MANDAILING NATAL – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mandailing Natal (Madina) menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Madina, Ahmad Meinul Lubis (AML), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program Smart Village Tahun Anggaran 2023.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, AML langsung menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Dua Klaster Dugaan Korupsi OTT Bupati Pemalang: Pemerasan terhadap Bawahan hingga Dugaan Oknum Internal KPK

Kepala Kejari Madina, Mohammad Nursaitias, mengatakan penetapan AML sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya.

"Tim Penyidik Pidsus secara resmi menetapkan AML selaku Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Madina Tahun 2023 sebagai tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Smart Village yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023 di Madina," kata Mohammad Nursaitias, Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, perkara ini merupakan pengembangan dari penyidikan yang sebelumnya telah menetapkan Direktur Utama PT ISN berinisial MA sebagai tersangka pada 6 Maret 2026.

"Penetapan tersangka AML merupakan hasil pengembangan penyidikan setelah sebelumnya penyidik menetapkan MA sebagai tersangka," jelasnya.

Program Smart Village merupakan salah satu kegiatan yang dibiayai melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan aplikasi digital untuk mendukung pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa.

Setiap desa di Kabupaten Mandailing Natal menerima anggaran sebesar Rp24.975.000 untuk pelaksanaan program tersebut.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pelaksanaan kegiatan diduga tidak berjalan sesuai ketentuan sehingga aplikasi yang dikembangkan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh desa.

Hasil audit Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal menyebut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,7 miliar.

"Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Madina, dugaan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 1.700.000.000," jelasnya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, AML ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 29 Juli hingga 17 Agustus 2026, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan.

Kejaksaan menyatakan penyidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

"Kami akan terus mengembangkan perkara ini untuk mengungkap secara menyeluruh peran setiap pihak yang terlibat, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain apabila ditemukan alat bukti yang cukup," pungkasnya.* (d/ad)

JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi mengumumkan penyelenggaraan PWI Fest 2026 yang akan berlangsung pada 4–5 Desember 2026 di Jakarta.

Kegiatan berskala nasional ini diproyeksikan menjadi agenda tahunan PWI yang ke depan akan digelar secara bergilir di berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga:

• Mentan Amran Bongkar Dugaan Mafia Beras, Sebut Ada Perusahaan Raup Rp2 Triliun per Bulan

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi kick-off menuju peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2027 yang akan dipusatkan di Provinsi Lampung pada April 2027.

Ketua Panitia PWI Fest 2026, Auri Jaya, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan insan pers, tetapi juga mempererat hubungan media dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bersifat terbuka.

"Selain menggelar workshop dengan pemateri dari platform-platform global seperti TikTok, Meta, dan Google, kita juga menggelar UMKM Festival. PWI Fest 2026 selain sebagai ajang untuk meng-upgrade kemampuan pekerja pers menyikapi perkembangan digital dan AI, tetapi juga sebagai arena untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat," ujar Auri Jaya.

Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan PWI Fest 2026 meliputi Workshop Jurnalisme digital/" target="_blank">Digital dan AI, yang membahas berbagai materi seperti Mobile Journalism (MoJo), verifikasi data melalui OSINT, hingga keamanan digital.

Workshop tersebut ditargetkan diikuti sekitar 250 hingga 500 wartawan, editor, dan content creator dari berbagai daerah.

Selain pelatihan jurnalistik, PWI Fest juga akan menghadirkan UMKM Festival, Kompetisi E-Sports, serta Panggung Hiburan Rakyat yang melibatkan pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, dan berbagai platform digital.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menilai perkembangan AI telah mengubah wajah industri media secara signifikan.

Karena itu, menurutnya, insan pers harus mampu beradaptasi agar tetap relevan dan memiliki daya saing.

"Perkembangan Artificial Intelligence dan ekosistem digital hari ini telah mengubah peta industri media secara fundamental. Pers Indonesia tidak boleh gagap, ragu, atau sekadar menjadi penonton. Melalui PWI Fest 2026, PWI mengambil langkah konkret untuk memastikan pekerja pers kita memiliki kapasitas, keterampilan teknis, dan pemahaman etis yang kuat agar mampu memimpin di era transformasi AI," tegas Akhmad Munir.

Ia menambahkan bahwa transformasi teknologi tidak boleh membuat pers kehilangan kedekatannya dengan masyarakat.

Menurutnya, media yang kuat adalah media yang tetap berpihak pada kepentingan publik.

"Namun, transformasi teknologi tidak boleh mencabut pers dari akarnya. Pers yang kuat adalah pers yang tetap relevan dan menyatu dengan rakyat. Karena itu, PWI Fest tidak hanya kita desain sebagai ruang diskusi akademik atau pelatihan redaksi, tetapi juga sebagai ruang terbuka melalui UMKM Festival dan pesta rakyat. Ini adalah bentuk konsolidasi nasional antara masyarakat pers, pemerintah, BUMN, dunia usaha, dan platform global dalam membangun industri media Indonesia yang independen, adidaya secara ekonomi, serta terus bermanfaat bagi bangsa," tambahnya.

Melalui penyelenggaraan PWI Fest 2026, PWI berharap mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik sekaligus memperkuat kolaborasi antara media, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menghadapi era digital yang terus berkembang.* (ad)

MEDAN– Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution membantah tudingan bahwa dirinya bersikap arogan saat meninggalkan rapat paripurna DPRD Sumut yang membahas pengambilan keputusan laporan pertanggungjawaban APBD 2025.

Pernyataan itu disampaikan Bobby setelah Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi NasDem, Ricky Anthony, menilai dirinya arogan karena melakukan walk out saat rapat paripurna yang digelar pada Selasa (21/7/2026).

Baca Juga:

• KontraS Sumut: Kasus Penyiksaan Naik Jadi 31 dalam Setahun, TNI dan Polri Jadi Aktor Terbanyak

"Coba suruh belajar lagi yang bilang arogan itu. Mungkin baru berpolitik dia. Karena saya sudah pernah dulu sama Bang Ihwan Ritonga di Pemko Medan saat kami menjadi eksekutif mencoba mempertanyakan tentang kuorum anggota legislatif, dibilang Bang Ihwan kami tidak ada hak," ujar Bobby kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Kamis (30/7/2026).

Menurut Bobby, keputusan meninggalkan ruang rapat bukan karena sikap arogan, melainkan karena rapat paripurna tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan.

"Jadi, rapat paripurna yang kemarin karena tidak kuorum makanya kami keluar. Kan tidak bisa juga dimulai. Jadi, suruh belajar lagi lah," tuturnya.

Bobby menjelaskan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum rapat paripurna dapat dimulai.

Selain kehadiran pihak eksekutif, jumlah anggota DPRD yang hadir juga harus memenuhi ketentuan kuorum.

"Ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum rapat dimulai. Pertama harus ada eksekutif yang hadir atau ada Gubernur yang menandatangani," katanya.

"Kemudian, kalau dari sisi DPRD, jumlah anggota yang hadir harus dua per tiga dari seluruh anggota dewan. Jadi, masalah kuorum berkaitan langsung dengan internal DPRD Sumut secara mutlak," lanjut Bobby.

Ia menegaskan bahwa persoalan utama dalam rapat tersebut bukan berasal dari pihak eksekutif, melainkan karena jumlah anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi ketentuan.

"Saya rasa bukan arogan karena masalahnya ada pada kehadiran anggota DPRD bukan ketidakhadiran eksekutifnya," ucap Bobby lagi.

Menurut Bobby, ketika jumlah anggota dewan tidak memenuhi kuorum, pihak eksekutif tidak memiliki kewenangan untuk melanjutkan jalannya rapat.

"Kalau bahasa pasarannya begini, kan yang dipersoalkan kehadiran anggota dewannya, masa saya yang dibilang arogan. Kalau dari satu pihak belum hadir, kami mau ngapain di dalam situ?" ujarnya.

Bobby juga menilai kehadiran kepala daerah dalam rapat harus tetap mempertimbangkan efektivitas waktu, terutama karena masih banyak agenda pemerintahan yang harus diselesaikan.

"Toh kalau saya duduk di situ sampai tengah malam kalau nggak kuorum-kuorum ya nggak tanda tangan juga. Kecuali, berjalan dengan lancar, berjalan baik, berjalan sesuai tatibnya, tiba-tiba saya keluar, itu baru saya arogan. Itu menurut saya ya," tuturnya.

