Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (13/7/2026). Wakil Gubernur Sumut Surya turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Lepas Dua Wakil Sumut ke Paskibraka Nasional, Minta Harumkan Nama Daerah

"Apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah dan janjinya?" ujar Bobby saat prosesi pelantikan.

Delapan pejabat yang dilantik tersebut mayoritas mengalami rotasi jabatan. Salah satunya Chusnul Fanany Sitorus yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Umum Setda Sumut, kini dipercaya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Sumut.

Selain itu, Illyan Chandra Simbolon yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial Sumut dilantik sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut. Sementara Ady Putra Parlaungan dipercaya mengisi posisi Kepala Dinas Sosial Sumut setelah sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Sumut.

Terdapat pula pejabat dari Kabupaten Nias Utara, yakni Sabar Jaya Telaumbanua yang dilantik sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut.

Berikut daftar lengkap pejabat eselon II Pemprov Sumut yang dilantik:

- Chusnul Fanany Sitorus – Kepala Badan Kepegawaian Sumut
- Illyan Chandra Simbolon – Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut
- Yuliani Siregar – Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut
- Parlindungan Pane – Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan Sumber Daya Alam
- Ady Putra Parlaungan – Kepala Dinas Sosial Sumut
- Sabar Jaya Telaumbanua – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut
- Abu Kosim – Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Setda Sumut
- Ade Sofianita – Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sumut

Pelantikan tersebut menjadi langkah Pemprov Sumut dalam memperkuat kinerja birokrasi serta memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.* (ds/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menjelaskan, fasilitas pengamanan TNI sebelumnya diberikan karena melekat pada jabatan Febrie sebagai pejabat tinggi Kejaksaan. Setelah jabatan tersebut berakhir, pengamanan otomatis dihentikan.

Baca Juga:

• Yusril Nilai Kasus Febrie Bisa Lebih Cepat Ditangani, Publik Diminta Kawal Prosesnya

Selain memastikan soal pengamanan, Kejagung juga membantah informasi yang menyebut Febrie Adriansyah sedang berada di luar negeri untuk menjalankan ibadah umrah.

Anang menegaskan Febrie masih berada di Indonesia dan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. Ia menyebut Febrie juga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh penyidik.

"Informasi itu tidak benar. Kami pastikan yang bersangkutan masih berada di Indonesia, tidak di luar negeri, dan dalam pantauan penyidik," katanya.

Terkait perkembangan perkara, Kejagung menyatakan telah menerima penyerahan administrasi penanganan perkara dari Polri. Menurut Anang, langkah tersebut merupakan bentuk koordinasi dan kolaborasi antarinstansi penegak hukum.

Ia menjelaskan, penyerahan yang dilakukan bukan merupakan pelimpahan berkas perkara tahap pertama, melainkan penyerahan administrasi untuk mendukung proses penanganan perkara selanjutnya.

"Yang kami terima adalah penyerahan administrasi perkara penyidikan dari Polri ke Kejaksaan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti terkait berita acara pemeriksaan, barang bukti, dan hal lain yang berkaitan dengan perkara," jelasnya.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari posisi Jampidsus Kejagung. Jaksa Agung ST Burhanuddin kemudian menunjuk Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus untuk memastikan tugas dan fungsi bidang pidana khusus tetap berjalan.

Febrie saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan tiga perkara, yakni dugaan korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel.

Dalam proses penyidikan, aparat sebelumnya telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan menyita berbagai barang bukti, termasuk emas batangan serta sejumlah mata uang asing.* (d/dh)

Dengan selesainya proses naturalisasi tersebut, Mitchell Baker kini tinggal menunggu tahapan perpindahan federasi dari Football Australia ke PSSI sebelum bisa memperkuat Timnas Indonesia di ajang internasional.

Baca Juga:

• Piala Presiden 2026 Diikuti 8 Klub dari 4 Negara, PSMS Medan Masuk Grup B

"Saya sangat senang sekali. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya dan keluarga saya, termasuk keluarga saya yang ada di Indonesia. Saya benar-benar bahagia dan sudah tidak sabar untuk segera bermain untuk Indonesia," ujar Mitchell dalam pernyataan yang disampaikan PSSI.

PSSI sebelumnya memproyeksikan Mitchell Baker untuk memperkuat skuad Garuda pada Piala AFF 2026. Namun, pemain berusia 19 tahun tersebut masih harus menyelesaikan proses perpindahan asosiasi sesuai regulasi FIFA karena sebelumnya terdaftar sebagai pemain Football Australia.

Mitchell memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu, Maureen Lee Baker, yang berasal dari keluarga Indonesia dengan latar belakang Yogyakarta dan Semarang.

