MEDAN — Polemik dugaan pasal selundupan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 kembali memanas.

Perseteruan kali ini melibatkan anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Juga:

• Polemik Ijazah Gibran Dibawa ke DPR, AKSI Desak Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat

Hasyim kemudian menyindir pernyataan Doli.

Ia menyebut Doli hadir dalam rapat pembahasan draf PKPU pada 20 September 2023 dan ikut menandatangani dokumen kesimpulan rapat tersebut.

"Saya teringat Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyerukan kepada semua pihak, 'lupa boleh, munafik jangan'," kata Hasyim dalam keterangannya, Minggu (11/10/2026).

Menanggapi sindiran tersebut, Doli tidak hanya membahas polemik aturan pemilu, tetapi juga mempertanyakan jabatan Hasyim sebagai Komisaris Independen di PTPN I, salah satu perusahaan milik negara yang bergerak di bidang perkebunan.

Doli mempertanyakan proses pengangkatan Hasyim dan pihak yang memberinya jabatan tersebut.

Ia juga menilai latar belakang Hasyim perlu dijelaskan karena tidak berkaitan langsung dengan bidang perkebunan.

"Saya tanya, dia sekarang posisinya sebagai komisaris di salah satu BUMN, ya. Coba tanya sama dia, itu dia tuh dapat dari mana komisaris itu? Hadiah dari siapa?" kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).

"Setahu saya beliau tidak punya latar belakang yang berkaitan dengan soal komisaris BUMN, khususnya yang berkaitan dengan soal perkebunan. Gitu loh. Ya dia harus jelaskan itu. Kok bisa dia dapat posisi jadi komisaris itu, ya kan?" tandasnya.

Berdasarkan penelusuran di laman PTPN I, Hasyim menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 30 Juni 2026.

Sebelumnya, ia diberhentikan dari jabatan Ketua KPU pada 3 Juli 2024.

Di luar saling sindir tersebut, Doli kembali menyoroti dugaan kemunculan pasal yang dinilai tidak dibahas secara terbuka dalam proses konsultasi antara DPR dan KPU.

Menurut Doli, Pasal 19 PKPU yang mengatur pengecualian persyaratan ijazah SMA atau sederajat bagi seseorang yang telah memiliki ijazah perguruan tinggi baru diketahui setelah pembahasan DPR dan KPU rampung pada akhir 2023.

Ia mengatakan, dalam mekanisme konsultasi, KPU biasanya mengirimkan dokumen yang menjelaskan perubahan maupun penambahan ketentuan dalam rancangan peraturan.

Dokumen itu menjadi dasar bagi DPR untuk mengetahui dan membahas pasal-pasal yang akan diubah atau ditambahkan.

"Makanya kita baru kaget kenapa kok tiba-tiba jadi gini, kenapa tidak dibahas pada saat itu. Kan biasanya ya KPU maupun Bawaslu itu kirim surat permohonan konsultasi," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).

"Nah, lampirannya ada dua. Pertama adalah pasal-pasal yang berubah dari PKPU sebelumnya. Kemudian ada penambahan di antara pasal ini dengan pasal ini tambah pasal ini, gitu, itu dijelasin," ucapnya.

Doli menduga kemunculan ketentuan tersebut berkaitan dengan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Namun, dugaan tersebut perlu dibedakan dari fakta yang telah terbukti secara hukum.

Menurut Doli, waktu kemunculan pasal itu juga menjadi persoalan karena berdekatan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan tersebut mengubah ketentuan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga membuka jalan bagi Gibran untuk memenuhi persyaratan usia pencalonan pada Pilpres 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menilai ketentuan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 perlu ditelusuri, terutama karena menurutnya mekanisme kemunculan pasal tersebut berbeda dari proses yang lazim dilakukan dalam penyusunan peraturan pemilu.

"Pasal ayat itu aneh sekali. Dan kalau lihat nanti kronologisnya juga aneh, tiba-tiba muncul, di saat yang memang tidak menyangka itu akan masuk tiba-tiba tanpa ada penjelasan dan pemberitahuan," katanya.

Doli mengaku memiliki dokumen tertulis dan rekaman video yang menurutnya dapat menjelaskan kronologi pembahasan aturan tersebut.

"Kami sudah punya data, kami sudah video-nya semua, data tertulis, kemudian poin-poin yang disampaikan, videonya juga sudah lengkap semua, dan saya bisa mengatakan itu enggak ada," ujarnya.

Polemik ini berpusat pada Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden.

Ketentuan tersebut dipersoalkan karena disebut memberikan pengecualian pembuktian persyaratan pendidikan SMA atau sederajat bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tetapi memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Pasal itu juga menjadi sorotan karena disebut tidak tercantum dalam draf awal, tidak muncul dalam uji publik, dan tidak dibahas dalam rapat konsultasi bersama Komisi II DPR.

Klaim mengenai proses kemunculan pasal tersebut menjadi bagian dari polemik yang perlu ditelusuri melalui dokumen dan rekaman rapat.

Dalam persidangan di MK, KPU disebut tidak dapat menjelaskan secara terperinci kapan, di mana, dan oleh siapa ketentuan tersebut pertama kali dimasukkan setelah proses pembahasan di DPR selesai.

Persoalan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai transparansi penyusunan peraturan pemilu, mekanisme konsultasi antara KPU dan DPR, serta proses penerapan persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.

Meski demikian, dugaan bahwa pasal tersebut sengaja dimunculkan untuk memuluskan pencalonan Gibran tetap harus dipahami sebagai dugaan yang memerlukan pembuktian.

Penelusuran kronologi, dokumen resmi, dan rekaman rapat menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana ketentuan tersebut masuk ke dalam PKPU.* (tm/ad)

LABUHANBATU SELATAN — Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Ny. Indah Fery Simatupang, menyosialisasikan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu kepada ratusan siswa SMP Negeri 1 Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat penurunan angka stunting melalui edukasi kesehatan sejak dini.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Sumut Dapat 15.011 Bantuan Bedah Rumah pada 2026, Pemkab dan Pemko Diminta Percepat Realisasi

Dalam arahannya, Indah Fery Simatupang menekankan bahwa pencegahan stunting tidak cukup dilakukan setelah anak lahir.

Upaya tersebut perlu dimulai sejak masa remaja melalui pemenuhan gizi seimbang, perhatian terhadap kesehatan, dan penerapan pola hidup sehat.

Menurutnya, pengetahuan tentang kesehatan diri dan perilaku hidup bersih dan sehat perlu ditanamkan sejak bangku sekolah.

Dengan pemahaman tersebut, para remaja diharapkan mampu menjaga kesehatan diri sekaligus berkontribusi dalam membangun keluarga yang sehat pada masa mendatang.

Dalam sosialisasi tersebut, Indah juga menjelaskan bahwa pelayanan Posyandu telah mengalami transformasi.

Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada kesehatan ibu dan balita, tetapi turut mendukung pemenuhan enam bidang Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam bidang itu meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Pelayanan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Di antaranya, edukasi kesehatan bagi remaja, pencegahan anak putus sekolah, peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak, serta upaya mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang sehat.

Selain itu, Posyandu juga mendukung perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan keluarga.

Dengan cakupan pelayanan yang lebih luas, Posyandu diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai kelompok usia.

Selain menerima materi mengenai enam bidang SPM Posyandu, para siswa SMP Negeri 1 Langga Payung juga mendapatkan edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Salah satu materi yang diberikan adalah praktik enam langkah mencuci tangan menggunakan sabun.

Kebiasaan sederhana ini penting untuk menjaga kebersihan tangan sekaligus membantu mencegah penyebaran penyakit.

Edukasi tersebut diharapkan tidak berhenti selama kegiatan berlangsung.

Para siswa diharapkan dapat menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat di sekolah, di rumah, maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala SMP Negeri 1 Langga Payung menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut.

Ia berharap kerja sama antara TP Posyandu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pihak sekolah dapat terus berlanjut.

Salah satu upaya yang diharapkan dapat diwujudkan adalah pembentukan Posyandu Remaja di lingkungan sekolah.

Wadah ini diharapkan menjadi sarana edukasi dan pelayanan kesehatan yang membantu siswa memperoleh informasi serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri pengurus TP Posyandu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Ketua TP Posyandu Kecamatan Sungai Kanan, Kepala Puskesmas Langga Payung, serta para kader Posyandu desa.

Melalui kegiatan ini, para remaja diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Mereka juga diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam menerapkan pola hidup sehat di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Edukasi kesehatan bagi remaja menjadi salah satu langkah untuk mendukung upaya pencegahan stunting dan mewujudkan generasi Labuhanbatu Selatan yang sehat serta berkualitas.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pemerintah kabupaten dan kota mempercepat pelaksanaan program bedah rumah tahun 2026.

Sebanyak 15.011 unit bantuan dialokasikan untuk Sumut guna membantu masyarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Baca Juga:

• Pengurukan Lahan Pantai 7 Hektare di Tegal untuk Tambak Disorot, Kades Akui Belum Tahu Perizinannya

Hal itu disampaikan Timur dalam Rapat Koordinasi Percepatan dan Monitoring Progres Program Bedah Rumah di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (12/10/2026).

Menurut Timur, jumlah bantuan bedah rumah yang dialokasikan untuk Sumut pada 2026 meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2025, Sumut memperoleh sekitar 1.900 unit, sedangkan tahun ini jumlahnya mencapai 15.011 unit.

"Peningkatan alokasi ini menjadi peluang besar untuk penanganan RTLH di Sumut. Baru tahun ini alokasinya cukup besar, dari 1.900 unit pada 2025 menjadi 15.011 unit pada 2026. Karena itu, diperlukan dukungan serta koordinasi yang kuat dari seluruh pemerintah kabupaten/kota agar program ini dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun," ujarnya.

