Workshop dijadwalkan berlangsung pada Kamis (6/8/2026) mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi insan pers untuk memperdalam pemahaman mengenai industri pendanaan digital (Pindar) serta perannya dalam mendorong inklusi keuangan nasional.

Baca Juga:

• PWI Pusat dan AFPI Gelar Workshop Jurnalistik, Perkuat Peran Media dalam Literasi Keuangan Digital

"Melalui workshop ini kami berharap wartawan dapat memahami literasi dan inklusi keuangan secara lebih mendalam. Dengan begitu, pemberitaan yang dihasilkan dapat memberikan edukasi serta perlindungan kepada masyarakat di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital," ujar Marthen.

Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem keuangan digital. Karena itu, peningkatan kapasitas jurnalis dalam memahami isu-isu ekonomi dan keuangan dinilai penting untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru sekaligus meningkatkan literasi masyarakat.

Melalui kolaborasi tersebut, PWI Pusat dan AFPI berharap dapat memperkuat sinergi antara dunia pers dan industri pendanaan digital dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif, sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Selain menjadi sarana peningkatan kompetensi, workshop ini juga diharapkan mampu memperkuat peran jurnalisme sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, membangun kepercayaan publik, serta melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan terkait layanan keuangan digital.* (dh)

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, mengatakan larangan ekspor tidak diberlakukan terhadap seluruh produk yang mengandung unsur LTJ. Menurutnya, ketentuan tersebut hanya berlaku untuk Logam Tanah Jarang yang diperdagangkan sebagai produk utama.

Baca Juga:

• Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat, PVMBG Minta Warga Jauhi Zona Bahaya

Ia menjelaskan, kesepahaman tersebut menjadi solusi atas perbedaan interpretasi yang sempat menghambat proses ekspor sejumlah komoditas strategis nasional. Selama masa transisi penyempurnaan regulasi, pemerintah meminta seluruh instansi memiliki persepsi yang sama agar tidak terjadi lagi kendala administratif dalam proses ekspor.

Pemerintah juga tengah menyusun harmonisasi regulasi mengenai tata kelola mineral ikutan yang mengandung Logam Tanah Jarang. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengelolaan mineral kritis yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Sebagai bagian dari proses tersebut, pemerintah juga meminta legal opinion dari Kejaksaan Agung agar seluruh kebijakan yang diambil memiliki landasan hukum yang kuat selama regulasi baru masih disempurnakan.

"Legal opinion dari Kejaksaan Agung diperlukan agar seluruh proses berjalan dengan kepastian hukum dan tidak menimbulkan keraguan bagi pelaku usaha maupun aparat yang menjalankan regulasi," kata Dudung.

Dalam perkembangan terbaru, PT Sucofindo dipastikan dapat kembali menerbitkan 85 Laporan Surveyor (LS) yang sebelumnya sempat tertunda akibat adanya indikasi kandungan mineral ikutan berupa Logam Tanah Jarang.

Mayoritas laporan tersebut berasal dari perusahaan eksportir komoditas strategis nasional, seperti alumina, katode tembaga, serta berbagai produk turunan nikel yang selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa negara.

Pemerintah menegaskan bahwa keberadaan unsur LTJ sebagai mineral ikutan tidak dapat disamakan dengan produk Logam Tanah Jarang yang diproduksi dan diperdagangkan secara khusus. Karena itu, kebijakan ekspor harus diterapkan secara proporsional agar tidak menghambat aktivitas industri nasional.

Selain itu, pemerintah juga memastikan produk pertambangan yang mengandung unsur radioaktif alami tetap dapat diekspor sepanjang termasuk kategori Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) dan telah memenuhi seluruh persyaratan pengujian laboratorium, standar keselamatan, serta mekanisme pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah berharap kesepahaman lintas kementerian dan lembaga tersebut dapat mengakhiri perbedaan tafsir dalam implementasi kebijakan ekspor mineral, mempercepat arus perdagangan komoditas strategis, menjaga penerimaan devisa negara, serta meningkatkan kepastian berusaha bagi pelaku industri pertambangan nasional.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan petir diprediksi terjadi di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Nagan Raya. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 66 hingga 99 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Sumatera Utara Hari Ini, Rabu 5 Agustus: Hujan Petir Ancam Sejumlah Wilayah, Hujan Ringan Mendominasi

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan memiliki suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara 59 hingga 99 persen.

Di sisi lain, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Besar, Bireuen, dan Aceh Tamiang. Kondisi serupa juga diprediksi menyelimuti Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Langsa dengan suhu udara berkisar 16 hingga 32 derajat Celsius.

Masyarakat diimbau mewaspadai potensi hujan yang disertai petir, terutama di wilayah pantai barat Aceh seperti Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Nagan Raya. Pengguna jalan juga diminta berhati-hati karena hujan dapat menyebabkan jalan licin serta mengurangi jarak pandang saat berkendara.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan disertai petir diprediksi terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Dairi, dan Samosir. Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Kota Sibolga. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 56 hingga 99 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini, Rabu 5 Agustus: Kepulauan Seribu Cerah, Lima Wilayah Ibu Kota Berawan

Kondisi yang sama juga diprediksi terjadi di Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, dan Kota Gunungsitoli. Suhu udara di wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara 64 hingga 99 persen.

Adapun cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Labuhanbatu, Toba, Serdang Bedagai, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas. Kondisi serupa juga diprediksi menyelimuti Kota Tebing Tinggi serta Kota Padang Sidempuan. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celsius.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang disertai petir, terutama di wilayah pesisir barat dan kawasan dataran tinggi Sumatera Utara. Pengendara juga diminta berhati-hati karena hujan dapat menyebabkan jalan licin dan mengurangi jarak pandang saat berkendara.* (dh)

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu udara berkisar 27-28 derajat Celsius dan tingkat kelembapan udara 68-80 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Rabu 5 Agustus: Mayoritas Wilayah Cerah, Sejumlah Kota Berawan

Kota Jakarta Barat juga diprakirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu udara berkisar 27-30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara berada pada kisaran sekitar 82 hingga 84 persen.

Adapun Kota Jakarta Selatan diprediksi berawan dengan suhu udara 26-32 derajat Celsius dan kelembapan 57-80 persen. Di Jakarta Timur, cuaca berawan diprakirakan berlangsung dengan suhu udara berkisar 26-31 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 58-84 persen.

