Kemenangan Indonesia dipastikan Moh Zaki Ubaidillah atau Ubed pada partai kelima. Tampil sebagai penentu, Ubed mengalahkan tunggal putra China Weng Hongyang dalam dua gim langsung dengan skor 23-21 dan 21-13.

Baca Juga:

• Buntut Temuan 'Apartemen' dan Simulator Golf di Lapas Cibinong, DPR Desak Komisi III Usut Tuntas

Jonatan Christie lebih dulu kalah dari Shi Yu Qi. Setelah itu, pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri juga gagal menyumbangkan poin setelah takluk dari Liang Wei Keng/Wang Chang.

Indonesia kemudian bangkit melalui Alwi Farhan yang mengalahkan Li Shi Feng. Momentum berlanjut setelah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menang atas He Ji Ting/Liu Yi sehingga kedudukan menjadi 2-2.

Pada partai penentuan, Ubed menghadapi Weng Hongyang. Gim pertama berlangsung ketat dengan kejar-kejaran poin hingga akhirnya Ubed menang 23-21.

Memasuki gim kedua, Ubed tampil lebih konsisten dan mampu mengendalikan permainan. Ia terus mempertahankan keunggulan hingga menang 21-13 sekaligus memastikan emas untuk Indonesia.

Medali emas tersebut menjadi emas pertama Indonesia di Asian Games 2026. Keberhasilan ini juga mengulang pencapaian tim beregu putra Indonesia yang sebelumnya pernah meraih emas pada Asian Games 1998.

Kemenangan atas China membuat tim bulu tangkis beregu putra Indonesia berdiri sebagai juara setelah melewati lima pertandingan di final.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Gus Nur seusai sidang pembacaan nota perlawanan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (24/9/2026).

Baca Juga:

• Ungkit Restorative Justice, Refly Harun Desak Rismon Sianipar Dijerat Pasal UU ITE Sama Seperti Roy Suryo

Gus Nur mengatakan dirinya tetap meyakini ijazah Jokowi palsu. Namun, keyakinan tersebut merupakan pandangan pribadi yang dia kaitkan dengan pengalaman dalam perkara hukum yang pernah dijalaninya.

"Keimanan saya mengatakan ijazah itu palsu. Itu intinya," kata Gus Nur.

Dia mengaku pernah diberitahu penyidik Bareskrim bahwa ijazah Jokowi asli setelah penyidik disebut mendatangi kediaman Jokowi. Menurut Gus Nur, informasi tersebut hanya disampaikan kepadanya secara lisan dan tidak disertai dengan diperlihatkannya ijazah asli.

"Saya terlepas dari pidana, KUHP, apa-apa. Tapi pengalaman batin, dalil batin, ketika saya ditangkap oleh Bareskrim, disidik, penyidik mengatakan ke saya, 'Gus, ijazahnya Pak Jokowi asli. Saya sudah ke rumahnya, sudah saya foto, sudah saya pegang, asli.' Tapi cuman ngomong, tidak ditunjukkan ke saya," ujarnya.

Gus Nur juga mengatakan dokumen asli tersebut menurut pengakuannya tidak pernah diperlihatkan kepadanya hingga proses perkara yang pernah dijalaninya selesai.

"Sampai P21 sampai sidang 7 bulan di Solo, enggak pernah ada yang asli," katanya.

Gus Nur Ragukan Jokowi Hadir di Persidangan

Gus Nur juga menyatakan dirinya tidak yakin Jokowi akan hadir dalam persidangan Roy Suryo untuk menunjukkan ijazah aslinya.

"Enggak bakal datang. Keyakinan saya enggak bakal datang. Jaksa punya kemampuan, punya hak untuk itu, tapi enggak tahu kenapa (Jokowi) enggak bisa datang," ujar Gus Nur.

Menurut Gus Nur, keyakinan tersebut didasarkan pada pengalaman ketika dirinya menghadapi perkara serupa. Dia mengaku jaksa sebelumnya juga tidak dapat menghadirkan Jokowi maupun ijazah asli dalam perkara yang pernah dijalaninya.

Gus Nur berharap perkara yang menjerat Roy Suryo dapat segera selesai dan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Roy Suryo Bacakan Nota Perlawanan

Pernyataan Gus Nur disampaikan setelah Roy Suryo dan tim kuasa hukumnya membacakan nota perlawanan terhadap dakwaan jaksa di PN Jakarta Timur.

Tim kuasa hukum Roy mempersoalkan sejumlah bagian dalam surat dakwaan, termasuk dokumen yang menjadi objek perkara serta penerapan Pasal 32 dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kuasa hukum Roy, Refly Harun, mempertanyakan penggunaan ijazah fisik sebagai salah satu dasar perkara. Menurut dia, Roy melakukan analisis terhadap dokumen yang sebelumnya diunggah pihak lain.

"Kami mempertanyakan bukti utama dalam perkara ini, yaitu apa? Mas Roy meneliti yang diunggah Dian Sandi," kata Refly.

Kubu Roy juga mempersoalkan Pasal 32 UU ITE dalam dakwaan karena disebut tidak mencantumkan ayat yang didakwakan. Mereka kemudian meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan karena dinilai memiliki persoalan secara formil dan materiil.

Perkara tersebut masih dalam proses persidangan. Pernyataan Gus Nur mengenai ijazah Jokowi merupakan keyakinan dan pendapat pihaknya, sementara pembuktian mengenai perkara Roy Suryo akan dinilai dalam proses hukum di pengadilan.* (k/dh)

Refly menilai penerapan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Roy semestinya juga diterapkan kepada Rismon apabila konstruksi perkaranya dianggap sama.

Baca Juga:

• Minta Bebas Murni Usai Preteli Pasal ITE Jaksa, Roy Suryo Nyatakan 'Perang' di Kasus Ijazah Jokowi

Menurut Refly, penerapan pasal tersebut berkaitan dengan asas equality before the law atau kesamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.

Refly juga menyinggung status hukum Rismon yang sebelumnya mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice (RJ). Polda Metro Jaya pada April 2026 menyatakan penyidikan terhadap Rismon dihentikan setelah permohonan RJ diterima dan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Meski demikian, Refly berpendapat RJ terhadap Rismon seharusnya hanya berpengaruh terhadap perkara pencemaran nama baik dan fitnah. Menurut dia, penerapan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE masih dapat dipersoalkan apabila unsur perbuatannya dinilai berbeda.

"Jadi restorative justice itu buat Rismon hanya ngefek harusnya untuk pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi untuk Pasal 32 dan 35, tetap harus didakwakan," ujar Refly.

Refly mengatakan persoalan apakah Rismon nantinya terbukti melakukan tindak pidana merupakan hal yang berbeda. Ia menilai penerapan pasal yang sama diperlukan untuk menjamin prinsip kesamaan di hadapan hukum.

"Kalau seandainya Rismon tidak didakwa, ya Mas Roy juga tidak bisa didakwa dengan pasal yang sama," katanya.

