MEDAN – Hujan yang mengguyur Kota Medan tidak mengurangi semangat ribuan peserta dan masyarakat dalam menyaksikan Karnaval Nusantara Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026, Kamis malam, 2 Juli 2026.

Mengusung tema "The Sparkling of Local Heroes and Culture", karnaval budaya yang diikuti delegasi dari 98 kota di Indonesia itu berlangsung meriah dari Jalan Pemuda, melintasi Jalan Ahmad Yani kawasan Kesawan, hingga berakhir di Lapangan Merdeka.

Baca Juga:

• APEKSI Siapkan 10 Rekomendasi Strategis untuk Presiden Prabowo, Dorong Reformasi Keuangan Daerah hingga MBG

Ribuan warga yang memadati sepanjang rute karnaval juga bertahan hingga acara selesai untuk menyaksikan beragam atraksi budaya dari seluruh penjuru Indonesia.

Karnaval diawali oleh kontingen Kota Semarang dan ditutup oleh penampilan Kota Banjarmasin serta Kota Medan sebagai tuan rumah.

Penampilan setiap daerah mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang tetap antusias meski harus berhujan-hujan.

Sebagai bagian dari rangkaian Rakernas XVIII APEKSI, Karnaval Nusantara digelar untuk memperkenalkan kekayaan budaya dari setiap kota melalui pertunjukan tari, busana adat, kostum kreatif, hingga atraksi seni yang menggambarkan sejarah dan identitas daerah masing-masing.

Setiap kostum yang dikenakan peserta tidak hanya menjadi pelengkap penampilan, tetapi juga menyampaikan pesan budaya yang sarat makna.

Beragam bahan dan desain dipadukan menjadi karya seni yang menarik perhatian ribuan penonton.

Dalam karnaval tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas tampil mengenakan busana adat Melayu berwarna kuning.

Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam.

Ketiganya menyambut satu per satu kontingen yang menampilkan kekayaan budaya dari daerah masing-masing.

Usai acara, Rico Waas mengaku bangga melihat semangat para peserta yang tetap tampil maksimal meski cuaca kurang bersahabat.

Menurutnya, semangat tersebut menunjukkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap budaya bangsa.

"Luar biasa! Kota-kota yang hadir membawa kontingen tidak ada yang pulang. Semuanya tetap mau tampil dan menunjukkan karyanya. Saya sangat mengapresiasi masyarakat yang meski hujan-hujanan tetap bertahan untuk menonton," ujar Rico Waas.

Menurut Rico, karya budaya yang ditampilkan dalam Karnaval Nusantara layak diperkenalkan hingga ke tingkat internasional.

"Kita lihat karya anak bangsa kita itu sangat luar biasa dan sangat layak untuk dipertontonkan di tingkat internasional. Kita harus berjuang untuk kebudayaan kita, itu adalah komitmen kita bersama," tegasnya.

Apresiasi juga disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang menyaksikan langsung seluruh rangkaian acara.

Ia memuji Pemerintah Kota Medan sebagai tuan rumah yang dinilai berhasil menyelenggarakan pertunjukan budaya berskala nasional dengan sangat baik.

"Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Pak Wali Kota Medan yang telah menyuguhkan rangkaian acara yang sangat spektakuler. Walaupun hujan, mereka tidak bergeser sedikit pun. Tetap berada di posisinya masing-masing dan menyuguhkan tarian kolosal yang luar biasa, yang saya tahu proses latihannya pasti lama. Saya kagum, salut, dan sangat terpesona," kata Bima Arya.

Menurut Bima, semangat seluruh peserta yang tetap bertahan di tengah hujan menjadi simbol kuatnya kolaborasi antarkota dalam membangun Indonesia.

"Ini menggambarkan semangat kolaborasi dan sinergi dari Apeksi yang luar biasa. Terima kasih untuk seluruh kota-kota yang terlibat. Ini adalah simbol bahwa kota-kota di Indonesia terus bergerak maju dan siap berkolaborasi dalam kondisi apa pun," ujarnya.

Karnaval Nusantara ditutup dengan penampilan tarian kolosal yang dibawakan sekitar 300 penari anak dari Kota Medan.

Selain dihadiri para wali kota peserta Rakernas XVIII APEKSI dari 98 kota di Indonesia, kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, Staf Ahli TP PKK Kota Medan Martinijal Zakiyuddin Harahap, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Karnaval Nusantara menjadi salah satu agenda yang paling menyedot perhatian masyarakat dalam rangkaian Rakernas XVIII APEKSI 2026.

Selain menjadi ajang promosi budaya daerah, kegiatan ini juga memperlihatkan semangat persatuan serta kolaborasi antarkota dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya Indonesia.* (ad)

MEDAN – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) akan menyampaikan 10 rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI Tahun 2026 yang digelar di Kota Medan.

Rekomendasi tersebut memuat berbagai usulan untuk memperkuat kapasitas pemerintah kota, mulai dari reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah, pembangunan infrastruktur, transformasi digital, hingga penguatan ekonomi lokal dan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Baca Juga:

• Forum Komdigi APEKSI XVIII Resmi Ditutup di Medan, Ini 5 Rekomendasi Strategis untuk Transformasi Digital

"APEKSI mendukung penuh Program Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden. Melalui rekomendasi ini kami juga menyampaikan berbagai kondisi riil dan tantangan yang dihadapi pemerintah kota agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif," ujar Eri Cahyadi dalam konferensi pers usai penutupan Rakernas XVIII APEKSI di Grand City Hall Medan, Kamis (2/7/2026).

Penguatan Fiskal Jadi Prioritas

Didampingi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan jajaran pengurus APEKSI, Eri menjelaskan rekomendasi pertama menitikberatkan pada penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

APEKSI berharap pemerintah memberikan kepastian dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta memperluas ruang fiskal agar pemerintah kota lebih leluasa menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Selain itu, APEKSI juga menyoroti persoalan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Menurut Eri, apabila seluruh gaji P3K dibebankan kepada APBD, maka belanja pegawai di sejumlah daerah berpotensi melampaui batas ideal sehingga mengurangi anggaran pembangunan.

"Kami mengusulkan agar kompensasi gaji P3K dapat didukung melalui APBN sehingga pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik," katanya.

Infrastruktur dan Digitalisasi Jadi Sorotan

Dalam bidang infrastruktur, APEKSI mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah kota juga meminta agar pembangunan infrastruktur dasar diprioritaskan di wilayah yang masih membutuhkan akses transportasi dan konektivitas.

Selain pembangunan fisik, APEKSI juga mengusulkan percepatan transformasi digital pemerintahan melalui integrasi data perlindungan sosial serta sinkronisasi sistem perizinan nasional dengan tata ruang daerah agar proses investasi berjalan lebih cepat dan tidak menimbulkan konflik di lapangan.

Pengelolaan Sampah dan MBG

Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian dalam Rakernas XVIII APEKSI.

Menurut Eri, pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar di berbagai kota.

Karena itu, APEKSI mendorong pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) serta berbagai inovasi pengelolaan limbah yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

Di sektor ekonomi, APEKSI juga mengusulkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih banyak melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal serta kantin sekolah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Selain itu, rekomendasi lainnya meliputi penyesuaian kebijakan tata ruang perkotaan, penguatan kerja sama antar daerah, pendampingan hukum bagi pemerintah kota, hingga pelibatan generasi muda melalui program Youth City Changers (YCC).

Menurut Eri, berbagai ide dan inovasi anak muda dapat menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di setiap daerah.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang telah mengawal pelaksanaan Rakernas XVIII APEKSI sejak pembukaan hingga penutupan.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, jajaran Pemerintah Kota Medan, pengurus APEKSI, aparat keamanan, relawan, serta para pekerja di sektor transportasi, perhotelan, konsumsi, dan kebersihan yang turut menyukseskan pelaksanaan Rakernas.

Menurut Rico, hasil Rakernas diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kota-kota di Indonesia.

"Semoga setiap kota membawa pulang pengalaman, inovasi, dan inspirasi yang dapat diterapkan di daerah masing-masing. Dengan kolaborasi yang kuat antarkota, kita dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat," pungkasnya.* (ad)

MEDAN – Forum Komunikasi Digital (Komdigi) APEKSI ke-XVIII resmi ditutup di Hotel Aryaduta Medan, Kamis, 2 Juli 2026.

Penutupan dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan, Arrahmaan Pane, yang mengajak seluruh kepala dinas Kominfo pemerintah kota di Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat transformasi digital.

Baca Juga:

• AHY Resmi Tutup Rakernas XVIII APEKSI 2026 di Medan, Ini Rekomendasi Strategisnya

Karena itu, menurut dia, sinergi antarkota menjadi kunci untuk menghadirkan layanan digital yang semakin baik bagi masyarakat.

"Kami menginginkan kita semua lebih kompak, lebih akrab, saling support, dan saling dukung. Kominfo adalah corong dari masing-masing kota. Lewat kebersamaan ini, kita bisa saling berbagi solusi," ujar Arrahmaan Pane.

