JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN Kevin Kim dan Kuasa Usaha ad interim US Mission to ASEAN Joy M Sakurai di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu, 5 September 2026.

Pertemuan tersebut berlangsung pada akhir pekan dan menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika Serikat.

Baca Juga:

• Jadi Bagian Pemerintah Prabowo, AHY Minta Kader Demokrat Tetap Jujur Lihat Kondisi Rakyat: Jangan Menjauh dari Kenyataan

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan Prabowo dengan dua pejabat diplomatik Amerika Serikat tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif.

"Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, sekaligus menjadi bagian dari upaya untuk terus memperkuat hubungan dan kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat," kata Teddy dalam keterangan unggahan tersebut.

Menurut Teddy, kedua pihak membahas berbagai upaya untuk meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Pembahasan juga mencakup upaya mendorong kerja sama serta stabilitas di kawasan.

Selain itu, pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan kedua negara yang dilandasi prinsip saling menghormati dan kemitraan yang setara.

Teddy mengatakan pertemuan tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat fondasi hubungan Indonesia-Amerika Serikat.

Kerja sama yang lebih erat juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perdamaian, stabilitas, dan kemajuan di kawasan.

"Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat fondasi hubungan Indonesia-Amerika Serikat, sekaligus mendorong kerja sama yang semakin erat, konstruktif, dan saling menguntungkan, baik secara bilateral maupun dalam mendukung perdamaian, stabilitas, dan kemajuan di kawasan," ujar dia.

Pertemuan Prabowo dengan perwakilan Amerika Serikat itu menjadi salah satu agenda diplomasi Indonesia dalam menjaga dan memperkuat hubungan strategis dengan Amerika Serikat, termasuk dalam konteks kerja sama di kawasan ASEAN.* (d/ad)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya.

Menurut dia, kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu.

Baca Juga:

• Bicara Pergantian Kekuasaan yang Damai, AHY: Belajar dari 10 Tahun Pemerintahan SBY

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," kata AHY.

AHY kemudian mengingatkan agar hak rakyat untuk memilih dan dipilih tidak dihalangi. Menurut dia, hak tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi.

"Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," jelas dia.

AHY mengatakan demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai prosedur dan penyelenggaraan pemilihan umum.

Menurut dia, demokrasi juga membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta mekanisme checks and balances yang sehat.

"Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur dan penyelenggaraan Pemilu," tegas AHY.

Dia menilai demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif.

Namun, kekuatan pemerintahan tersebut harus berjalan bersama keterbukaan terhadap kritik dan penghormatan terhadap perbedaan.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat," jelas AHY.

Dalam pidatonya, AHY juga mengingatkan pentingnya menjaga pelajaran Reformasi dalam setiap Pemilu ke depan.

Dia menegaskan penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara jujur, adil, bebas, dan demokratis.

"Pemilu harus berlangsung jujur, adil, bebas, dan demokratis," ucap AHY.

AHY juga meminta TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, serta seluruh aparatur negara bersikap profesional dan netral dalam Pemilu.

"TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral," ungkap AHY.

Selain netralitas aparatur negara, AHY mengingatkan agar fasilitas negara tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis.

"Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis," kata AHY.

AHY juga menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap seluruh peserta Pemilu.

Menurut dia, kemenangan dalam Pemilu harus berasal dari kepercayaan rakyat. Sementara pihak yang kalah harus menerima dan menghormati pilihan masyarakat.

"Setiap peserta Pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil. Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat," tutur AHY.

Dia mengatakan prinsip tersebut penting untuk menjaga demokrasi agar tetap berjalan sehat dan memberikan ruang yang sama bagi seluruh peserta Pemilu.

Dalam kesempatan tersebut, AHY turut menyinggung pengalaman Partai Demokrat ketika menjadi partai penguasa maupun saat berada di luar pemerintahan.

Menurut AHY, pengalaman tersebut menjadi bagian dari pembelajaran politik bagi Demokrat, terutama mengenai proses pergantian kekuasaan secara damai.

"Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode," pungkas AHY.* (km/ad)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan masyarakat perlu belajar dari pengalaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terutama dalam proses pergantian kekuasaan.

AHY menilai pergantian kekuasaan setelah SBY menyelesaikan dua periode pemerintahan berlangsung secara damai dan demokratis.

Baca Juga:

• AHY Akui Ekonomi Rakyat Masih Tertekan: Harga Kebutuhan Naik, Kerja Layak Sulit

Menurut AHY, pengalaman pergantian kekuasaan tersebut menjadi salah satu pelajaran penting dalam menjaga demokrasi.

Ia menegaskan bahwa kekuasaan tidak dapat dimiliki seseorang untuk selamanya.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," jelas AHY.

AHY juga menyinggung pengalaman Partai Demokrat yang pernah memimpin pemerintahan dan berada di luar pemerintahan.

Demokrat, kata dia, juga pernah mengalami kemenangan dan kekalahan dalam politik.

"Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun," ucap AHY.

AHY mengatakan demokrasi tidak boleh hanya berfokus pada prosedur dan penyelenggaraan Pemilu.

Menurut dia, demokrasi membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta mekanisme checks and balances yang sehat.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat," jelas AHY.

Ia menilai kekuatan pemerintahan harus tetap berjalan bersama dengan keterbukaan terhadap kritik dan penghormatan terhadap perbedaan.

Dalam pidatonya, AHY juga mengingatkan pentingnya menjaga amanat Reformasi dalam setiap Pemilu mendatang.

Menurut dia, Pemilu harus berlangsung secara jujur, adil, bebas, dan demokratis.

Karena itu, seluruh aparatur negara diminta menjalankan tugas secara profesional dan netral.

"TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral," katanya.

AHY juga mengingatkan agar fasilitas negara tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis.

"Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis," lanjut AHY.

AHY menambahkan bahwa seluruh peserta Pemilu harus mendapatkan perlakuan yang adil.

Menurut dia, pihak yang menang harus memperoleh kemenangan karena mendapatkan kepercayaan rakyat.

Sementara pihak yang kalah harus menghormati pilihan masyarakat.

"Setiap peserta Pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil. Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat," pungkas AHY.* (km/ad)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengakui masih banyak masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi di tengah pemerintahan saat ini.

AHY mengatakan harga kebutuhan sehari-hari masih menjadi beban bagi sebagian keluarga. Di sisi lain, mendapatkan pekerjaan yang layak juga belum selalu mudah.

Baca Juga:

• Jadi Bagian Pemerintah Prabowo, AHY Minta Kader Demokrat Tetap Jujur Lihat Kondisi Rakyat: Jangan Menjauh dari Kenyataan

Menurut AHY, banyak keluarga harus bekerja lebih keras agar pendapatan mereka dapat mengejar biaya hidup yang terus bertambah.

Ia mengatakan persoalan tersebut didengarnya secara langsung dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, pekerja informal hingga generasi muda.

"Itulah yang saya dengarkan langsung dari para pelaku UMKM, pekerja informal termasuk pengemudi ojol, ibu-ibu rumah tangga, generasi muda, dan kelompok masyarakat lainnya," ujar AHY.

AHY menyebut persoalan ekonomi masih menjadi salah satu perhatian utama masyarakat.

Ia merujuk pada berbagai survei nasional yang menunjukkan sejumlah persoalan masih menjadi perhatian publik.

"Survei-survei nasional juga menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, lapangan pekerjaan, dan kemiskinan masih menjadi perhatian utama rakyat," kata dia.

AHY menilai tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat merupakan persoalan nyata.

Menurut dia, ketersediaan pekerjaan berkualitas masih belum mencukupi, sementara sebagian keluarga menghadapi tekanan daya beli.

"Tekanan itu nyata. Lapangan pekerjaan yang berkualitas belum cukup, daya beli banyak keluarga masih tertekan, kelas menengah menghadapi biaya hidup yang semakin berat," jelas AHY.

Selain persoalan lapangan pekerjaan dan daya beli, AHY menyoroti kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Menurut dia, banyak pelaku UMKM masih berusaha memperluas pasar dan meningkatkan skala usaha.

Kesempatan ekonomi dan kualitas pelayanan dasar juga dinilai belum merata di berbagai daerah.

AHY meminta persoalan ekonomi masyarakat tidak diabaikan.

Menurut dia, pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu mendengarkan kondisi yang dihadapi masyarakat serta mencari jalan keluar.

"Kita tidak boleh mengabaikannya. Jangan menjauh dari kenyataan. Dengarkan, pahami, dan perjuangkan jalan keluarnya. Sebab di balik setiap angka ekonomi, ada kehidupan manusia," kata AHY.* (km/ad)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meminta seluruh kader Demokrat tetap jujur melihat kondisi yang dirasakan masyarakat.

Menurut dia, sikap tersebut harus dijaga meskipun Partai Demokrat saat ini menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Polemik APBD Tapteng Memanas, PDIP Bela Bupati Masinton dan Minta 5 Partai Kaji Wacana Pemakzulan

"Kita harus tetap jujur terhadap kenyataan yang dirasakan rakyat. Sebab yang kita perjuangkan bukan semata-mata keberhasilan satu partai, yang kita perjuangkan adalah keberhasilan Indonesia," kata AHY.

Sebagai bagian dari pemerintahan, AHY meminta kader Demokrat tetap mendukung sekaligus mengawal kebijakan pemerintah yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kebijakan yang sungguh baik bagi rakyat harus kita dukung dan kawal. Yang belum sempurna kita bantu perbaiki," ucap dia.

AHY juga meminta kader Demokrat mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah agar manfaatnya benar-benar diterima masyarakat.

Menurut dia, pengawalan diperlukan untuk memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran, memiliki tata kelola yang baik, dan tidak disalahgunakan.

