LAMPUNG SELATAN – TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama unsur keamanan pelabuhan menggagalkan dugaan pengiriman 4.364 cartridge liquid vape yang terindikasi mengandung zat narkotika di Pelabuhan Penyeberangan ASDP Bakauheni, Lampung Selatan.

Ribuan cartridge tersebut ditemukan tersembunyi di dalam tiga kardus berisi keripik singkong.

Baca Juga:

• Samuel F. Silaen Kritik Arah Negara: Jangan Sibuk Mengatur Ruang Privat, Persoalan Publik Terabaikan

Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) III, Laksamana Muda TNI Uki Prasetia, menyampaikan pengungkapan tersebut dalam konferensi pers pada Senin, 12 Oktober 2026.

Penindakan berlangsung pada Senin, 5 Oktober 2026, sekitar pukul 02.50 WIB.

Petugas bergerak setelah menerima informasi intelijen mengenai dugaan pengiriman cartridge vape yang mengandung zat terlarang melalui jalur penyeberangan Bakauheni.

Kasus ini bermula saat petugas gabungan memeriksa sebuah bus antarkota antarprovinsi bernomor polisi BK 7571 UA.

Bus tersebut diketahui membawa titipan barang dari Medan menuju Tangerang.

Berdasarkan informasi intelijen, petugas memeriksa bagasi bus dan menemukan tiga kardus berisi keripik singkong.

Setelah diperiksa lebih lanjut, petugas mendapati ribuan cartridge liquid vape merek Yakuza XL dan Batman yang disembunyikan di balik makanan ringan tersebut.

Bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung, petugas menghitung barang bukti dan menemukan total 4.364 cartridge yang diduga berkaitan dengan peredaran zat narkotika.

Seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Petugas juga berkoordinasi dengan Bea Cukai Lampung dan BNNP Lampung untuk memastikan kandungan cairan serta menelusuri kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan peredaran narkotika.

Uki Prasetia menjelaskan, pemeriksaan awal menggunakan alat narco test yang melibatkan Lanal Lampung, BNNP Lampung, dan Bea Cukai Lampung menunjukkan indikasi adanya zat narkotika dalam sampel cartridge.

Dalam keterangan awal yang disampaikan kepada publik, hasil pengujian tersebut disebut mengarah pada dugaan kandungan kokain.

Namun, jenis zat yang terkandung dalam seluruh barang bukti masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium resmi.

Laporan mengenai hasil pengujian yang beredar pada 12 Oktober 2026 juga belum sepenuhnya seragam.

Karena itu, penetapan jenis zat harus mengacu pada hasil pemeriksaan laboratorium dan konfirmasi instansi berwenang.

Kepastian tersebut diperlukan untuk mendukung proses penyidikan, menentukan ketentuan hukum yang tepat, serta memastikan penanganan barang bukti sesuai prosedur.

Dalam keterangan awalnya, Uki menyampaikan bahwa nilai pasar barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp34,912 miliar.

Angka itu merupakan estimasi berdasarkan asumsi harga yang disampaikan dalam konferensi pers, bukan nilai transaksi yang telah diverifikasi secara independen.

Uki juga menyebut pengungkapan ini diperkirakan dapat mencegah paparan zat berbahaya terhadap sekitar 13.092 hingga 21.820 orang.

Sementara itu, potensi biaya rehabilitasi yang diperkirakan dapat dihindari berada pada kisaran Rp11,19 miliar hingga Rp18,65 miliar.

Angka tersebut merupakan estimasi dari pihak terkait dan belum disebut sebagai hasil penghitungan yang diaudit secara independen.

Meski demikian, jumlah barang bukti yang diamankan menunjukkan besarnya skala pengiriman yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama terkait asal barang, tujuan pengiriman, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Sebagai tindak lanjut, Lanal Lampung telah berkoordinasi dengan BNNP Lampung dan Bea Cukai Lampung untuk mengamankan barang bukti sekaligus melanjutkan pemeriksaan.

Seluruh cartridge disimpan di Markas Komando Lanal Lampung sambil menunggu proses pemeriksaan dan penentuan langkah hukum berikutnya.

Penanganan lanjutan akan dilakukan oleh instansi berwenang sesuai prosedur yang berlaku.

Petugas juga mendalami informasi mengenai pengemudi bus dan data pengirim paket untuk menelusuri jalur distribusi serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Meski demikian, status hukum setiap pihak masih harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang diperoleh.

Pendalaman ini diharapkan dapat mengungkap apakah pengiriman tersebut berkaitan dengan jaringan peredaran narkotika yang lebih luas atau menggunakan pola distribusi lainnya.

Pengungkapan tersebut disebut sejalan dengan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk agenda Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto.

TNI AL menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam mencegah penyelundupan melalui jalur transportasi laut maupun kawasan pelabuhan.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali sebelumnya juga menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menjaga keamanan maritim dan memberantas peredaran barang terlarang.

Melalui pengungkapan ini, aparat diharapkan dapat menelusuri jalur pengiriman, memastikan kandungan zat dalam barang bukti melalui pemeriksaan laboratorium resmi, serta mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Hasil pemeriksaan laboratorium dan penyidikan selanjutnya akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut hukum terhadap temuan 4.364 cartridge liquid vape tersebut.* (ad)

YOGYAKARTA – Indonesia bersama negara-negara ASEAN memperkuat kerja sama pengembangan koperasi pertanian untuk mendukung swasembada pangan dan menjaga ketahanan pangan kawasan.

Kerja sama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim dan fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu produksi serta ketersediaan pangan.

Baca Juga:

• Kabar Baik untuk Warga Medan! Harga Cabai Merah Turun Jadi Rp55 Ribu, Ayam Potong Rp35 Ribu per Kg

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan, forum yang dihadiri delegasi negara-negara ASEAN itu menjadi kesempatan untuk menyusun langkah bersama dalam memperkuat peran koperasi di sektor pertanian.

Indonesia sebagai tuan rumah berharap hasil pertemuan dapat diwujudkan melalui program nyata, bukan sekadar kesepakatan.

"Perubahan iklim di dunia dan ASEAN semakin tidak menentu, hari ini kita merasakan sangat panas sekali efek dari El Nino dan tentu akan sangat berpengaruh pada ketersediaan pangan kita," kata Farida saat membuka forum bertema Navigating Together: Agricultural Cooperatives as ASEAN's Food Security Frontline.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Pejabat Senior Divisi Pangan, Pertanian, dan Kehutanan Departemen Masyarakat Ekonomi ASEAN Dian Sukmajaya, serta Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam X Raden Mas Wijoseno Hario Bimo.

Perwakilan kementerian dan lembaga terkait juga mengikuti pertemuan tersebut.

Farida menegaskan, upaya mencapai swasembada pangan perlu didukung kelembagaan koperasi yang kuat.

Koperasi dapat membantu petani memperoleh akses pembiayaan, teknologi, sarana produksi, pengolahan hasil panen, distribusi, hingga pemasaran.

Dengan dukungan tersebut, petani diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan produksi, tetapi juga mendapatkan nilai ekonomi yang lebih baik dari hasil pertaniannya.

Koperasi juga berpotensi memperkuat posisi tawar petani melalui pengelolaan usaha bersama.

"Kami sesama penggerak koperasi di ASEAN berkumpul berfokus untuk bagaimana bisa swasembada pangan agar koperasi-koperasi yang ada di ASEAN menjadi leading sector, menjadi garda terdepan swasembada pangan di masing-masing negara," ujar Farida.

Menurut dia, penguatan koperasi menjadi bagian penting dari upaya membangun kemandirian pangan setiap negara anggota ASEAN.

Kerja sama regional diharapkan membantu negara-negara tersebut berbagi pengalaman dalam mengembangkan usaha pertanian yang berkelanjutan.

Indonesia memiliki sejumlah koperasi yang dapat menjadi contoh pengembangan usaha berbasis pertanian dan pangan.

Di antaranya Koperasi Al-Ittifaq di Ciwidey, Bandung, Koperasi Sukamakmur, serta koperasi pengolahan susu di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Farida mengatakan, pengalaman koperasi-koperasi tersebut dapat dibagikan kepada delegasi negara ASEAN untuk memperluas pengetahuan mengenai pengelolaan usaha pertanian dan pangan.

"Kami berharap hal itu seiring dengan penguatan koperasi sebagai kelembagaannya sehingga koperasi bisa sangat berperan untuk mencapai swasembada pangan," katanya.

Pertukaran pengalaman ini diharapkan tidak hanya mendorong pembentukan koperasi baru, tetapi juga memperkuat tata kelola, kapasitas usaha, akses pasar, dan keberlanjutan kegiatan ekonomi para anggotanya.

Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam X Raden Mas Wijoseno Hario Bimo mengatakan, koperasi memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

Menurut dia, koperasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi bersama.

Karena itu, forum ASEAN di Yogyakarta menjadi kesempatan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan koperasi pertanian.

"Forum ini juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai penggunaan kolaborasi dalam meningkatkan produktivitas, memperkuat kemitraan, serta mendorong daya saing produk koperasi di kawasan Asia Tenggara," katanya.

Kerja sama tersebut diharapkan membuka peluang bagi koperasi untuk memperluas jaringan usaha, membangun kemitraan strategis, dan meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar Asia Tenggara.

Pejabat Senior Divisi Pangan, Pertanian, dan Kehutanan Departemen Masyarakat Ekonomi ASEAN Dian Sukmajaya menjelaskan, rangkaian pertemuan juga mencakup kegiatan action visit atau kunjungan lapangan.

Melalui kegiatan tersebut, delegasi negara-negara ASEAN berkesempatan mengunjungi koperasi yang dinilai berhasil mengelola usaha di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Kunjungan ini bertujuan memberi kesempatan kepada peserta untuk melihat langsung cara koperasi menjalankan usaha, memahami faktor pendukung keberhasilan, serta mempelajari model yang dapat diterapkan sesuai kondisi negara masing-masing.

"Program ini memberikan kesempatan bagi koperasi-koperasi dari negara anggota kawasan untuk melakukan kunjungan langsung ke koperasi yang dinilai berhasil dalam mengelola pertanian, perkebunan hingga peternakan. Dalam kunjungan itu diharapkan para delegasi dapat belajar dan mereplikasi contoh sukses koperasi untuk kemudian diimplementasikan di negaranya masing-masing," ujar Dian.

Melalui pembelajaran langsung, negara-negara ASEAN diharapkan dapat mengembangkan koperasi yang sesuai dengan kebutuhan petani, kondisi wilayah, dan karakteristik usaha masing-masing.

