MEDAN – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara atas dugaan penganiayaan terhadap seorang tahanan bernama Samuel Hutasoit.

Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Ferry Walintukan, mengatakan setiap laporan yang diterima akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Kekerasan di Daycare Little Aresha, 27 Orang Kini Jadi Tersangka

Ferry menegaskan, Polda Sumatera Utara akan menangani laporan tersebut secara profesional dan transparan.

Selain itu, pihaknya akan mengkaji seluruh materi laporan agar proses penanganannya berjalan sesuai prosedur.

Laporan terhadap Josua dibuat oleh ibu Samuel, Lince Manalu (65), pada Jumat (3/7/2026).

Kuasa hukum korban, Umar Tarigan, mengatakan laporan itu telah diterima dengan nomor STTLP/B/1072/VII/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara.

"Kami melaporkan dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Kepala BNN Kabupaten Deli Serdang terhadap klien kami, Samuel Hutasoit alias SH," kata Umar.

Samuel merupakan satu dari empat orang yang diamankan BNN Kabupaten Deli Serdang saat razia di sebuah kafe di kawasan Patumbak.

Keempatnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan perusakan kendaraan petugas saat razia berlangsung.

Menurut Umar, dugaan penganiayaan terjadi di ruang penyidik Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan pada Kamis (2/7/2026) pagi.

Ia mengatakan, sebelum tim kuasa hukum tiba mendampingi pemeriksaan, Josua diduga datang ke ruang penyidik dan meminta Samuel dikeluarkan dari ruang tahanan.

"Klien kami menceritakan kepada kami bahwa sebelum kami datang, Kepala BNN Deli Serdang masuk ke ruang penyidik dan menginterogasi klien kami. Saat klien kami sedang duduk, dadanya ditendang dua kali. Itulah pengakuan yang disampaikan klien kami kepada kami," ujarnya.

Umar juga menyebut, setelah kejadian itu Samuel dibawa ke salah satu ruangan pejabat di Polrestabes Medan untuk memberikan klarifikasi yang kemudian videonya beredar di media sosial.

"Klien kami dibawa ke salah satu ruangan petinggi di Polrestabes Medan. Dalam kondisi tangan masih terikat, dia diminta memberikan klarifikasi dan mengakui sebagai provokator dalam keributan pada 28 Juni lalu di Patumbak," katanya.

Namun, Umar membantah kliennya sebagai provokator.

"Menurut keterangan klien kami, dia bukan provokator. Bahkan, ada video yang menunjukkan bahwa dia justru melerai masyarakat agar tidak melakukan perusakan," ucapnya.

Selain melaporkan Kepala BNN Kabupaten Deli Serdang, pihak kuasa hukum juga membuat laporan terpisah terhadap sejumlah oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang terkait dugaan penganiayaan terhadap empat kliennya saat proses penangkapan.

"Tadi kami membuat dua laporan polisi secara terpisah. Yang pertama terkait dugaan penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh oknum Satpol PP Deli Serdang terhadap empat klien kami saat penangkapan di Patumbak," katanya.

Menurut Umar, para kliennya mengaku mengalami kekerasan selama perjalanan menuju Polrestabes Medan.

"Sepanjang perjalanan di dalam mobil, klien kami dipukuli, disepak, diinjak, bahkan dipukul menggunakan kayu," ujarnya.

Sementara itu, Josua Tampubolon membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

"Tidak benar. SH sudah membuat video bahwa dia tidak dianiaya," kata Josua.

Hingga saat ini, Polda Sumatera Utara menyatakan laporan tersebut masih dalam tahap penanganan awal.

Belum ada kesimpulan ataupun penetapan tersangka dalam perkara ini.* (d/ad)

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo.

Menurutnya, inisiatif warga menunjukkan kepedulian tinggi agar akses transportasi tetap dapat digunakan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Sayangkan OTT KPK di Langkat: Korban Utamanya Masyarakat

Pemerintah, kata dia, tetap memiliki tanggung jawab memastikan seluruh infrastruktur memenuhi standar keamanan.

"Kita berterima kasih, pasti. Tapi, aksi swadaya itu belum cukup. Masih ada beberapa hal teknis yang harus kita tambahkan di sana (jembatan) agar memenuhi standar keamanan," ujar Dody saat meninjau jalan di Bojonegara, Serang, Senin (6/7/2026).

Sebagai tindak lanjut, Dody dijadwalkan mengunjungi Aceh pada Selasa (7/7/2026) untuk melihat langsung kondisi Jembatan Enang-Enang dan memastikan kelayakannya.

"Besok saya ke Aceh untuk memastikan bahwa jembatan layak dilewati. Sekali lagi, kita harus berterima kasih kepada masyarakat yang sudah berinisiatif memperbaiki di sana," katanya.

Jembatan Enang-Enang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada November tahun lalu.

Kerusakan tersebut membuat akses utama menuju kawasan Dataran Tinggi Gayo terputus selama berbulan-bulan.

"Itu (perbaikan swadaya) belum cukup, masih ada beberapa hal yang harus ditambah. Pemerintah tetap harus memastikan bahwa jembatan tersebut benar-benar aman bagi masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, masyarakat di Kecamatan Pintu Rime Gayo secara swadaya mengumpulkan dana untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak karena merasa akses vital tersebut belum kunjung diperbaiki pemerintah.

Inisiator perbaikan, Sahrial Abadi, mengatakan jalur tersebut akhirnya kembali dibuka setelah proses pengaspalan dan pembangunan jembatan selesai.

"Jalan hari ini resmi kita buka, proses pengaspalan dan perbaikan jembatan sudah selesai. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu," ungkap Sahrial saat peresmian, Kamis (2/7/2026).

Peresmian jalan berlangsung penuh haru.

Didampingi tokoh ulama Aceh, Tengku Muhammad Yusuf Nasir, Sahrial meresmikan pembukaan kembali jalur tersebut melalui prosesi pemotongan pita yang disambut antusias masyarakat.

Menurut Sahrial, dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat mencapai sekitar Rp1 miliar.

Dana itu seluruhnya berasal dari sumbangan warga, tanpa menggunakan anggaran pemerintah.

