Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Sumut Muhammad Suib mengatakan KKSB telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi salah satu program strategis pada era Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Angka di Kertas Pemprov Sumut Janji P-APBD 2026 Beri Dampak Nyata ke Masyarakat

Menurut Suib, program tersebut disiapkan karena masih ada sejumlah desa yang menghadapi keterbatasan pembangunan. Pembangunan yang selama ini dilakukan secara parsial dinilai belum memberikan dampak maksimal terhadap pengembangan potensi ekonomi masyarakat.

"Dampak kebuntuan pembangunan ini juga mengakibatkan produktivitas ekonomi masyarakat rendah dan potensi alam tidak bisa bangkit dan hanya dapat digunakan secara tradisional saja, potensi alam di daerah itu tidak bisa dikembangkan," ujarnya.

Melalui KKSB, Pemprov Sumut akan mengubah pola pembangunan dari pendekatan parsial menjadi pembangunan kawasan yang terintegrasi. Konsep tersebut menjadi pembeda antara KKSB dan pola pembangunan yang umumnya dilakukan melalui dana desa.

"Bedanya dengan program dana desa, kalau selama ini pembangunan sifatnya hanya parsial, membangun jembatan setitik, rumah sedikit itu parsial tapi KKSB ini program area based development artinya pembangunan kawasan yang terintegrasi bisa satu dusun yang dirombak, satu kawasan wisata yang dirombak," jelas Suib.

Selain pembangunan infrastruktur, KKSB akan menggunakan pendekatan community driven dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat identitas serta kreativitas lokal agar kawasan yang dibangun tidak hanya memiliki fasilitas baru, tetapi juga mampu menghasilkan kegiatan ekonomi.

Pemprov Sumut menyiapkan bantuan keuangan khusus bagi kawasan yang terpilih. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui pemerintah kabupaten/kota dan penggunaannya dikhususkan untuk pengembangan Kampung Kreatif.

"Bantuan keuangan khusus ini tak tanggung nilainya minimal Rp5 hingga maksimal Rp50 miliar per kawasan," kata Suib.

Ia menegaskan dana tersebut tidak dapat dialihkan untuk program lain. Intervensi anggaran akan dilakukan secara terpadu dan lintas sektor sehingga pembangunan di kawasan sasaran diharapkan dapat memberikan perubahan yang lebih cepat dan terukur.

Program tersebut juga menyasar persoalan ketertinggalan sejumlah desa di Sumatera Utara. Berdasarkan Kepmendes Nomor 343 Tahun 2025, terdapat 521 desa sangat tertinggal dan 707 desa tertinggal dari total 5.417 desa di Sumut.

"Kondisi ini menjadi kerja berat kita, bagaimana kita bisa menggeser desa sangat tertinggal dan desa tertinggal bisa naik kelas dan menjadi desa berkembang," ujar Suib.

Pelaksanaan KKSB dijadwalkan mulai 2027 dengan melibatkan 19 organisasi perangkat daerah (OPD) dan satu tenaga ahli dari kalangan akademisi.

Masing-masing kepala daerah kabupaten/kota akan mengusulkan satu calon penerima bantuan kepada Gubernur Sumut. Proposal yang masuk kemudian akan dinilai berdasarkan indikator dan persyaratan yang telah ditentukan.

Setelah proses penilaian, tim Pemprov Sumut akan melakukan verifikasi faktual dengan turun langsung ke lapangan sebelum menentukan penerima bantuan.

Suib menjelaskan proses penjaringan proposal telah memiliki jadwal. Pengusulan dan verifikasi dilakukan dalam rentang 1 Juli hingga 5 September 2026. Setelah itu, pemerintah provinsi akan melakukan penilaian terhadap proposal yang masuk.

"Kita sudah membuat timelinenya 1 Juli hingga 5 September 2026, tim penjaringan akan menerima proposal kemudian melakukan verifikasi dan penilaian dan tanggal 28 Oktober Gubernur akan menetapkan desa yang terpilih menerima bantuan. Januari 2027 pelaksanaan program yang nantinya akan diawasi oleh tim Pemprov Sumut," katanya.

Melalui KKSB, Pemprov Sumut berharap desa-desa yang masih tertinggal dapat berkembang menjadi kawasan yang lebih produktif, memiliki daya saing dan mampu mengoptimalkan potensi alam maupun ekonomi lokal.

Program tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pembangunan di Sumatera Utara dengan pendekatan berbasis kawasan dan keterlibatan aktif masyarakat.* (dh)

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat memberikan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga:

• Lepas dari Beban APBD! Pemprov Sumut Bakal Sulap 146 Aset Olahraga Jadi Mesin Penghasil Cuan Lewat BLUD

Dalam rapat itu, Pemprov Sumut menanggapi berbagai pandangan, masukan, pertanyaan hingga catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Sumut. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan dalam penyempurnaan rancangan P-APBD 2026.

Surya mengatakan pandangan dari DPRD penting untuk memastikan kebijakan anggaran yang disusun pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung target pembangunan daerah.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan P-APBD Tahun Anggaran 2026," kata Surya.

Menurut Surya, perubahan APBD harus difokuskan pada program dan kegiatan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Pemprov Sumut juga menegaskan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam jawaban gubernur tersebut, Pemprov Sumut turut memberikan penjelasan terhadap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian fraksi DPRD. Pembahasan mencakup aspek pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan hingga pelaksanaan sejumlah program pembangunan.

Surya menegaskan sinergi antara pemerintah provinsi dan DPRD menjadi bagian penting dalam proses pembahasan P-APBD. Menurutnya, kerja sama kedua lembaga diperlukan agar kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Pemerintah berharap pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2026 dapat terus dilakukan secara terbuka, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat Sumatera Utara," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto mengatakan setelah Pemprov Sumut menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi, pembahasan akan berlanjut ke tahapan berikutnya di DPRD.

Rapat Paripurna DPRD Sumut selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2026 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Sumut.

Setelah penyampaian pendapat akhir tersebut, DPRD Sumut dan Pemprov Sumut akan mengambil keputusan bersama mengenai Rancangan P-APBD Sumut Tahun Anggaran 2026.

Tahapan tersebut menjadi bagian akhir dari proses pembahasan sebelum rancangan perubahan anggaran ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Rapat paripurna turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, pimpinan dan anggota DPRD Sumut, Forkopimda Sumut serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut.

Pemprov Sumut berharap seluruh proses pembahasan P-APBD 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mendukung pembangunan sekaligus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.* (dh)

KEBUMEN - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong Induk Warga Asal Kabupaten Kebumen (IWAKK) Walet Emas bertransformasi menjadi badan usaha berbentuk koperasi.

Dorongan itu disampaikan saat membuka Kebumen Travel Mart dan Gombong Festival of Culture 2026 di Benteng Van Der Wijck, Gombong, Kebumen, Kamis, 27 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Luhut Ungkap Bansos Salah Sasaran Pernah Capai 77,6 Persen, Kini Turun di Bawah 5 Persen

Menurut dia, penguatan kelembagaan diperlukan agar potensi ekonomi yang muncul dari sektor pariwisata dan budaya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

Pengelolaan yang lebih kuat diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Kebumen Travel Mart dan Gombong Festival of Culture 2026 juga dinilai menjadi momentum untuk memperkuat identitas daerah melalui sektor pariwisata dan kebudayaan.

Kegiatan tersebut sekaligus mendorong pengelolaan potensi wisata secara kolektif dan berkelanjutan.

Ferry mengatakan koperasi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat karena memungkinkan pelaku usaha menggabungkan potensi dan sumber daya secara bersama-sama.

Karena itu, IWAKK Walet Emas sebagai penggagas kegiatan didorong mengambil peran lebih besar dengan membentuk badan usaha koperasi.

"Koperasi Walet Emas nantinya bisa menjadi motor ekonomi warga Kebumen, sekaligus mendukung agenda pariwisata melalui festival budaya," kata Ferry dalam sambutannya.

Menurut Ferry, transformasi tersebut dapat memperkuat hubungan antara sektor pariwisata, budaya, UMKM, ekonomi kreatif, dan produk unggulan daerah.

Kolaborasi antarsektor dinilai penting agar kegiatan ekonomi menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.

Selain mendorong pembentukan koperasi, Ferry menyatakan komitmennya untuk membantu mendorong Benteng Van Der Wijck menjadi cagar budaya nasional.

Menurut dia, bangunan bersejarah tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu ikon pariwisata nasional.

Ferry berencana mengajak Menteri Kebudayaan Fadli Zon melihat langsung Benteng Van Der Wijck sekaligus membahas peluang penetapan bangunan tersebut sebagai cagar budaya nasional.

"Saya akan ajak Pak Menteri Kebudayaan (Fadli Zon) untuk datang ke sini dan harusnya ini bisa ditetapkan sebagai tempat cagar budaya," ujarnya.

Ferry mengatakan penetapan sebagai cagar budaya perlu diikuti dengan model pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan wisata saat ini.

