BATU BARA – Sebagai bentuk pemenuhan hak pelayanan kesehatan dasar bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batu Bara dan Puskesmas Labuhan Ruku menggelar pemeriksaan kesehatan gratis.

Kegiatan bakti kesehatan tersebut berlangsung di lapangan Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Kamis (24/9/2026), dengan menyasar puluhan warga binaan serta petugas Lapas.

Baca Juga:

• “Super Flu” Subclade K Terdeteksi di Sumut, 3 Kasus Tercatat Sejak Januari 2026

Selain pemeriksaan, warga binaan dan petugas juga mendapatkan obat-obatan serta vitamin secara gratis sesuai dengan kebutuhan dan hasil pemeriksaan medis.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan sekaligus memastikan kondisi kesehatan warga binaan tetap terpantau selama menjalani masa pidana.

Kolaborasi antara Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, dan Puskesmas Labuhan Ruku juga menjadi bentuk sinergi lintas instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan.

Secara terpisah, Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Dinas Kesehatan dan Puskesmas Labuhan Ruku, atas dukungan serta kerja sama yang telah terjalin.

"Kami sangat mengapresiasi sinergi dan kolaborasi yang telah diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara dan Puskesmas Labuhan Ruku. Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan kesehatan warga binaan maupun petugas tetap terjaga dengan baik," ujar Hamdi.

Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam pemenuhan hak dasar warga binaan.

Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu terus dilakukan guna mengetahui kondisi kesehatan sejak dini.

Hamdi berharap kerja sama lintas sektor tersebut dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi warga binaan maupun petugas Lapas.

"Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan adanya pemeriksaan rutin, berbagai potensi gangguan kesehatan dapat diketahui dan ditangani lebih awal," pungkasnya.* (ad)

Aksi tersebut menjadi momentum bergabungnya sejumlah kelompok warga dari berbagai kampung kota yang memperjuangkan persoalan tanah dan menolak dugaan praktik mafia pertanahan.

Baca Juga:

• 25 Ribu Sengketa Pertanahan Belum Selesai, Strategi Baru Pemberantasan Mafia Pertanahan Diluncurkan

Keikutsertaan kedua wilayah tersebut ditunjukkan melalui seruan aksi bertema "Wujudkan Reforma Agraria Perkotaan" serta kehadiran Forum Warga RW 06 Kelapa Dua Wetan dalam barisan massa aksi.

Koalisi ATUR Jakarta disebut mencakup 22 kelompok atau wilayah, yakni RW 07 Johar Baru, Kampung Sawah Semper Timur, Tridarma Cilandak, Rawa Badung Cakung, Kebon Pala Makasar, Kwini 8, Kebon Sayur Ciracas, Lapangan Tembak Kelapa Dua Wetan, Hang Jebat Kampung Gunung, Kampung Sawah Rawa Terate, Kampung Sawah Cakung Barat, Kampung Bayam Madani, Kampung Rawa Timur, JRMK, Kedaung, Kali Angke, GMNI Jakarta, Front Timur, Penjaringan, Kalimati, dan Kampung Rawa Indah.

Dalam aksi tersebut, Ketua Aksi Forum Warga RW 06 Kelapa Dua Wetan, Oloan Rajagukguk, menyampaikan sikap warga terkait persoalan tanah di wilayah mereka.

"Kami dari RW 06 Kelapa Dua Wetan bukan pendatang liar! Kami sudah puluhan tahun tinggal di sini, membangun kampung, menyekolahkan anak-anak kami di sini. Kalau negara masih diam, maka kami sendiri yang akan menjaga tanah kami! Tanah untuk rakyat, bukan untuk mafia! Merdeka!" ucap Oloan Rajagukguk, Ketua Aksi Forum Warga RW 06 KDW Jakarta Timur.

Orator dari Kebon Sayur Ciracas juga menyampaikan seruan dalam aksi tersebut.

"Tanah untuk rakyat! Dari mana? Dari Kebon Sayur Ciracas! dan warga Lapangan Tembak Kelapa Dua Wetan. Merdeka!"

Dalam aksi tersebut, ATUR Jakarta menyampaikan enam pernyataan sikap yang menjadi dasar tuntutan mereka.

Pertama, mewujudkan reforma agraria perkotaan sejati.

Kedua, menghentikan penggusuran dan kriminalisasi terhadap warga.

Ketiga, memberantas mafia tanah hingga ke akar-akarnya.

Keempat, memberikan kepastian hukum dan legalitas tanah rakyat.

Kelima, mendorong prinsip tanah untuk rakyat, bukan untuk modal.

Keenam, menyerukan solidaritas nasional.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari agenda aksi yang mereka gelar di kawasan Gambir.

Selain menyampaikan pernyataan sikap, Forum Warga RW 06 Kelapa Dua Wetan, Kebon Sayur Ciracas, dan Lapangan Tembak Kelapa Dua Wetan juga menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah.

Tuntutan tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri ATR/BPN, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Berikut tujuh tuntutan warga:

- Menghentikan segala bentuk penggusuran di RW 06 Kelapa Dua Wetan dan Kebon Sayur Ciracas.
- Memberikan kepastian hukum dan sertifikat hak atas tanah rakyat.
- Mengusut tuntas dugaan mafia tanah di Kelapa Dua Wetan dan Ciracas.
- Mewujudkan reforma agraria perkotaan yang berkeadilan di DKI Jakarta.
- Menghentikan kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan tanah.
- Melibatkan warga dalam setiap kebijakan tata ruang Jakarta Timur.
- Mendorong prinsip tanah untuk rakyat, bukan untuk modal.

Warga menyatakan akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti.

Aksi ATUR Jakarta berlangsung sehari setelah peluncuran buku Strategi Baru Pemberantasan Mafia Pertanahan karya M. Noor Marzuki, mantan Sekretaris Jenderal ATR/BPN, di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu, 23 September 2026.

Dalam kegiatan tersebut, pembahas buku IGN Agung Y. Endrawan, SH, MH, CCFA, menyampaikan pandangan mengenai pentingnya pembenahan internal dalam pemberantasan mafia pertanahan.

"Pemberantasan mafia tanah perlu strategi internal yang konkret – manusia dan sistem harus dibenahi bersamaan".

Bagi massa aksi, persoalan pertanahan di sejumlah kampung kota menjadi bagian dari tuntutan agar kepastian hukum atas tanah warga diperkuat.

ATUR Jakarta juga menyerukan agar persoalan pertanahan di Jakarta diselesaikan melalui kebijakan yang melibatkan masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi warga.* (ad)

JAKARTA — Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Dalam putusan banding yang dibacakan di Pengadilan Tinggi Jakarta, Kamis, 24 September 2026, hukuman penjara Nadiem dikurangi dari 10 tahun menjadi 9 tahun.

Baca Juga:

• Korupsi Tata Kelola Nikel: Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Dituntut 5,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp4,15 Miliar

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun," ujar hakim.

Selain pidana penjara, Nadiem tetap dijatuhi denda sebesar Rp1 miliar.

Jika denda tersebut tidak dibayar, hukuman akan diganti dengan pidana penjara selama 140 hari.

Dalam putusan banding, majelis hakim menyatakan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat telah mempertimbangkan perkara tersebut secara tepat, baik dalam menilai alat bukti maupun menerapkan hukum.

"Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan perkara a quo secara tepat, baik dalam penilaian terhadap pembuktian dan penerapan hukum," ujar hakim saat membacakan putusan.

Majelis hakim banding juga menyatakan kerugian negara dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook tersebut mencapai Rp1,5 triliun.

Hakim menyatakan Nadiem terbukti bersalah melanggar Pasal 604 KUHP.

Selain mengurangi hukuman penjara, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta juga mengubah besaran uang pengganti yang harus dibayar Nadiem.

Uang pengganti yang sebelumnya ditetapkan sebesar sekitar Rp809 miliar dikurangi menjadi Rp548.761.031.950,86 atau sekitar Rp548,7 miliar.

"Membayar uang pengganti sebesar Rp 548.761.031.950,86 (Rp 548 miliar)," ujar hakim saat membacakan putusan banding Nadiem di Pengadilan Tinggi Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Hakim menetapkan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, harta benda Nadiem dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.

Jika hasil pelelangan harta benda tidak mencukupi, Nadiem dapat dikenai pidana penjara pengganti selama 6 tahun.

"Jumlah uang pengganti yang telah dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan," ujarnya.

Dengan putusan banding tersebut, hukuman Nadiem menjadi 9 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta uang pengganti sekitar Rp548,7 miliar.

Majelis hakim banding tetap mempertahankan penilaian mengenai kerugian negara sebesar Rp1,5 triliun dalam perkara pengadaan laptop Chromebook tersebut.* (d/ad)

JAKARTA — Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto dengan hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel periode 2013-2025.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis, 24 September 2026.

Baca Juga:

• Kurir Bawa 20 Kg Sabu Dituntut Hukuman Mati di PN Medan, Akui Empat Kali Antar Narkoba

JPU menilai Hery Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Selain pidana penjara, JPU menuntut Hery Susanto membayar denda sebesar Rp300 juta.

Jaksa juga menuntut Hery membayar uang pengganti sebesar Rp4,15 miliar.

"Membebankan kepada terdakwa Hery Susanto membayar uang pengganti sebesar Rp 4.150.000.000 dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," ucap JPU.

