JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Dalam perkembangan terbaru, KPK menetapkan Kepala Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Kediri, Gatot Heroe, sebagai tersangka baru.

Baca Juga:

• Eks Kadis LH Tebingtinggi Diadili, Didakwa Rugikan Negara Rp863 Juta dari Anggaran BBM

"Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Field, ya itu kita, betul, itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan (Gatot Heroe)," ujar Achmad Taufik Husein, Rabu (22/7/2026).

Penetapan Gatot sebagai tersangka sebelumnya juga disampaikan oleh John Field, bos PT BlueRay Cargo, yang telah divonis dalam perkara ini sebagai pihak pemberi suap.

Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, John Field menyebut dirinya diperiksa terkait perkara yang menjerat Gatot Heroe.

"(Hari ini diperiksa sebagai) saksi, saksi. (Untuk tersangka) Pak Gatot. Iya (Pak Gatot sebagai tersangka baru)," kata John Field kepada wartawan.

Kasus dugaan suap di Ditjen Bea Cukai ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT).

KPK sebelumnya telah menerbitkan dua surat perintah penyidikan baru setelah melakukan pengembangan berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta persidangan.

"Hasil pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik," kata Achmad Taufik Husein, Selasa (21/7).

Dari dua sprindik tersebut, satu perkara berkaitan dengan klaster pejabat Bea Cukai dan telah menetapkan satu tersangka.

Sementara satu sprindik lainnya masih dalam tahap penyidikan umum karena KPK masih mengumpulkan alat bukti sebelum menetapkan tersangka.

"Satu klaster yang Bea Cukai itu sudah kita tetapkan tersangkanya. Ada satu, karena masih terkait dengan konstruksi perkara pejabat Bea Cukai-nya, jadi kita langsung tetapkan," jelas Taufik.

Sedangkan untuk perkara lainnya, KPK masih melakukan pendalaman untuk memastikan kecukupan alat bukti.

"Nah, itu yang kita kemudian masih satu sprindik untuk kita tetapkan sprindik umum. Artinya nanti kita akan tetapkan tersangka setelah kecukupan dua alat buktinya di proses penyidikannya," tambahnya.

Dalam perkara ini, sejumlah pihak dari kalangan swasta maupun pejabat Bea Cukai telah lebih dahulu diproses hukum.

Dari pihak swasta, tiga terdakwa dari PT BlueRay Cargo telah mendapatkan putusan pengadilan.

Mereka adalah John Field yang dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan.

Sementara Deddy Kurniawan Sukolo dan Andri masing-masing divonis 2,5 tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Selain itu, sejumlah pejabat Ditjen Bea Cukai juga masih menjalani proses persidangan.

Mereka yakni Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024 hingga Januari 2026, Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Orlando Hamonangan Sianipar selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ketiganya didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp78,8 miliar.

Sementara pejabat lainnya, Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dijadwalkan menjalani sidang perdana pada 28 Juli 2026. Ia didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp5,7 miliar.

Dengan penetapan Gatot Heroe sebagai tersangka baru, KPK memastikan proses pengembangan perkara suap di lingkungan Ditjen Bea Cukai masih terus berjalan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.* (d/ad)

Menurut Taufan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola organisasi sekaligus menjaga nilai-nilai partai yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kode etik, serta semangat demokrasi dan gotong royong.

Baca Juga:

• Bulog Sumut Pastikan Stok Beras 57 Ribu Ton Aman, SPHP dan Bantuan Pangan Tetap Berjalan

Ia mengatakan, rencana pertemuan para senior partai dengan jajaran DPP PDIP tersebut mendapat dukungan dari sejumlah kader di tingkat akar rumput.

Taufan mengaku menerima banyak komunikasi dari kader grass root yang berharap adanya evaluasi dan perbaikan terhadap kondisi internal partai di Sumatera Utara.

"Para kader disebut sangat berharap banyak dari upaya para senior partai untuk terjadinya perubahan dan perbaikan tata kelola partai," ujar Taufan.

Dalam kesempatan tersebut, Taufan juga menyoroti pentingnya penegakan aturan organisasi terhadap setiap kader maupun fungsionaris yang dinilai tidak menjalankan prinsip demokrasi partai.

Ia meminta agar setiap fungsionaris yang tidak akomodatif, tidak aspiratif, terlebih jika terbukti melakukan praktik politik uang atau money politik, diberikan sanksi tegas sesuai aturan organisasi.

Menurut dia, dugaan praktik money politik di internal partai, khususnya yang berkaitan dengan perebutan posisi struktural maupun jabatan legislatif, harus menjadi perhatian serius.

"Oknum-oknum fungsionaris yang berpraktik seperti itu wajib mendapatkan sanksi organisasi dari DPP PDI Perjuangan," ucapnya dengan nada tinggi.

Taufan menilai, penegakan disiplin organisasi penting dilakukan agar kepercayaan kader terhadap partai tetap terjaga dan nilai perjuangan partai tidak terkikis oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap partai, Taufan juga memberikan masukan kepada DPP PDI Perjuangan agar melakukan evaluasi secara berkala terhadap jajaran pimpinan partai di daerah.

Ia mengusulkan agar sebelum menghadapi Pemilu Legislatif 2029, DPP melakukan evaluasi setiap enam bulan terhadap kepemimpinan DPD dan DPC PDIP di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Menurutnya, evaluasi rutin dapat menjadi langkah untuk memastikan roda organisasi berjalan sesuai aturan serta mendengar langsung aspirasi dari kader di tingkat bawah.

Taufan berharap seluruh pihak di internal partai dapat mengutamakan persatuan dan memperkuat kembali semangat gotong royong yang menjadi nilai utama PDI Perjuangan.* (ad)

MEDAN — Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memastikan ketersediaan stok beras di gudang masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan pemerintah.

Hingga saat ini, Bulog Sumut mencatat stok beras mencapai 57.375 ton yang tersebar di sejumlah gudang wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

• 3.000 Aset Pemprov Sumut Belum Bersertifikat Jadi Sorotan DPRD, Ini Penjelasan Kepala BKAD

"Stok total gudang masih kuat dalam memenuhi program tersebut untuk kebutuhan masyarakat," ujar Budi di Medan, Rabu (22/7/2026).

Menurut Budi, kebutuhan beras untuk program bantuan pangan sebelumnya pada periode Februari-Maret 2026 mencapai sekitar 35.000 ton.

Sementara stok lainnya digunakan untuk memenuhi penyaluran beras SPHP melalui jaringan mitra Bulog.

"Untuk itu, kami meyakini stok 57.375 ton beras di gudang masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program SPHP maupun bantuan pangan," ujarnya.

Budi menjelaskan, setelah penyaluran bantuan pangan periode Juli 2026 selesai dilakukan, pihaknya akan mengajukan tambahan pasokan beras dari pemerintah pusat untuk menjaga ketersediaan stok.

Selain itu, Bulog Sumut juga terus memperkuat cadangan beras melalui penyerapan gabah kering dari petani di berbagai daerah.

Hingga pertengahan Juli 2026, penyerapan gabah oleh Bulog Sumut telah mencapai 34.000 ton atau setara sekitar 17.000 ton beras.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari target pengadaan sekitar 70.000 ton gabah kering atau setara 35.000 ton beras.

Budi optimistis penyerapan akan terus meningkat pada Agustus hingga September 2026 seiring masuknya masa panen di sejumlah daerah sentra produksi.

Beberapa daerah yang menjadi fokus penyerapan di antaranya Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Utara, serta Kabupaten Batu Bara.

