JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam reshuffle Kabinet Merah Putih, Senin, 14 September 2026.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019.

Baca Juga:

• Sentil Promosi MBG di KTT BRICS, Deddy Sitorus Ungkit Kasus Keracunan: 'Negara Lain Punya Intelijen, Malu Tau!

Setelah keputusan presiden dibacakan, Suahasil kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.

"Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Suahasil saat membacakan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," sambung dia.

Sebelum dipercaya menjadi Menteri Keuangan, Suahasil Nazara telah memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan.

Ia pertama kali ditetapkan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada 31 Oktober 2016.

Pada 25 Oktober 2019, Suahasil dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan pada era Presiden Joko Widodo.

Pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ia kembali dipercaya menduduki posisi Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih.

Pelantikan Suahasil sebagai Menteri Keuangan dihadiri sejumlah pejabat negara.

Di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta CEO Danantara Rosan Roeslani.

Sejumlah pejabat tinggi negara juga hadir, yakni Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Intelijan Negara Herindra, Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar.

Suahasil Nazara merupakan lulusan S1 Ekonomi Universitas Indonesia (UI) pada 1994.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Cornell University, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar S2 pada 1997.

Pendidikan akademiknya berlanjut di University of Illinois at Urbana-Champaign. Suahasil menyelesaikan program doktoral bidang ekonomi pada 2003.

Kariernya di dunia akademik dimulai pada 1999 ketika menjadi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Sepuluh tahun kemudian, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi dari universitas tersebut pada 2009.

Selama berkarier di lingkungan akademik, Suahasil pernah menduduki sejumlah posisi.

Di antaranya Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi pada 2004-2005, Kepala Lembaga Demografi pada 2005-2008, serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi pada 2009-2013.

Selain dunia akademik, Suahasil juga memiliki pengalaman dalam bidang kebijakan fiskal dan pemerintahan.

Pada 2009-2011, ia tercatat sebagai anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal.

Pada periode yang sama, Suahasil dipercaya menjadi Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah hingga 2015.

Ia juga pernah menjabat sebagai Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2010-2015.

Suahasil kemudian menjadi anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional pada 2013-2014 sebelum melanjutkan kariernya di Kementerian Keuangan.

Dengan pengalaman di bidang akademik, kebijakan fiskal, dan pemerintahan, Suahasil kini dipercaya memimpin Kementerian Keuangan hingga berakhirnya masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.* (km/ad)

MEDAN — Seorang ibu rumah tangga (IRT) berinisial NW, 41 tahun, kembali ditangkap polisi karena diduga menjual narkoba kepada tetangganya di Kota Medan, Sumatera Utara.

NW merupakan residivis kasus narkoba dan baru bebas dari penjara.

Baca Juga:

• SK Kepengurusan Golkar Sumut 2025-2030 Resmi Diterima, Andar Amin Targetkan Kursi Naik di Pemilu 2029

"NW ini residivis kasus yang sama," kata Rafli, Senin, 14 September 2026.

Saat penangkapan, polisi menemukan dua paket ganja yang diduga akan diedarkan oleh NW.

Polisi mengamankan perempuan tersebut ketika diduga hendak melakukan transaksi narkoba.

"NW kami amankan saat diduga hendak melakukan transaksi, di awal penangkapan kami menyita 2 paket ganja siap edar yang disita dari tangan pelaku," jelasnya.

Rafli mengatakan NW sempat menyebut kepada petugas bahwa dirinya tidak lagi menyimpan narkoba lainnya.

Namun, polisi kemudian melakukan penggeledahan di sekitar lokasi penangkapan. Petugas menemukan dua paket ganja lain yang disimpan di dalam sebuah tas.

Dari hasil pemeriksaan, polisi mengetahui NW pernah menjalani hukuman penjara pada 2022 dan bebas pada 2025.

Kepada penyidik, NW mengaku kembali mengedarkan narkoba selama sekitar dua pekan terakhir.

Rafli mengatakan ganja yang diedarkan NW diperoleh dari seorang pria berinisial BT.

Polisi kini masih memburu BT untuk mengungkap jaringan pemasok narkoba tersebut.

Menurut Rafli, NW dan BT tidak bertemu secara langsung ketika melakukan transaksi.

Barang biasanya diletakkan di lokasi tertentu yang telah ditentukan oleh BT.

"NW mengaku mendapat pasokan narkoba dari seorang pria berinisial BT. NW dan BT tidak bertemu saat bertransaksi, biasanya akan diletakkan di (tempat) ditentukan oleh BT. Terkadang di tong sampah, terkadang di pinggir selokkan. Setelah diletakkan, NW nantinya akan mengambilnya dan kemudian mengedarkannya," pungkasnya.

Polisi masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, termasuk memburu BT yang diduga menjadi pemasok ganja kepada NW.* (d/ad)

ACEH TENGGARA — Banjir bandang menerjang 11 desa di Kabupaten Aceh Tenggara setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat sejak Minggu, 13 September 2026.

Banjir membawa material kayu dan batu hingga masuk ke rumah warga.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Hari Ini 14 September: Hujan Petir Mengintai Sejumlah Daerah

Selain itu, banjir juga melanda Desa Pancar Iman dan Desa Kuning I di Kecamatan Bambel, Desa Peseluk Pesimbe di Kecamatan Deleng Pokhkison, serta Desa Kuta Lesung di Kecamatan Lawe Sumur.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Bahron Bakti mengatakan banjir terjadi setelah curah hujan tinggi mengguyur wilayah Aceh Tenggara.

"Tingginya curah hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara sejak sore hari kemarin mengakibatkan debit air Sungai Lawe Bulan, Sungai Lawe Kisam dan Sungai Lawe Kinga mengalami peningkatan," kata Bahron dalam keterangannya, Senin, 14 September 2026.

Banjir mulai merendam rumah warga pada Minggu malam sekitar pukul 21.00 WIB.

Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah tanggul di Sungai Lawe Bulan, Lawe Kisam dan Lawe Kinga jebol.

Bahron mengatakan banjir bandang membawa material berupa kayu dan batu. Material tersebut terbawa arus hingga masuk dan menggenangi rumah warga.

"Banjir bandang membawa material kayu dan batu. Air dan lumpur masuk dan menggenangi rumah warga," jelasnya.

Setelah kejadian, tim gabungan dikerahkan untuk melakukan pembersihan material banjir serta mengevakuasi warga yang terdampak.

Hingga Senin, tidak ada laporan korban jiwa akibat banjir bandang tersebut.

"Kondisi terakhir air berangsur surut," jelas Bahron.

Petugas gabungan masih melakukan penanganan di sejumlah lokasi terdampak serta membantu warga membersihkan rumah dan lingkungan dari material kayu, batu dan lumpur yang terbawa banjir.* (ad)

JAKARTA — Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD I Partai Golkar Sumatera Utara periode 2025-2030 resmi diterima di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin, 14 September 2026.

