Podcast tersebut mengangkat tema "Tanjungbalai Emas, Dari Kota Klasik ke Modern Yang Berkualitas". Mahyaruddin diwawancarai Manajer Liputan atau Koordinator Liputan Tribun Network/Tribunnews, T Agus Khaidir.

Baca Juga:

• Pintu Utama Lintas Laut ke Malaysia Wali Kota Tanjungbalai Desak Layanan Imigrasi Diperkuat

Usai mengikuti podcast, Mahyaruddin mengaku terkesan dengan kesempatan tersebut. Dia juga mengapresiasi sambutan dari pimpinan umum Harian Tribun Medan Setiawan beserta jajaran.

"Alhamdulillah, hari ini merupakan pengalaman baru dan pertama hadir dalam podcast, apalagi di salah satu media besar di Tanah Air, Tribunnews Medan. Saya senang sekali bertemu dengan para jajaran yang menyambut baik kehadiran kami dari Pemerintah Kota Tanjungbalai," kata Mahyaruddin.

Dalam podcast itu, Mahyaruddin mengatakan Pemko Tanjungbalai saat ini fokus melakukan penataan kota agar lebih rapi, bersih dan indah. Penataan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kesan kumuh di sejumlah kawasan.

Menurut dia, berbagai inovasi daerah juga terus didorong bersamaan dengan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik.

"Saya saat ini fokus melakukan penataan kota yang lebih rapi, bersih, indah dan tentunya jauh dari kesan kumuh. Banyak hal yang saat ini telah dilakukan dan menjadi fokus kami bagaimana Kota Tanjungbalai lebih tertata dan rapi kotanya, di samping kami juga melakukan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan layanan publik kepada masyarakat," ujarnya.

Mahyaruddin menyadari masih terdapat keterbatasan dalam pembangunan daerah. Namun, dia mengajak seluruh pihak tetap optimistis dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Tanjungbalai.

"Saya tadi bercerita banyak hal, kita akui keterbatasan itu, tapi kita tidak boleh pesimis, tapi harus optimis. Optimistis itu dengan memanfaatkan semua potensi yang ada untuk kita jadikan motivasi untuk membawa kota ini lebih baik dari sebelumnya sebagaimana visi menuju Tanjungbalai EMAS (Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera)," kata Mahyaruddin.

Dia menambahkan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan ke depan. Pemko Tanjungbalai berharap dukungan masyarakat dan seluruh elemen daerah agar proses pembenahan kota dapat dilakukan secara bertahap.

"Kedepannya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan, mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak dan seluruh elemen masyarakat, secara perlahan kita akan memperbaikinya," pungkasnya.

Podcast "Jumpa Tengah" bersama Mahyaruddin Salim tersebut juga disiarkan secara streaming melalui sejumlah platform digital resmi Tribun Network, termasuk Instagram, TikTok dan Facebook Tribun Medan.

Melalui forum tersebut, Mahyaruddin menyampaikan arah pembangunan Kota Tanjungbalai sekaligus berbagai upaya yang sedang dilakukan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS.* (dh)

Dalam audiensi tersebut, Parlindungan mengatakan Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan masukan terkait penataan struktur dan layanan keimigrasian di wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Genjot Pemulihan Pascabanjir Bupati Asahan Boyong Satgas PRR Cek Langsung Jembatan dan Jalan Rusak

"Sinergi antara Kanwil dan pemerintah daerah menjadi kunci agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan," ujar Parlindungan.

Menurut Parlindungan, pelayanan terhadap warga negara Indonesia (WNI), warga negara asing (WNA), serta pengawasan orang asing di Tanjungbalai perlu terus berjalan optimal. Layanan tersebut dinilai berkaitan dengan mobilitas masyarakat sekaligus aktivitas perekonomian daerah.

Dia mengatakan penguatan layanan keimigrasian juga dapat mendukung potensi investasi dan pembukaan lapangan kerja sebagaimana disampaikan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Parlindungan menjelaskan Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut juga telah membangun komunikasi dengan DPRD Tanjungbalai. Sebelumnya, Komisi Gabungan A, B dan C DPRD Tanjungbalai turut menyampaikan aspirasi mengenai pentingnya keberlangsungan pelayanan keimigrasian di wilayah tersebut.

Terkait penataan organisasi, Parlindungan mengatakan perubahan nomenklatur kantor imigrasi di sejumlah daerah merupakan bagian dari proses penyesuaian organisasi. Beberapa perubahan tersebut antara lain Kanimsus Medan menjadi Kanimsus Kualanamu, Kanim Polonia menjadi Kanim Medan dan Kanim Pematangsiantar menjadi Kanim Simalungun.

Menurutnya, proses penataan tersebut terus dikomunikasikan dengan para pemangku kepentingan di daerah.

Dalam kesempatan itu, Parlindungan menyatakan aspirasi terkait Kantor Imigrasi Tanjungbalai Asahan akan diterima dan diteruskan kepada Direktur Jenderal Imigrasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

"Kami menerima dan mengapresiasi aspirasi yang disampaikan terkait Kanim Tanjungbalai Asahan dan akan segera meneruskannya kepada Direktur Jenderal Imigrasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan," katanya.

Menanggapi hasil pertemuan tersebut, Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi atas perhatian Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut terhadap aspirasi Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Dia berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemko Tanjungbalai dan Ditjen Imigrasi Sumut terus diperkuat, khususnya dalam penataan struktur dan layanan keimigrasian di Tanjungbalai.

Mahyaruddin juga menekankan pentingnya keberlangsungan pelayanan keimigrasian di Kota Tanjungbalai. Menurutnya, posisi kota tersebut yang memiliki pelabuhan internasional penumpang dan akses lintas laut ke Malaysia membuat layanan keimigrasian memiliki peran penting bagi masyarakat maupun kegiatan ekonomi.

Pemko Tanjungbalai berharap aspirasi mengenai Kanim Imigrasi Tanjungbalai Asahan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penataan nomenklatur yang saat ini berjalan di lingkungan Ditjen Imigrasi.* (dh)

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanjungbalai Surya Darma AR bersama Wakil Ketua Safri Sahputra. Hadir Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina, anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat dan lurah.

Baca Juga:

• Perubahan APBD 2026 Masuk Pembahasan, Wabup Batu Bara: Buah Pembangunan Harus Dapat Dinikmati Seluruh Masyarakat

"Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Tanjungbalai, KUA wajib mendapat kesepakatan bersama oleh wali kota dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna," ujar Surya.

Menurutnya, KUA Perubahan APBD 2026 dan KUA Rancangan APBD 2027 disusun dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi di Kota Tanjungbalai. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengatakan perubahan APBD 2026 dilakukan berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019. Perubahan dapat dilakukan antara lain karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, pergeseran anggaran, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa), keadaan darurat maupun keadaan luar biasa.

Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah meningkat dari sekitar Rp573,58 miliar menjadi Rp678,79 miliar. Kenaikan pendapatan tersebut mencapai sekitar Rp105,21 miliar.

Pendapatan asli daerah (PAD) naik dari sekitar Rp90,11 miliar menjadi Rp95,51 miliar. Sementara pendapatan transfer meningkat menjadi sekitar Rp568,97 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi Rp14,3 miliar.

Dari sisi belanja, belanja operasi dalam rancangan perubahan APBD 2026 menjadi sekitar Rp592,10 miliar, atau meningkat sekitar Rp31,56 miliar. Sementara belanja modal naik signifikan dari sekitar Rp33,84 miliar menjadi Rp115,30 miliar.

Belanja tidak terduga tetap sebesar Rp1,2 miliar.

Untuk pembiayaan, Silpa dalam rancangan perubahan APBD 2026 bertambah sekitar Rp8,89 miliar dari Rp22 miliar menjadi sekitar Rp30,89 miliar. Selain itu, pengeluaran pembiayaan bertambah sekitar Rp1,07 miliar.

Mahyaruddin menyebut tambahan pendapatan daerah antara lain berasal dari peningkatan PAD, tambahan transfer ke daerah dari pemerintah pusat serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan gambaran RAPBD Tahun Anggaran 2027. Pendapatan daerah direncanakan sebesar sekitar Rp712,67 miliar.

