Sultan menyampaikan hal tersebut setelah meninjau gladi bersih rangkaian Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di ruang sidang paripurna Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga:

• "Insya Allah Hadir," Jokowi Pastikan Datang ke Sidang Tahunan MPR dan Upacara HUT RI

"Memang sidang bersama ini juga kita sudah batasi, tidak akan ada lagi nanti hal-hal seperti lagu-lagu yang akan memancing suasana menjadi seperti ada hiburan seperti itu," kata Sultan.

Sultan berharap Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 dapat berjalan tertib, aman, dan lancar. Terlebih, agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dia mengakui akan ada lagu yang ditampilkan dalam rangkaian acara. Namun, lagu yang dipilih nantinya akan lebih menonjolkan unsur nasionalisme dan perjuangan.

"Jadi sesuai dengan yang sudah disiapkan oleh panitia, lagu juga yang akan ditampilkan adalah lagu-lagu yang nasionalisme, perjuangan, sehingga menghindari gerakan-gerakan yang akan nanti memancing," ujarnya.

Menurut Sultan, pemilihan lagu tersebut merupakan salah satu bentuk antisipasi agar suasana sidang tetap sesuai dengan karakter acara kenegaraan dan tidak menimbulkan persepsi berlebihan di tengah masyarakat.

"Dalam tanda kutip, seakan-akan bernuansa seperti yang tadi teman-teman sampaikan. Itu juga bagian dari antisipasi agar publik juga tidak melihat itu berlebihan," pungkasnya.

Sebelumnya, aksi sejumlah anggota dewan yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR 2025 sempat menjadi sorotan publik. Tahun ini, pihak penyelenggara memastikan rangkaian acara dikemas lebih khidmat dengan mengedepankan nuansa nasionalisme.* (oz/dh)

Kuasa hukum Dokter Tifa, Abdullah Al Katiri, mengatakan agenda persidangan besok akan memasuki tahap pembuktian dari pihak pemohon. Timnya akan membawa sejumlah dokumen dan menghadirkan saksi serta ahli untuk mendukung permohonan praperadilan.

Baca Juga:

• Banyak Informasi Simpang Siur, DPR Minta Kasus Kematian Sutrimo Diusut Transparan dan Ilmiah

Salah satu bukti yang akan diajukan adalah putusan sela dari Majelis Hakim PN Jakarta Timur yang menangani perkara terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Abdullah menilai putusan sela tersebut dapat menjadi bukti untuk memperkuat dalil pihaknya dalam perkara praperadilan. Menurut dia, dalam pertimbangan putusan tersebut tidak terdapat perintah hakim kepada jaksa untuk memperbaiki surat dakwaan yang berkaitan dengan Pasal 75 ayat 4.

"Kami bukti ada, ya putusan pengadilan, lalu saksi-saksi yang hadir di dalam persidangan itu," ujarnya.

Selain dokumen dan saksi, tim hukum Dokter Tifa juga menyiapkan rekaman suara yang disebut berasal dari pemberitaan media saat persidangan berlangsung. Rekaman tersebut disimpan dalam sebuah flash disk.

"Bahkan kami ada bukti flash disk dari media sebenarnya, itu rekaman suara pada waktu hakim memberikan pertimbangan itu, supaya hakim ini lebih yakin memang hakim tidak menggunakan kewenangannya," kata Abdullah.

Sementara itu, terkait ketidakhadiran Dokter Tifa dalam persidangan praperadilan sebelumnya, Abdullah mengatakan kliennya tidak diwajibkan hadir secara langsung karena permohonan yang diajukan tidak menguji aspek formil tertentu.

Menurutnya, kehadiran dalam persidangan praperadilan dapat diwakili oleh tim kuasa hukum. Ia juga membantah anggapan bahwa Dokter Tifa sengaja tidak menghadiri persidangan pokok perkara di PN Jakarta Timur.

Abdullah menjelaskan Dokter Tifa sebenarnya berniat hadir dalam persidangan, tetapi terlambat karena terjebak kemacetan akibat kecelakaan lalu lintas.

"Karena hakim itu menepatkan dimulainya sidang jam 9, sedangkan Dokter Tifa masih OTW, ada kecelakaan di jalan, ada truk kebalik," jelasnya.

Dia mengatakan Dokter Tifa tetap datang ke pengadilan meski persidangan telah dimulai. Menurut Abdullah, keterlambatan tersebut bukan berarti kliennya tidak memiliki iktikad untuk menghadiri persidangan.

Sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan tersebut akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari pihak pemohon pada Jumat (14/8/2026).* (oz/dh)

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat meluncurkan Motor Listrik Nasional (Molinas) di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga:

• 'Rumahnya Cuma Gubuk, Tapi Masih Tersenyum,' Prabowo Bicara Keramahan di Balik Kemiskinan Rakyat

"Kalau masih ada yang pakai motor bensin, ya rasakan sendiri. Kita tadi hitung, memakai motor listrik dibanding motor bensin penghematan minimal 50 persen. Pengeluaran kalian sehari-hari bergerak itu minimal 50 persen, bahkan bisa sampai 70 persen di ujungnya," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan peralihan ke kendaraan listrik tidak hanya berkaitan dengan efisiensi biaya. Menurutnya, penggunaan kendaraan ramah lingkungan juga menjadi bagian dari perubahan sistem transportasi dunia.

Ia menyinggung kebijakan lingkungan di sejumlah kota besar dunia yang mulai membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil.

"Karena ini sudah kebutuhan dunia, ada yang namanya carbon tax. Di kota besar seperti Beijing, tidak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning saja, masih nekat gandrung dengan motor bensin," ujarnya.

