JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan cita-citanya untuk membangun Polri yang lebih dekat dengan masyarakat.

Salah satu yang ditekankannya adalah pelayanan kepada korban kejahatan.

Baca Juga:

• Ini Daftar 19 Kapolda yang Diganti Kapolri Suyudi: Sonny Irawan Pimpin Polda Sumut, Whisnu Hermawan Jadi Wairwasum

Hal tersebut disampaikan Suyudi saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di hadapan Komisi III DPR RI sebelum dilantik menjadi Kapolri, Kamis, 1 Oktober 2026.

Menurut Suyudi, cita-citanya sebagai pemimpin Polri sebenarnya sederhana. Ia ingin anak-anak merasa aman ketika melihat polisi, bukan merasa takut.

"Ketika korban datang ke kantor polisi, ia menemukan pertolongan, bukan kerumitan," kata Suyudi, Kamis, 1 Oktober 2026.

Suyudi juga mengatakan polisi harus mampu mendengarkan kritik masyarakat tanpa kehilangan kewibawaan.

Ketika kejahatan mengancam, polisi harus berada di garis depan dengan keberanian dan profesionalisme.

"Polri hadir untuk melindungi, dekat untuk mengayomi, serta cepat untuk melayani," ujar Suyudi.

Menurut dia, Polri juga harus adil dalam menegakkan hukum, terbuka untuk diawasi, dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan.

"Polri yang kuat bukan karena ditakuti, melainkan karena dipercaya. Polri yang berwibawa, bukan karena menjaga jarak, melainkan karena hadir bersama rakyat ketika negara dibutuhkan," ungkap Suyudi.

Suyudi mengatakan menjadi polisi merupakan kehormatan.

Sementara memimpin Polri merupakan amanah, sedangkan mengabdi bersama masyarakat menjadi tujuannya.

"Semoga Allah SAW, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan perlindungan kepada kita dalam menjaga bangsa, menegakkan hukum, dan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta kesatuan Republik Indonesia," sambungnya.

Dalam paparannya di hadapan Komisi III DPR RI, Suyudi mengusung tema "polisi bersama masyarakat" sebagai gagasan kepemimpinannya di tubuh Polri.

Ia menyebut pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri melalui Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025 sebagai momentum untuk mempercepat pembenahan di tubuh kepolisian.

Menurut Suyudi, pembentukan komisi tersebut bukan untuk melemahkan Polri, melainkan memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.

"Karena itu, apabila memperoleh amanah, saya ingin melanjutkan pembenahan dengan keberanian melihat kekurangan institusi secara jernih sekaligus menjaga dan memperluas capaian yang telah dibangun para pendahulu," beber Suyudi.

"Tema yang saya usung adalah 'polisi bersama masyarakat'," imbuhnya.

Dalam pemaparannya, Suyudi juga mengungkapkan sembilan persoalan yang menurutnya perlu dijawab Polri.

Persoalan itu meliputi kepastian laporan, kesetaraan di hadapan hukum, pungutan liar dan pelayanan transaksional, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan kekuatan, fenomena no viral no justice, kepercayaan terhadap pengaduan, transparansi perkara, serta kultur pelayanan.

Menurut Suyudi, laporan polisi bagi korban bukan sekadar dokumen administratif.

Laporan merupakan bentuk harapan bahwa negara hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan hukum.

"Bagi korban, laporan polisi adalah harapan bahwa negara hadir. Pelapor berhak mengetahui perkembangan yang dapat dibuka tanpa harus mencari akses informal kepada penyidik," tutur Suyudi.

"Hukum tidak cukup hanya adil, prosesnya juga harus terlihat adil," sambungnya.

Ia mengatakan masyarakat harus didengar, dihormati, mendapatkan penjelasan, dan melihat aturan diterapkan secara konsisten.

Suyudi juga menyoroti pola pelayanan yang baru bergerak setelah sebuah kasus menjadi viral di media sosial.

Menurut dia, pola tersebut harus diubah menjadi proses yang lebih teratur.

Masyarakat cukup membuat laporan, kemudian laporan diverifikasi, ditangani, diberikan informasi perkembangannya, dan diselesaikan sesuai hukum.

"Kewenangan yang kuat harus disertai pengawasan yang kuat," papar Suyudi.

Suyudi menegaskan polisi tidak akan kehilangan kewibawaan hanya karena memberikan pelayanan dengan ramah.

Menurut dia, kewibawaan kepolisian di era modern harus dibangun melalui kompetensi, integritas, pengendalian diri, dan ketegasan yang proporsional.

Tema "polisi bersama masyarakat", kata Suyudi, menjadi doktrin kepemimpinan yang diarahkan untuk menyatukan seluruh kebijakan Polri pada satu orientasi, yakni kepentingan masyarakat.

Gagasan tersebut sekaligus menempatkan pelayanan, penegakan hukum, pengawasan, dan kepercayaan publik sebagai bagian dari pembenahan kepolisian.* (km/ad)

Oleh:Dikdik Sadikin

PADA Jumat, 2 Oktober 2026, Istana Negara kembali dipenuhi orang-orang yang mengucapkan sumpah.

Baca Juga:

• Ini Daftar 19 Kapolda yang Diganti Kapolri Suyudi: Sonny Irawan Pimpin Polda Sumut, Whisnu Hermawan Jadi Wairwasum

Di dalam barisan itu ada mantan pejabat tinggi, pengusaha, ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat: Chairul Tanjung, Sinta Nuriyah Wahid, M. Quraish Shihab, Budi Gunawan, Anwar Usman, Rocky Gerung, hingga Ignasius Jonan (ANTARA, 2 Oktober 2026).

Mungkin pemerintahan memang memerlukan banyak telinga. Namun, pertanyaannya bukan berapa banyak telinga yang tersedia.

Pertanyaannya: berapa banyak suara yang berani mengatakan sesuatu yang tak ingin didengar Presiden?

Nasihat selalu mempunyai hubungan yang aneh dengan kekuasaan.

Seorang penasihat harus cukup dekat agar suaranya terdengar, tetapi juga cukup jauh agar pandangannya tidak kabur oleh kedekatan.

Machiavelli sudah memikirkan persoalan itu hampir lima abad lalu. Dalam Bab XXIII The Prince, ia memperingatkan penguasa tentang bahaya para penjilat.

Seorang penguasa, katanya, perlu memilih orang-orang bijak dan memberi mereka kebebasan mengatakan kebenaran.

Rupanya problem Istana tidak banyak berubah. Kekuasaan tak pernah kekurangan orang yang pandai menyenangkan telinga.

Yang langka adalah seseorang yang tahu kapan harus berkata tidak.

Wantimpres mempunyai silsilah konstitusional yang panjang.

Pasal 16 UUD 1945 memberi ruang kepada Presiden untuk membentuk dewan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan.

Wantimpres kemudian diatur melalui UU No. 19 Tahun 2006.

Setelah perubahan melalui UU No. 64 Tahun 2024, jumlah anggota tidak lagi dibatasi maksimal seperti sebelumnya, melainkan ditetapkan sesuai kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Maka susunan yang besar tidak dengan sendirinya merupakan masalah hukum. Dan seharusnya bukan jumlah yang menjadi persoalan.

Negeri dengan lebih dari 280 juta penduduk dan persoalan yang membentang dari pangan sampai geopolitik memang membutuhkan banyak perspektif. P

uluhan orang dapat menjadi kekuatan jika yang hadir bukan hanya banyak kepala, tetapi juga banyak cara melihat.

Sebab sebuah ruangan dapat dipenuhi puluhan orang dan tetap hanya mempunyai satu pendapat. Irving Janis memberi nama untuk salah satu bahayanya: groupthink.

Pada 1972, ia menjelaskan bagaimana kelompok yang dihuni orang-orang cerdas sekalipun dapat menghasilkan keputusan buruk ketika dorongan mencapai kesepakatan mengalahkan keberanian menguji alternatif.

Maka problem dewan penasihat bukan semata kekurangan orang pintar. Ia bisa justru kekurangan ketidaksetujuan.

Namun, jumlah mempunyai sisi lain yang lebih sederhana: setiap kursi mempunyai harga.

Perpres No. 15 Tahun 2026 menetapkan hak keuangan Ketua dan setiap anggota Wantimpres sebesar Rp 76,5 juta per bulan, di samping fasilitas setara menteri.

Dengan 26 pejabat, hak keuangan itu setara hampir Rp 2 miliar per bulan, atau sekitar Rp 23,9 miliar dengan asumsi seluruh 26 anggota menerima hak keuangan tersebut selama dua belas bulan penuh, belum termasuk fasilitas dan dukungan kelembagaan.

Angka Rp 23,9 miliar itu bukan realisasi pengeluaran 2026. Mereka baru dilantik pada 2 Oktober.

Angka tersebut hanya menunjukkan skala biaya tahunan jika komposisi itu berlangsung selama setahun penuh.

Dan angka itu tidak dengan sendirinya mengatakan pengeluaran tersebut terlalu besar atau terlalu kecil.

Pertanyaan yang lebih penting: apa nilai publik yang diperoleh darinya?

Uang itu berasal dari APBN. Karena itu, setiap tambahan beban kelembagaan merupakan pilihan dalam menggunakan ruang fiskal yang terbatas.

Sesuatu yang sah secara anggaran belum selesai diuji hanya karena ia sah. Legalitas menjawab: bolehkah uang itu dikeluarkan?

Akuntabilitas bertanya: untuk apa, seberapa perlu, dan apa yang diperoleh rakyat darinya?

Negara lain menata mekanisme penasihat dengan desain yang berbeda.

Amerika Serikat dan India, misalnya, mempunyai badan penasihat yang lebih terspesialisasi pada persoalan ekonomi.

India menggabungkan anggota penuh waktu dan paruh waktu.

Singapura, dengan sistem ketatanegaraan yang berbeda, membagi sumber pengangkatan anggota Council of Presidential Advisers di antara beberapa institusi.

Tak satu pun model itu dapat disalin begitu saja untuk Indonesia.

Perbandingan itu juga tidak memberi jawaban berapa jumlah ideal anggota Wantimpres.

Ia hanya menunjukkan sesuatu yang lebih mendasar: mutu sebuah dewan tidak hanya ditentukan oleh siapa dan berapa orang yang duduk di dalamnya.

Desain kelembagaan menentukan bagaimana keahlian, perbedaan pandangan, dan independensi memperoleh ruang. Ada paradoks lain.

Wantimpres wajib memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, diminta ataupun tidak.

Namun, isi nasihat dan pertimbangan itu tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain. Kita dapat menghitung berapa harga kursinya.

Namun, kita tak selalu dapat mengetahui apa yang dibisikkan setelah pintu ditutup. Dan mungkin memang demikian seharusnya sebuah nasihat bekerja.

Tidak semua percakapan negara harus menjadi konferensi pers.

Presiden membutuhkan ruang tempat gagasan dapat diuji tanpa setiap kalimat segera berubah menjadi judul berita.

