Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya meyakini proses penyidikan yang kini ditangani Kejaksaan Agung akan berjalan sesuai mekanisme hukum dengan tetap mengedepankan profesionalisme.

Baca Juga:

• Kejagung Bentuk Tim Khusus, Polri dan KPK Dilibatkan Usut Kasus Febrie

Menurut Budi, KPK juga mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) maupun Kejaksaan Agung.

Terkait supervisi, Budi mengatakan KPK akan memastikan terlebih dahulu apakah telah ada permintaan resmi dari pihak terkait. Namun, koordinasi mengenai mekanisme supervisi disebut sudah pernah dibahas bersama penyidik Polri.

"Kami cek apakah sudah ada atau belum, tapi yang pasti sudah ada diskusi juga yang dilakukan antara KPK dengan kawan-kawan di kepolisian berkaitan dengan mekanisme jika dilakukan koordinasi ataupun supervisi terhadap suatu perkara," ujarnya.

KPK juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah perkara tersebut dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung. Budi menilai komitmen yang ditunjukkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menjadi sinyal bahwa penanganan perkara akan dilakukan secara profesional dan terbuka.

Selain itu, Budi menanggapi usulan agar KPK mengambil alih penanganan perkara tersebut. Menurutnya, KPK masih akan mengikuti perkembangan penyidikan yang kini berada di Kejaksaan Agung.

"Ini kan masih tahap awal, jadi kita ikuti dulu perkembangan proses penyidikan di Kejaksaan Agung dan kita yakini profesionalitas kawan-kawan penyidik di Kejaksaan Agung," katanya.

Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah bersama Don Ritto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri. Keduanya dikaitkan dengan dugaan korupsi di sektor batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel (KS).

Sementara itu, Komisi III DPR RI juga menyatakan akan memberikan perhatian khusus terhadap penanganan perkara tersebut. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pengawasan dilakukan agar proses hukum berjalan sesuai koridor hukum serta tidak menimbulkan gesekan antarlembaga penegak hukum.* (d/dh)

Untuk menjamin independensi dalam proses penyidikan, Kejagung akan membentuk tim penyidik khusus yang bertugas menangani perkara tersebut.

Baca Juga:

• Kapolri Ungkap Ada Upaya Ganggu Sinergi TNI-Polri, Minta Jajaran Tetap Solid

"Kita akan membentuk penyidik khusus. Khusus nih karena kan nggak bisa dengan penyidik (biasa), kita akan membentuk tim khusus penyidiknya. Kita akan pelajari, kita akan lihat seperti apa duduk perkaranya berdasarkan berita acara pemeriksaan yang sudah ada, juga berdasarkan barang-barang bukti yang ada," kata Anang kepada wartawan di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026).

Selain membentuk tim khusus, Kejagung juga akan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang sebelumnya menangani perkara tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan profesional dan sesuai ketentuan hukum.

"Yang jelas dalam hal ini kita tetap berkoordinasi baik dengan penyidik dari Polri yang menangani sebelumnya. Untuk menjamin independensi dan juga profesional, kami pastikan kita akan profesional," ujarnya.

Tak hanya itu, Kejagung juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui fungsi koordinasi dan supervisi agar proses penanganan perkara berjalan transparan.

"Kita akan melibatkan juga nanti koordinasi supervisinya dari KPK. Umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini, dan kita akan bekerja sama di situ," kata Anang.

Pengawasan terhadap penanganan perkara tersebut juga akan datang dari Komisi III DPR RI. Menurut Anang, keterlibatan pengawasan dari legislatif menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi dalam proses hukum.

Meski demikian, Kejagung menegaskan setiap tahapan penyidikan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Yang jelas kami akan terbuka, tetapi kami juga tetap memegang prinsip kehati-hatian dan menjunjung asas praduga tidak bersalah. Bukan di perkara ini saja, setiap perkara prinsip kehati-hatian tetap kami kedepankan selama belum ada putusan yang tetap dan inkrah," tutur Anang.* (dh)

Komitmen tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi pengurus SAS Center di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Senin (13/7/2026).

Baca Juga:

• Sekolah Rakyat Permanen di Medan Masuki Tahap Transisi, Pemko Siap Dukung Penuh 270 Siswa Baru

"Melalui kegiatan ini diharapkan semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat semakin kuat. Pemko Medan siap berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk menyukseskan kegiatan ini apabila Medan ditetapkan sebagai tuan rumah," ujar Rico Waas.

