Delapan orang yang diamankan masing-masing berinisial AH (30), DWS (36), RP (42), HL (28), ASD (40), BP (34), AB (35), dan MT (50).

Baca Juga:

• Sempat Suapi Langsung dan Beri Semangat, Bobby Nasution Berangkatkan Korban Keracunan MBG Karo ke RSCM Jakarta

"Berdasarkan hasil tes urine, kedelapan orang tersebut menunjukkan hasil positif dengan indikasi penggunaan zat narkotika tertentu," kata Joni, Sabtu (12/9/2026).

Dalam operasi tersebut, polisi juga menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Barang tersebut di antaranya lima alat isap sabu atau bong, macis yang telah dimodifikasi dengan jarum, serta 35 plastik klip kosong.

Seluruh orang yang diamankan bersama barang temuan kemudian dibawa ke Satres Narkoba Polres Karo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Penggerebekan tersebut disebut dilakukan pada Jumat (11/9/2026), bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Karo.

Sebelumnya, seorang warga bernama Pedro Ginting menyampaikan keluhan kepada Gibran mengenai maraknya narkoba dan perjudian di Kabupaten Karo saat kunjungan kerja tersebut.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga sempat meminta Wakapolda Sumut Brigjen Naek Pamen Simanjuntak untuk ikut mendengarkan keluhan masyarakat.

Namun, polisi belum menyampaikan secara rinci apakah penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari aduan Pedro kepada Wapres atau berasal dari informasi masyarakat yang telah diterima sebelumnya.

Joni memastikan Polres Karo akan terus menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

"Kami akan terus menindaklanjuti setiap informasi masyarakat terkait dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika," tegasnya.

Kedelapan orang yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk menentukan status hukum serta keterlibatan masing-masing dalam dugaan penyalahgunaan narkotika tersebut.* (tm/dh)

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad mengatakan sejumlah barang tersebut ditemukan oleh KN SAR Tetuka di sektor 5 titik pencarian pada Sabtu (12/9/2026).

Baca Juga:

• Lacak Lewat 3 Operator Seluler, Komdigi Temukan Titik Terang: Sinyal Terakhir 8 Orang Hilang Ada di Pulau Sebesi

Amrad merinci jeriken minyak berwarna biru ditemukan sekitar pukul 10.05 WIB. Selanjutnya, helm berwarna merah ditemukan pada pukul 12.00 WIB.

Sementara itu, life jacket berwarna oranye ditemukan sekitar pukul 17.10 WIB. Satu life jacket lainnya berwarna merah ditemukan pada pukul 18.09 WIB.

Seluruh barang tersebut ditemukan di sektor 5 yang meliputi wilayah selatan Gunung Anak Krakatau hingga perairan Ujung Kulon. Luas area pencarian di sektor tersebut mencapai sekitar 380 nautical mile persegi.

"Diserahkan kepada pihak berwenang untuk diidentifikasi lebih lanjut," ujar Amrad.

Dalam pencarian hari kelima, operasi laut dibagi menjadi enam sektor, yakni sektor T, U, Z, W, X, dan Y. Total area yang disisir melalui pencarian laut mencapai sekitar 2.537 nautical mile persegi.

Sementara pencarian dari udara dilakukan melalui sektor H dengan luas area sekitar 2.063 nautical mile persegi.

Meski menemukan sejumlah barang, Tim SAR gabungan belum mendapatkan petunjuk yang memastikan keberadaan lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang.

"Semua unsur yang melakukan pencarian baik itu dari angkatan laut, Dirpolair, termasuk Basarnas, Kantor SAR Banten, Kantor SAR Jakarta, Kantor SAR Lampung, dan Kantor SAR Bengkulu, itu hasil hingga saat ini masih nihil," kata Amrad.

Proses pencarian juga menghadapi kendala cuaca. Kabut tebal di sejumlah titik disebut mengganggu jarak pandang petugas di lapangan.

"Kendala di lapangan saat ini dari semua laporan rekan-rekan kita tim SAR gabungan dengan kabut yang sangat tebal sehingga mengganggu visibility," ujarnya.

Tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian di sejumlah sektor perairan Selat Sunda untuk menemukan lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau.* (d/dh)

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan hasil penyidikan tidak menemukan keterlibatan ketiga tersangka dengan organisasi ataupun instansi tertentu.

Baca Juga:

• Massa Aksi Diduga Diserang OTK di Capital Building Medan, GM FKPPI Desak Polisi Tangkap Penonton Gelap hingga Aktor Intelektual

Ketiga tersangka masing-masing berinisial FP (23), DS (33), dan DDS (29). Mereka ditangkap polisi di kawasan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (11/9/2026).

Menurut Iman, ketiganya terlibat dalam kerusuhan di kawasan Pejompongan, Jakarta. Polisi menyebut ketiga tersangka tidak memiliki afiliasi dengan kelompok tertentu.

"Profilnya sendiri bahwa ketiganya merupakan pekerja kasar, serabutan, yang melaksanakan atau mencari nafkah dengan mencari pekerjaan-pekerjaan yang dadakan, ya serabutan," ujarnya.

Pengeroyokan tersebut menyebabkan Bambang Setiawan meninggal dunia. Korban merupakan pedagang cermin yang berada di sekitar lokasi kerusuhan.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka kini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Polisi masih mendalami rangkaian kejadian serta peran masing-masing tersangka dalam pengeroyokan tersebut.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 262 ayat (3) atau ayat (4) serta Pasal 466 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Mereka terancam hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara.

Kasus tersebut menjadi bagian dari penyidikan kerusuhan demo DPR pada 27 Agustus 2026. Polisi terus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam rangkaian kekerasan yang terjadi saat kerusuhan.* (in/dh)

Kepala Kantor SAR Maumere sekaligus SAR Mission Coordinator (SMC) Fathur Rahman mengatakan keputusan penutupan dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi di lapangan. Salah satunya yakni aktivitas gempa susulan yang mulai menurun serta beralihnya penanganan bencana ke tahap transisi pemulihan.

Baca Juga:

• Tetangga Sekaligus Saudara, 2 Oknum TNI di Manggarai Barat Diduga Aniaya Kerabat Sendiri karena Masalah Keluarga

Operasi SAR telah berlangsung sejak gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk melakukan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban di sejumlah wilayah terdampak.