Pernyataan Bobby tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa keputusan meninggalkan rapat dilakukan karena mekanisme persidangan tidak dapat dilanjutkan akibat tidak terpenuhinya kuorum sesuai tata tertib DPRD.* (mi/ad)

MEDAN – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara mencatat peningkatan kasus penyiksaan dalam kurun waktu Juli 2025 hingga Juni 2026.

Selama periode tersebut, sedikitnya terjadi 31 kasus penyiksaan yang mengakibatkan 36 orang mengalami luka-luka dan dua orang meninggal dunia.

Baca Juga:

• Banding Dikabulkan! Vonis Terdakwa Kasus Sabu 100 Kg Naik dari Seumur Hidup Jadi Hukuman Mati

"Sepanjang Juli 2025 hingga Juni 2026, setidaknya terjadi 31 kasus penyiksaan yang mengakibatkan 36 orang luka-luka dan dua orang meninggal dunia," kata Adinda dalam siaran pers yang diterima, Kamis (30/7/2026).

Menurut KontraS Sumut, jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode Juli 2024 hingga Juni 2025 yang mencatat 17 kasus penyiksaan dengan 36 korban luka dan lima korban meninggal dunia.

Sementara itu, pada periode Juli 2023 hingga Juni 2024 tercatat 12 kasus penyiksaan.

Sedangkan pada periode Juli 2022 hingga Juni 2023 terdapat 14 kasus penyiksaan.

"Sementara data periode Juli 2023 hingga Juni 2024 terjadi penyiksaan sebanyak 12 kasus, sedangkan periode Juli 2022 hingga Juni 2023 terdapat 14 kasus penyiksaan," ujar Adinda.

KontraS Sumut menilai meningkatnya jumlah kasus tersebut tidak terlepas dari belum optimalnya reformasi di tubuh Polri dan TNI.

Organisasi itu juga menyoroti menguatnya praktik militerisme yang dinilai turut memengaruhi meningkatnya angka penyiksaan.

"Dalam dua tahun terakhir, polisi dan TNI telah menjadi aktor yang dominan dalam praktik penyiksaan. Dalam kurun waktu 2024–2025 hanya berselisih empat kasus antara polisi dan TNI, sementara periode 2025–2026 dari 31 kasus penyiksaan, ada 19 melibatkan personel TNI aktif dan 9 kasus melibatkan aktor Polri," tuturnya.

Berdasarkan data KontraS Sumut, sebanyak 17 dari total 31 kasus penyiksaan terjadi dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor perkebunan.

Dari jumlah tersebut, 15 kasus disebut terjadi dalam pengamanan PT Agrinas Palma Nusantara, sementara dua kasus lainnya berkaitan dengan pengamanan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

KontraS Sumut juga menyoroti persoalan impunitas atau kebal hukum terhadap pelaku penyiksaan yang berasal dari aparat negara.

Menurut lembaga tersebut, masih banyak pelaku yang hanya menerima hukuman ringan atau bahkan tidak diproses secara pidana.

"Mekanisme internal seperti Divisi Propam di Polri dan peradilan militer tidak efektif menangani kasus penyiksaan yang para pelakunya aparat Polri dan TNI, terutama jika pelaku memiliki jabatan atau hubungan kekuasaan yang signifikan," ucap Adinda.

KontraS Sumut menilai data tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam upaya memperbaiki sistem penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

"Ketika Polri gagal berbenah, militer justru menambah rentetan kasus. Penghapusan praktik penyiksaan hanya akan menjadi mimpi belaka," tuturnya.

KontraS berharap berbagai temuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum agar praktik penyiksaan tidak terus berulang serta penegakan hukum terhadap pelaku dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.* (mi/ad)

KYUSHU – Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,1 yang mengguncang Prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang, terus bertambah.

Hingga Kamis (30/7/2026), total korban tewas dilaporkan mencapai 28 orang.

Baca Juga:

• Satgas PRR Pacu Kebangkitan Ekonomi Aceh, Tambak dan Kopi Gayo Jadi Motor Pemulihan

Sementara itu, tim penyelamat masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang diduga terjebak di bawah reruntuhan pusat perbelanjaan AEON Mall Kumamoto di Kota Kashima.

Seorang pejabat dari kantor manajemen bencana Kumamoto mengatakan sebanyak 10 orang telah berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian.

"Dari 10 korban yang dievakuasi, empat orang dinyatakan meninggal dunia, satu orang ditemukan tanpa tanda-tanda kehidupan, sedangkan lima lainnya mengalami luka-luka, baik ringan maupun berat," ujarnya.

Gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang wilayah Pulau Kyushu pada Selasa (28/7/2026) sore waktu setempat.

Guncangan sempat memicu peringatan tsunami. Namun, peringatan tersebut kemudian dicabut setelah otoritas memastikan ancaman tsunami telah mereda.

Selain menimbulkan korban jiwa, gempa juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan.

Salah satu bangunan yang mengalami kerusakan paling parah adalah AEON Mall Kumamoto di Kota Kashima.

Bangunan pusat perbelanjaan tersebut dilaporkan runtuh setelah terjadi ledakan gas sekitar satu jam setelah gempa utama.

Kondisi itu diperparah dengan serangkaian gempa susulan yang mengguncang wilayah tersebut.

Dinas Pemadam Kebakaran Jepang menyebutkan lantai dua kompleks perbelanjaan itu ambruk sehingga menyebabkan banyak pengunjung terjebak di dalam bangunan.

Di sektor transportasi, operasional Kyushu Shinkansen sempat dihentikan sejak Selasa akibat kuatnya guncangan gempa.

Sementara itu, layanan trem di Kota Kumamoto masih tetap beroperasi, meski diberlakukan pembatasan kecepatan demi menjaga keselamatan penumpang.

Biro Transportasi Kota Kumamoto juga mengingatkan bahwa layanan transportasi dapat kembali dihentikan apabila terjadi gempa susulan dengan kekuatan yang lebih besar.

Hingga kini, Badan Meteorologi Jepang (JMA) masih mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa susulan yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Selain itu, sejumlah layanan transportasi darat maupun udara di wilayah Kumamoto juga masih mengalami gangguan sebagai dampak dari bencana tersebut.

Proses evakuasi dan pencarian korban terus dilakukan oleh tim penyelamat untuk memastikan tidak ada lagi korban yang tertinggal di bawah reruntuhan bangunan.* (mi/ad)

MEDAN — Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman Zulkifli, terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 100 kilogram.

Vonis yang sebelumnya berupa penjara seumur hidup diubah menjadi pidana mati.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Dua Klaster Dugaan Korupsi OTT Bupati Pemalang: Pemerasan terhadap Bawahan hingga Dugaan Oknum Internal KPK

Dalam perkara ini, terdapat empat terdakwa yang diproses hukum, yakni Zulkifli asal Kabupaten Aceh Timur, Cut Salmia Ali asal Kabupaten Langkat, serta pasangan suami istri Sudiharto dan Kamalia yang juga berasal dari Kabupaten Langkat.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan yang diketuai Waspin Simbolon memutuskan memperberat hukuman Zulkifli setelah perkara tersebut masuk dalam proses banding.

"Menguatkan putusan PN Medan No. 1552, 1553, dan 1554/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 21 Januari 2026 yang dimintakan banding tersebut. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan," ujar Waspin dalam putusannya.

Sementara itu, hukuman terhadap tiga terdakwa lainnya tetap sama.

Cut Salmia Ali tetap dijatuhi pidana mati, sedangkan Sudiharto dan Kamalia tetap menjalani hukuman penjara seumur hidup.

Dalam perkara tersebut, Pengadilan Tinggi Medan menyatakan seluruh terdakwa terbukti melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan primer jaksa penuntut umum.

Para terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hasil persidangan, Zulkifli disebut berperan sebagai bandar sekaligus pihak yang mengontrol pergerakan sabu.

Sementara Cut Salmia Ali disebut sebagai pengendali, sedangkan Sudiharto dan Kamalia bertugas sebagai kurir yang membawa narkotika menuju Jakarta.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belawan juga menuntut keempat terdakwa dengan hukuman mati.

