Penyaluran PMT berlangsung di Desa Suka Maju dan dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat desa, kader Posyandu, serta sejumlah tokoh masyarakat. Kegiatan berlangsung dengan penuh kebersamaan dan kekeluargaan sebagai wujud sinergi antara pemerintah desa dan para kader dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Asahan Dorong Posyandu Terapkan Enam Standar Pelayanan untuk Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Menurutnya, tanpa kerja keras dan pengabdian para kader Posyandu, berbagai program kesehatan di desa tidak akan berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah desa berkomitmen untuk terus memberikan perhatian dan dukungan kepada para kader agar tetap bersemangat dalam menjalankan tugas sosial yang mulia tersebut.

"PMT ini bukan hanya sekadar bantuan, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih dari Pemerintah Desa Suka Maju kepada seluruh kader Posyandu yang selama ini telah mengabdikan tenaga, waktu, dan pikirannya demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," ujar Kepala Desa.

Para kader Posyandu menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka mengaku merasa diperhatikan dan termotivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dukungan dari pemerintah desa dinilai menjadi penyemangat agar mereka semakin aktif dalam menjalankan berbagai kegiatan Posyandu di setiap dusun.

Selain penyaluran PMT, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah desa dengan para kader Posyandu. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah desa juga mengajak seluruh kader untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga kekompakan, serta berperan aktif dalam menyukseskan program-program kesehatan yang dicanangkan pemerintah, khususnya upaya percepatan penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.

Pemerintah Desa Suka Maju berharap melalui perhatian dan dukungan yang diberikan kepada para kader Posyandu, pelayanan kesehatan di desa dapat semakin meningkat, sehingga masyarakat memperoleh manfaat yang lebih luas dan mampu mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa Pemerintah Desa Suka Maju terus berupaya membangun desa tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan memperkuat sektor kesehatan melalui pemberdayaan kader Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat.* (dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap ajudan Bupati Kuansing, Indrigo Aprianto, sopir Bupati Ijon, serta Gusman Putra Yuda yang merupakan kerabat Suhardiman Amby.

Baca Juga:

• DPR Apresiasi Langkah Polri Usut Korupsi Batu Bara, Publik Diminta Hormati Proses Hukum

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Riau," kata Budi Prasetyo, Kamis (9/7/2026).

Hingga pemeriksaan berlangsung, KPK belum mengungkap materi yang akan didalami terhadap para saksi. Kehadiran para saksi juga masih belum diinformasikan secara resmi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam perkara tersebut, Suhardiman ditahan bersama Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles.

Dalam konstruksi perkara, penyidik menduga Suhardiman meminta sebuah mobil Toyota Land Cruiser sebagai syarat bagi pihak yang ingin menduduki jabatan Sekretaris Daerah.

Permintaan tersebut diduga dipenuhi melalui skema pembelian kendaraan secara kredit senilai Rp2,05 miliar dengan cicilan sekitar Rp46,5 juta per bulan selama lima tahun menggunakan identitas pihak lain.

Selain dugaan suap jabatan, KPK juga mendalami dugaan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Penyidik menduga dana yang diterima berasal dari pemotongan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota koperasi yang sebagian besar merupakan petani di Kabupaten Kuantan Singingi.

KPK memastikan penyidikan perkara ini masih terus berjalan, termasuk menelusuri aliran dana serta peran para pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.* (oz/dh)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan peluncuran bahan bakar minyak (BBM) jenis baru, B50, pada Kamis (9/7/2026). Kehadiran B50 menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam mempercepat transissisi energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

B50 merupakan bahan bakar yang tersusun dari campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati dan 50 persen minyak solar. Program ini menjadi lanjutan dari kebijakan peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di sektor transportasi dan industri.

Baca Juga:

• Golkar Respons Sikap PDIP Jadi Partai Penyeimbang, Sarmuji: Rakyat yang Menilai

"Peluncuran resminya akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau tidak salah rencananya hari ini," ujar Qodari dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026).

Pelaksanaan program B50 mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel ke dalam bahan bakar minyak berupa solar sebesar 50 persen. Kebijakan tersebut juga didukung melalui skema pembiayaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurut Qodari, pengembangan B50 menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan penggunaan energi terbarukan.

Selain meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan, implementasi B50 diharapkan mampu memperkuat fleksibilitas sistem energi nasional, mengurangi konsumsi energi fosil secara bertahap, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.

Pemerintah juga menargetkan kebijakan tersebut dapat mendukung pencapaian target net zero emission sesuai arah pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan.

Program B50 menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam roadmap transisi energi nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kemandirian energi sekaligus memberikan nilai tambah bagi industri kelapa sawit dalam negeri.* (oz/dh)

Menurut Cucun, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bersinergi agar penataan tenaga honorer tidak terus menimbulkan persoalan yang berulang di masa mendatang.