Untuk mempercepat peralihan masyarakat ke kendaraan listrik, pemerintah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan. Salah satunya berupa penurunan bunga cicilan serta kemudahan uang muka atau down payment (DP).

Prabowo bahkan mengatakan pemerintah akan mengupayakan pembelian motor listrik dapat dilakukan tanpa DP.

"Tadi kita bicarakan, Menkeu tidak akan suka, tapi you di ujungnya juga akan suka. Kita akan turunkan bunga cicilan untuk rakyat. Kita usahakan tidak pakai DP," kata Prabowo.

Pemerintah juga menyiapkan skema tukar tambah bagi masyarakat yang masih memiliki motor berbahan bakar bensin. Dengan skema tersebut, masyarakat dapat menyerahkan kendaraan lamanya untuk mendapatkan motor listrik baru dengan tambahan biaya tertentu.

"Tenang saja, kita juga ada skema-skema. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, kita pikirkan bagaimana bisa tukar tambah. Kau setor motor lama, dapat motor baru. Ya, tambah sedikitlah," ujar Prabowo.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional. Prabowo menyebut pembangunan fasilitas produksi mobil listrik nasional tengah dilakukan di kawasan Subang, Jawa Barat.

Menurutnya, pemerintah menargetkan produksi mobil listrik nasional dapat dilakukan secara besar-besaran paling lambat pada 2028.

"Subang di KM 84. Ada kompleks besar dibangun mobil listrik Indonesia. Kita berharap paling lambat 2028 sudah produksi besar-besaran," tegasnya.

Pengembangan kendaraan listrik nasional tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan, tetapi juga memberikan pilihan transportasi dengan biaya operasional yang lebih rendah bagi masyarakat.* (oz/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Motor Listrik Nasional (Molinas) dan ekosistem pendukungnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga:

• Contoh Beijing, Prabowo Singgung Wacana Carbon Tax bagi Pengguna Motor Bensin

Menurut Prabowo, keramahan merupakan salah satu karakter yang melekat pada masyarakat Indonesia. Ia menyebut sifat tersebut seolah menjadi bagian dari DNA bangsa Indonesia.

Namun, Prabowo menilai keramahan tersebut terkadang justru dipandang sebagai kelemahan oleh bangsa lain. Ia menyebut Indonesia sempat dianggap sebagai negara yang terlalu lunak dalam menghadapi berbagai persoalan.

"We are considered the soft state," ujar Prabowo.

"Kita dianggap sebagai negara yang lemah. Kita kadang-kadang lambat untuk menyadari apa yang terjadi di sekitar kita dan di kita," lanjutnya.

Prabowo kemudian menyinggung pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia. Menurut dia, kekayaan alam Indonesia sudah terlalu lama diambil dan diselundupkan sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Ia mengatakan Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan dalam upaya menjadi negara maju. Karena itu, Prabowo meminta generasi muda memahami sejarah agar Indonesia tidak kembali menjadi korban dari kepentingan bangsa lain.

"Kaum muda, belajarlah sejarah. Bangsa yang tidak mengerti sejarah akan dihukum oleh sejarah. Kalau kita tidak mengerti bagaimana perilaku bangsa-bangsa lain terhadap kita, kita mungkin selalu akan jadi korban," tegasnya.

Prabowo juga menyoroti keberagaman yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan bangsa majemuk dengan berbagai suku, agama, serta bahasa daerah.

Meski memiliki banyak perbedaan, Prabowo menilai masyarakat Indonesia tetap mampu hidup berdampingan secara rukun dan tenteram.

"Itu yang banyak bangsa merasa heran dengan kita," ucap Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di tengah agenda pemerintah mendorong kemandirian nasional melalui pengembangan industri dalam negeri, termasuk kendaraan listrik nasional.* (in/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya menerima laporan dari Dinas Kesehatan di berbagai daerah melalui Kementerian Kesehatan.

Baca Juga:

• Usai Kasus Keracunan, Mendagri Minta Kepala Daerah Permudah Izin Dapur MBG

Menurut Sudaryono, ratusan dapur tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene. Karena itu, BGN memilih menutupnya secara permanen.

"Karena dinyatakan tidak layak untuk kemudian secara sanitasi dan higienisnya tidak layak sehingga kami tutup permanen 504 dapur per tanggal 10 kemarin," ujarnya.

Di sisi lain, Sudaryono menyebut terdapat sekitar 3.000 dapur MBG yang telah mengajukan permohonan penerbitan SLHS. Permohonan tersebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing daerah.

Sudaryono menegaskan aspek keamanan dan kebersihan dapur MBG tidak bisa ditawar. Menurutnya, standar sanitasi berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak.

"Manakala dia tidak layak maka mohon maaf, ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita toleransi lagi. Itu terkait SLHS," tegasnya.

BGN pun meminta pemerintah daerah ikut mempercepat proses pemeriksaan dan penerbitan SLHS bagi dapur MBG yang memenuhi persyaratan.

Hal tersebut karena proses pemeriksaan sertifikasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan di daerah. BGN berharap kepala daerah dapat mendorong jajarannya agar proses tersebut berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan standar yang telah ditetapkan.

"Yang melaksanakan adalah dinas kesehatan sehingga kami memohonkan kepada kepala daerah untuk bisa membantu mendorong supaya ini bisa dipercepat," kata Sudaryono.