Ia menilai penyelenggaraan kegiatan berskala nasional tersebut tidak hanya mempererat silaturahmi antarelemen bangsa, tetapi juga menjadi kesempatan memperkenalkan Kota Medan sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai toleransi, persatuan, dan harmoni dalam keberagaman.

Ketua Panitia Silaturahmi Anak Bangsa, Tulus P. Sipahutar, mengatakan kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10 Oktober 2026. Pihak panitia berharap Kota Medan dapat dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan tahun ini.

Menurut Tulus, Medan memiliki modal sosial yang kuat karena masyarakatnya telah lama hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman.

"Dengan kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman, Medan menjadi lokasi yang tepat untuk menggelar kegiatan yang mengusung semangat persatuan dan kebangsaan," kata Tulus.

Apabila dipercaya menjadi tuan rumah, kegiatan Silaturahmi Anak Bangsa 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat nilai kebangsaan, mempererat persaudaraan lintas suku dan agama, sekaligus memperkenalkan Kota Medan sebagai kota yang inklusif dan penuh toleransi.* (dh)

Hal itu disampaikan Bobby Nasution kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (13/7/2026). Selama berada di Kepulauan Nias, Bobby dijadwalkan mengunjungi sejumlah daerah untuk meninjau sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, hingga berdialog langsung dengan masyarakat.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Lantik 8 Pejabat Eselon II Sumut, Ini Daftar Nama dan Jabatan Barunya

"Nanti (berkantor) akan bergantian dengan Wakil Gubernur," kata Bobby.

Dalam kunjungannya, Bobby akan meninjau sejumlah sekolah guna memastikan sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar. Sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas yang terus didorong Pemerintah Provinsi Sumut.

Selain pendidikan, Bobby juga akan mengecek sejumlah proyek infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan hingga pelabuhan. Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan yang sebelumnya telah dilakukan pada awal masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Salah satu hasil dari peninjauan sebelumnya adalah rampungnya pembangunan Jembatan Idano Noyo yang kini telah dapat dimanfaatkan masyarakat.

Di sektor kesehatan, Bobby dijadwalkan mengunjungi sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal sekaligus mengidentifikasi kebutuhan peningkatan layanan.

Tak hanya melakukan peninjauan, Bobby juga akan berdialog langsung dengan masyarakat Kepulauan Nias guna menyerap aspirasi terkait berbagai persoalan di daerah tersebut.

Rangkaian kunjungan kerja itu juga akan diisi dengan kegiatan nonton bareng bersama masyarakat di Kota Gunungsitoli sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pemerintah dengan warga.* (dh)

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara, Poppy Marulita Hutagalung, mengatakan PRSU tahun ini dirancang agar masyarakat tidak hanya datang untuk melihat pameran, tetapi juga memperoleh pengalaman yang lengkap selama berada di lokasi.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Lantik 8 Pejabat Eselon II Sumut, Ini Daftar Nama dan Jabatan Barunya

Menurutnya, salah satu fokus penyelenggaraan PRSU ke-50 adalah memperkuat promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Sumatera Utara. Ratusan pelaku UMKM diberi ruang untuk memasarkan produk unggulan sekaligus memperluas jangkauan pasar selama pameran berlangsung.

Di area pameran, pengunjung dapat menikmati beragam produk lokal mulai dari kuliner, kerajinan tangan, fesyen, hingga berbagai hasil ekonomi kreatif. Kehadiran UMKM tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi promosi produk lokal sekaligus mendorong transaksi ekonomi.

Sejumlah pengunjung juga mengaku puas dengan pengalaman yang diperoleh selama berada di PRSU. Rohma, warga Jalan SM Raja, Medan, menilai harga tiket masuk sebesar Rp35 ribu sebanding dengan berbagai fasilitas yang tersedia.

"Saya masuk bayar harga tiketnya Rp35 ribu, sepadanlah dengan apa yang ada di lokasi pameran. Kita bisa menjelajahi berbagai pameran pembangunan dari 33 kabupaten/kota, ada wahana permainan dan edukasi, produk UMKMnya bagus dan ada bazar kuliner juga," ujarnya.

Hal serupa disampaikan Rini S, warga Binjai. Ia mengaku menikmati berbagai atraksi yang ditampilkan selama PRSU berlangsung, mulai dari pertunjukan budaya hingga konser musik.

