Pesan tersebut disampaikan Munir saat melantik Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon bersama jajaran Pengurus PWI Jawa Barat periode 2026-2031 di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).

Baca Juga:

• Terjepit Algoritma Digital, Ketum PWI Desak Negara 'Turun Tangan' Selamatkan Ekosistem Pers

Munir mengatakan tantangan pers saat ini tidak lagi sebatas persaingan antarperusahaan media. Perkembangan platform digital telah mengubah pola produksi dan distribusi informasi secara cepat.

Informasi kini dapat dibuat dan disebarluaskan siapa saja dalam hitungan detik. Di sisi lain, perkembangan AI juga memungkinkan produksi konten berlangsung semakin cepat.

Menurut Munir, kondisi tersebut membuat pers profesional harus memiliki pembeda yang jelas dengan informasi yang beredar di ruang digital.

"Media harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Tetapi adaptasi itu tidak boleh mengorbankan kualitas jurnalistik," ujar Munir.

Dia menyebut kekuatan utama pers tetap berada pada proses jurnalistik, seperti verifikasi, akurasi, konfirmasi, keberimbangan, kepatuhan terhadap kode etik, serta tanggung jawab kepada masyarakat.

Karena itu, wartawan menurutnya tidak cukup hanya mengejar kecepatan dalam menyajikan berita. Kebenaran dan kredibilitas tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Munir juga menyampaikan posisi PWI sebagai organisasi profesi wartawan dengan jumlah anggota yang besar membawa tanggung jawab dalam menjaga kemerdekaan pers, mencerdaskan masyarakat, serta berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara.

Dia meminta perkembangan teknologi tidak dihadapi dengan ketakutan. Wartawan justru perlu meningkatkan kompetensi agar mampu memanfaatkan teknologi, termasuk AI dan media sosial, sebagai alat pendukung pekerjaan jurnalistik.

Namun, teknologi menurut Munir tidak dapat menggantikan tanggung jawab wartawan dalam memeriksa kebenaran informasi, memberikan konteks, melakukan verifikasi, dan mempertanggungjawabkan produk jurnalistik kepada publik.

Munir juga berpesan kepada jajaran Pengurus PWI Jawa Barat periode 2026-2031 agar tidak memandang jabatan organisasi sekadar sebagai penghormatan.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada pengurus harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata untuk menjaga profesionalisme wartawan dan organisasi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya posisi pers sebagai organisasi dan profesi yang menyajikan informasi secara objektif kepada masyarakat.

"PWI organisasi tertua di Indonesia, organisasi terbesar untuk objektif dalam menyajikan pemberitaan," kata Dedi.

Dedi menilai pesan mengenai objektivitas menjadi relevan di tengah ruang informasi yang kini juga dipenuhi konten media sosial, buzzer, influencer, serta berbagai informasi yang mengikuti mekanisme algoritma platform digital.

Menurutnya, pers profesional memiliki posisi berbeda dari konten yang dibuat untuk kepentingan tertentu. Wartawan tetap dituntut bekerja berdasarkan fakta, verifikasi, independensi, dan objektivitas.

Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon mengatakan pelantikan kepengurusan periode 2026-2031 bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, momentum tersebut menjadi awal untuk membangun dan menjaga marwah pers nasional.

PWI Jawa Barat saat ini memiliki sekitar seribu anggota yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota serta empat kelompok kerja di Bandung.

Tantan mengatakan kekuatan tersebut dapat digunakan untuk ikut mengawal pembangunan daerah sekaligus menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial.

Sinergi antara pers dan pemerintah, kata dia, tidak berarti menghilangkan independensi. Pers tetap dapat menjadi mitra dalam pembangunan sekaligus menyampaikan kritik, mengungkap persoalan masyarakat, dan mengawasi kebijakan publik.

Di tengah perubahan teknologi, media sosial, dan AI, tantangan pers tidak hanya mengenai kemampuan mengikuti perkembangan platform. Pers juga dituntut mempertahankan prinsip jurnalistik agar tetap relevan dan dipercaya masyarakat.

Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung kerja jurnalistik, sementara independensi, objektivitas, verifikasi, integritas, dan tanggung jawab kepada publik tetap menjadi prinsip dalam penyajian informasi.* (dh)

Penunjukan Sonny sebagai Kapolda Sumut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi tersebut merupakan bagian dari perubahan sejumlah jabatan perwira tinggi dan perwira menengah Polri setelah pergantian pucuk pimpinan Polri.

Baca Juga:

• Gebrakan Kapolri Baru Irjen Whisnu Ditarik ke Mabes, Brigjen Sonny Irawan Resmi 'Pulang Kampung' Pimpin Polda Sumut

Sonny bukan sosok baru di lingkungan Polda Sumut. Dia sebelumnya dipercaya sebagai Wakapolda Sumut sejak Desember 2025 hingga Juli 2026.

Saat menjadi Wakapolda Sumut, Sonny menggantikan Brigjen Ronny Samtana Tarigan yang kemudian mendapat promosi sebagai Wakapolda Sumatera Selatan.

Setelah menjalankan tugas sebagai Wakapolda Sumut, Sonny mendapat penugasan sebagai Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Kasespimma) Sespim Lemdiklat Polri. Dia kemudian kembali mendapat promosi menjadi Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri sebelum ditunjuk sebagai Kapolda Sumut.

Brigjen Sonny Irawan merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1997. Kariernya di kepolisian banyak berkaitan dengan bidang lalu lintas dan sejumlah jabatan strategis lainnya.

Pada 2022-2023, Sonny pernah menjabat Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kalimantan Timur.

Setelah itu, dia menjabat Dirlantas Polda Jawa Tengah pada 2023 hingga 2025. Dari jabatan tersebut, Sonny kemudian mendapat promosi sebagai Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri pada 2025.

Pada Desember 2025, Sonny kembali mendapat penugasan di Sumatera Utara sebagai Wakapolda Sumut hingga Juli 2026. Setelah itu, dia dipercaya menjadi Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

Penunjukan Sonny sebagai Kapolda Sumut membuatnya kembali mendapat tugas di wilayah yang sebelumnya pernah menjadi tempat penugasannya. Pergantian tersebut sekaligus mengakhiri masa jabatan Irjen Whisnu Hermawan Februanto sebagai Kapolda Sumut.

Dalam mutasi terbaru Polri, sejumlah posisi Kapolda lainnya juga mengalami perubahan, termasuk Kapolda Metro Jaya, Riau, Maluku, Jawa Timur, dan Bali.

Dengan penunjukan tersebut, Brigjen Sonny Irawan dipersiapkan memimpin Polda Sumatera Utara. Polda Sumut merupakan kepolisian daerah yang berkedudukan di Medan dan memiliki wilayah kerja seluruh Provinsi Sumatera Utara.* (tm/dh)

Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Rotasi jabatan itu dilakukan setelah Suyudi resmi menjabat sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melantik Suyudi sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/POLRI Tahun 2026.

Baca Juga:

• Stop 'No Viral No Justice' Ini 6 Janji Tegas Kapolri Baru Suyudi Ario Seto Usai Dilantik

Untuk wilayah Sumatera Utara, posisi Kapolda yang sebelumnya dijabat Irjen Whisnu Hermawan Februanto akan diisi Brigjen Sonny Irawan.

Whisnu selanjutnya mendapat penugasan sebagai Wairwasum Polri. Dia sebelumnya menjabat Kapolda Sumut sejak 2024. Berdasarkan data yang dihimpun, Whisnu merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 dan telah menjalankan sejumlah jabatan di lingkungan Polri.

Sementara itu, Sonny Irawan bukan sosok baru di lingkungan Polda Sumut. Sebelum ditunjuk menjadi Kapolda Sumut, Sonny pernah menjabat Wakapolda Sumut. Dalam mutasi sebelumnya, dia kemudian dipercaya menjadi Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Kasespimmen) Sespim Lemdiklat Polri.

Sonny merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akpol 1997. Dia memiliki pengalaman di bidang lalu lintas dan pernah menduduki sejumlah jabatan, termasuk Direktur Lalu Lintas di beberapa Polda sebelum memperoleh penugasan lainnya di lingkungan Polri.

Sebelumnya, Sonny juga pernah menjadi Wakapolda Sumut sejak Desember 2025 hingga Juli 2026. Saat itu dia menggantikan Brigjen Ronny Samtana Tarigan yang mendapat penugasan sebagai Wakapolda Sumatera Selatan.

