JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Petral periode 2008-2015.

Salah satu tersangka, Riza Chalid, kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

Baca Juga:

• Minyak Jelantah Disulap Jadi Avtur, Ini Rencana Besar Prabowo untuk Swasembada Energi

"Terhadap salah satu tersangka yaitu MRC, ini memang sudah menjadi DPO bagi Kejaksaan," ujar Syarief dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Sementara itu, enam tersangka lainnya langsung ditahan. Lima orang ditahan di rumah tahanan untuk 20 hari ke depan, sedangkan satu tersangka lainnya menjalani penahanan kota karena alasan kesehatan.

Para tersangka dijerat Pasal 603 KUHP Nasional atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penyidikan, Kejagung menemukan adanya kebocoran informasi internal terkait kebutuhan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services (PES). Informasi tersebut diduga dimanfaatkan untuk mengatur proses tender.

Syarief menjelaskan, Riza Chalid sebagai beneficial owner sejumlah perusahaan bersama pihak terkait diduga mempengaruhi proses pengadaan, mulai dari komunikasi dengan pejabat hingga pengkondisian tender.

Akibat praktik tersebut, proses pengadaan dinilai tidak kompetitif dan menyebabkan harga menjadi lebih mahal. Hal ini berdampak pada kerugian negara, khususnya pada pengadaan bahan bakar seperti gasoline 88 (Premium) dan gasoline 92.

"Sehingga ada mark-up atau kemahalan harga karena pengadaan tersebut menjadi tidak kompetitif," jelas Syarief.

Saat ini, besaran kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh Kejagung bersama BPKP.

Kejagung juga menegaskan bahwa entitas Petral telah dibubarkan sejak Mei 2015, sehingga kasus ini tidak berkaitan dengan kondisi korporasi saat ini.*

(k/dh)

JAKARTA - Perusahaan teknologi Meta akhirnya mematuhi aturan pemerintah Indonesia terkait pembatasan usia pengguna media sosial. Kebijakan ini mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak di Ruang Digital atau PP Tunas.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengapresiasi langkah Meta yang dinilai menunjukkan itikad baik dalam menyesuaikan layanan mereka dengan regulasi di Indonesia.

Baca Juga:

• YouTube Kena Tegur Komdigi, Perlindungan Anak Dinilai Belum Sesuai Aturan PP TUNAS

Sebelumnya, platform milik Meta seperti Instagram, Facebook, dan Threads dapat diakses oleh pengguna berusia minimal 13 tahun. Kini, batas usia tersebut dinaikkan menjadi 16 tahun khusus untuk pengguna di Indonesia.

Kebijakan pembatasan ini mulai berlaku pada Kamis (9/4) dan akan diterapkan secara bertahap. Meta juga berkomitmen menonaktifkan akun pengguna di bawah usia 16 tahun secara bertahap, mengingat jumlah pengguna mereka di Indonesia mencapai lebih dari 100 juta.

Selain itu, Meta juga memperbarui Panduan Komunitas serta menambahkan sejumlah fitur perlindungan, seperti pengawasan orang tua, pengaturan privasi default untuk remaja, dan pembatasan pesan.

Meutya menegaskan bahwa langkah Meta membuktikan kendala teknis bukan alasan untuk tidak mematuhi regulasi.

"Masalah teknis sebetulnya bukan menjadi kendala. Ini masalah kemauan dan itikad dari platform besar untuk patuh kepada hukum di Indonesia," tegasnya.

Dalam aturan terbaru, Instagram juga dikategorikan sebagai platform berisiko tinggi. Akun pengguna di bawah 16 tahun akan dinonaktifkan, namun pengguna dapat mengajukan banding melalui fitur pusat bantuan dengan verifikasi usia.

PP Tunas sendiri mulai berlaku sejak 28 Maret 2026 dan mengatur pembatasan akses anak ke berbagai platform digital, termasuk TikTok, YouTube, hingga Roblox.

Hingga saat ini, selain Meta, platform seperti X dan Bigo Live juga telah dinyatakan mematuhi aturan tersebut. Sementara itu, Google selaku pemilik YouTube dinilai belum sepenuhnya menunjukkan kepatuhan.*

(an/dh)

BATU BARA – Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Desa Kampung Kelapa, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.

Sebatang pohon kelapa tersambar petir di tengah hujan lebat dan angin kencang, pada Kamis (9/4/2026) sekitar pukul 17.40 WIB.