SK tersebut diserahkan langsung oleh DPP Partai Golkar dan diterima oleh Andar Amin selaku Ketua DPD I Partai Golkar Sumatera Utara dan Viktor Silaen sebagai Sekretaris DPD I Partai Golkar Sumut.

Baca Juga:

• Gebrakan Baru Lindungi Perempuan & Anak! Wagub Surya Kawal SKB RBI Masuk Agenda Desa

Kehadiran sejumlah kader senior tersebut menunjukkan soliditas dan kekompakan jajaran Partai Golkar Sumatera Utara setelah kepengurusan periode 2025-2030 resmi menerima SK.

Andar Amin menyampaikan rasa syukur setelah menerima SK kepengurusan tersebut.

Ia mengatakan kepengurusan baru akan segera melakukan konsolidasi organisasi hingga ke seluruh DPD II Partai Golkar di 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

"Alhamdulillah SK sudah di tangan. Ini amanah besar. Bersama Bang Viktor Silaen dan seluruh pengurus, kami siap memenangkan Golkar di Sumut pada Pemilu 2029. Targetnya kursi DPRD Provinsi dan DPR RI dari Sumut harus naik," tegas Andar Amin.

Menurut Andar, diterimanya SK tersebut menjadi momentum bagi jajaran pengurus baru untuk memperkuat konsolidasi internal dan mempersiapkan Partai Golkar menghadapi agenda politik mendatang.

Kepengurusan DPD I Partai Golkar Sumut periode 2025-2030 di bawah kepemimpinan Andar Amin dan Viktor Silaen selanjutnya akan menjalankan agenda organisasi serta memperkuat struktur partai di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Konsolidasi hingga tingkat kabupaten dan kota menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk meningkatkan perolehan kursi Partai Golkar pada Pemilu 2029.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu'ti meninjau SMP Negeri 16 Medan, Senin, 14 September 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Rico memastikan seluruh kebutuhan mebelair yang rusak akan diganti tahun ini demi memberikan kenyamanan bagi siswa dalam belajar.

Baca Juga:

• GMKI Asahan Siapkan Turnamen Futsal dan Dies Natalis, Bupati Taufik: Kegiatan Positif untuk Generasi Muda Harus Didukung

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar.

Menurut Rico, pembenahan sarana pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan sekolah.

Fasilitas yang digunakan siswa setiap hari juga menjadi perhatian pemerintah.

Karena itu, Pemerintah Kota Medan memastikan pengadaan mebelair untuk SMP Negeri 16 Medan dilakukan tahun ini.

"Untuk tahun ini kita akan isi kembali mebelairnya supaya anak-anak lebih nyaman untuk belajar," tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution.

Dalam kunjungan yang sama, Abdul Mu'ti meninjau sejumlah fasilitas dan program pendidikan di SMP Negeri 16 Medan.

Salah satunya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Abdul Mu'ti, pelaksanaan MBG di sekolah tersebut berjalan lancar dan aman.

Ia juga berdialog dengan para siswa untuk mengetahui pengalaman mereka mengikuti program tersebut.

Abdul Mu'ti mengatakan para siswa berharap program MBG dapat terus dilanjutkan.

Para siswa juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas pelaksanaan program tersebut.

Selain MBG, Mendikdasmen meninjau penggunaan Interactive Flat Panel (IFP) atau papan interaktif digital dalam proses pembelajaran.

Perangkat tersebut telah dimanfaatkan guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, termasuk dalam pembelajaran matematika.

Abdul Mu'ti kemudian meninjau ruang kelas SMP Negeri 16 Medan yang sebelumnya terdampak banjir.

Ruang kelas tersebut telah selesai direhabilitasi dan kini kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Ia mengatakan pembangunan ruang kelas tersebut rampung pada Agustus 2026.

Dengan selesainya rehabilitasi, seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut kini kembali berlangsung secara tatap muka.

"Semua kegiatan pembelajaran sekarang sudah berlangsung 100 persen, tidak perlu ada lagi yang melalui pembelajaran daring. Mudah-mudahan ke depan sekolah bisa lebih baik lagi, anak-anak bisa belajar lebih semangat lagi, dan mudah-mudahan ke depan tidak terjadi banjir," katanya.

Abdul Mu'ti berharap hasil pembangunan tersebut dapat menciptakan suasana belajar yang lebih baik bagi para siswa.

Ia juga meminta lingkungan sekolah terus dirawat.

Pengecatan pada bagian sekolah yang masih membutuhkan perbaikan juga perlu dilakukan agar lingkungan pendidikan menjadi tempat yang aman, sehat, bersih dan nyaman bagi siswa.

Dengan pembenahan fasilitas, rehabilitasi ruang kelas serta pemanfaatan teknologi pembelajaran, SMP Negeri 16 Medan diharapkan dapat memberikan lingkungan belajar yang semakin baik bagi para siswa.* (ad)

ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menerima audiensi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Asahan di Aula Bapperida Kabupaten Asahan, Senin, 14 September 2026.

Audiensi tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Bupati Asahan, sejumlah organisasi perangkat daerah, serta Ketua GMKI Cabang Asahan Valentino Sihombing bersama jajaran pengurus.

Baca Juga:

• Dedikasi 20 Tahun hingga Prestasi di Jambore, Kader Posyandu Asahan Terima Penghargaan

"Kami ingin bersilaturahmi sekaligus mengajak Pemerintah Kabupaten Asahan untuk berkolaborasi dalam program kepemudaan gereja di Asahan," ujar Valentino.

Dalam audiensi itu, Valentino juga menyampaikan rencana pelaksanaan Dies Natalis GMKI ke-V yang akan digelar pada 1 Oktober 2026.

Menjelang Dies Natalis, GMKI Cabang Asahan akan menggelar turnamen futsal antar-pemuda gereja pada 23 hingga 30 September 2026.

Turnamen tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan Dies Natalis GMKI.

Pada acara puncak Dies Natalis 1 Oktober 2026, GMKI akan menyerahkan hadiah kepada para pemenang turnamen futsal.

"Kami juga mengundang Bupati Asahan untuk hadir dalam acara Dies Natalis GMKI ke-V pada 1 Oktober 2026," katanya.

Valentino menegaskan GMKI Cabang Asahan siap mengambil bagian dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Asahan.

"Kami siap membantu Pemerintah Kabupaten Asahan dalam menyukseskan visi dan misinya," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Asahan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada GMKI Cabang Asahan yang telah membangun kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Asahan.

"Kami berterima kasih kepada GMKI Cabang Asahan yang telah berkenan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Asahan," ujar Bupati.