Selain menyoroti perkara Rismon, Refly juga mempersoalkan konstruksi dakwaan terhadap Roy Suryo. Ia menilai Pasal 433 KUHP tentang pencemaran nama baik dan Pasal 434 ayat (1) KUHP tentang fitnah memiliki unsur yang berbeda sehingga dakwaan perlu dibuat secara jelas.

Refly juga mempertanyakan penggunaan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE secara bersamaan. Menurut dia, kedua pasal tersebut mengatur perbuatan yang berbeda.

"Karena 32 ayat 1 merusak dokumen, ya, sehingga dokumen jadi rusak antara lain, sementara Pasal 35 itu membuat dokumen palsu menjadi otentik. Malah terbalik," ujarnya.

Anggota tim kuasa hukum Roy, Luthfi Hakim, turut mempersoalkan perbedaan waktu kejadian atau tempus delicti yang tercantum dalam surat dakwaan. Ia menilai terdapat tanggal dalam dakwaan yang tidak sesuai dengan rangkaian peristiwa yang diuraikan jaksa.

Luthfi juga mempertanyakan tuduhan fitnah terhadap Roy. Menurut dia, unsur pengetahuan mengenai kondisi yang sebenarnya menjadi persoalan dalam dakwaan.

"Bagaimana Mas Roy tahu bahwa ini (ijazah) asli ataupun palsu kalau tidak pernah ditunjukkan yang aslinya?" kata Luthfi.

Sementara itu, Rismon sebelumnya menyelesaikan perkara tudingan ijazah Jokowi melalui mekanisme restorative justice. Dalam proses tersebut, Rismon menyatakan langkah perdamaian dilakukan atas kesadaran sendiri tanpa tekanan maupun intervensi pihak lain.

Perkara Roy Suryo kini memasuki tahap pemeriksaan nota perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Keberatan yang diajukan tim kuasa hukum selanjutnya akan ditanggapi oleh jaksa dalam proses persidangan.* (k/dh)

Roy mengatakan pihaknya sejak awal telah mempersoalkan sejumlah bagian dalam surat dakwaan jaksa. Ia menegaskan keberatan tersebut akan tetap diperjuangkan apabila jaksa memilih mempertahankan maupun memperbaiki dakwaan.

Baca Juga:

• Tepis Motif Politik, Jokowi Ungkap Alasan Nginap Bareng Korban Gempa Palue: Warga Belum Tersentuh Bantuan

Salah satu keberatan Roy berkaitan dengan penggunaan Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam dakwaan. Menurut dia, pasal tersebut memiliki tiga ayat sehingga jaksa seharusnya menyebutkan secara spesifik ayat yang didakwakan.

Roy juga mempertanyakan penerapan UU ITE karena objek yang dipersoalkan dalam perkara tersebut berkaitan dengan ijazah dalam bentuk fisik. Menurutnya, ketentuan mengenai dokumen elektronik semestinya dikaitkan dengan dokumen digital yang menjadi objek analisis.

Selain itu, Roy menyoroti perbedaan jumlah alat bukti yang disebutkan dalam surat dakwaan dengan yang dibacakan jaksa di persidangan. Ia menyebut dakwaan mencantumkan tujuh alat bukti, sedangkan yang dibacakan hanya enam.

Roy juga mengatakan tindakannya mengkaji persoalan ijazah Jokowi dilakukan dengan alasan kepentingan publik dan berkaitan dengan kebebasan berekspresi yang menurutnya dijamin konstitusi.

Sementara itu, kuasa hukum Roy, Refly Harun, menilai persoalan dalam surat dakwaan bukan sekadar kesalahan pengetikan yang dapat diperbaiki. Menurut Refly, terdapat persoalan dalam konstruksi perkara yang menjadi dasar dakwaan.

"Intinya adalah kalau nota perlawanan ini dikabulkan keseluruhan, maka selesai kasus ini. Mas Roy bebas," ujar Refly.

Refly menyebut Roy didakwa menggunakan sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 433, Pasal 434, Pasal 32 UU ITE dan Pasal 35 UU ITE.

Anggota tim kuasa hukum lainnya, Luthfi Hakim, juga mempersoalkan waktu kejadian atau tempus delicti yang tercantum dalam dakwaan. Menurut dia, terdapat perbedaan tanggal antara uraian peristiwa dengan waktu kejadian yang dicantumkan jaksa.

Luthfi juga mempertanyakan tuduhan fitnah yang diarahkan kepada Roy. Ia menilai persoalan tersebut berkaitan dengan pengetahuan terdakwa mengenai keaslian ijazah Jokowi.

"Bagaimana Mas Roy tahu bahwa ini (ijazah) asli ataupun palsu kalau tidak pernah ditunjukkan yang aslinya?" kata Luthfi.

Menurut Luthfi, keterangan Universitas Gadjah Mada mengenai keaslian ijazah juga tidak otomatis dapat dianggap sebagai pengetahuan pribadi Roy.

"Pengetahuan Roy itu berbeda dengan pernyataan UGM," ujarnya.

Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah, pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE terkait tudingan bahwa ijazah Jokowi palsu. Pada sidang sebelumnya, Roy juga menyatakan tidak menerima tawaran restorative justice dan tidak mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan JPU.

Setelah nota perlawanan dibacakan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada JPU untuk menyampaikan tanggapan terhadap keberatan tim hukum Roy Suryo. Sidang lanjutan dijadwalkan pada awal Oktober 2026.* (k/dh)

Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (24/9/2026). Kubu Yaqut menyebut arahan itu muncul setelah evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2023.

Baca Juga:

• Begini Tanggapan Jokowi Soal Gugatan Syarat Pendidikan Gibran

"Pada tanggal 27 November, Gus Yaqut bertemu dengan Presiden dan tentu mendiskusikan tentang evaluasi haji 2023. Lalu muncullah arahan dari Presiden. Tentu ini semata-mata demi keselamatan jemaah," kata Mellisa seusai persidangan, Kamis (24/9/2026).

Menurut Mellisa, pelaksanaan haji 2024 juga menjadi pertimbangan karena terdapat sekitar 45.000 jemaah lansia dan kondisi cuaca yang disebut lebih ekstrem.

Ia mengatakan arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui kajian dan simulasi oleh pihak terkait.

Dalam persidangan, mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief juga memberikan keterangan mengenai asal-usul usulan pembagian kuota 50:50.

Hilman mengatakan pembicaraan tersebut terjadi pada 27 November 2023, ketika dirinya bertemu Yaqut sebelum rapat kerja bersama Komisi VIII DPR. Saat itu, Yaqut disebut baru datang dari Istana.

Dalam perjalanan menuju ruang rapat, Hilman mengaku Yaqut menyampaikan bahwa pembagian kuota 50:50 merupakan arahan Presiden saat itu.

"Pak Menteri menyampaikan, 'Ini 50-50 arahnya beliau dari Presiden waktu itu'," ujar Hilman dalam persidangan.

