ASAHAN — Wakil Bupati Asahan Rianto membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid dalam upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026, Rabu, 20 Mei 2026.

Upacara berlangsung di halaman Kantor Bupati Asahan dan dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta aparatur sipil negara.

Baca Juga:

• PJS Babel dan Pemkot Pangkalpinang Bahas Transparansi Pelayanan Publik, Soroti Isu Iuran Sampah hingga Aset Daerah

Dalam amanat yang dibacakan, tema Harkitnas tahun ini adalah "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara".

Tema tersebut dimaknai sebagai ajakan untuk menjaga persatuan bangsa sekaligus memperkuat perlindungan terhadap generasi penerus.

"Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan Asta Cita delapan misi besar yang harus dicapai bersama sebagai kompas utama," demikian amanat yang dibacakan Wabup Rianto.

Amanat tersebut juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda, untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan Boedi Oetomo dalam konteks kekinian.

Pemerintah juga mengajak masyarakat memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta memastikan pembangunan berjalan selaras dengan kepentingan publik.

"Momentum ini harus menjadi penguat solidaritas sosial dan peningkatan literasi digital, agar setiap langkah pembangunan berorientasi pada kemajuan bersama," lanjutnya.

Di akhir amanat, ditegaskan bahwa kebangkitan nasional merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa yang berawal dari kesadaran individu untuk kemudian menjadi kekuatan bersama.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan tali asih kepada ASN yang memasuki masa pensiun serta bantuan duka cita kepada ahli waris ASN yang telah meninggal dunia.

Wabup juga meninjau kegiatan Gerakan ASN Sadar Pajak (GASS PAK) yang digelar di lingkungan pemerintah daerah.*

(ad)

PANGKALPINANG — Dewan Pimpinan Daerah Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Bangka Belitung bersama jajaran DPC PJS Kota Pangkalpinang melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, Rabu, 20 Mei 2026.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu pelayanan publik, mulai dari transparansi iuran sampah hingga pengelolaan aset daerah.

Baca Juga:

• KI Babel dan Pemprov Tegaskan Komitmen Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPD PJS Babel Rikky Fermana bersama sejumlah pengurus, di antaranya Abdul Hamid, Wenki, Mung Harsanto, Muhamad Zen, serta jajaran DPC PJS Kota Pangkalpinang.

Sejak awal pertemuan, dialog berlangsung terbuka.

PJS Babel menyampaikan berbagai masukan dan kritik terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah polemik iuran sampah yang belakangan dikeluhkan masyarakat.

PJS menilai mekanisme penarikan maupun pengelolaan iuran tersebut perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan dan persepsi negatif di publik.

Selain itu, persoalan pengelolaan aset daerah juga turut dibahas.

PJS mendorong Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk memperkuat sistem pengawasan dan penataan aset guna mencegah potensi penyalahgunaan maupun hilangnya aset milik daerah.

Diskusi juga menyinggung hasil inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pangkalpinang, yang dalam audiensi tersebut disebut memunculkan sejumlah catatan yang dinilai perlu ditindaklanjuti lebih lanjut oleh pemerintah kota.

Meski beberapa isu yang dibahas cukup serius, suasana audiensi tetap berlangsung cair.

Sesekali tawa terdengar di tengah diskusi, mencerminkan komunikasi yang terbuka antara insan pers dan pemerintah daerah.

Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menyampaikan apresiasi atas peran media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa kritik dan masukan dari pers merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Pers adalah mitra strategis pemerintah. Kami terbuka terhadap kritik dan masukan demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat," kata Dessy.

Ia menambahkan bahwa seluruh masukan yang disampaikan dalam audiensi akan dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Bagi PJS Babel, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara insan pers dan pemerintah daerah, tidak hanya dalam konteks silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang pengawasan terhadap kebijakan publik.

Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers di Bangka Belitung.*

(ad)

PANGKALPINANG — Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel kembali menegaskan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026, Rabu, 20 Mei 2026.

Kegiatan yang melibatkan berbagai badan publik se-Bangka Belitung tersebut dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Juga:

• Yusril Tegaskan Tak Ada Larangan Nobar Film Dokumenter “Pesta Babi”: Indonesia Tidak Pernah Menjajah Papua

Dalam sambutannya, Pj Sekda Babel menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Babel yang dinilai konsisten mendorong budaya transparansi di lingkungan pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa Monev KIP tidak boleh dipahami sekadar agenda rutin tahunan atau penilaian administratif, melainkan instrumen untuk mengukur kualitas layanan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat.