Masyarakat diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca sebelum beraktivitas, terutama bagi pengguna jalan pada pagi dan sore hari. Meski cuaca didominasi kondisi berawan, warga tetap disarankan menjaga kondisi tubuh dan memantau informasi cuaca terkini sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan cuaca.* (dh)

Wilayah yang diprakirakan mengalami cuaca cerah meliputi Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat, dan Pangandaran. Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, dan Kota Cimahi.

Baca Juga:

• Cuaca Yogyakarta Hari Ini, Rabu 5 Agustus: Seluruh Wilayah Diprakirakan Cerah

Sementara itu, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Banjar. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar 19 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembapan udara 50 hingga 96 persen.

Adapun Kota Tasikmalaya diprediksi mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu udara berkisar 19-29 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 53-97 persen.

Masyarakat diimbau tetap menjaga kondisi tubuh saat beraktivitas di luar ruangan karena suhu udara di beberapa wilayah Jawa Barat diperkirakan mencapai 34 derajat Celsius pada siang hari. Bagi warga di daerah yang berpotensi berawan, disarankan tetap memantau perkembangan cuaca untuk mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer.* (dh)

Kabupaten Kulon Progo diprakirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu udara berkisar 21-30 derajat Celsius dan tingkat kelembapan udara 59-99 persen. Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Kabupaten Bantul dengan suhu 21-32 derajat Celsius dan kelembapan 52-99 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini, Rabu 5 Agustus: Badung hingga Denpasar Cerah, Jembrana dan Tabanan Berawan

Di Kota Yogyakarta, cuaca cerah diprakirakan berlangsung sepanjang hari dengan suhu udara berkisar 22-33 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 42-96 persen.

Secara umum, suhu udara di wilayah DIY pada hari ini diprakirakan berada pada kisaran 21 hingga 33 derajat Celsius. Masyarakat diimbau tetap menjaga kondisi tubuh, mencukupi kebutuhan cairan, dan menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari.* (dh)

Wilayah yang diprakirakan cerah meliputi Kabupaten Badung dengan suhu udara berkisar 22-31 derajat Celsius dan kelembapan udara 67-95 persen. Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Kabupaten Gianyar dengan suhu 21-31 derajat Celsius, Kabupaten Klungkung 24-31 derajat Celsius, Kabupaten Bangli 21-29 derajat Celsius, Kabupaten Karangasem 21-30 derajat Celsius, serta Kota Denpasar dengan suhu 23-32 derajat Celsius dan kelembapan 73-94 persen.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Apresiasi Lomba Cerdas Cermat BMKG 2026, Perkuat Literasi Kebencanaan Generasi Muda

Di wilayah utara Bali, Kabupaten Buleleng diprakirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu udara 23-31 derajat Celsius serta tingkat kelembapan 61-90 persen.

Secara umum, suhu udara di Bali pada hari ini diprakirakan berada pada kisaran 21 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 60 hingga 99 persen. Masyarakat diimbau tetap menjaga kondisi tubuh saat beraktivitas di luar ruangan serta memantau perkembangan cuaca sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi atmosfer.* (dh)

JAKARTA – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari data kependudukan Indonesia.

Mulai dari banyaknya warga yang menggunakan nama tokoh anime Jepang hingga data zodiak penduduk yang paling banyak dimiliki masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

• Mendagri Soroti Penguatan Kepala Daerah, Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Raker Bersama Komisi II DPR RI

Pernyataan itu disampaikan berdasarkan data resmi kependudukan yang dimiliki Dukcapil.

"Ada nama-nama yang menggunakan tokoh animasi ternyata orang tua yang suka animasi, ini serius ini, saya bisa dituntut kalau ngomong kalau bohong, dirjen dukcapil ini ngomong atas dasar data kependudukan, tapi ternyata banyak," kata Teguh Setyabudi dalam siaran YouTube Ditjen Dukcapil, Selasa (4/8/2026).

Menurut Teguh, nama-nama tersebut berasal dari berbagai serial anime yang populer di Indonesia.

Beberapa di antaranya bahkan memiliki jumlah pemilik yang cukup banyak.

"Ada yang namanya Nobita, Uzumaki, Sasuke, Naruto, Uchiha, Shinchan, ada yang namain Shinchan juga, Boruto, dan sebagainya, Suneo ada 8, (karakter) yang suka nangis itu," ujarnya.

Berdasarkan data Dukcapil, berikut jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan nama tokoh anime:

Uzumaki: 190 orang
Nobita: 181 orang
Sasuke: 158 orang
Naruto: 157 orang
Uchiha: 152 orang
D. Luffy: 79 orang
Shinchan: 65 orang
Boruto: 60 orang
Usopp: 37 orang
Inuyasha: 23 orang
Doraemon: 16 orang
Suneo: 8 orang

Selain nama tokoh anime, Dukcapil juga menemukan banyak warga Indonesia yang menggunakan nama negara sebagai identitas mereka.

Nama Oman menjadi yang terbanyak dengan 28.818 penduduk, disusul Yunani sebanyak 12.288 orang, Yaman 10.103 orang, Suriah 7.127 orang, Saudi 6.689 orang, Iran 3.562 orang, Rusia 2.082 orang, Timor 1.622 orang, Ghana 1.511 orang, dan Bahrain sebanyak 1.325 orang.

Dalam kesempatan itu, Teguh juga mengungkap data menarik mengenai zodiak penduduk Indonesia.

Berdasarkan tanggal lahir yang tercatat di database Dukcapil, zodiak Cancer menjadi yang paling banyak dimiliki masyarakat Indonesia.

"Yang terbanyak kalau melihat jumlah ini adalah Cancer. Tadi kan baru setengah tahun di bulan Januari, kalau Januari kan berarti ini. Tapi kalau satu tahun jumlah penduduk kita Cancer," kata Teguh.

Ia kemudian menambahkan dengan nada bercanda:

"Cancer bintangnya, tapi jangan sampai penyakitnya, zodiaknya. Disusul Taurus, Gemini dan sebagainya."