Di situlah paradoksnya. Biayanya dapat diketahui. Isi nasihatnya tidak dibuka kepada publik.

Kerahasiaan ruang percakapan dapat diperlukan agar orang berani berbicara terus terang.

Namun, keterbatasan akses terhadap isi nasihat tak boleh membuat lembaga yang dibiayai publik kehilangan kewajiban mempertanggungjawabkan manfaat keberadaannya.

Akuntabilitas tidak harus berarti membuka isi nasihat.

Ia dapat hadir melalui jejak kelembagaan yang menunjukkan bahwa pekerjaan dilakukan, persoalan dikaji, dan sumber daya publik digunakan untuk tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab yang tidak dibuka adalah isi nasihatnya. Bukan akuntabilitas lembaganya.

***

Namun, sebuah nasihat tidak hanya dinilai dari sistem yang menampungnya.

Ia juga membawa jejak orang yang mengucapkannya. Di antara 26 nama itu ada Anwar Usman.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu membawa pengalaman panjang sebagai hakim konstitusi.

Sejarah publik juga mencatat bahwa pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Anwar melakukan pelanggaran berat terhadap sejumlah prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam perkara yang berkaitan dengan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK (Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023). Kebetulan waktunya sulit luput dari perhatian.

Pada hari Anwar dilantik menjadi anggota Wantimpres, Mahkamah Konstitusi sedang melanjutkan pemeriksaan Perkara No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Para pemohon antara lain mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika menjadi calon wakil presiden dan meminta diskualifikasi pencalonannya serta pembatalan pelantikannya sebagai Wakil Presiden (MKRI, 2026).

Itu adalah permohonan para pemohon, bukan putusan Mahkamah. Anwar Usman adalah paman Gibran Rakabuming Raka.

Namun, berimpitnya dua peristiwa itu tidak membuktikan adanya hubungan sebab-akibat. Anwar sendiri, seusai dilantik, menegaskan tidak ingin mengintervensi ataupun diintervensi terkait perkara yang sedang berjalan di MK (ANTARA, 2 Oktober 2026).

Justru di situlah persoalannya menjadi lebih subtil. Kepercayaan terhadap lembaga publik tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya intervensi.

Ia juga tumbuh dari keyakinan bahwa independensi dijaga dan konflik kepentingan dikelola. Kini Anwar berada di ruang berbeda.

Ia tidak lagi memutus perkara konstitusi. Ia memberi pertimbangan kepada Presiden.

Maka, dewan penasihat tidak hanya berhadapan dengan pertanyaan tentang kepintaran. Ia juga berhadapan dengan kepercayaan.

Sebab nasihat kepada Presiden mungkin tidak dibuka kepada publik. Namun, rekam jejak orang yang memberikannya tersimpan dalam ingatan publik.

***

Lalu ada Rocky Gerung. Jika Anwar membawa pertanyaan tentang kepercayaan, Rocky membawa pertanyaan tentang jarak.

Seseorang yang lama berbicara dari luar pagar kini berada di dalam ruangan.

Rocky sendiri, setelah dilantik, mengatakan Wantimpres harus bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah (ANTARA, 2 Oktober 2026).

Tidak tepat mengatakan pengangkatannya membuktikan Presiden ingin dikritik. Sama tidak tepatnya menduga ia dipanggil untuk menjinakkan kritik.

Motif seperti itu hanya diketahui mereka yang mengambil keputusan.

Yang dapat diuji kelak lebih sederhana: apakah kritik masih dapat hidup setelah jarak dengan kekuasaan menjadi lebih dekat.

Dan pertanyaan itu sebenarnya berlaku bukan hanya untuk Rocky. Ia berlaku untuk seluruh Wantimpres.

Keragaman latar belakang menyediakan banyak pengalaman, tetapi pengalaman belum tentu menjadi nasihat.

Nasihat memerlukan sesuatu yang terkadang lebih sulit daripada pengetahuan: keberanian menjaga jarak ketika kursi semakin dekat.

Dan karena kedekatan itu dibiayai uang publik, republik berhak bertanya apakah nasihat yang lahir darinya memberi nilai yang sepadan.

Sebab Istana selalu mempunyai pintu yang membawa orang masuk.

Yang lebih penting adalah apakah, setelah pintu itu tertutup, masih ada seseorang yang berani berkata: "Pak Presiden, mungkin kita keliru."

Dan mungkin, dalam sebuah republik, kalimat pendek itulah nasihat yang paling mahal.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Akuntan, auditor berpengalaman yang purnabakti dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berperan sebagai quality assurer dalam pengawasan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

JAKARTA – Pengguna yang baru pertama kali menggunakan iPhone akan langsung menemukan sejumlah aplikasi bawaan.

Beberapa di antaranya adalah Safari, iMessage, Maps, Apple Music, dan aplikasi bawaan lainnya.

Baca Juga:

• Nokia Jadul Bangkit Lagi! 5 HP Klasik yang Masih Layak Dipakai pada 2026

Karena itu, pengguna biasanya perlu memasang sejumlah aplikasi tambahan agar iPhone dapat digunakan secara lebih optimal.

Ada beberapa aplikasi yang dinilai penting untuk diunduh ketika pertama kali menggunakan iPhone, mulai dari aplikasi email, navigasi, penyimpanan cloud, komunikasi, hingga hiburan.

Berikut daftar aplikasi yang bisa dipertimbangkan untuk diunduh pengguna iPhone baru.

1. Gmail

Aplikasi pertama yang dapat diunduh adalah Gmail, layanan email milik Google.

iPhone memang sudah menyediakan aplikasi email bawaan.

Namun, Gmail banyak digunakan untuk mengakses berbagai layanan Google sekaligus mengelola surat elektronik.

Bagi pengguna yang sudah memiliki akun Google, Gmail juga dapat memudahkan sinkronisasi email dan berbagai layanan lainnya.

2. Google Maps

Aplikasi berikutnya adalah Google Maps.

iPhone sebenarnya sudah memiliki aplikasi navigasi bawaan bernama Maps.

Namun, sebagian pengguna memilih Google Maps karena menyediakan informasi lokasi dan navigasi yang luas.

Google Maps dapat digunakan untuk mencari alamat, mengetahui rute perjalanan, melihat kondisi lalu lintas, serta menemukan berbagai tempat seperti restoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum.

3. Aplikasi Cloud

Pengguna iPhone juga dapat memasang aplikasi penyimpanan berbasis cloud.

Beberapa pilihan yang dapat digunakan antara lain Dropbox, Google Drive, atau OneDrive.

Aplikasi cloud dapat membantu pengguna menyimpan dan mencadangkan file secara daring.

Hal ini menjadi penting karena kapasitas penyimpanan iCloud gratis yang diberikan Apple terbatas pada 5 GB.

Pengguna yang membutuhkan ruang penyimpanan lebih besar dapat mempertimbangkan layanan cloud tambahan.

4. Aplikasi Media Sosial

Untuk kebutuhan komunikasi dan mengikuti informasi terbaru, pengguna dapat memasang aplikasi media sosial.

Beberapa aplikasi yang umum digunakan antara lain Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok.

Pengguna dapat memilih aplikasi sesuai kebutuhan dan platform yang biasa digunakan.

5. Aplikasi Pesan Instan

iPhone memiliki aplikasi pesan bawaan iMessage. Namun, iMessage terutama digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna perangkat Apple.

Karena itu, pengguna yang ingin berkomunikasi dengan orang yang menggunakan perangkat berbeda dapat memasang aplikasi pesan instan pihak ketiga.

Beberapa pilihan yang dapat digunakan antara lain WhatsApp, Telegram, atau Signal.

Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna berkomunikasi lintas platform, termasuk dengan pengguna Android.

6. Aplikasi Edit Foto dan Video

iPhone sebenarnya telah menyediakan fitur pengeditan foto dan video melalui aplikasi Foto. Namun, fitur tersebut relatif sederhana.

Bagi pengguna yang membutuhkan fitur pengeditan lebih lengkap, tersedia berbagai aplikasi tambahan seperti Canva dan CapCut.

Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mengedit foto, membuat desain, hingga menghasilkan konten video untuk media sosial.

7. Aplikasi Dompet Digital

Aplikasi dompet digital juga dapat menjadi salah satu aplikasi yang berguna bagi pengguna iPhone.

Beberapa layanan yang dapat digunakan antara lain DANA, GoPay, dan ShopeePay.

Dompet digital dapat digunakan untuk berbagai transaksi, termasuk pembayaran layanan digital.

Pengguna juga dapat menggunakan metode pembayaran lain yang didukung Apple, seperti kartu kredit atau metode pembayaran yang tersedia di wilayah masing-masing.

8. Aplikasi Office

Untuk pengguna yang sering mengerjakan tugas atau pekerjaan melalui ponsel, aplikasi perkantoran juga dapat dipasang.

Beberapa pilihan yang tersedia antara lain Google Docs dan Google Spreadsheet.

Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna membuat, membaca, serta mengedit dokumen dan lembar kerja langsung melalui iPhone.

9. Aplikasi Streaming

Untuk kebutuhan hiburan, pengguna dapat memasang aplikasi streaming audio maupun video.

Beberapa layanan yang populer antara lain YouTube, Spotify, dan Netflix.

Dengan aplikasi tersebut, iPhone tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga dapat menjadi perangkat untuk menikmati musik, video, film, dan berbagai konten digital.

10. Aplikasi Game

iPhone tidak dibekali aplikasi game khusus sebagai aplikasi bawaan.

Pengguna yang ingin bermain game dapat mengunduh berbagai permainan melalui App Store.

Beberapa game yang populer di perangkat seluler antara lain Mobile Legends dan PUBG Mobile.

Pilihan game tentu dapat disesuaikan dengan minat serta spesifikasi perangkat yang digunakan.

Aplikasi Dapat Diunduh Melalui App Store

Berbagai aplikasi tersebut dapat membantu pengguna memaksimalkan fungsi iPhone sesuai kebutuhan.

Namun, pengguna tidak harus memasang seluruh aplikasi sekaligus.

Pemilihan aplikasi sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas penyimpanan, serta penggunaan sehari-hari.

Sebagian besar aplikasi yang disebutkan tersedia untuk diunduh melalui App Store.

Beberapa aplikasi juga menyediakan fitur tambahan berbayar atau langganan di samping layanan gratis.

Dengan memasang aplikasi yang sesuai, iPhone baru dapat digunakan tidak hanya sebagai perangkat komunikasi, tetapi juga untuk bekerja, belajar, menyimpan data, membuat konten, hingga menikmati hiburan.* (km/ad)

SIAK – Bupati Siak Afni Zulkifli tak kuasa menahan tangis saat mengunjungi Dusun Mungkal, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kabupaten Siak, Riau, Jumat, 2 Oktober 2026.

Air mata Afni mengalir saat melihat kondisi tiga keluarga guru yang harus tinggal bersama dalam satu rumah kayu yang sudah reot.