"Saat ini uang sejumlah Rp 526.000.000 sudah terpakai, masih ada sisa sekitar Rp 555.000.000 lagi yang belum terpakai nanti untuk pembangunan dinding penahan jalan, tempat ibadah dan fasilitas lainnya," ujarnya.

Ia menegaskan, perbaikan Jalan dan Jembatan Enang-Enang bukan hanya soal membuka kembali akses transportasi, tetapi juga menjadi simbol kuatnya semangat gotong royong masyarakat Gayo.

Gerakan swadaya itu bermula pada Mei 2026 ketika warga menyewa satu unit ekskavator menggunakan dana patungan.

Selain mengumpulkan uang, masyarakat juga menyumbangkan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung operasional alat berat.

Saat itu, arus kendaraan dialihkan ke jalur alternatif Simpang Lancang–Wih Porak.

Namun jalur tersebut dinilai sempit, rusak, dan sering menyebabkan antrean panjang.

Perbaikan swadaya masyarakat sempat memicu polemik setelah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh menghentikan sementara penggunaan Jalan dan Jembatan Enang-Enang pada 22 Juni 2026 dengan alasan faktor keselamatan.

Kebijakan tersebut menuai kritik dari masyarakat.

Setelah mendapat berbagai masukan, Kepala BPJN Aceh, Zulkarnain, kembali mendatangi lokasi dan menyampaikan klarifikasi serta permintaan maaf.

"Sebenarnya yang saya sampaikan kemarin bukan menutup total Jalan Enang-Enang. Yang kami maksud hanya kendaraan dengan muatan berlebih yang tidak diperbolehkan melintas. Jadi jangan salah mengartikan. Saya meminta maaf," tutur Zulkarnain.

Pembukaan kembali Jalan dan Jembatan Enang-Enang disambut gembira warga karena jalur tersebut merupakan akses utama aktivitas ekonomi masyarakat, terutama petani dan pedagang di kawasan Dataran Tinggi Gayo.

Salah seorang pedagang, Halidin, mengaku akses yang kembali dibuka membuat waktu tempuh distribusi hasil pertanian menjadi jauh lebih singkat dibandingkan harus melewati jalur alternatif.

"Pemerintah harusnya malu, cukuplah sekali terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini, penanganan bencana ini harusnya diutamakan, kasihan masyarakat yang kesusahan berdagang atau bertani di kebun jalannya banyak rusak," tuturnya.* (km/ad)

YOGYAKARTA – Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir.

Polresta Yogyakarta kembali menetapkan 14 tersangka baru sehingga jumlah tersangka dalam perkara ini bertambah menjadi 27 orang.

Baca Juga:

• Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Asrul Azis Taba, Ini Alasannya

"Peran masing-masing yang kita tetapkan sebagai tersangka di antaranya 10 orang pengasuh sama seperti sebelumnya (penetapan tersangka sebelumnya) 11 orang pengasuh kita tetapkan tersangka total 21 orang pengasuh dari kelas baby sampai kelas TK," ujar dia, Senin (6/7/2026).

Selain pengasuh, polisi juga menetapkan seorang satpam dan petugas kebersihan sebagai tersangka.

Menurut Apri, keduanya diduga mengetahui adanya dugaan tindak pidana namun tidak melaporkannya.

"Terkait satpam dan yang bersih-bersih di dalam UU Perlindungan anak ada kata-kata membiarkan seharusnya kalau mengetahui ada tindak pidana melaporkan ke pihak kepolisian," ujar dia.

Apri belum menjelaskan apakah ke-14 tersangka baru tersebut langsung ditahan.

Ia mengatakan proses pemeriksaan terhadap para tersangka masih berlangsung.

"Pemanggilannya 14 orang hari ini, saat ini masih pemeriksaan," ujarnya.

Dengan penambahan ini, total tersangka dalam kasus dugaan kekerasan di Daycare Little Aresha menjadi 27 orang.

Sebelumnya, polisi telah menetapkan 13 tersangka yang terdiri atas satu kepala yayasan, satu kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh.

Sementara itu, proses hukum terhadap para tersangka yang lebih dahulu ditetapkan juga telah memasuki tahap berikutnya.

Penyidik kepolisian telah melimpahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta, Hartono mengatakan berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 setelah melalui pemeriksaan jaksa.

"Berdasarkan pemeriksaan formal maupun material yang dilakukan JPU berkas perkara dari penyidik Polresta Yogyakarta telah dinyatakan lengkap atau P21," ujar Hartono.

Untuk menangani perkara tersebut, Kejari Kota Yogyakarta membentuk tim gabungan jaksa penuntut umum bersama Kejati DIY.

Langkah itu dilakukan mengingat jumlah tersangka dalam perkara ini cukup banyak dan penanganannya dinilai memerlukan koordinasi yang lebih intensif.

Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha menjadi perhatian publik karena melibatkan puluhan orang yang bekerja di lingkungan penitipan anak.

Proses penyidikan terhadap para tersangka baru masih terus berlangsung.* (km/ad)

MEDAN – Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyelidikan dugaan korupsi proyek pengadaan meubelir senilai Rp48,4 miliar di Kabupaten Langkat justru turut menjadi perhatian aparat penegak hukum lain.

Kasus ini kini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Sayangkan OTT KPK di Langkat: Korban Utamanya Masyarakat

Penyelidikan Kejatisu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor Print-60/L.2/Fd.2/12/2025 yang diterbitkan pada 2 Desember 2025.

Dari hasil pemeriksaan auditor, ditemukan pola pengadaan yang dinilai tidak lazim.

Pada paket meubelir SMP yang dikerjakan PT Bismacindo Perkasa, proses pengadaan melalui e-katalog tercatat dimulai pada 20 Februari 2025 pukul 18.28 WIB.

Proses negosiasi kemudian berlangsung hingga pukul 02.15 WIB dini hari sebelum akhirnya disetujui.

Sementara itu, pada paket meubelir SD yang dikerjakan PT Dharma Adji Sejahtera, proses juga berlangsung tidak biasa.

Paket dibuat pada 21 Februari 2025 pukul 02.21 WIB, lalu negosiasi hingga persetujuan selesai pada pukul 06.01 WIB.

