Dalam sambutannya, Bobby mengenang perjalanan politiknya dan menyebut pernah diberhentikan dari partai politik yang sebelumnya menjadi tempatnya bernaung saat maju sebagai Wali Kota Medan. Bobby tidak menyebut nama partai tersebut dalam kesempatan itu.

Baca Juga:

• Gandeng BUMD dan DPR, Bobby Nasution Punya Jurus Pangkas Harga Rumah Murah MBR di Sumut

"Namun, sebagai seorang kader partai, yang namanya diberhentikan, dipecat dari partai, pasti ada gundah gulana di hati. Apa obatnya, apa yang membuat saya kembali tenang? Begitu melihat ke kanan, kiri, depan, belakang, saya melihat seluruh Partai Gerindra membuka tangan selebar-lebarnya untuk saya," ujar Bobby.

Bobby kemudian menyatakan tidak ingin kembali berpindah partai. Dia menyebut Gerindra sebagai tempat terakhirnya dalam perjalanan politik kepartaian.

"Ini cerita pribadi yang saya jalani dan miliki, yang tentunya hal ini pada kesempatan kali ini, cukup sekali pindah partai, biarlah saya berlabuh terakhir di Partai Gerindra ini," tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan para peserta Diklat Laskar Gerindra Sumut dan mendapat sambutan tepuk tangan dari peserta kegiatan.

Bobby juga menyampaikan pandangannya mengenai alasan para peserta memilih bergabung dengan Partai Gerindra. Menurutnya, para kader memiliki alasan dan landasan masing-masing untuk berproses di partai politik.

"Saya yakin seluruh teman-teman di sini memiliki satu alasan yang sama dan punya landasan bergabung dengan Partai Gerindra," katanya.

Dia juga menyebut Gerindra memiliki perjalanan politik dan perjuangan yang panjang. Karena itu, Bobby mengajak kader untuk ikut membangun partai, khususnya di Sumatera Utara.

"Saya ingin menyampaikan bahwa Partai Gerindra bukan partai tanpa perjuangan, bukan yang tiba-tiba jadi pemenang, dan kita semua hari ini termasuk saya, sekaligus mengingatkan diri saya, mari, kalau kemarin belum dari bagian perjuangan membesarkan Partai Gerindra, mari kita torehkan membangun Partai Gerindra, minimal di Sumatera Utara," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bobby meminta kader Gerindra turut mengawal pelaksanaan program pemerintah pusat. Dia mengatakan program pemerintah perlu dipastikan berjalan hingga ke masyarakat di tingkat bawah.

"Program pemerintah pusat saat ini yang kita tahu sangat menargetkan dan berdampak masyarakat sampai ke paling bawah, tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya pada ekonomi yang kecil, hingga bisa makan, bisa tersenyum. Saya minta kita tidak boleh lari dari program ini, seluruh program pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota kita harus jadi ujung tombak," kata Bobby.

Bobby juga mengingatkan kader agar tidak menyalahgunakan program pemerintah. Menurutnya, program yang telah dijalankan harus dikawal agar memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Saya siap untuk kita bersama-sama seluruh kader Partai Gerindra, mari kita sukseskan program Bapak Presiden, tidak boleh ada cela sedikit pun, tidak boleh ada nilai buruk, dan tidak ada penyalahgunaan khususnya di Sumatera Utara," ujarnya.

Diklat Laskar Gerindra Sumut sendiri menjadi bagian dari kegiatan pembinaan kader partai di Sumatera Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Sibolangit dan diikuti kader dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Pernyataan Bobby mengenai Gerindra sebagai tempat terakhir dalam perjalanan politiknya menjadi salah satu bagian yang disampaikannya dalam kegiatan tersebut, bersamaan dengan ajakan kepada kader untuk memperkuat organisasi dan mengawal program pemerintah.* (mi/dh)

Sekretaris Perusahaan BEI Elsierra Putri Yosita mengatakan posisi IHSG tersebut mengalami penurunan dibandingkan penutupan pekan sebelumnya yang berada di level 6.241,892.

Baca Juga:

• IHSG Terkoreksi ke Bawah Level 6.000 pada Jumat Pagi, 362 Saham Melemah

Meski secara mingguan terkoreksi, IHSG pada perdagangan Jumat (2/10/2026) justru ditutup menguat 27,39 poin atau 0,46 persen ke level 6.036,89.

Di tengah pergerakan tersebut, aksi jual bersih investor asing masih mewarnai perdagangan saham. Pada Jumat, investor asing mencatat net sell sekitar Rp1,27 triliun berdasarkan bahan yang disampaikan BEI.

Tekanan dari investor asing juga tercermin dalam akumulasi sepanjang 2026. Nilai jual bersih investor asing disebut telah mencapai Rp82,55 triliun.

Di sisi lain, BEI melakukan sejumlah penyempurnaan kebijakan pasar modal pada pekan yang sama. Kebijakan tersebut mencakup penyesuaian batas harga dan Auto Rejection, penyempurnaan kriteria Papan Pemantauan Khusus, serta penerapan Short Selling dan Intraday Short Selling (IDSS).

Sejak Senin (28/9/2026), BEI menurunkan batas harga minimum Efek Bersifat Ekuitas dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) dari Rp50 menjadi Rp1.

Penyesuaian tersebut juga diikuti perubahan ketentuan Auto Rejection. Untuk saham dengan rentang harga Rp1-Rp10, batas Auto Rejection Atas (ARA) dan Auto Rejection Bawah (ARB) ditetapkan sebesar Rp1.

Sementara saham dengan harga di atas Rp10 tetap menggunakan ketentuan ARB asimetris 15 persen hingga 31 Desember 2026.

Untuk DINFRA dengan harga Rp1-Rp10, batas ARA dan ARB juga ditetapkan Rp1. Sedangkan DINFRA dengan harga di atas Rp10 memiliki batas ARA dan ARB masing-masing 10 persen.

Pada hari yang sama, BEI memperbarui ketentuan Papan Pemantauan Khusus melalui Peraturan I-X dan II-X. Sejumlah kriteria pemantauan berbasis harga, likuiditas, free float, dan aktivitas perdagangan dihapus.

Namun, kriteria fundamental perusahaan seperti laporan keuangan, pendapatan, ekuitas negatif, serta kondisi terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau kepailitan tetap dipertahankan.

Mekanisme Full Call Auction (FCA) juga disempurnakan melalui penerapan Non-Cancellation Period yang berkaitan dengan proses pembentukan harga atau *price discovery*.

Perubahan kebijakan BEI berlanjut pada Kamis (1/10/2026) dengan dimulainya transaksi Short Selling dan Intraday Short Selling (IDSS).

Pada tahap awal, transaksi IDSS dapat diakses investor individu domestik hingga 31 Desember 2026 melalui dua Anggota Bursa yang telah memiliki lisensi, yakni PT Ajaib Sekuritas Asia dan PT Semesta Indovest Sekuritas.

Terdapat lima saham yang masuk dalam daftar efek IDSS pada tahap awal, yaitu ASII, BBCA, BRPT, BUMI, dan INDF.

Dalam skema IDSS, posisi short wajib diselesaikan pada hari bursa yang sama sebelum sesi perdagangan berakhir. Persyaratan jaminan awal yang ditetapkan minimal Rp50 juta atau 50 persen dari nilai transaksi.

Dengan berbagai perubahan tersebut, perdagangan saham domestik pada pekan 28 September-2 Oktober 2026 berlangsung di tengah tekanan IHSG secara mingguan sekaligus penerapan sejumlah kebijakan baru di pasar modal.

Pada penutupan Jumat (2/10/2026), IHSG mampu menguat ke level 6.036,89 atau naik 0,46 persen dalam sehari, meski secara keseluruhan masih mencatat koreksi 3,28 persen dalam sepekan.* (oz/dh)

PSMS saat ini berada di posisi kedua dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan. Sementara Persikad memimpin klasemen dengan sembilan poin setelah mencatat tiga kemenangan dari tiga laga.