Baca Juga:

• DPR Apresiasi Langkah Polri Usut Korupsi Batu Bara, Publik Diminta Hormati Proses Hukum

Ia mengungkapkan, aspirasi tersebut disampaikan Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional dalam audiensi bersama DPR. Salah satu tuntutan utama adalah kepastian status bagi guru PPPK paruh waktu yang hingga kini masih menunggu kejelasan mengenai kelanjutan status kepegawaiannya.

"Ada juga PPPK paruh waktu yang meminta kepastian. Mereka berharap sebelum September sudah ada kejelasan. Ini memang harus segera disikapi," katanya.

Cucun menilai penyelesaian persoalan guru honorer dan PPPK harus mengacu pada kebutuhan riil tenaga pendidik di setiap daerah. Saat ini pemerintah masih melakukan pemetaan jumlah sekolah serta kebutuhan guru secara nasional sebelum mengambil kebijakan rekrutmen.

Menurutnya, hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan jumlah kebutuhan guru sekaligus penyusunan anggaran pada APBN 2027.

"Kalau memang diputuskan harus ada rekrutmen, tentu harus disiapkan anggarannya. Karena itu pemerintah masih menghitung kebutuhan guru yang sebenarnya hingga akhir Juli," jelasnya.

Ia menambahkan, setelah kebutuhan guru dipastikan, pemerintah dapat membuka seleksi sesuai kebutuhan sehingga status tenaga honorer dapat diselesaikan secara bertahap tanpa kembali menambah persoalan baru.

Selain persoalan PPPK paruh waktu, Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional juga menyampaikan aspirasi terkait percepatan proses inpassing bagi guru swasta beserta pemenuhan hak tunjangannya.

Cucun berharap seluruh aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti pemerintah setelah proses pendataan kebutuhan guru nasional selesai, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan pendidikan di berbagai daerah.* (k/dh)

Cucun mengaku belum mengikuti secara rinci perkembangan terbaru terkait penggeledahan yang dilakukan penyidik di sejumlah lokasi. Meski demikian, ia menegaskan seluruh proses hukum harus dihormati selama dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Perketat Pengamanan Usai Geledah 12 Lokasi Kasus Korupsi Batu Bara

Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi penggeledahan yang dilakukan tim penyidik di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi batu bara, termasuk rumah dan kafe yang menjadi perhatian publik.

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri tengah mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara ke sejumlah PLTU yang diduga berdampak pada terjadinya pemadaman listrik atau blackout di sejumlah wilayah.

Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo mengungkapkan, dugaan penyimpangan tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sekitar Rp5 triliun. Nilai tersebut masih bersifat sementara dan menunggu hasil audit investigatif bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam penyidikan, polisi menduga terjadi manipulasi kualitas dan kuantitas pasokan batu bara yang berpengaruh terhadap pembayaran kontrak. Kasus tersebut resmi naik ke tahap penyidikan sejak 4 Juli 2026.

Penyidik juga terus melakukan pengembangan dengan menggeledah sejumlah lokasi. Dari sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, petugas menemukan brankas tersembunyi yang berisi uang dalam mata uang asing serta emas batangan seberat 74 kilogram.

Sebelumnya, penyidik juga menyita uang tunai senilai sekitar Rp60 miliar dari sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta uang senilai sekitar Rp7,2 miliar dari sebuah money changer. Hingga kini, tim gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya telah menggeledah 12 lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan suap dalam kasus tersebut.* (k/dh)

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andy Arisandi mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi mengenai seorang pria yang diduga membawa cartridge pod mengandung etomidate dari kawasan Medan Johor menuju Bandara Internasional Kualanamu pada 25 Juni 2026.

Baca Juga:

• PLN Jadwalkan Pemadaman Listrik di Deli Serdang Hari Ini, 48 Lokasi Terdampak

Setibanya di bandara, petugas Ditresnarkoba Polda Sumut bekerja sama dengan Aviation Security (Avsec) Bandara Kualanamu melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan tersangka berinisial DG (36), warga Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

Saat koper melewati mesin X-Ray, petugas menemukan 101 cartridge pod yang diduga mengandung etomidate dan disembunyikan di sela-sela lipatan pakaian untuk mengelabui pemeriksaan.

Selain ratusan cartridge pod tersebut, polisi juga menyita enam botol kecil berisi cairan ketamin yang diduga akan digunakan sebagai campuran vape getar, satu cartridge pod bekas pakai yang mengandung etomidate, satu lembar tiket pesawat Citilink tujuan Jakarta atas nama tersangka, satu unit telepon seluler, serta sebuah koper berwarna hitam.

Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku memperoleh barang tersebut dari seorang pria berinisial A di kawasan Kampung Keling, Kota Medan. Barang haram itu rencananya akan dibawa ke Jakarta untuk diedarkan.

