SUMEDANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, mengikuti pelatihan/" target="_blank">Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVIII Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia di Kota Sumedang, Jawa Barat.

pelatihan/" target="_blank">Pelatihan tersebut resmi dibuka oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Muhammad Taufiq, DEA, pada Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• Ahli ITB: Sistem Paket Internet Saat Ini Dinilai Sudah Beri Manfaat bagi Konsumen dan Operator

Pada acara pembukaan, Muhammad Nasir mendapat kehormatan sebagai perwakilan peserta untuk menerima penyematan tanda peserta.

Prosesi tersebut menjadi simbol dimulainya rangkaian pelatihan/" target="_blank">Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I bagi para peserta.

Dalam kegiatan itu, Sekda Aceh didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh Bidang Pembangunan, SDM, Saintek, Pendidikan dan Kesejahteraan Gender, Faisal Rizal Hasan, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat.

pelatihan/" target="_blank">Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LXVIII diikuti sebanyak 44 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah.

Program ini dirancang untuk membentuk pemimpin publik yang mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, profesional, dan adaptif terhadap perubahan.

Tahun ini, pelatihan mengusung tema "Kekuatan Strategis Nasional untuk Mewujudkan Koperasi sebagai Pilar Ekonomi yang Berdaya Saing Global."

Tema tersebut menjadi landasan dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis melalui pengembangan sumber daya manusia serta transformasi budaya kerja birokrasi.

Program PKN Tingkat I berlangsung selama 113 hari dengan metode blended learning, yakni memadukan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring.

Para peserta akan mengikuti empat agenda utama, yaitu Pengelolaan Diri, Kepemimpinan Kebijakan, Manajemen Kebijakan, serta Aktualisasi Pembinaan Strategis Nasional.

Selain pembelajaran di kelas, peserta juga mendapatkan pendampingan melalui program coaching dan mentoring untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu menjadi pemimpin birokrasi yang inovatif, adaptif, serta mampu mengorkestrasi perubahan organisasi.

Selain itu, mereka juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menghasilkan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan nasional.* (ad)

LAMPUNG TIMUR – Pembatalan kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Festival Budaya di Taman Wisata Randu Mas, Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Minggu (28/6/2026), menyisakan kekecewaan mendalam bagi masyarakat.

Kekecewaan itu terekam dalam sejumlah video yang kemudian viral di media sosial.

Baca Juga:

• PSI Balas Sindiran PDIP soal Jokowi Injak Kepala Kerbau: Jangan Hina Adat Lampung!

Mereka mengaku datang ke lokasi bukan untuk menerima bantuan, melainkan ingin bertemu langsung dengan Jokowi.

Salah seorang warga terdengar menyampaikan protes dengan nada kecewa.

"Kami enggak butuh ini! Kami butuh Jokowi!" teriaknya.

Tak hanya menolak bingkisan, sejumlah warga yang sebelumnya menjadi panitia penyambutan juga melepas kartu tanda pengenal (ID card) bertuliskan "Panitia Bela Budaya Nusantara dalam Rangka Penyambutan Bapak Joko Widodo".

Dalam video yang beredar, kartu identitas tersebut dilempar ke anak tangga.

Bahkan terlihat seseorang menendang tumpukan kartu panitia sebagai bentuk kekecewaan.

"Buat apa jadi panitia, cuma capek-capek aja," ucap seorang pria dalam rekaman video tersebut.

Ketua Panitia Pelaksana, Kausar, mengatakan masyarakat merasa kecewa karena pembatalan kunjungan dinilai dilakukan secara mendadak tanpa penjelasan yang memadai.

Padahal, panitia bersama warga telah melakukan berbagai persiapan selama hampir satu bulan sesuai arahan teknis dari tim Jokowi.

"Ya, jadi masyarakat ini merasa dibohongi karena pembatalan ini seperti dilakukan sepihak dan tidak ada kejelasan," kata Kausar, Senin (29/6/2026).

Menurut Kausar, penolakan terhadap bingkisan bukan berarti masyarakat tidak menghargai bantuan yang diberikan.

Ia menegaskan, sejak awal warga hanya berharap dapat bertemu langsung dengan mantan Presiden tersebut.

"Warga sangat menyayangi beliau, jadi bukan paket sembako yang diinginkan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Bela Budaya Nusantara, Mulyono, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas batalnya kunjungan tersebut.

Ia mengaku memahami tingginya antusiasme warga yang telah menunggu kehadiran Jokowi.

Meski demikian, Mulyono meminta masyarakat, tokoh adat, dan seluruh panitia tetap menahan diri serta tidak terpancing emosi.

Menurutnya, Festival Budaya di Pugung Raharjo murni merupakan kegiatan pelestarian budaya dan tidak memiliki kepentingan lain.

Ia juga mengaku telah meminta perwakilan tim Jokowi dari Solo untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai alasan pembatalan kunjungan tersebut.

"Kami mohon maaf dan kami memahami rasa kecewa ini, karena antusiasme masyarakat masih sangat besar. Mudah-mudahan pada kesempatan mendatang Pak Jokowi bisa berkunjung ke Pugung Raharjo dan bertemu langsung dengan masyarakat," tutur Mulyono.

Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai alasan batalnya kunjungan Jokowi ke Festival Budaya tersebut.

Namun, peristiwa ini menjadi perhatian publik setelah video kekecewaan warga tersebar luas di berbagai platform media sosial.* (km/ad)

JAKARTA – Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai sistem paket internet yang berlaku saat ini telah menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pemerintah, operator telekomunikasi, serta konsumen.

Pendapat tersebut disampaikan Agung saat memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pemerintah dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• BMKG Ingatkan Puncak Musim Kemarau Mulai Juli 2026, Ini Daftar 10 Wilayah yang Perlu Waspada

Menurut Agung, pemerintah telah menjalankan fungsinya sebagai regulator dalam sektor telekomunikasi.

Di sisi lain, operator seluler juga telah memenuhi kewajibannya dengan membangun jaringan, memperluas jangkauan layanan, serta menyediakan berbagai pilihan paket internet kepada masyarakat.

Sementara itu, konsumen dinilai telah memperoleh berbagai hak, mulai dari akses komunikasi dan internet, informasi mengenai tarif, transparansi syarat layanan, hingga kebebasan memilih paket sesuai kebutuhan.

"Pelanggan telah memperoleh akses komunikasi, akses internet, pilihan layanan yang beragam, informasi mengenai tarif dan kepastian tarif, transparansi syarat layanan, serta kebebasan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya," kata Agung.

Berdasarkan kondisi tersebut, ia menyimpulkan bahwa ekosistem telekomunikasi di Indonesia saat ini telah memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

"Oleh karena itu praktik yang berkembang selama ini bukanlah hubungan yang merugikan salah satu pihak melainkan suatu keseimbangan hak dan kewajiban yang menghasilkan manfaat bersama bagi konsumen, industri, dan negara," pungkasnya.

Sidang tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang diajukan pengemudi ojek online Didi Supandi dan pedagang kuliner Wahyu Triana Sari.

Kedua pemohon menggugat ketentuan dalam Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja karena menilai aturan tersebut memberikan keleluasaan kepada operator telekomunikasi untuk menerapkan sistem kuota internet yang hangus setelah masa aktif berakhir.