Jaksa mengatakan, apabila Hery tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, dia dapat dijatuhi pidana penjara tambahan selama 3 tahun.

Jika hanya mampu membayar sebagian uang pengganti, hukuman penjara pengganti akan dikurangi secara proporsional berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan.

Sebelumnya, Hery Susanto didakwa menerima suap berupa uang dan barang dengan total sekitar Rp4,8 miliar dari sejumlah pihak dalam perkara tata kelola pertambangan nikel periode 2013-2025.

Menurut dakwaan jaksa, pemberian tersebut dimaksudkan agar Hery mempengaruhi hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI.

Jaksa menyebut pemberian suap tersebut berkaitan dengan laporan mengenai penetapan nilai kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri.

Dalam dakwaan, Hery disebut diminta membuat laporan yang menyatakan penetapan kewajiban pembayaran PNBP PKH oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tindakan maladministrasi.

Selain itu, pemberian tersebut disebut berkaitan dengan penolakan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Nala Raya.

Jaksa mendakwa Hery menerima uang Rp675 juta dari Laode Sinarwan Oda selaku Direktur PT Toshida Indonesia melalui Lukman Malanuang yang diberikan melalui Edy Sugandi.

Hery juga didakwa menerima Rp200 juta dari Tjia Peng Tjoan alias Peng selaku Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri melalui Lukman Malanuang.

Selain uang, jaksa mendakwa Hery menerima sebuah rumah di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, senilai Rp2,2 miliar dari Agung Winarno.

Dalam dakwaannya, Hery juga disebut menerima uang dari Agung Winarno melalui Edi Sugandi sebesar Rp1 miliar dan Rp200 juta.

Selain itu, jaksa mendakwa Hery menerima uang tunai dari Agung Winarno sebesar Rp525 juta.

Hery juga didakwa menerima uang tunai Rp50 juta dari Muhammad Rosal selaku wakil PT Mitra Kumala Energi melalui Agung Winarno.

Seluruh tuduhan tersebut merupakan bagian dari perkara yang masih berproses di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Status bersalah secara hukum ditentukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.* (km/ad)

SOLOK — Kepolisian Resor (Polres) Arosuka menemukan indikasi alih fungsi lahan di kawasan hulu sungai yang diduga berkaitan dengan banjir bandang di sekitar Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Temuan tersebut diperoleh setelah polisi melakukan penelusuran di darat dan pemantauan udara menggunakan kamera drone di sepanjang kawasan hulu.

Baca Juga:

• Modus Pinjam Motor Scoopy Lalu Kabur dan Dijual Rp4,4 Juta ke Sumut, Pelaku di Banda Aceh Ditangkap Korban Sendiri

Menurut Rini, hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Sabtu, disusul perubahan cuaca ekstrem, diduga memicu pergerakan tanah di kawasan tersebut.

"Hari Sabtu curah hujan sangat tinggi dan berlangsung cukup lama. Kemudian pada hari Minggu cuaca panas terik, lalu Senin hujan deras kembali turun. Saat kejadian, kemungkinan terjadi perekahan tanah. Terlebih lagi, lokasi tersebut berada di kawasan gunung berapi aktif, yaitu Gunung Talang," ujar Rini.

Kondisi tanah yang retak dan tidak stabil tersebut diduga membuat tanggul danau alami di kawasan hulu jebol.

Air kemudian mengalir dalam jumlah besar menuju wilayah hilir dan memicu banjir bandang.

Rini mengatakan, dari penelusuran sementara, polisi tidak menemukan indikasi pembalakan liar atau pembukaan lahan baru secara ilegal di kawasan hulu.

Namun, kawasan tersebut telah dipenuhi perkebunan teh.

"Penelusuran kami menunjukkan tidak ada pembalakan liar. Namun, di bagian atas memang terdapat kawasan perkebunan teh. Diduga dulu ada pohon-pohon besar yang berfungsi sebagai penyangga tanah, tetapi telah mengalami alih fungsi lahan," kata Rini.

Polres Arosuka saat ini masih mendata kepemilikan lahan di kawasan hulu tersebut.

Polisi belum merinci siapa saja pemilik lahan karena masih memprioritaskan penanganan dampak bencana dan korban.

"Kami masih mendata pemilik lahan di kawasan tersebut karena fokus utama saat ini adalah penanganan bencana dan penanganan para korban," tutur Rini.

Temuan polisi tersebut berbeda dengan pernyataan Bupati Solok Jon Firman Pandu.

Jon sebelumnya memastikan tidak ada pembukaan lahan di bagian hulu sungai yang menjadi lokasi bencana banjir bandang di Kecamatan Gunung Talang.

Menurut Jon, kawasan hulu selalu mendapat pengawasan karena lokasinya berhubungan langsung dengan kompleks pemerintahan.

Ia membantah adanya hubungan antara pembukaan lahan di hulu dengan banjir bandang yang terjadi.

"Tidak ada sama sekali pembukaan lahan atau alih fungsi lahan. Tapi kalau lahan perladangan, iya. Ini karena sudah musibah, narasi dan asumsi juga berkembang dengan bermacam-macam. Kami pastikan tidak ada penebangan liar di sana," ujar Jon.

Dalam kesempatan lain, Jon juga mengatakan banjir bandang tersebut merupakan bencana alam dan tidak berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan di hulu.

"Ini memang murni bencana saja, jadi tidak ada sangkut pautnya," tutur Jon Pandu.

Meski membantah adanya pembukaan lahan yang menjadi penyebab bencana, Pemerintah Kabupaten Solok tetap akan mengevaluasi aspek administratif di kawasan tersebut, termasuk memeriksa kembali dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi juga menyinggung aktivitas pertanian masyarakat di kawasan hulu lereng Gunung Talang.

Menurut Mahyeldi, kawasan tersebut terdiri atas hutan lindung dan Area Penggunaan Lain (APL) yang sebagian berstatus sebagai lahan milik masyarakat.

"Sebetulnya bukan alih fungsi lahan, karena area tersebut memang lahan pertanian milik masyarakat (APL). Cuma memang ada sebagian yang mulai dibuka perlahan-lahan dan ada yang masih bertahan sebagai tutupan hijau," terang Mahyeldi.

Untuk mengantisipasi bencana susulan, pemerintah daerah bersama tim gabungan melakukan kajian terhadap kondisi kawasan hulu.

Kajian tersebut mencakup kondisi geografis, jarak, kontur tanah, hingga kelayakan kawasan untuk permukiman dan perkantoran.

"Kami minta dikaji kawasan hulunya, di mana titiknya, berapa jaraknya, dan bagaimana situasi kondisinya. Semua data itu menjadi bahan masukan untuk menilai kelayakan kawasan perkantoran ini ke depan," kata Mahyeldi.

Sementara itu, warga Kecamatan Gunung Talang menduga terdapat bendungan alami di bagian hulu yang menampung air dalam jumlah besar sebelum akhirnya meluap.

Dugaan tersebut muncul setelah aliran sungai yang oleh warga disebut Sungai Air Baliang kembali kering setelah banjir bandang menerjang permukiman.

Warga setempat, Yanuarli, mengatakan sungai tersebut biasanya hanya berisi air ketika hujan turun.

Namun, debit air saat banjir bandang jauh lebih besar dibandingkan kondisi normal.

"Meski hanya terisi saat hujan, tidak pernah pula debit sungainya sebesar ini hingga menerjang pemukiman warga," ujarnya.

Yanuarli mengatakan, berdasarkan pengetahuannya, tidak pernah ada pembukaan lahan maupun penebangan liar di bagian hulu.

Kawasan tersebut selama ini dimanfaatkan sebagai perkebunan.

Menurut dia, dahulu perkebunan kopi di kawasan tersebut dikelola PT Krakatau. Setelah izin pengelolaan berakhir, lahan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Kalau sekarang ada kebun kopi, markisah, cabai dan segala macamnya diatas tersebut. Jadi kalau pembukaan lahan tidak mungkin," tuturnya.

Yanuarli juga mengaku pernah melihat bendungan alami di bagian hulu ketika pergi ke ladang. Menurut dia, bendungan tersebut berukuran cukup besar.

"Mungkin bendungan itu yang penuh, lalu airnya melimpah. Belum lagi kawasan ini berada di dekat gunung talang, mungkin ada hubungannya," ujar Yanuarli.

Perbedaan keterangan antara temuan awal kepolisian, pernyataan pemerintah daerah, keterangan gubernur, dan dugaan warga menunjukkan perlunya kajian lebih menyeluruh mengenai kondisi kawasan hulu Gunung Talang.

Data lapangan, kondisi geologi, tata guna lahan, serta keberadaan danau atau bendungan alami perlu diperiksa untuk memastikan faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir bandang di Kabupaten Solok.* (km/ad)

PANGKALPINANG — Humas Bea Cukai Pangkalpinang akhirnya memberikan respons atas konfirmasi wartawan mengenai dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai di Bangka Belitung.

Respons tersebut disampaikan setelah pemberitaan mengenai persoalan itu dipublikasikan.

Baca Juga:

• Videotron Dibangun di Lima Lokasi Strategis Batu Bara, Bupati Baharuddin: Jadi Sarana Informasi Publik bagi Masyarakat

Konfirmasi tersebut disampaikan untuk memperoleh klarifikasi dari otoritas yang berwenang.

Namun, selama beberapa hari, redaksi tidak menerima jawaban.

