JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat pemulihan layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Upaya tersebut menjadi bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk memastikan masyarakat kembali memperoleh layanan kesehatan yang layak.

Baca Juga:

• Dinkes Sumut Temukan Ribuan Warga Terindikasi Gangguan Kesehatan Jiwa Lewat Skrining CKG, Remaja Jadi Kelompok Terbanyak

Langkah yang dilakukan meliputi penyediaan peralatan kesehatan yang lebih modern, pemenuhan obat-obatan dan logistik medis, penguatan tenaga kesehatan, hingga peningkatan sistem surveilans dan respons cepat terhadap potensi penyakit yang dapat muncul setelah bencana.

Selain membangun kembali fasilitas kesehatan, pemerintah juga menempatkan kesehatan mental sebagai bagian penting dalam proses pemulihan.

Program dukungan psikososial terus diperluas, disertai pemeriksaan status gizi masyarakat dan skrining kesehatan secara berkala bagi balita, ibu hamil, serta lanjut usia.

Langkah tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat pulih secara menyeluruh sehingga dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk mempercepat pemulihan sektor kesehatan di wilayah terdampak.

Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan pemulihan rumah sakit yang mengalami kerusakan.

"Yang disetujui tahap pertama adalah yang rumah sakit. Jadi ada Rp100 miliar lebih yang disetujui dari kesehatan," kata Budi di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Selain rumah sakit, pemerintah juga tengah mempercepat dukungan bagi puskesmas agar pelayanan kesehatan tingkat pertama dapat segera kembali berjalan secara optimal.

Program pemulihan layanan kesehatan tersebut merupakan bagian dari Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028.

Dokumen tersebut menjadi acuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan 11.520 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan total kebutuhan pendanaan mencapai sekitar Rp100,166 triliun.

Dalam rencana tersebut, sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama pada pilar pemulihan sosial.

Sebanyak 6.194 kegiatan disiapkan dengan alokasi anggaran sekitar Rp18,73 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun kembali fasilitas kesehatan dan pendidikan, memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, memperluas layanan dukungan psikososial, serta meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan keberhasilan program pemulihan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga masyarakat menjadi faktor penting agar rehabilitasi berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

"Kami harapkan dukungan dari semua pihak, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat di tiga daerah untuk kita bergerak bergotong royong," tegas Tito usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, 18 Juni 2026.

Pemerintah berharap percepatan pemulihan sektor kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.* (ad)

MEDAN – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tidak hanya berfokus pada pemeriksaan penyakit fisik.

Melalui program tersebut, pemerintah juga melakukan skrining kesehatan jiwa untuk mendeteksi sejak dini masyarakat yang mengalami kecemasan dan stres.

Baca Juga:

• PAC Partai Solidaritas Binjai Selatan Gelar Gotong Royong dan Bantu Perbaikan Jalan Rusak, Daily Suganta Sembiring: Jalan yang Layak adalah Hak Warga

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Hery Valona Bonatua Ambarita, mengatakan deteksi dini penting dilakukan agar kondisi tersebut tidak berkembang menjadi gangguan jiwa yang lebih berat.

"Saat skrining kesehatan, kita menemukan masyarakat yang mengalami cemas dan stres yang masih dalam tahap rentang awal. Semua orang bisa mengalami hal ini, tapi harus dikendalikan agar tidak menjadi gangguan jiwa berat," ujar Hery pada temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/7/2026).

Menurut Hery, Kementerian Kesehatan memperkirakan sekitar 1,2 persen penduduk Indonesia mengalami kecemasan dan stres yang berpotensi berkembang menjadi masalah kesehatan jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

"Kementerian Kesehatan telah mengambil rata-rata 1,2% dari populasi penduduk Indonesia mengalami cemas dan stres. Artinya, dari 10 orang terdapat satu hingga dua orang ODMK. Kondisi ini masih situasional, makanya harus dikendalikan dengan meningkatkan pertahanan diri juga edukasi dan terapi," terang Hery.

Hasil skrining menunjukkan kelompok remaja menjadi kelompok yang paling banyak mengalami gejala kecemasan dan stres.

Beban tugas sekolah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.

Sementara itu, pada kelompok usia dewasa, tekanan ekonomi, kebutuhan biaya pendidikan anak, hingga tuntutan kehidupan sehari-hari menjadi faktor yang banyak memicu stres.

Untuk mencegah gangguan yang lebih berat, Dinas Kesehatan Sumut menjalankan dua pendekatan, yakni deteksi dini bagi ODMK dan pelayanan komprehensif bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), termasuk pemeriksaan oleh dokter spesialis jiwa, terapi, hingga perawatan di rumah sakit apabila diperlukan.

Menurut Hery, hingga saat ini capaian skrining kesehatan jiwa telah melampaui separuh target yang ditetapkan.

"Saat ini kami diberi target untuk melakukan skrining terhadap 22 ribu orang terkait dengan kesehatan jiwa. Sekarang sudah mencapai 13 ribu lebih atau 67% yang sudah diskrining. Kami yakin pada Desember nanti kita dapat mencapai target," kata Hery.

Selain melakukan skrining, Dinas Kesehatan Sumut juga menjalankan program bebas pasung bagi masyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat.

Hingga saat ini, sebanyak 186 ODGJ di 33 kabupaten dan kota telah mendapatkan penanganan melalui kerja sama antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dinas kesehatan kabupaten/kota, serta rumah sakit jiwa.

Program tersebut merupakan bagian dari implementasi Universal Health Coverage (UHC) dan Program Berobat Gratis (PROBIS) yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Hery mengatakan masih ada keluarga yang belum bersedia membawa anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa untuk mendapatkan perawatan medis.

"Minggu depan kita akan uji coba kerjasama yang sudah kita lakukan. Masyarakat yang terpasung akan kita bawa ke RS Jiwa, seperti di Tanjung Balai dari lima orang yang terpasung masih ada dua orang lagi yang keluarganya belum bersedia. Padahal, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) harus dibawa ke RS Jiwa untuk mendapatkan pelayanan yang standar," papar Hery.

Menurut Hery, penanganan gangguan jiwa harus dilakukan melalui pemeriksaan tenaga medis, pemberian obat, dan perawatan sesuai kebutuhan pasien.

Ia menilai keberadaan program UHC telah mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan jiwa tanpa harus terbebani biaya.

"Kalau dulu sebelum ada program UHC, kalau masyarakat tidak ada BPJS tidak bisa berobat, hanya dibawa ke puskesmas dan diberikan obat penenang, masalah gangguan jiwanya tidak ditangani. Kalau sekarang dengan UHC masyarakat sudah dapat berobat gratis," katanya.

Melalui Program Berobat Gratis, pasien ODGJ dapat memperoleh pelayanan mulai dari konsultasi dengan dokter spesialis jiwa, terapi obat, hingga rawat inap selama 42 hari sesuai indikasi medis.

"Kalau sudah dirawat inap maka dia bisa patuh minum obat. Kalau sudah rutin minum obat ODGJ bisa beraktivitas sehari-hari. Gangguan jiwa sama dengan penyakit lain seperti hipertensi ataupun diabetes yang harus dikendalikan dengan makan obat. Di sinilah kami imbau kalau ada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa jangan dipasung lagi tapi bawalah berobat ke RS Jiwa," terangnya.

Dinas Kesehatan Sumut berharap deteksi dini melalui Program Cek Kesehatan Gratis dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.* (ad)

MEDAN – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau smartboard pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, Jumat, 10 Juli 2026.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Langkat menghadirkan sejumlah saksi, salah satunya Bahrun Walidin alias Baron.