Fakta ini menimbulkan sorotan karena seluruh proses berlangsung di luar jam kerja pemerintahan dan terjadi tidak lama setelah Syah Afandin dan wakilnya dilantik di Kabupaten Langkat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Ilhamsyah Bangun belum memberikan keterangan atas konfirmasi wartawan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat, David Pardede menegaskan bahwa mekanisme e-katalog sepenuhnya dilakukan oleh perangkat daerah pengguna anggaran, bukan oleh unit PBJ.

"Yang ngeklik, bayar, SPJ, menerima barang, dan menyalurkan barangnya di dinas semua," kata David.

Ia menjelaskan, Pengguna Anggaran (PA) bertugas menginput paket, sementara transaksi e-katalog dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Untuk nilai di atas Rp200 juta, PBJ hanya menangani pengadaan melalui tender.

PPK dalam proyek tersebut diduga dijabat Supriadi, yang saat ini juga berstatus terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard tahun anggaran 2024 yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Langkat.

Proyek pengadaan meubelir tahun anggaran 2025 itu sendiri dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat untuk kebutuhan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), baik negeri maupun swasta.

Total nilai proyek mencapai Rp48,4 miliar yang terbagi dalam dua paket besar.

PT Dharma Adji Sejahtera memperoleh paket SD senilai Rp21,6 miliar, sementara PT Bismacindo Perkasa mengerjakan paket SMP senilai Rp26,7 miliar.

Pelaksanaan proyek berlangsung selama Februari hingga Juni 2025.

Dari hasil audit, terdapat indikasi mark-up yang menimbulkan potensi kerugian negara.

Pada paket SD, kerugian diperkirakan lebih dari Rp1,5 miliar, sedangkan pada paket SMP disebut melebihi Rp4,5 miliar.

Auditor juga menemukan indikasi bahwa perusahaan pelaksana bukan produsen utama barang, melainkan hanya perantara dari sejumlah pemasok lain.

Hingga kini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara masih melanjutkan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat.

Belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini.* (sp/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin atau yang akrab disapa Ondim.

Menurut Bobby, kasus tersebut kembali mencoreng tata kelola pemerintahan daerah. Ia menegaskan, yang paling dirugikan dari peristiwa itu adalah masyarakat.

Baca Juga:

• Tak Sekadar Bangun Infrastruktur, Pemerintah Siapkan Tata Ruang Baru untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar Pascabencana

Menindaklanjuti kekosongan jabatan kepala daerah di Kabupaten Langkat, Bobby memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah bergerak cepat berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia agar roda pemerintahan tetap berjalan normal.

Ia mengatakan, hasil komunikasi dengan pemerintah pusat memutuskan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) Bupati Langkat.

"Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Kemendagri, dengan Pak Mendagri langsung. Diminta segera melaksanakan penunjukan PLT agar berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Langkat tetap normal. Oleh karena itu, barusan kami sudah menyerahkan keputusan untuk wakil bupati sebagai pelaksana tugas bupati," ujarnya.

BobbyNasution menilai kasus yang kembali menjerat kepala daerah di Langkat menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pemerintahan.

Namun ia menegaskan, sistem yang baik tetap tidak cukup tanpa integritas individu.

"Ini kan sistem. Pertama, kita minta sistemnya harus benar-benar baik. Kedua, kalau sistemnya sudah baik, ini kembali ke personalnya. Secanggih apa pun sistem, yang menjalankan tetap orang per orang. Kalau personelnya punya niat yang tidak baik, secanggih apa pun sistemnya pasti ada celah untuk ditembus," tegasnya.

Ia juga mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) agar bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya kepada pimpinan.

"Saya sampaikan khusus untuk jabatan ASN, jadikan ASN ini kerjanya untuk masyarakat, bukan untuk pimpinan. Tanggung jawab mereka kepada masyarakat, melaporkannya kepada pimpinan. Jangan jadikan ASN ini punya dua pilihan, melayani masyarakat atau melayani pimpinan. Itu yang tidak boleh terjadi. Sistem seperti itu harus bisa dibangun di Langkat," katanya.

Terkait dugaan adanya tanda-tanda sebelum OTT terjadi, Bobby Nasution enggan berkomentar lebih jauh dan meminta hal tersebut ditanyakan kepada pejabat yang kini menjabat Plt Bupati.

Namun ia mengakui, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelumnya sudah beberapa kali memberikan peringatan kepada pemerintah daerah apabila ditemukan kejanggalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Yang pasti kami di provinsi, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kalau ada hal-hal yang kami rasa janggal dalam pelaksanaan roda pemerintahan, pasti kami sampaikan. Baik itu teguran secara langsung, secara halus, bahkan secara satir. Itu sebenarnya sudah kita sampaikan beberapa kali," ungkapnya.* (sp/ad)

JAKARTA – Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak.

Pemerintah menekankan bahwa proses rehabilitasi juga harus memastikan kawasan yang terdampak ditata ulang agar lebih aman dari risiko bencana di masa depan.

Baca Juga:

• Bupati Baharuddin Siagian Hadiri Pembukaan PRSU ke-50, Batu Bara Tampilkan Potensi Unggulan Daerah

Pendekatan ini menegaskan bahwa pemulihan tidak hanya soal membangun fisik, tetapi juga memperbaiki sistem tata ruang agar lebih tahan terhadap bencana.

Dalam rencana tersebut, pengaturan tata ruang akan dilakukan dengan mengintegrasikan Zona Rawan Bencana (ZRB) ke dalam dokumen tata ruang provinsi dan kabupaten/kota.

Kebijakan ini mencakup penyesuaian struktur dan pola ruang, pembatasan pemanfaatan kawasan berisiko tinggi, relokasi permukiman dari wilayah rawan, hingga penguatan kepastian hukum pertanahan bagi warga terdampak.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menilai pendekatan ini penting agar warga yang kehilangan rumah tidak hanya mendapat hunian baru, tetapi juga tinggal di lokasi yang lebih aman dan layak.

Penentuan lokasi hunian tetap, menurut Satgas, harus mempertimbangkan tingkat risiko bencana, kondisi daerah aliran sungai, sempadan sungai, serta kesesuaian dengan RTRW dan RDTR yang berlaku.

Tak hanya permukiman, rekonstruksi tata ruang juga menjadi acuan dalam pembangunan kembali infrastruktur publik.