Hakim kemudian meminta Hilman memastikan siapa Presiden yang dimaksud. Hilman menjawab bahwa Presiden tersebut adalah Joko Widodo.

Keterangan tersebut kemudian menjadi bagian dari pembahasan dalam perkara dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Yaqut sebagai terdakwa.

Hilman mengatakan dirinya sempat mempertanyakan usulan tersebut karena Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama sebelumnya telah menetapkan komposisi kuota dengan skema 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

"Saya waktu itu merespons, 'Wah, enggak bisa, Pak Menteri, karena ini sudah kita putuskan'," kata Hilman.

Dia menilai perubahan komposisi tersebut harus kembali dibahas bersama DPR.

Hilman juga mengaku mempertanyakan alasan usulan 50:50 baru disampaikan menjelang rapat kerja, setelah pembahasan mengenai kuota tambahan berlangsung cukup panjang.

Perkara Dugaan Korupsi Kuota Haji

Perkara dugaan korupsi kuota haji tersebut menyeret empat terdakwa, yakni Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri Asrul Aziz Taba.

Dalam perkara tersebut, Yaqut didakwa melakukan pengaturan pembagian kuota haji tambahan 2024 dengan skema 50:50. Berdasarkan dakwaan, tindakan tersebut disebut berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang mencapai Rp622,09 miliar.

KPK sebelumnya menyatakan pembagian 20.000 kuota tambahan menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus tidak sesuai dengan ketentuan yang menetapkan proporsi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Sementara itu, keterangan mengenai arahan Jokowi dalam persidangan merupakan keterangan saksi dan penjelasan dari pihak Yaqut. Persidangan masih berlangsung dan majelis hakim belum memberikan kesimpulan akhir mengenai kebenaran maupun implikasi hukum dari keterangan tersebut.* (k/dh)

Dalam aksinya, Reza diduga mencuri satu unit laptop dan sebuah ponsel milik korban yang masih berstatus pelajar.

Baca Juga:

• Lepas 10 Pelajar Terpilih ke Ipoh Malaysia, Rico Waas Titip Misi Kenalkan Budaya Medan dan Jaga Nama Baik Bangsa

"Kejadiannya bulan Agustus, tepat hari Jumat, pelapor membuat laporan di Polsek kita kasus pencurian. Korban kehilangan satu buah laptop dan satu buah HP," kata Yusuf.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah barang bukti dan keterangan saksi. Dari hasil penyelidikan, petugas mendapat informasi mengenai keberadaan tersangka di kawasan Taman Bunga.

"Selanjutnya petugas kita melakukan penyelidikan, informasi bahwa tersangka sedang berada di Taman Bunga. Lanjut, opsnal kita dipimpin Panit 1 melakukan penangkapan," ujarnya.

Setelah Reza ditangkap, polisi melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti hasil pencurian. Namun, tersangka disebut mencoba melarikan diri sehingga petugas memberikan tembakan peringatan.

Tembakan peringatan tersebut disebut tidak diindahkan. Polisi kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap tersangka.

"Setelah dilakukan penangkapan, dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti. Pelaku atau tersangka ini melarikan diri, sehingga kita lakukan tembakan peringatan, tidak diindahkan juga, sehingga kita lakukan tindakan tegas terukur," jelas Yusuf.

Dari pemeriksaan lebih lanjut, polisi menyebut Reza bukan pertama kali melakukan aksi serupa. Dia diketahui merupakan residivis dalam kasus pencurian.

"Pelaku melakukan aksinya ini, ini yang kedua kalinya. Yang pertama berhasil, yang kedua ini kita lakukan penindakan," ungkap Yusuf.

Reza kini ditahan di sel Polsek Medan Baru. Polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian, di antaranya baju, celana, sandal, kalung dan anting.

Kasus tersebut masih dalam proses penanganan Polsek Medan Baru.* (dh)

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Buka Kejuaraan Karate INKANAS, 325 Atlet Pelajar dari 12 Daerah se-Sumut Bertanding

Dalam kegiatan tersebut, Ny. Juliati Sigit Prabowo menandatangani prasasti bantuan sumur bor Bhayangkari Peduli. Ia juga memutar kran air sebagai simbol dimulainya pemanfaatan fasilitas air bersih bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Boyong Badut Hingga Robot, Ketum Bhayangkari Ceriakan Anak-anak Aceh Tamiang Lewat 'Kids Corner'

Mereka juga mengikuti dialog interaktif secara virtual bersama sejumlah penerima manfaat program Bhayangkari Peduli.

Ny. Juliati berharap bantuan sumur bor dan instalasi air bersih tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Ia juga meminta warga ikut menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun.

"Semoga sumur bor yang telah dibangun bermanfaat bagi masyarakat dan tolong dirawat agar bisa terus digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih serta instalasi yang layak," ujar Ny. Juliati.

Salah seorang tokoh masyarakat Aceh Tengah mengaku bersyukur mendapat bantuan sumur bor dan instalasi air bersih. Sebelumnya, warga disebut harus melewati bukit untuk mendapatkan air bersih dan membawanya kembali ke rumah.

"Hari ini, air bersih yang sangat kami rindukan, alhamdulillah sudah terwujud melalui bantuan Ibu Kapolri. Terima kasih kepada Ibu atas bantuan sosial, bakti kesehatan, dan air bersih bagi kami. Ini sungguh sangat bermanfaat. Semoga Ibu dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan," ucapnya melalui sambungan virtual.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan 82 titik sumur bor dan instalasi air bersih tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Aceh.

Rinciannya, 40 titik berada di Kota Langsa, 30 titik di Kabupaten Aceh Tamiang, 4 titik di Bener Meriah, 3 titik di Aceh Tengah, 3 titik di Bireuen dan 2 titik di Kabupaten Aceh Utara.

"Sebanyak 82 titik sumur bor dan instalasi air bersih bantuan Bhayangkari Peduli hari ini telah diresmikan dan sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Air telah mengalir sebagai simbol hadirnya manfaat nyata Bhayangkari bagi masyarakat Aceh," kata Joko.

Program tersebut merupakan bagian dari kegiatan Bhayangkari Peduli dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-74.* (dh)

Dasco mengatakan dirinya mengetahui temuan tersebut dari pemberitaan media. Informasi itu kemudian diteruskan kepada komisi teknis DPR yang menjadi mitra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan.

Baca Juga:

• Nuansa Korupsi 'Apartemen' Mewah Lapas Cibinong: Pengamat Desak KPK dan Kejagung Turun Tangan

Menurut Dasco, pendalaman diperlukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fasilitas yang ditemukan Ombudsman di lingkungan Lapas Cibinong.

Temuan Ombudsman sebelumnya mencakup sejumlah bangunan di area belakang lapas yang memiliki fasilitas menyerupai hunian, seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, pendingin ruangan dan kulkas.

Ombudsman juga menemukan fasilitas lain seperti simulator golf dan gym serta area parkir yang digunakan untuk sejumlah kendaraan.

