MEDAN — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Utara memperkuat pengembangan ekonomi biru melalui kawasan perikanan unggulan.

Program tersebut mencakup perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil perikanan, hingga konservasi laut dan pesisir.

Baca Juga:

• 20 Warga Tanjungbalai Dapat Bantuan Bedah Rumah, Masing-Masing Rp30 Juta

Pemerintah juga mendorong agar hasil perikanan memberikan nilai tambah bagi nelayan dan masyarakat pesisir.

Hal tersebut disampaikan Kepala DKP Sumut yang diwakili Kepala Bidang Tangkap Jenny Masniari dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis, 17 September 2026.

"Pada sektor perikanan tangkap, DKP Sumut memprioritaskan pengembangan kawasan di Sibolga, Tanjungbalai, Asahan, dan Batubara. Pada 2026, pengembangan kawasan unggulan tersebut juga diarahkan pada komoditas ikan asin sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah hasil perikanan," katanya.

Menurut Jenny, pengembangan kawasan perikanan tangkap di sejumlah daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi sekaligus memperkuat daya saing hasil tangkapan.

Pengembangan itu juga diharapkan mendorong terbentuknya sentra-sentra ekonomi kelautan dan perikanan di daerah.

Jenny mengatakan Sumatera Utara memiliki potensi perikanan budidaya yang tersebar di 33 kabupaten dan kota.

Komoditas yang dikembangkan antara lain udang vaname dan rumput laut.

"Di sektor budidaya, Sumut memiliki potensi yang tersebar di 33 kabupaten/kota, termasuk komoditas udang vaname dan rumput laut. Pengembangan rumput laut diarahkan ke wilayah Kepulauan Nias dengan mempertimbangkan potensi pasar serta optimalisasi sumber daya kelautan yang tersedia," jelasnya.

Pada 2026, DKP Sumut juga menjalankan program pengembangan kawasan budidaya berkelanjutan di Deli Serdang, Karo, Dairi, Langkat, dan Batubara.

Program tersebut antara lain berupa pemberian paket budidaya ikan lele, nila, dan ikan emas.

Pemerintah juga memberikan dukungan pakan untuk membantu meningkatkan produktivitas pembudidaya ikan.

Selain mendorong peningkatan produksi, DKP Sumut memperkuat pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengembangan kawasan konservasi.

Beberapa wilayah yang menjadi bagian dari pengelolaan tersebut antara lain Pulau Berhala di Serdang Bedagai, Pulau Wunga di Nias Utara, dan Pulau Sinuk di Nias Selatan.

Adapun kawasan konservasi perairan yang dikembangkan meliputi Sawo-Lahewa di Nias Utara seluas 29 hektare, Tapanuli Tengah 84 hektare, Pulau Batu-Batu di Nias Selatan 44 hektare, Pulau Berhala di Serdang Bedagai 3 hektare, Pulau Pini di Nias Selatan 44 hektare, Pulau Salah Nama di Batubara 3 hektare, serta Sirombu di Nias Barat 27 hektare.

Kawasan konservasi tersebut diarahkan untuk menjaga sejumlah ekosistem penting, seperti terumbu karang, mangrove, penyu, dan lamun.

Upaya konservasi menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Pada Agustus 2026, kegiatan konservasi laut dan pesisir dilaksanakan di Pulau Salah Nama, Batubara.

Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan tim ahli dari Universitas Sumatera Utara dan balai riset Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Kegiatan serupa direncanakan kembali dilaksanakan di Nias Selatan pada Oktober 2026.

Jenny mengatakan DKP Sumut terus berupaya menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.

Namun, pengembangan tersebut tetap diarahkan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam.

"Pendekatan ekonomi biru diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara peningkatan produksi, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian ekosistem laut sehingga manfaat sumber daya kelautan dan perikanan dapat dirasakan masyarakat Sumatera Utara secara berkelanjutan," jelasnya.* (ad)

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai menyerahkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota kepada 20 penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau program bedah rumah.

Masing-masing penerima mendapat bantuan Rp30 juta.

Baca Juga:

• HKN Jadi Momentum, Pemkab Batu Bara Dorong ASN Tingkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik

Total bantuan yang disalurkan untuk rehabilitasi 20 rumah tersebut mencapai Rp600 juta.

Kegiatan dibuka Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina.

Hadir dalam kegiatan itu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Lubis, Kepala Cabang Bank Sumut Tanjungbalai Teuku Irmensyah, Tim Pendampingan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, serta perwakilan kecamatan dan kelurahan.

Dalam sambutannya, Fadly Abdina mengatakan program bedah rumah merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat.

Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal agar lebih layak, sehat, dan aman.

"Pemerintah hadir untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Bantuan rehabilitasi rumah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas tempat tinggal keluarga penerima manfaat," ujar Fadly Abdina

Ia berpesan kepada para penerima manfaat agar menggunakan bantuan tersebut sesuai peruntukannya.

"Saya berharap bantuan ini benar-benar digunakan untuk memperbaiki rumah. Mari kita jaga amanah ini bersama-sama. Pemerintah, masyarakat, kecamatan, kelurahan, pendamping dan seluruh pihak harus bersinergi agar program ini berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang nyata," tambahnya.

Fadly Abdina juga menyampaikan apresiasi kepada pihak yang mendukung pelaksanaan program, termasuk Bank Sumut dan Tim Pendampingan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai.

"Kami melakukan pendampingan agar program ini dapat berjalan tertib, sesuai aturan dan tepat sasaran. Harapan kami, seluruh pihak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar perwakilan Tim Pendampingan Kejaksaan.

Kejaksaan juga mengingatkan penerima manfaat agar menggunakan bantuan sesuai peruntukan serta mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah.

Baca Juga:

• Potensi Ekonomi Pohon Aren Dilirik Pemkab Batu Bara, 16.000 Bibit Akan Ditanam

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Lubis mengatakan rehabilitasi RTLH merupakan salah satu upaya pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat.

"Melalui program rehabilitasi RTLH ini, kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak dan memenuhi standar kesehatan serta keselamatan. Bantuan ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat," ungkapnya.

Fadly Lubis menjelaskan, para penerima manfaat telah melalui proses pendataan dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami berharap seluruh penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan ini secara optimal. Kami juga mengajak pihak kecamatan dan kelurahan untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pendampingan di lapangan, sehingga pelaksanaan bedah rumah dapat berjalan lancar dan tepat sasaran," jelasnya.

Selain penyerahan SK Wali Kota, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pembukaan rekening Bank Sumut atas nama masing-masing penerima manfaat.

Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki tempat tinggal yang lebih layak sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai meningkatkan kualitas kawasan permukiman.* (ad)

Upacara tersebut dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Batu Bara Rusian Heri yang mewakili Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A.