Penguatan koperasi pertanian menjadi salah satu upaya menghadapi tantangan pangan yang dipengaruhi perubahan iklim, kebutuhan peningkatan produksi, dan dinamika pasar.

Melalui sidang ACEDAC dan ASWGAC, Indonesia dan negara-negara ASEAN berupaya memperkuat kolaborasi, meningkatkan kapasitas koperasi, serta berbagi praktik pengelolaan usaha yang dapat diterapkan di lapangan.

Bagi Indonesia, koperasi pertanian diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas petani, memperluas akses pasar, dan mendukung pencapaian swasembada pangan.

Sementara bagi kawasan ASEAN, kerja sama ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.* (ad)

JAKARTA– Pengamat politik Samuel F. Silaen mengkritik arah penyelenggaraan negara yang dinilainya perlu lebih berfokus pada penyelesaian persoalan publik.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya memperbanyak aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga memastikan penegakan hukum, transparansi anggaran, dan pelayanan publik berjalan dengan baik.

Baca Juga:

• Wabup Rianto Buka PORKAB KORPRI Asahan 2026, Empat Cabang Olahraga Dipertandingkan

Menurut dia, kualitas pemerintahan harus terlihat dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

"Negara tidak cukup hanya membuat aturan bagi masyarakat. Yang lebih penting adalah memastikan hukum ditegakkan secara adil, pelayanan publik berjalan dengan baik, dan setiap penyelenggara negara bersedia mempertanggungjawabkan kewenangannya," ujar Silaen , di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Menurut Silaen, pemerintah perlu memberi perhatian serius terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, serta pelanggaran hukum yang melibatkan penyelenggara negara.

Ia menilai persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Silaen menegaskan bahwa kehidupan privat merupakan bagian dari hak warga negara yang harus dihormati dan dilindungi.

Karena itu, menurut dia, setiap campur tangan negara terhadap kehidupan pribadi masyarakat harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, dan penerapan yang proporsional.

"Pengaturan terhadap kehidupan masyarakat tidak boleh menggeser perhatian dari persoalan publik yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang berkualitas, birokrasi yang bersih, kebijakan yang transparan, serta aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional dan tidak diskriminatif," tegasnya.

Ia menilai keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari kemampuan membuat aturan.

Hal yang lebih penting adalah konsistensi pelaksanaan aturan tersebut serta manfaatnya bagi kehidupan masyarakat.

Silaen juga mengingatkan agar perhatian terhadap kehidupan privat tidak membuat pemerintah mengabaikan persoalan publik, seperti kualitas pelayanan pemerintahan, penggunaan anggaran, dan pengawasan terhadap pejabat yang menjalankan kewenangan.

Silaen turut menyoroti pentingnya ruang publik yang terbuka dan dapat diawasi masyarakat.

Menurut dia, ruang publik tidak hanya mencakup fasilitas umum dan tempat menyampaikan aspirasi, tetapi juga proses pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, pelayanan pemerintah, serta penegakan hukum.

"Apabila proses tersebut berlangsung tertutup dan minim pengawasan, kepentingan masyarakat berisiko tidak terakomodasi secara optimal," ungkapnya.

Ia mengatakan transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Akses informasi publik, pengawasan independen, dan peran pers yang profesional dinilai penting untuk memastikan kekuasaan dijalankan sesuai aturan.

Meski begitu, Silaen mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kritik terhadap pemerintah harus diarahkan untuk menguji kebijakan dan mendorong perbaikan, bukan sekadar melontarkan tuduhan tanpa dasar," jelasnya.

Menurut Silaen, integritas penegakan hukum menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai kualitas negara.

Hukum, kata dia, tidak cukup hanya tertulis dalam peraturan, tetapi harus diterapkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi.

"Dugaan korupsi, manipulasi proses hukum, maupun penyalahgunaan kewenangan harus ditangani berdasarkan bukti dan melalui mekanisme yang sah," katanya.

Ia menegaskan bahwa jabatan, pengaruh politik, dan kekuatan ekonomi tidak semestinya menjadi alasan bagi seseorang untuk menghindari pemeriksaan atau pertanggungjawaban hukum.

Di sisi lain, Silaen mengingatkan pentingnya menjaga hak setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran.

Proses hukum harus berjalan secara adil dengan tetap menghormati prinsip praduga tak bersalah.

"Ketika kepastian hukum melemah, dampaknya dapat meluas, mulai dari menurunnya kepercayaan publik hingga terganggunya iklim usaha, kualitas pelayanan pemerintahan, dan kepastian masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya," imbuhnya.

Silaen berpandangan bahwa kemajuan negara tidak dapat diukur hanya dari jumlah regulasi, pernyataan pejabat, atau kegiatan seremonial.

Ukuran yang lebih penting adalah hasil konkret, seperti pencegahan korupsi, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, peningkatan pelayanan publik, dan perlindungan hak warga negara.

Menurut dia, regulasi yang tidak diterapkan secara konsisten berisiko menjadi formalitas administratif.

Sebaliknya, aturan yang dilaksanakan secara adil dan terbuka terhadap pengawasan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

"Pembenahan tata kelola negara perlu mencakup dua aspek yang saling melengkapi, yakni perlindungan hak individu dan penguatan tanggung jawab publik," jelasnya.

Ia menilai perlindungan privasi dan penguatan tanggung jawab publik bukan dua hal yang harus dipertentangkan.

Pemerintah justru perlu memastikan hak masyarakat terlindungi sekaligus membuka ruang pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan dan anggaran negara.

Dalam pernyataannya, Silaen menggunakan ungkapan "Ayo Taruhan!" sebagai tantangan retoris untuk menguji arah penyelenggaraan negara.

Ia mempertanyakan apakah kemajuan dapat dicapai apabila pengaturan kehidupan privat lebih menonjol, sementara pembenahan ruang publik dan penegakan hukum belum berjalan optimal.

"Pertanyaan tersebut tidak cukup dijawab melalui perdebatan atau adu pernyataan politik. Diperlukan indikator yang terukur, antara lain kualitas pelayanan publik, transparansi anggaran, penanganan perkara korupsi, independensi pengawasan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara," tegasnya.

Menurut Silaen, indikator tersebut dapat digunakan masyarakat untuk menilai apakah kebijakan pemerintah menghasilkan perbaikan nyata atau sekadar menambah aturan administratif.

Ia menekankan bahwa evaluasi penyelenggaraan negara perlu diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan akuntabilitas, dan pemastian bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

"Negara maju bukan sekadar negara yang memiliki kewenangan luas untuk mengatur masyarakat. Negara maju adalah negara yang mampu membatasi kekuasaannya sendiri melalui hukum, menegakkan keadilan tanpa diskriminasi, serta memastikan kepentingan publik tidak dikalahkan oleh kepentingan segelintir pihak."

"Kekuatan negara tidak hanya tercermin dari kemampuannya mengatur warga, tetapi juga dari keberaniannya mengawasi dan mempertanggungjawabkan kekuasaannya sendiri," pungkas Silaen.* (ad)

BANDA ACEH – Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Logistik Polda Aceh Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Hotel Amel Convention Hall, Banda Aceh, Senin, 12 Oktober 2026.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengelolaan logistik kepolisian agar lebih profesional, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:

• Warga Percut Sei Tuan Dukung Penggerebekan Sarang Narkoba, Mengaku Resah hingga Merasa Terancam

Kegiatan ini dihadiri pejabat utama Polda Aceh, para kapolres jajaran, tamu undangan, serta peserta dari satuan fungsi logistik di lingkungan Polda Aceh.

Dalam sambutan Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan yang dibacakan Wakapolda, Rakernis disebut sebagai forum penting untuk menyamakan pemahaman, mengevaluasi pelaksanaan tugas, dan menyusun strategi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan logistik Polri.

Fungsi logistik tidak hanya bertugas menyediakan barang dan jasa, tetapi juga memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang tugas kepolisian.

Pengelolaan logistik karena itu harus mengutamakan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

"Dalam pengelolaan aset, penertiban administrasi barang milik negara (BMN), percepatan penghapusan aset yang rusak berat atau tidak lagi digunakan sesuai ketentuan, serta penyelesaian legalitas tanah milik negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan kepolisian harus menjadi perhatian," ujarnya.

Selain pengelolaan aset, perencanaan dan pengadaan barang serta jasa juga menjadi perhatian.

Pengadaan harus didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan, ketersediaan anggaran, dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Seluruh proses pengadaan wajib dilakukan secara transparan, adil, efektif, efisien, dan akuntabel.

Dengan demikian, barang dan jasa yang diperoleh diharapkan memiliki kualitas yang baik serta dapat menunjang pelaksanaan tugas kepolisian secara optimal.

Polda Aceh juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pengawasan internal, dan kerja sama antarsatuan kerja.

Upaya tersebut diperlukan untuk membangun sistem logistik yang modern, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wakapolda berharap Rakernis ini dapat memperkuat koordinasi antarjajaran, meningkatkan ketepatan perencanaan kebutuhan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana berdasarkan prioritas organisasi.

"Dengan tata kelola logistik yang adaptif, prediktif, efisien, modern, dan berkelanjutan, Polda Aceh akan semakin siap mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Penguatan fungsi logistik juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat," pungkasnya.

Melalui Rakernis ini, pengelolaan logistik di lingkungan Polda Aceh diharapkan semakin tertib dan tepat sasaran sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas kepolisian serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.* (ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menerima audiensi Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) yang mendesak DPR RI menggunakan hak angket untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Audiensi berlangsung di Ruang Baleg DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Ahmad Doli Kurnia Sebut Pasal 18 Ayat 3 PKPU 19/2023 sebagai Pasal Selundupan, Ini Alasannya

Doli mengatakan, sebagai anggota DPR, dirinya berkewajiban menerima dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

Ia berjanji menyampaikan tuntutan AKSI kepada pimpinan Fraksi Golkar dan pengurus partai.

Salah satu aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut adalah penggunaan hak angket DPR untuk mengusut polemik dokumen pendidikan Gibran.

Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai parlemen dapat menjadi ruang untuk menindaklanjuti persoalan itu setelah MK menjatuhkan putusan.

"Ruang mana yang paling mungkin setelah MK mengambil keputusan itu adalah parlemen untuk menguji apakah bisa menyatakan pendapat, apakah bisa menggunakan hak konstitusional untuk hak angket ya, sehingga DPR bisa memanggil pihak-pihak yang terkait untuk menguji kebenarannya," kata Ubedilah Badrun.

Menurut Ubedilah, DPR juga dapat mempertimbangkan penggunaan hak menyatakan pendapat.