Mulai dari jalan, jembatan, jaringan irigasi, drainase, tanggul, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan, semuanya harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan agar tidak kembali rentan saat terjadi cuaca ekstrem.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan perlunya evaluasi total terhadap tata ruang di wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Ia menilai, rencana tata ruang harus didesain ulang agar lebih tangguh terhadap bencana.

"Terkait evaluasi total mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Pulau Sumatera terutama di tiga provinsi yang terkena dampak banjir. Bagaimana rencana tata ruang ke depan itu harus didesain ulang supaya lebih resiliensi terhadap bencana. Kenapa? Karena tata ruang ini ternyata terbukti tidak mempunyai dimensi mitigasi bencana," ujar Nusron.

Ia menambahkan, proses pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun kembali fisik yang rusak.

Menurutnya, fase rekonstruksi harus sekaligus menjadi momentum untuk memperbaiki tata ruang, termasuk menata kembali kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air.

"Ini momennya adalah sekitar ketika rekonstruksi sudah mulai jalan, baru kita nanti berpikir tentang selain rekonstruksi fisik juga rekonstruksi tata ruang. Selain rehabilitasi fisik juga rehabilitasi tata ruang," katanya.

Melalui penguatan tata ruang berbasis risiko bencana ini, Satgas PRR berharap pembangunan kembali di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya cepat selesai, tetapi juga lebih aman dan berkelanjutan untuk jangka panjang.* (ad)

JAKARTA – Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo Subianto ke India tahun lalu.

Dalam kunjungan ini, kedua negara dijadwalkan menindaklanjuti serta menandatangani sejumlah kerja sama di berbagai sektor strategis.

Baca Juga:

• Indonesia Siap Ekspor Listrik ke Singapura!

"Akan ada beberapa perjanjian dan MoU juga yang besok akan dibahas dan ditandatangani. Namun intinya adalah bahwa kedua kepala negara secara chemistry juga punya kedekatan, dan ini merupakan suatu hal yang, satu langkah dalam rangka mempererat persaudaraan eh dan persahabatan antara Indonesia dan India," kata Sugiono kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (6/7/2026).

Pemerintah menyebut ada sekitar tujuh kerja sama yang akan disepakati.

Fokusnya mencakup berbagai sektor penting seperti pertahanan, kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan teknologi.

"Prioritas di berbagai bidang, ada di bidang pertahanan, ada di bidang pendidikan, kemudian di bidang kesehatan, kemudian ada juga di bidang pengembangan teknologi," ujarnya.

Dalam agenda kunjungan ini, Modi dijadwalkan diterima langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada Selasa (7/7).

Pertemuan akan dilakukan secara empat mata dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral bersama delegasi kedua negara.

Selain agenda di Jakarta, PM India juga akan melanjutkan kunjungan ke Yogyakarta untuk meninjau Candi Prambanan.

Kunjungan tersebut berkaitan dengan rencana kerja sama restorasi atau pemugaran candi yang sebelumnya telah dibahas oleh kedua pihak.

"Beliau berencana untuk mengunjungi Candi Prambanan karena salah satu dari kesepakatan yang diraih antara Indonesia dan India adalah upaya untuk melakukan istilahnya apa pemugaran atau restorasi dari Candi Prambanan," ujarnya.* (d/ad)

MEDAN – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP-PKK Batu Bara Ny. Henny Heridawaty Baharuddin, serta Staf Ahli TP-PKK Batu Bara Ny. Leli Syafrizal menghadiri Pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 Tahun 2026 yang berlangsung di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Jumat (3/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Batu Bara turut didampingi Pj. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, para Asisten, para Kepala OPD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur RSUD, para Kepala Bagian, serta para Camat.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Tekankan Disiplin Pengelolaan Anggaran dan Penguatan Sinergi Pemerintahan

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa penyelenggaraan PRSU tahun ini menjadi penanda perjalanan panjang selama lima dekade ajang tersebut sebagai bagian dari sejarah pembangunan Sumatera Utara.

Menurutnya, selama 50 tahun PRSU telah berkembang menjadi ruang pertemuan masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, investor, insan seni dan budaya, komunitas kreatif, hingga generasi muda.

Melalui PRSU, berbagai potensi daerah dipertemukan dengan peluang investasi, inovasi diperkenalkan kepada pasar, serta kekayaan budaya daerah semakin dikenal luas.

PRSU ke-50 mengusung tema "Harmoni Emas" dengan menghadirkan pameran pembangunan, promosi UMKM, pertunjukan seni dan budaya, hiburan, serta berbagai potensi unggulan dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap penyelenggaraan PRSU tidak hanya memberikan manfaat selama kegiatan berlangsung, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Utara secara resmi membuka Pekan Raya Sumatera Utara ke-50 Tahun 2026 dan mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan rangkaian kegiatan yang berlangsung mulai 3 Juli hingga 2 Agustus 2026.

Keikutsertaan Kabupaten Batu Bara pada PRSU tahun ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mempromosikan potensi daerah.

Melalui Paviliun Kabupaten Batu Bara, berbagai produk unggulan, potensi investasi, kekayaan budaya, serta hasil karya UMKM diperkenalkan kepada masyarakat dan para pengunjung dari berbagai daerah.

Suasana pembukaan PRSU ke-50 berlangsung meriah.

Ribuan masyarakat memadati lokasi acara untuk menyaksikan pembukaan salah satu agenda tahunan terbesar di Sumatera Utara yang menjadi wadah promosi pembangunan, ekonomi, budaya, dan pariwisata daerah.* (ad)

BATU BARA - Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan Pembinaan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa se-Kabupaten Batu Bara Tahun 2026 yang berlangsung di Aula A Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin (6/7/2026).

Baca Juga:

• Kabar Gembira! Pemko Tanjungbalai Hapus Denda PBB-P2 hingga 31 Agustus 2026

Dalam arahannya, Bupati Baharuddin mengingatkan seluruh aparatur pemerintah, baik di tingkat OPD, kecamatan, kelurahan, maupun desa, agar menjalankan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jangan suka-suka dalam pengelolaan anggaran. Semua ada aturannya. Jika diperlukan, mintalah pendampingan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan," tegas Bupati Baharuddin.

Selain menekankan kepatuhan terhadap regulasi, Bupati Baharuddin Siagian juga menginstruksikan seluruh OPD untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala.

