JAKARTA — Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melaporkan pembangunan 3.008 jembatan oleh TNI Angkatan Darat telah membuka akses ke 9.008 sekolah dan menghubungkan 7.807 desa serta kelurahan di berbagai daerah.

Maruli menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto yang mengikuti kegiatan secara daring dari Desa Ridomanah, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Kamis, 13 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Sabet Penghargaan Terbaik I Program 3 Juta Rumah, Dapat 300 Bantuan Bedah Rumah

Selain menghubungkan sekolah dan desa, jembatan yang dibangun TNI AD tersebut juga menghubungkan 4.618 fasilitas ekonomi dan memberikan manfaat kepada sekitar 4,5 juta jiwa.

Maruli mengatakan sejumlah jembatan dibangun di lokasi dengan kondisi geografis yang cukup sulit. Salah satunya jembatan sepanjang 240 meter di Aceh Tamiang.

Menurut dia, pembangunan jembatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menghadapi tantangan karena banyak sungai memiliki bentang yang lebar.

"Jadi di Aceh, Sumatera, dan Padang ini banyak sekali jembatan-jembatan yang di atas 100 meter (lebarnya)," jelas dia.

TNI AD juga menyelesaikan pembangunan jembatan sepanjang 100 meter di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Jembatan tersebut dikerjakan selama enam bulan.

Pembangunannya terkendala kondisi tanah rawa. Pengiriman material seperti pasir dan semen harus menggunakan tongkang.

TNI AD juga memasang pasak untuk memperkuat konstruksi.

"Kita harus membuat pasak-pasak supaya menguatkan tempat tersebut karena kebanyakan, daerahnya merupakan rawa, jadi tanah-tanah lembek. Dan ini, sudah jadi per hari ini," jelas dia.

Di Nusa Tenggara Timur, TNI AD membangun jembatan sepanjang 164 meter yang sebelumnya terputus selama lebih dari tiga tahun.

Kondisi tersebut sempat mengisolasi tiga kecamatan.

TNI AD juga menargetkan pembangunan Jembatan Termanu di NTT selesai pada Desember 2026.

"Mudah-mudahan ini bisa jadi hadiah Natal buat masyarakat di NTT," ungkap Maruli.

Selain pembangunan jembatan, Maruli melaporkan TNI AD telah membangun 10.912 titik air bersih di berbagai wilayah Indonesia.

Maruli mengatakan sebelum mendapatkan dukungan Presiden Prabowo, TNI AD membutuhkan waktu sekitar lima tahun untuk membangun 5.797 titik air bersih.

"Sejak Bapak mendukung kegiatan air bersih ini, mulai dari Januari sampai dengan Agustus ini, sudah selesai 3.000 titik, Pak. Jadi dukungan Bapak ini sama dengan kami bekerja 4 tahun. Baru bulan Agustus kami sudah bisa bikin 3.000 (titik)," kata dia.

Salah satu pembangunan yang menghadapi tantangan berada di Pulau Raas, Sumenep, Jawa Timur.

Di wilayah tersebut, TNI AD membangun lima titik air bersih dengan pengeboran hingga kedalaman 90 meter.

Sementara di Gunungsitoli, Nias, Sumatera Utara, pengeboran dilakukan hingga kedalaman 180 meter.

Kondisi tanah berbatu membuat tim harus berpindah lokasi sebanyak delapan kali untuk menemukan sumber air.

Pembangunan berlangsung selama dua bulan dan kini sumber air tersebut dapat dimanfaatkan oleh 231 kepala keluarga.

Program TNI AD juga mencakup pembangunan infrastruktur air untuk mendukung sektor pertanian.

Maruli menyebut infrastruktur tersebut telah mengairi lahan seluas 83.150 hektare yang sebelumnya hanya mengandalkan air hujan.

Dengan adanya sumber air, lahan tersebut dapat ditanami hingga tiga kali dalam setahun.

"Sekarang kita sudah, atas dukungan Bapak, kita akan menambahkan titik sudah mulai dikerjakan ada 445 titik yang bisa mengairi 16.970 hektar," ungkap Jendral bintang empat tersebut.

Dengan tambahan tersebut, total lahan tadah hujan yang ditargetkan dapat dialiri mencapai 100.120 hektare.

Maruli memperkirakan program pengairan tersebut berpotensi meningkatkan produksi gabah hingga sekitar 1,5 juta ton per tahun.

Selain membangun titik air, TNI AD mengerjakan proyek pipanisasi.

Salah satu pipanisasi terpanjang berada di Pulau Bawean, Jawa Timur, dengan panjang mencapai 15 kilometer.

Pipanisasi sepanjang 15 kilometer juga tengah dikerjakan di Samosir, Sumatera Utara, dan ditargetkan selesai pada akhir 2026.

Maruli menegaskan TNI AD akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Infrastruktur tersebut mencakup jembatan, sumber air bersih, MCK, hingga jaringan pengairan sawah.

Menurut dia, masyarakat menyambut baik program tersebut dan masih banyak warga yang mengajukan pembangunan jembatan serta sumber air bersih.

"Masyarakat sangat antusias, sangat berharap. Di Bekasi ini pun tadi saya bicara dengan masyarakat, masih banyak yang mengajukan untuk jembatan dan air bersih. Kita akan lanjutkan ini semua," pungkas dia.

Pembangunan infrastruktur dasar tersebut diharapkan tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan akses pendidikan, kegiatan ekonomi, ketersediaan air bersih, serta produktivitas pertanian di berbagai daerah.* (km/ad)

MALANG — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah seorang pemeriksa pajak di Malang, Jawa Timur.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Baca Juga:

• Eks Pejabat Pajak Ingin Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Alasannya

Barang yang diamankan antara lain logam mulia emas seberat 1,3 kilogram dan uang tunai Rp100 juta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan tersebut dilakukan dari rumah pemeriksa pajak di Malang.

"Penyidik juga mengamankan barang bukti di rumah Pemeriksa Pajak di Malang dalam bentuk logam mulia emas seberat 1,3 kg dan uang tunai senilai Rp100 juta," ujar Budi melalui keterangan tertulis, Kamis (13/8/2026).

Selain rumah pemeriksa pajak di Malang, KPK menggeledah sejumlah lokasi lain pada 11 dan 12 Agustus 2026.

Lokasi tersebut meliputi Kantor Wilayah Pajak Surakarta serta beberapa tempat di Klaten, Jombang, Surabaya, dan Malang.

Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) yang diduga memiliki kaitan dengan perkara.

Budi mengatakan seluruh barang bukti yang ditemukan akan ditelaah oleh penyidik untuk mengetahui keterkaitannya dengan perkara yang sedang dikembangkan.

"Penyidik selanjutnya akan menelaah setiap barang bukti yang didapatkan dalam rangkaian upaya paksa penggeledahan ini," ucap Budi.

KPK saat ini tengah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Banjarmasin.

Dalam perkara pengembangan tersebut, KPK menggunakan surat perintah penyidikan atau sprindik umum.

Artinya, hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara pengembangan tersebut.

Penyidik masih mengumpulkan bukti dan mendalami pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara.

Sementara itu, pada perkara awal, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (BKB), perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit.

Ketiga tersangka tersebut adalah Mulyono selaku Kepala KPP Banjarmasin, Dian Jaya Demega selaku fiskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, serta Venasius Jenarus Genggor alias Venzo selaku Manajer PT BKB.

Mulyono dan Dian Jaya sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara Venzo sebagai pihak yang diduga memberikan suap disangkakan melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

Ketiga tersangka tersebut telah ditahan oleh KPK.

Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan atau OTT KPK di Banjarmasin pada Rabu, 4 Februari 2026.

Dalam operasi tersebut, penyidik menyita uang tunai sekitar Rp1 miliar. Uang tersebut diamankan dari Mulyono dan Venzo.

KPK juga menemukan adanya penggunaan uang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Di antaranya Rp300 juta yang digunakan Mulyono untuk uang muka rumah, Rp180 juta yang telah digunakan Dian Jaya, serta Rp20 juta yang digunakan Venzo.

Kini, pengembangan perkara terus dilakukan.

Penyitaan emas 1,3 kilogram dan uang Rp100 juta dari rumah pemeriksa pajak di Malang menjadi salah satu temuan yang akan dianalisis penyidik untuk mengungkap lebih jauh dugaan suap dalam pengurusan pajak di lingkungan KPP Banjarmasin.* (cn/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meraih penghargaan Terbaik I tingkat provinsi dalam kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah pada Apresiasi Pemerintah Daerah 2026 Batch II.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen Pemprov Sumut dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Polda Sumut Minta Waktu Dua Bulan Ungkap Kematian Winda Lorenza Gowasa

Pemerintah pusat menilai dukungan dan komitmen Pemprov Sumut dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah cukup besar.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) M Qodari mengatakan penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah.

