Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, usai menyerahkan kesimpulan perkara praperadilan Nomor 134/Pid.Pra/2026/PN di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• 23 Pasal KUHAP hingga 4 Putusan MK, Kubu Febrie Klaim Temukan 40 Pelanggaran dalam Proses Hukumnya

Febri mengatakan tim hukum meminta agar barang-barang pribadi yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara dikembalikan kepada pemiliknya. Menurutnya, barang tersebut antara lain foto keluarga dan sejumlah dokumen pribadi milik Febrie serta keluarganya.

"Jadi barang pribadi itu apa? Satu, foto keluarga, dan yang kedua barang pribadinya adalah dokumen-dokumen yang sifatnya pribadi dari pemohon dan keluarga pemohon dan tidak ada hubungannya dengan perkara yang sedang berjalan, tidak ada juga hubungannya dengan harta kekayaan," ujarnya.

Menurut Febri, inti praperadilan bukan sekadar memperdebatkan barang yang disita, tetapi menguji apakah tindakan penegakan hukum terhadap Febrie telah dilakukan sesuai aturan.

Dia menyebut apabila permohonan praperadilan dikabulkan, aparat penegak hukum perlu melakukan evaluasi terhadap proses hukum yang telah berjalan. Evaluasi tersebut dinilai penting agar tahapan penegakan hukum berikutnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau praperadilan ini dikabulkan, maka perlu ada evaluasi terhadap proses yang selama ini terjadi. Itu kewenangan dari penegak hukum, kami tidak bisa campur tangan terkait dengan tindakan-tindakan lebih lanjut," kata Febri.

Febri menilai praperadilan dalam KUHAP baru dapat menjadi mekanisme korektif apabila ditemukan kesalahan dalam proses penegakan hukum. Karena itu, menurutnya, setiap tahapan penegakan hukum harus dilakukan secara cermat sejak awal.

"Kalau ada sesuatu yang salah dikoreksi, maka harus diperbaiki. Kalau penegakan hukum mau dilakukan secara serius, maka prosesnya harus benar dari awal, tidak terburu-buru," tuturnya.

Dia kembali menyinggung klaim tim kuasa hukum yang menemukan dugaan pelanggaran terhadap puluhan ketentuan hukum dalam proses penanganan perkara Febrie.

"Kita tidak bisa bayangkan misalnya dari yang kami yakini terbukti di proses praperadilan ini, ada 40 peraturan yang dilanggar," ujarnya.

Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijadwalkan membacakan putusan praperadilan Febrie Adriansyah pada Kamis (27/8/2026).

Hakim tunggal Richard Edwin Basoeki menyampaikan jadwal tersebut dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin.

"Sidang putusan praperadilan akan kita gelar pada 27 Agustus," kata Richard.

Permohonan praperadilan tersebut terdaftar dengan Nomor 134/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL. Gugatan berkaitan dengan tindakan penggeledahan dan penyitaan kediaman Febrie yang melibatkan Polda Metro Jaya sebagai Termohon I, Kortastipidkor Polri sebagai Termohon II serta Kejaksaan Agung sebagai pihak termohon lainnya.

Dengan putusan yang akan dibacakan pada 27 Agustus, proses praperadilan tersebut akan menentukan apakah tindakan hukum yang dipersoalkan tim Febrie dinyatakan sah atau tidak oleh pengadilan.* (k/dh)

Raja Juli mengatakan pengerahan ASN tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan penanganan karhutla. Hal itu disampaikannya setelah meninjau lokasi karhutla di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• Titik Api Mulai Mereda: Istana Nyatakan Karhutla di Empat Provinsi Sumatera Terkendali Berkat Gerak Cepat Preventif

Dari total 5.000 ASN yang disiapkan, sebanyak 2.200 personel akan ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan. Khusus Kalimantan Barat, Kementerian Kehutanan akan mengirimkan 700 ASN yang berasal dari daerah-daerah dengan kondisi karhutla relatif tidak terdampak.

"Khusus untuk di Kalimantan Barat akan ada 700 ASN dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla, akan kita kirim ke sini," ujarnya.

Menurut Raja Juli, penambahan personel diperlukan karena perkembangan titik panas atau hotspot dapat berubah dengan cepat. Selain pengerahan ASN, pejabat eselon I Kementerian Kehutanan juga akan berkantor di enam provinsi prioritas untuk memperkuat koordinasi penanganan.

Enam provinsi yang menjadi prioritas tersebut yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan dan Jambi.

Raja Juli menyebut penanganan karhutla di lapangan dilakukan bersama sejumlah pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga Manggala Agni. Kolaborasi tersebut dinilai mulai menunjukkan hasil di sejumlah wilayah.

Ia menyebut jumlah titik panas di Kalimantan Barat pada malam sebelumnya tersisa 28 titik. Namun, angka tersebut masih dapat berubah seiring dinamika kondisi cuaca dan perkembangan kebakaran.

"Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, TNI, Polri, di darat maupun di udara, termasuk teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang berjuang tanpa lelah bersama-sama, akhirnya pada hari ini, sekali lagi per malam kemarin, angka hotspot di Kalimantan Barat sisa 28 saja ya. Nanti datanya akan kita update, sekali lagi ini sangat dinamis," kata Raja Juli.

Pengerahan ASN tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan, pemadaman, pencegahan serta koordinasi penanganan karhutla di wilayah prioritas. Pemerintah juga terus mengandalkan sinergi lintas instansi untuk menekan penyebaran titik api dan mencegah kebakaran meluas.* (in/dh)

Wayan menilai pembakaran hutan untuk kepentingan ekonomi merupakan tindakan serius karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat.

Baca Juga:

• Ujung Damai Kasus Pandji Pragiwaksono: Sanksi Adat Dituntaskan di Toraja, Bareskrim Siapkan Jalur Restorative Justice

Menurut Wayan, praktik pembakaran lahan diduga dipilih sebagian pelaku karena dapat menekan biaya pembukaan lahan untuk perkebunan. Namun, cara tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan dan menghasilkan asap yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

"Dengan asap yang luar biasa pekat, orang bisa menjadi batuk, pernapasan terganggu, mengganggu kesehatan lain. Orang yang sudah menderita gangguan yang lain ditambah dengan pernapasan seperti ini bisa fatal akibatnya," ujarnya.

Wayan meminta Bareskrim Polri menindak seluruh pihak yang terlibat dalam kasus karhutla, termasuk apabila ditemukan korporasi yang menjadi pengendali maupun pihak yang memberikan dukungan terhadap aksi pembakaran.

"Isu yang beredar, ada bos-bos di belakangnya, isu yang beredar ada korporasi di belakangnya. Sekarang jangan sekadar menjadi isu, bongkar korporasi yang terlibat! Hukum seberat-beratnya, denda seberat-beratnya. Jangan berikan keistimewaan mereka," tegasnya.

Dia juga menyoroti kemungkinan adanya pelaku lapangan yang hanya menjadi pihak yang dikorbankan, sementara aktor utama dan pihak yang diduga membekingi kegiatan tersebut tidak tersentuh proses hukum.

"Jangan hanya bicara di mulut, hanya omon-omon, tapi buktikan Mabes Polri bisa mewakili rakyat, melindungi rakyat dengan cara memberantas mereka yang seolah-olah bekerja dengan pikiran suci, tapi sesungguhnya dia mengorbankan keselamatan rakyat," sambung Wayan.

Komisi III DPR, kata Wayan, akan memanggil Polri untuk meminta penjelasan mengenai penanganan perkara karhutla yang kini ditangani di sejumlah daerah.

Dia ingin Polri memberikan informasi secara transparan mengenai pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka maupun mereka yang masih berstatus diperiksa.

"Supaya masyarakat bisa memberi masukan. Karena dengan informasi yang ada sekarang, media memuat berita ini besar-besaran, pastilah masyarakat berinisiatif akan memberikan laporan-laporan tambahan," katanya.

Wayan juga menyoroti dampak karhutla yang telah meluas hingga ke negara tetangga. Menurutnya, persoalan pembukaan lahan dengan cara membakar seharusnya tidak sampai menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat di Indonesia maupun negara lain.