Baca Juga:

• Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?

Di tengah keterbatasan listrik dan fasilitas dasar, para guru tetap bertahan mendidik anak-anak yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

"Kita sama-sama tinggal di daerah yang kaya," kata Afni dengan suara bergetar.

Keprihatinan Afni tidak berhenti pada kondisi tempat tinggal para guru.

Ia juga melihat langsung kondisi anak-anak sekolah di Dusun Mungkal yang harus menempuh perjalanan hampir dua jam untuk pergi dan pulang sekolah.

Tidak adanya bus sekolah membuat para siswa harus menggunakan kendaraan yang tersedia.

Mereka bahkan harus berdesakan dan sebagian berdiri di bak kendaraan truk.

Kondisi tersebut kembali membuat Afni menangis.

"Saya baru jadi Bupati, baru satu tahun. Masih banyak rakyat kami yang masih seperti ini. Pusat tak tahu kita menderita seperti ini," kata Afni berurai air mata.

Afni mengatakan, selama ini persoalan yang dihadapi masyarakat di pelosok lebih banyak ia terima melalui laporan.

Setelah mengunjungi Dusun Mungkal, ia mengaku baru kali ini melihat langsung kondisi warga yang berada di wilayah 3T tersebut.

Afni dilantik sebagai Bupati Siak pada 4 Juni 2025.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Siak menghadapi tekanan fiskal akibat keterbatasan anggaran, warisan utang, serta pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat.

Namun, menurut Afni, kondisi fiskal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat di wilayah 3T.

Kini, pembangunan rumah guru yang lebih layak di Dusun Mungkal mulai dilakukan dengan dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Bagi salah seorang guru yang telah mengabdi selama 10 tahun, pembangunan rumah tersebut menjadi kabar yang berarti.

Selain rumah guru, Afni menyoroti sejumlah kebutuhan dasar lainnya.

Di antaranya bus sekolah, listrik, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga kini belum menyentuh wilayah 3T tersebut.

"Sudah lama kami sampaikan, bermohon-mohon di setiap kesempatan. Tapi entah kapan dapat jawaban," ujarnya.

Kondisi masyarakat Dusun Mungkal juga membuat Afni menyoroti kesenjangan antara kekayaan alam Kabupaten Siak dan kondisi warga yang tinggal di pelosok.

Ia mempertanyakan rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) Siak hingga 70 persen pada tahun depan.

"Bagaimana mungkin sebegitu teganya ada DBH Migas kami dipotong sampai 70 persen tahun depan?" kata Afni.

Menurut Afni, DBH migas bukan sekadar angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana tersebut, kata dia, berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk menyediakan bus sekolah, buku, listrik, dan rumah layak bagi guru di wilayah pelosok.

Di akhir kunjungannya ke Dusun Mungkal, Afni menyampaikan harapan agar perjuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mendapat jalan.

"Semoga Allah SWT memaafkan dan meridhoi apa-apa yang kami perjuangkan," katanya.

Pembangunan rumah baru di Dusun Mungkal kini menjadi harapan bagi tiga keluarga guru yang selama ini tinggal dalam satu rumah kayu.

Bagi mereka, rumah tersebut bukan sekadar bangunan tempat tinggal.

Setelah sekitar satu dekade mengabdi mendidik anak-anak di wilayah pelosok, rumah baru itu menjadi harapan agar mereka dapat memiliki tempat tinggal yang lebih layak.

Kisah di Dusun Mungkal juga menggambarkan tantangan pelayanan pendidikan di wilayah 3T, mulai dari tempat tinggal guru, akses transportasi siswa, listrik, hingga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.* (kp/ad)

JAKARTA – Indonesia kembali mendapat sorotan dalam daftar kuliner Asia Tenggara.

Dua buah yang dikenal luas di Indonesia masuk dalam 10 besar buah terbaik Asia Tenggara versi TasteAtlas.

Baca Juga:

• Juaranya Buah Tropis Manggis dan Pisang Raja Wakili Indonesia Masuk Top 10 Asia Tenggara

Sementara itu, pisang raja berada di peringkat kedelapan dengan skor 3,8.

Pemeringkatan TasteAtlas tersebut berdasarkan penilaian audiens hingga 30 September 2026.

Dari 954 penilaian yang masuk, sebanyak 785 penilaian dinilai sah oleh sistem.

Manggis Jadi Buah Terbaik Asia Tenggara

Manggis menempati peringkat pertama dalam daftar buah terbaik Asia Tenggara versi TasteAtlas dengan skor 4,3.

Melansir TasteAtlas, Jumat, 2 Oktober 2026, manggis merupakan buah tropis yang memiliki kulit keras berwarna ungu gelap.

Daging buahnya berwarna putih dan dapat dimakan.

Tekstur manggis dikenal lembut, halus, dan berair. Rasanya cenderung manis dengan sedikit sentuhan rasa asam.

Asal-usul manggis diyakini berasal dari Kepulauan Sunda, wilayah yang kini terbagi antara Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Timor Leste.

Buah ini umumnya dikonsumsi secara langsung.

Namun, manggis juga dapat diolah menjadi berbagai hidangan penutup, seperti salad, smoothie, teh, custard, hingga es krim.

Pisang Raja Masuk Peringkat Kedelapan

Buah Indonesia lainnya yang masuk 10 besar adalah pisang raja.

Pisang raja menempati peringkat kedelapan dengan skor 3,8 dari 5.

TasteAtlas menyebut pisang raja sebagai salah satu varietas pisang yang terkenal di Indonesia dan sejumlah wilayah Asia Tenggara.

"Nama pisang raja secara harfiah diterjemahkan sebagai 'raja dari segala pisang' dalam bahasa Indonesia, mencerminkan statusnya yang terhormat di antara berbagai varietas pisang karena rasa dan teksturnya yang superior," tulis TasteAtlas, Jumat, 2 Oktober 2026.

Daging pisang raja cenderung padat dengan cita rasa manis alami. Teksturnya lembut dan creamy, dengan sentuhan rasa yang menyerupai jeruk citrus.

Pisang raja memiliki bentuk panjang dan sedikit melengkung. Ketika matang, kulitnya berubah menjadi kuning tua dengan sedikit warna hijau pada bagian ujung.

Pisang raja juga banyak digunakan untuk membuat pisang goreng.

Buah tersebut biasanya dilapisi adonan tepung, kemudian digoreng hingga berwarna cokelat keemasan.

35 Buah Terbaik Asia Tenggara Versi TasteAtlas

Dalam daftar Top 35 Southeast Asian Fruits, terdapat sejumlah buah yang berasal dari berbagai negara Asia Tenggara.

Berikut daftar lengkapnya berdasarkan pemeringkatan TasteAtlas:

Manggis – Indonesia, skor 4,3
Pisang mas atau Lady Finger banana – Malaysia, skor 4,2
Calamansi – Filipina, skor 4,1
Rambutan – Singapura, skor 4,0
Pisang Latundan – Filipina, skor 3,9
Kelapa Ben Tre – Vietnam, skor 3,9
Buah naga Phan Thiet – Vietnam, skor 3,9
Pisang raja – Indonesia, skor 3,8
Buah naga Binh Thuan – Vietnam, skor 3,6
Mangga Hoa Loc – Vietnam, skor 3,6
Jambu bol atau water apple – Malaysia, skor 3,6
Pulasan – Singapura, skor 3,5
Makrut lime – Asia Tenggara, skor 3,5
Musang King – Malaysia, skor 3,4
Kapiak atau breadnut – Papua Nugini, skor 3,2
Breadfruit – Papua Nugini, skor 3,1
Velvet apple – Filipina
Chalta atau elephant apple – India
Lo Ren-Vinh Kim Star Apple – Vietnam
Cai Mon Durian – Vietnam
Namnam – Malaysia
Wampee – Vietnam
Salak – Indonesia
Salak pondoh – Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Salak Kersikan – Jawa Timur, Indonesia
Salak Bangkalan – Pulau Madura, Indonesia
Salak Condet – Jakarta, Indonesia
Salak Sidimpuan – Sumatra, Indonesia
Salak Bali – Bali, Indonesia
Salak pondoh gading – Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Salak pondoh hitam – Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Salak pondoh super – Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Blue Java banana – Asia Tenggara
Jeruk Kintamani atau Kintamani orange – Bali, Indonesia
Anjali atau elephant ear fig – India

Dari daftar tersebut, Indonesia memiliki sejumlah buah dan varietas yang masuk dalam pemeringkatan, termasuk manggis, pisang raja, salak, berbagai varietas salak, serta jeruk Kintamani.

Bagaimana TasteAtlas Menentukan Peringkat?

TasteAtlas menyusun pemeringkatan berdasarkan penilaian audiens.

Untuk daftar Top 35 Southeast Asian Fruits hingga 30 September 2026, terdapat 954 penilaian yang masuk. Dari jumlah tersebut, 785 penilaian dinilai sah oleh sistem.

TasteAtlas juga menggunakan mekanisme untuk mengenali pengguna asli dan mengabaikan penilaian yang dianggap berasal dari bot, nasionalis, atau patriot lokal.

Sistem tersebut juga memberikan nilai tambah terhadap penilaian pengguna yang dikenali sebagai pihak yang berpengetahuan.

TasteAtlas menegaskan bahwa pemeringkatan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kesimpulan global akhir mengenai makanan.

Tujuan pemeringkatan tersebut adalah mempromosikan makanan lokal, menumbuhkan kebanggaan terhadap hidangan tradisional, serta membangkitkan rasa ingin tahu terhadap makanan yang belum pernah dicoba.

Dengan masuknya manggis sebagai peringkat pertama dan pisang raja di posisi kedelapan, buah-buahan Indonesia kembali mendapat perhatian dalam daftar kuliner internasional.* (km/ad)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi besar-besaran terhadap 89 perwira tinggi dan perwira menengah Polri sehari setelah menerima tongkat kepemimpinan Korps Bhayangkara.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP/2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Meski Anjlok 75 Persen, Aksi Pelemparan Kereta Api di Sumut Masih Jadi Teror Utama yang Disorot KAI

Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026.

Sehari kemudian, Jumat, 2 Oktober 2026, lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 itu menerima serah terima jabatan.

Perombakan tersebut mencakup perwira dengan pangkat Komisaris Besar (Kombes), Brigadir Jenderal (Brigjen), Inspektur Jenderal (Irjen), hingga Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi.

14 Pejabat Utama Mabes Polri Berganti

Dalam mutasi tersebut, sebanyak 14 personel mendapat penugasan baru sebagai pejabat utama Mabes Polri.

