JAKARTA — Hakim praperadilan menyebut adanya keterangan mengenai dugaan pemberian uang Rp40 miliar dari pengusaha properti Tan Kian kepada mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Kejaksaan Agung menilai persoalan tersebut sudah masuk ke materi pokok perkara.

Baca Juga:

• Jejak Transaksi Febrie Adriansyah Diburu, Kejagung Periksa Saksi dari Perbankan

"Itu udah masuk ke materi pokok perkara," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Utama Kejagung RI, Jakarta Selatan, Kamis, 3 September 2026.

Anang kemudian menyatakan Kejagung akan mengungkap perkara yang menjerat Febrie dalam persidangan.

"Nanti diungkap di persidangan," tutur Anang.

Dugaan pemberian uang tersebut sebelumnya muncul dalam pertimbangan hakim tunggal Richard Edwin Basoeki saat membacakan putusan praperadilan Febrie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Dalam putusannya, hakim menyebut kepolisian telah memperoleh keterangan dari sejumlah saksi mengenai hubungan dan komunikasi Febrie dengan perkara Jiwasraya dan atau ASABRI sebelum dilakukan penggeledahan.

Salah satu keterangan yang disebut hakim berasal dari Tan Kian.

Menurut hakim, terdapat keterangan mengenai penyerahan uang kepada Febrie senilai ekuivalen kurang lebih Rp40 miliar dalam bentuk dolar Singapura.

"Keterangan mengenai adanya permintaan sejumlah uang, keterangan mengenai penyerahan mata uang dolar Singapura senilai ekuivalen kurang lebih Rp 40 miliar, serta surat dokumen dan data transaksi dan komunikasi yang menurut penyidik saling bersesuaian," ujar hakim.

Hakim mengatakan keterangan tersebut menjadi bagian dari bukti permulaan yang dinilai cukup oleh penyidik.

Bukti itu disebut terdiri atas sedikitnya dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan tidak bertujuan menentukan apakah pemberian uang tersebut benar-benar terjadi.

Praperadilan dalam perkara tersebut hanya menilai legalitas tindakan penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka terhadap Febrie.

"Menimbang bahwa hakim menegaskan penyebutan bukti-bukti tersebut bukan berarti hakim menyatakan keterangan saksi tentang penyerahan uang tersebut benar atau Pemohon terbukti melakukan tindak pidana. Penilaian pada tahap praperadilan hanya untuk mengetahui apakah sebelum tindakan dilakukan telah terdapat dasar objektif yang memungkinkan berlakunya pengecualian terhadap izin Jaksa Agung," ujar hakim.

Hakim menilai keterangan saksi yang secara langsung menjelaskan adanya permintaan dan penyerahan uang, apabila telah diperoleh sebelum penggeledahan serta memiliki kesesuaian dengan dokumen atau informasi lain, dapat menjadi bagian dari bukti permulaan yang cukup.

Keterangan ahli juga disebut dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang diterangkan para saksi.

Pertimbangan tersebut berkaitan dengan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut ketentuan mengenai izin Jaksa Agung dalam Pasal 8 ayat 5 dan Pasal 35 ayat 1 huruf e Undang-Undang Kejaksaan tidak lagi berlaku apabila jaksa tertangkap tangan atau terlibat tindak pidana berat.

"Menimbang bahwa karena persyaratan objektif pengecualian telah tersedia dan tindak pidana yang disidik termasuk tindak pidana khusus, maka ketiadaan izin Jaksa Agung tidak dengan sendirinya menyebabkan penggeledahan terhadap tempat yang berkaitan dengan Pemohon menjadi tidak sah," ucap hakim.

Dengan pertimbangan tersebut, hakim menilai tindakan penggeledahan yang dipersoalkan dalam praperadilan tidak otomatis menjadi tidak sah hanya karena tidak disertai izin Jaksa Agung.

Hakim menegaskan kembali bahwa keterangan Tan Kian mengenai dugaan pemberian uang Rp40 miliar kepada Febrie bukan menjadi objek penilaian untuk menentukan benar atau tidaknya dugaan tersebut dalam sidang praperadilan.

Perkara praperadilan hanya berfokus pada aspek legalitas tindakan penyidik.

Hakim kemudian menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Febrie Adriansyah dengan nomor registrasi perkara 134 Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan persoalan mengenai dugaan pemberian uang tersebut akan dibuka dalam persidangan perkara pokok.* (d/ad)

KALIMANTAN BARAT — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membekukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik lima perusahaan di Kalimantan Barat.

Pembekuan dilakukan menyusul kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah konsesi perusahaan tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Usul Buka Jalur Penerbangan dan Pelayaran Langsung Indonesia-Rusia

"Sore hari ini atas persetujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami melakukan pembekuan izin usaha sekaligus paksaan pemulihan lingkungan," kata Raja Juli setelah meninjau karhutla di Desa Kuala Dua, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, 3 September 2026.

Raja Juli mengatakan pembekuan izin merupakan bagian dari sanksi administratif.

Namun, lima perusahaan tersebut juga berpotensi menghadapi proses pidana apabila ditemukan bukti yang mengarah pada dugaan pelanggaran pidana.

"Nah, jadi ini tidak hanya sanksi yang bersifat administratif, pembekuan, kemudian paksaan untuk pemulihan lingkungan, tapi juga bisa berimplikasi pada pidana ya," ucapnya.

Menurut Raja Juli, luas keseluruhan konsesi lima perusahaan yang izinnya dibekukan mencapai 371.560 hektare.

Dari kawasan tersebut, terdapat area yang terdampak kebakaran dengan luasan berbeda-beda.

Ia menegaskan penegakan hukum terhadap karhutla harus dilakukan secara adil, baik terhadap masyarakat maupun korporasi.

"Karena sekali lagi, kalau tidak ada penegakan hukum yang kuat, orang merasa seenaknya saja membakar lahan baik itu yang kecil ya maupun korporasi ya," imbuh dia.

Daftar Lima Perusahaan yang Izinnya Dibekukan

Berikut lima perusahaan di Kalimantan Barat yang izin PBPH-nya dibekukan:

1. PT Mahkota Rimba Utama

Perusahaan yang berada di Kabupaten Ketapang ini memiliki PBPH seluas 74.480 hektare.

Area yang terbakar diperkirakan mencapai 1.275,87 hektare.

2. PT Hutan Ketapang Industri

Perusahaan yang juga berada di Kabupaten Ketapang tersebut memiliki PBPH seluas 100.150 hektare.

Area yang terbakar diperkirakan sekitar 670,76 hektare.

3. PT Mayawana Persada Mas

Perusahaan di Kabupaten Ketapang ini memiliki PBPH seluas 136.710 hektare.

Area yang terbakar diperkirakan sekitar 326,93 hektare.

4. PT Duta Andalan Sukses

Perusahaan yang berada di Kabupaten Sanggau tersebut memiliki luas konsesi 31.080 hektare.

Sementara area yang terbakar diperkirakan mencapai 247,3 hektare.

5. PT Wana Lestari Jaya

Perusahaan di Kabupaten Sanggau ini memiliki izin area konsesi seluas 29.140 hektare.

Area yang terbakar diperkirakan sekitar 47,84 hektare.

Pembekuan izin tersebut tidak hanya berkaitan dengan sanksi administratif.

Pemerintah juga mewajibkan adanya pemulihan lingkungan pada kawasan yang terdampak kebakaran.

Raja Juli menegaskan proses hukum dapat berlanjut ke ranah pidana apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti yang memenuhi unsur pelanggaran pidana.* (km/ad)

VLADIVOSTOK — Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat konektivitas sekaligus meningkatkan hubungan ekonomi dan antarmasyarakat kedua negara.

Baca Juga:

• Inalum Perkuat Hilirisasi Aluminium dan Komitmen ESG, Andalkan Energi Bersih 603 MW

Menurut Prabowo, konektivitas langsung dapat meningkatkan kunjungan masyarakat Rusia ke Indonesia maupun sebaliknya.

Jalur tersebut juga diharapkan membuka peluang yang lebih besar bagi perdagangan dan kerja sama ekonomi.

"Jalur penerbangan langsung akan membawa pengunjung Rusia ke Indonesia dan pengunjung Indonesia ke keindahan Timur Jauh Rusia. Kapal mengangkut barang, pesawat mengangkut persahabatan," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Untuk mewujudkan konektivitas tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kepastian dalam berbagai aspek, mulai dari jadwal perjalanan, biaya, asuransi hingga ketersediaan kargo untuk perjalanan dua arah.

Ia mengatakan persoalan tersebut dapat dibahas melalui Eastern Economic Forum.

Prabowo berharap Indonesia dan Rusia dapat membangun jalur pengiriman langsung yang kompetitif.

