JAKARTA – Sidang perdana perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang menjerat Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa resmi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (2/7/2026).

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang menyebut dr Tifa diduga menyerang kehormatan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), melalui tudingan mengenai keaslian ijazah sarjana miliknya.

Baca Juga:

• PN Jaktim Buka Akses Siaran Langsung Sidang Perdana Dokter Tifa

Menurut jaksa, setelah berbagai unggahan tersebut beredar, tim kuasa hukum Jokowi menggelar konferensi pers pada 14 April 2025 untuk memberikan klarifikasi kepada publik.

"Bahwa sementara mengumpulkan unggahan-unggahan tersebut, pada tanggal 14 April, Tim Kuasa Hukum saksi Jokowi melakukan konferensi pers yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah S-1 saksi Jokowi adalah tidak benar dan sangat menyesatkan," kata jaksa di persidangan.

Jaksa juga membacakan pernyataan kuasa hukum Jokowi yang menegaskan bahwa ijazah S-1 Jokowi adalah asli dan telah dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) serta instansi yang berwenang.

"Ijazah S-1 saksi Jokowi ada, asli dan sudah jelas dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada serta instansi yang berwenang. Kuasa Hukum juga mengingatkan masyarakat agar jangan lagi menyebarkan tuduhan dan berita bohong yang menyebutkan ijazah S-1 saksi Jokowi adalah palsu," sambung jaksa.

Dalam dakwaan disebutkan, dr Tifa mengunggah berbagai pernyataan yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi.

Beberapa hal yang dipersoalkan antara lain mengenai desain sampul ijazah, foto wisuda, buku alumni UGM, hingga penyebutan nama dosen pembimbing.

Jaksa menyebut Jokowi kemudian meminta ajudan dan tim kuasa hukumnya mengumpulkan seluruh unggahan yang dianggap menyerang nama baiknya.

"Bahwa di antara 28 unggahan di media sosial yang dilihat saksi Joko Widodo, terdapat lima unggahan media sosial berisikan perbuatan terdakwa yang pada pokoknya menuduhkan ijazah S1 Joko Widodo adalah palsu," kata jaksa.

Dalam dakwaan itu juga dijelaskan bahwa Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM sejak 28 Juli 1980 dan telah memperoleh ijazah sarjana yang diterbitkan universitas tersebut.

Jaksa menyatakan tuduhan yang disampaikan terdakwa dinilai telah merugikan Jokowi secara immateriil.

"Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian immateril yaitu tercemarnya nama baik saksi secara personal," kata jaksa.

Menurut jaksa, dr Tifa tetap menyampaikan tudingan mengenai ijazah Jokowi melalui berbagai media sosial maupun dalam sejumlah acara diskusi atau talk show, tanpa disertai pembuktian yang sah.

"Sehingga perbuatan terdakwa merupakan serangan terhadap kehormatan saksi Joko Widodo dengan sarana teknologi informasi," tutur jaksa.

Dalam perkara ini, dr Tifa didakwa menggunakan sejumlah pasal, di antaranya dakwaan primer Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP, serta dakwaan subsider Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.

Selain itu, jaksa juga mendakwa dr Tifa dengan pasal lain terkait dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sidang akan dilanjutkan sesuai agenda yang ditetapkan majelis hakim untuk memeriksa perkara tersebut.* (d/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025–2026.

Tersangka terbaru adalah Lalu Muhammad Iwan (LMI) yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-80, Ajak Masyarakat Dukung Polri Jaga Kamtibmas

"Kami menetapkan satu orang tersangka lagi, yaitu Saudara LMI (Lalu Muhammad Iwan). Ini yang menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025, dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN ya," kata Syarief kepada wartawan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2026).

Dalam penyidikan, Kejagung mengungkap dugaan keterlibatan LMI dalam pengadaan food tray atau wadah makanan yang digunakan calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Syarief, pada 2025 LMI diduga meminta dua saksi berinisial YCS dan RD mendirikan sebuah perusahaan.

Perusahaan tersebut diduga dijadikan sarana untuk menjual food tray kepada calon mitra SPPG dengan harga yang telah ditentukan.

"Jadi perannya adalah pada tahun 2025, ini Saudara LMI ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI," ungkap Syarief.

Penyidik menduga harga food tray tersebut telah ditetapkan secara sepihak.

Dalam harga yang dipatok itu, diduga terdapat bagian keuntungan yang dialokasikan untuk LMI.

"Dalam harga tersebut itu termasuk ada bagian kepada Saudara LMI untuk supaya titik tersebut diapprove atau disetujui ya dengan penjualan ompreng itu," lanjutnya.

Hingga kini, Kejagung belum mengungkap jumlah keuntungan yang diduga diterima LMI maupun nilai kerugian negara dalam perkara tersebut.

Penyidikan masih terus berlangsung untuk mendalami aliran dana dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap LMI.

"Terhadap yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan," tutur Syarief.

LMI dijerat dengan Pasal 12 huruf a, huruf b, atau huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto KUHP, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Total Tersangka Menjadi Tujuh Orang

Dengan penetapan Lalu Muhammad Iwan, jumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional bertambah menjadi tujuh orang, yakni:

- Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana.
- Mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya.
- Mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung.
- Asep Yusuf Somantri (AYS), orang dekat Sony Sonjaya.
- Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), Andri Mulyono.
- Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), Glory Harimas Sihombing.
- Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Lalu Muhammad Iwan (LMI).

Kasus ini masih terus dikembangkan Kejaksaan Agung untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis serta menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang ikut bertanggung jawab.* (d/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut hangat para wali kota, wakil wali kota, delegasi, dan tamu dari seluruh Indonesia dalam pembukaan Indonesia City Expo (ICE) 2026, yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Ballroom Santika Dyandra Hotel Medan, Rabu (1/7/2026).

Dalam sambutannya, Rico Waas mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta.

Baca Juga:

• HD Premium Quality Coffee Resmi Dibuka di Pekan Bada, Bisnis Warkop di Aceh Terus Tumbuh

"Selamat datang di Kota Medan. Mudah-mudahan tempat ini bisa membawa kerja sama yang baik di antara kita semua. Semoga sepulang dari kegiatan APEKSI ini kita membawa hal-hal positif bagi perkembangan kota-kota di Indonesia," ujarnya.

Menurut Rico Waas, Indonesia City Expo merupakan momentum penting bagi pemerintah kota untuk saling mengenal potensi dan keunggulan daerah.

Sekitar 60 stan dari berbagai kota di Indonesia turut memamerkan produk unggulan yang menjadi identitas masing-masing daerah.

Ia menegaskan, pameran tersebut tidak hanya menjadi ajang memamerkan produk, tetapi juga membuka peluang kerja sama di bidang investasi, bisnis, serta memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dan sektor swasta.

"Kota Medan ingin memperkenalkan produk-produk unggulannya. Ini momentum bagi kita untuk saling mengenal yang diharapkan akan melahirkan kerja sama, mulai dari hal kecil hingga hal besar," katanya.

Selain Indonesia City Expo, rangkaian Rakernas APEKSI XVIII juga diisi berbagai forum strategis, seperti forum pangan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, business matching, hingga pembahasan peluang investasi antarkota.

Rico Waas menilai tantangan pembangunan yang dihadapi setiap daerah tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri.

Karena itu, kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

"Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus saling menguatkan, saling mendukung, saling mengenal, dan saling mempromosikan. Kalau kita mengetahui ada produk atau inovasi yang baik dari kota lain, kenapa tidak kita adaptasi. Karena kita satu bangsa, satu Indonesia," ungkapnya.

Ia berharap Indonesia City Expo 2026 melahirkan berbagai gagasan baru, komitmen kerja sama, dan kemitraan yang mampu memperkuat UMKM, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta mendukung pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang mewakili Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, secara resmi membuka Indonesia City Expo 2026.

Dalam sambutannya, Ika menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan yang dinilai sukses menjadi tuan rumah Rakernas APEKSI XVIII.

"Terima kasih kepada Pak Wali Kota Medan Rico Waas beserta jajaran yang telah memberikan fasilitasi luar biasa sehingga APEKSI ke-18 dapat terselenggara dengan sangat meriah," ujarnya.