Ia menyebut proses tersebut berpotensi berlanjut pada mekanisme pemakzulan atau pemberhentian wakil presiden apabila persyaratan konstitusionalnya terpenuhi.

"Maka memungkinkan sebetulnya DPR melanjutkan pada hak menyatakan pendapat dan itu bisa berujung pada impeachment atau pergantian wakil presiden. Dan di dalam konstitusi kita sebenarnya itu sudah diatur, dan pergantian presiden atau wakil presiden itu hal yang biasa menurut saya dalam demokrasi dan dalam negara modern," ungkapnya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, juga meminta DPR menindaklanjuti persoalan tersebut.

Ia menyoroti tidak ditemukannya ijazah setara SMA milik Gibran dalam persidangan MK, sebagaimana disampaikannya dalam audiensi.

"Dalam fakta persidangan tidak ada ijazah Gibran. Pertama ya Gibran karena punya masa lalu dia mundur, dan nyatanya bisa dibuktikan dalam pengadilan, tidak ada ijazahnya," ujar Ray.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Ray dalam audiensi.

Untuk menilai persoalan dokumen pendidikan Gibran secara menyeluruh, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen yang relevan dan keterangan resmi pihak-pihak terkait.

Dalam audiensi tersebut, AKSI menyampaikan empat tuntutan kepada Doli Kurnia dan DPR RI.

Pertama, AKSI mendesak Fraksi Golkar menyampaikan sikap resmi secara terbuka serta memprakarsai penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat sesuai Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

AKSI juga merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai dasar konstitusional terkait pemberhentian presiden atau wakil presiden.

Kedua, AKSI mendorong seluruh fraksi DPR agar tidak membatasi persoalan tersebut pada evaluasi teknis penyelenggara pemilu.

Mereka meminta KPU RI dan Bawaslu RI dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai proses pencalonan Gibran.

Ketiga, AKSI meminta pimpinan partai politik tidak membatasi penggunaan kewenangan konstitusional anggota DPR hanya berdasarkan kesepakatan elite partai.

Mereka menilai anggota DPR harus menjalankan fungsi perwakilan rakyat dalam menindaklanjuti persoalan yang menjadi perhatian publik.

Keempat, AKSI mendesak Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan wakil presiden atau menghentikan pembelaan di ruang opini.

Mereka juga menegaskan bahwa pemakzulan merupakan mekanisme konstitusional untuk menguji dugaan pelanggaran, bukan vonis yang dijatuhkan sejak awal.

Menanggapi tuntutan tersebut, Doli mengatakan dirinya telah mendengarkan seluruh masukan yang disampaikan AKSI.

Ia menyatakan akan meneruskan aspirasi itu kepada pimpinan fraksi dan partai.

"Kami sudah betul-betul mendengar secara saksama apa yang disampaikan, termasuk tuntutan yang tadi disampaikan. Bahwa masukan-masukan itu akan kemudian kami tindak lanjuti, seperti yang saya katakan tadi, saya akan sampaikan kepada pimpinan kami di fraksi maupun di partai," imbuhnya.

Pernyataan Doli tersebut belum berarti Fraksi Golkar menyetujui penggunaan hak angket.

Keputusan mengenai langkah politik dan konstitusional selanjutnya masih bergantung pada pembahasan di internal DPR dan mekanisme yang berlaku.

Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas.

Sementara itu, hak menyatakan pendapat merupakan mekanisme berbeda yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memiliki prosedur tersendiri.* (d/ad)

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyebut Pasal 18 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 sebagai pasal selundupan.

Doli, yang menjabat Ketua Komisi II DPR pada 2023, mempertanyakan kemunculan pasal tersebut karena mengaku tidak menemukannya dalam draf PKPU yang dibahas saat itu.

Baca Juga:

• Bupati Deli Serdang Nonaktifkan 2 Kabag Sekretariat DPRD, Ini Penyebabnya

Ia menjelaskan bahwa PKPU merupakan peraturan yang dibuat KPU sebagai turunan dari undang-undang.

Karena itu, menurut dia, isi PKPU tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

"Jadi gini ya, yang perlu dipahami dulu nih, pembentuk PKPU itu adalah KPU. Pembentuk Perbawaslu itu adalah Bawaslu. Kami di DPR ini adalah pembentuk undang-undang bersama dengan pemerintah. PKPU, Perbawaslu itu adalah turunan dari peraturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang. Pertama tentu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang," kata Doli kepada wartawan di DPR, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Menurut Doli, undang-undang mengatur bahwa penyusunan PKPU dan Peraturan Bawaslu harus dikonsultasikan dengan DPR.

Proses tersebut, kata dia, bertujuan memastikan rancangan peraturan diketahui publik dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Nah, kenapa pakai kata 'konsultasi'? Karena sebenarnya itu adalah kewenangan mereka. Kenapa dikonsultasikan ke DPR, dan juga diundang pemerintah? Karena esensinya adalah filosofisnya adalah PKPU yang mereka buat itu harus diketahui oleh publik. Makanya sebelum masuk ke DPR, itu harus ada uji publik dulu. Ya kan?" ucap Doli.

Doli mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya, Pasal 18 ayat 3 tidak tercantum dalam rancangan PKPU yang diajukan KPU pada 2023.

Ia menduga ada dua tahapan yang memungkinkan pasal tersebut masuk ke dalam peraturan sebelum ditetapkan.

"Jadi data yang kami punya dengan apa yang juga dipegang oleh teman-teman atau masyarakat yang ikut uji publik, itu enggak ada pasal itu. Gitu ya. Nah masuknya di mana? Nanti saya jelaskan ya di waktu dan ruang yang tepat. Gitu kan," tutur dia.

Ia menjelaskan, DPR berperan mengawasi dan memberikan masukan terhadap rancangan PKPU yang dikonsultasikan.

Dalam proses itu, sejumlah lembaga, termasuk Bawaslu, pemerintah, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dapat memberikan tanggapan.

"Jadi DPR itu cuma mengontrol ya, mengontrol apakah PKPU-PKPU yang draft-nya diusulkan itu, itu harmonis atau tidak dengan yang lain. Ya, makanya perlu ada tanggapan Bawaslu, ada tanggapan pemerintah, ada tanggapan DKPP dan dan seterusnya gitu. Nah jadi kalau kemudian pada saat tempat kami tidak ada dan kemudian tiba-tiba tercantum ada, ya itu kemungkinan ada di dua titik dimungkinkan pasal itu bisa dimasukkan," lanjutnya.

Doli juga menilai Pasal 18 ayat 3 tersebut bertentangan dengan undang-undang dan mempertanyakan proses kemunculannya.

Namun, pernyataan itu merupakan penilaian Doli yang masih perlu diuji melalui dokumen dan kronologi penyusunan peraturan terkait.

"Bertentangan, bertentangan, dan aneh, gitu loh. Pasal ayat itu aneh sekali, dan kalau lihat nanti kronologisnya juga aneh, tiba-tiba muncul gitu ya di saat yang memang kita semuanya apa namanya tidak menyangka itu akan masuk tiba-tiba tanpa ada penjelasan dan pemberitahuan," jelas dia.

Ia mengklaim memiliki bukti untuk mendukung pernyataannya, mulai dari dokumen tertulis hingga rekaman video proses pembahasan.

"Kami udah punya data, kami udah punya videonya semua, data tertulis, kemudian pointer-pointer yang disampaikan, videonya juga lengkap semua, dan saya bisa mengatakan itu enggak ada," imbuhnya.

Pernyataan Doli kembali menyoroti proses penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, khususnya terkait Pasal 18 ayat 3.

Untuk memastikan dugaan tersebut, diperlukan penelusuran terhadap draf awal, hasil uji publik, catatan konsultasi dengan DPR, serta dokumen final PKPU.

Keterangan dari KPU dan pihak terkait juga diperlukan untuk menjelaskan kronologi munculnya ketentuan tersebut.* (d/ad)

DELI SERDANG – Warga mendukung penggerebekan sarang narkoba oleh tim gabungan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan TNI di kawasan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu, 11 Oktober 2026.

Warga berharap penindakan tersebut dapat mengakhiri peredaran narkoba yang selama ini meresahkan lingkungan mereka.

Baca Juga:

• Bupati Fery Hadiri Musda IV Golkar Labusel, Tekankan Persatuan dan Konsolidasi Kader

Ia meminta aparat melanjutkan operasi pemberantasan narkoba secara tegas.

"Cocok, Pak, mainkan teros. Lanjutkan teros," kata Usman di lokasi, dalam video yang diterima wartawan, Senin, 12 Oktober 2026.

Usman menuturkan, warga selama ini merasa resah dengan aktivitas peredaran narkoba.

Ia bahkan mengaku mendapat ancaman ketika warga berusaha melarang peredaran barang terlarang tersebut di lingkungan mereka.

"Ah marahalah awak, bukan mara apanya, orang kayak ginilah (yang buat marah). Gimana lah, Pak, dilarang, kami yang mau dibakar, Pak, dimusuhi," ucap Usman.

Ia berharap aparat tidak setengah-setengah dalam memberantas peredaran narkoba.

Menurut dia, keberadaan sarang narkoba dapat mengancam masa depan generasi muda di lingkungan tersebut.

"Betul lah, Pak, terus lah, Pak, betul. Biar jangan kek gini lagi, habisin terus, jangan tanggung tanggung lah. Hancur anak-anak muda nanti kalau kek gini terus," tututnya.

Dukungan juga disampaikan warga lainnya, Elvita Simanjuntak.

Ia mengeluhkan banyaknya sarang narkoba yang dinilai mengancam anak-anak di kawasan permukiman tersebut.

"Sangat meresahkan anak-anak warga di sini, karena sarang narkoba di sini terlalu banyak kali," ungkap Elvita.

Menurut Elvita, penindakan sebelumnya belum membuat para pelaku jera.

Ia khawatir peredaran narkoba terus berulang dan berdampak buruk terhadap anak-anak, termasuk mereka yang masih bersekolah.

"Kemarin udah ditindak, nggak ada juga jera-jeranya, diulangi lagi, Pak. Anak sekolah pun jadi hancur," ujarnya.

Elvita berterima kasih kepada aparat kepolisian dan tim gabungan yang menyisir sejumlah titik rawan, termasuk kawasan pasar belakang.

Ia berharap seluruh lokasi yang menjadi tempat peredaran narkoba dapat ditindak.

"Kami sangat berterima kasih karena petugas kepolisian di basmi di pasar belakang ini. Kalau bisa semua sarang narkoba di sini segera dibasmi," harap Elvita.

Apresiasi serupa disampaikan Yeno Pranoto. Ia berterima kasih kepada jajaran Polri yang menggerebek lapak narkoba demi memulihkan ketenteraman warga.

