Kasatresnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan ketiganya ditangkap dalam penggerebekan di Jalan Perintis, Gang Melur, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, pada Selasa (11/8/2026).

Baca Juga:

• Satu-satunya di Sumut, PAN Kini Dipimpin Langsung Menhub Dudy Purwagandhi Gantikan Syahafanddin

"Setelah kami temukan adanya transaksi, kami kemudian melakukan penggerebekan. Kami ringkus tiga wanita yang seluruhnya merupakan pengedar," kata Rafli, Minggu (16/8/2026).

Tiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial EF (52), ER (49), dan HD (23). Polisi menyebut ER merupakan ibu mertua dari HD.

Ketiganya diduga memiliki pembagian tugas dalam menjalankan aktivitas peredaran sabu. Ada yang bertugas menerima uang, menyerahkan barang, hingga menyimpan stok narkotika.

"Dari ketiga pelaku, dua di antaranya masih memiliki hubungan keluarga, karena ER merupakan mertua dari HD," ujar Rafli.

Untuk menghindari perhatian warga, para tersangka disebut tidak melakukan transaksi secara langsung dengan pembeli. Transaksi dilakukan dari balik celah jendela.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita dua paket sabu berukuran besar dengan berat total 5,56 gram. Selain itu, petugas turut mengamankan satu unit timbangan elektrik yang diduga digunakan untuk menimbang narkotika.

"Dari ketiganya, kami menyita 2 paket sabu berukuran besar, yang beratnya mencapai 5,56 gram. Kami juga menyita satu timbangan elektrik," kata Rafli.

Polisi menduga aktivitas peredaran narkoba tersebut telah berlangsung selama sekitar satu bulan. Penyidik kini masih mengembangkan kasus untuk memburu pihak lain yang diduga menjadi pemasok sabu kepada para tersangka.

"Kami masih kembangkan kasus ini, kami masih mengejar pelaku-pelaku lain terkhusus yang berperan sebagai pemasok. Kami pastikan tidak akan ada ruang bagi pelaku narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan, baik itu pengedar maupun bandar," tegas Rafli.

Ketiga tersangka kini menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba yang diduga berada di belakang aktivitas tersebut.* (ds/dh)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum telah diminta mengerahkan sumber daya untuk mempercepat pemulihan konektivitas dan layanan dasar di wilayah terdampak.

Baca Juga:

• Ketua DPD Minta Pemerintah Tambah Anggaran Penanganan Gempa NTT

Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT saat ini menangani 12 titik longsoran yang mengganggu akses jalan.

Sebanyak tiga titik berada di ruas Ruteng-KM 210, satu titik di ruas KM 210-Batas Kabupaten Manggarai, dan delapan titik lainnya berada di ruas Aegela-Batas Kota Ende.

Sejumlah alat berat seperti loader dan excavator dikerahkan untuk membersihkan material longsoran sekaligus menjaga jalur tetap dapat dilalui. Penanganan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan petugas karena aktivitas gempa susulan masih berpotensi terjadi.

Selain akses jalan, pemerintah juga mempercepat pemulihan layanan air bersih bagi masyarakat terdampak. Kementerian PU melakukan inspeksi terhadap sejumlah infrastruktur sumber daya air di wilayah terdampak gempa.

Berdasarkan pemeriksaan awal, Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay secara visual masih berada dalam kondisi baik. Pemeriksaan teknis yang lebih mendalam tetap dilakukan untuk memastikan kondisi struktur bendungan.

Sementara itu, pada Bendung dan jaringan Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur ditemukan kerusakan ringan pada bendung serta longsoran yang menutup saluran sekunder.

Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II juga menyiagakan sejumlah peralatan pendukung, termasuk drilling rig dan truck crane, untuk mempercepat penanganan apabila diperlukan di lapangan.

Pemerintah juga memperhatikan kondisi SPAM Waemese di Labuan Bajo agar pelayanan air minum bagi masyarakat dapat segera dipulihkan. Penanganan jaringan irigasi Wae Laku di Manggarai Timur terus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan sumber daya air.

"Prioritas kami dari sisi infrastruktur adalah jangan sampai kerusakan dan terputusnya akses memperberat kondisi masyarakat ataupun menghambat penanganan darurat. Konektivitas dan layanan dasar yang terdampak harus dipulihkan secepat mungkin," tegas AHY.

Selain pemulihan infrastruktur, puluhan ribu paket sembako dari Bantuan Presiden (Banpres) juga telah diberangkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Kementerian dan lembaga terkait terus melakukan penanganan sesuai tugas dan kewenangannya.

"Pemerintah bergerak cepat. Yang paling utama adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan layanan yang dibutuhkan. Akses menuju wilayah terdampak juga harus segera dipastikan agar proses penanganan darurat tidak terhambat," ujar AHY.

Pemerintah masih melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kerusakan jalan, jembatan, infrastruktur sumber daya air, sistem penyediaan air minum, rumah warga, serta fasilitas publik lainnya. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar penentuan kebutuhan penanganan pada tahap berikutnya.

AHY menegaskan penanganan gempa tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Pemerintah akan melanjutkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil pendataan kerusakan serta kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Setelah fase darurat, kita harus memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tuntas. Infrastruktur yang dibangun kembali harus lebih kuat dan lebih tahan terhadap gempa sehingga masyarakat juga semakin terlindungi," ujarnya.* (d/dh)

"Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksana pemerintahan di sana tentu sangat membutuhkan tambahan anggaran guna mempercepat proses pemulihan fasilitas publik dan melayani kebutuhan masyarakat di lokasi-lokasi pengungsian," kata Sultan dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).