Timur menegaskan, peningkatan alokasi bantuan harus diikuti kesiapan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persyaratan administrasi.

Salah satunya adalah melengkapi berita acara calon penerima bantuan beserta dokumen pendukung lainnya.

Kelengkapan dokumen dinilai penting agar proses penetapan penerima dan pelaksanaan program tidak mengalami keterlambatan.

Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan sehingga bantuan dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II, Rizaldi Andi Atjo, menjelaskan bahwa bantuan bedah rumah diberikan dengan nilai sekitar Rp20 juta untuk setiap unit.

Dari jumlah tersebut, Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian bahan bangunan, sedangkan Rp2,5 juta digunakan untuk membayar upah tenaga kerja.

Rizaldi mengatakan, dukungan pemerintah kabupaten dan kota, terutama melalui dinas yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman, diperlukan untuk memastikan data serta dokumen calon penerima bantuan lengkap.

Tahapan yang harus segera diselesaikan meliputi pemenuhan dokumen persyaratan, penyusunan dokumen kebutuhan anggaran, penetapan penerima bantuan, hingga penerbitan surat keputusan sesuai ketentuan.

Rizaldi mengungkapkan, alokasi bantuan bedah rumah untuk Sumatera Utara pada 2026 meningkat sekitar 657 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlahnya naik dari sekitar 1.900 unit pada 2025 menjadi 15.011 unit pada 2026.

Besarnya peningkatan tersebut membutuhkan kesiapan pemerintah daerah dan sinergi antarlembaga agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.

Dalam rapat koordinasi itu, pihak balai juga mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta menghimpun masukan untuk mencari solusi bersama.

"Hasil evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pelaksanaan program pada 2026 sekaligus mendukung perencanaan program tahun 2027. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, serta semangat gotong royong, diharapkan dapat mendukung kelancaran program bedah rumah di Sumut agar tepat sasaran," ujarnya.

Rapat tersebut dihadiri jajaran balai dan satuan kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman wilayah Sumatera Utara, para bupati dan wakil bupati, serta kepala dinas yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman dari kabupaten/kota se-Sumut.

Dengan alokasi 15.011 unit pada 2026, percepatan administrasi dan koordinasi antarpemerintah daerah menjadi faktor penting agar program bedah rumah dapat terlaksana tepat waktu dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan hunian layak.* (ad)

TEGAL — Aktivitas pengurukan lahan di kawasan tepi pantai Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menjadi sorotan.

Kegiatan yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial TW dengan luasan sekitar 7 hektare itu disebut-sebut direncanakan untuk usaha tambak.

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Korupsi Dana BTT Rp1,15 Miliar, Kadinkes Batu Bara Dituntut 2 Tahun Penjara

Pemerintah desa setempat mengaku telah menyampaikan imbauan agar pengurukan dihentikan sementara hingga persoalan tersebut mendapat kejelasan.

Dalam sebuah video wawancara, Kepala Desa Kramat, Sholeh, mengatakan pemerintah desa telah mengirimkan surat imbauan kepada TW.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah yang diambil pemerintah desa sebatas memberikan imbauan dan meminta penghentian sementara kegiatan.

"Desa mengirimkan surat imbauan kepada Pak T W yang sedang melakukan pengurukan di tepi pantai. Saya di sini cuma mengimbau, bukan menghentikan, ya mengimbau dan menghentikan sementara untuk kegiatan-kegiatan yang ada di pantai," ujar Kepala Desa.

Saat ditanya mengenai perizinan pengurukan, Kepala Desa mengaku belum mengetahui dokumen yang dimiliki pihak pelaksana kegiatan.

"Belum tahu, saya enggak tahu sama sekali." tegas kades.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum kegiatan pengurukan di kawasan pantai tersebut.

Terlebih, kegiatan yang melibatkan penimbunan lahan pesisir atau ruang laut dapat berkaitan dengan ketentuan tata ruang, perizinan pemanfaatan ruang laut, serta persetujuan lingkungan, bergantung pada lokasi dan bentuk kegiatannya.

Karena itu, pemeriksaan dari instansi berwenang diperlukan untuk memastikan batas lokasi pengurukan, status tanah, serta dokumen yang wajib dipenuhi.

Kepala Desa juga menyinggung persoalan sertifikat tanah di kawasan pantai.

Menurutnya, kepemilikan sertifikat tidak serta-merta mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku, terutama jika lahan terdampak abrasi.

"Walaupun sudah mengantongi sertifikat, karena merujuk kepada undang-undang, kalau sudah kena abrasi ya kita kembalikan lagi ke negara," ujarnya.

Pernyataan tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut berdasarkan kondisi lokasi dan status hukum bidang tanah yang dimaksud.

Kepastian mengenai hak atas tanah, batas daratan, serta kemungkinan adanya ruang laut yang terdampak perlu diperiksa oleh lembaga berwenang.

Dengan demikian, legalitas pengurukan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan ada atau tidaknya sertifikat tanah.

Ketentuan yang berlaku harus dilihat sesuai status dan lokasi lahan serta jenis kegiatan yang dilakukan.

Kepala Desa menyatakan pemerintah desa akan meneruskan laporan kepada instansi terkait apabila kegiatan pengurukan tetap berlangsung.

"Kalau memang diteruskan, kami akan melanjutkan laporan-laporan kepada dinas-dinas yang terkait," katanya.

Sejumlah hal masih perlu dipastikan dalam kegiatan pengurukan yang disebut mencapai sekitar 7 hektare tersebut.

Di antaranya, batas dan status lahan, sumber material urukan, tujuan pemanfaatan lahan, serta kelengkapan dokumen perizinan.

Instansi terkait diharapkan dapat melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan tata ruang, aturan pertanahan, dan regulasi lingkungan yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, tanggapan langsung TW mengenai kegiatan pengurukan, status tanah, dan dokumen perizinannya belum diperoleh.

Klarifikasi dari pihak yang bersangkutan serta instansi terkait masih diperlukan agar persoalan ini dapat dijelaskan secara utuh dan berimbang.* (ad)

MEDAN — Seluruh siswa SDN 060870 Medan yang menjadi korban dugaan keracunan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dirawat di Rumah Sakit Umum (RSU) Imelda Pekerja Indonesia (IPI) telah diperbolehkan pulang.

Para pasien dipulangkan setelah kondisi kesehatan mereka membaik.

Baca Juga:

• Acungkan Egrek ke Abang Ipar, Pria di Purwodadi Diamankan Polsek Sunggal

"Sudah pulang semua (keempat pasien siswa) kemarin ya pada hari Minggu 11 Oktober 2026," katanya dalam pesan singkat, Senin (12/10/2026).

Mahrani menjelaskan, kondisi keempat siswa tersebut sudah jauh lebih baik sebelum meninggalkan rumah sakit.

Mereka juga kembali terlihat ceria setelah sebelumnya mengalami sakit perut hebat.

Menurut dia, para siswa tidak lagi mengalami sakit perut, mual, maupun muntah.

Kondisi buang air besar (BAB) mereka juga telah kembali normal sehingga diperbolehkan melanjutkan pemulihan di rumah.

"Pasien juga tidak ada mengalami mual dan muntah lagi, kemudian anak-anak juga sudah buang air besar (BAB) dengan normal, sehingga mereka diperbolehkan pulang kemarin," ucapnya.

Sebelumnya, sebanyak 17 siswa SDN 060870 Medan dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG pada Jumat (9/10/2026).

Seluruh korban kemudian dibawa ke RSU IPI Medan untuk mendapatkan penanganan medis.

Sejumlah siswa telah diperbolehkan pulang pada hari kejadian setelah mengalami gejala mual dan muntah.

Dua pasien lainnya kemudian juga dipulangkan setelah kondisi mereka membaik.

Empat siswa yang terakhir menjalani perawatan akhirnya diperbolehkan pulang pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Dengan demikian, seluruh siswa korban dugaan keracunan MBG dari SDN 060870 Medan yang dirawat di RSU IPI Medan telah meninggalkan rumah sakit.

Meski seluruh pasien telah dipulangkan, peristiwa ini kembali menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan keamanan dan kualitas makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, terutama untuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa aman dikonsumsi.* (mi/ad)

MEDAN — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, Deni Syahputra, dituntut dua tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi dana belanja tak terduga (BTT) Dinas Kesehatan Batu Bara tahun anggaran 2022 senilai Rp1,15 miliar.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batu Bara, Ichsan Aulia Batubara, dalam sidang di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (12/10/2026).

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Korupsi Bantuan Banjir Samosir, Mantan Kadinsos Dituntut 4 Tahun Penjara

Ia kemudian diangkat menjadi kepala dinas menggantikan Wahid Khusyairi.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deni Syahputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun," ucap Ichsan.

Selain pidana penjara, jaksa menuntut Deni membayar denda sebesar Rp500 juta.

Jika denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan, harta kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk melunasi kewajiban tersebut.

"Apabila Deni tidak memiliki kekayaan atau pendapatan yang cukup untuk melunasi denda tersebut, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara pengganti denda selama 140 hari," tambah Ichsan.

Jaksa juga menuntut Deni membayar uang pengganti sebesar Rp188 juta atas kerugian keuangan negara yang disebut dinikmatinya.

Namun, uang pengganti tersebut telah dibayar lunas oleh Deni.

Pengembalian uang tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang meringankan tuntutan terhadap Deni.

Dalam perkara yang sama, Elvandri, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Batu Bara, dituntut dua tahun enam bulan penjara.

Elvandri juga dituntut membayar denda Rp500 juta. Jika denda tidak dibayar, ia terancam menjalani pidana penjara pengganti selama 140 hari.

