JEMBER – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember (Unej), Aries Harianto, menyoroti tindakan anggota DPRD Jember yang diduga bermain gim sambil merokok saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D yang membahas isu kesehatan, termasuk stunting, campak, angka kematian ibu dan bayi, serta Universal Health Coverage (UHC).

Aries menilai, perilaku tersebut tidak sekadar persoalan etika pribadi, melainkan mencerminkan rendahnya penghormatan pejabat publik terhadap forum resmi dan masyarakat yang diwakilinya.

Baca Juga:

• Viral Video Diduga Anggota DPRD Nias Barat Hisap Sabu, DPD Hanura Sumut Buka Suara

Ia menegaskan, anggota dewan semestinya menjaga sikap dan fokus dalam setiap forum resmi karena rapat DPRD berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan dan pelayanan publik.

Menurutnya, tindakan bermain gim saat rapat menunjukkan ketidaksungguhan dalam menjalankan mandat sebagai wakil rakyat.

"Orang yang bermain game saat rapat berarti tidak fokus pada substansi kegiatan. Itu mencerminkan sikap tidak serius dan tidak menghormati forum," kata dia.

Aries juga menyoroti kebiasaan merokok di ruang rapat yang dinilainya memiliki dampak etik dan sosial, terutama karena dapat mengganggu kenyamanan peserta lain.

Ia menekankan bahwa ruang rapat DPRD merupakan ruang publik yang seharusnya bebas dari paparan asap rokok.

Lebih jauh, ia menilai dampak dari video yang beredar di media sosial tidak hanya menyerang individu, tetapi juga mencoreng citra lembaga DPRD dan partai politik tempat yang bersangkutan bernaung.

Di era digital, kata dia, opini publik terbentuk dengan cepat melalui viralnya suatu peristiwa.

"Publik sudah memberikan sanksi sosial berupa opini negatif ketika video itu viral," ujarnya.

Aries mendorong DPRD Jember dan partai politik terkait untuk bersikap tegas serta transparan dalam menangani dugaan pelanggaran etik tersebut melalui Badan Kehormatan (BK) DPRD.

Ia menilai keterbukaan proses menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik.

"Publik harus mengetahui sejauh mana penegakan etik dilakukan. Transparansi penting agar lembaga tidak dianggap menutup-nutupi pelanggaran," katanya.

Sebelumnya, video anggota DPRD Jember Achmad Syahri As Siddiqi yang diduga bermain gim sambil merokok saat RDP Komisi D viral di media sosial.

Ketua DPRD Jember telah menyampaikan permintaan maaf dan memastikan kasus tersebut akan diproses melalui Badan Kehormatan DPRD.*

(km/ad)

LABUSEL – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Labusel yang digelar di Aula Santun Berkata Bijak Berkarya (SBBK), Kotapinang, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah unsur pimpinan daerah, di antaranya Wakil Ketua DPRD Labusel Irmayanti Siregar, anggota DPRD Zulfikli Nasution, Mahfuddin, dan Angginatul Ladomi, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, Ketua KNPI Sumatera Utara Aldi Syahputra Siregar, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan OPD, organisasi kepemudaan (OKP), serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Susun RP3KP, Fokus Penanganan Kawasan Kumuh dan Rumah Layak Huni

Ia menegaskan bahwa Musda KNPI bukan sekadar forum pergantian kepengurusan, melainkan momentum evaluasi dan konsolidasi arah gerak organisasi ke depan.

"Musyawarah daerah bukan hanya agenda pergantian kepengurusan, tetapi momentum evaluasi, konsolidasi, dan penentuan arah perjuangan KNPI ke depan," ujar Fery.

Fery berharap Musda kali ini mampu melahirkan gagasan-gagasan baru serta memperkuat soliditas pemuda agar KNPI tetap relevan sebagai wadah perjuangan kepemudaan.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman organisasi kepemudaan.

"Jangan sampai Musda meninggalkan perpecahan. Siapa pun yang terpilih nanti harus kita dukung bersama sebagai keputusan organisasi," katanya.

Menurutnya, pemuda memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah, tidak hanya sebagai penerus, tetapi juga sebagai penentu arah perubahan saat ini.

Karena itu, KNPI diharapkan dapat menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis pemerintah daerah.

Fery juga mengakui selama kepemimpinannya di KNPI Labusel masih terdapat kekurangan dan keterbatasan.

Namun, ia menilai berbagai kegiatan kepemudaan, sosial, hingga olahraga tetap dapat berjalan berkat kekompakan para kader.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut membagikan refleksi perjalanan dirinya dari aktivis KNPI hingga dipercaya memimpin Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Momen itu menjadi motivasi bagi para pemuda yang hadir untuk terus berkontribusi bagi daerah.

Di akhir sambutannya, Fery menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan selama memimpin KNPI, sekaligus mengajak seluruh elemen pemuda untuk terus menjaga semangat gotong royong, persatuan, dan pengabdian kepada masyarakat.*

(ad)

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rabu, 13 Mei 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai itu dibuka oleh Pelaksana Harian Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina.

Baca Juga:

• Dugaan Politik Dinasti dan Alokasi APBD Tak Tepat Sasaran di Kaltim, Prabowo Didesak Turun Tangan

Dalam sambutannya, Fadly mengatakan RP3KP disusun sebagai arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah.

Ia menegaskan bahwa perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dibangun secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

"Dokumen ini diharapkan menjadi dasar pengendalian pembangunan, penanganan kawasan kumuh, penyediaan rumah layak huni, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman," kata Fadly.

Ia menjelaskan, RP3KP juga akan menjadi pedoman pembangunan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang di Kota Tanjungbalai.

