JAKARTA – Hasil survei nasional Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto masih berada di atas 50 persen.

Namun, optimisme publik terhadap arah pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami penurunan dibanding hasil survei sebelumnya.

Baca Juga:

• KNPI Minta Dilibatkan Awasi Program MBG, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Siap Jadikan Masukan sebagai Evaluasi

Angka tersebut menurun dibanding survei pada Agustus 2025 yang mencapai 67,7 persen.

"Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo tercatat sebesar 64,8 persen, turun dibanding Agustus 2025 yang mencapai 67,7 persen," ungkap Chamad Hojin di Hotel AONE, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).

Meski tingkat kepuasan masih didominasi penilaian positif, survei menunjukkan penurunan yang lebih tajam pada tingkat keyakinan masyarakat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Dalam survei tersebut, tingkat optimisme masyarakat turun dari 80,4 persen menjadi 53,2 persen.

Sebaliknya, jumlah responden yang mengaku tidak yakin terhadap masa depan pemerintahan Prabowo-Gibran meningkat dari 15,8 persen menjadi 43,1 persen.

Selain itu, sebanyak 51,7 persen responden menilai Indonesia saat ini berjalan ke arah yang benar.

"34 persen menyatakan menuju ke arah yang salah," kata Chamad.

Menurut Chamad, hasil survei tersebut menunjukkan pemerintah belum menghadapi krisis legitimasi karena tingkat kepuasan terhadap Presiden masih berada pada posisi mayoritas.

Namun demikian, ia menilai mulai muncul penurunan keyakinan masyarakat terhadap perbaikan kondisi di masa mendatang.

"Namun, masyarakat mulai kehilangan keyakinan bahwa keadaan akan segera membaik. Ini merupakan tekanan terhadap legitimasi berbasis kinerja yang perlu dijawab dengan hasil kebijakan yang nyata, bukan sekadar penguatan narasi komunikasi," katanya.

Chamad juga menyarankan pemerintah menjadikan hasil survei tersebut sebagai peringatan dini sekaligus bahan evaluasi.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah perbaikan sebelum tekanan ekonomi berkembang menjadi ketidakpuasan politik yang lebih luas.

"Pemerintah perlu membaca data tersebut sebagai peringatan dini dan peluang untuk melakukan koreksi sebelum tekanan ekonomi berkembang menjadi ketidakpuasan politik yang lebih luas," ujarnya.

Survei Puspoll Indonesia dilaksanakan pada 18–26 Mei 2026 dengan melibatkan 2.400 responden di seluruh Indonesia.

Survei memiliki margin of error sekitar ±2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden dipilih menggunakan metode probability sampling dengan teknik multistage random sampling, yang mempertimbangkan proporsi wilayah perkotaan dan pedesaan serta jumlah pemilih di setiap provinsi.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur.

Seluruh responden berusia minimal 17 tahun atau telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Untuk menjaga kualitas data, Puspoll Indonesia melakukan quality control terhadap 20 persen hasil wawancara yang dipilih secara acak.* (km/ad)

BANDAR LAMPUNG – Sekitar seratus orang yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML) menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung, Sabtu, 27 Juni 2026.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kedatangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang memulai rangkaian safari politiknya dari Provinsi Lampung.

Baca Juga:

• Prabowo Disebut Kantongi Data Bohir Demo, KSP: Informasinya Akurat dan Akan Diproses Sesuai Hukum

Demonstrasi mendapat pengawalan dari aparat kepolisian Polresta Bandar Lampung dan berlangsung tertib hingga selesai.

Koordinator aksi, Merry, menilai safari politik yang dilakukan Jokowi belum tepat dilaksanakan di tengah berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian publik.

Menurutnya, sejumlah persoalan, termasuk polemik dugaan ijazah palsu yang menjadi perdebatan di ruang publik, sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu agar tidak terus menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Kami menyayangkan Pak Jokowi hari ini mau berkeliling ke seluruh Indonesia. Lampung menjadi provinsi pertama. Selesaikan dulu persoalan yang sedang menjadi polemik supaya tidak ada kegaduhan di tengah masyarakat," ujar Merry, Sabtu (27/6/2026).

Dalam orasinya, Merry juga mengatakan rangkaian kunjungan Jokowi ke berbagai daerah memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Salah satunya dikaitkan dengan dinamika politik menjelang Pemilu 2029.

"Kami tidak tahu apa maksud Pak Jokowi berkeliling Indonesia saat ini. Bisa saja ada agenda politik menuju 2029, tetapi itu menjadi penilaian dan pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat," katanya.

Selain itu, massa aksi juga menyampaikan harapan agar Indonesia dipimpin oleh sosok yang dinilai mampu menghadapi berbagai tantangan bangsa pada masa mendatang.

"Kami ingin negeri ini dipimpin oleh anak bangsa yang cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, matang, dan cukup umurnya. Indonesia menghadapi persoalan politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang membutuhkan pemimpin yang mampu mempersatukan, bukan memecah belah anak bangsa," ucap Merry.

Dalam aksi tersebut, demonstran juga mendesak agar polemik dugaan ijazah palsu mendapat penjelasan dan penyelesaian secara tuntas sehingga tidak terus menjadi perdebatan di ruang publik.

Sementara itu, aparat kepolisian tetap berjaga di sekitar lokasi selama aksi berlangsung guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif.

