MEDAN — Seorang pria, Asrizal (46), didakwa membunuh istrinya, Nur Sri Wulandari, di rumah mereka di kawasan Medan Helvetia, Kota Medan.

Peristiwa tersebut terungkap dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Medan, Senin, 6 April 2026.

Baca Juga:

• Mengaku Kebal Hukum, Influencer Medan “Mr Roberto” Ditangkap Usai Sekap dan Aniaya Istri Siri

Setelah sempat beristirahat, terdakwa membangunkan korban pada dini hari untuk mengajaknya berhubungan intim.

Namun, korban menolak dengan alasan kelelahan. Penolakan itu memicu pertengkaran antara keduanya.

Menurut jaksa, terdakwa kembali memaksa korban sekitar pukul 03.30 WIB. Setelah kembali ditolak, terdakwa emosi dan membekap wajah korban menggunakan bantal.

"Korban sempat melakukan perlawanan, namun terdakwa tetap menekan bantal hingga korban tidak sadarkan diri," ujar jaksa dalam persidangan.

Setelah kejadian, terdakwa mengira korban hanya pingsan dan tidur di sampingnya. Keesokan paginya, korban ditemukan tidak bernyawa.

Hasil autopsi menunjukkan adanya luka lecet dan memar di wajah serta tanda-tanda asfiksia akibat tertutupnya saluran pernapasan.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa dengan pasal berlapis, termasuk pasal pembunuhan dan ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Majelis hakim yang dipimpin Evelyne Napitupulu melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi.*

(ds/dh)

JAKARTA — Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan penggunaan sistem verifikasi biometrik seperti sidik jari atau retina mata untuk memastikan subsidi LPG 3 kilogram tepat sasaran.

Menurut Said, mekanisme tersebut diperlukan karena distribusi LPG bersubsidi selama ini dinilai belum optimal dalam menjangkau kelompok masyarakat yang berhak.

Baca Juga:

• Kemensos Mau Ganti Kendaraan BBM ke Listrik, Anggaran Aman?

Ia memperkirakan jumlah penerima subsidi LPG 3 kg sebenarnya lebih kecil dari alokasi yang ada saat ini. Dari pagu sekitar 8,6 juta penerima, menurutnya, jumlah ideal penerima subsidi hanya sekitar 5,4 juta jika distribusi dilakukan secara tepat.

Said menegaskan bahwa perbaikan mekanisme distribusi lebih penting dibandingkan mengurangi subsidi energi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menolak wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berpotensi membebani masyarakat.

"Yang perlu dibenahi adalah penyaluran agar tidak terjadi pemborosan anggaran," ujarnya.

Ia juga menyoroti dampak kenaikan harga energi global terhadap perekonomian nasional. Menurut dia, pemerintah perlu menjaga stabilitas dengan tetap melindungi kelompok rentan melalui kebijakan subsidi yang tepat.

Usulan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap efektivitas belanja subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).*

(d/dh)

BANDA ACEH — Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang digelar di Gedung DPR Aceh, Senin, 6 April 2026.

Rapat tersebut membahas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 sekaligus penetapan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk melakukan evaluasi.

Baca Juga:

• Pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Medan Berlanjut, DPRD Soroti UHC dan Regulasi Turunan

Selain itu, pemerintah juga menyampaikan indikator makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan angka pengangguran sebagai tolok ukur kinerja.

Dalam forum tersebut turut dibahas dampak bencana yang terjadi pada November 2025 di sejumlah wilayah Aceh. Bencana itu menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah Aceh juga melaporkan capaian di sejumlah sektor strategis, antara lain pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian, serta program kesejahteraan seperti bantuan sosial dan pemberdayaan lembaga pendidikan keagamaan.

DPR Aceh selanjutnya akan membentuk panitia khusus untuk membahas dan mengevaluasi LKPJ tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.*

(dh)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan hanya Badan Pemeriksa Keuangan berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara hukum.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya perlu menelaah implikasi putusan tersebut terhadap fungsi audit forensik yang selama ini dijalankan KPK.

