MAGELANG — Kepala Badan gizi/" target="_blank">Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pemerintah tengah menjalankan intervensi gizi secara menyeluruh melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini difokuskan pada dua fase utama, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan masa usia sekolah.

Baca Juga:

• Harga LPG Nonsubsidi Resmi Naik! Tabung 12 Kg di Sejumlah Wilayah Tembus Rp285 Ribu, Ini Daftar Terbarunya di Seluruh Daerah

Ia berharap intervensi sejak dini dapat menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

"Kita harapkan dengan program ini stunting-nya bisa dicegah, karena rata-rata IQ Indonesia sekarang 78 kita dengan harapan dengan hadirnya program ini nanti 10 tahun 15 tahun ke depan yang lahir hari ini, 20 tahun kemudian akan jadi tenaga kerja produktif itu sudah tidak stunting, dan tinggi badannya naik karena kita intervensi dari sekarang," ujar Dadan dalam kegiatan Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Magelang, Sabtu (18/4/2026).

Dalam keterangannya, Senin (20/4/2026), Dadan mengatakan program MBG berangkat dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang masih tinggi.

Menurut dia, tantangan utama bukan sekadar jumlah penduduk, tetapi kualitas generasi yang dihasilkan.

"Indonesia masih tumbuh sekitar tiga juta orang per tahun. Persoalannya bukan hanya pertumbuhan, tapi kualitas dari pertumbuhan itu," kata dia.

Dadan juga menyoroti rata-rata lama pendidikan masyarakat Indonesia yang masih sekitar sembilan tahun.

Kondisi ini, menurutnya, berkaitan dengan rendahnya akses terhadap makanan bergizi di sejumlah kelompok masyarakat.

Ia menyebut sekitar 60 persen anak Indonesia belum memiliki akses terhadap makanan bergizi seimbang, termasuk konsumsi susu yang masih rendah.

"Banyak anak lahir dari orang tua dengan pendidikan rendah, sehingga tidak heran jika akses gizi juga terbatas," ujarnya.

Selain aspek kesehatan dan pendidikan, Dadan menilai program MBG juga berdampak pada ekonomi daerah.

Hingga saat ini, program tersebut disebut telah menjangkau seluruh Indonesia melalui sekitar 27.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan gizi/" target="_blank">Gizi (SPPG).

Total anggaran yang telah terserap mencapai sekitar Rp60 triliun yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan ikut menggerakkan ekonomi lokal.

"Anggaran itu sudah tersebar dan menggerakkan ekonomi di berbagai daerah, termasuk di tingkat desa," kata Dadan.

Program MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.*

(km/ad)

BANDUNG — Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus video bermuatan pornografi yang melibatkan figur publik Lisa Mariana (LM).

Selain Lisa, polisi juga menetapkan mantan manajernya berinisial MT sebagai tersangka penyebaran video tersebut.

Baca Juga:

• Jaksa Agung ST Burhanuddin: Kalau Hanya Kesalahan Administratif, Kades Tak Boleh Langsung Jadi Tersangka

Polisi kini mendalami kemungkinan keterlibatan pria berinisial AVR yang turut muncul dalam video tersebut.

"Lisa dan MT sama-sama mengenal sosok AVR," kata Hendra dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Menurut Hendra, peristiwa pembuatan video tersebut diduga terjadi pada akhir 2020 di sebuah kos-kosan semi hotel di wilayah Jakarta.

Ia menyebut, kejadian berawal dari ajakan MT yang meminta Lisa menghadirkan seorang teman untuk berkumpul.

Dalam peristiwa itu, MT disebut menyediakan minuman beralkohol dan narkotika yang dikonsumsi bersama, sehingga korban berada dalam kondisi tidak sepenuhnya sadar.

"Terperiksa berada dalam kondisi tidak sadar sepenuhnya akibat pengaruh alkohol dan narkoba," ujar Hendra.

Polisi menyebut Lisa sempat menolak, namun peristiwa tetap terjadi dalam kondisi tidak sadar.

Ia juga mengaku tidak mengetahui adanya proses perekaman video yang dilakukan menggunakan ponsel iPhone 11 warna merah yang berada dalam penguasaan MT.

Penyidik juga menemukan bahwa video tersebut diduga tidak pernah diperlihatkan kepada Lisa, dan diduga dibuat untuk kepentingan pihak lain.

Terkait lokasi kejadian, Lisa mengaku tidak mengetahui nomor kamar yang digunakan, karena pemesanan diduga dilakukan oleh MT menggunakan identitasnya.

Dalam pemeriksaan digital forensik, polisi juga menelusuri aktivitas akun email yang sebelumnya digunakan Lisa.

Akun tersebut diduga telah berada dalam penguasaan MT sejak 2020, termasuk akses perangkat dan distribusi file digital.

Hendra menambahkan, Lisa beberapa kali berganti perangkat telepon genggam pada 2020, termasuk iPhone XS, iPhone 12 Pro Max, hingga iPhone 13 Pro Max.

Dalam proses tersebut, terdapat perangkat iPhone 11 yang diduga digunakan MT untuk mengelola aktivitas pekerjaan.

"Perpindahan perangkat dan akun digital menjadi bagian dari pendalaman penyidik," kata Hendra.

Polisi menyatakan Lisa mengaku tidak mengetahui adanya penyebaran maupun pengelolaan video tersebut, serta tidak merasa terlibat dalam distribusi file digital.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, polisi menyimpulkan bahwa MT diduga memiliki peran dominan dalam proses pembuatan hingga distribusi video, sementara peran Lisa masih didalami terkait unsur kesengajaan dan pertanggungjawaban hukum.

"Fakta-fakta ini akan menjadi dasar pendalaman lebih lanjut untuk menentukan peran masing-masing pihak," ujar Hendra.

Kasus ini masih terus dikembangkan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat.*

(d/ad)

SABAH — Kebakaran besar melanda kawasan permukiman padat di Kampung Bahagia, Batu Sapi, Sandakan, Sabah, Malaysia, pada Minggu (19/4/2026) dini hari.

