MEDAN – Saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Enda Simakasura Ketaren.

Keterangan itu disampaikan Direktur Utama PT Arsalan Makmur Gemilang, Muhammad Ihsan, saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (7/9/2026).

Baca Juga:

• Tak Beri Pendampingan Hukum, Kejagung Persilakan Polda Metro Periksa Febrio Adiono sebagai Saksi Kasus Sutrimo

Selain Ihsan, JPU menghadirkan Afriyanti selaku Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM).

Dalam persidangan, Ihsan mengatakan PT Arsalan Makmur Gemilang memperoleh pekerjaan pembangunan panggung apung dari PT Hutama Karya (HK) dengan nilai sekitar Rp3,3 miliar.

Menurut Ihsan, pihaknya mulai dihubungi PT HK sekitar Desember 2022. Perusahaannya kemudian ditunjuk mengerjakan pekerjaan tersebut pada Januari 2023.

Namun, pekerjaan di lapangan baru dimulai sekitar September 2023 dan rampung pada November 2023.

"Kontraknya di HK. Saya ditunjuk oleh HK untuk mengerjakan panggung apung," ujar Ihsan di hadapan majelis hakim.

Ihsan menjelaskan proses penunjukan tersebut diawali dengan pengajuan penawaran dari perusahaannya kepada PT HK.

Setelah itu, PT HK menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pembangunan panggung apung.

Dalam pelaksanaannya, Ihsan mengatakan dirinya lebih banyak berkoordinasi dengan pihak yang berada di lapangan.

Untuk pembayaran, seluruh pembayaran pekerjaan diterima melalui PT HK.

Adapun pembayaran retensi sempat tertunda dan baru diterima setelah dirinya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

"Retensinya dibayarkan setelah saya diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara," katanya.

Ihsan juga mengaku tidak memiliki hubungan dekat dengan terdakwa Enda Simakasura Ketaren. Ia mengatakan hanya pernah melihat Enda.

"Saya hanya bertemu dengan orang-orang lapangan. Yang saya tahu hanya orang PUPR," ujarnya.

Ihsan juga mengatakan tidak mengenal terdakwa lainnya, Edwin.

Ketika ditanya majelis hakim mengenai kondisi panggung apung yang dikerjakan perusahaannya, Ihsan mengatakan fasilitas tersebut masih terpasang dengan baik berdasarkan kunjungan terakhirnya ke lokasi.

"Terakhir saya lihat di lokasi masih terpasang dengan baik," katanya.

Keterangan Ihsan menjadi salah satu bagian yang diperiksa dalam persidangan terkait pelaksanaan proyek Waterfront City Kabupaten Samosir, khususnya pekerjaan pembangunan panggung apung.

Saksi lainnya, Afriyanti, menerangkan mekanisme pembayaran dalam proyek Waterfront City Kabupaten Samosir.

Afriyanti mengatakan dirinya menjabat sebagai PPSPM sejak 2022 hingga 2025.

Tugasnya berkaitan dengan administrasi dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

Ia mengatakan tidak terlibat langsung dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.

Menurut Afriyanti, pelaksana pekerjaan Waterfront City adalah HK-BM KSO, sedangkan konsultan yang ditunjuk untuk proyek tersebut adalah Yodha Karya.

Proyek Waterfront City, kata dia, dibiayai melalui pinjaman luar negeri. Pembayaran dilakukan ke rekening HK-BM KSO berdasarkan progres pekerjaan di lapangan.

Afriyanti mengaku hanya satu kali turun langsung ke lokasi untuk melihat progres pekerjaan. Saat itu, pekerjaan disebut telah selesai.

Mengenai keterlambatan pekerjaan, Afriyanti mengaku tidak mengingat secara pasti jumlah adendum kontrak yang dilakukan.

JPU kemudian menanyakan penghitungan denda dalam berita acara pembayaran mulai dari pembayaran pertama hingga SPM ke-14.

Afriyanti menyatakan tidak terdapat penghitungan denda dalam dokumen tersebut.

Meski begitu, ia mengaku mengetahui adanya denda yang dikenakan kepada pelaksana HK-BM KSO oleh PPK.

Menurut Afriyanti, pada 21 Juni 2024 terdapat pembayaran denda yang kemudian disetorkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan nilai lebih dari Rp6 miliar.

Selain itu, Afriyanti menerangkan pengajuan uang muka dilakukan oleh HK-BM KSO.

Ketika terdakwa Enda menanyakan dokumen rincian uang muka, Afriyanti menyatakan dokumen tersebut tersedia.

Ia mengatakan uang muka dibayarkan pada 21 Oktober 2022.

Menurut Afriyanti, pembayaran uang muka sebelum pekerjaan dimulai dapat dilakukan sesuai mekanisme proyek.

Untuk nilai kontrak konsultan, Afriyanti menyebut nilainya lebih dari Rp3 miliar.

Di akhir keterangannya, Afriyanti mengatakan kondisi pekerjaan Waterfront City yang pernah dilihatnya dalam keadaan baik.

Setelah proses Final Hand Over (FHO), menurut dia, tidak terdapat lagi pembayaran kepada pihak pelaksana.

Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa Enda Simakasura Ketaren dari Hotma Sitompoel Law Firm, Ivan Sebastian, SH, menilai keterangan dua saksi yang dihadirkan JPU menguatkan pembelaan terhadap kliennya.

Menurut Ivan, keterangan Muhammad Ihsan menunjukkan bahwa saksi hanya berhubungan dengan HK-BM KSO dalam pekerjaan pembangunan panggung apung.

"Saksi tadi mengungkapkan bahwa ia hanya berhubungan dengan HK-BM KSO untuk pekerjaan panggung apung, dan ia juga menegaskan bahwa tidak ada aliran dana ke PPK, saudara Enda," ujar Ivan.

Ivan juga menyoroti keterangan Ihsan mengenai kondisi panggung apung yang disebut masih terpasang dengan baik.

"Saksi juga menerangkan bahwa pekerjaan panggung apung selesai dengan baik," katanya.

Sementara terkait keterangan Afriyanti, Ivan mengatakan saksi menerangkan dokumen pengajuan pencairan dana telah memenuhi persyaratan.

"Tadi saksi kedua dari PPSPM juga menjelaskan bahwa semua berkas-berkas pengajuan untuk pencairan dana sudah memenuhi syarat. Jadi terkait pembayaran yang sebanyak 16 kali itu sudah sesuai," ujarnya.

Mengenai adendum kontrak, Ivan menyebut Afriyanti tidak mengetahui secara pasti jumlah perubahan kontrak yang dilakukan.

"Adendum tadi saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti ada berapa kali adendum," katanya.

Persidangan perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir akan kembali digelar pada Jumat mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya.* (at/ad)

KARO – Keluarga Febiola Br Febiola BrPurba, salah satu korban yang diduga mengalami keracunan setelah mengikuti program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, mengaku kesulitan membiayai pengobatan anaknya.

Febiola hingga kini masih menjalani perawatan intensif. Kondisinya disebut mengalami penurunan hingga kehilangan ingatan sekitar 70 persen.

Baca Juga:

• Desil DTSEN Bukan Penentu Mutlak Penerima Bansos, Ini Penjelasan Pemerintah

"Kami sejujurnya agak kesulitan dengan biaya, karena tidak mungkin hanya makan saja. Kadang-kadang harus membeli kebutuhan anak kami," kata Icuk, Minggu (6/9/2026).

Sejak 13 Agustus 2026, Febiola telah menjalani perawatan di lima rumah sakit.

Perawatan dimulai di RS Kabanjahe, kemudian RS Efarina, RS Haji Medan, RSUP Adam Malik, dan kini di RS Amanda, Karo.

Febiola direncanakan kembali dirujuk ke RSUP Adam Malik, Medan, pada Senin (7/9/2026).

"Anak saya menurut dokter itu perawatannya tidak sebentar. Dokter bilang harus dirawat selama setahun penuh, setiap seminggu sekali," ujarnya.

Icuk menuturkan kondisi Febiola saat ini mengalami perubahan drastis.

Menurut dia, perilaku dan kemampuan mengingat anaknya seperti anak berusia sekitar 3 tahun.

Febiola bahkan disebut tidak lagi mengenali teman sekolah, guru, adik, hingga barang-barang miliknya sendiri.

"Ya semuanya dia lupa. Contohnya, teman-teman sekelasnya dia lupa. Waktu kami pulang dari rumah sakit Haji, dia bertemu sama adiknya, dan saya bapaknya dia sudah tidak kenal. Padahal mereka itu duduk sama-sama," tuturnya.

Febiola merupakan anak keempat dari empat bersaudara.

Untuk menunjang pengobatan, keluarga harus membeli susu khusus sebanyak dua kali dalam sepekan.

Harga susu tersebut mencapai Rp180 ribu untuk sekali pembelian.

Selain susu, keluarga juga harus memenuhi kebutuhan makanan dan vitamin Febiola sesuai dengan anjuran dokter.

"Kalau tidak ada pemasukan, tapi pengeluaran terus sampai kapan kalau begini terus. Saya tidak sanggup kalau melihat kondisi anak saya itu," kata Icuk.

Menurut Icuk, bantuan yang diterima keluarga sejauh ini berasal dari forum, pihak sekolah, dan sumbangan.

Ia mengatakan belum menerima bantuan langsung dari pemerintah.

Kondisi Febiola membuat Icuk dan istrinya harus lebih banyak menghabiskan waktu untuk mendampingi anak mereka menjalani pengobatan.

Icuk mengatakan dirinya sehari-hari bekerja sebagai buruh tukang kebun, sedangkan istrinya berjualan makanan ringan di sekitar sekolah.

Namun, keduanya kini terpaksa tidak bekerja karena harus mendampingi Febiola.

"Kami sudah tidak kerja, kami mau makan dari mana kalau menjaga anak kami terus. Saya kerja buruh tukang kebun orang. Mamaknya jualan kerupuk-kerupukan dekat sekolah," pungkasnya.

Icuk berharap pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program MBG dapat memberikan perhatian terhadap kondisi anaknya.

Ia juga meminta agar Febiola mendapatkan pengobatan terbaik.

"Pesan saya, semoga pihak-pihak tersebut bisa bertanggung jawab atas masalah ini. Agar memberikan perawatan dan pengobatan terbaik kepada anak saya, dan mengarahkan kepada dokter-dokter yang terbaik," harapnya.

Ia juga meminta pelaksanaan program MBG dievaluasi agar kejadian serupa tidak kembali menimpa siswa.

"Ya, harapan saya sebetulnya program MBG itu sangat bagus. Tapi karena sudah ada korban-korban seperti ini, anak-anak SMA, SMP, ini tidak diinginkan mereka menjadi korbannya. Jadi itu sudah kelalaian," tegasnya.