Karier sepak bola Mitchell dimulai saat memperkuat Hong Kong Football Club. Ia kemudian melanjutkan pembinaan bersama Northcote City dan Melbourne Victory di Australia.

Pada usia 15 tahun, Mitchell melanjutkan perjalanan sepak bolanya ke Amerika Serikat dengan bergabung bersama Black Rock FC. Ia juga tercatat memperkuat tim sepak bola Georgetown University sambil menjalani pendidikan.

Awal 2026, Mitchell Baker terpilih oleh Colorado Rapids melalui ajang MLS SuperDraft dan dijadwalkan bergabung dengan klub Major League Soccer (MLS) tersebut pada akhir tahun.

Dengan rampungnya proses naturalisasi, kehadiran Mitchell Baker diharapkan menambah kekuatan lini Timnas Indonesia menjelang agenda internasional, termasuk persiapan menghadapi Piala AFF 2026.* (d/dh)

Menurut Yusril, dari sisi hukum acara, penyidikan yang dilakukan langsung oleh Kejaksaan akan membuat proses penanganan perkara lebih efisien karena penyidikan dan penuntutan berada dalam satu institusi.

Baca Juga:

• Kapolri Tegaskan Polri dan Kejagung Tetap Solid, Tak Ada Gesekan Antarlembaga

Ia menjelaskan, apabila penyidikan dilakukan Polri sementara penuntutan berada di Kejaksaan, proses administrasi perkara berpotensi memakan waktu lebih lama karena berkas dapat bolak-balik sebelum dinyatakan lengkap.

Meski demikian, Yusril menilai tantangan terbesar saat ini bukan lagi persoalan kecepatan, melainkan memastikan proses hukum berjalan secara independen, profesional, dan objektif.

Menurutnya, publik wajar mempertanyakan independensi Kejaksaan Agung mengingat tersangka merupakan mantan pejabat tinggi di institusi tersebut. Namun, ia meyakini aparat penegak hukum akan menjaga integritas dan profesionalisme dalam menangani perkara.

"Keraguan seperti itu harus dijawab melalui proses hukum yang berjalan secara tegas, profesional, dan transparan," ujarnya.

Yusril mengatakan penanganan kasus ini menjadi ujian penting bagi Kejaksaan Agung dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus mempertahankan kewibawaan institusi penegak hukum.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki mekanisme pengawasan, termasuk melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pengawasan dari masyarakat.

Karena itu, Yusril mendorong media, DPR, akademisi, pegiat antikorupsi, dan masyarakat luas untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum agar tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum.

"Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi media, DPR, masyarakat, pegiat antikorupsi, dan para ahli hukum untuk mencermati serta mengkritisi proses penyidikan maupun penuntutannya agar hukum benar-benar ditegakkan secara objektif," tegasnya.* (d/dh)

Menurut M. Nasir, kehadiran orang tua, khususnya ayah, pada hari pertama sekolah bukan sekadar mengantar anak, tetapi juga menjadi bentuk dukungan moral yang mampu meningkatkan semangat dan kepercayaan diri peserta didik dalam memulai perjalanan pendidikan.

Baca Juga:

• Senam Bersama di Banda Aceh, Sekda M. Nasir Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Ia menjelaskan, melalui Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, Pemerintah Aceh ingin memperkuat sinergi antara keluarga dan sekolah dalam membentuk generasi yang berilmu, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Pada kesempatan yang sama, Sekda Aceh juga secara resmi membuka kegiatan Masa Taaruf Murid Madrasah (MATAMUDA) bagi peserta didik baru di MTsN 1 Banda Aceh.

Dalam sambutannya, M. Nasir memberikan apresiasi kepada keluarga besar MTsN 1 Banda Aceh yang dinilai konsisten melahirkan peserta didik berprestasi. Ia menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari pembentukan karakter, moral, dan sikap peserta didik.

Menurutnya, sekolah dan keluarga memiliki tanggung jawab bersama dalam mencetak generasi yang cerdas, berintegritas, berakhlak mulia, serta memiliki kepedulian sosial.

M. Nasir juga mengajak seluruh siswa untuk memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya dan terus bersemangat meraih prestasi. Ia menegaskan, kolaborasi aktif antara keluarga, sekolah, dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan pendidikan.

Pemerintah Aceh, lanjutnya, berkomitmen mendukung berbagai program yang memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Melalui Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi lahirnya generasi Aceh yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia.* (dh)

Rapat berlangsung di Kantor Koramil 08/Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (13/7/2026), dan dihadiri Bupati Aceh Tamiang, unsur TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, DPRK Aceh Tamiang, Bappeda, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait.