Hingga akhirnya pemberitaan mengenai dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai tersebut dipublikasikan.

Pada Kamis, 24 September 2026, Humas Bea Cukai Pangkalpinang, Agung Hermawan, memberikan respons melalui pesan WhatsApp.

"Bang, maaf saya lg ditugasin buat ngurusin umkm ekspor dulu ini di kantor. Buat konfirmasi dll bisa langsung lewat layanan informasi nya aja bang gpp.. maaf ya bang," tulis Agung.

Agung kemudian mengarahkan wartawan untuk menggunakan layanan informasi Bea Cukai dan memberikan nomor layanan tersebut.

Dalam kerja jurnalistik, konfirmasi dari pihak yang berwenang merupakan bagian penting untuk menguji sebuah informasi sebelum dipublikasikan.

Respons tidak selalu harus berupa penjelasan lengkap.

Informasi bahwa sebuah persoalan masih diverifikasi, belum dapat dikomentari, atau harus disampaikan melalui kanal resmi juga dapat menjadi bagian dari komunikasi antara lembaga dan media.

Namun, dalam kasus ini, respons baru diberikan setelah berita mengenai dugaan tersebut terbit.

Informasi yang dikonfirmasi berkaitan dengan dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai.

Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan itu berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan cukai serta pengawasan terhadap barang kena cukai.

Karena itu, keterangan dari institusi yang memiliki kewenangan diperlukan agar informasi yang beredar dapat diuji berdasarkan fakta dan data.

Konfirmasi kepada Bea Cukai bukan dimaksudkan untuk meminta lembaga tersebut membenarkan informasi yang diterima media.

Sebaliknya, konfirmasi diperlukan untuk mengetahui apakah informasi tersebut benar, sedang diperiksa, atau telah ada tindakan dari otoritas terkait.

Jika informasi yang diterima wartawan tidak benar, pihak berwenang dapat memberikan klarifikasi. Jika masih dalam pemeriksaan, hal tersebut juga dapat disampaikan kepada publik.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi dari satu sisi.

Tanpa klarifikasi, informasi mengenai dugaan peredaran rokok ilegal dapat berkembang tanpa penjelasan dari pihak yang berwenang.

Sebaliknya, keterangan resmi dapat membantu publik memahami duduk persoalan secara lebih utuh.

Media bekerja dengan informasi, sementara pemerintah dan lembaga negara memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan sesuai tugasnya.

Keduanya memiliki kepentingan yang sama dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, ruang komunikasi antara media dan lembaga pemerintah perlu tetap terbuka.

Jika informasi yang diterima wartawan keliru, pihak terkait dapat menyampaikannya.

Jika masih dalam proses pemeriksaan, keterangan mengenai proses verifikasi juga dapat diberikan.

Begitu pula apabila konfirmasi harus dilakukan melalui kanal tertentu, informasi tersebut dapat disampaikan sejak awal.

Keterbukaan informasi tidak hanya diperlukan ketika sebuah persoalan telah menjadi perhatian publik.

Komunikasi juga penting ketika pertanyaan pertama kali diajukan oleh wartawan.

Kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara Bea Cukai dan insan pers di Bangka Belitung.

Tujuannya bukan untuk mencari pihak yang salah, melainkan memastikan setiap informasi mengenai dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai dapat diuji berdasarkan data, fakta, dan keterangan resmi.

Pada akhirnya, pers membutuhkan jawaban, masyarakat membutuhkan kepastian, dan lembaga negara membutuhkan komunikasi publik yang terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.* (ad)

MEDAN — Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu mengajak siswa TK/SD Pertiwi Medan membangun kebiasaan hidup sehat sejak usia dini.

Ajakan tersebut disampaikan Kahiyang saat mengikuti kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Ceria di halaman sekolah TK/SD Yayasan Pertiwi, Jalan Budi Kemasyarakatan Nomor 4, Medan, Kamis, 24 September 2026.

Baca Juga:

• Hujan Es Hebohkan Medan Johor, BBMKG Ungkap Penyebab dan Ciri-cirinya

Para siswa diajak menerapkan pola hidup sehat sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut, siswa mendapat edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Edukasi dilakukan melalui senam ceria bersama, menjaga kebersihan lingkungan, hingga menanam tanaman herbal di lingkungan sekolah.

Kahiyang mengatakan, Germas Ceria menjadi sarana untuk membangun kebiasaan positif pada anak sejak usia sekolah.

"Melalui Germas Ceria, kita ajak anak-anak membangun kebiasaan positif, mulai dari aktif bergerak, menjaga kesehatan tubuh, hingga menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan," ujar Kahiyang.

Menurut Kahiyang, pola hidup sehat perlu ditanamkan sejak anak-anak masih berada di bangku sekolah.

Dengan begitu, mereka diharapkan terbiasa menjaga kesehatan, aktif bergerak, dan peduli terhadap lingkungan di sekitarnya.

"Kesadaran generasi muda untuk tumbuh sehat kita bangun dari sekarang, bukan setelah dewasa. Karena itu, penting bagi anak-anak untuk menjaga kesehatan, aktif beraktivitas, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Kahiyang Ayu juga menyerahkan sejumlah perlengkapan kepada pihak sekolah secara simbolis.

Perlengkapan tersebut antara lain pot bunga dan tong sampah.

Ia juga membagikan topi caping dan topi rimba kepada para siswa.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penanaman tanaman herbal bersama para siswa.

Beberapa tanaman yang ditanam antara lain serai, lengkuas, lidah buaya, dan kunyit.

Kahiyang juga berinteraksi langsung dengan para siswa melalui kegiatan senam ceria bersama.

Selain itu, ia menyerahkan tas dan makanan tambahan bergizi kepada anak-anak.

Kepala Sekolah TK/SD Pertiwi Medan, Rusmiati, menyambut baik pelaksanaan Germas Ceria di lingkungan sekolah.

Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat edukasi mengenai pola hidup sehat sekaligus mendorong keterlibatan sekolah, orang tua, dan siswa dalam membangun kebiasaan sehat sejak dini.

"Kita harapkan pembiasaan hidup sehat tidak berhenti di lingkungan sekolah, tetapi juga diterapkan para siswa dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga dan lingkungan tempat tinggal," ujar Rusmiati.

Kegiatan Germas Ceria tersebut turut dihadiri Penasihat DWP Sumut Titiek Sugiharti, Ketua DWP Sumut Boya Yanti beserta jajaran, serta para guru TK/SD Pertiwi Medan.* (ad)

MEDAN — Fenomena hujan es terjadi di kawasan Medan Johor dan sekitarnya, Sumatera Utara, pada Rabu sore, 23 September 2026.

Hujan yang turun disertai bongkahan kecil mirip es tersebut sempat membuat warga heboh.

Baca Juga:

• Infinix XBOOK 14 NEO Resmi Meluncur di Indonesia! Laptop Ringan, Harga Mulai Rp7,99 Juta

Hujan deras melanda sebagian wilayah Kota Medan sekitar sore hari. Selain intensitas hujan yang tinggi, kondisi tersebut juga disertai angin kencang.

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, membenarkan terjadinya hujan es di sebagian wilayah Medan.

Menurut Hendro, fenomena hujan es umumnya berkaitan dengan pertumbuhan awan Kumulonimbus.

"Berdasarkan data pengamatan dari BBMKG Wilayah I sekitar pukul 15.20 WIB, terjadi hujan lebat di sebagian wilayah kota Medan yang disertai dengan angin cukup kencang mencapai 19 knot," kata Hendro, Rabu (23/9/2026) sore.

Hendro menjelaskan terdapat sejumlah ciri yang dapat diamati sebelum fenomena hujan es terjadi.

Langit biasanya berubah dengan cepat menjadi gelap atau pekat. Setelah itu, angin dapat tiba-tiba menguat dan berubah arah.

"Pada jam 15.00 WIB pengamatan angin calm, dan kemudian pada jam 15.30 berubah menjadi 19 knot. Suhu udara terasa lebih dingin secara tiba-tiba," perinci Hendro.

Perubahan suhu juga terjadi dalam waktu relatif singkat. Pada pukul 15.00 WIB, suhu udara tercatat 32,6 derajat Celsius. Selanjutnya suhu turun menjadi 26 derajat Celsius.

Hujan kemudian turun dengan intensitas tinggi dalam waktu relatif singkat.

"Berdasarkan citra radar Medan tampak potensi hujan lebat di sekitar Medan Johor dan sekitarnya," tutur Hendro.

Menurut analisis angin BBMKG, terdapat konvergensi dan belokan angin di wilayah Sumatera Utara, terutama di kawasan pesisir timur.

"Labilitas udara juga cukup labil sehingga potensi munculnya awan-awan hujan cukup tinggi," jelasnya.

Fenomena hujan es tersebut juga disaksikan warga.

Salah satu saksi mata, Saul, 25 tahun, mengatakan dirinya sedang berada di sebuah bengkel Vespa bersama teman-temannya ketika hujan turun.

"Tadi kami di bengkel sekitar pukul 15.30 WIB. Sore itulah nonstop itu hujan esnya," kata Saul, Rabu (23/9/2026) sore.

Menurut Saul, suara bongkahan es yang menghantam atap seng terdengar cukup keras sehingga membuat sejumlah warga terkejut.