"Kita kan malu, hanya soal mau menanam kelapa sawit sudah memunculkan bencana nasional. Bahkan ini bukan sekadar bencana nasional, kalau kita tidak berani menyebut bencana internasional, tapi nyatanya negara Malaysia, negara Singapura terdampak buruk," ujarnya.

Sementara itu, Bareskrim Polri mengungkap pembukaan lahan dengan cara sengaja membakar menjadi salah satu modus yang ditemukan dalam penanganan perkara karhutla di sembilan wilayah Polda.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Moh Irhamni mengatakan sebagian besar pelaku membakar lahan untuk menekan biaya operasional perkebunan.

"Rata-rata modus operandi pada sembilan Polda tersebut, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis," kata Irhamni, Minggu (23/8/2026).

Kasus tersebut ditangani di sembilan wilayah, yakni Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh dan Kalimantan Utara.

Polri mencatat telah menerbitkan 89 laporan polisi terkait perkara karhutla di sembilan wilayah tersebut. Dari penanganan itu, sebanyak 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Wayan berharap proses hukum tidak berhenti pada pelaku pembakaran di lapangan. Menurutnya, penelusuran terhadap pihak yang memperoleh keuntungan dari pembukaan lahan secara ilegal penting dilakukan untuk memberikan efek jera dan mencegah karhutla kembali berulang.* (k/dh)

BENER MERIAH - Ribuan warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mengikuti Apel Kebangsaan Indonesia Damai di Gedung Olahraga dan Seni (GORS) Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Senin (24/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat persatuan serta menegaskan komitmen masyarakat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Apel kebangsaan yang mengusung tema "Bersatu dalam Kebhinekaan, Menjaga Persatuan Bangsa" itu dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan hingga ribuan warga.

Baca Juga:

• Ratusan Warga Bojonegoro Berdoa untuk Prabowo dan Keutuhan NKRI, Harap Program Pemerintah Bermanfaat bagi Masyarakat

Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya Danrem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar, Danbrigif 47/AR Letkol Inf Raden Aldi Wibisono, Dandim 0119/BM Letkol Arh Febry Adyanto, Danyonif 114/SM Letkol Inf Fahrul Yuza dan Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto.

Turut hadir Ketua DPRK Bener Meriah Saleh dan Kajari Bener Meriah Edward. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan dukungan terhadap penguatan persatuan dan kedamaian di wilayah Tanah Gayo.

Nuansa nasionalisme semakin terasa lewat penampilan Tari Munalu yang dibawakan Sanggar Budaya Bener Meriah. Selain itu, siswa-siswi MAN 3 Timang Gajah menampilkan drama kolosal bertajuk "Bersatulah Indonesiaku".

Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar mengatakan keberagaman suku, bahasa, adat dan agama merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Menurutnya, semangat mempertahankan kemerdekaan saat ini diwujudkan melalui upaya menjaga persatuan, kerukunan dan keamanan.

"Mempertahankan kemerdekaan di Bener Meriah bukan lagi dengan mengangkat senjata, tetapi dengan menjaga persatuan, kerukunan, keamanan, dan gotong royong," kata Tagore.

Tagore juga mengajak masyarakat terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menjaga kedamaian di Tanah Gayo. Menurutnya, semangat kebangsaan harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan pengabdian kepada daerah.

"Merah Putih tidak cukup hanya kita kibarkan di tiang, tetapi harus selalu berkibar di hati dan tercermin dalam setiap pengabdian kita kepada daerah dan bangsa," tegasnya.

Dalam sambutannya, Tagore turut mengingatkan masyarakat mengenai sejarah Radio Rimba Raya yang menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia juga mendorong sejarah Reje Linge terus diwariskan kepada generasi muda sebagai sumber inspirasi.

Sementara itu, Danrem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, tidak mudah terprovokasi isu yang dapat memicu perpecahan.

"Kita harus bersyukur dan mengingat kembali pengorbanan para pahlawan. Sebagai penerus bangsa, seyogianya kita harus setia dan mempertahankan Pancasila serta UUD 1945," ujar Ali Imran.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memahami dan mempedomani Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Hal itu dinilai penting untuk memperkuat kecintaan terhadap simbol negara dan menjaga kedaulatan NKRI.

"Mari kita berkontribusi nyata dengan mengisi kemerdekaan ini melalui kegiatan positif lewat pendidikan, integritas, dan karya di era modern," tambahnya.

Kegiatan kemudian ditutup dengan pembacaan Deklarasi Damai yang dipimpin Ketua Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Bener Meriah Rio Arianda Irawan.

Dalam deklarasi tersebut, masyarakat dan seluruh elemen yang hadir menyatakan komitmen mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, menjaga simbol negara dari berbagai ancaman, melestarikan semangat Bhinneka Tunggal Ika serta menolak segala tindakan yang merendahkan lambang negara Republik Indonesia.

Apel Kebangsaan Indonesia Damai tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat rasa persaudaraan, menjaga kondusivitas daerah dan menumbuhkan semangat kebangsaan masyarakat Bener Meriah.* (dh)

Pendampingan dilakukan untuk membenahi sistem serta proses kerja di masing-masing perusahaan. Kemnaker menilai peningkatan produktivitas tidak cukup hanya dengan meningkatkan kompetensi pekerja, tetapi juga perlu dibarengi pembenahan tata kelola, pemanfaatan teknologi dan budaya kerja.

Baca Juga:

• Kemnaker Dorong Sertifikasi Profesi Permanent Makeup untuk Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja

"Kompetensi tenaga kerja harus terhubung dengan produktivitas perusahaan. Ketika kompetensi meningkat, proses kerja membaik, teknologi dimanfaatkan secara optimal, dan budaya continuous improvement tumbuh, maka daya saing perusahaan dan perekonomian nasional juga akan meningkat," ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (23/8/2026).

Program tersebut melibatkan sedikitnya 25 spesialis produktivitas terlatih, 20 instruktur dan 20 peserta Program Pemagangan Nasional.

Kemnaker menerapkan pendekatan company-based productivity improvement. Dengan pendekatan ini, pembenahan tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan persoalan serta kebutuhan masing-masing perusahaan.

Tahap awal pendampingan dilakukan melalui pengukuran baseline dan diagnosis produktivitas. Dari proses tersebut, tim akan mengidentifikasi akar persoalan sebelum menyusun rencana peningkatan produktivitas.

Setelah itu, perusahaan akan menjalani tahap penerapan perbaikan, monitoring hingga evaluasi untuk melihat dampak dari intervensi yang dilakukan.

Bentuk perbaikan dapat berbeda pada setiap perusahaan. Langkah yang disiapkan mencakup peningkatan efisiensi proses kerja, perbaikan kualitas layanan, pengurangan pemborosan, penataan tempat kerja, optimalisasi sumber daya manusia, digitalisasi proses hingga peningkatan mutu produksi dan pelayanan.

Kemnaker menilai pendekatan tersebut menempatkan produktivitas sebagai hasil dari pembenahan sistem perusahaan secara menyeluruh, bukan semata-mata tanggung jawab pekerja.

Program ini juga menjadi ruang pembelajaran bagi peserta Pemagangan Nasional. Para peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman bekerja, tetapi juga belajar mengenai proses identifikasi masalah dan penerapan perbaikan di lingkungan perusahaan.

Mereka akan berinteraksi langsung dengan perusahaan, instruktur serta spesialis produktivitas selama pendampingan berlangsung.

Yassierli mengatakan pengalaman tersebut penting agar peserta magang memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai dunia kerja.

"Peserta magang perlu memahami sejak awal bahwa bekerja bukan sekadar menyelesaikan tugas. Mereka juga harus belajar bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih baik, lebih efisien, lebih berkualitas, dan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi," kata Yassierli.

Menurutnya, pemahaman mengenai produktivitas perlu ditanamkan sejak seseorang memasuki dunia kerja. Dengan begitu, budaya perbaikan berkelanjutan dapat tumbuh sejak awal dan tidak berhenti pada pencapaian target pekerjaan.