Temuan tersebut diperoleh saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu (23/9/2026). Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelayanan publik dan dugaan maladministrasi di lingkungan pemasyarakatan.

Dasco mengatakan DPR akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan persoalan tersebut mendapat penjelasan dan tindak lanjut.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyatakan area yang menjadi perhatian Ombudsman merupakan kawasan sarana asimilasi dan rumah dinas jabatan. Klarifikasi mengenai fungsi bangunan dan penggunaannya masih dilakukan oleh pihak terkait.

Pembahasan mengenai temuan Lapas Cibinong juga berlanjut di DPR. Komisi di DPR yang menangani bidang pemasyarakatan menyatakan akan meminta penjelasan dari pihak terkait dan mendorong perbaikan atas persoalan yang ditemukan.* (dw/dh)

Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform (De Jure) Bhatara Ibnu Reza mengatakan temuan Ombudsman Republik Indonesia dalam inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Cibinong dapat dikoordinasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Polri.

Baca Juga:

• Ditemukan Botol Miras di Kulkas Fasilitas Mewah, Ini Deretan Napi Kondang Penghuni Lapas Cibinong Termasuk Ferdy Sambo

"Ada nuansa korupsi, praktik korupsi. Ya korupsi itu memang tindak pidana. Dan itu perlu ditindaklanjuti karena apa? Ini sidak, sidak itu ibaratnya kalau polisi tangkap tangan OTT," kata Bhatara, Kamis (24/9/2026).

Bhatara mengatakan Ombudsman tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum secara langsung. Karena itu, hasil pemeriksaan Ombudsman dinilai perlu disampaikan kepada aparat penegak hukum dan kementerian terkait.

Menurutnya, Ombudsman juga perlu menyampaikan temuan tersebut kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar internal lapas ikut diperiksa, termasuk pejabat dan petugas yang berkaitan dengan pengelolaan fasilitas tersebut.

"Karena dia (Ombudsman) nggak punya kewenangan untuk langsung melakukan penegakan hukum. Dia kemudian memberitahukan penegak hukum, 'Nih di lembaga ini ada begini'. Juga memberitahu kementerian/lembaga dalam hal ini Imipas untuk mengatakan, 'Eh anak buah lu nih mulai Kalapas, sipir, dan segala macam perlu lu periksa'," ujarnya.

Bhatara menilai hasil pemeriksaan dan rekomendasi Ombudsman nantinya dapat menjadi bahan dalam proses penegakan hukum apabila ditemukan unsur pidana.

Sebelumnya, Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas tidak wajar saat melakukan sidak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026).

Anggota Ombudsman RI Syafrida R Rasahan mengatakan tim menemukan bangunan dengan fasilitas menyerupai hunian, termasuk sofa, kasur, televisi berukuran besar dan kamar mandi dengan toilet duduk.

"Silakan dilihat ini kami masuk ke lapas yang kami temukan, nah ini ketika kami masuk, kami temukan pintu. Kemudian di dalam pintu itu terdapat fasilitas kamar sesuai dengan standar yang tadi saya bilang ada tipe suite, ada tipe deluxe, ada tipe standarnya," ujar Syafrida saat konferensi pers, Kamis (24/9/2026).

Ombudsman juga menemukan makanan di dalam kulkas, berbagai peralatan rumah tangga serta botol kosong yang disebut sebagai bekas minuman keras.

Menurut Syafrida, temuan botol tersebut menimbulkan dugaan bahwa penggunaan fasilitas tersebut telah berlangsung cukup lama.

Selain bangunan dengan fasilitas mewah, Ombudsman menemukan area parkir yang digunakan untuk sejumlah kendaraan mewah. Di kawasan tersebut juga terdapat bangunan menyerupai rumah yang dilengkapi fasilitas seperti simulator golf, gym dan kolam renang.

Temuan tersebut kini masih dalam proses pendalaman Ombudsman. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui penggunaan fasilitas, pihak yang menempati bangunan serta ada atau tidaknya dugaan maladministrasi dalam pengelolaannya.

Sementara itu, apabila hasil pemeriksaan menemukan unsur pidana, pengusutannya akan menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.* (in/dh)

Bangunan tersebut diketahui memiliki sejumlah fasilitas yang tidak umum ditemukan pada sel warga binaan, seperti sofa, televisi dan kulkas. Ombudsman juga menemukan sejumlah botol minuman beralkohol di dalam salah satu kulkas.

Baca Juga:

• Ada Apa di Lapas Cibinong? Ombudsman Sempat Dihalangi Saat Sidak Dugaan Fasilitas Mewah Sambo

"Kemudian berkenaan dengan terkait dengan apakah ada bayaran, berdasarkan wawancara kami lakukan pada saat itu yang terutama yang menghuni rumah memang dia membayar sejumlah tapi tidak disebutkan angkanya, dan itu memang dikomersialkan," kata Syafrida, Kamis (24/9/2026).

Di tengah sorotan tersebut, sejumlah nama narapidana yang menjadi warga binaan Lapas Cibinong turut menjadi perhatian.

Berdasarkan penelusuran iNews.id, salah satu warga binaan di Lapas Cibinong adalah Ferdy Sambo. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu menjalani hukuman seumur hidup dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Selain Sambo, dua terpidana lain dalam perkara tersebut, yakni Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf, juga disebut menjalani hukuman di Lapas Cibinong.

Ricky Rizal Wibowo menjalani hukuman delapan tahun penjara, sedangkan Kuat Ma'ruf dihukum 10 tahun penjara.

Nama lainnya adalah Harvey Moeis yang menjalani hukuman 20 tahun penjara terkait perkara korupsi tata niaga timah.

Kemudian terdapat mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen yang menjalani hukuman 12 tahun penjara dalam perkara korupsi di Pemerintah Kota Bekasi.

Sebelumnya sempat beredar informasi Pepen telah bebas pada Januari 2026. Namun, informasi tersebut dibantah oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sorotan terhadap Lapas Cibinong kini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sejumlah narapidana tersebut, tetapi juga temuan fasilitas di luar blok hunian warga binaan.

Ombudsman masih melakukan pendalaman untuk mengetahui siapa yang menggunakan bangunan tersebut, bagaimana fasilitas itu dikelola, serta ada atau tidaknya dugaan maladministrasi dalam pengelolaan Lapas Cibinong.* (in/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Cornelis Mangarahon Simanjuntak mengatakan empat surat tersebut dibuat melalui penasihat hukum Dhody. Masing-masing surat ditujukan kepada Bank BTN Medan, Bank BRI Medan, Bank BJB Medan dan BPN.

Baca Juga:

• Mangkir 2 Kali Usai Diduga Palsukan Surat Tanah Perumahan, Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Akhirnya Dijebloskan ke Sel

Menurut Cornelis, dalam surat tersebut Dhody melalui kuasa hukumnya mengklaim sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas kepemilikan tanah milik PT Rafi Rai Putra Tama.