Pendapatan tersebut terdiri atas PAD sekitar Rp112,24 miliar, pendapatan transfer sekitar Rp587,80 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp12,62 miliar.

Belanja daerah pada RAPBD 2027 juga direncanakan sebesar sekitar Rp712,67 miliar. Rinciannya terdiri atas belanja operasi sekitar Rp638,98 miliar, belanja modal sekitar Rp71,49 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp2,2 miliar.

Untuk pembiayaan daerah, Pemko Tanjungbalai mengasumsikan tidak terdapat Silpa dalam RAPBD 2027.

Fadly mengatakan penyusunan RAPBD 2027 masih menggunakan sejumlah asumsi, terutama terkait sumber dana transfer dari pemerintah pusat. Hal itu karena Undang-Undang APBN 2027 saat pembahasan tersebut belum disahkan.

"Undang-Undang APBN 2027 belum disahkan sehingga pada RAPBD 2027 Pemerintah Kota dalam menyusun pendapatan dan belanja masih menggunakan asumsi khususnya pada sumber dana transfer dari pusat dan akan disesuaikan pendapatan dan belanja sesuai dengan alokasi transfer," kata Fadly.

Dalam RAPBD 2027 juga terdapat perubahan nomenklatur pada bagian di Sekretariat Daerah Tanjungbalai akibat penggabungan dua urusan menjadi satu bagian.

Kesepakatan KUA-PPAS tersebut selanjutnya menjadi bagian dari tahapan pembahasan antara eksekutif dan legislatif sebelum rancangan APBD 2026 dan RAPBD 2027 ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemko dan DPRD Tanjungbalai berharap pembahasan anggaran dapat berjalan hingga menghasilkan kebijakan APBD yang mendukung program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Tanjungbalai.* (dh)

Pertemuan dihadiri Forkopimda Kabupaten Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), serta Ketua Tim Satgas PRR Wilayah Sumatera Utara beserta rombongan.

Baca Juga:

• GMKI Asahan Siapkan Turnamen Futsal dan Dies Natalis, Bupati Taufik: Kegiatan Positif untuk Generasi Muda Harus Didukung

Taufik mengatakan sejumlah penanganan dan pembangunan pascabencana telah mulai dilakukan Pemkab Asahan. Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya mempercepat pemulihan, terutama terhadap dampak banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat.

"Kami menyampaikan kepada Tim Satgas PRR bahwa beberapa aspek pembangunan dan penanganan pascabencana sudah mulai kita kerjakan. Pemerintah Kabupaten Asahan akan terus berupaya mempercepat penanganan, khususnya terhadap dampak banjir, agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas dengan normal," ujar Taufik.

Dia berharap dukungan dan sinergi pemerintah pusat dapat membantu mempercepat proses pemulihan di Kabupaten Asahan. Menurutnya, pemulihan harus diarahkan agar masyarakat kembali mendapatkan fasilitas dan lingkungan yang aman serta layak.

"Kami berharap melalui sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, seluruh kebutuhan penanganan pascabencana dapat segera ditindaklanjuti. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan kembali fasilitas dan lingkungan yang aman serta layak," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Koordinator Wilayah Sumatera Utara Satgas PRR, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi wilayah terdampak sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan di Kabupaten Asahan.

"Kami datang untuk melihat secara langsung kondisi dan dampak bencana yang terjadi di Kabupaten Asahan. Dari hasil diskusi dan pemaparan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Asahan, akan menjadi bahan bagi kami dalam melakukan koordinasi dan menyusun langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar Fadjar.

Dia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan pascabencana dapat dilakukan secara terpadu dan sesuai kebutuhan di lapangan.

"Kami berharap sinergi yang sudah terbangun dapat terus diperkuat. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, diharapkan proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Asahan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Setelah pertemuan, Taufik bersama Tim Satgas PRR meninjau sejumlah lokasi yang terdampak bencana. Salah satunya ruas jalan yang menghubungkan Dusun VI menuju Dusun VII, Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat.

Tim juga meninjau jembatan di Desa Ambalutu, Kecamatan Buntu Pane. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas yang terdampak sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebutuhan penanganan dan pemulihan.

Pemkab Asahan bersama Satgas PRR selanjutnya akan melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan pembahasan mengenai kebutuhan rehabilitasi serta rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.* (dh)

LHOKSEUMAWE - Kodim 0103/Aceh Utara menggelar latihan dan simulasi Pasukan Huru-Hara (PHH) di Lapangan Jenderal Sudirman Korem 011/Lilawangsa, Kota Lhokseumawe. Latihan tersebut digelar untuk meningkatkan kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan aksi massa yang berujung kericuhan.

Latihan diikuti puluhan prajurit dari seluruh Koramil dan Pos Ramil jajaran Kodim 0103/Aceh Utara. Kegiatan berlangsung selama dua hari, Selasa (15/9/2026) hingga Rabu (16/9/2026).

Baca Juga:

• Video Panser Berjejer di Monas Bikin Geger, TNI: Itu Cuma Latihan Upacara, Bukan Antisipasi Demo

"Kegiatan simulasi pengamanan mengingat akhir-akhir ini sering terjadi kegiatan aksi damai. Maka dari itu, Kodim 0103/Aceh Utara melaksanakan pelatihan PHH selama dua hari," ujar Faisal saat memberikan keterangan di lokasi latihan.

Menurut Faisal, personel perlu memiliki kesiapan taktis apabila situasi aksi massa berubah menjadi tidak terkendali. Latihan tersebut juga menjadi bagian dari kesiapan TNI ketika mendapat tugas perbantuan kepada Polri dalam pengamanan unjuk rasa.

Dalam simulasi, peserta latihan dihadapkan pada skenario aksi warga yang menuntut penyelesaian sengketa lahan di sekitar objek vital nasional. Massa yang tidak puas kemudian berkumpul di depan gerbang utama dan mencoba memprovokasi petugas.

Petugas dalam skenario tersebut telah meminta massa menyampaikan aspirasi secara tertulis karena pimpinan satuan sedang tidak berada di lokasi. Namun, massa tetap memaksa masuk dan mulai berusaha menerobos barikade.

Situasi kemudian ditangani tim PHH Kodim 0103/Aceh Utara. Prajurit membentuk formasi bertahan dan menjalankan prosedur penanganan massa hingga kerumunan berhasil dibubarkan tanpa menimbulkan korban jiwa.

Untuk mematangkan kemampuan personel, Kodim 0103/Aceh Utara menggandeng Batalyon B Pelopor Brimob Polda Aceh. Pasi Ops Batalyon B Pelopor Brimob Polda Aceh AKP Tomi Samsudin Siregar turut memberikan materi dalam latihan tersebut.

Materi yang diberikan meliputi pengenalan alat, teori dasar PHH hingga penerapan tindakan taktis melalui simulasi.

"Materinya mulai dari pengenalan alat, materi dasar PHH, sampai simulasi dan mengaplikasikan tindakan apabila ada kejadian aksi massa," kata Tomi.

Tomi mengatakan latihan bersama tersebut berjalan dengan baik berkat koordinasi antara personel Kodim 0103/Aceh Utara dan Brimob Polda Aceh. Dia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesiapan prajurit dalam menghadapi kondisi darurat secara profesional.

Melalui latihan berkala tersebut, personel Kodim 0103/Aceh Utara diharapkan semakin memahami prosedur penanganan massa, termasuk ketika menjalankan tugas perbantuan kepada kepolisian.

Kemampuan tersebut juga dipersiapkan untuk mendukung pengamanan objek vital sekaligus menjaga situasi keamanan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Aceh Selatan diprediksi berawan dengan suhu 22-28 derajat Celsius dan kelembapan 74-98%.

Baca Juga:

• Cuaca Sumut Hari Ini 17 September: Hujan Ringan Mendominasi, Medan Ikut Diguyur

Aceh Timur diprakirakan berawan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 64-97%. Aceh Tengah juga berawan dengan suhu 16-24 derajat Celsius serta kelembapan 67-98%.

Aceh Barat diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius dan kelembapan 65-98%.

Aceh Besar juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 61-93%. Pidie diprakirakan hujan ringan dengan suhu 19-25 derajat Celsius dan kelembapan 68-97%.

