Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG wajib menggunakan bahan baku non-subsidi atau produk komersial dalam proses penyediaan makanan.

Baca Juga:

• BGN Proses 48 ASN, Dugaan Judi Online dan Penyalahgunaan Dana Jadi Sorotan

Sudaryono meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Apabila ditemukan dapur MBG yang masih menggunakan barang subsidi, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada BGN agar dapat ditindaklanjuti.

Menurutnya, BGN akan memberikan surat peringatan kepada dapur yang terbukti melanggar. Namun jika pelanggaran tetap dilakukan, pemerintah tidak akan ragu menghentikan operasional dapur tersebut secara permanen.

"Kalau masih membandel setelah diberikan peringatan, dapurnya akan kami tutup. Program MBG tidak boleh menggunakan barang subsidi," tegasnya.

Selain memperketat penggunaan bahan baku, BGN juga mengumumkan telah menghentikan operasional 833 dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi standar operasional. Rinciannya, sebanyak 98 dapur berada di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Sudaryono menjelaskan, dapur yang dihentikan operasionalnya tidak lagi menerima pembayaran dari pemerintah. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, penghentian kali ini bersifat permanen karena berkaitan dengan pelanggaran standar pelayanan.

Ia menyebut sejumlah pelanggaran yang ditemukan meliputi aspek kebersihan, sanitasi, kualitas makanan, hingga tidak tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar yang telah ditetapkan BGN.

Sebelum mengambil keputusan penutupan permanen, BGN telah memberikan kesempatan kepada pengelola dapur untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu. Namun, karena tidak ada perubahan yang signifikan, pemerintah akhirnya memutuskan menghentikan operasional ratusan dapur tersebut.

BGN menegaskan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis akan terus diperketat guna memastikan kualitas makanan, keamanan pangan, serta penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.* (oz/dh)

Pertandingan Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.30 WIB dan disiarkan secara langsung melalui RCTI. Laga ini menjadi penampilan perdana skuad Garuda di fase grup Piala AFF 2026.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Senin 27 Juli 2026: Seluruh Wilayah Berawan

Performa Kamboja dinilai terus mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Kerja sama dengan pelatih dan sistem pembinaan sepak bola Jepang membuat permainan mereka semakin kompetitif, meski masih memiliki kelemahan dalam penyelesaian akhir.

Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi Timnas Indonesia yang kini ditangani John Herdman. Pasalnya, Garuda hanya menjalani satu laga uji coba menjelang turnamen, yakni menghadapi Bali United sebagai bagian dari persiapan.

Meski demikian, Timnas Indonesia datang dengan modal positif. Dalam empat pertandingan FIFA Matchday sejak Maret 2026, skuad Merah Putih hanya menelan satu kekalahan dan menunjukkan performa yang cukup konsisten menghadapi lawan-lawan dengan peringkat FIFA lebih tinggi.

Selain faktor performa, Indonesia juga diuntungkan dengan kondisi fisik yang lebih bugar. Sementara Kamboja harus menjalani perjalanan dari Phnom Penh usai melakoni laga pembuka, sehingga diperkirakan dapat memengaruhi kebugaran para pemain.

Dukungan penuh suporter di Stadion Pakansari diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi Timnas Indonesia untuk mengawali langkah di Piala AFF 2026 dengan hasil maksimal.

Jadwal Pertandingan

-Timnas Indonesia vs Kamboja
- Piala AFF 2026 – Grup A
- Senin, 27 Juli 2026
- Kick-off: 20.30 WIB
- Stadion Pakansari, Bogor
- Siaran Langsung: RCTI* (oz/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan seluruh prosedur penahanan terhadap Febrie dilakukan sesuai standar operasional yang berlaku, termasuk saat proses registrasi sebagai tahanan.

Baca Juga:

• KPK Buka Suara soal Penahanan Febrie Adriansyah: Tetap Pakai Rompi Tahanan Kejagung, Tidak Ada Perlakuan Istimewa

Budi menepis anggapan adanya perlakuan istimewa terhadap Febrie selama berada di Rutan KPK. Menurutnya, setiap tahanan diperlakukan sama tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan yang pernah diemban.

