JAKARTA — Tesla Roadster generasi terbaru diperkenalkan dengan teknologi yang tidak lazim untuk sebuah mobil listrik.

Mobil sport besutan Elon Musk itu disebut menggunakan sistem pendorong berbasis gas bertekanan tinggi yang mengadopsi teknologi roket SpaceX.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Ruddi Setiawan Ingatkan Mahasiswa: Mudah Viral Bukan Berarti Benar

Sistem ini tidak hanya mengandalkan tenaga motor listrik, tetapi juga memanfaatkan semburan gas bertekanan tinggi untuk menghasilkan gaya dorong tambahan.

Pada unit yang dipamerkan, terlihat empat nosel logam di atas bumper belakang.

Bentuknya sekilas menyerupai ujung knalpot mobil sport, tetapi fungsinya berbeda.

Nosel tersebut tidak mengeluarkan gas hasil pembakaran, melainkan melepaskan gas bertekanan tinggi, terutama nitrogen, dari tangki khusus di dalam kendaraan.

Teknologi ini dikenal sebagai cold gas thruster (CGT), yaitu sistem pendorong yang menghasilkan gaya dorong dengan melepaskan gas bertekanan melalui nosel tanpa proses pembakaran di dalamnya.

Salah satu komponen utama sistem tersebut adalah composite-overwrapped pressure vessel (COPV), yakni wadah bertekanan tinggi yang diperkuat dengan lapisan material komposit.

Tangki ini dikabarkan menyimpan nitrogen pada tekanan hingga 10.000 psi atau sekitar 689 bar.

Tekanan sebesar itu membutuhkan wadah khusus yang kuat untuk menahan beban dari dalam.

Tangki COPV pada Roadster terlihat berbentuk bulat besar dengan bagian luar berlapis anyaman serat karbon.

Secara sederhana, teknologi ini memiliki prinsip yang mirip dengan tabung penyimpanan gas bertekanan.

Namun, tekanan yang digunakan pada sistem Roadster jauh lebih tinggi dibandingkan tekanan pada banyak aplikasi gas yang umum dijumpai.

Volume tangki tersebut diperkirakan mencapai 200 liter.

Lapisan luarnya menggunakan material komposit berkekuatan tinggi, seperti serat karbon, sedangkan bagian dalam berfungsi menahan gas agar tidak bocor.

Teknologi COPV bukan hal baru di dunia penerbangan dan antariksa.

Wadah bertekanan jenis ini telah digunakan dalam pengembangan roket modern karena mampu menahan tekanan tinggi dengan bobot yang relatif ringan.

Pada awal 2026, SpaceX juga mengakuisisi Hexagon Masterworks, perusahaan yang bergerak dalam produksi COPV.

Langkah tersebut menunjukkan pentingnya teknologi wadah bertekanan tinggi dalam pengembangan sistem antariksa.

Gas dari tangki COPV dialirkan melalui jaringan pipa menuju nosel pendorong di bagian belakang kendaraan.

Katup dan aktuator mengatur kapan gas dilepaskan serta mengendalikan alirannya.

Menurut laporan MotorTrend.com, aktuator yang digunakan untuk mengendalikan katup dikabarkan berasal dari komponen pergelangan kaki robot Tesla Optimus.

Ketika katup terbuka, gas bertekanan tinggi mengalir melalui pipa dan keluar dari nosel.

Pelepasan gas tersebut menghasilkan gaya dorong yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pergerakan kendaraan.

Sistem perpipaan dirancang agar aliran gas menuju setiap nosel tetap seimbang.

Lars Moravy, Wakil Presiden Teknik Kendaraan Tesla, menjelaskan bahwa panjang pipa dan katup yang terhubung dengan COPV harus dibuat sama persis.

Prinsip tersebut serupa dengan penggunaan equal-length headers pada sistem pembuangan mesin pembakaran internal.

Tujuannya menjaga karakteristik aliran gas agar tidak berbeda secara signifikan di setiap jalur.

Keseimbangan ini penting untuk pengendalian kendaraan.

Jika nosel di sisi kiri menghasilkan dorongan lebih besar dibandingkan sisi kanan, mobil berpotensi mengalami yaw, yaitu gerakan berputar atau perubahan arah pada sumbu vertikal kendaraan.

Dengan kata lain, dorongan yang tidak seimbang dapat membuat mobil oleng atau berubah arah ketika sistem pendorong diaktifkan.

Material pada sistem pendorong juga menjadi perhatian.

Pipa panjang dan nosel dilaporkan menggunakan titanium, sedangkan bagian percabangan pipa menggunakan Inconel, paduan logam berbasis nikel yang dikenal memiliki ketahanan terhadap kondisi ekstrem.

Pemilihan material tersebut bertujuan menjaga kekuatan komponen ketika menerima tekanan tinggi sekaligus mengendalikan bobot sistem.

Konstruksi tangki, katup, pipa, dan nosel menjadi bagian penting karena sistem pendorong harus bekerja secara terkoordinasi.

Kesalahan pada aliran gas atau distribusi gaya dorong dapat memengaruhi stabilitas kendaraan.

Dalam demonstrasi konsep Roadster Rocket, sistem pendorong disebut memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan konfigurasi pada unit yang dipamerkan.

Penambahan tangki COPV dikabarkan meningkatkan total kapasitas gas hingga 600 liter.

Konfigurasi tersebut juga disebut dilengkapi enam nosel CGT tambahan.

Nosel-noser itu dirancang untuk mendukung berbagai manuver, termasuk melayang, melompat, berputar, hingga melakukan barrel roll atau putaran pada sumbu memanjang kendaraan.

Empat nosel tambahan ditempatkan di belakang roda dan diarahkan ke bawah.

Konfigurasi ini dimaksudkan untuk menghasilkan gaya dorong vertikal yang dapat membantu mengangkat kendaraan.

Sementara itu, dua nosel lainnya dipasang di bagian depan dengan arah dorongan ke kiri dan kanan.

Keduanya berfungsi membantu mengendalikan gerakan menyamping atau perubahan arah kendaraan.

Dalam penjelasan yang menyertai demonstrasi tersebut, Tesla juga memperlihatkan konsep sistem isap udara di bagian bawah bodi.

Sistem itu diklaim dapat menghasilkan gaya isap hingga dua kali gravitasi bumi atau 2G, sehingga membantu mobil tetap menempel pada lintasan, termasuk ketika berada dalam posisi terbalik.

Setelah itu, teknologi pendorong yang diadopsi dari SpaceX disebut memungkinkan kendaraan melakukan manuver di udara.

Namun, klaim mengenai kemampuan melompat, melayang, dan berputar tersebut tetap perlu dibedakan dari kemampuan yang sudah terbukti dalam pengujian kendaraan produksi.

Penggunaan teknologi roket pada mobil listrik membuka kemungkinan baru dalam pengembangan kendaraan berperforma tinggi.

Namun, penerapannya pada mobil yang digunakan di jalan raya menghadirkan tantangan besar.

Tangki dengan tekanan sangat tinggi, pelepasan gas berkecepatan tinggi, distribusi gaya dorong, serta pengendalian kendaraan membutuhkan sistem keselamatan yang ketat.

Pengembang juga harus membuktikan bagaimana teknologi tersebut bekerja dalam berbagai kondisi, termasuk ketika terjadi gangguan pada katup atau salah satu nosel.

Selain itu, kemampuan kendaraan untuk melakukan manuver ekstrem tidak otomatis membuat teknologi tersebut praktis untuk penggunaan sehari-hari.

Aspek keselamatan penumpang, pengguna jalan lain, perawatan, dan regulasi kendaraan tetap menjadi pertimbangan utama.

Hingga kemampuan tersebut dibuktikan melalui pengujian yang memadai, fitur pendorong berbasis teknologi SpaceX pada Tesla Roadster sebaiknya dipahami sebagai teknologi yang diperkenalkan atau diklaim untuk konsep kendaraan tersebut, bukan sebagai kemampuan mobil produksi massal yang seluruhnya telah terverifikasi.* (km/ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan banding dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Melalui tim penasihat hukumnya, Nadiem meminta Mahkamah Agung membatalkan putusan banding yang menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara kepadanya.