Kawasan bersejarah tersebut, kata dia, dapat dipadukan dengan aktivitas ekonomi kreatif, UMKM, dan koperasi tanpa menghilangkan nilai sejarahnya.

"Tempat ini nantinya tidak hanya sekadar cagar budaya, tapi dengan pengelolaan yang kekinian bisa diisi oleh pelaku ekonomi kreatif, UMKM, dan koperasi," katanya.

Gagasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan manfaat ekonomi dari aset budaya bagi masyarakat di sekitar kawasan Benteng Van Der Wijck.

Bupati Kebumen Lilis Nuryani mengapresiasi dukungan Menteri Koperasi terhadap penguatan ekonomi kerakyatan di daerahnya.

Menurut Lilis, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dan pelaku usaha perlu terus diperkuat agar potensi ekonomi Kebumen dapat berkembang.

Ia berharap kolaborasi tersebut mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi berbagai potensi daerah, mulai dari pariwisata, kebudayaan, kuliner hingga produk unggulan.

"Kecintaan kita kepada Kebumen kita wujudkan dalam langkah nyata melalui festival ini, mudah-mudahan acara ini dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi upaya mendorong kegiatan sektor pariwisata, budaya, kuliner dan produk unggulan di Kebumen," kata Lilis.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Koperasi Sita Ferry Juliantono, Bupati Kebumen Lilis Nuryani, Ketua Umum IWAKK Walet Emas Mayjen TNI (Purn.) Ibnu Dharmawan, Pangdam Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, serta Danrem Pamungkas Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghubungkan potensi sejarah dan budaya Kebumen dengan penguatan ekonomi masyarakat.

Dengan kelembagaan koperasi yang lebih kuat, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya menjadi daya tarik daerah, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi warga.* (ad)

JAKARTA - Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan Republik Indonesia, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum., menggagas konsep "Trisula Hukum Digital" dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas).

Konsep tersebut ditawarkan sebagai kerangka untuk merespons perubahan dalam penegakan hukum di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), data, dan teknologi digital yang semakin cepat.

Baca Juga:

• Terkikisnya Akhlak dan Adab Jadi Keprihatinan, Umat Islam Diminta Bijak Bermedia Sosial

Bukti dalam perkara hukum kini tidak hanya berbentuk dokumen atau keterangan, tetapi juga dapat berupa berbagai data digital.

"Fakta hukum kini tidak hanya berbentuk dokumen, keterangan, atau benda, tetapi juga hadir sebagai metadata, rekaman komunikasi, transaksi elektronik, data lokasi, jejak sistem, hingga keluaran algoritma. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum memiliki penguasaan hukum yang kuat sekaligus pemahaman terhadap teknologi dan karakter bukti digital," ujar Kabadiklat.

Menurut Harli, konsep "Trisula Hukum Digital" dibangun di atas tiga pilar utama.

Pertama, Digital Legal Governance. Pilar ini menekankan pengelolaan teknologi dan data secara terintegrasi, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, Digital Law Enforcement. Pilar tersebut berkaitan dengan penguatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan serta proses pembuktian yang melibatkan data digital.

Ketiga, Digital Legal Ethics. Pilar ini memastikan penggunaan teknologi tetap berpegang pada asas legalitas, keadilan, perlindungan hak, pengawasan manusia, dan akuntabilitas.

Dalam pemanfaatan kecerdasan buatan, Harli memandang AI dapat berfungsi sebagai Legal Intelligence Support System.

Teknologi tersebut dapat membantu jaksa melakukan riset hukum, menganalisis dokumen, memetakan bukti, menyusun kronologi perkara, hingga menemukan pola yang relevan.

Namun, Harli menegaskan AI tidak boleh mengambil alih kewenangan dan tanggung jawab jaksa.

"AI tidak boleh menggantikan pertimbangan hukum, keputusan penuntutan, maupun tanggung jawab profesional Jaksa. Teknologi harus tetap menjadi instrumen pendukung, sedangkan keputusan hukum berada dalam kendali manusia," tegas Kabadiklat.

Menurut Harli, perubahan teknologi juga harus diikuti dengan peningkatan kompetensi jaksa.

Ia menyebut jaksa perlu memiliki kemampuan sebagai T-shaped professional, yakni memiliki keahlian mendalam dalam hukum dan penuntutan sekaligus memahami teknologi, data, etika, keamanan digital, serta mampu berpikir strategis.

Karena itu, Badan Diklat Kejaksaan RI terus diarahkan untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang menyesuaikan perkembangan zaman.

Materinya antara lain bukti elektronik, forensik digital, kejahatan siber, AI, serta pembaruan KUHP dan KUHAP.

Kuliah umum tersebut berlangsung interaktif.

Mahasiswa dan sivitas akademika aktif menyampaikan pertanyaan serta pandangan mengenai tantangan penegakan hukum di tengah perkembangan teknologi.

Di hadapan mahasiswa program Sarjana, Magister, dan Doktor Ilmu Hukum, Harli mengatakan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengawal perkembangan teknologi.

Menurut dia, kampus tidak cukup hanya mengikuti perubahan teknologi.

Perguruan tinggi harus menjadi tempat untuk menguji, mengkritisi, dan mengarahkan pemanfaatan teknologi melalui perspektif hukum.

"Melalui Trisula Hukum Digital, masa depan penegakan hukum bukan ditentukan oleh seberapa banyak teknologi yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan mengintegrasikan hukum, teknologi, etika, kompetensi, dan tanggung jawab publik," terang Kabadiklat.

Ia mengingatkan bahwa penggunaan teknologi dalam penegakan hukum tidak boleh menghilangkan aspek kemanusiaan.

"Teknologi dapat membantu membaca data dan menemukan pola, tetapi keadilan tidak boleh direduksi menjadi sekadar hasil perhitungan algoritma. Di balik setiap data terdapat manusia, di balik setiap perkara terdapat hak dan martabat, dan di balik setiap kewenangan terdapat tanggung jawab," imbuhnya.

Kuliah umum tersebut dihadiri Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., seluruh wakil dekan, para guru besar, serta sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara institusi penegak hukum dan perguruan tinggi dalam menghadapi perkembangan hukum di era digital.* (ad)

MEDAN - Banjir besar yang melanda Kota Medan tahun lalu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah.

Selain meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah, bencana tersebut juga menunjukkan kuatnya solidaritas masyarakat dalam membantu sesama.

Baca Juga:

• 4 Terdakwa Kasus Korupsi Divonis Bebas di PN Medan Sepanjang Agustus 2026, Ini Respons Kejati Sumut

Hal tersebut disampaikan saat Pemko Medan menerima audiensi International Organization for Migration (IOM) di Balai Kota Medan, Jumat, 28 Agustus 2026.

Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap mengapresiasi bantuan IOM ketika banjir besar melanda Kota Medan tahun lalu.

Menurut dia, bencana tersebut menjadi ujian yang membutuhkan kerja sama pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga.

"Sesama manusia tetap saling tolong dan membantu. Terima kasih IOM telah membantu Pemko Medan saat bencana banjir tahun lalu," ujar Zakiyuddin.

Pemko Medan kini terus melakukan rapat dan koordinasi untuk mengantisipasi potensi banjir.

Langkah tersebut dilakukan seiring memasuki September yang diperkirakan mulai memasuki musim hujan.

Zakiyuddin menegaskan pemerintah tidak ingin kejadian serupa kembali terjadi.

Terlebih, Kota Medan menghadapi bencana besar yang sama selama dua tahun berturut-turut.

Karena itu, kesiapsiagaan serta koordinasi antarlembaga terus diperkuat untuk menghadapi kemungkinan bencana.

Di balik bencana banjir tahun lalu, terdapat kisah solidaritas yang melibatkan para pengungsi yang tinggal di Kota Medan.

Chief of Mission IOM Indonesia Jeffrey Labovitz mengatakan saat ini jumlah pengungsi di Medan tercatat sedikit di atas 1.000 orang.

Jumlah tersebut menurun dibanding sebelumnya yang mencapai sekitar 2.200 orang.

Para pengungsi tersebut berasal dari 15 negara. Populasi terbesar berasal dari Afganistan dan Somalia.

Jeffrey mengatakan salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi IOM di Medan terjadi ketika banjir besar melanda kota tersebut tahun lalu.

Di tengah kondisi bencana, sejumlah pengungsi justru ikut membantu warga yang terdampak.

Mereka membantu membersihkan rumah warga lanjut usia yang tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut secara mandiri.

Menurut Jeffrey, pengalaman itu menunjukkan bahwa solidaritas kemanusiaan tidak mengenal latar belakang.

Mereka yang selama ini menerima bantuan juga dapat mengambil bagian untuk membantu masyarakat di sekitarnya.

"Kunjungan kali ini juga menjadi momentum untuk menyampaikan terima kasih kepada Pemko Medan atas dukungan berkelanjutan dalam menerima dan membantu para pengungsi, sekaligus memperkuat kembali hubungan baik antara IOM dan Kota Medan," ungkap Jeffrey.

