DELI SERDANG – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyinggung perjalanan politiknya saat menghadiri Pendidikan dan Latihan (Diklat) Laskar Partai Gerindra Sumatera Utara di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam kegiatan tersebut, Bobby menyebut dirinya masih tergolong baru sebagai kader Gerindra.

Baca Juga:

• APBN 2027 Tembus Rp4.000 Triliun, Ekonom Ungkap Alasan Pemerintah Naikkan Belanja

Bobby mengatakan Gerindra menjadi partai yang membuka pintu untuk dirinya setelah peristiwa tersebut.

Karena itu, ia menyatakan ingin menjadikan Gerindra sebagai tempat terakhirnya dalam perjalanan politik.

"Gerindra adalah rumah yang pantas dan tepat untuk kita mencapai cita-cita Bangsa Indonesia. Partai Gerindra bukan partai tanpa perjuangan, bukan partai yang tiba-tiba jadi pemenang. Kita semua termasuk saya, mari kita torehkan nama kita untuk membesarkan nama Gerindra minimal di Sumut," kata Bobby Nasution dalam keterangannya yang diterima, Sabtu (3/10/2026).

Bobby mengatakan seharusnya dirinya mengikuti Diklat bersama peserta lainnya karena statusnya yang masih baru di Gerindra.

"Sejujurnya, seharusnya saya bersama-sama berada bersama kalian, di barisan kalian. Karena saya juga baru masuk, sebelumnya saya pernah di sebuah partai lain. Beberapa tahun saya di partai sebelumnya, saya dipecat, diberhentikan," ungkapnya.

Menurut Bobby, setelah diberhentikan dari partai sebelumnya, dirinya merasa lebih tenang ketika Gerindra membuka kesempatan untuk bergabung.

"Namun yang membuat saya tenang, saat itu saya melihat kader dan Partai Gerindra membuka tangan selebarnya buat saya. Ini adalah jalan saya, yang menurut saya cukup sekali pindah partai. Biarlah saya di partai Gerindra," ucapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Bobby dalam kegiatan yang menjadi bagian dari pendidikan dan penguatan kader Gerindra di Sumatera Utara.

Diklat Laskar Gerindra Sumut berlangsung di Sibolangit dan diikuti kader dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga mengajak kader Gerindra untuk mendukung pelaksanaan program Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Bobby, kader partai memiliki peran untuk membantu menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat.

"Kami dan kita semua, titip untuk jaga bukan hanya nama baik partai tetapi juga program-program Pak Presiden. Program-program Pak Presiden sangat berdampak kepada masyarakat bawah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat," sebutnya.

Bobby kemudian mengusulkan kepada Ketua DPD Gerindra Sumut Ade Jona Prasetyo agar para kepala daerah dan kader Gerindra dapat melakukan pertemuan secara rutin.

"Kalau boleh minimal sebulan sekali Pak Ketua bisa perintahkan kepala daerah, kader-kader (dari Gerindra), bisa ngumpul. Biar program-program Pak Presiden bisa tersampaikan ke bawah dan sukses," tuturnya.

Kegiatan Diklat Laskar Gerindra Sumut sendiri menjadi bagian dari agenda kaderisasi partai.

Berdasarkan laporan panitia, kegiatan tersebut diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai daerah di Sumatera Utara.* (d/ad)

JAKARTA – Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) 2026 menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal.

Berbeda dengan pembiayaan konvensional, KUR BSI menggunakan prinsip syariah.

Baca Juga:

• Reshuffle Kabinet Prabowo, Ini Harapan Dunia Usaha Menuju 2027

Plafon pembiayaan tersedia sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Salah satunya pembiayaan hingga Rp50 juta yang dapat digunakan untuk modal usaha maupun pengembangan bisnis.

Selain itu, tersedia pilihan pembiayaan dengan limit hingga Rp100 juta. Tenor pembiayaan dapat disesuaikan dengan kemampuan pembayaran nasabah.

Margin pembiayaan disebut sekitar 3 persen per tahun, dengan ketentuan mengikuti akad dan skema pembiayaan yang berlaku.

Lantas, berapa angsuran yang perlu disiapkan setiap bulan jika mengajukan KUR BSI 2026 dengan plafon Rp50 juta?

Syarat KUR BSI 2026

Pelaku usaha yang ingin mengajukan KUR BSI perlu memenuhi sejumlah persyaratan. Berikut ketentuannya:

- Individu atau perorangan yang menjalankan usaha produktif dan layak.
- Usaha telah berjalan secara aktif minimal enam bulan.
- Belum pernah menerima pembiayaan modal kerja atau investasi komersial, dengan pengecualian pembiayaan konsumsi untuk kebutuhan rumah tangga, pembiayaan skema atau skala ultra mikro, serta pembiayaan pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
- Dapat sedang menerima pembiayaan secara bersamaan, seperti KPR, KKP roda dua produktif, pembiayaan dengan jaminan SK pensiun, kartu kredit, pembiayaan Resi Gudang, dan pembiayaan konsumsi untuk kebutuhan rumah tangga.
- Memiliki kolektibilitas lancar.
- Menyiapkan dokumen administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), NPWP untuk plafon di atas Rp50 juta, serta surat izin usaha.

Cara Pengajuan KUR BSI 2026

Pengajuan KUR BSI 2026 dapat dilakukan secara daring melalui layanan Salam Digital.

Calon nasabah dapat membuka situs Salam Digital BSI, kemudian memilih jenis plafon pembiayaan yang diinginkan dan menekan tombol "Ajukan Sekarang".

Selanjutnya, calon nasabah perlu melengkapi formulir pengajuan, termasuk nama, NIK, dan alamat email. Dokumen persyaratan kemudian diunggah sesuai petunjuk yang tersedia.

Setelah seluruh data lengkap, pengajuan dapat dikirim dengan menekan tombol "Ajukan" atau "Kirim".

BSI selanjutnya melakukan verifikasi data dan menghubungi calon nasabah untuk menentukan jadwal survei lokasi usaha, baik secara langsung maupun virtual.

Jika pengajuan disetujui, nasabah akan diundang untuk menandatangani akad pembiayaan syariah. Setelah proses tersebut selesai, dana pembiayaan dapat dicairkan ke rekening BSI.

Selain secara daring, pengajuan juga dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang BSI terdekat sambil membawa seluruh dokumen persyaratan.

Tabel Angsuran KUR BSI 2026 Rp50 Juta

Untuk plafon pembiayaan Rp50 juta, berikut simulasi angsuran berdasarkan tenor yang tercantum dalam informasi pembiayaan:

12 bulan: Rp4.250.000 per Bulan
24 bulan: Rp2.166.000per Bulan
36 bulan: Rp1.472.200per Bulan
48 bulan: Rp1.125.500per Bulan
60 bulan: Rp916.600per Bulan

Besaran angsuran tersebut merupakan simulasi berdasarkan skema yang tercantum dalam informasi KUR BSI 2026.

Besaran pembiayaan, akad, margin, tenor, dan persetujuan akhir tetap mengikuti ketentuan serta hasil verifikasi pihak bank.

Bagi pelaku UMKM, informasi mengenai syarat, dokumen, tenor, dan kemampuan membayar penting diperhatikan sebelum mengajukan pembiayaan.* (di/ad)

JAKARTA – Sarwendah melalui tim kuasa hukumnya menegaskan tidak pernah sengaja menghalangi kedua putrinya, Thalia dan Thania Onsu, untuk bertemu dengan ayah kandung mereka, Ruben Onsu.

Kuasa hukum Sarwendah, Pablo Benua, mengatakan kliennya justru telah beberapa kali membujuk kedua anaknya agar bersedia meluangkan waktu untuk bertemu dengan Ruben Onsu.

Baca Juga:

• Gibran Dilaporkan ke Bareskrim, Ini Hal yang Dipersoalkan Pelapor soal Dokumen Pendidikan

"Sarwendah sebagai ibu tidak pernah berusaha menghalang-halangi anak-anaknya bertemu RO (Ruben Onsu). Anak-anak sudah dibujuk berulang kali oleh klien kami, tetapi dari anak-anak tersebut muncul kesan menolak untuk bertemu," ujar Pablo, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Pablo, kondisi tersebut membuat Sarwendah berada dalam posisi yang dilematis.

Ia khawatir tidak mempertemukan anak dengan Ruben akan menimbulkan anggapan bahwa dirinya sengaja membatasi hubungan antara anak dan ayahnya.

Namun, di sisi lain, Sarwendah juga mempertimbangkan kondisi mental dan psikologis kedua anaknya.

Menurut kuasa hukum, memaksakan pertemuan ketika anak belum bersedia dikhawatirkan justru dapat memberikan tekanan kepada mereka.

"Sarwendah dalam kondisi serbasalah. Tidak mempertemukan dianggap menghalangi, kalau memaksa terkesan keras pada anak. Jadi kami minta jangan digoreng-goreng seolah ada larangan atau hasutan agar membenci ayahnya," tegas Pablo.

Pablo juga menegaskan Sarwendah tidak pernah berupaya menjatuhkan harkat dan martabat Ruben Onsu sebagai ayah di hadapan kedua anak mereka.

Kuasa hukum Sarwendah lainnya, Chris Sam Siwu, mengatakan pihaknya siap membuktikan pernyataan tersebut dalam proses hukum yang berjalan.

Ia menyebut pihak Sarwendah juga terbuka apabila kedua anak perlu menjalani pemeriksaan kondisi psikologis kembali oleh psikolog independen.

Selain itu, tim kuasa hukum Sarwendah telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membantu proses pemulihan mental anak-anak secara bertahap.

"Kami sudah meminta bantuan konselor dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) untuk memberikan terapi dan pendampingan. Pendampingan dilakukan sambil mengajak bicara dan bermain secara halus agar anak-anak mau bertemu ayahnya tanpa membuat kondisi psikologis mereka terganggu," tutur Chris.

Pernyataan tim kuasa hukum tersebut disampaikan untuk menjelaskan posisi Sarwendah di tengah polemik mengenai hubungan Ruben Onsu dengan kedua putrinya.

Pihak Sarwendah menekankan bahwa keputusan terkait pertemuan anak dengan ayahnya juga mempertimbangkan kondisi dan kenyamanan anak.* (bs/ad)

JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 disepakati menjadi salah satu anggaran terbesar dalam sejarah Indonesia.

Belanja negara dipatok sekitar Rp4.000 triliun, dengan pendapatan negara sekitar Rp3.500 triliun dan defisit sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca Juga:

• Rico Waas Sapa Warga Beringin, Bahas Solusi Banjir hingga Rencana 10.000 CCTV di Medan

Ekonom Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS) sekaligus Koordinator Wilayah Tengah Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Lukman Hakim, mengatakan kenaikan anggaran tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Lukman, pemerintah saat ini menggunakan pendekatan big push atau dorongan besar untuk menggerakkan perekonomian.

"Pendekatan yang dipakai oleh Pak Prabowo ini kan big push. Pendekatan yang juga dipakai oleh Soemitro. Dalam Soemitro economics itu yang paling terkenal adalah big push, dorongan besar," kata Lukman, Sabtu (3/10/2026).

Lukman menjelaskan pendekatan big push membuat pemerintah mengambil peran yang lebih besar dalam upaya mengatasi ketidakseimbangan ekonomi.

Konsekuensinya, kebutuhan belanja negara ikut meningkat.

Meski demikian, dia menilai besaran belanja tersebut masih dapat dilihat dari sisi defisit APBN.

Defisit APBN 2027 sebesar 2,4 persen terhadap PDB masih berada di bawah batas maksimal 3 persen yang diatur dalam undang-undang.

Angka tersebut juga relatif berada pada kisaran defisit APBN dalam beberapa tahun sebelumnya.

"Artinya dengan hitungan begitu, memang pemerintah yakin bisa mencukupi, utangnya enggak banyak, hanya sekitar 2,4 persen dari PDB," ujarnya.