Berikut daftar pejabat yang mendapat jabatan baru:

Komjen Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si. – Irwasum Polri.
Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti, S.I.K., M.T.C.P. – Kabaintelkam Polri.
Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H. – Kabareskrim Polri.
Irjen Pol. Dr. Hery Herjawan, S.I.K., M.H., M.Hum. – Kabaharkam Polri.
Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. – Kalemdiklat Polri.
Irjen Pol. Dr. Andik Setiyono, S.I.K., S.H., M.H. – Astamarena Kapolri.
Brigjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K., M.Kn. – Aslog Kapolri.
Brigjen Pol. Deni Dharmapala, S.H., S.I.K., M.H. – As SDM Kapolri.
Irjen Pol. Dr. Mahmud Nazly Harahap, S.I.K., M.H., M.M. – Kadivpropam Polri.
Irjen Pol. Roberto G. M. Pasaribu, S.I.K., M.Si. – Kadiv TIK Polri.
Brigjen Pol. Tubagus Ami Prindani, S.I.K., M.Si. – Kadensus 88 AT Polri.
Irjen Pol. Dr. Ahrie Sonta N., M.Si., M.PICT. – Kadivkum Polri.
Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, S.I.K., M.Si. – Kakortastipidkor Polri.
Kombes Pol. Didik Hariyanto, S.I.K., M.Si. – Koorspripim Polri.

19 Kapolda Berganti

Selain pejabat utama Mabes Polri, mutasi juga menyasar 19 jabatan Kapolda.

Sejumlah daerah yang mengalami pergantian Kapolda antara lain DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Riau, Banten, hingga Sulawesi Selatan.

Berikut daftar Kapolda yang mendapat penugasan baru:

Kapolda Metro Jaya – Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.I.K., S.H., M.Si.
Kapolda Maluku – Irjen Pol. Suwondo Nainggoan, S.I.K., M.H.
Kapolda Kepri – Irjen Pol. Suhendri, S.H., S.I.K., M.PSDM.
Kapolda Riau – Irjen Pol. Arman Achdiat, S.I.K., M.Si.
Kapolda NTT – Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K.
Kapolda Jawa Barat – Irjen Pol. Hengki, S.I.K., M.H.
Kapolda Banten – Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, S.I.K., M.M., M.H.
Kapolda Jawa Tengah – Brigjen Pol. Roy Hardi Siahaan, S.H., S.I.K., M.H.
Kapolda Jawa Timur – Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H.
Kapolda Bali – Brigjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H.
Kapolda Sumatera Barat – Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H.
Kapolda Sulawesi Selatan – Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H.
Kapolda Jambi – Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H.
Kapolda Gorontalo – Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K.
Kapolda Sumatera Utara – Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H.
Kapolda Sumatera Selatan – Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P.
Kapolda Sulawesi Tengah – Irjen Pol. Rizal Irawan, S.I.K., M.H.
Kapolda Sulawesi Barat – Irjen Pol. Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum.
Kapolda DIY – Irjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H.

Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Jadi Wairwasum

Dalam rotasi tersebut, Kapolda Sumatera Utara Irjen Whisnu Hermawan mendapat penugasan baru sebagai Wakil Inspektorat Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri.

Whisnu diketahui menjabat sebagai Kapolda Sumut selama sekitar dua tahun dua bulan.

Ia menerima serah terima jabatan di Mabes Polri pada 29 Juli 2024 dan kemudian mengikuti pisah sambut pada 2 Agustus 2024.

Posisi Kapolda Sumut selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol. Sonny Irawan.

Sebelumnya, Sonny menjabat Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Kasespimmen) Sespim Lemdiklat Polri.

Sonny juga bukan sosok baru di lingkungan Polda Sumut. Ia pernah menjabat sebagai Wakapolda Sumut sejak Desember 2025 hingga Juli 2026.

Saat itu, Sonny menggantikan Brigjen Ronny Samtana Tarigan yang kemudian mendapat promosi sebagai Wakapolda Sumatera Selatan.

Dalam mutasi terbaru, Rony Samtana kini ditunjuk sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Dadang Hartanto Jadi Kapolda Metro Jaya

Pergantian juga terjadi di Polda Metro Jaya. Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto ditunjuk sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Komjen Pol. Asep Edi Suheri.

Asep Edi Suheri selanjutnya dipercaya menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Dadang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Maluku sejak Agustus 2025.

Ia juga pernah menduduki sejumlah jabatan di lingkungan Polri, termasuk Wakapolda Sumut dan Kapolrestabes Medan.

Dengan jabatan sebagai Kapolda Metro Jaya, Dadang nantinya mendapat kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal atau jenderal bintang tiga.

Perubahan status Polda Metro Jaya tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/POLRI/Tahun 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Profil Dadang Hartanto

Dadang Hartanto lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 24 November 1971. Ia merupakan lulusan Akpol 1994.

Dalam perjalanan kariernya, Dadang pernah menjabat Kapolsek Senen, Kapolres Subang, Kapolres Cianjur, Wakapolrestabes Bandung, Sespri Kapolri, hingga Koorspripim Polri.

Pada 2016, Dadang mendapat penugasan sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri.

Setahun kemudian, ia dipercaya menjadi Kapolrestabes Medan.

Pada 2019, Dadang menjabat Karorenmin Bareskrim Polri dan kemudian dipercaya sebagai Wakapolda Sumut pada 2020.

Pada Desember 2022, ia dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Kariernya berlanjut hingga pada 2025 ia ditunjuk sebagai Kapolda Maluku.

Selain memiliki pengalaman panjang di kepolisian, Dadang juga meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia pada 2015.

Ia kemudian dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dadang tercatat memiliki harta kekayaan sekitar Rp8 miliar.

Laporan tersebut terakhir disampaikan pada 12 Maret 2026.

Rotasi besar-besaran yang dilakukan Suyudi Ario Seto ini menjadi salah satu langkah awal setelah dirinya resmi memimpin Polri.

Mutasi tersebut mencakup sejumlah posisi strategis, baik di tingkat Mabes Polri maupun jajaran kewilayahan.* (tm/ad)

Kondisi ini terjadi di tengah wacana pemerintah memberikan diskon harga tiket pesawat untuk periode liburan Tahun Baru.

Baca Juga:

• Makin Mudah Berobat ke Penang dan Liburan ke KL, Cek Jadwal Penerbangan Lion Group dari Kualanamu

Harga tersebut naik sekitar Rp1 juta dibandingkan harga normal yang berada di kisaran Rp1,3 jutaan per tiket.

Sementara itu, tiket pesawat rute Jakarta-Medan pada periode yang sama terpantau berada di kisaran Rp1,7 jutaan per tiket. Harga tersebut naik sekitar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu dibandingkan sebelumnya.

Kenaikan harga juga terlihat pada rute Medan-Yogyakarta. Tiket untuk perjalanan saat libur Tahun Baru dijual mulai Rp2,8 juta hingga Rp3 juta per tiket atau meningkat sekitar Rp700 ribuan.

Untuk rute sebaliknya, Yogyakarta-Medan, harga tiket pesawat terpantau mulai dari sekitar Rp3 jutaan per tiket pada periode liburan Tahun Baru.

Harga tiket penerbangan internasional dari Kualanamu juga mengalami perubahan. Untuk rute Medan-Kuala Lumpur, harga tiket terpantau sekitar Rp900 ribuan per tiket, naik dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp400 ribuan.

Sementara tiket rute Medan-Singapura untuk periode libur Tahun Baru mencapai sekitar Rp1,7 jutaan per tiket. Harga tersebut naik hampir tiga kali lipat dibandingkan periode normal yang berada di kisaran Rp700 ribuan.

Namun, tidak semua rute mengalami kenaikan. Harga tiket pesawat Medan-Bangkok justru terpantau turun saat periode libur Tahun Baru.

Tiket rute Medan-Bangkok dapat dibeli sekitar Rp1,4 jutaan per tiket. Harga tersebut turun sekitar Rp400 ribuan dibandingkan harga pada bulan sebelumnya.

Perbedaan harga tiket tersebut menunjukkan tarif penerbangan menjelang periode liburan dapat berbeda-beda berdasarkan rute dan waktu perjalanan. Harga juga dapat berubah mengikuti kondisi pemesanan dan ketersediaan tiket pada saat pembelian.

Di tengah kondisi tersebut, wacana pemberian diskon tiket pesawat untuk periode libur Tahun Baru menjadi perhatian bagi calon penumpang yang berencana melakukan perjalanan melalui Bandara Kualanamu.* (ds/dh)

Kebolehan membunuh tikus memiliki landasan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tikus termasuk dalam kelompok khamsul fawasiq atau lima hewan yang dianggap berbahaya dan diperbolehkan untuk dibunuh, termasuk ketika seseorang sedang berihram.

Baca Juga:

• Sering Disamakan Padahal Beda Begini Tinjauan Fikih Islam Membedah Batas Antara Alkohol dan Khamar

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Artinya: "Lima hewan fasik yang boleh dibunuh di tanah haram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan anjing galak."

Dalam penjelasan fikih, status tersebut menunjukkan bahwa tikus dipandang memiliki potensi gangguan yang perlu diantisipasi. Bahkan, kebolehan membunuhnya berlaku dalam kondisi ihram dan kawasan yang memiliki aturan khusus mengenai larangan mengganggu satwa.

Istilah fasik dalam pembahasan tersebut berkaitan dengan perilaku hewan yang keluar dari tempatnya untuk mengganggu atau menimbulkan kerusakan. Sejumlah ulama menjelaskan tikus termasuk hewan yang banyak bersinggungan dengan kehidupan manusia sehingga dampak kerusakannya dapat dirasakan secara langsung.

Tikus juga dikenal dapat mengotori dan mencemari lingkungan. Selain merusak perabotan dan instalasi rumah, tikus dapat mencemari bahan makanan serta membawa kuman dan bibit penyakit.

Karena alasan tersebut, pembasmian tikus yang mengganggu kehidupan manusia diperbolehkan dalam Islam. Para ahli fikih juga menjelaskan bahwa hewan yang membahayakan atau mengganggu dapat dibunuh untuk menghilangkan mudarat.

Meski demikian, Islam tetap mengajarkan agar proses membunuh hewan dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyiksa. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka perbaikilah cara membunuh, dan apabila kalian menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelih."

Karena itu, pembasmian tikus tidak boleh dilakukan dengan cara yang menyiksa atau membuat hewan tersebut menderita dalam waktu lama.

Islam juga melarang menggunakan api untuk menyiksa hewan. Membakar tikus atau hewan lain dalam keadaan hidup tidak diperbolehkan karena terdapat larangan dari Rasulullah SAW mengenai penyiksaan makhluk dengan api.

Pembasmian tikus juga sebaiknya dilakukan pada lokasi yang memang menjadi sumber gangguan, seperti lingkungan rumah dan permukiman masyarakat. Sementara tikus yang berada di habitat alam dan tidak mengganggu kehidupan manusia tidak semestinya dibasmi secara sembarangan.

Dengan demikian, kebolehan membunuh tikus dalam Islam berkaitan dengan sifatnya sebagai hewan yang dapat mengganggu dan menimbulkan bahaya. Meski diperbolehkan untuk dibasmi, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip tidak menyiksa serta dilakukan secara proporsional terhadap hewan yang benar-benar mengganggu.* (d/dh)

Data PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat terdapat 16 kasus gangguan keamanan dan ketertiban selama periode tersebut. Jumlah itu turun dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 63 kasus.

