JAKARTA – Polemik mengenai keabsahan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan Pilpres 2024 berlanjut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sejumlah anggota Komisi II DPR berbeda pendapat mengenai langkah yang perlu ditempuh untuk menindaklanjuti pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan Gibran.

Baca Juga:

• Seluruh Komisioner KPU dan Bawaslu Dilaporkan ke DKPP soal PKPU Pencalonan Gibran

Sementara itu, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai DPR cukup memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meminta penjelasan.

Perbedaan pandangan itu muncul setelah MK memutus perkara yang mempersoalkan keabsahan persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK tidak menerima gugatan tersebut karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Mahkamah juga menyatakan persoalan mengenai tidak ditemukannya bukti ijazah pendidikan setara SMA itu menjadi ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan berdasarkan UUD 1945.

PKB Usul Pembentukan Pansus

Eka Widodo, yang akrab disapa Edo, mengatakan pertimbangan hukum MK perlu menjadi perhatian lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memastikan persyaratan presiden dan wakil presiden terpenuhi.

Menurut dia, tindak lanjut atas persoalan tersebut tidak berarti mengabaikan atau menggugat kembali putusan MK.

DPR, kata dia, tetap harus menghormati putusan pengadilan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.

"Putusan MK harus kita hormati. Tetapi pertimbangan Mahkamah juga harus dibaca secara utuh. Kalau memang masih ada persoalan faktual yang perlu dipastikan, maka lembaga negara yang memiliki kewenangan harus melakukan verifikasi secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti," kata Edo dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10).

Edo mengingatkan bahwa UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden apabila memenuhi kondisi tertentu yang ditetapkan konstitusi.

Ia merujuk Pasal 7A UUD 1945, yang mengatur alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, termasuk apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Adapun Pasal 7B mengatur mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.

Menurut Edo, apabila ditemukan bukti kuat mengenai persoalan konstitusional, DPR dapat menggunakan instrumen pengawasan yang tersedia.

Salah satunya adalah pembentukan pansus jika dinilai diperlukan.

"Salah satunya dapat melalui pembentukan Panitia Khusus apabila dipandang diperlukan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh," kata Edo.

Ia menegaskan, pansus tidak boleh mengambil alih kewenangan lembaga lain ataupun langsung menghakimi pihak tertentu.

Tugasnya, menurut dia, adalah mengklarifikasi dan memastikan fakta berdasarkan bukti.

"Pansus, kalau memang dibentuk, harus bekerja untuk memastikan fakta. Apakah dokumen pendidikan yang menjadi dasar pemenuhan syarat tersebut benar-benar ada, bagaimana proses penyetaraannya, siapa yang melakukan verifikasi, dan apakah seluruh prosedurnya telah sesuai dengan ketentuan hukum. Semua harus dibuktikan, bukan berdasarkan asumsi," kata dia.

Berbeda dengan PKB, Ahmad Doli Kurnia menilai pembentukan pansus, penggunaan hak angket, maupun bentuk penyelidikan lainnya tidak diperlukan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Doli berpendapat Komisi II DPR dapat memanggil penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, untuk meminta penjelasan mengenai proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

"Komisi II panggil penyelenggara pemilu ya, panggil penyelenggara pemilu, bertanya kenapa bisa terjadi proses pencalonan kemarin yang akhirnya dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi ternyata ijazahnya enggak ada. Nah ya, jelaskan oleh si siapa, KPU, Bawaslu, dan segala macam gitu loh," kata Doli.

Menurut Doli, pemanggilan tersebut dapat menjadi langkah untuk mengetahui bagaimana persyaratan pendidikan Gibran diverifikasi ketika proses pencalonan berlangsung.

Ia juga menilai wacana pemakzulan Gibran tidak bisa dipisahkan dari keputusan politik partai-partai di DPR.

Karena itu, pembahasan mengenai langkah tersebut akan bergantung pada kesepakatan dan konsensus antarpartai.

"Kalau soal pemakzulan, ya itu tergantung dari kesepakatan dan konsensus para pimpinan partai politik, terutama yang di DPR, ya kan? Ini sudah betul-betul murni wilayah politik," ucapnya.

Perbedaan sikap PKB dan Golkar menunjukkan belum adanya kesepakatan mengenai bentuk tindak lanjut yang akan ditempuh DPR.

PKB membuka kemungkinan pembentukan pansus, sedangkan Golkar memilih meminta penjelasan langsung dari penyelenggara pemilu.

Sebelumnya, MK telah memutus perkara yang mempersoalkan keabsahan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam persidangan, salah satu pemohon, Denny Indrayana, menjelaskan bahwa dokumen yang menjadi dasar persyaratan pencalonan Gibran berupa surat keterangan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan, bukan ijazah atau bukti kelulusan sekolah menengah atas.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Namun, pertimbangan hukum Mahkamah mengenai dokumen pendidikan Gibran menjadi perhatian.

MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

Mahkamah juga menyatakan bahwa secara faktual Gibran bukan lagi berstatus sebagai calon wakil presiden.

Karena itu, persoalan mengenai tidak ditemukannya bukti ijazah tersebut dinilai menjadi ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai UUD 1945.

Pertimbangan tersebut kemudian menjadi dasar bagi munculnya usulan agar DPR meminta penjelasan kepada penyelenggara pemilu atau melakukan penelusuran lebih lanjut.

Hingga kini, perbedaan pandangan di DPR masih berkisar pada mekanisme yang dianggap tepat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Usulan pembentukan pansus dari PKB dan opsi pemanggilan KPU serta Bawaslu dari Golkar menjadi dua pendekatan yang mengemuka dalam polemik persyaratan pendidikan Gibran.* (cn/ad)

JAKARTA – Lembaga Themis Indonesia bersama Yayasan Dewi Keadilan Indonesia melaporkan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat, 9 Oktober 2026.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses penerbitan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden menjelang Pemilu 2024.

Baca Juga:

• Pernyataan Jokowi Berubah soal Prabowo-Gibran Dua Periode, Ini Respons Golkar

Ketentuan ini sebelumnya menjadi sorotan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Advokat Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat, mengatakan pihaknya menilai terdapat perbedaan antara materi yang dibahas dalam uji publik dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan ketentuan yang akhirnya dimuat dalam PKPU setelah proses harmonisasi.

"Yang pertama, terkait dengan proses penerbitan PKPU 19/2023, yang di mana dalam proses uji publik, kemudian RDP, dan kemudian apa yang telah diharmonisasi itu hal yang sangat berbeda. Bahkan pasal yang diselundupkan, pasal yang terkait dengan proses pencalonan itu juga tidak ada dalam proses uji publik, dan kemudian juga tidak ada dalam proses RDP, tetapi dalam proses harmonisasi itu juga tiba-tiba ada," ujar Ibnu Syamsu Hidayat kepada wartawan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).

Menurut Themis, perbedaan tersebut perlu diperiksa untuk memastikan proses penyusunan peraturan berjalan sesuai prosedur dan prinsip transparansi.

Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Ketentuan tersebut sebelumnya menjadi perhatian hakim konstitusi Saldi Isra dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 23 September 2026.

Saldi mempertanyakan proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran kepada KPU.

Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin saat itu mengatakan pihaknya tidak mendatangi dinas pendidikan karena telah menerima surat keterangan.

Dalam laporan ke DKPP, Themis juga mempersoalkan dugaan kelalaian Bawaslu dalam mengawasi penerapan ketentuan tersebut.

Advokat Themis Indonesia, Laily, menilai Bawaslu seharusnya menelusuri dugaan persoalan terkait persyaratan pendidikan calon wakil presiden.

"Adanya kelalaian Bawaslu terhadap tidak adanya tindakan pengawasan untuk mencegah penerapannya Pasal 18 ayat (3) dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Nah, dalam persidangan juga Bawaslu menyatakan bahwa dia tidak mengetahui adanya pelanggaran terhadap pencalonan atau adanya laporan dari temuan dugaan pelanggaran terkait syarat pendidikan calon wakil presiden," kata Laily menambahkan.

Ibnu juga mempersoalkan keterangan penyelenggara pemilu yang menyebut Pasal 18 ayat (3) tersebut berasal dari rekomendasi Kementerian Pendidikan.

Menurut dia, keterangan dalam persidangan di MK menunjukkan bahwa kementerian tersebut tidak pernah merekomendasikan ketentuan itu.

"Dan kemudian ada pernyataan dari penyelenggara pemilu Bawaslu atau KPU yang menyatakan bahwa pasal tersebut adalah rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, tetapi nyatanya dalam proses persidangan kemarin di MK menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan tidak pernah merekomendasikan adanya pasal tersebut. Artinya, hal-hal yang demikian perlu kejelasan dan kami meminta kejujuran dari penyelenggara pemilu terkait dengan hal ini," ujarnya.

Themis menilai persoalan tersebut perlu diperjelas untuk mengetahui dasar penyusunan ketentuan yang dipersoalkan serta tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam proses penerbitannya.

Laporan tersebut mencakup seluruh komisioner KPU dan Bawaslu yang menjabat saat proses pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam laporan yang diajukan ke DKPP, Themis Indonesia dan Yayasan Dewi Keadilan Indonesia meminta agar para komisioner yang dilaporkan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap.

"Terkait dengan tuntutan kami atau petitum kami di dalam laporan tadi adalah untuk pemberhentian tetap untuk seluruh komisioner yang ada di KPU yang itu para teradu, dan Bawaslu juga," kata Ibnu.

Laporan tersebut kini menjadi pengaduan dugaan pelanggaran etik yang diajukan kepada DKPP.

Dugaan yang disampaikan pelapor perlu diperiksa melalui mekanisme yang berlaku sebelum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran etik.

Perkara ini kembali menyoroti proses penyusunan aturan pencalonan presiden dan wakil presiden menjelang Pemilu 2024, khususnya ketentuan mengenai persyaratan pendidikan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.* (d/ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya telah menetapkan sikap untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Namun, Golkar belum membahas sosok calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo.

Baca Juga:

• Teka-teki Rumah Politik Gibran

"Ya sejak tahun akhir 2024, standing position Golkar kan jelas, bahwa kami menghadapi Pilpres tahun 2029, kami sudah punya calon namanya Pak Prabowo, ya," kata Doli kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Menurut Doli, keputusan Golkar mendukung Prabowo telah ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Sementara itu, keputusan mengenai calon wakil presiden masih menunggu perkembangan politik dan pembicaraan dengan partai-partai pengusung.

"Nah, sekarang kan kita belum tahu pengusungnya siapa. Yang menyatakan bahwa baru, resmi melalui Rapimnas, ya kan, mungkin ada partai lainnya, tapi kami memutuskan itu melalui Rapimnas," ucapnya.

Doli menjelaskan, penentuan calon wakil presiden biasanya dilakukan menjelang pendaftaran pasangan calon.

Proses tersebut juga perlu mempertimbangkan kesepakatan dengan partai-partai yang nantinya bergabung dalam koalisi.

Selain itu, menurut Doli, keputusan akhir mengenai sosok pendamping presiden akan berada di tangan calon presiden yang diusung.

"Kan nggak mungkin kalau kami sekarang mencalonkan Pak Prabowo, di mana dalam situasi sekarang kita semua fokus untuk melaksanakan, menjalankan pemerintahan ini, Pak Prabowo kita tanya 'Pak, kira-kira nanti wakil presidennya siapa?," tuturnya.

"Pasti di ujung, gitu. Makanya sampai sekarang kalau Golkar selalu, belum mau bicara tentang wakil presiden," tambahnya.

Dengan sikap tersebut, Golkar saat ini belum menyampaikan nama yang akan diusulkan sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029.

Di tengah pembicaraan mengenai Pilpres 2029, Doli mengatakan Golkar masih memprioritaskan upaya menyukseskan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Partai berlambang pohon beringin itu meminta seluruh jajaran membantu pelaksanaan program pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Tapi kami sudah menyampaikan seluruh jajaran untuk membantu mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo-Gibran ini agar semua program itu deliver dan masyarakat merasakan manfaatnya kehadiran pemerintahan ini," ucapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Golkar membedakan dukungan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan dengan pembahasan mengenai pasangan calon pada pemilu mendatang.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa Pemilu 2029 masih jauh ketika ditanya mengenai dukungannya terhadap Prabowo-Gibran untuk kembali menjabat selama dua periode.

"Pemilu masih jauh," kata Jokowi, Jumat (9/10/2026).

Ketika kembali ditanya mengenai kemungkinan dukungan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa saat ini semua pihak sebaiknya berfokus bekerja untuk masyarakat.

"Masih jauh 2029, semuanya kerja dulu, entah kerja politik, entah kerja di pemerintahan, kerja untuk rakyatlah semuanya," ucap dia.

Pernyataan itu berbeda dengan sikap yang disampaikan Jokowi pada September 2025.

Saat itu, ia mengatakan telah meminta para relawan mendukung Prabowo-Gibran untuk dua periode.

"Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (dukung Prabowo-Gibran dua periode)," kata Jokowi saat ditanya mengenai pernyataan relawan Bara JP mendapat arahan mendukung Prabowo-Gibran dua periode, seperti dilansir detikJateng, Jumat (19/9/2025).

Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya telah mengarahkan relawan untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua periode.

"Ya memang sejak, apa, saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo-Gibran dua periode," ungkapnya.

Perbedaan pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah dukungan politik Jokowi menjelang Pilpres 2029.

Sementara itu, Golkar telah menegaskan dukungan kepada Prabowo sebagai calon presiden, tetapi belum menentukan siapa yang akan mendampinginya.

Keputusan mengenai calon wakil presiden masih terbuka dan, menurut Doli, baru akan dibicarakan ketika situasi politik serta komposisi partai pengusung semakin jelas.* (d/ad)

MEDAN – Setelah viral, penggunaan Opao, yakni minuman rasa susu (bukan susu) sebagai menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, Jalan Letda Sujono No 74 Medan, diduga kini dilakukan hanya dalam waktu tertentu.

Menurut sumber bitvonline.com, hal ini dimaksudkan untuk menghindari sorotan publik. Apalagi, kasus keracunan siswa akibat MBG sering terjadi di Sumut.

Baca Juga:

• Susu Opao Diduga Masih Jadi Menu MBG di SPPG Medan Tembung 3, Pengamat Minta APH Turun Tangan: Penuhi Unsur Formil dan Materil Pidana

"Pembelian minuman Opao senilai Rp 3 miliar dari Thailand oleh pihak yayasan itu, merupakan informasi A-1, Bang. Itu sudah jelas," kata sumber bitvonline.com.

