Rapat yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• DPRD Batu Bara Sampaikan Laporan Reses Tahap II 2026, Aspirasi Masyarakat Jadi Bahan Pembahasan APBD

KUA-PPAS Jadi Landasan Penyusunan APBD 2027

Dalam penyampaian Nota KUA-PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menegaskan bahwa penyusunan APBD harus dilakukan secara terintegrasi dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah serta pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyampaian dokumen KUA dan PPAS menjadi bagian penting dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Proses tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dorong Anggaran Optimal di Tengah Efisiensi

Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyusun rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dengan mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.

Kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang optimal di tengah kondisi efisiensi.

Meski demikian, efisiensi anggaran tetap diupayakan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga berkomitmen mempertahankan dan menjalankan program-program prioritas yang telah direncanakan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Hal tersebut menjadi penting agar setiap anggaran yang direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

KUA-PPAS Diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan

Penyusunan KUA-PPAS RAPBD 2027 juga diarahkan untuk mendukung visi Kabupaten Batu Bara dalam mewujudkan Batu Bara yang Bahagia, dengan orientasi pada pelayanan, amanah, harmonis, akuntabel, giat, inovatif, dan adil.

Melalui pembahasan KUA-PPAS, pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan dapat menyelaraskan arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah dengan kebutuhan pembangunan serta kemampuan fiskal daerah.

Dokumen KUA-PPAS selanjutnya akan menjadi salah satu dasar dalam proses penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027.

Masih Berpotensi Mengalami Penyesuaian

Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga menyampaikan bahwa rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 masih memungkinkan mengalami penyesuaian.

Penyesuaian tersebut dapat dilakukan setelah Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2027 ditetapkan, khususnya apabila terdapat perubahan terhadap kebijakan transfer ke daerah maupun komponen pendapatan dan pembiayaan yang berpengaruh terhadap struktur APBD Kabupaten Batu Bara.

Rapat paripurna penyampaian KUA-PPAS ini menjadi tahapan penting dalam proses pembahasan RAPBD 2027 antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan DPRD.

Dengan adanya pembahasan secara terbuka dan terarah, diharapkan APBD Tahun Anggaran 2027 nantinya dapat disusun secara realistis, efektif, efisien, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Kabupaten Batu Bara.* (dh)

Rapat paripurna yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Safi'i, SH, Wakil Ketua DPRD Nurhaji dan Rodial, Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, SE., M.AP, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara Hardiman Sihombing, S.STP., M.SP, seluruh anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Enam Fraksi DPRD Batu Bara Sampaikan Pandangan Umum KUA-PPAS R-APBD 2027, Soroti PAD hingga Kesejahteraan Masyarakat

Aspirasi Masyarakat dari Tujuh Daerah Pemilihan

Pelaksanaan Reses Tahap II Tahun 2026 mencakup tujuh daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Batu Bara. Para anggota DPRD turun langsung menemui masyarakat, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat lainnya di berbagai desa dan kelurahan.

Dapil I: Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir dan Datuk Lima Puluh

Anggota DPRD Dapil I melaksanakan kegiatan reses di sejumlah desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir, dan Datuk Lima Puluh.

Dalam pertemuan dengan masyarakat, berbagai aspirasi disampaikan oleh konstituen, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, maupun unsur partai politik.

DPRD Dapil I menyatakan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Usulan masyarakat juga akan menjadi bahan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah.

Dapil II: Talawi dan Datuk Tanah Datar

Reses Dapil II dilaksanakan di Kecamatan Talawi dan Datuk Tanah Datar. Sejumlah desa dan kelurahan menjadi lokasi pertemuan antara anggota DPRD dengan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.

Anggota DPRD Dapil II menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangan serta prioritas pembangunan daerah.

Dapil III: Tanjung Tiram dan Nibung Hangus

Anggota DPRD Dapil III melaksanakan reses di Kecamatan Tanjung Tiram dan Nibung Hangus dengan mengunjungi sejumlah desa dan kelurahan.

Pertemuan dengan masyarakat menghasilkan berbagai masukan dan aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan di tingkat desa maupun kecamatan.

Aspirasi yang telah dihimpun selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan menjadi bahan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 serta Rancangan APBD 2027.

Dapil IV: Sei Balai

Di Dapil IV, anggota DPRD melaksanakan reses di Kecamatan Sei Balai. Pertemuan dengan masyarakat dilaksanakan di sejumlah desa, termasuk Mekar Mulio, Kwala Sikasim, Perkebunan Sei Balai, Sei Balai, Benteng Jaya, Durian, Perjuangan, Sido Mulio, Mekar Baru, Suka Ramai, Sukerejo, Tanah Timbul, dan Perkebunan Sei Bejangkar.

Masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi kepada anggota DPRD sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan.

DPRD Dapil IV menyatakan akan membawa aspirasi tersebut ke Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar dapat ditindaklanjuti berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.

Dapil V: Medang Deras

Reses Dapil V dilaksanakan di Kecamatan Medang Deras dengan menyambangi sejumlah desa dan kelurahan.

Dalam dialog dengan masyarakat, anggota DPRD menerima berbagai usulan dari konstituen, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta unsur lainnya.

Seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bagian dari bahan pembahasan kebijakan pembangunan daerah, termasuk dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 dan Rancangan APBD 2027.

Dapil VI: Sei Suka dan Laut Tador

Anggota DPRD Dapil VI melaksanakan Reses Tahap II di Kecamatan Sei Suka dan Laut Tador.

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan dan persoalan pembangunan kepada wakil rakyat.

DPRD Dapil VI berkomitmen untuk membawa aspirasi masyarakat tersebut ke tingkat pembahasan pemerintah daerah sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan dan program pembangunan.

Dapil VII: Air Putih

Sementara itu, anggota DPRD Dapil VII melaksanakan reses di Kecamatan Air Putih.

Selain menerima berbagai aspirasi masyarakat, terdapat sejumlah perhatian khusus yang disampaikan dalam hasil reses, di antaranya terkait ketepatan sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta persoalan harga pupuk subsidi.

Anggota DPRD Dapil VII meminta agar dilakukan pendataan ulang penerima PKH sehingga bantuan pemerintah dapat benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.

Terkait pupuk subsidi, DPRD juga mendorong agar penyalurannya dapat mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga petani memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau.