Menurut Ika, tema Rakernas APEKSI XVIII, "Kota Tangguh, Indonesia Berdaulat", mengingatkan bahwa kekuatan Indonesia sangat ditentukan oleh ketangguhan kota-kota di seluruh Tanah Air.

Ia mengatakan setiap pemerintah kota menghadapi tantangan yang berbeda, mulai dari keterbatasan fiskal hingga potensi daerah.

Namun melalui APEKSI, seluruh kota memiliki ruang untuk saling berbagi pengalaman, melakukan benchmarking, bertukar praktik terbaik, hingga mencari solusi bersama atas berbagai persoalan pembangunan.

Ika berharap Indonesia City Expo 2026 dan Rakernas APEKSI XVIII menjadi momentum memperkuat sinergi antarkota sehingga lahir inovasi dan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang semakin berdaulat.* (ad)

TANJUNG JABUNG TIMUR – Kanit Intelkam Polsek Muara Sabak Timur, AIPTU E. Simamora, S.E., resmi menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam upacara kenaikan pangkat personel Polres Tanjung Jabung Timur periode 1 Juli 2026.

Sebelumnya, E. Simamora menyandang pangkat AIPDA.

Baca Juga:

• Kemenkomdigi Siap Dampingi Pemda Percepat Transformasi Digital, Fokus Integrasi Data dan AI di Forum Komdigi APEKSI 2026

Kenaikan pangkat tersebut menjadi kebanggaan tidak hanya bagi E. Simamora dan keluarga, tetapi juga bagi seluruh jajaran Polsek Muara Sabak Timur.

Penghargaan yang diberikan diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

AIPTU E. Simamora, S.E. menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Muara Sabak Timur.

Dengan pangkat yang baru, E. Simamora berharap dapat semakin optimal menjalankan tugas sebagai Kanit Intelkam.

Ia juga berkomitmen memberikan kontribusi terbaik bagi institusi Polri sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kenaikan pangkat tersebut menjadi bagian dari penghargaan institusi kepada personel yang telah menunjukkan dedikasi dan kinerja selama bertugas.

Selain menjadi apresiasi, momentum ini juga diharapkan mampu mendorong semangat seluruh anggota Polri untuk terus memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan berintegritas.* (ad)

ACEH BESAR – Bisnis warung kopi di Aceh dinilai masih memiliki prospek yang cerah meski kondisi ekonomi sedang menghadapi berbagai tantangan.

Hal itu ditandai dengan dibukanya HD Premium Quality Coffee di Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Butuh Modal Usaha? KUR Mandiri 2026 Tawarkan Pinjaman hingga Rp50 Juta, Cicilan Mulai Rp1 Jutaan

Owner HD Premium Quality Coffee, Hamdani, mengatakan perkembangan warung kopi di Banda Aceh maupun Aceh Besar dalam beberapa tahun terakhir berlangsung cukup pesat.

"Saat tumbuh dan berkembang warung kopi di setiap sudut Kota di Banda Aceh dan Aceh Besar sangat pesat," ujarnya kepada wartawan di sela-sela grand opening.

Hamdani mengakui menjalankan usaha warung kopi membutuhkan kesabaran dan ketekunan.

Menurutnya, bisnis tersebut memang tidak memberikan hasil secara instan, tetapi dapat berkembang secara bertahap apabila dikelola dengan baik.

"Bisnis Warung Kopi ini pelan tapi pasti, namun dengan keuletan dan berlaku sabar, Alhamdulillah tetap bisa bertahan," katanya.

Ia menilai, di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, banyak sektor usaha mengalami tekanan.

Namun, usaha kedai kopi masih mampu bertahan karena telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Aceh.

Selain mengembangkan usaha sendiri, Hamdani berharap keberadaan HD Premium Quality Coffee juga dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha kecil di sekitar lokasi.

"Kami berharap dengan kehadiran HD kopi di sini dapat pula bisa membantu pengusaha kecil seperti pengusaha kue atau usaha rumahan lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dusun Banda, Samsir Harahap, menyampaikan masyarakat menyambut baik hadirnya HD Premium Quality Coffee di wilayah Gampong Lam Lumpu.

Menurutnya, keberadaan kedai kopi tersebut diharapkan dapat menambah aktivitas ekonomi sekaligus membuat kawasan Pekan Bada semakin ramai.

"Masyarakat menyambut baik kehadiran HD kopi di wilayahnya, karena dengan hadirnya HD Premium Quality Coffee maka Gampong Lam Lumpu bertambah ramai," katanya.

Prosesi grand opening berlangsung dengan nuansa kearifan lokal Aceh.

Acara diawali dengan prosesi adat Peusijuk (Tepung Tawar) sebagai bentuk doa dan ungkapan syukur, kemudian ditutup dengan doa bersama.

Peresmian HD Premium Quality Coffee juga dihadiri Kapolsek Pekan Bada, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan yang memberikan dukungan atas hadirnya usaha baru tersebut.

Dengan bertambahnya pelaku usaha di sektor kuliner dan warung kopi, diharapkan perekonomian masyarakat lokal semakin tumbuh sekaligus membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang bersama.* (ad)

MEDAN – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan komitmennya untuk mendampingi pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital yang lebih efisien, aman, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemenkomdigi, Aris Kurniawan, saat menjadi keynote speaker dalam Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) yang merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Aryaduta Medan, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga:

• Forum Komdigi APEKSI XVIII Bahas Transformasi Digital, Rico Waas: Pemerintah Harus Cepat dan Adaptif

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara Erwin Hotmansyah Harahap, Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane, serta kepala dinas komunikasi dan informatika dari berbagai pemerintah kota anggota APEKSI.

Mengusung tema "Arah Kebijakan Nasional Komunikasi Digital dalam Mewujudkan Kota Tangguh dan Bangsa Berdaulat", Aris memaparkan sejumlah strategi nasional untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan, mulai dari penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi data nasional, hingga penguatan komunikasi publik berbasis data.

Menurut Aris, selama ini banyak pemerintah daerah lebih fokus membangun aplikasi, namun kurang memperhatikan tata kelola dan manajemen sistem digital.

"Selama ini kita selalu konsentrasi kepada layanan dan aplikasi. Di lima tahun ke depan, fokus kami adalah memberikan pendampingan melalui program Klinik Pemerintah Digital agar dimensi tata kelola dan manajemen di pemerintah daerah bisa ditingkatkan bersama," ujar Aris.

Ia menjelaskan, Kemenkomdigi kini mendorong prinsip "minim aplikasi, kaya fungsi" melalui pemisahan lapisan data dan aplikasi.

Konsep tersebut bertujuan menjaga kesatuan data (single source of truth) sekaligus menghindari ketergantungan terhadap satu penyedia teknologi atau vendor lock-in.

Aris mengatakan keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah pusat maupun daerah menjadi alasan penting untuk menerapkan sistem digital yang lebih efisien.

Karena itu, Kemenkomdigi mendorong pemanfaatan Government Cloud (Awan Pemerintah) dengan sistem pembayaran sesuai penggunaan (pay-as-you-use), sehingga pemerintah daerah tidak perlu membangun infrastruktur digital secara mandiri dengan biaya besar.

Selain itu, pemerintah juga membuka skema kolaboratif melalui Ekosistem Pusat Data Nasional (PDN).

Pemerintah daerah yang telah memiliki pusat data sesuai standar dapat bergabung dan berbagi sumber daya dengan pemerintah lainnya.

Dalam paparannya, Aris menjelaskan Kemenkomdigi saat ini tengah membangun tiga komponen utama Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi layanan digital nasional.

Komponen tersebut meliputi Single Sign-On (SSO) sebagai satu pintu akses layanan publik, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk menghubungkan data antarinstansi, serta penguatan infrastruktur Pusat Data Nasional.

Menurut Aris, infrastruktur tersebut saat ini telah diuji coba untuk mendukung percepatan penyaluran bantuan sosial melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di 42 kabupaten dan kota.