Namun pada putusan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Medan hanya menjatuhkan hukuman mati kepada Cut Salmia Ali.

Sementara Zulkifli, Sudiharto, dan Kamalia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Setelah mengajukan banding, Pengadilan Tinggi Medan kemudian mengubah hukuman Zulkifli menjadi pidana mati.

Kasus peredaran sabu dalam jumlah besar ini bermula dari informasi yang diterima anggota Polda Sumatera Utara terkait dugaan adanya pengendali peredaran narkotika antarprovinsi di wilayah Medan.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan hingga polisi menangkap Cut Salmia Ali di Hotel Grand Central, Jalan Sei Belutu, Medan Baru, pada Senin (28/4/2025).

Dari pengembangan kasus, polisi menemukan 33 kilogram sabu yang disimpan di dalam mobil Mitsubishi Xpander berwarna hitam yang terparkir di kawasan Supermarket Brastagi, Jalan Gatot Subroto, Medan.

Petugas kemudian menangkap Zulkifli yang datang ke lokasi setelah mengetahui perubahan posisi mobil melalui sistem GPS.

Dalam pengembangan berikutnya, penyidik menemukan tambahan 39 kilogram sabu yang disimpan di Kompleks Tasbih 1, Jalan Cycas III, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang.

Dari hasil pengungkapan terhadap Cut dan Zulkifli, total barang bukti yang ditemukan mencapai 72 kilogram sabu.

Dalam pemeriksaan, Cut Salmia Ali mengaku sabu tersebut merupakan milik seseorang bernama M Nidar yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Cut menyebut dirinya mendapat perintah untuk mencari orang yang dapat mengantarkan sabu ke Jakarta. Jika pengiriman berhasil, ia dijanjikan upah sebesar Rp80 juta.

Cut kemudian meminta bantuan Sudiharto dan Kamalia untuk membawa sabu tersebut menggunakan mobil Toyota Avanza.

Pasangan suami istri itu dijanjikan upah sebesar Rp300 juta apabila berhasil mengirimkan sabu ke Jakarta.

Namun, keduanya berhasil ditangkap polisi di Pelabuhan Merak, Banten. Dari tangan mereka, petugas menyita 28 kilogram sabu.

Dengan temuan tersebut, total barang bukti dalam perkara ini mencapai 100 kilogram, terdiri dari 33 kilogram sabu dari mobil Mitsubishi Xpander, 39 kilogram dari lokasi penyimpanan di Medan, serta 28 kilogram dari penangkapan di Pelabuhan Merak.

Dengan putusan terbaru Pengadilan Tinggi Medan, kini terdapat dua terdakwa yang dijatuhi hukuman mati dalam perkara peredaran 100 kilogram sabu, yakni Zulkifli dan Cut Salmia Ali.

Sementara Sudiharto dan Kamalia tetap menjalani hukuman penjara seumur hidup.* (km/ad)

JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan adanya praktik mafia beras yang disebut telah merugikan masyarakat dan petani.

Salah satu grup perusahaan penggilingan beras diduga memperoleh keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan melalui praktik penjualan beras premium yang tidak sesuai standar mutu.

Baca Juga:

• 16 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Terjaring OTT KPK, Bupati Pemalang Jadi yang Terbaru!

Menurut Amran, praktik tersebut menyebabkan kerugian besar bagi negara dan konsumen.

Ia menyebut kerugian akibat peredaran beras premium yang tidak memenuhi standar mutu mencapai sekitar Rp98 triliun.

Selain itu, pemerintah juga memperkirakan terdapat potensi kerugian konsumen hingga Rp71,9 triliun per tahun akibat peredaran beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi ketentuan.

"Hasil analisis menunjukkan kerugian mencapai Rp98 triliun akibat peredaran beras premium yang tidak sesuai standar mutu, ditambah potensi kerugian konsumen hingga Rp71,9 triliun per tahun dari peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat," kata Amran di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Amran menegaskan keuntungan besar yang diperoleh dari praktik tersebut bukan merupakan keuntungan bisnis yang normal.

"Angka triliunan rupiah ini bukan keuntungan bisnis yang wajar. Ini merampas hak rakyat," ujar Amran.

Amran menjelaskan pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp144,6 triliun pada 2025.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program melalui kementerian dan lembaga, BUMN, transfer ke daerah, serta pembiayaan.

Dari dukungan anggaran tersebut, produksi padi nasional disebut mencapai nilai sekitar Rp537 triliun dengan produksi beras mencapai 34,69 juta ton.

Namun, menurut Amran, pembagian keuntungan dalam rantai pasok beras masih belum berjalan secara adil.

Ia menyebut petani hanya memperoleh pendapatan rumah tangga sekitar Rp1,87 juta dari total nilai ekonomi yang besar, sementara pengusaha penggilingan padi atau Rice Milling Unit (RMU) mendapatkan porsi keuntungan terbesar.

"Dari hasil analisis tersebut, satu grup perusahaan diduga meraup keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan melalui praktik penipuan mutu beras," kata Amran.

Kementerian Pertanian juga menemukan adanya dugaan pelanggaran mutu pada sejumlah produk beras premium yang beredar di pasaran.

Amran mengatakan hasil pengawasan menunjukkan tingkat ketidaksesuaian beras premium terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) mencapai 85,56 persen.

"Pelanggaran tersebut menunjukkan adanya dugaan praktik yang merugikan konsumen karena produk yang dijual tidak sesuai dengan label dan standar yang ditetapkan," ujarnya.

Kementerian Pertanian memperkirakan sekitar 39,75 persen atau sekitar 12,2 juta ton dari total peredaran beras premium merupakan produk yang tidak sesuai standar.

Nilai kerugian dari dugaan pelanggaran tersebut diperkirakan mencapai Rp98 triliun.

Pemerintah juga mengungkap sejumlah langkah penindakan terhadap dugaan praktik mafia pangan.

Amran menyebut Satgas Pangan Polri sepanjang 2024 hingga 2025 telah menangani 93 kasus dengan 77 tersangka.

Kasus tersebut terdiri dari dugaan pelanggaran sektor beras, pupuk, minyak goreng, hingga keterlibatan pegawai internal.

Khusus perkara beras, sepanjang 2025 tercatat terdapat 30 kasus dengan 36 tersangka.

Sementara pada 2026 terdapat sejumlah perkara yang masih dalam proses penanganan.

Menurut Amran, langkah penegakan hukum harus terus dilakukan agar rantai distribusi pangan tidak dikuasai oleh pihak tertentu yang merugikan masyarakat.

Amran menjelaskan, dari total produksi gabah nasional sekitar 65 juta ton per tahun, penggilingan besar memiliki peran dominan dalam penyerapan gabah.

Sebanyak 1.056 penggilingan skala besar dengan kapasitas 20 ton per jam disebut menguasai sekitar 40 persen pasokan gabah nasional atau sekitar 25 juta ton per tahun.

Sementara itu, ratusan ribu penggilingan kecil menyerap jumlah yang hampir sama.

"Pola ini menegaskan bahwa penggilingan besar, meski jumlah unitnya jauh lebih sedikit, mampu menguasai pasokan gabah setara dengan seluruh penggilingan kecil yang jumlahnya ratusan ribu unit," kata Amran.

Ia menilai panjangnya rantai distribusi mulai dari petani, pengepul, distributor, pedagang grosir hingga ritel membuat margin keuntungan semakin besar berada di pihak perantara.

Pemerintah kemudian mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memangkas jalur distribusi agar beras dapat tersalurkan lebih langsung dari petani kepada masyarakat.

Skema tersebut diperkirakan dapat menciptakan margin ekonomi yang lebih adil hingga Rp50 triliun bagi petani dan konsumen.

Amran menilai kondisi saat ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam tata niaga pangan.

"Ini bentuk ketidakadilan yang nyata. Pelakunya harus dihukum seberat-beratnya," tegasnya.

Pemerintah memastikan akan terus memperkuat pengawasan dan meminta aparat penegak hukum membongkar jaringan mafia beras hingga ke akar-akarnya.