Kemnaker memandang peningkatan produktivitas semakin penting di tengah perubahan teknologi, dinamika pasar tenaga kerja serta agenda Indonesia Emas 2045.

Dalam kondisi tersebut, produktivitas tidak hanya menjadi indikator kinerja perusahaan, tetapi juga bagian dari budaya kerja yang perlu dibangun secara konsisten.

Perkembangan teknologi juga menuntut perusahaan dan pekerja terus beradaptasi. Sistem kerja yang tidak efisien dinilai berpotensi menghambat daya saing, sedangkan proses yang terus diperbaiki dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menciptakan nilai tambah.

Melalui program percontohan ini, Kemnaker menargetkan terbentuknya model pendampingan produktivitas perusahaan yang sistematis, terukur dan terintegrasi. Model tersebut nantinya diharapkan dapat diterapkan lebih luas pada sektor dan perusahaan lainnya.

Bagi Kemnaker, peningkatan produktivitas bukan sekadar mengejar kenaikan output perusahaan. Program ini juga diarahkan untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang mampu menghubungkan kompetensi pekerja, efisiensi proses, pemanfaatan teknologi dan peningkatan daya saing ekonomi nasional.* (dh)

Berdasarkan Analisis Dinamika Atmosfer Dasarian II Agustus 2026 yang dirilis BMKG pada Senin (24/8/2026), nilai anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino3.4 mencapai +2,99. Angka tersebut meningkat dibandingkan Juli 2026 yang berada di level +2,20.

Baca Juga:

• Bukan Sengaja 'Diekspor', BMKG Ungkap Angin Musiman Jadi Biang Keladi Asap Kalimantan Menggeliat ke Negara Tetangga

BMKG menyebut kombinasi El Nino dan IOD positif berpotensi memperkuat kondisi musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia. El Nino diprakirakan masih bertahan hingga awal 2027, sedangkan IOD positif diprediksi berlangsung setidaknya sampai Oktober 2026.

Kondisi tersebut berpotensi membuat curah hujan berada pada kategori rendah hingga sangat rendah. Dampaknya tidak hanya terhadap cuaca, tetapi juga dapat mengganggu ketersediaan air bersih, sektor pertanian hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

BMKG pun menerbitkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk Dasarian III Agustus 2026. Peringatan tersebut membagi wilayah terdampak ke dalam tiga kategori, yakni waspada, siaga dan awas.

Kategori waspada mencakup sejumlah wilayah di Kalimantan bagian tengah dan utara, sebagian kecil Sulawesi dan Maluku serta Papua bagian selatan.

Sementara kategori siaga meliputi sejumlah wilayah di Sumatra bagian selatan, Jawa bagian barat dan tengah, sebagian besar Kalimantan, sejumlah wilayah Sulawesi, sebagian besar Kepulauan Maluku hingga Papua bagian selatan.

Adapun kategori awas mencakup sebagian besar Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Selain itu, sebagian kecil wilayah Kalimantan Selatan dan Maluku juga masuk kategori tersebut.

BMKG juga mencatat musim kemarau telah meluas di Indonesia. Hingga Dasarian II Agustus 2026, sebanyak 79,9 persen atau 559 Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau.

Wilayah tersebut tersebar di berbagai daerah, mulai dari Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.

Di Pulau Jawa, musim kemarau telah berlangsung di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Bali, Nusa Tenggara Barat serta Nusa Tenggara Timur juga tercatat memasuki musim kemarau.

Kondisi kekeringan turut tercermin dari analisis curah hujan. Hingga Dasarian II Agustus 2026, sebanyak 90,29 persen wilayah Indonesia tercatat mengalami curah hujan kategori rendah. Sementara sifat hujan di 88,91 persen wilayah berada di bawah normal.

Memasuki Dasarian III Agustus 2026, BMKG memperkirakan curah hujan di sejumlah wilayah Sumatra, Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku dan Papua masih berada pada kategori rendah, yakni kurang dari 50 milimeter per dasarian.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kekeringan berkepanjangan dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan air, produktivitas pertanian dan potensi karhutla.

Dengan El Nino diperkirakan bertahan hingga awal 2027, BMKG mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah yang telah masuk kategori siaga dan awas.

Pengelolaan sumber daya air, kesiapsiagaan menghadapi kekeringan serta pencegahan karhutla menjadi langkah penting untuk mengantisipasi dampak kondisi kemarau yang semakin kering.* (dh)

Mengusung tema "Glocalizing Entrepreneurship Education: Cultivating Mindsets for a Sustainable Future", forum tersebut menyoroti pentingnya menggabungkan perspektif global dengan kebutuhan dan aksi di tingkat lokal.

Baca Juga:

• Ngebut di Era Digital Menkomdigi Ungkap 4G Nyaris Sikat 99% Penduduk, 5G Masih Merayap

Didik juga berharap jejaring internasional yang terbentuk melalui IFE 2026 tidak berhenti pada forum diskusi. Kerja sama, kata dia, perlu dilanjutkan melalui riset bersama, pertukaran dosen, publikasi dan berbagai bentuk kolaborasi akademik lintas negara.

Keynote speaker dari Glasgow Caledonian University, Dr. Vasilios Stouraitis, menyoroti perlunya perubahan pendekatan dalam pendidikan kewirausahaan. Dia membedakan entrepreneurship education dan entrepreneurial education.

Menurut Vasilios, pendekatan entrepreneurial education memiliki cakupan lebih luas karena tidak hanya mengajarkan cara membangun usaha, tetapi juga membentuk kemampuan menghadapi ketidakpastian. Mahasiswa didorong untuk mengenali peluang, bereksperimen, membangun resiliensi dan menciptakan nilai secara bertanggung jawab.

Perspektif tersebut dinilai semakin relevan ketika perkembangan teknologi berlangsung cepat dan model bisnis terus berubah.

Sementara itu, Prof. Dr. Gancar C. Premanto dari Universitas Airlangga memperkenalkan konsep Holistic Entrepreneur Ecosystem. Model tersebut mencakup empat subsistem, yakni sistem pembelajaran, ekosistem kemitraan, fasilitas pendukung serta pengukuran hasil.

Model tersebut memadukan pembelajaran berbasis pengalaman dan proyek, mentoring alumni, keterlibatan praktisi, pemanfaatan platform digital, konsultasi bisnis hingga pengukuran prestasi mahasiswa melalui kompetisi nasional dan internasional.

Dengan pendekatan tersebut, perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi calon entrepreneur.

Perkembangan kecerdasan buatan atau AI juga menjadi salah satu pembahasan dalam forum tersebut. Dr. Angelina Nath Hanh Le dari University of Economics Ho Chi Minh City mengaitkan perkembangan pendidikan kewirausahaan dengan perubahan pemasaran hingga konsep Marketing 7.0.

Menurut Angelina, kemajuan AI justru membuat unsur manusia seperti empati, autentisitas dan storytelling semakin penting.

"Something real, something imperfect, is more important than something that looks very perfect," ujarnya.

Dari Universitas Paramadina, Adrian Azhar Wijanarko, MM, mengangkat persoalan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurut Adrian, masalah pembiayaan tidak selalu berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi juga kemampuan UMKM memenuhi aspek bankability.

Sebagian UMKM masih menghadapi kendala berupa keterbatasan agunan, riwayat kredit dan pencatatan keuangan yang belum terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut membuat lembaga keuangan kesulitan menilai kelayakan usaha.

Karena itu, integrasi data dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk membuka akses pembiayaan dan memperkuat inklusi keuangan UMKM.

IFE 2026 juga ditandai dengan peluncuran International Research Group for Entrepreneurship & SME (IRGESME) yang diketuai Dr. Iyus Wiadi. Kelompok riset tersebut diarahkan menjadi wadah pengembangan penelitian dan kolaborasi internasional di bidang kewirausahaan dan UMKM.

Agenda IRGESME meliputi riset bersama, publikasi ilmiah, pengajuan hibah, proyek buku serta kerja sama akademik lintas negara.