Aspirasi Masyarakat Menjadi Bahan Kebijakan

Secara keseluruhan, pelaksanaan Reses Tahap II Tahun 2026 menjadi bagian penting dari fungsi DPRD dalam menjalankan tugas representasi masyarakat.

Berbagai aspirasi yang dihimpun dari tujuh daerah pemilihan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Melalui penyampaian laporan reses dalam rapat paripurna, DPRD Kabupaten Batu Bara menegaskan komitmennya untuk terus menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya dalam proses perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah.

Dengan demikian, reses tidak hanya menjadi agenda rutin anggota DPRD, tetapi juga menjadi salah satu sarana untuk memastikan kebutuhan dan persoalan masyarakat dapat masuk dalam pembahasan kebijakan pembangunan Kabupaten Batu Bara.* (dh)

Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya menggelar perkara bersama Polda Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Sudah 20 Kali Beraksi Berkedok Razia Polisi, Residivis di Medan Akhirnya Dibekuk usai Perkosa Korban

Calvijn menyebut perkara ledakan tersebut kini telah naik ke tahap penyidikan. Polisi sebelumnya telah melakukan gelar perkara khusus yang turut dihadiri jajaran Polda Sumut.

"Kasus ini sudah naik sidik. Kita telah melakukan gelar perkara khusus yang dihadiri oleh Polda," ujarnya.

Meski sudah menetapkan tersangka, polisi belum memerinci identitas maupun peran pihak yang dijerat dalam kasus tersebut. Calvijn mengatakan keterangan lebih lengkap akan disampaikan pada pekan depan.

"Nanti kita akan sampaikan Minggu depan," pungkasnya.

Ledakan di rumah mewah kawasan Grand Polonia Medan tersebut terjadi pada Senin (20/7/2026). Peristiwa itu menyebabkan tiga orang meninggal dunia setelah tertimbun akibat ledakan.

Sejak kejadian, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan serangkaian penyelidikan. Dari hasil penyelidikan sementara, ledakan diduga dipicu kebocoran pipa gas tanam milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Polisi juga telah menemukan titik kebocoran pipa gas yang diduga berkaitan dengan peristiwa ledakan tersebut.

Saat ini penyidik masih melanjutkan pemeriksaan untuk mengungkap secara lengkap penyebab kejadian dan pihak yang bertanggung jawab. Identitas tersangka dijadwalkan disampaikan polisi pada pekan depan.* (ds/dh)

Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa (18/8/2026), mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai.

Baca Juga:

• Belanja Tembus Rp7,7 Triliun, Rico Waas Bocorkan 6 Prioritas Pembangunan Medan di APBD Perubahan 2026

Dalam rapat tersebut, enam fraksi menyampaikan pandangan umum dan sejumlah catatan sebagai bahan pembahasan Rancangan KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027.

Fraksi PDI Perjuangan Dorong Pembahasan Segera

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan harapan agar hasil pembahasan dan kerja yang dilakukan dapat ditindaklanjuti Pemerintah Daerah bersama pihak terkait melalui kebijakan dan langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan agar Dokumen Rancangan KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027 segera dibahas sehingga pelaksanaan pembangunan Kabupaten Batu Bara pada 2027 dapat dimulai tepat waktu.

Menurut fraksi tersebut, percepatan pembahasan diharapkan turut mendorong kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Batu Bara agar semakin maju dan berkembang.

Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Bapak Jalasmar Sitinjak, S.H.

Fraksi Gerindra Tekankan Anggaran yang Realistis dan Tepat Sasaran

Fraksi Partai Gerindra memandang Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian penting dari proses pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Fraksi Gerindra menilai pembahasan harus dilakukan secara objektif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Fraksi tersebut pada prinsipnya mendukung proses pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, dalam proses pembahasan selanjutnya, Fraksi Gerindra menegaskan akan tetap menjalankan fungsi konstitusional DPRD melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.

Kepentingan masyarakat, efektivitas penggunaan anggaran, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah menjadi hal yang ditekankan dalam proses pembahasan tersebut.

Fraksi Gerindra berharap pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, proporsional, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Pandangan tersebut dibacakan oleh Bapak Muhammad Safi'i.

Fraksi PKS Dukung Pembahasan Serius dan Efektif

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara umum mendukung dan mendorong Nota KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas secara serius, efektif, dan efisien.

Fraksi PKS mendorong agar pembahasan dilakukan pada masing-masing komisi DPRD Kabupaten Batu Bara sesuai mekanisme yang berlaku.

Pandangan Fraksi PKS dibacakan oleh Ibu Suminah.

Fraksi PAN Soroti Transparansi dan Kepentingan Masyarakat

Fraksi PAN berharap penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027 dapat dilaksanakan secara transparan dan terbuka dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Fraksi PAN juga berharap rancangan anggaran tersebut mampu menjadi instrumen untuk menyelesaikan sebagian besar persoalan masyarakat sebagai bagian dari upaya nyata membangun Kabupaten Batu Bara yang lebih maju dan sejahtera.

Pandangan Fraksi PAN dibacakan oleh Ibu Chairul Bariah, S.M.

Fraksi KPN Siap Bahas Rancangan KUA-PPAS Secara Mendalam

Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) menyatakan siap membahas secara mendalam Dokumen Rancangan KUA-PPAS R-APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Fraksi KPN berharap proses pembahasan dapat berjalan secara konstruktif dan diselesaikan tepat waktu sesuai amanah peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Tujuannya, agar APBD Kabupaten Batu Bara yang dihasilkan nantinya dapat menjadi APBD yang sehat, akuntabel, serta berpihak pada kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Pandangan tersebut dibacakan oleh Bapak Suriadi, S.H.

Fraksi KDRI Dorong Optimalisasi PAD dan Pengawasan Perusahaan

Sementara itu, Fraksi KDRI menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dinilai penting dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2027.

Salah satu poin yang menjadi perhatian Fraksi KDRI adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fraksi KDRI meminta agar rekomendasi Pansus PAD segera ditindaklanjuti, termasuk upaya meningkatkan target perolehan PAD dalam APBD. Fraksi tersebut juga meminta adanya tindakan tegas dan terukur sesuai regulasi terhadap perusahaan yang dinilai kurang memberikan perhatian terhadap kemajuan masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Selain itu, Fraksi KDRI menyoroti belum adanya bagi hasil dari sejumlah sumber pendapatan daerah yang berpotensi menjadi PAD. Pemerintah Kabupaten Batu Bara didorong untuk terus memperjuangkan hak daerah kepada Pemerintah Pusat, termasuk mendorong perubahan regulasi apabila diperlukan.