Menurut dia, penghargaan itu juga menunjukkan kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

"Malam ini kita jadi saksi sinergi dan kolaborasi antar daerah di seluruh wilayah Sumatera yang telah membawa hasil membanggakan, saya bisa mengatakan ini karena melihat dengan mata kepala saya sendiri," kata Qodari dalam sambutannya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah bertujuan menciptakan keseimbangan antara penghargaan dan sanksi atau reward and punishment.

Sebagai daerah terbaik dalam kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah, Sumut mendapatkan penghargaan sekaligus bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit.

Selain Pemprov Sumut, Kabupaten Deli Serdang juga mendapat penghargaan sebagai daerah terbaik dalam implementasi Program 3 Juta Rumah.

Deli Serdang juga memperoleh bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit.

"Inilah balance-nya dalam bentuk reward dan award kepada daerah berprestasi, acara ini juga menjadi penyeimbang, kita mungkin khawatir beberapa kepala daerah terjerat masalah hukum yang mungkin memberikan image negatif kepada kepala daerah secara keseluruhan, acara ini menunjukkan banyak kepada daerah yang juga berprestasi," kata Tito Karnavian.

Tito menilai penghargaan tersebut menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah yang tetap memiliki kinerja dan prestasi dalam menjalankan program pembangunan untuk masyarakat.

Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat membutuhkan dukungan pemerintah daerah serta berbagai lembaga terkait.

Penghargaan yang diterima Sumut menjadi penanda adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan program tersebut.

Acara penghargaan di Batam itu turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, serta Direktur Utama Kompas TV Rosiana Silalahi.

Hadir pula seluruh gubernur, bupati dan wali kota se-Sumatera, jajaran Forkopimda Sumatera Utara, serta Ketua DPRD se-Sumatera Utara.

Dengan penghargaan tersebut, Pemprov Sumut diharapkan dapat terus meningkatkan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.* (ad)

BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyerahkan jaminan kecelakaan kerja berupa santunan ASABRI kepada keluarga almarhum Bripka Kurniadi, Rabu, 12 Agustus 2026.

Penyerahan berlangsung di Ruang Kerja Kapolda Aceh.

Baca Juga:

• Polda Sumut Minta Waktu Dua Bulan Ungkap Kematian Winda Lorenza Gowasa

Penyerahan santunan turut dihadiri Irwasda Polda Aceh, Kabid Propam Polda Aceh, Kabagwatpers Biro SDM Polda Aceh, Kepala Kantor Cabang ASABRI Aceh beserta dua staf, serta keluarga almarhum.

Istri almarhum, Ny. Dwi Anggraini, hadir bersama ketiga anaknya, Shaqila Anindya Zhafira, Alesha Qiana Adzra, dan Kania Nadhira Mumtaza.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan santunan tersebut merupakan bentuk perhatian dan kepedulian kepada keluarga almarhum Bripka Kurniadi.

"Pemberian santunan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian kepada keluarga almarhum Bripka Kurniadi yang meninggal dunia akibat bencana tanah longsor di wilayah Gunung Kedabuhan, Subulussalam, pada tahun 2023," ujar Joko.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Aceh menyerahkan santunan ASABRI berupa sejumlah uang kepada keluarga almarhum.

Santunan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.

Selain bantuan bagi keluarga, pemberian santunan tersebut menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian Bripka Kurniadi selama menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Bripka Kurniadi, 38 tahun, merupakan personel Bhabinkamtibmas Desa Penanggalan Barat, Polsek Penanggalan, Polres Subulussalam.

Ia dinyatakan hilang setelah terseret material longsor susulan ketika sedang melaksanakan pemantauan dan pengamanan jalur lintas di Dusun Patetah, Desa Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat malam, 27 Oktober 2023, di Jalan Lintas Nasional Subulussalam, Aceh, menuju Pakpak Barat, Sumatera Utara, tepatnya di kawasan Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan.

Longsor pertama terjadi sekitar pukul 19.15 WIB. Material tanah dan kayu menutup badan jalan.

Petugas bersama masyarakat kemudian berada di lokasi untuk melakukan penanganan awal dan memantau kondisi.

Namun, sekitar pukul 21.00 WIB, longsor susulan kembali terjadi.

Material longsor kemudian mengarah ke aliran Sungai Lae Kombih dan menyeret beberapa orang yang berada di sekitar lokasi.

Dalam peristiwa tersebut, Bripka Kurniadi dinyatakan hilang. Peristiwa itu menjadi bagian dari catatan duka dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota Polri.

Joko mengatakan santunan ASABRI diharapkan dapat membantu keluarga almarhum dalam memenuhi kebutuhan setelah kehilangan Bripka Kurniadi.

"Semoga santunan ini dapat memberikan manfaat dan meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berharap keluarga almarhum senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan," pungkas Joko.

Penyerahan santunan tersebut menjadi bentuk perhatian institusi terhadap keluarga personel yang gugur atau meninggal dunia dalam menjalankan tugas.* (ad)

MEDAN — Polda Sumatera Utara meminta waktu sekitar dua bulan untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab kematian Winda Lorenza Gowasa, 35 tahun, mantan istri Brigadir IH, personel Polsek Sunggal.

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto mengatakan saat ini tim gabungan masih mendalami kasus tersebut.

Baca Juga:

• Demi Ketahanan Pangan, Pemprov Sumut Gelontorkan Rp2,5 Miliar untuk PLTS Pompa Air di Samosir

Whisnu menegaskan Polda Sumut berkomitmen mengusut kasus kematian Winda secara terbuka.

Ia memastikan tidak akan ada informasi yang ditutup-tutupi selama proses penyelidikan.

"Kami tidak akan menutup-nutupi terkait kasus ini. Kita akan buka seluas-luasnya dan kami meminta waktu kurang lebih dua bulan untuk kami dapat mengungkap kasus ini," ujar Irjen Whisnu, Kamis (13/8/2026).

Saat ditanya mengenai dugaan sementara penyebab kematian Winda, Whisnu mengatakan polisi menduga korban meninggal karena bunuh diri.

Namun, dia menegaskan dugaan tersebut masih bersifat sementara. Polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan fakta sebenarnya di balik kematian Winda.

"Dugaan sementara ya begitu (bunuh diri), tapi itu dugaan sementara. Kita masih mendalami sedalam-dalamnya," ujar Whisnu.

Menurut Whisnu, penyelidikan dilakukan agar kasus tersebut dapat terungkap secara terang dan memberikan kejelasan kepada seluruh pihak.

Winda Lorenza Gowasa ditemukan meninggal dunia pada Ahad, 2 Agustus 2026.

Ia ditemukan dalam kondisi tertembak di bagian kepala di kediamannya di Perumahan Komplek Helvetia, Medan.

Ibu dua anak itu ditemukan di kamar mandi yang berada di lantai dua rumah.

Setelah dievakuasi oleh tim Inafis Polrestabes Medan, Winda ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan luka tembak di bagian kepala.

Dugaan sementara menyebutkan Winda diduga melakukan bunuh diri menggunakan senjata api dinas milik mantan suaminya, Brigadir IH.

Namun, Polda Sumut masih melakukan penyelidikan untuk memastikan rangkaian peristiwa yang menyebabkan Winda meninggal dunia.

Tim gabungan dari unsur reserse kriminal, Propam, Irwasda, dan Polrestabes Medan masih mengumpulkan informasi serta mendalami berbagai fakta dalam kasus tersebut.

Polda Sumut menyatakan hasil penyelidikan akan menjadi dasar untuk mengungkap penyebab kematian Winda secara menyeluruh.* (mi/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sekitar Rp2,5 miliar untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pompa air di Kabupaten Samosir.

Pembangunan ini ditujukan untuk mendukung program ketahanan pangan di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Prabowo: Negara Harus Hadir untuk Rakyat di Daerah Terpencil

Berdasarkan data yang dilihat pada Kamis, 13 Agustus 2026, proyek tersebut memiliki kode paket 10160139000.

"Pembangunan PLTS Pompa Air Mendukung Program Ketahanan Pangan Sumut 1," demikian tertulis di laman SPSE Sumut.

Proyek tersebut berada di bawah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut.

Anggarannya bersumber dari APBD Sumut 2026 dan proses pengadaannya dilakukan melalui metode tender.

Dalam dokumen pengadaan, nilai pagu paket tercatat sebesar Rp2.531.403.203.

Sementara itu, nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp2.518.633.941,78.

Saat ini proses tender pembangunan PLTS pompa air tersebut masih berlangsung.

Hingga Kamis, 13 Agustus 2026, tercatat ada tujuh perusahaan yang telah mendaftar untuk mengikuti tender.

Berdasarkan dokumen yang diunggah dalam proses pengadaan, PLTS pompa air tersebut akan dibangun di Desa Pallombuan, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.

Pembangunan proyek dijadwalkan berlangsung selama 105 hari kalender.

Pembangunan PLTS pompa air ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung program ketahanan pangan.