Masyarakat juga diminta ikut berperan dengan melaporkan apabila menemukan dugaan permainan harga, penimbunan, atau praktik distribusi pangan yang merugikan petani maupun konsumen.* (km/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dua klaster dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Bupati Pemalang Anom Widiyantoro setelah operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan pada Selasa (28/7/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dua perkara tersebut memiliki jalur dugaan pelanggaran yang berbeda.

Baca Juga:

• Roy Suryo Gugat Ganti Rugi Rp206 Juta, Polda Metro Jaya: Tidak Logis

Sementara klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.

"Klaster kedua yakni terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Berdasarkan hasil ekspose atau gelar perkara, KPK menyatakan telah menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dua klaster perkara tersebut.

Salah satu tersangka diketahui merupakan staf administrasi KPK berinisial Setya Budi Dias Oktavianto.

Ia disebut merupakan pegawai negeri yang diperbantukan dari institusi kepolisian.

"Yang bersangkutan merupakan staf administrasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang benar merupakan perbantuan ya dari instansi Kepolisian," ujar Budi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro bersama sejumlah pihak lainnya.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan total 21 orang.

Rinciannya, lima orang diamankan di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan satu orang di Purworejo.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita uang tunai lebih dari Rp2 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah menjalani pemeriksaan, Anom Widiyantoro kemudian ditahan dan keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada Kamis pagi.

Anom terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan tangan diborgol saat digiring menuju mobil tahanan.

Sebelum meninggalkan gedung KPK, Anom menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Pemalang.

"Kita paham situasinya, kita minta maaf semua," kata Anom.

KPK memastikan proses hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat akan dilakukan berdasarkan alat bukti yang ditemukan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya tetap terbuka terhadap setiap tahapan proses hukum yang berjalan.

"Kami tegaskan sekali lagi bahwa seluruh proses penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK semuanya dilakukan secara objektif berdasarkan alat bukti dan kami juga terbuka atas setiap tahapan dalam proses hukum tersebut," ujar Budi.

KPK juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap berbagai modus pemerasan yang mengatasnamakan lembaga antirasuah.

Menurut KPK, setiap tindakan penegakan hukum harus berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara ini, KPK masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap rangkaian peristiwa, termasuk dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Pemalang maupun dugaan keterlibatan oknum internal KPK.

Penyidik juga akan menelusuri aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Dengan penetapan tersangka dalam dua klaster berbeda, kasus ini menjadi perhatian publik karena tidak hanya menyangkut dugaan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pihak dari lembaga penegak hukum.

KPK memastikan seluruh proses penyidikan akan dilakukan secara profesional dan transparan untuk mengungkap fakta hukum dalam perkara tersebut.* (km/ad)

JAKARTA — Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, Roy Suryo, mengajukan gugatan ganti rugi kepada negara senilai Rp206 juta.

Gugatan tersebut berkaitan dengan upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam proses penanganan perkara.

Baca Juga:

• KPK Tahan 4 Tersangka OTT Bupati Pemalang, Ada Staf Administrasi KPK dari Polri!

Namun, pihak Polda Metro Jaya menilai tuntutan ganti rugi yang diajukan Roy Suryo tidak memiliki dasar yang kuat dan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Abrianto Pardede mengatakan, pihaknya telah menyampaikan keberatan dalam jawaban di sidang praperadilan.

"Sudah dijelaskan dalam jawaban kami, bahwa kerugian material yang disampaikan tidak logis karena tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur," kata Abrianto usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).

Menurut Abrianto, Roy Suryo bersama tim kuasa hukumnya harus dapat membuktikan adanya hubungan langsung antara pengeluaran yang diklaim sebagai kerugian dengan tindakan penyidik Polda Metro Jaya.

Ia menjelaskan, bukti berupa kuitansi atau dokumen pembayaran hanya menunjukkan adanya transaksi pengeluaran uang, tetapi belum cukup membuktikan bahwa pengeluaran tersebut merupakan kerugian akibat tindakan penyidik.

"Bahwa sekalipun pemohon mengajukan bukti berupa kuitansi atau bukti pembayaran atas sejumlah pengeluaran, bukti tersebut hanya membuktikan telah terjadinya pengeluaran sejumlah uang, namun tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh pengeluaran tersebut merupakan kerugian yang timbul sebagai akibat langsung," ujar Abrianto dalam persidangan.

Selain kerugian material, Polda Metro Jaya juga menilai klaim kerugian immaterial yang diajukan Roy tidak dapat dibuktikan secara objektif.

Pihak kepolisian menyebut alasan seperti tekanan psikologis, pemberitaan media, hingga kehilangan pendapatan dari kanal podcast tidak dapat secara langsung dibebankan sebagai kerugian yang harus ditanggung negara.

Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengatakan gugatan tersebut diajukan bukan semata-mata untuk mengejar nilai ganti rugi.

Menurut Refly, langkah hukum tersebut merupakan bentuk koreksi terhadap tindakan penyidik yang dianggap telah merugikan kliennya.

"Kalau berapa yang mau dikabulkan ya itu terserah, karena niat kami kan untuk memberikan pembelajaran," kata Refly.

Ia menjelaskan, nilai gugatan yang diajukan mencapai ratusan juta rupiah karena adanya sejumlah hak Roy yang dinilai hilang selama proses upaya paksa berlangsung.

Menurut Refly, kerugian tersebut antara lain berkaitan dengan kehilangan pendapatan serta biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan hukum.

"Misalnya pendapatan yang harusnya didapatkan jadi tidak didapatkan karena itu, lalu harus untuk mendeploy orang, mendeploy kuasa hukum dan sebagainya," ujarnya.

Refly mengatakan apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim, uang yang diperoleh nantinya tidak akan digunakan untuk kepentingan pribadi Roy Suryo maupun tim kuasa hukum.

Menurut dia, dana tersebut akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.

"Berapapun yang didapatkan ya untuk panti asuhan, anak yatim. Disumbangkan semuanya, enggak ada untuk kami," kata Refly.

Kasus ini menjadi gugatan praperadilan ketiga yang diajukan Roy Suryo dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka telah ditolak oleh pengadilan.

Kini, proses hukum berlanjut pada permohonan ganti rugi atas tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya.* (km/ad)

MEDAN – Rektor Universitas Al-Azhar Medan, Assoc. Prof. Dr. Ir. Mawardi, S.T., M.T., secara resmi melepas lebih dari 500 mahasiswa untuk mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2026 di tiga kabupaten di Sumatera Utara, yakni Kabupaten Batu Bara, Deli Serdang, dan Langkat.

Acara pelepasan berlangsung pada Kamis, 30 Juli 2026, di lingkungan Universitas Al-Azhar Medan.

Baca Juga:

• Pembahasan Revisi RTRW Deli Serdang Ditunda, DPRD Soroti Kadis Cikataru dan Konsultan Tak Hadir: Kalau Pemkab Tak Serius, Jangan Salahkah Kami Menolak

Dalam kegiatan tersebut, turut dilakukan penyematan rompi dan topi KKN kepada perwakilan mahasiswa sebagai simbol dimulainya pelaksanaan pengabdian di tengah masyarakat.

Para mahasiswa nantinya akan ditempatkan di sejumlah desa di tiga kabupaten tersebut.

Mereka diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta menjalankan berbagai program yang telah dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

Rektor: Jangan Hanya Datang, tetapi Harus Memberikan Manfaat

Rektor Universitas Al-Azhar Medan, Assoc. Prof. Dr. Ir. Mawardi, S.T., M.T., dalam arahannya menegaskan bahwa KKN bukan sekadar kegiatan akademik untuk memenuhi kewajiban mahasiswa, tetapi merupakan kesempatan untuk belajar secara langsung dari masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata.

"KKN ini bukan hanya sekadar menjalankan program akademik, tetapi bagaimana mahasiswa bisa hadir di tengah masyarakat dan memberikan manfaat. Saudara-saudara harus mampu membawa nama baik Universitas Al-Azhar Medan serta menunjukkan bahwa mahasiswa kita memiliki kepedulian dan kemampuan untuk berkontribusi bagi masyarakat," ujar Mawardi.

Ia juga berpesan kepada seluruh peserta KKN agar tidak merasa paling tahu ketika berada di tengah masyarakat.

