VANCOUVER - Kemenangan besar Kanada atas Qatar dengan skor 6-0 pada laga Grup B Piala Dunia 2026 berubah menjadi kabar duka setelah gelandang Kanada, Ismael Koné, mengalami cedera serius akibat tekel keras pemain Qatar, Assim Madibo.

Insiden terjadi pada menit ke-50 pertandingan yang berlangsung di Vancouver, Jumat (19/6/2026) pagi WIB.

Baca Juga:

• Piala Dunia 2026: Meksiko Tumbangkan Korea Selatan 1-0, Jadi Tim Pertama Lolos ke Babak 32 Besar

Benturan keras tersebut membuat Koné terjatuh dan tidak bisa melanjutkan permainan.

Tim medis Kanada segera masuk ke lapangan untuk memberikan pertolongan. Beberapa menit kemudian, kaki Koné dipasangi air cast sebelum ia ditandu keluar lapangan.

Suasana stadion sempat hening dan emosional. Para pemain dari kedua tim terlihat terpukul melihat kondisi gelandang berusia 24 tahun tersebut.

Wasit kemudian mengeluarkan kartu merah untuk Assim Madibo. Kartu tersebut menjadi yang kedua bagi Qatar dalam pertandingan ini.

Sebelum meninggalkan lapangan, Madibo terlihat menyesal dan beberapa pemain Kanada sempat memberikan dukungan kepadanya di tengah situasi yang emosional.

Kapten Kanada, Stephen Eustaquio, menjadi salah satu pemain pertama yang menghampiri Koné setelah insiden terjadi.

"Saya melihat kakinya. Saya melihat ada sesuatu yang tidak benar," ujar Eustaquio, sebagaimana dilansir Fox Sports.

Sementara itu, striker Kanada Jonathan David menilai tekel tersebut tidak perlu dilakukan.

"Jika ada sebuah situasi ketika Anda tidak bisa memenangkan bola, tidak ada gunanya melakukan tekel seperti itu. Itu hanya untuk mencederai pemain," kata David.

Pelatih Kanada, Jesse Marsch, mengungkapkan Koné harus menjalani operasi akibat cedera yang dialaminya.

Ia juga menyebut Madibo sempat datang ke ruang ganti Kanada untuk meminta maaf setelah pertandingan.

"Anda bisa mendengar suara tulangnya patah," ujar Marsch dalam konferensi pers.

"Hatimu pasti hancur melihatnya. Semua orang terpukul karena kejadian itu," tambahnya.

Marsch mengatakan timnya sempat kehilangan fokus setelah insiden tersebut, namun tetap berusaha menuntaskan pertandingan sesuai harapan Koné.

Hingga kini, detail resmi mengenai tingkat cedera Koné belum diumumkan.

Namun sejumlah foto pasca-insiden menunjukkan kondisi kaki bagian bawahnya mengalami kerusakan serius.

Cedera ini menjadi pukulan besar bagi Kanada. Koné selama ini dikenal sebagai salah satu pemain kunci di lini tengah.

Ia telah mencatat 42 penampilan bersama timnas Kanada dengan empat gol, serta berperan penting dalam perjalanan Kanada di berbagai turnamen internasional termasuk Copa America 2024.

Di level klub, Koné pernah memperkuat CF Montreal, Watford, Marseille, dan saat ini bermain untuk Sassuolo di Italia.

Cedera parah ini membuat masa depan sang gelandang di Piala Dunia 2026 menjadi tidak pasti, sekaligus menjadi kehilangan besar bagi Kanada di tengah performa impresif mereka.*

(km/ad)

JAKARTA - Rencana pemanfaatan ribuan motor listrik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menumpuk di gudang mendapat sorotan baru.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menghibahkan kendaraan tersebut kepada guru honorer di berbagai daerah.

Baca Juga:

• DPR hingga Kemenkeu Jadi Lokasi Demo Mahasiswa Hari Ini, 4.263 Personel Disiagakan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyatakan mendukung wacana hibah tersebut.

Menurut dia, langkah itu dapat menjadi solusi agar aset negara yang sudah terlanjur dibeli tidak terbengkalai.

"Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut," ujar Yahya, Jumat (19/6/2026).

Meski demikian, Yahya tetap menyoroti sejak awal pengadaan motor listrik tersebut dinilai tidak sesuai kebutuhan operasional SPPG.

Ia menilai aktivitas dapur MBG tidak memerlukan mobilitas tinggi.

"Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja," kata Yahya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut motor listrik dan berbagai perangkat lain yang telah dibeli pada 2025 harus dimaksimalkan penggunaannya.

Ia menegaskan seluruh pengadaan berbasis APBN tidak boleh dibiarkan tidak terpakai.

"Iya. Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan," ujar Agustina usai rapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).

Agustina juga menyebut evaluasi akan dilakukan terhadap berbagai pengadaan lain seperti perangkat teknologi informasi, CCTV, hingga perangkat digital yang sudah terlanjur dibeli.

Menurut dia, BGN akan menekan pengadaan baru pada 2026 agar lebih efisien.

"Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025, kami bilang 'no'. Itu enggak ada lagi di 2026 lakukan," kata dia.

Di sisi lain, persoalan motor listrik MBG juga menyeruak setelah gudang penyimpanan di kawasan Sentul, Bogor, disegel Kejaksaan Agung pada 17 Juni 2026.

Penyegelan dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan program MBG.

Dari pantauan di lokasi, sejumlah aktivitas karyawan masih terlihat, meski akses ke dalam gudang dibatasi.

Ribuan motor listrik jenis trail dan skuter matik tampak masih tersusun di area penyimpanan.

"Paling di luar aja ya, gak bisa ke dalem," ucap salah satu pegawai kepada wartawan di lokasi.

Hingga kini, BGN menyatakan masih berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menentukan langkah lanjutan pemanfaatan aset tersebut, termasuk opsi hibah kepada guru honorer.*

(tm/ad)

MEDAN - Polda Sumatera Utara melakukan rotasi dan mutasi sejumlah kepala satuan (kasat) di jajaran polres wilayah hukumnya.

Pergeseran jabatan ini tercantum dalam Surat Telegram Rahasia (TR) yang ditandatangani Kepala Biro SDM Polda Sumut, Kombes Pol Filemon Ginting, dan diketahui pada Jumat (19/6/2026).

Baca Juga:

• Kronologi Penangkapan 2 Tersangka Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi: Roy Suryo Diamankan di Rumahnya, dr Tifa Dijemput di Parkiran FK UI

Dalam mutasi itu, jabatan Kasat Narkoba Polres Tapanuli Utara berganti dari Iptu Junaidi Pardede kepada Iptu Sarwedi Manurung yang sebelumnya bertugas di Ditreskrimum Polda Sumut.

Perubahan juga terjadi di Polres Karo. Kasat Reskrim AKP Ericks Nainggolan digantikan oleh AKP Hizkia Yosia Cladius Peter Siagaan.

Sementara AKP Ericks selanjutnya mendapat penugasan baru sebagai Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu Selatan, menggantikan AKP Elimawan Sitorus.

Di wilayah Polresta Deli Serdang, Kasat Reskrim AKP Marvel Stevanus turut dimutasi menjadi Kanit 4 Subdit III Direktorat Siber Polda Sumut.

AKP Marvel sebelumnya diketahui pernah bertugas sebagai ajudan Kapolda Sumut.

