JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Kamis, 20 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB.

Sejumlah gempa susulan masih dirasakan masyarakat, termasuk yang berkekuatan cukup besar.

Baca Juga:

• BEM USU Gelar Aksi di Lapangan Merdeka, Kritik MBG hingga Kebijakan Pemerintah: Apakah Kita Sudah Benar-Benar Merdeka?

"Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, itu pada pukul 16.00 WIB, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752," kata Berton dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube BNPB, Kamis (20/8/2026).

Menurut dia, salah satu gempa susulan cukup kuat dirasakan pada Kamis pagi. Gempa tersebut tercatat berkekuatan magnitudo 5,7.

"Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitudo," sambungnya.

BNPB mengimbau masyarakat di wilayah terdampak tetap waspada dan siaga karena gempa susulan masih terjadi.

Warga juga diminta memastikan kondisi bangunan sebelum kembali masuk ke dalam rumah atau bangunan lainnya.

"Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga. Bagi bagi warga di daerah terdampak, perlu dipastikan kondisi bangunan apabila akan memasuki bangunan tersebut," jelas Berton.

BNPB juga memperbarui data kerusakan akibat gempa. Hingga Kamis, sebanyak 36.163 unit rumah tercatat mengalami kerusakan.

"Rumah yang rusak menurut data kami, kami perbaharui data-data kami ini menjadi 36.163 unit. Bertambah di catatan kami karena pendataan yang semakin akurat ada 7.187 unit," ujarnya.

Jumlah korban meninggal akibat gempa NTT juga bertambah. BNPB mencatat 75 orang meninggal dunia hingga Kamis pukul 16.00 WIB.

"Hingga pukul 16.00 WIB pada hari ini, 20 Agustus 2026, kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban gempa bumi ini, hingga saat ini mencapai 75 jiwa," ujar Berton.

Empat korban tambahan berasal dari tiga kabupaten.

Dua korban tercatat di Kabupaten Sikka, satu korban di Kabupaten Manggarai, dan satu korban lainnya di Kabupaten Nagekeo.

"Kami sekali lagi menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya teruntuk untuk keluarga, handai taulan, tetangga, dan seluruh kenalan serta seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.

Selain korban meninggal, jumlah warga yang terluka juga bertambah menjadi 907 orang.

Sebelumnya, BNPB mencatat 898 orang mengalami luka-luka.

"Korban yang luka sebanyak 907 jiwa yang semula 898 jiwa, untuk hari ini kami mendapatkan data ketambahan sembilan jiwa yaitu berasal dari Kabupaten Ngada," jelasnya.

Jumlah warga yang mengungsi juga meningkat karena gempa susulan masih berlangsung.

BNPB mencatat sebanyak 92.735 jiwa saat ini berada di lokasi pengungsian.

"Saat ini kami mencatat ada 92.735 jiwa yang semula ada 59.647 jiwa, sehingga di catatan kami bertambah 33.088 jiwa dengan rincian yang paling banyak berasal dari Kabupaten Nagekeo 21.883 jiwa bertambah, di Kabupaten Manggarai bertambah 9.649 jiwa, Kabupaten Manggarai Barat bertambah 1.556 jiwa," tuturnya.

BNPB terus menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak.

Per 20 Agustus, bantuan logistik yang dikirim mencapai 102 ton pada hari tersebut.

"Kami menyampaikan bahwa per tanggal 19 Agustus 2026, logistik yang dikirimkan sebesar 167 ton. Dan hari ini kami juga sudah berhasil mengirimkan 42 ton untuk donasi dan 60 ton untuk dari dana DSP, sehingga total hari ini yang bisa dikirim mencapai 102 ton," tuturnya.

Dampak gempa juga dirasakan sektor pendidikan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 923 satuan pendidikan di NTT menerapkan pembelajaran dari rumah.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengatakan selain belajar dari rumah, sebanyak 171 sekolah menerapkan pembelajaran daring, 35 sekolah menggunakan kelas darurat, dan 30 sekolah masih menjalankan pembelajaran tatap muka.

"Dilaporkan sebanyak 923 satuan pendidikan melaporkan menerapkan belajar dari rumah, 171 pembelajaran daring, 35 sekolah belajar di kelas darurat, dan 30 sekolah masih tatap muka," kata Atip dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube BNPB, Kamis (20/8/2026).

Kemendikdasmen juga menyalurkan bantuan berupa 4.500 bingkisan anak, paket sembako, 810 school kit, dan 400 family kit.

Pemerintah juga menyiapkan 100 ruang kelas darurat dalam bentuk tenda.

Ruang kelas tersebut ditujukan terutama bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat dan ditargetkan mulai digunakan pada pekan depan.

"Penyiapan ruang kelas darurat bertahap untuk sekolah yang rusak berat. Saat ini kami sedang mendistribusikan 100 tenda ruang kelas yang diharapkan bisa mulai digunakan minggu depan untuk belajar anak," jelas Atip.

Kemendikdasmen telah menerbitkan panduan pembelajaran dalam situasi darurat.

Panduan tersebut memberikan fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan materi yang disampaikan kepada siswa.

"Kami juga mengharapkan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat," ujarnya.* (d/ad)

BOGOR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa KPK melakukan operasi senyap dan mengamankan sejumlah orang dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Baca Juga:

• BEM USU Gelar Aksi di Lapangan Merdeka, Kritik MBG hingga Kebijakan Pemerintah: Apakah Kita Sudah Benar-Benar Merdeka?

Namun, KPK memastikan kegiatan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor tersebut bukan OTT.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi mengenai adanya OTT di Kabupaten Bogor tidak benar.

"Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat, terkait kabar peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor, kami klarifikasi, bahwa informasi tersebut tidak benar," kata Budi melalui keterangan tertulis, Kamis (20/8).

Meski membantah adanya OTT, Budi membenarkan bahwa tim KPK memang sedang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Bogor.

Menurut dia, kegiatan tersebut berkaitan dengan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak.

Pemeriksaan itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan yang diterima KPK dari masyarakat.

"Adapun kegiatan lain oleh KPK di wilayah tersebut, benar ada, namun untuk saat ini secara detail kami belum dapat sampaikan," ucap Budi.

Budi mengatakan KPK akan menyampaikan informasi lebih lanjut apabila waktunya sudah tepat.

"Pada waktunya kami tentu akan sampaikan kepada publik secara transparan," lanjutnya.

Sebelum klarifikasi KPK, muncul informasi bahwa lembaga antirasuah tersebut melakukan operasi penangkapan di wilayah Kabupaten Bogor.

Salah satu sumber internal KPK menyebut ada enam orang yang dibawa dalam kegiatan tersebut.

Sumber itu juga menyebut salah satu pejabat yang diamankan merupakan kepala dinas.

"Ada 6 orang yang dibawa, kepala dinas," ujar sumber di internal KPK melalui sambungan tertulis, Kamis (20/8).

Sumber tersebut juga menyebut KPK masih melakukan pengembangan untuk mencari kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Namun, informasi mengenai OTT itu kemudian dibantah secara resmi oleh KPK.

Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Bupati Bogor Rudy Susmanto mengenai informasi yang menyebut adanya pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang diamankan KPK.

Namun, hingga berita ini ditulis, belum diperoleh tanggapan.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, KPK menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Bogor bukan operasi tangkap tangan.

Lembaga antirasuah itu menyatakan kegiatan tersebut merupakan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak sebagai tindak lanjut laporan masyarakat.

KPK belum menjelaskan secara rinci perkara yang sedang ditangani maupun identitas pihak-pihak yang dimintai keterangan.* (cn/ad)

BANDA ACEH — Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, 58 tahun, dan seorang pria berinisial AM, 22 tahun, dijerat dengan Pasal 46 Qanun Jinayat setelah keduanya ditangkap polisi syariah di ruang kerja FD.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kota Banda Aceh, M Rizal, mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Baca Juga:

• Modus Top Up DANA, Pria Ini Tipu 8 Konter di Banda Aceh: Uang Hasil Kejahatan Dipakai untuk Judol dan Sabu

Rizal mengatakan proses penyidikan terhadap FD dan AM masih berlangsung.

Penyidik Satpol PP-WH Banda Aceh kini melakukan pemberkasan sebelum perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Menurut dia, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirimkan kepada kejaksaan.

"SPDP sudah kita kirimkan kejaksaan, kawan-kawan penyidik sedang bekerja. Kami bersama dengan penyidik provinsi. Untuk menjamin independensi pemeriksaan ini, maka kami menggandeng penyidik provinsi bersama-sama untuk melakukan pemberkasan dan lain-lain," jelasnya.

Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual.

Ketentuan tersebut memuat sejumlah pilihan hukuman bagi pelaku yang dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan putusan pengadilan.

Kasus tersebut bermula pada Rabu sore, 12 Agustus 2026.