Menurutnya, pelaporan yang rutin menjadi instrumen penting dalam proses evaluasi, pengawasan, sekaligus percepatan penyelesaian program pembangunan yang telah direncanakan.

Dirinya juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan menjadikan tantangan fiskal yang dihadapi saat ini sebagai momentum untuk melahirkan inovasi dan terobosan yang produktif.

Optimalisasi aset daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

"Di tengah berbagai tantangan, kita harus mampu bekerja lebih kreatif, inovatif, dan tetap berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujarnya.

Melalui kegiatan pembinaan ini, Bupati Baharuddin berharap seluruh aparatur pemerintah semakin memahami pentingnya disiplin, akuntabilitas, integritas, serta sinergi antarlembaga dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari para narasumber.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batu Bara memberikan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, meliputi dampaknya terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan masa depan generasi muda, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Selanjutnya, materi dari Kepolisian Resor Batu Bara yang disampaikan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal membahas upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

Dalam paparannya, peserta diajak memperkuat sinergi, meningkatkan kewaspadaan, serta berpartisipasi aktif menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing guna mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan publik.

Sementara itu, materi dari Kejaksaan Negeri Batu Bara yang disampaikan oleh Kepala Sub Seksi Intelijen menitikberatkan pada penguatan penegakan hukum, pencegahan tindak pidana, serta pengawasan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kejaksaan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penguatan integritas aparatur, dan langkah-langkah pencegahan sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) bagi seluruh wajib pajak.

Kebijakan ini berlaku otomatis tanpa perlu pengajuan dari masyarakat.

Baca Juga:

• Beras Mulai Langka, Pemko Tanjungbalai Ungkap Biang Keroknya

"Dalam rangka HUT-81 Kemerdekaan RI, Pemko Tanjungbalai memberikan keringanan kepada seluruh masyarakat kota Tanjungbalai melalui program penghapusan denda PBB-P2 secara otomatis bagi seluruh wajib pajak untuk tahun pajak 2014 s/d 2025," jelas Siti dalam konferensi pers di Command Center Diskominfo Tanjungbalai, Senin (6/7/2026).

Ia menegaskan, penghapusan denda berlaku otomatis tanpa proses administrasi tambahan dari wajib pajak. Program ini berjalan mulai 1 Juli hingga 31 Agustus 2026.

"Setiap pembayaran PBB yang dilakukan merupakan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera)," imbuhnya.

BPKPD menyebut masyarakat cukup membawa dokumen seperti SPPT PBB-P2 atau Non PBB-P2, fotokopi KTP, lalu melakukan pembayaran langsung di loket pelayanan.

Dalam data BPKPD, jumlah wajib pajak yang belum melunasi PBB-P2 periode 2014–2025 mencapai 234.118 wajib pajak.

Total pokok pajak yang belum dibayar sebesar Rp25,38 miliar, dengan potensi denda mencapai Rp10,72 miliar.

Siti Fatimah mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan ini agar kewajiban pajak dapat segera diselesaikan dan mendukung pembangunan daerah.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Satuan Tugas Pangan menemukan penyebab kelangkaan dan kenaikan harga beras di wilayahnya.

Hasil penelusuran menunjukkan masalah utama berasal dari turunnya pasokan gabah dari petani serta tingginya harga bahan baku di tingkat penggilingan.

Baca Juga:

• Bupati Baharuddin Siagian Hadiri Pembukaan PRSU ke-50, Batu Bara Tampilkan Potensi Unggulan Daerah

Dari hasil pengecekan, sejumlah merek beras premium di pasaran mulai sulit ditemukan, termasuk beras premium AA hingga Cap Jeruk.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemko Tanjungbalai, Tajul Abrar, mengatakan kondisi ini dipicu menurunnya suplai dari produsen.

Akibatnya, pasokan beras ke pasar ikut terganggu.

"Memang masalahnya ini ada di petani. Kita dari Pemko Tanjungbalai akan melakukan monitoring dan mencari solusi terhadap permasalahan ini," ungkap Tajul.

Dari hasil monitoring, Pemko juga menemukan produksi di kilang padi mengalami penurunan cukup signifikan.

Di PT Jampalan Baru, misalnya, pihak pengelola mengakui produksi menurun karena sulitnya mendapatkan gabah.

"Memang produksi kami berkurang. Hanya saja saya tidak tau berapa persen berkurangnya, karena manager produksi sedang tidak disini," kata Manager Representative PT Jampalan Baru, Khairani.

Ia menjelaskan, berkurangnya gabah dari petani membuat aktivitas produksi ikut melambat.

"Gabah susah. Tahun lalu kami minta dari Aceh, tapi tahun ini semuanya habis. Mereka juga kekurangan," kata Khairani.

Kondisi serupa juga terjadi di Kilang Padi AA.

Pemilik kilang, Ahun, menyebut produksi turun hingga 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Tekankan Disiplin Pengelolaan Anggaran dan Penguatan Sinergi Pemerintahan

"Sebulan ini hancur, gabah ga ada. Karena saat gabah panen raya kemarin, kita ga berani ambil banyak karena harga sudah tinggi. Ternyata, saat ini gabah susah didapat," kata Ahun.

Menurutnya, harga gabah yang tinggi membuat pihak penggilingan kesulitan menjaga produksi tetap stabil.

"Panen raya sudah habis. Kami paling punya stok hanya sampai satu bulan kedepan," katanya.

Ia juga mengaku saat ini tidak lagi memproduksi beras kemasan lima kilogram karena keterbatasan bahan baku.

Pemko Tanjungbalai menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak penggilingan dan mencari langkah untuk menstabilkan pasokan beras di pasar agar tidak terjadi kelangkaan berkepanjangan.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah toko bangunan di Kota Tanjungbalai, menyusul keluhan kelangkaan semen yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Sidak dilakukan ke beberapa toko, di antaranya Toko Bangunan Sinar Buana di Jalan S Parman, Sinar Makmur di Jalan Teuku Umar, serta Tunas Mandiri dan Sinar Family di Jalan Alteri, Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• BPBD Binjai Evaluasi Bantuan Rumah Rusak Akibat Bencana, Tekankan Penyaluran Harus Tepat Sasaran dan Transparan

Ia menyebutkan, jika sebelumnya pengecer bisa menerima sekitar 1.600 sak semen per pekan, kini hanya sekitar 800 sak per pekan.

