Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, mengatakan laporan gratifikasi Raja Juli tidak dapat diproses lebih lanjut karena mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026 yang mengubah Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Didesak Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Mebel Rp48,4 Miliar, Publik Soroti Lambannya Penanganan

Menurut Aminudin, regulasi terbaru mengatur sejumlah kondisi yang membuat laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti, di antaranya tidak memenuhi persyaratan administrasi, objek gratifikasi tidak sesuai ketentuan, telah masuk proses penegakan hukum, atau memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana.

Meski proses administrasi telah dinyatakan selesai, KPK menegaskan penanganan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi tetap menjadi fokus penyidikan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan tim penyidik masih mendalami dugaan aliran dana yang disebut-sebut berkaitan dengan Menteri Kehutanan sebagaimana konstruksi perkara yang sedang diusut.

"Di pencegahan terkait laporan gratifikasi Pak Menteri sudah case closed. Sedangkan di penindakan masih akan terus didalami keterkaitannya," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (16/7/2026).

Budi menjelaskan, penyidik akan mengklarifikasi seluruh rangkaian dugaan peristiwa, mulai dari asal-usul dana, pihak yang memberikan, tujuan pemberian, hingga motif di balik dugaan penyerahan uang tersebut.

Berdasarkan konstruksi perkara sementara, penyidik menduga Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, terlebih dahulu mengumpulkan sejumlah uang dari berbagai pihak sebelum dana itu diduga diserahkan kepada Menteri Kehutanan. Dugaan tersebut masih terus didalami melalui pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Zulkarnain, serta Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles.

Selain dugaan suap terkait jabatan, Suhardiman juga disangkakan menerima keuntungan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Ketiga tersangka saat ini menjalani penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK hingga 20 Juli 2026.

KPK menegaskan, meski laporan gratifikasi Raja Juli Antoni telah dinyatakan selesai dari sisi administrasi, proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi tetap berjalan. Penyidik memastikan setiap pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara akan diperiksa berdasarkan alat bukti dan fakta yang ditemukan selama proses penyidikan.* (dh)

Perintah tersebut disampaikan Bobby Nasution saat mengunjungi layanan Cek Kesehatan Gratis di halaman Puskesmas Lagundri, Kabupaten Nias Selatan, Sabtu (18/7/2026). Dalam kunjungan itu, Bobby bertemu langsung dengan Padimasi Ziraluo yang telah menderita tumor ganas di lengan selama 11 tahun.

Baca Juga:

• Kisah Raisal, Anak Nelayan Nias yang Menopang 4 Adik Usai Ayah Wafat Kini Dapat Harapan Baru

"Ibu tidak usah pikirkan makan, biaya, yang lain. Kita akan obati, ibu fokus pengobatannya. Kita akan segera bawa ke Medan untuk segera dioperasi," kata Bobby Nasution.

Selain menemui Padimasi, Bobby juga meninjau pelayanan kesehatan di Bus Operasi Mobile milik Pemprov Sumut yang saat itu tengah menangani dua pasien. Menurutnya, keberadaan layanan kesehatan bergerak tersebut sangat membantu masyarakat, terutama di wilayah yang akses pelayanan kesehatannya masih terbatas.

Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan, Bobby memastikan Pemerintah Provinsi Sumut akan menambah armada Bus Operasi Mobile beserta tenaga medis pada tahun depan.

"Kita akan menambah busnya tahun depan, termasuk tenaga medisnya sembari menunggu peningkatan fasilitas Puskesmas dan rumah sakit di daerah-daerah," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Bobby Nasution didampingi Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu yang turut menyapa masyarakat dan melihat langsung pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga.

Sementara itu, Padimasi Ziraluo mengaku bersyukur mendapat perhatian langsung dari Gubernur Sumut. Ia berharap penyakit yang dideritanya selama lebih dari satu dekade dapat segera ditangani.

"Saya sangat berterima kasih, mudah-mudahan cepat bisa diobati. Sudah 11 tahun ini dan terus makin besar serta semakin sakit," kata Padimasi.

Kunjungan ke Puskesmas Lagundri menjadi bagian dari rangkaian hari keempat Bobby Nasution berkantor di Kepulauan Nias. Setelah menyelesaikan agenda di Nias Selatan, Gubernur Sumut dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Kota Gunungsitoli untuk bertemu masyarakat sebelum kembali ke Medan pada Senin.* (dh)

Japorman mengatakan, sejak awal dirinya telah memprediksi Argentina akan bertemu Spanyol di partai puncak turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Prediksi itu pun akhirnya terwujud dengan kedua tim memastikan tiket ke final.

Baca Juga:

• Jangan Lewatkan! Bogor Gelar Nobar Final Piala Dunia 2026, Warga Berkesempatan Dapat 150 Doorprize dan Kuliner Gratis

Meski menjagokan Argentina, Japorman mengaku tidak dapat memastikan skor akhir pertandingan. Menurutnya, laga final tersebut akan menjadi pertandingan yang sangat menarik karena mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia dari benua Eropa dan Amerika Selatan.

Ia menilai pertandingan final yang berlangsung di MetLife Stadium, New York-New Jersey, Amerika Serikat, akan menjadi duel sengit yang penuh tekanan hingga peluit akhir dibunyikan.

"Pertandingan final pasti akan berlangsung ketat dan menegangkan. Kedua tim memiliki kualitas pemain serta pengalaman yang luar biasa," ujarnya.

Japorman juga memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang dinilai mampu menarik perhatian masyarakat dunia. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan persaingan olahraga, tetapi juga menjadi peristiwa global yang menyatukan berbagai negara.

Kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada laga final, kata Japorman, juga menjadi salah satu daya tarik tambahan dalam pertandingan puncak Piala Dunia 2026.