Jaksa menilai perbuatan kedua terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 604 juncto Pasal 20 juncto Pasal 618 KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut sejumlah keadaan yang memberatkan tuntutan, terutama perbuatan para terdakwa yang dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

"Keadaan memberatkan, perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara," kata Ichsan.

Sementara itu, hal-hal yang meringankan tuntutan terhadap kedua terdakwa meliputi belum pernah dihukum, bersikap kooperatif selama persidangan, serta memberikan keterangan secara terus terang.

Khusus bagi Deni, jaksa turut mempertimbangkan pengembalian uang pengganti atas kerugian negara yang disebut dinikmatinya.

Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim yang diketuai Hendra Hutabara menunda persidangan hingga Senin, 19 Oktober 2026.

Sidang berikutnya dijadwalkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi dari pihak terdakwa.

Pada tahap ini, terdakwa melalui penasihat hukumnya dapat menyampaikan tanggapan atas tuntutan jaksa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Tuntutan dua tahun penjara terhadap Deni dan dua tahun enam bulan terhadap Elvandri tersebut belum merupakan putusan akhir pengadilan.

Status hukum kedua terdakwa akan ditentukan setelah seluruh tahapan persidangan selesai dan majelis hakim membacakan putusan.* (mi/ad)

MEDAN — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Samosir menuntut Fitri Agust Karo-Karo dengan pidana penjara selama empat tahun dalam perkara dugaan korupsi bantuan penguatan ekonomi bagi korban banjir bandang di Kabupaten Samosir tahun anggaran 2024.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (12/10/2026).

Baca Juga:

• Acungkan Egrek ke Abang Ipar, Pria di Purwodadi Diamankan Polsek Sunggal

Selain hukuman penjara, jaksa menuntut Fitri membayar denda sebesar Rp250 juta.

Jika denda tersebut tidak dibayarkan, terdakwa dituntut menjalani pidana kurungan selama tiga bulan.

Jaksa juga mengajukan tuntutan pembayaran uang pengganti sebesar Rp516.298.000 dalam perkara tersebut.

"JPU juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp516.298.000," ujar Juna dalam keterangannya.

Fitri Agust Karo-Karo diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.

Perkara yang menjeratnya berkaitan dengan dugaan penyimpangan penyaluran bantuan penguatan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak banjir bandang di Samosir pada 2024.

Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat setelah bencana.

Dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya kini menjadi objek pemeriksaan dalam proses hukum di pengadilan.

Sidang pembacaan tuntutan itu turut dihadiri Kepala Kejari Samosir, Akwan Annas, serta Koordinator Tim JPU Herman Ronald M. Panjaitan, yang juga menjabat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Samosir.

Anggota tim jaksa lainnya, Arina Pandiangan dan Modana Hutajulu, juga mengikuti persidangan tersebut.

Juna menjelaskan, pembacaan tuntutan merupakan bagian dari proses peradilan setelah jaksa menilai fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan.

Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan jaksa, bukti, serta fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Menurut Juna, penanganan perkara ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan bantuan yang bersumber dari keuangan negara.

Kejari Samosir, kata dia, berkomitmen mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara serta penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa bantuan pemerintah harus dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar hak masyarakat yang membutuhkan terlindungi dan tujuan program dapat tercapai.

Tuntutan empat tahun penjara terhadap Fitri Agust Karo-Karo tersebut belum menjadi putusan akhir.

Majelis hakim akan menentukan hukuman berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang terungkap selama persidangan.* (mi/ad)

MEDAN — Seorang pria berinisial M. Iqbal Lubis, 29 tahun, diamankan personel Polsek Sunggal setelah diduga mengacungkan senjata tajam jenis egrek kepada abang iparnya.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Medan-Binjai Kilometer 12, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, pada Sabtu (10/10/2026).

Baca Juga:

• Laporan Dugaan Perampasan Aset STAI Al-Hikmah Medan Belum Tuntas, Yaspetia Minta PWNU Turun Tangan

Ia kemudian mendengar abang iparnya memanggil dari luar rumah.

Tak lama berselang, Iqbal mengambil senjata tajam jenis egrek dari dalam rumah. Ia lalu bergegas menuju rumah abang iparnya dengan alasan untuk berjaga-jaga.

Namun, setibanya di lokasi, Iqbal justru mengacungkan egrek tersebut ke arah abang iparnya. Aksi itu membuat warga sekitar resah.

Mendapat laporan mengenai kejadian tersebut, personel Unit Reserse Kriminal Polsek Sunggal bergerak menuju tempat kejadian perkara di Jalan Medan-Binjai Kilometer 12, Desa Purwodadi.

Polisi kemudian mengamankan Iqbal tanpa perlawanan.

Dalam penanganan perkara ini, polisi turut menyita satu buah senjata tajam jenis egrek yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut.

Kapolsek Sunggal, AKP Muhammad Ainul Yaqin, membenarkan penangkapan pria tersebut.

Ia mengatakan Iqbal telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Sunggal untuk dilakukan proses lebih lanjut," ujar AKP M Ainul Yaqin saat dikonfirmasi, Senin (12/10/2026).

Hingga Senin, polisi masih memeriksa Iqbal untuk mengetahui motif di balik dugaan pengancaman terhadap abang iparnya tersebut.

Polisi juga menyatakan bahwa pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata tajam.

Penetapan pasal dan proses hukum selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan penyidik serta ketentuan hukum yang berlaku.* (ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sebagai bencana nasional.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah masih mampu menangani kebakaran tersebut.

Baca Juga:

• Karhutla Meluas di Kaltim, Gubernur Rudy Mas’ud Jalani Medical Check Up di Singapura

Menurut dia, pemerintah saat ini masih berupaya menangani karhutla tanpa menetapkannya sebagai bencana nasional.

"Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," ujar Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam.

Meski belum menetapkan status bencana nasional, Dudung mengatakan Prabowo memerintahkan agar penanganan karhutla dilakukan secepat mungkin.

Ia menyebut presiden memberikan perhatian besar terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

"Ya Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini," ucapnya.

Dudung juga menanggapi respons negara lain terhadap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Ia mengakui adanya tanggapan dari negara lain terkait persoalan tersebut, tetapi menegaskan pemerintah telah melakukan upaya penanganan.

"Ya memang ada ya tanggapan dari negara lain masalah kebakaran hutan ini. Tetapi kita sudah maksimal berupaya ya. Mudah-mudahan ini bisa segera dilaksanakan," kata Dudung.

Adapun mengenai kemungkinan bantuan dari negara lain untuk memadamkan kebakaran, Dudung mengatakan hal tersebut belum dibahas dalam pertemuan di Istana.

"Belum, tadi belum dibahas, belum dibahas," imbuhnya.

Pernyataan Dudung menunjukkan bahwa pemerintah masih memprioritaskan penanganan karhutla secepat mungkin.

Namun, keputusan mengenai penetapan status bencana nasional belum diambil.

Di tengah upaya pemerintah menangani karhutla, data pemantauan menunjukkan ribuan titik panas masih terdeteksi di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan SiPongi+ milik Kementerian Kehutanan, terdapat 17.108 titik panas atau hotspot pada Senin, 12 Oktober 2026.

Jumlah tersebut turun 2.058 titik dibandingkan dengan pemantauan sehari sebelumnya, Minggu, 11 Oktober 2026, yang mencatat 19.166 titik panas.

Data tersebut berasal dari pencitraan satelit Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA selama periode pemantauan 24 jam terakhir. Data diakses pada Senin pukul 13.05 WIB.

Dari total 17.108 titik panas, sebanyak 708 titik masuk kategori kepercayaan tinggi, 16.174 titik berkategori sedang, dan 226 titik berkategori rendah.

Tingkat kepercayaan titik panas digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat indikasi bahwa suatu titik merupakan anomali suhu yang berpotensi berkaitan dengan kebakaran.

Kategori rendah berada pada rentang 0–29 persen, kategori sedang 30–79 persen, dan kategori tinggi 80–100 persen.

Meski demikian, titik panas tidak selalu berarti kebakaran telah dipastikan terjadi.

Data satelit tersebut merupakan indikasi awal yang perlu diperiksa lebih lanjut melalui pemantauan lapangan dan informasi pendukung lainnya.

Penurunan jumlah titik panas dibandingkan hari sebelumnya menjadi salah satu perkembangan dalam pemantauan karhutla.

Namun, ribuan titik yang masih terdeteksi menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pemadaman tetap diperlukan.

Pemerintah menargetkan penanganan karhutla berlangsung secepat mungkin.

Sementara itu, keputusan mengenai status bencana nasional dan kemungkinan menerima bantuan dari negara lain, menurut Dudung, belum dibahas atau ditetapkan.* (km/ad)

BALIKPAPAN — Foto Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud saat berada di Singapura menjadi perbincangan di media sosial.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan bahwa Rudy pergi ke negara tersebut untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check up.

Baca Juga:

• Pemko Medan Perkuat Pelacakan TBC, Camat dan Lurah Diminta Aktif Jemput Sasaran Skrining

Ririn tidak menjelaskan secara terperinci kondisi kesehatan Rudy. Ia hanya menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan agenda rutin.

"Medical check up rutin sih," sambungnya.

Foto yang beredar memperlihatkan Rudy sedang duduk di sebuah tempat makan.

Di depannya terlihat seorang perempuan yang sedang menyantap makanan.

Berdasarkan narasi yang beredar di media sosial, momen tersebut disebut berlangsung ketika Rudy sedang sarapan di sebuah hotel di Singapura.

Ririn membenarkan bahwa foto itu diambil saat Rudy sarapan di hotel pada Minggu pagi. Setelah itu, Rudy disebut langsung kembali ke Jakarta.

"Iya (foto yang beredar) pas sarapan Minggu pagi, nginap di hotel terus langsung balik Jakarta," jelasnya.