Acara penutupan turut dihadiri Kepala BBLSDM Komdigi Medan Christiany Juditha, akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Josep J. Darmawan, Kepala Diskominfo Kota Bandung Henryco Arie Sapiie, Kepala Diskominfo Kota Makassar Muhammad Roem, serta para Kepala Dinas Kominfo dari berbagai pemerintah kota di Indonesia.

Arrahmaan mengatakan salah satu tantangan terbesar pemerintah daerah saat ini adalah keterbatasan anggaran dalam membangun sistem digital.

Menurutnya, persoalan tersebut dapat diatasi melalui kerja sama antardaerah.

Ia mencontohkan, daerah yang membutuhkan aplikasi pelayanan publik tidak harus mengembangkan sistem baru dari awal, melainkan dapat mengadopsi aplikasi yang telah terbukti berhasil digunakan oleh daerah lain.

"Kalau Makassar punya aplikasi bagus, kita bisa sharing dan buat MoU. Begitu juga kalau kita mau belajar regulasi penurunan kabel udara ke tanah, kita bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh Kota Bandung. Konsep ini yang ingin kita bangun," jelasnya.

Menurut Arrahmaan, pola kolaborasi seperti itu tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga mempercepat penerapan inovasi digital di berbagai daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Arrahmaan juga mengusulkan pembentukan Forum Kominfo Kota di lingkungan APEKSI yang dapat menggelar pertemuan rutin secara daring setiap bulan.

Forum tersebut diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman, solusi, hingga penyelesaian berbagai persoalan digitalisasi yang dihadapi pemerintah daerah.

Selain itu, hasil aspirasi peserta yang dihimpun melalui Google Form selama dua hari pelaksanaan forum menghasilkan lima rekomendasi utama yang akan disampaikan kepada pengurus APEKSI Pusat.

Kelima rekomendasi tersebut meliputi:

- Penyusunan regulasi tata kelola komunikasi publik nasional.
- Penguatan panduan anggaran kemitraan media daerah.
- Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) bagi dinas Kominfo.
- Standardisasi pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pelayanan publik.
- Penguatan sistem analisis media sosial dan infrastruktur pemerintahan digital.

"Selanjutnya standardisasi Teknis Pemanfaatan AI dengan Merumuskan panduan resmi penggunaan Kecerdasan Buatan dalam pelayanan publik dan Analisis Media Sosial & Infrastruktur Pemerintah Digital dengan Penguatan sistem monitoring isu publik serta infrastruktur digital yang merata di daerah," ujar Arrahmaan.

Menutup kegiatan, Arrahmaan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti Forum Komdigi APEKSI XVIII di Kota Medan.

Ia berharap semangat kolaborasi yang terbangun selama forum dapat terus berlanjut hingga pelaksanaan APEKSI berikutnya yang direncanakan berlangsung di Kota Bandung pada 2027.

"Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelayanan kami selama dua hari ini. Bawa pulang kenangan yang baik ke daerah masing-masing, dan mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang kita cintai," pungkasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, panitia menyerahkan cenderamata kepada Kepala Diskominfo Kota Bandung, Kepala Diskominfo Kota Makassar, serta para narasumber workshop yang telah berpartisipasi dalam Forum Komdigi APEKSI XVIII.* (ad)

MEDAN – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Grand City Hall Medan, Kamis (2/7/2026).

Penutupan Rakernas yang dipusatkan di Kota Medan itu menandai berakhirnya rangkaian forum para wali kota se-Indonesia yang menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk pembangunan perkotaan.

Baca Juga:

• Terjaring OTT KPK Terkait Suap Proyek Pemda, Bupati Langkat Syah Afandin Ditangkap Saat Hadiri APKASI di Deli Serdang

Acara penutupan dihadiri Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas selaku tuan rumah, Anggota DPR RI Muhammad Lokot Nasution, Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pietra Machreza Paloh, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, para wali kota se-Indonesia, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, serta Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman.

Dalam sambutannya, AHY menegaskan bahwa pembangunan kota yang tangguh hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurutnya, Rakernas APEKSI menjadi forum penting karena mempertemukan para wali kota yang memahami langsung kebutuhan masyarakat di daerah.

"Kami ingin membangun semangat kolektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kota-kota yang tangguh akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan Indonesia," ujar AHY.

Ia menjelaskan bahwa kawasan perkotaan saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari urbanisasi, kepadatan penduduk, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, hingga kesenjangan sosial dan ekonomi.

Karena itu, menurut AHY, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi harus terus diperkuat agar mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan, sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Selain pembangunan fisik, AHY juga menekankan pentingnya pemanfaatan riset, inovasi, dan teknologi dalam membangun kota yang modern.

Ia berharap APEKSI terus menjadi ruang berbagi pengalaman dan kolaborasi antar pemerintah kota.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah, pemerintah pusat, panitia, dan masyarakat yang telah mendukung suksesnya Rakernas XVIII APEKSI.

Menurut Rico, penyelenggaraan Rakernas tahun ini menjadi momen yang istimewa karena berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Medan ke-436 yang jatuh pada 1 Juli 2026.

"Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian memberikan kebanggaan yang sangat luar biasa bagi Kota Medan. Apalagi perhelatan ini bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Kota Medan ke-436. Ini adalah kado terindah dan terbaik bagi kami," kata Rico Waas.

Rico menjelaskan, Rakernas XVIII APEKSI tidak hanya menjadi forum diskusi bagi para wali kota, tetapi juga melibatkan perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga generasi muda melalui berbagai kegiatan.

Salah satunya adalah program Youth City Changers (YCC) yang menjadi wadah bagi para delegasi muda dari berbagai daerah untuk bertukar ide dan menghadirkan inovasi dalam pembangunan kota.

Selain itu, Rakernas juga menghadirkan Forum Bappeda, Forum Pangan, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi dan Informatika, serta Forum Investasi yang menghasilkan berbagai masukan strategis.

Menurut Rico, para wali kota juga menyepakati sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.

Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan transformasi digital pemerintahan, penguatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, hingga penguatan ekonomi daerah.

"Insyaallah, mudah-mudahan seluruh rekomendasi dari Rakernas XVIII APEKSI ini benar-benar membawa manfaat nyata serta dampak yang baik bagi bangsa kita, Indonesia," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi menegaskan komitmen seluruh pemerintah kota untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program nasional.

Menurutnya, APEKSI bukan hanya menjadi wadah silaturahmi para wali kota, tetapi juga tempat menyampaikan kondisi nyata di daerah sekaligus menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan.

"Kami di APEKSI mendukung penuh Program Strategis Nasional. Namun kami juga ingin menyampaikan kondisi yang sebenarnya terjadi di daerah sekaligus memberikan solusi agar seluruh program pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik," ujar Eri.

Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai akan lebih efektif apabila pemerintah kota dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Eri juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan atas suksesnya penyelenggaraan Rakernas XVIII APEKSI.

"Terima kasih kepada Mas Rico Waas beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan. Rakernas APEKSI kali ini luar biasa dan akan menjadi kenangan indah bagi kami. Ini membuat kami ingin kembali lagi ke Kota Medan," ucapnya.

Dalam penutupan Rakernas tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan APEKSI.

Di akhir acara, Eri Cahyadi mengumumkan bahwa Kota Bandung ditetapkan sebagai tuan rumah Rakernas XIX APEKSI Tahun 2027.

Ia berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan pada Rakernas XVIII dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam memperkuat pembangunan kota-kota di Indonesia.* (ad)

MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Langkat, Syah Afandin, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di sejumlah wilayah di Sumatera Utara pada Kamis (2/7/2026).

Penangkapan tersebut dikonfirmasi langsung oleh pimpinan KPK.

Baca Juga:

• Maraknya OTT, DPR Soroti Rendahnya Gaji Kepala Daerah: Tidak Masuk Akal Hanya Rp5-6 Juta per Bulan

"Benar," ujarnya singkat, Jumat (3/7/2026).

Meski telah mengonfirmasi penangkapan itu, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang menjerat Syah Afandin maupun jumlah pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

"Belum bisa disampaikan detilnya. Pasca kegiatan tangkap tangan tentu masih terus dilakukan upaya-upaya penyidikan berikutnya," kata Fitroh.

Ia menambahkan, penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap seluruh pihak yang diamankan sebelum menetapkan status hukum mereka.

"Akan diupdate," tutupnya.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, OTT tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap dalam pelaksanaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Selain Bupati Langkat, sejumlah pihak lain juga turut diamankan.

Mereka diduga berasal dari kalangan rekanan proyek serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Seluruh pihak yang diamankan saat ini masih berstatus sebagai terperiksa.

Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Informasi yang dihimpun menyebutkan operasi senyap KPK berlangsung di beberapa lokasi, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, hingga Kabupaten Deli Serdang.

Meski sebagian pihak yang diamankan berasal dari Kabupaten Langkat, proses penindakan dilakukan di beberapa lokasi berbeda sebagai bagian dari pengembangan penyidikan.

Sejumlah pihak kemudian dibawa ke Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan awal sebelum proses selanjutnya dilakukan oleh penyidik KPK.

Pantauan di Polrestabes Medan pada Kamis malam menunjukkan aktivitas sejumlah petugas yang diduga merupakan tim KPK keluar masuk ruang Satreskrim sambil membawa koper berisi dokumen pemeriksaan.