Pergantian Kapolda Sumut ini menjadi bagian dari rotasi dan perubahan sejumlah jabatan strategis di tubuh Polri setelah pergantian kepemimpinan dari Listyo Sigit Prabowo kepada Suyudi Ario Seto.* (tm/dh)

FSQ Kabupaten Asahan Tahun 2026 mengusung tema "Dengan Festival Seni Qasidah (FSQ) Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026, Mari Kita Bangun Sumber Daya Manusia melalui Pelestarian Seni Budaya Islam Sejak Dini."

Baca Juga:

• Kisaran Barat Sabet Juara FSQ Asahan 2026, Bupati Bidik Prestasi Nasional & Beri 'PR' Wajib untuk Camat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan Mohammad Azmy Ismail dalam laporannya mengatakan Festival Seni Qasidah merupakan program yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional.

Pelaksanaan FSQ tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 berpedoman pada Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2-90.2-1.3 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara, Dewan Pengawas, Dewan Juri, dan Panitera Festival Seni Qasidah tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026.

Menurut laporan panitia, FSQ tahun ini diikuti 626 peserta dari 25 kecamatan. Peserta terdiri dari 280 putra dan 346 putri.

Terdapat tiga cabang yang diperlombakan, yakni Rebana Klasik, Bintang Vokalis, dan Pop Religi. Peserta terbaik nantinya akan mewakili Kabupaten Asahan pada Festival Seni Qasidah tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Taufik mengatakan FSQ menjadi salah satu wadah untuk melihat hasil pembinaan yang telah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

Bupati Asahan juga menyampaikan selamat kepada seluruh peserta dari 25 kecamatan dan mengajak mereka mengikuti perlombaan dengan semangat serta menampilkan kemampuan terbaik.

"Ikutilah Festival Seni Qasidah ini dengan penuh semangat serta tampilkan bakat dan kemampuan terbaik yang dimiliki," kata Taufik.

Dia juga meminta para peserta menunjukkan hasil latihan yang telah dilakukan selama ini. Selain berkompetisi, peserta diharapkan dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk saling mengenal dan membangun hubungan baik dengan sesama peserta yang memiliki minat dan bakat serupa.

Menurut Taufik, pelaksanaan FSQ sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Asahan, yakni "Terwujudnya Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan."

Dia menjelaskan aspek religius dalam visi tersebut berkaitan dengan kemampuan masyarakat memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar sesuai tuntunan agama.

Khusus bagi umat Islam, seni qasidah disebut menjadi salah satu bagian yang dapat mendukung upaya mewujudkan visi religius tersebut. Karena itu, Taufik mengajak seluruh pihak menyukseskan pelaksanaan FSQ dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Rangkaian pembukaan FSQ diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars LASQI, serta laporan panitia pelaksana.

Acara kemudian dilanjutkan dengan bai'at dewan juri, penandatanganan naskah bai'at oleh Bupati Asahan, pelantikan dewan pengawas, dewan juri dan panitera FSQ, serta penandatanganan naskah pelantikan.

Festival Seni Qasidah tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 kemudian resmi dibuka oleh Bupati Asahan yang ditandai dengan penabuhan rebana dan dilanjutkan dengan foto bersama.* (dh)

Proses penilaian dilakukan melalui pemaparan, verifikasi dokumen, sesi tanya jawab, hingga kunjungan lapangan. Tim KPK melihat secara langsung penerapan sejumlah indikator Desa Antikorupsi di Desa Ledong Barat.

Baca Juga:

• Tembus Skor 95 Desa Ledong Barat Sabet Predikat Istimewa, Resmi Jadi 'Kiblat' Antikorupsi di Asahan

Dalam sambutan Bupati Asahan yang disampaikan Wakil Bupati Rianto, Desa Ledong Barat disebut sebagai salah satu desa yang memiliki pelayanan publik yang baik di Kabupaten Asahan.

Pelayanan tersebut antara lain mencakup administrasi kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga, pelayanan surat tanah, serta berbagai kebutuhan administrasi masyarakat lainnya.

Di bidang kesehatan, Desa Ledong Barat juga didukung fasilitas pelayanan kesehatan dan program jemput bola bagi masyarakat yang tidak dapat datang langsung ke puskesmas.

Rianto mengatakan penilaian KPK menjadi salah satu tahapan penting dalam proses menuju Desa Perluasan Percontohan Antikorupsi Tahun 2026.

"Apapun hasilnya, proses ini kami harapkan menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat," kata Rianto.

Menurutnya, setiap kekurangan yang ditemukan dalam penilaian dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa untuk melakukan perbaikan. Sebaliknya, apabila Desa Ledong Barat dinyatakan layak sebagai Desa Percontohan Antikorupsi, capaian tersebut harus dipandang sebagai amanah untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai integritas.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan dukungan terhadap program percontohan dan perluasan Desa Antikorupsi yang dilakukan KPK.

Dalam sambutan yang disampaikan Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut sekaligus Plt Kepala Dinas PMD Sumut Dr. H. Muhammad Suib, program tersebut dinilai bukan sekadar penilaian administrasi atau kegiatan seremonial.

Menurut Suib, program Desa Antikorupsi menjadi langkah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dia menyebut ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tersebut. Pertama, pemenuhan dokumen dan indikator Desa Antikorupsi. Aparatur Desa Ledong Barat diminta menyajikan data dan bukti pemenuhan indikator secara transparan, jujur, dan sesuai kondisi di lapangan.

Penilaian, kata dia, tidak hanya melihat kelengkapan dokumen, tetapi juga penerapan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, keberlanjutan dan penerapan nilai antikorupsi di tingkat desa. Nilai tersebut diharapkan tidak hanya diterapkan ketika proses penilaian berlangsung, tetapi menjadi bagian dari budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Pengelolaan pemerintahan dan anggaran yang transparan serta keterlibatan masyarakat diharapkan terus dipertahankan dan dapat diterapkan di desa lainnya.

Ketiga, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas PMD dan instansi terkait disebut siap melakukan pembinaan, pengawalan, serta pendampingan untuk menjaga keberlanjutan tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas.

Keterlibatan masyarakat juga dinilai penting, terutama dalam keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, program dan anggaran desa, termasuk penyampaian masukan maupun pengaduan.

Ketua Tim Penilai Desa Antikorupsi KPK RI Firlana Ismayadin menjelaskan proses menuju penilaian telah dilakukan sejak awal tahun melalui sejumlah tahapan, termasuk bimbingan teknis secara luring maupun daring.

Firlana menyebut sekitar 235 desa telah dikukuhkan sebagai Desa Antikorupsi oleh KPK dari sekitar 82 ribu desa di Indonesia.

"Hasil penilaian Desa Ledong Barat akan disampaikan kepada tim provinsi untuk direkapitulasi bersama desa lainnya sebelum KPK menetapkan desa-desa yang menjadi percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2026," ujar Firlana.

Dia menjelaskan program Desa Antikorupsi yang berjalan sejak 2021 diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan tata kelola pemerintahan desa.

Hal tersebut antara lain dilakukan melalui penyusunan regulasi sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemahaman tugas masing-masing unsur pemerintahan desa, evaluasi kinerja perangkat secara berkala, serta penguatan pengawasan dengan melibatkan Inspektorat Kabupaten.

KPK juga mendorong terbentuknya kultur antikorupsi yang tidak hanya dipahami kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga masyarakat.

Pelayanan desa diharapkan berlangsung transparan dan tidak membebani masyarakat dengan pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, KPK mendorong peningkatan literasi digital, digitalisasi dokumen untuk mendukung tertib administrasi, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana menyampaikan informasi terkait pelayanan, program desa, dan pengaduan masyarakat.

Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara Tim KPK RI dengan perangkat Desa Ledong Barat dan pihak terkait. Tim penilai menggali informasi sekaligus melakukan verifikasi terhadap penerapan indikator Desa Antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penilaian tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses sebelum penetapan desa-desa yang akan ditetapkan sebagai Desa Percontohan Antikorupsi Tahun 2026.* (dh)

Penilaian tersebut disampaikan dalam kegiatan monitoring pemenuhan capaian indikator calon percontohan antikorupsi yang digelar di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (1/10/2026).

Baca Juga:

• Kisaran Barat Sabet Juara FSQ Asahan 2026, Bupati Bidik Prestasi Nasional & Beri 'PR' Wajib untuk Camat

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyambut kedatangan tim penilai dan menyampaikan bahwa seluruh tahapan persiapan telah dilakukan untuk menjadikan Desa Ledong Barat sebagai desa percontohan antikorupsi.

Menurut Taufik, berbagai upaya yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan desa.

"Semoga Asahan semakin baik, dari administrasi hingga pelaksanaan kegiatan. Ini menjadi motivasi bagi desa-desa di Asahan dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara," ujar Taufik.

