Menurut Bahlil, isu pemadaman bergilir yang sempat dikeluhkan masyarakat lebih banyak dipicu oleh kendala teknis operasional pembangkit serta proses pemeliharaan (maintenance), termasuk persoalan pasokan batu bara dengan spesifikasi kalori menengah.

Baca Juga:

• Mendagri Siagakan Daerah Hadapi Gelombang Demo, Forkopimda Diminta Bergerak Cepat

Ia menjelaskan, secara nasional ketersediaan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam kondisi aman. Bahkan, pemerintah telah menetapkan alokasi produksi batu bara yang melebihi kebutuhan tahunan PT PLN (Persero).

Bahlil menyebut kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun. Sementara itu, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menetapkan produksi sekitar 180 hingga 190 juta metrik ton untuk menjamin ketersediaan pasokan.

Dari jumlah tersebut, PLN juga telah mengamankan kontrak pengadaan sekitar 134 juta metrik ton batu bara dari perusahaan tambang.

Menurutnya, data tersebut menunjukkan bahwa secara struktur pasokan di hulu tidak terdapat kekurangan signifikan. Namun, tantangan justru muncul pada aspek teknis di lapangan, terutama terkait kebutuhan batu bara kalori menengah serta kesiapan operasional pembangkit.

"Masalah yang disampaikan PLN itu lebih pada kekurangan batu bara kalori menengah, itu bersifat teknis. Ditambah lagi ada faktor maintenance," ujarnya.

Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap PT PLN (Persero) untuk memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional tetap terjaga.

Ia mengaku rutin melakukan rapat koordinasi dengan jajaran PLN guna memantau kondisi pasokan dan distribusi listrik di lapangan.

"Kami terus melakukan evaluasi agar gangguan seperti pemadaman tidak terjadi dan tidak merugikan masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan pengawas, sementara operasional kelistrikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PLN.

"Yang mengoperasikan listrik itu PLN, bukan Kementerian ESDM. Kami regulator dan pengawas," tegasnya.*

(k/dh)

Hingga Kamis (18/6/2026), proses kepulangan jemaah haji Indonesia dilaporkan telah mencapai sekitar 55 persen. Pemerintah menilai pelaksanaan haji tahun ini berjalan lancar dengan koordinasi lintas lembaga yang cukup baik.

Baca Juga:

• Tak Hanya Sorak Gol, Nobar Piala Dunia Diyakini Putar Uang Triliunan Rupiah

"Beliau menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas, kurang lebih ada 2.000 orang yang telah menjalankan tugas dengan penuh disiplin, dedikasi, dan semangat untuk memberikan layanan terbaik kepada jamaah," kata Prasetyo, Jumat (19/6/2026).

Selain kepada petugas, apresiasi juga diberikan kepada Kementerian Haji, Komisi VIII DPR RI, Tim Pengawas (Timwas) Haji, serta seluruh kementerian dan lembaga terkait yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut pelaksanaan haji tahun ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola di bawah pemerintahan saat ini. Ia menilai pengawasan yang dilakukan turut mendorong peningkatan layanan bagi jemaah.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff, juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Arab Saudi serta jemaah haji Indonesia yang dinilai disiplin selama proses pemulangan. Menurutnya, kepatuhan jemaah turut membantu kelancaran layanan di bandara dan proses penerbangan.

"Kepatuhan ini sangat membantu petugas dalam menjaga keamanan, keselamatan, serta mempercepat proses pemeriksaan di bandara," ujarnya.

Pemerintah berharap penyelenggaraan haji ke depan dapat terus ditingkatkan dari sisi pelayanan, kenyamanan, dan efisiensi bagi seluruh jemaah Indonesia.*

(mt/dh)

Massa aksi mulai meninggalkan kawasan DPR secara tertib dengan berjalan kaki menuju arah Semanggi. Barisan mahasiswa tampak dipimpin mobil komando, sementara peserta aksi berjalan sambil berpegangan tangan sebagai bentuk solidaritas dan menjaga ketertiban selama pembubaran.

Baca Juga:

• "Jangan Main-Main Soal Perut Rakyat!" Mahasiswa Trisakti Desak DPR Tuntaskan Krisis BBM Subsidi

Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sempat belum dibuka sepenuhnya karena proses pembersihan masih berlangsung. Namun, secara bertahap kendaraan roda dua maupun roda empat mulai kembali melintas di kawasan tersebut dengan pengaturan dari petugas di lapangan.

