ACEH SELATAN — Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah menyerahkan bantuan kursi roda kepada Ikram, bocah berusia 7 tahun penderita disabilitas di Gampong Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Selasa (18/8/2026).

Ikram merupakan anak kedua dari pasangan Masrijal dan Liza Desfita.

Baca Juga:

• HUT RI ke-81: Prof. Didik Rachbini Sebut Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia Sedang Diuji

Selain kursi roda, kepolisian menyerahkan bantuan bahan pokok serta asupan gizi tambahan berupa susu UHT dan telur.

Penyerahan bantuan ini bertepatan dengan momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah menyatakan aksi sosial ini merupakan wujud kepedulian kepolisian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Menurut dia, makna kemerdekaan harus dirasakan langsung oleh warga melalui aksi nyata.

"Ini bentuk kepedulian kita kepada masyarakat dalam suasana memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Polisi harus hadir dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Kapolres.

Bantuan tersebut sangat berarti bagi keluarga Ikram.

Ayah Ikram, Masrijal, bekerja sebagai nelayan yang kerap melaut hingga berbulan-bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Sementara sang ibu, Liza Desfita, merawat Ikram di rumah.

Liza menyampaikan apresiasinya atas perhatian yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada putranya.

"Terima kasih banyak kepada Bapak Kapolres atas kepeduliannya kepada anak kami. Semoga Bapak Kapolres selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dimudahkan dalam menjalankan tugas dan dibalas semua kebaikannya," kata Liza.

Ia menjelaskan perkembangan fisik Ikram menunjukkan perubahan positif meski tetap harus menjalani pemeriksaan kesehatan rutin setidaknya setahun sekali.

Bantuan kursi roda ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas Ikram dan meringankan beban keluarga dalam merawatnya.* (ad)

Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua PWI Lampung Wirahadikusuma itu, Muzani mewanti-wanti agar seluruh persiapan infrastruktur dan fasilitas olahraga dimatangkan sejak jauh hari.

Baca Juga:

• Pesan Tokoh Kotamobagu dari Kantor Dewan Pers: Pers Daerah Jangan Cuma Jadi Penonton!

Selain infrastruktur, politik senior Partai Gerindra ini juga mendorong panitia untuk mulai menggalang kemitraan dengan sektor swasta demi menyokong pendanaan acara.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha menjadi kunci krusial dalam menyukseskan perhelatan tahunan insan pers nasional tersebut.

Dukungan kuat Muzani terhadap insan pers tak lepas dari rekam jejaknya.
Sebelum berkarier di panggung politik dan berada di lingkaran dekat Presiden Prabowo Subianto, Muzani mengawali langkahnya sebagai jurnalis Majalah Amanah pada 1989.
Ia tercatat menjadi anggota PWI periode 1990–1996 dan lulus ujian wartawan muda PWI DKI Jakarta pada 1991.

Muzani menceritakan salah satu momen berkesan saat mengikuti ujian wartawan puluhan tahun silam.
Kala itu, penguji melempar dilema etik: ketika melihat kecelakaan di jalan saat meliput, apakah wartawan harus membantu korban atau menulis berita terlebih dahulu.
Muzani memilih menolong korban terlebih dahulu.

Bagi Muzani, pilihan tersebut menegaskan bahwa nilai kemanusiaan harus selalu berada di atas tuntutan profesi.

"Menjadi wartawan itu bukan sekadar profesi, tapi panggilan hati," kata Muzani.

Ia menambahkan bahwa peran formalnya saat ini sebagai Ketua MPR RI hanyalah sekat administratif.
Semangat dasar untuk menyuarakan aspirasi rakyat, kata dia, masih sama seperti saat ia memegang kartu pers.

"Saya tidak pernah merasa terpisah dari wartawan. Hati saya sampai sekarang masih wartawan," ujarnya.* (ad)

JAKARTA — Perubahan lanskap media dan cepatnya transformasi digital membawa tantangan besar bagi keberlangsungan pers daerah.

Hal itu menjadi topik utama dalam diskusi antara Anggota Kelompok Kerja Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Dar Edi Yoga, dengan tokoh masyarakat Kotamobagu, Sulawesi Utara, Sudirman Sulaiman.

Baca Juga:

• HUT RI ke-81 Lhokseumawe: Korem 011/Lilawangsa Gelar Aneka Lomba Kemerdekaan, Prajurit hingga Anak-Anak Unjuk Kekompakan

Meski berlangsung informal, pembicaraan berfokus pada persoalan krusial: bagaimana media lokal bisa terus bertahan dan tetap dipercaya masyarakat di tengah gempuran informasi media sosial.

Sudirman Sulaiman—yang akrab disapa Haji Ninong—menjelaskan bahwa media lokal memiliki posisi strategis karena menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat Kotamobagu maupun Sulawesi Utara pada umumnya.

Bagi warga daerah, berita lokal bukan cuma bacaan harian, melainkan panduan dalam memahami berbagai persoalan publik.

Tantangan Media Lokal di Era Digital

Menanggapi hal itu, Dar Edi Yoga menilai media daerah kini berada di persimpangan jalan akibat cepatnya arus informasi digital.

Media lokal tidak lagi hanya bersaing dengan sesama perusahaan pers, tetapi juga harus berhadapan dengan riuhnya platform media sosial yang sering kali mengabaikan kebenaran fakta.

Di tengah situasi tersebut, Dar Edi menegaskan bahwa media daerah wajib memegang teguh standar etika jurnalistik seperti akurasi, verifikasi, keberimbangan, serta kepatuhan pada kepentingan publik.

"Pers daerah memiliki peran strategis. Media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan ikut mengawal pembangunan di daerah," ujar Dar Edi Yoga.

Ia menambahkan, kecepatan dan pencarian popularitas di internet tidak boleh mengorbankan kualitas pemberitaan.

Keberadaan pers yang profesional justru makin dibutuhkan di saat publik diterpa banjir informasi yang belum tentu benar.

Kolaborasi Menjaga Kepercayaan Publik

Dalam diskusi itu disepakati bahwa penguatan ekosistem pers daerah tidak bisa dilakukan oleh wartawan sendiri.

Perlu ada kolaborasi erat antara media, masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi profesi agar industri media lokal tumbuh secara sehat.

Pers daerah tidak sekadar berfungsi memberi tahu berita, tetapi juga menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi kebijakan pemerintah daerah.

Kedekatan dengan isu-isu lokal—seperti pelayanan publik, ekonomi daerah, hingga kebudayaan—adalah keunggulan utama pers daerah yang tidak dimiliki media nasional.

Pesan utama dari pertemuan di Gedung Dewan Pers tersebut amat lugas: pers daerah tidak boleh pasif atau sekadar jadi penonton di tengah gelombang perubahan.

Media lokal harus mengambil peran aktif mengawal perubahan dengan menjaga independensi dan profesionalisme.

Masa depan pers Indonesia pada akhirnya tidak cuma ditentukan oleh media raksasa dari Jakarta atau kecanggihan teknologi, melainkan juga dari kemampuan pers daerah menjaga kepercayaan masyarakat di akar rumput.* (ad)

LHOKSEUMAWE — Gelak tawa dan sorak-sorai riuh rendah mewarnai Lapangan Jenderal Sudirman Korem 011/Lilawangsa, Kota Lhokseumawe, Aceh, pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Ratusan prajurit TNI, anggota Persit Kartika Chandra Kirana (KCK), hingga anak-anak berkumpul mengikuti aneka perlombaan hiburan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Apresiasi Paskibraka pada Malam Resepsi Kenegaraan HUT ke-81 RI

Berbagai macam perlombaan khas kemerdekaan digelar untuk menguji kekompakan sekaligus menghibur warga sekitar.

Mulai dari sepak bola sarung, bola voli sarung, estafet kelereng, balap karung memakai helm, mini soccer, tarik tambang, hingga estafet tepung dan air.

Acara berlangsung makin meriah saat Ketua Persit KCK Koorcab Rem 011 PD IM, Ny. Dini Ali Imran, turun langsung ke lapangan.

Ia bergabung bersama para anggota Persit lainnya menjadi peserta lomba estafet tepung, yang disambut riuh tepuk tangan para penonton.

Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa, Brigjen TNI Ali Imran, menyampaikan bahwa esensi dari perayaan ini bukan semata-mata untuk berebut gelar juara, melainkan untuk mempererat kebersamaan seluruh keluarga besar tentara.

"Perayaan HUT ke-81 RI ini merupakan momentum bagi kita semua untuk bersyukur atas kemerdekaan yang telah diraih. Melalui perlombaan hiburan ini, kita ingin menumbuhkan kembali semangat gotong royong, memperkokoh kebersamaan, serta menyegarkan pikiran di sela-sela rutinitas tugas kedinasan," ujar Brigjen TNI Ali Imran di lokasi acara, Selasa (18/08/2026).

Jenderal bintang satu yang juga menjabat sebagai Danrindam IM tersebut memberikan apresiasi tinggi atas sportivitas dan antusiasme para peserta, baik dari unsur Kodim 0103/Aceh Utara maupun Satuan Dinas Jawatan (Satdisjan) di wilayah Korem 011/Lilawangsa.

Menurut Ali, kebersamaan dan keceriaan yang ditunjukkan di lapangan perlombaan mencerminkan kuatnya jiwa korsa serta kemanunggalan prajurit di lingkungan Korem 011/Lilawangsa.

Rangkaian kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan ini ditutup dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba secara langsung oleh Danrem Brigjen TNI Ali Imran bersama sang istri, Ny. Dini Ali Imran, didampingi jajaran Pejabat Utama (PJU) Korem dan pengurus Persit.* (ad)

Kegiatan tersebut menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Batu Bara sekaligus menjadi momentum apresiasi terhadap para generasi muda yang telah mengambil bagian dalam pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan.

Baca Juga:

• Dua Pakar Malaysia Berbagi Kiat Sukses di IBKI Medan, Mahasiswa Didorong Jadi Generasi Berdaya Saing

Dalam sambutannya, Bupati Baharuddin Siagian menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas perjuangan, kedisiplinan, serta tanggung jawab seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas negara dengan baik.

Menurutnya, menjadi anggota Paskibraka bukan sekadar menjalankan tugas mengibarkan bendera Merah Putih, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter generasi muda agar menjadi pribadi yang mandiri, berani, disiplin, mampu membangun jejaring, serta memiliki semangat kerja sama.

"Menjadi Paskibra bukan hanya tentang menjalankan tugas negara, tetapi juga menjadi awal untuk membentuk pribadi yang mandiri, berani, disiplin, mampu membangun jejaring, serta memiliki semangat kerja sama yang baik," ujar Bupati Baharuddin.

Dirinya menegaskan bahwa kekompakan dan kerja sama merupakan modal penting dalam membangun bangsa dan negara.Karena itu, ia mengajak para anggota Paskibraka untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan menjadikan pengalaman selama menjalani pendidikan dan pelatihan sebagai bekal dalam menghadapi masa depan.

"Maka hari ini berbanggalah kalian, karena hari ini tugas negara telah selesai kalian laksanakan dari pagi sampai sore," kata Bupati.

Bupati Batu Bara juga mengajak seluruh anggota Paskibraka untuk menjadi generasi muda yang mampu memberikan pengaruh positif di tengah masyarakat, termasuk menjadi duta antinarkoba.Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba.

"Maka hari ini anak-anakku semua, jadilah orang yang berguna, jauhi dirimu dari bahaya narkoba," tegasnya.

Bupati Batu Bara berharap para anggota Paskibraka terus menjadi generasi yang disiplin, berani, kompak, berprestasi, memiliki kecerdasan tinggi, serta mampu menjadi teladan bagi generasi muda lainnya.

Sementara itu, salah seorang anggota Paskibraka yang mewakili rekan-rekannya menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti proses pendidikan dan pelatihan. Ia mengatakan, selama kurang lebih 18 hari mereka menjalani berbagai tahapan persiapan dan latihan untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera.

"Selama 18 hari di Desa Bahagia kami ditempa, dibina, dan dilatih. Suka dan duka telah kami rasakan bersama. Waktu, tenaga, dan pikiran semua kami korbankan untuk satu tugas yang mulia, yaitu mengibarkan bendera pusaka," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara yang telah memberikan fasilitas, ruang, dan wadah bagi para generasi muda untuk mengembangkan potensi serta meraih prestasi.

"Kami juga sangat bangga karena kamilah angkatan pertama yang mengibarkan bendera pusaka di halaman Kantor Bupati Batu Bara," tambahnya.

Malam Resepsi Kenegaraan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara, jajaran Kementerian Agama, Ketua MUI Kabupaten Batu Bara, perwakilan perbankan, Ketua TP PKK Kabupaten Batu Bara Ny. Henny Baharuddin Siagian, Staf Ahli TP PKK Ny. Leli Syafrizal, para staf ahli, asisten, kepala OPD, camat, serta kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.* (ad)

TANJUNGBALAI — Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, secara resmi membuka Festival Seni Pencak Silat Tradisional di Open Stage Alun-Alun Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah pada Selasa (18/8/2026).

Agenda budaya ini dirangkai dengan pelantikan pengurus DPD Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI) Kota Tanjungbalai periode 2026–2031.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Apresiasi Pelajar Mewakili Indonesia di Deutschcamp 2026 Vietnam

Dalam sambutannya, Fadly memberikan apresiasi atas prakarsa DPD PPSI Kota Tanjungbalai dalam menggelar ajang pelestarian seni budaya warisan leluhur tersebut.

Ia menegaskan bahwa pencak silat bukan sekadar olahraga bela diri fisik, melainkan identitas kebudayaan bangsa yang memuat nilai kedisiplinan, sportivitas, dan karakter bagi generasi muda.

Fadly menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen mendukung agenda kebudayaan dan olahraga tradisional guna mendorong pembangunan sumber daya manusia di daerah.

Festival ini juga diproyeksikan menjadi ruang silaturahmi antarperguruan sekaligus wadah pembinaan atlet muda.

Selain membuka festival, Fadly menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus DPD PPSI Kota Tanjungbalai yang baru saja dilantik untuk masa bakti lima tahun ke depan.

Ia berharap kepengurusan baru ini mampu membawa cabang olahraga pencak silat Tanjungbalai semakin solid, berprestasi, dan makin dikenal di tingkat regional maupun nasional.* (ad)

TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, menerima kunjungan Siti Rafiqah Zahirah Panjaitan di ruang kerjanya pada Selasa (18/8/2026).

Pertemuan yang berlangsung hangat dan didampingi orang tua siswa ini digelar guna memberikan apresiasi atas keberhasilan dua pelajar Tanjungbalai terpilih mewakili Indonesia pada ajang internasional Deutschcamp 2026 di Da Nang, Vietnam.

Baca Juga:

• Pemuda Tanjungbalai Diajak Jadi Penggerak Perubahan Menuju Tanjungbalai Emas

Dua siswi yang memenangkan kesempatan ini adalah Siti Rafiqah Zahirah Panjaitan dan Savira Putri Destiani.

Keduanya dijadwalkan mengikuti kamp bahasa dan budaya Jerman yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Guru Bahasa Jerman Vietnam (VDLV) pada 9 hingga 14 Agustus 2026.

Deutschcampsendiri merupakan ajang tahunan yang mempertemukan pelajar lintas negara untuk mendalami bahasa Jerman, pertukaran budaya, hingga membangun jejaring internasional.

Mahyaruddin menyatakan rasa bangganya atas capaian yang diraih para siswi asal "Kota Kerang" tersebut di tingkat global.

"Semoga nanti ananda Siti Rafiqah Zahirah Panjaitan dan Savira Putri Destiani dapat meraih prestasi yang terbaik dan membanggakan, membawa nama Kota Tanjungbalai tidak hanya di tingkat nasional namun tingkat internasional," ujar Mahyaruddin.

Ia menuturkan, keberhasilan Siti Rafiqah dan Savira menjadi bukti nyata bahwa pelajar daerah memiliki kapasitas bersaing di kancah internasional.

"Semoga dapat membawa nama baik Indonesia dan Kota Tanjungbalai untuk meraih pengalaman serta prestasi yang membanggakan," kata Wali Kota.

Mahyaruddin berharap ajang ini dapat menginspirasi para pelajar lain di Tanjungbalai untuk terus memacu prestasi.