Sebaliknya, mahasiswa diminta untuk mau mendengar, memahami kondisi masyarakat, dan membangun komunikasi serta kerja sama dengan berbagai pihak.

"Ketika berada di desa, jangan merasa datang sebagai orang yang paling pintar. Dengarkan masyarakat, pahami persoalan yang mereka hadapi, kemudian bersama-sama mencari solusi. Jadikan KKN sebagai ruang untuk belajar, mengabdi dan berkolaborasi," pesannya.

Karena itu, sikap sopan santun, etika, kedisiplinan, tanggung jawab dan semangat gotong royong menjadi hal penting yang harus dijaga.

"Jaga etika, jaga sikap dan jaga nama baik almamater. Bangun hubungan yang baik dengan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan seluruh masyarakat. Saya berharap kehadiran mahasiswa Universitas Al-Azhar Medan benar-benar dirasakan manfaatnya," tegasnya.

Baca Juga:

• DPO Kasus Korupsi Kredit Bank Sumut Rp3 Miliar Ditangkap Kejati Sumut di Jakarta

Lebih lanjut, Rektor berharap para mahasiswa dapat memanfaatkan momentum KKN untuk mengembangkan kemampuan sosial dan kepemimpinan.

Sebab, menurutnya, pembelajaran tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga dapat diperoleh melalui interaksi langsung dengan masyarakat.

Dorong Program yang Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Dalam pelaksanaan KKN, mahasiswa juga didorong untuk mengembangkan program yang bersifat edukatif, sosial, pemberdayaan masyarakat, lingkungan, kesehatan, ekonomi, maupun kegiatan lain yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa masing-masing.

Universitas Al-Azhar Medan berharap keberadaan lebih dari 500 mahasiswa tersebut dapat menjadi energi positif bagi masyarakat di Kabupaten Batu Bara, Deli Serdang dan Langkat.

Di sisi lain, kegiatan KKN juga diharapkan memberikan pengalaman berharga kepada mahasiswa dalam memahami berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat secara langsung.

Dengan diterjunkannya ratusan mahasiswa ke tiga kabupaten tersebut, Universitas Al-Azhar Medan menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat peran perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Program KKN Tahun 2026 ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi mampu melahirkan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.

"Saya berharap seluruh mahasiswa kembali nanti bukan hanya membawa cerita tentang apa yang mereka lakukan, tetapi juga membawa pengalaman, pembelajaran dan rasa kepedulian yang lebih besar terhadap masyarakat. Jadilah mahasiswa yang hadir untuk memberi manfaat," pungkas Mawardi.* (Mr. Tan)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah.

Kali ini, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjadi kepala daerah terbaru yang diamankan dalam operasi senyap lembaga antirasuah tersebut.

Baca Juga:

• KPK Tahan 4 Tersangka OTT Bupati Pemalang, Ada Staf Administrasi KPK dari Polri!

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sebanyak 21 orang.

Rinciannya, lima orang diamankan di Jakarta, 15 orang di Kabupaten Pemalang, dan satu orang lainnya diamankan di Purworejo.

Lima orang yang diamankan di Jakarta kemudian menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK

Salah satu dari mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik KPK juga menemukan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai lebih dari Rp2 miliar.

"Adapun kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati, terkait dengan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang. Selain itu, penerimaan oleh Bupati juga diduga terkait dengan jual-beli jabatan," ujar Budi Prasetyo.

Anom Widiyantoro akhirnya keluar dari Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan dalam kondisi diborgol.

Saat digiring menuju mobil tahanan, Anom menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Pemalang.

"Kita paham situasinya, kita minta maaf semua," kata Anom singkat.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan dua klaster dugaan tindak pidana korupsi.

Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap bawahannya maupun pihak swasta.

Sementara klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai KPK terhadap Bupati Pemalang.

Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dua perkara tersebut.

Salah satunya adalah staf administrasi KPK yang merupakan pegawai negeri yang diperbantukan dari instansi kepolisian.

"Yang bersangkutan merupakan staf administrasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang benar merupakan perbantuan dari instansi kepolisian," ujar Budi.

KPK menegaskan seluruh proses hukum berjalan berdasarkan alat bukti dan dilakukan secara objektif.

Lembaga antirasuah itu juga meminta masyarakat tetap waspada terhadap berbagai modus yang mengatasnamakan KPK.

Dengan penangkapan Anom Widiyantoro, Bupati Pemalang menjadi kepala daerah ke-16 hasil Pilkada Serentak 2024 yang terjaring OTT KPK.

Berikut daftar kepala daerah yang terjaring OTT KPK:

1. Bupati Kolaka Timur Abdul Azis
Dugaan kasus: Suap proyek pembangunan rumah sakit pada Agustus 2025.

2. Gubernur Riau Abdul Wahid
Dugaan kasus: Tindak pidana korupsi yang terungkap melalui OTT KPK pada November 2025.

3. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
Dugaan kasus: Pengaturan proyek pemerintah dan dugaan keterlibatan penyandang dana politik.

4. Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
Dugaan kasus: Korupsi pengadaan barang dan jasa.

5. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang
Dugaan kasus: Korupsi pengadaan barang dan jasa.

6. Wali Kota Madiun Maidi
Dugaan kasus: Pemerasan terhadap rekanan.

7. Bupati Pati Sudewo
Dugaan kasus: Dugaan pemerasan terhadap rekanan dan perangkat desa.

8. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
Dugaan kasus: Tindak pidana korupsi yang terungkap melalui OTT KPK pada Maret 2026.

9. Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari
Dugaan kasus: Tindak pidana korupsi yang terungkap melalui OTT KPK pada Maret 2026.

10. Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
Dugaan kasus: Tindak pidana korupsi yang terungkap melalui OTT KPK pada Maret 2026.

11. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
Dugaan kasus: Pemerasan terhadap kepala dinas.

12. Bupati Muara Enim Edison
Dugaan kasus: Tindak pidana korupsi yang terungkap melalui OTT KPK pada Juni 2026.

13. Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby
Dugaan kasus: Tindak pidana korupsi yang terungkap melalui OTT KPK pada Juni 2026.

14. Bupati Langkat Syah Afandin
Dugaan kasus: Dugaan keterlibatan pihak swasta yang disebut bagian dari tim sukses dalam memperoleh paket pekerjaan setelah pemilihan.

15. Bupati Sukoharjo Etik Suryani
Dugaan kasus: Tindak pidana korupsi yang terungkap melalui OTT KPK pada Juli 2026.

16. Bupati Pemalang Anom Widiyantoro
Dugaan kasus: Dugaan penerimaan terkait proyek-proyek di Kabupaten Pemalang serta dugaan jual beli jabatan.

KPK menyebut banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari persoalan integritas individu hingga lemahnya sistem pengawasan.

Menurut KPK, salah satu faktor risiko terbesar adalah tingginya biaya politik dalam pemilu maupun pilkada.

Kondisi tersebut dinilai dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi setelah seseorang terpilih menjadi pejabat publik.

KPK juga menemukan pola hubungan antara dukungan pendanaan politik dengan upaya mendapatkan keuntungan melalui proyek pemerintah setelah kandidat memenangkan kontestasi.

Lembaga antirasuah itu menegaskan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi akan terus dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan dan bertanggung jawab.* (km/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan kasus korupsi Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Salah satu pihak yang ikut ditahan adalah Setya Budi Dias Oktavianto, staf administrasi KPK yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) dari institusi Polri.

Baca Juga:

• DPO Kasus Korupsi Kredit Bank Sumut Rp3 Miliar Ditangkap Kejati Sumut di Jakarta

"Yang bersangkutan merupakan staf administrasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang benar merupakan perbantuan ya dari instansi kepolisian," kata Budi Prasetyo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).

Budi juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap berbagai modus pemerasan yang mengatasnamakan KPK.

Ia menegaskan bahwa setiap proses hukum yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami tegaskan sekali lagi bahwa seluruh proses penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK semuanya dilakukan secara objektif berdasarkan alat bukti dan kami juga terbuka atas setiap tahapan dalam proses hukum tersebut," ujar Budi.

Dalam perkara OTT Bupati Pemalang ini, KPK menetapkan dan menahan empat orang yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi.

