Dalam kunjungannya, AHY didampingi Wali Kota Medan Rico Waas. Keduanya meninjau sejumlah fasilitas sekolah yang dibangun untuk mendukung proses belajar mengajar bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Baca Juga:

• Hakim MK Cecar Ahli DPR soal Perbandingan MBG RI dengan Negara Eropa

AHY menjelaskan, Sekolah Rakyat Terintegrasi tersebut akan melayani jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Menurutnya, sekolah itu memiliki kapasitas hingga 1.080 siswa dengan rincian 540 siswa tingkat SD, 270 siswa SMP, dan 270 siswa SMA di atas lahan seluas enam hektare.

Selain ruang kelas, sekolah juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti laboratorium, asrama putra dan putri, kantin, ruang teater, lapangan olahraga, lapangan sepak bola, mini soccer, hingga berbagai sarana penunjang pendidikan lainnya.

AHY mengatakan setiap ruang kelas akan diisi maksimal 30 siswa agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif.

Ia menegaskan keberadaan Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah menghadirkan akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"Dengan adanya sekolah ini, anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi dapat melanjutkan pendidikan dengan baik dan layak. Sekolah Rakyat ini gratis," tegasnya.

Pemerintah juga menargetkan pembangunan lima Sekolah Rakyat di Sumatera Utara yang tersebar di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Padangsidimpuan.

Setiap sekolah memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp250 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah menyediakan lahan pembangunan. Total anggaran untuk lima Sekolah Rakyat di Sumatera Utara mencapai lebih dari Rp1,2 triliun.

Pemerintah memastikan seluruh fasilitas penunjang pendidikan akan segera dilengkapi agar sekolah dapat beroperasi sesuai target.* (ds/dh)

Kepala DLH Deli Serdang, Rio Laka Dewa, mengatakan pengambilan sampel dilakukan di beberapa titik sepanjang aliran sungai, mulai dari Desa Cinta Rakyat, Pematang Lalang hingga Desa Percut.

Baca Juga:

• Bupati Labuhanbatu Selatan Hadiri HUT Ke-26 APKASI, Perkuat Sinergi Daerah untuk Indonesia Maju

Meski demikian, DLH belum dapat menyimpulkan secara pasti sumber munculnya buih tersebut. Dugaan sementara mengarah pada aktivitas pembersihan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), namun lokasi asalnya masih dalam proses penelusuran.

"Indikasi awal memang mengarah ke proses pembersihan IPAL, tetapi kami belum bisa memastikan berasal dari mana," ujarnya.

Fenomena buih putih itu sebelumnya memicu keresahan warga. Selain menutupi permukaan sungai, masyarakat juga melaporkan banyak ikan ditemukan dalam kondisi mabuk setelah buih bercampur dengan air sungai.

Kepala Desa Percut, Asyhari Syah, membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan buih bahkan sempat menumpuk di sekitar kapal-kapal yang bersandar di kawasan pesisir.

Menurutnya, warga menduga buih berasal dari limbah industri di wilayah hulu sungai karena di Desa Percut sendiri tidak terdapat pabrik sabun maupun industri sejenis.

"Masyarakat menduga berasal dari hulu sungai. Di wilayah kami tidak ada pabrik sabun yang bisa menghasilkan buih seperti itu," katanya.

Asyhari berharap pemerintah segera mengungkap penyebab pasti kemunculan buih tersebut agar tidak kembali terulang dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

Ia juga mengungkapkan kejadian serupa bukan pertama kali terjadi. Sekitar dua bulan lalu, fenomena yang sama sempat muncul di Sungai Percut dan menyebabkan banyak ikan ditemukan dalam kondisi lemas hingga mudah ditangkap warga.

Hingga kini, DLH Deli Serdang masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel air yang telah diambil untuk memastikan apakah fenomena tersebut berkaitan dengan pencemaran limbah atau faktor lainnya.* (k/dh)

Penguatan indeks turut ditopang dominasi saham yang bergerak di zona hijau. Sebanyak 520 saham menguat, 159 saham melemah, dan 280 saham lainnya ditutup stagnan.

Baca Juga:

• KADIN Kota Bogor Gandeng PWI, Perkuat Sinergi Dukung Industri Pers di Era Digital

Sejumlah indeks unggulan Bursa Efek Indonesia juga ditutup menguat. Indeks LQ45 naik 2,88 persen ke level 581, Jakarta Islamic Index (JII) menguat 2,92 persen ke posisi 348, IDX30 naik 2,68 persen menjadi 329, sedangkan MNC36 bertambah 2,94 persen ke level 254.

Seluruh indeks sektoral kompak berakhir di zona hijau. Penguatan terjadi pada sektor energi, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, industri, teknologi, keuangan, properti, transportasi, konsumer non-siklikal, hingga sektor kesehatan.

Di jajaran saham dengan kenaikan tertinggi (top gainers), PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) memimpin setelah melonjak 35 persen ke harga Rp135 per saham. Posisi berikutnya ditempati PT Futura Energi Global Tbk (FUTR) yang naik 34,97 persen ke Rp220, serta PT Insight Investment Management Tbk (XILV) yang menguat 34,69 persen ke level Rp132.