Sumber lain juga meyakinkan bahwa pihak yayasan pemilik SPPG Medan Tembung 3, memang telah membeli Opao dari Thailand senilai Rp 3 miliar. Minuman Opao itu direncanakan akan didistribusikan ke 40-an lebih SPPG di Sumut.

Menurut sumber, ke 40-an SPPG itu berada di bawah yayasan yang dikendalikan oleh seorang pengusaha berinitial Rb. Sumber menjelaskan, Rb mengendalikan lima yayasan yang mengelola puluhan SPPG. Salah satu di antaranya SPPG Medan Tembung 3.

"Tadinya, ada sekitar 80-an lebih SPPG yang dikendalikan Rb melalui yayasan dan jaringannya. Namun sebagian di antaranya terkena suspend atau dihentikan operasionalnya," jelas sumber.

Dengan "modal" 80-an SPP itulah, lanjut sumber menjelaskan, sehingga Rb sempat membeli minuman rasa Opao senilai Rp 3 miliar dari Thailand. "Ini dilakukan karena harga minuman susu Opao jauh lebih murah dibanding susu yang sesuai standar BGN. Apalagi dibeli langsung dari Thailand dalam jumlah besar," jelas sumber.

Semula, seluruh Opao yang didatangkan dari Thailand itu, akan disuplay ke seluruh SPPG di bawah jaringan yayasan yang dikenalikan Rb. Namun, sekitar awal September 2026, BGN bersama Kemenko Pangan, Kementan, Kemenkes, Kemenperin dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), menerbitkan larangan penggunaan jenis minuman jenis Opao dalam menu MB.

Sayangnya, ketika dikonfirmasi, Kepala SPPG Medan Tembung 3 Faisal Lubis justru menjawab arogan saat dikonfirmasi. "Saya tidak takut," katanya seolah menantang BGN yang melarang penggunaan minuman rasa susu tersebut.

JADI CATATAN KPPG MEDAN
Sehubungan dengan itu, untuk menghindari dampak buruk terhadap masyarakat penerima manfaat seperti anak-anak, Kepala BGN Sumut Yoga Arizanto dan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Medan Donal Simanjuntak diharap segera melakukan investigasi memeriksa SPPG Tembung 3.

Kepala KPPG Wilayah Medan Donal Simanjuntak ketika dikonfirmasi, mengaku bahwa SPPG Medan Tembung 3 sudah menjadi catatan KPPG Wilayah Medan. "Kita sudah noted (menjadi catatan perhatian) laporan atas SPPG ini," jawab Donal Simanjuntak melalui pesan WhatApps.

ALASAN MELARANG OPAO
Larangan penggunaan minuman Opao disebabkan beberapa alasan. Pertama, karena Opao ternyata bukan susu, tapi minuman rasa susu. Berdasarkan data BPOM ML 466609024979, Opao terdaftar sebagai minuman rasa susu multivitamin, bukan susu segar atau susu sapi murni. Komposisi utamanya air + susu skim bubuk + gula.

Kedua, aturan baru BGN tanggal 8 September 2026 telah melarang keras penggunaan produk minuman susu, minuman mengandung susu, minuman rasa susu, maupun susu kental manis dalam menu MBG. Opao masuk dalam katagori yang dilarang tersebut. Karena hanya minuman rasa susu.*

Oleh:Firdaus Arifin

DI BANDUNG, pada 26 September 2026, Joko Widodo menunjukkan kartu anggota Partai Solidaritas Indonesia. Mantan Presiden itu menyatakan telah bergabung sejak 14 Oktober 2025.

Baca Juga:

• Bikin Geleng Kepala, Ini Rangkaian Dakwaan terhadap Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Namun, satu pertanyaan lain masih terbuka: di mana rumah politik putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka?

Pemecatan Gibran dari PDI-P diumumkan pada Desember 2024.

Laporan CNA yang membahas keanggotaan Jokowi di PSI menyebut Gibran belum diketahui publik menjadi anggota PSI ataupun partai lain.

Sampai penelusuran pada 9 Oktober 2026, keanggotaan barunya belum terkonfirmasi secara terbuka.

Kedekatan dengan partai tertentu belum cukup untuk memastikan status tersebut. Tentu, kartu anggota bukan ukuran tunggal kekuatan politik.

Orang bisa mempunyai jaringan luas tanpa menjadi pengurus partai.

Sebaliknya, seseorang bisa tercatat sebagai kader tanpa banyak memengaruhi keputusan organisasi.

Persoalan Gibran terletak di antara keduanya: seberapa jauh kedekatan dengan sejumlah partai dapat berubah menjadi dukungan organisasi yang berkelanjutan?

Jawabannya akan menentukan daya tawar yang ia bangun di luar jabatan wakil presiden.

Panggung Kekuasaan

Jabatan wakil presiden menambah panggung dan akses yang telah dimiliki Gibran. Ia bertemu masyarakat, berkomunikasi dengan pejabat, dan memperoleh perhatian media.

Kesempatan itu menyediakan ruang untuk membangun kepercayaan melalui pekerjaan yang dapat dinilai.

Namun, panggung tidak dengan sendirinya menghasilkan pijakan. Masyarakat dapat mengenali seorang tokoh tanpa menyukai pilihan politiknya.

Mereka dapat menghargai aktivitasnya tanpa menganggapnya sebagai calon terbaik untuk jabatan berikutnya.

Popularitas, kepuasan terhadap kinerja, dan niat memilih perlu dibedakan.

Tanpa data yang memadai, keterkenalan Gibran belum dapat diterjemahkan menjadi ukuran kekuatan elektoral pribadi.

Tantangannya semakin rumit karena ia bekerja dalam pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto.

Apabila pembagian peran tidak terang, masyarakat akan kesulitan membedakan kontribusi wakil presiden dari kerja pemerintah secara keseluruhan.

Banyaknya kunjungan bukan jawaban yang cukup. Publik membutuhkan penjelasan mengenai persoalan yang ditangani dan hasil yang dicapai.

Dari sana reputasi pribadi dapat tumbuh. Gibran tidak harus mengambil jarak dari presiden untuk menunjukkan kemampuannya.

Ia justru perlu memperlihatkan bagaimana perannya membantu pekerjaan pemerintah. Kontribusi yang dikenali memberi dasar bagi reputasi pribadi.

Untuk menjadi daya tawar politik, reputasi itu masih perlu diterjemahkan menjadi dukungan pemilih dan hubungan organisasi.

Partai-partai pendukung pemerintah mempunyai alasan untuk menjaga pemerintahan tetap berjalan.

Akan tetapi, dukungan kepada pemerintahan Prabowo–Gibran tidak otomatis mencakup seluruh kemungkinan masa depan politik Gibran.

Partai dapat mendukung pekerjaannya sebagai wakil presiden sambil mempersiapkan kader sendiri untuk pemilu berikutnya. Di sinilah pernyataan elit perlu dibaca dengan cermat.

Pembelaan terhadap Gibran dalam suatu polemik bisa berkaitan dengan soliditas pemerintah atau keputusan politik sebelumnya.

Untuk menilai komitmen yang lebih panjang, perlu dilihat keputusan organisasi dan kerja sama.

Pernyataan dukungan belum membuktikan kesediaan partai mengerahkan kader, menyediakan sumber daya kampanye, atau memperjuangkan pencalonan.

Menjelang 2029, perhitungannya akan bergantung pada posisi yang diperebutkan.

Jika Gibran dipertimbangkan kembali sebagai pendamping Prabowo, pembicaraan akan menyangkut manfaat elektoral dan keseimbangan koalisi.

Jika arah politiknya berbeda, susunan kepentingan ikut berubah. Kesediaan bekerja bersama hari ini belum menyelesaikan perundingan mengenai pencalonan esok.

Apabila partai-partai koalisi mengajukan figur sendiri, Gibran harus menawarkan alasan yang membuat mereka bersedia berkompromi.

Alasan itu dapat berupa dukungan pemilih, kemampuan memperluas penerimaan, atau kepercayaan yang dibangun melalui kerja.

Hubungan personal memudahkan pembicaraan, tetapi pihak yang melepaskan kesempatan bagi kadernya juga membutuhkan penjelasan kepada organisasinya.

Koalisi juga harus mengelola perbedaan antara kepentingan nasional dan persaingan daerah.

Dua partai dapat bekerja bersama di pemerintahan sambil berebut pemilih atau jabatan di tempat lain.

Dukungan pimpinan pusat perlu diterjemahkan melalui hubungan dengan kader setempat.

Bagi Gibran, jaringan yang luas akan lebih berarti jika tidak hanya bertumpu pada kesepakatan di Jakarta.

Reputasi pribadi akan bernilai dalam perundingan partai apabila ada bukti bahwa kehadiran Gibran memperluas dukungan atau membantu kerja organisasi.

Pembuktiannya memerlukan lebih dari pertemuan antarpemimpin.

Partai perlu melihat penerimaan pemilih, sedangkan Gibran membutuhkan pengalaman bekerja dengan kader yang kelak menerjemahkan kesepakatan menjadi kegiatan di lapangan.

Warisan Jokowi

Pengaruh Jokowi merupakan bagian dari lingkungan politik Gibran.

Mengabaikannya akan membuat analisis kehilangan konteks.

Namun, menganggap seluruh dukungan kepada Jokowi dapat berpindah kepada putranya juga menyederhanakan perilaku pemilih.

Hubungan keluarga membuka akses; pilihan masyarakat tetap memerlukan alasan.

Pemilih yang menghargai Jokowi bisa mempunyai penilaian berbeda terhadap Gibran.

Sebagian mungkin melihat kesinambungan, sebagian lain ingin membandingkan kemampuan keduanya.

Besarnya dukungan yang berpindah belum dapat dipastikan hanya dari hubungan keluarga. Warisan politik perlu diuji, bukan sekadar diasumsikan.

Bagi Gibran, pertanyaannya ialah apakah ia mampu menambah alasan baru untuk dipercaya.

Nama keluarga memberi pengenalan awal, sedangkan pengalaman memerintah seharusnya menyediakan kesempatan untuk membangun penilaian tersendiri.

Jika alasan mendukung Gibran terutama bertumpu pada penilaian terhadap Jokowi, dukungan personalnya belum dapat dipisahkan dari pengaruh keluarga.

Untuk mengetahui apakah pengaruh keluarga berkembang menjadi dukungan pribadi, diperlukan ukuran yang terpisah.

Survei perlu menanyakan alasan memilih Gibran, bukan hanya tingkat pengenalan terhadapnya.

Perubahan penerimaan di luar kelompok pendukung lama juga relevan.

Dengan cara itu, pembicaraan tentang warisan Jokowi dapat bergerak dari kesan menuju bukti.

Pilihan PSI

PSI menjadi kemungkinan rumah politik yang mudah dibayangkan. Kaesang Pangarep memimpin partai itu, sementara Jokowi telah mengumumkan keanggotaannya.

Kedekatan keluarga mungkin memudahkan komunikasi Gibran dengan pimpinan partai.

Akan tetapi, akses kepada pemimpin, pengaruh dalam organisasi, dan kemampuan memenangkan pemilu merupakan tiga hal berbeda.

Akses membuka percakapan. Pengaruh terlihat dari kemampuan untuk ikut membentuk keputusan organisasi.

Kekuatan elektoral memperlihatkan apakah pilihan organisasi memperoleh dukungan masyarakat.

Kedekatan keluarga mungkin membantu yang pertama, tetapi belum membuktikan dua hal berikutnya.

Karena itu, kemungkinan bergabung dengan PSI perlu dibahas sebagai pilihan, bukan kepastian tentang masa depan Gibran.

PSI memperoleh sekitar 2,8 persen suara dan tidak mendapatkan kursi DPR.

Hasil tersebut memperlihatkan tantangan elektoral yang harus diatasi partai.

Kemampuan tokoh nasional untuk memperbesar dukungannya pada pemilu berikutnya masih perlu diuji.

Organisasi, kandidat, dan penerimaan pemilih dapat berubah. Jika Gibran bergabung, kontribusinya terhadap penguatan partai akan menjadi ukuran hubungan timbal balik.

PSI menyediakan wadah, sementara Gibran perlu ikut membangun kemampuan menjangkau masyarakat.

Partai membutuhkan lebih dari kehadiran tokoh dalam acara: kader yang bekerja, calon yang dipercaya, dan hubungan daerah yang tidak berhenti setelah panggung dibongkar.

Pada Pemilu 2024, PSI memperoleh sekitar 2,8 persen suara dan tidak mendapatkan kursi DPR.

Hasil tersebut memperlihatkan tantangan elektoral yang harus diatasi partai.

Kemampuan tokoh nasional untuk memperbesar dukungannya pada pemilu berikutnya masih perlu diuji.

Organisasi, kandidat, dan penerimaan pemilih dapat berubah.

Jika Gibran bergabung, kontribusinya terhadap penguatan partai akan menjadi ukuran hubungan timbal balik.

PSI menyediakan wadah, sementara Gibran perlu ikut membangun kemampuan menjangkau masyarakat.

Partai membutuhkan lebih dari kehadiran tokoh dalam acara: kader yang bekerja, calon yang dipercaya, dan hubungan daerah yang tidak berhenti setelah panggung dibongkar.

Kehadiran Gibran, jika terjadi, juga akan menuntut kejelasan hubungan dengan Kaesang sebagai ketua umum.

Pembagian peran yang jelas membantu pengurus memahami siapa yang menentukan kebijakan dan bagaimana keputusan diambil.

PSI perlu menjaga ruang bagi kader di luar keluarga.

Tanpa mekanisme demikian, tambahan figur dapat memperbesar perhatian sekaligus menambah ketidakpastian di dalam organisasi.

Pintu Partai

Partai yang telah mempunyai kursi parlemen menawarkan sumber daya berbeda.

Ada jaringan legislator, pengalaman kampanye, dan hubungan dengan daerah.

Namun, di dalamnya juga terdapat kader senior, calon penerus, serta kepentingan yang dibentuk melalui perjalanan panjang.

Tokoh baru perlu menyesuaikan diri dengan susunan kepentingan tersebut.

Pada 24 April 2024, Airlangga Hartarto, ketika memimpin Golkar, menyebut Jokowi dan Gibran bagian dari keluarga besar partai.

Laporan ANTARA saat itu juga menyatakan, pengesahan resmi sebagai kader masih ditunggu.

Pernyataan historis ini menunjukkan penerimaan politik, tetapi tidak mengonfirmasi keanggotaan Gibran sekarang. Pembedaan itu penting.

Kedekatan sebagai mitra belum memberikan kedudukan formal dalam pengambilan keputusan partai, meskipun tokoh dari luar dapat mempunyai pengaruh.

Bergabung akan membawa saluran organisasi sekaligus kewajiban.

Pertanyaannya bukan hanya apakah pintu dibuka, melainkan peran apa yang tersedia setelah seseorang masuk.