"Program-program strategis pemerintah yang nyata-nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh tanah air harus kita kawal agar tepat sasaran, tata kelolanya baik, tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat," jelas AHY.

Dalam pidatonya, AHY turut menyinggung berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.

Ia mengatakan persoalan tersebut ditemuinya di berbagai tempat, mulai dari kampung, pasar, tempat kerja hingga media sosial.

"Harus kita akui dengan jujur, masih banyak keluarga yang bekerja keras tetapi merasa hidup belum semakin mudah. Harga kebutuhan sehari-hari masih menekan. Mendapatkan pekerjaan yang layak tidak selalu mudah," ungkap AHY.

Menurut AHY, banyak keluarga harus bekerja lebih keras agar penghasilan mereka mampu mengejar biaya hidup yang terus bertambah.

Dia mengatakan persoalan tersebut didengarnya secara langsung dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelaku UMKM, pekerja informal, pengemudi ojol, ibu rumah tangga, dan generasi muda.

AHY juga menyebut harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, lapangan pekerjaan, dan kemiskinan masih menjadi perhatian utama rakyat berdasarkan berbagai survei nasional.

"Tekanan itu nyata. Lapangan pekerjaan yang berkualitas belum cukup, daya beli banyak keluarga masih tertekan, kelas menengah menghadapi biaya hidup yang semakin berat," jelas AHY.

Selain persoalan daya beli dan lapangan pekerjaan, AHY menyoroti kondisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Menurut dia, banyak UMKM masih berjuang untuk memperluas pasar dan meningkatkan skala usaha.

Ia juga menilai kesempatan ekonomi dan kualitas pelayanan dasar di berbagai wilayah belum sepenuhnya sama.

AHY meminta kader Demokrat tidak menjauh dari kondisi yang dirasakan masyarakat.

"Kita tidak boleh mengabaikannya. Jangan menjauh dari kenyataan. Dengarkan, pahami, dan perjuangkan jalan keluarnya. Sebab di balik setiap angka ekonomi, ada kehidupan manusia," ungkap AHY.

Dalam kesempatan tersebut, AHY menyampaikan tiga agenda perjuangan yang menurut dia harus menjadi pedoman seluruh kader Demokrat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tiga agenda tersebut adalah memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi.

"Malam ini saya ingin menegaskan tiga agenda perjuangan yang harus menjadi pedoman seluruh kader Demokrat dari pusat hingga daerah," jelas AHY.

Menurut AHY, tiga agenda tersebut menjadi arah perjuangan Demokrat dalam menjalankan perannya, termasuk ketika partai menjadi bagian dari pemerintahan.

Ia menegaskan keberhasilan politik tidak semata-mata diukur dari keberhasilan partai, tetapi dari seberapa besar kebijakan dan perjuangan politik memberikan manfaat bagi masyarakat dan Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menjajaki rencana pengembangan fasilitas produksi pupuk urea di Rusia dengan kapasitas hingga 3,5 juta ton per tahun.

Rencana tersebut merupakan bagian dari penjajakan Nakhodka Fertilizer Plant Phase 2 (NFP-2) di kawasan Primorsky Krai, Rusia.

Baca Juga:

• Lantik Pengurus ICMI Muda Sumut, Wagub Surya: Jangan Cuma Seremonial, Tunjukkan Karya Nyata

"Penjajakan kerja sama kajian ini merupakan salah satu opsi strategi jangka panjang Pupuk Indonesia untuk mengamankan akses bahan baku dan kapasitas produksi global," kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dalam keterangannya, Sabtu (5/9/2026).

"Hal ini sejalan dengan arahan Danantara agar Pupuk Indonesia makin berperan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus memperluas peran di industri pupuk global," lanjut dia.

Penjajakan proyek tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk melakukan studi bersama atau joint study.

Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, beberapa waktu lalu.

Melalui kerja sama tersebut, Pupuk Indonesia bersama JSC Ruschem akan mengkaji secara menyeluruh peluang pengembangan NFP-2.

Kajian tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari teknis, keekonomian proyek, kepastian pasokan bahan baku, struktur pembiayaan, risiko proyek, hingga kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi.

NFP merupakan proyek kompleks industri berskala global yang mencakup produksi metanol, amonia, dan urea di Primorsky Krai, Rusia Timur.

Fasilitas tersebut direncanakan memiliki kapasitas produksi sekitar 1,8 juta ton metanol, 2 juta ton amonia, dan 3,5 juta ton urea per tahun.

Proyek tersebut ditargetkan mulai beroperasi secara komersial sekitar 2030.

Rahmad mengatakan pengalaman Pupuk Indonesia dalam mengolah gas untuk memproduksi amonia dan urea menjadi salah satu modal perusahaan dalam mengkaji peluang kerja sama tersebut.

Karakteristik NFP yang berbasis gas alam juga dinilai relevan dengan pengalaman dan kompetensi Pupuk Indonesia.

Selain kapasitas produksi, lokasi proyek menjadi salah satu pertimbangan Pupuk Indonesia.

NFP-2 berada di kawasan Vladivostok yang memiliki akses ke Pelabuhan Vladivostok dan menghadap Samudera Pasifik.

Posisi tersebut dinilai berpotensi membuka akses yang lebih luas ke pasar Asia-Pasifik.

"Ini menjadi menarik karena Vladivostok menghadap Pasifik, kawasan yang selama ini memang menjadi pasar strategis Pupuk Indonesia," ujar Rahmad.

Dengan posisi tersebut, proyek di Rusia tidak hanya dipandang sebagai upaya memperkuat kapasitas produksi, tetapi juga sebagai peluang memperluas jangkauan bisnis Pupuk Indonesia di pasar internasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, mengatakan penjajakan proyek tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin dalam rangkaian EEF ke-11.

Menurut Rosan, kerja sama tersebut membuka peluang investasi global bagi Pupuk Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan bahan baku dan industri nasional.

"Pupuk Indonesia ini performance-nya makin lama makin bagus, makin efisien, sehingga mempunyai potensi yang sangat besar untuk berinvestasi di Vladivostok dan dengan pihak Rusia," kata Rosan.

"Diharapkan ini menjadi salah satu langkah strategis yang bisa memperkuat sektor ketahanan bahan baku kita dan juga ketahanan industri kita," lanjut Rosan.

Meski telah menandatangani MoU, penjajakan NFP-2 masih berada pada tahap awal. Kesepakatan tersebut belum menjadi keputusan investasi final Pupuk Indonesia.

Perusahaan akan terlebih dahulu menyelesaikan kajian kelayakan dan due diligence.

Proses tersebut dilakukan untuk memastikan proyek memenuhi berbagai aspek, termasuk teknis, ekonomi, pembiayaan, serta risiko investasi.

Dengan demikian, keputusan mengenai realisasi investasi Pupuk Indonesia di proyek NFP-2 masih akan bergantung pada hasil kajian dan proses evaluasi lebih lanjut.* (km/ad)

MEDAN – Seorang perempuan yang berprofesi sebagai Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan diamankan polisi karena diduga mengedarkan narkoba.

Perempuan berinisial FAP, 41 tahun, itu ditangkap saat berada di sebuah minimarket yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Gang Pantai Burung, Kecamatan Medan Maimun.

Baca Juga:

• Komplotan Bertopeng Bobol Toko Sembako di Medan, Rokok Hasil Curian Dijual Rp10 Juta

Polisi menduga lokasi penangkapan tersebut hendak digunakan FAP untuk melakukan transaksi narkoba.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan FAP ditangkap ketika berada di sebuah minimarket.

Menurut polisi, lokasi tersebut diduga beberapa kali digunakan sebagai tempat transaksi narkoba oleh tersangka.

"Pelaku berprofesi sebagai Kepling di kota Medan, untuk barang bukti ada 2 pod getar dan 2 butir pil ekstasi," ucap Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Sabtu (5/9/2026).

Polisi menyebut FAP baru menjalankan aktivitas sebagai pengedar narkoba selama sekitar dua bulan terakhir.

Selain di minimarket, transaksi narkoba tersebut diduga juga dilakukan di pinggir jalan.

Dari penangkapan itu, polisi mengamankan barang bukti berupa dua pod getar dan dua butir pil ekstasi.

Polisi menyebut dugaan aktivitas FAP sebagai pengedar narkoba tidak hanya dilakukan di lingkungan tempat tinggal dan tempatnya bertugas sebagai Kepling.

FAP diduga menjual narkoba kepada masyarakat di luar wilayah tempat tinggalnya.

"Pelaku mengedarkan narkoba tidak hanya di lingkungan tempat ia tinggal dan bertugas sebagai Kepling, namun juga ke masyarakat di luar lingkungan tempat tinggalnya. Untuk setiap satu pod getar yang terjual, pelaku mendapat keuntungan Rp.200 ribu, sedangkan untuk satu butir pil ekstasi yang laku terjual pelaku mendapat keuntungan Rp.30 ribu," tambah Rafli.

Berdasarkan keterangan polisi, FAP memperoleh keuntungan sekitar Rp200 ribu untuk setiap pod getar yang terjual.

Sementara untuk setiap butir pil ekstasi, keuntungan yang diperoleh disebut sebesar Rp30 ribu.

Polisi masih mendalami aktivitas FAP untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba tersebut, termasuk sumber barang yang diperoleh tersangka.

Dalam pengembangan kasus, polisi mengaku telah mengetahui identitas pihak yang diduga memasok narkoba kepada FAP.

Pemasok tersebut berinisial M. Polisi kini melakukan pengejaran terhadap pria tersebut.

Rafli menegaskan proses hukum akan terus dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba tersebut.