"Saya percaya, dalam Forum ini, kita dapat membangun pengiriman langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia dengan jadwal, biaya, asuransi, dan kargo yang dapat diprediksi di kedua arah," kata Prabowo.

Prabowo juga menilai hubungan bisnis antara Indonesia dan Rusia yang semakin intensif perlu dikembangkan dari hubungan personal menjadi kerja sama kelembagaan yang lebih kuat.

Menurut dia, kerja sama jangka panjang membutuhkan aturan yang jelas, sistem pembayaran yang dapat diandalkan, logistik yang terprediksi, serta kesepakatan yang tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat.

"Tugas yang ada di hadapan kita adalah mengubah kepercayaan pribadi menjadi kepercayaan kelembagaan, aturan yang jelas, pembayaran yang dapat diandalkan, logistik yang dapat diprediksi, dan perjanjian yang tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pejabat," ujar dia.

Presiden Prabowo mengatakan kerja sama Indonesia dan Rusia tidak seharusnya hanya berfokus pada perdagangan barang.

Menurut dia, peluang kerja sama dapat diperluas ke sejumlah sektor, antara lain energi, ketahanan pangan, industrialisasi, antariksa, pendidikan tinggi, dan transportasi.

Di sektor pangan dan industri, Indonesia menawarkan kerja sama dalam teknologi pertanian, benih unggul, peternakan, mekanisasi pertanian, pengolahan pangan, produksi pupuk, hingga hilirisasi berbagai produk.

Kerja sama hilirisasi tersebut mencakup sejumlah sektor seperti pangan, farmasi, furnitur, dan elektronik.

"Jadi saya katakan langsung kepada perusahaan-perusahaan Rusia: datanglah ke Indonesia, bekerja sama dengan kami, berproduksi bersama kami, mari kita membangun industri bersama, mari kita menciptakan nilai bersama," ucap Presiden Prabowo.

Prabowo juga mengajak perusahaan Rusia menjadikan Indonesia sebagai pintu masuk menuju pasar ASEAN dan Indo-Pasifik.

Untuk memperkuat investasi kedua negara, Prabowo menawarkan peran Danantara sebagai jembatan antara modal Indonesia dan Rusia.

Ia juga mendorong Danantara dan Russian Direct Investment Fund (RDIF) untuk tidak berhenti pada tahap penjajakan peluang investasi, tetapi bergerak menuju pembiayaan proyek yang dinilai layak secara bisnis.

"Danantara dan dana kekayaan negara Rusia, Russian Direct Investment Fund (RDIF), dapat beralih dari mengidentifikasi peluang ke membiayai proyek-proyek yang layak investasi," tandasnya.

Dorongan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas hubungan Indonesia-Rusia melalui konektivitas, perdagangan, investasi, hingga kerja sama industri dan berbagai sektor strategis lainnya.* (km/ad)

MEDAN — PT Inalum (Persero) menegaskan komitmennya memperkuat hilirisasi industri aluminium nasional sekaligus menerapkan prinsip keberlanjutan berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).

Komitmen tersebut disampaikan dalam acara Media Mind yang memasuki tahun kelima dengan mengusung tema "Dari Bumi untuk Kedaulatan Negeri".

Baca Juga:

• Media Mind 2026, Inalum Dorong Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Karya Jurnalistik

"Di sinilah peran Inalum sebagai satu-satunya produsen green aluminium di Indonesia," ujar Utrich di hadapan para jurnalis yang hadir dalam acara tersebut.

Menurut Utrich, selain menjalankan bisnis industri aluminium, Inalum juga terus membangun hubungan dengan insan pers melalui program In-Jurnal atau Inalum Jurnalistik.

Program tersebut ditujukan bagi jurnalis di Sumatra Utara untuk mendorong lahirnya karya jurnalistik yang berkualitas.

Pada September 2026, program In-Jurnal telah memasuki Chapter 3.

Kepala Grup Layanan Strategis Inalum, Daniel J.P. Hutahuruk, memaparkan sejumlah pembaruan strategis perusahaan.

Berdasarkan RUPS terbaru 2026, Inalum kembali berstatus sebagai persero di bawah grup MIND ID.

Perusahaan tersebut dipimpin Komisaris Utama Musa Bangun dan Direktur Utama Melati Sarnita.

Untuk mendukung mandat hilirisasi pemerintah, Inalum mengandalkan empat anak usaha utama yang diarahkan membangun ekosistem industri secara terintegrasi.

Pertama, Borneo Aluminium Indonesia (BBI), perusahaan patungan dengan Antam yang mengolah bauksit asal Kalimantan menjadi alumina.

Dengan skema tersebut, pasokan bahan baku utama Inalum disebut telah 100 persen berasal dari dalam negeri.

Kedua, Inalum Alloy atau Indonesia Alloy, yang berfokus pada pengembangan hilirisasi di sektor industri sekunder aluminium.

Ketiga, Sinergi Mitra Lestari, yang menangani lini logistik, pengelolaan limbah, dan layanan pendukung.

Keempat, Indonesia Battery Corporation (IBC) yang menjadi bagian dari sinergi lintas BUMN untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle.

Dari sisi energi, Inalum mengandalkan pasokan listrik ramah lingkungan dengan kapasitas terpasang 603 megawatt (MW) dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Paritohan.

Pembangkit tersebut memanfaatkan aliran Sungai Asahan di sekitar Danau Toba.

Pasokan energi tersebut menjadi salah satu keunggulan Inalum karena bersumber dari energi terbarukan.

Daniel menjelaskan, biaya energi yang efisien dan ramah lingkungan menjadi salah satu keunggulan kompetitif Inalum.

Faktor tersebut semakin penting karena industri global kini semakin memperhitungkan jejak karbon atau carbon footprint.

Komitmen terhadap keberlanjutan juga ditunjukkan melalui capaian perusahaan di bidang lingkungan dan tata kelola.

Inalum disebut telah meraih predikat PROPER Emas selama empat tahun berturut-turut serta mengantongi sertifikasi global Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Perusahaan juga menjalankan berbagai program konservasi lingkungan.

Salah satunya penanaman pohon seluas 500 hektare per tahun di daerah tangkapan air Danau Toba.

Selain itu, Inalum membentuk Masyarakat Peduli Api sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap potensi kebakaran.

Melalui sinergi dengan media dan para pemangku kepentingan, Inalum optimistis dapat terus berperan dalam mendorong kedaulatan industri aluminium nasional.

Perusahaan menargetkan ekosistem industri aluminium Indonesia semakin mandiri, berkelanjutan, serta mampu bersaing di pasar global.* (ad)

MEDAN — PT Inalum (Persero) kembali memperkuat sinergi dengan insan pers melalui penyelenggaraan Media Mind 2026.

Kegiatan yang telah memasuki tahun kelima itu mengusung tema "Dari Bumi untuk Kedaulatan Negeri".

Baca Juga:

• Sidang Pidana di PN Medan Digelar Tanpa Dua Hakim Anggota, Ini Penjelasan Hakim M Kasim

Kepala Departemen Manajemen Komunikasi Inalum, Utrich Fanzah, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan para jurnalis.

Menurut Utrich, media memiliki peran penting dalam menjembatani informasi perusahaan kepada masyarakat.

Salah satunya dalam mengawal informasi mengenai hilirisasi bauksit hingga menjadi produk akhir aluminium ramah lingkungan atau green aluminium.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan jurnalis atas kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik, khususnya di Medan," ujar Utrich.

Sebagai bagian dari komitmen mendukung peningkatan kompetensi wartawan, Inalum secara konsisten menjalankan program In-Jurnal atau Inalum Jurnalistik.

Program tersebut digelar setiap dua bulan sekali dengan tema dan handbook yang berbeda.

Program ini dirancang untuk mengasah kreativitas sekaligus mendorong jurnalis menghasilkan karya jurnalistik yang lebih mendalam dan berkualitas.

Pada September 2026, program In-Jurnal telah memasuki In-Jurnal Chapter 3.

Dalam kegiatan yang sama, Kepala Grup Layanan Strategis Inalum, Daniel J.P. Hutahuruk, memaparkan arah transformasi korporasi perusahaan.

Menurut Daniel, setelah RUPS terbaru 2026, Inalum kembali berstatus sebagai persero di bawah grup MIND ID.

Di bawah kepemimpinan Komisaris Utama Musa Bangun dan Direktur Utama Melati Sarnita, Inalum terus mendorong hilirisasi terintegrasi melalui sejumlah anak usaha.

Salah satunya PT Borneo Aluminium Indonesia (BBI), yang mengolah bauksit domestik menjadi alumina.

Hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok industri aluminium dari sektor hulu hingga hilir.

Selain hilirisasi, Inalum menegaskan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan berbasis ESG, yakni Environmental, Social, and Governance.

Dalam mendukung operasionalnya, Inalum memperoleh pasokan energi bersih berkapasitas 603 megawatt (MW) dari PLTA Paritohan di sekitar Danau Toba.