Baca Juga:

• Segini Kekayaan Gibran di LHKPN 2026, Naik dari Tahun Lalu

Selama ini, dalam sejumlah perkara, penghitungan kerugian negara oleh KPK maupun lembaga lain seperti BPKP kerap digunakan dan dinyatakan sah oleh majelis hakim. Namun, putusan MK berpotensi mengubah praktik tersebut.

Budi menambahkan, kajian akan dilakukan oleh biro hukum KPK guna memastikan penanganan perkara ke depan tetap berjalan tanpa celah hukum.

"KPK tentu menghormati dan patuh terhadap putusan MK," ujarnya.

Putusan MK tersebut tertuang dalam perkara Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan kewenangan audit kerugian negara berada pada BPK, sebagaimana amanat Pasal 23E UUD 1945.

Permohonan uji materi terkait ketentuan ini sebelumnya diajukan oleh dua mahasiswa.

Mahkamah menilai penetapan kerugian negara harus dilakukan oleh lembaga yang secara konstitusional memiliki kewenangan audit keuangan negara, yakni BPK.

Putusan ini sekaligus mempertegas batas kewenangan lembaga lain dalam proses penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi.*

(d/dh)

JAKARTA — Persidangan perdana kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank, M Ilham Pradipta, mengungkap peran tiga prajurit TNI dalam peristiwa tersebut.

Sidang digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Senin, 6 April 2026.

Baca Juga:

• Kasus Pembunuhan Berencana Kacab Bank: Tiga Anggota Kopassus Terancam Hukuman Berat

"Dalam dakwaan, terdakwa satu merencanakan penculikan, menyuruh pelaksanaan, serta melakukan kekerasan terhadap korban," ujar Fredy saat membacakan dakwaan.

Selain itu, Nasir disebut menerima uang sebesar Rp50 juta terkait aksi tersebut.

Sementara itu, terdakwa kedua, Kopda Feri Herianto, berperan dalam merekrut tim penculik dan memantau jalannya operasi di lapangan. Ia juga disebut berada di lokasi saat korban diserahkan kepada terdakwa utama serta menerima imbalan Rp40 juta.

Adapun terdakwa ketiga, Serka Frengky Yaru, diketahui turut mengetahui rencana penculikan dan berada di lokasi kejadian. Ia juga menerima bagian uang sebesar Rp1 juta.

Dalam persidangan terungkap, aksi penculikan bermula dari permintaan seorang pihak untuk "menggertak" korban dengan imbalan ratusan juta rupiah. Rencana tersebut kemudian berkembang menjadi penculikan yang berujung pada kematian korban.

Oditur militer menjelaskan, skenario penculikan disusun secara sistematis, termasuk rencana membius korban sebelum dibawa ke lokasi tertentu. Dalam pelaksanaannya, tim pelaku terlebih dahulu memantau aktivitas korban di kawasan Cempaka Putih, Jakarta.

Kasus ini berujung pada kematian M Ilham Pradipta. Para terdakwa dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal terkait penganiayaan dan perampasan kemerdekaan.*

(d/dh)

JAKARTA — Kementerian Sosial mulai menyiapkan transisi penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan perubahan budaya kerja.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan anggaran untuk mendukung kebijakan tersebut telah tersedia.

Baca Juga:

• Waketum Golkar Buka Suara soal Isu Reshuffle, Serahkan ke Prabowo

Menurut dia, pengadaan kendaraan listrik akan memanfaatkan anggaran operasional yang telah dialokasikan, termasuk untuk mendukung kegiatan di Sekolah Rakyat.

Namun, implementasi kebijakan ini masih diprioritaskan di wilayah perkotaan seperti Jakarta yang telah memiliki infrastruktur pendukung.

Untuk daerah yang belum memiliki ekosistem kendaraan listrik, Kemensos masih akan menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM).

Kendaraan konvensional yang saat ini digunakan di kota besar, kata Saifullah, berpotensi dialihkan ke daerah tersebut.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong efisiensi belanja dan mobilitas aparatur negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk kendaraan operasional dan listrik.

Selain itu, pemerintah juga memangkas perjalanan dinas guna mendorong pola kerja yang lebih efisien dan berbasis digital.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan biaya operasional sekaligus mendukung transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.*

(k/dh)

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan insentif bagi perusahaan yang memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi peserta program Magang Nasional atau MagangHub.

Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan program pemagangan tidak hanya berhenti pada pengalaman kerja, tetapi juga menghasilkan tenaga kerja yang memiliki pengakuan kompetensi.

Baca Juga:

• Jangan Lewatkan! Kemnaker Buka Pendaftaran Batch 2 Sertifikasi Ahli K3 Hari Ini, Kuota 2.100 Peserta

"Kami ingin pemagangan tidak hanya memberi pengalaman kerja, tetapi juga menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dengan pengakuan resmi melalui sertifikasi," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Senin, 6 April 2026.

Sertifikasi tersebut diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai bukti standar kompetensi yang diakui dunia industri.

Menurut Yassierli, dunia usaha memiliki peran strategis dalam menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Karena itu, perusahaan yang aktif memfasilitasi sertifikasi akan memperoleh reward serta prioritas dalam berbagai program ketenagakerjaan.

Direktur Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Darmawansyah, menambahkan kebijakan ini bertujuan menyelaraskan hasil pemagangan dengan kebutuhan industri.

"Peserta magang perlu memiliki bukti kompetensi yang terstandar agar lebih mudah terserap di dunia kerja," kata dia.

Saat ini, program pemagangan nasional diikuti sekitar 100 ribu peserta yang tersebar di berbagai sektor. Untuk tahap awal, sebanyak 14.952 peserta dijadwalkan menyelesaikan program pada April 2026.

Kemnaker memastikan peserta akan memperoleh dokumen sesuai durasi pemagangan, mulai dari sertifikat hingga surat keterangan sebagai bukti pengalaman kerja.

Ke depan, pemerintah berencana memperluas akses sertifikasi melalui kerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi dan mitra industri. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar kerja.*

(dh)

KUPANG — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melepas Pawai Paskah Akbar 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, 6 April 2026.

Ia mendorong daerah tersebut dikembangkan sebagai destinasi wisata rohani unggulan nasional.

Baca Juga:

• Waketum Golkar Buka Suara soal Isu Reshuffle, Serahkan ke Prabowo

"NTT memiliki modal yang sangat kuat sebagai destinasi wisata rohani. Ini bisa mendorong pergerakan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Gibran.

Ia menekankan pengembangan sektor tersebut perlu didukung secara terpadu, mulai dari promosi yang lebih luas, pembangunan infrastruktur, hingga pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif.

Menurut Gibran, penguatan potensi daerah juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat persatuan nasional sekaligus mendorong pemerataan ekonomi.

Selain aspek ekonomi, Gibran juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas sosial di tengah ketidakpastian global. Ia mengingatkan bahwa konflik dan perang membawa dampak luas, termasuk terhadap kondisi ekonomi dunia.

"Sebagai bangsa majemuk, kita harus menjaga persatuan, toleransi, dan tidak mudah terprovokasi," katanya.

Ia mengajak masyarakat mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan serta menjaga harmoni sosial. Pemerintah daerah pun diminta mempercepat pelaksanaan program strategis guna mengoptimalkan potensi yang ada.

Festival Paskah di Kupang diharapkan tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi dan simbol persatuan masyarakat di NTT.*

(k/dh)

LABUHANBATU — Tim penjinak bom (Jibom) Gegana Brimob Polda Sumatera Utara memusnahkan sebuah bom mortir yang ditemukan warga di kawasan Danau Balai, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Senin, 6 April 2026.

Kepala Seksi Humas Polres Labuhanbatu, Iptu Arwin, mengatakan pemusnahan dilakukan dengan metode peledakan terkendali di area terbuka.

Baca Juga:

• Pemuda Asal Sumut Dituntut Seumur Hidup dalam Kasus Mutilasi Pacar

"Proses evakuasi dan pemusnahan dilakukan di lokasi terbuka. Seluruh rangkaian berjalan aman dan terkendali," ujar Arwin.

Ia memastikan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Penanganan mortir dilakukan sesuai standar operasional prosedur oleh tim Gegana.