Baca Juga:

• Berusia Lebih dari 1 Abad, KAI Sumut Rawat 6 Bangunan Cagar Budaya dan Sabet Award Pemko Medan

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara Anwar Yuli Prastyo mengatakan seluruh kasus tersebut telah diungkap dan ditindaklanjuti bersama aparat yang berwenang.

Menurut Anwar, meski jumlah gangguan mengalami penurunan, pengawasan di sejumlah titik rawan tetap dilakukan. KAI juga memperkuat patroli, menambah kamera pengawas serta meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan.

Selain itu, KAI melakukan edukasi keselamatan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur kereta api. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah tindakan yang dapat membahayakan perjalanan kereta maupun warga.

Anwar mengingatkan gangguan terhadap fasilitas perkeretaapian tidak hanya menyebabkan kerusakan aset, tetapi juga dapat berdampak terhadap keselamatan perjalanan kereta api dan para penumpang.

"Vandalisme terhadap rel, kabel persinyalan, rambu, marka, hingga fasilitas komunikasi dapat berdampak langsung pada keselamatan perjalanan kereta api serta ratusan penumpang di dalamnya," tutur Anwar.

Selain vandalisme, KAI masih menyoroti aksi pelemparan terhadap kereta yang sedang melintas. Tindakan tersebut dinilai berisiko membahayakan penumpang dan petugas di dalam kereta.

KAI kemudian mengimbau masyarakat, khususnya orang tua yang tinggal di sekitar jalur kereta api, untuk mengawasi anak-anak agar tidak bermain di area rel maupun melakukan aksi pelemparan terhadap kereta.

"Keselamatan perjalanan kereta api memerlukan kepedulian dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Menjaga keandalan dan keamanan jalur kereta api tidak hanya melindungi aset perusahaan, melainkan partisipasi nyata dalam menjaga keselamatan masyarakat pelanggan kereta api," pungkas Anwar.

KAI Divre I Sumatera Utara akan terus melakukan pengawasan dan pencegahan di titik-titik rawan untuk menjaga keamanan perjalanan kereta api serta keselamatan masyarakat dan penumpang.* (im/dh)

Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan diajukan Denny bersama sejumlah pemohon lainnya. Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Baca Juga:

• Sidang PHPU di MK: Denny Indrayana Soroti Pasal 18 Ayat (3) PKPU Terkait Syarat Pendidikan Gibran

"Yang Mulia, berarti agenda sidang berikutnya putusannya mungkin Senin atau Selasa, kami menunggu undangan," tanya Denny.

Wakil Ketua MK Saldi Isra kemudian menjelaskan bahwa jadwal pengucapan putusan tidak harus ditetapkan atau diumumkan langsung dalam persidangan. Menurut Saldi, para pihak akan memperoleh pemberitahuan dari Mahkamah apabila jadwal putusan telah ditentukan.

"Iya, menunggu undangan. Kalau putusan Pilpres itu kan tidak ada berapa hari sebelum pengucapan itu tidak ada begitu. Yang penting kalau misalnya hari Senin atau apa itu akan kami kabari. Yang penting akan diberitahukan kepada semua pihak," ujar Saldi.

Denny kemudian berharap apabila putusan digelar, waktunya tidak bertepatan dengan Selasa malam. Ia menyampaikan harapan agar sidang pengucapan putusan dapat dilaksanakan pada Senin.

"Aspirasi Yang Mulia. Kalau bisa jangan Selasa malam Yang Mulia, nonton final," kata Denny.

Saldi kemudian merespons pernyataan tersebut dengan candaan mengenai kemenangan yang sebelumnya dinikmati bersama.

"Kemarin kan menang kita nikmati di sini, nanti kita nikmati juga di ruang sidang ini, Pak Denny," ujar Saldi.

Setelah seluruh agenda pembuktian selesai, Saldi meminta para pihak memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk mempelajari seluruh keterangan saksi, ahli, serta dokumen yang telah disampaikan selama persidangan.

"Jadi, saling menjaga sajalah. Karena ini sudah dipercayakan kepada Mahkamah, biar Mahkamah yang memutuskan. Apa pun yang diputuskan nanti, itulah putusan yang berdasarkan fakta-fakta yang bisa kami ambil dalam persidangan ini," kata Saldi.

Saldi mengatakan para hakim konstitusi akan menggunakan waktu akhir pekan untuk membaca dan mempelajari seluruh materi perkara sebelum kembali bermusyawarah.

"Ini semua hakim akhir pekan ini akan ada di ruangan masing-masing dan akan membaca itu, dan baru kemudian akan berkumpul lagi untuk bicara," ujarnya.

Dalam jadwal resmi MK, perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 telah menjalani rangkaian persidangan mulai 21 September 2026. Agenda terakhir yang tercantum adalah pemberian keterangan dari Kemendikdasmen, Atase Pendidikan KBRI Singapura, dan Atase Pendidikan KBRI Australia pada 2 Oktober 2026.

Perkara ini mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat pencalonan pada Pemilu 2024. Para pemohon mendalilkan adanya persoalan terkait pemenuhan syarat pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Dalil tersebut masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan dan belum merupakan putusan MK.

Hingga saat ini, perkiraan Denny mengenai sidang putusan pada Senin, 5 Oktober 2026, belum menjadi jadwal resmi yang diumumkan MK. Karena itu, waktu pengucapan putusan tetap menunggu pemberitahuan resmi dari Mahkamah.* (oz/dh)

Rocky resmi dilantik sebagai salah satu dari 26 anggota Wantimpres oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Baca Juga:

• Sering Gonta-ganti Bos Komunikasi, Pengamat Sebut Bakom Era Prabowo Tak Efektif

"Inilah wajah asli dari politik. Dulu RG ini terkenal menjadi oposisi kritis pada kekuasaan, sekarang ia menjadi bagian dari kekuasaan," kata Dedy, Sabtu (3/10/2026).

Dedy kemudian mempertanyakan apakah posisi baru tersebut akan memengaruhi sikap Rocky.

"Apakah dia akan tetap kritis, sepertinya tidak," ujarnya.

Menurut Dedy, perubahan posisi dari luar pemerintahan ke dalam pemerintahan merupakan bagian dari dinamika perebutan pengaruh dalam politik. Ia menggunakan istilah struggle for power untuk menggambarkan pandangannya mengenai perubahan sikap seseorang setelah berada dalam lingkaran kekuasaan.

"Tapi, bagaimanapun RG lebih dilirik daripada @msaid_didu atau @akbarfaizal68," kata Dedy.

Sementara itu, Rocky sebelumnya memberikan penjelasan mengenai peran barunya sebagai anggota Wantimpres. Setelah dilantik, Rocky mengatakan fungsi Wantimpres bukan sekadar mengkritik kebijakan pemerintah, melainkan bersikap kritis terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah.

"Bukan mengkritik. Dewan ini justru fungsinya kritis, bukan kritik ya, beda tuh. Kritis terhadap kebijakan," kata Rocky setelah pelantikan.

Rocky menjelaskan sikap kritis tersebut diperlukan karena setiap kebijakan pemerintah dapat menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat, baik positif maupun negatif.

Menurut Rocky, Wantimpres memiliki peran pada ranah etis, bukan teknis. Anggota Wantimpres bertugas melihat dampak dan persoalan dari suatu kebijakan untuk kemudian memberikan pertimbangan kepada Presiden.

"Tugas dewan adalah mengingat dan menimbang dan memutuskan, penetapannya ada pada presiden. Jadi kita membuat pertimbangan, user-nya adalah Bapak Presiden," jelasnya.

Rocky juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan pesan mengenai posisi Wantimpres yang bersifat etis. Menurut Rocky, anggota Wantimpres perlu melihat dampak kebijakan dan memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan tersebut agar selaras dengan visi Presiden.

Pernyataan Rocky mengenai perannya tersebut juga dicatat Sekretariat Negara. Dalam keterangannya setelah pelantikan, Rocky menyebut Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis, serta perlu melakukan evaluasi dan melihat dampak kebijakan secara lebih luas.

Meski kini berada di dalam pemerintahan, Rocky menegaskan perpindahan posisinya tidak mengubah sikap maupun pandangannya.

"Ya kan cuman pindah, saya cuman pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break. Udah," tegas Rocky.

Dengan demikian, pernyataan Dedy dan Rocky menunjukkan dua pandangan berbeda mengenai masuknya Rocky ke Wantimpres. Dedy mempertanyakan konsistensi sikap kritis Rocky setelah berada di dalam pemerintahan, sedangkan Rocky menyatakan posisi barunya justru tetap membutuhkan sikap kritis dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Presiden.* (fj/dh)

Denny menilai ketentuan tersebut berkaitan dengan proses pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Menurut dia, terdapat persoalan administratif dan proses penyusunan aturan yang perlu diperiksa lebih lanjut oleh MK.

Baca Juga:

• Komdigi Temukan Sejumlah Paket Internet Operator Seluler Belum Lindungi Sisa Kuota Sesuai Putusan MK

Menurut Denny, keterangan dalam persidangan menunjukkan tidak ditemukan dokumen tanda tamat pendidikan Gibran dari UTS Insearch, Australia. Ia kemudian mengaitkan hal tersebut dengan ketentuan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Denny juga mempersoalkan proses munculnya Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ia mengatakan ketentuan yang mengecualikan bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi tidak muncul dalam proses uji publik maupun konsultasi dengan DPR.

Menurut Denny, ketentuan tersebut baru muncul pada tahap akhir harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Ia menilai proses tersebut perlu diperiksa karena menurutnya ketentuan itu berkaitan langsung dengan pemenuhan persyaratan pendidikan calon wakil presiden.

"Terbukti cacat administratif dan cacat manipulatif yang TST, Terstruktur, Sistematis, Terencana. Dengan demikian, Gibran layak di-diskualifikasi," kata Denny, Sabtu (3/10/2026).

Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Denny bersama sejumlah pemohon memang mendalilkan adanya persoalan pada syarat pendidikan Gibran. Para pemohon meminta MK menilai keabsahan pencalonan Gibran berdasarkan ketentuan syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Namun, dalil tersebut mendapat bantahan dari pihak yang hadir dalam persidangan. Mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang menjadi saksi pihak terkait membantah adanya cacat administratif maupun manipulatif dalam pemenuhan syarat pendidikan Gibran.

Hasyim menjelaskan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 muncul dalam proses penyusunan peraturan setelah adanya masukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut dia, ketentuan tersebut dibuat dalam konteks banyaknya calon yang mengajukan surat penyetaraan pendidikan dari luar negeri.

Hasyim juga membantah adanya motif untuk memudahkan calon tertentu. Ia menyatakan proses penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 telah dilakukan melalui prosedur yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memberikan keterangan berbeda mengenai proses verifikasi dokumen pencalonan. Bagja mengatakan Bawaslu tidak memiliki akses penuh untuk memeriksa dokumen pencalonan melalui sistem yang digunakan KPU.