Baca Juga:

• 300 Rumah Baru untuk Korban Banjir Aceh Tamiang, Huntap Presisi Siap Diresmikan Kapolri

Selain membahas pembangunan fisik, forum koordinasi juga menyoroti upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berkomitmen memastikan seluruh program pemulihan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Bupati Aceh Tamiang dalam kesempatan itu mengusulkan percepatan normalisasi sungai di sejumlah titik yang rawan banjir. Menurutnya, langkah tersebut menjadi prioritas untuk mengurangi risiko banjir saat memasuki musim penghujan.

Ia juga meminta agar rehabilitasi dan pembangunan kembali gedung-gedung perkantoran pemerintah yang rusak akibat bencana segera direalisasikan. Pemulihan sarana pemerintahan dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan optimal.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Gubernur Aceh menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hanya dapat terwujud melalui sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga lembaga legislatif.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi kunci agar seluruh program pemulihan dapat diselesaikan sesuai target sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wakil Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah terkait terus memperkuat koordinasi dalam mengawal setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan kerja sama yang solid, Pemerintah Aceh optimistis proses pemulihan di Aceh Tamiang dapat berjalan lebih cepat sehingga pelayanan publik kembali maksimal dan roda perekonomian masyarakat kembali bergerak.* (dh)

Dukungan tersebut disampaikan Bobby saat menerima kedua calon Paskibraka di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (13/7/2026), sebelum keduanya bertolak ke Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Buka MPLS 2026 se-Sumut, Ajak Siswa Hormati Guru dan Orang Tua

Dalam kesempatan tersebut, Bobby Nasution menyampaikan ucapan selamat sekaligus rasa bangga atas prestasi yang diraih kedua pelajar tersebut.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami mengucapkan selamat atas terpilihnya adik-adik sekalian untuk mengemban tugas penting dalam pengibaran Bendera Pusaka di tingkat nasional. Ini merupakan sebuah kehormatan yang besar," ujar Bobby.

Bobby juga mengingatkan keduanya agar menjaga kesehatan dan kondisi fisik selama menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Menurutnya, tugas sebagai anggota Paskibraka merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi.

Ia berharap pengalaman mengikuti Paskibraka Nasional menjadi motivasi untuk terus mengukir prestasi, baik dalam pendidikan maupun di berbagai bidang lainnya.

"Selamat berlatih dan selamat menjalankan tugas. Saya berharap adik-adik sukses membawa nama baik Sumatera Utara dan tetap berprestasi di sekolah," katanya.

Sebagai bentuk apresiasi, Bobby Nasution juga menyerahkan uang saku masing-masing sebesar Rp10 juta kepada Gussa Oliver Nainggolan dan Felesia Rismaito Munthe. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi penyemangat selama menjalani masa karantina dan latihan menuju Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 di Jakarta.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap kedua wakil daerah tersebut mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama Sumatera Utara di tingkat nasional.* (dh)

Pembukaan MPLS dipusatkan di SMA Negeri 1 Binjai, Senin (13/7/2026), dan diikuti secara luring maupun daring oleh 749 SMA, SMK, dan SLB Negeri di Sumatera Utara dengan jumlah peserta mencapai 130.613 siswa baru.

Baca Juga:

• Sekolah Rakyat Permanen di Medan Masuki Tahap Transisi, Pemko Siap Dukung Penuh 270 Siswa Baru

"Untuk anak-anakku semua, tolong hormati dan hargai guru. Mereka adalah orang tua kita selama di sekolah. Patuh kepada orang tua dan guru menjadi kunci kesuksesan," ujar Bobby.

Selain menanamkan nilai disiplin dan rasa hormat, Bobby juga mengingatkan agar tidak ada lagi praktik kekerasan fisik di lingkungan sekolah. Menurutnya, proses pembinaan siswa harus dilakukan melalui pendekatan edukatif, persuasif, dan mengedepankan komunikasi yang baik.

Ia juga berpesan kepada para guru agar mendidik siswa dengan penuh kasih sayang serta tidak bersikap semena-mena. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari pembentukan karakter dan etika peserta didik.

"Sayangi siswa-siswa ini seperti anak kita sendiri agar mereka tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki attitude yang baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat," katanya.

Bobby mengatakan sektor pendidikan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lanjutnya, terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan dan rehabilitasi fasilitas sekolah.

Pada tahun 2026, Pemprov Sumut membangun 120 ruang kelas baru, merehabilitasi 189 ruang kelas, mengembangkan sekolah unggulan dan boarding school, serta menjalankan program sekolah gratis di daerah prioritas.