"Ketentuan norma Pasal 71 angka 2 Cipta Kerja telah memberikan cek kosong kepada operator untuk menetapkan skema 'kuota hangus' tanpa adanya kewajiban akumulasi (rollover) kepada konsumen," ujar Didi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan sebelumnya.

Selain perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi juga tengah menangani permohonan serupa dalam perkara Nomor 33/PUU-XXIV/2026 yang diajukan mahasiswa TB Yaumul Hasan Hidayat.

Para pemohon berpendapat bahwa ketentuan mengenai penghangusan sisa kuota internet belum mengikuti perkembangan teknologi informasi dan dinilai belum memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen.

Persidangan masih akan berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan para pihak sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan atas permohonan uji materi tersebut.* (km/ad)

SEMARANG – Sidang dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/6/2026), diwarnai kericuhan.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat aksi saling dorong dengan ratusan massa pendukung Sudewo di gerbang pengadilan.

Baca Juga:

• Polsek Binjai Kota Nyaris Dibakar Pengusaha, Pengacara Bertato: Jangan Dianggap Perbuatan Biasa, Usut Unsur Terorisme!

Usai sidang, Sudewo sempat menghampiri dan menyapa para pendukungnya yang sejak pagi telah berkumpul di depan Pengadilan Tipikor Semarang.

Situasi mulai memanas ketika petugas hendak membawa Sudewo menuju mobil tahanan.

Sejumlah pendukung berusaha mendekati kendaraan tahanan, sementara tim JPU KPK bersama aparat keamanan berupaya mengamankan proses pemindahan terdakwa.

Puluhan massa kemudian menerobos masuk ke halaman pengadilan dan mengerumuni mobil tahanan.

Mereka tampak menggebrak kaca dan bodi kendaraan sambil meneriakkan tuntutan agar Sudewo dibebaskan.

"Bebaskan Pak Sudewo, bebaskan Pak Sudewo," teriak salah seorang orator menggunakan pengeras suara.

Sebelumnya, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Sudewo.

"Maka perkara ini harus dilanjutkan," kata Ketua Majelis Hakim, Edwin Pudyono, saat membacakan putusan sela.

Majelis juga menetapkan persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara yang dijadwalkan berlangsung dua kali dalam sepekan, yakni setiap Senin dan Rabu.

Kuasa hukum Sudewo, Yupen Hadi, dalam eksepsinya mempersoalkan penggabungan dua dakwaan berbeda dalam satu perkara.

Menurutnya, dakwaan terkait dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan dan dugaan pemerasan dalam pengisian perangkat desa memiliki objek, waktu, tempat, serta konstruksi hukum yang berbeda.

"Dakwaan tidak hanya berbeda secara narasi. Tetapi berbeda secara hukum acara, berbeda jabatan, berbeda ruang perwakilan, berbeda waktu kejadian, berbeda tempat kejadian, berbeda aktor, berbeda objek perkara, berbeda arah pemeriksaan dan berbeda strategi pembelaan," ujar Hadi dalam persidangan.

Ia menegaskan, keberatan yang diajukan bukan menyangkut benar atau tidaknya dugaan tindak pidana, melainkan mengenai sah atau tidaknya penggabungan perkara sesuai ketentuan hukum acara pidana.

"Terdakwa melalui advokatnya memohon kepada majelis hakim untuk menilai nota perlawanan ini sebagai perlawanan hukum acara terhadap penggabungan dakwaan," katanya.

Namun, majelis hakim menilai keberatan tersebut tidak beralasan sehingga proses persidangan harus tetap dilanjutkan.

Sudewo diketahui tengah menghadapi dua perkara korupsi yang ditangani KPK.

Perkara pertama berkaitan dengan dugaan suap dan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.

Sementara perkara kedua menyangkut dugaan penerimaan suap atau commitment fee proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Politikus Partai Gerindra itu ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 19 Januari 2026 dan telah menjalani penahanan sejak 20 Januari 2026.

Hingga sidang berakhir, aparat kepolisian tetap bersiaga di sekitar Pengadilan Tipikor Semarang untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kericuhan lanjutan selama proses persidangan berlangsung.* (km/ad)

BINJAI – Aksi penyerangan terhadap Polsek Binjai Kota yang terjadi pada Minggu malam (28/6/2026) mendapat perhatian dari berbagai kalangan.

Seorang pria yang diketahui berprofesi sebagai pengusaha kain sekaligus pemilik usaha pusat kebugaran diduga menyerang kantor polisi dengan menyiramkan bensin dan menyalakan api di area Mapolsek Binjai Kota.

Baca Juga:

•  Piala Dunia 2026 Diguncang Skandal! Kapten Cape Verde Ryan Mendes Terseret Dugaan Pemerkosaan, FIFA Buka Suara

Hingga kini, terduga pelaku telah ditahan dan masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif penyerangan.

Menanggapi insiden tersebut, Advokat Joe Hendri Perangin-angin, S.H., yang dikenal sebagai Pengacara Bertato, memberikan apresiasi kepada Kapolsek Binjai Kota beserta seluruh anggotanya atas tindakan cepat dalam mengendalikan situasi.

"Saya mengapresiasi tindakan cepat Kapolsek Binjai Kota beserta seluruh personelnya yang berhasil mengamankan pelaku sehingga situasi dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas," ujar Joe.

Meski demikian, Joe menilai penyerangan terhadap kantor kepolisian tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana biasa.

Menurutnya, kantor polisi merupakan simbol penegakan hukum sekaligus tempat masyarakat mencari perlindungan dan keadilan.

"Menurut saya, kantor polisi adalah simbol penegakan hukum dan tempat masyarakat mencari rasa aman. Ketika kantor polisi diserang dengan cara menyiramkan bensin dan menyalakan api, tentu peristiwa ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh dipandang sebagai perbuatan biasa," katanya.

Joe meminta penyidik Polsek Binjai Kota melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana terorisme di balik aksi tersebut.

"Saya meminta penyidik Polsek Binjai Kota untuk menyelidiki secara mendalam ada atau tidaknya unsur tindak pidana terorisme dalam peristiwa ini. Semua motif harus dibuka secara terang agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Jika memang ditemukan unsur-unsur yang mengarah pada tindak pidana terorisme atau tindak pidana lain yang lebih berat, maka pelaku harus diproses seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Ia juga berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

Menurut Joe, penegakan hukum yang tegas akan menjadi peringatan bagi siapa pun agar tidak melakukan tindakan yang mengancam institusi penegak hukum.

"Jangan sampai ada lagi pihak yang berani melakukan penyerangan terhadap kantor polisi, khususnya Polsek Binjai Kota. Penegakan hukum yang tegas akan menjadi peringatan bahwa tindakan seperti ini tidak dapat ditoleransi di negara hukum," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Joe kembali menyampaikan apresiasi kepada Kapolsek Binjai Kota beserta seluruh personel yang dinilai sigap, profesional, dan berani dalam menangani insiden tersebut sehingga situasi tetap terkendali.