Baca Juga:

• Prabowo Ganti Kepala BNPB di Tengah Kasus Korupsi Dana Bencana, KPK Angkat Bicara

Pengajuan kasasi tersebut dilakukan setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman Nadiem dari 10 tahun menjadi sembilan tahun penjara.

Meski hukumannya berkurang, Nadiem tetap dijatuhi pidana penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti.

"Kasasi ini diajukan atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2026/PT DKI dalam perkara pengadaan Chromebook Kemendikbudristek. Putusan tersebut menghukum Nadiem dengan total vonis 15 tahun 4 bulan: 9 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 140 hari penjara, uang pengganti Rp 548 miliar subsider 6 tahun penjara," demikian tertulis dalam siaran pers tim penasihat hukum Nadiem, Sabtu (17/10/2026).

Memori kasasi tersebut diserahkan tim penasihat hukum Nadiem ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Melalui upaya hukum ini, tim hukum meminta Mahkamah Agung meninjau kembali putusan pengadilan tingkat banding.

Dalam memori kasasinya, tim penasihat hukum meminta Mahkamah Agung membatalkan putusan banding dan menyatakan Nadiem tidak terbukti bersalah, baik dalam dakwaan primer maupun subsider.

"Dalam memori kasasi, tim penasihat hukum memohon Mahkamah Agung membatalkan putusan banding dan menyatakan Nadiem tidak terbukti bersalah, baik dalam dakwaan primer maupun subsider. Tim juga memohon agar Nadiem dibebaskan dari seluruh dakwaan, atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dibebaskan dari tahanan rumah dan dipulihkan hak-haknya," tulisnya.

Permohonan tersebut menjadi bagian dari upaya hukum Nadiem untuk memperjuangkan pembebasan dari hukuman yang dijatuhkan pengadilan tingkat banding.

Kini, Mahkamah Agung menjadi lembaga yang akan memeriksa permohonan kasasi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengajuan kasasi tidak serta-merta membatalkan putusan banding yang telah dijatuhkan.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman Nadiem dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook dari 10 tahun menjadi sembilan tahun penjara.

Putusan banding itu dibacakan pada Kamis, 24 September 2026.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf bagi Nadiem.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun," ujar hakim.

Selain pidana penjara, Nadiem dijatuhi denda Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, hukumannya diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari.

Hakim banding juga mengurangi kewajiban pembayaran uang pengganti yang sebelumnya mencapai sekitar Rp809 miliar menjadi Rp548.761.031.950,86 atau sekitar Rp548,76 miliar.

"Membayar uang pengganti sebesar Rp 548.761.031.950,86 (Rp 548 miliar)," kata hakim.

Apabila uang pengganti tidak dibayar, harta benda Nadiem dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.

Jika harta benda yang tersedia tidak mencukupi, kekurangannya diganti dengan pidana penjara selama enam tahun.

Hakim juga menyatakan jumlah uang pengganti yang telah dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan.

Dalam putusan banding tersebut, majelis hakim menyatakan kerugian negara dalam perkara pengadaan Chromebook mencapai Rp1,5 triliun.

Hakim menyatakan Nadiem bersalah melanggar Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perkara ini berkaitan dengan pengadaan perangkat Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek.

Putusan banding tersebut kemudian menjadi objek kasasi yang diajukan oleh tim penasihat hukum Nadiem.

Dengan diajukannya kasasi, proses hukum perkara ini berlanjut ke Mahkamah Agung.

Tim hukum berharap putusan sebelumnya dibatalkan, sedangkan hasil akhir perkara akan bergantung pada pemeriksaan dan putusan MA.* (d/ad)

MEDAN — Pengakuan seorang kreator konten asal Medan, Sumatera Utara, yang mengaku ditawari uang Rp80 juta agar tidak membahas bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menjadi sorotan di media sosial.

Tawaran tersebut terungkap melalui tangkapan layar percakapan yang ditampilkan dalam sebuah video dan kemudian viral di Instagram.

Baca Juga:

• Polisi Amankan Enam Orang dalam Operasi Sarang Narkoba di Pantai Labu, Sabu Disita dari Nelayan

Ia menunjukkan tangkapan layar percakapan dengan seseorang bernama Rasman yang diduga menawarkan kerja sama untuk kampanye terkait isu karhutla.

Video tersebut kemudian diunggah ulang oleh akun Instagram @alehhh22 dengan keterangan, "Tawaran mengerikan di tahun ini!"

Hingga Sabtu (18/10/2026), unggahan itu dilaporkan telah memperoleh sekitar 333 ribu tanda suka, 12,6 ribu komentar, 56,8 ribu repost, dan 33 ribu kali dibagikan.

Angka tersebut menunjukkan besarnya perhatian warganet terhadap dugaan tawaran untuk membatasi pembahasan mengenai bencana asap.

Meski demikian, identitas pihak yang menawarkan kerja sama, sumber dana, serta tujuan sebenarnya dari tawaran tersebut masih perlu diklarifikasi secara independen.

Berdasarkan tangkapan layar percakapan yang ditampilkan dalam video, kreator tersebut disebut diminta tidak membuat pernyataan atau konten yang secara khusus membahas bencana asap karhutla selama periode kampanye berlangsung.

Periode kampanye itu diperkirakan dimulai pada 20 Oktober 2026.

Pengirim pesan juga menyebut kerja sama tersebut bersifat rahasia atau confidential dan tidak boleh disebarluaskan.

Dalam percakapan itu, alasan yang disampaikan adalah untuk mendorong penyampaian informasi yang akurat dan terverifikasi agar masyarakat tidak menerima informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Namun, permintaan untuk tidak membahas isu karhutla secara khusus justru memunculkan pertanyaan mengenai tujuan kampanye tersebut, terutama karena tawaran itu muncul ketika masyarakat Sumatera Utara tengah menghadapi persoalan kabut asap.

Kreator tersebut mengaku ditawari bayaran sebesar Rp80 juta untuk satu video Reels Instagram berdurasi 60 detik.

"Fee-nya 80 juta, uang siapalah itu? Medan sudah berasap, masker di mana-mana mahal. Jangan dong," protes kreator tersebut dalam videonya.

Besarnya nilai tawaran itu menjadi salah satu hal yang menarik perhatian warganet.

Sebagian persoalan yang kemudian mencuat adalah siapa pihak yang menyediakan anggaran tersebut dan apa tujuan penggunaan dana untuk kampanye itu.

Dalam video yang beredar, kreator tersebut juga mempertanyakan kemungkinan penggunaan uang publik untuk membiayai kampanye yang berkaitan dengan pembatasan pembahasan mengenai karhutla.

"Berarti selama ini rakyat bayar pajak uangnya enggak tahu ya dikemanain, untuk yang bayar-bayar kayak ginian? Negara sakit!"

Pernyataan tersebut merupakan bentuk protes kreator terhadap tawaran yang ia tampilkan.

Namun, belum ada bukti terverifikasi yang memastikan bahwa uang Rp80 juta itu berasal dari anggaran negara atau dana pajak masyarakat.

Karena itu, asal-usul anggaran dan pihak yang bertanggung jawab atas tawaran tersebut masih perlu ditelusuri sebelum dapat disimpulkan lebih jauh.

Dugaan tawaran tersebut mencuat ketika persoalan kabut asap karhutla masih menjadi perhatian masyarakat Sumatera Utara.

Berdasarkan informasi yang dicantumkan dalam laporan awal, data BMKG pada 14 Oktober 2026 menunjukkan konsentrasi PM2.5 di Sumatera Utara berada pada kisaran 55,5 hingga 150,4 mikrogram per meter kubik.

Partikel PM2.5 merupakan partikel polusi berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan.