Saat itu, polisi syariah mendapat laporan mengenai seorang pria yang tidak dikenal masuk ke Kantor Inspektorat Kota Banda Aceh setelah jam kerja berakhir.

Menindaklanjuti laporan tersebut, satu regu polisi syariah kemudian mendatangi kantor Inspektorat.

Petugas menemukan FD dan AM berada di ruang kerja FD.

"Berdasarkan keterangan awal, keduanya dicurigai telah terjadi tindak pelanggaran Qanun Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," kata Rizal kepada wartawan.

Keduanya kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP-WH Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan.

Dari pemeriksaan dan bukti awal yang diperoleh, polisi syariah menyatakan perkara tersebut telah memenuhi dasar untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka.

FD dan AM kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan.

"Keduanya dilakukan penahanan selama 20 hari ke depannya guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Rizal mengatakan penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk melengkapi administrasi dan alat bukti yang diperlukan dalam proses hukum.

Penyidikan juga dilakukan bersama penyidik tingkat provinsi.

Langkah tersebut, kata Rizal, dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan secara independen.

Perkara ini masih berada dalam tahap penyidikan.

Status hukum FD dan AM selanjutnya akan ditentukan berdasarkan proses hukum yang berjalan serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.* (d/ad)

MEDAN — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Lapangan Merdeka, Jalan Balai Kota, Kecamatan Medan Barat, Kamis, 20 Agustus 2026.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentuk lingkaran besar dan duduk di tengah jalan. Mereka menyampaikan sejumlah orasi sambil membakar ban.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Masih Cari Pejabat untuk 5 Jabatan Kosong, Bukan Lewat Lelang

"81 tahun kita merdeka, 81 tahun luka kita rayakan. Pertanyaannya apakah kita sudah benar-benar merdeka? Memang tidak banyak kita hadir di sini, tapi suara kecil ini akan terus bertumbuh melawan rezim biasa itu," ujar Satrio.

Dalam orasinya, Satrio menyinggung kondisi masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang masih menghadapi dampak bencana.

Menurut dia, sebagian masyarakat di wilayah tersebut masih berjuang memulihkan kondisi kehidupan dan perekonomian setelah dilanda bencana.

"Tapi nyatanya pemerintah malah menggelontorkan dana ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Artinya apa, rakyat Indonesia bukan prioritas pemerintah. Ini harus kita lawan," katanya.

Kritik mahasiswa kemudian diarahkan pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menilai program pemerintah tersebut perlu mendapat pengawasan lebih ketat.

Mahasiswa lain yang menyampaikan orasi juga menyinggung persoalan dugaan korupsi yang berkaitan dengan program MBG.

"Buktinya sudah ada, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang lama ditangkap kasus korupsi. Dana pendidikan dikurangi sampai 20%, padahal pendidikan sangat penting bagi masyarakat. Untuk itu, kita butuh perubahan itu dan kita menjadi agennya. Kita yang mengubah itu semua, bukan orang lain," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan mahasiswa sebagai bagian dari kritik terhadap arah kebijakan pemerintah.

Mereka mendorong agar pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat, termasuk pemulihan pascabencana dan sektor pendidikan.

Aksi mahasiswa berlangsung dengan pengamanan dari kepolisian.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah personel polisi berjaga di sekitar Lapangan Merdeka.

Arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi juga mengalami pengalihan.

Sejumlah ruas jalan bahkan ditutup sementara selama demonstrasi berlangsung.

Aksi BEM USU tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi mahasiswa mengenai kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, serta kebijakan pemerintah.

Mahasiswa menyatakan akan terus menyuarakan kritik dan mendorong perubahan melalui aksi-aksi mereka.* (mi/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih memiliki lima jabatan yang belum terisi.

Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumut Chusnul Fanany Sitorus mengatakan pengisian jabatan tersebut saat ini masih dalam proses pencarian talenta.

Baca Juga:

• Dies Natalis ke-74, USU Diminta Perkuat Riset dan Kolaborasi untuk Pembangunan Sumut

Meski belum memiliki pejabat definitif, Chusnul mengatakan kelima jabatan tersebut telah diisi oleh pelaksana tugas.

"Masih ada lima jabatan kosong di Pemprov Sumut. Saat ini kita masih dalam proses pencarian," jelasnya, Kamis (20/8/2026).

Chusnul menjelaskan, pengisian lima jabatan tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme pelelangan jabatan.

Pemprov Sumut memilih menggunakan sistem manajemen talenta untuk mencari kandidat yang dinilai sesuai.

"Bukan pelelangan ya tapi kita seleksi melalui manajemen taleta. Karena ini juga diperbolehkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN)," ucapnya.

Menurut Chusnul, manajemen talenta menjadi salah satu mekanisme yang akan diperkuat Pemprov Sumut, terutama setelah memasuki enam bulan perjalanan pemerintahan dan aparatur sipil negara (ASN) pada 2026.

"Jadi kita menggunakan sistem pencarian manajemen talenta. Apalagi ini dalam rangka 6 bulan kita akan mengadakan penguatan manajemen talenta," tuturnya.

Sistem tersebut digunakan untuk menemukan ASN yang dianggap memiliki kompetensi dan memenuhi kebutuhan organisasi.

Dengan begitu, pengisian jabatan tidak semata-mata didasarkan pada proses pelelangan, tetapi juga mempertimbangkan potensi dan rekam jejak talenta yang tersedia.

Kekosongan sejumlah jabatan di lingkungan Pemprov Sumut terjadi di tengah berbagai perubahan susunan organisasi perangkat daerah (OPD) selama kepemimpinan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Perombakan jajaran OPD dilakukan dalam beberapa kesempatan.

Perubahan tersebut tidak hanya berupa rotasi pejabat, tetapi juga terjadi karena sejumlah kepala dinas mengundurkan diri dengan berbagai alasan.

Ada pula pejabat yang diberhentikan karena tersangkut persoalan hukum.

Salah satunya adalah Topan Obaja Ginting, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumut.

Ia diberhentikan setelah terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di sisi lain, sejumlah kepala dinas juga memilih mengundurkan diri.

Mereka antara lain berasal dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pertanian dan Perikanan.

Alasan pengunduran diri tersebut beragam, mulai dari pensiun dini, ingin fokus pada keluarga, hingga alasan kesehatan.

Dengan masih kosongnya lima jabatan tersebut, Pemprov Sumut kini mempersiapkan proses pencarian melalui manajemen talenta.

Pemerintah provinsi berharap mekanisme itu dapat menghasilkan pejabat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mampu menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal.* (tm/ad)

MEDAN — Kepala Seksi Operasi dan Latihan (Kasiopslat) Wing Udara 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kepulauan Riau, Mayor Laut Faisal Mulia, divonis 10 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer dalam perkara narkotika jenis sabu.

Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Ajukan Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara ke DPR, Ini Alasannya

Ketua Majelis Hakim, Kolonel Sarifudin Tarigan, menjatuhkan pidana pokok berupa penjara selama 10 tahun.

Selain itu, terdakwa juga dikenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

"Memidana terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 10 tahun, pidana tambahan dipecat dari dinas militer," kata Ketua Majelis Hakim Kolonel Sarifudin Tarigan, Kamis (20/8/2026).

Majelis hakim menjerat Mayor Laut Faisal dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 126 KUHPM.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai penggunaan fasilitas militer untuk mengirimkan narkotika menjadi salah satu hal yang memberatkan terdakwa.

Perbuatan Faisal juga dinilai semakin serius karena sabu tersebut tidak hanya digunakan sendiri, tetapi juga dijual kepada perwira lain.

"Bahwa perbuatan terdakwa menjual/mengedarkan narkotika jenis sabu kepada perwira lain dapat merusak dan melemahkan masa depan prajurit lainnya sebagai prajurit TNI dan TNI sebagai institusi," ucapnya.

Majelis hakim juga mempertimbangkan penggunaan pesawat militer sebagai bagian dari perbuatan terdakwa.

Fasilitas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kedinasan justru dikaitkan dengan penyelundupan narkotika.

Vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim lebih berat dibanding tuntutan oditur militer.

Sebelumnya, Oditur Letkol Bambang Permadi menuntut Mayor Laut Faisal dengan hukuman lima tahun penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI Angkatan Laut.

Oditur juga menuntut denda sebesar Rp500 juta dengan subsider enam bulan kurungan.

"Dijatuhi pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq. TNI Angkatan Laut, denda sebesar Rp 500.000.000 subsider 6 bulan kurungan," kata Oditur Letkol Bambang Permadi saat membacakan tuntutan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Jumat (14/8).

Dalam tuntutannya, oditur menyebut penggunaan fasilitas pesawat Angkatan Laut untuk menyelundupkan sabu sebagai salah satu hal yang memberatkan.