Ririn menjelaskan, pemeriksaan kesehatan Rudy di Singapura telah mendapat persetujuan lisan dari Menteri Dalam Negeri.

Permohonan tertulis juga disampaikan secara paralel karena keberangkatan tersebut bertepatan dengan akhir pekan.

Berdasarkan jadwal yang disampaikan Ririn, Rudy telah kembali ke Jakarta pada Senin, 12 Oktober 2026.

Pada sore harinya, ia tiba di Balikpapan untuk melanjutkan agenda pemerintahan.

"Bapak (sekarang) di Balikpapan," ucap Ririn.

Penjelasan tersebut disampaikan untuk merespons foto Rudy yang ramai beredar di media sosial.

Pemprov Kaltim menyatakan perjalanan ke Singapura dilakukan untuk pemeriksaan kesehatan rutin, bukan untuk kepentingan lain yang disebut dalam berbagai spekulasi.

Di tengah perhatian publik terhadap keberadaan Rudy di Singapura, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi persoalan di Kalimantan Timur.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan mencatat 127 kejadian kebakaran lahan sepanjang 2026 hingga 12 Oktober pukul 09.00 Wita.

Kepala BPBD Kota Balikpapan, Usman Ali, mengatakan kebakaran tersebut terutama terjadi pada lahan yang ditumbuhi ilalang dan semak belukar.

"Per 12 Oktober 2026 pukul 09.00 Wita, telah tercatat sebanyak 127 kejadian kebakaran lahan di Kota Balikpapan sepanjang tahun 2026," kata Kepala BPBD Kota Balikpapan Usman Ali, Senin (12/10/2026).

Total luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 81 hektare.

"Perkiraan total luas lahan terbakar mencapai 81 hektar atau setara dengan 810.156 meter persegi. Kejadian ini menimpa (lahan yang dipenuhi) ilalang serta semak belukar," ujarnya.

Selain kebakaran lahan, kabut asap kembali menyelimuti Balikpapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat akumulasi asap dari kebakaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.

Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, Huda Abshor Mukhsinin, mengatakan asap terlihat lebih pekat terutama pada pagi hari ketika suhu udara cenderung lebih rendah.

Menurut Huda, asap dari kebakaran di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan terbawa pergerakan angin ke arah utara hingga mencapai Kalimantan Timur.

"Terpantau karhutla masih terjadi di sekitar Kalteng dan Kalsel yang membawa asap ke utara menuju Kaltim," kata Huda.

Sumber asap juga berasal dari kebakaran di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU).

Huda menyebut intensitas karhutla di kedua wilayah tersebut semakin meningkat sehingga menambah potensi asap di bagian selatan Kalimantan Timur.

"Wilayah PPU dan Paser juga mengalami karhutla yang semakin intens. Ini membuat potensi panas di wilayah selatan Kalimantan meningkat," ucapnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih menjadi tantangan bagi wilayah Kalimantan Timur.

Selain berpotensi mengganggu kualitas udara dan jarak pandang, kebakaran lahan juga membutuhkan penanganan agar tidak meluas.*(d/ad)

MEDAN — Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah (Yaspetia) Medan mengadukan lambatnya penanganan laporan dugaan perampasan aset dan legalitas Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hikmah Medan ke Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara.

Pengaduan itu disampaikan Ketua Yaspetia Medan Ir. H. Marapinta Harahap bersama Ketua STAI Al-Hikmah Medan Asrul Siregar dan Sekretaris Yayasan Prof. Dr. Zainuddin di Kantor PWNU Sumut, Jalan Sei Batanghari, Medan, pada Sabtu (12/10/2026).

Baca Juga:

• Pemko Medan Perkuat Pelacakan TBC, Camat dan Lurah Diminta Aktif Jemput Sasaran Skrining

Pihak yayasan menduga tindakan tersebut melibatkan Masdar Limbong dan sejumlah pihak lainnya. Namun, dugaan itu perlu dibuktikan melalui proses hukum.

Ketua Yaspetia Medan, Ir. Marapinta Harahap, mengatakan pihaknya mendatangi PWNU Sumut untuk meminta bantuan dan perlindungan sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama (NU).

Ia berharap pengaduan tersebut dapat mendorong penyelesaian perkara yang dilaporkan ke kepolisian.

"Kami menyampaikan kegelisahan ini kepada Ketua PWNU Sumatera Utara untuk memohon bantuan dan perlindungan sebagai sesama warga NU. Laporan yang kami masukkan ke Polsek Medan Area terkait dugaan perampasan inventaris, izin, dan nama kampus oleh Masdar Limbong cs sudah lebih dari setahun jalan di tempat tanpa ada kejelasan maupun penetapan tersangka," ujar Marapinta, Sabtu (12/10/2026).

Menurut Marapinta, pihak yayasan menginginkan kejelasan mengenai perkembangan laporan tersebut.

Mereka berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti perkara secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Yaspetia, Prof. Zainuddin, juga menyampaikan keberatan atas belum tuntasnya penanganan laporan yang mereka ajukan.

Ia meminta PWNU Sumut ikut mengawal persoalan tersebut dan mendorong kepolisian memberikan kepastian hukum.

"Kasus dugaan perampasan aset dan legalitas perguruan tinggi ini sudah terkatung-katung lebih dari setahun. Dan laporan kami terkait pencurian asset ke poksek medan area yg dilakukan anggota Masdar Limbong sampai hari ini belum ada yg tersangka sudah cukup lama. Sebagai warga NU kami menghadap kepada pimpinan NU di sumut. Dan kami memohon bantuan Ketua PWNU Sumut untuk ikut mengawal masalah ini dan mendesak kepolisian agar menuntaskan penanganan hukumnya secara tegas dan transparan," tegas Prof. Zainuddin.

Zainuddin berharap laporan tersebut mendapat perhatian sehingga persoalan yang menyangkut aset dan legalitas perguruan tinggi itu dapat ditangani hingga tuntas.

Sementara itu, Ketua STAI Al-Hikmah Medan, Asrul Siregar, mengatakan dugaan perampasan inventaris dan persoalan data mahasiswa berpotensi merugikan institusi pendidikan serta mengganggu kepentingan akademik mahasiswa.

Ia juga menyinggung dugaan penerbitan ijazah yang tidak sah. Menurut Asrul, persoalan tersebut perlu ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.

"Dugaan perampasan inventaris, pembajakan data mahasiswa, hingga penerbitan ijazah secara tidak sah ini sangat terang-terangan dilakukan. Sangat disayangkan laporan kami di Polsek Medan Area sudah mengendap lebih dari satu tahun. Oleh karena itu, kami memohon dukungan Ketua PWNU Sumut dan mendesak pihak kepolisian untuk tidak mengulur waktu lagi dalam menuntaskan kasus ini," pungkas Asrul.

Hingga informasi ini disusun, naskah yang diterima belum memuat keterangan dari Polsek Medan Area maupun Masdar Limbong terkait tudingan tersebut.

Karena itu, perkembangan penanganan laporan dan tanggapan pihak-pihak yang disebut masih perlu dikonfirmasi untuk mendapatkan gambaran yang berimbang.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) melalui pelacakan kontak pasien dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Pemerintah kecamatan dan kelurahan diminta lebih aktif membantu puskesmas menjangkau warga yang menjadi sasaran pemeriksaan.

Baca Juga:

• Rico Waas Tinjau Pembangunan Trotoar Jalan Juanda dan Merak Jingga, Target Rampung Akhir 2026

Kegiatan berlangsung di Kantor Camat Medan Kota.

Rapat ini melibatkan jajaran Pemerintah Kota Medan, Dinas Kesehatan, para camat, kepala puskesmas, serta unsur kewilayahan lainnya.

Koordinasi lintas sektor diperlukan agar pelaksanaan skrining lebih tepat sasaran dan penemuan kasus TBC dapat dipercepat.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Medan, Muhammad Sofyan.

Dalam arahannya, Sofyan menegaskan bahwa penanggulangan TBC membutuhkan kerja sama seluruh unsur pemerintahan, mulai dari tingkat kota hingga lingkungan.

"Penanganannya, rekan-rekan camat, bantu! Bantu dukung rekan-rekan Dinas Kesehatan yang melalui UPT Puskesmas yang ada di wilayah masing-masing," ujar Muhammad Sofyan dalam arahannya.

Menurut Sofyan, camat, lurah, kepala lingkungan, dan kader kesehatan memiliki peran penting dalam membantu puskesmas menjangkau masyarakat yang perlu menjalani pemeriksaan.

Mereka juga diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada warga yang masih ragu mengikuti skrining.

Pelaksanaan skrining TBC masih menghadapi sejumlah kendala.

Sebagian warga yang diundang tidak hadir karena merasa malu atau terkendala jarak menuju lokasi pemeriksaan.

Ada pula peserta yang datang, tetapi tidak memenuhi kriteria sasaran program.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi pencapaian target pemeriksaan.

Karena itu, pemerintah kewilayahan diminta membantu pendataan, edukasi, dan pendampingan agar warga yang datang benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Surya Saputra Pulungan, menjelaskan bahwa pelacakan kontak TBC yang terintegrasi dengan CKG merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penemuan kasus dan memenuhi indikator program penanggulangan TBC.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Dinas Kesehatan, puskesmas, dan pemerintah kewilayahan dalam pelaksanaan program tersebut.

"Perlu sinergitas, kolaborasi dengan seluruh jajaran ya, termasuk kewilayahan," ujarnya.

Surya menjelaskan, kelompok sasaran pemeriksaan meliputi orang yang tinggal serumah atau memiliki kontak erat dengan pasien TBC, masyarakat yang mengalami gejala batuk, perokok, penyandang diabetes melitus (DM), orang dengan HIV, serta kelompok lain yang memiliki faktor risiko.