Sementara itu, kelompok saham yang mengalami penurunan terdalam (top losers) dipimpin XCIS yang terkoreksi 13,33 persen ke Rp78. Disusul PT Bukit Darmo Property Tbk (BKDP) yang melemah 9,78 persen ke Rp83, serta PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) yang turun 7,59 persen ke posisi Rp268.

Penguatan IHSG pada penutupan perdagangan ini menjadi sinyal positif bagi pasar modal domestik setelah mayoritas sektor berhasil mencatatkan kenaikan dan mendorong optimisme pelaku pasar menjelang pekan perdagangan berikutnya.* (oz/dh)

Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, mengatakan permohonan praperadilan terbaru diajukan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka yang didasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baca Juga:

• Tak Menyangka Ada Prosesi Injak Kepala Kerbau Saat Penerimaan Gelar Adat di Lampung, Jokowi: Wah Ini Nanti Ramai Ini

Menurutnya, permohonan tersebut disusun dengan mengacu pada uraian peristiwa pidana dalam surat dakwaan terdakwa lain pada perkara yang sama, yakni Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, yang telah dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pihak Roy Suryo menilai penerapan Pasal 32 UU ITE dalam perkara tersebut perlu diuji karena ancaman pidananya dinilai tidak sejalan dengan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan.

Roy Suryo menyatakan langkah praperadilan kembali ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum terkait dasar penetapan status tersangkanya.

Ia menegaskan, proses hukum pokok dinilai sebaiknya menunggu putusan praperadilan agar tidak terjadi persoalan hukum apabila nantinya hakim menyatakan terdapat kekeliruan dalam penerapan pasal yang digunakan penyidik.

Dalam permohonan praperadilan kedua ini, Roy Suryo tetap menggugat Kapolda Metro Jaya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, serta penyidik Subdirektorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, serta Jaksa Penuntut Umum juga turut dicantumkan sebagai pihak terkait dalam perkara tersebut.

Sidang praperadilan tersebut akan menjadi forum untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan penyidik sebelum perkara berlanjut ke tahap persidangan pokok.* (in/dh)

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, program Sehati dikembangkan bersama Bank Dunia (World Bank) dengan sasaran awal sekitar 7.000 hingga 10.000 desa di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga:

• Belajar dari Jepang-Korsel, Mendes Siapkan Jurus agar Desa Indonesia Tak Bernasib Kosong

Menurut Yandri, bantuan senilai Rp2,5 miliar per desa akan diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal yang terhubung dengan kebutuhan nasional, khususnya di sektor pertanian, kelautan, dan perikanan.

Salah satu fokus program ini adalah pemberdayaan desa-desa nelayan serta pengembangan budidaya perikanan darat dan komoditas strategis seperti rumput laut.

"Kami akan menyasar desa-desa nelayan, termasuk mendorong budidaya perikanan darat dan kemungkinan pengembangan budidaya rumput laut sebagai bagian dari program ini," jelasnya.

Kemendes juga menetapkan sejumlah kriteria bagi desa yang berpeluang menerima bantuan tersebut. Prioritas diberikan kepada desa berstatus maju dan berkembang berdasarkan Indeks Desa 2025, memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menerapkan program Padat Karya Tunai Desa, serta mempunyai produk unggulan di sektor pertanian maupun pariwisata.

Selain itu, desa dengan tingkat kerentanan iklim menengah hingga tinggi, memiliki akses internet, berada di Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP), serta memiliki kapasitas fiskal yang memadai juga menjadi pertimbangan dalam proses seleksi.

Yandri berharap program Sehati mampu meningkatkan kemandirian desa, memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja di kawasan perdesaan.

"Harapan kami, program ini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui potensi lokal yang dimiliki setiap desa," pungkasnya.* (d/dh)

Menurut Yandri, kondisi tersebut telah memunculkan berbagai persoalan sosial, mulai dari berkurangnya jumlah penduduk desa, menurunnya produktivitas ekonomi, hingga krisis kependudukan yang kini menjadi tantangan serius di kedua negara tersebut.

Baca Juga:

• Kemenkes Peringatkan Sanksi Tegas bagi Pengintimidasi Nakes Usai Kematian dr Icha

Yandri menjelaskan, berdasarkan data yang dipaparkannya, sekitar 93 persen penduduk Jepang kini tinggal di kawasan perkotaan. Sementara di Korea Selatan, lebih dari 80 persen masyarakat juga menetap di kota-kota besar seperti Seoul dan Busan.

Kondisi tersebut, kata dia, berdampak pada berkurangnya aktivitas ekonomi di desa, meningkatnya persoalan demografi, hingga menurunnya angka kelahiran.

Untuk mengantisipasi kondisi serupa di Indonesia, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjalankan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari implementasi Asta Cita, khususnya melalui penguatan ekonomi berbasis desa.