Pengusaha sekaligus mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menekankan pentingnya pendidikan kewirausahaan yang berorientasi pada tindakan. Menurutnya, prinsip "Think global, act local" relevan untuk membentuk entrepreneur yang mampu membaca perkembangan global sekaligus memahami kebutuhan masyarakat sekitar.

Sandiaga juga mendorong pemanfaatan teknologi seperti AI dan robotika untuk mempercepat kreativitas, inovasi dan pengembangan bisnis. Namun, teknologi menurutnya harus ditempatkan sebagai alat untuk memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikannya.

Pandangan soal pentingnya jejaring juga disampaikan Ibnu Riyanto, Founder dan CEO Trusmi Group. Menurutnya, jaringan menjadi salah satu modal penting dalam membangun bisnis karena membuka kesempatan untuk belajar, berkolaborasi dan menemukan peluang baru.

"Memperluas network adalah salah satu strategi penting dalam membangun bisnis. Saya percaya, semakin luas kita berjejaring, semakin banyak kesempatan untuk belajar, berkolaborasi, dan menemukan peluang baru," kata Ibnu.

Rangkaian pembahasan dalam IFE 2026 menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan kini semakin diarahkan sebagai pembentukan mindset, bukan hanya kemampuan mendirikan perusahaan.

Perguruan tinggi dituntut membangun ekosistem pembelajaran yang berbasis pengalaman, interdisipliner, terhubung dengan industri dan masyarakat serta mampu memanfaatkan teknologi.

Di tengah perkembangan AI, forum tersebut juga menegaskan bahwa kreativitas, empati, autentisitas dan kepercayaan tetap menjadi nilai penting yang perlu diperkuat dalam pendidikan dan pengembangan bisnis.* (dh)

Bonatua mengatakan sengketa informasi tersebut berkaitan dengan sejumlah arsip yang menurutnya belum jelas keberadaannya. Ia mengaku telah mendaftarkan permohonan sengketa informasi ke KIP.

Baca Juga:

• Bukan Wewenang KPU Era Sekarang: DKPP Tegas Tolak Aduan Bonatua soal Verifikasi Ijazah Jokowi

Bonatua juga menyoroti proses administrasi di KIP yang menurutnya berjalan lambat. Dia mempertanyakan transparansi penjadwalan persidangan karena menyebut ada pemohon lain dengan nomor registrasi lebih rendah yang justru telah memperoleh jadwal sidang lebih dahulu.

"Tolong KIP jangan dilama-lamakan karena saya lihat orang yang nomornya justru di bawah saya jauh sudah duluan disidangkan. Saya belum. Ini terkait ini, arsip ini," ujarnya.

Menurut Bonatua, arsip yang disengketakan dinilai penting karena dianggap dapat memberikan informasi terkait dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Ini arsip penting karena apa? Di sinilah jejak-jejak awal yang orang mencurigai insinyur kah atau doktor kah. Tapi ini yang hilang dan semua diam," kata Bonatua.

Sebelumnya, DKPP menolak seluruh pengaduan yang diajukan Bonatua terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua dan Anggota KPU RI. Aduan tersebut mempersoalkan dugaan tidak dilakukannya tindakan korektif atau adanya kelalaian dalam proses verifikasi dokumen pencalonan Jokowi pada berbagai kontestasi politik periode 2005 hingga 2019.

Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito membacakan putusan tersebut dalam sidang di Kantor DKPP, Jakarta, Senin (24/8/2026).

"Memutuskan, menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya," ujar Heddy.

Dengan putusan tersebut, jalur pengaduan etik yang ditempuh Bonatua di DKPP dinyatakan tidak diterima. Bonatua kemudian memilih melanjutkan upaya melalui mekanisme sengketa informasi di KIP untuk menelusuri arsip yang menjadi perhatiannya.* (in/dh)

Ahmad Doli mengatakan dirinya menerima informasi mengenai kasus tersebut dan langsung berkoordinasi untuk memastikan korban mendapatkan penanganan medis.

Baca Juga:

• Ketua Baitul Mal Pidie Jaya Ditemukan Meninggal di Banda Aceh, Autopsi Tak Temukan Tanda Kekerasan

Dia kemudian memastikan korban telah berada di RS Haji Medan. Ahmad Doli berencana datang langsung ke rumah sakit pada Selasa (25/8/2026) untuk melihat kondisi korban.

"Korban sudah di RS Haji," ujar Ahmad Doli, Senin (24/8/2026) malam.

Kasus tersebut menjadi perhatian setelah video kondisi salah satu korban berinisial AGP (7) beredar di media sosial pada Jumat (21/8/2026). Dalam video itu, korban terlihat mengalami sejumlah luka dan mengaku mendapat kekerasan.

Polres Dairi kemudian menetapkan seorang pria berinisial RS (52) sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap dua bocah tersebut. RS telah ditangkap dan ditahan sejak Jumat (21/8/2026).

Kasi Humas Polres Dairi AKP Syahril Ramadhan mengatakan RS bukan merupakan keluarga korban. RS disebut sebagai tetangga sekaligus teman ibu korban yang selama sekitar lima tahun dipercaya menjaga kedua anak tersebut.

Karena kedekatan tersebut, RS dipanggil dengan sebutan "Mak Tua". Berdasarkan informasi kepolisian, ibu korban sebelumnya menitipkan kedua anaknya kepada RS dengan imbalan sekitar Rp500 ribu per minggu.

Sementara itu, ayah kedua korban diketahui sedang menjalani hukuman dalam perkara narkotika di Nusakambangan. Hingga kini, ibu korban disebut belum datang melihat kondisi anak-anaknya.

Dalam pemeriksaan, RS mengaku kerap memukul kedua korban ketika dianggap melakukan kesalahan atau kenakalan. Polisi menyebut kekerasan dilakukan menggunakan sejumlah benda yang ada di sekitar rumah, seperti sapu dan gantungan baju.

RS disebut mengaku mengalami tekanan hidup, namun tetap menyatakan menyayangi kedua anak tersebut.

Salah satu korban, AGP, ditemukan dalam kondisi mengalami sejumlah luka. Petugas Unit PPA Satreskrim Polres Dairi bersama Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak kemudian mengevakuasi korban untuk mendapatkan penanganan medis dan pemeriksaan visum.

Hasil pemeriksaan menunjukkan AGP mengalami luka pada bibir, lebam di tangan kiri, luka bernanah di kaki, pembengkakan pada kedua kaki serta luka goresan di bagian pelipis.

Adik AGP, AP (6), juga diduga mengalami perlakuan serupa. Keduanya kemudian mendapatkan perawatan dan pendampingan dari aparat serta tenaga medis.

Ahmad Doli mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang bergerak cepat dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya, perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama, terutama ketika anak berada dalam kondisi rentan.

Sebelumnya, Ahmad Doli juga pernah memberikan perhatian terhadap kasus kekerasan terhadap anak di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Ia menyatakan akan terus mendorong penanganan yang mengutamakan keselamatan dan pemulihan korban.* (tm/dh)

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, setelah menyerahkan kesimpulan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• Mencari 'Asbabun Nuzul' Harta: Saat Kubu Febrie Skakmat Dalil TPPU Bisa Berdiri Sendiri

Febri mengatakan temuan tersebut telah dituangkan dalam berkas kesimpulan perkara Nomor 134/Pid.Pra/2026/PN dan diserahkan kepada hakim tunggal praperadilan Richard Edwin Basoeki.

"Kami mengidentifikasi dan menyimpulkan, kami tuangkan dalam kesimpulan bahwa terdapat 40 bagian ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar selama proses hukum tersebut," ujarnya.

Menurut Febri, dugaan pelanggaran tersebut tersebar dalam sejumlah aturan. Rinciannya, satu ketentuan dalam konstitusi, 23 ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dua ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta empat ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selain itu, pihak Febrie mengklaim menemukan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Kejaksaan, empat putusan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan Kapolri dan Peraturan Jaksa Agung.