Berdasarkan keterangan dokter yang menangani Febiola, Icuk mengatakan terdapat dua kemungkinan penyebab gangguan kesehatan yang dialami anaknya, yakni bakteri atau racun jamur.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut disebut baru dapat diketahui dalam waktu 10 hari hingga dua pekan.

"Sekarang kondisi anak saya ini, kalau tidak racun, ada bakteri beracun. Untuk saat ini sudah Rp3,5 juta yang keluar itu pun hasil tabungan kami selama ini," ucapnya.

Hingga kini, keluarga Febiola mengaku belum membuat laporan resmi kepada aparat penegak hukum.

Icuk mengatakan keluarga masih memprioritaskan perawatan anaknya.

Kasus Febiola menjadi bagian dari rangkaian kejadian gangguan kesehatan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG di Sumatra Utara.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatra Utara, Herdensi Adnin, mengatakan program MBG merupakan program prioritas Presiden sehingga pelaksanaannya harus dijalankan dengan tata kelola yang baik.

Menurut Herdensi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana harus memastikan makanan yang diberikan kepada siswa aman dan program tidak menimbulkan persoalan baru.

"Program MBG ini merupakan program prioritas Presiden. Semestinya SPPG yang diamanatkan untuk mendukung keberhasilan program ini tidak kemudian menjadi hal yang mengganggu irama pencapaian target. Kami berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali," ujar Herdensi.

Berdasarkan data yang disampaikan Ombudsman, kejadian gangguan kesehatan terkait pelaksanaan MBG terjadi satu kali pada 2025 dan lima kali sepanjang 2026.

Jumlah korban secara keseluruhan mencapai 823 orang.

"Sebelumnya 807 orang, 389 di antaranya yang kasus Kabupaten Karo. Lalu ada kasus di Deli Serdang 11 orang dan Pakpak Bharat itu ada korban keracunan 16 orang," ungkap Herdensi, Minggu (6/9/2026).

Ombudsman menilai kejadian tersebut perlu menjadi perhatian serius.

Perbaikan pola kerja dan tata kelola dinilai penting agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Herdensi juga mengatakan Ombudsman akan mendorong tindakan tegas terhadap SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

Salah satu rekomendasi yang dapat diberikan adalah penutupan SPPG yang melakukan kesalahan serius.

"Untuk SPPG yang melakukan kesalahan, terutama yang permasalahannya cukup berat, Ombudsman akan merekomendasikan untuk ditutup," ungkapnya.

Selain keamanan pangan, Ombudsman menyoroti koordinasi antara KPPG dengan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengawasan, koordinasi KPPG di tingkat lokal dengan pemerintah daerah dinilai belum optimal.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah disebut belum mengetahui secara pasti jumlah dan lokasi SPPG yang berada di wilayahnya.

Herdensi meminta KPPG dan Kantor Regional memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program MBG.

"Ombudsman akan merekomendasikan dua hal utama. Pertama, penutupan SPPG yang melakukan kesalahan berat. Kedua, mendorong Kantor Regional dan KPPG untuk berkoordinasi serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas pemerintah tersebut" tegasnya.* (it/ad)

JAKARTA — Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional bergerak beragam pada Selasa, 8 September 2026.

Kenaikan harga masih mendominasi sejumlah komoditas, terutama cabai.

Baca Juga:

• Ekspor Sumut Tembus Rp8,1 Triliun, Bobby Nasution Incar Pasar China untuk Durian dan Genjot Potensi Nias

Sementara itu, sejumlah komoditas justru mengalami penurunan, antara lain bawang merah, bawang putih, gula pasir premium, dan minyak goreng kemasan bermerek I.

Pada kelompok beras, harga beras kualitas bawah I naik 0,34 persen menjadi Rp14.900 per kilogram.

Beras kualitas bawah II juga naik 0,34 persen menjadi Rp14.700 per kilogram.

Harga beras kualitas medium I tidak mengalami perubahan dan tetap berada di level Rp16.550 per kilogram.

Adapun harga beras kualitas medium II naik 0,61 persen menjadi Rp16.400 per kilogram.

Untuk beras kualitas super I, harga meningkat 0,28 persen menjadi Rp17.850 per kilogram.

Sedangkan beras kualitas super II masih bertahan di Rp17.300 per kilogram.

Pergerakan tersebut menunjukkan kenaikan terjadi pada sebagian jenis beras, meski beberapa kualitas masih berada pada harga yang sama.

Kenaikan paling mencolok terjadi pada kelompok cabai.

Harga cabai merah besar naik 3,45 persen menjadi Rp53.900 per kilogram.

Sementara cabai merah keriting mengalami kenaikan lebih tinggi, yakni 6,37 persen menjadi Rp60.150 per kilogram.

Harga cabai rawit hijau juga naik 4,47 persen menjadi Rp64.250 per kilogram.

Kenaikan tertinggi tercatat pada cabai rawit merah. Harganya melonjak 11,21 persen menjadi Rp91.300 per kilogram.

Dengan harga tersebut, cabai rawit merah menjadi salah satu komoditas pangan dengan harga paling tinggi sekaligus mengalami kenaikan terbesar pada perdagangan pangan nasional per 8 September 2026.

Pergerakan harga juga terjadi pada kelompok protein hewani.

Harga daging ayam ras segar naik 0,35 persen menjadi Rp42.700 per kilogram.

Harga daging sapi kualitas I meningkat 0,1 persen menjadi Rp152.150 per kilogram.

Sementara daging sapi kualitas II naik 0,21 persen menjadi Rp143.000 per kilogram.

Harga telur ayam ras segar juga mengalami kenaikan 0,85 persen menjadi Rp29.800 per kilogram.

Harga gula pasir juga bergerak berbeda. Gula pasir kualitas premium turun 0,25 persen menjadi Rp20.300 per kilogram.

Sebaliknya, gula pasir lokal naik 0,26 persen menjadi Rp19.100 per kilogram.

Pada komoditas minyak goreng, harga minyak goreng curah naik 0,24 persen menjadi Rp20.500 per kilogram.

Minyak goreng kemasan bermerek I justru turun 0,21 persen menjadi Rp24.300 per kilogram.

Sementara minyak goreng kemasan bermerek II naik 0,21 persen menjadi Rp23.500 per kilogram.

Di tengah kenaikan sejumlah bahan pangan, harga bawang merah dan bawang putih justru mengalami penurunan.

Harga bawang merah ukuran sedang turun 0,91 persen menjadi Rp38.100 per kilogram.

Harga bawang putih ukuran sedang juga turun, meski tipis, yakni 0,13 persen menjadi Rp39.500 per kilogram.

Dengan pergerakan tersebut, harga pangan nasional pada 8 September 2026 masih menunjukkan tren yang beragam.

Cabai menjadi kelompok dengan kenaikan paling tinggi, terutama cabai rawit merah yang menembus Rp91.300 per kilogram.* (bi/ad)

JAKARTA — pemerintah/" target="_blank">Pemerintah tengah membangun sistem digitalisasi perlindungan sosial untuk membuat penyaluran bantuan sosial atau bansos lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

Kepala Badan Komunikasi pemerintah/" target="_blank">Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah terus memperbaiki sistem pendataan penerima bantuan agar mampu mengikuti perubahan kondisi masyarakat.

Baca Juga:

• Ketua Komisi III DPR: Pemerintahan Prabowo Lebih Demokratis Dibanding Pemerintahan Sebelumnya

Di dalam DTSEN terdapat informasi Desil yang digunakan untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Desil merupakan salah satu informasi dalam DTSEN sebagai implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.

Qodari mengatakan masyarakat tidak perlu menganggap angka Desil sebagai keputusan mutlak mengenai hak seseorang untuk mendapatkan bantuan sosial.

Menurut dia, Desil merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk menentukan sasaran program.

Penentuan penerima bantuan tetap mengikuti indikator dan persyaratan yang ditetapkan masing-masing program.

"Kementerian dan lembaga penyelenggara program tetap menggunakan indikator, persyaratan, serta mekanisme masing-masing sesuai tujuan program. Karena itu, perubahan Desil seseorang tidak dapat secara otomatis dimaknai bahwa yang bersangkutan pasti kehilangan seluruh hak atas program sosial pemerintah," Qodari menerangkan.

Dengan demikian, perubahan kategori Desil tidak secara otomatis membuat seseorang kehilangan seluruh bantuan pemerintah.

Qodari mengatakan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat berubah.

Karena itu, data yang digunakan pemerintah juga harus terus diperbarui agar tetap menggambarkan kondisi sebenarnya.

Qodari mengatakan pemerintah tidak menempatkan masyarakat hanya sebagai penerima pasif dalam sistem pendataan sosial.

Masyarakat dapat memeriksa data dan menyampaikan usulan maupun keberatan apabila kondisi yang tercatat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

"Masyarakat dapat memeriksa dan menyampaikan usulan maupun keberatan melalui mekanisme Usul-Sanggah, termasuk kanal yang disediakan Kemensos seperti Cek Bansos dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), serta kanal Cek-DTSEN yang tersedia melalui BPS sesuai mekanisme yang berlaku," jelas Qodari.

Menurut dia, mekanisme tersebut juga memungkinkan pemerintah melakukan verifikasi apabila ditemukan kondisi di lapangan yang belum tercermin dengan tepat dalam data.

Artinya, pemutakhiran data bukan proses yang berhenti setelah seseorang mendapatkan kategori Desil tertentu. Data dapat diperbaiki mengikuti perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Qodari memberikan contoh perubahan data yang terjadi pada seorang pengemudi becak bernama Pak Timbul dari Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pak Timbul sebelumnya sempat menjadi perhatian setelah masuk dalam kategori Desil 9. Kondisi tersebut kemudian diverifikasi dan datanya dimutakhirkan.

Kini, data Pak Timbul tercatat masuk Desil 3.

"Ini membuktikan bahwa mekanisme pemutakhiran telah berjalan dan akan terus dilakukan seiring dengan dinamika kondisi kesejahteraan masyarakat yang terus berubah," ucapnya.

Menurut Qodari, kasus tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengajukan informasi apabila terdapat ketidaksesuaian antara kondisi sebenarnya dengan data yang tercatat.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun dan mengelola DTSEN sebagai salah satu rujukan bersama pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran kebijakan dan program, termasuk dalam penentuan prioritas penerima bansos.

Qodari mengatakan pembaruan data menjadi bagian penting karena kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak bersifat tetap.

"pemerintah/" target="_blank">Pemerintah menyadari bahwa data sebesar dan sekompleks DTSEN memerlukan pembaruan berkelanjutan. BPS terus memperbarui DTSEN bersama dengan kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah. Di sisi lain, masyarakat tidak ditempatkan sebagai objek pasif," kata Qodari dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa, 8 September 2026.