Polisi hingga kini masih mendalami motif pelaku serta kemungkinan adanya unsur pidana lain yang berkaitan dengan peristiwa penyerangan tersebut.* (ad)

JAKARTA – Kapten tim nasional Cape Verde, Ryan Mendes, menjadi sorotan di tengah berlangsungnya Piala Dunia 2026 setelah terseret kasus dugaan pemerkosaan yang kini tengah diselidiki aparat kepolisian Selandia Baru.

Di tengah proses hukum tersebut, FIFA menegaskan bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran ditangani secara serius.

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthoni Tempuh Jalur Hukum, Laporkan Akun Media Sosial yang Diduga Cemarkan Nama Baik

Korban merupakan seorang penerjemah asal Brasil yang mengaku mengalami pemerkosaan di sebuah hotel.

Dalam laporannya, korban juga menyebut sempat mengalami kekerasan fisik sebelum dugaan pemerkosaan terjadi.

Korban awalnya melaporkan dugaan insiden tersebut kepada Federasi Sepak Bola Cape Verde sebelum akhirnya membawa perkara itu ke kepolisian Selandia Baru.

Hingga kini, Ryan Mendes masih menjalani proses penyelidikan.

Belum ada keputusan hukum yang menyatakan dirinya bersalah atas tuduhan tersebut.

Meski sedang diselidiki, pemain berusia 36 tahun itu tetap memperkuat tim nasional Cape Verde sepanjang fase grup Piala Dunia 2026.

Menanggapi kasus tersebut, FIFA menyatakan belum dapat memberikan komentar lebih jauh mengenai proses hukum yang sedang berlangsung.

Namun, federasi sepak bola dunia itu menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran akan ditangani sesuai prosedur yang berlaku.

"FIFA menanggapi setiap tuduhan pelanggaran dengan sangat serius, dan telah memiliki prosedur yang jelas bagi siapa pun di dunia sepakbola yang ingin melaporkan suatu insiden," kata juru bicara FIFA.

Ryan Mendes merupakan salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Cape Verde.

Ia tercatat sebagai pemain dengan penampilan terbanyak untuk tim nasional dengan 101 pertandingan serta menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya dengan koleksi 22 gol.

Di Piala Dunia 2026, Mendes tampil penuh dalam tiga laga fase grup saat menghadapi Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi.

Kontribusinya turut membantu Cape Verde, yang dijuluki Blue Sharks, melaju ke babak 32 besar.

Cape Verde dijadwalkan menghadapi juara bertahan Argentina pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung Sabtu (4/7/2026).

Sampai saat ini belum ada kepastian apakah Ryan Mendes akan tetap dimainkan pada laga tersebut.

Keputusan mengenai keterlibatannya diperkirakan akan bergantung pada perkembangan proses penyelidikan yang sedang berlangsung.* (d/ad)

JAKARTA – Polemik prosesi adat yang dijalani Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat menerima gelar adat di Lampung terus bergulir.

Setelah mendapat sorotan dari sejumlah politikus PDI Perjuangan (PDIP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membalas kritik tersebut dan menilai pernyataan PDIP justru berpotensi menghina adat serta budaya masyarakat Lampung.

Baca Juga:

• Sidang Perdana Praperadilan Roy Suryo Digelar, Persoalkan Penggeledahan hingga Penahanan Kasus Ijazah Jokowi: Saya Dianggap seperti Teroris

Menurutnya, prosesi itu merupakan bentuk penghormatan yang diberikan para pemangku adat kepada Jokowi.

"Saya kira itu menghinakan adat budaya gitu loh. Itu kan menghina prosesi adat budaya Lampung. Tapi mudah-mudahan masyarakat Lampung menyikapinya dengan bijak lah dan semakin mengetahui betapa mereka sedang berhadapan dengan orang-orang yang tidak paham adat Lampung tapi ngomong-ngomong adat Lampung," kata Bestari kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Bestari menjelaskan prosesi tersebut dilakukan di atas karpet merah sebagai bagian dari rangkaian pemberian gelar adat kepada Jokowi.

Menurutnya, ritual itu telah berlangsung jauh sebelum dinamika politik saat ini.

"Iya itu adalah sebuah prosesi adat istiadat Lampung dari beberapa kerajaan itu ya, kerajaan adat itu mereka memberikan penghargaan kepada Pak Jokowi dengan ritual yang memang telah dilaksanakan sebelum adanya PDIP di republik ini," ucapnya.

Selain menanggapi polemik prosesi adat, Bestari juga mengkritik pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang sebelumnya mempertanyakan kualitas kepemimpinan Jokowi.

Menurut Bestari, tidak ada pihak yang berhak menentukan arah politik seseorang.

"Karena apa? Karena dia coba membuat standar ya, mencoba membuat standar begini loh berpartai, kalau orang yang apa namanya, tokoh harus begini loh. Lah emang dia siapa gitu kok menentukan arah langkah orang gitu," katanya.

Bestari juga meminta PDIP tidak lagi terus mengomentari Jokowi apabila memang memiliki perbedaan sikap politik.

"Kalau nggak suka ya sudah hindarin saja. Kalau kemudian luka, kecewa, dan merasa terdegradasi oleh ditinggalkan Pak Jokowi, ya berbenah dululah diri. Ini ngaku kadang-kadang oposisi, kadang-kadang tidak oposisi. Orang nggak jelas jenis kelaminnya mau gimana sih," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Bestari berharap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan para kader partainya agar lebih menghargai adat istiadat di berbagai daerah.

"Mulai hari ini semoga Bu Megawati bisa menasihati anak buahnya untuk lebih menghormati budaya masyarakat Indonesia di mana pun berada gitu. Masukkan dalam kurikulum sekolah partai di PDIP gitu," tuturnya.

Sebelumnya, polemik bermula setelah beredar foto Jokowi menginjak kepala kerbau saat mengikuti prosesi adat di Lampung.

Foto tersebut memicu beragam tanggapan di media sosial, termasuk dikaitkan dengan lambang PDIP yang bergambar kepala banteng bermoncong putih.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku tidak memahami makna prosesi adat tersebut.

"Saya tidak memahami adat istiadat dan budaya masyarakat Lampung, apalagi sampai dikaitkan dengan menginjak kepala kerbau," kata Andreas.

Ia juga menepis anggapan bahwa prosesi tersebut berkaitan dengan simbol partainya.

"Tapi kalau seandainya menginjak kepala kerbau itu, oleh yang menginjak, mau dimaknai sebagai simbolisasi menghina PDI Perjuangan, ha-ha-ha..., maaf, lambang PDI Perjuangan bukan kepala kerbau. Lambang PDI Perjuangan itu banteng moncong putih," ucapnya.

Hingga kini, polemik mengenai prosesi adat tersebut masih menjadi perbincangan publik.

Belum ada pernyataan resmi dari pihak adat Lampung terkait perdebatan yang berkembang di ruang publik.* (d/ad)

KEFAMENANU – Polres Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga anggota DPRD TTU yang diduga melakukan intimidasi terhadap dr. Elisa Princilia Utami Pakaenoni atau Dokter Icha.

Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan intimidasi yang disebut-sebut berujung pada meninggalnya dokter muda tersebut.

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthoni Tempuh Jalur Hukum, Laporkan Akun Media Sosial yang Diduga Cemarkan Nama Baik

"Hari ini jadwal pemeriksaan," katanya.