Fraksi KDRI juga meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara segera membentuk tim atau satuan tugas optimalisasi PAD yang bertugas mengidentifikasi dan mengoptimalkan seluruh potensi PAD, khususnya dari perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Batu Bara.

Selain optimalisasi PAD, Fraksi KDRI menyampaikan sejumlah rekomendasi lainnya, yakni:

1. Menggenjot PAD melalui pengawasan perusahaan serta optimalisasi aset dan BUMD.
2. Mendorong efisiensi dan penggunaan anggaran secara tepat sasaran, terutama untuk sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
3. Menetapkan program prioritas yang terukur dengan indikator kinerja yang jelas pada masing-masing OPD.
4. Meningkatkan transparansi anggaran dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027.

Setelah mempertimbangkan berbagai hal tersebut, Fraksi KDRI menyatakan menerima Rancangan KUA-PPAS R-APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2027 untuk dibahas lebih lanjut di tingkat komisi-komisi dan Badan Anggaran (Banggar), dengan catatan agar dilakukan penyempurnaan sesuai masukan yang telah disampaikan.

Pandangan Fraksi KDRI dibacakan oleh Bapak H. Rohadi, S.P., M.H.

Pembahasan Dilanjutkan ke Tahap Berikutnya

Dengan disampaikannya pandangan umum keenam fraksi tersebut, pembahasan Rancangan KUA-PPAS R-APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme DPRD.

Berbagai catatan yang disampaikan fraksi diharapkan menjadi bahan dalam penyempurnaan rancangan anggaran, sehingga APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 nantinya dapat disusun secara realistis, transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.* (dh)

Data tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Baca Juga:

• Hadir Bukan Hanya Saat Pemilu: Aksi Nyata Ketua PSI Binjai Selatan Bakar Semangat Merdeka Warga Kampung Bonyot

"Kami sampaikan di kesempatan ini berdasarkan hasil operasi yang kami laksanakan mulai Januari hingga 15 Agustus 2026 kami mencatat ada 601 kali operasi SAR dilaksanakan," kata Syafii dalam rapat.

Dari 601 kecelakaan kapal tersebut, jumlah korban terdampak mencapai 3.607 orang. Sebanyak 3.165 korban berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup.

Sementara itu, 239 orang meninggal dunia dan 203 orang lainnya masih dalam status hilang.

"Di mana dari jumlah operasi yang dilaksanakan ada korban terdampak 3.607 korban, 3.165 diselamatkan dalam kondisi selamat, 239 dalam kondisi meninggal dunia, dan yang dinyatakan hilang berjumlah 203 orang," ujarnya.

Basarnas juga mencatat 220 warga negara asing (WNA) termasuk dalam total korban kecelakaan kapal tersebut.

Menurut Syafii, kecelakaan kapal yang ditangani Basarnas memiliki beragam penyebab dan jenis kejadian. Kasus yang ditangani mulai dari kapal mengalami kebocoran hingga operasi evakuasi medis atau medical evacuation.

"Dari jumlah korban sejumlah 3.607 ada 220 WNA. Jadi untuk jenis kecelakaan mulai dari kapal bocor sampai misi medical evacuation," tuturnya.

Data tersebut menjadi gambaran tingginya frekuensi kecelakaan kapal yang membutuhkan penanganan SAR sepanjang 2026. Pemerintah dan instansi terkait pun menjadi sorotan untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan penanganan keadaan darurat di laut.* (d/dh)

Kuasa hukum Pusung, Otto Cornelis (OC) Kaligis, mengatakan kehadiran kliennya melalui Zoom telah ditetapkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Baca Juga:

• Tim 9 Kejagung Kebut Penyidikan TPPU Febrie Adriansyah, 8 Saksi dan 1 Ahli Diperiksa

Dalam keterangannya, Pusung disebut akan menjelaskan sejumlah nama yang menurut kuasa hukumnya berkaitan dengan proses pengadaan di lingkungan BGN.

OC Kaligis menyebut beberapa nama, di antaranya Dadan Hindayana sebagai Pengguna Anggaran, Nyoto Suwignyo selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Budi Utomo, Ermas Isnaeni Lukman, Dohardo Pakpahan serta Sony Sanjaya yang disebut sebagai Pemberi Verifikasi Izin Dapur.

Menurut Kaligis, nama-nama tersebut berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa di BGN. Sementara itu, dia menegaskan Pusung tidak terlibat dalam proses pengadaan tersebut.

"Pusung sama sekali tidak terlibat maupun melibatkan diri dalam semua ini untuk pengadaan barang dan jasa. Itu saja yang akan dijelaskan besok, baik oleh Pusung maupun oleh tiga ahli dari MBG, dari Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Kaligis menilai keterlibatan Pusung dalam proses pengadaan harus dapat dibuktikan terlebih dahulu. Jika tidak ditemukan keterlibatan kliennya, dia berpendapat tindakan hukum terhadap Pusung semestinya dinyatakan tidak sah.

"Jadi kuncinya itu di sana. Nah, kalau ini memang tidak terbukti, mestinya penahanan atas dirinya tidak sah," katanya.

Dalam sidang praperadilan tersebut, tim kuasa hukum Pusung juga menyerahkan bukti berupa laporan klarifikasi dari Inspektorat BGN. Menurut Kaligis, dokumen tersebut memuat sejumlah informasi mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan.

Pengadaan yang disebut dalam laporan tersebut antara lain pengadaan motor, bangunan, sandal hingga sejumlah titik dapur.

Kaligis mengatakan Pusung sebelumnya telah diperiksa oleh Inspektorat BGN dan memberikan penjelasan mengenai persoalan yang kini menjadi bagian dari proses hukum.

"Dia (Pusung) sudah pernah diperiksa oleh Inspektorat. Hal yang sama juga dia nyatakan. Makanya dia mau muncul di Zoom untuk klarifikasi bahwa perkara ini atas dirinya, dia adalah korban kriminalisasi," tutur Kaligis.