Penyusunan dokumen ini, kata dia, harus selaras dengan kebijakan RTRW sebagaimana diatur dalam Perda Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2025.

Menurut dia, keselarasan tersebut penting agar pembangunan perumahan berjalan sesuai peruntukan ruang serta menciptakan kawasan permukiman yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Fadly menambahkan, FGD ini menjadi ruang untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar Ranperda RP3KP yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat.

"Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen mendukung pembangunan perumahan yang layak, aman, dan nyaman demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ia berharap seluruh peserta dapat memberikan kontribusi pemikiran secara aktif sehingga Ranperda tersebut dapat menjadi produk hukum yang implementatif dan adaptif terhadap tantangan pembangunan ke depan.*

(ad)

JAKARTA — Empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa kasus dugaan penyiraman cairan berbahaya terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, memohon agar tetap dapat berdinas di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Permohonan itu disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jakarta Timur, Rabu, 13 Mei 2026.

Baca Juga:

• Terungkap di Sidang Militer, Sosok yang Diduga Usulkan Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Andrie Yunus

Dalam persidangan, para terdakwa menyampaikan penyesalan atas perbuatan mereka.

Edi mengakui telah menyiramkan cairan campuran pembersih karat dan air aki kepada korban. Ia juga menyebut ikut merasakan efek panas dari cairan tersebut.

Terdakwa II, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono, dan Terdakwa IV, Letnan Satu Sami Lakka, turut menyampaikan permintaan maaf serta berharap masih dapat melanjutkan dinas di TNI demi keluarga mereka.

"Harapannya kami masih berdinas karena ada anak-anak yang harus dibanggakan," ujar keduanya dalam persidangan.

Sementara itu, Terdakwa III, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, juga menyampaikan permohonan maaf kepada korban, pimpinan TNI, serta masyarakat.

Ia menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya.

"Kami bersikap kesatria dan berjanji tidak akan mengulangi lagi," ujarnya.

Di sisi lain, hakim anggota Letkol Kum Irwan Tasri menilai aksi penyiraman cairan berbahaya tersebut telah direncanakan sejak awal pertemuan para terdakwa di lingkungan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Hakim mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menunjukkan adanya usulan awal untuk melakukan penyiraman terhadap korban, yang kemudian disepakati bersama oleh para terdakwa.

"Berarti sudah direncanakan lebih dahulu," kata Irwan dalam persidangan.

Ia juga menilai tindakan tersebut tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil kesepakatan bersama yang telah disusun sejak awal pertemuan para terdakwa.

Kasus ini melibatkan empat prajurit aktif TNI dan masih terus disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk mengurai peran masing-masing terdakwa dalam peristiwa penyiraman cairan berbahaya terhadap aktivis KontraS tersebut.*

(snbs/ad)

JAKARTA — Tujuh warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan meninggal dunia setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Pulau Pangkor, Perak, Malaysia, pada Senin, 11 Mei 2026.

Sementara itu, tujuh WNI lainnya masih dalam proses pencarian.

Baca Juga:

• Singapura Usulkan Revitalisasi SIJORI dengan RI dan Malaysia, Dorong Lonjakan Investasi Digital dan Energi Kawasan

"Dari 14 orang WNI yang sebelumnya dalam proses pencarian, tujuh orang telah ditemukan meninggal dunia," kata Heni, Rabu, 13 Mei 2026.

Menurut Heni, hingga saat ini tim pencarian masih berupaya menemukan tujuh WNI lainnya yang belum ditemukan sejak insiden tersebut terjadi.

"Kemudian tujuh orang lainnya masih dalam proses pencarian," ujarnya.

Kapal yang membawa 37 WNI itu dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Pangkor. Dari jumlah tersebut, 23 orang berhasil diselamatkan, sementara 14 lainnya sempat dinyatakan hilang.

Otoritas Maritim Malaysia menyebut para WNI tersebut diduga berangkat dari Kota Kisaran, Sumatera Utara, pada 9 Mei 2026.

Mereka disebut hendak menuju sejumlah wilayah di Malaysia seperti Penang, Terengganu, Selangor, dan Kuala Lumpur.

Hasil penyelidikan awal juga menunjukkan sebagian besar penumpang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah.

Kementerian Luar Negeri menyatakan akan mengirim tim untuk menelusuri keluarga korban di Indonesia, terutama di Sumatera Utara, guna membantu proses identifikasi serta administrasi kepulangan jenazah.

KBRI Kuala Lumpur saat ini berkoordinasi dengan aparat Malaysia untuk penanganan korban, baik yang selamat maupun meninggal dunia.

"Kemlu menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan jalur nonprosedural untuk bekerja ke luar negeri," kata Heni.*

(ad)

AGAM — Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat menggagalkan upaya penyelundupan 150 kilogram ganja yang diduga berasal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Barang haram tersebut diamankan di jalur lintas Bukittinggi–Medan, Kabupaten Agam, setelah petugas menangkap empat orang yang diduga kurir.

Baca Juga:

• Viral Video Diduga Anggota DPRD Nias Barat Hisap Sabu, DPD Hanura Sumut Buka Suara

"Tim mulai melakukan penyelidikan pada Sabtu (9/5/2026). Dari hasil pemantauan diketahui ada pergerakan yang mengindikasikan pengiriman ganja dari Sumatera Utara," kata Ricky, Rabu, 13 Mei 2026.

Tim pemberantasan dan intelijen BNNP Sumbar kemudian melakukan pemantauan hingga akhirnya melakukan penyergapan pada Minggu dini hari, 10 Mei 2026, sekitar pukul 04.00 WIB di kawasan Jorong Batang Palupuh, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuh.