Dalam persidangan, Bagja menyebut Bawaslu hanya dapat mengakses informasi pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon), sementara akses untuk melihat dokumen tertentu tidak diberikan.

Persoalan lain yang turut dibahas adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menjelaskan bahwa surat keterangan penyetaraan merupakan hasil penilaian kesetaraan pendidikan luar negeri dengan sistem pendidikan nasional, bukan penerbitan ijazah baru oleh pemerintah Indonesia.

Kemendikdasmen menyatakan penilaian terhadap riwayat pendidikan Gibran mempertimbangkan dokumen dan hasil belajar yang ditempuh di Indonesia, Singapura, serta Australia. Hasil penilaian tersebut kemudian digunakan untuk menentukan padanan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional.

Perkara mengenai syarat pendidikan Gibran masih dalam proses pemeriksaan MK. Karena itu, tudingan mengenai adanya cacat administratif, manipulatif, maupun motif tertentu dalam penyusunan PKPU masih merupakan dalil para pemohon dan bantahan dari pihak-pihak terkait akan menjadi bagian dari pertimbangan Mahkamah sebelum putusan dijatuhkan.* (fj/dh)

Wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Medan meliputi Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Mulai Migrain hingga Diabetes, Ini 144 Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan

"Capaian UHC di wilayah BPJS Kesehatan Cabang Medan saat ini mencapai 4.001.583 peserta, berdasarkan data 31 Agustus 2026," ujar Ikhwal, Sabtu (3/10/2026).

Dari total penduduk di tiga wilayah tersebut yang mencapai 4.033.907 jiwa, sebanyak 99,20 persen telah tercakup dalam program UHC.

Meski cakupan kepesertaan UHC telah mencapai 99,20 persen, jumlah peserta JKN yang berstatus aktif tercatat sebanyak 3.299.428 peserta atau 81,57 persen.

Jumlah peserta JKN aktif tersebut telah melampaui target BPJS Kesehatan Cabang Medan yang ditetapkan sebanyak 3.227.126 peserta.

Dengan capaian tersebut, cakupan UHC di wilayah Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Langkat telah mendekati 100 persen. Sementara itu, tingkat kepesertaan aktif tetap menjadi indikator penting dalam pemanfaatan layanan kesehatan oleh peserta.

BPJS Kesehatan Cabang Medan terus mencatat perkembangan kepesertaan JKN di tiga wilayah tersebut berdasarkan data administrasi kepesertaan yang tersedia hingga 31 Agustus 2026.* (mi/dh)

Temuan tersebut diperoleh setelah Komdigi meminta operator seluler Indosat, Telkomsel dan XLSmart melaporkan perkembangan penerapan perlindungan sisa kuota pelanggan.

Baca Juga:

• Kemendikdasmen jelaskan proses penyetaraan pendidikan Gibran di Mahkamah Konstitusi

"Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover," kata Denny dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Jakarta, Sabtu (3/10/2026).

Meski demikian, Komdigi masih menemukan sejumlah paket non-rollover yang memberikan perlindungan hanya melalui notifikasi atau pemberitahuan kepada pelanggan sebelum masa berlaku paket berakhir.

Menurut Denny, mekanisme tersebut belum cukup karena sifatnya hanya preventif dan belum memberikan perlindungan terhadap nilai ekonomi sisa kuota yang telah dibeli pelanggan.

Pada XLSmart, Komdigi menerima laporan sebanyak 101 paket. Dari jumlah tersebut, 92 paket telah menggunakan mekanisme rollover, sedangkan sembilan paket lainnya belum menggunakan mekanisme tersebut.

Denny menjelaskan, 92 paket rollover tersebut terdiri atas 18 paket baru yang disediakan setelah putusan MK dan 74 paket yang sebelumnya sudah tersedia.

Untuk layanan XL dan AXIS, seluruh paket yang dilaporkan telah dilengkapi fitur rollover. Masing-masing terdapat 38 paket XL dan 38 paket AXIS.

"Secara keseluruhan, dari 101 paket yang dilaporkan XLSmart, sebanyak 92 paket sudah menggunakan mekanisme rollover," ujar Denny.

Sembilan paket lainnya masih menggunakan bentuk perlindungan berupa penguatan informasi dan notifikasi kepada pelanggan. Komdigi menilai mekanisme tersebut belum sesuai dengan amanat putusan MK.

"Berdasarkan evaluasi kami, Komdigi, mekanisme tersebut belum sesuai dengan amanah putusan MK karena sifatnya masih preventif dan belum memberikan perlindungan terhadap nilai ekonomi sisa kuota pelanggan secara langsung," katanya.

Komdigi kemudian meminta XLSmart segera menyiapkan mekanisme perlindungan yang sesuai untuk sembilan paket tersebut.

Temuan serupa juga terdapat pada layanan Indosat. Operator tersebut melaporkan 94 paket kepada Komdigi dan menyatakan seluruhnya telah memiliki bentuk perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan.

Namun, setelah dievaluasi, Komdigi menemukan tidak seluruh mekanisme tersebut sesuai dengan putusan MK. Dari 94 paket, sebanyak 23 paket telah menggunakan fitur rollover, sedangkan 71 paket masih mengandalkan bentuk perlindungan lain, termasuk notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum masa berlaku paket berakhir.

"Karena itu, berdasarkan evaluasi Komdigi, 71 paket Indosat tersebut belum memiliki perlindungan sesuai dengan amanah putusan MK," ujar Denny.

Denny mengatakan pemberitahuan kepada pelanggan memang merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan operator. Namun, menurut Komdigi, notifikasi saja tidak dapat menggantikan mekanisme yang memberikan perlindungan terhadap kuota yang sudah dibeli.

"Notifikasi hanya mengingatkan pelanggan bahwa kuotanya akan berakhir," katanya.

Sementara itu, dari 95 paket Telkomsel yang dilaporkan kepada Komdigi, baru 19 paket yang menggunakan mekanisme rollover. Sebanyak 76 paket lainnya masih memberikan perlindungan berupa notifikasi mengenai masa berlaku dan sisa kuota.

"Telkomsel memang telah menambah sejumlah varian paket rollover, namun berdasarkan evaluasi kami, Komdigi, mekanisme notifikasi yang diterapkan terhadap paket non-rollover tersebut belum memenuhi bentuk perlindungan yang dimaksud dalam putusan MK," kata Denny.

Komdigi juga mencatat pengembangan sejumlah paket rollover Telkomsel mengalami perubahan jadwal akibat kendala teknis. Penyelesaian yang sebelumnya ditargetkan pada 28 September 2026 bergeser menjadi minggu pertama Oktober 2026.

"Kami meminta proses tersebut juga segera dituntaskan," ujarnya.

Denny menegaskan putusan MK tidak hanya meminta operator memberi tahu pelanggan bahwa kuota akan segera berakhir. Perlindungan yang dimaksud harus memberikan kesempatan kepada pelanggan tetap memperoleh manfaat ekonomi dari sisa kuota yang sudah dibeli.

"Harus ada mekanisme yang memberikan perlindungan substantif yang benar-benar melindungi nilai ekonomi dari sisa kuota pelanggan," katanya.

Dalam putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 23 Juli 2026, MK menyatakan ketentuan terkait tarif jasa telekomunikasi bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan.

MK juga menegaskan perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui pilihan layanan yang memungkinkan sisa kuota tetap digunakan, termasuk mekanisme akumulasi kuota atau rollover, maupun bentuk pengembalian nilai kuota sesuai ketentuan yang berlaku.

Menindaklanjuti putusan tersebut, Komdigi meminta operator melakukan penyesuaian mekanisme perlindungan sisa kuota dan melaporkan perkembangannya secara berkala.

Komdigi selanjutnya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan perlindungan sisa kuota oleh masing-masing operator.

Bagi masyarakat yang menemukan persoalan terkait perlindungan sisa kuota, Komdigi membuka kanal pengaduan melalui call center Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital di nomor 159.* (k/dh)

Daftar tersebut merupakan bagian dari pemeringkatan TasteAtlas bertajuk Top 35 Southeast Asian Fruits. Berdasarkan data hingga 30 September 2026, manggis memperoleh skor 4,3 dari 5, sedangkan pisang raja mendapat skor 3,8.

Baca Juga:

• Daftar Lengkap 19 Kapolda Baru Hasil Mutasi Kapolri Suyudi, Termasuk Sumut dan Metro Jaya

TasteAtlas menggambarkan manggis sebagai buah tropis dengan kulit keras berwarna ungu gelap dan daging buah putih. Teksturnya lembut, halus dan berair, dengan cita rasa manis yang disertai sedikit rasa asam.

Manggis umumnya dikonsumsi langsung. Namun, buah ini juga dapat diolah menjadi berbagai hidangan, seperti salad, smoothie, teh, custard hingga es krim.

Sementara itu, pisang raja menempati peringkat kedelapan dengan skor 3,8. Pisang raja merupakan salah satu varietas pisang yang dikenal luas di Indonesia dan sejumlah wilayah Asia Tenggara.

Menurut TasteAtlas, nama pisang raja secara harfiah bermakna "raja dari segala pisang" dalam bahasa Indonesia. Penamaan tersebut dikaitkan dengan cita rasa dan teksturnya yang dianggap khas.

Daging pisang raja cenderung padat dengan rasa manis alami dan tekstur lembut. Buah ini juga memiliki bentuk panjang yang sedikit melengkung. Ketika matang, kulitnya berubah menjadi kuning tua dengan sedikit warna hijau pada bagian ujung.

Pisang raja banyak digunakan sebagai bahan berbagai olahan makanan. Salah satunya adalah pisang goreng yang dibuat dengan melapisi buah menggunakan adonan tepung sebelum digoreng hingga berwarna cokelat keemasan.

Selain manggis dan pisang raja, TasteAtlas mencatat sejumlah buah lain dari Indonesia dalam daftar 35 buah terbaik Asia Tenggara. Beberapa di antaranya adalah salak, salak pondoh, salak Kersikan, salak Bangkalan, salak Condet, salak Sidimpuan, salak Bali, salak pondoh gading, salak pondoh hitam, salak pondoh super serta jeruk Kintamani.

Daftar tersebut menunjukkan adanya beragam buah Indonesia yang masuk dalam pemeringkatan TasteAtlas, meski hanya manggis dan pisang raja yang berada di 10 besar.

Untuk posisi 10 besar, urutannya adalah manggis dari Indonesia dengan skor 4,3, pisang mas atau Lady Finger banana dari Malaysia dengan skor 4,2, calamansi dari Filipina dengan skor 4,1, rambutan dari Singapura dengan skor 4,0, pisang Latundan dari Filipina dengan skor 3,9, kelapa Ben Tre dari Vietnam dengan skor 3,9, buah naga Phan Thiet dari Vietnam dengan skor 3,9, pisang raja dari Indonesia dengan skor 3,8, buah naga Binh Thuan dari Vietnam dengan skor 3,6, serta mangga Hoa Loc dari Vietnam dengan skor 3,6.