Taufik juga menyatakan dukungannya terhadap berbagai kegiatan positif yang dilaksanakan organisasi kepemudaan, termasuk kegiatan olahraga dan pembinaan pemuda.

Menurutnya, kegiatan seperti turnamen futsal dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan energi dan bakat secara positif.

Kegiatan tersebut juga dinilai dapat membantu mengurangi tingkat kenakalan remaja.

"Saya mendukung kegiatan positif yang kalian lakukan, apalagi kegiatan tersebut untuk mengurangi tingkat kenakalan remaja," tegasnya.

Terkait undangan menghadiri Dies Natalis GMKI ke-V, Taufik mengatakan akan berupaya hadir secara langsung jika tidak memiliki agenda lain pada waktu yang sama.

"Kalau tidak ada kegiatan di waktu yang sama, saya akan hadir. Apabila ada kegiatan di waktu yang sama, saya akan menghunjuk salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk hadir pada Dies Natalis tersebut," pungkasnya.* (ad)

ASAHAN — Jambore Kader Posyandu Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 resmi ditutup oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin di Alun-Alun Rambate Rata Raya Kisaran, Minggu, 13 September 2026.

Acara penutupan turut dihadiri Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para asisten, organisasi perangkat daerah, para camat dan kepala puskesmas se-Kabupaten Asahan, Ketua TP Posyandu Kabupaten Asahan beserta pengurus, Ketua TP Posyandu Kecamatan se-Kabupaten Asahan, para kader Posyandu serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Buka Jambore Posyandu ke-XIII, Bupati Asahan Dorong Kader Perkuat Pelayanan dan Tekan Stunting

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Posyandu yang telah mengikuti Jambore tahun ini," ujarnya.

Taufik berharap kegiatan Jambore Kader Posyandu dapat dilaksanakan setiap tahun.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi sekaligus meningkatkan keterampilan kader agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kegiatan ini setiap tahun dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada kader Posyandu dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.

Ia juga berharap keterampilan yang diperoleh para kader selama mengikuti jambore dapat diterapkan dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, khususnya untuk mendukung tumbuh kembang anak.

"Saya berharap dengan keterampilan yang didapatkan pada Jambore ini, para kader dapat membuat anak-anak kita menjadi sehat dan cerdas. Ini menjadi salah satu program Pemerintah Kabupaten Asahan, yakni Asahan Sehat," ungkapnya.

Dalam acara penutupan tersebut, Bupati Asahan menyerahkan piagam penghargaan kepada Ketua TP PKK Kabupaten Asahan atas partisipasinya dalam pelaksanaan tracing TB di Kabupaten Asahan.

Apresiasi juga diberikan kepada kader Posyandu yang telah mengabdikan diri selama 10, 15 dan 20 tahun.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua TP Posyandu Kabupaten Asahan didampingi Bupati Asahan.

Selain penghargaan, Bupati Asahan menyerahkan hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan Jambore Kader Posyandu Bidang Kesehatan.

Dalam rangkaian kegiatan yang sama, diserahkan pula bantuan hibah bacaan bermutu dari Dinas Perpustakaan kepada RSUD, rumah ibadah, desa dan TBM. Bantuan tersebut berupa buku, rak buku, meja dan kursi.

Daftar Pemenang Jambore Posyandu Asahan 2026

Kategori Out Bond

Juara I: Kecamatan Tinggi Raja
Juara II: Kecamatan Setia Janji
Juara III: Kecamatan Simpang Empat

Kategori Keterampilan Dasar Kader Posyandu

Juara I: Kecamatan Kota Kisaran Barat — Winarti
Juara II: Kecamatan Rawang Panca Arga — Sri Hartini
Juara III: Kecamatan Simpang Empat — Erni

Kategori Inovasi Poster Posyandu

Juara I: Kecamatan Sei Kepayang Barat
Juara II: Kecamatan Tinggi Raja
Juara III: Kecamatan Aek Ledong

Kategori Amazing Race

Juara I: Kecamatan Kota Kisaran Timur
Juara II: Kecamatan Aek Songsongan
Juara III: Kecamatan Sei Dadap

Kategori Tari Kreasi

Juara I: Kecamatan Kota Kisaran Barat
Juara II: Kecamatan Aek Songsongan
Juara III: Kecamatan Bandar Pulau
Harapan I: Kecamatan Pulau Bandring
Harapan II: Kecamatan Pulau Rakyat
Harapan III: Kecamatan Silau Laut

Berdasarkan hasil keseluruhan perlombaan, Kecamatan Kota Kisaran Barat berhasil meraih Juara Umum Jambore Kader Posyandu Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026.

Sementara itu, penghargaan khusus diberikan kepada Winarti, kader Posyandu Kamboja, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat.

Atas prestasinya, Winarti mendapatkan hadiah perjalanan umrah dari Bupati Asahan.

Sebagai tanda berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan, Bupati Asahan bersama para tamu kehormatan melakukan pelepasan balon ke udara.

Pelepasan balon tersebut menandai Jambore Kader Posyandu Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 resmi ditutup.* (ad)

ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin resmi membuka Jambore Kader Posyandu ke-XIII Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Alun-Alun Rambate Rata Raya Kisaran, Minggu, 13 September 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Asahan, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Kajari Asahan, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Dandim 0208/Asahan, Kapolres Asahan, perwakilan Danlanal TBA, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para asisten, organisasi perangkat daerah, camat se-Kabupaten Asahan, kepala puskesmas, Ketua TP Posyandu Kabupaten dan Kecamatan, para kader Posyandu, serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• "Pernah Hampir Gagal tapi Pantang Menyerah", Kisah Airin Rico Waas Raih Penghargaan Inspiring Woman ASI Eksklusif

Jambore tahun ini mengusung tema "Kader Terampil, Posyandu Kuat, Asahan Sehat, Menuju Indonesia Emas 2045." Kegiatan tersebut menjadi pelaksanaan jambore yang ke-XIII di Kabupaten Asahan.

Menurut Hari Sapna, kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan dalam mendukung pelayanan Posyandu.

Jambore juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi kader sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat.

Upaya tersebut sekaligus mendukung terwujudnya generasi unggul sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sejumlah kegiatan disiapkan dalam rangkaian jambore, antara lain senam sehat bersama, sarasehan Bupati dengan para pemangku wilayah dan kader, perlombaan keterampilan dasar kader, pemeriksaan skrining kesehatan gratis dan HPV DNA, kegiatan memasak dan makan bersama kerang dara, serta pemberian apresiasi berupa plakat dan piagam atas dedikasi dalam penelusuran kasus Tuberkulosis yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan.

Sebelum memberikan bimbingan dan arahannya, Bupati Asahan menerima piala bergilir dari Kecamatan Aek Ledong yang menjadi Juara Umum Jambore Posyandu Tahun 2025.