Kondisi kualitas udara yang memburuk juga berdampak terhadap kegiatan masyarakat.

Dinas Pendidikan Sumatera Utara memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada 16–21 Oktober 2026 untuk jenjang pendidikan yang disebutkan dalam laporan tersebut.

Di tengah situasi itu, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai kondisi kualitas udara, perkembangan kebakaran, langkah penanganan pemerintah, serta upaya perlindungan kesehatan.

Karena itu, dugaan tawaran kepada kreator untuk tidak membahas isu karhutla memunculkan pertanyaan mengenai transparansi kampanye dan batas antara penyebaran informasi terverifikasi dengan pembatasan pembahasan suatu persoalan publik.

Hingga informasi ini disusun, klaim mengenai tawaran Rp80 juta masih bersumber dari pengakuan kreator dan tangkapan layar percakapan yang beredar di media sosial.

Konfirmasi dari pihak yang disebut dalam percakapan, penjelasan mengenai penyelenggara kampanye, serta bukti sumber pendanaan diperlukan untuk memperjelas persoalan tersebut.

Kasus ini sekaligus menyoroti pentingnya keterbukaan informasi ketika masyarakat menghadapi bencana.

Publik berhak memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara setiap dugaan penyalahgunaan dana atau upaya memengaruhi pemberitaan perlu diperiksa berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi.* (it/ad)

DELI SERDANG — Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang mengamankan enam orang dalam Operasi Sarang Narkoba (OSN) di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 16 Oktober 2026.

Dari enam orang yang diamankan, satu orang berinisial I, 25 tahun, diduga memiliki narkotika jenis sabu.

Baca Juga:

• Gubuk Diduga Barak Narkoba di Binjai Dibongkar dan Dibakar, Tak Ada Penghuni Saat Penggerebekan

Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Fery Kusnadi.

Petugas menyasar lokasi yang sebelumnya telah dipetakan berdasarkan dugaan adanya aktivitas peredaran narkotika.

Dari tangan I, seorang warga Desa Rantau Panjang yang bekerja sebagai nelayan, petugas menyita satu plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,47 gram.

Selain sabu, polisi juga mengamankan satu plastik klip kosong, satu alat isap sabu atau bong, serta sebuah dompet kecil berwarna cokelat.

Barang bukti tersebut kemudian dibawa bersama terduga pelaku ke Kantor Satresnarkoba Polresta Deli Serdang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Selain I, petugas turut mengamankan lima orang lainnya yang masing-masing berinisial J, 51 tahun; H, 35 tahun; S, 41 tahun; MD, 17 tahun; dan I, 26 tahun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam operasi tersebut, kelimanya dinyatakan positif narkoba.

Namun, hasil positif narkoba tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang terlibat dalam peredaran narkotika.

Penanganan terhadap kelima orang tersebut perlu disesuaikan dengan hasil pemeriksaan lebih lanjut dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pemeriksaan awal, I mengaku mendapatkan sabu dari seorang pria bernama Husen di wilayah Pantai Labu.

Keterangan tersebut menjadi salah satu informasi yang dapat didalami penyidik untuk menelusuri asal narkotika yang disita.

Polisi masih perlu menindaklanjuti informasi tersebut guna memastikan kebenarannya dan mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam peredaran narkotika di kawasan itu.

Usai melakukan penindakan, Kompol Fery Kusnadi menyampaikan imbauan kepada masyarakat Desa Rantau Panjang agar ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kegiatan operasi tersebut mendapat apresiasi dari perangkat desa dan masyarakat setempat.

Penindakan ini merupakan bagian dari upaya Polresta Deli Serdang untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

Selain penegakan hukum, keterlibatan masyarakat dalam melaporkan dugaan aktivitas narkoba dan menjaga lingkungan dinilai penting untuk membantu mencegah peredaran narkotika kembali terjadi.* (mp/ad)

BINJAI — Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek sebuah gubuk yang diduga digunakan sebagai barak narkoba di Jalan Wahidin Baru, Kelurahan Pekanbinjai, Kecamatan Binjai Kota, Jumat, 16 Oktober 2026.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas tidak menemukan penghuni di lokasi.

Baca Juga:

• Sarang Narkoba di Desa Mencirim Deli Serdang Digerebek, Polisi Sita Pistol dan Sajam Diduga untuk Lawan Petugas

Penindakan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Kapolda Sumatera Utara kepada jajarannya untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kasatres Narkoba Polres Binjai, AKP Ismail Pane, mengatakan pihaknya telah beberapa kali melakukan penindakan bersama unsur BNN di sejumlah titik yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkoba.

"Penindakan saran narkoba dilakukan dalam rangkaian menindaklanjuti perintah Bapak Kapolda Sumut dan Kapolres Binjai," kata Ismail, Sabtu (17/10/2026).

Dalam operasi kali ini, Ismail turun langsung memimpin personel gabungan.

Namun, saat petugas tiba di lokasi, gubuk yang diduga menjadi barak narkoba tersebut sudah tidak berpenghuni.

Polisi menduga informasi mengenai kedatangan petugas telah lebih dahulu diketahui pihak yang berada di lokasi.

Akibatnya, tidak ada seorang pun yang ditemukan saat penggerebekan berlangsung.

Meski demikian, tim gabungan tetap melakukan penggeledahan dan penyisiran untuk mencari barang-barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Dari hasil penyisiran, petugas menemukan empat alat isap sabu atau bong, tujuh plastik klip kosong, dua mancis, lima pipet yang dimodifikasi menjadi skop, serta dua kaca pirex.

Barang-barang tersebut ditemukan di dalam atau sekitar gubuk yang menjadi sasaran operasi.

Temuan itu kemudian menjadi bagian dari hasil penindakan aparat di lokasi.

Karena tidak menemukan penghuni, petugas tidak dapat mengamankan orang yang diduga terlibat dalam aktivitas di barak tersebut dalam operasi kali ini.

Setelah melakukan penyisiran, personel gabungan membongkar dan membakar gubuk yang diduga digunakan sebagai barak narkoba.

Langkah tersebut dilakukan agar tempat itu tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas serupa.

"Selanjutnya terhadap barak tersebut dilakukan pembongkaran dan dibakar oleh personel yang melakukan gerebek sarang narkoba agar tidak digunakan kembali," kata Ismail.

Ismail mengatakan Polres Binjai akan terus melakukan operasi serupa untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Binjai.

Menurut dia, kerja sama antara Satresnarkoba Polres Binjai, Polsek Binjai Kota, dan BNN Kota Binjai diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan serta pemberantasan narkotika.

"Satresnarkoba Polres Binjai yang bergabung dengan Polsek Binjai Kota dan BNN Kota Binjai, diharapkan dapat mencegah dan mengurangi peredaran dan penyalahgunan narkoba di wilayah hukum Polres Binjai," pungkasnya.

Penggerebekan ini menjadi salah satu upaya aparat menertibkan lokasi yang diduga digunakan untuk penyalahgunaan narkoba.

Namun, pengawasan lanjutan tetap diperlukan untuk mencegah tempat serupa kembali beroperasi dan mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.* (sp/ad)

DELI SERDANG — Polisi menggerebek sebuah lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di Desa Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan pistol dan dua bilah sangkur yang diduga disiapkan untuk menyerang aparat.

Baca Juga:

• Jalan Rintis–Ulumahuam Dikebut, Bupati Labusel Optimistis Rampung Desember 2026

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima informasi mengenai dugaan aktivitas jual beli narkoba di kawasan tersebut.

"Ini merupakan operasi gabungan yang kami lakukan bersama BNNP dan Ditnarkoba Polda Sumut," kata Rafli, Sabtu (17/10).

Menurut Rafli, polisi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan pengintaian selama beberapa hari untuk memastikan informasi tersebut.

Setelah itu, petugas gabungan bergerak menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial FI, 27 tahun, yang diduga sebagai bandar narkoba.