TasteAtlas menjelaskan pemeringkatan tersebut dibuat berdasarkan penilaian audiens. Untuk daftar Top 35 Southeast Asian Fruits hingga 30 September 2026, terdapat 954 penilaian yang masuk, dengan 785 di antaranya dinilai sebagai penilaian yang sah oleh sistem.

Sistem TasteAtlas juga menggunakan mekanisme untuk mengenali pengguna asli dan mengabaikan penilaian yang dianggap berasal dari bot, nasionalisme atau patriotisme lokal. Penilaian dari pengguna yang dikenali sebagai pihak berpengetahuan juga mendapatkan bobot tambahan.

TasteAtlas menegaskan peringkat tersebut tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan akhir mengenai kualitas makanan secara global. Pemeringkatan tersebut dibuat antara lain untuk mempromosikan makanan lokal, menumbuhkan kebanggaan terhadap makanan tradisional dan memperkenalkan berbagai kuliner kepada masyarakat.* (k/dh)

Syahganda dilantik di Istana Negara, Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026. Ia menggantikan Muhammad Qodari yang kini mendapat penugasan sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Baca Juga:

• Menakar Polemik Syarat Pendidikan Gibran di Mahkamah Konstitusi: Keterangan KBRI hingga Penjelasan Kemendikdasmen

Pada awal pemerintahan, lembaga komunikasi tersebut masih menggunakan nomenklatur Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Prabowo menunjuk Hasan Nasbi untuk memimpin lembaga tersebut.

Hasan kemudian diberhentikan pada 17 September 2025. Pada hari yang sama, Prabowo mengangkat Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Perubahan tersebut diikuti transformasi nomenklatur dari PCO menjadi Bakom.

Angga menjalankan tugas sebagai Kepala Bakom hingga 27 April 2026. Pada tanggal tersebut, Prabowo melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Bakom menggantikan Angga Raka.

Qodari kemudian menjabat sekitar lima bulan sebelum kembali digantikan. Pada 2 Oktober 2026, Prabowo melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom yang baru. Syahganda dilantik bersamaan dengan Fadli Tri Hartono yang ditunjuk sebagai Wakil Kepala Bakom.

Pergantian berulang tersebut kemudian mendapat perhatian dari sejumlah pengamat. Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai frekuensi pergantian pimpinan dapat berkaitan dengan stabilitas kinerja dan fungsi lembaga.

"Seringnya pergantian di satu posisi menandai tidak stabilnya kinerja dan fungsi lembaga tersebut, Bakom sejauh ini menjadi lembaga formal yang justru tidak efektif mengawal komunikasi Presiden," kata Dedi, Jumat (2/10/2026).

Dedi juga mendorong agar Bakom memperkuat strategi komunikasi pemerintah setelah pergantian pimpinan tersebut. Menurutnya, Bakom perlu bersinergi dengan perangkat pemerintah sekaligus menjaga independensi dari kepentingan politik praktis.

Ia juga menyebut Presiden pada dasarnya membutuhkan sosok yang menjalankan fungsi juru bicara untuk menyampaikan kebijakan dan menjelaskan posisi pemerintah kepada publik.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago berharap Syahganda dapat menjalankan fungsi komunikasi secara jelas dalam menjelaskan berbagai program pemerintah.

"Yang penting Kepala Bakom itu kan sebenarnya mampu menjernihkan, ya," ujar Pangi.

Pangi juga menekankan pentingnya kemampuan komunikasi publik yang diplomatis. Ia berharap Bakom dapat menjadi lembaga yang mampu menjelaskan persoalan kepada masyarakat dan menghindari munculnya kontroversi baru.

"Baik Kepala Bakom itu nggak boleh ofensif, ya. Tapi diplomatis, mampu meneduhkan, ya. Riak-riak, menjernihkan," katanya.

Sementara itu, setelah dilantik, Syahganda menyampaikan bahwa salah satu arahan Prabowo adalah menjadikan komunikasi pemerintah sebagai alat persatuan nasional. Ia mengatakan komunikasi pemerintah ke depan tidak hanya menyampaikan program, tetapi juga menjelaskan pemikiran dan arah kebijakan Presiden kepada masyarakat.

Dengan dilantiknya Syahganda, kepemimpinan lembaga komunikasi pemerintah kembali mengalami perubahan. Pergantian tersebut menjadi bagian dari dinamika penataan komunikasi pemerintahan Prabowo sejak 2024.* (k/dh)

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan permohonan penyetaraan pendidikan luar negeri atas nama Gibran diajukan melalui layanan daring pada 6 Agustus 2019.

Baca Juga:

• Menakar Polemik Syarat Pendidikan Gibran di Mahkamah Konstitusi: Keterangan KBRI hingga Penjelasan Kemendikdasmen

"Penyetaraan pendidikan luar negeri pada dasarnya bukan proses membuat administrasi pemerintah untuk menilai dokumen dan hasil belajar yang diperoleh dari sistem pendidikan asing kemudian menentukan padanannya pada sistem pendidikan nasional," kata Gogot, dikutip dari laman resmi MK, Sabtu (3/10/2026)

"Dengan konstruksi demikian yang diterbitkan oleh Kementerian adalah hasil penilaian kesetaraan. Sedangkan dokumen pendidikan asli tetap merupakan dokumen yang diterbitkan oleh institusi pendidikan di luar negeri," lanjutnya.

Dalam permohonan tersebut, Gibran melampirkan dokumen hasil belajar yang berasal dari SLTP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School di Singapura, dan UTS Insearch di Australia.

Setelah permohonan diterima, tim layanan penyetaraan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Berkas yang diperiksa antara lain identitas pemohon, paspor, surat keterangan dari perwakilan RI atau sekolah asal, ijazah atau sertifikat apabila diterbitkan lembaga pendidikan, struktur kurikulum, akta kelahiran, serta rapor sesuai jenjang pendidikan yang diajukan.

Selanjutnya, dokumen tersebut diserahkan kepada tim penilai untuk dilakukan verifikasi dan penilaian substansi hasil belajar. Penilaian dilakukan dengan melihat keseluruhan riwayat pendidikan Gibran, termasuk pendidikan yang ditempuh di Singapura dan Australia.

Menurut Gogot, penilaian dilakukan melalui dua aspek, yakni administratif dan substantif. Aspek administratif meliputi pemeriksaan kesinambungan riwayat pendidikan serta dokumen pendukung, sedangkan aspek substantif dilakukan dengan membandingkan hasil belajar dari luar negeri dengan kurikulum dan kompetensi dalam sistem pendidikan nasional.

Hasil penilaian menunjukkan riwayat pendidikan Gibran memiliki kesesuaian dengan peminatan atau program keahlian akuntansi dan keuangan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Tim layanan penyetaraan kemudian menyiapkan surat keterangan penyetaraan. Surat tersebut diterbitkan pada 6 Agustus 2019 dengan Nomor 9149/D/D1/KS/2019 dan ditandatangani Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pokok isi surat menyatakan pendidikan pemohon disetarakan dengan peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK.

Gogot juga menjelaskan penilaian tersebut tidak berdiri pada satu sertifikat tertentu. Tim mempertimbangkan rangkaian pendidikan Gibran secara keseluruhan, termasuk kelanjutan pendidikan di UTS Insearch, Australia.

Dalam analisis hasil belajar di UTS Insearch, sejumlah mata pelajaran seperti accounting, financial management, business law and ethics, marketing, microeconomics, dan management disandingkan dengan struktur mata pelajaran SMK bidang akuntansi dan keuangan.

Kemendikdasmen menegaskan surat keterangan penyetaraan merupakan dokumen administratif yang menerangkan padanan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Dokumen pendidikan asli tetap berasal dari institusi pendidikan luar negeri yang menerbitkannya.

Perkara mengenai syarat pendidikan Gibran saat pencalonan sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024 saat ini masih diperiksa MK melalui Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Jadwal persidangan perkara tersebut tercatat dalam agenda PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Dalam perkara tersebut, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran dan meminta MK menilai keabsahan pencalonannya. Dalil tersebut merupakan posisi para pemohon dalam perkara dan belum merupakan putusan akhir MK.* (k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Rocky setelah dilantik sebagai anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Ia membedakan makna bersikap kritis dengan melakukan kritik terhadap pemerintah.

Baca Juga:

• Menakar Polemik Syarat Pendidikan Gibran di Mahkamah Konstitusi: Keterangan KBRI hingga Penjelasan Kemendikdasmen

Rocky menjelaskan, sikap kritis dibutuhkan karena setiap program pemerintah dapat memunculkan persepsi yang berbeda di masyarakat, baik positif maupun negatif.

"Karena pasti ada persepsi negatif, ada persepsi positif. Dua-duanya persepsi tuh," ujarnya.

Menurut Rocky, pertimbangan yang diberikan Wantimpres lebih berkaitan dengan ranah etis dan cara melihat persoalan secara menyeluruh. Ia menilai lembaga tersebut perlu memiliki kepekaan dalam mengidentifikasi persoalan sebelum memberikan pertimbangan kepada Presiden.

"Mengandalkan kepekaan etis dan kemampuan untuk melihat detail persoalannya di mana. Dan itu yang dijadikan pertimbangan tuh," tuturnya.

Rocky kemudian menjelaskan pembagian peran dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden. Menurut dia, Wantimpres lebih banyak bekerja pada aspek mengingat dan menimbang, sedangkan keputusan dan penetapan kebijakan tetap berada pada Presiden.

"Kan anda biasa kalau bikin surat keputusan tuh, mengingat, menimbang, memutuskan, menetapkan. Tugas dewan adalah mengingat dan menimbang dan memutuskan. Penetapannya ada pada presiden," jelas Rocky.

Secara kelembagaan, Wantimpres memang memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Lembaga tersebut berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Rocky juga mengatakan pertimbangan yang bersifat teknis akan ditangani oleh penasihat khusus dan utusan khusus Presiden yang memiliki bidang masing-masing.

"Teknis ada penasihat khusus teknis Pak Presiden tentang luar negeri, tentang pertahanan segala macam," katanya.

Dengan demikian, Rocky menggambarkan peran Wantimpres sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan dari sisi etis dan substansial, sementara pelaksanaan serta penetapan kebijakan tetap menjadi kewenangan Presiden.* (k/dh)

MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta pengurus Majelis Pimpinan Daerah (MPD) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Kota Medan periode 2026-2031 segera menjalankan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menghadiri pelantikan MPD ICMI Muda Kota Medan di Ballroom RSU Bunda Thamrin, 2 Oktober 2026. Ia berharap pelantikan tersebut menjadi awal pergerakan dan bukan hanya kegiatan seremonial.

Baca Juga:

• Pemko Medan Kembangkan Layanan Publik Berbasis AI, Warga Cukup Akses Lewat WhatsApp

Rico mengatakan cendekiawan muda memiliki peran penting dalam menghubungkan gagasan teoritis dengan kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, persoalan Kota Medan yang kompleks membuat ICMI Muda perlu menentukan skala prioritas dalam menjalankan program.