Pemanfaatan energi surya diharapkan dapat menunjang kebutuhan listrik untuk sistem pompa air di lokasi pembangunan.

Dengan adanya fasilitas tersebut, akses terhadap sumber air untuk mendukung kegiatan pertanian di wilayah terkait diharapkan dapat lebih optimal.

Proyek senilai sekitar Rp2,5 miliar itu masih berada dalam tahap proses tender.

Setelah proses pengadaan selesai, pembangunan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang tercantum dalam dokumen proyek.* (d/ad)

JAKARTA — Penyidikan kasus kematian Sutrimo, pria asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terus berlanjut setelah proses ekshumasi dan autopsi dilakukan di TPU Banjaragung, Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan penyidik telah memeriksa delapan orang saksi.

Baca Juga:

• Kapolsek di Ambon Positif Sabu, Langsung Masuk Patsus 20 Hari

"Sudah melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi. Kami terus melakukan pemeriksaan atau pemanggilan terhadap saksi-saksi berdasarkan keterangan saksi yang sudah kami peroleh," kata Iman saat konferensi pers di Polresta Banyumas, Rabu.

Selain memeriksa saksi, penyidik kini menunggu hasil pemeriksaan forensik dari ekshumasi dan autopsi jenazah Sutrimo.

Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi jenazah dan penyebab kematiannya.

Iman mengatakan perkara kematian Sutrimo telah naik ke tahap penyidikan.

Keputusan itu diambil setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup dari hasil penyelidikan.

"Dari hasil laporan hasil penyelidikan tersebut diduga ada satu peristiwa hukum yang dapat kami naikkan ke proses penyidikan dari bukti permulaan yang cukup," ungkap Iman.

Dengan naiknya perkara ke tahap penyidikan, polisi masih menggali berbagai fakta mengenai peristiwa yang menyebabkan Sutrimo meninggal dunia.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk melengkapi fakta hukum dan menguatkan alat bukti.

Ekshumasi dilakukan untuk membantu penyidik mengetahui kondisi jenazah serta mencari petunjuk mengenai penyebab kematian Sutrimo.

Dalam proses tersebut, tim gabungan dokter forensik mengambil sejumlah sampel dari jenazah untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium.

Pemeriksaan melibatkan sejumlah ahli, termasuk ahli DNA dan histopatologi anatomi.

Tim juga melibatkan laboratorium forensik serta laboratorium toksikologi dari sejumlah universitas.

Iman mengatakan hasil ekshumasi dan autopsi akan menjadi bagian dari alat bukti dalam proses penyidikan.

"Tentunya hasil ekshumasi dan otopsi ini akan menjadi alat bukti di dalam kami menjalankan proses penyidikan ini," tutur Iman.

Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi jenazah dan penyebab kematian Sutrimo.

"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kami segera bisa memperoleh hasil dari kegiatan ekshumasi ini," ujar Iman.

Mengenai kemungkinan adanya tersangka dalam kasus tersebut, Iman mengatakan penyidik masih bekerja berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan.

Ia mengatakan penyidik masih menggali fakta hukum terkait peristiwa yang menyebabkan Sutrimo meninggal dunia.

"Inilah proses penyidikan ini dalam rangka menuju ke arah sana," kata Iman.

Menurut Iman, penyidik berharap dapat menemukan fakta hukum yang sesuai dengan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh.

"Mudah-mudahan kami menemukan fakta hukum yang sesuai dengan fakta yang diperoleh nanti, apa yang menyebabkan kematian daripada yang bersangkutan," ujarnya.

Dengan demikian, penyidikan kasus kematian Sutrimo saat ini berjalan melalui pemeriksaan saksi dan pemeriksaan forensik.

Kedua proses tersebut akan menjadi bagian penting dalam menentukan penyebab kematian dan langkah hukum berikutnya.

Keluarga Sutrimo memilih menyerahkan sepenuhnya proses ekshumasi dan pemeriksaan jenazah kepada tim dokter forensik.

Kuasa hukum keluarga, Aan Rohaeni, mengatakan keluarga bersedia makam Sutrimo dibongkar untuk mendapatkan kepastian mengenai penyebab kematiannya.

"Pada prinsipnya keluarga menyerahkan hasil pemeriksaan pada tim dokter forensik untuk menentukan penyebab kematian Sutrimo," kata Aan saat berada di lokasi ekshumasi, Kamis, 13 Agustus 2026.

Menurut Aan, keputusan tersebut diambil karena sebelumnya beredar informasi yang simpang siur mengenai penyebab kematian Sutrimo.

"Keluarga mengizinkan ekshumasi karena informasinya simpang siur. Jadi ekshumasi dilakukan untuk menentukan kepastian penyebabnya apa," paparnya.

Keluarga tidak menyaksikan langsung seluruh proses ekshumasi. Kehadiran keluarga di lokasi diwakili oleh Aan.

Aan mengatakan keputusan tersebut bukan berarti keluarga menolak proses ekshumasi.

Sebaliknya, keluarga telah menerima dan mengikhlaskan proses pemeriksaan, apa pun hasil yang nantinya ditemukan.

"Pihak keluarga sudah memberikan pernyataan tidak akan menolak atau apa pun, tapi memang pihak keluarga memutuskan kehadirannya hanya diwakili oleh saya," ujarnya.

Menurut Aan, kondisi psikologis keluarga, terutama ibu Sutrimo, menjadi salah satu pertimbangan.

Keluarga dinilai tidak cukup kuat untuk menyaksikan langsung proses pembongkaran makam hingga pemeriksaan jenazah.

"Alasan keluarga tidak ikut menyaksikan karena tidak bakal kuat," kata Aan.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir untuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Menurut dia, kehadiran negara perlu diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur dan investasi yang mampu membuka akses bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Baca Juga:

• Kapolsek di Ambon Positif Sabu, Langsung Masuk Patsus 20 Hari

"Kita harus selalu mengerti bahwa negara harus hadir untuk rakyat yang paling terpencil," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan diperlukan proyek pembangunan yang lebih besar dengan investasi yang signifikan untuk memastikan masyarakat di daerah terpencil mendapatkan akses terhadap infrastruktur dasar.

Menurut dia, TNI-Polri bersama masyarakat telah bekerja sama membangun berbagai fasilitas di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan akses yang tidak mudah.

"Rakyat sendiri mengakui anak buahmu, prajuritmu, anggota kepolisian telah bekerja siang malam, siang malam di saat yang susah dalam cuaca yang tidak mudah. Saudara telah mencapai hal-hal yang sangat mendasar," katanya.

Atas pembangunan tersebut, Prabowo menyampaikan penghargaan kepada jajaran TNI dan Polri.

Dia menilai pembangunan jembatan dan sumber air bersih menjadi bagian penting dalam membuka akses masyarakat di berbagai daerah.

"Saya ingin menyampaikan penghargaan saya dan ucapan terima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Darat, dan kepada Kapolri, juga kepada pejabat-pejabat di Angkatan Darat dan di Polri dan seluruh anggota TNI dan seluruh anggota Polri, saya bangga dengan saudara-saudara sekalian," ucap Prabowo.

Prabowo juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dasar tersebut merupakan bentuk pengabdian TNI dan Polri kepada masyarakat.

Infrastruktur seperti jembatan dan sumber air bersih dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga, terutama di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan program pembangunan jembatan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas TNI dan Polri dalam membantu menjawab kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.

Program tersebut, kata dia, juga diarahkan untuk membantu masyarakat di wilayah perdesaan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Pembangunan jembatan dan sumber air bersih di berbagai daerah diharapkan dapat memperkuat konektivitas serta meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Dengan pembangunan tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa kehadiran negara tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah perkotaan, tetapi juga oleh warga yang tinggal di daerah terpencil.* (km/ad)

AMBON — Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku memproses Kapolsek di jajaran Polresta Ambon dan P.P. Lease, Iptu LOY, setelah hasil pemeriksaan urine menunjukkan positif mengandung metamfetamin dan amfetamin.

Kedua zat tersebut merupakan kandungan yang terdapat dalam narkotika jenis sabu.

Baca Juga:

• TNI-Polri Bangun 3.395 Jembatan dan 3.000 Sumber Air Bersih, Prabowo: Saya Bangga!

"Iptu LOY dinyatakan positif setelah mengikuti pemeriksaan urine dalam kegiatan penegakan, penertiban dan disiplin (Gaktiblin) rutin yang digelar Bidpropam Polda Maluku, Selasa (11/8/2026)," kata Jarot di Ambon, Rabu, 12 Agustus 2026.

Pemeriksaan Gaktiblin tersebut merupakan bagian dari pengawasan internal terhadap personel Polri.

Sasaran pemeriksaan antara lain judi online, penyalahgunaan senjata api, serta penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine tertanggal 11 Agustus 2026, urine Iptu LOY dinyatakan positif mengandung metamfetamin dan amfetamin.