"Saya sangat berterima kasih atas dukungan Polri memberantas narkoba di kampung ini," ujar Yeno.

Yeno berharap operasi tersebut memberikan dampak jangka panjang sehingga kawasan tempat tinggal mereka terbebas dari peredaran narkotika.

"Harapannya semoga semua bersih lah dari narkoba di daerah sini," pungkasnya.

Dalam penggerebekan di Percut Sei Tuan, tim gabungan Polri, BNN, dan TNI mengamankan puluhan orang yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal, beserta barang bukti narkotika dan perlengkapan perjudian.

Petugas menyita 52 unit alat isap sabu atau bong, 25 korek api, sebilah celurit, lima bilah pisau, satu unit tablet, tiga timbangan digital, satu mobil, empat sepeda motor, serta delapan lembar uang palsu pecahan Rp 100 ribu.

Penggerebekan tersebut merupakan bagian dari operasi serentak di sembilan titik rawan narkoba di Sumatera Utara.

Dari sembilan lokasi itu, aparat mengamankan total 36 orang.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Kristian Parluhutan Siagian turun langsung memimpin operasi.

Ia mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari operasi lanjutan pemberantasan sarang narkoba yang digencarkan di berbagai daerah sejak 9 Oktober 2026.

"Presiden Prabowo dan Kapolri kita ketahui sangat concern terhadap penanggulangan dan pemberantasan narkoba. Sesuai Asta Cita Presiden dan program prioritas Kapolri, Ini merupakan operasi lanjutan pemberantasan narkoba ke titik titik rawan yang ditengarai menjadi sarang narkoba di seluruh Indonesia," kata Brigjen Kristian Parluhutan Siagian dalam keterangannya, Senin (12/10).

Dukungan warga menjadi salah satu dorongan bagi aparat untuk terus melakukan penindakan.

Namun, pemberantasan narkoba juga membutuhkan pengawasan berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat agar lokasi yang telah ditertibkan tidak kembali menjadi tempat peredaran narkotika.* (d/ad)

LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2026 di Convention Hall Grand Suma Bloksongo, Senin, 12 Oktober 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Fery menekankan pentingnya persatuan, konsolidasi, dan komunikasi antarkader untuk memperkuat organisasi serta mendukung pembangunan daerah.

Baca Juga:

• Wabup Rianto Buka PORKAB KORPRI Asahan 2026, Empat Cabang Olahraga Dipertandingkan

Hadir pula perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), para ketua pengurus kecamatan Partai Golkar se-Labusel, dan undangan lainnya.

Fery mengatakan, Musda bukan sekadar forum pergantian kepengurusan.

Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, memperkuat konsolidasi, dan merumuskan strategi menghadapi tantangan ke depan.

Ia berharap proses musyawarah berjalan demokratis dan mengutamakan semangat kekeluargaan sehingga menghasilkan kepemimpinan yang solid dan bertanggung jawab.

"Saya berharap Musda IV ini dapat berjalan secara demokratis, tertib, dan penuh kekeluargaan, serta menghasilkan kepemimpinan yang solid. Dengan demikian, Partai Golkar semakin mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Labuhanbatu Selatan," ujar Fery.

Bupati Labusel itu juga mengajak seluruh kader Partai Golkar menjadikan persatuan, komunikasi, dan sinergi sebagai landasan dalam menjalankan organisasi.

Ia menilai perbedaan pilihan dalam musyawarah merupakan hal yang wajar.

Namun, setelah keputusan ditetapkan, seluruh kader diharapkan kembali bersatu dan bekerja bersama untuk kepentingan organisasi serta masyarakat.

"Perbedaan pilihan dalam organisasi adalah hal yang wajar. Namun, setelah musyawarah selesai, mari kita kembali bersama-sama membangun daerah yang kita cintai," tegasnya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Fery juga menyampaikan selamat bermusyawarah kepada seluruh peserta Musda IV Partai Golkar.

Ia berharap forum tersebut menghasilkan keputusan terbaik yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung kemajuan daerah.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, menegaskan bahwa Musda memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi.

Menurut Andar, Musda tidak hanya menjadi forum pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya, tetapi juga kesempatan untuk mengevaluasi kinerja dan menyusun program kerja yang terukur.

Ia berharap program yang dirumuskan mampu memperkuat posisi Partai Golkar sekaligus menjawab kebutuhan organisasi dalam menjalankan peran politik di tengah masyarakat.

Andar juga mengingatkan kepengurusan terpilih agar merangkul seluruh kader, menjaga kekompakan internal, dan melaksanakan keputusan organisasi dengan penuh tanggung jawab.

Selain memperkuat internal partai, ia menekankan pentingnya membangun sinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam mengawal program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pelaksanaan Musda IV Partai Golkar Labuhanbatu Selatan 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi, menjaga kebersamaan antarkader, dan mendorong kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Kolaborasi antara partai politik, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat diharapkan terus terjaga untuk mendukung terwujudnya Labuhanbatu Selatan yang semakin maju dan sejahtera.* (ad)

ASAHAN – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) KORPRI Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Gedung Serbaguna Kisaran, Senin, 12 Oktober 2026.

Kegiatan ini menjadi ajang bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk mengembangkan kemampuan olahraga, mempererat kebersamaan, sekaligus menjaring atlet potensial yang dapat mewakili Kabupaten Asahan dalam kompetisi tingkat provinsi hingga nasional.

Baca Juga:

• Survei CELIOS: 75 Persen Responden Stres dengan Kebijakan Pemerintah Prabowo-Gibran

PORKAB KORPRI Kabupaten Asahan berlangsung pada 12–14 Oktober 2026.

Namun, pertandingan cabang olahraga futsal telah lebih dahulu digelar pada 9–12 Oktober 2026.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan sekaligus Sekretaris KORPRI Kabupaten Asahan, Mohammad Azmy Ismail, A.P., M.Si., mengatakan kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada pencarian atlet berprestasi, tetapi juga bertujuan memperkuat solidaritas dan kebersamaan antaranggota KORPRI.

Menurutnya, PORKAB KORPRI menjadi wadah bagi anggota untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi kompetisi olahraga KORPRI tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Mengusung tema "Dengan Semangat Jiwa Korsa, Mari Raih Prestasi", PORKAB KORPRI Kabupaten Asahan 2026 mempertandingkan empat cabang olahraga, yaitu futsal, bola voli, tenis meja, dan catur.

Melalui pertandingan tersebut, para peserta diharapkan dapat menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus membangun semangat kebersamaan di lingkungan aparatur pemerintah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan bahwa PORKAB KORPRI 2026 menjadi momentum bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk menunjukkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga.

Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan minat berolahraga di kalangan ASN sekaligus melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing pada kompetisi tingkat daerah, provinsi, hingga nasional.

Rianto juga berpesan kepada seluruh atlet agar mengikuti setiap pertandingan dengan penuh semangat, terus mengembangkan kemampuan, serta menjunjung tinggi sportivitas.

Menurutnya, prestasi olahraga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga kedisiplinan, kerja sama, dan sikap menghormati lawan selama pertandingan berlangsung.

Di akhir sambutannya, Rianto menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana dan KORPRI Kabupaten Asahan atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia berharap PORKAB KORPRI dapat menjadi sarana pembinaan olahraga yang berkelanjutan, memperkuat kebersamaan antarpegawai, serta membantu menjaring atlet potensial yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Asahan dalam berbagai kompetisi.

Dengan terselenggaranya PORKAB KORPRI 2026, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap semangat olahraga semakin berkembang di kalangan ASN dan mampu mendorong lahirnya atlet-atlet yang berprestasi serta menjunjung nilai sportivitas.* (ad)

MEDAN – Tim gabungan Bareskrim Polri dan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggelar razia di tempat hiburan malam Diskotek Raeye, Jalan Merak Jingga, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, pada Minggu dini hari, 11 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial AJ, 30 tahun, warga Kota Medan, yang diduga memasok narkoba ke tempat hiburan malam.

Baca Juga:

• Kabar Baik untuk Warga Medan! Harga Cabai Merah Turun Jadi Rp55 Ribu, Ayam Potong Rp35 Ribu per Kg

Razia dilakukan dengan memeriksa para pengunjung tempat hiburan malam tersebut.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk memutus rantai pemasokan dan peredaran narkoba di tempat hiburan malam di Kota Medan.

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, mengatakan AJ diamankan di salah satu ruangan karaoke saat petugas melakukan penggerebekan.

"AJ hasil pemeriksaan, diduga selama ini kerap memasok narkoba ke THM. Kami juga amankan seorang wanita pemesan narkoba," ucap AKBP Rafli Yusuf Nugraha, dalam keterangan persnya, Senin 12 Oktober 2026.

Rafli menjelaskan, berdasarkan keterangan AJ, vape yang disita petugas diperoleh dari seorang pria berinisial RL.

Polisi kini memburu RL untuk mengungkap asal barang tersebut dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkoba.

Pengejaran terhadap RL dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian memutus mata rantai pemasokan narkoba ke tempat hiburan malam.

"Pemasok narkoba kami sudah kantongi identitasnya, dan kami pastikan akan terus kami kejar. Kami ultimatum untuk penikmat dunia malam, malam boleh gemerlap namun hukum akan tetap tegak. Pengguna kita akan pulihkan, seluruh bandar dan mata rantainya kita akan putus. Polisi bersama masyarakat," sebut Rafli.

Kepolisian menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya menyasar orang yang diduga memasok barang terlarang, tetapi juga bertujuan mengungkap jaringan distribusi yang berada di belakangnya.

Penangkapan AJ dan pengejaran terhadap RL diharapkan dapat membantu mengungkap jalur peredaran narkoba di tempat hiburan malam Kota Medan.

Meski demikian, dugaan keterlibatan para pihak dalam perkara tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.* (vv/ad)

JAKARTA – Sebanyak 75 persen responden mengaku merasa stres terhadap berbagai kebijakan pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, 67 persen responden menyatakan stres terhadap perilaku Presiden Prabowo.

Baca Juga:

• Bupati Deli Serdang Nonaktifkan 2 Kabag Sekretariat DPRD, Ini Penyebabnya

Peneliti CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan hasil survei tersebut menunjukkan adanya tekanan yang dirasakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah maupun perilaku kepala negara.

"Jawabannya adalah 75 persen merasa stres dengan kebijakan pemerintah, dan secara spesifik 67 persen stres dengan perilaku Prabowo Subianto," ujar Peneliti CELIOS, Bhima Yudhistira, dalam pemaparannya.

