Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidik tengah mendalami kemungkinan adanya transaksi ilegal dalam proses penerbitan rekomendasi maupun izin kemitraan SPPG.

Baca Juga:

• Viral Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Rp40 Juta di Pematangsiantar, BGN Sumut Lapor ke Pusat

Menurutnya, para tersangka diduga memanfaatkan kewenangan jabatan untuk meloloskan sejumlah yayasan tertentu dalam program kemitraan gizi. Akibat praktik tersebut, sejumlah yayasan yang diduga tidak memenuhi persyaratan justru memperoleh izin operasional.

Penyidik juga menemukan indikasi adanya aliran dana yang diduga mengalir kepada oknum pejabat internal dari setiap proses penerbitan izin kemitraan. Temuan itu kini terus didalami guna mengungkap pola dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Syarief menyebut hasil pemeriksaan sementara menunjukkan masing-masing tersangka memiliki peran dalam rangkaian dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

"Itu ada peran dari masing-masing tersangka yang sedang kami dalami lebih lanjut," katanya.

Meski demikian, Kejagung memastikan proses hukum yang berjalan tidak akan mengganggu pelaksanaan program pelayanan gizi kepada masyarakat. Penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti dan dokumen pendukung guna memperkuat konstruksi perkara.

"Kami baru satu hari melakukan penetapan tersangka, sehingga proses pengumpulan barang bukti masih sangat intensif dilakukan," ujar Syarief.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.

Ketiganya diduga terlibat dalam perkara korupsi tata kelola pengadaan barang dan pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Kejagung menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memperoleh keuntungan dari penerbitan izin kemitraan dalam program strategis nasional tersebut.*

(mt/dh)

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari dukungan sektor kesehatan dalam menyukseskan ajang sepak bola internasional yang menghadirkan tim-tim muda terbaik dari kawasan Asia Tenggara.

Baca Juga:

• Heboh Biaya Hotel AFF U-19, PSSI dan Pemkot Medan Saling Berbeda Pernyataan

"Seluruh layanan, mulai dari pemeriksaan penunjang seperti MRI dan CT Scan telah kami siapkan," ujar Zainal dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).

Selain layanan diagnostik, RSUP H Adam Malik juga menyiapkan Instalasi Gawat Darurat (IGD), Intensive Care Unit (ICU), hingga ruang rawat inap VIP yang dapat digunakan apabila dibutuhkan selama penyelenggaraan turnamen.

Menurut Zainal, kesiapan tersebut didukung oleh tenaga medis profesional dan fasilitas kesehatan modern yang dimiliki rumah sakit rujukan nasional tersebut.

Ia menjelaskan, pelayanan kesehatan yang disiapkan tidak hanya diperuntukkan bagi atlet peserta turnamen, tetapi juga untuk ofisial tim, tamu undangan, penonton, hingga seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Piala AFF U-19 2026.

"Kami berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik guna mendukung dan menyukseskan ajang internasional Piala AFF U-19 2026 di Sumatera Utara," katanya.

RSUP H Adam Malik juga memastikan seluruh dokter spesialis, perawat, dan tenaga paramedis telah disiagakan untuk memberikan pelayanan medis secara cepat dan optimal apabila terjadi kondisi darurat selama turnamen berlangsung.

Kesiapan rumah sakit ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan Piala AFF U-19 2026 yang dipusatkan di Sumatera Utara.

Dengan dukungan fasilitas kesehatan yang lengkap dan sumber daya medis yang memadai, Sumatera Utara diharapkan mampu menjadi tuan rumah yang sukses dalam penyelenggaraan ajang sepak bola bergengsi tingkat Asia Tenggara tersebut.*

(mi/dh)

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, penyelidikan kasus ini bermula dari tindak lanjut perkara Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang diusut pada 2025. Selain itu, KPK juga memperoleh data penting dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menguatkan dugaan adanya praktik korupsi di lingkungan keimigrasian.

Baca Juga:

• Eks Wamenaker Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Sertifikasi K3

Menurut KPK, pengusutan perkara tidak hanya bersumber dari laporan masyarakat. Informasi juga dapat berasal dari sistem pelaporan internal, kementerian, lembaga negara, hingga hasil analisis transaksi keuangan yang mencurigakan.

Dalam proses penyidikan, KPK menemukan aliran dana mencapai Rp366,7 miliar yang tersebar pada 96 rekening bank milik 35 pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama periode 2019 hingga 2025.

Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi penyidik untuk mendalami dugaan pemerasan dan gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Dalam perkara ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. Salah satu tersangka utama adalah Silmy Karim yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi sebelum menjadi Wakil Menteri Imipas.

Selain Silmy Karim, sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi juga turut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan gratifikasi terkait layanan keimigrasian.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat serta menelusuri aliran dana yang ditemukan dalam hasil analisis PPATK.