"Di era digital saat ini, masyarakat semakin kritis terhadap pelayanan pemerintah. Informasi harus cepat, terbuka, relevan, dan mudah diakses. Karena itu seluruh badan publik harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta membangun budaya transparansi," ujarnya.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Transparansi, kata dia, berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemprov Babel juga mendorong seluruh badan publik, mulai dari organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, BUMD, hingga lembaga lainnya, untuk terus memperbaiki sistem layanan informasi agar lebih profesional, modern, dan akuntabel.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Babel, Ita Rosita, menegaskan bahwa Monev merupakan bagian dari fungsi pengawasan KI dalam memastikan keterbukaan informasi berjalan optimal di daerah.

"Monitoring dan evaluasi bukan sekadar penilaian administrasi, melainkan instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang terbuka, informatif, dan akuntabel," kata Ita.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum evaluasi bagi badan publik untuk memperbaiki dan memperkuat sistem layanan informasi di masing-masing instansi.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai tahapan Monev KIP serta tata cara registrasi pada aplikasi E-Monev.

Diskusi berlangsung interaktif, dengan peserta yang hadir secara langsung maupun daring aktif menyampaikan pertanyaan dan kendala terkait implementasi keterbukaan informasi publik.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Babel dan Komisi Informasi kembali menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban normatif, melainkan kebutuhan dalam membangun pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan dipercaya masyarakat.*

(ad)

SURABAYA — Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada larangan terhadap kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi.

Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Surabaya, Selasa, 19 Mei 2026.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Apresiasi Film “Samudera”, Dorong Perfilman Lokal Jadi Media Edukasi

Ia menyebut karya seni merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin negara.

"Pemerintah menghormati kebebasan berkreasi bagi para seniman dan menghormati kebebasan berekspresi menyatakan pendapat dan pikiran seperti yang dituangkan dalam film itu," kata Yusril.

Meski demikian, ia menyoroti isu yang diangkat dalam film dokumenter tersebut, khususnya terkait Papua.

Yusril menegaskan Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan proses referendum di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Papua itu bergabung ke Republik Indonesia berdasarkan referendum yang dilaksanakan oleh PBB dan kita tidak pernah menjajah Papua," ujarnya.

Menurut Yusril, pemerintah telah menjalankan sejumlah program pembangunan di Papua sejak masa pemerintahan sebelumnya, termasuk program ketahanan pangan dan energi yang berbasis kajian mendalam.

Namun ia mengakui masih terdapat potensi persoalan di lapangan, termasuk konflik kepentingan terkait tanah ulayat masyarakat adat.

"Sebenarnya sudah melakukan kajian yang mendalam terhadap hal itu tapi juga tidak menutup kemungkinan terjadinya ekses di lapangan misalnya terjadi konflik kepentingan dengan tanah ulayat masyarakat di Papua," katanya.

Film dokumenter Pesta Babi sendiri disutradarai Dandhy Laksono dan mengangkat berbagai isu di Papua Selatan, mulai dari deforestasi, perusakan lingkungan, hak ulayat, hingga dugaan militerisasi di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.

Yusril menilai pemerintah akan menjadikan kritik dalam film tersebut sebagai bahan evaluasi.

Namun ia meminta pihak pembuat film juga memberikan penjelasan agar tidak terjadi salah tafsir di masyarakat, khususnya terkait istilah "Pesta Babi".

"Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, pemerintah tidak boleh menutup diri hanya dengan alasan otoritas. Sepertinya juga para seniman para pencipta juga tidak boleh berdiam diri, tidak menjelaskan hanya berbalik berlindung di balik kebebasan berkreasi," ujarnya.*

(tm/ad)

JAKARTA — Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 dengan plafon pinjaman Rp100 juta kembali menjadi perhatian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Skema ini banyak dicari karena menawarkan pembiayaan dengan bunga rendah serta tanpa jaminan tambahan untuk kategori tertentu.

Baca Juga:

• Jelang Iduladha, Pemprov Sumut Pastikan Stok Daging Kurban Aman

Dalam skema tersebut, suku bunga KUR BRI ditetapkan sekitar 6 persen per tahun sesuai ketentuan pemerintah.

Angka ini menjadi dasar perhitungan angsuran yang dibebankan kepada nasabah.