Bagi partai, penerimaan terhadap Gibran membutuhkan perhitungan tentang kontribusinya.

Apakah ia memperluas dukungan, membantu kader, atau memberi manfaat yang bertahan melampaui jabatan?

Bagi Gibran, pertimbangannya ialah ruang untuk bekerja dan memengaruhi keputusan.

Partai besar belum tentu menyediakan keleluasaan besar; lingkungan yang ramah belum tentu mempunyai jaringan yang memadai.

Gibran juga perlu menjelaskan kesesuaian antara pilihannya dan agenda partai.

Pemilih berhak mengetahui kebijakan apa yang hendak diperjuangkan melalui organisasi tersebut.

Jawaban yang konkret memberi dasar untuk menilai konsistensi sikapnya kelak.

Tanpa penjelasan itu, perpindahan partai mudah dipahami hanya sebagai pencarian jalan pencalonan, meskipun motif sebenarnya belum diketahui.

Waktu Memilih

Secara publik, Gibran masih dapat menjaga komunikasi dengan berbagai partai tanpa menunjukkan keberpihakan organisasi yang tegas.

Namun, manfaat keluwesan dapat berkurang ketika organisasi mulai menetapkan calon dan prioritas koalisi.

Pada tahap itu, hubungan yang longgar mungkin perlu diganti dengan komitmen yang lebih jelas. Kepercayaan organisasi memerlukan waktu.

Ia dibangun ketika seseorang membantu pekerjaan daerah, mendampingi kader menghadapi kesulitan, dan menerima keputusan yang tidak selalu sesuai dengan keinginannya.

Hubungan yang baru menguat menjelang pencalonan lebih mudah dipertanyakan.

Organisasi ingin mengetahui apakah kebersamaan akan berlanjut setelah kepentingan sesaat terpenuhi.

Meski demikian, informasi publik belum memungkinkan kesimpulan bahwa Gibran sengaja menunda pilihan sebagai strategi.

Yang dapat dibahas adalah konsekuensi keadaan tersebut. Ia menjaga keleluasaan, sementara kepastian dukungan organisasi masih perlu dibangun.

Pilihan waktunya perlu mempertemukan dua kebutuhan.

Jika keputusan afiliasi masih terbuka, mengikatkan diri lebih awal dapat mempersempit ruang komunikasi; memilih lebih belakangan dapat mengurangi kesempatan untuk membangun pengalaman organisasi.

Tidak ada jadwal yang otomatis tepat.

Gibran perlu menimbang apakah hubungan yang tersedia sudah cukup matang untuk membawa kewajiban bersama, bukan hanya manfaat sesaat.

Kejelasan itu juga berguna bagi masyarakat. Publik dapat menilai siapa yang mendukungnya, agenda apa yang diperjuangkan, dan bagaimana tanggung jawab dibagi.

Tanpa hubungan yang dapat dibaca, politik mudah menjadi urusan pertemuan antartokoh.

Kehadiran organisasi semestinya membuka ruang bagi penilaian yang lebih luas daripada sekadar kabar kedekatan elite.

Menjelang 2029, kartu anggota dapat memperjelas afiliasi Gibran.

Daya tawarnya akan ditentukan oleh komitmen organisasi dan kepercayaan pemilih: apakah ia mampu ikut membentuk keputusan serta mempertahankan dukungan ketika kepentingan elit berubah.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat

TANGERANG SELATAN – Penguatan kepemimpinan berbasis kinerja, pengembangan inovasi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus pembelajaran peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 2 Kelompok Genap Tahun 2026 saat melaksanakan Studi Lapangan (STULA) di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tangerang Selatan.

Kegiatan yang berlangsung pada 7–9 Oktober 2026 tersebut didampingi Widyaiswara Pendamping, Drs. Agust Nadeak, M.Si. Studi lapangan ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk mempelajari secara langsung praktik kepemimpinan, tata kelola organisasi, pengelolaan sumber daya, pemanfaatan teknologi informasi, serta inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Baca Juga:

• HP Android Bisa Tak Aman Lagi! Ini 4 Cara Cek Sisa Umur dan Masa Update Keamanan

Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan dipilih karena memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.

Selain menyusun dokumen perencanaan, instansi ini juga mengintegrasikan data, aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah, hasil penelitian, inovasi, dan koordinasi lintas perangkat daerah.

Kepemimpinan Berbasis Kinerja Jadi Sorotan

Salah satu praktik yang menjadi perhatian peserta adalah penerapan kepemimpinan berbasis kinerja dengan indikator yang terukur.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Bappelitbangda menetapkan empat sasaran dengan delapan indikator kinerja.

Sasaran tersebut kemudian diterjemahkan melalui pohon kinerja dan mekanisme cascading agar target organisasi dapat diturunkan ke dalam pelaksanaan tugas yang lebih operasional.

Komitmen terhadap evaluasi juga ditunjukkan melalui tindak lanjut atas tujuh rekomendasi Inspektorat dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024.

Langkah tersebut mencakup penyusunan standar operasional prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi, pengukuran kinerja individu, serta pemanfaatan aplikasi e-SAKIP untuk pengumpulan, pengukuran, dan evaluasi data kinerja.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam materi studi lapangan, Bappelitbangda meraih predikat A dengan nilai 87,15 pada evaluasi SAKIP tahun 2024.

Praktik ini memberikan pelajaran bahwa kepemimpinan tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian target.

Pemimpin juga perlu membangun sistem pengukuran yang jelas, melakukan evaluasi secara berkala, menindaklanjuti rekomendasi, dan memastikan setiap proses perbaikan berdampak pada kinerja organisasi.

SISTARI Dorong Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi

Selain tata kelola kinerja, peserta PKP mendalami pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah melalui SISTARI atau Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah.

SISTARI merupakan basis data digital yang menghimpun informasi mengenai riset, inovasi, produk hukum, dan panduan.

Sistem ini menjadi bagian dari ekosistem inovasi yang turut melibatkan KREASI-IN, Teknologi Tepat Guna (TTG), Pemeringkatan Inovasi Perangkat Daerah (PIPD), Innovative Government Award (IGA), serta I2 Expo.

Melalui ekosistem tersebut, proses inovasi diarahkan agar berjalan secara berkelanjutan, mulai dari pendataan, penciptaan dan penilaian inovasi, diseminasi, penerapan, replikasi, hingga pemutakhiran data.

Peserta memperoleh pemahaman bahwa inovasi pemerintahan tidak seharusnya berhenti pada pembuatan aplikasi, kegiatan seremonial, atau perlombaan.

Inovasi perlu didokumentasikan, dievaluasi, disebarluaskan, diterapkan, dan diperbarui agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Pelayanan Publik Mengedepankan Standar dan Partisipasi Masyarakat

Dari aspek pelayanan publik, Bappelitbangda telah menetapkan Standar Pelayanan melalui Keputusan Kepala Bappelitbangda Nomor 100.3.3/Kep-037/Bappelitbangda/I/2024 tertanggal 8 Januari 2024.

Standar tersebut mencakup empat jenis layanan, yakni Jaring Asmara Perencanaan Pembangunan, Penyelarasan Dokumen Perencanaan Daerah, Fasilitasi Rekomendasi Riset bagi warga negara asing (WNA), serta Fasilitasi Pengembangan Inovasi di Daerah.

Salah satu praktik yang menjadi perhatian peserta adalah Jaring Asmara atau Penjaringan Aspirasi Masyarakat.

Selain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara tatap muka, masyarakat dapat menyampaikan usulan secara daring melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Dalam materi yang dipaparkan, target usulan yang terverifikasi di tingkat kecamatan pada 2026 mencapai 1.000 usulan, meningkat dibandingkan target 400 usulan pada 2024.

Bappelitbangda juga mengembangkan Musrenbang tematik untuk sejumlah isu pembangunan, antara lain inklusi, penanganan stunting, kemiskinan, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan pembiayaan non-APBD.

Praktik tersebut menunjukkan pentingnya membuka ruang partisipasi masyarakat sekaligus mengelola aspirasi secara terstruktur dalam proses perencanaan pembangunan.

Kolaborasi Jadi Kekuatan Pengembangan Inovasi

Studi lapangan turut menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pengembangan inovasi daerah.

Bappelitbangda melibatkan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, akademisi, masyarakat, inovator, dunia usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Pendekatan kolaboratif ini menjadi pembelajaran bagi peserta PKP bahwa keterbatasan sumber daya dapat dihadapi melalui penguatan jejaring, pembagian peran, serta kerja sama yang terarah.

Kolaborasi juga diperlukan untuk memastikan inovasi tidak berjalan sendiri, melainkan terhubung dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Peserta Rumuskan Rekomendasi Pengukuran Dampak SISTARI

Berdasarkan hasil pengamatan, diskusi, wawancara, dokumentasi, dan analisis kelompok, peserta PKP merumuskan sejumlah pembelajaran penting.

Pertama, target kinerja harus terukur dan diterjemahkan ke dalam sistem kerja organisasi.

Kedua, evaluasi perlu dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan, bukan semata-mata sebagai pemenuhan administrasi.

Ketiga, inovasi membutuhkan pemeliharaan dan keberlanjutan.

Keempat, kolaborasi menjadi unsur penting dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan kompleksitas persoalan pembangunan.

Sebagai salah satu hasil analisis, PKP Angkatan 2 Kelompok Genap merekomendasikan pembuatan alat ukur untuk menilai pencapaian dan dampak penggunaan aplikasi SISTARI terhadap peningkatan pelayanan publik.

Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah Survei Kepuasan Pengguna Layanan berbasis digital.

Rekomendasi ini bertujuan agar keberhasilan SISTARI tidak hanya dinilai dari keberadaan atau tingkat penggunaan sistem, tetapi juga dari manfaat nyata yang dihasilkan bagi pengguna dan kualitas pelayanan publik.

STULA Jadi Bekal Aksi Perubahan Peserta PKP

Melalui kegiatan STULA, peserta memperoleh gambaran bahwa keberhasilan organisasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, anggaran, dan teknologi.

Kepemimpinan yang mampu menggerakkan perubahan, target yang terukur, evaluasi yang terbuka, kolaborasi, serta pengelolaan inovasi secara berkelanjutan juga menjadi faktor penting.

Praktik Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan memberikan bahan pembelajaran mengenai keterkaitan antara kepemimpinan, kinerja, perencanaan pembangunan, riset, inovasi, dan pelayanan publik.

Di sisi lain, hasil studi juga menjadi ruang refleksi terhadap sejumlah tantangan organisasi, termasuk keterbatasan jabatan fungsional, integrasi data, serta keselarasan dokumen.

Bagi peserta PKP, pengalaman tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan selama studi lapangan.

Berbagai praktik yang dipelajari dapat diadaptasi sesuai kebutuhan dan karakteristik organisasi masing-masing, khususnya dalam mendukung penyusunan dan pelaksanaan proyek perubahan atau aksi perubahan di unit kerja.

Dengan demikian, STULA menjadi bagian penting dalam membangun kapasitas kepemimpinan pengawas yang berorientasi pada hasil, adaptif terhadap perubahan, dan berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (ad)

JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajukan lima prioritas pembangunan daerah kepada pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Usulan tersebut mencakup pembangunan RSU Haji Medan berstandar internasional, penguatan keterpaduan pembangunan, percepatan pembangunan Kepulauan Nias, pengembangan koridor industri dan logistik Belawan-Kualatanjung-Seimangkei, serta pemulihan pascabencana.

Baca Juga:

• Ini 8 Nama Tersangka Baru Korupsi Jalan Sumut, Presidium Kornas: Hanya Kelas Teri, KPK Tak Berani Sentuh Aktor Intelektual

Dalam pertemuan tersebut, Bobby memaparkan potensi ekonomi Sumatera Utara sekaligus meminta dukungan pemerintah pusat agar sejumlah proyek strategis daerah dapat berjalan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

"Posisi strategis Sumatera Utara adalah sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur Internasional, dengan jumlah penduduk sekitar 15,8 Juta jiwa. Dan pada triwulan II 2026, PDRB kira mencapai Rp341,05 Triliun, tumbuh 5,06 persen dan berkontribusi sekitar 23 persen terhadap PDB Regional Sumatera, dan 5,21 persen terhadap PDB Nasional," ungkap Gubernur.

Menurut Bobby, Sumatera Utara memiliki posisi penting dalam pengembangan ekonomi kawasan barat Indonesia.

Namun, potensi tersebut perlu didukung konektivitas yang memadai, pengolahan hasil sumber daya alam, dan pengembangan kawasan ekonomi yang terintegrasi.

"Namun tantangannya adalah menghubungkan pusat pertumbuhan ini dengan potensi seperti sawit, karet, kelapa, produksi pangan dan energi ke dalam satu ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Sebagaimana upaya kami dapat diperkuat sebagai pusat pertumbuhan Indonesia bagian barat," jelas Bobby Nasution didampingi sejumlah pimpinan OPD terkait.

1. RSU Haji Medan Diusulkan Berstandar Internasional

Salah satu prioritas yang diajukan Bobby adalah pembangunan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit rujukan berstandar internasional.

Proyek ini direncanakan mendapat dukungan pembiayaan dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF), skema pembiayaan pembangunan Pemerintah Republik Korea yang dikelola oleh Korea Eximbank.

Menurut Bobby, proyek tersebut telah mencapai tahap permintaan resmi dan komitmen pembiayaan pada Februari 2024.

Skema yang disampaikan mencakup bunga 0,05 persen, tenor 40 tahun, dan masa tenggang 10 tahun.

Namun, proyek itu belum tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2025–2029 setelah adanya penyesuaian RPJMN.

"Mengingat perjanjian kerja Indonesia-Korea akan berakhir pada 31 Desember 2026, percepatan proses menjadi sangat penting agar peluang pembiayaan ini tetap dapat dimanfaatkan. Dan usulan Re-Entry telah kami sampaikan kepada Bappenas pada 22 September 2026. Karenanya kami memohon dukungan terhadap upaya ini, hingga masuk dalam DRPLN-JM 2025-2029," urai Gubernur Bobby Nasution.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap proyek tersebut dapat kembali masuk dalam daftar rencana pinjaman luar negeri sehingga proses pembiayaan dan pelaksanaannya bisa berlanjut.

2. Sinkronisasi Pembangunan dan Program Strategis Nasional

Prioritas kedua adalah memperkuat keterpaduan pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional.

Bobby menyebut sejumlah kawasan strategis Sumatera Utara telah masuk dalam kerangka RPJMN 2025–2029, antara lain Metropolitan Medan, Kawasan Industri Medan-Binjai-Deliserdang, Kualatanjung-Seimangkei, Danau Toba, serta pusat pertumbuhan Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan, Rantauprapat, Kabanjahe, dan Gunungsitoli.