Penutupan ratusan dapur MBG tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis, khususnya dari sisi keamanan pangan, sanitasi, dan higiene.* (in/dh)

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Cokroaminoto, Kota Tanjungbalai, Kamis (13/8/2026) siang. Saat kejadian, ketiga pekerja tengah memasang bendera dan mempercantik tugu menggunakan truk operasional crane milik Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Serahkan Santunan ASABRI untuk Keluarga Bripka Kurniadi yang Gugur Diterjang Longsor 2023

Kontak dengan kabel listrik tersebut membuat dua pekerja yang berada di dalam kabin tersengat aliran listrik. Salah seorang korban terpental dan jatuh ke bawah, sedangkan korban lainnya tersangkut di bagian crane.

Operator crane yang berada di bawah juga ikut terkena sengatan listrik. Petugas bersama warga kemudian berupaya mengevakuasi ketiga pekerja dari truk operasional tersebut.

Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Umyl Khairi Yah membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Dia mengatakan ketiga korban memang sedang menjalankan tugas menghias kota menjelang perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Setelah berhasil dievakuasi, ketiga korban langsung dibawa ke RSUD Kota Tanjungbalai untuk mendapatkan pertolongan medis. Mereka menjalani penanganan di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD).

"Ini murni kecelakaan kerja karena kami mempersiapkan mengindahkan Kota Tanjungbalai. Ketiganya alhamdulillah selamat dan masih diatasi oleh medis," ujar Umyl Khairi.

Hingga Kamis sore, ketiga pekerja masih menjalani perawatan di rumah sakit. Mereka membutuhkan penanganan lebih lanjut akibat luka yang dialami setelah tersengat aliran listrik.

Pihak terkait masih menangani kejadian tersebut dan memastikan kondisi ketiga pekerja mendapatkan perawatan medis.* (in/dh)

Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan para kepala daerah secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga:

• Siswa SMAN 1 Berastagi Diduga Keracunan usai Santap MBG, Proses Evakuasi Masih Berlangsung

"Otomatis, dari Kemendagri mendukung untuk memfasilitasi komunikasi itu. Pemerintah daerah diminta untuk ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis," ujar Tito usai rapat.

Tito menyebut telah ada surat edaran yang mengatur dukungan kepala daerah terhadap program MBG. Salah satu poinnya adalah memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan dapur MBG dan penerbitan SLHS.

Dia meminta gubernur, bupati, dan wali kota memastikan perangkat daerah terkait ikut membantu proses tersebut. Dinas Kesehatan, misalnya, diminta berperan dalam pemenuhan SLHS bagi SPPG.

"Saya juga sudah menyampaikan saya FU dengan SE, di antaranya adalah untuk kepala daerah, seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota ya, memberikan kemudahan masalah perizinan termasuk mengklasifikasikan para perangkat daerahnya yang terkait, dari Dinas Kesehatan, pemenuhan SLHS," kata Tito.

Selain persoalan perizinan, Tito meminta Dinas Pendidikan di masing-masing daerah ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Dinas Pendidikan juga diminta mendata anak-anak yang menjadi penerima manfaat program tersebut.

Sementara Dinas Kesehatan daerah diarahkan untuk mengawasi pemenuhan SLHS pada SPPG yang beroperasi di wilayah masing-masing.

Tito menilai keberhasilan program MBG juga berkaitan dengan indikator kinerja pemerintah daerah, termasuk upaya meningkatkan status gizi masyarakat dan menekan angka stunting.

"Karena program bukan hanya untuk meningkatkan gizi, dan mencegah stunting," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihaknya ingin memastikan tidak ada lagi kasus keracunan yang berkaitan dengan program MBG.

Menurut Sudaryono, BGN tengah melakukan perbaikan tata kelola agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih aman dan terkontrol.

"Oleh karena itu, di rapat koordinasi ini kami secara khusus itu kira-kira kalau diintisari-kan adalah kami BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah, termasuk juga masyarakat umum, dan khusus lagi adalah orang tua siswa yang ada di sekolah masing-masing," kata Sudaryono.

Kolaborasi antara BGN, pemerintah daerah, dan sejumlah instansi terkait diharapkan dapat memperkuat pengawasan program MBG sekaligus memastikan makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.* (in/dh)

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG sebelumnya ditutup di level 6.373,85. Pada perdagangan hari ini, indeks sempat dibuka di level 6.388,23 dan menyentuh posisi tertinggi 6.390,33.

Baca Juga:

• Di Tengah Won Korea dan Mata Uang Asia Tertekan, Rupiah Justru Bertahan Stabil di Rp17.877

Aktivitas perdagangan saham juga cukup ramai. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp13,56 triliun dengan volume perdagangan 26,62 miliar saham. Frekuensi transaksi mencapai sekitar 1,9 juta kali.

Mayoritas saham berada di zona merah. Sebanyak 186 saham menguat, 474 saham melemah, sementara 303 saham lainnya bergerak stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp11.050 triliun.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar menjadi pemberat utama IHSG. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) memberikan tekanan terbesar dengan kontribusi negatif 7,48 poin.

Selanjutnya, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) menekan IHSG sebesar 7,14 poin. Kemudian PT Barito Pacific Tbk (BRPT) berkontribusi negatif 5,25 poin, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) 3,93 poin, dan PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) sebesar 3,40 poin.

Di tengah tekanan pasar, beberapa saham masih mampu memberikan kontribusi positif terhadap IHSG. PT Maha Properti Indonesia Tbk (MPRO) menjadi penopang terbesar dengan kontribusi 1,91 poin.

Disusul PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) sebesar 1,56 poin, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) 1,04 poin, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sebesar 0,75 poin.

Dari sisi sektoral, pergerakan IHSG juga cukup beragam. Sektor properti menguat 0,24% dan teknologi naik 0,08%.

Sementara itu, sektor bahan baku menjadi sektor dengan pelemahan paling dalam, yakni 3,18%. Sektor utilitas turun 2,62%, energi melemah 1,28%, konsumer non-primer terkoreksi 1,12%, dan sektor industri turun 1,01%.