Pihaknya juga mendoakan agar kedua siswi tersebut memperoleh pengalaman berharga selama di Vietnam untuk dibawa pulang ke Tanah Air.* (ad)

Pertemuan yang digagas oleh Ketua Harian Tim Relawan, H. T. Zuliny, S.E., tersebut dihadiri sekitar 40 peserta.
Tampak hadir di antaranya Drs. H. Tgk. A. Rahman TB, Tgk. Basri Usman, dan H. Khairuddin.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh dan BI Perkuat Sinergi, Stabilitas Keamanan Jadi Fondasi Pertumbuhan Ekonomi

"Silaturahim Hari ini adalah merupakan lanjutan pertemuan Silaturahim yang telah kita lakukan selama ini, sejak Tahun 2022 ketika Tim KSB Relawan P- 24 terbentuk, Tim Kami Eksis memperjuangkan Anies, walau pun Belum Taqdir Allah untuk menang," kata Zuliny.

Mantan purnawirawan Polri yang akrab disapa Ampon Zul ini mengkritik kondisi sosial dan ekonomi nasional saat ini.
Menurutnya, dibutuhkan figur pemimpin yang mampu membawa pembenahan mendasar bagi Indonesia.

"Relawan P- 24 yang sekarang kita akan terus berjuang untuk Indonesia perubahan, kami yakin Anies Baswedan mampun untuk merubahnya jika Allah menghendaki nya. Kita sudah tiga periode Bangsa ini bukan tambah bangkit tetapi tambah terperosok, dan terjerembab, Ekonomi hancur, Hukum porak poranda , Korupsi merajalela , inilah yang membuat Rakyat Indonesia menderita," ujarnya.

Ampon Zul menambahkan, pengukuhan struktur tim serta langkah strategis pemenangan akan dimatangkan setelah Ketua Tim Relawan, Mulyadi, kembali dari luar negeri.
Selain merumuskan program kerja baru, pihak relawan juga berencana merestrukturisasi kepengurusan.

"Saya selaku ketua Harian Tim Relawan terus berusaha bersama teman teman, Tokoh Masyarakat Aceh, untuk bekerja keras pemenangan Anies Presiden di Aceh. Pertemuan hari ini banyak hal yang akan kita bahas, tetapi Ketua Tim Relawan Bpk Mulyadi masih di Luar Negeri, Insya Allah nanti ketika beliau sudah dibtanah air akan kita bahas lagi langkah langkah pemenangan," terangnya.

Ia menambahkan, pembaharuan struktur dilakukan mengingat beberapa anggota tim sebelumnya telah wafat.

"Yang hadir hari ini adalah tim Relawan pemenangan Anies Presiden pemilu tahun 2024 yang lalu, Tim ini juga akan dikukuh kembali untuk Tim Relawan pemenangan Anies Baswedan Presiden RI pemilu 2029. Oleh karena ada berapa orang dari tim Relawan yang telah meninggal dunia, dan Insyaa Allah akan kita resufle dalam waktu dekat. Yang Jelas kita terus bekerja menggalang Suara untuk memenangkan ARB for Presiden, waktu kita cukup untuk konsolidasi ke seluruh Aceh," pungkasnya.* (ad)

MEDAN — Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Medan pada Selasa (18/8) malam memicu insiden pohon tumbang di Kecamatan Medan Barat.

Sebuah pohon mahoni berukuran besar roboh dan menimpa dua unit mobil dinas milik Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen Tarigan.

Baca Juga:

• Dua Pakar Malaysia Berbagi Kiat Sukses di IBKI Medan, Mahasiswa Didorong Jadi Generasi Berdaya Saing

Dua kendaraan dinas yang tertimpa yakni mobil listrik Hyundai Ioniq 5 dan Hyundai Palisade.

Mobil Ioniq 5 mengalami kerusakan paling parah di bagian badan kendaraan, sementara Hyundai Palisade penyok pada bagian belakang akibat tertimpa dahan dan batang pohon.

Saat kejadian berlangsung, Wong Chun Sen sedang berada di luar kota untuk agenda kunjungan kerja.

Ia mengetahui kabar musibah ini dari laporan petugas keamanan yang menjaga rumahnya.

"Saya tadi mendapat laporan dari sekuriti di rumah bahwa dua unit mobil dinas yang biasa terparkir di depan rumah rusak akibat tertimpa pohon saat hujan deras turun. Kebetulan saya sedang kunjungan kerja ke luar kota, jadi tidak mengetahui kondisi terakhir, hanya mengetahui sesuai yang dikatakan sekuriti," terangnya melalui WhatsApp pribadinya.

Wong Chun Sen menambahkan, pihak keluarga dan stafnya akan berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD Kota Medan untuk memproses perbaikan armada dinas tersebut.

Di sisi lain, pihak Kelurahan Pulo Brayan Kota membenarkan kejadian ini.

Lurah Pulo Brayan Kota, Rivai Nasution, menyebutkan bahwa pihaknya langsung menerjunkan petugas ke lokasi untuk memantau situasi dan membantu evakuasi.

"Iya benar bang. Kabarnya pohon tumbang di depan kantor lurah dan menimpa mobil dinas Ketua DPRD Kota Medan. Saya juga sedang memantau situasi di sekitar kelurahan dan anggota sudah saya kerahkan untuk meninjau ke lokasi," ujarnya.

Rivai juga mengungkapkan bahwa potensi bahaya dari pohon peneduh di kawasan tersebut sebenarnya sudah diantisipasi sebelumnya.

Pihak kelurahan mengaku telah bersurat kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan agar melakukan pemangkasan pohon yang sudah tua dan rindang, namun belum mendapat respons hingga insiden ini terjadi.

"Sebenarnya bang, kami sudah pernah menyurati Dinas Lingkungan Hidup untuk memangkas pohon, namun belum ada jawaban," pungkasnya. * (ad)

"DPR RI benar-benar blunder," tegas salah seorang tim penyusun UU Ombudsman RI, Winarso kepada bitvonline.com melalui pesan singkat WhatApps, Selasa (18/08/2026).

Baca Juga:

• Dari Pesan Makan Siang Online sampai Belanja Digital, BPS Sumut Kejar Data Akurat di Sensus Ekonomi 2026

Ini sangat jelas diatur dalam pasal 22 ayat (3) yang menyebutkan bahwa, "apabila Ketua Ombudsman berhenti atau diberhentikan, Wakil Ketua Ombudsman menjalankan tugas dan wewenang Ketua
Ombudsman sampai masa jabatan berakhir".

Berdasarkan itu, tegas Winarso, keputusan DPR RI yang menyetujui Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI menggantikan Hery Susanto, jelas-jelas merupakan pelanggaran undang-undang. Bila merujuk pada pasal 22 ayat (2) itu, maka DPR RI seharusnya memberi persetujuan kepada Wakil Ketua Rahmadi Indra Tektona untuk menjadi ketua. "Bukan kepada Nuzran Joher yang sebelumnya hanya sebagai anggota," tegas Winarso.

Menurut pengamatan Winarso, blunder yang dilakukan DPR RI ternyata tidak hanya dalam kasus persetujuan kepada Nuzran Joher sebagai ketua. Sebelumnya, kata Winarso, DPR RI telah melakukan kesalahan besar dengan memilih figur yang tidak beritegritas menjadi Ketua Ombudsman RI, sehingga pada akhirnya ditangkap Kejaksaan Agung dalam perkara korupsi.

Blunder yang dilakukan DPR RI berikutnya adalah, menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) pimpinan Ombudsman RI yang tidak sesuai urutan daftar nama cadangan. Berdasarkan urutan hasil fit and proper test DPR, Wahidah Suaib berada di peringkat pertama sebagai cadangan. Disusul Radian Syam di urusan berikutnya.

Akan tetapi, DPR RI justru tidak mengikuti urutan daftar cadangan. DPR RI justru menyetujui Radian Syam sebagai PAW angota Ombudsman RI meski Wahidah Suaib sebagai urusan pertama urutan cadangan, yang kemudian menimbulkan perdebatan publik karena tidak mengikuti nomor urut.

Mengapa tidak ada PAW dan mengapa wakil ketua menjalankan tugas dan kewenangan ketua sampai akhir masa jabatannya? "Itu semua ada alasan dan dasar argumentasi ketika penyusunan UU Ombudsman," tegas Winarso.