"Memang betul-betul kuat tuh dengar suaranya di seng, 'tak tak tak' suara hujan esnya. Saya lihat sendiri karena sempat masuk ke bengkel kami. Saat dilihat, ternyata benar hujan es," lanjutnya.

Saul mengatakan baru kali ini melihat langsung fenomena hujan es selama tinggal di Medan Johor.

"Bongkahan esnya saya lihat variasi ukurannya. Ada yang kecil, ada yang besar juga. Ada sempat juga divideokan tadi. Memang betul pas mobil lewat pun tampak percikannya kena mobil," ungkap Saul.

Menurut dia, hujan awalnya hanya berupa gerimis. Intensitas hujan kemudian meningkat hingga suara benturan pada atap seng terdengar semakin keras.

"Bahkan, sempat mengira ini hujan deras biasa dibarengi dengan angin. Tapi, 10 menit setelahnya baru mulai terasa, kok suara sengnya beda. Kayak ada dilempar-lempar batu dari langit," jelasnya.

Saul mengatakan tidak melihat adanya rumah maupun kendaraan warga yang mengalami kerusakan.

Hujan es tersebut, kata dia, berlangsung sekitar setengah jam.* (tm/ad)

Oleh:Muhammad Ikmal

RABU (23/9/2026), Kementerian Keuangan menggelar konsultasi publik Rancangan Peraturan Presiden tentang pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung.

Baca Juga:

• 25 Ribu Sengketa Pertanahan Belum Selesai, Strategi Baru Pemberantasan Mafia Pertanahan Diluncurkan

Maksudnya, persidangan, pendaftaran perkara, dan layanan daring tetap berjalan seperti biasa, dan tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk aparatur yang akan beralih.

Jadwalnya pun ketat: paraf pada akhir September, lalu harmonisasi, dan penetapan Perpres ditargetkan Oktober 2026.

Sebagai kuasa hukum yang bersidang di sana, saya lega mendengar sidang tidak akan terganggu.

Namun, justru istilah as is itulah yang perlu diwaspadai. Pengalihan ini lahir karena keadaan yang ada dinilai bermasalah.

Kalau semuanya dibiarkan seperti sekarang, apa sebenarnya yang dialihkan?

Pada 25 Mei 2023, lewat Putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak pindah dari Kemenkeu ke MA paling lambat 31 Desember 2026.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa pada tanggal itu seluruh pembinaan sudah harus berada di bawah MA.

Alasannya mudah dipahami karena Kemenkeu bukan pihak netral.

Menurut statistik Sekretariat Pengadilan Pajak, dari 12.238 berkas sengketa yang masuk pada 2025, sebanyak 9.248 berkas melawan Direktorat Jenderal Pajak dan 2.968 berkas melawan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Keduanya unit Kemenkeu. Menurut hitungan saya, 99,8 persen perkara melibatkan kementerian yang selama ini juga mengurus rumah tangga pengadilannya.

Ibarat pertandingan sepak bola, salah satu tim ikut menggaji panitia.

Lalu, bagaimana rancangan pengalihan menjawab soal itu? Untuk hakim, jawabannya cukup jelas.

Sebanyak 59 hakim akan dialihkan ke MA dengan hak keuangan yang diselaraskan. Masalahnya ada pada pegawai non-hakim.

Paparan Tim Transisi Sekretariat Pengadilan Pajak pada November 2025 menyebut mereka akan dipindahkan lewat mekanisme penugasan paling lama lima tahun.

Selama itu, mereka tetap tunduk pada manajemen kepegawaian Kemenkeu dan menerima hak keuangan menurut ketentuan Kemenkeu, sedangkan MA hanya membayar uang makan dan lembur.

Sekjen Kemenkeu Robert Leonard Marbun, pada 18 September lalu, juga menyebut Kemenkeu akan tetap membantu dari sisi pegawai.

Siapa pegawai ini? Sebagian duduk sebagai panitera. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2002, fungsi kepaniteraan dijalankan oleh sekretaris pengadilan beserta wakil dan penggantinya (Pasal 1 angka 18).

Panitera membuat berita acara sidang (Pasal 85) dan ikut meneken putusan bersama hakim (Pasal 84 ayat 4).

Selama undang-undang itu belum direvisi, panitera juga diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan (Pasal 29 ayat 4).

Jika skema penugasan dipakai sampai batas terlamanya, hingga sekitar 2031 orang yang meneken putusan bersama hakim masih bergantung kariernya pada kementerian yang menjadi pihak dalam hampir semua perkara. Atapnya satu, majikannya dua.

Bandingkan dengan penyatuan atap pertama.

UU Nomor 35 Tahun 1999 memberi waktu paling lama lima tahun untuk memindahkan badan peradilan dari departemen ke MA.

Ketika pengalihan dilaksanakan, Pasal 43 UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berlaku saat itu menetapkan bahwa semua pegawai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan peradilan tata usaha negara menjadi pegawai MA.

Masa transisi dihabiskan sebelum serah terima, bukan sesudahnya.

Kali ini, masa transisi lebih dari tiga setengah tahun dari MK sudah hampir habis, lalu rancangan menambah lima tahun lagi.

Pembela rancangan punya tiga argumen yang tidak bisa diabaikan.

Pertama, Pasal 25 ayat (1) UU Pengadilan Pajak masih menyatakan pegawai sekretariat adalah pegawai negeri di lingkungan Departemen Keuangan.

MK tidak membatalkan pasal itu, sedangkan Perpres tidak bisa mengubah undang-undang. Penugasan dianggap satu-satunya jalan hukum yang tersedia.

Kedua, ada selisih remunerasi antara kedua instansi, hal yang sudah disorot sejak 2023.

Jika pegawai dipaksa pindah dengan penghasilan lebih kecil, yang berpengalaman bisa memilih kembali ke Kemenkeu.

Padahal, laporan keuangan Ditjen Pajak mencatat 12.171 berkas banding dan gugatan senilai Rp 77,89 triliun dan 1,92 miliar dolar AS belum diputus per akhir 2025.

Kekurangan staf bisa membuat tumpukan itu makin tinggi.

Ketiga, yang memutus perkara adalah hakim, bukan staf, sehingga status kepegawaian staf dianggap tidak relevan.

Argumen pertama benar, tetapi justru karena itu penugasan harus diperlakukan sebagai jembatan menuju revisi undang-undang, bukan tempat singgah lima tahun.

MA sendiri menyebut revisi UU Pengadilan Pajak sebagai tahap berikutnya.

Perpres sebaiknya memuat klausul bahwa penugasan berakhir begitu undang-undang direvisi, tanpa harus menunggu batas terlama.

Argumen kedua juga nyata, tetapi soal gaji adalah soal fiskal, dan soal fiskal punya jalan keluar fiskal.

Selisih tunjangan dapat dibayar sebagai tunjangan penyesuaian dari anggaran MA sampai skema remunerasinya diseragamkan.

Uangnya tetap dari APBN, tetapi yang meneken slip gaji dan menilai kinerja adalah lembaga yudikatif, bukan pihak yang berperkara.

Momentumnya ada sekarang, selagi anggaran MA 2027 belum diketok DPR.

Dari tambahan sekitar Rp 10 triliun yang diajukan MA, baru Rp 2,382 triliun yang masuk pagu.

Pos Pengadilan Pajak perlu tercantum tegas di sana supaya tidak kembali bergantung pada bantuan Kemenkeu.

Argumen ketiga paling lemah. Undang-undang tidak menganggap panitera sekadar staf: ia ikut meneken putusan dan wajib mundur dari sidang jika punya kepentingan.

MK memutus perkara ini karena desain kelembagaannya, bukan karena ada hakim yang terbukti berpihak.

Jika penugasan tetap dipilih, setidaknya ada tiga pagar yang perlu masuk ke batang tubuh Perpres.

Pertama, selama penugasan, penilaian kinerja, promosi, dan disiplin pegawai sepenuhnya berada di tangan MA.

Kemenkeu cukup menjalankan fungsi pembayaran. Kedua, masa jeda. Kemenkeu sendiri sudah memakai logika ini.

PMK Nomor 44 Tahun 2026 mewajibkan mantan pegawainya menunggu lima tahun sebelum boleh menjadi kuasa wajib pajak, demi netralitas.

Logika yang sama berlaku ke arah sebaliknya.

Pegawai yang kembali dari penugasan tidak ditempatkan di unit keberatan atau banding pada Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai selama jangka waktu tertentu.

Ketiga, MA mengumumkan setiap tahun berapa pegawai yang masih berstatus penugasan, sehingga publik bisa menagih kapan angka itu menjadi nol.

Konsultasi publik pekan ini adalah kesempatan terakhir sebelum naskah diparaf.

Wajib pajak, pelaku usaha, dan kuasa hukum tentu ingin layanan tetap as is. Loket, jadwal sidang, dan aplikasi e-Tax Court boleh tidak berubah.

Yang tidak boleh as is adalah hubungan antara pengadilan dan pihak yang digugat di depannya.

Tanpa perubahan itu, 1 Januari 2027 hanya akan mengganti papan nama.*(money.kompas.com)

*) Penulis adalah Praktisi Perpajakan, keuangan dan Akuntan

JAKARTA — Infinix resmi meluncurkan laptop XBOOK 14 NEO di Indonesia.