"Terdakwa menggunakan fasilitas pesawat Angkatan Laut," ujarnya.

Meski demikian, majelis hakim juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan.

Faisal dinilai jujur dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga membantu kelancaran proses persidangan.

Terdakwa juga disebut menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kesalahan tersebut.

Selain itu, selama menjalankan tugas, Faisal belum pernah mendapatkan hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Perkara ini menjadi sorotan karena melibatkan seorang perwira TNI dan penggunaan fasilitas pesawat militer dalam perkara narkotika.

Dengan putusan tersebut, Mayor Laut Faisal Mulia tidak hanya harus menjalani hukuman penjara selama 10 tahun, tetapi juga kehilangan statusnya sebagai prajurit TNI melalui pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.* (tm/ad)

MEDAN — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan mencatat 170 unit rumah rusak akibat cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah Kota Medan pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Data Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) BPBD Medan per Kamis, 20 Agustus 2026, menunjukkan kerusakan terdiri atas 147 rumah rusak ringan, 19 rumah rusak sedang, dan enam rumah rusak berat.

Baca Juga:

• Paman Bobby Nasution Pindah ke Pemprov Sumut, Ini Status Jabatannya Sekarang

"Serta dua fasilitas umum atau rumah ibadah juga terdampak," tulis laporan Pusdalops BPBD Medan dilihat Kamis, 20 Agustus 2026.

Cuaca ekstrem terjadi setelah hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Medan pada Selasa sore.

Kondisi tersebut menyebabkan kerusakan di sejumlah permukiman warga.

BPBD Medan mencatat sebanyak 14 kelurahan yang tersebar di delapan kecamatan terdampak.

Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Medan Barat, Medan Denai, Medan Amplas, Medan Sunggal, Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Helvetia, dan Medan Johor.

Selain kerusakan bangunan, cuaca ekstrem tersebut berdampak terhadap 197 kepala keluarga atau sekitar 630 jiwa.

BPBD Medan bersama sejumlah pemangku kebijakan terkait masih melakukan pendataan dan penanganan di lokasi terdampak.

Upaya tersebut mencakup pendataan warga yang membutuhkan tempat pengungsian serta pendirian tenda posko.

"BPBD Medan bersama pemangku kebijakan terkait terus melakukan berbagai upaya termasuk melakukan pendataan jumlah pengungsi dan mendirikan tenda posko," tutupnya.

Hingga Kamis, BPBD masih melakukan pemantauan terhadap kondisi wilayah terdampak dan pendataan kerusakan.

Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan warga yang terdampak dapat ditangani.* (d/ad)

BANDA ACEH — Personel Tim Rimueng Koetaradja Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap AA, 24 tahun, warga salah satu gampong di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar.

Ia diduga melakukan penipuan dengan modus meminta pemilik konter melakukan top up saldo DANA, lalu meninggalkan lokasi tanpa membayar.

Baca Juga:

• Kejari Banda Aceh Eksekusi Cambuk 11 Terpidana Pelanggar Qanun Jinayat

Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima sejumlah laporan dari masyarakat yang mengaku menjadi korban.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut menyita satu unit telepon seluler merek Realme yang diduga digunakan untuk mendukung aksi penipuan.

Plt. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan AA diduga telah melakukan aksinya di sedikitnya delapan konter yang berada di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

"Terduga AA telah melakukan aksi kejahatannya dengan cara petualangan berpindah lokasi. Namun yang masih terdata ada delapan konter dalam wilayah Kota Banda Aceh. Adapun lokasi yang menjadi tempat terjadinya tindak pidana penipuan tersebut antara lain Kios Ponsel Lingke depan Polda, Kios Ponsel lewat Jembatan Alue Naga, Kios Ponsel Simpang Kajhu, Kios Ponsel Lamcot, Ponsel Mobil Peunayong, kios kelontong di Lamdingin, kios kelontong Ulee Kareng, dan kios kelontong Lambhuk," ujar Kompol Dizha.

Menurut Dizha, pelaku diduga mendatangi sejumlah konter dan meminta korban melakukan pengisian saldo atau top up DANA ke rekening atau akun SeaBank atas nama AA.

Setelah korban melakukan transfer sesuai nominal yang diminta, AA diduga langsung meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor tanpa membayar uang kepada pemilik konter.

"Setelah saldo berhasil ditransfer oleh korban, terduga pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor," jelas Dizha.

Polisi masih mendalami total kerugian yang dialami para korban serta kemungkinan adanya lokasi lain yang menjadi sasaran.

Dizha mengatakan berdasarkan pemeriksaan awal, uang yang diperoleh dari aksi tersebut diduga digunakan AA untuk bermain judi online dan membeli narkotika jenis sabu.

"Dari hasil kejahatan tersebut, terduga pelaku menggunakannya untuk judi online dan membeli narkoba jenis sabu," ungkapnya.

Kasus ini terungkap setelah Tim Opsnal Satreskrim Polresta Banda Aceh menerima informasi masyarakat mengenai dugaan penipuan dengan modus top up pada akun DANA.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas dan keberadaan terduga pelaku.

Dari hasil penyelidikan, tim memperoleh informasi bahwa AA berada di salah satu warung kopi di Gampong Lambitra, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar.

"Dari hasil penyelidikan, tim menemukan terduga AA sedang berada di salah satu warkop di Gampong Lambitra, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Setibanya di lokasi, tim langsung mengamankan yang bersangkutan," kata Kompol Dizha.

AA kemudian dibawa ke Mapolresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan.

Polisi juga mengamankan satu unit telepon seluler yang diduga digunakan dalam aksi tersebut.

Kompol Dizha mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman, termasuk menelusuri kemungkinan adanya konter lain yang menjadi sasaran dengan modus serupa.

Atas perbuatannya, AA dijerat Pasal 492 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

"Kami masih melakukan pendalaman dan melengkapi proses penyidikan terhadap perkara ini," pungkas Kompol Dizha.* (ad)

MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengapresiasi kontribusi Universitas Sumatera Utara (USU) dalam mendorong kemajuan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pembangunan di Sumatera Utara.

Menurut Surya, kontribusi USU terlihat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, riset unggulan daerah, pemberdayaan masyarakat, hingga kerja sama dalam penyusunan kebijakan bersama pemerintah.

Baca Juga:

• Wamenko Pangan Ungkap Masalah Kopdes Merah Putih

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) USU yang juga Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Forkopimda Sumut, anggota DPR RI, guru besar, rektor perguruan tinggi, sejumlah kepala daerah kabupaten/kota, serta civitas akademika USU.

Surya mengatakan tema Dies Natalis ke-74 USU, "Listening to Science for Global Impact", relevan dengan tantangan yang dihadapi saat ini.

Menurut dia, tema tersebut menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai landasan untuk memahami persoalan dan mengambil keputusan.

"Pentingnya riset, inovasi, kolaborasi lintas disiplin, serta kebijakan berbasis bukti agar ilmu pengetahuan tidak hanya bermanfaat secara lokal, tetapi juga mampu memberikan kontribusi pada tingkat global. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perguruan tinggi adalah mitra strategis pemerintah dalam pembangunan," ucapnya.

Surya mengatakan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan seharusnya dapat diterjemahkan menjadi solusi yang dirasakan masyarakat.

Menurut dia, riset dapat menghasilkan inovasi, rekomendasi kebijakan, hingga membuka kegiatan ekonomi baru.

Karena itu, ia mendorong USU memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha dan industri, komunitas, serta masyarakat.

"Riset jangan berhenti di ruang akademik. Inovasi jangan berhenti menjadi prototipe. Gagasan jangan berhenti dalam forum seminar," ucapnya.

Surya berharap peningkatan kiprah USU di tingkat global juga diikuti dengan semakin besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat Sumatera Utara.

Ia pun menyampaikan ucapan selamat atas Dies Natalis ke-74 USU.

"Teruslah menjadi rumah bagi ilmu pengetahuan, tempat lahirnya inovasi, serta mitra strategis dalam membangun Sumatera Utara," pungkasnya.

Rektor USU Muryanto Amin mengatakan tema Dies Natalis ke-74 USU dimaknai sebagai pesan agar ilmu pengetahuan tidak hanya berkembang di ruang kuliah, laboratorium, dan yudikasi.

Menurut Muryanto, ilmu pengetahuan harus mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari pangan dan energi, lingkungan, kesehatan, sumber daya manusia, hingga pengembangan sentra ekonomi baru.

Ia menjelaskan, makna global impact bukan berarti meninggalkan persoalan yang ada di sekitar.

Dampak global justru dapat dimulai dari kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat, mengubah pengetahuan menjadi manfaat, dan memberikan dampak langsung.