Penyidik menyebut tanah tersebut bukan milik Dhody. Surat yang dikirimkan ke bank dan BPN kemudian berdampak terhadap perusahaan pelapor.

Direktur PT Rafi Rai Putra Tama, Muhammad Gazali Iskandar, disebut mengalami kerugian karena tidak mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan. Selain itu, sertifikat tanah milik perusahaan juga disebut diblokir oleh BPN.

"Nah, dua hal inilah menjadi kerugian yang dialami oleh si pelapor. Inilah yang diduga dilakukan oleh terlapor, sehingga yang bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka dan sekarang sudah kita lakukan penahanan," kata Cornelis.

Kasus tersebut bermula dari laporan Muhammad Gazali Iskandar ke Polda Sumut pada 11 April 2023. Perkara kemudian ditangani Subdit II Harta Benda (Harda) Ditreskrimum Polda Sumut.

Dalam proses penyidikan, Dhody ditetapkan sebagai tersangka. Polisi kemudian melakukan penahanan terhadap Dhody sejak 16 September 2026 setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah.

Kasus tersebut berkaitan dengan sengketa kepemilikan lahan yang kini telah dikembangkan menjadi kawasan perumahan di Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Polda Sumut masih melanjutkan penyidikan untuk mendalami dugaan pemalsuan dokumen serta rangkaian surat yang menjadi dasar perkara tersebut.* (mi/dh)

Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan pada Rabu (23/9/2026), Ombudsman menemukan sejumlah bangunan di kawasan lapas yang memiliki fasilitas menyerupai hunian apartemen.

Baca Juga:

• Ada Apa di Lapas Cibinong? Ombudsman Sempat Dihalangi Saat Sidak Dugaan Fasilitas Mewah Sambo

Temuan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang menggunakan fasilitas dan kendaraan tersebut, termasuk isu yang mengaitkannya dengan terpidana Ferdy Sambo.

Namun, hingga Kamis (24/9/2026), Ombudsman belum dapat memastikan bahwa Ferdy Sambo merupakan penghuni bangunan tersebut.

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa saja yang menempati hunian tersebut serta sejak kapan bangunan itu digunakan.

"Terhadap temuan ini jelas kami akan melakukan kajian seperti mana saya sampaikan tadi, mungkin kami akan melakukan investigasi apa malaadministrasi yang terjadi di sana," ujar Syafrida dalam konferensi pers, Kamis (24/9/2026).

Temukan Hunian dengan Fasilitas Lengkap

Saat melakukan sidak, Ombudsman menemukan lebih dari 10 ruangan atau bangunan yang berada di area terpisah dari blok hunian warga binaan.

Bangunan tersebut dilaporkan memiliki berbagai fasilitas rumah tangga, mulai dari ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi hingga kulkas.

Kondisi tersebut membuat Ombudsman mempertanyakan tata kelola fasilitas di dalam lingkungan Lapas Cibinong.

Selain fasilitas hunian, tim juga menemukan kendaraan mewah yang terparkir di kawasan tersebut, di antaranya Toyota Alphard dan Toyota Fortuner.

Ombudsman menyatakan akan menelusuri kepemilikan kendaraan tersebut melalui data kendaraan untuk mengetahui siapa pemiliknya dan apakah terdapat kaitan dengan warga binaan tertentu.

Nama Ferdy Sambo Ikut Disorot

Nama Ferdy Sambo kemudian menjadi perhatian karena mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tersebut merupakan salah satu warga binaan di Lapas Cibinong.

Namun, Ombudsman menegaskan belum dapat memastikan Sambo menempati hunian yang disebut memiliki fasilitas menyerupai apartemen tersebut.

Syafrida menjelaskan, dalam sidak tersebut pihaknya tidak bertemu langsung dengan Ferdy Sambo.

Karena itu, Ombudsman belum dapat menyimpulkan bahwa Sambo merupakan salah satu penghuni fasilitas tersebut.

Dengan demikian, informasi mengenai keterkaitan Sambo dengan hunian maupun kendaraan mewah yang ditemukan masih dalam tahap pendalaman.

Ditjenpas Bantah Sambo Mendapat Fasilitas Khusus

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno mengatakan pihaknya belum menemukan informasi maupun bukti yang menunjukkan Ferdy Sambo menikmati fasilitas khusus di Lapas Cibinong.

Menurut Yudi, Sambo masih menempati kamar di dalam blok Lapas Cibinong bersama warga binaan lainnya.

"Sampai detik ini tidak ada informasi dan temuan hasil tim itu mengarah ke sana," kata Yudi, Kamis (24/9/2026).

Yudi juga menjelaskan bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman berada di kawasan yang menurut Ditjenpas merupakan area rumah dinas jabatan.

Kawasan tersebut sebelumnya dikenal sebagai Sarana Asimilasi dan Edukasi atau SAE.

Ditjenpas bersama Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Barat masih melakukan pendalaman untuk memastikan bangunan tersebut digunakan sesuai peruntukannya.

Ombudsman Selidiki Dugaan Maladministrasi

Ombudsman menyatakan temuan tersebut tidak akan berhenti pada inspeksi lapangan.

Lembaga pengawas pelayanan publik itu akan melakukan investigasi untuk mengetahui siapa penghuni bangunan, bagaimana bangunan tersebut digunakan, serta apakah terdapat dugaan maladministrasi dalam pengelolaannya.

Selain persoalan hunian, Ombudsman juga menyoroti keberadaan kendaraan mewah dan sejumlah fasilitas lain di kawasan tersebut.

Hasil investigasi nantinya diharapkan dapat menjelaskan apakah seluruh fasilitas tersebut memiliki dasar administrasi dan digunakan sesuai ketentuan.

Belum Ada Bukti Alphard Milik atau Digunakan Sambo

Dengan demikian, hingga saat ini terdapat sejumlah fakta yang perlu dipisahkan.

Pertama, Ombudsman memang menemukan hunian dengan fasilitas menyerupai apartemen di kompleks Lapas Cibinong.

Kedua, terdapat kendaraan mewah, termasuk Toyota Alphard dan Toyota Fortuner.

Ketiga, Ombudsman masih menelusuri siapa pengguna maupun pemilik kendaraan tersebut.

Keempat, Ombudsman belum dapat memastikan Ferdy Sambo merupakan penghuni fasilitas tersebut.

Kelima, Ditjenpas Jawa Barat menyatakan Sambo masih menempati kamar di blok lapas dan belum ditemukan indikasi bahwa ia mendapatkan fasilitas khusus.

Karena itu, sampai hasil investigasi resmi keluar, belum terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa Toyota Alphard yang ditemukan di Lapas Cibinong merupakan kendaraan milik atau digunakan Ferdy Sambo.

Ombudsman kini masih mendalami temuan tersebut, sementara Ditjenpas melakukan pemeriksaan internal terhadap kondisi dan penggunaan fasilitas di Lapas Cibinong.* (dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Cornelius Mangarahon Simanjuntak mengatakan penahanan dilakukan setelah Dhody ditetapkan sebagai tersangka dan dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Penahanan terhadap Dhody telah dikonfirmasi Polda Sumut pada September 2026.