Untuk mencapai target pengadaan, Bulog Sumut terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari gabungan kelompok tani (gapoktan), pemerintah daerah, TNI, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Langkah tersebut dilakukan agar penyerapan hasil panen petani dapat berjalan maksimal sekaligus menjaga kestabilan pasokan beras di Sumatera Utara.

Sebagai operator pemerintah dalam pengelolaan pangan nasional, Bulog memiliki tugas menyerap gabah petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni sebesar Rp6.500 per kilogram.

Melalui penguatan stok dan penyerapan hasil panen, Bulog Sumut berharap kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi serta harga beras dapat terus terjaga.* (at/ad)

MEDAN — Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan proses pensertifikatan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus berjalan secara bertahap.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut yang menyebut sekitar sepertiga dari total kurang lebih 3.000 aset berupa tanah dan bangunan milik Pemprov Sumut belum memiliki sertifikat.

Baca Juga:

• Penertiban 33 Ruko Eks Delimas Sempat Memanas, Pemkab Deli Serdang dan Penghuni Akhirnya Capai Kesepakatan

"Gini, jadi bagi tanah, bangunan ataupun lokasi yang belum bersertifikat kita sudah mensertifikatkan lebih dari separuh jumlah aset kita, jadi yang belum bersertifikat kita angsur-angsur per tahun," ujar Timur, Rabu (22/7/2026).

Menurut Timur, proses sertifikasi dilakukan secara bertahap karena setiap aset memiliki kondisi dan persoalan yang berbeda.

Tidak semua aset dapat langsung diproses apabila masih memiliki kendala administrasi maupun klaim dari pihak lain.

Timur menjelaskan, pada tahun 2026 ini terdapat lebih dari 300 aset milik Pemprov Sumut yang sedang diproses untuk mendapatkan sertifikat.

"Untuk tahun 2026 ini sebesar 333 kalau tidak salah, yang sudah selesai sudah ada progresnya mungkin ada ratusan, jadi terus kita mensertifikatkan dengan koordinasi kepada BPN," ucapnya.

Ia mengatakan, aset yang menjadi prioritas untuk disertifikatkan adalah aset yang telah memiliki kejelasan administrasi dan tidak sedang menghadapi persoalan hukum.

"Tetapi yang betul-betul tidak ada bermasalah ya, umpanyanya tidak ada keberatan pihak ketiga, terus dasar suratnya pun jelas, terus jiran tetangganya menandatangani tidak keberatan bahwa itu benar-benar milik Pemprov," ujar Timur.

Sementara itu, aset yang masih memiliki persoalan seperti adanya klaim kepemilikan dari pihak lain, dokumen ganda, surat hilang, hingga keberatan ahli waris belum dapat langsung diproses.

"Kalau yang double surat, suratnya hilang, ada pengakuan ahli waris atau pihak ketiga, ini yang belum bisa kita sertifikatkan, harus kita selesaikan permasalahanya," katanya.

Meski demikian, BKAD Sumut memastikan tetap melakukan upaya penyelesaian agar seluruh aset pemerintah daerah memiliki kepastian hukum.

Selain melakukan sertifikasi, Pemprov Sumut juga berencana mengoptimalkan pemanfaatan aset yang telah memiliki legalitas.

Timur mengatakan, sebanyak 132 aset milik Pemprov Sumut yang sudah tidak memiliki persoalan akan dimasukkan ke dalam sistem aplikasi untuk ditawarkan kepada pihak ketiga melalui mekanisme sewa.

"Dalam waktu dekat ada 132 aset itu mau kita masukan ke aplikasi, itu mau kita sewakan kepada pihak ketiga silakan yang (asetnya) tidak ada lagi permasalahan," tuturnya.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar aset pemerintah tidak hanya tercatat secara administrasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

Pemanfaatan aset melalui sistem sewa tersebut nantinya diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara.

"Mungkin kita launcing akhir Agustus, ini juga masuk ke PAD nantinya, bentuk asetnya bangunan dan tanah ada juga bangunan sekaligus tanah," kata Timur.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar mengungkapkan masih adanya ribuan aset pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikat.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi kendala dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah, terutama dalam meningkatkan PAD.

Ia juga mengingatkan, aset yang belum memiliki legalitas berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan dapat membuka peluang terjadinya kerugian negara.

Pemprov Sumut melalui BKAD menegaskan akan terus mempercepat proses sertifikasi agar seluruh aset daerah memiliki kepastian hukum serta dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.* (mi/ad)

MEDAN — Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebingtinggi, Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, mulai menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (22/7/2026).

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Danang Dermawan membacakan dakwaan yang menyebut terdakwa diduga melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran belanja bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan operasional persampahan tahun anggaran 2024.

Baca Juga:

• Pemerintah Aceh Usul Bentuk Badan Jaminan Kesehatan Sendiri agar Tak Lagi Bergantung pada BPJS, Ini Alasannya

Jaksa dalam dakwaannya menyebut, Muhammad Hasbie diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama Meifiansyah selaku Bendahara Pengeluaran dan Zul Hadin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Keduanya juga telah diproses melalui perkara terpisah.

Menurut JPU, ketiga pihak tersebut diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan anggaran pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan operasional persampahan sepanjang Tahun Anggaran 2024.

Dalam persidangan, jaksa menjelaskan bahwa terdakwa diduga memerintahkan pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan operasional persampahan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Tebingtinggi.

Selanjutnya, terdakwa bersama PPTK dan Bendahara Pengeluaran disebut sepakat menunjuk seorang pengawas BBM untuk mengawasi proses pengisian bahan bakar kendaraan operasional serta melakukan pembelian BBM di SPBU.

"Terdakwa memerintahkan pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan operasional persampahan di sejumlah SPBU di Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya, terdakwa bersama PPTK dan Bendahara Pengeluaran diduga bersepakat menunjuk seorang pengawas BBM untuk mengawasi pengisian bahan bakar kendaraan operasional serta melakukan pembelian BBM di SPBU," kata JPU.

Jaksa menduga dalam pelaksanaannya, Bendahara Pengeluaran membuat sejumlah struk pembelian BBM yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya.

Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai pendukung pencairan anggaran.

Selain itu, jaksa menemukan adanya dugaan perbedaan bentuk dan format faktur, termasuk nama operator yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban yang disebut bukan merupakan pegawai dari SPBU terkait.

Berdasarkan data transaksi dari PT Pertamina Patra Niaga, nilai pembelian BBM yang sebenarnya disebut lebih kecil dibandingkan jumlah yang dipertanggungjawabkan dalam dokumen pencairan anggaran.

Atas dugaan perbuatannya tersebut, Muhammad Hasbie Ashshiddiqi didakwa melanggar Pasal 604 KUHP jo Pasal 20 huruf c KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perkara ini masih berada dalam tahap persidangan.

Majelis hakim akan memeriksa lebih lanjut keterangan para pihak, alat bukti, serta fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan berlangsung.* (tm/ad)

DELI SERDANG — Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan penertiban terhadap 33 unit rumah toko (ruko) eks Delimas yang berada di Kelurahan Lubuk Pakam I-II, Kecamatan Lubuk Pakam, Rabu (22/7/2026).

Penertiban dilakukan oleh Tim Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai bagian dari upaya pengamanan aset milik pemerintah daerah.

Baca Juga:

• BNPB Percepat Penanganan Banjir Tapanuli Tengah, Fokus Perbaikan Tanggul dan Normalisasi Sungai

Namun, kegiatan tersebut sempat mendapat penolakan dari sebagian penghuni ruko dan massa aksi yang berkumpul di kawasan ruko Alam Baru.