Menurut Lukman, pekerjaan rumah pemerintah bukan hanya mengatur besarnya belanja, tetapi juga memastikan penerimaan negara cukup kuat.

Dia mengingatkan pemerintah perlu mencari sumber penerimaan lain di luar pajak.

Menurut Lukman, beban pajak yang meningkat di tengah kondisi ekonomi dapat memberikan tekanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

"Bisnis juga enggak begitu sehat hari-hari ini, sehingga memperberat. Bahayanya ke depan kelompok kelas menengah semakin lemah karena pajak semakin tinggi, sementara produktivitas semakin rendah," kata Lukman.

Salah satu sumber penerimaan yang dinilai dapat dimaksimalkan adalah dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama perusahaan di sektor pertambangan.

Lukman menyebut dividen BUMN selama ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap APBN. Namun, dia menyoroti pengelolaan dividen BUMN melalui Danantara.

"Dividen-dividen dari BUMN kan harusnya masuk menambal APBN. Tapi sekarang kan dikelola oleh Danantara, sehingga tidak memperkuat APBN," jelasnya.

Karena itu, Lukman menilai pemerintah perlu melakukan prioritas anggaran secara lebih tepat sekaligus meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain penerimaan negara, Lukman mengingatkan kualitas penggunaan anggaran juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

Menurut dia, besarnya anggaran tidak otomatis memberikan dampak positif jika penyerapan hanya mengejar habisnya anggaran tanpa memperhatikan hasil dan manfaat program.

Lukman menilai terdapat perubahan dalam sistem perencanaan dan penganggaran setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dia membandingkannya dengan sistem pada era sebelumnya yang menurut dia lebih menekankan fungsi perencanaan dan evaluasi anggaran.

"Hari ini yang kita lihat adalah indikator keberhasilan anggaran itu adalah penyerapan anggaran. Ini kemunduran sebenarnya," tegas Lukman.

Menurut Lukman, kondisi tersebut berisiko membuat sejumlah program hanya mengejar target penyerapan anggaran menjelang akhir tahun tanpa mengevaluasi kualitas output, outcome, dan dampaknya bagi masyarakat.

"Di tengah tahun sudah dikejar-kejar supaya anggaran terserap, padahal mungkin kegiatan dari tahun ke tahun ya sama saja, redundant. Pokoknya secara SPJ (Surat Pertanggungjawaban) oke, beres," ujarnya.

Karena itu, Lukman menilai Kementerian Keuangan perlu mengevaluasi program pemerintah agar tidak terjadi pengulangan kegiatan yang tidak memberikan dampak yang jelas.

Besarnya APBN 2027 pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan jumlah belanja negara.

Kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan, menentukan prioritas, serta memastikan setiap anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.* (km/ad)

MEDAN – Banjir masih menjadi persoalan yang dikeluhkan warga Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang.

Tahun lalu, air bercampur lumpur bahkan masuk ke rumah warga hingga merusak harta benda.

Baca Juga:

• Rocky Gerung Ungkap Peran Wantimpres: Olah Persepsi Publik agar Sejalan dengan Presiden

Didampingi Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi, pimpinan perangkat daerah dan Camat Medan Selayang Huznul Hafiz Rambe, Rico mendengarkan langsung keluhan warga sekaligus membahas sejumlah langkah penanganan.

Rico mengingat kembali kondisi Kelurahan Beringin ketika banjir besar terjadi pada tahun lalu.

Saat datang pada 29 November, kata dia, lumpur menggenangi permukiman mulai dari mata kaki hingga hampir sepinggang.

Bahkan, terdapat rumah warga yang hanya menyisakan bagian pintu setelah diterjang banjir.

"Pemerintah harus hadir. Tapi tidak mungkin hanya bertahan saja, harus dicarikan solusinya. Harus ada solusinya," tegas Rico Waas.

Menurut Rico, persoalan utama berada pada aliran air di Lingkungan 5 dan 6 yang berada seperti di kawasan cekungan.

Sejumlah parit dinilai belum mampu menampung debit air ketika permukaan Sungai Babura mengalami kenaikan.

Pemko Medan kemudian mengkaji pembangunan drainase dari Jalan Saudara menuju Sungai Babura.

Selain itu, terdapat rencana pembangunan crossing menuju sungai sebelum jembatan arah Polonia.

Namun, Rico meminta kajian teknis dilakukan secara matang.

Menurut dia, pembangunan drainase harus benar-benar menyelesaikan persoalan dan tidak justru membuat air kembali menggenangi permukiman warga.

Pemko Medan juga merencanakan pembangunan Parit Gergaji sepanjang sekitar 300 meter.

Pemerintah kota akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk mengkaji pembangunan tanggul di sepanjang Sungai Babura.

"Kalau posisi daerah kita ini sudah di bawah, mungkin dibutuhkan supaya air tidak meluber kemari," jelas Rico Waas.

Rico meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) melakukan kajian menyeluruh terhadap seluruh opsi tersebut.

Hasil kajian nantinya menjadi dasar perencanaan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

Keluhan mengenai banjir turut disampaikan warga PB Selayang 2.

Untuk kawasan tersebut, Pemko Medan merencanakan pembangunan u-ditch di Jalan Kenanga sepanjang sekitar 1,2 kilometer.

Pembangunan saluran juga direncanakan pada sebagian Jalan Bunga Wijaya Kesuma.

Selain itu, Rico meminta kawasan Sungai Babura yang terdapat material alami akibat pohon tumbang segera dibersihkan.

Material tersebut dinilai berpotensi menghambat aliran air.

Persoalan lain yang disampaikan warga adalah penerangan jalan. Ibu Naria mengeluhkan sejumlah titik yang masih gelap.

Kondisi itu menjadi perhatian karena dirinya harus keluar rumah sejak dini hari untuk berjualan ke Pasar Pringgan.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, Rico meminta lampu jalan yang tiangnya sudah tersedia tetapi lampunya mati segera diperbaiki.

Untuk titik tertentu, ia bahkan meminta pemasangan dilakukan pada hari yang sama.

"Kalau yang itu langsung dipasang hari ini," kata Rico disambut tepuk tangan warga.

Sementara untuk kawasan sekitar AURI dan Jalan Saudara, Rico meminta perangkat daerah berkoordinasi dengan pihak terkait agar kebutuhan penerangan dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam dialog tersebut, warga bernama Zulfikar turut mempertanyakan persoalan bantuan sosial, termasuk ketidaksesuaian data desil.

Rico menjelaskan masyarakat dapat mengajukan verifikasi dan pembaruan data melalui operator SIKS-NG di kantor lurah, aplikasi Parlinsos, Cek Bansos maupun DTSN.

Menurut Rico, kegiatan Sapa Warga merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi secara langsung.

Persoalan yang dapat disampaikan antara lain administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, UMKM, persampahan, keamanan, jalan dan drainase, rumah ibadah hingga anak putus sekolah.

Ia juga mengingatkan adanya program Tebus Ijazah bagi siswa yang terkendala memperoleh ijazah.

"Problem apa pun silakan sampaikan kepada saya hari ini," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rico juga menyampaikan rencana peningkatan pengawasan keamanan di Kota Medan.

Pemko Medan, kata dia, mulai tahun depan menyiapkan 10.000 kamera CCTV yang akan dipasang di berbagai wilayah Kota Medan.

Setiap kecamatan direncanakan mendapatkan sekitar 500 CCTV. Kamera tersebut akan terhubung dan dipantau untuk membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.

"Untuk satu Kota Medan itu kami siapkan 10.000 CCTV. 10.000 CCTV yang akan kami kontrol semuanya," ujar Rico.

Menurut Rico, pengawasan nantinya tidak hanya dilakukan dari tingkat kota.

Pemerintah kecamatan juga akan dilibatkan sehingga kondisi lingkungan dapat dipantau lebih cepat.

Berbagai rencana tersebut menjadi bagian dari respons Pemko Medan terhadap aspirasi warga melalui kegiatan Sapa Warga.

Penanganan banjir, peningkatan penerangan dan keamanan, serta penyelesaian persoalan sosial menjadi sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut.* (ad)

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2016-2019 Muhadjir Effendy buka suara mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Muhadjir menjelaskan bahwa proses penyetaraan ijazah dari luar negeri tidak sampai pada tingkat menteri.

Baca Juga:

• Denny Indrayana Minta Gibran Didiskualifikasi, Klaim Persidangan Buktikan Tak Ada Ijazah SMA

"Berdasarkan Permendikbud 29 Tahun 2014, urusan penyetaraan ijazah luar negeri tidak sampai ke menteri. Urusannya sudah dilimpahkan ke Dirjen. Permennya saja yang tanda tangan menteri sebelum saya," katanya, Sabtu (3/10/2026).

Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 yang dimaksud Muhadjir mengatur tentang pengesahan fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar serta penerbitan surat keterangan pengganti ijazah atau surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam persidangan pada 2 Oktober 2026, MK mendengarkan keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Atase Pendidikan KBRI Singapura, serta Atase Pendidikan KBRI Australia.

Kemendikdasmen dalam persidangan menjelaskan bahwa penyetaraan pendidikan luar negeri bukan proses untuk menerbitkan ijazah atau menyatakan seseorang lulus dari sekolah di Indonesia.

Surat yang diterbitkan kementerian merupakan hasil penilaian kesetaraan, sementara dokumen pendidikan asli tetap berasal dari institusi pendidikan luar negeri.

Direktur Jenderal terkait di Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, juga menjelaskan bahwa permohonan penyetaraan pendidikan atas nama Gibran diajukan secara daring pada 6 Agustus 2019.

Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan riwayat pendidikan dan dokumen yang diajukan.

Dalam sidang yang sama, Atase Pendidikan KBRI Singapura yang diwakili Nur Aeni Ariyanti menyatakan pihaknya tidak menemukan dokumen pendidikan Gibran yang tersimpan di KBRI.

"ada setelah kami menelusuri dokumen yang ada, kami tidak menemukan adanya dokumen yang disimpan di KBRI, Yang Mulia," ujar Nur Aeni dalam persidangan.

Sementara itu, Atase Pendidikan KBRI Canberra yang diwakili Yuli Rahmawati mengatakan pihaknya juga tidak menemukan pengajuan permohonan atas nama Gibran berdasarkan penelusuran arsip.

"Majelis Hakim, berdasarkan penelusuran arsip, baik secara hardcopy maupun softcopy, kami tidak memiliki pengajuan permohonan dari Pak Gibran," jawab Yuli.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari bahan yang diperiksa majelis hakim dalam perkara PHPU yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.

Dalam permohonannya, Denny Indrayana dan para pemohon mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.

Mereka mendalilkan adanya persoalan pada proses penyetaraan pendidikan yang digunakan sebagai bagian dari pemenuhan syarat pencalonan.

Para pemohon meminta MK menyatakan syarat pendidikan Gibran tidak memenuhi ketentuan serta meminta konsekuensi hukum terhadap pencalonannya.

Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum para pemohon sebelumnya menyampaikan dalil tersebut dalam persidangan.

"Para Pemohon menemukan indikasi dan bukti petunjuk awal bahwa cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dari Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga manipulatif," tutur Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum Para Pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin (21/9/2026) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Namun, dalil tersebut masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan perkara.

Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebelumnya membantah adanya cacat administratif dalam syarat pendidikan Gibran dan mengatakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 bukan dibuat untuk mempermudah pencalonan seseorang.

Dengan demikian, keterangan Muhadjir mengenai kewenangan penyetaraan ijazah menjadi salah satu informasi dalam polemik yang saat ini sedang diperiksa melalui persidangan MK.

Putusan akhir mengenai permohonan tersebut sepenuhnya berada pada kewenangan Mahkamah Konstitusi.* (km/ad)

JAKARTA – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Denny, yang menjadi salah satu pemohon dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, berharap majelis hakim konstitusi mengabulkan petitum yang salah satunya meminta Gibran didiskualifikasi.

Baca Juga:

• Gibran Dilaporkan ke Bareskrim, Ini Hal yang Dipersoalkan Pelapor soal Dokumen Pendidikan

Perkara tersebut mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana ketentuan yang mereka jadikan dasar gugatan.