Baca Juga:

• BNPB Desak 6 Kabupaten NTT Segera Tetapkan Status Darurat, TNI-Polri Diminta Jadi Komandan Lapangan

"Hal ini mendorong BMKG dan Pemerintah daerah setempat meminta masyarakat untuk tidak beraktivitas di dalam rumah masing-masing," ujarnya.

Menurut Sultan, DPD RI mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bergerak cepat melakukan pendataan korban dan kerusakan bangunan secara berkala.

DPD RI juga terus berkoordinasi dengan anggota DPD asal NTT yang berada langsung di wilayah terdampak. Empat anggota DPD RI asal NTT disebut sedang melakukan peninjauan dan koordinasi di wilayah Pulau Flores bagian utara.

"Saat ini empat anggota DPD RI asal NTT sedang berkoordinasi dan meninjau secara langsung di wilayah Pulau Flores bagian Utara. Seperti biasa, DPD RI secara kelembagaan akan memberikan bantuan bencana kepada masyarakat yang terdampak," kata Sultan.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 sebelumnya mengguncang NTT pada Sabtu (15/8/2026). Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerusakan di sejumlah wilayah.

Berdasarkan data BNPB yang dirilis Sabtu malam, sebanyak 47 orang dilaporkan meninggal dunia. Selain itu, ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan.

Data sementara mencatat 157 rumah rusak berat, 41 rumah rusak sedang, dan 148 rumah rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada 87 fasilitas pendidikan, 18 fasilitas kesehatan, lima tempat ibadah, dan enam kantor.

Seiring proses penanganan darurat berlangsung, tambahan dukungan anggaran dinilai penting untuk mempercepat pemulihan sarana publik sekaligus memastikan kebutuhan dasar para pengungsi di sejumlah wilayah terdampak dapat terpenuhi.* (k/dh)

"Menurut saya, justru semakin mendesak. Generasi muda kita sekarang hidup dalam dunia yang sangat terbuka. Informasi dari seluruh dunia masuk setiap detik melalui telepon genggam," kata Dudung dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Kibar Bendera, Paskibraka Binjai Digembleng Jadi Calon Pemimpin Masa Depan

Meski demikian, dia menilai keterbukaan informasi tidak perlu ditakuti. Menurutnya, masyarakat harus memiliki identitas kebangsaan yang kuat agar dapat menyerap hal-hal positif dari perkembangan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

"Di sinilah Pancasila menjadi sangat penting," ujarnya.

Dudung menekankan pengamalan Pancasila tidak cukup hanya dengan menghafalkan lima sila. Nilai-nilai tersebut, kata dia, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan itu antara lain dengan menghargai perbedaan, tidak mudah membenci orang lain, mengedepankan musyawarah ketika menghadapi perbedaan pendapat, membantu kelompok yang lemah, berlaku adil, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.

Menurut Dudung, penguatan nilai Pancasila juga tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi muda. Seluruh aparatur negara dinilai perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas, terutama mereka yang memiliki kewenangan langsung terhadap masyarakat.

Dia mengatakan semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral yang harus dijalankan.

"Bagi aparat, Pancasila harus terlihat dalam cara menggunakan kewenangan, tegas tetapi tetap manusiawi, berani tetapi tidak sewenang-wenang, menegakkan hukum tetapi tetap menjunjung keadilan dan martabat manusia," kata Dudung.

Dudung menilai masyarakat perlu dapat merasakan nilai-nilai Pancasila melalui pelayanan publik dan penegakan hukum. Dengan begitu, Pancasila tidak hanya menjadi materi pembelajaran, simbol upacara, maupun slogan semata.

Dia juga menegaskan pembinaan ideologi Pancasila merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, tugas tersebut bukan hanya berada di tangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI-Polri, media, serta seluruh komponen bangsa memiliki peran dalam menjaga agar Pancasila tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

"Pancasila bukan milik satu lembaga. Pancasila adalah milik seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Dudung mengatakan kekuatan Indonesia pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam maupun jumlah penduduk. Kemampuan menjaga persatuan di tengah keberagaman juga menjadi faktor penting bagi masa depan bangsa.

"Dan fondasi untuk menjaga persatuan itu adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika," kata Dudung.* (an/dh)

Kericuhan bermula ketika sebagian massa dari sejumlah elemen masyarakat hendak memasang bendera bintang bulan pada salah satu tiang di kompleks Masjid Raya Baiturrahman. Aparat TNI yang berjaga di sekitar lokasi kemudian melarang pemasangan bendera tersebut.

Baca Juga:

• Zikir HDA ke-21 Sempat Ricuh, Polda Aceh Klaim Situasi Kembali Terkendali

Massa kemudian bergerak hingga ke depan Gedung DPRK Banda Aceh dan kawasan Simpang Kodim. Dalam peristiwa tersebut, sejumlah aparat dilaporkan dilempari batu dan benda lainnya. Kericuhan kemudian mereda setelah personel TNI menjauh dari kejaran massa.

Selain persoalan pemasangan bendera, pengelola Masjid Raya Baiturrahman juga menyoroti kerusakan sejumlah fasilitas yang terjadi selama kegiatan zikir dan doa tolak bala dalam rangka peringatan Hari Damai Aceh ke-21.

Kepala UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh, Aprilizar, meminta panitia kegiatan bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas masjid. Panitia disebut sebelumnya telah menyepakati ketentuan mengenai keamanan, kebersihan, ketertiban, kesucian masjid, larangan provokasi dan politik praktis, serta kewajiban menjaga fasilitas.