Situasi sempat memanas setelah terjadi aksi saling dorong antara massa dengan petugas di lokasi.

Meski demikian, kondisi berhasil dikendalikan sehingga tidak terjadi bentrokan yang lebih besar.

Setelah dilakukan komunikasi antara pemerintah daerah dan para penghuni ruko, proses pengamanan aset akhirnya menghasilkan kesepakatan.

Para penghuni sepakat melanjutkan pemanfaatan bangunan melalui mekanisme sewa sesuai aturan yang berlaku.

Sebanyak 33 unit ruko tersebut berdiri di atas Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1996 milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Penertiban dilakukan setelah berakhirnya kerja sama pemanfaatan antara Pemkab Deli Serdang dengan PT Delimas Suryakannaka.

Sebelumnya, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 511.2/4130 tanggal 17 Juli 1995, hak pemanfaatan bangunan diberikan selama masa Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun.

Kemudian, melalui Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 041/DMS-DR/PPLP/IX/2025 tanggal 23 September 2025, PT Delimas Suryakannaka menyerahkan tanah beserta bangunan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Dengan penyerahan tersebut, seluruh aset ruko eks Delimas resmi menjadi bagian dari Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Deli Serdang.

Inspektur Kabupaten Deli Serdang Edwin Nasution mengatakan, setelah dilakukan komunikasi, para penghuni ruko menyatakan bersedia melanjutkan pemanfaatan bangunan melalui mekanisme sewa.

Menurutnya, pemerintah tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang selama ini menggunakan bangunan tersebut untuk aktivitas usaha.

"Kontrak dilakukan setiap lima tahun dan dapat diperpanjang hingga maksimal 20 tahun sesuai ketentuan. Pemerintah juga memahami kondisi perekonomian masyarakat sehingga pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan," jelas Edwin.

Ia menjelaskan, setelah memenuhi kewajiban pembayaran sewa sesuai kemampuan masing-masing, para penghuni akan mendapatkan kembali hak pemanfaatan bangunan melalui mekanisme HGB sesuai regulasi yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan, langkah penertiban tersebut bukan untuk menghentikan aktivitas masyarakat, melainkan memastikan pengelolaan aset daerah berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan hukum.

Melalui mekanisme baru tersebut, Pemkab berharap aset daerah dapat memberikan manfaat maksimal, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang tetap menjalankan kegiatan ekonomi di kawasan ruko eks Delimas.* (mi/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Waas memberikan peringatan keras kepada jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan terkait banyaknya keluhan masyarakat mengenai sulitnya pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Rico meminta seluruh aparatur yang terlibat dalam pelayanan perizinan bekerja secara profesional dan tidak mempersulit masyarakat yang ingin mengurus dokumen pembangunan.

Baca Juga:

• Tak Sekadar Bangun Rumah, 46.521 Huntap Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

"Saya minta semua bekerja profesional dan tidak menghambat proses perizinan demi keuntungan pribadi. Jangan ada yang coba-coba bermain atau meminta imbalan lebih dalam pengurusan dokumen PBG," ujar Rico.

Menurut Rico, persoalan pelayanan PBG menjadi perhatian serius karena banyak masyarakat mengeluhkan proses pengurusan yang dianggap sulit dan berbelit-belit.

Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya bangunan yang berdiri tanpa memiliki izin resmi.

"Kita (Pemko Medan) punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Bekerja lah dengan baik dan benar. Saya ingin sistemnya diperbaiki dan ada kejelasan, sehingga masyarakat juga tidak bingung ketika mengurus izin PBG," katanya.

Dalam rapat tersebut, Rico meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan proses penerbitan PBG, mulai dari konsultan bangunan, arsitek, hingga jajaran Dinas PKPCKTR, menyampaikan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan.

Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan untuk menemukan akar masalah dan memperbaiki sistem pelayanan.

"Pertemuan ini untuk kita saling buka-bukaan mencari inti permasalahan, bukan untuk saling menyalahkan. Silakan sampaikan apa yang menjadi kendala dan kekurangan selama ini," ujar Rico.

Ia berharap pembenahan sistem dapat menutup celah terjadinya pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan izin bangunan.

Selain itu, perbaikan pelayanan juga diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor PBG.

"Sehingga kita bisa memperbaiki sistemnya dan celah pungutan liar (pungli) bisa ditutup. Begitu juga dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor PBG bisa digali secara maksimal," ucapnya.

Kepala Dinas PKPCKTR Kota Medan John Ester Lase mengatakan, pelayanan PBG memiliki peran penting dalam mendukung ketertiban pembangunan gedung, memberikan kepastian hukum, menjaga keselamatan masyarakat, serta meningkatkan kualitas tata ruang kota.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan pelayanan PBG yang perlu diselesaikan bersama melalui koordinasi berbagai pihak.

"Saat ini memang masih ada kendala dan tantangan yang perlu diselesaikan secara bersama-sama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antara Pemko Medan, Tim Profesi Ahli (TPA), organisasi profesi, para arsitek dan tenaga ahli, serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perizinan bangunan gedung," katanya.

John menegaskan, perbaikan sistem pelayanan membutuhkan keterlibatan semua pihak agar proses pengurusan izin bangunan dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Dengan evaluasi tersebut, Pemko Medan berharap pelayanan PBG ke depan semakin mudah diakses masyarakat sekaligus mampu menciptakan tata kelola pembangunan yang lebih tertib dan sesuai aturan.* (mi/ad)

Dua kader tersebut adalah Rikky Fermana dari DPD PJS Bangka Belitung yang dipercaya menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PJS, serta Sofian dari DPD PJS Sumatera Utara yang ditunjuk sebagai Bendahara Umum DPP PJS.

Baca Juga:

• BNPB Percepat Penanganan Banjir Tapanuli Tengah, Fokus Perbaikan Tanggul dan Normalisasi Sungai

Menurut Agus Eko, penunjukan Rikky Fermana dan Sofian merupakan keputusan yang tepat karena keduanya memiliki rekam jejak panjang dalam membesarkan organisasi, disertai dedikasi dan loyalitas yang tinggi.

"Jejak pengabdian Bang Rikky Fermana dan Bang Sofian untuk organisasi sudah tidak diragukan lagi. Mereka telah membuktikan komitmen, loyalitas, serta kerja nyata dalam setiap perjalanan PJS. Kami mengapresiasi Ketua Umum PJS hasil MUNAS III yang telah memberikan kepercayaan kepada keduanya untuk memperkuat kepengurusan di tingkat pusat," ujar Agus Eko.

Agus Eko optimistis kehadiran Rikky Fermana sebagai Sekretaris Jenderal dan Sofian sebagai Bendahara Umum akan membawa organisasi semakin solid.

Menurutnya, kedua kader tersebut memiliki kemampuan membangun komunikasi, memperkuat koordinasi antarpengurus, serta meningkatkan sinergi organisasi dengan berbagai mitra strategis di tingkat nasional.

Ia juga menilai terpilihnya Rikky Fermana menjadi salah satu pimpinan DPP PJS merupakan kebanggaan bagi keluarga besar PJS Bangka Belitung.

Selama memimpin organisasi di tingkat daerah, Rikky dinilai mampu menjaga kekompakan organisasi dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh anggota.

"Di Bangka Belitung, Bang Rikky telah membuktikan bahwa kepemimpinan dibangun melalui dedikasi, loyalitas, kebersamaan, dan kebijaksanaan. Beliau mampu merangkul seluruh anggota, menjaga soliditas organisasi, serta menciptakan suasana yang harmonis. Itulah modal besar untuk membawa PJS semakin maju di tingkat nasional," katanya.