Dalam arahannya, Taufik berharap seluruh rangkaian kegiatan jambore berjalan lancar dan diikuti dengan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta.

"Jambore ini bertujuan menjalin silaturahmi sekaligus mengedukasi para kader agar semakin handal memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Bupati.

Taufik mengatakan saat ini terdapat hampir 950 Posyandu yang tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Asahan.

Jambore tersebut diikuti oleh perwakilan kader dari masing-masing kecamatan.

Ia meminta seluruh kader Posyandu terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

"Kepada para kader, berikanlah pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus. Saya mohon bantuan seluruh kader dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menekan angka stunting di Asahan, sehingga anak-anak kita tumbuh sehat," pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asahan juga mengumumkan penghargaan khusus bagi kader Posyandu terbaik.

Kader terbaik yang beragama Islam akan mendapatkan hadiah berupa perjalanan Umrah.

Sementara kader terbaik yang beragama non-Muslim akan diberikan hadiah uang tunai.

Penghargaan tersebut diharapkan menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi para kader untuk terus meningkatkan dedikasi dan kualitas pelayanan Posyandu di tengah masyarakat.

Pembukaan Jambore Kader Posyandu ke-XIII Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 kemudian ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Bupati Asahan bersama para tamu kehormatan.

Dengan penekanan tombol sirine tersebut, Jambore Kader Posyandu ke-XIII Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 resmi dibuka.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN — Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri Turnamen Olahraga Domino (ORADO) Piala Kapolres Labusel yang digelar ORADO Labusel di Convention Hall Grandsuma Bloksongo, Minggu, 13 September 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Labusel Syahdian Purba Siboro, Kapolres Labusel AKBP Rosef Efendi, Ketua ORADO Pengprov Sumatera Utara Yopie H. Batubara, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, Danramil 11 Kotapinang Mayor Inf Hendra Gunawan, perwakilan Kejari Labusel, para peserta dan undangan lainnya.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Seremonial, Bupati Asahan dan Bupati Sergai Adu Skill di Lapangan Hijau

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saya menyambut baik kehadiran dan kegiatan ORADO. Saya berharap organisasi ini tidak hanya menjadi wadah untuk menyalurkan hobi dan mengembangkan olahraga domino, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, membangun sportivitas, kebersamaan serta persaudaraan di tengah masyarakat," ujar Bupati Fery.

Menurut Fery, masuknya permainan domino ke dalam wadah olahraga menjadi langkah positif untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap permainan tersebut.

Domino yang selama ini kerap dipandang negatif, kata dia, dapat diarahkan menjadi kegiatan yang sehat dan positif jika dilakukan dalam ruang serta aturan olahraga yang jelas.

"Ini merupakan kegiatan positif. Kita ingin bagaimana sesuatu yang selama ini mungkin dianggap negatif bisa diarahkan menjadi kegiatan yang positif. Dengan masuknya domino ke dalam cabang olahraga, tentu ada aturan, sportivitas dan pembinaan yang jelas. Harapannya, ini bisa menjadi wadah yang baik bagi masyarakat," katanya.

Bupati Fery juga berpesan kepada seluruh peserta agar menjadikan turnamen tersebut bukan sekadar ajang untuk meraih kemenangan.

Menurut dia, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan.

Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran, disiplin dan rasa persaudaraan selama pertandingan berlangsung.

"Menang dan kalah adalah bagian dari pertandingan, tetapi menjaga persahabatan adalah tujuan yang jauh lebih penting," tegasnya.

Kepada pengurus ORADO, Fery berharap pembinaan olahraga domino terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan positif yang melibatkan masyarakat, terutama generasi muda.

Menurutnya, hobi yang dikelola dengan baik dan diarahkan melalui pembinaan yang tepat dapat berkembang menjadi prestasi sekaligus memberikan kontribusi bagi daerah.

"Harapan saya, ORADO terus melakukan pembinaan dan menghadirkan kegiatan-kegiatan positif yang dapat melibatkan generasi muda. Sehingga hobi dapat berkembang menjadi prestasi dan memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah," ungkapnya.

Fery berharap Turnamen ORADO Piala Kapolres Labusel berlangsung lancar dan sukses serta memberikan manfaat bagi masyarakat Labuhanbatu Selatan.

Ia menilai kegiatan olahraga seperti turnamen domino dapat menjadi salah satu ruang untuk memperkuat kebersamaan dan membangun hubungan yang semakin erat di tengah masyarakat.* (ad)

MEDAN — Semangat Anak Indonesia Hebat menggema di UPT SMP Negeri 1 Medan, Jalan Bunga Asoka, Medan, Senin, 14 September 2026.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengikuti upacara bendera dan Senam 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat bersama para siswa.

Baca Juga:

• "Nggak Level Layani Tersangka" vs "We Expect More", Beda Pendapat Soal Sikap Diam Gibran atas Gugatan Denny Indrayana

Ia mengajak para pelajar untuk tekun belajar, menghormati orang tua dan guru, menjaga kerukunan, serta mencintai Indonesia.

Abdul Mu'ti juga mengajak siswa menerapkan tujuh kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari.

Kebiasaan tersebut yakni bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur tepat waktu.

Menurut Abdul Mu'ti, tujuh kebiasaan tersebut harus dilakukan secara disiplin dan konsisten untuk meraih keberhasilan.

Pesan itu kemudian diwujudkan melalui senam bersama

Abdul Mu'ti dan Rico Waas turut berbaur dengan para siswa.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pemberian motivasi kepada pelajar.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas mengajak siswa berani bermimpi dan tidak takut gagal.

Menurutnya, kegagalan merupakan bagian dari proses untuk belajar, bangkit dan meraih prestasi yang lebih baik.

Kembali ke SMPN 1 Medan juga memiliki makna khusus bagi Rico Waas. Sekolah tersebut merupakan tempatnya menimba ilmu.

Rico kemudian berpesan agar para siswa kelak mampu menjadi pemimpin dan memberikan kontribusi bagi Kota Medan.

Kepada para guru, Abdul Mu'ti berpesan agar tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan bagi siswa.

Guru juga diharapkan mendampingi para pelajar dalam mengembangkan bakat dan potensi mereka.

Ia mendorong sekolah menjadi lingkungan yang aman, sehat, bersih dan nyaman sehingga dapat menjadi rumah kedua bagi siswa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Sekolah Menengah Pertama Maulani Mega Hapsari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution, Kepala UPT SMP Negeri 1 Medan Hj. Rohani, serta para guru dan siswa.* (ad)

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman Rudy Repenaldi Rilis mengatakan pendataan terhadap korban masih dilakukan. Dinkes juga memperluas pendataan karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyalurkan makanan tersebut tidak hanya melayani satu sekolah.