Data Dukcapil menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan zodiak sebagai berikut:

Cancer: 34.784.044 orang
Taurus: 26.494.898 orang
Gemini: 26.081.653 orang
Capricorn: 25.923.863 orang
Leo: 24.955.745 orang
Aries: 23.589.938 orang
Pisces: 22.531.343 orang
Virgo: 22.113.829 orang
Libra: 21.898.732 orang
Sagitarius: 20.760.803 orang
Scorpio: 20.533.945 orang
Aquarius: 20.456.280 orang

Fakta menarik lainnya, Dukcapil mencatat lebih dari 129 ribu penduduk Indonesia lahir pada tanggal 29 Februari.

Artinya, mereka hanya memiliki tanggal ulang tahun yang sama setiap empat tahun sekali saat tahun kabisat.

"Yang menarik ada lebih dari 129 ribu penduduk kita yang tidak pernah ulang tahun adanya empat tahun, ulang tahunnya empat tahun sekali. Dia lahir 29 Februari, dia ulang tahunnya empat tahun sekali, ada 129 ribu lebih," ujar Teguh.

Selain itu, Dukcapil juga menemukan sejumlah nama penduduk yang diawali huruf yang tergolong tidak lazim, seperti huruf X dan Q.

"Yang menarik juga kalau huruf hidup vokal O, V, dan sebagainya wajar, tapi penduduk kita juga ada yang diawali dengan X. Ada yang Q. Kalau O banyak lah, U juga banyak. Itu sangat jarang di kita," ungkap Teguh.

Data tersebut menunjukkan keberagaman identitas masyarakat Indonesia sekaligus menggambarkan kreativitas orang tua dalam memberikan nama kepada anak-anak mereka.

Seluruh informasi itu berasal dari basis data kependudukan resmi yang dikelola Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri.* (d/ad)

KARO — Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali mengalami peningkatan.

Meski status gunung api tersebut masih berada pada Level II (Waspada), Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap kondisi ini aman.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Apresiasi Lomba Cerdas Cermat BMKG 2026, Perkuat Literasi Kebencanaan Generasi Muda

Peningkatan aktivitas tersebut tertuang dalam Laporan Khusus Nomor 1321.Lap/GL.03/BGL/2026 yang diterbitkan Badan Geologi berdasarkan hasil pemantauan hingga 1 Agustus 2026.

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pola kegempaan Gunung Sinabung mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Jika sebelumnya aktivitas didominasi gempa tektonik, kini terjadi peningkatan gempa vulkanik dalam, yang menjadi salah satu indikator adanya pergerakan magma di bawah permukaan gunung.

Selain itu, petugas juga mencatat kemunculan gempa hembusan, gempa low frequency, dan gempa hybrid yang sebelumnya relatif jarang terdeteksi.

Secara visual, Gunung Sinabung masih mengeluarkan asap kawah berwarna putih dengan intensitas tipis hingga sedang.

Tinggi kolom asap tercatat berkisar antara 50 hingga 600 meter di atas kubah lava.

Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas di dalam tubuh gunung masih berlangsung dan terus dipantau secara intensif oleh petugas.

PVMBG mengingatkan peningkatan aktivitas kegempaan dapat memicu terjadinya erupsi freatik maupun erupsi magmatik.

Apabila tekanan magma terus meningkat, terdapat potensi pembongkaran kubah lava yang dapat meningkatkan ancaman bagi wilayah di sekitar puncak Gunung Sinabung.

Karena itu, rekomendasi yang telah diberlakukan sejak Maret 2024 tetap dipertahankan.

Masyarakat, wisatawan, dan pendaki dilarang memasuki kawasan dalam radius 2 kilometer dari puncak Gunung Sinabung.

Sementara itu, pada sektor selatan hingga timur, zona bahaya diperluas hingga 3,5 kilometer karena dinilai memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi terhadap aktivitas vulkanik.

Selain ancaman erupsi, PVMBG juga meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir lahar, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi.

Material vulkanik yang terbawa aliran air berpotensi mengalir melalui sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung, khususnya di wilayah barat daya.

PVMBG meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Karo, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat koordinasi dengan Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung di Desa Ndokum Siroga.

Langkah tersebut dinilai penting agar setiap perkembangan aktivitas gunung dapat dipantau dan direspons secara cepat apabila terjadi peningkatan aktivitas.

Masyarakat juga diimbau hanya memperoleh informasi dari sumber resmi, seperti aplikasi MAGMA Indonesia dan informasi dari PVMBG, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Hingga saat ini, status Gunung Sinabung masih berada pada Level II (Waspada) sebagaimana ditetapkan sejak 17 Mei 2023.

Laporan peningkatan aktivitas tersebut disampaikan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi, Dr. Lana Saria.

Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang, namun tetap waspada dengan mematuhi seluruh rekomendasi yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama.* (sp/ad)

MEDAN — Kepolisian masih menyelidiki penyebab meninggalnya seorang perempuan berinisial L (35), mantan istri anggota Polri berinisial Brigadir I, yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar mandi sebuah rumah di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan penyelidikan masih berfokus pada pendalaman motif serta rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum korban meninggal dunia.

Baca Juga:

• Bunda Genre Kota Medan Ajak Remaja Berani Berkata Tidak pada Hal Negatif yang Merusak Masa Depan

"Pada saat mengetok kamar, di situ terjadi komunikasi yang sifatnya pencegahan dengan mengatakan jangan melakukan hal-hal yang tidak layak karena saksi I (polisi) ini tahu persis kondisi korban," kata Calvijn, Selasa (4/8/2026).

Polisi menjelaskan, saat itu anak korban yang masih berusia 9 tahun juga ikut mengetuk pintu kamar mandi, namun tidak mendapat respons.

Sebelum peristiwa terjadi, korban sempat menyampaikan permintaan maaf.

"Terakhir ada ucapan dari korban 'maafkan saya'," kata Calvijn.

Tak lama setelah ucapan tersebut, terdengar satu kali suara letusan dari dalam kamar mandi.

"Setelah ucapan itu, dari dalam kamar mandi terdengar suara letusan satu kali," pungkasnya.

Berdasarkan keterangan kepolisian, sebelum kejadian Brigadir I, korban, dan anak mereka yang berusia 9 tahun berada di salah satu kamar rumah milik orang tua Brigadir I.

Beberapa saat kemudian, Brigadir I keluar dari kamar.

Ketika kembali, korban sudah tidak berada di dalam ruangan.