Ia menegaskan sistem digital perlindungan sosial harus terus diperbaiki berdasarkan data terbaru.

Pemutakhiran data, kata dia, bukan berarti pemerintah mengabaikan masyarakat.

Sebaliknya, proses tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.

Qodari mengatakan pemerintah ingin memastikan bantuan negara benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Pada saat yang sama, pemerintah juga berupaya mencegah bantuan diberikan kepada pihak yang sudah tidak memenuhi kriteria.

"Tujuan akhirnya bukan sekadar menentukan angka Desil, tetapi memastikan bantuan negara benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Prinsip utama pemerintah adalah bantuan harus tepat sasaran, tetapi tidak boleh menutup mata terhadap kondisi nyata masyarakat. pemerintah/" target="_blank">Pemerintah tidak ingin ada masyarakat yang berhak justru terlewat dari perlindungan sosial, dan pada saat yang sama tidak ingin bantuan jatuh kepada pihak yang sebenarnya tidak lagi membutuhkan," ujarnya.

Karena itu, akurasi data menjadi salah satu prioritas dalam digitalisasi perlindungan sosial.

Masukan dan pro-kontra yang muncul di masyarakat, menurut Qodari, dapat menjadi bahan untuk memperbaiki sistem dan memastikan mekanisme koreksi berjalan.

"Digitalisasi perlindungan sosial pada akhirnya bukan sekadar soal teknologi atau perubahan angka Desil, melainkan tentang membangun sistem yang lebih adil, lebih akurat, lebih transparan, dan lebih mampu menangkap kondisi nyata masyarakat," tutupnya.* (di/ad)

JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini lebih demokratis dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Ia juga menilai penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan relatif lebih ringan pada pemerintahan saat ini.

Baca Juga:

• Tak Beri Pendampingan Hukum, Kejagung Persilakan Polda Metro Periksa Febrio Adiono sebagai Saksi Kasus Sutrimo

Ia mengatakan pernah merasakan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai instrumen politik dan kekuasaan.

"Kalau kita lihat corak pemerintahan Pak Prabowo saat ini dengan sebelumnya, mohon maaf, sekarang jauh lebih demokratis. Gejala menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan menurut saya sekarang jauh lebih ringan daripada pemerintahan sebelumnya," kata Habiburokhman, Selasa, 8 September 2026.

Politikus Partai Gerindra itu kemudian membandingkan situasi saat ini dengan ketika dirinya masih berada di posisi oposisi.

Menurut dia, pengalaman tersebut membuatnya memahami bagaimana rasanya ketika hukum dinilai menjadi bagian dari kepentingan politik dan kekuasaan.

"Saya pernah di oposisi juga sebelum saya di pemerintahan atau pendukung partai pemerintah. Sakit sekali rasanya ketika hukum jadi alat politik, alat kekuasaan," ujarnya.

Karena pengalaman tersebut, Habiburokhman mengatakan pembentukan undang-undang perlu memperhitungkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan pada masa mendatang.

Ia mengingatkan bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR saat ini bisa saja digunakan oleh pihak yang berkuasa pada periode berikutnya.

"Bagaimana kelak ketika kita tidak di kekuasaan, undang-undang ini digunakan oleh orang yang berkuasa untuk alat kekuasaannya," jelasnya.

Habiburokhman mengatakan pembentuk undang-undang tidak boleh hanya melihat regulasi dari sudut pandang pemerintah atau pihak yang sedang memegang kekuasaan.

Menurut dia, pembuat undang-undang juga perlu melihat dampak aturan tersebut dari perspektif masyarakat dan kelompok yang berada di luar pemerintahan.

"Itulah yang selalu kami pikirkan, saya, Pak Sahroni. Kita itu bikin undang-undang itu harus berpikir jangan sampai ini nanti ketika digunakan menjadi abuse of power," imbuhnya.

Ia menilai perspektif masyarakat penting karena posisi rakyat biasa memiliki keterbatasan kekuasaan dibandingkan pemerintah.

Begitu pula dengan kelompok oposisi yang memiliki posisi berbeda dengan pemerintah.

Karena itu, menurut Habiburokhman, setiap aturan perlu dirancang agar tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

"Harus berpikir kita ada di posisi rakyat biasa yang lemah, ada di oposisi mungkin yang berseberangan," ucap Habiburokhman.

Habiburokhman menuturkan, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum sebuah aturan disusun dan diberlakukan.

Ia mengatakan masukan dari berbagai pihak diperlukan agar regulasi yang dibuat tidak hanya menguntungkan pihak yang sedang berkuasa, tetapi juga memberikan perlindungan bagi masyarakat dan kelompok di luar pemerintahan.

"Nah, itu kita pengen apa minta masukan dari teman-teman," tuturnya.

Menurut Habiburokhman, cara pandang tersebut diperlukan untuk memastikan aturan yang dibuat hari ini tetap aman digunakan ketika terjadi pergantian kekuasaan di masa mendatang.* (di/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan kepolisian memeriksa pegawainya, Febrio Adiono, sebagai saksi dalam perkara yang berkaitan dengan kasus mantan pegawai eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah, Sutrimo.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan institusinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Baca Juga:

• Untuk Apa Perampasan Aset Tanpa Pembenahan Institusi Penegak Hukum?

"Kita menghormati proses hukum yang dijalankan. Memang yang bersangkutan adalah pegawai di Kejaksaan Agung, dan kita persilakan," ujar Anang di Kejagung, Selasa (8/9/2026).

Anang mengatakan Kejagung juga tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada Febrio Adiono dalam pemeriksaan tersebut.

Menurut Anang, persoalan pendampingan hukum merupakan urusan pribadi Febrio karena pemeriksaan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Tidak [beri pendampingan hukum] Sementara itu. Ya. Pribadi, silakan aja itu mah. Sementara sebagai saksi, kan," pungkasnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengungkapkan rencana pemeriksaan terhadap Febrio Adiono.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk membuat terang perkara yang melibatkan eks pegawai Kejagung, Sutrimo.

Pemeriksaan Febrio merupakan salah satu nama yang diusulkan oleh keluarga Sutrimo kepada penyidik.

Keluarga bahkan menyebut Febrio sebagai salah satu saksi kunci dalam perkara tersebut.

Budi mengatakan penyidik akan memeriksa sejumlah nama yang diusulkan keluarga Sutrimo secara bertahap.

"[Keluarga] mengusulkan beberapa nama yang akan dimintai keterangan, nanti ini secara bertahap akan kami laksanakan. Iya, termasuk itu [Febrio] salah satunya akan kami dalami," kata Budi di Polda Metro Jaya, Rabu (2/9/2026).

Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi penyidik untuk mengungkap rangkaian perkara Sutrimo secara lebih jelas.* (bi/ad)

SERANG — Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi pada Selasa, 8 September 2026. Erupsi terjadi pada pukul 05.34 WIB.

Berdasarkan laporan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tinggi kolom erupsi kali ini tidak teramati.

Baca Juga:

• Gempa Flores, Erupsi Krakatau, hingga Karhutla, Prabowo Wacanakan Gabung Badan Geologi dengan BMKG

"Terjadi erupsi G. Anak Krakatau pada hari Selasa, 08 September 2026, pukul 05:34 WIB. Tinggi kolom erupsi tidak teramati. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 44 mm dan durasi 10 detik," tulis Badan Geologi PVMBG di media sosial X.

Badan Geologi mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan karena aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berlangsung.

Masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan pendaki diminta tidak mendekati kawasan gunung api tersebut.

Aktivitas juga dilarang dilakukan dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif.

Larangan itu diberlakukan untuk mengantisipasi potensi bahaya akibat aktivitas erupsi yang sewaktu-waktu dapat berubah.

Masyarakat juga diminta mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui informasi resmi Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Saat ini, Gunung Anak Krakatau masih berstatus Siaga atau Level III.

Aktivitas Gunung Anak Krakatau sebelumnya tercatat mengalami peningkatan pada Jumat malam hingga Sabtu, 4–5 September 2026.

Gunung api di Selat Sunda itu mengalami erupsi menerus dengan intensitas letusan tertinggi sepanjang 2026.

Pengamat Gunung Api Anak Krakatau Muhammad Dika Nurzaman di Serang mengatakan aktivitas tersebut terindikasi sebagai pancaran lava atau lava fountain.

Pancaran lava tersebut mulai terjadi pada pukul 23.07 WIB dan masih terus berlanjut.

"Rangkaian letusan pada 4 hingga 5 September ini menjadi yang tertinggi secara intensitas sejak gunung tersebut berstatus siaga. Sejak tadi malam terjadi satu kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo maksimum 70 milimeter. Durasi yang tercatat mencapai 21.600 detik," kata Dika.

Secara akumulatif, Gunung Anak Krakatau telah mengalami lebih dari 240 kali letusan sejak status Siaga ditetapkan pada 2 Juli 2026.

Dika menjelaskan, letusan tersebut berasal dari kantong magma Gunung Anak Krakatau sendiri.

Karena itu, aktivitas tersebut tidak memicu aktivitas pada gunung api lain di Indonesia.

Tingginya aktivitas erupsi juga menghasilkan suara gemuruh dan dentuman yang terdengar hingga sejumlah wilayah pesisir Banten dan Lampung.

Masyarakat di sekitar Selat Sunda diimbau tetap mengikuti informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau dan tidak mempercayai informasi yang tidak berasal dari sumber resmi.* (bi/ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur hingga ke lingkungan permukiman warga.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni memanfaatkan Dana Kelurahan untuk memperbaiki akses jalan yang selama bertahun-tahun mengalami kerusakan.

Baca Juga:

• Perangi Narkoba, Pemko Tanjungbalai dan BNN Perkuat Program P4GN untuk Cegah Peredaran

Jalan yang menjadi salah satu akses utama warga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari itu kini telah diperbaiki.

Kondisinya lebih layak dan nyaman untuk dilalui masyarakat.

Pembangunan jalan dilakukan sepanjang 73 meter dengan lebar 2,5 meter dan ketebalan 15 sentimeter.

Perbaikan tersebut disebut sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur.

Lurah Pulo Brayan Kota Rivai Ramadhana Harahap mengatakan perbaikan jalan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Medan untuk menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

Menurut Rivai, Dana Kelurahan menjadi salah satu instrumen untuk menangani kebutuhan infrastruktur di tingkat lingkungan.

"Ini merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur yang kita laksanakan melalui Dana Kelurahan. Jalan ini merupakan akses warga untuk beraktivitas sehari-hari, sehingga kondisinya memang perlu mendapat perhatian," ujar Rivai.

Rivai menjelaskan, sebelum diperbaiki, Jalan Gang Keluarga telah mengalami kerusakan selama belasan tahun.

Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga menimbulkan persoalan ketika hujan turun.

Badan jalan yang lebih rendah dibandingkan drainase di sekitarnya membuat air mudah menggenangi jalan saat hujan.

Akibatnya, mobilitas masyarakat di kawasan tersebut menjadi kurang nyaman.

"Jalan ini sebelumnya sudah rusak belasan tahun. Kalau hujan juga sering banjir karena posisi jalan lebih rendah dari drainase," jelasnya.

Rivai menambahkan, pembangunan infrastruktur melalui Dana Kelurahan diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

Menurut dia, akses jalan lingkungan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas warga.

Jalan tersebut digunakan masyarakat untuk bekerja, beraktivitas sehari-hari, serta mengakses berbagai fasilitas.

Karena itu, perbaikan infrastruktur di tingkat lingkungan menjadi bagian penting dalam upaya pemerataan pembangunan di Kota Medan.

Perbaikan Jalan Gang Keluarga tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Warga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Medan, khususnya Wali Kota Medan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, atas perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur di lingkungan mereka.

Dengan perbaikan tersebut, warga berharap akses jalan dapat digunakan dengan lebih nyaman dan aktivitas masyarakat sehari-hari menjadi lebih lancar.* (ad)

Oleh:Nicholas Martua Siagian

TERDENGAR ada harapan baru setelah aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Baca Juga:

• Perangi Narkoba, Pemko Tanjungbalai dan BNN Perkuat Program P4GN untuk Cegah Peredaran

Komitmen tersebut disampaikan bertepatan dengan aksi demonstrasi AMPB yang salah satunya menuntut percepatan pengesahan aturan tersebut.

Tiga pimpinan DPR yang hadir dalam kesempatan itu ialah Sufmi Dasco Ahmad, Cucu Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa.

Janji pengesahan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026 patut dilihat sebagai angin segar sekaligus momentum untuk memastikan bahwa tuntutan publik benar-benar diterjemahkan menjadi percepatan pembentukan undang-undang.

Tantangannya kini bukan lagi sekadar membuat janji, melainkan memastikan proses legislasi berjalan konsisten, terbuka, dan menghasilkan regulasi yang pasti secara hukum serta efektif dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi.

Jika ditelusuri secara kronologis, pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset bukanlah agenda baru.

Kajian mengenai rancangan regulasi tersebut telah dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2008.

Kajian tersebut diselesaikan pada tahun 2012 dan sejak saat itu telah didorong untuk masuk dalam agenda legislasi prioritas.

Hari ini, korupsi telah menjalar seperti penyakit kronis, bahkan kerap dipandang telah mencapai "stadium akhir" di negeri ini.

Harus diakui, praktik penyalahgunaan kewenangan masih ditemukan di berbagai lini, mulai dari lembaga pemerintahan, aparat penegak hukum, BUMN, Pemda, BUMD, hingga sektor swasta.

Di dalam ruang-ruang tersebut masih terdapat oknum yang menjadikan kekuasaan dan kewenangan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak lagi semata-mata berkaitan dengan besarnya kerugian negara.

Praktiknya semakin kompleks, sistematis, dan terorganisasi. Modusnya berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan kompleksitas transaksi keuangan, sementara jaringan yang dibangun semakin sulit ditelusuri.

Pada saat yang sama, pemberantasan korupsi kerap berhadapan dengan persoalan kepentingan, relasi kekuasaan, serta keterbatasan instrumen hukum.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika hasil kejahatan telah dialihkan, disamarkan, atau ditempatkan melalui berbagai skema transaksi sehingga tidak mudah dikaitkan secara langsung dengan tindak pidana asal.

Dalam situasi demikian, pemulihan kerugian negara tidak cukup hanya mengandalkan pemidanaan pelaku.

Negara juga membutuhkan instrumen hukum yang mampu mengejar dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana secara efektif, dengan tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang beritikad baik.

Karena itu, menguatnya desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan merupakan konsekuensi logis dari semakin kompleksnya pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada menghukum pelaku, tetapi harus memastikan bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kejahatan dapat dipulihkan kepada negara.

Sederhananya, menurut saya, bicara urgensi dari RUU Perampasan Aset adalah bagaimana cara pemerintah untuk mengejar hasil korupsi yang "dipoles" oleh para koruptor dengan berbagai cara, baik yang bersembunyi di balik harta kekayaan berbentuk aset yang sangat sulit dikembalikan kepada negara, termasuk hasil korupsi yang dibawa kabur ke luar negeri.

Namun, perampasan aset hasil kejahatan belum bisa dilakukan karena belum adanya putusan pengadilan.

Artinya, saat ini teknologi yang digunakan oleh koruptor telah melewati berbagai inovasi, bahkan melebihi dari kekuatan hukum yang berlaku di negara kita.

Mereformasi Penegak Hukum

Belakangan, kita justru disuguhi kenyataan bahwa korupsi dapat melibatkan elite di lingkungan penegak hukum sendiri.

Modusnya semakin lihai, nilai transaksinya semakin besar, sementara hasil kejahatan disamarkan melalui berbagai cara agar sulit dilacak dan dibuktikan.

Maka, pertanyaan yang lebih mendasar perlu diajukan: mungkinkah perampasan aset berjalan efektif tanpa terlebih dahulu membenahi penegakan hukum?

Pertanyaan ini menjadi penting karena kewenangan untuk merampas aset pada akhirnya tetap berada di tangan negara dan dilaksanakan melalui aparat penegak hukum.

Ketika kepercayaan publik terhadap aparat sedang menghadapi persoalan, pemberian kewenangan yang semakin besar tanpa diikuti penguatan integritas, transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas justru berpotensi melahirkan persoalan baru.

Jangan sampai kita membangun instrumen hukum yang semakin kuat, tetapi lupa membenahi "tangan yang menggunakannya" alias penegak hukum.

UU Perampasan Aset yang baik tidak dengan sendirinya melahirkan penegakan hukum yang baik.

Sebaliknya, kewenangan yang besar tanpa kontrol yang kuat dapat membuka ruang penyalahgunaan.

Karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset semestinya tidak berhenti pada pertanyaan bagaimana negara dapat mengambil kembali aset hasil kejahatan.

Pertanyaan yang sama pentingnya adalah: siapa yang diberi kewenangan untuk merampas, bagaimana kewenangan itu diawasi, bagaimana mencegah konflik kepentingan, dan kepada siapa aparat harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan perampasan?

Keberhasilan RUU Perampasan Aset tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat kewenangan negara merampas aset, tetapi juga oleh seberapa kuat sistem hukum memastikan kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.

Sebab, masalahnya bukan hanya bagaimana merampas aset dari pelaku kejahatan, tetapi juga bagaimana memastikan kewenangan merampas itu sendiri tidak berubah menjadi sumber kejahatan baru.

Menimbang RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset dirancang dengan menggunakan konsep Non-Conviction Based Forfeiture (NCBAF), yakni mekanisme perampasan aset yang dapat ditempuh tanpa harus terlebih dahulu menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.

Konsep ini penting karena dalam sejumlah perkara, proses pemidanaan tidak selalu dapat dilanjutkan, sementara aset yang diduga berasal dari tindak pidana masih dapat dilacak dan dipulihkan.

Sebenarnya, sistem hukum pidana Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi.

Namun, instrumen tersebut pada umumnya masih bertumpu pada rezim pemidanaan konvensional yang bersifat in personam dan conviction-based.

Artinya, perampasan aset pada prinsipnya berkaitan dengan proses pidana terhadap orang dan baru dapat dilakukan setelah terdapat putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah.

Di sinilah urgensi RUU Perampasan Aset menjadi penting. Konsep Non-Conviction Based Forfeiture (NCBAF) menawarkan jalur hukum yang memungkinkan negara melakukan perampasan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tanpa harus sepenuhnya bergantung pada keberhasilan pemidanaan pelaku.

Mekanisme semacam ini terutama relevan dalam perkara ketika proses penuntutan tidak dapat dilanjutkan karena pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diidentifikasi.

Konsep tersebut juga sejalan dengan semangat United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang menempatkan pemulihan aset sebagai salah satu bagian penting dalam pemberantasan korupsi.

Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Karena itu, penguatan instrumen hukum mengenai perampasan dan pemulihan aset bukan semata-mata kebutuhan nasional, tetapi juga bagian dari komitmen Indonesia dalam kerja sama pemberantasan korupsi secara internasional.

Namun, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset tidak berarti mengabaikan sejumlah persoalan mendasar.

Justru karena kewenangan negara terhadap harta kekayaan akan diperluas, desain regulasinya harus disusun secara hati-hati.

Pertama, perlu ada batas yang tegas mengenai mekanisme pembuktian dan perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah.

Perampasan aset tidak boleh berubah menjadi instrumen untuk mengambil alih harta kekayaan warga negara tanpa proses hukum yang adil.

Karena itu, harus tersedia mekanisme pengawasan yudisial, standar pembuktian yang jelas, serta kesempatan yang memadai bagi pihak yang berkepentingan untuk mempertahankan haknya.

Kedua, RUU tersebut perlu memberikan kejelasan mengenai kelembagaan.

Siapa yang berwenang mengajukan permohonan perampasan aset, lembaga mana yang melakukan pengelolaan terhadap aset yang telah dirampas, serta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatannya harus dirumuskan secara tegas.

Tanpa desain kelembagaan yang jelas, kewenangan yang besar justru berpotensi melahirkan persoalan baru.

Ketiga, mekanisme pengelolaan dan pengembalian hasil perampasan aset kepada negara harus dibangun secara transparan dan akuntabel.

Aset yang berhasil dipulihkan bukan soal angka dalam laporan penegakan hukum, melainkan hak publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, tantangan RUU Perampasan Aset bukan hanya bagaimana memberikan negara kewenangan yang lebih kuat untuk mengejar hasil kejahatan, tetapi juga bagaimana memastikan kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.

Negara harus kuat menghadapi koruptor, tetapi pada saat yang sama tetap berlandaskan ketentuan hukum.

Karena itu, RUU Perampasan Aset idealnya dibangun di atas dua kepentingan yang harus berjalan beriringan: efektivitas pemberantasan kejahatan dan perlindungan HAM.

Negara tidak boleh kalah dalam mengejar aset hasil kejahatan, tetapi kekuatan negara tersebut juga harus dibatasi oleh hukum, transparansi, dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Harapannya, pembahasan RUU Perampasan Aset dapat dikawal sebaik-baiknya dengan berlandaskan evidensi dan kajian akademik.