MK mencatat perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan oleh sejumlah pemohon, termasuk Denny Indrayana.

Perkara tersebut telah menjalani rangkaian persidangan sejak September 2026, termasuk agenda pemeriksaan pendahuluan, jawaban KPU dan keterangan Bawaslu, serta pembuktian dari para pihak.

Denny menilai permohonan tersebut layak dikabulkan karena, menurut klaimnya, persidangan PHPU telah membuktikan Gibran tidak memiliki ijazah pendidikan SMA.

Dia juga mengeklaim persidangan menunjukkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 memberikan kemudahan bagi Gibran dalam memenuhi persyaratan pencalonan.

"Ini tentu saja pelanggaran konstitusi yang serius, sehingga MK semestinya menegakkan prinsip pemilihan jujur dan adil dengan mendiskualifikasi Gibran," lanjut Denny.

Namun, dalil tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang sedang diperiksa MK.

Dalam persidangan, mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari membantah adanya cacat administratif dalam dokumen pendidikan Gibran.

Hasyim juga membantah bahwa Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dibuat untuk mempermudah seseorang memenuhi syarat pencalonan.

Denny mengatakan apa pun putusan yang nantinya dijatuhkan MK harus dihormati dan ditaati oleh semua pihak.

Dia berharap putusan tersebut dapat menjadi jalan keluar terhadap persoalan yang dipersoalkan dalam perkara PHPU tersebut.

"Tentu putusan MK yang mestinya solutif menjadi solusi persoalan kebangsaan kita, mesti ditaati oleh semua pihak apapun putusannya mudah-mudahan memang sesuai dengan prinsip jujur dan adil kepemiluan kita," tutur dia.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 masih dalam proses pemeriksaan MK.

Karena itu, pernyataan mengenai ketidakabsahan syarat pendidikan Gibran dalam naskah ini merupakan dalil atau pandangan dari pihak pemohon, bukan putusan pengadilan.

Dalam proses persidangan sebelumnya, KPU juga mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa perkara tersebut.

KPU berpendapat permohonan yang diajukan berkaitan dengan sengketa proses pencalonan, bukan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.* (in/ad)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap adanya yayasan yang meminta setoran kepada mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdasarkan jumlah ompreng yang disalurkan.

Menurut Sudaryono, yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap operasional maupun pembinaan dapur SPPG yang berada di bawah naungannya.

Baca Juga:

• Nanik Belum Diperiksa dalam Kasus Korupsi MBG, Kejagung: Belum Ada Indikasi Keterlibatan

Temuan tersebut diperoleh BGN saat melakukan proses registrasi untuk memperbarui perjanjian kerja sama dengan yayasan maupun mitra pengelola SPPG di seluruh Indonesia.

Sudaryono menilai praktik permintaan setoran tersebut dapat menambah beban mitra pengelola SPPG.

Kondisi itu juga dinilai berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Atas temuan tersebut, BGN memberikan kesempatan kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan yang menaungi SPPG mereka.

"Atas dasar efisiensi, keadilan, dan pemanfaatan anggaran MBG secara maksimal, kami memberikan ruang kepada mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan yang menaunginya, terutama apabila yayasan tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap jalannya dapur," tegasnya.

BGN telah menyediakan dua portal registrasi, masing-masing untuk yayasan dan mitra pengelola SPPG.

Melalui mekanisme tersebut, mitra dapat mengajukan yayasan baru sekaligus menyampaikan bukti terkait persoalan maupun kerugian yang dialami dalam kerja sama sebelumnya.

Pengajuan tersebut selanjutnya akan diproses BGN sesuai dengan mekanisme registrasi yang berlaku.

Sudaryono menegaskan anggaran program MBG harus digunakan secara maksimal untuk menghasilkan makanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.

Menurut dia, penggunaan anggaran harus disertai pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi agar dana yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat bagi penerima program.

"Intinya kami ingin pelaksanaan MBG ini betul-betul uang yang tersalurkan itu dikonversi menjadi menu makanan yang kualitasnya baik dan diterima dengan baik, kandungan gizinya baik, pertanggungjawabannya baik, akuntabilitasnya baik dan transparan ," tutup Sudaryono.

Temuan mengenai permintaan setoran tersebut menjadi perhatian BGN dalam proses pembaruan kerja sama dengan yayasan dan mitra SPPG.

BGN membuka ruang bagi mitra yang merasa dirugikan untuk melaporkan persoalan sekaligus mengajukan pergantian yayasan melalui mekanisme yang telah disediakan.* (kp/ad)

JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung mengungkap salah satu peran Wantimpres dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Rocky, Wantimpres akan mengolah persepsi publik yang berbeda dengan pemerintah agar memiliki kesamaan dengan persepsi Presiden.

Baca Juga:

• Rocky Gerung Jadi Wantimpres, Mungkinkah Jadi "Good Boy"?

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya resmi mengangkat 26 anggota Wantimpres melalui Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026. Rocky Gerung menjadi salah satu anggota yang dilantik.

Rocky menjelaskan, Wantimpres tidak bertugas melayani pertanyaan-pertanyaan konkret yang muncul setiap hari.

Menurut dia, dewan tersebut lebih berperan melakukan kontemplasi terhadap berbagai persoalan untuk kepentingan jangka panjang.

Rocky mengibaratkan Wantimpres seperti oversight committee dalam sebuah perusahaan.

"Tapi karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri," jelasnya.

Rocky mengatakan Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis.

Menurut dia, hal tersebut menjadi salah satu pesan khusus yang disampaikan Presiden Prabowo kepada para anggota Wantimpres.

"Bahwa dewan pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden," jelasnya.

Keterangan Rocky mengenai fungsi Wantimpres tersebut sejalan dengan penjelasan resmi Sekretariat Negara bahwa para anggota Wantimpres memberikan pertimbangan kepada Presiden, termasuk melihat dampak suatu kebijakan dan memberikan masukan mengenai arah kebijakan.

Selain memberikan pertimbangan, Rocky mengatakan Wantimpres memiliki fungsi yang lebih politis, yakni memonitor situasi politik dan situasi kebudayaan.

Menurut dia, setiap anggota Wantimpres memiliki tanggung jawab etis dalam menjalankan tugasnya.

Karena itu, anggota dewan tidak hanya melihat persoalan dari sisi peristiwa yang sedang berlangsung, tetapi juga perlu mengambil jarak untuk melihat persoalan secara lebih luas.

"Jadi semua hal yang akan dibicarakan di dalam dewan didasarkan pada tanggung jawab etis dari masing-masing anggota. Bukan tanggung jawab kelompok, tanggung jawab etis. Karena itu pertanggungjawaban pertama adalah kemampuan untuk mengambil jarak dari peristiwa-peristiwa konkret," jelasnya lagi.

Rocky sebelumnya juga menyatakan bahwa perubahan posisinya dari luar pemerintahan ke dalam Wantimpres tidak berarti mengubah sikap dan pemikirannya.

Dengan posisi barunya tersebut, Rocky kini menjadi bagian dari lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden Prabowo.

Perannya mencakup pandangan mengenai dampak kebijakan, situasi politik dan kebudayaan, serta berbagai persoalan yang dinilai penting bagi arah pemerintahan.* (km/ad)

MEDAN – Keluarga Besar Satuan Tugas Pengurus Daerah II Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (Satgas PD II GM FKPPI) Sumatera Utara menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Brigjen Pol Sonny Irawan, S.I.K., M.H. yang mendapat amanah baru sebagai Kapolda Sumatera Utara.

Penunjukan Brigjen Pol Sonny Irawan sebagai Kapolda Sumut merupakan bagian dari rotasi jabatan sejumlah perwira tinggi Polri yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Ini Daftar 19 Kapolda yang Diganti Kapolri Suyudi: Sonny Irawan Pimpin Polda Sumut, Whisnu Hermawan Jadi Wairwasum

Ucapan selamat tersebut disampaikan langsung jajaran inti Satgas PD II GM FKPPI Sumut sebagai bentuk dukungan dan penghormatan terhadap pimpinan baru Polda Sumatera Utara.

Dansatgas PD II GM FKPPI Sumut Dedi Rizaldi didampingi Sekda Satgas Alan Pane, S.Tr., S.H., CPM dan Bendahara Satgas M. Haidir, S.T., menyatakan GM FKPPI Sumut siap bersinergi dan mendukung program-program Kapolda Sumut dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Sumatera Utara.

"Kami Satgas PD II GM FKPPI Sumatera Utara mengucapkan Selamat dan Sukses atas amanah baru sebagai Kapolda Sumatera Utara kepada Bapak Brigjen Pol Sonny Irawan, S.I.K., M.H. Semoga dibawah kepemimpinan beliau, Polda Sumut semakin Presisi, profesional, dan dicintai masyarakat. Kami Solid, Kuat, Militan siap mendukung," ujar Dedi Rizaldi.

Senada dengan Dedi, Sekda Satgas PD II GM FKPPI Sumut Alan Pane,S.Tr., S.H., CPM mengatakan Brigjen Sonny Irawan merupakan perwira yang memiliki pengalaman dan diharapkan mampu membawa semangat baru dalam menjalankan tugas sebagai Kapolda Sumut.

"Kami yakin dengan pengalaman dan integritas beliau, Sumatera Utara akan semakin aman dan kondusif. GM FKPPI sebagai anak kolong TNI-Polri akan selalu berada di garda terdepan menjaga NKRI dan mendukung Polri," tegas Alan Pane yang juga dikenal sebagai pengacara muda Sumut.

Sementara itu, Bendahara Satgas PD II GM FKPPI Sumut M. Haidir, S.T. turut menyampaikan doa dan harapan agar Brigjen Pol Sonny Irawan selalu diberikan kesehatan serta kekuatan dalam menjalankan tugas sebagai Kapolda Sumatera Utara.

Sebelum dipercaya menjadi Kapolda Sumut, Sonny Irawan pernah menjabat sebagai Wakapolda Sumut.

Ia kemudian mendapat penugasan sebagai Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri sebelum kembali dipercaya memimpin Polda Sumut.

Pergantian tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi Polri dan pembinaan karier personel.

Dalam menjalankan amanah barunya, Sonny akan memimpin Polda Sumut bersama seluruh jajaran dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di Sumatera Utara.* (ad)

Oleh:Ija Suntana

SECARA sederhana, nasihat dan kritik sering kali diperlakukan sebagai sesuatu yang sama.

Baca Juga:

• Wantimpres dan Bisikan di Balik Pintu Istana

Nasihat lahir dari orientasi perbaikan. Sedangkan, kritik lahir dari orientasi penilaian. Perbedaan ini penting karena menentukan arah suatu percakapan.

Nasihat bertanya, "Bagaimana keadaan ini bisa menjadi lebih baik?" Sedangkan kritik bertanya, "Apa yang salah dari keadaan ini?"

Keduanya tidak selalu bertentangan, tetapi keduanya tidak identik.

Kata kritik berasal dari bahasa Yunani kritikos, yang berarti "mampu menilai", "mampu membedakan", atau "mampu menghakimi".

Akar katanya adalah krinein, yang berarti memisahkan, membedakan, memutuskan, atau mengadili.

Dari akar kata ini lahir berbagai istilah seperti criterion (kriteria), crisis (krisis yang menuntut keputusan), dan critique.

Sejak awal kemunculannya, kritik memang tidak dirancang untuk membangun jalan keluar.

Kritik dirancang untuk melakukan pembedaan antara yang dianggap benar dan yang dianggap salah, antara yang dianggap baik dan yang dianggap buruk.

Kritik adalah instrumen evaluasi. Ia bekerja seperti pisau analisis yang membedah suatu keadaan agar kelemahannya terlihat.

Karena itu, seorang kritikus pada hakikatnya adalah pembuat daftar kekeliruan.

Ia menginventarisasi cacat, menunjukkan kontradiksi, mengungkap inkonsistensi, dan menyoroti penyimpangan.