Sidang praperadilan Pusung sendiri berkaitan dengan permohonan untuk menguji keabsahan penyitaan yang dilakukan penyidik Kejagung. Keterangan Pusung dan para ahli yang akan dihadirkan diharapkan dapat menjadi bagian dari pembuktian dalam perkara tersebut.* (oz/dh)

Putusan tersebut berkaitan dengan gugatan Dokter Tifa mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan dalam perkara yang menjerat dirinya. Hakim tunggal PN Jakarta Selatan menetapkan agenda pembacaan putusan digelar pukul 09.00 WIB.

Baca Juga:

• Sehari, Tiga Ruang Sidang: Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Febrie Kompak Uji Proses Hukum di PN Jaksel

Hakim kemudian meminta pihak Dokter Tifa dan Polda Metro Jaya untuk kembali hadir dalam agenda pembacaan putusan pada Jumat mendatang.

"Jadi para pihak hadir kembali, untuk putusan tanggal 21 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB," ujarnya.

Praperadilan tersebut telah memasuki tahap akhir setelah para pihak menjalani rangkaian persidangan. Pokok perkara yang diuji berkaitan dengan penghentian penuntutan dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang menyeret Dokter Tifa.

Sebelum bergulir di PN Jakarta Selatan, perkara tersebut juga sempat disidangkan di PN Jakarta Timur. Pada Kamis (23/7/2026), majelis hakim PN Jakarta Timur menerima eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dokter Tifa.

Putusan tersebut membuat perkara dugaan ijazah palsu Jokowi tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian di PN Jakarta Timur. Majelis hakim juga memerintahkan pengembalian berkas perkara beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

"Menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima," kata Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati saat persidangan di PN Jakarta Timur.

Majelis hakim kemudian memerintahkan agar seluruh berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum.

"Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada Penuntut Umum," ujar hakim.

Dengan adanya penetapan tersebut, putusan praperadilan di PN Jakarta Selatan pada Jumat (21/8/2026) menjadi agenda penting untuk menentukan keabsahan penghentian penuntutan dalam perkara yang berkaitan dengan Dokter Tifa dan tudingan ijazah palsu Jokowi.* (in/dh)

Mahyaruddin memberikan Penghargaan di bidang Ketahanan Pangan Kapolres AKBP. Welman Feri atas Dedikasi dan loyalitas tanpa henti dalam mendukung berbagai program Pemerintah salah satunya Ketahanan Pangan.

Baca Juga:

• Menkum Supratman: Hukum Tak Boleh Jauh dari Masyarakat

Ini merupakan buah dari komitmen dan kerja keras Polres Tanjungbalai dalam mengawal serta menyukseskan program prioritas pemerintah di bidang kedaulatan pangan nasional, sebut Mahyaruddin.

Di lokasi yang sama Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman Feri mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Ke – 81, " Terima kasih kami ucapkan atas diberikannya Penghargaan ini, semoga dengan Penghargaan ini dapat memberikan Semangat Persatuan dan Kesatuan kita lebih baik lagi dan bisa bersama – sama membangun Kota Tanjungbalai dan mendukung penuh Visi Tanjungbalai EMAS untuk Tanjungbalai yang lebih baik lagi kedepannya ", Ujar Kapolres Tanjungbalai.

Welman juga menyampaikan bahwa capaian ini menegaskan transformasi peran Polres Tanjungbalai yang tidak hanya berfokus pada pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum, melainkan juga aktif melahirkan program-program strategis yang berdampak langsung bagi kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia mendedikasikan penghargaan ini kepada seluruh personel Polres Tanjungbalai dan kelompok masyarakat yang terus konsisten bergotong-royong menjaga ketahanan pangan daerah.* (dh)

Indira mengatakan prinsip merit dalam pengisian anggota Ombudsman perlu diterapkan secara substantif. Artinya, calon yang dipertimbangkan tidak hanya dilihat berdasarkan urutan peringkat, tetapi juga berdasarkan kemampuan dan latar belakang yang dibutuhkan lembaga.

Baca Juga:

• Nomor Urut Bukan Segalanya, Guru Besar Lemhannas Usul 3 Calon Teratas Dinilai Ulang untuk Isi Kursi Ombudsman

Dia mengusulkan model "3 besar prioritas" untuk mengisi kekosongan tersebut. Tiga calon dengan peringkat teratas yang belum terpilih tetap menjadi bagian dari pertimbangan, kemudian dicocokkan dengan kebutuhan Ombudsman RI saat ini.

Tiga nama yang disebut Indira yakni Wahidah Suaib dari unsur masyarakat sipil, Radian Syam dari kalangan akademisi hukum, serta I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan dari unsur jaksa dan pemerintahan.

Menurut Indira, latar belakang calon menjadi salah satu aspek penting karena Ombudsman merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik secara independen.

Dia menilai keberagaman latar belakang anggota diperlukan agar proses pengambilan keputusan secara kolektif dan kolegial dapat berjalan lebih seimbang. Komposisi yang beragam dinilai dapat memperkaya perspektif dalam menangani berbagai persoalan pelayanan publik.

Indira juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi Ombudsman. Dia menyoroti risiko lembaga independen apabila terlalu banyak diisi figur yang memiliki jejaring politik, sementara kalangan profesional independen justru tersisih.

Menurutnya, proses pengisian anggota Ombudsman harus tetap mengedepankan integritas dan kapasitas calon. Mekanisme tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pelayanan publik.

Dengan pendekatan tersebut, pengisian kekosongan anggota Ombudsman diharapkan tidak sekadar mengikuti urutan hasil seleksi, tetapi benar-benar menghasilkan komposisi anggota yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan lembaga.* (dh)

Dukungan tersebut diberikan untuk membantu pelaksanaan berbagai kegiatan dan perlombaan yang melibatkan warga Kampung Bonyot. Kegiatan tersebut diikuti berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga ibu-ibu.

Baca Juga:

• Ribuan Warga Tumpah Ruah, Demonstrasi Pembebasan Sandera TNI Curi Perhatian di HUT ke-81 RI Simalungun

"Kita ingin warga Kampung Bonyot merasakan semangat 17 Agustus yang sesungguhnya. PSI hadir bukan hanya saat pemilu, tapi di setiap kegiatan rakyat. Semoga dengan bantuan ini acara lombanya makin meriah dan mempererat kebersamaan warga," ujar Dilly.