Sektor keuangan juga melemah 0,74%, sedangkan sektor kesehatan turun 0,33%.

Tekanan terhadap IHSG terjadi setelah MSCI mengumumkan hasil review Agustus. Dalam keputusan tersebut, tidak ada saham Indonesia yang ditambahkan ke MSCI Global Standard Indexes.

Sebaliknya, GOTO dikeluarkan dari MSCI Indonesia Investable Market Index. Sementara CPIN turun kelas dari Global Standard ke Global Small Cap. Sebanyak sembilan saham lainnya juga dikeluarkan dari MSCI Global Small Cap Indexes.

Perubahan tersebut baru berlaku setelah perdagangan ditutup pada 31 Agustus 2026. Dengan demikian, pelemahan IHSG hari ini belum sepenuhnya dapat dikaitkan dengan arus dana rebalancing secara aktual.

Namun, pasar mulai merespons keputusan MSCI dan mengantisipasi penyesuaian portofolio menjelang tanggal efektif perubahan indeks.

Tekanan juga terlihat dari aksi jual investor asing. Berdasarkan data Stockbit Sekuritas pada perdagangan sesi I, investor asing mencatatkan pembelian sebesar Rp1,78 triliun, sedangkan penjualan mencapai Rp2,96 triliun.

Dengan demikian, investor asing membukukan net sell Rp1,18 triliun pada sesi tersebut.* (cn/dh)

Pergerakan rupiah tersebut terjadi di tengah tekanan terhadap mayoritas mata uang Asia. Rupiah tercatat menjadi salah satu mata uang kawasan yang relatif stabil terhadap dolar AS.

Baca Juga:

• Rupiah Melemah Tipis ke Rp17.878 per Dolar AS Saat Mata Uang Asia Menguat, Ada Apa?

Dolar Singapura juga tercatat melemah 0,02%, sedangkan yuan China turun tipis 0,003% terhadap dolar AS.

Di sisi lain, sejumlah mata uang Asia justru mampu menguat. Dolar Taiwan naik 0,29%, yen Jepang menguat 0,02%, sementara dolar Hong Kong naik 0,01%.

Stabilnya rupiah terjadi ketika indeks dolar AS berada di level 99,96. Angka tersebut turun dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya yang berada di level 100,01.

Pergerakan rupiah juga berlangsung di tengah tekanan terhadap pasar saham Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 85,676 poin atau 1,34% ke level 6.288,173.

Pada awal perdagangan, IHSG berada di level 6.388,234. Indeks sempat menguat hingga 6.390,329 sebelum tekanan jual membuat pergerakan IHSG berbalik arah.

IHSG kemudian menyentuh level terendah di 6.281,572. Hingga pukul 15.28 WIB, volume perdagangan saham tercatat mencapai 24,725 miliar saham dengan nilai transaksi Rp11,509 triliun dan frekuensi perdagangan sebanyak 1.724.346 kali.

Sebanyak 157 saham tercatat menguat, sementara 471 saham melemah dan 163 saham lainnya bergerak stagnan.

Dengan kondisi tersebut, rupiah mampu mempertahankan level penutupannya meski sebagian besar mata uang Asia berada dalam tekanan terhadap dolar AS.* (k/dh)

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam praktik manipulasi pelaporan ekspor produk bubur kertas atau pulp yang berujung pada pengurangan kewajiban pajak.

Baca Juga:

• Praperadilan Sempat Ditolak di Jaksel, Lodewyk Pusung Coba Lagi Gugat Status Tersangka di Jakpus

1. Produk Dissolving Pulp Diduga Dilaporkan sebagai Paper Grade Pulp

Modus yang diduga dilakukan berkaitan dengan under invoicing, yakni pelaporan harga jual lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya.

PT TPL diduga melaporkan produk ekspor sebagai Paper Grade Pulp atau Bleached Hardwood Kraft Pulp (BHKP). Padahal, menurut penyidik, produk yang dikirim memiliki karakteristik sebagai Dissolving Pulp (DP).

BHKP merupakan bahan baku berbagai produk kertas seperti HVS, buku, hingga tisu. Sementara Dissolving Pulp merupakan produk dengan nilai lebih tinggi yang banyak digunakan dalam industri tekstil, termasuk rayon, dan industri kimia.

"Padahal secara karakteristik kegunaan dan harga nilai pasar produk tersebut merupakan produk Dissolving Pulp. Di sini HS (Harmonized System) code-nya sudah berubah," kata Saiful dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2026).

Penyidik menduga pelaporan produk dengan nilai yang lebih rendah tersebut dilakukan untuk menekan nilai penjualan yang tercatat. Dampaknya, pajak badan yang dibayarkan kepada negara juga menjadi lebih kecil.

2. Dua Supervisor Pemeriksaan Pajak Jadi Tersangka

Kejagung menetapkan dua supervisor pemeriksaan pajak berinisial BP dan SR sebagai tersangka.

BP diketahui bertugas sebagai supervisor dalam pemeriksaan pajak PT TPL untuk tahun pajak 2020 dan 2023. Sementara SR menjadi supervisor pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2024.

Keduanya diduga tidak menjalankan tugas pengawasan sesuai prosedur untuk mengungkap dugaan manipulasi tersebut.

"Tersangka BP dan tersangka SR untuk memenuhi permintaan dari PT TPL yang secara melawan hukum tersebut, tidak melakukan tugas dan fungsinya selaku supervisor," ujar Saiful.