"Dalam penahanan terhadap tersangka FA tidak ada perlakuan istimewa. Semua tetap sesuai standar dan prosedur pengelolaan di Rutan KPK," tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dan melakukan penahanan pada Jumat (24/7/2026). Selanjutnya, Febrie dititipkan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani masa penahanan selama proses penyidikan berlangsung.

Saat tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 23.23 WIB menggunakan kendaraan tahanan Kejaksaan Agung, Febrie sempat menjadi perhatian karena terlihat tidak mengenakan rompi tahanan maupun borgol saat turun dari kendaraan.

Menanggapi sorotan awak media saat itu, Febrie sempat menunjuk pakaian batik yang dikenakannya sambil mengatakan, "Gak pakai rompi, ya."

KPK menjelaskan kondisi tersebut terjadi sebelum proses registrasi di rumah tahanan dilakukan. Setelah seluruh administrasi penahanan selesai, Febrie tetap mengikuti seluruh prosedur yang berlaku, termasuk mengenakan rompi tahanan sebagaimana ketentuan bagi seluruh penghuni Rutan KPK.

KPK menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip kesetaraan dalam penegakan hukum dengan memastikan seluruh tahanan memperoleh perlakuan yang sama sesuai peraturan dan standar operasional yang berlaku.* (oz/dh)

Dalam pertemuan itu, kedua menteri membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan dana transfer yang dialokasikan pemerintah pusat mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Perry Warjiyo Tinggalkan BI, Celios: Pukulan Telak bagi Stabilitas Moneter Indonesia

"Pagi ini, Menkeu Purbaya menerima kunjungan Mendagri Tito Karnavian untuk membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD)," dikutip dari keterangan Instagram @menkeuri, Senin (27/7/2026).

Menkeu Purbaya menilai koordinasi yang semakin erat antara kedua kementerian diharapkan mampu memastikan setiap alokasi TKD digunakan secara tepat sasaran serta mendukung percepatan pembangunan di daerah.

Menurutnya, pengelolaan APBD yang lebih optimal akan memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan efektivitas belanja daerah, serta mempercepat pembangunan pada sektor-sektor prioritas.

"Melalui sinergi yang semakin erat, alokasi TKD diharapkan semakin tepat sasaran sehingga setiap daerah memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas layanan dan pembangunan. Dengan demikian, manfaat APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi Transfer ke Daerah hingga semester I 2026 mencapai Rp357,4 triliun atau sekitar 51,6 persen dari pagu awal sebesar Rp693 triliun.

Realisasi tersebut ditopang oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta berbagai skema transfer lainnya yang berjalan sesuai kebutuhan daerah.

Kementerian Keuangan juga mencatat adanya penyesuaian pagu Transfer ke Daerah pada APBN 2026 sebesar Rp13,3 triliun. Dengan penyesuaian tersebut, total pagu TKD meningkat dari Rp693 triliun menjadi Rp706,3 triliun.

Tambahan anggaran itu dialokasikan antara lain untuk mendukung penanganan bencana di wilayah Sumatera serta penambahan dana otonomi khusus bagi Papua.

Pemerintah berharap koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.* (in/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, hasil pemeriksaan internal menemukan sembilan ASN dan PPPK diduga melakukan pelanggaran berat. Sementara 39 ASN lainnya dikenai sanksi disiplin ringan berupa mutasi, demosi, hingga sanksi administratif.

Baca Juga:

• Bersih-Bersih Program MBG! BGN Pecat 261 Pegawai, Tutup Permanen 833 SPPG, dan Larang Gunakan MinyaKita hingga Elpiji 3 Kg

Menurut Sudaryono, jenis pelanggaran yang ditemukan cukup beragam. Selain dugaan keterlibatan dalam praktik judi online, terdapat pula pelanggaran disiplin kerja hingga indikasi penyalahgunaan dana.

"Ada yang judi online, ada juga yang tidak disiplin, dan ada indikasi penyalahgunaan dana," katanya.

Ia menegaskan, dugaan penyalahgunaan dana kini lebih mudah terdeteksi karena masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada BGN. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi internal.

"Informasi sekarang mudah didapat. Masyarakat bisa melapor, kemudian kami lakukan investigasi untuk memastikan kebenarannya," ujarnya.

Selain menjatuhkan sanksi kepada ASN dan PPPK, BGN juga melakukan pembenahan terhadap pegawai non-ASN. Sebanyak 261 pegawai diberhentikan, terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.