"Hasil interogasi awal, pelaku mengaku memperoleh cartridge pod tersebut dari seorang pria berinisial A di kawasan Kampung Keling, Kota Medan. Barang itu rencananya akan dibawa ke Jakarta dan diedarkan di Jakarta," ujar Andy.

Polisi menduga DG hanya berperan sebagai kurir. Saat ini penyidik masih memburu pria berinisial A yang diduga menjadi pemasok sekaligus pengendali jaringan peredaran narkotika tersebut.

Andy menegaskan, tersangka bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Ditresnarkoba Polda Sumut. Penyidik juga akan mengirim barang bukti ke laboratorium forensik guna memastikan kandungan zat yang ditemukan serta mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.

"Pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Ditresnarkoba Polda Sumut. Selanjutnya penyidik akan mengembangkan kasus ini, mengirim barang bukti ke laboratorium forensik, dan menuntaskan proses penyidikan," pungkasnya.* (ds/dh)

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengatakan pihaknya menghormati sikap yang diambil PDIP. Menurutnya, setiap partai politik memiliki kebebasan menentukan posisi politiknya masing-masing.

Baca Juga:

• Polri Ultimatum Penghalang Penyidikan Korupsi, Tiga Kasus Besar Jadi Atensi Presiden

Sarmuji mengaku tidak ingin terlalu jauh menanggapi keputusan PDIP tersebut. Ia menilai pada akhirnya masyarakat yang akan memberikan penilaian terhadap langkah politik setiap partai.

"Nanti rakyat yang menilai," ujarnya.

Meski demikian, Sarmuji menegaskan bahwa politik tidak hanya sebatas pernyataan, tetapi juga harus tercermin dalam sikap dan tindakan yang nyata.

"Kami menghormati saja. Tapi kalau saya sendiri politik adalah sikap dan tindakan," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya memilih menjadi kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan melalui surat internal DPP PDIP yang ditandatangani pada 1 Juli 2026.

Dalam surat itu, Megawati menjelaskan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi sebagai konsep yang diatur dalam konstitusi.

Menurutnya, demokrasi Indonesia membutuhkan keseimbangan kekuasaan, penghormatan terhadap supremasi konstitusi, serta keberanian menyampaikan kritik dan koreksi terhadap jalannya pemerintahan.

Megawati juga menegaskan bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh dukungan mayoritas di DPR, melainkan oleh ketentuan konstitusi. Karena itu, PDIP memilih menjalankan fungsi penyeimbang sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dalam sistem presidensial Indonesia.* (d/dh)

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ma'ruf tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 09.45 WIB untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik, Kamis (9/7/2026).

Baca Juga:

• KPK Sita SGD12.000 dari Ketua DPRD Kuansing, Diduga Terkait Aliran Dana Gratifikasi

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," kata Budi Prasetyo.

Pemeriksaan kali ini merupakan lanjutan dari proses penyidikan yang sebelumnya juga telah menyeret Ma'ruf sebagai tersangka. Pada pemeriksaan terdahulu yang berlangsung pada 25 Juni 2026, penyidik mendalami keterangan mengenai penghasilan resmi Ma'ruf selama menjabat sebagai Sekjen MPR, termasuk dugaan penerimaan sejumlah uang di luar pendapatan resminya.

Kala itu, Ma'ruf menjalani pemeriksaan hampir 10 jam. Usai diperiksa, ia mengaku penyidik masih berfokus pada identitas serta tugas dan tanggung jawabnya selama menjabat sebagai Sekjen MPR.

Saat ditanya mengenai dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp17 miliar, Ma'ruf mengatakan penyidik belum menyinggung materi tersebut dalam pemeriksaan sebelumnya.

"Ya ditanya baru identitas, kan baru pertama. Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas," ujar Ma'ruf usai pemeriksaan sebelumnya.

Ia juga menegaskan akan bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan di KPK.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan proyek pengadaan jasa pengiriman logistik di lingkungan MPR saat dirinya menjabat sebagai Sekjen MPR periode 2019–2021.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan perkara tersebut berawal dari pengadaan jasa ekspedisi untuk distribusi berbagai produk MPR, seperti buku dan dokumen cetak ke sejumlah daerah.

Dalam proses pengadaan itu, penyidik menduga terdapat pemberian gratifikasi dari pihak penyedia jasa agar dapat memenangkan proyek pengiriman logistik di lingkungan MPR.

KPK menegaskan penyidikan masih terus berlangsung guna mengungkap seluruh rangkaian dugaan tindak pidana korupsi, termasuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut.* (k/dh)

Permohonan tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan eksepsi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (9/7/2026). Menurut tim kuasa hukum, dakwaan yang diajukan jaksa dinilai memiliki sejumlah kekeliruan, termasuk terkait kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara tersebut.

Baca Juga:

• Sidang Eksepsi Dokter Tifa, Kuasa Hukum Tegaskan Tak Pernah Minta Jokowi Dihukum

Dalam nota keberatan, kuasa hukum berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara tersebut. Mereka menilai lokasi dugaan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan berada di wilayah Jakarta Pusat.