Sebagai informasi, Jokowi melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung pada 26–28 Juni 2026.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI di Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang.

Selama berada di Lampung, Jokowi juga menerima gelar adat kehormatan "Baginda Pemuka Bangsa" dari lima kerajaan adat Lampung di Kedaton Keagungan, Kota Bandar Lampung.

Selain menghadiri kegiatan internal PSI, Jokowi dijadwalkan bertemu dengan relawan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.

Agenda lainnya meliputi kunjungan ke Museum Transmigrasi di Kabupaten Pesawaran, menyapa pelaku UMKM, menghadiri kirab budaya di Lampung Timur, serta bersilaturahmi ke sejumlah pondok pesantren sebelum kembali ke Jakarta pada Minggu, 28 Juni 2026.* (km/ad)

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD KNPI Energy of Harmony Kota Tanjungbalai, Muhammad Azri, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai yang telah meluangkan waktu menerima kunjungan dan audiensi pengurus KNPI.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Apresiasi Perjuangan Kafilah MTQ Sumut, Minta Pembinaan Qari dan Qariah Diperkuat

"Kami hadir bersilaturahmi dari DPD KNPI khususnya Satgas Pemantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyampaikan bahwa konsolidasi nasional DPP KNPI yang mengusung tema dukung dan jaga Prabowo-Gibran. Maka saya selaku Ketua KNPI Kota Tanjungbalai sesuai garis perjuangan Ketua Umum Haris Pertama untuk mengawal program Prabowo-Gibran melalui rapat harian membentuk Satgas Pemantau SPPG DPD KNPI Kota Tanjungbalai," ujar Azri.

Ia menambahkan, melalui rapat tersebut telah ditetapkan Hermansyah Chaniago sebagai Ketua Tim Satgas Pemantau SPPG DPD KNPI Kota Tanjungbalai.

Dalam audiensi itu, KNPI juga meminta agar Satgas MBG Kota Tanjungbalai memberikan ruang kepada Satgas KNPI untuk ikut melakukan pemantauan langsung ke dapur-dapur SPPG maupun sekolah-sekolah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Azri, hasil pemantauan dan investigasi sementara menemukan sejumlah dapur yang dinilai belum memenuhi standar teknis maupun aspek kebersihan.

"Dalam pertemuan itu Satgas Pemantau SPPG DPD KNPI meminta kepada Ketua Satgas MBG yang juga Wakil Wali Kota Tanjungbalai agar memberi ruang bagi Satgas KNPI untuk turun ke dapur-dapur SPPG serta sekolah-sekolah di Kota Tanjungbalai. Karena berdasarkan pantauan dan investigasi sementara terdapat beberapa dapur yang belum memenuhi standar juknis dan higienis," katanya.

Selain itu, Azri menyebut masih ditemukan sejumlah persoalan lain, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan yang belum terpenuhi di beberapa titik dapur SPPG.

Ia berharap berbagai temuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.

Menanggapi masukan tersebut, Wakil Wali Kota Tanjungbalai yang juga Ketua Satgas MBG Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, mengapresiasi kepedulian para pemuda yang tergabung dalam DPD KNPI Tanjungbalai terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Fadly mengatakan, hasil monitoring yang dilakukan pemerintah menunjukkan pentingnya evaluasi berkala dan pengawasan operasional SPPG secara menyeluruh, mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Menurutnya, seluruh tahapan, mulai dari higienitas, takaran gizi, hingga proses distribusi, harus memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

"Apa yang menjadi masukan dan saran dari DPD KNPI tentunya akan menjadi masukan dan bahan evaluasi kami ke depannya bagaimana mensukseskan program Pemerintah Prabowo-Gibran berjalan baik dan kehadirannya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tanjungbalai," ujar Fadly.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai, DPD KNPI, dan Satgas Pemantau SPPG dapat terus diperkuat sehingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Tanjungbalai semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Semoga sinergitas dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk DPD KNPI Tanjungbalai bersama Tim Satgas Pemantau SPPG yang telah dibentuk akan membawa perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan MBG di Kota Tanjungbalai," pungkasnya.* (ad)

MEDAN – Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri penutupan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-40 Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Astaka Dispora Sumut, Kabupaten Deliserdang, Rabu malam, 24 Juni 2026.

MTQ ke-40 Provinsi Sumatera Utara tahun ini mengusung tema "Satu Irama Tilawah, Satu Tekad dalam Langkah Menuju Kolaborasi Sumut Berkah" dan menjadi puncak rangkaian perlombaan yang diikuti para qari dan qariah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Mulai Perbaiki Jalan Rusak Puluhan Tahun di Labuhanbatu, Ruas Strategis Kini Diperlebar

Menurutnya, dedikasi dan kerja keras para peserta merupakan bentuk komitmen dalam mengharumkan nama Kota Tanjungbalai di tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Wakil Wali Kota mengatakan hasil yang diraih Kafilah Kota Tanjungbalai pada MTQ tahun ini patut disyukuri dan menjadi kebanggaan bersama.

"Hasil yang diraih Kafilah Kota Tanjungbalai pada ajang MTQ tahun ini harus disyukuri dan menjadi kebanggaan bersama. Meski belum meraih yang terbaik, kita tidak perlu berkecil hati," ujarnya.