Peristiwa ini disebut sebagai salah satu kebakaran terbesar di kawasan permukiman air (water village) dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga:

• BNI Akui Kecolongan, Penggelapan Rp 28 Miliar Disebut Ulah Oknum di Luar Sistem Resmi

Kondisi bangunan yang saling berhimpitan serta hembusan angin kencang mempercepat penyebaran api sehingga sulit dikendalikan.

Berdasarkan laporan sejumlah media internasional seperti TRT World, Reuters, dan BBC, sekitar 1.000 dari total 1.200 unit rumah dilaporkan hangus terbakar.

Area terdampak diperkirakan mencapai lebih dari empat hektare.

Kepala Komite Manajemen Bencana Distrik Sandakan, Walter Kenson, menyatakan hasil pemeriksaan awal menunjukkan sebagian besar bangunan tidak lagi layak huni.

"Rumah-rumah warga yang terdampak tidak lagi aman untuk ditinggali," ujarnya.

Akibat kejadian ini, lebih dari 9.000 warga terpaksa mengungsi ke sejumlah lokasi penampungan sementara yang disiapkan pemerintah setempat.

Otoritas juga menetapkan kawasan tersebut sebagai zona tidak layak huni hingga proses penanganan dan rekonstruksi selesai dilakukan.

Selain permukiman warga, kebakaran juga meluluhlantakkan berbagai fasilitas penunjang ekonomi, termasuk toko kecil dan usaha rumahan yang menyatu dengan rumah warga.

Jalur titian kayu sebagai akses utama antar rumah juga turut habis terbakar.

Karakter Kampung Bahagia sebagai permukiman di atas air dengan struktur kayu yang saling terhubung menjadi faktor utama cepatnya rambatan api.

Dalam kondisi tersebut, api dengan mudah menjalar dari satu bangunan ke bangunan lain tanpa hambatan.

Proses pemadaman juga menghadapi kendala serius. Akses terbatas ke lokasi serta kondisi air laut yang sedang surut menyulitkan petugas dalam mengalirkan air untuk pemadaman.

Meski kerugian material sangat besar, hingga kini tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Warga disebut berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar, meski banyak yang tidak sempat membawa barang berharga.

Hingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan pendataan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran.

Sementara itu, bantuan kemanusiaan terus disalurkan, termasuk makanan, pakaian, dan layanan kesehatan bagi para korban terdampak.

Peristiwa ini kembali menyoroti tingginya risiko kebakaran di permukiman padat berbahan kayu, terutama di kawasan pesisir dengan tata ruang yang belum tertata optimal.*

(sr/ad)

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi tabung 12 kilogram menjadi Rp228.000 per tabung.

Sebelumnya, harga LPG tersebut berada di level Rp192.000 per tabung atau naik sebesar Rp36.000.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke 7.663, Saham BBCA hingga TLKM Kompak Hijau

Kebijakan harga baru ini berlaku di sejumlah wilayah, antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, serta beberapa provinsi lainnya dengan penyesuaian harga berbeda.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth Dumatubun, mengatakan penyesuaian harga LPG nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar dan mengacu pada harga keekonomian, serupa dengan skema bahan bakar minyak non-subsidi.

"Penyesuaian dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholder terkait karena komoditas NPSO sifatnya adalah keekonomian," ujar Roberth dalam keterangan resminya, Senin, 20 April 2026.

Ia menegaskan kebijakan tersebut telah mendapatkan koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait, mengingat LPG nonsubsidi tidak mendapatkan subsidi negara.

Di wilayah tertentu, harga LPG 12 kilogram tercatat lebih tinggi, seperti di Kalimantan Utara dan Maluku yang mencapai Rp265.000 hingga Rp285.000 per tabung, menyesuaikan biaya distribusi dan logistik.

Sementara itu, LPG subsidi 3 kilogram tidak mengalami perubahan harga.

Kenaikan ini diperkirakan akan berdampak pada biaya operasional rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang menggunakan LPG nonsubsidi, terutama di wilayah perkotaan.

Berikut harga LPG nonsubsidi di seluruh Indonesia:

Provinsi Aceh
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Provinsi Sumatera Utara
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Provinsi Sumatera Barat
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Provinsi Riau
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Provinsi Kepulauan Riau
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Batam (FTZ)
12 Kg : Rp208.000
5,5 Kg : Rp100.000

Provinsi Jambi
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Provinsi Bengkulu
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Provinsi Sumatera Selatan
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Provinsi Bangka Belitung
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000

Provinsi Lampung
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Provinsi DKI Jakarta
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000

Provinsi Banten
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000

Provinsi Jawa Barat
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000

Provinsi Jawa Tengah
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000

Provinsi DI Yogyakarta
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000

Provinsi Jawa Timur
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000

Provinsi Bali
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000

Provinsi Nusa Tenggara Barat
12 Kg : Rp228.000
5,5 Kg : Rp107.000

Provinsi Kalimantan Barat
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000

Provinsi Kalimantan Tengah
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000

Provinsi Kalimantan Selatan
12 Kg : Rp 238.000
5,5 Kg : Rp114.000

Provinsi Kalimantan Timur
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000

Provinsi Kalimantan Utara (Tarakan)
12 Kg : Rp265.000
5,5 Kg : Rp124.000

Provinsi Sulawesi Utara
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000

Provinsi Gorontalo
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000

Provinsi Sulawesi Tengah
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Provinsi Sulawesi Tenggara
12 Kg : Rp238.000
5,5 Kg : Rp114.000

Provinsi Sulawesi Selatan
12 Kg : Rp230.000
5,5 Kg : Rp111.000

Provinsi Maluku
12 Kg : Rp285.000
5,5 Kg : Rp134.000

Provinsi Papua
12 Kg : Rp285.000
5,5 Kg : Rp134.000*

(vo/ad)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan awal pekan dengan penguatan pada Senin, 20 April 2026.