Survei itu juga mencatat persoalan ekonomi sebagai salah satu masalah yang paling mendesak untuk ditangani pemerintah.

Sebanyak 78 persen responden menilai tingginya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan utama yang perlu segera diselesaikan.

Selain harga kebutuhan pokok, sebanyak 58 persen responden menyoroti persoalan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja.

Isu penegakan hukum dan reformasi birokrasi berada di urutan berikutnya sebagai persoalan yang dinilai kritis. Sementara itu, kesehatan publik menempati posisi keempat.

Adapun persoalan bantuan sosial dan perlindungan sosial menjadi perhatian 28 persen responden.

Isu pendidikan tercatat sebesar 18 persen, sedangkan sektor energi sebesar 6 persen.

Bhima mengatakan tekanan ekonomi juga tercermin dari penilaian responden terhadap kondisi keuangan rumah tangga mereka.

"Dampaknya, persepsi masyarakat menilai pajak dan pungutan pemerintah makin memberatkan. Bahkan, 53 persen responden mengaku kondisi ekonomi rumah tangga mereka saat ini lebih buruk dibandingkan setahun lalu," jelas Bhima.

Selain mengukur persepsi publik terhadap presiden, survei CELIOS dan Kabinet Bayangan turut mengevaluasi kinerja sejumlah menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasil survei menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dalam jajaran menteri dengan penilaian kinerja terburuk.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga masuk dalam daftar tersebut.

Bhima menyebut penilaian terhadap Raja Juli Antoni diduga berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

"Untuk menteri terburuk nomor satu sepertinya masih sama seperti tahun lalu, ada Bahlil, Pigai, kemudian Raja Juli Antoni yang disinyalir terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," tutur Bhima.

Sejumlah nama lain yang masuk dalam jajaran menteri dengan penilaian kinerja terendah meliputi Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional; Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan; Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN; Pratikno, mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Sosial; Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; serta Fadli Zon, Menteri Kebudayaan.

Sebaliknya, Purbaya Yudhi Sadewa, yang dalam materi survei disebut sebagai mantan Menteri Keuangan, menempati posisi teratas dalam penilaian kinerja terbaik.

Posisi berikutnya ditempati Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Pemeringkatan tersebut merupakan hasil penilaian responden dalam survei, sehingga perlu dipahami sebagai gambaran persepsi kelompok yang diteliti, bukan penetapan mutlak atas kinerja para pejabat.

Menanggapi hasil survei, CELIOS dan Kabinet Bayangan menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Rekomendasi itu antara lain menghentikan pemotongan Dana Desa untuk program Koperasi Desa Merah Putih, menerapkan pajak kekayaan (wealth tax) bagi kelompok superkaya, serta menghentikan penarikan utang negara secara agresif.

Keduanya juga mendorong pemerintah menciptakan lapangan kerja yang adil dan berkualitas, dengan perhatian pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam penjelasan metodologi, Peneliti CELIOS Isnawati Hidayah menyebut penelitian tersebut melibatkan 129 responden ahli dan 1.142 responden masyarakat umum dari seluruh provinsi di Indonesia.

Data dari kelompok ahli dikumpulkan menggunakan metode snowball sampling, yakni perekrutan responden melalui jaringan atau rekomendasi responden sebelumnya.

Sementara itu, pengumpulan data masyarakat umum menggunakan metode non-probability sampling melalui platform Meta Ads.

Metode non-probability sampling berarti pemilihan responden tidak dilakukan secara acak dengan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi.

Karena itu, hasilnya perlu dibaca dengan mempertimbangkan metode pengumpulan data dan karakteristik responden.

Untuk menentukan peringkat menteri, CELIOS menggunakan metode positional scoring yang diadaptasi dari teori Borda count.

Metode ini memberikan bobot berdasarkan posisi peringkat yang diberikan responden, bukan sekadar menghitung jumlah suara terbanyak.

Hasil survei tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai penilaian responden terhadap kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi rumah tangga, dan kinerja para menteri selama pemerintahan Prabowo-Gibran.* (tm/ad)

DELI SERDANG – Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, memberhentikan sementara dua pejabat struktural di lingkungan Sekretariat DPRD Deli Serdang.

Keduanya tengah menjalani pemeriksaan Inspektorat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam prosedur pencairan uang perjalanan dinas anggota dewan.

Baca Juga:

• Medan Siaga Banjir, BPBD Kerahkan 53 Personel Antisipasi Hujan Ekstrem

Selain itu, seorang staf yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran berinisial EAS juga dipindahkan dari posisinya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, tindakan terhadap ketiganya dilakukan sejak Jumat, 9 Oktober 2026.

Dugaan persoalan ini berkaitan dengan pencairan uang perjalanan dinas yang disebut tidak sesuai prosedur.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Deli Serdang, M Yusuf, membenarkan adanya tindakan kepegawaian terhadap ketiga orang tersebut.

Namun, ia menjelaskan bahwa dua kepala bagian baru diberhentikan sementara untuk kepentingan pemeriksaan.

"Ya ada 3 orang, 2 diberhentikan sementara dan 1 karena nggak punya jabatan langsung pemindahan. Terkait apa tanya Inspektorat lah. Lagi proses pemeriksaan dan sudah diberhentikan sementara sejak Jumat kemarin," ujar M Yusuf," ujar Yusuf, Senin (12/10/2026).

Yusuf mengatakan, kemungkinan pengembalian jabatan kedua kepala bagian tersebut bergantung pada hasil pemeriksaan Inspektorat Deli Serdang.

Pada Senin pagi, Mahmudin Siregar masih terlihat datang ke kantor dan memasuki ruangan tempatnya bekerja.

Ia mengaku belum menerima surat keputusan mengenai penempatan atau status jabatannya.

"Saya no comen belum bisa komentar dulu. Saya belum terima SK, belum ada SK nya," kata Mahmudin.

Secara terpisah, Inspektur Deli Serdang, Edwin Nasution, membenarkan bahwa dua pejabat struktural di Sekretariat DPRD sedang menjalani pemeriksaan.

Edwin menjelaskan, pemeriksaan mencakup cash opname atau pemeriksaan fisik uang kas serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD.

Pemeriksaan itu dilakukan untuk menelusuri dugaan kesalahan prosedur dalam pencairan uang perjalanan dinas.

"Iya ada 2 pejabat struktural (Kabag) yang kami periksa. Kami periksa Cash Opname, pengelola keuangan Sekwan. Yang dua orang itu sudah diberhentikan sementara sesuai pasal 31 dari PP 94," kata Edwin.

Dugaan pelanggaran prosedur tersebut disebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Meski demikian, dugaan tersebut masih dalam proses pemeriksaan dan belum dapat dipastikan sebagai pelanggaran yang terbukti.

Persoalan ini muncul ketika hubungan antara pihak eksekutif Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan legislatif di DPRD setempat disebut sedang kurang harmonis.

Ketegangan disebut semakin meningkat setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026 tidak disahkan.

Dalam pembahasan tersebut, anggota dewan terbagi menjadi dua kelompok, yakni pihak yang menginginkan pengesahan dan pihak yang menolak.

Meski demikian, belum ada keterangan yang memastikan bahwa pemberhentian sementara pejabat Sekretariat DPRD tersebut berkaitan langsung dengan polemik P-APBD 2026.

Hasil pemeriksaan Inspektorat akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap dua kepala bagian dan pengelolaan keuangan yang sedang diperiksa.* (tm/ad)

MEDAN – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara melakukan intervensi harga cabai merah dan daging ayam potong untuk menekan kenaikan harga bahan pangan di pasaran.

Melalui pasokan langsung dari petani dan peternak, harga cabai merah di sejumlah pasar turun dari Rp70.000–Rp80.000 menjadi Rp55.000 per kilogram.

Baca Juga:

• Medan Siaga Banjir, BPBD Kerahkan 53 Personel Antisipasi Hujan Ekstrem

Intervensi tersebut dilakukan di sejumlah pasar di Kota Medan dan wilayah sekitarnya.

Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, serta mempertahankan daya beli masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumatera Utara, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, mengatakan intervensi dilakukan sebagai respons atas kenaikan harga cabai merah dan daging ayam potong.

"Hari ini, TPID Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah pemangku kepentingan melaksanakan intervensi harga cabai merah dan daging ayam sekaligus memantau perkembangan harga bahan pokok penting lainnya di sejumlah pasar di Kota Medan," jelas Dedi, saat diwawancarai, usai Sidak di Pasar Sukaramai, Medan, (12/10/2026).

Menurut Dedi, kegiatan tersebut melibatkan sejumlah instansi dan lembaga, yakni Disperindag ESDM Sumut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa (PD AIJ) Sumut, Bank Indonesia, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut.

Pasar yang menjadi lokasi intervensi meliputi Pasar Sukaramai, Pasar Palapa atau Brayan, Pasar Petisah, Pasar Sei Sikambing, Pasar Delitua, Pasar Tanjung Morawa, dan Pasar Kampung Lalang.

Dedi menegaskan, pemantauan harga dan evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan intervensi memberikan dampak nyata terhadap stabilitas harga pangan di Sumatera Utara.

"Kami akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi agar intervensi ini tepat sasaran serta memberikan dampak nyata terhadap stabilisasi harga pangan dan pengendalian inflasi di Sumatera Utara," katanya.

Pemantauan harga bahan pokok juga akan berlanjut menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), terutama Natal dan Tahun Baru pada Desember mendatang.

Periode tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan berpotensi meningkat.

Direktur Utama PD AIJ Sumut, Swangro Lumbanbatu, mengatakan intervensi harga merupakan bagian dari upaya bersama untuk mengendalikan inflasi.

Cabai merah dan daging ayam potong menjadi perhatian karena termasuk komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi.

"Sebagaimana tadi disampaikan Pak Kadis Perindag bahwa kegiatan ini sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi di Sumut, mengingat dua komoditas tersebut merupakan bagian dari penyumbang inflasi," ucapnya.

Swangro menjelaskan, cabai merah yang disalurkan dalam kegiatan tersebut berasal langsung dari kelompok petani di daerah.

Jumlah pasokan yang disalurkan hampir mencapai satu ton.

"Disamping monitoring yang dilakukan secara terus menerus, kegiatan seperti ini akan terus kami lakukan untuk menjaga daya beli masyarakat lewat kolaborasi aktif dengan pihak-pihak terkait seperti Disperindag ESDM dan Bank Indonesia," katanya.

Penurunan harga cabai merah dan daging ayam potong disambut positif oleh pedagang.

Mereka berharap harga yang lebih terjangkau dapat dipertahankan, bukan hanya selama kegiatan intervensi berlangsung.