Semakin tajam seorang kritikus, semakin rinci pula daftar kesalahan yang dapat ia tunjukkan. Di sinilah nasihat memiliki karakter berbeda.

Kata nasihat berasal dari bahasa Arab, al-nushu, yang arti aslinya adalah memurnikan sesuatu dari campuran yang membuatnya tidak asli.

Nasihat tidak berangkat dari hasrat menghakimi, melainkan dari dorongan memperbaiki.

Seorang pemberi nasihat mungkin melihat kesalahan yang sama dengan seorang kritikus, tetapi ia tidak berhenti pada kesalahan tersebut.

Ia bergerak selangkah lebih jauh dengan menunjukkan kemungkinan solusi. Nasihat selalu memiliki orientasi masa depan.

Ia tidak sekadar memotret kegagalan masa lalu, tetapi berusaha membuka jalan menuju keadaan yang lebih baik.

Karena itu, unsur utama nasihat bukanlah identifikasi kesalahan, melainkan tawaran tindakan. Kritik berkata, "Ini salah," dan berhenti di situ.

Nasihat berkata, "Ini salah, dan inilah yang dapat dilakukan agar menjadi benar."

Kritik berkata, "Sistem ini bermasalah." Nasihat berkata, "Sistem ini bermasalah, dan berikut langkah yang dapat ditempuh untuk memperbaikinya."

Perbedaan tersebut tampak sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Kritik dapat menghasilkan kesadaran. Nasihat menghasilkan arah.

Kritik dapat membangunkan orang dari tidur panjangnya. Nasihat menunjukkan ke mana ia harus berjalan—ke toilet atau ke dapaur- setelah bangun.

Masyarakat modern sering mengalami paradoks. Kritik berlimpah, tetapi solusi langka. Ruang publik dipenuhi komentar, penilaian, kecaman, dan daftar kesalahan.

Setiap orang mampu menunjukkan apa yang tidak beres. Namun, sedikit orang yang mampu menyusun peta perbaikan yang realistis.

Dalam kondisi demikian, kritik menjadi mudah, sedangkan nasihat menjadi sulit. Kritik hanya membutuhkan kemampuan melihat kesalahan.

Nasihat membutuhkan kemampuan melihat kesalahan sekaligus memahami jalan keluar. Kritik cukup mengandalkan kecerdasan analitis.

Nasihat menuntut kecerdasan analitis sekaligus kebijaksanaan praktis. Itulah sebabnya tidak setiap kritikus adalah penasihat.

Seseorang bisa sangat piawai menemukan seratus kesalahan tanpa mampu memperbaiki satu pun di antaranya.

Sebaliknya, seorang penasihat yang baik tidak hanya memahami apa yang salah, tetapi juga memahami apa yang harus dilakukan setelah kesalahan itu ditemukan.

Keduanya tentu berguna, hanya memiliki fungsi berbeda. Kritik membantu manusia melihat kenyataan apa adanya.

Nasihat membantu manusia mengubah kenyataan menjadi lebih baik. Kritik menunjukkan jalan berlubang.

Nasihat menunjukkan cara menutupnya. Kritik mengidentifikasi masalah. Nasihat menggerakkan penyelesaian.

Akan Bagaimana Rocky Gerung?

Saya pikir akan ada perubahan psikologis yang tidak kecil ketika Rocky Gerung berpindah posisi dari pengkritik menjadi penasihat.

Ia kini menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Perubahan itu bukan sekadar pergantian peran, melainkan pergantian paradigma dalam memandang masalah.

Ketika berada di luar sistem, Rocky memiliki kemewahan intelektual yang tidak dimiliki oleh seorang penasihat.

Ia bebas menunjuk kesalahan tanpa harus memikul konsekuensi dari solusi yang ditawarkan.

Ia dapat mengidentifikasi kekurangan, menginventarisasi kegagalan, bahkan membangun argumentasi yang sangat tajam mengenai mengapa suatu kebijakan, organisasi, atau kepemimpinan mengalami kegagalan.

Sebelumnya, Rocky tidak harus menghitung biaya politik. Ia tidak harus mempertimbangkan keterbatasan anggaran. Ia tidak harus menghadapi resistensi birokrasi.

Ia juga tidak harus menanggung risiko jika gagasannya ternyata gagal dijalankan. Namun, keadaan akan berubah ketika Rocky masuk ke dalam ruang penasihat.

Di saat itu, ukuran keberhasilannya tidak lagi ditentukan oleh ketajaman menemukan kesalahan, melainkan oleh kemampuannya menghadirkan jalan keluar yang dapat dikerjakan.

Ia tidak lagi dinilai berdasarkan jumlah masalah yang berhasil diungkap, tetapi berdasarkan jumlah masalah yang berhasil diselesaikan.

Jika dahulu Rocky berkata, "Ini salah!", kini ia harus bertanya, "Ini yang mungkin dilakukan."

Jika dahulu ia melihat dunia dalam kategori ideal dan tidak ideal, kini ia harus berhadapan dengan kategori yang lebih rumit: mungkin dan tidak mungkin, realistis dan tidak realistis, prioritas dan non-prioritas.

Dulu, Rocky berkata bahwa birokrasi lamban.

Namun, ketika masuk sebagai penasihat, ia mulai melihat adanya keterbatasan regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, hingga konflik kepentingan antarlembaga.

Masalah yang sebelumnya terlihat seperti garis lurus ternyata merupakan simpul yang saling terikat.

Perubahan posisi Rocky saya pikir akan memaksa dia meninggalkan kemewahan simplifikasi.

Ia tidak lagi dapat memandang persoalan hanya dari satu sisi. Ia akan melihat seluruh variabel yang bekerja secara bersamaan.

Saya sendiri tidak terlalu yakin, apakah tulisan ini sedang menasihati Rocky Sang Pengkritik yang naik kelas menjadi penasihat, atau justru sedang mengkritik dia.

Mungkin sedikit keduanya. Sebab, dunia tidak sesederhana kolom opini.

Selamat bertugas, Pak Rocky...*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen, Pengajar pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan persoalan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Laporan tersebut disampaikan ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Oknum Prajurit TNI Diduga Aniaya Lansia hingga Meninggal di Maluku Tengah, Pomdam XV/Pattimura Turun Tangan

Kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin, mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan surat keterangan yang dinilai memuat keterangan tidak benar.

Menurut Ahmad, pihak yang menerbitkan dokumen tersebut juga diadukan karena diduga melanggar Pasal 391 ayat (1) dan Pasal 391 ayat (2) terkait tindak pidana pemalsuan surat.

"Di sinilah nanti kewenangan penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah benar ditemukan tindak pidana dalam penerbitan surat, termasuk isinya, benar atau tidaknya, jadi fokusnya kita adalah pada ada tidaknya pemalsuan isinya bukan surat palsunya ya, tapi isinya palsu," kata Ahmad.

Ahmad mengatakan salah satu bagian yang dipersoalkan adalah keterangan dalam dokumen yang menyebut Gibran telah menyelesaikan pendidikan Grade 12 di UTS.

Ia mengatakan keterangan tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui kesesuaiannya dengan keadaan sebenarnya.

"Nah, redaksi 'telah menyelesaikan pendidikan Grade 12 di UTS', ini harus diselidiki, apakah benar," ujarnya.

Pelapor juga mempersoalkan keterangan yang menyebut Grade 12 UTS setara dengan tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) peminatan Akuntansi dan Keuangan.

"Grade 12 UTS itu dianggap setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peminatan Akuntansi dan Keuangan, ini juga harus diperiksa kalau ternyata tidak benar, berarti ini kan memberikan keterangan palsu," katanya.

Menurut Ahmad, dokumen tersebut kemudian disebut digunakan dalam proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Jadi, yang menerbitkan kita adukan, yang menggunakan dokumen ini juga kita adukan," ucapnya.

Namun, Ahmad menegaskan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut merupakan kewenangan penyidik.

Polisi akan menentukan langkah selanjutnya melalui proses penyelidikan.

Ahmad mengatakan pihaknya menyerahkan proses penyelidikan kepada penyidik Bareskrim Polri, termasuk pemeriksaan terhadap dokumen yang dipersoalkan.

Pelapor nantinya akan memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP.

Selain pelapor, pihak lain yang berkaitan dengan dokumen tersebut dinilai dapat dimintai klarifikasi, termasuk Gibran sebagai pihak yang disebut menggunakan dokumen tersebut dalam proses pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada 2024.

"Namun nanti juga ada pihak-pihak yang lain yang juga akan dimintai klarifikasi, termasuk di antaranya adalah meminta klarifikasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka selaku pihak yang menggunakan dokumen ini untuk proses pencalonannya sebagai cawapres di 2024," ujarnya.

Ahmad juga menyebut pemeriksaan forensik terhadap dokumen dapat menjadi salah satu langkah dalam proses penyelidikan.

"Tahapan, kemudian pilihan kebijakan, termasuk scientific justice yang akan ditempuh seperti apa, kita serahkan kepada penyidik," katanya.

Selain dokumen pendidikan Gibran, pelapor juga meminta penyidik menelusuri proses penerimaan dan verifikasi dokumen oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ahmad mengatakan KPU sebagai penerima berkas perlu ditelusuri untuk mengetahui bagaimana dokumen tersebut diterima dan diverifikasi.

"Itu bagian yang kita minta, kita mohon kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut pada tahap-tahap yang menjangkau itu. Karena memang selain digunakan oleh Gibran, penerima berkas ini kan KPU," katanya.

Menurut Ahmad, pihaknya juga mempertanyakan apakah dokumen tersebut telah melalui proses verifikasi administratif maupun faktual oleh KPU.

Ia mengatakan persoalan mengenai ada atau tidaknya proses verifikasi tersebut selanjutnya menjadi bagian yang dapat ditelusuri penyidik.

Pelapor disebut diminta kembali ke Bareskrim Polri pada Senin, 5 Oktober 2026, untuk melanjutkan proses terkait laporan tersebut.

Persoalan mengenai syarat pendidikan Gibran sebelumnya juga menjadi materi pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 serta mempersoalkan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Dalam sidang pada Jumat, 2 Oktober 2026, MK menghadirkan perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Atase Pendidikan KBRI Singapura, dan Atase Pendidikan KBRI Australia untuk memberikan keterangan mengenai riwayat pendidikan serta proses penyetaraan pendidikan Gibran.

Dalam persidangan tersebut, Atase Pendidikan KBRI Singapura dan KBRI Australia menerangkan bahwa mereka tidak menemukan arsip dokumen pendidikan Gibran dalam catatan yang mereka telusuri.

Kemendikdasmen juga memberikan penjelasan mengenai proses penyetaraan pendidikan luar negeri yang menjadi salah satu materi yang didalami majelis hakim.

Perkara di MK dan laporan ke Bareskrim tersebut merupakan dua proses hukum yang berbeda.

Laporan ke Bareskrim masih berupa pengaduan yang memerlukan penyelidikan untuk menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana.

Sementara perkara di MK masih berada dalam proses pemeriksaan dan belum dapat disamakan dengan putusan mengenai benar atau tidaknya dugaan yang dipersoalkan.* (cn/ad)

MALUKU TENGAH – Seorang oknum prajurit TNI berinisial SMT diduga menganiaya seorang perempuan lanjut usia hingga meninggal dunia di Pelauw, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 29 September 2026.

Baca Juga:

• Cita-cita Suyudi Pimpin Polri: Korban Datang ke Kantor Polisi Harus Temukan Pertolongan, Bukan Kerumitan

Kapendam XV/Pattimura Kolonel Inf Adi Swastika mengatakan perkara tersebut kini ditangani oleh Pomdam XV/Pattimura.

SMT diketahui merupakan personel Zidam XIV/Hasanuddin.

Saat kejadian, SMT sedang menjalani cuti luar biasa karena orang tuanya meninggal dunia di Pulau Haruku.

Meski SMT merupakan personel dari satuan di luar Kodam XV/Pattimura, proses hukum tetap ditangani Pomdam XV/Pattimura.