Untuk pinjaman Rp100 juta, simulasi cicilan bulanan diperkirakan sebagai berikut:

Tenor 12 bulan (1 tahun): sekitar Rp 8.833.333 per bulan
Tenor 18 bulan (1,5 tahun): sekitar Rp 6.055.556 per bulan
Tenor 24 bulan (2 tahun): sekitar Rp 4.666.667 per bulan
Tenor 36 bulan (3 tahun): sekitar Rp 3.277.778 per bulan
Tenor 48 bulan (4 tahun): sekitar Rp 2.583.333 per bulan
Tenor 60 bulan (5 tahun): sekitar Rp 2.166.667 per bulan

Simulasi tersebut digunakan sebagai gambaran awal agar pelaku usaha dapat menyesuaikan cicilan dengan arus keuangan usaha sebelum mengajukan pinjaman.

Syarat Pengajuan KUR BRI 2026

Untuk mengakses pembiayaan KUR BRI, calon debitur umumnya perlu menyiapkan sejumlah dokumen dan memenuhi persyaratan berikut:

- KTP dan Kartu Keluarga (KK)
- Usia minimal 17 tahun atau 21 tahun untuk KUR Mikro
- Akta nikah (bagi yang sudah menikah)
- NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha
- Usaha aktif minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain (kecuali kredit konsumtif seperti KPR atau KKB)

Cara Pengajuan KUR BRI 2026

Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan melalui kantor cabang maupun secara daring.

Secara online, calon pemohon dapat mengakses laman resmi KUR BRI, melakukan pendaftaran akun, lalu mengisi data diri dan usaha.

Setelah itu, pemohon diminta mengunggah dokumen pendukung seperti KTP, foto usaha, serta surat keterangan usaha.

Setelah pengajuan masuk, pihak bank akan melakukan verifikasi dan survei lapangan sebelum keputusan persetujuan kredit diberikan.

Nasabah yang disetujui tetap diwajibkan datang ke kantor BRI untuk proses pencairan dana.*

(di/ad)

JAKARTA — Ketentuan mengenai kuota internet yang hangus kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut teregister dengan nomor perkara 165/PUU-XXIV/2026 dan diajukan oleh lima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Kamis 21 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Dalam permohonannya, para pemohon menilai praktik kuota internet yang hangus setelah masa aktif berakhir telah merugikan hak konstitusional konsumen, khususnya terkait perlindungan hak milik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

"Sisa kuota internet yang memiliki nilai ekonomi bagi pemohon menjadi tidak dapat dimanfaatkan tanpa adanya perlindungan atau kompensasi yang adil," demikian bunyi dalil permohonan, Kamis, 21 Mei 2026.

Para pemohon juga menilai ketentuan tersebut menempatkan konsumen pada posisi lemah dalam relasi dengan penyedia layanan telekomunikasi.

Kuota yang telah dibeli, menurut mereka, tidak dapat digunakan secara optimal akibat pembatasan masa aktif layanan.

"Terutama dalam hal pemanfaatan kuota internet yang telah dibeli namun tidak dapat digunakan secara optimal akibat berakhirnya masa aktif layanan," tulis pemohon dalam berkasnya.

Atas dasar itu, para pemohon meminta MK menyatakan aturan terkait kuota internet hangus bertentangan dengan UUD 1945 karena dinilai tidak memberikan perlindungan atas hak milik konsumen yang bersifat ekonomis.

"Karena tidak menjamin perlindungan terhadap hak milik pribadi konsumen atas kuota internet yang telah dibeli dan memiliki nilai ekonomi, sehingga berpotensi hilang secara sepihak tanpa dasar yang adil," demikian petitum permohonan.

Sebelumnya, terdapat dua perkara serupa yang masih berproses di MK, yakni perkara nomor 33/PUU-XXIV/2026 dan 273/PUU-XXIII/2025.

Keduanya telah memasuki tahap persidangan lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan pihak terkait.

Sidang lanjutan perkara tersebut dijadwalkan kembali digelar dengan menghadirkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebagai pihak terkait.*

(km/ad)

JAKARTA — Umat Islam akan kembali menyambut amalan sunnah Puasa Tarwiyah dan Puasa Arafah menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah.