Sementara itu, Koordinator Tim Program Kabupaten Anti Korupsi Firlana Ismayadin menyampaikan hasil penilaian terhadap Desa Ledong Barat.

"Alhamdulillah, penilaian selesai. Desa Ledong Barat mendapat nilai 95, masuk kategori istimewa," kata Firlana.

Menurutnya, hasil tersebut merupakan buah kerja keras berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemenuhan indikator desa percontohan antikorupsi.

Dia menegaskan pencapaian tersebut bukan menjadi akhir dari proses, tetapi menjadi awal bagi Desa Ledong Barat untuk menjalankan peran sebagai desa yang dapat menjadi contoh bagi desa lainnya.

"Ini bukan akhir, melainkan titik awal. Seluruh mata akan tertuju ke Desa Ledong Barat agar benar-benar menjadi teladan bagi desa-desa lain di Asahan," ujarnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian sambutan Bupati Asahan serta Koordinator Tim Program Kabupaten Anti Korupsi.

Setelah kegiatan di Aula Melati, tim melanjutkan peninjauan ke UPTD SDN 015821 Kedai Ledang dan UPTD SMPN 7 Kisaran.

Monitoring tersebut menjadi bagian dari tahapan pemenuhan indikator calon percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi Kabupaten Asahan. Kegiatan berlangsung hingga sekitar pukul 10.00 WIB dalam kondisi aman, lancar, dan sukses.* (dh)

Penutupan FSQ dihadiri Wakil Bupati Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Dandim 0208/Asahan, perwakilan Kajari Asahan, perwakilan Kapolres Asahan, perwakilan Danlanal Tanjung Balai Asahan (TBA), Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Asahan, Ketua dan pengurus TP PKK Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Desa Ledong Barat Raih Predikat Istimewa dalam Penilaian Desa Antikorupsi 2026, Bupati Asahan: Ini Bukan Akhir

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Asahan Mohammad Azmy Ismail mengatakan peserta terbaik dalam ajang FSQ akan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Asahan berupa trofi dan uang tunai.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan, khususnya Camat Kisaran Barat, para kepala desa, masyarakat, serta BKM Masjid Agung H. Achmad Bakrie Kisaran.

Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan FSQ tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan FSQ Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026," ujar Taufik.

Menurutnya, FSQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan seni dan keagamaan, tetapi juga dapat menjadi wadah pembinaan generasi muda agar memiliki kemampuan intelektual yang sejalan dengan penguatan iman dan takwa.

"Saya berharap melalui FSQ ini, generasi muda di Asahan memiliki kemampuan intelektual yang dibalut dengan iman dan takwa. Kita juga akan terus melakukan evaluasi setiap tahunnya agar pelaksanaan FSQ ke depan semakin baik," katanya.

Taufik juga meminta seluruh camat se-Kabupaten Asahan meningkatkan partisipasi pada pelaksanaan FSQ tahun-tahun berikutnya. Salah satu cabang yang menjadi perhatian adalah rebana klasik.

"Kepada seluruh Camat se-Kabupaten Asahan, kita wajibkan untuk mengirimkan peserta FSQ, khususnya rebana klasik, pada tahun-tahun berikutnya," tegasnya.

Dia berharap pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat melahirkan peserta-peserta terbaik yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Asahan hingga tingkat nasional.

"Harapan kita, Asahan dapat membawa namanya sampai ke tingkat nasional," pungkas Taufik.

Dalam rangkaian penutupan, kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, doa, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara kemudian dilanjutkan laporan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sambutan Bupati Asahan, serta pembagian hadiah kepada para pemenang FSQ.

Kecamatan Kota Kisaran Barat berhasil meraih Juara I FSQ tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026. Posisi Juara II diraih Kecamatan Air Batu, sedangkan Kecamatan Sei Dadap menempati Juara III.

Kegiatan penutupan FSQ Kabupaten Asahan Tahun 2026 berakhir sekitar pukul 17.30 WIB dan berlangsung aman, lancar, serta sukses.* (dh)

Hal itu disampaikan Ady saat temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobi Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (2/10/2026).

Baca Juga:

• Terungkap di Sidang MK, Kemendikdasmen Hitung Masa Pendidikan Gibran Secara Kumulatif

Karena itu, Ady meminta masyarakat segera mendaftarkan data Kartu Keluarga (KK) melalui sistem transformasi digital Perlinsos yang dikelola Kementerian Sosial. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui agen secara daring melalui portal resmi Kementerian Sosial.

"Untuk masyarakat yang berada di desil 5-10 bisa menjadi agen, bisalah mendaftarkan saudara-saudaranya yang berada di desil 1-4. Namun, penentu keputusan siapa yang akan menerima bantuan tersebut tetap dari Kementerian Sosial," kata Ady.

Ady menjelaskan Kota Medan dan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi wilayah yang ditunjuk sebagai pilot project pelaksanaan program digital tersebut di Sumatera Utara. Program itu nantinya akan diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Data dalam sistem tersebut juga berkaitan dengan kelompok kesejahteraan masyarakat yang dibagi berdasarkan desil. Bantuan sosial diperuntukkan bagi masyarakat yang berada pada desil 1 sampai 4, sementara masyarakat desil 5 sampai 10 dapat berperan sebagai agen untuk membantu proses pendaftaran.

Dalam pelaksanaannya, sistem Perlinsos Digital bergantung pada Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota turut bekerja sama memastikan proses pencocokan data biometrik, termasuk verifikasi wajah, berjalan saat masyarakat melakukan registrasi.

Dinas Sosial Provinsi Sumut juga ikut memantau proses verifikasi dan penapisan data di lapangan.

"Instansi sosial di tingkat daerah ikut berperan memastikan validitas data riil di lapangan agar bansos seperti PKH dan BPNT tepat sasaran," ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Sosial Sumut yang disampaikan Ady, masyarakat yang masuk desil 1 tercatat sebanyak 437.761 KK atau 1.697.184 individu. Kelompok tersebut disebut memiliki penghasilan kurang dari Rp800 ribu per bulan dan dikategorikan sangat miskin.

Selanjutnya, desil 2 tercatat sebanyak 476.977 KK atau 1.804.871 individu. Kelompok ini disebut memiliki penghasilan Rp800 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan dan dikategorikan miskin.

Desil 3 mencapai 499.243 KK atau 1.765.523 individu. Kelompok tersebut memiliki penghasilan Rp1,2 juta hingga Rp1,8 juta per bulan dan dikategorikan rentan miskin.

Sementara desil 4 tercatat sebanyak 478.197 KK atau 1.585.297 individu. Kelompok ini memiliki penghasilan Rp1,8 juta hingga Rp2,5 juta per bulan dan dikategorikan menengah ke bawah.

Ady mengatakan masyarakat Sumut yang berada dalam desil 1 sampai 4 banyak berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk kawasan Kepulauan Nias.

Digitalisasi data Perlinsos diharapkan dapat membantu pemerintah melakukan pemutakhiran dan verifikasi data penerima manfaat sehingga penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi.* (dh)

Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan program tersebut. Program ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Pemkab Batu Bara Hapus Piutang PBB-P2 1992-2020, Ini Syaratnya

Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A. mengajak seluruh masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

Selain meringankan beban piutang pajak masa lalu, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Masyarakat diimbau segera melakukan pengecekan dan penyelesaian kewajiban PBB-P2.

Jangan menunggu sampai batas akhir. Segera lunasi PBB-P2 tahun pajak 2021 sampai dengan 2026 dan manfaatkan kesempatan penghapusan piutang PBB-P2 kedaluwarsa tahun pajak 1992 sampai dengan 2020.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Bapenda Kabupaten Batu Bara.* (dh)

Hal itu disampaikan Akhmad Munir dalam talk show dialog KIBAR (Kupas Kebijakan Arah Pembangunan Rakyat) yang disiarkan TVRI Bandung, Jumat (2/10/2026). Dialog tersebut turut menghadirkan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Adiyana Slamat dan pengamat pers sekaligus anggota Dewan Pakar PWI Pusat Eduard Depari.

Baca Juga:

• Sembunyi di Sumur Kamar Mandi, Terduga Begal di Sampali Akhirnya Ditangkap Polisi

"Media harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Tetapi adaptasi itu tidak boleh mengorbankan kualitas jurnalistik," ujar Munir.

Menurutnya, tantangan pers saat ini tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan industri media, kualitas jurnalistik, serta kedaulatan informasi.

