Pernyataan itu disampaikan penasihat hukum para terdakwa, Bambang Santoso bersama Hendra Julianta, Trisono Baskoro, dan M. Elvian saat membacakan nota keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• GREAT Institute Desak Prabowo Perkuat Diplomasi ke Iran, Usul Hadiri Pemakaman Khamenei

Selain itu, penasihat hukum juga mempersoalkan kewenangan Pengadilan Tipikor dalam mengadili perkara tersebut. Menurutnya, sebagian objek perkara yang didakwakan berasal dari pungutan biaya ujian dan kegiatan ekstrakurikuler yang bersumber dari dana siswa, bukan dari keuangan negara.

PH menilai dana yang berasal dari peserta didik merupakan uang privat sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dalam eksepsinya, tim penasihat hukum juga menyatakan ketiga terdakwa bukan aparatur sipil negara maupun penyelenggara negara, melainkan tenaga pendidik di sekolah swasta.

Karena itu, mereka berpendapat surat dakwaan jaksa tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut PH, dakwaan telah mencampuradukkan dugaan kerugian negara dengan kerugian yang berasal dari dana milik siswa sehingga dinilai mengaburkan objek tindak pidana yang didakwakan.

Atas dasar tersebut, penasihat hukum meminta majelis hakim menyatakan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, membatalkan surat dakwaan jaksa, serta membebaskan para terdakwa dari rumah tahanan melalui putusan sela.

Menanggapi nota keberatan tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli untuk menyampaikan tanggapan pada sidang lanjutan yang dijadwalkan berlangsung Kamis (16/7/2026).

Dalam perkara ini, tiga terdakwa yakni Hardriyatul Akbar, Rino Tasri, dan Bambang Ahmadi Karo-Karo didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana BOS tahun anggaran 2022 hingga 2024 dengan dakwaan primer, subsider, serta dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* (dh)

Rangkaian pertandingan babak 16 besar yang berakhir pada Rabu (8/7/2026) pagi WIB melengkapi daftar peserta perempat final. Laga-laga delapan besar dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat (10/7/2026) dengan sejumlah duel bergengsi yang diprediksi berlangsung ketat.

Baca Juga:

• Argentina Comeback Dramatis! Tumbangkan Mesir 3-2, Messi Bawa La Albiceleste ke Perempatfinal Piala Dunia 2026

Pada babak perempat final, Prancis akan menghadapi Maroko setelah masing-masing menyingkirkan Paraguay dan Kanada. Di pertandingan lainnya, Spanyol ditantang Belgia usai mengalahkan Portugal, sedangkan Belgia sukses menumbangkan Amerika Serikat.

Norwegia yang mencuri perhatian usai menyingkirkan Brasil akan berhadapan dengan Inggris yang lolos setelah mengalahkan Meksiko. Sementara juara bertahan Argentina akan meladeni perlawanan Swiss yang melangkah ke delapan besar melalui drama adu penalti atas Kolombia.

Berikut jadwal pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 waktu Indonesia Barat (WIB):

- Jumat, 10 Juli 2026 pukul 03.00 WIB: Prancis vs Maroko.
- Sabtu, 11 Juli 2026 pukul 02.00 WIB: Spanyol vs Belgia.
- Minggu, 12 Juli 2026 pukul 04.00 WIB: Norwegia vs Inggris.
- Minggu, 12 Juli 2026 pukul 08.00 WIB: Argentina vs Swiss.

Pemenang laga Prancis kontra Maroko akan menghadapi pemenang duel Spanyol melawan Belgia di semifinal pertama. Sementara pemenang pertandingan Norwegia versus Inggris akan bertemu pemenang laga Argentina kontra Swiss untuk memperebutkan satu tempat di partai final Piala Dunia 2026.* (d/dh)

Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan pencabutan izin dilakukan sebagai respons atas tindakan Iran yang dinilai mengganggu stabilitas jalur pelayaran internasional.

Baca Juga:

• Isu Istri dan Anak Menteri PU Dody Hanggodo Ikut Perjalanan Dinas ke AS Pakai APBN, Kementerian PU Buka Suara

Ketegangan meningkat setelah sebuah kapal tanker gas alam cair dan kapal pengangkut minyak dilaporkan menjadi sasaran serangan di sekitar Selat Hormuz pada Selasa (7/7/2026). Informasi tersebut disampaikan kelompok angkatan laut yang dipimpin Amerika Serikat melalui pembaruan keamanan bagi kapal-kapal dagang yang beroperasi di kawasan Timur Tengah.

Otoritas keamanan maritim memperingatkan ancaman terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz berpotensi meningkat seiring memanasnya situasi di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Washington sempat melonggarkan sanksi terhadap ekspor minyak Iran hingga 21 Agustus 2026 setelah kedua negara menyepakati pembukaan kembali jalur pelayaran Selat Hormuz melalui kesepakatan sementara.

Kesepakatan tersebut memungkinkan ekspor minyak mentah Iran kembali berjalan, termasuk transaksi pembayaran menggunakan dolar Amerika Serikat.

Namun, situasi kembali memanas setelah Iran disebut mewajibkan kapal-kapal dagang menggunakan jalur utara yang berada di bawah pengawasannya. Di sisi lain, sejumlah kapal yang melintasi jalur selatan yang diamankan Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan menjadi sasaran serangan.