Pemprov Sumut berharap Bappenas memberikan arahan mengenai keberlanjutan proyek prioritas dan perkembangan program strategis nasional (PSN) di wilayah tersebut.

Fokusnya adalah menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan produksi sawit, karet, kelapa, pangan, dan energi.

Dengan begitu, kegiatan ekonomi tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung melalui jaringan transportasi, industri pengolahan, dan distribusi barang.

Bobby mengatakan Pemprov Sumut ingin memperkuat konektivitas, hilirisasi, serta kawasan ekonomi terpadu untuk meningkatkan investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja.

Upaya itu juga diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

3. Kepulauan Nias Diusulkan Mendapat Program Afirmasi

Prioritas ketiga adalah percepatan pembangunan Kepulauan Nias melalui program afirmasi pada 2027–2029.

Program tersebut diusulkan berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan selama beberapa tahun.

Bobby menilai Kepulauan Nias memiliki potensi di sektor pariwisata, budaya, kelautan, perikanan, perkebunan, dan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Namun, pengembangannya masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan konektivitas, tingginya biaya logistik, akses pasar, dan kesenjangan infrastruktur.

"Kemudian untuk kawasan Kepulauan Nias, potensinya ada pada pariwisata-budaya, kelautan-perikanan, perkebunan, dan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Pengembangannya masih terkendala konektivitas, biaya logistik, akses pasar serta kesenjangan infrastruktur," sebut Bobby.

Pemprov Sumut mengusulkan agar dukungan pemerintah pusat mencakup pembangunan konektivitas, peningkatan layanan dasar dan sumber daya manusia, pengolahan hasil ekonomi lokal, pengembangan pariwisata Nias Selatan, serta penguatan Gunungsitoli sebagai pusat ekonomi dan logistik.

"Kami berharap orkestrasi lintas kementerian/lembaga dapat memberikan target, pendanaan dan tahapan pelaksanaan yang jelas dan terukur. Sekaligus mengusulkan pemberian insentif khusus bagi kawasan afirmasi untuk mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi," tambahnya.

Melalui usulan tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan di Kepulauan Nias mendapat dukungan anggaran yang lebih pasti dan tidak berjalan secara terpisah antarinstansi.

4. Belawan-Kualatanjung-Seimangkei Jadi Koridor Industri dan Logistik

Prioritas keempat adalah mengembangkan Belawan-Kualatanjung-Seimangkei sebagai satu koridor industri dan logistik nasional.

Dalam rencana yang disampaikan Bobby, Belawan diarahkan sebagai pintu gerbang perdagangan, Kualatanjung sebagai pusat penghubung internasional, dan Seimangkei sebagai kawasan hilirisasi industri.

Pengembangan koridor tersebut diharapkan dapat memperkuat keterhubungan pelabuhan, kawasan industri, dan pusat pengolahan hasil sumber daya alam.

Integrasi ini juga ditujukan untuk mendukung distribusi barang, meningkatkan daya saing industri, dan menarik investasi.

Pemprov Sumut mengusulkan penyusunan peta jalan atau roadmap beserta target pengembangan pada periode 2027–2029.

Pemerintah pusat juga diharapkan mengintegrasikan program dan pembiayaan dari berbagai kementerian serta lembaga agar pelaksanaannya lebih terarah.

5. Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumut

Prioritas terakhir adalah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Utara untuk periode 2026–2028.

Program tersebut direncanakan mencakup pemulihan hunian warga, infrastruktur dan konektivitas, layanan dasar, pertanian, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak.

"Poin terakhir adalah implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumut 2026-2028 yang fokus pada hunian, infrastruktur dan konektivitas, layanan dasar, pertanian, serta sosial ekonomi masyarakat. Kami memohon Bappenas mengorkestrasi penyelesaian hambatan lintas kementerian/lembaga dengan target yang jelas," pungkasnya.

Bobby berharap Bappenas membantu menyelaraskan pekerjaan lintas kementerian dan lembaga, terutama dalam mengatasi hambatan pendanaan dan pelaksanaan.

Dengan koordinasi tersebut, proses pemulihan diharapkan dapat berlangsung lebih terukur dan menjangkau kebutuhan masyarakat.

Melalui lima prioritas tersebut, Pemprov Sumut meminta kejelasan dukungan dari pemerintah pusat, mulai dari kepastian pendanaan, penanggung jawab program, hingga target dan tahapan pelaksanaan.

Bobby berharap berbagai proyek yang diusulkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong investasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Ia juga mendorong kerja sama pengembangan regional yang melibatkan 10 provinsi di Sumatera agar pembangunan antarprovinsi dapat berjalan lebih terintegrasi.

Realisasi usulan tersebut akan bergantung pada pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah pusat, termasuk kesesuaian dengan perencanaan nasional, ketersediaan pembiayaan, dan kesiapan setiap proyek.

Jika dukungan tersebut terealisasi, Pemprov Sumut berharap pembangunan tidak hanya memperkuat pusat-pusat ekonomi utama, tetapi juga memperluas manfaatnya bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.* (ad)

JAKARTA – Pengguna ponsel Android perlu mengetahui masa dukungan pembaruan perangkat lunak dan keamanan pada perangkat yang digunakan.

Sebab, setiap ponsel memiliki batas waktu dukungan yang berbeda-beda, bergantung pada kebijakan produsen dan model perangkat.

Baca Juga:

• Peserta PKA Sumut Belajar Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data di DKI Jakarta

Ponsel yang sudah melewati masa dukungan umumnya masih bisa dipakai untuk menelepon, mengirim pesan, membuka internet, dan menjalankan aplikasi yang kompatibel.

Namun, penghentian pembaruan sistem operasi dan keamanan dapat menimbulkan sejumlah risiko.

Pengguna mungkin tidak lagi mendapatkan fitur terbaru, sementara beberapa aplikasi bisa berhenti mendukung sistem operasi lama sehingga tidak dapat diperbarui atau dijalankan secara optimal.

Risiko lainnya berkaitan dengan keamanan.

Jika pembaruan keamanan dihentikan, perangkat tidak lagi menerima tambalan untuk kerentanan baru yang ditemukan setelah masa dukungan berakhir.

Kondisi ini dapat meningkatkan risiko apabila celah tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Masa dukungan setiap merek juga berbeda.

Sejumlah model Google Pixel dan Samsung menawarkan dukungan pembaruan hingga tujuh tahun, sedangkan beberapa model Xiaomi memiliki jangka dukungan yang berbeda untuk sistem operasi dan keamanan.

Karena itu, pengguna perlu memeriksa kebijakan resmi sesuai model ponselnya, bukan hanya berdasarkan merek.

4 Cara Cek Sisa Umur HP Android

Ada beberapa cara untuk mengetahui berapa lama lagi ponsel Android mendapatkan pembaruan perangkat lunak dan keamanan.

Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan.

1. Periksa Model HP Melalui Pengaturan

Langkah pertama adalah mengetahui nama lengkap model ponsel yang digunakan. Informasi ini diperlukan untuk mencari jadwal dukungan resmi perangkat.

Caranya sebagai berikut:

- Buka menu Pengaturan atau Settings di HP Android.
- Gulir layar ke bawah, kemudian pilih Tentang Ponsel atau About Phone.
- Periksa nama dan nomor model perangkat yang tertera.
- Catat informasi tersebut untuk digunakan saat mencari jadwal pembaruan.

Nama model harus diperiksa secara teliti karena ponsel dari merek yang sama bisa memiliki masa dukungan yang berbeda.

2. Cek Melalui Situs endoflife.date

Pengguna juga dapat memanfaatkan situs endoflife.date untuk mencari informasi mengenai siklus dukungan berbagai perangkat dan produk teknologi.

Langkah-langkahnya:

- Buka browser melalui ponsel atau komputer.
- Kunjungi situs endoflife.date.
- Cari merek atau kategori perangkat yang sesuai.
- Periksa informasi yang tersedia mengenai masa dukungan dan tanggal berakhirnya pembaruan.

Perlu diperhatikan bahwa informasi di situs tersebut harus dicocokkan dengan kebijakan resmi produsen.

Tidak semua model ponsel memiliki data atau rincian masa dukungan yang sama.

3. Cari Informasi Dukungan di Internet

Cara lain adalah mencari informasi masa pembaruan melalui mesin pencari.

Metode ini dapat membantu pengguna menemukan halaman resmi produsen yang menjelaskan kebijakan pembaruan perangkat.

Berikut caranya:

- Buka Google atau mesin pencari lainnya.
- Ketik nama lengkap model ponsel yang digunakan.
- Tambahkan kata kunci seperti software update policy, end of software support, atau security updates until.
- Buka hasil pencarian dari situs resmi produsen dan periksa keterangan masa dukungannya.

Sebagai contoh, pengguna dapat mencari informasi dengan kata kunci "Samsung Galaxy S26 software update policy" atau "Google Pixel 8 Pro security updates until".

Pastikan informasi yang ditemukan memang berlaku untuk model perangkat tersebut dan bukan untuk seri lain.

4. Periksa Tanggal Pembaruan Keamanan Terakhir

Pengguna dapat melihat tanggal pembaruan keamanan terakhir yang terpasang di ponsel.

Informasi ini bisa menjadi petunjuk untuk mengetahui apakah perangkat masih rutin menerima pembaruan.

Langkah-langkahnya:

- Buka menu Pengaturan.
- Pilih Tentang Ponsel.
- Cari menu Versi Android atau informasi keamanan perangkat.
- Periksa tanggal Pembaruan keamanan Android atau Android security update.

Pada sejumlah perangkat, informasi tersebut juga dapat ditemukan melalui menu pembaruan perangkat lunak.

Jika tanggal pembaruan sudah beberapa bulan berlalu, pengguna sebaiknya memeriksa ketersediaan pembaruan terbaru.

Namun, jeda tiga hingga enam bulan tidak otomatis berarti dukungan perangkat telah berakhir.

Jadwal pembaruan dapat berbeda menurut merek, model, wilayah, operator, dan jenis pembaruan.

Kapan HP Android Perlu Diganti?

Ponsel yang sudah tidak mendapatkan pembaruan bukan berarti harus langsung diganti.

Keputusan tersebut sebaiknya mempertimbangkan kondisi perangkat, kebutuhan penggunaan, dan tingkat risiko keamanan.

Jika ponsel masih berfungsi dengan baik, aplikasi yang dibutuhkan tetap kompatibel, dan pengguna memahami keterbatasan keamanannya, perangkat tersebut mungkin masih dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu.

Sebaliknya, mengganti ponsel patut dipertimbangkan jika masa dukungan keamanan sudah berakhir, aplikasi penting tidak lagi kompatibel, perangkat sering mengalami gangguan, atau kebutuhan pengguna tidak lagi dapat dipenuhi.

Pengguna juga perlu berhati-hati saat membuka tautan mencurigakan, mengunduh aplikasi dari sumber tidak resmi, dan memberikan izin akses kepada aplikasi yang tidak dikenal.

Langkah tersebut tetap penting, baik pada ponsel yang masih mendapat pembaruan maupun yang dukungannya telah berakhir.

Dengan mengetahui masa dukungan perangkat sejak awal, pengguna dapat merencanakan penggantian ponsel secara lebih bijak tanpa harus menunggu perangkat rusak terlebih dahulu.* (ad)

TANJUNG JABUNG TIMUR – Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial S dan menyita 30 paket sabu dengan berat bersih 2,91 gram.

Baca Juga:

• Bikin Geleng Kepala, Ini Rangkaian Dakwaan terhadap Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Satresnarkoba melakukan penyelidikan hingga menggerebek sebuah rumah di RT 20, Kelurahan Nipah Panjang Satu, Kecamatan Nipah Panjang.

Penggerebekan berlangsung pada Selasa malam, 29 September 2026, sekitar pukul 21.00 WIB.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 30 paket kecil yang diduga berisi sabu.

Barang tersebut disimpan di dalam kotak minyak rambut merek Head and Shoulders berwarna biru.

Selain sabu, polisi menyita satu unit telepon genggam, tiga plastik klip besar kosong, dan lima plastik klip kecil kosong.

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, AKP Charles Sitorus, mengatakan bahwa berdasarkan hasil interogasi awal, S mengaku barang bukti tersebut merupakan milik seseorang berinisial A yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Menurut keterangan awal itu, S juga mengaku berperan sebagai orang suruhan untuk mengantarkan atau mengedarkan narkotika dengan imbalan sejumlah uang.

Polisi kemudian membawa S beserta barang bukti ke Mapolres Tanjung Jabung Timur untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Keterangan mengenai kepemilikan narkotika tersebut masih perlu didalami penyidik.

Polisi juga masih memburu A yang diduga berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan di lokasi penggerebekan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam konferensi pers, hasil pemeriksaan laboratorium memastikan barang bukti tersebut mengandung amfetamin dan termasuk narkotika jenis sabu.

Sementara itu, hasil tes urine terhadap S dinyatakan positif.

Penyidik menyebut terduga pelaku dijerat dengan pasal yang disampaikan dalam konferensi pers, dengan ancaman hukuman penjara empat hingga 12 tahun.

Namun, nomor dan bunyi pasal yang dikenakan perlu dipastikan kembali berdasarkan keterangan resmi kepolisian.

Polisi masih mengembangkan perkara tersebut untuk menelusuri asal-usul barang bukti, memburu A, dan mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkotika di wilayah Tanjung Jabung Timur.

Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat.

Kepolisian pun mengharapkan partisipasi warga untuk memberikan informasi apabila mengetahui dugaan aktivitas peredaran narkotika di lingkungan sekitar.* (ad)

JAKARTA – Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, didakwa menerima uang dan aset yang berkaitan dengan sejumlah penanganan perkara hukum dengan total nilai sekitar Rp352 miliar.

Dakwaan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Ini 8 Nama Tersangka Baru Korupsi Jalan Sumut, Presidium Kornas: Hanya Kelas Teri, KPK Tak Berani Sentuh Aktor Intelektual

Dalam persidangan, jaksa menguraikan sejumlah dugaan penerimaan uang, saham, tanah, dan bangunan yang disebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi.

Menurut dakwaan, praktik tersebut berlangsung dalam rentang 2020–2026 dan melibatkan sejumlah perantara, kantor hukum, perusahaan, serta yayasan.

Jaksa menyebut sedikitnya 29 perusahaan dan yayasan digunakan untuk mengakomodasi aktivitas yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Perlu ditegaskan, seluruh uraian tersebut merupakan dakwaan jaksa yang masih harus diuji di persidangan.

Para terdakwa tetap memiliki hak untuk membantah tuduhan dan mengajukan pembelaan.