Petugas kepolisian yang sejak pagi melakukan pengamanan juga mulai bersiap meninggalkan lokasi. Hingga malam hari, sebagian personel masih disiagakan untuk mengatur lalu lintas agar tetap kondusif pascaaksi mahasiswa.*

(oz/dh)

Refly menjelaskan, Dokter Tifa sengaja mengenakan atribut tahanan sebagai bentuk penyampaian pesan kepada publik terkait proses hukum yang tengah dihadapinya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga:

• Usai Diperiksa Berjam-jam, Roy Suryo dan Dokter Tifa Dipindahkan ke Ruang Rawat Inap RS Polri

Sementara itu, Refly mengungkapkan bahwa Roy Suryo memilih tidak mengenakan rompi tahanan dan hanya membawanya di tangan saat dibawa dari Polda Metro Jaya menuju RS Polri. Menurutnya, Roy sempat menolak penggunaan atribut tahanan tersebut.

Refly menyebut pihaknya sempat melakukan komunikasi dengan penyidik terkait prosedur pemeriksaan kesehatan yang harus dijalani Roy Suryo. Setelah melalui pembahasan, Roy akhirnya diperbolehkan menjalani pemeriksaan tanpa mengenakan rompi tahanan.

"Mas Roy pada awalnya menolak menggunakan rompi tahanan. Namun setelah ada komunikasi dengan penyidik, akhirnya beliau tetap menjalani pemeriksaan kesehatan tanpa mengenakan rompi tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Refly menilai perkara yang menjerat Roy Suryo dan Dokter Tifa berbeda dengan kasus kejahatan umum sehingga tidak semestinya dipertontonkan dengan atribut tahanan secara berlebihan. Menurutnya, kasus tersebut berawal dari perbedaan pandangan yang kemudian berujung pada proses hukum.

Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa perkara tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan publik terkait kebebasan berpendapat dan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Sebelumnya, Roy Suryo dan Dokter Tifa menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Polri Kramat Jati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Keduanya tiba di RS Polri pada Jumat sore dengan pengawalan penyidik Polda Metro Jaya.

Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan bagian dari prosedur lanjutan dalam proses hukum yang sedang berjalan.*

(oz/dh)

Aksi damai tersebut diikuti ratusan masyarakat yang menyuarakan dukungan terhadap program MBG. Massa menilai program unggulan pemerintah pusat tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi anak-anak dan keluarga penerima manfaat di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Mendagri Siagakan Daerah Hadapi Gelombang Demo, Forkopimda Diminta Bergerak Cepat

"Manfaat program ini sudah dirasakan oleh anak-anak dan orang tua. Karena itu, kita semua tentu berharap program yang baik ini dapat terus berjalan dan semakin disempurnakan," ujar Bobby.

Meski mendukung keberlanjutan program tersebut, Bobby menegaskan bahwa evaluasi dan perbaikan tata kelola tetap perlu dilakukan agar pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran. Namun, menurutnya, proses pembenahan tidak boleh mengorbankan hak anak-anak yang selama ini menerima manfaat program MBG.

"Kita sepakat jika ada yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Tetapi jangan sampai perbaikan itu mengorbankan kebutuhan anak-anak yang selama ini sudah merasakan manfaat program tersebut," tegasnya.

Karena aksi berlangsung menjelang waktu salat Asar, Bobby kemudian mengundang sejumlah perwakilan massa untuk berdialog secara langsung di dalam Kantor Gubernur Sumut. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara lebih mendalam sekaligus membahas berbagai masukan terkait pelaksanaan program MBG.

Dalam dialog tersebut, Bobby memastikan surat petisi yang disampaikan masyarakat Sumatera Utara akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, aparat keamanan, serta pemerintah daerah untuk bersama-sama mengawal program MBG agar berjalan lebih baik.

"Surat ini akan kami teruskan kepada Bapak Presiden. Kita semua memiliki harapan yang sama agar program pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia dapat terus berjalan dan semakin baik ke depannya," katanya.

Sementara itu, Sekretaris LMP MBG Said Siregar menyampaikan bahwa masyarakat berharap pemerintah tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program, maka yang perlu dibenahi adalah sistem dan pengelolaannya, bukan menghentikan program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam petisi yang diserahkan kepada Pemprov Sumut, masyarakat menyampaikan lima tuntutan utama. Di antaranya meminta Presiden memastikan Program MBG tetap berjalan, meningkatkan standar keamanan pangan, mempercepat penyaluran bantuan, memperkuat pengawasan, serta melibatkan akademisi, tenaga kesehatan, UMKM, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah daerah dalam penyempurnaan program.

Aksi yang mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut berlangsung aman, tertib, dan kondusif hingga berakhir dengan penyerahan petisi secara resmi kepada Gubernur Sumut.*

(dh)

Arahan tersebut disampaikan Tito Karnavian sebagai langkah antisipatif agar penyampaian aspirasi masyarakat tetap berlangsung tertib, aman, dan tidak mengganggu aktivitas publik.