Indeks bergerak di zona hijau seiring aksi beli pada sejumlah saham unggulan sektor perbankan, energi, dan telekomunikasi.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun ke Rp2,84 Juta per Gram, Tertekan Sentimen Global

Pada awal perdagangan, tercatat 310 saham menguat, 133 saham melemah, dan 254 saham stagnan. Kapitalisasi pasar juga meningkat menjadi Rp13.697 triliun.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar ikut menopang penguatan indeks.

Saham BBCA naik 0,78 persen ke level Rp6.475 per saham. Saham TLKM menguat 1,94 persen ke Rp3.160 per saham.

Dari sektor energi, saham BUMI milik Grup Bakrie naik 0,81 persen ke Rp250 per saham.

Sementara itu, saham ESSA menguat 2,60 persen ke Rp790 per saham, dan PTRO naik 1,21 persen ke Rp6.275 per saham.

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas, Imam Gunadi, menyebut IHSG masih berada dalam fase konsolidasi dengan kecenderungan bergerak sideways disertai volatilitas.

Hal ini dipengaruhi dominasi sentimen geopolitik global serta belum stabilnya aliran dana asing.

Ia menilai level 7.773 menjadi resistance terdekat yang krusial. Jika tembus, IHSG berpotensi melanjutkan penguatan. Namun selama tertahan, risiko koreksi tetap perlu diwaspadai.

"Secara keseluruhan, IHSG kemungkinan masih bergerak dalam range tersebut dan sangat reaktif terhadap sentimen eksternal," kata Imam.

Sementara itu, level 7.308 disebut sebagai support penting yang akan menjadi penopang apabila terjadi tekanan lanjutan.*

(bi/ad)

JAKARTA - Guntur Romli dari PDI Perjuangan merespons pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang mengklaim berperan besar dalam mengantarkan Joko Widodo menjadi Presiden RI pada 2014.

Guntur menilai pernyataan tersebut kembali membuka perdebatan lama terkait perjalanan politik Jokowi sekaligus memperkuat pandangan internal partai banteng bahwa ada pihak-pihak yang merasa telah "dilukai" oleh mantan kadernya itu.

Baca Juga:

• Insiden Berdarah di Bandara Langgur, Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Tewas Ditikam!

Pernyataan itu merespons klaim Jusuf Kalla yang menyebut dirinya berperan membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta hingga kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta dan selanjutnya Presiden RI.

JK sebelumnya menyatakan bahwa tanpa perannya, Jokowi tidak akan bisa maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.

Ia bahkan menegaskan bahwa dirinya turut meyakinkan Megawati Soekarnoputri untuk mengusung Jokowi saat Pilkada DKI Jakarta.

Dalam penilaiannya, Guntur menyebut perjalanan politik Jokowi tidak hanya melibatkan satu tokoh, tetapi sejumlah figur penting di berbagai fase kariernya.

Ia menyebut nama-nama seperti Hasto Kristiyanto, Pramono Anung, FX Hadi Rudyatmo, hingga sejumlah tokoh lain yang disebut berperan dalam membangun karier politik Jokowi sejak Solo hingga nasional.

Guntur juga memperluas daftar tersebut dengan menyebut tokoh di luar PDIP seperti Anies Baswedan dan Tom Lembong yang pernah berada dalam lingkar pemerintahan Jokowi pada periode pertama.

Menurutnya, seluruh pihak tersebut memiliki kontribusi masing-masing dalam perjalanan politik Jokowi, sehingga tidak tepat jika kesuksesan tersebut diklaim oleh satu individu saja.

Sebelumnya, JK dalam sebuah pernyataan publik menegaskan kembali perannya dalam proses politik yang mengantarkan Jokowi menjadi kepala daerah hingga Presiden RI.

Ia menyebut dirinya sebagai pihak yang meyakinkan PDIP untuk mengusung Jokowi di Pilkada DKI Jakarta 2012.*

(tm/ad)

MALUKU - Agrapinus Rumatora atau yang dikenal dengan nama Nus Kei, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, tewas setelah menjadi korban penikaman di pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun, Langgur, Minggu, 19 April 2026 sekitar pukul 11.25 WIT.

Peristiwa berdarah itu terjadi sesaat setelah korban tiba dari Jakarta dan keluar dari area terminal bandara.

Baca Juga:

• Projo Bantah Klaim JK: Jokowi Tidak Menang Hanya karena Satu Orang

"Pelaku mendekati korban dan langsung melakukan penikaman menggunakan sebilah pisau. Setelah itu pelaku melarikan diri," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, Minggu (19/4/2026).

Akibat serangan tersebut, Nus Kei mengalami luka serius.

Keluarga sempat membawa korban ke RS Karel Sadsuitubun sekitar pukul 12.00 WIT untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, nyawa korban tidak tertolong.

Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi memimpin langsung proses penyelidikan. Polisi segera melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi, dan memburu pelaku.

Dalam waktu sekitar dua jam setelah kejadian, aparat kepolisian berhasil menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam penikaman tersebut. Keduanya berinisial HR (28) dan FU (36).

Polisi masih mendalami peran masing-masing pelaku serta motif di balik aksi penyerangan yang menewaskan tokoh politik daerah itu.

"Penanganan kasus dilakukan secara cepat dan terukur. Kami masih mendalami motif," ujar Rositah.

Polda Maluku memastikan proses hukum berjalan profesional dan transparan. Aparat juga mengimbau masyarakat, khususnya keluarga korban dan simpatisan, agar tidak terprovokasi.

"Kami mengimbau agar semua pihak menahan diri dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada kepolisian," kata dia.

Polisi menyebut motif awal penyerangan diduga terkait dendam lama.

Salah satu pelaku disebut meyakini korban memiliki keterkaitan dengan peristiwa pembunuhan anggota keluarga mereka di masa lalu di wilayah Jakarta dan Bekasi.

Hingga kini, situasi di Maluku Tenggara dilaporkan tetap kondusif meski kasus ini menyedot perhatian publik nasional karena melibatkan tokoh politik daerah.*

(tm/ad)

JAKARTA - Projo meluruskan pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla terkait klaim dirinya yang menyebut berperan besar dalam mengantarkan Joko Widodo menjadi Presiden RI.

Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alex Damanik menilai pernyataan tersebut tidak sepenuhnya tepat karena mengabaikan peran berbagai elemen dalam proses demokrasi, termasuk suara masyarakat dan dukungan politik yang lebih luas.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun ke Rp2,84 Juta per Gram, Tertekan Sentimen Global

Freddy menyampaikan pihaknya tetap menghormati Jusuf Kalla sebagai tokoh bangsa.

Namun ia tidak sepakat jika kemenangan Jokowi semata-mata dikaitkan dengan peran mantan wakil presiden tersebut.

Menurut dia, keberhasilan Jokowi tidak terlepas dari rekam jejak kepemimpinan saat menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta yang dinilai dekat dengan masyarakat serta berbasis kerja nyata di lapangan.

Ia juga menyebut kemenangan dalam pemilihan presiden ditopang oleh berbagai faktor, termasuk dukungan partai politik, khususnya PDI Perjuangan, serta jaringan relawan dan partisipasi pemilih.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas klaim Jusuf Kalla yang sebelumnya menyebut dirinya berperan dalam menyodorkan nama Jokowi kepada Megawati Soekarnoputri saat pencalonan di Pilkada DKI Jakarta.

Jusuf Kalla juga menegaskan dirinya berkontribusi dalam proses yang kemudian mengantarkan Jokowi menjadi Presiden ke-7 RI, termasuk perannya sebagai calon wakil presiden saat Pilpres 2014.*

(tm/ad)

JAKARTA – Kedudukan perempuan dalam Islam telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari prinsip kesetaraan manusia di hadapan Tuhan.

Perempuan dipandang memiliki martabat yang mulia, hak yang jelas, serta tanggung jawab yang seimbang dengan laki-laki dalam kehidupan.

Baca Juga:

• Khutbah Jumat di Banda Aceh: Umat Islam Diingatkan Istiqamah, Konsisten dalam Ibadah hingga Akhir Hayat

Dalam Surah An-Nisa ayat 1, disebutkan bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa, kemudian darinya diciptakan pasangan, dan dari keduanya berkembang banyak laki-laki dan perempuan.

يٰۤـاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوۡا رَبَّكُمُ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا كَثِيۡرًا وَّنِسَآءً​ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىۡ تَسَآءَلُوۡنَ بِهٖ وَالۡاَرۡحَامَ​ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيۡبًا‏ ١

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta,1 dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (Surah An-Nisa ayat 1)

Ayat lain, seperti dalam Surah Al-Qiyamah ayat 39 dan Surah An-Najm ayat 45, juga menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yakni laki-laki dan perempuan.

فَجَعَلَ مِنۡهُ الزَّوۡجَيۡنِ الذَّكَرَ وَالۡاُنۡثٰىؕ‏ ٣٩"

Lalu Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan." (Surah Al-Qiyamah ayat 39)

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوۡجَيۡنِ الذَّكَرَ وَالۡاُنۡثٰىۙ‏ ٤٥"

Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan," (Surah An-Najm ayat 45)

Penegasan ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki posisi yang setara sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Dalam Surah Al-Ahzab ayat 35, Al-Qur'an menyebutkan secara berpasangan laki-laki dan perempuan dalam berbagai kategori amal, mulai dari beriman, bersedekah, hingga berpuasa, yang semuanya dijanjikan pahala dan ampunan yang sama.

اِنَّ الۡمُسۡلِمِيۡنَ وَالۡمُسۡلِمٰتِ وَالۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَالۡمُؤۡمِنٰتِ وَالۡقٰنِتِيۡنَ وَالۡقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيۡنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيۡنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالۡخٰشِعِيۡنَ وَالۡخٰشِعٰتِ وَالۡمُتَصَدِّقِيۡنَ وَ الۡمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآٮِٕمِيۡنَ وَالصّٰٓٮِٕمٰتِ وَالۡحٰفِظِيۡنَ فُرُوۡجَهُمۡ وَالۡحٰـفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيۡنَ اللّٰهَ كَثِيۡرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمۡ مَّغۡفِرَةً وَّاَجۡرًا عَظِيۡمًا‏ ٣٥

Baca Juga:

• Kasus Kekerasan Perempuan di Dunia Digital Tembus 2.000 per Tahun, Komdigi Ancam Tutup Platform Nakal

"Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." (Surah Al-Ahzab ayat 35)

Pemikir Islam seperti Qasim Amin menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam menjalankan ibadah dan amal saleh.

Perempuan juga memiliki hak dalam kepemilikan harta, pendidikan, hingga kesempatan berperan dalam kehidupan sosial.

Dalam hukum Islam, perempuan diakui sebagai subjek hukum yang mandiri, termasuk dalam hak waris, kepemilikan aset, serta hak untuk mengakhiri pernikahan melalui mekanisme seperti fasakh atau khulu'.

Perbedaan Peran sebagai Bagian dari Kodrat

Meski memiliki kesetaraan dalam martabat, Islam juga mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, terutama dari sisi fisik dan peran sosial.

Hal ini ditegaskan dalam Surah Ali Imran ayat 36 yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan tidaklah sama dalam aspek tertentu.

Perbedaan tersebut dipahami sebagai pembagian peran yang saling melengkapi, bukan sebagai bentuk superioritas salah satu pihak.

Dalam konteks keluarga, misalnya, laki-laki umumnya diposisikan sebagai kepala keluarga, sementara perempuan berperan dalam pengelolaan rumah tangga.

Dalam perspektif Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan bukanlah hubungan kompetitif, melainkan kemitraan.

Keduanya dipandang sebagai pasangan yang saling membutuhkan dan melengkapi dalam kehidupan.

Baca Juga:

• JK Kembali Dilaporkan ke Polda Sumut soal Dugaan Penistaan Agama, Ceramah di UGM Jadi Sorotan

Pandangan ini menegaskan bahwa perempuan tidak berada dalam posisi yang lebih rendah, melainkan memiliki peran strategis dalam membangun keluarga dan masyarakat.

Secara umum, ajaran Islam menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat dan setara dalam nilai kemanusiaan.