"Pemasok narkoba kepada pelaku berinisial M, ini yang sedang kami kejar. Kami pastikan pengedar maupun bandar bisa berlari, tapi tidak akan bisa bisa bersembunyi dari kami," pungkas Rafli.

Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap lebih jauh jaringan yang diduga memasok narkoba kepada FAP.* (it/ad)

TAPTENG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tapanuli Tengah membela Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu terkait polemik rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2026.

Sebelumnya, lima partai politik, yakni Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN, mendesak Masinton meningkatkan penyerapan APBD Tapteng.

Baca Juga:

• Korban Keracunan MBG di Berastagi Kembali Dirawat, Ada yang Alami Gangguan Ginjal hingga Saraf Kepala

Wakil Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi PDIP, Disman Sihombing, mengatakan angka penyerapan APBD sebesar 30 persen yang menjadi sorotan merupakan data hingga Juni 2026.

Menurut dia, surat dari Kementerian Dalam Negeri baru diterima pada Agustus.

"Serapan tingginya ini, (30 persen) itu per Juni itu, Agustus baru tiba surat dari Kemendagri itu," kata Disman, Sabtu (5/9/2026).

Disman menilai penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebenarnya terus berjalan.

Ia mengatakan sejumlah kegiatan tender juga telah dimulai.

"Ini kan belum tender, kalau sudah tender kan habis," ujarnya.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Tapteng Joko Pranata Situmeang meminta lima partai politik tersebut mengkaji kembali pernyataan mengenai wacana pemakzulan Masinton.

Menurut Joko, rendahnya penyerapan anggaran perlu dilihat dari proses pelaksanaan kegiatan di masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD.

Ia juga mempertanyakan apakah persoalan serapan anggaran dapat menjadi dasar untuk pemakzulan kepala daerah.

"Kalau menurut kita sebaiknya 5 partai itu mengkaji ulanglah apa yang mereka sampaikan, apakah penyerapan anggaran itu termasuk dalam poin-poin persyaratan pemakzulan," sebut Joko Pranata Situmeang.

Joko mengatakan bupati merupakan kepala pemerintahan eksekutif, sedangkan pelaksanaan anggaran dilakukan oleh OPD berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA masing-masing.

"Bahwa bupati itu adalah kepala daerah yang memimpin jalannya pemerintahan eksekutif, yang menjalankan anggaran itu semua adalah OPD sesuai dengan DPA nya per tahun, kalau terjadi penyerapan anggaran rendah harusnya ditanya ke OPD dan TAPD," ujarnya.

Karena itu, Joko menilai kritik yang diarahkan langsung kepada Masinton terkait rendahnya serapan APBD tidak tepat.

Ia mengatakan Masinton juga banyak berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menangani pemulihan bencana di Tapanuli Tengah.

"Jadi menurut kami selaku Fraksi PDI Perjuangan salah alamat itu untuk melakukan menggunakan hak dan menyalahkan kepada kepala daerah. Dalam menghadirkan pemulihan bencana bupati itu kebanyakan berhubungan ke pusat," tuturnya.

Sebelumnya, lima partai politik di Tapanuli Tengah menyampaikan sikap terkait kondisi pemerintahan daerah.

Pernyataan tersebut diketahui melalui video yang beredar di media sosial dan dilihat pada Sabtu, 5 September 2026.

Kelima partai itu adalah Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN.

Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang mengatakan mereka berkumpul untuk menyikapi sejumlah persoalan yang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah.

"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang dalam video.

Hazmi menyebut penyerapan APBD Tapteng 2026 masih sekitar 30 persen hingga Agustus.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan persoalan dalam pengelolaan anggaran.

"Untuk itu kami lima partai ingin menyampaikan sikap bersama, pertama kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD dan dalam hal ini bisa diketahui dari informasi yang diperoleh bahwa penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 sampai bulan Agustus hanya mencapai 30 persen," ucapnya.

Selain persoalan APBD, lima partai tersebut menyoroti penanganan bencana banjir di Tapanuli Tengah.

Mereka menilai penanganan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak masih bermasalah.

"Kedua kami menyesalkan penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat lambat serta amburadul dan begitu juga sangat menyesalkan amburadulnya penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir, sehingga sampai saat ini banyak masyarakat yang mengeluh dan melakukan protes," ujarnya.

Kelima partai juga mendesak Pemkab Tapteng menjalankan rekomendasi DPRD terkait pemberian bantuan kepada korban banjir dan beasiswa melalui APBD.

Rekomendasi tersebut disebut disetujui seluruh partai di DPRD Tapteng, kecuali PDIP.

Kelima partai politik tersebut juga menyatakan kesiapan membahas APBD Tapteng 2025 dan 2026 bersama pemerintah daerah.

Namun, mereka menginginkan pembahasan tersebut melibatkan Kemendagri, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, Polri, Kejaksaan, pengamat anggaran, serta pimpinan partai politik.

Hazmi juga menyebut kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dan politik apabila tidak ada perbaikan.

"Kami juga akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapanuli Tengah Masinton beserta OPD nya ke aparat penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada dan juga kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah saudara Masinton Pasaribu," tuturnya.

Namun, Hazmi menegaskan wacana pemakzulan belum menjadi langkah pertama.

Menurut dia, lima partai masih akan mendorong langkah politik melalui DPRD dan melihat apakah pemerintah daerah mampu meningkatkan penyerapan anggaran.

"Jadikan sebelum sampai ke poin wacana memakzulkan itu, akan mengambil langkah-langkah politik di DPRD. Kita lihat dulu, ini kan masalah pemerintahan ini sebaiknya di DPRD dulu, bagaimana dia bisa meningkatkan penyerapan anggaran yang rendah, kalau nanti tidak mau memperbaiki (penyerapan anggaran) barulah kita masuk ke poin keduanya wacana Pemakzulan," sebut Hazmi Arif Simatupang, Sabtu (5/9/2026).

Ketua Golkar Tapteng Joneri Sihite mengatakan partainya belum mengambil sikap untuk mengarah pada pemakzulan Masinton.

Golkar masih meminta pendapat dan arahan dari pimpinan partai.

"Kalau sampai ke sana sih terlalu apa sih, kalau kami prinsip minta pendapat dulu minta arahan dulu ke petinggi-petinggi kami," ucap Joneri Sihite.

Joneri yang juga Wakil Ketua DPRD Tapteng mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan Peraturan Kepala Daerah atau Perkada.

Menurut dia, polemik muncul setelah kepala daerah dan DPRD Tapteng tidak mencapai persetujuan bersama mengenai Ranperda APBD selama dua tahun terakhir.

Golkar, kata Joneri, telah berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengenai persoalan tersebut.

"Masalah Perkada, kemarin saya sudah komunikasikan dengan Gubernur mau berbincang masalah ini, kalau nggak ada konpromi lagi merasa paling benar ya bisa aja arah ke sana," ujarnya.

Ketua PKB Tapteng Abdul Rahman Sibuea belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai video pernyataan lima partai tersebut

. Ia mengatakan masih menunggu respons Bupati Masinton Pasaribu.

"Kita lihat dulu apa respons bupati," tutur Abdul Rahman Sibuea.

Sementara itu, Ketua NasDem Tapteng Rahmansyah Sibarani dan Ketua PAN Tapteng Martanto Siregar belum merespons.

Keduanya terlihat dalam video pernyataan lima partai tersebut.

Polemik mengenai serapan APBD 2026 kini mempertemukan dua pandangan di DPRD Tapteng.

Lima partai menilai rendahnya serapan anggaran perlu segera diperbaiki dan membuka kemungkinan langkah politik, sedangkan Fraksi PDIP meminta persoalan tersebut dilihat dari proses pelaksanaan anggaran di OPD dan tahapan administrasi pemerintahan.* (d/ad)

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada pukul 21.06 WIB.

Baca Juga:

• 9 Ikan Koi Senilai Rp6 Juta Dicuri di Deli Serdang, 8 Mati dan 1 Digoreng

BMKG mencatat pusat gempa berada pada koordinat 1.05 lintang utara dan 98.41 bujur timur.

Lokasi gempa berada sekitar 80 kilometer di timur Nias. Gempa tersebut berada pada kedalaman 28 kilometer.

"Kedalaman 28 km," jelasnya.

Hingga informasi tersebut disampaikan, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai dampak gempa maupun kerusakan yang ditimbulkan.

Masyarakat di wilayah yang merasakan guncangan diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan aktivitas gempa.* (d/ad)

LUBUKPAKAM – Sembilan ekor ikan koi milik Anita Nanda Sari, 30 tahun, dicuri dari kolam di samping rumahnya di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Ikan hias yang ditaksir bernilai sekitar Rp6 juta itu bernasib tragis.

Baca Juga:

• Korban Keracunan MBG di Berastagi Kembali Dirawat, Ada yang Alami Gangguan Ginjal hingga Saraf Kepala

Kasus pencurian tersebut kemudian dilaporkan Anita ke Polsek Tanjung Morawa pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Pencurian terjadi pada Rabu, 19 Agustus 2026, sekitar pukul 08.00 WIB.

Saat itu Anita hendak memberikan makan ikan koi miliknya yang berada di kolam di teras samping rumah.

Namun, Anita mendapati ikan-ikan tersebut telah hilang. Ia kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV.

Dari rekaman tersebut, korban melihat adanya aktivitas seseorang yang mengambil ikan dari kolam.

Atas kejadian itu, Anita melaporkan kehilangan ikan koi tersebut ke Mapolsek Tanjung Morawa. Ia mengalami kerugian sekitar Rp6 juta.

Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa kemudian melakukan penyelidikan.

Pada Jumat, 4 September 2026, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan salah satu terduga pelaku, MP alias Bogil, 29 tahun, di kawasan Desa Limau Manis.