Beredar informasi bahwa Syah Afandin diamankan saat menghadiri kegiatan Forum Bisnis Daerah (Forbisda) yang merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-26 di Kabupaten Deli Serdang.

Operasi tersebut disebut berlangsung secara tertutup sehingga sebagian besar peserta forum tidak mengetahui adanya penindakan.

Seorang sumber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengatakan isu penangkapan baru ramai dibicarakan setelah seluruh rangkaian acara resmi selesai.

Menurut sumber tersebut, para kepala daerah sempat dijadwalkan mengikuti jamuan makan durian bersama.

Namun, perwakilan Pemerintah Kabupaten Langkat tidak lagi terlihat hadir dalam agenda tersebut.

Meski demikian, hingga kini KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai lokasi pasti penangkapan maupun kronologi lengkap operasi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Langkat juga belum memberikan penjelasan lebih jauh terkait penangkapan tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat, Wahyudianto, mengatakan pihaknya masih menunggu informasi resmi dari KPK.

"Kami belum mendapat informasi resmi," ujarnya.

Hingga Jumat (3/7/2026), penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Lembaga antirasuah dijadwalkan menyampaikan perkembangan resmi setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan.

Apabila ditemukan bukti yang cukup, KPK akan menetapkan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab sebagai tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (tm/ad)

JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyoroti kembali persoalan hak keuangan kepala daerah setelah Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap.

Menurut Rifqinizamy, peristiwa tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan daerah, termasuk tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah saat mengikuti pemilihan.

Baca Juga:

• KPK OTT Bupati Langkat Syah Afandin di Sumut, Ini Profil dan Rekam Jejaknya

"Soal hak keuangan kepala daerah yang memang kita akui masih sangat terbatas," kata Rifqinizamy, Jumat (3/7/2026).

Rifqinizamy mengungkapkan, Komisi II DPR RI sebelumnya telah menerima aspirasi dari Asosiasi Wakil Kepala Daerah yang menyampaikan persoalan mengenai terbatasnya hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Karena itu, Komisi II telah merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan revisi terhadap sejumlah regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah.

Menurutnya, pengaturan tersebut perlu disesuaikan dengan tanggung jawab yang diemban kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.

Politikus Partai NasDem itu menilai besaran gaji kepala daerah saat ini tidak sebanding dengan beban pekerjaan maupun tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan saat mengikuti kontestasi Pilkada.

"Kan tidak masuk akal gaji kepala daerah itu hanya sekitar Rp5 juta sampai Rp6 juta per bulan, sementara cost politiknya tinggi," ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius agar sistem pemerintahan daerah dapat berjalan lebih baik.

Komisi II DPR RI juga mengusulkan agar pemerintah memperbaiki skema hak keuangan kepala daerah sehingga lebih rasional dan proporsional.

Selain itu, peningkatan kemampuan fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Rifqinizamy, pengaturan yang lebih baik mengenai hak keuangan kepala daerah diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.

"Kalau itu di-state dengan baik, diatur dengan baik melalui peraturan perundang-undangan, harapan kita, harapan kita tentu penyalahgunaan kewenangan, termasuk korupsi di dalamnya, itu bisa kita minimalisir. Tapi kalau korupsi karena keserakahan dan seterusnya, itu kan hal yang lain," imbuhnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa faktor kesejahteraan bukan satu-satunya penyebab tindak pidana korupsi.

Menurutnya, apabila korupsi dilakukan karena keserakahan, maka persoalan tersebut merupakan hal yang berbeda dan tetap harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (di/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Sumatera Utara pada Jumat (3/7/2026).

Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan Bupati Langkat, Syah Afandin.

Baca Juga:

• Maraknya OTT, DPR Soroti Rendahnya Gaji Kepala Daerah: Tidak Masuk Akal Hanya Rp5-6 Juta per Bulan

"Benar," kata Fitroh, Jumat (3/7/2026).

Meski demikian, hingga kini KPK belum mengungkap perkara yang menjadi dasar operasi tersebut maupun jumlah seluruh pihak yang diamankan.

Seluruh pihak yang dibawa penyidik masih berstatus sebagai terperiksa dan KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Di tengah perhatian publik terhadap OTT tersebut, sosok Syah Afandin kembali menjadi sorotan.

Adik Mantan Gubernur

Sumatera UtaraSyah Afandin yang akrab disapa Ondim merupakan tokoh politik asal Kabupaten Langkat.

Ia lahir di Langkat pada tahun 1966 dan dikenal sebagai adik kandung mantan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin.

Karier politik Ondim dimulai saat mengikuti Pemilu Legislatif 2014 sebagai calon anggota DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan Binjai-Langkat.

Saat itu, ia berhasil meraih kursi DPRD Sumut dan menjadi satu-satunya wakil dari Partai Amanat Nasional (PAN) di daerah pemilihan tersebut.

Menjadi Wakil Bupati hingga Bupati Langkat

Kariernya di legislatif tidak berlangsung hingga akhir masa jabatan.

Baca Juga:

• Eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung Ajukan Praperadilan, Kejagung: Kami Siap Hadapi

Pada Pilkada Langkat 2018, Syah Afandin maju sebagai calon Wakil Bupati berpasangan dengan Terbit Rencana Perangin-angin.

Pasangan tersebut berhasil memenangkan Pilkada setelah memperoleh lebih dari 50 persen suara.

Pada awal 2022, Terbit Rencana tersandung sejumlah perkara hukum sehingga harus meninggalkan jabatannya sebagai Bupati Langkat.

Syah Afandin kemudian dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat hingga berakhirnya masa jabatan.

Dalam Pilkada 2024, Syah Afandin kembali maju sebagai calon bupati bersama Tiorita Br Surbakti, yang merupakan istri Terbit Rencana.

Pasangan tersebut kembali memenangkan Pilkada dan resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Langkat periode 2024–2029.

Aktif di Kepengurusan PAN

Selain berkiprah di pemerintahan, Syah Afandin juga aktif di Partai Amanat Nasional (PAN).

Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPW PAN Sumatera Utara periode 2020–2025.

Harta Kekayaan Capai Rp10 Milyar

Harta kekayaan Bupati Langkat, Syah Afandin atau yang akrab disapa Ondim, tercatat mengalami kenaikan signifikan berdasarkan laporan terbaru yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan per 31 Maret 2026, Syah Afandin memiliki total kekayaan sebesar Rp10.670.002.596.

Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp2 miliar dibandingkan laporan sebelumnya per 31 Desember 2024 yang mencatat total kekayaan sebesar Rp8.812.634.913.

Berdasarkan data LHKPN, aset terbesar yang dimiliki Syah Afandin berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp5,95 miliar.

Aset tersebut terdiri dari sebuah tanah dan bangunan seluas 180 meter persegi/469 meter persegi di Kota Medan senilai Rp4 miliar, tanah dan bangunan di Kabupaten Deli Serdang senilai Rp1,1 miliar, serta tiga bidang tanah di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai dengan total nilai Rp850 juta.

Selain aset properti, Syah Afandin juga memiliki kendaraan dengan nilai keseluruhan Rp925 juta.

Kendaraan tersebut meliputi satu unit Toyota Alphard tahun 2022 senilai Rp850 juta, sepeda motor Kawasaki R270 tahun 2019 senilai Rp45 juta, serta Yamaha N-Max tahun 2024 senilai Rp30 juta.

Pada kategori harta bergerak lainnya, Ondim melaporkan kepemilikan aset senilai Rp433 juta. Ia juga memiliki surat berharga senilai Rp37.932.591.

Sementara itu, kas dan setara kas yang dimiliki mencapai Rp4.317.142.756, menjadi salah satu komponen terbesar dalam total kekayaannya.

Secara keseluruhan, total aset yang dimiliki Syah Afandin tercatat sebesar Rp11.663.075.347.

Namun, dalam laporan tersebut juga tercantum kewajiban berupa utang sebesar Rp993.072.751.

Setelah dikurangi utang, total harta kekayaan bersih Bupati Langkat itu menjadi Rp10.670.002.596.

Hingga Jumat (3/7/2026), KPK belum memberikan penjelasan mengenai dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi operasi tangkap tangan tersebut.

Lembaga antirasuah itu juga belum mengumumkan siapa saja pihak yang ikut diamankan bersama Syah Afandin.

Baca Juga:

• KPK Lakukan OTT di Sumut, Bupati Langkat Syah Afandin Diamankan!

Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu maksimal 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan apakah para pihak yang diamankan akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan setelah pemeriksaan.

Publik kini menunggu konferensi pers resmi KPK yang akan menjelaskan konstruksi perkara, barang bukti yang diamankan, serta status hukum para pihak yang terlibat dalam OTT di Kabupaten Langkat tersebut.* (d/ad)

JAKARTA – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan sebanyak lima gunung api di Indonesia masih berstatus Siaga (Level III) pada Jumat, 3 Juli 2026.

Kelima gunung tersebut adalah Gunung Anak Krakatau, Gunung Awu, Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Merapi, dan Gunung Semeru.