Aceh Utara mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 66-96%. Sementara Simeulue diprediksi berawan dengan suhu 25-28 derajat Celsius serta kelembapan 78-94%.

Aceh Singkil berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 76-98%. Bireuen juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat Celsius serta kelembapan 67-99%.

Aceh Barat Daya diprediksi berawan dengan suhu 22-27 derajat Celsius dan kelembapan 68-96%. Gayo Lues juga berawan dengan suhu 16-23 derajat Celsius serta kelembapan 76-97%.

Aceh Jaya diprakirakan berawan dengan suhu 22-29 derajat Celsius dan kelembapan 67-97%.

Nagan Raya berpotensi hujan ringan dengan suhu 23-29 derajat Celsius dan kelembapan 70-94%. Aceh Tamiang diprediksi berawan dengan suhu 25-31 derajat Celsius serta kelembapan 68-95%.

Bener Meriah juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 17-24 derajat Celsius dan kelembapan 71-99%. Pidie Jaya diprakirakan hujan ringan dengan suhu 21-28 derajat Celsius serta kelembapan 68-97%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Banda Aceh diprediksi berawan dengan suhu 26-30 derajat Celsius dan kelembapan 67-88%.

Kota Sabang juga diprakirakan berawan dengan suhu 26-29 derajat Celsius serta kelembapan 72-88%.

Kota Lhokseumawe berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius dan kelembapan 64-96%.

Kota Langsa diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 63-99%.

Sementara Kota Subulussalam juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celsius dan kelembapan 76-97%.

Dari data tersebut, hujan ringan menjadi salah satu kondisi cuaca yang paling banyak diprakirakan di Aceh. Sementara itu, beberapa wilayah seperti Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tengah, Simeulue, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, dan Aceh Tamiang diprediksi berawan.

Untuk wilayah perkotaan, Banda Aceh dan Sabang diprakirakan berawan, sedangkan Lhokseumawe, Langsa, dan Subulussalam berpotensi hujan ringan.

Suhu maksimum tertinggi diprakirakan mencapai 32 derajat Celsius di Kota Langsa. Sementara suhu minimum terendah berada di kisaran 16 derajat Celsius di Aceh Tengah dan Gayo Lues.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga yang berada di daerah dengan potensi hujan juga perlu memperhatikan perubahan cuaca sepanjang hari.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Tapanuli Tengah diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 77-95%.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini 17 September: Cerah Merata, Suhu Capai 35 Derajat

Nias juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 23-27 derajat Celsius serta kelembapan 83-98%. Langkat berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 65-99%.

Karo diprakirakan hujan ringan dengan suhu 19-24 derajat Celsius dan kelembapan 79-98%. Deli Serdang juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 67-98%.

Simalungun diprediksi hujan ringan dengan suhu 22-28 derajat Celsius dan kelembapan 74-98%. Asahan juga mengalami prakiraan hujan ringan dengan suhu 24-32 derajat Celsius serta kelembapan 66-98%.

Labuhanbatu diprakirakan berawan dengan suhu 25-33 derajat Celsius. Kelembapan berada di kisaran 60-98%.

Dairi berpotensi hujan ringan dengan suhu 19-24 derajat Celsius dan kelembapan 77-98%. Toba juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 19-25 derajat Celsius serta kelembapan 77-98%.

Mandailing Natal diprakirakan hujan ringan dengan suhu 19-22 derajat Celsius dan kelembapan 93-99%.

Nias Selatan menjadi salah satu wilayah yang diprediksi berawan dengan suhu 27-29 derajat Celsius dan kelembapan 68-80%.

Pakpak Bharat diprakirakan hujan ringan dengan suhu 20-25 derajat Celsius serta kelembapan 83-98%. Humbang Hasundutan juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 18-23 derajat Celsius dan kelembapan 82-99%.

Samosir diprediksi hujan ringan dengan suhu 18-24 derajat Celsius dan kelembapan 71-98%.

Serdang Bedagai berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius serta kelembapan 68-98%. Batu Bara juga diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 71-98%.

Padang Lawas Utara diprediksi berawan dengan suhu 25-33 derajat Celsius dan kelembapan 50-59%. Padang Lawas juga berawan dengan suhu 26-33 derajat Celsius serta kelembapan 49-86%.

Labuhanbatu Selatan diprakirakan berawan dengan suhu 26-33 derajat Celsius dan kelembapan 56-98%. Sementara Labuhanbatu Utara juga berawan dengan suhu 25-32 derajat Celsius serta kelembapan 62-98%.

Nias Utara diprediksi hujan ringan dengan suhu 23-28 derajat Celsius dan kelembapan 79-96%. Nias Barat juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 24-28 derajat Celsius serta kelembapan 73-94%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Medan diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 86-95%.

Kota Pematangsiantar juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 22-28 derajat Celsius serta kelembapan 73-98%. Kota Sibolga diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-27 derajat Celsius dan kelembapan 77-92%.

Kota Tanjung Balai diprakirakan hujan ringan dengan suhu 25-32 derajat Celsius dan kelembapan 67-98%. Kota Binjai juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 25-31 derajat Celsius serta kelembapan 66-99%.

Kota Tebing Tinggi diprediksi hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius dan kelembapan 69-99%.

Kota Padang Sidempuan juga berpotensi hujan ringan dengan suhu 21-25 derajat Celsius serta kelembapan 84-98%. Sementara Kota Gunungsitoli diprakirakan hujan ringan dengan suhu 24-28 derajat Celsius dan kelembapan 81-99%.

Dari data tersebut, hujan ringan menjadi kondisi cuaca yang paling banyak diprakirakan terjadi di Sumatera Utara. Kondisi berawan diprediksi terjadi di Tapanuli Utara, Labuhanbatu, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu Utara.

Kota Medan termasuk wilayah perkotaan yang berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celsius.

Suhu maksimum tertinggi diprakirakan mencapai 33 derajat Celsius di Labuhanbatu, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Labuhanbatu Selatan. Sementara suhu minimum terendah berada di kisaran 18 derajat Celsius di Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Samosir.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga yang berada di daerah dengan potensi hujan juga perlu memperhatikan perubahan cuaca sepanjang hari.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprediksi cerah dengan suhu 28-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 67-75%.

Baca Juga:

• Cuaca Jabar Hari Ini 17 September: Suhu Tembus 36 Derajat, Cerah hingga Berawan

Sementara itu, Jakarta Utara diprediksi cerah dengan suhu 28-30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 61-77%.

Jakarta Barat diprakirakan cerah dengan suhu udara 28-33 derajat Celsius serta kelembapan 48-71%.

Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan suhu maksimum tertinggi, yakni mencapai 35 derajat Celsius. Cuaca diprediksi cerah dengan suhu minimum 28 derajat Celsius dan kelembapan 40-70%.

Kondisi cerah juga diprakirakan terjadi di Jakarta Timur. Suhu udara berada pada kisaran 28-34 derajat Celsius dengan kelembapan 43-67%.

Dari data tersebut, seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan mengalami kondisi cerah pada Kamis, 17 September 2026.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 35 derajat Celsius di Jakarta Selatan. Sementara suhu minimum terendah berada pada angka 28 derajat Celsius di seluruh wilayah kecuali Kepulauan Seribu yang juga memiliki suhu minimum 28 derajat Celsius.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca. Warga juga perlu memperhatikan suhu udara pada siang hari, terutama di wilayah yang diprakirakan mencapai 33-35 derajat Celsius.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Bogor diprediksi cerah dengan suhu 25-34 derajat Celsius dan kelembapan 40-91%.

Baca Juga:

• Cuaca Jogja Hari Ini 17 September: Mayoritas Cerah, Suhu Yogyakarta Capai 34 Derajat

Cianjur diprediksi berawan dengan suhu 19-26 derajat Celsius dan kelembapan 59-98%. Bandung juga diprakirakan berawan dengan suhu 19-28 derajat Celsius serta kelembapan 42-94%.

Garut turut diprediksi berawan dengan suhu 17-23 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 61-99%.