Menurut Winarso, paripurna penetapan pimpinan Ombudsman itu seharusnya hanya sekali. "DPR melanggar prosedur. Pasal 16 ayat (2) pada intinya menyatakan DPR harus memilih 9 calon yang terdiri dari ketua, wakil ketua paling lambat 30 hari sejak diterimanya usul dari presiden. Ini jelas sudah lebih dari 30 hari," tegas Winarso.*

JAKARTA — Sistem peradilan pidana Indonesia dinilai perlu bekerja lebih terintegrasi untuk menghadapi perkembangan dan kompleksitas kejahatan.

Salah satu pendekatan yang dinilai strategis adalah Integrated Criminal Justice System (ICJS) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Baca Juga:

• TNI Bantah Isu Aceh Berlakukan Darurat Operasi Militer Mulai 1 September 2026

Sistem tersebut, menurut dia, juga perlu diarahkan untuk memperkuat pencegahan melalui integrasi informasi dan data antarlembaga.

Pandangan itu disampaikan Indira dalam wawancara dengan awak media pada Selasa, 18 Agustus 2026.

"ICJS tidak hanya berbicara mengenai bagaimana perkara diproses setelah kejahatan terjadi. Sistem ini juga harus mampu memperkuat aspek pencegahan melalui integrasi informasi dan data antarlembaga," ujar Indira.

Indira mengatakan sistem peradilan pidana terpadu idealnya tidak berhenti pada penyatuan tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan.

Menurut dia, fungsi pencegahan yang selama ini tersebar di berbagai lembaga negara juga perlu dihubungkan secara terukur.

Data transaksi keuangan, pergerakan orang, dan lalu lintas barang, kata Indira, dapat menjadi sumber informasi penting untuk mengenali indikasi maupun pola tindak pidana.

"PPATK memiliki informasi dan analisis mengenai transaksi keuangan yang berpotensi berkaitan dengan tindak pidana. Sistem keimigrasian memiliki data pergerakan orang, sementara kepabeanan memiliki informasi mengenai lalu lintas barang. Jika seluruh informasi tersebut dapat dihubungkan secara sah, terukur dan sesuai kewenangan, kemampuan negara dalam mendeteksi pola kejahatan akan jauh lebih kuat," jelasnya.

Meski demikian, Indira mengingatkan integrasi data tidak berarti menghapus kewenangan setiap lembaga.

Masing-masing institusi tetap harus memiliki tugas dan kewenangan yang jelas dalam sebuah ekosistem penegakan hukum yang saling terhubung.

Menurut Indira, salah satu tantangan dalam penerapan ICJS adalah masih adanya fragmentasi kelembagaan.

Setiap institusi memiliki sistem, prosedur, basis data, infrastruktur teknologi, dan mekanisme kerja yang berbeda.

Perbedaan tersebut dapat menjadi persoalan ketika suatu informasi dibutuhkan dengan cepat oleh lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam penanganan perkara.

"Masalahnya bukan sekadar apakah teknologi tersedia atau tidak. Persoalannya adalah apakah sistem yang dimiliki setiap lembaga dapat saling berkomunikasi dan apakah ada kerangka hukum yang memungkinkan pertukaran informasi dilakukan secara aman dan bertanggung jawab," kata Indira.

Karena itu, pembangunan ICJS tidak cukup hanya dengan membuat satu aplikasi atau pusat data.

Menurut Indira, hal yang lebih penting adalah membangun interoperabilitas, yaitu kemampuan berbagai sistem informasi untuk saling berkomunikasi, bertukar, dan memanfaatkan data berdasarkan standar serta mekanisme yang disepakati.

"Kalau sistemnya berbeda-beda tetapi tidak dapat berkomunikasi, maka kita hanya memiliki banyak sistem digital yang berdiri sendiri. Itu belum bisa disebut sebagai integrasi," ujarnya.

Indira juga menilai aspek regulasi menjadi fondasi penting dalam membangun sistem peradilan pidana terpadu.

Pertukaran data antarinstansi harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Aturan tersebut diperlukan untuk menentukan batas kewenangan, keamanan informasi, perlindungan data, tujuan penggunaan data, hingga mekanisme pertanggungjawaban.

"Integrasi sistem tanpa kepastian mengenai siapa yang boleh mengakses data, untuk kepentingan apa, dalam kondisi apa dan siapa yang bertanggung jawab atas penggunaannya justru dapat menimbulkan risiko," tegasnya.

Karena itu, reformasi sistem peradilan pidana berbasis teknologi, kata Indira, harus berjalan beriringan dengan pembaruan regulasi.

Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Setiap akses terhadap informasi sensitif harus dapat ditelusuri dan dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah.

Indira menegaskan ICJS tidak boleh dipahami hanya sebagai proyek digitalisasi.

Teknologi, kata dia, memang penting, tetapi hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Esensi ICJS terletak pada integrasi proses, pertukaran informasi, koordinasi antarlembaga, serta akuntabilitas dalam penegakan hukum.

"Kalau masing-masing lembaga hanya memindahkan sistem manual menjadi digital tetapi tetap bekerja sendiri-sendiri, maka kita belum benar-benar membangun Integrated Criminal Justice System," katanya.

Menurut Indira, sistem yang dibangun harus mampu mengurangi duplikasi pekerjaan, mempercepat pertukaran informasi, meningkatkan akurasi data, dan membantu aparat penegak hukum mendapatkan informasi yang relevan ketika dibutuhkan.

Dengan begitu, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terukur.

Di tengah perkembangan teknologi pemerintahan digital, Indira melihat Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan ICJS menjadi sistem pencegahan kejahatan berbasis data.

Data kriminalitas, pola transaksi keuangan mencurigakan, pergerakan orang, lalu lintas barang, serta indikator lainnya dapat dianalisis untuk mengenali kecenderungan dan risiko terjadinya kejahatan.

Namun, ia mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi dan data harus tetap berada dalam koridor hukum.

"Tujuan akhirnya bukan menciptakan negara yang mengawasi setiap warga negara, tetapi negara yang mampu mencegah kejahatan dengan tetap menghormati hukum dan hak masyarakat," kata Indira.

Karena itu, penggunaan teknologi perlu dibangun dengan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan pengawasan.

Indira juga menilai konsep zero-crime community harus dipahami sebagai tujuan ideal dalam kebijakan pencegahan kejahatan, bukan sebagai klaim bahwa kejahatan dapat dihapuskan sepenuhnya.

"Masyarakat tanpa kejahatan harus dipahami sebagai arah kebijakan. Semakin baik kemampuan negara mencegah, mendeteksi, menindak dan memulihkan akibat kejahatan, semakin dekat kita pada masyarakat yang aman dan memiliki kepercayaan tinggi terhadap hukum," jelasnya.

Menurut Indira, keberhasilan ICJS tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang berhasil ditangani.

Kemampuan sistem mencegah kejahatan, mempercepat proses keadilan, mengurangi tumpang tindih kewenangan, meningkatkan transparansi, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum juga menjadi ukuran penting.

Karena itu, penerapan ICJS harus menjadi bagian dari reformasi sistem peradilan pidana secara menyeluruh.

Integrasi data dan proses, harmonisasi regulasi, interoperabilitas teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan harus dibangun secara bersamaan.

"ICJS harus dibangun sebagai ekosistem. Tidak ada satu lembaga yang dapat bekerja sendiri untuk menghadapi kompleksitas kejahatan modern. Ketika data, teknologi, regulasi, sumber daya manusia dan kewenangan dapat bekerja dalam satu sistem yang terukur, maka penegakan hukum akan menjadi lebih responsif, akuntabel dan adaptif," pungkas Indira.

Dengan pendekatan tersebut, ICJS tidak sekadar menjadi upaya membangun teknologi baru.

Sistem ini juga menuntut perubahan paradigma dalam penegakan hukum, yakni membuat negara tidak hanya hadir setelah kejahatan terjadi, tetapi mampu membaca risiko, memperkuat pencegahan, mempercepat penanganan perkara, dan memastikan setiap proses hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.* (ad)

MEDAN — Institut Bisnis dan Komputer Indonesia (IBKI) Medan menghadirkan dua pakar dari Malaysia dalam kuliah umum yang digelar di Aula Kampus Institut Bisnis dan Komputer Indonesia, Selasa, 11 Agustus 2026.