"USU saat ini mengelola 42.724 mahasiswa, 1.595 dosen, 2.346 tenaga kependidikan, 272.196 alumni. Selain itu USU juga memiliki 325 dosen asing, 518 mahasiswa asing yang turut memperkuat proses internasionalisasi di universitas," ucapnya.

Muryanto mengatakan USU juga terus memperkuat kapasitas daerah melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota, khususnya di Kepulauan Nias.

Di bidang pendidikan, USU mendirikan dua program studi di luar kampus di Kabupaten Nias Utara.

Kedua program studi tersebut yakni S-1 Agroteknologi dan Manajemen Sumber Daya Perairan pada Fakultas Pertanian.

USU juga berkolaborasi dengan Pemprov Sumut dalam pemberian beasiswa dan tambahan kuota.

Selain itu, USU menyediakan sumber daya manusia di bidang kesehatan untuk membantu penanganan tuberkulosis, stunting, serta persoalan banjir yang terjadi di sejumlah daerah.

"USU juga berkolabroasi denga Pemprov Sumut dalam pemberian beasiswa dan tambahan kuota, serta menyediakan SDM di bidang kesehatan untuk mengatasi penyakit tubercolosis, stunting, serta penanangan banjir yang terjadi di sejumlah daerah," pungkas Muryanto.* (ad)

PANGKALPINANG — Dedikasi, keterbukaan terhadap informasi publik, dan komitmen membangun komunikasi dengan insan pers mendapat apresiasi dari Dewan Pimpinan Daerah Pro Jurnalismedia Siber (DPD PJS) Provinsi Bangka Belitung.

Apresiasi itu diberikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pangkalpinang, Sugeng Indrawan, menjelang kepindahan tugasnya ke Lapas Ngaseman, Nusakambangan, Kamis, 20 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Langgar UU Ombudsman: DPR RI Didesak Cabut Persetujuan Nuzran Johar Sebagai Ketua, Selanjutnya Minta Maaf

Plakat kehormatan diserahkan langsung oleh Ketua DPD PJS Babel Agus Eko, S.H., sedangkan piagam penghargaan diberikan Sekretaris Jenderal DPP PJS Rikky Fermana.

Sejumlah pengurus DPC PJS se-Bangka Belitung turut hadir dalam agenda tersebut.

Ketua DPD PJS Babel Agus Eko mengatakan penghargaan itu bukan sekadar seremoni.

Menurut dia, penghargaan diberikan sebagai bentuk penghormatan atas kepemimpinan Sugeng yang dinilai komunikatif dan terbuka terhadap media maupun masyarakat.

"Pak Sugeng bukan sekadar Kepala Lapas, tetapi abang, sahabat, dan teman berdiskusi. Beliau membuktikan bahwa Lapas tidak berdiri sendiri, melainkan mampu memberi manfaat nyata melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat," ujar Agus.

Agus menyebut sejumlah inovasi dan program yang dikembangkan selama Sugeng memimpin Lapas Pangkalpinang.

Di antaranya pemberdayaan masyarakat di Tuatunu dan pengembangan pupuk kompos lokal.

Menurut Agus, berbagai program tersebut menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Ia juga menilai keterbukaan Sugeng terhadap insan pers menjadi salah satu hal yang patut diteladani.

Komunikasi publik yang terbuka, kata Agus, dapat membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai program dan kinerja lembaga pemerintah secara lebih objektif.

"Keterbukaan beliau terhadap media patut menjadi contoh. Kritik tidak dianggap sebagai ancaman, tetapi menjadi bagian dari evaluasi untuk memperbaiki pelayanan dan program," katanya.

Sekretaris Jenderal DPP PJS Rikky Fermana mengatakan perpindahan tugas Sugeng ke Nusakambangan tidak berarti hubungan silaturahmi dan kemitraan dengan insan pers berakhir.

Ia berharap Sugeng dapat terus menorehkan prestasi di tempat tugas yang baru dan memperoleh amanah lebih besar dalam perjalanan kariernya.

"Semoga di tempat tugas yang baru, Bapak Sugeng semakin baik, berprestasi dan sukses melaksanakan tugas yang diamanahkan. Kalau suatu saat kembali ditugaskan ke Bangka Belitung, semoga beliau menjadi Kakanwil Ditjenpas Bangka Belitung. Aamiin," ujar Rikky.

Rikky mengatakan PJS akan tetap menjaga komunikasi dengan jajaran pemasyarakatan.

Menurut dia, kemitraan antara pers dan pemerintah perlu dibangun secara sehat agar komunikasi publik berjalan dengan baik.

Sugeng Indrawan mengaku terharu menerima penghargaan dari PJS Babel.

Ia menyampaikan terima kasih kepada jajaran PJS Babel dan seluruh insan pers yang selama ini mendukung program kerja Lapas Pangkalpinang.

"Saya sangat terharu dan mengucapkan terima kasih kepada PJS Babel. Hubungan baik serta kritik membangun dari rekan-rekan media adalah bagian penting dari kemajuan program kerja di Lapas Pangkalpinang," tutur Sugeng.

Ia menegaskan hubungan yang telah terjalin dengan insan pers dan masyarakat tidak akan terputus meski dirinya berpindah tempat tugas.

"Silaturahmi ini tentu tidak akan terputus meski saya bertugas di tempat baru," imbuhnya.

Acara kemudian ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah antara jajaran Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dan pengurus PJS Babel.

Bagi PJS Babel, penghargaan tersebut menjadi simbol penghormatan kepada seorang pemimpin yang dinilai mampu membuka ruang komunikasi, menerima kritik, serta membangun kolaborasi dengan media dan masyarakat.

Kepindahan Sugeng Indrawan ke Nusakambangan diharapkan tidak menjadi akhir dari hubungan yang telah terjalin selama ini, tetapi menjadi awal bagi silaturahmi dan kemitraan yang lebih luas di masa mendatang.* (ad)

BATU BARA - Bapenda Kabupaten Batu Bara kembali membuka layanan pajak daerah dalam rangka mendukung program Bupati Batu Bara Sinergi Melayani Masyarakat (Berlayar).

Kegiatan kali ini dilaksanakan di Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Suka, Rabu 19 Agustus 2026, sesuai agenda yang telah dijadwalkan.

Baca Juga:

• Zulhas Janji Benahi MBG dalam Dua Bulan: Kami Bereskan

Pada kesempatan tersebut Bapenda Kab. Batu Bara di Wakilkan oleh Kabid dan Kassubid Bidang Pelayanan dan Penatapan.

Sebagai tuan rumah, Camat Sei Balai beserta seluruh kepala desa dan lurah di wilayahnya turut hadir dalam acara tersebut.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat desa dapat lebih mudah dalam mengurus berbagai keperluan, khususnya yang berkaitan dengan: Pajak daerah, seperti PBB dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP dan KKPerizinan usaha Program layanan Berlayar ini dilaksanakan secara bergiliran di setiap kecamatan se-Kabupaten Batu Bara sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

Dengan kegiatan Berlayar lebih memudahkan dalam hal melayani masyarakat dalam pembayaran Pajak Daerah.

Bapenda menyediakan kanal pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah melalui Kanal Pembayaran seperti Qris, Sumut Link, Dll.

Mari bersama-sama kita sukseskan program Berlayar dengan menjadi warga yang taat pajak serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan melayani, demi terwujudnya Masyarakat Batu Bara Bahagia.* (ad)

BANDA ACEH — Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengeksekusi hukuman cambuk terhadap 11 terpidana yang dinyatakan bersalah melanggar Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.

Eksekusi berlangsung di Taman Bustanussalatin, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Kamis, 20 Agustus 2026.

Baca Juga:

• 82 Dapur MBG Dibangun dengan Rp110,8 Miliar, Eks Waka BGN Ungkap Asal Dana: Anggaran Hamba Allah

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dilaksanakan oleh jaksa.

Hukuman yang dijalani para terpidana bervariasi, mulai dari tujuh kali hingga 100 kali cambuk.

Jenis jarimah yang dilakukan meliputi zina, ikhtilat, khalwat, dan khamar.

Pelaksanaan eksekusi turut dihadiri Kasatpol PP dan WH Banda Aceh M. Rizal serta Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Darma Mustika, SH.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Muhammad Kadafi, SH, MH, mengatakan para terpidana yang telah menjalani hukuman cambuk dinyatakan selesai menjalankan hukuman sesuai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Yang dieksekusi hukum cambuk ini yang melanggar Qanun tentang Jinayat, mulai dari Khamar (Minuman keras) hingga Jarimah Zina yang terberat."

Dari 11 terpidana, empat orang dijatuhi hukuman 100 kali cambuk karena terbukti melakukan jarimah zina.