Personel Unit Reskrim yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Tanjung Morawa Iptu Hotman Barus bergerak ke lokasi dan mengamankan MP alias Bogil.

Ia kemudian dibawa ke Mapolsek Tanjung Morawa untuk menjalani pemeriksaan.

Dari pemeriksaan awal, MP mengaku melakukan pencurian tersebut bersama FI, 31 tahun. Polisi kemudian mencari keberadaan FI.

Sekitar pukul 12.30 WIB, polisi mengamankan FI di kawasan Gang Jambu, Dusun VII, Desa Limau Manis.

Dalam pemeriksaan, kedua terduga pelaku mengakui telah mencuri ikan koi milik Anita.

Berdasarkan hasil interogasi, jumlah ikan yang dicuri mencapai sembilan ekor.

Namun, nasib ikan-ikan tersebut berbeda. Delapan ekor ikan disebut telah mati. Sementara satu ekor lainnya digoreng dan kemudian dimakan.

Polisi turut mengamankan tiga lembar sertifikat ikan koi sebagai barang bukti dalam perkara tersebut.

Kapolresta Deli Serdang melalui Kapolsek Tanjung Morawa AKP Jonni H. Damanik mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat.

Menurut dia, Unit Reskrim Polsek Tanjung Morawa masih melakukan pemeriksaan terhadap korban dan para saksi serta melengkapi alat bukti dalam perkara tersebut.

"Terduga pelaku telah diamankan dan diserahkan kepada penyidik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik juga masih melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi serta melengkapi alat bukti dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini," ujar AKP Jonni.

Ia mengatakan proses penyidikan akan terus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Polisi juga akan melengkapi administrasi penyidikan sebelum berkas perkara dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Kedua terduga pelaku kini telah diserahkan kepada penyidik untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Perkara tersebut ditangani berdasarkan Pasal 477 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.* (sp/ad)

KARO – Penderitaan siswa yang menjadi korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, belum berakhir.

Sejumlah siswa yang sebelumnya menjalani perawatan dan telah diperbolehkan pulang justru kembali mengalami gangguan kesehatan.

Baca Juga:

• Komplotan Bertopeng Bobol Toko Sembako di Medan, Rokok Hasil Curian Dijual Rp10 Juta

Mereka harus menjalani pemeriksaan lanjutan dan perawatan secara intensif.

Berdasarkan keterangan keluarga, hasil pemeriksaan dokter menemukan sejumlah gangguan kesehatan, mulai dari paparan racun jamur yang disebut menyerang saraf kepala hingga gangguan ginjal dan jantung.

Salah satu siswa yang kembali menjalani pemeriksaan adalah Feby br Purba. Siswi tersebut diperiksa di RSUP H. Adam Malik Medan.

Ayah Feby, Bang Purba, mengatakan hasil pemeriksaan dokter menunjukkan adanya temuan yang berkaitan dengan racun jamur pada bagian saraf kepala anaknya.

"Menurut pemeriksaan dokter di Adam Malik, hasilnya ada racun jamur di saraf kepala anak saya," ujar Bang Purba, ayah dari Feby.

Kondisi tersebut membuat Feby harus menjalani kontrol secara berkala. Menurut keluarga, dokter menyarankan pemantauan kesehatan selama enam bulan hingga satu tahun.

"Ada empat dokter yang memeriksa. Saya tak hafal namanya. Kata dokter anak saya harus kontrol sampai enam bulan hingga satu tahun. ,"katanya pada wartawan, Sabtu (5/9) sore.

Keterangan tersebut membuat keluarga Feby syok dan panik. Mereka mengaku khawatir dengan kondisi kesehatan Feby ke depan.

"Bagaimana lagilah nasib kami ini?" lirihnya.

Gangguan kesehatan juga dialami siswi lainnya, Agnesia P br Silitonga.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di RS Efarina, Agnesia disebut mengalami gangguan ginjal dan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Ibu Agnesia, Fitriani br Sijabat, mengatakan kondisi kesehatan putrinya kembali memburuk beberapa hari lalu. Agnesia kemudian dibawa kembali ke RS Efarina Berastagi.

Dari hasil pemeriksaan, dokter menyarankan agar Agnesia dirujuk ke rumah sakit di Medan untuk mendapatkan pemeriksaan dari dokter spesialis ginjal.

"Kata dokter, anak saya mengalami gangguan ginjal, hingga disarankan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit di Medan," lirihnya.

Fitriani mengatakan kondisi keuangan keluarga saat ini juga menjadi persoalan.

Ia mengaku biaya pengobatan anaknya tidak lagi ditanggung seperti ketika menjalani perawatan pertama setelah kejadian keracunan MBG.

Keluhan serupa dialami korban lain, Karissa Zefania br Aritonang. Menurut keluarga, Karissa didiagnosis mengalami gangguan jantung.

Keluarga mengatakan dokter menyebut gangguan jantung tersebut memang telah dialami Karissa sebelumnya.

Namun, kondisi itu disebut semakin parah setelah kejadian keracunan MBG.

"Menurut pemeriksaan dokter, sakit jantung anak kita ini memang sudah ada sebelumnya. Keracunan MBG itu membuat sakit jantungnya kambuh dan makin parah. Makanya saat kena racun MBG kemarin, anak kita langsung sesak teris," ujar orangtua korban.

Karissa kemudian menjalani pemeriksaan oleh dokter jantung di RS Amanda dan mendapat perawatan selama tiga hari.

Karena kondisinya belum membaik, keluarga meminta rujukan untuk melanjutkan pemeriksaan di RSUP H. Adam Malik Medan.

"Besok (Minggu) kami ke Medan. Rencananya Senin anak kita mau ditangani dokter jantung. Mohon doa kita semua, semoga anak kita kembali sehat," harapnya.

Persoalan kesehatan para siswa korban keracunan MBG di Berastagi juga akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat atau RDP di DPRD Kabupaten Karo pada Senin, 7 September 2026.

Kuasa hukum para korban, Rubianto Sembiring SH, MH, Juliadi Kaban SH MH, Ronald Sitepu SH, dan Diego Manik SH, mengundang seluruh orang tua siswa untuk hadir dalam rapat tersebut.

Kuasa hukum mengaku prihatin karena hingga kini sejumlah korban masih harus bolak-balik ke rumah sakit.

Beberapa siswa bahkan harus kembali dirujuk ke rumah sakit di Medan.

"Saya, Juliadi Kaban, SH, MH mewakili kuasa hukum, mengundang seluruh orang tua korban untuk berkumpul di DPRD Karo dan sama-sama menghadiri RDP yang dilakukan pada Senin ini," ajaknya.

Menurut kuasa hukum, RDP tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membahas kondisi para korban bersama DPRD dan pihak terkait sekaligus mencari solusi mengenai kelanjutan pengobatan.

"Di sana kita akan berdiskusi dan mencari solusi bagaimana menangani dan kelanjutan pengobatan para siswa yang menjadi korban keracunan MBG," katanya.

Polres Karo menyatakan telah melakukan penyelidikan sejak awal kasus keracunan yang dialami para siswa.

Kanit Tipiter Polres Karo Ipda Martan Sitepu mengatakan polisi telah memeriksa sejumlah pihak.

Mereka yang diperiksa antara lain pelajar, guru, pihak SPPG, dokter, serta pihak terkait lainnya. Polisi juga menelusuri hasil pemeriksaan laboratorium.

"Dari awal kejadian kami sudah melakukan penyelidikan. Karena tak kunjung ada pelapor, kami masukkan laporannya dalam model A," kata Martan belum lama ini.

Polres Karo kemudian menerima pengaduan resmi dari orang tua siswa.

Pengaduan tersebut tercatat dalam LP/B/395/VI/2026/SPKT/PO dengan Fitriani Sijabat sebagai pelapor.

Dalam pengaduan tersebut, Fitriani melaporkan dugaan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang luka.

Laporan itu mencantumkan sejumlah pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Sejumlah pihak disebut dalam pengaduan tersebut, di antaranya Kepala Sekolah Yayasan Bersama, Kepala SMA Negeri 1 Berastagi, Dapur SPPG Karo Berastagi dan Sempa Jaya, serta Yayasan Manunggal Kartika Jaya.

Para orang tua berharap laporan tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab keracunan yang dialami para siswa.

Mereka juga berharap ada pertanggungjawaban hukum apabila dalam penyelidikan ditemukan unsur pidana.

Kasus ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan korban tidak berhenti setelah siswa mendapatkan perawatan awal.

Sejumlah keluarga kini masih menghadapi pemeriksaan lanjutan, rujukan ke rumah sakit di Medan, hingga persoalan biaya pengobatan.

Mereka berharap pemerintah memastikan kondisi kesehatan seluruh korban terus dipantau sampai para siswa benar-benar pulih.* (sp/ad)

MEDAN – Komplotan pencuri yang mengenakan penutup wajah membobol sebuah toko grosir sembako di Jalan AR Hakim, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara.

Para pelaku masuk ke dalam toko dengan memanjat tembok setinggi sekitar 2 meter.

Baca Juga:

• Lantik Pengurus ICMI Muda Sumut, Wagub Surya: Jangan Cuma Seremonial, Tunjukkan Karya Nyata

Mereka adalah Dedi Mendrofa, 39 tahun, dan Harianto alias Alung, 45 tahun.

Kapolsek Medan Area AKP M Ainul Yaqin mengatakan pencurian terjadi pada Senin, 31 Agustus 2026, sekitar pukul 03.00 WIB.

Kedua pelaku ditangkap pada Rabu, 2 September 2026, di lokasi berbeda.

"Kedua pelaku mengakui melakukan pencurian tersebut," kaa Yaqin, Minggu, 5 September 2026.