Kuliah umum tersebut menghadirkan dua narasumber dari bidang pendidikan, bisnis, politik, dan pemberdayaan ekonomi, yakni Dato' Dr. Hj. Zainal Abidin Sakom dan Datin Dr. Hjh. Hartini Osman.

Baca Juga:

• Guru yang Tidak Pernah Selesai Belajar, Kunci Masa Depan Pendidikan Indonesia

Materi yang disampaikan mendorong mahasiswa untuk membangun semangat berwirausaha, berorganisasi, sekaligus memahami pentingnya peran generasi muda dalam kehidupan sosial dan politik.

Dato' Dr. Hj. Zainal Abidin Bin Sakom merupakan Ketua Yayasan Basmi Kemiskinan Selangor Malaysia sekaligus Ketua Umum Veteran Partai UMNO Malaysia.

Ia juga dikenal sebagai pengusaha dan penceramah di Malaysia.

Dalam kuliah umum tersebut, Zainal Abidin membagikan kiat sukses kepada mahasiswa melalui konsep "Ibumu", yang merupakan singkatan dari Ilmu, Budaya, dan Mutu.

Menurutnya, ketiga unsur tersebut menjadi bagian penting yang perlu dimiliki seseorang untuk membangun keberhasilan dalam kehidupan maupun dunia profesional.

Sementara itu, Datin Dr. Hj. Hartini Osman menyampaikan materi bertajuk "From Zero to Hero".

Materi tersebut diarahkan untuk membangkitkan semangat mahasiswa agar mandiri, memiliki daya juang, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan.

Hartini juga membagikan pengalaman sebagai pembicara mancanegara serta sosok perempuan inspirator yang kerap diundang dalam berbagai kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Antusiasme mahasiswa terlihat selama kegiatan berlangsung.

Kedua narasumber memberikan berbagai contoh pengalaman keberhasilan yang dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri.

Rektor Institut Bisnis dan Komputer Indonesia, Prof. Dr. Togu Harlen Lumban Raja, SE, M.Si, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin dengan para pakar dari Malaysia.

"Semoga kegiatan ini menambah wawasan keilmuan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman insan pendidikan khususnya di lingkungan Institut Bisnis dan Komputer Indonesia. Ini bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi," tegasnya.

Togu mengatakan kegiatan seperti kuliah umum dengan menghadirkan narasumber dari luar negeri dapat memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dan meraih keberhasilan.

Ia berharap pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa melalui kegiatan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan akademik maupun setelah menyelesaikan pendidikan.

Kehadiran dua narasumber dari Malaysia juga mendapat respons positif dari mahasiswa.

Pada akhir kegiatan, sejumlah mahasiswa berharap kuliah umum serupa dapat kembali digelar di lingkungan Institut Bisnis dan Komputer Indonesia.

Selain kuliah umum, Institut Bisnis dan Komputer Indonesia juga menyiapkan program internasional bagi mahasiswa melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) luar negeri.

Mahasiswa Institut Bisnis dan Komputer Indonesia dijadwalkan melaksanakan KKN selama satu bulan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada September 2026.

Program KKN luar negeri tersebut merupakan agenda tahunan Institut Bisnis dan Komputer Indonesia.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan internasional.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, kampus berupaya memperluas wawasan mahasiswa sekaligus membuka pengalaman akademik dan sosial di tingkat internasional.* (ad)

BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh di ruang kerjanya, Selasa, 18 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara Kepolisian Daerah Aceh dan Bank Indonesia, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan serta perekonomian di Provinsi Aceh.

Baca Juga:

• Guru yang Tidak Pernah Selesai Belajar, Kunci Masa Depan Pendidikan Indonesia

Menurut dia, koordinasi antarlembaga diperlukan karena kondisi keamanan dan perekonomian memiliki keterkaitan erat.

"Pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus upaya memperkuat sinergi antara Polda Aceh dengan Bank Indonesia. Stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi merupakan dua hal yang saling berkaitan," kata Joko dalam rilisnya, usai pertemuan.

Menurut Joko, situasi keamanan yang kondusif dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Kondisi tersebut juga dinilai penting untuk menciptakan iklim yang positif bagi kegiatan ekonomi, investasi, perdagangan, hingga pembangunan di Aceh.

Karena itu, Polda Aceh menyatakan akan terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menjaga situasi daerah tetap aman, tertib, dan kondusif sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian dapat berjalan dengan baik.

"Polda Aceh tentu mendukung berbagai upaya yang bertujuan memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Sinergi dengan Bank Indonesia dan seluruh stakeholder akan terus kita tingkatkan," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Kapolda Aceh dan Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh juga membahas pentingnya menjaga stabilitas daerah sebagai salah satu fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi antara aparat keamanan dan otoritas moneter tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi stabilitas Aceh, baik dari sisi keamanan maupun perekonomian.

Bagi masyarakat, stabilitas keamanan dan ekonomi menjadi dua faktor penting yang saling mendukung.

Keamanan yang terjaga dapat menciptakan ruang bagi aktivitas perdagangan dan investasi, sementara kondisi ekonomi yang stabil turut mendukung kesejahteraan masyarakat.* (ad)

BANDA ACEH — Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Aceh Dr. H. Iskandar Muda Hasibuan menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui pelatihan guru.

Menurut dia, sistem pendidikan perlu mendorong guru agar memiliki kebiasaan belajar secara mandiri dan terus memperbaiki praktik mengajarnya.

Baca Juga:

• TNI Bantah Isu Aceh Berlakukan Darurat Operasi Militer Mulai 1 September 2026

Ia mengawali pandangannya dengan sebuah pertanyaan tentang arah pengembangan profesi guru di Indonesia.

"Ada satu pertanyaan yang barangkali perlu kita ajukan kembali ketika membicarakan masa depan pendidikan Indonesia: untuk apa kita terus-menerus melatih guru, jika sistem pendidikan kita belum sepenuhnya mampu membuat guru belajar dengan sendirinya?"

Menurut Iskandar, pertanyaan tersebut menyentuh persoalan mendasar dalam upaya memperbaiki pendidikan.

Selama bertahun-tahun, peningkatan mutu guru banyak dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, lokakarya, seminar, komunitas belajar, hingga platform pembelajaran.

Namun, kata dia, keberadaan berbagai program tersebut belum tentu otomatis meningkatkan kualitas pembelajaran di ruang kelas.

"Selama bertahun-tahun, Kita berbicara tentang peningkatan mutu guru, perhatian kita banyak tertuju pada program: pelatihan, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, lokakarya, seminar, komunitas belajar, platform pembelajaran, dan berbagai bentuk pengembangan kompetensi lainnya. Semua itu penting. Namun, ada pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah semakin banyak program pengembangan guru selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas pembelajaran di ruang kelas?"

"Jawabannya tentu tidak sesederhana itu," katanya.

Iskandar mengatakan perubahan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kebijakan yang dibuat pemerintah.

Perubahan akan terlihat ketika praktik pembelajaran di ruang kelas ikut berubah.

Menurut dia, guru tidak otomatis berubah hanya karena mengikuti pelatihan.

Guru akan berkembang ketika memiliki dorongan, kesempatan, kepercayaan, dukungan, dan lingkungan profesional yang memungkinkan mereka terus belajar dari persoalan nyata di kelas.

Karena itu, ia mendorong perubahan cara pandang dalam pengembangan profesi guru.

"Kita tidak membutuhkan sekadar lebih banyak program untuk membuat guru menjadi lebih baik. Kita membutuhkan sistem yang membuat setiap guru terus menjadi lebih baik dari dirinya sendiri."

Iskandar menegaskan gagasan tersebut bukan berarti pemerintah harus menghentikan pelatihan guru.

Sebaliknya, pemerintah perlu mengubah cara melihat pelatihan dan pengembangan profesi.

Selama ini, keberhasilan pengembangan guru sering diukur dari jumlah peserta pelatihan, sertifikat yang diterbitkan, kegiatan yang diselenggarakan, atau platform yang digunakan.

Padahal, menurut Iskandar, ukuran yang lebih penting adalah perubahan yang terjadi di ruang kelas.