Hal itu karena lokasi kejadian berada dalam wilayah hukum Kodam XV/Pattimura.

"Proses hukumnya ditangani sesuai kewenangan yang berlaku. Kami pastikan proses penyidikan berjalan profesional, transparan dan berdasarkan fakta serta alat bukti," kata Adi dalam keterangannya, Jumat, 2 Oktober 2026.

SMT telah diamankan dan diserahkan kepada Pomdam XV/Pattimura untuk menjalani proses penyidikan.

Penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa sejumlah saksi, serta melakukan langkah penyidikan lainnya untuk mengungkap perkara tersebut.

Adi menegaskan bahwa setiap prajurit tetap harus tunduk pada hukum. Namun, ia meminta masyarakat tidak mengambil kesimpulan sebelum proses penyidikan selesai.

"Tidak ada yang kebal terhadap hukum. Namun kita juga tidak boleh mendahului proses hukum," tegasnya.

Pomdam XV/Pattimura masih melakukan pendalaman untuk mengungkap perkara tersebut secara utuh.

Penyidik akan mendasarkan proses hukum pada fakta dan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan.

Kodam XV/Pattimura juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban atas peristiwa tersebut.

Proses penyidikan akan menjadi dasar untuk menentukan rangkaian peristiwa dan pertanggungjawaban hukum dalam perkara yang melibatkan oknum prajurit TNI tersebut.* (kp/ad)

JAKARTA – Persidangan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkap sejumlah keterangan terkait riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan proses penyetaraan pendidikan dari luar negeri.

Dalam sidang pada Jumat, 2 Oktober 2026, MK mendengarkan keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, serta Atase Pendidikan KBRI Australia.

Baca Juga:

• Bakal Ketok Palu Senin? Denny Indrayana Ungkap Perkiraan Putusan Sengketa Syarat Pendidikan Gibran di MK

Salah satu hal yang muncul dalam persidangan adalah keterangan bahwa KBRI Singapura dan KBRI Australia tidak memiliki arsip dokumen pendidikan Gibran.

KBRI Singapura Tak Menemukan Arsip Pendidikan Gibran

Atase Pendidikan KBRI Singapura Nur Aeni Ariyanti mengatakan pihaknya tidak menemukan dokumen pendidikan Gibran yang tersimpan di KBRI Singapura.

Hal tersebut disampaikan setelah Wakil Ketua MK Saldi Isra menanyakan dokumen yang dimiliki KBRI terkait pendidikan Gibran selama berada di Singapura.

"Bu Atase, ibu bisa menambahkan enggak, record-record apa yang dimiliki di Kedutaan berkaitan dengan jenjang pendidikan yang ditempuh pak Gibran?" tanya Saldi dalam persidangan, Jumat, 2 Oktober 2026.

"Mohon izin, Yang Mulia, setelah kami menelusuri dokumen yang ada, kami tidak menemukan adanya dokumen yang disimpan di KBRI, Yang Mulia," jawab Nur Aeni.

Saldi kemudian memastikan apakah dokumen tersebut juga tidak ditemukan baik ketika Gibran masuk maupun setelah meninggalkan Singapura.

"Oke. Baik itu ketika masuk maupun setelah meninggalkan Singapura, ya? Karena ini isunya ada di sekitar pendidikan yang sederajat dengan SLTA, Bu Atase. Jadi, enggak ada dokumen apa pun ya di Kedutaan, ya?" lanjut Saldi.

"Betul," jawab Nur Aeni.

KBRI Australia Juga Tak Memiliki Dokumen

Keterangan serupa disampaikan Atase Pendidikan KBRI Canberra Australia yang diwakili Yuli Rahmawati.

Saldi menanyakan dokumen yang dimiliki KBRI Australia, termasuk sertifikat, catatan waktu masuk dan keluar, serta dokumen lain terkait pendidikan Gibran di Australia.

"Dokumen-dokumen apa sih yang dimiliki di KBRI kita, terutama di atase pendidikan? Misalnya soal sertifikat, masuk kapan, keluar kapan, apa yang diketahui di Kedutaan kita berkaitan dengan proses pendidikan yang berlangsung, yang dilakukan atau yang diikuti pak Gibran di situ?" tanya Saldi.

"Ya, baik, terima kasih majelis hakim. Berdasarkan penelusuran arsip, baik secara hard copy maupun soft copy, kami tidak memiliki pengajuan permohonan dari pak Gibran. Terima kasih," kata Yuli.

Keterangan mengenai arsip tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami majelis hakim dalam sidang perkara PHPU tersebut.

Kemendikdasmen Jelaskan Proses Penyetaraan

Dalam sidang yang sama, Kemendikdasmen menjelaskan proses penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan luar negeri.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan permohonan penyetaraan pendidikan Gibran diajukan secara daring pada 6 Agustus 2019.

Menurut Gogot, dokumen yang diajukan berasal dari riwayat pendidikan Gibran di Indonesia, Singapura, dan Australia.

Setelah permohonan diterima, tim layanan penyetaraan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen.

Kemendikdasmen menyebut dokumen yang menjadi persyaratan antara lain pasfoto, paspor, surat keterangan dari perwakilan RI atau sekolah asal, ijazah atau sertifikat apabila sekolah menerbitkannya, transkrip nilai, struktur program kurikulum, akta kelahiran, serta rapor.

Gogot juga menjelaskan bahwa proses penyetaraan bukan berarti pemerintah Indonesia menerbitkan ijazah baru atau menyatakan seseorang lulus dari sekolah di Indonesia.

Menurut keterangan Kemendikdasmen di MK, surat keterangan penyetaraan merupakan dokumen administratif yang menerangkan padanan pendidikan luar negeri dalam sistem pendidikan nasional.

Dokumen pendidikan asli tetap diterbitkan oleh institusi pendidikan di luar negeri.

Riwayat Pendidikan Dinilai Setara dengan SMK Akuntansi

Gogot mengatakan tim penilai melakukan penilaian berdasarkan keseluruhan riwayat pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School dan UTS Insearch, Australia.

Hasil penilaian tersebut kemudian dikaitkan dengan peminatan atau program keahlian Akuntansi dan Keuangan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

"Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penyandingan learning outcome atau standar kompetensi kelulusan, riwayat pendidikan tersebut dinilai mempunyai kesesuaian dengan peminatan atau program keahlian Akuntansi dan Keuangan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan," ungkap Gogot.

MK Dalami Certificate of Attendance

Majelis hakim juga mendalami dokumen dari UTS Insearch yang disebut digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan Gibran.

Anggota tim penilai dan verifikasi dokumen pendidikan Gibran di Kemendikdasmen, Taufiq Damarjati, mengatakan kementeriannya menerima Certificate of Attendance dari UTS Insearch yang kini bernama UTS College di Sydney, Australia.

"Ini berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dari Insearch itu, apa saja bentuk sertifikat yang bapak terima selain yang ada di sini? Jadi, ini yang judulnya disebut sertifikat itu, Insearch Certificate of Attendance. Apakah ada sertifikat lain yang disampaikan ke kementerian ketika itu?" tanya Saldi.

"Terima kasih, Yang Mulia. Untuk sertifikat lain selain Certificate of Attendance tidak ada, Yang Mulia," terang Taufiq.

Saldi kemudian kembali memastikan apakah Certificate of Attendance merupakan satu-satunya dokumen yang memiliki judul sertifikat yang diterima kementerian.

"Jadi, satu-satunya yang ada judulnya sertifikat yang diterima oleh kementerian ketika itu adalah Certificate of Attendance ya?" tegas Saldi.

"Siap, Yang Mulia," jawab Taufiq.

Apa Arti Certificate of Attendance?

Atase Pendidikan KBRI Australia Yuli Rahmawati juga dimintai penjelasan mengenai Certificate of Attendance.

Saldi menanyakan apakah Certificate of Attendance dapat dimaknai sebagai ijazah atau tanda seseorang telah menyelesaikan pendidikan.

"Saya mau tanya, Bu, sebagai atase pendidikan, bagaimana Ibu memaknai sebuah dokumen yang di situ eksplisit tertulis Certificate of Attendance? Apakah itu dalam konteks pendidikan, bisa enggak disamakan dengan ijazah tamat dari sebuah proses pendidikan?" tanya Saldi.

"Untuk Certificate of Attendance umumnya untuk keperluan visa, beberapa kali ditanyakan untuk attendance. Tapi, untuk ijazah, yang tertulis, biasanya yang kami terima untuk surat keterangan sekolah adalah nama, kemudian waktunya, tanggal, dan kemudian gelar yang diterima berikut informasi pendidikan," terang Yuli.

"Termasuk itu yang ada di Insearch, ya?" timpal Saldi.

"Iya," jawab Yuli.

Yuli kemudian menjelaskan pemahamannya mengenai Certificate of Attendance.

"Kalau yang saya maknai adalah persentase kehadiran selama mengikuti perkuliahan. Jadi, sering kali sertifikat itu umumnya dikeluarkan karena permintaan, bukan yang otomatis dikeluarkan oleh sebuah universitas," tutur Yuli.

Persidangan Masih Berlangsung

Keterangan para pemberi keterangan tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di MK.

Perkara tersebut diajukan untuk mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

MK telah mencatat perkara tersebut sebagai PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Adapun keterangan mengenai tidak ditemukannya arsip di KBRI Singapura dan Australia maupun penjelasan Kemendikdasmen mengenai proses penyetaraan merupakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Penilaian akhir mengenai perkara tersebut tetap berada pada kewenangan Mahkamah Konstitusi.* (cn/ad)

JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan cita-citanya untuk membangun Polri yang lebih dekat dengan masyarakat.

Salah satu yang ditekankannya adalah pelayanan kepada korban kejahatan.

Baca Juga:

• Ini Daftar 19 Kapolda yang Diganti Kapolri Suyudi: Sonny Irawan Pimpin Polda Sumut, Whisnu Hermawan Jadi Wairwasum

Hal tersebut disampaikan Suyudi saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di hadapan Komisi III DPR RI sebelum dilantik menjadi Kapolri, Kamis, 1 Oktober 2026.

Menurut Suyudi, cita-citanya sebagai pemimpin Polri sebenarnya sederhana. Ia ingin anak-anak merasa aman ketika melihat polisi, bukan merasa takut.

"Ketika korban datang ke kantor polisi, ia menemukan pertolongan, bukan kerumitan," kata Suyudi, Kamis, 1 Oktober 2026.

Suyudi juga mengatakan polisi harus mampu mendengarkan kritik masyarakat tanpa kehilangan kewibawaan.

Ketika kejahatan mengancam, polisi harus berada di garis depan dengan keberanian dan profesionalisme.

"Polri hadir untuk melindungi, dekat untuk mengayomi, serta cepat untuk melayani," ujar Suyudi.

Menurut dia, Polri juga harus adil dalam menegakkan hukum, terbuka untuk diawasi, dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan.

"Polri yang kuat bukan karena ditakuti, melainkan karena dipercaya. Polri yang berwibawa, bukan karena menjaga jarak, melainkan karena hadir bersama rakyat ketika negara dibutuhkan," ungkap Suyudi.

Suyudi mengatakan menjadi polisi merupakan kehormatan.

Sementara memimpin Polri merupakan amanah, sedangkan mengabdi bersama masyarakat menjadi tujuannya.

"Semoga Allah SAW, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan perlindungan kepada kita dalam menjaga bangsa, menegakkan hukum, dan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta kesatuan Republik Indonesia," sambungnya.

Dalam paparannya di hadapan Komisi III DPR RI, Suyudi mengusung tema "polisi bersama masyarakat" sebagai gagasan kepemimpinannya di tubuh Polri.

Ia menyebut pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri melalui Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025 sebagai momentum untuk mempercepat pembenahan di tubuh kepolisian.

Menurut Suyudi, pembentukan komisi tersebut bukan untuk melemahkan Polri, melainkan memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.