Mereka masing-masing berinisial AB berdasarkan Putusan Nomor 34/JN/2026/MS.BNA tertanggal 3 Agustus 2026, SA berdasarkan Putusan Nomor 35/JN/2026/MS.BNA tertanggal 3 Agustus 2026, A berdasarkan Putusan Nomor 39/JN/2026/MS.BNA tertanggal 10 Agustus 2026, dan M berdasarkan Putusan Nomor 40/JN/2026/MS.BNA tertanggal 10 Agustus 2026.

Keempatnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah zina dan dikenakan uqubat hudud berupa cambuk 100 kali di depan umum.

Lima terpidana lainnya menjalani hukuman cambuk karena terbukti melakukan jarimah ikhtilat atau perbuatan bermesraan.

Mereka adalah DI berdasarkan Putusan Nomor 43/JN/2026/MS.BNA, M berdasarkan Putusan Nomor 44/JN/2026/MS.BNA, Y berdasarkan Putusan Nomor 32/JN/2026/MS.BNA, serta N berdasarkan Putusan Nomor 33/JN/2026/MS.BNA.

Keempatnya masing-masing dikenakan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 22 kali.

Sementara itu, satu terpidana berinisial RM berdasarkan Putusan Nomor 47/JN/2026/MS.BNA dan NA berdasarkan Putusan Nomor 48/JN/2026/MS.BNA dinyatakan bersalah melakukan jarimah khalwat atau berdua-duaan.

Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman tujuh kali cambuk.

Adapun satu terpidana lainnya, SK, dinyatakan terbukti melakukan jarimah khamar atau minuman keras berdasarkan Putusan Nomor 38/JN/2026/MS.BNA tertanggal 3 Agustus 2026. SK dijatuhi hukuman uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 20 kali.

Sebelum pelaksanaan eksekusi, seluruh terpidana menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter dari puskesmas di Banda Aceh.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan terpidana sebelum menjalani hukuman sesuai putusan Mahkamah Syariah.

Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan pelaksanaan eksekusi tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap pelanggaran Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh.

Muhammad Kadafi mengatakan pelaksanaan hukuman diharapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar mematuhi ketentuan dalam Qanun Jinayat Aceh.

Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Bobbi Sandri, SH, MH, mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen dalam penegakan hukum syariat Islam di wilayah hukum Banda Aceh.

Dengan pelaksanaan eksekusi tersebut, 11 terpidana telah menjalani hukuman sesuai putusan Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh yang telah berkekuatan hukum tetap.* (ad)

INDRAMAYU — Pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Evaluasi dilakukan setelah ditemukan sejumlah kendala di lapangan, terutama keterbatasan lahan dan lokasi pembangunan yang dinilai kurang strategis.

Baca Juga:

• Zulhas Janji Benahi MBG dalam Dua Bulan: Kami Bereskan

Salah satunya terkait pembangunan Kopdes di daerah yang tidak memiliki lahan sesuai dengan persyaratan.
Wamenko Pangan Ungkap Masalah Kopdes Merah Putih
"Kita sedang mendesain Peraturan Presiden (Perpres) ini dengan Deputi 1 Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk menyikapi ini. Karena tidak bisa dipaksa bilamana tanahnya tidak ada," ujar Hanif saat meninjau lokasi pembangunan Kopdes Merah Putih di Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Kamis (20/8/2026).

Hanif mengatakan desain konstruksi bangunan Kopdes nantinya dapat disesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia.

Namun, penyesuaian tersebut tidak boleh mengubah konsep utama pembangunan koperasi.

Persoalan lahan menjadi salah satu kendala yang ditemukan pemerintah di sejumlah daerah.

Kabupaten Indramayu, misalnya, termasuk daerah yang menyampaikan bahwa luas lahan yang tersedia tidak memenuhi prasyarat pembangunan.

Selain ukuran lahan, pemerintah juga menyoroti lokasi pembangunan Kopdes Merah Putih yang dianggap kurang prospektif.

Persoalan itu mencuat setelah sejumlah lokasi pembangunan Kopdes menjadi sorotan di media sosial karena berada di wilayah yang dinilai terlalu terpencil.

Hanif mengatakan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah meminta agar lokasi pembangunan Kopdes ke depan lebih memperhatikan potensi bisnis.

"Pak Menko Pangan ini agak gereget pada lokasi-lokasi yang tidak prospektif, katakanlah di puncak gunung dan lain-lain. Ini dikoreksi oleh Bapak Zulkifli Hasan," jelas Hanif.

Pemerintah kemudian menerjunkan tim khusus untuk melihat kondisi pembangunan Kopdes secara langsung.

Tim tersebut bertugas mengevaluasi kondisi di lapangan sekaligus melakukan langkah korektif terhadap berbagai persoalan yang ditemukan.

Ke depan, pemerintah akan menetapkan standar lokasi agar koperasi dibangun di tempat yang memiliki daya saing.

Dengan lokasi yang tepat, kegiatan usaha koperasi diharapkan dapat berjalan dan berkembang.

Hanif mengatakan pembangunan Kopdes Merah Putih tetap harus dilanjutkan karena program tersebut merupakan amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Namun, pemerintah menyadari program tersebut membutuhkan pengawasan yang ketat.

Tanpa pengawasan, risiko terjadinya kecurangan hingga kebangkrutan dinilai dapat merugikan negara.

"Tidak ada satu pun bisnis yang dibangun tanpa berdarah-darah. Koperasi ini mau ditinggal, ya bangkrut. Makanya harus dijaga terus, dikontrol," tegasnya.

Selain memperbaiki persoalan teknis pembangunan fisik, pemerintah juga tengah menyelesaikan aturan mengenai tata kelola Kopdes Merah Putih.

Hanif mengatakan pembahasan aturan tersebut dilakukan secara intensif, mulai dari mekanisme di tingkat hulu hingga hilir.

Menurut dia, penyusunan Peraturan Presiden tentang Kopdes Merah Putih saat ini telah mencapai sekitar 70 persen.

"Skala progresnya kira-kira sekarang itu sudah di 70 persen. Tinggal satu putaran lagi, sisa 30 persen untuk resmi menjadi Peraturan Presiden," tutup Hanif.

Dengan evaluasi tersebut, pemerintah berupaya memastikan pembangunan Kopdes Merah Putih tidak hanya mengejar jumlah bangunan, tetapi juga memperhatikan ketersediaan lahan, lokasi, tata kelola, serta keberlanjutan usaha koperasi.* (km/ad)

BANYUWANGI — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta masyarakat memberi waktu dua bulan kepada pemerintah untuk membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pembenahan dilakukan setelah program tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan.

Baca Juga:

• 82 Dapur MBG Dibangun dengan Rp110,8 Miliar, Eks Waka BGN Ungkap Asal Dana: Anggaran Hamba Allah

Ia mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan setelah terjadi pergantian manajemen dalam pelaksanaan MBG.

Menurut Zulhas, pelaksanaan program tersebut mulai menunjukkan perbaikan.

Namun, ia meminta masyarakat tetap bersabar karena pemerintah masih menyelesaikan sejumlah persoalan di lapangan.

"Kasih waktu dua bulan lagi, MBG akan insya Allah bagus semuanya, insya Allah. Dua bulan lagi kami bereskan," ujarnya.

Zulhas mengatakan pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik masyarakat mengenai pelaksanaan MBG.

Menurut dia, masukan dari masyarakat menjadi bagian dari evaluasi untuk memperbaiki program tersebut.

"Yang belum berhasil kami minta maaf. Kami akan perbaiki, kemarin perbaiki. Kami dengar kritik-kritik," tuturnya.

Ia mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan program MBG dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sesuai tujuan pemerintah.

Zulhas sebelumnya juga mengungkap persoalan yang terjadi pada pelaksanaan MBG tahun pertama.

Ia menyebut program tersebut sempat menghadapi berbagai masalah karena pemimpinnya dinilai tidak jujur.

"MBG tahun pertama ruwet-ruwet karena pemimpinnya ternyata tidak jujur, tapi sudah diproses hukum," ucapnya.

Pernyataan Zulhas mengenai pembenahan MBG disampaikan ketika program tersebut masih menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi.

Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Salah satu nama yang terseret dalam perkara tersebut adalah mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Dalam perkara tersebut, penyidik mendalami dugaan suap terkait penentuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selain itu, penyidik juga mengusut dugaan mark-up dalam sejumlah pengadaan barang di lingkungan BGN.

Barang yang disebut masuk dalam pengadaan tersebut antara lain sepatu, kaus kaki, hingga motor listrik.

Penetapan tersangka juga dilakukan terhadap Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI) pada Selasa (2/7/2026).

Dengan berbagai persoalan tersebut, pemerintah kini berupaya memperbaiki pelaksanaan MBG, sekaligus memastikan program tersebut dapat berjalan lebih tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Zulhas meminta masyarakat memberikan waktu dua bulan untuk melihat hasil pembenahan yang sedang dilakukan pemerintah.* (km/ad)

JAKARTA — Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengungkap pembangunan 82 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahap awal menggunakan anggaran yang saat itu mereka sebut sebagai "anggaran hamba Allah".