Ia mempertanyakan apakah guru semakin mampu memahami kebutuhan murid, menggunakan data untuk memperbaiki pembelajaran, berdiskusi dengan rekan sejawat, mengubah metode yang tidak efektif, serta melakukan refleksi terhadap proses belajar mengajar.

"Dan yang paling penting, apakah hari ini ia menjadi guru yang lebih baik daripada dirinya kemarin?"

Menurut dia, jika jawabannya iya, maka proses pengembangan profesional guru benar-benar terjadi.

Iskandar mengatakan sudah saatnya pemerintah mengubah pertanyaan dalam kebijakan pengembangan guru.

Pertanyaannya bukan hanya pelatihan apa yang harus diberikan kepada guru, tetapi bagaimana membangun lingkungan yang membuat guru terus belajar.

"Mungkin sudah waktunya kita mengubah pertanyaan kebijakan. Bukan lagi semata-mata, 'Pelatihan apa yang harus diberikan kepada guru?' Melainkan, 'Ekosistem seperti apa yang membuat guru terus belajar?'"

Menurut dia, perbedaan kedua pertanyaan tersebut sangat mendasar.

Pertanyaan pertama cenderung menghasilkan program, sedangkan pertanyaan kedua membangun sistem.

Ia membayangkan sekolah tidak hanya menjadi tempat murid belajar, tetapi juga menjadi tempat guru mengembangkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya.

Misalnya, ketika seorang guru menemukan sebagian murid kesulitan memahami bacaan, guru tidak hanya menunggu pelatihan dari pemerintah.

Guru dapat mencari penyebabnya, berdiskusi dengan rekan sejawat, mencoba metode baru, melihat hasil belajar, melakukan evaluasi, kemudian memperbaiki pendekatan pembelajaran.

Menurut Iskandar, proses semacam itu mungkin tidak menghasilkan sertifikat dan tidak selalu menjadi program nasional. Namun, justru dari proses tersebut kualitas pendidikan dapat dibangun secara bertahap.

"Proses seperti itu mungkin tidak menghasilkan sertifikat. Tidak selalu masuk berita. Tidak selalu menjadi program nasional. Tetapi justru di situlah mutu pendidikan dibangun: sedikit demi sedikit, kelas demi kelas, guru demi guru."

Meski mendorong kemandirian guru, Iskandar mengatakan pemerintah tetap memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung.

Menurut dia, negara perlu memastikan guru memiliki waktu untuk belajar, akses terhadap pengetahuan, dukungan kepala sekolah, komunitas profesional, sistem karier yang sehat, serta data pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar.

Guru juga perlu dibebaskan dari beban administrasi yang berlebihan agar memiliki cukup waktu untuk menjalankan tugas utamanya.

"Negara juga harus memastikan guru tidak tenggelam dalam administrasi sehingga kehilangan waktu untuk melakukan pekerjaan terpentingnya: mengajar dan belajar tentang mengajar."

Dengan sistem tersebut, pemerintah tidak harus selalu menentukan apa yang harus dipelajari guru.

Sebaliknya, guru dapat memahami kebutuhan pembelajarannya berdasarkan persoalan yang dihadapi murid.

"Pemerintah harus membangun sistem yang memungkinkan seorang guru mengatakan kepada dirinya sendiri, 'Saya perlu belajar sesuatu karena murid saya membutuhkan saya menjadi lebih baik.'"

Iskandar juga mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan akan terus berubah. Menteri dapat berganti, program dan kurikulum berkembang, sementara teknologi terus mengalami perubahan.

Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), kata dia, juga berpotensi mengubah berbagai keterampilan yang saat ini dianggap penting.

Karena itu, guru harus memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, melakukan refleksi, berkolaborasi, dan memperbaiki praktik berdasarkan kebutuhan murid.

"Karena itu, kita tidak seharusnya membangun guru yang hanya pandai mengikuti kebijakan. Kita harus membangun guru yang memahami mengapa sebuah kebijakan diperlukan dan mampu menerjemahkannya secara cerdas ke dalam pembelajaran."

Ia juga menekankan pentingnya menggeser orientasi guru dari sekadar mengejar sertifikat menjadi mengejar perubahan pada murid.

"Kita tidak seharusnya membangun guru yang mengejar sertifikat. Kita harus membangun guru yang mengejar perubahan pada muridnya."

Pada akhirnya, Iskandar mengatakan kualitas sistem pendidikan tidak hanya dapat dilihat dari jumlah kebijakan atau program yang dibuat pemerintah.

Ukuran paling penting justru berada di ruang kelas.

Di tempat itulah kurikulum bertemu dengan kenyataan, kebijakan bertemu dengan murid, dan visi pendidikan diuji dalam situasi yang berbeda-beda.

Ia mengajak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan mengubah ukuran keberhasilan reformasi pendidikan.

"Jangan hanya bertanya, berapa banyak guru yang sudah dilatih? Tanyakan, berapa banyak guru yang sekarang mampu belajar tanpa harus selalu dilatih?"

Ia juga mengajak agar keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kebijakan yang diluncurkan.

"Tanyakan, berapa banyak praktik pembelajaran yang benar-benar berubah?"

Menurut Iskandar, pendidikan yang kuat bukan pendidikan yang memiliki paling banyak program.

Pendidikan yang kuat adalah pendidikan yang memiliki manusia yang mampu terus belajar setelah sebuah program berakhir.

"Sebab pendidikan yang kuat bukanlah pendidikan yang paling banyak memiliki program. Pendidikan yang kuat adalah pendidikan yang memiliki manusia-manusia yang mampu terus belajar ketika program telah selesai."

Iskandar mengatakan investasi pendidikan Indonesia untuk masa depan seharusnya tidak berhenti pada peningkatan jumlah guru yang mengikuti pembelajaran profesional.

Yang lebih penting adalah membangun sistem yang membuat guru tidak berhenti menjadi pembelajar profesional.

Ia menyebut perubahan paradigma tersebut dapat dimulai dari guru yang dilatih menuju guru yang belajar, dari guru sebagai penerima kebijakan menjadi pelaku perubahan, serta dari budaya menunggu program menuju budaya memperbaiki praktik.

"Sebab guru yang terus bertumbuh akan melahirkan murid yang terus bertumbuh. Murid yang terus bertumbuh akan melahirkan masyarakat yang terus bertumbuh."

Karena itu, Iskandar mengajak semua pihak membangun guru yang tidak berhenti belajar.

"Maka jangan lagi kita hanya membangun guru yang menunggu dilatih. Bangunlah guru yang terus belajar."

Menurut dia, kemampuan guru untuk terus belajar akan menjadi semakin penting ketika kebijakan berubah, teknologi berkembang, dan kebutuhan masyarakat bergerak semakin cepat.

"Dan mungkin, di situlah sesungguhnya masa depan pendidikan Indonesia ditentukan: bukan pada seberapa banyak kebijakan yang mampu kita lahirkan hari ini, tetapi pada seberapa kuat kita membangun guru-guru yang mampu terus belajar ketika kebijakan itu kelak berubah," ujar Iskandar.* (ad)

JAKARTA — Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai klaim pemerintah akan menerapkan Darurat Operasi Militer (DOM) di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026.

Informasi tersebut ramai beredar setelah terjadi kericuhan dalam peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Banda Aceh pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Aksi BEM UI di Sudirman Memanas, Massa Bawa 8 Tuntutan untuk Pemerintah

Ia juga menegaskan tidak ada rencana operasi militer di Aceh pada 1 September 2026.

"Situasi dan kondisi normal, kondusif, tidak ada yg perlu dikhawatirkan. Saya tekankan tidak ada operasi militer," ujar Nas, Selasa (18/8/2026).

Nas meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi.

Ia mengimbau warga tidak terprovokasi oleh kabar yang beredar melalui media sosial.

"Kepada masyarakat agar bijak dan jeli, jangan mau dihasut, jangan mudah percaya berita hoaks yang sengaja dibuat oleh pihak dengan maksud tertentu," ujar Nas.

Informasi mengenai penerapan DOM di Aceh tersebut juga mencatut nama Kompas.com.

Sejumlah akun di Instagram, Facebook, dan TikTok menyebarkan tangkapan layar yang seolah-olah merupakan artikel Kompas.com mengenai penerapan DOM di Aceh.