Febri menilai proses praperadilan tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan pribadi Febrie sebagai tersangka. Menurutnya, perkara tersebut juga menjadi momentum untuk menguji prosedur penegakan hukum.

"Poin yang ingin kami sampaikan adalah selain proses praperadilan ini perlu dilihat sebagai pelaksanaan hak dari tersangka, tapi kami melihat dan ingin menempatkan ini jauh lebih besar dan jauh lebih penting, yaitu sebagai upaya untuk meluruskan dan mengoreksi proses hukum yang dilakukan secara melanggar hukum, atau tergesa-gesa dan bahkan terkesan dipaksakan," katanya.

Hakim tunggal PN Jakarta Selatan dijadwalkan membacakan putusan praperadilan Febrie Adriansyah pada Kamis (27/8/2026). Febri berharap hakim tidak ragu dalam mengambil keputusan atas permohonan yang telah diajukan.

Dia juga menegaskan bahwa jika praperadilan dikabulkan, hal tersebut tidak serta-merta menghapus perkara pokok yang tengah dihadapi Febrie.

"Jadi tidak perlu ada kekhawatiran, karena kami lihat isu yang dimunculkan seolah-olah ya kalau praperadilan dikabulkan maka perkara pokok hilang, tidak," ujar Febri.

Menurutnya, putusan praperadilan nantinya dapat menjadi ruang untuk memastikan aparat penegak hukum menjalankan proses sesuai ketentuan yang berlaku.

"Penegak hukum, inilah saatnya penegak hukum betul-betul menangani hukum, menegakkan hukum tanpa melanggar hukum," tegasnya.

Putusan praperadilan pada 27 Agustus 2026 nantinya akan menentukan apakah permohonan yang diajukan Febrie terkait proses hukum terhadap dirinya dapat dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan.* (k/dh)

Prasetyo mengatakan kunjungan kerja Prabowo ke Riau dan Sumatera Selatan dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat dan tepat. Selain dua provinsi tersebut, Presiden juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah Jambi dan Lampung.

Baca Juga:

• Dari Ribuan Embung hingga Green Policing: Jurus Komprehensif Polda Riau Pikat Perhatian Presiden Prabowo di Medan Karhutla

Menurut Prasetyo, laporan dari provinsi/" target="_blank">empat provinsi tersebut menunjukkan kondisi karhutla sudah relatif terkendali. Sejumlah wilayah bahkan disebut sudah tidak lagi memiliki titik api, meski asap masih terlihat di beberapa lokasi.

"Alhamdulillah kalau untuk di Pulau Sumatera 4 provinsi relatif sudah terkendali beberapa dilaporkan sudah tidak ada titik api tetapi memang masih ada asap yang terus muncul, karena ini kan ada lahan gambut ada juga tadi dilaporkan ada batu bara juga di wilayah-wilayah terutama di Sumatera," ujarnya.

Meski kondisi kebakaran mulai terkendali, Prabowo tetap meminta jajaran daerah menyampaikan kebutuhan yang masih diperlukan untuk menyelesaikan penanganan karhutla.

Prasetyo mengatakan Presiden tetap memerintahkan pengiriman tambahan peralatan meski luas area kebakaran telah menurun. Bantuan tersebut diharapkan mempercepat proses pemadaman sekaligus mencegah munculnya kembali titik api.

"Karena memang El Nino tahun ini diprediksi cukup kuat sehingga sejak awal tahun memang bersama-sama untuk mengantisipasi untuk supaya mengurangi perilaku-perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kebakaran baik hutan dan lahan," kata Pras.

Prabowo juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah, TNI, Polri serta masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan pencegahan karhutla sejak awal tahun. Menurut Prasetyo, upaya edukasi dan gotong royong menjadi bagian penting dalam menekan risiko kebakaran.

"Bapak Presiden mengapresiasi karena Forkopimda baik di Riau dan di Sumsel dianggap Bapak Presiden telah banyak melakukan langkah-langkah preventif dan antisipatif yang luar biasa termasuk memberikan edukasi dan bersama-sama," ujarnya.

Pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca kering akibat El Nino berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Penanganan karhutla di Sumatera pun terus dilakukan melalui koordinasi lintas sektor serta dukungan personel dan peralatan dari pemerintah pusat.* (d/dh)

Paparan tersebut disampaikan Herry saat rapat penanganan karhutla bersama Prabowo di Posko Aju Provinsi Riau, Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• Dubes Belgia Kepincut Kota Medan Dari 'Bus Listrik' hingga Industri Cokelat Masuk Daftar Kerja Sama

"Khusus 2026 dari Januari sampai Agustus, total ada 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar 806,57 hektare," kata Herry.

Untuk mencegah kebakaran berulang, Polda Riau memasang 513 plang peringatan penegakan hukum di sejumlah lahan bekas karhutla. Plang tersebut dimaksudkan untuk mencegah lahan bekas kebakaran kembali digunakan dengan cara yang berpotensi memicu pembukaan lahan baru melalui pembakaran.

Herry menyebut kebakaran lahan juga berpotensi dimanfaatkan sebagai modus pembukaan perkebunan. Namun, untuk kasus karhutla pada 2026, dia mengatakan belum menemukan indikasi keterlibatan korporasi.

Menurut Herry, pada kasus tahun 2025 terdapat tiga orang yang diduga berada di lokasi tanpa memiliki lahan di kawasan tersebut. Informasi itu kemudian menarik perhatian Prabowo.

"Tolong dibawa ke Jakarta ya Pak Kapolri, nanti pendalamannya saya minta BIN juga ikut ya," ujar Prabowo.

Selain penegakan hukum, Polda Riau bersama Kodam XIX/Tuanku Tambusai dan pemerintah daerah mengerahkan 3.330 personel untuk penanganan karhutla.

Upaya mitigasi juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sumber air. Polda Riau dan jajaran telah membuat 18 sumur bor untuk mendukung kebutuhan pemadaman.

Herry mengatakan karakteristik Riau yang memiliki banyak sungai membuat sumber air relatif lebih mudah ditemukan dibandingkan wilayah tertentu di Kalimantan.

Polda Riau juga melaporkan pembangunan 1.390 embung. Di Kecamatan Kerumutan, embung dibuat dengan jarak sekitar 50 meter untuk mendukung penanganan kebakaran di kawasan yang luas.

"Ketika ini kosong kita pindah lagi ke embung yang lain, nanti 2-3 jam lagi ini akan muncul lagi airnya," jelas Herry.

Selain embung dan sumur bor, pemerintah juga membangun 998 sekat kanal serta 268 menara pantau yang dimiliki perusahaan perkebunan.

Herry mengungkapkan terdapat lima korporasi yang sebelumnya telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena dinilai belum memenuhi kewajiban dalam pencegahan karhutla. Prabowo meminta agar perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya kembali diperiksa.

"Cari lagi yang melanggar, tahun ini," kata Prabowo.

Prabowo juga menegaskan perusahaan tidak boleh mengabaikan kewajiban menjaga lingkungan. Menurutnya, sumber daya alam merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat maupun keberlangsungan usaha.

Dalam upaya pencegahan, Polda Riau bersama Forkopimda juga telah menerbitkan maklumat larangan pembakaran lahan. Edukasi dilakukan hingga tingkat desa serta melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Herry mengatakan upaya tersebut juga diterapkan melalui konsep Green Policing. Program ini menitikberatkan pada perlindungan lingkungan, restorasi serta pencegahan karhutla sejak dini.

"Kami ganti ke depan dengan program Presisi Bapak Kapolri, kami implementasikan dengan program Green Policing bahwa kita hadir untuk menjaga keberlangsungan dengan melakukan restorasi sebanyak-banyaknya," ujarnya.

Edukasi lingkungan juga diberikan sejak usia dini melalui sekolah. Bahkan, Polda Riau mendorong anak-anak menanam pohon sebagai bagian dari pembentukan kesadaran menjaga lingkungan.