Tidak hanya di tingkat kepala satuan, mutasi juga menyentuh sejumlah jabatan lain seperti kapolsek, wakapolsek, hingga kasi pengawasan di berbagai polres jajaran Polda Sumut.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, membenarkan adanya pergeseran jabatan tersebut. Ia menegaskan bahwa mutasi merupakan hal rutin dalam tubuh Polri.

"Ya, benar. Ada sejumlah kasat jajaran yang dilakukan pergeseran. Rotasi dan mutasi ini merupakan hal yang biasa dilakukan," ujar Ferry, Jumat pagi.

Hingga kini, Polda Sumut menyebut rotasi tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja dan penyesuaian kebutuhan organisasi di lapangan.*

(mi/ad)

JAKARTA - Polisi menangkap dua tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, yakni Roy Suryo dan dr Tifa, pada Jumat pagi, 19 Juni 2026.

Penangkapan keduanya disebut berlangsung di dua lokasi berbeda dengan situasi yang dinilai cukup dramatis.

Baca Juga:

• Jokowi Beri Pesan Khusus ke PSI: Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran hingga Dua Periode

Sementara Roy Suryo ditangkap saat sedang beristirahat di ruang kerjanya di kediaman pribadi.

Kuasa hukum dan sejumlah pihak yang mendampingi keduanya menyebut penangkapan dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya

Dalam prosesnya, petugas menunjukkan surat penangkapan sebelum membawa keduanya ke kantor polisi.

Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Henri Subiakto yang juga penasihat hukum dr Tifa menyebut kliennya dijemput sekitar pukul 06.30 WIB, tepat sebelum jadwal ujian akademik.

"Barusan saya dapat kabar dari salah satu tim penguji S3 dr Tifa, bahwa rencananya jam 9.00 hari ini dia akan ujian Seminar Hasil doktoral di FK UI," ujar Henri.

"Namun tiba tiba Jam 6.30 tadi di parkiran, dr Tifa didatangi petugas dari Polda Metro Jaya. Mereka menunjukkan surat untuk membawa dr Tifa ke Polda Metro, padahal Ujian S3 menunggu dr Tifa pagi ini," lanjutnya.

Henri juga menyebut sempat ada permohonan penangguhan agar dr Tifa tetap bisa mengikuti ujian, namun tidak dikabulkan aparat.

"Walau sudah minta ijin penangguhan untuk ujian. Petugas kekeuh membawa dr Tifa ke Polda. Ada kemungkinan besar Polda Metro akan melakukan penahanan," tulisnya.

Sementara itu, pengacara Roy Suryo, Muhammad Taufiq, mengatakan kliennya ditangkap saat berada di ruang kerja rumahnya dengan pengamanan ketat.

Ia menyebut terdapat sekitar enam anggota polisi yang terlibat dalam penangkapan tersebut. Dua di antaranya berada di dalam ruangan saat proses penangkapan berlangsung.

Menurut dia, istri Roy Suryo, Ririen Suryo, sempat keberatan ketika petugas masuk ke area rumah dan hendak memborgol suaminya.

"Tadinya mau diborgol, tapi ditolak (oleh Ririen), loh suami saya ini kan kooperatif, kemana-mana ikut kok lalu wajib lapor Selasa dan Kamis juga selalu dilakukan," katanya.

Kasus ini sendiri merupakan bagian dari perkara dugaan tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang telah bergulir sejak 2025.

Kedua tersangka sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, berkas perkara kasus tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan, sehingga akan segera dilimpahkan ke tahap persidangan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan proses hukum kini memasuki tahap pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

"Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut," ujarnya.*

(tm/ad)

JAKARTA - Presiden ke-7 Joko Widodo disebut meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk ikut mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bahkan hingga dua periode.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PSI Bestari Barus saat menanggapi isu adanya "matahari kembar" dalam politik nasional di tengah rencana Jokowi keliling sejumlah daerah di Indonesia.

Baca Juga:

• DPR hingga Kemenkeu Jadi Lokasi Demo Mahasiswa Hari Ini, 4.263 Personel Disiagakan

"Jadi nggak ada itu fitnahan, fitnahan tentang bakal ada dua matahari. Matahari gimana bisa dua? ada-ada aja," lanjut dia.

Bestari juga mengungkapkan isi pertemuannya dengan Jokowi di Solo pada Kamis (18/6/2026) pagi.

Ia mengatakan Jokowi berpesan agar menjaga keharmonisan politik serta mendukung jalannya pemerintahan saat ini.

"Beliau terus, tadi pun saya dititip pesan ya jaga keharmonisan di internal. Dan juga ingatkan untuk kawan-kawan di manapun itu, mendukung pasangan Pak Prabowo-Gibran ini gitu, mau matahari apa lagi," katanya.

Ia juga menanggapi kunjungan Didit Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan hubungan baik antarkeluarga dan pentingnya etika dalam pergaulan politik.

"Artinya, Mas Didit ini melihat bahwa orang tuanya, Pak Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi ini hubungan sangat baik sehingga kehadiran di situ sebagai penanda saja bahwa adab itu, adab pergaulan kepada yang lebih tua, apalagi kawan karib dari ayahandanya sangat dijunjung tinggi oleh Mas Didit. Luar biasa gitu loh," ucapnya.

Bestari menilai silaturahmi tersebut mencerminkan hubungan yang harmonis antara Jokowi dan Prabowo Subianto.

Ia menyebut pertemuan itu sebagai hal yang positif dalam menjaga stabilitas politik.*

(d/ad)

JAKARTA - Sebanyak 4.263 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa mahasiswa yang akan berlangsung di sejumlah titik strategis Jakarta, Jumat, 19 Juni 2026.

Titik pengamanan mencakup kawasan kompleks DPR/MPR RI, Monas, area parkir Hotel Pullman, Tugu Tani, hingga Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Baca Juga:

• APINDO Wanti-wanti Pemerintah Jangan Tergesa Ratifikasi Konvensi Pekerja Platform ILO

"Sebanyak 4.263 personel gabungan dari polda, polres, jajaran polsek wilayah Jakarta Pusat dan lainnya," kata Reynold dalam keterangan resminya, Jumat pagi.

Menurut dia, personel akan disebar di titik-titik aksi maupun jalur yang berpotensi mengalami kepadatan akibat mobilisasi massa.

Pengamanan juga diperluas hingga kawasan Patung Kuda yang kerap menjadi lokasi konsentrasi aksi demonstrasi di Jakarta Pusat.

Ia menambahkan seluruh personel akan mengikuti apel pengamanan yang dijadwalkan pada pukul 13.00 WIB sebelum ditempatkan di lokasi masing-masing.

Sebelumnya, mahasiswa Universitas Trisakti mengumumkan rencana aksi melalui akun media sosial kepresidenan mahasiswa.

Massa direncanakan berkumpul sejak pukul 10.00 WIB di kawasan Tugu Luar Universitas Trisakti sebelum bergerak menuju DPR/MPR RI.

Dalam seruan aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi ekonomi dan politik nasional yang dinilai perlu perhatian serius dari pemerintah.*

(vo/ad)

MEKSIKO — Timnas Meksiko menjadi negara pertama yang memastikan langkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 pada laga Grup A di Stadion Akron, Jumat pagi, 19 Juni 2026.

Kemenangan ini membuat Meksiko mengoleksi enam poin sempurna dari dua pertandingan dan tak lagi terkejar di puncak klasemen.