Baca Juga:

• Ritual Air Kehidupan Sambut Kunjungan PWI di Gunung Padang, Simbol Penghormatan terhadap Alam dan Sejarah

Gunung Anak Krakatau Masih Aktif

Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda masih memperlihatkan aktivitas kegempaan berupa empat kali gempa Hybrid/Fase Banyak, satu kali gempa Vulkanik Dangkal, serta tremor menerus.

PVMBG mengimbau masyarakat, wisatawan, maupun pendaki tidak mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius tiga kilometer dari kawah aktif.

Gunung Awu Diminta Tetap Diwaspadai

Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Gunung Awu juga masih berstatus Siaga.

Selama periode pengamatan tercatat satu kali gempa vulkanik dangkal dan 16 kali gempa tektonik jauh.

Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius empat kilometer dari kawah puncak.

Selain itu, warga diharapkan tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

"Masyarakat di sekitar G. Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas G. Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe."

Lewotobi Laki-laki Masih Mengalami Erupsi

Aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, juga masih tinggi.

Dalam periode pengamatan tercatat beberapa kali gempa letusan, gempa hembusan, tremor non-harmonik, gempa frekuensi rendah, hingga gempa tektonik jauh.

PVMBG meminta masyarakat tidak beraktivitas dalam radius lima kilometer dari pusat erupsi.

Selain itu, warga juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar hujan, terutama di wilayah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Bagi masyarakat yang terdampak hujan abu vulkanik, penggunaan masker atau penutup hidung dan mulut sangat dianjurkan untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan.

Merapi Masih Berpotensi Guguran Lava

Gunung Merapi yang berada di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah masih mencatat aktivitas kegempaan berupa 19 kali gempa guguran dan 35 kali gempa Hybrid/Fase Banyak.

PVMBG menyebut potensi bahaya saat ini masih berupa guguran lava dan awan panas, terutama di sektor selatan hingga barat daya yang meliputi Sungai Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, serta sektor tenggara di Sungai Woro dan Sungai Gendol.

Selain itu, lontaran material vulkanik saat terjadi letusan eksplosif diperkirakan dapat menjangkau radius hingga tiga kilometer dari puncak.

Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas di kawasan potensi bahaya serta tetap mewaspadai kemungkinan terjadinya lahar ketika hujan turun di sekitar kawasan Merapi.

Semeru Tetap Berstatus Siaga

Sementara itu, Gunung Semeru di Jawa Timur juga masih berada pada Level III atau Siaga.

Dalam pengamatan terbaru, tercatat 11 kali gempa letusan, lima kali gempa guguran, lima kali gempa hembusan, dan empat kali gempa tektonik jauh.

PVMBG mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari puncak.

Di luar kawasan tersebut, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai yang berhulu di Gunung Semeru karena berpotensi dilanda awan panas maupun aliran lahar.

Selain itu, aktivitas dalam radius lima kilometer dari kawah juga dilarang karena berisiko terdampak lontaran material pijar.

PVMBG menegaskan masyarakat di sekitar gunung api agar terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maupun PVMBG, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.* (bi/ad)

MEDAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung dan Kota Makassar membagikan pengalaman mereka dalam membangun komunikasi publik yang lebih efektif melalui transformasi digital.

Strategi tersebut dipaparkan dalam Talk Show bertema "Digital Governance dan Kepercayaan Publik" pada Forum Komdigi APEKSI ke-XVIII yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Medan, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Forum Komdigi APEKSI XVIII: Media Sosial Pemda Harus Berbasis Data, Bukan Sekadar Publikasi Seremonial

Diskusi menghadirkan Kepala Diskominfo Kota Bandung Henryco Arie Sapiie, SE. dan Kepala Diskominfo Kota Makassar Dr. Muhammad Roem sebagai narasumber.

Keduanya menjelaskan bagaimana media sosial kini tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana publikasi kegiatan pemerintah, tetapi telah berkembang menjadi sumber informasi penting dalam membaca dinamika masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane, para Kepala Dinas Kominfo pemerintah kota se-Indonesia, Sekretaris Kominfo Kota Medan Budi Hariono, serta Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik Rizka Firdahlia.

Makassar Jadikan Media Sosial Sistem Peringatan Dini

Kepala Diskominfo Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, mengatakan Pemerintah Kota Makassar mengubah cara memandang media sosial.

Menurutnya, media sosial kini berfungsi sebagai sensor sosial sekaligus early warning system untuk mendeteksi isu sebelum berkembang menjadi krisis komunikasi.

"Kami merangkul komunitas-komunitas pengelola akun informasi lokal untuk menyamakan persepsi setiap kali ada kebijakan baru. Langkah ini sangat efektif meminimalisasi mispersepsi di tengah masyarakat," ujar Mohammad Roem.

Pendekatan tersebut, kata Roem, terbukti membantu Pemerintah Kota Makassar saat melakukan penataan dan relokasi pedagang kaki lima (PKL).

Melalui komunikasi yang intensif di media sosial, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial sehingga proses relokasi berjalan lebih kondusif.

Makassar juga mengembangkan super apps Lontara Plus sebagai kanal resmi pengaduan masyarakat.

Pemerintah mendorong warga menyampaikan laporan melalui aplikasi tersebut dengan slogan:

"Daripada Mengumpat, Lebih Bagus Memotret."

Melalui sistem tersebut, setiap laporan warga langsung diteruskan ke 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan standar penyelesaian yang telah ditetapkan.

Roem menjelaskan seluruh laporan masyarakat kemudian diolah menjadi data yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah.

"Melalui dashboard Lontara Plus, data keluhan warga terintegrasi secara sistematis. Berdasarkan data satu tahun terakhir, keluhan tertinggi ternyata bukan soal sampah, melainkan lampu jalan. Data berbasis dampak inilah yang kini menjadi acuan utama OPD dalam menyusun penganggaran tahun berikutnya," tambahnya.

Bandung Kelola Aspirasi Publik Berbasis Big Data

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bandung Henryco Arie Sapiie menekankan pentingnya konsistensi dalam mengelola media sosial pemerintah sekaligus menjaga hubungan baik dengan insan pers agar informasi yang diterima pemerintah tetap akurat dan berimbang.

Menurut Henryco, Pemerintah Kota Bandung saat ini tengah mengembangkan integrasi big data untuk mendukung pengambilan keputusan.

Ia mengakui tantangan terbesar adalah memilah berbagai opini masyarakat di media sosial yang sering kali dipengaruhi sentimen pribadi.

"Informasi yang masuk kami pilah secara selektif. Aspirasi dan masukan yang sifatnya membangun Kota Bandung kami kumpulkan secara sistematis sebagai bahan pertimbangan bagi Pak Wali Kota dalam mengambil kebijakan," jelas Henryco.

Ia mencontohkan kebijakan penurunan kabel udara di sejumlah ruas jalan Kota Bandung yang sempat memunculkan berbagai kritik di media sosial.

Meski demikian, pemerintah tetap menjalankan komunikasi publik berdasarkan regulasi yang berlaku serta mengumpulkan berbagai masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi.

Dalam mendukung transformasi digital, Pemerintah Kota Bandung juga mengembangkan Sadayana, sebuah aplikasi super yang mengintegrasikan berbagai layanan publik, mulai dari pengaduan masyarakat hingga layanan perizinan.

Melalui platform tersebut, pemerintah berharap tata kelola pemerintahan menjadi semakin efektif, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Forum Komdigi APEKSI XVIII diharapkan menjadi wadah bagi pemerintah kota di seluruh Indonesia untuk saling berbagi inovasi, memperkuat kolaborasi, dan mempercepat penerapan pemerintahan digital yang berbasis data, responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.* (ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah mengawali perdagangan Jumat, 3 Juli 2026, dengan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Meski demikian, pelaku pasar masih mewaspadai berbagai sentimen global dan domestik yang diperkirakan membuat pergerakan rupiah tetap berfluktuasi sepanjang hari.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke Level 5.850, Saham Big Caps Jadi Penopang Utama

Di saat yang sama, Indeks Dolar AS (DXY) tercatat melemah 0,02 persen ke level 100,83.

Penguatan rupiah terjadi di tengah pelemahan dolar AS.

Namun, sejumlah faktor eksternal dan kondisi ekonomi dalam negeri masih menjadi perhatian investor.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah tetap akan bergerak fluktuatif sebelum akhirnya berpotensi ditutup melemah pada akhir perdagangan.

"Rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp17.990 hingga Rp18.050 per dolar AS," kata Ibrahim.

Pada perdagangan sehari sebelumnya, Kamis (2/7/2026), rupiah ditutup melemah 43 poin ke level Rp17.995 per dolar AS.

Menurut Ibrahim, perhatian pelaku pasar masih tertuju pada kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed).

Pasar saat ini memperkirakan peluang kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan September mencapai sekitar 67 persen.

Ekspektasi tersebut masih menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pergerakan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Selain kebijakan moneter AS, perkembangan geopolitik di kawasan Timur Tengah juga terus dipantau investor.

Dalam perkembangan terbaru, Qatar menyebut Iran dan Amerika Serikat telah mencatat kemajuan positif dalam pembicaraan tidak langsung yang berlangsung hingga Rabu lalu.