Dalam kesempatan itu, Agus Eko juga mengajak seluruh kader Pro Jurnalismedia Siber di berbagai daerah menjadikan hasil Munas III sebagai momentum mempererat persatuan dan memperkuat organisasi.

Menurutnya, keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh kepengurusan, tetapi juga oleh soliditas seluruh anggotanya.

"Organisasi yang besar lahir dari kebersamaan, bukan dari perbedaan. Mari kita satukan langkah, saling menguatkan, menjaga solidaritas, dan mendukung kepengurusan baru agar PJS terus tumbuh menjadi organisasi pers yang profesional, bermartabat, dan semakin diperhitungkan di tingkat nasional. Dengan semangat persatuan, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk kita hadapi bersama," tutup Agus Eko.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru hasil Munas III, diharapkan Pro Jurnalismedia Siber semakin memperkuat perannya sebagai organisasi pers yang profesional serta mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan dunia jurnalistik di Indonesia.* (ad)

TAPTENG – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendampingi penanganan darurat banjir yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Penanganan difokuskan pada penyelamatan warga, pemenuhan kebutuhan pengungsi, pembersihan permukiman, perbaikan tanggul yang jebol, serta normalisasi sungai untuk mencegah banjir kembali terjadi.

Baca Juga:

• Tak Sekadar Bangun Rumah, 46.521 Huntap Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Ketinggian air berkisar antara 30 sentimeter hingga satu meter dan melanda Kecamatan Tukka, Badiri, serta Pinangsori.

Berdasarkan laporan perkembangan hingga Selasa, 21 Juli 2026, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Sementara itu, pendataan kerusakan dan kerugian material masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama tim terkait.

Di Kecamatan Tukka, banjir berdampak pada Kelurahan Sipange, Bonalumban, dan Hutanabolon.

Meluapnya Sungai Aek Sagala dan Aek Harse mengakibatkan beberapa titik tanggul rusak sehingga air masuk ke jalan dan permukiman warga.

Setelah banjir surut, rumah-rumah warga masih dipenuhi endapan lumpur.

Masyarakat bersama pemerintah bergotong royong membersihkan rumah dan lingkungan agar aktivitas dapat kembali berjalan.

Banjir juga merendam Lingkungan I Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, setelah Sungai Lopian meluap melewati tanggul.

Sementara itu, banjir di Lingkungan III Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, telah surut.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap melakukan pemantauan mengingat kondisi cuaca masih berpotensi memicu kenaikan debit sungai.

"Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengimbau warga yang masih berada di rumah agar segera mengungsi dan menyiapkan satu unit perahu fiber untuk mendukung evakuasi dan penyelamatan," tulis laporan tim yang dipimpin Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB Nelwan Harahap.

Penanganan pengungsi dipusatkan di sejumlah lokasi, salah satunya di HKBP Sipange yang dilengkapi dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan para pengungsi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga telah menyalurkan berbagai bantuan, di antaranya:

- 170 paket sembako
- 100 selimut
- 100 matras
- Perlengkapan kebersihan
- Peralatan mandi
- Minyak goreng
- Popok untuk anak-anak dan orang dewasa

Bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.

BNPB bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum telah menggelar rapat koordinasi sekaligus meninjau langsung tanggul yang jebol dan lokasi hunian sementara mandiri di Hutanabolon.

Pemerintah daerah juga terus melakukan asesmen terhadap kerusakan infrastruktur sebagai dasar penyusunan langkah penanganan lanjutan.

Saat ini, perbaikan empat titik tanggul yang jebol di Hutanabolon sedang berlangsung sepanjang sekitar satu kilometer.

Pemerintah menargetkan pekerjaan di bagian hulu selesai dalam waktu satu pekan.

Selain itu, normalisasi Sungai Silaga-laga juga tengah dikerjakan dengan dukungan tiga unit ekskavator yang berasal dari pihak swasta, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pekerjaan pemulihan juga dilakukan di ruas Jalan Sipange–KM 14 menggunakan alat berat milik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional guna mempercepat akses transportasi masyarakat serta distribusi logistik ke wilayah terdampak.

Untuk mempercepat penanganan, BNPB akan menambah sejumlah alat berat dalam proses normalisasi sungai dan penguatan tanggul.

"BNPB akan membantu normalisasi sungai dan perkuatan tebing melalui dukungan dua unit ekskavator, satu ekskavator mini, dua ekskavator lengan panjang, dua dump truck, serta 5.000 jumbo bag untuk penanganan tanggul sepanjang 400 meter di Sipange," tulis laporan tim yang dipimpin Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB Nelwan Harahap.

Pemerintah berharap percepatan penanganan ini dapat mengurangi risiko banjir susulan sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah.* (ad)

JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) menargetkan pembangunan puluhan ribu hunian tetap (huntap) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi di daerah.

Melalui proyek pembangunan berskala besar tersebut, pemerintah berharap tercipta lapangan kerja baru, meningkatnya permintaan bahan bangunan lokal, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.

Baca Juga:

• Pemerintah Aceh Usul Bentuk Badan Jaminan Kesehatan Sendiri agar Tak Lagi Bergantung pada BPJS, Ini Alasannya

Berdasarkan pendataan sementara by name by address (BNBA), tercatat sebanyak 33.929 keluarga menjadi calon penerima bantuan.

Rinciannya terdiri dari 8.714 keluarga untuk skema insitu, 8.627 keluarga melalui skema eksitu mandiri, serta 16.588 keluarga dalam skema eksitu komunal.

Pembangunan huntap dengan skema insitu dan eksitu mandiri ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sementara pembangunan huntap eksitu komunal menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama pemerintah daerah dan sejumlah mitra.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan proyek pembangunan huntap harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Pemerintah, kata dia, mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, termasuk material bangunan yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, selama memenuhi standar mutu dan ketentuan pengadaan.

"Kalau barang-barangnya bisa berasal dari Aceh, Sumatera Utara, atau Sumatera Barat, usahakan digunakan selama memenuhi aturan dan kualitas. Jangan ragu-ragu, supaya ekonomi rakyat juga bisa bergerak," ujarnya dalam Rapat Koordinasi di Posko Nasional Satgas PRR, Selasa (21/7/2026).

Dalam pembangunan huntap, pemerintah akan memanfaatkan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dikembangkan Kementerian Pekerjaan Umum serta Bata Interlock Presisi (BIP) yang dikembangkan Semen Indonesia Group.

RISHA merupakan teknologi konstruksi modular menggunakan komponen beton pracetak yang dirakit dengan sistem bongkar pasang sehingga proses pembangunan rumah menjadi lebih cepat.

Sementara Bata Interlock Presisi menggunakan bata dengan ukuran presisi yang saling mengunci sehingga pemasangan lebih mudah, efisien, dan tetap memenuhi standar ketahanan bangunan.

Kedua teknologi tersebut sebelumnya telah digunakan dalam berbagai program pembangunan rumah pascabencana di Indonesia.

Menurut Maruarar, penggunaan teknologi konstruksi cepat yang dipadukan dengan produk dalam negeri akan mempercepat penyelesaian pembangunan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Saat ini Kementerian PKP telah menyiapkan sejumlah paket tender pembangunan huntap yang ditargetkan mulai memasuki tahap konstruksi pada September 2026.

Untuk pembangunan huntap eksitu komunal tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 7.952 unit.