3. Dua Supervisor Pajak Diduga Menerima Uang

Kejagung juga menemukan dugaan pemberian uang dari pihak PT TPL kepada kedua supervisor pajak tersebut.

Menurut penyidik, pemberian uang dilakukan secara rutin setiap tahun. Uang tersebut diduga diberikan agar pola perhitungan pajak PT TPL diubah sehingga dugaan manipulasi harga ekspor tidak terungkap dalam pemeriksaan.

"Atas perbuatan tersebut para tersangka telah menerima sejumlah uang dari PT TPL. Setiap tahun mereka melakukan pemberian kepada petugas atau tersangka ini untuk merubah pola perhitungan pajak," tutur Saiful.

Kejagung belum mengungkap nominal uang yang diduga diterima kedua tersangka. Penyidik masih mendalami jumlah pemberian tersebut dan menyatakan detailnya akan terungkap dalam proses persidangan.

4. Kerugian Negara Sementara Capai Rp 2 Triliun

Dugaan praktik tersebut disebut berlangsung dalam periode 2008 hingga 2025 dan berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak.

Kejagung menyatakan penghitungan resmi kerugian negara masih dilakukan oleh tim auditor. Namun, berdasarkan hasil penyidikan sementara, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp 2 triliun.

"Bahwa untuk kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam proses perhitungan oleh tim auditor, dan sementara dari hasil penyidikan kami, diperoleh sementara nilai kerugian sebesar Rp 2 triliun," kata Saiful.

Saat ini kedua tersangka telah ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk menelusuri dugaan aliran uang dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat.

Atas dugaan perbuatannya, BP dan SR dijerat dengan ketentuan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* (d/dh)

Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan, serta sejumlah pimpinan konfederasi, federasi, dan serikat pekerja.

Baca Juga:

• Buruh Demo di DPRD Sumut, Desak Outsourcing Dihapus dan Upah Dibuat Layak

Dasco mengatakan proses penyusunan RUU tersebut saat ini telah berjalan melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR. Draf awal yang disiapkan Badan Keahlian DPR terdiri atas 19 bab dan 224 pasal.

"Draf yang disampaikan terdiri atas 19 bab dan 224 pasal. Nanti kalau ada yang kurang, bisa kita tambah dalam pembahasan," kata Dasco.

Sebelumnya, pimpinan DPR juga telah menerima draf usulan dari 18 konfederasi serikat pekerja dan serikat buruh. Draf tersebut kemudian diteruskan kepada Komisi IX DPR untuk menjadi salah satu bahan pembahasan.

Dasco menegaskan DPR masih membuka ruang bagi pekerja dan buruh untuk menyampaikan masukan. Menurutnya, partisipasi tersebut diperlukan agar substansi RUU Ketenagakerjaan dapat mengakomodasi kebutuhan para pekerja.

"Supaya undang-undangnya semakin kaya dan lengkap, dan tentunya supaya bisa lebih menyentuh keperluan pekerja atau buruh. Untuk itu, saya pada hari ini membuka ruang untuk penyampaian masukan dan kemudian kita diskusi," ujarnya.

Dari pihak buruh, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu diatur secara jelas dalam RUU Ketenagakerjaan.

Beberapa di antaranya mencakup persoalan pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon, tenaga kerja asing, jam kerja, alih daya, hingga pekerja kontrak.

"Usulan kami tentu masih jauh dari sempurna," kata Said.

Said berharap seluruh masukan dari kelompok buruh dapat saling melengkapi dalam proses pembahasan. Dia juga meminta tenggat waktu yang diberikan MK tidak membuat pembahasan RUU dilakukan secara terburu-buru sehingga mengurangi ruang partisipasi pekerja.

Di sisi lain, Dasco mengatakan DPR siap memfasilitasi dialog apabila terdapat perbedaan pandangan antara serikat pekerja maupun dengan kalangan pengusaha.

"Apabila ada perbedaan di antara para serikat, kita akan selesaikan. Nanti mana yang perbedaan-perbedaan dengan Apindo, kita akan duduk bareng, dan mana yang harus kita sepakati bareng pemerintah, kita juga akan duduk bareng," tutur Dasco.

DPR selanjutnya akan melanjutkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan masukan dari pekerja, buruh, pengusaha, dan pemerintah. Proses tersebut ditargetkan tetap terbuka dan partisipatif hingga menghasilkan aturan baru sesuai putusan MK.* (d/dh)

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Vahd Nabyl Mulachela mengatakan Indonesia Desk akan ditempatkan di markas Kepolisian Nasional Kamboja. Pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno ke Phnom Penh pada akhir Juli 2026.

Baca Juga:

• Utang RI Tembus Rp10.293 Triliun, Menkeu: Masih Aman, Kalah dari Singapura

Nabyl menjelaskan pembentukan Indonesia Desk melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga dari kedua negara. Dari Indonesia, instansi yang terlibat antara lain Kemenko Politik dan Keamanan, Kemlu, Kejaksaan Agung, Polri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tim tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus online scam yang melibatkan WNI di Kamboja. Selain mencegah WNI terlibat dalam aktivitas penipuan daring, Indonesia Desk juga ditujukan untuk membantu WNI yang menjadi korban.

"Ini diharapkan dengan dibentuknya rencana pembentukan ini nanti dapat mempercepat penanganan kasus-kasus penipuan daring, online scam yang melibatkan WNI di Kamboja," ujar Nabyl.

Kerja sama tersebut juga berkaitan dengan keberadaan ribuan WNI yang saat ini berada di fasilitas detensi imigrasi maupun tempat penampungan sementara di Kamboja.

Sebagian WNI tersebut diamankan oleh otoritas setempat karena diduga terlibat aktivitas online scam ataupun pelanggaran keimigrasian lainnya.