"Di sini banyak spot foto yang menarik, ada penampilan budaya di panggung Keong, kita bisa lebih mengenal masing-masing daerah di Sumut dari informasi, program dan produk yang dipamerkan di paviliun daerah. Ada konser artis sampai kita juga bisa ikut program doorprize," katanya.

Rini mengaku paling tertarik mengunjungi paviliun kabupaten/kota karena selain memperoleh informasi mengenai potensi daerah, pengunjung juga berkesempatan mengikuti program doorprize.

Setiap pembeli tiket mendapatkan lembar peta yang digunakan untuk mengumpulkan stempel sebagai syarat memperoleh hadiah tanpa melalui mekanisme undian. Pengunjung diwajibkan mengumpulkan 30 stempel yang terdiri dari 25 stempel paviliun kabupaten/kota dan lima stempel dari stan sponsor.

"Mudah-mudahan nanti terkumpul stempelnya biar dapat hadiah, ini masih 10 stempel," ujarnya.

Keberhasilan penyelenggaraan PRSU ke-50 menunjukkan pameran pembangunan tidak hanya menjadi ajang menampilkan capaian pemerintah daerah, tetapi juga mampu menghadirkan ruang publik yang menggabungkan edukasi, hiburan, promosi potensi daerah, hingga pemberdayaan UMKM. Dengan tingginya antusiasme masyarakat, PRSU diharapkan terus menjadi agenda strategis yang mampu menggerakkan perekonomian sekaligus memperkuat promosi pembangunan Sumatera Utara.* (dh)

Salah satu kepala desa yang melaksanakan amanah tersebut adalah Kepala Desa Pahang, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Faisal, A.Md., yang memimpin langsung upacara bendera di salah satu sekolah di wilayahnya. Kehadirannya menjadi wujud nyata komitmen pemerintah desa dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan sekaligus memberikan motivasi kepada para siswa yang memulai tahun ajaran baru.

Baca Juga:

• Hari Pertama Sekolah, Bupati Batu Bara Tugaskan Seluruh Kepala Desa Jadi Pembina Upacara, Wujud Sinergi Majukan Pendidikan

Melalui program tersebut, Bupati Baharuddin Siagian ingin memperkuat peran kepala desa, tidak hanya sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kepala desa diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah demi terciptanya lingkungan belajar yang lebih baik.

Kepala Desa Pahang, Faisal, A.Md., menyampaikan bahwa pendidikan merupakan investasi terbesar dalam membangun masa depan bangsa. Menurutnya, kemajuan pendidikan hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen masyarakat saling bersinergi dan memiliki kepedulian terhadap tumbuh kembang anak-anak sebagai generasi penerus.

Momentum hari pertama masuk sekolah ini juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab guru dan sekolah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Dengan kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, sekolah, dan orang tua, diharapkan lahir generasi Kabupaten Batu Bara yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan masa depan.

Program ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan sumber daya manusia unggul demi mewujudkan Kabupaten Batu Bara yang semakin maju dan sejahtera.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Sigit saat melakukan silaturahmi bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/7/2026).

Baca Juga:

• Kapolri Tegaskan Polri dan Kejagung Tetap Solid, Tak Ada Gesekan Antarlembaga

"Hal-hal yang mungkin berusaha untuk memecah belah TNI-Polri, silakan untuk bisa langsung berkomunikasi dengan seluruh pejabat utama yang ada. Kami terbuka untuk itu," ujar Sigit.

Kapolri mengatakan penguatan hubungan TNI-Polri merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, soliditas kedua institusi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mengawal berbagai program pemerintah.

Sigit menilai TNI dan Polri memiliki peran penting sebagai pilar utama dalam menjaga kedaulatan negara serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

"Ini adalah kunci utama agar negara kita sebagaimana yang diharapkan Bapak Presiden, terus bisa menjalankan program-program kebijakan pemerintah. Dan itu semuanya bisa berjalan kalau TNI dan Polri solid," katanya.

Lebih lanjut, Kapolri mengungkapkan telah memberikan arahan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres di Indonesia untuk terus memperkuat koordinasi dengan jajaran TNI di wilayah masing-masing.

Langkah tersebut dilakukan agar sinergitas antara aparat keamanan semakin kuat dalam menjaga NKRI serta mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional.