Kedua puasa ini dilaksanakan pada awal bulan Zulhijah dan memiliki keutamaan besar dalam ajaran Islam, terutama bagi umat yang tidak sedang menunaikan ibadah haji.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Syafrizal Hadiri Perayaan Paskah Oikumene Tahun 2026, Serahkan 100 Paket Sembako untuk Anak Yatim Piatu

Dengan demikian, Puasa Tarwiyah (8 Zulhijah) jatuh pada Senin, 25 Mei 2026, sedangkan Puasa Arafah (9 Zulhijah) dilaksanakan pada Selasa, 26 Mei 2026.

Puasa Tarwiyah dikerjakan pada 8 Zulhijah, yang secara historis merujuk pada kebiasaan jamaah haji membawa bekal air sebelum menuju Arafah dan Mina.

Sementara itu, Puasa Arafah dilaksanakan pada 9 Zulhijah, bertepatan dengan pelaksanaan wukuf di Padang Arafah oleh jamaah haji.

Dalam literatur fikih, kedua puasa ini termasuk amalan sunnah yang dianjurkan, terutama pada 10 hari pertama Zulhijah yang disebut sebagai hari-hari paling dicintai Allah SWT untuk beramal saleh.

Puasa Arafah juga memiliki keutamaan khusus, yakni diyakini dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, sebagaimana disebutkan dalam sejumlah riwayat hadis.

Selain itu, hari Arafah juga dikenal sebagai momentum turunnya banyak ampunan Allah bagi hamba-Nya.

Secara spiritual, pelaksanaan puasa ini kerap dimaknai sebagai sarana refleksi diri, peningkatan ketakwaan, serta penguatan motivasi ibadah menjelang Idul Adha.

Selain keutamaan spiritual, puasa sunnah ini juga disebut memberikan dampak positif bagi kesehatan karena memberi waktu istirahat bagi organ tubuh serta membantu menjaga keseimbangan fisik dan mental.

Berikut jadwal lengkap puasa Zulhijah 2026:

1 Zulhijah: Senin, 18 Mei 2026
8 Zulhijah (Puasa Tarwiyah): Senin, 25 Mei 2026
9 Zulhijah (Puasa Arafah): Selasa, 26 Mei 2026

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk memperhatikan penetapan resmi hari besar keagamaan dan memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kualitas ibadah.*

(d/ad)

MEDAN — Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap memberikan apresiasi terhadap film Samudera yang digarap sepenuhnya oleh sineas muda asal Medan.

Ia menilai karya tersebut menjadi bukti bahwa potensi industri perfilman lokal memiliki peluang besar untuk berkembang dan layak mendapat dukungan lebih luas.

Baca Juga:

• Bapenda Batu Bara Uji Coba Virtual Account, Pembayaran Pajak Kini Lebih Mudah dan Modern

Dalam pertemuan tersebut, tim juga mengundang Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota untuk menghadiri gala premiere film yang dijadwalkan pada 3 Juni 2026 di Cinepolis Sun Plaza.

Zakiyuddin, yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Arrahmaan Pane serta Sekretaris Dinas Pariwisata T. Roby Chairi, menilai film bertema lokal yang melibatkan putra daerah memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat.

Hal itu, menurut dia, menjadi kekuatan dalam membangun identitas dan kebanggaan daerah.

Ia menegaskan harapannya agar Samudera tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga tuntunan bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Film, kata dia, dapat menjadi sarana edukasi untuk mengangkat isu sosial seperti kenakalan remaja, narkoba, hingga judi daring.

"Film harus bisa membuka pintu hati generasi muda untuk mau belajar dan berkembang," ujar Zakiyuddin.

Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan film sebagai media edukasi bagi masyarakat pesisir, termasuk nelayan, agar memiliki dorongan meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan keterampilan.

Pemerintah, lanjutnya, perlu berperan dalam memperkuat ekosistem pemasaran karya-karya kreatif lokal, termasuk melalui sektor komunikasi dan informatika.

Sementara itu, produser Samudera, Dewi Budiati Teruna Said, menjelaskan film tersebut mengangkat kisah seorang anak nelayan yang berakhlak baik dan cerdas, yang kemudian menjadi teladan di desanya.

Namun, tokoh utama dalam cerita itu mengalami tragedi setelah dibunuh oleh pengedar narkoba yang menganggapnya sebagai ancaman.

Cerita kemudian berlanjut pada sosok Santana, adik sang tokoh utama, yang berupaya melanjutkan perjuangan dan nilai kebaikan yang ditinggalkan abangnya.