Baca Juga:

• Sudah Makan Korban, Jalan Perhubungan Laut Dendang Tak Kunjung Diperbaiki

Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto mengatakan para pemain dalam kondisi siap menghadapi Persikad. Meski demikian, beberapa pemain tidak dapat diturunkan karena akumulasi kartu.

"Pemain sangat siap. Memang ada beberapa pemain yang belum bisa bermain karena akumulasi, tetapi pemain lainnya siap menghadapi Persikad Depok," ujar Eko dalam konferensi pers, Jumat (2/10/2026).

Eko mengatakan tim pelatih telah melakukan analisis terhadap permainan Persikad sebagai bagian dari persiapan menghadapi pertandingan.

"Kita tahu mereka sekarang berada di puncak klasemen. Kita sudah menganalisis pertandingan tim lawan. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan, terutama untuk pertandingan besok. Semoga hasil terbaik bisa diraih PSMS Medan," katanya.

Persikad datang ke Deli Serdang dengan catatan tiga kemenangan beruntun. Sementara PSMS mencatat dua kemenangan dan satu hasil imbang dari tiga pertandingan awal musim.

Eko mengingatkan para pemainnya untuk tetap berkonsentrasi dan tidak terpengaruh catatan kemenangan yang dimiliki Persikad.

Menurutnya, Persikad tetap memiliki celah yang dapat dimanfaatkan PSMS apabila mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Dia juga menilai Persikad selalu memiliki peluang untuk kebobolan meski sejauh ini mampu menyapu bersih tiga pertandingan.

"Persikad Depok juga bisa kebobolan. Makanya, kita membutuhkan fokus untuk mengalahkan mereka besok," tegas Eko.

PSMS juga mendapat dukungan dari suporter yang diharapkan memenuhi Stadion Utama Sumatera Utara. Eko menilai kehadiran pendukung Ayam Kinantan dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain.

"Terima kasih kepada suporter. Walaupun kemarin kami bermain away, dukungan mereka tetap banyak. Tentunya itu memberikan motivasi kepada pemain. Kami berharap semua suporter bisa memenuhi stadion dan memberikan motivasi kepada tim," ujarnya.

Dari sisi komposisi pemain, PSMS belum dapat menurunkan penjaga gawang Rudi Nurdin Rajak dan Gufron karena masih menjalani hukuman. Sementara Rachmad Hidayat disebut masih berkutat dengan cedera.

Eko mengatakan keputusan mengenai komposisi pemain akan ditentukan setelah melihat kondisi terakhir para pemain dan hasil evaluasi taktikal.

"Kita lihat hari ini semua kondisi pemain, sekaligus taktikal untuk besok malam," jelasnya.

Pemain muda PSMS, Pramoedya Putra Suhardi, mengatakan persiapan tim berjalan dengan baik menjelang pertandingan.

"Pertandingan besok mungkin cukup berat bagi kita karena Persikad berada di peringkat pertama sekarang. Tetapi secara keseluruhan, saya rasa persiapan cukup baik," ungkap Pramoedya.

Pertandingan PSMS Medan kontra Persikad Depok dijadwalkan berlangsung Sabtu (3/10/2026) pukul 19.00 WIB di Stadion Utama Sumatera Utara. Duel tersebut menjadi pertemuan penting bagi kedua tim dalam persaingan papan atas Grup A Pegadaian Championship 2026/2027.* (tm/dh)

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Kacabdis Wilayah 2 Binjai-Langkat untuk melihat secara langsung kondisi satuan pendidikan sekaligus berdialog dengan para pendidik mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.

Baca Juga:

• Pacu Mutu Pendidikan, Kacabdis Binjai-Langkat 'Turun Gunung' Buka Dialog Langsung di SMKN 2 Binjai

Menurut Rully, kehadiran Kacabdis secara langsung di sekolah menjadi bentuk perhatian terhadap penyelenggaraan pendidikan sekaligus membuka ruang komunikasi antara pihak sekolah dan jajaran Dinas Pendidikan.

Salah satu guru SMKN 2 Binjai, Adriadi, S.Pd., M.Pd., yang telah bertugas sejak sekolah tersebut mulai beroperasi pada 2007, juga menyambut baik kegiatan tersebut.

Dia menilai kunjungan Abdul Kodir memberikan motivasi bagi para guru serta menjadi kesempatan untuk berdialog secara langsung mengenai upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMKN 2 Binjai.

"Yang dilakukan Pak Kacab sangat baik sekali. Selain menjadi motivasi bagi kami bapak ibu guru yang bertugas di SMK Negeri 2 Binjai, kami juga dapat mengenal dan berdialog langsung dengan beliau," ujar Adriadi.

Menurut Adriadi, Abdul Kodir sebenarnya telah beberapa kali hadir di sekolah tersebut. Namun, kunjungan kali ini dinilai berbeda karena materi yang disampaikan banyak memberikan dorongan positif terkait peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, kunjungan langsung ke sekolah dinilai menjadi salah satu cara untuk melihat kondisi layanan pendidikan sekaligus mendengarkan masukan dari para pendidik.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Kodir juga menekankan pentingnya kepedulian para pendidik dalam menjalankan tugas. Guru tidak hanya memiliki peran yang mulia, tetapi juga menghadapi tantangan dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik.

Kehadiran jajaran Kacabdis secara langsung di satuan pendidikan diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara sekolah dengan pemerintah daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di wilayah Binjai dan Langkat.

Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama antara Kacabdis Wilayah 2 Binjai-Langkat, pihak sekolah, dan para tenaga pendidik SMKN 2 Binjai.* (dh)

Sebelumnya, harga emas Antam berada di level Rp2.576.000 per gram. Sementara itu, harga jual kembali atau buyback juga turun menjadi Rp2.380.000 per gram.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 3 Oktober: Hujan Ringan Mendominasi, 5 Wilayah Hujan Sedang

Untuk transaksi buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi saat proses buyback.

Sementara untuk pembelian emas Antam, dikenakan PPh sebesar 0,25 persen dari harga dasar yang tercantum di laman resmi.

Berikut daftar harga emas Antam pada Sabtu (3/10/2026):

Emas Antam 0,5 gram: Rp1.337.000.

Emas Antam 1 gram: Rp2.574.000.

Emas Antam 2 gram: Rp5.088.000.

Emas Antam 3 gram: Rp7.607.000.

Emas Antam 5 gram: Rp12.645.000.

Emas Antam 10 gram: Rp25.235.000.

Emas Antam 25 gram: Rp62.962.000.

Emas Antam 50 gram: Rp125.845.000.

Emas Antam 100 gram: Rp251.612.000.

Emas Antam 250 gram: Rp628.765.000.

Emas Antam 500 gram: Rp1.257.320.000.

Emas Antam 1.000 gram: Rp2.514.600.000.

Dengan penurunan Rp2.000 per gram, harga emas Antam 1 gram kini berada di level Rp2,574 juta. Adapun harga buyback berada di angka Rp2,38 juta per gram.* (an/dh)

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Kacabdis Wilayah 2 Binjai-Langkat untuk melihat secara langsung kondisi satuan pendidikan sekaligus berdialog dengan para pendidik mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.

Baca Juga:

• Bukan Cuma Jago Akademik! Srikandi Futsal SMKN 2 Binjai Sukses Sabet Juara 2 di Piala RA CUP Langkat

Menurut Rully, kehadiran Kacabdis secara langsung di sekolah menjadi bentuk perhatian terhadap penyelenggaraan pendidikan sekaligus membuka ruang komunikasi antara pihak sekolah dan jajaran Dinas Pendidikan.

Salah satu guru SMKN 2 Binjai, Adriadi, S.Pd., M.Pd., yang telah bertugas sejak sekolah tersebut mulai beroperasi pada 2007, juga menyambut baik kegiatan tersebut.

Dia menilai kunjungan Abdul Kodir memberikan motivasi bagi para guru serta menjadi kesempatan untuk berdialog secara langsung mengenai upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMKN 2 Binjai.