Baca Juga:

• KPK Tak Mundur dari Kasus MBG, Penyelidikan Tetap Berjalan Meski Kejagung Bergerak

Menurut Tito, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga kondusivitas wilayah. Karena itu, kepala daerah diminta aktif berkoordinasi dengan unsur Forkopimda yang meliputi kepolisian, TNI, intelijen daerah, DPRD, hingga tokoh masyarakat.

Ia menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan yang dapat muncul saat aksi demonstrasi berlangsung.

"Kepala daerah harus terus berkoordinasi dengan jajaran kepolisian, TNI, intelijen, DPRD, serta tokoh masyarakat untuk memastikan situasi di wilayah masing-masing tetap aman dan terkendali," ujarnya.

Meski demikian, Tito menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Menurutnya, kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang.

Namun, pelaksanaan aksi demonstrasi tetap harus mematuhi aturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum agar tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat luas.

"Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak yang dijamin undang-undang. Tetapi tentu ada aturan dan batasan yang harus dipatuhi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Pernyataan Mendagri tersebut disampaikan menyusul meningkatnya aktivitas demonstrasi di berbagai daerah, termasuk aksi mahasiswa yang menyuarakan sejumlah isu nasional seperti stabilitas ekonomi, kelangkaan BBM subsidi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga supremasi sipil.

Pemerintah berharap komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan elemen masyarakat dapat menciptakan situasi yang kondusif sehingga aspirasi publik tetap dapat tersampaikan tanpa mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.*

(k/dh)

Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dhenni Ribowo, menegaskan bahwa isu ekonomi rakyat harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, persoalan kelangkaan BBM subsidi dapat memicu efek domino terhadap berbagai sektor, termasuk kenaikan harga bahan pokok yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca Juga:

• Naik Mobil Komando, Dasco Pastikan Aspirasi Mahasiswa Sampai ke Pemerintah

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPR RI. Salah satu poin utama adalah menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, termasuk memastikan ketersediaan BBM subsidi serta menjaga harga kebutuhan pokok tetap terkendali.

Menurut Dhenni, kelangkaan BBM subsidi menjadi perhatian utama mahasiswa karena berpengaruh langsung terhadap biaya hidup masyarakat. Ia menilai persoalan tersebut harus segera mendapatkan solusi konkret dari pemerintah.

"Kelangkaan BBM subsidi ini bukan hanya soal energi, tetapi berdampak pada harga bahan pokok dan kehidupan masyarakat secara luas," katanya.

Mahasiswa juga mengapresiasi langkah pimpinan DPR yang langsung menghubungi pihak eksekutif saat audiensi berlangsung. Namun demikian, mereka menegaskan akan terus mengawal realisasi komitmen yang telah disampaikan pemerintah.

"Kalau janji itu tidak dipenuhi, tentu gelombang perjuangan mahasiswa akan terus muncul untuk mengingatkan pemerintah," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan seluruh aspirasi mahasiswa telah diterima dan akan diteruskan kepada pemerintah. DPR, kata Dasco, akan menjalankan fungsi pengawasan agar berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa dapat ditindaklanjuti.

"Pimpinan DPR bersama pimpinan komisi telah menerima aspirasi mahasiswa dan akan meneruskannya kepada pihak pemerintah sesuai tugas pengawasan DPR," kata Dasco.

Audiensi tersebut dihadiri mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, dan Universitas Esa Unggul. Pertemuan berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara I DPR RI.

Mahasiswa berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terjadi saat ini.*

(k/dh)

Keduanya diketahui menyelesaikan pemeriksaan medis sekitar pukul 19.57 WIB. Setelah keluar dari ruang IGD, Roy Suryo dan Dokter Tifa langsung diarahkan menuju Gedung Anton Soedjarwo yang menjadi fasilitas rawat inap di lingkungan RS Polri.

Baca Juga:

• Dari Mobil Tahanan ke RS Polri, Roy Suryo dan Dokter Tifa Jalani Pemeriksaan Usai Ditangkap

Sebelum meninggalkan area IGD, Roy Suryo sempat memberikan pernyataan singkat kepada awak media yang menunggu perkembangan pemeriksaan kesehatannya.

"Hasil pemeriksaan tanyakan kepada penyidik," ujar Roy singkat.

Setibanya di Gedung Anton Soedjarwo, Dokter Tifa menjadi yang pertama turun dari kendaraan. Ia tampak dibopong kuasa hukumnya, Refly Harun, bersama tim medis RS Polri menuju ruang perawatan.

Tidak lama berselang, Roy Suryo juga memasuki gedung rawat inap dengan berjalan kaki di bawah pengawalan petugas Polda Metro Jaya.

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak RS Polri maupun penyidik terkait alasan pemindahan keduanya ke ruang rawat inap setelah menjalani pemeriksaan kesehatan.

Sebelumnya, Roy Suryo dan Dokter Tifa tiba di RS Polri Kramat Jati sekitar pukul 17.52 WIB setelah dibawa dari Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.