Baca Juga:

• Piala Dunia 2026: Luis Diaz Bersinar, Kolombia Bungkam Uzbekistan 3-1

Namun, babak pertama berlangsung ketat dan cenderung hati-hati. Son Heung-min sempat menciptakan peluang berbahaya pada menit ke-16 yang nyaris membawa Korea Selatan unggul.

Namun, Edson Álvarez melakukan penyelamatan krusial di depan gawang dan menggagalkan peluang tersebut.

Meksiko merespons melalui Julian Quiñones yang melepaskan sundulan keras, tetapi berhasil diamankan kiper Korea Selatan Kim Seung-gyu. Hingga turun minum, skor tetap imbang 0-0.

Memasuki babak kedua, Meksiko meningkatkan intensitas serangan.

Gol penentu akhirnya tercipta pada menit ke-50 melalui Luis Romo, setelah memanfaatkan kesalahan Kim Seung-gyu yang gagal mengantisipasi bola dengan sempurna.

Sontekan Romo memastikan Meksiko unggul 1-0.

Korea Selatan yang tertinggal berupaya meningkatkan tekanan melalui kombinasi serangan Lee Kang-in dan Son Heung-min.

Namun, pertahanan Meksiko tampil disiplin. Peluang emas kembali hadir pada menit ke-87 melalui tandukan Cho Gue-sung, tetapi berhasil digagalkan kiper Raúl Rangel.

Hingga tambahan waktu enam menit berakhir, Korea Selatan tetap gagal menyamakan kedudukan. Laga ditutup dengan kemenangan 1-0 untuk Meksiko.

Hasil ini memastikan Meksiko melaju ke fase gugur lebih cepat dan menjadi tim pertama yang mengamankan tiket 32 besar Piala Dunia 2026.

Sementara Korea Selatan masih harus berjuang pada laga terakhir grup untuk menjaga peluang lolos.

Kemenangan ini juga memperkuat posisi Meksiko sebagai salah satu kandidat kuat di turnamen tahun ini, dengan performa solid di lini pertahanan dan efisiensi di lini depan.

Susunan Pemain

Meksiko: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Luis Romo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Korea Selatan: Kim Seung-gyu, Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk, Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Kim Moon-hwan, Lee Kang-in, Son Heung-min, Lee Jae-sung.*

(di/ad)

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional terkait Decent Work in Platform Economy.

Konvensi tersebut merupakan salah satu hasil Sidang Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-114 yang digelar pada 1–12 Juni 2026.

Baca Juga:

• Polemik MBG: Jebakan Laboratorium Kemiskinan, Membangun Fondasi Kebahagiaan

"Ratifikasi merupakan tahapan yang mengikat negara terhadap standar internasional. Namun sebelum itu, pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif, termasuk regulatory impact assessment (RIA), untuk melihat dampak sosial dan ekonomi dari pemberlakuan konvensi tersebut," ungkap Darwoto dalam keterangannya, Kamis (19/6/2026).

Menurut APINDO, salah satu poin penting dalam konvensi tersebut adalah pengakuan bahwa status pekerja platform tidak dapat diseragamkan.

Setiap negara diberi ruang untuk menentukan status hukum pekerja, apakah masuk kategori pekerja formal atau wirausaha mandiri.

"Konvensi tidak mewajibkan seluruh pekerja platform masuk dalam hubungan kerja. Negara memiliki ruang untuk menyesuaikan pengaturannya dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing," katanya.

APINDO menegaskan pihaknya mendukung penguatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di sektor ekonomi digital.

Namun, kebijakan tersebut dinilai harus tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan penciptaan lapangan kerja.*

(ad)

Oleh:Udin Suchaini

SELAMA lebih dari tiga dekade terakhir, kemiskinan dan dampak yang menyertainya hampir tidak pernah absen dari diskursus pembangunan Indonesia.

Baca Juga:

• Kuliah Tinggi Tapi Sulit Kerja? Ini Penyebab Banyak Lulusan Jadi Pengangguran Terdidik

Bahkan, pemenang Nobel bidang Ekonomi menjadikan Indonesia sebagai laboratorium penting dalam karier akademiknya, seperti Abhijit Banerjee, Michael Kremer, dan Benjamin Olken yang dikenal dengan metode Randomized Controlled Trial (RCT).

Setiap tahun, data diperbarui, indikator disempurnakan, metodologi diperdebatkan, rekomendasi kebijakan diproduksi, anggaran deras mengalir tak berhenti.

Namun, persoalan yang dibahas tetap relatif sama: bagaimana mengentaskan kemiskinan.

Sebagai gambaran, BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 23,36 juta orang, menurun 0,49 juta orang terhadap Maret 2025 dan menurun 0,70 juta orang terhadap September 2024.

Namun demikian, jumlah tersebut masih setara dengan jumlah penduduk Taiwan dan Syria.

Besaran angka statistik yang menjadi dasar bahwa persoalan kemiskinan belum dapat dianggap selesai.

Sementara, anak-anak dari jutaan keluarga miskin ini menghadapi risiko kehilangan potensi kognitif, produktivitas, dan kesehatan jangka panjang akibat kekurangan makan, bukan lagi sekedar kurang gizi pada usia sekolah.

Bertahan atau Mencari Lompatan Strategis?

Tentu tidak ada yang salah dengan penelitian. Pengetahuan adalah fondasi kebijakan publik yang baik.

Namun, ada pertanyaan yang layak diajukan: mengapa setelah puluhan tahun menjadi objek kajian akademis dan kebijakan publik, kemiskinan masih menjadi tema dominan dalam percakapan pembangunan nasional?

Pertanyaan ini menjadi relevan ketika muncul paradoks baru dalam perdebatan kebijakan publik.

Di satu sisi, banyak kalangan menginginkan percepatan penurunan kemiskinan, sementara di sisi lain, ketika pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai intervensi langsung terhadap masalah gizi dan kualitas sumber daya manusia, justru ada pihak yang menuntut program tersebut dihentikan.

Paradoks serupa muncul pada sektor pangan. Banyak pihak menginginkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.

Parahnya, saat pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan, ada pihak yang menolak karena menonton film "Pesta Babi" yang penuh framing dari satu sudut pandang, tanpa mau diajak melihat fakta lapangan seperti demo mahasiswa di Yogyakarta baru-baru ini.

Masyarakat kita seolah terjebak dalam situasi yang kontradiktif: ingin menyelesaikan masalah, tetapi sering kali memperdebatkan instrumen penyelesaiannya lebih keras daripada substansi persoalannya sendiri.

Padahal, jika mengambil narasi teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow, manusia tidak dapat melompat menuju kebutuhan yang lebih tinggi sebelum kebutuhan dasar terpenuhi.

Makanan, kesehatan, dan rasa aman merupakan fondasi sebelum seseorang dapat mengejar aktualisasi diri, kebahagiaan, dan kebermaknaan hidup (eudaimonia).

Jika teori tersebut ditarik ke level pembangunan nasional, maka kemiskinan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih bergulat pada kebutuhan dasar.

Sementara saat pemerintah berusaha menyelesaikan kebutuhan dasar melalui MBG, justru mahasiswa kampus paling vokal menolaknya tanpa mau melihat fakta dan data di ruang akademis itu sendiri.

Pemerintah yang berupaya mengimplementasikan hasil-hasil kajian akademis dari data pada level fondasi pembangunan, bertujuan menjamin akses pangan merupakan investasi pada fondasi pembangunan manusia.

Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis sebenarnya menarik karena mencoba memotong mata rantai persoalan secara langsung.

Selama bertahun-tahun, berbagai penelitian menunjukkan hubungan erat antara kemiskinan, kekurangan gizi, rendahnya kualitas pendidikan, dan rendahnya produktivitas ekonomi.

MBG mencoba menjawab sebagian persoalan tersebut melalui pendekatan yang sederhana: memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang lebih baik selama masa pertumbuhan.

Dari sudut pandang Human Capital Theory yang dikembangkan Gary Becker, langkah tersebut memiliki rasionalitas ekonomi yang kuat. T

eori modal manusia menjelaskan bahwa kesehatan dan pendidikan bukan sekadar kebutuhan sosial, melainkan investasi ekonomi yang menentukan produktivitas masa depan.

Anak yang tumbuh sehat memiliki peluang lebih besar untuk belajar dengan baik, memiliki kemampuan kognitif lebih tinggi, serta menjadi tenaga kerja yang lebih produktif di masa depan.

Pandangan serupa juga ditemukan dalam pemikiran Amartya Sen melalui Capability Approach.

Menurut Sen, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan, melainkan dari kemampuan nyata manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga.

Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan atau status gizi, melainkan persoalan keterbatasan kemampuan hidup.

Karena itu, program seperti MBG dapat dipahami sebagai instrumen perluasan kapabilitas manusia.

Namun, paradoks terbesar sesungguhnya muncul ketika Indonesia mulai membicarakan kesejahteraan tingkat lanjut.

Di negara-negara maju, diskursus akademik dan kebijakan publik telah bergeser jauh dari sekadar kemiskinan dan kelaparan.

Mereka kini berbicara tentang wellbeing, life satisfaction, kesehatan mental, kesepian sosial, keseimbangan hidup, hingga kualitas hubungan antarwarga.

Beyond GDP

Universitas-universitas terkemuka di Eropa, Amerika Utara, dan negara Nordik semakin banyak mengalokasikan sumber daya akademiknya untuk mengkaji berbagai hal statistik beyond GDP, seperti subjective wellbeing, life satisfaction, kesehatan mental, kesepian sosial, work-life balance, hingga makna hidup.

Pertanyaan yang mereka ajukan bukan lagi "bagaimana mengurangi kelaparan", tetapi "bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi."

Ironinya, ketika negara-negara maju telah bergerak dari ekonomi pertumbuhan menuju ekonomi kesejahteraan (wellbeing economy), Indonesia masih menjadi laboratorium global bagi penelitian tentang kemiskinan, bantuan sosial, pendidikan dasar, dan stunting.

Bukan tentang kebahagiaan. Padahal, menurut klasifikasi Bank Dunia, Indonesia berhasil naik kelas dan masuk dalam klasifikasi Upper Middle-Income Country (Negara Berpendapatan Menengah ke Atas). Sehingga, sudah saatnya Indonesia juga memiliki target pembangunan "beyond GDP".

Pada laporan World Happiness Report menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan kesejahteraan bukan lagi sekadar pendapatan, melainkan kualitas hubungan sosial, kepercayaan kepada institusi, kesehatan, rasa aman, dan kesempatan menjalani kehidupan yang bermakna.

Negara-negara Nordik berada di posisi atas bukan karena warganya paling kaya, melainkan karena jumlah warga yang hidup dalam kondisi sangat tidak bahagia sangat kecil.

Fenomena tersebut sejalan dengan Easterlin Paradox yang menunjukkan bahwa setelah kebutuhan dasar terpenuhi, peningkatan pendapatan tidak selalu menghasilkan peningkatan kebahagiaan yang setara.

Pada tahap tertentu, masyarakat mulai mengejar kualitas hidup, bukan sekadar pendapatan.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara negara maju dan Indonesia. Mereka dapat fokus pada wellbeing karena sebagian besar persoalan dasar telah relatif selesai.

Sebaliknya, Indonesia masih harus memastikan bahwa seluruh warga memperoleh akses terhadap pangan bergizi, pendidikan berkualitas, dan kesempatan ekonomi yang layak.

Karena itu, muncul pertanyaan yang cukup provokatif: Setelah Indonesia masuk ke dalam Upper Middle-Income Country, apakah kita ingin segera memasuki era wellbeing, atau tetap berkutat tanpa akhir dalam diskursus kebijakan pengentasan kemiskinan dan stunting?

Tentu jawabannya bukan memilih salah satu. Wellbeing tidak mungkin dicapai tanpa menyelesaikan persoalan dasar.

Namun demikian, pembangunan juga tidak boleh berhenti hanya pada pengurangan kemiskinan.

Indonesia harus mulai memandang MBG, penguatan sektor pangan, dan pembangunan pertanian sebagai jembatan menuju agenda yang lebih besar: membangun masyarakat yang sehat, produktif, sejahtera, dan bahagia.

Dalam perspektif negara kesejahteraan (welfare state), tugas pemerintah bukan hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga berkembang secara optimal.

Karena itu, perdebatan yang lebih produktif bukanlah apakah MBG harus dibubarkan atau apakah pembukaan lahan pertanian harus dihentikan, melainkan bagaimana kedua instrumen tersebut dapat diperbaiki agar lebih efektif, transparan, berkelanjutan, dan mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Kebahagiaan Penduduk Indonesia

Indonesia sendiri menunjukkan gambaran yang menarik.

Dalam World Happiness Report 2025, Indonesia memperoleh skor sekitar 5,6 dan berada pada peringkat 87 dunia.

Posisi ini memang masih jauh di bawah negara-negara dengan tingkat kesejahteraan tinggi, tapi menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki modal sosial yang kuat berupa gotong royong, solidaritas komunitas, dan budaya saling membantu yang menjadi salah satu faktor penting pembentuk kebahagiaan.

Di tingkat nasional, BPS melalui Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) mencatat bahwa Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2021 mencapai 71,49, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 70,69.

BPS telah melaksanakan kajian tentang tingkat kebahagiaan beberapa kali, yaitu uji coba tahun 2012 dan 2013, kemudian survei pengukuran tingkat kebahagiaan (SPTK) sebanyak 3 kali, tahun 2014, 2017, dan 2021.

Pengukuran ini tidak hanya melihat kondisi ekonomi, tetapi juga mencakup tiga dimensi utama, yaitu kepuasan hidup (life satisfaction), perasaan (affect), dan makna hidup (eudaimonia).

Dengan kata lain, kebahagiaan dipandang sebagai hasil interaksi antara kondisi material dan kualitas kehidupan yang dirasakan masyarakat.

Bukan hanya dinilai dari sekadar ekonomi semata. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah banyaknya seminar tentang kemiskinan atau karya tulis yang berhasil diterbitkan.

Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika isu-isu tersebut tidak lagi menjadi tema utama pembangunan nasional karena telah berhasil diatasi, dan bangsa ini dapat mulai memusatkan perhatian pada pertanyaan yang lebih maju: bagaimana menciptakan masyarakat yang sejahtera, sehat secara mental, memiliki kualitas hidup yang tinggi, dan merasa bahagia menjalani kehidupannya.

Sebab pada akhirnya, tujuan pembangunan bukan sekadar menciptakan pertumbuhan ekonomi, melainkan menghadirkan kehidupan yang layak untuk dijalani.