Kafe di Jakarta Selatan Disebut Menjadi Tempat Pertemuan

Dalam dakwaannya, jaksa mengungkap bahwa Febrie mengenal Don Ritto dan Nurman sejak masa perkuliahan.

Sementara itu, Febrie disebut mengenal Ferry Yanto Hongkiriwang, yang dikenal sebagai Ferry Boboho, ketika menjabat sebagai Asisten Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sekitar 2013–2015.

Jaksa menyebut Febrie dan rekan-rekannya kerap berkumpul di sebuah kafe bergaya Prancis di kawasan Jakarta Selatan.

Pada 2020, Febrie diduga menyuruh Don Ritto membeli kafe tersebut dan mengubah namanya menjadi Cafe de'Clan.

Tempat itu, menurut dakwaan, kemudian digunakan untuk membahas perkara hukum maupun menerima uang dari sejumlah pihak yang khawatir terhadap status hukum mereka.

Jaksa menilai sejumlah pihak yang berhubungan dengan Febrie menganggapnya sebagai sosok yang dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum mereka.

Dugaan praktik tersebut disebut dijalankan melalui kantor hukum, perusahaan, hingga yayasan.

"Terdakwa bersama-sama dengan Don Ritto alias Idon menggunakan kedua kantor hukum tersebut untuk menerima uang dari pihak yang merasa khawatir atas status hukum dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Terdakwa," ujar jaksa.

Dugaan Pemerasan Tan Kian Rp55 Miliar

Salah satu perkara yang diungkap jaksa berkaitan dengan pengusaha properti Tan Kian.

Dalam dakwaan, Febrie dan pihak-pihak lain disebut menerima uang Rp55 miliar dari Tan Kian pada 2020.

Saat itu, Febrie menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung dan tengah menangani perkara korupsi Asuransi Jiwasraya.

Dalam perkara tersebut, pengusaha Benny Tjokrosaputro alias Bentjok telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Tan Kian disebut khawatir karena memiliki hubungan bisnis dengan Bentjok. Ia juga telah dua kali menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung.

Jaksa menguraikan bahwa Tan Kian kemudian meminta Lucy Kweek memfasilitasi pertemuan dengan Ferry Yanto Hongkiriwang, yang dianggap dekat dengan Febrie.

Dalam pertemuan tersebut, Ferry diduga menyampaikan kemungkinan Tan Kian ditetapkan sebagai tersangka.

Ferry kemudian disebut meminta uang Rp55 miliar sebagai jaminan agar Tan Kian tidak dijerat hukum dalam perkara Jiwasraya.

Menurut dakwaan, Tan Kian menyanggupi permintaan tersebut. Uang diserahkan dalam tiga tahap di Hotel Ritz-Carlton dalam mata uang dolar Singapura, dengan total SG$5 juta atau sekitar Rp55 miliar.

Ferry kemudian disebut membawa uang itu kepada Nurman Herin menggunakan tas ransel.

Uang tersebut selanjutnya disimpan di kantor PT KOIN Money Changer di Jakarta Selatan.

Jaksa mengungkap percakapan setelah uang diterima.

"Ferry Yanto Hongkiriwang melaporkan kepada Terdakwa, "Om sudah diterima" kemudian Terdakwa menjawab, "Oh ya sudah, oke"," ujar jaksa.

Uraian tersebut merupakan bagian dari dakwaan penuntut umum dan belum menjadi putusan bersalah yang berkekuatan hukum tetap.

Didakwa Menerima Saham Rp14 Miliar dari Perkara Krakatau Steel

Jaksa juga mengungkap dugaan penerimaan 28.000 lembar saham PT CBS senilai Rp14 miliar yang disebut diberikan kepada Febrie melalui PT Tompotika Mulia Abadi (TMA).

Perkara ini berawal dari persoalan kewajiban PT CBS kepada PT KNI, anak usaha Krakatau Steel.

Pada pertengahan 2024, sisa kewajiban PT CBS kepada KNI disebut mencapai Rp57,3 miliar dari kewajiban awal yang disebut sebesar Rp76,6 miliar.

Pimpinan PT Krakatau Steel Center & Trading kemudian mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Menurut jaksa, Michael Njoman, direktur sekaligus pemilik PT CBS, kemudian meminta bantuan Ferry Yanto Hongkiriwang agar kewajiban perusahaannya dapat diringankan. Ferry disebut memiliki kedekatan dengan Febrie.

Pada Maret 2025, Direktur Utama PT KNI Ibnu Kukuh dan Direktur Keuangan KNI Andi Yoshendi bertemu dengan Michael dan Ferry.

Pertemuan tersebut disebut menghasilkan kesepakatan penurunan kewajiban yang dituangkan dalam akta notaris tertanggal 12 Maret 2025.

Jaksa menduga penurunan kewajiban tersebut diikuti pemberian saham PT CBS kepada Febrie melalui PT TMA.

Ferry Hongkiriwang juga disebut menjadi komisaris PT CBS dalam kesepakatan tersebut.

"Bahwa pada tanggal 17 Maret 2025, dengan turunnya kewajiban PT CBS kepada PT KNI, selanjutnya Michael Njoman memberikan imbalan berupa 28.000 lembar saham PT CBS senilai Rp14 miliar kepada Terdakwa melalui PT Tompotika Mulia Abadi yang mana Ferry Hongkiriwang sebagai pemegang saham PT TMA," pungkasnya.

Dugaan Penerimaan Rp60 Miliar dalam Kasus Impor Tekstil

Dalam perkara lain, Febrie dan rekan-rekannya didakwa menerima uang Rp60 miliar serta sejumlah aset tanah dan bangunan yang dikaitkan dengan penanganan kasus dugaan korupsi impor tekstil periode 2018–2020.

Jaksa menyebut Heri Janto, Direktur Utama PT Budi Agung Sentosa (BAS), pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Heri kemudian melaporkan pemeriksaan itu kepada Andy Chandra Tan, pemilik manfaat PT BAS.

Keduanya disebut menghubungi Don Ritto untuk meminta bantuan agar tidak terseret dalam perkara tersebut.

Setelah rangkaian penyidikan dan persidangan hingga putusan berkekuatan hukum tetap, nama Heri dan Andy disebut tidak tercantum sebagai saksi dalam berkas perkara kasus tekstil itu.

Menurut dakwaan, Don Ritto kembali menemui keduanya pada Juli 2024 untuk meminta uang.

Pemberian tersebut diduga disamarkan melalui kerja sama survei batu bara antara perusahaan Don Ritto dengan Heri dan Andy.

"Bahwa pada tanggal 11, 12 dan 13 November 2024, Terdakwa melalui Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin dengan menggunakan PT KPE menerima uang sejumlah Rp60 miliar," ujar jaksa.

Selain uang tersebut, jaksa menyebut Febrie dan pihak lain menerima aset tanah di Jakarta Utara senilai Rp77 miliar serta tiga sertifikat asli Hotel The Nyaman Bali di Kabupaten Badung dengan nilai hampir Rp20 miliar.

Didakwa Menerima Rp12 Miliar dalam Kasus BTS 4G

Dakwaan juga memuat dugaan penerimaan uang Rp12 miliar dari Direktur Utama PT Sansaine Exindo, Jemmy Sutjiawan, dalam periode Juni hingga Juli 2023.

Jaksa menyebut uang tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi proyek BTS 4G dan diterima Febrie melalui kantor hukum Prime Solution Associate yang disebut dikelola bersama Ferry Yanto Hongkiriwang.

"Dari Jemmy Sutjiawan periode Juni-Juli 2023 seluruhnya berjumlah Rp12 miliar," ujar Jaksa.

Dugaan penerimaan itu menjadi salah satu bagian dari rangkaian transaksi yang diuraikan penuntut umum dalam persidangan.

Dugaan Penerimaan Uang dalam Perkara Tol Layang MBZ

Febrie juga didakwa menerima uang melalui DR Law Firm, kantor hukum yang menurut dakwaan dibangun bersama Don Ritto alias Idon dan Alberthus Johanes Eko Purwanto pada 2023–2024.

Jaksa menyebut PT Jasa Marga memberikan uang Rp2 miliar pada 2023.

Setahun kemudian, perusahaan tersebut diduga kembali menyerahkan Rp2 miliar dalam dua kali penyerahan.

Selain itu, jaksa menguraikan dugaan penerimaan uang dari PT Waskita Beton Precast Tbk melalui empat kali penyerahan dengan nilai total Rp8 miliar.

Dalam bahan dakwaan, penerimaan itu dikaitkan dengan penanganan perkara dugaan korupsi proyek Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Jalan Tol Layang MBZ.

"Seluruhnya berjumlah Rp8 miliar terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi Tol Jakarta- Cikampek II Elevated Ruas Cikunir Karawang Barat atau Jalan Tol Layang MBZ," jelas Jaksa.

Jaksa Uraikan Penerimaan dari Sejumlah Korporasi

Selain perkara-perkara tersebut, jaksa menyebut adanya dugaan penerimaan uang dari sejumlah korporasi dalam penanganan kasus lain.

Rinciannya antara lain:

- Sinarmas Asset Management sebesar Rp950 juta pada 2022 dan Rp1,3 miliar pada 2023, yang dikaitkan dengan perkara Jiwasraya.
- Krakatau Steel sebesar Rp1,1 miliar pada 2022 dan Rp129 juta pada 2023, yang dikaitkan dengan perkara pembangunan pabrik Blast Furnace Complex (BFC).
- Sinarmas Agro sebesar Rp1 miliar pada 2022, Rp2,4 miliar pada 2023, dan Rp800 juta pada 2024, yang dikaitkan dengan perkara BPDPKS periode 2015–2022.

Dalam keseluruhan dakwaan, jaksa menyebut penerimaan uang mencapai Rp346.743.821.282 dan US$440.990, selain saham serta aset tanah dan bangunan. Nilai totalnya disebut sekitar Rp352 miliar.

"Bahwa penerimaan uang seluruhnya berjumlah Rp346.743.821.282,00 dan US$440.990, penerimaan saham, tanah dan/atau bangunan oleh Terdakwa melalui Don Ritto alias Idon, Nurman Herin dan Ferry Yanto Hongkiriwang tersebut, diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa merupakan hasil tindak pidana korupsi," pungkas Jaksa.

Febrie Ajukan Eksepsi atas Dakwaan Jaksa

Setelah pembacaan dakwaan pada Rabu, 7 Oktober 2026, Febrie menyatakan akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Sidang pembacaan nota keberatan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Kuasa hukum Febrie, Patra M Zen, mengatakan pihaknya menyiapkan dua dokumen keberatan, masing-masing dari Febrie secara pribadi dan dari tim kuasa hukum.

"Jadi kami dari tim kuasa tadi sudah sampaikan, Pak Febrie juga, kami akan buat dokumen perlawanan dua, Pak. Dari nota perlawanan dua, dari pribadi Pak Febrie dan dari tim kuasa hukum," kata Patra M Zen di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Kuasa hukum lainnya, Febri Diansyah, menyatakan pihaknya menghormati proses pembacaan dakwaan.

Namun, ia menilai uraian jaksa masih mencampurkan fakta dengan asumsi dan spekulasi.

Febri mengatakan tim hukum akan menguji tuduhan tersebut melalui proses persidangan.

"Bagi proses peradilan dan tentu saja bagi semua pihak yang mengikuti proses ini, agar kita semua bisa menguji seluruh tuduhan-tuduhan yang selama ini dilekatkan, yang sebagian besar tidak berdasarkan fakta, dan bahkan sebagian lainnya itu dibangun berdasarkan asumsi dan spekulasi," ujar Febri.

Persidangan selanjutnya akan menjadi kesempatan bagi pihak terdakwa untuk menyampaikan keberatan terhadap dakwaan.

Setelah itu, pengadilan akan menentukan langkah hukum berikutnya sesuai prosedur.

Perkara ini menjadi perhatian publik karena dakwaan menyangkut dugaan penerimaan uang dan aset yang dikaitkan dengan sejumlah penanganan kasus korupsi besar.

Namun, penilaian akhir mengenai kebenaran dakwaan dan pertanggungjawaban pidana para terdakwa tetap berada pada majelis hakim berdasarkan bukti yang diperiksa di persidangan.* (bi/ad)

MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan orang sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut).

Penetapan ini merupakan pengembangan perkara operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kontraktor Akhirudin Piliang alias Kirun dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Obaja Ginting.

Baca Juga:

• Dua Bulan Menanti Kepastian, Orangtua Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Desak Kompensasi dan Penetapan Tersangka

Mereka berasal dari jajaran kepala balai, kepala satuan kerja, hingga pejabat pembuat komitmen (PPK).

Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, mendukung langkah KPK dalam menindak para tersangka.

Namun, ia meminta penyidik tidak berhenti pada pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan berani menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Daftar 8 Tersangka Korupsi Jalan Sumut

Berikut delapan nama yang disebut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi proyek jalan di Sumatera Utara:

- Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, ASN yang menjabat Kepala BBPJN Sumatera Utara periode 2024–2025.
- Dicky Erlangga, ASN yang menjabat Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PJN Wilayah I BBPJN Sumatera Utara periode 2023–2025.
- Rahmad Parulian, ASN yang menjabat Kasatker PJN Wilayah I BBPJN Sumatera Utara periode 2021–2023.
- Munson Ponter Paulus Hutauruk, ASN yang menjabat PPK 1.4 Satuan Kerja Wilayah I BBPJN Sumatera Utara periode 2021–2023.
- Faisal, ASN yang menjabat PPK 1.1 Satuan Kerja Wilayah I BBPJN Sumatera Utara periode 2023–2025.
- Heri Handoko, ASN yang menjabat PPK 1.2 Satuan Kerja Wilayah I BBPJN Sumatera Utara periode 2023–2025.
- T. Rahmatsyah Putra alias Dadam, ASN yang menjabat Kasatker PJN Wilayah II BBPJN Sumatera Utara periode 2023–2024.
- Manaek Manalu, ASN yang menjabat PPK 2.2 Satuan Kerja Wilayah II BBPJN Sumatera Utara periode 2023–2025.

Penetapan para tersangka tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek jalan yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta.

Sutrisno Pangaribuan menilai penegakan hukum dalam perkara ini harus dilakukan secara menyeluruh.

Menurut dia, penyidik perlu memeriksa semua pihak yang memiliki informasi atau diduga berkaitan dengan perkara tersebut agar proses hukum berjalan setara.

Ia menyoroti ketidakhadiran Muryanto Amin dan Dedy Iskandar Rangkuti yang, menurut pernyataannya, tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Topan Obaja Ginting.