Laptop ini dirancang untuk mendukung aktivitas generasi muda, mulai dari belajar, bekerja, hingga berkarya.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah 0,46% ke 6.345, BUMI hingga ANTM Masuk Zona Merah

Laptop tersebut hadir dengan pilihan prosesor Intel® Core™ Gen 13 hingga Intel® Core™ Series 3 untuk menunjang kebutuhan produktivitas sehari-hari.

"XBOOK 14 NEO kami hadirkan untuk pengguna yang tidak lagi terpaku pada satu meja untuk belajar, bekerja, maupun berkarya," ujar Country Manager Infinix Indonesia, Tommy Xiong dalam acara peluncurannya Rabu, 23 September di Jakarta.

Infinix XBOOK 14 NEO tersedia dalam sejumlah konfigurasi prosesor.

Pengguna dapat memilih Intel® Core™ i3-1315U atau Intel® Core™ i5-1335U sesuai kebutuhan.

Laptop ini juga memberikan opsi peningkatan kapasitas perangkat.

XBOOK 14 NEO menyediakan dua slot DDR4 RAM yang dapat diperluas hingga 64GB serta satu slot SSD dengan kapasitas hingga 2TB pada varian yang mendukung.

Fleksibilitas tersebut ditujukan untuk pengguna yang membutuhkan perangkat dengan kapasitas lebih besar untuk menunjang pekerjaan, pembelajaran, maupun aktivitas kreatif.

Selain mengutamakan mobilitas, XBOOK 14 NEO dilengkapi layar 14 inci FHD+ dengan rasio 16:10 dan fitur Eye-care.

Rasio layar 16:10 memberikan ruang pandang vertikal yang lebih luas dibandingkan layar dengan rasio yang lebih pendek.

Fitur tersebut ditujukan untuk mendukung aktivitas bekerja, belajar, maupun menikmati konten hiburan.

Laptop ini juga menggunakan engsel yang dapat dibuka hingga 180 derajat.

Dengan kemampuan tersebut, layar dapat dibuka lebih fleksibel saat pengguna berbagi tampilan atau melakukan kolaborasi.

Harga Infinix XBOOK 14 NEO

Infinix XBOOK 14 NEO mulai tersedia di Indonesia pada 24 September 2026 melalui sejumlah kanal penjualan resmi Infinix.

Produk tersebut dapat dibeli melalui Infinix Laptop Official Store, Agres.id, serta jaringan retail resmi Infinix di berbagai wilayah Indonesia.

Berikut daftar konfigurasi dan harga XBOOK 14 NEO:

Intel® Core™ 3 Processor 304, RAM 8GB, SSD 256GB: Rp9.299.000
Intel® Core™ 5 Processor 320, RAM 8GB, SSD 256GB: Rp10.599.000
Intel® Core™ i3-1315U, RAM 8GB, SSD 256GB: Rp7.999.000
Intel® Core™ i3-1315U, RAM 8GB, SSD 512GB: Rp8.999.000
Intel® Core™ i5-1335U, RAM 8GB, SSD 512GB: Rp10.490.000

Dengan sejumlah pilihan konfigurasi tersebut, XBOOK 14 NEO menyasar pengguna yang membutuhkan laptop ringan dengan pilihan spesifikasi dan kapasitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.* (vo/ad)

JAKARTA — Peluncuran dan bedah buku Strategi Baru Pemberantasan Mafia Pertanahan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu, 23 September 2026, menjadi ruang diskusi mengenai penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di Indonesia.

Buku karya M. Noor Marzuki tersebut lahir dari pengalaman panjang penulis di bidang pertanahan.

Baca Juga:

• Massa Kembali Datangi ATR/BPN, Tagih Tindak Lanjut Sengketa Lahan PT Musim Mas di Medan

Dalam acara tersebut, sejumlah persoalan pertanahan mengemuka.

Di antaranya persoalan tanah adat dan ulayat, sertifikat yang tumpang tindih, sengketa Hak Guna Bangunan (HGB), hingga dampak persoalan pertanahan terhadap pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Noor Marzuki menyebut sekitar 63.000 sengketa pertanahan terdata dalam dua tahun terakhir.

Dari jumlah tersebut, sekitar 38.000 perkara telah diselesaikan, sedangkan kurang lebih 25.000 lainnya masih belum terselesaikan.

Ia juga mendorong Badan Pertanahan Nasional melakukan introspeksi dan pembenahan internal sekaligus menutup ruang masuknya mafia pertanahan.

Praktisi hukum dan kebijakan publik IGN Agung Y. Endrawan, SH, MH, CCFA, menyambut positif peluncuran buku tersebut.

Menurut Agung, pemikiran yang lahir dari pengalaman panjang di bidang pertanahan dapat menjadi sumbangan penting untuk memperkuat tata kelola pertanahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, berdasarkan pokok-pokok yang dibahas dalam acara tersebut, Agung menilai seruan pembenahan internal perlu diperkuat dengan strategi yang lebih konkret dan operasional di dalam institusi.

"Penulis yang juga Berpengalaman sebagai mantan pejabat yang memahami organisasi dari dalam merupakan modal penting. Pengetahuan mengenai proses kerja, kewenangan, budaya organisasi, dan titik rawan pelayanan dapat dikembangkan menjadi strategi pembenahan internal yang lebih terukur," kata Agung dalam keterangannya.

Agung menegaskan, masukan tersebut bukan untuk menyalahkan institusi atau menggeneralisasi seluruh aparatur di dalamnya.

Menurut dia, pembenahan internal justru dibutuhkan untuk memperkuat institusi, melindungi pegawai, dan menutup celah yang dapat dimanfaatkan pihak berkepentingan.

Agung mengatakan setiap kewenangan selalu diikuti tanggung jawab hukum.

Dalam administrasi pertanahan, kewenangan tersebut antara lain memeriksa alas hak, mengukur dan memetakan bidang tanah, mencatat perubahan data, menyimpan warkah, serta menerbitkan keputusan yang menentukan status hukum suatu bidang tanah.

"Pihak luar dapat mengajukan data atau klaim, tetapi status hukum atas tanah lahir melalui proses administrasi dan keputusan pejabat berwenang. Karena itu, strategi pencegahan perlu memastikan agar proses internal mampu mendeteksi data yang tidak benar, konflik kepentingan, intervensi, serta potensi penyalahgunaan kewenangan," ujarnya.

Menurut Agung, strategi pembenahan internal harus menyentuh dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yakni manusia dan sistem.

Sistem yang baik membutuhkan aparatur yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan.

Sebaliknya, aparatur yang berintegritas membutuhkan sistem yang transparan, akuntabel, dan mampu melindungi mereka dari intervensi kepentingan.

"Sebaik apa pun sistem dibangun, tidak akan memberikan manfaat nyata apabila orang yang menjalankannya tidak mendukung. Karena itu, pembenahan sumber daya manusia dan sistem harus dilakukan secara bersamaan," katanya.

Pada aspek sumber daya manusia, pembenahan dapat dilakukan melalui penerapan sistem merit, penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan rekam jejak, rotasi pada jabatan berisiko tinggi, pengendalian konflik kepentingan, pengendalian manajemen anti-penyuapan, serta pemberian penghargaan dan sanksi secara konsisten.

Sementara dari sisi sistem, pembenahan dapat mencakup pengamanan dan digitalisasi warkah, integrasi data dan peta pertanahan, verifikasi faktual terhadap penguasaan fisik tanah, pencatatan jejak audit setiap perubahan data, serta pembagian tanggung jawab yang jelas pada setiap tahapan pelayanan.

Agung mengingatkan bahwa digitalisasi pertanahan bukan sekadar memindahkan data manual ke dalam sistem elektronik.

Menurut dia, data yang dimasukkan ke dalam sistem tetap harus divalidasi dan disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan.

Data yang tidak akurat tetap dapat menimbulkan persoalan meskipun sudah tersimpan secara digital.

Selain pembenahan manusia dan sistem, Agung menilai perlu ada perubahan paradigma dalam pelayanan pertanahan.

Menurut dia, instansi pertanahan tidak semestinya hanya menjadi penyimpan data secara pasif dan kemudian mengarahkan masyarakat ke pengadilan ketika ditemukan ketidaksesuaian.

"Paradigma pelayanan tidak semestinya berhenti pada sikap pasif terhadap data atau sekadar mengarahkan masyarakat menempuh pengadilan. Ketika terdapat data atau fakta baru, instansi berwenang perlu melakukan verifikasi dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan administrasinya," tegas Agung.

Ia mengatakan pendekatan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut dia, aturan tersebut mengatur mekanisme perubahan, pencabutan, dan pembatalan keputusan apabila ditemukan kekeliruan atau cacat kewenangan, prosedur, maupun substansi.

Jika hasil verifikasi menemukan kesalahan administrasi atau keadaan yang tidak sesuai dengan fakta substantif yang diketahui kemudian, mekanisme koreksi administratif perlu dijalankan secara objektif.

Agung menilai pengadilan tetap memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa.

Namun, menurut dia, tidak setiap persoalan pertanahan harus langsung dibebankan kepada masyarakat melalui proses peradilan.

Agung berharap peluncuran buku Strategi Baru Pemberantasan Mafia Pertanahan dapat membuka diskusi lanjutan mengenai strategi pembenahan internal yang konkret dan terukur.