Roy Suryo terlihat mengenakan kaus jersey berwarna biru-putih dan celana pendek, sementara rompi tahanan berwarna oranye hanya dibawa di tangan. Di sisi lain, Dokter Tifa tampak mengenakan rompi tahanan saat tiba di rumah sakit.

Kasus yang menjerat keduanya berkaitan dengan dugaan penyebaran informasi dan tudingan mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ini proses hukum terhadap kedua tersangka masih terus berlangsung di bawah penanganan penyidik Polda Metro Jaya.*

(k/dh)

Warga setempat mengaku banjir sering terjadi setiap kali hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Bahkan, ketinggian air disebut dapat mencapai paha orang dewasa sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan.

Baca Juga:

• Anggaran Rp10 Miliar untuk Rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan Tuai Kritik, Rico Waas Buka Suara

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan kemacetan lalu lintas, tetapi juga membahayakan keselamatan warga karena sejumlah parit tertutup genangan air.

"Kadang orang bisa jatuh ke parit karena tidak terlihat akibat tertutup banjir. Aktivitas masyarakat sehari-hari jadi terganggu," katanya.

Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya, Surtini. Ia menilai banjir tetap terjadi meski di lokasi terdapat saluran drainase berukuran besar. Menurutnya, drainase tersebut diduga sudah lama tidak dilakukan pengerukan sehingga aliran air tidak berjalan maksimal.

"Kami berharap ada perhatian dari Pemkot Medan untuk mengatasi banjir ini karena sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat," ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Wali Kota Medan Rico Waas melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Dari hasil pengecekan awal, ditemukan adanya saluran drainase besar yang diduga mengalami penyumbatan sehingga tidak mampu menampung dan mengalirkan debit air saat hujan turun.

"Tadi kita menerima aspirasi masyarakat terkait genangan yang sering terjadi di Jalan Bunga Mawar. Setelah dicek, ada drainase besar yang kemungkinan sudah lama mengalami penyumbatan sehingga perlu dilakukan normalisasi maupun perbaikan," kata Rico.

Rico kemudian meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh guna mengetahui akar persoalan yang menyebabkan banjir terus berulang.

"Harus dicek lebih detail untuk mengetahui titik permasalahannya. Setelah itu dipetakan solusi yang paling tepat, apakah cukup dilakukan normalisasi drainase atau perlu pembangunan saluran baru agar genangan tidak kembali terjadi," tegasnya.

Pemkot Medan berharap langkah identifikasi dan penanganan yang dilakukan dapat menjadi solusi permanen sehingga warga tidak lagi menghadapi persoalan banjir yang selama ini dikeluhkan setiap musim hujan.*

(ds/dh)

Di hadapan ratusan peserta aksi, Dasco menyampaikan bahwa DPR telah menerima dan mendengarkan seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa selama proses dialog yang berlangsung sekitar satu setengah jam di Kompleks Parlemen.

Baca Juga:

• Dasco Telepon Bahlil di Hadapan Mahasiswa, Kelangkaan BBM Subsidi Langsung Ditindaklanjuti

Menurut Dasco, sejumlah aspirasi yang disampaikan mahasiswa langsung diteruskan kepada pihak pemerintah melalui komunikasi telepon dengan sejumlah pejabat terkait.

Ia mengungkapkan, DPR telah menghubungi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyampaikan berbagai keluhan dan tuntutan yang menjadi perhatian mahasiswa.

"Beberapa aspirasi telah kami langsung sampaikan lewat telepon kepada pihak eksekutif, baik Menteri ESDM maupun Kepala BGN, dan didengarkan langsung aspirasi teman-teman mahasiswa," ujarnya.

Dasco menegaskan, DPR tidak hanya menerima aspirasi secara formal, tetapi juga berkomitmen mengawal setiap tuntutan yang telah disampaikan.

Ia memastikan seluruh masukan mahasiswa akan menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan.

"Tadi beberapa aspirasi yang ditujukan kepada DPR juga sudah kami terima. Insya Allah akan kami lanjutkan dan tindak lanjuti," tegasnya.

Aksi mahasiswa tersebut sebelumnya menyoroti sejumlah isu nasional, mulai dari persoalan bahan bakar minyak (BBM), pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius dari lembaga legislatif.

Pertemuan antara pimpinan DPR dan mahasiswa berlangsung kondusif. DPR juga membuka peluang komunikasi lanjutan guna memastikan aspirasi masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan.*

(d/dh)

Dukungan tersebut disampaikan Herdman usai bertemu Presiden Prabowo bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di kediaman Presiden di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026).

Baca Juga:

• Prabowo dan Erick Matangkan Masa Depan Olahraga Nasional dari Disabilitas hingga Olimpiade

"Persiapan tim selalu mendapat dukungan dari pemerintah. Dukungan dari seluruh masyarakat dan para pemimpin bangsa sangat penting untuk kesuksesan tim nasional," ujar Herdman.