Perbedaan yang ada lebih bersifat fungsional dan kontekstual, sesuai dengan peran masing-masing dalam kehidupan.*

(d/ad)

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya untuk tidak terburu-buru menetapkan kepala desa sebagai tersangka dalam kasus pengelolaan dana desa, terutama jika temuan yang ada hanya berupa kesalahan administratif tanpa indikasi penyalahgunaan anggaran.

Pernyataan itu disampaikan Burhanuddin dalam kegiatan Jaga Desa Award 2026, Minggu, 19 April 2026.

Baca Juga:

• KPK Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program MBG Rp171 Triliun!

"Tidak ada kriminalisasi. Hindari menjadikan kepala desa sebagai tersangka, kecuali memang uangnya dipakai oleh kepala desa," ujar Burhanuddin.

Ia menilai banyak kepala desa di Indonesia belum memiliki kapasitas administrasi pemerintahan yang memadai, sehingga kesalahan administratif kerap terjadi dalam pengelolaan dana desa.

Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak semestinya langsung berujung pada proses hukum.

"Kalau hanya kesalahan administrasi lalu dijadikan tersangka, saya akan minta pertanggungjawaban," kata dia menegaskan.

Burhanuddin juga meminta agar kejaksaan negeri lebih mengedepankan pendekatan pembinaan.

Para kepala kejaksaan negeri (Kajari) diminta aktif memberikan pendampingan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan agar tidak terjadi kesalahan berulang.

Ia menambahkan, tanggung jawab pembinaan juga harus melibatkan dinas pemerintahan desa di tingkat kabupaten yang memiliki kewenangan pengawasan langsung.

Meski demikian, Burhanuddin tetap mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan dana desa.

Ia berharap tidak ada lagi praktik korupsi maupun penyimpangan anggaran di tingkat desa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kepala desa dan lurah di Indonesia pada 2025 mencapai 76.171 orang, tersebar di lebih dari 84 ribu wilayah setingkat desa di seluruh Indonesia.*

(vo/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melemah pada awal pekan ini, Senin, 20 April 2026.

Penurunan terjadi seiring tekanan dari pasar global yang masih dibayangi ketegangan geopolitik dan lonjakan harga energi.

Baca Juga:

• Rupiah Kembali Terpuruk! Tembus Rp17.170 per Dolar AS, Ini Penyebabnya

Sementara harga pembelian kembali (buyback) juga terkoreksi Rp41.000 ke level Rp2.640.000 per gram.

Pelemahan ini sejalan dengan pergerakan harga emas dunia. Pada pukul 08.54 WIB, harga emas spot tercatat turun 0,53 persen ke posisi US$4.808,1 per troy ons.

Bahkan, pada perdagangan pagi sebelumnya, harga emas sempat merosot hampir 2 persen.

Tekanan terhadap emas dipicu meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Situasi kembali memanas setelah penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan energi global.

Pemerintah Iran menyatakan blokade dilakukan sebagai respons atas eskalasi militer di Lebanon.

Langkah tersebut diikuti peringatan dari militer Iran terhadap kapal-kapal yang melintas di kawasan Teluk Persia dan Laut Oman.

Di sisi lain, Presiden Donald Trump menyebut angkatan laut AS telah menyita kapal berbendera Iran, memperkeruh situasi geopolitik yang sebelumnya sempat mereda.

Memanasnya konflik berdampak langsung pada lonjakan harga energi. Harga minyak mentah jenis Brent tercatat naik lebih dari 5 persen ke kisaran US$95 per barel.

Kenaikan harga minyak memperbesar risiko inflasi global, yang pada akhirnya memengaruhi arah kebijakan moneter bank sentral. Kondisi ini menjadi sentimen negatif bagi emas.

Sebagai aset yang tidak memberikan imbal hasil (non-yielding asset), emas cenderung kurang diminati ketika suku bunga tinggi atau berpotensi tetap tinggi dalam waktu lama.

Investor pun lebih memilih instrumen yang memberikan yield.

Daftar Harga Emas Antam 20 April 2026

0,5 gram: Rp1.470.000
1 gram: Rp2.840.000
2 gram: Rp5.620.000
3 gram: Rp8.405.000
5 gram: Rp13.975.000
10 gram: Rp27.895.000
25 gram: Rp69.612.000
50 gram: Rp139.145.000
100 gram: Rp278.212.000
250 gram: Rp695.265.000
500 gram: Rp1.390.320.000
1.000 gram: Rp2.780.600.000

Analis menilai pergerakan emas dalam jangka pendek masih akan dipengaruhi dinamika geopolitik dan arah kebijakan suku bunga global.

Selama konflik berlanjut dan harga energi tetap tinggi, volatilitas harga emas diperkirakan masih tinggi.*

(bb/ad)

JAKARTA - Nilai tukar rupiah kembali bergerak defensif pada awal perdagangan Senin, 20 April 2026.

Di pasar Non-Deliverable Forward (NDF), rupiah dibuka stagnan di level Rp17.170 per dolar Amerika Serikat (AS) dan cenderung melemah ke kisaran Rp17.162 per dolar AS.

Baca Juga:

• Indonesia Setop Impor Solar Mulai Juli 2026, Mentan: Sawit Energi Masa Depan

Penguatan dolar dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik setelah Angkatan Laut AS dilaporkan menyita kapal Iran, yang kemudian direspons dengan eskalasi di kawasan Selat Hormuz.

Kondisi tersebut mendorong harga minyak mentah Brent melonjak 7,09 persen ke level US$96,79 per barel, dari sebelumnya US$90,38 pada penutupan akhir pekan lalu.

Kenaikan harga energi ini turut memperburuk sentimen pasar global dan menekan mata uang negara berkembang, termasuk di Asia.

Sejumlah mata uang regional tercatat melemah terhadap dolar AS, di antaranya won Korea Selatan yang turun 1,11 persen, yen Jepang 0,34 persen, dolar Singapura 0,29 persen, dan ringgit Malaysia 0,16 persen.