Dukungan camat dan lurah diperlukan untuk membantu puskesmas mengundang masyarakat yang sesuai dengan kriteria tersebut.

Dengan begitu, pemeriksaan diharapkan lebih efektif dan capaian program penanggulangan TBC di Kota Medan meningkat.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Medan, Sereiviana Faradillah, turut terlibat dalam penguatan pelaksanaan program tersebut.

Dalam pemaparan mengenai pelacakan TBC, salah satu persoalan yang disoroti ialah ketidaksesuaian antara kriteria masyarakat yang seharusnya menjalani pemeriksaan dan warga yang hadir di lokasi skrining.

Selain kendala jarak dan rasa malu, kondisi tersebut menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih baik antara petugas kesehatan dan masyarakat.

Pemerintah kecamatan serta kelurahan diharapkan membantu memastikan warga memahami tujuan pemeriksaan dan mengetahui apakah mereka termasuk kelompok sasaran.

Dinas Kesehatan pun meminta dukungan pemerintah kewilayahan agar peserta skrining sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

"Dengan koordinasi kewilayahan ini kita meminta atau memohon bantuan dari kewilayahan sehingga nanti seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, yang datang untuk dilakukan skrining itu adalah yang memang sesuai dengan kriteria."

Dukungan juga disampaikan Dr. Hari Putra Darmawan dari Puskesmas Sentosa Baru, Kecamatan Medan Perjuangan.

Ia mengatakan puskesmas terus menjalankan program penanggulangan TBC melalui koordinasi dengan berbagai sektor.

"Kalau dari kami Puskesmas Sentosa Baru, pada dasarnya tetap melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, koordinasi dengan lintas sektor untuk meningkatkan capaian atau target yang sudah ditentukan," ujar Hari Putra Darmawan.

Ia menilai koordinasi yang telah berjalan perlu terus ditingkatkan agar semakin banyak warga bersedia mengikuti pemeriksaan.

"Selama ini memang tadi sudah disampaikan juga koordinasi kita sudah baik, mungkin ada beberapa hal yang harus ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih mau datang untuk skrining," tambahnya.

Selain memperkuat pelacakan kontak dan pemeriksaan kesehatan gratis, rapat koordinasi tersebut membahas pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

Program ini diharapkan memperkuat peran pemerintah di tingkat kelurahan dalam pencegahan penularan, penemuan kasus, dan penanggulangan TBC secara berkelanjutan.

Dinas Kesehatan juga mendorong sosialisasi mengenai gejala TBC, cara mencegah penularan, dan pentingnya pemeriksaan sejak dini.

Warga yang mengalami gejala atau termasuk kelompok berisiko diimbau memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Pemerintah menyampaikan bahwa pemeriksaan dan pengobatan TBC tersedia secara gratis melalui fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui koordinasi ini, Pemko Medan berharap kerja sama antara Dinas Kesehatan, puskesmas, camat, lurah, kepala lingkungan, dan kader kesehatan semakin kuat.

Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran skrining, mempercepat penemuan kasus, dan mendukung target eliminasi TBC di Kota Medan pada 2030.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau pembangunan trotoar di Jalan Juanda dan Jalan Merak Jingga untuk meningkatkan kenyamanan serta keselamatan pejalan kaki.

Penataan tersebut mencakup perbaikan permukaan trotoar dan penyediaan jalur pemandu bagi penyandang disabilitas.

Baca Juga:

• Disembunyikan dalam Kardus Keripik Singkong, TNI AL Gagalkan Pengiriman 4.364 Cartridge Vape Diduga Mengandung Narkotika di Bakauheni

Proyek yang dikerjakan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan itu ditargetkan rampung menjelang akhir 2026.

Dalam peninjauan tersebut, Rico didampingi Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi.

Ia menjelaskan, penataan dilakukan dengan mengangkat dan merapikan penutup drainase tanpa mengubah saluran yang sudah ada.

"Permukaan cover slab sebelumnya tidak rata dan belum dilengkapi jalur pemandu disabilitas. Karena itu, kita bangun trotoar yang lebih nyaman dan ramah bagi semua pejalan kaki," ujarnya.

Pembangunan trotoar ini ditujukan untuk memberikan ruang berjalan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

Permukaan yang rata diharapkan mengurangi risiko tersandung, sedangkan jalur pemandu membantu penyandang disabilitas, khususnya pengguna dengan hambatan penglihatan, saat berjalan di kawasan tersebut.

Penataan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan memperbaiki fasilitas bagi pejalan kaki di tengah aktivitas perkotaan yang padat.

Di Jalan Merak Jingga, Rico turut meminta jajaran kewilayahan menyosialisasikan rencana penataan kepada para pedagang elektronik.

Sosialisasi tersebut diperlukan agar proses pembangunan berjalan lancar dan masyarakat di sekitar lokasi memahami pekerjaan yang sedang dilakukan.

Selain pembangunan trotoar, Rico menyoroti keluhan warga mengenai genangan air di sejumlah titik di kawasan tersebut.

Untuk mengatasi persoalan itu, SDABMBK Kota Medan telah merencanakan pelebaran drainase di seberang jalan, dekat kantor lurah.

Pelebaran saluran diharapkan dapat memperlancar aliran air dan mengurangi genangan ketika hujan turun.

"Pelan-pelan kita benahi. Kita ingin kawasan ini lebih tertata, nyaman bagi pejalan kaki, dan persoalan genangan air juga bisa ditangani," kata Rico.

Pemerintah Kota Medan menyatakan penataan trotoar akan dilakukan secara bertahap di sejumlah ruas jalan.

Upaya ini diharapkan meningkatkan aksesibilitas bagi seluruh pejalan kaki sekaligus membuat kawasan perkotaan lebih tertib dan nyaman.

Dengan pembangunan di Jalan Juanda dan Jalan Merak Jingga, Pemko Medan menargetkan fasilitas pedestrian yang lebih layak, termasuk bagi penyandang disabilitas, serta penanganan genangan air yang selama ini dikeluhkan warga.* (ad)

ACEH BESAR – Warga Ulee Kareng dan sekitarnya mengeluhkan kondisi Jalan T. Nyak Arief yang rusak parah dan dipenuhi lubang.

Kerusakan jalan dari Jembatan Cot Irie menuju Lamnyong itu dinilai membahayakan pengendara, terutama pengguna sepeda motor, terlebih saat hujan dan malam hari.

Baca Juga:

• Samuel F. Silaen Kritik Arah Negara: Jangan Sibuk Mengatur Ruang Privat, Persoalan Publik Terabaikan

Ketika hujan turun, air menggenangi lubang sehingga menyulitkan pengendara memperkirakan kedalaman dan kondisi permukaan jalan.

Keluhan itu disampaikan Heri, warga Ulee Kareng yang berdomisili di sekitar Cot Irie, kepada Bitvonline pada Senin, 12 Oktober 2026.

Menurut Heri, Jalan T. Nyak Arief merupakan salah satu jalur yang ramai dilalui masyarakat, termasuk mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) dan UIN Ar-Raniry.

Kerusakan jalan yang menghubungkan Kecamatan Ingin Jaya, kawasan Cot Irie, Ulee Kareng, serta akses menuju kedua kampus tersebut dikhawatirkan meningkatkan risiko kecelakaan.

Pantauan Bitvonline pada Senin, 12 Oktober 2026, menemukan sejumlah lubang di sepanjang jalan, mulai dari Jembatan Cot Irie hingga kawasan makam T. Nyak Arief, pahlawan nasional asal Aceh.

Heri mengaku kesal dengan kondisi jalan yang menurutnya telah bertahun-tahun mengalami kerusakan tanpa perbaikan menyeluruh.

Ia juga menceritakan pengalaman pengendara yang roda sepeda motornya pernah terperosok ke dalam lubang.

"Jalan ini sudah bertahun-tahun rusak, tapi belum ada perbaikan perbaikan dari Pemerintah Aceh Besar, bahkan sudah dua kali ganti Bupati." ujar Heri.

Kondisi tersebut membuat warga mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap jalan yang setiap hari digunakan masyarakat untuk beraktivitas.

Keluhan serupa disampaikan Munawar Liza, warga yang kerap melintasi jalan tersebut saat menuju kawasan Darussalam.

Ia menilai kerusakan jalan mengganggu aktivitas masyarakat dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Munawar juga menyoroti kondisi jalan menuju makam T. Nyak Arief di kawasan Lamreung, Aceh Besar.

Menurut dia, akses menuju makam pahlawan nasional seharusnya mendapat perhatian pemerintah.

"T Nyak Arief merupakan Pahlawan Nasional RI dari Aceh, yang dimakamkan di Kawasan Lamreung Aceh Besar, tetapi jalan menuju ke Makam Pahlawan ini rusak parah, dimana terletak menghargai jasa Pahlawan." kata nya dengan ketus.

Ia mengatakan, kecelakaan juga disebut beberapa kali terjadi di sekitar tembok makam karena pengendara berusaha menghindari lubang di jalan.

"Kalau malam lebih parah karena gelap, lubangnya tidak kelihatan. Sudah banyak yang jatuh di sini," katanya.

Minimnya penerangan pada malam hari membuat lubang sulit terlihat oleh pengendara.

Kondisi jalan yang rusak dan tergenang air saat hujan semakin meningkatkan risiko kecelakaan.

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Aceh segera memperbaiki Jalan T. Nyak Arief agar kerusakan tidak terus membahayakan pengguna jalan.

Selain untuk meningkatkan keselamatan, perbaikan jalan dinilai dapat membantu memperlancar arus kendaraan, terutama dari arah Limpok menuju Jembatan Cot Irie.

Munawar berharap jalan tersebut dapat menjadi jalur alternatif yang lebih nyaman sehingga membantu mengurai kemacetan di persimpangan Jembatan Cot Irie.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan dari pemerintah terkait rencana maupun jadwal perbaikan jalan tersebut.