Tasikmalaya diprakirakan berawan dengan suhu 22-28 derajat Celsius dan kelembapan 62-86%. Sementara Ciamis mengalami prakiraan cerah berawan dengan suhu 21-29 derajat Celsius serta kelembapan 57-92%.

Kuningan diprediksi cerah dengan suhu 22-30 derajat Celsius dan kelembapan 45-82%. Cirebon juga diprakirakan cerah dengan suhu 25-33 derajat Celsius serta kelembapan 40-77%.

Majalengka diprediksi berawan dengan suhu 24-34 derajat Celsius dan kelembapan 35-71%. Sumedang juga berawan dengan suhu 21-31 derajat Celsius serta kelembapan 44-93%.

Indramayu diprakirakan cerah berawan dengan suhu 26-36 derajat Celsius. Kelembapan berada di kisaran 33-84%.

Subang menjadi wilayah lain dengan suhu maksimum 36 derajat Celsius. Cuaca diprediksi cerah dengan suhu 27-36 derajat Celsius dan kelembapan 38-78%.

Purwakarta diprakirakan berawan dengan suhu 25-34 derajat Celsius dan kelembapan 41-75%. Karawang juga berawan dengan suhu 27-34 derajat Celsius serta kelembapan 42-75%.

Bekasi diprediksi berawan dengan suhu 27-35 derajat Celsius dan kelembapan 36-73%. Bandung Barat diprakirakan cerah dengan suhu 22-31 derajat Celsius serta kelembapan 43-85%.

Pangandaran juga berpotensi berawan dengan suhu 22-27 derajat Celsius dan kelembapan 72-95%.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Bogor diprediksi cerah dengan suhu 24-33 derajat Celsius dan kelembapan 40-92%.

Kota Sukabumi juga diprakirakan cerah dengan suhu 21-30 derajat Celsius serta kelembapan 49-92%. Kota Bandung diprediksi cerah dengan suhu 22-31 derajat Celsius dan kelembapan 39-51%.

Kota Cirebon turut mengalami prakiraan cerah dengan suhu 25-33 derajat Celsius serta kelembapan 40-71%.

Kota Bekasi diprakirakan berawan dengan suhu 27-35 derajat Celsius dan kelembapan 39-69%.

Kota Depok menjadi salah satu wilayah dengan suhu maksimum tertinggi, yakni mencapai 36 derajat Celsius. Cuaca diprediksi berawan dengan suhu 27-36 derajat Celsius dan kelembapan 36-72%.

Kota Cimahi diprakirakan cerah dengan suhu 21-29 derajat Celsius serta kelembapan 45-85%.

Kota Tasikmalaya diprediksi berawan dengan suhu 21-28 derajat Celsius dan kelembapan 61-92%. Sedangkan Kota Banjar juga berawan dengan suhu 23-30 derajat Celsius serta kelembapan 54-90%.

Dari data tersebut, suhu maksimum 36 derajat Celsius diprakirakan terjadi di Indramayu, Subang, dan Kota Depok. Sementara suhu minimum terendah berada di Garut, yakni 17 derajat Celsius.

Cuaca cerah diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah seperti Bogor, Sukabumi, Kuningan, Cirebon, Subang, Bandung Barat, serta beberapa wilayah perkotaan. Sementara daerah lainnya mengalami kondisi cerah berawan maupun berawan.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga juga perlu memperhatikan suhu udara pada siang hari, khususnya di daerah yang diprakirakan mencapai 35-36 derajat Celsius.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kulon Progo diprediksi cerah dengan suhu udara 22-32 derajat Celsius. Kelembapan berada di kisaran 57-97%.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini 17 September, Cerah Berawan hingga Berawan

Sementara itu, Gunungkidul diprediksi cerah berawan dengan suhu udara 22-33 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 48-90%.

Sleman diprakirakan cerah dengan suhu 22-32 derajat Celsius serta kelembapan 42-93%.

Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan suhu maksimum tertinggi. Cuaca diprediksi berawan dengan suhu 23-34 derajat Celsius dan kelembapan 36-90%.

Dari data tersebut, Kulon Progo, Bantul, dan Sleman diprakirakan mengalami cuaca cerah. Gunungkidul diprediksi cerah berawan, sementara Kota Yogyakarta berpotensi berawan.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 34 derajat Celsius di Kota Yogyakarta. Sedangkan suhu minimum terendah berada pada angka 22 derajat Celsius di Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, dan Sleman.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga juga perlu memperhatikan suhu udara, terutama pada siang hari ketika temperatur meningkat.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Jembrana diprediksi berawan dengan suhu 22-31 derajat Celsius. Kelembapan udara berada di kisaran 73-97%.

Baca Juga:

• Awas Masuk Sel Lagi! Joman Ancam Desak Penahanan Roy Suryo Cs Jika Nekat Terus 'Goreng' Isu Jokowi di Persidangan

Sementara Badung diprediksi berawan dengan suhu udara 24-31 derajat Celsius. Kelembapan berada di kisaran 57-92%.

Gianyar juga diprakirakan cerah berawan dengan suhu 22-29 derajat Celsius serta kelembapan 58-92%.

Klungkung menjadi salah satu wilayah yang diprediksi cerah. Suhu udara berada pada kisaran 25-31 derajat Celsius dengan kelembapan 56-87%.

Bangli diprakirakan cerah berawan dengan suhu 21-26 derajat Celsius. Tingkat kelembapan berada di kisaran 57-99%.

Karangasem juga diprediksi cerah berawan dengan suhu 22-29 derajat Celsius dan kelembapan 51-93%.

Buleleng diprakirakan cerah berawan dengan suhu 23-30 derajat Celsius serta kelembapan 64-90%.

Sementara itu, Kota Denpasar diprediksi cerah dengan suhu udara 24-31 derajat Celsius. Kelembapan berada di kisaran 66-91%.

Dari data tersebut, sebagian besar wilayah Bali diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan dan berawan. Hanya Klungkung dan Kota Denpasar yang diprediksi cerah.

Suhu maksimum tertinggi mencapai 31 derajat Celsius, yang diprakirakan terjadi di Jembrana, Badung, Klungkung, dan Kota Denpasar. Sementara suhu minimum terendah berada di Bangli, yakni 21 derajat Celsius.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Warga juga tetap perlu memperhatikan perubahan kondisi cuaca sepanjang hari.* (dh)

JAKARTA — Program Bedah Rumah menjadi salah satu program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni.

Ketentuan mengenai program tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) PKP Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah.

Baca Juga:

• Usai Gantikan Purbaya, Menkeu Suahasil Diminta Segera Bereskan Kewajiban Pembiayaan Whoosh

Selain berdasarkan desil kesejahteraan, calon penerima juga dapat memenuhi kriteria berdasarkan penghasilan paling tinggi sebesar upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota.

Penggunaan data desil tersebut menjadi perhatian setelah sejumlah masyarakat mengeluhkan masuk dalam desil tinggi, meski pendapatan mereka tergolong rendah.

Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai akurasi data dalam menentukan penerima bantuan Bedah Rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan Kementerian PKP menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan dalam menentukan penerima program Bedah Rumah.

Maruarar menegaskan pemerintah tidak menggunakan data lain di luar data BPS dalam pelaksanaan program tersebut.

"Jadi yang pertama, sesuai arahan Bapak Presiden, yang digunakan tidak ada data lain selain data BPS. Jadi saya konsisten di situ," kata politisi Partai Gerindra itu saat ditemui di kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu, 16 September 2026.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, mengatakan pihaknya juga memastikan informasi mengenai calon penerima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Informasi tersebut antara lain mencakup profil penerima, pendapatan, hingga kondisi rumah yang akan mendapatkan bantuan.

"Jadi memang kita harus memberikan kepada yang paling sulit," kata Ara.

Dengan ketentuan tersebut, masyarakat yang menjadi sasaran program Bedah Rumah adalah mereka yang memenuhi kriteria kesejahteraan dan persyaratan kondisi rumah sesuai aturan.

Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 juga mengubah nomenklatur program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi Bedah Rumah.

Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 28 Juli 2026 oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.

Dalam aturan itu, Bedah Rumah didefinisikan sebagai bantuan stimulan kepada perseorangan yang masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Bantuan diberikan untuk mendorong keswadayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas atau merenovasi rumah maupun membangun rumah baru agar menjadi rumah layak huni.

Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 sekaligus mencabut ketentuan mengenai BSPS yang sebelumnya diatur dalam Permen PKP Nomor 10 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah melalui Permen PKP Nomor 4 Tahun 2026.

Berdasarkan aturan baru tersebut, bantuan Bedah Rumah dapat digunakan untuk dua kegiatan, yakni peningkatan kualitas atau renovasi rumah dan pembangunan rumah baru.

Untuk bantuan renovasi, calon penerima harus merupakan WNI yang memiliki atau menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.

Status kepemilikan atau penguasaan tanah juga harus jelas.

Tanah tersebut harus sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang dan tidak sedang dalam sengketa.

Calon penerima juga belum pernah memperoleh bantuan Bedah Rumah maupun program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah yang ditujukan bagi MBR.

Sementara untuk pembangunan rumah baru, calon penerima antara lain harus belum memiliki rumah atau membangun rumah baru sebagai pengganti rumah yang rusak total.

Rumah baru tersebut harus dibangun di atas tanah dengan status kepemilikan atau penguasaan yang jelas, sesuai peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang, serta tidak dalam sengketa.

Persyaratan mengenai tingkat kesejahteraan dan riwayat penerimaan bantuan juga berlaku bagi masyarakat yang mengajukan bantuan pembangunan rumah baru.

Dengan demikian, penentuan penerima Bedah Rumah tidak hanya mempertimbangkan kondisi rumah, tetapi juga tingkat kesejahteraan, penghasilan, status tanah, serta riwayat bantuan perumahan yang pernah diterima.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi warga terdampak gempa di Desa Rokilore, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 16 September 2026.

Jokowi datang bersama Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago untuk melihat langsung kondisi warga yang masih terdampak bencana.

Baca Juga:

• 9 Bulan Belajar di Tenda Darurat Pascabencana, Siswa SMKN 1 Badiri Tapteng Harap Sekolah Segera Dibangun

Ia kemudian menghampiri salah seorang warga untuk menanyakan kondisi tempat tinggalnya.

"Mama tidur di mana?" ujar Jokowi.

"Tidur di tenda, Bapak, tempat pengungsian," jawab seorang warga.

Jokowi kemudian melanjutkan peninjauan ke rumah warga lainnya yang mengalami kerusakan lebih parah. Bangunan rumah tersebut bahkan sudah tidak berbentuk.

"Ini nanti diurus ya, Pak, sama Bupati Sikka, biar nanti pemerintah yang pegang," kata Jokowi.

Selama mendampingi Jokowi, Bupati Juventus mencatat berbagai kebutuhan warga yang terdampak gempa.

Jokowi tiba di Pulau Palue pada Rabu petang setelah sebelumnya tiba di Bandara Frans Seda, Maumere.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi warga sekaligus menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak gempa Flores pada Agustus 2026.

Dari Maumere, rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju Pelabuhan Ropa, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende.

Setelah itu, Jokowi menyeberang menggunakan kapal menuju Pulau Palue.

Setibanya di Palue, Jokowi mengunjungi posko pengungsian di Desa Rokirole. Ia dijadwalkan menemui warga dan menyerahkan bantuan secara simbolis.

"Sekaligus mendengarkan langsung kebutuhan warga yang masih terdampak bencana," ujar Juventus.

Jokowi juga didampingi putra bungsunya yang merupakan Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep serta Sekretaris Dewan Pembina DPP PSI Grace Natalie.

Selain meninjau rumah-rumah yang rusak, Jokowi berencana bermalam di tenda pengungsian bersama warga yang masih terdampak gempa.

Kunjungan tersebut berlangsung sekitar satu bulan setelah gempa utama mengguncang wilayah Flores.

Sebelumnya, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago membenarkan rencana kunjungan Jokowi ke Palue.

"Dijadwalkan tiba siang ini, perjalanan via jalur darat menuju Maumere dan dari Pelabuhan Ropa dengan kapal menuju Palue," kata Juventus di Maumere.

Jokowi dijadwalkan tiba di Bandara Frans Seda, Maumere, sekitar pukul 13.00 WITA.

Setelah tiba di bandara, rombongan kemudian menempuh perjalanan darat menuju Pelabuhan Ropa sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan kapal menuju Palue.

Selain menemui warga di lokasi pengungsian, Jokowi juga dijadwalkan meninjau Gereja Paroki Lei di Desa Tuanggeo, Pulau Palue.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi bangunan gereja yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Kunjungan Jokowi berlangsung ketika warga Palue masih menjalani proses pemulihan.

Berdasarkan data per 3 September 2026 yang disampaikan dalam materi sumber, sebanyak 3.645 warga masih mengungsi di Kabupaten Sikka.

Dari jumlah tersebut, 3.340 orang berada di Pulau Palue.

Gempa yang berdampak terhadap sejumlah wilayah Flores terjadi pada 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB.

BMKG mencatat gempa tersebut bermagnitudo 7,7 dengan pusat gempa berada di laut, sekitar 30 kilometer timur laut Kabupaten Nagekeo, NTT, pada kedalaman 15 kilometer.

BMKG menyebut gempa tersebut merupakan gempa dangkal dengan mekanisme sesar naik atau thrust fault yang berkaitan dengan aktivitas Flores Back-Arc Thrust. Gempa itu juga sempat memicu peringatan dini tsunami.

Peringatan dini tsunami kemudian dinyatakan berakhir setelah BMKG tidak lagi mencatat kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat pesisir.

Dampak gempa dirasakan di sejumlah wilayah NTT, termasuk Kabupaten Sikka. Kerusakan terjadi pada rumah warga dan sejumlah fasilitas publik.

Kunjungan Jokowi ke Palue menjadi bagian dari peninjauan langsung terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa tersebut.* (tb/ad)

JAKARTA — Tim kuasa hukum Roy Suryo menyiapkan sekitar 14 hingga 15 poin perlawanan atau eksepsi menjelang sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sidang pokok perkara Roy Suryo dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Pelaku Karhutla Dijerat Terorisme Ekologi

Persiapan eksepsi tersebut disampaikan pakar hukum tata negara Refly Harun melalui kanal YouTube miliknya pada Rabu, 16 September 2026.

Refly menyebut tim kuasa hukum telah menyiapkan sejumlah persoalan hukum yang akan disampaikan dalam persidangan.

"Kami telah menyiapkan Nota Perlawanan (Eksepsi) sekitar 14 hingga 15 poin item perlawanan," kata Refly dalam pernyataannya.

Salah satu persoalan yang akan dipermasalahkan berkaitan dengan penggunaan Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP dalam surat dakwaan.

Refly mengatakan tim hukum mempertanyakan penggunaan kedua pasal tersebut secara bersamaan.

Namun, konstruksi lengkap dakwaan jaksa dan hubungan setiap unsur pasal dengan perbuatan yang didakwakan akan diuji dalam persidangan.

Selain ketentuan dalam KUHP, tim hukum juga menyoroti penggunaan Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE.

Refly mempersoalkan penerapan kedua pasal tersebut dengan alasan dokumen yang dianggap asli merupakan dokumen fisik.

"Penggunaan Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE, padahal dokumen yang dianggap asli adalah dokumen fisik (tidak ada dokumen elektroniknya)."

Argumentasi tersebut merupakan pandangan dari pihak yang menyiapkan eksepsi.

Penentuan apakah pasal yang didakwakan memenuhi unsur tindak pidana atau tidak merupakan kewenangan majelis hakim setelah mempertimbangkan dakwaan, alat bukti, serta argumentasi para pihak.

Refly mengatakan tim kuasa hukum menemukan sejumlah persoalan yang dinilai menjadi kelemahan dalam surat dakwaan.

Eksepsi, kata dia, akan diarahkan antara lain pada persoalan yang menurut tim hukum dapat menyebabkan dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

Salah satu argumentasi yang disebut adalah mengenai error in persona atau error in subject.

Jika eksepsi diterima, perkara dapat memperoleh konsekuensi hukum terhadap keberlanjutan dakwaan.

Namun, keputusan menerima atau menolak eksepsi sepenuhnya berada di tangan majelis hakim.