"Dalam surat dakwaan kedua primair, penuntut umum secara jelas menguraikan bahwa locus delicti berada di MNC Conference Hall iNews Tower, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan asas umum yurisdiksi, maka kompetensi relatif melekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujar tim kuasa hukum.

Selain itu, pihak terdakwa juga menilai jaksa keliru menggunakan dasar domisili sebagian besar saksi sebagai alasan penentuan kewenangan mengadili. Kuasa hukum turut menyoroti penggunaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 114/KMA/SK.HK2.2/VI/2026 yang dinilai hanya berlaku untuk perkara lain dan tidak dapat diterapkan dalam perkara Dokter Tifa.

Menurut mereka, perkara yang menjerat Dokter Tifa merupakan berkas terpisah sehingga tidak dapat disamakan dengan perkara terdakwa lain yang telah lebih dahulu ditetapkan pengadilannya.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum karena dinilai kabur, tidak cermat, serta bertentangan dengan asas legalitas. Mereka juga memohon agar pemeriksaan perkara dihentikan dan nama baik terdakwa dipulihkan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Dokter Tifa melakukan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo melalui unggahan di media sosial yang memuat tudingan mengenai keaslian ijazah sarjana milik Jokowi.

Jaksa menilai unggahan tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil karena dianggap mencemarkan nama baik Jokowi dan memicu munculnya tuduhan serupa dari berbagai pihak.

Dalam perkara ini, Dokter Tifa didakwa dengan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sidang akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap eksepsi yang diajukan pihak terdakwa sesuai jadwal yang ditetapkan majelis hakim.* (k/dh)

Kamis (9/7/2026), pengetatan pengamanan dilakukan sejak pintu masuk kawasan Polda Metro Jaya. Setiap pengunjung yang datang diperiksa dan dimintai keterangan mengenai tujuan kedatangannya sebelum diperbolehkan memasuki area markas kepolisian.

Baca Juga:

• Habiburokhman Dukung Polri Usut Korupsi Batu Bara, Semua Pelaku Diminta Diproses Hukum

Sebelumnya, tim gabungan Kortas Tipikor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di 12 lokasi yang diduga berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi, TPPU, dan suap dalam pengadaan batu bara serta perkara ASABRI.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penggeledahan dilakukan secara serentak di sejumlah kantor perusahaan, rumah pribadi, apartemen, hingga tempat usaha yang berada di Jakarta dan wilayah penyangga.

"Penggeledahan dilakukan di 12 lokasi," kata Budi Hermanto.

Beberapa lokasi yang digeledah antara lain kantor PT CBS di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, PT KNI di Jakarta Pusat, sebuah rumah di Serpong Utara, Kafe de'Clan Signature di Cipete, Point Money Changer di Jakarta Selatan, sejumlah rumah di kawasan Mega Kuningan, Gandaria Selatan, Apartemen Pacific Place, serta sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor.

Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengungkapkan, dari penggeledahan di Kafe de'Clan Signature, penyidik menyita berbagai dokumen, perangkat elektronik, telepon genggam, hingga uang tunai dalam berbagai mata uang.

Barang bukti yang diamankan meliputi SGD3.130.000, USD889.965, dan uang tunai sebesar Rp259.159.000. Jika dikonversikan, total nilainya diperkirakan mendekati Rp60 miliar.

Selain itu, dari lokasi Point Money Changer, penyidik turut menyita 71 item barang bukti serta 16 jenis mata uang asing dengan nilai keseluruhan sekitar Rp7,2 miliar.

Polri menegaskan penyidikan terhadap dugaan korupsi, TPPU, dan suap dalam perkara batu bara serta ASABRI masih terus berlangsung. Penyidik juga terus mendalami keterlibatan para pihak serta menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana tersebut.* (oz/dh)

Penyitaan dilakukan penyidik KPK saat pemeriksaan di Kantor Perwakilan BPKP Riau, Rabu (8/7/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut kini menjadi barang bukti dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.

Baca Juga:

• Eks Penyidik KPK Desak Polisi Tangkap Dalang Korupsi Batu Bara Pemicu Blackout

Menurut Budi, penyidik menduga uang tersebut merupakan bagian dari dana yang sebelumnya telah dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan. Dugaan tersebut masih akan didalami melalui pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi.

Selain itu, Juprizal juga diduga mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan oleh Bupati Kuantan Singingi dari para petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD).

"Adapun uang yang disita tersebut diduga merupakan bagian dari uang yang dikembalikan oleh pihak Kemenhut. Penyidik masih akan mendalami keterangan ini. JUP diduga berperan dalam proses pengumpulan uang oleh bupati," ujar Budi.

Dalam pemeriksaan yang sama, KPK turut menyita uang sebesar Rp15 juta dari Fahdiansyah, Asisten I Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan.