Dalam operasi itu, petugas menghentikan dua kendaraan yang diduga digunakan dalam pengangkutan narkotika.

Masing-masing Toyota Agya dan Daihatsu Sigra yang membawa empat orang pelaku.

Dari penggeledahan, petugas menemukan tujuh karung putih berisi puluhan paket ganja yang disembunyikan di dalam mobil Sigra.

Total barang bukti yang diamankan mencapai sekitar 150 kilogram.

"Ganja tersebut dikemas dalam tujuh karung dengan total 150 kilogram," ujar Ricky.

Selain narkotika, petugas turut mengamankan tujuh unit telepon genggam, satu tas sandang, serta dua mobil yang digunakan para pelaku.

Keempat tersangka masing-masing berinisial MI alias A (31), DR (35), AF (31), dan NLP (28). Mereka diduga berasal dari wilayah Bukittinggi dan Kabupaten Agam.

BNNP Sumbar menduga para pelaku merupakan bagian dari jaringan penyelundupan narkotika lintas provinsi yang memasok ganja dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat.

Saat ini, penyidik masih menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain dalam jaringan tersebut.

"Kami masih terus mendalami jaringan dan asal barang ini," kata Ricky.

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.*

(km/ad)

MEDAN — Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, menyatakan dirinya menjadi korban "kriminalisasi perdata" dalam perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang ditaksir merugikan negara Rp141 miliar.

Pernyataan itu disampaikan Djoko usai menyampaikan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 13 Mei 2026.

Baca Juga:

• Empat Terdakwa Kasus Alih Lahan PTPN II Dituntut 1,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Jaksa Hanya “Copy Paste” Dakwaan

Djoko menegaskan transaksi yang dipersoalkan dalam perkara tersebut merupakan hubungan bisnis murni yang diikat dalam perjanjian keperdataan.

Ia menyebut kontrak yang dibuat para pihak memuat klausul force majeure serta tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut dia, perkara tersebut tidak dapat dipisahkan dari mekanisme bisnis dan kesepakatan kontraktual yang berlaku antarperusahaan.

Ia juga menyinggung pencatatan transaksi dalam laporan keuangan PT Inalum yang disebut masih tercatat sebagai piutang selama lima tahun terakhir.

"Inalum sendiri dalam laporan keuangan lima tahun mencantumkan transaksi ini sebagai aset perdata," ujarnya.

Djoko meminta majelis hakim menilai perkara tersebut sebagai sengketa perdata, bukan tindak pidana korupsi.

Ia juga menilai unsur kerugian negara harus dibuktikan melalui lembaga resmi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kerugian negara harus ada perhitungan dan pernyataan dari BPK," kata dia.

Sementara itu, penasihat hukum Djoko, Willyam Raja D. Halawa, menilai perkara ini lebih tepat dikategorikan sebagai hubungan bisnis yang bersifat keperdataan.

Ia menyebut kerugian yang dialami badan usaha milik negara tidak serta-merta dapat dipersamakan dengan kerugian negara.

Willyam juga mengungkapkan PT PASU telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada 2024, sehingga seluruh aset dan kewajiban perusahaan berada di bawah pengawasan kurator.

"Kerugian negara ini semakin kabur," kata dia.

Ia juga menegaskan dalam dakwaan jaksa tidak terdapat uraian mengenai aliran dana maupun dugaan suap kepada para terdakwa.

"Tidak ada suap, tidak ada aliran dana," ujarnya.

Dalam perkara ini, empat terdakwa didakwa terlibat dalam dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Inalum kepada PT PASU.

Perubahan skema pembayaran dari SKBDN menjadi dokumen D/A dengan tenor 180 hari disebut membuat kewajiban pembayaran tidak terpenuhi hingga menimbulkan kerugian negara Rp141 miliar.

Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

(ad)

NIAS BARAT – Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria diduga anggota DPRD Kabupaten Nias Barat menghisap sabu beredar dan viral di media sosial.

Pria dalam video tersebut disebut-sebut merupakan kader Partai Hanura.

Baca Juga:

• Di Hadapan Menkomdigi, Wali Kota Medan Tegas Perangi Judol hingga ke Lingkup Pemerintahan

Ia terlihat menghembuskan asap setelah diduga menggunakan alat hisap sabu atau bong.

Video tersebut memicu sorotan publik dan menuai berbagai tanggapan, terutama terkait dugaan keterlibatan seorang pejabat publik dalam penyalahgunaan narkotika.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Bidang Perencanaan Kebijakan Strategis DPD Hanura Sumatera Utara, Syaiful Amri, mengatakan pihaknya baru mengetahui adanya video tersebut dan akan segera melakukan penelusuran.

"Nanti kita tindaklanjuti dan dalami apakah benar yang di dalam video tersebut adalah kader Partai Hanura," ujar Syaiful, Rabu (13/5/2026).

Ia menegaskan, Partai Hanura tidak akan menoleransi setiap bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan kadernya, terlebih jika hal tersebut mencoreng nama baik partai.

"Intinya kita tidak mentolerir perbuatan yang melanggar hukum dan yang mencoreng nama baik partai. Pasti ada sanksi yang tegas jika terbukti itu kader partai kita," katanya.

Hingga kini, pihak Partai Hanura masih melakukan pendalaman terkait identitas pria dalam video tersebut.

Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Nias Barat mengenai dugaan tersebut.*

(d/ad)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik sebagian pengusaha yang mengekspor komoditas sumber daya alam seperti kelapa sawit, batu bara, timah, dan emas, namun tidak menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri.

Prabowo menyebut kondisi tersebut menyebabkan potensi besar kekayaan negara tidak kembali memperkuat ekonomi nasional.