Dukungan tersebut mendapat sambutan positif dari warga Kampung Bonyot. Panitia kegiatan menyampaikan apresiasi atas kepedulian PSI Binjai Selatan yang ikut membantu menyukseskan perayaan HUT ke-81 RI di lingkungan mereka.

Berbagai perlombaan kemerdekaan digelar sebagai bagian dari rangkaian perayaan. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong dan kekompakan warga.

Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kampung Bonyot pun diharapkan tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme serta kebersamaan di tengah masyarakat.* (dh)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kondisi fiskal pemerintah. Menurutnya, Kementerian Keuangan telah melakukan simulasi anggaran sebelum kebijakan tersebut disepakati.

Baca Juga:

• 231 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Naik Status Penuh Waktu Januari 2027, Ada Jalur ke PNS Juga

Purbaya menegaskan seluruh kebutuhan anggaran terkait kebijakan tersebut telah diperhitungkan. Karena itu, pemerintah menilai pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dan pemberian kesempatan mengikuti seleksi PNS dapat dilakukan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.

"Jadi, kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal," tegasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengatakan saat ini terdapat 955.245 guru yang berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 merupakan guru PPPK paruh waktu.

Pemerintah juga telah memproyeksikan kebutuhan guru secara nasional mencapai 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup tenaga pendidik untuk sekolah di bawah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekolah Rakyat hingga Sekolah Garuda.

"Sejumlah PPPK khusus untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang dan PPPK paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 231.246 orang, dan kebetulan pada saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi," ujar Rini.

Dalam kebijakan yang disepakati pemerintah bersama DPR, guru PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Sementara guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu dapat mengikuti seleksi PNS.

Pendaftaran seleksi PNS bagi guru PPPK tersebut diperkirakan mulai dibuka pada awal 2027. Pemerintah juga akan membuka kebutuhan formasi guru nasional yang sebelumnya telah diproyeksikan.

"PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027," kata Rini.

Selain itu, kebutuhan formasi guru juga akan diarahkan untuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi dan Sekolah Garuda.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan penataan status guru PPPK sekaligus pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik nasional dapat berjalan secara bertahap mulai 2027, dengan tetap menjaga kondisi fiskal negara.* (d/dh)

Hal itu disampaikan pihak termohon dalam sidang praperadilan Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).

Baca Juga:

• Sehari, Tiga Ruang Sidang: Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Febrie Kompak Uji Proses Hukum di PN Jaksel

Pihak termohon menilai permohonan Febrie telah masuk ke wilayah pembuktian materiil. Sejumlah hal yang dipersoalkan antara lain mengenai asal-usul uang dan emas, ada atau tidaknya tindak pidana korupsi, hingga kaitan aset Febrie dengan tindak pidana yang diduga terjadi.

Selain itu, termohon menyebut permohonan Febrie juga mempersoalkan keberadaan predicate crime dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), kemampuan saksi membuktikan dugaan pemerasan atau suap, serta terpenuhi atau tidaknya unsur sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tipikor dan UU TPPU.

Pihak termohon menilai persoalan tersebut tidak dapat diputus dalam forum praperadilan karena membutuhkan pemeriksaan dan pembuktian secara menyeluruh.

"Bahwa oleh karenanya sepanjang permohonan meminta hakim praperadilan menyimpulkan bahwa Pemohon tidak melakukan tindak pidana, bahwa aset bukan berasal dari tindak pidana, atau unsur tindak pidana korupsi dan TPPU tidak terpenuhi, permohonan tersebut telah melampaui karakter dan tujuan pemeriksaan praperadilan," ujarnya.

Termohon juga meminta hakim menolak sejumlah petitum yang dianggap telah melampaui objek yang dapat diperiksa dalam praperadilan.

"Bahwa dengan demikian petitum angka 7, 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 permohonan harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sepanjang melampaui objek konkret yang dapat diuji dalam praperadilan," imbuhnya.

Dalam permohonannya, Febrie Adriansyah meminta hakim membatalkan surat penetapan tersangka terhadap dirinya. Dia juga menggugat keabsahan tindakan penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Febrie secara khusus mempersoalkan penggeledahan di kediamannya di kawasan Sentul pada Rabu (8/7/2026) malam hingga Kamis (9/7/2026) dini hari. Dia menilai proses hukum yang dilakukan kepolisian tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam perkara praperadilan tersebut, Febrie Adriansyah menjadi Pemohon. Sedangkan Polda Metro Jaya menjadi Termohon I, Kortas Tipikor Polri sebagai Termohon II, dan Kejaksaan Agung berstatus sebagai Turut Termohon.

Sidang praperadilan selanjutnya akan menentukan bagaimana hakim tunggal menilai ruang lingkup permohonan Febrie, termasuk dalil-dalil yang menurut pihak termohon seharusnya diuji melalui persidangan pokok perkara.* (d/dh)

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan tiga pelaku yang diamankan yakni GS (23), serta pasangan kekasih ET (21) dan M (19).

Baca Juga:

• Sabu 27 Kg Diselundupkan dalam Bodi Mobil, Dua Pemuda Aceh Ditangkap Polda Sumut

Kasus tersebut terungkap setelah polisi menangkap ET di salah satu kafe di Jalan Darussalam, Medan, pada Selasa (7/7/2026) malam. Menurut polisi, lokasi tersebut kerap digunakan ET untuk melakukan transaksi.

Dari tangan ET, petugas menyita dua pod vape bermerek Wukong dan Batman yang diduga akan diedarkan. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap M serta GS tidak jauh dari lokasi penangkapan ET.

Ketiga pelaku disebut memiliki peran berbeda dalam jaringan tersebut. ET diduga berperan sebagai pengedar dan mengambil narkoba dari pemasok bersama kekasihnya, M. Sementara GS diduga bertindak sebagai pemodal.

Dalam setiap transaksi yang berhasil, ET dan M disebut memperoleh keuntungan masing-masing hingga Rp600 ribu. Sementara GS juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp600 ribu.

Polisi menduga aktivitas ketiganya tidak hanya berkaitan dengan peredaran vape yang mengandung narkoba. Mereka juga disebut mengedarkan pil ekstasi.