"Kalian inilah yang akan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, kami berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Utara," ucap Bobby.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alexander Sinulingga mengatakan MPLS berlangsung pada 13 hingga 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertujuan membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah, memahami kurikulum, mengembangkan potensi diri, serta membangun hubungan yang positif dengan warga sekolah.

Menurut Alexander, MPLS juga diharapkan menjadi langkah awal menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari perundungan maupun kekerasan.

"Kami berharap lahir generasi Sumatera Utara yang berkarakter, berprestasi, berdaya saing, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun Indonesia," pungkasnya.* (dh)

Menurut Kapolri, tidak ada persoalan maupun gesekan antara kedua institusi penegak hukum tersebut. Ia memastikan Polri dan Kejaksaan memiliki komitmen yang sama untuk terus menjaga sinergi dalam menjalankan tugas negara.

Baca Juga:

• Jaksa Agung Tegaskan Sinergi Polri-Kejagung Jadi Kunci Penegakan Hukum Berkualitas

Kapolri mengatakan hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti hingga ke tingkat daerah. Ia meminta jajaran Polri dan Kejaksaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam mendukung berbagai program pemerintah.

Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting untuk mengawal pelaksanaan program strategis nasional agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kami menyadari banyak agenda pemerintah yang harus dijaga dan dikawal bersama. Soliditas serta sinergitas yang kuat menjadi kunci agar seluruh program dapat berjalan dengan baik," katanya.

Ia kembali menegaskan bahwa hubungan Polri dan Kejaksaan selama ini tetap harmonis.

"Sekali lagi, tidak pernah ada masalah antara Kejaksaan dan Kepolisian," tegasnya.

Hal senada disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ia menilai Kejaksaan dan Polri merupakan mitra strategis yang memiliki tujuan yang sama dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Kita ini satu kesatuan. Tujuannya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kami memiliki tujuan yang sama dan tidak bisa dipisahkan," ujar Burhanuddin.

Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Polri dan Kejaksaan dalam menghadapi berbagai agenda penegakan hukum maupun pengawalan program pemerintah ke depan.* (d/dh)

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses verifikasi barang bukti sebelum penanganan perkara dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

• Kejagung Tegaskan Febrie Adriansyah Masih di Indonesia, Isu Umrah Dibantah Penyidik

"Ini ada uang US dollar, Singapore dollar, rupiah, termasuk emas batangan. Nanti akan dilakukan uji terkait Singapore dollar dan US dollar dari FBI, Kedutaan Amerika, termasuk Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia," ujar Budi kepada wartawan, Senin (13/7/2026).

Selain uang tunai, penyidik bersama PT Pegadaian juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap 74 kilogram emas batangan yang turut disita dalam perkara tersebut. Pemeriksaan meliputi keaslian, kadar, hingga berat emas sebagai bagian dari proses pembuktian.

Menurut Budi, seluruh proses pemeriksaan barang bukti masih berlangsung dan menjadi tahapan penting sebelum berkas perkara diserahkan untuk penanganan lanjutan.

"Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigation kepada Kejaksaan Agung," jelasnya.

Dalam penyidikan kasus ini, Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri telah melakukan penggeledahan di 12 lokasi, termasuk kawasan Cipete, Jakarta Selatan, dan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dari penggeledahan di kawasan Cipete, penyidik menyita berbagai dokumen, telepon genggam, uang tunai sebesar 3.130.000 dolar Singapura, 889.965 dolar Amerika Serikat, serta Rp259,15 juta. Jika dikonversikan, total nilai sitaan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp60 miliar.

Sementara itu, dari sebuah money changer di Cipete, penyidik mengamankan 71 barang bukti berupa 16 jenis mata uang asing dengan nilai sekitar Rp7,2 miliar.

Penggeledahan di sebuah rumah mewah di Sentul juga menghasilkan barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan, 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, uang tunai Rp100 juta, dokumen, telepon genggam, serta sejumlah foto keluarga yang diduga berkaitan dengan pemilik rumah dan brankas. Total nilai uang tunai yang ditemukan di lokasi tersebut diperkirakan mencapai Rp476 miliar.

Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah bersama Don Ritto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri. Keduanya diduga terlibat dalam tiga perkara korupsi, yakni di sektor batu bara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.

Penanganan perkara selanjutnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dengan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, Komisi III DPR RI juga memastikan akan mengawal proses hukum melalui pembentukan panitia kerja (Panja) guna memastikan penanganan kasus berjalan sesuai koridor hukum.* (d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Burhanuddin usai melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026).