Pengalaman tersebut menjadi gambaran bahwa penanganan bencana tidak hanya membutuhkan kesiapan pemerintah, tetapi juga kepedulian dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.* (ad)

ACEH BESAR - Fenomena terkikisnya akhlak dan ketertiban adab menjadi perhatian umat Islam.

Perubahan perilaku tersebut dinilai tidak hanya terlihat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga semakin terasa di ruang digital.

Baca Juga:

• Luhut Ungkap Bansos Salah Sasaran Pernah Capai 77,6 Persen, Kini Turun di Bawah 5 Persen

Menurut Ahmad Khusairi, ghibah, adu domba, membicarakan aib orang lain, mencela, dan menyebarkan prasangka masih mudah ditemukan dalam kehidupan masyarakat.

Fenomena tersebut, kata dia, dapat terjadi di berbagai tempat, mulai dari kedai kopi hingga lingkungan gampong dan pekarangan meunasah.

Ia juga menyoroti perilaku masyarakat di ruang digital.

Penggunaan TikTok, Instagram, WhatsApp, dan Facebook dinilai turut menghadirkan tantangan baru dalam menjaga etika, terutama bagi generasi muda.

Caci maki, cyberbullying, ujaran kebencian, hingga penyebaran berita bohong atau hoax disebut kerap dianggap sebagai sesuatu yang biasa.

"Demikian pula retaknya adab orang muda kepada yang tua. Kesopanan anak muda kepada orang tua makin menipis. Sebaliknya, terkadang keteladanan dan kesabaran dari yang tua kepada yang muda juga semakin berkurang," ungkapnya.

Ahmad Khusairi mengatakan lisan dan jemari yang tidak digunakan dengan baik dapat merusak hubungan antarmasyarakat.

Perilaku tersebut juga dapat mengganggu keharmonisan dan mencoreng identitas umat yang mengaku mencintai Nabi Muhammad saw.

Ia mengingatkan sabda Rasulullah saw tentang pentingnya menjaga lisan dan tangan dari tindakan yang merugikan orang lain.

Menurut Ahmad Khusairi, Rasulullah saw merupakan teladan dalam menjaga etika berbicara.

Nabi tidak membalas caci maki dengan celaan, tidak mengutuk, tidak menyindir, serta tidak menggunakan lisannya untuk merendahkan orang lain.

Baca Juga:

• Tak Hanya di Pemko, Diskominfo Medan Dorong Keterbukaan Informasi Publik hingga Sekolah

Ia juga mengutip Al-Qur'an surat Ali 'Imran ayat 159 yang menggambarkan kelembutan akhlak Nabi Muhammad saw.

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu."

Tiga Prinsip Menjaga Lisan

Dalam khutbahnya, Ahmad Khusairi menjelaskan tiga prinsip yang diajarkan Nabi dalam menjaga lisan.

Pertama, qaulan sadida, yakni menyampaikan perkataan yang benar dan bijak.

Menurut dia, seseorang harus berbicara berdasarkan fakta, bukan berdasarkan dugaan atau fitnah.

Jika tidak ada hal baik yang dapat disampaikan, ia mengingatkan pentingnya memilih diam.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam."

Kedua, tabayyun atau melakukan klarifikasi.

Ketiga, kafful adza, yaitu menahan diri dari tindakan yang dapat menyakiti orang lain.

Prinsip ini termasuk tidak menjadikan kekurangan fisik maupun status sosial seseorang sebagai bahan ejekan atau bullying.

Baca Juga:

• Mengapa Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam?

Media Sosial Diminta Jadi Sarana SyiarAhmad Khusairi mengatakan generasi saat ini hidup pada era ketika informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan detik.

Karena itu, penggunaan media sosial harus disertai tanggung jawab.

"Jangan biarkan media sosial menjadi ladang dosa yang menguras pahala amal ibadah. Jadikan HP kita sebagai alat syiar, bukan alat celaan," tegasnya.

Ia meminta masyarakat mempertimbangkan setiap konten yang hendak dibagikan.

Salah satu pertanyaan yang perlu diajukan kepada diri sendiri adalah apakah unggahan tersebut sesuai dengan akhlak yang dicontohkan Rasulullah.

Saat menyebarkan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri: "Apakah Rasulullah ridha jika melihat ketikan atau video saya ini?"

Ahmad Khusairi juga mengajak masyarakat menghidupkan kembali adab dan menjaga kehormatan sesama.

Ia meminta meunasah dan masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang untuk menuntut ilmu, berdiskusi dengan santun, dan mempererat silaturahmi.

Menurut dia, keberkahan hidup tidak ditentukan oleh kecanggihan perangkat yang dimiliki, tetapi juga oleh ketaatan dan kesantunan kepada orang tua.

"Kemudian, generasi tua dan para orang tua memberikan keteladanan, bukan hanya teguran . Untuk itu, dekati mereka dengan kasih sayang sebagaimana Nabi merangkul para sahabat muda seperti Ali bin Abi Thalib dan Anas bin Malik. Jangan terburu-buru menghakimi, namun bimbinglah mereka menghadapi tantangan zaman digital ini," pungkasnya.* (ad)

Baca Juga:

• 'Tanpa NU dan Muhammadiyah, Saya Tak Mungkin Jadi Presiden,' Prabowo Janji Perkuat Dua Ormas Islam Ini

MEDAN - Pengadilan Negeri Medan membebaskan empat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi yang ditangani aparat penegak hukum di Sumatera Utara sepanjang Agustus 2026.

Keempat terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

Baca Juga:

• KPK Kembali Usut Kasus Suap Langkat, Sekda Dicecar soal Administrasi Jabatan Bupati Syah Afandin

Namun, Kejati Sumut akan mempelajari pertimbangan hakim dalam setiap perkara yang berakhir dengan putusan bebas.

"Dan pastinya kita akan mempelajari atas putusan bebas itu, alat bukti apa yang masih kurang dalam perkara korupsi yang kmi tangani," ujar Rizal, Jumat, 28 Agustus 2026.

Meski terdapat sejumlah putusan bebas, jaksa tetap melakukan upaya hukum dalam perkara dugaan korupsi pengadaan papan tulis interaktif atau smartboard di Kota Tebingtinggi.

Jaksa telah mengajukan banding atas putusan bebas tersebut.

Berikut empat terdakwa perkara korupsi yang dibebaskan Pengadilan Negeri Medan sepanjang Agustus 2026.

1. Bambang Ghiri Arianto

Direktur Utama PT Gunung Emas Eka Putra, Irjen Pol (Purn) Bambang Ghiri Arianto, dibebaskan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan papan tulis interaktif atau smartboard di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebingtinggi.

Ketua majelis hakim Asad Rahim Lubis menyatakan Bambang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer maupun subsider.

"Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum," kata Asad saat membacakan amar putusan di ruang utama Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 20 Agustus 2026 pukul 21.30 WIB.

Atas putusan bebas tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum banding.

2. Erwin Saleh

Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Medan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Erwin Saleh, juga dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum.

Erwin merupakan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi kegiatan Medan Fashion Festival 2024.

Ketua majelis hakim Sulhanuddin menyatakan Erwin dan terdakwa lainnya dalam perkara tersebut tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan pertama dan kedua.

"Memutuskan, membebaskan terdakwa dan memerintahkan agar dibebaskan segera dari tahanan," kata Sulhanuddin saat membacakan amar putusan di ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 26 Agustus 2026.

Majelis hakim menilai Erwin tidak terlibat langsung sejak awal dalam sejumlah tahapan kegiatan, mulai dari pemilihan pemenang tender, pelaksanaan kegiatan hingga pencairan dana.

Hakim juga menyatakan jaksa penuntut umum tidak dapat menguraikan aliran dana kepada terdakwa.

3. Anwar Syarif

Kepala Bidang Usaha UKM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Medan sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Anwar Syarif, turut dibebaskan dalam perkara dugaan korupsi Medan Fashion Festival 2024.

Anwar dibebaskan bersama Erwin Saleh melalui putusan yang dibacakan majelis hakim pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Majelis hakim menilai kedua terdakwa tidak terbukti terlibat langsung dalam proses pemilihan pemenang tender, pelaksanaan kegiatan maupun pencairan anggaran.

Selain itu, jaksa penuntut umum dinilai tidak dapat menguraikan aliran dana kepada kedua terdakwa.

4. Hendra Permana Batubara

Mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Mandailing Natal, Hendra Permana Batubara, dibebaskan dari perkara dugaan korupsi dana Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2015 dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2015.

Ketua majelis hakim Asad Rahim Lubis menyatakan Hendra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama maupun kedua Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.

"Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum," kata Asad saat membacakan amar putusan di ruang utama Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 27 Agustus 2026.

Majelis hakim menyimpulkan Hendra tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ataupun menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi.* (km/ad)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Amril, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik KPK mendalami proses administrasi jabatan Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin.