Penyidik juga mendalami pengetahuan kedua saksi mengenai dugaan suap dalam pengisian jabatan Sekretaris Daerah serta proses pengajuan alih fungsi hutan lindung kepada Kementerian Kehutanan.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah Zulkarnaen dan Direktur Utama PT MIC Ardiles.

Dalam perkara tersebut, KPK menduga terjadi praktik suap terkait pengisian jabatan Sekda, termasuk pemberian kendaraan mewah kepada kepala daerah untuk memperoleh jabatan strategis. Selain itu, penyidik juga mengusut dugaan gratifikasi berupa pemotongan sebagian penghasilan petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa untuk kepentingan pengurusan pelepasan kawasan hutan.

Hingga kini, KPK masih terus mengembangkan penyidikan guna menelusuri aliran dana, keterlibatan pihak lain, serta dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengurusan izin kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi.* (k/dh)

Habiburokhman mengatakan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Kortas Tipikor Polri patut diapresiasi karena merupakan bagian dari komitmen penegakan hukum terhadap perkara yang diduga merugikan negara dalam jumlah besar.

Baca Juga:

• Barang Bukti Rp476 Miliar dari Rumah Sentul Tiba di Polda Metro Jaya

Menurutnya, penyidikan perkara tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dengan tetap mengedepankan prinsip Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, serta independen.

Habiburokhman menilai dugaan korupsi tersebut tidak hanya berdampak terhadap kerugian keuangan negara, tetapi juga berimbas pada terganggunya pasokan listrik yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah.

"Siapa pun yang terlibat dalam korupsi batu bara harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Korupsi batu bara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan, tetapi juga berdampak pada terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Kortas Tipikor Polri saat ini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk sejumlah PLTU yang berlangsung pada periode 2018 hingga 2026.

Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto sebelumnya menjelaskan bahwa status perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan sejak 4 Juli 2026 setelah penyidik menemukan dugaan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara.

Penyidik menduga terdapat keterlibatan sejumlah perusahaan dalam perkara tersebut, di antaranya PT OBP dan PT BRA. Selain dugaan tindak pidana korupsi, penyidikan juga mencakup dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Polri menegaskan proses penyidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga bertanggung jawab, sekaligus menelusuri aliran aset yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi tersebut.* (d/dh)

Kuasa hukum Dokter Tifa, Wirawan Adnan, menyampaikan bahwa perkara yang kini bergulir seharusnya tidak dipandang sebagai upaya untuk menghukum Jokowi. Menurutnya, pihak terdakwa hanya menginginkan kejelasan mengenai keabsahan ijazah yang selama ini menjadi polemik.

Baca Juga:

• Sidang Kasus Dugaan Ijazah Jokowi Berlanjut, Dokter Tifa Ajukan 37 Halaman Nota Perlawanan

Ia mengatakan, permintaan kliennya hanya satu, yakni agar keabsahan ijazah Jokowi dapat dibuktikan secara terbuka melalui proses hukum di pengadilan.

"Keinginan kami sangat sederhana, sangat terukur, dan sangat konstitusional. Kami hanya meminta agar keabsahan sebuah ijazah dapat dibuktikan secara terang benderang di hadapan hukum dan pengadilan," katanya.

Menurut Wirawan, proses persidangan saat ini justru lebih berfokus pada dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, sementara substansi utama yang dipersoalkan sejak awal belum diuji di hadapan majelis hakim.

Ia menilai pembuktian terhadap objek yang menjadi sumber sengketa semestinya dilakukan terlebih dahulu sebelum menilai apakah terdapat unsur pencemaran nama baik maupun fitnah.

"Bagaimana mungkin seseorang dihukum karena dianggap memfitnah atau mencemarkan nama baik atas suatu objek, jika objek itu sendiri, yakni kebenaran atau ketidakbenaran ijazah tersebut, tidak pernah dibongkar, dibuka, dan dibuktikan secara transparan di dalam sidang?" ujarnya.

Wirawan menambahkan, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tanpa terlebih dahulu menguji status hukum ijazah yang dipersoalkan dinilai tidak mencerminkan pencarian kebenaran materiil dalam proses peradilan.

Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Dokter Tifa akan dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan majelis hakim untuk mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi yang diajukan pihak terdakwa.* (oz/dh)

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pengungkapan perkara dugaan korupsi tersebut dilakukan secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Program MBG Prabowo Jadi Sorotan Media Asing, Dugaan Korupsi hingga Efektivitas Program Dipertanyakan

Budi menegaskan siapa pun yang mencoba menghambat proses penyidikan dapat dikenai sanksi pidana. Ia mengimbau seluruh pihak menghormati langkah hukum yang tengah dilakukan penyidik.

"Kami mengimbau kepada seluruh pihak agar sama-sama menghormati proses yang dilakukan oleh pihak Kepolisian," ujarnya.