Tekanan global ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap risiko stagflasi, yakni kondisi ketika inflasi tinggi disertai pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) sebelumnya juga mengingatkan bahwa ekonomi global berada dalam risiko menuju perlambatan yang lebih dalam.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menegaskan bahwa dampak konflik geopolitik tidak akan cepat pulih meskipun ketegangan mereda, karena telah terlanjur memengaruhi sistem ekonomi global.

Di dalam negeri, pelemahan rupiah juga berpotensi menambah tekanan inflasi impor, terutama dari kenaikan harga energi.

Pemerintah sebelumnya telah menaikkan harga sejumlah bahan bakar non-subsidi, termasuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Kenaikan tersebut dikhawatirkan dapat menekan daya beli masyarakat kelas menengah, di tengah harga BBM subsidi yang tetap tidak berubah.

Analis memproyeksikan rupiah pada perdagangan spot hari ini bergerak terbatas dengan kecenderungan melemah.

Rentang pergerakan diperkirakan berada di kisaran Rp17.100 hingga Rp17.250 per dolar AS, dengan bias pelemahan masih dominan selama ketidakpastian global berlanjut.

Secara teknikal, rupiah berpotensi menguji level Rp17.200 hingga Rp17.250 per dolar AS, dengan risiko pelemahan lanjutan jika tekanan eksternal terus meningkat

Sementara peluang penguatan diperkirakan terbatas pada kisaran Rp17.100 hingga Rp17.000 per dolar AS.*

(bb/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah celah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi memicu masalah akuntabilitas hingga tindak pidana korupsi.

Program prioritas nasional ini dinilai memiliki skala besar, namun belum didukung sistem tata kelola dan pengawasan yang memadai.

Baca Juga:

• Indonesia Setop Impor Solar Mulai Juli 2026, Mentan: Sawit Energi Masa Depan

Anggaran program ini juga mengalami lonjakan signifikan, dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun.

Namun, berdasarkan kajian Direktorat Monitoring KPK tahun 2025, besarnya anggaran tersebut belum diimbangi dengan kerangka regulasi yang kuat.

KPK menilai regulasi pelaksanaan MBG masih belum mengatur secara komprehensif aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Kami melihat ada potensi risiko dalam rantai pelaksanaan, terutama jika menggunakan mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) yang dapat memperpanjang birokrasi dan membuka peluang rente," demikian pernyataan KPK, Minggu, 19 April 2026.

KPK juga menyoroti pendekatan yang terlalu sentralistik melalui peran dominan Badan Gizi Nasional (BGN).

Model ini dinilai berpotensi meminggirkan peran pemerintah daerah serta melemahkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan dalam penentuan mitra, lokasi dapur, hingga distribusi program.

Selain itu, lembaga antirasuah menemukan tingginya potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal ini dipicu oleh kewenangan yang terpusat serta belum jelasnya standar operasional prosedur (SOP).

Dalam aspek transparansi, KPK menilai proses verifikasi dan validasi mitra yayasan, penentuan lokasi dapur, hingga pelaporan keuangan masih lemah.

Bahkan, ditemukan sejumlah dapur yang tidak memenuhi standar teknis, yang berkontribusi pada kasus keracunan makanan di beberapa daerah.

"Pengawasan keamanan pangan belum optimal, dengan minimnya keterlibatan Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," tulis KPK dalam kajiannya.

Lebih jauh, KPK menilai program MBG belum memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

Tidak adanya baseline terkait status gizi maupun capaian akademik penerima manfaat dinilai menyulitkan evaluasi dampak program dalam jangka panjang.*

(bi/ad)

SURABAYA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah akan menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan kebijakan biodiesel B50 berbasis minyak kelapa sawit (CPO).

Kebijakan ini diklaim menjadi langkah strategis menuju kemandirian energi nasional.

Baca Juga:

• Inflasi Pengamat Ada Benarnya

Menurut Amran, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi dengan memanfaatkan komoditas dalam negeri, terutama sawit, sebagai bahan bakar alternatif pengganti energi fosil.

Ia menyebut sawit tidak hanya dapat diolah menjadi biodiesel, tetapi juga berpotensi dikembangkan menjadi bensin hingga etanol melalui percepatan riset dan hilirisasi industri energi berbasis pertanian.

"Ini energi masa depan Indonesia karena sumbernya dari sawit. Sawit jadi solar, sawit juga jadi bensin," ujarnya.

Pemerintah, kata Amran, juga tengah menyiapkan kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV untuk pengembangan bahan bakar berbasis sawit dalam skala terbatas sebelum diperluas ke industri nasional.

Ia bahkan menilai potensi hilirisasi komoditas sawit dan kelapa dapat memberikan nilai ekonomi sangat besar jika dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Kita punya air kelapa, minyak kelapa murni, hingga susu kelapa yang saat ini tinggi permintaan untuk ekspor," kata dia.

Dalam kunjungan tersebut, Amran juga meninjau inovasi alat dan mesin pertanian (alsintan) karya sivitas akademika ITS, termasuk traktor listrik dan alat panjat kelapa.

Kementerian Pertanian menyatakan telah memesan masing-masing 10 unit untuk uji coba lapangan.

"Traktor ini harganya separuh dari biasanya, lebih efisien, dan tidak memakai solar karena berbasis listrik. Ini sangat hemat," ujarnya.*

(bi/ad)

JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali menjadi salah satu sumber pembiayaan yang banyak dilirik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2026.

Salah satu yang paling banyak dicari adalah simulasi angsuran pinjaman besar, termasuk plafon hingga Rp350 juta.

Baca Juga:

• Kemnaker Dorong Disabilitas Jadi Wirausaha, Bukan Sekadar Pencari Kerja

Skema ini dinilai memberi ruang bagi UMKM untuk memperluas usaha dengan beban cicilan yang terukur.