Lembaga antirasuah itu memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*

(d/dh)

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan pembahasan mengenai usia pensiun belum dibahas dalam rapat terbaru antara pemerintah dan Komisi III DPR RI.

Baca Juga:

• DPR Sahkan Revisi UU P2SK 2026 Jadi Undang-Undang, Apa Saja Perubahannya?

Menurut Eddy, pemerintah telah menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang berjumlah 112 poin. Namun, hanya 20 DIM yang akan menjadi fokus pembahasan karena memuat substansi baru maupun perubahan penting dalam revisi undang-undang tersebut.

"Dari 112 DIM yang ada, hanya 20 yang dibahas. Isinya terdiri dari 12 substansi dan delapan substansi baru. Sementara yang disetujui pemerintah tidak perlu dibahas kembali," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Polri yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Panja dibentuk untuk mempercepat pembahasan sejumlah perubahan yang diusulkan dalam revisi undang-undang tersebut.

Di sisi lain, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai usulan perpanjangan usia pensiun anggota Polri merupakan bagian dari upaya mewujudkan rasa keadilan antaraparat negara.

Menurutnya, usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, hingga jaksa saat ini telah mengalami penyesuaian mengikuti peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia.

"Pegawai negeri sipil ada yang pensiun pada usia 58 tahun, 60 tahun, bahkan pejabat fungsional hingga 65 tahun. Karena itu, perlu ada penyesuaian yang mempertimbangkan aspek keadilan," kata Supratman.

Ia menambahkan, meningkatnya angka harapan hidup masyarakat membuat usia produktif seseorang juga semakin panjang. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan batas usia pensiun anggota Polri.

Selain persoalan usia pensiun, revisi UU Polri juga akan membahas sejumlah isu lain, termasuk pengaturan posisi anggota Polri dalam jabatan sipil sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah dan DPR juga akan mengkaji sejumlah usulan terkait penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian, termasuk koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selama ini berada di bawah koordinasi Polri.

Pembahasan lanjutan RUU Polri pada Senin mendatang diperkirakan akan menjadi sorotan publik karena menyangkut berbagai perubahan strategis dalam tata kelola dan kelembagaan kepolisian di Indonesia.*

(d/dh)

Manajer Keuangan Direktorat Keuangan USU, Erjan Fikry Antari, mengatakan mekanisme banding menjadi ruang evaluasi bagi mahasiswa yang merasa data ekonominya belum tergambar secara tepat dalam sistem penetapan UKT.

Baca Juga:

• 1.709 Alat Berat Dikerahkan untuk Percepat Pemulihan Bencana di Sumatera

"USU terus membuka ruang evaluasi melalui mekanisme banding sebagai bentuk komitmen agar pengenaan UKT tidak hanya berbasis pada data awal yang diterima sistem," ujar Erjan, Kamis (4/6/2026).

Ia menjelaskan, besaran UKT yang diterima mahasiswa pada program studi yang sama bisa berbeda karena mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Karena itu, proses verifikasi dan validasi data menjadi bagian penting dalam menentukan kelompok UKT.

USU, kata Erjan, memperhatikan sejumlah indikator dalam proses penetapan UKT, mulai dari total penghasilan keluarga, pekerjaan orang tua atau wali, status kepemilikan rumah, jumlah tanggungan pendidikan, hingga data penerima bantuan sosial pemerintah.

Selain itu, mahasiswa juga diminta melampirkan berbagai dokumen pendukung seperti slip gaji, surat keterangan penghasilan, bukti pembayaran sekolah saudara kandung, data kepemilikan rumah, hingga informasi alamat tempat tinggal yang dapat diverifikasi.

Erjan menegaskan seluruh proses tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan UKT berjalan secara adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pengenaan UKT dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi dan divalidasi agar benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi mahasiswa dan keluarganya secara objektif," katanya.

USU juga mengingatkan mahasiswa agar memberikan data yang lengkap dan akurat. Jika ditemukan informasi yang belum valid atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, tim verifikasi dapat memberikan rekomendasi penyesuaian terhadap kelompok UKT yang dikenakan.

Menurut Erjan, langkah tersebut merupakan bentuk kehati-hatian kampus agar penetapan UKT tidak didasarkan pada informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Dengan dibukanya jalur banding ini, USU berharap mahasiswa yang merasa keberatan terhadap besaran UKT dapat memanfaatkan mekanisme tersebut untuk mendapatkan penilaian yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi keluarganya.*

(ds/dh)

Gol pertama Vietnam dicetak oleh pemain nomor punggung 5 Tan Dung Le di menit ke 28.

Sedang gol kedua, dicetak pemain nomor punggung 9 Cong Hau Hoang di detik-detik babak pertama berakhir, yakni di menit ke 45.