Keempat orang tersebut yakni:

- Anom Widiyantoro (AWI), selaku Bupati Pemalang.
- Mohamad Haris (GHA), pihak swasta yang disebut sebagai orang kepercayaan bupati.
- Lilik Budi Suprianto (LBS), pihak swasta.
- Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), staf administrasi KPK.

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terlihat keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada Kamis (30/7/2026) sekitar pukul 08.34 WIB.

Ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan tangan diborgol sebelum dibawa menuju kendaraan tahanan.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Anom Widiyantoro dan sejumlah pihak terkait.

Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan barang bukti berupa uang tunai lebih dari Rp2 miliar serta sejumlah barang bukti lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut OTT tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan Bupati Pemalang terkait sejumlah proyek.

"Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai sejumlah lebih dari Rp 2 miliar. Dan tentunya barang bukti-barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan ini," kata Budi.

Selain dugaan penerimaan terkait proyek, KPK juga mendalami dugaan praktik jual-beli jabatan dalam perkara tersebut.

"Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek," ujar Budi.

KPK memastikan proses penyidikan akan terus berjalan untuk mengungkap rangkaian dugaan korupsi tersebut, termasuk pihak-pihak lain yang diduga terlibat.* (d/ad)

BANDA ACEH — Kepolisian Daerah (Polda) Aceh terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak dalam menjaga keamanan wilayah dan mendukung pelayanan publik.

Salah satunya melalui pertemuan silaturahmi bersama jajaran PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh di Mapolda Aceh, Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

• Mualem Bertemu Hashim Djojohadikusumo, Bahas Percepatan Investasi dan Hilirisasi Energi Aceh

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat koordinasi antara institusi kepolisian dan perusahaan penyedia layanan listrik di Aceh.

Dalam kegiatan itu, Kapolda Aceh didampingi sejumlah pejabat utama Polda Aceh, di antaranya Karoops Polda Aceh, Dirpamobvit Polda Aceh, Dirsamapta Polda Aceh, Penata Kebijakan Kapolri Madya Tk. III Polda Aceh, serta Kayanma Polda Aceh.

Sementara dari pihak PT PLN UID Aceh, rombongan dipimpin langsung oleh General Manager PT PLN UID Aceh bersama jajaran manajemen, mulai dari Senior Manager Niaga, Senior Manager Distribusi, Senior Manager Keuangan dan Umum, Senior Manager Perencanaan, hingga Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara Polda Aceh dan PT PLN UID Aceh, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta memastikan pelayanan kelistrikan berjalan dengan baik.

"Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kerja sama antara Polda Aceh dan PT PLN UID Aceh, sehingga koordinasi dalam mendukung keamanan objek vital nasional maupun pelayanan kelistrikan kepada masyarakat dapat terus berjalan secara optimal," ujar Joko.

Menurut Joko, sektor ketenagalistrikan merupakan salah satu layanan penting yang membutuhkan dukungan keamanan agar operasionalnya tetap berjalan lancar.

Karena itu, Polda Aceh berkomitmen memberikan dukungan melalui pengamanan, pertukaran informasi, serta koordinasi secara berkelanjutan.

Ia menambahkan, kerja sama yang semakin kuat antara kedua lembaga diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan listrik di seluruh wilayah Aceh sekaligus mendukung pembangunan daerah.

"Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan keamanan objek vital ketenagalistrikan tetap terjaga, pelayanan listrik semakin andal, dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara maksimal," pungkas Kabid Humas.

Sinergi antara Polda Aceh dan PT PLN UID Aceh menjadi langkah strategis untuk memastikan dua aspek penting berjalan beriringan, yakni keamanan wilayah dan ketersediaan energi listrik bagi masyarakat Aceh.* (ad)

DELI SERDANG — Pembahasan awal revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Deli Serdang berjalan tidak sesuai rencana.

Agenda yang digadang-gadang menjadi dasar arah pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan itu terpaksa ditunda karena pihak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan konsultan penyusun dokumen tidak hadir dalam rapat.

Baca Juga:

• Mualem Bertemu Hashim Djojohadikusumo, Bahas Percepatan Investasi dan Hilirisasi Energi Aceh

Sementara Kepala Dinas Cikataru Rachmadsyah dan tim konsultan penyusun revisi RTRW tidak terlihat hadir.

Padahal, revisi RTRW tersebut merupakan program strategis Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan anggaran jasa konsultansi mencapai sekitar Rp1,8 miliar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.

Dari jajaran DPRD Deli Serdang, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) hadir lengkap.

Rapat dipimpin Ketua Bapemperda Dr. Misnan Aljawi bersama sejumlah anggota.

Setelah mendengarkan pendapat anggota, Bapemperda akhirnya sepakat menunda pembahasan hingga pihak-pihak terkait hadir dan memberikan penjelasan mengenai substansi revisi RTRW tersebut.

Anggota Bapemperda sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Deli Serdang, Zul Amri, menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas Cikataru maupun pihak konsultan dalam pembahasan dokumen strategis tersebut.

Menurutnya, revisi RTRW merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sehingga perangkat daerah yang mengajukan seharusnya memberikan perhatian penuh.

"Ini usulan Pemkab sendiri. Tapi Kadis dan konsultan tidak hadir, hanya diwakili Kabid. Ini bentuk ketidakseriusan dan tidak menghargai DPRD," tegas Zul Amri.

Ia menjelaskan, RTRW bukan sekadar dokumen administratif, melainkan menjadi pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan daerah, mulai dari investasi, perizinan, pemanfaatan ruang, hingga pengembangan wilayah.

Karena itu, proses pembahasannya harus dilakukan secara serius dengan dukungan data dan kajian teknis yang jelas.

"Kalau dari awal saja sudah seperti ini, lebih baik ditunda. Jangan buang-buang anggaran dan waktu DPRD," ujarnya.

Zul Amri juga mengingatkan bahwa Perda RTRW akan memiliki dampak besar bagi masyarakat karena menjadi acuan pembangunan dalam jangka panjang.

"Kalau Pemkab tidak serius, jangan salahkan DPRD kalau kami menolak. RTRW ini bukan dokumen main-main," katanya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, penyusunan revisi Perda RTRW tersebut memiliki anggaran sebesar Rp1.857.484.269.

Besarnya nilai anggaran tersebut membuat DPRD menilai kehadiran konsultan sangat penting dalam pembahasan.

Konsultan dinilai perlu menjelaskan dasar kajian, arah revisi, serta konsep penataan ruang yang akan diterapkan.

Hingga pembahasan ditunda, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Rachmadsyah belum memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya dalam rapat.

Sementara pihak Dinas Cikataru juga belum memberikan penjelasan mengenai alasan tidak hadirnya kepala dinas maupun tim konsultan dalam agenda tersebut.

Dengan penundaan ini, revisi Perda RTRW Deli Serdang masih menunggu kesiapan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk kembali melanjutkan pembahasan bersama DPRD.

Dokumen tata ruang yang seharusnya menjadi fondasi pembangunan daerah selama dua dekade ke depan kini menjadi perhatian DPRD agar proses penyusunannya berjalan transparan, serius, dan sesuai kebutuhan masyarakat.* (sp/ad)

MEDAN — Pelarian Farah Hasmina Harahap, tersangka dugaan korupsi pencairan fasilitas kredit di PT Bank Sumut, akhirnya berakhir.

Setelah berbulan-bulan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), Farah berhasil ditangkap tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) di sebuah apartemen kawasan Cinere, Jakarta Selatan.

Baca Juga:

• PSMS Medan Kalah 0-1 dari Persebaya di Piala Presiden 2026, Ini Evaluasi Eko Purdjianto

Operasi tersebut dilakukan oleh Tim Intelijen Kejati Sumut dengan dukungan Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta.

Farah merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pencairan fasilitas kredit atas nama debitur CV Hasian Abadi Group di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krakatau Medan tahun 2012.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut Rizaldi mengatakan, Farah sebelumnya telah beberapa kali dipanggil penyidik untuk menjalani pemeriksaan.

Namun, tersangka tidak memenuhi panggilan hingga akhirnya masuk daftar buronan.

"Yang bersangkutan sebelumnya menghindari proses penyidikan sehingga ditetapkan sebagai DPO. Setelah diamankan di Jakarta, tersangka langsung dibawa ke Kejati Sumut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," ujar Rizaldi, Rabu (29/7/2026) malam.