Menurut Eliana, pihak kepolisian sebelumnya telah mengirimkan surat panggilan kepada tiga anggota DPRD yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

"Surat panggilan untuk 3 anggota dewan (yang melakukan intimidasi) sudah kami kirim," ujarnya.

Tiga anggota DPRD TTU yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan masing-masing Theresius Lazakar dari Partai Golkar, Robert Tubani dari PKB, dan Veronika Lake dari PDIP.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan bahwa Dokter Icha mengalami tekanan psikologis usai mendapat intimidasi saat menjalankan tugas di Rumah Sakit Umum (RSU) Leona Kefamenanu.

Peristiwa itu disebut terjadi pada 13 Juni 2026 ketika Dokter Icha menangani seorang anak yang menjadi korban gigitan ular.

Anak tersebut disebut merupakan keponakan dari Theresius Lazakar.

Beberapa hari setelah insiden tersebut, Dokter Icha dikabarkan mengalami depresi.

Pada Jumat (26/6/2026), ia ditemukan meninggal dunia di kediamannya.

Dugaan sementara menyebut dokter muda itu mengakhiri hidupnya sendiri.

Sementara itu, suasana duka masih menyelimuti rumah keluarga almarhumah di Perumahan RSS Baumata.

Upacara pemakaman dilaksanakan pada Senin (29/6/2026) sekitar pukul 11.00 Wita.

Ratusan pelayat, mulai dari keluarga, kerabat, rekan sejawat hingga masyarakat, hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Dokter Icha.

Tangis keluarga pecah ketika prosesi penghormatan terakhir berlangsung. Kedua orang tua serta adik-adik almarhumah tampak tidak kuasa menahan kesedihan.

Polres TTU menyatakan proses penyelidikan masih terus berjalan.

Polisi akan meminta keterangan dari seluruh pihak yang diduga mengetahui peristiwa tersebut untuk mengungkap secara utuh rangkaian kejadian yang terjadi sebelum meninggalnya Dokter Icha.* (cn/ad)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebanyak 10 wilayah di Indonesia akan memasuki puncak musim kemarau pada Juli 2026.

Masyarakat di daerah tersebut diimbau mulai mengantisipasi potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga gangguan pada sektor pertanian dan sumber daya air.

Baca Juga:

• Waspada Banjir Rob! Air Laut Diprediksi Naik hingga 2,4 Meter di Tiga Wilayah Pesisir Medan pada 30 Juni–3 Juli

Wilayah yang diperkirakan mengalami puncak musim kemarau pada Juli meliputi sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan, sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, serta Papua bagian timur.

BMKG juga memperkirakan puncak musim kemarau akan meluas pada Agustus 2026.

Wilayah yang diprediksi mengalaminya antara lain Sumatera bagian tengah, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.

Sementara itu, puncak musim kemarau terakhir diperkirakan terjadi pada September 2026 yang meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, hingga Papua Pegunungan bagian tengah.

BMKG mencatat, sejak akhir Mei 2026 sebanyak 200 Zona Musim telah memasuki musim kemarau.

Kondisi tersebut tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah.

Menghadapi puncak musim kemarau, BMKG meminta berbagai sektor meningkatkan kesiapsiagaan.

Untuk sektor pertanian, pelaku usaha dan petani disarankan menyesuaikan jadwal tanam, memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan, membutuhkan air lebih sedikit, serta memiliki masa tanam yang lebih singkat.

Di sektor sumber daya air, BMKG merekomendasikan revitalisasi waduk, perbaikan jaringan distribusi air, serta memastikan pasokan air tetap tersedia bagi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sektor energi juga diminta memastikan kapasitas air bendungan tetap mencukupi untuk mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

BMKG turut mengingatkan pemerintah daerah agar menyiapkan langkah cepat dalam mengantisipasi penurunan kualitas udara yang berpotensi meningkatkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan juga perlu ditingkatkan.

Sebagai langkah mitigasi, BMKG bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat upaya pencegahan karhutla, salah satunya melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Masyarakat di wilayah yang diperkirakan memasuki puncak musim kemarau diimbau terus mengikuti informasi prakiraan cuaca terbaru dari BMKG agar dapat mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi.* (km/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengaku tidak mampu menahan air mata saat melintasi kawasan Hutan Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pengalaman itu menjadi salah satu alasan yang mendorongnya berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah yang selama ini terisolasi.

Baca Juga:

• Kemnaker Buka Pendaftaran Magang Nasional 2026 Mulai 15 Juli! Targetkan 150 Ribu Fresh Graduate

Saat itu kondisi jalan masih sulit dilalui hingga kendaraan yang ditumpanginya terjebak di tengah hutan.

"Saya pernah lewat pukul dua pagi. Di tengah jalan, kendaraan kami terpacak, tidur di tengah hutan. Baru sekali itu saya melihat kondisi kampung yang membuat saya menangis di tempat sejak menjadi kepala daerah," ujar Bobby dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (29/6/2026).

Pengalaman itu disampaikan Bobby saat menghadiri pertemuan dengan masyarakat Sipiongot di kediaman Wakil Ketua DPRD Sumut, Ihwan Ritonga, di Kompleks Menteng Indah, Medan, Minggu (28/6/2026).

Menurut Bobby, pembangunan jalan di Sipiongot bukan sesuatu yang harus mendapat pujian.

Ia menegaskan pembangunan infrastruktur dasar merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Jalan Sipiongot dibangun karena masyarakat membutuhkannya. Jangan ada lagi istilah daerah tertinggal atau daerah yang seolah tidak masuk dalam peta pembangunan," tegasnya.

Selain membangun akses jalan, Bobby juga berjanji menyiapkan program beasiswa bagi putra-putri Sipiongot agar memiliki kesempatan lebih besar melanjutkan pendidikan.

Bagi masyarakat Sipiongot, pembangunan jalan dinilai bukan sekadar menghadirkan akses transportasi yang lebih baik.

Infrastruktur tersebut menjadi harapan baru setelah puluhan tahun mereka hidup dalam keterisolasian dengan akses terbatas menuju pusat ekonomi maupun pelayanan publik.

Selama ini, warga harus menempuh perjalanan yang berat untuk membawa hasil pertanian ke pasar.

Bahkan sebagian warga berjalan kaki berjam-jam melewati jalan berlumpur agar hasil panen dapat dijual.

Sebagai bentuk penghargaan atas komitmen pemerintah, masyarakat Sipiongot memberikan upah-upah kepada Bobby Nasution.

Tradisi tersebut merupakan budaya masyarakat Batak untuk mendoakan sekaligus memberi semangat kepada seseorang.

Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga mengatakan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi titik balik bagi masyarakat Sipiongot yang telah menunggu perbaikan jalan selama puluhan tahun.

"Selama 12 tahun, saya di DPRD terus mengawal persoalan ini. Dulu dibangun sedikit demi sedikit, 2 kilometer (km), 5 kilometer, tetapi tidak pernah tuntas. Sekarang jalan yang menghubungkan daerah terisolasi langsung ditangani secara serius," katanya.