Baca Juga:

• Polisi Pamerkan Tumpukan Uang, Emas 74 Kilogram, dan Barang Bukti Hasil Penggeledahan Kasus Korupsi Batu Bara

Perkara ini menghadirkan tiga terdakwa, yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Saipul Abdi yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Supriadi selaku PPK, serta Budi Pranoto selaku Direktur PT Bismacindo Perkasa.

Dalam keterangannya, Bahrun mengaku menerima sejumlah uang dari terdakwa Budi Pranoto.

Menurut Bahrun, hubungan bisnis antara dirinya dan Budi telah berlangsung sejak 2020. Ia menyebut menerima sekitar Rp800 juta sebagai komisi pemasaran produk, serta tambahan dana sebesar Rp1,4 miliar.

Ia menjelaskan bahwa uang Rp800 juta tersebut kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak dan digunakan untuk mendukung distribusi barang.

"Saya kasih ke teman-teman broker, uang Rp800 juta untuk distribusi barang," ujar Bahrun di hadapan majelis hakim.

Saat diminta menjelaskan aliran dana tersebut, Bahrun mengatakan:

"Saya akan urutkan dari atas."

Dalam persidangan, Bahrun juga menyatakan pernah menyerahkan uang kepada terdakwa Saipul Abdi dalam beberapa kesempatan.

Menurut keterangannya, penyerahan pertama dilakukan di kediaman Saipul Abdi.

"Sebelumnya saya tidak ingat lagi tanggalnya, tapi saya ada mengantar. Hari ini hari Jumat saya tidak mungkin berbohong. Saya sendiri yang mengantar ke tempat kediaman Saipul," ungkap Bahrun.

Ia juga mengaku menyerahkan uang sebesar Rp1 miliar di sebuah kafe.

"Satu miliar itu di Nuansa Kopi, sama Saipul Abdi," ujarnya.

Selain itu, Bahrun mengatakan Saipul Abdi pernah mengambil uang secara langsung ketika dirinya sedang berada di sebuah klinik gigi di kawasan Ring Road, Medan.

"Beliau datang dengan sendirinya, sendiri mengendarai mobil Innova Reborn menjumpai saya. Beliau mengambil uang itu di klinik gigi Ring Road, saya lagi berobat gigi," kata Bahrun.

Bahrun menyebut total uang yang diserahkannya kepada Saipul Abdi mencapai Rp2,5 miliar.

"Rp2,5 miliar, belum lagi perintilan-perintilan ada kecil-kecil," ujarnya.

Saat majelis hakim menanyakan apakah seluruh keterangannya benar, Bahrun menjawab:

"Insya Allah benar, saya bisa mempertanggungjawabkan dunia akhirat ini."

Selain kepada Saipul Abdi, Bahrun juga mengaku pernah menyerahkan uang sekitar Rp2 miliar kepada seseorang bernama Iskandar yang disebut berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat.

"Yang Rp2 miliar itu sesuai arahan, juga disuruh antar ke Iskandar BPKAD," ungkap Bahrun.

Menurut keterangannya, penyerahan dana tersebut dilakukan atas arahan terdakwa Budi Pranoto.

Ia menjelaskan, dana untuk Saipul Abdi diserahkan sebelum proses pengadaan melalui sistem LKPP, sedangkan dana untuk Iskandar diberikan setelah proses tersebut selesai dan perusahaan Budi Pranoto ditetapkan sebagai pemenang.

Saat ditanya majelis hakim apakah ada pihak lain yang menerima aliran dana, Bahrun menjawab:

"Tidak ada lagi, Yang Mulia."

Menanggapi kesaksian Bahrun, terdakwa Budi Pranoto membantah pernah memerintahkan saksi menyerahkan uang kepada pihak lain.

"Tidak ada saya suruh, Yang Mulia," kata Budi.

Sementara itu, terdakwa Saipul Abdi juga membantah menerima uang sebagaimana disampaikan Bahrun dalam persidangan.

Dalam sidang yang sama, majelis hakim turut memeriksa Fatimah, Kelvin, serta mantan Penjabat Bupati Langkat Faisal Hasrimi.

Faisal, yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, mengatakan dirinya tidak mengetahui proses pengadaan smartboard tersebut.

"Saya tidak tahu soal proyek pengadaan smartboard. Itu kewenangan Disdik Langkat," ujar Faisal.

Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya mendorong inovasi di sektor pendidikan.

"Saya dalam rangka menciptakan inovasi di dunia pendidikan Kabupaten Langkat, dan itu diterjemahkan oleh Dinas Pendidikan melalui pengadaan smartboard," katanya.

Ketika penasihat hukum Saipul Abdi menyinggung dugaan adanya intervensi dalam proyek tersebut, Faisal membantah tudingan itu.

"Tidak ada intervensi," tegas Faisal.

Perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 hingga kini masih dalam proses persidangan.

Majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi dan alat bukti sebelum mengambil putusan.* (ad)

BINJAI – Ketua PAC Partai Solidaritas Binjai Selatan, Daily Suganta Sembiring, S.E., menginisiasi kegiatan gotong royong sekaligus memberikan bantuan material untuk perbaikan jalan rusak di wilayah Binjai Selatan, Jumat, 10 Juli 2026.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap keluhan warga mengenai kondisi jalan yang telah lama mengalami kerusakan dan dinilai mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Hadiri Peresmian Bendungan Rukoh, Presiden Prabowo Sebut Infrastruktur Air Kunci Ketahanan Pangan

Bantuan material yang diberikan diharapkan dapat menjadi solusi sementara sambil menunggu perbaikan permanen dari Pemerintah Kota Binjai.

Dalam kegiatan tersebut, PAC Partai Solidaritas Binjai Selatan menyediakan material yang digunakan untuk memperbaiki badan jalan yang rusak.

Menurut Daily Suganta Sembiring, kehadiran partai politik seharusnya tidak hanya terlihat pada saat momentum politik, tetapi juga saat masyarakat menghadapi persoalan di lingkungan mereka.

"Partai itu harus hadir saat rakyat butuh. Jalan yang layak itu hak warga, bukan hadiah. Kami akan terus mengawal agar Pemko segera melakukan perbaikan permanen di titik-titik yang rusak," tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan perbaikan menyeluruh agar masyarakat memperoleh akses jalan yang lebih aman dan nyaman.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari warga sekitar.

Mereka menilai perbaikan jalan, meskipun masih bersifat sementara, dapat membantu memperlancar aktivitas sehari-hari dan mengurangi risiko kecelakaan akibat jalan yang rusak.

Salah seorang warga Kelurahan Mencirim mengatakan jalan tersebut telah lama mengalami kerusakan meski usulan perbaikannya sudah beberapa kali disampaikan.

"Terima kasih Pak Daily dan teman-teman Solidaritas. Sudah lama jalan ini rusak. Sekarang bisa lewat lebih aman," ucapnya.

Kegiatan gotong royong kemudian ditutup dengan doa bersama.

Warga berharap perbaikan permanen segera dilakukan sehingga kondisi jalan dapat semakin aman bagi pengguna.

Perbaikan jalan melalui swadaya masyarakat ini menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar warga, sembari menunggu penanganan resmi dari pemerintah daerah sesuai kewenangannya.* (ad)

PIDIE – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menghadiri peresmian Bendungan Rukoh di Gampong Alue, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie, Aceh, Jumat, 10 Juli 2026.

Peresmian dilakukan secara virtual dan dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Jangan Cari Kekayaan di Atas Penderitaan Rakyat: Itu Dosa Paling Jahat!

Pemerintah menilai pembangunan infrastruktur sumber daya air tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan layanan irigasi, produktivitas pertanian, serta pemerataan pembangunan.