Dengan pengalaman, kualitas pemain, dan mental juara yang dimiliki, Japorman berharap Argentina mampu mengangkat trofi Piala Dunia 2026 dan melengkapi perjalanan panjang mereka di turnamen tersebut.* (dh)

Kunjungan tersebut dilakukan Bobby Nasution ke rumah duka di kawasan Lagundri, Kabupaten Nias Selatan, Sabtu (18/7/2026). Dalam kesempatan itu, ia bertemu langsung dengan keluarga almarhum dan mengetahui kondisi anak sulung Saharuddin, Raisal Dolase, yang harus membantu mencari nafkah setelah menyelesaikan pendidikan SMA.

Baca Juga:

• Bawomataluo hingga Tetegewo Bikin Dubes Prancis Kagum, Nias Dibidik Jadi Destinasi Budaya Dunia

Melihat kondisi tersebut, Bobby Nasution menawarkan agar Raisal melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Medan sembari mendapatkan pekerjaan.

"Izin ya Bu, anak ibu kami bawa ke Medan, kami akan kuliahkan sambil bekerja, jadi dia masih bisa membantu keuangan keluarga," ujar Bobby Nasution kepada ibu almarhum, Asmida Gea.

Bobby mengatakan, perhatian terhadap keluarga yang kehilangan anggota keluarga menjadi tanggung jawab bersama. Ia berharap pemerintah daerah dan masyarakat dapat ikut hadir membantu anak-anak yatim serta keluarga yang membutuhkan.

"Sebagai orang yang beriman tentu kita harus ikhlas walau ini berat. Saya harap Pemda dan masyarakat ikut memperhatikan keluarga almarhum, begitu juga anak-anak yatim lainnya," kata Bobby.

Sementara itu, Raisal Dolase mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan Gubernur Sumut. Menurutnya, kesempatan untuk kuliah sambil bekerja menjadi harapan baru bagi dirinya, meski keputusan tersebut masih akan dibicarakan bersama keluarga.

"Tentu senang, bisa kuliah dan bekerja, tetapi kami musyawarahkan dulu karena saya punya empat adik," ujar Raisal.

Bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan pendidikan generasi muda, khususnya anak-anak dari keluarga nelayan dan masyarakat pesisir yang membutuhkan dukungan agar tetap memiliki kesempatan meraih masa depan yang lebih baik.* (dh)

Kunjungan yang berlangsung pada Jumat (17/7/2026) itu menjadi momentum untuk membuka peluang kerja sama di bidang pariwisata dan kebudayaan antara Indonesia dan Prancis. Keindahan situs kuno serta tradisi masyarakat Nias membuat Dubes Prancis terkesan dengan potensi wisata yang dimiliki daerah tersebut.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Bidik Situs Megalitik Tetegewo Jadi Destinasi Wisata Sejarah Dunia

Fabien Penone mengaku kagum setelah melihat langsung keberadaan situs megalitik serta budaya masyarakat Nias Selatan. Menurutnya, potensi tersebut dapat dikembangkan melalui kerja sama, termasuk melibatkan kalangan akademisi dan lembaga pendidikan.

"Luar biasa, setelah saya melihatnya, ini sangat menarik. Saya rasa kita bisa memperkuat kerja sama pariwisata karena ini sangat menarik terutama bagi ilmuwan, apalagi kita ada kerja sama dengan universitas di Medan," ujar Fabien Penone.

Sementara itu, Bobby Nasution mengatakan kunjungan Dubes Prancis tersebut awalnya direncanakan berlangsung di Medan. Namun karena dirinya tengah menjalankan aktivitas pemerintahan dari Kepulauan Nias, Fabien Penone akhirnya tertarik datang langsung untuk melihat potensi budaya dan wisata daerah tersebut.

"Awalnya mau ketemu di Medan, tetapi kita sedang berkantor di Nias. Setelah kita perlihatkan keindahan Nias, adat budaya, situs Tetegewo dan Bawomataluo, beliau sangat tertarik dan datang ke sini," kata Bobby Nasution.

Bobby berharap kunjungan tersebut dapat meningkatkan perhatian dunia internasional terhadap Kepulauan Nias, terutama dalam mendatangkan wisatawan mancanegara dari Prancis.

Menurutnya, penguatan kerja sama Indonesia dan Prancis di bidang budaya dapat menjadi peluang besar untuk memperkenalkan warisan sejarah Nias ke tingkat global.

"Kita tentu berharap kunjungan wisatawan asing khususnya asal Prancis semakin meningkat setelah kunjungan ini, apalagi saat ini Indonesia dan Prancis sedang memperkuat kerja sama termasuk kerja sama bidang budaya," ungkap Bobby.

Dalam kunjungan itu, Bobby Nasution dan Fabien Penone juga mengikuti rangkaian penyambutan adat khas Nias Selatan. Keduanya menyaksikan tarian tradisional, atraksi tari perang, hingga tradisi lompat batu yang menjadi salah satu ikon budaya masyarakat Nias.

Kunjungan Dubes Prancis tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Bobby Nasution selama berkantor di Kepulauan Nias. Setelah agenda budaya, Gubernur Sumut dijadwalkan meninjau sejumlah fasilitas sosial serta infrastruktur jalan di Kabupaten Nias Selatan dan Nias Barat.

Dengan kekayaan sejarah, budaya, dan situs megalitik yang dimiliki, Kepulauan Nias kini semakin diperhitungkan sebagai salah satu destinasi wisata budaya Indonesia yang berpotensi dikenal hingga mancanegara.* (dh)

Komitmen itu disampaikan Bobby Nasution saat mengunjungi Situs Megalitik Tetegewo bersama Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone, Jumat (17/7/2026). Situs yang berada di kawasan perbukitan tersebut menyimpan ratusan artefak batu berusia ribuan tahun yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi bagi masyarakat adat Nias.

Baca Juga:

• Dubes Prancis Terpukau Pesona Situs Megalitik Nias, Tertarik Perkuat Kerja Sama Pariwisata: Luar Biasa!

Di lokasi tersebut, Bobby Nasution mendapatkan penjelasan terkait berbagai artefak, ukiran batu, hingga struktur bangunan kuno yang disebut memiliki kemiripan dengan pondasi rumah adat Nias. Peninggalan tersebut menjadi salah satu identitas budaya yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat setempat.