Warga berharap keluhan mereka segera ditindaklanjuti melalui perbaikan nyata demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat.* (ad)

LAMPUNG SELATAN – TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama unsur keamanan pelabuhan menggagalkan dugaan pengiriman 4.364 cartridge liquid vape yang terindikasi mengandung zat narkotika di Pelabuhan Penyeberangan ASDP Bakauheni, Lampung Selatan.

Ribuan cartridge tersebut ditemukan tersembunyi di dalam tiga kardus berisi keripik singkong.

Baca Juga:

• Samuel F. Silaen Kritik Arah Negara: Jangan Sibuk Mengatur Ruang Privat, Persoalan Publik Terabaikan

Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) III, Laksamana Muda TNI Uki Prasetia, menyampaikan pengungkapan tersebut dalam konferensi pers pada Senin, 12 Oktober 2026.

Penindakan berlangsung pada Senin, 5 Oktober 2026, sekitar pukul 02.50 WIB.

Petugas bergerak setelah menerima informasi intelijen mengenai dugaan pengiriman cartridge vape yang mengandung zat terlarang melalui jalur penyeberangan Bakauheni.

Kasus ini bermula saat petugas gabungan memeriksa sebuah bus antarkota antarprovinsi bernomor polisi BK 7571 UA.

Bus tersebut diketahui membawa titipan barang dari Medan menuju Tangerang.

Berdasarkan informasi intelijen, petugas memeriksa bagasi bus dan menemukan tiga kardus berisi keripik singkong.

Setelah diperiksa lebih lanjut, petugas mendapati ribuan cartridge liquid vape merek Yakuza XL dan Batman yang disembunyikan di balik makanan ringan tersebut.

Bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung, petugas menghitung barang bukti dan menemukan total 4.364 cartridge yang diduga berkaitan dengan peredaran zat narkotika.

Seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Petugas juga berkoordinasi dengan Bea Cukai Lampung dan BNNP Lampung untuk memastikan kandungan cairan serta menelusuri kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan peredaran narkotika.

Uki Prasetia menjelaskan, pemeriksaan awal menggunakan alat narco test yang melibatkan Lanal Lampung, BNNP Lampung, dan Bea Cukai Lampung menunjukkan indikasi adanya zat narkotika dalam sampel cartridge.

Dalam keterangan awal yang disampaikan kepada publik, hasil pengujian tersebut disebut mengarah pada dugaan kandungan kokain.

Namun, jenis zat yang terkandung dalam seluruh barang bukti masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium resmi.

Laporan mengenai hasil pengujian yang beredar pada 12 Oktober 2026 juga belum sepenuhnya seragam.

Karena itu, penetapan jenis zat harus mengacu pada hasil pemeriksaan laboratorium dan konfirmasi instansi berwenang.

Kepastian tersebut diperlukan untuk mendukung proses penyidikan, menentukan ketentuan hukum yang tepat, serta memastikan penanganan barang bukti sesuai prosedur.

Dalam keterangan awalnya, Uki menyampaikan bahwa nilai pasar barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp34,912 miliar.

Angka itu merupakan estimasi berdasarkan asumsi harga yang disampaikan dalam konferensi pers, bukan nilai transaksi yang telah diverifikasi secara independen.

Uki juga menyebut pengungkapan ini diperkirakan dapat mencegah paparan zat berbahaya terhadap sekitar 13.092 hingga 21.820 orang.

Sementara itu, potensi biaya rehabilitasi yang diperkirakan dapat dihindari berada pada kisaran Rp11,19 miliar hingga Rp18,65 miliar.

Angka tersebut merupakan estimasi dari pihak terkait dan belum disebut sebagai hasil penghitungan yang diaudit secara independen.

Meski demikian, jumlah barang bukti yang diamankan menunjukkan besarnya skala pengiriman yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama terkait asal barang, tujuan pengiriman, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Sebagai tindak lanjut, Lanal Lampung telah berkoordinasi dengan BNNP Lampung dan Bea Cukai Lampung untuk mengamankan barang bukti sekaligus melanjutkan pemeriksaan.

Seluruh cartridge disimpan di Markas Komando Lanal Lampung sambil menunggu proses pemeriksaan dan penentuan langkah hukum berikutnya.

Penanganan lanjutan akan dilakukan oleh instansi berwenang sesuai prosedur yang berlaku.

Petugas juga mendalami informasi mengenai pengemudi bus dan data pengirim paket untuk menelusuri jalur distribusi serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Meski demikian, status hukum setiap pihak masih harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang diperoleh.

Pendalaman ini diharapkan dapat mengungkap apakah pengiriman tersebut berkaitan dengan jaringan peredaran narkotika yang lebih luas atau menggunakan pola distribusi lainnya.

Pengungkapan tersebut disebut sejalan dengan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk agenda Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto.

TNI AL menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam mencegah penyelundupan melalui jalur transportasi laut maupun kawasan pelabuhan.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali sebelumnya juga menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menjaga keamanan maritim dan memberantas peredaran barang terlarang.

Melalui pengungkapan ini, aparat diharapkan dapat menelusuri jalur pengiriman, memastikan kandungan zat dalam barang bukti melalui pemeriksaan laboratorium resmi, serta mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Hasil pemeriksaan laboratorium dan penyidikan selanjutnya akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut hukum terhadap temuan 4.364 cartridge liquid vape tersebut.* (ad)

YOGYAKARTA – Indonesia bersama negara-negara ASEAN memperkuat kerja sama pengembangan koperasi pertanian untuk mendukung swasembada pangan dan menjaga ketahanan pangan kawasan.

Kerja sama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim dan fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu produksi serta ketersediaan pangan.

Baca Juga:

• Kabar Baik untuk Warga Medan! Harga Cabai Merah Turun Jadi Rp55 Ribu, Ayam Potong Rp35 Ribu per Kg

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan, forum yang dihadiri delegasi negara-negara ASEAN itu menjadi kesempatan untuk menyusun langkah bersama dalam memperkuat peran koperasi di sektor pertanian.

Indonesia sebagai tuan rumah berharap hasil pertemuan dapat diwujudkan melalui program nyata, bukan sekadar kesepakatan.

"Perubahan iklim di dunia dan ASEAN semakin tidak menentu, hari ini kita merasakan sangat panas sekali efek dari El Nino dan tentu akan sangat berpengaruh pada ketersediaan pangan kita," kata Farida saat membuka forum bertema Navigating Together: Agricultural Cooperatives as ASEAN's Food Security Frontline.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Pejabat Senior Divisi Pangan, Pertanian, dan Kehutanan Departemen Masyarakat Ekonomi ASEAN Dian Sukmajaya, serta Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam X Raden Mas Wijoseno Hario Bimo.

Perwakilan kementerian dan lembaga terkait juga mengikuti pertemuan tersebut.

Farida menegaskan, upaya mencapai swasembada pangan perlu didukung kelembagaan koperasi yang kuat.

Koperasi dapat membantu petani memperoleh akses pembiayaan, teknologi, sarana produksi, pengolahan hasil panen, distribusi, hingga pemasaran.

Dengan dukungan tersebut, petani diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan produksi, tetapi juga mendapatkan nilai ekonomi yang lebih baik dari hasil pertaniannya.

Koperasi juga berpotensi memperkuat posisi tawar petani melalui pengelolaan usaha bersama.

"Kami sesama penggerak koperasi di ASEAN berkumpul berfokus untuk bagaimana bisa swasembada pangan agar koperasi-koperasi yang ada di ASEAN menjadi leading sector, menjadi garda terdepan swasembada pangan di masing-masing negara," ujar Farida.

Menurut dia, penguatan koperasi menjadi bagian penting dari upaya membangun kemandirian pangan setiap negara anggota ASEAN.

Kerja sama regional diharapkan membantu negara-negara tersebut berbagi pengalaman dalam mengembangkan usaha pertanian yang berkelanjutan.

Indonesia memiliki sejumlah koperasi yang dapat menjadi contoh pengembangan usaha berbasis pertanian dan pangan.

Di antaranya Koperasi Al-Ittifaq di Ciwidey, Bandung, Koperasi Sukamakmur, serta koperasi pengolahan susu di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Farida mengatakan, pengalaman koperasi-koperasi tersebut dapat dibagikan kepada delegasi negara ASEAN untuk memperluas pengetahuan mengenai pengelolaan usaha pertanian dan pangan.

"Kami berharap hal itu seiring dengan penguatan koperasi sebagai kelembagaannya sehingga koperasi bisa sangat berperan untuk mencapai swasembada pangan," katanya.

Pertukaran pengalaman ini diharapkan tidak hanya mendorong pembentukan koperasi baru, tetapi juga memperkuat tata kelola, kapasitas usaha, akses pasar, dan keberlanjutan kegiatan ekonomi para anggotanya.

Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam X Raden Mas Wijoseno Hario Bimo mengatakan, koperasi memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

Menurut dia, koperasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi bersama.

Karena itu, forum ASEAN di Yogyakarta menjadi kesempatan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan koperasi pertanian.

"Forum ini juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai penggunaan kolaborasi dalam meningkatkan produktivitas, memperkuat kemitraan, serta mendorong daya saing produk koperasi di kawasan Asia Tenggara," katanya.

Kerja sama tersebut diharapkan membuka peluang bagi koperasi untuk memperluas jaringan usaha, membangun kemitraan strategis, dan meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar Asia Tenggara.

Pejabat Senior Divisi Pangan, Pertanian, dan Kehutanan Departemen Masyarakat Ekonomi ASEAN Dian Sukmajaya menjelaskan, rangkaian pertemuan juga mencakup kegiatan action visit atau kunjungan lapangan.