Ia menjelaskan, Timnas Indonesia saat ini tengah fokus mempersiapkan diri menghadapi dua turnamen penting, yakni Piala AFF dan FIFA ASEAN Cup. Kedua ajang tersebut dinilai menjadi momentum strategis untuk mengukur kekuatan skuad Garuda sekaligus membuktikan dominasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Herdman mengatakan Piala AFF akan menjadi kesempatan untuk memberikan ruang kepada para pemain lokal menunjukkan kualitas mereka di level internasional.

Sementara FIFA ASEAN Cup dinilai sebagai turnamen yang harus dimenangkan Indonesia untuk menegaskan status sebagai salah satu kekuatan sepak bola terbaik di kawasan.

"FIFA ASEAN adalah turnamen yang harus kita menangkan untuk menunjukkan bahwa kita adalah yang terbaik di Asia Timur dan Asia Tenggara. Ini langkah penting yang harus kita ambil untuk membawa pulang trofi," tegasnya.

Selain membahas target jangka pendek, Herdman juga mengungkapkan komitmen Presiden Prabowo terhadap visi besar sepak bola Indonesia, yakni lolos ke Piala Dunia 2030.

Menurutnya, Presiden memiliki antusiasme tinggi terhadap perkembangan sepak bola nasional dan mendukung penuh seluruh program pembinaan yang dijalankan PSSI.

"Presiden sangat bersemangat terhadap sepak bola. Beliau sama seperti jutaan rakyat Indonesia lainnya yang ingin melihat Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2030," katanya.

Herdman menegaskan bahwa seluruh elemen tim saat ini fokus bekerja keras demi mewujudkan mimpi besar tersebut.

Ia optimistis dengan dukungan pemerintah, federasi, dan masyarakat, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan bersaing di level dunia.

Pertemuan di Hambalang juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang turut membahas berbagai program pengembangan olahraga nasional.*

(d/dh)

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan mahasiswa terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di sejumlah daerah serta kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dinilai memberatkan masyarakat.

Baca Juga:

• Demo Tak Berakhir di Jalan, Mahasiswa Akhirnya Duduk Satu Meja dengan Pimpinan DPR

"Pak Dasco tadi langsung berkomunikasi dengan Menteri ESDM terkait keluhan mahasiswa mengenai BBM subsidi yang langka dan kenaikan harga BBM nonsubsidi," ujar Saan kepada wartawan usai pertemuan.

Menurut Saan, dalam percakapan tersebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berjanji akan segera menindaklanjuti laporan mahasiswa terkait distribusi BBM subsidi yang mengalami kendala di sejumlah wilayah.

Ia menyebut, komitmen tersebut disampaikan langsung dan didengar oleh para mahasiswa yang hadir dalam forum audiensi.

Selain persoalan BBM, pertemuan antara pimpinan DPR dan mahasiswa juga membahas sejumlah isu nasional lainnya yang menjadi perhatian publik.

Dasco menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan kepada pemerintah sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI.

"Hari ini pimpinan DPR bersama pimpinan komisi menerima aspirasi dari berbagai elemen mahasiswa. Semua masukan akan kami teruskan kepada pemerintah sesuai tugas pengawasan DPR," kata Dasco.

Audiensi tersebut diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi kemahasiswaan, di antaranya HMI MPO, Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, serta sejumlah perguruan tinggi lainnya.

Dasco menilai dialog berlangsung konstruktif dan menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara DPR dan mahasiswa.

Ia memastikan DPR membuka ruang diskusi lanjutan guna menampung berbagai masukan dari kalangan akademisi dan generasi muda terkait persoalan kebangsaan.

Mahasiswa sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen dengan membawa sejumlah tuntutan, termasuk persoalan ekonomi, harga BBM, pengawasan pemerintah, hingga kebijakan publik yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.*

(d/dh)

Kegiatan yang berlangsung di halaman Lapas Kelas IIA Binjai tersebut dihadiri langsung Kepala BNNK Binjai, Ucok Ferry, serta Kepala Lapas Kelas IIA Binjai, Mochamad Mukaffi, bersama jajaran pegawai dari kedua instansi.

Baca Juga:

• Panen Raya Jagung Lapas Labuhan Ruku, Wujud Nyata Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Kepala BNNK Binjai, Ucok Ferry, mengapresiasi kolaborasi yang selama ini terjalin antara BNNK Binjai dan Lapas Kelas IIA Binjai. Menurutnya, sinergitas yang baik perlu terus ditingkatkan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat maupun lingkungan kerja.

"Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memperkuat hubungan antarinstansi sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba," ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, kedua instansi juga menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, khususnya di lingkungan pemasyarakatan.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Binjai, Mochamad Mukaffi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala BNNK Binjai beserta jajaran yang turut meramaikan kegiatan senam pagi bersama.