Perusahaan juga disebut berhasil mempertahankan predikat PROPER Emas selama empat tahun berturut-turut serta memegang sertifikasi global Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

Melalui kolaborasi dengan media, Inalum berharap informasi mengenai kedaulatan industri dalam negeri dan komitmen terhadap keberlanjutan dapat disampaikan kepada masyarakat secara objektif, konstruktif, dan edukatif.

Kerja sama dengan insan pers tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat komunikasi perusahaan, tetapi juga mendorong lahirnya karya jurnalistik yang mampu memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat mengenai perkembangan industri aluminium nasional.* (ad)

TANAH KARO — Panglima Kodam I/Bukit Barisan (Pangdam I/BB) Mayjen TNI Hendy Antariksa meninjau kesiapsiagaan penanganan erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kamis, 3 September 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan aktivitas Gunung Sinabung sekaligus memastikan kesiapan personel, sarana, dan unsur terkait dalam menghadapi kemungkinan peningkatan aktivitas vulkanik.

Baca Juga:

• Dituding “Jual” Winda Lorenza ke Wakapolda, Brigadir Imam Harefa Lapor ke Polda Sumut

Rangkaian kegiatan diawali dengan pemaparan dari PVMBG Sumut mengenai perkembangan aktivitas Gunung Sinabung.

Setelah itu, Dandim 0205/TK memaparkan kesiapan penanganan bencana.

Setelah pemaparan, Pangdam I/BB memimpin Apel Gelar Pasukan Penanggulangan Bencana Alam Gunung Sinabung.

Dalam arahannya, Hendy menegaskan bahwa penanganan erupsi Gunung Sinabung merupakan tugas kemanusiaan yang harus dipersiapkan secara matang.

Menurut dia, kesiapan fisik, sarana, serta mental personel menjadi bagian penting dalam menghadapi bencana erupsi.

Kehadiran personel, kata Pangdam, merupakan representasi negara dalam memberikan rasa aman dan bantuan langsung kepada masyarakat yang menghadapi masa sulit.

Karena itu, seluruh personel diminta menjalankan tugas, termasuk menyampaikan imbauan kepada masyarakat, dengan ikhlas, tulus, dan ramah.

Pendekatan humanis juga ditekankan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Personel juga diminta menjaga kesehatan, menguasai rute evakuasi secara detail, serta memastikan logistik pribadi dan tim tersedia secara cukup.

Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaan operasi penyelamatan tidak terhambat ketika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Usai apel, Pangdam I/BB bersama rombongan melakukan pengecekan personel dan display materiel yang telah disiapkan untuk mendukung penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung.

Pengecekan dilakukan untuk memastikan seluruh personel, sarana, dan material dalam kondisi siap digunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk penanganan maupun evakuasi masyarakat.

Rombongan kemudian bergerak menuju Pos Tinjau PVMBG di Desa Naman Siroga.

Di lokasi tersebut, Pangdam kembali menerima penjelasan mengenai perkembangan aktivitas Gunung Sinabung dari tim PVMBG.

Berdasarkan pemantauan dan penjelasan PVMBG, aktivitas Gunung Sinabung sejak 31 Agustus hingga 3 September 2026 menunjukkan kecenderungan menurun.

Meski aktivitas mengalami penurunan, kondisi tersebut tidak membuat unsur penanggulangan bencana mengurangi kewaspadaan.

Kemungkinan terjadinya erupsi dengan dampak lebih besar tetap harus diantisipasi.

Pangdam mengatakan kondisi Gunung Sinabung yang aktivitasnya menurun tetap harus diwaspadai.

Ia meminta seluruh unsur tetap bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.

"Walaupun aktivitasnya menurun, kita tidak boleh lengah. Kondisi yang menurun ini bisa juga menjadi erupsi besar lainnya. Walaupun itu tidak kita harapkan, kita harus tetap mengantisipasi apabila hal itu terjadi," ujar Pangdam.

Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, Kodam I/BB bersama Polri dan unsur pendukung lainnya menyiagakan sebanyak 1.279 personel.

Pangdam juga menyampaikan bahwa upaya evakuasi masyarakat telah dilakukan di sejumlah wilayah.

Salah satunya Kuta Tengah berdasarkan analisis dan rekomendasi PVMBG.

"Kita berdoa agar hal terburuk tidak terjadi, tetapi kesiapsiagaan harus tetap kita jaga," pungkasnya.

Kesiapsiagaan tersebut dilakukan untuk memastikan personel dan berbagai sarana pendukung dapat segera dikerahkan apabila terjadi peningkatan aktivitas Gunung Sinabung dan diperlukan evakuasi masyarakat.* (ad)

JAKARTA — Penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah masih berlangsung.

Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah pihak dari sektor perbankan untuk menelusuri alur transaksi yang berkaitan dengan Febrie.

Baca Juga:

• WNA Diperiksa dalam Kasus TPPU Febrie Adriansyah, Kejagung Ungkap Perannya

Menurut dia, pemeriksaan saksi juga berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan penyidik.

"Tentunya (pemeriksaan) bagian dari TPPU-nya juga. Apakah ini ada transaksi-transaksi, seperti itu, terhadap pihak-pihak lain yang diduga ada kaitannya dengan perkara ini," katanya, Kamis, 3 September 2026.

Anang tidak menjelaskan secara rinci barang bukti yang akan dikonfirmasi kepada Febrie.

Namun, dia mengatakan bukti tersebut berkaitan dengan perkara TPPU yang menjerat mantan Jampidsus tersebut.

"Saya tidak tahu persis. Yang jelas, dokumen yang terkait dengan dugaan dalam perkaranya itu," imbuhnya.

Kejagung kembali memeriksa Febrie Adriansyah dalam penyidikan dugaan TPPU.

Febrie diperiksa sebagai tersangka bersama enam orang lainnya yang dimintai keterangan sebagai saksi.

"Kurang lebih tujuh orang. Dua itu Saudara FA dan Saudara NH, Nurman Herin. Kalau FA (diperiksa) sebagai tersangka. Kalau Nurman Herin diperiksa sebagai saksi untuk perkaranya FA," terang Anang.

Anang mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa sebelumnya.

Penyidik juga mencocokkan keterangan dengan data serta barang bukti yang telah diperoleh.

"Ini pemeriksaan terpisah. Lebih kepada menindaklanjuti dari hasil-hasil pemeriksaan saksi-saksi yang sebelumnya, juga berdasarkan data-data dan barang bukti yang didapat sebelum diperiksa yang bersangkutan," ungkap Anang.

Penyidik, kata Anang, juga melakukan klarifikasi kepada pihak yang diperiksa mengenai sejumlah dokumen yang telah diperoleh Tim 9 dari pihak lain.

"Ya (barang bukti) misalnya dokumen-dokumen yang sudah didapati oleh Tim 9 dari pihak-pihak lain, dicek juga, contohnya seperti itu untuk diklarifikasi kepada yang bersangkutan," imbuhnya.

Febrie Adriansyah sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah perkara.

Kasus tersebut pada awalnya ditangani Polri sebelum kemudian penanganannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Dalam salah satu perkara, Febrie dijerat sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan perkara ASABRI.

Dalam perkara tersebut, Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama pengusaha Don Ritto.

Febrie kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU yang berkaitan dengan temuan barang bukti berupa 74 kilogram emas dan uang tunai senilai ratusan miliar rupiah.

Dalam perkara tersebut, Kejagung juga menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka.

Selain dua perkara tersebut, penyidikan lain yang berkaitan dengan Febrie juga masih diproses.

Penyidikan itu menyangkut dugaan korupsi di PT Krakatau Steel serta pengadaan batu bara untuk PLTU yang disebut mengakibatkan blackout.

Pemeriksaan terhadap Febrie dan sejumlah saksi tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan Kejagung untuk menelusuri transaksi dan dokumen yang berkaitan dengan dugaan TPPU.* (d/ad)

MEDAN — Persidangan perkara pidana umum di Pengadilan Negeri (PN) Medan pada Kamis, 3 September 2026, menjadi perhatian setelah Hakim M Kasim memimpin persidangan tanpa didampingi dua hakim anggota.

Persidangan berlangsung di Ruang Sidang Cakra 9, Gedung PN Medan.

Baca Juga:

• Bareskrim Bongkar Jaringan Judol Internasional, Transaksi Tembus Rp1 Triliun!

Berdasarkan pantauan di lokasi, selama pembacaan tuntutan berlangsung tidak terlihat dua hakim anggota yang biasanya mendampingi majelis hakim dalam pemeriksaan perkara pidana secara majelis.

Kondisi itu kemudian menarik perhatian wartawan yang berada di ruang sidang.

Ketika seorang wartawan merekam suasana persidangan menggunakan telepon seluler, Hakim M Kasim terlihat menunjuk ke arah wartawan tersebut.