"Para pelaku ini sudah sering beraksi, tidak hanya mengedarkan pod getar, namun mereka juga mengedarkan pil ekstasi. Kami sedang mengejar pemasoknya yang identitasnya sudah kami ketahui," ujar Rafli.

Polisi kini masih mendalami jaringan peredaran narkoba tersebut, termasuk memburu pemasok yang identitasnya telah diketahui. Penyidik juga terus mengembangkan kasus untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain.* (ds/dh)

MEDAN- Tim Khusus JCS Polrestabes Medan bersama Tim Opsnal Resmob Satreskrim Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial DH (42) yang diduga melakukan pemerkosaan dan merampas telepon seluler korban dengan modus mengaku sebagai anggota kepolisian.

DH ditangkap pada Selasa (18/8/2026) sekitar pukul 02.30 WIB. Dalam pengembangan kasus, polisi juga mengamankan dua orang lainnya, yakni LM (45) dan RH (24), yang diduga berkaitan dengan penjualan dan penadahan telepon seluler hasil kejahatan.

Baca Juga:

• DPR RI LUKAI ADAB HUKUM: TUNJUK KETUA OMBUDSMAN TABRAK UU

Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan mengatakan penyelidikan awal dilakukan dengan menelusuri keberadaan telepon seluler milik korban. Polisi kemudian mengetahui HP tersebut berada di kawasan Dusun V Purwodadi, Jalan Pardede, Gang Flamboyan.

Petugas mendatangi lokasi dan menemukan HP tersebut di rumah RH yang diduga sebagai penadah. Dari pemeriksaan terhadap RH, polisi memperoleh informasi mengenai LM yang diduga menjual HP tersebut.

" Dari RH, polisi memperoleh informasi mengenai LM yang diduga menjual HP tersebut. Petugas kemudian mendatangi kediaman LM di kawasan Perumahan Mutiara Biru, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan," kata polisi.

Dari pengembangan berikutnya, polisi mengetahui suami LM, yakni DH, berada di rumah istri pertamanya di kawasan Jalan Platina IV, Titi Papan, Kecamatan Medan Deli. Petugas kemudian bergerak ke lokasi dan mengamankan DH.

Modus Mengaku Polisi

Dalam pemeriksaan awal, DH mengaku menghentikan korban bersama seorang pria yang saat itu sedang berboncengan sepeda motor. Tersangka disebut menanyakan arah menuju PDAM Tirtanadi sebelum mengaku sebagai anggota polisi.

DH juga diduga menanyakan surat izin mengemudi (SIM), penggunaan helm, hingga mempertanyakan apakah pasangan tersebut sering masuk hotel.

Setelah itu, tersangka diduga meminta korban turun dari sepeda motor dan menyuruh teman laki-laki korban melanjutkan perjalanan. Korban kemudian dibawa menuju kawasan Jalan Ring Road hingga Ngumban Surbakti.

Dalam perjalanan, tersangka diduga meminta HP korban dan menyuruhnya meletakkan telepon tersebut di jok sepeda motor. Korban selanjutnya dibawa ke sebuah bangunan kosong dan sepi di Jalan Amal.

"Di lokasi tersebut, tersangka diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban. Setelah kejadian, korban disebut diminta mengenakan kembali pakaiannya, sementara tersangka pergi meninggalkan lokasi," ungkap Iptu Ramadhani Bimo Setiadi.

HP Korban Dijual Rp600 Ribu

Selain menyelidiki dugaan kekerasan seksual, polisi menelusuri alur penjualan HP milik korban. Berdasarkan keterangan dalam pemeriksaan, telepon tersebut diduga dijual DH kepada RH seharga Rp600 ribu melalui transaksi secara COD di kawasan Jalan Bilal, Medan.

Polisi menyebut DH diduga telah menjual sedikitnya enam unit HP kepada RH. Barang-barang tersebut diduga berkaitan dengan sejumlah tindak pidana lainnya.

Dalam pengembangan kasus, polisi juga menemukan informasi bahwa DH diduga telah melakukan lebih dari 20 aksi di wilayah hukum Polrestabes Medan dengan modus mengaku sebagai anggota kepolisian, melakukan pemerasan, serta diduga melakukan tindakan asusila terhadap korban.

Penyidik juga menemukan enam rekaman video yang diduga berkaitan dengan aksi pelaku. Polisi masih melakukan pendalaman dan mencocokkan temuan tersebut dengan laporan polisi lainnya.

Residivis Kasus Pemerasan

Dari hasil pemeriksaan, DH disebut merupakan residivis. Ia pernah menjalani proses hukum pada 2020 di wilayah hukum Polres Belawan dalam kasus pemerasan dengan modus mengaku sebagai polisi.

Pada 2021, DH kembali berhadapan dengan hukum dalam perkara pemerasan dengan modus serupa di Polsek Medan Tembung.

Dalam kasus terbaru ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain pakaian yang diduga digunakan tersangka, helm, sarung tangan, masker berlogo TNI-Polri, tas, dompet, telepon seluler serta sepeda motor Honda Vario 160.

Dari LM, polisi turut mengamankan sejumlah telepon seluler dan sepeda motor Honda Stylo 160. Sementara dari RH, petugas mengamankan satu unit HP Infinix Hot 60 Pro.

Saat ini DH, LM dan RH masih menjalani pemeriksaan serta proses penyidikan di Polrestabes Medan. Polisi juga masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan para tersangka dalam sejumlah laporan tindak pidana lainnya.* (dh)

Sidang dimulai pukul 08.45 WIB dengan agenda pembacaan duplik dari pihak termohon dan turut termohon. Namun, Roy Suryo belum terlihat di ruang sidang saat agenda tersebut berlangsung.

Baca Juga:

• Sehari, Tiga Ruang Sidang: Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Febrie Kompak Uji Proses Hukum di PN Jaksel

Pada saat yang sama, salah satu ahli hukum yang dijadwalkan memberikan keterangan, Rio Kristiawan, juga belum tiba di ruang sidang. Rio kemudian tiba di PN Jakarta Selatan sekitar pukul 09.44 WIB.

Persidangan kembali dilanjutkan setelah skorsing. Namun, Roy Suryo masih belum terlihat di ruang sidang.

Roy akhirnya tiba sekitar pukul 09.47 WIB, atau tiga menit setelah persidangan kembali dimulai. Dengan demikian, Roy hadir sekitar satu jam setelah sidang dibuka.