Ia berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus diperkuat melalui berbagai kegiatan positif lainnya yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan program pencegahan narkoba.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen kedua instansi dalam menjaga sinergitas dan memperkuat kerja sama demi mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, produktif, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Kolaborasi antara BNNK Binjai dan Lapas Kelas IIA Binjai diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun budaya hidup sehat sekaligus memperkuat upaya pemberantasan narkoba di Kota Binjai.*

(dh)

Kegiatan yang berlangsung di Aula 2BC Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unmuha, Jumat (19/6/2026), dihadiri jajaran pimpinan universitas, pimpinan fakultas, kepala biro, ketua lembaga, serta ketua program studi di lingkungan kampus tersebut.

Baca Juga:

• Ubah Limbah Styrofoam Jadi Bean Bag, Inovasi Kreatif Mahasiswa FKM Unmuha Curi Perhatian

"Rapat ini menjadi wadah evaluasi atas capaian kinerja sekaligus pemetaan prioritas perbaikan. Tujuannya agar target peningkatan mutu dapat tercapai dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan universitas," ujarnya saat membuka kegiatan.

Dalam forum tersebut, Ketua Bidang Evaluasi BPM Unmuha, Amelia, S.E., M.B.A., Ph.D., memaparkan sejumlah rekomendasi peningkatan mutu layanan serta langkah konkret untuk memperkuat implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di seluruh unit kerja kampus.

Sementara itu, Rektor Unmuha, Dr. Aslam Nur, M.A., menegaskan pentingnya menjaga konsistensi kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, RTM menjadi momentum penting untuk menilai capaian seluruh unit kerja sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi akreditasi institusi yang akan datang.

"Insyaallah dalam waktu dekat kita akan menghadapi akreditasi institusi. Target kita adalah meraih predikat Unmuha Unggul. Dengan kekompakan dan kerja keras seluruh civitas akademika, target tersebut dapat diwujudkan," kata Aslam.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja unit akademik, Rektor Unmuha juga menyerahkan penghargaan kepada program studi dengan capaian terbaik pada periode ini.

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi berhasil meraih peringkat pertama, disusul Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana di posisi kedua, dan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Pascasarjana di peringkat ketiga.

Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan jajaran pimpinan universitas sebagai simbol komitmen bersama dalam mewujudkan peningkatan mutu dan pencapaian akreditasi unggul di lingkungan Unmuha.*

(dh)

Pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026), menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem olahraga yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Temui Massa Pendukung MBG, Tegaskan Program Bergizi Gratis Layak Dilanjutkan

"Presiden ingin para penyandang disabilitas benar-benar diperhatikan. Salah satunya melalui program sertifikasi kepelatihan agar mereka bisa menjadi pelatih dan terlibat langsung dalam pembinaan olahraga nasional," ujar Erick.

Menurut Erick, jumlah penyandang disabilitas yang aktif berolahraga di Indonesia mencapai jutaan orang. Karena itu, dukungan terhadap olahraga disabilitas dinilai menjadi langkah penting dalam mewujudkan olahraga yang inklusif.

Selain olahraga disabilitas, pertemuan tersebut juga membahas pembangunan olahraga nasional dalam jangka panjang. Erick menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mendukung sistem pembinaan atlet yang berkesinambungan, termasuk pelaksanaan pemusatan latihan nasional (pelatnas) dengan skema pendanaan multi years.

Menurutnya, pembinaan atlet tidak bisa dilakukan secara tahunan karena membutuhkan perencanaan dan dukungan jangka panjang untuk menghasilkan prestasi maksimal di level internasional.

"Persiapan menuju SEA Games, Asian Games hingga Olimpiade harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Presiden mendukung kebijakan tersebut agar masa depan atlet Indonesia lebih terjamin," katanya.

Dalam kesempatan itu, Erick juga memaparkan rencana pembangunan Akademi Olahraga Nasional yang akan menjaring bibit atlet sejak usia dini. Program tersebut dirancang untuk membina talenta olahraga mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA.

Melalui akademi tersebut, pemerintah berharap proses pembinaan atlet dapat berlangsung lebih sistematis sehingga mampu melahirkan generasi atlet berprestasi di masa depan.

Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga menaruh perhatian terhadap kesejahteraan atlet setelah pensiun. Erick mengungkapkan pemerintah saat ini masih mengkaji skema dana pensiun atlet sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan atas dedikasi mereka dalam mengharumkan nama bangsa.

Pemerintah berharap berbagai program yang tengah disiapkan tersebut dapat memperkuat fondasi olahraga nasional sekaligus meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat dunia dalam beberapa tahun ke depan.*

(k/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Kejagung. Meski demikian, KPK memastikan penyelidikan terkait program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) tetap berjalan.