"Yang dilakukan Pak Kacab sangat baik sekali. Selain menjadi motivasi bagi kami bapak ibu guru yang bertugas di SMK Negeri 2 Binjai, kami juga dapat mengenal dan berdialog langsung dengan beliau," ujar Adriadi.

Menurut Adriadi, Abdul Kodir sebenarnya telah beberapa kali hadir di sekolah tersebut. Namun, kunjungan kali ini dinilai berbeda karena materi yang disampaikan banyak memberikan dorongan positif terkait peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, kunjungan langsung ke sekolah dinilai menjadi salah satu cara untuk melihat kondisi layanan pendidikan sekaligus mendengarkan masukan dari para pendidik.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Kodir juga menekankan pentingnya kepedulian para pendidik dalam menjalankan tugas. Guru tidak hanya memiliki peran yang mulia, tetapi juga menghadapi tantangan dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik.

Kehadiran jajaran Kacabdis secara langsung di satuan pendidikan diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara sekolah dengan pemerintah daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di wilayah Binjai dan Langkat.

Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama antara Kacabdis Wilayah 2 Binjai-Langkat, pihak sekolah, dan para tenaga pendidik SMKN 2 Binjai.* (dh)

Pernyataan itu disampaikan Dokter Tifa melalui pernyataan publik yang kemudian dikutip pada Sabtu (3/10/2026). Dia mengatakan telah mempertanyakan persoalan pendidikan Gibran sejak 2023 dan menyampaikan temuan yang menurutnya janggal melalui media sosial. Pernyataan mengenai hal tersebut juga dimuat dalam pemberitaan 2 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Tak Terima Didepak dari Persidangan, Ahli Hukum Kubu Gibran 'Serang Balik' Hakim MK ke MKMK

Dia kemudian menyebut penelitian berbasis ilmu neuropolitika yang menurutnya berkaitan dengan perilaku Gibran dan penggunaan akun Fufufafa telah ditulis dalam Gibran Black Paper.

"Jadi tugas saya tentang Gibran sudah selesai," ujarnya.

Setelah menyatakan penelitiannya selesai, Tifa mengapresiasi sejumlah pihak yang kini mengambil langkah hukum terkait persoalan syarat pendidikan Gibran melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

"Alhamdulillah para ilmuwan, akademisi, dan pemerhati lain sudah bergerak melanjutkan: Subhan Palal, Bonatua Silalahi, Mercy Sihombing, dan para ilmuwan hukum yang dipimpin Prof Denny Indrayana," tuturnya.

Tifa berharap proses yang dilakukan para pihak tersebut dapat memberikan hasil yang menurutnya bermanfaat bagi bangsa dan negara.

"Semoga mendapatkan ridha Allah dan seluruh perjuangan ini semata demi kebaikan bangsa dan negara," katanya.

Persoalan syarat pendidikan Gibran saat ini memang tengah diperiksa MK melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara tersebut diajukan sejumlah pemohon, termasuk Denny Indrayana, dan mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menguji persoalan tersebut melalui proses persidangan. Salah satu petitum yang diajukan adalah permintaan agar Gibran didiskualifikasi apabila majelis menyatakan syarat pendidikan yang dipersoalkan tidak terpenuhi. Permintaan tersebut merupakan petitum pemohon dan belum merupakan putusan MK.

Denny Indrayana sebelumnya juga menjelaskan bahwa perkara yang diajukannya tidak hanya dipandang dari persoalan dokumen pendidikan. Dia mengaitkannya dengan prinsip pemilu yang menurutnya harus berlangsung jujur dan adil serta persoalan negara hukum. Pandangan tersebut merupakan argumentasi pihak pemohon dalam perkara yang sedang diperiksa MK.

Sementara itu, proses persidangan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 masih berlangsung. MK telah meminta keterangan sejumlah pihak untuk mendalami persoalan pendidikan Gibran, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pihak terkait dengan riwayat pendidikan Gibran di Singapura dan Australia.

Dalam sidang pada 2 Oktober 2026, Kemendikdasmen memberikan keterangan mengenai proses surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Keterangan tersebut menjadi bagian dari bahan yang sedang didalami majelis hakim dalam perkara tersebut.

Dengan demikian, pernyataan Dokter Tifa mengenai selesainya penelitian Gibran Black Paper menjadi bagian dari perkembangan perdebatan publik mengenai riwayat pendidikan Gibran. Sementara proses untuk menentukan persoalan hukumnya masih berada dalam tahapan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.* (fj/dh)

Rocky termasuk dalam 26 tokoh yang dilantik Presiden Prabowo sebagai anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Baca Juga:

• Merapat ke Istana Jadi Wantimpres Prabowo, Rocky Gerung Jamin Tetap 'Radical Break': Justru Lebih Enak Kritis dari Dalam

"Yang harus dicermati dan disikapi secara menyeluruh, selama ini Prabowo bersikap tidak familiar dengan kritik," ujar Heru, dikutip Sabtu (3/10/2026).

Heru kemudian mengaitkan pandangannya dengan pernyataan Prabowo yang pernah menyebut adanya pakar atau pengamat yang dianggap terlalu pintar. Menurut Heru, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan ketika Rocky, yang selama ini dikenal kritis, justru mendapat posisi di dalam pemerintahan.

Rocky sendiri sebelumnya menyatakan tidak melihat perubahan posisi tersebut sebagai alasan untuk mengubah sikap dan pandangannya. Usai dilantik, dia menyebut dirinya hanya berpindah dari luar ke dalam pemerintahan.

"Saya cuma pindah dari luar ke dalam, apa bedanya? Sikap saya tetap, pandangan saya tetap," kata Rocky.

Rocky juga menjelaskan bahwa Wantimpres menurutnya memiliki fungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden, termasuk melihat dampak kebijakan dan arah kebijakan secara lebih luas. Sekretariat Negara juga menyebut anggota Wantimpres bertugas memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden sesuai mandat undang-undang.

Namun, Heru mempertanyakan apakah sikap kritis Rocky nantinya benar-benar akan digunakan sebagai bagian dari pertimbangan dalam pemerintahan.

"Kondisi tersebut menjadi dasar bagi saya mempertanyakan kelayakan Rocky untuk berada dalam jajaran Wantimpres," kata Heru.

Dia juga menilai terdapat persoalan mengenai posisi Rocky sebagai intelektual yang kini berada di dalam struktur pemerintahan. Menurut Heru, keputusan tersebut dapat menimbulkan perbedaan pandangan mengenai peran seorang pengamat ketika telah menjadi pejabat negara.

Heru lebih lanjut menyebut keberadaan Rocky di Wantimpres berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana masukan yang diberikannya akan menjadi bahan pertimbangan Presiden. Pernyataan tersebut merupakan pandangan Heru mengenai posisi Rocky setelah pengangkatan sebagai anggota Wantimpres.

Dalam struktur Wantimpres yang baru, Pratikno ditunjuk sebagai Ketua, Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris. Rocky Gerung menjadi salah satu dari 26 anggota yang dilantik Presiden Prabowo.

Setelah pelantikan, Rocky juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan mandat kepada Wantimpres untuk menjalankan fungsi yang bersifat etis, bukan teknis. Menurut Rocky, Wantimpres dapat melihat dampak kebijakan dan memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan agar sejalan dengan visi Presiden.

Dengan demikian, perdebatan mengenai masuknya Rocky Gerung ke Wantimpres tidak hanya berkaitan dengan jabatan barunya, tetapi juga mengenai bagaimana seorang tokoh yang sebelumnya aktif memberikan kritik akan menjalankan fungsi pertimbangan dari dalam pemerintahan.

Sementara itu, secara resmi pemerintah menyatakan Wantimpres dibentuk untuk memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden. Komposisi baru Wantimpres terdiri dari tokoh dengan latar belakang yang beragam.* (fj/dh)

"Saya cuma pindah dari luar ke dalam, apa bedanya? Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break. Justru lebih enak di dalam," ujar Rocky usai pelantikan.