Dan sebelum kita sibuk memperdebatkan berbagai instrumen kebijakan, mungkin ada satu pertanyaan sederhana yang perlu kita ajukan kepada diri sendiri:

Apakah masyarakat benar-benar tidak bahagia dengan berbagai kebijakan yang sudah diberikan pemerintah selama ini?* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah ASN di Badan Pusat Statistik, Praktisi Statistik Bidang Pembangunan Desa

JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami perubahan pada perdagangan Jumat, 19 Juni 2026.

Harga emas logam mulia Antam hari ini tercatat turun dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Usai BI Naikkan Suku Bunga, Rupiah Dibuka Menguat Tipis ke Rp17.838 per Dolar AS

Sementara itu, harga emas Antam ukuran terkecil 0,5 gram berada di level Rp1.386.500.

Adapun emas ukuran 5 gram dijual seharga Rp13.140.000, sedangkan ukuran 10 gram mencapai Rp26.225.000.

Untuk ukuran yang lebih besar, emas Antam 25 gram dibanderol Rp65.437.000 dan ukuran 50 gram mencapai Rp130.795.000.

Selanjutnya, emas Antam ukuran 100 gram ditawarkan dengan harga Rp267.112.000.

Sementara itu, ukuran 500 gram berada di level Rp1.306.820.000, sedangkan emas batangan terbesar ukuran 1.000 gram dibanderol Rp2.613.600.000.

Selain harga jual, harga jual kembali atau buyback emas Antam juga mengalami penurunan pada perdagangan hari ini.

Harga buyback emas Antam turun sebesar Rp67.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya dan kini berada di angka Rp2.408.000 per gram.

Buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan.

Biasanya, harga buyback berada di bawah harga jual emas pada hari yang sama.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP.

Pajak tersebut langsung dipotong dari nilai transaksi buyback.

Sementara itu, untuk pembelian emas batangan, pembeli dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP.

Setiap transaksi pembelian emas akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Daftar Harga Emas Antam Jumat 19 Juni 2026

0,5 gram: Rp1.386.500
1 gram: Rp2.673.000
2 gram: Rp5.286.000
3 gram: Rp7.904.000
5 gram: Rp13.140.000
10 gram: Rp26.225.000
25 gram: Rp65.437.000
50 gram: Rp130.795.000
100 gram: Rp261.512.000
250 gram: Rp653.515.000
500 gram: Rp1.306.820.000
1.000 gram: Rp2.613.600.000

Pergerakan harga emas Antam biasanya menjadi perhatian masyarakat, terutama investor dan pembeli emas yang menjadikan logam mulia sebagai salah satu instrumen penyimpanan nilai dalam jangka panjang.*

(bi/ad)

JAKARTA - Nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan akhir pekan, Jumat (19/6/2026).

Penguatan terjadi di tengah respons pasar terhadap kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang kembali dinaikkan.

Baca Juga:

• Pemko Medan Optimistis Jadi Pusat MICE Nasional, Andalkan Perdagangan dan Keberagaman Budaya

Di pasar Asia, pergerakan mata uang terpantau bervariasi.

Yuan China tercatat melemah 0,30 persen, dolar Hong Kong stagnan, sementara yen Jepang menguat 0,12 persen.

Mata uang lain seperti won Korea Selatan turun 0,02 persen, dolar Singapura melemah 0,05 persen, baht Thailand turun 0,15 persen, dan dolar Taiwan turun 0,11 persen.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menyebut pergerakan rupiah masih dipengaruhi tekanan global dan sentimen kebijakan moneter dalam negeri.

Ia mencatat, pada perdagangan sebelumnya rupiah sempat tertekan hingga 60 poin, namun berhasil menutup pelemahan lebih terbatas di level Rp17.794 per dolar AS.

"Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18–19 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen," kata Ibrahim.

Ia menambahkan, kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah lanjutan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus menahan laju inflasi.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen," ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat pada 9 Juni 2026, Bank Indonesia juga telah menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen.

Dengan demikian, dalam waktu kurang dari satu bulan, suku bunga acuan sudah naik total 75 basis poin.

Kebijakan tersebut dilakukan di tengah derasnya arus keluar modal asing dari pasar keuangan domestik yang turut menekan nilai tukar rupiah sepanjang tahun berjalan.

Ibrahim memperkirakan, pergerakan rupiah hari ini masih akan fluktuatif dengan kecenderungan melemah di rentang Rp17.790 hingga Rp17.840 per dolar AS.*

(bi/ad)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Jumat (19/6/2026), di tengah sentimen pasar yang masih dipengaruhi penilaian terbaru lembaga indeks global MSCI Inc. yang menurunkan aspek transparansi pasar modal Indonesia.

Data RTI Business pukul 09.01 WIB menunjukkan IHSG naik 0,42 persen atau 25,83 poin ke level 6.198,17. Sepanjang awal sesi, indeks bergerak di kisaran 6.156 hingga 6.201.

Baca Juga:

• Sekda Aceh M. Nasir Syamaun Raih Anugerah SMSI sebagai Tokoh Inspiratif Nasional 2026

Sebanyak 314 saham menguat, 128 saham melemah, dan 190 saham stagnan. Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia berada di level Rp10.802 triliun.

Penguatan IHSG ditopang sejumlah saham berkapitalisasi besar.

Saham TPIA naik 2,83 persen ke Rp2.180, sementara BBCA menguat 2,88 persen ke Rp6.250.

Saham BUMI juga naik 2,34 persen ke Rp175.

Di sisi lain, beberapa saham justru melemah. Saham BMRI turun 0,22 persen ke Rp4.460, dan ANTM melemah 1,89 persen ke Rp3.110.

Adapun saham RONY tercatat menjadi top losers dengan penurunan 11,57 persen ke Rp955, disusul BNLI yang ambles 10,09 persen ke Rp2.850.

Penguatan IHSG terjadi setelah MSCI merilis Global Market Accessibility Review – June 2026 yang menyoroti penurunan penilaian Indonesia pada aspek arus informasi (Information Flow). Dalam laporan tersebut, skor Indonesia turun dari "+" menjadi "-".

MSCI menyoroti beberapa isu, mulai dari keterbatasan transparansi kepemilikan saham, ketersediaan informasi dalam bahasa Inggris, hingga kekhawatiran atas kualitas free float dan potensi praktik perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu pembentukan harga.

Analis menilai, tantangan utama pasar saham Indonesia saat ini bukan pada status sebagai emerging market, melainkan pada persepsi risiko yang membuat valuasi saham berpotensi bertahan dalam posisi diskon lebih lama.

"Risiko utama bukanlah hilangnya status sebagai emerging market, melainkan kemungkinan bahwa diskon valuasi Indonesia akan bertahan lebih lama," ujar Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata.

Meski demikian, Indonesia masih dinilai aman dalam kategori emerging market. Faktor seperti likuiditas, ukuran pasar, serta akses investor asing masih menjadi penopang utama.

Kiwoom Sekuritas menilai, tekanan yang muncul lebih berkaitan dengan tata kelola, transparansi, dan kualitas pembentukan harga, bukan pada ukuran pasar.

Sementara itu, investor asing masih tercatat melakukan aksi jual bersih dalam jumlah besar sepanjang tahun berjalan, yang turut membebani pergerakan IHSG dalam beberapa waktu terakhir.*

(bi/ad)

MEDAN - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (18/6/2026).

Aksi berlangsung sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 WIB dengan membawa sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan dan kebijakan transportasi berbasis aplikasi.