Salah satu langkah yang terus diperkuat yakni pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kini jumlahnya telah mencapai lebih dari 45 ribu unit di berbagai daerah.

Menurut Yandri, BUMDes memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi desa di berbagai sektor, mulai dari pertanian, pangan, perikanan, hingga pengembangan desa tematik yang mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat desa.

Di sektor ketahanan pangan, Yandri menyebut pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dana desa sesuai Permendes Nomor 1 Tahun 2025 untuk mendukung produksi pangan di tingkat desa.

Ia mengungkapkan, hampir 1.000 BUMDes kini telah menjadi bagian dari rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun demikian, masih dibutuhkan dukungan agar lebih banyak BUMDes dapat terlibat dalam sistem distribusi pangan nasional.

"Kami ingin BUMDes benar-benar menjadi pemain utama dalam rantai pasok bahan baku di desa sehingga manfaat ekonomi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Yandri berharap berbagai program pemberdayaan desa tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menekan laju urbanisasi agar desa tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di masa depan.* (d/dh)

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, menginstruksikan seluruh manajemen rumah sakit di Indonesia untuk memperkuat sistem perlindungan bagi tenaga kesehatan, khususnya yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) maupun layanan dengan risiko tinggi.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Tegaskan Ekonomi RI Tak Menuju Krisis, APBN Tetap Sehat dan Terkendali

Menurut Azhar, perlindungan terhadap tenaga kesehatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tenaga medis memiliki hak untuk menghentikan pelayanan apabila menghadapi situasi yang mengancam keselamatan maupun keamanan dirinya.

"Setiap tenaga kesehatan yang sedang bertugas berhak menghentikan pelayanan kesehatan apabila merasa terancam atau tidak berada dalam situasi yang aman. Ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dalam undang-undang," tegasnya.

Kemenkes juga mengingatkan bahwa setiap bentuk intimidasi, kekerasan fisik maupun verbal terhadap tenaga kesehatan dapat berujung pada proses hukum. Pelaku tidak hanya dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan, tetapi juga pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila terbukti melakukan penganiayaan atau tindak pidana lainnya.

Azhar menegaskan, pemerintah tidak akan mentoleransi tindakan premanisme ataupun ancaman terhadap tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, Kemenkes memahami bahwa masyarakat dapat menyampaikan keluhan apabila merasa tidak puas terhadap pelayanan kesehatan. Namun, penyampaian keberatan harus dilakukan melalui jalur resmi dan bukan dengan tindakan intimidatif.

Sebagai bentuk pelayanan publik, Kemenkes menyediakan berbagai kanal pengaduan yang dapat diakses selama 24 jam, termasuk melalui hotline 1500-567 maupun layanan WhatsApp Kementerian Kesehatan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan saluran pengaduan resmi apabila memiliki keluhan terkait pelayanan kesehatan. Jangan melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan," pungkas Azhar.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas kasus meninggalnya dr Icha yang menjadi perhatian publik dan memicu evaluasi terhadap sistem perlindungan tenaga kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.* (d/dh)

Data yang dipublikasikan melalui laman resmi LHKPN KPK menunjukkan laporan kekayaan tersebut merupakan pelaporan periodik tahun 2025 dengan total nilai mencapai Rp10.670.002.596.

Baca Juga:

• Usai OTT Bupati Langkat, KPK Segel Ruang Kerja dan Kamar Tidur Ondim

Selain aset properti, Syah Afandin juga melaporkan kepemilikan satu unit mobil dan dua sepeda motor dengan nilai sekitar Rp925 juta. Ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp433 juta serta surat berharga senilai Rp37 juta.

Sementara itu, kas dan setara kas yang dimiliki tercatat mencapai sekitar Rp4,3 miliar. Dalam laporan tersebut juga tercantum kewajiban berupa utang sebesar Rp993 juta.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT di sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan mengamankan tujuh orang, termasuk Bupati Langkat Syah Afandin.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, perkara yang tengah diusut berkaitan dengan dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, khususnya pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Selain mengamankan para pihak, penyidik KPK juga menyita uang tunai yang diduga merupakan bagian dari fee proyek. KPK kini masih mendalami kemungkinan adanya penerimaan lain maupun dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Untuk kepentingan penyidikan, sejumlah lokasi juga telah disegel. Sementara Syah Afandin telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut bersama pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut.

KPK menegaskan proses pemeriksaan masih terus berlangsung untuk mengungkap konstruksi perkara sekaligus menelusuri aliran dana yang diduga berkaitan dengan praktik suap proyek di Kabupaten Langkat.* (ds/dh)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat, Amril, mengatakan penyegelan dilakukan pada Kamis (2/7/2026). Menurutnya, petugas KPK memasang tanda penyegelan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan proses penyidikan.

Baca Juga:

• Di Tengah OTT KPK terhadap Bupati Langkat, Nobar Piala Dunia Tetap Digelar, Sekda Buka Suara

Amril menjelaskan, ruangan yang disegel meliputi ruang kerja Bupati Langkat di kompleks Kantor Bupati serta kamar tidur yang berada di rumah dinas kepala daerah.