Selain pencegahan, penanganan pascakarhutla dilakukan melalui posko kesehatan dan penyediaan masker. Polda Riau juga mendorong ketersediaan tabung oksigen di kantor-kantor kelurahan agar masyarakat terdampak asap dapat memperoleh bantuan dengan lebih cepat.

Berbagai program mitigasi tersebut kemudian mendapat apresiasi dari Prabowo. Presiden menilai penanganan karhutla di Riau membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat dan sektor usaha.* (d/dh)

Meutya mengatakan pemerintah bersama penyelenggara telekomunikasi terus memperluas pembangunan infrastruktur digital, termasuk jaringan fiber optik yang kini mencapai lebih dari 1,19 juta kilometer.

Baca Juga:

• Video Demo Lama Diedit Ulang, Menkomdigi Ungkap Modus Hoaks Jelang HUT RI

Jaringan tersebut menghubungkan berbagai wilayah Indonesia, mulai dari antarpulau hingga kota, kabupaten, kecamatan dan desa.

"Dengan cakupan tersebut, infrastruktur fiber optik kini telah menjangkau 53.382 desa atau 63,79 persen dari 83.687 desa di Indonesia," kata Meutya, Senin (24/8/2026).

Selain jaringan utama, pemerintah juga membangun Optical Distribution Point (ODP) sebagai titik pembagi sinyal fiber optik sebelum koneksi diteruskan ke pelanggan.

Hingga saat ini, tercatat 2.712.813 titik ODP telah terpasang. Infrastruktur tersebut disebut telah mencakup sekitar 43.233 desa atau 51,66 persen dari total desa di Indonesia.

"Dengan ODP tersebut, setara dengan 51,66 persen (43.233 desa) dari 83.687 desa di Indonesia yang telah tercover untuk menyebarkan sinyal optik ke pelanggan," ujar Meutya.

Di sektor jaringan seluler, pembangunan 4G menunjukkan cakupan yang jauh lebih luas. Hingga kuartal I 2026, layanan 4G telah menjangkau 98,96 persen populasi atau sekitar 267 juta jiwa.

Namun, jika dihitung berdasarkan luas wilayah, cakupan 4G masih sekitar 54,23 persen atau setara dengan 1,03 juta kilometer persegi.

Sementara itu, jaringan 5G masih dalam tahap pengembangan sejak pertama kali dikomersialkan di Indonesia pada Mei 2021.

"Adapun jaringan 5G masih dalam tahap awal pengembangan, dengan cakupan sekitar 2,38 persen wilayah, namun sudah mampu melayani sekitar 109 juta jiwa, menunjukkan langkah awal yang positif menuju transformasi digital berkecepatan tinggi di seluruh pelosok Indonesia," kata Meutya.

Pemerintah menargetkan kecepatan akses internet terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029, kecepatan internet nasional ditargetkan meningkat secara bertahap hingga 100 Mbps pada 2029.

Untuk layanan mobile broadband, kecepatan rata-rata nasional pada 2024 tercatat 47,02 Mbps dan ditargetkan meningkat menjadi sekitar 60 Mbps pada 2026.

Sedangkan layanan fixed broadband yang pada 2024 memiliki kecepatan rata-rata nasional 51,30 Mbps juga menjadi bagian dari agenda peningkatan kualitas konektivitas digital nasional.

Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi tantangan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan target agar 2.500 desa di wilayah 3T yang belum memiliki akses internet dapat segera terhubung.

Dalam kunjungannya ke Pulau Miangas, Sulawesi Utara, pada 9 Mei 2026, Prabowo mengatakan pemerintah akan memperkuat jaringan agar masyarakat di wilayah tersebut dapat menggunakan layanan telekomunikasi secara lebih optimal.

Pemerintah kini terus mendorong pemerataan infrastruktur digital agar peningkatan kualitas jaringan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat di berbagai pelosok Indonesia.* (d/dh)

Rico mengatakan Medan memiliki posisi strategis sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara sekaligus salah satu pintu gerbang internasional di Pulau Sumatera. Menurutnya, posisi tersebut menjadi modal penting untuk memperluas hubungan kerja sama dengan mitra internasional.

Baca Juga:

• Kemitraan Strategis Eropa-Sumut: Wagub Surya Pikat Dubes Belgia Lewat Optimalisasi Sawit dan Inovasi Olahraga

Selain letak strategis, Rico menjelaskan Medan merupakan kota multikultural dengan masyarakat yang berasal dari beragam agama dan latar belakang budaya. Kota Medan juga dinilai memiliki potensi ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dapat dikembangkan ke pasar internasional.

"Kami terus mengembangkan produk fesyen yang memadukan unsur budaya dengan desain modern. Produk-produk tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan dan diperkenalkan ke pasar internasional," ujar Rico.

Di sektor transportasi, Pemerintah Kota Medan tengah mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi publik yang lebih modern dan ramah lingkungan.

Rico menyebut pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) menjadi salah satu langkah yang tengah didorong Pemko Medan. Penggunaan kendaraan listrik diharapkan dapat mendukung sistem transportasi yang lebih berkelanjutan.

"Kami sekarang lebih fokus pada bus-bus yang menggunakan listrik. Ini menjadi bagian dari upaya kami dalam mengembangkan transportasi yang lebih modern dan ramah lingkungan," tuturnya.

Pengelolaan sampah juga menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut. Pemko Medan disebut tengah membenahi tata kelola sampah, termasuk menjajaki konsep waste to energy sebagai alternatif untuk mengurangi persoalan sampah sekaligus memanfaatkan limbah menjadi sumber energi.

Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan turut dibahas sebagai bidang yang berpotensi dikembangkan melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Medan dan Belgia.

Sementara itu, Duta Besar Belgia David Jordens mengatakan Medan menjadi kota pertama di Pulau Sumatera yang secara khusus dikunjunginya setelah resmi memulai masa tugas di Indonesia pada awal Agustus 2026.

"Saya tertarik mengunjungi Medan karena kota ini memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu gerbang internasional dan akses menuju berbagai wilayah di Sumatra," ungkap David.

David juga menyampaikan rencana mengaktifkan kembali Konsul Kehormatan Belgia di Medan yang sebelumnya pernah ada, tetapi tidak aktif. Menurutnya, keberadaan konsul kehormatan dapat membuka akses yang lebih luas dalam hubungan diplomasi, bisnis dan hubungan antarmasyarakat.

"Konsul Kehormatan di Medan untuk mempermudah jalur diplomasi, bisnis, dan hubungan antarwarga," tambahnya.

Pembahasan juga mencakup potensi komoditas kakao di Sumatera Utara. David mengatakan Belgia memiliki pengalaman panjang dalam industri cokelat dan telah menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra di Indonesia.

Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi peluang untuk mengembangkan potensi kakao Sumatera Utara, termasuk melalui penguatan hilirisasi sehingga komoditas lokal memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Pertemuan Rico Waas dan David Jordens diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Kota Medan dan Belgia melalui program yang lebih konkret di berbagai sektor strategis.* (dh)

Pertemuan Surya dan David Jordens berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (24/8/2026). Pemprov Sumut menegaskan komitmennya menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman bagi investor.

Baca Juga:

• Bukan Sengaja 'Diekspor', BMKG Ungkap Angin Musiman Jadi Biang Keladi Asap Kalimantan Menggeliat ke Negara Tetangga

"Saya rasa banyak yang bisa kita kembangkan bersama karena Sumut memiliki potensi yang sangat besar, dan kami memastikan investasi yang aman dan nyaman untuk membangun daerah kami," kata Surya.

Surya juga berharap pembicaraan tersebut berlanjut pada kerja sama yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Menurutnya, Belgia memiliki sejumlah keunggulan yang dapat dikolaborasikan dengan Sumut, terutama di bidang akademik, olahraga dan teknologi.

"Ke depannya saya harap kita bisa membahas kerja sama yang lebih konkret, kerja sama yang bisa memberikan dampak pada pembangunan Sumut dan Belgia dan juga kesejahteraan masyarakat kita," ujarnya.