Algoritma platform digital, kata Munir, membuat media menghadapi persoalan baru karena berita yang memiliki kualitas belum tentu mendapatkan jangkauan luas apabila tidak sesuai dengan mekanisme distribusi platform.

Kondisi tersebut dapat mendorong media lebih memperhatikan keterbacaan dan perhatian publik. Karena itu, menurut Munir, media perlu menemukan keseimbangan antara kemampuan beradaptasi dengan teknologi dan konsistensi menjaga standar jurnalistik.

Munir menilai negara memiliki ruang untuk ikut menjaga keberlangsungan ekosistem pers nasional. Bentuknya dapat dilakukan melalui regulasi dan kebijakan yang memberi ruang bagi industri pers untuk berkembang sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan informasi berkualitas.

"Baik dalam industrinya maupun dalam substansi jurnalismenya, semestinya negara hadir melakukan pendekatan yang holistik," katanya.

Dia menyebut sejumlah negara masih mampu mempertahankan keberadaan media konvensional meski perkembangan platform digital semakin pesat. Menurut Munir, berbagai praktik tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran dalam membangun ekosistem media yang sehat di Indonesia.

Namun, dia menegaskan perlindungan terhadap industri pers bukan berarti membatasi kebebasan pers. Menurutnya, dukungan terhadap ekosistem pers diperlukan agar media tetap mampu menjalankan fungsi jurnalistiknya.

"Banyak ruang yang bisa dilakukan melalui kemitraan antara masyarakat pers, yang di dalamnya ada PWI, bersama negara untuk menguatkan industri pers nasional," ujarnya.

"Dua-duanya harus berjalan. Ada kehadiran negara untuk melindungi, sementara pers sendiri harus melakukan penataan kelola yang lebih baik, meningkatkan kompetensi dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi," kata Munir.

Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamat mengatakan media penyiaran masih memiliki basis audiens yang cukup besar meskipun masyarakat semakin banyak menggunakan platform digital.

Baca Juga:

• Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir Lantik Pengurus PWI Kepri Sisa Periode 2023–2028, Kodaeral IV Perkuat Sinergi dengan Insan Pers

Adiyana menyebut konsumsi televisi masih berada di angka sekitar 87 persen, sementara radio sekitar 50 persen. Menurutnya, data tersebut menunjukkan televisi dan radio masih memiliki peran sebagai sumber informasi bagi masyarakat.

Meski demikian, industri penyiaran tetap perlu menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku audiens. Program yang disajikan harus semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menyampaikan informasi publik dan isu kebangsaan.

Adiyana juga menekankan peran media dalam membantu masyarakat menghadapi derasnya arus informasi digital agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi memicu konflik sosial.Pengamat pers sekaligus anggota Dewan Pakar PWI Pusat Eduard Depari turut menyoroti perubahan perilaku masyarakat dalam memilih informasi di media sosial.

Menurut Eduard, masyarakat kini cenderung memperoleh informasi dari platform yang sesuai dengan kebiasaan dan preferensi masing-masing. Kondisi tersebut membuat pilihan informasi tidak selalu didasarkan pada pertimbangan mengenai kebenaran informasi.

"Masyarakat memilih berita bukan karena kebenarannya, tetapi karena sesuai dengan apa yang mereka sukai," kata Eduard.

Dia menilai kemampuan berpikir kritis dan kebiasaan membaca menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital. Masyarakat tidak hanya membutuhkan akses informasi, tetapi juga kemampuan memeriksa sumber, memahami konteks, membandingkan informasi, serta membedakan fakta dan opini.

Menurut Eduard, literasi media dapat menjadi salah satu bagian penting dalam menghadapi perubahan ekosistem informasi.

Di tengah kondisi tersebut, pers profesional dinilai tetap memiliki fungsi penting melalui praktik jurnalistik yang mengedepankan verifikasi, keberimbangan, dan kepentingan publik.

Bagi PWI, penguatan ekosistem pers tidak hanya berkaitan dengan kepentingan industri media, tetapi juga dengan hak publik untuk memperoleh informasi yang berkualitas serta keberadaan ruang informasi yang sehat bagi kehidupan demokrasi.* (dh)

Baca Juga:

• "Baju Kita Lepas, Kita Sama-sama Jurnalis", Tiga Organisasi Pers Bogor Doakan 5 Rekan yang Hilang di Anak Krakatau

Suhu udara di Aceh hari ini berada pada kisaran 16-28 derajat Celsius. Suhu terendah mencapai 16 derajat Celsius di Aceh Tenggara dan Aceh Tengah, sedangkan suhu tertinggi mencapai 28 derajat Celsius di beberapa wilayah.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 3 Oktober: Hujan Ringan Mendominasi, Nias-Labusel Hujan Sedang

Hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Utara, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Lhokseumawe.

Sementara itu, Aceh Barat menjadi salah satu wilayah yang diprakirakan mengalami hujan sedang, dengan suhu 23-27 derajat Celsius. Hujan sedang juga diprakirakan terjadi di Aceh Jaya dengan suhu 22-28 derajat Celsius serta Nagan Raya pada kisaran 23-26 derajat Celsius.

Di wilayah perkotaan, Kota Langsa dan Kota Subulussalam diprakirakan mengalami hujan sedang. Keduanya memiliki suhu udara masing-masing 24-28 derajat Celsius dan 23-28 derajat Celsius.

Berbeda dengan mayoritas wilayah lainnya, Bireuen diprakirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu 23-27 derajat Celsius.

Suhu maksimum 28 derajat Celsius tercatat di Aceh Utara, Aceh Singkil, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam. Sementara suhu minimum terendah mencapai 16 derajat Celsius di Aceh Tenggara dan Aceh Tengah.

Secara umum, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang paling banyak diprakirakan terjadi di Aceh pada Sabtu, 3 Oktober 2026. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.* (dh)

Suhu udara di Sumatera Utara hari ini berada pada kisaran 17-31 derajat Celsius. Suhu terendah diprakirakan terjadi di Humbang Hasundutan dengan 17 derajat Celsius, sedangkan suhu tertinggi mencapai 31 derajat Celsius di Labuhanbatu, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Labuhanbatu Selatan.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini 3 Oktober: Mayoritas Berawan, Jaksel Hujan Ringan

Nias menjadi salah satu wilayah yang diprakirakan mengalami hujan sedang dengan suhu 22-27 derajat Celsius. Kondisi serupa juga terjadi di Labuhanbatu Selatan dengan suhu 24-31 derajat Celsius.

Sementara itu, Nias Selatan diprakirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu 26-28 derajat Celsius. Wilayah ini menjadi satu-satunya daerah dalam data prakiraan yang tidak diprediksi mengalami hujan.

Di kawasan perkotaan, Kota Medan diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius. Hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli.

Untuk suhu terendah, Humbang Hasundutan mencatat angka minimum 17 derajat Celsius. Beberapa wilayah dataran tinggi lainnya seperti Tapanuli Utara, Toba, Samosir, dan Karo juga diprakirakan memiliki suhu minimum relatif rendah.

Secara umum, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang paling banyak diprakirakan terjadi di Sumatera Utara pada Sabtu, 3 Oktober 2026. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.* (dh)

Suhu udara di DKI Jakarta hari ini berada pada kisaran 24-31 derajat Celsius. Suhu tertinggi mencapai 31 derajat Celsius di Jakarta Timur, sedangkan suhu minimum 24 derajat Celsius diprakirakan terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Baca Juga:

• Cuaca Jabar Hari Ini 3 Oktober: Berawan Mendominasi, Bogor Hujan Petir

Kondisi berawan diprakirakan terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Suhu Jakarta Pusat dan Jakarta Barat berada pada kisaran 25-30 derajat Celsius, Jakarta Utara 26-29 derajat Celsius, sedangkan Jakarta Timur 24-31 derajat Celsius.

Sementara itu, Jakarta Selatan menjadi satu-satunya wilayah yang diprakirakan mengalami hujan ringan. Suhu di wilayah tersebut berada pada kisaran 24-30 derajat Celsius.

Secara umum, cuaca Jakarta pada Sabtu, 3 Oktober 2026, diprakirakan berawan dengan hujan ringan di Jakarta Selatan serta cerah berawan di Kepulauan Seribu. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.* (dh)

Suhu udara di Jawa Barat hari ini berada pada kisaran 16-36 derajat Celsius. Suhu terendah diprakirakan terjadi di Garut dengan 16 derajat Celsius, sedangkan suhu tertinggi mencapai 36 derajat Celsius di Indramayu dan Subang.