Mortir tersebut sebelumnya ditemukan oleh seorang perajin batu bata berusia 18 tahun, Fikrayansyah Hasibuan, saat menggali tanah untuk bahan baku di kawasan Danau Balai, Minggu, 5 April 2026.

Warga yang curiga terhadap bentuk benda tersebut kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian. Petugas yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan mengamankan area sembari menunggu tim penjinak bom.

Setelah dilakukan pemeriksaan, benda tersebut dipastikan sebagai bahan peledak jenis mortir. Polisi kemudian melakukan evakuasi sebelum akhirnya dimusnahkan.

Kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melapor apabila menemukan benda mencurigakan yang berpotensi membahayakan keselamatan.*

(ds/dh)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan kementerian dan lembaga agar menggunakan anggaran negara secara disiplin dan sesuai kebutuhan.

Ia menegaskan, belanja yang dinilai tidak wajar berpotensi tidak akan dibayarkan pemerintah.

Baca Juga:

• Wacana Potong Gaji Menteri Muncul, Purbaya: Sekitar 25%

Menurut dia, pengawasan ketat terhadap belanja kementerian/lembaga telah mulai diterapkan sejak 2025. Kebijakan tersebut, kata dia, berhasil membuat penggunaan anggaran lebih terkendali.

Purbaya juga menyoroti pola belanja pemerintah yang selama ini cenderung menumpuk di akhir tahun. Ia meminta kementerian mempercepat realisasi anggaran agar dampak ekonomi bisa lebih optimal.

"Jangan menumpuk di akhir tahun. Belanja harus cepat dan tepat supaya efeknya terasa bagi perekonomian," ujarnya.

Ia menambahkan, potensi pelebaran defisit anggaran tahun ini diperkirakan tidak sebesar tahun sebelumnya. Hal itu seiring upaya pemerintah memperbaiki kualitas belanja negara sejak awal tahun anggaran.

Kebijakan pengendalian belanja ini menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.*

(d/dh)

JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa keputusan perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebut kepala negara sebagai pihak yang paling memahami waktu dan kebutuhan reshuffle di tengah dinamika global.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Perguruan Tinggi Berperan dalam Penataan Tata Ruang Daerah

Pernyataan ini merespons pandangan sejumlah pengamat yang mendorong evaluasi kabinet menyusul ketidakpastian geopolitik global, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Doli menilai, sejauh ini kebijakan pemerintah masih mampu menjaga stabilitas nasional. Ia mencontohkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang belum mengalami kenaikan, berbeda dengan sejumlah negara lain.

"Stok BBM kita masih aman, begitu juga dengan kondisi pangan," kata dia.

Menurut Doli, kabinet saat ini dinilai cukup adaptif dalam merespons situasi global yang dinamis. Namun, ia tidak menampik potensi tekanan jika krisis berkepanjangan.

"Kita tentu tetap waspada. Kalau situasi ini berlangsung lama, dampaknya bisa saja terasa," ujarnya.

Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai reshuffle perlu dilakukan terhadap menteri yang dinilai tidak responsif dalam menghadapi krisis.

"Dalam kondisi global yang tidak pasti, menteri tidak cukup hanya menjalankan rutinitas. Mereka harus mampu menyelesaikan masalah secara sistematis," kata Jamiluddin.

Ia menambahkan, menteri yang lemah dalam pengambilan keputusan berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan.*

(d/dh)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi, khususnya yang memiliki program studi planologi dan arsitektur, untuk berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam penataan ruang kota dan kabupaten.

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 6 April 2026.

Baca Juga:

• Meski Turun, Inflasi Masih Mengintai! Ini Peringatan Mendagri

"Presiden memberikan arahan bagaimana kampus dapat melakukan kajian dan penelitian yang membantu tata ruang dan tata kota di daerah," kata Brian usai rapat.

Menurut dia, Presiden menilai perguruan tinggi memiliki sumber daya akademik yang dapat dimanfaatkan sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Fakultas planologi dan arsitektur diharapkan dapat menjadikan wilayah kota dan kabupaten sebagai laboratorium nyata bagi mahasiswa dan dosen.

Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap perencanaan pembangunan wilayah.