Masukan dari sebanyak mungkin kalangan, khususnya para akademisi dan ahli hukum di negeri ini, perlu didengar dan dipertimbangkan agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga memiliki legitimasi akademik, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mampu diterapkan secara efektif dalam praktik.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Alumnus Kebangsaan Lemhannas RI, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

ACEH BESAR — Warga Lorong Blang Bundi, Dusun Lam Lumpu Cot, Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar, mengapresiasi terpilihnya Darwani sebagai anggota Tuha Peut Gampong Lam Lumpu dari keterwakilan perempuan.

Darwani telah dilantik dan diambil sumpahnya pada Senin, 7 September 2026, bersama empat anggota Tuha Peut Gampong Lam Lumpu lainnya.

Baca Juga:

• Gebrakan Pemkab Labusel: Gandeng Pengadilan Agama Demi Lindungi Hak Anak dan Percepat Urus KTP Pasca-Cerai

Darwani selama ini dikenal sebagai warga yang aktif dan peduli terhadap masyarakat.

Ia juga aktif dalam kegiatan PKK Gampong Lam Lumpu serta PKK Kecamatan Pekan Bada.

Hal tersebut disampaikan Ira Yani dan Magdalina di sela-sela kegiatan pelantikan Tuha Peut Gampong Lam Lumpu.

Menurut mereka, terpilihnya Darwani sebagai anggota Tuha Peut membuat ruang pengabdiannya kepada masyarakat menjadi lebih luas.

"Dengan ikut dilantik nya Darwani sebagai anggota Tuha Peut Gampong Lam Lumpu, maka peran beliau lebih luas lagi dalam masyarakat, kita ketahui selama ini Darwani selalu aktif di tengah masyarakat Gampong, Darwani juga Aktifis PKK Gampong dan aktif juga di PKK Kecamatan Pekan Bada."

Keterwakilan Darwani sebagai anggota Tuha Peut yang mewakili kaum perempuan diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan perempuan di Gampong Lam Lumpu.

"Dengan menjadi anggota Tuha Peut yang mewakili Kaum wanita,kita berharap peran beliau khusus kegiatan kegiatan sosial Masyarakat jangkauan nya lebih jauh lagi.

Kegiatan kegiatan dan aspirasi kaum wanita Gampong Lam Lumpu dapat disampaikan di forum Gampong maupun di Kecamatan Pekan Bada, Lanjut Ira Yani yang juga Owners Klinik Bersalin Ira Gampong Lam Lumpu."

Warga Lorong Blang Bundi turut menyampaikan ucapan selamat kepada Darwani atas amanah baru yang diterimanya.

Warga berharap Darwani dapat menjalankan tugas dengan baik serta membawa aspirasi masyarakat, khususnya kaum perempuan, dalam forum Tuha Peut Gampong Lam Lumpu.

"Darwani ketika dijumpai saat pelantikan mengatakan, Terimakasih kepada seluruh warga Masyarakat Gampong Lam Lumpu atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, untuk itu Darwani berharap dukungan penuh dari Masyarakat, karena kalau tanpa dukungan kami tak bisa buat apa apa, kekuatan kami para Tuha Peut ada , karena ada dukungan masyarakat, ujarnya."

Selain memberikan ucapan selamat kepada Darwani, warga Lorong Blang Bundi juga menyampaikan selamat bertugas kepada seluruh anggota Tuha Peut yang baru dilantik.

Lima anggota Tuha Peut Gampong Lam Lumpu yang dilantik terdiri atas:

Ketua: Juliosi
Wakil Ketua: Ir. Syafrizal, ST., MT.
Sekretaris: Muzakir, SE.
Anggota: Nazar OE
Anggota: Darwani

Warga berharap kepengurusan Tuha Peut yang baru dapat menjalankan amanah dengan baik dan ikut mendorong kemajuan Gampong Lam Lumpu ke depan.

"Warga Lorong Blang Bundi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Tuha Peut yang dilantik, semoga Gampong Lam Lumpu lebih maju lagi kedepannya."* (ad)

JAKARTA — Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang banyak dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menambah modal usaha.

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan KUR berdasarkan prinsip syariah.

Baca Juga:

• AHY Bicara Kekuasaan Tak Selamanya, Golkar: Sinyal Siap Maju Pilpres 2029

Lantas, apakah KUR BSI benar-benar bebas riba?

KUR BSI Menggunakan Akad Syariah

Dalam pembiayaannya, BSI menggunakan akad syariah yang berbeda dari sistem kredit berbunga.

Dua akad yang digunakan antara lain murabahah dan ijarah.

1. Murabahah atau Jual Beli

Murabahah merupakan akad jual beli.

Dalam skema ini, BSI membeli barang atau kebutuhan usaha yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal akad.

Dengan demikian, kewajiban pembayaran nasabah ditentukan berdasarkan harga jual dan margin yang telah disepakati dalam akad.

2. Ijarah atau Sewa

Selain murabahah, terdapat akad ijarah atau sewa.

Melalui akad ini, BSI menyewakan aset produktif kepada nasabah.

Selanjutnya, nasabah membayar biaya sewa sesuai nominal dan jangka waktu yang telah disepakati.

Dengan skema tersebut, pembiayaan tidak menggunakan bunga.

Besaran kewajiban dan jadwal pembayaran telah ditentukan berdasarkan akad, sehingga nasabah memiliki kepastian dalam mengatur keuangan dan mengembangkan usahanya.

Meski demikian, calon nasabah tetap perlu memahami akad, biaya, serta ketentuan KUR BSI sebelum mengajukan pembiayaan.

Tabel Angsuran KUR BSI 2026 Rp10 Juta-Rp50 Juta

Salah satu hal yang perlu diperhatikan calon nasabah adalah besaran angsuran berdasarkan plafon dan tenor pembiayaan.

Berikut tabel angsuran KUR BSI 2026 untuk plafon Rp10 juta hingga Rp50 juta dengan tenor 12 sampai 60 bulan berdasarkan data dalam materi ini:

Plafon Rp10 juta
12 bulan: Rp850.000
24 bulan: Rp433.333
36 bulan: Rp294.444
48 bulan: Rp225.000
60 bulan: Rp183.333

Plafon Rp20 juta
12 bulan: Rp1.700.000
24 bulan: Rp866.600
36 bulan: Rp588.800
48 bulan: Rp450.000
60 bulan: Rp366.600

Plafon Rp30 juta
12 bulan: Rp2.550.000
24 bulan: Rp1.300.000
36 bulan: Rp883.333
48 bulan: Rp675.000
60 bulan: Rp550.000

Plafon Rp40 juta
12 bulan: Rp3.400.000
24 bulan: Rp1.733.300
36 bulan: Rp1.177.700
48 bulan: Rp900.000
60 bulan: Rp733.300

Plafon Rp50 juta
12 bulan: Rp4.250.000
24 bulan: Rp2.166.000
36 bulan: Rp1.472.200
48 bulan: Rp1.125.500
60 bulan: Rp916.600

Catatan: angka angsuran di atas mengikuti data yang diberikan dalam materi.

Calon nasabah sebaiknya mengecek kembali simulasi resmi BSI karena besaran pembayaran dapat bergantung pada akad, ketentuan program, biaya, serta hasil pengajuan.

Syarat Pengajuan KUR BSI 2026

Pelaku usaha yang ingin mengajukan KUR BSI perlu memenuhi sejumlah persyaratan.

Beberapa ketentuan yang tercantum dalam materi tersebut antara lain:

- Individu atau perorangan yang menjalankan usaha produktif dan layak.
- Telah menjalankan usaha secara aktif minimal enam bulan.
- Belum pernah menerima pembiayaan modal kerja atau investasi komersial, dengan pengecualian pembiayaan tertentu sesuai ketentuan.
- Dapat sedang menerima pembiayaan secara bersamaan seperti KPR, KKP roda dua produktif, pembiayaan dengan jaminan SK pensiun, kartu kredit, pembiayaan Resi Gudang, dan pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga.
- Memiliki kolektibilitas lancar.
- Menyiapkan dokumen administrasi seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), NPWP untuk plafon di atas Rp50 juta, serta surat izin usaha.

Persyaratan tersebut perlu diperiksa kembali oleh calon nasabah sebelum mengajukan pembiayaan karena ketentuan program dapat berubah.

Cara Mengajukan KUR BSI 2026

Pengajuan KUR BSI dapat dilakukan secara daring melalui layanan Salam Digital maupun secara langsung di kantor cabang BSI.

Untuk pengajuan secara daring, langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Buka website Salam Digital BSI.
- Tentukan jenis plafon yang diinginkan, kemudian pilih "Ajukan Sekarang".
- Lengkapi formulir pengajuan, mulai dari nama, NIK, hingga alamat email.
- Unggah dokumen persyaratan dan ikuti instruksi yang tersedia.
- Klik tombol "Ajukan" atau "Kirim", kemudian tunggu konfirmasi bahwa pengajuan telah diterima.
- BSI akan melakukan verifikasi data dan menghubungi calon nasabah untuk jadwal survei lokasi usaha, baik secara langsung maupun virtual.
- Jika pengajuan disetujui, nasabah akan diundang untuk menandatangani akad pembiayaan syariah.
- Setelah proses akad selesai, dana akan dicairkan ke rekening BSI.

Pelaku usaha juga dapat mengajukan KUR BSI secara langsung dengan mendatangi kantor cabang BSI terdekat dan membawa seluruh dokumen persyaratan.

Jadi, Apakah KUR BSI Bebas Riba?

KUR BSI dirancang menggunakan prinsip dan akad pembiayaan syariah, bukan sistem bunga seperti kredit pada bank konvensional.

Namun, istilah bebas riba sebaiknya dipahami berdasarkan struktur akad yang digunakan, bukan hanya karena tidak adanya istilah bunga.

Calon nasabah perlu membaca akad secara menyeluruh, termasuk harga atau margin, biaya, kewajiban pembayaran, denda jika ada, serta ketentuan lainnya sebelum menandatangani perjanjian.

Dengan memahami akad sejak awal, pelaku UMKM dapat mengetahui secara jelas bagaimana pembiayaan KUR BSI bekerja dan berapa kewajiban yang harus dibayarkan hingga pembiayaan selesai.* (di/ad)

JAKARTA — Surah Al-Waqiah merupakan surah ke-56 dalam Al-Qur'an.

Surah yang tergolong Makkiyah atau turun di Makkah ini terdiri atas 96 ayat dan berada dalam juz ke-27.

Baca Juga:

• Disorot Publik, BAZNAS Tegaskan Dana Zakat Tak Sepeser pun Dipakai untuk Buku Islam Ala Prabowo

Isi surah ini banyak menggambarkan kehidupan akhirat, termasuk keadaan manusia pada hari kebangkitan.

Selain membahas hari akhir, Surah Al-Waqiah juga mengajak manusia merenungkan kekuasaan Allah SWT melalui berbagai ciptaan-Nya, seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, api, serta proses kebangkitan.