"Yang disegel ruang kerja di Kantor Bupati dan kamar tidur di rumah dinas," katanya.

Meski demikian, Amril enggan memberikan penjelasan lebih jauh terkait satu aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Langkat yang turut diamankan dalam operasi senyap tersebut.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, operasi tangkap tangan dilakukan di tiga wilayah, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan tujuh orang yang terdiri atas Bupati Langkat Syah Afandin, seorang ASN Pemerintah Kabupaten Langkat, serta lima orang dari pihak swasta.

"Sebanyak tujuh orang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan yang berlangsung di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan," kata Budi.

Selain mengamankan para pihak, penyidik KPK juga menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee proyek.

Menurut KPK, uang tersebut diduga diberikan oleh pihak swasta kepada Bupati Langkat dalam kaitannya dengan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Saat ini, Syah Afandin telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. KPK masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi serta peran masing-masing pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Penyegelan sejumlah ruangan dilakukan sebagai bagian dari upaya pengamanan lokasi dan barang bukti yang berkaitan dengan proses penyidikan.* (k/dh)

JAKARTA – Sidang uji materi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Undang-Undang APBN Tahun 2026 di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali diwarnai perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan relevansi perbandingan program MBG Indonesia dengan sejumlah negara di Eropa yang disampaikan ahli dari DPR RI.

Dalam persidangan, Saldi Isra mencecar ahli hukum tata negara Parulian Paidi Aritonang yang dihadirkan DPR RI. Pertanyaan itu berfokus pada dasar konstitusional negara-negara Eropa yang dijadikan pembanding dalam pembiayaan program makan bergizi bagi siswa.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Tegaskan Ekonomi RI Tak Menuju Krisis, APBN Tetap Sehat dan Terkendali

Menanggapi pertanyaan tersebut, Parulian menjawab singkat bahwa negara-negara yang dijadikan contoh tidak memiliki ketentuan konstitusional mengenai alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

"Tidak ada, Prof," jawab Parulian.

Mendengar jawaban itu, Saldi Isra langsung mengakhiri pertanyaannya dengan menyampaikan terima kasih tanpa melanjutkan pendalaman lebih jauh.

Sebelumnya, Parulian menjelaskan berbagai model penyelenggaraan program makan bergizi di sejumlah negara. Menurutnya, Finlandia dan Swedia menerapkan sistem universal yang menjadikan makan siang sebagai hak seluruh siswa dan dibiayai penuh melalui pajak pemerintah.

Sementara di Inggris, program makan gratis hanya diberikan kepada kelompok tertentu yang memenuhi syarat. Adapun Prancis dan Italia menggunakan skema kombinasi subsidi pemerintah dan kontribusi orang tua dengan standar gizi yang ketat.

Parulian juga mencontohkan Jepang yang memasukkan makan siang sekolah sebagai bagian dari kurikulum pendidikan guna membangun karakter serta pola hidup sehat peserta didik.

Selain itu, Brasil disebut telah memasukkan hak atas pangan ke dalam konstitusi, sedangkan India menjalankan program serupa berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara.

Sidang tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan tiga permohonan uji materi terhadap Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026. Para pemohon mempersoalkan ketentuan yang membuka ruang penggunaan anggaran pendidikan untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut para pemohon, frasa mengenai pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dinilai terlalu luas sehingga berpotensi memperbesar penggunaan anggaran pendidikan untuk program yang tidak secara langsung berkaitan dengan fungsi utama pendidikan.

Mahkamah Konstitusi masih akan melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sebelum mengambil putusan atas pengujian undang-undang yang diajukan para pemohon.* (k/dh)

Supratman menjelaskan, baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU) tetap memiliki waktu selama tujuh hari untuk menentukan langkah hukum setelah putusan dibacakan, termasuk mengajukan banding atau menerima putusan pengadilan.

Baca Juga:

• Dugaan Harta Rp4,87 Triliun Nadiem Makarim, Akankah Kasus Berlanjut ke Penyidikan TPPU? Ini Respons Kejagung

Menurutnya, mekanisme tersebut telah diatur dalam hukum acara pidana sehingga hak-hak terdakwa tetap terlindungi meskipun tidak disampaikan secara langsung dalam persidangan.

Senada dengan Menkum, Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Muhammad Firman Akbar juga menyatakan praktik tersebut tidak melanggar prosedur. Ia menegaskan, terdakwa tetap dapat menyampaikan sikapnya selama masih berada dalam tenggat waktu yang diatur undang-undang.

"Sebenarnya dalam praktik peradilan tidak masalah jika itu tidak ditanyakan," ujar Firman.

Pernyataan tersebut muncul setelah sidang pembacaan vonis terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, pada Selasa (30/6/2026). Dalam sidang itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Nadiem terkait perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Usai putusan dibacakan, majelis hakim langsung meninggalkan ruang sidang tanpa terlebih dahulu menanyakan sikap terdakwa maupun jaksa atas putusan tersebut.