Menurut Ihwan, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sekitar Rp283 miliar untuk pembangunan dan perbaikan 13 ruas jalan di kawasan Sipiongot dan sekitarnya.

Ia menilai dampak pembangunan mulai dirasakan masyarakat karena akses transportasi menjadi lebih mudah sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Dulu daerah ini sering disebut tertinggal. Sekarang masyarakat merasa diperhatikan dan memiliki harapan baru untuk masa depan," ujarnya.

Kepala Desa Janji Manahan, Ali Mutarman Dalimunthe, mengaku masih mengingat sulitnya akses menuju Pasar Sipiongot ketika dirinya masih kecil.

"Saya lahir pada 1980. Saat kelas enam SD, kalau ke Pasar Sipiongot harus berjalan kaki sambil memikul hasil panen. Jalannya berlumpur dan sangat berat dilalui," katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Siburbur, Sahbuddin Ritonga, mengatakan warga selama ini membutuhkan waktu hingga tiga jam untuk menempuh perjalanan sekitar lima kilometer menuju pasar tradisional.

Kondisi tersebut membuat biaya distribusi hasil pertanian dan perkebunan menjadi tinggi sehingga harga jual komoditas, termasuk kelapa sawit, lebih rendah dibandingkan daerah lain.

Masyarakat berharap pembangunan jalan terus dilanjutkan agar aktivitas ekonomi semakin berkembang dan kesejahteraan warga di kawasan Sipiongot dapat meningkat.* (km/ad)

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka Program Magang Nasional 2026 bagi lulusan baru (fresh graduate).

Pendaftaran peserta akan dimulai pada 15 Juli 2026, sementara perusahaan yang ingin menjadi penyelenggara magang sudah dapat mendaftarkan diri mulai hari ini melalui platform SiapKerja.

Baca Juga:

• Minta Hukuman Ringan, Bos Blueray Cargo Mengaku Suap Pejabat Bea Cukai karena Tekanan

Setelah tahapan tersebut selesai, pemerintah langsung membuka pendaftaran peserta untuk gelombang pertama.

"Fase pendaftaran penyelenggara dan lowongan serta verifikasi itu selesai tanggal 15 Juli. Pada hari itu juga, 15 Juli, kita akan mulai buka batch pertama pendaftaran," kata Yassierli di Pusat Pasar Kerja Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Pada tahap pertama, pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 50.000 peserta.

Program Magang Nasional 2026 secara keseluruhan ditargetkan dapat menjangkau 150.000 peserta yang akan dibagi dalam tiga gelombang.

"Kuota arahan dari Pak Seskab 50.000 orang, ya. Jadi itulah batch pertama 50.000 orang, nanti kita buka segera sesudah itu batch kedua 50.000 dan batch ketiga 50.000 orang," ujarnya.

Sementara itu, perusahaan yang berminat menjadi tempat pelaksanaan magang sudah bisa melakukan pendaftaran melalui platform SiapKerja mulai Senin siang.

Kemnaker memberikan waktu hingga 15 Juli 2026 bagi perusahaan untuk bergabung sebagai penyelenggara.

"Jadi jadwal sosialisasi hari ini dan mulai jam 12 siang ini perusahaan sudah mulai bisa mendaftar di platform SiapKerja, ya, sebagai penyelenggara tempat pemagangan. Jam 12 siang ini sudah bisa mulai dibuka," kata Yassierli.

Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta Program Magang Nasional juga akan mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan selama mengikuti kegiatan magang.

Menurut Yassierli, seluruh peserta akan memperoleh jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai bentuk perlindungan selama menjalani program.

"Terima kasih kepada semua perusahaan yang bersedia sudah membantu generasi-generasi depan kita diberikan kesempatan untuk tumbuh magang, kementerian, lembaga, perusahaan, termasuk juga BPJS Ketenagakerjaan karena semua mereka ditanggung BPJS Ketenagakerjaannya, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja," katanya.

Program Magang Nasional menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesiapan lulusan baru memasuki dunia kerja melalui pengalaman langsung di berbagai perusahaan dan instansi.

Pemerintah berharap kolaborasi dengan dunia usaha dapat memperkuat kompetensi tenaga kerja muda sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi generasi produktif Indonesia.* (d/ad)

JAKARTA – Bos Blueray Cargo, John Field, mengaku menyesali keterlibatannya dalam perkara dugaan suap kepada pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Pengakuan itu disampaikan saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan pribadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• Mau Kerja di Jepang? Kemenaker Buka Program Magang 3 Tahun Lengkap dengan Pelatihan Kaigo

Ia menyebut lebih dari seribu pekerja kehilangan mata pencaharian akibat operasional perusahaan yang terganggu.

"Saat ini hanya sekitar 200 orang yang masih tersisa untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih ada, dan sebagian besar dari mereka pun telah dirumahkan. Lebih dari 1.100 orang telah kehilangan pekerjaannya. Keadaan tersebut merupakan beban yang sangat besar, berat bagi saya. Saya tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan ribuan kehidupan yang selama ini bergantung pada keberlangsungan perusahaan tersebut," kata John Field di hadapan majelis hakim.

John juga menyatakan pemberian uang kepada pejabat Bea Cukai bukan dilakukan atas keinginannya sendiri.

Menurut dia, tindakan tersebut terjadi karena adanya tekanan yang dikhawatirkan akan menghambat aktivitas usaha perusahaan.

"Yang Mulia, fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pemberian uang yang menjadi pokok perkara ini tidak pernah lahir sebagai kehendak bebas saya. Semua itu terjadi dalam situasi tekanan yang terus-menerus disertai permintaan dengan nilai yang sangat besar, yang apabila tidak dipenuhi saya khawatir akan mengganggu bahkan menghentikan kegiatan usaha perusahaan saya," ujarnya.

Ia juga meminta majelis hakim mempertimbangkan sikap kooperatifnya selama proses hukum berlangsung dan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya.

"Saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan serta menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya," katanya.

Sementara itu, terdakwa Deddy Kurniawan Sukolo yang menjabat sebagai Manajer Operasional Blueray Cargo mengaku hanya menjalankan perintah atasan.

Ia menegaskan tidak pernah berniat melanggar hukum ataupun memperoleh keuntungan pribadi.

"Saya tidak pernah memiliki niat untuk melanggar hukum ataupun memperoleh keuntungan pribadi dari perbuatan yang dipersoalkan dalam perkara ini. Saya sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan hukum, tetapi saya mengakui dan menyesali peristiwa yang terjadi," ujar Deddy.

Terdakwa lainnya, Andri yang merupakan Ketua Tim Dokumen Blueray Cargo, juga menyampaikan permohonan maaf di hadapan majelis hakim.

Ia mengaku menyesali perbuatannya dan menyatakan perkara tersebut tidak pernah direncanakan untuk kepentingan pribadi.

"Saya mengakui kesalahan saya. Saya menyesal melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu saya meminta maaf atas kesalahan saya. Peristiwa yang menimpa saya ini tidak pernah saya atur dan rencanakan untuk menguntungkan saya," kata Andri.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum meyakini ketiga terdakwa bersalah melakukan tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 605 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Jaksa sebelumnya menuntut John Field dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan.