Baca Juga:

• Kajari Sergai dan Kasi Pidsus Diperiksa Kejagung, Dugaan Pengamanan Proyek Jadi Sorotan

Menurut Budi, koordinasi antarlembaga penegak hukum menjadi hal penting dalam sistem peradilan pidana agar penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Ia menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan proses hukum dapat berjalan optimal sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Dengan demikian, tujuan penegakan hukum untuk mengungkap tindak pidana, meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat, serta memulihkan kerugian negara dapat tercapai.

Di sisi lain, Budi menjelaskan peran KPK dalam isu MBG tidak hanya terbatas pada aspek penindakan. KPK juga telah melakukan kajian dan identifikasi berbagai potensi risiko korupsi yang berkaitan dengan tata kelola program tersebut.

Karena itu, KPK akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pihak terkait guna menindaklanjuti rekomendasi hasil kajian yang telah disampaikan.

"KPK akan terus memonitor serta berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil kajian yang telah disampaikan," ujar Budi.

Bagi KPK, pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada proses hukum. Penguatan sistem pencegahan juga menjadi bagian penting agar potensi penyimpangan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Oleh sebab itu, tindak lanjut terhadap rekomendasi perbaikan tata kelola dinilai penting untuk memastikan program-program strategis pemerintah berjalan secara efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto juga menegaskan belum ada rencana secara administrasi untuk menghentikan penyelidikan dugaan korupsi MBG. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi kabar yang menyebut KPK menghentikan penyelidikan kasus tersebut.

"Belum ada rencana secara administrasi menghentikan penyelidikan," kata Setyo kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

KPK memastikan akan terus mendukung upaya penegakan hukum sekaligus perbaikan tata kelola yang dilakukan para pemangku kepentingan sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.*

(k/dh)

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Rizaldi, mengatakan keduanya saat ini masih berada dalam proses klarifikasi oleh pihak Kejagung. Oleh karena itu, pihaknya belum dapat menyimpulkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kedua pejabat tersebut.

Baca Juga:

• Syahron Hasibuan Resmi Pimpin Kejari Aceh Singkil, Kajati Aceh: Integritas Harga Mati

Menurutnya, proses yang sedang berjalan masih bersifat dugaan sehingga asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan hingga adanya hasil resmi dari pemeriksaan.

Rizaldi menjelaskan, pihaknya belum memperoleh informasi detail mengenai proyek yang menjadi objek pemeriksaan. Namun berdasarkan informasi yang diterima dari Pusat Penerangan Hukum Kejagung, dugaan yang ditelusuri berkaitan dengan pengamanan proyek di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

"Terkait proyeknya kami belum mengetahui secara rinci. Informasi yang kami terima dari Kapuspenkum menyebutkan terkait dugaan pengamanan proyek sehingga yang bersangkutan diamankan untuk dimintai keterangan," ujarnya.

Ia menambahkan, Amriyata diamankan saat sedang menjalani cuti di Bandung, Jawa Barat. Sementara Aguinaldo Marbun diamankan di Medan sebelum dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kejatisu juga memastikan belum ada keputusan ataupun sanksi yang dijatuhkan terhadap keduanya. Apabila nantinya ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan, maka penanganan akan diserahkan kepada bidang pengawasan untuk menentukan bentuk sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Masih dalam tahap pemeriksaan. Jika nantinya terbukti melakukan pelanggaran, tentu akan ada mekanisme penjatuhan sanksi, baik ringan maupun berat sesuai hasil pemeriksaan," jelas Rizaldi.

Untuk menjamin kelancaran roda organisasi di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Kejatisu telah menunjuk Bani Ginting sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kajari Sergai sejak 9 Juni 2026.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Amriyata dan Aguinaldo diamankan oleh tim Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen pada awal Juni 2026. Keduanya diduga terkait dengan pengamanan sejumlah proyek yang berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Hingga saat ini, Kejagung masih terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap keduanya guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan.*

(tm/dh)

Aksi yang berlangsung sejak sore hari tersebut digelar sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• MBG Tetap Jalan, Istana Tegaskan Program Prabowo Tak Berhenti Meski BGN Dibenahi

"Saya mau memberikan satu contoh bagaimana peran MBG bagi anak-anak kita memang sangat dibutuhkan. Saat ini kita sedang melaksanakan penerimaan siswa baru, dan salah satu pertimbangan orang tua memilih sekolah adalah sekolah yang sudah memiliki program MBG," ujar Bobby.

Ia juga mengaku kerap menanyakan langsung kepada masyarakat di berbagai daerah terkait pelaksanaan program tersebut. Dari hasil dialog yang dilakukan, mayoritas masyarakat memberikan respons positif karena manfaatnya dirasakan secara langsung.

"Saya sering bertanya kepada masyarakat, baik anak-anak maupun orang tua yang menerima manfaat program ini. Respons yang saya terima sejauh ini sangat positif," katanya.