"Dari tangan FI yang merupakan bandar, kami menyita beberapa paket sabu siap edar, dan sejumlah uang hasil penjualan narkoba," jelasnya.

Setelah mengamankan FI, petugas melanjutkan penggeledahan di lokasi.

Polisi menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba, di antaranya setengah kilogram ganja, beberapa alat isap sabu, dan timbangan elektrik.

Petugas juga menemukan sepucuk pistol serta dua bilah sangkur.

Senjata tersebut diduga disiapkan oleh pelaku untuk menghadapi petugas apabila terjadi penggerebekan.

"Kami temukan sepucuk pistol dan sejumlah senjata, kami duga ini memang disiapkan untuk menyerang petugas yang datang melakukan penggerebekan," sebut Rafli.

Temuan senjata api dan senjata tajam itu menjadi perhatian dalam operasi tersebut.

Polisi menduga perlengkapan tersebut dipersiapkan untuk mengantisipasi kedatangan aparat yang hendak melakukan penindakan di lokasi.

Namun, dugaan mengenai tujuan penggunaan senjata tersebut masih perlu didalami melalui proses penyelidikan lebih lanjut.

Setelah penggerebekan selesai, petugas menghancurkan dengan cara membakar lapak-lapak yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut.

Polisi juga membawa FI beserta barang bukti ke Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami menghancurkan seluruh lapak narkoba yang ada. Kawasan ini, nantinya akan kami awasi, dan penindakan serupa akan kami lakukan jika praktek jual beli narkoba kembali ditemukan," pungkasnya.

Polrestabes Medan menyatakan pengawasan di kawasan Desa Mencirim akan terus dilakukan untuk mencegah aktivitas serupa kembali terjadi.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya aparat memberantas peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara.

Selain menindak pihak yang diduga terlibat, pengawasan berkelanjutan diperlukan agar lokasi yang telah ditertibkan tidak kembali digunakan sebagai tempat transaksi narkotika.*(d/ad)

LABUHANBATU SELATAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang meninjau pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Desa Rintis dengan Ulumahuam, Kecamatan Silangkitang, Jumat, 16 Oktober 2026.

Pembangunan jalan tersebut menggunakan dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Polda Sumut Gerebek Sarang Narkoba di Kutalimbaru Deli Serdang, Sita Pistol hingga Senjata Tajam

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Fery Sahputra menyampaikan bahwa progres pembangunan jalan telah mencapai sekitar 48 persen.

Ia optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada Desember 2026.

"Alhamdulillah, progres pembangunan jalan ini sudah mencapai 48 persen pak gubernur. Insyaallah, pada Desember mendatang pekerjaan ini dapat rampung sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat," papar Fery di hadapan Gubernur Sumut.

Pembangunan jalan ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, serta meningkatkan akses warga antardesa.

Infrastruktur yang memadai juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pemerataan pembangunan di daerah.

Selain meninjau proyek jalan di Desa Rintis, Bupati Fery Sahputra juga menyampaikan usulan pembangunan Jalan Lingkar Kotapinang kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Jalan tersebut dinilai strategis untuk mengurangi persoalan lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan dan kelancaran kendaraan di Kotapinang, ibu kota Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan respons positif.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengkaji usulan pembangunan jalan lingkar itu untuk ditindaklanjuti pada tahun mendatang.

Pembangunan Jalan Lingkar Kotapinang diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mendukung penataan lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan.

Selain itu, infrastruktur tersebut berpotensi memperkuat konektivitas wilayah dan menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Meski demikian, realisasi pembangunan jalan lingkar tersebut masih bergantung pada hasil kajian dan tindak lanjut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kesempatan yang sama, masyarakat Desa Rintis menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan secara langsung kepada Gubernur Bobby Nasution dan Bupati Fery Sahputra.

Aspirasi warga meliputi pembangunan jalan di sejumlah dusun, pemasangan lampu penerangan jalan, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan rumah tahfidz, hingga bantuan peralatan kesenian.

Berbagai usulan tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur jalan, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan, pendidikan keagamaan, keselamatan lingkungan, dan pelestarian seni budaya.

Penyampaian aspirasi secara langsung diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Melalui pembangunan jalan Rintis–Ulumahuam dan rencana pengkajian Jalan Lingkar Kotapinang, pemerintah diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah di Labuhanbatu Selatan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.* (ad)

Pernyataan itu disampaikan Tifa dan dikutip pada Sabtu (17/10/2026). Dia menyayangkan kondisi tersebut karena menilai kehadiran pelapor diperlukan dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Baca Juga:

• Mahfud MD Sebut Polemik Ijazah Gibran Bikin Prabowo 'Di Atas Angin', Kritik Beralih ke Jokowi

Dia mengaku terus mengikuti proses persidangan yang dihadapinya. Tifa juga mempertanyakan mengapa pihak yang dilaporkan justru dinilainya lebih aktif hadir dalam persidangan dibandingkan pelapor.

"Sidang ini diadakan untuk mengadili laporannya. Loh kok malah yang dilaporkan yang semangat hadir," tuturnya.

Tifa kemudian melontarkan kritik terhadap Jokowi yang menurutnya tidak hadir di persidangan, sementara mantan presiden tersebut sebelumnya menyampaikan adanya dugaan operasi politik dalam polemik ijazah.

"Pelapornya malah ngumpet di rumah, konpres menuduh ada yang jalankan operasi. Operasi apaa?" sambungnya.

Selain menyoroti ketidakhadiran Jokowi, Tifa juga mempersoalkan keterangan tujuh saksi yang menurutnya pernah mengaku melihat ijazah asli Jokowi dalam sejumlah acara bincang-bincang.

Tifa mengklaim, dalam persidangan terungkap bahwa para saksi tersebut tidak melihat ijazah asli secara langsung, melainkan dokumen yang beredar di internet.

"Baru terungkap di sidang kalau sebenarnya nggak pernah lihat ijazah asli, dan yang dilihat adalah yang di internet!" kata Tifa.

Pernyataan tersebut merupakan klaim Tifa mengenai keterangan saksi dalam persidangan. Untuk memastikan konteks dan ketepatannya, diperlukan pencocokan dengan berita acara atau rekaman persidangan, termasuk keterangan lengkap para saksi yang dimaksud.

Tifa juga mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan ijazah Jokowi dalam persidangan pokok perkara.

Menurut Tifa, permintaan tersebut telah disampaikan sebanyak tiga kali, tetapi belum mendapat tanggapan sebagaimana yang diharapkannya.

"Pada sidang pokok perkara sudah tiga kali JPU kami minta untuk menghadirkan ijazah Jokowi yang seharusnya ada di tangan mereka, malah melengos," ujarnya.

Namun, keterangan dalam sumber ini tidak memuat tanggapan dari JPU maupun pihak Jokowi mengenai permintaan tersebut. Karena itu, alasan dokumen tersebut belum dihadirkan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan pernyataan Tifa.

Di tengah kritiknya terhadap jalannya persidangan, Tifa juga menyelipkan keluhan bernada humor mengenai makanan yang biasa ditemuinya saat datang ke PN Jakarta Timur.

Dia mengatakan bukan persidangan yang membuatnya bosan, melainkan menu nasi Padang dari restoran Sederhana yang menurutnya kerap menjadi pilihan saat berada di pengadilan.

"Aduh ini sebenarnya sidang apaan. Saya sebetulnya sudah bosan datang ke PN Jaktim. Bukan bosan sidangnya. Bosan makan nasi Padang restoran Sederhana. Habis adanya cuma itu nggak ada yang lain," katanya.

Tifa bahkan bercanda khawatir berat badannya naik karena terlalu sering menyantap menu yang sama.