"Panitia perlu segera berkoordinasi kembali dengan pihak masjid untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, termasuk kerusakan beberapa fasilitas. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab panitia atas perjanjian yang telah disepakati sebelumnya," ujar Aprilizar.

Wakil Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Aceh, Abi Ishak Lamkawe, mengatakan pihak masjid hanya memberikan izin penggunaan lokasi. Sementara penyelenggaraan kegiatan menjadi tanggung jawab panitia.

Abi Ishak juga menyayangkan tindakan massa yang dinilai mengganggu ketertiban dan kebersihan serta menyebabkan sejumlah fasilitas masjid rusak. Salah satu insiden yang disorot yakni penurunan bendera Merah Putih dari tiang utama masjid.

Peristiwa tersebut turut mendapat perhatian Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), yang menjadi salah satu tokoh penting dalam proses perdamaian Aceh melalui Kesepakatan Helsinki.

JK menduga terdapat unsur provokasi yang memicu situasi menjadi panas. Menurutnya, masyarakat pada awalnya datang ke Masjid Raya Baiturrahman untuk memperingati 21 tahun perdamaian Aceh yang ditandai dengan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

"Kemudian, entah bagaimana sebabnya tentu ada yang memprovokasi, tibalah kemudian demo dan malam mengganti bendera itu," kata JK, Sabtu (15/8/2026).

JK menilai secara umum masyarakat Aceh tetap menginginkan kondisi damai. Namun, menurut dia, adanya kelompok yang merasa tidak puas dapat memunculkan dinamika di lapangan.

"Sebenarnya para pemimpin di sana, masyarakat sangat senang sekali pasti menikmati perdamaian itu. Namun, mungkin ada masyarakat yang kurang puas tidak mendapat kesempatan atau apa, sehingga menimbulkan ini," ujarnya.

JK juga menyoroti kondisi saat kericuhan terjadi. Sejumlah tokoh penting Aceh sedang berada di luar daerah, termasuk Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan serta Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haythar yang berada di Penang.

Kericuhan tersebut menjadi perhatian karena terjadi dalam momentum peringatan 21 tahun perdamaian Aceh. Berbagai pihak kemudian menyerukan agar situasi tetap terkendali dan perdamaian yang telah dibangun melalui MoU Helsinki tetap dijaga.* (tm/dh)

Permintaan itu disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi yang digelar BNPB bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).

Baca Juga:

• Tiga Gempa Kuat Guncang RI dalam Sehari, BMKG Buktikan Tak Ada yang Saling Memicu

Menurut Suharyanto, kepastian status kedaruratan sangat diperlukan agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, serta kementerian dan lembaga terkait dapat memberikan dukungan anggaran dan bantuan teknis secara maksimal.

"Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal," tegas Suharyanto.

Selain penetapan status darurat, BNPB juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

Pembentukan posko tersebut akan melibatkan unsur TNI dan Polri. BNPB mendorong kepala daerah dapat menunjuk personel TNI atau Polri sebagai komandan lapangan untuk mengintegrasikan penanganan di wilayah terdampak.

"Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi," ujar Suharyanto.

Menurut BNPB, keberadaan posko kedaruratan diperlukan agar pergerakan tim di lapangan, penataan pengungsi, hingga distribusi logistik dapat dilakukan secara terkoordinasi dalam satu komando.

Untuk memperkuat penanganan bencana di daerah, BNPB juga membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere.

Pembagian dua titik operasi tersebut dilakukan untuk mempercepat jangkauan penanganan di wilayah Flores bagian barat dan timur.

"Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama, pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengawal semua langkah penanganan bencana," kata Suharyanto.

BNPB bersama pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI-Polri, dan unsur terkait masih melakukan penanganan terhadap dampak gempa di sejumlah wilayah NTT. Percepatan penetapan status darurat diharapkan dapat memperlancar dukungan pemerintah pusat bagi masyarakat terdampak.* (d/dh)

Tiga mobil yang dipamerkan terdiri dari dua unit Cadillac Fleetwood Brougham tahun 1980 dan satu Mercedes-Benz S280 tahun 1980. Kendaraan-kendaraan tersebut merupakan bagian dari sejarah perjalanan kepresidenan Indonesia dari masa ke masa.

Baca Juga:

• Cabai Rawit Merah Termahal Rp62.650/Kg, Ini Rincian Lengkap Harga Pangan Hari Ini

Selain digunakan untuk kebutuhan kepresidenan, Cadillac Fleetwood Brougham tersebut juga memiliki peran dalam kegiatan diplomatik Indonesia. Mobil itu digunakan untuk menjemput tamu-tamu negara yang berkunjung ke Indonesia.

Kendaraan tersebut juga pernah digunakan dalam prosesi penyerahan surat-surat kepercayaan atau credential dari duta besar negara sahabat kepada Presiden Indonesia.

Selain Cadillac, Mercedes-Benz S280 tahun 1980 turut menjadi perhatian. Mobil tersebut memiliki sejarah penggunaan lintas pemerintahan dan pernah menjadi kendaraan dinas Presiden ke-2 RI Soeharto bersama Ibu Negara Tien Soeharto.

Setelah era Soeharto berakhir, Mercedes-Benz S280 tersebut tetap digunakan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Kendaraan yang sama kemudian digunakan oleh Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Kehadiran mobil-mobil klasik tersebut tidak hanya menjadi pajangan menjelang perayaan HUT ke-81 RI. Kendaraan tersebut juga memperlihatkan jejak sejarah penggunaan mobil kepresidenan dalam berbagai kegiatan kenegaraan.