Rahmiyati, pedagang cabai merah yang telah berjualan selama 35 tahun di Pasar Sukaramai, berharap harga yang stabil dapat menguntungkan petani dan pedagang sekaligus menjaga kemampuan masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari.

"Kami berharap harga ini tetap stabil sehingga semuanya mampu membeli. Petani tidak rugi dan pedagang seperti kami enak menjualnya, masyarakat pun tetap bisa membeli," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah TPID Sumut dalam menjaga harga pangan.

"Tentunya kami sangat berterimakasih kepada pemerintah, semoga harganya terus stabil seperti ini," pungkasnya.

Harapan serupa disampaikan Siti Khadijah, pedagang ayam potong di Pasar Sukaramai.

Ia berharap harga ayam sebesar Rp35.000 per kilogram dapat terus dipertahankan agar pembeli tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan.

"Mudah-mudahan jangan sifatnya sementara, kalau sudah mahal pembeli nggak ada. Kalau Rp35 ribu/kg ini sudah standar, tolong jangan sifatnya ini sementara," ucapnya.

Intervensi harga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.

Namun, keberlanjutan pasokan dan pemantauan harga tetap diperlukan agar penurunan harga cabai merah dan daging ayam tidak hanya berlangsung sementara.* (tm/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir menjelang puncak musim hujan yang diprediksi berlangsung pada Oktober hingga November 2026.

Langkah ini dilakukan setelah Kota Medan mengalami banjir besar pada akhir tahun lalu.

Baca Juga:

• Ketua BTN PSSI Sebut Bobby Nasution Satu-satunya Gubernur Peduli Sepakbola Usia Muda

Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang berpotensi mengguyur Kota Medan pada 12–13 Oktober 2026, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Menyikapi potensi cuaca ekstrem tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan menyiagakan personel, kendaraan operasional, serta berbagai peralatan untuk menghadapi kemungkinan banjir dan keadaan darurat.

Kepala BPBD Kota Medan, Yunita Sari, saat dikonfirmasi pada Senin, 12 Oktober 2026, menegaskan bahwa pihaknya berada dalam kondisi siaga penuh untuk mengantisipasi banjir, terutama di wilayah yang rawan terdampak.

"BPBD selalu siap. Sarana dan prasarana penunjang sudah disiagakan dan dalam kondisi prima untuk langsung diterjunkan jika terjadi darurat bencana," ujar Yunita Sari.

BPBD Medan telah menyiagakan 53 personel Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk merespons laporan masyarakat apabila terjadi bencana.

Selain personel, BPBD juga menyiapkan perahu karet, tenda pengungsian, kendaraan operasional yang dapat menjangkau lokasi bencana, serta peralatan komunikasi khusus.

Koordinasi dengan berbagai pihak juga terus diperkuat agar penanganan bencana dapat berjalan cepat dan terarah.

"Kita juga terus meningkatkan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran kecamatan, kelurahan, hingga stakeholder terkait," tambahnya.

Selain menyiapkan personel dan peralatan, BPBD Kota Medan melakukan langkah pencegahan melalui sosialisasi mitigasi bencana.

Kegiatan ini secara rutin dilakukan di sekolah-sekolah yang berada di kawasan rawan banjir.

Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, termasuk pelajar, mengenai langkah yang perlu dilakukan sebelum dan saat banjir terjadi.

Yunita mengimbau masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.

Sampah yang menumpuk dapat menyumbat saluran drainase sehingga menghambat aliran air ketika hujan deras turun.

Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan saling mengingatkan, terutama warga yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai (DAS).

Selain itu, warga diharapkan terus memantau informasi cuaca resmi dari BMKG agar dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca.

"Apabila debit air mulai naik, warga diimbau agar segera melakukan evakuasi mandiri ke tempat aman dengan membawa dokumen penting serta perlengkapan darurat," pungkasnya.

Pemko Medan mengharapkan kesiapsiagaan petugas yang didukung kewaspadaan masyarakat dapat membantu mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian akibat banjir.

Warga yang tinggal di kawasan rawan diminta tidak menunggu hingga air semakin tinggi untuk mencari tempat yang aman.* (ad)

MEDAN — Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumardji, mengapresiasi dukungan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terhadap pengembangan sepakbola kelompok usia.

Ia menyebut Bobby sebagai satu-satunya gubernur yang menunjukkan kepedulian besar terhadap penyelenggaraan kompetisi sepakbola usia muda.

Baca Juga:

• BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di 31 Wilayah Sumut, Bobby Nasution Minta Warga Waspada

Menurut Sumardji, dukungan Bobby terlihat dari kesediaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi tuan rumah sejumlah kompetisi sepakbola kelompok usia tingkat internasional.

Sumatera Utara sebelumnya menjadi tuan rumah Piala Kemerdekaan 2025 yang menjadi ajang pemanasan menuju Piala Dunia U-17.

Setelah itu, Sumut kembali dipercaya menyelenggarakan Piala AFF U-19.

Sumardji mengatakan, PSSI telah menawarkan kesempatan menjadi tuan rumah kompetisi kelompok usia kepada sejumlah gubernur di Indonesia.

Namun, menurut dia, Bobby Nasution menjadi kepala daerah yang memberikan respons positif terhadap tawaran tersebut.

"Pak Bobby satu-satunya gubernur yang peduli dengan sepakbola kelompok usia, Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya sendiri yang minta tolong ke Gubernur lain (menjadi tuan rumah kelompok usia), tidak ada yang bersedia, tetapi Gubernur Sumut benar-benar peduli," kata Sumardji.

Ia menilai, penyelenggaraan kedua kompetisi tersebut berjalan sukses dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Sumatera Utara.

Menurut Sumardji, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perkembangan sepakbola, terutama pembinaan pemain sejak usia muda.

"Ini awal langkah yang nyata untuk membawa sepakbola Sumut ke masa depan yang lebih cerah, bukan hanya pemain, tetapi juga wasit, penyelenggara, fasilitas dan lainnya," kata Sumardji.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menilai perkembangan sepakbola tidak hanya berkaitan dengan prestasi olahraga, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya mengembangkan pengelolaan sektor olahraga agar lebih profesional dan mandiri.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah memberikan kewenangan kepada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Sumut untuk mengelola aset secara mandiri melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Melalui skema tersebut, pengelolaan aset olahraga diharapkan dapat menghasilkan pendapatan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

"Sepakbola olahraga yang paling banyak digemari, Saya rasa dengan pengelolaan yang tepat kita akan membuat olahraga menjadi industri, oleh karena itu Dispora kami tahun 2028 tidak akan bergantung lagi pada APBD, mereka akan mengelola asetnya sekitar Rp3,2 triliun secara mandiri (melalui BLUD), mereka akan mendapat pendapatan dari sana dan juga menyumbangkan PAD," kata Bobby Nasution.

Pernyataan tersebut menunjukkan rencana Pemprov Sumut untuk mengembangkan sektor olahraga tidak hanya melalui pembiayaan pemerintah, tetapi juga melalui pengelolaan aset yang dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.

Jika pengelolaannya berjalan sesuai rencana, fasilitas olahraga diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan kegiatan olahraga lainnya.

Dalam kongres yang sama, Arya Sinulingga terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PSSI Sumatera Utara periode 2026–2030.

Arya mengatakan, hubungan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan PSSI selama ini berjalan baik.

Menurut dia, dukungan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan berbagai program untuk memajukan sepakbola di wilayah tersebut.

"Apa yang sudah kita kerjakan selama ini tidak terlepas dari Gubernur Sumut, Kadispora di level teknis, kami mendapat dukungan yang luar biasa, ke depan kita harus lebih tegas lagi membangun sepakbola Sumut," kata Arya Sinulingga.

Ke depan, Arya diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan Pemprov Sumut dan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem sepakbola yang lebih baik.

Pengembangan tersebut tidak hanya berfokus pada pembinaan pemain, tetapi juga peningkatan kualitas wasit, penyelenggara kompetisi, fasilitas olahraga, dan tata kelola organisasi.

Dukungan pemerintah daerah, pengelolaan aset olahraga, serta kepemimpinan PSSI Sumut yang baru diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi pesepakbola muda untuk berkembang sekaligus memperkuat posisi Sumatera Utara dalam peta sepakbola nasional.* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi selama sepekan, mulai 12 hingga 19 Oktober 2026.

Warga yang tinggal di sekitar sungai diminta lebih berhati-hati karena hujan deras berpotensi meningkatkan debit air dan memicu banjir.

Baca Juga:

• Langkat dan Binjai Diterjang Banjir, Air Rendam Permukiman hingga Pinggang Orang Dewasa

"Ya kita imbau untuk warga Sumut khususnya, Warga yang tinggal di dekat sungai, untuk tetap waspada dan siap siaga, karena kita belum bisa diprediksi apakah air hujan itu bisa membuat debit air naik, atau setelahnya, kita minta masyarakat untuk tetap waspada," singkatnya, Senin (12/10/2026).

Imbauan tersebut disampaikan menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi hujan deras yang disertai angin kencang dan petir di 31 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Ketua Tim Meteorologi Early Warning System BMKG, Martha Manurung, mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat berpotensi terjadi pada siang sampai malam hari selama periode 12–19 Oktober 2026.

Wilayah yang masuk dalam daftar potensi cuaca ekstrem meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan.

Potensi serupa juga diperkirakan terjadi di Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Simalungun, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Nias Selatan, Nias, dan Nias Barat.

Sementara itu, wilayah perkotaan yang berpotensi terdampak meliputi Kota Binjai, Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Padangsidimpuan, Sibolga, dan Gunungsitoli.

"Lalu Kota Binjai, Medan, Tebing Tinggi Pematang Siantar, Padang Sidempuan, Sibolga dan Gunungsitoli," ujar Martha dalam keterangan tertulisnya.

Martha menjelaskan, potensi cuaca ekstrem tersebut dipengaruhi aktivitas gelombang atmosfer, belokan angin, perlambatan kecepatan angin atau konvergensi, serta kondisi atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan.

"Kombinasi kondisi tersebut memicu peningkatan suplai uap air yang sangat mendukung aktivitas pertumbuhan awan hujan. Sehingga berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga malam hari di wilayah Sumatera Utara," ujar Martha.

Ia menambahkan, secara umum cuaca di Sumatera Utara selama sepekan ke depan diperkirakan didominasi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Potensi hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari perlu diantisipasi, terutama oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan wilayah rawan banjir.

Warga diminta memantau kondisi lingkungan, memperhatikan perubahan debit air sungai, serta mengikuti arahan petugas apabila terjadi peningkatan risiko bencana.