Nabyl mengatakan pemerintah Indonesia ingin memastikan proses penegakan hukum terhadap WNI di Kamboja tetap berjalan sesuai ketentuan. Di saat yang sama, Indonesia juga mendorong penerapan hasil konferensi internasional mengenai pemberantasan online scam.

"Karena itu kita ingin untuk memastikan agar proses penegakan hukum yang berlangsung di sana meskipun berjalan juga tetap sejalan dengan upaya kita untuk menegakkan hasil-hasil dari konferensi internasional tentang anti online scam," tuturnya.

Pembentukan Indonesia Desk diharapkan memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait Indonesia dengan pihak Kamboja dalam menangani kejahatan penipuan daring lintas negara.* (d/dh)

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat meresmikan Motor Listrik Nasional (Molinas) di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga:

• Sempat Ambruk Diterjang Banjir Bandang, Jembatan Merah Putih Bireuen Kini Kembali Terhubung

"Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing enggak bisa motor bensin masuk," kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo belum menjelaskan secara gamblang apakah pajak karbon akan diterapkan di Indonesia. Dia hanya memberikan peringatan kepada masyarakat yang masih menggunakan kendaraan berbahan bakar bensin.

"Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin ya," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah disebut tengah menyiapkan berbagai skema untuk memudahkan masyarakat yang ingin beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik.

Salah satu opsi yang disiapkan adalah program tukar tambah kendaraan. Masyarakat yang sudah memiliki motor bensin nantinya dapat menukarkan kendaraan lamanya untuk mendapatkan kendaraan listrik dengan tambahan biaya tertentu.

"Tapi tenang aja kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah ya kan," tutur Prabowo.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik sekaligus membangun ekosistem kendaraan listrik nasional.* (d/dh)

Kedatangan Akram dan Pramoedya diumumkan melalui akun Instagram resmi PSMS Medan pada Kamis (13/8/2026). Keduanya diproyeksikan untuk memenuhi slot pemain U-21.

Baca Juga:

• PSMS Medan Kalah 0-1 dari Persebaya di Piala Presiden 2026, Ini Evaluasi Eko Purdjianto

Meski masih berusia muda, PSMS menilai kedua pemain tersebut bukan sekadar didatangkan untuk memenuhi regulasi. Akram dan Pramoedya disebut telah memiliki pengalaman bermain dan siap bersaing bersama tim.

"Akram dan Pram datang dengan penuh pengalaman dan siap tampil untuk berjuang bersama," lanjut keterangan PSMS.

Pramoedya merupakan pemain kelahiran 2006 yang berposisi sebagai gelandang serang. Sementara itu, Akram yang juga lahir pada 2006 berposisi sebagai gelandang dan sebelumnya pernah memperkuat Persib Bandung.

Dengan tambahan dua pemain tersebut, PSMS Medan kini telah mengumumkan 25 pemain untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Dari komposisi tersebut, PSMS masih memiliki satu slot pemain asing yang belum diumumkan. Manajemen masih memiliki waktu untuk melengkapi skuad sebelum kompetisi bergulir.

Berikut daftar pemain PSMS Medan yang telah diumumkan:

Abdul Zaki Alim
M Farhan Rahman
Dani Saputra
Adlin Cahya
Fakhrurrazi Quba
Ahmad Gunandi
Rachmad Hidayat
Ikhsan Chan
Rayhan Utina
Phillerson Oliveira
Bintang Arrahim
Rudi Nurdin Narjak
Rizdjar Nirviat Subagja
M Raihan Utama
Roken Tampubolon
Aziz Hutagalung
Taufik Hidayat
M Natshir
Samuel Simanjuntak
Manahati Lestusen
Irfan Jauhari
Rangga Muslim
Angelo Meneses
M Akram Albar
Pramoedya Putra* (ds/dh)

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara Wilayah IV, Zulkarnain Barus, membenarkan adanya laporan siswa yang diduga mengalami keracunan.

Baca Juga:

• Meski Hanya Sayur yang Bau, BGN Wajibkan Seluruh Paket MBG Tak Dikonsumsi

"Ini sedang evakuasi, nanti saya share informasi, sedang kita evakuasi di sini," kata Zulkarnain saat dihubungi, Kamis (13/8/2026).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sumut Agung Kurniawan mengaku telah menerima informasi mengenai dugaan keracunan tersebut.

Agung mengatakan dirinya sedang dalam perjalanan dari Medan menuju Kabupaten Karo untuk mengecek langsung kondisi di lokasi.

"Informasinya seperti itu, tapi ini kita sedang menuju ke sana untuk cek keadaan sebetulnya," ujar Agung.

Hingga saat ini, BGN belum dapat memastikan jumlah siswa yang diduga mengalami keracunan. Pendataan masih dilakukan oleh pihak terkait.

Agung mengatakan data mengenai jumlah siswa yang terdampak nantinya akan disesuaikan dengan kondisi di fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit maupun puskesmas.

"Nanti kalau udah ada data ril, data ril harus kita lihat jumlah di rumah sakit atau Puskesmas," tuturnya.

Pemerintah dan pihak terkait masih melakukan penanganan serta pendataan untuk memastikan kondisi para siswa dan mengetahui penyebab dugaan keracunan tersebut.* (ds/dh)

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis melalui Ketua PKK Kota Binjai dan didampingi Lurah Timbang Langkat.

Baca Juga:

• Bisnis Haram Berkedok Vaping: Polres Binjai Tangkap Dua Pengedar Cartridge Pod Berisi Narkotika Etomidate

Perwakilan Pemko Binjai mengatakan penyaluran bantuan merupakan bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab pemerintah terhadap warga yang tengah menghadapi musibah.