Saat mencari korban, Brigadir I mendapati tas miliknya dalam keadaan terbuka dan senjata api yang sebelumnya berada di dalam tas sudah tidak ada.

Ia kemudian mencari korban hingga ke kamar mandi dan berusaha berkomunikasi dari luar ruangan.

Polisi menyebut di dalam rumah saat kejadian terdapat enam orang, terdiri atas korban, Brigadir I, dua anak korban, seorang pengasuh, serta satu anggota keluarga lainnya.

Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Brigadir I dan anak korban yang berada di lokasi saat kejadian.

Hingga kini, penyidik masih mendalami berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan latar belakang peristiwa tersebut.

"Motif terkait dengan kasus ini, itu yang saya sebutkan tadi, bahwa pada saat ditinggalkan di kamar tersebut, faktanya bahwa korban berada di kamar mandi dengan mengambil senjata api milik saksi IH. Beberapa persoalan internal pribadi dan keluarga, itu yang menjadi kami telusuri terkait dengan yang pertanyaan motif itu. Sementara itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan proses penyidikan dapat selesai dengan profesional dan akuntabel," ujarnya.

Polisi juga mengungkapkan proses autopsi terhadap jasad korban telah selesai dilakukan.

"Hasil autopsi, ada satu luka tembak yang berada di bagian kepala, tapi nanti mungkin ahli saja yang menjelaskan," jelas Calvijn.

Sementara itu, kepolisian menyebut senjata api yang ditemukan di lokasi merupakan jenis revolver.

Kasus ini masih dalam proses penyelidikan untuk memastikan seluruh fakta dan kronologi secara menyeluruh.* (d/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengapresiasi komitmen Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), khususnya Balai Besar BMKG Wilayah I, dalam meningkatkan literasi kebencanaan di kalangan pelajar melalui penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) BMKG Tahun 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, usai menyerahkan hadiah kepada para pemenang LCC BMKG tingkat SMA/MA/SMK sederajat se-Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Siap Jalankan Efisiensi Anggaran, Program Prioritas Tak Boleh Terdampak

Surya mengatakan pendidikan kebencanaan merupakan investasi penting untuk membentuk sumber daya manusia yang tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana.

"Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Utara, merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai bencana alam. Oleh karena itu, membangun budaya sadar risiko bencana harus dimulai sejak usia sekolah melalui peningkatan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan literasi sains," ujarnya.

Menurut Surya, program edukasi yang secara konsisten dilakukan BMKG menjadi langkah strategis dalam mengenalkan ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada generasi muda sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.

Ia menilai Lomba Cerdas Cermat BMKG tidak hanya menjadi ajang kompetisi akademik, tetapi juga sarana pembelajaran yang mampu melatih kemampuan berpikir kritis, memperkuat kerja sama, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

"Kompetisi ini bukan semata-mata tentang siapa yang menjadi juara. Yang lebih penting adalah tumbuhnya semangat belajar, kemampuan berpikir ilmiah, kepedulian terhadap lingkungan, dan kesiapan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat," katanya.

Surya juga mengajak seluruh sekolah di Sumatera Utara untuk terus mengembangkan budaya literasi kebencanaan.

Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat yang aman sekaligus mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap keselamatan diri dan lingkungan sekitar.

Ia menegaskan Pemprov Sumut akan terus memperkuat kerja sama dengan BMKG, pemerintah kabupaten dan kota, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

Sementara itu, Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumut, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurut Nelly, tujuan utama LCC BMKG adalah meningkatkan pemahaman pelajar mengenai meteorologi, klimatologi, geofisika, serta mitigasi bencana.

Pengetahuan tersebut dinilai sangat penting karena Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi maupun gempa bumi.

"Saya bangga melihat kemampuan para peserta. Pengetahuan tentang cuaca, iklim, gempa bumi, dan mitigasi bencana sangat penting agar masyarakat semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana. Meski tidak semua menjadi juara, ilmu yang diperoleh diharapkan dapat dibagikan kepada masyarakat," katanya.

Nelly berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat kesiapsiagaan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

Kepala Balai Besar BMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, menjelaskan LCC BMKG merupakan bagian dari upaya memperkenalkan tugas dan fungsi BMKG kepada pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan tentang mitigasi bencana sejak usia sekolah.

Menurut Hendro, kompetisi tahun ini diikuti oleh 194 sekolah dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Pelaksanaan lomba berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu babak penyisihan secara daring, kemudian semifinal dan final secara luring yang diikuti delapan tim terbaik.

Adapun hasil Lomba Cerdas Cermat BMKG Tahun 2026 tingkat SMA/MA/SMK sederajat se-Sumatera Utara adalah:

Juara I: SMA Negeri 2 Balige
Juara II: SMA Negeri 1 Matauli Pandan
Juara III: SMA Negeri 1 Laguboti
Juara IV: SMA Negeri 1 Sidikalang

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Dinas Sosial Sumatera Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Utara, serta sejumlah pejabat dan perwakilan instansi terkait.

Melalui kegiatan ini, BMKG dan Pemprov Sumut berharap semakin banyak generasi muda yang memahami pentingnya mitigasi bencana sehingga mampu menjadi agen edukasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat.* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait kebijakan efisiensi anggaran pada tahun depan.

Namun, Bobby menekankan efisiensi tidak boleh mengorbankan program-program prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Baca Juga:

• Viral! Dapur MBG Berdiri di Depan SD Negeri yang Rusak Parah di Labura, Ini Respons Gubsu Bobby Nasution

"Untuk pegawai itu sudah ada ketentuannya. Pemerintah daerah tidak boleh lebih dari 30 persen, Sumatera Utara masih di bawah 30 persen untuk biaya pegawainya," kata Bobby Nasution, Selasa (4/8/2026).

Bobby menjelaskan, kegiatan pemerintahan pada prinsipnya tetap diutamakan dilaksanakan di kantor masing-masing sebagai bagian dari upaya efisiensi.

Namun, menurutnya penggunaan hotel sebagai lokasi rapat masih dimungkinkan apabila kegiatan tersebut melibatkan banyak organisasi perangkat daerah (OPD) dan kapasitas ruang kantor tidak lagi memadai.