Analis intelijen maritim senior Windward, Michelle Wiese Bockmann, menilai langkah Iran merupakan bagian dari upaya memberikan tekanan terhadap jalur distribusi energi negara-negara Teluk yang tidak menggunakan koridor pelayaran di bawah kendali Teheran.

Perkembangan terbaru ini diperkirakan akan kembali memengaruhi stabilitas perdagangan energi global, mengingat Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi minyak paling vital di dunia.* (d/dh)

Rencana pertemuan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri agenda di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Ia mengatakan makan siang bersama Said Iqbal akan digelar di Kantor Kementerian Keuangan sekitar pukul 12.00 WIB.

Baca Juga:

• Said Iqbal Desak Menkeu Purbaya Dialog soal Pajak JHT, Ribuan Buruh Siap Gelar Aksi

Meski memastikan pertemuan akan berlangsung, Purbaya belum mengungkapkan secara rinci materi pembahasan yang akan dibicarakan.

Sebelumnya, Said Iqbal mengaku kesulitan menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk membahas kebijakan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Menurutnya, aturan tersebut dinilai memberatkan kalangan pekerja sehingga perlu dibahas bersama pemerintah.

Said juga membantah anggapan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan permohonan audiensi. Ia menjelaskan telah beberapa kali berupaya meminta waktu bertemu, baik secara langsung maupun melalui surat resmi setelah diminta mengikuti prosedur administrasi.

Ia menegaskan permintaan pertemuan tersebut diajukan dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, bukan sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Pertemuan antara Purbaya dan Said Iqbal diharapkan dapat membuka ruang dialog terkait aspirasi pekerja, khususnya mengenai kebijakan perpajakan atas pencairan dana Jaminan Hari Tua yang belakangan menjadi perhatian publik.* (d/dh)

Menurut Fickar, hak tersebut merupakan bagian dari proses pembuktian yang dijamin dalam mekanisme peradilan pidana. Karena itu, terdakwa bersama tim penasihat hukumnya harus diberikan kesempatan untuk menguji setiap alat bukti yang diajukan di depan majelis hakim.

Baca Juga:

• Hakim Kabulkan Sebagian Praperadilan Roy Suryo, Ini Alasan Penangkapan hingga Penahanan Dinyatakan Tak Sah

Ia menjelaskan, dalam persidangan jaksa penuntut umum memiliki kewajiban membuktikan seluruh unsur dakwaan, termasuk menghadirkan alat bukti yang dianggap relevan dalam perkara tersebut.

Fickar juga menilai proses pembuktian keaslian ijazah dapat diperkuat dengan menghadirkan instansi yang menerbitkan dokumen tersebut untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari proses verifikasi terhadap dokumen yang dipersoalkan dalam persidangan.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk hadir apabila dipanggil majelis hakim dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

Jokowi menegaskan akan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung serta siap membawa dokumen pendidikan mulai dari ijazah SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi apabila diminta oleh majelis hakim sebagai bagian dari proses persidangan.

Perkara tersebut masih berjalan sesuai tahapan hukum yang berlaku dan nantinya akan memasuki agenda pembuktian apabila telah memenuhi seluruh prosedur persidangan.* (k/dh)

Putusan tersebut dibacakan Hakim Tunggal I Ketut Darpawan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga:

• Praperadilan Roy Suryo Dikabulkan Sebagian, Peradi Bersatu Ingatkan: Jangan Senang Dulu, Ini Bukan Kemenangan Telak

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyatakan penyidik seharusnya lebih dahulu menempuh mekanisme pemanggilan resmi sebelum melakukan penangkapan. Karena itu, tindakan penangkapan dan penggeledahan dinilai tidak memenuhi ketentuan prosedural dan dinyatakan tidak sah.

Selain itu, hakim juga mengabulkan permohonan terkait keabsahan penahanan. Penahanan terhadap Roy Suryo dinilai tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana, mengingat tidak terdapat alasan yang menguatkan bahwa yang bersangkutan berpotensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun mengulangi perbuatannya.

Meski demikian, majelis hakim tidak mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan. Permintaan agar pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan maupun proses hukum yang telah memasuki tahap persidangan dinyatakan tidak dapat diperiksa melalui mekanisme praperadilan.

Hakim menegaskan ruang lingkup praperadilan hanya berkaitan dengan pengujian sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik, bukan menilai keseluruhan proses penanganan perkara yang telah berjalan ke tahap berikutnya.

Dalam amar putusannya, hakim juga menegaskan bahwa putusan tersebut tidak membatalkan proses penyidikan yang telah dilakukan. Keabsahan berkas perkara serta substansi penyidikan tetap berlaku sehingga proses hukum terhadap Roy Suryo masih terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Roy Suryo sebelumnya mengajukan gugatan praperadilan setelah menilai penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya tidak dilakukan sesuai prosedur hukum. Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Juni 2026 setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.* (k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Indian Community Reception di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026) malam.

Baca Juga:

• Prabowo dan PM Modi Resmikan Konservasi Candi Prambanan, Perkuat Diplomasi Budaya Indonesia-India

Prabowo juga mengaku memiliki kedekatan tersendiri dengan budaya India. Menurutnya, setiap kali mendengar alunan musik India, dirinya kerap terbawa suasana hingga ingin ikut bernyanyi maupun menari.