Langkah tersebut, menurut Sudaryono, merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola lembaga, meningkatkan disiplin aparatur, serta memastikan seluruh pegawai menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

BGN menegaskan akan terus melakukan evaluasi internal secara berkala guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.* (in/dh)

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo menekankan pentingnya perguruan tinggi menjadi mitra strategis pemerintah melalui riset, kajian ilmiah, serta penyediaan data yang valid dalam setiap penyusunan kebijakan nasional.

Baca Juga:

• Prabowo Panggil Mendiktisaintek, Pimpinan Danantara hingga Wakil Kepala BRIN ke Istana, Bahas Apa?

Brian mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan berbagai data komprehensif mengenai kesiapan perguruan tinggi dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya melalui penguatan penelitian dan inovasi.

"Kami sudah menyiapkan data bagaimana program-program kampus dapat mendukung dari sisi kajian dan research, karena Bapak Presiden menginginkan setiap kebijakan didasarkan pada data yang valid," jelasnya.

Meski demikian, Brian belum merinci materi pembahasan yang dibahas dalam rapat tersebut. Ia hanya menegaskan fokus utama pertemuan berkaitan dengan penguatan kontribusi perguruan tinggi terhadap berbagai program strategis pemerintah.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pembahasan rencana pendirian Universitas Republik Indonesia (URI), Brian membantah isu tersebut.

"Bukan, bukan itu pembahasannya," katanya singkat.

Selain Mendiktisaintek, rapat juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani serta Kepala BP BUMN/COO Danantara Dony Oskaria.

Pemerintah berharap sinergi antara perguruan tinggi, dunia riset, dan kementerian dapat memperkuat kualitas kebijakan publik sekaligus mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan nasional berbasis data dan inovasi.* (mt/dh)

Sejauh ini, penyidik telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial MJ, WS, KB, ML, dan ND. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik memeriksa sedikitnya 18 orang saksi serta mengumpulkan bukti elektronik yang menguatkan dugaan keterlibatan para tersangka.

Baca Juga:

• Lima Orang Jadi Tersangka Kasus Pengeroyokan Pria hingga Tewas di Tabanan, KSP Dudung: Main Hakim Sendiri Bukan Budaya Indonesia

Menurut Teddy, proses penyidikan masih terus berlangsung sehingga peluang penambahan tersangka tetap terbuka apabila ditemukan bukti baru yang mengarah pada pihak lain.

Selain mengusut kasus pengeroyokan, penyidik juga mendalami peristiwa pembakaran sepeda motor yang terjadi setelah insiden tersebut. Polisi saat ini masih mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk mengungkap rangkaian kejadian secara utuh.

Sementara itu, Kapolres Tabanan AKBP I Putu Bayu Pati mengatakan pihaknya belum dapat membeberkan peran masing-masing tersangka karena pemeriksaan intensif masih berlangsung.

"Kami belum bisa menyampaikan peran masing-masing karena masih dilakukan pendalaman," katanya.

Kapolres menjelaskan, aparat kepolisian menangani dua perkara berbeda dalam kasus tersebut. Pertama, dugaan tindak pidana pencurian dua ekor ayam yang ditangani Polsek Baturiti. Kedua, dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan ditangani oleh Polres Tabanan.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula ketika warga mengamankan seorang pria yang diduga mencuri dua ekor ayam. Korban disebut sebelumnya juga diduga pernah melakukan aksi serupa sehingga dianggap meresahkan warga.

Meski demikian, Kapolres menegaskan tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Masyarakat diminta menyerahkan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif serta tidak melakukan tindakan di luar hukum," tegas AKBP I Putu Bayu Pati.

Polisi memastikan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional guna mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.* (mt/dh)

Didik mengatakan, sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia, otoritas moneter memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, upaya tersebut dinilai tidak dapat dilakukan hanya melalui instrumen moneter.

Baca Juga:

• Perry Warjiyo Tinggalkan BI, Celios: Pukulan Telak bagi Stabilitas Moneter Indonesia

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menganggap pelemahan rupiah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Padahal, secara kelembagaan, stabilitas nilai tukar merupakan mandat Bank Indonesia dengan dukungan kebijakan dari pemerintah melalui sektor fiskal, perdagangan, investasi, dan industri.