Situasi itu memicu protes dari tim kuasa hukum Nadiem yang menyampaikan interupsi di ruang sidang. Pengacara menilai majelis hakim telah melewatkan tahapan penting dalam persidangan, yakni memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyatakan menerima putusan, pikir-pikir, atau mengajukan banding.

Meski demikian, majelis hakim tetap meninggalkan ruang sidang tanpa menanggapi keberatan yang disampaikan kuasa hukum terdakwa.

Pihak Kementerian Hukum maupun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memastikan insiden tersebut tidak menghilangkan hak hukum terdakwa. Selama masih berada dalam batas waktu yang ditentukan, terdakwa tetap dapat mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.* (k/dh)

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Jumat (3/7/2026), Purbaya mengatakan sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan tren yang terus membaik. Menurutnya, pemerintah terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Baca Juga:

• APEKSI Minta Pemda Dilibatkan dalam Program MBG: Kami Tak Pernah Tahu SPPG Dibangun di Mana

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari aktivitas masyarakat di berbagai sektor. Karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan sektor riil agar pertumbuhan ekonomi mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga terus menjaga laju inflasi agar tetap terkendali. Sementara pelemahan nilai tukar rupiah dinilai lebih dipengaruhi oleh sentimen pasar global dibandingkan perubahan fundamental ekonomi nasional.

Menurut Purbaya, stabilitas sistem keuangan juga terus dijaga melalui koordinasi pemerintah bersama otoritas yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Di sisi fiskal, pemerintah memastikan kondisi APBN tetap berada dalam jalur yang sehat. Defisit anggaran dipertahankan di bawah batas maksimal tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan rasio utang pemerintah masih berada pada level yang dinilai aman.

"Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen terhadap PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah tiga persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden," jelasnya.

Purbaya juga menegaskan bahwa setiap kebijakan strategis pemerintah selalu melalui analisis risiko fiskal sebelum diputuskan. Hasil kajian tersebut menjadi salah satu pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam menetapkan berbagai kebijakan nasional.

Sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, menurutnya juga terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Di lingkungan Kementerian Keuangan, reformasi birokrasi juga terus diperkuat, termasuk pemberantasan penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan. Purbaya menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih," tegasnya.

Pemerintah optimistis berbagai langkah tersebut mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global sekaligus memperkuat daya tahan fiskal Indonesia dalam jangka panjang.* (k/dh)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat, Amril, menegaskan pelaksanaan nobar tersebut bukan keputusan yang diambil secara mendadak, melainkan merupakan agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya berdasarkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga:

• Raja Juli Beberkan Kronologi Amplop Bupati Kuansing, Klaim Dikembalikan 17 Hari Sebelum OTT KPK

Menurutnya, pelaksanaan nobar tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan yang wajib dilaporkan kepada Kemendagri, sehingga tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Karena sudah menjadi agenda resmi, maka hari ini kami tetap melaksanakan kegiatan nonton bareng," ujarnya.

Amril juga memastikan pelayanan pemerintahan di lingkungan Pemkab Langkat tetap berjalan normal meski kepala daerah sedang menjalani proses hukum di KPK.

"Pemerintahan daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," katanya.

Terkait penyegelan ruang kerja Bupati Langkat di kantor maupun kamar tidur di rumah dinas, Amril mengaku tidak mengetahui secara langsung proses penyegelan tersebut.

"Saya tidak mengetahui secara pasti proses penyegelannya. Yang saya ketahui penyegelan dilakukan pada 2 Juli 2026 terhadap ruang kerja bupati dan kamar tidur di rumah dinas," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti menghadiri kegiatan nobar pertandingan Piala Dunia antara Swiss melawan Aljazair yang digelar di Jentera Malay, Rumah Dinas Bupati Langkat, Jalan Proklamasi, Kecamatan Stabat, Jumat pagi.

Sejumlah pejabat daerah juga tampak hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Direktur PDAM Tirta Wampu Herman Sukendar, Staf Khusus Bupati Surkani, serta Kabag Umum Setda Langkat Mahardhika Sastra. Dalam kegiatan itu, para tamu juga disuguhi makanan dan minuman.

Di sisi lain, KPK mengonfirmasi telah mengamankan tujuh orang dalam OTT yang dilakukan di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan. Mereka terdiri atas Bupati Langkat Syah Afandin, seorang aparatur sipil negara (ASN), serta lima pihak swasta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap proyek di lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik KPK juga menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan praktik suap proyek. Saat ini, Syah Afandin telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.* (tm/dh)

Raja Juli menegaskan dirinya siap memberikan seluruh dokumen pendukung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk komitmen terhadap proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Baca Juga:

• KPK Tangkap Bupati Langkat di Rumah Pribadi, OTT Digelar di Langkat, Binjai, dan Medan

"Audiensi tersebut merupakan pertemuan resmi. Ada surat permohonan, daftar hadir, notulensi, dan juga dipublikasikan melalui media sosial saya maupun Kementerian Kehutanan," ujar Raja Juli.