Sejak awal, tim Vietnam memang sudah menguasai permainan. Bahkan tampak permainan hanya terjadi di setengah lapangan area Myanmar.

Sebelum dua gol tercipta, sudah beberapa kali terjadi kemelut di area finalti Myanmar. Tapi hingga babak pertama berakhir, Vietnam hanya menutup di 2-0.*

Unggahan tersebut memperlihatkan bukti transfer senilai Rp40 juta yang disebut sebagai uang muka atau DP untuk memperoleh titik dapur MBG di wilayah Siantar Timur. Informasi itu kemudian ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial.

Baca Juga:

• Mendag: Bantuan Pangan Tak Lagi Cuma Beras dan Minyakita, Telur Bisa Masuk Bansos

"Kami belum mengetahui apakah informasi itu benar atau tidak. Namun begitu menerima laporan, kami langsung meneruskannya ke Biro SDMO BGN pusat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan," kata Agung, Kamis (4/6/2026).

Dalam unggahan yang viral, terlihat bukti transfer dengan nominal Rp40 juta yang diduga berkaitan dengan transaksi titik dapur MBG. Dana tersebut disebut ditransfer ke rekening seseorang berinisial HAZ.

Agung menjelaskan bahwa HAZ diketahui saat ini menjabat sebagai Koordinator Wilayah BGN Kota Pematangsiantar. Meski demikian, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penelusuran kepada BGN pusat.

"Kami hanya melaporkan setiap informasi yang dianggap penting atau menonjol. Keputusan dan langkah selanjutnya merupakan kewenangan pimpinan di pusat," ujarnya.

Menurut Agung, hingga kini pihaknya belum menerima laporan serupa dari daerah lain di Sumatera Utara. Ia juga menegaskan bahwa proses verifikasi maupun penetapan titik dapur MBG merupakan kewenangan langsung Badan Gizi Nasional pusat.

"Sejauh ini belum ada laporan serupa dari wilayah lain. Verifikasi dan persetujuan titik dapur memang dilakukan oleh BGN pusat," katanya.

Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

BGN diharapkan segera melakukan penelusuran menyeluruh untuk memastikan tidak adanya praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program tersebut.

Sementara itu, masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN terkait dugaan transaksi titik dapur MBG yang viral di Pematangsiantar tersebut.*

(ds/dh)

Dalam amar putusan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Medan, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca Juga:

• Eks Wamenaker Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara dalam Kasus Sertifikasi K3

Putusan serupa juga dijatuhkan kepada Abd. Rahim Lubis yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang periode 2022–2025. Majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan memerintahkan pembebasan segera dari rumah tahanan.

Menyikapi putusan tersebut, tim penasihat hukum dari PURBA HARDYANTO Law Office menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim yang dinilai telah memeriksa dan memutus perkara secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Ketua Tim Penasihat Hukum, Deny Surya Pranata Purba, mengatakan sejak awal pihaknya meyakini tindakan yang dilakukan kliennya merupakan pelaksanaan kewenangan administratif sesuai aturan yang berlaku dan bukan merupakan tindak pidana korupsi.

"Kami menghormati dan mengapresiasi putusan majelis hakim yang telah menilai seluruh fakta persidangan secara menyeluruh dan objektif. Putusan bebas ini membuktikan bahwa tindakan klien kami merupakan pelaksanaan kewenangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Deny.

Menurutnya, selama persidangan tim kuasa hukum berhasil menunjukkan bahwa proses pemberian hak atas lahan dilakukan sesuai prosedur dan kewenangan jabatan yang dimiliki para terdakwa.

Berbagai alat bukti, mulai dari keterangan ahli, dokumen administrasi pertanahan hingga aspek hukum tata usaha negara, disebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Sementara itu, anggota tim penasihat hukum, Rudi Setiawan, menilai putusan tersebut menegaskan tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberian hak atas lahan yang menjadi objek perkara.

Menurutnya, majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa ketentuan penyerahan 20 persen lahan kepada negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tidak dapat diterapkan secara surut terhadap proses yang telah selesai sebelum regulasi tersebut berlaku.

"Penerapan norma hukum secara retroaktif bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi," kata Rudi.

Selain itu, tuduhan adanya pemufakatan jahat dalam pelepasan lahan PTPN juga dinilai tidak terbukti selama proses persidangan berlangsung. Majelis hakim disebut tidak menemukan unsur niat jahat maupun kesepakatan tersembunyi yang menjadi dasar dakwaan.

Tim penasihat hukum berharap putusan tersebut dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami fakta hukum yang telah diuji secara terbuka di pengadilan.