Hal tersebut disampaikan Lodewyk dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).

Baca Juga:

• Lodewyk Pusung Sempat Dihubungi Seskab Teddy Sebelum Dicopot dan Ditangkap, Ini yang Dibahas

Namun, rencana tersebut kemudian disesuaikan karena keterbatasan anggaran.

"Awalnya itu kita mau merumuskan setiap kodim itu ada satu. Namun karena anggaran waktu itu tidak ada, kita jadikan hanya agak menyesuaikan anggaran yang dialokasikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Dulu kita menyebutnya itu anggaran hamba Allah," kata Lodewyk.

Lodewyk mengatakan anggaran tersebut kemudian digunakan untuk membangun 82 dapur MBG di lahan negara yang dikelola TNI.

Total anggaran yang digunakan untuk pembangunan 82 dapur itu, menurut Lodewyk, mencapai Rp110,8 miliar.

"Dari situlah awalnya bekerja ini semua yang mulia dan kami membangun itu berdasarkan anggaran yang diberikan oleh Bapak Prabowo Subianto kalau dirupiakan itu Rp 110,8 miliar. Itulah yang kami gunakan untuk membangun dapur 82 unit. Di lahan-lahan Kodim itu," kata Lodewyk.

Dari 82 dapur tersebut, sebanyak 50 dapur dibangun di wilayah Jawa. Sementara 32 dapur lainnya dibangun di luar Jawa.

Lodewyk menjelaskan, dapur yang dibangun di luar Jawa ditempatkan masing-masing satu unit di setiap provinsi.

Keterangan mengenai pembangunan dapur MBG tersebut disampaikan Lodewyk dalam rangkaian sidang praperadilan yang diajukannya terhadap Kejaksaan Agung.

Lodewyk menilai sejumlah tindakan paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dirinya dalam perkara dugaan korupsi MBG tidak sah secara hukum.

Kuasa hukum Lodewyk, OC Kaligis, mempersoalkan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, hingga penahanan terhadap kliennya.

Menurut Kaligis, tindakan tersebut dilakukan tanpa minimal dua alat bukti dan tanpa pemeriksaan klarifikasi terhadap Lodewyk.

"Bahwa tindakan termohon yang secara sewenang-wenang melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap pemohon tanpa adanya minimal dua alat bukti dan pemeriksaan klarifikasi dari pemohon, sesuai dengan Hukum Acara Pidana, hal tersebut telah melanggar/mengabaikan hak asasi pemohon atas tindakan tersebut," kata Kaligis dalam sidang pembacaan permohonan praperadilan, Kamis (13/8/2026).

Kaligis juga mempersoalkan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Ia menilai SPDP diterbitkan setelah penetapan tersangka.

Menurut dia, tindakan upaya paksa yang dilakukan sebelum adanya SPDP tidak sah.

Kubu Lodewyk juga membantah keterlibatan kliennya dalam dugaan korupsi tata kelola program MBG 2025–2026.

Perkara tersebut mencakup dugaan markup dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, antara lain motor trail, jasa pengiriman, seragam, sepatu, tablet, hingga televisi 75 inci.

Kaligis mengatakan tuduhan bahwa Lodewyk melakukan intervensi terhadap pengadaan tersebut tidak tepat.

Ia menyebut Lodewyk tidak memiliki kewenangan sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, maupun Pejabat Pembuat Komitmen.

"Bahwa selaku pejabat, pemohon tidak pernah diberikan kuasa tupoksi sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen. Oleh karena itu, Pemohon tidak berwenang dan tidak pernah sekalipun melakukan intervensi terhadap pengadaan-pengadaan barang dan jasa pada titik dapur Badan Gizi Nasional," kata dia.

Melalui sidang praperadilan tersebut, kubu Lodewyk berharap hakim dapat menilai posisi dan kewenangan mantan Wakil Kepala BGN tersebut dalam struktur organisasi, khususnya terkait pembangunan dapur dan proses pengadaan barang serta jasa yang dipersoalkan dalam perkara dugaan korupsi MBG.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan persetujuan kepada DPR untuk menjual satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara milik TNI Angkatan Laut.

Usulan tersebut disampaikan melalui surat presiden yang diterima DPR.

Baca Juga:

• Lodewyk Pusung Sempat Dihubungi Seskab Teddy Sebelum Dicopot dan Ditangkap, Ini yang Dibahas

"Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI, yaitu R-33 tanggal 14 Juli, hal Permohonan Persetujuan DPR RI terhadap Penjualan Barang Milik Negara berupa 1 unit Kapal Eks KRI Ki Hajar Dewantara," ujar Dasco, Selasa (18/8/2026).

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan DPR akan memproses permohonan tersebut.

Komisi I DPR telah ditugaskan untuk menindaklanjuti rencana penjualan kapal yang pernah menjalankan fungsi sebagai kapal perang sekaligus kapal latih tersebut.

"Kapal, kapal. Itu sudah kita serahkan ke Komisi I untuk ditindaklanjuti. Jadi nanti Komisi I yang menindaklanjutinya, terkait seperti apa teknisnya," ujar Saan.

KRI Ki Hajar Dewantara merupakan kapal perang TNI AL yang memiliki fungsi ganda.

Selain digunakan untuk operasi militer, kapal tersebut juga pernah menjadi sarana pendidikan dan latihan bagi personel TNI AL.

Kapal ini dibangun di Split, Yugoslavia, oleh galangan kapal Uljanik Yugoslavia, yang kini dikenal sebagai Brodosplit di Kroasia.

Indonesia memesan kapal tersebut pada 1978.

Pembangunannya rampung pada 11 Oktober 1980 dan kemudian diresmikan sebagai KRI Ki Hajar Dewantara (364) pada tahun yang sama.

Kapal tersebut dirancang sebagai fregat ringan sekaligus kapal latih.

Dalam menjalankan fungsi pelatihan, kapal digunakan untuk mendukung kemampuan navigasi dan operasi di laut.

Dari sisi ukuran, KRI Ki Hajar Dewantara memiliki panjang sekitar 115 meter dengan lebar 12,5 meter.

Bobotnya mencapai sekitar 2.000 hingga 2.200 ton dalam kondisi penuh muatan, bergantung pada konfigurasi kapal.

Kapal tersebut mampu mencapai kecepatan sekitar 28 knot.

Saat masih aktif, KRI Ki Hajar Dewantara dilengkapi persenjataan berupa sistem meriam dan rudal antikapal.

Kapal juga memiliki perangkat navigasi dan radar untuk mendukung kegiatan operasi serta latihan.

Selain itu, kapal dirancang untuk melakukan pelayaran jarak jauh sehingga dapat digunakan dalam pendidikan dan latihan navigasi lintas samudra.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan usia kapal menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah dalam mengajukan penjualan.

KRI Ki Hajar Dewantara telah beroperasi selama puluhan tahun.

Pemerintah menilai kapal tersebut tidak lagi ekonomis jika terus dipertahankan dengan melakukan perbaikan.

"Pertimbangan utamanya karena KRI Ki Hajar Dewantara merupakan kapal yang sudah berusia tua dan secara teknis dinilai tidak lagi ekonomis apabila dilakukan perbaikan," ujar Rico, Kamis (20/8/2026).

Meski sudah tua, Rico mengatakan kapal tersebut masih mempunyai nilai ekonomis setelah melalui proses demiliterisasi atau penghilangan unsur dan kemampuan militernya.

"Sehingga opsi penjualan dipandang dapat memberikan manfaat bagi negara," ucapnya.

Menurut Rico, penjualan kapal nantinya dilakukan melalui mekanisme lelang. Artinya, kapal tidak dijual secara langsung kepada negara tertentu.

"Bukan penjualan langsung kepada negara tertentu. Jadi, sampai saat ini belum ada negara atau pihak pembeli yang ditetapkan," pungkasnya.

Rencana penjualan tersebut kini berada di DPR untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Komisi I DPR akan menindaklanjuti usulan pemerintah mengenai penjualan barang milik negara berupa eks KRI Ki Hajar Dewantara.* (km/ad)

JAKARTA — Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengungkap dirinya sempat dihubungi Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelum dicopot dari jabatan dan ditangkap Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lodewyk mengatakan Teddy menghubunginya melalui sambungan telepon pada 2 Juni 2026 malam.

Baca Juga:

• Target Puluhan Juta Penerima, Eks Waka BGN Beberkan Sulitnya Bangun Dapur MBG: Tak Ada Anggaran

"Beliau sampaikan ke saya, terima kasih Pak dari presiden atas pelaksanaan tugasnya bla bla bla bla bla''," kata Lodewyk dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).