Usai persidangan, JPU Rocky Sirait dikonfirmasi mengenai ketidakhadiran dua hakim anggota dalam persidangan tersebut.

Rocky mengatakan, berdasarkan keterangan Hakim M Kasim, dua hakim anggota lainnya sedang menyusul.

"Kata hakimnya (M Kasim), dua lagi menyusul," ujar Rocky.

Saat ditanya apakah perkara pidana umum dapat disidangkan hanya dengan satu hakim tanpa didampingi hakim anggota, Rocky mengaku tidak mengetahui secara pasti.

"Entah, tidak tahu," katanya sambil berlalu membawa berkas perkara.

Tidak lama setelah itu, Hakim M Kasim keluar dari Ruang Sidang Cakra 9.

Ia kemudian menghampiri wartawan yang sebelumnya merekam jalannya persidangan.

"Kenapa video-video tadi?" tanya M Kasim.

Wartawan tersebut kemudian mempertanyakan apakah persidangan perkara pidana umum diperbolehkan digelar hanya dengan satu hakim tanpa didampingi hakim anggota.

M Kasim menjelaskan bahwa persidangan tersebut dilakukan hanya untuk mengundurkan jadwal persidangan.

"Itu hanya untuk mengundurkan sidang," kata M Kasim sebelum berlalu.

Sementara itu, seorang pengunjung sidang yang berada di lokasi memberikan keterangan berbeda mengenai agenda persidangan.

Menurut pengunjung tersebut, persidangan yang berlangsung bukan sekadar penundaan.

Ia menyebut agenda yang dilakukan adalah pembacaan surat tuntutan terhadap dua terdakwa.

"Itu tadi tuntutan. Ada berkas yang diserahkan jaksa kepada hakim," ujar pengunjung tersebut.

Perbedaan penjelasan mengenai agenda persidangan serta ketidakhadiran dua hakim anggota tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan sidang perkara pidana umum di PN Medan.

Persoalan tersebut juga menjadi sorotan karena persidangan perkara pidana yang diperiksa secara majelis pada umumnya melibatkan lebih dari satu hakim.* (ad)

MEDAN — Mantan penyidik Polsek Sunggal, Brigadir Imam Harefa, menempuh jalur hukum setelah muncul narasi di media sosial yang menyebut dirinya pernah menjual mantan istrinya, Winda Lorenza Gowasa, 35 tahun, kepada atasannya pada rentang 2020-2021.

Narasi tersebut sebelumnya beredar di berbagai platform media sosial.

Baca Juga:

• Bareskrim Bongkar Jaringan Judol Internasional, Transaksi Tembus Rp1 Triliun!

Brigadir Imam Harefa datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut pada Kamis, 3 September 2026 sore.

Ia datang didampingi kuasa hukumnya.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Dr Ferry Walintukan, membenarkan adanya laporan yang dibuat Imam.

Menurut Ferry, membuat laporan kepada polisi merupakan hak setiap warga negara, termasuk anggota Polri.

"Membuat laporan ke polisi apabila seseorang itu merasa dirugikan atau hak-hak yang dilanggar orang lain merupakan hak setiap orang. Hak tersebut tidak terkecuali anggota Polri, anggota Polri juga bisa membuat laporan apabila ia merasa dirugikan," ujarnya.

Ferry mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, laporan Imam berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik.

Narasi yang dilaporkan menyebut Imam pernah menjual mantan istrinya kepada atasannya yang disebut menjabat sebagai Wakapolda pada 2020-2021.

Ferry mengatakan laporan tersebut menjadi langkah hukum Imam karena merasa dirugikan oleh informasi yang beredar.

Kasus ini muncul ketika kematian Winda Lorenza Gowasa kembali menjadi sorotan.

Pihak keluarga sebelumnya menyampaikan sejumlah pernyataan mengenai kehidupan Winda semasa hidup.

Keluarga menduga Winda pernah dijual oleh suaminya kepada seseorang yang disebut menjabat sebagai Wakapolda.

Pernyataan tersebut beredar melalui video di berbagai platform media sosial.

Namun, narasi dalam video tersebut masih merupakan keterangan dari pihak keluarga dan perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan maupun penyidikan.

Dalam video yang beredar di media sosial, seorang perempuan yang disebut sebagai bagian dari keluarga Winda menyampaikan dugaan tersebut.

"Hancurnya si Loren ini sejak si Iman menjualnya kepada atasannya kalau tidak salah jabatannya dulu Wakapolda itu dulu di Tahun 2020-2021," ujar seorang wanita dari keluarga Winda Lorenza dalam rekaman video di media sosial.

Sementara itu, laporan yang dibuat Imam kini menjadi bagian dari proses hukum yang akan ditangani kepolisian.

Polisi perlu memeriksa sumber informasi, pihak yang menyebarkan narasi, serta bukti-bukti yang mendukung maupun membantah informasi tersebut.

Dengan adanya laporan tersebut, dugaan pencemaran nama baik dan berbagai narasi mengenai hubungan Imam dengan Winda akan diuji melalui proses hukum.* (mi/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan telah memeriksa seorang warga negara asing (WNA) dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

WNA tersebut diperiksa sebagai saksi yang meringankan tersangka Don Ritto (DR).

Baca Juga:

• Praperadilan Rampung, Kubu Pastikan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Hormati Proses Hukum TPPU di Kejagung

"Memang terjadwal kemarin ada pemeriksaan saksi yang warga negara asing, tapi itu saksi yang dihadirkan meringankan dari pihak tersangka DR," kata Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna kepada wartawan di Gedung Utama Kejagung RI, Jakarta Selatan, Kamis, 3 September 2026.

Anang juga membantah informasi yang menyebut WNA tersebut diperiksa berkaitan dengan dugaan transaksi kripto yang dilakukan Febrie.

"Tidak," ucap Anang.

Pada Kamis, 3 September 2026, Febrie kembali diperiksa oleh Tim 9 Kejagung RI terkait perkara TPPU yang menjeratnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Febrie diperiksa bersama enam saksi lainnya.

Sejumlah saksi yang diperiksa berasal dari pihak perbankan.

Pemeriksaan terhadap pihak perbankan dilakukan untuk menelusuri alur transaksi yang berkaitan dengan Febrie.

"Tentunya (pemeriksaan) bagian dari TPPU-nya juga. Apakah ini ada transaksi-transaksi, seperti itu, terhadap pihak-pihak lain yang diduga ada kaitannya dengan perkara ini," kata Anang.

Menurut Anang, pemeriksaan saksi juga berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan penyidik.

Namun, ia mengaku belum mengetahui secara rinci bukti apa saja yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan tersebut.

Anang juga belum dapat memastikan apakah terdapat rekening milik Febrie yang telah disita penyidik.

"Saya tidak tahu persis, yang jelas dokumen yang terkait dengan dugaan dalam perkaranya itu," imbuhnya.

Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah perkara.

Kasus yang menjerat mantan Jampidsus tersebut pada awalnya ditangani oleh Polri sebelum penanganannya diserahkan kepada Kejagung.

Salah satu perkara yang menjerat Febrie adalah dugaan korupsi dan TPPU terkait kasus ASABRI.

Dalam perkara tersebut, Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama pengusaha Don Ritto.

Febrie kemudian kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU terkait temuan barang bukti berupa 74 kilogram emas dan uang tunai ratusan miliar rupiah.

Dalam perkara ini, Kejagung juga menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka.

Selain perkara tersebut, penyidikan lain yang berkaitan dengan Febrie masih berjalan.

Penyidikan itu mencakup dugaan korupsi di PT Krakatau Steel serta pengadaan batu bara untuk PLTU yang disebut mengakibatkan blackout.

Pemeriksaan terhadap Febrie dan para saksi masih dilakukan untuk mendalami dugaan aliran transaksi serta keterkaitannya dengan perkara TPPU yang sedang ditangani Kejagung.* (d/ad)

JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan permohonan maaf atas kasus keracunan massal setelah ratusan siswa dan santri mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo, Jawa Timur.

Sudaryono menyampaikan permintaan maaf tersebut saat memberikan pengarahan kepada jajaran BGN.

Baca Juga:

• BGN Usulkan Anggaran MBG 2027 Capai Rp232,5 Triliun, Ini Rinciannya

"Saya juga menyampaikan di tempat ini, keracunan makanan yang terjadi di Sidoarjo kemarin, permohonan maaf saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atas kelalaian dan hal-hal yang kemudian menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan di Sidoarjo, di pondok pesantren yang sampai saat ini datanya terekap di tempat kami," ujar Sudaryono saat memberikan pengarahan ke jajaran BGN seperti dalam video yang diunggah di Instagram resminya, Kamis (3/9/2026).

Sudaryono mengatakan BGN masih memantau perkembangan jumlah korban.