Fadly berharap pelaksanaan MTQ berikutnya dapat dipersiapkan secara lebih matang, terutama dalam pembinaan dan pengembangan para qari serta qariah agar mampu tampil lebih maksimal dan meraih prestasi yang lebih baik.

"Harapannya pada pelaksanaan MTQ berikutnya seluruh persiapan harus benar-benar dipersiapkan dengan baik, baik itu pembinaan dan pengembangan para qari dan qariah agar dapat membawa nama Kota Tanjungbalai tampil maksimal dan memberi hasil yang terbaik nantinya untuk Kota Tanjungbalai," sebut Muhammad Fadly.

Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh pihak yang selama ini berperan dalam membina generasi muda melalui pembelajaran Al-Qur'an.

"Apresiasi kepada para qari, qariah, pelatih, pembina, pendamping, serta seluruh pihak yang selama ini konsisten membangun tradisi pembelajaran Al-Qur'an di daerahnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam sambutannya menegaskan bahwa MTQ bukan hanya ajang perlombaan membaca Al-Qur'an, tetapi juga menjadi sarana memperdalam pemahaman dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

"Ini seperti training, seperti Ramadan. Kita dilatih selama sebulan untuk menjalani 11 bulan sisanya dengan lebih baik. Di sini kita dilatih selama 10 hari untuk lebih mengenal Alquran dan mendalaminya pada bulan-bulan berikutnya," ujar Bobby Nasution.

Ia juga berharap para kafilah terbaik mampu membawa nama Sumatera Utara berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

"Terus kita tingkatkan dan terus berjuang untuk mengharumkan nama Sumut di level nasional dan internasional. Itu akan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya dan mudah-mudahan membawa keberkahan bagi provinsi kita," katanya.

Pada MTQ ke-40 Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan berhasil keluar sebagai juara umum.

Posisi kedua diraih Kabupaten Langkat, sedangkan Kabupaten Deliserdang menempati peringkat ketiga.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyalurkan 60 paket sembako kepada para pengemudi becak bermotor (betor) sebagaibersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyalurkan 60 paket sembako kepada para pengemudi becak bermotor (betor) sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, didampingi jajaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pengurus Baznas Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Baca Juga:

• Sekda Aceh dan PLN Bahas Pengembangan PLTS, Potensi Energi Surya Diyakini Dongkrak Ekonomi Daerah

Dalam sambutannya, Bupati Fery Sahputra Simatupang mengatakan penyaluran bantuan itu merupakan wujud sinergi antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Baznas dalam menghadirkan program sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari para pengemudi becak bermotor beserta keluarganya. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan terus memperkuat kolaborasi dengan Baznas dalam menghadirkan berbagai program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat," ujar Bupati.

Menurut Fery, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Baznas menjadi salah satu kekuatan dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan perhatian.

Ia juga mengapresiasi Baznas Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang selama ini secara konsisten menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Baznas Kabupaten Labuhanbatu Selatan menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mengoptimalkan berbagai program kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.

Program-program tersebut dijalankan melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara amanah, profesional, serta tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Para penerima bantuan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Baznas.

Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang setiap hari bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Baznas Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diharapkan semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan kebersamaan terus tumbuh sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan.* (ad)

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir, perwakilan PLN Pusat dan PLN Aceh, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Baca Juga:

• SALAM Desak PLN Sumut Copot Kepala ULP Sibuhuan, Soroti Dugaan Pembiaran Wifi Ilegal di Padang Lawas

Sekda Aceh M. Nasir menegaskan Pemerintah Aceh terus membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat, BUMN, maupun investor untuk mengoptimalkan potensi energi terbarukan di daerah.

Menurutnya, pengembangan PLTS tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga mampu menarik investasi, membuka lapangan pekerjaan baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Potensi energi surya yang dimiliki Aceh perlu dikelola secara optimal melalui sinergi seluruh pihak. Pemerintah Aceh menyambut baik setiap inisiatif yang dapat mempercepat pemanfaatan energi bersih sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujar M. Nasir.

Selain membahas potensi investasi, pertemuan tersebut juga mengulas berbagai langkah teknis yang diperlukan agar pengembangan PLTS dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Para peserta pertemuan sepakat bahwa sinergi antara pemerintah, PLN, kementerian terkait, dan investor menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan infrastruktur energi bersih di Aceh.

Melalui kerja sama tersebut, Aceh diharapkan mampu menjadi salah satu daerah pengembangan energi surya nasional yang mendukung target transisi energi Indonesia sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.* (dh)

BANDA ACEH – Tim Adat Aceh Cang Panah (TAA CP) Sumatera Utara terus memperkuat peran sebagai wadah pemersatu masyarakat Aceh di perantauan melalui pelestarian adat, budaya, kegiatan sosial, dan keagamaan. Organisasi ini mengusung semangat Silaturahmi Tanpa Batas sebagai fondasi utama dalam membangun kebersamaan antarsesama perantau.

Hal tersebut disampaikan Pendiri sekaligus Wali Adat Aceh Cang Panah Sumut, H. Zulkifli Hamzah atau yang akrab disapa Abu Tibore, saat menghadiri acara walimatul urusy putra Bustami di Gedung UCC Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, Sabtu (27/6/2026).