Baca Juga:

• Sembunyi di Dasbor Innova demi Pasok Aceh, Kurir 668 Vape Etomidate Disergap Polda Sumut

Dhody diduga melanggar Pasal 394 dan Pasal 391 KUHP. Untuk Pasal 394, ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara, sedangkan Pasal 391 mengatur ancaman pidana maksimal enam tahun.

Kasus tersebut bermula dari laporan Muhammad Gazali Iskandar, pemilik PT Rapy Ray Putratama, pada 11 April 2023. Perusahaan itu merupakan pengembang perumahan Pondok Alam di kawasan Patumbak, Deli Serdang.

Pihak pelapor sebelumnya mengadukan dugaan pemalsuan surat yang disebut berdampak pada pemblokiran sertifikat tanah di kompleks Pondok Alam oleh kantor pertanahan.

Menurut penyidik, Dhody melalui kuasa hukumnya mengirimkan sejumlah surat kepada kantor pertanahan dan beberapa bank dengan mengklaim dirinya sebagai pihak yang berhak atas kepemilikan lahan tersebut.

Surat tersebut antara lain dikirimkan kepada kantor pertanahan serta Bank BTN, Bank BRI dan Bank BJB. Akibat pemblokiran sertifikat, pihak perusahaan disebut kesulitan memperoleh fasilitas kredit dari perbankan.

Cornelius mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan lahan yang kini telah dibangun menjadi kompleks perumahan. Penyidik masih mendalami dokumen dan proses hukum yang menjadi dasar klaim kepemilikan tanah oleh tersangka.

Sebelumnya, Dhody juga disebut sempat mengajukan gugatan terkait pembatalan sertifikat hak guna bangunan (HGB) maupun sertifikat hak milik (SHM) perumahan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Polda Sumut menyatakan proses hukum terhadap Dhody masih berlanjut. Penyidik terus mendalami dugaan pemalsuan surat dan dampak yang ditimbulkan terhadap pihak pelapor.* (tm/dh)

Kondisi itu disebut terjadi sejak Senin hingga Kamis, tanggal dua puluh satu sampai dua puluh empat September dua ribu dua puluh enam.

Baca Juga:

• Dugaan Keracunan MBG di Batang, Korban Capai 300 Orang dari Bayi hingga Lansia

SMA Negeri 1 Tanjung Tiram sendiri merupakan sekolah negeri di Kecamatan Tanjung Tiram dengan NPSN 10204054. Data pendidikan pemerintah mencatat sekolah tersebut berada di Jalan Rahmadsyah, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.

Lantas, mengapa distribusi MBG di sekolah tersebut terhenti selama empat hari?

KETUA SATGAS MBG UNGKAP ADA EMPAT DAPUR DI-SUSPEND

Untuk mendapatkan penjelasan, awak media menghubungi Syahfrizal, S.E., selaku Ketua Satgas MBG sekaligus Wakil Bupati Batu Bara.

Syahfrizal menjelaskan bahwa sejak Senin terdapat empat dapur MBG yang sedang dikenakan suspend atau penghentian sementara operasional.

"Mulai Senin kemarin ada empat dapur yang sedang disuspend. Untuk sementara diberhentikan operasionalnya karena belum melengkapi beberapa administrasi atau kelengkapan dokumen," ujar Syahfrizal.

Namun, belum diketahui secara pasti apakah dapur yang selama ini menyuplai MBG ke SMA Negeri 1 Tanjung Tiram termasuk salah satu dari empat dapur yang sedang disuspend tersebut.

Karena itu, diperlukan penjelasan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional atau BGN mengenai dapur penyedia MBG untuk sekolah tersebut serta alasan penghentian distribusinya.

BERAPA LAMA MBG AKAN TERHENTI?

Awak media kemudian mempertanyakan berapa lama proses suspend tersebut akan berlangsung, mengingat siswa SMA Negeri 1 Tanjung Tiram menjalani kegiatan belajar hingga sore hari dan selama ini disebut telah menerima program MBG secara rutin.

"Bang, estimasi berapa lama suspend-nya? Mengingat anak sekolah SMA ini pulangnya pukul empat sore dan banyak yang mengeluhkan kondisi MBG yang selama ini berjalan dengan baik?" tanya awak media.

Syahfrizal menjelaskan bahwa lamanya masa suspend bergantung pada kebijakan BGN sebagai pihak yang melakukan penghentian operasional.

"Itu tergantung kebijakan BGN, karena yang mensuspend juga BGN," jawabnya.

NOMOR KONTAK BGN BELUM MEMBERIKAN RESPONS

Awak media kemudian meminta nomor kontak pihak BGN untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai penghentian distribusi MBG tersebut.

Syahfrizal menyarankan agar konfirmasi dilakukan melalui salah satu nomor yang diberikan, yakni 0822 7645 XXXX.

Awak media kemudian mencoba menghubungi nomor tersebut, baik melalui pesan WhatsApp maupun panggilan WhatsApp.

Namun hingga berita ini disusun, belum diperoleh respons atas pertanyaan terkait alasan penghentian distribusi MBG di SMA Negeri 1 Tanjung Tiram maupun kepastian kapan program tersebut kembali berjalan.

PUBLIK MENUNGGU PENJELASAN

Terhentinya distribusi MBG selama empat hari berturut-turut tentu menimbulkan pertanyaan publik. Apalagi program tersebut menyangkut kebutuhan siswa dan merupakan bagian dari program pemerintah.

Publik membutuhkan informasi yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi, apakah persoalan tersebut berkaitan dengan administrasi dapur, proses suspend oleh BGN, distribusi, kuota penerima manfaat, atau kendala teknis lainnya.

Jika memang penghentian terjadi akibat proses evaluasi atau kelengkapan administrasi, pihak terkait diharapkan memberikan informasi secara terbuka, termasuk mengenai estimasi waktu pemulihan layanan.

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi yang memastikan bahwa dapur pemasok MBG untuk SMA Negeri 1 Tanjung Tiram merupakan salah satu dari empat dapur yang disebut sedang disuspend.

Karena itu, informasi tersebut masih menunggu penjelasan dan konfirmasi resmi dari BGN.

Lapor Pak Presiden! MBG di SMA Negeri 1 Tanjung Tiram disebut tidak diterima siswa selama empat hari berturut-turut. Masyarakat kini menunggu penjelasan: apa penyebabnya dan kapan program MBG kembali diterima para siswa?.* (dh)

Momen tersebut terjadi ketika Kaesang hadir dalam acara HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Jumat (18/9/2026). Saat Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut, sejumlah peserta terlihat tertawa dan bertepuk tangan.

Baca Juga:

• Siapkan Kapal sejak 2025, 3 WN Sri Lanka Divonis 17 Bulan Gagal Selundupkan 26 Orang dari Aceh ke Prancis

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan terdapat dua kemungkinan yang dapat menjelaskan sikap Kaesang tersebut.