Baca Juga:

• Purbaya Yudhi Sadewa Pastikan Tidak Ada Pengadaan Motor Listrik BGN pada 2026

Salah satu sambaran petir akhirnya menghantam sebuah pohon kelapa.

Akibat sambaran tersebut, pohon yang belum diketahui pemiliknya itu langsung mengeluarkan percikan api dan terbakar di bagian batang hingga ke pucuknya. Pemandangan api yang berkobar di tengah guyuran hujan menjadi tontonan langka sekaligus mencemaskan bagi warga sekitar.

Insiden ini cepat menarik perhatian publik setelah video rekamannya diunggah oleh akun Facebook @Taufik Smile. Dalam unggahannya, ia menceritakan detik-detik sambaran yang disertai kilat terang dan suara dentuman keras yang mengejutkan banyak orang.

"Petirnya keras kali, tiba-tiba kena pohon kelapa, langsung terbakar. Kami semua kaget," tulisnya dalam keterangan video yang kemudian viral dan banyak dibagikan warganet.

Meski cuaca masih buruk, sejumlah warga terlihat keluar rumah untuk menyaksikan kejadian tersebut dari jarak aman, sementara sebagian lainnya memilih tetap berlindung di dalam rumah demi keselamatan.

Kabar baiknya, hujan deras yang terus mengguyur justru membantu memadamkan api secara alami. Dalam waktu singkat, api berhasil padam dan tidak sempat merambat ke pemukiman warga yang berada di sekitar lokasi.

Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material yang dilaporkan dalam kejadian ini. Namun, insiden sempat menimbulkan kepanikan dan menjadi bahan perbincangan hangat di masyarakat.

Warga mengaku kejadian petir hingga menyebabkan pohon terbakar ini cukup jarang terjadi di wilayah mereka, sehingga menjadi peringatan tersendiri akan bahaya cuaca ekstrem.

Melalui unggahannya, @Taufik Smile juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. "Kalau hujan deras dan banyak petir, sebaiknya jangan berada di luar rumah atau dekat pohon tinggi," tulisnya sebagai pesan peringatan.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir, untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu.

Sambaran petir tidak hanya berpotensi merusak, tetapi juga membahayakan nyawa jika tidak diantisipasi dengan baik.

Masyarakat diharapkan selalu menghindari berteduh di bawah pohon, menjauh dari tiang listrik, dan membatasi penggunaan perangkat elektronik saat cuaca buruk.

Dengan meningkatnya intensitas hujan belakangan ini, seluruh elemen diimbau untuk tetap siaga dan selalu mengutamakan keselamatan diri serta keluarga.*

(dh)

TAPANULI SELATAN - Upaya mendorong swasembada pangan nasional terus digencarkan di daerah. Salah satunya dilakukan oleh jajaran Polres Tapanuli Selatan melalui Polsek Sipirok bersama pemerintah daerah dan kelompok tani.

Mereka menggelar panen raya jagung kuartal I tahun 2026 di lahan binaan seluas sekitar satu hektare yang berada di Lingkungan Hutaraja, Kelurahan Baringin, Kecamatan Arse, Kamis (9/4/2026).

Baca Juga:

• Bupati Simalungun Temui Menteri Pertanian, Dapat Dukungan Bibit untuk 22.000 Hektar Sawah Baru

Kapolsek Sipirok, Aswin Manurung, mengatakan keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

"Panen raya ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat mampu menghasilkan sesuatu yang konkret," ujarnya.

Menurutnya, program panen jagung serentak ini merupakan bagian dari upaya Polri bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam meningkatkan produksi jagung nasional guna mencapai target swasembada pangan pada 2026.

Selain itu, optimalisasi lahan tidur menjadi lahan produktif dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Dengan pemanfaatan yang tepat, potensi pertanian di wilayah Tapanuli Selatan diyakini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong masyarakat agar terus mengoptimalkan lahan untuk sektor pertanian. Ini bukan sekadar panen, tetapi bagian dari upaya nyata mewujudkan kemandirian pangan," pungkasnya.*

(dh)

TAKENGON - Pengadilan Negeri Takengon menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa kasus penyalahgunaan wewenang dalam pencairan pembiayaan perbankan syariah.

Putusan dibacakan dalam sidang pada Kamis (9/4/2026). Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara bervariasi, mulai dari 7 tahun hingga 10 tahun kepada para terdakwa.