Sementara itu, David Jordens menyampaikan ketertarikannya menjajaki kerja sama di sektor olahraga. Dia menilai Sumut memiliki kompleks fasilitas olahraga berstandar internasional yang dapat menjadi peluang untuk memperkuat hubungan Belgia dan Sumut.

Jordens mengatakan peluang kerja sama tidak hanya terkait pengembangan atlet, tetapi juga teknologi dan infrastruktur olahraga. Belgia memiliki sejumlah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan hingga pengelolaan fasilitas olahraga.

"Bukan cuma terkait atlet, tetapi juga teknologi olahraga, kami memiliki banyak perusahaan olahraga seperti penyedia dan pengelolaan rumput lapangan, pencahayaan, desain, bila ada business matching saya akan bawa investor ke sini," kata Jordens.

Selain olahraga, Jordens tertarik menjajaki kerja sama di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit. Menurutnya, pengembangan sawit ke depan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas tanpa harus memperluas lahan.

"Sekarang kita sudah berpikir bagaimana sawit bisa menghasilkan lebih banyak dengan lahan yang ada, bukan menambah luas lahannya, kita bisa perkuat kerja sama ini," ujarnya.

Pembahasan potensi investasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kerja sama ekonomi antara Sumut dan Belgia. Pemprov Sumut berharap komunikasi antarkedua pihak dapat dilanjutkan melalui skema kerja sama yang lebih terukur dan konkret.

David Jordens diketahui ditunjuk Kerajaan Belgia sebagai Duta Besar untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN pada Agustus 2026, menggantikan Frank Felix. Sebelum menjabat sebagai duta besar, Jordens merupakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Belgia.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Rico dalam Rapat Paripurna DPRD Medan, Senin (24/8/2026). Ia mengapresiasi rekomendasi yang disampaikan Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan PAD dan Pansus Penertiban Aset Daerah sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif.

Baca Juga:

• "Jangan Cuma Selempang Ditempel di Badan," Rico Waas Tegaskan Bunda PAUD Medan Wajib Turun Langsung ke Lapangan

"Setelah rekomendasi ini diterima Pemko Medan, tolong tindaklanjuti dengan serius dan benar," tegas Rico.

Menurut Rico, optimalisasi PAD tidak hanya mengandalkan pajak dan retribusi. Pemko Medan juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah secara tertib, transparan dan produktif agar memberikan nilai tambah bagi daerah.

Hingga 2026, realisasi penerimaan pajak daerah tercatat sebesar 52,78 persen. Capaian tersebut dinilai masih perlu terus didorong melalui perbaikan pengelolaan dan pengawasan.

Rico menekankan setiap aset milik pemerintah daerah harus memiliki status hukum dan dokumen yang jelas. Aset juga harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan Pansus. Salah satunya meminta dilakukan audit terhadap OPD dan pelaku usaha yang diduga berkontribusi terhadap kebocoran PAD.

Pansus menemukan sejumlah persoalan, mulai dari ketidakpatuhan wajib pajak, ketidaksesuaian data, digitalisasi yang belum optimal hingga pengelolaan retribusi yang dinilai belum maksimal.

DPRD juga mendorong Pemko Medan melakukan pembenahan regulasi PAD, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat digitalisasi data wajib pajak dan menetapkan target PAD 2027 secara lebih jelas.

Selain itu, DPRD meminta penerapan sistem pengawasan berbasis risiko untuk mencegah potensi kebocoran penerimaan daerah dan memperbaiki efektivitas pengelolaan aset.

Rico menegaskan peningkatan PAD dan penertiban aset harus dilakukan dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, seluruh hasil pengelolaan keuangan serta aset daerah harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Pemko Medan diharapkan dapat menjadikan rekomendasi DPRD tersebut sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan penerimaan PAD dan memastikan aset milik pemerintah digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan kota.* (dh)

Prasetyo memastikan tidak ada alasan khusus di balik ketidakhadiran Raja Juli dalam rapat maupun kunjungan kerja Prabowo terkait penanganan karhutla.

Baca Juga:

• Bukan Sengaja 'Diekspor', BMKG Ungkap Angin Musiman Jadi Biang Keladi Asap Kalimantan Menggeliat ke Negara Tetangga

Raja Juli sebelumnya tidak tampak ketika Prabowo memimpin rapat dan meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8/2026).

Hal serupa kembali terjadi saat Prabowo memimpin agenda penanganan karhutla di Riau dan Sumatera Selatan pada Senin (24/8/2026). Raja Juli juga tidak terlihat mendampingi Kepala Negara dalam kegiatan tersebut.

Menurut Prasetyo, Raja Juli sebelumnya telah beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi karhutla, termasuk di Sumatera Selatan. Karena itu, ketidakhadirannya dalam agenda terbaru bersama Presiden disebut bukan karena adanya persoalan tertentu.

"Jadi ini hanya masalah kebetulan saja," ujar Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan kunjungan Prabowo ke sejumlah wilayah terdampak karhutla lebih diarahkan untuk memastikan kesiapan tambahan personel dan peralatan apabila dibutuhkan di lapangan.

Presiden, kata dia, secara khusus meminta dukungan unsur TNI dan Polri diperkuat untuk mempercepat penanganan kebakaran.

"Hari ini kan Bapak Presiden memang fokus kepada mengajak Panglima TNI maupun Kapolri untuk menambah kekuatan kalau dibutuhkan personel maupun dibutuhkan alat-alat, termasuk heli water bombing, kemudian tadi ada permohonan motor trail yang dimodifikasi," jelasnya.

Kebutuhan tambahan tersebut disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani secara langsung melalui jalur darat.

Prasetyo kembali menegaskan tidak ada masalah khusus antara Presiden Prabowo dan Menhut terkait ketidakhadiran Raja Juli dalam rangkaian agenda penanganan karhutla.

"Jadi hanya masalah kebetulan saja," imbuhnya.

Pemerintah saat ini terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan personel, pemadam darat, helikopter water bombing, pompa air serta berbagai sarana pendukung lainnya di wilayah terdampak.* (d/dh)

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan asap karhutla yang mencapai Malaysia maupun Singapura terbawa oleh angin.

Baca Juga:

• Sains Lawan Asap: Saat Senjata Teknologi AI dan Garam Mikro BRIN Turun Gunung Padamkan Karhutla

Ardhasena menjelaskan pergerakan asap mengikuti pola angin musiman yang secara rutin terjadi. Kondisi tersebut memungkinkan asap dari wilayah terdampak karhutla di Indonesia bergerak menuju wilayah negara lain.

"Angin musiman yang rutin terjadi," ujarnya.

Penanganan dampak asap lintas batas saat ini dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah Indonesia juga meminta agar negara-negara yang terdampak tidak saling menyalahkan terkait sumber asap.

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Berton Pandjaitan mengatakan karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara. Karena itu, penanganan harus dilakukan secara bersama-sama dengan fokus mengurangi dampak.

"Jadi pendekatan kita bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana masing-masing negara melakukan upaya maksimal di wilayahnya dan bersama-sama mengurangi dampak asap lintas batas," kata Berton.

Berton mengatakan Indonesia memahami kekhawatiran negara tetangga terhadap dampak kabut asap. Menurutnya, pemerintah telah mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar untuk mengendalikan kebakaran dari sumbernya.

"Yang perlu kami sampaikan, Indonesia saat ini sudah melakukan upaya secara optimal dan mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk mengendalikan karhutla," ujarnya.

Berbagai langkah dilakukan, mulai dari pemadaman darat, patroli dan pemadaman udara, water bombing, hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pemerintah juga memperkuat personel TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat serta melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

BNPB mencatat pemerintah telah mengerahkan 52 pesawat untuk operasi penanganan karhutla di enam provinsi prioritas. Sebanyak 30 pesawat ditempatkan di wilayah Kalimantan, sedangkan 22 pesawat lainnya beroperasi di Sumatra.

Kekuatan TNI AU juga ditambah untuk memperkuat operasi penanganan karhutla di Kalimantan.