"Kami hadir untuk memastikan warga yang terkena musibah tidak sendirian. Semoga bantuan ini dapat meringankan dan mempercepat pemulihan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PKK Kota Binjai turut memberikan dukungan moril kepada para korban. Warga yang terdampak kebakaran diminta tetap tabah dan kuat dalam menghadapi musibah.

Sementara itu, Lurah Timbang Langkat Hendro menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pemko Binjai bersama BPBD, Dinkes, dan Dinsos dalam membantu warga terdampak.

Dia berharap bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran serta benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kebakaran.

Pemko Binjai memastikan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait akan terus dilakukan untuk mendukung proses pemulihan warga setelah peristiwa kebakaran tersebut.

Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat terus dipantau dan penanganan pascabencana berjalan secara optimal.* (dh)

Pelimpahan tahap II tersebut dilakukan di Kantor Kejari Aceh Besar pada Kamis (13/8/2026). Proses penyerahan tersangka dan barang bukti mendapat pengawalan petugas kepolisian.

Baca Juga:

• Kapolresta Banda Aceh Diperiksa Divpropam Mabes Polri, Kapolda Aceh Tunjuk Plt Pengganti

Selain tersangka, polisi turut menyerahkan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti itu antara lain sepasang anting-anting emas, satu unit iPhone warna hitam, serta sepeda motor Honda 150 CC warna hitam dengan nomor polisi BL 4607 LJB.

Plt Kapolresta Banda Aceh Kombes Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kapolsek Mesjid Raya AKP Mahdi Ashadi mengatakan, pelimpahan tersangka dan barang bukti merupakan tahapan akhir penyidikan sebelum perkara memasuki proses persidangan.

Dengan pelimpahan tersebut, penanganan perkara selanjutnya menjadi kewenangan jaksa penuntut umum.

"Pelimpahan tersangka dan barang bukti merupakan bagian dari tahapan akhir proses penyidikan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan," kata Mahdi.

Kasus tersebut sebelumnya menjadi perhatian masyarakat karena terjadi di kawasan wisata Bukit Lamreh yang menjadi salah satu destinasi wisata di Aceh Besar.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, NZ diduga melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap korban hingga menimbulkan keresahan serta rasa tidak aman bagi masyarakat maupun wisatawan.

Kepolisian menegaskan akan menindak tegas segala bentuk tindak pidana yang mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, termasuk di kawasan objek wisata.

Penegakan hukum tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menciptakan rasa aman bagi wisatawan dan masyarakat yang berkunjung ke Bukit Lamreh.

Sementara itu, Kejari Aceh Besar akan melanjutkan proses hukum terhadap tersangka sesuai ketentuan yang berlaku hingga perkara tersebut disidangkan di pengadilan.

Polisi juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila mengalami atau mengetahui adanya tindakan serupa agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.

Berawal dari Laporan Wisatawan

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan pemerasan yang terjadi di kawasan wisata Bukit Lamreh pada Minggu (14/6/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Mesjid Raya melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi dan mengumpulkan informasi terkait dugaan tindak pidana tersebut.

Polisi kemudian berhasil mengidentifikasi NZ dan menangkapnya di rumah tanpa perlawanan. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi pemerasan terhadap seorang mahasiswi.

Dalam aksinya, korban diduga diminta menyerahkan uang sebesar Rp3 juta. Namun karena tidak memiliki uang, korban kemudian memberikan anting-anting sebagai jaminan.

Saat korban hendak menebus kembali barang tersebut, polisi melakukan penyamaran atau undercover untuk mengungkap kasus tersebut.

Dalam operasi itu, salah satu terduga pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti dan satu unit sepeda motor. Sementara dua terduga pelaku lainnya masih melarikan diri.

Penyidik selanjutnya mendalami kemungkinan adanya korban lain maupun keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.* (dh)

Pekan olahraga tersebut resmi dibuka Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh (KPT) Dr. Sutio Jumagi Akhirno pada Senin sore, 9 Agustus 2026. Kegiatan diikuti seluruh warga Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Baca Juga:

• Sambut HUT ke - 81 RI, TP PKK Batu Bara Gaungkan Gerakan Peduli Lingkungan di Danau Laut Tador

"Cabang lombanya ada tenis meja, tenis lapangan, domino, makan kerupuk, estafet bola, karaoke, jalan tali, lari kardus, menara gelas, lomba masak, mini soccer, line dance, dan lomba ngulek rujak," ujar Tawaddin kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis (13/8/2026).

Peserta perlombaan berasal dari berbagai unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Mereka terdiri atas hakim, panitera, jajaran kesekretariatan hingga ibu-ibu Dharmayukti Karini.

Ketua panitia kegiatan, Irwan Efendi, SH, M.Hum, yang juga merupakan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, mengatakan hampir seluruh warga pengadilan terlibat dalam rangkaian kegiatan tersebut.

"Dalam kegiatan ini semua warga pengadilan praktis terlibat," kata Irwan.

Dari sejumlah perlombaan yang digelar, lomba ngulek rujak menjadi salah satu yang paling menarik perhatian. Suasana pertandingan berlangsung meriah karena mendapat sorotan dari para penonton yang berada di sekitar lokasi.

Peserta lomba ngulek rujak juga cukup beragam. Di antaranya istri Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, hakim perempuan, istri para hakim serta sejumlah pejabat perempuan di lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Keseruan lomba semakin terasa ketika para peserta berlomba mengulek rujak dengan kemampuan masing-masing. Para penonton pun ikut memberikan dukungan kepada peserta yang bertanding.