Konflik semakin kompleks ketika Santana menjalin kedekatan dengan Dr. Amelia, yang merupakan kekasih mendiang abangnya.*

(ad)

JAKARTA — Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dikebut melalui penyediaan akses air bersih bagi para penyintas.

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan sumur bor, instalasi air bersih, dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di berbagai titik pengungsian dan hunian tetap.

Baca Juga:

• Tertib Pajak Demi Batu Bara Maju! Razia Terpadu PKB Digelar di Kecamatan Lima Puluh

Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan akhir Maret 2026 yang tercatat sebanyak 958 titik selesai dibangun, sementara 548 lainnya masih dalam proses atau meningkat sekitar 59 persen.

Peningkatan ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Di berbagai lokasi hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap), fasilitas air bersih menjadi penopang utama aktivitas harian warga, mulai dari memasak, mencuci, hingga menjaga sanitasi lingkungan.

Selain sumur bor, pemerintah juga mempercepat pembangunan MCK, distribusi instalasi air bersih, pengerahan alat berat, hingga penyediaan alat penjernih air.

Program ini melibatkan berbagai instansi, antara lain TNI AD, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepolisian RI, serta dukungan pihak swasta.

Data menunjukkan TNI AD telah membangun 489 titik sumur bor dan 231 unit MCK di wilayah terdampak.

Sementara itu, BNPB menyumbang 313 titik, Kementerian PU 350 titik, dan Polri 371 titik sumur bor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Wakil Ketua I Satgas PRR, Letjen TNI Richard Tampubolon, mengatakan percepatan pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat, terutama akses air bersih yang banyak terdampak kerusakan infrastruktur akibat bencana.

"Dari masukan BPBD provinsi dan kabupaten, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah air bersih," ujar Richard saat meninjau hunian sementara dan hunian tetap di Rusunawa Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa (19/5/2026).

Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa air bersih menjadi prioritas utama dalam masa transisi pemulihan.

Ia menyebut percepatan pembangunan sumur bor penting untuk mencegah persoalan kesehatan di wilayah terdampak.

"Air bersih ini menjadi kebutuhan mendasar masyarakat terdampak, terutama karena banyak jaringan air yang rusak akibat bencana," ujar Tito.*

(ad)

BATU BARA - Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Tim Gabungan Lintas Sektoral secara resmi mengumumkan pelaksanaan Razia Terpadu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digelar pada tanggal 11 hingga 12 Mei 2026 di wilayah Kecamatan Lima Puluh.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor sekaligus menciptakan ketertiban administrasi kendaraan di Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Bapenda Batu Bara Uji Coba Virtual Account, Pembayaran Pajak Kini Lebih Mudah dan Modern

Sinergi lintas sektoral tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam menegakkan aturan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Razia terpadu ini tidak hanya bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai langkah edukatif kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu.

Pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki kontribusi besar dalam mendukung pembangunan daerah, peningkatan fasilitas publik, hingga pelayanan masyarakat yang lebih maksimal.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana validasi data kendaraan guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas di wilayah Kabupaten Batu Bara.

Pemerintah berharap melalui pengawasan langsung di lapangan, masyarakat semakin sadar akan pentingnya legalitas kendaraan dan perlindungan asuransi bagi pengguna jalan.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa melengkapi dokumen kendaraan, memastikan status pajak kendaraan tetap aktif, serta mematuhi seluruh aturan lalu lintas demi kenyamanan dan keamanan bersama.

Dengan adanya razia terpadu ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak semakin meningkat sehingga mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan menuju Batu Bara yang lebih maju, tertib, dan sejahtera.*

(ad)

BATU BARA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan yakni pelaksanaan kegiatan Test Operasional (TO) Virtual Account (VA) terkait pembayaran pajak dan retribusi daerah, yang digelar pada Rabu (13/05/2026) di ruang rapat PT. Bank Sumut Medan.

Baca Juga:

• Bapenda Batu Bara Gandeng Kejari, Perkuat Optimalisasi PAD dan Kepatuhan Pajak Daerah

Uji coba tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik di Kabupaten Batu Bara.

Dalam pelaksanaannya, Bapenda Kabupaten Batu Bara turut menghadirkan sejumlah wajib pajak secara langsung guna mengikuti simulasi pembayaran.

