MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung untuk memperkuat layanan kesehatan mata di daerah tersebut.

Kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang jejaring pengampuan mata yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama manajemen Rumah Sakit Mata Cicendo di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu, 3 Juni 2026.

Baca Juga:

• Keselamatan Penonton Jadi Prioritas, Stadion Teladan Dilengkapi Jalur Evakuasi

Gubernur Bobby Nasution mengatakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, khususnya dalam penguatan fasilitas dan kapasitas layanan rumah sakit.

"Program prioritas kami di bidang kesehatan pada awal masa jabatan adalah memastikan masyarakat Sumut dapat mengakses layanan kesehatan. Setelah itu, fokus kami adalah meningkatkan kualitas layanan yang diterima masyarakat," kata Bobby.

Menurut dia, peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui pembenahan berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit daerah.

Kerja sama dengan Rumah Sakit Mata Cicendo disebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan mata yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Kami terus berupaya memperbaiki fasilitas kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, maupun RSUD. Hari ini merupakan bagian dari pengoptimalan layanan rumah sakit, khususnya rumah sakit mata milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.

Rumah Sakit Mata Cicendo sendiri merupakan pusat layanan kesehatan mata nasional yang selama ini menjadi rujukan berbagai kasus gangguan penglihatan dan penyakit mata di Indonesia.

Direktur Utama Rumah Sakit Mata Cicendo, Antonia Kartika, menjelaskan program jejaring pengampuan mata akan difokuskan pada peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis mata dan perawat yang bertugas di berbagai rumah sakit di Sumatera Utara.

Menurut Kartika, program tersebut sebenarnya telah dimulai melalui pembelajaran teori secara daring dan akan dilanjutkan dengan pelatihan langsung bagi tenaga kesehatan.

"Kami sudah memulai tahap pertama berupa peningkatan pengetahuan dasar melalui pertemuan daring. Selanjutnya akan dilakukan workshop bagi dokter mata dari sekitar 49 rumah sakit di Sumatera Utara serta perawat mata, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan operasi katarak," katanya.

Selain peningkatan kapasitas tenaga medis, program pengampuan juga diarahkan untuk menekan angka kebutaan yang masih menjadi tantangan kesehatan nasional.

Kartika menyebut prevalensi kebutaan di Indonesia saat ini masih berada di angka sekitar 3 persen.

Karena itu, peningkatan kemampuan tenaga kesehatan di daerah diharapkan dapat memperkuat penanganan berbagai penyakit mata yang menjadi penyebab utama kebutaan.

"Kami melakukan pengampuan untuk menurunkan angka kebutaan tersebut, terutama yang disebabkan oleh katarak, retinopati diabetik, glaukoma, dan berbagai penyakit mata lainnya," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap kerja sama dengan Rumah Sakit Mata Cicendo dapat memperluas akses layanan kesehatan mata berkualitas sekaligus meningkatkan kemampuan tenaga medis daerah dalam menangani kasus-kasus gangguan penglihatan secara mandiri.*

(ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan Stadion Teladan telah dilengkapi jalur evakuasi sebagai bagian dari standar keselamatan penyelenggaraan ASEAN Boys Championship atau Piala AFF U-19 2026.

Kepastian tersebut disampaikan setelah ia meninjau langsung kondisi stadion saat pertandingan Malaysia melawan Singapura berlangsung pada Selasa malam, 2 Juni 2026.

Baca Juga:

• 360 Jemaah Haji Kloter 1 Debarkasi Medan Tiba di Tanah Air dengan Selamat

"Jalur evakuasi sudah ada, berada di sisi barat selatan dan barat utara stadion. Itu merupakan sebuah keharusan," kata Rico.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas Stadion Teladan berfungsi optimal selama penyelenggaraan turnamen yang berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Rico memeriksa kondisi lapangan, sistem pencahayaan (lighting), tata suara (sound system), hingga kualitas rumput stadion.

Pemeriksaan juga dilakukan setelah hujan deras mengguyur Kota Medan saat pertandingan berlangsung.

Meski demikian, Rico menyebut kondisi lapangan tetap baik dan tidak mengalami genangan air.

"Alhamdulillah pertandingan berjalan dengan baik. Tadi hujan cukup deras, tetapi lapangan tidak tergenang. Sound system dan lighting juga berfungsi dengan baik. Secara umum fasilitas stadion dalam kondisi bagus," ujarnya.

Dalam peninjauan itu, Rico didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Jhon Ester Lase, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga T Chairuniza, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahman Pane.

Rico menegaskan kesiapan Stadion Teladan tidak hanya diukur dari kualitas fasilitas pertandingan, tetapi juga dari aspek keamanan dan keselamatan seluruh pihak yang terlibat selama turnamen berlangsung.

Menurut dia, penyelenggaraan ajang internasional harus memberikan rasa aman bagi penonton, atlet, ofisial, maupun seluruh pihak yang hadir di stadion.

Selain memastikan aspek keselamatan, Rico mengungkapkan bahwa kondisi Stadion Teladan juga mendapat apresiasi dari sejumlah jurnalis asing yang meliput turnamen tersebut.

Apresiasi terutama diberikan terhadap kualitas rumput lapangan yang dinilai tetap terjaga meski diguyur hujan deras.

"Beberapa jurnalis dari luar negeri menyampaikan bahwa kualitas rumput stadion ini sangat baik. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi Kota Medan," katanya.

Rico berharap Stadion Teladan dapat terus dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan olahraga dan menjadi simbol kebangkitan sepak bola di Kota Medan setelah proses revitalisasi yang dilakukan pemerintah.