Melalui kegiatan tersebut, delegasi negara-negara ASEAN berkesempatan mengunjungi koperasi yang dinilai berhasil mengelola usaha di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Kunjungan ini bertujuan memberi kesempatan kepada peserta untuk melihat langsung cara koperasi menjalankan usaha, memahami faktor pendukung keberhasilan, serta mempelajari model yang dapat diterapkan sesuai kondisi negara masing-masing.

"Program ini memberikan kesempatan bagi koperasi-koperasi dari negara anggota kawasan untuk melakukan kunjungan langsung ke koperasi yang dinilai berhasil dalam mengelola pertanian, perkebunan hingga peternakan. Dalam kunjungan itu diharapkan para delegasi dapat belajar dan mereplikasi contoh sukses koperasi untuk kemudian diimplementasikan di negaranya masing-masing," ujar Dian.

Melalui pembelajaran langsung, negara-negara ASEAN diharapkan dapat mengembangkan koperasi yang sesuai dengan kebutuhan petani, kondisi wilayah, dan karakteristik usaha masing-masing.

Penguatan koperasi pertanian menjadi salah satu upaya menghadapi tantangan pangan yang dipengaruhi perubahan iklim, kebutuhan peningkatan produksi, dan dinamika pasar.

Melalui sidang ACEDAC dan ASWGAC, Indonesia dan negara-negara ASEAN berupaya memperkuat kolaborasi, meningkatkan kapasitas koperasi, serta berbagi praktik pengelolaan usaha yang dapat diterapkan di lapangan.

Bagi Indonesia, koperasi pertanian diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas petani, memperluas akses pasar, dan mendukung pencapaian swasembada pangan.

Sementara bagi kawasan ASEAN, kerja sama ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.* (ad)

JAKARTA– Pengamat politik Samuel F. Silaen mengkritik arah penyelenggaraan negara yang dinilainya perlu lebih berfokus pada penyelesaian persoalan publik.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya memperbanyak aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga memastikan penegakan hukum, transparansi anggaran, dan pelayanan publik berjalan dengan baik.

Baca Juga:

• Wabup Rianto Buka PORKAB KORPRI Asahan 2026, Empat Cabang Olahraga Dipertandingkan

Menurut dia, kualitas pemerintahan harus terlihat dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

"Negara tidak cukup hanya membuat aturan bagi masyarakat. Yang lebih penting adalah memastikan hukum ditegakkan secara adil, pelayanan publik berjalan dengan baik, dan setiap penyelenggara negara bersedia mempertanggungjawabkan kewenangannya," ujar Silaen , di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Menurut Silaen, pemerintah perlu memberi perhatian serius terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, serta pelanggaran hukum yang melibatkan penyelenggara negara.

Ia menilai persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Silaen menegaskan bahwa kehidupan privat merupakan bagian dari hak warga negara yang harus dihormati dan dilindungi.

Karena itu, menurut dia, setiap campur tangan negara terhadap kehidupan pribadi masyarakat harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, dan penerapan yang proporsional.

"Pengaturan terhadap kehidupan masyarakat tidak boleh menggeser perhatian dari persoalan publik yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang berkualitas, birokrasi yang bersih, kebijakan yang transparan, serta aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional dan tidak diskriminatif," tegasnya.

Ia menilai keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari kemampuan membuat aturan.

Hal yang lebih penting adalah konsistensi pelaksanaan aturan tersebut serta manfaatnya bagi kehidupan masyarakat.

Silaen juga mengingatkan agar perhatian terhadap kehidupan privat tidak membuat pemerintah mengabaikan persoalan publik, seperti kualitas pelayanan pemerintahan, penggunaan anggaran, dan pengawasan terhadap pejabat yang menjalankan kewenangan.

Silaen turut menyoroti pentingnya ruang publik yang terbuka dan dapat diawasi masyarakat.

Menurut dia, ruang publik tidak hanya mencakup fasilitas umum dan tempat menyampaikan aspirasi, tetapi juga proses pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, pelayanan pemerintah, serta penegakan hukum.

"Apabila proses tersebut berlangsung tertutup dan minim pengawasan, kepentingan masyarakat berisiko tidak terakomodasi secara optimal," ungkapnya.

Ia mengatakan transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Akses informasi publik, pengawasan independen, dan peran pers yang profesional dinilai penting untuk memastikan kekuasaan dijalankan sesuai aturan.

Meski begitu, Silaen mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kritik terhadap pemerintah harus diarahkan untuk menguji kebijakan dan mendorong perbaikan, bukan sekadar melontarkan tuduhan tanpa dasar," jelasnya.

Menurut Silaen, integritas penegakan hukum menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai kualitas negara.

Hukum, kata dia, tidak cukup hanya tertulis dalam peraturan, tetapi harus diterapkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi.

"Dugaan korupsi, manipulasi proses hukum, maupun penyalahgunaan kewenangan harus ditangani berdasarkan bukti dan melalui mekanisme yang sah," katanya.

Ia menegaskan bahwa jabatan, pengaruh politik, dan kekuatan ekonomi tidak semestinya menjadi alasan bagi seseorang untuk menghindari pemeriksaan atau pertanggungjawaban hukum.

Di sisi lain, Silaen mengingatkan pentingnya menjaga hak setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran.

Proses hukum harus berjalan secara adil dengan tetap menghormati prinsip praduga tak bersalah.

"Ketika kepastian hukum melemah, dampaknya dapat meluas, mulai dari menurunnya kepercayaan publik hingga terganggunya iklim usaha, kualitas pelayanan pemerintahan, dan kepastian masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya," imbuhnya.

Silaen berpandangan bahwa kemajuan negara tidak dapat diukur hanya dari jumlah regulasi, pernyataan pejabat, atau kegiatan seremonial.

Ukuran yang lebih penting adalah hasil konkret, seperti pencegahan korupsi, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, peningkatan pelayanan publik, dan perlindungan hak warga negara.

Menurut dia, regulasi yang tidak diterapkan secara konsisten berisiko menjadi formalitas administratif.

Sebaliknya, aturan yang dilaksanakan secara adil dan terbuka terhadap pengawasan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

"Pembenahan tata kelola negara perlu mencakup dua aspek yang saling melengkapi, yakni perlindungan hak individu dan penguatan tanggung jawab publik," jelasnya.

Ia menilai perlindungan privasi dan penguatan tanggung jawab publik bukan dua hal yang harus dipertentangkan.

Pemerintah justru perlu memastikan hak masyarakat terlindungi sekaligus membuka ruang pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan dan anggaran negara.

Dalam pernyataannya, Silaen menggunakan ungkapan "Ayo Taruhan!" sebagai tantangan retoris untuk menguji arah penyelenggaraan negara.

Ia mempertanyakan apakah kemajuan dapat dicapai apabila pengaturan kehidupan privat lebih menonjol, sementara pembenahan ruang publik dan penegakan hukum belum berjalan optimal.

"Pertanyaan tersebut tidak cukup dijawab melalui perdebatan atau adu pernyataan politik. Diperlukan indikator yang terukur, antara lain kualitas pelayanan publik, transparansi anggaran, penanganan perkara korupsi, independensi pengawasan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara," tegasnya.

Menurut Silaen, indikator tersebut dapat digunakan masyarakat untuk menilai apakah kebijakan pemerintah menghasilkan perbaikan nyata atau sekadar menambah aturan administratif.

Ia menekankan bahwa evaluasi penyelenggaraan negara perlu diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan akuntabilitas, dan pemastian bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

"Negara maju bukan sekadar negara yang memiliki kewenangan luas untuk mengatur masyarakat. Negara maju adalah negara yang mampu membatasi kekuasaannya sendiri melalui hukum, menegakkan keadilan tanpa diskriminasi, serta memastikan kepentingan publik tidak dikalahkan oleh kepentingan segelintir pihak."

"Kekuatan negara tidak hanya tercermin dari kemampuannya mengatur warga, tetapi juga dari keberaniannya mengawasi dan mempertanggungjawabkan kekuasaannya sendiri," pungkas Silaen.* (ad)

BANDA ACEH – Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Logistik Polda Aceh Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Hotel Amel Convention Hall, Banda Aceh, Senin, 12 Oktober 2026.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengelolaan logistik kepolisian agar lebih profesional, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:

• Warga Percut Sei Tuan Dukung Penggerebekan Sarang Narkoba, Mengaku Resah hingga Merasa Terancam

Kegiatan ini dihadiri pejabat utama Polda Aceh, para kapolres jajaran, tamu undangan, serta peserta dari satuan fungsi logistik di lingkungan Polda Aceh.

Dalam sambutan Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan yang dibacakan Wakapolda, Rakernis disebut sebagai forum penting untuk menyamakan pemahaman, mengevaluasi pelaksanaan tugas, dan menyusun strategi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan logistik Polri.

Fungsi logistik tidak hanya bertugas menyediakan barang dan jasa, tetapi juga memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang tugas kepolisian.

Pengelolaan logistik karena itu harus mengutamakan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

"Dalam pengelolaan aset, penertiban administrasi barang milik negara (BMN), percepatan penghapusan aset yang rusak berat atau tidak lagi digunakan sesuai ketentuan, serta penyelesaian legalitas tanah milik negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan kepolisian harus menjadi perhatian," ujarnya.

Selain pengelolaan aset, perencanaan dan pengadaan barang serta jasa juga menjadi perhatian.

Pengadaan harus didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan, ketersediaan anggaran, dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Seluruh proses pengadaan wajib dilakukan secara transparan, adil, efektif, efisien, dan akuntabel.

Dengan demikian, barang dan jasa yang diperoleh diharapkan memiliki kualitas yang baik serta dapat menunjang pelaksanaan tugas kepolisian secara optimal.

Polda Aceh juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pengawasan internal, dan kerja sama antarsatuan kerja.