Persidangan nantinya akan menjadi ruang bagi jaksa dan penasihat hukum untuk menguji masing-masing argumentasi berdasarkan surat dakwaan dan ketentuan hukum acara pidana.

Berdasarkan informasi jadwal yang disampaikan Refly Harun, persidangan di PN Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026 mencakup dua agenda.

dr. Tifauzia Tyassuma atau dr. Tifa dijadwalkan menjalani sidang pada pukul 09.00 WIB.

Sementara Roy Suryo dijadwalkan menjalani agenda pembacaan surat dakwaan pada pukul 10.30 WIB.

Kedua agenda tersebut berlangsung pada hari yang sama.

Namun, informasi yang disampaikan Refly tidak menyatakan bahwa tim hukum dr. Tifa dan Roy Suryo menyiapkan satu nota perlawanan secara bersama-sama.

Karena itu, keterangan mengenai persiapan sekitar 14 hingga 15 poin eksepsi dalam konteks ini merujuk pada keterangan Refly mengenai tim hukum Roy Suryo.

Sidang perdana Roy Suryo sendiri merupakan bagian dari proses pemeriksaan pokok perkara setelah sebelumnya perkara tersebut memasuki sejumlah proses praperadilan.

Dalam pembahasan yang sama, Refly juga menyinggung putusan praperadilan Roy Suryo mengenai permohonan ganti rugi atas penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang dinilai tidak sah.

Refly menyebut permohonan tersebut dikabulkan dengan nilai ganti rugi Rp5 juta.

Ia menilai putusan itu penting dari sisi substansi hukum, bukan hanya dari besaran ganti rugi.

Namun, proses praperadilan dan pemeriksaan pokok perkara merupakan dua proses hukum yang berbeda.

Hasil praperadilan tidak dengan sendirinya menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan dalam perkara pokok.

Refly juga menyampaikan bahwa tim kuasa hukum telah mempersiapkan persidangan, termasuk menghadapi agenda persidangan yang disebut berlangsung dua kali dalam sepekan.

Ia menyebut terdapat 94 saksi fakta dan sekitar 27 hingga 28 saksi ahli yang terdaftar dari pihak penuntut maupun penasihat hukum.

Jumlah tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui berkas perkara atau keterangan resmi pengadilan.

Persidangan pada akhirnya akan menjadi ruang bagi jaksa dan penasihat hukum untuk menyampaikan argumentasi masing-masing, sementara majelis hakim akan menilai perkara berdasarkan dakwaan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.* (tb/ad)

JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku tidak puas dengan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang tengah dibahas DPR.

Menurut Andi Gani, sejumlah isu yang selama ini diperjuangkan kelompok buruh belum terakomodasi dalam draf tersebut.

Baca Juga:

• Usai Gantikan Purbaya, Menkeu Suahasil Diminta Segera Bereskan Kewajiban Pembiayaan Whoosh

Namun, setelah menerima draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dari DPR, ia menyebut hasilnya mengecewakan bagi buruh.

"Kita sudah mencoba jalur diplomasi mungkin sekitar 4 bulan membentuk tim bersama dengan Apindo karena kita menginginkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan ini menjadi undang-undang ketenagakerjaan yang berkeadilan untuk semua stakeholder. Tapi dengan draf yang kita dapatkan dari DPR RI, sangat-sangat mengecewakan kaum buruh," jelas Andi usai rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Andi mengatakan kelompok buruh masih memberikan waktu hingga 22 September 2026 kepada pemerintah dan DPR untuk merespons aspirasi mereka.

Jika tidak ada respons, buruh mempertimbangkan menggelar aksi besar di Jakarta.

"Karena itu, teman-teman sekalian, kami akan mencoba terus sampai tanggal 22 September. Itu menjadi batas akhir dari Gerakan Buruh Indonesia dan akan nanti disampaikan oleh Bung Sunarno yang sudah ditunjuk menjadi Panglima Aksi Koalisi Besar. Kelihatannya pilihan aksi besar masuk Jakarta akan menjadi pilihan buat Koalisi Besar," katanya.

Andi berharap pemerintah dan DPR merespons masukan kelompok buruh melalui jalur dialog.

"Dan tentunya kami ingin berharap pemerintah dan DPR untuk segera merespons. Karena kami tahu betul risiko mengerahkan massa besar-besaran ke Jakarta cukup besar. Kejadian-kejadian beberapa waktu yang lalu membuat kami menempuh jalur diplomasi sekian panjang," tutur Andi Gani.

Andi mengatakan aksi buruh telah berlangsung di sejumlah daerah. Pada 10 September 2026, aksi disebut berlangsung di 30 kota.

Selanjutnya, buruh di Jawa Timur dijadwalkan menggelar aksi pada 17 September 2026.

Jika aksi besar di Jakarta benar-benar dilakukan, Andi memperkirakan jumlah massa yang hadir dapat mencapai puluhan ribu hingga 100 ribu buruh.

"Jadi, kami dalam kesempatan ini menyampaikan kepada DPR terbuka, kami tidak ingin berdiskusi banyak panjang-panjang mengenai apa, beberapa hal karena kami sudah sampaikan semuanya. Dan ternyata draf yang dihasilkan, yang kami dapatkan, sangat jauh dari draf yang sudah diajukan oleh Koalisi Besar," ungkapnya.

Pimpinan konfederasi buruh akan menunggu respons pemerintah dan DPR hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

"Karena itulah para pimpinan-pimpinan konfederasi buruh akan menantikan sampai tanggal batas waktu 22 September," ucapnya.

"Karena apa? Batas waktu yang disampaikan oleh MK itu 30 Oktober. Tetapi reses DPR 8 Oktober. Artinya waktu kita efektif itu hanya tinggal sekitar 10 hari dari hari ini. Sangat sempit," sambung dia.

Andi memperkirakan pembahasan dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan dapat dilakukan sebelum DPR memasuki masa reses.

"Batas waktu pengesahan, menurut kami dengan adanya reses, berarti tanggal 5 sampai tanggal 7 Oktober akan ada pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan," ucapnya.

Ia juga mengingatkan agar proses pembentukan aturan baru tidak kembali memicu sengketa dan aksi berkepanjangan.

"Ini merupakan waktu yang sangat pendek dan kami menantikan DPR dan pemerintah merespons usulan dari Koalisi Besar dan juga teman-teman koalisi buruh lainnya agar betul-betul undang-undang ini tidak terjadi undang-undang Cipta Kerja jilid 2 yang akhirnya digugat di MK, ada demo berjilid-jilid panjangnya dan itu tentu sangat-sangat membuat semua pihak akan menjadi menyulitkan situasinya," tambah dia.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengatakan pihaknya telah berulang kali berdiskusi dengan DPR terkait RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Menurut Sunarno, komunikasi tersebut dilakukan dengan fraksi-fraksi, pimpinan DPR, hingga sejumlah ketua partai.

"Tapi kita lihat dari draf, di RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, jadi isu-isu krusial yang ada di, secara substansi itu ternyata memang belum mengakomodir apa yang selama ini, ya, kita suarakan," tuturnya.

Salah satu isu yang disoroti adalah sistem pengupahan. Sunarno mengatakan buruh setiap tahun masih melakukan aksi untuk memperjuangkan kenaikan upah.

"Misalnya soal pengupahan. Buruh setiap akhir tahun itu selalu melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa hanya untuk menuntut kenaikan upah. Nah, ini mestinya di dalam undang-undang ini ada konsep pengupahan yang jelas, yang adil buat kawan-kawan buruh," kata Sunarno.

"Supaya tidak terjadi disparitas upah buruh antar daerah satu dengan daerah yang lainnya. Ya, itu, secara substansi kita sudah sampaikan," tambahnya.

Selain pengupahan, buruh menyoroti ketentuan mengenai pekerja kontrak.

Sunarno mengatakan buruh menginginkan masa kerja kontrak maksimal satu tahun sebelum pekerja diangkat menjadi pekerja tetap.

"Tapi ini memang ada kebalikannya, ya. Dari pihak Apindo, keinginannya masih 5 tahun. Lalu juga dari DPR, di drafnya itu masih 4 tahun. Jadi ini cukup besar perbedaannya," ungkapnya.