Baca Juga:

• Ternyata Cuma Mengandung 5% Susu, 95% Sisanya Air, BGN Ancam Tutup Dapur MBG yang Curangi Kualitas Minuman

Berdasarkan data sementara, terdapat 79 siswa yang mengalami gejala yang mengarah pada dugaan keracunan. Para siswa tersebut saat ini mendapat penanganan dari tim medis di RS M Yamin.

"Saat ini saya sudah di rumah sakit. Siswa-siswa tersebut sedang ditangani oleh tim medis. Catatan sementara ada 79 siswa yang terindikasi keracunan," ujarnya.

Seluruh siswa yang mengalami gejala diketahui merupakan penerima manfaat MBG dari SPPG wilayah Pauh. Dinkes Pariaman masih mencari kemungkinan adanya korban tambahan dari sekolah lain yang menerima makanan dari SPPG yang sama.

Petugas kesehatan melakukan pendataan untuk memastikan seluruh penerima manfaat yang mengalami gejala telah diketahui dan mendapatkan penanganan. Hingga kini, jumlah korban masih bisa bertambah.

Penyebab pasti munculnya gejala pada puluhan siswa tersebut belum diketahui. Karena itu, kasus masih disebut sebagai dugaan keracunan dan menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.

Kasus di Pariaman terjadi setelah sebelumnya ratusan warga di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, juga diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Berdasarkan pendataan Puskesmas Palupuh hingga Jumat (4/9/2026), jumlah korban mencapai 344 orang yang terdiri atas siswa, guru, dan balita.

Keluhan yang dilaporkan dalam kasus Agam antara lain demam, pusing, mual, muntah, dan diare. SPPG yang menyalurkan makanan di Palupuh juga telah ditutup sementara untuk kepentingan investigasi dan pengawasan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Agam bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang sebelumnya mengambil sejumlah sampel untuk mengetahui penyebab kejadian. Sampel yang diperiksa meliputi makanan, muntahan, hingga kotoran korban.

Hasil pemeriksaan sampel tersebut akan digunakan untuk mengetahui penyebab dugaan keracunan sekaligus menjadi dasar menentukan langkah selanjutnya terhadap SPPG yang terkait.

Sementara untuk kasus di Pariaman, Dinkes masih berfokus pada penanganan para siswa serta pendataan penerima manfaat lain yang kemungkinan mengalami gejala serupa.* (k/dh)

BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menekankan pentingnya perencanaan yang matang, terukur, dan tepat sasaran agar setiap program kepolisian memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat. Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Perencanaan Tahun 2026 di Banda Aceh.

Rakernis digelar di Hotel Amel Convention Hall, Banda Aceh, Senin (14/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum untuk menyamakan persepsi, menentukan langkah strategis, serta menyusun dan menyelaraskan dokumen perencanaan dan penganggaran di lingkungan Polri.

Baca Juga:

• 265 Sumur Bor hingga Trauma Healing, Kapolda Aceh Bongkar Rangkaian Strategi Polri Pulihkan Korban Bencana Hidrometeorologi

Menurut Ruddi, fungsi perencanaan memiliki posisi strategis dalam menentukan arah organisasi. Karena itu, setiap program dan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan serta prioritas tugas kepolisian.

Dia menegaskan perencanaan tidak boleh sekadar memenuhi kebutuhan administrasi. Program yang disusun harus berangkat dari kondisi nyata di lapangan dan diarahkan untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Perencanaan yang baik bukan sekadar dokumen, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan organisasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Ruddi juga meminta jajaran fungsi perencanaan mengutamakan skala prioritas dan efisiensi di tengah tantangan tugas kepolisian yang semakin dinamis. Setiap satuan kerja diminta mampu membedakan program yang menjadi kebutuhan utama dengan kegiatan yang bersifat pendukung.

Selain itu, dia mengingatkan pentingnya memperkuat kerja sama lintas fungsi dan menghindari ego sektoral. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas juga harus menjadi bagian dalam setiap proses perencanaan.

Ruddi menilai keterbatasan sumber daya tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas kinerja. Jajaran justru diminta mendorong kreativitas, inovasi, dan penyederhanaan proses kerja agar hasil yang dicapai lebih optimal.

"Justru di tengah keterbatasan itulah kreativitas dan inovasi kita harus muncul. Cari cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien serta lakukan simplifikasi proses bisnis agar kita bisa mencapai hasil yang lebih maksimal dengan sumber daya yang optimal," ujarnya.

Kapolda berharap Rakernis menghasilkan rumusan strategis yang realistis dan dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran dalam menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran.

"Kita tidak ingin kegiatan ini tanpa arah dan tidak berdampak apa pun. Kita ingin menghasilkan strategi perencanaan dan penganggaran yang realistis dan dapat menjawab kebutuhan organisasi," tuturnya.

Dalam kegiatan tersebut juga diberikan sejumlah penghargaan kepada satuan kerja dan satuan wilayah yang dinilai menunjukkan kinerja serta komitmen dalam pelayanan publik dan tata kelola organisasi.

Penghargaan Kapolri untuk Unit Pelayanan Publik hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Instansional Tahun 2025 kategori Pelayanan Prima diberikan kepada Polres Lhokseumawe, Polres Langsa, dan Polres Aceh Tamiang.

Sementara penghargaan Kapolda Aceh untuk Satker dan Satwil paling aktif dalam pengisian aplikasi SI-ABK Tahun 2025 diberikan kepada Satbrimob Polda Aceh dan Polres Lhokseumawe. Adapun penghargaan untuk Satker dan Satwil dengan nilai AKIP tertinggi Tahun 2026 diberikan kepada Itwasda Polda Aceh dan Polres Lhokseumawe.

Ruddi mengapresiasi capaian tersebut dan berharap penghargaan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rakernis tersebut turut dihadiri Wakapolda Aceh dan para pejabat utama. Kegiatan diikuti 125 peserta, terdiri atas 56 peserta dari Polda Aceh dan 69 peserta dari jajaran Polres/Polresta.

Peserta Rakernis meliputi Wakapolres, Kabag Perencanaan, Kasubbag Renmin atau Kaur Renmin, serta operator fungsi perencanaan.* (dh)

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 4 September 2026. SK itu ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Baca Juga:

• Bawa 243 Penumpang Hilang Kontak! SAR Surabaya All Out Kerahkan Kapal Cepat dan Helikopter Susul KM Virgo

DPP PDIP juga menilai kunjungan Achmad ke rumah Jokowi dan pernyataannya mengenai rehabilitasi status keanggotaan Jokowi sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan partai.

"Sdr. Achmad Hidayat melakukan kunjungan ke rumah Joko Widodo dan beberapa hari kemudian membuat pernyataan agar Partai mempertimbangkan rehabilitasi kepada Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan yang telah dipecat," demikian bunyi SK tersebut, dikutip Senin (14/9/2026).