Bobby mengatakan, keberadaan Situs Megalitik Tetegewo harus mendapat perhatian serius agar tetap terjaga untuk generasi mendatang. Menurutnya, revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik kawasan, tetapi juga bagaimana situs tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi melalui sektor pariwisata.

"Karena ini peninggalan sejarah penting bagi masyarakat adat Nias, maka ini harus dijaga. Yang terpenting bagaimana kita bisa merevitalisasi situs ini dan yang lainnya agar batu-batu yang ada tetap terjaga," ujar Bobby Nasution.

Pemprov Sumut, kata Bobby, akan melakukan penataan kawasan secara menyeluruh, termasuk meningkatkan pengelolaan dan promosi wisata sejarah di Kepulauan Nias.

"Kita ingin membangun Nias. Situs peninggalan sejarah ini bukan hanya tempatnya saja, tetapi bagaimana keberadaan artefak-artefak ini bisa menjadi masukan untuk masyarakat dari sisi wisatanya. Ini tugas kita bersama, dan Pemprov Sumut akan melakukan revitalisasi," katanya.

Warga Nias Selatan menyambut baik perhatian pemerintah terhadap situs bersejarah tersebut. Salah seorang warga, Hulu, berharap pembangunan fasilitas pendukung dapat membuat Situs Megalitik Tetegewo lebih mudah dikunjungi wisatawan.

"Kalau bisa tempat ini dibangun lebih bagus lagi, kami tentu sangat berterima kasih. Kami berharap peninggalan sejarah ini bisa dikenal lebih luas dan dikunjungi banyak wisatawan," ujar Hulu.

Kunjungan Bobby Nasution bersama rombongan juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Ratusan warga terlihat memenuhi kawasan situs untuk menyapa dan mengabadikan momen bersama Gubernur Sumut.

Dengan revitalisasi tersebut, Situs Megalitik Tetegewo diharapkan tidak hanya menjadi simbol sejarah masyarakat Nias, tetapi juga menjadi salah satu ikon wisata budaya Indonesia yang mampu menarik wisatawan nasional maupun mancanegara.* (dh)

Keduanya diketahui memiliki hubungan sejak masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Febrie yang merupakan mahasiswa angkatan 1986 disebut memiliki hubungan senior-junior dengan Don Ritto yang masuk beberapa tahun setelahnya.

Baca Juga:

• Hotman Paris Pertanyakan Status Tan Kian di Kasus Febrie: "Jika Ada Pemberi Suap, Mengapa Belum Tersangka?"

Hubungan keduanya kemudian berkembang ke dunia bisnis dengan mendirikan restoran de'Clan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Namun, bisnis tersebut justru menjadi salah satu lokasi yang ikut diperiksa penyidik dalam pengembangan perkara Asabri.

Penyidik menemukan sejumlah barang bukti berupa uang tunai berbagai mata uang dan aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Temuan itu membuat kasus yang menyeret nama Febrie dan Don Ritto semakin menjadi perhatian publik.

Dalam proses hukum terbaru, keduanya menghadapi situasi berbeda. Don Ritto telah ditahan setelah pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung, sementara Febrie menjalani pemeriksaan dengan didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea.

Hotman sebelumnya menyatakan bahwa perkara Asabri telah berjalan sebelum Febrie menjabat sebagai Jampidsus pada Januari 2022. Ia juga menilai posisi hukum kliennya perlu dilihat berdasarkan fakta persidangan dan proses hukum yang telah berjalan sebelumnya.

"Kasus Asabri itu sudah mulai jauh sebelum Pak Febrie menjadi Jampidsus," ujar Hotman.

Selain itu, kuasa hukum Febrie menyebut kliennya bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan. Mereka juga menegaskan bahwa seluruh barang bukti telah diamankan penyidik sehingga tidak ada kekhawatiran terkait upaya menghilangkan barang bukti.

Kasus ini semakin mencuat setelah penyidik mengungkap temuan uang tunai dalam jumlah besar serta emas batangan yang disebut mencapai puluhan kilogram. Temuan tersebut kini menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap dugaan aliran dana dalam perkara korupsi dan TPPU.

Di sisi lain, pihak terkait telah memberikan klarifikasi mengenai asal-usul sejumlah aset yang ditemukan. Namun, penyidik masih terus mendalami keterkaitan barang bukti tersebut dengan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.

Perkara PT Asabri menjadi salah satu kasus korupsi besar yang kembali mendapat perhatian karena melibatkan sejumlah pihak dengan latar belakang berbeda, mulai dari pejabat penegak hukum hingga pihak swasta.

Proses hukum terhadap Febrie Adriansyah dan Don Ritto kini masih berjalan. Penyidik memastikan penanganan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.* (tm/dh)

Pengamat sosial dari Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute, Abdul Rahim Daulay, meminta Kejati Sumut menunjukkan keseriusan dalam menangani perkara yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara.

Baca Juga:

• KPK Soroti Mahalnya Ongkos Politik, Negara Diminta Biayai APK Peserta Pemilu

"Jika proses penanganan perkara terus berjalan tanpa kejelasan, masyarakat bisa mempertanyakan perkembangan kasus tersebut. Kejati Sumut harus segera menghadirkan langkah konkret agar proses hukum berjalan maksimal," ujar Rahim, Sabtu (18/7/2026).

Ia menilai pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen seluruh aparat penegak hukum. Menurutnya, Kejati Sumut perlu menunjukkan kinerja yang sejalan dengan semangat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

Rahim juga membandingkan penanganan perkara tersebut dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin.

"Masyarakat tentu menunggu langkah nyata dari Kejati dalam menuntaskan kasus ini. Korupsi berdampak langsung terhadap pembangunan daerah, pelayanan publik, dan keuangan negara," katanya.

Dugaan korupsi proyek mebel Langkat mencuat setelah adanya indikasi sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan. Proyek tersebut diketahui terbagi dalam dua paket besar, yakni pengadaan mebel SD senilai Rp21,6 miliar dan pengadaan mebel SMP senilai Rp26,7 miliar.