Yaqin mengatakan para pelaku mencuri berbagai jenis rokok dan uang tunai sekitar Rp3 juta dari toko tersebut.

Sebelum kejadian, pemilik toko bernama Hartono meninggalkan tokonya pada Minggu, 30 Agustus 2026, sekitar pukul 14.00 WIB dan pulang ke rumah.

Keesokan harinya, istri Hartono memeriksa kamera CCTV toko. Ia mendapati posisi kamera telah berubah arah.

Merasa curiga, Hartono kemudian datang ke toko untuk memeriksa kondisi di dalamnya.

"Pelapor membuka toko serta mengecek keseluruhan isi toko miliknya, dan melihat sebagian isi toko telah hilang," jelasnya.

Hartono kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Area pada hari yang sama.

Kanit Reskrim Polsek Medan Area Iptu Khairul Fajri Lubis mengatakan polisi langsung melakukan penyelidikan setelah menerima laporan.

Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap Dedi di sebuah rumah kosong di Jalan Emas, Kecamatan Medan Area. Saat ditangkap, Dedi disebut sedang tidur.

Dalam pemeriksaan, Dedi mengaku melakukan pencurian bersama dua rekannya, yakni Harianto dan seseorang berinisial I.

Polisi kemudian mencari Harianto. Ia ditangkap di sebuah rumah kosong di Jalan Denai, Kecamatan Medan Area.

"Sesampainya di objek yang dimaksud, personel menemukan pelaku (Harianto) sedang berada di dalam kamar mandi kosong. Selanjutnya tim opsnal mengamankan pelaku," jelasnya.

Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan pelaku lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku masuk ke bagian belakang ruko dengan terlebih dahulu memanjat tembok gang setinggi sekitar 2 meter.

Setelah berada di belakang ruko, mereka menggunakan tangga kayu untuk mencapai lantai dua.

Para pelaku kemudian mencongkel ventilasi besi kamar mandi menggunakan linggis.

"Pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok gang belakang ruko setinggi 2 meter. Lalu, masuk ke dalam lorong belakang ruko bersama dua rekannya. Selanjutnya pelaku naik ke atas menggunakan tangga kayu sambil mencongkel ventilasi besi kamar mandi menggunakan linggis," jelasnya.

Setelah ventilasi terbuka, para pelaku masuk ke dalam ruko. Mereka mengambil puluhan bungkus rokok dan uang dari gudang di lantai dua serta toko di lantai satu.

Barang hasil curian tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung.

Setelah menjalankan aksinya, Dedi menjual rokok milik korban ke salah satu toko dengan harga Rp10 juta.

Dari hasil penjualan tersebut, Dedi mengaku memperoleh bagian Rp2 juta. Sementara Harianto mendapatkan Rp1,8 juta.

Polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk mencari pelaku lain yang disebut terlibat dalam pencurian.

"Kedua pelaku mengakui bahwa sebagian hasil pembagian uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba," pungkasnya.* (d/ad)

TAPTENG – Lima partai politik di Kabupaten Tapanuli Tengah mendesak Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang disebut masih rendah.

Kelima partai tersebut adalah Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN.

Baca Juga:

• Jokowi dan Politik Perhatian

Pernyataan tersebut diketahui melalui video yang beredar di media sosial dan dilihat pada Sabtu, 5 September 2026.

Dalam video itu, perwakilan lima partai menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka soroti di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang mengatakan lima partai tersebut duduk bersama untuk menyikapi kondisi pemerintahan di Tapanuli Tengah.

"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Hazmi dalam video.

Hazmi mengatakan penyerapan APBD Tapanuli Tengah 2026 disebut baru mencapai sekitar 30 persen hingga Agustus.

Kondisi tersebut membuat lima partai menilai pengelolaan anggaran pemerintah daerah belum berjalan secara profesional.

"Untuk itu kami lima partai ingin menyampaikan sikap bersama, pertama kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD dan dalam hal ini bisa diketahui dari informasi yang diperoleh bahwa penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 sampai bulan Agustus hanya mencapai 30 persen," ucapnya.

Menurut Hazmi, rendahnya penyerapan anggaran tersebut juga berkaitan dengan pemanggilan dan peringatan terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah oleh Kementerian Dalam Negeri.

Selain persoalan APBD, lima partai tersebut menyoroti penanganan bencana banjir di Tapanuli Tengah.

Mereka menilai penanganan dan distribusi bantuan kepada korban banjir belum berjalan dengan baik.

Hazmi mengatakan pihaknya menyesalkan kondisi penanganan bencana serta penyaluran bantuan yang disebut menimbulkan keluhan dari masyarakat.

"Kedua kami menyesalkan penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat lambat serta amburadul dan begitu juga sangat menyesalkan amburadulnya penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir, sehingga sampai saat ini banyak masyarakat yang mengeluh dan melakukan protes," ujarnya.

Lima partai tersebut juga mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merealisasikan rekomendasi DPRD terkait bantuan bagi korban banjir dan pemberian beasiswa melalui APBD.

Menurut Hazmi, rekomendasi tersebut disetujui seluruh partai politik di DPRD Tapanuli Tengah, kecuali PDIP.

Kelima partai politik itu menyatakan bersedia berdiskusi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membedah APBD 2025 dan 2026.

Namun, mereka mengusulkan agar pembahasan tersebut melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Polri, Kejaksaan, pengamat anggaran, serta para pimpinan partai politik.

Selain itu, Hazmi menyampaikan adanya rencana untuk mengambil langkah hukum terkait dugaan penyelewengan anggaran.

Ia juga menyebut wacana langkah politik melalui DPRD hingga pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah.

"Kami juga akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapanuli Tengah Masinton beserta OPD nya ke aparat penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada dan juga kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah saudara Masinton Pasaribu," tuturnya.

Saat dihubungi, Hazmi mengatakan wacana pemakzulan tersebut belum menjadi langkah yang langsung dilakukan.

Menurut dia, lima partai masih melihat perkembangan dan memberikan kesempatan kepada Masinton untuk memperbaiki penyerapan anggaran.

"Jadikan sebelum sampai ke poin wacana memakzulkan itu, akan mengambil langkah-langkah politik di DPRD. Kita lihat dulu, ini kan masalah pemerintahan ini sebaiknya di DPRD dulu, bagaimana dia bisa meningkatkan penyerapan anggaran yang rendah, kalau nanti tidak mau memperbaiki (penyerapan anggaran) barulah kita masuk ke poin keduanya wacana Pemakzulan," sebut Hazmi Arif Simatupang, Sabtu, 5 September 2026.

Sementara itu, Ketua Golkar Tapteng Joneri Sihite mengatakan partainya belum mengambil sikap untuk mengarah pada pemakzulan Masinton Pasaribu.

Menurut Joneri, pihaknya masih meminta pendapat dan arahan dari pimpinan partai.

"Kalau sampai ke sana sih terlalu apa sih, kalau kami prinsip minta pendapat dulu minta arahan dulu ke petinggi-petinggi kami," ucap Joneri Sihite.

Joneri yang juga Wakil Ketua DPRD Tapteng mengatakan polemik tersebut berkaitan dengan persoalan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Menurut dia, persoalan itu muncul setelah kepala daerah dan DPRD Tapteng tidak mencapai persetujuan bersama mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD dalam dua tahun terakhir.

Joneri mengatakan Golkar telah berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk membahas persoalan tersebut.

"Masalah Perkada, kemarin saya sudah komunikasikan dengan Gubernur mau berbincang masalah ini, kalau nggak ada konpromi lagi merasa paling benar ya bisa aja arah ke sana," ujarnya.

Ketua PKB Tapteng Abdul Rahman Sibuea belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pernyataan lima partai yang beredar dalam video tersebut.

Ia mengatakan masih menunggu respons dari Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

"Kita lihat dulu apa respons bupati," tutur Abdul Rahman Sibuea melalui pesan singkat.

Sementara itu, Ketua NasDem Tapteng Rahmansyah Sibarani dan Ketua PAN Tapteng Martanto Siregar belum merespons.

Keduanya terlihat berada dalam video pernyataan bersama lima partai tersebut.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan dari Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengenai desakan lima partai politik tersebut.* (d/ad)

MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendorong kepengurusan baru Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Sumut menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan karya nyata bagi masyarakat.

Surya berharap ICMI Muda Sumut dapat mengambil peran sebagai motor penggerak pembangunan daerah sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan.

Baca Juga:

• Viral Anak Disebut Tak Dapat Kamar di RSU Muhammadiyah Medan, Ini Penjelasan Dinkes

Majelis Pimpinan Pusat (MPP) ICMI melantik kepengurusan baru MPW ICMI Muda Sumut.

Dalam pelantikan tersebut, Ilham Suheri Situmorang dilantik sebagai Ketua Umum, Raden M. Khalid Prabowo sebagai Sekretaris Umum, dan Kahfi Aulia sebagai Bendahara.

"Ini bukan cuma seremonial, kalian harus amanah, komitmen dari awal, bertanggung jawab dan yang terpenting adalah tunjukkan karya nyata kalian," kata Surya saat pelantikan.

Surya mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menjawab berbagai perubahan yang terjadi saat ini.

Perkembangan teknologi, dinamika ekonomi global, kecerdasan buatan atau AI, hingga konflik di berbagai belahan dunia menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama.

Menurut dia, kondisi tersebut membutuhkan lahirnya inovasi dan gagasan baru dari para cendekia muda.

"Perkembangan teknologi, dinamika ekonomi global, AI, perang dan lain sebagainya, tantangan ini perlu kita jawab bersama, dan sebagai anak muda inovasi dan ide-ide baru perlu lahir dari cendikia-cendekia seperti kalian," kata Surya.