Didik menilai Gubernur BI yang baru harus mengambil peran lebih aktif dalam membangun koordinasi bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, kementerian yang membidangi investasi, hingga sektor perindustrian.

"Koordinasi adalah keharusan dan mutlak menjadi tanggung jawab Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar. Gubernur Bank Indonesia yang baru tidak boleh pasif, tetapi harus memimpin koordinasi bersama kementerian lain agar nilai tukar tidak terus mengalami tekanan," tegasnya.

Ia menjelaskan, penguatan nilai tukar rupiah tidak hanya bergantung pada kebijakan suku bunga. Stabilitas rupiah juga dipengaruhi oleh kinerja ekspor, investasi, perdagangan internasional, serta kekuatan cadangan devisa negara.

Menurut Didik, apabila tekanan terhadap rupiah dipicu oleh melemahnya cadangan devisa, defisit perdagangan, maupun defisit transaksi berjalan, maka Bank Indonesia bersama pemerintah harus memperkuat strategi peningkatan ekspor bernilai tambah, mendorong industri berorientasi ekspor, mengendalikan impor tertentu, dan meningkatkan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).

Selain itu, ia menyoroti efektivitas kebijakan suku bunga yang selama ini digunakan untuk merespons pelemahan nilai tukar. Menurutnya, pengalaman beberapa waktu terakhir menunjukkan kenaikan suku bunga belum mampu menguatkan rupiah secara signifikan.

"Bukti terkini, instrumen BI dengan menaikkan suku bunga ternyata tidak mengubah apa-apa. Bahkan kebijakan tersebut justru menguras likuiditas, mengorbankan sektor riil, dan mengarahkan dana ke instrumen keuangan karena insentif bunga tinggi," ujarnya.

Didik menegaskan, Bank Indonesia tetap memiliki mandat utama dalam menetapkan kebijakan moneter, menjaga sistem pembayaran, serta mengelola peredaran uang rupiah. Namun, ketika stabilitas nilai tukar menghadapi tekanan, BI dinilai harus tampil lebih proaktif memimpin sinergi kebijakan ekonomi nasional.

Ia berharap kepemimpinan Gubernur BI yang baru mampu memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter dan sektor riil sehingga fondasi ekonomi Indonesia semakin kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi global.* (dh)

Program bertema "Mengenal Industri Hulu Migas & Persiapan Dunia Kerja" tersebut diikuti sekitar 100 siswa dari sembilan program keahlian serta didampingi 20 guru. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara dunia pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri energi nasional.

Baca Juga:

• Polisi Masih Buru Titik Kebocoran Gas di Grand Polonia Medan, Ini Kendalanya

Dalam kegiatan tersebut, siswa dikenalkan dengan proses bisnis industri hulu migas mulai dari tahap eksplorasi, pengembangan, hingga produksi. Mereka juga mendapat pemahaman mengenai pentingnya sektor energi dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Selain materi teknis, para peserta memperoleh pembekalan mengenai budaya Health, Safety, Security & Environment (HSSE), integritas, profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang menjadi kebutuhan utama industri saat ini.

Head of Communication Relations & CID PHKT, Elis Fauziyah, mengatakan Program Guru Tamu merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki kompetensi dan karakter untuk menghadapi dunia kerja.

"Industri energi membutuhkan generasi penerus yang memiliki kompetensi, karakter, dan kepedulian terhadap keselamatan. Melalui kegiatan ini kami berharap para siswa semakin mengenal industri hulu migas, memahami peluang karier, serta termotivasi untuk terus mengembangkan diri," ujar Elis.

Dalam sesi pembelajaran, PHKT menghadirkan enam narasumber dari PHKT dan SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul). Salah satu materi disampaikan Mutiara Dinanti dari Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Kalsul yang menjelaskan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas serta kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Sementara itu, para profesional PHKT membagikan pengalaman mengenai rantai bisnis migas, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3LH), pemanfaatan teknologi informasi dalam operasional, hingga budaya kerja profesional yang diterapkan di industri energi.