"Nah, untuk kegiatan-kegiatan, ya boleh dilihat, kegiatan yang masih bisa dilakukan di kantor, kita lakukan di kantor. Tapi kalau ada keterbatasan kita lakukan di kantor, boleh juga disampaikan ya, disampaikan Kemendagri itu bukan berarti tidak boleh sama sekali, boleh, kalau tidak boleh sama sekali, itu nanti hotel-hotel pariwisata kita kan ada dampaknya juga," ucapnya.

Ia menambahkan, rapat yang hanya melibatkan satu atau dua OPD sebaiknya tetap dilaksanakan di lingkungan kantor pemerintah.

"Makanya dibilang efisiensi itu bukan berarti tidak boleh, bukan berarti tidak boleh sama sekali menggunakan uang untuk misalnya ada rapat di luar, tapi dibatasin, yang memang kadang-kadang kita rapat nanti satu OPD, dua OPD, rapatnya di hotel. Nah ini yang enggak boleh, kecuali sudah dapat gabungan, sudah banyak orangnya, silahkan untuk tempat yang lebih besar," imbuhnya.

Bobby mengatakan beberapa pos anggaran yang berpotensi diefisiensikan antara lain perjalanan dinas, biaya makan, dan minum dalam kegiatan pemerintahan.

Meski demikian, ia mengingatkan agar anggaran pembangunan dan program prioritas tetap dipertahankan.

"Kan ada ketentuan-ketentuannya, perjalanan dinas, habis itu yang tadi seperti kegiatan makan-minum, jangan sampai kegiatan apa anggaran yang dipotong adalah program-program prioritas, itu yang kami minta di Sumut jangan dilakukan. Nanti kalau program prioritas yang dipotong, ya malah enggak ada kegiatan sama sekali, tidak ada pembangunan sama sekali, itu yang tidak diperbolehkan. Itu yang sebenarnya dimaksudkan dari Kemendagri saya rasa, yang dipotong itu yang tidak-tidak perlu, tapi yang perlu itu yang diutamakan," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tidak langsung mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah pusat ketika menghadapi tekanan fiskal.

Menurut Tito, setiap daerah harus lebih dahulu melakukan efisiensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum meminta tambahan dana dari pemerintah pusat.

"Kita akan sangat hati-hati. Jangan nanti daerah nanti pikir, 'Wah, ini karena mau ada top-up nanti tenang-tenang saja'. Nggak, nggak," ujar Tito.

Ia menjelaskan, Kemendagri akan membedah struktur APBD daerah yang mengajukan tambahan anggaran untuk melihat apakah masih terdapat pos belanja yang dapat dihemat.

Sebagai contoh, Tito menyebut hasil evaluasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan masih terdapat belanja operasional, perawatan, dan pemeliharaan yang dapat diefisiensikan.

Dana hasil penghematan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Langkah serupa juga dilakukan di Kota Tidore Kepulauan yang sebelumnya mengalami kendala pembayaran gaji PPPK.

Meski demikian, Tito mengakui terdapat sejumlah daerah yang masih mengalami kendala karena Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat belum sepenuhnya disalurkan.

Menurutnya, apabila efisiensi telah dilakukan dan penyaluran DBH terealisasi, persoalan fiskal daerah dapat lebih mudah diselesaikan.

Kebijakan efisiensi anggaran tersebut diharapkan tetap menjaga keberlangsungan pembangunan daerah, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun pelaksanaan program-program yang menjadi prioritas pemerintah.* (d/ad)

MEDAN — Sebuah video yang memperlihatkan kondisi bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Dusun Padang Nabidang, Desa Pematang, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara, viral di media sosial.

Bangunan sekolah itu menjadi sorotan karena berada tepat di depan bangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah selesai dibangun.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla: Kalau Kepala Daerah Hanya Tunggu Dana dari Pusat, Semua Juga Bisa Jadi Bupati

Atap bangunan rusak, sejumlah kaca pecah, serta sebagian ruang kelas masih menggunakan dinding papan.

Fasilitas kamar mandi juga disebut sudah tidak dapat digunakan karena mengalami kerusakan.

Video tersebut diunggah oleh akun Ihsan Nasution yang menyebut sekolah itu hanya memiliki 36 siswa.

"SDN ini hanya memiliki 36 murid, mungkin dana BOS nya kecil ya, kabar nya sudah masuk agenda perbaikan di awal tahun 2026," tertulis dalam video yang diunggah akun Ihsan Nasution.

Dalam penjelasannya, Ihsan juga menyebut pembangunan dapur MBG di lokasi tersebut selesai dalam waktu relatif singkat, sementara kondisi bangunan sekolah hingga kini masih memprihatinkan.

Menanggapi video yang viral itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan akan lebih dahulu meminta penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengenai kondisi sekolah tersebut.

"Nanti saya tanya dulu ya, kami bukan enggak mau, SMA juga masih banyak yang belum beres itu tanggung jawab utama dari Pemerintah Provinsi, saya bukan lempar-lempar bola, bukan. Cuman jangan nanti tugas kami belum selesai, kami sok ngurusin tugas orang lain," kata Bobby Nasution, Selasa (4/8/2026).

Bobby menjelaskan bahwa pengelolaan sekolah dasar merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.

Karena itu, ia akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bupati Labuhanbatu Utara untuk mengetahui kondisi anggaran daerah.

Meski demikian, Bobby membuka peluang pemberian bantuan apabila pemerintah daerah benar-benar mengalami keterbatasan anggaran.

"Nah itu nanti saya coba sampaikan ke Bupati nya, kalau memang Bupati nya nggak sanggup sekali, memang enggak ada uang sama sekali, kami kan ada dana bantuan. Dana bantuan itu hampir 400 miliar lebih 1 tahun kami kasih. Kenapa enggak itu yang diajukan," tuturnya.

Menurut Bobby, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setiap tahun memiliki alokasi dana bantuan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan maupun perbaikan fasilitas publik apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.

Viralnya kondisi sekolah tersebut memicu perhatian masyarakat di media sosial.

Banyak warganet berharap perbaikan bangunan sekolah dapat segera direalisasikan agar kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan aman dan nyaman bagi para siswa.* (d/ad)

MAKASSAR — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan para kepala daerah agar tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurutnya, seorang kepala daerah harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, kerja sama dengan pelaku usaha, dan kebijakan yang mendukung dunia usaha.