"Pertama, memang sikap dan perilaku Kaesang lebih cenderung pada datar, gitu. Saya kira itu perilaku keseharian beliau," kata Emrus, Rabu (23/9/2026).

Kemungkinan kedua, menurut Emrus, Kaesang bisa saja tidak menyetujui penggunaan kata "goblok" yang disampaikan Prabowo.

"Jadi, apa pun dari kedua hal ini, menurut saya hak privasi Kaesang. Jadi, publik bisa saja mempersepsikan respons Kaesang tersebut karena publik berhak mempersepsikan hal tersebut," ujarnya.

Emrus juga menilai Kaesang tidak terlihat larut dalam suasana acara ketika Prabowo melontarkan pernyataan tersebut.

Pernyataan Prabowo

Pernyataan Prabowo mengenai para pakar disampaikan ketika dirinya berbicara mengenai kritik terhadap pemerintahannya.

Prabowo sebelumnya menceritakan keinginannya agar Indonesia menjadi negara yang dihormati, masyarakat hidup sejahtera, serta anak-anak Indonesia tidak mengalami kelaparan dan stunting.

Presiden kemudian menyinggung sejumlah pihak yang menurutnya mengkritik dirinya. Prabowo mengatakan kepakaran seharusnya disertai kejujuran intelektual.

"Terserah, pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya, jadi goblok," kata Prabowo.

Prabowo juga menyinggung adanya pakar yang menurutnya melontarkan fitnah. Ia mengatakan tetap memaafkan pihak yang dianggap memfitnahnya apabila menyadari kesalahannya.

Selain itu, Prabowo mengingatkan para pakar agar tidak mengabaikan kejujuran intelektual dan tidak mengabdi kepada kepentingan negara lain. Pernyataan tersebut kemudian ramai dibicarakan di media sosial.

Respons Mahfud MD

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD turut memberikan tanggapan terhadap pernyataan tersebut.

Mahfud mengatakan memang terdapat pakar atau profesor yang tidak menjalankan kapasitas keilmuannya dengan baik. Namun, ia menilai tidak semua profesor demikian.

Mahfud juga mengkritik penggunaan kata "goblok" terhadap para pakar yang memberikan kritik. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari ruang publik dan tidak semestinya dibalas dengan perkataan yang merendahkan.

Mahfud juga mengatakan kritik terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pada dasarnya berkaitan dengan tata kelola kebijakan, bukan semata-mata menyerang pribadi Presiden.

Sementara itu, mengenai ekspresi Kaesang dalam acara tersebut, Emrus menekankan bahwa publik tidak dapat memastikan alasan di balik sikap tersebut. Menurutnya, respons Kaesang tetap berada dalam ranah pribadi dan dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat.* (tm/dh)

Kids Corner diisi dengan berbagai permainan yang dirancang untuk memberikan pengalaman menyenangkan bagi anak-anak. Kegiatan tersebut juga didukung delapan orang guru, badut, robot, serta 200 paket makanan ringan.

Baca Juga:

• Turun Langsung ke Aceh Tamiang, Ketum Bhayangkari Kucurkan 6.000 Sembako Hingga Bantuan Stunting

Ny. Juliati Sigit tampak menyapa dan berbincang dengan anak-anak yang antusias mengikuti permainan. Kehadiran jajaran pengurus Bhayangkari membuat suasana Kids Corner berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan Kids Corner Bhayangkari Peduli tidak hanya menjadi tempat bermain, tetapi juga ruang bagi anak-anak untuk menikmati waktu bersama dalam suasana penuh kebersamaan.

"Kids Corner merupakan salah satu stan pada kegiatan sosial Bhayangkari Peduli yang menghadirkan ruang ramah bagi anak-anak untuk bermain dan bergembira. Kehadiran ruang ini menjadi bagian dari semangat Bhayangkari untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Joko.

Kegiatan Kids Corner menjadi bagian dari rangkaian Bhayangkari Peduli yang digelar untuk memberikan perhatian dan kebahagiaan kepada masyarakat, termasuk anak-anak di Aceh Tamiang.* (dh)

Pertemuan tersebut membahas pengembangan infrastruktur strategis di Kabupaten Simalungun, termasuk ruas Tol Simpang Panei-Parapat yang dinilai dapat meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan pariwisata, serta mendukung infrastruktur pertahanan di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Nongkrong Sambil Transaksi Ganja di Lapangan Bola, Remaja 18 Tahun di Simalungun Diringkus Polisi

Sementara itu, Dirjen Kuathan Kemhan didampingi Direktur Fasilitas dan Jasa (Dir Fasjas) Ditjen Kuathan beserta jajaran.

Ruas Tol Simpang Panei-Parapat direncanakan memiliki panjang sekitar 40,36 kilometer. Dari total tersebut, sekitar 38 kilometer berada di wilayah Kabupaten Simalungun.

Pembangunan jalan tol itu diharapkan memperbaiki akses menuju Parapat dan kawasan Danau Toba sekaligus menghubungkan Simalungun dengan jaringan jalan tol nasional.

Saat ini, proses perencanaan disebut telah memasuki tahap penyusunan basic design dan studi kelayakan atau feasibility study (FS). Progres penyusunan tersebut dilaporkan telah mencapai sekitar 90 persen.

Proses perencanaan melibatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Marga Waskita bersama Kementerian PUPR.

Pemkab Simalungun memandang keberlanjutan proyek tersebut sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah. Selain mempermudah mobilitas masyarakat, keberadaan tol diharapkan memberi dampak terhadap perdagangan, investasi, pariwisata dan pendapatan asli daerah.

Bupati Anton Achmad Saragih mengatakan sekitar 38 kilometer ruas tol akan berada di wilayah Simalungun sehingga pemerintah daerah berharap tahapan perencanaan dapat terus berjalan hingga proyek tersebut terealisasi.

"Dengan sekitar 38 kilometer ruas tol berada di wilayah kami, pemerintah daerah berharap proses perencanaan dan tahapan pembangunan dapat terus berlanjut hingga terealisasi," ujar Anton.

Menurut Pemkab Simalungun, keberadaan tol juga berpotensi memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka peluang investasi serta menciptakan aktivitas ekonomi baru di wilayah yang dilintasi.

Selain aspek ekonomi dan konektivitas, dalam pertemuan tersebut Pemkab Simalungun turut menyampaikan usulan agar sebagian desain infrastruktur jalan tol dapat dipertimbangkan memiliki fungsi tambahan sebagai landasan darurat pesawat tempur.

Lokasi yang diusulkan berada sekitar 3 kilometer dari pintu Tol Simpang Panei. Konsep tersebut diharapkan dapat dipertimbangkan sejak tahap perencanaan dan penyusunan desain dasar.

Usulan itu disampaikan dengan pertimbangan agar aspek pertahanan dapat terintegrasi sejak awal pembangunan infrastruktur sipil.