Pemeriksaan dilakukan menggunakan Regen Kit Narkoba dan diperkuat dengan keterangan petugas Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Maluku.

Jarot mengatakan temuan tersebut langsung ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum dan aturan internal Polri.

"Setiap anggota Polri wajib menjadi contoh dalam menaati hukum dan menjaga kehormatan institusi. Ketika ditemukan adanya indikasi pelanggaran, Bidpropam akan melakukan pemeriksaan secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku," ujar Jarot.

Bidpropam Polda Maluku kemudian menggelar perkara pada Selasa malam.

Gelar perkara tersebut melibatkan unsur Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), Sumber Daya Manusia (SDM), dan Bidang Hukum (Bidkum) Polda Maluku.

Hasil gelar perkara merekomendasikan kasus Iptu LOY ditingkatkan ke tahap pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

Perkara tersebut juga dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

Selain itu, Iptu LOY direkomendasikan menjalani penempatan di tempat khusus (Patsus).

Polda Maluku menetapkan penempatan khusus terhadap Iptu LOY selama 20 hari, terhitung sejak 11 hingga 30 Agustus 2026.

"Langkah ini merupakan bentuk keseriusan Polda Maluku dalam menegakkan disiplin dan kode etik. Tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri. Namun seluruh proses tetap dilaksanakan berdasarkan mekanisme pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku," kata Jarot.

Penanganan terhadap Iptu LOY tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pelanggaran kode etik profesi.

Bidpropam Polda Maluku juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk menindaklanjuti aspek pidana dari temuan tersebut.

Koordinasi dilakukan untuk memastikan dugaan penyalahgunaan narkotika dapat diproses berdasarkan ketentuan hukum pidana apabila memenuhi unsur yang disyaratkan.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi mengatakan kepolisian tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada personel yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Terhadap yang bersangkutan akan kami proses dan tindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada yang akan ditutup-tutupi. Setiap anggota harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan menghadapi konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan," kata Rositah.

Menurut Rositah, penanganan terhadap Iptu LOY mencakup dugaan pelanggaran pidana dan kode etik profesi.

Untuk jabatannya, Polda Maluku akan mengambil langkah sesuai ketentuan, termasuk kemungkinan pelepasan dari jabatan atau non-job sebagai bagian dari penegakan disiplin dan pembenahan internal.

"Yang bersangkutan harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, termasuk proses kode etik. Untuk jabatan yang bersangkutan, akan dilakukan langkah sesuai ketentuan, termasuk pelepasan dari jabatan atau non-job sebagai bagian dari penegakan disiplin dan pembenahan internal," ujarnya.

Rositah menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku dalam menjaga marwah dan kredibilitas institusi Polri.

"Saya tidak ingin ada anggota yang merasa kebal terhadap aturan karena jabatan yang diembannya. Polri harus menjadi institusi yang memberikan contoh dalam penegakan hukum. Karena itu, pembenahan harus dimulai dari internal dan dilakukan secara konsisten," ucap Rositah.* (km/ad)

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-P Wayan Sudirta mempertanyakan alasan Hari Sih Advianto ingin menjadi hakim agung.

Wayan menilai posisi pejabat pajak bukan jabatan sembarangan, sementara tugas seorang hakim agung memiliki tantangan yang berat.

Baca Juga:

• Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah Mencuat, Golkar: Bisa Jadi Salah Satu Cara Cegah Konflik

"Sejak kapan saudara bercita-cita menjadi hakim? Dan kenapa mesti menjadi hakim? Padahal pejabat pajak itu bukan jabatan yang sembarangan. Kok ingin menjadi hakim? Kan tantangan menjadi hakim itu kan berat," ujar Wayan kepada Hari.

Wayan kemudian meminta Hari menjelaskan latar belakang dan alasannya secara lebih mendalam.

Menurut Wayan, penjelasan tersebut diperlukan untuk meyakinkan anggota Komisi III DPR mengenai kelayakannya menjadi hakim agung.

Wayan juga menilai Hari menunjukkan keyakinan yang tinggi untuk dapat lolos dalam proses seleksi tersebut.

"Saudara punya keyakinan yang tinggi untuk jadi hakim. Tapi kami perlu tahu, perlu cerita yang lebih menyentuh, kenapa saudara layak diloloskan sebagai Hakim Agung?" tanya Wayan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Hari kemudian menjelaskan perjalanan kariernya.

Dia mengatakan telah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak sejak 1991 hingga 2009.

Setelah itu, Hari beralih menjadi widyaiswara perpajakan.

Dalam posisi tersebut, dia mengajar dan memberikan pelatihan kepada pegawai di lingkungan pengadilan pajak.

"Saya tenaga pengajar dan trainer untuk pegawai di pengadilan pajak, di Pusdiklat Perpajakan," ucap Hari.

Hari mengatakan dirinya memutuskan mendaftar sebagai calon hakim agung ketika terdapat proses rekrutmen.

Dia mengakui latar belakang pendidikannya bukan hukum, melainkan akuntansi.

Menurut Hari, dirinya kemudian mempelajari ilmu hukum dan melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor atau S3 di bidang hukum.

"Memang betul tidak ada rencana sebenarnya, karena basic saya memang akuntansi. Jadi memang tidak di bidang hukum. Setelah ada kesempatan itu, baru kami belajar hukum sampai akhirnya ambil S3 hukum," jelasnya.

Hari sebelumnya berkarier cukup lama di bidang perpajakan.

Pengalamannya tersebut kemudian menjadi salah satu modal yang dia bawa ketika mendaftar sebagai calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (Pajak).

Dalam fit and proper test tersebut, Hari juga menjelaskan motivasinya menjadi hakim agung.

Dia mengatakan ingin menggunakan pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Mengenai motivasi menjadi Hakim Agung, kita semua punya kewajiban mengembangkan talenta diri. Dan manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Saya hanya ingin jalankan hal tersebut agar yang saya miliki lebih bermanfaat," imbuh Hari.

Proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui Hari sebelum calon hakim agung ditentukan.

Dalam proses tersebut, anggota DPR menggali latar belakang, pengalaman, kompetensi, serta motivasi calon sebelum memberikan penilaian.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersih yang dibangun TNI-Polri.

Infrastruktur tersebut tersebar di sejumlah wilayah Indonesia dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Baca Juga:

• SAUCA Bawa Nama Sumut ke Panggung Nasional, Sabet Juara 3 BUJP Teladan Nasional

Dalam acara tersebut, Prabowo menyebut pembangunan jembatan dan sumber air bersih merupakan bagian dari pengabdian TNI-Polri kepada masyarakat.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan 3.395 jembatan TNI dan Polri, serta 3.000 sumber air bersih TNI Angkatan Darat yang telah dibangun untuk kepentingan rakyat Indonesia," kata Prabowo seperti dilihat dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (13/8/2026).

Prabowo mengapresiasi pembangunan jembatan dan sumber air bersih tersebut.

Ia juga menyampaikan rasa hormat dan kebanggaannya kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Saudara-saudara sekalian, terima kasih sekali lagi. Sampaikan, Kasad dan Kapolri sampaikan rasa bangga saya, rasa hormat saya. Rasa hormat saya kepada TNI dan kepada Polri. Saya bangga. Terima kasih sekali lagi," ujarnya.

Menurut Prabowo, pembangunan fasilitas tersebut menunjukkan adanya misi bakti dan pengabdian TNI-Polri kepada masyarakat.

Ia menilai pembangunan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa kedua institusi bekerja untuk kepentingan rakyat.

"Saya bangga dengan Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan misi-misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat," ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur untuk masyarakat tersebut menunjukkan peran TNI dan Polri sebagai bagian dari rakyat.

"Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat. Dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu," lanjutnya.

Pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersih tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat di berbagai daerah, terutama dalam mendukung akses transportasi dan kebutuhan air bersih.

Peresmian itu sekaligus menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap kontribusi TNI dan Polri dalam pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.* (d/ad)

JAKARTA — Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa tidak hadir dalam persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi terkait tudingan ijazah palsu.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) kemudian menunda persidangan tersebut.

Baca Juga:

• Jokowi Siap Bawa Ijazah SD sampai S1, Tantang Dokter Tifa dan Roy Suryo Buktikan di Persidangan

Pada awal persidangan, hakim menanyakan kehadiran Tifa kepada jaksa penuntut umum (JPU).

"Terdakwa hadir atau tidak, kalau tidak dilakukan pemanggilan lagi untuk persidangan berikutnya. Karena dalam perkara pidana bukan kuasa ya, tapi pendamping," kata hakim.

JPU kemudian menjelaskan bahwa pada persidangan sebelumnya Tifa menyatakan bersedia hadir tanpa perlu dipanggil kembali.

"Mohon izin majelis sebagaimana persidangan sebelumnya, persidangan untuk perkara sebelumnya dinyatakan oleh terdakwa bahwa terdakwa akan bersedia hadir majelis tanpa dipanggil," jawab JPU.