"Padahal Muryanto Amin dan Dedy Iskandar Rangkuti telah mangkir sejak dipanggil sebagai saksi dalam kasus korupsi yang menjerat Topan Obaja Putra Ginting (Kadis PUPR Sumut), anak buah kesayangan Bobby Nasution di gedung KPPN Kota Padangsidimpuan. Muryanto Amin dan Dedy Iskandar Rangkuti tidak pernah hadir saat dipanggil KPK," kata Sutrisno.

Sutrisno mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum.

Ia juga mengkritik langkah penegakan hukum yang dinilainya belum menyentuh pihak yang diduga memiliki peran lebih besar dalam perkara tersebut.

"Akan tetapi penjelasan KPK tersebut dipastikan tidak akan memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan di dalam hukum. Para tersangka baru dipastikan hanya kelas teri dan hanya sebagai aktor- aktor kecil. KPK tidak berani dan tidak akan pernah berani menyentuh sutradara atau aktor intelektual," kata Sutrisno.

Ia turut mengaitkan ketidakhadiran Muryanto dan Dedy dengan dugaan ketimpangan penegakan hukum.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Sutrisno dan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan kedua orang itu dalam tindak pidana korupsi.

"Maka penetapan delapan tersangka baru dalam kasus korupsi jalan yang menjerat anak buah Bobby Nasution tersebut hanya lipservice. Sebab tidak ada kesungguhan dan keberanian KPK untuk menjerat sutradara, aktor intelektual, pejabat yang memiliki akses kepada kekuasaan" ujar Sutrisno.

Hingga informasi dalam bahan pemberitaan ini disusun, tudingan Sutrisno mengenai pihak yang disebut sebagai aktor intelektual perlu dibedakan dari fakta hukum yang telah dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan.

Dalam pengembangan perkara, KPK sebelumnya meminta keterangan sejumlah pejabat daerah.

Mereka antara lain Bupati Tapanuli Selatan Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan mantan Bupati Mandailing Natal Muhammad Jafar Sukhairi Nasution.

Penyidik juga memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Dinas PUPR Mandailing Natal, termasuk Pelaksana Tugas Kepala Dinas Elpi Yanti Harahap dan Kepala Bidang Bina Marga Rajab Asri Nasution.

Selain itu, KPK memanggil mantan Kepala Dinas PUPR Padang Lawas Utara Ramlan, staf honorer Mardiah, serta seorang sopir bernama Hanafi Rambe.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperjelas konstruksi perkara yang bermula dari OTT pada Juni 2025.

Dalam penyidikan sebelumnya, KPK mengungkap dugaan pengaturan pemenang tender proyek jalan dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Kasus ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran publik.

Pengusutan menyeluruh diperlukan untuk menjelaskan bagaimana dugaan pengaturan tender berlangsung, siapa saja yang berperan, serta apakah terdapat pihak lain yang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Dalam perkara pokok, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan telah menjatuhkan hukuman kepada Topan Ginting berupa pidana penjara selama lima tahun enam bulan dan denda Rp200 juta.

Meski demikian, pengembangan penyidikan masih menjadi perhatian publik, terutama terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian perkara tersebut.

Publik kini menanti langkah KPK dalam menuntaskan pengusutan kasus korupsi jalan di Sumatera Utara.

Penegakan hukum yang transparan dan berdasarkan bukti diharapkan dapat memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.* (tm/ad)

SURAKARTA – Polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima.

Di tengah perdebatan tersebut, Rohwati, mantan guru Bahasa Jawa Gibran di SMP Negeri 1 Surakarta, mengaku tidak menerima tudingan yang mempertanyakan kelulusan pendidikan mantan siswanya itu.

Baca Juga:

• Rocky Gerung Santai Dihujani Kritik Usai Gabung Wantimpres: “Mantan Masih Mantau”

Ia juga mengingat kemampuan Gibran dalam pelajaran Bahasa Inggris dan Bahasa Jawa.

"Kalau saya agak sakit hati. Nggak mungkin terjadi. Sekelas Pak Jokowi putranya tidak lulus SMA saya tidak mungkin. Terutama saya sebagai gurunya saya termasuk yang tidak terima. Bukan anak bodoh, anak titipan. Dan memang keterima murni semua," ungkapnya saat ditemui di Gedung Wanita Sasana Krida Kusuma, Kamis (8/10/2026).

Rohwati mengaku pernah mendengar langsung cerita Joko Widodo atau Jokowi mengenai pendidikan Gibran di Singapura.

Saat itu, menurut penuturannya, Jokowi masih menjabat Wali Kota Solo dan menghadiri acara buka bersama di Loji Gandrung.

Anak Rohwati diketahui satu kelas dengan Kahiyang Ayu, putri Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi disebut sempat menceritakan bahwa Gibran telah melanjutkan pendidikan ke Singapura.

"Waktu itu Pak Jokowi sebagai Walikota. Anak saya sekelas dengan Kahiyang. Ada buka bersama di Loji Gandrung. Udah kuliah sekarang. Pangestunipun ibu," ungkapnya menirukan Jokowi saat itu.

Rohwati mengatakan kemampuan Bahasa Inggris Gibran ketika menjadi siswa SMP tergolong baik.

Menurut dia, hal tersebut membuat keputusan Gibran melanjutkan pendidikan ke luar negeri bukan sesuatu yang mengejutkan.

"Saya sering mencocokkan dengan Bahasa Inggris termasuk bagus. Makanya ke luar negeri. Wajar banget kalau sekolah di Singapura. Keluarga Pak Jokowi sendiri memang disiapkan sekolah di luar negeri," jelasnya.

Selain Bahasa Inggris, Rohwati menilai Gibran memiliki kemampuan Bahasa Jawa yang cukup baik.

Ia juga mengingat bahwa Gibran bukan siswa yang selalu berada di peringkat pertama, tetapi menurutnya kemampuan akademik Gibran tidak termasuk yang rendah.

"Bagus. Mas Gibran termasuk Bahasa Jawanya juga bagus. Biasanya anak-anak yang Bahasa Jawanya bagus Bahasa Inggrisnya juga bagus. Kalau ranking 1 enggak tapi bukan yang di bawah. Bahasa Jawa agak atas," terangnya.

Gibran tercatat bersekolah di SMP Negeri 1 Surakarta pada 1999–2002.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke Orchid Park Secondary School di Singapura.

Rohwati juga mengenang karakter Gibran ketika masih mengikuti pelajaran di kelas.

Menurut dia, Gibran cenderung pendiam saat belajar, tetapi berperilaku biasa ketika berada di luar kelas bersama teman-temannya.

"Saya mengajar Bahasa Jawa. Kelas 2. Mas Gibran itu maaf cenderung agak diam kalau di dalam kelas. Di luar sempat lihat sama teman-temannya ya biasa ya bercanda gitu," jelasnya.

Ia juga mengingat pertemuannya dengan Gibran setelah mantan siswanya itu lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta.

Ketika itu, Gibran datang ke sekolah dan Rohwati sedang berada di ruang tata usaha.

"Kalau itu ketemunya setelah Mas Gibran lulus sempat ke sekolah. Kami sempat ketemu karena saya waktu itu di Ruang TU Mas Gibran datang. 'Sekolah dimana?' 'Saya di Singapura'," ungkapnya menirukan percakapan ia dengan Gibran saat itu.

Rohwati mengatakan sikap sopan Gibran kepada guru tetap terlihat ketika ia sudah dewasa.

Ia mengaku pernah melihat Gibran mencium tangan gurunya ketika bertemu, termasuk saat Gibran telah menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Kebetulan Pak Jokowi anaknya mengikuti adat. Yang saya tahu sopan banget. Terutama kalau sama guru. Saya saat di luar bercanda sama temannya. Tahu ada gurunya langsung salim. Bahkan sudah jadi Walikota saya masih guru ketika tahu cium tangan kalau ketemu gurunya. Dari SMP itu kesan sangat menonjol. Nggak tahu itu mungkin dari rumah. Mas Gibran termasuk yang sopan. Unggah-ungguh bagus," ungkapnya.

Polemik ijazah Gibran mengemuka kembali setelah MK membacakan putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Gugatan yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon itu dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO).

MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara tersebut karena bukan peserta Pemilihan Presiden.

Dalam pertimbangan putusan, MK juga membahas persoalan bukti mengenai dokumen pendidikan Gibran yang setara dengan SMA.

Namun, karena perkara dinyatakan tidak dapat diterima, putusan tersebut bukan keputusan yang membatalkan pencalonan ataupun jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.

"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon," kata Hakim Konstitusi Adies Kadir saat membacakan putusan.

MK menyatakan persoalan keabsahan dan pemenuhan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945," kata Adies.

Dengan demikian, tidak ditemukannya bukti tertentu dalam persidangan perlu dibedakan dari kesimpulan bahwa dokumen tersebut tidak pernah ada.

Status gugatan yang tidak dapat diterima juga berbeda dari putusan yang mengabulkan atau menolak pokok perkara setelah pemeriksaan substansi secara penuh.

Sebelumnya, Gibran membantah narasi yang menyebut dirinya tidak lulus pendidikan setara SMA di Singapura.

Ia beralasan dirinya tidak mungkin dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi apabila tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebelumnya.

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah," kata Gibran saat meninjau pameran Inacraft di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Gibran juga menyatakan telah melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana atau S1 di Singapura.

Ia mengatakan akan menindaklanjuti persoalan yang menjadi perhatian setelah putusan MK tersebut.

"Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu. Nanti segera kami follow up, ya," beber dia.

Pernyataan Rohwati menambah respons dari pihak yang mengenal Gibran semasa sekolah.

Namun, kesaksian mengenai kemampuan akademik dan perilaku Gibran saat menjadi siswa tidak dengan sendirinya membuktikan status dokumen pendidikan yang menjadi pokok polemik.

Persoalan tersebut tetap perlu merujuk pada dokumen resmi dan keterangan lembaga yang berwenang.* (tm/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan bahwa kekayaan budaya yang hidup di Kota Medan dapat terkikis bahkan hilang jika tidak dirawat di tengah arus modernisasi.

Ia menyoroti sejumlah kesenian Melayu yang mulai jarang ditampilkan dan berpotensi tidak lagi dikenal oleh generasi muda.

Baca Juga:

• Pertina Medan Ancam Tak Berangkatkan Atlet ke Porprovsu 2026, Ada Apa?

Kegiatan yang berlangsung pada 8–10 Oktober 2026 itu mengusung tema "Merawat Pusaka, Menjunjung Budaya" dan menjadi penyelenggaraan perdana Pekan Budaya Daerah Kota Medan.

Dalam sambutannya, Rico mencontohkan tarian Dayang Nan Tujuh yang ditampilkan pada awal acara.

Menurut dia, kesenian tersebut merupakan bagian dari warisan Melayu yang perlu diperkenalkan kembali kepada masyarakat.

"Mayoritas mungkin 90 persen tidak pernah melihat tarian tersebut. Padahal sejatinya tarian tersebut adalah tarian asli dari Melayu yang mungkin hampir punah pada saat ini," ungkapnya.

Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan menggelar pertunjukan sesekali.

Kesenian tradisional juga perlu diperkenalkan secara berkelanjutan agar masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda, mengenal warisan daerahnya.

Pembukaan Pekan Budaya Daerah Kota Medan 2026 ditandai dengan pemukulan gendang oleh Rico Waas bersama kelompok pemusik yang membawakan instrumen Rempak Mendai Melayu Deli.

Rico tampak mengikuti irama perkusi Melayu bersama para penabuh dari sanggar, termasuk ketika memainkan gensang dalam irama Melayu Deli.

Penampilan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembukaan yang mengangkat tradisi musik Melayu sebagai salah satu kekayaan budaya Kota Medan.

Selama tiga hari pelaksanaan, Pekan Budaya Daerah menghadirkan beragam pertunjukan, perlombaan, dan kegiatan kebudayaan.

Sejumlah agenda yang digelar meliputi Menegakkan Keris, Berbalas Pantun Melayu, Kuliner Nasi Hadap-Hadapan Multietnis, Tari Kreasi Zapin Melayu, Kampung Budaya, serta Estafet Egrang antarpelajar SMP se-Kota Medan.

Kegiatan ini juga melibatkan pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Selain menjadi ruang pertunjukan, acara tersebut dirancang untuk memperkenalkan budaya daerah kepada generasi muda melalui kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif.

Rico mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan bersama para tokoh budaya untuk terus memperkenalkan dan mempromosikan kesenian daerah.

Perhatian khusus, kata dia, perlu diberikan kepada kesenian yang mulai jarang ditampilkan dan berisiko terlupakan.

Ia juga meminta para tokoh kebudayaan dilibatkan dalam menyusun rencana kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan begitu, pelestarian budaya tidak berhenti pada satu perhelatan, tetapi menjadi program yang berkelanjutan.

"Kami minta dituliskan apa yang perlu dan penting agar nantinya acara-acara kebudayaan kita benar-benar bisa dirasakan dan tetap bisa eksis di dunia modern seperti ini," ujarnya.

Menurut Rico, upaya pelestarian budaya tidak seharusnya hanya berfokus pada seni kontemporer atau tarian yang sedang populer.

Kesenian tradisional yang memiliki nilai sejarah maupun kesakralan juga perlu memperoleh ruang untuk ditampilkan dan diwariskan.

"Jangan sampai kebudayaan kita terkikis satu per satu hingga akhirnya menghilang. Apa yang kita lihat hari ini merupakan kekayaan yang harus kita jaga agar anak-anak dan cucu kita tetap mengenal budaya daerahnya," pesannya.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan para seniman dan budayawan, Asisten Sekretariat Daerah Kota Medan, pimpinan perangkat daerah, serta camat se-Kota Medan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Rico Waas menyerahkan Sertifikat Anugerah Tokoh Penggiat Kebudayaan Kota Medan Tahun 2026 kepada 25 tokoh.

Beberapa penerima penghargaan di antaranya Prof. Dr. phil. Ichwan Azhari, M.S., T. M. Muhar Omtatok, dan Teja Purnama Lubis.

Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi para tokoh dalam melestarikan, mengembangkan, serta memajukan kebudayaan di Kota Medan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, berharap Pekan Budaya Daerah dapat terus digelar pada tahun-tahun mendatang dengan berbagai penyempurnaan.

Ia berharap kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi dan kreativitas bagi pelajar, seniman, serta masyarakat.

Melalui kegiatan semacam ini, budaya daerah diharapkan tetap hidup sekaligus menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda.

Pekan Budaya Daerah Kota Medan 2026 pun menjadi salah satu upaya mempertemukan kembali masyarakat dengan kekayaan tradisinya.

Tantangan berikutnya adalah memastikan kesenian yang ditampilkan tidak hanya dikenal selama acara berlangsung, tetapi juga terus dipelajari, dipraktikkan, dan diwariskan kepada generasi selanjutnya.* (ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan Jumat, 9 Oktober 2026.