Baca Juga:

• HP Android Lemot dan Boros Baterai? Matikan 6 Fitur Ini agar Performa Kembali Optimal

Mereka juga meminta pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan aplikasi yang dinilai merugikan mitra pengemudi.

Selain itu, massa aksi turut menolak kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang dinilai berdampak pada ketersediaan Pertalite, yang banyak digunakan pengemudi ojol dalam mencari nafkah sehari-hari.

Dalam agenda yang sebelumnya telah disepakati, perwakilan pengemudi ojol dijadwalkan mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD Sumut yang membidangi sektor transportasi.

Namun, hingga aksi berlangsung, Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani, tidak hadir maupun mengirimkan perwakilan resmi.

"Sempat kami tunggu, kabar yang kami terima hanya ketidakhadiran tanpa penjelasan tertulis. Padahal ini sudah kami jadwalkan berdasarkan surat permohonan RDP yang telah diajukan sebelumnya," ujar salah satu koordinator lapangan aksi.

Ketidakhadiran tersebut memicu kekecewaan massa.

Para pengunjuk rasa kemudian membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan: "implementasikan potongan 8% sesuai Perpres nomor 27 tahun 2026 dan tolak kenaikan harga BBM", "Perbaiki Tarif, Lindungi Hak Kami", dan "Komisi D Harus Hadir, Bukan Menghindar".

Meski sempat memanas secara verbal, aksi berlangsung tertib tanpa bentrokan maupun kerusakan. Suara klakson kendaraan dan orasi massa terdengar bergema di sekitar lokasi.

Perwakilan ojol menilai ketidakhadiran pimpinan Komisi D sebagai bentuk kurangnya perhatian terhadap aspirasi pengemudi yang menjadi bagian penting transportasi harian masyarakat.

Massa juga menegaskan akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila tidak ada kepastian jadwal pertemuan dalam waktu dekat.

Situasi sedikit mereda setelah massa diterima oleh Muhammad Subandi dan sejumlah anggota DPRD lainnya yang mewakili Komisi E.

Dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD menyampaikan akan meneruskan aspirasi pengemudi ojol kepada pimpinan dewan serta menjadwalkan RDP dalam waktu tujuh hari.

"Sempat kami tunggu, kabar yang kami terima hanya ketidakhadiran tanpa penjelasan tertulis. Padahal ini sudah kami jadwalkan berdasarkan surat permohonan rdp yang telah diajukan sebelumnya," ujar salah satu koordinator lapangan aksi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Sekretariat Komisi D DPRD Sumut maupun dari Timbul Jaya Sibarani terkait alasan ketidakhadiran tersebut.*

(ad)

JAKARTA - Ketimpangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri di Indonesia kembali menjadi sorotan.

Jargon link and match yang sudah digaungkan sejak 1990-an dinilai belum mampu menjawab persoalan utama ketidaksesuaian keahlian atau skill mismatch di pasar kerja.

Baca Juga:

• Kak Na Apresiasi IWPG, Aceh Jadi Daerah Fokus Pendidikan Perdamaian

Sebagian justru menjadi pengangguran terdidik karena keahlian yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berubah cepat.

Peneliti utama SMERU Research Institute, Asep Suryahadi, mengatakan masalah utama terletak pada cepatnya perubahan dunia industri yang tidak diimbangi sistem pendidikan.

"Akibatnya, keahlian yang diajarkan di kelas sering kali sudah ketinggalan saat siswa lulus," kata dia, Jumat (19/6/2026).

Menurut Asep, perubahan industri dipicu oleh perkembangan teknologi, digitalisasi, otomatisasi, hingga transisi menuju ekonomi hijau.

Namun, proses pembaruan kurikulum pendidikan di Indonesia cenderung lambat dan memakan waktu panjang.

Ia juga menyoroti lemahnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum, standar kompetensi, hingga fasilitas praktik di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.

"Industri jarang dilibatkan dalam penyusunan standar kompetensi, desain laboratorium, dan transfer pengetahuan langsung," ujarnya.

Selain itu, keterbatasan anggaran membuat banyak sekolah vokasi masih menggunakan peralatan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan industri modern.

Di sisi lain, Head of Economic Research Division Pefindo, Suhindarto, menilai masalah skill mismatch tidak hanya berasal dari sisi pendidikan, tetapi juga dari sisi permintaan tenaga kerja.

Menurutnya, industri di Indonesia belum cukup menyerap lulusan perguruan tinggi karena terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal yang sesuai kualifikasi.

"Ini menunjukkan kendala di sisi demand bisa sangat bermasalah bagi lulusan perguruan tinggi," kata dia.

Ia menambahkan, fenomena deindustrialisasi dini juga menjadi faktor penting yang memperlebar kesenjangan tersebut.

Sektor manufaktur yang biasanya menjadi penyerap tenaga kerja terdidik dinilai belum berkembang optimal.

"Negara yang berhasil keluar dari middle-income trap justru membangun industri dan reformasi pendidikan secara bersamaan," ujarnya.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran lulusan pendidikan tinggi masih menjadi perhatian.

Dari total tenaga kerja muda, sekitar 35,36 persen bekerja tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai persoalan lain yang memperburuk kondisi ini adalah praktik orang dalam dalam rekrutmen kerja serta lemahnya koordinasi antar-kementerian.

"Karena yang masuk adalah orang-orang yang tidak dididik, tetapi dengan koneksi," ujarnya.

Ekonom Universitas Gadjah Mada, Eddy Junarsin, menilai persoalan utama bukan pada kualitas lulusan, melainkan pada lambatnya pertumbuhan industri.

"Kalau tenaga kerja banyak, bakatnya bagus-bagus, tapi industrinya tidak bertambah, mau bagaimana?" katanya.*

(km/ad)

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menyesuaikan pola menu pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan meningkatkan konsumsi telur dan daging ayam.

Ia mengusulkan agar menu berbahan protein hewani itu dapat disajikan hingga tiga kali dalam satu minggu di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Baca Juga:

• Kejagung Jerat Tersangka Keenam Kasus Korupsi MBG, Fakta Baru Terungkap!

"Kami langsung telepon Kepala BGN, menyampaikan kalau bisa dalam 1 minggu, biasanya konsumsi telur 1 kali, bisa menjadi 3 kali, termasuk ayam," ujar Amran di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Amran menjelaskan, kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk menyerap hasil produksi peternak, tetapi juga sejalan dengan upaya pemenuhan gizi masyarakat melalui program MBG.

Ia menyebut Badan Gizi Nasional telah menyepakati usulan tersebut.

Dengan peningkatan permintaan telur dan ayam, diharapkan harga di tingkat peternak dapat kembali bergerak naik setelah sempat mengalami tekanan.

"Sehingga harga mulai merangkak naik, dan itu kita sepakati semua," ucapnya.

Selain mendorong perubahan pola menu di program MBG, Kementerian Pertanian juga telah mengumpulkan para peternak ayam dan telur untuk membahas kondisi harga yang sedang turun.

Dalam pertemuan itu, pemerintah mengklaim telah merumuskan sejumlah langkah untuk menjaga keseimbangan pasar.

Amran menegaskan pemerintah berharap kebijakan ini bisa menjadi solusi ganda: menjaga stabilitas harga di tingkat peternak sekaligus memperkuat pemenuhan gizi masyarakat melalui program nasional.*

(km/ad)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tersangka terbaru adalah Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing (GHS), yang diduga terlibat dalam pengaturan hingga jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca Juga:

• BREAKING NEWS! Roy Suryo dan dr Tifa Ditangkap Polda Metro Jaya, Kuasa Hukum Angkat Bicara

"Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, saudara GHS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang baik mata uang asing maupun rupiah kepada saudara DH (Dadan) yang diberikan secara tunai," kata Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Kamis (18/6/2026) malam.