Menurut dia, keberhasilan pembenahan dapat dilihat dari berkurangnya sertifikat tumpang tindih, terjaminnya keberadaan warkah, semakin sesuainya data dengan kondisi lapangan, terintegrasinya peta antarinstansi, serta semakin cepat dan adilnya penyelesaian pengaduan masyarakat.

"Buku ini merupakan sumbangan pemikiran yang penting. Masukan mengenai strategi internal bukan untuk mengurangi nilainya, melainkan memperkuat dan melengkapinya. Dengan pembenahan manusia, sistem, pengawasan, dan pelayanan secara bersamaan, pemberantasan mafia tanah dapat bergerak dari pendekatan reaktif menuju pencegahan yang lebih mendasar," pungkas Agung.* (ad)

JAKARTA — Massa aksi kembali mendatangi Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Rabu, 23 September 2026.

Kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari audiensi yang digelar pada 2 Juli 2026 terkait persoalan pertanahan yang melibatkan PT Musim Mas di Kota Medan.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Jalur Kereta Api Medan-Banda Aceh-Besitang Segera Dihidupkan Lagi, KAI Mulai Reaktivasi Tahun Ini

Dalam aksi tersebut, mereka menagih tindak lanjut atas penyelesaian perkara pertanahan yang sebelumnya dibahas dalam audiensi.

"Pada pertemuan audiensi tersebut Bapak Menteri menyampaikan kepada saya tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, tapi beri saya waktu," ujar perwakilan massa aksi dalam keterangannya, Rabu, 23 September 2026.

Menurut massa aksi, hampir tiga bulan setelah audiensi tersebut belum ada penyelesaian yang mereka anggap tuntas.

Karena itu, mereka kembali mendatangi Kementerian ATR/BPN untuk menanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut.

Dalam aksi kali ini, massa mengaku diterima oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono.

Pertemuan tersebut, menurut massa, turut didampingi Ketua Satgas Anti Mafia Tanah Brigjen Pol. Hendra Gunawan dan Plt. Direktur Penanganan Sengketa yang disebut bernama Lalu.

Massa juga mengklaim dalam audiensi tersebut dibahas adanya Surat Rekomendasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia tertanggal 10 Juni 2026.

Menurut versi massa aksi, surat tersebut meminta BPN Kota Medan mengevaluasi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Musim Mas dengan mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

"Dalam audiensi tersebut Bapak Iljas Tedjo memerintahkan kepada Bapak Lalu Plt. Direktur dan tim untuk turun ke Medan, memanggil PT Musim Mas dalam rangka pemblokiran terhadap SHM dan SHGB PT Musim Mas berdasarkan surat rekomendasi Kejagung, dan masuk ke tahap selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan dalam waktu 2 minggu," klaim massa aksi.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh konfirmasi resmi dari Kementerian ATR/BPN mengenai hasil audiensi maupun instruksi yang diklaim disampaikan kepada tim penanganan sengketa.

Redaksi juga belum memperoleh konfirmasi dari Kejaksaan Agung mengenai keberadaan dan isi Surat Rekomendasi tertanggal 10 Juni 2026 yang disebut massa aksi.

BPN Kota Medan juga belum memberikan keterangan terkait persoalan sertifikat yang disebut dalam aksi tersebut.

PT Musim Mas sebagai pihak yang disebut dalam tuntutan massa aksi juga belum memberikan keterangan.

Redaksi membuka ruang bagi PT Musim Mas untuk menyampaikan hak jawab dan hak koreksi.

Adapun informasi mengenai penahanan mantan Direktur Sengketa I Made Daging oleh Polda Bali yang disampaikan massa aksi juga masih memerlukan verifikasi lebih lanjut kepada pihak kepolisian maupun Kementerian ATR/BPN.

Dalam perkara pertanahan, keberadaan sertifikat yang telah diterbitkan tetap memiliki kekuatan hukum sampai terdapat keputusan atau mekanisme hukum yang membatalkannya.

Proses pembatalan sertifikat juga harus mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Mekanisme tersebut mencakup penelitian terhadap data yuridis dan fisik serta memberikan kesempatan kepada pihak yang memegang hak untuk menyampaikan keterangan.

Redaksi masih berupaya memperoleh keterangan dari Kementerian ATR/BPN, Kejaksaan Agung, BPN Kota Medan, dan PT Musim Mas agar informasi mengenai perkara tersebut dapat disampaikan secara berimbang.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi dalam mendidik, melindungi, dan membangun masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing.

Ajakan itu disampaikan Baharuddin dalam arahannya pada Puncak Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026 yang mengusung tema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan" di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Rabu, 23 September 2026.

Baca Juga:

• Videotron Dibangun di Lima Lokasi Strategis Batu Bara, Bupati Baharuddin: Jadi Sarana Informasi Publik bagi Masyarakat

Dalam arahannya, Baharuddin mengajak seluruh pihak menyatukan pikiran, gerak, dan langkah dalam mendidik anak agar tumbuh menjadi generasi yang pintar, berkarakter, dan berakhlak baik.

Menurut dia, setiap anak memiliki masa keemasan atau golden age yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pertumbuhan, pembentukan karakter, serta pengembangan potensi.

"Untuk itu, guru-guru harus cerdas dan adaptif dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendukung proses pembelajaran dan mengembangkan minat serta bakat anak. Sebab, setiap anak memiliki minat dan bakat masing-masing," ujar Bupati Baharuddin.

Baharuddin menegaskan, peringatan Hari Anak Nasional bukan sekadar kegiatan seremonial.

Menurut dia, momentum tersebut penting untuk menggugah kepedulian sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Batu Bara sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).

Dia mengatakan pemerintah terus berupaya mempersiapkan masa depan anak-anak melalui berbagai program, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, dan revitalisasi sekolah.

Baharuddin mengajak seluruh pihak mendukung program pendidikan serta pemenuhan kebutuhan anak tersebut.

Pada kesempatan itu, Baharuddin juga menyampaikan ucapan selamat kepada para siswa yang dilantik sebagai pengurus Forum Anak Kabupaten Batu Bara periode 2026-2028.

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Baharuddin.

Jihan Carissa, siswi SMA Negeri 1 Lima Puluh, dipercaya sebagai Ketua Forum Anak Kabupaten Batu Bara.

"Saya berpesan kepada pengurus Forum Anak agar menjadi anak-anak yang aktif dalam kegiatan positif, berprestasi, serta menjadi teladan bagi teman-teman di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal," pesannya.

Baharuddin juga mengajak masyarakat menciptakan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, ramah, serta menyenangkan bagi anak.

Dia mengingatkan pentingnya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, perundungan atau bullying, serta bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Batu Bara turut dimeriahkan berbagai penampilan kreatif siswa.

Penampilan tersebut antara lain tari persembahan siswa Sekolah Luar Biasa (SLB), pantomim, peragaan busana, tari kreasi dari TK IT Al-Ihya Tanjung Gading, senam kreasi dari SDN 03 Perkebunan Sipare Pare, serta pembacaan puisi oleh siswa TK St. Fransiskus.

Selain pelantikan pengurus Forum Anak, kegiatan juga diisi dengan pengumuman pemenang berbagai perlombaan Hari Anak Nasional tingkat PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga menyerahkan bantuan sembako kepada 25 anak SLB.

Untuk kategori Senam Ceria Anti Bullying tingkat PAUD/TK, Juara I diraih AL-Hiya Tim A, Juara II TK Pembina Sei Suka, dan Juara III TK Zefanya.

Harapan I TK Fransiskus Cinta Damai, Harapan II TK IT Darul Abror, serta Harapan III TK IT Asy-Syifa.

Pada kategori Senam Ceria Kreasi tingkat SD/MI, Juara I diraih SDN 03 Sipare Pare, Juara II SD IT Darul Abror Tim 2, dan Juara III MIS Al Azura 02 Kuala Indah.

Harapan I MIS Al-Mukhlisin Kuala Tanjung Tim B, Harapan II SDN 03 Sumber Makmur, dan Harapan III SDN 08 Suka Ramai.

Untuk Lomba Video Kampanye tingkat SMP, Juara I diraih UPT SMPN 1 Datuk Lima Puluh Kelas IX A, Juara II UPT SMPN 1 Air Putih Kelas Religi, dan Juara III UPT SMPN 2 Lima Puluh.

Harapan I UPT SMPN 1 Sei Suka, Harapan II UPT SMPN 1 Laut Tador, dan Harapan III UPT SMPN 3 Medang Deras.

Sementara pada Lomba Film Pendek tingkat SMA, Juara I diraih SMAN 1 Tanjung Tiram dengan karya Masih Belum Saatnya.

Juara II SMAN 1 Talawi dengan karya Pintar Bersama Bukan Saling Menjatuhkan, dan Juara III SMAN 1 Lima Puluh dengan karya Jangan Paksa Mimpi Berhenti.

Harapan I diraih SMAN 1 Talawi melalui karya Suara yang Tidak Boleh Dibungkam, Harapan II SMAN 1 Air Putih dengan karya Teman Bukan Lawan, serta Harapan III SMAN 1 Talawi dengan karya Eksploitasi Murid Berprestasi Dibalik Tirai Sang Joki Tugas.

Melalui peringatan Hari Anak Nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap sinergi antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Sinergi tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi penerus yang berkualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di masa depan.* (ad)

Kegiatan tersebut sekaligus dirangkai dengan kick-off meeting dan serah terima lahan sebagai tanda dimulainya pembangunan fasilitas informasi publik tersebut.