Baca Juga:

• Dua Putri Berprestasi Batu Bara Siap Bawa Nama Daerah ke Kancah Nasional, Bupati Dorong Promosi Pariwisata dan UMKM

Dalam amanatnya, Rusian Heri mengatakan peringatan Hari Kesadaran Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 17 setiap bulan bukan sekadar kegiatan seremonial.

Menurut dia, HKN menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran, meningkatkan kualitas kinerja, serta menumbuhkan semangat dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat.

Ia juga mengingatkan ASN mengenai pentingnya menjaga disiplin dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Selain itu, ASN diminta menanamkan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang optimal, responsif, dan berkualitas kepada masyarakat.

Pelaksanaan Upacara HKN diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Batu Bara untuk terus memperbaiki etos kerja dan memperkuat integritas.

ASN juga diharapkan membangun sinergi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Batu Bara.

Dengan peningkatan disiplin, profesionalisme, dan kualitas pelayanan, jajaran ASN diharapkan dapat menjalankan tugas secara lebih optimal sesuai tanggung jawab masing-masing.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., memberikan dukungan kepada generasi muda berprestasi asal Kabupaten Batu Bara yang berhasil menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan akan membawa nama daerah ke tingkat nasional.

Dukungan tersebut disampaikan Baharuddin saat menerima audiensi Putri Hijabfluencer Indonesia Nabilah Miftahul Jannah dan perwakilan Kabupaten Batu Bara pada ajang Miss Youth Nasional Sumatera Utara Tahun 2026, Keysa Dwi Tantri, di Ruang Kerja Bupati Batu Bara, Rabu, 16 September 2026.

Baca Juga:

• Potensi Ekonomi Pohon Aren Dilirik Pemkab Batu Bara, 16.000 Bibit Akan Ditanam

"Semoga meraih prestasi terbaik yang dapat membanggakan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Batu Bara," ujar Bupati Baharuddin.

Baharuddin juga berharap semakin banyak influencer muslimah yang cerdas, kreatif, dan bijak dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyebarkan nilai-nilai kebaikan.

Menurut dia, perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial yang semakin pesat membuka ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan konten yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia mengatakan ruang digital juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sekaligus membangun mental serta karakter generasi muda.

"Melalui kehadiran hijab influencer, kita berharap semakin banyak konten positif yang memberikan inspirasi dan edukasi serta membawa dampak baik bagi masyarakat," katanya.

Selain memberikan dukungan kepada Nabilah Miftahul Jannah, Baharuddin juga menyampaikan harapan kepada Keysa Dwi Tantri yang berhasil meraih gelar Miss Youth Sumatera Utara Tahun 2026.

Menurut Baharuddin, prestasi tersebut dapat menjadi momentum bagi Keysa untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Batu Bara kepada masyarakat luas.

Ia mendorong promosi daerah tidak hanya mencakup sektor pariwisata, tetapi juga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kerajinan khas daerah.

Salah satu produk yang dinilai dapat diperkenalkan dalam berbagai kesempatan, khususnya pada ajang tingkat nasional, adalah Songket Batu Bara.

"Potensi daerah, baik pariwisata, UMKM maupun kerajinan khas seperti Songket Batu Bara, memiliki nilai budaya dan ekonomi yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas," ungkapnya.

Baharuddin berharap para generasi muda berprestasi asal Batu Bara tersebut dapat terus mengembangkan potensi diri.

Mereka juga diharapkan mampu menjadi duta yang membawa nama baik Kabupaten Batu Bara di tingkat provinsi maupun nasional.

Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP. Sejumlah pejabat juga hadir, di antaranya Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, Plt. Kepala Dinas KopUKM, serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.* (ad)

DELI SERDANG — Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., melihat potensi pengembangan pohon aren sebagai salah satu komoditas yang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan.

Hal itu disampaikan setelah Baharuddin mengunjungi langsung penangkaran dan perkebunan pohon aren milik Ustaz Khairul Ghazali di Pesantren Al-Hidayah, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Rabu, 16 September 2026.

Baca Juga:

• Kementerian Pertahanan Gelar Asistensi di Medan, Pemko Siap Dukung Komponen Pertahanan

Menurut dia, tanaman tersebut tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat apabila dikelola secara berkelanjutan.

Penangkaran tersebut saat ini memiliki sekitar 800.000 bibit pohon aren.

Setiap pohon dapat menghasilkan sekitar 5-6 liter nira per hari dengan kisaran harga mencapai Rp10.000 per liter.

Potensi itu dinilai dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha berbasis komoditas aren.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara pun berencana menerapkan pengembangan tanaman tersebut di wilayahnya.

"Ini merupakan potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Selain memberikan manfaat bagi lingkungan, pohon aren juga memiliki nilai ekonomi yang dapat menambah pendapatan masyarakat dan pada akhirnya memberikan kontribusi bagi daerah," ujar Bupati Baharuddin.

Baharuddin mengatakan pengembangan pohon aren nantinya akan dilakukan di Kabupaten Batu Bara.

Pemerintah daerah merencanakan penanaman sekitar 16.000 pohon aren secara serentak.

Penanaman tersebut direncanakan bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Batu Bara.

Baharuddin berharap program itu menjadi langkah awal untuk mengembangkan komoditas aren secara lebih luas di Batu Bara.

Pengembangannya akan melibatkan masyarakat serta memanfaatkan lahan yang tersedia.

Pohon aren memiliki sejumlah manfaat yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi.

Bijinya dapat diolah menjadi kolang-kaling, sedangkan niranya dapat dimanfaatkan untuk berbagai produk, termasuk gula merah dan gula aren.

Gula aren juga memiliki peluang pasar yang terus berkembang.

Produk tersebut banyak digunakan sebagai bahan pemanis, termasuk untuk minuman kopi yang semakin digemari masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap pengembangan aren tidak hanya berhenti pada sektor pembibitan dan penanaman.

Pengolahan hasil juga diharapkan berkembang sehingga terbentuk ekosistem usaha dari hulu hingga hilir.

Dengan pola tersebut, komoditas aren diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya daerah.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan menyatakan siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat serta pemangku kepentingan terkait untuk mendukung pertahanan negara.

Hal itu disampaikan dalam pelaksanaan Asistensi Penataan Sarana Prasarana Darat, Kesehatan, dan Pergudangan Komponen Pendukung Pertahanan Negara Tahun Anggaran 2026 di Kota Medan, Kamis, 17 September 2026.

Baca Juga:

• Pemko Medan Perkuat Keamanan Digital, ASN Diingatkan Waspadai Celah Siber

Hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesra M. Sofyan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan Andy Mario, serta perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengatakan, pertahanan negara bukan hanya menjadi tanggung jawab institusi pertahanan.

Menurut dia, upaya tersebut membutuhkan keterlibatan dan sinergi berbagai komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

"Atas nama Pemerintah Kota Medan, saya menyampaikan selamat datang di Kota Medan kepada jajaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pertahanan negara," ujar Zakiyuddin.