Deretan mobil yang masih terawat tersebut menjadi bagian dari suasana nostalgia di Kompleks Istana Kepresidenan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Pameran kendaraan kepresidenan klasik itu sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap para pemimpin terdahulu dan perjalanan sejarah pemerintahan Indonesia.* (in/dh)

Selain telur ayam, harga bawang merah tercatat Rp39.450 per kilogram. Sementara bawang putih berada di level Rp40.500 per kilogram.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Mandek Dua Hari Beruntun, Segini Rinciannya per Gram

Adapun beras kualitas super I dijual dengan harga rata-rata Rp17.750 per kilogram. Sementara beras super II berada di level Rp17.250 per kilogram.

Pada komoditas cabai, harga cabai merah besar tercatat Rp49.100 per kilogram. Harga cabai merah keriting mencapai Rp50.450 per kilogram.

Sementara itu, cabai rawit hijau berada di harga Rp55.350 per kilogram. Cabai rawit merah menjadi salah satu komoditas dengan harga tertinggi, yakni Rp62.650 per kilogram.

Untuk komoditas protein hewani, harga daging ayam ras segar tercatat Rp41.350 per kilogram. Daging sapi kualitas I berada di level Rp151.450 per kilogram, sedangkan kualitas II Rp142.900 per kilogram.

Harga gula pasir premium tercatat Rp20.350 per kilogram. Sementara gula pasir lokal berada di level Rp19.050 per kilogram.

Untuk minyak goreng, harga minyak goreng curah tercatat Rp20.350 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I berada di harga Rp24.300 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek II Rp23.550 per liter.

Data harga tersebut merupakan rata-rata harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional dan dapat menjadi gambaran perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat pada Minggu (16/8/2026).* (mt/dh)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa terjadi sekitar pukul 17.54 WIB. Episenter gempa berada di darat, tepatnya di wilayah Kabupaten Simalungun.

Baca Juga:

• Tiga Gempa Kuat Guncang RI dalam Sehari, BMKG Buktikan Tak Ada yang Saling Memicu

"Paska gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Simalungun, kami terus melakukan monitoring terhadap seluruh sarana dan fasilitas operasional Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut. Hingga saat ini, tidak terdapat sarana dan fasilitas yang terdampak, baik terminal, SPBU, SPBE maupun jalur distribusi," kata Fahrougi dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).

Berdasarkan hasil pemantauan awal, sejumlah fasilitas penting Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dipastikan tidak mengalami gangguan. Fasilitas tersebut mencakup terminal BBM dan LPG, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPBE), hingga jalur distribusi energi.

Dengan kondisi tersebut, operasional dan penyaluran BBM serta LPG kepada masyarakat di Sumatera Utara masih berjalan normal.

Pertamina tetap melakukan pengecekan dan monitoring terhadap seluruh fasilitas sebagai langkah antisipasi. Pemantauan dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan sekaligus menjaga keandalan distribusi energi setelah gempa.

"Kami memastikan operasional dan penyaluran energi kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik," ujar Fahrougi.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM dan LPG tetap berjalan aman dan optimal bagi masyarakat.* (d/dh)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan ketiga gempa tersebut tidak memiliki korelasi langsung. Masing-masing gempa terjadi pada sistem sumber dan tatanan tektonik yang berbeda.

Baca Juga:

• Update Gempa NTT: Korban Tewas Jadi 51 Orang, 64 Luka Berat

"Tidak ada korelasi langsung. Ketiga gempa yaitu NTT M 7,7 akibat Sesar Back Arc Thrust Flores, Simalungun M 6,4 akibat Subduksi Lempeng Indo-Australia, dan Parigi Moutong M 5,9 akibat Deformasi Dalam Lempeng Laut Sulawesi terjadi di 3 sistem sumber dan tatanan tektonik yang berbeda. Secara mekanis tidak saling memicu," kata Wijayanto kepada wartawan, Minggu (16/8/2026).

Menurut Wijayanto, masing-masing gempa memiliki karakteristik dan mekanisme berbeda. Gempa NTT merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas Sesar Back Arc Thrust Flores dengan mekanisme naik atau thrust.

Sementara gempa Simalungun merupakan gempa dengan kedalaman menengah akibat proses subduksi Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia. Gempa tersebut terjadi pada bidang penunjaman, bukan akibat aktivitas sesar darat.

Adapun gempa Parigi Moutong merupakan gempa dengan kedalaman sekitar 60 kilometer. Gempa tersebut terjadi akibat deformasi kompresi intraplate di Teluk Tomini dengan mekanisme oblique thrust.

BMKG juga mencatat perbedaan aktivitas gempa susulan atau aftershock dari ketiga gempa tersebut. Gempa NTT diikuti aktivitas gempa susulan dalam jumlah cukup banyak, sedangkan gempa Simalungun dan Parigi Moutong belum tercatat memiliki aftershock hingga saat ini.

"Perbedaan jumlah aftershock ini juga menguatkan bahwa tiap gempa melepas energi sesuai karakteristik patahannya masing-masing," ujar Wijayanto.

Menurut BMKG, kemunculan tiga gempa kuat dalam satu hari tidak berarti ketiganya saling berkaitan. Fenomena tersebut dikenal sebagai seismic clustering atau klasterisasi seismik.

"Kejadian berdekatan ini merupakan seismic clustering. Indonesia punya banyak zona aktif sehingga wajar beberapa segmen melepas stres dalam waktu dekat, namun independen," kata Wijayanto.