Tim tersebut melibatkan Basarnas, TNI-Polri, pemerintah daerah, PMI, relawan, serta potensi SAR lainnya. Dalam operasi tersebut, Basarnas juga mengerahkan helikopter Dauphin untuk mendukung evakuasi medis, mobilisasi personel, dan penanganan korban di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Meski operasi resmi ditutup, Basarnas memastikan kegiatan pencarian dan pertolongan masih dapat dilakukan apabila nantinya terdapat informasi baru mengenai korban yang belum ditemukan.

Operasi SAR juga dapat dibuka kembali apabila terdapat permintaan evakuasi dalam kondisi tertentu.

"Apabila di kemudian hari terdapat permintaan evakuasi maupun penemuan korban, maka Operasi SAR Gempa Flores akan dibuka kembali sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan," ujar Fathur.

Fathur turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam Operasi SAR Gempa Flores. Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi bagian penting dalam menjalankan misi kemanusiaan selama masa tanggap darurat.

"Sinergi Tim SAR Gabungan menjadi wujud nyata bersatunya seluruh unsur SAR dalam menjalankan misi kemanusiaan," ungkapnya.

Dengan berakhirnya operasi, penanganan bencana selanjutnya memasuki tahap transisi pemulihan yang melibatkan pemerintah dan berbagai unsur terkait untuk menangani dampak gempa di wilayah terdampak.* (mt/dh)

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi publik SPEAK UP yang dipandu mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Diskusi itu menghadirkan pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari, dan pakar hukum pidana Universitas Indonesia Ganjar Laksamana Bonaparta.

Baca Juga:

• Tinjau Langsung Sekolah Rakyat di Sergai, Ijeck Sebut Program Prioritas Prabowo Jadi Harapan Baru Putus Rantai Kemiskinan Ekstrem

Abraham membandingkan konsep tersebut dengan penerapan illicit enrichment dan unexplained wealth di Malaysia. Menurutnya, mekanisme di Indonesia harus dirancang secara hati-hati agar tidak justru merugikan masyarakat yang tidak terlibat tindak pidana.

"Jika konsepnya tidak tepat, rakyat biasa yang diperiksa bisa kehilangan aset karena sulit pembuktian, sementara pejabat korup lolos. Ini berbahaya. Jangan buru-buru disahkan sebelum draf dirilis transparan dan disempurnakan. Lebih baik ditangguhkan dulu daripada berpihak pada penguasa dan merugikan publik," kata Abraham Sabtu (12/9/2026).

Menurut Abraham, penerapan konsep unexplained wealth juga perlu disertai aturan yang jelas mengenai illicit enrichment. Dia menilai ketidakjelasan mekanisme pembuktian dapat menimbulkan persoalan ketika aturan tersebut diterapkan.

Pakar hukum TPPU Yenti Garnasih menyoroti aspek pengelolaan aset yang disita negara. Menurutnya, semangat perampasan aset harus dibarengi sistem pengelolaan dan pemulihan yang transparan serta dapat diawasi publik.

Yenti mempertanyakan penggunaan aset sitaan dalam kasus korupsi yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Dia menilai masyarakat perlu mengetahui ke mana aset tersebut dialokasikan setelah berhasil dirampas negara.

"Masyarakat berhak tahu ke mana alirannya setelah aset dirampas negara. Harus diuji dan diaudit. DPR jangan sampai menyodorkan undang-undang seperti membeli kucing dalam karung," ujar Yenti.

Sementara itu, Feri Amsari mengkritik proses penyusunan RUU Perampasan Aset yang dinilai belum cukup membuka ruang bagi masyarakat sipil dan akademisi.

Feri mengatakan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang harus dilakukan secara bermakna sejak tahap perencanaan, penyusunan hingga pembahasan.

"Bagaimana publik bisa memberi masukan jika naskah akademik dan draf resminya saja tidak pernah dibuka resmi oleh DPR dan pemerintah? Hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan sudah terabaikan sejak awal," katanya.

Menurut Feri, proses legislasi yang berlangsung terburu-buru dan tertutup berpotensi menimbulkan persoalan dalam pembentukan aturan maupun penerapannya di kemudian hari.

Dari sisi hukum pidana, Ganjar Laksamana Bonaparta menilai inti perampasan aset berkaitan dengan ketidaksesuaian antara profil pendapatan seseorang dan jumlah aset yang dimilikinya.

Dia menyebut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat serta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak bagi masyarakat dapat menjadi salah satu rujukan dalam melihat profil kekayaan.

"Jika seseorang tidak mampu menjelaskan asal-usul aset yang jauh melenceng dari profilnya lewat pembuktian terbalik di pengadilan, maka aset itu patut dirampas negara. Ini sekaligus meminimalkan kriminalisasi dan mendorong integritas pejabat sejak awal pelaporan LHKPN," jelas Ganjar.

Para pakar tersebut pada akhirnya mendorong DPR dan pemerintah segera membuka draf resmi RUU Perampasan Aset beserta naskah akademiknya kepada publik.

Mereka menilai aturan tersebut harus benar-benar menyasar hasil tindak pidana korupsi dan TPPU, sekaligus memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Usulan penundaan pengesahan RUU Perampasan Aset tersebut kini menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai bagaimana pemerintah dan DPR merancang aturan yang efektif untuk memulihkan aset hasil kejahatan tanpa mengabaikan prinsip hukum dan hak masyarakat.* (fj/dh)

Abdullah menilai pelaksanaan MBG di sejumlah daerah telah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kasus dugaan keracunan yang dialami siswa hingga dugaan masalah dalam pengelolaan vendor dan anggaran.

Baca Juga:

• Sempat Suapi Langsung dan Beri Semangat, Bobby Nasution Berangkatkan Korban Keracunan MBG Karo ke RSCM Jakarta

Menurut Abdullah, pelaksanaan MBG seharusnya tidak diterapkan dengan pola yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Dia menilai karakteristik pangan dan kondisi masyarakat di daerah perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan skema bantuan.

"Daerah-daerah seperti Papua, Maluku, atau wilayah 3T (terdepan, terluar, termiskin) memiliki karakteristik dan pola konsumsi pangan lokal yang berbeda. Mengapa tidak menggunakan skema bantuan sosial melalui Kementerian Sosial yang sudah memiliki data akurat?" kata Abdullah.