"Biasanya seminggu dua kali, kini seminggu hanya satu kali. Jadi barang berkurang. Selain itu, ada juga kenaikan harga," kata Tajul Abrar, Senin (6/7/2026).

Menurutnya, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa persoalan utama berasal dari distribusi yang tidak maksimal ke wilayah Tanjungbalai.

Namun, pihaknya masih akan menelusuri lebih lanjut penyebab utama gangguan pasokan tersebut.

"Kita belum tau dari distributor apa masalahnya, kalau kata pemilik panglong tadi ada di kapal. Karena minyak naik, distribusipun dengan kapal jadi berkurang," ujarnya.

Meski demikian, Pemko Tanjungbalai memastikan akan mencari solusi agar distribusi semen kembali normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah pemilik toko bangunan yang dikunjungi.

Mereka mengaku kesulitan mendapatkan pasokan semen, bahkan harga mulai mengalami kenaikan.

Tety, pemilik Panglong Sinar Family, mengatakan kelangkaan semen sudah terjadi sejak dua pekan terakhir.

"Sejak dua minggu inilah susah untuk dapat semen, kamipun dapat dari Asahan, Batubara dengan harga yang tinggi," kata Tety.

Ia menambahkan, karena tidak mengambil langsung dari distributor, harga jual ke masyarakat ikut melonjak.

"Sekarang ambil di Sei Balai, mereka jual ke masyarakat 90, kami minta juga 200 sak, cuma dikasih 20 sak," ujarnya.

Menurutnya, semen menjadi komoditas utama dalam usaha toko bangunan, sehingga kelangkaannya berdampak besar pada seluruh penjualan.

Sementara itu, Hadut, pemilik Toko Bangunan Tunas Mandiri, mengatakan pengurangan pasokan terjadi sejak sekitar satu bulan terakhir.

"Memang masuk berkurang dari yang semula seminggu itu masuk dua truk, sekarang cuma masuk sekali," katanya.

Akibat kelangkaan tersebut, harga semen di pasaran juga dilaporkan naik hingga sekitar Rp80 ribu per sak.* (ad)

BINJAI – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai menggelar Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak pada Senin (6/7/2026) di Ruang Binjai Command Center (BCC) Pemerintah Kota Binjai.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Binjai, Rudi Iskandar Barus, S.T., didampingi Sekretaris BPBD Kota Binjai, Yanes Dustira Nainggolan, S.STP, serta dihadiri perangkat daerah terkait, camat, lurah, dan tim verifikasi lapangan.

Baca Juga:

• Rico Waas Tekankan Akurasi Data Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran di Pemko Medan

"Kita ingin bantuan ini benar-benar diterima oleh warga yang rumahnya rusak akibat bencana dan sudah sesuai kriteria. Jangan sampai ada yang tidak berhak tapi menerima, atau sebaliknya yang berhak justru terlewat," kata Rudi.

Dalam rapat tersebut, BPBD membahas progres penyaluran bantuan, data penerima manfaat, serta berbagai kendala di lapangan.

Di antaranya terkait validasi data, kelengkapan dokumen administrasi, hingga proses pencairan bantuan.

Sekretaris BPBD Kota Binjai, Yanes Dustira Nainggolan, menyebut hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan agar program berjalan lebih efektif.

"Kita petakan apa saja hambatannya, lalu cari solusi bersama. Targetnya mempercepat proses pemulihan hunian warga agar bisa kembali hidup layak," ujarnya.

BPBD juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara kecamatan, kelurahan, dan perangkat daerah lainnya dalam proses pendataan dan pengawasan bantuan. Verifikasi lapangan akan diperkuat untuk mencegah potensi penyimpangan.

Melalui evaluasi ini, BPBD Kota Binjai berharap seluruh tahapan mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan dapat berjalan lebih baik dan cepat, sehingga masyarakat terdampak bencana segera mendapatkan hunian yang layak.

"Semoga upaya yang kita lakukan bersama ini memberi manfaat nyata serta mempercepat pemulihan bagi masyarakat yang membutuhkan," tutup Rudi Iskandar Barus.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut serta pembagian tugas tim verifikasi ulang di sejumlah kelurahan.* (ad)

MEDAN – Batalyon Parako 463 Pasgat sukses menyelenggarakan Liga TopSkor Zona Medan dan Zona Simalungun Season 2026 yang memperebutkan Piala Danyon Parako 463 Pasgat Tahun 2026.

Kompetisi ini berlangsung sejak 21 Desember 2025 hingga 5 Juli 2026 di Lapangan Batalyon Parako 463 Pasgat, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.

Baca Juga:

• Rico Waas Tekankan Akurasi Data Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran di Pemko Medan

Selama lebih dari enam bulan pelaksanaan, pertandingan berjalan dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, kerja sama, dan kompetisi yang sehat.

Liga TopSkor Zona Medan dan Zona Simalungun tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan dan pengembangan bakat sepak bola usia dini.

Kompetisi ini juga diharapkan mampu membentuk karakter serta mental juara bagi para atlet muda.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, panitia menggelar Awarding Ceremony sebagai bentuk apresiasi kepada para juara, pemain terbaik, pelatih, official, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kompetisi tersebut.

Komandan Batalyon Parako 463 Pasgat, Letkol Pas Jhon Herriansyah Siregar, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk CEO Liga TopSkor Yusuf Kurniawan, panitia, perangkat pertandingan, sponsor, orang tua, pelatih, dan official.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ini tidak lepas dari kerja sama semua pihak yang mendukung jalannya kompetisi hingga selesai.

Jhon Herriansyah juga berharap Liga TopSkor dapat terus berlanjut sebagai sarana pembinaan sepak bola usia muda secara berkesinambungan.

Dengan demikian, diharapkan lahir bibit-bibit atlet berbakat yang mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional dan mengharumkan nama Sumatera Utara serta Indonesia.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama dalam melahirkan kebijakan yang tepat sasaran di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi pengurus Ikatan Sarjana Al-Washliyah (Isarah) Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota, Senin (6/7/2026).

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Dukung Film “Pramuka”, Jadi Sarana Pendidikan Karakter Generasi Muda

Saat ini, Pemko Medan juga tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pengelolaan data.