Kedatangannya bertepatan dengan agenda persidangan yang akan memasuki pemeriksaan ahli.

Sebelumnya, Roy telah menyampaikan agenda sidang praperadilan keempat yang berlangsung pada Rabu. Dia mengatakan persidangan akan dimulai pada pagi hari dengan agenda pembacaan duplik dari termohon dan turut termohon.

"Untuk besok kita akan mendengarkan duplik dari pihak termohon dan turut termohon. Jadwalnya agak pagi," ujar Roy usai menghadiri sidang praperadilan pada Selasa (18/8/2026).

Setelah pembacaan duplik, tim hukum Roy dijadwalkan menghadirkan dua ahli serta sejumlah bukti surat. Roy sebelumnya menyebut tidak ada saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut.

"Untuk besok memang kami tidak menghadirkan saksi. Tapi kami akan menghadirkan dua ahli dan juga ada bukti 10 lembar kira-kira, surat," katanya.

Roy Suryo telah mengajukan empat permohonan praperadilan dalam perkara berbeda. Praperadilan pertama berkaitan dengan penggeledahan, penangkapan dan penahanan.

Praperadilan kedua mempersoalkan penerapan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sedangkan praperadilan ketiga berkaitan dengan ganti rugi.

Adapun praperadilan keempat mempersoalkan pencekalan, tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), serta penggunaan dua rezim Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penetapan tersangka.

Kuasa hukum Roy, Refly Harun, mengatakan Polda Metro Jaya tidak menyampaikan SPDP tertanggal 15 Januari dan 30 Maret 2026 kepada kliennya.

Menurut Refly, tidak disampaikannya SPDP merupakan persoalan hukum yang bertentangan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan KUHP lama. Dia menilai SPDP bukan hanya berkaitan dengan penyidik dan jaksa, tetapi juga menjadi hak pelapor, terlapor maupun tersangka.

Refly menyebut apabila syarat formal tersebut tidak dipenuhi, proses penyidikan yang dilakukan setelahnya dapat dinilai cacat hukum. Dalam permohonan praperadilan, hal itu menjadi salah satu alasan untuk meminta hakim menguji keabsahan penetapan tersangka Roy Suryo.

Selain itu, tim hukum Roy mempersoalkan pencekalan terhadap kliennya. Menurut Refly, kepolisian menyatakan masa pencekalan telah berakhir, tetapi Roy tidak pernah menerima pemberitahuan mengenai pencekalan tersebut.

Tim hukum juga mempermasalahkan penggunaan dua rezim KUHP yang berbeda dalam penetapan tersangka. Refly menilai penggunaan ketentuan yang berbeda dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sidang praperadilan keempat Roy Suryo pun berlanjut dengan agenda pemeriksaan ahli untuk menguji sejumlah dalil yang diajukan dalam permohonannya.* (k/dh)

Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji membenarkan adanya rotasi tersebut. Selain sejumlah komisi, perubahan juga dilakukan pada beberapa AKD lainnya.

Baca Juga:

• DPR RI LUKAI ADAB HUKUM: TUNJUK KETUA OMBUDSMAN TABRAK UU

Berdasarkan surat penetapan susunan keanggotaan AKD dari Fraksi Golkar DPR, posisi Hetifah sebagai Ketua Komisi X digantikan kader Golkar Agung Widyantoro.

Sementara Hetifah tidak keluar dari komisi, tetapi dipindahkan ke Komisi VIII DPR sebagai anggota biasa.

Rotasi juga terjadi di Komisi II DPR. Kader Golkar Zulfikar Arse Sadikin sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II. Posisi tersebut kini ditempati Agung Gunanjar Sudarsa.

Arse kemudian dipindahkan ke Komisi IV DPR dan menjabat sebagai anggota.

Perubahan turut terjadi di Komisi XII DPR. Melchias Markus Mekeng kini ditunjuk menjadi Ketua Komisi XII menggantikan Bambang Patijaya.

Bambang selanjutnya menempati posisi sebagai Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Golkar di Komisi XII DPR.

Rotasi tersebut menjadi bagian dari penataan internal Fraksi Golkar di DPR. Pergantian sejumlah posisi pimpinan dan anggota komisi dilakukan bersamaan dengan perubahan di beberapa alat kelengkapan dewan lainnya.* (k/dh)

Sidang praperadilan Febrie Adriansyah digelar di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan. Agenda persidangan kali ini yakni pembacaan jawaban dari pihak termohon, yaitu Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dan Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

• Sudah Empat Kali Ajukan Praperadilan, Roy Suryo Kini Persoalkan SPDP hingga Dua Rezim KUHP Sekaligus

Untuk perkara penetapan tersangka, sidang perdana Febrie diagendakan dengan pembacaan permohonan praperadilan. Dalam perkara tersebut, pihak yang menjadi termohon adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.

Sementara itu, praperadilan yang diajukan Roy Suryo digelar di ruang sidang 4 PN Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya menjadi pihak termohon dalam perkara yang berkaitan dengan pencekalan terhadap Roy Suryo.

Sidang Roy Suryo dipimpin hakim tunggal I Ketut Darpawan. Agenda persidangan pada hari ini meliputi pembuktian serta pemeriksaan ahli.

Di ruang sidang lainnya, PN Jakarta Selatan juga menggelar praperadilan yang diajukan Dokter Tifa. Perkara tersebut berkaitan dengan pengujian sah atau tidaknya proses penuntutan terhadap Tifauzia Tyassuma.

Sidang Dokter Tifa berlangsung di ruang sidang 2 dan telah memasuki agenda pembacaan kesimpulan. Kedua pihak menyerahkan kesimpulan masing-masing kepada hakim tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro.

Dengan digelarnya tiga persidangan tersebut dalam satu hari, PN Jakarta Selatan menangani sejumlah perkara praperadilan yang berkaitan dengan proses hukum terhadap Roy Suryo, Dokter Tifa dan Febrie Adriansyah.