Dia juga menyoroti penggunaan anggaran pendidikan untuk mendukung program MBG. Menurut Abdullah, kebijakan tersebut perlu dievaluasi ketika masih terdapat ketimpangan kondisi tenaga pendidik, khususnya guru honorer yang bertugas di wilayah pedalaman.

Abdullah kemudian mengusulkan perubahan mekanisme penyaluran MBG. Salah satunya dengan menyesuaikan menu makanan berdasarkan potensi pangan lokal di setiap daerah.

Dia mencontohkan wilayah Indonesia Timur yang memiliki sumber pangan lokal seperti sagu dan keladi. Menurutnya, bahan pangan tersebut dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan program sehingga bantuan lebih sesuai dengan karakteristik daerah.

Selain itu, Abdullah mengusulkan agar penyaluran bantuan dilakukan dengan memanfaatkan data penerima bantuan sosial yang dimiliki Kementerian Sosial. Skema tersebut dinilai dapat membuat bantuan lebih tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan.

Abdullah juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang dinilai membutuhkan intervensi gizi.

Kritik Abdullah tidak hanya ditujukan terhadap pelaksanaan MBG. Dia juga menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak lainnya.

Abdullah mengibaratkan persoalan tersebut seperti "gurita" yang sulit diurai apabila akar masalahnya tidak ditangani. Dia menilai mahalnya biaya politik dalam pemilu dan pilkada menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong pejabat mencari sumber pendanaan tidak wajar ketika menduduki jabatan.

Menurut Abdullah, tingginya biaya politik juga dapat membuka peluang munculnya praktik pembagian proyek maupun pungutan ilegal dalam program pemerintah.

Di akhir pernyataannya, Abdullah mengajak para pemangku kebijakan melakukan evaluasi dan introspeksi dalam menjalankan amanah publik. Dia meminta pemerintah tidak mengabaikan persoalan kemanusiaan, termasuk masyarakat terdampak bencana serta korban akibat persoalan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Kritik tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program prioritas, termasuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, serta memperhatikan keselamatan dan kondisi masyarakat di berbagai daerah.* (fj/dh)

Temuan itu didapati Rico saat meninjau kegiatan gotong royong dan pengerjaan drainase di Jalan Marelan II, Pasar 4 Timur, Medan Marelan, Sabtu (12/9/2026).

Baca Juga:

• Airin Rico Waas Dorong Ibu Tunggal dan Anak Yatim di Medan Kembangkan Keterampilan: Tumbuhkan Kepercayaan Diri dan Kemandirian

"Sekolah tadi keluhannya salah satunya, pertama ada dinding-dinding yang retak-retak. Itu juga akan segera kita benahi," kata Rico.

Selain persoalan kondisi bangunan, keterbatasan ruang kelas juga menjadi masalah. UPT SDN 064999 saat ini hanya memiliki tujuh ruang kelas sehingga kegiatan belajar mengajar harus dibagi dalam dua sesi.

Rico mengatakan Pemko Medan berencana meningkatkan kapasitas bangunan sekolah dengan pembangunan gedung menjadi dua lantai. Pembangunan tersebut ditargetkan dilakukan pada tahun depan.

"Salah satu yang jadi perhatian adalah UPT SD 064999 ini double shift, sehingga waktu belajarnya terbagi dua dalam 7 kelas ini. Kita usahakan supaya ditingkat menjadi 2 lantai. Kita rencanakan tahun depan pembangunannya, begitu 2 lantai terbangun agar anak-anak bisa lebih nyaman lagi belajarnya," ujar Rico.

Rencana tersebut diharapkan dapat mengatasi keterbatasan ruang kelas sekaligus mengurangi kebutuhan sistem belajar bergilir. Dengan tambahan ruang, kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat berlangsung lebih optimal.

Penataan sekolah tersebut juga menjadi bagian dari pembenahan infrastruktur di kawasan Medan Marelan. Rico mengatakan kepadatan penduduk di kawasan tersebut membuat kebutuhan terhadap fasilitas umum, termasuk sekolah dan drainase, semakin besar.

Karena itu, pembenahan infrastruktur lingkungan dan fasilitas pendidikan akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Rico berharap pembangunan gedung dua lantai nantinya dapat menghadirkan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan representatif bagi para siswa UPT SDN 064999.* (dh)

Pelepasan pasien dilakukan Bobby di Lounge VIP Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Sabtu (12/9/2026). Pasien diberangkatkan menggunakan pesawat komersial dengan didampingi orang tua dan tenaga medis.

Baca Juga:

• Tembus 424 Orang! Korban Keracunan Massal MBG di Pati Melonjak, Pemkab Tegaskan Status KLB Belum Dicabut

Kedua rumah sakit tersebut menjadi tempat perawatan dua siswi, Febiola dan Agnesia, yang merupakan terduga korban dalam kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo.

Dalam kunjungan tersebut, Bobby memberikan semangat kepada kedua korban. Dia juga sempat makan bersama dan menyuapkan makanan kepada salah satu korban sebagai bentuk dukungan selama menjalani masa pemulihan.

Bobby mengatakan pemeriksaan terhadap korban nantinya tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tetapi juga kesehatan mental. Menurutnya, kondisi psikologis anak perlu mendapat perhatian, terutama karena adanya dugaan tekanan mental akibat perundungan atau cyberbullying di media sosial.

"Yang diperiksa bukan hanya penyakitnya, tetapi kesehatan mentalnya juga. Ini menjadi perhatian kita karena kondisi mental anak juga harus dijaga," ujar Bobby.

Menurut Bobby, permintaan agar korban mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut di Jakarta juga menjadi perhatian pemerintah pusat.

"Ini dibawa ke Jakarta atas arahan Bapak Wakil Presiden agar penanganan lebih optimal," katanya.

Bobby meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, termasuk apabila pasien membutuhkan penanganan psikologis. Dia menilai aspek kesehatan mental menjadi bagian penting dalam proses pemulihan dan tidak boleh diabaikan.

"Kalau memang perlu diobati secara fisik maupun psikis, kita lakukan. Permintaan anak juga harus kita dengarkan. Jangan sampai kondisi yang ada semakin mengganggu mental anak," ujarnya.