Program itu mengintegrasikan data secara real-time dari berbagai instansi seperti Kemendagri, BKN, ATR/BPN, BPJS, PLN, hingga Korlantas Polri agar penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran sekaligus memangkas proses birokrasi.

Targetnya, sistem tersebut akan diterapkan secara nasional pada akhir 2026 atau awal 2027.

Selain membahas transformasi layanan pemerintahan, Aris juga menyoroti tantangan komunikasi publik di era digital yang semakin kompleks.

Menurutnya, maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi menuntut pemerintah mengubah pola komunikasi konvensional menjadi manajemen reputasi yang berbasis data.

Kemenkomdigi kini mulai memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) untuk menganalisis tren percakapan di media sosial sekaligus mempercepat respons pemerintah terhadap isu maupun krisis komunikasi.

Usai menjadi pembicara, Aris menilai Forum Komdigi menjadi ruang penting bagi pemerintah kota untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengembangkan pemerintahan digital.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antarpemerintah daerah, kementerian, akademisi, hingga sektor swasta menjadi solusi terbaik di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi banyak daerah.

Lebih lanjut, Aris mengatakan Kemenkomdigi kini memprioritaskan integrasi dan validitas data daerah.

Menurutnya, teknologi canggih seperti Artificial Intelligence tidak akan memberikan hasil maksimal apabila data yang digunakan belum akurat dan sistem antarinstansi belum saling terhubung.

Dengan tata kelola data yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu memperoleh informasi yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat serta memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat.* (ad)

MEDAN – Kedaulatan bangsa di era digital tidak lagi hanya ditentukan oleh luas wilayah atau kekayaan sumber daya alam.

Kemampuan mengelola data, menguasai informasi, serta menjaga kepercayaan publik di ruang digital kini menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan.

Baca Juga:

• Dialog Kota Tangguh APEKSI Bahas Ketahanan Pangan, Rico Waas Tekankan Kolaborasi Hadapi Bencana

Forum dibuka oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Adlan S.Pd.

Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

"Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar pelayanan publik lebih cepat, efektif, dan akurat," ujar Adlan.

Menurutnya, perkembangan teknologi menuntut pemerintah daerah menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif sekaligus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Selain pelayanan publik, komunikasi pemerintah juga dinilai memiliki peran yang semakin strategis.

Adlan mengatakan media sosial pemerintah harus dimanfaatkan sebagai saluran informasi resmi sekaligus ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat.

"Ketika pemerintah terlambat memberi penjelasan, ruang itu akan diisi spekulasi," kata Adlan.

Ia juga menyoroti meningkatnya ancaman hoaks, disinformasi, hingga kejahatan digital seperti judi online yang dinilai semakin mengkhawatirkan, terutama di kalangan generasi muda.

Karena itu, pemerintah dituntut lebih cepat menghadirkan informasi yang akurat, berbasis data dan fakta, khususnya saat menghadapi situasi darurat agar tidak memberi ruang bagi penyebaran informasi yang menyesatkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Erwin Hotmansyah Harahap, mengatakan tantangan transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut aspek hukum dalam pengelolaan informasi publik.

Menurut Erwin, pemerintah perlu memperkuat counter narrative berbasis data agar mampu meluruskan berbagai opini yang berkembang di media sosial.

Ia juga memperkenalkan inovasi digital Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui aplikasi PASADA (Portal Satu Data) yang menjadi pusat data statistik sektoral.

Aplikasi tersebut diharapkan memudahkan masyarakat, pelaku usaha, hingga investor dalam memperoleh berbagai data strategis daerah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane menjelaskan Forum Komdigi diselenggarakan sebagai respons terhadap semakin kompleksnya tantangan transformasi digital yang dihadapi pemerintah daerah.

Mengusung tema "Digitalization Insights, Better Government", forum tersebut menjadi wadah berbagi pengalaman, wawasan, serta praktik terbaik antar-Dinas Kominfo dari berbagai kota di Indonesia dalam mengembangkan layanan pemerintahan berbasis digital.

Forum Komdigi berlangsung pada 1–2 Juli 2026 dan diikuti 98 Kepala Dinas Kominfo dari kota-kota anggota APEKSI.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terwujudnya pemerintahan digital yang modern, adaptif, transparan, serta mampu membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka dan berbasis data.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya membangun kota yang tangguh melalui kolaborasi antardaerah, kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta penguatan sistem ketahanan pangan.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat memberikan sambutan pada Dialog Kota Tangguh dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Grand City Hall, Medan, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga:

• Dibuka Wamendagri Bima Arya, Rico Waas Dorong Rakernas XVIII APEKSI Hasilkan Aksi Nyata untuk Perkuat Pembangunan Daerah

Hadir pula Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, para wali kota dari berbagai daerah, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pendudukan Kemenko PMK Woro Sri Astuti Sulistyaningsih, serta Asisten Deputi Kerawanan Pangan dan Bantuan Pangan Kemenko Bidang Pangan Muhammad Saleh Nugrahadi.

Mengawali sambutannya, Rico Waas menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir di Kota Medan.

Ia juga memperkenalkan keberagaman budaya Sumatera Utara melalui berbagai sapaan khas seperti Horas, Mejuah-juah, Ya'ahowu, Ahoi, hingga Oii Dunsanak sebagai simbol keberagaman masyarakat Kota Medan.

Menurut Rico, tema "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat" dipilih berdasarkan pengalaman nyata ketika banjir besar melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, termasuk Kota Medan, pada akhir November tahun lalu.

"Di Kota Medan, dari 21 kecamatan, sebanyak 19 kecamatan terdampak banjir. Bahkan volume sampah yang biasanya sekitar 1.500 hingga 1.700 ton per hari melonjak menjadi sekitar 6.500 ton hanya dalam satu hari," ujarnya.

Ia mengatakan, bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan saat terjadi, tetapi juga berdampak terhadap pelayanan publik, aktivitas ekonomi, hingga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Karena itu, pemerintah harus memiliki strategi yang matang untuk menghadapi situasi serupa di masa mendatang.

Rico juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya membangun kota yang tangguh.

Menurutnya, Kota Medan yang bukan daerah penghasil pangan sangat bergantung pada kelancaran distribusi dari wilayah lain.

Saat banjir melanda, Pemerintah Kota Medan bersama berbagai pihak berhasil menyalurkan sekitar 163 ton beras kepada 25 ribu kepala keluarga yang terdampak.

Karena itu, ia mendorong terjalinnya kerja sama yang lebih erat antara daerah produsen dan kota-kota konsumen agar distribusi pangan tetap berjalan meski terjadi bencana.

Selain itu, masyarakat perkotaan juga didorong memanfaatkan pekarangan rumah dan mengembangkan budidaya hidroponik untuk memperkuat kemandirian pangan.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam membangun kota yang tangguh.

Menurut Hanif, forum Rakernas APEKSI menjadi momentum penting bagi 98 pemerintah kota di Indonesia untuk memperkuat kerja sama dan merumuskan berbagai rekomendasi dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 60,02 persen atau sekitar 173 juta penduduk Indonesia kini tinggal di kawasan perkotaan.

Kondisi tersebut membuat pemerintah kota menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kota tidak lagi hanya menjadi tempat menerima pasokan, tetapi telah menjadi pusat konsumsi, perdagangan, logistik, dan pengambilan keputusan ekonomi. Karena itu, kota yang tangguh harus memiliki sistem pangan yang terintegrasi," ujarnya.

Hanif menjelaskan, sistem pangan yang tangguh harus mencakup ketersediaan pasokan, distribusi yang lancar, stabilisasi harga, keamanan pangan, penguatan cadangan pangan daerah, hingga kemampuan pemerintah merespons berbagai gejolak secara cepat.

Ia juga mengingatkan bahwa perubahan iklim telah memicu cuaca ekstrem yang berdampak langsung terhadap distribusi pangan.

Salah satu contohnya adalah banjir besar yang melanda Sumatera bagian utara pada akhir tahun lalu, termasuk kawasan sentra pertanian di Sidikalang.