Baca Juga:

• Kejagung Tegaskan Febrie Adriansyah Masih di Indonesia, Isu Umrah Dibantah Penyidik

"Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang jaksa, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik," ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, penuntutan yang berkualitas juga akan berdampak pada lahirnya putusan pengadilan yang memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

"Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu keharusan kita bersinergi," katanya.

Burhanuddin menegaskan, hubungan kerja sama antara Polri dan Kejaksaan bukanlah hal baru. Menurutnya, kedua institusi penegak hukum tersebut telah lama membangun koordinasi dalam menangani berbagai perkara pidana.

Ia juga menyebut sinergi antara penyidik kepolisian dan jaksa merupakan amanat undang-undang yang harus terus diperkuat demi meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

"Sinergi kita sudah dilakukan sejak lama. Karena undang-undang juga mengharuskan kita bersinergi," tutup Burhanuddin.

Sebelumnya, dalam pertemuan tersebut Polri dan Kejaksaan Agung juga membahas sejumlah langkah penguatan kerja sama, termasuk rencana program pertukaran pendidikan bagi penyidik sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum.* (d/dh)

Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengatakan, informasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Hal itu dipastikan setelah dirinya meninjau langsung lokasi dan berdialog dengan masyarakat.

Baca Juga:

• Tiga Bupati Terjaring OTT dalam Sebulan, DPR Desak Pengawasan Kepala Daerah Diperketat

"Jembatan ini rawan karena kondisinya miring dan terjadi longsor cukup besar pada salah satu sisi tanah penyangganya," kata Tito, Senin (13/7/2026).

Ia menjelaskan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebenarnya telah melakukan langkah penanganan dengan mengarahkan masyarakat menggunakan jalur alternatif.

Namun, masyarakat menilai jalur pengganti tersebut mengharuskan mereka memutar lebih jauh dengan kondisi jalan yang masih rusak dan berlubang. Karena alasan itu, warga tetap memilih memanfaatkan akses melalui jembatan lama.

Sebagai solusi sementara, masyarakat kemudian membuat akses pada bagian tanah yang ambles agar kendaraan masih dapat melintas. Tito menegaskan langkah tersebut bukan berarti warga membangun jembatan baru secara swadaya.

"Bukan masyarakat membangun jembatan ini," tegasnya.

Melalui mediasi yang dilakukan Satgas PRR, pemerintah bersama masyarakat akhirnya menyepakati penggunaan jembatan lama dengan penguatan struktur sebagai solusi sementara hingga pembangunan jembatan baru selesai.

Tito menyebut kondisi jembatan lama sudah mengalami kerusakan cukup berat sehingga tidak dapat dikembalikan seperti semula. Untuk sementara, jembatan hanya dapat dilintasi kendaraan roda dua dan kendaraan ringan.

Pemerintah, lanjut Tito, juga akan membangun jembatan baru yang lebih permanen dan aman. Selain itu, jalur alternatif akan diperbaiki serta pembangunan jembatan pendukung mulai dikerjakan pada Juli 2026.

Ia menegaskan persoalan yang terjadi bukan karena pemerintah mengabaikan masyarakat, melainkan adanya perbedaan pandangan mengenai aspek keselamatan antara Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh dan warga setempat.

"Ini bukan karena pemerintah tidak memperhatikan masyarakat, tetapi lebih kepada perbedaan pandangan terkait keselamatan penggunaan jembatan," tutup Tito.* (k/dh)

Ucapan belasungkawa tersebut disampaikan Prabowo melalui akun Instagram resmi Presiden Republik Indonesia pada Senin (13/7/2026). Dalam unggahan itu, Presiden turut menampilkan foto Sheikh Hamad beserta keterangan tahun kelahiran dan wafatnya, yakni 1952–2026.

Baca Juga:

• BEI Bantah IHSG Melemah Akibat Pidato Prabowo, Tegaskan Dipicu Ketidakpastian Global

"Indonesia menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan seluruh rakyat Qatar atas berpulangnya Ayahanda Emir, Yang Mulia Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani," demikian isi pesan yang diunggah Presiden.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI juga telah menyampaikan ungkapan duka cita kepada Pemerintah Qatar atas wafatnya Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani yang menjabat sebagai Emir Qatar pada periode 1995 hingga 2013.

Dalam pernyataannya, Kemlu RI menyampaikan belasungkawa kepada Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, keluarga Kerajaan Al Thani, pemerintah, serta seluruh rakyat Qatar.

"Pemerintah Republik Indonesia menyatakan duka cita yang mendalam atas wafatnya Yang Mulia Ayahanda Emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani," tulis Kemlu RI melalui akun media sosial X.

Kemlu juga berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi masa berkabung.