Dalam proses keberangkatan tersebut, Bobby turut didampingi Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy, serta Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga.

Pemerintah Sumut berharap pemeriksaan lanjutan di RSCM dapat memberikan penanganan yang lebih optimal bagi pasien, termasuk memastikan kondisi fisik dan psikologisnya dapat ditangani secara menyeluruh.* (dh)

Kasat Lantas Polres Karo AKP Adinta Sitepu mengatakan peristiwa pohon tumbang terjadi pada Sabtu (11/9/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Kejadian tersebut menyebabkan arus lalu lintas menuju kawasan wisata Berastagi mengalami kemacetan.

Baca Juga:

• IDAI Sumut Kritik Gibran Bawa Dokter Pribadi ke Karo: Dokter Anak Kita Ada 300 Lebih, Ngapain Repot-repot?

Petugas kemudian melakukan pengaturan lalu lintas sekaligus mengevakuasi pohon yang tumbang agar kendaraan dapat kembali melintas.

"Kami melaksanakan pengaturan arus lalu lintas serta melakukan evakuasi dan pengangkatan pohon atau kayu yang tumbang untuk mempercepat penanganan dan mengurai kepadatan kendaraan di lokasi," jelasnya.

Adinta mengatakan proses evakuasi masih dilakukan. Polisi juga terus mengatur arus kendaraan di sekitar lokasi agar kepadatan lalu lintas dapat dikurangi.

Masyarakat yang hendak menuju Berastagi diimbau mempertimbangkan perjalanan atau menggunakan jalur alternatif hingga kondisi kembali normal.

"Apabila tidak dalam keadaan mendesak, masyarakat diimbau mempertimbangkan perjalanan atau menggunakan jalur alternatif hingga situasi kembali normal," ujarnya.

Polisi meminta pengguna jalan tetap berhati-hati dan mengikuti arahan petugas selama proses evakuasi berlangsung.* (ds/dh)

Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 korban masih menjalani rawat inap di empat rumah sakit rujukan. Sementara 327 korban lainnya tercatat menjalani rawat jalan.

Baca Juga:

• "Jangan Cuma Cari Penyebab, Pastikan SOP Dijalankan Benar", DPR Desak Evaluasi Total usai 352 Siswa Lombok Tengah Keracunan MBG

Sugiyono mengatakan kondisi sejumlah korban mulai membaik. Bahkan, sebagian pasien yang sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit telah diperbolehkan pulang.

"Dari 16 anak yang dirawat di RS Mitra Bangsa, sebetulnya pada Jumat malam 12 anak sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Sehingga saat ini tersisa empat anak yang masih dirawat," ujar Sugiyono, dikutip Sabtu (12/9/2026).

Pemkab Pati berharap korban yang masih menjalani perawatan dapat segera pulih sehingga seluruh pasien dapat kembali ke rumah dan menjalani aktivitas seperti biasa.

Di sisi lain, status KLB yang ditetapkan sejak 9 September 2026 hingga kini belum dicabut. Pemkab Pati menyatakan pencabutan status tersebut masih menunggu seluruh pasien rawat inap dinyatakan sembuh.

"Kejadian keracunan ini merupakan kejadian luar biasa yang ditetapkan sejak tanggal 9 September 2026 sampai dengan sekarang. Status KLB ini nantinya akan dicabut setelah seluruh pasien rawat inap dinyatakan sembuh dan bisa pulang," tegas Sugiyono.

Sementara itu, ratusan korban lainnya menjalani rawat jalan. Mereka berasal dari sejumlah sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Gembong.

Rinciannya, 159 siswa MTsN 3 Pati, 98 siswa SMPN 1 Gembong, 38 siswa SDN Gembong 03, 18 peserta Posyandu, 11 siswa MTs Mambaul Ulum, serta tiga pasien dari Puskesmas Gembong.

Kasus dugaan keracunan MBG tersebut mulai ditetapkan sebagai KLB pada 9 September 2026. Pemkab Pati masih melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan para korban dan perkembangan penanganan kasus sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Hingga kini, status KLB masih berlaku dan akan dievaluasi setelah seluruh korban yang menjalani rawat inap dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang.* (k/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan wilayah 3T menjadi salah satu prioritas dalam perluasan layanan MBG. Selain itu, BGN juga memprioritaskan daerah yang memiliki angka stunting tinggi dan sangat tinggi.

Baca Juga:

• "Jangan Cuma Cari Penyebab, Pastikan SOP Dijalankan Benar", DPR Desak Evaluasi Total usai 352 Siswa Lombok Tengah Keracunan MBG

"Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali," kata Sudaryono, dikutip Sabtu (12/9/2026).

Sudaryono mencontohkan wilayah Maluku dan Papua yang masih memiliki banyak satuan pendidikan yang belum terlayani program MBG. Berdasarkan pendataan BGN, terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum memperoleh layanan MBG.

"Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia," jelasnya.

Untuk memperluas layanan tersebut, BGN akan membuka SPPG di wilayah yang telah ditetapkan sebagai prioritas. Namun, pembukaan SPPG tidak dilakukan secara serentak.

Menurut BGN, pelaksanaan pembukaan SPPG akan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan kesiapan di masing-masing wilayah.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses program MBG hingga ke daerah yang selama ini belum mendapatkan layanan, terutama wilayah 3T dan daerah dengan persoalan stunting yang masih tinggi.

Perluasan layanan juga menjadi bagian dari upaya BGN memastikan program MBG dapat menjangkau lebih banyak satuan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.* (oz/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Sebby setelah tiga ASN Dinas Pertanian Jayawijaya tewas ditembak di Distrik Muliama. Dia menyebut larangan tersebut berlaku bagi warga pendatang yang masuk ke wilayah konflik dengan berbagai alasan.

Baca Juga:

• "Keamanan Adalah Ruang untuk Melayani", TNI Kejar KKB Pelaku Penembakan 3 ASN Jayawijaya yang Tewas Saat Bertugas

Sebby juga menyatakan larangan tersebut berlaku bagi warga yang datang untuk menjalankan pelayanan kesehatan, pendidikan, kegiatan gereja maupun pertanian.