Ia bahkan menceritakan suasana jamuan makan kenegaraan bersama Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang. Meski acara berlangsung secara resmi, Prabowo mengaku tidak bisa menahan diri untuk menyanyikan lagu-lagu India.

"Jamuan makan kenegaraan sangat formal, tetapi saya tidak bisa menahan diri. Para menteri saya, para jenderal saya, mereka semua suka menari. Mereka semua suka bernyanyi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga melontarkan candaan bahwa kemungkinan sebagian besar menteri di Kabinet Merah Putih juga memiliki DNA India karena dinilai sangat hafal dengan lagu-lagu India.

"Mungkin sebagian besar dari mereka juga memiliki DNA India. Sebagian besar menteri saya menyanyikan lagu-lagu India dengan sangat baik," ucapnya yang disambut tawa para hadirin.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam rangkaian kegiatan penyambutan Perdana Menteri India Narendra Modi yang tengah melakukan kunjungan resmi ke Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di berbagai sektor.* (k/dh)

Ketua BGN Nanik S Deyang hadir didampingi Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Ketiganya berdiskusi dengan jajaran pimpinan KPK serta Deputi Pencegahan dan Monitoring terkait pembenahan tata kelola Program MBG.

Baca Juga:

• KPK Usut Dugaan Amplop ke Menhut Raja Juli, Kasus Bupati Kuansing Kian Melebar

Menurutnya, setelah terjadi pergantian pimpinan BGN, seluruh hasil kajian dipelajari kembali sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan.

"Kami mempelajari seluruh temuan yang diberikan KPK. Sebagai tindak lanjut, kami membentuk tim untuk menyusun rencana aksi agar seluruh rekomendasi dapat dilaksanakan secara bertahap," ujar Arumsari usai pertemuan.

BGN juga mulai melakukan sejumlah pembenahan, di antaranya perbaikan data penerima manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan Program MBG.

Dalam kajiannya, KPK menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berpotensi menghambat efektivitas program. Beberapa di antaranya meliputi belum memadainya regulasi pelaksanaan, tingginya risiko konflik kepentingan dalam penentuan mitra dapur, lemahnya transparansi dan akuntabilitas, hingga belum optimalnya pengawasan keamanan pangan.

Selain itu, KPK juga menilai belum adanya indikator keberhasilan yang terukur dalam pelaksanaan Program MBG, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Pengukuran awal terkait status gizi maupun capaian akademik penerima manfaat juga disebut belum dilakukan secara menyeluruh.

Pelaksana Tugas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan pihaknya akan mengawal pelaksanaan rencana aksi yang disusun BGN agar seluruh rekomendasi dapat dijalankan secara efektif.

"Kami akan melakukan pengawasan, pendampingan, serta monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi yang disusun BGN sebagai tindak lanjut hasil kajian KPK," kata Aminudin.

Melalui pendampingan tersebut, KPK berharap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih baik, transparan, serta mampu meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.* (k/dh)

Mesir tampil mengejutkan sejak awal pertandingan dengan permainan disiplin dan pertahanan solid yang membuat Argentina kesulitan mengembangkan permainan.

Baca Juga:

• Inggris Lolos Dramatis ke Perempatfinal! Taklukkan Meksiko 3-2 Meski Bermain dengan 10 Pemain

Argentina sebenarnya memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-21 setelah mendapatkan hadiah penalti. Namun, eksekusi Lionel Messi berhasil ditepis kiper Mesir, Mostafa Shobier, yang tampil gemilang sepanjang pertandingan.

Shobier kembali menjadi penyelamat Mesir dengan menggagalkan sejumlah peluang Argentina, termasuk tendangan bebas Messi dan peluang Leandro Paredes di depan gawang.

Skor 1-0 untuk Mesir bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Mesir tetap tampil agresif. Mereka bahkan sempat mencetak gol melalui Mostafa Zico, namun dianulir wasit karena pelanggaran dalam proses serangan.

Gol kedua Mesir akhirnya lahir pada menit ke-67. Serangan cepat yang diawali Mohamed Salah diteruskan Haissem Hassan sebelum diselesaikan Mostafa Zico menjadi gol. Mesir unggul 2-0 dan berada di atas angin.

Tertinggal dua gol membuat Argentina meningkatkan intensitas serangan.

Usaha La Albiceleste membuahkan hasil pada menit ke-79 ketika Cristian Romero sukses menyundul umpan lambung Lionel Messi menjadi gol dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1.

Lima menit berselang, Messi akhirnya mencatatkan namanya di papan skor. Kapten Argentina itu melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti yang membentur mistar bagian bawah sebelum masuk ke gawang Mesir. Kedudukan berubah menjadi imbang 2-2.

Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Argentina justru berhasil mencetak gol kemenangan di masa injury time.

Pada menit ke-90+2, Lautaro Martinez mengirim umpan matang yang disambut Enzo Fernandez dengan tendangan keras ke gawang Mesir. Gol tersebut memastikan Argentina menang dramatis 3-2 sekaligus mengamankan tiket menuju babak perempatfinal Piala Dunia 2026.