Peresmian di Kabupaten Pidie dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Selain Kapolda Aceh, hadir Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir yang mewakili Gubernur Aceh, Ketua DPRA Zulfadhli, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Hadi Susilo, Kepala BIN Daerah Aceh Brigjen TNI Andri Pratiko Mulya, Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, Dandim 0102/Pidie Letkol Inf. Abdul Hadi, Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Suhendra, serta jajaran pejabat pemerintah daerah, Forkopimcam, perwakilan BUMN pelaksana proyek, konsultan, dan tokoh masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan kedatangan rombongan Forkopimda, dilanjutkan salat Jumat bersama, menyaksikan video profil bendungan, kemudian mengikuti prosesi peresmian secara virtual bersama Presiden RI. Setelah acara selesai, rombongan meninjau langsung kondisi Bendungan Rukoh.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional merupakan proses yang harus dijalankan secara berkelanjutan dan membutuhkan kerja sama seluruh elemen bangsa.

Menurut Presiden, bendungan yang diresmikan merupakan hasil pembangunan lintas pemerintahan yang harus dijaga keberlanjutannya demi kepentingan masyarakat.

Presiden juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjaga persatuan dan mengutamakan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan.

Selain itu, Prabowo menjelaskan bahwa lima bendungan yang diresmikan dibangun dengan nilai investasi sekitar Rp9,79 triliun dan diperkirakan mampu meningkatkan produksi pertanian nasional hingga sekitar satu juta ton beras setiap tahun.

Presiden juga menyinggung pelaksanaan program B50 yang diperkirakan mampu menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun per tahun.

Menurutnya, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengingatkan seluruh aparatur negara, kepala daerah, TNI, Polri, dan jajaran birokrasi agar menjalankan amanah dengan penuh integritas, menjauhi praktik korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Prabowo juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari investasi pemerintah dalam menyiapkan generasi masa depan Indonesia.

Pemerintah berharap Bendungan Rukoh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Pidie dan wilayah sekitarnya.

Keberadaan bendungan tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan air irigasi sepanjang tahun, terutama saat musim kemarau, sehingga dapat mengurangi risiko gagal tanam, meningkatkan produktivitas lahan pertanian, serta mendukung kesejahteraan petani.

Kehadiran Kapolda Aceh bersama unsur Forkopimda dalam kegiatan itu juga mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan para pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (ad)

LOMBOK BARAT – Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak memanfaatkan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan masyarakat.

Menurutnya, seorang pemimpin dipilih untuk melayani rakyat, bukan memperkaya diri di atas penderitaan warga.

Baca Juga:

• Prabowo Akui Punya "Utang" kepada Rakyat NTB: Tenang, Kita Masih Ada Beberapa Tahun

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pemimpin harus menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.

"Hindari niat jadi kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Hindari. Jauhi pikiran dan niat seperti itu. Jauhi. Itu dosa yang paling, yang paling jahat. Jangan lupa saudara pemimpin adalah untuk melayani rakyat bukan untuk buat rakyat lebih susah," ujar Prabowo.

Presiden mengatakan Indonesia saat ini sedang berada dalam fase pembangunan dan kebangkitan.

Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah ikut menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat.

Menurut Prabowo, kepemimpinan yang baik harus dibangun dengan sikap bijaksana, kepedulian, dan rasa cinta kepada masyarakat.

"Pimpinlah dengan arif, pimpinlah dengan baik, pimpinlah dengan cinta kepada rakyat. Dasarnya adalah demikian: cintai rakyatmu, urus rakyatmu, gunakan kebijakan-kebijakan yang akal sehat," kata dia.

Selain memberikan pesan kepada kepala daerah, Prabowo juga mengajak seluruh aparatur pemerintahan untuk terus melakukan perbaikan dalam menjalankan tugas.

Ia meminta seluruh pejabat di kementerian, lembaga, hingga birokrasi bekerja lebih baik dan mampu menjawab harapan masyarakat.

"Pesan kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga, marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri," ujar Prabowo.

Presiden menegaskan dirinya tidak ingin terus melihat kesalahan masa lalu, tetapi berharap seluruh aparatur melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja.

"Saya tidak mau melihat ke belakang tetapi saya mohon perbaiki diri, mawas diri, jangan, jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan. Rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan," imbuh dia.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan bahwa masyarakat menginginkan pemerintahan yang bersih, jujur, dan bebas dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan.

Ia berharap seluruh penyelenggara negara menjadikan pesan tersebut sebagai pengingat untuk bekerja secara profesional, transparan, dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan.* (km/ad)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 10 Juli 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas: Pembangunan Kota Medan Butuh Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan Pers

"Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini, bertemu langsung dengan masyarakat NTB yang kebetulan dari dulu selalu mendukung saya. Walaupun berkali-kali kalah, tapi NTB terus setia pada saya," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan dukungan masyarakat merupakan amanah yang harus dijawab melalui kerja nyata selama memimpin pemerintahan.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan masyarakat NTB menjadi motivasi untuk terus bekerja demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Rasanya saya masih utang banyak sama rakyat NTB, tenang saja masih ada beberapa tahun kita," ujarnya.

Presiden menegaskan akan memanfaatkan masa kepemimpinannya untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Barat, Prabowo juga meresmikan lima bendungan secara bersamaan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat infrastruktur sumber daya air dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Selain Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, empat bendungan lain yang diresmikan secara serentak meliputi:

- Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara.
- Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh.
- Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
- Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar, Bali.

Kelima bendungan tersebut dibangun pada periode 2018 hingga 2025 dengan total nilai investasi mencapai sekitar Rp9,79 triliun.

Pemerintah berharap keberadaan bendungan-bendungan tersebut dapat meningkatkan pasokan air irigasi, mendukung kebutuhan air baku masyarakat, mengurangi risiko banjir, serta memperkuat produktivitas sektor pertanian di berbagai daerah.

Kunjungan Presiden ke Bendungan Meninting disambut antusias masyarakat yang telah memadati lokasi sejak pagi untuk menyaksikan langsung peresmian proyek infrastruktur tersebut.* (km/ad)

BIREUEN – Video yang memperlihatkan tiga personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP & WH) Kabupaten Bireuen, Aceh, berjoget saat mengenakan pakaian dinas menjadi perhatian publik di media sosial.

Video berdurasi sekitar 30 detik itu memperlihatkan dua personel perempuan dan seorang personel laki-laki melakukan aksi yang diiringi musik.

Baca Juga:

• Bendungan Rukoh Diresmikan Presiden Prabowo, Aceh Bersiap Perkuat Ketahanan Pangan dan Pertanian

Video tersebut kemudian menyebar di berbagai platform media sosial dan memicu beragam tanggapan dari warganet.

Sebagian pengguna media sosial menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan etika aparatur penegak syariat Islam di Aceh.

Setelah video tersebut menjadi viral, ketiga personel yang diketahui bernama Darmayanti, Azhari, dan Afriyani menyampaikan klarifikasi melalui video yang diunggah di akun media sosial resmi Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen pada Kamis, 9 Juli 2026.

Dalam video itu, hanya Darmayanti yang menyampaikan pernyataan, sementara dua rekannya tampak berdiri di sampingnya.

Ia mengakui perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan saat mengenakan seragam dinas dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.

"Terkait beredarnya video kami menggunakan pakaian dinas dan tidak mencerminkan etika dana dan syariah. Kami mengakui tindakan itu tidak dapat dibenarkan. Kami memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi," ujar Darmayanti.

Ketiga personel juga menyampaikan penyesalan atas kegaduhan yang timbul di tengah masyarakat Aceh akibat video tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen, Musni Syahputra, membenarkan bahwa tiga orang dalam video tersebut merupakan personel di instansinya.

Menurut Musni, saat ini ketiganya sedang menjalani pemeriksaan internal dan proses penegakan kode etik.

Hasil pemeriksaan itu akan menjadi dasar bagi instansi untuk menentukan bentuk sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Mereka sedang menjalani pemeriksaan internal sebagai dasar penjatuhan sanksi sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Pihak Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen belum menjelaskan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan.