Namun, di tengah masyarakat, Surah Al-Waqiah juga dikenal luas sebagai surah yang sering dikaitkan dengan rezeki.

Lantas, mengapa Surah Al-Waqiah kerap disebut sebagai surah pembuka rezeki?

Surah Al-Waqiah dan Rezeki

Kaitan Surah Al-Waqiah dengan rezeki banyak dibahas dalam sejumlah buku dan literatur keislaman.

Salah satu landasan yang sering dikutip adalah riwayat yang menyebutkan keutamaan membaca surah tersebut setiap malam.

Dalam buku Rahasia Dahsyat Al-Fatihah, Ayat Kursi dan Al-Waqiah untuk Kesuksesan Karier dan Bisnis karya Ustadz Ramadhan AM, disebutkan riwayat mengenai keutamaan membaca Surah Al-Waqiah.

"Barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka orang itu akan jauh dari kefakiran selamanya." (HR Baihaqi)

Riwayat tersebut kemudian menjadi salah satu dasar yang membuat Surah Al-Waqiah banyak diamalkan dengan harapan terhindar dari kefakiran.

Dalam materi yang menjadi rujukan tersebut, Sa'd al-Mufti disebut menyatakan bahwa hadits tersebut bernilai shahih.

Kisah Abdullah ibn Mas'ud

Kisah mengenai membaca Surah Al-Waqiah juga dikaitkan dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah ibn Mas'ud.

Dalam buku Mau Kaya? Yuk, Baca Al-Waqiah karya Sukron Abdillah, diceritakan bahwa membaca Surah Al-Waqiah disebut menjadi salah satu amalan yang dilakukan untuk menghindari kefakiran.

Dalam kisah tersebut, Utsman ibn Affan pernah berkunjung ke rumah Abdullah ibn Mas'ud yang sedang sakit.

Utsman kemudian berniat memberikan bantuan dana, tetapi tawaran tersebut ditolak.

Abdullah ibn Mas'ud kemudian berkata:

"Aku tidak takut putra-putraku akan terjatuh dalam lubang kemiskinan. Aku sudah memerintahkan semua anakku untuk membaca Surah Al-Waqiah setiap malam. Dan itu yang aku dengar dari sabda Rasulullah, 'Barangsiapa membaca Surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan fakir."

Kisah tersebut menjadi salah satu cerita yang kerap digunakan untuk menjelaskan hubungan antara Surah Al-Waqiah dan kecukupan rezeki.

Keutamaan Membaca Surah Al-Waqiah

Pada dasarnya, membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang memiliki keutamaan.

Surah Al-Waqiah juga dapat dibaca sebagai bagian dari ibadah tersebut.

Sejumlah literatur keislaman kemudian menyebut beberapa keutamaan membaca Surah Al-Waqiah.

1. Terhindar dari kemiskinan

Keutamaan pertama yang sering dikaitkan dengan Surah Al-Waqiah adalah dijauhkan dari kefakiran.

Hal tersebut didasarkan pada riwayat yang menyebutkan keutamaan membaca surah tersebut setiap malam.

"Barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka orang itu akan jauh dari kefakiran selamanya." (HR Baihaqi)

2. Dikaitkan dengan kelimpahan rezeki

Dalam buku Rahasia Jalur Langit: Jalan Cepat Menuju Sukses karya Fitri Anggraini, Surah Al-Waqiah disebut sebagai salah satu surah yang berkaitan dengan rezeki.

"Ajarkan surah Al-Waqiah kepada istri-istrimu, karena sesungguhnya Al-Waqiah merupakan surah kekayaan." (HR Ibnu Ady)

Riwayat tersebut menjadi salah satu alasan Surah Al-Waqiah dikenal di tengah masyarakat sebagai surah yang berkaitan dengan kekayaan dan rezeki.

3. Dikaitkan dengan terhindar dari kesengsaraan

Keutamaan lainnya dikaitkan dengan pendapat Imam Ja'far Al-Shadiq mengenai pembacaan Surah Al-Waqiah, khususnya pada malam Jumat.

"Barang siapa membaca surah Al-Waqiah pada malam Jumat, dia akan dicintai Allah, dicintai manusia, tidak melihat kesengsaraan, kefakiran, kebutuhan, dan penyakit dunia. Surah ini adalah bagian dari sahabat Amirul Mukminin yang bagi beliau memiliki keistimewaan yang tidak tertandingi."

4. Al-Qur'an sebagai pemberi syafaat

Membaca Surah Al-Waqiah juga merupakan bagian dari membaca Al-Qur'an secara keseluruhan.

Dalam sebuah hadits riwayat Muslim disebutkan mengenai keutamaan Al-Qur'an bagi orang yang membacanya.

"Bacalah Al-Qur'an oleh kalian, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu kelak pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya." (HR. Muslim)

Kapan Waktu Membaca Surah Al-Waqiah?

Surah Al-Waqiah dapat dibaca kapan saja sebagai bagian dari ibadah membaca Al-Qur'an.

Namun, dalam sejumlah literatur dan tradisi keislaman, terdapat beberapa waktu yang sering dianjurkan untuk membaca surah tersebut.

Setiap malam
Salah satu waktu yang paling sering disebut adalah malam hari.

Hal ini dikaitkan dengan riwayat yang menyebut keutamaan membaca Surah Al-Waqiah setiap malam.

"Barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka orang itu akan jauh dari kefakiran selamanya." (HR Baihaqi)

Malam Jumat
Surah Al-Waqiah juga banyak diamalkan pada malam Jumat.

Dalam materi yang menjadi rujukan, amalan tersebut dikaitkan dengan pendapat Imam Ja'far Al-Shadiq.

"Barang siapa membaca surah Al-Waqiah pada malam Jumat, dia akan dicintai Allah, dicintai manusia, tidak melihat kesengsaraan, kefakiran, kebutuhan, dan penyakit dunia. Surah ini adalah bagian dari sahabat Amirul Mukminin yang bagi beliau memiliki keistimewaan yang tidak tertandingi."

Sebelum tidur
Malam sebelum tidur juga menjadi waktu yang disebut dalam sejumlah literatur untuk membaca Surah Al-Waqiah.

Salah satunya dikaitkan dengan Imam Muhammad Al-Baqir.

"Barang siapa membaca surah Al-Waqiah sebelum tidur, dia akan berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan wajah seperti bulan purnama."

Pada akhirnya, membaca Surah Al-Waqiah dapat menjadi bagian dari kebiasaan membaca Al-Qur'an.

Bagi umat Islam yang mengamalkannya, membaca Al-Qur'an tidak hanya dipandang sebagai upaya memohon kelapangan rezeki, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan pengingat mengenai kehidupan akhirat.

Adapun berbagai riwayat tentang keutamaan khusus Surah Al-Waqiah memiliki pembahasan tersendiri dalam kajian ilmu hadits.

Karena itu, umat Islam dapat merujuk kepada ulama atau sumber kajian hadits yang terpercaya ketika ingin mengetahui tingkat kesahihan setiap riwayat yang digunakan sebagai dasar amalan.* (d/ad)

TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungbalai Letkol Laut Sahala Sinaga beserta rombongan di ruang kerja Wali Kota Tanjungbalai, Senin, 7 September 2026.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Anwar Ruji, Kabag Pemerintahan Bayu Safri Ananda, serta jajaran BNN Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Wawali Tanjungbalai Minta OPD Perkuat Sinergi dan Disiplin Wujudkan Tanjungbalai EMAS

Ia sekaligus meminta agar kerja sama antara BNN Kota Tanjungbalai dan Pemerintah Kota Tanjungbalai semakin diperkuat.

Pertemuan itu juga menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika atau P4GN.

Dalam pertemuan tersebut, Mahyaruddin mengatakan Pemerintah Kota Tanjungbalai memiliki peran penting dalam pelaksanaan program P4GN, termasuk pencanangan Kelurahan Bersih Narkoba atau Bersinar.

Program tersebut dinilai menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.

"Pemko Tanjungbalai memiliki komitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba," jelasnya

Mahyaruddin mengatakan sinergi dan kolaborasi antarinstansi diperlukan untuk menghadapi ancaman narkotika yang dapat menyasar berbagai lapisan masyarakat.

Ia menyatakan Pemko Tanjungbalai siap mendukung langkah BNN dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Menurut Mahyaruddin, upaya pencegahan juga tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

Peran masyarakat menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang mampu melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.

Mahyaruddin juga menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama pelajar dan generasi muda, mengenai bahaya narkotika.

Edukasi sejak dini dinilai penting agar anak-anak dan generasi muda memiliki pengetahuan yang cukup mengenai dampak penyalahgunaan narkoba sehingga tidak mudah terjerumus.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap kolaborasi dengan BNN dapat terus diperkuat melalui berbagai program yang menyentuh masyarakat secara langsung.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Tanjungbalai Letkol Laut Sahala Sinaga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi yang selama ini terjalin dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Sahala berharap kerja sama tersebut dapat ditingkatkan melalui berbagai kegiatan bersama, terutama program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika yang melibatkan masyarakat.

Audiensi berlangsung dalam suasana penuh keakraban.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan mengambil langkah nyata dalam menciptakan Kota Tanjungbalai yang aman, sehat, serta terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.* (ad)

TANJUNGBALAI — Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina memimpin apel pemerintahan awal September di Lapangan Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin, 7 September 2026.

Apel tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, kepala lingkungan se-Kota Tanjungbalai, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Puncak Tahun Transformasi HKBP Distrik XIII ASLAB Digelar di Tanjungbalai, Pemkot Ajak Jemaat Jadikan Momentum Perubahan

Menurut dia, apel menjadi momentum untuk membangun disiplin, memperkuat kekompakan, sekaligus mengevaluasi kinerja aparatur pemerintah.

"Hadirnya kita hari ini, tentunya bagaimana kita membangun sinergi, berkolaborasi dan menentukan konteks apa yang ingin kita bangun dalam program kerja kedepannya," ujar Fadly.

Ia mengatakan apel juga menjadi bentuk komitmen aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Karena itu, seluruh aparatur diminta bekerja dengan disiplin, semangat, dan komitmen yang sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Fadly mengatakan Pemkot Tanjungbalai tengah menyongsong dua tahun kepemimpinan di kota tersebut.

Ia meminta seluruh OPD memperkuat sinergi dan koordinasi, termasuk dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan setiap program kerja mendukung visi Tanjungbalai EMAS.

Menurut Fadly, setiap OPD harus mampu memahami sekaligus menerjemahkan visi dan misi tersebut ke dalam program kerja masing-masing.

Ia berharap tidak ada OPD yang belum memahami cara menerjemahkan visi Tanjungbalai EMAS dalam pelaksanaan tugas.

Hal tersebut dinilai penting agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan.