Lahan pembangunan telah dipetakan di 54 lokasi dengan luas total 198,21 hektare dan kapasitas mencapai 7.973 unit.

Rinciannya meliputi:

- Aceh: 6.220 unit di 45 lokasi.
- Sumatera Utara: 919 unit di 4 lokasi.
- Sumatera Barat: 813 unit di 5 lokasi.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan penggunaan teknologi RISHA dan Bata Interlock Presisi diyakini mampu mempercepat pembangunan selama lahan dan infrastruktur pendukung telah tersedia.

Ia menegaskan seluruh pembangunan hunian tetap yang masuk dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ditargetkan selesai paling lambat pada 2027.

"Yang belum terlaksana (pembangunan huntap) diprogramkan tahun ini, paling lambat tahun depan. (Hal ini) untuk kepastian masyarakat supaya tidak terlalu lama di huntara (hunian sementara)," kata Tito.

Pemerintah berharap percepatan pembangunan hunian tetap tidak hanya memberikan kepastian tempat tinggal bagi penyintas bencana, tetapi juga menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.* (ad)

BANDA ACEH – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyerap aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan, Rabu, 22 Juli 2026.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh itu, Pemerintah Aceh mengusulkan adanya regulasi baru yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk badan jaminan kesehatan sendiri.

Baca Juga:

• Kisah Inspiratif Muhammad Maulana, Putra Ketua PWM Aceh yang Lulus S2 UGM Cumlaude

Menurut dia, langkah itu diperlukan agar pengelolaan anggaran kesehatan di daerah menjadi lebih efisien, terutama di tengah menurunnya kemampuan fiskal Pemerintah Aceh.

Nasir menjelaskan, Pemerintah Aceh pada tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp550 miliar untuk pembiayaan BPJS Kesehatan.

Nilai tersebut dinilai cukup besar di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan.

"Kami berharap ada skema dari pemerintah pusat untuk membantu Aceh. Sejak 2010, sekitar Rp9 triliun sudah digelontorkan untuk jaminan kesehatan," kata Nasir.

Ia berharap pemerintah pusat dapat melakukan perubahan regulasi dalam sistem jaminan kesehatan nasional sehingga pengelolaan tidak sepenuhnya bergantung pada BPJS Kesehatan.

Dengan adanya aturan baru, pemerintah provinsi dinilai dapat membentuk badan jaminan kesehatan sendiri.

"Kalau ada regulasi baru, provinsi bisa membentuk badan jaminan kesehatan sendiri sehingga anggaran yang selama ini dikeluarkan bisa lebih hemat dan sebagian dapat dialihkan untuk pembangunan sektor lainnya," ujarnya.

Selain Sekda Aceh, paparan dalam pertemuan itu juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, serta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA).

Mereka memaparkan berbagai capaian sekaligus tantangan di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Muhammad Yahya Zaini.

Hadir pula sejumlah mitra kerja Komisi IX di Aceh, di antaranya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Gizi Nasional (BGN), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Masing-masing lembaga memaparkan program yang telah dijalankan di Aceh beserta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Muhammad Yahya Zaini mengatakan kunjungan kerja ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh.

"Kami ingin mengetahui bagaimana pelayanan Pemerintah Aceh, khususnya di bidang kesehatan dan tenaga kerja," ujar Yahya.

Dalam kesempatan itu, Yahya mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh yang tetap memprioritaskan pelayanan kesehatan meski dana transfer ke daerah (TKD) mengalami penurunan.

Namun, menurutnya masih ada sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama.

Beberapa di antaranya adalah angka kematian bayi yang masih berada di atas target, belum optimalnya pemanfaatan rumah sakit regional, serta perlunya penguatan program percepatan penurunan stunting.

Komisi IX DPR RI juga mendorong Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan sesuai kemampuan pemerintah pusat agar fungsi rumah sakit regional di Aceh semakin optimal.

Selain itu, persoalan cakupan imunisasi turut menjadi perhatian.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, sebanyak 93,5 persen kasus campak di Aceh terjadi pada anak yang belum menerima imunisasi campak.

"Ini patut menjadi perhatian Kementerian Kesehatan dan semua pihak," kata Yahya.

Tak hanya itu, cakupan imunisasi rubella di Aceh juga masih berada di bawah target nasional. Saat ini cakupannya baru mencapai 39,9 persen.

Di bidang ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Aceh menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Yahya, seluruh masukan yang diperoleh dalam kunjungan kerja ini akan menjadi bahan pembahasan di tingkat pusat untuk memperkuat kebijakan di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.

"Melalui kunjungan ini kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih utuh terkait persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh sehingga menjadi bahan bagi kami dalam merumuskan dukungan kebijakan di tingkat pusat," pungkasnya.* (ad)

YOGYAKARTA – Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan.

Muhammad Maulana, putra Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. Malik Musa, SH, MH, resmi menyandang gelar Magister (S2) dari Universitas Gadjah Mada (UGM) setelah lulus dengan predikat cumlaude.

Baca Juga:

• Prabowo Resmi Lantik Wamenhan Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia

Ia berhasil menyelesaikan studi pada Program Studi Agama dan Lintas Budaya dengan hasil akademik yang membanggakan.

Rasa syukur dan bahagia tampak dirasakan kedua orang tuanya, A. Malik Musa dan Nurlailan.

Bagi mereka, keberhasilan tersebut menjadi buah dari doa, kerja keras, dan kedisiplinan yang dijalani putra mereka selama menempuh pendidikan.

Melalui sambungan telepon, A. Malik Musa mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih anaknya.

"Merasa bersyukur kepada Allah dan bangga apa yang telah berhasil diperoleh oleh ananda Muhammad Maulana. Keberhasilan ini bukan saja milik keluarga tetapi juga bisa jadi dorongan generasi muda lainnya di Aceh Besar," katanya.

Menurut Malik Musa, menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap insan. Ilmu yang diperoleh, kata dia, harus mampu memberi manfaat bagi masyarakat luas.

"Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap insan dan dapat memberi manfaat bagi orang banyak. Untuk itu saya berharap ilmu yang diperoleh dapat digunakan untuk memperkuat pengabdian kepada agama, masyarakat, dan bangsa," ujarnya.

Muhammad Maulana dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu berkat proses belajar yang tekun serta disiplin yang tinggi.

Prestasi akademik yang diraihnya menjadi salah satu kebanggaan bagi keluarga.

Kebahagiaan keluarga A. Malik Musa semakin lengkap karena sang putri, Amirasyifa, juga baru saja menuntaskan hafalan Al-Qur'an sebanyak 30 juz.

Bagi keluarga, keberhasilan kedua anak tersebut merupakan anugerah yang sangat besar.

Prestasi akademik yang diraih Muhammad Maulana dan capaian Amirasyifa dalam menghafal Al-Qur'an dinilai menjadi gambaran perpaduan antara pendidikan formal dan nilai-nilai keagamaan.