Menurut Zakiyuddin, asistensi tersebut penting bagi Pemko Medan karena memberikan pemahaman mengenai penataan sarana prasarana darat, kesehatan, dan pergudangan yang dapat menjadi bagian dari komponen pendukung pertahanan negara.

Kegiatan itu sekaligus diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pertahanan di daerah.

Pemko Medan, kata Zakiyuddin, pada prinsipnya siap mendukung koordinasi dan kerja sama yang diperlukan.

Berbagai potensi sumber daya yang tersedia diharapkan dapat ditata dan dikelola secara baik, terkoordinasi, serta tepat sasaran untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.

Zakiyuddin juga berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada asistensi dan penyampaian informasi.

Ia menilai hal yang lebih penting adalah terbangunnya pemahaman yang sama, koordinasi yang semakin kuat, dan tindak lanjut yang jelas di antara seluruh pihak yang terlibat.

Kepada perangkat daerah dan unsur terkait di Kota Medan, Zakiyuddin berharap kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan dan sinergi dalam mendukung kebijakan pertahanan negara di wilayah Kota Medan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kementerian Pertahanan RI Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Sri Yanto, S.T., M.Si.(Han.), IPU, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) Pothan Brigadir Jenderal TNI Wirawan Yanuartono, S.Sos., M.Sos., CGRA, mengatakan penataan sumber daya nasional menjadi Komponen Pendukung Pertahanan Negara penting dilakukan di tengah dinamika ancaman global yang semakin kompleks dan asimetris.

Ia menjelaskan, sesuai amanat undang-undang, sistem pertahanan Indonesia bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

Dalam sistem tersebut, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan berperan mengintegrasikan sarana dan prasarana nasional sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara.

"Asistensi yang kita laksanakan hari ini merupakan pengejawantahan dari upaya penataan sumber daya nasional menjadi Komponen Pendukung Pertahanan Negara," ujar Wirawan saat membacakan sambutan Dirjen Pothan.

Menurut dia, pembangunan sarana prasarana sipil di berbagai wilayah Indonesia, baik transportasi, logistik, siber dan telekomunikasi, maupun energi, tidak hanya berfungsi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Sarana prasarana tersebut juga perlu memiliki aspek dual-use atau fungsi ganda.

Dengan begitu, sarana tersebut dapat dikonversi untuk kepentingan pertahanan negara ketika terjadi kondisi kontinjensi dan terdapat pernyataan mobilisasi dari Presiden.

Hasil kegiatan asistensi tersebut, lanjutnya, akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat pimpinan nasional.

Atas nama Kementerian Pertahanan RI, Sri Yanto juga menyampaikan hormat dan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan asistensi penataan sarana prasarana, kesehatan, dan pergudangan komponen pendukung pertahanan negara tahun 2026 di Medan.

Rangkaian kegiatan yang berlangsung di Balai Kota Medan tersebut diisi dengan pemaparan materi dan diskusi interaktif bersama para pemangku kepentingan.

Dalam pemaparannya, Wirawan menyampaikan bahwa penataan komponen pendukung pertahanan negara merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara.

Kegiatan tersebut bertujuan menyatukan persepsi dan pemahaman antar-pemangku kepentingan di daerah, khususnya di Kota Medan, untuk mengoptimalkan kesiapan sumber daya nasional dalam mendukung sistem pertahanan semesta.

"Penataan sarana dan prasarana darat, kesehatan, serta pergudangan yang dimiliki oleh komponen pendukung—baik dari instansi pemerintah, BUMN, maupun BUMS—sangat krusial untuk diintegrasikan secara terstruktur ke dalam kekuatan pertahanan negara," ujar Wirawan Yanuartono.* (ad)

BATU BARA – Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi serta memastikan seluruh jajaran memahami arah kebijakan strategis pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku mengikuti Zoom Meeting pengarahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kamis (17/9/2026).

Kegiatan pengarahan yang dilaksanakan secara daring dan berpusat secara nasional tersebut diikuti langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, bersama jajaran pejabat struktural dan staf pegawai.

Baca Juga:

• Gempar Razia Tengah Malam di Lapas Binjai Petugas Gabungan Tak Temukan Narkoba, Barang Ini Malah Disita

Sejak kegiatan dimulai, jajaran Lapas Labuhan Ruku telah melakukan persiapan teknis untuk memastikan seluruh rangkaian pengarahan dapat diikuti dengan baik.

Para pejabat struktural dan pegawai mengikuti penyampaian arahan secara daring hingga kegiatan berakhir.

Pengarahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran pemasyarakatan untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menekankan sejumlah hal penting yang berkaitan dengan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, peningkatan pengawasan internal, kedisiplinan, serta optimalisasi kinerja jajaran pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Selain itu, penguatan koordinasi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas agar berjalan secara efektif, profesional, dan bertanggung jawab.

Bagi Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, arahan tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus penguatan bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, secara terpisah menegaskan komitmen jajarannya untuk menindaklanjuti setiap arahan yang telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Menurut Hamdi, arahan pimpinan merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan.

"Setiap arahan pimpinan akan menjadi perhatian dan segera kami tindak lanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," tegas Hamdi.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar terus menjaga kedisiplinan dan meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada konsistensi seluruh jajaran dalam menerapkannya di lapangan.

Hamdi menambahkan, pengawasan internal juga perlu terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

"Seluruh jajaran harus bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Koordinasi serta komunikasi antarbagian juga harus terus diperkuat agar setiap tugas dapat dilaksanakan secara optimal," ujarnya.

Dengan mengikuti pengarahan secara langsung melalui Zoom Meeting, jajaran Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku diharapkan dapat memahami berbagai kebijakan dan arahan strategis yang disampaikan pimpinan tingkat pusat.

Selanjutnya, arahan tersebut akan menjadi pedoman bagi jajaran dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan.

Kegiatan ini sekaligus menunjukkan komitmen Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat integritas, serta membangun budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada pelayanan.

Melalui penguatan koordinasi, pengawasan, kedisiplinan, dan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berkomitmen mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang semakin efektif dan berkualitas.* (ad)

Pengakuan itu disampaikan mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus periode 2022-2023 Rizky Fisa Abadi dan mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus periode 2023-2024 M Agus Syafi'i saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Baca Juga:

• Kemenag Binjai Gandeng RS Silvani, Perkuat Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Rohani

"Uangnya bersumber dari pendapatan Saudara selama bekerja sebagai ASN atau bersumber dari sumber yang lain?" tanya jaksa.

"Dari yang lain, Pak," jawab Rizky.

Jaksa kemudian memastikan apakah uang tersebut berasal dari fee percepatan pada 2023.

"Dari fee percepatan tahun 2023?" cecar jaksa.

"Iya, Pak," jawab Rizky.

Rizky mengungkapkan rumah tersebut dibeli dengan nilai lebih dari Rp3 miliar. Dia juga mengaku membeli ruko senilai sekitar Rp1 miliar pada 2023 atau 2024 menggunakan sumber dana yang sama.