Baca Juga:

• Dugaan Politik Dinasti dan Alokasi APBD Tak Tepat Sasaran di Kaltim, Prabowo Didesak Turun Tangan

Ia menegaskan, hasil ekspor tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional, termasuk memperbesar cadangan devisa dan mendukung pembiayaan pembangunan.

Prabowo menambahkan, pemerintah telah mewajibkan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025.

Kebijakan ini, menurutnya, merupakan langkah strategis untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

"Kalau tidak ada aturan ini, kekayaan kita hanya akan habis dijual tanpa kembali memperkuat negara," katanya.

Selain kelapa sawit dan batu bara, Prabowo juga menyinggung komoditas lain seperti timah dan emas yang turut diekspor tanpa optimalisasi manfaat di dalam negeri.

Ia menilai kondisi tersebut perlu segera diperbaiki melalui penguatan regulasi dan hilirisasi industri.

Menurut Prabowo, kebijakan DHE dan hilirisasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi agar lebih berdaulat dan tidak bergantung pada arus modal luar negeri semata.

"Ini semua adalah bukti kepada rakyat bahwa kita akan terus mengambil langkah-langkah tegas. Kita akan melaporkan setiap kemajuan kepada rakyat," ujarnya.

Prabowo juga menegaskan pemerintah akan bersikap tegas terhadap praktik yang dinilai merugikan negara, serta memastikan seluruh kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat.

Ia menyatakan optimistis Indonesia akan mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan.

"Kita akan buktikan sampai tahun depan, dunia akan kaget melihat kebangkitan bangsa Indonesia," kata Prabowo.*

(km/ad)

JAKARTA – Kerusuhan Mei 1998 tercatat sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah politik Indonesia modern.

Peristiwa yang berlangsung sekitar 10 hari itu dipicu oleh penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 dan berujung pada lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

Baca Juga:

• Dugaan Politik Dinasti dan Alokasi APBD Tak Tepat Sasaran di Kaltim, Prabowo Didesak Turun Tangan

Enam mahasiswa dilaporkan tewas dalam insiden tersebut, yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, Alan Mulyadi, Hendriawan Sie, dan Vero.

Peristiwa itu memicu gelombang kemarahan publik dan aksi demonstrasi di berbagai titik di Jakarta.

Sehari setelahnya, pada 13 Mei 1998, kerusuhan meluas di sekitar kawasan Universitas Trisakti dan semakin tidak terkendali. Situasi keamanan di Ibu Kota kian memburuk.

Pada 14 Mei 1998, kerusuhan mulai menyebar ke sejumlah kota besar di Indonesia. Aksi massa disertai pembakaran dan penjarahan dilaporkan terjadi di berbagai lokasi.

Memasuki 15 Mei 1998, kerusuhan meluas hingga ke pusat-pusat perbelanjaan.

Salah satu lokasi yang terdampak adalah pusat perbelanjaan di kawasan Klender, Jakarta Timur, di mana dilaporkan banyak korban jiwa dalam insiden kebakaran dan kepanikan massa.

Sehari kemudian, 16 Mei 1998, kerusuhan masih berlanjut. Peristiwa serupa kembali terjadi di sejumlah titik, termasuk Cileduk Plaza yang juga dilaporkan menimbulkan korban jiwa.

Pada 17 Mei 1998, situasi semakin tidak terkendali. Berdasarkan laporan yang beredar saat itu, ratusan orang dilaporkan meninggal dunia dan ribuan bangunan terbakar di berbagai wilayah Jakarta.

Gelombang demonstrasi kemudian berlanjut ke ranah politik pada 18 Mei 1998, ketika ribuan mahasiswa menduduki Kompleks Parlemen Senayan.

Ketua MPR saat itu, Harmoko, menyerukan agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Pada 19 Mei 1998, Soeharto menyatakan akan menggelar pemilu lebih cepat serta tidak mencalonkan diri kembali.

Ia juga menyampaikan rencana pembentukan komite reformasi sebagai respons atas tekanan politik yang meningkat.

Pada 20 Mei 1998, beredar rencana aksi long march mahasiswa, namun aksi tersebut tidak terlaksana. Situasi politik tetap berada dalam ketegangan tinggi.

Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto secara resmi mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden BJ Habibie.

Peristiwa ini menandai berakhirnya 32 tahun kekuasaan Orde Baru.

Kerugian material akibat kerusuhan selama dua hari (13–14 Mei 1998) di Jakarta diperkirakan mencapai sekitar Rp 2,5 triliun.

Kerusuhan Mei 1998 hingga kini tercatat sebagai salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Indonesia, yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar, tetapi juga menjadi titik balik perubahan politik nasional menuju era reformasi.*

(km/ad)

SAMARINDA – Puluhan tokoh senior yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Kalimantan Timur (MPKT) berencana menemui Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kondisi sosial politik serta tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur.

Inisiator MPKT, Harbiansyah Hanafiah, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Presiden melalui Budi Djiwandono saat kunjungan kerja di Balikpapan.

Baca Juga:

• Mahfud MD Ungkap Isi Pembicaraan saat Tak Sengaja Bertemu Jokowi

"Surat telah kami sampaikan ke Budi Satrio untuk diteruskan kepada Presiden RI," ujar Harbiansyah, Rabu (13/5/2026).

Menurut Harbiansyah, langkah itu ditempuh karena adanya keresahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik.

Ia menyebut sebagian kebijakan justru memunculkan polemik di tengah masyarakat.

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam MPKT terdiri atas akademisi, pengusaha, mantan birokrat, hingga tokoh olahraga daerah.

Mereka menilai kebijakan strategis pemerintah daerah saat ini cenderung mengarah pada kepentingan politik tertentu.