Upaya tersebut diperlukan untuk membangun sistem logistik yang modern, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wakapolda berharap Rakernis ini dapat memperkuat koordinasi antarjajaran, meningkatkan ketepatan perencanaan kebutuhan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana berdasarkan prioritas organisasi.

"Dengan tata kelola logistik yang adaptif, prediktif, efisien, modern, dan berkelanjutan, Polda Aceh akan semakin siap mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Penguatan fungsi logistik juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat," pungkasnya.

Melalui Rakernis ini, pengelolaan logistik di lingkungan Polda Aceh diharapkan semakin tertib dan tepat sasaran sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas kepolisian serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.* (ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menerima audiensi Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) yang mendesak DPR RI menggunakan hak angket untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Audiensi berlangsung di Ruang Baleg DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Ahmad Doli Kurnia Sebut Pasal 18 Ayat 3 PKPU 19/2023 sebagai Pasal Selundupan, Ini Alasannya

Doli mengatakan, sebagai anggota DPR, dirinya berkewajiban menerima dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

Ia berjanji menyampaikan tuntutan AKSI kepada pimpinan Fraksi Golkar dan pengurus partai.

Salah satu aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut adalah penggunaan hak angket DPR untuk mengusut polemik dokumen pendidikan Gibran.

Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai parlemen dapat menjadi ruang untuk menindaklanjuti persoalan itu setelah MK menjatuhkan putusan.

"Ruang mana yang paling mungkin setelah MK mengambil keputusan itu adalah parlemen untuk menguji apakah bisa menyatakan pendapat, apakah bisa menggunakan hak konstitusional untuk hak angket ya, sehingga DPR bisa memanggil pihak-pihak yang terkait untuk menguji kebenarannya," kata Ubedilah Badrun.

Menurut Ubedilah, DPR juga dapat mempertimbangkan penggunaan hak menyatakan pendapat.

Ia menyebut proses tersebut berpotensi berlanjut pada mekanisme pemakzulan atau pemberhentian wakil presiden apabila persyaratan konstitusionalnya terpenuhi.

"Maka memungkinkan sebetulnya DPR melanjutkan pada hak menyatakan pendapat dan itu bisa berujung pada impeachment atau pergantian wakil presiden. Dan di dalam konstitusi kita sebenarnya itu sudah diatur, dan pergantian presiden atau wakil presiden itu hal yang biasa menurut saya dalam demokrasi dan dalam negara modern," ungkapnya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, juga meminta DPR menindaklanjuti persoalan tersebut.

Ia menyoroti tidak ditemukannya ijazah setara SMA milik Gibran dalam persidangan MK, sebagaimana disampaikannya dalam audiensi.

"Dalam fakta persidangan tidak ada ijazah Gibran. Pertama ya Gibran karena punya masa lalu dia mundur, dan nyatanya bisa dibuktikan dalam pengadilan, tidak ada ijazahnya," ujar Ray.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Ray dalam audiensi.

Untuk menilai persoalan dokumen pendidikan Gibran secara menyeluruh, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen yang relevan dan keterangan resmi pihak-pihak terkait.

Dalam audiensi tersebut, AKSI menyampaikan empat tuntutan kepada Doli Kurnia dan DPR RI.

Pertama, AKSI mendesak Fraksi Golkar menyampaikan sikap resmi secara terbuka serta memprakarsai penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat sesuai Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

AKSI juga merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai dasar konstitusional terkait pemberhentian presiden atau wakil presiden.

Kedua, AKSI mendorong seluruh fraksi DPR agar tidak membatasi persoalan tersebut pada evaluasi teknis penyelenggara pemilu.

Mereka meminta KPU RI dan Bawaslu RI dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai proses pencalonan Gibran.

Ketiga, AKSI meminta pimpinan partai politik tidak membatasi penggunaan kewenangan konstitusional anggota DPR hanya berdasarkan kesepakatan elite partai.

Mereka menilai anggota DPR harus menjalankan fungsi perwakilan rakyat dalam menindaklanjuti persoalan yang menjadi perhatian publik.

Keempat, AKSI mendesak Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan wakil presiden atau menghentikan pembelaan di ruang opini.

Mereka juga menegaskan bahwa pemakzulan merupakan mekanisme konstitusional untuk menguji dugaan pelanggaran, bukan vonis yang dijatuhkan sejak awal.

Menanggapi tuntutan tersebut, Doli mengatakan dirinya telah mendengarkan seluruh masukan yang disampaikan AKSI.

Ia menyatakan akan meneruskan aspirasi itu kepada pimpinan fraksi dan partai.

"Kami sudah betul-betul mendengar secara saksama apa yang disampaikan, termasuk tuntutan yang tadi disampaikan. Bahwa masukan-masukan itu akan kemudian kami tindak lanjuti, seperti yang saya katakan tadi, saya akan sampaikan kepada pimpinan kami di fraksi maupun di partai," imbuhnya.

Pernyataan Doli tersebut belum berarti Fraksi Golkar menyetujui penggunaan hak angket.

Keputusan mengenai langkah politik dan konstitusional selanjutnya masih bergantung pada pembahasan di internal DPR dan mekanisme yang berlaku.

Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas.

Sementara itu, hak menyatakan pendapat merupakan mekanisme berbeda yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memiliki prosedur tersendiri.* (d/ad)

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyebut Pasal 18 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 sebagai pasal selundupan.

Doli, yang menjabat Ketua Komisi II DPR pada 2023, mempertanyakan kemunculan pasal tersebut karena mengaku tidak menemukannya dalam draf PKPU yang dibahas saat itu.

Baca Juga:

• Bupati Deli Serdang Nonaktifkan 2 Kabag Sekretariat DPRD, Ini Penyebabnya

Ia menjelaskan bahwa PKPU merupakan peraturan yang dibuat KPU sebagai turunan dari undang-undang.

Karena itu, menurut dia, isi PKPU tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

"Jadi gini ya, yang perlu dipahami dulu nih, pembentuk PKPU itu adalah KPU. Pembentuk Perbawaslu itu adalah Bawaslu. Kami di DPR ini adalah pembentuk undang-undang bersama dengan pemerintah. PKPU, Perbawaslu itu adalah turunan dari peraturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang. Pertama tentu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang," kata Doli kepada wartawan di DPR, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Menurut Doli, undang-undang mengatur bahwa penyusunan PKPU dan Peraturan Bawaslu harus dikonsultasikan dengan DPR.

Proses tersebut, kata dia, bertujuan memastikan rancangan peraturan diketahui publik dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Nah, kenapa pakai kata 'konsultasi'? Karena sebenarnya itu adalah kewenangan mereka. Kenapa dikonsultasikan ke DPR, dan juga diundang pemerintah? Karena esensinya adalah filosofisnya adalah PKPU yang mereka buat itu harus diketahui oleh publik. Makanya sebelum masuk ke DPR, itu harus ada uji publik dulu. Ya kan?" ucap Doli.

Doli mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya, Pasal 18 ayat 3 tidak tercantum dalam rancangan PKPU yang diajukan KPU pada 2023.

Ia menduga ada dua tahapan yang memungkinkan pasal tersebut masuk ke dalam peraturan sebelum ditetapkan.

"Jadi data yang kami punya dengan apa yang juga dipegang oleh teman-teman atau masyarakat yang ikut uji publik, itu enggak ada pasal itu. Gitu ya. Nah masuknya di mana? Nanti saya jelaskan ya di waktu dan ruang yang tepat. Gitu kan," tutur dia.

Ia menjelaskan, DPR berperan mengawasi dan memberikan masukan terhadap rancangan PKPU yang dikonsultasikan.

Dalam proses itu, sejumlah lembaga, termasuk Bawaslu, pemerintah, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dapat memberikan tanggapan.

"Jadi DPR itu cuma mengontrol ya, mengontrol apakah PKPU-PKPU yang draft-nya diusulkan itu, itu harmonis atau tidak dengan yang lain. Ya, makanya perlu ada tanggapan Bawaslu, ada tanggapan pemerintah, ada tanggapan DKPP dan dan seterusnya gitu. Nah jadi kalau kemudian pada saat tempat kami tidak ada dan kemudian tiba-tiba tercantum ada, ya itu kemungkinan ada di dua titik dimungkinkan pasal itu bisa dimasukkan," lanjutnya.

Doli juga menilai Pasal 18 ayat 3 tersebut bertentangan dengan undang-undang dan mempertanyakan proses kemunculannya.

Namun, pernyataan itu merupakan penilaian Doli yang masih perlu diuji melalui dokumen dan kronologi penyusunan peraturan terkait.

"Bertentangan, bertentangan, dan aneh, gitu loh. Pasal ayat itu aneh sekali, dan kalau lihat nanti kronologisnya juga aneh, tiba-tiba muncul gitu ya di saat yang memang kita semuanya apa namanya tidak menyangka itu akan masuk tiba-tiba tanpa ada penjelasan dan pemberitahuan," jelas dia.

Ia mengklaim memiliki bukti untuk mendukung pernyataannya, mulai dari dokumen tertulis hingga rekaman video proses pembahasan.

"Kami udah punya data, kami udah punya videonya semua, data tertulis, kemudian pointer-pointer yang disampaikan, videonya juga lengkap semua, dan saya bisa mengatakan itu enggak ada," imbuhnya.

Pernyataan Doli kembali menyoroti proses penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, khususnya terkait Pasal 18 ayat 3.

Untuk memastikan dugaan tersebut, diperlukan penelusuran terhadap draf awal, hasil uji publik, catatan konsultasi dengan DPR, serta dokumen final PKPU.

Keterangan dari KPU dan pihak terkait juga diperlukan untuk menjelaskan kronologi munculnya ketentuan tersebut.* (d/ad)