Menurut DPP PDIP, tindakan Achmad tidak sesuai dengan kewenangannya sebagai kader. Partai menilai keputusan pemecatan Jokowi sebelumnya telah dilakukan melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku di internal PDIP.

DPP PDIP kemudian mengategorikan tindakan Achmad sebagai pelanggaran disiplin berat yang dinilai mencederai nama baik dan kehormatan partai serta berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap PDIP.

Melalui SK tersebut, DPP PDIP juga mencabut seluruh hak dan kewenangan Achmad sebagai kader. Dia dilarang menggunakan nama, lambang, atribut, maupun fasilitas yang mengatasnamakan PDI Perjuangan.

Achmad membenarkan dirinya telah dipecat dari keanggotaan PDIP. Dia mengatakan kunjungannya ke rumah Jokowi dilakukan sekitar Juli 2026 atas inisiatif pribadi setelah berziarah ke makam Mbah Hasan Besari di Ponorogo.

"Betul. Saya ke rumah Jokowi itu kurang lebih bulan Juli ya. Hanya jadi silaturahmi, lalu saya posting di Instagram itu. Nah, tidak lama setelah itu, bulan Agustus ada usulan pemecatan dari DPC Kota Surabaya ke DPP, sehingga saya dipanggil oleh DPP," kata Achmad.

Achmad menegaskan saat berkunjung ke rumah Jokowi dirinya tidak menggunakan atribut partai. Dia mengaku mengenakan pakaian putih dan menyebut kunjungan tersebut murni dilakukan atas inisiatif pribadi.

"Saya pakai pakaian putih netral, atas inisiatif saya sendiri," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Achmad mengaku hanya bersilaturahmi, berfoto, serta sempat berbicara dengan Jokowi mengenai hubungan kebangsaan. Menurutnya, Jokowi juga sempat menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki masalah dengan Megawati dan suatu saat akan bertemu.

Terkait pemecatan tersebut, Achmad mengaku menerima keputusan DPP PDIP dengan lapang dada. Dia juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan partai selama dirinya menjadi kader.

"Kalau memang saat ini DPP partai melihat langkah saya itu abot (berat) ke urusan partainya, bukan urusan kebangsaannya, ya monggo. Nanti biar waktu yang menguji. Saya legawa dan berterima kasih sekali," kata Achmad.

Achmad menyatakan tetap memegang prinsip bahwa PDIP merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.* (k/dh)

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait penguatan infrastruktur irigasi di Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Panen Melon di Air Putih, Dorong Pengembangan Hortikultura dan Dukung Program MBG

Bupati Batu Bara menyampaikan bahwa keberadaan jaringan irigasi yang baik sangat penting untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui BBWS Sumatera Utara agar infrastruktur irigasi dapat terus ditingkatkan dan dioptimalkan.

"Ini bagian dari upaya kita mendukung program Bapak Presiden dalam mewujudkan ketahanan pangan. Jika ketahanan pangan ingin maksimal, maka irigasi juga harus maksimal," ujar Bupati Batu Bara.

Menurutnya, optimalisasi jaringan irigasi akan memberikan dampak langsung terhadap produktivitas pertanian, khususnya dalam memastikan kebutuhan air bagi para petani. Dengan sistem irigasi yang baik, lahan pertanian diharapkan dapat dikelola secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Bupati Baharuddin berharap Daerah Irigasi Perkotaan, Cinta Maju dan Simanggar mendapat perhatian dalam program peningkatan infrastruktur sumber daya air, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Batu Bara.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan terus membangun koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam memperkuat infrastruktur pertanian dan pengairan.* (dh)

Joseph mengatakan dugaan tersebut berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Menurutnya, terdapat proses peleraian ketika pertengkaran terjadi sehingga pelapor diduga terjatuh.

Baca Juga:

• Ajukan Kesimpulan 31 Halaman dan 2 Ahli, Roy Suryo Klaim Pihak Lawan Tak Punya Bukti Jelang Putusan Praperadilan Besok

Joseph juga membantah tudingan bahwa Betrand menarik tangan pelapor. Dia menegaskan tindakan tersebut tidak dilakukan oleh kliennya.

"Yang pertama, dikatakan dalam press conference pelapor kemarin, bahwa klien kami menarik tangan, menarik tangan dari pelapor. Dan dengan tegas untuk itu kami bantah, bahwa hal tersebut tidak ada dan tidak benar," katanya.

Pihak Betrand juga membantah tudingan adanya pelecehan seksual di depan toilet sebuah kelab malam. Joseph memastikan kliennya tidak melakukan tindakan tersebut dan menyebut Betrand tidak memiliki niat untuk melakukan pelecehan seksual.

"Tidak pernah ada pelecehan seksual di depan toilet yang dilakukan oleh klien kami. Tidak ada niat sedikit pun dari klien kami juga untuk melakukan hal itu," ujarnya.

Betrand kemudian turut memberikan versinya mengenai kejadian tersebut. Dia mengatakan berada di kelab malam setelah menjalani syuting dan berkumpul bersama teman-temannya untuk karaoke.

Betrand mengaku baru mengetahui keberadaan pelapor setelah melihat perempuan tersebut menangis. Dia kemudian mencoba menanyakan alasan perempuan itu menangis.

"Pas dia sudah nangis, aku pun tanya, 'Kenapa nangisnya?' Aku tanya dengan baik-baik, pengin tahu dia itu alasan nangisnya kenapa," tutur Betrand.

Namun, menurut Betrand, pertanyaannya tidak mendapat jawaban. Tak lama kemudian, seorang perempuan lain disebut mendatanginya dan menarik baju serta tangannya.

Betrand mengatakan dirinya tidak merespons tindakan tersebut dan memilih diam. Setelah itu, dia menyebut terjadi pertengkaran antara dua perempuan tersebut.

"Aku pun tidak bereaksi apa pun, aku cuma diam doang. Aku bilang sama dia, 'Kamu tanya sama teman kamu,' karena aku pun enggak dapat jawaban dari teman kamu," katanya.

Betrand mengaku sempat berusaha melerai pertengkaran tersebut sebelum keributan dipisahkan oleh petugas di lokasi.

"Untuk permasalahan yang dia bilang aku tuh tindakan seksual, aku tidak melakukan itu sama sekali," tegasnya.

Kasus tersebut kini masuk dalam penanganan Polda Metro Jaya setelah Betrand dilaporkan terkait dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Laporan tersebut diterima pada Sabtu (12/9/2026).

Polisi masih melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut, termasuk dengan memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian.