Baca Juga:

• Dari Pratikno hingga Listyo Sigit, Pengamat Soroti Tokoh Era Jokowi yang Tetap Berada di Lingkaran Prabowo: Radical Break Sulit Terjadi

"Pesan khusus dari Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah kebijakan itu supaya sesuai dengan visi Presiden," kata Rocky.

Dia mengatakan evaluasi teknis terhadap kebijakan pemerintah merupakan ranah inspektorat jenderal di masing-masing kementerian. Sementara Wantimpres, menurut Rocky, berperan mengawasi arah kebijakan agar tetap sesuai dengan visi serta janji Presiden.

"Kita di Wantimpres tidak mengevaluasi kebijakan teknisnya. Kita mengawasi arah kebijakan supaya sesuai dengan janji Presiden saat kampanye," ujarnya.

Rocky menjelaskan salah satu hal yang dapat menjadi perhatian Wantimpres adalah melihat apakah kebijakan pemerintah telah sejalan dengan visi yang disampaikan Presiden kepada masyarakat.

Dia juga menyebut adanya kemungkinan persoalan komunikasi ketika persepsi pemerintah dan masyarakat mengenai suatu kebijakan tidak berjalan searah.

"Kalau tidak, ada kekurangan komunikasi yang harus diperbaiki melalui pertimbangan kepada Presiden," katanya.

Presiden Prabowo sebelumnya mengangkat 26 anggota Wantimpres pada Jumat (2/10/2026). Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Rocky menjadi salah satu dari 26 anggota Wantimpres bersama sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang. Dalam struktur baru tersebut, Pratikno ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres, Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris.

Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Posisi tersebut memiliki dasar konstitusional serta diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan.

Rocky menilai keberadaannya di dalam Wantimpres tidak serta-merta menghilangkan sikap kritis yang selama ini disampaikannya di ruang publik. Dia justru melihat posisinya tersebut sebagai kesempatan untuk memberikan pandangan mengenai arah kebijakan langsung kepada Presiden.

"Saya cuma pindah dari luar ke dalam, apa bedanya? Sikap saya tetap, pandangan saya tetap," kata Rocky.

Pelantikan 26 anggota Wantimpres tersebut kemudian menjadi awal bagi susunan baru lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Dalam menjalankan fungsi itu, anggota Wantimpres akan memberikan pandangan sesuai tugas dan kedudukan lembaga tersebut.* (tm/dh)

Salah satu perubahan jabatan terjadi di Sumatera Utara. Brigjen Pol Sonny Irawan ditunjuk sebagai Kapolda Sumut menggantikan Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto. Sementara Whisnu mendapat penugasan baru sebagai Wakil Inspektorat Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri.

Baca Juga:

• Rekam Jejak Brigjen Sonny Irawan: Eks Wakapolda yang 'Pulang Kampung' Pimpin Polda Sumut

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian," kata Isir.

Berikut daftar 19 Kapolda yang mendapat penugasan baru dalam mutasi tersebut:

1. Kapolda Metro Jaya: Irjen Pol Dadang Hartanto
2. Kapolda Maluku: Irjen Pol Suwondo Nainggoan
3. Kapolda Kepulauan Riau: Irjen Pol Suhendri
4. Kapolda Riau: Irjen Pol Arman Achdiat
5. Kapolda Nusa Tenggara Timur: Irjen Pol Reza Arief Dewanto
6. Kapolda Jawa Barat: Irjen Pol Hengki
7. Kapolda Banten: Brigjen Pol Hendra Kurniawan
8. Kapolda Jawa Tengah: Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan
9. Kapolda Jawa Timur: Irjen Pol Dekananto Eko Purwono
10. Kapolda Bali: Brigjen Pol Pasma Royce
11. Kapolda Sumatera Barat: Irjen Pol Jawari
12. Kapolda Sulawesi Selatan: Irjen Pol M. Awal Chairuddin
13. Kapolda Jambi: Irjen Pol Widodo
14. Kapolda Gorontalo: Irjen Pol Nurworo Danang
15. Kapolda Sumatera Utara: Brigjen Pol Sonny Irawan
16. Kapolda Sumatera Selatan: Brigjen Pol Rony Samtana
17. Kapolda Sulawesi Tengah: Irjen Pol Rizal Irawan
18. Kapolda Sulawesi Barat: Irjen Pol Totok Suharyanto
19. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta: Irjen Pol Langgeng Purnomo.

Untuk Sumatera Utara, Sonny Irawan bukan sosok baru di lingkungan Polda Sumut. Sebelum ditunjuk menjadi Kapolda, Sonny pernah menjabat Wakapolda Sumut sejak Desember 2025 hingga Juli 2026. Setelah itu, dia dipercaya menjadi Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Kasespimmen) Sespim Lemdiklat Polri.

Sementara itu, Whisnu Hermawan sebelumnya menjabat Kapolda Sumut dan kini mendapat penugasan sebagai Wairwasum Polri.

Selain pergantian Kapolda, sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri juga mengalami perubahan. Komjen Pol Asep Edi Suheri yang sebelumnya Kapolda Metro Jaya ditugaskan sebagai Irwasum Polri. Posisi Kapolda Metro Jaya kemudian diisi Irjen Pol Dadang Hartanto.

Perubahan juga terjadi pada posisi Kabareskrim. Irjen Pol Asep Safrudin yang sebelumnya menjabat Kapolda Kepulauan Riau mendapat penugasan sebagai Kabareskrim Polri. Jabatan tersebut sebelumnya ditempati Komjen Pol Syahardiantono yang dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri untuk penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP).

Dalam keseluruhan mutasi tersebut, Polri mencatat 88 Pati dan Pamen mendapat rotasi atau mutasi. Sebanyak 70 personel disebut mendapatkan promosi atau menduduki jabatan baru, sementara 21 personel memperoleh kenaikan tingkat kepangkatan atau penyesuaian jenjang jabatan.

Isir mengatakan para personel yang mendapat amanah jabatan baru diharapkan segera beradaptasi dan melanjutkan program yang telah berjalan di satuan masing-masing.

"Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat," ujar Isir.

Rotasi 19 Kapolda tersebut menjadi bagian dari perubahan struktur kepemimpinan Polri setelah pergantian Kapolri dari Listyo Sigit Prabowo kepada Suyudi Ario Seto.* (k/dh)

Para korban sebelumnya dijanjikan pekerjaan dengan penghasilan tinggi di sejumlah negara. Pekerjaan yang ditawarkan antara lain sebagai pemetik buah di Australia, pekerja rumah tangga di Taiwan, serta karyawan restoran di Malaysia dan Madagaskar dengan iming-iming gaji sekitar Rp9 juta hingga puluhan juta rupiah per bulan.

Baca Juga:

• Dijanjikan Kerja Gaji Puluhan Juta, 13 Warga Sumut Diduga Dijebak ke Madagaskar Jadi Operator Judol dan Scamming

Nasib para korban semakin sulit setelah tempat mereka bekerja digerebek aparat kepolisian setempat pada Agustus 2026. Mereka kemudian ditahan di Penjara Ma Boo Fiadanana Ilin serta kantor Gendarmerie di Antananarivo, Madagaskar.

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Utara menyebut para WNI tersebut harus menanggung sendiri biaya kepulangan ke Indonesia karena keberangkatan mereka dilakukan melalui jalur nonprosedural.

Ketua Tim Pelindungan BP3MI Sumut, Enceng Supiyanto, mengatakan kondisi tersebut membuat keluarga korban harus menyiapkan biaya yang cukup besar untuk proses pemulangan.

"Banyak warga yang datang meminta bantuan pemulangan sekaligus minta ditanggung biayanya. Sementara di BP3MI sendiri tidak tersedia alokasi dana untuk itu," kata Enceng saat dikonfirmasi, Kamis (1/10/2026).

Selain tiket pesawat, keluarga korban juga harus menanggung biaya penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai pengganti paspor yang telah disita.

Biaya juga berpotensi bertambah apabila otoritas imigrasi Madagaskar menjatuhkan denda akibat pelanggaran izin tinggal atau overstay.