BMKG mengimbau masyarakat tidak mengaitkan secara langsung setiap gempa yang terjadi dalam waktu berdekatan. Masyarakat diminta tetap mengikuti informasi resmi mengenai aktivitas gempa dan peringatan kebencanaan dari BMKG.* (d/dh)

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI M Syafii mengatakan tim gabungan masih melakukan pencarian dan evakuasi korban di sejumlah wilayah terdampak.

Baca Juga:

• Prabowo Perintahkan Bantuan Bergerak Sejak Pagi, 27 Ton Logistik dan Ribuan Personel Diterjunkan ke NTT

Selain korban meninggal dunia, Basarnas mencatat sebanyak 64 warga mengalami luka berat akibat bencana tersebut.

"Luka berat 64 warga," ujarnya.

Proses pencarian korban hingga kini masih terus dilakukan oleh petugas gabungan. Korban meninggal ditemukan di sejumlah lokasi yang terdampak gempa.

Gempa kuat sebelumnya mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8/2026). Gempa tersebut sempat dilaporkan memiliki magnitudo 7,7 sebelum parameter magnitudonya diperbarui menjadi M 7,0.

Dampak gempa dirasakan di sejumlah wilayah di NTT dan daerah sekitarnya. Selain menimbulkan korban jiwa, gempa juga menyebabkan kerusakan bangunan dan membuat ribuan warga mengungsi.

Petugas gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, serta unsur terkait masih dikerahkan untuk melakukan pencarian, evakuasi, pendataan, dan penanganan warga terdampak.

Pemerintah juga terus mengirimkan bantuan serta memperkuat penanganan darurat di wilayah-wilayah yang terdampak gempa.* (d/dh)

Penggeledahan dilakukan pada Rabu (12/8/2026) hingga Kamis (13/8/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan empat lokasi yang digeledah berada di wilayah Bengkulu.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Kuansing Bungkam soal Amplop Dolar, KPK Kejar Misteri Selisih 2.000 SGD

Budi mengatakan penyidik menemukan dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.

"Selain itu, pada hari Rabu dan Jumat, penyidik juga melakukan permintaan keterangan kepada sejumlah saksi, yang bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu," ujarnya.

Pengembangan perkara ini berkaitan dengan kasus suap pengadaan barang dan jasa yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari. KPK sebelumnya telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum untuk mengusut perkara pengembangan tersebut.

Meski demikian, KPK hingga kini belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus tersebut.

"Di mana dalam perkara ini, KPK kemudian menerbitkan sprindik umum per Juli 2026 ini. Belum ada penetapan tersangka dalam pengembangan penyidikan ini," kata Budi pada 20 Juli 2026.

Menurut KPK, pengembangan penyidikan dilakukan setelah penyidik mendalami alat bukti dan keterangan sejumlah saksi selama proses penanganan perkara pokok.

Penyidik disebut menemukan fakta hukum baru yang memiliki kaitan dengan perkara utama. Temuan tersebut kemudian menjadi dasar untuk mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

" Penyidik menemukan fakta hukum baru yang memiliki relevansi dengan perkara pokok, sehingga melakukan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu," ujar Budi.

KPK masih melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti yang ditemukan serta keterangan para saksi untuk mengungkap lebih lanjut dugaan aliran suap dan pihak-pihak yang diduga terlibat.* (k/dh)

WhatsApp menyediakan fitur blokir untuk membatasi interaksi dengan pengguna lain. Demi menjaga privasi, WhatsApp tidak memberi tahu pengguna ketika nomornya diblokir seseorang.

Baca Juga:

• Kenapa Ruang Penyimpanan WhatsApp Cepat Penuh? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Berikut sejumlah tanda WhatsApp yang mungkin menunjukkan nomor kamu telah diblokir:

1. Chat hanya centang satu

Pesan yang dikirim kepada kontak yang diduga memblokir nomor kamu hanya menunjukkan satu centang. Artinya, pesan tersebut belum terkirim ke perangkat penerima.

Namun, kondisi ini tidak otomatis berarti kamu diblokir. Pesan yang hanya centang satu juga bisa terjadi ketika penerima sedang tidak terhubung ke internet.

2. Foto profil tiba-tiba kosong

Tanda lainnya adalah foto profil kontak tidak lagi terlihat. Padahal sebelumnya kontak tersebut menggunakan foto profil yang bisa kamu lihat.

Meski demikian, foto profil kosong juga dapat terjadi karena pengguna memang menghapus fotonya atau mengubah pengaturan privasi sehingga foto profil tidak dapat dilihat oleh kamu.

3. Panggilan WhatsApp tidak tersambung

Ketika mencoba menelepon kontak yang diduga memblokir kamu, panggilan hanya menunjukkan status "Calling" dan tidak berubah menjadi "Ringing".

Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda pemblokiran. Namun, panggilan yang tidak tersambung juga dapat terjadi karena kontak sedang offline atau mengalami masalah koneksi internet.

4. Tidak bisa melihat Last Seen dan Online

Pengguna yang diblokir juga tidak dapat melihat informasi "Last Seen" atau "Terakhir Dilihat" serta status "Online" dari kontak tersebut.

Akan tetapi, fitur ini juga dapat disembunyikan melalui pengaturan privasi WhatsApp. Karena itu, hilangnya informasi Last Seen dan Online tidak cukup untuk memastikan seseorang telah memblokir nomor kamu.

5. Tidak bisa mengundang ke grup WhatsApp

Tanda lainnya dapat terlihat ketika kamu mencoba menambahkan kontak tersebut ke sebuah grup WhatsApp.