Baca Juga:

• SMAN 7 Banda Aceh Borong 5 Medali di O2SN 2026, Raih 2 Emas dan 3 Perak

"Tim Adat Aceh Cang Panah lebih mengutamakan silaturahmi tanpa batas. Kami ingin seluruh masyarakat Aceh di perantauan tetap bersatu dan terus melestarikan adat istiadat yang diwariskan para leluhur," ujar Abu Tibore.

Menurutnya, di wilayah Sumatera Utara, TAA CP aktif mendampingi berbagai kegiatan adat Aceh, khususnya prosesi perkawinan, mulai dari persiapan pakaian adat hingga pelaksanaan tradisi penyambutan tamu atau Seumapa.

Sementara itu, Panglima TAA CP Sumatera Utara, Kompol (Purn) M. Hasan Yusuf SH, mengatakan organisasi tersebut telah memiliki kepengurusan di sejumlah kabupaten dan kota melalui struktur Panglima Sagoe yang bertugas mengoordinasikan setiap pelaksanaan kegiatan adat.

"TAA CP tidak hanya bergerak di bidang adat dan budaya, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Kami ingin keberadaan organisasi ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh di perantauan," katanya.

(Foto: Kompol ( Purn) M. Hasan Yusuf SH duduk paling pinggir sebelah kanan, foto tengah Zulkifli Hamzah atau Abu Tibore.)

Hasan Yusuf menambahkan, sejak berdiri, TAA CP juga menjalin kerja sama sosial dengan komunitas masyarakat Aceh di berbagai daerah, termasuk di Malaysia.

Salah satu bentuk kepedulian yang dijalankan ialah membantu proses pemulangan jenazah warga Aceh yang meninggal dunia di Malaysia hingga ke kampung halamannya.

"Kami membantu proses pemulangan jenazah hingga mengantarkan ke alamat keluarga di Aceh sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama perantau," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, pengurus TAA CP juga menghadiri undangan walimatul urusy putra Bustami yang berdomisili di Medan namun menggelar resepsi di Banda Aceh. Kehadiran pengurus TAA CP menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk terus menjaga tali silaturahmi masyarakat Aceh di mana pun berada.

Melalui semangat kebersamaan dan pelestarian budaya, Tim Adat Aceh Cang Panah Sumut berharap dapat terus menjadi perekat persaudaraan masyarakat Aceh di perantauan sekaligus menjaga warisan adat agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.* (dh)

Dudung mengatakan dirinya meyakini Presiden memiliki sumber informasi yang dapat dipercaya terkait dugaan adanya pihak-pihak yang menjadi penyandang dana di balik sejumlah aksi demonstrasi.

Baca Juga:

• Purbaya Janji Bereskan Semua Hambatan Investasi, Investor Korea Diyakinkan Tanam Modal di Indonesia

Meski demikian, Dudung menegaskan setiap informasi yang diperoleh tetap harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku agar seluruh proses berjalan sesuai aturan.

Selain menyinggung isu demonstrasi, Dudung juga mengajak masyarakat untuk melihat berbagai program pemerintah secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada sisi negatifnya. Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai telah memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM, relawan, hingga penerima manfaat di berbagai daerah.

Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akan terus disempurnakan ke depannya.

"Program ini dijalankan untuk kesejahteraan rakyat sesuai cita-cita bangsa Indonesia, bukan semata-mata demi popularitas," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui pihak-pihak yang berada di balik pembiayaan aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo.

Prabowo mengatakan dirinya memahami berbagai dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk dugaan adanya pihak yang membiayai peserta aksi.

Ia juga menyebut terdapat peserta demonstrasi yang mengaku mengikuti aksi karena menerima bayaran, meski Presiden tidak menggeneralisasi seluruh peserta demonstrasi memiliki motif serupa.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan, namun sebaiknya disampaikan secara konstruktif demi kemajuan Indonesia.* (oz/dh)

Purbaya mengatakan, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mengatasi berbagai kendala regulasi maupun operasional yang selama ini menghambat realisasi investasi di Indonesia.

Baca Juga:

• Di Forum Iklim Global, Waka MPR Tegaskan Transisi Energi Jadi Prioritas Pemerintahan Prabowo

Ia menjelaskan, seluruh pelaku usaha memiliki akses yang sama untuk menyampaikan berbagai kendala investasi kepada Satgas Debottlenecking. Menurutnya, mekanisme tersebut terbuka bagi seluruh investor sehingga setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti.

"Pada dasarnya setiap pelaku usaha dapat melaporkan masalahnya kepada Satgas Debottlenecking. Mekanisme ini terbuka untuk semua pihak. Jika masih ada hambatan dan belum dilaporkan kepada satgas, maka kesempatan penyelesaiannya belum dimanfaatkan secara optimal," katanya.

Untuk memastikan penyelesaian berjalan efektif, Satgas Debottlenecking menggelar rapat koordinasi secara rutin setiap pekan. Seluruh laporan yang diterima akan dibahas dan diselesaikan secepat mungkin agar proses investasi tidak terhambat.

Purbaya juga mengungkapkan bahwa seluruh proses penanganan hambatan investasi mendapat pengawasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, setiap keputusan yang dihasilkan Satgas Debottlenecking wajib dijalankan oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah terkait.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menciptakan kepastian berusaha, Purbaya menegaskan akan memberikan sanksi kepada instansi yang tidak menjalankan keputusan Satgas Debottlenecking.