"Stadion Teladan adalah kebanggaan masyarakat Kota Medan. Ke depan harus kita jaga dan rawat bersama agar terus menjadi aset kebanggaan warga sekaligus menghadirkan semangat baru bagi dunia olahraga," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Sumatera Utara, Yusuf, meminta pemerintah daerah dan panitia penyelenggara membuka informasi secara transparan terkait standar keselamatan stadion.

Ia menilai masyarakat perlu mengetahui skema pengamanan, jalur evakuasi, serta prosedur tanggap darurat yang diterapkan selama turnamen berlangsung.

Yusuf mengingatkan bahwa keselamatan penonton harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan kegiatan olahraga berskala besar.

"Saya mengingatkan seluruh pemangku kebijakan agar jangan sampai Kota Medan menjadi Kanjuruhan kedua. Keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas segala kepentingan lainnya," katanya.

Dengan kesiapan fasilitas dan jalur evakuasi yang telah disediakan, Pemerintah Kota Medan berharap penyelenggaraan Piala AFF U-19 2026 di Stadion Teladan dapat berlangsung aman, nyaman, dan lancar hingga akhir kompetisi.*

(km/ad)

JAKARTA – Oditur Militer menilai aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, merupakan bentuk balas dendam di luar mekanisme hukum atau extra-legal revenge.

Penilaian tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan tuntutan terhadap empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.

Baca Juga:

• Penuh Haru dan Kebersamaan, Ketua DPRD Binjai Hadiri Lepas Sambut Danyonif Raider 100/PS

"Perbuatan para terdakwa adalah bentuk extra-legal revenge atau balas dendam di luar hukum yang mengakibatkan penderitaan fisik bagi korban," kata Iswadi saat membacakan tuntutan di persidangan.

Menurut Iswadi, dampak dari perbuatan tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga berimbas pada citra institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tingkat nasional maupun internasional.

"(Perbuatan terdakwa mengakibatkan) kerugian reputasi yang sangat sulit dipulihkan bagi institusi TNI di mata nasional maupun internasional," ujarnya.

Dalam tuntutannya, Oditur Militer menilai perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Atas dasar itu, Oditur Militer menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun enam bulan atau 2,5 tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

"Kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat," kata Iswadi.

Kasus tersebut menjerat empat personel TNI, yakni Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Letnan Satu Sami Lakka.

Berdasarkan dakwaan yang dibacakan di persidangan, keempat terdakwa diduga melakukan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus di Jakarta Pusat.

Tindakan itu disebut dipicu rasa tersinggung para terdakwa terhadap aksi Andrie yang menggeruduk rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont Jakarta pada 16 Maret 2025.

"Para terdakwa menilai saudara Andrie Yunus telah melecehkan institusi TNI bahkan menginjak-injak institusi TNI," ujar Iswadi saat membacakan dakwaan.

Dalam perkara tersebut, para terdakwa dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 469 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan primer, Pasal 468 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan subsider, serta Pasal 467 ayat (1) dan ayat (2) KUHP sebagai dakwaan lebih subsider juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Sidang akan berlanjut dengan agenda pembelaan atau pleidoi dari para terdakwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.*

(km/ad)

MEDAN – Sebanyak 360 jemaah dan petugas haji yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 1 Debarkasi Medan tiba kembali di Tanah Air setelah menunaikan ibadah haji di Arab Saudi.

Kedatangan kloter perdana ini menandai dimulainya proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Baca Juga:

• Penuh Haru dan Kebersamaan, Ketua DPRD Binjai Hadiri Lepas Sambut Danyonif Raider 100/PS

Setelah tiba, para jemaah diarahkan menuju Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan penerimaan resmi.

Berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Kloter 1 Debarkasi Medan berjumlah 360 orang yang terdiri atas 223 jemaah asal Kota Binjai, 131 jemaah asal Kota Medan, serta enam petugas haji.

Prosesi penyambutan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara sekaligus Koordinator PPIH Embarkasi dan Debarkasi Medan, Sulaiman Harahap, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua PPIH Embarkasi dan Debarkasi Medan, Zulkifli Sitorus, serta sejumlah pejabat daerah dan tokoh agama.

Mewakili Gubernur Sumatera Utara, Sulaiman Harahap menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat.

"Atas nama Gubernur Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami mengucapkan selamat datang kembali di Tanah Air kepada seluruh jemaah haji Kloter 1 Debarkasi Medan. Alhamdulillah, bapak dan ibu telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dan kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat," kata Sulaiman.

Menurut dia, pengalaman spiritual yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui peningkatan kualitas ibadah, kepedulian sosial, serta keteladanan di tengah masyarakat.

Sulaiman juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang telah mendampingi dan melayani jemaah sejak keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.

Sementara itu, Ketua PPIH Embarkasi dan Debarkasi Medan, Zulkifli Sitorus, mengungkapkan rasa syukur karena seluruh jemaah dan petugas Kloter 1 dapat kembali dengan selamat dan lengkap.

"Alhamdulillah, seluruh jemaah dan petugas Kloter 1 Debarkasi Medan dapat kembali ke Tanah Air dengan selamat. Terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi dalam melayani jemaah," ujarnya.

Selain prosesi penyambutan, para jemaah juga mendapatkan edukasi kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Medan.

Mereka diimbau melakukan pemantauan kesehatan secara mandiri selama 21 hari setelah tiba di rumah masing-masing.

Petugas kesehatan mengingatkan jemaah untuk menjaga pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak istirahat, menjaga kebersihan diri, serta menggunakan masker saat berada di keramaian.

Jemaah juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan selama masa pemantauan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa yang dipimpin Pembimbing Ibadah Kloter 1, Armaya Azmi.

Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju daerah asal masing-masing untuk kembali berkumpul bersama keluarga.

Kepulangan Kloter 1 Debarkasi Medan menjadi awal proses pemulangan ribuan jemaah haji asal Sumatera Utara yang telah menunaikan rukun Islam kelima pada musim haji tahun ini.*

(ad)

BANDA ACEH – Polda Aceh mengumumkan bahwa Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Indonesia (BSI) Polda Aceh kini resmi beroperasi di gedung baru yang berada di lingkungan Markas Kepolisian Daerah Aceh.

Pemindahan lokasi layanan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat maupun personel kepolisian.

Baca Juga:

• Wacana Libatkan TNI Tangani Begal, Kompolnas: Tidak Perlu, Cukup Polisi

"Mulai hari ini, Kantor Operasional KCP BSI Polda Aceh resmi beroperasi di gedung baru yang berada di samping Masjid Babuttaqwa Utama Polda Aceh. Gedung tersebut masih berada di lingkungan Mapolda Aceh dan berdekatan dengan Gedung SPKT Polda Aceh," kata Joko, Rabu, 3 Juni 2026.

Sebelumnya, kantor operasional KCP BSI Polda Aceh berlokasi di area dekat parkir depan Gedung Command Center Polda Aceh.

Dengan perpindahan tersebut, seluruh aktivitas dan layanan perbankan kini terpusat di gedung baru.

Joko mengimbau masyarakat dan personel Polda Aceh yang membutuhkan layanan perbankan agar menyesuaikan tujuan kunjungan ke lokasi baru sehingga pelayanan dapat berlangsung lebih efektif dan nyaman.

Selain KCP BSI, Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Aceh juga telah lebih dahulu menempati gedung baru yang berada di kawasan yang sama.

Menurut Joko, pemindahan layanan SPKT telah dilakukan beberapa bulan sebelumnya dan hingga kini seluruh pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan normal tanpa kendala.

"Pelayanan SPKT Polda Aceh telah dipindahkan ke gedung baru sejak beberapa bulan yang lalu. Selama ini pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan kini masyarakat dapat langsung mendatangi gedung SPKT yang berada di dekat Masjid Babuttaqwa Utama Polda Aceh," ujarnya.

Ia menjelaskan masyarakat juga dapat mengakses gedung SPKT melalui jalan samping Mapolda Aceh yang mengarah ke kawasan Desa Jeulingke, Kota Banda Aceh.

Polda Aceh berharap informasi mengenai perpindahan lokasi layanan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.

Dengan keberadaan gedung baru KCP BSI dan SPKT, diharapkan pelayanan perbankan maupun pelayanan kepolisian dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan optimal.

Langkah penataan fasilitas pelayanan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Polda Aceh guna memberikan kenyamanan yang lebih baik kepada masyarakat.*

(ad)

LANGKAT – Acara lepas sambut Komandan Batalyon Infanteri Raider 100/Prajurit Setia (Yonif Raider 100/PS) berlangsung khidmat di Markas Yonif Raider 100/PS, Kabupaten Langkat, Selasa malam, 2 Juni 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Binjai bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI, Polri, dan berbagai instansi terkait.

Baca Juga:

• Rico Waas Bantah Pemkot Medan Ingkar Komitmen Biayai Akomodasi Peserta Piala AFF U-19

Rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi serah terima jabatan yang berlangsung penuh penghormatan dan kebersamaan.

Selanjutnya dilakukan pemberian cenderamata sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan dedikasi pejabat lama selama memimpin satuan tersebut.

Suasana kekeluargaan semakin terasa dalam sesi ramah tamah yang dihadiri para tamu undangan.

Momentum tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi antara unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh keluarga besar Yonif Raider 100/Prajurit Setia.

Dalam sambutannya, Letkol Inf Agus M. Rangkuti menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran prajurit, Forkopimda, serta masyarakat yang telah memberikan dukungan selama masa kepemimpinannya.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama beberapa tahun ini. Dukungan dan kerja sama yang baik menjadi kekuatan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara," ujar Agus.

Ia juga menyampaikan harapan agar kepemimpinan baru di bawah Letkol Inf Amirul Husin dapat membawa satuan menjadi lebih maju dan semakin berprestasi.

"Saya berharap kepemimpinan yang baru dapat membawa energi yang lebih kuat, semangat baru, dan terus meningkatkan capaian serta pengabdian Yonif Raider 100/Prajurit Setia," katanya.

Sementara itu, pergantian komandan di lingkungan TNI Angkatan Darat merupakan bagian dari proses pembinaan organisasi dan regenerasi kepemimpinan guna menjaga profesionalisme serta meningkatkan kualitas kinerja satuan dalam menjalankan tugas pertahanan negara.

Acara lepas sambut tersebut berlangsung lancar dan ditutup dengan suasana penuh keakraban serta semangat kebersamaan di antara seluruh tamu yang hadir.*

(ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas membantah tudingan bahwa Pemerintah Kota Medan tidak memenuhi komitmen pembiayaan akomodasi peserta ASEAN Boys Championship atau Piala AFF U-19 2026.

Menurut dia, sejak awal tidak pernah ada kesepakatan antara Pemerintah Kota Medan dan PSSI terkait pembiayaan penginapan peserta turnamen tersebut.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Minta OPD Percepat Realisasi Program Strategis, Sisa Waktu Efektif Tinggal 142 Hari Kerja

"Sejak PSSI datang dari Februari sampai Maret hingga Mei tidak ada komitmen apa pun selain membenahi Stadion Teladan. Karena tanggung jawab kami adalah membenahi Stadion Teladan," kata Rico di Medan, Rabu, 3 Juni 2026.