Pernyataan Dokter Tifa tersebut kembali menyoroti persoalan kehadiran pihak yang disebut sebagai pelapor, keterangan saksi, serta permintaannya agar ijazah Jokowi dihadirkan dalam persidangan. Meski demikian, seluruh klaim mengenai jalannya sidang tetap perlu dilihat berdasarkan catatan persidangan dan keterangan para pihak terkait.* (fj/dh)

Mahfud mengamati perubahan tersebut dalam dinamika politik nasional selama sekitar dua pekan terakhir. Dia menilai kegaduhan mengenai polemik ijazah membuat persoalan lain yang berkaitan dengan pemerintahan Prabowo tidak lagi mendapat perhatian sebesar sebelumnya.

Baca Juga:

• Heboh Diisukan Pesta Ultah Prabowo di Istana Bogor, Bakom: Itu Jamuan Wakil PM Rusia

Mahfud juga menyoroti sikap Presiden Prabowo dan partai-partai politik yang menurut pengamatannya tidak banyak menjadi sasaran kritik di tengah ramainya polemik tersebut.

"Pak Prabowo diam, partai politik diam. Gibran dibiarkan sendiri. MBG ndak ada yang kritik," ucapnya.

Selain menyoroti polemik ijazah Jokowi dan Gibran, Mahfud turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo.

Menurut Mahfud, perhatian publik terhadap polemik keluarga Jokowi membuat kritik terhadap sejumlah persoalan lain menjadi kurang terdengar. Dia menilai program MBG yang sebelumnya menjadi bahan perdebatan kini tidak mendapatkan sorotan sebesar sebelumnya.

Pandangan tersebut disampaikan Mahfud sebagai penilaiannya terhadap perubahan pembicaraan publik. Pernyataan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kritik terhadap MBG benar-benar berhenti atau sengaja dihentikan.

Mahfud juga menyinggung persoalan hukum yang melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ardiansyah. Dia menilai perkembangan persidangan yang disebutnya berlangsung penting juga tidak mendapatkan perhatian pemberitaan sebesar polemik ijazah.

"Pemidanaan Jampidsus juga ndak ada yang jadi berita, padahal kemarin sidangnya luar biasa, saya ngikuti itu," tuturnya.

Mahfud kemudian menyampaikan penilaiannya mengenai sikap Prabowo di tengah polemik ijazah Gibran. Dia menduga situasi tersebut membuat Presiden tidak lagi menjadi sasaran utama kritik publik, sementara Jokowi dan Gibran terus mendapat sorotan.

"Kritik terhadap Pak Prabowo ndak ada lagi. Yang dihantam sekarang malah Pak Jokowi terus dan dibiarkan sendiri. Sehingga saya melihat Pak Prabowo nampaknya nikmat juga," kata Mahfud.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Mahfud mengenai dinamika politik yang berkembang. Tidak ada keterangan dalam pernyataan yang dikutip tersebut yang membuktikan bahwa Prabowo secara sengaja membiarkan polemik itu berkembang atau menikmati dampaknya.

Polemik ijazah Jokowi dan Gibran sendiri terus menjadi perhatian publik. Dalam situasi tersebut, pernyataan Mahfud menyoroti bagaimana suatu isu dapat mendominasi pembicaraan masyarakat, sementara isu lain yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah berpotensi mendapat porsi perhatian lebih kecil.* (fj/dh)

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, penyidik menemukan dua klaster dugaan korupsi dalam perkara tersebut. Keduanya berkaitan dengan dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa serta dugaan pemberian suap kepada sejumlah pihak.

Baca Juga:

• Alasan KPK Tak Gunakan Pasal Hukuman Mati dalam Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB

Menurut KPK, sejumlah perusahaan penyedia barang dan jasa yang bekerja sama dengan BNPB selama periode 2024-2026 melalui mekanisme penunjukan langsung diduga terafiliasi dengan Bima Setyawan, tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik ipar mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Total nilai pengadaan yang didalami penyidik mencapai sekitar Rp 148 miliar.

Achmad menjelaskan, dana yang mengalir kepada perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Bima disebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Salah satu penggunaan yang didalami KPK adalah pembelian saham PT MDLA melalui PT AVE.

"Bahwa dalam proses penggunaan DSP pada pengadaan tersebut, dana yang mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan BMS dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, salah satunya pembelian saham PT MDLA oleh PT AVE," ujar Achmad.

Berdasarkan keterangan KPK, PT AVE memiliki sekitar 150,4 juta lembar saham PT MDLA atau setara dengan 1,07% kepemilikan. Dengan harga saham Rp 206 per lembar pada 13 Oktober 2026, nilai kepemilikan tersebut disebut mencapai Rp 30,98 miliar.

Adapun nilai pengadaan yang didalami KPK tercatat sebesar Rp 45,76 miliar pada 2024, Rp 52,27 miliar pada 2025, dan Rp 50 miliar pada 2026.

Penyidik masih menelusuri aliran dana tersebut untuk mengungkap dugaan keterkaitan antara proses pengadaan, perusahaan penyedia, dan pembelian saham melalui PT AVE.

Selain dugaan konflik kepentingan, KPK mengusut dugaan permintaan imbalan atau fee kepada penyedia barang dan jasa agar mendapatkan paket pengadaan di lingkungan BNPB.

Achmad mengatakan, Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB saat itu, diduga meminta fee kepada penyedia dalam proses pengadaan tahun 2026.

Penyidik menduga Richard menerima uang melalui perantara dari Gery Prasetiawan, pihak swasta sekaligus direktur PT TLS, dengan nilai mencapai Rp 2,38 miliar selama Januari-September 2026.

Dalam periode yang sama, Gery juga diduga memberikan uang sebesar Rp 140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit, pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.

Dugaan pemberian tersebut masih didalami oleh penyidik KPK sebagai bagian dari pengusutan klaster suap dalam perkara pengadaan dana kebencanaan.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK turut mengungkap dugaan penerimaan yang berkaitan dengan Gabriel Purwaka Sigit. Barang-barang yang disebut penyidik meliputi uang tunai Rp 1,7 miliar, USD 7.500, SGD 9.000, 56 keping emas dengan berat total 133 gram, serta tabungan emas seberat 192 gram.

KPK menyebut barang-barang tersebut antara lain diduga berasal dari sejumlah vendor yang terlibat dalam pengadaan di lingkungan BNPB.

Secara keseluruhan, penyidik menyita barang bukti dengan nilai sekitar Rp 5,47 miliar. Barang bukti tersebut mencakup uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing, emas fisik, tabungan emas, serta aset kripto.

Penyitaan dilakukan untuk mendukung proses penyidikan dan menelusuri dugaan aliran uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah:

1. Bima Setyawan, tenaga ahli Kepala BNPB.
2. Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB saat itu.
3. Gabriel Purwaka Sigit, pejabat pembuat komitmen sekaligus pejabat pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
4. Gery Prasetiawan, pihak swasta.
5. Syifa Nrika Ghifarian, pihak swasta.

KPK menduga perkara ini berkaitan dengan penggunaan Dana Siap Pakai yang seharusnya mendukung penanganan berbagai bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, serta banjir di Aceh dan Sumatera.

Penyidikan masih berlanjut untuk menelusuri penggunaan dana pengadaan, dugaan benturan kepentingan, serta aliran uang kepada pihak-pihak yang terkait. Seluruh dugaan tindak pidana tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.* (in/dh)

Klarifikasi itu disampaikan Syahganda pada Sabtu (17/10/2026), setelah kegiatan di Istana Bogor ramai diperbincangkan di media sosial dan dikaitkan dengan perayaan ulang tahun Prabowo.

Baca Juga:

• Temukan Oknum hingga Narkoba, Kapolda Aceh Minta Warga Tak Ragu Lapor via Call Center 110

Syahganda menegaskan, ulang tahun Prabowo jatuh pada Sabtu (17/10/2026), bukan pada malam sebelumnya.

Syahganda menjelaskan, kegiatan di Istana Bogor pada Jumat malam merupakan jamuan bagi Manturov dan rombongan yang berkunjung ke Indonesia.

"Acaranya makan malam dan kebudayaan menghibur Wakil Perdana Menteri Rusia. Bukan (rapat kabinet)," ujar Syahganda.