Kabar wafatnya Sheikh Hamad telah dikonfirmasi oleh Amiri Diwan, kantor administratif Emir Qatar. Dalam pernyataannya, lembaga tersebut menyebut Sheikh Hamad meninggal dunia pada usia hampir 74 tahun.

Amiri Diwan juga menyampaikan doa agar almarhum mendapatkan rahmat dan tempat terbaik di sisi Allah SWT serta menyebut wafatnya Sheikh Hamad sebagai kehilangan besar bagi bangsa Qatar.* (oz/dh)

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup menguat 113,48 poin atau 1,92 persen ke level 6.037,84. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak di kisaran 5.898,15 hingga 6.037,84, setelah dibuka pada level 5.934,72.

Baca Juga:

• BEI Bantah IHSG Melemah Akibat Pidato Prabowo, Tegaskan Dipicu Ketidakpastian Global

Aktivitas perdagangan juga tercatat cukup ramai. Nilai transaksi mencapai Rp12,14 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 25,07 miliar saham yang diperdagangkan dalam 2,676 juta kali transaksi.

Mayoritas saham ditutup di zona hijau. Sebanyak 392 saham menguat, 268 saham melemah, dan 305 saham bergerak stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia meningkat menjadi Rp10.509 triliun.

Dari sisi sektoral, hampir seluruh indeks mencatatkan penguatan. Sektor barang baku menjadi yang tertinggi dengan kenaikan 2,96 persen, disusul sektor energi 2,66 persen, dan sektor perindustrian 2,44 persen.

Sektor non-primer juga menguat 1,99 persen, diikuti sektor infrastruktur 1,57 persen, sektor keuangan 1,56 persen, sektor transportasi 0,40 persen, sektor teknologi 0,17 persen, dan sektor properti 0,16 persen.

Adapun dua sektor yang masih berada di zona merah yakni sektor kesehatan yang terkoreksi 0,26 persen serta sektor primer yang turun tipis 0,05 persen.

Pada jajaran saham, PT Bukit Darmo Property Tbk (BKDP) menjadi top gainers setelah melonjak 31,07 persen ke level Rp135 per saham. Disusul PT Trimitra Properindo Tbk (LAND) yang naik 25,40 persen, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) menguat 25 persen, PT Prodia Diagnostic Line Tbk (PRDL) naik 24,77 persen, dan PT Trimitra Prawara Goldland Tbk (ATAP) yang menguat 24,44 persen.

Sementara itu, pelemahan terdalam dialami PT Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA) yang turun 14,89 persen ke level Rp240 per saham. Disusul PT Niramas Utama Tbk (JELI) yang melemah 14,72 persen, PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) turun 10,61 persen, PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) terkoreksi 10,53 persen, dan PT Graha Prima Mentari Tbk (GRPM) yang turun 9,30 persen.

Analis menilai penguatan IHSG kali ini didorong meningkatnya optimisme investor setelah S&P mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level investment grade dengan prospek stabil, sehingga memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan domestik.* (oz/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membantah informasi yang menyebut Febrie berada di luar negeri untuk menjalankan ibadah umrah. Menurutnya, kabar tersebut tidak benar.

Baca Juga:

• DPR Respons Usulan Mahfud MD, KPK Dipersilakan Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah

Anang menjelaskan, Febrie juga telah dikenai pencekalan sehingga tidak memungkinkan untuk bepergian ke luar negeri.

"Bagaimana mau umrah, yang bersangkutan sudah dicekal oleh penyidik. Kami pastikan masih berada di Indonesia dan dalam pengawasan penyidik," ujarnya.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus. Setelah pengunduran dirinya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan tiga perkara, yakni kasus batu bara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.

Sementara itu, Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipdikor) Polri secara resmi telah melimpahkan penanganan tiga perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung pada Sabtu (11/7/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus, Rudi Margono, mengatakan pelimpahan dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk mempercepat proses penanganan perkara sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga.

"Kami secara formil menerima penyerahan penanganan tiga perkara sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme, dan sinergi dalam penanganannya," ujar Rudi.

Meski penanganan perkara telah berada di Kejaksaan Agung, koordinasi dengan Kortas Tipdikor Polri tetap akan dilakukan guna memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan memberikan kepastian hukum.

"Kami tetap berkoordinasi dan bersinergi dengan Kortas Tipdikor Polri agar penyelesaian perkara dapat berjalan secara optimal dan memberikan kepastian hukum," tutupnya.* (in/dh)

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan hubungan antara dinamika politik dan keputusan investasi di pasar modal saat ini sudah jauh lebih kecil dibandingkan beberapa dekade lalu. Menurutnya, kondisi tersebut juga terjadi di negara-negara dengan pasar modal yang telah berkembang.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah ke Level 5.913, Saham Big Caps Jadi Penekan Utama

Jeffrey menilai tidak tepat apabila pelemahan IHSG hanya dikaitkan dengan satu peristiwa tertentu, termasuk pidato Presiden. Menurutnya, setiap keputusan investasi selalu mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi secara menyeluruh.