Menurutnya, tindakan menghalangi penyidikan perkara korupsi memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Kami menyampaikan kepada siapa pun yang mencoba menghalang-halangi proses penyidikan dapat diproses berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Polda Metro Jaya dan Mabes Polri tetap mengacu pada asas profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Seluruh tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Sebelumnya, penyidik melakukan penggeledahan di Kafe de'Clan Signature dan menemukan sebuah brankas tersembunyi yang berisi uang tunai dalam berbagai mata uang asing serta rupiah.

Dari lokasi tersebut, polisi menyita uang sebesar SGD3.130.000 dalam pecahan SGD100, USD889.965, serta Rp259.159.000. Nilai keseluruhan barang bukti itu diperkirakan mencapai sekitar Rp60 miliar.

Selain itu, penyidik juga menggeledah sebuah rumah di kawasan Parahyangan Golf 2, Sentul. Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto mengungkapkan petugas menemukan brankas berisi tujuh koper yang menyimpan emas batangan dan uang tunai.

Barang bukti yang ditemukan meliputi 74 kilogram emas batangan, uang tunai sebesar USD4.767.300, SGD14.083.800, serta uang tunai dalam mata uang rupiah. Total nilai seluruh barang bukti tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp476 miliar.

Tak hanya itu, penyidik turut menyita sejumlah dokumen, telepon genggam, dan foto keluarga yang diduga berkaitan dengan pemilik rumah maupun barang bukti tersebut. Hingga kini, Polri masih belum mengungkap identitas pemilik rumah karena proses penyidikan masih berlangsung.

Seluruh barang bukti yang ditemukan akan digunakan untuk kepentingan penyidikan guna mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.* (oz/dh)

Barang bukti tiba sekitar pukul 10.07 WIB dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Sejumlah koper serta tiga lukisan yang ditutup kain terlihat diturunkan dari kendaraan sebelum dipindahkan ke ruang penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

• DPR Dukung Kortas Tipikor Usut Dugaan Korupsi PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel

Seluruh barang bukti langsung diamankan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut sebagai bagian dari penyidikan dugaan korupsi bernilai besar yang saat ini tengah dikembangkan penyidik.

Hingga Kamis siang, pengamanan di lingkungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya masih diperketat. Penyidik juga masih melakukan penghitungan, pencatatan, serta pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang turut diamankan guna memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, tim penyidik Kortastipidkor Polri melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, pada Kamis dini hari. Dari lokasi tersebut, penyidik menemukan sebuah brankas besar yang berisi berbagai aset bernilai fantastis.

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto mengatakan, brankas tersebut menyimpan tujuh koper berisi 74 kilogram emas batangan, uang sebesar 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta uang tunai Rp100 juta.

Menurut Totok, total nilai aset yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai sekitar Rp476 miliar.

Barang bukti tersebut disita sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang saat ini ditangani secara bersama oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortastipidkor Polri.

Penyidik memastikan proses penyidikan masih terus berjalan, termasuk menelusuri asal-usul aset yang disita serta keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani.* (mt/dh)

Ajakan tersebut disampaikan Rico Waas saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah yang digelar di Lapangan Sejati Pratama, Kecamatan Medan Johor, Rabu (8/7/2026).

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Perusahaan Gunakan CSR untuk Lindungi Pekerja Informal Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnaen, Dandim 0201/Medan Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, unsur Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Impun Siregar, Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsum, pimpinan perangkat daerah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan Islam, serta masyarakat.

Dalam sambutannya, Rico Waas mengatakan semangat hijrah harus diwujudkan melalui perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai perubahan besar selalu dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga.

"Semangat hijrah adalah semangat berubah. Yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik, yang sebelumnya kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat," ujar Rico Waas.

Ia mengajak masyarakat untuk memperkuat hubungan dalam keluarga melalui komunikasi yang baik antara suami dan istri, orang tua dengan anak, serta mengurangi kebiasaan yang dapat merenggangkan hubungan antaranggota keluarga.

Selain itu, Rico juga mengingatkan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan menjaga kebersihan, keamanan, dan mempererat hubungan sosial antarwarga.

"Mulailah dari hal-hal kecil. Peduli kepada keluarga, peduli kepada tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga keamanan bersama. Kota ini milik kita semua sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk merawatnya," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas juga mengaitkan semangat hijrah dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-436 Kota Medan yang diperingati pada Juli 2026. Menurutnya, momentum tersebut menjadi pengingat bagi Pemerintah Kota Medan untuk terus melakukan pembenahan dalam berbagai sektor pelayanan publik.

Ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan, mulai dari perbaikan infrastruktur, drainase, hingga pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Pemko Medan juga harus berhijrah menjadi lebih baik. Kalau ada pelayanan yang belum maksimal, harus diperbaiki. Jalan yang rusak diperbaiki, drainase dibenahi, pelayanan pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan. Jangan sampai waktu terus berjalan, tetapi pelayanan justru semakin buruk," tegasnya.