Baca Juga:

• Eks Kabag Tata Pemerintahan Setda Madina Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Laporan Fiktif

Dalam kesempatan itu, Andi Abdullah Rahim menanyakan strategi memenuhi harapan sekitar 334 ribu warga Luwu Utara di tengah keterbatasan anggaran daerah serta adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).

Menanggapi hal tersebut, JK mengatakan tantangan terbesar seorang kepala daerah justru muncul ketika kondisi ekonomi sedang mengalami tekanan dan kemampuan pemerintah pusat dalam menyalurkan dana ke daerah terbatas.

Menurut JK, kepala daerah harus mampu membangun sinergi dengan pengusaha, investor, DPRD, dan berbagai pemangku kepentingan agar roda perekonomian daerah tetap bergerak.

"Kalau kepala daerah hanya tunggu transfer (APBN) dari pusat, semua juga bisa jadi bupati," kata JK.

JK menegaskan tugas kepala daerah bukan hanya mengelola anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga memiliki visi membangun ekonomi daerah agar lebih mandiri.

Ia menilai kepala daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha dapat berkembang.

"Tugas kepala daerah itu merangsang perputaran uang rakyat dan pengusaha di daerahnya lebih besar dari APBN, dan APBD daerah," tandas JK.

Menurutnya, semakin besar perputaran ekonomi di daerah, semakin kuat pula kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa terlalu bergantung pada dana pemerintah pusat.

Dalam paparannya, JK mencontohkan kepemimpinan mantan Wali Kota Makassar, HM Daeng Patompo, sebagai sosok yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan yang mendukung dunia usaha.

"Dia banyak memberi insentif kemudahan bagi pengusaha, tidak membebaninya. Dia membangun infrastruktur ekonomi, memberi ruang ke pengusaha membangun komplek perumahan, yang membuka ruang bagi pengusaha untuk tumbuh," jelas JK.

JK mengaku masih berstatus mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin ketika Daeng Patompo memimpin Makassar.

Pada masa itu, ia juga mulai meneruskan usaha keluarga yang bergerak di bidang perdagangan, transportasi, otomotif, dan sektor penunjang pangan.

Menurut JK, salah satu langkah penting Daeng Patompo adalah memperjuangkan perluasan wilayah Kota Makassar.

Saat itu luas kota hanya sekitar 21 kilometer persegi, kemudian diperluas menjadi sekitar 175,77 kilometer persegi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain memperluas wilayah, Daeng Patompo juga menetapkan visi pembangunan dengan program pemberantasan 3K, yakni kemiskinan, kebodohan, dan kemelaratan.

Ia juga memiliki cita-cita menjadikan Makassar sebagai kota lima dimensi yang meliputi kota dagang, budaya, industri, akademik, dan pariwisata.

Untuk mendukung pembangunan tersebut, pemerintah kota saat itu memberikan berbagai kemudahan dalam perizinan investasi dan pembangunan.

JK juga menyinggung bahwa pada masa itu pembangunan kota turut didukung melalui legalisasi judi lotto atau lotre totalisator.

Kebijakan tersebut sempat menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk tokoh agama dan budayawan.

Meski demikian, JK menyebut kebijakan itu berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah hingga lima kali lipat.

Dana yang diperoleh kemudian digunakan untuk membangun berbagai fasilitas pendidikan, termasuk sejumlah sekolah dasar teladan di Kota Makassar.

Menurut JK, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kepala daerah yang memiliki visi, keberanian mengambil kebijakan, serta mampu membangun kerja sama dengan dunia usaha akan lebih mudah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (km/ad)

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap Ambri Jaldi (58), pemilik rumah yang hangus terbakar dalam musibah yang terjadi menjelang subuh pada Minggu (2/8/2026).

Baca Juga:

• Eks Pimpinan Bank Mandiri Pangururan Sebut Pemindahbukuan Dana Bansos Korban Bencana Samosir Berdasarkan Hasil Rapat

Ketua DPD SATMA AMPI Kota Binjai, Yuanda Afandi, mengatakan kehadiran AMPI bertujuan memberikan dukungan moril sekaligus membantu meringankan beban keluarga korban.

"Kami hadir di rumah bapak, karena kami turut merasakan duka yang bapak dan ibu alami, kami tak mungkin lg mengajari bapak ibu untuk sabar, tapi kami mendoakan atas musibah ini rezeki bapak ibu terus mengalir deras dan pulih kembali," ucap Yuanda Afandi.

Selain memberikan dukungan, AMPI juga menyerahkan paket kebutuhan pokok yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga korban selama masa pemulihan.

"Bantuan yang kami (AMPI) berikan sebagai bentuk simpati kami sesama kita, kiranya kehadiran AMPI Binjai punya manfaat yang besar untuk bapak ibu yang dilanda musibah kebakaran beberapa hari lalu," paparnya.

Paket sembako yang disalurkan terdiri atas beras, minyak goreng, telur, mi instan, gula, teh, ikan sarden, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD AMPI Kota Binjai, Rizki Mardhatillah, menjelaskan bantuan uang tunai yang diberikan berasal dari hasil gotong royong para pengurus AMPI Kota Binjai.

"Bantuan yang kami serahkan ini adalah dari kegotongroyongan para pengurus AMPI Binjai yang berdonasi. Kita kumpulkan, lalu kita sampaikan kepada bapak ibu, agar dapat memenuhi kebutuhan darurat lainnya selain sembako," ungkapnya sembari menyerahkan bantuan uang tunai senilai jutaan rupiah.

Rizki juga menyampaikan doa agar keluarga korban diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi musibah yang dialami.

"Kami mendoakan bapak dan ibu sehat, dan digantikan dengan rezeki yang lebih baik lagi. Dan mohon do'akan kami juga, agar kami berlimpah rezeki yang kiranya dapat berguna untuk masyarakat luas, terkhusus masyarakat Kota Binjai. Salam hormat dari Ketua DPD AMPI Kota Binjai, Surya Dharma Sitepu," paparnya.

Melalui kegiatan sosial tersebut, DPD AMPI Kota Binjai berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban sekaligus menjadi bentuk kepedulian terhadap warga yang sedang menghadapi musibah.* (ad)

MEDAN — Mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Hendra Parwana Batubara, dituntut hukuman dua tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi laporan fiktif yang merugikan keuangan negara.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• Satgas PRR Sumatera Kawal Usulan Normalisasi Sungai Tamiang untuk Cegah Banjir Berulang

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Hendra terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara serta denda.