Proses pemeriksaan masih berlangsung untuk memastikan seluruh fakta dan mempertimbangkan ketentuan disiplin yang berlaku bagi aparatur.* (km/ad)

JAKARTA – Polda Metro Jaya memamerkan sejumlah barang bukti hasil penggeledahan dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan proyek batu bara PLN, PT Asabri, Krakatau Steel, serta PT CBS-KNI.

Barang bukti tersebut diperlihatkan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Promoter Mapolda Metro Jaya, Jumat, 10 Juli 2026.

Baca Juga:

• ASN Kukar Diduga Terima Honor 900 Kali Senilai Rp9,5 Miliar, Kejati Kaltim Bongkar Dugaan Korupsi Insentif Guru

Di atas meja tampak tumpukan uang tunai dalam jumlah besar yang disusun rapi.

Uang tersebut terdiri dari mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Selain rupiah, polisi juga memamerkan pecahan 100 dolar Amerika Serikat (USD) dan pecahan 1.000 dolar Singapura (SGD) yang ditumpuk dalam jumlah besar.

Di bagian tengah meja, puluhan emas batangan disusun berjajar.

Sementara di sisi lainnya terlihat sejumlah barang elektronik yang turut disita, seperti monitor komputer dan telepon seluler.

Di depan meja konferensi pers, polisi juga menempatkan sembilan kontainer plastik berukuran besar yang diberi keterangan lokasi asal barang bukti.

Penyidik mengungkapkan seluruh barang bukti berasal dari penggeledahan di sedikitnya 13 lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Lokasi penggeledahan tersebar di beberapa wilayah, di antaranya sebuah unit apartemen U-Residence di Kota Tangerang, kantor PT CBS di Pasar Kemis, Tangerang, sejumlah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, restoran di Cipete, hingga sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor.

Selama konferensi pers berlangsung, area lokasi dijaga ketat oleh personel kepolisian yang bersiaga di sekitar barang bukti.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang tunai dalam berbagai mata uang dengan nilai yang sangat besar.

Barang bukti yang diamankan meliputi uang sekitar Rp67 miliar dalam bentuk dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat.

Selain itu, polisi juga menyita uang senilai sekitar Rp476 miliar serta emas batangan seberat 74 kilogram yang ditemukan di sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor.

Seluruh barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan batu bara untuk PLTU PLN, serta perkara lain yang berkaitan dengan PT Asabri, Krakatau Steel, dan PT CBS-KNI.

Hingga konferensi pers digelar, penyidik menyatakan proses penyidikan masih terus berlangsung.

Polisi masih mendalami asal-usul seluruh aset yang disita serta keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Meski barang bukti yang disita mencapai ratusan miliar rupiah dan puluhan kilogram emas, hingga saat ini penyidik belum mengumumkan adanya penetapan tersangka baru dalam perkara tersebut.* (km/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pembangunan Kota Medan tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah.

Menurut dia, kemajuan kota membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers.

Baca Juga:

• Viral Jukir di Medan Mengaku Setor Rp80 Ribu ke Ormas, Dishub Buka Suara

Hal tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Pengurus Wartawan Pemko Medan (PWPM) di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Jumat, 10 Juli 2026.

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkenalkan kepengurusan baru PWPM periode 2026–2029 yang dipimpin Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting.

Dalam audiensi itu, pengurus PWPM turut menyampaikan rencana kerja organisasi serta sejumlah program yang akan dijalankan dalam periode kepengurusan baru.

Didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Medan Arafat Syam, Rico Waas menyampaikan bahwa pers memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah.

Menurutnya, media bukan hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Karena itu, Rico berharap wartawan dapat menghadirkan pemberitaan yang tidak hanya berdasarkan fakta, tetapi juga memberikan edukasi dan solusi bagi masyarakat.

"Kita harus saling memberikan masukan selama itu bermanfaat bagi masyarakat. Yang terpenting, informasi yang disampaikan benar, sehat, dan tidak membuat masyarakat tersesat," ujar Rico Waas.

Rico Waas mengatakan tantangan pembangunan Kota Medan akan terus berubah seiring perkembangan masyarakat dan teknologi.

Oleh karena itu, diperlukan ruang diskusi yang terbuka serta kritik yang membangun.

Ia menilai masukan dari media menjadi salah satu bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah.

Selain menjalankan fungsi kontrol sosial, Rico juga mendorong PWPM untuk membuat berbagai program yang dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme wartawan.

Beberapa program yang diusulkan antara lain lomba karya tulis jurnalistik, fotografi jurnalistik, pertunjukan puisi, penulisan sejarah dan geografi Kota Medan, serta kegiatan yang mengangkat seni dan budaya lokal.

Menurut Rico, kemampuan seorang wartawan saat ini tidak hanya terbatas pada kemampuan menulis berita, tetapi juga harus mampu menghasilkan karya visual yang memiliki nilai informasi dan estetika.

"Foto yang baik bukan hanya dokumentasi, tetapi juga bisa bercerita. Karena itu, kemampuan menghasilkan karya visual juga penting dimiliki seorang wartawan," katanya.

Sementara itu, Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting mengapresiasi perhatian dan sambutan Wali Kota Medan terhadap kepengurusan baru PWPM periode 2026–2029.

Ia berharap hubungan kerja sama antara PWPM dan Pemerintah Kota Medan dapat semakin kuat ke depannya.

Menurut Edison, sinergi tersebut penting agar organisasi wartawan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan profesionalisme para jurnalis yang menjalankan tugas peliputan pemerintahan.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media, pembangunan Kota Medan diharapkan dapat berjalan lebih terbuka, partisipatif, dan memberikan manfaat bagi seluruh warga.* (ad)

MEDAN – Sebuah video pengakuan seorang juru parkir (jukir) perempuan di Kota Medan yang menyebut harus membayar setoran kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) viral di media sosial.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan kemudian memberikan klarifikasi dan memastikan pihaknya tidak pernah bekerja sama dengan ormas dalam pengelolaan parkir.

Baca Juga:

• Rico Waas Dukung Hari Anak di CFD Medan, Dorong Hadirnya Ruang Bermain Aman bagi Generasi Muda

Dalam rekaman itu, seorang pengemudi ojek online (ojol) terlihat berbincang dengan seorang jukir perempuan yang diketahui bernama Mala.

Dalam video tersebut, pengemudi ojol mempertanyakan alasan Mala masih berada di lokasi parkir meski waktu sudah larut malam.

"Belum bisa pulang, mau bayar setoran pakai apa," ungkap Mala dalam video tersebut.

Pengemudi ojol kemudian menanyakan besaran setoran yang harus dibayarkan. Mala menyebut dirinya harus menyerahkan uang sebesar Rp80 ribu.

"80 ribu, kalau Dishub gak mahal setorannya. Ini gak jualan pun tetap diminta. Kalau dapat 80 ya dibayar semua, kami jukir gak dapat apa-apa," kata Mala.

Dalam percakapan itu, pengemudi ojol juga menanyakan apakah proses penarikan setoran tersebut dilakukan dengan cara kekerasan.

Video tersebut kemudian mendapat perhatian publik, terutama terkait persoalan parkir berbayar dan dugaan adanya pungutan di luar mekanisme resmi.

Melalui unggahan akun Instagram @osamaakbar, pengunggah mempertanyakan pihak yang sebenarnya menerima keuntungan dari sistem parkir berbayar.

"Menormalisasi parkir berbayar "cuma 1000-2000(motor) sampai 4000 (mobil) nggak buatmu miskin,anggap aja sedekah". Sedekah ke siapa? ke mereka yang cuma menerima hasil, sedangkan yang di lapangan hasil nihil? Yang di lapangan mikirin setoran. Yang nerima mikirin "alhamdulillah dapat masukan". Bagaimana menurut kalian? Apakah pantas parkir berbayar dilanjutkan?" tulis akun tersebut.