Dalam proses penyelidikan, Kejati Sumut sebelumnya menyebut telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Penanganan perkara juga masih menunggu keterangan ahli, termasuk ahli di bidang perkayuan.

Sorotan lain muncul karena salah satu perusahaan yang terlibat dalam proyek mebel tersebut, PT Bismacindo Perkasa, diketahui juga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard yang tengah ditangani aparat penegak hukum.

Selain itu, auditor menemukan sejumlah indikasi kejanggalan, termasuk dugaan penggelembungan harga atau mark-up yang berpotensi menyebabkan kerugian negara.

Pada proses pengadaan melalui sistem e-katalog, ditemukan tahapan negosiasi hingga persetujuan yang berlangsung pada waktu tidak biasa, yakni hingga dini hari. Kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan.

Auditor juga menemukan dugaan bahwa sejumlah perusahaan pelaksana bukan merupakan produsen utama barang yang dipasok, melainkan mendapatkan barang melalui pihak lain. Pola tersebut dinilai berpotensi membuka ruang ketidakwajaran harga.

Kejati Sumut hingga kini masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Masyarakat menunggu hasil penyidikan serta langkah hukum lanjutan untuk memastikan dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan mebel sekolah tersebut.* (tm/dh)

Pernyataan itu disampaikan Hotman setelah mendampingi Febrie menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Jadi Tersangka Kasus ASABRI, Hotman Paris Pertanyakan Proses Hukumnya

"Hari ini ada pertanyaan soal apakah benar Tan Kian memberikan uang lebih dari Rp50 miliar. Jawaban Pak Febrie, tidak. Yang jelas menyangkut uang, tidak ada," ujar Hotman.

Ia menilai terdapat kejanggalan apabila seseorang yang disebut sebagai pemberi suap belum ditetapkan sebagai tersangka, sementara pihak lain yang diduga sebagai penerima sudah lebih dulu diproses hukum.

"Kalau benar Tan Kian adalah pemberi suap, kenapa sampai sekarang belum jadi tersangka? Kenapa langsung loncat kepada penerima suap?" kata Hotman.

Selain menyoroti dugaan aliran dana, Hotman juga menjelaskan bahwa perkara PT Asabri telah berjalan sebelum Febrie menjabat sebagai Jampidsus. Menurutnya, proses persidangan perkara tersebut sudah berlangsung sejak Agustus 2021 dan telah diputus Pengadilan Tipikor Jakarta pada Januari 2022, sedangkan Febrie baru dilantik sebagai Jampidsus pada 22 Januari 2022.

Hotman menyebut, dalam perjalanan perkara tersebut, Tan Kian hanya berstatus sebagai saksi fakta. Ia mengatakan tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Tan Kian sebagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi Asabri.

"Bahkan sudah ada sejumlah hakim yang memeriksa perkara ini, termasuk hakim agung. Tidak pernah ada satu pun yang mempertanyakan mengapa Tan Kian bukan tersangka," ujarnya.

Menurut Hotman, hubungan Tan Kian dengan perkara Asabri hanya berkaitan dengan kerja sama operasi (KSO) atas tanah milik pribadi Benny Tjokrosaputro, salah satu terdakwa dalam perkara tersebut.

Ia membantah adanya tudingan bahwa Tan Kian menikmati aset hasil tindak pidana korupsi Asabri. Hotman mengatakan aset yang berkaitan dengan kerja sama tersebut juga telah disita oleh kejaksaan dan masuk dalam proses lelang.

"Tan Kian tidak menikmati satu rupiah pun aset Asabri. Tanah yang dikerjasamakan itu juga sudah disita kejaksaan," kata Hotman.

Sementara itu, proses hukum terhadap Febrie Adriansyah masih berjalan. Penyidik sebelumnya menyebut penetapan tersangka dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti dan melalui proses gelar perkara.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian publik karena melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum serta dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan sejumlah perkara besar.* (dw/dh)

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, penerapan B50 menjadi langkah penting karena sebagian kebutuhan bahan bakar diesel nasional kini dapat dipenuhi dari sumber daya dalam negeri, khususnya minyak sawit yang diproduksi para petani Indonesia.

Baca Juga:

• Airlangga Ajak Tiongkok Garap Proyek PLTS 100 GW di Indonesia

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara agraris mampu memanfaatkan kekayaan alam dan hasil produksi dalam negeri untuk memperkuat kemandirian energi.

Sudaryono menjelaskan, upaya mencapai swasembada energi tidak terlepas dari pengalaman Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan. Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran bahwa setiap negara akan lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri ketika menghadapi situasi krisis.

"Dari pengalaman itulah kita bekerja keras hingga akhirnya Indonesia mencapai swasembada pangan. Sekarang kita melangkah lebih jauh dengan memperkuat swasembada energi," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah juga mengedepankan konsep percepatan program agar berbagai kebijakan strategis dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, program besar harus mampu dijalankan secara cepat, terukur, dan menghasilkan dampak nyata.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menilai penguatan ketahanan energi menjadi kebutuhan penting di tengah kondisi geopolitik global yang penuh ketidakpastian serta perubahan harga energi dunia.

Menurut Hashim, pembangunan sektor energi nasional harus diarahkan pada pengurangan ketergantungan impor, pengembangan industri dalam negeri, serta percepatan penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan Indonesia perlu bergerak menuju sistem energi berbasis sumber daya domestik.

Menurutnya, pemanfaatan energi dalam negeri akan memperkuat ketahanan nasional, menjaga keterjangkauan harga energi, membuka lapangan kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Kita sedang bergerak dari sistem energi yang berbasis impor menuju energi berbasis sumber daya domestik. Dengan begitu, ketahanan energi semakin kuat dan pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat," ujar Darmawan.

Melalui program B50, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi impor, tetapi juga meningkatkan nilai tambah komoditas sawit serta memperkuat kesejahteraan petani di dalam negeri.* (oz/dh)

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, capaian investasi semester pertama menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi periode tersebut mencapai Rp1.010,6 triliun atau sekitar 49,5 persen dari target investasi tahun 2026.