Menutup sambutannya, Rico Waas mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah sekaligus Hari Ulang Tahun ke-436 Kota Medan. Ia berharap Medan terus berkembang menjadi kota yang maju, masyarakatnya semakin sejahtera, serta kehidupan sosial yang harmonis tetap terjaga.

"Mudah-mudahan Kota Medan semakin maju, semakin sukses, masyarakatnya semakin sejahtera, keluarganya harmonis, anak-anaknya mendapatkan masa depan yang baik, dan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum syiar Islam sekaligus mendorong semangat perubahan bagi generasi muda dan masyarakat luas.

Dalam tausiahnya, Ustad Abdil Muhadir Ritonga mengajak umat Islam untuk menjaga keimanan serta akhlak anak-anak sebagai bekal membangun generasi masa depan yang berprestasi. Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan harta dan waktu untuk memperbanyak amal ibadah di jalan Allah SWT.* (dh)

Kegiatan tersebut berlangsung pada hari kedua Ruddi Setiawan menjabat sebagai Kapolda Aceh, Selasa (7/7/2026). Dalam kunjungan itu, Kapolda didampingi sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Aceh, Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muliadi, serta Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail.

Baca Juga:

• Ruddi Setiawan Ambil Alih Komando Polda Aceh, Siap Perkuat Keamanan dan Pelayanan

Peninjauan tersebut menjadi tahap akhir sebelum Hunian Tetap Presisi diresmikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, pengecekan dilakukan untuk memastikan pembangunan Huntap Presisi telah selesai sesuai standar dan siap digunakan oleh masyarakat.

"Kapolda Aceh ingin memastikan seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung Huntap Presisi berada dalam kondisi optimal. Setiap rumah juga telah dilengkapi kebutuhan dasar sehingga siap ditempati masyarakat penerima manfaat," ujar Joko.

Menurutnya, kawasan Huntap Presisi dibangun di atas lahan sekitar enam hektare dengan jumlah target mencapai 300 unit rumah permanen tipe 36.

Pembangunan hunian tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat Aceh Tamiang yang terdampak bencana banjir. Kehadiran hunian baru ini diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi warga.

Joko menambahkan, program Huntap Presisi menjadi bukti bahwa Polri tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir dalam memberikan pelayanan sosial serta bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan selesainya pembangunan tersebut, masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang diharapkan segera dapat menempati rumah baru dan kembali membangun kehidupan setelah mengalami dampak bencana.* (dh)

Menurut Firman, berbagai faktor tersebut telah mengubah struktur biaya pelaksanaan proyek sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan dalam pelaksanaan kontrak kerja.

Baca Juga:

• Ketua Peradin Bongkar “Ruang Abu-Abu” Kasus Korupsi, DPR Diminta Revisi UU Tipikor

"Hukum kontrak tidak boleh hanya menjadi alat untuk menagih kewajiban para pihak. Hukum juga harus mampu menjaga keseimbangan, kepatutan, dan keadilan ketika terjadi perubahan keadaan yang berada di luar kendali para pihak," ujar Firman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/7/2026).

Firman menjelaskan, lonjakan harga material konstruksi seperti aspal, baja, dan semen, ditambah meningkatnya biaya energi serta komponen impor, merupakan kondisi ekonomi yang tidak dapat dihindari oleh para pelaku usaha.

Menurutnya, apabila seluruh beban kenaikan biaya tersebut dibebankan kepada penyedia jasa tanpa adanya mekanisme penyesuaian yang memadai, maka dampaknya tidak hanya dirasakan badan usaha, tetapi juga berpotensi menghambat penyelesaian proyek, menurunkan mutu pekerjaan, hingga memicu sengketa yang merugikan kepentingan publik.

Ia menilai prinsip pacta sunt servanda dalam hukum kontrak harus dipahami secara menyeluruh dengan memperhatikan asas itikad baik, kepatutan, dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Firman juga menyoroti relevansi konsep hardship atau rebus sic stantibus sebagai dasar hukum untuk membuka ruang renegosiasi kontrak apabila terjadi perubahan keadaan yang bersifat fundamental setelah kontrak disepakati.

Meski demikian, ia menegaskan setiap pengajuan klaim eskalasi biaya harus didasarkan pada data yang objektif, dapat diverifikasi, serta didukung bukti yang memadai.

Menurut Firman, solusi terbaik bukan berupa penolakan ataupun persetujuan secara otomatis, melainkan melalui proses evaluasi bersama yang dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.

"Pelaku usaha jasa konstruksi adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun infrastruktur nasional. Karena itu, kontrak yang adil bukanlah kontrak yang membiarkan salah satu pihak menanggung seluruh risiko akibat perubahan eksternal, melainkan kontrak yang mampu menjaga keseimbangan kepentingan sehingga proyek tetap berjalan, mutu tetap terjaga, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat," tutupnya.* (dh)

Ahli kunci bernama Roy mengaku dihubungi aparat kepolisian untuk membantu membuka brankas yang ditemukan tersembunyi di balik dinding rumah yang menjadi lokasi penggeledahan terkait tiga perkara dugaan korupsi.