Baca Juga:

• Kritik Menkeu Picu Protes Akademisi, Handi Risza Bongkar Realitas Bank Syariah

Mereka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Fatria Gunawan turut menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Nilainya bervariasi, mulai dari Rp 200 juta hingga Rp 7 miliar, sesuai dengan peran masing-masing terdakwa.

Uang pengganti tersebut wajib dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan kemungkinan perpanjangan selama satu bulan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak menjatuhkan pidana denda seperti tuntutan jaksa. Hakim menilai pidana tambahan berupa ganti rugi lebih mencerminkan rasa keadilan.

Dana ganti rugi tersebut diperuntukkan bagi Pemerintah Aceh Tengah, mengingat PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo merupakan perusahaan daerah milik pemerintah setempat.

Kasus ini bermula dari praktik pembiayaan fiktif yang terjadi sejak 2018 hingga 2024 di kantor BPRS Gayo.

Dalam perkara ini, masing-masing terdakwa memiliki peran berbeda.

Andika Putra diduga memalsukan dokumen pengajuan pembiayaan, Deski Prata memalsukan akta jual beli, Syukuria menyalahgunakan wewenang sebagai auditor internal, sementara Aedy Yansyah selaku Plt Direktur diduga lalai dalam pengawasan hingga turut menyalahgunakan kewenangan.

Akibat perbuatan tersebut, BPRS Gayo mengalami kerugian sekitar Rp 4 miliar. Kasus ini juga berujung pada penutupan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*

(dh)

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti wacana penghentian restitusi pajak yang muncul dalam upaya optimalisasi kebijakan fiskal nasional.

APINDO menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam karena berpotensi berdampak pada likuiditas serta kinerja dunia usaha.

Baca Juga:

• Menkop Resmikan Koperasi di Papua Tengah, Wagub Sebut Bukti Nyata Kehadiran Negara

Namun, menurutnya, kebijakan yang diambil harus tetap mempertimbangkan kondisi sektor riil, terutama di tengah dinamika global yang memengaruhi rantai pasok dan stabilitas ekonomi.

"Sinkronisasi kebijakan fiskal dengan kebutuhan dunia usaha menjadi kunci untuk menjaga resiliensi ekonomi nasional," ujar Siddhi, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, restitusi pajak merupakan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memiliki peran penting dalam menjaga arus kas perusahaan.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dinilai krusial untuk memastikan kelancaran operasional, termasuk keberlangsungan produksi serta pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja.

Selain itu, kepastian hukum dalam kebijakan perpajakan juga dinilai penting untuk menjaga iklim investasi. Dunia usaha menilai kebijakan pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga daya saing ekonomi.

APINDO juga menyatakan dukungannya terhadap penguatan fungsi pengawasan dan audit perpajakan yang profesional dan akuntabel.

Siddhi menegaskan, koordinasi yang harmonis antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan dunia usaha menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional.*

(dh)

JAKARTA - Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (9/4/2026).

Peresmian ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya di wilayah pesisir Papua.

Baca Juga:

• Koops TNI Habema Gelar Bakti Sosial di Gome Papua Tengah, Bagikan Sembako hingga Layanan Kesehatan

Ia menegaskan, kehadirannya di Kampung Atuka merupakan bentuk nyata perhatian negara kepada masyarakat Papua, sekaligus membawa pesan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Koperasi ini bukan milik pemerintah pusat, melainkan milik masyarakat. Tugas kami adalah membantu agar ekonomi masyarakat tumbuh dan sejahtera," ujarnya.

Untuk mendukung keberlanjutan koperasi, Kementerian Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) akan memberikan pendampingan manajemen serta kemudahan akses pembiayaan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan pusat distribusi yang dikelola BUMD guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di wilayah terpencil.

Ferry juga menyoroti pentingnya dukungan bagi nelayan, termasuk rencana fasilitasi perizinan stasiun pengisian bahan bakar solar khusus nelayan untuk meningkatkan produktivitas.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menyambut kehadiran Menkop dengan penuh apresiasi. Ia menyebut momen tersebut sebagai peristiwa bersejarah bagi masyarakat Kampung Atuka.

"Ini pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, seorang menteri datang langsung ke Kampung Atuka. Ini bukti nyata kehadiran negara," kata Deinas.

Ia menegaskan pembangunan di Papua Tengah harus bertumpu pada ekonomi rakyat melalui koperasi, bukan hanya investasi besar.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat posisi Papua Tengah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

(dh)

PALEMBANG - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi di sektor lalu lintas pelayaran di perairan Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin.