Sementara itu, dugaan mengenai penyebab luka pelapor yang disampaikan kuasa hukum Betrand merupakan versi dari pihak terlapor berdasarkan keterangan saksi yang mereka dapatkan. Kebenaran terkait kejadian tersebut masih akan ditentukan melalui proses pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.* (in/dh)

Hingga hari kedua pencarian, tim SAR gabungan telah menemukan 114 orang. Sebanyak 108 penumpang dinyatakan selamat, sedangkan 6 orang ditemukan meninggal dunia.

Baca Juga:

• Update Korban KM Virgo Transport 8: 6 Orang Meninggal Dunia, 129 Penumpang Masih Dalam Pencarian Tim SAR

Jumlah personel yang terlibat dalam operasi pencarian juga terus bertambah. Lebih dari 600 personel gabungan kini dikerahkan untuk mencari penumpang yang masih belum ditemukan.

Dudy berharap kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian mendukung proses pencarian dan evakuasi. Dia juga meminta seluruh unsur yang terlibat tetap mengutamakan keselamatan serta memperkuat koordinasi di lapangan.

"Saya berharap cuaca di lokasi kejadian dalam kondisi baik, sehingga proses evakuasi dapat berjalan lancar. Saya juga terus mengingatkan agar seluruh unsur yang terlibat dalam operasi ini senantiasa mengedepankan aspek keselamatan dan perkuat koordinasi di lapangan," ujarnya.

Bagi penumpang yang telah ditemukan dalam kondisi selamat tetapi membutuhkan perawatan, pemerintah akan merujuk mereka ke rumah sakit. Sementara penumpang yang kondisinya cukup baik akan diserahkan kepada operator pelayaran untuk kemudian diantarkan kembali ke rumah masing-masing.

Terkait kondisi kapal saat berlayar, Dudy menegaskan KMP Virgo Transport 8 tidak mengalami kelebihan muatan. Berdasarkan informasi yang diterima Kementerian Perhubungan, kapasitas kapal bahkan tidak terisi secara maksimal.

"Perlu diketahui, KMP Virgo Transport 8 berlayar dalam kondisi tidak overload. Namun demikian, kita tunggu investigasi menyeluruh dari KNKT untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan kapal tersebut," kata Dudy.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah turun ke lokasi untuk melakukan investigasi awal. Tim KNKT juga mengumpulkan berbagai data, mulai dari spesifikasi kapal hingga keterangan dari penumpang dan awak kapal yang selamat.

Investigasi tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa.

Dalam konferensi pers tersebut turut hadir Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, serta Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud.

Sementara itu, operasi pencarian dan evakuasi terhadap penumpang yang masih belum ditemukan terus dilakukan oleh tim SAR gabungan.* (d/dh)

Penandatanganan SKB dilakukan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Wagub Surya bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut mengikuti penandatanganan melalui siaran langsung dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (14/9/2026).

Baca Juga:

• Bawa Pesan Khusus Gubernur Bobby Nasution, Wagub Surya Bakar Semangat Kafilah Sumut di MTQ Nasional Semarang

"Masalah perlindungan perempuan juga menjadi isu nasional, di PBB juga menjadi isu utama. Indonesia dalam berbagai visi dan misi Presiden juga menekankan dan mengutamakan masalah perlindungan perempuan dan anak," kata Tito saat memimpin rapat.

Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi menjelaskan RBI dirancang sebagai ruang kolaborasi terpadu di tingkat desa atau kelurahan. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan sekaligus perlindungan anak.

Arifah memaparkan sejumlah indikator terkait kesetaraan gender. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tercatat 0,421 pada 2024, sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 91,85. Pada tahun yang sama, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tercatat 56,42%, sementara laki-laki mencapai 84,66%.

"Masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam aspek strategis yaitu keterwakilan dalam pengambilan keputusan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja," ujar Arifah.

Salah satu bentuk implementasi RBI adalah Kebun Pangan Perempuan (KPP). Menurut Arifah, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, kepemimpinan, gotong royong, dan kemandirian ekonomi perempuan. KPP juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga serta pemenuhan pangan bergizi bagi anak.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebut Indonesia memiliki 75.226 desa. Menurutnya, sejumlah desa telah menerapkan konsep RBI dengan menyesuaikan kearifan lokal dan karakteristik masing-masing wilayah.

Yandri mengatakan pihaknya juga telah menjalankan program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu di 1.110 desa. Program tersebut melibatkan perempuan sebagai pelaku sesuai kompetensi masing-masing.

"Perempuan bukan hanya sebagai objek, tetapi juga subjek dan pelaku pembangunan di desa," ujarnya.

Menurut Yandri, beberapa praktik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah diterapkan di sejumlah desa, antara lain Desa Muer di Sumbawa, Desa Mallari di Bone, dan Desa Rossoan di Enrekang.

Program tersebut antara lain dilakukan melalui musyawarah desa khusus perempuan, sekolah perempuan, serta relawan perlindungan anak berbasis masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas ruang partisipasi perempuan sekaligus meningkatkan perlindungan anak, termasuk melalui literasi untuk menekan risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dengan penandatanganan SKB RBI, pemerintah pusat mendorong agar program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak semakin terintegrasi dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.* (dh)

Pemberian tali asih dilakukan setelah upacara peringatan Haornas di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (14/9/2026). Sebanyak 13 purna olahragawan menerima penghargaan, terdiri atas 7 olahragawan disabilitas dan 6 olahragawan.

Baca Juga:

• "Fokus Kita Bantu Mereka Pulih", Bobby Nasution Minta Publik Hentikan Komentar Negatif ke Korban Keracunan MBG Karo

Ada pula Mardi Lestari yang dikenal sebagai manusia tercepat Asia serta petinju Lamhot Simamora yang memiliki catatan tidak terkalahkan.

Dari kalangan atlet disabilitas, penerima tali asih di antaranya Azhar Panjaitan yang meraih 4 medali emas catur ASEAN Para Games dan Ismayuddin Simangunsong dengan 1 medali emas catur ASEAN Para Games.

Rosalina Manurung juga menerima penghargaan setelah meraih 6 medali emas catur ASEAN Para Games dan 1 medali emas Asian Para Games. Penerima lainnya yakni Yuddi Ana dengan 1 medali emas tolak peluru ASEAN Para Games, Anto Boy dengan 3 medali emas ASEAN Para Games, serta Nasip Farta Simanja yang mengoleksi 10 medali emas catur ASEAN Para Games.

Bobby mengatakan pemberian tali asih merupakan bentuk penghormatan masyarakat Sumut kepada para atlet yang telah menorehkan prestasi sekaligus berkontribusi dalam perkembangan olahraga.

"Ini salah satu bentuk apresiasi dan penghormatan masyarakat Sumut karena telah mengharumkan nama Sumut dan Indonesia di dunia, menorehkan prestasi yang luar biasa dan keaktifan bapak/ibu sekalian di dunia olahraga," kata Bobby setelah upacara.