"Kalau pasokan terganggu, harga akan naik. Ketika harga naik, daya beli masyarakat menurun. Pada akhirnya stabilitas sosial dan ekonomi kota ikut terdampak. Kota yang pangan dan logistiknya rapuh akan sulit menjadi kota yang tangguh," tegasnya.

Hanif menyebut, saat ini masih terdapat 81 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk kategori rawan pangan.

Meski Kota Medan sudah berada pada kategori tahan pangan, upaya penguatan tetap perlu dilakukan agar mampu mencapai kategori sangat tahan pangan.

Karena itu, ia mengajak seluruh kepala daerah membangun ekosistem pangan yang terintegrasi melalui penguatan tata kelola kelembagaan, dukungan pembiayaan, pembangunan infrastruktur logistik, kepastian produksi, stabilisasi harga, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Melalui Dialog Kota Tangguh tersebut, para peserta diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta mendorong terwujudnya kota-kota yang semakin tangguh di Indonesia.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menjadikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI sebagai momentum untuk melahirkan program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan sekadar menghasilkan rekomendasi di atas kertas.

Ajakan tersebut disampaikan Rico Waas saat pembukaan Rakernas XVIII APEKSI yang secara resmi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Grand City Hall Medan, Rabu (1/7/2026) malam.

Baca Juga:

• Ladies Program Rakernas APEKSI 2026, Airin Rico Waas Dorong Peran Ibu Bangun Keluarga Hebat dan Berkelanjutan

Dalam sambutannya, Rico Waas menyampaikan rasa bangga karena Kota Medan dipercaya menjadi tuan rumah Rakernas XVIII APEKSI.

"Selamat datang di Kota Medan. Kami, Pemerintah Kota Medan, benar-benar merasa terhormat Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir di Kota Medan. Kami ingin menjamu Bapak dan Ibu sebagai tuan rumah yang baik," ujarnya.

Menurut Rico, rangkaian Rakernas XVIII APEKSI telah berlangsung sejak 28 Juni dan akan berakhir pada 4 Juli 2026.

Berbagai agenda telah digelar, mulai dari Youth City Changers (YCC), Forum Pangan, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi dan Informatika, Forum Bappeda, Forum Investasi, Ladies Program, hingga Indonesia City Expo.

Mengusung tema "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat", Rico berharap seluruh forum tersebut mampu menghasilkan solusi konkret atas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kota, seperti ketahanan fiskal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, hingga mitigasi bencana.

Ia menegaskan hasil pembahasan selama Rakernas harus diwujudkan dalam bentuk program nyata di daerah masing-masing.

"Kami berharap jangan sampai forum ini berakhir di atas kertas atau hanya menjadi wacana. Komitmen yang dibangun harus menjadi aksi nyata dan diimplementasikan di kota masing-masing agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Rico juga berharap rekomendasi yang dihasilkan Rakernas dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat, baik kementerian maupun DPR RI, dalam menyusun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Rico memperkenalkan inovasi digitalisasi perpajakan restoran bernama QRESTO yang dikembangkan Pemerintah Kota Medan bersama Bank Indonesia dan Bank Sumut.

Melalui sistem itu, pembayaran pelanggan di restoran akan langsung terbagi secara otomatis sehingga pajak restoran sebesar 10 persen masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Menurut Rico, inovasi tersebut akan meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi potensi kebocoran penerimaan pajak daerah.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan kepala daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, pelaksanaan kebijakan strategis nasional, pemenuhan janji kampanye, hingga perkembangan media sosial yang memengaruhi persepsi masyarakat.

"Solusi atas berbagai tantangan itu sesungguhnya ada di daerah. Praktik-praktik terbaik ada di lingkungan kawan-kawan kita sendiri," ujar Bima.

Ia mendorong pemerintah kota terus berinovasi dalam meningkatkan PAD, memanfaatkan skema pembiayaan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta membangun city branding yang mampu meningkatkan daya saing dan menarik investasi.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga mengapresiasi penyelenggaraan Rakernas XVIII APEKSI di Kota Medan.

Menurutnya, forum tersebut harus menghasilkan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

Bobby memberikan masukan agar rekomendasi yang dihasilkan APEKSI tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemerintah provinsi.

"Saya perhatikan rekomendasi APEKSI hampir selalu ditujukan kepada Pemerintah Pusat atau kementerian terkait. Karena saya sekarang di provinsi, saya menyarankan agar ke depan APEKSI juga melayangkan rekomendasi kepada pemerintah provinsi melalui Komisariat Wilayah (Komwil) masing-masing," ujar Bobby.

Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan pemerintah kabupaten dan kota dengan pemerintah pusat karena setiap daerah memiliki kondisi fiskal dan tantangan pembangunan yang berbeda.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi menegaskan Rakernas bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi ruang memperkuat kolaborasi antarkota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Berbagai isu strategis yang menjadi perhatian, antara lain pengurangan transfer daerah, belanja pegawai, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

"Tidak ada kota yang tertinggal dan tidak ada kota yang paling baik di antara kita. Ketika ada kelebihan di satu kota, kelebihan itu diberikan untuk membantu kota yang lain. Itulah semangat APEKSI," ujar Eri.* (ad)

SAN FRANCISCO – Timnas Amerika Serikat memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Bosnia-Herzegovina dengan skor 2-0 pada laga babak 32 besar yang berlangsung di San Francisco Bay Arena, Kamis (2/7/2026) WIB.

Kemenangan ini terasa istimewa karena Amerika Serikat mampu mempertahankan keunggulan hingga menambah gol meski harus bermain dengan 10 pemain sejak pertengahan babak kedua.

Baca Juga:

• Lukaku Hidupkan Asa Belgia! Tumbangkan Senegal 3-2, Lolos ke 16 Besar Piala Dunia 2026

Pada fase berikutnya, tim asuhan Mauricio Pochettino akan menghadapi Belgia yang sebelumnya menyingkirkan Senegal dengan kemenangan dramatis 3-2.

Bosnia-Herzegovina lebih dulu menciptakan peluang pada menit ke-10.

Ermedin Demirovic menerima umpan dari Edin Dzeko sebelum melepaskan tembakan ke arah gawang.

Namun, kiper Matt Freese masih mampu mengamankan bola.

Amerika Serikat merespons melalui serangan pada menit ke-18.

Weston McKennie mengirim umpan ke Antonee Robinson, tetapi kiper Nikola Vasilj berhasil menepis bola.

Robinson gagal memanfaatkan bola liar sehingga peluang emas terbuang.

Folarin Balogun sempat membobol gawang Bosnia pada menit ke-31.

Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi penyerang AS Monaco itu lebih dahulu berada dalam posisi offside.

Balogun akhirnya benar-benar membawa Amerika Serikat unggul menjelang turun minum. M

emanfaatkan bola liar hasil umpan Malik Tillman di dalam kotak penalti, ia sukses menaklukkan Nikola Vasilj dan mengubah skor menjadi 1-0.

Menjelang akhir babak pertama, pertandingan sempat terhenti akibat benturan antara Tyler Adams dan Edin Dzeko.

Setelah tambahan waktu yang cukup panjang, Amerika Serikat tetap mempertahankan keunggulan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Bosnia-Herzegovina mencoba meningkatkan intensitas serangan.

Situasi berubah pada menit ke-64 ketika Folarin Balogun mendapat kartu merah usai wasit meninjau tayangan VAR.

Balogun dinilai melakukan pelanggaran serius setelah menginjak kaki Tarik Muharemovic.

Keputusan tersebut membuat Amerika Serikat harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain.

Meski kalah jumlah pemain, Amerika Serikat tetap mampu memberikan tekanan.

Christian Pulisic sempat mencetak gol pada menit ke-77, tetapi kembali dianulir karena offside.

Gol kedua akhirnya lahir pada menit ke-82.

Malik Tillman melepaskan tendangan bebas yang bersarang di sisi kanan gawang Bosnia-Herzegovina tanpa mampu dijangkau Nikola Vasilj.

Bosnia-Herzegovina berusaha mengejar ketertinggalan pada sisa pertandingan, termasuk memanfaatkan tambahan waktu 10 menit di babak kedua.