"Mahasiswa bisa menjadikan daerah sebagai tempat praktik, sementara dosen melakukan penelitian yang relevan dengan kebutuhan daerah," ujarnya.

Selain penataan ruang, Presiden juga menyoroti pentingnya keterlibatan kampus dalam mengkaji persoalan perumahan. Riset akademik dinilai dapat menjadi dasar kebijakan untuk mengatasi berbagai tantangan di sektor tersebut.

Brian menambahkan, kajian terkait perumahan akan dikoordinasikan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Pemerintah berharap sinergi antara kementerian dan perguruan tinggi dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif.

"Dari sisi riset, kami akan mendukung agar berbagai persoalan perumahan dapat ditangani secara lebih efektif," kata Brian.

Arahan Presiden ini merupakan bagian dari upaya mendorong konsep "kampus berdampak", yakni menjadikan perguruan tinggi tidak hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan nasional, khususnya di tingkat daerah.*

(d/dh)

JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengkritik pernyataan pendiri SMRC Saiful Mujani yang menyebut perlunya "menjatuhkan" Presiden Prabowo Subianto.

Fahri menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan tafsir inkonstitusional.

Baca Juga:

• Program Bedah Rumah Melonjak, 400 Ribu Unit Disiapkan di 2026

Ia menegaskan, dalam sistem demokrasi konstitusional, mekanisme pergantian kepemimpinan telah diatur melalui prosedur resmi, termasuk pemilu dan mekanisme pemakzulan.

Menurut Fahri, stabilitas politik saat ini memerlukan kesepahaman dan persatuan di tengah dinamika global.

Fahri juga mengingatkan bahwa proses demokrasi di Indonesia dibangun melalui perjuangan panjang, sehingga setiap pihak diharapkan menjaga jalur konstitusional dalam menyampaikan kritik.

Sebelumnya, pernyataan Saiful Mujani dalam sebuah acara yang beredar di media sosial memicu polemik.

Dalam video tersebut, ia menyebut opsi "menjatuhkan" Presiden sebagai bentuk penyelamatan bangsa, di luar mekanisme formal seperti pemakzulan.

Menanggapi hal itu, Saiful menyatakan pernyataannya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat sebagai warga negara. Ia menegaskan tidak ada unsur makar dalam pernyataannya.

"Ini adalah ekspresi kebebasan berbicara dan sikap politik yang dijamin konstitusi," ujar Saiful.

Ia juga menilai penggunaan istilah makar terhadap pernyataannya tidak tepat. Menurutnya, dalam ketentuan hukum, makar merujuk pada tindakan fisik yang mengancam keselamatan kepala negara atau keutuhan negara, bukan sekadar pernyataan pendapat.

Polemik ini mencerminkan perdebatan mengenai batas kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi, terutama ketika kritik terhadap pemerintah disampaikan dalam konteks politik nasional.*

(d/dh)

MEDAN — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Sistem Kesehatan Kota Medan berlanjut dalam sidang paripurna DPRD, Senin, 6 April 2026.

Agenda kali ini memuat penyampaian jawaban fraksi-fraksi atas tanggapan kepala daerah.

Baca Juga:

• RSUD Dr. Pirngadi Akan Punya Gedung Baru 7 Lantai: Pemko Medan Fokus Perbaiki Layanan Kesehatan Termasuk Pasien Ginjal

Sejumlah fraksi menyampaikan catatan terhadap substansi perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, khususnya terkait penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan fasilitas kesehatan, serta pemerataan akses layanan bagi masyarakat.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan, Afif Abdillah, mendorong Pemerintah Kota segera menerbitkan Peraturan Wali Kota sebagai aturan turunan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.

"Perwal diperlukan agar sistem kesehatan dapat diimplementasikan secara konkret dan menjawab persoalan di lapangan," ujar Afif.

Ia juga menyoroti masih adanya kendala dalam pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC), sehingga dibutuhkan penguatan regulasi agar layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Sementara itu, Fraksi PDIP melalui Johannes Hutagalung mengusulkan pembahasan lanjutan melalui Panitia Khusus (Pansus) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Menurut dia, sejumlah isu strategis dalam sektor kesehatan memerlukan pendalaman agar regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif.