"Dengan demikian kami tegaskan sekali lagi, bahwa wilayah perang ini orang Indonesia tidak diizinkan masuk. Anda-anda mengklaim itu pelayanan gereja kah, pelayanan kesehatan kah, pendidikan kah, pertanian kah, segala macam, tidak masuk," ujarnya.

Sebby kemudian mengklaim ketiga korban sempat melarikan diri ketika diperiksa kelompok bersenjata sebelum akhirnya ditembak.

"Laporan TPNPP oleh Kodam Ndugama sangat jelas. Mereka sampaikan bahwa tiga orang itu, mereka melarikan diri. Jadi kita tembak, yang lain tidak tembak karena mereka bersedia diperiksa," katanya.

Dia juga mengklaim kelompoknya sebelumnya telah menerima laporan mengenai seorang perempuan yang dicurigai berkaitan dengan aktivitas intelijen dari Jakarta.

"Dan kami juga sudah terima laporan sebelumnya bahwa ada perempuan ini dicurigai. Kami sudah terima laporan jauh-jauh sebelumnya. Mereka bilang ada satu agen intelijen yang dikirim dari Jakarta," ujar Sebby.

Sebby menyatakan pihak yang dianggap membantu aparat, baik orang asli Papua maupun warga pendatang, juga dapat menjadi sasaran tindakan kelompoknya. Dia menilai pekerjaan di sejumlah sektor di Papua semestinya diberikan kepada orang asli Papua.

"Siapa suruh kamu datang di Papua? Orang-orang Indonesia ini, cari apa? Siapa suruh datang dan cari apa? Karena tenaga kesehatan, tenaga pegawai negeri, apa pun semua harus difungsikan orang asli Papua," katanya.

Dia juga menolak kedatangan pekerja dari sejumlah daerah di Indonesia untuk mengisi posisi di provinsi maupun kabupaten baru di Papua.

"Tidak perlu lagi orang-orang imigran didatangkan untuk mengisi provinsi baru, kabupaten baru, segala macam. Tidak perlu orang Indonesia," ujarnya.

Pernyataan Sebby tersebut muncul setelah penembakan tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Ketiganya yakni Aprida Rapi (49), Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya; drh Alfonsius Albinus Mehan (35), dokter hewan; serta Willi Mbuik (24), CPNS Kabupaten Jayawijaya.

Aprida Rapi dilaporkan tewas akibat luka tembak di bagian rusuk kiri depan. Sementara drh Alfonsius Albinus Mehan meninggal akibat luka tembak di kepala. Willi Mbuik juga meninggal dunia dalam insiden tersebut.

Aparat keamanan sebelumnya menyebut kelompok Egianus Kogoya dari TPNPB Kodap III Ndugama Derakma diduga terlibat dalam penembakan tersebut.

Sementara itu, Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 telah mengidentifikasi dua orang yang muncul dalam cuplikan video call yang beredar di media sosial. Keduanya berinisial PN dan KT dan telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan identitas PN dan KT diketahui setelah polisi mencocokkan cuplikan video dengan data serta ciri-ciri yang dimiliki aparat.

Keduanya diduga merupakan anggota kelompok Kodap III Ndugama pimpinan Egianus Kogoya. Polisi juga mengaitkan PN dan KT dengan penembakan saat Festival Budaya Lembah Baliem di Kabupaten Jayawijaya pada 8 Agustus 2026 yang menyebabkan dua warga sipil terluka.

Selain itu, nama kedua DPO tersebut disebut berkaitan dengan kasus penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, di Kabupaten Nduga pada 7 Februari 2023. Pilot tersebut kemudian dibebaskan pada 21 September 2024.

Polisi masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penembakan tiga ASN tersebut.* (in/dh)

Polemik tersebut mencuat setelah Pigai menanggapi pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengenai isu perumusan dan perubahan definisi OAP.

Baca Juga:

• "Wilayah Saya Adalah Milik Saya", Pengamat Sebut Kades Bisa Jadi Raja Kecil jika Masa Jabatan Tak Dibatasi

"Kemendagri menuduh saya HOAX padahal dengan baca undangan ini mereka yang justru HOAX. Kasihan pejabat kita di negara ini. Saya sarankan perbaiki kualitas diri sebagai orang yang kredibel, orang yang jujur dan bersih dan kompeten agar dihormati rakyat Indonesia," tulis Pigai dalam unggahannya, Sabtu (12/9/2026).

Pigai juga menyinggung pengalaman yang disebutnya telah menangani ribuan kasus HAM sebagai dasar untuk mempertahankan pernyataannya mengenai persoalan OAP.

"Pengalaman saya sudah tangani minimal 15 ribu kasus HAM di Indonesia, belum pernah ada yang terbantahkan dan saya komentar ke publik ribuan nyaris tidak pernah ada masalah. Semuanya selalu terukur dan hampir tidak terbantahkan. Ini pengalaman dan jam terbang," ujarnya.

Dia kemudian menegaskan bahwa keaslian suatu data maupun identitas, menurutnya, harus diuji menggunakan metode ilmiah dan bukan semata-mata melalui tafsir politik.

"Ingat juga seluruh dunia 'asli atau palsu hanya ditentukan oleh alat uji sains yakni laboratorium hasil test DNA (bukan definisi)'... Tidak bisa dengan tafsir dan definisi politik," kata Pigai.

Pernyataan tersebut kemudian memicu respons dari warganet. Sejumlah pengguna media sosial menyoroti keputusan Pigai membawa perdebatan antarkementerian ke ruang publik.

Salah satu pengguna X menilai Pigai seharusnya menggunakan mekanisme internal pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. "Anda itu menteri. Anda saat ini pejabat publik bukan lagi gelandangan politik. Anda seharusnya bisa menggunakan perangkat kementerian Anda untuk menyelesaikan masalah ini," tulisnya.

Komentar lain juga mempertanyakan mengapa perbedaan pandangan antarsesama pejabat pemerintah justru diperdebatkan melalui media sosial. "Aneh, sesama pejabat kok saling bantah di medsos, ya diselesaikan dengan rapat koordinasi," tulis pengguna lainnya.

Ada pula warganet yang mengkritik Pigai karena dinilai terlalu menonjolkan pengalaman pribadinya dalam menjelaskan persoalan tersebut.

"Kalau gak diundang, jangan rame medsos, tapi lapor bos," tulis pengguna X lainnya dalam kolom komentar.