Baca Juga:

• Bima Arya Sebut Kepala Daerah sebagai “Petarung”, Hadapi 5 Tantangan Berat Ini

"Saksi AMR pemeriksaan oleh penyidik terkait administrasi jabatan Bupati," kata Budi dalam keterangannya, Jumat, 27 Agustus 2026.

Syah Afandin sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat.

Penetapan tersangka dilakukan pada Jumat malam, 3 Juli 2026.

Selain Syah Afandin, KPK menetapkan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka.

Yaqub merupakan pihak swasta sekaligus tim sukses Syah Afandin dalam Pilkada 2024.

KPK menduga Syah Afandin menerima uang suap berkaitan dengan sejumlah proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat.

Total uang yang telah diterima Syah Afandin disebut mencapai Rp800 juta. Uang tersebut diberikan oleh Yaqub Abdhal Al Mu'arif.

Perkara tersebut bermula ketika Yaqub mendapatkan sejumlah paket pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim Langkat melalui metode Pengadaan Langsung (PL).

Dalam prosesnya, Yaqub berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ilhamsyah Bangun, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim Langkat.

Di Dinas Pendidikan Langkat terdapat 80 paket pekerjaan dengan nilai total mencapai Rp9,5 miliar.

Sementara di Dinas Perkim terdapat lima paket pekerjaan dengan nilai total Rp748 juta.

KPK menduga Syah Afandin meminta fee kepada Yaqub sebesar 10 persen dari nilai proyek di Dinas Pendidikan dan 17 persen dari proyek di Dinas Perkim.

Dari permintaan tersebut kemudian disepakati fee proyek sebesar Rp990 juta untuk proyek di Dinas Pendidikan dan Rp126,8 juta untuk proyek di Dinas Perkim.

KPK menyebut hingga 5 April 2026, Yaqub telah memberikan uang sebesar Rp800 juta kepada Syah Afandin.

Pemberian uang dilakukan melalui sopir bupati dan seorang perantara.

Sebanyak Rp500 juta diberikan melalui dua kali transfer kepada sopir bupati bernama Zulkifli.

Kemudian pada Mei 2025, Yaqub memberikan Rp150 juta melalui seorang perantara.

Selanjutnya, pada April 2026, kembali diberikan uang sebesar Rp150 juta.

Pada akhir Juni 2026, Syah Afandin kembali meminta Yaqub memberikan Rp300 juta sebagai bagian dari komitmen fee proyek.

Namun, pada 1 Juli 2026, Yaqub menyampaikan hanya sanggup memenuhi permintaan tersebut sebesar Rp100 juta.

Atas perkara tersebut, Syah Afandin sebagai pihak yang diduga menerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Yaqub sebagai pihak yang diduga memberikan suap disangkakan melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.* (km/ad)

BATU BARA - Kebakaran melanda lahan milik anak perusahaan PT Pelindo, PT PPK, di Dusun 1, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Kamis, 27 Agustus 2026 siang.

Kebakaran menghanguskan belasan hektare lahan yang ditumbuhi semak belukar dan kebun sawit. Lokasi kebakaran berada tidak jauh dari permukiman warga.

Baca Juga:

• Antisipasi Karhutla dan Kabut Asap, Bobby Nasution Instruksikan BPBD Sumut Tak Hanya di Kantor

Menurut dia, kebakaran sudah terjadi tiga kali dalam sepekan terakhir.

"Kebakaran lahan pertama terjadi di Dusun 1 Desa Kuala Tanjung pada Senin 24 Agustus 2026 namun hanya membakar sedikit lahan. Kemudian pada Rabu 26 Agustus 2026, kebakaran kembali terjadi di lahan kosong di Dusun 2 Desa Kuala Tanjung namun tidak sempat meluas karena berhasil dipadamkan warga," ucap seorang warga setempat, Ucup, Jumat, 28 Agustus 2026.

Kepala Desa Kuala Tanjung Ibnu Fadilah membenarkan kebakaran yang menghanguskan belasan hektare lahan di wilayahnya.

Ia mengatakan lahan tersebut merupakan milik perusahaan.

"Benar belasan hektar lahan milik perusahaan terbakar dan telah berhasil dipadamkan mobil Damkar milik PT Inalum," tuturnya melalui panggilan telepon.

Api berhasil dipadamkan setelah PT Inalum mengerahkan satu unit armada pemadam kebakaran ke lokasi. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut.

Namun, kebakaran menimbulkan asap pekat yang sempat mengganggu jarak pandang di sekitar lokasi.

Hingga saat ini belum diketahui penyebab maupun asal mula api.

Pihak Polres Batu Bara dan Polsek Air Putih juga belum memberikan keterangan terkait kebakaran tersebut hingga berita ini diterbitkan.* (mi/ad)

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut kepala daerah sebagai petarung karena harus menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan dan melayani masyarakat.

Menurut Bima, setiap pemimpin memiliki zaman dan tantangannya masing-masing.

Baca Juga:

• BGN Kembalikan Rp311 Miliar Dana MBG ke Kas Negara, Ini Penyebabnya

Bima menyebut setidaknya ada lima tantangan utama yang harus dihadapi kepala daerah.

Pertama, kepala daerah harus mengawal program strategis nasional.

Kedua, mereka harus menjalankan janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat.

Ketiga, kepala daerah tetap dituntut fokus memberikan pelayanan dasar dan memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Keempat, mereka harus bekerja di tengah perkembangan algoritma media yang semakin tajam dan kritis.

Kelima, seluruh tugas tersebut harus dijalankan dalam koridor hukum yang jelas.

"Kalau hari ini kemudian, para kepala daerah itu menerima penghargaan, mereka memang para petarung. Di retret, kami menyebut mereka para petarung," katanya dalam kegiatan Pemimpin Daerah Awards 2026 di Jakarta Concert Hall (JCH), Gedung iNews Tower, MNC Center, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Menurut Bima, berbagai tantangan tersebut membutuhkan ketangguhan dan konsistensi.

Kepala daerah tidak hanya dituntut menjalankan program pemerintahan, tetapi juga memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Karena itu, Bima berharap penghargaan kepada kepala daerah tidak hanya dipandang sebagai pencapaian pribadi.

Penghargaan tersebut juga menjadi apresiasi bagi seluruh pihak yang bekerja dan berkontribusi dalam menjalankan program yang berpihak kepada masyarakat.

Bima mengatakan penghargaan tersebut diharapkan menjadi bentuk penghormatan bagi para kepala daerah yang telah bekerja keras sekaligus memberikan inspirasi kepada masyarakat.

"Atas nama Bapak Mendagri, kami menyampaikan selamat kepada para petarung yang telah membuktikan bisa bekerja dan terus fokus melayani rakyat di tengah berbagai macam keterbatasan," ungkapnya.

Pemimpin Daerah Awards 2026 merupakan ajang apresiasi yang diselenggarakan iNews Media Group.

Penghargaan diberikan kepada pemimpin, kepala daerah, pemangku kebijakan daerah, pimpinan aparat penegak hukum, serta institusi daerah yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi dan menunjukkan dedikasi kepada masyarakat.

Sejumlah kementerian dan lembaga menerima penghargaan dalam ajang tersebut.

Kementerian Dalam Negeri menerima penghargaan kategori Percepatan Program Prioritas Nasional & Tata Kelola Daerah.

Kementerian UMKM menerima penghargaan kategori Percepatan dan Dukungan Kolaborasi UMKM untuk Pembangunan Daerah.

Kemudian, Kementerian Koperasi menerima penghargaan kategori Percepatan Kolaborasi & Koperasi untuk Pembangunan Daerah.

Sementara Badan Komunikasi Pemerintahan Republik Indonesia atau Bakom RI menerima penghargaan kategori Transformasi Komunikasi Digital dan Kolaborasi Nasional.

Untuk kategori Pelayanan Publik, penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar, Polres Bogor, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten Karawang, dan Pemerintah Kota Malang.

Kategori Pembangunan Infrastruktur diraih Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Subang, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Sementara kategori Pembangunan Ekonomi Daerah diraih Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Adapun kategori Inovasi Daerah diraih Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kabupaten Malinau, dan Pemerintah Kota Subulussalam.

Untuk kategori Pengembangan Pariwisata dan UMKM, penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat negara dari kementerian, kepala badan, kepala daerah penerima penghargaan, serta jajaran pimpinan eksekutif iNews Media Group.* (di/ad)

JAKARTA - Xiaomi dikabarkan tengah menyiapkan smartphone lipat terbaru bernama Xiaomi 18 Fold.

Ponsel tersebut disebut mengusung desain lipat bergaya buku atau book-style fold.

Baca Juga:

• 5 HP Nokia yang Masih Layak Dipakai di 2026, Ada yang Sudah 5G!

Dikutip dari laporan 9to5Mac, Jumat, 28 Agustus 2026, bocoran tersebut memperlihatkan perangkat Xiaomi dengan desain yang mengikuti tren ponsel lipat bergaya buku.