Persoalan lain yang disoroti adalah sistem outsourcing atau alih daya. Sunarno mengatakan buruh menolak penggunaan outsourcing untuk tenaga kerja atau labor supply.

"Lalu untuk pekerja outsourcing atau alih daya untuk labor supply atau tenaga kerja, itu bagi kami tidak diperbolehkan. Kami melarang buruh outsourcing," katanya.

Meski demikian, Sunarno mengatakan buruh masih memberikan toleransi terhadap pemborongan pekerjaan atau perusahaan subkontrak dengan persyaratan tertentu.

"Jadi agar apa? Agar tidak terjadi perbudakan di zaman yang modern ini. Karena trennya ini sekarang buruh untuk diangkat menjadi pekerja tetap itu sangat minim, ya. Jadi, sangat, apa, kemungkinan besar untuk diangkat menjadi pekerja tetap itu sudah sangat jarang," jelasnya.

Karena itu, kelompok buruh meminta ketentuan mengenai outsourcing diperketat dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Sunarno juga menyoroti praktik pemagangan di perusahaan swasta.

Menurut dia, pemagangan tidak seharusnya menjadi pola kerja dengan pemberian upah di bawah ketentuan upah minimum.

"Selain itu juga, ada masalah pemagangan. Pemagangan sekarang juga menjadi tren di perusahaan-perusahaan swasta. Bahkan penyelenggaranya juga perusahaan swasta juga. Nah, menurut kami ini, nggak bagus," kata dia.

"Ini juga bagian dari eksploitasi dari tenaga kerja kawan-kawan buruh muda yang apa, dipekerjakan sebagai pekerja magang dengan di bawah UMK, dan lain sebagainya," tambahnya.

Menurut Sunarno, pemagangan seharusnya ditempatkan dalam konteks pendidikan.

"Mestinya, soal pemagangan ini hanya untuk pendidikan, ya. Baik SMK, atau SLTA, lalu juga mahasiswa," tutur dia.

Buruh juga meminta status pekerja platform diatur secara jelas dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Sunarno mengatakan pekerja platform seharusnya mendapat pengakuan sebagai pekerja dan tidak hanya ditempatkan dalam kategori UMKM atau kemitraan.

"Jadi, menurut kami ini penting agar di dalam undang-undang ketenagakerjaan ini dimasukkan dalam substansinya," katanya.

Sunarno turut menanggapi adanya isu mengenai kemungkinan pemerintah menerbitkan Perppu untuk menggantikan proses legislasi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Menurut dia, buruh menginginkan RUU tersebut diselesaikan melalui proses pembahasan yang sedang berjalan.

"Nah, karena kami juga sudah berupaya, untuk berdialog, berdiskusi, dan lain sebagainya, seperti disampaikan oleh Bung Andi Gani tadi, dalam waktu dekat ini, tentu kami juga ingin menyampaikan kepada DPR ya, agar undang-undang, undang-undang perlindungan ketenagakerjaan ini diselesaikan sesuai waktunya," ungkap Sunarno.

"Jangan, karena ada isunya lain juga, ada yang menginginkan akan dibuat Perppu. Peraturan pengganti, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, menurut kami ini justru kembali mundur, gitu, ya," sambungnya.

Sunarno mengatakan buruh menginginkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menghasilkan aturan yang memberikan perlindungan bagi pekerja.

"Jadi, warning dari kami, jadi amanat atau aspirasi dari kawan-kawan buruh itu, undang-undang ketenagakerjaan ini harus jadi. Dan adil atau bermartabat buat kawan-kawan buruh Indonesia," katanya.

Ia menilai aturan ketenagakerjaan yang baru akan berpengaruh terhadap pekerja dalam jangka panjang, termasuk dalam menghadapi persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sistem kerja.

"Karena undang-undang ketenagakerjaan ini akan berlaku 10, bisa sampai 20 tahun ke depan. Jadi, undang-undang ini harus bisa menjamin buruh di masa kini, masa sekarang ini, dan juga untuk buruh di masa yang akan datang," ucap dia.* (kp/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperkuat sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Prabowo bahkan meminta agar kemungkinan menggolongkan pelaku karhutla sebagai terorisme ekologi dikaji lebih lanjut.

Baca Juga:

• Usai Gantikan Purbaya, Menkeu Suahasil Diminta Segera Bereskan Kewajiban Pembiayaan Whoosh

Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum mendalami ketentuan hukum terkait sanksi bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Ia membuka kemungkinan perubahan undang-undang dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya katakan itu coba nanti Mensesneg dengan Menteri Hukum didalami supaya masalah sanksi-sanksi hukumnya, mungkin undang-undangnya kita minta ke DPR untuk diperberat bahwa ini kita golongkan terorisme ekologi. Ini sangat serius," ujar Prabowo dalam rapat tersebut.

Menurut Prabowo, persoalan karhutla perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam negeri.

Asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi mengganggu negara-negara tetangga.

"Kita sudah bekerja maksimal untuk mitigasi masalah-masalah ini," ungkap Prabowo.

Presiden juga meminta pemerintah daerah tidak lagi memiliki aturan yang memberikan ruang terhadap praktik pembakaran lahan.

Ia meminta peraturan daerah yang memberikan ruang terhadap pembakaran lahan segera ditinjau dan dicabut.

"Segera Perda-nya dicabut. Menteri Dalam Negeri dipastikan dan kalau perlu saya katakan kita perberat Undang-Undang Nasional," tegas Prabowo.

Prabowo juga menegaskan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak boleh lagi dilakukan.

Menurut dia, pemerintah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan.

Dengan bantuan tersebut, masyarakat diharapkan tidak menjadikan pembakaran sebagai cara untuk membuka lahan.

"Saya sudah katakan jangan ada alasan rakyat kearifan lokal dan sebagainya, itu saya kira alasan. Saya sudah katakan kalau rakyat butuh kita akan bantu buka lahan. Tapi ini harusnya benar-benar tidak boleh berlanjut. Tidak boleh ada lagi kebakaran hutan untuk buka lahan atau alasan apapun," jelasnya.

Arahan tersebut menunjukkan pemerintah tengah mendorong penanganan karhutla melalui kombinasi pencegahan, penguatan regulasi, serta penegakan hukum.

Namun, usulan untuk menggolongkan pelaku karhutla sebagai "terorisme ekologi" masih berupa arahan Presiden untuk didalami, termasuk kemungkinan perubahan undang-undang melalui proses legislasi bersama DPR.* (km/ad)

JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Labib meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara segera memastikan penyelesaian kewajiban pembiayaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.

Labib meminta penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan secara transparan dan terukur serta tidak menimbulkan beban fiskal jangka panjang bagi negara.

Baca Juga:

• Ekspor Sapu Lidi Sumut Tembus Rp197 Miliar, Pakistan hingga China Jadi Pasar Utama

"Menkeu baru perlu segera memberikan kepastian mengenai skema penyelesaian kewajiban KCIC, termasuk perhitungan beban keuangan negara dan mekanisme pembayarannya. Yang penting, penyelesaiannya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak mengorbankan ruang fiskal untuk kebutuhan pembangunan lainnya," ujar Labib dalam siaran pers, Rabu (16/9/2026).

Menurut Labib, penyelesaian persoalan Whoosh tidak cukup hanya dengan mengatur atau mengalihkan kewajiban pembiayaan.

Pemerintah juga perlu menyiapkan strategi agar kinerja dan keberlanjutan proyek kereta cepat tersebut semakin kuat.

Ia mendorong pemerintah meningkatkan utilisasi penumpang, melakukan efisiensi operasional, mengintegrasikan Whoosh dengan kawasan ekonomi di sepanjang jalur, serta mengembangkan sumber pendapatan lainnya.

Langkah tersebut, menurut Labib, diperlukan agar keberadaan Whoosh dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.

"Jangan sampai negara terus dibebani kewajiban pembiayaan, sementara potensi ekonomi dari konektivitas dan pengembangan kawasan di sekitar jalur kereta cepat belum dimaksimalkan," tuturnya.