Baca Juga:

• Cuaca Jogja Hari Ini 3 Oktober: Mayoritas Berawan, Sleman Udara Kabur

Sementara itu, Kota Bogor diprakirakan mengalami hujan petir dengan suhu 23-30 derajat Celsius. Kondisi ini menjadi yang paling menonjol dalam prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat hari ini.

Cuaca berawan diprakirakan terjadi di Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Pangandaran, serta beberapa wilayah perkotaan seperti Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Indramayu dan Subang menjadi wilayah dengan suhu maksimum tertinggi, yakni mencapai 36 derajat Celsius. Indramayu memiliki suhu 27-36 derajat Celsius, sedangkan Subang berada pada kisaran 26-36 derajat Celsius.

Untuk wilayah dengan suhu paling rendah, Garut mencatat minimum 16 derajat Celsius. Suhu relatif rendah juga diprakirakan terjadi di Bandung yang berada pada kisaran 18-27 derajat Celsius.

Secara umum, cuaca Jawa Barat pada Sabtu, 3 Oktober 2026, diprakirakan lebih banyak berawan, dengan hujan ringan di sejumlah daerah dan hujan petir di Kota Bogor. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.* (dh)

Suhu udara di DIY hari ini berada pada kisaran 23-34 derajat Celsius. Suhu terendah tercatat 23 derajat Celsius di Kulon Progo dan Sleman, sedangkan suhu tertinggi mencapai 34 derajat Celsius di Kota Yogyakarta.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini 3 Oktober: Mayoritas Berawan, Suhu Capai 32°C

Sementara itu, Sleman menjadi satu-satunya wilayah yang diprakirakan mengalami udara kabur. Suhu di wilayah tersebut berada pada kisaran 23-32 derajat Celsius.

Di Kota Yogyakarta, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu udara mencapai 25-34 derajat Celsius. Angka 34 derajat Celsius menjadi suhu maksimum tertinggi dalam prakiraan cuaca wilayah DIY hari ini.

Secara umum, cuaca DIY pada Sabtu, 3 Oktober 2026, diprakirakan berawan, dengan kondisi udara kabur di Sleman. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.* (dh)

Suhu udara di Bali hari ini berada pada kisaran 18-32 derajat Celsius. Suhu terendah diprakirakan terjadi di Bangli, sedangkan suhu tertinggi mencapai 32 derajat Celsius di Badung dan Kota Denpasar.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini 2 Oktober: Jaksel-Jaktim Hujan Ringan

Sementara itu, kondisi berawan diprakirakan terjadi di Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Karangasem, dan Kota Denpasar.

Badung dan Kota Denpasar menjadi wilayah dengan suhu maksimum tertinggi, yakni mencapai 32 derajat Celsius. Keduanya diprakirakan mengalami cuaca berawan sepanjang hari dengan suhu minimum 25 derajat Celsius.

Di sisi lain, Bangli menjadi wilayah dengan suhu paling rendah. Cuaca diprakirakan berawan dengan suhu berkisar 18-26 derajat Celsius.

Wilayah Tabanan dan Karangasem masing-masing diprakirakan berawan dengan suhu 21-28 derajat Celsius. Sementara Gianyar memiliki suhu 23-30 derajat Celsius.

Secara umum, cuaca Bali pada Sabtu, 3 Oktober 2026, diprakirakan berada dalam kondisi berawan hingga cerah. Masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.* (dh)

JAKARTA – Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027.

Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisikan sebagai ibu kota negara.

Baca Juga:

• Pemko Medan Kembangkan Layanan Publik Berbasis AI, Warga Cukup Akses Lewat WhatsApp

Arah tersebut telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Jakarta ditempatkan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global, dengan fungsi sebagai pusat perdagangan, layanan jasa dan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional, regional, hingga global.

Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan, menilai status kota global tidak boleh berhenti sebagai slogan menjelang usia 500 tahun Jakarta.

"Jakarta 500 tahun dan status kota global ini bukan gimmick. Ini soal hidup-matinya Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota lagi," kata Budi.

Kota Global Bukan Sekadar Gedung Pencakar Langit

Menurut Budi, konsep kota global harus dipahami lebih luas.

Kota global bukan sekadar kota dengan gedung tinggi, pusat bisnis, transportasi modern, dan infrastruktur canggih.

Dalam perspektif internasional, sebuah kota global juga ditentukan oleh kemampuannya menjadi simpul pergerakan modal, manusia, informasi, dan gagasan.

Kearney dalam 2025 Global Cities Index menempatkan Jakarta di peringkat 71 dari 158 kota dunia. Posisi itu naik tiga tingkat dari peringkat 74 pada 2024.

Indeks tersebut menilai kota melalui lima dimensi, yakni aktivitas bisnis, modal manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan keterlibatan politik.

Namun, Budi mengingatkan agar kenaikan peringkat tersebut tidak menjadi alasan untuk berpuas diri.

"Jadi jangan puas hanya karena peringkat naik tiga tingkat. Kita harus bertanya, apa yang membuat Jakarta benar-benar diperhitungkan dalam jaringan kota dunia?" ujar Budi.

Menurut Kearney, indeks kota global tidak hanya mengukur aktivitas bisnis, tetapi juga kualitas modal manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan keterlibatan politik.

Jakarta Sudah Punya Modal, tetapi Pekerjaannya Belum Selesai

Dari sisi konektivitas, Jakarta telah memiliki jaringan transportasi publik seperti MRT, LRT, dan TransJakarta yang terus dikembangkan.

Ekosistem digital dan pusat data juga menjadi bagian dari modal Jakarta untuk masuk lebih jauh ke dalam ekonomi global.

Namun, Budi menilai pembangunan kota global tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur.

Masalah banjir, sampah, kemacetan, polusi udara, sanitasi, dan kualitas lingkungan tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Tidak masuk akal kita bicara kota global kalau persoalan dasar seperti banjir, sampah, sanitasi dan kualitas udara belum selesai," katanya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri masih menempatkan sejumlah persoalan dasar perkotaan sebagai prioritas pembangunan.

Dalam informasi APBD 2026, misalnya, pengendalian banjir, penanganan sampah, mobilitas, infrastruktur kota, peningkatan modal manusia, serta ketahanan iklim masuk dalam program prioritas.

Persoalan lain yang dinilai tidak kalah penting adalah kualitas sumber daya manusia.

Menurut Budi, sekitar 60 persen tenaga kerja Jakarta masih berpendidikan SMP dan SMA.

Karena itu, ia menilai peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi bagian penting dari agenda Jakarta menuju kota global.

Ekonomi global membutuhkan pekerja dengan kemampuan digital, bahasa asing, analisis data, kecerdasan buatan, jasa keuangan, teknologi, hingga industri kreatif.

Di sinilah, menurut Budi, terdapat paradoks pembangunan Jakarta.

Gedung dan infrastruktur dapat dibangun dalam hitungan tahun. Namun, membangun talenta membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang.

Rp4.700 Triliun, Mampukah APBD Membiayai Ambisi Kota Global?

Tantangan berikutnya adalah pembiayaan.

APBD Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun, turun dari APBD perubahan 2025 sebesar Rp91,86 triliun.

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).

Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan Jakarta hingga 2045 diproyeksikan mencapai sekitar Rp4.700 triliun.

Angka tersebut tercantum dalam dokumen perencanaan Jakarta yang merujuk pada Studi Jakarta RISE #20 oleh Kearney.

Kebutuhan itu diproyeksikan untuk periode 20 tahun, termasuk belanja rutin, proyek strategis, dan berbagai program menuju kota global.

Pada September 2026, Pemprov DKI juga menyebut kebutuhan pembiayaan jangka panjang Jakarta mencapai Rp4.700 triliun, dengan potensi kesenjangan pembiayaan sekitar Rp1.734 triliun jika hanya mengandalkan sumber pendanaan konvensional.

Artinya, Jakarta tidak dapat mengandalkan APBD sebagai satu-satunya sumber pembiayaan.

Budi menilai skema pembiayaan alternatif harus diperbesar, mulai dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, kerja sama dengan swasta, optimalisasi aset, hingga pemanfaatan naming right.

"Kalau semua dibebankan kepada APBD, matematikanya tidak ketemu," ujarnya.

Karena itu, menurut dia, tantangannya bukan sekadar mencari anggaran sebanyak-banyaknya, tetapi membangun ekosistem pembiayaan kota global yang berkelanjutan.

Lima Kota Administratif: Haruskah Jakarta Dipecah?

Persoalan lain yang juga menarik perhatian adalah struktur pemerintahan Jakarta.

Saat ini Jakarta memiliki lima kota administratif dan satu kabupaten administratif.

Kota-kota administratif tersebut bukan daerah otonom seperti kabupaten atau kota pada umumnya.