Jika nomor kamu memang diblokir, proses penambahan bisa gagal dan muncul pemberitahuan seperti "Couldn't add..." atau pesan serupa.

6. Tidak bisa melihat Status WhatsApp

Kamu juga mungkin tidak dapat melihat Status WhatsApp dari kontak yang diduga memblokir kamu. Terlebih jika sebelumnya kamu masih rutin melihat status yang dia unggah.

Namun, kondisi tersebut juga dapat disebabkan oleh pengaturan privasi status yang dibuat pengguna sehingga statusnya hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu.

Pada dasarnya, tidak ada satu ciri yang bisa dijadikan bukti mutlak bahwa nomor WhatsApp telah diblokir. Hampir semua tanda tersebut memiliki kemungkinan penyebab lain.

Misalnya, chat hanya centang satu dan panggilan tidak tersambung bisa terjadi karena kontak sedang offline. Sementara foto profil kosong, hilangnya Last Seen, status Online, serta Status WhatsApp juga bisa disebabkan pengaturan privasi.

Namun, jika sejumlah tanda tersebut muncul secara bersamaan, seperti chat terus-menerus centang satu, panggilan tidak tersambung, foto profil tidak terlihat, Last Seen dan Online menghilang, tidak dapat ditambahkan ke grup, serta Status WhatsApp tidak bisa dilihat, kemungkinan nomor kamu memang telah diblokir menjadi lebih besar.

Karena itu, pengguna sebaiknya tidak langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu tanda saja.* (k/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Juprizal diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat Suhardiman Amby. Pemeriksaan berlangsung pada Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Bukan Kali Pertama, Bupati Kuansing Diduga Minta Mobil Mewah sejak 2021, KPK Kini Telusuri Aliran ke Kemenhut

Menurut Budi, informasi mengenai dugaan pemberian uang tersebut juga didalami dari sejumlah saksi lain. Mereka antara lain Sekretaris Daerah Pemkab Kuansing Fahdiansyah, Novianti selaku Marketing, serta Rama Andre Nugroho selaku Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera, Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan, Kementerian Kehutanan.

Sementara itu, seorang saksi berinisial PTU tidak hadir dalam pemeriksaan dan akan dijadwalkan kembali oleh penyidik.

Juprizal sebelumnya mengaku tidak mengetahui soal selisih uang dalam amplop yang disebut diberikan Suhardiman Amby kepada Raja Juli. Saat diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/8/2026), dia membantah mengetahui adanya uang yang secara khusus disiapkan untuk Menhut.

"Saya belum, enggak-enggak tahu," kata Juprizal.

Dia juga mengaku tidak pernah mengumpulkan uang untuk diberikan kepada pejabat Kementerian Kehutanan.

"Enggak tahu saya," ujarnya.

KPK sebelumnya menyita uang sebesar 12.000 dolar Singapura yang berkaitan dengan amplop tersebut. Namun, penyidik menemukan adanya perbedaan dengan jumlah uang yang disebut terkumpul dari para petani di Kabupaten Kuansing.

Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein sebelumnya mengatakan uang yang dikumpulkan dari petani melalui sisa hasil usaha (SHU) anggota koperasi unit desa (KUD) disebut mencapai 14.000 dolar Singapura.

"Untuk Menhut, betul kita sudah menemukan 14.000 SGD hasil pengumpulan dari para petani-petani KUD di Kabupaten Kuansing. Tapi kemudian ada perbedaan jumlah 12.000 SGD yang kita sita," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Menurut Taufik, selisih sebesar 2.000 dolar Singapura tersebut masih ditelusuri penyidik. KPK juga masih mencocokkan keterangan para pihak terkait jumlah uang yang sebenarnya berada di dalam amplop.

Penyidik turut menelusuri rangkaian pertemuan antara Raja Juli dan Suhardiman Amby yang berlangsung sebelum operasi tangkap tangan (OTT). Hal tersebut dilakukan untuk memastikan asal-usul serta jumlah uang yang disebut berada dalam amplop.

"Kemudian ada peristiwa di luar yang sebelum peristiwa tertangkap tangan terjadi kan ada proses pengembalian. Nah ini yang kita sedang cross-check apakah kemudian betul-betul amplop yang dibawa oleh Bupati Kuansing itu 14.000 atau 12.000 (Dolar Singapura)," ujarnya.

KPK masih melakukan pendalaman terhadap keterangan para saksi dan bukti yang telah diperoleh untuk mengungkap alur pemberian serta pengembalian uang tersebut dalam perkara yang menjerat Bupati Kuansing.* (k/dh)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pengiriman bantuan tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo sejak hari pertama gempa terjadi.

Baca Juga:

• Sehari Tiga Gempa Guncang Indonesia, Getarannya Sampai Terasa hingga Malaysia

Teddy turut mengecek langsung proses pengiriman kloter terakhir bantuan logistik di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Bantuan tersebut diterbangkan menggunakan beberapa kloter pesawat Hercules.

Selain mengirim bantuan logistik, Prabowo juga menerjunkan sejumlah pejabat tinggi ke wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terpadu, dan tepat sasaran.

Sejumlah pejabat yang diturunkan antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Wakil Menteri Kesehatan, dan Wakil Menteri Sosial.

Perwakilan dari PLN, Pertamina, dan Telkom juga dikerahkan untuk mendukung penanganan dampak gempa serta pemulihan layanan dasar bagi masyarakat.

Pemerintah turut mengerahkan lebih dari 3.500 personel gabungan TNI-Polri ke sejumlah wilayah terdampak di Pulau Flores. Personel tersebut disebar ke berbagai daerah, termasuk kawasan Manggarai dan Maumere.

Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB, Basarnas, serta personel TNI-Polri di daerah hingga kini masih melakukan evakuasi dan penanganan darurat bagi masyarakat terdampak gempa.

"Pemerintah memastikan penanganan pascabencana akan terus berjalan secara terintegrasi agar masyarakat segera menerima bantuan yang dibutuhkan," ujar Teddy.

Pengiriman logistik dan pengerahan personel tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan kondisi darurat sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang terdampak gempa.* (mt/dh)

Gempa pertama yang dirasakan di Malaysia berasal dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Gempa berkekuatan magnitudo (M) 6,4 tersebut terjadi pada Sabtu (15/8/2026) sekitar pukul 17.57 WIB.

Baca Juga:

• Bawa 26 Kg Narkoba Sendirian Lolos dari KLIA, Pilot Malaysia Ternyata Bukan Kali Pertama Beraksi

Gempa berikutnya berasal dari Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Gempa dengan magnitudo 6,2 itu terjadi sekitar pukul 23.25 WIB.

Badan Meteorologi Malaysia menyebut getaran gempa dari Sulawesi Tengah dirasakan di sejumlah wilayah Sabah, di antaranya Tawau, Lahad Datu, dan Semporna.

Meski getaran dirasakan hingga Malaysia, otoritas setempat memastikan tidak ada potensi tsunami yang ditimbulkan oleh kedua gempa tersebut.

Pada Sabtu (15/8/2026), Indonesia setidaknya mengalami tiga gempa kuat. Selain gempa di Simalungun dan Parigi Moutong, gempa berkekuatan M 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Gempa NTT menimbulkan dampak besar dengan puluhan korban jiwa dan memicu peringatan serta tsunami di sejumlah wilayah terdampak.

Rangkaian gempa tersebut membuat sejumlah wilayah Indonesia mengalami guncangan dalam waktu yang berdekatan. Otoritas Indonesia dan negara-negara sekitar terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas seismik untuk mengantisipasi dampak lanjutan.* (d/dh)

Hal tersebut disampaikan Taqwaddin kepada wartawan di Banda Aceh, Minggu (16/8/2026). Dia mengingatkan kembali perjalanan panjang konflik Aceh yang menelan ribuan korban jiwa hingga akhirnya menghasilkan kesepahaman antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Mandek Dua Hari Beruntun, Segini Rinciannya per Gram

Menurut Taqwaddin, pengalaman konflik selama puluhan tahun harus menjadi catatan sejarah bagi seluruh masyarakat Aceh, termasuk generasi muda. Dia meminta masyarakat tidak melupakan dampak konflik yang telah menimbulkan korban jiwa, pertumpahan darah, dan kesulitan ekonomi.

"Semua orang yang ada di Aceh wajib menghormati MoU Helsinki. Ini tidak bisa tidak. Hukumnya wajib," tegas Taqwaddin.

Dia menilai menjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, persoalan utama Aceh saat ini bukan lagi isu separatisme, melainkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Bagi saya, demi MoU Helsinki maka damai harga mati. Mari sejahterakan warga Aceh dalam NKRI," ujarnya.

Taqwaddin menyoroti kondisi kemiskinan di Aceh yang menurutnya masih menjadi persoalan serius. Dia menilai kesejahteraan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat dan masih banyak warga yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit.

Menurutnya, salah satu cara mempertahankan perdamaian adalah dengan meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dinilai perlu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan agar masyarakat memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Taqwaddin juga menyinggung posisi Aceh yang memiliki kekhususan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dia menyebut Aceh memiliki status sebagai daerah istimewa sekaligus daerah khusus.

Namun, menurutnya, status tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam tingkat kesejahteraan masyarakat. Padahal Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Dia menilai kondisi tersebut menjadi paradoks karena Aceh masih menghadapi persoalan kemiskinan di tengah potensi sumber daya alam yang dimiliki.

"Solusi untuk Damai Aceh adalah meningkatkan kesejahteraan dengan mengeliminasi kemiskinan," katanya.

Selain persoalan lapangan kerja dan ekonomi, Taqwaddin meminta praktik birokrasi yang menghambat pembangunan serta korupsi diberantas secara serius. Menurutnya, pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak akan optimal jika masih ada praktik yang menghambat penggunaan anggaran dan pembangunan daerah.

Dia menegaskan pelaku korupsi yang terbukti bersalah harus mendapatkan hukuman sesuai ketentuan hukum, termasuk pidana penjara, denda, uang pengganti, hingga perampasan aset untuk negara.

Taqwaddin yang juga menjabat sebagai Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi menilai pemberantasan korupsi dan pembangunan kesejahteraan harus berjalan beriringan demi menjaga perdamaian Aceh dalam jangka panjang.* (dh)

Dalam pidatonya, Prabowo memperkenalkan seorang perempuan bernama Susanah asal Kabupaten Bogor. Susanah disebut sebagai buruh harian yang bekerja mengupas bawang merah dan mendapatkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) serta program sembako.

Baca Juga:

• Prabowo Ingin Siswa SD Kelas 1 Kuasai 7 Bahasa Asing Sekaligus, Mendikdasmen Segera Kaji

Pernyataan tersebut kemudian ramai dibahas di media sosial. Warganet menyoroti nominal Rp700 ribu per kilogram dan menghitung potensi pendapatan Susanah jika mampu mengupas bawang dalam jumlah banyak setiap hari.

Sejumlah unggahan bahkan menghitung apabila Susanah mengupas 10 kilogram bawang dalam sehari, pendapatannya bisa mencapai Rp7 juta. Perhitungan tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan dan sindiran di media sosial.