Desain ini memungkinkan perangkat dibuka menjadi layar berukuran lebih besar yang menyerupai tablet kecil.

Foto yang beredar di media sosial Weibo dibagikan oleh pengguna bernama Peter.

Perangkat dalam foto diduga merupakan prototipe engineering, sehingga belum tentu menggambarkan bentuk akhir Xiaomi 18 Fold yang akan dipasarkan.

Salah satu bagian yang menarik perhatian dari bocoran tersebut adalah desain modul kameranya.

Bentuk modul kamera Xiaomi 18 Fold disebut memiliki kemiripan dengan desain yang diperkirakan akan digunakan pada iPhone Ultra, nama yang selama ini dikaitkan dengan iPhone lipat pertama Apple.

Selain desain kamera, Xiaomi disebut menyiapkan pilihan warna dark cherry untuk perangkat tersebut.

Warna ini diduga terinspirasi dari rumor pilihan warna yang akan digunakan pada iPhone 18 Pro.

Meski begitu, belum ada kepastian bahwa desain maupun warna yang terlihat dalam bocoran tersebut akan digunakan pada produk final.

Format book-style saat ini menjadi salah satu desain yang banyak digunakan produsen smartphone lipat.

Samsung lebih dulu mengembangkan konsep tersebut melalui lini Galaxy Z Fold.

Konsep book-style memungkinkan layar utama berada di bagian dalam perangkat dan terbuka seperti buku.

Ketika ditutup, perangkat dapat digunakan seperti smartphone biasa.

Saat dibuka, ukuran layarnya menjadi lebih besar sehingga memberikan pengalaman seperti menggunakan tablet berukuran kecil.

Apple juga diperkirakan masuk ke pasar ponsel lipat dengan iPhone lipat pertamanya pada September 2026.

Kehadiran Xiaomi 18 Fold berpotensi menambah persaingan di segmen smartphone layar lipat.

Namun, hingga kini Xiaomi belum memberikan informasi resmi mengenai spesifikasi, harga, maupun jadwal peluncuran Xiaomi 18 Fold.* (bb/ad)

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kesehatan apabila terpilih menjadi Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

Pernyataan itu disampaikan Budi setelah mengikuti rapat bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Indonesia Bakal Bangkit Luar Biasa! Prabowo: Syaratnya Cuma Satu, Berani Sikat Habis Koruptor

"Ya kalau kepilih [mundur], kan belum tentu kepilih karena yang memilih kan 194 negara anggota di bulan Mei nanti," kata Budi kepada wartawan usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (27/8/2026).

Budi mengatakan pencalonannya sebagai kandidat Dirjen WHO merupakan amanah dari Presiden Prabowo Subianto.

Karena itu, ia menyatakan siap menjalankan tugas apa pun yang diberikan oleh Presiden.

"Itu kan amanah dari Bapak Presiden. Jadi pastilah saya akan kerja buat Bapak Presiden. Apa pun tugas dari beliau akan kita jalankan dengan sebaik-baiknya," ujar Budi.

Menurut Budi, pencalonannya juga berkaitan dengan posisi Indonesia sebagai negara besar.

Ia mengatakan Presiden Prabowo melihat belum pernah ada wakil Indonesia yang menduduki posisi pimpinan lembaga dunia setingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.

"Indonesia kan bangsa yang besar. Bapak Presiden sampaikan ke saya, kita tuh tidak pernah ada wakilnya yang duduk sebagai pimpinan lembaga tingkat dunia yang levelnya PBB atau United Nations. Jadi begitu beliau melihat ini ada opportunity, ya saya ditugaskan di sana," jelasnya.

Selain alasan tersebut, Budi mengatakan sejumlah negara anggota WHO juga melihat perlunya reformasi di organisasi-organisasi internasional.

Menurut dia, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki potensi untuk mendorong perubahan di lembaga internasional tersebut.

"Banyak negara-negara anggota juga yang melihat bahwa harus ada reform di organisasi-organisasi tingkat dunia seperti ini, dan mereka melihat Indonesia, ya mungkin di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo itu memiliki potensi itu," katanya.

Budi Gunadi Sadikin tercatat sebagai salah satu kandidat untuk posisi Direktur Jenderal WHO.

Dalam laman WHO yang diperbarui pada 22 Agustus 2026, Budi masuk dalam daftar calon bersama tiga kandidat lainnya.

Mereka adalah Hanan Mohammed Al-Kuwari dari Qatar, Hanan Balkhy yang diusulkan Arab Saudi, serta Hans Kluge, Direktur Regional WHO untuk Eropa, yang diusulkan Belgia.

Kabar pencalonan Budi sebelumnya mencuat setelah media internasional Devex melaporkan wawancaranya di sela-sela World Health Assembly ke-79 di Jenewa.

Dalam wawancara tersebut, Budi disebut telah membicarakan peluang pencalonannya sebagai Dirjen WHO dengan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Budi menegaskan pencalonan Dirjen WHO bukan keputusan pribadi.

Menurut dia, kandidat harus diajukan secara resmi oleh negara.

"Saya akan mengonfirmasi setelah negara mengirimkan surat resmi, karena menjadi Direktur Jenderal WHO bukan pengajuan individu, melainkan harus diajukan oleh negara," kata Budi, seperti dilaporkan Devex.

Jika terpilih, Budi akan meninggalkan jabatan Menteri Kesehatan untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan organisasi kesehatan dunia tersebut.* (bb/ad)

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Juanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut salah satunya membahas sinkronisasi anggaran dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Luhut Ungkap Bansos Salah Sasaran Pernah Capai 77,6 Persen, Kini Turun di Bawah 5 Persen

Menurut dia, program tersebut membutuhkan kolaborasi antarkementerian karena memiliki anggaran yang besar.

"Intinya kita ingin sinkronisasi semualah, saya kira ini kolaborasi. Pemerintah ini kan semua Kementerian itu saling kolaborasi, nggak ada sekat-sekat, jadi kita memaksimalkan bahwa MBG dengan anggaran paling besar di antara semua Kementerian Lembaga, kita ingin pelaksananya baik, dilaksanakan dengan baik, pertanggungjawabannya baik, dan ini semua juga saya kira perlu," kata Sudaryono kepada awak media sebelum bertemu dengan Menkeu Purbaya.

Selain membahas anggaran, Sudaryono mengatakan BGN akan mempertajam sasaran penerima manfaat MBG.

Salah satunya dengan mengecualikan sekolah swasta yang dinilai tidak membutuhkan program tersebut.

"Sekolah swasta yang memang swasta elit kan, saya kira tidak membutuhkan MBG, nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu se-Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya, itu kemudian kita eksklut untuk tidak menerima MBG."

BGN juga tidak lagi mengalokasikan MBG untuk sejumlah sekolah berasrama yang dinilai telah memiliki mekanisme sendiri dalam memenuhi kebutuhan makanan para siswanya.

Selain mengevaluasi penerima manfaat, BGN melakukan penertiban terhadap data penerima yang tercatat lebih dari satu kali.

Sudaryono mengatakan terdapat sekitar 6 juta penerima yang perlu disisir karena tercatat di lebih dari satu satuan pendidikan, seperti pesantren dan sekolah formal.

Penertiban juga dilakukan terhadap dapur MBG yang telah menerima pencairan anggaran meski belum beroperasi.

Setelah dilakukan penertiban, BGN mengembalikan dana sekitar Rp311 miliar ke kas negara.

"Ada 414 dapur yang ternyata dapurnya belum beroperasi, tapi sudah dikirimin duit, nah itu kan uangnya sudah diambil, kita kembalikan ke kas negara RP311 miliar, jadi ini kita sisir semua, insyaallah so far so good lah ya, manageable, cuma mohon doanya," pungkasnya.

Baca Juga:

• Divonis Bebas Kasus Korupsi MFF, Nasib Jabatan Dua ASN Medan Menunggu Arahan BKN

Menurut Sudaryono, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya BGN memastikan anggaran MBG digunakan sesuai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.* (bb/ad)

JAKARTA - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, sidang perkara Nomor 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL tersebut dijadwalkan berlangsung di ruang sidang utama pada pukul 15.00 WIB.

Baca Juga:

• Divonis Bebas Kasus Korupsi, Eks Kabag Pemkab Madina Ingin Kembali Berkarier sebagai ASN

Dalam permohonannya, Febrie meminta hakim membatalkan penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dirinya.

Ia juga meminta agar surat perintah penahanan dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Febrie turut mempersoalkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-43/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026 yang diterbitkan terhadap dirinya.

Sebelumnya, Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Richard Edwin Basoeki telah menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Febrie Adriansyah.

Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis malam, 27 Agustus 2026, hakim menyatakan seluruh proses hukum terhadap Febrie, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka hingga pencegahan, telah dilakukan sesuai prosedur.

"Mengadili, dalam pokok perkara menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya," ujar hakim saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Kamis, 27 Agustus 2026.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan proses penyelidikan dan gelar perkara telah dilakukan jauh sebelum penggeledahan terhadap Febrie.