Selain memberikan penghargaan kepada para legenda olahraga, Bobby menekankan pentingnya membangun budaya olahraga di tengah masyarakat. Menurutnya, prestasi atlet harus dimulai dari kebiasaan masyarakat yang gemar berolahraga.

"Kita harus ingat, atlet-atlet juara lahir dari masyarakat yang gemar olahraga, karena itu budaya olahraga, prestasi dan industrinya kita harus bangun sebagai satu kesatuan ekosistem," ujarnya.

Bobby berharap pembangunan ekosistem olahraga dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, atlet, pembina, dan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, olahraga tidak hanya berkaitan dengan prestasi, tetapi juga dapat berkembang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekaligus memiliki nilai ekonomi.

Upacara Haornas ke-43 tersebut turut dihadiri Pj Sekdaprov Sumut Timor Tumanggor, Ketua KONI Sumut Hatunggal Siregar, Ketua NPCI Sumut Alan Sastra Ginting, serta Ketua Kormi Muhammad Daffasya Adnan.

Selain itu, hadir jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, atlet-atlet Sumut, dan pegiat olahraga lainnya.* (dh)

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Novian Saputra dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (14/9/2026). Ade Kuswara hadir langsung bersama ayahnya, HM Kunang alias Abah Kunang, yang juga menjadi terdakwa dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Sudah Dituntut 7 Tahun, Kasus Bupati Bekasi Nonaktif Ade Kuswara Masih Terus Dikembangkan KPK lewat Sprindik Baru

Majelis hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Ade Kuswara. Dia juga dijatuhi denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan.

Sementara itu, HM Kunang divonis 4 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan.

Ade Kuswara dan HM Kunang dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto ketentuan KUHP.

Selain pidana badan, Ade Kuswara juga dikenai pidana pengganti sebesar Rp10,4 miliar. Apabila uang tersebut tidak dibayarkan, pidana pengganti tersebut akan diganti dengan hukuman 2 tahun penjara.

Vonis terhadap Ade Kuswara tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang sebelumnya meminta hukuman 7 tahun penjara.

Majelis hakim juga mencabut hak Ade Kuswara untuk dipilih dalam jabatan publik selama 10 tahun. Hak politik tersebut dihitung setelah Ade Kuswara selesai menjalani pidana pokok.

Dalam putusannya, hakim juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Ade Kuswara dan HM Kunang diperhitungkan seluruhnya sebagai bagian dari hukuman. Keduanya juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Perkara tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi ijon proyek yang menjerat Ade Kuswara bersama ayahnya. Putusan hari ini menjadi tahapan penting dalam proses hukum yang masih dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.* (d/dh)

Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor perkara 14/Pid.Pra/2026/PN Skt di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Sidang perdana digelar Senin (14/9/2026) dengan agenda pemanggilan para pihak.

Baca Juga:

• "Nggak Level Layani Tersangka" vs "We Expect More", Beda Pendapat Soal Sikap Diam Gibran atas Gugatan Denny Indrayana

Kuasa hukum Gus Nur, Muhammad Taufiq, mengatakan gugatan ganti rugi tersebut diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, khususnya Pasal 173 ayat (1) hingga ayat (5) serta Pasal 1 angka 41.

Menurut Taufiq, ketentuan tersebut memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan akibat tindakan penangkapan, penahanan, atau pemidanaan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi apabila dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

"Kenapa Gus Nur mengajukan gugatan? Karena sampai hari ini kita sudah memiliki cukup banyak bukti," kata Taufiq di PN Solo, Senin (14/9/2026).

Dia juga menyinggung proses persidangan Citizen Lawsuit di PN Solo yang menurutnya tidak pernah membuktikan keberadaan ijazah Jokowi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu dasar yang digunakan pihaknya dalam mengajukan gugatan.

"Jadi atas dasar itu sudah dibuktikan di pengadilan. Bahkan di Citizen Lawsuit di Pengadilan Surakarta pun, ijazah itu tidak pernah dibuktikan," ujarnya.

Taufiq juga menilai proses hukum yang pernah menjerat Gus Nur menggunakan sejumlah pasal yang menurutnya kemudian telah dihapus Mahkamah Konstitusi. Dia menyinggung ketentuan terkait penyebaran berita bohong dan keonaran dalam Peraturan Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.

Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Nael Tiano Marbun, menjelaskan gugatan baru diajukan pada 2026 karena pihaknya menunggu berlakunya KUHAP baru sebagai dasar hukum tuntutan ganti rugi.

Nael mengatakan gugatan tidak ditujukan langsung kepada Jokowi. Menurutnya, Kejaksaan Agung menjadi pihak yang digugat karena memiliki posisi sebagai dominus litis dalam proses penuntutan perkara terdahulu. Sementara Menteri Keuangan ditempatkan sebagai turut termohon terkait pengelolaan dana pembayaran ganti rugi.

"Kejaksaan dalam hal ini sebagai dominus litis, pada saat itu juga tidak menghadirkan barang bukti ijazah Jokowi maupun orangnya langsung, prinsipalnya langsung Pak Jokowi juga tidak hadir di persidangan," ujar Nael.

Nilai gugatan sebesar Rp4,2 miliar, kata Nael, dihitung berdasarkan kerugian materiil yang dialami Gus Nur selama menjalani proses pidana. Dia menyebut Gus Nur tidak dapat menjalankan sejumlah aktivitas seperti sebelum menjalani hukuman.

"Jadi nilai yang kita tuntut sebesar sekitar Rp4,2 miliar. Pertimbangannya karena kemarin itu kita menghitung karena Gus Nur ini tidak bisa melakukan hal-hal yang harus dilakukan," katanya.

Gus Nur sebelumnya divonis enam tahun penjara terkait kasus penyebaran informasi mengenai tuduhan ijazah palsu Jokowi. Dalam tingkat banding, hukumannya kemudian dipangkas menjadi empat tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider empat bulan kurungan.

Gus Nur selanjutnya mendapatkan pembebasan bersyarat pada 27 April 2025. Tidak lama kemudian, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan amnesti terhadap Gus Nur melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 pada 1 Agustus 2025.

Humas PN Solo Subagyo membenarkan adanya perkara gugatan ganti rugi tersebut. Dia menyebut perkara dengan nomor 14/Pid.Pra/2026/PN Skt mulai disidangkan pada Senin (14/9/2026).

"Benar hari ini Senin tanggal 14 September 2026, sidang pertama, perkara nomor 14/Pid.Pra/2026/PN Skt," ujar Subagyo.

Proses persidangan gugatan ganti rugi Gus Nur terhadap negara tersebut selanjutnya akan berjalan di PN Solo untuk menguji dasar dan tuntutan yang diajukan pihak pemohon.* (k/dh)