Baca Juga:

• Prabowo: LNG Abadi Masela Harus Bawa Kemakmuran bagi Rakyat

Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan berbagai proyek investasi melalui penyederhanaan perizinan, kepastian regulasi, pembangunan infrastruktur, serta penyelesaian berbagai kendala yang masih terjadi di lapangan.

Rizal menilai investasi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nilai dana yang masuk, tetapi juga harus mampu meningkatkan kapasitas produksi nasional, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Ia menyebut iklim investasi Indonesia masih memiliki daya tahan yang cukup baik karena didukung oleh besarnya pasar domestik, program hilirisasi, serta kondisi ekonomi makro yang relatif stabil.

Namun, memasuki semester II 2026, investor diperkirakan akan semakin selektif akibat meningkatnya ketidakpastian global, tekanan geopolitik, dan tingginya biaya pendanaan. Sektor yang memiliki peluang besar menarik investasi antara lain hilirisasi mineral, manufaktur, ekonomi digital, pusat data, energi, hingga logistik.

"Investasi tidak hanya tinggi secara nominal, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kapasitas produksi nasional," katanya.

Dari realisasi investasi semester I 2026, pemerintah mencatat sebanyak 1,44 juta tenaga kerja berhasil terserap. Angka tersebut meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski demikian, Rizal mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari jumlah tenaga kerja yang terserap. Faktor lain seperti produktivitas, peningkatan keterampilan pekerja, tingkat upah, transfer teknologi, dan nilai tambah industri juga menjadi indikator penting.

Karena itu, ia mendorong pemerintah mengubah orientasi kebijakan investasi dari sekadar mengejar jumlah realisasi menjadi investasi yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan strategi tersebut, Indonesia diharapkan mampu memperkuat daya saing industri nasional sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.* (an/dh)

Natalius Pigai menegaskan dirinya tidak pernah menyampaikan ajakan tersebut. Ia menyebut pernyataan resmi terkait dirinya hanya disampaikan melalui akun media sosial X miliknya.

Baca Juga:

• Heboh Isu Pengadaan 1,8 Juta Kipas Angin Senilai Rp1,8 Triliun, Dirut Agrinas Akhirnya Buka Suara

Selain klaim soal ajakan belanja Rp1 juta, Pigai juga membantah informasi lain yang beredar terkait pembangunan KDMP yang disebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat adat, aktivis, jurnalis, hingga sejumlah pejabat kementerian dan lembaga.

Menurut Pigai, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di ruang digital. Ia meminta publik mengutamakan informasi dari sumber resmi dan media yang menjalankan prinsip jurnalistik.

"Jangan lagi percaya sumber tidak jelas," tegas Pigai.

Komdigi Pastikan Informasi Tidak Benar

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui kanal Aduan Konten juga memastikan narasi mengenai ajakan Natalius Pigai agar masyarakat berbelanja Rp1 juta per bulan di KDMP merupakan informasi palsu.

Komdigi menyebut informasi tersebut pertama kali muncul melalui unggahan media sosial Facebook pada Kamis (9/7/2026).

Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama yang berkaitan dengan pejabat publik dan program pemerintah.

Masyarakat diminta melakukan pengecekan melalui kanal resmi pemerintah maupun sumber informasi terpercaya sebelum mempercayai dan membagikan sebuah kabar.* (in/dh)

Direktur Operasional ITDC Troy Reza Warokka mengatakan proses pengecatan ulang sirkuit akan dilakukan dalam waktu dekat. Seluruh pengerjaan dipastikan mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Federation Internationale de Motocyclisme (FIM) dan Dorna Sports sebagai pemegang hak komersial MotoGP.

Baca Juga:

• Patroli Preventif Polri di Nusa Dua, KRYD dan Cooling System Pastikan Keamanan Wisatawan

Menurut Troy, pembenahan Sirkuit Mandalika bukan hanya dilakukan untuk mempercantik tampilan arena balap, tetapi juga memastikan fasilitas memenuhi standar yang dibutuhkan untuk menggelar balapan kelas dunia.

Selain lintasan, ITDC juga memastikan kesiapan berbagai infrastruktur pendukung di kawasan Mandalika. Persiapan dilakukan bersama sejumlah pihak terkait, mulai dari akses bandara, fasilitas hotel, hingga layanan pendukung lainnya.

"Kami berkomitmen bukan hanya menyiapkan kawasan, tetapi juga memastikan sinergi dengan stakeholder terkait seperti airport, hotel, dan fasilitas pendukung lainnya," katanya.

Mandalika Jadi Panggung Pebalap Indonesia

Selain kesiapan infrastruktur, MotoGP Mandalika 2026 juga menjadi sorotan karena hadirnya dua pebalap muda Indonesia yang akan tampil di kelas dunia.

Mario Suryo Aji akan berlaga di kelas Moto2, sementara Veda Ega Pratama tampil di kelas Moto3 pada seri MotoGP Mandalika yang dijadwalkan berlangsung pada 9-11 Oktober 2026.

Troy menilai kehadiran dua pebalap tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan talenta balap nasional mulai menunjukkan hasil.

"Ini membuktikan proses pembibitan atlet-atlet Indonesia bukan hanya sekadar wacana. Kehadiran Sirkuit Pertamina Mandalika memberikan proses yang sekarang bisa kita lihat bersama," ujarnya.

Meski demikian, Troy menyebut perjalanan Mario Aji dan Veda Ega masih panjang untuk mencapai level tertinggi di dunia balap motor. Karena itu, pengembangan fasilitas dan ekosistem olahraga otomotif tetap menjadi perhatian.

ITDC menegaskan akan terus mengembangkan kawasan Mandalika sebagai destinasi sport tourism unggulan Indonesia sekaligus menjadi tuan rumah berbagai ajang internasional.* (in/dh)

YOGYAKARTA – Pemerintah memastikan pendanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebesar Rp240 triliun telah tersedia untuk mendukung operasional koperasi selama enam tahun ke depan. Pemerintah menyebut skema pembiayaan akan dilakukan secara bertahap dengan pembayaran pokok dan bunga pinjaman.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dana tersebut berasal dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pemerintah nantinya akan menanggung pembayaran cicilan pinjaman tersebut.