Acara tersebut turut diisi pertunjukan tarian tradisional Indonesia, termasuk tarian dari Ambon dan Jawa. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga memperkenalkan anggota Kabinet Merah Putih kepada delegasi Rusia.

Kegiatan itu dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang sebelumnya datang ke Istana Bogor sejak sekitar pukul 18.30 WIB. Para pejabat mulai meninggalkan lokasi sekitar pukul 22.00 WIB.

Kehadiran banyak pejabat sempat memunculkan beragam dugaan mengenai agenda pertemuan tersebut. Namun, Syahganda menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung merupakan jamuan makan malam dan pertunjukan budaya bagi delegasi Rusia.

Kabar mengenai perayaan ulang tahun Presiden Prabowo muncul karena kegiatan di Istana Bogor berlangsung sehari sebelum hari ulang tahunnya.

Syahganda kembali menegaskan bahwa agenda pada Jumat malam bukan perayaan ulang tahun Presiden.

Dengan klarifikasi tersebut, Bakom meluruskan informasi mengenai kegiatan di Istana Bogor. Acara itu ditujukan untuk menyambut kunjungan Wakil PM Pertama Rusia beserta rombongan, dengan rangkaian jamuan makan malam, pertunjukan kebudayaan, dan perkenalan anggota kabinet.

Keterangan Bakom menjadi penjelasan atas kabar yang beredar mengenai agenda di Istana Bogor pada malam menjelang ulang tahun Prabowo.* (in/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pelaksanaan program MBG di sekolah mengacu pada pemberitahuan resmi pemerintah daerah, baik melalui gubernur maupun bupati.

Baca Juga:

• Lindungi Kesehatan Siswa dari Kabut Asap Karhutla, Disdik Binjai Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh

"Apabila pemberitahuan penghentian diterima sebelum proses pembelian bahan pangan dan persiapan memasak dilakukan, distribusi MBG pada hari berikutnya tidak dilaksanakan," kata Sudaryono dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).

Sudaryono menjelaskan, ketentuan berbeda berlaku apabila pemberitahuan penghentian baru diterima ketika proses persiapan dan memasak sudah berlangsung.

Dalam kondisi tersebut, makanan yang telanjur disiapkan tetap didistribusikan. Mekanisme ini diterapkan untuk mengantisipasi makanan yang sudah dibuat agar tidak terbuang.

"Kalau pemberitahuan datang ketika proses persiapan dan memasak sudah berjalan, makanan yang telanjur dibuat tetap didistribusikan," ujarnya.

Dengan demikian, penghentian distribusi MBG saat sekolah menerapkan PJJ tidak dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan. Waktu pemberitahuan menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah yang harus dilakukan oleh pelaksana program.

Sudaryono menegaskan, distribusi makanan yang tetap dilakukan ketika proses memasak telah berjalan bukan berarti program MBG beroperasi seperti biasa selama PJJ.

Menurutnya, pelaksanaan distribusi tetap menyesuaikan pemberitahuan resmi dan tahapan persiapan yang telah dilakukan oleh penyedia makanan.

Melalui mekanisme tersebut, BGN berupaya menjaga penggunaan bahan pangan tetap efisien dan pelaksanaan program berjalan secara bertanggung jawab.

"Melalui mekanisme tersebut, BGN berupaya menjaga pelaksanaan MBG tetap terukur dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi di lapangan," kata Sudaryono.

Kebijakan ini menjadi pedoman bagi pelaksana program dalam menyesuaikan distribusi MBG ketika kegiatan belajar mengajar berubah menjadi PJJ. Pemberitahuan dari pemerintah daerah dan koordinasi dengan pihak pelaksana menjadi bagian penting agar penyaluran makanan tidak menimbulkan pemborosan.* (k/dh)

MEDAN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak Agustus 2026. Jumlah kasus yang dilaporkan pada September mencapai 45.818, meningkat dibandingkan Agustus yang tercatat sebanyak 32.599 kasus.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Medan Surya Syahputra mengatakan, tren peningkatan kasus ISPA tersebut mulai terlihat sejak Agustus. Kondisi ini menjadi perhatian di tengah memburuknya kualitas udara di Medan akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Baca Juga:

• Tangani Kabut Asap Karhutla, Wali Kota Medan Rico Waas Siagakan Puskesmas dan Bagikan 1.800 Kotak Masker

Berdasarkan data Dinkes Medan, jumlah kasus yang dilaporkan pada September bertambah 13.219 dibandingkan bulan sebelumnya, atau meningkat sekitar 40,6 persen.

Data Kasus ISPA Medan Januari-September 2026

Berikut data bulanan kasus ISPA atau pneumonia yang disampaikan dalam laporan Dinkes Medan:

Data tersebut menunjukkan jumlah kasus tertinggi dalam periode yang dicantumkan terjadi pada September 2026. Sebelumnya, angka kasus sempat berfluktuasi dan berada di bawah 33.000 pada sebagian besar bulan.

Peningkatan yang tercatat pada Agustus dan September menjadi perhatian, terlebih ketika sejumlah wilayah Medan dan sekitarnya terdampak kabut asap.

Dinkes Imbau Warga Kurangi Aktivitas di Luar Rumah

Untuk mengantisipasi dampak kualitas udara yang memburuk, Dinkes Medan mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat udara terlihat berasap atau kondisinya semakin buruk.

Jika harus beraktivitas di luar rumah, warga disarankan menggunakan masker yang sesuai untuk membantu mengurangi paparan partikel di udara.

"Kami mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan terutama saat kondisi udara terlihat berasap atau menunjukkan kecenderungan memburuk. Apabila terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, pastikan selalu menggunakan masker perlindungan yang memadai," kata Surya.

Dinkes juga meminta masyarakat memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang lebih rentan, seperti anak-anak, lanjut usia (lansia), ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit pernapasan atau penyakit penyerta lainnya.

Kelompok tersebut disarankan mengurangi paparan udara luar ketika kondisi lingkungan memburuk dan lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan.

Warga Diminta Segera ke Fasilitas Kesehatan

Selain mengurangi paparan polusi, masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat, mengonsumsi makanan bergizi, dan mencukupi kebutuhan air putih.

Surya meminta warga tidak mengabaikan gejala yang berpotensi berkaitan dengan gangguan pernapasan. Keluhan seperti batuk, sesak napas, nyeri dada, mata perih, atau gejala lain yang semakin memburuk perlu mendapat perhatian.

"Apabila mengalami gejala seperti batuk, sesak napas, nyeri dada, mata perih, atau keluhan kesehatan lainnya yang memburuk, segera datangi Puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat," ujarnya.

Dinkes juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat berkendara karena kabut asap dapat menurunkan jarak pandang. Warga diminta tidak melakukan pembakaran terbuka yang berpotensi memperburuk kualitas udara.

Di tengah peningkatan kasus ISPA dan persoalan kabut asap, masyarakat diharapkan mengikuti imbauan kesehatan serta memantau informasi kualitas udara dan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.* (ds/dh)

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, dalam perkara yang bermula dari OTT, penyidik memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status penanganan hukum terhadap pihak-pihak yang diamankan.

Baca Juga:

• Alasan Nusron Wahid Absen 2 Kali, Disebut Dinas ke Malaysia

Menurut Taufik, setelah melakukan gelar perkara dan menilai kecukupan alat bukti yang diperoleh dalam penyelidikan, KPK menerapkan Pasal 12 huruf i UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan.

"Sehingga dengan kondisi tadi, dan kecukupan alat bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan tersebut, kita hanya, setelah dilaporkan ekspos, menerapkan pasal sebagaimana yang tadi sudah disampaikan yaitu Pasal 12 huruf i terkait benturan kepentingan," ujarnya.