Sebagian netizen juga mengingatkan agar persoalan Papua tidak berhenti pada perdebatan mengenai istilah atau definisi. Mereka meminta pemerintah lebih fokus pada persoalan HAM dan keamanan yang masih terjadi di Papua.

"Woy urus dulu HAM, pembunuhan 3 orang ASN di Jayawijaya, mana statement mu, malah ngurusin hal ga penting," tulis salah satu pengguna.

Meski banyak komentar bernada kritik, polemik ini tetap memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai definisi OAP di lingkungan pemerintah. Pernyataan Pigai dan respons Kemendagri kini menjadi perhatian publik karena menyangkut kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat Papua.

Polemik antara Pigai dan Kemendagri tersebut juga memunculkan sorotan terhadap etika komunikasi pejabat publik. Sejumlah warganet berharap perbedaan pandangan antarkementerian dapat diselesaikan melalui koordinasi internal pemerintah dan menghasilkan keputusan yang jelas.

Hingga kini, persoalan mengenai definisi Orang Asli Papua masih menjadi perdebatan. Dasar dan konteks pembahasan yang dipersoalkan kedua pihak menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.* (fj/dh)

BANDA ACEH - Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (DPD IKAL-Lemhannas) Aceh kembali menggelar "Ngopi Kebangsaan" di Warkop dKupi Aceh 2, Jalan AMD Batoh, Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026). Forum tersebut membahas percepatan rekonstruksi Aceh pascabencana hidrometeorologi.

Kegiatan yang mengangkat tema "Akselerasi Rekonstruksi Aceh Pasca Bencana Hidrometeorologi Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional" itu mempertemukan berbagai unsur strategis. Di antaranya Pemerintah Aceh, Polda Aceh, Kodam Iskandar Muda, TNI-Polri, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), BUMN, BUMD, akademisi, ulama, tokoh masyarakat, dunia usaha, alumni Lemhannas, hingga insan media.

Baca Juga:

• 265 Sumur Bor hingga Trauma Healing, Kapolda Aceh Bongkar Rangkaian Strategi Polri Pulihkan Korban Bencana Hidrometeorologi

"Kegiatan ini akan kembali kita laksanakan secara rutin. Selain untuk mempererat silaturahmi, forum ini menjadi wadah melahirkan ide dan gagasan konkret yang akan direkomendasikan bagi daerah, bangsa, negara, serta pentingnya sinergi lintas sektor," ujar Syahrizal.

Pemerintah Aceh yang diwakili Plt Sekretaris Daerah Aceh Taufik mengatakan pemerintah terus mendorong langkah strategis untuk menyelesaikan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang terdampak bencana. Upaya tersebut, kata dia, juga mendapat dukungan dari jajaran Polri.

Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan mengapresiasi inisiatif IKAL-Lemhannas Aceh yang membuka ruang dialog lintas sektor. Menurutnya, percepatan pemulihan membutuhkan kekompakan dan sinergi dari seluruh komponen.

"Jajaran Polda Aceh siap memperkuat sinergitas demi mempercepat pemulihan fisik maupun sosial masyarakat," tegas Ruddi.

Hal senada disampaikan perwakilan Satgas PRR yang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam proses pemulihan pascabencana.

Kepala Staf Kodam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko mengatakan TNI terus berkoordinasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan penghubung di berbagai wilayah Aceh.

"Untuk saat ini, Aceh merupakan daerah dengan jumlah terbanyak pembangunan jembatan pascabencana. Untuk itu, kami terus berupaya mempercepat penyelesaian pembangunan," ujarnya.

Ketua Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Dr Drs Imran mengingatkan seluruh pihak untuk mengesampingkan perbedaan dan menghentikan narasi saling menyalahkan. Menurutnya, proses pemulihan harus ditempatkan sebagai kepentingan bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Pemulihan pascabencana dan penyelesaian rehab rekon di Aceh harus dilaksanakan secara sinergis. Fokus kita semata-mata pemulihan masyarakat terdampak," tegas Imran.

Sekretaris Jenderal DPD IKAL-Lemhannas Aceh Dr Yusri Kasim mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang hadir dan berkontribusi dalam forum tersebut. Dia memastikan Ngopi Kebangsaan akan terus dipertahankan sebagai agenda berkala.

Menurut Yusri, gagasan yang lahir dari forum tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan ketahanan sosial di Aceh.

Sementara itu, Owner dKupi Aceh Dedi Sumardi selaku tuan rumah berharap kegiatan tersebut dapat terus digelar secara rutin dan terencana. Menurutnya, alumni Lemhannas memiliki tanggung jawab moral untuk turut berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara.

Forum Ngopi Kebangsaan DPD IKAL-Lemhannas Aceh tersebut diharapkan menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pemulihan masyarakat serta pembangunan kembali wilayah Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi.* (dh)

Berdasarkan data BPS Sumut, impor bahan bakar mineral pada Juli 2026 tercatat sebesar US$98,2 juta atau sekitar Rp1,72 triliun. Komoditas yang masuk antara lain petroleum bitumen, bahan bakar diesel otomotif, serta motor spirit dengan RON 90 dan di atasnya, tetapi di bawah RON 97.

Baca Juga:

• Massa Aksi Diduga Diserang OTK di Capital Building Medan, GM FKPPI Desak Polisi Tangkap Penonton Gelap hingga Aktor Intelektual

Meski mengalami penurunan secara bulanan, nilai impor bahan bakar mineral secara kumulatif masih meningkat. Sepanjang Januari-Juli 2026, total impor tercatat sebesar US$735 juta atau sekitar Rp12,9 triliun.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebesar US$495 juta atau sekitar Rp8,71 triliun.

Selain bahan bakar mineral, impor komoditas plastik dan barang dari plastik ke Sumut juga mengalami penurunan pada Juli 2026.

BPS mencatat impor plastik dan barang dari plastik pada Juli 2026 sebesar US$23 juta atau sekitar Rp404,9 miliar. Nilai tersebut turun 32% dibandingkan Juni 2026 yang mencapai US$34,1 juta atau sekitar Rp600 miliar.

Sementara itu, secara keseluruhan nilai impor Sumatera Utara pada Juli 2026 tercatat sebesar US$578 juta atau sekitar Rp10,1 triliun.