Mereka juga menilai putusan bebas tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan telah menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional, independen, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.*

(dh)

Purbaya mengatakan, pertemuan yang berlangsung pada Rabu (3/6/2026) itu dimanfaatkan pemerintah untuk menjelaskan secara menyeluruh fondasi ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Baca Juga:

• Diisukan Mundur dari Jabatan Menkeu, Purbaya: Nggak Bener Lah

Menurutnya, S&P Global Ratings lebih banyak melakukan pendalaman dan meminta klarifikasi terkait kondisi ekonomi nasional. Sementara keputusan akhir terkait penilaian Indonesia akan ditentukan melalui pembahasan internal lembaga pemeringkat tersebut.

Dalam paparannya, pemerintah menekankan sejumlah langkah yang telah dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal nasional, termasuk strategi mempertahankan defisit APBN di bawah batas maksimal 3 persen pada tahun 2026 maupun tahun berikutnya.

"Kewajiban kita menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Respons mereka nanti akan dibahas bersama tim internalnya. Kami hanya memberikan informasi sejelas mungkin mengenai posisi ekonomi Indonesia saat ini," ujarnya.

Selain aspek fiskal, Purbaya juga menyampaikan perkembangan positif penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan. Ia mengungkapkan penerimaan pajak pada Mei 2026 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut data yang dipaparkan pemerintah, pertumbuhan penerimaan pajak pada Mei 2026 mencapai 22,1 persen secara tahunan. Angka tersebut dinilai menjadi sinyal positif terhadap ketahanan fiskal Indonesia di tengah tekanan ekonomi global dan gejolak pasar keuangan internasional.

"Penerimaan pajak tumbuh jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Mei mencatat pertumbuhan 22,1 persen, sehingga ini menjadi perkembangan yang menggembirakan bagi kondisi fiskal kita," jelasnya.

Purbaya menilai capaian tersebut memperlihatkan bahwa ruang fiskal pemerintah masih terjaga dan mampu mendukung berbagai program pembangunan nasional tanpa mengorbankan disiplin anggaran.

Pemerintah berharap berbagai indikator positif yang dipaparkan kepada S&P dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi ekonomi Indonesia, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Di tengah tantangan global yang masih berlangsung, pemerintah memastikan kebijakan fiskal akan tetap dijalankan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan defisit, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.*

(k/dh)

Rencana tersebut disampaikan Oditur Militer Letnan Kolonel Corps Hukum (Chk) TNI Muhammad Iswadi usai mendengarkan pembacaan pledoi dari penasihat hukum para terdakwa dalam persidangan yang digelar pada Kamis (4/6/2026).

Baca Juga:

• TAUD Kritik Tuntutan 2,5 Tahun untuk Terdakwa Penyiram Air Keras Andrie Yunus: Jauh dari Rasa Keadilan

"Isi dari pleidoi tadi sudah didengarkan bersama. Yang dibantah adalah unsur ketiga dan unsur kelima, sehingga kami sepakat menjawabnya secara tertulis," ujar Iswadi di ruang sidang.

Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian kemudian meminta kepastian jadwal penyampaian replik. Oditur Militer menyatakan siap menyampaikan dokumen tersebut pada Senin mendatang.

Majelis hakim juga menyarankan agar proses duplik atau tanggapan dari pihak terdakwa dapat dilakukan pada hari yang sama guna mempercepat jalannya persidangan.

Hakim berharap dokumen replik dapat lebih awal diberikan kepada penasihat hukum terdakwa sehingga duplik dapat segera disusun tanpa harus menunda agenda sidang berikutnya.

Sebelumnya, empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa dalam perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dituntut pidana penjara selama dua tahun enam bulan oleh Oditurat Militer.

Dalam tuntutannya, Oditur Militer menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat terhadap korban.

"Terdakwa satu hingga terdakwa empat masing-masing dituntut pidana penjara selama dua tahun enam bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani," kata Iswadi dalam sidang tuntutan sebelumnya.

Oditur menilai tindakan para terdakwa merupakan bentuk balas dendam di luar mekanisme hukum atau extra-legal revenge yang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik terhadap korban, tetapi juga mencoreng nama baik institusi TNI.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menjadi perhatian publik karena menyangkut aktivis hak asasi manusia dan dinilai sebagai ujian terhadap komitmen penegakan hukum serta akuntabilitas aparat negara.

Sidang akan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda pembacaan replik dari Oditur Militer sebelum memasuki tahapan berikutnya dalam proses persidangan.*

(k/dh)

Sejak awal perdagangan, IHSG sudah bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 5.919,565. Tekanan jual pada sejumlah saham berkapitalisasi besar membuat indeks sempat menyentuh level terendah harian di posisi 5.644,234.

Baca Juga:

• IHSG Turun ke Level 5.878 di Awal Perdagangan, Apa Penyebabnya?

Data perdagangan menunjukkan sebanyak 623 saham ditutup melemah, sementara hanya 106 saham yang menguat dan 85 saham lainnya stagnan.

Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) terbilang tinggi dengan volume perdagangan mencapai 38,59 miliar saham. Nilai transaksi tercatat sebesar Rp24,65 triliun dengan frekuensi perdagangan mencapai 2,27 juta kali transaksi.

Menanggapi kondisi tersebut, Penjabat Sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik meminta investor tetap tenang dan mengedepankan analisis fundamental dalam mengambil keputusan investasi.

"Kami mengimbau investor untuk mengambil keputusan investasi secara rasional, memperhatikan fundamental perusahaan, serta menyesuaikan investasi dengan profil risiko masing-masing," ujar Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta.

Jeffrey menegaskan fundamental perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat. Berdasarkan laporan keuangan emiten hingga akhir 2025, pertumbuhan laba perusahaan tercatat mencapai lebih dari 21 persen.

Kinerja positif tersebut berlanjut pada kuartal pertama 2026. Khusus emiten yang tergabung dalam indeks LQ45, pertumbuhan laba bersih tercatat mencapai 29,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, sebanyak 80 persen perusahaan tercatat berhasil membukukan laba bersih pada kuartal I 2026. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dan mencerminkan daya tahan fundamental emiten di tengah tekanan pasar.

BEI juga mengingatkan investor bahwa sejumlah kebijakan penyangga pasar masih berlaku, termasuk kebijakan buyback saham tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta penundaan implementasi short selling.

Di sisi lain, Jeffrey meminta investor lebih selektif terhadap informasi yang beredar di pasar. Ia menyoroti beredarnya informasi tidak akurat terkait isu Indonesia akan masuk kategori frontier market oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Menurutnya, informasi tersebut telah dipastikan tidak benar dan berpotensi menyesatkan pelaku pasar.

BEI mengimbau seluruh investor untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum menjadikannya dasar dalam pengambilan keputusan investasi agar terhindar dari spekulasi yang dapat merugikan.*

(k/dh)

Peneliti Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengungkapkan sebanyak 92,1 persen responden mengaku mengetahui program MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:

• Prabowo Kumpulkan 12 Ribu Penggerak MBG, Tegaskan Program Strategis untuk Generasi Emas 2045

Sementara itu, sebanyak 41,2 persen responden mengaku kurang puas atau bahkan tidak puas terhadap pelaksanaan program tersebut.

Menurut Masduri, terdapat selisih yang cukup signifikan antara tingkat popularitas dan tingkat kepuasan publik terhadap program MBG. Hal ini menjadi catatan penting dalam evaluasi pelaksanaan program ke depan.

Poltracking juga menemukan bahwa dari responden yang mengetahui program MBG, sebanyak 57,9 persen mengaku anggota keluarganya telah menerima manfaat program tersebut. Sedangkan 39 persen lainnya menyatakan belum menerima manfaat MBG.

Lebih lanjut, survei tersebut juga mengukur pandangan masyarakat terkait keberlanjutan program. Hasilnya, sebanyak 51,9 persen responden menilai program MBG perlu dilanjutkan.

Di sisi lain, 35,3 persen responden berpendapat program tersebut tidak perlu diteruskan, sementara 12,8 persen lainnya belum menentukan sikap.

Terkait efektivitas penyaluran program, hasil survei menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang cukup tipis di tengah masyarakat. Sebanyak 46,3 persen responden menilai program MBG belum tepat sasaran, sedangkan 45,3 persen menyebut program tersebut sudah tepat sasaran.

Survei Poltracking dilakukan pada 11 hingga 17 Mei 2026 dengan metode multistage random sampling. Sebanyak 1.220 responden yang memiliki hak pilih dan berusia di atas 17 tahun atau telah menikah diwawancarai secara langsung.

Poltracking menyebut survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Hasil survei tersebut menjadi gambaran terbaru mengenai persepsi publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.*

(k/dh)

Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Pertanian pada Kamis (4/6/2026).

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp18.000, RI dan Filipina Siapkan Skema Barter untuk Kurangi Ketergantungan Dolar AS

"Jadi hari ini kita menyepakati akan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk MinyaKita," ujar Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Meski telah menyepakati kenaikan harga, pemerintah hingga kini belum menetapkan angka HET terbaru. Saat ini HET MinyaKita masih berada di level Rp15.700 per liter.

Menurut Budi, penyesuaian harga dilakukan setelah pemerintah mencermati perkembangan harga CPO yang telah mencapai rata-rata Rp15.445 per kilogram.

"Memang harga CPO naik. Rata-rata harga CPO saat ini sudah mencapai Rp15.445 per kilogram," katanya.

Selain harga CPO, pemerintah juga mempertimbangkan fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang masih bergerak naik turun dalam beberapa pekan terakhir.

Karena itu, pemerintah memilih menunggu stabilisasi harga komoditas sawit sebelum menetapkan besaran kenaikan HET MinyaKita secara resmi.