Selain banjir, hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.

Karena itu, warga diimbau berhati-hati ketika beraktivitas di luar rumah saat cuaca buruk.

BMKG juga meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi cuaca dari sumber yang tidak resmi.

Informasi terbaru sebaiknya diperoleh melalui kanal komunikasi resmi BMKG.

"Lalu selalu merujuk kepada informasi dari BMKG agar tidak mudah mempercayai informasi cuaca dari sumber yang tidak resmi," ujar Martha.

BMKG turut mengimbau para kepala daerah agar terus berkoordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri setempat untuk mengantisipasi kemungkinan bencana akibat cuaca ekstrem.

Koordinasi tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat merespons lebih cepat apabila terjadi banjir, pohon tumbang, atau gangguan lain akibat hujan deras dan angin kencang.

Masyarakat dapat memantau informasi cuaca melalui akun media sosial resmi BMKG Sumatera Utara, @infobmkgsumut.

Warga juga dapat menghubungi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Medan melalui nomor 082168043653 atau email bbmkg1@bmkg.go.id.

Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan selama periode peringatan cuaca tersebut.

Kewaspadaan terutama diperlukan di wilayah rawan banjir dan daerah yang berpotensi mengalami hujan lebat, petir, serta angin kencang.* (tm/ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual dari Command Center, Kantor Wali Kota Medan, Senin, 12 Oktober 2026.

Rapat tersebut membahas ancaman kenaikan harga barang yang dipengaruhi ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia.

Baca Juga:

• Rico Waas Ubah Strategi Atasi Kemiskinan di Medan, Tak Cukup Hanya Beri Bansos

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Citra Effendi Capah, bersama jajaran terkait.

Dalam arahannya, Tito mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan inflasi.

Menurut dia, tekanan terhadap harga barang datang dari berbagai faktor, mulai dari kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik hingga gangguan distribusi pangan karena bencana alam.

Bencana seperti kebakaran hutan dan banjir di sejumlah daerah berpotensi mengganggu rantai pasok pangan.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketersediaan barang dan mendorong kenaikan harga di pasar.

Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan inflasi tahunan atau year-on-year (yoy) pada September meningkat dari 3,19 persen menjadi 3,28 persen.

Tito menilai perkembangan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena kenaikan inflasi dapat semakin membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

"Kita harus menjaga betul angka ini. Kalau di atas 3,50%, harga-harga naik, maka akan sangat terasa kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di desil 1 dan 2," tegas Tito.

Desil 1 dan 2 merujuk pada kelompok masyarakat dalam tingkat kesejahteraan terbawah.

Kelompok ini cenderung lebih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok karena sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam rapat tersebut, Tito menyampaikan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi dengan tingkat mencapai 0,88 persen, jauh melampaui sektor lainnya berdasarkan data yang dipaparkan.

Karena itu, pemerintah daerah diminta memperketat pemantauan harga dan ketersediaan sejumlah komoditas pangan yang berpengaruh terhadap inflasi.

Komoditas yang menjadi perhatian meliputi cabai, daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras.

Bahan pangan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang pergerakan harganya dapat langsung dirasakan rumah tangga.

Tito juga meminta pemerintah daerah yang mengalami inflasi tinggi untuk segera berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan para pelaku usaha. Koordinasi diperlukan untuk menjaga pasokan serta menstabilkan harga di pasaran.

"Bagi daerah dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi agar segera berkoordinasi secara intensif dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta para pelaku usaha untuk menstabilkan harga di pasaran," himbaunya.

Bagi Kota Medan, pengawasan harga pangan menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

Pemantauan terhadap harga di pasar perlu disertai langkah antisipasi jika terjadi gangguan pasokan atau kenaikan harga komoditas tertentu.

Selain membahas strategi pengendalian inflasi, rapat koordinasi tersebut juga membicarakan langkah-langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Rakor kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Ketenagaan Penyuluh Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan pengelolaan fasilitas pendukung pertanian dan tenaga penyuluh agar upaya peningkatan produksi pangan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pengendalian inflasi dan penguatan produksi pangan menjadi dua hal yang saling berkaitan.

Ketersediaan pasokan yang memadai, distribusi yang lancar, serta pengawasan harga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memicu kenaikan harga.

Perhatian khusus diberikan pada komoditas pangan yang berpengaruh langsung terhadap pengeluaran masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong perubahan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Medan.

Pemerintah tidak cukup hanya menghitung jumlah bantuan sosial yang disalurkan, tetapi juga perlu mengukur peningkatan pendapatan warga, penciptaan lapangan kerja, dan jumlah keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Baca Juga:

• Rico Waas Bangun Block Petisah, 200 UMKM Disiapkan untuk Hidupkan Kembali Pasar Legendaris Medan

Menurut Rico, kemiskinan merupakan persoalan yang memiliki banyak penyebab.

Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi harus disertai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

Ia menilai, kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu mencakup peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan usaha, perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan kondisi tempat tinggal dan lingkungan.

Rico menegaskan, perubahan perda tersebut harus mengarahkan program pemerintah pada hasil yang jelas dan dapat diukur.

Indikatornya antara lain membaiknya akses terhadap pelayanan dasar, bertambahnya kesempatan kerja, berkembangnya usaha produktif, berkurangnya kerentanan ekonomi, serta meningkatnya jumlah keluarga yang mampu keluar dari kemiskinan.

Salah satu langkah yang didorong Rico adalah memanfaatkan barang milik daerah (BMD) untuk kegiatan ekonomi produktif.

Aset pemerintah yang memungkinkan dapat dikembangkan menjadi sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tempat pemasaran produk lokal, pusat kuliner rakyat, inkubator usaha, fasilitas pelatihan kerja, sentra produksi bersama, hingga ruang ekonomi kreatif.

Konsep tersebut diarahkan agar aset daerah tidak hanya memberikan pemasukan bagi pemerintah, tetapi juga membuka peluang usaha dan pekerjaan bagi masyarakat.

Melalui gagasan BMD Produktif untuk Kesejahteraan, keberhasilan pemanfaatan aset daerah nantinya perlu dinilai dari manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Ukurannya mencakup jumlah usaha yang berkembang, UMKM yang naik kelas, lapangan kerja yang tercipta, serta peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Dengan pendekatan ini, aset pemerintah diharapkan menjadi salah satu sarana untuk memperluas kesempatan ekonomi, terutama bagi warga yang membutuhkan dukungan agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Rico Waas juga mendorong agar pembiayaan program penanggulangan kemiskinan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut dia, pemerintah perlu menyelaraskan program dengan dukungan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL), dunia usaha, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), lembaga sosial, filantropi, serta lembaga pengelola dana masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas sumber pendanaan sekaligus memperbesar jangkauan program pemberdayaan masyarakat.

Melalui kerja sama berbagai pihak, program penanggulangan kemiskinan diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga mampu membangun keterampilan, memperkuat usaha kecil, dan membuka akses pekerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain penguatan UMKM, Rico menyoroti pentingnya membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Ia menilai kelompok tersebut perlu mendapatkan akses yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Upaya itu, menurut dia, harus didukung dengan pendataan penyandang disabilitas usia kerja, peningkatan kompetensi, pelatihan, sertifikasi, penempatan kerja, penyediaan akomodasi yang layak, serta pemantauan keberlanjutan pekerjaan.

Rico menegaskan, penyandang disabilitas tidak semestinya hanya dipandang sebagai penerima perlindungan sosial.

Mereka juga perlu mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari pembangunan dan pelaku ekonomi.

Dengan akses pekerjaan yang memadai, penyandang disabilitas diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan pendapatan sekaligus berkontribusi dalam kegiatan ekonomi Kota Medan.

Rico juga menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan harus masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Menurut dia, persoalan kemiskinan tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Sosial.

Penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah sesuai dengan tugas dan bidang masing-masing.

Misalnya, peningkatan keterampilan dan penempatan tenaga kerja memerlukan dukungan sektor ketenagakerjaan.

Pengembangan usaha membutuhkan peran perangkat daerah yang menangani UMKM, sedangkan perbaikan kondisi tempat tinggal dan sanitasi memerlukan koordinasi dengan instansi terkait.

Selain itu, evaluasi program harus mengukur perubahan tingkat, kedalaman, dan keparahan kemiskinan.

Pemerintah juga perlu melihat perkembangan pendapatan keluarga, akses pelayanan dasar, kondisi perumahan dan sanitasi, kesempatan kerja dan usaha, serta kemampuan keluarga penerima manfaat untuk hidup mandiri.

"Peraturan daerah yang akan kita hasilkan hendaknya tidak hanya menjawab berapa bantuan yang telah disalurkan," kata Rico, seraya menekankan perlunya mengukur jumlah keluarga yang pendapatannya meningkat, lapangan kerja yang tercipta, UMKM yang berkembang, pekerja yang terlindungi, serta keluarga yang benar-benar keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Pemerintah Kota Medan menyambut baik Ranperda inisiatif DPRD tersebut untuk dibahas lebih lanjut bersama.

Rico berharap perubahan regulasi itu menghasilkan kebijakan yang produktif, inklusif, kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada kemandirian masyarakat.

Melalui perubahan pendekatan tersebut, Pemko Medan ingin memastikan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya terlihat dari besarnya anggaran atau banyaknya bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan mulai mengembangkan Pasar Petisah melalui pembangunan Block Petisah, sebuah kawasan pasar kreatif yang menggabungkan kuliner, ruang berkumpul, dan aktivitas ekonomi kreatif.

Proyek ini diharapkan mampu menarik kembali minat pengunjung sekaligus meningkatkan peluang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Baca Juga:

• Viral Tarif Parkir CFN Medan Naik, Rico Waas Ancam Oknum Dishub: Kalau Bermain-main, Kita Pecat

Pembangunan tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan.

Proyek ini dijalankan melalui kerja sama antara Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) dan pihak investor.

Pada tahap awal, Block Petisah direncanakan menampung sekitar 200 pelaku UMKM.

Kawasan ini akan mengutamakan usaha lokal dengan konsep yang diharapkan dapat menarik berbagai kalangan, termasuk generasi muda.

Dalam kegiatan tersebut, hadir Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi, Direktur Utama PUD Pasar Anggia Ramadhan, Ketua DPD Walubi Sumut Meriyawaty Amelia Prasetio, tokoh agama Buya Amirruddin, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah dan jajaran direksi PUD Pasar.

Rico Waas mengatakan, pengembangan Block Petisah bukan sekadar memperbaiki tampilan fisik pasar.