Namun, Tifa tetap tidak hadir dalam persidangan kali ini. Hakim kemudian meminta jaksa melakukan pemanggilan kembali terhadap terdakwa.

Hakim menjelaskan, pemanggilan kembali diperlukan karena waktu pemanggilan sebelumnya belum memenuhi ketentuan waktu yang diperlukan untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

"Jadi karena panggilan belum mencukupi waktunya, katanya baru diterima hari Senin. Kalau saya hitung di persidangan tanggal 20 nanti belum cukup 7 harinya kalau dipanggil mulai besok. Jadi persidangan tanggal 27. Dipanggil Kamis 27 Agustus 2026 gitu ya penuntut umum untuk memanggil terdakwa," ucap hakim.

JPU menyanggupi permintaan tersebut. Jaksa juga meminta majelis hakim mempertimbangkan kewajiban wajib lapor bagi Tifa.

"Apabila majelis memutuskan kami memanggil kembali, akan kami panggil kembali. Namun sebelum sidang ditutup kami ingin menyampaikan untuk melakukan permohonan mewajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kepada kami kembali. Karena menghadirkan terdakwa pada persidangan merupakan tugas penuntut umum. Pada saat persidangan penyerahan tersangka dan barang bukti, terdakwa ini sepakat untuk kooperatif. Salah satu nilai kooperatifnya adalah dipanggil apabila ada wajib lapor," kata jaksa.

Hakim kemudian menyatakan masih ada kesempatan bagi jaksa untuk kembali memanggil Tifa ke persidangan berikutnya.

"Seperti yang sudah saya sampaikan masih ada kesempatan memanggil. Jadi berikutnya kita tetapkan. Gitu ya karena terdakwa tidak hadir. Penasihat hukum kan belum mendampingi," imbuhnya.

Perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang menjerat dr Tifa sebelumnya sempat dihentikan proses persidangannya setelah majelis hakim PN Jaktim mengabulkan eksepsi atau keberatan yang diajukan tim hukum terdakwa.

Dalam putusan sela pada Kamis, 23 Juli 2026, majelis hakim menyatakan dakwaan jaksa dengan nomor register PDM-133/M.1.14/EOH.2/06/2026 batal demi hukum.

"Mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat Terdakwa tersebut diterima," kata Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati dalam persidangan kala itu.

Setelah putusan tersebut, JPU kembali melimpahkan berkas perkara dr Tifa ke PN Jaktim. Persidangan kemudian kembali dijadwalkan.

Dengan ketidakhadiran Tifa pada sidang Kamis, 13 Agustus 2026, majelis hakim menetapkan persidangan berikutnya digelar pada 27 Agustus 2026.* (d/ad)

MEDAN — PT Saudara Cemerlang Abadi (SAUCA) meraih Juara 3 Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Teladan tingkat nasional dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Polri.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dalam acara Apresiasi Kreasi Awarding Award di The Tribrata Mabes Polri, Selasa, 11 Agustus 2026.

Baca Juga:

• PLN Jadwalkan Pemadaman Listrik 4 Jam di Medan, Ini Daftar Lokasinya

SAUCA menjadi satu-satunya BUJP yang mewakili Sumatera Utara dalam penilaian BUJP Teladan tingkat nasional.

Penilaian dilakukan Korbinmas Baharkam Polri terhadap perusahaan yang sebelumnya menjadi perwakilan dari masing-masing Polda.

Dalam proses tersebut, SAUCA berhasil menempati peringkat ketiga nasional setelah melalui serangkaian seleksi dan penilaian.

Perusahaan itu bersaing dengan puluhan BUJP dari berbagai daerah di Indonesia.

Direktur Utama PT Saudara Cemerlang Abadi (SAUCA), Andriansyah Ritonga, S.Sos., menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut.

"Walaupun kami meraih peringkat ketiga nasional, ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan. Kami bisa bersaing dengan puluhan BUJP dari seluruh Indonesia," ujar Andriansyah kepada wartawan di Medan, Kamis, 13 Agustus 2026.

Menurut Andriansyah, penghargaan tersebut bukan hanya menjadi prestasi bagi SAUCA, tetapi juga kebanggaan bagi Sumatera Utara.

Dia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Binmas Polda Sumut yang selama ini membina fungsi BUJP.

Andriansyah juga mengapresiasi seluruh jajaran staf dan personel Satpam SAUCA, serta para mitra dan pengguna jasa yang selama ini memberikan dukungan dan menjalin kerja sama dengan perusahaan.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan jasa pengamanan, melakukan inovasi, dan memberikan pelayanan yang semakin baik serta profesional," katanya.

Menurut dia, pencapaian sebagai Juara 3 BUJP Teladan tingkat nasional menjadi momentum bagi SAUCA untuk terus meningkatkan profesionalisme.

Perusahaan juga berkomitmen menjaga kualitas pelayanan jasa pengamanan bagi para pengguna jasa.

Keberhasilan tersebut sekaligus memperkuat kiprah BUJP asal Sumatera Utara di tingkat nasional.

SAUCA berharap pencapaian ini dapat menjadi dorongan untuk terus melakukan pembenahan dan memberikan pelayanan pengamanan yang profesional.* (ad)

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan, wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tanpa wakil kepala daerah dapat menjadi salah satu opsi untuk mencegah konflik antara kepala daerah dan wakilnya.

Gagasan tersebut, menurut dia, sedang dibicarakan oleh sejumlah fraksi di DPR RI sebagai bagian dari upaya memperbaiki model pemilihan kepala daerah.

Baca Juga:

• Prabowo Usulkan 4 Calon Pejabat BI, Ini Daftarnya

Meski demikian, Sarmuji menegaskan bahwa Partai Golkar belum menentukan sikap mengenai wacana pilkada tanpa wakil.

Menurut dia, masih ada sejumlah pilihan lain yang dapat dipertimbangkan untuk mencegah konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Ya, masih banyak opsi, ya, apakah pilkada tanpa wakil atau model pilkada yang lain, tetapi menghindari konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, ya," kata Sarmuji.

Sarmuji mengatakan, apabila model pemilihan kepala daerah tersebut diubah, pengaturannya harus dituangkan melalui revisi Undang-Undang Pilkada.

"Pasti di undang-undang pilkada," kata Sarmuji.

Namun, dia menyebut bentuk aturan tersebut masih belum diputuskan.

Pembahasan juga masih mempertimbangkan apakah Undang-Undang Pilkada akan tetap berdiri sendiri atau menjadi bagian dari kodifikasi undang-undang pemilu.

"Tapi, undang-undang pilkada itu apakah menjadi diri sendiri, berdiri sendiri atau menjadi kodifikasi atau omnibus law di undang-undang pemilu masih belum diputuskan sampai sekarang, ya," pungkas Sarmuji.

Wacana perubahan mekanisme pemilihan wakil kepala daerah sebelumnya juga muncul dalam pembahasan di Komisi II DPR.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mengusulkan agar wakil kepala daerah tidak lagi dipilih melalui pilkada.

Dalam skema tersebut, kepala daerah tetap dipilih langsung oleh masyarakat, sedangkan wakil kepala daerah ditunjuk oleh kepala daerah terpilih.

"Wakil kepala daerah bisa ditunjuk langsung oleh kepala daerah," kata Khozin dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah di Gedung DPR RI, Kamis (30/7/2026).

Khozin menilai kewenangan wakil kepala daerah saat ini terbatas karena lebih banyak bertindak sebagai delegasi dari kepala daerah.

"Jadi, seperti ini agar tidak hanya menjadi orang yang sering mendapat suara saja, karena saat ini wakil kepala daerah merasa di belakang," kata Khozin.

Wacana tersebut kini menjadi bagian dari pembahasan mengenai kemungkinan perubahan model pilkada.

Namun, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai apakah Indonesia akan menerapkan pilkada tanpa wakil kepala daerah ataupun mengubah mekanisme penunjukan wakil kepala daerah.* (km/ad)

JAKARTA — Honor Robot Phone akhirnya resmi meluncur di China setelah sebelumnya diperkenalkan dalam ajang Mobile World Congress (MWC) pada Maret 2026.

Smartphone ini menawarkan teknologi kamera yang berbeda dari ponsel pada umumnya.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Kumpulkan Dokter RSUD H. OK Arya Zulkarnain, Bahas Penguatan Fasilitas dan Alat Medis

Teknologi tersebut dipadukan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Honor menyebut pengembangan kamera gimbal ini melibatkan lebih dari 60 proses manufaktur dan lebih dari 100 komponen presisi.

Sistem kamera tersebut juga telah dilindungi lebih dari 100 paten.

Honor mengklaim Robot Phone sebagai smartphone dengan sistem 4D gimbal berbahan titanium terkecil di industri.

Ukurannya disebut 65 persen lebih kecil dibandingkan gimbal tradisional seperti yang digunakan pada DJI Osmo Pocket dan perangkat sejenis.