Menanggapi video yang beredar, Dinas Perhubungan Kota Medan memastikan pengelolaan parkir resmi tidak melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Melalui akun Instagram resminya, Dishub Medan menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah menjalin kerja sama dengan ormas dalam pengelolaan parkir di wilayah Kota Medan.

"Menanggapi informasi yang beredar di tengah masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Medan menegaskan bahwa tidak pernah menjalin kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pengelolaan parkir di Kota Medan," tulis Dishub Medan.

Dishub Medan menjelaskan, pengelolaan parkir yang berada di bawah kewenangannya dilakukan melalui mekanisme resmi sesuai aturan yang berlaku.

"Yaitu dengan perorangan maupun badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah memenuhi persyaratan dan mekanisme yang berlaku," ujar Dishub Medan.

Dalam video klarifikasi yang diunggah Dishub Medan, petugas terlihat mendatangi lokasi tempat Mala biasa bertugas.

Namun, saat petugas datang, jukir tersebut tidak berada di lokasi dan sedang digantikan oleh orang lain.

Petugas kemudian menghubungi Mala melalui sambungan telepon untuk meminta penjelasan terkait pernyataannya mengenai adanya setoran kepada ormas.

Dalam percakapan tersebut, Mala menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya.

"Saya minta maaf, enggak akan mengeluarkan pernyataan seperti itu lagi," ungkap Mala.

Hingga kini, persoalan tersebut masih menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut pengelolaan parkir, transparansi pungutan, serta keberadaan jukir di lapangan yang bekerja di bawah sistem parkir resmi maupun nonresmi.* (d/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mempercepat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat.

Pada 2026, program tersebut ditargetkan dapat menjangkau sekitar 7,3 juta penduduk atau 46 persen dari total masyarakat Sumut.

Baca Juga:

• Rico Waas Dukung Hari Anak di CFD Medan, Dorong Hadirnya Ruang Bermain Aman bagi Generasi Muda

Pada 2025, sebanyak 22,56 persen masyarakat Sumatera Utara telah memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut.

Tahun ini, pemerintah menaikkan target cakupan layanan menjadi 46 persen sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan penyakit melalui deteksi dini.

"Pada tahun 2025 capaian Sumut terbaik keempat tingkat nasional, kita berhasil memenuhi capaian sekitar 22,56%. Target tersebut dinaikkan secara bertahap, dan untuk tahun ini kita menargetkan capaian sebesar 46%," ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinas Kesehatan Sumut Hery Valona Bonatua Ambarita dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (10/7/2026).

Hingga Juni 2026, Dinas Kesehatan Sumut mencatat sebanyak 3,2 juta jiwa telah mengikuti layanan CKG.

Pemeriksaan kesehatan tersebut telah tersedia di 619 Puskesmas yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Dengan capaian tersebut, Dinas Kesehatan Sumut optimistis target 46 persen masyarakat yang mendapatkan layanan CKG dapat tercapai hingga akhir tahun.

Untuk mempercepat pelaksanaan program, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar lebih aktif mengoptimalkan layanan CKG di wilayah masing-masing.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis sebagai langkah awal mengetahui kondisi tubuh secara berkala.

Program Cek Kesehatan Gratis tidak hanya bertujuan memberikan layanan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjadi upaya pemerintah melakukan pemetaan kondisi kesehatan masyarakat.

Melalui skrining atau deteksi dini, berbagai potensi penyakit dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi berkembang menjadi lebih serius.

"Kita mengharapkan, masyarakat memanfaatkan program ini, untuk deteksi dini kondisi kesehatan kita," kata Hery.

Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Sumatera Utara.

Selain memperluas cakupan CKG, Pemprov Sumut juga terus memperkuat akses layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan merata.

Dengan kombinasi program pemeriksaan gratis dan perluasan akses layanan kesehatan, pemerintah berharap angka pencegahan penyakit dapat meningkat serta kualitas hidup masyarakat Sumut semakin baik.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut baik rencana pelaksanaan Peringatan Hari Anak yang akan digelar Lion Club pada 26 Juli 2026 di kawasan Lapangan Merdeka, bertepatan dengan kegiatan Car Free Day (CFD).

Menurut Rico Waas, kegiatan yang memberikan ruang khusus bagi anak-anak perlu terus diperbanyak.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Delegasi Hyejeon University Kenalkan UMKM Medan ke Pasar Internasional

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi pengurus Lion Club di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jumat (10/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Jones Tjiunardi dan Ika R. Dewi bersama jajaran pengurus Lion Club.

Rico Waas mengatakan, anak-anak merupakan aset penting bagi masa depan Kota Medan dan bangsa Indonesia.

Karena itu, seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka.

Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini memberikan tantangan baru dalam pola pengasuhan.

Anak-anak semakin dekat dengan perangkat digital sehingga membutuhkan ruang yang dapat mendorong aktivitas fisik, kreativitas, serta interaksi sosial secara langsung.

"Anak-anak itu menyenangkan. Namun terkadang kesadaran kita terhadap kebutuhan anak masih lemah. Mereka sekarang lebih banyak disuguhi tontonan dan gadget. Karena itu, ruang bermain yang aman dan sehat harus terus kita perjuangkan," kata Rico Waas.

Rico menilai kemajuan teknologi tidak dapat dihindari karena memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, penggunaan teknologi juga perlu diimbangi dengan kegiatan yang melibatkan anak secara langsung bersama lingkungan sekitarnya.

Ia menyebut kegiatan seperti peringatan Hari Anak menjadi salah satu bentuk upaya menghadirkan ruang positif bagi anak-anak untuk belajar sekaligus bermain.

"Kegiatan seperti ini sangat baik karena memberikan porsi yang tepat bagi anak-anak untuk bermain, belajar, dan berinteraksi. Hal-hal seperti ini perlu terus didukung," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kota Medan akan ikut berkolaborasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Salah satunya dengan menghadirkan mobil pemadam kebakaran sebagai wahana edukasi bagi anak-anak.

Selain itu, anak-anak juga akan diajak mengenal fasilitas Integrated Traffic Control (ITC) agar memahami bagaimana pemerintah menggunakan teknologi dalam mengatur sistem lalu lintas perkotaan.

Peringatan Hari Anak yang digelar Lion Club akan dipusatkan di kawasan Lapangan Merdeka Medan bersamaan dengan pelaksanaan Car Free Day.

Pemilihan lokasi tersebut diharapkan dapat membuat kegiatan lebih mudah dijangkau masyarakat.

Kegiatan ini ditargetkan diikuti sekitar 1.000 anak dengan menghadirkan berbagai layanan dan aktivitas edukatif.

Sejumlah kegiatan yang disiapkan antara lain pemeriksaan kesehatan, konsultasi gizi, penyuluhan pencegahan kekerasan terhadap anak, serta pembagian makanan dan susu gratis.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Medan berharap masyarakat semakin menyadari pentingnya menyediakan ruang yang aman, sehat, dan ramah bagi anak-anak.

Rico Waas menegaskan, pembangunan kota tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan yang mampu mendukung generasi muda tumbuh dengan baik.* (ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas berharap kunjungan delegasi Hyejeon University dari Korea Selatan tidak hanya menjadi momentum pertukaran ilmu di bidang kuliner, tetapi juga menjadi peluang untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Medan ke dunia internasional.

Harapan tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Utara terkait agenda kunjungan delegasi Hyejeon University sekaligus pelaksanaan K-Food Global Culinary Challenge 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jumat (10/7/2026).