Pihak Kementerian Pertahanan disebut menyambut positif gagasan tersebut. Integrasi fungsi pertahanan sejak tahap awal dinilai dapat memberikan manfaat strategis sekaligus mengurangi kebutuhan penyesuaian konstruksi apabila diperlukan di kemudian hari.

Dengan konsep tersebut, ruas Tol Simpang Panei-Parapat diharapkan tidak hanya menjadi jalur konektivitas ekonomi menuju kawasan Danau Toba, tetapi juga dapat memiliki fungsi strategis bagi penguatan infrastruktur pertahanan.* (dh)

Penyerahan bantuan tersebut didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Aceh Ny. Sari Ruddi. Dari total 6.000 paket sembako, sebanyak 2.000 paket diserahkan langsung oleh Ny. Juliati di Desa Jamur Labu, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Jalur Kereta Api Medan-Banda Aceh-Besitang Segera Dihidupkan Lagi, KAI Mulai Reaktivasi Tahun Ini

"Sebanyak 2.000 paket diserahkan langsung oleh Ketua Umum Bhayangkari di Desa Jamur Labu, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang," ujar Joko dalam keterangannya.

Sementara itu, bantuan sembako lainnya diserahkan secara simbolis oleh Ny. Juliati melalui sambungan virtual untuk selanjutnya didistribusikan ke sejumlah wilayah di Aceh.

Rinciannya, sebanyak 1.000 paket untuk masyarakat Kota Langsa, 1.000 paket untuk Bener Meriah, 1.000 paket untuk Aceh Tengah, 500 paket untuk Aceh Utara dan 500 paket untuk Bireuen.

Selain bantuan sembako, Ketua Umum Bhayangkari juga menyerahkan 864 paket perlengkapan sekolah bagi anak-anak di Bener Meriah, Aceh Tengah, Langsa dan Aceh Tamiang.

Bantuan perlengkapan sekolah tersebut terdiri dari 379 paket untuk anak sekolah dasar (SD), 271 paket untuk anak sekolah menengah pertama (SMP) dan 214 paket untuk anak sekolah menengah atas (SMA).

Joko mengatakan kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan 800 goodie bag yang berisi berbagai bantuan untuk masyarakat.

"Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Bhayangkari juga menyerahkan 800 goodie bag berisi berbagai paket bantuan, di antaranya untuk 200 anak stunting, bantuan khitanan massal bagi 80 anak, bantuan bagi 100 ibu hamil, bantuan untuk pasien operasi katarak dan bibir sumbing sebanyak 20 paket, serta 400 pcs mainan untuk anak-anak," ujar Joko.

Rangkaian bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari kegiatan sosial dalam peringatan HKGB. Bantuan ditujukan kepada masyarakat dan anak-anak di sejumlah wilayah Aceh dengan berbagai bentuk kebutuhan.* (dh)

Dukungan itu disampaikan Rico saat menerima audiensi jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Balai Kota Medan, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Minta KKP Gercep Garap Kampung Nelayan Merah Putih, Rico Waas: Biar Keringat Nelayan Terbayar Adil

"KNMP harus segera dilaksanakan, karena manfaatnya sangat baik untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan nelayan," ujar Rico.

Rico juga menyoroti pentingnya sistem distribusi hasil tangkapan yang transparan dan adil. Menurutnya, nelayan harus mendapatkan nilai jual yang sesuai dengan hasil kerja mereka.

"Yang terpenting kita harus bisa memastikan alur distribusi hasil tangkapan berjalan transparan, menjamin nilai jual di pasaran sesuai dengan keringat yang dikeluarkan nelayan, serta memastikan setiap nelayan mendapatkan bagian dan manfaat yang adil," tegasnya.

Menurut Rico, pembangunan KNMP tidak cukup hanya berorientasi pada penataan fisik kawasan. Program tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, termasuk peningkatan hasil tangkapan dan kepastian harga di pasar.

Sementara itu, Wakil Sah PPK KNMP Lufti F. Purba mengatakan kolaborasi dengan Pemko Medan diperlukan untuk memastikan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Melalui KNMP, kami membawa konsep modernisasi kawasan pesisir terpadu yang menyatukan seluruh ekosistem perikanan dalam satu wilayah," ungkap Lufti.

Rencana pembangunan KNMP di Nelayan Indah menjadi bagian dari upaya penataan kawasan pesisir dan penguatan sektor perikanan di Kota Medan. Lokasi tersebut tercantum dalam daftar rencana lokasi Kampung Nelayan Merah Putih 2026.

Selain pembahasan pembangunan kawasan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang koordinasi antara Pemko Medan dan KKP agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat nelayan.

Dalam audiensi tersebut turut hadir Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ahmad Untung Lubis, Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan John Ester Lase serta Camat Medan Labuhan Elias Padang.

Pemko Medan berharap kolaborasi dengan KKP dapat mempercepat realisasi KNMP sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat nelayan di Medan Labuhan.* (dh)

Dukungan itu disampaikan Rico saat menerima audiensi jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Balai Kota Medan, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga:

• Buka Jalan Menuju World Games Chile, Rico Waas All Out Siapkan Atlet 'Spesial' Medan ke PESONAS II

"KNMP harus segera dilaksanakan, karena manfaatnya sangat baik untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan nelayan," ujar Rico.

Rico juga menyoroti pentingnya sistem distribusi hasil tangkapan yang transparan dan adil. Menurutnya, nelayan harus mendapatkan nilai jual yang sesuai dengan hasil kerja mereka.

"Yang terpenting kita harus bisa memastikan alur distribusi hasil tangkapan berjalan transparan, menjamin nilai jual di pasaran sesuai dengan keringat yang dikeluarkan nelayan, serta memastikan setiap nelayan mendapatkan bagian dan manfaat yang adil," tegasnya.

Menurut Rico, pembangunan KNMP tidak cukup hanya berorientasi pada penataan fisik kawasan. Program tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, termasuk peningkatan hasil tangkapan dan kepastian harga di pasar.

Sementara itu, Wakil Sah PPK KNMP Lufti F. Purba mengatakan kolaborasi dengan Pemko Medan diperlukan untuk memastikan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Melalui KNMP, kami membawa konsep modernisasi kawasan pesisir terpadu yang menyatukan seluruh ekosistem perikanan dalam satu wilayah," ungkap Lufti.

Rencana pembangunan KNMP di Nelayan Indah menjadi bagian dari upaya penataan kawasan pesisir dan penguatan sektor perikanan di Kota Medan. Lokasi tersebut tercantum dalam daftar rencana lokasi Kampung Nelayan Merah Putih 2026.

Selain pembahasan pembangunan kawasan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang koordinasi antara Pemko Medan dan KKP agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat nelayan.

Dalam audiensi tersebut turut hadir Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ahmad Untung Lubis, Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan John Ester Lase serta Camat Medan Labuhan Elias Padang.

Pemko Medan berharap kolaborasi dengan KKP dapat mempercepat realisasi KNMP sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat nelayan di Medan Labuhan.* (dh)