Lodewyk kemudian menyampaikan kepada Teddy bahwa dirinya akan dipindahkan dari BGN. Namun, pembicaraan mengenai rencana tersebut tidak berlanjut.

"Letkol Teddy, saya bilang saya buat bicara. Saya sampaikan, saya ini dipindah begini begini begini sudah, tapi semua sampai di situ," ujar dia.

Pada malam yang sama, Lodewyk diumumkan dicopot dari jabatan Wakil Kepala BGN.

Pergantian tersebut juga mencakup Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Sonny Sonjaya.

Lodewyk mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan pergantian tersebut.

"Malam itu juga diumumkan saya diganti," kata dia.

Beberapa jam setelah pengumuman pergantian jabatan, tepatnya ketika hari berganti menjadi 3 Juni 2026, Lodewyk didatangi petugas yang hendak membawanya ke Kejaksaan.

Lodewyk mengatakan pada pukul 01.20 WIB, ajudannya menelepon dan memberitahukan bahwa sejumlah petugas datang ke rumahnya.

Ia mengaku melihat sejumlah anggota TNI serta dua atau tiga orang dari Kejaksaan yang mengenakan pakaian sipil.

Menurut Lodewyk, petugas tersebut menyampaikan bahwa mereka akan membawanya ke Kejaksaan.

Ia sempat meminta petugas memperlihatkan surat yang menjadi dasar tindakan tersebut.

"Saya bilang, 'Salah saya apa?'. 'Bapak berangkat dulu'. Ini mana suratnya?'" ujar Lodewyk.

Ketika meninggalkan rumah, telepon seluler milik Lodewyk juga langsung disita oleh petugas.

"Telepon seluler saya langsung disita. Langsung mereka ambil. Saya nurut saja," kata Lodewyk.

Ia mengaku tidak memahami secara rinci aturan mengenai proses penangkapan dan penyitaan tersebut.

"Saya enggak paham betul aturannya. Saya ikut saja dan akan saya buktikan nanti kalau diperiksa," ujar Lodewyk.

Lodewyk kemudian mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Pusat.

Ia mempersoalkan serangkaian tindakan paksa Kejaksaan Agung terhadap dirinya yang dinilai tidak sah secara hukum.

Kuasa hukum Lodewyk, OC Kaligis, mempersoalkan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, hingga penahanan terhadap kliennya.

Menurut kubu Lodewyk, tindakan tersebut dilakukan tanpa minimal dua alat bukti dan tanpa pemeriksaan klarifikasi terhadap Lodewyk.

"Bahwa tindakan termohon yang secara sewenang-wenang melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap pemohon tanpa adanya minimal dua alat bukti dan pemeriksaan klarifikasi dari pemohon, sesuai dengan Hukum Acara Pidana, hal tersebut telah melanggar/mengabaikan hak asasi pemohon atas tindakan tersebut," kata Kaligis dalam sidang pembacaan permohonan praperadilan, Kamis (13/8/2026).

Kaligis juga mempersoalkan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dinilai dilakukan setelah penetapan tersangka.

Menurut dia, upaya paksa yang dilakukan sebelum adanya SPDP tidak sah.

Kubu Lodewyk juga membantah tuduhan keterlibatan kliennya dalam dugaan korupsi tata kelola program MBG 2025–2026.

Perkara tersebut mencakup dugaan markup sejumlah pengadaan, antara lain motor trail, jasa pengiriman, seragam, sepatu, tablet, hingga televisi 75 inci.

Menurut Kaligis, tuduhan adanya intervensi Lodewyk dalam pengadaan barang dan jasa tersebut tidak tepat.

Ia mengatakan Lodewyk tidak memiliki kewenangan sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, maupun Pejabat Pembuat Komitmen.

"Bahwa selaku pejabat, pemohon tidak pernah diberikan kuasa tupoksi sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen. Oleh karena itu, Pemohon tidak berwenang dan tidak pernah sekalipun melakukan intervensi terhadap pengadaan-pengadaan barang dan jasa pada titik dapur Badan Gizi Nasional," kata dia.

Melalui keterangan Lodewyk dan bukti yang diajukan dalam persidangan, kubu pemohon berharap hakim dapat melihat secara jelas posisi serta kewenangan Lodewyk dalam struktur BGN.

Mereka terutama mempersoalkan keterkaitan Lodewyk dengan proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Proses praperadilan tersebut kini menjadi forum bagi Lodewyk untuk menguji sah atau tidaknya sejumlah tindakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap dirinya.* (km/ad)

JAKARTA — Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengungkap alasan pihaknya mendorong pencarian mitra secara masif untuk pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Lodewyk, langkah tersebut dilakukan karena jumlah dapur yang tersedia pada awal pelaksanaan program masih jauh dari target yang harus dicapai.

Baca Juga:

• MA Tegaskan Jaksa Tak Bisa Banding dan Kasasi atas Putusan Bebas, Berlaku Sejak 19 Agustus 2026

Lodewyk mengatakan ketika itu baru terdapat 109 dapur MBG.

Sementara BGN menargetkan penyaluran makanan bergizi kepada 15 juta hingga 17 juta penerima pada Agustus 2025.

Untuk mencapai target tersebut, menurut Lodewyk, dibutuhkan sekitar 5.000 dapur.

"Itu baru 109 dapur yang ada. Kita punya target kalau bisa dia bulan Agustus 2025 sudah bisa ngasih makan 15 sampai 17 juta. Itu berarti harus mencapai 5.000 dapur," kata dia.

Kondisi tersebut membuat BGN mendorong pencarian mitra di berbagai daerah agar pembangunan dapur dapat dipercepat.

Lodewyk mengatakan dirinya juga rutin menggelar rapat secara daring dengan sejumlah pihak untuk mendorong pencarian mitra pembangunan dapur MBG.

Selain keterbatasan jumlah dapur, pencarian mitra dilakukan karena anggaran negara saat itu tidak mencukupi untuk membangun seluruh dapur yang dibutuhkan.

"Karena tidak ada anggaran dari negara untuk membangun dapur," kata dia.

Lodewyk juga menyebut pembangunan dapur dilakukan dengan memanfaatkan lahan melalui skema pinjam pakai.

Menurut dia, penggunaan skema tersebut mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto yang tidak memperbolehkan pembelian lahan untuk pembangunan dapur MBG.

Keterangan Lodewyk disampaikan dalam rangkaian sidang praperadilan yang diajukannya ke PN Jakarta Pusat.

Ia mempersoalkan serangkaian tindakan paksa Kejaksaan Agung terhadap dirinya.

Kubu Lodewyk mempersoalkan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, hingga penahanan.

Mereka menilai tindakan tersebut tidak sah karena dilakukan tanpa minimal dua alat bukti dan tanpa pemeriksaan klarifikasi terhadap Lodewyk.

"Bahwa tindakan termohon yang secara sewenang-wenang melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap pemohon tanpa adanya minimal dua alat bukti dan pemeriksaan klarifikasi dari pemohon, sesuai dengan Hukum Acara Pidana, hal tersebut telah melanggar/mengabaikan hak asasi pemohon atas tindakan tersebut," kata Kaligis dalam sidang pembacaan permohonan praperadilan, Kamis (13/8/2026).

Kubu Lodewyk juga mempersoalkan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dinilai dilakukan setelah penetapan tersangka.

Menurut mereka, upaya paksa yang dilakukan sebelum adanya SPDP tidak sah.

Kubu Lodewyk turut membantah tuduhan keterlibatan kliennya dalam dugaan korupsi tata kelola program MBG 2025–2026.

Perkara tersebut mencakup dugaan markup sejumlah pengadaan, antara lain motor trail, jasa pengiriman, seragam, sepatu, tablet, hingga televisi 75 inci.

Menurut Kaligis, tuduhan adanya intervensi Lodewyk dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut tidak tepat.

"Bahwa selaku pejabat, pemohon tidak pernah diberikan kuasa tupoksi sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen. Oleh karena itu, Pemohon tidak berwenang dan tidak pernah sekalipun melakukan intervensi terhadap pengadaan-pengadaan barang dan jasa pada titik dapur Badan Gizi Nasional," kata dia.

Melalui keterangan Lodewyk dan bukti yang diajukan dalam persidangan, kubu pemohon berharap hakim dapat melihat posisi serta kewenangan Lodewyk dalam struktur BGN.

Mereka terutama menyoroti kewenangan Lodewyk dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG.* (km/ad)

JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) mempertegas mekanisme upaya hukum dalam perkara pidana.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak diperbolehkan mengajukan banding maupun kasasi terhadap perkara yang diputus bebas.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Dikembalikan, Ini Alasannya

Dengan aturan itu, putusan bebas langsung berkekuatan hukum tetap atau inkracht sejak dibacakan.