Namun, hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Amerika Serikat.

Hasil ini memastikan Amerika Serikat melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Mereka akan menghadapi Belgia dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit untuk memperebutkan tiket ke perempat final.

Susunan Pemain

Amerika Serikat (4-2-3-1): Matt Freese; Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams, Malik Tillman; Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Dest; Folarin Balogun. Pelatih: Mauricio Pochettino.

Bosnia-Herzegovina (3-4-2-1): Nikola Vasilj; Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Nikola Katic; Sead Kolasinac, Ivan Sunjic, Armin Gigovic, Amar Dedic; Kerim Alajbegovic, Ermedin Demirovic; Edin Dzeko. Pelatih: Sergej Barbarez.* (km/ad)

SEATTLE – Timnas Belgia memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Senegal dengan skor 3-2 melalui pertandingan dramatis yang harus diselesaikan hingga babak perpanjangan waktu di Stadion Seattle, Rabu (1/7) atau Kamis (2/7) WIB.

Belgia sempat berada di ambang kekalahan setelah tertinggal dua gol.

Baca Juga:

• Harry Kane Tampil Heroik! Taklukkan RD Kongo 2-1, Bawa Tiga Singa ke Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Senegal membuka keunggulan pada menit ke-25.

Berawal dari umpan silang ke kotak penalti, sundulan Ismaila Sarr membentur tiang gawang.

Bola pantul kemudian disambar Habib Diarra menjadi gol yang membawa Senegal unggul 1-0.

Memasuki babak kedua, Senegal kembali memberikan tekanan.

Serangan balik cepat yang dibangun Moussa Niakhate berhasil diselesaikan Ismaila Sarr pada menit ke-51.

Penyerang Senegal itu dengan tenang menaklukkan Thibaut Courtois sehingga skor berubah menjadi 2-0.

Tertinggal dua gol membuat Belgia meningkatkan intensitas serangan.

Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil saat pertandingan memasuki menit ke-86.

Romelu Lukaku berhasil memperkecil ketertinggalan setelah memanfaatkan umpan silang Thomas Meunier.

Meski mendapat kawalan ketat dari pemain bertahan Senegal, Lukaku mampu mengarahkan bola ke gawang.

Hanya berselang tiga menit, Belgia kembali mencetak gol.

Kali ini Youri Tielemans menyambut umpan silang Leandro Trossard dengan sundulan yang gagal dihentikan kiper Senegal.

Skor berubah menjadi 2-2 dan memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu.

Memasuki extra time, Senegal melakukan tiga pergantian pemain dengan memasukkan Al Hadji Diouf, Nicolas Jackson, dan Bara Ndiaye untuk menggantikan Ismail Jakobs, Sadio Mane, serta Idrissa Gueye.

Kedua tim tampil terbuka sepanjang babak tambahan.

Belgia dan Senegal saling menciptakan peluang, namun belum mampu mengubah skor hingga akhir babak pertama extra time.

Momen penentu terjadi pada menit ke-90+19.

Wasit Said Martinez menunjuk titik putih setelah meninjau tayangan VAR dan menilai bek Senegal melakukan pelanggaran terhadap Youri Tielemans di dalam kotak penalti.

Keputusan tersebut sempat mendapat protes dari para pemain Senegal. Namun, wasit tetap pada keputusannya.

Youri Tielemans yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna.

Gelandang sekaligus kapten Belgia itu mengirim bola ke pojok gawang dan mengecoh kiper Senegal sehingga Belgia berbalik unggul 3-2.

Pada sisa waktu pertandingan, Senegal berusaha membalas melalui tekanan bertubi-tubi.

Peluang terakhir datang lewat tendangan bebas Pape Matar Sarr, namun bola melayang di atas mistar gawang.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-2 untuk kemenangan Belgia tidak berubah.

Hasil tersebut memastikan Belgia melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah melakukan comeback dramatis dari ketertinggalan dua gol.

Susunan Pemain

Belgia: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard; Charles De Ketelaere.

Senegal: Mory Diaw; Krepin Diatta, Pathe Ciss, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs; Habib Diarra, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, Sadio Mane.* (cn/ad)

ATLANTA – Timnas Inggris memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah bangkit dari ketertinggalan dan mengalahkan RD Kongo dengan skor 2-1 pada pertandingan babak 32 besar di Atlanta Stadium, Rabu (1/7/2026).

Tim asuhan Thomas Tuchel sempat dikejutkan oleh gol cepat RD Kongo pada menit ketujuh.

Baca Juga:

• Jerman Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Bobby Nasution Kini Jagokan Prancis dan Brasil

Tertinggal lebih dulu membuat permainan Inggris tidak berkembang pada babak pertama.

Tim Tiga Singa beberapa kali kehilangan bola akibat terburu-buru saat membangun serangan.

Peluang pertama Inggris baru datang setelah pertengahan babak pertama.

Tendangan bebas Declan Rice sempat mengenai Ezri Konsa sebelum bola memantul ke luar lapangan.

Tekanan Inggris mulai meningkat.

Marcus Rashford memperoleh peluang melalui sundulan memanfaatkan umpan silang dari sisi kanan, namun kiper RD Kongo Lionel Mpasi melakukan penyelamatan gemilang.

Pada menit ke-34, Inggris kembali mendapatkan peluang emas.

Rashford menerima bola di depan gawang, tetapi tembakannya berhasil diblok Aaron Wan-Bissaka yang berada tepat di garis pertahanan.

Menjelang turun minum, RD Kongo hampir menggandakan keunggulan.

Sundulan Yoane Wissa memanfaatkan umpan silang hanya membentur tiang gawang Inggris.

Di sisi lain, Lionel Mpasi tampil impresif sepanjang babak pertama.

Ia menggagalkan sundulan Jude Bellingham serta menepis tembakan Harry Kane sehingga RD Kongo menutup paruh pertama dengan keunggulan 1-0.

Memasuki babak kedua, Inggris langsung mengambil inisiatif menyerang.

Marcus Rashford sempat mengancam melalui tembakan dari dalam kotak penalti, tetapi bola hanya mengenai sisi luar jaring.

Tekanan demi tekanan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-75.

Anthony Gordon mengirim umpan silang yang berhasil disambut Harry Kane melalui sundulan untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Setelah gol penyeimbang, Inggris terus meningkatkan intensitas serangan.

Jude Bellingham hampir membawa timnya berbalik unggul pada menit ke-85, namun kembali digagalkan Lionel Mpasi.

Gol kemenangan akhirnya tercipta semenit kemudian.

Harry Kane memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan yang tidak mampu dijangkau Mpasi.

Gol tersebut menjadi gol kedua Kane pada pertandingan ini sekaligus memastikan kemenangan Inggris dengan skor 2-1.

Hasil ini membawa Tim Tiga Singa melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Pada fase berikutnya, Inggris akan menghadapi tuan rumah Meksiko dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit.

Susunan Pemain

Inggris: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, O'Reilly; Declan Rice, Anderson; Marcus Rashford, Jude Bellingham, Noni Madueke; Harry Kane.

RD Kongo: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Sadiki; Mbuku, Brian Cipenga, Yoane Wissa.* (d/ad)

TANJAB TIMUR - Polres Tanjung Jabung Timur menggelar upacara kenaikan pangkat personel periode 1 Juli 2026.

Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Chandra serta dihadiri seluruh personel dan Bhayangkari.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-80, Ajak Masyarakat Dukung Polri Jaga Kamtibmas

Menurutnya, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi personel yang menerimanya, tetapi juga harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres menegaskan bahwa setiap pangkat dan jabatan yang diemban merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Pangkat dan jabatan merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipertanggungjawabkan dengan penuh tanggung jawab."

Ia juga mengingatkan seluruh personel agar selalu mengutamakan kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi dalam setiap pelaksanaan tugas.

Pada periode kenaikan pangkat kali ini, sebanyak 28 personel Polres Tanjung Jabung Timur memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Rinciannya, sebanyak 10 personel naik pangkat dari Aipda menjadi Aiptu, 11 personel dari Bripka menjadi Aipda, satu personel dari Briptu menjadi Brigpol, serta enam personel dari Bripda menjadi Briptu.