Kemenangan ini menjadi bukti mental juara Argentina yang mampu bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk membalikkan keadaan dalam waktu kurang dari 15 menit.

Susunan Pemain

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julián Álvarez.

Mesir: Mostafa Shobier, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez, Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Haissem Hassan, Mohamed Salah, Emam Ashour, Mostafa Zico.* (dj/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Bambang Pacul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Menurutnya, status Papua sebagai daerah dengan otonomi khusus membuat mekanisme penanganannya berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Baca Juga:

• DPR Desak Pengusutan Tuntas Kasus Ibu Hamil Tewas Tertembak di Papua Tengah

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, mandat tersebut telah diatur secara jelas dalam regulasi sehingga berbagai pertanyaan mengenai penanganan Papua sebaiknya ditujukan kepada Wakil Presiden.

Ia menilai mekanisme tersebut merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang memberikan pengaturan berbeda dalam tata kelola pemerintahan dan penyelesaian berbagai persoalan di wilayah tersebut.

Karena itu, Bambang Pacul mengingatkan agar masyarakat maupun para pihak tidak terburu-buru memberikan komentar terhadap dinamika yang terjadi di Papua.

Menurutnya, pernyataan yang tidak disampaikan secara bijak justru berpotensi memunculkan polemik baru dan memperkeruh situasi.

"Karena kekhususannya, jadi kalau hal-hal seperti begitu sebaiknya ditanyakan kepada Wapres. Undang-undangnya begitu bunyinya," katanya.

Lebih lanjut, Bambang Pacul berharap seluruh pihak dapat mengedepankan pendekatan yang konstruktif dalam menyikapi berbagai persoalan di Papua.

Ia juga mengimbau agar ruang publik tidak dipenuhi perdebatan yang berpotensi memicu konflik pendapat yang tidak produktif.

"Jadi apa-apa yang terjadi di sana jangan langsung dikomentari. Kalau nanti dikomentari malah bikin konflik pendapat yang tidak produktif," tutupnya.* (dw/dh)

Usulan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Peran Indonesia Pasca Perang Amerika Serikat–Iran" yang digelar GREAT Institute di Jakarta. Forum tersebut menghadirkan akademisi, diplomat, ekonom, peneliti, serta pakar geopolitik untuk membahas posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global pascakonflik Amerika Serikat dan Iran.

Baca Juga:

• Prabowo dan PM Modi Resmikan Konservasi Candi Prambanan, Perkuat Diplomasi Budaya Indonesia-India

"Indonesia memiliki modal besar sebagai negara Muslim terbesar di dunia, anggota G20, ASEAN, BRICS, dan OKI. Potensi itu harus dimanfaatkan agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor yang ikut menentukan arah perkembangan kawasan," ujar Syahganda, Rabu (8/7/2026).

Dalam diskusi tersebut, para peserta menilai persaingan global saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer. Rivalitas antarnegara juga berlangsung melalui diplomasi, perang informasi, serangan siber, tekanan ekonomi, penguasaan teknologi, hingga perebutan pengaruh di kawasan strategis.

Karena itu, Indonesia dinilai perlu merumuskan kembali kepentingan nasional sebagai dasar dalam menyusun kebijakan luar negeri yang lebih terarah dan tidak sekadar bersifat reaktif terhadap dinamika internasional.

Forum juga menyoroti pengalaman Iran yang mampu bertahan menghadapi berbagai sanksi dan embargo internasional selama bertahun-tahun. Menurut para peserta, ketahanan tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat kemandirian di sektor ekonomi, energi, teknologi, industri pertahanan, serta memperkokoh kohesi sosial masyarakat.

Atas dasar itu, GREAT Institute mendorong pemerintah memperkuat ketahanan nasional di berbagai sektor strategis, mulai dari pertahanan, pangan, energi, fiskal, maritim, hingga penguasaan teknologi agar politik luar negeri bebas aktif Indonesia semakin berwibawa.

Selain memperkuat hubungan antarpemerintah, forum tersebut juga menilai diplomasi antarmasyarakat (people-to-people diplomacy) perlu terus ditingkatkan untuk memperluas jejaring internasional serta memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

Dalam rekomendasinya, GREAT Institute menyampaikan tiga poin utama kepada pemerintah. Pertama, Presiden Prabowo Subianto diharapkan menunjukkan penghormatan diplomatik kepada Iran melalui kehadiran pada momentum penting, termasuk pemakaman Ayatollah Ali Khamenei atau kunjungan resmi ke Teheran.

Kedua, hubungan Indonesia dan Iran dinilai perlu terus diperkuat dengan menghidupkan kembali semangat solidaritas yang telah terbangun sejak Konferensi Asia Afrika. Ketiga, Indonesia didorong menjalin kerja sama strategis dengan Iran dan Turki sebagai bagian dari upaya membangun poros kerja sama baru di dunia Islam.

FGD tersebut dihadiri sejumlah tokoh dari berbagai kalangan, di antaranya Nasir Tamara, Dian Wirengjurit, Teguh Santosa, Anton Permana, Dina Sulaeman, Bursah Zarnubi, Fitra Faisal, Rizal Darma Putra, Zaman Syah, Abdullah Rasyid, serta peserta lainnya dari kalangan akademisi dan pemerhati geopolitik.* (oz/dh)

Menurut Gus Irfan, apabila harga minyak dunia terus mengalami penurunan hingga menjelang penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap komponen biaya yang terdampak.