Menurut Kejagung, GHS awalnya diminta membantu mencari mitra program MBG.

Namun dalam perkembangannya, ia diduga memperoleh akses khusus dari mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk mengelola titik dapur SPPG melalui yayasan yang dipimpinnya.

"Saudara DH secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPPG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS," ungkap Syarief.

Dari akses tersebut, GHS diduga kemudian menguasai sejumlah titik dapur MBG dan menawarkan lokasi itu kepada pihak yang ingin menjadi mitra program.

Calon mitra disebut harus melalui yayasan milik GHS untuk mendapatkan titik dapur yang tersedia.

Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan aliran uang dari GHS kepada Dadan Hindayana dalam bentuk tunai rupiah maupun valuta asing.

"Yang bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada saudara GHS dan saudara DH agar menjadi mitra MBG," kata Syarief.

Atas perbuatannya, GHS dijerat dengan Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ia juga langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.

Dengan penetapan ini, total tersangka dalam perkara dugaan korupsi MBG menjadi enam orang.

Sebelumnya, Kejagung telah menjerat sejumlah pihak lain, termasuk dari unsur swasta dan mantan pejabat Badan Gizi Nasional.

Penyidik menyebut perkara ini masih terus berkembang dan membuka kemungkinan adanya tersangka baru, termasuk dari unsur pimpinan BGN.*

(km/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons sorotan publik terkait anggaran Rp10 miliar untuk rehabilitasi Gedung Satreskrim Polrestabes Medan yang bersumber dari APBD Kota Medan tahun 2026.

Rico menegaskan bahwa seluruh proses penganggaran telah melalui mekanisme resmi antara Pemerintah Kota Medan dan DPRD, serta disusun sejak tahap perencanaan awal APBD.

Baca Juga:

• Rico Waas Ajak Pemuda dan Mahasiswa Jadi Agen Perubahan untuk Kemajuan Kota Medan

Anggaran tersebut sebelumnya menuai kritik dari sebagian masyarakat yang menilai dana sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk sektor pelayanan publik seperti kesehatan dan infrastruktur dasar.

Menanggapi hal itu, Rico menyebut Pemko Medan tetap memprioritaskan pembangunan fasilitas publik.

Ia menyampaikan bahwa tahun ini pemerintah kota juga melakukan sejumlah program perbaikan di berbagai sektor.

"Ya, mengenai fasilitas umum, kesehatan, kami juga banyak sekali membangun tahun ini, bahkan hampir 30 puskesmas kami rehabilitasi," papar Rico Waas.

Ia juga menambahkan bahwa Pemko Medan tengah melakukan pembangunan jalan sepanjang 195 kilometer sebagai bagian dari peningkatan infrastruktur kota.

Rico menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan penyeimbangan atau balancing dalam penggunaan anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Jadi, kami akan coba melakukan balancing di mana pos anggaran bisa dimanfaatkan," sambung Rico Waas.

Menurutnya, prinsip utama dalam setiap penganggaran adalah memastikan hasil pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Medan.

Di sisi lain, kritik juga datang dari Direktur LBH Medan Irvan Saputra yang menilai alokasi anggaran tersebut tidak tepat di tengah berbagai persoalan perkotaan yang masih terjadi, seperti kemiskinan, kerusakan jalan, drainase buruk, pengelolaan sampah, hingga kawasan kumuh.

"Bahkan salah dalam penentuan prioritas pembangunan daerah," ujar Irvan dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com.

Sementara itu, Kepala Polrestabes Medan Kombes Calvijn Simanjuntak mengaku belum mendapatkan data lengkap terkait anggaran tersebut.

"Untuk memastikan, saya perlu data dahulu. Mohon kasih saya waktu," kata Calvijn singkat saat diwawancarai di sekitar Lapangan Benteng Medan, Rabu (17/6/2026).

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, proyek rehabilitasi tersebut berada di bawah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Medan dengan nilai pagu Rp10.489.160.000.

Proyek ini akan dilaksanakan melalui mekanisme tender.*

(km/ad)

JAKARTA – Banyak pengguna smartphone Android mengeluhkan baterai yang cepat habis dan performa perangkat yang semakin lambat setelah digunakan dalam waktu tertentu.

Kondisi ini sering dianggap sebagai tanda kerusakan perangkat, padahal penyebabnya bisa berasal dari fitur bawaan yang aktif di latar belakang.

Baca Juga:

• Driver Ojol Medan Geruduk DPRD Sumut, Tagih Janji Presiden Soal Potongan Aplikasi Maksimal 8 Persen

Untuk mengatasi hal itu, ada beberapa pengaturan yang bisa dinonaktifkan agar HP lebih hemat daya dan terasa lebih ringan digunakan.

1. Matikan Pemindaian Perangkat Sekitar dari Google

Langkah pertama adalah menonaktifkan fitur pemindaian perangkat sekitar yang terdapat pada layanan Google.

Caranya:

- Buka Pengaturan
- Masuk ke menu Google
- Pilih Semua Layanan
- Cari menu Perangkat
- Nonaktifkan fitur Pindai Perangkat Sekitar

Fitur ini terus mencari perangkat Bluetooth di sekitar meski tidak digunakan, sehingga dapat menguras baterai. Jika diperlukan, Bluetooth bisa diaktifkan secara manual.

2. Nonaktifkan Fitur Nearby Scanning dari Sistem HP

Selain Google, beberapa ponsel juga memiliki fitur pemindaian perangkat serupa dari sistem.

Untuk menonaktifkannya:

- Masuk ke Pengaturan
- Gunakan kolom pencarian
- Ketik Nearby atau Pemindaian
- Pilih Pemindaian Perangkat Terdekat
- Nonaktifkan fitur tersebut

Fitur ini bahkan bisa tetap aktif meski Bluetooth dimatikan.

3. Hentikan Layanan Cetak Otomatis

Banyak pengguna tidak pernah mencetak dokumen dari HP, tetapi fitur pencarian printer tetap berjalan di latar belakang.

Cara mematikannya:

- Buka Pengaturan
- Ketik Cetak atau Printing pada kolom pencarian
- Masuk ke Layanan Cetak Default
- Nonaktifkan layanan tersebut

Dengan begitu, sistem tidak lagi melakukan pencarian printer otomatis.

4. Kurangi Aktivitas Digital Wellbeing

Fitur Digital Wellbeing mencatat aktivitas penggunaan HP, termasuk durasi pemakaian aplikasi.

Namun jika tidak dibutuhkan, pengumpulan datanya bisa dimatikan.

Langkahnya:

- Masuk ke Pengaturan
- Pilih Kebiasaan Digital dan Kontrol Orang Tua
- Tekan ikon titik tiga di pojok kanan atas
- Pilih Kelola Data Anda
- Nonaktifkan akses data penggunaan

5. Filter Notifikasi yang Tidak Penting

Setiap notifikasi membuat sistem bekerja dan mengaktifkan layar.

Caranya:

- Buka Pengaturan
- Pilih Notifikasi
- Masuk ke Notifikasi Aplikasi
- Matikan notifikasi dari aplikasi yang jarang digunakan

Disarankan hanya menyisakan aplikasi penting seperti WhatsApp, email, dan aplikasi perbankan.