Budi menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir harga CPO sempat turun ke kisaran Rp14.000 per kilogram. Namun tren harga kembali meningkat sehingga mempengaruhi biaya produksi minyak goreng.

"Kita akan melihat harga yang lebih stabil terlebih dahulu, baru ditetapkan berapa angka kenaikan HET MinyaKita," ujarnya.

Pemerintah memperkirakan keputusan mengenai besaran HET baru MinyaKita dapat diumumkan dalam satu hingga dua minggu ke depan setelah kondisi pasar dinilai lebih stabil.

MinyaKita sendiri merupakan merek minyak goreng rakyat yang disediakan pemerintah melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng bagi masyarakat.

Dengan adanya penyesuaian harga tersebut, pemerintah berharap pasokan MinyaKita tetap terjaga sekaligus memberikan kepastian bagi industri minyak goreng di tengah kenaikan harga bahan baku sawit.*

(tm/dh)

Kolaborasi tersebut dilakukan guna memperluas akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekaligus mendukung percepatan pembangunan sektor perumahan di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Tertinggi dalam Sejarah Pengadaan Pangan Nasional! BULOG Serap 3 Juta Ton Gabah dan Beras Petani, Sumut Serap Hampir 15 Ribu Ton

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan berbagai dukungan, termasuk subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak.

"Karena ini merupakan program Pemerintah Pusat yang juga didukung pemerintah daerah, kami berharap ada dukungan dari OJK untuk mempercepat pelaksanaannya. Seperti Program 3 Juta Rumah, kami juga ikut membantu dan mendukung," ujar Bobby dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Meski demikian, Bobby mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program tersebut. Karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan agar target pembangunan rumah subsidi dapat tercapai secara optimal.

Selain itu, Bobby juga mengusulkan adanya forum komunikasi antara kepala daerah dan sektor jasa keuangan. Forum tersebut dinilai penting untuk menampung berbagai aspirasi daerah terkait pembangunan, pembiayaan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

"Hal ini perlu dilakukan agar masukan dari tingkat akar rumput bisa didengar. Berbagai program pemerintah dan sektor ekonomi juga bisa didiskusikan lebih awal sehingga pelaksanaannya lebih efektif," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby turut menyoroti pentingnya kolaborasi pasca pergantian pimpinan OJK Sumut. Saat ini posisi Kepala OJK Sumut dijabat Triyoga Laksito yang menggantikan Khoirul Muttaqien.

Sementara itu, Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pemerintah kabupaten dan kota.

"Kami berkomitmen untuk terus menyelaraskan program-program OJK dengan pemerintah daerah. Berbagai kekurangan akan kami perbaiki agar sinergi yang terjalin semakin kuat ke depan," ujarnya.

Diketahui, Sumatera Utara mendapatkan alokasi rumah subsidi bagi MBR dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga tahun depan. Saat ini, sekitar 7.000 unit rumah subsidi telah terbangun dan tersebar di sejumlah kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Deli Serdang.

Pemerintah berharap kolaborasi antara Pemprov Sumut, OJK, dan sektor perbankan dapat mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah serta memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.*

(tm/dh)

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pembahasan kerja sama tersebut akan berlanjut dalam pertemuan dengan pelaku usaha Filipina yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Juni 2026 mendatang.

Baca Juga:

• Mendag: Bantuan Pangan Tak Lagi Cuma Beras dan Minyakita, Telur Bisa Masuk Bansos

"Pada 12 Juni nanti kami akan bertemu dengan pengusaha Filipina. Sebelumnya kami sudah melakukan komunikasi saat kegiatan ASEAN dan mereka merupakan importir produk Indonesia," ujar Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/6/2026).

Ia menjelaskan, pembahasan kerja sama tersebut telah memasuki tahap yang cukup serius. Pemerintah bahkan telah membantu mempertemukan calon pembeli dan pelaku usaha yang akan terlibat dalam transaksi perdagangan kedua negara.

"Kami sudah mencarikan buyer dan setelah pertemuan nanti direncanakan akan dilakukan penandatanganan kontrak kerja sama," katanya.

Meski demikian, Budi belum mengungkap secara rinci komoditas yang akan diperdagangkan melalui skema barter tersebut. Nilai transaksi serta mekanisme teknis pelaksanaannya juga masih menunggu penyelesaian kesepakatan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Filipina menjadi salah satu penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan nonmigas Indonesia hingga April 2026.

Nilai ekspor Indonesia ke Filipina tercatat mencapai sekitar US$3,39 miliar, sementara nilai impor dari negara tersebut berada di kisaran US$620 juta. Dengan capaian tersebut, Indonesia membukukan surplus perdagangan nonmigas sebesar US$2,77 miliar terhadap Filipina.

Sejumlah komoditas utama yang mendominasi ekspor Indonesia ke Filipina antara lain kendaraan dan komponennya, bahan bakar mineral, serta lemak dan minyak hewani maupun nabati.