Sementara itu, Agus Syafi'i mengaku membeli mobil Toyota Fortuner secara tunai pada 2024 menggunakan uang fee percepatan.

"Ya itu mobil hasil dari uang fee percepatan," kata Agus saat ditanya jaksa mengenai asal-usul kendaraan tersebut.

Mobil tersebut dibeli secara tunai seharga Rp550 juta. Agus juga mengaku menggunakan uang fee percepatan pada 2024 untuk membeli rumah di Yogyakarta sekitar Rp1 miliar, tanah di Jombang, Jawa Timur, sekitar Rp500 juta, serta rumah kos di Surabaya.

Jaksa dalam persidangan turut menunjukkan dokumen senilai Rp583 juta yang disebut berkaitan dengan biaya pembangunan rumah kos milik Agus di Surabaya. Agus membenarkan dokumen tersebut dan menyebut rumah kos itu telah disita penyidik.

Jaksa kemudian kembali memastikan sumber dana dari aset-aset yang ditunjukkan dalam persidangan.

"Seluruh sumber uang yang kami tanyakan, seluruhnya berasal dari fee percepatan?" tanya jaksa.

"Betul," jawab Agus.

Perkara dugaan korupsi terkait pengisian kuota haji khusus tersebut menjerat sejumlah terdakwa. Mereka yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah (Kesthuri) sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama Asrul Azis Taba.

Keterangan Rizky dan Agus mengenai penggunaan uang fee percepatan tersebut disampaikan dalam persidangan dan menjadi bagian dari materi pembuktian perkara dugaan korupsi kuota haji.* (in/dh)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan memperkuat kesadaran keamanan digital di lingkungan pemerintahan.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai celah keamanan yang dapat muncul seiring meningkatnya penggunaan teknologi dalam pelayanan publik.

Baca Juga:

• "Kita Tidak Gagal, Kita Berhasil": Prabowo Semprot Kelompok Ekstrem dan Beberkan Bukti MBG

Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane yang diwakili Sekretaris Dinas Kominfo Budi Hariono.

Sosialisasi diikuti para pejabat serta pengelola teknologi informasi dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Dua pemateri memberikan materi mengenai pentingnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.

Mereka adalah akademisi Universitas Potensi Utama Dr. Budi Triandi, M.Kom., serta Chief Operating Officer (COO) Mitra Multi Manajemen Vita Monica Sari.

Dalam sosialisasi tersebut ditekankan bahwa keamanan sistem pemerintahan digital tidak cukup hanya mengandalkan perangkat dan teknologi.

Faktor manusia juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan informasi.

Sebab, keamanan SPBE bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo.

Seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) juga memiliki peran sebagai pengguna sistem sekaligus pengelola informasi pemerintahan.

Kesadaran keamanan digital dapat dimulai dari kebiasaan sederhana.

Di antaranya menjaga kerahasiaan akun dan kata sandi, tidak sembarangan membuka tautan atau lampiran, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi insiden keamanan.

Langkah tersebut dinilai semakin penting seiring transformasi digital yang dilakukan Pemko Medan.

Pemerintah kota terus mendorong tata kelola pemerintahan yang berbasis data, teknologi, dan inovasi.

Penguatan keamanan SPBE juga sejalan dengan visi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam mewujudkan Medan BERTUAH yang inklusif, maju, dan berkelanjutan.

Transformasi menuju Medan Satu Data tidak hanya membutuhkan sistem digital yang terintegrasi.

Pemerintah juga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga keamanan data dan informasi.

Melalui sosialisasi tersebut, Pemko Medan mendorong terbentuknya budaya keamanan informasi di seluruh perangkat daerah.

Dengan kesadaran yang dibangun secara bersama, penyelenggaraan SPBE diharapkan semakin aman, andal, dan berkelanjutan.

Keamanan sistem pemerintahan pada akhirnya menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Semakin banyak layanan masyarakat yang menggunakan sistem elektronik, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan data dan informasi tetap terlindungi.* (ad)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kegiatan tersebut. Salah satu lokasi yang digeledah adalah ruang kerja Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) ATR/BPN Lampri.

Baca Juga:

• Standar Ganda Reshuffle? Purbaya Dicopot, Nusron-Raja Juli Bertahan di Tengah Kasus KPK

Budi mengatakan penggeledahan masih berlangsung saat keterangan disampaikan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencari dan melengkapi alat bukti dalam penyidikan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin (14/9/2026).

"Kegiatan penggeledahan tersebut dibutuhkan penyidik untuk mencari dan melengkapi alat bukti dalam penyidikan perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini," ujar Budi.

KPK nantinya akan menyampaikan perkembangan mengenai barang atau dokumen yang ditemukan maupun disita dari proses penggeledahan tersebut.

Perkara ini sebelumnya terungkap melalui OTT KPK yang berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Dalam operasi tersebut, sejumlah pejabat ATR/BPN, pihak swasta dan pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid diamankan.

KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Di antaranya Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi dan pihak swasta Rizal Pahlefi. KPK juga menetapkan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Arif Sugiyanto, Erwin dan Muhammad Fakhry sebagai tersangka.

Penggeledahan di kantor Kementerian ATR/BPN menjadi bagian dari rangkaian penyidikan setelah OTT tersebut. Langkah ini dilakukan KPK untuk memperkuat alat bukti dan mengungkap konstruksi perkara dugaan suap serta gratifikasi dalam pengurusan HGB.

Sementara itu, keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara tersebut masih dalam proses penyidikan. Penggeledahan maupun penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan belum menjadi putusan pengadilan.

KPK juga masih mendalami rangkaian transaksi dan proses pengurusan HGB yang menjadi objek perkara. Perkembangan hasil penggeledahan selanjutnya akan menjadi bagian dari proses penyidikan kasus tersebut.* (in/dh)

Keputusan jadwal sidang tersebut disampaikan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur setelah Dokter Tifa membacakan nota perlawanan keduanya pada Kamis (17/9/2026).

Baca Juga:

• "Ijazah Nunggu di Pengadilan, yang Punya Malah Nginep di Tenda!": Arif Wicaksono Sentil Jokowi Absen di Sidang Roy Suryo

Sebelumnya, majelis hakim sempat menskors persidangan selama 10 menit untuk memberikan kesempatan kepada JPU membahas rencana pembuktian. JPU awalnya meminta waktu tiga minggu untuk menyusun daftar saksi yang akan dihadirkan.

Majelis hakim kemudian meminta JPU menyusun rencana pembuktian dan daftar saksi dalam waktu yang lebih singkat. Setelah berdiskusi, JPU menyampaikan akan menghadirkan tiga sampai lima saksi pada tahap awal.

"Saat ini untuk rencana pembuktian, kami berencana akan menghadirkan 3 sampai dengan 5 orang saksi terlebih dahulu," kata JPU.