"Karena itu, apabila memperoleh amanah, saya ingin melanjutkan pembenahan dengan keberanian melihat kekurangan institusi secara jernih sekaligus menjaga dan memperluas capaian yang telah dibangun para pendahulu," beber Suyudi.

"Tema yang saya usung adalah 'polisi bersama masyarakat'," imbuhnya.

Dalam pemaparannya, Suyudi juga mengungkapkan sembilan persoalan yang menurutnya perlu dijawab Polri.

Persoalan itu meliputi kepastian laporan, kesetaraan di hadapan hukum, pungutan liar dan pelayanan transaksional, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan kekuatan, fenomena no viral no justice, kepercayaan terhadap pengaduan, transparansi perkara, serta kultur pelayanan.

Menurut Suyudi, laporan polisi bagi korban bukan sekadar dokumen administratif.

Laporan merupakan bentuk harapan bahwa negara hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan hukum.

"Bagi korban, laporan polisi adalah harapan bahwa negara hadir. Pelapor berhak mengetahui perkembangan yang dapat dibuka tanpa harus mencari akses informal kepada penyidik," tutur Suyudi.

"Hukum tidak cukup hanya adil, prosesnya juga harus terlihat adil," sambungnya.

Ia mengatakan masyarakat harus didengar, dihormati, mendapatkan penjelasan, dan melihat aturan diterapkan secara konsisten.

Suyudi juga menyoroti pola pelayanan yang baru bergerak setelah sebuah kasus menjadi viral di media sosial.

Menurut dia, pola tersebut harus diubah menjadi proses yang lebih teratur.

Masyarakat cukup membuat laporan, kemudian laporan diverifikasi, ditangani, diberikan informasi perkembangannya, dan diselesaikan sesuai hukum.

"Kewenangan yang kuat harus disertai pengawasan yang kuat," papar Suyudi.

Suyudi menegaskan polisi tidak akan kehilangan kewibawaan hanya karena memberikan pelayanan dengan ramah.

Menurut dia, kewibawaan kepolisian di era modern harus dibangun melalui kompetensi, integritas, pengendalian diri, dan ketegasan yang proporsional.

Tema "polisi bersama masyarakat", kata Suyudi, menjadi doktrin kepemimpinan yang diarahkan untuk menyatukan seluruh kebijakan Polri pada satu orientasi, yakni kepentingan masyarakat.

Gagasan tersebut sekaligus menempatkan pelayanan, penegakan hukum, pengawasan, dan kepercayaan publik sebagai bagian dari pembenahan kepolisian.* (km/ad)

Oleh:Dikdik Sadikin

PADA Jumat, 2 Oktober 2026, Istana Negara kembali dipenuhi orang-orang yang mengucapkan sumpah.

Baca Juga:

• Ini Daftar 19 Kapolda yang Diganti Kapolri Suyudi: Sonny Irawan Pimpin Polda Sumut, Whisnu Hermawan Jadi Wairwasum

Di dalam barisan itu ada mantan pejabat tinggi, pengusaha, ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat: Chairul Tanjung, Sinta Nuriyah Wahid, M. Quraish Shihab, Budi Gunawan, Anwar Usman, Rocky Gerung, hingga Ignasius Jonan (ANTARA, 2 Oktober 2026).

Mungkin pemerintahan memang memerlukan banyak telinga. Namun, pertanyaannya bukan berapa banyak telinga yang tersedia.

Pertanyaannya: berapa banyak suara yang berani mengatakan sesuatu yang tak ingin didengar Presiden?

Nasihat selalu mempunyai hubungan yang aneh dengan kekuasaan.

Seorang penasihat harus cukup dekat agar suaranya terdengar, tetapi juga cukup jauh agar pandangannya tidak kabur oleh kedekatan.

Machiavelli sudah memikirkan persoalan itu hampir lima abad lalu. Dalam Bab XXIII The Prince, ia memperingatkan penguasa tentang bahaya para penjilat.

Seorang penguasa, katanya, perlu memilih orang-orang bijak dan memberi mereka kebebasan mengatakan kebenaran.

Rupanya problem Istana tidak banyak berubah. Kekuasaan tak pernah kekurangan orang yang pandai menyenangkan telinga.

Yang langka adalah seseorang yang tahu kapan harus berkata tidak.

Wantimpres mempunyai silsilah konstitusional yang panjang.

Pasal 16 UUD 1945 memberi ruang kepada Presiden untuk membentuk dewan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan.

Wantimpres kemudian diatur melalui UU No. 19 Tahun 2006.

Setelah perubahan melalui UU No. 64 Tahun 2024, jumlah anggota tidak lagi dibatasi maksimal seperti sebelumnya, melainkan ditetapkan sesuai kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Maka susunan yang besar tidak dengan sendirinya merupakan masalah hukum. Dan seharusnya bukan jumlah yang menjadi persoalan.

Negeri dengan lebih dari 280 juta penduduk dan persoalan yang membentang dari pangan sampai geopolitik memang membutuhkan banyak perspektif. P

uluhan orang dapat menjadi kekuatan jika yang hadir bukan hanya banyak kepala, tetapi juga banyak cara melihat.

Sebab sebuah ruangan dapat dipenuhi puluhan orang dan tetap hanya mempunyai satu pendapat. Irving Janis memberi nama untuk salah satu bahayanya: groupthink.

Pada 1972, ia menjelaskan bagaimana kelompok yang dihuni orang-orang cerdas sekalipun dapat menghasilkan keputusan buruk ketika dorongan mencapai kesepakatan mengalahkan keberanian menguji alternatif.

Maka problem dewan penasihat bukan semata kekurangan orang pintar. Ia bisa justru kekurangan ketidaksetujuan.

Namun, jumlah mempunyai sisi lain yang lebih sederhana: setiap kursi mempunyai harga.

Perpres No. 15 Tahun 2026 menetapkan hak keuangan Ketua dan setiap anggota Wantimpres sebesar Rp 76,5 juta per bulan, di samping fasilitas setara menteri.

Dengan 26 pejabat, hak keuangan itu setara hampir Rp 2 miliar per bulan, atau sekitar Rp 23,9 miliar dengan asumsi seluruh 26 anggota menerima hak keuangan tersebut selama dua belas bulan penuh, belum termasuk fasilitas dan dukungan kelembagaan.

Angka Rp 23,9 miliar itu bukan realisasi pengeluaran 2026. Mereka baru dilantik pada 2 Oktober.

Angka tersebut hanya menunjukkan skala biaya tahunan jika komposisi itu berlangsung selama setahun penuh.

Dan angka itu tidak dengan sendirinya mengatakan pengeluaran tersebut terlalu besar atau terlalu kecil.

Pertanyaan yang lebih penting: apa nilai publik yang diperoleh darinya?

Uang itu berasal dari APBN. Karena itu, setiap tambahan beban kelembagaan merupakan pilihan dalam menggunakan ruang fiskal yang terbatas.

Sesuatu yang sah secara anggaran belum selesai diuji hanya karena ia sah. Legalitas menjawab: bolehkah uang itu dikeluarkan?

Akuntabilitas bertanya: untuk apa, seberapa perlu, dan apa yang diperoleh rakyat darinya?

Negara lain menata mekanisme penasihat dengan desain yang berbeda.

Amerika Serikat dan India, misalnya, mempunyai badan penasihat yang lebih terspesialisasi pada persoalan ekonomi.

India menggabungkan anggota penuh waktu dan paruh waktu.

Singapura, dengan sistem ketatanegaraan yang berbeda, membagi sumber pengangkatan anggota Council of Presidential Advisers di antara beberapa institusi.

Tak satu pun model itu dapat disalin begitu saja untuk Indonesia.

Perbandingan itu juga tidak memberi jawaban berapa jumlah ideal anggota Wantimpres.

Ia hanya menunjukkan sesuatu yang lebih mendasar: mutu sebuah dewan tidak hanya ditentukan oleh siapa dan berapa orang yang duduk di dalamnya.

Desain kelembagaan menentukan bagaimana keahlian, perbedaan pandangan, dan independensi memperoleh ruang. Ada paradoks lain.

Wantimpres wajib memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, diminta ataupun tidak.

Namun, isi nasihat dan pertimbangan itu tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain. Kita dapat menghitung berapa harga kursinya.

Namun, kita tak selalu dapat mengetahui apa yang dibisikkan setelah pintu ditutup. Dan mungkin memang demikian seharusnya sebuah nasihat bekerja.

Tidak semua percakapan negara harus menjadi konferensi pers.

Presiden membutuhkan ruang tempat gagasan dapat diuji tanpa setiap kalimat segera berubah menjadi judul berita.

Di situlah paradoksnya. Biayanya dapat diketahui. Isi nasihatnya tidak dibuka kepada publik.

Kerahasiaan ruang percakapan dapat diperlukan agar orang berani berbicara terus terang.

Namun, keterbatasan akses terhadap isi nasihat tak boleh membuat lembaga yang dibiayai publik kehilangan kewajiban mempertanggungjawabkan manfaat keberadaannya.

Akuntabilitas tidak harus berarti membuka isi nasihat.

Ia dapat hadir melalui jejak kelembagaan yang menunjukkan bahwa pekerjaan dilakukan, persoalan dikaji, dan sumber daya publik digunakan untuk tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab yang tidak dibuka adalah isi nasihatnya. Bukan akuntabilitas lembaganya.

***

Namun, sebuah nasihat tidak hanya dinilai dari sistem yang menampungnya.

Ia juga membawa jejak orang yang mengucapkannya. Di antara 26 nama itu ada Anwar Usman.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu membawa pengalaman panjang sebagai hakim konstitusi.

Sejarah publik juga mencatat bahwa pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Anwar melakukan pelanggaran berat terhadap sejumlah prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam perkara yang berkaitan dengan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK (Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023). Kebetulan waktunya sulit luput dari perhatian.

Pada hari Anwar dilantik menjadi anggota Wantimpres, Mahkamah Konstitusi sedang melanjutkan pemeriksaan Perkara No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Para pemohon antara lain mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika menjadi calon wakil presiden dan meminta diskualifikasi pencalonannya serta pembatalan pelantikannya sebagai Wakil Presiden (MKRI, 2026).

Itu adalah permohonan para pemohon, bukan putusan Mahkamah. Anwar Usman adalah paman Gibran Rakabuming Raka.

Namun, berimpitnya dua peristiwa itu tidak membuktikan adanya hubungan sebab-akibat. Anwar sendiri, seusai dilantik, menegaskan tidak ingin mengintervensi ataupun diintervensi terkait perkara yang sedang berjalan di MK (ANTARA, 2 Oktober 2026).

Justru di situlah persoalannya menjadi lebih subtil. Kepercayaan terhadap lembaga publik tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya intervensi.

Ia juga tumbuh dari keyakinan bahwa independensi dijaga dan konflik kepentingan dikelola. Kini Anwar berada di ruang berbeda.

Ia tidak lagi memutus perkara konstitusi. Ia memberi pertimbangan kepada Presiden.

Maka, dewan penasihat tidak hanya berhadapan dengan pertanyaan tentang kepintaran. Ia juga berhadapan dengan kepercayaan.

Sebab nasihat kepada Presiden mungkin tidak dibuka kepada publik. Namun, rekam jejak orang yang memberikannya tersimpan dalam ingatan publik.

***

Lalu ada Rocky Gerung. Jika Anwar membawa pertanyaan tentang kepercayaan, Rocky membawa pertanyaan tentang jarak.

Seseorang yang lama berbicara dari luar pagar kini berada di dalam ruangan.

Rocky sendiri, setelah dilantik, mengatakan Wantimpres harus bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah (ANTARA, 2 Oktober 2026).

Tidak tepat mengatakan pengangkatannya membuktikan Presiden ingin dikritik. Sama tidak tepatnya menduga ia dipanggil untuk menjinakkan kritik.

Motif seperti itu hanya diketahui mereka yang mengambil keputusan.

Yang dapat diuji kelak lebih sederhana: apakah kritik masih dapat hidup setelah jarak dengan kekuasaan menjadi lebih dekat.