Dalam unggahan tersebut tercantum judul "1 September 2026 Aceh Resmi Menjadi Wilayah Darurat Operasi Militer (DOM)".

Pemimpin Redaksi Kompas.com Amir Sodikin menegaskan media tersebut tidak pernah menerbitkan artikel dengan judul maupun isi seperti yang beredar di media sosial.

"Kompas.com menegaskan, tangkapan layar berisi artikel mengenai 'DOM Aceh' yang beredar dan mengatasnamakan Kompas.com tidak pernah kami terbitkan. Konten tersebut bukan produk jurnalistik Kompas.com dan tidak memiliki kaitan apa pun dengan redaksi kami," ujar Amir, Selasa (18/8/2026).

Amir mengatakan masyarakat dapat melakukan sejumlah langkah sederhana untuk memeriksa keaslian informasi yang mengatasnamakan media.

Menurut dia, tampilan visual dan karakter editorial dalam unggahan tersebut berbeda dengan pemberitaan Kompas.com.

"Salah satu cara paling mudah untuk memverifikasi keaslian sebuah artikel Kompas.com adalah dengan mengenali karakter visualnya. Mulai dari gaya bahasa, penulisan judul, pilihan diksi, hingga jenis font yang digunakan," ujar Amir.

Ia pun meminta masyarakat lebih berhati-hati sebelum membagikan informasi yang beredar di media sosial.

Penegasan TNI tersebut sekaligus membantah klaim bahwa Aceh akan memasuki status Darurat Operasi Militer mulai September 2026.

TNI menyatakan kondisi di Aceh saat ini tetap normal dan kondusif. Masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya.

Informasi mengenai DOM Aceh yang beredar di media sosial tersebut, berdasarkan keterangan TNI dan Kompas.com, merupakan informasi palsu yang mencatut nama media.

Masyarakat disarankan memeriksa sumber asli pemberitaan dan membandingkan informasi dengan keterangan resmi pemerintah atau lembaga terkait sebelum mempercayai dan menyebarkannya.* (km/ad)

JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online akan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online atau ojol.

Maman mengatakan salah satu ketentuan dalam perpres tersebut adalah status pengemudi ojol sebagai pelaku UMKM.

Baca Juga:

• 11 Terdakwa Kasus Ekspor Limbah Minyak Kelapa Sawit Didakwa Rugikan Negara Rp7,3 Triliun

"Bagaimana saudara-saudara kita ojol betul-betul bisa tumbuh, bisa sejahtera dan mereka tidak hanya sekedar mendapatkan pendapatan dari tarif dari penarikan ojol saja, tapi dari usaha-usaha yang lainnya," kata Maman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Menurut Maman, Perpres Ojol juga mengatur batas potongan yang dapat dikenakan aplikator kepada pengemudi. Potongan tersebut maksimal 8 persen.

Dengan demikian, porsi pendapatan yang diterima pengemudi setidaknya mencapai 92 persen.

Maman mengatakan pemerintah akan kembali meminta masukan dari komunitas dan asosiasi pengemudi ojol serta perusahaan aplikator sebelum aturan tersebut diterapkan lebih lanjut.

"Kami akan mengajak ketemu dan menyerap aspirasi final kepada teman-teman komunitas, asosiasi ojol dan juga aplikator, yang di mana tadi sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa pembagian wewenang terkait tarif pengantaran barang," ujar Maman.

Pertemuan dengan asosiasi dan aplikator ojol tersebut, kata Maman, akan dilakukan dalam waktu dekat.

Ia mengatakan Perpres Ojol difinalisasi dengan mempertimbangkan kesejahteraan pengemudi yang melayani berbagai jenis jasa, mulai dari mengangkut penumpang hingga mengirim barang dan makanan.

"Saya pikir itu dan juga ekosistem yang terlibat seperti UMKM, merchant yang berjualan di dalam ekosistem transportasi online ini juga bisa tumbuh, dan juga terjaga pendapatan ekonominya," imbuh Maman.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online disebut menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk mengakomodasi persoalan yang selama ini dihadapi pengemudi transportasi online.

Aturan tersebut juga disebut sebagai salah satu komitmen Presiden Prabowo Subianto kepada pengemudi ojol yang disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026.

"Saudara-saudara sekalian, kita juga mengatur, saya juga telah tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online," kata Prabowo di mimbar pidato perayaan Hari Buruh Internasional 2026, lapangan Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya pemenuhan hak pengemudi ojol oleh perusahaan yang mempekerjakannya.

Salah satu poin yang disoroti adalah pembagian pendapatan antara pengemudi dan perusahaan aplikator.

"Juga, tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi, sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi," kata Prabowo.

Dengan ketentuan tersebut, pemerintah berharap pengemudi transportasi online memiliki pendapatan yang lebih baik.

Selain pengemudi, pemerintah juga menargetkan pelaku UMKM dan merchant yang berada dalam ekosistem transportasi online dapat ikut memperoleh manfaat ekonomi.* (km/ad)

JAKARTA — Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fathimah Azzahra, terlibat perdebatan dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Hutagalung saat massa aksi berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026.

Perdebatan tersebut bermula ketika polisi memblokir pergerakan massa dan meminta mobil komando yang digunakan mahasiswa untuk berbalik arah.

Baca Juga:

• Anggaran BGN Rp240 Triliun, Tapi Realisasi Belanja Kerap di Bawah Pagu: Ada Apa?

"Ketika sedang berbicara dengan Pak Kapolres, tiba-tiba ada salah satu polisi, tiba-tiba ngomong ke sopir mokom kita untuk disuruh putar balik dengan dibentak-bentak sampai driver kita shock," kata Fathimah di lokasi aksi, Selasa (18/8/2026).

Menurut Fathimah, perlakuan tersebut tidak semestinya terjadi.

Ia mengatakan mobil komando yang digunakan dalam aksi disewa menggunakan uang hasil donasi masyarakat dan menjadi salah satu sarana mahasiswa menyampaikan aspirasi.

Fathimah juga mempertanyakan alasan polisi melarang penggunaan mobil komando di kawasan Sudirman.

Menurut dia, petugas menyebut pengeras suara dari kendaraan tersebut dapat mengganggu aktivitas di gedung-gedung perkantoran.

"Bukan disuruh dipinggirkan, tapi benar-benar disuruh putar balik enggak boleh pakai mokom, alasannya karena semua orang di gedung-gedung ini akan terganggu kalau kita pakai pengeras suara," jelasnya.

Fathimah menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan komunikasi awal antara mahasiswa dan kepolisian yang berkomitmen menjaga aksi tetap aman dan kondusif.

Ketegangan kemudian meningkat hingga terjadi aksi saling dorong antara Fathimah dan salah seorang petugas.

"Di situ perdebatannya terjadi. Pak Reynold sebagai Kapolres bilang bahwa dia akan menjaga anak-anaknya, tapi kenyataannya bawahannya malah menyuruh mobil kita putar balik. Bahkan sampai harus saya dengan polisi ini dorong-dorongan," ungkapnya.

Sementara itu, massa aksi tetap bertahan di depan Plaza UOB, Jalan Jenderal Sudirman. Polisi memasang barrier untuk membatasi pergerakan massa.

Negosiasi antara massa dan aparat masih berlangsung.

Mahasiswa meminta akses dibuka agar mereka dapat melanjutkan aksi menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Koordinator Lapangan Aksi Merebut Kemerdekaan, Hafidz Haernanda, mengatakan massa akan tetap bertahan sampai mendapatkan akses untuk melanjutkan aksi.

"Kami akan terus (bertahan). Kami pusatkan di sini," kata Hafidz di sela-sela orasi, Selasa sore.

Hafidz mengatakan massa tidak menginginkan adanya bentrokan yang menyebabkan korban.

"Apapun resikonya. Ya kalau semisalnya sampai ada tumpah darah pasti enggak," kata dia.

Massa BEM UI Bawa Delapan Tuntutan

Massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 500 hingga 700 orang tersebut sebelumnya bergerak dari Kampus Universitas Indonesia menggunakan puluhan angkot.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sedikitnya delapan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.

Delapan tuntutan tersebut meliputi:

- Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
- Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Mewujudkan reforma agraria sejati.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Mengevaluasi total PSN serta menghentikan MBG dan KDMP.
- Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
- Menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
- Menghentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.