Ia meminta jajaran BGN terus melakukan pendataan terhadap seluruh siswa dan santri yang telah mengonsumsi makanan dari program MBG tersebut.

Dalam penelusuran sementara, Sudaryono menyebut terdapat persoalan pada pelabelan ompreng atau wadah makanan yang digunakan untuk mendistribusikan MBG.

"Kasus keracunan di Sidoarjo, kita sudah cek kronologis, sudah cek juga di Radar MBG, bahwa ternyata ahli gizi dan kepala dapur itu kemudian tidak melabeli semua omprengnya, hanya dikasih label satu untuk satu PIC. Jadi dia ngirim, misalnya 400 itu labelnya satu," ujar dia.

Menurut Sudaryono, setiap ompreng seharusnya mencantumkan informasi mengenai waktu makanan dimasak dan batas maksimal makanan tersebut dikonsumsi.

Ia mengatakan penelusuran sementara menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara waktu makanan matang, waktu pengiriman, dan waktu makanan dikonsumsi oleh siswa.

"Penelusuran sementara, itu makanan matang jam 5, makanya harus dikonsumsi sebelum jam 9, namun di labeling itu ditulis, dilaporkan jam 8.00 dan dimakan maksimal jam 10 di labelnya, dan labelnya itu tidak semua ompreng. Hanya satu ompreng kemudian difoto, dimasukkan ke dalam POP, kemudian di-capture oleh Radar MBG," ucap dia.

Sudaryono mengatakan makanan tersebut diduga baru dikirim ke sekolah setelah melewati waktu yang seharusnya. Makanan kemudian dikonsumsi siswa pada siang hari.

"Yang menjadi kenyataannya di lapangannya, itu ompreng yang dimakan sebelum jam 10, dikirim ke sekolah di atas jam 11, kalau tidak salah 11.30 atau 11.40, baru dimakan di atas jam 12 oleh para siswa itu sehingga keracunan massal terjadi di sekolah, di mana omprengmu kau kasih jam 10, tapi kalau kasih di atas jam 11 dan dimakan di atas jam 12," imbuhnya.

Sudaryono menilai persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan teknis.

Ia menyebutnya sebagai kelalaian yang disengaja karena aturan dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan MBG telah diberikan kepada petugas.

"Berarti ini adalah kelalaian yang disengaja, saya ulangi, ini kelalaian yang disengaja. Aturan sudah diberikan, juklak juknis sudah diberikan, cara sudah diberikan tapi Anda lalai dalam melaksanakan ini, namanya kelalaian yang disengaja," tegasnya.

Sudaryono menegaskan akan ada sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan kelalaian.

Ia juga meminta agar dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut diusut secara tuntas.

"Bukan hanya dicopot, bukan hanya dipecat, kalau diidentifikasi ada kelalaian dan ada unsur pidana, mohon maaf, kami tidak bisa bantu," ucap dia.

Kasus keracunan MBG tersebut terjadi setelah ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan pelajar di sejumlah sekolah di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, mengonsumsi menu MBG dari SPPG Kalitengah pada Selasa, 1 September 2026.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo melaporkan jumlah korban mencapai 664 orang.

Dari jumlah tersebut, 77 orang masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Kepala Dinkes Sidoarjo, dr Lakhsmie Herawati Yuwantina, mengatakan sebagian besar korban telah diperbolehkan pulang.

"Total 664 pasien, MRS 77 pasien, KRS 581 pasien, observasi 6 pasien. Secara umum (kondisi pasien yang masih menjalani perawatan) stabil," ujar Lakhsmie, Kamis (3/9).

BGN menyatakan masih melakukan pemantauan dan penelusuran terhadap kasus tersebut, termasuk mengevaluasi pelaksanaan distribusi makanan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.* (d/ad)

JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri membongkar praktik perjudian online atau judol jaringan internasional.

Nilai transaksi jaringan tersebut mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Baca Juga:

• Dituntut 16 Tahun Penjara, Dirut PT PASU Sebut Kasus Inalum Hanya Sengketa Perdata

Jaringan ini mengoperasikan sejumlah situs perjudian online, yakni 1XBET, AJ8KEREN, dan EMPIRE88.

"Website perjudian online ini beroperasi secara nasional maupun internasional," kata Brigjen Adex dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 3 September 2026.

Menurut Adex, pusat kendali operasional situs-situs tersebut berada di luar negeri.

Sindikat itu diduga memanfaatkan perusahaan jasa pembayaran di Indonesia untuk mengelola dana deposit para pemain.

Berdasarkan hasil penyidikan, nilai transaksi jaringan tersebut pada periode yang disebut penyidik mencapai Rp1.037.790.052.498.

Nilai itu disebut setara dengan sekitar Rp260 miliar per bulan atau Rp8,6 miliar per hari.

"Estimasi perolehan keuntungan berdasarkan fakta transaksi periode Januari sampai dengan 2026 tercatat transaksi sebesar Rp 1.037.790.052.498. Atau setara Rp 260 miliar per bulan atau setara Rp 8,6 miliar per hari," ujarnya.

Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Mereka diduga menggunakan perusahaan fiktif bernama PT Ultra Payment Terpercaya (PT UPT) untuk menampung dana deposit.

Berikut identitas dan peran masing-masing tersangka:

- APU, ditangkap di Semarang pada 15 Juli 2026. Ia berperan sebagai penghubung sekaligus mencari direktur fiktif perusahaan.
- MAY, ditangkap di Semarang pada 15 Juli 2026. Ia berperan sebagai Direktur PT UPT atau direktur fiktif yang menampung uang deposit.
- R, ditangkap di Tangerang Selatan pada 13 Juli 2026. Ia berperan memerintahkan pencarian direktur fiktif dan pembukaan rekening bank.
- GG, ditangkap di Jakarta Timur pada 13 Juli 2026. Ia berperan membuat legalitas perusahaan PT UPT.
- TS, ditangkap di Tangerang Selatan pada 20 Juli 2026. Ia berperan mengatur transaksi keuangan dari perusahaan fiktif tersebut.

Selain lima tersangka, penyidik masih memburu seorang berinisial FP yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO).

FP diduga berperan memberikan perintah kepada tersangka lain sekaligus mengendalikan operasional transaksi perjudian daring tersebut.

"Adapun peran DPO FP sebagai orang yang memerintahkan tersangka R, GG, dan S dengan tugas masing-masing sebagaimana dijelaskan di atas dan memudahkan jalan operasional transaksi perjudian daring tersebut," ujarnya.

Dalam pengungkapan kasus ini, Bareskrim Polri juga membekukan aliran dana yang diduga berkaitan dengan jaringan perjudian online tersebut.

Dana yang dibekukan berada pada lima penyelenggara jasa pembayaran. Nilai totalnya mencapai Rp51.991.693.314.

"Bareskrim Polri berhasil melakukan pembekuan dana yang ada pada lima penyelenggara jasa pembayaran di antaranya adalah PT KPG, PT HST, PT UPB, dan PT BPR serta PT K dengan total nilai sejumlah Rp 51.991.693.314," jelas Adex.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya delapan unit telepon seluler, 17 token bank, buku tabungan, kartu ATM, serta bundel cek bank.

Bareskrim Polri juga telah mengajukan permohonan pemutusan akses atau take down terhadap seluruh situs perjudian online tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Kami telah secara resmi mengajukan permohonan pemutusan akses atau take down kepada Kominfo terhadap seluruh situs tersebut agar tidak lagi dapat diakses oleh publik," tegasnya.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 26 ayat (1) dan/atau Pasal 82 dan/atau Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana.

Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 607 serta ketentuan penyertaan Pasal 20 huruf C dan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ancaman hukuman maksimal yang dikenakan kepada para tersangka dalam perkara tersebut adalah 15 tahun penjara.* (d/ad)

MEDAN — Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (PT PASU), Djoko Sutrisno, 78 tahun, meminta majelis hakim membebaskannya dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi transaksi aluminium dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum).

Permintaan itu disampaikan Djoko saat membacakan nota pembelaan atau pledoi pribadi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 2 September 2026.

Baca Juga:

• Dirut PT PASU Minta Dibebaskan dari Kasus Dugaan Korupsi Inalum, Ini Alasannya

Dalam pembelaannya, Djoko menilai persoalan gagal bayar PT PASU bukan tindak pidana korupsi, melainkan sengketa perdata yang terjadi akibat krisis ekonomi dan keadaan memaksa atau force majeure.

Djoko menjelaskan hubungan bisnis antara PT PASU dan PT Inalum telah berlangsung sejak 2018.

Menurut dia, kerja sama tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan jual beli perdata yang sah.

Salah satu skema pembayaran yang dipersoalkan jaksa adalah Documents Against Acceptance (D/A) 180 hari.

Djoko menyebut skema tersebut berasal dari penawaran pihak Inalum pada Agustus 2019.