Menurut Rico, permintaan dukungan pembiayaan akomodasi baru disampaikan melalui surat resmi PSSI tertanggal 24 Mei 2026 atau sekitar sepekan sebelum pelaksanaan turnamen berlangsung.

Ia menilai permintaan tersebut tidak dapat langsung dipenuhi karena harus mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan mekanisme penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Hingga tanggal 24 Mei keluar surat dari organisasi untuk dukungan akomodasi tersebut. Kami memahami secara aturan hal itu tidak bisa dilaksanakan, sehingga surat tersebut kami teruskan ke Kementerian Dalam Negeri untuk meminta arahan," ujarnya.

Politikus Partai NasDem itu mengatakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah harus melalui perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Karena itu, menurut dia, tidak memungkinkan bagi pemerintah kota untuk mengalokasikan anggaran baru secara mendadak menjelang pelaksanaan kegiatan.

Rico menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Setiap uang APBD yang dikelola Pemko Medan adalah uang rakyat yang harus saya pertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan. Saya tidak ingin hal ini menjadi penyalahgunaan, bahkan berpotensi menjadi perilaku korupsi," katanya.

Pernyataan Rico muncul setelah beredar informasi bahwa sejumlah peserta ASEAN Boys Championship 2026 dari beberapa negara mengalami kendala akomodasi akibat persoalan pembayaran hotel.

Panitia pelaksana ASEAN Boys Championship, Muhammad Fauzi, sebelumnya mengaku kecewa terhadap sikap Pemerintah Kota Medan yang dinilai tidak memenuhi komitmen terkait dukungan akomodasi peserta.

"Kami kecewa karena Pemko Medan tidak komitmen soal akomodasi negara peserta AFF ini. Kasihan para pemain muda yang ingin mengasah mental justru dipusingkan soal pembayaran hotel," kata Fauzi melalui unggahan di media sosial, Selasa, 2 Juni 2026.

Menurut Fauzi, sejumlah tim peserta bahkan dikabarkan harus meninggalkan hotel lebih awal karena persoalan pembayaran biaya penginapan.

Tim yang disebut terdampak antara lain Timor Leste dan Filipina.

Hingga kini, polemik mengenai tanggung jawab pembiayaan akomodasi peserta ASEAN Boys Championship masih menjadi perhatian publik.

Pemerintah Kota Medan menegaskan tidak pernah memiliki komitmen awal untuk menanggung biaya tersebut, sementara pihak penyelenggara menilai dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan demi kelancaran turnamen internasional usia muda tersebut.*

(d/ad)

MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik guna mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins serta Proyek Strategis Daerah (PSD).

Permintaan tersebut disampaikan saat memimpin rapat evaluasi progres pembangunan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu, 3 Juni 2026.

Baca Juga:

• Ahmad Sahroni Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi Program MBG di BGN

"Saya meminta laporan sudah sejauh mana progres Proyek Strategis Daerah kita. Saya minta kita semua jangan terlena, karena waktu kita sudah sangat mendesak. Sisa waktu efektif kita tinggal 142 hari kerja lagi," kata Surya di hadapan para pimpinan OPD.

Menurut Surya, percepatan pelaksanaan program menjadi kebutuhan mendesak mengingat semester pertama tahun anggaran akan segera berakhir.

Karena itu, pekerjaan fisik yang telah direncanakan harus dipacu agar target pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal.

Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat yang saat ini mencakup 139 program di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat dalam waktu yang relatif singkat.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Surya meminta delapan dinas yang menjadi penanggung jawab utama PHTC agar memfokuskan seluruh sumber daya dan energi pada penyelesaian program prioritas.

"Secara khusus, delapan dinas yang menangani PHTC harus benar-benar konsentrasi dalam menuntaskan target yang ada. Kita ingin rapat ini menghasilkan pokok-pokok pikiran konkret yang mempercepat implementasi PHTC di lapangan," ujarnya.

Selain percepatan pelaksanaan program, Surya juga meminta seluruh kepala OPD lebih proaktif dalam mengidentifikasi berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu realisasi pembangunan.

Hambatan tersebut, menurut dia, termasuk persoalan administrasi maupun regulasi yang berada di lingkup masing-masing perangkat daerah.

Ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat dalam meningkatkan capaian realisasi fisik maupun serapan anggaran sehingga target pembangunan daerah dapat diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Faisal Arif Nasution, memaparkan perkembangan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini menjalankan ribuan kegiatan pembangunan dengan nilai anggaran yang cukup besar.

Menurut Faisal, terdapat sebanyak 4.923 kegiatan pembangunan yang tersebar di berbagai sektor dengan total alokasi anggaran mencapai sekitar Rp3,3 triliun.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap percepatan pelaksanaan proyek strategis dan program prioritas dapat meningkatkan efektivitas pembangunan serta memberikan manfaat yang lebih cepat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Utara.*

(ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap belasan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta Barat sejak Selasa malam, 2 Juni 2026, hingga Rabu, 3 Juni 2026.

Salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut adalah Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Baca Juga:

• Ahmad Sahroni Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi Program MBG di BGN

"Salah satunya itu," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.

Menurut Budi, tim penindakan KPK hingga kini masih bergerak di sejumlah wilayah untuk mengamankan pihak-pihak lain yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

Selain Jakarta Barat, operasi juga dilakukan di wilayah Jawa Barat dan Bali.

"Bahwa dari tadi malam, tim melakukan kegiatan di lapangan, yaitu di wilayah Jakarta Barat dan dalam perkembangannya tim juga saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat," ujarnya.

Dalam rangkaian OTT tersebut, KPK telah mengamankan belasan orang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini," kata Budi.

Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik juga menyita berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.