Penggeledahan lanjutan tersebut dilakukan pada Rabu (8/4/2026) dengan menyasar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Palembang, tepatnya di bidang keselamatan berlayar, penjagaan, dan patroli di kawasan Boom Baru.

Baca Juga:

• Kejati DKI Geledah Kantor Kementerian PU, Dody Hanggodo Beri Penjelasan

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, mengatakan penggeledahan ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang tengah berjalan.

Sebelumnya, pada Selasa (7/4/2026), penyidik juga telah melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda di Kota Palembang, yakni rumah saksi berinisial YK di kawasan Kemuning serta mess saksi B di Ilir Timur II.

"Dalam penggeledahan sebelumnya, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa empat unit telepon genggam, satu iPad, emas sekitar 275 gram, uang tunai Rp 367 juta, satu unit sepeda motor Harley-Davidson, serta dokumen penting lainnya," ujarnya.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengelolaan lalu lintas pelayaran di perairan Sungai Lalan pada periode 2019 hingga 2025.

Penyidikan dilakukan setelah status perkara ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Saat ini, penyidik masih terus mendalami barang bukti yang telah disita guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Kejati Sumsel memastikan seluruh rangkaian penggeledahan berlangsung aman dan kondusif.*

(dh)

BANDA ACEH - Personel Polsek Idi Rayeuk, Polres Aceh Timur, menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang pria beserta barang bukti belasan paket siap edar.

Kapolsek Idi Rayeuk, JM Tambunan, mengatakan penangkapan berawal dari patroli rutin yang dilakukan petugas pada Rabu (8/4/2026) sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Kuta Lawah, Kecamatan Idi Rayeuk.

Baca Juga:

• EW Gurky Nilai Kinerja Polres Binjai dalam Pemberantasan Narkoba Patut Diapresiasi

"Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pria tersebut karena gerak-geriknya mencurigakan," ujar Tambunan dalam keterangannya.

Dari hasil penyisiran di sekitar lokasi, petugas menemukan sebuah dompet yang diduga milik pria tersebut. Saat diperiksa, dompet itu berisi 12 paket sabu yang diduga siap diedarkan.

Pria berinisial AB (35), yang diketahui berprofesi sebagai sopir dan merupakan warga setempat, tidak dapat mengelak saat barang bukti ditemukan.

Ia langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Idi Rayeuk untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari penangkapan itu, polisi menyita satu paket besar, lima paket sedang, dan enam paket kecil sabu. Selain itu, turut diamankan satu unit ponsel, satu dompet, serta dua sendok yang dimodifikasi dari pipet plastik.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Timur untuk pengembangan kasus.

Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya jaringan peredaran narkoba yang melibatkan pelaku. Aparat berkomitmen meningkatkan patroli, khususnya pada jam rawan, guna menekan peredaran narkotika di wilayah tersebut.*

(dh)

JAKARTA - Komando Operasi (Koops) TNI Habema menggelar kegiatan bakti sosial di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di wilayah pegunungan.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (8/4/2026) ini meliputi pembagian sembako, pelayanan kesehatan gratis, serta pemberian makan bergizi kepada warga.

Baca Juga:

• Prabowo Minta Program MBG Fokus ke Anak Kurang Gizi, Bukan untuk Keluarga Mampu

Setibanya di lokasi, rombongan disambut oleh Kepala Distrik Gome, Agustinus Murib, bersama masyarakat setempat. Dalam kesempatan itu, Pangkoops menerima noken sebagai simbol penghormatan dan persaudaraan dari warga.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sembako serta pemantauan langsung pelayanan kesehatan dan pemberian makanan bergizi kepada masyarakat.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Wirya Artha Diguna, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara melalui TNI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Bakti sosial ini mendapat antusiasme tinggi dari warga. Ini bentuk kepedulian negara untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dan pemenuhan gizi," ujarnya.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Dansatgas Teritorial Brigjen TNI Stefie Tjantje Nuhajanan, Dansatgas Habema Kolonel Inf Persada Alam, serta Bupati Puncak Elvis Tabuni dan Sekretaris Daerah Nenu Tabuni.

Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan dapat terus terjalin guna mendukung stabilitas keamanan dan percepatan pembangunan di wilayah Papua Tengah.*

(dh)

PEKANBARU - Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru akan membawa kasus dugaan praktik mafia tanah di Jalan Jenderal Sudirman ke tingkat pusat.