BP3MI Sumut mencatat telah menerima empat berkas pengaduan resmi pada 8-10 September 2026 yang mewakili 13 WNI asal Sumut.

Enceng mengatakan kasus yang melibatkan WNI di Madagaskar tersebut menjadi kasus pertama yang ditangani selama dirinya berkarier di BP3MI.

"Selama saya 30 tahun berkarier di BP3MI, baru pertama inilah kasus di Madagaskar," ujarnya.

Menurut Enceng, keberangkatan melalui jalur nonprosedural salah satunya dipicu calon pekerja migran yang tergiur proses cepat dan iming-iming gaji tinggi.

"Keberangkatan secara prosedural memang membutuhkan waktu karena harus melalui verifikasi dokumen, sesi wawancara, pelatihan keterampilan. Sebaliknya, jalur ilegal menawarkan keberangkatan cepat dengan iming-iming gaji tinggi," jelasnya.

Sebagian korban disebut mengetahui tawaran pekerjaan tersebut melalui iklan lowongan kerja di media sosial. Mereka kemudian diarahkan mengikuti penerbangan yang telah ditentukan, dengan biaya awal disebut ditanggung perusahaan penampung.

Enceng mengatakan masih ada upaya yang dapat dilakukan untuk memulangkan para korban, namun prosesnya membutuhkan berbagai tahapan karena mereka telah berhadapan dengan otoritas setempat setelah diduga terlibat dalam aktivitas scam.

"Masih ada harapan untuk mereka bisa kembali ke Indonesia, tapi prosesnya tidak semudah membalikkan tangan. Banyak yang harus diurus, apalagi mereka tertangkap otoritas setempat karena diduga menjadi bagian dari aktivitas scam," katanya.

Salah satu WNI asal Sumut yang berada di Madagaskar adalah Wulamsari (27), warga Medan Marelan, Kota Medan.

Kakaknya, Julianto (40), menceritakan Wulamsari meninggalkan rumah pada April 2026 setelah berkenalan dengan seorang pria melalui media sosial Facebook yang menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi di Malaysia.

Wulamsari kemudian berangkat melalui Bandara Kualanamu menuju Malaysia. Namun, menurut keterangan keluarga, dari Malaysia dia dibawa ke Madagaskar tanpa sepengetahuannya hingga kehilangan kontak selama beberapa bulan.

"Awalnya pergi ke Malaysia dari Bandara Kualanamu diiming-imingi gaji besar. Tapi dari Malaysia langsung transit ke Madagaskar tanpa sepengetahuan dia. Habis itu hilang kontak," kata Julianto pada Selasa (29/9/2026).

Komunikasi kembali terjalin sekitar pertengahan September 2026. Saat itu, Wulamsari disebut menghubungi keluarga sambil menangis dan meminta pertolongan.

Menurut Julianto, adiknya mengaku menjadi korban penganiayaan dan menyebut adanya dugaan pelecehan terhadap korban perempuan.

"Dua minggu lalu baru komunikasi lagi terakhir dia minta tolong, menangis. Bahwasanya dia di sana dianiaya, perempuan dilecehkan dan laki-laki dianiaya," ujar Julianto.

Keluarga Wulamsari kemudian melaporkan kondisi tersebut kepada pihak kelurahan dan meminta pendampingan dari anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, serta anggota DPRK Aceh Tamiang Jamil Hasan.

Keluarga berharap pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan KBRI di Madagaskar, segera membantu proses pemulangan para korban.

"Harapan saya kepada pemerintah, tolonglah dibantu dan pulangkan dengan secepatnya. Kepada pihak Menteri Luar Negeri atau KBRI, tolonglah dipermudah dibantu supaya adik saya cepat pulang," ucap Julianto.

Saat ini, BP3MI Sumut menyatakan terus berkoordinasi dengan Kemlu RI dan KBRI di Madagaskar untuk memproses penerbitan SPLP serta menempuh jalur diplomasi dengan otoritas setempat guna mengupayakan pemulangan para WNI.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bagi calon pekerja migran untuk memastikan tawaran pekerjaan dan seluruh proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi sebelum berangkat ke luar negeri.* (km/dh)

Rullyandi menyampaikan laporan tersebut ke Sekretariat MKMK di Jakarta Pusat pada Jumat (2/10/2026). Dia menyebut adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dalam persidangan yang berlangsung pada Kamis (1/10/2026) malam.

Baca Juga:

• Usai Diminta Keluar dari Ruang Sidang, Rullyandi Laporkan Saldi Isra dan Arsul Sani ke MKMK

Menurut Rullyandi, dirinya telah resmi diajukan sebagai ahli oleh pihak terkait dalam perkara tersebut. Namun, dia tidak mendapatkan kesempatan menyampaikan keterangan secara langsung di ruang sidang dan hanya diperbolehkan memberikan keterangan tertulis.

"Hanya keterangan secara tertulis. Ini adalah tindakan yang diskriminasi saya yang diberikan kepada saya sebagai pihak terkait yang memiliki kepentingan langsung," ujarnya.

Selain Saldi, Rullyandi juga melaporkan Arsul Sani. Dia menilai pertanyaan Arsul mengenai pernyataannya di luar persidangan berkaitan dengan kebebasan akademiknya dalam menyampaikan pandangan hukum.

"Jadi pernyataan saya di luar persidangan yaitu di ruang publik harus dipaksa di dalam persidangan, diintervensi kebebasan kemerdekaan saya untuk mengkritik," kata Rullyandi.

Sebelumnya, Rullyandi menjadi ahli yang diajukan relawan Militan Gibran 08 Nusantara dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam sidang pada Kamis (1/10/2026), Arsul Sani meminta Rullyandi memberikan klarifikasi mengenai pernyataannya dalam sebuah talkshow yang menyebut persidangan perkara tersebut ilegal.

Arsul mempertanyakan alasan Rullyandi hadir sebagai ahli apabila sebelumnya menyebut persidangan tersebut ilegal. Arsul juga menyinggung perbedaan antara pernyataan Rullyandi di ruang publik dengan keterangan tertulis yang telah disampaikan kepada MK.

Wakil Ketua MK Saldi Isra kemudian meminta Rullyandi mencabut pernyataannya mengenai sidang ilegal tersebut. Rullyandi akhirnya menyatakan mencabut pernyataan itu khusus di ruang persidangan.

Setelah majelis hakim berdiskusi, Saldi menyampaikan bahwa Rullyandi tidak diperbolehkan menyampaikan keterangan secara lisan. MK tetap menerima keterangan Rullyandi dalam bentuk tertulis.

"Kami memutuskan bahwa keterangan atas nama Muhammad Rullyandi kita terima secara tertulisnya dan tidak menyampaikan keterangan lisan," kata Saldi.

Saldi kemudian meminta Rullyandi meninggalkan ruang sidang. Rullyandi mematuhi keputusan tersebut.

Rullyandi kemudian membawa persoalan itu ke MKMK. Dia menyatakan laporan terhadap Saldi dan Arsul telah diterima oleh Sekretariat MKMK.

Dalam laporannya, Rullyandi mempersoalkan keputusan yang membuat dirinya tidak dapat menyampaikan keterangan secara lisan serta mempertanyakan proses klarifikasi terhadap pernyataannya mengenai persidangan MK.

Pelaporan tersebut merupakan langkah yang ditempuh Rullyandi berdasarkan pandangannya mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Ada atau tidaknya pelanggaran etik selanjutnya menjadi ranah MKMK untuk memeriksa dan menilai laporan tersebut.

Sementara itu, perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sendiri masih dalam proses pemeriksaan di MK dan berkaitan dengan sengketa mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.* (k/dh)

Pesan tersebut disampaikan Munir saat melantik Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon bersama jajaran Pengurus PWI Jawa Barat periode 2026-2031 di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).