Pembahasan tersebut berkaitan dengan upaya membuka kembali blokade di Selat Hormuz.

"Meskipun lalu lintas telah sebagian pulih, kedua negara saling menyerang akhir pekan lalu setelah serangan Iran terhadap kapal kargo," kata Ibrahim.

Di dalam negeri, Ibrahim menilai kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Beberapa faktor yang dinilai memengaruhi sentimen pasar antara lain kasus korupsi yang menyita perhatian publik, kekhawatiran terhadap kondisi fiskal pemerintah setelah neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit pada Mei 2026, lonjakan inflasi, hingga keputusan terkait indeks MSCI.

Selain itu, aktivitas sektor manufaktur juga menunjukkan pelemahan.

Data Purchasing Managers' Index (PMI) yang dirilis S&P Global mencatat PMI manufaktur Indonesia berada di level 46,9 pada Juni 2026.

Angka tersebut menunjukkan kontraksi dan menjadi penurunan terdalam dalam satu tahun terakhir.

"Selain itu, data Purchasing Managers' Index (PMI) yang dirilis S&P Global menunjukkan PMI Indonesia berada di 46,9 pada Juni 2026. Ini adalah tingkat penurunan yang paling kuat dalam setahun," tandasnya.

Pelaku pasar diperkirakan masih akan mencermati perkembangan ekonomi global, arah kebijakan bank sentral AS, serta kondisi ekonomi domestik sebelum mengambil keputusan investasi dalam beberapa waktu ke depan.* (bi/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan Jumat, 3 Juli 2026, dengan bergerak di zona hijau.

Penguatan indeks didorong oleh kenaikan sejumlah saham berkapitalisasi besar atau big caps, termasuk saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA).

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Naik Rp11.000 Hari Ini, Tembus Rp2,651 Juta per Gram!

Pada awal perdagangan, indeks bergerak di kisaran 5.805,92 hingga sempat menyentuh 5.852,30.

Pergerakan positif tersebut juga diikuti dominasi saham yang menguat.

Sebanyak 332 saham tercatat naik, 99 saham melemah, dan 191 saham bergerak stagnan.

Sementara itu, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia mencapai Rp10.252,05 triliun.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar menjadi motor penguatan indeks pada awal perdagangan.

Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) memimpin kenaikan dengan menguat 4,94 persen ke level Rp3.400 per saham.

Disusul saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang naik 3,08 persen menjadi Rp4.020, serta PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) yang menguat 3,05 persen ke posisi Rp186.000.

Sementara itu, saham PT Astra International Tbk. (ASII) naik 2,84 persen, PT Ekamas Mora Republik Tbk. (MORA) menguat 2,65 persen, dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) bertambah 2,59 persen.

Meski dibuka menguat, pergerakan IHSG sepanjang perdagangan diperkirakan masih dipengaruhi sentimen global, terutama perkembangan data ekonomi Amerika Serikat.

Head of Retail Research Analyst BNI Sekuritas, Fanny Suherman, mengatakan penguatan indeks masih dibayangi aksi jual bersih (net sell) investor asing meski IHSG pada perdagangan sebelumnya ditutup naik 0,87 persen.

BNI Sekuritas mencatat saham yang paling banyak dilepas investor asing meliputi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI), PT Astra International Tbk. (ASII), PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), serta PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA).

Secara teknikal, Fanny memperkirakan IHSG bergerak pada area support 5.650–5.700, sedangkan resistance berada di kisaran 5.800–5.900.

"IHSG berpotensi sideways di range 5.650–5.875," ujar Fanny dalam riset harian BNI Sekuritas, Jumat (3/7/2026).

Pelaku pasar diperkirakan masih akan mencermati perkembangan ekonomi global, termasuk data makroekonomi Amerika Serikat yang berpotensi memengaruhi arah pergerakan pasar saham dalam beberapa hari ke depan.

Disclaimer: Informasi ini disajikan sebagai bahan pemberitaan dan bukan merupakan ajakan untuk membeli maupun menjual saham.

Seluruh keputusan investasi menjadi tanggung jawab masing-masing investor.* (bi/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali menguat pada perdagangan Jumat, 3 Juli 2026.

Kenaikan ini mengikuti lonjakan harga emas dunia yang terdorong oleh melemahnya data ketenagakerjaan Amerika Serikat.

Baca Juga:

• Butuh Modal Usaha? KUR BNI 2026 Resmi Dibuka, Pinjam Rp50 Juta Cicilan Mulai Rp966 Ribu

Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) juga mengalami kenaikan yang lebih tinggi.

Antam menetapkan harga buyback sebesar Rp2.400.000 per gram, atau naik Rp55.000 dibandingkan hari sebelumnya.

Daftar Harga Emas Antam 3 Juli 2026

Berikut daftar harga emas batangan Logam Mulia Antam pada Jumat (3/7/2026):

0,5 gram: Rp1.375.500
1 gram: Rp2.651.000
2 gram: Rp5.242.000
3 gram: Rp7.838.000
5 gram: Rp13.030.000
10 gram: Rp26.005.000
25 gram: Rp64.887.000
50 gram: Rp129.695.000
100 gram: Rp259.312.000
250 gram: Rp648.015.000
500 gram: Rp1.295.820.000
1.000 gram: Rp2.591.600.000

Penguatan harga emas Antam sejalan dengan kenaikan harga emas dunia di pasar spot.

Pada perdagangan sebelumnya, harga emas dunia ditutup di level US$4.126,6 per troy ons, naik 2,36 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Posisi tersebut menjadi yang tertinggi sejak 22 Juni 2026.

Selama dua hari terakhir, harga emas global telah menguat lebih dari 3 persen.

Kenaikan tersebut dipicu oleh data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang menunjukkan perlambatan penciptaan lapangan kerja.

Data dari US Bureau of Labor Statistics mencatat hanya 57.000 lapangan kerja non-pertanian (non-farm payroll) yang tercipta sepanjang Juni 2026. A

ngka itu jauh lebih rendah dibandingkan Mei yang mencapai 110.000 pekerjaan dan menjadi yang terendah dalam empat bulan terakhir.

Perlambatan pasar tenaga kerja dinilai mengurangi peluang bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, untuk kembali menaikkan suku bunga dalam waktu dekat.

Berdasarkan data CME FedWatch, peluang suku bunga acuan tetap berada di kisaran 3,5–3,75 persen pada rapat Federal Reserve tanggal 29 Juli mencapai 82,4 persen, meningkat dibandingkan pekan lalu yang sebesar 67,9 persen.

Emas dikenal sebagai aset yang tidak memberikan imbal hasil atau non-yielding asset.

Karena itu, ketika suku bunga tinggi, daya tarik investasi emas biasanya menurun.

Sebaliknya, peluang penurunan atau tertahannya suku bunga cenderung menjadi sentimen positif bagi harga logam mulia.

"Data ketenagakerjaan yang lebih lemah dari perkiraan membuat isu penurunan suku bunga oleh The Fed kembali mengemuka, yang kemudian membuat harga emas naik. Ke depan, arah harga emas akan tergantung oleh data yang sedianya mendukung penurunan suku bunga," tutur Ewa Manthey, Commodities Strategist di ING Bank NV.

Pelaku pasar kini menantikan sejumlah data ekonomi Amerika Serikat berikutnya yang diperkirakan akan menjadi penentu arah kebijakan moneter The Fed sekaligus memengaruhi pergerakan harga emas dunia dalam beberapa waktu ke depan.* (bi/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung.

Gugatan tersebut berkaitan dengan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• KPK Lakukan OTT di Sumut, Bupati Langkat Syah Afandin Diamankan!

"Kami akan menjawab nanti apa dalil keberatan-keberatan yang diajukan oleh yang bersangkutan atau penasihat hukum yang bersangkutan," ujar Anang di Kejaksaan Agung, Jumat (3/7/2026).

Anang menegaskan Kejagung menghormati setiap upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Ya, kami hormati. Salah satu tersangka memang mengajukan praperadilan," pungkasnya.

Lodewyk Pusung diketahui mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (29/6/2026).

Melalui permohonan tersebut, ia meminta majelis hakim menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara tersebut tercatat dengan klasifikasi pengujian keabsahan penetapan tersangka.

"Klasifikasi perkara sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penetapan tersangka," demikian tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Dalam permohonannya, Lodewyk menilai penetapan dirinya sebagai tersangka dilakukan secara sewenang-wenang.

Karena itu, ia meminta pengadilan menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, serta penahanannya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

"Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap pemohon oleh termohon tersebut," demikian bunyi petitum yang tercantum dalam SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan sidang perdana praperadilan tersebut pada Senin, 13 Juli 2026.

Melalui sidang itu, hakim akan memeriksa apakah proses penetapan tersangka terhadap Lodewyk Pusung telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

Putusan praperadilan nantinya akan menentukan sah atau tidaknya tindakan penyidik dalam perkara tersebut.* (bi/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumatera Utara pada Jumat, 3 Juli 2026.

Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan Bupati Langkat, Syah Afandin.

Baca Juga:

• Baik Hati pada Polri, Tak Acuh pada Korban Sipil

Saat dikonfirmasi mengenai operasi tersebut, Fitroh memberikan jawaban singkat.

"Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Jumat (3/7/2026).

Hingga saat ini, KPK belum mengungkap jumlah orang yang diamankan maupun identitas seluruh pihak yang terjaring dalam operasi tersebut.

Lembaga antirasuah itu juga belum menjelaskan perkara yang menjadi dasar pelaksanaan operasi tangkap tangan di Sumatera Utara.

Seluruh pihak yang diamankan masih berstatus sebagai terperiksa.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Dalam kurun waktu tersebut, penyidik akan mendalami alat bukti, memeriksa para pihak yang diamankan, serta menggelar perkara untuk memutuskan apakah terdapat bukti permulaan yang cukup guna menetapkan tersangka.

KPK diperkirakan akan memberikan keterangan resmi setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan.

Perkembangan mengenai perkara, jumlah pihak yang diamankan, serta dugaan tindak pidana yang sedang ditangani akan diumumkan kepada publik melalui konferensi pers.

Masyarakat kini menunggu penjelasan resmi dari KPK terkait konstruksi perkara yang melatarbelakangi operasi tangkap tangan tersebut.* (d/ad)

Oleh:Moh Samsul Arifin

PERINGATAN Hari Bhayangkara ke-80 digelar di Bogor, Jawa Barat, 1 Juli 2026.

Baca Juga:

• Operasi Pemberantasan Narkoba di Katingan Berujung Tragedi, Satu Polisi Gugur dan Dua Personel Hilang

Saya termasuk yang menunggu apa yang bakal disampaikan orang nomor satu Republik.

Sekurang-kurangnya ada dua hal yang ditekankan Presiden Prabowo dalam amanat atau pidatonya di acara HUT ke-80 Polri itu.

Pertama, Polri harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa.

"Menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai, dan pada saat yang sama menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara," kata Presiden Prabowo.

Kedua, Presiden sekali lagi mengingatkan tentang perlunya kewaspadaan terhadap kepentingan asing.

"Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing," tuturnya.

Yang pertama, Presiden menegaskan jika Polri adalah aktor atau pelaku aktif untuk menjaga demokrasi agar tumbuh dewasa.

Dan yang kedua, jika tidak hati-hati, demokrasi bisa dibajak dan dirusak oleh dua kekuatan, yakni mereka yang memiliki "uang banyak" serta "kepentingan-kepentingan asing".

Setelah mendengar wejangan Presiden itu, saya membuka UU 5/2026 yang baru disahkan pada 9 Juni 2026 itu.

Ini adalah UU tentang Polri hasil revisi yang kesekian sejak UU 2/2002. Terbitnya UU No 5/2026 termasuk superkilat.

Menjadi usul inisiatif DPR pada 20 Mei, revisi UU Polri cuma perlu tiga pekan untuk disahkan oleh DPR.

Jika ditilik lebih ke belakang, revisi UU Polri itu merespons rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang diserahkan kepada Presiden Prabowo pada 6 Mei 2026.

Ini berarti beleid tadi diketuk dalam 33 harian dihitung dari saat rekomendasi Komisi tersebut.

Proses legislasi UU No 5/2026 ini lebih cepat dari kecepatan pembentukan UU Ibu Kota Negara (IKN) di masa Joko Widodo.

Dari sejak dikirimnya surat presiden pada 19 September 2021, RUU IKN telah disahkan menjadi UU pada 18 Januari 2022.

Kira-kira butuh Waktu 3,5 bulan. Kilatnya revisi UU Polri di satu sisi layak disyukuri. Ini respons cepat DPR dan pemerintah.

Namun, ada juga yang mempermasalahkan ihwal partisipasi publik secara bermakna.

Alhasil dinilai tidak menampung aspirasi tentang reformasi Polri yang substantif.

Kok bisa revisi UU Polri yang superpenting dilakukan dengan superkilat?

Menurut Ketua Komisi Hukum DPR, Habiburokhman, proses legislasi UU 5/2026 telah dilakukan melalui tahapan yang panjang dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, akademisi, organisasi profesi, hingga kelompok mahasiswa.

Komisi Hukum DPR mengklaim sedikitnya menggelar 12 rapat dengar pendapat umum (RDPU), melakukan kunjungan ke berbagai daerah, mengundang para ahli hukum dan kelompok masyarakat sipil, serta menerima lebih dari seratus masukan tertulis dari publik.

Jika membedah apa saja materi dan substansi yang ditambahkan dalam UU 5/2026 itu kita bakal berdebat hebat.

Salah satu kabar gembira tertuang pada pasal 32A.

Ayat 1 pasal ini menyebutkan, "Dalam penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan profesi, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib membuat kurikulum pendidikan yang memuat kurikulum pelindungan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan penerapan prinsip humanis dalam setiap tindakan kepolisian".

Lalu di pasal 32A ayat 2 disebutkan bahwa Polri membuat laporan terkait pelaksanaan pengelolaan pendidikan, peningkatan integritas, dan budaya organisasi kepada Presiden dan DPR.

Adanya kewajiban membuat kurikulum Pendidikan yang concern terhadap HAM, demokrasi, dan humanisme adalah kemajuan.

Selain itu, pasal 19 ayat 1 diubah sehingga berbunyi, "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norna agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Pasal 19 ayat 2 menyatakan, "Dalam keadaan mendesak yang mengancam keselamatan diri, nyawa, dan/atau kepentingan umum pada saat melaksanakan tugas dan wewenang, anggota Polri dapat melakukan tindakan yang diperlukan sebanding dengan datangnya ancaman dan secara terukur dengan melakukan Tindakan yang seminim mungkin menimbulkan kerugian bagi pihak lain".

Negeri kita memiliki catatan hitam soal tindakan polisi pada demonstran.

Belum hilang dari ingatan atas meletusnya malapetaka akhir Agustus 2025.

Saat itu, polisi menjadi alamat kritik karena cara polisi menangani demonstrasi yang tidak proporsional sehingga merenggut korban nyawa di Jakarta.

Demonstrasi itu adalah yang terbesar di masa Prabowo. Kemarahan publik berkecamuk.

Dan demonstrasi di sejumlah kota tak terbendung. Bahkan di sebagian kota terjadi chaos.

Ada pembakaran gedung-gedung DPR dan pemerintah daerah.

Dan kita sebaiknya tidak lupa dan melupakan bahwa korban meninggal akibat chaos di saat itu menelan belasan nyawa.

Cuma, soal ini tidak mengetuk pemerintah untuk membuat Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengungkap mengapa kerusuhan itu meletus, siapa yang menyebabkan belasan orang itu tewas, serta dugaan pihak tertentu telah menjadi aktor di balik malapetaka tersebut.

Selain itu, publik juga ingin menyaksikan ada yang bertanggung jawab atas malapetaka tadi.

Padahal, ini superpenting selain pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang dipimpin Jimly Asshiddiqie.

Rekomendasi Komisi ini pun dikritik karena sangat pro-kepentingan Polri.

Cermati enam rekomendasi Komisi tersebut:

1. Polri tetap di bawah Presiden.

2. Penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

3. Pengangkatan Kapolri lewat persetujuan DPR.

4. Pembatasan jabatan polisi di luar Polri.

5. Reformasi kelembagaan dan manajerial di tubuh Polri.

6. Mengubah atau merevisi UU 2/2002 tentang Polri dan aturan turunan hingga Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kapolri.

DPR sigap merespons rekomendasi tadi. Semua poin diadopsi, termasuk memperkuat peran Kompolnas.

Pasal 38 ayat 1 berubah menjadi Komisi Kepolisian Nasional bertugas: membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri; memberikan masukan kepada Presiden terkait dengan pembangunan budaya integritas dan profesionalitas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan memberikan masukan kepada Presiden terkait dengan pelaksanaan pembangunan budaya organisasi dan kinerja Polri.

Poin pertama diteguhkan dengan revisi UU Polri.

Sebelumnya beredar usulan dan diskursus publik hingga ke meja Komisi Percepatan Reformasi Polri meminta Polri berada di bawah kementerian.

Ini memancing sikap defensif Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

"Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan," kata Sigit dalam rapat bersama Komisi Hukum DPR di Senayan, Jakarta (Tempo.co, 26/1/2026).

Bukan itu saja, ada juga "hadiah" kepada polisi berupa batas usia pensiun hingga 56 tahun.

Kemudian anggota Polri yang berusia 57 tahun pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, batas usia pensiun diperpanjang sampai dengan anggota tadi berusia 59 tahun.

Adapun anggota Polri yang akan berusia 58 tahun pada tahun ini (2026), dapat diperpanjang sampai dengan anggota tersebut berusia 59 tahun.

Sudah? Jangan cepat menutup "pintu".

Pasal 30 ayat 5 berubah menjadi: tamtama dan bintara usia pensiun paling tinggi 59 tahun; sementara perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi usia pensiun paling tinggi adalah 60 tahun.

Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang maksimal satu tahun sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden.

Hal ini mengingatkan perlakuan yang sama kepada tentara (TNI).