Menurut Berton, pengendalian kebakaran sedekat mungkin dengan sumbernya menjadi langkah utama untuk menekan produksi asap. Dengan demikian, potensi dampak kabut asap yang melintasi batas negara juga dapat dikurangi.

"Jadi fokus kita saat ini adalah mengendalikan api sedekat mungkin dari sumbernya dan secepat mungkin, karena apabila sumber kebakaran dapat dikendalikan, maka produksi asap dan potensi dampak lintas batas juga dapat kita tekan," tuturnya.

Pemerintah Indonesia bersama negara-negara tetangga kini terus memantau perkembangan titik panas dan kualitas udara untuk mengantisipasi dampak karhutla yang dapat meluas ke kawasan Asia Tenggara.* (d/dh)

Tradisi Maulid Nabi berkembang dalam berbagai bentuk. Umat Islam ada yang mengisinya dengan pembacaan selawat, kajian sirah Nabi, pengajian, santunan anak yatim dan fakir miskin, hingga tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Baca Juga:

• Prof Agussabti: Hadirkan Allah dalam Setiap Langkah, Kunci Meraih Keberuntungan Dunia dan Akhirat

Dalam literatur sejarah Islam terdapat sejumlah teori mengenai asal-usul tradisi tersebut. Salah satu teori menyebut peringatan Maulid mulai berkembang pada masa Dinasti Ubaid atau Fatimiyyah di Mesir yang berkuasa pada 362-567 Hijriah.

Pada masa tersebut, berbagai perayaan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintahan Dinasti Fatimiyyah. Selain Maulid Nabi Muhammad SAW, dikenal pula perayaan yang dikaitkan dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah az-Zahra, Hasan, Husain hingga khalifah yang sedang berkuasa.

Teori lain mengaitkan perkembangan peringatan Maulid dengan Sultan Abu Said Muzhaffar Kukabri, penguasa Irbil di Irak. Dalam sejumlah riwayat, ia disebut menggelar peringatan Maulid secara besar-besaran dengan menghadirkan ulama, ahli tasawuf, cendekiawan dan masyarakat.

Peringatan tersebut tidak hanya diisi ceramah. Masyarakat juga mendapatkan makanan, hadiah dan sedekah. Dari tradisi itulah Maulid kemudian berkembang sebagai momentum untuk mengekspresikan kecintaan kepada Rasulullah sekaligus berbagi dengan sesama.

Ada pula teori yang mengaitkan Maulid dengan Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi. Dalam sejumlah narasi, peringatan tersebut digunakan untuk membangkitkan semangat keagamaan dan persatuan umat dalam menghadapi Perang Salib.

Sementara riwayat lainnya menghubungkan tradisi tersebut dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Karena terdapat sejumlah teori mengenai asal-usulnya, sejarah awal Maulid Nabi hingga kini menjadi bagian dari pembahasan dan perdebatan di kalangan sejarawan serta ulama.

Di Indonesia, tradisi Maulid berkembang melalui proses akulturasi dengan budaya lokal. Salah satu tradisi yang kerap dikaitkan dengan dakwah Wali Songo adalah Sekaten yang berkembang di tanah Jawa.

Selain Sekaten, terdapat pula Gerebeg Maulud yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat Jawa. Prosesi tersebut biasanya disertai pengarakan gunungan berisi hasil bumi dan makanan sebagai simbol rasa syukur.

Di berbagai daerah lainnya, Maulid Nabi dirayakan dengan bentuk yang berbeda. Ada yang menitikberatkan pada pembacaan selawat dan sirah Nabi, sementara daerah lain mempertahankan tradisi budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Bagi ulama yang membolehkan peringatan Maulid, momentum tersebut dapat dijadikan sarana untuk mengingat risalah Nabi Muhammad SAW, mempelajari perjalanan hidup beliau serta meneladani akhlaknya.

Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah RA juga kerap dijadikan rujukan. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Senin merupakan hari beliau dilahirkan ketika ditanya mengenai alasan berpuasa pada hari tersebut.

"Itu adalah hari di mana aku dilahirkan."

Dari hadis tersebut, sebagian ulama berpandangan bahwa mengingat kelahiran Nabi dapat dilakukan melalui ibadah dan ungkapan syukur kepada Allah SWT.

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya beriman, memuliakan dan mengikuti Rasulullah SAW. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan hal tersebut adalah Surah Al-A'raf ayat 157.

Namun, peringatan Maulid Nabi juga mendapat kritik dari sebagian ulama. Mereka menilai tradisi tersebut tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in maupun empat imam mazhab.

Pandangan ini didasarkan antara lain pada catatan sejarah bahwa peringatan Maulid baru muncul beberapa abad setelah masa Rasulullah SAW. Sejumlah ulama juga mengkritisi praktik perayaan yang berkembang pada masa Dinasti Fatimiyyah karena dinilai memiliki latar belakang politik dan keagamaan tertentu.

Kelompok yang mengkritisi Maulid juga menekankan pentingnya mengikuti praktik generasi awal Islam sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan ibadah. Mereka mengingatkan agar kegiatan keagamaan tidak memasukkan unsur yang tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa sejarah dan hukum peringatan Maulid Nabi memiliki pembahasan yang cukup panjang di kalangan ulama. Ada kelompok yang membolehkannya selama diisi dengan kegiatan yang sesuai syariat, seperti selawat, sedekah, kajian dan amal kebaikan. Ada pula yang tidak membolehkannya karena tidak menemukan praktik tersebut pada generasi awal Islam.

Terlepas dari perbedaan tersebut, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW pada akhirnya diharapkan tidak berhenti pada peringatan tahunan. Umat Islam dapat menjadikan momentum tersebut untuk mempelajari sirah, memperbaiki akhlak, memperbanyak selawat serta meneladani ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.* (d/dh)

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan penetapan Sarjito dilakukan setelah komisi menggelar rapat internal pada Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• Dari Kapal Perang hingga Calon Gubernur BI, Ini Deretan Surpres Prabowo yang Dibacakan di DPR Hari Ini

Sebelumnya, Sarjito menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI. Dalam proses tersebut, dia memaparkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi dalam pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Sarjito menyoroti potensi persoalan seperti under invoicing, transfer pricing, hingga penentuan harga komoditas. Menurutnya, faktor paling penting dalam membangun BMKS adalah menciptakan pasar yang terpercaya atau trusted market.

"Apa yang terpenting? Yaitu trusted market. Karena market yang bagus pasti akan dipakai untuk arbitrage. Price arbitrage, bukan supervisory dan regulatory arbitrage," ujar Sarjito di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Dia menjelaskan price arbitrage merupakan praktik memanfaatkan perbedaan harga dengan membeli suatu produk di pasar yang lebih murah dan menjualnya kembali di pasar yang menawarkan harga lebih tinggi. Mekanisme tersebut juga lazim terjadi pada pasar keuangan dan komoditas global.

Menurut Sarjito, keberadaan pasar yang terpercaya akan membuat pelaku pasar percaya terhadap produk dan ekosistem perdagangan yang dibangun.

"Kalau Bursa Indonesia tidak dipakai untuk arbitrage, artinya tidak trusted. Kalau pasarnya terpercaya, maka artinya produknya terpercaya. Ekosistemnya terpercaya," ujarnya.

Sarjito sebelumnya menjadi calon tunggal Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK. Nama tersebut diajukan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menyampaikan bahwa M Sarjito merupakan satu-satunya nama yang diusulkan Presiden untuk menjalani proses seleksi di Komisi XI.

"Namanya (yang diusulkan) itu Pak M Sarjito. Pak M Sarjito nantinya akan diproses sesuai dengan mekanismenya di Komisi XI," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Setelah Komisi XI menetapkan Sarjito, keputusan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang. Jika disahkan, Sarjito akan mulai mengemban jabatan Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK untuk periode 2026-2031.

Posisi tersebut dinilai strategis seiring pengembangan bursa mineral dan komoditas strategis di Indonesia, terutama dalam memastikan perdagangan komoditas berjalan transparan, memiliki mekanisme harga yang kredibel dan diawasi secara efektif.* (d/dh)