"Penggunaan anggaran daerah juga menjadi sorotan karena dinilai tidak sesuai prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata Harbiansyah.

Dalam surat yang disampaikan kepada Presiden, MPKT memuat empat poin utama.

Poin pertama terkait transparansi pengelolaan anggaran daerah yang dinilai belum akuntabel. Mereka menyoroti sejumlah alokasi APBD yang dianggap tidak tepat sasaran.

Poin kedua berkaitan dengan dugaan praktik politik dinasti di lingkungan pemerintahan daerah, termasuk indikasi penempatan kerabat pejabat pada sejumlah posisi strategis.

MPKT menilai hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Isu ini bahkan sempat viral di media sosial dan menjadi sorotan publik," ujar Harbiansyah.

Poin ketiga menyoroti minimnya partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

MPKT juga mengkritik keberadaan Tim Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang dinilai membebani anggaran daerah.

Sementara itu, poin keempat mendorong DPRD Kalimantan Timur untuk mempertimbangkan penggunaan hak angket atau hak interpelasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai bermasalah.

Harbiansyah berharap pemerintah pusat dapat merespons aspirasi tersebut secara objektif.

Ia juga meminta DPRD Kaltim memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

"DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara tegas demi menjaga marwah demokrasi dan menjamin kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur," ujarnya.*

(km/ad)

SURABAYA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya, melanggar standar operasional prosedur (SOP) dalam pengolahan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pelanggaran itu diduga menjadi pemicu keracunan yang dialami sekitar 200 siswa dari 12 sekolah di wilayah tersebut pada Senin (11/5/2026).

Baca Juga:

• Siswa Kini Bisa Usulkan Menu MBG Sesuai Selera, Ini Mekanisme dan Peran SPPG

"SPPG yang bersangkutan terjadi kesalahan penerapan. Di antaranya, pengawas gizi tidak ada di tempat saat kualitas bahan baku datang," ujar Kusmayanti dalam rapat dengar pendapat di DPRD Surabaya, Rabu (13/5/2026).

Ia menyebut, kondisi tersebut membuat proses pengawasan mutu makanan tidak berjalan optimal.

BGN juga tidak dapat memastikan pada tahap mana makanan mengalami kerusakan, apakah saat pengolahan di SPPG atau ketika distribusi ke sekolah-sekolah.

Selain itu, sampel makanan yang seharusnya diuji di laboratorium juga mengalami kerusakan karena penanganan yang tidak sesuai prosedur.

Makanan disebut sempat dikeluarkan dari lemari pendingin tanpa perlakuan khusus.

"Harusnya ketika dikeluarkan ada treatment khusus dan dimasukkan ke cooler box, tidak dibiarkan di suhu ruangan. Akibatnya, hanya daging yang masih bisa diambil sampelnya," kata dia.

BGN Jawa Timur menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut. Kusmayanti menyebut kejadian ini menjadi bahan evaluasi serius dalam pelaksanaan program MBG ke depan.

"Dengan segala kerendahan hati kami memohon maaf. Ini menjadi catatan bagi kami untuk jauh lebih waspada dan lebih berhati-hati dalam penerapan SOP," ujarnya.

Sebelumnya, sekitar 200 siswa dari jenjang TK, SD, hingga SMP di kawasan Tembok Dukuh mengalami gejala keracunan seperti mual, pusing, dan muntah setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Sebagian di antaranya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Surabaya.

Puskesmas Tembok Dukuh mencatat, hampir seluruh siswa dari 12 sekolah yang menerima distribusi makanan tersebut mengeluhkan gejala serupa.*

(km/ad)

DENPASAR – Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, menekankan pentingnya transformasi pendidikan yang adaptif dan inklusif dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika zaman.

Hal itu disampaikan dalam Seminar Pendidikan 2026 di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Bali, Minggu, 11 Mei 2026.

Baca Juga:

• Medan Diproyeksikan Jadi Kota Metropolitan Berbasis Teknologi, Rico Waas: Inovasi Bukan Lagi Pilihan

Dalam paparannya yang bertajuk "Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Provinsi Bali", Wesnawa menegaskan bahwa pendidikan masa depan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada kemampuan beradaptasi dengan teknologi serta keterbukaan terhadap seluruh lapisan masyarakat.

"Kita harus mendorong peningkatan mutu pendidikan yang tidak hanya berdaya saing secara intelektual, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman yang kian dinamis. Partisipasi semesta adalah kunci," ujar Wesnawa di hadapan peserta seminar.

Ia menyebut terdapat tiga pilar utama dalam penguatan pendidikan di Bali, yakni adaptif terhadap teknologi, inovatif dalam metode pembelajaran, serta inklusif bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali.

Menurutnya, ketiga pilar tersebut penting untuk membangun ekosistem pendidikan yang mampu mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global.

Seminar ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas tenaga pendidik di Bali dalam menghadapi transformasi pendidikan berbasis teknologi sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.*

(ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyebut Kota Medan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kota metropolitan berbasis teknologi.

Ia menilai transformasi berbasis inovasi menjadi kebutuhan mendesak seiring pesatnya perkembangan kota.

Baca Juga:

• Di Hadapan Menkomdigi, Wali Kota Medan Tegas Perangi Judol hingga ke Lingkup Pemerintahan

Rico mengatakan Medan sebagai "miniatur Indonesia" memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang kawasan barat Indonesia, sehingga berpeluang besar menjadi pusat pertumbuhan berbasis teknologi.

"Misalnya pembangunan SPPG yang ditargetkan sebanyak 255 unit untuk menjangkau 700 ribu anak," kata Rico.