6. Aktifkan Perlindungan Baterai

Fitur ini penting untuk menjaga kesehatan baterai, terutama bagi pengguna yang sering mengisi daya semalaman.

Langkah pengaktifannya:

- Masuk ke menu Baterai
- Cari opsi Perlindungan Baterai
- Pilih Mode Dasar

Fitur ini akan menghentikan pengisian saat baterai mencapai 100 persen dan melanjutkan kembali saat turun sekitar 95 persen.

Enam pengaturan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi aktivitas latar belakang yang tidak diperlukan.

Hasilnya, baterai menjadi lebih awet, RAM lebih ringan, dan performa smartphone terasa lebih responsif.

Meski terlihat sederhana, menonaktifkan fitur yang jarang digunakan menjadi salah satu cara efektif untuk mengoptimalkan kinerja HP Android tanpa aplikasi tambahan.*

(di/ad)

JAKARTA – Pemerintah bersama perbankan kembali menghadirkan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026.

Salah satu yang banyak menjadi perhatian adalah KUR dengan plafon hingga Rp100 juta.

Baca Juga:

• Rico Waas Ajak Pemuda dan Mahasiswa Jadi Agen Perubahan untuk Kemajuan Kota Medan

Program ini diharapkan dapat membantu UMKM yang masih mengalami kendala modal usaha agar bisa terus berkembang dengan akses pembiayaan yang lebih mudah.

Saat ini pemerintah bersama perbankan, seperti Bank Negara Indonesia (BNI) membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 untuk membantu pelaku usaha yang mengalami kendala modal.

Kehadiran pinjaman ini memudahkan pelaku usaha mendapatkan akses pendanaan.

BNI menawarkan suku bunga yang cukup ringan sebesar 6 persen efektif per tahun atau sekitar 0,5 persen per bulan.

Dengan jangka waktu pinjaman yang fleksibel, mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan, cicilan dapat disesuaikan dengan kemampuan usaha.

Pelaku UMKM penting untuk mengetahui tabel pinjaman KUR BNI 2026. Hal ini agar memudahkan batas kemampuan dalam membayar cicilan setiap bulannya.

Selain itu, syarat dan cara pengajuannya juga harus diperhatikan agar pinjaman bisa diterima oleh pihak bank.

Syarat Pengajuan KUR BNI 2026

Berdasarkan laman resmi bniexperience.bni.co.id, brikut syarat pengajuan KUR BNI 2026.

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- Usaha telah berjalan minimal 6 (enam) bulan
- Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga (KK)
- Fotokopi surat nikah bagi yang telah menikah
- Surat izin usaha (NIB) atau surat keterangan usaha lainnya yang diterbitkan oleh pejabat berwenang
- Fotokopi dokumen agunan untuk pengajuan kredit di atas Rp100 juta
- NPWP untuk pengajuan kredit lebih dari Rp50 juta
- Tidak sedang menerima Kredit Produktif dan Kredit Program di luar KUR dari Perbankan/Lembaga Pembiayaan

Bagi calon debitur yang tengah menerima Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) untuk tujuan produktif dan/atau Kartu Kredit asalkan dalam kondisi lancar, tetap bisa mengajukan KUR BNI 2026.

Cara Pengajuan KUR BNI 2026

Ada dua cara mengajukan KUR BNI 2026, secara langsung atau online di laman resmi eform.bni.co.id dan offline mendatangi kantor cabang terdekat.

Online
- Kunjungi situs resmi eform.bni.co.id
- Baca syarat dan ketentuan KUR
- Centang tanda persetujuan persyaratan umum
- Lalu, pilih "Lanjutkan"
- Lengkapi setiap kolom isian untuk data diri dan data usaha
- Tunggu informasi yang akan dikirimkan ke BNI
- Pihak BNI akan melakukan survei di lokasi usaha dan melakukan wawancara

Offline
- Datang ke cabang BNI dan bawa dokumen persyaratan
- Ambil nomor antrean
- Petugas BNI akan meminta untuk mengisi formulir pengajuan KUR
- Apabila pengajuan memerlukan agunan, maka kamu akan diminta menyerahkan agunan saat itu juga
- Pihak BNI akan survei ke lokasi usaha dan wawancara terkait bisnis yang dijalankan
- Proses persetujuan kredit biasanya memerlukan waktu sekitar 3-7 hari kerja

Tabel Angsuran KUR BNI 2026 Plafon Rp100 Juta

Perhitungan angsuran ini memudahkan pelaku usaha untuk bisa menyesuaikan tenor pinjaman dengan kemampuan arus kas.

Dengan mengetahui besaran cicilan per bulan yang harus dibayar, maka keuangan usaha bisa tetap sehat.

Berikut tabel angsuran KUR BNI 2026 pinjaman Rp100 juta.

Angsuran 12 bulan: Rp8.606.643
Angsuran 24 bulan: Rp4.432.061
Angsuran 36 bulan: Rp3.042.194
Angsuran 48 bulan: Rp2.348.503
Angsuran 60 bulan: Rp1.933.280*

(di/ad)

JAKARTA – Dalam ajaran Islam, kehidupan manusia tidak berhenti setelah terjadinya kiamat.

Setelah seluruh alam semesta hancur, terdapat sejumlah fase yang diyakini akan dilalui seluruh manusia hingga menuju kehidupan akhirat.

Baca Juga:

• Harga Minyak Dunia Turun, Pertamina Masih Tahan Diri Soal Penurunan Pertamax di Medan

1. KEHANCURAN ALAM SEMESTA (HARI KIAMAT)

Gunung-gunung hancur, lautan meluap, langit terbelah, dan semua makhluk hidup mati.

Tidak ada satu pun makhluk yang tersisa.

Bahkan malaikat pun akan diwafatkan, kecuali yang dikehendaki Allah.

2. KEBANGKITAN DARI ALAM KUBUR (YAUMUL BA'ATS)

Setelah seluruh makhluk mati, Allah SWT akan meniupkan sangkakala untuk kedua kalinya.

Manusia akan bangkit dalam keadaan yang berbeda-beda sesuai amalnya, ada yang bercahaya, ada yang gelap, ada yang penuh ketakutan.

3. PADANG MAHSYAR (YAUMUL MAHSYAR)

Di sinilah semua manusia sejak zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir akan berkumpul.

Keadaan di Mahsyar sangat berat. Namun, ada golongan yang mendapatkan perlindungan Allah SWT.

4. HISAB (PERHITUNGAN AMAL)

Fase berikutnya adalah hisab, yaitu perhitungan seluruh amal perbuatan manusia selama hidup di dunia.

Tidak ada satu pun amal yang terlewat, sekecil apa pun akan diperhitungkan.

5. MIZAN DAN SHIRATH

Setelah hisab, amal manusia akan ditimbang dalam mizan (timbangan amal).

Setelah itu, manusia harus melewati jembatan shirath, yang terbentang di atas neraka.

6. YAUMUL JAZA (HARI PEMBALASAN)

Di fase terakhir ada Yaumul Jaza, manusia akan menerima balasan atas segala amal perbuatannya, apakah akan ditempatkan di surga ataukah neraka.

Penjelasan ini menjadi bagian dari literatur keimanan yang mengingatkan manusia tentang kehidupan setelah kematian serta pentingnya amal baik selama hidup di dunia.*

(d/ad)