Baca Juga:

• Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, Rupiah Melemah dan Harga Avtur Jadi Pemicu

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 Hijriah atau 2027 sebesar Rp107.340.172,02 per jemaah. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp19,93 juta dibandingkan BPIH Tahun 2026.

Gus Irfan menjelaskan, terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi kenaikan usulan biaya haji tahun depan. Pertama, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kedua, harga avtur yang hingga kini belum kembali ke level normal. Ketiga, adanya peningkatan standar pelayanan dari Pemerintah Arab Saudi yang turut berdampak pada meningkatnya biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Meski demikian, pemerintah berupaya agar kenaikan BPIH tidak membebani calon jemaah haji. Salah satu skema yang diusulkan adalah memperbesar porsi pembiayaan dari nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Menurutnya, skema pembiayaan seperti tahun 2022 dapat kembali diterapkan, di mana sekitar 60 persen biaya ditanggung dari nilai manfaat BPKH, sementara 40 persen dibayarkan langsung oleh jemaah melalui Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Dengan pola tersebut, beban biaya yang harus dibayar calon jemaah diharapkan tetap stabil meskipun total BPIH mengalami kenaikan.

Pemerintah bersama DPR RI masih akan membahas besaran final BPIH 2027 sebelum ditetapkan secara resmi. Besaran biaya tersebut nantinya akan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, nilai tukar rupiah, harga energi, hingga kebijakan terbaru Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji.*(in/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, dugaan tersebut berawal dari pengumpulan uang yang dilakukan terhadap para petani anggota koperasi unit desa (KUD) untuk pengurusan izin pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Baca Juga:

• Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset

"Dalam pengumpulan uang tersebut, diduga uang-uang yang dikumpulkan kemudian dikonversi dalam bentuk dolar Singapura," ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (7/7/2026).

KPK kini menelusuri apakah uang yang telah dikonversi ke mata uang asing tersebut merupakan isi amplop yang sempat diberikan Suhardiman kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat melakukan audiensi di Kantor Kementerian Kehutanan.

"Ini yang kemudian akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik. Karena memang dari keterangan awal ada pemberian yang dilakukan oleh bupati kepada Pak Menteri di Kementerian Kehutanan," kata Budi.

Meski demikian, KPK mengaku belum dapat memastikan isi amplop tersebut. Pasalnya, amplop yang diberikan kepada Menteri Kehutanan telah lebih dahulu dikembalikan kepada pihak pemberi sehingga tidak menjadi bagian dari laporan penolakan gratifikasi.

"Terkait detail isi amplop tersebut kami belum dapat memastikan, karena amplop itu telah dikembalikan oleh Pak Menteri kepada pihak bupati sehingga tidak disertakan dalam laporan penolakan gratifikasi," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa amplop tersebut diberikan oleh Bupati Kuansing usai audiensi di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.

Raja Juli mengaku tidak mengetahui isi amplop tersebut dan langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya karena merasa tidak berhak menerima pemberian tersebut.

"Ketika beliau pergi saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tetapi saya merasa tidak memiliki hak atas amplop tersebut," ujar Raja Juli.

Proses pengembalian amplop sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan. Setelah berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dan Kapolda Riau, amplop tersebut akhirnya dikembalikan langsung kepada Bupati Kuansing di Polres Kuantan Singingi pada 12 Juni 2026 atau sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK dilakukan.

Raja Juli menegaskan seluruh proses pengembalian telah didokumentasikan dan dilengkapi dengan tanda terima bermeterai.

Diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi dan Jakarta pada 29 Juni 2026. Sehari kemudian, Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK.

KPK kemudian menetapkan Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekda Kuansing Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain kasus suap jabatan, penyidik juga tengah mendalami dugaan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan izin pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).* (in/dh)

YOGYAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dijadwalkan meresmikan proyek konservasi dan restorasi Candi Prambanan pada Rabu (8/7/2026). Peresmian tersebut menjadi simbol penguatan kerja sama budaya antara Indonesia dan India sekaligus menandai komitmen kedua negara dalam melestarikan warisan dunia.

Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan bilateral Prabowo dan Modi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin menyepakati penguatan hubungan di berbagai sektor, termasuk pelestarian budaya dan pendidikan.

Baca Juga:

• Prabowo Bidik Kerja Sama PLTS dan Teknologi Nuklir dengan India, Ketahanan Energi Jadi Prioritas

"Kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO," ujar Prabowo.

Selain proyek konservasi, Indonesia dan India juga menetapkan periode 2026-2027 sebagai Tahun Tagore-Dewantara untuk memperkuat diplomasi budaya dan kerja sama di bidang pendidikan.

"Kami juga menyambut baik penetapan Tahun Tagore-Dewantara sebagai momentum mempererat hubungan budaya dan pendidikan kedua negara," kata Prabowo.

Sementara itu, PM Narendra Modi memastikan dirinya akan mendampingi Presiden Prabowo dalam peresmian proyek konservasi tersebut saat berkunjung ke kawasan Candi Prambanan.