Menurut hakim, penggeledahan tersebut juga dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Hakim merujuk keterangan ahli yang menyatakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP tidak menentukan batas waktu minimum sejak surat perintah penyidikan diterbitkan hingga penyidik dapat melakukan penggeledahan.

Menurut hakim, yang menjadi pertimbangan adalah apakah penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan yang telah memiliki dasar faktual dan hukum.

"Hakim tidak menemukan keadaan bahwa perkara a quo tiba-tiba lahir pada tanggal 6 Juli 2026 tanpa proses pendahulu. Sebaliknya terdapat rangkaian penyelidikan dan gelar perkara jauh sebelum tindakan penggeledahan dilakukan," ujarnya.

Dengan pertimbangan tersebut, hakim menyatakan tidak menemukan alasan untuk mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Febrie.* (cn/ad)

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tingkat bantuan sosial atau bansos yang salah sasaran sempat mencapai 77,6 persen.

Menurut dia, angka tersebut kini berhasil ditekan hingga di bawah 5 persen melalui pemanfaatan teknologi digital dan integrasi data pemerintah.

Baca Juga:

• Divonis Bebas Kasus Korupsi MFF, Nasib Jabatan Dua ASN Medan Menunggu Arahan BKN

Luhut mengatakan tingginya angka tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam ketepatan penyaluran bantuan sosial.

Pemerintah kemudian memanfaatkan sistem digital untuk mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga.

"Anda bisa membayangkan betapa besarnya angka ketidaktepatan sasaran tersebut. Namun hari ini, kita telah menyelesaikannya sehingga angka kesalahan tersebut bisa ditekan hingga di bawah 5 persen," ujarnya.

Luhut mengatakan pemerintah menargetkan tingkat ketepatan penyaluran bansos dapat mencapai lebih dari 90 persen pada akhir tahun ini.

Sistem digital yang digunakan pemerintah memungkinkan data calon penerima bantuan diperiksa secara langsung dengan menghubungkan berbagai basis data kementerian dan lembaga.

Dalam demonstrasi sistem tersebut, calon penerima cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan atau NIK dan melakukan pemindaian wajah atau face recognition.

Data wajah kemudian diverifikasi dengan basis data biometrik Dukcapil.

Calon penerima juga diminta memasukkan nomor meteran listrik untuk mengetahui rata-rata konsumsi listrik selama enam bulan terakhir.

Sistem selanjutnya memeriksa data calon penerima melalui berbagai basis data pemerintah.

"Jadi proses pendaftaran selesai dengan cepat dan mendapatkan umpan balik langsung apakah beliau layak atau tidak," jelasnya.

Luhut menilai pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), dapat mengurangi celah intervensi manusia dalam pelayanan pemerintah.

"Karena kita tidak bisa menyuap AI. Begitu datanya ada di sana, tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk melanggar aturan," kata Luhut.

Menurut Luhut, digitalisasi dapat membuat proses pemerintahan menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat diprediksi.

Pemerintah juga terus mengintegrasikan data lintas kementerian agar berbagai program dapat dijalankan dengan lebih tepat sasaran.

Luhut menyebut sistem tersebut telah diuji coba di 256 kabupaten/kota.

Per pekan lalu, sistem itu telah mencakup 16,8 juta jiwa dan didukung sekitar 400 ribu agen untuk melakukan pemantauan.

Menurut Luhut, integrasi data tersebut menjadi salah satu bagian penting dari agenda digitalisasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan data lintas kementerian mulai dapat saling berkomunikasi dan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah secara real-time.

"Semua data lintas kementerian saat ini sudah siap dan terintegrasi. Sistem ini menggunakan AI untuk membaca, menyinkronkan, dan menyelaraskan data," pungkasnya.* (d/ad)

MEDAN — Hendra Pawarna Batubara, eks Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, ingin kembali menata kariernya sebagai aparatur sipil negara setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap dirinya.

Keinginan itu disampaikan Hendra setelah mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Kamis (27/8/2026) malam.

Baca Juga:

• Divonis Bebas Kasus Korupsi MFF, Nasib Jabatan Dua ASN Medan Menunggu Arahan BKN

Ia juga menyampaikan terima kasih karena hakim dinilai telah memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan fakta yang muncul selama persidangan.

"Inilah keadilan yang saya tunggu-tunggu selama 10 tahun. Saya ingin melanjutkan karier saya lagi sebagai ASN setelah vonis bebas ini, itu harapan saya," ucap Hendra.

Setelah dinyatakan bebas, Hendra meminta aparat penegak hukum menjalankan tugas dan kewenangannya secara benar.

Ia berharap tidak ada lagi pihak yang mengalami hal serupa dan menjadi korban kriminalisasi dalam proses penegakan hukum.

Penasihat hukum Hendra, Siti Junaida bersama tim, juga menyambut putusan tersebut.

Siti mengatakan tim hukum telah mendampingi Hendra sejak 2021 dan berupaya menghadirkan bukti dalam persidangan untuk membela kliennya.

"Kami mengucapkan betul-betul terima kasih, terutama puji syukur kepada Allah. Kerja keras kami sebagai PH, saya dari tahun 2021 telah mendampingi terdakwa, dengan segala bukti yang kami hadirkan di dalam persidangan untuk membebaskan terdakwa. Segala upaya kami dan doa kami akhirnya dikabulkan. Terima kasih kepada majelis hakim bahwa hukum itu nyata, tidak semata-mata hakim memutus dari tuntutan jaksa. Kami ucapkan terima kasih kepada majelis hakim," ucap Siti.

Menurut Siti, perkara tersebut diharapkan menjadi pelajaran bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses hukum.

Ia menekankan pentingnya penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan tidak melakukan kriminalisasi.

"Semoga ke depan menjadi pelajaran bagi kita semua dalam rangka penegakan hukum. Jadi, penegakan hukum di negara ini memang benar-benar berbuat yang benar, menegakkan sebuah kebenaran. Bila terjadi persoalan apa pun dalam penegakan hukum, jangan coba-coba dikriminalisasi siapa pun orangnya, karena kita sama di mata hukum," tuturnya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan melaporkan jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut ke Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tim penasihat hukum mengatakan belum memiliki rencana untuk melaporkannya.

Mereka masih akan mendiskusikan langkah tersebut terlebih dahulu.

Majelis hakim sebelumnya menyatakan Hendra tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPj tahun 2015.

Dalam perkara tersebut, Hendra didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp639 juta.

Namun, majelis hakim menyatakan perbuatan Hendra tidak terbukti sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama maupun kedua.

Dakwaan alternatif pertama berkaitan dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara dakwaan alternatif kedua menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Atas putusan tersebut, hakim memerintahkan Hendra segera dikeluarkan dari tahanan.

Majelis hakim juga memulihkan hak Hendra dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Sebelum divonis bebas, Hendra dituntut dua tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal.

Selain hukuman penjara, jaksa menuntut Hendra membayar denda Rp50 juta dengan subsider tiga bulan penjara.

Jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp253 juta.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Hendra dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Apabila Hendra tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, jaksa menuntut hukuman tambahan berupa satu tahun penjara.

Menurut jaksa, perbuatan Hendra telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Namun, majelis hakim memiliki pertimbangan berbeda dan akhirnya membebaskan Hendra dari dakwaan tersebut.* (mi/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Medan yang divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi Medan Fashion Festival atau MFF 2024.

Kedua ASN tersebut adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Erwin Saleh dan Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Anwar Syarif.

Baca Juga:

• Hakim Ungkap Dugaan Penyerahan Rp40 Miliar kepada Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Namun, persoalan mengenai apakah mereka akan kembali ke jabatan sebelumnya masih harus dikonsultasikan dengan BKN.

"Pertama, kami menghormati putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Medan. Tapi selanjutnya untuk proses apakah jabatan itu akan kembali (kepada Erwin Saleh dan Anwar Syarif), itu kita akan berkonsultasi dengan BKN. Kita akan sesuaikan dengan aturan-aturan di BKN, kita akan minta petunjuk dari BKN seperti apa teknisnya menurut perundang-undangan. Selanjutnya, tentu kita akan laksanakan arahan ataupun saran dari BKN," ucap Rico Waas, Kamis (27/8/2026).

Di luar persoalan jabatan, Rico memastikan status kepegawaian Erwin Saleh dan Anwar Syarif sebagai PNS akan dipulihkan.

"Tapi terkait status PNS keduanya, itu pasti dipulihkan, karena divonisnya kan bebas. Artinya kan tidak bersalah, sehingga status PNS nya dipulihkan. Sementara kalau status jabatan keduanya, itu yang akan kita konsultasikan lagi ke BKN," ujarnya.

Rico mengatakan persoalan jabatan menjadi lebih kompleks karena posisi Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan kini telah diisi pejabat definitif, yakni Irsan Idris Nasution.

Jabatan tersebut diisi ketika Erwin Saleh menjalani proses hukum.