Pergerakan rupiah kali ini dipengaruhi oleh pelemahan dolar AS dan penurunan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat di Level 6.039, Saham BBRI dan TLKM Ikut Naik

Berdasarkan analisis Doo Financial Futures pada pukul 09.05 WIB, rupiah berada di level Rp17.900 per dolar AS.

Posisi tersebut menguat 15 poin atau 0,08 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.

Penguatan rupiah sejalan dengan pergerakan mayoritas mata uang Asia yang turut menguat terhadap dolar AS.

Baht Thailand mencatat penguatan terbesar sebesar 0,27 persen, disusul peso Filipina yang naik 0,15 persen.

Dolar Singapura menguat 0,11 persen. Sementara itu, yuan China dan ringgit Malaysia masing-masing naik 0,07 persen.

Dolar Baru Taiwan menguat 0,02 persen dan yen Jepang naik 0,01 persen.

Sebaliknya, won Korea Selatan melemah 0,05 persen dan rupee India turun 0,01 persen. Adapun dolar Hong Kong cenderung stagnan terhadap dolar AS.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai penguatan rupiah didorong oleh penurunan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah AS (US Treasury) serta melemahnya indeks dolar AS.

Sentimen positif juga muncul dari meningkatnya harapan tercapainya kesepakatan damai di Timur Tengah.

Harapan tersebut menguat setelah Presiden AS Donald Trump menyampaikan adanya perkembangan positif dalam perundingan dengan Iran.

Dari sisi pasar obligasi, imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun dilaporkan turun dari 5,35 persen menjadi 5,22 persen.

Sementara itu, imbal hasil obligasi tenor 30 tahun merosot dari 5,73 persen menjadi 5,60 persen.

Penurunan imbal hasil obligasi AS dan pelemahan dolar dapat memberikan ruang bagi mata uang negara lain, termasuk rupiah, untuk menguat.

Namun, pergerakan nilai tukar tetap dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan permintaan terhadap dolar AS.

Meski rupiah dibuka menguat, investor masih mencermati sejumlah indikator ekonomi dalam negeri.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah data penjualan ritel Indonesia untuk Agustus 2026.

"Namun dari sisi domestik, investor masih cenderung wait and see menantikan rilis data penjualan ritel Agustus serta indikator ekonomi penting lainnya seperti Cadangan Devisa dan Indeks Keyakinan Konsumen," ujarnya, Jumat (9/10/2026).

Penjualan ritel diproyeksikan tumbuh 1,3 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 1,1 persen pada Juli 2026.

Data penjualan ritel menjadi salah satu indikator untuk mengukur aktivitas belanja masyarakat.

Pertumbuhan yang lebih tinggi dapat memberikan gambaran mengenai keberlanjutan pemulihan konsumsi domestik.

Selain penjualan ritel, investor juga menantikan perkembangan cadangan devisa dan Indeks Keyakinan Konsumen.

Kedua indikator tersebut dapat membantu pasar menilai kondisi ekonomi Indonesia serta daya tahan konsumsi masyarakat.

Lukman Leong memperkirakan rupiah masih berpeluang melanjutkan penguatan, meskipun ruang kenaikannya diperkirakan terbatas.

Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah bergerak pada kisaran Rp17.850 hingga Rp17.950 per dolar AS.

Pergerakan selanjutnya akan bergantung pada hasil rilis data ekonomi domestik, arah indeks dolar AS, imbal hasil obligasi pemerintah AS, serta perkembangan situasi geopolitik.

Dengan demikian, penguatan rupiah pada awal perdagangan belum menjamin mata uang Garuda akan terus menguat hingga penutupan.

Investor masih perlu mencermati perkembangan sentimen global dan indikator ekonomi Indonesia sepanjang perdagangan.* (bi/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Jumat, 9 Oktober 2026, setelah sempat bergerak melemah pada awal sesi.

Sejumlah saham yang mencatat kenaikan pada perdagangan pagi ini antara lain PT Fortune Indonesia Tbk. (FORU), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM).

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Naik Lagi! Buyback Ikut Melonjak, Ini Daftar Harga Terbaru

Pada periode tersebut, indeks bergerak dalam rentang 6.035 hingga 6.049.

Pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia menunjukkan kondisi yang relatif berimbang.

Sebanyak 234 saham menguat, sementara 229 saham melemah dan 226 saham lainnya stagnan.

Adapun kapitalisasi pasar IHSG tercatat mencapai Rp10.636 triliun.

Saham FORU menjadi salah satu emiten yang mencatat penguatan pada awal perdagangan.

Harga saham perusahaan tersebut naik 2,53 persen ke level Rp162 per saham.

Data yang disampaikan dalam laporan mencatat sebanyak 372 juta saham FORU diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp372 miliar.

Sementara itu, saham BBRI menguat 0,66 persen ke level Rp3.050 per saham.

Kenaikan juga terjadi pada saham TLKM yang naik 1,77 persen ke level Rp2.300 per saham.

Meski sejumlah saham bergerak positif, arah pergerakan IHSG tetap dipengaruhi oleh dinamika pasar secara keseluruhan.

Kenaikan beberapa saham belum tentu mencerminkan penguatan merata di seluruh sektor.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Reza Diofanda, menjelaskan bahwa IHSG ditutup melemah 1,88 persen ke level 6.031,28 pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Sebelum ditutup turun, indeks sempat menguat hingga 6.179,09.

Namun, tekanan jual meningkat dan membawa IHSG berbalik melemah hingga akhir sesi perdagangan.

Menurut analisis tersebut, tekanan pasar terjadi di tengah publikasi risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Amerika Serikat yang masih menunjukkan kecenderungan hawkish.

Mayoritas anggota bank sentral AS atau Federal Reserve disebut membuka peluang kenaikan suku bunga sebelum akhir tahun.

Sikap hawkish menunjukkan kecenderungan bank sentral mempertahankan kebijakan moneter ketat atau menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian investor karena perubahan suku bunga AS dapat memengaruhi pergerakan modal global, nilai tukar rupiah, dan minat investor terhadap aset berisiko, termasuk saham di Indonesia.

Pada perdagangan Jumat, pelaku pasar juga mencermati data penjualan ritel Indonesia untuk Agustus 2026.

Data tersebut diproyeksikan tumbuh 1,3 persen secara tahunan atau year-on-year (YoY), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 1,1 persen pada Juli.

Data penjualan ritel menjadi salah satu indikator untuk melihat kondisi konsumsi masyarakat.

Pertumbuhan yang lebih kuat dapat memberikan gambaran mengenai keberlanjutan pemulihan permintaan domestik.

Selain itu, investor masih memperhatikan sejumlah faktor eksternal, termasuk imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury yield, pergerakan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah (USD/IDR), serta harga minyak dunia.

Pergerakan faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi sentimen pasar dan keputusan investasi, terutama ketika arah kebijakan suku bunga The Fed masih menjadi perhatian.

Dengan demikian, penguatan IHSG pada awal perdagangan Jumat belum serta-merta memastikan indeks akan bertahan di zona hijau hingga penutupan.

Investor perlu mencermati perkembangan data ekonomi, tekanan jual, serta pergerakan saham-saham berkapitalisasi besar sepanjang sesi perdagangan.* (bi/ad)

KARO – Kekecewaan orangtua siswa yang menjadi korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, belum mereda.

Dua bulan setelah peristiwa yang terjadi pada 13 Agustus 2026, puluhan orangtua kembali mendatangi Gedung DPRD Karo, Kamis, 8 Oktober 2026, untuk menuntut kepastian penanganan korban dan proses hukum.

Baca Juga:

• Pertina Medan Ancam Tak Berangkatkan Atlet ke Porprovsu 2026, Ada Apa?

Di antaranya kepastian kompensasi bagi korban, penetapan peristiwa tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), serta kejelasan penyidikan kasus yang hingga saat itu belum menetapkan tersangka.

Para orangtua meminta DPRD Karo tidak sekadar menerima aspirasi, tetapi segera mengambil langkah konkret.

Mereka mendesak DPRD memanggil Bupati Karo Antonius Ginting untuk membahas penanganan korban, termasuk kemungkinan penggunaan dana taktis.

Wakil Ketua DPRD Karo, Imanuel Sembiring, menerima langsung aspirasi tersebut.

Dalam pertemuan itu, Sekretaris DPRD Karo juga menyampaikan hasil komunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai penanganan kasus dugaan keracunan MBG.

Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran keluarga korban.

Mereka menilai, apabila kompensasi sepenuhnya menunggu mekanisme BGN, prosesnya berpotensi memakan waktu karena harus mengikuti regulasi yang berlaku.

"Segera menyurati dan memanggil Bupati Karo. Ini yang kami tagih. Untuk dana taktis dan penetapan sebagai Kejadian Luar Biasa. Kalau menunggu dari BGN, butuh regulasi yang panjang. Sudah dua bulan, tapi belum jelas," ujar orangtua siswa melalui anggota EMKAP, Jhon Ginting.

Selain menuntut kompensasi, para orangtua meminta DPRD Karo menepati komitmen untuk mengawal penanganan kasus.

Mereka berharap para anggota dewan bersama-sama mendatangi Polres Karo guna meminta penjelasan mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan.

Bagi keluarga korban, kepastian proses hukum menjadi persoalan penting.

Mereka mempertanyakan belum adanya penetapan tersangka dalam perkara dugaan keracunan yang disebut berdampak pada ratusan siswa.

Para orangtua mendesak kepolisian mengusut penyebab kejadian tersebut secara menyeluruh.

Mereka juga meminta pihak yang bertanggung jawab ditetapkan sebagai tersangka apabila penyidik menemukan bukti yang cukup dan unsur pidana terpenuhi.

"Kami bukan mengejar materi. Tapi ini demi marwah Kabupaten Karo. Ini program pemerintah, tetapi justru menyengsarakan rakyat. Kami meminta peristiwa ini masuk KLB. Bukan masalah nilainya. Kami ingin peristiwa serupa tidak terjadi lagi di Karo," ujar salah seorang perwakilan orangtua.

Massa juga membandingkan penanganan perkara tersebut dengan kasus keracunan makanan lainnya.

Mereka menilai belum adanya tersangka menambah kekecewaan keluarga yang masih menunggu kejelasan perkara.

"Tukang bakso saja yang menyebabkan orang keracunan langsung jadi tersangka. Ini program pemerintah yang menyebabkan ratusan siswa menderita, justru tidak ada tersangka," tegas massa.

Pernyataan tersebut merupakan bentuk protes para orangtua terhadap lambannya kepastian yang mereka rasakan.

Penetapan tersangka sendiri tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan dan bukti yang memenuhi ketentuan hukum.

Di hadapan anggota DPRD Karo, para orangtua kembali menyampaikan kondisi anak-anak mereka setelah kejadian dugaan keracunan MBG.

Selain persoalan kesehatan, mereka menyebut sebagian anak masih mengalami trauma.

"Bapak dan Ibu DPRD yang terhormat, tolonglah tegakkan keadilan bagi kami. Sampai hari ini anak-anak kami masih trauma, dan kesehatannya belum pulih," lirih salah seorang orangtua korban.

Bagi keluarga, persoalan ini bukan hanya menyangkut kompensasi, tetapi juga pemulihan kesehatan anak, perlindungan korban, dan kepastian agar kejadian serupa tidak terulang.

Mereka berharap pemerintah Kabupaten Karo, DPRD, BGN, dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah nyata.

Para orangtua juga meminta agar tuntutan penetapan KLB dan penggunaan dana taktis dibahas sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

Hingga aksi tersebut berlangsung, keluarga korban masih menunggu kejelasan mengenai kompensasi, penanganan kesehatan anak, dan perkembangan proses hukum.

Bagi mereka, penyelesaian kasus dugaan keracunan MBG di Berastagi belum cukup hanya dengan penjelasan, tetapi membutuhkan kepastian dan tindak lanjut yang dapat dirasakan para korban.* (sp/ad)

MEDAN – Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kota Medan menyatakan keberatan terhadap mekanisme pengelolaan kontingen Kota Medan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XII 2026.

Organisasi tinju tersebut bahkan mengancam tidak memberangkatkan atlet jika persoalan itu tidak diselesaikan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Pernah Berselisih dengan Kajari soal Dugaan Dua Oknum Jaksa Minta Uang ke 5 Kepsek di Medan, Kejati Sumut Ungkap Fakta

Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, pengelolaan kontingen Kota Medan untuk ajang tersebut akan dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan.

Perubahan mekanisme ini memicu keberatan dari sejumlah cabang olahraga (cabor), termasuk Pertina Medan.

Selama ini, koordinasi keberangkatan dan pembinaan cabang olahraga menuju Porprovsu dilakukan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Medan.

Ketua Pertina Medan, Adol Frian Rumaijuk, mengatakan Porprovsu merupakan ajang penting untuk mengukur hasil pembinaan atlet sekaligus mewujudkan target Kota Medan menjadi juara umum.

"Porprovsu ini kan menjadi target kita memberikan prestasi dan gambaran bagaimana pembinaan di Kota Medan. Sebagaimana yang disampaikan Wali Kota Medan bahwa beliau berharap Medan bisa menjadi juara umum," ujar Adol, Kamis (8/10).

Namun, Adol menilai perubahan mekanisme pengelolaan kontingen dapat mengurangi peran KONI dalam pembinaan dan peningkatan prestasi atlet.

Ia memahami pemerintah daerah ingin mendukung kontingen, tetapi meminta agar organisasi yang menaungi cabang olahraga tetap dilibatkan.

"Dengan begini seolah-olah KONI diambil alih fungsinya oleh Dispora. Kami dari cabor tinju Pertina Kota Medan menolak sistem ini karena ada yang disederai di sini, yaitu fungsi daripada KONI itu sendiri," katanya.

Adol bahkan menegaskan Pertina Medan siap tidak memberangkatkan atlet ke Porprovsu jika persoalan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian.

"Makanya kita minta, kalau memang ini tidak mau KONI Medan yang menyelenggarakan, maka Pertina Kota Medan tidak akan memberangkatkan atlet ke Porprovsu," tegasnya.

Keberatan Pertina Medan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan kontingen.

Adol juga menyoroti anggaran pembinaan atlet yang menurut dia tidak diterima pihaknya pada 2026 sesuai harapan.

Setelah berkoordinasi dengan KONI Medan, Pertina memperoleh penjelasan bahwa anggaran yang diajukan KONI kepada Pemerintah Kota Medan melalui Dispora tidak sepenuhnya dikelola oleh KONI.