Menurut dia, skema pembayaran itu juga telah melalui mekanisme rapat direksi internal dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Inalum secara berturut-turut pada periode 2020–2024.

Selama tujuh tahun kerja sama, yakni 2018 hingga 2024, terdapat 146 transaksi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 117 transaksi atau sekitar 80 persen telah dilunasi.

Djoko mengatakan pembayaran berlangsung lancar selama empat tahun pertama, sejak 2018 hingga Agustus 2021.

Adapun persoalan pembayaran terhadap sekitar 20 persen transaksi lainnya, menurut dia, muncul setelah terjadi krisis ekonomi global dan dampak pandemi COVID-19.

Ia juga merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Keadaan Kahar.

"Apabila sejak awal terdapat niat jahat (mens rea), tidak mungkin pembayaran berjalan lancar selama bertahun-tahun dan 80 persen transaksi lunas," kata Djoko dalam nota pembelaannya.

Djoko juga menyebut PT PASU masih melakukan pembayaran angsuran hingga 20 hari sebelum Pengadilan Niaga Surabaya menjatuhkan putusan pailit pada 29 Februari 2024.

Dalam pledoinya, Djoko turut mempersoalkan dasar penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan JPU.

Menurut dia, audit yang menjadi dasar tuntutan jaksa dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) swasta atas penugasan penyidik.

Djoko menilai audit tersebut berbeda dengan audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Ia juga menilai audit KAP tersebut bermasalah secara prosedural karena menggunakan data dari penyidik tanpa melakukan klarifikasi dua arah kepada PT PASU maupun kurator.

Selain itu, Djoko menyoroti adanya perbedaan angka antara hasil audit KAP dan laporan hasil pemeriksaan BPK.

Audit KAP disebut mencatat angka sekitar USD 9,04 juta. Sementara itu, LHP BPK Nomor 19/LHP/XX/01/2025 tertanggal 30 Januari 2025 mencatat saldo sekitar USD 8,95 juta.

Dalam pledoinya, Djoko mengutip keterangan Ahli Audit Kerugian Keuangan Negara, Sudirman, dan Ahli Hukum Pidana, Dr. Mahmud Mulyadi.

Keduanya dihadirkan dalam persidangan pada 22 Juli 2026.

Menurut Djoko, para ahli tersebut menilai LHP BPK mengklasifikasikan saldo piutang sebagai risiko dagang korporasi atau potensi kerugian perusahaan, bukan kerugian negara yang bersifat aktual (actual loss).

Djoko juga mengatakan persoalan utang-piutang antara PT PASU dan PT Inalum sebelumnya telah melalui mekanisme hukum perdata.

Ia menyebut proses tersebut mencakup restrukturisasi utang pada 2022, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), hingga penetapan status pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya.

Menurut Djoko, PT Inalum juga telah mendaftarkan tagihannya dan masuk dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Karena itu, ia menilai penyelesaian piutang tersebut menjadi kewenangan kurator melalui proses pemberesan boedel pailit.

Djoko berpendapat penggunaan jalur pidana dalam persoalan yang telah berjalan melalui mekanisme perdata bertentangan dengan asas ultimum remedium, yakni pidana sebagai upaya terakhir.

Atas dasar fakta yang menurutnya terungkap dalam persidangan, Djoko menolak tuntutan pidana penjara selama 16 tahun dan tuntutan uang pengganti sebesar Rp141.041.775.880,13 yang dibebankan kepadanya secara pribadi.

Ia juga menilai tuntutan tersebut tidak mempertimbangkan asas proporsionalitas dan kemanusiaan karena usianya telah mencapai 78 tahun.

Dalam permohonan akhirnya, Djoko meminta majelis hakim mengabulkan seluruh pledoinya.

Ia meminta majelis menyatakan tuntutan JPU cacat hukum dan batal demi hukum, serta membebaskannya dari seluruh tuntutan hukum (vrijspraak).

Djoko juga meminta tuntutan uang pengganti dinyatakan tidak dapat diterima karena piutang tersebut berada dalam ranah boedel pailit yang menjadi kewenangan kurator.

Selain itu, ia memohon agar harkat dan martabatnya dipulihkan serta dirinya dibebaskan dari tahanan.* (ad)

VLADIVOSTOK – Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia siap memperluas kerja sama dengan Rusia di berbagai bidang.

Kerja sama itu mencakup energi, ketahanan pangan, industrialisasi, hingga pendidikan dan transportasi.

Baca Juga:

• Di Hadapan Putin, Prabowo Tegaskan Indonesia Non-Blok: Kami Ingin Bekerja Sama dengan Semua Negara

Menurut dia, kedua negara memiliki peluang untuk membangun kerja sama yang lebih luas dan saling menguntungkan.

"Kerja sama kita di masa depan dapat jauh lebih besar daripada perdagangan barang," kata Prabowo dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis, 3 September 2026.

Di sektor energi, Prabowo mengatakan Indonesia menyambut kerja sama dengan Rusia untuk meningkatkan produktivitas eksplorasi, produksi, serta pengolahan minyak dan gas.

Indonesia juga terbuka terhadap kerja sama dalam pengembangan energi terbarukan dan teknologi lainnya, termasuk tenaga nuklir untuk tujuan damai.

"Kami mencari pengetahuan dan investasi dalam energi terbarukan, jaringan pintar, dan tenaga nuklir damai, termasuk teknologi modular dan skala penuh, di bawah standar keselamatan tertinggi dan pengamanan internasional," ujarnya.

Selain energi, Prabowo mendorong penguatan kerja sama di bidang ketahanan pangan.

Ia melihat sejumlah peluang kerja sama antara Indonesia dan Rusia dalam sektor pertanian dan peternakan.

Bidang yang disebut antara lain teknologi pertanian, benih unggul, peternakan, mekanisasi pertanian, pengolahan makanan, serta produksi pupuk bersama.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan kemampuan produksi kedua negara.

Indonesia mendorong pengolahan berbagai komoditas agar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

Menurut Prabowo, kerja sama hilirisasi dapat memberikan manfaat bagi Indonesia dan Rusia sekaligus menghasilkan produk yang digunakan masyarakat sehari-hari.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Minta Garuda Indonesia Buka Kembali Rute Kualanamu-Nias, Bidik Pertumbuhan Wisata dan Investasi

"Kita harus menemukan nilai bersama. Indonesia menyambut baik kemitraan dalam pengolahan hilir dan barang-barang yang digunakan warga negara kita setiap hari, makanan, produk rumah tangga, pakaian, furnitur, farmasi, elektronik konsumen," katanya.

Prabowo mengatakan pemerintahannya juga terbuka terhadap kerja sama dengan Rusia di bidang antariksa, pendidikan tinggi, dan transportasi.

Dalam forum tersebut, Prabowo turut mengajak perusahaan swasta Rusia untuk berinvestasi dan membangun produksi bersama di Indonesia.

Ia juga mendorong agar kerja sama tersebut tidak berhenti di pasar Indonesia, tetapi dapat diperluas ke kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik.

"Oleh karena itu, saya katakan langsung kepada perusahaan-perusahaan Rusia, datanglah ke Indonesia. Bekerja samalah dengan kami, berproduksilah bersama kami. Mari kita bangun industri bersama, mari kita ciptakan nilai bersama. Dan dari Indonesia, mari kita bersama-sama menjangkau pasar ASEAN dan Indo-Pasifik yang lebih luas," katanya.* (d/ad)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan anggaran sebesar Rp232,5 triliun untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027.

Usulan tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2026.

Baca Juga:

• 20 Siswa SMAN 1 Lubuk Pakam Keluhkan Sakit Perut, Sampel Menu MBG Diperiksa

Dalam rapat itu, Sudaryono menjelaskan total anggaran BGN untuk 2027 berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SPBA) Menteri Keuangan Nomor S483/MK.03/2026 dan Menteri PPN T-767/D.9/PP.04.12/08/2026 tanggal 5 Agustus 2026 mencapai Rp240.201.499.678.000.

"Pada tanggal 9 Agustus 2026 menjadi Rp240 T atau lebih tepatnya Rp 240.201.499.678.000," kata Sudaryono saat rapat.

Menurut Sudaryono, anggaran tersebut menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran BGN.

Anggaran itu terbagi dalam dua program, yakni pemenuhan gizi nasional dan dukungan manajemen.

"Rp 240,2 untuk 2 program, satu untuk pemenuhan gizi nasional itu sebesar Rp 232,876 atau sebanyak 96,25% dan kedua dukungan manajemen sebesar Rp 7,3 T atau sebesar 3,05%," beber Sudaryono.

Sudaryono kemudian membagi anggaran untuk pemenuhan gizi nasional menjadi dua bagian, yakni program MBG dan kegiatan teknis non-MBG.

Dari alokasi tersebut, anggaran khusus untuk program Makan Bergizi Gratis mencapai Rp232.503.133.201.000.