Wacana menjadikan lima kota administratif sebagai kota otonom pun muncul.

Budi melihat terdapat argumen yang mendukung maupun menolak gagasan tersebut.

Dari sisi pelayanan, otonomi dinilai dapat mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat.

Persoalan di Jakarta Utara, misalnya, dapat ditangani dengan mempertimbangkan karakter wilayah pesisir dan kawasan pelabuhan.

Namun, pemekaran juga berpotensi menambah struktur birokrasi, meningkatkan belanja pemerintahan, dan menimbulkan ketimpangan fiskal antarwilayah.

Jakarta Selatan dengan kawasan bisnis seperti SCBD memiliki karakter ekonomi yang berbeda dengan Jakarta Utara yang memiliki kawasan pesisir dan pelabuhan.

"Jangan sampai kita memecah Jakarta secara administratif, tetapi justru memperlebar ketimpangan," kata Budi.

Karena itu, ia melihat kemungkinan jalan tengah, yakni mempertahankan struktur kota administratif tetapi memberikan kewenangan fiskal dan pelayanan yang lebih besar.

Gagasan tersebut juga perlu dilihat dalam konteks kawasan aglomerasi. UU Nomor 2 Tahun 2024 menempatkan kawasan aglomerasi sebagai wilayah yang memiliki keterkaitan fungsional dan jaringan prasarana yang terintegrasi sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global.

Dengan demikian, tantangan Jakarta bukan hanya bagaimana mengurus wilayahnya sendiri, tetapi juga bagaimana menjalankan peran sebagai salah satu penggerak ekonomi kawasan metropolitan yang lebih luas.

Jangan Terjebak Logika: Gedung Dulu, Manusianya Belakangan

Bagi Budi, persoalan paling penting dalam agenda Jakarta Kota Global adalah pembangunan manusia.

Menurut dia, Jakarta perlu membalik cara pandang pembangunan.

Selama ini, pembangunan sering dibayangkan dengan pola membangun infrastruktur, mendatangkan investasi, kemudian tenaga kerja menyesuaikan.

Untuk kota global, menurut Budi, logika tersebut harus dibalik.

"Orangnya dulu, baru gedungnya ikut."

Budi menilai pembangunan sumber daya manusia harus menjadi fondasi.

Dalam informasi APBD 2026 Pemprov DKI, program peningkatan modal manusia yang berdaya saing dialokasikan sekitar Rp17,58 triliun.

Sementara program peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai tercatat sekitar Rp3,77 triliun.

Namun, besarnya anggaran belum otomatis menghasilkan sumber daya manusia berkelas global.

Program pendidikan dan pelatihan, menurut Budi, harus diarahkan langsung kepada kebutuhan ekonomi Jakarta.

Dari KJP ke Kartu Talenta Global Jakarta

Budi menawarkan gagasan agar kebijakan pendidikan tidak berhenti pada bantuan biaya pendidikan.

Menurut dia, KJP Plus dan KJMU dapat dikembangkan menjadi sistem pengembangan talenta.

Bantuan tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, tetapi juga membuka akses terhadap kursus bahasa Inggris, sertifikasi digital, pelatihan kecerdasan buatan, pemrograman, analisis data, hingga magang internasional.

Ia juga mengusulkan pengembangan sekolah kejuruan dengan spesialisasi yang disesuaikan dengan ekosistem ekonomi masing-masing wilayah.

Misalnya, pendidikan jasa keuangan di Jakarta Pusat, logistik dan kepelabuhanan di Jakarta Utara, serta ekonomi kreatif dan digital di Jakarta Selatan.

Di tingkat masyarakat, pusat vokasi modern juga dapat dikembangkan lebih dekat dengan permukiman warga.

"Kalau Jakarta ingin menjadi kota global, anak dari Cilincing harus punya peluang yang sama untuk masuk ekonomi global seperti anak dari Pondok Indah," kata Budi.

Pesannya, pembangunan Jakarta tidak boleh hanya memberikan keuntungan kepada investor dan ekspatriat, sementara warga Jakarta sendiri hanya menjadi penonton.

Murah Bukan Berarti Gratis, Berkelanjutan Bukan Berarti APBD Selamanya

Budi juga menekankan bahwa pendidikan berkualitas tidak harus selalu dimaknai sebagai seluruh layanan diberikan secara gratis oleh pemerintah.

Menurut dia, yang lebih penting adalah menekan beban keluarga sekaligus memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas.

Untuk menjaga keberlanjutan, ia mengusulkan skema dana abadi pendidikan yang dapat diisi dari sumber pendapatan non-APBD, termasuk pemanfaatan naming right atau kontribusi dari ekosistem usaha.

Ia juga mengusulkan agar perusahaan global yang berinvestasi di Jakarta terlibat langsung dalam pengembangan sekolah kejuruan.

Bukan sekadar CSR seremonial, melainkan kerja sama dalam penyusunan kurikulum, sertifikasi, teknologi, dan penyaluran lulusan.

Dengan begitu, investasi asing tidak hanya diukur dari nilai modal yang masuk, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat melalui peningkatan kualitas tenaga kerja.

Ukuran Kota Global Jangan Hanya Peringkat

Budi menilai Jakarta membutuhkan indikator keberhasilan yang lebih konkret.

Menurut dia, keberhasilan kota global seharusnya dapat dilihat dari kemampuan anak Jakarta menguasai bahasa asing, memperoleh sertifikasi internasional, masuk ke sektor jasa formal, mendapatkan pekerjaan dengan upah layak, dan mampu bersaing di pasar kerja global.

Dengan demikian, keberhasilan Jakarta tidak hanya diukur dari kenaikan peringkat dalam indeks internasional.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah warga Jakarta ikut mengalami peningkatan kualitas hidup dan kesempatan ekonomi.

Sebab, kota global bukan hanya tentang seberapa tinggi gedungnya, seberapa besar investasinya, atau seberapa tinggi peringkatnya.

Kota global juga berkaitan dengan kualitas manusia yang tinggal di dalamnya.

Jakarta 500 Tahun: Global untuk Siapa?

Momentum 500 tahun Jakarta pada 2027 dapat menjadi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar.

Setelah pusat pemerintahan bergeser ke Ibu Kota Nusantara, Jakarta harus membangun peran ekonomi yang baru tanpa kehilangan orientasi pada masyarakat.

UU Nomor 2 Tahun 2024 telah memberikan arah Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.

Dalam kerangka tersebut, Jakarta diarahkan menjadi pusat perdagangan, jasa, jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional, regional, dan global.

Namun, Budi menilai pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia harus berjalan beriringan.

Jasa menjadi mesinnya.

SDM menjadi bahan bakarnya.

Infrastruktur menjadi jalannya.

Dan warga Jakarta harus menjadi penerima manfaat utamanya.

"Kalau mau jadi kota global, jangan hanya bangun gedung untuk dunia. Bangun manusia Jakarta supaya mampu mengisi gedung itu," ujar Budi.

Itulah tantangan Jakarta memasuki usia 500 tahun: bukan sekadar menjadi kota yang dilihat dunia, tetapi menjadi kota yang membuat warganya mampu bersaing dengan dunia.* (ad)

JAKARTA – Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir dalam prosesi pengangkatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Keduanya adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jacky Manuputty.

Baca Juga:

• Dari Pratikno hingga Listyo Sigit, Pengamat Soroti Tokoh Era Jokowi yang Tetap Berada di Lingkaran Prabowo: Radical Break Sulit Terjadi

Secara keseluruhan, 24 dari 26 anggota hadir dalam acara pengangkatan tersebut.

Ketua Wantimpres Pratikno memastikan status Jonan dan Jacky sebagai anggota tidak berubah.

"Itu kan sudah di Keppres," ujar Pratikno seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Saat ditanya mengenai alasan spesifik ketidakhadiran keduanya, Pratikno mengaku tidak mengetahui secara rinci.

"Itu diatur oleh sekretaris," ujarnya.

Keppres Nomor 107/P Tahun 2026 menetapkan 26 anggota Wantimpres.

Pratikno ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota, Muhammad Hatta Rajasa sebagai wakil ketua merangkap anggota, dan Muhammad Qodari sebagai sekretaris merangkap anggota.

Nama Ignasius Jonan dan Jacky Manuputty tercantum sebagai anggota dalam keputusan tersebut.

Dengan demikian, ketidakhadiran mereka dalam prosesi pengangkatan tidak mengubah status keduanya sebagaimana tercantum dalam Keppres.

Wantimpres merupakan lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, baik diminta maupun tidak diminta.