Ia mengatakan, seluruh dokumen tersebut siap diserahkan kepada penyidik KPK apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan.

Raja Juli kemudian mengungkap adanya sebuah amplop putih yang ditinggalkan Bupati Kuansing usai audiensi berlangsung.

Menurutnya, amplop tersebut baru diketahui setelah pertemuan selesai. Menyadari hal itu, ia langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut kepada pemiliknya.

"Saya tidak mengetahui isi amplop itu. Karena bukan hak saya, saya langsung meminta ajudan untuk mengembalikannya," katanya.

Namun, proses pengembalian tidak dapat dilakukan pada hari yang sama karena keterbatasan agenda kedinasan. Raja Juli menjelaskan, pada 11 Juni 2026 Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan menerbitkan surat tugas kepada ajudannya untuk melakukan pengembalian amplop tersebut.

Ia juga mengaku secara pribadi meminta bantuan Kapolda Riau agar memfasilitasi pertemuan ajudannya dengan Bupati Kuansing melalui Polres Kuantan Singingi.

Pengembalian amplop itu akhirnya dilakukan pada 12 Juni 2026 atau sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Kuansing.

Menurut Raja Juli, proses pengembalian tersebut dilengkapi dengan surat tanda terima bermeterai serta dokumentasi sebagai bukti.

"Ada tanda terima dan dokumentasi foto saat pengembalian dilakukan. Semua bukti itu siap kami serahkan apabila diminta oleh KPK," ujarnya.

Raja Juli menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai pejabat publik sekaligus komitmen menjaga integritas di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Ia memastikan akan bersikap kooperatif apabila KPK memerlukan klarifikasi lebih lanjut terkait perkara yang sedang ditangani.

"Sebagai bentuk tanggung jawab publik, kami siap menyerahkan seluruh dokumen, mulai dari notulensi, daftar hadir, hingga bukti pengembalian amplop tersebut kepada KPK," tegasnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan membuka peluang memanggil Raja Juli Antoni guna mengklarifikasi informasi terkait dugaan pemberian dana yang disebut-sebut berkaitan dengan perkara gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan HPT yang melibatkan Bupati Kuantan Singingi.* (dw/dh)

Syah Afandin tiba sekitar pukul 14.22 WIB menggunakan mobil minibus berwarna hitam. Kendaraan yang membawanya langsung masuk ke area basement Gedung Merah Putih KPK sehingga tidak sempat terlihat oleh awak media.

Baca Juga:

• KPK Tangkap Bupati Langkat di Rumah Pribadi, OTT Digelar di Langkat, Binjai, dan Medan

"Bupati Langkat, salah satu yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 14.30 WIB," ujar Budi, Jumat (3/7/2026).

Menurut Budi, Syah Afandin selanjutnya akan menjalani pemeriksaan lanjutan bersama penyidik KPK guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

KPK mengungkapkan operasi tangkap tangan tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap proyek pada sejumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Langkat, khususnya di Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).

Selain mendalami dugaan suap proyek, penyidik juga menelusuri adanya dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan Bupati Langkat.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan tujuh orang yang terdiri dari Bupati Langkat, seorang aparatur sipil negara (ASN), serta lima pihak swasta.

Seluruh pihak diamankan dari tiga lokasi berbeda, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.

Tak hanya itu, penyidik KPK juga menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan fee proyek dari pihak swasta kepada penyelenggara negara.

Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut.* (oz/dh)

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai peristiwa tersebut menyangkut hilangnya nyawa warga sipil dalam program yang diselenggarakan negara sehingga proses pengusutannya harus dilakukan secara independen, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga:

• AHY: Pembangunan Lima Sekolah Rakyat Habiskan Anggaran Rp1,25 Triliun

Menurutnya, pelibatan kepolisian diperlukan untuk mengungkap penyebab kematian sekaligus memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut.

Imparsial menegaskan, apabila dalam penyelidikan ditemukan dugaan tindak pidana, seperti kelalaian yang menyebabkan kematian atau adanya unsur kekerasan, maka proses hukum harus ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain kepolisian, Imparsial juga meminta Komnas HAM membentuk tim investigasi independen guna menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait hak untuk hidup maupun dugaan perlakuan yang tidak manusiawi selama pelaksanaan latihan.

Ardi menyebut keterlibatan lembaga independen penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan apabila investigasi hanya dilakukan oleh institusi yang menyelenggarakan ataupun terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

Imparsial juga mengacu pada Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death, yang menegaskan setiap kematian yang diduga tidak wajar harus diselidiki secara independen, imparsial, cepat, efektif, dan transparan.

Selain mendesak investigasi menyeluruh, Imparsial meminta pemerintah mengevaluasi bahkan menghentikan program-program bernuansa militeristik yang menyasar masyarakat sipil.

Menurut organisasi tersebut, program untuk masyarakat sipil seharusnya tidak mengadopsi pendekatan pelatihan militer tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menyampaikan Kemhan bersama Kemenkes telah membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki penyebab meninggalnya lima calon manajer Kopdes Merah Putih saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran.