Pasal 53 UU 3/2025 tentang TNI menyebut batas usia pensiun bintara dan tamtama paling tinggi menjadi 55 tahun; perwira sampai dengan pangkat kolonel paling tinggi 58 tahun; perwira tinggi bintang 1, paling tinggi 60 tahun; perwira tinggi bintang 2, paling tinggi 61 tahun; dan perwira tinggi bintang 3, paling tinggi 62 tahun.

Penambahan usia pensiun--dan makin panjang untuk perwira tinggi--itu untuk tujuan apa?

Demokrasi, seperti yang diingatkan Presiden di HUT Polri, mensyaratkan bahwa hukum berlaku sama terhadap seluruh warga negara.

Ini juga berarti negeri kita harus peduli pada belasan nyawa yang tewas dalam malapetaka akhir Agustus 2026.

Komisi Pencari Fakta (KPF) bentukan KontraS, YLBHI, dan LBH Jakarta mencatat sekitar 6.179 orang ditangkap, dan ribuan orang mengalami luka-luka, dari aktivis hingga orang biasa.

Sampai 14 Februari, ada 703 tahanan politik yang menjalani proses hukum, 506 diputus bersalah, dan 348 orang dijerat pasal pengeroyokan di muka umum (BBCIndonesia.com, 19/2/2026).

Mereka ini harus juga diperlakukan secara adil.

Di akhir Agustus 2025 itu, mereka menyampaikan pendapat lewat demonstrasi yang dijamin konstitusi.

Seperti juga kepada polisi, negara mestinya baik hati pula pada masyarakat sipil yang notabene adalah elemen penting untuk merawat demokrasi.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Broadcaster Journalist, Sejak 2006 berkecimpung di dunia broadcast journalism, dari Liputan6 SCTV, ANTV dan Beritasatu TV. Terakhir menjadi produser eksekutif untuk program Indepth, NewsBuzz, Green Talk dan Fakta Data

TORONTO – Tim Nasional Portugal memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1 pada pertandingan babak 32 besar yang berlangsung di Toronto Stadium, Jumat, 3 Juli 2026 pagi WIB.

Portugal sempat tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya bangkit melalui gol Cristiano Ronaldo dan Goncalo Ramos.

Baca Juga:

• Oyarzabal Bersinar! Spanyol Libas Austria 3-0, La Roja Melaju ke Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Sejak awal pertandingan, kedua tim langsung bermain terbuka.

Kroasia lebih dulu mengancam pada menit ketiga melalui Ante Budimir, namun tembakannya masih melebar dari gawang Portugal.

Portugal merespons satu menit kemudian lewat peluang Bruno Fernandes, tetapi masih mampu diamankan kiper Dominik Livakovic.

Peluang terus bermunculan dari kedua tim.

Joao Cancelo, Renato Veiga, Joao Neves, hingga Cristiano Ronaldo beberapa kali mengancam pertahanan Kroasia, namun belum mampu mengubah skor.

Hingga babak pertama berakhir, kedudukan tetap imbang tanpa gol.

Memasuki babak kedua, Kroasia tampil lebih agresif.

Mateo Kovacic sempat mengancam gawang Portugal pada menit ke-48, namun berhasil digagalkan Diogo Costa.

Gol pembuka akhirnya lahir pada menit ke-53.

Berawal dari umpan silang Josip Stanisic, bola diterima Ivan Perisic yang melepaskan tembakan mendatar keras dan membawa Kroasia unggul 1-0.

Kroasia bahkan sempat mencetak gol kedua melalui Igor Matanovic pada menit ke-56.

Namun, gol tersebut dianulir wasit karena Nikola Vlasic lebih dahulu berada dalam posisi offside saat memberikan umpan.

Tertinggal satu gol membuat Portugal meningkatkan intensitas serangan.

Rafael Leao hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-58, tetapi tendangannya hanya membentur tiang gawang.

Cristiano Ronaldo juga sempat mencetak gol pada menit ke-61, namun dianulir karena offside.

Portugal akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-68 melalui titik penalti.

Wasit menunjuk titik putih setelah meninjau tayangan ulang dan menilai Nikola Vlasic melakukan pelanggaran terhadap Renato Veiga di dalam kotak penalti.

Cristiano Ronaldo yang menjadi eksekutor sukses mengecoh Livakovic dan mengubah skor menjadi 1-1.

Setelah gol tersebut, pertandingan berlangsung semakin menarik.

Kroasia beberapa kali mengancam melalui Mateo Kovacic dan Igor Matanovic, namun penampilan gemilang Diogo Costa di bawah mistar gawang mampu menggagalkan sejumlah peluang berbahaya.

Saat pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan waktu, Portugal justru berhasil membalikkan keadaan.

Pada menit ke-90+4, Goncalo Ramos menyundul bola hasil umpan silang Rafael Leao dan membawa Portugal unggul 2-1.

Kroasia sempat mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90+13 melalui Josko Gvardiol.

Namun, setelah pemeriksaan, wasit menganulir gol tersebut karena terjadi offside dalam prosesnya.

Hingga peluit panjang dibunyikan, Portugal berhasil mempertahankan keunggulan 2-1 sekaligus memastikan tempat di babak 16 besar.

Pada fase berikutnya, Portugal akan menghadapi rival sesama Semenanjung Iberia, Spanyol, dalam laga yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 7 Juli 2026, di Dallas Stadium.

Susunan Pemain

Portugal: Diogo Costa; Nuno Mendes, Renato Veiga, Ruben Dias, Joao Cancelo (Goncalo Ramos 63'); Vitinha (Bernardo Silva 62'), Joao Neves; Rafael Leao, Bruno Fernandes (Nelson Semedo 63'), Pedro Neto (Francisco Conceicao 63'); Cristiano Ronaldo (Ruben Neves 81').

Kroasia: Dominik Livakovic; Ivan Perisic, Marin Pongracic, Josip Sutalo, Josip Stanisic; Mateo Kovacic (Andrej Kramaric 90+5'), Luka Modric; Martin Baturina (Mario Pasalic 68'), Petar Sucic, Nikola Vlasic (Josko Gvardiol 90+2'); Ante Budimir (Igor Matanovic 46').* (d/ad)

INGLEWOOD – Tim Nasional Spanyol memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Austria dengan skor telak 3-0 pada laga babak 32 besar yang berlangsung di SoFi Stadium, Inglewood, Jumat, 3 Juli 2026 dini hari WIB.

Kemenangan La Roja ditentukan lewat dua gol Mikel Oyarzabal dan satu gol Pedro Porro.

Baca Juga:

• Bermain dengan 10 Pemain! Amerika Serikat Tetap Bungkam Bosnia 2-0, Lolos ke 16 Besar Piala Dunia 2026

Sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol langsung mengambil inisiatif menyerang.

Dalam 10 menit pertama, beberapa peluang berhasil diciptakan, namun belum mampu mengubah kedudukan.

Spanyol sebenarnya sempat membobol gawang Austria pada menit ke-29 melalui Marc Cucurella yang menyambar bola hasil sepak pojok.

Namun, gol tersebut dianulir wasit setelah dinilai terjadi pelanggaran terhadap kiper Austria, Alexander Schlager.

Keunggulan Spanyol akhirnya tercipta pada menit ke-36.

Mikel Oyarzabal berhasil menyelesaikan umpan silang mendatar dari Cucurella untuk membawa Spanyol unggul 1-0.

Austria berusaha meningkatkan intensitas serangan setelah tertinggal.

Meski beberapa kali mencoba menekan, upaya mereka selalu mampu dipatahkan lini pertahanan Spanyol sebelum memasuki area berbahaya.

Hingga turun minum, Spanyol tetap mempertahankan keunggulan 1-0.

Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung dengan tempo lebih cepat.

Kedua tim sama-sama menciptakan peluang, termasuk melalui Oyarzabal untuk Spanyol dan Sasa Kalajdzic di kubu Austria.

Namun, belum ada tambahan gol pada awal babak kedua.

Spanyol menggandakan keunggulan pada menit ke-66.

Bek kanan Pedro Porro mencetak gol melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Alex Baena, sehingga skor berubah menjadi 2-0.

Menjelang akhir pertandingan, laga berlangsung cukup keras.

Austria beberapa kali melakukan pelanggaran yang membahayakan pemain-pemain Spanyol dalam upaya menghentikan serangan lawan.

Spanyol kemudian memastikan kemenangan 3-0 pada menit ke-89.

Oyarzabal kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima assist kedua dari Cucurella.

Hingga peluit panjang dibunyikan, Spanyol mampu mempertahankan keunggulan 3-0.

Hasil tersebut memastikan La Roja melangkah ke babak 16 besar, sedangkan Austria harus mengakhiri perjuangannya di Piala Dunia 2026.

Susunan Pemain

Spanyol: Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena.

Austria: Alexander Schlager; Posch, Alaba, Danso, Laimer; Seiwald, Xaver Schlager; Sabitzer, Gregoritsch, Schmid; Wanner.* (d/ad)

KATINGAN – Operasi penindakan terhadap dugaan jaringan peredaran narkotika di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, berakhir tragis.

Seorang anggota Satresnarkoba Polres Katingan dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan tugas, sementara dua personel lainnya hingga kini masih dalam pencarian.