Sigit menegaskan hubungan TNI dan Polri harus terus dijaga melalui komunikasi yang terbuka dan kerja sama yang baik demi kepentingan bangsa dan negara.* (oz/dh)

Salah satu kepala desa yang melaksanakan amanah tersebut adalah Kepala Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Fazzary Akbar, S.E., yang memimpin langsung upacara bendera di sekolah sebagai bentuk dukungan pemerintah desa terhadap kemajuan pendidikan.

Baca Juga:

• SMA Muhammadiyah 1 Banda Aceh Gelar Fortasi di Hari Pertama Sekolah, Kenalkan Nilai Kepemimpinan dan Hizbul Wathan

Melalui program tersebut, Bupati Baharuddin Siagian ingin memperkuat peran kepala desa, tidak hanya sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Kepala desa diharapkan mampu menjadi corong aspirasi masyarakat sekaligus penghubung antara sekolah, orang tua, dan pemerintah.

Kepala Desa Bogak, Fazzary Akbar, S.E., menyampaikan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah desa dan sekolah harus terus diperkuat agar setiap anak mendapatkan perhatian, pendampingan, dan kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita.

Momentum hari pertama masuk sekolah ini juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab guru dan sekolah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan lahir generasi Batu Bara yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan masa depan.

Kolaborasi yang dibangun melalui program ini diharapkan menjadi awal yang baik dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berorientasi pada masa depan anak-anak sebagai generasi penerus pembangunan Kabupaten Batu Bara.* (dh)

Rencana investasi itu dibahas dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir dengan jajaran manajemen PT Indoasia Oil Tank Terminal di Ruang Rapat Sekda Aceh, Senin (13/7/2026).

Baca Juga:

• Sekda Aceh Gaungkan Gerakan GAMAS, Peran Ayah Jadi Kunci Pendidikan Anak

"Pemerintah Aceh terbuka terhadap investasi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Kami menyambut baik setiap calon investor yang ingin berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja di Aceh," ujar M. Nasir.

Pihak perusahaan memaparkan rencana pembangunan pabrik metanol yang akan memanfaatkan potensi gas alam sebagai bahan baku utama. Nantinya, metanol yang diproduksi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri nasional.

Selain memperkuat sektor energi, pembangunan fasilitas tersebut juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor metanol.

Proyek ini juga diproyeksikan memberikan efek berganda bagi perekonomian Aceh, mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, hingga mendorong tumbuhnya industri turunan berbasis metanol.

Sejumlah industri hilir yang berpotensi berkembang melalui proyek tersebut antara lain industri formaldehida, asam asetat, dimetil eter (DME), serta berbagai produk petrokimia lainnya.

Pemerintah Aceh berharap rencana investasi tersebut dapat segera terealisasi sehingga mampu memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu kawasan industri berbasis gas di Indonesia.

Pengembangan industri hilir dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.* (dh)

Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (13/7/2026). Wakil Gubernur Sumut Surya turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Lepas Dua Wakil Sumut ke Paskibraka Nasional, Minta Harumkan Nama Daerah

"Apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah dan janjinya?" ujar Bobby saat prosesi pelantikan.

Delapan pejabat yang dilantik tersebut mayoritas mengalami rotasi jabatan. Salah satunya Chusnul Fanany Sitorus yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Umum Setda Sumut, kini dipercaya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Sumut.

Selain itu, Illyan Chandra Simbolon yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial Sumut dilantik sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut. Sementara Ady Putra Parlaungan dipercaya mengisi posisi Kepala Dinas Sosial Sumut setelah sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Sumut.

Terdapat pula pejabat dari Kabupaten Nias Utara, yakni Sabar Jaya Telaumbanua yang dilantik sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut.

Berikut daftar lengkap pejabat eselon II Pemprov Sumut yang dilantik:

- Chusnul Fanany Sitorus – Kepala Badan Kepegawaian Sumut
- Illyan Chandra Simbolon – Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut
- Yuliani Siregar – Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut
- Parlindungan Pane – Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan Sumber Daya Alam
- Ady Putra Parlaungan – Kepala Dinas Sosial Sumut
- Sabar Jaya Telaumbanua – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut
- Abu Kosim – Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Setda Sumut
- Ade Sofianita – Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sumut

Pelantikan tersebut menjadi langkah Pemprov Sumut dalam memperkuat kinerja birokrasi serta memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.* (ds/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menjelaskan, fasilitas pengamanan TNI sebelumnya diberikan karena melekat pada jabatan Febrie sebagai pejabat tinggi Kejaksaan. Setelah jabatan tersebut berakhir, pengamanan otomatis dihentikan.