Karena itu, Pemko Medan akan meminta arahan BKN mengenai kemungkinan penempatan Erwin Saleh setelah putusan bebas.

Salah satu opsi yang akan ditanyakan adalah apakah Erwin dapat kembali ke jabatan sebelumnya atau ditempatkan pada jabatan lain yang setara.

"Nah, justru itu juga yang mau kita tanyakan bagaimana teknisnya kepada BKN. Apakah dikembalikan persis ke jabatan sebelumnya (Kadishub Medan), atau bagaimana. Karena kalau misalnya jabatan Kadishub Medan kan sudah terisi, maka dia harus dimana, nanti biar BKN yang menjelaskan. kita akan tanya lagi ke BKN bagaimana penempatan slot-slot jabatan (Eselon II) lainnya. Kita akan minta arahan, seperti apa sih," katanya.

Rico mengatakan telah meminta Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi agar memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan segera berkonsultasi dengan BKN.

Konsultasi tersebut tidak hanya menyangkut pemulihan status PNS dan jabatan Erwin Saleh serta Anwar Syarif.

Pemko Medan juga akan meminta kejelasan mengenai status ASN lain yang terlibat dalam perkara MFF 2024, termasuk mereka yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

"Hari ini saya sudah minta kepada Pj Sekda agar BKPSDM segera berkonsultasi dengan BKN. Kemarin putusan (PN Medan) itu kan baru keluar, jadi pagi ini kami akan langsung berkonsultasi agar jawabannya bisa kita dapat secepatnya, sehingga kita tidak menunggu terlalu lama. Kita juga ingin agar nanti status pemulihan PNS (Erwin Saleh dan Anwar Syarif) segera dilaksanakan," tutupnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan menjatuhkan vonis bebas kepada Erwin Saleh dalam perkara dugaan korupsi Medan Fashion Festival 2024.

Saat perkara tersebut bergulir, Erwin masih menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

Anwar Syarif yang menjabat sebagai Kepala Bidang UKM pada dinas tersebut juga dinyatakan bebas oleh majelis hakim.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Erwin Saleh dan Anwar Syarif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Medan.

Hakim juga memulihkan hak keduanya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya serta memerintahkan agar mereka dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan.

Berbeda dengan Erwin dan Anwar, mantan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Benny Iskandar Nasution yang juga menjadi terdakwa dalam perkara tersebut dijatuhi hukuman empat tahun penjara.

Benny juga dikenai denda Rp200 juta dengan subsider 80 hari penjara.

Selain itu, dia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp897 juta dengan subsider satu tahun penjara.* (sp/ad)

JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus, Febrie Adriansyah.

Permohonan tersebut berkaitan dengan sejumlah tindakan hukum dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

Baca Juga:

• Tak Hanya di Pemko, Diskominfo Medan Dorong Keterbukaan Informasi Publik hingga Sekolah

Praperadilan tersebut mempersoalkan sejumlah upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum, antara lain penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka hingga pencekalan Febrie untuk bepergian ke luar negeri.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan permohonan Febrie tidak beralasan menurut hukum.

"Dalam pokok perkara, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap hakim tunggal Richard Edwin Basoeki saat membacakan amar putusan praperadilan Nomor 134/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Dengan putusan tersebut, tindakan upaya paksa yang dipersoalkan dinyatakan sah karena dinilai telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pertimbangannya, hakim menguraikan sejumlah bukti yang disampaikan pihak termohon sebelum Febrie ditetapkan sebagai tersangka.

Bukti tersebut antara lain berasal dari pemeriksaan saksi, keterangan ahli, surat dan dokumen, penelusuran transaksi keuangan, komunikasi, kegiatan usaha, barang bukti hingga bukti elektronik.

Menurut hakim, seluruh bukti tersebut telah melalui gelar perkara pada 10 Juli 2026.

Dari proses tersebut, penyidik menyimpulkan adanya dua alat bukti dalam penanganan perkara.

"Menimbang, bahwa termohon secara lebih konkret menyebut antara lain keterangan Tan Kian, Mickie Lucy Dewi Kusuma dan saksi lainnya, keterangan ahli, surat dan dokumen yang berkaitan dengan Jiwasraya dan Asabri, dokumen transaksi keuangan, komunikasi, kegiatan usaha, barang bukti serta bukti elektronik," kata hakim di ruang sidang, Kamis (27/8/2026).

Hakim juga menyinggung keterangan saksi mengenai dugaan penyerahan uang dalam mata uang Dollar Singapura dengan nilai ekuivalen Rp40 miliar kepada Febrie.

"Menimbang bahwa salah satu keterangan yang disebut sebagai bagian dari konstruksi bukti adalah keterangan Tan Kian mengenai penyerahan uang dalam mata uang Dollar Singapura dengan nilai ekuivalen 40 miliar kepada pemohon yang muncul," ucap hakim.

Keterangan tersebut, menurut hakim, dikaitkan dengan persoalan hukum yang berkaitan dengan PT Jiwasraya dan PT Asabri.

"Yang kami ulangi, kepada pemohon yang menurut keterangan tersebut berkaitan dengan persoalan hukum Jiwasraya dan atau Asabri," jelasnya.

Namun, hakim menegaskan bahwa penyebutan keterangan tersebut dalam putusan praperadilan bukan berarti pengadilan telah menyatakan dugaan penyerahan uang tersebut terbukti.

Richard Edwin Basoeki menjelaskan bahwa pemeriksaan praperadilan memiliki ruang lingkup yang terbatas.

Praperadilan digunakan untuk menguji legalitas tindakan tertentu dalam proses penegakan hukum, bukan untuk memeriksa seluruh unsur tindak pidana dalam perkara pokok.

Karena itu, hakim tidak menentukan apakah keterangan saksi mengenai dugaan penyerahan uang tersebut benar secara materiil.

"Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar apakah uang benar diterima pemohon, apakah pemberian tersebut merupakan suap atau pemerasan atau untuk siapa uang tersebut dimaksudkan," sebutnya.

Dengan demikian, dugaan penyerahan uang senilai ekuivalen Rp40 miliar tersebut hanya menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menilai kecukupan dasar bukti dan proses hukum sebelum penetapan tersangka.

Putusan praperadilan tersebut tidak menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana yang menjadi pokok perkara.

Permohonan praperadilan diajukan tim hukum Febrie terhadap Polda Metro Jaya, Kortas Tipidkor Polri dan Kejaksaan Agung.

Tim hukum Febrie sebelumnya meminta hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum tidak sah.

Tindakan tersebut meliputi penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka hingga pencekalan ke luar negeri.

"Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan pemohon untuk seluruhnya," kata kuasa hukum Febrie, Muhammad Farizi, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).

Tim hukum juga mempersoalkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/2932/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya tertanggal 6 Juli 2026.

Selain itu, penggeledahan rumah keluarga Febrie di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, turut dipersoalkan.

Penggeledahan disebut berlangsung sejak malam 8 Juli 2026 hingga dini hari 9 Juli 2026.

Pihak pemohon kemudian meminta hakim menyatakan tidak sah Surat Perintah Penggeledahan Nomor SP.Dah/3006/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya serta penyitaan barang pada 9 Juli 2026.

Penetapan Febrie sebagai tersangka juga menjadi bagian dari permohonan tersebut.

Tim hukum meminta penetapan tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/02/VII//RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya tertanggal 10 Juli 2026 dinyatakan tidak sah.

Pencekalan Febrie untuk bepergian ke luar negeri selama 20 hari yang disampaikan Polda Metro Jaya kepada pihak Imigrasi juga dipersoalkan.

Tim hukum Febrie turut meminta agar barang, dokumen dan data yang diperoleh melalui penggeledahan serta penyitaan dinyatakan diperoleh secara tidak sah.

Pihak pemohon meminta barang-barang yang disita dikembalikan kepada Febrie dan keluarganya.

"Memerintahkan turut termohon untuk mengembalikan seluruh seluruh barang milik pemohon dan keluarganya yang diambil dan atau disita dalam keadaan utuh seketika setelah putusan diucapkan," ujarnya.

Namun, hakim akhirnya menolak seluruh permohonan praperadilan tersebut.

Setelah putusan dibacakan, kuasa hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, mengatakan hasil praperadilan tidak semestinya hanya dilihat dari apakah permohonan dikabulkan atau ditolak.

Menurut dia, pertimbangan dan alasan hukum hakim juga penting diperhatikan karena menjadi bagian dari gambaran proses penegakan hukum.

"Putusan praperadilan itu bagian pentingnya bagi kita semua dan publik bukan sekadar amar putusannya, bukan sekadar apakah ditolak atau diterima. Tetapi bagian-bagian pertimbangannya dan alasan-alasan hukum yang disampaikan," kata Febri kepada wartawan.

Pernyataan itu disampaikan seusai sidang pembacaan putusan praperadilan Febrie Adriansyah melawan Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).