JPU juga meminta waktu dua minggu untuk mempersiapkan kehadiran para saksi. Dalam persidangan berikutnya, jaksa menyatakan akan mengutamakan kehadiran pelapor.

"Di mana pada prinsipnya kami akan mengutamakan kehadiran pelapor. Oleh karena itu Majelis Hakim, kami memohon untuk diberikan waktu selama 2 minggu untuk mempersiapkan kehadiran para saksi yang akan kami hadirkan," ujar JPU.

Dalam sidang Kamis (17/9/2026), Dokter Tifa sebelumnya membacakan nota perlawanan atau eksepsi terhadap surat dakwaan kedua yang telah diperbaiki JPU. Dia menyatakan optimistis keberatannya kembali dikabulkan majelis hakim.

Dokter Tifa menilai dakwaan kedua yang diajukan JPU memiliki kemiripan dengan dakwaan sebelumnya. Pada perkara sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Timur mengabulkan eksepsinya dan menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum karena dinilai tidak cermat.

Setelah putusan tersebut, JPU memperbaiki surat dakwaan dan kembali melimpahkan perkara. Dokter Tifa kemudian mengajukan nota perlawanan kedua terhadap dakwaan yang telah diperbaiki tersebut.

Dalam perkara ini, JPU mendakwa Dokter Tifa terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah dan pelanggaran ketentuan informasi elektronik yang berkaitan dengan pernyataannya mengenai ijazah Jokowi.

Sementara itu, keputusan mengenai nota perlawanan kedua tersebut belum menjadi putusan akhir pada persidangan Kamis (17/9/2026). Majelis hakim akan memutusnya bersamaan dengan putusan akhir perkara, sesuai penjelasan yang disampaikan dalam persidangan.

Sidang selanjutnya pada 1 Oktober 2026 akan menjadi tahap pembuktian. JPU akan mulai menghadirkan saksi, sementara pihak terdakwa akan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan bukti dan saksi dalam tahapan persidangan berikutnya.* (in/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu sejumlah petinggi media di kediamannya di Hambalang, Bogor, Rabu (16/9/2026). Dia mengatakan ada kelompok tertentu yang menurutnya berupaya membentuk opini bahwa pemerintah tidak berhasil.

Baca Juga:

• Standar Ganda Reshuffle? Purbaya Dicopot, Nusron-Raja Juli Bertahan di Tengah Kasus KPK

Prabowo kemudian mempertanyakan dasar penilaian yang menyebut sejumlah program pemerintah gagal. Dia salah satunya menyinggung MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

"Salahnya apa, saya mau tanya. MBG, Koperasi Merah Putih. Salahnya apa kalau saya menghemat ratusan triliun, saya bisa perbaiki sekolah," kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga memaparkan program penguatan pertahanan nasional. Menurutnya, peningkatan kekuatan pertahanan dilakukan agar Indonesia memiliki kemampuan menjaga keamanan dan kepentingan nasional.

"Salahnya apa kalau saya besarkan kekuatan pertahanan supaya kita nggak diganggu," ujarnya.

Prabowo juga menyinggung langkah pemerintah menertibkan aktivitas pertambangan ilegal. Dia mengatakan penutupan tambang ilegal merupakan bagian dari upaya menjaga sumber daya alam agar tidak terus disalahgunakan.

"Salahnya apa kalau saya tutup ribuan tambang ilegal. Anda kira rakyat mau kekayaan diambil terus? Enggak," kata dia.

Selain itu, Prabowo berbicara mengenai kebijakan pengentasan kemiskinan melalui sejumlah program pemerintah. Dia mempertanyakan anggapan bahwa masyarakat miskin tidak mendukung kebijakan pemerintah.

"Saya mau hilangkan kemiskinan, bagaimana orang miskin kok marah sama saya," ujarnya.

Prabowo kemudian menyinggung program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program tersebut menggunakan konsep sekolah berasrama untuk memberikan akses pendidikan kepada kelompok yang disebutnya membutuhkan.

"Orang yang anak nggak bisa sekolah, saya berikan sekolah berasrama. Makanya, saya tiap kali ke Sekolah Rakyat, saya keluar air mata," kata Prabowo.

Di sektor pangan, Prabowo juga menyinggung target swasembada pangan. Dia mempertanyakan apakah target tersebut dapat dicapai dalam waktu singkat sekaligus menyebut perkembangan produksi dan cadangan beras nasional.

"Swasembada pangan, siapa yang bisa lakukan dalam waktu satu tahun? Kau lihat inflasi kita," ujarnya.

Dalam penjelasan lain, Prabowo menyebut program MBG telah mencapai puluhan juta penerima manfaat. Dia juga memaparkan perkembangan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan potensi lapangan kerja yang tercipta dari program tersebut.

Prabowo mengatakan pemerintah juga tengah mempersiapkan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Program tersebut antara lain diarahkan untuk memperkuat distribusi hasil pertanian dan membantu masyarakat desa memasarkan hasil panen.

Di tengah berbagai kritik terhadap pemerintah, Prabowo juga menyinggung kelompok yang menurutnya menggunakan berbagai isu untuk memengaruhi opini publik. Dia menyebut kelompok yang dianggap ekstrem akan selalu ada.

"Gini, kelompok ekstrem itu selalu ada, Saudara Andro. Jadi orang yang didasarkan oleh dendam dan kebencian itu selalu ada," ucapnya.

Prabowo mengatakan dirinya tetap yakin terhadap dukungan masyarakat. "Tapi saya kok enggak, saya merasa sangat yakin. Rakyat di belakang saya," pungkasnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan pemaparan Prabowo mengenai kinerja pemerintah serta program-program prioritas yang sedang dijalankan. Pelaksanaan dan hasil masing-masing program tetap menjadi bagian dari pembahasan publik dan evaluasi pemerintah.* (fj/dh)

Namun, status hukum Nusron dan Raja Juli berbeda dengan Purbaya yang memang dicopot dari jabatan Menteri Keuangan melalui keputusan Presiden. Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menkeu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026.

Baca Juga:

• "Ketika Orang Lain Tidur, Mereka Kerja": Wagub Sumut Pimpin Harhubnas 2026, Gaungkan Pesan Konektivitas Prabowo

Keempatnya yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Empat tersangka lainnya adalah pejabat ATR/BPN, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta pihak swasta lainnya.

KPK juga menyebut adanya dugaan struktur bayangan dalam perkara tersebut. Salah satu pihak yang diduga menjadi perantara, Erwin, bukan pegawai ATR/BPN tetapi disebut memiliki akses kepada pejabat di kementerian tersebut.

Meski sejumlah orang yang disebut dekat dengan Nusron telah menjadi tersangka, Nusron sendiri belum ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu, keberadaan perkara tersebut belum dengan sendirinya menjadi dasar bahwa Menteri ATR/BPN harus diberhentikan dari jabatannya.