Baca Juga:

• KPK Ajukan Banding atas Vonis Dua Terdakwa Kasus Korupsi DJKA Wilayah Medan

Menurut Rico, kedatangan delegasi dari Korea Selatan menjadi kesempatan bagi Kota Medan untuk menunjukkan berbagai potensi ekonomi kreatif yang dimiliki.

Salah satu lokasi yang dinilai tepat untuk memperkenalkan produk lokal adalah Galeri Dekranasda Kota Medan.

Ia meminta agar para delegasi dapat mengunjungi lokasi tersebut untuk melihat langsung berbagai produk hasil karya pelaku UMKM Medan, mulai dari kerajinan tangan, produk fesyen, hingga makanan ringan khas daerah.

"Biarkan mereka melihat Medan melalui produk-produk UMKM yang kita miliki. Banyak kriya dan makanan ringan berkualitas yang layak diperkenalkan kepada tamu dari luar negeri," ujar Rico Waas.

Selain produk UMKM, Rico Waas juga ingin delegasi Hyejeon University mengenal lebih dekat keberagaman budaya Kota Medan yang menjadi salah satu kekuatan utama daerah tersebut.

Ia menyebut keberagaman busana tradisional Melayu, Batak, dan berbagai etnis lainnya sebagai bagian dari identitas Medan yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat internasional.

Rico juga mengusulkan agar para delegasi diajak mengunjungi sejumlah destinasi wisata bersejarah di Kota Medan, seperti Tjong A Fie Mansion, Istana Maimun, hingga kawasan Kebun Bunga.

Untuk mendukung mobilitas rombongan selama kunjungan, Pemerintah Kota Medan akan menyiapkan bus listrik agar para delegasi dapat menikmati perjalanan sekaligus melihat berbagai potensi wisata yang dimiliki Kota Medan.

Rico Waas juga meminta agar pelaku UMKM kuliner Kota Medan ikut dilibatkan dalam pelaksanaan K-Food Global Culinary Challenge 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi ruang pembelajaran bagi pelaku usaha lokal, khususnya yang bergerak di bidang kuliner Korea, Jepang, maupun Tionghoa, untuk bertukar pengalaman dengan para chef, profesor, serta mahasiswa dari Korea Selatan.

"Melalui kegiatan tersebut, pelaku usaha lokal dapat mempelajari tren kuliner yang sedang berkembang, termasuk makanan jalanan Korea yang tengah digemari masyarakat," ungkap Rico.

Ia berharap kolaborasi tersebut tidak hanya memperkenalkan kuliner Korea kepada masyarakat Medan, tetapi juga membuka peluang bagi produk kuliner lokal untuk dikenal lebih luas.

Ketua BPD PHRI Sumatera Utara Melky Maydiroy Waas menjelaskan, sebanyak 33 delegasi dari Hyejeon University yang terdiri dari mahasiswa, profesor, dan master chef akan berada di Sumatera Utara pada 13–16 Juli 2026.

Selama berada di Medan, rombongan dijadwalkan mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari kunjungan ke sejumlah kampus dan sekolah, seminar, workshop, demonstrasi memasak, pameran kuliner Korea, hingga roadshow edukasi ke beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Rangkaian kegiatan tersebut akan ditutup melalui K-Food Global Culinary Challenge 2026 yang berlangsung pada 16 Juli 2026 di Hotel Santika Medan.

Melky berharap kerja sama antara Kota Medan dan Hyejeon University dapat memperkuat hubungan Indonesia dan Korea Selatan, khususnya dalam bidang pendidikan, kuliner, pariwisata, perhotelan, serta pengembangan UMKM.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jaringan dan membawa produk khas Medan semakin dikenal di tingkat internasional.* (ad)

LOMBOK BARAT — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta agar penyajian makanan dalam program gizi-gratis/" target="_blank">Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar memperhatikan kebutuhan gizi penerima manfaat.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah porsi ayam yang disajikan dalam menu MBG.

Baca Juga:

• Kejagung Benarkan Penelusuran Dugaan SPPG Bermasalah dalam Program MBG, Sejumlah Kejati Diminta Kumpulkan Data

Menurutnya, pembagian tersebut dapat membuat porsi yang diterima anak-anak menjadi terlalu sedikit.

Hal itu disampaikan Prabowo sebelum meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo membandingkan kebiasaan konsumsi ayam di Amerika Serikat dengan kondisi di Indonesia.

"Kalau negara kaya kayak Amerika, 1 orang (red-ayam) dipotong 4. Satu orang makan 1/4. Kalau kita, 1 ayam dipotong 8 atau 10. Paling kecil 12. Jangan pula dipotong 18 atau 22," ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut disambut tawa masyarakat yang hadir di lokasi acara.

Prabowo menilai, pemotongan ayam dalam jumlah terlalu banyak membuat porsi makanan terlihat semakin kecil.

Ia meminta agar pelaksanaan MBG tetap berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, bukan sekadar membagikan makanan.

"Ayam dipotong 10, ayam dipotong 20, kelihatan makannya ayamnya sedikit-sedikit," sambungnya.

Selain memperhatikan porsi ayam, Prabowo juga memberikan arahan terkait penyajian menu telur dalam program MBG.

Ia meminta agar telur lebih baik disajikan dalam bentuk telur rebus atau telur ceplok, bukan dibuat dadar dengan campuran bahan lain.

Prabowo menyampaikan pesan tersebut kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang agar menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG.

"Kalau dadar dicampur macam-macam bisa 4 orang makan satu ayam. Apalagi itu scrambled egg, orek. Nanti oreknya sedikit lagi ya," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa program gizi-gratis/" target="_blank">Makan Bergizi Gratis akan terus dilanjutkan karena menurutnya pemenuhan gizi menjadi bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ia mengatakan, makanan bergizi diperlukan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dengan perkembangan otak dan fisik yang optimal.

"Kalau makan enggak bagus, tidak maksimal. Kita mungkin satu-satunya negara yang memberi makan kepada ibu hamil," ujar Prabowo.

Presiden berharap anak-anak yang mendapatkan manfaat dari program MBG kelak dapat menjadi generasi unggul yang mampu berkontribusi bagi bangsa, termasuk menjadi ilmuwan maupun tenaga kesehatan di masa depan.

Menurut Prabowo, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada kualitas manusia yang sejak dini mendapatkan asupan gizi yang cukup.* (km/ad)

KALIMANTAN TIMUR — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur terus mendalami dugaan korupsi pembayaran insentif guru non-ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Kasus ini mencuat setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kejanggalan dalam sistem pembayaran.

Baca Juga:

• Kejagung Benarkan Penelusuran Dugaan SPPG Bermasalah dalam Program MBG, Sejumlah Kejati Diminta Kumpulkan Data

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Aspidsus Kejati Kaltim, Danang Prasetyo Dwiharjo, mengatakan penyidikan yang dilakukan pihaknya memiliki cakupan lebih luas dibandingkan audit yang dilakukan BPK.

Menurut Danang, audit BPK dilakukan berdasarkan sampel dan periode tertentu, sedangkan penyidik kejaksaan akan menelusuri seluruh proses pembayaran selama lima tahun, mulai 2020 hingga 2025.

"Kalau penyidikan kan harus ketemu benang merahnya. Jadi bisa dibedakan jenis audit-nya. Kami masuk ke pembuktian yang spesifik berdasarkan alat bukti untuk menemukan rangkaian peristiwa pidana," ujar Danang.

Terkait potensi kerugian negara dalam perkara tersebut, Kejati Kaltim masih menunggu hasil perhitungan secara menyeluruh.

Danang mengatakan nilai kerugian negara kemungkinan dapat lebih besar dari temuan awal BPK, namun angka pastinya belum dapat disampaikan karena masih dalam proses penyidikan.