"Besok, bersama Presiden Prabowo, saya mendapat kehormatan untuk meluncurkan proyek konservasi Candi Prambanan di Yogyakarta," ujar Modi.

Menurut Modi, Candi Prambanan yang telah berdiri lebih dari 1.000 tahun menjadi simbol kuat hubungan sejarah dan warisan budaya yang dimiliki bersama Indonesia dan India.

Ia juga mengungkapkan bahwa kedua negara akan memperingati 100 tahun kunjungan sastrawan India Rabindranath Tagore ke Indonesia melalui penyelenggaraan Tahun Tagore-Dewantara.

Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa keterlibatan India dalam konservasi Candi Prambanan merupakan tindak lanjut dari komitmen yang pernah disampaikan PM Narendra Modi sekitar satu setengah tahun lalu.

Fadli mengatakan dukungan India nantinya akan difokuskan pada revitalisasi kawasan Candi Perwara, yakni ratusan candi pendamping yang mengelilingi tiga candi utama Prambanan.

Menurutnya, hingga kini baru sebagian kecil Candi Perwara yang berhasil direvitalisasi sehingga kerja sama dengan India diharapkan mampu mempercepat proses pelestarian.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan besaran investasi maupun nilai anggaran proyek tersebut karena masih dilakukan kajian teknis terkait kebutuhan batu, ukiran, material asli, hingga metode konservasi yang sesuai dengan karakter bangunan berusia lebih dari seribu tahun itu.

Pemerintah optimistis pengalaman India dalam konservasi candi-candi Hindu akan memberikan kontribusi besar terhadap percepatan revitalisasi Kompleks Candi Prambanan sebagai salah satu warisan budaya dunia.* (in/dh)

Data PIHPS yang dirilis pada pukul 06.00 WIB menunjukkan cabai rawit merah masih menjadi salah satu komoditas dengan harga tertinggi dibandingkan jenis cabai lainnya. Sementara itu, harga telur ayam ras relatif stabil di kisaran Rp29 ribu per kilogram.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Dorong Program KB Lewat Pelayanan MOW pada HARGANAS 2026

Di sektor beras, harga beras kualitas bawah I berada di angka Rp14.700 per kg dan kualitas bawah II Rp14.500 per kg. Sementara beras kualitas medium I dipatok Rp16.350 per kg dan medium II Rp16.150 per kg.

Adapun beras kualitas super I dijual Rp17.650 per kg, sedangkan kualitas super II mencapai Rp17.150 per kg.

Untuk komoditas cabai lainnya, harga cabai merah besar tercatat Rp49.750 per kg, cabai merah keriting Rp50.300 per kg, dan cabai rawit hijau berada di level Rp49.950 per kg.

PIHPS juga mencatat harga daging ayam ras segar sebesar Rp36.850 per kg. Sementara itu, daging sapi kualitas I dijual Rp150.350 per kg dan daging sapi kualitas II mencapai Rp141.150 per kg.

Pada komoditas gula, harga gula pasir premium berada di angka Rp20.300 per kg, sedangkan gula pasir lokal dijual Rp19.050 per kg.

Sementara untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, harga minyak goreng curah tercatat Rp20.550 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I dijual Rp24.250 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek II berada di harga Rp23.400 per liter.

Data PIHPS tersebut menjadi acuan perkembangan harga pangan nasional yang diperbarui secara berkala dan dapat digunakan masyarakat maupun pelaku usaha untuk memantau pergerakan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah.* (an/dh)

Audiensi dipimpin langsung Ketua Umum PJS Mahmud Marhaba bersama Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid Zaenal, Ketua Bidang Humas Muhammad Yasir, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Wiwin Alfianti, serta pengurus DPD PJS DKI Jakarta, Faqihu.

Baca Juga:

• PDIP Soroti OTT Beruntun Dua Bupati, Desak KPK Perkuat Pencegahan Korupsi

Dalam pemaparannya, Mahmud Marhaba menjelaskan perkembangan organisasi sejak berdiri pada 2022. Ia menyebut PJS kini telah memiliki kepengurusan di 25 provinsi dengan jumlah anggota lebih dari 1.000 orang.

Menurutnya, PJS terus melengkapi seluruh persyaratan administratif sebagai bagian dari proses menjadi organisasi konstituen Dewan Pers.

"Saat ini anggota kami sudah lebih dari seribu orang dengan kepengurusan yang solid di 25 provinsi. Dalam waktu dekat kami akan merampungkan seluruh berkas persyaratan sesuai ketentuan Dewan Pers," ujar Mahmud.

Dalam suasana diskusi yang berlangsung terbuka, Wakil Ketua Dewan Pers Toto Suryanto mempertanyakan orientasi PJS dalam mengajukan diri sebagai organisasi konstituen.

Menanggapi hal tersebut, Mahmud menegaskan bahwa tujuan utama PJS bukan sekadar memperoleh status konstituen, melainkan membangun wadah pembinaan bagi wartawan yang selama ini belum memperoleh pendampingan secara maksimal.

Ia mengatakan masih banyak insan pers yang membutuhkan pembinaan agar memiliki kompetensi, profesionalisme, serta mampu menjalankan tugas jurnalistik sesuai Kode Etik Jurnalistik.