Dan pertanyaan itu sebenarnya berlaku bukan hanya untuk Rocky. Ia berlaku untuk seluruh Wantimpres.

Keragaman latar belakang menyediakan banyak pengalaman, tetapi pengalaman belum tentu menjadi nasihat.

Nasihat memerlukan sesuatu yang terkadang lebih sulit daripada pengetahuan: keberanian menjaga jarak ketika kursi semakin dekat.

Dan karena kedekatan itu dibiayai uang publik, republik berhak bertanya apakah nasihat yang lahir darinya memberi nilai yang sepadan.

Sebab Istana selalu mempunyai pintu yang membawa orang masuk.

Yang lebih penting adalah apakah, setelah pintu itu tertutup, masih ada seseorang yang berani berkata: "Pak Presiden, mungkin kita keliru."

Dan mungkin, dalam sebuah republik, kalimat pendek itulah nasihat yang paling mahal.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Akuntan, auditor berpengalaman yang purnabakti dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berperan sebagai quality assurer dalam pengawasan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

JAKARTA – Pengguna yang baru pertama kali menggunakan iPhone akan langsung menemukan sejumlah aplikasi bawaan.

Beberapa di antaranya adalah Safari, iMessage, Maps, Apple Music, dan aplikasi bawaan lainnya.

Baca Juga:

• Nokia Jadul Bangkit Lagi! 5 HP Klasik yang Masih Layak Dipakai pada 2026

Karena itu, pengguna biasanya perlu memasang sejumlah aplikasi tambahan agar iPhone dapat digunakan secara lebih optimal.

Ada beberapa aplikasi yang dinilai penting untuk diunduh ketika pertama kali menggunakan iPhone, mulai dari aplikasi email, navigasi, penyimpanan cloud, komunikasi, hingga hiburan.

Berikut daftar aplikasi yang bisa dipertimbangkan untuk diunduh pengguna iPhone baru.

1. Gmail

Aplikasi pertama yang dapat diunduh adalah Gmail, layanan email milik Google.

iPhone memang sudah menyediakan aplikasi email bawaan.

Namun, Gmail banyak digunakan untuk mengakses berbagai layanan Google sekaligus mengelola surat elektronik.

Bagi pengguna yang sudah memiliki akun Google, Gmail juga dapat memudahkan sinkronisasi email dan berbagai layanan lainnya.

2. Google Maps

Aplikasi berikutnya adalah Google Maps.

iPhone sebenarnya sudah memiliki aplikasi navigasi bawaan bernama Maps.

Namun, sebagian pengguna memilih Google Maps karena menyediakan informasi lokasi dan navigasi yang luas.

Google Maps dapat digunakan untuk mencari alamat, mengetahui rute perjalanan, melihat kondisi lalu lintas, serta menemukan berbagai tempat seperti restoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum.

3. Aplikasi Cloud

Pengguna iPhone juga dapat memasang aplikasi penyimpanan berbasis cloud.

Beberapa pilihan yang dapat digunakan antara lain Dropbox, Google Drive, atau OneDrive.

Aplikasi cloud dapat membantu pengguna menyimpan dan mencadangkan file secara daring.

Hal ini menjadi penting karena kapasitas penyimpanan iCloud gratis yang diberikan Apple terbatas pada 5 GB.

Pengguna yang membutuhkan ruang penyimpanan lebih besar dapat mempertimbangkan layanan cloud tambahan.

4. Aplikasi Media Sosial

Untuk kebutuhan komunikasi dan mengikuti informasi terbaru, pengguna dapat memasang aplikasi media sosial.

Beberapa aplikasi yang umum digunakan antara lain Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok.

Pengguna dapat memilih aplikasi sesuai kebutuhan dan platform yang biasa digunakan.

5. Aplikasi Pesan Instan

iPhone memiliki aplikasi pesan bawaan iMessage. Namun, iMessage terutama digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna perangkat Apple.

Karena itu, pengguna yang ingin berkomunikasi dengan orang yang menggunakan perangkat berbeda dapat memasang aplikasi pesan instan pihak ketiga.

Beberapa pilihan yang dapat digunakan antara lain WhatsApp, Telegram, atau Signal.

Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna berkomunikasi lintas platform, termasuk dengan pengguna Android.

6. Aplikasi Edit Foto dan Video

iPhone sebenarnya telah menyediakan fitur pengeditan foto dan video melalui aplikasi Foto. Namun, fitur tersebut relatif sederhana.

Bagi pengguna yang membutuhkan fitur pengeditan lebih lengkap, tersedia berbagai aplikasi tambahan seperti Canva dan CapCut.

Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mengedit foto, membuat desain, hingga menghasilkan konten video untuk media sosial.

7. Aplikasi Dompet Digital

Aplikasi dompet digital juga dapat menjadi salah satu aplikasi yang berguna bagi pengguna iPhone.

Beberapa layanan yang dapat digunakan antara lain DANA, GoPay, dan ShopeePay.

Dompet digital dapat digunakan untuk berbagai transaksi, termasuk pembayaran layanan digital.

Pengguna juga dapat menggunakan metode pembayaran lain yang didukung Apple, seperti kartu kredit atau metode pembayaran yang tersedia di wilayah masing-masing.

8. Aplikasi Office

Untuk pengguna yang sering mengerjakan tugas atau pekerjaan melalui ponsel, aplikasi perkantoran juga dapat dipasang.

Beberapa pilihan yang tersedia antara lain Google Docs dan Google Spreadsheet.

Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna membuat, membaca, serta mengedit dokumen dan lembar kerja langsung melalui iPhone.

9. Aplikasi Streaming

Untuk kebutuhan hiburan, pengguna dapat memasang aplikasi streaming audio maupun video.

Beberapa layanan yang populer antara lain YouTube, Spotify, dan Netflix.

Dengan aplikasi tersebut, iPhone tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga dapat menjadi perangkat untuk menikmati musik, video, film, dan berbagai konten digital.

10. Aplikasi Game

iPhone tidak dibekali aplikasi game khusus sebagai aplikasi bawaan.

Pengguna yang ingin bermain game dapat mengunduh berbagai permainan melalui App Store.

Beberapa game yang populer di perangkat seluler antara lain Mobile Legends dan PUBG Mobile.

Pilihan game tentu dapat disesuaikan dengan minat serta spesifikasi perangkat yang digunakan.

Aplikasi Dapat Diunduh Melalui App Store

Berbagai aplikasi tersebut dapat membantu pengguna memaksimalkan fungsi iPhone sesuai kebutuhan.

Namun, pengguna tidak harus memasang seluruh aplikasi sekaligus.

Pemilihan aplikasi sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas penyimpanan, serta penggunaan sehari-hari.

Sebagian besar aplikasi yang disebutkan tersedia untuk diunduh melalui App Store.

Beberapa aplikasi juga menyediakan fitur tambahan berbayar atau langganan di samping layanan gratis.

Dengan memasang aplikasi yang sesuai, iPhone baru dapat digunakan tidak hanya sebagai perangkat komunikasi, tetapi juga untuk bekerja, belajar, menyimpan data, membuat konten, hingga menikmati hiburan.* (km/ad)

SIAK – Bupati Siak Afni Zulkifli tak kuasa menahan tangis saat mengunjungi Dusun Mungkal, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kabupaten Siak, Riau, Jumat, 2 Oktober 2026.

Air mata Afni mengalir saat melihat kondisi tiga keluarga guru yang harus tinggal bersama dalam satu rumah kayu yang sudah reot.

Baca Juga:

• Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?

Di tengah keterbatasan listrik dan fasilitas dasar, para guru tetap bertahan mendidik anak-anak yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

"Kita sama-sama tinggal di daerah yang kaya," kata Afni dengan suara bergetar.

Keprihatinan Afni tidak berhenti pada kondisi tempat tinggal para guru.

Ia juga melihat langsung kondisi anak-anak sekolah di Dusun Mungkal yang harus menempuh perjalanan hampir dua jam untuk pergi dan pulang sekolah.

Tidak adanya bus sekolah membuat para siswa harus menggunakan kendaraan yang tersedia.

Mereka bahkan harus berdesakan dan sebagian berdiri di bak kendaraan truk.

Kondisi tersebut kembali membuat Afni menangis.

"Saya baru jadi Bupati, baru satu tahun. Masih banyak rakyat kami yang masih seperti ini. Pusat tak tahu kita menderita seperti ini," kata Afni berurai air mata.

Afni mengatakan, selama ini persoalan yang dihadapi masyarakat di pelosok lebih banyak ia terima melalui laporan.

Setelah mengunjungi Dusun Mungkal, ia mengaku baru kali ini melihat langsung kondisi warga yang berada di wilayah 3T tersebut.

Afni dilantik sebagai Bupati Siak pada 4 Juni 2025.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Siak menghadapi tekanan fiskal akibat keterbatasan anggaran, warisan utang, serta pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat.

Namun, menurut Afni, kondisi fiskal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat di wilayah 3T.

Kini, pembangunan rumah guru yang lebih layak di Dusun Mungkal mulai dilakukan dengan dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Bagi salah seorang guru yang telah mengabdi selama 10 tahun, pembangunan rumah tersebut menjadi kabar yang berarti.

Selain rumah guru, Afni menyoroti sejumlah kebutuhan dasar lainnya.

Di antaranya bus sekolah, listrik, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga kini belum menyentuh wilayah 3T tersebut.

"Sudah lama kami sampaikan, bermohon-mohon di setiap kesempatan. Tapi entah kapan dapat jawaban," ujarnya.

Kondisi masyarakat Dusun Mungkal juga membuat Afni menyoroti kesenjangan antara kekayaan alam Kabupaten Siak dan kondisi warga yang tinggal di pelosok.

Ia mempertanyakan rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) Siak hingga 70 persen pada tahun depan.

"Bagaimana mungkin sebegitu teganya ada DBH Migas kami dipotong sampai 70 persen tahun depan?" kata Afni.

Menurut Afni, DBH migas bukan sekadar angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana tersebut, kata dia, berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk menyediakan bus sekolah, buku, listrik, dan rumah layak bagi guru di wilayah pelosok.

Di akhir kunjungannya ke Dusun Mungkal, Afni menyampaikan harapan agar perjuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mendapat jalan.

"Semoga Allah SWT memaafkan dan meridhoi apa-apa yang kami perjuangkan," katanya.

Pembangunan rumah baru di Dusun Mungkal kini menjadi harapan bagi tiga keluarga guru yang selama ini tinggal dalam satu rumah kayu.

Bagi mereka, rumah tersebut bukan sekadar bangunan tempat tinggal.

Setelah sekitar satu dekade mengabdi mendidik anak-anak di wilayah pelosok, rumah baru itu menjadi harapan agar mereka dapat memiliki tempat tinggal yang lebih layak.

Kisah di Dusun Mungkal juga menggambarkan tantangan pelayanan pendidikan di wilayah 3T, mulai dari tempat tinggal guru, akses transportasi siswa, listrik, hingga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.* (kp/ad)

JAKARTA – Indonesia kembali mendapat sorotan dalam daftar kuliner Asia Tenggara.

Dua buah yang dikenal luas di Indonesia masuk dalam 10 besar buah terbaik Asia Tenggara versi TasteAtlas.

Baca Juga:

• Juaranya Buah Tropis Manggis dan Pisang Raja Wakili Indonesia Masuk Top 10 Asia Tenggara

Sementara itu, pisang raja berada di peringkat kedelapan dengan skor 3,8.

Pemeringkatan TasteAtlas tersebut berdasarkan penilaian audiens hingga 30 September 2026.

Dari 954 penilaian yang masuk, sebanyak 785 penilaian dinilai sah oleh sistem.

Manggis Jadi Buah Terbaik Asia Tenggara

Manggis menempati peringkat pertama dalam daftar buah terbaik Asia Tenggara versi TasteAtlas dengan skor 4,3.

Melansir TasteAtlas, Jumat, 2 Oktober 2026, manggis merupakan buah tropis yang memiliki kulit keras berwarna ungu gelap.