Pemerintah memastikan hasil investigasi akan menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.* (oz/dh)

Kapolri menegaskan tindakan tegas terukur harus dilakukan terhadap para pelaku yang membahayakan keselamatan petugas maupun masyarakat dalam proses penegakan hukum.

Baca Juga:

• Kapolri: Reformasi Polri Bukan Beban

Menurut Kapolri, pemberantasan narkotika merupakan langkah penting untuk melindungi generasi muda Indonesia dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang dinilai dapat merusak masa depan bangsa.

"Karena mereka adalah penghancur generasi yang harus diberantas untuk menyelamatkan masyarakat dari dampak bahaya narkoba yang bisa merusak generasi masyarakat dan bangsa," tegasnya.

Kapolri juga mengingatkan Indonesia tengah memasuki momentum bonus demografi yang harus dijaga dengan menciptakan generasi yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menjelaskan peristiwa bermula saat narkoba-polres-katingan/" target="_blank">Satresnarkoba Polres Katingan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan peredaran sabu di Desa Tumbang Kalemei, Rabu (1/7/2026) malam.

Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi seorang target operasi berinisial BIO yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika. Sebanyak 12 personel kemudian diterjunkan untuk melakukan penangkapan.

Saat proses penindakan berlangsung, target berhasil diamankan. Namun situasi berubah setelah sejumlah orang di dalam rumah bersama warga sekitar melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam berupa parang.

Tak hanya itu, massa yang terus bertambah juga dilaporkan menyerang petugas menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan sehingga aparat terpaksa menyelamatkan diri sambil menunggu bantuan personel tambahan.

Dalam insiden tersebut, Aipda Yudhie Perdana Putra gugur akibat luka senjata tajam. Sementara dua anggota lainnya, Aiptu Sumaryanto dan Bripda Nopandri Ramadhana, masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan.

Bareskrim Polri memastikan akan melakukan evaluasi terhadap seluruh operasi pemberantasan narkotika agar setiap personel memiliki kesiapan maksimal dalam menghadapi berbagai potensi ancaman saat bertugas di lapangan.* (in/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa penangkapan terhadap Syah Afandin tidak dilakukan saat menghadiri kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), sebagaimana informasi yang sempat beredar.

Baca Juga:

• Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Dinonaktifkan dari Ketua DPW PAN Sumut

Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan tujuh orang dari tiga lokasi berbeda, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.

Menurut Budi, penyidik juga telah memasang segel KPK di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut sebagai bagian dari kebutuhan proses hukum.

"Untuk kebutuhan proses hukum, tentu tim memasang KPK line atau segel KPK di beberapa titik lokasi sehingga ketika perkara dinaikkan ke tahap penyidikan dapat dilakukan penggeledahan untuk memperkuat alat bukti," katanya.

KPK menyebut penyegelan dilakukan guna mengamankan barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diusut.

Meski demikian, hingga kini lembaga antirasuah tersebut belum mengungkap secara rinci dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar pelaksanaan operasi tangkap tangan tersebut.

KPK memastikan proses hukum masih berjalan dan seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi sebanyak tujuh orang diamankan dalam OTT yang berlangsung di tiga wilayah, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.

Perkembangan lebih lanjut terkait perkara tersebut akan disampaikan KPK setelah proses pemeriksaan awal selesai dan status hukum para pihak yang diamankan ditentukan.* (mt/dh)

Hal tersebut disampaikan Sulaiman saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Jambore Daerah Sumatera Utara XI Tahun 2026 di Ruang Rapat I Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (3/7/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Laporkan APBD Sumut 2025 Surplus Rp521,4 Miliar, WTP ke-12 Beruntun

Sulaiman menegaskan seluruh perangkat daerah harus memperkuat koordinasi agar setiap potensi kendala selama pelaksanaan kegiatan dapat diantisipasi sejak dini, terutama yang berkaitan dengan kesehatan peserta.

"Semua persiapan harus terkoordinasi dengan baik agar ketika ada hal-hal yang terjadi dapat diantisipasi dengan cepat. Seperti Dinas Kesehatan, ini yang paling penting. Ketersediaan obat-obatan serta koordinasi dengan rumah sakit rujukan," ujarnya.

Ia mengingatkan, ribuan peserta yang datang dari berbagai daerah memiliki kondisi fisik dan daya tahan tubuh yang berbeda sehingga pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian utama.

Menurutnya, perubahan cuaca berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti diare, kembung, hingga kondisi yang lebih serius apabila tidak ditangani dengan cepat.

Selain aspek kesehatan, Sulaiman juga meminta seluruh panitia menjaga kebersihan kawasan Bumi Perkemahan Sibolangit selama kegiatan berlangsung.

"Pelaksanaan Jambore Daerah ke-XI adalah menjaga bumi, bukan mengotori bumi," tegasnya.

Ia juga meminta dukungan penuh dari berbagai organisasi perangkat daerah, mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, PLN, PDAM hingga instansi terkait lainnya demi memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tanpa hambatan.