"Saya sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Jika ada pemerintah daerah atau kementerian yang menyimpang dari keputusan Satgas Debottlenecking, saya akan memangkas anggaran mereka," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga mengajak investor Korea Selatan untuk terus memperluas investasinya di Indonesia. Ia menilai fundamental ekonomi nasional tetap kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menurutnya, stabilitas ekonomi, ketahanan sektor keuangan, serta berbagai reformasi struktural yang terus dilakukan pemerintah menjadi modal utama Indonesia untuk menarik investasi baru.

"Indonesia adalah negara yang tepat untuk berinvestasi. Anda jangan ragu untuk menempatkan investasi di Indonesia karena fundamental ekonomi Indonesia sangat baik, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik di level 5,61 persen," pungkas Purbaya.* (oz/dh)

Ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Bilah Hulu, Bilah Hilir, dan Panai Hulu tersebut merupakan jalur strategis menuju Rantauprapat sebagai ibu kota Kabupaten Labuhanbatu. Jalan itu juga menjadi akses penting bagi distribusi hasil pertanian, perkebunan, serta aktivitas masyarakat sehari-hari.

Baca Juga:

• Prabowo: Juli Ini Kita Launching B50, Indonesia Tak Akan Impor Solar Lagi

"Kalau dulu banyak kendaraan yang melintas dari Tanjungbalai menuju Aek Nabara lewat jalur ini. Karena jalannya rusak, masyarakat lebih memilih jalur utama sehingga usaha kami ikut sepi," ujarnya, Jumat (26/6/2026).

Menurut Murni, membaiknya kondisi jalan diharapkan dapat menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kunjungan wisata ke kawasan Tanjung Sarang Elang yang memiliki sejumlah destinasi wisata air.

Ia berharap proyek perbaikan dapat segera rampung sehingga sektor usaha dan pariwisata kembali berkembang.

Harapan serupa disampaikan warga Aek Nabara, Amodi Dumoli Tua Sihite. Ia menilai kondisi jalan yang baik sangat penting untuk mempercepat akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan.

Menurutnya, kerusakan jalan selama ini kerap menghambat perjalanan warga yang membutuhkan penanganan medis, bahkan pernah terjadi warga meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya tengah mengerjakan perbaikan ruas jalan Aek Nabara–Negeri Lama dan Negeri Lama–Tanjung Sarang Elang sepanjang 10 kilometer.

Kepala Seksi Jalan dan Jembatan UPTD Rantauprapat Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Sumut, Henri Syahrizal, mengatakan pekerjaan dibagi dalam dua paket, yakni tiga kilometer pada ruas Aek Nabara–Negeri Lama dan tujuh kilometer pada ruas Negeri Lama–Panai Hulu.

"Akhir tahun targetnya selesai. Kami juga memohon maaf apabila proses pengerjaan mengganggu kenyamanan pengguna jalan," ujarnya.

Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur tersebut mampu mengembalikan fungsi jalan sebagai jalur utama mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi hasil pertanian dan perkebunan, meningkatkan kunjungan wisata, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di wilayah Labuhanbatu.* (dh)

Pengerjaan dilakukan pada dua ruas jalan, yakni Aek Nabara–Negeri Lama dan Negeri Lama–Tanjung Elang, dengan total penanganan sepanjang 10 kilometer. Kedua ruas tersebut selama ini menjadi akses utama masyarakat, namun banyak mengalami kerusakan berat sehingga menghambat aktivitas ekonomi maupun mobilitas warga.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Desak OPD Percepat Program Prioritas Sumut: Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat, Jangan Hanya di Atas Kertas

Paket pertama meliputi ruas Aek Nabara–Negeri Lama sepanjang tiga kilometer yang terbagi menjadi lima segmen. Sementara paket kedua mencakup ruas Negeri Lama–Tanjung Elang sepanjang tujuh kilometer yang dibagi menjadi tiga segmen.

"Paket pertama Aek Nabara–Negeri Lama sepanjang 3 kilometer terbagi lima segmen dan paket kedua Negeri Lama–Tanjung Elang sepanjang 7 kilometer terbagi tiga segmen. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai pada akhir tahun," ujar Syahrizal.

Selain memperbaiki permukaan jalan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melakukan pelebaran badan jalan dari lima meter menjadi enam meter. Bahu jalan di sisi kiri dan kanan juga dibangun menggunakan rigid beton selebar 70 sentimeter guna memperkuat konstruksi jalan.

Menurut Syahrizal, peningkatan kualitas infrastruktur tersebut diharapkan mampu memberikan kenyamanan sekaligus memperpanjang usia layanan jalan.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan selama proses pengerjaan berlangsung serta mengimbau pengguna jalan agar lebih berhati-hati saat melintas di lokasi proyek.

Perbaikan jalan tersebut disambut positif masyarakat. Salah seorang warga, Muslim Manik, berharap seluruh ruas jalan dari Tanjung Elang hingga Aek Nabara dapat diperbaiki secara menyeluruh karena memiliki peran penting bagi aktivitas masyarakat.

Ia menilai kondisi jalan yang baik akan mempercepat akses menuju fasilitas kesehatan, memperlancar distribusi hasil pertanian, sekaligus mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.

Hal senada disampaikan Salomo Sihite, warga Aek Nabara yang bekerja sebagai mekanik sepeda motor. Menurutnya, kerusakan jalan selama ini kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, termasuk kendaraan yang terbalik saat menghindari lubang.