Langkah ini ditempuh untuk mendorong penanganan yang lebih menyeluruh serta memastikan kepastian hukum atas sengketa lahan yang berlarut.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Geledah Kantor BPN Terkait Korupsi Lahan Tol Medan-Binjai Rp 1,17 Triliun

Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel, mengatakan langkah ini diambil karena persoalan dinilai tidak bisa diselesaikan hanya di tingkat daerah.

"Persoalan ini tidak bisa berhenti di daerah. Kami akan membawa langsung ke pusat agar penanganannya lebih tegas dan terarah," ujar Roni, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, DPRD berkomitmen mengawal kasus tersebut hingga tuntas karena berpotensi merugikan masyarakat serta mencederai kepastian hukum di bidang pertanahan.

DPRD juga mengingatkan Pemerintah Kota Pekanbaru agar tidak menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun izin lainnya sebelum status lahan benar-benar jelas.

Roni mengungkapkan, indikasi pelanggaran sudah terlihat sejak awal pembangunan pada 2025. Saat itu, proyek pembangunan sebuah swalayan tetap berjalan meski belum mengantongi izin resmi.

Sebelumnya, DPMPTSP Kota Pekanbaru telah meminta Satpol PP Kota Pekanbaru untuk menghentikan pembangunan tersebut karena tidak memiliki izin PBG.

Sejak Juli 2025, pembangunan dihentikan dan seluruh aktivitas di lokasi sudah tidak berjalan. Area tersebut kini tertutup pagar tanpa aktivitas lanjutan.

Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa tanah terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 682 yang menjadi polemik.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan penyelesaian kasus tersebut.

"Kementerian ATR/BPN akan turun langsung ke lapangan. Kami juga bagian dari Satgas Mafia Tanah," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, menyebut kasus ini terus dimonitor karena telah menjadi perhatian publik.

Menurut DPRD, sengketa bermula dari terbitnya sertifikat baru di atas lahan yang telah memiliki SHM sejak 1978 atas nama Sahuri Maksudi. Kondisi ini dinilai merugikan pemilik hak lama.

Meski telah dilakukan lebih dari tujuh kali rapat dengan pihak terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga kini belum ada penyelesaian konkret.

DPRD pun mendesak pemerintah pusat melalui Satgas Mafia Tanah untuk segera turun tangan guna memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.*

(dh)

MEDAN - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara dan Kota Medan terkait dugaan korupsi pengadaan lahan proyek jalan Tol Medan-Binjai.

Penggeledahan dilakukan pada Kamis (9/4/2026) mulai pukul 09.30 WIB.

Baca Juga:

• Proyek Jalan KA Titi Papan–Medan Labuhan Bermasalah, 4 Tersangka Resmi Ditahan

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan penggeledahan pertama dilakukan di Kantor BPN Sumut di Jalan Brigjen Katamso, Medan.

"Tim penyidik melakukan pemeriksaan di beberapa ruangan, termasuk ruang kerja Kepala Bidang Pengadaan Tanah," ujar Rizaldi dalam keterangannya.

Setelah itu, tim penyidik melanjutkan penggeledahan ke sejumlah ruang lain, seperti ruang staf dan ruang arsip yang berkaitan dengan dokumen pengadaan lahan.

Penggeledahan kemudian berlanjut ke Kantor BPN Kota Medan di Jalan STM. Di lokasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi.

"Dari hasil penggeledahan, tim penyidik telah mengumpulkan sejumlah dokumen untuk dianalisis. Jika ditemukan keterkaitan dengan tindak pidana, maka akan dilakukan proses hukum lebih lanjut," jelasnya.

Rizaldi menambahkan, hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi guna mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Proyek Tol Medan-Binjai sendiri merupakan proyek strategis yang menggunakan anggaran tahun 2016.*

(k/dh)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan bagi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi, bukan untuk keluarga yang secara ekonomi mampu.

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat kerja kabinet di Istana pada Rabu (8/4/2026). Pemerintah menegaskan program ini harus tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.

Baca Juga:

• Misbakhun Kritik Keras Usulan JK Soal BBM Subsidi: Data Tak Akurat dan Berpotensi Picu Gejolak

"Kalau anak-anak dari keluarga mampu, tentu tidak membutuhkan MBG karena orang tuanya sudah bisa menyediakan makanan bergizi yang baik di rumah," ujar Nanik dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Ia menambahkan, Presiden juga menekankan bahwa program MBG tidak boleh dipaksakan kepada semua siswa. Bantuan harus diberikan berdasarkan kebutuhan gizi yang nyata.