Hafidz mengatakan salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah menghentikan apa yang mereka sebut sebagai bentuk penjajahan negara terhadap rakyat.

"Yang pertama adalah hentikan penjajahan negara atas rakyat. Karena kami merasa saat ini, sayangnya, setelah kami dahulu dijajah oleh para penjajah yaitu Belanda, Jepang dan sebagainya, kok kita sekarang merasa masih dijajah oleh pemerintah," kata Hafidz.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Selain persoalan ekonomi, mereka mempersoalkan pemusatan kekuasaan dan kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Massa meminta otonomi daerah diberikan seluas-luasnya.

Hafidz mengklaim terdapat pandangan dari BEM UI bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi mengarah pada pemusatan kekuasaan.

"Kami merasa, terutama dari BEM UI punya tesis, bahwa saat ini Prabowo itu ingin menjadi Soeharto, tapi dalam arti yang lebih luas lagi," ujarnya.

Tuntutan mahasiswa juga menyasar revisi Undang-Undang TNI dan Polri serta evaluasi terhadap seluruh aparatur sipil negara (ASN).

Mereka meminta pemerintah menghentikan intervensi TNI dan Polri di ruang sipil.

Mahasiswa juga menolak keberadaan batalyon-batalyon yang disebut akan dibangun di sejumlah daerah.

Menurut Hafidz, penguatan militer di daerah bukan menjadi kebutuhan utama masyarakat.

"Yang dibutuhkan negara ini adalah kesejahteraan," katanya.

Ia menyebut sejumlah kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih mendesak, seperti pemenuhan gizi anak, pendidikan, alat tulis, hingga kesehatan mental.

Hafidz juga menyinggung persoalan kesehatan mental anak-anak di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Karena itu, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah NTT dan Flores.

"Tuntutan terakhir kami adalah meminta pemerintah menetapkan status Bencana Nasional di NTT dan Flores," tegasnya.

Menurut Hafidz, kondisi di NTT dan Flores menjadi keprihatinan mahasiswa.

Ia juga mengkritik pidato Presiden dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan yang menurutnya tidak menyinggung kondisi di wilayah tersebut.

"Ini sangat menyedihkan. Bayangkan, seorang pemimpin negara berpidato di hari kemerdekaan, tidak memperdulikan rakyatnya sama sekali," ucap dia.* (km/ad)

JAKARTA — Penyanyi Pradikta Wicaksono atau Dikta resmi menikah dengan kekasihnya, Rachel Florencia atau Rachel Cia.

Pernikahan keduanya berlangsung pada Ahad, 16 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas dan Ketua Pengadilan Agama Medan Perkuat Perlindungan Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian ASN

Kepala KUA Pesanggrahan, Basirun, mengatakan pernikahan Dikta dan Rachel telah tercatat dan dilaksanakan beberapa hari sebelum kabar tersebut disampaikan kepada publik.

"Kebetulan yang memang sudah terdaftar dan sudah dilaksanakan di tanggal 16 Agustus 2026," kata Basirun kepada awak media, Selasa (18/8/2026).

Menurut Basirun, Dikta dan Rachel melangsungkan pernikahan di sebuah restoran.

Sebelum pernikahan digelar, pasangan tersebut telah mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA.

Dikta tercatat mendaftarkan pernikahannya pada awal Juli 2026.

"Hari Kamis, (berkas didaftarkan) tanggal 9 Juli 2026," kata Basirun.

Kedekatan Dikta dan Rachel Florencia mulai menjadi perhatian publik sejak Februari 2025.

Keduanya beberapa kali terlihat membagikan momen kebersamaan melalui akun media sosial masing-masing.

Hubungan keduanya semakin menarik perhatian setelah Dikta dan Rachel kerap menunjukkan kebersamaan dalam berbagai kesempatan.

Salah satu unggahan yang sempat mencuri perhatian adalah ketika Rachel membagikan foto dirinya bersama Dikta saat berboncengan menggunakan sepeda motor.

"Ayo. Mau ke mana?" tulis Rachel dalam unggahan tersebut.

Dikta kemudian membalas unggahan itu dengan komentar bernada bercanda. Ia mengatakan ingin membawa Rachel ke pom bensin.

Kabar pernikahan ini sekaligus menjawab spekulasi mengenai hubungan keduanya yang selama beberapa waktu menjadi perhatian penggemar.

Dengan telah dilaksanakannya pernikahan pada 16 Agustus 2026, Dikta dan Rachel kini resmi menjadi pasangan suami istri.* (km/ad)

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan anggaran/" target="_blank">Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027.

Pemerintah mengalokasikan Rp240,2 triliun untuk lembaga yang menangani sejumlah program gizi nasional tersebut.

Baca Juga:

• 13 Kepala Dinas di Sumut Terseret Perkara Korupsi, Mengapa Terus Berulang?

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menyoroti realisasi belanja BGN dalam dua tahun terakhir yang masih berada di bawah alokasi anggaran yang ditetapkan pemerintah.

"Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai yang terbesar, mencapai Rp 240 triliun. Meski nilainya turun dari Rp 268 triliun pada APBN 2026, namun masih mempertahankan posisi pertama," ujar Awalil dalam keterangan tertulis pada Selasa (18/8/2026).

Menurut Awalil, besarnya alokasi anggaran dalam RAPBN tidak otomatis menunjukkan besarnya belanja yang benar-benar terealisasi.

Ia mencontohkan anggaran BGN pada 2025.

Saat itu, BGN memperoleh alokasi sebesar Rp71 triliun. Namun, realisasi belanjanya hanya mencapai Rp51,59 triliun, atau sekitar 72,66 persen dari pagu anggaran.

Kondisi serupa diperkirakan terjadi pada 2026. Pemerintah mengalokasikan Rp268 triliun untuk BGN.

Namun, outlook realisasi belanja diproyeksikan hanya mencapai Rp214 triliun, atau sekitar 74,83 persen dari alokasi.

Dengan angka tersebut, terdapat selisih sekitar Rp54 triliun antara alokasi anggaran dan proyeksi realisasi belanja BGN pada 2026.

Dalam RAPBN 2027, alokasi anggaran BGN sebesar Rp240,2 triliun tetap menempatkannya di posisi pertama sebagai kementerian atau lembaga dengan anggaran terbesar.

Angka tersebut memang turun dibandingkan alokasi BGN dalam APBN 2026 yang mencapai Rp268 triliun.

Namun, BGN masih berada di atas sejumlah kementerian dan lembaga lain.

Kementerian Pertahanan berada di posisi kedua dengan alokasi Rp189 triliun.

Kemudian Kepolisian RI memperoleh Rp139,2 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp114,59 triliun, dan Kementerian Kesehatan Rp102,12 triliun.

Awalil mengingatkan bahwa urutan kementerian dan lembaga berdasarkan alokasi anggaran belum tentu sama dengan urutan berdasarkan realisasi belanja.

Menurut dia, perbedaan tersebut terlihat dari belanja Kementerian Pertahanan.

Meskipun berada di posisi kedua dalam RAPBN 2027, realisasi belanjanya pada 2025 dan 2026 justru jauh melampaui alokasi awal.

Pada 2025, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi Rp166,26 triliun.

Namun, realisasi belanjanya mencapai Rp348,94 triliun, atau sekitar 209,87 persen dari pagu.

"Demikianlah, Kementerian Pertahanan merupakan institusi yang belanjanya paling besar pada 2025 dan 2026. Meski sementara dialokasikan RAPBN 2027 sebagai urutan kedua, kemungkinan besar pada realisasinya nanti akan kembali menjadi urutan pertama lagi," kata Awalil.

Sorotan terhadap anggaran BGN menunjukkan bahwa besarnya pagu anggaran perlu dilihat bersamaan dengan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan belanja.

Dengan alokasi Rp240,2 triliun pada RAPBN 2027, BGN akan menjadi salah satu lembaga dengan porsi anggaran terbesar.

Karena itu, tingkat penyerapan dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

Perbandingan antara alokasi dan realisasi anggaran juga menjadi indikator untuk melihat sejauh mana anggaran negara benar-benar digunakan untuk menjalankan program pemerintah.* (km/ad)