Keluarga berharap capaian tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya di Aceh, untuk terus menempuh pendidikan setinggi mungkin tanpa meninggalkan nilai-nilai keimanan dan akhlak.* (ad)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmennya membangun tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, ia memastikan tidak akan mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan wewenang maupun pihak-pihak yang mencatut namanya untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga:

• Zulhas: Pemerintah Bangun Budi Daya Ikan di 40 Ribu Desa, Targetkan Indonesia Jadi Raja Ekspor Protein

"Tentu saja ini adalah amanah yang, amanah besar bagi saya. Ini satu amanah besar karena memang program Makan Bergizi Gratis ini adalah program besar, grande, dan satu di antara program prioritas pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka," kata Sudaryono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Ia mengatakan anggaran yang dikelola BGN berasal dari uang rakyat sehingga harus digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sudaryono mengajak seluruh jajaran BGN, mitra, serta pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga integritas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

"Saya mohon doa, mohon dukungan, mohon restu untuk kami bersama-sama dengan Wakil Kepala Bu Arumsari dan Pak Trenggono, beserta seluruh jajaran BGN dan seluruh stakeholder. Di sini ada SPPG, ada SPPI, ada mitra dan lain-lain. Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, zero tolerance untuk praktik-praktik korupsi dan hengki-pengki dan copet-copetan sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia menegaskan seluruh proses pengelolaan program akan dilakukan secara terbuka dan tidak lagi melalui komunikasi yang tertutup.

"Jadi kita bukan lagi trust in person, kemudian kita bicara di ruang-ruang yang remang-remang yang gelap, di private room di restoran, tapi segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang dan transparan dan dilihat orang. Saya kira penting untuk saya sampaikan," kata Sudaryono.

Sudaryono juga mengingatkan masyarakat agar tidak percaya apabila ada pihak yang mengaku sebagai keluarga, sahabat, teman, maupun alumninya untuk menawarkan proyek atau meminta imbalan tertentu atas nama BGN.

"Saya di momen kesempatan yang baik ini dan diliput oleh seluruh media ingin menyampaikan bahwa dengan menjadi kepala ini tentu ini suatu tanggung jawab dan saya ingin menggunakan media ini untuk menekankan sama publik bahwa saya memiliki keluarga, sahabat, saya memiliki teman, rekan, siapa pun itu termasuk alumni dan seterusnya," katanya.

Ia memastikan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya tidak memiliki kewenangan apa pun.

"Dan saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar," tegasnya.

Sudaryono meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan praktik tersebut.

"Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya itu dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena kita betul-betul serius untuk menangani perkara ini," ujarnya.

Mantan Wakil Menteri Pertanian itu menegaskan tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun, termasuk keluarga maupun orang-orang yang dikenalnya.

"Selain itu saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat keluarga dan rekan yang mengenal saya dan saya juga mengenalnya, yang mencintai saya dan saya juga mencintainya, minta maaf mungkin saya tidak kemudian memberikan atensi khusus atau tidak memberikan semacam prioritas kalau yang dibahas adalah seputar pekerjaan. Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin menyelesaikan persoalan, follow up dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem," katanya.

Sudaryono juga membantah isu yang menyebut dirinya maupun keluarganya memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis.

"Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak, tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG," katanya.

Ia memastikan tata kelola BGN akan diperbaiki melalui sistem yang lebih transparan dan terdigitalisasi agar setiap proses dapat dipantau dengan jelas.

"Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada record-nya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat," ujarnya.

Sudaryono resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada Rabu, 22 Juli 2026.

Ia menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan.* (d/ad)

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan program besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengatakan pemerintah akan membangun budi daya ikan di 40 ribu desa di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada protein.

Baca Juga:

• Jembatan Tanjung Horbo di Waterfront City Pangururan Amblas, Bupati Samosir Turun Tangan

Kini, fokus pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional.

"Kami rapat koordinasi untuk mengawal, mengamankan, menyukseskan, satu, Kampung Nelayan Merah Putih. Yang kedua, akan dibangun budi daya (ikan) di 40 ribu desa. Ya, itu pekerjaan sangat besar juga. Tidak kalah dengan Koperasi Desa Merah Putih, besar sekali ya," kata Zulhas di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Pernyataan itu disampaikan usai rapat koordinasi terbatas bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta sejumlah pejabat kementerian terkait di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurut Zulhas, program tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperkuat kemandirian pangan, tidak hanya dari sisi beras dan komoditas karbohidrat, tetapi juga protein hewani.

Pemerintah menargetkan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan protein dalam negeri sekaligus menjadi salah satu negara pengekspor produk perikanan terbesar di dunia, khususnya ikan dan udang.

Untuk mencapai target itu, pemerintah menyiapkan dua program utama, yakni pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan pengembangan desa tematik budi daya ikan di 40 ribu desa.

Zulhas menjelaskan, desa tematik tersebut akan dikembangkan sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Jenis ikan yang dibudidayakan tidak akan diseragamkan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kondisi wilayah.

Ia menegaskan desa tematik budi daya ikan berbeda dengan Kampung Nelayan Merah Putih.

Program tersebut akan tersebar di berbagai desa yang memiliki potensi pengembangan sektor perikanan.

Menurutnya, pelaksanaan program membutuhkan koordinasi lintas kementerian agar berjalan sesuai target.

Sejumlah kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Ini perlu dikoordinasi sehingga ini kita kawal betul agar sukses seperti kita mengawal program-program yang lain," ujar Zulhas.

Ia mencontohkan tingginya permintaan ikan patin dari Arab Saudi yang hingga kini belum dapat dipenuhi secara maksimal karena keterbatasan produksi dalam negeri.

Melalui pembangunan desa tematik, pemerintah berharap produksi ikan nasional meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus membuka peluang ekspor ke berbagai negara.

Menurut Zulhas, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyiapkan benih sesuai dengan komoditas yang dibutuhkan setiap daerah.

"Ikan (yang akan dibudi daya) macam-macam. Nanti tergantung KKP yang akan siapin bibitnya. Nanti lihat, setahun lagi tiap hari orang akan ngomong soal ikan. (Ini) akan dimulai secepatnya," tegasnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan 40 ribu desa tematik budi daya ikan dilakukan secara bertahap hingga 2029.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan nasional, memperkuat swasembada protein, memperluas lapangan kerja di desa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan.* (d/ad)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Marsekal (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI).

Dalam kesempatan yang sama, Yos Sunitiyoso juga dilantik sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Bangun Ruang Kelas Baru di SMK Kepulauan Nias, Ini Pesan Wagub Surya

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80P Tahun 2026 tentang pengangkatan Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Sebelum pengucapan sumpah jabatan, Presiden Prabowo terlebih dahulu menanyakan kesediaan keduanya untuk dilantik.

Selanjutnya, Presiden memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan.

"Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian sumpah yang dibacakan keduanya.

Usai mengucapkan sumpah jabatan, Donny Ermawan Taufanto dan Yos Sunitiyoso menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo.

Rangkaian acara kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo beserta para tamu undangan kepada kedua pejabat yang baru dilantik.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan melantik pimpinan Universitas Republik Indonesia.

Menurutnya, terdapat dua pejabat yang dilantik untuk memimpin lembaga pendidikan tersebut.

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat kepemimpinan Universitas Republik Indonesia guna mendukung pengembangan pendidikan tinggi, riset, dan inovasi nasional.* (d/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan tiga tersangka dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022.

Ketiga tersangka yang ditahan merupakan pihak pemberi suap. Penahanan dilakukan setelah penyidik KPK melakukan pemeriksaan pada Rabu (22/7/2026).

Baca Juga:

• Polresta Deli Serdang Dalami Dugaan Penyimpangan Program Sawit PTPN IV, Manajemen Belum Hadiri Klarifikasi

"Pada hari ini, Rabu, 22 Juli 2026, KPK melakukan penahanan terhadap tiga tersangka pihak pemberi," ungkap Achmad Taufik Husein saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Tiga Tersangka Ditahan

Adapun tiga tersangka yang ditahan yakni:

- Achmad Yahya M (AY) selaku pihak swasta.
- M. Fathullah (MF) selaku pihak swasta.
- Ra. Wahid Ruslan (RWR) selaku pihak swasta.