Baca Juga:

• Sidang Kasus Dugaan Ijazah Jokowi Berlanjut, Dokter Tifa Ajukan 37 Halaman Nota Perlawanan

Menurut Roy, brankas tersebut bukan brankas biasa. Selain memiliki sistem keamanan berlapis, brankas itu juga diperkirakan memiliki nilai puluhan juta rupiah dengan material baja berkualitas tinggi.

Ia menjelaskan brankas dilengkapi sistem pengaman berupa kombinasi kunci putar dan kunci manual. Setelah mekanisme kunci berhasil dibuka, proses pembongkaran dilanjutkan menggunakan mesin pemotong (gerinda) karena konstruksi brankas dinilai sangat kokoh.

"Istimewa itu brankasnya. Perkiraan harganya lebih dari Rp20 juta. Sistem keamanannya bagus, menggunakan kombinasi putar dan kunci manual. Bajanya juga dua lapis," ujarnya.

Roy mengatakan proses membuka brankas berlangsung sekitar 15 menit sebelum akhirnya berhasil dibuka.

Brankas tersebut berada di lantai dua rumah dan disamarkan di balik sebuah lemari. Berbeda dengan brankas pada umumnya, benda tersebut merupakan pintu menuju sebuah ruang penyimpanan yang dibangun di dalam dinding rumah.

"Posisinya di dalam tembok. Jadi bukan brankas besi biasa, tapi seperti pintu menuju ruangan penyimpanan," jelas Roy.

Dari luar ruangan tersebut, Roy mengaku sempat melihat sejumlah koper, namun tidak masuk ke dalam ruang penyimpanan karena proses selanjutnya dilakukan oleh penyidik.

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri bersama Polda Metro Jaya menemukan barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan, uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura dari dalam brankas tersebut.

Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengatakan seluruh barang bukti ditemukan di dalam tujuh koper yang tersimpan di ruang rahasia tersebut.

Selain emas batangan seberat 74 kilogram, penyidik juga menyita sekitar 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta uang tunai Rp100 juta. Total nilai seluruh barang bukti diperkirakan mencapai sekitar Rp476 miliar.

Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan tiga perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan batu bara PT PLN, PT ASABRI, serta dugaan korupsi penyelesaian utang antara PT CBS dan PT KNI yang merupakan anak usaha PT Krakatau Steel.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budhi Hermanto menyebut penanganan perkara tersebut menjadi salah satu atensi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, rangkaian penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).* (d/dh)

Endang mengatakan penyidikan yang dilakukan Kortas Tipikor Polri merupakan langkah penting dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga merugikan keuangan negara.

Baca Juga:

• Program MBG Prabowo Jadi Sorotan Media Asing, Dugaan Korupsi hingga Efektivitas Program Dipertanyakan

Menurutnya, siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan. Ia menilai praktik korupsi telah memberikan dampak besar terhadap masyarakat.

"Siapa pun yang terlibat harus diperlakukan sama dan diproses hukum. Karena dampak dari perbuatan ini sudah sangat menyengsarakan rakyat," ujarnya.

Endang juga berharap penyidik Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya dapat menjalankan proses penyidikan secara profesional serta mampu mempertanggungjawabkan hasil penyelidikan kepada publik.

"Kami berharap kepada penyidik Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya agar dapat melakukan proses penyidikan kasus ini secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, aparat gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di salah satu kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan sejumlah perkara dugaan korupsi yang kini tengah ditangani.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budhi Hermanto mengatakan pengusutan perkara tersebut menjadi salah satu atensi Presiden Prabowo Subianto.

Kasus yang tengah diselidiki meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara yang diduga berkaitan dengan pemadaman listrik (blackout), perkara PT ASABRI, serta dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang antara PT CBS dan PT KNI yang merupakan anak perusahaan PT Krakatau Steel.

Sementara itu, Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto menjelaskan penanganan perkara dilakukan melalui skema joint investigation bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Menurutnya, penyidikan mencakup dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara pengadaan batu bara PLN, PT ASABRI periode 2020-2025, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI pada periode yang sama.

Di sisi lain, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor Dean Mackbon menyebut penyidik juga mendalami dugaan korupsi dan TPPU yang melibatkan oknum penyelenggara negara dalam penanganan perkara PT ASABRI dan PT Asuransi Jiwasraya.

Selain itu, penyidik turut mengusut dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Hingga kini, kepolisian masih terus mengumpulkan alat bukti dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidikan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Aparat kepolisian menegaskan rangkaian penggeledahan merupakan bagian dari upaya melengkapi alat bukti guna mengungkap kasus secara menyeluruh.* (d/dh)