Pernyataan soal upah tersebut menjadi perhatian karena nominal Rp700 ribu untuk setiap kilogram dinilai sangat besar dibandingkan penghasilan pada umumnya. Berbagai komentar bermunculan dari warganet yang mempertanyakan pekerjaan tersebut hingga membuat candaan mengenai profesi pengupas bawang.

Di luar pernyataan mengenai Susanah, Prabowo dalam sejumlah kesempatan juga menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Salah satunya terkait rencana membuat kendaraan listrik, khususnya sepeda motor listrik, lebih mudah dijangkau masyarakat. Pemerintah mempertimbangkan skema pembiayaan dengan bunga lebih rendah hingga kemungkinan pembelian motor listrik tanpa uang muka atau down payment (DP).

Pemerintah juga mengkaji mekanisme tukar tambah sepeda motor berbahan bakar bensin dengan motor listrik baru. Melalui skema tersebut, masyarakat dapat menyerahkan kendaraan lama dan membayar tambahan biaya tertentu untuk memperoleh kendaraan listrik.

Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan ekosistem Motor Listrik Nasional (Molinas) di fasilitas produksi PT Ilectra Motor Group (Alva), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (13/8/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan perlu dikelola dengan baik untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

"Indonesia memiliki kekuatan luar biasa, Indonesia memiliki sumber alam luar biasa. Tinggal kita bisa atau tidak menjaga dan mengelolanya," ujar Prabowo.

Prabowo juga mendorong penggunaan energi listrik untuk berbagai jenis kendaraan dan peralatan. Menurutnya, elektrifikasi dapat diterapkan pada sepeda motor, mobil, bus hingga traktor.

"Udara dengan motor dan mobil listrik, dengan bus listrik, dengan traktor listrik, dengan sebanyak mungkin alat-alat kita menggunakan listrik sebagai energi utama, kita akan lebih aman, kita akan lebih sejahtera," katanya.

Dorongan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dari sisi produksi hingga penggunaan oleh masyarakat.

Sementara itu, pernyataan mengenai upah pengupas bawang terus menjadi perhatian publik setelah potongan video pidato Prabowo beredar luas di media sosial.* (tm/dh)

"Baru akan dibahas internal Kementerian," kata Mu'ti kepada wartawan, Minggu (16/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Bertekad Lanjutkan MBG, Legislator NasDem Ingatkan Nasib Modal Mitra SPPG

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

"Pelajaran apa pun kita akan kumpulkan guru-guru terbaik, termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan pembelajaran bahasa asing akan dimulai sejak siswa duduk di kelas 1 SD. Pemerintah akan memprioritaskan sejumlah bahasa yang dinilai penting dan banyak digunakan di berbagai negara.

"Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing; bahasa yang paling penting: bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jepang, Korea, bahasa Spanyol, dan bahasa Prancis," ujar Prabowo.

Rencana tersebut mencakup tujuh bahasa asing yang disebut Prabowo, yakni Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, Korea, Spanyol, dan Prancis. Sementara itu, Mu'ti menyatakan pihak kementerian masih akan membahas kebijakan tersebut secara internal sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Pembahasan nantinya akan menjadi bagian dari kajian pemerintah terkait penerapan pembelajaran bahasa asing di tingkat sekolah dasar, termasuk kesiapan tenaga pengajar dan pelaksanaannya di sekolah.* (d/dh)

Irma menilai MBG merupakan program yang bermanfaat bagi anak-anak Indonesia dan ibu hamil apabila dikelola secara profesional.

Baca Juga:

• Cium Bau Busuk sampai Lihat Teman Kejang, Kesaksian Siswa Berastagi Keracunan MBG

Menurut Irma, program MBG memiliki sejumlah tujuan, mulai dari meningkatkan kecerdasan anak, mencegah stunting, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pelaksanaannya juga melibatkan masyarakat yang menanamkan modal dalam penyediaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dia mempertanyakan dampak yang akan muncul apabila SPPG yang telah dibangun dan melibatkan modal masyarakat justru dihentikan sebelum modal tersebut kembali.

"Jika ditutup berapa kerugian masyarakat yang sudah joint dan belum balik modal (boro-boro untung) yang harus ditanggung pemerintah?" ujarnya.

Irma mengatakan sejak awal pelaksanaan MBG dinilai lebih berfokus pada pendirian SPPG, sementara pengawasan terhadap pelaksanaan program masih perlu diperkuat.

Menurutnya, lemahnya kontrol dapat membuat makanan yang disediakan tidak termanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut juga berpotensi membuat anggaran negara tidak memberikan hasil sesuai target yang telah ditetapkan.

"Oleh karena itu perbaiki tata kelolanya, evaluasi SDM dan anggarannya, agar antara anggaran yang dikeluarkan, manfaat yang diterima dan target presiden tercapai," kata Irma.

Dia menilai evaluasi menyeluruh diperlukan agar program MBG tidak hanya berjalan dari sisi penyediaan makanan, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat sesuai sasaran pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program MBG. Hal tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah tidak ingin anak-anak Indonesia menjalani proses belajar dalam kondisi lapar. Dia juga menyoroti persoalan stunting yang masih terjadi di sejumlah daerah.

"Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi dan kita laksanakan pada pagi hari ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25 persen, 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, kondisi stunting dapat menghambat perkembangan sel dalam tubuh anak dan berdampak pada kehidupan mereka di masa depan.

Karena itu, Prabowo menegaskan program MBG akan tetap dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

"Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan dan efisiensi," tegas Prabowo.* (d/dh)