Ia mengaku bersyukur pemerintah akhirnya mulai memperbaiki ruas jalan yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri pelantikan Pengurus PERGATSI Sumatera Utara periode 2025–2029 di Aula Lapangan PERGATSI Sumut, Jalan Yos Sudarso, Medan, Jumat (26/6/2026) malam.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Buka Karpet Merah untuk Investor, PRSU Emas ke-50 Disiapkan Dongkrak Ekonomi Sumut

"Ketika olahraga menjadi industri, maka olahraga bisa hidup dengan sendirinya dan berdiri di atas kaki sendiri. Tidak hanya industri konvensional yang memiliki nilai ekonomi, tetapi olahraga juga dapat menjadi sektor yang memberikan nilai ekonomi tinggi," ujarnya.

Bobby berharap kepengurusan baru PERGATSI Sumut dapat mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengembangkan industri olahraga yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan atlet dan pelaku olahraga.

Ia juga menyatakan Pemprov Sumut siap memberikan dukungan kepada PERGATSI, baik dari sisi organisasi maupun pelaksanaan berbagai kegiatan olahraga di masa mendatang.

Pada kesempatan itu, Bobby mengaku bangga melihat fasilitas lapangan gateball yang dimiliki Sumatera Utara. Menurutnya, keberadaan sarana tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan prestasi atlet, khususnya menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ia mengingatkan bahwa pada PON 2024 cabang olahraga gateball Sumut berhasil menyumbangkan lima medali. Dengan fasilitas yang ada saat ini, Bobby berharap capaian tersebut dapat meningkat pada ajang PON berikutnya.

Selain itu, Bobby menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung penyelenggaraan kejuaraan gateball tingkat nasional maupun internasional di wilayah Sumatera Utara.

Menurutnya, pengembangan industri olahraga juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia meyakini sektor olahraga akan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PERGATSI yang juga Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, mengatakan pelantikan pengurus merupakan awal tanggung jawab untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan atlet.

Ia menyebut kepengurusan PERGATSI di Sumatera Utara kini telah berkembang dari delapan menjadi 17 kabupaten/kota, sehingga menjadi modal besar dalam mempersiapkan atlet menuju PON 2028 hingga ajang SEA Games.

Ketua PERGATSI Sumut Doli Sinomba Siregar menyampaikan komitmennya untuk memajukan olahraga gateball di Sumatera Utara melalui kolaborasi seluruh pengurus dan pemangku kepentingan.

"Prestasi tidak bisa lahir secara individu, tetapi membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Mari bersama-sama memajukan gateball di Sumut," ujarnya.* (dh)

Koordinator aksi sekaligus Ketua SALAM, Zulfahmi Siregar, menilai Kepala ULP PLN Sibuhuan diduga lalai dalam menjalankan tugasnya. Massa aksi juga menyampaikan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang serta meminta persoalan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• PMDG Kampus 8 Aceh Gelar Lari Pagi Sehat, Tanamkan Disiplin dan Kebugaran Santri

"Kami meminta Kepala PLN Sumut segera menindaklanjuti persoalan ini sesuai ketentuan yang berlaku dan mengevaluasi Kepala ULP PLN Sibuhuan karena dinilai gagal menjalankan tugasnya," ujar Zulfahmi saat menyampaikan orasi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Bagian Koordinasi PT PLN Sumut, Darma, menyampaikan bahwa laporan mengenai dugaan aktivitas usaha wifi ilegal telah ditindaklanjuti.

Menurutnya, PLN telah melakukan penyegelan terhadap temuan di lapangan dan saat ini sedang melakukan kajian lanjutan sebelum melaksanakan penertiban terhadap aktivitas yang dinilai menggunakan fasilitas kelistrikan secara tidak sesuai ketentuan.

"Terkait permasalahan tersebut sudah ditindaklanjuti melalui tahap penyegelan. Selanjutnya akan dilakukan kajian dan penertiban terhadap kegiatan usaha ilegal yang menggunakan fasilitas PLN agar tidak mengganggu pelayanan kepada konsumen maupun menimbulkan kerugian bagi PLN dan negara," kata Darma.

Mendengar penjelasan tersebut, massa aksi kembali meminta agar evaluasi terhadap Kepala ULP PLN Sibuhuan segera dilakukan. Selain itu, SALAM juga meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam persoalan tersebut.

SALAM menyatakan akan terus mengawal proses penanganan kasus tersebut dan berencana kembali menggelar aksi pada pekan depan untuk meminta perkembangan tindak lanjut dari pihak terkait.

Di akhir aksi, perwakilan SALAM menyampaikan apresiasi kepada jajaran PLN Sumut yang telah menerima aspirasi mereka serta berharap penyelesaian persoalan tersebut dapat dilakukan secara transparan sesuai aturan yang berlaku.* (dh)

Dalam forum yang dihadiri para pemangku kepentingan global di bidang energi dan perubahan iklim itu, Eddy mengatakan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Namun, potensi tersebut dinilai masih perlu dioptimalkan agar mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga:

• Istana Buka Arah Pengembangan Kendaraan Nasional, Ahli Otomotif Diajak Gabung

Menurut Eddy, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan transisi energi dan aksi iklim sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, serta pengurangan emisi karbon.

Ia menjelaskan, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada 2028, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dan mempercepat dekarbonisasi ekonomi guna mencapai target Net Zero Emissions pada 2060 atau bahkan lebih cepat.

Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan kapasitas pembangkit energi terbarukan hingga 70 gigawatt pada 2040. Dengan target tersebut, bauran energi baru terbarukan diharapkan meningkat dari sekitar 15-16 persen menjadi lebih dari 35 persen.

"Target ini menunjukkan bahwa Indonesia sepenuhnya serius dalam menjalankan transisi energi. Kami memahami bahwa masa depan pertumbuhan ekonomi yang kuat harus dibangun di atas fondasi energi yang bersih, berkelanjutan, dan berdaya saing," kata Eddy.

Dalam kesempatan itu, Eddy juga mengungkapkan bahwa pemerintah bersama DPR RI tengah menyelesaikan pembahasan Undang-Undang Energi Terbarukan. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Aksi Iklim dan revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan juga sedang dipersiapkan untuk memperkuat fondasi regulasi menuju ekonomi hijau.

Menurutnya, langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus mempercepat transformasi energi nasional yang berkelanjutan.* (d/dh)

Menurut Gus Abduh, negara perlu merespons berbagai aspirasi dan keresahan yang berkembang di tengah masyarakat melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:

• Khawatir Kehilangan Mata Pencaharian, Ribuan Relawan SPPG Geruduk Kantor Bupati Bangkalan: Jangan Hentikan MBG

Ia menilai, isu tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama terkait paparan konten di ruang digital yang dinilai dapat memengaruhi tumbuh kembang anak serta perlindungan keluarga.

Meski mendukung pembentukan regulasi, Gus Abduh menegaskan proses penyusunannya tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, setiap usulan legislasi harus melalui pembahasan yang melibatkan berbagai pihak agar menghasilkan aturan yang memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan secara efektif.

Ia menjelaskan, mekanisme pembentukan regulasi harus dilakukan melalui komunikasi lintas fraksi dan lintas komisi sesuai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembahasan juga perlu melibatkan pemerintah, akademisi, tokoh agama, organisasi masyarakat, serta para ahli.

Selain itu, Gus Abduh menilai tantangan utama dalam penyusunan regulasi adalah merumuskan norma hukum yang jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta tetap sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, asas legalitas, dan prinsip negara hukum.

Menurutnya, setiap rancangan regulasi harus disusun berdasarkan kajian akademik yang komprehensif agar memiliki landasan konstitusional yang kuat, memberikan kepastian hukum, serta dapat diterapkan secara efektif dalam praktik penegakan hukum.* (d/dh)

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan, mengatakan evaluasi dilakukan atas arahan langsung Menteri Pertahanan guna memastikan keselamatan seluruh peserta selama mengikuti program pelatihan.

Baca Juga:

• Jumlah Peserta SPPI Meninggal Saat Latsarmil Bertambah Jadi Lima Orang

Menurutnya, evaluasi meliputi pemeriksaan kesehatan berkala bagi peserta yang memiliki faktor risiko, penyesuaian intensitas latihan sesuai kondisi fisik peserta, hingga penguatan pengawasan tenaga medis di setiap satuan pendidikan.

Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat layanan medis, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga penanganan penyakit paru dan penyakit menular yang berpotensi muncul selama pelatihan.

Selain itu, sistem profiling kesehatan peserta, mekanisme rujukan medis, serta pengawasan kesehatan selama latihan turut menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan pemerintah.

Ketut menambahkan, metode pelatihan ke depan akan dibuat lebih adaptif dan edukatif dengan tetap memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui pendekatan yang mendorong kerja sama, pemecahan masalah, dan suasana belajar yang lebih kondusif.

Peserta yang diketahui memiliki kondisi kesehatan khusus, termasuk penyakit tertentu maupun kehamilan, akan memperoleh penanganan sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan aspek keselamatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Pertahanan kembali menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya lima peserta Latsarmil, yakni Yonanda Muhammad Taufik, Anisya Musyarofah, Novia Ramadani Sitorus, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, penyebab kematian para peserta berbeda-beda, di antaranya henti jantung (cardiac arrest), heat stroke, tuberkulosis paru aktif, pneumonia dengan komplikasi medis, serta satu kasus lainnya yang masih dalam pendalaman.* (k/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten agar pengembangan kendaraan nasional dapat berjalan dan memiliki daya saing di pasar.

Baca Juga:

• Purbaya Tegas! Daerah yang Hambat Investasi Terancam Kena Pangkas Anggaran

Menurut Prasetyo, pengembangan kendaraan nasional telah lama menjadi pembahasan pemerintah. Isu tersebut kembali disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berbicara dalam Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 bersama para rektor dan akademisi.

Ia menegaskan, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mencetak tenaga ahli yang mampu mendukung industri otomotif nasional.

Saat ditanya mengenai arah pengembangan kendaraan nasional, Prasetyo mengungkapkan pemerintah kemungkinan besar akan memprioritaskan kendaraan listrik.

"Tapi memang kemungkinan besar arahnya ke mobil maupun motor listrik," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mempertanyakan mengapa Indonesia belum memiliki mobil buatan sendiri meski telah merdeka selama puluhan tahun. Padahal, pasar otomotif nasional dinilai sangat besar dengan penjualan kendaraan yang mencapai jutaan unit setiap tahun.