Belum ada pula pengumuman resmi dari Presiden maupun Istana yang menyatakan Nusron akan dicopot atau diganti karena perkara HGB tersebut. Keputusan mengenai pergantian menteri berada pada kewenangan Presiden, sebagaimana kembali ditegaskan pemerintah ketika menjelaskan pergantian Menteri Keuangan.

Sorotan lainnya muncul terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam perkara dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby.

Raja Juli sebelumnya mengakui menerima amplop yang kemudian dilaporkan sebagai gratifikasi. KPK menyatakan aspek pencegahan terkait pelaporan tersebut telah selesai, sedangkan sisi penindakan masih didalami untuk melihat keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani.

Dengan demikian, status Raja Juli juga berbeda dengan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK belum menetapkan Raja Juli sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Kondisi inilah yang membuat pertanyaan mengenai reshuffle tidak dapat dijawab hanya dari keberadaan perkara yang sedang didalami KPK. Tidak ada pernyataan resmi yang menyebut bahwa keterkaitan pejabat, orang dekat, atau adanya laporan gratifikasi otomatis menjadi dasar pemberhentian seorang menteri.

Sebelumnya, ketika Purbaya diganti Suahasil, pemerintah juga tidak menjelaskan secara spesifik alasan pergantian tersebut. Purbaya menyatakan pencopotannya merupakan hak prerogatif Presiden. Sementara sejumlah laporan menyebut pergantian itu terjadi di tengah persoalan terkait perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, tetapi pihak Istana membantah bahwa pergantian tersebut disebabkan persoalan khusus.

Perbedaan perlakuan tersebut kemudian menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai standar evaluasi dan reshuffle kabinet. Namun, tanpa keputusan atau penjelasan resmi dari Presiden, alasan mengapa Nusron Wahid dan Raja Juli Antoni belum mengalami pergantian tidak dapat dipastikan.

Untuk saat ini, proses hukum di KPK terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap berjalan. Sementara posisi Nusron dan Raja Juli masih berada dalam kabinet dan belum ada keputusan resmi mengenai perubahan jabatan keduanya.* (pj/dh)

Dari total temuan tersebut, sekitar Rp3,17 miliar telah dikembalikan ke kas daerah. Sementara berdasarkan pemberitaan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2025, masih terdapat Rp4.431.673.699 atau sekitar Rp4,43 miliar yang belum dikembalikan.

Baca Juga:

• Cek Daftar 6 Wilayah Medan Baru yang Terdampak Pemadaman Listrik PLN Kamis Siang

Dalam proses penyelidikan itu, Kejati Sumut sebelumnya menyatakan tidak menutup kemungkinan memanggil sejumlah pihak, termasuk Ali Sipahutar yang ketika itu menjabat Sekretaris DPRD Kota Medan.

LKK Sumut kemudian mempertanyakan pengangkatan Ali sebagai Sekretaris DPRD Sumut. Ketua Umum LKK Sumut Rasyid Siddiq meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memastikan persoalan kelebihan pembayaran tersebut ditangani sesuai ketentuan.

"Ini ironi birokrasi yang memuakkan, bagaimana bisa pejabat yang meninggalkan beban dugaan korupsi Rp4,4 miliar di Medan justru diberi hadiah jabatan Sekwan DPRD Sumut?" kata Rasyid dalam pernyataannya.

LKK Sumut juga mendesak Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Sumatera Utara mengevaluasi jabatan Ali Sipahutar. Selain itu, mereka meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan dalam perjalanan dinas tersebut.

Rasyid turut meminta agar sisa uang yang berdasarkan temuan audit belum dikembalikan segera ditindaklanjuti. LKK Sumut juga mendorong adanya audit investigatif untuk memperjelas penggunaan anggaran dan pihak yang bertanggung jawab.

Selain menyampaikan desakan, LKK Sumut menyatakan telah menyiapkan aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Rabu (16/9/2026). Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan, termasuk pengusutan dugaan penyimpangan perjalanan dinas dan penelusuran sisa kelebihan pembayaran.

LKK Sumut juga meminta BPK RI melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap persoalan tersebut. Menurut mereka, tindak lanjut atas temuan audit diperlukan untuk memastikan pengelolaan uang daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, temuan BPK dan penyelidikan Kejati Sumut terkait kelebihan pembayaran perjalanan dinas tidak dengan sendirinya membuktikan Ali Sipahutar melakukan tindak pidana korupsi. Status pidana dan tanggung jawab setiap pihak masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Ali Sipahutar sendiri pada Maret 2026 dilantik sebagai Sekretaris DPRD Sumatera Utara setelah sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kota Medan.

Hingga kini, desakan LKK Sumut menjadi bagian dari perkembangan polemik terkait tindak lanjut temuan kelebihan pembayaran perjalanan dinas DPRD Medan. Proses hukum dan pemeriksaan atas perkara tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai tahapan yang berlaku.* (dh)

Dalam kesempatan tersebut, Surya membacakan amanat Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Dalam amanatnya, transportasi disebut tidak hanya berkaitan dengan kendaraan dan infrastruktur, tetapi juga menjadi penghubung antarpulau, kota dengan desa, serta sentra produksi dengan pasar.

Baca Juga:

• "Ini Negara, Gak Ada Kawan!": Prabowo Buka-bukaan Serahkan Eks Timses Dadan Hindayana ke Kejaksaan

Pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan layanan transportasi tetap menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kita harus memperkuat angkutan massal perkotaan agar transportasi publik menjadi pilihan yang semakin layak dan menarik. Kita harus membangun integrasi antarmoda agar perjalanan dari pintu ke pintu menjadi lebih mudah. Dan kita harus memperbaiki sistem logistik agar konektivitas benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian," kata Dudy dalam amanat yang dibacakan Surya.

Selain pembangunan konektivitas, transformasi digital juga menjadi perhatian dalam sektor perhubungan. Teknologi diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan agar lebih transparan dan efektif.

Dudy mengatakan pemanfaatan teknologi harus memberikan dampak nyata, mulai dari meningkatkan keselamatan perjalanan, kepatuhan hingga membuat sistem logistik lebih tertib.

"Namun, secanggih apapun teknologi, ujung dari pelayanan publik tetap manusia. Aplikasi, sistem pengawasan, infrastruktur terbaik, pada akhirnya berpulang kepada integritas, kepedulian, dan keberanian kita mengambil keputusan yang benar," ujarnya.

Dalam amanat tersebut, Dudy juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan insan perhubungan yang tetap bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, banyak tugas di sektor perhubungan berlangsung ketika sebagian besar masyarakat tidak melihat secara langsung prosesnya. Mulai dari pemeriksaan landasan, pengawasan pergerakan kapal, pengaturan persinyalan kereta, pemeriksaan kendaraan hingga pengelolaan terminal, stasiun, pelabuhan dan bandar udara.