Karena itu, Surya berharap ICMI Muda Sumut tidak hanya menjalankan kegiatan organisasi secara rutin.

Organisasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan ikut mendukung pembangunan Sumatera Utara.

Ketua Umum MPW ICMI Muda Sumut Ilham Suheri Situmorang mengatakan pemberantasan narkoba menjadi salah satu fokus organisasi yang dipimpinnya.

Menurut Suheri, penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan serius karena dapat merusak masa depan generasi muda Sumatera Utara.

"Kita menjadi daerah teratas dalam penyalahgunaan narkoba, kami ingin narkoba benar-benar diberantas, dimitigasi, tetapi tentu kami tidak bisa berjalan sendiri, berkolaborasi dengan seluruh pihak," kata Suheri.

Ia menegaskan pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.

Karena itu, ICMI Muda Sumut akan mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pencegahan dan mitigasi penyalahgunaan narkoba.

Suheri mengatakan ICMI Muda Sumut siap mengambil bagian dalam upaya tersebut melalui kontribusi dan program organisasi.

Pelantikan kepengurusan baru MPW ICMI Muda Sumut tersebut turut dihadiri Ketua Presidium MPP ICMI Muda Tumpal Panggabean, Anggota DPRD Sumut Defri Noval Pasaribu, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara.

Hadir pula Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, pimpinan perguruan tinggi se-Sumatera Utara, serta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kepengurusan baru ICMI Muda Sumut periode ini diharapkan dapat memperkuat peran cendekiawan muda dalam pembangunan daerah, terutama melalui inovasi, kolaborasi, dan program yang menyentuh persoalan masyarakat.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Kota Medan mengembangkan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) menjadi kegiatan seni dan budaya yang digelar secara rutin.

Rico menilai Pesparani tidak seharusnya hanya diselenggarakan menjelang perlombaan tingkat nasional.

Baca Juga:

• Viral Anak Disebut Tak Dapat Kamar di RSU Muhammadiyah Medan, Ini Penjelasan Dinkes

Hal itu disampaikan Rico saat melantik Pengurus LP3KD Kota Medan periode 2025–2030 di Gedung Catholic Center, Jalan Mataram, Medan, Sabtu, 5 September 2026.

Pelantikan tersebut mengusung tema "Berjalan Bersama dalam Harmoni, Mewartakan Kasih dalam Satu Irama."

Rico mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik.

Ia berharap kepengurusan di bawah Ketua LP3KD Kota Medan Antonius Devolis Tumanggor dapat membawa organisasi semakin berkembang.

"Atas nama Pemko Medan, saya mengucapkan selamat kepada pengurus LP3KD yang baru saja dilantik dan akan menjalankan tugasnya hingga tahun 2030. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan menjadikan Pesparani ini hal yang begitu bermakna untuk Kota Medan," kata Rico Waas.

Menurut Rico, LP3KD memiliki tantangan besar untuk mengembangkan Pesparani di Kota Medan.

Namun, ia yakin pengurus baru mampu menjalankan amanah tersebut.

Rico secara khusus meminta kegiatan Pesparani diperbanyak.

Menurut dia, potensi paduan suara dan seni yang dimiliki umat Katolik perlu mendapat ruang untuk berkembang secara berkelanjutan.

"Untuk Pesparani sendiri, terutama LP3KD, kami berharap pergerakan Pesparani, terutama karena ada unsur kesenian di dalamnya, terutama paduan suara, kami ingin bergerak lebih progresif lagi untuk Kota Medan," ujar Rico Waas.

Rico menilai Pesparani tidak cukup hanya digelar satu kali dalam setahun atau saat menghadapi perlombaan tingkat nasional.

Ia ingin ada agenda rutin yang sekaligus menjadi wadah pembinaan dan memperkenalkan seni paduan suara kepada masyarakat luas.

"Harus ada kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan. Untuk itu Pemerintah Kota Medan berkeinginan sekali agar nantinya kerja sama dengan LP3KD bisa dilaksanakan agar ada kegiatan rutin yang terus-menerus untuk Pesparani," jelas Rico Waas.

Rico bahkan membayangkan Kota Medan memiliki tempat khusus yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seni, mulai dari Pesparani, Pesparawi, paduan suara hingga orkestra.

Menurut dia, tempat tersebut idealnya memiliki kualitas akustik yang baik sehingga dapat menunjang penampilan para seniman.

Fasilitas itu juga diharapkan menjadi ruang pertunjukan yang bisa menarik masyarakat.

"Dengan adanya ruang pertunjukan dan agenda yang rutin, Rico berharap kegiatan Pesparani tidak hanya dinikmati komunitas internal, tetapi juga dapat menjadi salah satu daya tarik seni dan budaya Kota Medan", ucap Rico Waas.

Rico mengatakan Kota Medan memiliki talenta paduan suara yang mampu bersaing hingga tingkat nasional.

Kebiasaan masyarakat yang dekat dengan aktivitas bernyanyi dinilai menjadi salah satu modal budaya yang dapat dikembangkan.

Karena itu, ia mendorong LP3KD memperkuat pembinaan melalui pelatihan yang lebih serius dan berkelanjutan.

"Terkait perlombaan Pesparani tingkat Provinsi maupun nasional, kami berharap Pesparani dari Medan akan disegani di pulau-pulau lain, akan disegani di Indonesia. Siapapun yang dari Kota Medan ini harus bisa menjadi paduan suara yang benar-benar dihormati," harap Rico Waas.

Selain pembinaan, Rico mendorong Pesparani lebih sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan Pemerintah Kota Medan.

Menurut dia, penampilan paduan suara dapat memberikan nuansa emosional sekaligus memperkaya rangkaian acara pemerintah.

Sementara itu, Ketua LP3KD Kota Medan Antonius Devolis Tumanggor mengaku bangga sekaligus terharu atas perhatian Pemerintah Kota Medan terhadap keberadaan LP3KD.

Antonius mengingatkan seluruh pengurus agar semangat dalam menjalankan organisasi tidak hanya muncul di awal kepengurusan.

Ia mendorong pengurus menjalankan program nyata dan melakukan konsolidasi hingga tingkat basis.

"Mari kita bergandengan tangan. Jangan seperti kembang api yang buss meledak lalu habis. Kita harus jalankan program-program nyata, melakukan konsolidasi ke setiap paroki dan stasi, serta merangkul para pastor dan dewan paroki agar semua bisa tersenyum riang gembira," tegasnya.

Menurut Antonius, kepengurusan baru LP3KD Kota Medan berkomitmen untuk terus membina pengembangan musik liturgi Katolik.

Organisasi tersebut juga akan mempererat sinergi antara gereja dan pemerintah daerah demi kemajuan bersama.* (ad)

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II-06 Jakarta membatalkan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap dua anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Kedua terdakwa tersebut adalah Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono.

Baca Juga:

• Pemecatan 2 Prajurit TNI Dibatalkan dan Hukuman Dikurangi, Koalisi Desak MA dan KY Turun Tangan

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Edi dan Budhi masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Hakim menilai keduanya masih memiliki potensi untuk dibina dan memperbaiki diri.

Salah satu dasar pertimbangan hakim adalah hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan Pusat Psikologi TNI selama proses penyidikan.

Pemeriksaan tersebut menunjukkan Edi dan Budhi tidak memiliki gangguan kepribadian patologis maupun kecenderungan perilaku antisosial yang menetap.

Hasil pemeriksaan psikologi juga dinilai menunjukkan bahwa keduanya masih mampu beradaptasi secara sosial, melakukan evaluasi diri, dan menyadari kesalahan yang telah dilakukan.

"Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masih memiliki kemampuan untuk dibina, beradaptasi secara sosial, mampu melakukan evaluasi diri, menyadari kesalahan yang telah dilakukan, serta memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalani proses pembinaan dan rehabilitasi moral maupun sosial dan perilaku secara efektif," ujar Hakim dalam putusannya, Sabtu, 5 September 2026.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa Edi dan Budhi bukan residivis. Keduanya disebut tidak memiliki riwayat pelanggaran berat selama menjalani dinas.

Dalam persidangan, kedua terdakwa juga mengakui perbuatannya. Mereka dinilai bersikap kooperatif dan menunjukkan penyesalan atas tindakan yang dilakukan.

Rekam jejak pengabdian Edi dan Budhi selama menjadi prajurit TNI turut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara banding tersebut.

Hakim juga mempertimbangkan kondisi keluarga keduanya.

Edi dan Budhi masing-masing berstatus sebagai suami dan ayah sekaligus menjadi tulang punggung keluarga.

Dalam putusannya, majelis hakim turut mencatat kondisi Andrie Yunus yang mengalami luka akibat peristiwa penyiraman air keras tersebut.

Namun, hakim menyebut Andrie tidak pernah hadir dan diperiksa dalam persidangan.

Karena itu, kondisi medis korban dinilai tidak diuji secara langsung melalui pemeriksaan saksi korban maupun pembuktian medis yang memadai di persidangan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat banding menyatakan Edi dan Budhi masih dapat dipertahankan sebagai prajurit TNI.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dipandang masih dapat untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI," ujar Hakim.

Majelis hakim kemudian menilai pidana tambahan berupa pemecatan yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak tepat.

Hukuman tersebut akhirnya ditiadakan.

Pada tingkat pertama, Serda Edi Sudarko dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan pemecatan dari dinas militer.

Sementara itu, Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara disertai pidana tambahan berupa pemecatan.

Dalam putusan banding, hukuman Edi dikurangi menjadi dua tahun enam bulan penjara. Adapun hukuman Budhi dikurangi menjadi dua tahun penjara.