"Nanti lihat saja. Yang penting nilainya besar. Bisa jadi lebih (dari Rp 9,5 miliar sebagaimana temuan BPK), tetapi angka pastinya belum bisa kami sampaikan dulu," tuturnya.

Menurut penyidik, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi, tetapi diduga terdapat pola yang mengarah pada tindak pidana.

Sebelumnya, Kejati Kaltim melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Senin, 6 Juli 2026.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pembayaran insentif guru dan TPP ASN.

Danang mengungkapkan, dugaan permasalahan bukan hanya terjadi pada proses administrasi, tetapi diduga sudah muncul sejak dana keluar dari kas daerah.

"Waktu masuk ke rekening itu sudah tidak benar. Keluar dari kas keuangan negara itu melibatkan beberapa pihak. Untuk detail polanya seperti apa, mohon maaf jangan dulu kami sampaikan karena masuk materi penyidikan," jelasnya.

Penyidik menyebut perkara ini cukup kompleks karena melibatkan banyak transaksi pembayaran.

Tim kejaksaan kini masih melakukan pemeriksaan terhadap ribuan transaksi, termasuk memastikan keabsahan rekening penerima dana.

Untuk memperkuat pembuktian, Kejati Kaltim juga mengamankan dokumen fisik dan barang bukti elektronik yang nantinya akan dianalisis melalui pemeriksaan forensik digital.

Sejauh ini, sekitar 200 dokumen pembayaran telah disita dan puluhan saksi telah diperiksa.

Mereka berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar serta pihak-pihak yang mengetahui mekanisme pencairan dana tersebut.

Kasus ini bermula dari temuan BPK yang menemukan adanya kejanggalan dalam sistem pencairan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri sebelumnya mengungkapkan bahwa seorang ASN tercatat menerima honor sebanyak 900 kali dalam satu tahun anggaran dengan total nilai Rp9,5 miliar.

"Semua kaget, di pemeriksaan BPK kemarin ada satu orang ASN kita yang menerima honor sebanyak 900 kali dalam satu tahun. Nilai honor yang diterima satu orang ASN itu sebesar Rp 9,5 miliar dalam setahun," kata Aulia.

Ia menjelaskan, dokumen pembayaran yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diduga mengalami perubahan ketika masuk dalam proses kliring di perbankan.

"Ini terjadi ketika berkas sudah diverifikasi dengan baik oleh BPKAD dan sudah di-ACC. Namun, pada saat pindah ke perbankan, lampirannya berubah. Lampirannya berubah, nama-namanya berubah," ujar Aulia.

Perubahan data tersebut diduga membuat aliran dana yang keluar dari bank tidak sesuai dengan dokumen yang sebelumnya telah diverifikasi.

Sebagai tindak lanjut, BPK merekomendasikan Pemkab Kukar memperkuat sistem pengawasan pembayaran dengan menerapkan sistem SP2D Online agar proses pencairan dana dapat dipantau secara langsung dan lebih transparan.

Kejati Kaltim memastikan penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat serta memastikan penggunaan anggaran negara sesuai aturan.* (km/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan adanya langkah pengecekan terhadap sejumlah laporan terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa daerah.

Penelusuran tersebut dilakukan setelah Kejagung menerima laporan mengenai dugaan adanya titik SPPG yang bermasalah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan Lima Bendungan Strategis, Produksi Padi Diprediksi Naik 720 Ribu Ton per Tahun

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dugaan adanya SPPG yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani penyidik.

"Memang ada beberapa laporan yang menyatakan ada beberapa daerah yang didata terkait permasalahan SPPG di daerah dan dilaporkan ke Kejagung. Kemudian ditindaklanjuti untuk mengecek laporan tentang dugaan ada titik-titik SPPG apakah ada yang fiktif dan yang terkait dengan para tersangka," kata Anang, Jumat (10/7/2026).

Anang menegaskan, langkah Kejagung tersebut bukan berarti melakukan pemeriksaan terhadap seluruh SPPG yang tersebar di Indonesia.

Menurut dia, pengecekan hanya dilakukan terhadap wilayah tertentu yang memiliki laporan masuk.

Ia memastikan SPPG yang berjalan sesuai aturan tidak perlu merasa khawatir.

"Kalau sepanjang sudah ada SPPG yang benar dan sesuai ketentuan, enggak ada masalah," ujar Anang.

Anang juga membenarkan adanya permintaan dari Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung kepada sejumlah Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk melakukan pengumpulan data terkait titik-titik SPPG di wilayah masing-masing.

Menurutnya, permintaan tersebut bukan merupakan pemeriksaan langsung, melainkan upaya memastikan kebenaran atas laporan yang telah diterima penyidik.

"Sifatnya meminta untuk mengecek ke wilayah terhadap laporan tersebut apakah benar atau tidaknya dan untuk dilaporkan," kata Anang.

Namun, Anang belum dapat memastikan jumlah Kejati yang telah melakukan pendataan maupun berapa banyak titik SPPG yang masuk dalam proses pengecekan.

"Saya tidak tahu pastinya dan hanya wilayah tertentu karena adanya laporan," ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) mengungkapkan telah menerima permintaan dari Pidsus Kejagung untuk mengumpulkan data mengenai titik-titik SPPG di wilayahnya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY Langgeng Prabowo mengatakan, permintaan tersebut merupakan bagian dari pengumpulan data yang dilakukan di sejumlah daerah.

"Terkait dengan SPPG memang di bidang pidsus kemarin, memang ada permintaan bantuan dari pidsus Kejagung untuk melakukan pengumpulan data terhadap titik-titik SPPG yang ada di masing-masing wilayah termasuk di wilayah DIY," kata Langgeng.

Ia menyebut proses pengumpulan data di wilayah DIY telah selesai dilakukan dan hasilnya telah diserahkan kepada Pidsus Kejagung.

Namun, Kejati DIY tidak membuka hasil pendataan tersebut karena kewenangan penanganan perkara berada di tingkat Kejagung.

"Hasil pengumpulan data sudah disampaikan ke pidsus Kejagung. Karena yang menangani Pidsus Kejagung. Kita tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan," ujar Langgeng.

Kejagung memastikan proses pengecekan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Program MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang melibatkan banyak titik layanan SPPG di berbagai daerah.

Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaannya dinilai penting agar manfaat program dapat diterima masyarakat sesuai tujuan awal.* (km/ad)

LOMBOK BARAT — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan lima bendungan strategis secara serentak pada Jumat, 10 Juli 2026.

Peresmian dilakukan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan, ketersediaan air, dan energi nasional.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Belum Dapat Perintah Usut Dugaan Penyelewengan MBG

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, keberadaan bendungan tersebut akan memberikan dampak besar terhadap sektor pertanian nasional.

Dengan dukungan sistem irigasi yang terintegrasi, pemerintah memperkirakan tambahan produksi padi dapat mencapai sekitar 720.000 ton per tahun.

"Jadi, dari kelima bendungan ini Insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720.000 ton padi per tahun," kata Dody dalam siaran langsung Sekretariat Presiden.

Menurut Dody, pengelolaan air menjadi faktor penting dalam mendukung program swasembada pangan, energi, dan penyediaan air bagi masyarakat.

Air yang ditampung melalui bendungan harus benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif, mulai dari mengairi sawah, menyediakan air baku, mendukung pembangkit energi, hingga mengurangi risiko banjir.

"Bendungan adalah hulu dari layanan itu, manfaatnya baru lengkap ketika air tersebut benar-benar bisa diterima oleh para petani, keluarga, dan masyarakat sekitar," ujar Dody.

Dody menjelaskan, pembangunan lima bendungan tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2015 hingga 2025.

Infrastruktur tersebut tersebar di sejumlah wilayah, yakni Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh.

Lima bendungan yang diresmikan meliputi Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah; Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, NTB; Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar, Bali; Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara; serta Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh.