Pemerintah berharap skema perdagangan alternatif seperti barter dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia sekaligus menjaga stabilitas perdagangan di tengah dinamika ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar mata uang internasional.*

(oz/dh)

Menurut Syamsuddin, gugatan yang diajukan UGM dinilai salah alamat karena perkara tersebut seharusnya tidak diajukan ke PTUN Jakarta.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Perkuat SAKIP dan Reformasi Birokrasi, Sulaiman Harahap: Administrasi Baik Tak Cukup Jika Pelayanan Publik Buruk

Ia menjelaskan, pihaknya akan menyampaikan pandangan tersebut dalam proses persidangan yang tengah berlangsung. Menurutnya, terdapat sejumlah aspek hukum yang akan menjadi perhatian dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, UGM mengajukan gugatan terhadap putusan Komisi Informasi Pusat yang mewajibkan perguruan tinggi tersebut membuka dokumen ijazah Joko Widodo kepada publik dengan pengecualian beberapa data pribadi tertentu seperti nomor KTP, NPWP, dan daftar nilai.

Syamsuddin mengaku mempertanyakan langkah UGM yang baru mengajukan gugatan setelah putusan KIP dinilai telah berkekuatan hukum tetap dan melewati batas waktu yang ditentukan.

Menurutnya, pada tahap sebelumnya UGM telah mengikuti proses persidangan di KIP dan sempat membahas mekanisme penyerahan dokumen yang diminta. Namun belakangan, pihak kampus justru mengajukan keberatan melalui jalur hukum.

"Tiba-tiba ada keberatan saat putusan tinggal dijalankan. Itu yang menjadi pertanyaan bagi kami," katanya.

Selain menyoroti aspek prosedural, Syamsuddin juga menyampaikan sejumlah pertanyaan yang menurutnya perlu mendapat penjelasan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan keberadaan, keaslian, hingga legalitas dokumen ijazah yang menjadi objek sengketa informasi publik.

Meski demikian, pihak Bonjowi menyatakan tetap akan mengikuti seluruh tahapan persidangan guna mendapatkan kepastian hukum atas perkara tersebut.

Kasus sengketa informasi terkait dokumen ijazah Joko Widodo sendiri terus menjadi perhatian publik dan masih bergulir melalui jalur hukum yang berlaku. Hasil persidangan nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap polemik yang berkembang di masyarakat.*

(oz/dh)

Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam sidang yang digelar pada Kamis (4/6/2026).

Baca Juga:

• Wamen Imipas Silmy Karim dan 7 Pejabat Ditahan, KPK Ungkap Dugaan Pemerasan di Kasus Imigrasi Capai Ratusan Miliar Rupiah

Selain hukuman penjara, Noel juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.

Tak hanya itu, majelis hakim turut menghukum Noel untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3 miliar sebagai bagian dari putusan perkara korupsi yang menjeratnya.

Putusan tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Noel.

Dalam tuntutannya, jaksa meyakini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Jaksa menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 serta Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, Noel juga dinilai melanggar Pasal 12B UU Tipikor terkait penerimaan gratifikasi.

Kasus yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan tersebut menjadi sorotan publik karena menyangkut proses sertifikasi K3 yang selama ini menjadi salah satu syarat penting dalam kegiatan usaha dan ketenagakerjaan.

Dengan putusan ini, Noel resmi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Sementara itu, pihak terdakwa maupun jaksa masih memiliki hak untuk menentukan langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.*

(in/dh)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar yang menyebut dirinya akan mengundurkan diri dari jabatan yang saat ini diembannya. Purbaya menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak tidakbenar.

Bantahan itu disampaikan Purbaya saat dikonfirmasi awak media terkait isu pergantian Menteri Keuangan yang ramai beredar pada Kamis (4/6/2026).

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Menkeu Purbaya Sebut Masih dalam Kendali BI: Anda Lihat Saya Panik? Tidak!

Sebelumnya, beredar informasi yang menyebut akan terjadi pergantian posisi Menteri Keuangan pada Kamis sore. Dalam pesan yang tersebar luas tersebut disebutkan bahwa Purbaya akan digantikan oleh mantan Menteri Keuangan Chatib Basri.

Tak hanya nama Chatib Basri, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga dikabarkan masuk dalam bursa calon pengganti Menteri Keuangan.

Namun hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah terkait isu pergantian tersebut. Pernyataan Purbaya sekaligus membantah spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat dan pelaku pasar.

Isu pergantian Menteri Keuangan mencuat setelah nilai tukar rupiah mengalami tekanan dan sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut memicu berbagai spekulasi mengenai kebijakan ekonomi pemerintah dan posisi pimpinan kementerian yang menangani sektor keuangan negara.