Baca Juga:

• Ekonomi Masih Lesu, Pengamat Usul Target Pajak Diturunkan

Menurutnya, pembayaran cicilan diperkirakan mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun. Besaran tersebut akan menyesuaikan dengan jumlah koperasi yang mulai menjalankan kegiatan operasional.

"Pokok dan bunganya selama enam tahun ke depan, mungkin setahun sekitar Rp40 triliun, sesuai dengan jumlah koperasi yang beroperasi," katanya.

Purbaya menegaskan persoalan pendanaan program Kopdes Merah Putih tidak lagi menjadi kendala. Namun, pemerintah kini berfokus memastikan pelaksanaan program berjalan rapi, transparan, dan minim kebocoran anggaran.

Selain pendanaan utama, pemerintah juga menyiapkan dukungan awal bagi koperasi yang baru berjalan. Dukungan tersebut meliputi pelatihan, biaya operasional, hingga pembayaran gaji pegawai selama satu hingga dua tahun pertama.

Pemerintah berharap setelah melewati masa awal tersebut, koperasi dapat berkembang secara mandiri dan memiliki kemampuan bisnis yang berkelanjutan.

Kopdes Merah Putih Diklaim Punya Prospek Bisnis

Purbaya menilai prospek Koperasi Desa Merah Putih cukup menjanjikan. Salah satu faktor pendukungnya adalah kebijakan pemerintah yang akan menyalurkan barang-barang bersubsidi melalui jaringan koperasi tersebut.

"Semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu. Jadi harusnya dari situ saja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung," ujar Purbaya.

Meski demikian, ia mengingatkan keberhasilan program tersebut bergantung pada pengelolaan yang bersih dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

Terkait isu dugaan kenaikan harga atau markup pengadaan kendaraan operasional untuk Kopdes Merah Putih, Purbaya menyebut pemerintah belum melakukan audit khusus karena program masih dalam tahap pelaksanaan.

Namun, ia memastikan pengawasan tetap dilakukan melalui pemeriksaan secara acak maupun audit mendalam terhadap penggunaan anggaran.

"Setiap anggaran yang besar akan kita cek secara random atau satu per satu secara detail. Tujuannya bukan untuk mengganggu, tetapi membantu supaya pelaksanaannya lebih rapi," jelasnya.

Pemerintah berharap program Kopdes Merah Putih dapat memperkuat ekonomi desa sekaligus menjadi penggerak distribusi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.* (k/dh)

Guru SDN 016 Serusa Parit Aman, Desi Pradipta, mengaku tidak menyangka komentarnya mendapat respons hingga Wapres Gibran datang langsung melihat kondisi sekolah pada Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Gibran Soroti Kekurangan Kelas di MIN 1 Rokan Hilir, Pengembangan Fasilitas Langsung Dibahas

"Saya komen di IG Bapak untuk datang ke sekolah kami di SD 016 Serusa dan alhamdulillah ditanggapi oleh Bapak, akhirnya Bapak hari ini datang ke sekolah kami," ujar Desi dalam keterangannya, dikutip dari keterangan Sekretariat Wakil Presiden, Sabtu (18/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Gibran melihat langsung sejumlah fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan. Beberapa bagian bangunan seperti atap, plafon, dinding, dan pintu sekolah dilaporkan mengalami kerusakan.

Selain itu, kondisi lapangan sekolah juga menjadi perhatian karena terdapat lubang besar serta area tanah rawa di sekitar lingkungan sekolah yang belum memiliki pagar pengaman.

Desi berharap kedatangan Wapres dapat menjadi awal perbaikan fasilitas sekolah agar para siswa dan guru dapat menjalankan kegiatan belajar dengan lebih nyaman.

"Semoga sekolah ini lebih maju lagi dengan kedatangan Bapak Wakil Presiden. Semoga sekolah ini juga bisa diperbaiki, itu harapan kami sebagai guru di sini dan anak-anak juga," katanya.

Salah satu orangtua murid, Muhari Siregar, menyampaikan bahwa kondisi bangunan sekolah saat ini cukup memprihatinkan. Ia menyebut gedung sekolah sudah rapuh, bahkan terdapat bagian bangunan yang terlihat miring.

"Lapangan untuk ekstrakurikuler sulit, lapangan upacara juga," ujar Muhari.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga berdialog dengan para orangtua siswa mengenai berbagai persoalan lain yang mereka hadapi. Sejumlah warga yang berprofesi sebagai petani dan nelayan menyampaikan keluhan terkait kebutuhan masyarakat.

Keluhan tersebut di antaranya mengenai ketersediaan solar, akses jalan menuju kawasan pertanian, hingga distribusi pupuk subsidi.

Muhari mengatakan sejumlah aspirasi warga akan ditindaklanjuti, termasuk terkait kebutuhan pupuk subsidi yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat desa.

Kunjungan Gibran ke SDN 016 Serusa Parit Aman merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan fasilitas pendidikan di daerah mendapatkan perhatian. Selain sekolah tersebut, Gibran juga sebelumnya meninjau progres rehabilitasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Rokan Hilir.

Dalam kunjungan itu, Gibran didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Plt Gubernur Riau Sofyan Franyata Hariyanto, Bupati Rokan Hilir Bistamam, serta jajaran pemerintah daerah setempat.* (k/dh)

Hotman mempertanyakan proses penetapan tersangka Febrie yang menurutnya dilakukan tanpa adanya pemberitahuan atau koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Hotman usai mendampingi Febrie menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Kasus Febrie Adriansyah Memanas, Hotman Paris Ungkap 12 Poin Pembelaan

"Di mana logikanya seorang bawahan Presiden justru mentersangkakan dan mempermalukan bawahan lain yang adalah kebanggaan Presiden? Yang telah mengembalikan uang negara Rp430 triliun dengan cara seperti ini," ujar Hotman.