"Saya ingin nantinya data yang ada bisa diolah lewat AI, sehingga dapat diketahui potensi yang dimiliki setiap kecamatan," kata Rico Waas.

Menurutnya, data yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan, termasuk dalam menentukan arah investasi di Kota Medan.

"Apabila ada investasi yang masuk ke kota Medan, kita tahu mengarahkannya kemana, sehingga investasi tersebut tidak menjadi sia-sia," ujarnya.

Rico Waas juga mengapresiasi kontribusi keluarga besar Al-Washliyah, khususnya Isarah, yang selama ini dinilai aktif memberikan gagasan dan pemikiran untuk pembangunan kota.

"Pemikiran-pemikiran cerdas yang menghasilkan solusi seperti ini yang dibutuhkan Pemko Medan," ungkapnya seraya menegaskan kesiapan pemerintah untuk bersinergi dengan Isarah.

Sementara itu, Ketua Isarah Kota Medan, Zuhri Arif, mengatakan kunjungan tersebut merupakan ajang silaturahmi sekaligus memperkenalkan pengurus baru hasil musyawarah organisasi.

Ia menegaskan Isarah siap menjadi wadah pemikiran yang mendukung pemerintah daerah.

"Isarah adalah organisasi kumpulan para sarjana dan cendikiawan. Gerakan kami murni untuk membantu pemerintah memberikan solusi-solusi taktis. Karena itu, tujuan utama kami adalah membangun sinergi yang kuat dengan Pak Wali Kota," kata Zuhri.

Di akhir pertemuan, Isarah Kota Medan juga mengundang Wali Kota Rico Waas untuk menghadiri pelantikan pengurus baru yang dijadwalkan berlangsung pada 22 September mendatang.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan dukungan terhadap pemutaran film berjudul "Pramuka" produksi PT Alamanda Production Jakarta.

Ia menilai karya audiovisual seperti film dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat pendidikan karakter generasi muda.

Baca Juga:

• Lebih Parah dari Langkat? DPRD-Palas Ungkap Dugaan Skandal Fee Proyek dan Pungli Jabatan di Padang Lawas

Menurut Rico Waas, pendekatan melalui film bertema pendidikan karakter merupakan langkah yang tepat.

Namun, ia mengakui tantangan besar dalam menarik minat anak-anak dan remaja terhadap kegiatan Pramuka di era saat ini.

"Mengajak anak-anak sekarang untuk menonton film bertema Pramuka itu susah-susah gampang. Tantangannya sama persis dengan mengajak mereka untuk aktif masuk Pramuka," kata Rico Waas.

Ia kemudian mencontohkan bagaimana industri film global berhasil menyisipkan nilai kepanduan dan pendidikan karakter, salah satunya melalui film animasi Up.

"Di balik keceriaan petualangannya, film tersebut memiliki pesan terselubung yang sangat kuat mengenai esensi dan nilai-nilai kepramukaan," jelasnya.

Lebih lanjut, Rico Waas menilai gerakan Pramuka saat ini masih menghadapi tantangan dalam hal promosi dan adaptasi dengan perkembangan zaman.

Padahal, menurutnya, Pramuka merupakan salah satu pilar penting dalam pembentukan karakter anak.

Ia menegaskan bahwa promosi melalui film tidak bisa berdiri sendiri.

Diperlukan strategi lain yang lebih dekat dengan dunia anak muda, termasuk pemanfaatan media digital serta kegiatan yang lebih kreatif dan kompetitif.

"Tujuannya untuk merangsang kembali kecintaan dan rasa bangga anak-anak untuk mengikuti kegiatan Pramuka," pungkasnya.

Sementara itu, perwakilan PT Alamanda Production Jakarta, Dessy Silvia, mengatakan pihaknya berkomitmen memproduksi film yang fokus pada penguatan karakter anak bangsa.

Film "Pramuka" menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap kegiatan kepanduan.

"Tujuannya untuk meningkatkan kembali minat anak-anak kita dalam mengikuti kegiatan Pramuka," ujar Dessy.

Ia juga berharap adanya dukungan dari Pemerintah Kota Medan dalam menyukseskan sosialisasi film tersebut.

Rencananya, kegiatan promosi akan digelar di Bioskop Sun Plaza bersama para kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Medan.* (ad)

PADANG LAWAS – Ketua Dewan Pemerhati Rakyat Daerah Padang Lawas (DPRD-Palas), Ahmad Rezky Hasibuan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan mengusut dugaan praktik korupsi di Kabupaten Padang Lawas.

Ia menilai, kondisi di daerah tersebut disebut lebih parah dibanding Kabupaten Langkat yang kini sudah dalam proses hukum.

Baca Juga:

• Tiorita Surbakti Resmi Jadi Plt Bupati Langkat, Ini Pesan Bobby Nasution

Menurutnya, praktik "jatah" proyek di Padang Lawas sudah berlangsung secara terbuka dan berdampak pada kualitas pekerjaan.

Ia menyebut, dalam beberapa kasus pemenang lelang justru mundur karena beban fee yang tinggi.

"Di Langkat fee proyek 10 s/d 17%. Di Palas 20 s/d 25%. Jelas Palas kalah. Ini sangat wajar untuk didalami dan ditindaklanjuti KPK," ujarnya.

Selain dugaan dalam proyek, Ahmad Rezky juga menyoroti praktik pungutan liar dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari kepala sekolah, kepala bidang, hingga kepala dinas. Ia menyebut nilainya "fantastis".

Ia juga menyinggung kasus pelantikan Kepala Dinas Pendidikan Padang Lawas yang baru, yang sebelumnya menjabat Plt Kadis PMD.

Menurutnya, pejabat tersebut diduga pernah tersangkut kasus pungli terhadap kepala desa se-Palas.

"Kasusnya sampai bergulir ke Kejaksaan Agung sampai Kajari Palas dicopot. Baru beliau mengundurkan diri dari Plt Kadis PMD. Beberapa minggu lalu malah dilantik Bupati jadi Kadis Pendidikan definitif," kata Ahmad Rezky.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan krisis integritas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

"Sosok yang sudah jelas-jelas gagal dan terindikasi kuat melakukan pungli, mengundurkan diri, malah dilantik untuk jabatan strategis yang menentukan arah pembangunan daerah," katanya.