Kelima bendungan tersebut memiliki total kapasitas tampung sekitar 371 juta meter kubik air.

Selain mendukung pertanian, infrastruktur ini juga mampu menyediakan pasokan air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik untuk kebutuhan masyarakat.

Pemerintah juga memperkirakan keberadaan bendungan ini dapat membantu mengurangi risiko banjir pada wilayah seluas sekitar 932 hektare.

Di sektor energi, infrastruktur tersebut memiliki potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 9,6 megawatt dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung hingga 346 megawatt.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU turut menyoroti manfaat Bendungan Meninting yang berada di Lombok Barat.

Bendungan ini dinilai mampu memberikan perubahan besar bagi masyarakat petani, terutama dalam mengatasi persoalan distribusi air saat musim tanam.

Menurut Dody, sebelum adanya bendungan, sejumlah petani kerap menghadapi persoalan perebutan air.

Namun dengan sistem pengairan yang lebih baik, distribusi air kini dapat dilakukan secara lebih teratur.

Bendungan Meninting memiliki kapasitas tampung sekitar 10 juta meter kubik air dan mampu mengairi sekitar 1.500 hektare sawah melalui jaringan irigasi sepanjang 26 kilometer.

Dengan dukungan infrastruktur tersebut, lahan pertanian yang sebelumnya hanya bisa ditanami satu kali dalam setahun kini dapat meningkatkan intensitas tanam hingga tiga kali dalam setahun.

Produktivitas pertanian juga meningkat dengan hasil panen mencapai sekitar 6,3 ton per hektare.

Selain mendukung sektor pangan, Bendungan Meninting juga menyediakan layanan air baku sebesar 0,15 meter kubik per detik untuk kebutuhan sekitar 100.000 jiwa.

Bendungan tersebut juga berperan dalam mengurangi potensi banjir di sejumlah wilayah, seperti Kecamatan Gunungsari, Lingsar, Batu Layar, Ampenan, hingga sebagian kawasan Kota Mataram.

Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur air ini tidak hanya menjadi proyek fisik, tetapi mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.* (km/ad)

JAKARTA — Vendor smartphone asal China, OnePlus, dikabarkan tengah menyiapkan perubahan besar pada strategi perangkatnya.

Perusahaan tersebut disebut akan menjadikan layar dengan refresh rate 185 Hz sebagai standar baru untuk hampir seluruh lini smartphone yang akan datang.

Baca Juga:

• Investasi di Indonesia Meningkat, Tapi Lapangan Kerja Menurun, Apa Penyebabnya?

Menurutnya, teknologi layar dengan refresh rate tinggi itu tidak hanya akan hadir pada seri flagship seperti OnePlus 16, tetapi juga berpotensi digunakan pada berbagai model lain, termasuk perangkat kelas menengah hingga seri Ace yang dipasarkan khusus di China.

Jika selama ini teknologi refresh rate tinggi lebih banyak ditemukan pada smartphone kelas atas, OnePlus disebut ingin membawa pengalaman visual tersebut ke lebih banyak segmen pengguna.

Saat ini, OnePlus diketahui telah memiliki sejumlah perangkat dengan layar refresh rate 165 Hz.

Beberapa di antaranya adalah OnePlus 15, Ace 6, Ace 6 Ultra, 15T, 15R, dan Nord 6.

Apabila rumor tersebut benar, penerus dari perangkat-perangkat tersebut kemungkinan akan menggunakan panel layar dengan refresh rate yang lebih tinggi, yakni 185 Hz.

Apa Keunggulan Layar Refresh Rate Tinggi?

Refresh rate merupakan kemampuan layar dalam memperbarui tampilan gambar setiap detik.

Semakin tinggi angka refresh rate, semakin banyak pembaruan gambar yang dapat dilakukan sehingga tampilan terlihat lebih halus.

Layar dengan refresh rate tinggi membuat aktivitas seperti menggulir media sosial, berpindah aplikasi, hingga bermain gim terasa lebih responsif dan minim gangguan.

Saat ini, sebagian besar smartphone kelas menengah hingga flagship sudah menggunakan layar dengan refresh rate 120 Hz.

Sementara beberapa perangkat gaming mulai menghadirkan refresh rate 144 Hz untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih maksimal.

Dengan menghadirkan layar 185 Hz, OnePlus disebut ingin memberikan pengalaman visual yang lebih mulus dibanding standar smartphone saat ini.

OnePlus 16 Disebut Jadi Ponsel Pertama dengan Layar 185 Hz

Sebelumnya, OnePlus 16 dikabarkan menjadi perangkat pertama perusahaan yang akan membawa layar dengan refresh rate 185 Hz.

Bahkan, OnePlus sempat disebut sedang mengembangkan panel dengan refresh rate lebih tinggi hingga 240 Hz.

Namun berdasarkan laporan tipster Digital Chat Station (DGS), pengembangan tersebut akhirnya dihentikan dan perusahaan memilih konfigurasi 185 Hz sebagai pilihan akhir.

Meski begitu, informasi mengenai penggunaan layar 185 Hz di perangkat OnePlus masih sebatas rumor.

Hingga kini, perusahaan belum memberikan pengumuman resmi terkait rencana tersebut.

Kabar yang disampaikan Smart Pikachu juga masih berupa prediksi mengenai perubahan strategi produk OnePlus, bukan informasi resmi dari pihak perusahaan.

Di sisi lain, OnePlus masih menghadapi tantangan terkait keberlangsungan penjualan smartphone di sejumlah pasar internasional, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Eropa.

Situasi tersebut dinilai dapat memengaruhi penerapan teknologi layar 185 Hz secara global.

Meski demikian, jika strategi ini benar diterapkan, OnePlus berpotensi menjadi salah satu produsen yang mendorong standar baru teknologi layar smartphone di berbagai kelas.* (km/ad)

Pernyataan tersebut disampaikan Kejati Sumut menyusul langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tengah melakukan penelusuran dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG dan telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

Baca Juga:

• KPK Ajukan Banding atas Vonis Dua Terdakwa Kasus Korupsi DJKA Wilayah Medan

"Belum ada untuk pengumpulan data dan keterangan penyelewengan MBG di Sumut," kata Rizaldi, Jumat (10/7/2026).

Menurut Rizaldi, hingga kini Kejati Sumut juga belum menerima perintah seperti yang dilakukan terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang sebelumnya diminta melakukan pengumpulan data terkait dugaan penyimpangan program MBG.

"Kalau di Kejatisu belum diperintahkan melakukan Puldata MBG," ujarnya.

Meski belum ada instruksi resmi untuk melakukan penyelidikan, Kejati Sumut mengaku telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan program MBG.

Rizaldi menyebut laporan tersebut masih dalam tahap pengumpulan dan analisis sebelum diteruskan kepada Kejaksaan Agung.

"Hanya ada data-data dari masyarakat yang disampaikan kepada Kejatisu soal dugaan penyelewengan," kata Rizaldi.

"Kita kumpulin laporan tersebut dan kita sampaikan atau diteruskan ke Kejagung," lanjutnya.

Ia menjelaskan, laporan masyarakat tersebut menjadi bagian dari informasi awal yang akan dipelajari sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung diketahui tengah melakukan penelusuran terhadap dugaan korupsi dalam pelaksanaan program MBG.

Program yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah tersebut kini mendapat perhatian aparat penegak hukum setelah muncul dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Selain melakukan penelusuran di tingkat pusat, Kejagung juga disebut telah meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk mengumpulkan data dan bahan keterangan terkait dugaan penyelewengan anggaran MBG di wilayah tersebut.

Sementara di Sumatera Utara, Kejati Sumut masih menunggu arahan resmi dari Kejagung terkait langkah hukum yang akan dilakukan.* (tm/ad)