Baca Juga:

• Terjepit Algoritma Digital, Ketum PWI Desak Negara 'Turun Tangan' Selamatkan Ekosistem Pers

Munir mengatakan tantangan pers saat ini tidak lagi sebatas persaingan antarperusahaan media. Perkembangan platform digital telah mengubah pola produksi dan distribusi informasi secara cepat.

Informasi kini dapat dibuat dan disebarluaskan siapa saja dalam hitungan detik. Di sisi lain, perkembangan AI juga memungkinkan produksi konten berlangsung semakin cepat.

Menurut Munir, kondisi tersebut membuat pers profesional harus memiliki pembeda yang jelas dengan informasi yang beredar di ruang digital.

"Media harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Tetapi adaptasi itu tidak boleh mengorbankan kualitas jurnalistik," ujar Munir.

Dia menyebut kekuatan utama pers tetap berada pada proses jurnalistik, seperti verifikasi, akurasi, konfirmasi, keberimbangan, kepatuhan terhadap kode etik, serta tanggung jawab kepada masyarakat.

Karena itu, wartawan menurutnya tidak cukup hanya mengejar kecepatan dalam menyajikan berita. Kebenaran dan kredibilitas tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Munir juga menyampaikan posisi PWI sebagai organisasi profesi wartawan dengan jumlah anggota yang besar membawa tanggung jawab dalam menjaga kemerdekaan pers, mencerdaskan masyarakat, serta berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara.

Dia meminta perkembangan teknologi tidak dihadapi dengan ketakutan. Wartawan justru perlu meningkatkan kompetensi agar mampu memanfaatkan teknologi, termasuk AI dan media sosial, sebagai alat pendukung pekerjaan jurnalistik.

Namun, teknologi menurut Munir tidak dapat menggantikan tanggung jawab wartawan dalam memeriksa kebenaran informasi, memberikan konteks, melakukan verifikasi, dan mempertanggungjawabkan produk jurnalistik kepada publik.

Munir juga berpesan kepada jajaran Pengurus PWI Jawa Barat periode 2026-2031 agar tidak memandang jabatan organisasi sekadar sebagai penghormatan.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada pengurus harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata untuk menjaga profesionalisme wartawan dan organisasi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya posisi pers sebagai organisasi dan profesi yang menyajikan informasi secara objektif kepada masyarakat.

"PWI organisasi tertua di Indonesia, organisasi terbesar untuk objektif dalam menyajikan pemberitaan," kata Dedi.

Dedi menilai pesan mengenai objektivitas menjadi relevan di tengah ruang informasi yang kini juga dipenuhi konten media sosial, buzzer, influencer, serta berbagai informasi yang mengikuti mekanisme algoritma platform digital.

Menurutnya, pers profesional memiliki posisi berbeda dari konten yang dibuat untuk kepentingan tertentu. Wartawan tetap dituntut bekerja berdasarkan fakta, verifikasi, independensi, dan objektivitas.

Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon mengatakan pelantikan kepengurusan periode 2026-2031 bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, momentum tersebut menjadi awal untuk membangun dan menjaga marwah pers nasional.

PWI Jawa Barat saat ini memiliki sekitar seribu anggota yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota serta empat kelompok kerja di Bandung.

Tantan mengatakan kekuatan tersebut dapat digunakan untuk ikut mengawal pembangunan daerah sekaligus menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial.

Sinergi antara pers dan pemerintah, kata dia, tidak berarti menghilangkan independensi. Pers tetap dapat menjadi mitra dalam pembangunan sekaligus menyampaikan kritik, mengungkap persoalan masyarakat, dan mengawasi kebijakan publik.

Di tengah perubahan teknologi, media sosial, dan AI, tantangan pers tidak hanya mengenai kemampuan mengikuti perkembangan platform. Pers juga dituntut mempertahankan prinsip jurnalistik agar tetap relevan dan dipercaya masyarakat.

Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung kerja jurnalistik, sementara independensi, objektivitas, verifikasi, integritas, dan tanggung jawab kepada publik tetap menjadi prinsip dalam penyajian informasi.* (dh)

Penunjukan Sonny sebagai Kapolda Sumut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi tersebut merupakan bagian dari perubahan sejumlah jabatan perwira tinggi dan perwira menengah Polri setelah pergantian pucuk pimpinan Polri.

Baca Juga:

• Gebrakan Kapolri Baru Irjen Whisnu Ditarik ke Mabes, Brigjen Sonny Irawan Resmi 'Pulang Kampung' Pimpin Polda Sumut

Sonny bukan sosok baru di lingkungan Polda Sumut. Dia sebelumnya dipercaya sebagai Wakapolda Sumut sejak Desember 2025 hingga Juli 2026.

Saat menjadi Wakapolda Sumut, Sonny menggantikan Brigjen Ronny Samtana Tarigan yang kemudian mendapat promosi sebagai Wakapolda Sumatera Selatan.

Setelah menjalankan tugas sebagai Wakapolda Sumut, Sonny mendapat penugasan sebagai Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Kasespimma) Sespim Lemdiklat Polri. Dia kemudian kembali mendapat promosi menjadi Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri sebelum ditunjuk sebagai Kapolda Sumut.

Brigjen Sonny Irawan merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1997. Kariernya di kepolisian banyak berkaitan dengan bidang lalu lintas dan sejumlah jabatan strategis lainnya.

Pada 2022-2023, Sonny pernah menjabat Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kalimantan Timur.

Setelah itu, dia menjabat Dirlantas Polda Jawa Tengah pada 2023 hingga 2025. Dari jabatan tersebut, Sonny kemudian mendapat promosi sebagai Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri pada 2025.

Pada Desember 2025, Sonny kembali mendapat penugasan di Sumatera Utara sebagai Wakapolda Sumut hingga Juli 2026. Setelah itu, dia dipercaya menjadi Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

Penunjukan Sonny sebagai Kapolda Sumut membuatnya kembali mendapat tugas di wilayah yang sebelumnya pernah menjadi tempat penugasannya. Pergantian tersebut sekaligus mengakhiri masa jabatan Irjen Whisnu Hermawan Februanto sebagai Kapolda Sumut.

Dalam mutasi terbaru Polri, sejumlah posisi Kapolda lainnya juga mengalami perubahan, termasuk Kapolda Metro Jaya, Riau, Maluku, Jawa Timur, dan Bali.

Dengan penunjukan tersebut, Brigjen Sonny Irawan dipersiapkan memimpin Polda Sumatera Utara. Polda Sumut merupakan kepolisian daerah yang berkedudukan di Medan dan memiliki wilayah kerja seluruh Provinsi Sumatera Utara.* (tm/dh)

Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Rotasi jabatan itu dilakukan setelah Suyudi resmi menjabat sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melantik Suyudi sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/POLRI Tahun 2026.

Baca Juga:

• Stop 'No Viral No Justice' Ini 6 Janji Tegas Kapolri Baru Suyudi Ario Seto Usai Dilantik

Untuk wilayah Sumatera Utara, posisi Kapolda yang sebelumnya dijabat Irjen Whisnu Hermawan Februanto akan diisi Brigjen Sonny Irawan.

Whisnu selanjutnya mendapat penugasan sebagai Wairwasum Polri. Dia sebelumnya menjabat Kapolda Sumut sejak 2024. Berdasarkan data yang dihimpun, Whisnu merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 dan telah menjalankan sejumlah jabatan di lingkungan Polri.

Sementara itu, Sonny Irawan bukan sosok baru di lingkungan Polda Sumut. Sebelum ditunjuk menjadi Kapolda Sumut, Sonny pernah menjabat Wakapolda Sumut. Dalam mutasi sebelumnya, dia kemudian dipercaya menjadi Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Kasespimmen) Sespim Lemdiklat Polri.

Sonny merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akpol 1997. Dia memiliki pengalaman di bidang lalu lintas dan pernah menduduki sejumlah jabatan, termasuk Direktur Lalu Lintas di beberapa Polda sebelum memperoleh penugasan lainnya di lingkungan Polri.