Anggotanya berasal dari berbagai latar belakang dan pengalaman.

Pratikno mengatakan komposisi Wantimpres kali ini diisi tokoh-tokoh nasional dari berbagai bidang, agama, dan profesi.

Sebelum ditetapkan sebagai anggota Wantimpres, Ignasius Jonan dan Jacky Manuputty diketahui pernah hadir dalam agenda yang melibatkan Presiden Prabowo.

Jonan pernah bertemu Prabowo di Istana Merdeka pada 3 November 2025.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah program pemerintah, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, diplomasi luar negeri, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Saat itu, Jonan mengatakan kedatangannya untuk berbagi pandangan dan memberikan masukan kepada Prabowo sebagai warga negara.

Sementara Jacky Manuputty pernah menghadiri pertemuan Prabowo dengan tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, serikat buruh, serta organisasi kepemudaan lintas iman di Istana Negara pada 1 September 2025.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan dibahas, antara lain masalah sosial, korupsi, perilaku pejabat, pajak, hingga Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Jonan dan Jacky juga pernah berada dalam satu forum seminar bertajuk "Sebuah Mosaik Indah: Indonesia di Mata Paus Fransiskus" di Jakarta pada 10 Mei 2025.

Saat itu, Jonan hadir sebagai Ketua Panitia Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Adapun Jacky menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan tersebut.

Ignasius Jonan memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan sektor korporasi.

Ia pernah memimpin PT Kereta Api Indonesia (Persero), kemudian menjabat Menteri Perhubungan pada 2014–2016 dan Menteri ESDM pada 2016–2019.

Sementara Jacky Manuputty merupakan pendeta Gereja Protestan Maluku (GPM) dan Ketua Umum PGI periode 2024–2029.

Ia dikenal aktif dalam kegiatan dialog lintas agama dan kerja perdamaian.

26 Anggota Wantimpres Prabowo

Presiden Prabowo mengangkat 26 anggota Wantimpres berdasarkan Keppres Nomor 107/P Tahun 2026.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Susunan Wantimpres tersebut adalah:

Pratikno sebagai Ketua merangkap anggota.
Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.
Muhammad Qodari sebagai Sekretaris merangkap anggota.
Sinta Nuriyah Wahid.
Muhammad Quraish Shihab.
Agum Gumelar.
Chairul Tanjung.
Said Aqiel Siradj.
Anwar Iskandar.
Yahya Cholil Staquf.
Jusuf Wanandi.
Budi Gunawan.
Bambang Soesatyo.
Salim Segaf Al-Jufri.
Soekarwo.
Dato' Sri Tahir.
Rocky Gerung.
Ida Bagus Purwalaksana.
Philip Kuncoro Wijaya.
Budi Santoso Tanuwibowo.
Anwar Usman.
Mohamad Hatta.
Jusuf Hamka.
Margarito Kamis.
Jacky Manuputty.
Ignasius Jonan.
Alasan Ketidakhadiran Belum Terungkap

Hingga Jumat (2/10/2026), belum ada penjelasan terbuka dari Jonan maupun Jacky mengenai alasan keduanya tidak hadir dalam prosesi pengangkatan Wantimpres.

Pratikno juga belum memberikan penjelasan spesifik mengenai alasan tersebut. Ia hanya menyebut urusan kehadiran diatur oleh sekretariat.

"Itu diatur oleh sekretaris," ujarnya.

Yang telah dikonfirmasi adalah status Jonan dan Jacky. Keduanya tetap tercantum sebagai anggota Wantimpres berdasarkan Keppres Nomor 107/P Tahun 2026, meskipun tidak hadir dalam prosesi pengangkatan di Istana Negara.* (tb/ad)

JAKARTA – Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualifikasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jika gugatan mengenai syarat pendidikan dalam pencalonan Pilpres 2024 dikabulkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Zuhri saat menanggapi perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Baca Juga:

• Diduga Gara-gara Uang Lapak, PKL Dikeroyok di Depan Kampus USU

Mereka juga meminta pembatalan keputusan KPU terkait pencalonan Gibran serta sejumlah konsekuensi hukum lainnya.

Perkara tersebut kini telah memasuki tahapan akhir persidangan.

MK menjadwalkan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dengan agenda pembuktian pada 2 Oktober 2026.

Zuhri menilai MK dapat mengambil pendekatan progresif dalam memeriksa persoalan tersebut.

"Jika MK progresif dan tidak kacamata kuda, sangat bisa diskualifikasi. Berani atau tidak? Soalnya menyangkut keabsahan dari dokumen syarat-syarat seorang Cawapres saat akan ikut kontestasi Pilpres Tahun 2024. Itu celah bagi MK," tegasnya, Jumat (2/10/2026).

Menurut Zuhri, MK tidak seharusnya hanya menggunakan pendekatan positivistik dan legal-formal dalam memeriksa perkara tersebut.

Namun, dia juga menyebut apabila MK tidak menjatuhkan diskualifikasi, putusan tetap dapat menjadi momentum untuk memberikan terobosan hukum.

"Bagi MK, ini adalah momentum bagi demokrasi, hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Jika tidak berani diskualifikasi, minimal dan/atau setidaknya buat terobosan hukum dalam pertimbangan dan amar putusannya. Buat bahan rekomendasi revisi UU Pemilu di Komisi II DPR," jalas Ketua Umum Lembaga Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi (LPKKD) Indonesia itu.

Zuhri juga menilai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggara pemilu, khususnya KPU dalam melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon.

Dia menilai proses verifikasi administrasi dan faktual harus dilakukan secara lebih baik sesuai mandat Undang-Undang Pemilu.

"Pada sisi lain, sifat pengawasan dari Bawaslu adalah rekomendasi. Akan tetapi, pasca adanya Putusan MK Nomor 104 Tahun 2025, sifat rekomendasi sama dengan putusan. Bawaslu harus lebih berani dalam sistem pengawasan terhadap kinerja dari KPU," ucapnya.

Dalam persidangan sebelumnya, KPU menyatakan telah memverifikasi dokumen persyaratan pencalonan Prabowo-Gibran pada 2023.

KPU juga menyatakan surat keterangan penyetaraan memiliki nilai yang sama dengan ijazah SLTA berdasarkan aturan yang dirujuknya.

Bawaslu juga menyampaikan dalam persidangan bahwa tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan Pemilu 2024.

Namun, Bawaslu menyatakan pernah mengalami persoalan akses terhadap data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Silon PWP.

Zuhri mengatakan konsekuensi hukum perkara tersebut akan bergantung pada amar putusan MK, termasuk jika permohonan dikabulkan seluruhnya atau sebagian.

Menurut dia, apabila permohonan dikabulkan dan berujung pada diskualifikasi, ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden dalam kondisi kekosongan jabatan dapat menjadi relevan.

Ia juga menyebut adanya mekanisme pengajuan calon wakil presiden oleh Presiden untuk kemudian dipilih oleh MPR.

"Lalu jika sebagian saja? Ini pintu masuk buat pemakzulan Gibran yang dapat dibawa ke ranah konstitusi atas dasar 3 klaster, bisa dimakzulkan dari sebab Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945. Melalui proses politik bernegara mulai Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945," papar Zuhri.

Sementara jika MK menolak permohonan, Zuhri mengatakan putusan tersebut tetap dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu.

"Khusus bagi KPU soal verifikasi administrasi dan faktual. Bagi Bawaslu agar lebih berani memberikan pengawasan, sudah ada dasar sifat rekomendasi Bawaslu bersifat putusan sesuai Putusan MK No.104 Tahun 2025," jelasnya.

Persoalan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran juga menjadi perhatian hakim MK Arsul Sani dalam persidangan.

Arsul menyoroti perbedaan dokumen penyetaraan yang diterbitkan kementerian yang menangani pendidikan dasar dan menengah dengan dokumen dari kementerian yang menangani pendidikan tinggi.

"Di tangan saya ini ada 2 dokumen yang merupakan dokumen penyetaraan, yang pertama yang diterbitkan oleh institusi bapak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dan yang kedua adalah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Ini tadi malam disampaikan oleh saksi dari KPU, nah di sini lah problemnya Pak," kata Arsul Sani.

Menurut Arsul, dokumen dari Kemenristekdikti lebih mudah dipahami karena secara eksplisit menyebut penyetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri atas nama Gibran.

"Ini dua institusi, 2 kementerian yang mengurus tentang pendidikan, yang satu pendidikan dasar dan menengah dan yang satu pendidikan tinggi itu mengeluarkan surat pernyataan yang setara. Surat penyetaraannya tidak setara Pak, padahal judulnya surat penyetaraan ini, barangkali yang dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini lebih gampang Pak dipahami. Karena yang disetarakan, meskipun ini bentuknya keputusan itu adalah [ijazah]nya," tuturnya.