Sementara itu, berdasarkan rincian yang disampaikan BGN, total anggaran pemenuhan gizi nasional sebesar Rp232.876.433.184.000 terdiri atas:

- Program MBG: Rp232.503.133.201.000 atau 99,84 persen.
- Kegiatan teknis non-MBG: Rp373.299.993.000 atau 0,16 persen.

Dengan demikian, hampir seluruh anggaran pemenuhan gizi nasional yang diusulkan BGN untuk 2027 dialokasikan untuk pelaksanaan program MBG.

Usulan anggaran tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan Komisi IX DPR bersama BGN dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga untuk tahun anggaran 2027.* (d/ad)

VLADIVOSTOK – Presiden Prabowo Subianto menegaskan prinsip politik luar negeri Indonesia tetap berpegang pada sikap non-blok.

Indonesia, kata Prabowo, ingin menjaga hubungan baik dengan seluruh negara dan berbagai kekuatan besar dunia.

Baca Juga:

• Prabowo Undang Putin ke Indonesia di EEF Vladivostok: Ingin Balas Keramahan Presiden Rusia

Forum tersebut dibuka oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam sesi tanya jawab bersama moderator, Prabowo mengatakan Indonesia selama puluhan tahun telah terbuka mengenai kebijakan luar negerinya.

"Indonesia telah sangat terbuka selama berpuluh-puluh tahun. Kami terbuka mengenai kebijakan kami. Kami selalu mengatakan bahwa kami ingin memiliki hubungan terbaik dengan semua negara, dengan semua kekuatan besar," kata Prabowo dalam sesi tanya-jawab bersama moderator.

Prabowo mengatakan Indonesia tidak tergabung dalam aliansi militer maupun pakta pertahanan dengan negara atau kelompok tertentu.

Menurut dia, Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri secara independen.

Mantan Menteri Pertahanan itu juga menegaskan Indonesia memiliki sikap terbuka dalam hubungan ekonomi dan ingin memperluas kerja sama dengan berbagai negara.

"Secara tradisi, kami adalah negara non-blok. Seperti yang saya katakan, kami tidak tergabung dalam aliansi militer apa pun. Kami menghormati semua kekuatan besar. Secara ekonomi, kami juga mandiri dan kami ingin bekerja sama dengan semua sahabat kami, kami ingin bekerja sama dengan semua negara," ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah Indonesia terbuka terhadap berbagai bentuk negosiasi dengan negara lain.

Namun, kerja sama tersebut harus dilakukan secara adil dan tidak diarahkan untuk menghadapi atau merugikan pihak tertentu.

"Hal ini sudah sangat terbuka sejak hari pertama dalam semua negosiasi kami dengan semua mitra kami, mereka mengetahui hal ini. Dan kami menawarkan perdagangan yang adil. Jadi, kami tidak melihat adanya masalah nyata bagi kami," kata Prabowo.

Ia kembali menegaskan Indonesia tidak akan bekerja sama dengan satu kelompok untuk menghadapi kelompok lainnya.

Indonesia, kata dia, akan memperlakukan semua pihak secara adil.

"Namun seperti yang saya katakan, karena kami sangat terbuka, semua orang tahu, semua pihak tahu bahwa kami tidak akan bekerja sama dengan satu kelompok untuk melawan kepentingan kelompok lain. Kami akan memperlakukan, dan kami akan memperlakukan semua orang yang ingin datang ke Indonesia secara adil," kata dia.* (d/ad)

MEDAN – Video yang memuat pengakuan keluarga Winda Lorenza, mantan istri seorang anggota polisi yang diduga meninggal dunia karena bunuh diri, beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, keluarga menyampaikan sejumlah informasi yang disebut pernah disampaikan Winda semasa hidupnya.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Minta Garuda Indonesia Buka Kembali Rute Kualanamu-Nias, Bidik Pertumbuhan Wisata dan Investasi

Dalam video itu, keluarga menyebut atasan tersebut saat itu disebut menjabat sebagai Wakapolda sekitar 2020-2021.

"Dia mulai hancur itu , sejak Imam (mantan suami/anggota Polisi) menjual ke atasannya, kalau tidak salah saat itu jabatannya wakapolda sekitar tahun 2020-2021," ujar pihak keluarga dalam video tersebut.

Keluarga juga menyampaikan bahwa Winda pernah mengaku dirinya "dijual" kepada atasan mantan suaminya tersebut.

Menurut keluarga, sosok yang dimaksud kemudian pindah ke Jakarta dan disebut kini menjabat sebagai kapolda di salah satu provinsi di Indonesia.

"Saya sudah dijual sama Imam, sama atasan saya yang jabatannya wakapolda. Tidak lama dia cerita itu, Bapak itu pindah ke Jakarta, kalau tidak salah jabatannya sekarang kapolda. Dan itu bukan sekali dua kali Imam ini menjual Loren," ucap orang yang ada di dalam video menirukan ucapan korban kepada keluarganya saat masih hidup.

Selain tuduhan tersebut, keluarga menyebut Winda juga pernah mengaku "dijual" ke luar negeri oleh mantan suaminya.

"Loren ini juga pernah dijual ke luar negeri oleh Imam (mantan suaminya). Biar orang-orang jangan melakukan framing korban sebagai pelacur," ujarnya.

Pernyataan keluarga tersebut kemudian mendapat perhatian karena menyangkut dugaan perlakuan terhadap Winda sebelum meninggal dunia.

Namun, informasi yang disampaikan dalam video tersebut belum dapat menjadi kesimpulan mengenai kebenaran tuduhan.

Polda Sumut mengatakan akan mendalami informasi tersebut dengan memeriksa pihak yang menyampaikannya.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan kepolisian akan memeriksa pihak yang memberikan informasi dalam video tersebut.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan.

"Begini, itu keterangannya. Itu keterangan daripada yang bersangkutan. Maka kami akan melakukan pemeriksaan juga terhadap yang memberikan informasi," kata Ferry pada Kamis (3/9/2026).

Ferry mengatakan polisi tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa informasi tersebut benar hanya berdasarkan satu keterangan atau satu alat bukti.

"Kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya dari satu bukti, dari satu alat bukti, kita bisa menentukan bahwa itu benar. Jadi, kami harus mengecek dulu kebenaran daripada informasi tersebut," jelasnya.

Menurut Ferry, salah satu hal yang akan didalami adalah sumber informasi yang disampaikan keluarga.

Sebab, keluarga menyebut informasi tersebut berasal dari Winda yang kini telah meninggal dunia.

"Yang jadi masalahnya satu, bahwa informasi itu diinformasikan bahwa dia mendapatkan dari almarhum. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran dari almarhum yang sudah meninggal?" ujarnya.

Karena itu, polisi akan mencari bukti lain untuk menguji informasi yang disampaikan keluarga Winda.

"Jadi, kami akan mencari dari bukti-bukti yang ada. Karena satu bukti saja tidak menguatkan untuk menjadi alat bukti," pungkasnya.

Polda Sumut kini masih melakukan pendalaman terhadap informasi yang beredar.

Polisi akan mencari bukti pendukung sebelum menarik kesimpulan mengenai tuduhan yang disampaikan keluarga Winda Lorenza.* (d/ad)

MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendorong Garuda Indonesia membuka kembali penerbangan langsung dari Bandara Internasional Kualanamu menuju Bandara Binaka, Gunungsitoli, Nias.

Menurut Surya, pembukaan kembali rute tersebut dapat memperkuat konektivitas transportasi udara menuju Kepulauan Nias.

Baca Juga:

• Gallery Mustika Deli Catat Omzet Rp509 Juta, UMKM Medan Makin Naik Kelas

Hal itu disampaikan Surya saat menerima kunjungan Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Oentoro beserta jajaran di ruang kerjanya, Lantai 9 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (3/9/2026).

Surya mengatakan akses transportasi udara merupakan salah satu indikator penting dalam mendorong perkembangan suatu daerah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumut ingin meningkatkan konektivitas ke wilayah yang masih membutuhkan dukungan pembangunan.

"Kalau bisa ada penerbangan Kualanamu-Nias. Kita ingin mengangkat daerah-daerah yang masih tertinggal. Salah satu indikatornya adalah bertambahnya penerbangan ke daerah tersebut," kata Surya.

Surya mengatakan Kepulauan Nias masih menghadapi sejumlah persoalan pembangunan, termasuk kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Pemerintah Provinsi Sumut menargetkan persoalan tersebut dapat ditekan melalui pembangunan yang lebih terarah dan merata.

"Kita ingin pembangunan difokuskan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Harapannya pada 2027-2028 di Sumatera Utara tidak ada lagi daerah yang tertinggal," ujarnya.

Menurut Surya, penerbangan langsung Kualanamu-Nias bukan hanya berkaitan dengan kemudahan mobilitas masyarakat.