Setelah tiba di Medan, Farah menjalani pemeriksaan administrasi serta pemeriksaan lanjutan oleh penyidik.

Selanjutnya, tersangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Medan untuk kepentingan proses penyidikan.

Penyidik sebelumnya menetapkan Farah sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-01/L.2/Fd.2/01/2026 tertanggal 5 Januari 2026.

Namun selama proses penyidikan berlangsung, Farah diduga menghindari proses hukum.

Dalam perkara ini, Farah diduga terlibat dalam pencairan fasilitas kredit yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Penyidik menjeratnya dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c KUHP, serta Pasal 603 subsider Pasal 604 KUHP yang berlaku.

Sebelumnya, penyidik Kejati Sumut juga telah menetapkan seorang analis kredit bank berinisial LPL sebagai tersangka.

Saat ini, LPL masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.

Berdasarkan hasil audit ahli, perkara tersebut diduga menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp2,2 miliar.

Namun Kejati Sumut memastikan seluruh nilai kerugian negara tersebut telah berhasil dipulihkan dan dikembalikan ke kas negara.

"Seluruh nilai kerugian negara itu telah berhasil dipulihkan dan dikembalikan ke kas negara," kata Rizaldi.

Kasus ini bermula pada 2 April 2012 ketika Farah bersama Eko Handoko Hasian mengajukan fasilitas kredit rekening koran senilai Rp3 miliar atas nama CV Hasian Abadi Group.

Dalam proses penyidikan, aparat menemukan sejumlah dugaan kejanggalan dalam pengajuan kredit tersebut.

Salah satunya, permohonan kredit diduga diajukan sebelum perusahaan tersebut resmi berdiri.

Penyidik juga menemukan dugaan perbedaan nilai pada dokumen agunan.

Dalam fotokopi dokumen, nilai tanah tercatat sekitar Rp4 miliar, sedangkan pada dokumen asli nilainya hanya Rp300 juta.

Selain itu, proses analisis kredit diduga tidak sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan.

Meski legalitas perusahaan belum lengkap dan kelayakan usaha belum diverifikasi secara memadai, fasilitas kredit tetap direkomendasikan hingga akhirnya dicairkan.

Dengan tertangkapnya Farah Hasmina Harahap, Kejati Sumut memastikan proses penyidikan akan terus berjalan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi pencairan kredit tersebut.* (sp/ad)

BANDA ACEH — Pemerintah Aceh terus mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui penguatan investasi dan pengembangan industri hilir sektor energi.

Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo.

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan Renovasi Stasiun Tawang Semarang dan Hadiri Akad Massal KPR FLPP di Jawa Tengah

Dalam pertemuan tersebut, Mualem didampingi utusan khususnya, Chowadja Sanova.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Hashim menyampaikan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Aceh dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan penguatan sektor industri.

"Pertemuan itu membahas investasi dan hilirisasi di Aceh," kata Nurlis Effendi di Banda Aceh, Kamis (30/7/2026).

Menurut Nurlis, Hashim juga menegaskan komitmennya untuk mendorong keterlibatan pengusaha nasional maupun investor asing dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

Pembahasan investasi tersebut juga berkaitan dengan pengembangan Blok Andaman yang memiliki potensi besar bagi sektor energi Aceh.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Mualem menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh menghormati setiap keputusan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Namun, Aceh berharap pengelolaan sumber daya alam tetap memberikan manfaat besar bagi masyarakat daerah penghasil.

"Karena itu, Gubernur Mualem menekankan pentingnya pengembangan industri hilir atas sumber daya gas yang dihasilkan dari Blok Andaman, termasuk yang dikelola oleh Mubadala Energy," ujar Nurlis.

Mualem menilai hilirisasi energi menjadi langkah strategis untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.

Selain membuka lapangan kerja baru, pengembangan industri berbasis gas juga dinilai mampu memperkuat daya saing ekonomi Aceh dalam jangka panjang.

"Prinsipnya sama-sama senang. Perusahaan dapat laba, Pemerintah Pusat ada pemasukan, Pemerintah Aceh dapat untung, dan terjadi multiplier effect ekonomi yang mendorong kesejahteraan masyarakat Aceh," kata Nurlis menyampaikan pandangan Mualem.

Pertemuan antara Hashim dan Mualem juga menjadi awal penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dalam mengoptimalkan potensi energi daerah melalui investasi berkelanjutan dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Aceh, kata Nurlis, berkomitmen menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif bagi para investor.

Salah satunya melalui pemberian kepastian hukum serta kemudahan dalam proses perizinan.

"Memberikan kepastian bagi para investor. Memberi kemudahan dalam proses investasi, termasuk penyederhanaan dan percepatan pelayanan perizinan," ujar Nurlis.

Komitmen tersebut juga telah diarahkan langsung oleh Gubernur Mualem kepada Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, agar memberikan pelayanan terbaik kepada para investor yang tertarik menanamkan modal di Aceh.

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pengusaha mulai menunjukkan minat untuk berinvestasi di Aceh, khususnya terkait potensi energi dari Blok Andaman.

Sekda Aceh M Nasir Syamaun mengatakan Pemerintah Aceh siap memberikan pelayanan terbaik sesuai arahan gubernur.

"Pemerintah Aceh melayaninya dengan baik. Kita menjalankan semua kebijakan yang telah diamanahkan Bapak Gubernur," ujar Nasir.

Dengan potensi energi yang besar dan dukungan investasi, Pemerintah Aceh berharap pengembangan sektor hilirisasi dapat menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.* (ad)

SEMARANG — Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Dalam agenda tersebut, Kepala Negara dijadwalkan menghadiri dua kegiatan utama, yakni peresmian renovasi tahap pertama Stasiun Semarang Tawang serta menghadiri akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kabupaten Batang.

Baca Juga:

• MK Putus Gugatan Anggaran MBG Masuk Dana Pendidikan APBN 2026 Hari Ini

Renovasi tersebut dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang sebagai bagian dari upaya menjaga nilai sejarah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan renovasi Stasiun Tawang menjadi langkah awal untuk mengembalikan tampilan bangunan bersejarah tersebut seperti bentuk aslinya.

"Peresmian ini menjadi tahap awal dari rencana besar KAI untuk mengembalikan fasad Stasiun Tawang ke bentuk aslinya, sebagaimana dirancang oleh arsitek Belanda Sloth-Blauwboer dan dibangun oleh Nederlandsch-Indische Maatschappij (NISM) pada 1911 hingga diresmikan pada 1914," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).

Proses renovasi dilakukan dengan melibatkan ahli cagar budaya untuk memastikan karakter asli bangunan tetap terjaga.

Stasiun Semarang Tawang sendiri merupakan bangunan berstatus cagar budaya berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.57/PW007/MKP/2010.

Pada tahap pertama, renovasi mencakup sejumlah area penting, mulai dari penataan ruang tunggu mewah atau luxury, ruang VIP, aula utama, perbaikan selasar, hingga peningkatan sistem drainase untuk mengurangi risiko genangan dan banjir rob.

"Renovasi ini bertujuan mengembalikan keaslian fasad arsitektur sejarah, mengatasi persoalan genangan air dan banjir rob, sekaligus meningkatkan fasilitas dan kenyamanan layanan bagi pelanggan," kata Prasetyo.

Menurutnya, Stasiun Semarang Tawang memiliki peran penting dalam layanan kereta api nasional.

Stasiun kelas besar tipe A tersebut melayani hampir seluruh perjalanan kereta api penumpang yang melintas di Kota Semarang.

Pada semester pertama 2026, Stasiun Semarang Tawang tercatat menjadi salah satu stasiun tersibuk di Indonesia dengan lebih dari 2,15 juta aktivitas naik dan turun penumpang.

Tingkat ketepatan waktu keberangkatan juga mencapai 99,45 persen.

Selain menjadi pusat transportasi, Stasiun Tawang juga menyimpan catatan sejarah nasional.

Stasiun tersebut menjadi titik keberangkatan Kereta Luar Biasa menuju Bandung pada 10 September 1945 serta menjadi lokasi pemberhentian kereta yang membawa Presiden pertama RI Soekarno dalam rangka perundingan gencatan senjata Pertempuran Lima Hari Semarang pada Oktober 1945.