Hotman mengklaim berdasarkan informasi yang diterimanya, proses hukum terhadap Febrie tidak diketahui oleh Presiden Prabowo. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian.

Menurut Hotman, Febrie sebelumnya menangani sejumlah perkara besar yang berdampak terhadap pengembalian aset negara. Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu dengan langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan Febrie.

"Banyak oligarki yang terganggu. Dengan melakukan itu terhadap mantan Jampidsus ini, saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo," katanya.

Selain itu, Hotman juga menjelaskan alasannya menerima posisi sebagai kuasa hukum Febrie. Ia menegaskan keputusannya bukan karena alasan finansial maupun mencari perhatian publik.

"Jangan tanya saya cari muka, saya tidak butuh uang lagi. Semua klien saya konglomerat," ujar Hotman.

Sementara itu, Febrie Adriansyah sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU terkait ASABRI.

Penyidik menyebut penetapan tersangka dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti dan melalui proses gelar perkara.

"Ini berdasarkan keyakinan penyidik terkait dua alat bukti yang cukup. Atas dasar itu melalui proses gelar perkara, ditingkatkan status menjadi tersangka dan itu dapat dipertanggungjawabkan," ujar pihak kepolisian.

Dalam proses penyidikan, polisi juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk gerai money changer, kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta kediaman Febrie di Sentul, Jawa Barat.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti, di antaranya emas batangan, uang tunai, dan valuta asing yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Kasus tersebut kini telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kejaksaan Agung memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (d/dh)

Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, turut angkat bicara dengan menyampaikan sejumlah poin pembelaan terhadap kliennya. Ia menilai terdapat sejumlah persoalan hukum yang perlu diuji terkait proses penetapan tersangka tersebut.

Baca Juga:

• Boyamin Beberkan Dasar Hukum, Penetapan Tersangka Febrie Tak Perlu Restu Presiden

"Kalau disebut Tan Kian memberikan Rp50 miliar lebih, berarti dia diakui sebagai pemberi suap. Pertanyaannya, kenapa Tan Kian sampai sekarang belum jadi tersangka? Kenapa langsung loncat kepada penerima suap?" ujar Hotman.

Menurut Hotman, perkara PT Asabri telah berjalan jauh sebelum Febrie menjabat sebagai Jampidsus. Ia menyebut proses persidangan kasus tersebut telah berlangsung sejak 2021, sementara Febrie baru dilantik sebagai Jampidsus pada Januari 2022.

Hotman juga menyatakan hubungan hukum antara Tan Kian dan terdakwa utama kasus Asabri, Benny Tjokrosaputro, merupakan kerja sama operasi (KSO) atas tanah pribadi, bukan terkait penggunaan dana Asabri.

Ia menegaskan objek tanah tersebut kini telah disita oleh kejaksaan dan dalam proses lelang untuk pemulihan kerugian negara.

Selain itu, Hotman menyebut pemeriksaan terhadap Febrie Adriansyah di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Jumat (17/7/2026) berjalan lancar. Febrie dicecar 18 pertanyaan terkait perkara PT Asabri dan tidak dilakukan penahanan.

"18 pertanyaan sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri," kata Hotman.

Dalam keterangannya, Hotman menyebut Febrie saat ini dikaitkan dengan tiga perkara besar, yakni kasus PT Asabri, kasus batu bara PLTU PLN terkait dugaan blackout di Sumatera, serta perkara PT Krakatau Steel.

Sementara itu, perdebatan mengenai aspek prosedural juga muncul dari pandangan sejumlah ahli hukum. Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin menilai penetapan tersangka harus memenuhi ketentuan dalam KUHAP, termasuk pemeriksaan awal dan dukungan minimal dua alat bukti.

Berbeda dengan Hamid, Ketua Komisi Kejaksaan Pujiyono Suwadi menilai penerbitan Sprindik baru dapat menjadi langkah untuk memperbaiki aspek formil dan memberikan kepastian hukum dalam proses penyidikan.

Kejaksaan Agung sendiri menegaskan status tersangka Febrie Adriansyah tidak gugur meski telah diterbitkan Sprindik baru. Penyidikan tetap berjalan dengan pengawasan dari sejumlah pihak, termasuk KPK dan Komisi III DPR RI.

Dalam perkembangannya, Ketua Umum Relawan Jaringan Muda Pendukung Prabowo (JAGO) sekaligus Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, turut memberikan dukungan terhadap pembelaan Hotman Paris.

Ia menilai 12 poin pembelaan yang disampaikan Hotman harus diuji melalui fakta, alat bukti, dan argumentasi hukum dalam proses hukum yang berjalan.* (tm/dh)

Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck mengatakan, penegakan aturan tidak cukup hanya menyasar pengemudi kendaraan, tetapi juga harus menyentuh perusahaan atau pemilik armada angkutan.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Pastikan Korban Tewas Kecelakaan Beruntun Sibolangit Tak Bertambah, Ini Daftar Korbannya

"Kecelakaan-kecelakaan ini kami sebagai Komisi V DPR RI akan menyarankan suatu aturan yang tegas tidak hanya berlaku kepada sopir kendaraan, tapi juga pemilik kendaraan atau perusahaan jasa angkutan. Harus ada tindakan tegas supaya perusahaan lebih memperhatikan perawatan kendaraan dan batas beban muat sesuai izin KIR," ujar Ijeck dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).

Ijeck menilai persoalan kendaraan ODOL masih menjadi salah satu faktor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, terutama pada jalur dengan kondisi medan menurun seperti kawasan Sibolangit.

Ia menyebut, kasus kecelakaan akibat kendaraan tidak laik jalan maupun membawa muatan berlebih tidak hanya terjadi di Sumatera Utara, tetapi juga menjadi persoalan di sejumlah wilayah Indonesia.

"Kecelakaan yang terjadi di Sibolangit ini merupakan tidak kuatnya rem truk menahan beban, apalagi di jalan menurun. Hal seperti ini sering terjadi tidak hanya di Sumatera Utara, namun juga daerah lain di Indonesia," katanya.