Atas nama pribadi maupun pimpinan Polres Tanjung Jabung Timur, Kapolres menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh personel yang menerima kenaikan pangkat.

Ia berharap penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi seluruh anggota untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, disiplin, dan profesionalisme dalam mendukung terwujudnya Polri yang Presisi.

"Jadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam mendukung terwujudnya Polri yang Presisi."

Selain memberikan apresiasi kepada personel, Kapolres juga menyampaikan penghargaan kepada para Bhayangkari yang selama ini mendampingi suami dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Menurutnya, dukungan keluarga memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian.

Karena itu, ia berharap Bhayangkari terus menjaga keharmonisan keluarga, memberikan perhatian, serta menjadi penyemangat bagi personel dalam mengemban tugas melayani masyarakat.

Upacara kenaikan pangkat tersebut berlangsung penuh khidmat dan menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian seluruh personel Polres Tanjung Jabung Timur dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.* (ad)

JAKARTA - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ingin menambah modal usaha dapat memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mandiri 2026.

Program pembiayaan dari PT Bank Mandiri Tbk ini dirancang untuk mempermudah akses permodalan bagi pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usahanya.

Baca Juga:

• Ladies Program Rakernas APEKSI 2026, Airin Rico Waas Dorong Peran Ibu Bangun Keluarga Hebat dan Berkelanjutan

KUR Mandiri 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal kerja maupun ingin melakukan ekspansi usaha.

Pemerintah juga terus mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat sebagai upaya memperkuat sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Melalui program ini, masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu plafon yang banyak diminati adalah pinjaman sebesar Rp50 juta.

Tabel Angsuran KUR Mandiri 2026 Plafon Rp50 Juta

Berikut simulasi angsuran pinjaman KUR Mandiri 2026 dengan plafon Rp50 juta berdasarkan tenor pinjaman:

Tenor 12 bulan: Rp4.416.667 per bulan
Tenor 24 bulan: Rp2.333.333 per bulan
Tenor 36 bulan: Rp1.638.889 per bulan
Tenor 48 bulan: Rp1.291.667 per bulan
Tenor 60 bulan: Rp1.083.333 per bulan

Besaran angsuran tersebut dapat menjadi gambaran bagi pelaku UMKM dalam menentukan jangka waktu pinjaman yang sesuai dengan kemampuan pembayaran.

Persyaratan Pengajuan KUR Mandiri 2026

Calon debitur perlu menyiapkan sejumlah dokumen sebagai persyaratan pengajuan, yaitu:

- Salinan Kartu Keluarga (KK).
- Salinan Surat Nikah, Akta Nikah, atau Akta Cerai bagi yang telah menikah atau bercerai.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari pejabat yang berwenang.
- Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan pembuatan e-KTP.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pengajuan kredit di atas Rp50 juta.
- Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk KUR Kecil dan KUR Khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

Cara Mengajukan KUR Mandiri 2026

Setelah seluruh dokumen dipersiapkan, pengajuan KUR Mandiri dapat dilakukan dengan beberapa tahapan berikut:

Pertama, datang ke kantor cabang Bank Mandiri terdekat sambil membawa seluruh dokumen persyaratan.

Selanjutnya, sampaikan kepada petugas bahwa Anda ingin mengajukan KUR Mandiri serta jelaskan tujuan penggunaan dana pinjaman.

Petugas kemudian akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan menilai kelayakan usaha yang diajukan.

Setelah proses verifikasi selesai, pihak bank akan melakukan analisis terhadap permohonan kredit.

Apabila pengajuan disetujui, pemohon akan dihubungi untuk melakukan penandatanganan akad kredit.

Setelah seluruh proses selesai, dana pinjaman akan dicairkan ke rekening nasabah dan dapat digunakan sesuai kebutuhan usaha.

Program KUR Mandiri diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.* (di/ad)

Mengusung tema "Bangkit Berdaya: Perempuan Tangguh, Percaya Diri, dan Bersinar," kegiatan tersebut diikuti Ketua Tim Penggerak PKK dan istri wali kota dari 98 kota di Indonesia.

Baca Juga:

• Hadiri HUT APKASI di Deli Serdang, Bobby Nasution Dorong Sinkronisasi Kebijakan Fiskal antara Pemprov dan Kabupaten

Ketua TP PKK Kota Medan, Airin Rico Waas, menyambut seluruh peserta dengan memperkenalkan Kota Medan sebagai kota yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan kuliner.

Ia mengajak seluruh tamu menikmati berbagai makanan khas, produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta destinasi yang menjadi daya tarik Kota Medan selama mengikuti rangkaian kegiatan Rakernas APEKSI.

Dalam sambutannya, Airin menegaskan bahwa perempuan, khususnya seorang ibu, memiliki peran yang sangat penting dalam membangun keluarga yang kuat dan berkualitas.

"Ketika ibu-ibu maju, keluarga ikut maju. Ketika keluarga maju, masyarakat dan kota yang kita cintai akan semakin maju," ujarnya.

Menurut Airin, Ladies Program diharapkan menjadi ruang bagi para perempuan untuk terus mengembangkan kemampuan, meningkatkan rasa percaya diri, berani menyampaikan gagasan, serta terus belajar menghadapi berbagai tantangan zaman.

Rangkaian kegiatan menghadirkan berbagai sesi inspiratif, di antaranya pelatihan public speaking bersama pakar komunikasi Becky Tumewu serta diskusi yang menghadirkan Ketua TP PKK Kota Makassar, Samarinda, dan Magelang.

Peserta juga mengunjungi pameran produk unggulan UMKM binaan TP PKK Kota Medan serta melihat berbagai koleksi wastra tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah.

Suasana semakin meriah saat para peserta mengikuti city tour menggunakan becak motor atau betor yang menjadi salah satu ikon transportasi Kota Medan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penampilan penyanyi Dirly yang menghibur seluruh peserta Ladies Program.

Acara tersebut turut dihadiri Staf Ahli TP PKK Kota Medan Martinijal Zakiyuddin Harahap, Ketua PHRI BPD Sumatera Utara Melky Maydiroy Waas, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Medan Ismiralda Wiriya Alrahman, serta Ketua TP PKK dari 98 kota di seluruh Indonesia.

Melalui Ladies Program ini, Pemerintah Kota Medan berharap kolaborasi antardaerah semakin kuat sekaligus mendorong lahirnya berbagai gagasan dan inovasi yang mampu meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.* (ad)

DELI SERDANG – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong agar hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten semakin erat, terutama dalam penyusunan kebijakan fiskal dan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri Welcome Dinner Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deli Serdang di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Rabu malam, 1 Juli 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong Peran Pemprov Perkuat Tindak Lanjut Rekomendasi Rakernas APEKSI 2026

Namun, ia menilai pemerintah provinsi juga perlu menjadi bagian dari proses tersebut agar kebijakan yang lahir lebih selaras dengan kondisi masing-masing daerah.

"Rekomendasi langsung ke Kementerian terkait itu bagus. Namun, kadang-kadang kita juga perlu rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan hubungan serta menyinkronkan kebijakan fiskal dan anggaran antara Provinsi dan Kabupaten," ujar Bobby.

Ia mengatakan pemerintah provinsi memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten sehingga koordinasi yang baik akan mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Bobby Nasution juga mengusulkan agar kebijakan pajak kendaraan bermotor tidak diterapkan secara seragam di seluruh daerah.

Menurutnya, kota-kota besar dapat menerapkan tarif pajak lebih tinggi untuk kendaraan mewah, sedangkan kabupaten maupun kendaraan kategori ekonomi seperti Low Cost Green Car (LCGC) sebaiknya memperoleh skema yang lebih proporsional.

Langkah tersebut dinilai dapat menciptakan pemerataan distribusi kendaraan sekaligus meningkatkan potensi penerimaan opsen pajak di berbagai daerah.

Selain itu, Bobby Nasution mengumumkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menambah alokasi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) kepada pemerintah kabupaten dan kota pada Juli 2026.

Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu daerah yang akan menerima alokasi bantuan cukup besar.

Menurut Bobby, penyelenggaraan HUT APKASI di Deli Serdang juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

Kehadiran ratusan kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia dinilai mampu meningkatkan aktivitas sektor perhotelan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelaku usaha kuliner.

Sementara itu, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan APKASI yang memilih Deli Serdang sebagai tuan rumah HUT ke-26 APKASI.

Menurut Asri, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi terhadap arah pembangunan daerah sekaligus memperkuat kerja sama antarpemerintah kabupaten di Indonesia.

Ia mengakui pemerintah daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan regulasi, percepatan digitalisasi pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan akibat perubahan iklim, hingga pembangunan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan anggaran.

"Di tengah keterbatasan anggaran, kita dituntut kreatif dan inovatif tanpa mengesampingkan pemenuhan hak dasar masyarakat. Kita harus mampu menyatukan suara untuk memformulasikan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada kemandirian daerah," tegasnya.

Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengatakan organisasi tersebut lahir 26 tahun lalu sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998 dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.

Ia menjelaskan, rangkaian HUT APKASI tahun ini akan diisi dengan berbagai agenda strategis yang membahas penguatan tata kelola pemerintahan daerah, evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga promosi investasi daerah.

"Dalam pertemuan ini nantinya kita akan mengevaluasi dan membahas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memperkuat jejaring ekonomi sekaligus mempromosikan potensi unggulan serta investasi dari masing-masing kabupaten ke tingkat nasional," katanya.

Melalui forum tersebut, APKASI juga mengajak seluruh bupati dan wakil bupati untuk saling berbagi pengalaman serta menghadirkan berbagai praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Kegiatan HUT ke-26 APKASI di Deli Serdang dihadiri lebih dari 200 bupati dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi pembuka rangkaian agenda nasional organisasi pemerintah kabupaten tersebut.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menilai pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang dihasilkan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri pembukaan Rakernas XVIII APEKSI di Ballroom Grand City Hall, Medan, Rabu malam, 1 Juli 2026.

Baca Juga:

• Wali Kota Mahyaruddin Salim Promosikan Produk Unggulan Tanjungbalai di Indonesia City Expo 2026 Rakernas APEKSI

Karena itu, pemerintah provinsi perlu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata pemerintah kabupaten dan kota.

"Tidak semua persoalan kota itu sama. Ada daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat, ada juga yang masih terbatas. Pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam menerjemahkan rekomendasi tersebut ke dalam kebijakan dan program yang selaras dengan kebutuhan daerah. Kami, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sangat terbuka dan menerima rekomendasi tersebut untuk ditindaklanjuti serta dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan," ujarnya.

Bobby Nasution mengatakan, berbagai rekomendasi yang lahir dari Rakernas APEKSI seharusnya tidak berhenti sebagai dokumen hasil pertemuan, tetapi menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Ia juga menilai APEKSI telah menjadi wadah penting bagi pemerintah kota untuk saling bertukar pengalaman, inovasi, dan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

"Pembangunan kota dapat diwujudkan melalui APEKSI. Saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut karena saya pernah menjadi bagian dari APEKSI. Saya melihat langsung bagaimana APEKSI dapat menjadi mesin penggerak sekaligus bahan bakar dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh daerah masing-masing," ucapnya.

Selain membahas isu pembangunan, Bobby Nasution mengapresiasi kehadiran para wali kota dari seluruh Indonesia dalam Rakernas APEKSI yang berlangsung di Medan.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah melalui meningkatnya aktivitas peserta selama berada di Kota Medan.

Mengakhiri sambutannya, Bobby mengajak seluruh pemerintah kota untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta antarpemerintah daerah.

"Kami meyakini kolaborasi merupakan kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing Indonesia. Semoga Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang membawa manfaat nyata bagi kemajuan kota-kota di Indonesia," tutup Bobby.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah saat ini menghadapi empat tantangan utama, yakni krisis dan bencana, tekanan fiskal, tuntutan politik, serta dinamika komunikasi publik di era digital.

Menurut Bima, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang mampu menghadirkan inovasi, memperkuat kolaborasi, dan memanfaatkan digitalisasi pelayanan publik.

"Praktik terbaik tidak harus dicari ke luar negeri. Banyak contoh justru ada di kota-kota di Indonesia," ujarnya.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan Rakernas XVIII menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas antarpemerintah kota dalam menghadapi tantangan pembangunan pada 2026.

Menurutnya, berbagai persoalan seperti bencana, pengurangan transfer ke daerah, hingga pengelolaan sampah harus diselesaikan melalui kolaborasi yang lebih kuat.

"APEKSI harus menjadi kekuatan bersama yang mampu memberikan solusi, bukan sekadar menyampaikan keluh kesah," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas berharap seluruh rangkaian Rakernas APEKSI, termasuk forum Wali Kota Indonesia Conference (WIC), mampu menghasilkan langkah nyata setelah para kepala daerah kembali ke wilayah masing-masing.

"Kita berharap hasil Rakernas APEKSI tidak berhenti di atas kertas atau sekadar wacana, tetapi benar-benar menjadi langkah nyata dalam pembangunan kota-kota di Indonesia," ucapnya.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tanjungbalai, Mashandayani Mahyaruddin, menghadiri pembukaan Indonesia City Expo (ICE) 2026 yang merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Santika Dyandra Hotel Medan, Rabu, 1 Juli 2026.

Baca Juga:

• Di Forum Rakernas APEKSI, Wali Kota Tanjungbalai Desak Pemerintah Pusat Rumuskan Kebijakan Fiskal yang Berpihak kepada Daerah

Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan harapannya agar penyelenggaraan Rakernas APEKSI dan Indonesia City Expo mampu menghasilkan berbagai kerja sama yang memberikan manfaat bagi pembangunan kota-kota di Indonesia.

"Selamat datang di Kota Medan. Mudah-mudahan tempat ini bisa membawa kerja sama yang baik di antara kita semua. Semoga sepulang dari kegiatan APEKSI ini kita membawa hal-hal positif bagi perkembangan kota-kota di Indonesia," ujarnya.

Menurut Rico, Indonesia City Expo bukan sekadar pameran produk daerah, tetapi juga menjadi ruang bagi pemerintah kota untuk saling mengenal potensi dan keunggulan masing-masing daerah.

Sekitar 60 stan dari berbagai kota di Indonesia ikut berpartisipasi dengan menampilkan produk unggulan yang menjadi identitas daerah.

Pameran tersebut juga diharapkan membuka peluang investasi, memperluas jaringan bisnis, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta.

"Kota Medan ingin memperkenalkan produk-produk unggulannya. Ini momentum bagi kita untuk saling mengenal yang diharapkan akan melahirkan kerja sama, mulai dari hal kecil hingga hal besar," katanya.

Selain Indonesia City Expo, rangkaian Rakernas APEKSI juga diisi berbagai forum strategis, antara lain forum pangan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, business matching, hingga pembahasan peluang investasi antarkota.

Pembukaan Indonesia City Expo 2026 dilakukan oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang mewakili Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi.

Dalam sambutannya, Ika mengapresiasi Pemerintah Kota Medan yang dinilai sukses menjadi tuan rumah Rakernas APEKSI XVIII.

Ia mengatakan tema Rakernas tahun ini, "Kota Tangguh, Indonesia Berdaulat," mengingatkan bahwa kemajuan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan setiap kota menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Menurutnya, APEKSI menjadi wadah bagi pemerintah kota untuk saling berbagi pengalaman, bertukar praktik terbaik, serta mencari solusi bersama atas berbagai persoalan pembangunan daerah.

Usai mengikuti pembukaan, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Ketua TP-PKK Mashandayani Mahyaruddin meninjau stan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Berbagai produk unggulan daerah dipamerkan, mulai dari kain dan pakaian ecoprint, tanjak, songket Melayu, hingga aneka produk UMKM seperti keripik ikan teri crispy, tauco, tas berbahan batok kelapa, tempat tisu berbahan kerang, minuman mangga, kue cucur, keripik, serta berbagai produk khas lainnya yang merupakan hasil binaan Dekranasda Kota Tanjungbalai, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UMKM Kota Tanjungbalai.