Sementara Deddy Kurniawan Sukolo dan Andri masing-masing dituntut dua tahun enam bulan penjara serta denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Majelis hakim dijadwalkan akan melanjutkan persidangan setelah mendengarkan seluruh pembelaan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara dugaan suap yang berkaitan dengan impor barang tersebut.* (d/ad)

MEDAN – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara dari Fraksi NasDem, Ricky Anthoni, menempuh jalur hukum setelah merasa nama baiknya dicemarkan melalui sejumlah unggahan di media sosial.

Laporan tersebut telah disampaikan ke Polda Sumatera Utara pada Sabtu, 27 Juni 2026.

Baca Juga:

• Rundy Hadiyanto Tampil Gemilang, Sabet Juara Turnamen Biliar Antarwartawan SIWO PWI DKI Jakarta 2026

Laporan itu ditujukan terhadap akun media sosial berinisial MC dan beberapa akun lainnya yang diduga menyebarkan informasi yang dinilai merugikan kliennya.

Menurut Pengadilen, unggahan yang beredar di media sosial telah membentuk opini negatif dan merusak reputasi Ricky Anthoni sebagai pimpinan lembaga legislatif di Sumatera Utara.

"Fakta akan membuktikan dengan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Kita akan membuka semuanya di meja hijau," kata Pengadilen kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Ia menilai ada pihak yang sengaja membuat informasi yang tidak benar untuk menyudutkan kliennya.

Pengadilen menegaskan Ricky Anthoni tetap menghormati kebebasan pers dan mengakui peran media sebagai salah satu pilar demokrasi.

Namun, menurutnya, penyebaran informasi harus tetap mengedepankan fakta dan prinsip jurnalistik.

"Klien kami sangat menyayangkan jika ada yang menggunakan identitas pers dalam menyebarkan informasi tanpa fakta. Pers harus dijaga dari oknum tak bertanggung jawab. Jika terus dibiarkan, ini akan terus merusak marwah dan mencederai citra seorang jurnalis," tuturnya.

Selain melaporkan dugaan pencemaran nama baik, pihak kuasa hukum juga meminta Polda Sumatera Utara segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dilaporkan.

Pengadilen mengaku optimistis kepolisian akan menangani perkara tersebut secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Ricky Anthoni membenarkan dirinya telah memilih jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kami pilih jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan ini," ucap politisi Partai NasDem dari daerah pemilihan Binjai-Langkat itu.

Laporan tersebut berkaitan dengan unggahan pada akun Instagram berinisisial MC yang menyebut Ricky Anthoni diduga mengendalikan sejumlah proyek strategis serta memiliki pengaruh dalam penempatan pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak pengelola akun media sosial yang dilaporkan terkait tuduhan tersebut.

Proses hukum kini masih berada dalam penanganan Polda Sumatera Utara.* (mi/ad)

JAKARTA – EA Sports kembali membagikan kode redeem FC Mobile terbaru yang dapat diklaim para pemain pada Senin, 29 Juni 2026.

Melalui kode redeem ini, pemain berkesempatan memperoleh berbagai hadiah menarik secara gratis, mulai dari pemain elite, ribuan Gems, Draft Voucher, Rank Up Points, hingga item eksklusif lainnya.

Baca Juga:

• Jangan Panik! Ini Cara Mengembalikan Chat WhatsApp yang Terhapus di Android dan iPhone

Namun, setiap kode memiliki batas waktu dan kuota penukaran sehingga pemain disarankan segera melakukan klaim sebelum masa berlaku berakhir.

FC Mobile merupakan game simulasi sepak bola besutan EA Mobile dan EA Canada yang tersedia untuk perangkat Android maupun iOS.

Game ini menghadirkan lisensi resmi berbagai kompetisi bergengsi dunia, seperti UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Premier League, Bundesliga, hingga La Liga.

Cara Menukarkan Kode Redeem FC Mobile

Bagi pemain yang belum pernah menukarkan kode redeem, berikut langkah-langkahnya:

- Buka aplikasi FC Mobile atau kunjungi halaman redeem resmi.
- Login menggunakan akun EA yang terhubung dengan game.
- Masukkan salah satu kode redeem yang masih aktif.
- Klik Konfirmasi atau Redeem.
- Jika berhasil, hadiah akan langsung dikirim ke akun melalui kotak masuk (mailbox) dalam game.

Daftar Kode Redeem FC Mobile Terbaru 29 Juni 2026

Berikut daftar kode redeem yang dapat dicoba pemain hari ini:

LASTROUND – The World's Game Player OVR 115-118
BIGGAMEDAY
SHARDSAREBACK
FELICESREYES
TOPSCORERS
CARNAVALGINGA
ROSCADEREYES
JOIASFESTIVAS
MLSKICKOFF
TOTSISBACK
DREAMCHASERS26
DEBUTGIFT
FIRSTWHISTLE
FCMTIMNASGARUDA
THEWORLDSGAME
WEEKENDBOOST
MLSCOMEKICKIT
CREATORKICKOFF
CHASETHEDREAM
HAPPYAPRILFOOLS
2026GEMS
FCMREYES26
CADEAUDOR
ULTIMATELEAGUEID
SONGDAUTOPDUOS
FESTIVEHOLI
FESTIVEGIFT
MARADONATROLAI
PUYOLCAPITANO
UTOTYTRADEIN
2026GIFTPACK
TOTYSLEGENDS26

Pemain perlu diketahui bahwa setiap kode redeem hanya dapat digunakan sesuai ketentuan yang ditetapkan EA Sports.

Apabila muncul notifikasi gagal, kemungkinan kode sudah mencapai batas penukaran, telah kedaluwarsa, atau sebelumnya sudah pernah digunakan pada akun yang sama.

Karena itu, pemain disarankan segera melakukan klaim agar kesempatan memperoleh berbagai hadiah gratis tidak terlewatkan.* (di/ad)

JAKARTA – Wartawan Info Investigasi, Rundy Hadiyanto, keluar sebagai juara Turnamen Biliar Antarwartawan SIWO PWI DKI Jakarta 2026 setelah mengalahkan wartawan Metropolitan.id, Agus Suyono, pada partai final yang berlangsung di Berlian Billiard, Jakarta Selatan, Minggu, 28 Juni 2026.

Rundy memastikan gelar juara usai menang dengan skor 4-2 dalam pertandingan final yang berlangsung kompetitif.

Baca Juga:

• Inilah Daftar Lengkap 32 Negara Siap Tempur di Babak Gugur Piala Dunia 2026, Siap Berebut Tiket 16 Besar!

Turnamen yang diikuti puluhan wartawan dari berbagai media itu dibuka langsung oleh Ketua PWI DKI Jakarta, Kesit Budi Handoyo.

Kompetisi menggunakan sistem gugur dengan aturan yang cukup unik, yakni setiap peserta diperbolehkan mendaftarkan diri hingga dua kali.

Ketua SIWO PWI DKI Jakarta sekaligus Ketua Panitia, Rialini Nonie Rering EMN, mengatakan kebijakan tersebut dibuat untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada peserta yang bertanding dalam sistem gugur.

"Peserta kami berikan kelonggaran untuk bermain lebih dari satu kali karena turnamen ini memakai sistem gugur," ujar Nonie.