KPK Soroti Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Taufik menjelaskan, penerapan Pasal 12 huruf i berkaitan dengan dugaan keterlibatan pihak yang memiliki hubungan dengan penyelenggara negara dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

KPK menduga sejumlah perusahaan yang terlibat dalam kegiatan pengadaan memiliki afiliasi dengan pihak penyelenggara negara, keluarga, atau orang kepercayaan Kepala BNPB.

"Karena ada beberapa kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa itu kemudian juga terafiliasi beberapa perusahaan dengan pihak penyelenggara negara dan saudara atau masih ada hubungan atau orang kepercayaan dari Kepala Badan BNPB," kata Taufik.

Pasal 12 huruf i UU Tipikor mengatur benturan kepentingan dalam pengadaan, yakni ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara sengaja turut serta dalam pengadaan yang menjadi tugas atau tanggung jawabnya untuk diurus atau diawasi.

KPK sebelumnya menjelaskan bahwa dugaan persoalan dalam perkara ini berkaitan dengan keterlibatan pihak-pihak yang semestinya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi diduga memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang mengikuti proses pengadaan.

Penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak serta hubungan antara perusahaan yang terlibat dan para penyelenggara negara.

Dana Kebencanaan Seharusnya untuk Penanganan Darurat

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan Dana Siap Pakai yang seharusnya digunakan untuk mendukung penanganan bencana dan kebutuhan darurat.

KPK menyebut anggaran tersebut diperuntukkan bagi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta penanganan pascabanjir bandang di Aceh dan Sumatera.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa pencairan DSP memiliki mekanisme yang fleksibel, tetapi tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Ada sejumlah kondisi yang menjadi dasar pencairan dana tersebut, antara lain penetapan status keadaan darurat bencana oleh pemerintah sesuai kewenangannya, penetapan status keadaan tertentu, pertimbangan risiko bencana yang berdampak berdasarkan ketentuan BNPB, serta kebutuhan bantuan kemanusiaan ke luar negeri.

Dalam penyidikan ini, KPK membagi penanganan perkara ke dalam dua klaster. Sejumlah nama yang disebut dalam perkara tersebut meliputi Gery Prasetiawan, Syifa Nrika Ghifarian, Gabriel Purwaka Sigit, Bima Setiawan, dan Richard Erlangga.

KPK masih mendalami dugaan penyimpangan penggunaan dana kebencanaan dan proses pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan perkara tersebut.

Penentuan pasal dalam tahap awal penyidikan tidak dengan sendirinya menjadi keputusan akhir mengenai pertanggungjawaban pidana para tersangka. Proses hukum masih berjalan untuk mengungkap rangkaian peristiwa, kecukupan alat bukti, dan peran setiap pihak yang diduga terlibat.* (d/dh)

FI sempat berupaya melarikan diri ke area kebun pisang saat petugas mendatangi lokasi. Namun, pria tersebut akhirnya diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Polda Sumut amankan 19 orang positif narkoba dalam penggerebekan di Padang Bulan Medan

Dalam penggerebekan itu, petugas menemukan sejumlah paket sabu yang disimpan di dalam tas. Polisi juga menggeledah beberapa titik yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi dan konsumsi narkotika.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, barang bukti yang diamankan meliputi narkotika, senjata api atau pistol, senjata tajam, serta alat isap sabu atau bong.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, petugas turut menghancurkan dan membakar lapak-lapak yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran dan konsumsi narkoba.

"Seluruh lapak yang diduga kuat menjadi tempat peredaran dan tempat mengonsumsi narkoba di lokasi tersebut langsung kami hancurkan dan bakar di tempat. Langkah tegas ini diambil agar lokasi tidak kembali digunakan oleh jaringan mereka," kata Rafli.

Dia menambahkan, polisi masih memburu pihak-pihak yang diduga memasok narkotika kepada FI.

Setelah penangkapan, FI bersama barang bukti dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Polisi akan mendalami dugaan keterlibatan FI dalam peredaran narkotika, termasuk menelusuri asal barang haram yang ditemukan serta kemungkinan adanya jaringan lain yang terhubung dengan kasus tersebut.

Aparat kepolisian bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menyatakan akan memperketat pengawasan di kawasan Desa Mencirim dan sekitarnya.

Penanganan perkara masih berlanjut untuk mengungkap dugaan jaringan peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara. Status hukum FI dan dugaan keterlibatannya harus ditentukan berdasarkan hasil penyidikan serta proses hukum yang berlaku.* (in/dh)

Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Jumat (16/10/2026), dan dihadiri Ketua DWP Kabupaten Asahan Ny. Lily Evi Zainal Aripin bersama pengurus DWP kabupaten, DWP unit pelaksana (UP) dinas dan badan, serta perwakilan kecamatan se-Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• Sejumlah Desa di Asahan Belum Lengkapi Administrasi PKK, Ketua TP PKK Minta Pembenahan

Menurutnya, keselarasan program DWP dengan prioritas pembangunan daerah diperlukan agar organisasi dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Lily menegaskan, koordinasi yang baik akan membantu seluruh unit DWP menjalankan program secara lebih terarah dan berkesinambungan.

Dia berharap pengurus di setiap tingkatan semakin solid dalam melaksanakan kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, pembinaan karakter sosial, serta peningkatan kualitas kehidupan keluarga.

Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, DWP diharapkan dapat terus berperan sebagai mitra strategis dalam mendorong terwujudnya keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.

Selain memperkuat koordinasi organisasi, Rakornis juga dimanfaatkan untuk mempersiapkan berbagai perlombaan sesuai arahan DWP Pusat dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Dharma Wanita Persatuan.

Persiapan tersebut diharapkan dapat mendorong keterlibatan pengurus dan anggota DWP dalam kegiatan organisasi sekaligus mempererat kebersamaan antarunit.

Lily berharap seluruh pengurus dapat menjalankan program sesuai rencana dan terus meningkatkan kontribusi organisasi bagi keluarga serta masyarakat Kabupaten Asahan.

Rakornis ini menjadi bagian dari upaya DWP Kabupaten Asahan untuk memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan daerah, terutama melalui pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.* (dh)

Rencana penyaluran bantuan itu disampaikan Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim saat bertemu dengan para pedagang di Aula Thamrin Munthe, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Jumat (16/10/2026).

Baca Juga:

• Bakal Hadiri Pelantikan FAHMI UMMI dan Cek Sekolah, Wamenag Romo Syafi’i Sambangi Tanjungbalai

Mahyaruddin mengatakan, bantuan akan diserahkan saat pelaksanaan kegiatan Car Free Day (CFD). Penyaluran itu diharapkan membantu pedagang menjalankan usaha dengan fasilitas yang lebih tertata.

Mahyaruddin menjelaskan, bantuan yang disiapkan tidak hanya berupa gerobak, tetapi juga mencakup tenda dan perlengkapan pendukung usaha.

Dia menegaskan, para pedagang diminta menjaga fasilitas yang diberikan dan tidak mengubah bentuk bangunan atau sarana yang telah ditetapkan dalam program penataan.

Menurutnya, penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat dan mendukung kebutuhan pelaku usaha kecil.

Pemko Tanjungbalai juga mengajak seluruh pihak terkait untuk ikut mengawasi pelaksanaan program agar penyaluran bantuan berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima oleh pedagang yang membutuhkan.

"Seluruh pihak hari ini diajak ikut mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaan program ini agar berjalan dengan lancar sesuai aturan dan syarat yang ditetapkan sehingga manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan," ujar Mahyaruddin.

Program bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah dengan lembaga perbankan untuk mendukung penataan kawasan perdagangan.

Dalam keterangan Pemko Tanjungbalai, bantuan yang disiapkan meliputi 40 unit gerobak serta tenda, celemek, dan tanda identitas warung bagi pedagang. Dukungan itu dikaitkan dengan sinergi KPw BI Pematangsiantar dan Bank Sumut Cabang Tanjungbalai.

Mahyaruddin berharap kerja sama tersebut dapat mendukung terwujudnya kawasan usaha yang lebih rapi, bersih, dan tertib, sejalan dengan visi Tanjungbalai EMAS, yakni Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera.

Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Pimpinan Bank Sumut Cabang Tanjungbalai Jama'an, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tajul Abrar, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Wiwi Fitria, Kepala Dinas Perhubungan Elvandia, Camat Tanjungbalai Selatan Yudhi Irfan Lesmana, Kabid Pendapatan Ade Faradila, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL) Zakaria Sirait, serta para pedagang kawasan food court.

Melalui program ini, Pemko Tanjungbalai berharap para pedagang memperoleh fasilitas usaha yang lebih memadai, sementara penataan kawasan perdagangan dapat berjalan dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.* (dh)

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (15/10/2026). Rombongan dipimpin Kepala Kantor Kemenag Tanjungbalai Ahmad Sofian dan diterima Mahyaruddin yang didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sofian Pohan.

Baca Juga:

• Gebrakan Digital Tanjungbalai: Terapkan Sertifikat Elektronik Hingga Pembatasan Gawai Anak

Selain menghadiri pelantikan, Romo Syafi'i direncanakan mengunjungi MTsN 2 di Jalan Anggur, Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, serta Kantor Kemenag Tanjungbalai.

Menanggapi rencana tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meminta seluruh pihak terkait mempersiapkan kegiatan dengan baik. Dia menekankan pentingnya koordinasi antara Kemenag Tanjungbalai, pengurus FAHMI UMMI, dan pemerintah kota.

Menurut Mahyaruddin, persiapan yang matang diperlukan agar rangkaian pelantikan dan kunjungan Wamenag dapat berjalan lancar.

"Persiapan harus benar-benar dilakukan dengan sinergi antara Kemenag Tanjungbalai, FAHMI UMMI dan Pemerintah Kota. Hal yang dibutuhkan agar dipersiapkan guna pelaksanaan pelantikan dan kunjungan Wamenag nanti," ujar Mahyaruddin.

Dia juga berharap hubungan kerja sama antara FAHMI UMMI, Pemko Tanjungbalai, dan Kemenag semakin kuat, terutama dalam mendukung program keagamaan di daerah.

Mahyaruddin menyatakan akan menghadiri pelantikan tersebut. Dia turut mengingatkan para pengurus yang akan dilantik agar menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

Dalam pelantikan mendatang, Yuninda Sitorus direncanakan menjabat sebagai Ketua FAHMI UMMI Kota Tanjungbalai. Sementara itu, Hj Rahmawati Hasibuan disebut sebagai sekretaris dan Hj Yulina Rahman sebagai bendahara bersama pengurus lainnya.

Mahyaruddin berharap FAHMI UMMI dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam bidang keagamaan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta pembinaan keluarga.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Kemenag, dan organisasi masyarakat, berbagai program diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga serta mendukung visi Tanjungbalai EMAS, yakni Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera.* (dh)

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (13/10/2026), dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Fitra Hadi, yang hadir mewakili Wali Kota Tanjungbalai. Sosialisasi tersebut diikuti para kepala sekolah dasar (SD) di lingkungan Pemko Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Lepas Atlet Airsoft ABU ke FORPROV Sumut, Wawako Tanjungbalai Targetkan Bawa Pulang Juara

Dalam sambutannya, Fitra Hadi berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai penggunaan sertifikat elektronik, khususnya bagi pejabat yang memiliki kewenangan menandatangani dokumen.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih mudah, efisien, dan akuntabel.

"Dalam rangka mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera (Tanjungbalai EMAS) dan untuk mendorong kemudahan penyelenggaraan pelayanan publik maka diperlukan adanya kerja sama strategis yang bersinergi di semua sektor, yang didukung dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal dalam berbagai layanan perkotaan," kata Fitra.

Dia menjelaskan, sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik dapat mendukung proses administrasi secara daring. Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, proses penandatanganan dokumen dapat dilakukan tanpa harus selalu bertemu secara fisik dan menggunakan dokumen berbasis kertas.

Pemanfaatan sertifikat elektronik juga diharapkan membantu memperkuat keamanan dokumen dan mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

Selain membahas transformasi digital pemerintahan, sosialisasi tersebut mengangkat implementasi Surat Edaran Wali Kota Tanjungbalai Nomor 480/15505 tentang Penggunaan Gawai dan Aktivitas Digital Anak di Kota Tanjungbalai.

Fitra menegaskan, sekolah memiliki peran penting dalam membangun karakter serta membimbing anak menghadapi perkembangan teknologi digital.

Dia menyebut surat edaran tersebut merupakan kebijakan di tingkat daerah yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau dikenal sebagai PP TUNAS.

Menurut Fitra, kebijakan tersebut menekankan pentingnya memastikan anak menggunakan layanan digital sesuai usia dan tingkat kesiapan mereka.

"Untuk itu, filosofi dari aturan ini adalah 'Tunggu anak sampai siap'," ujarnya.

Dia juga mengajak para kepala sekolah untuk berperan aktif dalam membangun lingkungan pendidikan yang mendukung keamanan anak saat menggunakan teknologi digital.

Pemko Tanjungbalai, lanjut Fitra, berkomitmen mendukung penyediaan fasilitas edukasi dan infrastruktur yang ramah anak. Dukungan dari para kepala sekolah dinilai penting agar upaya perlindungan anak dapat diterapkan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing.

Sosialisasi tersebut menghadirkan dua narasumber dengan materi yang berbeda. Dr. Fauzi Ananda, M.Pd., yang disebut sebagai Pandu Literasi Digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital, menyampaikan materi terkait literasi digital.

Sementara itu, Rachmad Yasser Al Zuhri menjadi narasumber untuk materi pemanfaatan sertifikat elektronik.

Melalui kegiatan ini, Pemko Tanjungbalai berharap pemahaman aparatur dan tenaga pendidik mengenai keamanan digital, penggunaan sertifikat elektronik, serta perlindungan anak di internet semakin meningkat.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan pemerintahan yang lebih modern sekaligus menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak di Kota Tanjungbalai.* (dh)

Dukungan itu disampaikan Fadly saat menerima audiensi dan silaturahmi kontingen INORGA Airsoft Brotherhood Unity Kota Tanjungbalai, Senin (12/10/2026).

Baca Juga:

• Tanjungbalai Jadi Tuan Rumah Natal PWKI se-Sumut 1 Desember, Pemko Pastikan Dukungan Penuh

FORPROV Sumatera Utara dijadwalkan berlangsung selama dua hari, Sabtu dan Minggu, 24-25 Oktober 2026, di Jalan Gatot Subroto, kawasan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Medan.

Fadly mengapresiasi kesiapan kontingen Airsoft ABU Tanjungbalai yang akan membawa nama daerah dalam kompetisi tersebut. Menurutnya, olahraga airsoft tidak hanya menjadi aktivitas rekreasi, tetapi juga dapat melatih kerja sama tim, konsentrasi, kedisiplinan, dan ketangkasan.

Dia berharap seluruh atlet dapat mengikuti pertandingan dengan penuh semangat serta menjunjung tinggi sportivitas.

"Semoga seluruh atlet dapat tampil dengan semangat juang yang tinggi, dapat bertanding dengan baik dan membawa pulang juara," ujar Fadly.

Dia juga berpesan agar para atlet menjaga sikap selama pertandingan dan berusaha memberikan penampilan terbaik demi mengharumkan nama Kota Tanjungbalai.

Dukungan pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi kontingen untuk mempersiapkan diri dan menghadapi kompetisi dengan percaya diri.

Keikutsertaan atlet Airsoft ABU Tanjungbalai dalam FORPROV Sumatera Utara menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sekaligus memperkenalkan potensi olahraga masyarakat di daerah.

Melalui ajang tersebut, para atlet diharapkan dapat memperoleh pengalaman bertanding, memperluas jaringan antarkomunitas olahraga, serta meningkatkan prestasi.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap kontingen Airsoft ABU mampu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik dan memberikan hasil yang membanggakan bagi masyarakat setempat.* (dh)