Nilai impor tersebut masih lebih tinggi dibandingkan Juni 2026 yang tercatat sekitar Rp9,7 triliun.

Data tersebut menunjukkan terdapat penurunan impor pada sejumlah komoditas utama secara bulanan, khususnya bahan bakar mineral serta plastik dan barang dari plastik, meski nilai impor secara kumulatif bahan bakar mineral sepanjang Januari-Juli 2026 masih meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.* (ds/dh)

Ijeck mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur pendidikan berjalan sesuai dengan perencanaan. Dia berharap seluruh fasilitas yang telah selesai dibangun dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik agar siswa memperoleh layanan pendidikan dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Baca Juga:

• Cegah Tiga Dosa Besar Pendidikan, Gus Ipul Perintahkan Sekolah Rakyat Perkuat SOP

Menurut Ijeck, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dapat memperluas akses pendidikan berkualitas, terutama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

"Program Sekolah Rakyat ini merupakan inisiatif prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan memutus rantai kemiskinan ekstrem. Maka dari itu, secara bersama-sama mari kita dukung penuh program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Ijeck menilai keberadaan Sekolah Rakyat dapat memberikan harapan baru bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena itu, dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat dinilai penting agar program tersebut dapat berjalan optimal.

Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan yang mendampingi Ijeck mengatakan Pemkab Sergai siap mendukung program pemerintah pusat di bidang pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah.

"Pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Kami tentu mendukung program Sekolah Rakyat dan berharap operasionalnya dapat berjalan dengan baik, sehingga memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas dan berkualitas bagi anak-anak di Serdang Bedagai," kata Adlin.

Adlin menambahkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemkab Sergai, kata dia, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.

Sekolah Rakyat di Kabupaten Serdang Bedagai merupakan program tahap kedua di Sumatera Utara. Sekolah tersebut telah mulai beroperasi sejak 31 Juli 2026 dan disebut menampung sekitar 1.000 siswa.

Dengan pengawasan dan dukungan dari berbagai pihak, program Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas sekaligus membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Serdang Bedagai.* (ds/dh)

Trubus mengatakan masa jabatan yang tidak dibatasi dapat membuat kepala desa memiliki kekuasaan terlalu besar. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat kades bertindak layaknya "raja" di wilayahnya.

Baca Juga:

• Kapolri: Pungli dan Premanisme di Kawasan Industri, Akan Ditindak

Menurut Trubus, kekhawatiran tersebut semakin besar karena pengawasan terhadap kepala desa dinilai masih lemah. Dia menilai camat yang memiliki fungsi pengawasan juga belum tentu mampu mengawasi seluruh desa secara optimal.

"Selama ini saja lurah-lurah enggak ada pengawasan. Itu kan harusnya mengawasi mereka camat. Karena camat itu enggak punya kapasitas untuk mengawasi desa-desa," katanya.

Trubus juga mengingatkan kekuasaan kepala desa yang terlalu besar dapat membuka peluang terjadinya praktik pungutan liar (pungli). Selain itu, kondisi tersebut dinilai dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat di desa.

Menurut dia, masyarakat yang hendak mendirikan usaha hingga investor yang ingin masuk ke suatu wilayah desa berpotensi menghadapi hambatan apabila kepala desa memiliki kewenangan terlalu besar tanpa pengawasan yang memadai.

"Misalnya orang mau mendirikan UMKM atau ada pembukaan wirausaha, atau malah ada investor industri mau masuk, itu nanti bisa dihalang-halangi. Bisa menjadi kesulitan," ujar Trubus.

Tak hanya persoalan pungli, Trubus menyebut masa jabatan kepala desa yang tidak dibatasi juga berpotensi memicu konflik dan perpecahan di tengah masyarakat.

Dia menilai kekuasaan yang terlalu besar tanpa mekanisme pengawasan dapat berdampak pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur hingga kondisi sosial masyarakat desa.

"Pelayanan publik, infrastruktur, pokoknya semua bisa bermasalah. Ujung-ujungnya malah terjadi konflik di desa," tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) menggelar audiensi dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan sejumlah aspirasi. Salah satu yang disoroti yakni usulan agar masa jabatan kepala desa tidak dibatasi.

Kepala Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Saeffudin, mengatakan usulan tersebut didorong dengan alasan efektivitas dan efisiensi anggaran serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di desa.

"Kemudian, kami menghendaki selaku kepala desa di AMJ agar nilai historis sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 1965, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 5, Nomor 4 Tahun 1974, di mana bahwa jabatan kepala desa saat itu adalah tidak dibatasi dengan periodisasi," kata Saeffudin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Selain masa jabatan, Saeffudin juga menyoroti keterbatasan pegawai negeri sipil (PNS) yang dapat ditugaskan sebagai penjabat (Pj) kepala desa. Menurut dia, persoalan tersebut membutuhkan kepastian hukum.

Karena itu, dia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri mempertimbangkan pencabutan ketentuan terkait penjabat kepala desa.

"Kami khawatir akan terjadi peristiwa seperti di Kabupaten Banjarnegara. Oleh karena itu, kami memohon kepada pimpinan DPR RI dan juga Menteri Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kemendagri untuk betul-betul bisa mendengarkan aspirasi kami," ujar Saeffuddin.

Usulan masa jabatan kepala desa tanpa pembatasan periode kini menjadi perhatian karena menyangkut tata kelola, mekanisme pengawasan, serta potensi dampaknya terhadap pelayanan dan kehidupan masyarakat di tingkat desa.* (k/dh)

"Kejadian ini juga perlu menjadi bahan evaluasi agar proses pembinaan dan penegakan disiplin di lingkungan satuan dapat terus diperkuat," kata Dave saat dikonfirmasi, Sabtu (12/9/2026).

Baca Juga:

• "Jangan Tunggu Korban Berikutnya", DPR Desak Pemerintah Bikin Roadmap Berantas KKB usai 3 ASN Jayawijaya Tewas Ditembak

Dave meminta proses penyelidikan kasus tersebut dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa serta memastikan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai hukum.

"Yang terpenting, kasus ini dapat ditangani secara tuntas dan menjadi pembelajaran untuk terus memperkuat profesionalisme, disiplin, serta pembinaan prajurit, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali," ujarnya.