Meski mendukung keberlanjutan program MBG, Bobby menilai pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola agar pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran.

"Kita semua sepakat, jika ada yang perlu diperbaiki tentu harus diperbaiki. Jika ada yang perlu disempurnakan tentu harus disempurnakan. Namun jangan sampai kebutuhan anak-anak yang selama ini sudah merasakan manfaatnya menjadi terabaikan," tegasnya.

Sementara itu, koordinator aksi Wildan menyampaikan bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Kami mendukung penuh keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya generasi muda sebagai aset masa depan bangsa," ujarnya.

Massa juga meminta Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat agar program MBG tetap dilanjutkan dengan perbaikan sistem pengelolaan.

Aksi dukungan terhadap MBG ini berlangsung di tengah munculnya sejumlah kritik dan penolakan terhadap program tersebut di beberapa daerah. Namun para peserta aksi menilai yang perlu dibenahi adalah tata kelolanya, bukan menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat.*

(tm/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan inisiatif nobar yang digelar pemerintah daerah maupun pihak swasta merupakan langkah positif yang dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

Baca Juga:

• MBG Tetap Jalan, Istana Tegaskan Program Prabowo Tak Berhenti Meski BGN Dibenahi

Menurutnya, kegiatan nobar tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha bagi pelaku ekonomi lokal. Kehadiran masyarakat dalam satu lokasi diyakini mampu menggerakkan aktivitas perdagangan dan jasa di sekitar lokasi acara.

Prasetyo berharap momentum Piala Dunia 2026 dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Di sisi lain, ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung dan mendoakan Timnas Indonesia agar suatu saat dapat tampil di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut.

"Kita berharap kegiatan ini menumbuhkan ekonomi riil di masyarakat. Sambil menikmati pertandingan, mari kita berdoa dan menumbuhkan keyakinan bahwa suatu saat nanti Timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.2.7/4657/SJ yang mengimbau seluruh kepala daerah untuk memfasilitasi dan menginisiasi kegiatan nobar Piala Dunia 2026 sesuai kemampuan masing-masing daerah.

Melalui surat tersebut, pemerintah daerah diminta menyiapkan ruang publik dan lokasi strategis sebagai pusat kegiatan nobar. Dukungan juga mencakup pengaturan lalu lintas, kebersihan, keamanan, hingga fasilitas teknis lainnya agar masyarakat dapat menikmati pertandingan dengan nyaman.

Mendagri menilai Piala Dunia 2026 menjadi momentum penting untuk mendorong partisipasi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor ekonomi lokal. Kegiatan nobar diharapkan melibatkan UMKM, BUMD, komunitas pemuda, hingga pelaku usaha setempat.

Sementara itu, Direktur Utama TVRI Tubagus Fiki Chikara Satari mengungkapkan potensi ekonomi dari pelaksanaan nobar sangat besar. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, kegiatan tersebut diperkirakan mampu menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp2,34 triliun selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026.

Estimasi tersebut dihitung dari pelaksanaan nobar di 5.864 lokasi aktif selama 50 hari dengan keterlibatan rata-rata empat UMKM pada setiap venue.

Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat dapat menjadikan gelaran Piala Dunia 2026 sebagai momentum kebangkitan ekonomi lokal di berbagai daerah Indonesia.*

(dw/dh)

Audiensi berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Kura-Kura DPR RI, dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.

Baca Juga:

• Mengapa Mahasiswa Trisakti Berdemo di DPR? Ini Alasan dan Tuntutannya

Berdasarkan pantauan di lokasi, dialog antara mahasiswa dan pimpinan DPR dimulai sekitar pukul 17.30 WIB. Sebelum memasuki ruang pertemuan, para peserta terlebih dahulu melakukan registrasi yang telah disiapkan Sekretariat Jenderal DPR.

Adapun mahasiswa yang mengikuti audiensi berasal dari sejumlah organisasi dan kampus, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, dan Universitas Esa Unggul.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Mereka menyuarakan berbagai kritik terhadap kondisi ekonomi dan politik nasional serta menuntut DPR lebih maksimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Muhammad Putra, menilai DPR sebagai lembaga legislatif harus lebih aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

"Kami memilih DPR karena lembaga ini memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Kami melihat fungsi tersebut belum berjalan secara maksimal," ujar Putra kepada wartawan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa tiga tuntutan utama yakni pemulihan ekonomi dan politik nasional, evaluasi terhadap kinerja pejabat negara, serta penguatan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mahasiswa juga menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang mereka suarakan apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons yang memadai dari para pemangku kebijakan.

Pertemuan antara pimpinan DPR dan mahasiswa diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif guna menjembatani aspirasi publik dengan kebijakan yang diambil oleh lembaga legislatif.*

(in/dh)