"Di tahun 2026 ini kami tidak mendapatkan uang binaan. Setelah kita mendapatkan penjelasan dari KONI Medan, ternyata anggaran yang dihibahkan ke KONI Medan yang seyogianya untuk pembinaan atlet itu tidak diserahkan sepenuhnya ke KONI Medan," jelasnya.

Adol juga mempertanyakan komunikasi Dispora Medan mengenai persiapan kontingen.

Menurut dia, hingga saat ini Pertina belum menerima surat resmi terkait persiapan maupun teknis keberangkatan atlet menuju Porprovsu.

"Sampai hari ini juga tidak ada sepucuk surat pun yang disampaikan oleh Dispora kepada Pertina Medan ataupun yang membina cabor tinju di Kota Medan. Yang mengkoordinasikan kita selama ini adalah KONI," tegasnya.

Pertina berharap pemerintah daerah memperjelas mekanisme pengelolaan anggaran dan koordinasi olahraga agar persiapan atlet tidak terganggu menjelang pertandingan.

Menanggapi keberatan tersebut, Ketua KONI Medan, Aswindy Fachrizal, menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan melepas tanggung jawab terhadap persiapan atlet.

Namun, pengelolaan kontingen berkaitan dengan sumber anggaran yang saat ini ditempatkan di Dispora Medan.

Menurut Aswindy, Porprovsu pada prinsipnya merupakan ajang KONI.

Ia menilai KONI seharusnya mengelola kontingen apabila anggaran penyelenggaraan diberikan dalam bentuk hibah kepada organisasi tersebut.

"Sebenarnya kan Porprovsu ini ajang KONI. Tetapi kita sudah koordinasi dengan Dispora, anggaran Porprovsu itu sudah dititipkan di Dispora. Jadi bukan artinya kita dari KONI Kota Medan yang membawa kontingen. Pengurus kontingen di sana adalah Dispora," kata Aswindy.

Ia menegaskan, KONI tetap terlibat dalam persiapan atlet, meskipun pengurusan kontingen berada di bawah Dispora.

"KONI tidak lepas tangan, tetapi Dispora yang akan mengurus kontingen Porprovsu. Saya juga menyampaikan kepada cabor bahwa Kadispora yang akan menjadi ketua kontingen," ujarnya.

Aswindy mengakui perbedaan pandangan tersebut menimbulkan keberatan dari sejumlah cabang olahraga.

Sebagian cabor menginginkan agar KONI Medan tetap menjadi pihak yang mengelola kontingen karena Porprovsu merupakan ajang olahraga yang berkaitan dengan KONI.

"Saya juga sudah berupaya mendinginkan mereka, tapi cabor tetap kekeh anggaran harus ke KONI Medan karena ini ajang KONI," katanya.

Aswindy berharap perbedaan pandangan antara organisasi olahraga dan pemerintah daerah tidak berujung pada batalnya keikutsertaan atlet Kota Medan.

Ia menyebut sekitar 435 atlet telah dipersiapkan untuk mengikuti Porprovsu XII 2026.

Menurut dia, para atlet telah menjalani persiapan sejak Januari sehingga konflik mengenai pengelolaan kontingen seharusnya segera diselesaikan.

"Saya sudah berikan solusi. Kalau untuk atlet, kasihan atletnya. Ada 435 atlet. Kalau semisalnya karena ego kita atlet tidak bertanding, mereka sudah persiapan dari Januari sampai sekarang," ujar Aswindy.

Ia berharap pemerintah daerah, KONI, dan seluruh cabang olahraga dapat menemukan jalan keluar agar perselisihan mengenai mekanisme pengelolaan kontingen tidak menghambat perjuangan atlet Kota Medan di Porprovsu XII Sumatera Utara 2026.

Dengan jadwal pertandingan yang semakin dekat, penyelesaian persoalan koordinasi dan anggaran menjadi penting agar atlet dapat berfokus pada persiapan serta target prestasi di arena pertandingan.* (sp/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam naik pada perdagangan Jumat, 9 Oktober 2026.

Harga emas Antam hari ini mencapai Rp 2.572.000 per gram, meningkat Rp 7.000 dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya.

Baca Juga:

• Daftar Harga Pangan Terbaru Hari Ini: Cabai Merah Keriting Naik Tajam Jadi Rp84.150 per Kg

Antam menetapkan harga buyback sebesar Rp 2.376.000 per gram, naik Rp 10.000 dalam sehari.

Harga buyback merupakan nilai yang dibayarkan Antam ketika konsumen menjual kembali emasnya kepada perusahaan.

Nilainya berbeda dari harga yang dibayar konsumen saat membeli emas batangan.

Daftar Harga Emas Antam 9 Oktober 2026

Berikut daftar harga emas batangan Antam berdasarkan ukuran pada Jumat, 9 Oktober 2026:

0,5 gram: Rp 1.336.000
1 gram: Rp 2.572.000
2 gram: Rp 5.084.000
3 gram: Rp 7.601.000
5 gram: Rp 12.635.000
10 gram: Rp 25.215.000
25 gram: Rp 62.912.000
50 gram: Rp 125.745.000
100 gram: Rp 251.412.000
250 gram: Rp 628.265.000
500 gram: Rp 1.256.320.000
1.000 gram atau 1 kilogram: Rp 2.512.600.000

Harga tersebut merupakan harga jual emas batangan sebelum memperhitungkan ketentuan pajak atau biaya lain yang mungkin berlaku.

Kenaikan harga emas Antam sejalan dengan penguatan harga emas dunia.

Pada perdagangan Kamis, harga emas di pasar spot ditutup di level US$ 4.144,6 per troy ons, naik 0,82 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Penguatan itu terjadi setelah harga emas dunia terkoreksi lebih dari 1 persen pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Meski kembali naik, pergerakan harga emas masih mencatat penurunan sebesar 0,85 persen dalam sepekan dan 5,81 persen selama sebulan terakhir.

Penurunan harga dalam beberapa waktu terakhir membuat sebagian investor kembali melirik emas.

Mereka menilai koreksi harga dapat menjadi kesempatan untuk membeli, meskipun pergerakan selanjutnya tetap bergantung pada kondisi pasar.

Sentimen lain yang memengaruhi harga emas berasal dari perkembangan hubungan Amerika Serikat dan Iran.

Bloomberg News melaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah melakukan diskusi yang produktif dengan Iran.

Trump juga membantah kabar bahwa Amerika Serikat akan menyerang Iran sebelum Pemilu Sela.

"Kami tidak akan menyerang Iran sebelum Pemilu Sela AS dilaksanakan pada 3 November," tegas Trump dalam cuitan di media sosial.

Jika ketegangan di Timur Tengah mereda, harga minyak berpotensi lebih terkendali.

Kondisi tersebut dapat mengurangi tekanan inflasi global dan memengaruhi keputusan bank sentral dalam menentukan suku bunga.

Perubahan suku bunga menjadi salah satu faktor penting bagi harga emas.

Sebagai aset yang tidak memberikan bunga atau imbal hasil rutin, emas cenderung kurang menarik bagi sebagian investor ketika suku bunga tinggi karena mereka memiliki pilihan aset lain yang menawarkan imbal hasil.

Permintaan emas dari bank sentral berbagai negara juga menjadi faktor yang menopang harga logam mulia tersebut.

Bank Sentral China atau People's Bank of China (PBoC) dilaporkan menambah sekitar 23 ton emas pada bulan sebelumnya.

Jumlah itu disebut sebagai pembelian bulanan terbesar China sejak 2023.

Pembelian oleh bank sentral dapat memperkuat permintaan emas di pasar internasional.

Namun, harga emas tetap dapat berubah mengikuti perkembangan ekonomi global, pergerakan dolar Amerika Serikat, kebijakan suku bunga, serta situasi geopolitik.

Bagi masyarakat yang berencana membeli emas Antam, kenaikan harga harian bukan satu-satunya pertimbangan.

Calon pembeli juga perlu memperhatikan selisih harga beli dan buyback, biaya transaksi, serta tujuan investasi dan jangka waktu penyimpanan.

Harga emas dapat naik maupun turun.

Karena itu, keputusan membeli atau menjual sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing.* (bb/ad)

JAKARTA – Akademisi Rocky Gerung menjadi sorotan setelah bergabung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sosok yang selama ini dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah itu mengaku menerima banyak kritik setelah mendapat jabatan tersebut.

Baca Juga:

• Polemik Ijazah Gibran, Wantimpres Bamsoet: Hasil Pilpres 2024 Tetap Sah, Bola Kini Bukan Lagi di MK

"Siapa yang nyindir gua?" kata Rocky usai mengikuti rapat pleno perdana Wantimpres di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (8/10/2026).

Menurut Rocky, kontroversi merupakan hal yang biasa terjadi. Karena itu, ia tidak menganggap kritik yang ditujukan kepadanya sebagai sesuatu yang luar biasa.

"Ya biasa itu, kontroversi kan pasti ada gitu," katanya.

Rocky juga menanggapi kekecewaan sejumlah pendukungnya yang mempertanyakan keputusannya bergabung dengan pemerintahan.

Ia menyebut reaksi tersebut sebagai tanda bahwa orang-orang yang sebelumnya mengikuti kiprahnya masih memberikan perhatian kepadanya.

"Itu artinya mantan masih mantau," pungkasnya.

Sebelumnya, Rocky mengaku menerima cacian, hinaan, hingga pelecehan selama tiga hari setelah dilantik sebagai anggota Wantimpres.

Pernyataan itu disampaikan Rocky saat memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dari Muhammad Qodari kepada Syahganda Nainggolan, Selasa (6/10/2026).

"Ini udah tiga hari dicaci, dihina, dilecehkan. Dan enggak ada satu pun yang belain gue, kurang ajar," ujar Rocky Gerung sambil tertawa di kantor Bakom RI, Selasa (6/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Rocky juga menjelaskan alasan dirinya bersedia bergabung ke dalam pemerintahan.

Ia mengatakan ingin mengubah posisi dalam menyampaikan argumentasi, dari luar pemerintahan menjadi bagian dari lingkungan pemerintahan.

"Saya inginkan jarak argumentasi saya tidak lagi melalui ILC. Jadi karena itu kemarin saya bilang, saya hanya pindah dari luar ke dalam," kata Rocky.

Pernyataan tersebut menandai perubahan posisi Rocky, yang selama ini dikenal sebagai pengamat dan pengkritik kebijakan pemerintah, menjadi salah satu anggota lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Di tengah sorotan terhadap keputusannya bergabung dengan pemerintahan, Wantimpres menggelar rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan rapat tersebut dihadiri 23 anggota dari total 26 anggota. Tiga anggota lainnya tidak dapat hadir karena izin.

"Jadi pada rapat pleno ini tadi alhamdulillah dihadiri oleh 23 anggota dari total 26, yang 3 anggota izin tidak bisa hadir. Kami membahas mengenai satu, tentu saja memahami undang-undang kaitannya dengan Wantimpres, peraturan, regulasi dan seterusnya," katanya.

Menurut Pratikno, rapat juga membahas dukungan birokrasi, mekanisme kerja, serta format pertimbangan yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden.

Ia menegaskan Wantimpres perlu memiliki mekanisme kerja yang cepat, terutama ketika Presiden membutuhkan masukan atau pertimbangan terkait persoalan pemerintahan.

"Bagaimana kita kerja cepat, seandainya ada hal-hal yang perlu kami menyampaikan pertimbangan kepada Bapak Presiden atau barangkali Bapak Presiden juga meminta pertimbangan kepada Wantimpres, kita juga harus cepat," katanya.

Pratikno menambahkan, efektivitas kerja menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut.

Para anggota Wantimpres dinilai memiliki pengalaman dan latar belakang yang beragam sehingga dapat menjadi modal untuk memberikan saran kepada Presiden.

"Jadi kita juga tadi membahas tentang taskforce, bagaimana taskforce dibentuk dan lain-lain. Jadi kami tadi luar biasa karena anggota Wantimpres ini para apa ya, tokoh-tokoh nasional yang sudah punya pengalaman panjang dengan variasi pengalaman masing-masing, background masing-masing. Ini adalah menjadi kekayaan yang luar biasa untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Bapak Presiden. Oleh karena itu pleno ini bagaimana kita membuatnya menjadi lebih efektif," pungkasnya.

Bergabungnya Rocky Gerung ke Wantimpres pun menjadi perhatian publik karena perubahan posisinya dari pengkritik pemerintah menjadi bagian dari lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden.

Sementara itu, Rocky menanggapi kritik dan kekecewaan sebagian pendukungnya dengan nada santai.* (tm/ad)

JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Bambang Soesatyo atau Bamsoet, meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima.

Bamsoet menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.

Baca Juga:

• Rocky Gerung Ingatkan Polemik Pendidikan Gibran Jangan Seret Nama Prabowo

Pernyataan itu disampaikan Bamsoet di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.

"Keputusan itu (MK) harus kita hormati, prosesnya harus kita hormati, bahwa hasil daripada Pemilu itu tetap sah. Tidak bisa diubah karena itu sudah mengarungi proses politik yang panjang dan beliau-beliau sudah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden," kata Bambang.

Menurut Bamsoet, polemik mengenai syarat pendidikan dan ijazah Gibran masih mungkin menjadi pembahasan di lembaga lain setelah putusan MK.

Namun, ia menekankan bahwa hasil Pilpres 2024 tidak bisa diubah hanya karena munculnya polemik tersebut.

"Kami serahkan kepada lembaga yang terkait. Jadi, tinggal bolanya sekarang tidak lagi di MK," ujar mantan Ketua MPR itu.

Bamsoet mengatakan persoalan ijazah Gibran belum dibahas dalam rapat internal Wantimpres.

Ia juga menjelaskan bahwa lembaga tersebut memiliki fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden, bukan menjadi lembaga yang memutuskan sengketa hukum.

"Tadi tidak sempat dibahas, dan kalau pun dibahas juga masukannya kan juga tidak bisa diumumkan ke publik," jelas Bambang.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Wantimpres belum mengambil sikap resmi terkait polemik pendidikan Gibran.

Jika persoalan itu nantinya dibahas, hasil pertimbangannya tetap berada dalam lingkup tugas lembaga sebagai pemberi masukan kepada presiden.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan dalam perkara yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024 tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan Denny Indrayana dan pihak-pihak lain yang mengajukan permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.

"Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026 malam.

Dalam pertimbangan yang sama, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK tidak membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden sebagaimana diminta para pemohon.

Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.

Dengan demikian, putusan tersebut tidak mengubah hasil Pilpres 2024 maupun status Gibran sebagai Wakil Presiden.

Sementara itu, kemungkinan tindak lanjut polemik di lembaga lain bergantung pada kewenangan dan mekanisme hukum atau politik yang berlaku.* (vo/ad)