Daging buahnya berwarna putih dan dapat dimakan.

Tekstur manggis dikenal lembut, halus, dan berair. Rasanya cenderung manis dengan sedikit sentuhan rasa asam.

Asal-usul manggis diyakini berasal dari Kepulauan Sunda, wilayah yang kini terbagi antara Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Timor Leste.

Buah ini umumnya dikonsumsi secara langsung.

Namun, manggis juga dapat diolah menjadi berbagai hidangan penutup, seperti salad, smoothie, teh, custard, hingga es krim.

Pisang Raja Masuk Peringkat Kedelapan

Buah Indonesia lainnya yang masuk 10 besar adalah pisang raja.

Pisang raja menempati peringkat kedelapan dengan skor 3,8 dari 5.

TasteAtlas menyebut pisang raja sebagai salah satu varietas pisang yang terkenal di Indonesia dan sejumlah wilayah Asia Tenggara.

"Nama pisang raja secara harfiah diterjemahkan sebagai 'raja dari segala pisang' dalam bahasa Indonesia, mencerminkan statusnya yang terhormat di antara berbagai varietas pisang karena rasa dan teksturnya yang superior," tulis TasteAtlas, Jumat, 2 Oktober 2026.

Daging pisang raja cenderung padat dengan cita rasa manis alami. Teksturnya lembut dan creamy, dengan sentuhan rasa yang menyerupai jeruk citrus.

Pisang raja memiliki bentuk panjang dan sedikit melengkung. Ketika matang, kulitnya berubah menjadi kuning tua dengan sedikit warna hijau pada bagian ujung.

Pisang raja juga banyak digunakan untuk membuat pisang goreng.

Buah tersebut biasanya dilapisi adonan tepung, kemudian digoreng hingga berwarna cokelat keemasan.

35 Buah Terbaik Asia Tenggara Versi TasteAtlas

Dalam daftar Top 35 Southeast Asian Fruits, terdapat sejumlah buah yang berasal dari berbagai negara Asia Tenggara.

Berikut daftar lengkapnya berdasarkan pemeringkatan TasteAtlas:

Manggis – Indonesia, skor 4,3
Pisang mas atau Lady Finger banana – Malaysia, skor 4,2
Calamansi – Filipina, skor 4,1
Rambutan – Singapura, skor 4,0
Pisang Latundan – Filipina, skor 3,9
Kelapa Ben Tre – Vietnam, skor 3,9
Buah naga Phan Thiet – Vietnam, skor 3,9
Pisang raja – Indonesia, skor 3,8
Buah naga Binh Thuan – Vietnam, skor 3,6
Mangga Hoa Loc – Vietnam, skor 3,6
Jambu bol atau water apple – Malaysia, skor 3,6
Pulasan – Singapura, skor 3,5
Makrut lime – Asia Tenggara, skor 3,5
Musang King – Malaysia, skor 3,4
Kapiak atau breadnut – Papua Nugini, skor 3,2
Breadfruit – Papua Nugini, skor 3,1
Velvet apple – Filipina
Chalta atau elephant apple – India
Lo Ren-Vinh Kim Star Apple – Vietnam
Cai Mon Durian – Vietnam
Namnam – Malaysia
Wampee – Vietnam
Salak – Indonesia
Salak pondoh – Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Salak Kersikan – Jawa Timur, Indonesia
Salak Bangkalan – Pulau Madura, Indonesia
Salak Condet – Jakarta, Indonesia
Salak Sidimpuan – Sumatra, Indonesia
Salak Bali – Bali, Indonesia
Salak pondoh gading – Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Salak pondoh hitam – Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Salak pondoh super – Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Blue Java banana – Asia Tenggara
Jeruk Kintamani atau Kintamani orange – Bali, Indonesia
Anjali atau elephant ear fig – India

Dari daftar tersebut, Indonesia memiliki sejumlah buah dan varietas yang masuk dalam pemeringkatan, termasuk manggis, pisang raja, salak, berbagai varietas salak, serta jeruk Kintamani.

Bagaimana TasteAtlas Menentukan Peringkat?

TasteAtlas menyusun pemeringkatan berdasarkan penilaian audiens.

Untuk daftar Top 35 Southeast Asian Fruits hingga 30 September 2026, terdapat 954 penilaian yang masuk. Dari jumlah tersebut, 785 penilaian dinilai sah oleh sistem.

TasteAtlas juga menggunakan mekanisme untuk mengenali pengguna asli dan mengabaikan penilaian yang dianggap berasal dari bot, nasionalis, atau patriot lokal.

Sistem tersebut juga memberikan nilai tambah terhadap penilaian pengguna yang dikenali sebagai pihak yang berpengetahuan.

TasteAtlas menegaskan bahwa pemeringkatan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kesimpulan global akhir mengenai makanan.

Tujuan pemeringkatan tersebut adalah mempromosikan makanan lokal, menumbuhkan kebanggaan terhadap hidangan tradisional, serta membangkitkan rasa ingin tahu terhadap makanan yang belum pernah dicoba.

Dengan masuknya manggis sebagai peringkat pertama dan pisang raja di posisi kedelapan, buah-buahan Indonesia kembali mendapat perhatian dalam daftar kuliner internasional.* (km/ad)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi besar-besaran terhadap 89 perwira tinggi dan perwira menengah Polri sehari setelah menerima tongkat kepemimpinan Korps Bhayangkara.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP/2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Meski Anjlok 75 Persen, Aksi Pelemparan Kereta Api di Sumut Masih Jadi Teror Utama yang Disorot KAI

Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026.

Sehari kemudian, Jumat, 2 Oktober 2026, lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 itu menerima serah terima jabatan.

Perombakan tersebut mencakup perwira dengan pangkat Komisaris Besar (Kombes), Brigadir Jenderal (Brigjen), Inspektur Jenderal (Irjen), hingga Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi.

14 Pejabat Utama Mabes Polri Berganti

Dalam mutasi tersebut, sebanyak 14 personel mendapat penugasan baru sebagai pejabat utama Mabes Polri.

Berikut daftar pejabat yang mendapat jabatan baru:

Komjen Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si. – Irwasum Polri.
Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti, S.I.K., M.T.C.P. – Kabaintelkam Polri.
Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H. – Kabareskrim Polri.
Irjen Pol. Dr. Hery Herjawan, S.I.K., M.H., M.Hum. – Kabaharkam Polri.
Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. – Kalemdiklat Polri.
Irjen Pol. Dr. Andik Setiyono, S.I.K., S.H., M.H. – Astamarena Kapolri.
Brigjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K., M.Kn. – Aslog Kapolri.
Brigjen Pol. Deni Dharmapala, S.H., S.I.K., M.H. – As SDM Kapolri.
Irjen Pol. Dr. Mahmud Nazly Harahap, S.I.K., M.H., M.M. – Kadivpropam Polri.
Irjen Pol. Roberto G. M. Pasaribu, S.I.K., M.Si. – Kadiv TIK Polri.
Brigjen Pol. Tubagus Ami Prindani, S.I.K., M.Si. – Kadensus 88 AT Polri.
Irjen Pol. Dr. Ahrie Sonta N., M.Si., M.PICT. – Kadivkum Polri.
Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, S.I.K., M.Si. – Kakortastipidkor Polri.
Kombes Pol. Didik Hariyanto, S.I.K., M.Si. – Koorspripim Polri.

19 Kapolda Berganti

Selain pejabat utama Mabes Polri, mutasi juga menyasar 19 jabatan Kapolda.

Sejumlah daerah yang mengalami pergantian Kapolda antara lain DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Riau, Banten, hingga Sulawesi Selatan.

Berikut daftar Kapolda yang mendapat penugasan baru:

Kapolda Metro Jaya – Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.I.K., S.H., M.Si.
Kapolda Maluku – Irjen Pol. Suwondo Nainggoan, S.I.K., M.H.
Kapolda Kepri – Irjen Pol. Suhendri, S.H., S.I.K., M.PSDM.
Kapolda Riau – Irjen Pol. Arman Achdiat, S.I.K., M.Si.
Kapolda NTT – Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K.
Kapolda Jawa Barat – Irjen Pol. Hengki, S.I.K., M.H.
Kapolda Banten – Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, S.I.K., M.M., M.H.
Kapolda Jawa Tengah – Brigjen Pol. Roy Hardi Siahaan, S.H., S.I.K., M.H.
Kapolda Jawa Timur – Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H.
Kapolda Bali – Brigjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H.
Kapolda Sumatera Barat – Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H.
Kapolda Sulawesi Selatan – Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H.
Kapolda Jambi – Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H.
Kapolda Gorontalo – Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K.
Kapolda Sumatera Utara – Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H.
Kapolda Sumatera Selatan – Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P.
Kapolda Sulawesi Tengah – Irjen Pol. Rizal Irawan, S.I.K., M.H.
Kapolda Sulawesi Barat – Irjen Pol. Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum.
Kapolda DIY – Irjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H.

Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Jadi Wairwasum

Dalam rotasi tersebut, Kapolda Sumatera Utara Irjen Whisnu Hermawan mendapat penugasan baru sebagai Wakil Inspektorat Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri.

Whisnu diketahui menjabat sebagai Kapolda Sumut selama sekitar dua tahun dua bulan.

Ia menerima serah terima jabatan di Mabes Polri pada 29 Juli 2024 dan kemudian mengikuti pisah sambut pada 2 Agustus 2024.

Posisi Kapolda Sumut selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol. Sonny Irawan.

Sebelumnya, Sonny menjabat Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Kasespimmen) Sespim Lemdiklat Polri.

Sonny juga bukan sosok baru di lingkungan Polda Sumut. Ia pernah menjabat sebagai Wakapolda Sumut sejak Desember 2025 hingga Juli 2026.

Saat itu, Sonny menggantikan Brigjen Ronny Samtana Tarigan yang kemudian mendapat promosi sebagai Wakapolda Sumatera Selatan.

Dalam mutasi terbaru, Rony Samtana kini ditunjuk sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Dadang Hartanto Jadi Kapolda Metro Jaya

Pergantian juga terjadi di Polda Metro Jaya. Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto ditunjuk sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Komjen Pol. Asep Edi Suheri.

Asep Edi Suheri selanjutnya dipercaya menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Dadang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Maluku sejak Agustus 2025.

Ia juga pernah menduduki sejumlah jabatan di lingkungan Polri, termasuk Wakapolda Sumut dan Kapolrestabes Medan.

Dengan jabatan sebagai Kapolda Metro Jaya, Dadang nantinya mendapat kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal atau jenderal bintang tiga.

Perubahan status Polda Metro Jaya tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/POLRI/Tahun 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Profil Dadang Hartanto

Dadang Hartanto lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 24 November 1971. Ia merupakan lulusan Akpol 1994.

Dalam perjalanan kariernya, Dadang pernah menjabat Kapolsek Senen, Kapolres Subang, Kapolres Cianjur, Wakapolrestabes Bandung, Sespri Kapolri, hingga Koorspripim Polri.

Pada 2016, Dadang mendapat penugasan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri.

Setahun kemudian, ia dipercaya menjadi Kapolrestabes Medan.

Pada 2019, Dadang menjabat Karorenmin Bareskrim Polri dan kemudian dipercaya sebagai Wakapolda Sumut pada 2020.

Pada Desember 2022, ia dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Kariernya berlanjut hingga pada 2025 ia ditunjuk sebagai Kapolda Maluku.

Selain memiliki pengalaman panjang di kepolisian, Dadang juga meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia pada 2015.

Ia kemudian dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dadang tercatat memiliki harta kekayaan sekitar Rp8 miliar.

Laporan tersebut terakhir disampaikan pada 12 Maret 2026.

Rotasi besar-besaran yang dilakukan Suyudi Ario Seto ini menjadi salah satu langkah awal setelah dirinya resmi memimpin Polri.

Mutasi tersebut mencakup sejumlah posisi strategis, baik di tingkat Mabes Polri maupun jajaran kewilayahan.* (tm/ad)