Baca Juga:

• Yusril Nilai Kasus Febrie Bisa Lebih Cepat Ditangani, Publik Diminta Kawal Prosesnya

Selain memastikan soal pengamanan, Kejagung juga membantah informasi yang menyebut Febrie Adriansyah sedang berada di luar negeri untuk menjalankan ibadah umrah.

Anang menegaskan Febrie masih berada di Indonesia dan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. Ia menyebut Febrie juga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh penyidik.

"Informasi itu tidak benar. Kami pastikan yang bersangkutan masih berada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan dalam pantauan penyidik," katanya.

Terkait perkembangan perkara, Kejagung menyatakan telah menerima penyerahan administrasi penanganan perkara dari Polri. Menurut Anang, langkah tersebut merupakan bentuk koordinasi dan kolaborasi antarinstansi penegak hukum.

Ia menjelaskan, penyerahan yang dilakukan bukan merupakan pelimpahan berkas perkara tahap pertama, melainkan penyerahan administrasi untuk mendukung proses penanganan perkara selanjutnya.

"Yang kami terima adalah penyerahan administrasi perkara penyidikan dari Polri ke Kejaksaan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti terkait berita acara pemeriksaan, barang bukti, dan hal lain yang berkaitan dengan perkara," jelasnya.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari posisi Jampidsus Kejagung. Jaksa Agung ST Burhanuddin kemudian menunjuk Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus untuk memastikan tugas dan fungsi bidang pidana khusus tetap berjalan.

Febrie saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan tiga perkara, yakni dugaan korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel.

Dalam proses penyidikan, aparat sebelumnya telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan menyita berbagai barang bukti, termasuk emas batangan serta sejumlah mata uang asing.* (d/dh)

Dengan selesainya proses naturalisasi tersebut, Mitchell Baker kini tinggal menunggu tahapan perpindahan federasi dari Football Australia ke PSSI sebelum bisa memperkuat Timnas Indonesia di ajang internasional.

Baca Juga:

• Piala Presiden 2026 Diikuti 8 Klub dari 4 Negara, PSMS Medan Masuk Grup B

"Saya sangat senang sekali. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya dan keluarga saya, termasuk keluarga saya yang ada di Indonesia. Saya benar-benar bahagia dan sudah tidak sabar untuk segera bermain untuk Indonesia," ujar Mitchell dalam pernyataan yang disampaikan PSSI.

PSSI sebelumnya memproyeksikan Mitchell Baker untuk memperkuat skuad Garuda pada Piala AFF 2026. Namun, pemain berusia 19 tahun tersebut masih harus menyelesaikan proses perpindahan asosiasi sesuai regulasi FIFA karena sebelumnya terdaftar sebagai pemain Football Australia.

Mitchell memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu, Maureen Lee Baker, yang berasal dari keluarga Indonesia dengan latar belakang Yogyakarta dan Semarang.

Karier sepak bola Mitchell dimulai saat memperkuat Hong Kong Football Club. Ia kemudian melanjutkan pembinaan bersama Northcote City dan Melbourne Victory di Australia.

Pada usia 15 tahun, Mitchell melanjutkan perjalanan sepak bolanya ke Amerika Serikat dengan bergabung bersama Black Rock FC. Ia juga tercatat memperkuat tim sepak bola Georgetown University sambil menjalani pendidikan.

Awal 2026, Mitchell Baker terpilih oleh Colorado Rapids melalui ajang MLS SuperDraft dan dijadwalkan bergabung dengan klub Major League Soccer (MLS) tersebut pada akhir tahun.

Dengan rampungnya proses naturalisasi, kehadiran Mitchell Baker diharapkan menambah kekuatan lini Timnas Indonesia menjelang agenda internasional, termasuk persiapan menghadapi Piala AFF 2026.* (d/dh)

Menurut Yusril, dari sisi hukum acara, penyidikan yang dilakukan langsung oleh Kejaksaan akan membuat proses penanganan perkara lebih efisien karena penyidikan dan penuntutan berada dalam satu institusi.

Baca Juga:

• Kapolri Tegaskan Polri dan Kejagung Tetap Solid, Tak Ada Gesekan Antarlembaga

Ia menjelaskan, apabila penyidikan dilakukan Polri sementara penuntutan berada di Kejaksaan, proses administrasi perkara berpotensi memakan waktu lebih lama karena berkas dapat bolak-balik sebelum dinyatakan lengkap.