Ia meminta organisasi tersebut menyusun roadmap kerja yang terukur sehingga hasilnya dapat dirasakan masyarakat dalam waktu tertentu.

"ICMI Muda harus memiliki roadmap kerja yang terukur setiap 3, 6 hingga 9 bulan. Jadi dalam kurun waktu satu tahun ke depan, sudah ada capaian konkret yang dirasakan warga, apakah itu di sektor ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial," katanya.

Selain bidang sosial dan ekonomi, Rico juga mendorong ICMI Muda ikut melakukan pembinaan terhadap generasi muda. Upaya tersebut, kata dia, dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif dan keagamaan dengan memanfaatkan media digital seperti podcast maupun konten kreatif.

Rico menegaskan Pemko Medan terbuka untuk bekerja sama dengan ICMI Muda dalam menjalankan program yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

"Tentunya kami siap bekerja sama, berkoordinasi, dan membuka diri untuk berdiskusi demi membangun kota yang lebih baik bersama ICMI Muda Kota Medan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPD ICMI Muda Kota Medan Ramaddan mengatakan pihaknya berkomitmen menggerakkan seluruh potensi pengurus yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai akademisi, pengusaha, teknokrat hingga birokrat.

"Kami tidak mungkin dapat bekerja sendiri, butuh dukungan dari seluruh pengurus, agar nantinya ICMI Muda memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," kata Ramaddan.

Dalam pelantikan tersebut, ICMI Muda Kota Medan juga meluncurkan dua program unggulan. Salah satunya adalah aplikasi Smart Service Medan, yakni platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi sekaligus melatih masyarakat agar memiliki kesiapan memasuki dunia kerja.

Selain itu, ICMI Muda Kota Medan menyalurkan bantuan program UMKM bergulir berupa 21 unit gerobak dimsum yang didukung PT Pertamina.

Program tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha sektor informal meningkatkan usaha mereka dan berkembang menjadi wirausahawan mandiri di Kota Medan.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua Presidium ICMI Muda Pusat H. Tumpal Pangabean, Ketua ICMI Muda Sumatera Utara Ilham Suheri Situmorang, Owner RSU Bunda Thamrin Medan Hendra Wibowo, jajaran direksi dan manajemen RSU Bunda Thamrin, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan serta undangan lainnya.* (dh)

Pengumpulan fakta dan data baru itu, ditandai turunnya Tim Kementerian ATR/BPN ke Medan, dipimpin Deden Sudrajat S.Sit, MH selaku Kasubdit Sengketa Batas Bidang Tanah, Direktorat Jenderal (Dirjen) Sengketa Konflik dan Perkara, Kamis (01/10/2026).

Baca Juga:

• Massa Kembali Datangi ATR/BPN, Tagih Tindak Lanjut Sengketa Lahan PT Musim Mas di Medan

Lokasi ini merupakan letak objek tanah sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur Nomor 02/DA/HML/DS/1974. SK Gubernur Nomor 02 sendiri, merupakan alas hak kepemilikan Herlambang Panggabean atas tanah tersebut yang diwariskan ayahnya almarhum Binsar Panggabean.

Namun anehnya, justru di lokasi ini pulalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 19/Titi Papan terbit tahun 1974 atas nama St. Elkana Siagian yang kini milik PT Musim Mas dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 196/Titi Papan terbit tahun 2012 atas nama PT Musim Semi Mas.

Padahal, Deden Sudrajat mengakui, SHM dan SHGB milik PT Musim Mas dan PT Musim Semi Mas tersebut, diterbitkan berdasarkan SK Gubernur Nomor 77/DA/HML/DS/1974. Sementara berdasarkan SK Nomor 77 ini, objek tanahnya berlokasi di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli.

Bukan di Jalan Rawe, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan yang merupakan tanah milik Herlambang Panggabean berdasarkan SK Gubernur Nomor 02/DA/HML/DS/1974.

Selama peninjauan lokasi, Deden Sudrajat didampingi pihak PT Musim Mas. "Hari Kamis lalu kami ke lokasi. Bertemu pihak PT Musim Mas. Kan tidak mungkin kita ke sana tanpa izin dia (PT Musim Mas). Tapi tanpa meminta data ke dia (PT Musim Mas). Karena data ada di kita semua," jelas Deden kepada bitvonline.com di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Medan, Jumat (02/10/2026).

BUKAN TINDAKLANJUT SURAT KEJAGUNG
Sebelumnya, kepada bitvonline.com, Herlambang menjelaskan, atas dasar laporannya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyerahkan surat kepada Kantor Pertanahan Kota Medan.

Menurut Herlambang, isi surat Kejagung itu meminta agar mengevaluasi penerbitan SHM atas nama PT Musim Mas dan SHGB atas nama PT Musim Semi Mas yang objek tanahnya berada di lokasi yang dilaporkan Herlambang sebagai miliknya.

Permintaan Kejagung itu didasarkan pasal 35 Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Permen ini mengatur memungkinkan untuk membatalkan SHM dan SHGB bila ditemukan ada cacat administrasi.

Ketika ditanya apakah pengumpulan fakta dan data yang dilakukan Kementerian ATR/BPN ini untuk menindaklanjuti Surat Kejagung? "Saya terjun ke sini karena perintah Pak Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN Ilyas Tedjo," tegas Deden Sudrajat.

"Ditemui Pak Dirjen. Sangat langka sekali lho bila seseorang bisa berhadapan dengan Dirjen. Bahkan Pak Herlambang katanya pernah bertemu Pak Menteri. Makanya, laporannya ditindaklanjuti Pak Dirjen. Jadi, kami ke sini menindaklanjuti perintah Pak Dirjen," tegas Deden.

"Memang sudah ada hasil penelitian tahun 2023 yang menyebutkan bahwa kalau seandainya Herlambang ingin mengajukan pembatalan SHGB PT Musim Semi Mas, silakan menempuh jalur litigasi. Jalur pengadilan," tambahnya.

Tapi karena Herlambang merasa keinginannya belum terakomodir, dan biasanya ini, seseorang keras keinginannya, bersikukuh tekadnya, menurut Deden Sudrajat, itu berarti karena ada sesuatu yang benar-benar ia perjuangkan dan merupakan haknya.

"Boleh donk sebagai warga negara memperjuangkan haknya. Tidak menutup kemungkinan. Jadi bukan berarti saklek tutup. Tidak seperti itu. Jadi tidak saklek-lah. Bukan tidak boleh diubah. Kalau seandainya terdapat sesuatu yang memang ditemukan adanya unsur-unsur yang tidak benar, ya akan kita laporkan. Nah, itu tujuan kami datang ke sini," jelas Deden.

Jadi, untuk merekonsolidasi. "Artinya, konsolidasi kembali deh. Coba nggk mungkin orang itu bersikukuh kalau bukan karena ada haknya yang dia pertahankan. Misalnya, beberapa kali dipatahkan. Tapi maju lagi, maju lagi. Berarti kan ada sesuatu donk di situ," tambahnya.

"Nah, kami ke sini menindaklanjuti perintah Pak Dirjen. Memberi kesempatan kepada Pak Herlambang membuktikan kembali. Tetapi kami konsentrasi turun langsung dan cek ke lapangan. Dicek lagi data-datanya di Kantor Pertanahan," jelas Deden.

ADA TEMUAN BARU
Lalu, ketika ditanya apa hasil pencarian fakta dan data yang dilakukan? Apakah ada menemukan data dan fakta baru?

"Kami kan ke sini hanya mencari fakta. Mencari data data yang baru. Kali aja ada data yang baru. Terus yang di lapangan ditemukan seperti apa. Hasilnya nanti akan kami laporkan ke Dirjen. Karena nanti, yang mengambil kesimpulan dan kebijakan terhadap kasus ini, ada di Kementerian ATR/BPN. Jadi nanti Dirjen yang memutuskan," katanya.

Nanti dirembukkan. Kantor Pertanahan Medan dipanggil. Tim pencari fakta juga dipanggil. Hasilnya diserahkan. "Benar ngk? Kalau benar, silakan bapak simpulkan, Pak Dirjen. Mau seperti apa kelanjutannya. Kalau ditemukan ada cacat administrasi, ya dibuktikan. Gitu," katanya.

Deden Sudrajat mengaku timnya menemukan temuan baru. "Ada dokumen-dokumen lama yang kita temukan. Ada temuan berupa peta tahun 1920. Dan itu nanti akan kami pertimbangkan. Tapi dokumen tersebut saat ini masih jadi rahasia kantor. Nanti Pak Dirjen yang buka. Dan ujung-ujungnya rekomendasi," jelasnya.

BANTAH SERAHKAN SURAT BLOKIR, SHM BISA DIBATALKAN
Menjawab bitvonline.com, Deden Sudrajat membantah datang ke Medan untuk menyerahkan surat blokir internal kepada PT Musim Mas. Menurutnya, Dirjen tidak ada membicarakan soal surat blokir internal seperti itu.

Sebelumnya, Herlambang Panggabean mengaku, dalam pertemuannya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Dirjen PSKP Ilyas Tedjo mengatakan Kementerian ATR/BPN akan menyerahkan surat blokir internal kepada PT Musim Mas. Namun, Deden Sudrajat mengaku tidak ada menyerahkan surat blokir ke PT Musim Mas.

Di sisi lain Deden membenarkan, SHM bisa diubah kalau memang ada temuan kesalahan. Ini diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 21 tahun 2020. "Kalau misalnya dalam sebuah produk BPN ditemukan cacat administrasi, itu sebagai dasar dibatalkan," tegasnya.

13 TAHUN TIDAK TUNTAS DI KEMENTERIAN ATR/BPN
Terkait soal standar waktu layanan penyelesaian perkara yang diajukan Herlambang Panggabean, Deden Sudrajat menjanjikan, paling lambat dua minggu dari sekarang sudah ada kesimpulan dari Dirjen.

Seperti diketahui, sudah hampir 13 tahun Kementerian ATR/BPN belum dapat menyelesaikan laporan yang diajukan Herlambang Panggabean yang menyebut bahwa PT Musim Mas menguasai tanahnya.

Bahkan, selama 13 tahun itu, Herlambang mengaku dibola-bola. Dipersulit. Diulur-ulur tanpa ada kepastian layanan. "Bayangkan, selama 13 tahun saya berjuang mempertahankan hak saya. Tapi layanan Kementerian ATR/BPN tidak jelas," tegasnya.

Menteri ATR/BPN sendiri, menurut Herlambang sudah menyampaikan komitmennya untuk membantu proses penyelesaian perkara ini.

"Saya ketemu Pak Nusron Wahid. Ketika itu, Pak Nusron menyampaikan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Mohon Pak Herlambang bersabar," tegas Herlambang menirukan ucapan Nusron Wahid ketika itu.*