"Program ini harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi," jelasnya.

Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, Badan Gizi Nasional telah menyiapkan tim khusus yang bertugas memilah penerima manfaat. Langkah ini dilakukan agar distribusi bantuan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, Presiden juga meminta penertiban dapur MBG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar diminta untuk ditutup.

BGN mencatat sejumlah pelanggaran yang terjadi di lapangan, mulai dari ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis, kasus keracunan, penggelembungan harga, hingga praktik monopoli pasokan bahan baku.

Langkah penertiban tersebut mendapat dukungan langsung dari Presiden. "Bagus, lanjutkan terus," kata Prabowo.

Hingga 30 Maret 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 61,6 juta penerima manfaat yang tersebar di 38 provinsi. Sementara jumlah SPPG tercatat mencapai 26.066 unit.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut pemerintah menargetkan program ini dapat berjalan optimal sebelum akhir 2026.*

(k/dh)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil bangkit dan ditutup menguat pada akhir perdagangan Kamis (9/4/2026), setelah sempat melemah sepanjang sesi.

Berdasarkan data perdagangan, IHSG ditutup naik 28,38 poin atau 0,39 persen ke level 7.307,59. Penguatan ini berbanding terbalik dengan kondisi pada sesi pertama yang ditutup melemah 0,15 persen ke posisi 7.268,03.

Baca Juga:

• Rupiah Tertekan ke Level Rp17.000-an, Ketidakpastian Gencatan Senjata AS-Iran Bikin Pasar Waspada

Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia, Reza Priyambada, mengatakan sentimen positif pasar turut dipengaruhi kondisi global, khususnya dari bursa saham Amerika Serikat.

"Sentimen positif disebabkan oleh kesepakatan gencatan senjata dua minggu antara Amerika Serikat dan Iran," ujarnya.

Sementara itu, data dari BCA Sekuritas mencatat sebanyak 454 saham mengalami kenaikan harga, 592 saham melemah, dan 286 saham stagnan dengan total nilai transaksi mencapai Rp 16,2 triliun.

Untuk saham yang mencatatkan kenaikan signifikan di antaranya ITMG yang naik Rp 950 menjadi Rp 27.125 per saham, BYAN naik Rp 725 menjadi Rp 11.850 per saham, serta TPIA yang menguat Rp 720 ke level Rp 5.200 per saham.

Di sisi aktivitas perdagangan, saham KUAS menjadi yang paling aktif dengan frekuensi 99.549 kali transaksi senilai Rp 257 miliar. Disusul BBCA dengan 63.804 kali transaksi senilai Rp 1,19 triliun, serta BBRI sebanyak 61.684 kali transaksi dengan nilai Rp 1,04 triliun.*

(dw/dh)

JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono mengaku memahami keresahan umat terkait dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadap dirinya. Hal itu disampaikan usai menjalani proses mediasi dengan para pelapor di Polda Metro Jaya.

Pandji menyebut, dialog yang berlangsung dalam program Mens Rea berjalan dengan baik dan memberi ruang bagi kedua pihak untuk saling memahami.

Baca Juga:

• Kasus Pandji Pragiwaksono: Pigai Minta Polisi Pertimbangkan Hukuman Sosial, Bukan Hanya Penjara

Ia mengungkapkan, mediasi tersebut merupakan hal yang telah lama dinantikan. Bahkan, ia telah menyampaikan keinginannya untuk berdialog langsung dengan para pelapor kepada kuasa hukumnya, Haris Azhar.

"Sudah lama saya sampaikan ke Bang Haris, akhirnya bisa kesampaian juga. Saya jadi punya kesempatan untuk mendengar langsung apa yang mereka resahkan, dan juga menjelaskan dari sisi saya," tuturnya.

Pandji juga mengaku sempat memperkirakan mediasi akan berlangsung alot dan penuh perdebatan. Namun, kenyataannya proses dialog berjalan santai dan kondusif.

"Seperti yang Bang Haris katakan, prosesnya sangat santai. Saya sempat berasumsi akan ada banyak perdebatan, tapi ternyata berjalan sejuk, bahkan ditutup dengan suasana santai dan tawa," katanya.*

(oz/dh)

MEDAN - Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan menahan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan kereta api (KA) lintas Titi Papan–Medan Labuhan tahun anggaran 2022–2023.

Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial JHP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2022, GW sebagai PPK tahun 2023, ZYI selaku konsultan pengawas, serta MYF sebagai penyedia barang dan jasa.

Baca Juga:

• Purbaya Sentil Pengusaha Nikel: Saat Untung Diam, Rugi Minta Kompensasi ke Pemerintah

"Benar, tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Belawan telah menahan empat tersangka terkait kasus korupsi proyek peningkatan jalan KA lintas Titi Papan–Medan Labuhan tahun 2022–2023," ujar Daniel, Kamis (9/4/2026).

Para tersangka kini ditahan di Rutan Kelas II Medan selama 20 hari, terhitung sejak 7 hingga 26 April 2026.

Daniel menjelaskan, penahanan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penyidik juga telah menetapkan sangkaan pasal terhadap para tersangka.

Dalam kasus ini, para tersangka dijerat pasal primer Pasal 603 KUHP junto Pasal 20 huruf c KUHP junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara pasal subsider yang dikenakan adalah Pasal 604 KUHP junto Pasal 20 huruf c KUHP junto Pasal 18 UU Tipikor.

Dari hasil penyidikan sementara, perbuatan para tersangka diduga menyebabkan kekurangan volume pekerjaan pada proyek peningkatan jalan KA sepanjang 4,5 kilometer di lintas Titi Papan–Medan Labuhan.

"Penyidik masih terus mendalami kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat," jelas Daniel.*

(mi/dh)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons permintaan pengusaha nikel yang mengusulkan penundaan kebijakan bea keluar ekspor serta revisi Harga Mineral Acuan (HMA).

Permintaan tersebut muncul seiring meningkatnya biaya produksi akibat lonjakan harga sulfur yang dipicu ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Baca Juga:

• Isu Dana Rp 5 Miliar, Kubu Roy Suryo Tegaskan Tak Terima Sepeser Pun

"Kita lihat dulu seperti apa struktur cost-nya. Kan produknya hilirnya beli dari sini, murah nikelnya, berapa persen harga internasional," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Namun demikian, ia turut menyentil sikap pelaku usaha yang dinilai hanya bersuara ketika mengalami kerugian. Menurutnya, saat industri sedang meraup keuntungan, tidak ada keluhan yang disampaikan kepada pemerintah.

"Waktu itu kok dia nggak ribut, diam-diam aja kalau untung. Kalau rugi, minta langsung kompensasi. Tapi nanti kita pelajari," tegasnya.

Selain itu, Purbaya juga menyoroti adanya praktik yang tidak transparan dalam industri nikel. Ia mengungkapkan masih terdapat indikasi ekspor bijih nikel mentah, meskipun pemerintah telah melarang kegiatan tersebut. "Yang gelap-gelap masih banyak. Kalau itu tidak ada, saya tidak perlu menaikkan HMA," ujarnya.

Terkait implementasi kebijakan bea keluar dan penetapan HMA terbaru, Purbaya menyebut pemerintah masih dalam tahap pembahasan. Namun, ia memastikan kebijakan tersebut akan tetap diberlakukan.

"Ini masih didiskusikan. Tapi sudah pasti akan ada bea keluar dan penyesuaian HMA," katanya. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang seimbang antara menjaga daya saing industri dan memastikan tata kelola sektor nikel berjalan transparan serta berkelanjutan.*

(d/dh)

JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menanggapi usulan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) yang menyarankan pengurangan subsidi BBM di tengah krisis energi global.

Misbakhun menilai usulan tersebut tidak tepat dan didasarkan pada data yang tidak mutakhir.

Baca Juga:

• Gibran Sebut Usulan JK Naikkan BBM Bersubsidi Tidak Sejalan dengan Kebijakan Presiden Prabowo

Ia menegaskan, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi telah melalui perhitungan matang dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak inflasi akibat gejolak harga energi global.

"Arahan Presiden untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi didukung perhitungan yang cermat dan memperhatikan ruang fiskal negara," jelasnya.

Misbakhun juga menyebut hasil pembahasan di Komisi XI DPR menunjukkan harga BBM subsidi diproyeksikan tetap stabil hingga akhir 2026, meskipun harga minyak dunia diperkirakan mencapai USD 100 per barel.

Ia menilai, pernyataan JK terkait kemungkinan kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. "Sebagai tokoh bangsa, seharusnya menyampaikan narasi yang menyejukkan, bukan justru memicu kekhawatiran publik," ujarnya.