Febri mengatakan proses praperadilan diharapkan dapat menjadi ruang untuk mengoreksi dan mengevaluasi apabila terdapat persoalan dalam penanganan perkara pidana.

"Harapan kami sejak awal proses Praperadilan ini diajukan adalah untuk bisa mengoreksi, meluruskan atau melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam hal terdapat persoalan-persoalan penanganan perkara tindak pidana," jelasnya.

Dengan ditolaknya permohonan tersebut, seluruh tindakan hukum yang menjadi objek praperadilan dinyatakan sah oleh hakim.

Sementara itu, persoalan mengenai terbukti atau tidaknya dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan Febrie tetap berada dalam ranah perkara pokok.* (tm/ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan bencana/" target="_blank">Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untuk memantau potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Ia meminta personel BPBD tidak hanya bekerja dari kantor, tetapi mencari dan memantau titik api di sejumlah wilayah.

Baca Juga:

• KA Siantar Ekspres Tabrak Avanza di Perlintasan Tanpa Palang, 1 Penumpang Tewas

Ia meminta BPBD bekerja lebih ekstra dalam beberapa waktu ke depan.

"Tapi kita pantau terus, kami sampaikan tolong teman-teman yang didaerah, di lapangan BPBD kita gak usah masuk kantor dulu, di lapangan dulu dan cek titik-titik api," jelasnya, Kamis (27/8/2026).

Menurut Bobby, saat ini belum terdapat titik api karhutla di wilayah Sumatera Utara. Ia mengatakan titik api yang sempat muncul sebelumnya telah dapat ditangani.

"Di Sumut tidak ada titik api ya, walaupun sempat muncul tapi tidak lama 1-2 hari per hektare," ucapnya.

Selain memantau titik api, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi kiriman asap dari daerah lain.

Bobby mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan masker kepada masyarakat di wilayah yang terdampak asap.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penanganan awal apabila kualitas udara mulai terganggu.

"Kalau ada kiriman asap nanti coba kita sampaikan, kita akan bagi-bagikan masker," jelasnya.

Bobby juga mengatakan pemerintah akan melihat kondisi di lapangan sebelum menentukan kebijakan lanjutan, termasuk terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Jika kabut asap sudah berada dalam kondisi parah, kegiatan pembelajaran dapat dialihkan dari sekolah ke pembelajaran jarak jauh atau PJJ.

Menurut Bobby, kebijakan tersebut bukan berarti sekolah diliburkan.

"Sekolah? kalau memang nanti parah bukan libur tapi belajar jarak jauh," jelasnya.

Ia kembali menegaskan bahwa penerapan PJJ hanya dilakukan apabila kondisi asap sudah parah dan mengganggu aktivitas masyarakat.

"Kalau libur kan tidak ada aktivitas belajar, jadi belajar jarak jauh itupun kalau parah ya," jelasnya.

Sejumlah wilayah di Indonesia saat ini diketahui menghadapi persoalan karhutla, di antaranya Kalimantan, Sumatera Selatan dan Riau.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan munculnya kabut asap yang dapat bergerak ke wilayah lain.

Pemerintah daerah di Sumatera Utara pun mulai mengantisipasi kemungkinan terdampak kiriman asap tersebut.

Di tengah upaya pemerintah mengantisipasi karhutla, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Kabinet Bayangan Iqbal Damanik menyoroti persoalan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Iqbal menilai terdapat ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Menurut dia, keuntungan ekonomi dari aktivitas ekstraktif hanya dinikmati oleh sebagian pihak, sedangkan dampak bencana ekologis justru ditanggung masyarakat.

Ia menyebut pola pengelolaan sumber daya alam yang terlalu berorientasi pada eksploitasi menjadi salah satu persoalan yang menyebabkan bencana ekologis terus berulang.

"Apa sebenarnya beban dari ini semua, Bapak Ibu dan Teman-teman sekalian? Beban dari ini semua adalah, mengubah yang tadinya menjadi beban privat, berubah menjadi beban publik. Ditinggalkan sama kita semua dalam bentuk bencana," tegas Iqbal dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Iqbal menilai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini tidak dapat dilepaskan dari aktivitas ekstraksi terhadap hutan dan lahan gambut.

Ia juga mempertanyakan pihak yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut.

"Kita tahu pada hari ini terjadi kebakaran hutan dan lahan, itu akibat apa? Akibat dari ekstraktivisme kita terhadap hutan-hutan atau tanah gambut yang ada di wilayah Kalimantan. Siapa yang mendapat? Siapa yang akhirnya diuntungkan dari sini? Yang diuntungkan adalah pemilik konsesi," paparnya.

Menurut Iqbal, dampak kabut asap tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan. Aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat juga dapat terganggu.

"Seluruh Kalimantan, hampir seluruh Kalimantan tertutup oleh kabut asap. Anak-anak diliburkan. Ekonomi berhenti," ujar Iqbal.

Ia mengatakan keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam pada akhirnya dapat menjadi sumber akumulasi kekayaan bagi kelompok tertentu, sementara dampak kerusakan lingkungan dibebankan kepada masyarakat.

"Beban yang tadinya tidak menjadi milik kita, menjadi disosialisasikan atau didistribusikan kepada publik. Lalu keuntungannya diberikan kepada siapa? Keuntungan dari ekstraksi sumber daya alam di Kalimantan, di Papua, di Sumatera, atau di wilayah-wilayah Indonesia lainnya, diberikan, dijadikan akumulasi kekayaan para oligarki ini. Untuk apa? Untuk memperpanjang dan mempertahankan kekuasaan mereka," sambungnya.

Iqbal juga menyoroti aspek penegakan hukum terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

Menurut dia, terdapat pelemahan instrumen hukum yang sebelumnya dapat digunakan untuk menjerat korporasi.

"Salah satu yang dulunya sangat kuat dari upaya kenapa kita bisa mempidanakan korporasi, karena masih ada ketentuan pertanggungjawaban mutlak perusahaan atau yang disebut sebagai strict liability. Tapi itu dihapus," pungkasnya.

Pemerintah Sumatera Utara kini menempatkan pemantauan titik api sebagai salah satu langkah awal untuk mengantisipasi karhutla dan kemungkinan kiriman asap.

Di sisi lain, kesiapan masker dan skenario pembelajaran jarak jauh disiapkan apabila kondisi asap memburuk.* (tm/ad)

SERGAI – Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusun V Peringgan, Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara.

Peristiwa nahas itu terjadi pada Kamis, 27 Agustus 2026, sekitar pukul 16.45 WIB.

Baca Juga:

• Percepat Penurunan Stunting, Bupati Asahan Dorong Program Tepat Sasaran hingga Desa

Mobil Toyota All New Avanza bernomor polisi B 2803 PZH dikemudikan Kevin Bryan.

Mobil tersebut membawa dua penumpang dan melaju dari Dusun V menuju jalan lintas Kampung Pon.

Saat melintasi rel kereta api yang tidak dilengkapi palang pintu, mobil tersebut tertabrak KA U103 Siantar Ekspres yang datang dari arah Tebing Tinggi menuju Medan.

Benturan keras membuat mobil terseret. Pengemudi dan dua penumpang disebut terlempar keluar dari kendaraan.

"Peristiwa ini sudah ditangani unit pos Lantas Sei Bamban, mobil Avanza telah diamankan, akibat kejadian itu satu orang tewas ditempat. Kecelakaan ini mengakibatkan satu orang penumpang meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka ringan," sebut Kepala Seksi Humas Polres Sergai, AKP Bringin Jaya, Jumat (28/8/2026).

Korban meninggal dunia bernama Andriana, 28 tahun. Ia merupakan penumpang mobil.

Andriana mengalami sejumlah luka, antara lain luka pecah pada batok kepala serta luka robek di bagian punggung dan bahu kiri.

Korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Sementara itu, pengemudi Kevin Bryan, 23 tahun, mengalami memar pada lengan kanan dan trauma.

Penumpang lainnya, Rifhando Nadeak, 28 tahun, mengalami luka lecet pada punggung tangan kiri, memar pada kaki, dan trauma.

Seluruh korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Melati di Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai.

Polisi menjelaskan kecelakaan bermula ketika Toyota All New Avanza yang dikemudikan Kevin Bryan bergerak dari arah Dusun V Peringgan menuju Desa Pon atau Desa Sei Bamban.

Ketika tiba di perlintasan sebidang yang tidak dilengkapi palang pintu, mobil tersebut melintas tanpa memperhatikan kedatangan KA U103 Siantar Ekspres dari arah Tebing Tinggi menuju Medan.

Akibatnya, bagian samping kiri tengah mobil tertabrak bagian depan kereta api.

Benturan membuat mobil mengalami kerusakan cukup parah. Bodi sebelah kiri ringsek, ban belakang kiri terlepas, dan pelek kendaraan pecah.

Polisi telah menangani kecelakaan tersebut. Mobil Avanza yang terlibat dalam kecelakaan juga telah diamankan untuk kepentingan penanganan lebih lanjut.* (tm/ad)