Menurut Sulaiman, Jambore Daerah XI tidak hanya menjadi ajang pembinaan kepramukaan, tetapi juga diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda yang berintegritas serta menjadi agen perubahan, termasuk dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara, Dikky Anugerah, mengatakan Jambore Daerah Sumut XI menjadi satu-satunya jambore di Indonesia yang membebaskan biaya perkemahan bagi seluruh peserta.

Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan arahan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution agar semakin banyak generasi muda dapat mengikuti kegiatan kepramukaan tanpa terbebani biaya.

"Peserta berasal dari 32 Kwarcab terdiri dari 3.650 peserta penggalang. Acara ini diapresiasi secara nasional karena satu-satunya jambore yang membebaskan biaya perkemahan peserta," kata Dikky.

Menurutnya, Jambore Daerah XI mengusung tiga pilar utama, yakni karakter dan patriotisme, keterampilan dan inovasi, serta persiapan nasional menuju Generasi Emas Indonesia 2045.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan lahir generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan, cinta tanah air, kreatif, inovatif, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka dalam kehidupan sehari-hari.* (dh)

JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mengetahui adanya prosesi menginjak kepala kerbau saat menerima gelar adat di Lampung.

Menurut PSI, Jokowi mengikuti seluruh rangkaian upacara sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan tokoh masyarakat yang mengundangnya.

Baca Juga:

• Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Dinonaktifkan dari Ketua DPW PAN Sumut

"Ya, sebetulnya, itu kan kehadiran Pak Jokowi diundang untuk diberikan penghargaan adat setempat ya kan. Dengan gelar Baginda Pemuka Rakyat. Itu kan bukannya, bukan juga Pak Jokowi yang menentukan harus jadi apa, beliau datang menghormati undangan para tokoh, tokoh dewan adat gitulah," kata Bestari kepada wartawan, Jumat (3/7/2026).

Bestari mengaku sempat berbincang dengan Jokowi di Solo.

Dalam percakapan itu, Jokowi disebut mengaku terkejut ketika mengetahui ada kepala kerbau dalam prosesi adat yang dijalaninya.

"Sehingga kemudian itu, pada saat beliau naik ke panggung juga beliau sudah sadari itu kemarin, semalam beliau bercerita, kami sedang di Solo ini. Jadi, apa sih sebetulnya ini, beliau juga menyatakan 'Wah, saya ndak tahu kalau ada kepala itu, kerbau'. Begitu naik beliau melihat ada kepala kerbau," kata Bestari.

Menurut Bestari, Jokowi bahkan telah memperkirakan prosesi tersebut akan menjadi perhatian publik.

"Dan disuruh duduk di depannya kepala kerbau, beliau sempat bergumam gitu, 'Wah ini nanti ramai ini'," tambahnya.

Ia mengatakan, ketika diminta menginjak kepala kerbau, Jokowi tetap mengikuti arahan para tetua adat sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang berlaku.

"Nah, apalagi ketika, kemudian diminta untuk menjejakkan kaki di atas kepala kerbau itu. Dan itu beliau juga, 'Waduh ini lebih ramai lagi nanti ini'. Jadi beliau sama sekali tidak tahu prosesi itu, ya ikut saja, tanda penghargaan dari masyarakat Lampung dan itulah yang kemudian disebut sebagai satu simbol kesombongan oleh PDI, kader PDIP kan?" ucap Bestari.

Bestari menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai prosesi tersebut.

Namun ia menegaskan Jokowi hanya mengikuti tata cara adat yang telah ditentukan.

"Ya biarlah nanti masyarakat yang memberi penilaian, yang jelas Pak Jokowi tidak sedang, bukan sedang lagi main sinetron di situ, tapi sesuai dengan apa yang diarahkan para tetua adat setempat itu, gitu," kata dia.

Ia kembali menegaskan bahwa Jokowi tidak mengetahui sebelumnya akan ada prosesi menginjak kepala kerbau dan tidak menolak karena menghormati adat setempat.

"Ya belum tahu. Tidak menyangka juga seperti itu. Tapi beliau tidak menolak karena itu karena beliau menghormati ritual-ritual dari adat istiadat setempat itu. Jadi menjalani saja gitu," imbuhnya.

Sebelumnya, tokoh adat Lampung Pepadun Suttan Seghayo Dipuncak Nur, Mawardi Harirama, menjelaskan bahwa prosesi menginjak kepala kerbau merupakan bagian dari rangkaian adat Begawi Cakak Pepadun atau Munggah Bumi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Menurut Mawardi, ritual tersebut memiliki makna filosofis sebagai simbol menghilangkan sifat-sifat buruk dalam diri manusia dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik.

"Menempatkan jari kaki di atas kepala kerbau untuk menghilangkan sifat-sifat binatang dalam diri, seperti sifat sombong, iri dengki, tamak, dan sifat buruk lainnya. Jadi tidak ada hubungan dengan politik," kata Mawardi, Senin (29/6/2026).* (d/ad)