Mahyaruddin menilai keikutsertaan Tanjungbalai dalam Indonesia City Expo menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan potensi daerah kepada pemerintah kota lain, pelaku usaha, maupun calon investor.

"Kota Tanjungbalai ingin memperkenalkan produk-produk unggulannya. Ini momentum bagi kita untuk saling mengenal yang diharapkan akan melahirkan kerja sama, mulai dari hal kecil hingga hal besar," katanya.

Ia berharap partisipasi Kota Tanjungbalai dalam Indonesia City Expo 2026 mampu membuka peluang investasi, memperluas pasar bagi produk UMKM lokal, serta memperkuat kolaborasi antardaerah demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan bahwa pembangunan kota yang tangguh membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah pusat, terutama melalui kebijakan keuangan yang mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Pernyataan itu disampaikan Mahyaruddin saat mengikuti Dialog Kota Tangguh dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Ballroom Hotel Grand City Hall, Kota Medan, Rabu, 1 Juli 2026.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-80, Ajak Masyarakat Dukung Polri Jaga Kamtibmas

Perubahan iklim, risiko bencana, hingga dinamika sosial dan ekonomi tidak dapat dihadapi hanya oleh pemerintah daerah, tetapi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.

Dalam forum tersebut, Mahyaruddin menyoroti perbedaan kapasitas fiskal antardaerah yang dinilainya masih menjadi persoalan besar dalam pelaksanaan pembangunan.

"Sesuai peta aspirasi yang disampaikan mulai poin 1 s/d 8 kami mencermati tentang percepatan infrastruktur, disini saya tentunya menyampaikan setiap daerah punya fiskal yang berbeda-beda, kalau dibandingkan kami Tanjungbalai dengan Kota Medan timpang sekali gitu, mungkin kalau Kota Medan dengan Kota Denpasar bisa beti (beda tipis) sedikit aja, mungkin dengan Lampung dan seterusnya," jelasnya.

Ia menjelaskan, Kota Tanjungbalai memiliki keterbatasan sumber daya alam sehingga sangat bergantung pada sektor perikanan tangkap sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Mahyaruddin mengatakan pemerintah daerah tetap dituntut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor perikanan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta retribusi, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur terus meningkat.

"Kami yang diujung pesisir tidak punya potensi SDA, hanya mengharapkan potensi sumber pendapatan dari laut khususnya hasil perikanan tangkap. Kalau penerimaan pajak 1 s/d 1,1 Triliun, bagi hasilnya hanya 400 Juta, kita disuruh mikir gimana menghasilkan PAD dari sektor perikanan, PBB, retribusi dan sebagainya. Saat ini kondisi kami di daerah dengan ruas jalan hampir 350 KM termasuk jalan lingkungan, kita disuruh mikir supaya pembangunan di daerah maksimal, Visi Misi harus selaras dengan Asta Cita bapak Presiden dan Visi Misi Propinsi Sumatera Utara, yang jadi pertanyaan uangnya darimana harus kami buat untuk membangun jalan."

Mahyaruddin juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai dapat semakin membebani pemerintah daerah dengan kemampuan fiskal terbatas.

"Oleh karenanya, dengan pengurangan dana TKD tahun 2026, ini bencana juga meski kami mendapat keuntungan karena bencana di Sumut dibeberapa Kab/Kota tidak mengalami penurunan signifikan, kalaupun pemotongan TKD berlanjut pada tahun 2027 mendatang ini harus memiliki skala prioritas yang mempertimbangkan daerah daerah yang fiskal daerahnya tidak sama seperti kami, jadi harus ada hitung hitungannya, jangan main babat, potong sana sini, kami yang babak belur," tegasnya.

Ia juga menggambarkan kondisi keuangan daerah yang semakin berat setelah adanya pengurangan TKD, pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta bertambahnya beban belanja pegawai.

"Jangan-jangan kalau kondisinya sama kami sudah pasti tidak dapat menggaji pegawai kami, sebagai gambaran tahun 2025-2026 dimana kami awal menjabat, kami sudah menerima Inpres nomor 1 tahun 2025, TKD dipotong lagi belum lagi TPP kami dipotong 20% s/d 25% dan PPPK lagi menjadi beban yang ditumpukkan bagi kami menjadi barang dan jasa di daerah," tambahnya.

Mahyaruddin berharap pemerintah pusat melibatkan kepala daerah dalam proses penyusunan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kondisi fiskal daerah.

"Saya berharap ini menjadi atensi Pemerintah pusat sehingga hal ini tidak menjadi beban kami sebagai Kepala Daerah di daerah kami masing-masing. Ketika ada kebijakan atau keputusan dari Pemerintah pusat alangkah baiknya kami diajak berdiskusi atau rembuk agar kami bisa mengetahui dan menyampaikan ke masyarakat kami di daerah ditengah kondisi fiskal kami yang minim," harapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq yang membuka Rakernas XVIII APEKSI menegaskan bahwa penguatan kota tangguh menjadi salah satu fondasi penting dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

Menurut Hanif, pemerintah kota harus mampu membangun sistem yang adaptif terhadap perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, serta dinamika ekonomi global.

"Kota yang tangguh bukan hanya mampu menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk terus berkembang, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pembangunan," ujarnya.

Hanif menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menciptakan kota yang aman, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Ia berharap Rakernas XVIII APEKSI mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan.* (ad)

TANJUNGBALAI – Polres Tanjungbalai menggelar upacara dan syukuran dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 di Lapangan Apel Mapolres Tanjungbalai, Rabu, 1 Juli 2026.

Kegiatan berlangsung khidmat dengan mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat."

Baca Juga:

• Hadiri Gala Dinner Rakernas APEKSI XVIII, Wali Kota Tanjungbalai Sebut Momentum Perkuat Sinergi Antar Pemerintah Kota

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjungbalai, di antaranya Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, Komandan Lanal Tanjungbalai Asahan Letkol Laut (P) Agung Dwi H.D., perwakilan Kodim 0208/Asahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pemuda.

Dalam upacara tersebut, Kapolres Tanjungbalai membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polri atas dedikasi dan pengabdian dalam menjaga keamanan serta ketertiban di tengah masyarakat.

"Fokus utama pelayanan Polri ke depan harus responsif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Polri juga dituntut bergerak prediktif serta adaptif dalam menghadapi kejahatan yang berevolusi cepat seiring kemajuan teknologi informasi," ujar AKBP Welman Feri saat membacakan amanat Presiden RI.

Dalam amanat tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya peran Polri dalam mendukung berbagai program strategis nasional, termasuk pengamanan pembangunan, investasi, hilirisasi industri, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Usai pelaksanaan upacara yang ditutup dengan atraksi bela diri Polri dan defile pasukan, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan acara syukuran bersama seluruh tamu undangan.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Ia berharap Polri terus menjadi institusi yang semakin profesional dan semakin dekat dengan masyarakat.

Fadly juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung tugas-tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar Kota Tanjungbalai tetap aman, damai, dan kondusif.

Sementara itu, Wakapolres Tanjungbalai Kompol M.P. Pardede menegaskan bahwa keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak.

"Tema tahun ini adalah janji moral kami untuk menempatkan kepentingan dan keselamatan masyarakat di atas segalanya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kota, TNI, DPRD, Kejaksaan, Pengadilan, serta seluruh masyarakat Tanjungbalai atas dukungan luar biasa yang diberikan selama ini," ungkap Kompol M.P. Pardede.

Acara syukuran berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan.

Kegiatan diisi dengan pemotongan tumpeng, pemberian tali asih kepada para purnawirawan dan warakawuri Polri, serta penyerahan piagam penghargaan kepada para pemenang lomba kebersihan markas komando (Mako), Kampung Bebas Narkoba, dan Program Ketahanan Pangan.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Tanjungbalai menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif serta mendukung pembangunan daerah.* (ad)