Arsul kemudian membandingkan dokumen tersebut dengan surat dari Kemendikdasmen yang menyatakan pengetahuan Gibran dinilai setara dengan tamatan sekolah menengah kejuruan.

"Di mana agak bersayapnya? Karena yang bapak setarakan itu adalah pengetahuan, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan, ini makanya KPU agak puyeng ini jadinya. Padahal Pak Dirjen, saya membaca Permendikbud nomor 29/2014, di Pasal 1 angka 7 ini terdefinisikan dengan jelas apa yang disebut dengan surat keterangan penyetaraan," ujarnya.

Arsul kemudian mempertanyakan bentuk dokumen yang diterbitkan Kemendikdasmen tersebut dan objek yang dinyatakan setara.

"Jadi pertanyaan saya pak Dirjen, kalau Permendikbudnya mendefinisikan surat keterangan penyetaraan itu demikian, mengapa kemudian keluarnya adalah surat keterangan, bukan surat keputusan, saya tidak mengatakan judulnya, tapi surat keterangan di mana yang disetarakan itu adalah pengetahuannya, dinilai menilai memiliki pengetahuan setara dengan tamat sekolah, ini agak abstrak pak, kalau yang dikeluarkan yang ini," kata Arsul.

Menurut Arsul, perbedaan pemaknaan tersebut menjadi salah satu persoalan yang kini diperiksa MK.

"Ini gampang diketahui, setara, setara apa yang setara? Ijazahnya tapi kalau yang ini yang setara adalah pengetahuannya, ini yang barangkali antara lain menjadikan ada permohonan ini," lanjutnya.

Arsul bahkan mengatakan para hakim perlu mencermati secara mendalam makna dokumen tersebut.

"Kalau ini barangkali, saya tidak tahu ya dokumen, karena saya belum lihat, yang dibawa kepada Kementerian Dikbud ini adalah misalnya ini ya sertifikat atau diploma atau apapun award atau apapun dari UTS Insearch barangkali ini lebih mudah kemudian menyelesaikan perkara ini."

"Tapi karena bunyinya adalah itu tadi memiliki pengetahuan setara ini, kami ini harus mengernyitkan dahi ini Pak Dirjen, mungkin juga harus istikharah dulu ini apa itu ya makna dari ini," tuturnya.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 merupakan perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

MK mencatat agenda persidangan perkara tersebut berlangsung sejak September 2026 dengan tahapan pemeriksaan jawaban KPU, keterangan Bawaslu dan pihak terkait, hingga pembuktian.

Hasil akhir perkara dan konsekuensi hukumnya tetap bergantung pada putusan yang akan dibacakan MK.* (tb/ad)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menunjukkan pola politik yang tetap mengakomodasi sejumlah tokoh dari pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Prabowo melakukan sejumlah perubahan dalam struktur pemerintahan pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Pemko Medan Kembangkan Layanan Publik Berbasis AI, Warga Cukup Akses Lewat WhatsApp

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Pratikno ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres, sementara Muhammad Hatta Rajasa menjadi Wakil Ketua dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris.

Dalam analisisnya, Burhanuddin mengatakan karakter Prabowo membuatnya tidak mudah memutus hubungan dengan tokoh-tokoh yang pernah memiliki peran dalam perjalanan politiknya, termasuk mereka yang berasal dari pemerintahan Jokowi.

"Pak Prabowo kalau dilihat dari karakter pribadinya memang orang yang tahu berbalas budi. Dan karenanya berharap radical break seperti yang Pak Rocky Gerung sampaikan dengan memotong habis orang-orang Pak [Jokowi] itu suatu hal yang saya terlalu tidak masuk akal, kalau kita melihat karakter Pak Prabowo selama ini," ungkap Burhan, Jumat, 2 Oktober 2026.

"Lihat Saja itu orang-orang yang ikut sama Pak Prabowo itu 'kan orang-orang yang dari awal."

"Jadi beliau tidak punya karakter untuk membuang orang, apalagi orang yang punya jasa besar membuat Pak Prabowo menjadi presiden," terangnya.

Burhanuddin menyoroti sejumlah nama yang kini mendapat posisi dalam pemerintahan Prabowo.

Pratikno, misalnya, ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres. Pratikno sebelumnya merupakan Menteri Sekretaris Negara pada pemerintahan Jokowi.

Selain itu, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman juga masuk dalam jajaran anggota Wantimpres.

Pada saat yang sama, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Sekretariat Negara mengonfirmasi Listyo Sigit dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 1 Oktober 2026.

Pada hari yang sama, Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Listyo.

Menurut Burhanuddin, penempatan sejumlah tokoh tersebut dapat dilihat sebagai bentuk akomodasi politik.

"Politik akomodatif dan [balas budi]. Pertama Pak Sigit memang sudah lama menjadi Kapolri. Jadi memang sudah saatnya diganti karena beliau bulan Desember sudah pensiun. Tetapi berharap Pak Sigit tiba-tiba terlempar dari pusaran kekuasaan, itu dari awal saya enggak percaya," katanya.

Burhanuddin juga menyoroti posisi Wantimpres yang sebelumnya belum terisi selama masa pemerintahan Prabowo.

"Hari ini Pak Pratik dilantik sebagai Ketua [Wantimpres] dan kita tahu [Wantimpres] dewan pertimbangan yang dua tahun sejak Pak Prabowo dilantik 20 Oktober 2024 itu kosong."

"Jadi memang sepertinya posisi Pak Pratik kemudian posisi Pak [Anwar Usman], termasuk masih bertahannya Pak Sigit itu satu bentuk akomodasi sekaligus penepisan secara [politik] kepada mereka yang berasumsi bahwa Pak Prabowo sudah pisah [politik] dengan Pak [Jokowi]," papar Burhan.

Secara resmi, Prabowo memang baru mengangkat 26 anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026.

Dalam keterangan Sekretariat Negara, komposisi tersebut terdiri atas tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk politik, pemerintahan, agama, hukum, usaha, militer, dan organisasi masyarakat.

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah pengamat politik Rocky Gerung. Ia termasuk dalam 26 anggota Wantimpres yang dilantik Prabowo.

Sebelumnya, Rocky Gerung dikenal menggunakan istilah radical break untuk menggambarkan perlunya pemutusan hubungan secara mendasar dengan sistem atau pengaruh lama.

Burhanuddin kemudian mengaitkan gagasan tersebut dengan karakter politik Prabowo yang menurutnya cenderung mempertahankan hubungan dengan tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak atau kontribusi terhadap perjalanan politiknya.

26 Anggota Wantimpres Prabowo

Berikut susunan 26 anggota Wantimpres yang dilantik Prabowo pada Jumat, 2 Oktober 2026:

Pratikno sebagai Ketua merangkap anggota.
Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.
Muhammad Qodari sebagai Sekretaris merangkap anggota.
Sinta Nuriyah Wahid sebagai anggota.
Muhammad Quraish Shihab sebagai anggota.
Agum Gumelar sebagai anggota.
Chairul Tanjung sebagai anggota.
Said Aqiel Siradj sebagai anggota.
Anwar Iskandar sebagai anggota.
Yahya Cholil Staquf sebagai anggota.
Jusuf Wanandi sebagai anggota.
Budi Gunawan sebagai anggota.
Bambang Soesatyo sebagai anggota.
Salim Segaf Al-Jufri sebagai anggota.
Soekarwo sebagai anggota.
Dato' Sri Tahir sebagai anggota.
Rocky Gerung sebagai anggota.
Ida Bagus Purwalaksana sebagai anggota.
Philip Kuncoro Wijaya sebagai anggota.
Budi Santoso Tanuwibowo sebagai anggota.
Anwar Usman sebagai anggota.
Mohamad Hatta sebagai anggota.
Jusuf Hamka sebagai anggota.
Margarito Kamis sebagai anggota.
Jacky Manuputty sebagai anggota.
Ignasius Jonan sebagai anggota.

Pelantikan Wantimpres tersebut berlangsung sehari setelah Prabowo melakukan sejumlah perubahan dalam struktur pemerintahan.

Pada 1 Oktober 2026, Prabowo melantik sejumlah menteri dan wakil menteri serta pejabat lembaga negara.

Dengan rangkaian pelantikan tersebut, perubahan struktur pemerintahan dan pengisian Wantimpres menjadi bagian dari langkah Prabowo menjalankan pemerintahan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.* (tb/ad)