Meski demikian, pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait adanya rencana reshuffle atau pergantian jabatan di Kementerian Keuangan.

Pengamat menilai berbagai rumor yang berkembang di tengah kondisi pasar yang sensitif perlu disikapi secara hati-hati agar tidak menimbulkan spekulasi berlebihan yang dapat memengaruhi sentimen ekonomi dan kepercayaan investor.

Untuk saat ini, Purbaya Yudhi Sadewa masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan dan belum ada keputusan resmi terkait perubahan susunan kabinet.*

(in/dh)

Rumah milik Ismail, warga Dusun V Desa Sambirejo Timur, terdampak angin puting beliung yang terjadi sekitar pukul 20.30 WIB. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Baca Juga:

• Dua Preman Ditangkap Usai Tendang Ibu Hamil di Terowongan Tembung, Polrestabes Medan: Pelaku Mengaku Takut Diviralkan

Tak lama setelah menerima laporan, tim gabungan yang terdiri dari pemerintah desa, aparat keamanan, dan unsur terkait langsung bergerak menuju rumah korban guna memastikan kondisi warga serta menyalurkan bantuan.

Dalam peninjauan tersebut turut hadir Babinsa Serma Adi Sugianto, Bhabinkamtibmas Aiptu Suwandi, personel BPBD Deli Serdang, serta sejumlah warga yang ikut membantu proses penanganan pasca-bencana.

Selain melihat langsung kondisi rumah yang rusak, rombongan juga menyerahkan bantuan berupa beras dan uang tali asih kepada keluarga Ismail sebagai bentuk kepedulian dan dukungan moral.

"Kami berharap bapak dan keluarga tetap tabah dan sabar menghadapi cobaan ini. Semoga ada hikmah di balik musibah yang terjadi," ujar Muhammad Arifin saat menyerahkan bantuan.

Usai cuaca membaik, Pemerintah Desa Sambirejo Timur langsung melakukan pemantauan di seluruh wilayah desa. Melalui koordinasi internal, sebanyak 11 kepala dusun diminta melakukan survei lapangan guna mendata dampak cuaca ekstrem yang terjadi.

Hasil pendataan yang selesai dilakukan pada Kamis (4/6/2026) dini hari menunjukkan hanya satu rumah warga yang mengalami kerusakan akibat angin kencang.

Meski demikian, Arifin mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Ia juga mengajak warga untuk terus menjaga kebersamaan dan semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai musibah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah desa, aparat, dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam membantu warga yang terdampak bencana serta mempercepat proses pemulihan pasca-kejadian.*

(dh)

Menurut SBY, dunia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari rivalitas geopolitik, konflik di berbagai kawasan, hingga perubahan rantai pasok global yang memengaruhi stabilitas ekonomi banyak negara.

Baca Juga:

• Rico Waas Gandeng Kemenkeu Perkuat Ekonomi Medan, UMKM dan Belawan Jadi Fokus Pengembangan

"Ketika guncangan global terjadi, sistem bisa melemah, investasi menjadi lebih berhati-hati, dan pasar internasional berfluktuasi. Namun komunitas akar rumput tetap beradaptasi, bertahan, dan bangkit kembali," ujar SBY.

Ia menilai pemberdayaan UMKM tidak hanya menjadi agenda sosial semata, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang.

SBY menjelaskan UMKM berkontribusi besar dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari, mulai dari sektor perdagangan, manufaktur skala kecil, pertanian, perikanan, logistik hingga usaha berbasis teknologi digital.

Menurutnya, negara yang mampu memperkuat kewirausahaan dan mendorong pertumbuhan UMKM akan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik, partisipasi ekonomi yang lebih luas, serta stabilitas sosial yang lebih kuat.

SBY juga mengingatkan pentingnya belajar dari berbagai krisis yang pernah dihadapi Indonesia, seperti krisis ekonomi Asia 1997-1998, bencana tsunami Aceh 2004, hingga krisis keuangan global 2008.

Dari berbagai pengalaman tersebut, ia menilai masyarakat yang tetap aktif secara ekonomi dan memiliki harapan terhadap masa depan menjadi faktor utama yang membantu negara bertahan menghadapi tekanan.

Selain UMKM, SBY menyoroti perkembangan teknologi digital yang dinilai membuka peluang besar bagi pelaku usaha kecil untuk mengakses pasar yang lebih luas, memperoleh pembiayaan, serta mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

Meski demikian, ia mengingatkan transformasi digital harus dibarengi dengan perluasan akses yang merata agar manfaat teknologi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

"Teknologi harus menjadi alat untuk memperluas inklusi ekonomi, bukan justru memperlebar kesenjangan," tegasnya.

SBY berharap penguatan UMKM dan pemanfaatan teknologi yang inklusif dapat menjadi fondasi penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin dinamis.*

(mt/dh)