Kehadiran para wajib pajak ini menjadi bagian dari implementasi awal sistem digitalisasi pembayaran pajak daerah agar dapat berjalan efektif, mudah dipahami, dan tepat sasaran.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Bapenda Kabupaten Batu Bara, mulai dari Kepala Bidang (Kabid), Kepala Sub Bidang (Kasubbid), Tim IT Programmer, pihak PT. Bank Sumut Pusat, hingga PT. Bank Sumut Cabang Lima Puluh.

Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan kepatuhan dalam pembayaran pajak daerah, Bapenda Kabupaten Batu Bara juga memberikan cendera mata kepada wajib pajak yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Melalui penerapan sistem Virtual Account (VA) ini, proses pembayaran pajak dan retribusi daerah diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, aman, dan efisien.

Selain mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi daerah, inovasi ini juga diyakini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batu Bara guna mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan pelayanan publik yang semakin optimal.*

(ad)

BATU BARA - Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara resmi melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MoU) bersama Kejaksaan Negeri Batu Bara dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Batu Bara, Selasa (19/05/2026).

Kerja sama strategis ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi antarinstansi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah, sekaligus mendorong tata kelola PAD yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Syafrizal Hadiri Perayaan Paskah Oikumene Tahun 2026, Serahkan 100 Paket Sembako untuk Anak Yatim Piatu

Kerja sama ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batu Bara.

Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah dapat semakin maksimal dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang merata bagi masyarakat.

Sinergi antara Bapenda dan Kejaksaan Negeri Batu Bara menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan budaya taat pajak serta memperkuat fondasi pembangunan daerah demi mewujudkan Batu Bara yang maju, mandiri, dan sejahtera.*

(ad)

BATU BARA – Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., menghadiri Ibadah Perayaan Paskah Oikumene Kabupaten Batu Bara Tahun 2026 yang digelar di Gedung Sopo Toba, Kecamatan Air Putih, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan yang mengusung tema "Kristus Bangkit Membarui Kemanusiaan Kita" berlangsung khidmat dan penuh sukacita.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Syafrizal Pimpin Upacara Peringatan Harkitnas ke - 118

Mengawali sambutannya, Wakil Bupati Batu Bara menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat Kristiani atas pelaksanaan Perayaan Paskah Oikumene yang berlangsung sedikit terlambat.

Ia menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut terjadi akibat adanya kendala komunikasi dalam persiapan kegiatan.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah kepada seluruh umat Kristiani di Kabupaten Batu Bara. Semoga perayaan ini membawa damai, kasih, dan mempererat persaudaraan di tengah masyarakat," ujar Wakil Bupati Syafrizal.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Syafrizal menegaskan bahwa peringatan Hari Paskah merupakan momentum untuk memperkuat nilai kasih, persaudaraan, serta semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui tema "Kristus Bangkit Membarui Kemanusiaan Kita", masyarakat diajak untuk semakin menghayati ajaran Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan di tengah masyarakat Batu Bara.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan di bidang keagamaan sebagai landasan moral dan spiritual bagi keberhasilan pembangunan daerah.

Selain menghadiri ibadah dan memberikan sambutan, Wakil Bupati Batu Bara turut menyerahkan 100 paket sembako kepada anak yatim piatu sebagai bentuk kepedulian sosial dan perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.

Suasana perayaan semakin semarak dengan adanya lucky draw yang disambut antusias oleh para jemaat.*

(ad)

BATU BARA - Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke - 118 Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar upacara yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP dan diikuti oleh ASN Pemkab Batu Bara, TNI/Polri, Ormas serta pelajar tingkat SMP dan SMA Kabupaten Batu Bara.

Upacara tersebut berlangsung dengan khidmat dan diselenggarakan di Lapangan Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Rabu (20/5/2026).

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Pelajari Digitalisasi PAD di Tangsel, Dorong Penguatan TP2DD

Momentum peringatan Harkitnas tahun ini menjadi refleksi penting bagi seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat persatuan dan semangat kebangkitan nasional di tengah tantangan era digital.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum untuk mengenang lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal kesadaran berbangsa dan perjuangan intelektual menuju kedaulatan bangsa.

Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa semangat kebangkitan nasional harus terus dijaga dan disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama menghadapi transformasi digital dan kedaulatan informasi di era modern.

"Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini adalah 'Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara'. Tema ini menegaskan pentingnya melindungi generasi muda sebagai aset utama bangsa, sekaligus memperkuat kemandirian nasional dalam berbagai sektor," ujar Wakil Bupati saat membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong berbagai program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari program makan bergizi gratis, pemerataan akses pendidikan, layanan kesehatan gratis, hingga penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih.