Barang bukti tersebut meliputi kendaraan bermotor, uang tunai dalam mata uang asing, serta logam mulia.

"Ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas, ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas," ujar Budi.

KPK mengungkapkan bahwa perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia.

Dugaan praktik korupsi itu disebut berhubungan dengan proses penerbitan dokumen keimigrasian seperti Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) maupun Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

"Kalau kita ketahui untuk seorang WNA supaya bisa tinggal di Indonesia ada namanya KITAP, ada juga yang sementara atau KITAS," kata Budi.

Meski demikian, KPK belum mengungkap konstruksi perkara maupun peran masing-masing pihak yang diamankan.

Tim penindakan masih melakukan serangkaian kegiatan di lapangan dan pengembangan terhadap kasus tersebut.

"Nanti kami update terus perkembangannya termasuk juga barang bukti-barang bukti yang diamankan. Nanti kami akan update secara detail untuk jumlahnya," ujar Budi.

Sementara itu, sejumlah pihak yang terjaring OTT telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, barang bukti berupa kendaraan bermotor juga akan dibawa ke gedung KPK sebagai bagian dari proses penyidikan.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan sebelum mengumumkan hasil resmi operasi tangkap tangan tersebut kepada publik.*

(cn/ad)

JAKARTA – Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juni 2026.

Hingga berita ini ditulis, Kejaksaan Agung belum mengungkap secara rinci perkara yang sedang diusut dalam penggeledahan tersebut.

Baca Juga:

• Oditur Militer Sebut Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Andrie Yunus Bentuk Balas Dendam di Luar Hukum

Informasi itu diperoleh dari sumber yang mengetahui proses pemeriksaan."Benar, sudah di Kejaksaan," kata sumber tersebut kepada wartawan, Rabu, 3 Juni 2026.

Menurut sumber yang sama, selain Dadan terdapat dua orang lainnya yang juga berada di Kejaksaan Agung.

Total tiga orang disebut sedang menjalani pemeriksaan terkait perkara yang berkaitan dengan Badan Gizi Nasional.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mohammad Jeffry, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan yang dilakukan penyidik tindak pidana khusus di kantor BGN.

"Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," ujar Jeffry saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Namun demikian, Jeffry belum bersedia menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus yang sedang ditangani.

Ia hanya menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung akan menyampaikan perkembangan perkara tersebut melalui konferensi pers setelah rangkaian kegiatan penyidikan selesai dilakukan.

Sementara itu, suasana di kantor BGN tampak tidak biasa sejak pagi hari. Sejumlah pegawai yang datang untuk bekerja terlihat diminta menunggu di luar area gedung.

Informasi yang diperoleh di lokasi menyebutkan seluruh karyawan yang datang diarahkan untuk tetap berada di luar gedung sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari pihak manajemen.

Seorang petugas keamanan mengatakan tim Kejaksaan Agung telah berada di lokasi sejak sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.

Baca Juga:

• Kejagung Geledah Kantor BGN: Karyawan Tak Bisa Masuk, Ruang Pimpinan Jadi Sasaran

Hingga pagi hari, aktivitas pelayanan di lingkungan kantor tidak berjalan sebagaimana biasanya.

Pada pukul 09.00 WIB, sejumlah pegawai masih berdatangan, namun akses masuk ke dalam gedung tetap dibatasi.

Awak media yang datang untuk melakukan peliputan juga tidak diperkenankan memasuki area kantor.

Belum ada keterangan resmi mengenai dugaan perkara yang menjadi dasar penggeledahan tersebut.

Namun sejumlah sumber menyebut penyidikan diduga berkaitan dengan tata kelola Badan Gizi Nasional pada periode kepemimpinan Dadan Hindayana.

Kejaksaan Agung hingga kini masih melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan belum mengumumkan status hukum pihak-pihak yang diperiksa dalam perkara tersebut.*

(cn/ad)

JAKARTA – Sejumlah karyawan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak diperkenankan memasuki kantor pada Rabu, 3 Juni 2026, setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di gedung lembaga tersebut.

Area masuk kantor tampak dijaga ketat oleh petugas keamanan sejak pagi hari.

Baca Juga:

• Ahmad Sahroni Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi Program MBG di BGN

Setiap karyawan yang hendak masuk diperiksa dan ditanya oleh petugas keamanan sebelum diperbolehkan melintas.

Seorang karyawan BGN membenarkan adanya penggeledahan yang berlangsung di gedung tersebut.

Ia menyebut kegiatan itu dilakukan di lantai dua yang merupakan area ruang pimpinan.

"Digeledah," ujar karyawan tersebut kepada awak media, Rabu (3/6/2026).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai lokasi penggeledahan, ia kembali menegaskan bahwa kegiatan tersebut berlangsung di lantai dua.

"Lantai 2. Banyak orangnya, nggak boleh mendekat," katanya.

Ia juga menyebut bahwa lantai yang diperiksa merupakan ruang pimpinan dan saat ini tertutup untuk seluruh aktivitas pegawai.

"Ruang pimpinan," ujarnya.

Menurut dia, karyawan lain juga tidak diperbolehkan naik ke lantai tersebut selama proses penggeledahan berlangsung.

"Nggak boleh naik, digeledah. Nggak boleh naik sampai ada pemberitahuan," kata dia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional maupun Kejaksaan Agung terkait penggeledahan tersebut.

Aktivitas di sekitar gedung masih berlangsung dengan pengamanan yang diperketat.*

(d/ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu, 3 Juni 2026.

Sahroni menegaskan Komisi III DPR mendukung penuh upaya penegakan hukum apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.