"Urusan Disiplin, urusan Sinergitas dan Urusan pelayanan dapat kita lakukan dengan penuh tanggung jawab jika kita satu tujuan mewujudkan Tanjungbalai EMAS," kata Fadly lagi.

Dalam apel tersebut, Fadly juga mengingatkan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), bidang pendapatan, camat, lurah, serta kepala lingkungan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Fadly menekankan hal tersebut karena saat ini Kota Tanjungbalai telah memasuki triwulan ketiga.

Karena itu, perangkat daerah hingga tingkat kelurahan diminta meningkatkan upaya dalam mengoptimalkan serapan PBB.

Menurut dia, koordinasi antara perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dan kepala lingkungan menjadi bagian penting dalam mencapai target pendapatan daerah.

Selain membahas disiplin dan kinerja aparatur, apel tersebut juga menjadi momentum penyerahan mobil Skylift atau mobil tangga berjalan kepada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.

Kendaraan tersebut diterima Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai, Elvandia.

Fadly mengatakan mobil Skylift diharapkan dapat membantu sekaligus mendukung kegiatan operasional Dinas Perhubungan di lapangan.

Penyerahan kendaraan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap peningkatan kapasitas operasional pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui apel pemerintahan tersebut, Pemkot Tanjungbalai kembali menekankan pentingnya disiplin, koordinasi, dan kerja sama antar-OPD.

Seluruh aparatur diharapkan bergerak dalam satu arah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS.* (ad)

TANJUNGBALAI — Ribuan jemaat dari berbagai gereja HKBP yang tergabung dalam Distrik XIII Asahan Labuhan Batu (ASLAB) berkumpul di Aula HKBP Kota Tanjungbalai, Ahad, 6 September 2026.

Mereka mengikuti Acara Puncak Tahun Transformasi HKBP Distrik XIII ASLAB dalam suasana penuh sukacita.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Ingatkan ASN Siaga Hadapi Potensi Banjir, Minta Drainase hingga Tanggul Dipantau

Turut hadir Praeses Distrik XIII Pdt. Sampur Manullang, para pendeta, Bibelvrouw, Diakones, dan Sintua dari Distrik XIII ASLAB.

Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tanjungbalai atau yang mewakili juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Hadir pula Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Ebenezer Sitorus serta Ketua Panitia Kegiatan St. Reicher Siregar.

Pemerintah Kota Tanjungbalai diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Fitra Hadi.

Dalam kegiatan tersebut, Fitra menerima ulos kehormatan sebagai cenderamata dari HKBP Distrik XIII ASLAB yang disematkan langsung oleh Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan.

Sebelumnya, Fitra Hadi menyematkan Songket Melayu kepada Ephorus HKBP sebagai tanda kehormatan dan penghargaan dari Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Dalam sambutannya, Fitra Hadi menyampaikan salam sekaligus permohonan maaf dari Wali Kota Tanjungbalai yang belum dapat hadir secara langsung dalam acara tersebut.

Saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Tanjungbalai, Fitra mengajak seluruh jemaat, khususnya jemaat HKBP, menjadikan Tahun Transformasi sebagai momentum untuk melakukan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

"Transformasi dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Mari kita memulai transformasi dari lingkungan keluarga diantaranya menjaga kebersihan lingkungan, memperhatikan kesehatan, serta membangun keharmonisan keluarga. Dari hal kecil ini, kita akan mampu membangun masyarakat Tanjungbalai yang lebih baik," ujarnya.

Menurut Fitra, nilai-nilai ke-Kristenan yang mengajarkan cinta kasih, kebersamaan, dan pelayanan dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat persaudaraan antarumat beragama.

Pemerintah Kota Tanjungbalai juga menyambut baik sinergi dengan HKBP dalam berbagai bidang, mulai dari agama, sosial, pendidikan, hingga kemasyarakatan.

Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai mewujudkan Tanjungbalai EMAS, yakni Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera.

Fitra berharap kegiatan Tahun Transformasi dapat menjadi momentum untuk semakin meneguhkan semangat pelayanan dan memperkokoh iman.

Jemaat juga diharapkan semakin aktif berpartisipasi dalam pembangunan Kota Tanjungbalai.

Ia mengajak seluruh pihak terus memperkuat persaudaraan, bekerja sama membangun bangsa, serta menebarkan kasih di tengah masyarakat.

"Selamat melaksanakan Tahun Transformasi HKBP 2025. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai, memberkati, dan menuntun setiap langkah pelayanan dan program kerja HKBP kedepannya," tutup Fitra mengakhiri sambutannya.

Ketua Panitia Reicer Siregar sebelumnya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Panitia, Pendeta, Bibelvrouw, Diakones, Sintua, serta seluruh Jemaat HKBP Distrik XIII ASLAB. Terlebih kepada Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan yang secara langsung hadir pada acara puncak pada hari ini," ungkapnya.

Dalam sambutannya, Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan mengucapkan selamat atas terselenggaranya ibadah dan syukuran Tahun Transformasi HKBP Distrik XIII Asahan Labuhan Batu.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, terutama Pemerintah Kota Tanjungbalai yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut.

Victor Tinambunan menjelaskan bahwa Tahun Transformasi HKBP 2025 merupakan program yang dihasilkan dari Sinode Godang HKBP 2024.

Tahun 2025 ditetapkan sebagai Tahun Transformasi HKBP.

Menurut dia, program tersebut telah dimulai sejak Januari 2025 dan terus dilaksanakan hingga saat ini.

Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh pelayan, jemaat, maupun institusi gereja HKBP.

Sejumlah agenda tersebut antara lain peningkatan kualitas pastoral pendeta dalam memimpin dan membimbing jemaat menghadapi isu sosial dan kenegaraan.

Selain itu, jemaat diajak melakukan perbaikan dan pembaruan diri melalui pengembangan karakter dan budaya.

HKBP juga memberikan perhatian terhadap persoalan perjudian, terutama judi online, serta penyalahgunaan narkoba yang dinilai dapat merusak masa depan generasi muda.

Transformasi juga mencakup digitalisasi pelayanan dan peningkatan efektivitas pelayanan gereja.

Melalui perayaan puncak Tahun Transformasi tersebut, Victor berharap semangat transformasi dan reformasi gereja terus melekat dalam kehidupan para pelayan, jemaat, dan institusi HKBP.

Melalui perayaan puncak Tahun Transformasi saya berharap spirit transformasi atau mereformasi gereja HKBP tetap dilakukan dengan menjiwai seluruh pelayan, jemaat, dan gereja HKBP dalam pelayanan, Sehingga HKBP dapat mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah kehidupan sosial dan bernegara," tutupnya.

Suasana perayaan semakin meriah dengan berbagai rangkaian kegiatan.

Jemaat mengikuti makan bersama, lelang, hiburan, hingga pemberian ulos kepada jemaat yang menerima ulos kehormatan.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan jemaat HKBP Distrik XIII ASLAB sekaligus memperkuat hubungan antara gereja, masyarakat, dan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Perayaan Puncak Tahun Transformasi HKBP Distrik XIII ASLAB juga menjadi ruang untuk meneguhkan kembali semangat pelayanan, persaudaraan, serta kontribusi umat dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan daerah.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.E., M.Si., C.L.A., mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, khususnya banjir pada musim hujan.

Pesan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, Rusian Heri, saat memimpin Apel Gabungan ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin, 7 September 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Targetkan Sumut Bebas Rabies, Vaksinasi Hewan Peliharaan Didorong 80 Persen

Upaya tersebut mencakup tahapan sebelum bencana, saat bencana terjadi, hingga penanganan setelah bencana.

Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi dan memastikan kesiapan personel.

Sarana serta prasarana penanggulangan bencana juga harus dipastikan dalam kondisi siap digunakan ketika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Bupati Baharuddin juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, pihak swasta, dan masyarakat dalam memperkuat upaya mitigasi bencana di Kabupaten Batu Bara.

Langkah pencegahan, kata dia, dapat dilakukan mulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekitar.

Di antaranya membersihkan saluran air dan drainase yang berpotensi tersumbat.

Selain itu, ranting pohon yang berpotensi membahayakan perlu dipangkas.

Kondisi sungai juga harus diperhatikan, termasuk melakukan pembersihan serta memantau kondisi tanggul, terutama di kawasan yang selama ini rawan mengalami banjir.

Upaya mitigasi tersebut dinilai penting agar potensi bencana dapat diantisipasi sejak dini dan dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Bupati Baharuddin berharap seluruh ASN dan masyarakat Batu Bara meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Semangat gotong royong juga perlu diperkuat sebagai bagian dari upaya bersama menghadapi ancaman bencana.

Dengan kesiapsiagaan dan kerja sama seluruh pihak, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berharap risiko serta dampak bencana, khususnya banjir pada musim hujan, dapat ditekan.* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menargetkan Sumatera Utara bebas rabies.

Salah satu upaya yang didorong pemerintah adalah meningkatkan cakupan vaksinasi hingga 80 persen terhadap hewan peliharaan.

Baca Juga:

• Dr. Munawar Ibrahim Nahkodai ICMI Pidie Jaya, Taqwaddin Ajak Sumbang Pikir untuk Kemajuan Daerah

Indikator tatalaksana kasus sesuai standar telah mencapai 96 persen di 30 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Capaian tersebut melampaui target awal sebesar 82 persen.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Pengurus Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin, 7 September 2026.

Bobby mengatakan vaksinasi terhadap hewan peliharaan penting dilakukan untuk mencegah penyebaran rabies sekaligus mengurangi risiko gigitan hewan penular rabies.

Menurut dia, manusia hidup berdampingan dengan hewan peliharaan sehingga upaya pencegahan perlu dilakukan secara menyeluruh.

Vaksinasi juga akan difokuskan di sejumlah kawasan wisata.

Pemerintah tidak ingin kasus gigitan hewan penular rabies menimpa wisatawan dan kemudian berdampak terhadap sektor pariwisata Sumatera Utara.

"Karena kita berdampingan dengan hewan dan perlu divaksinasi, kita perlu memvaksinasi seluruh hewan di daerah wisata agar tidak ada wisatawan tergigit dan mengganggu kenyamanan wisata," ujar Bobby.

Bobby juga menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day (WRD) 2026 yang diinisiasi PDHI bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Bobby, kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah konkret dalam menghadapi persoalan kesehatan hewan sekaligus kesehatan masyarakat.

Selain diarahkan untuk memecahkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI), kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan cakupan vaksinasi hingga 80 persen hewan peliharaan.

Target akhirnya adalah mewujudkan Sumatera Utara bebas rabies.

Ketua PDHI Cabang Sumut, Chalikul Bahri, pada kesempatan itu mengundang Gubernur Bobby Nasution menghadiri puncak Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026.