Dengan putusan tersebut, keduanya tetap menjalani pidana penjara, tetapi tidak lagi mendapatkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Majelis hakim menyatakan perubahan hukuman tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan perbaikan pelaku dan pemulihan hubungan sosial.

"Dengan hadirnya KUHP Nasional yang baru tersebut memiliki arti yang sangat penting dalam perspektif hukum pidana modern," ujar Hakim dalam putusannya, Sabtu, 5 September 2026.

Majelis hakim kemudian menerima dan mengabulkan permohonan banding Edi dan Budhi terkait pengurangan pidana serta penghapusan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap empat anggota BAIS TNI yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdia menyatakan keempat terdakwa terbukti menganiaya Andrie Yunus dengan didahului perencanaan.

Putusan tersebut dibacakan pada Rabu, 10 Juni 2026.

"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidier, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu," putus Fredy di muka persidangan, Rabu.

Dua terdakwa, yakni Edi dan Budhi, sebelumnya dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari kesatuan.

"Terdakwa Budhi Hariyanto pidana pokok penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan, dipecat dari dinas militer," jelas Fredy.

Sementara itu, Nandala Dwi Prasetya dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Adapun Sami Lakka dihukum satu tahun enam bulan penjara.

Dalam persidangan terungkap bahwa para terdakwa menganggap tindakan Andrie Yunus yang mengganggu jalannya rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont pada 16 Maret 2026 sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi TNI.

Rencana penyiraman air keras disebut mulai dibicarakan ketika Edi Sudarko bertemu Budhi Hariyanto di Masjid Al Ikhlas BAIS TNI pada Senin, 9 Maret 2026, sekitar pukul 13.00 WIB.

Saat itu, Edi awalnya berniat memukul Andrie Yunus sebagai bentuk pelajaran karena menganggap korban telah menghina institusi TNI.

Namun, Budhi berkata "jangan dipukuli tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat".

Usulan tersebut kemudian disepakati. Edi bersedia menjadi eksekutor penyiraman, sedangkan Budhi dan Nandala Dwi turut terlibat dalam perencanaan aksi.

Edi kemudian mencari informasi mengenai kegiatan Andrie Yunus melalui Google. Mereka menemukan aktivitas rutin Andrie yang kerap mengikuti acara Kamisan di Monas.

Nandala Dwi kemudian membagi tugas. Edi dan Budhi bertugas mencari Andrie di Kantor KontraS, sedangkan Nandala dan Sami menuju kantor YLBHI.* (km/ad)

SERANG – Warga di pesisir Pantai Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, masih merasakan getaran dan suara gemuruh dari aktivitas Gunung Anak Krakatau pada Sabtu, 5 September 2026 malam.

Namun, intensitas getaran dan suara gemuruh disebut tidak sekuat yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu pagi.

Baca Juga:

• Ajaib! 2 Korban Diselamatkan Setelah 10 Hari Terjebak Banjir Bandang Nepal

Getaran tersebut membuat kaca jendela rumahnya kembali bergetar.

"Sampai jam 18.30 WIB ini, masih terasa sesekali ada getaran, kaca jendela masih bergetar. Tapi, tidak kencang seperti pagi tadi," kata Asih.

Menurut Asih, suara gemuruh dari aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda juga masih terdengar dari kampungnya, meski dengan intensitas lebih kecil.

Ia mengatakan suara gemuruh dan aktivitas erupsi terdengar lebih jelas dari wilayah Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka.

Informasi tersebut diketahui dari status WhatsApp rekannya.

"Ini masih terdengar gemuruh, tapi dari Pasauran kedengeran dan terlihat apinya," ujar Asih.

Warga lainnya, Zidhan Ramadhan, 24 tahun, yang bekerja di salah satu hotel di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, juga mengaku mendengar suara dentuman sejak sekitar pukul 16.00 WIB hingga malam.

"Iya betul terdengar lagi suara dentuman, tapi enggak sebesar pagi tadi. Tadi mulai jam 16.00 WIB." ujar dia.

Selain suara dentuman, Zidhan mengatakan kondisi langit di kawasan pesisir Anyer hingga Cinangka tampak gelap dan berkabut.

Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau.

"Kata orang sekitar sini mah abu. Biasanya jam 4 sore itu masih panas, engga gelap kaya gini," ucap Zidan mengirimkan video suasana langit Pasauran.

Zidhan juga mengatakan sejumlah tamu hotel tempatnya bekerja sempat panik. Namun, sebagian lainnya tetap melanjutkan aktivitas berlibur.

Sebagian wilayah Banten turut terdampak abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banten Lutfi Mujahidin mengatakan analisis BMKG melalui RGB Citra Himawari pada Sabtu, 5 September 2026 pukul 16.00 WIB menunjukkan abu vulkanik telah menyebar ke sebagian wilayah Banten.

"Kalau melihat data dalam peta itu, semua pesisir pantai barat terdampak, abu vulkanik yang pasti tersebar pesisir barat Pandeglang dan pesisir barat Serang," kata Lutfi, Sabtu.

Berdasarkan laporan BMKG, sebaran abu dari permukaan hingga ketinggian 20.000 kaki teramati bergerak ke arah tenggara-selatan.

Sebaran tersebut mencakup sebagian wilayah Banten dan Jawa Barat serta perairan di sekitarnya.

Sementara itu, abu pada lapisan permukaan hingga ketinggian 50.000 kaki teramati bergerak ke arah barat daya-barat laut.

Sebarannya mencakup sebagian Lampung dan Banten, Selat Sunda bagian selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat Lampung dan Banten.

BPBD Banten mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak abu vulkanik menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah.

"Kita ajak masyarakat yang beraktifitas diluar rumah menggunakan masker," ujar Lutfi.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau Pasauran, Serang, Muhammad Dika, sebelumnya menjelaskan suara dentuman yang terdengar hingga kawasan pesisir Anyer dan Labuan berkaitan dengan aktivitas erupsi.

Menurut Dika, suara tersebut bukan berasal dari gempa bumi ataupun pergerakan tanah. Suara terdengar akibat gelombang hasil erupsi yang merambat melalui udara.

"Jadi, bukan dari dentuman gempa bumi atau gerakan tanah, namun dentuman rambatan udara yang berasal dari letusan Gunung Anak Krakatau yang terasa di pesisir Pantai Banten," kata Dika.

Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda mengalami erupsi sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari.

Aktivitas vulkanik tersebut berlangsung selama beberapa jam dan menghasilkan lontaran material pijar serta abu vulkanik.

Berdasarkan catatan pemantauan PVMBG, erupsi tercatat berlangsung dari Jumat, 4 September 2026 pukul 23.07 WIB hingga Sabtu, 5 September 2026 pukul 04.40 WIB.

Kepala PVMBG Kementerian ESDM, Rita Susilawati, mengatakan erupsi tersebut merupakan aktivitas yang menghasilkan lontaran batu pijar dan abu vulkanik.

"Erupsi Krakatau ini menghasilkan lontaran batu pijar dan abu vulkanik," kata Rita.

Petugas juga melihat semburan berwarna merah dari Gunung Anak Krakatau. Namun, tinggi kolom erupsi tidak dapat diamati secara akurat.

"Tinggi kolom erupsi tidak dapat kami amati, namun secara visual terlihat warna merah menyala dari semburan erupsi secara terus-menerus," ujarnya.

Meski aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat, PVMBG memastikan kondisi tubuh gunung saat ini tidak menunjukkan indikasi keruntuhan besar yang berpotensi memicu tsunami.

Rita mengatakan struktur Gunung Anak Krakatau relatif stabil sejak mengalami pertumbuhan setelah erupsi besar pada 2018.

"Pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau pasca-erupsi 22 Desember 2018 masih relatif kecil dan tidak berpotensi mengalami keruntuhan skala besar yang dapat memicu tsunami," ujar Rita, Sabtu, 5 September 2026.

Kekhawatiran mengenai tsunami kembali muncul karena Gunung Anak Krakatau memiliki sejarah memicu tsunami, termasuk pada 22 Desember 2018 ketika sebagian tubuh gunung runtuh.

"Jadi kekhawatiran mengenai potensi tsunami ini muncul, karena Gunung Anak Krakatau memiliki sejarah pernah memicu tsunami akibat runtuhnya sebagian tubuh gunung pada 22 Desember 2018," ucapnya.

"Namun kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini berbeda," tambahnya.

Meski demikian, PVMBG tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas dan perubahan bentuk Gunung Anak Krakatau.

"Meskipun demikian, perkembangan aktivitas dan perubahan morfologi gunung tetap kami pantau secara intensif," katanya.

Gunung Anak Krakatau merupakan gunung api aktif tipe A yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Pemantauan aktivitas gunung dilakukan melalui dua pos utama, yakni Pos Pengamatan di Kalianda, Lampung Selatan, dan Pasauran, Kabupaten Serang, Banten.

Masyarakat di wilayah yang terdampak abu vulkanik diimbau mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang serta menggunakan masker ketika berada di luar ruangan.* (km/ad)

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) memeriksa seluruh proses hingga pertimbangan putusan banding dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Koalisi meminta pemeriksaan dilakukan secara serius, terbuka, dan akuntabel.

Baca Juga:

• Ajaib! 2 Korban Diselamatkan Setelah 10 Hari Terjebak Banjir Bandang Nepal

"Mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial segera memeriksa proses serta mutu pertimbangan putusan banding secara serius, terbuka, dan akuntabel, terutama dasar pengurangan pidana dan pembatalan pemecatan," ujar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 5 September 2026.

Koalisi menilai putusan banding tersebut tidak dapat dianggap sebagai perkara biasa.

Menurut mereka, putusan itu berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan keselamatan warga yang berani melakukan pengawasan terhadap kekuasaan.