Baca Juga:

• Program BERLAYAR Hadir di Tanjung Tiram, Bupati Batu Bara Dekatkan Pelayanan Publik ke Warga

Dalam sambutannya, Bupati Baharuddin mengatakan pembangunan videotron merupakan bagian dari rencana pemasangan fasilitas informasi publik di lima lokasi strategis di Kabupaten Batu Bara.

Kelima lokasi tersebut berada di Kecamatan Sei Balai, Tanjung Tiram, Lima Puluh, Sei Suka dan Air Putih.

Baharuddin menjelaskan pembangunan videotron juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan rencana pembangunan Pulau Salah Namo di Selat Malaka, Kabupaten Batu Bara, serta dukungan perusahaan melalui program TJSL.

Menurut dia, videotron yang dibangun di kawasan Taman Sei Bejangkar diharapkan dapat menjadi sarana penyebaran informasi bagi masyarakat.

Melalui fasilitas tersebut, berbagai informasi mengenai program dan kegiatan pemerintah diharapkan dapat diakses masyarakat dengan lebih mudah.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ida dan seluruh tim PT Global Mandalika Group. Mudah-mudahan pembangunan videotron ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Bupati Baharuddin.

Perwakilan PT Global Mandalika Group, Ida, mengatakan kehadiran perusahaan di tengah masyarakat diwujudkan melalui pelaksanaan kick-off meeting sekaligus dimulainya pembangunan videotron di kawasan Sei Bejangkar.

Ia berharap fasilitas tersebut dapat dijaga dan dimanfaatkan bersama sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Global Mandalika Group atas dukungan pembangunan videotron di kawasan Sei Bejangkar.

Pembangunan fasilitas informasi publik tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintah sekaligus mendukung penyampaian informasi di sejumlah lokasi strategis Kabupaten Batu Bara.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Batu Bara didampingi Asisten I dan Asisten III, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Direktur Utama BUMD serta Camat Sei Balai.* (ad)

BATU BARA — Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus berupaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui program Bupati Batu Bara Sinergi Melayani Masyarakat (BERLAYAR).

Program tersebut kembali digelar di Kantor Desa Kampung Lalang, Jalan Rahmadsyah, Dusun V, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Selasa, 22 September 2026.

Baca Juga:

• Bertemu HKTI, Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian Bahas Penguatan Pertanian dan Kesejahteraan Petani

Melalui program BERLAYAR, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menghadirkan berbagai layanan perangkat daerah secara terpadu di tengah masyarakat.

Dengan layanan tersebut, warga dapat mengakses sejumlah pelayanan pemerintahan tanpa harus mendatangi kantor dinas terkait.

Sejumlah pelayanan yang dihadirkan dalam program BERLAYAR meliputi pembuatan surat izin usaha, pelayanan Samsat, perpustakaan keliling, pemeriksaan kesehatan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Baharuddin Siagian juga meresmikan Taman Kanak-Kanak (TK) PKK Desa Kampung Lalang.

Kehadiran fasilitas pendidikan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan anak usia dini sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan di tingkat desa.

Selain pelayanan terpadu, kegiatan BERLAYAR dirangkaikan dengan penyerahan santunan jaminan kecelakaan kerja kepada ahli waris nelayan pekerja rentan yang meninggal dunia.

Santunan dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2026 melalui Dinas Perikanan dan Peternakan.

Nilai santunan yang diberikan sebesar Rp70 juta.

Bupati Baharuddin juga berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Ia mendengarkan aspirasi, masukan dan keluhan warga terkait berbagai persoalan pelayanan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memastikan pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baharuddin mengatakan program BERLAYAR tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai pelayanan yang tersedia.

"Jadi saya harap pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakatnya untuk bersama sama memanfaatkan pelayanan yang ada di program berlayar ini," ujarnya.

Masyarakat yang hadir juga mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara langsung.

Pemeriksaan meliputi pengecekan kadar gula darah, asam urat, kolesterol dan tekanan darah.

Pelayanan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan.

Selain itu, pemeriksaan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya menjaga kesehatan.

Melalui program BERLAYAR, Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus mendorong sinergi antarperangkat daerah agar pelayanan pemerintahan dapat hadir lebih dekat dengan masyarakat.

Program tersebut diharapkan membuat layanan publik lebih mudah diakses, terpadu dan sesuai dengan kebutuhan warga di berbagai wilayah Kabupaten Batu Bara.* (ad)

Audiensi yang dipimpin Ketua HKTI Kabupaten Batu Bara Ahmad Fahri Meliala tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus diskusi mengenai upaya memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• TMMD ke-130 di Labusel Dimulai Oktober, Bupati Fery: Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Menurut dia, sinergi berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Penguatan sektor pertanian juga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Batu Bara.

Audiensi tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan HKTI untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan pertanian di Batu Bara.

Kolaborasi antara pemerintah, organisasi petani dan masyarakat dinilai penting agar program pembangunan sektor pertanian dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Dengan kerja sama tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan daerah, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian.

Audiensi tersebut turut didampingi Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan kelompok masyarakat yang bergerak di sektor pertanian.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN — Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima paparan Komandan Kodim (Dandim) 0209/Labuhanbatu Letkol Kav Hanung Kaptiaji terkait kesiapan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun Anggaran 2026.

Paparan berlangsung di ruang kerja Bupati Labusel, Rabu, 23 September 2026.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Ingatkan ASN Siapkan Mental dan Keuangan Sebelum Pensiun

Dandim 0209/Labuhanbatu menjelaskan pelaksanaan TMMD ke-130 di Labusel akan dipusatkan di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 30 hari, mulai 13 Oktober hingga 11 November 2026.

Sejumlah pembangunan fisik dan kegiatan nonfisik disiapkan dalam program tersebut.

Untuk sasaran fisik, TMMD mencakup peningkatan badan jalan sepanjang 1.700 meter dengan lebar 5 meter, rehabilitasi lima rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan lima unit sumur bor, perbaikan lima unit mandi, cuci, kakus (MCK), serta rehabilitasi dua tempat ibadah.

Program TMMD juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat melalui penanaman jagung dan semangka di lahan seluas 1,3 hektare.

Sementara sasaran nonfisik meliputi penyuluhan bela negara dan wawasan kebangsaan, pencegahan narkoba dan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas), hukum, kesehatan, stunting, keluarga berencana, pertanian hingga pemeliharaan lingkungan hidup.

Dalam pertemuan tersebut, Dandim juga memaparkan perkembangan pembangunan jembatan di wilayah Labuhanbatu Selatan.

Dari 26 unit jembatan yang telah dikerjakan Kodim 0209/Labuhanbatu, sebanyak 18 unit berada di wilayah Labusel.

Pembangunan tersebut terdiri atas sejumlah jenis jembatan, termasuk jembatan gantung dan jembatan beton.

Infrastruktur itu ditujukan untuk memperkuat konektivitas masyarakat serta membuka akses antardesa.

Selain pembangunan jembatan, paparan juga membahas perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sejumlah desa di Labusel telah memasuki tahap verifikasi dan validasi.

Sementara desa atau kelurahan yang belum memiliki titik KDKMP masih membutuhkan dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan lahan.

Kodim 0209/Labuhanbatu juga menyampaikan perkembangan rencana pembangunan satuan TNI di Labuhanbatu Selatan.

Dalam paparan disebutkan rencana lahan untuk Brigif TP seluas 25 hektare dan Yonif TP seluas 53 hektare di kawasan Sisumut, Kotapinang.

Untuk kedua lokasi tersebut, status lahan masih dalam proses permohonan hibah karena berada di atas lahan hak guna usaha (HGU).

Kodim juga menyampaikan sejumlah kebutuhan dukungan Pemerintah Kabupaten Labusel dalam pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan TMMD.

Dukungan perangkat daerah juga diperlukan untuk sejumlah sasaran program, seperti rehabilitasi RTLH, pembangunan sumur bor dan MCK, serta rehabilitasi tempat ibadah.

Pemerintah daerah juga diharapkan mendukung proses penyediaan lahan KDKMP serta rencana pembangunan Yon TP di Labusel.

Menanggapi paparan tersebut, Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Labusel untuk bersinergi dengan TNI dalam mendukung pelaksanaan TMMD ke-130 Tahun 2026.

Menurut Fery, kolaborasi pemerintah daerah dan TNI menjadi bagian penting untuk mempercepat pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

"Pemkab Labusel akan mendukung penuh pelaksanaan TMMD ke-130 ini. Kita ingin sinergi antara pemerintah daerah dan TNI benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Bupati Fery.

Ia mengatakan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat perlu berjalan beriringan.

Karena itu, dukungan terhadap TMMD diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat aspek sosial, kesehatan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.

"Yang paling penting adalah bagaimana program ini bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan membuka akses yang lebih baik, sehingga pembangunan benar-benar dirasakan sampai ke desa," katanya.

Fery juga menegaskan Pemerintah Kabupaten Labusel siap berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk mendukung kebutuhan program yang telah dipaparkan Kodim 0209/Labuhanbatu.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Danramil 11 Kotapinang Mayor Inf Hendra Gunawan, Pasi Intel Kodim 0209/Labuhanbatu Kapten Inf Aswin, Dan Unit Intel Kodim 0209/Labuhanbatu Kapten Inf Ugu Amin Nasution, Asisten Perekonomian Ralikul Rahman, Kepala Dinas PU Safi'i Simbolon, serta Kepala BappedaLitbang Kamaluddin.