Petugas perhubungan juga tetap berada di lapangan ketika terjadi bencana maupun kecelakaan untuk memastikan layanan dan keselamatan masyarakat tetap tertangani.

"Pekerjaan kita sering kali berlangsung ketika sebagian besar masyarakat tidak melihatnya. Ketika orang lain tidur, ada petugas yang memeriksa landasan. Ada yang mengawasi pergerakan kapal. Ada yang memastikan persinyalan kereta bekerja. Ada yang memeriksa kendaraan. Ada yang mengatur navigasi dan lalu lintas," kata Dudy.

Momentum Harhubnas 2026 tersebut menjadi pengingat mengenai pentingnya peran sektor transportasi dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi.

Penguatan konektivitas antarmoda, peningkatan keselamatan, digitalisasi pengawasan serta pelayanan hingga wilayah 3T menjadi bagian dari arah pengembangan sektor perhubungan yang disampaikan dalam peringatan tersebut.* (dh)

Di tengah persidangan tersebut, pegiat media sosial Arif Wicaksono menyoroti ketidakhadiran Jokowi di ruang sidang. Arif kemudian mengaitkan ketidakhadiran itu dengan kunjungan Jokowi ke Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menemui warga terdampak gempa.

Baca Juga:

• Pede Bakal Menang Lagi Dokter Tifa Optimistis Eksepsi Keduanya Dikabulkan Hakim, Siap Bongkar 712 Dokumen di Persidangan

Arif juga menyampaikan kritik melalui pernyataannya mengenai posisi Jokowi yang sedang berada di lokasi pengungsian ketika persidangan perkara tersebut berlangsung.

"Ijazahnya yang nunggu di pengadilan, yang punya ijazah malah nginep di tenda," katanya.

Pernyataan Arif tersebut merupakan pandangannya terhadap ketidakhadiran Jokowi dalam persidangan. Ketidakhadiran Jokowi sendiri tidak secara otomatis menentukan jalannya proses hukum yang sedang berlangsung di PN Jakarta Timur.

Pada hari yang sama, Roy Suryo menjalani sidang perdana dalam perkara dugaan fitnah yang berkaitan dengan tudingan mengenai keaslian ijazah Jokowi. Agenda sidang berupa pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Sementara itu, Dokter Tifa menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota perlawanan atau eksepsi atas dakwaan JPU. Sebelumnya, dia menyatakan optimistis nota perlawanan keduanya dapat kembali dikabulkan majelis hakim.

Dokter Tifa menyebut surat dakwaan yang telah diperbaiki jaksa dinilai tidak jauh berbeda dengan dakwaan sebelumnya. Dia juga mengatakan timnya telah menyiapkan sejumlah dokumen yang menurutnya akan digunakan dalam proses persidangan.

Polemik mengenai dokumen akademik Jokowi telah berlangsung cukup lama dan kini bergulir melalui proses hukum. Pihak Jokowi melalui kuasa hukumnya menyatakan ijazah tersebut asli, sementara Roy Suryo dan Dokter Tifa menghadapi perkara pidana terkait pernyataan mereka mengenai isu tersebut.

Di sisi lain, Jokowi pada waktu yang sama berada di Pulau Palue untuk menemui masyarakat terdampak gempa Flores. Berdasarkan informasi Pemerintah Kabupaten Sikka, Jokowi tiba di Maumere pada Rabu (16/9/2026), kemudian melanjutkan perjalanan menuju Palue menggunakan kapal motor dan mengunjungi lokasi pengungsian.

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi berdialog dengan warga, meninjau sejumlah kerusakan akibat gempa, serta menyerahkan bantuan secara simbolis. Jokowi juga dijadwalkan bermalam di lokasi pengungsian bersama masyarakat di Desa Rokirole.

Warga Palue menyampaikan sejumlah persoalan kepada Jokowi, termasuk kebutuhan perbaikan rumah yang rusak akibat gempa agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Sementara itu, proses persidangan Roy Suryo dan Dokter Tifa tetap berjalan sesuai agenda masing-masing di PN Jakarta Timur. Argumentasi pihak jaksa dan terdakwa selanjutnya akan diuji melalui tahapan hukum yang berlaku.* (fj/dh)

Razia melibatkan Pasukan Brimob I Korbrimob Polri, Kodim 0203/LKT, Polres Binjai dan BNNK Binjai. Kegiatan dipimpin langsung Kalapas Kelas IIA Binjai bersama jajaran pejabat struktural.

Baca Juga:

• Jajaran Binadik Lapas Labuhan Ruku Sosialisasikan Bantuan Hukum, WBP Diberi Kebebasan Memilih Pendamping

Pemeriksaan dilakukan secara humanis, teliti dan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Kalapas Kelas IIA Binjai mengatakan razia gabungan tersebut merupakan bagian dari komitmen mewujudkan Lapas Bersinar atau bersih dari narkoba. Kegiatan juga menjadi upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, terutama peredaran handphone, pungutan liar (pungli) dan narkoba atau Halinar.

Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan narkoba di dalam blok hunian. Namun, sejumlah barang yang dilarang berada di kamar warga binaan ditemukan dan diamankan.

Barang-barang tersebut antara lain peralatan yang dinilai berpotensi membahayakan keamanan. Seluruh barang yang diamankan kemudian didata untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai ketentuan.

Razia berlangsung aman, tertib dan kondusif. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari warga binaan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Lapas Binjai berharap kegiatan razia gabungan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) di Kota Binjai. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam lapas.

Melalui kegiatan pemeriksaan rutin dan kerja sama lintas instansi, Lapas Kelas IIA Binjai terus memperkuat upaya pencegahan peredaran narkoba serta gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.* (dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam program Presiden Menjawab yang disiarkan pada Rabu (16/9/2026). Dia menyampaikan hal itu saat menjelaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi tanpa membedakan latar belakang kedekatan politik.

Baca Juga:

• Viral Aksi Seskab Teddy 'Usir' Pejabat LRT dari Gerbong Utama, Begini Suasana Panas Peresmian LRT Manggarai

Dadan Hindayana sebelumnya menjabat sebagai Kepala BGN. Namanya kemudian terseret dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditangani aparat penegak hukum.

Prabowo menggunakan kasus tersebut sebagai contoh bahwa hubungan politik maupun kedekatan personal tidak menjadi alasan untuk memberikan perlakuan khusus dalam proses hukum.

Selain Dadan, Prabowo juga menyinggung penanganan aset Hotel Sultan yang dikelola PT Indobuildco. Presiden mengatakan Presiden Direktur PT Indobuildco Pontjo Sutowo merupakan salah satu orang yang dikenalnya secara pribadi.

"Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh dan memang kawan saya juga. Tapi saya nggak ada kawan, ini negara," kata Prabowo.

Prabowo juga menceritakan kebijakan yang diterapkannya sejak menjabat Menteri Pertahanan pada 2019. Dia mengaku meminta keluarga dan orang-orang dekatnya tidak mencari proyek bisnis di Kementerian Pertahanan untuk menghindari konflik kepentingan.