Selain itu, ia menyebut Kota Medan juga ditetapkan sebagai lokasi pembangunan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) serta pengembangan sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT).

Menurut Rico, inovasi tidak lagi dapat dipandang sebagai pilihan, melainkan kebutuhan utama dalam tata kelola kota modern.

Ia menekankan bahwa pemanfaatan teknologi harus memberi dampak langsung bagi masyarakat.

"Inovasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Kita bisa menyandingkannya dengan penerapan teknologi agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.

Terkait persoalan banjir, Rico memetakan dua faktor utama penyebab genangan di Kota Medan, yakni banjir kiriman dari wilayah hulu dan banjir rob.

Kondisi tersebut, kata dia, menuntut kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

"Dengan kondisi seperti ini kita mendorong adanya self emergency atau kesiapsiagaan mandiri bagi masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif/Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI, Alwis Rustam, menyampaikan bahwa Kota Medan bersama Malang terpilih sebagai kota percontohan program Pijar Foundation.

Direktur Inovasi Pijar Foundation, Cynthia Krisanti, menambahkan bahwa pihaknya membawa sejumlah inovasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan kota.

"Kami memiliki teknologi inovasi di sektor kesehatan, iklim, kebencanaan, lansia, hingga ketahanan pangan," ujarnya.

Melalui integrasi teknologi dalam program strategis, Medan diharapkan tidak hanya tumbuh secara fisik, tetapi juga menjadi kota yang lebih tangguh, cerdas, dan berkelanjutan.*

(ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan komitmennya untuk memperkuat pemberantasan judi online (judol) di Kota Medan.

Ia bahkan mengungkap telah mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian seorang camat yang terbukti terlibat praktik judi daring.

Baca Juga:

• Dirut PUD Pasar Medan Laporkan Dugaan Korupsi Internal ke Kejari Medan

Kegiatan kampanye bertema "GASS POL Tolak Judol! Jauhi Judi - Anak Medan Pilih Masa Depan, Bukan Judi Online" itu digelar untuk meningkatkan kesadaran publik, terutama generasi muda, mengenai bahaya judol yang kian meluas.

Rico menyebut judi online telah merusak berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga aparatur pemerintahan.

Ia menilai teknologi yang semestinya membawa manfaat justru menjadi celah masuknya praktik ilegal tersebut.

"Teknologi ternyata punya celah di mana hal-hal yang tidak menguntungkan kita masuk. Salah satunya judol yang menyerang anak-anak SD, SMA, hingga orang yang sudah bekerja," ujar Rico.

Ia juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan, termasuk keretakan rumah tangga hingga perceraian akibat kecanduan judi daring.

Menurutnya, situasi tersebut sudah menyerupai dampak kecanduan narkotika.

"Kecanduannya hampir sama dengan narkoba, merusak mentalitas dan keluarga kita," kata dia.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut judi online telah menjadi persoalan serius yang menyasar hampir seluruh kelompok masyarakat, termasuk anak-anak.

Meutya mengungkapkan terdapat sekitar 200 ribu anak yang terpapar judi online, dengan sekitar 80 ribu di antaranya berusia di bawah 10 tahun.

"Ini penting bagi kita membuka ruang untuk menyampaikan bahwa masalah ini luar biasa besar," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah tidak hanya fokus menutup akses dan menurunkan situs judi online, tetapi juga memperkuat edukasi dan literasi digital kepada masyarakat.

Menurut Meutya, pemberantasan judi online membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari aparat penegak hukum, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga platform digital.

"Pelakunya juga harus ditangkap, karena kalau tidak, situsnya akan terus bertambah," kata dia.

Kegiatan ini diharapkan menjadi gerakan kolektif untuk menekan angka keterlibatan masyarakat dalam judi online, khususnya di kalangan anak muda Kota Medan.*

(ad)

MEDAN – Empat terdakwa perkara dugaan pengalihan lahan PTPN II kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP) dituntut masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Sipahutar dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 13 Mei 2026.

Selain pidana penjara, para terdakwa juga dikenakan tuntutan denda sebesar Rp50 juta dengan subsider tiga bulan kurungan apabila tidak dibayar.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Inalum, Terdakwa Dante Sinaga Bantah Dakwaan dan Minta Dibebaskan

Dalam uraian tuntutannya, jaksa menyatakan para terdakwa menyalahgunakan kewenangan dalam proses perubahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT NDP.

Proses tersebut disebut tidak mengacu pada ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 serta keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

"Perubahan hak yang dilakukan para terdakwa tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku," kata JPU Hendri di hadapan majelis hakim yang dipimpin Muhammad Kasim.

Dari keempat terdakwa, hanya PT NDP melalui Iman Subakti yang dibebani kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp263 miliar.

Sidang kemudian ditunda untuk memberikan kesempatan kepada para terdakwa menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) yang dijadwalkan pada 20 Mei 2026.

Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa Iman Subakti, Julisman Adnan, menilai tuntutan jaksa tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Ia menyebut uraian tuntutan hanya mengulang isi dakwaan.

"Seolah-olah hanya copy paste dari dakwaan. Padahal fakta persidangan berbeda," ujar Julisman.

Menurut dia, saksi-saksi di persidangan menyebut proses tersebut merupakan pemberian hak, bukan perubahan hak sebagaimana didalilkan jaksa.

Karena itu, ia menilai tidak ada kewajiban penyerahan 20 persen kepada negara.

Ia juga menyebut belum adanya petunjuk teknis serta kesiapan instansi terkait menjadi alasan mekanisme tersebut tidak dapat dijalankan pada saat itu.

"Belum ada dasar teknis yang memungkinkan pelaksanaan saat itu," ujarnya.