Lebih lanjut, Misbakhun mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap solid dan mendukung pemerintah dalam menghadapi situasi geopolitik global yang tidak menentu.

"Para tokoh bangsa sebaiknya berada dalam satu barisan untuk menjaga stabilitas nasional, bukan memperkeruh suasana dengan isu-isu yang bisa menimbulkan gejolak," tutupnya.*

(d/dh)

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pascabencana Sumatera melaporkan progres normalisasi sungai dan muara di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menyebut dari total 79 sungai nasional terdampak bencana hidrometeorologi, sebanyak 38 sungai telah berhasil dinormalisasi atau sekitar 48 persen.

Baca Juga:

• Supervisi PKK Sumut Digenjot, Kader Diminta Maksimalkan 10 Program Pokok di Pematangsiantar

"Di Aceh, dari 24 sungai nasional yang terdampak, 13 sudah dinormalisasi. Sementara dari tujuh sungai daerah, dua sudah ditangani," ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Untuk wilayah Sumatera Utara, dari 23 sungai nasional terdampak, baru empat yang berhasil dinormalisasi. Sedangkan dari 25 sungai daerah, sebanyak 10 telah ditangani.

Adapun di Sumatera Barat, dari 32 sungai nasional terdampak, 21 di antaranya telah dinormalisasi. Sementara dari 11 sungai daerah, empat sudah ditangani.

Selain sungai, normalisasi juga dilakukan terhadap muara. Dari total 38 muara terdampak, sebanyak 10 muara atau sekitar 26 persen telah dinormalisasi, sementara sisanya masih dalam proses pengerjaan.

Tito menjelaskan, sebagian besar sungai mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang cukup parah, sehingga membutuhkan penanganan jangka panjang.

"Saya perkirakan paling cepat dua tahun, bisa sampai tiga tahun. Kita belajar dari pengalaman sebelumnya, proses seperti ini memang membutuhkan waktu," katanya.

Ia menambahkan, kondisi sungai yang terdampak bervariasi, mulai dari sedimentasi berat, kerusakan tanggul, hingga perubahan alur sungai.

Pemerintah pun menegaskan akan terus mempercepat proses normalisasi. Sebab, jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi memperparah risiko banjir di wilayah terdampak.

"Muara juga perlu dinormalisasi. Kalau tersumbat, air tidak bisa mengalir dan berpotensi menyebabkan banjir lebih luas," jelasnya.*

(d/dh)

JAKARTA - Pengusaha tembakau asal Madura, Khairul Umam alias Haji Her, selesai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/4/2026).

Ia mengaku tidak mengenal para tersangka dalam kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Baca Juga:

• Butuh Banyak Tenaga Lapangan, Bea Cukai Buka Loker untuk SMA

"Kita ditanya kenal nggak dengan orang-orang itu, ditanya kenalan saya. Ya saya jawab, saya tidak kenal. Ya seputar itu sih," ujar Haji Her kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Ia menyebut jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik tidak banyak. Selain itu, penyidik juga sempat menanyakan terkait tempat dirinya menginap selama berada di Jakarta.

"Terus ditanya nginap di mana? Nginap di Grand Hyatt. Wah, hotel mahal itu? Iya, saya kan banyak uang," katanya.

Haji Her juga menjelaskan soal ketidakhadirannya pada panggilan sebelumnya. Ia mengaku baru menerima surat panggilan setelah kembali dari luar kota.

"Jadi kita terima tanggal empat, sedangkan undangannya tanggal satu. Jadi kita tidak mangkir, malah sekarang datang ke sini, saya inisiatif sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut Haji Her sempat tidak memenuhi panggilan penyidik. "Memang benar sudah ada panggilan, namun yang bersangkutan tidak hadir," kata Setyo beberapa waktu lalu.

Dalam kasus ini, KPK tengah mengusut dugaan suap terkait pengaturan jalur importasi barang di lingkungan DJBC Kementerian Keuangan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap adanya kesepakatan antara sejumlah pejabat Bea Cukai dan pihak swasta untuk mengatur jalur pemeriksaan barang impor.

Diketahui, terdapat dua jalur utama dalam pengawasan barang impor, yakni jalur hijau tanpa pemeriksaan fisik dan jalur merah dengan pemeriksaan ketat.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yang berasal dari unsur pejabat Bea Cukai dan pihak swasta.

Proses penyidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara ini.*

(d/dh)