"Mengadili, menuntut terdakwa selama 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsider 3 bulan kurungan," ucap Jaksa Penuntut Umum Jimmy saat membacakan amar tuntutan.

Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar lebih dari Rp253 juta.

Apabila setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, jaksa akan menyita dan melelang harta milik terdakwa untuk menutupi kerugian negara.

Jika nilai harta tidak mencukupi, terdakwa akan menjalani pidana pengganti berupa kurungan selama satu tahun.

Jaksa menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Usai mendengarkan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Asad Rahim Lubis memberikan kesempatan kepada terdakwa dan tim penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi pada sidang berikutnya.

Kasus yang menjerat Hendra Parwana Batubara bermula dari pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2016 di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam pelaksanaannya terdapat empat kegiatan utama, yaitu penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2015, LPPD Tahun Anggaran 2015, serta penyusunan LKPJ dan LPPD akhir masa jabatan kepala daerah.

Namun, hasil penyidikan menemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada dugaan penyimpangan penggunaan anggaran.

Penyidik mencatat terdapat delapan kali pencairan anggaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sepanjang Maret hingga November 2016 dengan nilai total mencapai sekitar Rp740,5 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, ditemukan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tanpa bukti yang sah senilai sekitar Rp385,9 juta.

Sementara itu, hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara menyebutkan nilai kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp639 juta.

Perkara ini masih berlanjut di Pengadilan Tipikor Medan.

Majelis hakim akan mendengarkan nota pembelaan dari terdakwa sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam kasus dugaan korupsi tersebut.* (d/ad)

ACEH TAMIANG — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR Sumatera) akan mengawal usulan percepatan normalisasi Sungai Tamiang sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir yang berulang di Kabupaten Aceh Tamiang.

Normalisasi sungai dinilai menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pascabencana agar infrastruktur, fasilitas umum, permukiman, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang sedang dibangun kembali tidak kembali terdampak ketika curah hujan tinggi terjadi di wilayah hulu.

Baca Juga:

• Bunda Genre Kota Medan Ajak Remaja Berani Berkata Tidak pada Hal Negatif yang Merusak Masa Depan

"Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah menyampaikan atensi dan sasaran prioritas yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat, terutama terkait normalisasi sungai. Apa yang menjadi harapan daerah akan kami laporkan kepada Ketua Satgas untuk ditindaklanjuti," kata Ridha saat melakukan pemantauan pelaksanaan pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (4/8/2026).

Menurut Ridha, penanganan Sungai Tamiang membutuhkan langkah yang menyeluruh, mulai dari survei kondisi alur sungai, pengerukan sedimentasi, penanganan titik-titik erosi, perbaikan tanggul yang kritis, hingga penguatan sistem pengendalian banjir.

Sebelumnya, Balai Teknik Sungai Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan survei sepanjang sekitar 30 kilometer, mulai dari kawasan Desa Marlempang, Desa Raja, hingga muara di Desa Penaga.

Survei tersebut dilakukan untuk menyusun data teknis sebagai dasar penanganan Sungai Tamiang pascabencana.

Selain itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera I juga telah meninjau kondisi sungai, termasuk sejumlah tanggul yang mengalami kerusakan.

Kerusakan tanggul dinilai berdampak langsung terhadap keselamatan permukiman warga serta aktivitas masyarakat yang berada di sepanjang bantaran sungai.

Karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menegaskan normalisasi Sungai Tamiang harus segera dilaksanakan.

Menurutnya, pendangkalan sungai dan erosi di sejumlah titik telah mengurangi kapasitas aliran air sehingga meningkatkan risiko banjir ketika hujan deras turun di kawasan hulu.

"Kami sangat mengharapkan Sungai Tamiang segera ditangani dan dinormalisasi karena terdapat pendangkalan serta erosi di beberapa lokasi. Kami khawatir ketika curah hujan tinggi kembali terjadi di hulu, Aceh Tamiang akan mengalami banjir lagi dan apa yang telah kita bangun menjadi sia-sia," ujar Armia.

Armia menjelaskan, Kabupaten Aceh Tamiang saat ini masih berada dalam masa transisi darurat menuju pemulihan hingga 25 Agustus 2026.

Selama masa tersebut, pemerintah daerah terus menjalankan berbagai program pemulihan sambil mempersiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih menyeluruh berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Ia menyebut sejumlah kementerian telah mulai menjalankan program pemulihan di Aceh Tamiang, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

"Kami sangat berterima kasih karena beberapa kementerian sudah mulai menjalankan kegiatannya. Dukungan ini sangat penting untuk mempercepat pemulihan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat Aceh Tamiang," kata Armia.

Selain dukungan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga menerima tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp36,8 miliar.

Dana tersebut mulai dimanfaatkan untuk memperbaiki kantor perangkat daerah yang mengalami kerusakan berat, pengecatan gedung, pengadaan peralatan kerja, serta penyediaan mebel agar pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal.

Pemerintah berharap percepatan normalisasi Sungai Tamiang dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir, sekaligus melindungi hasil rehabilitasi dan rekonstruksi yang saat ini sedang berlangsung di Aceh Tamiang.* (ad)

MEDAN — Bunda Generasi Berencana (Genre) Kota Medan, Airin Rico Waas, mengajak seluruh remaja untuk menjadi generasi yang berani mengambil sikap dan membuat keputusan positif demi menjaga masa depan.

Ajakan tersebut disampaikan Airin saat membuka Karantina Pemilihan Duta Generasi Berencana (Genre) Kota Medan Tahun 2026 sekaligus melantik Pengurus Forum Genre Kota Medan Periode 2026–2028 di Gedung Serbaguna PKK Kota Medan, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• Eks Pimpinan Bank Mandiri Pangururan Sebut Pemindahbukuan Dana Bansos Korban Bencana Samosir Berdasarkan Hasil Rapat

"​Mulailah dari hal sederhana, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai orang tua, menghargai guru, menggunakan media sosial dengan bijak, serta berani berkata tidak pada hal-hal yang dapat merugikan masa depan," kata Airin Rico Waas.

Airin berharap siapa pun yang nantinya terpilih sebagai Duta Genre Kota Medan mampu menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat dan menginspirasi remaja lainnya untuk menjalani kehidupan yang sehat serta produktif.