Ia menjelaskan setiap peserta dapat membeli maksimal dua slot pertandingan. Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp150 ribu untuk setiap slot.

"Jika pada kesempatan pertama peserta kalah, maka masih memiliki kesempatan bertanding melalui slot kedua yang didaftarkan," jelasnya.

Aturan tersebut menghasilkan catatan menarik dalam turnamen kali ini.

Agus Suyono berhasil menorehkan prestasi unik dengan meraih dua posisi sekaligus, yakni runner-up dan peringkat ketiga.

Pada salah satu jalur semifinal, Agus mengalahkan Hermansyah Bakri dari Jatengekspos.co sehingga melaju ke final.

Di jalur semifinal lainnya, Agus harus mengakui keunggulan Rundy Hadiyanto.

Hasil itu membuat Agus berhak atas dua hadiah sekaligus, yakni Rp2,5 juta sebagai runner-up dan Rp1,5 juta sebagai peringkat ketiga, dengan total hadiah Rp4 juta.

Sementara itu, Hermansyah Bakri dari Jatengekspos.co meraih posisi Harapan I dengan hadiah Rp1 juta

. Posisi Harapan II diraih Amrozy dari Gerbangbuana.id, sedangkan Harapan III menjadi milik Neya Arubone dari RRI Pro 3 Jakarta.

Keduanya masing-masing memperoleh hadiah sebesar Rp500 ribu.

Turnamen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan sportivitas di kalangan insan pers.

Selain menjadi kompetisi olahraga, kegiatan tersebut juga menjadi wadah membangun kebersamaan antarwartawan dari berbagai media di Jakarta.

Daftar Juara Turnamen Biliar Antarwartawan SIWO PWI DKI Jakarta 2026

Juara I: Rundy Hadiyanto (Info Investigasi)
Runner-up: Agus Suyono (Metropolitan.id)
Peringkat III: Agus Suyono (Metropolitan.id)
Harapan I: Hermansyah Bakri (Jatengekspos.co)
Harapan II: Amrozy (Gerbangbuana.id)
Harapan III: Neya Arubone (RRI Pro 3 Jakarta)* (ad)

MEDAN – Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan mengingatkan masyarakat pesisir Kota Medan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob yang diperkirakan terjadi mulai 30 Juni hingga 3 Juli 2026.

Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan.

Baca Juga:

• Harganas 2026, Wagub Sumut Surya: Ketangguhan Keluarga Jadi Benteng Hadapi Tantangan Global

Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Belawan, Nur Auliakhansa, mengatakan banjir rob diperkirakan terjadi selama empat hari dengan puncak pasang mencapai 2,4 meter.

"Banjir rob di wilayah pesisir Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan diperkirakan terjadi pada 30 Juni sampai dengan 3 Juli 2026 dengan pasang tertinggi mencapai 2,4 meter," kata Nur Auliakhansa dalam siaran pers yang diterima, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, pasang tertinggi diperkirakan terjadi pada pukul 14.00 hingga 15.00 WIB. Ketinggian air tersebut dihitung dari titik surut terendah.

Nur menjelaskan, fenomena banjir rob dipengaruhi oleh aktivitas pasang air laut yang dipadukan dengan kondisi alam lainnya sehingga berpotensi meningkatkan tinggi muka air di kawasan pesisir.

Karena itu, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan langkah antisipasi apabila terjadi genangan.

"Kami imbau kepada masyarakat terutama yang tinggal di tiga wilayah pesisir tersebut untuk selalu waspada dan siaga dalam mengantisipasi banjir rob ini," ujarnya.

BBMKG juga mengingatkan bahwa banjir rob berpotensi mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas warga, transportasi, hingga kegiatan bongkar muat di kawasan pelabuhan.

Masyarakat yang beraktivitas di sekitar pesisir maupun pelabuhan diimbau terus memantau perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG agar dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat pasang air laut.* (mi/ad)

MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan bahwa ketangguhan keluarga menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat serta meningkatnya ancaman di dunia siber, penguatan keluarga merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Baca Juga:

• Jelajah Desa Jilid V, Bupati Fery Sahputra Serap Aspirasi Warga Hingga Pelosok Labuhanbatu Selatan

"Ketangguhan keluarga bukanlah sebuah pilihan alternatif yang bisa kita tunda-tunda. Ketangguhan keluarga adalah sebuah keharusan mutlak, sebuah urgensi nasional yang tidak boleh ditawar lagi jika kita ingin bangsa ini tetap berdiri tegak di tengah badai perubahan global," tegas Surya.

Membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan mengenakan pakaian wastra Nusantara, Surya mengatakan Indonesia saat ini sedang memasuki fase bonus demografi.

Pada periode tersebut, jumlah penduduk usia produktif, yakni 15 hingga 64 tahun, mendominasi struktur penduduk Indonesia.

Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik agar tidak berubah menjadi persoalan baru berupa meningkatnya angka pengangguran maupun kriminalitas.

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Surya menyampaikan tiga pilar utama pembangunan keluarga.

Pilar pertama adalah menuntaskan persoalan stunting melalui pemenuhan gizi seimbang sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Pilar kedua, mengembalikan fungsi keluarga sebagai tempat pertama anak belajar nilai kejujuran, integritas, dan kedisiplinan.

Sedangkan pilar ketiga adalah menjadikan keluarga sebagai tempat yang mampu memberikan ketenangan emosional agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang tangguh.

Dalam kesempatan itu, Surya juga memberikan perhatian khusus kepada para kepala keluarga, terutama para ayah.

Menurutnya, peran ayah tidak hanya sebatas mencari nafkah, tetapi juga harus hadir secara emosional dan spiritual dalam proses pengasuhan anak.

Ia mengingatkan masyarakat terhadap fenomena fatherless country, yaitu kondisi ketika seorang ayah hadir secara fisik di rumah, tetapi tidak terlibat dalam kehidupan anak.

"Wahai para ayah, letakkan gawai Anda saat berada di rumah. Peluk anak-anakmu, ajak mereka berdialog, dengarkan keluh kesah mereka, dan jadilah sahabat terbaik bagi mereka. Jangan biarkan meja makan kita sunyi dari obrolan karena semua anggota keluarga sibuk menatap layar HP masing-masing," imbaunya.

Surya menilai lemahnya pengawasan orang tua serta penggunaan gawai tanpa kontrol dapat memicu berbagai persoalan sosial di kalangan remaja.

Mulai dari tawuran, perundungan (bullying), geng motor, pergaulan bebas, hingga penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut menjadi tanda bahwa fungsi keluarga mulai mengalami pelemahan.

"Benteng pertahanan terbaik adalah ketahanan keluarga. Tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak ada gunanya infrastruktur yang megah, jika generasi yang mewarisinya adalah generasi yang rapuh moralnya dan rusak mentalnya," katanya.

Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap seluruh elemen masyarakat semakin memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun generasi yang sehat, berkarakter, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, kembali turun langsung menemui masyarakat melalui program Jelajah Desa Jilid V yang digelar pada Minggu, 28 Juni 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus mendengarkan aspirasi warga hingga ke wilayah pelosok.