Sebelumnya, Sonny juga pernah menjadi Wakapolda Sumut sejak Desember 2025 hingga Juli 2026. Saat itu dia menggantikan Brigjen Ronny Samtana Tarigan yang mendapat penugasan sebagai Wakapolda Sumatera Selatan.

Pergantian Kapolda Sumut ini menjadi bagian dari rotasi dan perubahan sejumlah jabatan strategis di tubuh Polri setelah pergantian kepemimpinan dari Listyo Sigit Prabowo kepada Suyudi Ario Seto.* (tm/dh)

FSQ Kabupaten Asahan Tahun 2026 mengusung tema "Dengan Festival Seni Qasidah (FSQ) Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026, Mari Kita Bangun Sumber Daya Manusia melalui Pelestarian Seni Budaya Islam Sejak Dini."

Baca Juga:

• Kisaran Barat Sabet Juara FSQ Asahan 2026, Bupati Bidik Prestasi Nasional & Beri 'PR' Wajib untuk Camat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan Mohammad Azmy Ismail dalam laporannya mengatakan Festival Seni Qasidah merupakan program yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional.

Pelaksanaan FSQ tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 berpedoman pada Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2-90.2-1.3 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara, Dewan Pengawas, Dewan Juri, dan Panitera Festival Seni Qasidah tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026.

Menurut laporan panitia, FSQ tahun ini diikuti 626 peserta dari 25 kecamatan. Peserta terdiri dari 280 putra dan 346 putri.

Terdapat tiga cabang yang diperlombakan, yakni Rebana Klasik, Bintang Vokalis, dan Pop Religi. Peserta terbaik nantinya akan mewakili Kabupaten Asahan pada Festival Seni Qasidah tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Taufik mengatakan FSQ menjadi salah satu wadah untuk melihat hasil pembinaan yang telah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

Bupati Asahan juga menyampaikan selamat kepada seluruh peserta dari 25 kecamatan dan mengajak mereka mengikuti perlombaan dengan semangat serta menampilkan kemampuan terbaik.

"Ikutilah Festival Seni Qasidah ini dengan penuh semangat serta tampilkan bakat dan kemampuan terbaik yang dimiliki," kata Taufik.

Dia juga meminta para peserta menunjukkan hasil latihan yang telah dilakukan selama ini. Selain berkompetisi, peserta diharapkan dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk saling mengenal dan membangun hubungan baik dengan sesama peserta yang memiliki minat dan bakat serupa.

Menurut Taufik, pelaksanaan FSQ sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Asahan, yakni "Terwujudnya Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan."

Dia menjelaskan aspek religius dalam visi tersebut berkaitan dengan kemampuan masyarakat memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar sesuai tuntunan agama.

Khusus bagi umat Islam, seni qasidah disebut menjadi salah satu bagian yang dapat mendukung upaya mewujudkan visi religius tersebut. Karena itu, Taufik mengajak seluruh pihak menyukseskan pelaksanaan FSQ dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Rangkaian pembukaan FSQ diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars LASQI, serta laporan panitia pelaksana.

Acara kemudian dilanjutkan dengan bai'at dewan juri, penandatanganan naskah bai'at oleh Bupati Asahan, pelantikan dewan pengawas, dewan juri dan panitera FSQ, serta penandatanganan naskah pelantikan.

Festival Seni Qasidah tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 kemudian resmi dibuka oleh Bupati Asahan yang ditandai dengan penabuhan rebana dan dilanjutkan dengan foto bersama.* (dh)

Proses penilaian dilakukan melalui pemaparan, verifikasi dokumen, sesi tanya jawab, hingga kunjungan lapangan. Tim KPK melihat secara langsung penerapan sejumlah indikator Desa Antikorupsi di Desa Ledong Barat.

Baca Juga:

• Tembus Skor 95 Desa Ledong Barat Sabet Predikat Istimewa, Resmi Jadi 'Kiblat' Antikorupsi di Asahan

Dalam sambutan Bupati Asahan yang disampaikan Wakil Bupati Rianto, Desa Ledong Barat disebut sebagai salah satu desa yang memiliki pelayanan publik yang baik di Kabupaten Asahan.

Pelayanan tersebut antara lain mencakup administrasi kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga, pelayanan surat tanah, serta berbagai kebutuhan administrasi masyarakat lainnya.

Di bidang kesehatan, Desa Ledong Barat juga didukung fasilitas pelayanan kesehatan dan program jemput bola bagi masyarakat yang tidak dapat datang langsung ke puskesmas.

Rianto mengatakan penilaian KPK menjadi salah satu tahapan penting dalam proses menuju Desa Perluasan Percontohan Antikorupsi Tahun 2026.

"Apapun hasilnya, proses ini kami harapkan menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat," kata Rianto.

Menurutnya, setiap kekurangan yang ditemukan dalam penilaian dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa untuk melakukan perbaikan. Sebaliknya, apabila Desa Ledong Barat dinyatakan layak sebagai Desa Percontohan Antikorupsi, capaian tersebut harus dipandang sebagai amanah untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai integritas.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan dukungan terhadap program percontohan dan perluasan Desa Antikorupsi yang dilakukan KPK.

Dalam sambutan yang disampaikan Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut sekaligus Plt Kepala Dinas PMD Sumut Dr. H. Muhammad Suib, program tersebut dinilai bukan sekadar penilaian administrasi atau kegiatan seremonial.

Menurut Suib, program Desa Antikorupsi menjadi langkah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dia menyebut ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tersebut. Pertama, pemenuhan dokumen dan indikator Desa Antikorupsi. Aparatur Desa Ledong Barat diminta menyajikan data dan bukti pemenuhan indikator secara transparan, jujur, dan sesuai kondisi di lapangan.

Penilaian, kata dia, tidak hanya melihat kelengkapan dokumen, tetapi juga penerapan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, keberlanjutan dan penerapan nilai antikorupsi di tingkat desa. Nilai tersebut diharapkan tidak hanya diterapkan ketika proses penilaian berlangsung, tetapi menjadi bagian dari budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Pengelolaan pemerintahan dan anggaran yang transparan serta keterlibatan masyarakat diharapkan terus dipertahankan dan dapat diterapkan di desa lainnya.

Ketiga, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas PMD dan instansi terkait disebut siap melakukan pembinaan, pengawalan, serta pendampingan untuk menjaga keberlanjutan tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas.

Keterlibatan masyarakat juga dinilai penting, terutama dalam keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, program dan anggaran desa, termasuk penyampaian masukan maupun pengaduan.

Ketua Tim Penilai Desa Antikorupsi KPK RI Firlana Ismayadin menjelaskan proses menuju penilaian telah dilakukan sejak awal tahun melalui sejumlah tahapan, termasuk bimbingan teknis secara luring maupun daring.

Firlana menyebut sekitar 235 desa telah dikukuhkan sebagai Desa Antikorupsi oleh KPK dari sekitar 82 ribu desa di Indonesia.

"Hasil penilaian Desa Ledong Barat akan disampaikan kepada tim provinsi untuk direkapitulasi bersama desa lainnya sebelum KPK menetapkan desa-desa yang menjadi percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2026," ujar Firlana.

Dia menjelaskan program Desa Antikorupsi yang berjalan sejak 2021 diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan tata kelola pemerintahan desa.

Hal tersebut antara lain dilakukan melalui penyusunan regulasi sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemahaman tugas masing-masing unsur pemerintahan desa, evaluasi kinerja perangkat secara berkala, serta penguatan pengawasan dengan melibatkan Inspektorat Kabupaten.

KPK juga mendorong terbentuknya kultur antikorupsi yang tidak hanya dipahami kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga masyarakat.

Pelayanan desa diharapkan berlangsung transparan dan tidak membebani masyarakat dengan pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, KPK mendorong peningkatan literasi digital, digitalisasi dokumen untuk mendukung tertib administrasi, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana menyampaikan informasi terkait pelayanan, program desa, dan pengaduan masyarakat.

Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara Tim KPK RI dengan perangkat Desa Ledong Barat dan pihak terkait. Tim penilai menggali informasi sekaligus melakukan verifikasi terhadap penerapan indikator Desa Antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penilaian tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses sebelum penetapan desa-desa yang akan ditetapkan sebagai Desa Percontohan Antikorupsi Tahun 2026.* (dh)

Penilaian tersebut disampaikan dalam kegiatan monitoring pemenuhan capaian indikator calon percontohan antikorupsi yang digelar di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (1/10/2026).

Baca Juga:

• Kisaran Barat Sabet Juara FSQ Asahan 2026, Bupati Bidik Prestasi Nasional & Beri 'PR' Wajib untuk Camat

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyambut kedatangan tim penilai dan menyampaikan bahwa seluruh tahapan persiapan telah dilakukan untuk menjadikan Desa Ledong Barat sebagai desa percontohan antikorupsi.

Menurut Taufik, berbagai upaya yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan desa.

"Semoga Asahan semakin baik, dari administrasi hingga pelaksanaan kegiatan. Ini menjadi motivasi bagi desa-desa di Asahan dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara," ujar Taufik.

Sementara itu, Koordinator Tim Program Kabupaten Anti Korupsi Firlana Ismayadin menyampaikan hasil penilaian terhadap Desa Ledong Barat.

"Alhamdulillah, penilaian selesai. Desa Ledong Barat mendapat nilai 95, masuk kategori istimewa," kata Firlana.

Menurutnya, hasil tersebut merupakan buah kerja keras berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemenuhan indikator desa percontohan antikorupsi.

Dia menegaskan pencapaian tersebut bukan menjadi akhir dari proses, tetapi menjadi awal bagi Desa Ledong Barat untuk menjalankan peran sebagai desa yang dapat menjadi contoh bagi desa lainnya.

"Ini bukan akhir, melainkan titik awal. Seluruh mata akan tertuju ke Desa Ledong Barat agar benar-benar menjadi teladan bagi desa-desa lain di Asahan," ujarnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian sambutan Bupati Asahan serta Koordinator Tim Program Kabupaten Anti Korupsi.

Setelah kegiatan di Aula Melati, tim melanjutkan peninjauan ke UPTD SDN 015821 Kedai Ledang dan UPTD SMPN 7 Kisaran.

Monitoring tersebut menjadi bagian dari tahapan pemenuhan indikator calon percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi Kabupaten Asahan. Kegiatan berlangsung hingga sekitar pukul 10.00 WIB dalam kondisi aman, lancar, dan sukses.* (dh)

Penutupan FSQ dihadiri Wakil Bupati Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Dandim 0208/Asahan, perwakilan Kajari Asahan, perwakilan Kapolres Asahan, perwakilan Danlanal Tanjung Balai Asahan (TBA), Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Asahan, Ketua dan pengurus TP PKK Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Desa Ledong Barat Raih Predikat Istimewa dalam Penilaian Desa Antikorupsi 2026, Bupati Asahan: Ini Bukan Akhir

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Asahan Mohammad Azmy Ismail mengatakan peserta terbaik dalam ajang FSQ akan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Asahan berupa trofi dan uang tunai.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan, khususnya Camat Kisaran Barat, para kepala desa, masyarakat, serta BKM Masjid Agung H. Achmad Bakrie Kisaran.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan FSQ tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan FSQ Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026," ujar Taufik.

Menurutnya, FSQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan seni dan keagamaan, tetapi juga dapat menjadi wadah pembinaan generasi muda agar memiliki kemampuan intelektual yang sejalan dengan penguatan iman dan takwa.

"Saya berharap melalui FSQ ini, generasi muda di Asahan memiliki kemampuan intelektual yang dibalut dengan iman dan takwa. Kita juga akan terus melakukan evaluasi setiap tahunnya agar pelaksanaan FSQ ke depan semakin baik," katanya.

Taufik juga meminta seluruh camat se-Kabupaten Asahan meningkatkan partisipasi pada pelaksanaan FSQ tahun-tahun berikutnya. Salah satu cabang yang menjadi perhatian adalah rebana klasik.

"Kepada seluruh Camat se-Kabupaten Asahan, kita wajibkan untuk mengirimkan peserta FSQ, khususnya rebana klasik, pada tahun-tahun berikutnya," tegasnya.

Dia berharap pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat melahirkan peserta-peserta terbaik yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Asahan hingga tingkat nasional.

"Harapan kita, Asahan dapat membawa namanya sampai ke tingkat nasional," pungkas Taufik.

Dalam rangkaian penutupan, kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, doa, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara kemudian dilanjutkan laporan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sambutan Bupati Asahan, serta pembagian hadiah kepada para pemenang FSQ.

Kecamatan Kota Kisaran Barat berhasil meraih Juara I FSQ tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026. Posisi Juara II diraih Kecamatan Air Batu, sedangkan Kecamatan Sei Dadap menempati Juara III.

Kegiatan penutupan FSQ Kabupaten Asahan Tahun 2026 berakhir sekitar pukul 17.30 WIB dan berlangsung aman, lancar, serta sukses.* (dh)

Hal itu disampaikan Ady saat temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobi Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (2/10/2026).

Baca Juga:

• Terungkap di Sidang MK, Kemendikdasmen Hitung Masa Pendidikan Gibran Secara Kumulatif

Karena itu, Ady meminta masyarakat segera mendaftarkan data Kartu Keluarga (KK) melalui sistem transformasi digital Perlinsos yang dikelola Kementerian Sosial. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui agen secara daring melalui portal resmi Kementerian Sosial.

"Untuk masyarakat yang berada di desil 5-10 bisa menjadi agen, bisalah mendaftarkan saudara-saudaranya yang berada di desil 1-4. Namun, penentu keputusan siapa yang akan menerima bantuan tersebut tetap dari Kementerian Sosial," kata Ady.

Ady menjelaskan Kota Medan dan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi wilayah yang ditunjuk sebagai pilot project pelaksanaan program digital tersebut di Sumatera Utara. Program itu nantinya akan diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Data dalam sistem tersebut juga berkaitan dengan kelompok kesejahteraan masyarakat yang dibagi berdasarkan desil. Bantuan sosial diperuntukkan bagi masyarakat yang berada pada desil 1 sampai 4, sementara masyarakat desil 5 sampai 10 dapat berperan sebagai agen untuk membantu proses pendaftaran.

Dalam pelaksanaannya, sistem Perlinsos Digital bergantung pada Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota turut bekerja sama memastikan proses pencocokan data biometrik, termasuk verifikasi wajah, berjalan saat masyarakat melakukan registrasi.

Dinas Sosial Provinsi Sumut juga ikut memantau proses verifikasi dan penapisan data di lapangan.

"Instansi sosial di tingkat daerah ikut berperan memastikan validitas data riil di lapangan agar bansos seperti PKH dan BPNT tepat sasaran," ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Sosial Sumut yang disampaikan Ady, masyarakat yang masuk desil 1 tercatat sebanyak 437.761 KK atau 1.697.184 individu. Kelompok tersebut disebut memiliki penghasilan kurang dari Rp800 ribu per bulan dan dikategorikan sangat miskin.

Selanjutnya, desil 2 tercatat sebanyak 476.977 KK atau 1.804.871 individu. Kelompok ini disebut memiliki penghasilan Rp800 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan dan dikategorikan miskin.

Desil 3 mencapai 499.243 KK atau 1.765.523 individu. Kelompok tersebut memiliki penghasilan Rp1,2 juta hingga Rp1,8 juta per bulan dan dikategorikan rentan miskin.

Sementara desil 4 tercatat sebanyak 478.197 KK atau 1.585.297 individu. Kelompok ini memiliki penghasilan Rp1,8 juta hingga Rp2,5 juta per bulan dan dikategorikan menengah ke bawah.

Ady mengatakan masyarakat Sumut yang berada dalam desil 1 sampai 4 banyak berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk kawasan Kepulauan Nias.

Digitalisasi data Perlinsos diharapkan dapat membantu pemerintah melakukan pemutakhiran dan verifikasi data penerima manfaat sehingga penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi.* (dh)