Johannes menyebut perubahan Ranperda harus selaras dengan enam pilar transformasi kesehatan nasional, yakni layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, teknologi kesehatan, dan pembiayaan kesehatan.

Pembahasan Ranperda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem kesehatan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Medan.*

(dh)

BINJAI — Kejaksaan Negeri Binjai menahan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembuatan kontrak pekerjaan fiktif di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai, Ronald Reagan Siagian, mengatakan tersangka bernama Suko Hartono ditahan pada Senin, 6 April 2026, berdasarkan surat perintah penahanan yang diterbitkan penyidik tindak pidana khusus.

Baca Juga:

• Tak Hanya Kajari Karo, Kejagung Periksa Seluruh Tim Penangan Perkara

Menurut Ronald, Suko diduga berperan sebagai perantara dalam mencari penyedia atau kontraktor untuk pekerjaan yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan.

Bersama tersangka lain, ia menawarkan proyek dengan meminta sejumlah uang sebagai tanda jadi atau biaya pembuatan kontrak.

Dana yang diterima dari penyedia kemudian ditransfer melalui rekening tersangka sebelum diteruskan kepada pihak terkait.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di antaranya Pasal 15 juncto Pasal 12 huruf e, Pasal 12B, serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelum ditahan, tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Djoelham dan dinyatakan dalam kondisi sehat. Saat ini, Suko dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Binjai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.*

(mi/dh)

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tetap waspada terhadap potensi tekanan inflasi, meskipun inflasi nasional tercatat menurun menjadi 3,48 persen.

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin, 6 April 2026, Tito menegaskan bahwa capaian tersebut masih berada dalam target pemerintah, namun tidak boleh membuat daerah lengah.

Baca Juga:

• Pemanfaatan Kayu Hanyutan di Aceh dan Sumatera, Dorong Percepatan Rehabilitasi Pascabencana

Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah tidak hanya melihat inflasi tahunan (year on year), tetapi juga mencermati inflasi bulanan (month to month) yang dinilai lebih menggambarkan tren terkini.

Menurut Tito, kondisi inflasi belum merata di seluruh wilayah. Sejumlah daerah masih mengalami tekanan inflasi bulanan dan diminta segera mengambil langkah konkret melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Beberapa wilayah yang disorot antara lain Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, hingga Bali.

Ia menjelaskan tekanan inflasi umumnya dipicu oleh keterbatasan pasokan, lonjakan permintaan, serta hambatan distribusi.

Karena itu, pemerintah daerah diminta responsif dalam mengidentifikasi penyebab dan melakukan intervensi, termasuk berkoordinasi dengan distributor dan mengawasi potensi penimbunan barang.

Tito juga menyoroti harga komoditas pangan strategis seperti daging ayam ras dan telur ayam ras yang masih relatif tinggi di sejumlah daerah meski mulai menunjukkan tren penurunan.*

(an/dh)

JAKARTA— Pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu unit rumah rakyat sepanjang 2026. Program ini meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 45 ribu unit.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan peningkatan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan hunian layak.

Baca Juga:

• Mualem Paparkan LKPJ 2025, Pembangunan Aceh Diklaim Makin Maju

Selain peningkatan jumlah, pemerintah juga memperluas cakupan program. Jika pada tahun sebelumnya terdapat ratusan kabupaten/kota yang belum tersentuh, pada 2026 seluruh wilayah ditargetkan menerima program tersebut.

Menurut Maruarar, program bedah rumah tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian layak, tetapi juga berpotensi mendorong pemerataan ekonomi daerah.

Pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian vertikal dengan memanfaatkan lahan negara, termasuk aset milik PT Kereta Api Indonesia. Kawasan perkotaan seperti Tanah Abang di Jakarta dan sejumlah titik di Bandung menjadi lokasi yang dipertimbangkan.

Konsep pembangunan akan menggabungkan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok menengah untuk menciptakan kawasan permukiman yang inklusif.

Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi berbasis pembangunan infrastruktur perumahan.*

(an/dh)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan Satuan Tugas Kartika Jala Krida 2026 yang terdiri dari taruna Akademi Angkatan Laut serta kadet dari berbagai negara.