Prabowo juga menilai Indonesia sudah mulai bergerak menuju kemandirian industri otomotif. Menurutnya, kendaraan dapat dikategorikan sebagai produk nasional apabila memiliki tingkat kandungan lokal sekitar 65 hingga 70 persen.

Pemerintah berharap kolaborasi antara dunia pendidikan, industri, dan para ahli mampu mempercepat lahirnya kendaraan nasional yang kompetitif sekaligus memperkuat industri otomotif dalam negeri.* (k/dh)

Purbaya mengatakan Satgas Debottlenecking dibentuk untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala investasi yang dihadapi pelaku usaha. Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Baca Juga:

• Anggaran Makan Bergizi Gratis Kembali Dipangkas, Menkeu Purbaya Sebut Efisiensi Berlanjut

Ia menjelaskan, seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk melaporkan berbagai hambatan investasi kepada Satgas Debottlenecking. Setiap laporan yang masuk akan dibahas dalam rapat rutin mingguan agar penyelesaiannya dapat dilakukan secepat mungkin.

"Pada dasarnya setiap pelaku usaha dapat melaporkan masalahnya kepada Satgas Debottlenecking. Mekanisme ini terbuka untuk semua pihak," katanya.

Menurut Purbaya, proses penyelesaian hambatan investasi juga dipantau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, seluruh keputusan yang dihasilkan Satgas Debottlenecking wajib dijalankan oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah terkait.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah, Purbaya menegaskan tidak akan ragu memberikan sanksi kepada instansi yang mengabaikan keputusan satgas.

"Saya sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Jika ada pemerintah daerah atau kementerian yang menyimpang dari keputusan Satgas Debottlenecking, saya akan memangkas anggaran mereka," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga mengajak investor untuk terus menanamkan modal di Indonesia. Ia menilai fundamental ekonomi nasional tetap kuat dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga, sektor keuangan yang solid, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap positif.

Pemerintah, kata dia, akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat realisasi investasi serta meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi di kawasan.* (k/dh)

Sultan Seghayo Dipuncak Nur, Mawardi Harirama, mengatakan gelar Baginda Pemuka Bangsa diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada Jokowi yang telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 selama dua periode.

Baca Juga:

• Safari Politik ke Lampung, Jokowi Resmi Sandang Gelar Baginda Pemuka Bangsa

Menurutnya, setiap gelar adat yang dianugerahkan Keraton Kagungan Lampung memiliki makna filosofis yang diwariskan secara turun-temurun. Selain menjadi simbol penghormatan, gelar tersebut juga disertai doa-doa bagi penerimanya.

"Tentu ada doa-doa di balik gelar itu. Keraton Kagungan memiliki banyak doa yang menyertai setiap pemberian gelar adat," katanya.

Mawardi menjelaskan, prosesi pengangkatan saudara dan penyematan gelar adat merupakan implementasi falsafah hidup masyarakat Lampung, yakni Piil Pesenggiri, khususnya nilai Nemui Nyimah yang mengajarkan penghormatan kepada tamu, mempererat persaudaraan, serta menjaga persatuan.

Ia menilai tradisi adat kini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga berperan sebagai sarana memperkenalkan budaya Lampung sekaligus memperkuat persatuan bangsa.

Meski penilaian masyarakat terhadap Jokowi beragam, menurut Mawardi, dari sudut pandang adat, Jokowi dinilai layak menerima penghormatan tersebut karena telah mengabdikan diri memimpin Indonesia selama 10 tahun.

Sementara itu, Jokowi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku adat Lampung yang terus menjaga kelestarian budaya di tengah perkembangan zaman.

"Atas nama pribadi, saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran perangkat adat yang terus merawat dan memelihara kebudayaan," ujar Jokowi.

Ia berharap nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur tetap dijaga dan diteruskan kepada generasi mendatang sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia.

Dalam kunjungannya, Jokowi juga mengikuti seluruh rangkaian prosesi adat, mulai dari pengangkatan saudara, pembacaan titah adat, penyematan gelar Baginda Pemuka Bangsa, duduk di kursi adat Panca Haji, menari Ngigel bersama penyimbang adat, hingga mengunjungi Museum Kedatun Keagungan Lampung.* (k/dh)

Armada pemadam kebakaran masih hilir mudik memasok air dan melakukan proses pemadaman di area pabrik. Sejumlah bagian bangunan terlihat mengalami kerusakan parah dan terancam roboh akibat dilalap api.

Baca Juga:

• Pabrik di Sunggal Dilalap Api, Asap Pekat Membumbung hingga Bangunan Nyaris Runtuh

Petugas keamanan pabrik, Iwan, mengatakan saat ini tim pemadam tengah melakukan proses pendinginan pada titik-titik api yang masih menyala.

"Masih berlangsung. Tapi sepertinya lagi mendinginkan area terbakar," kata Iwan di lokasi.

Ia menjelaskan, api pertama kali muncul sekitar pukul 06.00 WIB. Dugaan sementara, kobaran api berasal dari gudang penyimpanan bahan baku dan panel mesin produksi.

Meski kebakaran menghanguskan sebagian area pabrik, hingga kini tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun korban luka.

"Gak ada korban. Karena kalau malam gak ada yang kerja," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, petugas masih berupaya memastikan seluruh titik api benar-benar padam guna mencegah kebakaran kembali membesar. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang.* (tm/dh)