Usai agenda peresmian Stasiun Tawang, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri akad massal KPR Sejahtera melalui program FLPP di Batang, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program tiga juta rumah yang bertujuan memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Akad massal KPR FLPP ini melibatkan 62 ribu debitur.

Sebanyak 200 debitur hadir secara langsung di Batang, sementara 61.800 debitur lainnya mengikuti kegiatan melalui sambungan daring dari 36 provinsi.

Prasetyo Hadi menyebut kegiatan tersebut merupakan rangkaian lanjutan setelah sebelumnya Presiden Prabowo menghadiri akad massal KPR FLPP di Cileungsi, Bogor, pada 29 September 2025 dan Serang, Banten, pada 20 Desember 2025.

Melalui program FLPP, pemerintah memberikan kemudahan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan fasilitas bunga rendah yang tetap hingga akhir tenor, uang muka ringan, serta cicilan yang lebih terjangkau.

Hingga Juli 2026, sebanyak 107.410 masyarakat berpenghasilan rendah tercatat telah menerima manfaat pembiayaan FLPP dengan tingkat keterhunian rumah mencapai 93,35 persen.

Pemerintah berharap program perumahan tersebut dapat mempercepat kepemilikan rumah layak sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.* (bb/ad)

BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh di Mapolda Aceh, Rabu (29/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi antara Kepolisian Daerah Aceh dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Siapkan Transformasi Pemerintah Digital, Kepuasan Masyarakat Kini Jadi Indikator Utama

Sementara rombongan KPP Pratama Banda Aceh dipimpin langsung oleh Kepala KPP Pratama Banda Aceh bersama jajaran pejabat terkait.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan kerja sama antarlembaga.

"Silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kerja sama antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga dapat memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat," ujar Joko.

Menurutnya, kolaborasi antara Polda Aceh dan KPP Pratama Banda Aceh menjadi langkah penting dalam menciptakan hubungan kerja yang semakin solid.

Sinergi antarinstansi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan tugas masing-masing lembaga.

Joko menjelaskan, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Kedua pihak berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi serta meningkatkan koordinasi dalam berbagai bidang pelayanan publik.

"Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, diharapkan hubungan kerja sama antara Polda Aceh dan KPP Pratama Banda Aceh semakin erat demi mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat," pungkas Joko.

Kerja sama lintas lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.* (ad)

MEDAN — PSMS Medan harus mengakui keunggulan Persebaya Surabaya setelah kalah tipis dengan skor 0-1 dalam laga lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026.

Meski belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan pramusim, pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto, tetap memberikan apresiasi terhadap perjuangan para pemainnya.

Baca Juga:

• Listrik Padam 3 Jam di Medan Hari Ini, Ini Daftar Wilayah Terdampak

"Perlawanan PSMS luar biasa. Kita syukuri ini pertandingan pramusim kedua di Piala Presiden melawan Persebaya. Pemain menjalankan instruksi dengan bagus. Terbukti ada perlawanan. Ada beberapa pemain yang kemarin tidak bermain, kali ini kita mainkan. Ada progres untuk permainan kita sebagai pemantapan tim menjelang Liga 2. Apresiasi besar buat para pemain," kata Eko Purdjianto dalam keterangannya, Kamis (30/7/2026).

Menurut Eko, pertandingan menghadapi Persebaya menjadi bahan evaluasi penting bagi tim pelatih untuk melihat perkembangan permainan sekaligus menentukan komposisi pemain terbaik sebelum Liga 2 dimulai.

Eko menjelaskan bahwa komposisi tim PSMS Medan saat ini masih belum sepenuhnya final.

Beberapa pemain asing yang tengah menjalani masa seleksi masih akan terus dipantau hingga pertandingan terakhir menghadapi Persija Jakarta.

"Ada beberapa pemain asing yang masih trial di PSMS, kita lihat nanti sampai pertandingan terakhir menghadapi Persija. Tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan penambahan pemain sesuai regulasi dan kuota. Dari dua pertandingan ini kami sudah mendapat banyak gambaran," ujarnya.

Pelatih PSMS tersebut mengatakan peluang perekrutan pemain baru masih terbuka setelah turnamen Piala Presiden 2026 selesai.

Dengan waktu persiapan sekitar satu setengah bulan sebelum Liga 2 bergulir, Eko berharap para pemain dapat semakin memahami strategi tim dan membangun kekompakan.

"Masih ada sekitar satu setengah bulan masa pramusim, semoga permainan PSMS semakin solid. Tetap ada kemungkinan perekrutan pemain setelah Piala Presiden," kata Eko.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7/2026), PSMS Medan tampil memberikan perlawanan meski harus bermain menghadapi tekanan tuan rumah.

Persebaya yang mendapat dukungan penuh dari pendukungnya mencoba mengambil inisiatif serangan sejak awal laga.

Namun, PSMS juga mampu memberikan ancaman melalui beberapa peluang.

Gol tunggal Persebaya tercipta pada masa tambahan waktu babak pertama.

Fernandes berhasil mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan umpan dari tendangan sudut.

Hingga babak pertama berakhir, Persebaya tetap unggul 0-1 atas PSMS Medan.

Memasuki babak kedua, PSMS berusaha mengejar ketertinggalan.

Peluang emas datang melalui Rangga pada menit ke-56, tetapi bola masih melebar di sisi luar tiang gawang Persebaya.

Tendangan keras Tavano dari luar kotak penalti juga belum mampu mengubah keadaan setelah berhasil diamankan penjaga gawang Persebaya.

Pada menit ke-85, Rangga kembali mendapatkan peluang melalui tendangan keras, namun belum berbuah gol.

Persebaya juga terus memberikan tekanan melalui beberapa serangan balik.

Namun hingga pertandingan berakhir, skor tetap bertahan 0-1 untuk kemenangan Persebaya Surabaya.

Hasil tersebut membuat Persebaya memastikan langkah menuju semifinal Piala Presiden 2026.

Sementara PSMS Medan harus mengakhiri peluang melaju ke babak berikutnya.

Meski gagal meraih kemenangan, PSMS masih memiliki waktu untuk melakukan evaluasi dan memperkuat skuad sebelum menghadapi kompetisi Liga 2 musim mendatang.* (d/ad)

MEDAN — Sejumlah wilayah di Kota Medan, Sumatera Utara, mengalami pemadaman listrik sementara pada Kamis, 30 Juli 2026.

Pemadaman dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Medan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan keandalan jaringan listrik.

Baca Juga:

• Tender Rehab Rumah Dinas Wali Kota Medan Rp4,9 Miliar Dibatalkan, Ini Alasannya

Proses perbaikan jaringan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB.

Dengan demikian, masyarakat di sejumlah lokasi terdampak akan mengalami pemadaman listrik sekitar tiga jam.

PLN menjelaskan, kegiatan pemeliharaan dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan kepada pelanggan.

Adapun pekerjaan yang dilakukan meliputi penjumperan jaringan Tegangan Menengah Udara (HUTM) baru serta pemangkasan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik.

Selama proses pekerjaan berlangsung, PLN mengimbau masyarakat yang menggunakan genset agar memastikan perangkat tersebut dipisahkan dari instalasi listrik PLN.

Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari risiko gangguan maupun kecelakaan akibat arus listrik yang tidak sesuai selama proses pemeliharaan jaringan.

Berikut sejumlah lokasi yang terdampak pemadaman listrik sementara:

- Jalan Abdullah Lubis
- Jalan Pattimura
- Jalan Babura
- Jalan Babura Lama
- Jalan Mojopahit
- Jalan Sriwijaya
- Jalan Syailendra
- Jalan Panglima Nyak Makam
- Jalan Darat
- Hotel Ibis
- RS Herna

PLN mengimbau pelanggan di wilayah terdampak untuk melakukan persiapan sebelum pemadaman berlangsung.

Masyarakat juga diminta menggunakan listrik secara aman dan mengikuti informasi terbaru dari PLN terkait proses pemeliharaan jaringan.

Pemadaman sementara ini merupakan bagian dari upaya PLN menjaga keandalan sistem kelistrikan agar pelayanan listrik kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik ke depannya.* (d/ad)