Dalam amanat tersebut juga ditegaskan komitmen pemerintah terhadap perlindungan generasi muda di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Kabupaten Batu Bara berlangsung dengan tertib dan penuh semangat nasionalisme.

Melalui momentum tersebut, Wakil Bupati Syafrizal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta bersama-sama membangun Kabupaten Batu Bara yang maju, mandiri, dan berdaya saing.*

(ad)

TANGSEL — Pemerintah Kota Tanjungbalai melakukan kunjungan kerja ke Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk mempelajari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis digitalisasi.

Kunjungan ini menjadi bagian dari studi komparatif antar pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan dan inovasi layanan publik.

Baca Juga:

• DPR Desak Pemerintah Tak Diam Soal WNI di Kapal Kemanusiaan yang Ditahan Israel

Fadly mengatakan, capaian Kota Tangerang Selatan dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Jawa–Bali menjadi salah satu alasan utama pihaknya melakukan studi tiru.

Menurut dia, sistem digitalisasi yang diterapkan di Tangsel dinilai berhasil mendorong optimalisasi penerimaan daerah.

"Kami mendapat banyak gambaran bagaimana sistem yang ada di Kota Tangsel dan ini bisa diaplikasikan di Kota Tanjungbalai. Alasannya adalah Tangsel itu TP2DD-nya terbaik se-Indonesia. Kedua, optimalisasi potensi yang ada," ujar Fadly dalam kunjungan di Ruang Blandongan, Puspemkot Tangsel, Selasa (19/5/2026).

Ia menilai, penguatan PAD di era digital tidak lagi semata berfokus pada peningkatan angka penerimaan, melainkan juga pada transformasi layanan publik yang mudah diakses masyarakat, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta efisiensi tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong transformasi layanan publik berbasis digital agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang semakin dinamis.

"Sekarang segala pelayanan harus dilakukan dari rumah. Karena orang-orang semakin sibuk, padat kegiatannya," ujar Pilar.

Ia menambahkan, berbagai layanan administrasi dan pembayaran pajak kini dikembangkan secara daring agar dapat diakses dari mana saja.

Sistem tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Rencana adopsi sistem digitalisasi dari Tangsel tersebut akan diterapkan di Kota Tanjungbalai, khususnya dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah berharap langkah ini dapat meningkatkan PAD sekaligus mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik.*

(ad)

BALI — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Bali akan mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan pada Kamis, 21 Mei 2026.

Kondisi ini diperkirakan terjadi hampir merata di sejumlah kabupaten/kota dengan suhu udara relatif hangat dan tingkat kelembapan tinggi.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Kamis 21 Mei 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Disertai Petir

Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Tabanan dan Badung, masing-masing dengan potensi hujan ringan serta suhu maksimum mencapai 31–33 derajat Celsius.

Di wilayah Gianyar, cuaca juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24–33 derajat Celsius.

Sementara itu, Klungkung menjadi salah satu wilayah yang relatif lebih cerah dengan kondisi cuaca cerah dan suhu 26–32 derajat Celsius.

Adapun Bangli diperkirakan kembali diguyur hujan ringan dengan suhu lebih sejuk, yakni 22–30 derajat Celsius.

Kondisi serupa juga terjadi di Karangasem dengan suhu 24–30 derajat Celsius.

Di wilayah Bali utara, Buleleng diprediksi cerah dengan suhu berkisar 26–33 derajat Celsius.

Sementara itu, Kota Denpasar sebagai ibu kota provinsi diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 25–32 derajat Celsius serta kelembapan mencapai 73–95 persen.

BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca cepat, terutama bagi aktivitas luar ruangan dan perjalanan darat maupun laut.

Kondisi kelembapan tinggi juga dinilai dapat memicu ketidaknyamanan cuaca meski intensitas hujan tergolong ringan.*

(ad)

YOGYAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis, 21 Mei 2026, didominasi hujan ringan hingga hujan disertai petir di sejumlah wilayah.

Masyarakat diimbau mewaspadai potensi cuaca ekstrem lokal, terutama pada siang hingga malam hari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Kamis 21 Mei 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Kondisi serupa juga terjadi di Gunungkidul yang diperkirakan diguyur hujan ringan dengan suhu 24–32 derajat Celsius.