Pemerintah kota ingin membangun lingkungan perdagangan yang mampu mengikuti perubahan zaman dan bersaing dengan pusat perbelanjaan modern.

"Pasar Petisah ini monumental, ikonik, dan sangat dikenal. Namun, pasar tradisional menghadapi tantangan dengan berkembangnya pasar modern dan pusat-pusat ritel lainnya. Karena itu, kita ingin membangun pasar kreatif yang disukai masyarakat dan anak-anak muda, sekaligus menjadi tempat berkumpul yang dapat mendorong UMKM semakin berkembang," ujar Rico Waas.

Menurut Rico, Pasar Petisah memiliki nama besar dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menarik kembali pengunjung.

Karena itu, kawasan tersebut perlu menawarkan pengalaman yang lebih beragam, mulai dari berbelanja hingga menikmati kuliner dan mengikuti kegiatan kreatif.

Ia mencontohkan konsep pasar kreatif seperti Pasar Santa di Jakarta dan The Hallway Space di Bandung.

Kedua tempat tersebut menggabungkan aktivitas perdagangan dengan ruang bagi komunitas dan pelaku ekonomi kreatif.

Rico berharap konsep serupa dapat diterapkan di Medan dengan tetap memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk berkembang.

"Kalau sirkulasi ekonominya terbangun, mudah-mudahan PAD juga semakin baik. Yang kita dorong bukan hanya pembangunan tempatnya, tetapi bagaimana aktivitas ekonomi di dalamnya berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," jelas Rico Waas.

Peningkatan aktivitas perdagangan diharapkan turut berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, menurut Rico, keberhasilan proyek ini tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, melainkan juga oleh aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam kawasan.

Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, menjelaskan bahwa pembangunan Block Petisah merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Medan untuk mengembangkan pasar tradisional menjadi ruang kreatif yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha lokal.

Anggia menyebutkan, sekitar 200 pelaku usaha direncanakan mengisi kawasan tersebut, terutama dari sektor kuliner dan berbagai bidang ekonomi kreatif.

UMKM asal Kota Medan akan menjadi prioritas utama.

"Komitmen kita bersama investor adalah bagaimana memfasilitasi dan memberdayakan pelaku UMKM Kota Medan. Karena ini untuk kelas UMKM, biaya sewanya akan dibuat sangat terjangkau dengan skema pembayaran per tahun," jelas Anggia.

Ia menegaskan, pengelolaan Block Petisah diarahkan untuk memberikan ruang bagi UMKM binaan Kota Medan.

Dengan demikian, kawasan tersebut tidak hanya dikuasai merek besar atau pelaku usaha dari luar daerah.

Pemerintah kota melalui PUD Pasar berharap konsep tersebut dapat membantu pelaku usaha kecil memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Selain menyiapkan ruang bagi UMKM baru, PUD Pasar memastikan penataan pedagang lama menjadi bagian dari proses revitalisasi Pasar Petisah.

Anggia mengatakan, pedagang kuliner yang telah lebih dahulu berjualan di kawasan tersebut akan diprioritaskan.

Sementara itu, pedagang di lantai dua yang terdampak pembangunan telah melalui proses zonasi dan relokasi.

"Pedagang kuliner yang sudah ada akan kita prioritaskan. Untuk pedagang lantai dua yang terdampak, proses relokasi dan penzonasiannya sudah dilakukan, termasuk pencabutan nomor tempat. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan," ujarnya.

Penataan ini menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan Block Petisah.

Revitalisasi diharapkan tidak hanya menghadirkan konsep baru, tetapi juga tetap memperhatikan keberlangsungan usaha pedagang yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas pasar.

Rico Waas juga menekankan pentingnya perencanaan dan aturan yang jelas agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang secara tertib.

"Kita sedang membangun ekosistem yang baik. Perlu aturan dan perencanaan yang matang, bagaimana pelaku usaha bisa meningkatkan kualitas produknya, tetap mengikuti aturan, tetapi pendapatannya juga semakin baik. Kita ingin merangkul semuanya," tegas Rico Waas.

Ia berharap Block Petisah nantinya berkembang menjadi ruang kegiatan kreatif dan lokasi penyelenggaraan berbagai acara atau event space.

Aktivitas tersebut diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi usaha kuliner, fesyen, produk lokal, dan komunitas kreatif.

Rencana pembangunan Block Petisah mendapat sambutan positif dari sejumlah pedagang dan warga yang memiliki hubungan erat dengan pasar tersebut.

William, pedagang makanan ringan atau snack di Pasar Petisah, berharap pembangunan kawasan baru itu mampu mendatangkan lebih banyak pengunjung.

"Bagus sih. Selama ini sudah agak sepi. Mudah-mudahan makin hidup, banyak orang luar yang masuk, banyak pengunjung, dan pasar ini semakin berkembang," kata William.

Ia mengungkapkan, kondisi pasar yang cenderung sepi telah dirasakan selama lebih dari 10 tahun.

Karena itu, William berharap konsep baru Block Petisah dapat meningkatkan aktivitas perdagangan dan berdampak langsung pada pendapatan pedagang.

Harapan serupa disampaikan Sundari, warga yang kerap membeli pakaian di Pasar Petisah.

Ia menilai revitalisasi dapat menjadi kesempatan untuk mengembalikan pamor pasar tersebut sebagai salah satu pusat perbelanjaan yang dikenal masyarakat Medan.

"Saya berharap Petisah dibangun dan direnovasi agar kembali menjadi tempat yang ternama di Kota Medan," ujarnya.

Sundari mengatakan, ia masih memilih berbelanja pakaian di Pasar Petisah karena harga produknya terjangkau, sedangkan kualitas bahan dinilai baik dan tahan lama.

Pembangunan Block Petisah kini diharapkan menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di pasar legendaris tersebut.

Dengan mengutamakan UMKM lokal, menata pedagang lama, dan menghadirkan ruang kreatif, Pemerintah Kota Medan berharap Pasar Petisah kembali ramai sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Waas mengancam akan memecat oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan yang terbukti terlibat dalam dugaan kenaikan setoran parkir saat acara Car Free Night (CFN) di kawasan Kesawan.

Ancaman tersebut disampaikan setelah video seorang warga yang mengeluhkan kenaikan tarif parkir viral di media sosial.

Baca Juga:

• Beraksi di 40 TKP! Begal Sadis Medan-Deli Serdang Diringkus, Pelaku Utama Di-Dor Polisi

Ia bahkan membuka kemungkinan pemecatan jika ditemukan pelanggaran.

"Ya kalau misal bermain-main dia, apalagi dari Dishub sendiri tentu sanksinya sanksi berat bagi saya. Ya kalau perlu kita pecat, kalau dia bermain-main," ujar Rico saat diwawancarai, Senin (12/10/2026).

Rico mengatakan, sanksi tidak hanya berlaku bagi petugas di lapangan, tetapi juga personel Dishub apabila terbukti terlibat dalam praktik yang melanggar ketentuan.

"Kita sudah tetapkan aturan. Kalau misalnya dari personel Dishub kita misalnya bermain-main di situ pasti kita sanksi tegas, enggak main-main," ungkapnya.

Politikus Partai NasDem itu menjelaskan, tarif retribusi parkir di Kota Medan telah ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda).

Karena itu, tarif yang dipungut dari masyarakat tidak boleh melebihi ketentuan yang berlaku.

Rico memastikan, pemerintah kota sedang memeriksa dugaan kenaikan tarif parkir dalam kegiatan CFN tersebut.

"Sedang periksa (terkait kejadian di video), intinya tarif parkir itu semuanya standar, sudah kita tetapkan di 2.000 untuk sepeda motor dan 4.000 untuk mobil, tidak boleh lebih dari itu. Siapa yang bermain-main, ada oknum terutama di Dishub, apabila ada yang bermain-main tentu akan kami tindak tegas betul," pungkasnya.

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan warga mengeluhkan kenaikan tarif parkir saat pelaksanaan Car Free Night di kawasan Kesawan, Kota Medan, viral di media sosial.

Dalam video tersebut, seorang warga mempertanyakan tujuan penyelenggaraan CFN setelah mendapati tarif parkir sepeda motor dan mobil yang disebut lebih mahal dibandingkan hari biasa.

"Sekarang kutanya dulu Pak Walkot ini maksudnya tujuan kalian buat Car Free Night apa? Nih lihat orang ini ribut nih masa parkir goceng, parkir motor hari biasa dua ribu karena Car Free Night jadi lima ribu, tujuan kalian buat ini supaya menambah pemasukan Dishub iya? Parkir mobil yang biasanya empat ribu dia minta sepuluh ribu tadi ya, parkir mobil ya," ujar warga dalam video.

Rekaman itu juga memperlihatkan perdebatan antara warga dan juru parkir di kawasan Kesawan.

Dalam video tersebut, warga mengaku mendapat informasi dari juru parkir bahwa setoran parkir saat CFN lebih tinggi dibandingkan hari biasa.

"Macam mana kulihat negara ini ya, Car Free Night ini kayak ada udang di balik bakwan ku tengok ini. Tadi tukang parkir bilang setorannya hari biasa 150 ribu, terus kalau Car Free Night 250 ribu, gila. Mendadak kaya lah Dishub kayak gitu ya kan, berapa banyak ini pos-posan tempat mereka nyetor," katanya.

Meski menyampaikan dugaan tersebut, perekam video meminta masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa informasi mengenai kenaikan setoran itu benar.

Ia meminta pihak terkait melakukan pengecekan langsung ke lapangan agar persoalan tersebut menjadi jelas.

"Terus nanti ditengok sama anak Dishub video ini kan dibilang siapa nama tukang parkirnya gitu. Tapi walaupun gitu kalian cross check dulu ke lapangan untuk pengawas-pengawas Dishub. Ini tukang parkirnya mengadu domba atau cemana ini. Kalian pastikan dulu siapa yang benar nih sekarang," tutupnya.

Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai penerapan tarif parkir selama kegiatan Car Free Night di kawasan Kesawan.

Berdasarkan penjelasan Rico Waas, tarif yang ditetapkan pemerintah Kota Medan adalah Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp4.000 untuk mobil.

Sementara itu, tarif Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil yang disebut dalam video masih menjadi keluhan warga yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Pemeriksaan yang dilakukan Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat menjelaskan apakah dugaan kenaikan setoran parkir tersebut benar terjadi dan apakah ada petugas yang terlibat.

Rico menegaskan, pihaknya akan menindak tegas personel Dishub yang terbukti melanggar aturan.

Hingga hasil pemeriksaan disampaikan, dugaan keterlibatan oknum dalam kenaikan setoran parkir tersebut masih perlu dibuktikan.* (d/ad)