Sementara itu, keluarga Serda Ahmad meminta proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat berjalan serius dan transparan. Ayah almarhum, Toni Eko Prasetyo, berharap empat anggota senior yang diduga terlibat mendapat sanksi setimpal apabila terbukti bersalah.

"Kami dari keluarga almarhum berharap ada sanksi yang setimpal kepada empat anggota senior anak kami yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kami," kata Toni saat ditemui di rumah duka, Jumat (11/9/2026).

Toni mengatakan keluarga menerima kabar mengenai kondisi Ahmad pada Kamis (11/9/2026) sekitar pukul 05.00 WIB. Saat itu, Ahmad disebut sudah berada di unit gawat darurat sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Keluarga kemudian meminta dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian Ahmad. Namun, hingga kini hasil autopsi tersebut disebut belum diterima keluarga.

Serda Ahmad Muzammil Farisa diketahui bertugas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Sebelum meninggal, Ahmad disebut telah bertugas di lingkungan Dinas Psikologi Mabes TNI AU selama sekitar satu setengah tahun.

Ahmad kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka di Magetan, Jawa Timur, pada Kamis (10/9/2026) malam. Pemakaman dilakukan tanpa upacara militer.

Kasus dugaan penganiayaan terhadap Serda Ahmad hingga menyebabkan kematian masih menjadi perhatian keluarga dan sejumlah pihak. Proses penyelidikan diharapkan dapat mengungkap secara jelas rangkaian kejadian serta pihak yang bertanggung jawab.* (dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Dian seharusnya menjalani pemeriksaan pada Jumat (11/9/2026), namun tidak memenuhi panggilan penyidik.

Baca Juga:

• Bayar Rp650 Juta demi Masuk Kedokteran tapi Tetap Tak Lolos, KPK Bongkar Peran Guru SMA sebagai Pengepul Calon Mahasiswa Unsoed

Budi mengatakan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Dian. Keterangan Dian dinilai diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara yang sedang dikembangkan KPK.

"Penyidik akan jadwalkan ulang pemeriksaannya. Karena keterangannya dibutuhkan dalam pengungkapan perkara ini," ujarnya.

Dian diketahui berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota Tangerang. Dalam perkara tersebut, dia dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait pengembangan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Rejang Lebong.

Selain Dian, KPK sebelumnya juga memanggil anggota DPRD Bengkulu Herimanto serta Elisa Wijaya yang merupakan Senior Purchasing PT Cahaya Mas Cemerlang.

Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK juga telah memeriksa Vinna Ledy Anggraheni sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap Vinna dilakukan pada 4 dan 10 Agustus 2026 di Gedung Merah Putih KPK.

Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Vinna mengenai sejumlah pengadaan barang dan jasa di Kota Bengkulu.

"VLA didalami pengetahuannya oleh penyidik terkait pengadaan-pengadaan di Kota Bengkulu," kata Budi.

Keterangan dari para saksi nantinya akan dianalisis dan dikonfirmasi dengan keterangan saksi lain serta temuan penyidik dari sejumlah penggeledahan.

KPK sebelumnya juga mengembangkan penyidikan terkait dugaan pemberian fasilitas kepada Vinna. Dalam perkara tersebut, penyidik mendalami informasi mengenai dua kendaraan yang diduga diberikan pihak swasta dan dikaitkan dengan Vinna.

Sementara itu, ketidakhadiran Dian dalam pemeriksaan kali ini membuat penyidik KPK akan melakukan pemanggilan ulang untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan dalam pengembangan perkara.* (k/dh)

Hendri menyebut dua kelompok tersebut sebagai "kubu Solo" dan "kubu Cikeas". Namun, menurutnya, belum terlihat adanya manuver politik besar yang dilakukan kedua kubu karena kontestasi Pilpres 2029 masih cukup jauh.

Baca Juga:

• Ramal AHY Presiden 2029 Lewat Skenario Prabowo Mundur, Cuitan Dokter Tifa Soal 'Dewan Jenderal' & Perang Dunia III Bikin Geger

Menurut Hendri, aktivitas politik yang mulai terlihat saat ini lebih berkaitan dengan membaca kemungkinan peta koalisi dan kandidat yang akan muncul pada Pilpres 2029.

Dia menilai belum ada alasan bagi kubu Jokowi maupun kubu Demokrat untuk saling berhadapan secara terbuka karena waktunya dinilai masih terlalu jauh.

"Apakah sekarang mereka harus bermusuhan? Minimal memunculkan friksi, menurut saya belum saatnya, momentumnya masih terlalu jauh," ujarnya.

Di sisi lain, Hendri menilai Presiden Prabowo Subianto akan sangat berhati-hati apabila kembali maju dalam Pilpres 2029, khususnya dalam menentukan calon wakil presiden.

Menurutnya, Prabowo berpotensi memilih sosok yang tidak terlalu dominan secara politik di dalam partai. Pertimbangan tersebut dinilai berkaitan dengan kepentingan jangka panjang Partai Gerindra.

Karena itu, Hendri meragukan Prabowo akan memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

"Misalnya nih Prabowo ambil AHY jadi wapresnya, artinya apa, dia membesarkan Demokrat, yang bisa jadi membahayakan Gerindra di 2034," kata Hendri.

Dia juga menilai keputusan menggandeng Gibran memiliki konsekuensi politik tersendiri bagi Gerindra.

"Sama, kalau dia mengambil Gibran, bisa jadi membahayakan Gerindra juga dan membesarkan PSI atau yang dalam bayang-bayang Golkar," ujarnya.

Hendri menilai dinamika Pilpres 2029 saat ini masih berada pada tahap awal. Partai politik dan sejumlah tokoh disebut baru mulai menghitung peluang, membangun komunikasi serta mempersiapkan strategi masing-masing.

Sementara itu, konstelasi politik nasional masih dapat berubah seiring perkembangan hubungan antarpartai, perubahan koalisi hingga munculnya kandidat baru menjelang tahapan resmi Pemilu 2029.

Pembahasan mengenai kemungkinan pasangan dan peta kekuatan Pilpres 2029 tersebut merupakan analisis politik Hendri Satrio, bukan keputusan resmi partai politik maupun pencalonan yang telah ditetapkan.* (k/dh)