Atas dasar itu, Koalisi menyatakan menolak putusan banding yang mengurangi hukuman penjara dan membatalkan pemecatan terhadap dua prajurit TNI tersebut.

"Menolak putusan banding yang memangkas pidana penjara dan membatalkan pemecatan kedua pelaku. Putusan tersebut tidak sebanding dengan beratnya serangan, penderitaan korban, serta kebutuhan mendesak akan efek jera dan jaminan ketidakberulangan," kata Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Koalisi menilai persoalan dalam kasus Andrie Yunus tidak hanya berkaitan dengan pengurangan hukuman terhadap prajurit TNI.

Mereka mempertanyakan pertanggungjawaban ketika anggota militer diduga melakukan kejahatan serius terhadap warga sipil.

"Serangan air keras terhadap Andrie Yunus bukan penganiayaan biasa. Ini adalah serangan terencana terhadap seorang pembela HAM, yang menimbulkan luka berat, membatasi kehidupan korban, dan menebar ketakutan kepada siapa pun yang berani mengawasi kekuasaan," kata Koalisi Masyarakat Sipil.

Koalisi kemudian mendorong negara mengungkap kemungkinan tanggung jawab yang lebih luas dalam perkara tersebut.

Hal yang diminta untuk ditelusuri antara lain rantai perintah, motif, perencanaan, penggunaan sumber daya, hingga kemungkinan keterlibatan atasan.

"Negara wajib mengungkap rantai perintah, motif, perencanaan, penggunaan sumber daya, dan kemungkinan tanggung jawab atasan. Tanpa pengungkapan menyeluruh, kebenaran akan tetap terpotong dan akuntabilitas hanya menyentuh mereka yang berada di lapisan paling bawah," ujar Koalisi.

Selain meminta pemeriksaan terhadap putusan banding, Koalisi mendesak pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Koalisi meminta kewenangan peradilan militer dibatasi untuk menangani tindak pidana militer.

Sementara itu, tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI, khususnya terhadap warga sipil, dinilai semestinya diperiksa melalui peradilan umum.

"Reformasi 1998 telah memberi arah yang jelas: prajurit TNI semestinya diadili di peradilan militer hanya untuk pelanggaran pidana militer, sedangkan tindak pidana umum harus diperiksa di peradilan umum," pungkas Koalisi Masyarakat Sipil.

Sebelumnya, banding yang diajukan empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dikabulkan.

Dalam putusan banding, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II-06 Jakarta membatalkan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono.

Hukuman penjara keduanya juga dikurangi.

Edi Sudarko sebelumnya dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Dalam putusan banding, hukumannya menjadi dua tahun enam bulan.

Sementara itu, hukuman Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono dikurangi dari dua tahun enam bulan menjadi dua tahun penjara.

Putusan tersebut tercantum dalam Putusan Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026 yang dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Militer.

Putusan banding tersebut kemudian menuai sorotan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang meminta proses serta pertimbangan hakim diperiksa secara terbuka dan akuntabel.* (km/ad)

NEPAL – Tim penyelamat di Nepal berhasil menyelamatkan dua orang yang bertahan hidup setelah banjir bandang dahsyat menerjang wilayah tersebut sekitar 10 hari lalu.

Kedua korban yang berhasil diselamatkan itu terdiri atas seorang warga negara China yang ditemukan di dalam terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air dan seorang perempuan Nepal yang ditemukan dari rumahnya yang tertimbun lumpur serta puing-puing.

Baca Juga:

• Korban Tewas Banjir Bandang dan Longsor Nepal-China Capai 1.290 Orang, 5.614 Masih Hilang

Penyelamatan dilakukan tim yang terdiri atas personel Angkatan Darat Nepal dan para ahli asing.

Informasi tersebut disampaikan militer Nepal dalam pernyataannya, seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu, 5 September 2026.

Sebuah foto yang dipublikasikan militer Nepal melalui halaman Facebook menunjukkan Luhaitao setelah berhasil dievakuasi.

Dalam foto tersebut, pria itu terlihat merangkul bahu dua petugas penyelamat.

"Kesehatannya saat ini sedang dinilai dan operasi pencarian dan penyelamatan lainnya terus berlanjut," kata militer Nepal.

Luhaitao merupakan salah satu dari ratusan pekerja pembangkit listrik tenaga air yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah gelombang air dan lumpur menerjang kawasan perbatasan China-Nepal.

Banjir dahsyat tersebut terjadi setelah runtuhnya gletser dan batuan besar pada 26 Agustus.

Penyelamatan juga dilakukan terhadap Chandrika Shrestha, perempuan Nepal berusia 64 tahun.

Chandrika ditemukan anggota Pasukan Polisi Bersenjata Nepal ketika petugas membersihkan area di distrik Nuwakot.

Saat ditemukan, rumahnya telah tertimbun lumpur dan puing-puing akibat bencana.

"Tim polisi menemukannya saat mereka membersihkan area tersebut. Dia telah diterbangkan ke Kathmandu untuk perawatan," kata wakil kepala polisi Iqbal Hawari kepada AFP.

Video yang dirilis Pasukan Polisi Bersenjata Nepal memperlihatkan sebagian rumah Chandrika yang masih terlihat.

Bagian bawah bangunan tersebut tampak terendam lumpur tebal.

Penyelamatan dua korban tersebut menambah harapan di tengah operasi pencarian yang masih berlangsung di sejumlah lokasi terdampak bencana.

Sehari sebelumnya, Jumat, 4 September 2026, dua pekerja pembangkit listrik tenaga air Nepal juga berhasil diselamatkan dari terowongan Trishuli 3A.

Kedua pekerja tersebut kemudian dilaporkan berada dalam kondisi stabil dan menjalani perawatan di rumah sakit di Kathmandu.

Tim penyelamat masih melakukan pencarian di sejumlah lokasi lain. Sedikitnya 12 proyek pembangkit listrik tenaga air dilaporkan hancur akibat banjir.

Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar di Nepal dan China.

Berdasarkan data badan penanggulangan bencana nasional Nepal, sebanyak 1.344 jenazah telah ditemukan. Sekitar 5.000 orang lainnya masih dilaporkan hilang.

Sementara itu, media pemerintah China melaporkan 31 orang meninggal dunia dan 531 orang masih hilang.

Dengan demikian, jumlah korban meninggal di Nepal dan China mencapai sedikitnya 1.375 orang, sementara lebih dari 5.500 orang masih dinyatakan hilang.

Operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan korban yang masih mungkin bertahan hidup maupun mereka yang belum ditemukan setelah banjir bandang menerjang kawasan tersebut.* (d/ad)

MEDAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan menanggapi keluhan orang tua pasien anak yang viral setelah disebut tidak mendapatkan kamar di Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pelaksana Tugas Kepala Dinkes Kota Medan dr. Irliyan Saputra melalui Kepala Seksi Rujukan Pelayanan Kesehatan Dinkes Medan, Roida Sitinjak, mengatakan ketersediaan kamar di rumah sakit tersebut sebenarnya ada.

Baca Juga:

• Aktivitas Gunung Sinabung Masih Tinggi, Pengungsi Mulai Keluhkan Gangguan Kesehatan

Menurut Roida, keluhan muncul karena orang tua pasien melihat pasien yang datang belakangan justru mendapatkan kamar lebih dahulu.

Roida menjelaskan pasien tersebut memang datang lebih lama, tetapi sebelumnya juga telah menunggu antrean untuk mendapatkan kamar.

Pada saat kejadian, pasien yang sebelumnya menempati kamar sudah diperbolehkan pulang oleh dokter pada pukul 11.00 WIB.

Namun, pasien belum langsung meninggalkan rumah sakit karena masih berbenah dan menunggu jemputan.

Kamar tersebut baru benar-benar kosong sekitar pukul 14.00 WIB.

Menurut Roida, kamar kemudian diberikan kepada pasien lain yang telah diperbolehkan pulang lebih dahulu.

"Selisih waktunya hanya sekitar setengah jam. Kamar sudah ada, tetapi yang bersangkutan tidak sabar. Kemudian anaknya dibawa ke luar gedung dan memviralkan kejadian ini," jelas Roida.

Dinkes Medan juga memperoleh informasi bahwa pasien anak tersebut mengalami demam.

Namun, menurut Roida, pasien telah mendapatkan penanganan medis ketika berada di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Pasien juga telah dipasangi infus saat berada di IGD.

Roida mengatakan pihaknya turut melihat rekaman kamera pengawas atau CCTV untuk mengetahui kronologi penanganan pasien tersebut.

Berdasarkan rekaman CCTV, kata dia, sekitar lima menit setelah pasien tiba, dokter langsung melakukan pemeriksaan.

Hal tersebut disampaikan Dinkes Medan untuk menjelaskan bahwa pasien tidak dibiarkan tanpa mendapatkan penanganan medis ketika berada di rumah sakit.

Sebelumnya, sebuah video mengenai kejadian tersebut viral di media sosial TikTok. Video itu diunggah oleh akun @lily.flower301.

Dalam video tersebut terlihat seorang anak perempuan mengenakan pakaian putih didampingi seorang wanita berbaju merah.

Keduanya tampak berada di depan gedung RSU Muhammadiyah.

Anak perempuan tersebut terlihat menangis dalam video yang kemudian mendapat perhatian warganet.

Dalam keterangan unggahan, pengunggah menyebut anaknya tidak diperbolehkan masuk kamar, sementara pasien lain diperbolehkan mendapatkan kamar.

Keluhan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Dinkes Kota Medan.

Pemerintah daerah menyatakan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan antrean dan waktu kamar kosong, sementara pasien anak disebut telah mendapatkan penanganan medis di IGD.* (mi/ad)