Pertemuan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin, 6 April 2026. Sebanyak 76 taruna AAL dan 56 kadet mancanegara terlibat dalam program pelayaran tersebut.

Baca Juga:

• Bahlil Buka Peluang Impor Minyak dari Rusia, Demi BBM Aman

Bobby menilai kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat hubungan antarnegara melalui interaksi antarkadet.

"Hubungan ini diharapkan dapat berdampak pada stabilitas dan ketenteraman global di masa depan," ujar Bobby.

Ia juga mengapresiasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu titik persinggahan dalam pelayaran tersebut.

Selain menjalankan misi pelayaran, para kadet juga melakukan kegiatan sosial dan budaya di daerah yang disinggahi.

Program Kartika Jala Krida sendiri mengemban misi diplomasi maritim sekaligus penguatan kerja sama internasional.

Komandan Komando Armada I, Deny Septiana, menyebut pelayaran ini menjadi sarana pembelajaran sekaligus ajang mempererat hubungan antarnegara melalui generasi muda militer.

Para kadet telah berlayar sejak Maret 2026 dari Surabaya dan dijadwalkan menempuh perjalanan selama 124 hari dengan rute sejumlah negara di Asia dan kawasan lainnya sebelum kembali ke Indonesia.*

(dh)

JAKARTA — Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengkaji skema pembiayaan mikro dengan bunga maksimal 6 persen melalui kolaborasi antara koperasi eksisting dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, mengatakan kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Baca Juga:

• Pemuda Asal Sumut Dituntut Seumur Hidup dalam Kasus Mutilasi Pacar

Menurut Farida, koperasi yang telah mapan dapat berperan sebagai pendamping bagi koperasi desa, baik dalam penyediaan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas, maupun edukasi kelembagaan.

"Koperasi eksisting memiliki pengalaman untuk mendampingi koperasi desa agar lebih berkembang," ujarnya.

Dalam kajian tersebut, pemerintah melibatkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebagai sumber pendanaan.

Skema yang disiapkan antara lain penyaluran dana dari LPDB ke koperasi eksisting dengan bunga sekitar 2 persen, yang kemudian diteruskan ke koperasi desa hingga mencapai bunga maksimal 6 persen di tingkat masyarakat.

Farida menegaskan pemerintah masih mengkaji agar skema tersebut tepat sasaran dan dapat diterima oleh masyarakat desa.

Program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi instrumen untuk memperluas akses pembiayaan formal, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman non-formal yang berisiko tinggi.*

(dh)

JAKARTA — Rangkaian perayaan Tri Hari Suci di Gereja Katedral Jakarta berlangsung aman dan lancar. Ribuan umat mengikuti ibadah sejak Kamis Putih hingga perayaan Paskah dalam suasana khidmat.

Kelancaran perayaan tersebut didukung oleh sinergi lintas unsur, termasuk aparat keamanan, relawan, dan masyarakat sekitar. Koordinasi dilakukan untuk memastikan pengamanan dan kenyamanan umat selama rangkaian ibadah.

Baca Juga:

• Paskah Nasional 2026 Akan Digelar di Manado, Presiden Prabowo Diharapkan Hadir

Tim ini menjembatani komunikasi antara pengelola gereja, aparat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta lingkungan sekitar.

Koordinator HAAK, Hendrik Baria, menyebut pengaturan alur keluar-masuk umat dan pengamanan kawasan menjadi fokus utama selama perayaan berlangsung.

Selain aspek teknis, suasana kebersamaan juga terlihat dalam interaksi antara gereja dan masyarakat sekitar, mencerminkan nilai toleransi di tengah keberagaman Jakarta.

Usai rangkaian perayaan, para relawan HAAK bertemu dengan Uskup Agung Jakarta, Ignatius Suharyo.

Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan ucapan selamat Paskah sekaligus ungkapan syukur atas kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

Pihak gereja menilai keberhasilan perayaan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kerja sama dan dedikasi berbagai pihak yang terlibat.

Perayaan Tri Hari Suci tahun ini dinilai mencerminkan semangat toleransi dan kolaborasi lintas elemen masyarakat dalam menjaga kehidupan beragama yang harmonis.*

(dh)