Masing-masing perkara memiliki pokok gugatan berbeda, mulai dari pencekalan, penuntutan, penyitaan hingga penetapan tersangka. Putusan maupun perkembangan dari persidangan tersebut selanjutnya akan menjadi bagian penting dalam proses hukum masing-masing perkara.* (in/dh)

Supratman mengatakan pelayanan hukum tidak boleh terasa jauh dari kebutuhan publik. Menurutnya, hukum harus hadir untuk memberikan kepastian, perlindungan, sekaligus solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

Baca Juga:

• Usai Ricuh Zikir HDA, Menkum Temui Mualem Kebut Penyelesaian Otsus Aceh Tahun Ini

Dia menilai pesan tersebut memiliki makna yang konkret bagi Kementerian Hukum. Pelayanan hukum, kata dia, harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak boleh berhenti sebatas aturan administratif.

"Bagi kita di Kementerian Hukum, pesan tersebut memiliki arti yang sangat konkret. Hukum tidak boleh terasa jauh dari masyarakat," katanya.

Supratman menegaskan hukum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, hukum tidak cukup hanya berupa kumpulan peraturan, tetapi juga harus memberikan kepastian dan perlindungan.

"Hukum tidak boleh berhenti menjadi kumpulan peraturan. Hukum harus memberikan kepastian, hukum harus memberikan perlindungan, dan hukum harus mampu menghadirkan solusi," tegasnya.

Salah satu upaya Kementerian Hukum untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dilakukan melalui program Pasti Ada Solusi. Program tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, keluhan hingga harapan terkait pelayanan hukum.

Menurut Supratman, masukan masyarakat penting untuk mengevaluasi kualitas pelayanan pemerintah. Dia mendorong jajaran Kementerian Hukum terus mendengar secara langsung berbagai persoalan yang disampaikan publik.

"Program ini kita rancang untuk memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk memberi masukan, mendengar keluhan, dan lain sebagainya, supaya kita melakukan introspeksi terhadap kualitas kerja kita dalam hal pelayanan publik," ujarnya.

Selain program tersebut, Kementerian Hukum juga rutin menggelar Town Hall Meeting setiap bulan. Forum itu digunakan pimpinan untuk menyerap aspirasi dari jajaran internal sekaligus mengevaluasi pelaksanaan pelayanan.

Supratman mengatakan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah membutuhkan kerja bersama. Kolaborasi tidak hanya diperlukan di internal Kementerian Hukum, tetapi juga dengan kementerian dan lembaga lainnya.

Dia menekankan pentingnya mengesampingkan ego sektoral dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Karena kolaborasi yang kita lakukan bersama di internal, bersama-sama dengan seluruh kementerian lembaga, kita mengesampingkan ego sektoral sesuai perintah Bapak Presiden," kata Supratman.* (in/dh)

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengatakan pemerintah bersama DPR terus melakukan penataan status kepegawaian guru PPPK.

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPR: Penanganan Gempa NTT Sudah Maksimal Tanpa Status Bencana Nasional

Dalam keputusan finalisasi kebijakan status PPPK guru, terdapat empat poin utama yang disepakati. Salah satunya adalah pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.

Selain itu, guru PPPK penuh waktu nantinya memiliki kesempatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara bertahap melalui mekanisme tes yang mulai dilaksanakan pada 2027.

Pemerintah juga menyiapkan pengalihan status guru menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat. Sementara rekrutmen guru akan kembali dibuka melalui formasi yang disiapkan tahun ini dengan proses seleksi dimulai secara bertahap pada 2027.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan pengalihan status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dimulai pada Januari 2027.

Dia berharap kebijakan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi para guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran.

"Semoga keputusan ini bisa menambah semangat para guru untuk meningkatkan kompetensinya dan memberikan pendidikan yang berkualitas dan bermutu untuk semua," ujar Nunuk.

Berdasarkan data Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini, jumlah guru PPPK paruh waktu saat ini mencapai 231.246 orang.

Skema PPPK paruh waktu sebelumnya menjadi solusi bagi guru honorer yang belum memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu maupun PNS.

Kebijakan baru ini juga berkaitan dengan berakhirnya penugasan guru non-ASN oleh pemerintah daerah pada 31 Desember 2026. Ketentuan tersebut sebelumnya tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026.

Nunuk menjelaskan surat edaran tersebut diterbitkan karena pemerintah daerah membutuhkan acuan resmi dalam menetapkan status guru non-ASN. Berdasarkan Undang-Undang ASN, istilah tenaga honorer memang tidak lagi digunakan dalam penataan kepegawaian ke depan.

Dengan keputusan pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027, pemerintah kini menyiapkan tahapan penataan status guru sekaligus memastikan keberlanjutan tenaga pendidik di sekolah.* (d/dh)

Mengacu data di situs resmi Logam Mulia Antam, penurunan tersebut membawa harga emas ke level terendah dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, harga emas Antam sempat menguat sejak akhir pekan.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah 0,65% ke Level 6.408 Hari Ini

Adapun emas Antam dengan ukuran terbesar, yakni 1 kilogram atau 1.000 gram, dibanderol Rp2.586.600.000.

Dalam sepekan terakhir, harga emas Antam bergerak di kisaran Rp2.645.000 hingga Rp2.710.000 per gram. Sementara dalam sebulan terakhir, pergerakannya berada pada rentang Rp2.599.000 hingga Rp2.710.000 per gram.

Harga Buyback Emas Antam

Penurunan juga terjadi pada harga buyback emas Antam. Hari ini, harga buyback turun Rp50.000 menjadi Rp2.505.000 per gram.

Harga buyback merupakan harga yang digunakan Antam ketika membeli kembali emas batangan dari masyarakat.

Untuk transaksi pembelian emas batangan, berlaku ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2017. Tarif PPh 22 sebesar 0,9 persen dikenakan pada pembelian emas.

Tarif tersebut dapat menjadi 0,45 persen bagi pembeli yang menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam transaksi.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Rabu (19/8/2026):

- 0,5 gram: Rp1.372.500
- 1 gram: Rp2.645.000
- 2 gram: Rp5.230.000
- 3 gram: Rp7.820.000
- 5 gram: Rp13.000.000
- 10 gram: Rp25.945.000
- 25 gram: Rp64.737.000
- 50 gram: Rp129.395.000
- 100 gram: Rp258.712.000
- 250 gram: Rp646.515.000
- 500 gram: Rp1.292.820.000
- 1.000 gram: Rp2.586.600.000

Dengan penurunan Rp50.000 per gram tersebut, harga emas Antam dan harga buyback sama-sama mengalami koreksi pada perdagangan hari ini.* (d/dh)