Baca Juga:

• KPK Lakukan OTT ke-11 Tahun 2026 di Imigrasi Jakarta Barat

Ia menilai program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Namun, besarnya anggaran yang dikelola membuat program tersebut memiliki potensi kerawanan terhadap praktik penyalahgunaan.

Menurut dia, aparat penegak hukum harus bersikap tegas apabila menemukan indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program tersebut.

"MBG merupakan proyek yang sangat mulia dari pemerintah, namun karena dananya yang begitu besar, saya yakin sangat rawan sekali terjadi korupsi," ujarnya.

Sahroni juga menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan evaluasi dan pergantian pimpinan BGN sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas program MBG.

Ia menyebut kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan awal.

"Langkah Presiden mengganti pimpinan BGN dan menginstruksikan kejaksaan untuk menggeledah kantor BGN menunjukkan keseriusan menjaga MBG berjalan di jalur yang benar," kata Sahroni.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung membenarkan telah melakukan penggeledahan di kantor BGN di Jakarta.

Namun, pihak Kejagung belum menjelaskan perkara yang menjadi dasar penyidikan maupun barang bukti yang dicari.

Penggeledahan itu terjadi di tengah sorotan publik terhadap BGN setelah pemerintah merombak jajaran pimpinan lembaga tersebut.

Presiden Prabowo sebelumnya memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta sejumlah wakilnya, dan menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru.*

(km/ad)

JAKARTA – Oditur militer menuntut empat prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, dengan hukuman penjara.

Oditur meyakini para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak kekerasan berat terhadap korban.

Baca Juga:

• Wacana Libatkan TNI Tangani Begal, Kompolnas: Tidak Perlu, Cukup Polisi

Empat terdakwa dalam perkara ini adalah Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan Satu Sami Lakka.

Dalam tuntutannya, oditur meminta masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan.

Oditur menilai keempat terdakwa terbukti melanggar Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 20 huruf c undang-undang yang sama.

Dalam uraian dakwaan sebelumnya, oditur menyebut para terdakwa melakukan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus karena merasa tersinggung atas aksi korban dalam sebuah rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di DPR.

Peristiwa itu bermula saat Andrie Yunus melakukan interupsi dalam rapat di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, pada 16 Maret 2025.

Aksi tersebut kemudian dianggap para terdakwa sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi TNI.

"Para terdakwa menilai saudara Andrie Yunus telah melecehkan institusi TNI," ujar oditur dalam sidang pembacaan dakwaan.

Setelah peristiwa tersebut, para terdakwa disebut mencari informasi mengenai aktivitas korban dan menyusun pembagian peran sebelum melakukan penyiraman air keras pada Maret 2026.

Dalam dakwaan, oditur juga menyebut para terdakwa didakwa dengan Pasal 469 ayat (1) subsider Pasal 468 ayat (1) lebih subsider Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) KUHP baru.*

(d/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ke-11 sepanjang 2026.

Kali ini, penindakan dilakukan di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat.

Baca Juga:

• Wacana Libatkan TNI Tangani Begal, Kompolnas: Tidak Perlu, Cukup Polisi

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Namun, hingga kini KPK belum menjelaskan secara rinci perkara yang melatarbelakangi operasi tangkap tangan tersebut maupun identitas pihak yang diamankan.

OTT di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat ini menambah daftar panjang operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2026 yang telah menjangkau berbagai sektor, mulai dari perpajakan, pemerintah daerah, hingga lembaga peradilan.

Sebelumnya, KPK telah melakukan OTT pertama pada 9–10 Januari 2026 dengan menangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

Pada Januari 2026, KPK juga mengamankan Wali Kota Madiun Maidi serta Bupati Pati Sudewo dalam dua operasi terpisah yang berkaitan dengan dugaan suap dan pemerasan di lingkungan pemerintah daerah.

OTT kemudian berlanjut pada Februari 2026 di lingkungan KPP Madya Banjarmasin serta kasus importasi barang tiruan yang menyeret pejabat Bea Cukai.

Pada bulan yang sama, KPK juga menangani kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok yang melibatkan unsur aparat pengadilan dan pihak swasta.

Sepanjang Maret 2026, KPK kembali melakukan penindakan di sejumlah pemerintah daerah, termasuk penetapan kepala daerah di Pekalongan, Rejang Lebong, dan Cilacap sebagai tersangka dugaan korupsi.

Sementara pada April 2026, OTT terakhir sebelum ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung dengan menangkap Bupati Gatut Sunu Wibowo bersama sejumlah pihak lain.

Dengan OTT terbaru di Imigrasi Jakarta Barat, KPK kembali menegaskan intensitas penindakan terhadap dugaan praktik korupsi di berbagai sektor penyelenggaraan negara.*

(at/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung membenarkan telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, pada Rabu, 3 Juni 2026.

Penggeledahan dilakukan oleh penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejagung.

Baca Juga:

• Jejak Karier Nanik S. Deyang: Dari Jurnalis, Terseret Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet, hingga Jadi Kepala BGN

Meski demikian, Jeffry belum menjelaskan perkara yang melatarbelakangi penggeledahan tersebut maupun barang bukti yang tengah dicari penyidik.

Ia menyebut Kejagung akan memberikan keterangan resmi melalui konferensi pers pada sore hari.

Penggeledahan ini terjadi tidak lama setelah pemerintah melakukan pergantian pimpinan di tubuh BGN.

Sebelumnya, pemerintah memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Posisi Kepala BGN kemudian diisi oleh Nanik S. Deyang, sementara jabatan wakil kepala diisi oleh Mayjen TNI Trenggono dan Agustina Arumsari.

Pergantian tersebut sempat memunculkan perhatian publik, terutama karena BGN merupakan lembaga pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah dengan cakupan luas di berbagai daerah.

Pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa perubahan struktur kepemimpinan tidak akan mengganggu pelaksanaan program MBG.

"Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam, 2 Juni 2026.

Hingga kini, Kejaksaan Agung belum membeberkan lebih lanjut terkait fokus penyidikan maupun keterkaitan penggeledahan dengan dinamika internal di BGN.*

(km/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik Sudaryati Deyang atau Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana pada Selasa, 2 Juni 2026.

Penunjukan ini menempatkan Nanik di pucuk pimpinan lembaga strategis yang mengelola program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Ternyata Ini Alasan Prabowo Copot Dadan Hindayana dari Kepala BGN

Program ini juga menjadi salah satu pos anggaran besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari Jurnalis ke Lingkaran Politik

Nanik S. Deyang lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968.

Ia memulai karier sebagai wartawan Tabloid Bangkit sebelum kemudian terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan politik nasional.

Pengalaman di dunia jurnalistik membentuk kemampuan komunikasi serta jejaring yang luas.

Dalam perjalanan kariernya, Nanik dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto dan aktif dalam tim pendukungnya pada Pemilihan Presiden 2019.

Karier di Pemerintahan dan BUMN

Setelah Prabowo memenangkan Pemilihan Presiden 2024, Nanik mulai menempati sejumlah posisi strategis di pemerintahan.

Ia diangkat sebagai Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan periode 2024–2029, yang berfokus pada program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

Pada Juni 2025, ia kemudian dipercaya menjadi Komisaris Independen PT Pertamina (Persero), memperluas pengalaman dalam tata kelola korporasi milik negara.

Tak lama berselang, pada September 2025, Nanik ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Jabatan tersebut ia emban sambil terlibat dalam persiapan implementasi Program Makan Bergizi Gratis.

Kariernya kemudian mencapai puncak pada 2 Juni 2026 saat Presiden Prabowo menunjuknya sebagai Kepala BGN.

Tugas Strategis di BGN

Sebagai Kepala BGN, Nanik akan memimpin pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

Selain memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran, BGN juga bertanggung jawab terhadap pengawasan kualitas makanan, efektivitas pelaksanaan program, serta tata kelola anggaran.

Pernah Terseret Polemik

Nama Nanik sebelumnya juga sempat menjadi sorotan publik dalam kasus hoaks Ratna Sarumpaet pada 2018.

Saat itu, ia disebut ikut menyampaikan informasi terkait dugaan penganiayaan yang belakangan terbukti tidak benar setelah Ratna mengakui bahwa luka tersebut merupakan hasil operasi plastik.

Meski pernah terseret dalam polemik tersebut, Nanik tetap melanjutkan karier politik dan pemerintahannya hingga kini dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional.*

(vo/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026.

Baca Juga:

• Dicopot Prabowo dari Kepala BGN, Dadan Hindayana: Presiden Tahu yang Terbaik untuk Program Pemerintah

Prasetyo mengatakan, pergantian dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkala Presiden terhadap kinerja kementerian dan lembaga.

"Presiden secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh jajaran kabinet serta lembaga pemerintah. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam mengambil berbagai langkah perbaikan, termasuk di Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo.

Ia menyebut terdapat sejumlah catatan yang menjadi pertimbangan dalam evaluasi tersebut, terutama terkait kedisiplinan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan dalam program MBG.

"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola, termasuk kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Menurut pemerintah, kualitas layanan dalam program MBG menjadi perhatian utama karena program tersebut menyasar jutaan penerima manfaat di berbagai daerah dan menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Karena itu, Presiden menilai diperlukan penyegaran kepemimpinan untuk memperkuat pelaksanaan program serta memastikan standar yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten.

"Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini," kata Prasetyo.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN. Adapun posisi Wakil Kepala BGN diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

Pergantian ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola kelembagaan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.*

(vo/ad)

Baca Juga:

• DPR Buka Suara soal Pergantian Kepala BGN, Sebut Prabowo Dengarkan Rakyat

JAKARTA — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai penanganan kejahatan jalanan seperti begal sebaiknya tetap menjadi kewenangan kepolisian tanpa melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kompolnas meminta agar pembagian peran antar-aparat penegak hukum tetap dijaga secara proporsional.

Baca Juga:

• Kasus Ijazah Palsu Jokowi Siap Disidangkan, Roy Suryo: Saya Senyumin Dulu

"Saya kira cukup kepolisian, ayo kita jaga profesionalitasnya," kata Anam di kantor Kompolnas, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026.

Anam menilai aparat kepolisian telah ditunjang oleh teknologi pengawasan, termasuk kamera CCTV di sejumlah titik rawan kejahatan.

Selain itu, mekanisme pelaporan masyarakat juga disebut semakin mudah melalui layanan darurat 110.

Menurut dia, kondisi tersebut seharusnya memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian dalam menangani kejahatan jalanan.

"Masyarakat juga bisa langsung menghubungi kepolisian dari berbagai tingkatan jika ada informasi terkait begal," ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam pelaporan serta dukungan sistem teknologi menjadi faktor penting dalam mempercepat respons aparat di lapangan.

"Penting kepolisian kita dorong dan kita support supaya keamanan dan kenyamanan kita terjaga," kata Anam.

Sebelumnya, TNI menyatakan siap membantu kepolisian dalam penanganan aksi begal di sejumlah daerah.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, mengatakan pengerahan prajurit bersifat dukungan dan tidak mencakup penindakan hukum.

Menurut Nas, prajurit TNI di lapangan hanya berperan membantu menciptakan rasa aman dan memperkuat kehadiran negara dalam menjaga keamanan masyarakat.