"Begitu saya naik jadi Menteri Pertahanan, hari pertama saya naik, malam pertama saya kumpulkan semua keluarga saya dan semua orang-orang dekat saya di Gerindra. Saya bilang, saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok, Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan," ujarnya.

Menurut Prabowo, prinsip serupa diterapkannya setelah menjadi Presiden. Dia mengatakan kader Partai Gerindra juga telah diingatkan agar tidak mengandalkan posisi politik untuk menghindari proses hukum apabila melakukan pelanggaran.

"Jangan karena saya Presiden, kalau kamu salah, saya nggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan. Dan Anda bisa lihat, berapa bupati dari Gerindra yang ditangkap, berapa wali kota, dan sebagainya," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan kebijakan pemerintahan harus diarahkan pada kepentingan negara dan masyarakat. Dia mengatakan kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Bernegara itu kita harus arif, kita harus bijak. Di ujungnya kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal," pungkasnya.

Pernyataan Prabowo tersebut menjadi bagian dari penjelasannya mengenai komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum dan penanganan dugaan korupsi. Proses hukum terhadap pihak-pihak yang terseret perkara tetap berjalan sesuai kewenangan lembaga penegak hukum.* (tp/dh)

Optimisme itu disampaikan Dokter Tifa saat menjalani sidang di PN Jakarta Timur, Kamis (17/9/2026). Menurutnya, isi surat dakwaan yang diperbaiki jaksa penuntut umum (JPU) dinilai tidak jauh berbeda dengan dakwaan sebelumnya.

Baca Juga:

• Panas di PN Jaktim Jelang Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa, Pendukung Bentangkan Spanduk 'Adili Jokowi'

Sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Timur mengabulkan eksepsi Dokter Tifa dalam perkara pertama. Dalam putusan sela pada 23 Juli 2026, hakim menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum dan memerintahkan berkas perkara beserta barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum.

Setelah putusan tersebut, jaksa kembali melimpahkan perkara Dokter Tifa ke PN Jakarta Timur pada 28 Juli 2026. Perkara tersebut kemudian kembali tercatat dengan nomor 354/Pid.B/2026/PN Jkt Tim.

Dokter Tifa kemudian kembali mengajukan nota perlawanan terhadap surat dakwaan yang telah diperbaiki JPU.

Dia menjelaskan terdapat perbedaan mekanisme persidangan kali ini. Jika sebelumnya putusan sela diberikan setelah pembacaan eksepsi, keputusan atas nota perlawanan kedua disebut akan disampaikan pada akhir persidangan.

"Persoalannya, yang harus dipahami oleh masyarakat secara luas adalah bahwa keputusan untuk diterimanya nota perlawanan kedua kami ini baru akan diberikan di akhir sidang," katanya.

Menurut Dokter Tifa, mekanisme tersebut memungkinkan perkara lebih cepat masuk ke tahap pembuktian apabila eksepsi yang diajukannya tidak diterima oleh majelis hakim.

Meski demikian, dia mengatakan tetap siap mengikuti proses persidangan. Dokter Tifa juga menyebut timnya telah meneliti ratusan dokumen yang akan digunakan dalam pembelaan terkait perkara tersebut.

"Jadi dengan itu kita bersemangat, ya, karena kita akan menjadi penegak kebenaran. Kita akan bongkar 709 dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti. Tambah ya, jadi malah 712 dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti, kita akan bongkar satu demi satu," ujar Dokter Tifa.

Dia sebelumnya menyebut timnya telah meneliti 709 dokumen dan jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi 712 dokumen. Selain itu, timnya mengaku telah memeriksa keterangan dari 148 saksi.

Perkara yang dihadapi Dokter Tifa berkaitan dengan tudingan mengenai keaslian ijazah Jokowi. JPU sebelumnya mendakwa Dokter Tifa dengan sejumlah pasal terkait dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan pelanggaran ketentuan informasi elektronik.

Polemik mengenai dokumen akademik Jokowi tersebut masih menjadi bagian dari proses hukum. Argumentasi pihak penuntut umum dan pembelaan terdakwa akan diuji melalui tahapan persidangan di PN Jakarta Timur.

Putusan mengenai nota perlawanan kedua Dokter Tifa selanjutnya menjadi kewenangan majelis hakim yang menangani perkara tersebut.* (in/dh)

Sejumlah pendukung terlihat berkumpul di sekitar area PN Jakarta Timur sebelum persidangan dimulai. Spanduk tersebut juga menarik perhatian pengendara yang melintas di sekitar gedung pengadilan.

Baca Juga:

• Lawan Balik Dakwaan Jaksa Dokter Tifa Siap Bacakan Eksepsi Kasus Tudingan Ijazah Jokowi

Sementara itu, Dokter Tifa juga menjalani persidangan pada hari yang sama. Agenda sidangnya yakni pembacaan perlawanan atau eksepsi terhadap dakwaan JPU dan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB.

Dokter Tifa sebelumnya didakwa dengan sejumlah pasal terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam perkara yang berkaitan dengan tudingan mengenai ijazah Jokowi.

Dalam dakwaan primer, JPU mendakwa Dokter Tifa menggunakan Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara dakwaan subsidair menggunakan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dokter Tifa juga didakwa dengan pasal terkait informasi elektronik dalam dakwaan subsidair berikutnya, yakni Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Usai dakwaan dibacakan dalam persidangan sebelumnya, Dokter Tifa menyatakan akan mengajukan eksepsi bersama tim penasihat hukumnya.

Sementara Roy Suryo menghadapi sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan fitnah terkait pernyataannya mengenai keaslian ijazah Jokowi.

Menjelang sidang, Roy menyatakan telah menyiapkan sejumlah alat bukti dan saksi yang menurutnya akan disampaikan dalam proses persidangan.

Polemik mengenai keaslian dokumen akademik Jokowi telah berlangsung dan melibatkan sejumlah pihak. Pihak Jokowi melalui kuasa hukumnya menyatakan ijazah tersebut asli, sedangkan sejumlah pihak lain menyampaikan klaim berbeda yang kini menjadi bagian dari proses hukum.

Spanduk "Adili Jokowi" yang dibentangkan pendukung merupakan bentuk aspirasi kelompok yang hadir di lokasi persidangan. Belum ada keterangan resmi yang mengaitkan pembentangan spanduk tersebut dengan keputusan atau proses hukum dalam perkara Roy Suryo maupun Dokter Tifa.

Persidangan Roy Suryo dan Dokter Tifa selanjutnya akan berlangsung di PN Jakarta Timur sesuai agenda masing-masing. Proses hukum tersebut menjadi forum bagi jaksa dan pihak terdakwa untuk menyampaikan argumentasi serta bukti berdasarkan ketentuan yang berlaku.* (in/dh)