DPRD-Palas pun meminta KPK tidak hanya fokus pada satu daerah, tetapi juga memeriksa Bupati Padang Lawas.

"Jika KPK tidak berani kepada Bupati Palas, maka kami minta KPK berbesar hati membebaskan Bupati Langkat Syah Afandin. Karena dinilai hanya melakukan kesalahan kecil sudah diproses hukum, sementara yang lebih parah dibiarkan," ujarnya.

Ia juga menyinggung opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara untuk Pemkab Padang Lawas.

Menurutnya, capaian tersebut patut dipertanyakan.

"Di Palas banyak proyek tidak selesai tepat waktu, sampai bolak-balik adendum. Sangat wajar kita curiga LHP itu tersinyalir dikondisikan. Sama seperti Langkat, sama-sama dapat WTP," cetusnya.

Ahmad Rezky menutup pernyataannya dengan desakan agar penegakan hukum tidak tebang pilih.

"KPK jangan membuat tontonan buruk bagi masyarakat. Penegakan hukum jangan bisa disetir oleh kekuasaan dan jabatan. Demi masa depan bangsa Indonesia yang berkeadilan dan berkemajuan."* (ad)

MEDAN – Wakil Bupati Langkat, Tiorita Surbakti, resmi menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat.

SK tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (6/7/2026).

Baca Juga:

• Diduga Penipuan, RS Grand Med Lubuk Pakam dan Dokter Spesialis Ortopedi Dilaporkan ke Polda Sumut

Langkah ini diambil agar roda pemerintahan di Kabupaten Langkat tetap berjalan normal.

"Kita diminta segera untuk melaksanakan, agar berjalannya roda pemerintahan tetap normal. Kami sudah menyerahkan Surat Keputusan untuk Wakil Bupati menjadi Pelaksana Tugas Bupati," ujar Bobby Nasution usai penyerahan SK.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga menekankan pentingnya integritas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Ia mengingatkan agar ASN tetap fokus menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

"Jangan jadikan ASN memiliki dua pilihan, melayani masyarakat atau melayani pimpinan. Itu tidak boleh terjadi," kata Bobby Nasution.

Sementara itu, Tiorita Surbakti menyatakan siap menjalankan amanah sebagai Plt Bupati Langkat.

Ia berkomitmen memperkuat kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Sesuai arahan Gubernur, saya akan berusaha lebih maju mencapai kepercayaan masyarakat lagi kepada kami," kata Tiorita.* (ad)

JAKARTA – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri resmi meningkatkan penanganan dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke tahap penyidikan.

Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian negara dan perekonomian hingga sekitar Rp5 triliun.

Baca Juga:

• Polri Dalami Kasus Korupsi Pasokan Batu Bara yang Picu Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia, Kerugian Negara Rp5 Triliun

"Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan secara komprehensif, Kortas Tipikor Polri telah meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan pada tanggal 4 Juli 2026," ujar Totok dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026).

Totok menjelaskan, penyidik menemukan dugaan penyimpangan yang melibatkan sejumlah perusahaan penyedia batu bara, di antaranya PT OBP dan PT BRA.

Dugaan praktik tersebut disebut telah berlangsung sejak 2018 hingga 2026.

"Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat PT OBP dan PT BRA," ucap Totok.

Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo, mengungkapkan penyidik menemukan sejumlah modus yang diduga digunakan dalam praktik korupsi tersebut.

"Modus yang kami temukan di antaranya terkait dengan adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kemudian manipulasi terkait dengan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU," ungkap De Deo.

Selain itu, penyidik juga menduga adanya penyimpangan dalam pembayaran kontrak yang tidak sesuai dengan kondisi pasokan sebenarnya.

"Serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau yang riil," lanjutnya.

Menurut De Deo, dugaan manipulasi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga berdampak pada terganggunya pasokan batu bara ke sejumlah PLTU yang berujung pada pemadaman listrik di berbagai daerah.

Polri mengindikasikan kerugian keuangan negara dan perekonomian akibat perkara tersebut mencapai sekitar Rp5 triliun.

Namun, angka tersebut masih menunggu hasil audit investigasi resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Baca Juga:

• Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Asrul Azis Taba, Ini Alasannya

"Diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp 5 triliun. Namun terkait nilai pasti, saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPK RI untuk melakukan audit investigasi secara resmi," tegas De Deo.

Hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Polri menyatakan telah memeriksa sedikitnya 16 orang saksi dan masih mendalami berbagai dokumen sebagai bagian dari proses penyidikan.* (d/ad)

JAKARTA – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara yang diduga menyebabkan gangguan pasokan listrik hingga terjadi pemadaman atau blackout di sejumlah wilayah Indonesia.

Dalam kasus tersebut, penyidik mengindikasikan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara mencapai sekitar Rp5 triliun.

Baca Juga:

• Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Asrul Azis Taba, Ini Alasannya

"Akibat perbuatan tersebut, ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp 5 triliun," kata Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Robertus menjelaskan, perhitungan kerugian tersebut belum menjadi angka final.

Saat ini, Polri masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigasi sebagai dasar penetapan nilai kerugian negara.

Penyidik menemukan dugaan penyimpangan yang melibatkan dua perusahaan dalam proses pemenuhan pasokan batu bara.

Dugaan praktik tersebut disebut berlangsung sejak 2018 hingga 2026.

Menurut Robertus, penyidik menemukan beberapa modus yang diduga digunakan dalam kasus tersebut.

"Modus yang kami temukan dalam proses penyelidikan di antaranya terkait dengan adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kemudian manipulasi terkait dengan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau yang riil," jelas Robertus.

Ia mengatakan, dugaan penyimpangan tersebut diduga ikut memengaruhi terganggunya pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), sehingga berdampak pada terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah.

"Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek," kata Robertus.

Kasus ini resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 4 Juli 2026.

Hingga kini penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan belum menetapkan seorang pun sebagai tersangka.

Robertus menegaskan proses penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga bertanggung jawab, sekaligus mengoptimalkan upaya pemulihan kerugian negara.

"Penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab serta mengoptimalkan upaya asset recovery guna memulihkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara," pungkasnya.* (d/ad)