Hingga berita ini ditulis, rangkaian perlombaan masih berlangsung sehingga belum diketahui peserta yang keluar sebagai pemenang.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu cara keluarga besar Pengadilan Tinggi Banda Aceh merayakan HUT ke-81 RI sekaligus mempererat kebersamaan dan kekompakan di lingkungan peradilan.* (dh)

Kegiatan ini diikuti langsung oleh Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP PKK Kabupaten Batu Bara Ny. Henny Baharuddin Siagian, Staf Ahli TP PKK Kabupaten Batu Bara Ny. Lely Syafrizal.

Baca Juga:

• Lapor Pak Kapolri! Tanjung Tiram Batu Bara Makin Tak Aman, Tawuran Remaja Kembali Pecah, Warga Jadi Korban Lemparan Batu

Bupati Batu Bara mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan TP PKK Kabupaten Batu Bara tersebut. Menurutnya, rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke - 81 Kemerdekaan RI hendaknya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi lingkungan dan masyarakat.

"Saya senang karena kegiatan ini langsung ke alam. Memang hari ini Bapak Presiden sangat konsen dengan alam," ujar Bupati Batu Bara.

Bupati Batu Bara menegaskan, kekayaan alam merupakan salah satu keunggulan Indonesia yang harus dijaga bersama. Upaya mewujudkan lingkungan Indonesia yang asri, kata dia, harus dimulai dari desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Salah satu langkah yang didorong Bupati Baharuddin adalah pengelolaan sampah organik rumah tangga menjadi eco enzyme. Ia berpesan kepada pemerintah desa agar mengumpulkan sampah organik, seperti sisa sayuran dan buah-buahan, untuk diolah melalui proses fermentasi sehingga dapat dimanfaatkan kembali.

"Setiap desa agar mengumpulkan sampah seperti sayuran dan buah-buahan yang nantinya bisa dijadikan fermentasi dan menjadi eco enzyme. Dengan begitu, sampah-sampah bisa habis dan memberikan manfaat," pesannya.

Menurutnya, pengelolaan sampah secara tepat tidak hanya membantu mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh desa di Kabupaten Batu Bara untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Sementara itu, penyiraman eco enzyme dalam kegiatan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan serta membantu mengurangi dampak pencemaran secara alami. Eco enzyme yang digunakan merupakan hasil pengolahan sampah dan limbah organik rumah tangga yang dikumpulkan dari setiap desa.

Selain itu, penanaman pohon dilakukan untuk mendukung penghijauan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta menciptakan kawasan yang lebih asri dan nyaman bagi masyarakat. Adapun penaburan benih ikan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan ekosistem perairan sekaligus mendukung kelestarian sumber daya ikan di kawasan Danau Laut Tador.

Bupati Batu Bara juga berharap kawasan Danau Laut Tador dapat terus dikembangkan dan pada akhirnya menjadi salah satu objek wisata unggulan Kabupaten Batu Bara. Menurutnya, kelestarian lingkungan merupakan modal penting dalam pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Batu Bara Ny. Henny Baharuddin Siagian juga menerima piagam penghargaan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara atas kontribusi dalam mendukung upaya pelestarian dan kepedulian terhadap lingkungan.

Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas peran TP PKK Kabupaten Batu Bara dalam mendorong gerakan kepedulian lingkungan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam di Kabupaten Batu Bara.* (dh)

Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi dilakukan secara serentak. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan jembatan tersebut dari Banten dan disaksikan secara virtual oleh Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• "Wiraswasta itu Bertempur," Prabowo Bandingkan Karakter Pengusaha dengan Tentara di Peluncuran Molinas

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto mengatakan keberadaan Jembatan Merah Putih Presisi menjadi wujud kontribusi Polri dalam mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat.

"Peresmian jembatan ini menjadi momentum penting dalam mendukung peningkatan konektivitas serta memperlancar mobilitas masyarakat. Semoga kehadiran Jembatan Merah Putih ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menunjang aktivitas perekonomian di Bireuen," ujar Joko.

Joko menjelaskan, sebelumnya Desa Meunasah Tambo dan Desa Meunasah Keutapang di Kecamatan Jeunieb terhubung melalui jembatan beton. Namun, jembatan tersebut ambruk setelah diterjang banjir bandang pada akhir 2025.

Akibatnya, akses kedua desa terputus total dan menghambat mobilitas warga serta aktivitas transportasi masyarakat.

Polri kemudian bergerak melalui Korps Brimob dan Brimob Polda Aceh dengan membangun jembatan Bailey sepanjang 30 meter dan lebar 4 meter. Jembatan tersebut digunakan untuk memulihkan akses masyarakat di kedua desa.

Menurut Joko, Polri akan terus mendukung pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan sarana yang dapat memperkuat akses dan konektivitas antardesa maupun antarwilayah.

Selain meresmikan jembatan, Kapolda Aceh juga menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada masyarakat kurang mampu. Biddokkes Polda Aceh bersama Dokkes Polres Bireuen turut memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada warga.

Kapolda Aceh kemudian mengunjungi SDN 8 Jeunieb yang berada tidak jauh dari lokasi peresmian. Dalam kunjungan tersebut, dia menyerahkan bantuan berupa buku dan alat tulis kepada para siswa.

Kegiatan peresmian turut dihadiri unsur Forkopimda Aceh dan Kabupaten Bireuen, pejabat utama Polda Aceh, Kapolres Bireuen, jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen, tokoh masyarakat serta sejumlah undangan lainnya.

Kehadiran Jembatan Merah Putih Presisi diharapkan tidak hanya memulihkan akses transportasi warga, tetapi juga mendukung aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat di wilayah Jeunieb dan sekitarnya.* (dh)