Motor gimbal pada Robot Phone menggunakan bahan titanium dengan bobot hanya 2,6 gram dan ketebalan sekitar 6 milimeter.

Mekanisme tersebut dapat disimpan di dalam bodi smartphone yang memiliki ketebalan 9,6 milimeter.

Namun, penggunaan sistem gimbal membuat bobot keseluruhan ponsel mencapai 248 gram.

Kamera utamanya menggunakan sensor berukuran 1/1,28 inci dengan resolusi 200 megapiksel dan aperture f/1.6.

Kamera tersebut mampu merekam video hingga resolusi 4K.

Honor juga membekali Robot Phone dengan chip pemrosesan gambar H1 serta dukungan perintah suara untuk mengatur posisi dan fungsi gimbal.

Dengan fitur tersebut, pengguna dapat memberikan perintah untuk mengarahkan kamera atau memintanya fokus pada objek tertentu.

Salah satu fitur yang menjadi perhatian adalah kemampuan kamera Robot Phone melakukan pelacakan subjek berbasis AI.

Sistem tersebut dapat melakukan pembingkaian sekaligus mengikuti pergerakan objek secara real-time.

Fitur ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari membuat vlog, melakukan livestreaming hingga video call.

Pengguna tidak perlu terus-menerus mengatur posisi kamera secara manual.

Selain kamera utama dengan gimbal, Honor Robot Phone memiliki kamera telefoto periskop 200 megapiksel dengan sensor 1/1,4 inci dan kemampuan zoom optis 2,7 kali.

Ponsel ini juga dilengkapi kamera ultrawide 50 megapiksel yang dapat digunakan untuk mengambil foto makro.

Honor tidak hanya menggunakan teknologi gimbal untuk kebutuhan fotografi dan videografi.

Melalui asisten Yoyo AI, kamera Robot Phone dapat mengamati lingkungan sekitar dan melakukan sejumlah interaksi secara mandiri.

Honor bahkan membekali kamera tersebut dengan lebih dari 100 jenis ekspresi.

Kamera dapat melakukan gerakan seperti mengangguk, mengintip, hingga bergerak mengikuti musik.

Karena kemampuan tersebut, Honor memosisikan kamera gimbal Robot Phone bukan hanya sebagai perangkat fotografi, tetapi juga sebagai semacam teman robotik.

Honor juga menggandeng perusahaan peralatan sinema asal Jerman, Arri.

Kolaborasi tersebut menghadirkan dukungan encoding video Log-C3, LUT color grading yang dapat diproses langsung di perangkat, serta mode sinema yang dirancang meniru karakter kamera sinema Arri.

Di luar sektor kamera, Honor Robot Phone menggunakan layar LTPO OLED berukuran 6,3 inci dengan resolusi 2.640 × 1.216 piksel.

Layar tersebut mendukung refresh rate adaptif 1-120 Hz dengan tingkat kecerahan lokal puncak hingga 6.800 nits.

Honor juga memberikan lapisan AR anti-reflektif untuk membantu mengurangi pantulan cahaya pada layar.

Untuk performa, Robot Phone ditenagai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Chip tersebut dipadukan dengan RAM hingga 16 GB dan penyimpanan internal mencapai 1 TB.

Smartphone ini menjalankan MagicOS 10 berbasis Android 16.

Sementara untuk daya, Honor menggunakan baterai silikon-karbon atau Si-C berkapasitas 7.060 mAh.

Pengisian daya mendukung fast charging 120 watt melalui kabel dan 50 watt secara nirkabel.

Honor Robot Phone tersedia dalam dua pilihan warna, yakni Silver dan Gray.

Berikut harga Honor Robot Phone yang diumumkan untuk pasar China:

12 GB/512 GB: 9.999 yuan atau sekitar Rp26,4 juta
16 GB/1 TB: 12.999 yuan atau sekitar Rp34,4 juta

Penjualan perdana Honor Robot Phone di China dijadwalkan mulai 18 Agustus 2026.

Hingga saat ini, belum diketahui apakah smartphone dengan kamera gimbal tersebut akan dipasarkan secara global.* (km/ad)

BATU BARA — Pemerintah Kabupaten Batu Bara memperkuat komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal menggelar pertemuan dengan dokter spesialis dan dokter umum yang bertugas di RSUD H. OK Arya Zulkarnain.

Baca Juga:

• PLN Jadwalkan Pemadaman Listrik 4 Jam di Medan, Ini Daftar Lokasinya

Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mendengar langsung kebutuhan tenaga kesehatan sekaligus membahas berbagai kendala dalam pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Baharuddin berdiskusi dengan para dokter mengenai kebutuhan fasilitas dan peralatan medis yang diperlukan untuk menunjang pelayanan di RSUD H. OK Arya Zulkarnain.

Menurut Baharuddin, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya membutuhkan tenaga medis yang kompeten, tetapi juga harus didukung fasilitas dan peralatan medis yang memadai.

Ia berharap seluruh tenaga medis, terutama dokter spesialis, dapat menjalankan tugas dan pengabdian secara optimal serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Batu Bara.

"Kita ingin pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin baik. Karena itu, kebutuhan para dokter, baik dari sisi fasilitas maupun peralatan medis, akan menjadi perhatian pemerintah daerah," ujar Bupati Baharuddin.

Baharuddin mengatakan Pemerintah Kabupaten Batu Bara berkomitmen memenuhi kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan secara bertahap.

Pengadaan fasilitas dan peralatan medis akan disesuaikan dengan kemampuan serta prioritas daerah.

Ia menegaskan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

Bupati juga mengajak para dokter untuk terus meningkatkan dedikasi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan.

Menurut dia, keberadaan dokter spesialis dan dokter umum di RSUD H. OK Arya Zulkarnain memiliki peran penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Batu Bara.

Pertemuan tersebut turut didampingi Asisten I Setdakab Batu Bara, Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Batu Bara, serta Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain.

Sejumlah dokter spesialis yang hadir antara lain dr. Affan Solihin, Sp.OG, dr. Faisal, SpAn-TI, dr. Dede Gunawan Lubis, Sp.P, dr. M. Taufik, SPTHT BKL, dr. Ilham Mukyana, Sp.P, dr. Sutan SMD, SpAn-TI, dan dr. Omar Sazaly Aldy, Sp.A.

Hadir pula dr. Nur Zahara Siddik, Sp.A, dr. Dwi Sarah Maulidia, Sp.A, dr. Henry Sibarani, Sp.PD, dr. Suwandy Eka Syahputra, M.Si.Med., SpB-Med., SpB-ET, drg. Dewi Puspasari, Sp.PM, dr. Hendri Simanjuntak, Sp.OG, dr. Trisna Chairawaty, M.Ked (DV), DV, dr. Ivan Ansari Lubis, Sp.Rad, dr. Muhammad Rizal Sangadji, Sp.OG, dan dr. Sumrahardi Manurung, Sp.B.

Selain dokter spesialis, pertemuan juga dihadiri sejumlah dokter umum, yakni dr. Ayuda Suha, dr. Bane Sagala, dr. Masyuridha, dan dr. Indri.

Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap sinergi antara pemerintah daerah dan tenaga kesehatan semakin kuat.

Sinergi itu diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Batu Bara.* (ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak fluktuatif pada awal perdagangan Kamis, 13 Agustus 2026.

IHSG sempat berada di zona hijau dan mencapai level tertinggi 6.390, sebelum berbalik melemah.

Baca Juga:

• Rupiah Melemah Tipis ke Rp17.878 per Dolar AS Saat Mata Uang Asia Menguat, Ada Apa?

Pada pembukaan perdagangan, IHSG sempat menguat 14,38 poin atau 0,23 persen ke level 6.388.

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga 20 menit perdagangan berlangsung, volume transaksi mencapai 6,54 miliar saham dengan nilai transaksi Rp3,07 triliun.

Frekuensi transaksi tercatat sebanyak 428.890 kali.

Sebanyak 283 saham melemah, 237 saham menguat, sedangkan 193 saham lainnya tidak bergerak.

BRI Danareksa Sekuritas menyebut penguatan IHSG pada awal perdagangan terutama dipengaruhi pengumuman MSCI August Index Review.

Ekspektasi tidak adanya kejutan negatif mendorong aksi bargain hunting dan pre-positioning investor, terutama pada saham-saham Grup Barito seperti BREN, BRPT, CUAN, dan PTRO.

Meski bergerak melemah pada awal perdagangan, IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan.

Secara teknikal, IHSG kembali mendekati level resistance 6.385.

Jika mampu menembus level tersebut, target berikutnya berada di 6.450. Sementara itu, level support berada di 6.240-6.190.

"Dari global, data inflasi AS Juli menjadi katalis positif karena inflasi turun menjadi 3,4% YoY dari 3,5% sebelumnya, sesuai ekspektasi. Core inflation juga melandai menjadi 2,5% dari 2,6%," mengutip riset BRI Danareksa Sekuritas.