Ketiganya ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 Juli hingga 10 Agustus 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

"Terhadap ketiga tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 22 Juli sampai dengan 10 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK," jelas Taufik.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK juga telah menahan empat tersangka lain yang diduga berperan sebagai pemberi suap dalam perkara yang sama.

Keempatnya adalah:

- Hasanuddin (HAS), Anggota DPRD Jawa Timur periode 2024–2029 sekaligus pihak swasta dari Kabupaten Gresik.
- Jodi Pradana Putra (JPP), pihak swasta dari Kabupaten Blitar.
- Sukar (SUK), mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung.
- Wawan Kristiawan (WK), pihak swasta dari Kabupaten Tulungagung.

Dengan penahanan terbaru tersebut, total tujuh tersangka telah ditahan KPK dalam perkara dugaan suap dana hibah pokmas Jawa Timur.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

Dalam penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka.

Rinciannya terdiri atas:

- 17 tersangka sebagai pihak pemberi suap, terdiri dari 15 pihak swasta dan dua penyelenggara negara.
- Empat tersangka sebagai penerima suap, yang seluruhnya merupakan penyelenggara negara.

Empat tersangka penerima suap tersebut adalah:

- Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur.
- Anwar Sadad, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.
- Achmad Iskandar, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.
- Bagus Wahyudiono, staf anggota DPRD Jawa Timur.

KPK menyatakan penyidikan masih terus berlangsung.

Penyidik juga mendalami aliran dana serta peran masing-masing pihak yang diduga terlibat dalam pengurusan dana hibah kelompok masyarakat yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.* (d/ad)

SAMOSIR – Jembatan Tanjung Horbo yang berada di kawasan Waterfront City Pangururan, Kabupaten Samosir, amblas setelah diterjang luapan Sungai Sioto akibat hujan berintensitas tinggi, Rabu (22/7/2026).

Jembatan tersebut selama ini menjadi jalur yang sering digunakan masyarakat dan wisatawan sebagai lintasan jogging maupun berjalan kaki.

Baca Juga:

• Polresta Deli Serdang Dalami Dugaan Penyimpangan Program Sawit PTPN IV, Manajemen Belum Hadiri Klarifikasi

Peninjauan dilakukan guna memastikan keamanan akses di kawasan wisata Waterfront City agar dapat segera difungsikan kembali untuk masyarakat maupun wisatawan.

Dalam kunjungan tersebut, Vandiko didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimanto Limbong, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel Sitanggang, Pengelola Waterfront City Rudi Siahaan, serta sejumlah pejabat perangkat daerah lainnya.

Berdasarkan hasil peninjauan, derasnya arus Sungai Sioto menggerus konstruksi penyangga jembatan hingga menyebabkan sebagian bangunan amblas.

Jembatan Tanjung Horbo merupakan bagian dari pembangunan kawasan Waterfront City Pangururan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, proyek tersebut masih berada dalam masa pemeliharaan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Karena masih dalam masa pemeliharaan, Pemerintah Kabupaten Samosir segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proses perbaikan dapat dilakukan secepat mungkin.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU untuk penanganan dan pemulihan jembatan ini. Akses di kawasan Waterfront City sangat vital bagi masyarakat dan wisatawan, sehingga harus segera dipulihkan," ujar Vandiko.

Selain mempercepat koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Samosir juga membatasi akses menuju lokasi jembatan yang terdampak.

Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari risiko yang dapat membahayakan masyarakat maupun wisatawan selama proses perbaikan berlangsung.

Vandiko menegaskan, Pemerintah Kabupaten Samosir akan terus bersinergi dengan Kementerian PU agar proses pemulihan infrastruktur dapat segera direalisasikan.

Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menjadi bagian dari daya tarik wisata di kawasan Waterfront City Pangururan.

Pemerintah Kabupaten Samosir juga mengimbau masyarakat dan wisatawan agar mematuhi rambu-rambu pengamanan serta mengikuti arahan petugas hingga proses perbaikan selesai dilakukan.* (mi/ad)

MEDAN – Tiga mantan pejabat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dipercaya mengemban jabatan strategis di Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).

Pengangkatan tersebut dilakukan setelah Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan pejabat eselon I di lingkungan Kejaksaan RI.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Bangun Ruang Kelas Baru di SMK Kepulauan Nias, Ini Pesan Wagub Surya

Menurutnya, ketiga mantan pejabat Kejati Sumut itu kini resmi menduduki posisi penting di Korps Adhyaksa.

"Keppres-nya sudah keluar dan ketiganya resmi menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung, Jampidum, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI," kata Rizaldi di Medan, Rabu (22/7/2026).

Ketiga pejabat tersebut adalah Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, SH, M.Hum yang dipercaya sebagai Wakil Jaksa Agung, Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, SH, MH sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), serta Dr. Harli Siregar, SH, M.Hum yang ditunjuk sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI.

Asep Nana Mulyana bukan sosok baru di Sumatera Utara.

Ia pernah menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut pada Januari hingga Oktober 2015.

Sebelumnya, ia juga memimpin Kejaksaan Negeri Stabat, yang kini menjadi Kejaksaan Negeri Langkat, pada 2012.

Sementara itu, Leonard Eben Ezer Simanjuntak pernah mengemban tugas sebagai Asisten Intelijen Kejati Sumut sebelum dipromosikan menjadi Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung pada 31 Juli 2019.

Saat bertugas di Sumatera Utara pada 2018 hingga pertengahan 2019, Leonard dikenal aktif memimpin berbagai operasi penangkapan buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Adapun Harli Siregar pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara setelah dilantik oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada 16 Juli 2025 menggantikan Idianto.

Menurut Rizaldi, promosi ketiga mantan pejabat Kejati Sumut tersebut merupakan bentuk kepercayaan pimpinan Kejaksaan kepada insan Adhyaksa yang memiliki pengalaman dalam penegakan hukum, manajemen organisasi, serta pembinaan sumber daya manusia.

"Dengan promosi tersebut, Sumatera Utara kembali mencatatkan kontribusi kader terbaiknya di jajaran pimpinan Kejaksaan RI melalui penempatan tiga mantan pejabat Kejati Sumut pada posisi strategis sebagai Wakil Jaksa Agung, Jampidum, dan Kabadiklat Kejaksaan RI," ujar Rizaldi.

Baca Juga:

• KPK Periksa Sejumlah Kepala OPD Langkat Terkait Kasus Suap Proyek dan Gratifikasi Bupati Ondim

Pengangkatan tiga pejabat tersebut diharapkan semakin memperkuat kinerja Kejaksaan Agung, khususnya dalam meningkatkan profesionalisme penegakan hukum, pembinaan aparatur, dan pelayanan kepada masyarakat.* (at/ad)

DELI SERDANG – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Deli Serdang masih mendalami dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Tanaman Ulang (TU) dan Tanaman Konversi (TK) kelapa sawit Tahun 2025 di Kebun Sei Putih, PTPN IV Regional I.

Meski penyelidikan terus berjalan, proses pengumpulan keterangan belum berlangsung optimal.

Baca Juga:

• Polda Sumut Beberkan Penyebab Sementara Ledakan Rumah Mewah di Grand Polonia Medan

Kanit Tipikor Satreskrim Polresta Deli Serdang, Iptu Irfan Alma, mengatakan penyidik telah beberapa kali melayangkan surat undangan kepada jajaran manajemen Kebun Sei Putih PTPN IV Regional I.

Menurutnya, hingga kini pihak yang diundang belum hadir memberikan keterangan.