Baca Juga:

• Lahan Pertanian Desa Sibulanbulan Masih Tertimbun Pasir, Program Rehabilitasi Hanya Habiskan Anggaran

Perjalanan dimulai dari Rumah Dinas Bupati di Desa Hadundung menuju Dusun Aek Gambir, Kecamatan Sungai Kanan.

Di lokasi itu, Bupati menyerahkan bantuan kepada 37 warga kurang mampu sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan ke Dusun Padangri sebelum rombongan bergerak menuju Dusun Sibadar.

Di wilayah tersebut, Bupati meninjau langsung kondisi ruas jalan yang direncanakan menjadi salah satu prioritas pembangunan pada Tahun Anggaran 2026.

Namun, kunjungan itu tidak hanya berfokus pada infrastruktur.

Fery Sahputra memilih berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui dialog tersebut, pemerintah memperoleh gambaran mengenai kebutuhan warga, mulai dari kondisi jalan yang belum layak, keterbatasan akses, hingga berbagai kebutuhan dasar masyarakat di desa.

Menurut Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, program Jelajah Desa bukan sekadar agenda kunjungan kerja.

Program ini menjadi bentuk komitmen pemerintah agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan, bukan hanya laporan administratif.

Pemerintah juga berharap pembangunan yang dilakukan nantinya dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.

Rangkaian Jelajah Desa Jilid V berakhir setelah seluruh agenda di Dusun Sibadar selesai dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berharap kegiatan ini semakin mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga.* (ad)

DELI SERDANG – Gangguan sistem pada layanan BPJS Kesehatan kembali dikeluhkan peserta.

Kali ini, seorang peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang mengaku kesulitan memperoleh surat rujukan elektronik untuk menjalani pemeriksaan rutin ke dokter spesialis karena sistem yang tidak dapat diakses.

Baca Juga:

• Google Finance Era Baru: AI Bantu Investor Analisis Saham, Kripto, hingga Portofolio

Sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan, ia seharusnya mendapatkan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelum melanjutkan pemeriksaan ke rumah sakit.

Namun, proses tersebut terhambat karena sistem BPJS mengalami gangguan.

"Sudah saya sampaikan ke klinik, hari ini jadwal kontrol saya. Tapi jawabannya sistem lagi eror, tidak bisa cetak rujukan. Kalau saya tidak kontrol tepat waktu, takut kondisi penyakit memburuk. Di satu sisi saya tidak punya biaya untuk bayar sendiri, jadi bergantung sepenuhnya pada BPJS," ujar Siti.

Menurut keterangan petugas klinik, gangguan akses ke sistem pusat BPJS bukan pertama kali terjadi.

Dalam beberapa bulan terakhir, kendala serupa disebut berulang kali dialami sehingga menghambat pelayanan kepada peserta.

Akibatnya, pasien yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan ke rumah sakit harus menunggu berjam-jam, bahkan ada yang harus kembali di hari berikutnya hanya karena proses administrasi tidak dapat diselesaikan.

Kondisi tersebut memunculkan keluhan dari masyarakat.

Mereka menilai gangguan sistem tidak seharusnya menghambat hak peserta untuk memperoleh layanan kesehatan yang telah dibayarkan melalui iuran BPJS setiap bulan.

Warga berharap BPJS Kesehatan segera melakukan perbaikan terhadap sistem layanan digital agar lebih stabil.

Keluhan serupa disebut tidak hanya dialami di Klinik Dandy Dinda, tetapi juga dirasakan sejumlah peserta BPJS di wilayah Deli Serdang dan sekitarnya.

Masyarakat berharap persoalan teknis tersebut segera mendapat perhatian serius agar pelayanan kesehatan tidak lagi terganggu, terutama bagi pasien yang menjalani kontrol rutin maupun membutuhkan penanganan lanjutan.

Baca Juga:

• Bakom: Belum Pernah Sejak Indonesia Merdeka, Baru di Era Prabowo-Gibran, 100 Juta Warga Nikmati Cek Kesehatan Gratis

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam terkait gangguan sistem yang dikeluhkan peserta di fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut.* (ad)

JAKARTA – Harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional mengalami perubahan pada awal pekan ini.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, Senin (29/6/2026), mayoritas harga cabai, daging, telur, gula, hingga minyak goreng tercatat mengalami penurunan.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka di Zona Merah, Saham BBCA hingga BBRI Jadi Beban Indeks Pagi Ini

Untuk kelompok beras, harga beras kualitas bawah I naik 3,41 persen menjadi Rp15.150 per kilogram.

Beras kualitas bawah II juga meningkat 6,90 persen menjadi Rp15.500 per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada beras kualitas medium.

Beras kualitas medium I naik 0,92 persen menjadi Rp16.450 per kilogram, sedangkan beras kualitas medium II meningkat 0,93 persen menjadi Rp16.250 per kilogram.

Sementara itu, beras kualitas super menunjukkan tren berbeda.

Beras kualitas super I turun 0,57 persen menjadi Rp17.450 per kilogram dan beras kualitas super II turun tipis 0,29 persen menjadi Rp17.000 per kilogram.

Pada kelompok bumbu dapur, harga bawang merah ukuran sedang turun cukup signifikan sebesar 4,29 persen menjadi Rp50.250 per kilogram.

Sebaliknya, harga bawang putih ukuran sedang naik tipis 0,57 persen menjadi Rp43.850 per kilogram.

Harga cabai juga masih didominasi tren penurunan.

Cabai merah besar turun 5,81 persen menjadi Rp51.900 per kilogram.

Cabai merah keriting ikut turun 5,18 persen menjadi Rp52.150 per kilogram.

Sementara itu, cabai rawit merah mengalami penurunan paling dalam, yakni 8,31 persen menjadi Rp66.750 per kilogram.

Hanya cabai rawit hijau yang mengalami kenaikan sebesar 1,20 persen menjadi Rp54.600 per kilogram.

Pada komoditas minyak goreng, harga minyak goreng curah turun tipis 0,24 persen menjadi Rp20.550 per liter.

Sedangkan minyak goreng kemasan bermerek I turun 2,06 persen menjadi Rp23.750 per liter dan minyak goreng kemasan bermerek II turun 1,28 persen menjadi Rp23.100 per liter.

Harga gula juga menunjukkan penurunan.

Gula pasir kualitas premium turun 1,97 persen menjadi Rp19.900 per kilogram, sementara gula pasir lokal turun 1,57 persen menjadi Rp18.800 per kilogram.

Di sektor protein hewani, harga daging sapi kualitas I turun 1,07 persen menjadi Rp147.900 per kilogram.

Daging sapi kualitas II juga melemah tipis 0,21 persen menjadi Rp140.200 per kilogram.

Sementara itu, harga daging ayam ras segar turun 4,18 persen menjadi Rp35.550 per kilogram.

Harga telur ayam ras segar juga mengalami penurunan sebesar 3,51 persen menjadi Rp28.850 per kilogram.

Perubahan harga tersebut menjadi gambaran kondisi pasar pangan nasional pada awal pekan.

Masyarakat tetap diimbau memantau perkembangan harga karena pergerakan komoditas pangan dapat berubah mengikuti pasokan, distribusi, serta tingkat permintaan di berbagai daerah.* (bi/ad)