Data tersebut memperkuat peluang The Fed untuk mengambil kebijakan yang lebih dovish.

Kondisi ini berpotensi mendukung aliran dana menuju pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

BRI Danareksa Sekuritas memilih HRTA, CDIA, dan DSSA sebagai saham pilihan untuk perdagangan hari ini.

Phintraco Sekuritas mencatat hasil rebalancing MSCI Agustus 2026 untuk Global Standard Index mengeluarkan saham GOTO dan CPIN.

Sementara untuk Small Cap Index, CPIN masuk setelah turun kelas.

Adapun saham yang keluar dari indeks tersebut adalah ARTO, BUKA, ESSA, FILM, HEAL, KPIG, RATU, SMGR, dan TCPI.

Di sisi lain, MSCI tetap mempertahankan Indonesia dalam klasifikasi Emerging Market.

Dengan demikian, tidak terjadi perubahan status pasar yang berpotensi memicu realokasi dana global secara signifikan.

Namun, Phintraco Sekuritas menilai tidak adanya saham baru yang masuk ke MSCI Indonesia Standard Index maupun Small Cap Index membatasi potensi passive inflow.

"Tidak adanya saham baru yang masuk ke MSCI Indonesia Standard Index maupun Small Cap Index membatasi potensi passive inflow, sementara dampak negatif berpotensi dirasakan terjadi pada saham yang mengalami penurunan kelas atau keluar dari indeks," papar Phintraco Sekuritas.

Selain perkembangan MSCI, investor juga bersikap wait and see menjelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Dalam agenda tersebut, pemerintah akan menyampaikan RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan.

Penyampaian itu menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menjelaskan arah kebijakan fiskal dan anggaran pada tahun depan.

Phintraco Sekuritas menyebut investor berharap pos-pos anggaran dapat dialokasikan secara efektif dan efisien serta mengurangi anggaran untuk kebijakan populis.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memenuhi target defisit RAPBN 2027 sekitar 1,8-2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Saham pilihan Phintraco Sekuritas adalah PTRO, TPIA, BRPT, BMRI, dan BBCA.

CGS International Sekuritas Indonesia menilai penguatan mayoritas bursa Wall Street, kenaikan sejumlah harga komoditas, serta aksi beli investor asing dapat menjadi sentimen positif bagi pasar saham Indonesia.

Namun, pengumuman rebalancing MSCI berpeluang menjadi sentimen negatif bagi IHSG.

"IHSG diprediksi akan bergerak bervariasi cenderung menguat dengan kisaran support 6.280–6.185 dan resistance 6.470–6.560," tulis riset CGS International.

CGS International memilih HRTA, PSAB, ARCI, TINS, ADMR, dan BFIN sebagai saham pilihan.

Sementara itu, Panin Sekuritas memperkirakan IHSG berpotensi menguat.

Perkiraan tersebut didukung membaiknya tensi geopolitik, penurunan harga minyak, serta mulai kembali masuknya dana asing.

"Untuk hari ini kami memperkirakan IHSG akan menguat," mengutip Panin Sekuritas.

Saham pilihan Panin Sekuritas untuk perdagangan hari ini adalah HRTA, PANI, dan BBCA.* (bb/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah membuka perdagangan pada Kamis, 13 Agustus 2026, dengan pelemahan tipis.

Rupiah turun 0,02 persen ke level Rp17.878 per dolar Amerika Serikat (AS).

Baca Juga:

• Prabowo Usulkan 4 Calon Pejabat BI, Ini Daftarnya

Pada saat yang sama, harga minyak turun 1,12 persen menjadi US$87,98 per barel.

Sebagian besar mata uang kawasan Asia mempertahankan penguatan.

Dolar Taiwan menguat 0,24 persen, baht Thailand 0,21 persen, dan won Korea Selatan 0,18 persen.

Sementara itu, yen Jepang, dolar Singapura, dan yuan Cina juga menguat, meski dalam level yang lebih terbatas.

Pelemahan tipis rupiah ketika mata uang kawasan menguat menunjukkan investor masih menyimpan kekhawatiran terhadap aset rupiah.

Kekhawatiran tersebut dapat berasal dari faktor domestik maupun persepsi risiko eksternal.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian pasar adalah arah kebijakan Bank Indonesia, terutama di tengah proses pergantian jajaran pimpinan bank sentral.

Investor masih mencermati nama-nama yang akan mengisi posisi dalam otoritas moneter Indonesia.

Kepastian bahwa pos Gubernur BI akan diisi oleh Destry Damayanti memang telah mengurangi ketidakpastian di pasar.

Namun, perhatian investor kini mulai bergeser kepada komposisi Dewan Gubernur BI secara lebih luas.

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama untuk mengisi posisi Deputi Gubernur BI, yakni Solikin M. Juhro dan M. Anwar Bashori.

Salah satu dari kedua nama tersebut nantinya akan menggantikan Aida S. Budiman yang diusulkan menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Pasar dinilai tidak hanya menunggu siapa yang akan memimpin Bank Indonesia.

Investor juga mencermati formasi kepemimpinan baru BI dan arah kebijakan yang akan dibawa ke depan.

Tekanan terhadap rupiah juga datang dari kondisi eksternal yang belum sepenuhnya mereda.

Pasar energi masih dibayangi ketidakpastian konflik di Timur Tengah serta kebuntuan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran.

Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi harga minyak dan pada akhirnya berdampak terhadap sentimen pasar keuangan.

Di sisi lain, terdapat sejumlah sentimen global yang sebenarnya memberikan ruang bagi rupiah untuk menguat.

Potensi kenaikan suku bunga The Fed semakin berkurang setelah inflasi AS melandai. Dolar AS dan harga minyak juga mengalami penurunan.

Meski demikian, rupiah dinilai masih memiliki peluang untuk menguat secara terbatas.

Investor tampaknya masih membutuhkan sentimen positif yang lebih kuat sebelum kembali meningkatkan minat terhadap aset rupiah.

Jika tekanan eksternal kembali meningkat, terutama akibat eskalasi konflik AS-Iran atau lonjakan harga minyak, rupiah berpotensi kembali menguji level Rp17.900 per dolar AS.* (bb/ad)

MEDAN — Sejumlah wilayah di Kota Medan, Sumatera Utara, akan mengalami pemadaman listrik sementara pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Pemadaman dilakukan sebagai bagian dari pemeliharaan jaringan listrik untuk meningkatkan keandalan layanan.

Baca Juga:

• Berhentilah Memprovokasi Negeri

Pemeliharaan jaringan dijadwalkan berlangsung sekitar empat jam, mulai pukul 10.00 hingga 14.00 WIB.

Selama pekerjaan berlangsung, pelanggan di sejumlah kawasan Medan Kota dan sekitarnya akan mengalami penurunan daya hingga pemadaman listrik.

PLN melakukan pemeliharaan jaringan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan.

Dalam pekerjaan tersebut, juga dilakukan perampalan pohon oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kota Medan.

Perampalan dilakukan untuk menjaga jarak aman antara jaringan listrik dan pepohonan yang berada di sekitar jalur jaringan.

PLN mengingatkan pelanggan yang menggunakan genset selama pemadaman agar memperhatikan instalasi listrik di rumah atau tempat usahanya.

Pelanggan diminta memastikan genset dipisahkan dari instalasi listrik PLN untuk mencegah terjadinya arus balik yang dapat membahayakan petugas yang sedang melakukan pekerjaan jaringan.

Berikut enam lokasi yang masuk dalam wilayah pemeliharaan jaringan listrik PLN pada Kamis, 13 Agustus 2026:

Jalan AR Hakim
Jalan Denai
Jalan Wahidin
Jalan Sei Musi
Jalan Pinang Raya
Jalan Timah Putih

Pemadaman dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00-14.00 WIB, meski durasi pelaksanaan dapat menyesuaikan kondisi pekerjaan di lapangan.

Masyarakat di wilayah terdampak diimbau mempersiapkan kebutuhan sebelum pemadaman berlangsung.

Pelanggan juga disarankan memastikan perangkat elektronik yang tidak digunakan dalam kondisi aman selama listrik padam.

Pemeliharaan jaringan tersebut merupakan bagian dari upaya PLN menjaga kualitas dan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di Kota Medan.* (d/ad)

MEDAN — Sertu Yosua Eltari Simanullang, ajudan Inspektur Daerah Militer (Irdam) I/Bukit Barisan, dituntut dua tahun penjara dalam perkara penipuan terhadap sejumlah calon siswa Sekolah Calon Tamtama (Secata) TNI AD Gelombang III Tahun 2025.

Yosua didakwa menerima uang hingga Rp250 juta dengan menjanjikan dapat membantu calon siswa yang tidak lulus seleksi tingkat daerah untuk mengikuti seleksi susulan tingkat pusat.