Ia menegaskan pergerakan pasar saham dipengaruhi banyak faktor yang saling berkaitan, sehingga tidak bisa disimpulkan hanya berdasarkan satu atau dua isu yang berkembang.

Menurut Jeffrey, meningkatnya ketidakpastian ekonomi global menjadi faktor dominan yang memicu volatilitas pasar. Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, perang Rusia-Ukraina, hingga eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi sentimen yang terus membayangi pasar keuangan dunia.

Selain itu, berbagai kebijakan yang dikeluarkan Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve) juga menjadi perhatian investor karena berpengaruh terhadap arah investasi global.

Jeffrey menambahkan, ketidakpastian tersebut turut memengaruhi harga energi, khususnya minyak dunia, sehingga meningkatkan risiko bagi aktivitas ekonomi dan dunia usaha.

"Ketidakpastian yang tinggi atas aktivitas ekonomi menjadi penyebab utama. Kemudian eskalasi perang di Timur Tengah, perang Rusia-Ukraina, serta berbagai kebijakan pemerintah dan Bank Sentral Amerika Serikat menjadi dinamika yang berdampak lebih langsung terhadap pergerakan pasar," katanya.

BEI pun mengimbau pelaku pasar agar tetap mengedepankan analisis fundamental dalam mengambil keputusan investasi dan tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi yang berkembang di ruang publik.* (in/dh)

Kunjungan tersebut bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah sekaligus pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Dudung menegaskan, momentum awal tahun ajaran harus menjadi pengalaman yang ramah bagi peserta didik.

Baca Juga:

• Libur Sekolah Usai, Program MBG Kembali Disalurkan untuk Siswa Hari Ini

Menurutnya, peninjauan dilakukan untuk memastikan tata kelola program prioritas nasional berjalan sesuai harapan, termasuk kesiapan SPPG dalam kembali melayani siswa setelah masa libur sekolah.

Usai melakukan peninjauan, Dudung juga menyampaikan apresiasi kepada para siswa yang memulai tahun ajaran baru. Ia berharap lingkungan belajar yang kondusif dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Selama berada di SPPG Ciseureuh 8, Dudung memantau seluruh proses operasional mulai dari produksi hingga distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Ia juga berdialog dengan pengelola SPPG, kepala sekolah, guru, hingga para siswa untuk memperoleh masukan mengenai kualitas makanan dan manfaat program MBG.

Menurut Dudung, masukan dari para penerima manfaat menjadi bagian penting dalam evaluasi agar kualitas program terus meningkat.

Program MBG sendiri saat ini memasuki fase penguatan tata kelola sesuai Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026. Pemerintah, kata Dudung, terus melakukan penyempurnaan pelaksanaan program sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Selain meninjau pelaksanaan MBG, Dudung juga mengecek sejumlah program prioritas lain di SD Negeri 3 Ciseureuh, seperti renovasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran melalui papan interaktif digital.

Dalam kesempatan tersebut, ia menemukan masih terdapat bangunan sekolah yang membutuhkan renovasi. Dudung berharap usulan perbaikan tersebut dapat segera direalisasikan pemerintah pada tahun ini.

"Kami juga memastikan bangunan lama yang masih tersisa, tetapi sudah diusulkan. Mudah-mudahan tahun ini bisa mendapat dukungan dari pemerintah untuk direnovasi," katanya.

Ia menegaskan integrasi berbagai program prioritas nasional di lingkungan sekolah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mencetak sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing.* (an/dh)

Habiburokhman mengatakan tidak ada persoalan apabila KPK memutuskan mengambil alih perkara tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa saat ini KPK telah menjalankan fungsi supervisi terhadap proses penanganan kasus yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

• Polri Uji Keaslian 74 Kg Emas Sitaan dalam Kasus Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah

Ia menjelaskan, keberadaan KPK sebagai lembaga yang melakukan supervisi terhadap perkara tersebut dinilai sudah menjadi bentuk pengawasan agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

"Kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK. Jadi KPK melakukan supervisi," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud MD mengusulkan agar KPK mengambil alih penanganan perkara yang menjerat Febrie Adriansyah. Menurut Mahfud, langkah tersebut diperlukan untuk meluruskan mekanisme penanganan perkara yang dinilai telah menimbulkan persoalan dalam sistem hukum.