DPR, lanjut Ijeck, masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian terkait kecelakaan beruntun tersebut sebagai bahan pembahasan bersama pemerintah untuk memperkuat aturan terkait kendaraan ODOL.

Kecelakaan beruntun di Jalan Jamin Ginting Km 44-45, Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, terjadi pada Jumat (17/7/2026). Insiden tersebut melibatkan sembilan kendaraan dan menyebabkan empat orang meninggal dunia serta delapan lainnya mengalami luka-luka.

Dalam kasus tersebut, polisi telah mengamankan sopir truk Fuso bernama Ilham (50) untuk menjalani pemeriksaan. Sopir tersebut diamankan terkait proses penyidikan kecelakaan yang diduga melibatkan kendaraan angkutan berat tersebut.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan, satu orang yang diduga terlibat dalam kecelakaan telah diamankan untuk dimintai keterangan.* (in/dh)

Usulan itu disampaikan Kepala Riset Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar. Menurutnya, penyesuaian target penerimaan pajak sebaiknya dibarengi dengan efisiensi belanja negara agar kondisi fiskal tetap terjaga.

Baca Juga:

• Bobby Desak Pertamina Atasi Antrean BBM di Sumut: Masyarakat Butuh Minyak, Bukan Alasan

Ia menilai target penerimaan pajak yang terlalu tinggi justru berpotensi memicu pengawasan berlebihan terhadap wajib pajak. Kondisi tersebut dikhawatirkan menambah beban pelaku usaha, terutama ketika aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih.

Menurut Fajry, pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah. Karena itu, pengawasan perpajakan dinilai lebih tepat diarahkan kepada sektor usaha yang memperoleh manfaat langsung dari belanja negara.

"Apa yang mendorong ekonomi pada semester I? Lebih banyak karena government spending. Siapa yang menikmati government spending? Para pengusaha SPPG dan sektor terkait. Itu yang seharusnya menjadi fokus pengawasan pajak," katanya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memperluas pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026.

Dalam kebijakan itu, DJP memperluas pemanfaatan teknologi informasi dan basis data hingga tingkat desa. Selain kunjungan langsung, pengawasan juga akan memanfaatkan teknologi remote sensing, web scraping, serta membangun jejaring informasi bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Fajry mengingatkan, penggunaan data tersebut harus didukung validitas yang kuat agar tidak memunculkan sengketa baru antara fiskus dan wajib pajak.

"Sudah pasti akan memunculkan sengketa baru apabila kualitas datanya rendah atau terdapat perbedaan interpretasi terhadap data yang diperoleh," ujarnya.

Ia juga menyoroti pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengumpulan informasi perpajakan. Menurutnya, DJP perlu menjelaskan secara rinci bentuk kerja sama tersebut beserta batas kewenangannya agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

"Surat edaran ini belum menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud pembangunan jejaring informasi beserta batasannya. Di satu sisi dapat menimbulkan kesan militeristik dalam penggalian penerimaan pajak yang seharusnya berada di ranah sipil, sementara di sisi lain bisa menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku UMKM di pedesaan," jelasnya.

Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak nasional hingga semester I 2026 tercatat mencapai Rp1.035,7 triliun atau setara 43,9 persen dari target APBN 2026. Angka tersebut tumbuh 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan penerimaan pajak sepanjang 2026 mencapai Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98,8 persen dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun. Dengan proyeksi tersebut, potensi kekurangan penerimaan (shortfall) diperkirakan mencapai Rp46,9 triliun, lebih rendah dibandingkan shortfall tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp271 triliun.* (an/dh)

Menurut Robert, LCC Empat Pilar MPR RI bukan sekadar ajang kompetisi antarpelajar, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Juga:

• Polemik LCC Empat Pilar MPR RI Masuk Meja Hijau, Sidang Perdana Digelar 2 Juni

Robert juga mengajak para peserta menjadikan nilai-nilai budaya Papua sebagai pedoman dalam menjaga persatuan. Ia menyoroti filosofi masyarakat Papua, yakni "satu tungku banyak batu", yang mencerminkan pentingnya saling menopang dalam kehidupan bermasyarakat.

"Indonesia berdiri bukan karena memiliki kesamaan, melainkan karena adanya kesepakatan untuk hidup dalam keberagaman. Perbedaan suku, bahasa, adat, budaya, dan agama justru menjadi kekuatan yang memperkokoh persatuan bangsa sesuai nilai-nilai Empat Pilar MPR RI," katanya.

Selain itu, Robert mengingatkan generasi muda untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan nasional, termasuk pahlawan asal Papua, Frans Kaisiepo, yang dinilainya memiliki kontribusi besar dalam memperjuangkan persatuan Indonesia.

Ia berharap para peserta mampu menggabungkan nilai-nilai kearifan lokal dengan semangat nasionalisme sehingga lahir generasi muda yang berkarakter, cinta tanah air, dan siap menjadi pemimpin masa depan.

Robert menambahkan, penyelenggaraan LCC Empat Pilar MPR RI merupakan investasi jangka panjang dalam memperkuat wawasan kebangsaan di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi.

Karena itu, ia mengajak seluruh peserta untuk terus belajar, menjunjung tinggi sportivitas, serta membawa nama baik Papua Barat Daya hingga tingkat nasional.

LCC Empat Pilar MPR RI 2026 merupakan kompetisi nasional yang telah dimulai sejak 31 Maret 2026 dan melibatkan seluruh provinsi di Indonesia. Tim terbaik dari setiap provinsi nantinya akan berlaga pada grand final di Jakarta pada Agustus 2026.

Final tingkat Provinsi Papua Barat Daya diikuti sembilan sekolah menengah atas dan sederajat dari Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, yang bersaing memperebutkan tiket menuju tingkat nasional.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI Dapil Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya Adolof Kambuaya, Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI Dr. Wachid Nugroho, serta para guru pendamping dan dewan juri.* (d/dh)