Baca Juga:

• Putusan MK: Relawan hingga Keluarga Tak Bisa Laporkan Dugaan Penghinaan Presiden

Dalam menjalankan aksinya, Yosua memanfaatkan dua rekannya sesama anggota TNI, yakni Serma Temanta Ginting dan Praka Wakhid Abdul Rokhman Muttaqin.

Keduanya bertugas mencari calon siswa yang bersedia membayar untuk mengikuti seleksi susulan.

Janjikan Casis Gagal Bisa Ikut Seleksi Susulan

Kasus bermula pada November 2025 ketika Yosua menghubungi Serma Temanta Ginting.

Ia meminta Temanta mencari calon siswa Secata PK TNI AD Gelombang III Tahun 2025 Kodam I/BB yang tidak lulus di tingkat Panda.

Yosua kemudian menjanjikan calon siswa tersebut dapat mengikuti seleksi susulan tingkat pusat di Rindam I/BB dengan biaya Rp50 juta.

Temanta lalu bertemu dengan pendeta Epranta Sembiring dan May Sembayang di Gereja KSD Tuntungan pada Ahad, 9 November 2025.

Epranta menanyakan apakah Temanta dapat membantu keluarga May yang anaknya tidak lulus seleksi tingkat Panda.

Temanta kemudian menghubungi Yosua. Dari komunikasi tersebut, Yosua meminta uang Rp50 juta.

"Ok bang, tapi transfer dulu duitnya sebesar Rp 50 untuk menghidupkannya," kata terdakwa di dalam dakwaan.

Keluarga May melalui Timo Tius kemudian mentransfer Rp100 juta secara bertahap pada hari yang sama ke rekening Temanta.

Sebagian uang tersebut disebut untuk pegangan Temanta.

Temanta juga menerima Rp50 juta dari Aldi Francisco Bangun, keluarga calon siswa lainnya, untuk pengurusan seleksi susulan Secata PK TNI AD Gelombang III Tahun 2025.

Uang Rp50 Juta Disebut untuk Ajudan Irdam

Temanta kemudian bertemu dengan Helma Br Tarigan yang meminta bantuan untuk mengurus calon siswa lainnya.

Dalam pertemuan itu, Temanta menyebut dirinya memiliki teman yang merupakan ajudan Irdam I/BB.

Ia kemudian meminta uang Rp50 juta yang akan dikirim langsung ke rekening Yosua.

"Mudah-mudahan dapat dibantu, karena ada teman saya selaku ajudan Irdam I/BB yang katanya dapat membantu agar anak bapak dapat mengikuti susulan seleksi tingkat Pusat Secata PK TNI AD Gel. III TA. 2025 di Rindam I/BB dengan biaya sebesar Rp 50 juta," sebut Serma Tantema saat itu.

Dalam perkara tersebut, Temanta sendiri telah menjadi terdakwa dalam berkas terpisah dan divonis tiga bulan 10 hari dengan masa percobaan lima bulan.

Yosua Minta Praka Wakhid Cari Casis

Pada 16 November 2025, Yosua juga menghubungi Praka Wakhid Abdul Rokhman Muttaqin. Ia meminta Wakhid mencari calon siswa yang tidak lulus di tingkat Panda.

Kali ini, biaya yang diminta mencapai Rp100 juta. Yosua disebut menjanjikan uang tersebut akan dikembalikan apabila calon siswa tidak lulus.

Wakhid kemudian bertemu Julham Dhani Ginting di sebuah warung kopi di Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Setelah membicarakan seleksi, Wakhid menerima uang Rp100 juta dari Julham secara bertahap. Uang tersebut kemudian diteruskan ke rekening Yosua.

Wakhid juga telah divonis dalam berkas perkara terpisah dengan hukuman tiga bulan 10 hari dan masa percobaan lima bulan.

Total Uang yang Diterima Rp250 Juta

Dari dua jalur tersebut, Yosua disebut menerima total Rp250 juta.

Namun, uang tersebut tidak digunakan untuk mengurus seleksi calon siswa seperti yang dijanjikan.

Berdasarkan dakwaan, uang itu justru digunakan Yosua untuk bermain judi online.

"Uang tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan Terdakwa tidak pernah mengurus dan tidak ada menghubungi siapapun untuk pengurusan para Casis yang gugur di tingkat daerah agar para Casis tersebut bisa ikut susulan seleksi tingkat Pusat Secata PK TNI AD Gel III TA. 2025," tertulis dalam dakwaan.

Yosua juga tidak mengembalikan seluruh uang tersebut kepada para korban.

Perbuatannya mulai terungkap pada 22 November 2025.

Saat itu, Yosua ditelepon personel Itdam I/BB yang menanyakan keterlibatannya dalam pengurusan seleksi susulan Secata.

Ia kemudian dimasukkan ke ruang sel penjagaan.

Pada 24 November 2025, Yosua diperiksa oleh staf Sinteldam I/BB. Selanjutnya, pada 11 Desember 2025, ia diserahkan kepada Pomdam I/BB.

Gunakan Dua Ponsel dan Profil Irdam

Dalam menjalankan aksinya, Yosua disebut menggunakan dua telepon seluler sejak November 2025.

Pada ponsel utamanya, ia menggunakan profil Irdam I/BB Brigjen TNI Josafat M Robert Duka tanpa foto.

Penggunaan profil tersebut diduga untuk meyakinkan pihak lain bahwa Yosua benar-benar memiliki akses kepada Irdam I/BB dalam pengurusan calon siswa.

Namun, berdasarkan dakwaan, Yosua disebut tidak pernah mengirim pesan maupun berkomunikasi dengan Irdam I/BB mengenai seleksi susulan Secata PK TNI AD Gelombang III Tahun 2025.

"Padahal terdakwa tidak pernah ada men-chat atau berkomunikasi dengan Irdam I/BB tentang perihal susulan seleksi Secata PK TNI AD Gel. III TA. 2025," imbuhnya.

Dituntut 2 Tahun dan Dipecat dari TNI

Dalam persidangan di Pengadilan Militer I-02 Medan, Oditur Militer Letkol Sunardi menuntut Yosua dengan hukuman dua tahun penjara.

Selain pidana penjara, Yosua juga dituntut mendapat pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD.

Namun, pemecatan tersebut dapat gugur apabila ia mengganti kerugian para korban sesuai ketentuan yang disampaikan dalam persidangan.

"Jadi tadi Sertu Yosua dituntut oleh Oditur pidana pokok 2 tahun penjara, pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dengan catatan, pemecatannya itu hilang apabila mengganti kerugian para korban," kata Oditur Letkol Sunardi.

Sidang dipimpin Letkol Ahmad Efendi sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan Mayor Subiyatno dan Mayor Wiwid Ariyanto sebagai hakim anggota.

Sunardi menjelaskan, dalam perkara Yosua, korban langsung yang tercatat dalam perkara merupakan sesama anggota TNI, yakni Praka Wakhid dan Serma Temanta. Keduanya disebut menjadi korban bujuk rayu Yosua untuk mencari calon siswa.

"Jadi dalam perkara Yosua ini, korbannya yaitu sesama rekan militer juga, atas nama Praka Wahid sama Serma Temanta Ginting karena dua orang ini atas dibujuk rayu atau diiming-imingi oleh terdakwa, sehingga dua orang ini mentransfer uang," ucapnya.

Rp100 Juta Sudah Dikembalikan

Dari total Rp250 juta yang diterima Yosua, sebanyak Rp100 juta telah dikembalikan kepada korban.

Masing-masing Rp50 juta diberikan kepada Praka Wakhid dan Serma Temanta.

Sementara Rp150 juta lainnya masih menjadi kewajiban yang harus dikembalikan.

Dalam persidangan, Yosua meminta waktu satu tahun untuk mengembalikan sisa uang tersebut. Permintaan itu selanjutnya akan dikonfirmasi kepada korban.

"Itu permohonan dari terdakwa, makanya kan majelis meminta konfirmasi dulu nih, kira-kira kesanggupannya minta diberi waktu selama berapa lama, nah dari 150 juta itu minta waktu satu tahun," tuturnya.

Oditur menyebut terdapat sejumlah hal yang memberatkan Yosua.

Salah satunya karena perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan aturan dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan TNI serta dapat memperburuk citra institusi di mata masyarakat.

"Kalau hal memberatkan perbuatan ini kan tidak boleh terjadi di lingkungan militer, artinya bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit 8 Wajib TNI, jadi memperburuk citra TNI, kan? Ini masyarakat tahunya, 'oh kalau masuk tentara itu harus bayar, ada bayar', padahal kan tidak, kan di situ jelas tidak dipungut biaya," ujarnya.

Empat calon siswa yang disebut menjadi korban tidak membuat laporan secara langsung.

Perkara tersebut diketahui berdasarkan temuan dalam proses pengungkapan kasus.

Kasus ini kembali menegaskan bahwa proses penerimaan calon prajurit TNI tidak dipungut biaya.

Janji dapat meloloskan calon siswa dengan imbalan uang justru dapat berujung pada persoalan hukum.* (d/ad)