Labib juga berharap Suahasil segera berkoordinasi dengan Danantara, BP BUMN, Kementerian Perhubungan, dan pihak terkait lainnya.

Koordinasi itu diperlukan untuk menyusun peta jalan penyelesaian kewajiban KCIC secara jelas.

Persoalan kewajiban Whoosh juga sempat disinggung Purbaya setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Dalam prosesi serah terima jabatan dengan Suahasil Nazara pada Selasa (15/9/2026), Purbaya mengatakan dirinya tidak lagi menangani persoalan yang berkaitan dengan rencana pengalihan kepemilikan saham konsorsium BUMN di KCIC kepada Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

Ketika ditanya mengenai agenda serah terima saham tersebut, Purbaya menjawab:

"Kan gue bukan Menteri Keuangannya. Alhamdulillah selamat gue," kata Purbaya usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan Republik Indonesia di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (15/9/2026).

Agenda pengalihan saham KCIC kepada SMV Kementerian Keuangan sebelumnya disebut dijadwalkan pada Selasa (15/9/2026), bertepatan dengan hari pertama Suahasil memimpin Kementerian Keuangan.

Purbaya kemudian mengarahkan pertanyaan mengenai kelanjutan persoalan tersebut kepada Suahasil sebagai Menteri Keuangan yang baru.

Dengan pergantian Menteri Keuangan, penyelesaian kewajiban pembiayaan Whoosh kini menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian DPR.

Labib meminta pemerintah memastikan mekanisme penyelesaiannya memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus mempertimbangkan kondisi keuangan negara.* (km/ad)

DELI SERDANG — Sapu lidi asal Sumatera Utara semakin diminati pasar Asia.

Nilai ekspor komoditas tersebut sepanjang 2026 hingga awal September telah mencapai Rp197 miliar.

Baca Juga:

• Dorong Kesejahteraan Petani, Bupati Batu Bara Jajaki Kerja Sama Pembibitan Hortikultura

"Nilai ekspor kita sampai September 2026 ini untuk sapu lidi itu Rp 197 miliar. Pasar paling besar itu Pakistan, Vietnam, dan China yang paling sering," ungkap Prayatno usai mengisi webinar di Deli Serdang, Rabu, 16 September 2026.

Menurut Prayatno, terdapat dua jenis lidi dari Sumatera Utara yang paling banyak diekspor.

Keduanya yakni lidi kelapa sawit dan lidi dari kelapa yang dibudidayakan.

"Biasanya digunakan untuk sarana upacara keagamaan seperti bahan baku dupa dan untuk kesehatan," ujarnya.

Prayatno mengatakan potensi ekspor lidi di Sumatera Utara cukup besar.

Sejumlah daerah yang menjadi sumber komoditas tersebut antara lain Deli Serdang, Langkat, Labuhanbatu, dan Asahan.

Namun, ekspor lidi tetap harus memenuhi standar operasional prosedur (SOP) kesehatan tumbuhan.

Salah satu persyaratannya adalah produk harus bebas dari hama dan penyakit tumbuhan.

"Kita spesifik syaratnya membebaskan hama penyakit yang ada di lidi jadi harus sesuai dengan SOP. Jadi begitu masyarakat mengikis daun dan lidinya, di situ proses untuk menghilangkan hama penyakitnya. Dan untuk pengeringan menggunakan pemanas alami tidak dilakukan dengan mesin, itu yang diinginkan pasar," ucapnya.

Staf Ahli Gubernur Sumut Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber Daya Alam Parlindungan Pane mengatakan Sumatera Utara merupakan salah satu sentra pertumbuhan sawit terbesar. Kondisi tersebut turut memberikan potensi bahan baku lidi yang cukup besar.

Menurut Parlindungan, volume ekspor lidi Sumatera Utara menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Pada 2021, ekspor lidi tercatat sebanyak 16.192 ton.

Jumlah tersebut meningkat menjadi 28.538 ton pada 2023. Pada 2024, volume ekspor mencapai 23.447 ton, kemudian 26.700 ton pada 2025.

"Pasar ekspor mengalami kenaikan. Tahun 2026 kita melihat perkembangan ekspor lidi terbuka ke Tiongkok. Langkah ini membuka pintu perluasan pasar yang belum tergarap optimal," kata Parlindungan.

Selain memperluas pasar, peningkatan standar mutu juga menjadi perhatian.

Produk lidi yang akan masuk pasar internasional harus memenuhi kualitas yang dipersyaratkan pembeli.

"Rantai pasokan mulai terbentuk semakin luas dan beri peluang masyarakat untuk ekspor. Tentunya dalam perdagangan internasional kualitas adalah kunci utama, harga lidi sangat dipengaruhi kondisi produk. Lidi yang kering, bersih dan bebas jamur dan memiliki panjang sekitar 90 cm punya nilai jual tinggi bahkan bisa sampai Rp 4000 per kilogram, maka dari itu, standar mutu tidak boleh diabaikan," ucapnya.

Dengan potensi bahan baku yang tersedia di sejumlah daerah, ekspor lidi dinilai membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Sumatera Utara.

Penguatan kualitas dan pemenuhan standar kesehatan tumbuhan menjadi bagian penting agar komoditas tersebut mampu mempertahankan akses ke pasar internasional.* (d/ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal menerima audiensi dan silaturahmi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kisaran di Ruang Kerja Bupati Batu Bara, Rabu, 16 September 2026.

Pertemuan tersebut membahas rencana pelaksanaan Intermediate Training Latihan Kader (LK) II Tingkat Nasional HMI Cabang Kisaran-Asahan Periode 2025-2026.

Baca Juga:

• Dorong Kesejahteraan Petani, Bupati Batu Bara Jajaki Kerja Sama Pembibitan Hortikultura

Menurut dia, kegiatan pengkaderan organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas dan wawasan generasi muda.

Pengkaderan juga dinilai dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan kepemimpinan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan pembangunan daerah.

Melalui pelaksanaan LK II tersebut, para kader HMI diharapkan dapat memperkuat wawasan, kapasitas, serta jiwa kepemimpinan.

Dengan demikian, mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Baharuddin juga berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan organisasi kemahasiswaan dapat terus diperkuat melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, kolaborasi tersebut juga penting untuk mendukung lahirnya generasi muda yang berintegritas, kritis, dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerah.

Dalam audiensi itu, Bupati Batu Bara didampingi Asisten I, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Rencana pelaksanaan LK II Tingkat Nasional HMI Cabang Kisaran-Asahan tersebut menjadi salah satu bentuk kegiatan pengembangan kapasitas kader mahasiswa sekaligus ruang untuk memperkuat hubungan antara organisasi kemahasiswaan dan pemerintah daerah.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menerima audiensi perwakilan PT Hijau Surya Biotechindo untuk membahas peluang kerja sama pengembangan dan pembibitan hortikultura di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Rabu, 16 September 2026.

Baca Juga:

• Perubahan APBD 2026 Masuk Pembahasan, Wabup Batu Bara: Buah Pembangunan Harus Dapat Dinikmati Seluruh Masyarakat

PT Hijau Surya Biotechindo merupakan perusahaan yang beralamat di Jalan Besar Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

Perusahaan tersebut memiliki sejumlah produk dan layanan pembibitan, di antaranya bibit pisang kultur jaringan, bunga anggrek, bibit kopi, kelapa, dan kentang.

Baharuddin menyambut baik peluang kolaborasi tersebut.

Kerja sama pengembangan bibit hortikultura dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi petani dan masyarakat Batu Bara.

Selain meningkatkan produksi dan pembibitan, kerja sama tersebut juga diharapkan dapat mendorong pengembangan komoditas pertanian yang memiliki orientasi pasar ekspor.

Salah satu potensi pendukungnya adalah keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung.

Infrastruktur tersebut dapat menjadi bagian dari strategi untuk memperluas akses pemasaran berbagai komoditas pertanian dari Batu Bara ke pasar yang lebih luas.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Batu Bara didampingi Asisten III, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Plt. Kepala Bappelitbangda, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyatakan akan terus mendorong sinergi dengan berbagai pihak untuk memperkuat sektor pertanian dan hortikultura.

Kolaborasi dengan pihak swasta diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat di Kabupaten Batu Bara.* (ad)