Sementara itu, Bantul dan Kota Yogyakarta diprakirakan mengalami hujan petir. Di Bantul, suhu udara berada pada kisaran 24–33 derajat Celsius dengan kelembapan 68–98 persen.

Adapun Kota Yogyakarta juga berpotensi hujan petir dengan suhu 24–33 derajat Celsius dan kelembapan 66–97 persen.

Di wilayah Sleman, BMKG juga memperkirakan hujan petir dengan suhu 24–32 derajat Celsius dan kelembapan udara mencapai 73–96 persen.

BMKG mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi genangan air, jalan licin, serta kemungkinan gangguan aktivitas luar ruang akibat hujan petir yang bersifat lokal dan dapat terjadi secara tiba-tiba.*

(ad)

JAWA BARAT — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat pada Kamis, 21 Mei 2026, didominasi hujan ringan di hampir seluruh daerah.

Sejumlah wilayah juga berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang, terutama di kawasan selatan dan pegunungan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Kamis 21 Mei 2026: Seluruh Wilayah Hujan Ringan

Kondisi serupa juga terjadi di Sukabumi, Cianjur, Bandung, serta wilayah penyangga lainnya dengan tingkat kelembapan udara relatif tinggi, mencapai lebih dari 90 persen di sejumlah titik.

Sementara itu, Garut menjadi wilayah dengan potensi cuaca lebih signifikan, yakni hujan sedang dengan suhu 18–24 derajat Celsius dan kelembapan mencapai 75–99 persen.

Kondisi ini berpotensi memicu meningkatnya aliran air di wilayah lereng dan kawasan rawan longsor.

Wilayah lain seperti Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, hingga Pangandaran juga diprakirakan mengalami hujan ringan dengan variasi suhu antara 21–32 derajat Celsius.

Untuk wilayah perkotaan, BMKG memprakirakan Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar juga berada dalam kondisi hujan ringan dengan kelembapan udara tinggi yang dapat memengaruhi aktivitas masyarakat pada siang hingga malam hari.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi genangan air di kawasan perkotaan, jalan licin, serta kemungkinan gangguan aktivitas transportasi akibat hujan yang terjadi secara merata di sebagian besar wilayah Jawa Barat.*

(ad)

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah DKI Jakarta akan mengalami hujan ringan pada Kamis, 21 Mei 2026.

Kondisi ini diperkirakan berlangsung merata dari wilayah kepulauan hingga daratan utama ibu kota.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Kamis 21 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Sementara itu, wilayah Jakarta Pusat diprediksi juga diguyur hujan ringan dengan suhu berkisar 26–32 derajat Celsius dan kelembapan 72–91 persen.

Kondisi serupa terjadi di Jakarta Barat yang memiliki suhu 26–30 derajat Celsius dengan kelembapan hingga 91 persen.

Di Jakarta Utara, hujan ringan diprakirakan terjadi dengan suhu 27–29 derajat Celsius dan kelembapan 75–88 persen.

Adapun Jakarta Selatan dan Jakarta Timur masing-masing diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 26–32 derajat Celsius serta tingkat kelembapan mencapai 95–96 persen.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi genangan air di sejumlah titik rawan banjir, terutama di wilayah padat penduduk dan kawasan dengan drainase terbatas.

Hujan dengan intensitas ringan yang terjadi merata tetap berpotensi mengganggu mobilitas warga pada jam sibuk.*

(ad)

ACEH — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Provinsi Aceh pada Kamis, 21 Mei 2026, didominasi cuaca berawan di hampir seluruh wilayah.

Meski demikian, sejumlah daerah tetap berpotensi mengalami hujan ringan dan kondisi udara kabur di beberapa titik.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Kamis 21 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Berawan

Wilayah dataran tinggi seperti Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Bener Meriah diperkirakan mengalami suhu lebih sejuk, yakni 15–26 derajat Celsius, dengan kondisi cuaca berawan dan kelembapan yang bervariasi hingga mendekati 98 persen.

Sementara itu, Kota Banda Aceh diprakirakan mengalami kondisi udara kabur dengan suhu 27–31 derajat Celsius.

Kondisi serupa berawan juga diperkirakan terjadi di Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, dan Kota Subulussalam.

Adapun Kota Langsa menjadi satu-satunya wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 25–33 derajat Celsius serta kelembapan mencapai 99 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca lokal, terutama pada pagi dan malam hari, yang dapat memengaruhi jarak pandang serta aktivitas pelayaran di wilayah pesisir.*

(ad)