Berdasarkan simulasi, angsuran KUR BNI 2026 untuk pinjaman Rp350 juta adalah sebagai berikut:

Tenor 12 bulan: Rp25.819.929 per bulan
Tenor 24 bulan: Rp12.296.183 per bulan
Tenor 36 bulan: Rp9.126.581 per bulan
Tenor 48 bulan: Rp7.045.509 per bulan
Tenor 60 bulan: Rp5.799.840 per bulan

Semakin panjang tenor yang dipilih, cicilan bulanan menjadi lebih ringan, meski total pembayaran bunga akan lebih besar dalam jangka panjang.

Program KUR BNI sendiri menyediakan plafon pinjaman mulai dari Rp10 juta hingga Rp500 juta.

Skema ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha memperkuat modal kerja maupun ekspansi bisnis.

Syarat pengajuan

Untuk mengakses KUR BNI, calon debitur wajib berstatus WNI minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah, memiliki usaha aktif minimal enam bulan, serta melengkapi dokumen seperti e-KTP, KK, dan surat izin usaha.

Untuk pinjaman di atas Rp100 juta, diperlukan agunan tambahan, sementara NPWP wajib untuk pengajuan di atas Rp50 juta.

Debitur juga tidak sedang menerima kredit produktif lain dari program pemerintah, meski masih dimungkinkan jika memiliki KPR atau KKB dengan catatan lancar.

Cara pengajuan

Pengajuan KUR BNI dapat dilakukan secara langsung di kantor cabang atau secara daring melalui eform resmi BNI.

Prosesnya mencakup pengisian data, verifikasi, survei usaha, hingga persetujuan yang biasanya memakan waktu 3–7 hari kerja.*

(di/ad)

Oleh:Habiburokhman

PERNYATAAN Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya bahwa ada fenomena inflasi pengamat ada benarnya.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Ajak KAKAMMI Jadi Pelopor Pencegahan Narkoba di Kalangan Muda

Namun demikian tidak semua kritik bagus, ada juga kritik yang tidak membangun dan bahkan merusak alias toxic.

Ada pengamat yang mengklaim sebagai pengkritik, tetapi yang disampaikan lebih merupakan propaganda hitam, kebohongan dan kebencian.

Bisa saja motif mereka hanyalah merebut kekuasaan baik dengan jalur konstitusional maupun dengan jalur inkonstitusional.

Kita tidak boleh menggeneralisir bahwa semua kritikan itu tidak bagus, sebaliknya kita juga tidak boleh menggenaralisir bahwa semua kritikan itu bagus.

Kritikan yang bagus kita tindak lanjuti, sementara kritikan yang tidak bagus kita sikapi dengan edukasi kepada rakyat agar jangan sampai justru menjadi racun bagi demokrasi.

Kritik yang berisi ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo oleh Saiful Mujani dan beberapa tokoh lain juga perlu kita kritisi.

Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elit politik kaya raya yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu.

Apakah kritik Saiful Mujani murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan.

Kalau toh Saiful Mujani bernafsu untuk merebut kekuasaan, itu merupakan hak beliau.

Namun terlalu besar ongkos politik yang harus dibayar oleh rakyat jika ada pihak yang menginginkan perebutan kekuasaan secara inkonstitusional.

Presiden Prabowo punya waktu setidaknya 5 tahun untuk memenuhi janji-janji politiknya, rakyat bisa melakukan evaluasi pada Pemilu 2029 mendatang.

Jika kinerja Pak Prabowo tidak memuaskan rakyat bisa hentikan mandat, namun jika dianggap memuaskan rakyat bisa lanjutkan memberi mandat untuk 5 tahun berikutnya.

Yang jelas Presiden Prabowo berkomitmen menjaga demokrasi.

Itulah sebabnya, hingga saat ini setelah hampir 1,5 tahun Presiden Prabowo berkuasa, tidak ada seorangpun warga negara Indonesia dijatuhi hukuman karena mengkritik atau bahkan menghina Presiden Prabowo.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Ketua Komisi III DPR RI

MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengajak Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAKAMMI) mengambil peran strategis sebagai pelopor pencegahan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda.

Ajakan itu disampaikan saat pelantikan Pengurus KAKAMMI Sumut periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan kegiatan Halalbihalal di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Minggu, 19 April 2026.

Baca Juga:

• Kemnaker Dorong Disabilitas Jadi Wirausaha, Bukan Sekadar Pencari Kerja

Karena itu, ia menilai dibutuhkan pendekatan komprehensif melalui edukasi, pembinaan, dan gerakan sosial yang berkelanjutan.

"KAKAMMI harus menjadi kekuatan pelopor dalam memperkuat generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Melalui edukasi, pembinaan, dan gerakan sosial, kita harus bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat, kuat, dan bebas dari narkoba," ujar Surya.

Ia juga menyoroti tantangan era digital yang kian kompleks, mulai dari derasnya arus informasi hingga krisis identitas yang berpotensi memengaruhi generasi muda.

Dalam situasi tersebut, organisasi kemasyarakatan seperti KAKAMMI diharapkan mampu berperan dalam pembentukan karakter yang berintegritas.

"Kami berharap organisasi ini dapat menjadi wadah untuk melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki ketahanan moral dan spiritual," katanya.

Surya meminta pengurus yang baru dilantik agar menjalankan amanah secara bertanggung jawab serta menjadikannya ruang untuk berkolaborasi dan memberi solusi atas persoalan masyarakat.

"Kami mengajak KAKAMMI untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun Sumatera Utara yang lebih maju, unggul, dan berdaya saing, sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pimpinan Nasional KAKAMMI, Deni Priyanto, menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjawab tantangan bangsa.

Ia menyebut kemajuan Indonesia hanya dapat dicapai melalui sinergi berbagai elemen.

Ia menegaskan pentingnya kebersamaan dan mengesampingkan ego individu.

"Ukhuwah dan kebersamaan adalah harga mati. Tidak ada organisasi besar yang lahir dari ego individu," ujarnya.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Senin 20 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

KAKAMMI Sumut juga menyatakan komitmen untuk mendukung program pemerintah daerah, termasuk dalam pemberantasan narkoba, penanganan bencana, dan pembangunan berkelanjutan.

Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Sumut serta pengurus KAKAMMI dari berbagai kabupaten/kota.*

(ad)

BANDA ACEH — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya penguatan fiskal daerah dan kolaborasi antarkota dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan yang kian kompleks.

Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Apeksi Tahun 2026 di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Minggu, 19 April 2026.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Senin 20 April 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

"Kita harus menetapkan diri menjadi kota-kota yang tangguh untuk mendukung Indonesia yang kuat. Strategi fiskal yang tepat sangat krusial, karena dampaknya baru terasa dua hingga tiga tahun ke depan," kata Rico.

Ia menyoroti pentingnya membangun "kota tangguh", terutama setelah sejumlah wilayah di Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dilanda bencana alam.

Menurutnya, kesiapan fiskal dan tata kelola yang adaptif menjadi kunci agar pemerintah kota tidak gagap dalam menghadapi krisis.

Dalam forum yang dihadiri 24 pemerintah kota tersebut, Rico juga menekankan perlunya pengelolaan fiskal yang kreatif dan berkelanjutan agar mampu menopang pembangunan jangka panjang sekaligus respons cepat terhadap kondisi darurat.

Rico turut mengajak para kepala daerah untuk lebih terbuka terhadap praktik baik dari daerah lain.

Ia mencontohkan penerapan penataan trotoar dan ruang publik di Medan yang diadaptasi dari kota lain.

"Kita tidak perlu malu bertanya. Justru dari situ kita bisa menemukan solusi yang mungkin belum ada di kota kita sendiri," ujarnya.

Selain isu fiskal, ia menyinggung pentingnya pemerataan layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Ia menyebut pengembangan pendidikan berbasis teknologi melalui smart class serta keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan, di mana warga dapat mengakses layanan kesehatan hanya dengan KTP.

"Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama. Kita tidak ingin ada ketimpangan layanan antar kota," kata Rico.

Rakerwil Komwil I Apeksi 2026 mengusung tema "Kota Tangguh, Fiskal Kuat, Kolaborasi Erat" dan menjadi bagian dari rangkaian menuju Rapat Kerja Nasional Apeksi yang rencananya digelar di Medan dengan tema besar "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat".

Kegiatan ini juga dirangkai dengan aksi sosial seperti penanaman pohon, bantuan korban banjir, serta pameran produk ekspor daerah.

Rakerwil berlangsung pada 19–22 April 2026 dan bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-821 Kota Banda Aceh.*

(ad)

BANTUL — Kementerian Ketenagakerjaan memperluas program pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat penciptaan lapangan kerja berbasis usaha mandiri.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Sukro Muhab, mengatakan peluang kerja tidak semata terbatas pada sektor formal.

Baca Juga:

• Kemnaker Genjot Pelatihan Vokasi 2026, Targetkan 70 Ribu Peserta Siap Kerja

"Lowongan kerja itu ada di mana-mana. Tidak hanya di perusahaan, tetapi juga bisa diciptakan sendiri. Yang perlu kita dorong adalah bagaimana masyarakat beralih dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja," kata Sukro saat membuka Kegiatan Layanan Kewirausahaan 2026 bertema usaha/" target="_blank">Wirausaha Inklusif, Tumbuh Bersama, Jumat, 17 April 2026.

Program tersebut menitikberatkan pada dua aspek utama: pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas serta penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) rintisan.

Kemnaker menegaskan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk mengembangkan usaha.

"Keterbatasan fisik bukan penghalang. Yang terpenting adalah kreativitas dan kemampuan berpikir. Kami ingin memastikan teman-teman disabilitas memiliki akses yang sama untuk berkembang dan mandiri secara ekonomi," ujarnya.

Selain pelatihan, Kemnaker juga memperkuat program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang ditujukan bagi peserta yang telah memiliki usaha rintisan.

Program ini diarahkan agar pelaku usaha dapat naik kelas dan memperluas skala bisnisnya.

Sukro menambahkan, pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga pendampingan serta akses pembiayaan.

Tujuannya agar usaha yang dirintis peserta dapat berkembang dan berpotensi menyerap tenaga kerja baru.

"Kami tidak hanya melatih, tetapi juga mendampingi dan membuka akses pembiayaan. Harapannya, usaha yang dirintis dapat berkembang dan bahkan menyerap tenaga kerja baru," katanya.*

(ad)

BANDUNG — Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan arah baru program pelatihan vokasi nasional pada 2026 yang difokuskan pada penyelarasan keterampilan dengan kebutuhan industri.

Program ini diklaim dirancang dengan skema link and match agar lulusan lebih siap terserap di dunia kerja.

Baca Juga:

• KPK Ingatkan Bahaya Kejahatan Korporasi, Pasar Modal Dinilai Kian Rentan Disalahgunakan

"Program ini dirancang link and match dengan kebutuhan industri. Fokus kami adalah meningkatkan keterampilan agar lulusan dapat terserap di dunia kerja," ujar Yassierli saat meninjau PVN Batch I 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Jumat, 19 April 2026.

Secara nasional, PVN Batch I 2026 diikuti 10.405 peserta yang tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD.

Di BBPVP Bandung, sebanyak 512 peserta mengikuti pelatihan dengan berbagai bidang keterampilan, mulai dari pengoperasian forklift, barista, pembuatan roti dan pastry, hingga desain tiga dimensi berbasis computer-aided design (CAD).

Program juga mencakup pelatihan berbasis proyek (project-based learning) pada sistem instalasi smart building.

Kemnaker menyebut fasilitas pelatihan turut disiapkan secara lengkap, termasuk instruktur, sarana-prasarana, hingga skema perlindungan peserta.

Peserta memperoleh pelatihan gratis, makan siang, bantuan transportasi, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, sertifikat pelatihan, serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Untuk program tertentu, peserta juga disediakan asrama.

Pada tahun anggaran 2026, Kemnaker menargetkan 70.000 peserta pelatihan vokasi yang dibiayai APBN.

Program ini diprioritaskan bagi lulusan SMA/SMK sederajat tanpa pungutan biaya.

"Harapannya, peserta tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga siap berkontribusi di dunia industri," kata Yassierli.*

(ad)