Mahfud menilai pelimpahan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri ke Kejaksaan Agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan sehingga perlu ditangani oleh lembaga yang independen.

Ia juga berpendapat apabila terdapat kendala politik, Presiden dapat meminta KPK menggunakan kewenangannya untuk mengambil alih perkara tersebut demi menjaga kredibilitas sistem penegakan hukum.

Kasus dugaan korupsi yang menyeret Febrie Adriansyah saat ini menjadi perhatian publik. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di sektor batu bara, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel. Penanganannya kini berada di Kejaksaan Agung dengan supervisi dari KPK serta pengawasan Komisi III DPR RI melalui panitia kerja (Panja).* (k/dh)

Usai pertemuan, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa hubungan antara Kejaksaan Agung dan Polri tetap berjalan harmonis. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan agenda silaturahmi yang telah lama dilakukan dan bukan dipicu oleh isu tertentu.

Baca Juga:

• Komisi III DPR Usul Kejagung Bentuk Tim Khusus Tangani Kasus Febrie Adriansyah

Burhanuddin juga membantah anggapan bahwa Kejaksaan Agung dan Polri sedang bersaing atau berseberangan dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Ia menegaskan hubungan personal maupun kelembagaan antara dirinya dan Kapolri telah terjalin baik sejak lama.

"Jangan berpikir kami ini rival atau versus. Tidak. Kami sudah saling mengenal secara pribadi sejak lama. Saya menjadi Jaksa Agung, beliau menjadi Kapolri," katanya.

Ia menambahkan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari komunikasi rutin antarpenegak hukum untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas penegakan hukum ke depan.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengawali sambutannya dengan menyapa Jaksa Agung menggunakan sebutan "kakak asuh". Menurutnya, dirinya merasa terhormat dapat diterima langsung oleh Burhanuddin beserta jajaran Kejaksaan Agung.

"Yang saya hormati kakak asuh saya, Pak Jaksa Agung, Pak Sanitiar Burhanuddin," ucap Sigit.

Kapolri mengatakan pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait penguatan sinergi antar-aparat penegak hukum. Ia menegaskan Polri dan Kejaksaan merupakan bagian dari satu sistem peradilan pidana yang harus terus memperkuat koordinasi.

"Ke depan, antara Kejaksaan dan Kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum dalam criminal justice system akan terus kita perkuat," ujar Kapolri.

Pertemuan ini menjadi sorotan publik di tengah perhatian terhadap sejumlah perkara hukum yang melibatkan aparat penegak hukum. Meski demikian, kedua pimpinan institusi menegaskan bahwa hubungan Polri dan Kejaksaan tetap solid serta berkomitmen menjaga sinergi dalam penegakan hukum di Indonesia.* (d/dh)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keaslian, kadar, serta berat emas yang menjadi barang bukti dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Komisi III DPR Usul Kejagung Bentuk Tim Khusus Tangani Kasus Febrie Adriansyah

Pengujian dilakukan oleh tim Laboratorium Emas (G-Lab) PT Pegadaian. Kepala Departemen Operasional G-Lab PT Pegadaian, Rubika Giovani Malewa, menjelaskan pemeriksaan diawali dengan identifikasi fisik terhadap seluruh emas batangan yang telah diamankan penyidik.

"Dari PT Pegadaian akan dilakukan pengujian secara teknis terhadap barang bukti berupa emas. Yang pertama kami identifikasi keasliannya, kemudian kami cek kadar dan beratnya," kata Rubika.

Ia menyebutkan sebanyak 74 keping emas tersebut masing-masing diperkirakan memiliki berat sekitar satu kilogram.

Barang bukti emas itu diperoleh penyidik dalam rangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi tersebut.

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri melakukan penggeledahan di 12 lokasi, mulai dari kawasan Cipete, Jakarta Selatan hingga Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dari penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Sentul, penyidik menyita 74 kilogram emas batangan, uang tunai dalam mata uang dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, rupiah, sejumlah dokumen, telepon genggam, serta barang lainnya. Nilai uang tunai yang diamankan dari lokasi tersebut dikonversi mencapai sekitar Rp476 miliar.

Sementara dari penggeledahan di kawasan Cipete, penyidik juga mengamankan uang tunai dalam berbagai mata uang dengan nilai sekitar Rp60 miliar, serta puluhan barang bukti lain dari sebuah money changer yang jika dikonversikan bernilai sekitar Rp7,2 miliar.

Dalam perkara ini, Kortastipidkor Polri telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Don Ritto sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perkara batu bara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.

Proses hukum selanjutnya telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Penanganan perkara tersebut juga berada dalam supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta mendapat pengawasan dari Komisi III DPR RI melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja).* (d/dh)