Jaksa tidak memiliki jalur hukum untuk membawa perkara yang telah diputus bebas ke tingkat banding maupun kasasi.

Ketua MA Sunarto mengatakan SEMA tersebut diterbitkan untuk memberikan batasan yang lebih tegas sekaligus mengakhiri perbedaan penafsiran yang selama ini muncul dalam praktik peradilan.

"Pertama, terhadap putusan bebas. Upaya hukum banding maupun kasasi secara mutlak tidak diperbolehkan," kata Sunarto, Kamis (20/8/2026).

Dengan ketentuan tersebut, ketika majelis hakim menjatuhkan putusan bebas, perkara tidak dapat dilanjutkan melalui banding maupun kasasi yang diajukan oleh jaksa.

Putusan bebas pun langsung memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya MA memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara, terutama terdakwa yang dinyatakan bebas oleh pengadilan.

SEMA Nomor 4 Tahun 2026 juga mengatur mengenai terdakwa yang memperoleh putusan lepas.

Dalam perkara dengan putusan lepas, terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan sejak putusan dibacakan.

Namun, apabila penuntut umum mengajukan banding terhadap putusan lepas tersebut, kewenangan penahanan beralih kepada pengadilan tinggi.

"Jika penuntut umum banding, wewenang untuk melakukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi," ujar Sunarto.

MA juga memperjelas mekanisme pengajuan banding dan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal.

Permohonan yang diajukan setelah melewati batas waktu atau tidak dilengkapi memori upaya hukum dinyatakan tidak memenuhi syarat formal.

Dalam kondisi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan.

Penetapan itu tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun dan berkas perkara tidak akan diteruskan ke pengadilan tingkat banding maupun MA.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan mencegah munculnya ketidakpastian akibat pengajuan upaya hukum yang sejak awal tidak memenuhi persyaratan.

Penerbitan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 sekaligus mencabut ketentuan yang sebelumnya diatur dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011.

Menurut Sunarto, aturan baru tersebut diperlukan karena dalam praktik peradilan masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas dan putusan lepas.

MA kini memberikan garis yang lebih tegas agar penerapan hukum di seluruh lingkungan peradilan tidak berjalan dengan tafsir yang berbeda-beda.

"Dengan diterbitkannya SEMA ini, Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan dan menciptakan kesatuan hukum terkait adanya perbedaan penafsiran dalam pengajuan upaya hukum terhadap putusan bebas dan putusan lepas," pungkas Sunarto.

Dengan demikian, SEMA Nomor 4 Tahun 2026 menegaskan bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan banding maupun kasasi oleh jaksa.

Putusan tersebut langsung berkekuatan hukum tetap sejak dibacakan.* (sp/ad)

JAKARTA — Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, meminta uang dan emas seberat 74 kilogram yang disita dari rumahnya dikembalikan.

Permintaan tersebut diajukan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Belum Berhenti di Jilid Empat, Kubu Roy Suryo Isyaratkan Praperadilan Kelima Sudah di Depan Mata

Penggeledahan tersebut dilakukan pada malam 8 Juli hingga dini hari 9 Juli 2026.

Tim hukum Febrie menilai tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Barang yang diminta untuk dikembalikan antara lain emas batangan dengan total berat 74 kilogram, uang tunai dalam jumlah besar, mata uang asing, dokumen, serta sejumlah barang pribadi milik Febrie dan keluarganya.

Berdasarkan uraian yang dibacakan dalam persidangan, penyidik menyita 49 batang emas yang masing-masing berbobot 1 kilogram dan disimpan dalam koper hitam merek ThinkPack.

Selain itu, terdapat 25 batang emas dengan berat masing-masing 1 kilogram yang disimpan dalam koper hijau merek Polo.

Penyidik juga menyita uang tunai dalam berbagai mata uang.

Tim kuasa hukum Febrie meminta hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut menyatakan penyitaan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, juga meminta agar seluruh barang, dokumen, dan data yang diperoleh dari proses penggeledahan serta penyitaan di rumah kawasan Sentul dinyatakan sebagai alat bukti yang diperoleh secara tidak sah.

"Memerintahkan turut Termohon untuk mengembalikan seluruh barang milik Pemohon dan keluarganya yang diambil dan/atau disita dalam keadaan utuh, seketika setelah putusan diucapkan," kata Febri Diansyah saat membacakan petitum dalam persidangan.

Permintaan tersebut menjadi bagian dari gugatan praperadilan Febrie terhadap sejumlah upaya paksa aparat penegak hukum, mulai dari penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, hingga penahanan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 134/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Tim hukum Febrie menilai persoalan utama bukan hanya mengenai barang yang disita, tetapi juga mengenai proses hukum yang menjadi dasar diperolehnya barang-barang tersebut.

Mereka menggunakan prinsip fruit of the poisonous tree atau teori "pohon beracun" untuk memperkuat argumentasi dalam gugatan.

Prinsip tersebut pada pokoknya digunakan untuk mempersoalkan alat bukti yang diperoleh melalui proses hukum yang dianggap cacat atau melanggar ketentuan.

Dengan argumentasi itu, apabila penggeledahan dinilai tidak sah, penyitaan yang dilakukan berdasarkan penggeledahan tersebut juga dinilai tidak semestinya memiliki kekuatan hukum sebagai dasar pembuktian.

Dalam petitumnya, tim Febrie antara lain meminta hakim menyatakan surat perintah penyidikan Polda Metro Jaya tertanggal 6 Juli 2026 tidak sah dan batal demi hukum.

Mereka juga meminta surat perintah penggeledahan terhadap rumah keluarga Febrie di kawasan Sentul dinyatakan tidak sah.

Dari rumah tersebut, penyidik menyita berbagai aset dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp476 miliar, termasuk emas batangan dan uang tunai dalam berbagai mata uang.

Penyitaan dilakukan dalam rangka penyidikan sejumlah perkara dugaan korupsi dan TPPU.

Sebelumnya, Febrie telah mengakui bahwa rumah di Sentul yang digeledah aparat merupakan rumah pribadinya yang telah dimiliki sejak lama.

Namun, ia menyatakan uang dan emas yang ditemukan di rumah tersebut memiliki pemilik dan keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan.

"Bahwa itu (uang dan emas) ada pemilik, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek," ujar Febrie pada Juli 2026.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, turut menyoroti permintaan pengembalian emas dan uang tersebut.

Menurut Boyamin, tuntutan pengembalian aset justru dapat memperkuat dugaan bahwa uang dan emas tersebut berkaitan dengan Febrie Adriansyah.

"Jika pun ada bantahan bukan miliknya namun gugatan praperadilan pemohonnya diajukan oleh FA, maka tuntutan pengembalian otomatis kepada FA sehingga aset tersebut tetaplah milik FA," ucap Boyamin Saiman dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).

Ia juga menilai foto keluarga yang disita penyidik dapat menjadi petunjuk mengenai keterkaitan Febrie dengan rumah tersebut.

"Foto keluarga disita untuk dijadikan bukti petunjuk bahwa rumah tersebut milik FA yang otomatis isi dalam rumah adalah milik FA (uang ratusan miliar dan emas 74 Kg). Permintaan pengembalian aset justru membuktikan milik FA dan meruntuhkan alibi FA pada awal perkara bahwa aset itu milik orang lain," tuturnya.

Boyamin menilai permintaan pengembalian barang tersebut justru dapat mempermudah penyidik dalam mengungkap dugaan kepemilikan uang dan emas.

"Justru hari ini saya gembira dengan bentuk gugatan praperadilan yang diajukan oleh Febrie Adriansyah melalui kuasa hukumnya Febrie Diansyah. Yang pertama, malah minta emas 74 kilogram dan duit ratusan miliar untuk diminta kembalikan. Nah, itu artinya malah mengakui bahwa itu memang duitnya pemohon (Febrie Adriansyah)," kata Boyamin dari Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa malam.

Menurut Boyamin, penyidik tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengungkap kepemilikan uang dan emas tersebut.

Sebab, kedua barang bukti itu sebelumnya menjadi polemik setelah tersangka lain, Don Ritto, mengklaim uang dan emas tersebut merupakan milik yayasan dakwah dan pendidikan Islam.

Klaim itu sebelumnya disampaikan kuasa hukum Don Ritto, Handika Honggowongso.

"Berarti ini kan malah pengakuan. Malah membuktikan bahwa uang dan emas itu adalah milik FA (Febrie Adriansyah). Jadi penyidik tidak usah susah-susah untuk melakukan pembuktian lagi," kata Boyamin.

Permintaan pengembalian aset tersebut kini menjadi salah satu bagian yang dipersoalkan dalam gugatan praperadilan Febrie Adriansyah.

Keabsahan penggeledahan dan penyitaan serta status barang-barang yang disita selanjutnya akan diuji melalui proses persidangan.* (tm/ad)