Melalui sinergi pemerintah daerah dan TNI, pelaksanaan TMMD ke-130 diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat akses masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan warga di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.* (ad)

ASAHAN — Desa Sengon Sari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, mengikuti Evaluasi Lomba Desa Terbaik Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) tingkat Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tahun 2026.

Evaluasi berlangsung di Kantor Desa Sengon Sari, Rabu, 23 September 2026.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Ingatkan ASN Siapkan Mental dan Keuangan Sebelum Pensiun

Turut hadir Ketua TP PKK Desa Sengon Sari beserta pengurus dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Staf Ahli I TP PKK Kabupaten Asahan, Ny. Juniar S. Pane, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Evaluasi Lomba Desa Terbaik LBS Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Juniar, kedatangan tim evaluasi tidak hanya menjadi bagian dari proses penilaian, tetapi juga menjadi kehormatan sekaligus momentum pembinaan bagi Desa Sengon Sari.

"Program LBS dan PHBS merupakan bagian dari 10 Program Pokok PKK. Kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam menata lingkungan. Semoga Desa Sengon Sari dapat menjadi yang terbaik di tingkat Sumatera Utara," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli I TP PKK Kabupaten Asahan menyerahkan laporan seluruh jenjang kepada Ketua Tim Evaluasi Lomba Desa Terbaik LBS Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, Wakil Bupati Asahan menyerahkan apresiasi Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) kepada Abdul Rajab Atmaja.

Wakil Bupati Asahan Rianto mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi kedatangan Tim Evaluasi Lomba Desa Terbaik LBS Provinsi Sumatera Utara yang melihat langsung upaya masyarakat Desa Sengon Sari dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

"Desa Sengon Sari termasuk salah satu desa terbaik di Asahan dalam LBS. Kita berharap Desa Sengon Sari juga dapat menjadi yang terbaik di tingkat Sumatera Utara," katanya.

Rianto juga mengapresiasi masyarakat Desa Sengon Sari yang dinilai telah menjadikan kebersihan dan kesehatan lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan sekaligus terus ditingkatkan.

Ketua Tim Evaluasi Lomba Desa Terbaik LBS Provinsi Sumatera Utara, Rina Hafni Lubis, mengatakan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta LBS merupakan bagian dari upaya membangun kebiasaan hidup sehat di tengah masyarakat.

"Evaluasi ini bukan hanya melihat hasil, tetapi juga kerja nyata dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat," jelasnya.

Rina mengajak seluruh pihak untuk terus bekerja sama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat melalui penerapan PHBS dan LBS secara berkelanjutan.

Pada akhir kegiatan, Tim Evaluasi Lomba Desa Terbaik LBS Provinsi Sumatera Utara didampingi Wakil Bupati Asahan dan Staf Ahli I TP PKK Kabupaten Asahan meninjau secara langsung pekarangan masyarakat di Desa Sengon Sari.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap penerapan lingkungan bersih dan sehat di desa tersebut.* (ad)

ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin membuka kegiatan Gathering Kredit Pra Pensiun Kabupaten Asahan yang digelar Bank Sumut Cabang Kisaran di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Rabu, 23 September 2026.

Kegiatan bertema "Penguatan Kesejahteraan dan Perencanaan Keuangan ASN Menghadapi Masa Pensiun" itu diikuti sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan yang mendekati masa pensiun.

Baca Juga:

• Rupiah Terus Tertekan, Dibuka Turun 43 Poin ke Rp17.861 per Dolar AS

Kepala Bank Sumut Cabang Kisaran, Surya Utama, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk komitmen Bank Sumut untuk terus menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Asahan dalam meningkatkan kesejahteraan ASN.

"Bank Sumut adalah bank milik masyarakat Sumatera Utara. Oleh karena itu, kami terus berinovasi menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Bank Sumut memperkenalkan dua produk, yakni Kredit Multi Guna (KMG) dan Kredit Pra Pensiun (Prapen).

KMG merupakan fasilitas kredit yang ditawarkan dengan proses cepat, suku bunga kompetitif dan persyaratan yang mudah.

Bagi ASN Pemerintah Kabupaten Asahan, fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari biaya pendidikan anak, renovasi rumah hingga modal usaha.

Pembayaran kredit juga dilakukan melalui sistem potong gaji langsung.

Sementara Kredit Pra Pensiun ditujukan bagi ASN yang akan memasuki masa purna tugas.

Program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas kredit, tetapi juga pendampingan terkait perencanaan keuangan dan persiapan usaha.

Dengan program tersebut, ASN diharapkan tetap dapat produktif dan mandiri secara ekonomi setelah memasuki masa pensiun.

"Kami siap membantu, siap melayani dan siap memberikan solusi terbaik bagi Bapak dan Ibu. Setelah kegiatan ini, kami berharap para peserta dapat berkonsultasi langsung dengan tim kami," katanya.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan persiapan menghadapi masa pensiun sebaiknya dilakukan sejak jauh-jauh hari.

Menurut dia, persiapan pensiun tidak hanya menyangkut administrasi dan hak kepegawaian, tetapi juga kesiapan mental, kesehatan, kehidupan sosial, keluarga serta kondisi ekonomi.

"Pertama, persiapkan mental dan sikap. Setelah pensiun, rutinitas pekerjaan dan lingkungan kedinasan tentu akan berubah. Oleh sebab itu, kita perlu menerima perubahan tersebut dengan lapang dada dan penuh rasa syukur. Jangan sampai berkurangnya aktivitas kedinasan membuat kita kehilangan semangat dan tujuan hidup," ujar Bupati.

Taufik juga mengingatkan ASN agar mulai mengatur kondisi keuangan sejak masih aktif bekerja.

Penghasilan, kata dia, perlu dikelola secara bijaksana dengan menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan.

ASN juga didorong menyiapkan tabungan dan merencanakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kemampuan.

"Dengan perencanaan yang baik, masa pensiun dapat dijalani dengan lebih tenang dan mandiri," katanya.

Selain keuangan, Taufik menekankan pentingnya menjaga kesehatan.

ASN yang akan memasuki masa pensiun diimbau menerapkan pola hidup sehat, rutin berolahraga, menjaga pola makan dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Bupati juga mengajak ASN mempersiapkan kegiatan yang dapat dilakukan setelah memasuki masa pensiun.

Menurutnya, masa pensiun dapat diisi dengan berbagai aktivitas positif, seperti menyalurkan hobi, berkebun, berwirausaha, mengikuti kegiatan sosial, aktif dalam organisasi kemasyarakatan maupun kegiatan bermanfaat lainnya.

"Dengan demikian, masa pensiun tetap dapat diisi dengan aktivitas yang bermanfaat untuk memberikan manfaat di tengah keluarga maupun masyarakat," tutupnya.* (ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan Kamis, 24 September 2026.

Pelemahan rupiah terjadi ketika indeks dolar AS atau greenback tercatat menguat.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah 0,46% ke 6.345, BUMI hingga ANTM Masuk Zona Merah

Pada saat yang sama, indeks dolar AS menguat 0,03 persen ke level 101,13.

Pelemahan rupiah sejalan dengan pergerakan mayoritas mata uang Asia.

Won Korea melemah 0,39 persen, sedangkan yuan China terdepresiasi 0,10 persen.

Ringgit Malaysia dan baht Thailand juga masing-masing melemah 0,25 persen dan 0,17 persen terhadap dolar AS.

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi masih memiliki risiko melemah pada perdagangan hari ini.

Menurut Ibrahim, rupiah diperkirakan bergerak dalam rentang Rp17.810 hingga Rp17.860 per dolar AS.

Pergerakan tersebut berlangsung di tengah ketidakpastian arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau The Fed.

Ibrahim menjelaskan penguatan indeks dolar AS didorong oleh pernyataan hawkish dari sejumlah pejabat The Fed.

Presiden The Fed Richmond Thomas Barkin mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga tambahan masih mungkin diperlukan untuk menekan inflasi menuju target 2 persen.

Pandangan serupa disampaikan Presiden The Fed Boston Susan Collins.

Ia menyatakan pentingnya mempertahankan kebijakan restriktif di tengah risiko inflasi yang masih berada di atas target dalam jangka panjang.

Dari dalam negeri, pergerakan rupiah mendapat dukungan dari keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22–23 September 2026.

Dalam keputusan tersebut, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate di level 5,75 persen.

Suku bunga Deposit Facility juga tetap 4,75 persen, sedangkan Lending Facility berada di level 6,50 persen.

"Alasan utama BI Rate kembali dipertahankan adalah stabilitas kurs rupiah masih terus bisa dijaga sekaligus mendorong tren pertumbuhan ekonomi Indonesia sambil menekan inflasi," ujar Ibrahim dalam keterangan resmi.

Sentimen positif dari dalam negeri turut diperkuat oleh langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah menuntaskan pembayaran kembali obligasi BLBI senilai Rp218 triliun kepada Bank Indonesia.

Menurut Ibrahim, penyelesaian utang historis yang berkaitan dengan krisis 1997–1998 tersebut dinilai menjadi tonggak penting bagi penguatan stabilitas makroekonomi dan pengelolaan fiskal Indonesia ke depan.* (bi/ad)