Meski demikian, Yusril menilai tantangan terbesar saat ini bukan lagi persoalan kecepatan, melainkan memastikan proses hukum berjalan secara independen, profesional, dan objektif.

Menurutnya, publik wajar mempertanyakan independensi Kejaksaan Agung mengingat tersangka merupakan mantan pejabat tinggi di institusi tersebut. Namun, ia meyakini aparat penegak hukum akan menjaga integritas dan profesionalisme dalam menangani perkara.

"Keraguan seperti itu harus dijawab melalui proses hukum yang berjalan secara tegas, profesional, dan transparan," ujarnya.

Yusril mengatakan penanganan kasus ini menjadi ujian penting bagi Kejaksaan Agung dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus mempertahankan kewibawaan institusi penegak hukum.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki mekanisme pengawasan, termasuk melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pengawasan dari masyarakat.

Karena itu, Yusril mendorong media, DPR, akademisi, pegiat antikorupsi, dan masyarakat luas untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum agar tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum.

"Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi media, DPR, masyarakat, pegiat antikorupsi, dan para ahli hukum untuk mencermati serta mengkritisi proses penyidikan maupun penuntutannya agar hukum benar-benar ditegakkan secara objektif," tegasnya.* (d/dh)

Menurut M. Nasir, kehadiran orang tua, khususnya ayah, pada hari pertama sekolah bukan sekadar mengantar anak, tetapi juga menjadi bentuk dukungan moral yang mampu meningkatkan semangat dan kepercayaan diri peserta didik dalam memulai perjalanan pendidikan.

Baca Juga:

• Senam Bersama di Banda Aceh, Sekda M. Nasir Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Ia menjelaskan, melalui Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, Pemerintah Aceh ingin memperkuat sinergi antara keluarga dan sekolah dalam membentuk generasi yang berilmu, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Pada kesempatan yang sama, Sekda Aceh juga secara resmi membuka kegiatan Masa Taaruf Murid Madrasah (MATAMUDA) bagi peserta didik baru di MTsN 1 Banda Aceh.

Dalam sambutannya, M. Nasir memberikan apresiasi kepada keluarga besar MTsN 1 Banda Aceh yang dinilai konsisten melahirkan peserta didik berprestasi. Ia menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari pembentukan karakter, moral, dan sikap peserta didik.

Menurutnya, sekolah dan keluarga memiliki tanggung jawab bersama dalam mencetak generasi yang cerdas, berintegritas, berakhlak mulia, serta memiliki kepedulian sosial.

M. Nasir juga mengajak seluruh siswa untuk memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya dan terus bersemangat meraih prestasi. Ia menegaskan, kolaborasi aktif antara keluarga, sekolah, dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan pendidikan.

Pemerintah Aceh, lanjutnya, berkomitmen mendukung berbagai program yang memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Melalui Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi lahirnya generasi Aceh yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia.* (dh)

Rapat berlangsung di Kantor Koramil 08/Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (13/7/2026), dan dihadiri Bupati Aceh Tamiang, unsur TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, DPRK Aceh Tamiang, Bappeda, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait.

Baca Juga:

• 300 Rumah Baru untuk Korban Banjir Aceh Tamiang, Huntap Presisi Siap Diresmikan Kapolri

Selain membahas pembangunan fisik, forum koordinasi juga menyoroti upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berkomitmen memastikan seluruh program pemulihan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Bupati Aceh Tamiang dalam kesempatan itu mengusulkan percepatan normalisasi sungai di sejumlah titik yang rawan banjir. Menurutnya, langkah tersebut menjadi prioritas untuk mengurangi risiko banjir saat memasuki musim penghujan.

Ia juga meminta agar rehabilitasi dan pembangunan kembali gedung-gedung perkantoran pemerintah yang rusak akibat bencana segera direalisasikan. Pemulihan sarana pemerintahan dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan optimal.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Gubernur Aceh menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hanya dapat terwujud melalui sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga lembaga legislatif.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi kunci agar seluruh program pemulihan dapat diselesaikan sesuai target sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wakil Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah terkait terus memperkuat koordinasi dalam mengawal setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan kerja sama yang solid, Pemerintah Aceh optimistis proses pemulihan di Aceh Tamiang dapat berjalan lebih cepat sehingga pelayanan publik kembali maksimal dan roda perekonomian masyarakat kembali bergerak.* (dh)

Dukungan tersebut disampaikan Bobby saat menerima kedua calon Paskibraka di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (13/7/2026), sebelum keduanya bertolak ke Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Buka MPLS 2026 se-Sumut, Ajak Siswa Hormati Guru dan Orang Tua

Dalam kesempatan tersebut, Bobby Nasution menyampaikan ucapan selamat sekaligus rasa bangga atas prestasi yang diraih kedua pelajar tersebut.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami mengucapkan selamat atas terpilihnya adik-adik sekalian untuk mengemban tugas penting dalam pengibaran Bendera Pusaka di tingkat nasional. Ini merupakan sebuah kehormatan yang besar," ujar Bobby.