Ia juga berpesan agar seluruh peserta memanfaatkan masa karantina sebagai kesempatan untuk belajar, menambah pengalaman, serta memperluas pergaulan.

"Selama mengikuti karantina, saya berharap kalian aktif dan bertanya, berani menyampaikan pendapat, dan saling mendukung satu sama lain. Anggaplah ini sebagai kesempatan untuk menambah teman, menambah pengalaman, dan mengembangkan kemampuan yang kalian miliki," pesan Airin Rico Waas.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan, Edliaty, mengatakan karantina yang berlangsung pada 3–5 Agustus 2026 dirancang untuk membekali para finalis dengan wawasan, karakter, serta kemampuan kepemimpinan.

Sebanyak 40 finalis, terdiri dari 20 peserta laki-laki dan 20 peserta perempuan, telah lolos seleksi melalui jalur kecamatan maupun jalur umum.

Mereka dipersiapkan untuk menjadi pendidik sebaya sekaligus motivator dalam menyosialisasikan Program Genre kepada kalangan remaja.

Edliaty menegaskan bahwa Program Genre bertujuan membentuk generasi muda yang mampu merencanakan masa depan dengan baik serta berani menolak berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan mereka.

"Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan berani hari ini. Melalui pembekalan Genre, para remaja Kota Medan diharapkan tidak ragu menolak pengaruh negatif, berani merencanakan masa depan dengan matang, dan siap menjadi teladan bagi generasinya," pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Medan berharap lahir generasi muda yang memiliki karakter kuat, jiwa kepemimpinan, serta mampu menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.* (ad)

MEDAN — Sidang dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi korban bencana di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (4/8/2026).

Dalam persidangan, mantan Pimpinan Cabang Bank Mandiri Pangururan, Jonni Ronal Simanjuntak, menegaskan bahwa pemindahbukuan dana bantuan sosial dilakukan berdasarkan hasil rapat bersama yang melibatkan sejumlah pihak, bukan atas keputusan pribadi dirinya maupun terdakwa Fitri Agust Karo-karo.

Baca Juga:

• MDMC dan UNFPA Berikan Layanan Kesehatan Reproduksi serta Dukungan Psikososial bagi Penyintas Bencana di Aceh Tengah

Menjawab pertanyaan majelis hakim mengenai kewenangan seorang kepala cabang bank, Jonni menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan dana milik nasabah secara sepihak.

Menurut Jonni, mekanisme penyaluran bantuan telah dibahas dalam beberapa rapat yang dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Samosir, termasuk kepala dinas, camat, dan kepala desa.

Ia juga menjelaskan pembukaan rekening bagi penerima bantuan dilakukan untuk mempercepat proses penyaluran, mengingat pada saat itu masih terdapat data administrasi yang belum sepenuhnya lengkap.

Selain itu, Bank Mandiri memiliki kerja sama dengan Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial.

Meski demikian, Jonni mengakui proses pemindahbukuan dana tersebut seharusnya mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat Bank Mandiri serta persetujuan langsung dari setiap penerima manfaat.

"Seharusnya ada persetujuan dari penerima. Penerima datang ke Bank Mandiri. Tapi itu tidak dilakukan," katanya.

Persidangan juga diwarnai perbedaan keterangan antara para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU).

Perbedaan itu membuat majelis hakim mempertanyakan fakta yang sebenarnya terjadi.

"Siapa yang benar dari yang tidak benar ini?" tanya Ketua Majelis Hakim Hendra Hutabarat dalam persidangan.

Sebelumnya, majelis hakim mengonfrontasi keterangan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir, Kristina Sam Elfrida Gultom, dengan Direktur Utama BUMDesma Marsada Tahi Perawati Sitanggang serta Direktur Unit Pertanian BUMDesma Marsada Tahi Elson Simanjorang.

Dalam konfrontasi tersebut, masing-masing saksi tetap bertahan pada keterangannya dan saling membantah mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial.

Majelis hakim menyatakan seluruh keterangan para saksi akan dicatat sebagai bahan pertimbangan karena terdapat perbedaan penjelasan mengenai proses penyaluran bantuan dan dugaan pemberian uang kepada sejumlah kepala desa.

Jaksa penuntut umum juga menghadirkan tiga kepala desa sebagai saksi, yaitu Kepala Desa Sampur Toba Boleuson Sihotang, Kepala Desa Dolok Raja Robert Sihotang, dan Kepala Desa Siparmahan Suandi Sihotang.

Dalam kesaksiannya, Robert Sihotang mengaku menerima uang sebesar Rp5 juta dari pihak BUMDesma Marsada Tahi.

Menurutnya, uang tersebut diberikan sebagai bentuk "ucapan terima kasih" dan telah diserahkan kembali kepada penyidik Kejaksaan Negeri Samosir.

"Adapun yang kami terima dari BUMDesma berupa ucapan terima kasih sebesar Rp5 juta, dan uang itu sudah kami kembalikan ke Kejaksaan, Yang Mulia," ujarnya.

Sementara itu, dua kepala desa lainnya juga mengaku menerima uang dari pihak BUMDesma dengan jumlah yang berbeda-beda.

Dalam persidangan disebutkan nominal mulai dari Rp3 juta, Rp5 juta, Rp10 juta, Rp18 juta, hingga Rp21 juta.

Saat ditanya majelis hakim mengenai asal-usul uang tersebut, para saksi menjelaskan bahwa dana itu diberikan sebagai "ucapan terima kasih".

Namun, ketika dikonfrontasi dengan keterangan pengurus BUMDesma, ketiga kepala desa membantah penjelasan yang disampaikan pihak BUMDesma.

"Untuk itu tidak benar, Yang Mulia," ujar salah seorang saksi.

Dalam persidangan juga terungkap dugaan pemberian uang sekitar Rp30 juta kepada Robert Sihotang, Rp18 juta kepada Suandi Sihotang, serta sekitar Rp15 juta kepada Boleuson Sihotang.

Meski demikian, ketiga kepala desa tetap mempertahankan keterangannya dan membantah tuduhan tersebut.

Majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi yang telah disampaikan di persidangan guna mengungkap fakta hukum dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial korban bencana di Kabupaten Samosir.* (ad)