Kegiatan dengan tema "Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies" tersebut akan berlangsung di Lapangan Astaka, Medan Sport Center, Jalan William Iskandar, Deliserdang, pada 26–27 September 2026.

Kegiatan itu merupakan hasil kolaborasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut bersama PDHI Cabang Sumut.

Agenda tersebut digelar untuk memperkuat sektor peternakan sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular antara hewan dan manusia.

Salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut adalah vaksinasi rabies massal secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Sebanyak 15.000 ekor Hewan Penular Rabies (HPR) menjadi sasaran vaksinasi.

Pelaksanaan vaksinasi secara serentak dalam satu provinsi tersebut juga diarahkan untuk memecahkan rekor MURI.

Chalikul Bahri mengatakan rabies sebenarnya merupakan penyakit yang sangat dapat dicegah.

Namun, penyakit tersebut dapat berakibat fatal apabila pasien sudah menunjukkan gejala.

Karena itu, penanganan setelah gigitan harus dilakukan sedini mungkin.

Penanganan tersebut antara lain melalui pencucian luka secara segera dan adekuat, klasifikasi luka, pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) atau Serum Anti Rabies (SAR), serta pemantauan lanjutan.

"Implementasi di lapangan ini memerlukan kompetensi, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor yang kuat," katanya.

Bulan Bakti Peternakan dan WRD 2026 tidak hanya berisi kegiatan vaksinasi.

Sejumlah agenda lain juga disiapkan dan akan memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut meliputi Kontes Ternak Sapi dan Kambing/Domba.

Kontes ini menjadi ajang kompetisi tingkat provinsi dengan penilaian berdasarkan performa fisik, kesehatan, dan genetika ternak.

Selain itu, terdapat Kontes Hewan Kesayangan untuk anjing dan kucing, Kontes Burung Kicau, edukasi peternakan oleh influencer, serta Expo dan Pasar Murah.

Chalikul Bahri mengatakan rangkaian kegiatan tersebut ditargetkan menarik sekitar 5.000 pengunjung secara langsung.

Mereka berasal dari masyarakat umum, peternak, pemilik dan pencinta hewan, komunitas Kicau Mania, pelaku UMKM, akademisi, hingga pelaku industri.

Kegiatan tersebut juga ditargetkan menjaring sekitar 1.000 peserta melalui siaran langsung menggunakan platform Zoom.

Melalui momentum tersebut, pemerintah bersama para pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat pemahaman masyarakat mengenai rabies dan kesehatan hewan.

Pemerintah juga mendorong konsumsi produk peternakan yang memenuhi prinsip ASUH, yakni Aman, Sehat, Utuh, dan Halal.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Sumatera Utara yang benar-benar bebas rabies.* (ad)

MEUREUDU — Dr. Munawar Ibrahim resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pengurus Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Pidie Jaya periode 2026–2031.

Pelantikan berlangsung pada Senin malam, 7 September 2026, di Aula Bappeda Pidie Jaya.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Selasa 8 September 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Pelantikan ini menjadi bagian penting dalam perjalanan ICMI di Kabupaten Pidie Jaya.

Kepengurusan baru diharapkan tidak hanya menjalankan kegiatan organisasi, tetapi juga mampu melahirkan gagasan yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Tradisi intelektual, nilai keislaman dan kepentingan masyarakat menjadi pijakan utama yang diharapkan terus dijaga oleh kepengurusan ICMI Pidie Jaya.

Panitia Pelaksana Pelantikan, Teuku Syakur, S.Pd, mengatakan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat semangat kebersamaan para pengurus.

Menurut dia, seluruh biaya pelantikan berasal dari solidaritas pengurus ICMI Pidie Jaya.

Ketua ICMI Aceh, Dr. Taqwaddin, mengatakan pelantikan tersebut merupakan momentum penting bagi ICMI Pidie Jaya.

Ia meminta pengurus tidak berkecil hati meskipun Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya tidak dapat menghadiri agenda pelantikan.

Menurut Taqwaddin, soliditas internal organisasi menjadi hal yang lebih penting dalam menjalankan amanah kepengurusan.

"Selamat kepada Dr. Munawar Ibrahim dan seluruh pengurus ICMI Pidie Jaya periode 2026–2031," ujar Taqwaddin.

Ia berharap kepengurusan baru mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Pidie Jaya.

Di hadapan pengurus ICMI Pidie Jaya, Taqwaddin kemudian menekankan tiga hal yang menurut dia menjadi kunci dalam menjalankan sebuah organisasi, yakni komunikasi, konsultasi dan koordinasi.

Ketiga hal tersebut, kata dia, harus berjalan secara bersamaan agar organisasi dapat bekerja secara efektif.

"Kalau ini sudah lancar, yang lain tinggal ikut saja," katanya.

Taqwaddin yang juga merupakan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor menilai ICMI bukan organisasi yang sulit dikelola.

Alasannya, para pengurus ICMI dinilai memiliki kapasitas dan kondisi ekonomi yang cukup mapan.

Karena itu, kemapanan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai modal pribadi.

Para pengurus didorong mengubahnya menjadi kekuatan intelektual dan sosial yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala itu juga mengatakan kepemimpinan ICMI tidak harus selalu berada di tangan seorang pejabat.

Menurut Taqwaddin, seluruh kader memiliki peluang yang sama untuk memimpin ICMI Pidie Jaya pada masa mendatang.

Ia juga menegaskan posisi ICMI dalam hubungannya dengan pemerintah.

ICMI, kata Taqwaddin, bukan organisasi yang berada di bawah pemerintah, tetapi juga bukan organisasi yang mengambil posisi sebagai oposisi.

Lebih lanjut Kata Taqwaddin, ICMI bukan organisasi underbow pemerintah, namun juga bukan oposisi pemerintah.

ICMI hadir sebagai mitra intelektual yang memberikan sumbang pikir, gagasan dan kritik konstruktif bagi pembangunan daerah.

Karena itu, keberadaan ICMI diharapkan dapat menjadi jembatan antara gagasan para cendekiawan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Taqwaddin berharap ICMI Pidie Jaya di bawah kepemimpinan Dr. Munawar Ibrahim mampu menjadi ruang berkumpulnya gagasan dan pemikiran para cendekiawan untuk mendorong Pidie Jaya menjadi daerah yang semakin maju dan memiliki daya saing.* (ad)

YOGYAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa, 8 September 2026.

Prakiraan tersebut mencakup Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, Sleman, serta Kota Yogyakarta.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Selasa 8 September 2026: Seluruh Wilayah Diguyur Hujan

Di Kulon Progo, BMKG memprakirakan kondisi udara kabur. Suhu udara berkisar 22-30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan 69-92 persen.

Sementara itu, Bantul diperkirakan berawan. Suhu berada pada kisaran 23-30 derajat Celsius, sedangkan kelembapan mencapai 59-90 persen.

Di Gunungkidul, cuaca juga diprakirakan berawan. Suhu udara berkisar 22-30 derajat Celsius, dengan kelembapan 62-91 persen.

Berbeda dengan wilayah lainnya, Sleman berpotensi mengalami hujan ringan.

Suhu diprakirakan berada pada kisaran 22-30 derajat Celsius, dengan kelembapan relatif tinggi, yakni 60-94 persen.

Adapun Kota Yogyakarta diprakirakan berawan. Suhu udara berkisar 23-30 derajat Celsius, sementara kelembapan berada pada rentang 57-90 persen.

Daftar Prakiraan Cuaca

Kulon Progo: Udara kabur, 22-30°C, kelembapan 69-92 persen.
Bantul: Berawan, 23-30°C, kelembapan 59-90 persen.
Gunungkidul: Berawan, 22-30°C, kelembapan 62-91 persen.
Sleman: Hujan ringan, 22-30°C, kelembapan 60-94 persen.
Kota Yogyakarta: Berawan, 23-30°C, kelembapan 57-90 persen.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca di masing-masing wilayah.

Khususnya di Sleman, warga perlu mewaspadai kemungkinan hujan ringan.

Informasi prakiraan cuaca dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

Masyarakat disarankan memantau pembaruan informasi resmi BMKG untuk mendapatkan prakiraan cuaca terkini.* (ad)

BALI — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Bali pada Selasa, 8 September 2026.

Hujan ringan diprakirakan terjadi di seluruh kabupaten dan Kota Denpasar.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Selasa 8 September 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

Di Jembrana, suhu udara diprakirakan berada pada kisaran 23-29 derajat Celsius dengan kelembapan 74-97 persen. Cuaca diprediksi hujan ringan.

Tabanan juga diprakirakan mengalami hujan ringan. Suhu berkisar 23-29 derajat Celsius dengan kelembapan 87-98 persen.

Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Badung, dengan suhu 23-29 derajat Celsius dan kelembapan 70-94 persen.

Sementara Gianyar diprakirakan memiliki suhu 23-29 derajat Celsius dan kelembapan 75-97 persen.

Di Klungkung, hujan ringan diprakirakan terjadi dengan suhu 23-29 derajat Celsius. Kelembapannya berada pada kisaran 68-84 persen.

Bangli diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 23-29 derajat Celsius dan kelembapan 77-98 persen.

Sementara itu, Karangasem menjadi wilayah dengan kisaran suhu terendah.

Suhu diprakirakan berada pada 20-27 derajat Celsius dengan kelembapan 67-96 persen. Cuaca diprediksi hujan ringan.

Di Buleleng, BMKG memprakirakan hujan ringan dengan suhu 23-29 derajat Celsius dan kelembapan 58-82 persen.

Adapun Kota Denpasar diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 23-30 derajat Celsius. Tingkat kelembapannya berada pada kisaran 69-86 persen.

Rincian Prakiraan Cuaca Bali

Jembrana: Hujan ringan, 23-29°C, kelembapan 74-97 persen.
Tabanan: Hujan ringan, 23-29°C, kelembapan 87-98 persen.
Badung: Hujan ringan, 23-29°C, kelembapan 70-94 persen.
Gianyar: Hujan ringan, 23-29°C, kelembapan 75-97 persen.
Klungkung: Hujan ringan, 23-29°C, kelembapan 68-84 persen.
Bangli: Hujan ringan, 23-29°C, kelembapan 77-98 persen.
Karangasem: Hujan ringan, 20-27°C, kelembapan 67-96 persen.
Buleleng: Hujan ringan, 23-29°C, kelembapan 58-82 persen.
Kota Denpasar: Hujan ringan, 23-30°C, kelembapan 69-86 persen.

Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan di Bali perlu memperhatikan perkembangan cuaca, terutama karena hujan ringan diprakirakan terjadi di seluruh wilayah.

Prakiraan cuaca dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

Masyarakat disarankan memantau informasi dan pembaruan resmi BMKG sebelum melakukan perjalanan atau aktivitas di luar ruangan.* (ad)