"Kami ingin merangkul wartawan yang selama ini belum mendapatkan pembinaan agar menjadi wartawan profesional dan kompeten. Alhamdulillah, banyak anggota kami yang kini telah memiliki sertifikat kompetensi wartawan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto menegaskan bahwa Dewan Pers terbuka bagi setiap organisasi pers yang ingin menjadi konstituen selama memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.

Menurutnya, proses verifikasi bukan untuk mempersulit organisasi, melainkan memastikan setiap organisasi pers yang menjadi konstituen memiliki komitmen menjaga profesionalisme dan kualitas ekosistem pers nasional.

"Dewan Pers tidak akan mempersulit organisasi yang ingin menjadi konstituen. Sepanjang seluruh syarat terpenuhi, proses akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku," kata Yogi.

Ia menambahkan, semakin banyak organisasi pers yang memenuhi persyaratan menjadi konstituen akan semakin memperkuat dunia pers nasional, dengan tetap mengedepankan kualitas organisasi sebagai prioritas utama.

Dalam kesempatan tersebut, jajaran pimpinan Dewan Pers juga mengapresiasi komitmen PJS dalam meningkatkan kapasitas anggotanya, sekaligus mendorong organisasi tersebut untuk terus menjaga kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Audiensi ditutup dengan sinyal positif dari Dewan Pers agar PJS segera menyerahkan seluruh berkas persyaratan guna mengikuti proses verifikasi yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026.

Pada hari yang sama, Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) juga melakukan audiensi dengan Dewan Pers sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pers nasional yang profesional, independen, dan bertanggung jawab.* (dh)

Audiensi yang dipimpin Pembina IPHR Andrean Hanif itu membahas persiapan pelantikan organisasi sekaligus sejumlah isu terkait masa depan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai dan Demokrat Bersinergi Wujudkan Gerakan Indonesia ASRI

"Saya mendukung penuh acara pengukuhan dan pelantikan IPHR Kota Tanjungbalai. Semoga kegiatan tersebut berjalan sukses. Jika saya berhalangan hadir, Pemerintah Kota akan diwakili oleh Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, atau bahkan keduanya," ujar Mahyaruddin Salim.

Selain membahas agenda pelantikan, pertemuan juga menyoroti keberlanjutan status PPPK paruh waktu. Wali Kota berharap pemerintah segera menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum, status, dan kesejahteraan bagi para PPPK paruh waktu sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Pembina IPHR Andrean Hanif menjelaskan bahwa IPHR merupakan organisasi yang dibentuk sebagai wadah berhimpunnya para Honorer R4 yang sebelumnya sempat dirumahkan akibat perubahan regulasi.

Menurutnya, organisasi tersebut hadir untuk memperkuat solidaritas sekaligus meningkatkan disiplin dan profesionalisme para anggotanya yang kini telah berstatus ASN PPPK paruh waktu.

"IPHR dibentuk agar seluruh anggota tidak melupakan perjuangan yang telah dilalui serta semakin disiplin dalam bekerja. Kami siap mendukung penuh program Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS," kata Hanif.

Ia juga menegaskan IPHR siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Tanjungbalai dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.

"Kami siap membantu dan menyumbangkan tenaga kapan pun dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai," tambahnya.

Komitmen tersebut juga ditegaskan seluruh jajaran pengurus IPHR yang menyatakan siap menjaga integritas, profesionalisme, serta menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tak hanya berfokus pada penguatan organisasi, IPHR juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan donor darah yang sebelumnya digelar di RSUD Tanjungbalai.

Audiensi berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Tajul Abrar, Kepala BKPSDM Ahmad Suangkupon, serta jajaran pengurus IPHR, di antaranya Sekretaris Jenderal Afnita Nasution, Bendahara Tengku Zuherna, Sekretaris Panitia Pelantikan Eliana Siregar, M. Husni, Handika, Harri Subuh, Nurhayani, dan Ina.

Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap sinergi dengan IPHR dapat terus terjalin dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pembangunan daerah menuju visi Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera).* (dh)

Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai dan DPC Partai Demokrat dalam mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Asri, Sehat, Rapi, dan Indah) yang akan digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat ke-25.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Lantik 16 Pejabat, Fokus Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan

Dalam kesempatan itu, Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tanjungbalai dr. Nurhimsyah Junedi Nasution menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Tanjungbalai yang telah menerima kunjungan pengurus DPC Partai Demokrat.

Ia menjelaskan, kedatangan pihaknya sekaligus mengundang Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI yang dipadukan dengan Program Langit Biru serta berbagai kegiatan sosial menyambut HUT Partai Demokrat ke-25.

Rangkaian kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2026 dan dipusatkan di kawasan Pasar Suprapto serta Masjid Menara Lima. Agenda yang akan dilaksanakan meliputi aksi gotong royong massal, kerja bakti, bakti sosial, serta kegiatan kepedulian terhadap lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyambut baik inisiatif DPC Partai Demokrat yang dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

Menurutnya, Pemerintah Kota Tanjungbalai siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi terkait lainnya.

"Kegiatan seperti ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan dan semangat gotong royong. Pemerintah Kota Tanjungbalai siap mendukung agar kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Mahyaruddin Salim.