Rute tersebut juga dapat menjadi salah satu penggerak kegiatan ekonomi.

Dengan akses udara yang lebih mudah, wisatawan diharapkan semakin tertarik berkunjung ke Nias.

Di sisi lain, investor juga akan memiliki akses yang lebih baik menuju wilayah tersebut.

"Penambahan rute dari Medan ke daerah-daerah di Indonesia akan berdampak pada investasi. Sumut akan semakin banyak memiliki peluang investasi di luar Jawa," katanya.

Selain meminta pembukaan kembali rute Kualanamu-Nias, Surya berharap Garuda Indonesia turut membantu mempromosikan potensi Sumatera Utara melalui layanan penerbangan.

Menurut dia, kekayaan kuliner dan seni budaya Sumatera Utara masih dapat diperkenalkan secara lebih luas kepada masyarakat.

Salah satunya melalui musik dan makanan daerah yang dapat hadir dalam layanan penerbangan.

Surya mencontohkan pengalaman penumpang yang dapat mengenal budaya daerah tertentu melalui musik dan sajian makanan ketika melakukan perjalanan menggunakan pesawat.

"Kita ingin musik Batak dan musik khas daerah Sumatera Utara bisa lebih diperkenalkan. Begitu juga makanan daerah. Ini bisa menjadi bagian dari promosi produk daerah," ujarnya.

Surya berharap kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumut dan Garuda Indonesia terus diperkuat.

Menurutnya, sinergi tersebut dapat membantu meningkatkan konektivitas sekaligus mempermudah mobilitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas ke berbagai wilayah.

Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Oentoro menyambut positif masukan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sumut.

Thomas mengatakan Garuda Indonesia siap mendukung pengembangan konektivitas penerbangan dari Sumatera Utara.

Saat ini, Garuda Indonesia melayani tujuh penerbangan dari Medan. Sementara itu, Citilink juga melayani sejumlah rute dari Medan menuju berbagai daerah.

Namun, pengembangan jaringan penerbangan masih menghadapi kendala keterbatasan armada.

Dari sekitar 140 pesawat yang dimiliki Garuda Indonesia, sebagian di antaranya masih menjalani proses perawatan dan perbaikan.

"Masukan-masukan yang disampaikan menjadi bahan bagi kami. Bersama tim, kami akan mencari solusi untuk pengembangan rute dan konektivitas dari Medan," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, turut mendampingi Wagub Sumut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumut Nubaiti Harahap, Sekretaris Dinas Perhubungan Sumut Rochani Litiloly, serta Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumut Dedi Arian Rizki Siregar.

Hadir pula Strategic Management Office Expert for JKTDU Makiyah Rachmawati, General Manager Garuda Indonesia Medan Bobby Pratama Saragih, serta jajaran Garuda Indonesia Medan.* (ad)

MEDAN – Gallery Mustika Deli mencatat perkembangan positif sejak diresmikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas pada Agustus 2026.

Galeri yang menjadi pusat penjualan produk unggulan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Dekranasda Kota Medan itu mencatat omzet hingga Rp509.997.000.

Baca Juga:

• Dirut PT PASU Minta Dibebaskan dari Kasus Dugaan Korupsi Inalum, Ini Alasannya

Gallery tersebut berada di area Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan. Kehadirannya sekaligus menjadi ruang pemasaran bagi berbagai produk UMKM lokal.

Menurut Yulita, sejumlah produk yang paling banyak diminati masyarakat antara lain produk kriya, fashion, serta makanan ringan atau snack.

"Pengunjung paling ramai biasanya saat ada event tertentu dan layanan publik harian di MPP Kota Medan. Terutama pada hari Rabu dan Jumat, pada saat adanya Job Fair di lantai 1" ujar Yulita Dewi.

Capaian omzet hampir Rp510 juta tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap produk UMKM yang dipasarkan melalui Gallery Mustika Deli.

Lokasi galeri yang berada di kawasan MPP Kota Medan membuat produk UMKM lebih mudah dijangkau masyarakat.

Pengunjung yang datang untuk mengurus berbagai layanan publik juga dapat melihat sekaligus membeli produk lokal yang tersedia.

Kehadiran galeri ini tidak hanya menjadi sarana penjualan, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk mereka.

Upaya mendorong UMKM agar berkembang tidak hanya dilakukan melalui pemasaran di Gallery Mustika Deli.

Ketua Dekranasda Kota Medan Ny. Airin Rico Waas juga disebut mendorong produk-produk unggulan UMKM binaan agar masuk ke pasar ritel yang lebih luas.

Salah satunya dengan mendorong produk UMKM binaan menembus ritel internasional seperti UNIQLO.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pemasaran sekaligus meningkatkan kualitas produk UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih besar.

Gallery Mustika Deli pun diharapkan dapat terus menjadi salah satu pusat pemasaran produk lokal Medan sekaligus membantu pelaku UMKM meningkatkan omzet dan mengembangkan usahanya.

Dengan capaian omzet Rp509.997.000 sejak dibuka, keberadaan galeri tersebut menunjukkan bahwa fasilitas pemasaran yang dekat dengan masyarakat dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi UMKM di Kota Medan.* (ad)

Pihak sekolah langsung memberikan pertolongan pertama dan memulangkan siswa yang mengalami keluhan.

Baca Juga:

• Kebakaran Hebat Landa Pabrik PT Evyap di Sei Mangkei, Tiga Pekerja Meninggal

Menurut dia, para siswa mulai mengeluhkan sakit perut dan mendapat penanganan di Usaha Kesehatan Siswa (UKS).

"Anak-anak tadi di UKS. Sudah kami tangani lewat perawat kami. Kami tanya apa keluhannya? Sakit perut katanya malam hari (Rabu) jam 02.30 WIB. Maka kami melakukan penanganan," ungkap Fazli, Kamis (3/9/2026).

Fazli mengatakan sebagian besar siswa yang mengalami keluhan merupakan siswa kelas 12.

Sekitar 20 siswa mengeluhkan sakit perut, tetapi tidak ada yang mengalami muntah.

"Siswa satu persatu masuk UKS sekitar pukul 9 sampai 10 pagi. Pada jam tersebut mereka belum diberi Makan Bergizi Gratis (MBG)," katanya.

Pihak sekolah belum dapat memastikan penyebab sakit perut yang dialami para siswa.

Fazli juga menegaskan penyaluran MBG pada hari kejadian dinyatakan aman.

Menurut dia, siswa yang mengalami keluhan belum diketahui mengonsumsi makanan atau minuman apa sebelum mengalami sakit perut.

"Kita kan tidak tahu mereka makan apa semalam. Karena situasi yang tidak memungkinkan untuk lanjut belajar, sebanyak 20 siswa kami suruh orangtuanya menjemput. Sudah kami tangani, karena takut juga kami dehidrasi dan sebagainya," rinci Fazli.

Untuk memastikan penyebabnya, pihak sekolah kemudian memanggil pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan MBG ke SMA Negeri 1 Lubuk Pakam.

Fazli mengatakan pihak SPPG telah datang ke sekolah dan menyatakan bersedia melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel makanan.

"Sudah dikoordinasikan. Kami panggil ke sekolah pihak SPPG. Mereka datang, dan mau uji lab untuk memastikan," jelas Fazli.

Kepala SPPG Haru Raya 1 dan 2, Heriyanto, mengatakan pihaknya bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan siswa yang menjalani perawatan di klinik.

Ia juga mengatakan sampel makanan telah dikirim untuk diperiksa di laboratorium.

"9 sekolah menunya sama, nasi putih ayam gulai. Tapi yang jelas kita bertanggung jawab. Kalau untuk sampel, sudah kita kirim dan kita tunggu apa hasilnya," kata Heriyanto.

Heriyanto mengatakan makanan dengan menu yang sama juga disalurkan ke delapan sekolah lainnya.

Namun, menurut dia, tidak ada keluhan serupa dari siswa di sekolah-sekolah tersebut.

Hingga Kamis, 3 September 2026, masih terdapat tujuh siswa SMA Negeri 1 Lubuk Pakam yang mengeluhkan sakit perut.

SMA Negeri 1 Lubuk Pakam diketahui memiliki sekitar 1.200 penerima manfaat program MBG.

Makanan biasanya tiba di sekolah sekitar pukul 09.00 WIB.

Pada hari kejadian, MBG tetap dibagikan setelah pihak sekolah melakukan pengecekan dan memastikan makanan tersebut aman.

"Kami cek tadi pagi aman saja. Imbauan untuk anak-anak ya mereka kan belum terdeteksi keseluruhan, jaga dirilah. Lingkungan sekarang kan wabah penyakit banyak. Siapa tahu penyakitnya dari lingkungan," ujar Fazli.

Pihak sekolah bersama SPPG masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

Hasil pengujian tersebut diharapkan dapat membantu memastikan penyebab sakit perut yang dialami para siswa.* (it/ad)