia dan Belarus juga membahas upaya memperkuat kerja sama bilateral di sejumlah bidang strategis. Beberapa sektor yang menjadi fokus di antaranya ekonomi, pertanian, ketahanan pangan, kebudayaan, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah Indonesia juga menyambut baik rencana peluncuran Road Map for Bilateral Cooperation 2026–2030 yang dijadwalkan diumumkan dalam kunjungan Presiden Lukashenko.

Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman kerja sama jangka menengah yang mampu mendorong hubungan kedua negara menjadi lebih konkret, produktif, dan saling menguntungkan.

Selain isu bilateral, kedua menteri turut bertukar pandangan mengenai berbagai perkembangan regional maupun global yang menjadi perhatian bersama.

Pemerintah Indonesia menilai Belarus merupakan salah satu mitra strategis di kawasan Eurasia, terutama karena negara tersebut menjadi anggota penting Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union/EAEU).

Hubungan ekonomi kedua pihak juga semakin menguat setelah Indonesia dan EAEU menandatangani Indonesia–EAEU Free Trade Agreement pada Desember 2025.

Melalui kunjungan kenegaraan Presiden Aleksandr Lukashenko nanti, pemerintah berharap hubungan diplomatik Indonesia dan Belarus semakin erat serta menghasilkan berbagai kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.* (oz/dh)

Data penutupan perdagangan menunjukkan sebanyak 141 saham menguat, 599 saham melemah, dan 219 saham bergerak stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai sekitar Rp15 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 19,3 miliar saham.

Baca Juga:

• Zona Merah Lagi! IHSG Dibuka Melemah 0,66 Persen ke Level 5.782

Seluruh indeks sektoral ikut berada di zona merah. Tekanan terjadi pada sektor energi, keuangan, teknologi, infrastruktur, industri, bahan baku, transportasi, properti, kesehatan, konsumer siklikal, hingga konsumer non-siklikal.

Di tengah pelemahan pasar, beberapa saham masih mampu mencatatkan penguatan signifikan. Saham PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) menjadi salah satu top gainers setelah melonjak 34,29 persen ke level Rp141. Disusul PT Aryakana Lestari Group Tbk (AYLS) yang naik 27,54 persen ke Rp176 dan PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) yang menguat 21,95 persen ke Rp300.

Sementara itu, daftar saham dengan pelemahan terdalam ditempati PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME) yang turun 14,90 persen ke Rp354. Kemudian PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) melemah 14,84 persen ke Rp545, serta PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk (EPAC) yang terkoreksi 14,81 persen ke level Rp69.

Pelemahan IHSG pada perdagangan hari ini mencerminkan tingginya tekanan di pasar saham domestik, dengan mayoritas emiten mengalami penurunan harga di tengah sentimen yang memengaruhi pergerakan bursa.* (oz/dh)

Operasi pencarian masih berlangsung di sejumlah wilayah terdampak, terutama di negara bagian La Guaira, yang menjadi salah satu kawasan dengan kerusakan paling parah akibat gempa yang terjadi pada Rabu (24/6/2026).

Baca Juga:

• IHSG Terpuruk ke Level 5.820, Tekanan Jual Seret Bursa RI Meski Rupiah Menguat

Para petugas tetap melanjutkan proses evakuasi di berbagai titik yang dipenuhi reruntuhan, sementara keluarga korban masih bertahan di sekitar lokasi untuk menunggu kabar anggota keluarganya yang belum ditemukan.

Bencana tersebut juga memicu kekhawatiran akan terjadinya krisis kemanusiaan berkepanjangan. Pemerintah Venezuela dinilai menghadapi tantangan besar dalam menyediakan tempat tinggal, bantuan logistik, hingga pelayanan kesehatan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Di tengah kritik terhadap lambatnya penanganan bencana, aparat kepolisian dan militer mulai mendistribusikan bantuan berupa makanan kepada para pengungsi di wilayah La Guaira.

Pemerintah juga mengklaim pasokan listrik telah kembali pulih di sekitar 90 persen wilayah terdampak. Selain itu, sebanyak 15 kamp pengungsian sementara telah disiapkan untuk menampung warga yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa.

Sementara itu, aktivitas gempa susulan masih terus terjadi. Pada Senin, wilayah dekat Caraballeda kembali diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 4,6. Hingga kini telah tercatat lebih dari 600 gempa susulan sejak dua gempa besar mengguncang Venezuela.

Meski tidak menimbulkan kerusakan baru, getaran susulan kembali memicu kepanikan warga, terutama di Caracas, yang berhamburan keluar rumah saat guncangan terasa.

Otoritas setempat memastikan proses pencarian korban akan terus dilakukan hingga seluruh wilayah terdampak selesai disisir, sembari mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan kepada para penyintas.* (oz/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Nadiem usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara, Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,5 Miliar

"Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk berjuang demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi. Saya tidak akan berhenti," ujar Nadiem kepada awak media.

Selain itu, Nadiem mengatakan perjuangan hukum yang akan ditempuh juga ditujukan untuk keluarga serta negara yang menurutnya masih sangat ia cintai.

"Saya akan terus berjuang demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai," katanya.

Ia juga meminta doa dan dukungan masyarakat agar proses hukum yang akan dijalaninya dapat berlangsung dengan baik.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim setelah dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan perangkat Chrome Device Management (CDM).

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan sesuai ketentuan, akan diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Dalam perkara ini, jaksa sebelumnya menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara disertai uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun.* (in/dh)