Bobby juga mengingatkan keduanya agar menjaga kesehatan dan kondisi fisik selama menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Menurutnya, tugas sebagai anggota Paskibraka merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi.

Ia berharap pengalaman mengikuti Paskibraka Nasional menjadi motivasi untuk terus mengukir prestasi, baik dalam pendidikan maupun di berbagai bidang lainnya.

"Selamat berlatih dan selamat menjalankan tugas. Saya berharap adik-adik sukses membawa nama baik Sumatera Utara dan tetap berprestasi di sekolah," katanya.

Sebagai bentuk apresiasi, Bobby Nasution juga menyerahkan uang saku masing-masing sebesar Rp10 juta kepada Gussa Oliver Nainggolan dan Felesia Rismaito Munthe. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi penyemangat selama menjalani masa karantina dan latihan menuju Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 di Jakarta.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap kedua wakil daerah tersebut mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama Sumatera Utara di tingkat nasional.* (dh)

Pembukaan MPLS dipusatkan di SMA Negeri 1 Binjai, Senin (13/7/2026), dan diikuti secara luring maupun daring oleh 749 SMA, SMK, dan SLB Negeri di Sumatera Utara dengan jumlah peserta mencapai 130.613 siswa baru.

Baca Juga:

• Sekolah Rakyat Permanen di Medan Masuki Tahap Transisi, Pemko Siap Dukung Penuh 270 Siswa Baru

"Untuk anak-anakku semua, tolong hormati dan hargai guru. Mereka adalah orang tua kita selama di sekolah. Patuh kepada orang tua dan guru menjadi kunci kesuksesan," ujar Bobby.

Selain menanamkan nilai disiplin dan rasa hormat, Bobby juga mengingatkan agar tidak ada lagi praktik kekerasan fisik di lingkungan sekolah. Menurutnya, proses pembinaan siswa harus dilakukan melalui pendekatan edukatif, persuasif, dan mengedepankan komunikasi yang baik.

Ia juga berpesan kepada para guru agar mendidik siswa dengan penuh kasih sayang serta tidak bersikap semena-mena. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari pembentukan karakter dan etika peserta didik.

"Sayangi siswa-siswa ini seperti anak kita sendiri agar mereka tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki attitude yang baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat," katanya.

Bobby mengatakan sektor pendidikan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lanjutnya, terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan dan rehabilitasi fasilitas sekolah.

Pada tahun 2026, Pemprov Sumut membangun 120 ruang kelas baru, merehabilitasi 189 ruang kelas, mengembangkan sekolah unggulan dan boarding school, serta menjalankan program sekolah gratis di daerah prioritas.

"Kalian inilah yang akan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, kami berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Utara," ucap Bobby.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alexander Sinulingga mengatakan MPLS berlangsung pada 13 hingga 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertujuan membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah, memahami kurikulum, mengembangkan potensi diri, serta membangun hubungan yang positif dengan warga sekolah.

Menurut Alexander, MPLS juga diharapkan menjadi langkah awal menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari perundungan maupun kekerasan.

"Kami berharap lahir generasi Sumatera Utara yang berkarakter, berprestasi, berdaya saing, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun Indonesia," pungkasnya.* (dh)

Menurut Kapolri, tidak ada persoalan maupun gesekan antara kedua institusi penegak hukum tersebut. Ia memastikan Polri dan Kejaksaan memiliki komitmen yang sama untuk terus menjaga sinergi dalam menjalankan tugas negara.

Baca Juga:

• Jaksa Agung Tegaskan Sinergi Polri-Kejagung Jadi Kunci Penegakan Hukum Berkualitas

Kapolri mengatakan hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti hingga ke tingkat daerah. Ia meminta jajaran Polri dan Kejaksaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam mendukung berbagai program pemerintah.

Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting untuk mengawal pelaksanaan program strategis nasional agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kami menyadari banyak agenda pemerintah yang harus dijaga dan dikawal bersama. Soliditas serta sinergitas yang kuat menjadi kunci agar seluruh program dapat berjalan dengan baik," katanya.

Ia kembali menegaskan bahwa hubungan Polri dan Kejaksaan selama ini tetap harmonis.

"Sekali lagi, tidak pernah ada masalah antara Kejaksaan dan Kepolisian," tegasnya.

Hal senada disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ia menilai Kejaksaan dan Polri merupakan mitra strategis yang memiliki tujuan yang sama dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Kita ini satu kesatuan. Tujuannya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kami memiliki tujuan yang sama dan tidak bisa dipisahkan," ujar Burhanuddin.

Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Polri dan Kejaksaan dalam menghadapi berbagai agenda penegakan hukum maupun pengawalan program pemerintah ke depan.* (d/dh)

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses verifikasi barang bukti sebelum penanganan perkara dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

• Kejagung Tegaskan Febrie Adriansyah Masih di Indonesia, Isu Umrah Dibantah Penyidik

"Ini ada uang US dollar, Singapore dollar, rupiah, termasuk emas batangan. Nanti akan dilakukan uji terkait Singapore dollar dan US dollar dari FBI, Kedutaan Amerika, termasuk Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia," ujar Budi kepada wartawan, Senin (13/7/2026).

Selain uang tunai, penyidik bersama PT Pegadaian juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap 74 kilogram emas batangan yang turut disita dalam perkara tersebut. Pemeriksaan meliputi keaslian, kadar, hingga berat emas sebagai bagian dari proses pembuktian.

Menurut Budi, seluruh proses pemeriksaan barang bukti masih berlangsung dan menjadi tahapan penting sebelum berkas perkara diserahkan untuk penanganan lanjutan.

"Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigation kepada Kejaksaan Agung," jelasnya.

Dalam penyidikan kasus ini, Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri telah melakukan penggeledahan di 12 lokasi, termasuk kawasan Cipete, Jakarta Selatan, dan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dari penggeledahan di kawasan Cipete, penyidik menyita berbagai dokumen, telepon genggam, uang tunai sebesar 3.130.000 dolar Singapura, 889.965 dolar Amerika Serikat, serta Rp259,15 juta. Jika dikonversikan, total nilai sitaan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp60 miliar.

Sementara itu, dari sebuah money changer di Cipete, penyidik mengamankan 71 barang bukti berupa 16 jenis mata uang asing dengan nilai sekitar Rp7,2 miliar.

Penggeledahan di sebuah rumah mewah di Sentul juga menghasilkan barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan, 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, uang tunai Rp100 juta, dokumen, telepon genggam, serta sejumlah foto keluarga yang diduga berkaitan dengan pemilik rumah dan brankas. Total nilai uang tunai yang ditemukan di lokasi tersebut diperkirakan mencapai Rp476 miliar.

Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah bersama Don Ritto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri. Keduanya diduga terlibat dalam tiga perkara korupsi, yakni di sektor batu bara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.

Penanganan perkara selanjutnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dengan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, Komisi III DPR RI juga memastikan akan mengawal proses hukum melalui pembentukan panitia kerja (Panja) guna memastikan penanganan kasus berjalan sesuai koridor hukum.* (d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Burhanuddin usai melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026).

Baca Juga:

• Kejagung Tegaskan Febrie Adriansyah Masih di Indonesia, Isu Umrah Dibantah Penyidik

"Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik," ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, penuntutan yang berkualitas juga akan berdampak pada lahirnya putusan pengadilan yang memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

"Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu keharusan kita bersinergi," katanya.

Burhanuddin menegaskan, hubungan kerja sama antara Polri dan Kejaksaan bukanlah hal baru. Menurutnya, kedua institusi penegak hukum tersebut telah lama membangun koordinasi dalam menangani berbagai perkara pidana.

Ia juga menyebut sinergi antara penyidik kepolisian dan jaksa merupakan amanat undang-undang yang harus terus diperkuat demi meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

"Sinergi kita sudah dilakukan sejak lama. Karena undang-undang juga mengharuskan kita bersinergi," tutup Burhanuddin.

Sebelumnya, dalam pertemuan tersebut Polri dan Kejaksaan Agung juga membahas sejumlah langkah penguatan kerja sama, termasuk rencana program pertukaran pendidikan bagi penyidik sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum.* (d/dh)