"Memang yang kami sampaikan sifatnya undangan, sehingga secara hukum mereka tidak memiliki kewajiban untuk hadir. Namun sampai sekarang kami belum mengetahui secara pasti alasan ketidakhadiran mereka," ujar Irfan, Rabu (22/7/2026).

Meski demikian, Irfan menilai ketidakhadiran tersebut kemungkinan disebabkan oleh kesibukan pekerjaan.

Penyidik masih membuka ruang agar proses klarifikasi dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Ia juga menyebut, apabila diperlukan, penyidik akan mendatangi langsung kantor manajemen Kebun Sei Putih di Kecamatan Galang untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan.

"Undangan sudah kami sampaikan. Siapa saja yang dipanggil dan jabatannya masih merupakan bagian dari proses penyelidikan," katanya.

Irfan menjelaskan, penyelidikan saat ini masih berfokus pada pemeriksaan pihak internal perusahaan.

Sementara itu, pihak vendor atau pelaksana kegiatan Tanaman Ulang dan Tanaman Konversi Tahun 2025 belum dipanggil karena penyidik masih mengumpulkan informasi awal.

"Prosesnya masih tahap penyelidikan. Saat ini kami masih mengundang pihak internal, termasuk General Manager Distrik Serdang Dua," jelasnya.

Terpisah, Asisten Kepala (Askep) Kebun Sei Putih PTPN IV Regional I, Efri Handoko, membantah anggapan bahwa perusahaan tidak mengindahkan undangan dari penyidik Polresta Deli Serdang.

"Logikanya mana mungkin kami tidak menghadiri undangan dari Polresta Deli Serdang jika memang sudah diundang," katanya.

Sebelumnya, melalui keterangan resmi, manajemen PTPN IV Regional I juga menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan Tanaman Ulang dan Tanaman Konversi Kelapa Sawit Tahun 2025 di Afdeling I, II, III, dan IV Kebun Sei Putih telah berjalan sesuai prosedur.

Perusahaan mengklaim tidak menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang maupun penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan program tersebut.

"Hingga saat ini tidak ditemukan adanya indikasi maupun bukti penyalahgunaan wewenang ataupun penyimpangan dalam pengelolaan anggaran kegiatan TU maupun TK Kelapa Sawit Tahun 2025," ujar Handoko dalam keterangan sebelumnya.

Ia menegaskan, seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP), petunjuk teknis perusahaan, serta melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan internal secara berjenjang.

Kasus ini bermula dari penyelidikan Unit Tipikor Satreskrim Polresta Deli Serdang terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan anggaran dalam kegiatan Tanaman Ulang dan Tanaman Konversi Kelapa Sawit Tahun 2025 di Kebun Sei Putih PTPN IV Regional I.

Hingga saat ini, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan.

Penyidik terus mengumpulkan dokumen dan keterangan dari berbagai pihak untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana dalam pelaksanaan program tersebut.* (spa/d)

JAKARTA – Dunia hiburan Tanah Air diwarnai dua kabar bahagia pada Rabu (22/7/2026).

DJ Nathalie Holscher dijadwalkan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya, Arief Fadli atau yang akrab disapa Aripat.

Baca Juga:

• Ini Daftar Perempuan yang Haram Dinikahi dalam Islam

Kedua kabar tersebut langsung menjadi perhatian publik dan mendapat banyak ucapan selamat dari rekan sesama artis maupun para penggemar di media sosial.

Nathalie Holscher Resmi Memulai Babak Baru

Kabar pernikahan Nathalie Holscher diketahui melalui undangan digital yang sempat dibagikan di media sosial.

Dalam undangan tersebut disebutkan, Nathalie merupakan putri dari almarhumah Maria Magdalena dan Dr. Misterlian Tomana, M.Th., sedangkan Arief Fadli atau Aripat merupakan putra almarhum Sunyoto dan Fadlah Hanum.

Akad nikah dijadwalkan berlangsung pukul 16.00–17.00 WIB di sebuah ballroom kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, kemudian dilanjutkan dengan resepsi pada pukul 19.00–21.00 WIB di lokasi yang sama.

Sejumlah artis dan figur publik dikabarkan hadir dalam momen bahagia tersebut, di antaranya Irish Bella dan Haldy Sabri, Venna Melinda, Tika dan Tiwi T2, Sheila Marcia bersama Dimas, serta Feby Marcelia.

Pernikahan ini menjadi babak baru dalam kehidupan Nathalie setelah sebelumnya berpisah dengan komedian Sule.

Hubungannya dengan Aripat mulai menjadi perhatian publik sejak keduanya tampil bersama dalam unggahan Instagram Nathalie pada April lalu.

Menjelang hari pernikahan, Nathalie mengungkapkan alasan dirinya mantap memilih Aripat sebagai pasangan hidup sekaligus sosok ayah sambung bagi putranya.

"Walaupun baru sebentar kenal sama Aripat, tapi dia ini sesuai dengan apa yang aku doa pas umrah waktu itu," ujarnya.

Ia mengaku sejak lama memohon kepada Tuhan agar dipertemukan dengan pria yang pekerja keras, menyayanginya, serta mampu menerima dan mencintai anaknya.

"Ya Allah, pengen brondong yang sayang, yang pekerja keras, yang sayang sama aku, dan sayang sama anak aku. Karena aku kan sekarang tidak single lagi," tuturnya.

Chelsea Islan Umumkan Kelahiran Putri Pertama

Kabar bahagia lainnya datang dari aktris Chelsea Islan.

Melalui akun Instagram pribadinya, Chelsea mengumumkan kelahiran putri pertamanya yang diberi nama Charlisze Aristoclea Elizabeth Islan Kardinal.

Bayi yang akrab disapa Baby Clea tersebut lahir pada 8 Juli 2026.

Dalam unggahannya, Chelsea mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran sang buah hati yang disebut sebagai anugerah terbesar dalam hidupnya.

"Selamat datang di dunia, buah hati kami yang begitu berharga. Kamu adalah berkat terbesar Tuhan. Kamu membuat kami menjadi orang tua dan mengubah dunia kami sepenuhnya," tulis Chelsea.

Chelsea juga membagikan pengalaman emosional menjalani hari-hari pertama sebagai seorang ibu.

Ia mengaku menikmati setiap momen bersama putrinya, termasuk harus begadang untuk merawat sang bayi.

"Melihatmu tertidur, mendengar tangisan kecilmu, dan memelukmu dalam dekapan adalah pengalaman sekaligus anugerah yang mengubah hidup kami. Kami tak sabar menyaksikanmu tumbuh dan mendampingimu dengan penuh kasih di setiap babak kehidupanmu, Baby Clea," ungkapnya.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri ucapan selamat dari rekan-rekan artis dan warganet.

Alyssa Daguise menuliskan, "Congratulations! Can't wait for playdates with Soleil!!!" sementara Luna Maya juga memberikan ucapan, "Congratsss Chelsea."

Chelsea Islan dan Rob Clinton Kardinal diketahui menikah pada 8 Desember 2022 melalui pemberkatan di Gereja Katedral Jakarta.

Setelah hampir empat tahun membina rumah tangga, pasangan ini kini resmi menjadi orang tua dan menyambut kehadiran anggota baru dalam keluarga kecil mereka.

Dua kabar bahagia ini menjadi momen istimewa bagi dunia hiburan Indonesia.

Nathalie Holscher memulai kehidupan baru bersama pasangan pilihannya, sementara Chelsea Islan menikmati peran barunya sebagai seorang ibu.* (sp/ad)