Pihaknya berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta persidangan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap para terdakwa.*

(ad)

MEDAN - Terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Dante Sinaga, menyatakan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ia menilai dakwaan tersebut tidak sesuai dengan periode jabatannya di perusahaan pelat merah itu.

Baca Juga:

• Dirut PUD Pasar Medan Laporkan Dugaan Korupsi Internal ke Kejari Medan

Sidang dipimpin majelis hakim As'ad Rahim Lubis.

Usai persidangan, Dante menegaskan bahwa inti keberatannya terletak pada tuduhan jaksa yang disebut terjadi di luar masa jabatannya sebagai Senior Executive Vice President Pengembangan Usaha PT Inalum.

"Keberatan saya, yang didakwakan kepada saya sebagai tuduhan itu di luar masa jabatan saya. Itu keberatan paling berat yang saya sampaikan," kata Dante kepada wartawan.

Ia menyebut seluruh dugaan perbuatan yang dialamatkan kepadanya terjadi setelah dirinya tidak lagi menjabat di Inalum.

"Semua tuduhan yang dilakukan di luar masa jabatan saya, itu keberatan saya," ujarnya.

Dante juga meminta majelis hakim membatalkan dakwaan jaksa dan membebaskannya dari perkara tersebut.

"Permohonan saya, dakwaan jaksa penuntut umum dibatalkan, kemudian saya dibebaskan," katanya.

Penasihat hukum Dante, Kasmin Sidauruk, menilai dakwaan JPU tidak cermat karena mengaitkan kliennya dengan periode dugaan tindak pidana hingga 2024, sementara Dante berhenti menjabat pada April 2020.

"Jaksa mendakwa klien kami melakukan tindak pidana korupsi tahun 2024, sedangkan klien kami bekerja sampai April 2020. Jadi itu tidak berdasarkan dan tidak cermat," ujar Kasmin.

Ia menegaskan bahwa hukum pidana tidak dapat membebankan seseorang atas perbuatan yang terjadi setelah tidak lagi memiliki kewenangan.

"Tidak ada kesalahan tanpa perbuatan," katanya.

Atas dasar itu, pihaknya meminta majelis hakim menyatakan dakwaan batal demi hukum dan menerima perlawanan terdakwa.

Sementara itu, kasus ini merupakan pengembangan perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Inalum kepada PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk yang disebut menimbulkan kerugian negara sekitar USD 9 juta atau setara Rp141 miliar.

Selain Dante Sinaga, perkara ini juga menjerat tiga terdakwa lain dari lingkungan PT Inalum dan PT PASU.*

(tm/ad)

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku tidak sengaja bertemu dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo di sebuah acara resepsi pernikahan keluarga artis Soimah Pancawati.

Pertemuan itu terjadi pada Sabtu malam, 9 Mei 2026.

Baca Juga:

• Polda Metro Segera Tentukan Status Hukum Roy Suryo Cs dalam Kasus Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi

Ia menyebut awalnya duduk di kursi undangan umum sebelum kemudian diminta panitia untuk berpindah ke tempat yang telah disiapkan secara khusus.

"Itu dua hari lalu ya, Sabtu malam. Ada undangan mantenan, mantu Soimah," kata Mahfud dalam siniar Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 12 Mei 2026.

Setelah berpindah tempat duduk, Mahfud mengaku melihat Joko Widodo berada di lokasi yang sama. Ia kemudian menyapa mantan Presiden RI tersebut dan terlibat percakapan santai.

"Kami bercerita banyak masa-masa di kabinet, istri saya dengan Bu Jokowi sering bepergian, cerita-cerita gitu biasa kan, ringan-ringan saja," ujarnya.

Mahfud menegaskan tidak ada pembicaraan politik dalam pertemuan tersebut. Percakapan hanya berlangsung dalam suasana nostalgia terkait masa-masa keduanya berada di pemerintahan.

Ia bahkan sempat melontarkan kalimat "kangen dulu kita sering diskusi" kepada Jokowi, merujuk pada kebiasaan diskusi saat dirinya masih menjabat sebagai Menkopolhukam.

Mahfud juga menilai Jokowi tetap menunjukkan sikap yang sama seperti sebelumnya, yakni rendah hati dan santai dalam berkomunikasi.

"Iya tetap ya kayak dululah orangnya gitu rendah hatilah ya," kata dia.

Pertemuan itu menjadi momen pertama Mahfud bertatap muka kembali dengan Jokowi setelah dirinya mundur dari kabinet untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

Namun, ia menegaskan tidak merasakan suasana canggung dalam pertemuan tersebut.

"Biasa menghormati sebagai teman, bekas pimpinan. Saya lihat dia juga tidak grogi," ujarnya.

Mahfud menambahkan, percakapan di antara keduanya hanya berkisar pada sapaan dan nostalgia masa kerja bersama di kabinet tanpa membahas isu politik.*

(tm/ad)

MEDAN - Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di internal instansinya ke Kejaksaan Negeri Medan.

Laporan tersebut disebut berkaitan dengan dugaan praktik korupsi yang terjadi sebelum Anggia menjabat sebagai dirut.

Baca Juga:

• Usai Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Rp27 Miliar Jadi Sorotan, Gus Ipul Nonaktifkan 2 Pejabat Kemensos

Namun, ia belum merinci isi laporan yang disampaikan oleh pimpinan BUMD tersebut.

"Iya (laporan diterima)," kata Valentino, Rabu, 13 Mei 2026.

Valentino menyebutkan laporan itu telah diteruskan ke bidang pidana khusus (Pidsus) untuk ditindaklanjuti. Ia mengaku belum mengetahui secara detail materi yang dilaporkan.