Pada kesempatan itu, Mahyaruddin juga menyampaikan ucapan selamat menyambut Hari Ulang Tahun Partai Demokrat ke-25 Tahun 2026.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, terus diperkuat dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan.

Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera), sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Tanjungbalai.* (dh)

Dalam sambutannya, Mahyaruddin Salim menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta diiringi peningkatan kinerja.

Baca Juga:

• Fraksi PAN Apresiasi WTP ke-9 Tanjab Timur, Soroti SILPA Rp81,8 Miliar

Selain peningkatan kinerja, Wali Kota juga menekankan pentingnya inovasi dalam pelayanan publik di era digital. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus mampu menghadirkan terobosan yang dapat mempercepat pelayanan, menyederhanakan birokrasi, serta menciptakan layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mahyaruddin juga mengingatkan pentingnya membangun kolaborasi dan kerja sama antarseluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai komunikasi yang terbuka dan sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pembangunan Kota Tanjungbalai.

Tak hanya itu, seluruh pejabat yang dilantik diminta mampu menjadi duta daerah dengan mempromosikan berbagai potensi lokal sehingga mampu membangun citra Kota Tanjungbalai sebagai daerah yang ramah investasi, maju, dan berdaya saing.

Di akhir arahannya, Mahyaruddin menegaskan seluruh pejabat harus menjunjung tinggi integritas, menaati kode etik, menjaga disiplin, serta memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fitra Hadi, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Anwar Ruji, Kepala BKPSDM Ahmad Suangkupon, serta jajaran BKPSDM Kota Tanjungbalai.

Berikut daftar pejabat yang dilantik:

Pejabat Tinggi Pratama

1. Hamdani, SE, M.Si. sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai.
2. Heri Antoni, S.STP., M.AP. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.

Pejabat Administrator dan Pengawas

1. Mahnim Pane, SE., MM. sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai.
2. Ilin Sundari, S.Kep., Ns. sebagai Kepala Seksi Rujukan, Ketenagaan dan Fasilitas Pelayanan Medis pada UPTD RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.
3. Budi Ismail Siregar, ST. sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai.
4. Asmah Syam Sinaga, SH., M.AP. sebagai Sekretaris Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung.
5. Darmawati, A.Md. sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan.
6. Eri Yusandi, SH. sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar.

Pejabat Fungsional

1. Melva Hayati Nasution, S.K.M. sebagai Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tanjungbalai.
2. Rudian Syah Nasution, S.T. sebagai Perencana Ahli Muda pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tanjungbalai.
3. Marina Siregar, S.K.M. sebagai Auditor Ahli Pertama pada Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai.
4. Jocelyne Patricia Limbong, S.Tr.IP. sebagai Auditor Ahli Pertama pada Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai.
5. Elvanzari Hasdiana Hasan, S.T. sebagai Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungbalai.
6. Dahniar Marpaung, SH. sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai.
7. Syahrial Effendi, SH. sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Sekretariat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai.

Kepala Puskesmas

1. Mawaddah Batubara, S.Tr.Keb. sebagai Kepala Puskesmas Sei Tualang Raso pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap para pejabat yang baru dilantik mampu mengemban amanah dengan profesional, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan inovasi birokrasi, serta mendukung terwujudnya visi pembangunan Tanjungbalai EMAS melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berintegritas.* (dh)

Kontingen Pramuka Kota Tanjungbalai yang diberangkatkan terdiri dari 64 peserta Pramuka Penggalang, masing-masing 32 putra dan 32 putri. Selain itu, rombongan juga didampingi satu pimpinan kontingen, delapan pembimbing, serta 15 staf kontingen.

Baca Juga:

• Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Binjai Lepas Kontingen ke Bumi Perkemahan Sibolangit: Jadi Ajang Menempa Generasi Tangguh

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Tanjungbalai menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Tanjungbalai beserta para pembina, pelatih, dan pendamping yang telah mempersiapkan kontingen dengan baik untuk mengikuti kegiatan tingkat provinsi tersebut.

Muhammad Fadly Abdina berpesan agar seluruh peserta menjaga nama baik Kota Tanjungbalai dengan menunjukkan sikap disiplin, mandiri, santun, serta mengamalkan nilai-nilai Dasa Dharma dan Tri Satya Pramuka selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan jambore.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas, membangun kerja sama dengan peserta dari daerah lain, serta memanfaatkan jambore sebagai sarana menambah pengalaman, wawasan, dan persahabatan.

"Anak-anakku adalah duta Kota Tanjungbalai. Tunjukkan sikap terbaik, junjung tinggi sportivitas, patuhi arahan pembina, dan jagalah nama baik Kota Tanjungbalai selama mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara XI," ujar Muhammad Fadly Abdina.

Kepada para pembina dan pendamping, Wakil Wali Kota juga meminta agar terus memberikan perhatian dan bimbingan kepada seluruh peserta sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat diikuti dengan baik dan kontingen kembali ke Tanjungbalai dalam keadaan sehat serta membawa pengalaman maupun prestasi yang membanggakan.

Kegiatan pelepasan ditutup dengan prosesi resmi pemberangkatan Kontingen Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Tanjungbalai menuju Jambore Daerah Sumatera Utara XI Tahun 2026 di Sibolangit.* (dh)