Baca Juga:

• Hadiri HUT Bhayangkara ke-80, Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Apresiasi Dedikasi Polri untuk Masyarakat

Operasi dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika jenis sabu yang diduga melibatkan seorang residivis di Desa Tumbang Kalemei.

Tim gabungan berangkat dari markas pada Rabu malam, 1 Juli 2026, sekitar pukul 21.00 WIB dan tiba di lokasi sekitar pukul 00.30 WIB pada Kamis dini hari.

Sebanyak 12 personel diterjunkan dalam operasi tersebut.

Sembilan anggota bertugas sebagai tim penindakan, sedangkan tiga personel lainnya disiagakan sebagai tim pendukung di sekitar kawasan SMP setempat.

Dalam operasi itu, polisi memburu dua orang yang menjadi target, yakni seorang residivis kasus narkotika berinisial BIO dan rekannya berinisial BUSU.

Petugas dilaporkan sempat mengamankan BIO sebelum situasi berubah menjadi ricuh.

Menurut informasi yang diterima kepolisian, kericuhan terjadi setelah keluarga dan sejumlah warga diduga melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang menjalankan operasi penegakan hukum.

Akibat insiden tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Katingan, Aipda Yudhi Perdana Putra, dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami luka akibat senjata tajam.

Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol. Iwan Kurniawan, menyampaikan duka atas gugurnya personel tersebut yang meninggal saat menjalankan tugas pemberantasan narkotika.

Selain korban meninggal, dua anggota Polres Katingan, yakni Aiptu Sumariyanto dan Bripda Nopandri Ramadhana, hingga kini masih dinyatakan hilang.

Keduanya diduga berusaha menyelamatkan diri ketika situasi di lokasi operasi menjadi tidak terkendali.

Kapolres Katingan, AKBP Dodik Hartono, mengatakan proses pencarian terhadap kedua personel masih terus dilakukan.

Sekitar 50 personel gabungan diterjunkan untuk melakukan penyisiran di sejumlah titik, termasuk kawasan sungai di sekitar Desa Tumbang Kalemei yang menjadi lokasi terakhir kedua anggota diketahui berada.

Hingga Kamis sore, proses pencarian masih berlangsung.

Aparat terus menyisir wilayah sekitar desa dan aliran sungai untuk memastikan keberadaan kedua personel tersebut.

Di sisi lain, kepolisian juga terus mengembangkan penyelidikan terkait dugaan penyerangan terhadap aparat saat operasi berlangsung.

Polisi menyatakan akan mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat dalam insiden tersebut sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Peristiwa ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena operasi pemberantasan narkotika yang dilakukan untuk menindak dugaan peredaran sabu berujung pada jatuhnya korban di kalangan personel kepolisian.

Hingga kini, penyelidikan dan pencarian terhadap dua anggota yang belum ditemukan masih terus berlangsung.* (di/ad)

JAKARTA – Banyak orang merasa waktu berjalan semakin cepat.

Hari terasa berlalu tanpa disadari, pekan berganti begitu singkat, hingga tahun demi tahun seolah berlalu dalam sekejap.

Baca Juga:

• Ini Makna Hasbunallah wa Ni'mal Wakil, Zikir yang Mengajarkan Tawakal kepada Allah

Mengutip berbagai hadits sahih, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa menjelang akhir zaman akan terjadi taqārub az-zamān, yaitu keadaan ketika manusia merasakan waktu berlalu dengan sangat cepat.

Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرَمَةِ بِالنَّارِ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah, Nabi SAW berkata: Kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa berlalu begitu cepatnya. Satu tahun terasa seperti satu bulan, satu bulan seperti seminggu, satu minggu seperti satu hari, dan satu hari seperti satu jam, dan satu jam seperti kedipan mata." (HR Ahmad).

Hadits lain yang diriwayatkan Abu Hurairah juga menjelaskan beberapa tanda lain menjelang hari kiamat.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ

Artinya:

"Nabi SAW bersabda: 'Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu, banyak terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah, Al haraj -yaitu pembunuhan- dan harta melimpah ruah kepada kalian.'" (HR al-Bukhari).

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadits tersebut tidak dimaknai sebagai perubahan durasi siang atau malam secara fisik.

Menurut beliau, yang dimaksud adalah berkurangnya keberkahan waktu sehingga manusia merasa waktu tidak lagi cukup untuk menyelesaikan berbagai urusan.

Karena itu, mayoritas ulama berpendapat satu hari tetap terdiri dari 24 jam.

Yang berubah adalah persepsi manusia terhadap waktu dan berkurangnya keberkahan dalam memanfaatkannya.

Fenomena tersebut banyak dirasakan pada masa sekarang.

Aktivitas masyarakat semakin padat, namun banyak orang merasa waktu yang dimiliki tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari.

Selain waktu yang terasa semakin cepat, Rasulullah SAW juga menyebut sejumlah tanda lain yang akan muncul menjelang hari kiamat, di antaranya:

- Munculnya Dajjal.
- Diutusnya Rasulullah SAW sebagai nabi di akhir zaman.
- Muncul banyak orang yang mengaku sebagai utusan Allah.
- Terjadinya peperangan besar antara dua kelompok.
- Kiamat terjadi pada hari Jumat.
- Hadits yang menyebut kiamat terjadi pada waktu Subuh.

Dalam ajaran Islam, tanda-tanda tersebut menjadi pengingat bagi umat agar meningkatkan keimanan, memperbanyak amal saleh, serta mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akhirat.

Sebagaimana penutup yang lazim digunakan dalam pembahasan keagamaan, Wallahu a'lam, hanya Allah SWT yang mengetahui kapan hari kiamat akan terjadi.* (d/ad)

JAKARTA – Bank Negara Indonesia (BNI) bersama pemerintah kembali menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Program ini ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal kerja maupun investasi produktif.

Baca Juga:

• Daun Ubi Tumbuk Jadi Primadona Rakernas APEKSI XVIII, Airin Rico Waas Kenalkan Kuliner Khas Medan ke Seluruh Indonesia

Program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha sekaligus meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia.

Dalam informasi yang disampaikan, KUR BNI 2026 menawarkan bunga sebesar 6 persen efektif per tahun atau sekitar 0,5 persen per bulan.

Jangka waktu pinjaman tersedia mulai 12 bulan hingga 60 bulan atau 1 sampai 5 tahun, sehingga pelaku usaha dapat menyesuaikan besaran cicilan dengan kemampuan keuangan usahanya.

Sebelum mengajukan pinjaman, calon debitur disarankan memahami syarat, prosedur pengajuan, serta simulasi angsuran agar proses pengajuan berjalan lebih lancar.

Syarat Pengajuan KUR BNI 2026

Berdasarkan informasi yang dimuat pada laman resmi BNI, persyaratan pengajuan KUR meliputi:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan.
- Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- Fotokopi buku nikah bagi yang telah menikah.
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha dari pejabat berwenang.
- Fotokopi dokumen agunan untuk pengajuan kredit di atas Rp100 juta.
- NPWP untuk pengajuan kredit di atas Rp50 juta.
- Tidak sedang menerima kredit produktif atau kredit program lain di luar KUR dari perbankan atau lembaga pembiayaan.

Calon debitur yang masih memiliki Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), maupun kartu kredit tetap dapat mengajukan KUR selama status pembayarannya lancar.

Cara Pengajuan KUR BNI 2026

Pengajuan KUR dapat dilakukan secara daring maupun langsung di kantor cabang BNI.

Pengajuan secara online:

- Kunjungi situs resmi eform.bni.co.id.
- Baca syarat dan ketentuan KUR.
- Centang persetujuan persyaratan.
- Pilih menu Lanjutkan.
- Lengkapi data diri dan data usaha.
- Tunggu proses verifikasi dari BNI.
- Petugas akan melakukan survei ke lokasi usaha dan wawancara.

Pengajuan secara offline:

- Datang ke kantor cabang BNI terdekat dengan membawa seluruh dokumen persyaratan.
- Mengambil nomor antrean.
- Mengisi formulir pengajuan KUR.
- Menyerahkan dokumen agunan apabila diperlukan.
- Menunggu survei usaha dan proses wawancara dari petugas bank.
- Proses persetujuan kredit umumnya berlangsung sekitar 3–7 hari kerja.

Simulasi Angsuran KUR BNI

Sebagai gambaran, simulasi angsuran untuk plafon pinjaman Rp50 juta adalah sebagai berikut:

Tenor 12 bulan: Rp4.303.321 per bulan.
Tenor 24 bulan: Rp2.216.031 per bulan.
Tenor 36 bulan: Rp1.522.097 per bulan.
Tenor 48 bulan: Rp1.174.251 per bulan.
Tenor 60 bulan: Rp966.640 per bulan.

Pelaku UMKM disarankan memilih tenor sesuai kemampuan pembayaran agar arus kas usaha tetap sehat dan kewajiban kredit dapat dipenuhi tepat waktu.

Sebelum mengajukan pinjaman, masyarakat juga disarankan memastikan informasi terbaru mengenai plafon, suku bunga, persyaratan, dan ketentuan KUR melalui kanal resmi BNI atau kantor cabang terdekat karena kebijakan dapat berubah mengikuti ketentuan pemerintah.* (ad)