"Kalau laporannya saya belum baca karena sudah masuk bidang Pidsus," ujarnya.

Sebelumnya, Kejari Medan juga telah memanggil Anggia Ramadhan untuk dimintai klarifikasi terkait pengelolaan sewa kios dan parkir di lingkungan PUD Pasar Kota Medan.

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mendalami sejumlah persoalan yang memicu polemik di dua pasar.

"Kami minta klarifikasi terkait sewa kios dan parkir, kenapa diputus kontraknya, karena sempat ribut di dua pasar," kata Valentino.

Dalam pemeriksaan itu, Anggia menjelaskan keputusan pemutusan kontrak dilakukan karena target pendapatan asli daerah (PAD) tidak tercapai.

Kejaksaan menyatakan akan menelusuri lebih lanjut keterangan tersebut dengan mengumpulkan data dan bahan keterangan (puldata dan pulbaket).

"Akan ditelusuri lagi atas klarifikasi itu, kita kumpulkan puldata dan pulbaket. Kalau tidak ada masalah, ya kita tutup," ujar Valentino.

Diketahui, laporan dugaan korupsi yang diajukan Anggia ke Kejari Medan itu terjadi setelah dirinya dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait pengelolaan aset dan pendapatan di PUD Pasar Kota Medan.*

(d/ad)

BATU BARA — Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara masyarakat Kecamatan Talawi, Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Selasa (12/5/2026), berlangsung memanas.

Forum tersebut membahas penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang retribusi pelayanan kebersihan yang dinilai belum berjalan maksimal di lapangan.

Baca Juga:

• Bunga Kredit PNM Orang Kaya 9 Persen Tapi Rakyat Miskin 24 Persen, Prabowo: Ini Negara Pancasila atau Bukan?

Raman, pemilik usaha pembuatan lemari kaca di Kecamatan Talawi, mengaku telah membayar retribusi kebersihan selama satu tahun penuh.

Namun, sampah usahanya berupa pecahan kaca disebut tidak diangkut oleh petugas kebersihan DLH.

"Saya tidak keberatan membayar retribusi. Kami pelaku usaha juga ingin membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi pelayanan harus jelas dan aturan harus berlaku sama untuk semua," ujar Raman dalam forum tersebut.

Menurut Raman, sampah kaca dari usahanya telah dipisahkan dan dikemas secara aman agar tidak membahayakan petugas maupun armada pengangkut sampah.

Ia juga menilai volume sampah yang dihasilkan relatif kecil.

"Kadang dalam tiga hari hanya satu kotak kecil. Jadi saya rasa ini masih kategori sampah biasa," katanya.

Ia juga mengungkapkan sempat diminta melakukan penambahan pembayaran retribusi sampah.

Namun, dirinya meminta agar setiap pungutan disertai bukti resmi berupa karcis atau dokumen pembayaran dari pemerintah daerah.

Persoalan itu kemudian mendorong Raman mengajukan RDP ke DPRD Kabupaten Batu Bara guna meminta kejelasan terkait penerapan Perda tersebut.

Dalam rapat itu, Kepala Bidang Kebersihan DLH Kabupaten Batu Bara, Hermansyah, membenarkan bahwa pihaknya tidak mengangkut sampah kaca dari usaha milik Raman.

Menurut Hermansyah, kebijakan tersebut diambil karena sampah kaca dianggap berisiko melukai petugas kebersihan dan berpotensi merusak armada pengangkut.

"Sampah kaca bisa melukai tangan petugas dan menyebabkan ban mobil bocor," ujar Herman.

Ia juga menjelaskan bahwa tarif retribusi kebersihan berbeda-beda berdasarkan jenis usaha sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024.

Untuk rumah makan dikenakan sekitar Rp100 ribu per bulan, usaha roti sekitar Rp50 ribu per bulan, sementara usaha lainnya disesuaikan dengan jenis dan volume sampah yang dihasilkan.

Namun, penjelasan tersebut dipersoalkan Raman. Menurutnya, Perda sebenarnya telah mengatur mekanisme serta tarif retribusi secara jelas, tetapi penerapannya di lapangan dinilai belum sesuai dengan ketentuan.

"Perdanya sudah jelas, tetapi pejabat yang berwenang diduga tidak menjalankan tarif retribusi sesuai aturan. Ini bisa merugikan daerah dan masyarakat," katanya.

Raman juga menilai pejabat yang lalai menjalankan amanat undang-undang maupun Perda seharusnya dievaluasi.

"Kalau aturan sudah jelas tetapi tidak diterapkan dengan benar, maka pejabat yang lalai seharusnya dievaluasi," ujarnya.

Meski demikian, Raman tetap mengajak seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Batu Bara untuk mematuhi kewajiban pembayaran retribusi kebersihan sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah.

"Kami tetap mendukung perda ini demi kemajuan Kabupaten Batu Bara. Tetapi pelaksanaannya harus adil, transparan, dan tidak tebang pilih," katanya.

Selain itu, Raman menyatakan akan kembali menyurati Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara agar turun langsung meninjau volume sampah dari usahanya.

Menurut dia, langkah tersebut penting agar penilaian terhadap kategori sampah dilakukan secara objektif berdasarkan kondisi di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan sepihak tanpa peninjauan langsung.

Dalam forum tersebut, persoalan perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM juga turut disinggung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, setiap pihak dilarang menghambat atau mempersulit kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah menjalankan usaha sesuai ketentuan hukum.

Raman mengaku belum puas dengan hasil RDP tersebut dan memastikan akan kembali mengajukan RDP lanjutan dengan membawa data tambahan terkait dugaan ketidaksesuaian penerapan Perda pengelolaan sampah di lapangan.*

(ad)