TNI juga menegaskan akan memperkuat koordinasi dengan Polri untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam penanganan kejahatan jalanan.*

(vo/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu, 3 Juni 2026.

Pelemahan terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat dinamika konflik geopolitik dan arah kebijakan ekonomi internasional.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Lesu, Tapi Dua Saham Ini Malah Tembus Kenaikan Tinggi

Pergerakan rupiah ini berlawanan dengan sejumlah mata uang utama di Asia yang justru menguat.

Dolar Taiwan tercatat naik 0,05 persen, dolar Singapura menguat 0,02 persen, won Korea naik 0,02 persen, yen Jepang menguat 0,06 persen, dan dolar Hong Kong naik 0,01 persen.

Sementara itu, baht Thailand menjadi satu-satunya mata uang yang turut melemah, turun 0,06 persen.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai tekanan terhadap rupiah terutama dipicu ketidakpastian perkembangan konflik geopolitik global, khususnya di Timur Tengah.

Ia menyoroti pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait negosiasi dengan Iran yang dinilai belum menunjukkan arah yang konsisten.

Di satu sisi, pembicaraan disebut masih berlangsung, namun di sisi lain muncul pernyataan yang mengindikasikan kemungkinan kebuntuan.

"Ketidakjelasan ini membuat pasar global berada dalam kondisi wait and see," kata Ibrahim, Rabu (3/6/2026).

Selain itu, pasar juga mencermati dinamika konflik di Timur Tengah, termasuk kesepakatan gencatan senjata parsial antara Lebanon dan Israel yang dinilai masih bersifat terbatas dan belum meredakan ketegangan kawasan secara menyeluruh.

Dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi rilis sejumlah data ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Mei 2026 sebesar 3,08 persen secara tahunan (YoY), masih berada dalam target Bank Indonesia di kisaran 1,5–3,5 persen.

Indeks Harga Konsumen (IHK) juga naik dari 111,09 menjadi 111,40.

Sementara itu, aktivitas manufaktur menunjukkan perbaikan dengan PMI Indonesia naik ke level 50,0 pada Mei 2026, setelah sebelumnya berada di zona kontraksi 49,1 pada April.

Meski demikian, Ibrahim menilai sektor industri masih menghadapi tekanan biaya bahan baku dan gangguan rantai pasok yang dapat menahan laju pemulihan.

Untuk perdagangan hari ini, Ibrahim memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah dalam rentang Rp17.840 hingga Rp17.900 per dolar AS.*

(bi/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka nyaris stagnan dengan kecenderungan melemah tipis pada perdagangan Rabu, 3 Juni 2026.

Tekanan awal terutama datang dari sejumlah saham berkapitalisasi besar (big caps) yang bergerak di zona merah.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam 3 Juni 2026 Tak Bergerak, 1 Gram Dibanderol Rp2,77 Juta

Pada awal sesi perdagangan, tercatat volume transaksi mencapai 1,08 miliar saham dengan nilai Rp921,2 miliar. Kapitalisasi pasar berada di level Rp10.903 triliun.

Pada pembukaan pasar, 254 saham tercatat menguat, 204 saham melemah, dan 501 saham stagnan.

Sejumlah saham unggulan menjadi penekan indeks, di antaranya PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang turun 0,43 persen ke Rp5.800, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) melemah 1,49 persen ke Rp4.040, serta PT Bayan Resources Tbk (BYAN) yang turun 0,51 persen ke Rp9.800.

Saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) terkoreksi 2,19 persen ke Rp6.700, sementara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) melemah 0,68 persen ke Rp2.930.

Di sisi lain, beberapa saham berkapitalisasi besar justru mencatat penguatan.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) naik 0,66 persen ke Rp3.060, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menguat 0,72 persen ke Rp4.200, serta PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) naik 0,53 persen ke Rp3.780.

Saham PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) turut menguat 0,68 persen ke Rp7.350.

Sejumlah saham lain mencatat lonjakan signifikan, di antaranya PT Surya Citra Media Tbk (SRAJ) yang melesat 10,69 persen ke Rp14.425 dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) yang menguat 17,89 persen ke Rp725.

Tim riset Phintraco Sekuritas memperkirakan IHSG masih berpotensi melanjutkan penguatan dengan rentang pergerakan resistance di level 6.300 dan support di 6.100.

Secara teknikal, indeks disebut masih berada di atas moving average 5 hari (MA5), dengan indikator momentum yang menunjukkan potensi penguatan lanjutan.

"Sehingga diperkirakan IHSG berpotensi melanjutkan penguatan dengan menguji level 6.220–6.280," tulis analis dalam risetnya, Rabu (3/6/2026).

Sementara itu, pada perdagangan sebelumnya, IHSG ditutup menguat 1,11 persen ke level 6.195.

Penguatan ini ditopang oleh sejumlah saham perbankan besar serta emiten energi.

Dari sisi fundamental, pasar turut mencermati sejumlah data ekonomi domestik.

Inflasi Mei 2026 tercatat 3,08 persen, masih berada dalam target Bank Indonesia di kisaran 1,5–3,5 persen.

Namun, pelaku pasar tetap mewaspadai potensi tekanan suku bunga apabila inflasi dan depresiasi rupiah berlanjut.

Indeks PMI manufaktur juga naik ke level 50 pada Mei 2026 dari 49,1 pada bulan sebelumnya, menandakan stabilisasi aktivitas industri.

Namun, tekanan eksternal masih terlihat dari penurunan pesanan ekspor akibat ketidakpastian global.

Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus yang menyempit menjadi US$0,09 miliar pada April 2026, dari US$3,32 miliar pada Maret.

Pelemahan ini terutama dipicu lonjakan impor migas dan nonmigas.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca.*

(bi/ad)