Kepala SMK Negeri 2 Penajam Paser Utara, Asfianty Abbas Hasan Yunus, mengapresiasi kolaborasi yang dibangun PHKT dengan dunia pendidikan. Menurutnya, kehadiran praktisi industri memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif sekaligus membuka wawasan siswa mengenai kebutuhan dunia kerja.

Hal senada disampaikan Dzata Bahjah, siswi kelas XI Program Keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB). Ia mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru yang akan menjadi bekal saat menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) maupun ketika memasuki dunia kerja.

"Materi yang disampaikan sangat informatif dan memberikan gambaran nyata tentang dunia kerja, khususnya di industri hulu migas. Pengetahuan ini menjadi bekal penting bagi kami untuk mempersiapkan masa depan," ujarnya.

Melalui Program Guru Tamu, PHKT menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas SDM di Kalimantan Timur sebagai bagian dari penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Perusahaan berharap kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri dapat melahirkan generasi muda yang kompeten, berdaya saing, dan siap mendukung pembangunan sektor energi nasional.* (dh)

Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan penyidik masih terus melakukan penelusuran untuk memastikan lokasi pasti kebocoran gas yang memicu ledakan pada Senin (20/7/2026) sore.

Baca Juga:

• Ibu Daffa Bawa Dua Saksi ke Polda Sumut, Berharap Kasus Penembakan Putranya Segera Terungkap

Menurut Ferry, proses penyelidikan tidak bisa dilakukan secara cepat karena jaringan pipa berada di dalam struktur bangunan. Kondisi tersebut membuat tim harus bekerja lebih hati-hati agar tidak memicu kebocoran baru selama proses pembongkaran.

"Kendalanya karena kondisi pipa berada di dalam bangunan, sehingga membutuhkan waktu lebih banyak untuk penyelidikan," katanya.

Selain itu, petugas juga dituntut bekerja dengan tingkat kehati-hatian tinggi saat melakukan penggalian di sekitar lokasi kejadian.

"Tim harus hati-hati menggali agar tidak menyebabkan kebocoran baru," lanjutnya.

Sebelumnya, ledakan hebat terjadi di Kompleks Grand Polonia, Jalan Mustang, Kecamatan Medan Polonia, Senin (20/7/2026) sekitar pukul 15.30 WIB. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, polisi menduga ledakan dipicu oleh kebocoran pipa gas bawah tanah.

Peristiwa tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal dunia, yakni Jesika yang merupakan istri pemilik rumah, serta Ros dan Sinta yang diketahui bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) dan pengasuh anak.

Selain korban meninggal, empat orang lainnya dilaporkan selamat. Mereka terdiri dari seorang balita perempuan berinisial J berusia dua tahun, Hasan yang merupakan orang tua pemilik rumah, seorang kurir bernama Yuda, dan seorang sopir.

Hingga kini, Polda Sumut masih mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan pendalaman teknis guna memastikan penyebab pasti ledakan serta titik kebocoran gas yang menjadi sumber insiden tersebut.* (mi/dh)

Penegasan itu disampaikan Rico Waas saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan II PUD Pasar Kota Medan di Balai Kota Medan, Senin (27/7/2026). Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, jajaran manajemen PUD Pasar, serta pimpinan perangkat daerah terkait.

Baca Juga:

• Wiriya Alrahman Pensiun 1 Agustus 2026, Nama Erfin Fahrurrazi Mencuat sebagai Kandidat Plt Sekda Medan

Menurut Rico, pengelolaan PUD Pasar saat ini masih perlu banyak pembenahan agar mampu bersaing dengan perkembangan sektor perdagangan modern. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran manajemen memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan bisnis.

Rico juga mengingatkan seluruh jajaran PUD Pasar agar bekerja secara solid dan menjunjung tinggi integritas. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan praktik yang merugikan perusahaan maupun masyarakat.

"Saya harap tim ini menjadi tim yang solid dan saling menguatkan. Namun ingat, apabila PUD Pasar melakukan kecurangan, saya tidak akan sungkan-sungkan memberikan teguran keras," ujarnya.

Meski memberikan evaluasi, Rico tetap mengapresiasi sejumlah inovasi yang mulai disiapkan PUD Pasar. Beberapa program yang mendapat perhatian antara lain pengembangan Petisah Night Market serta pembentukan pasar percontohan sebagai upaya meningkatkan daya tarik pasar tradisional di Kota Medan.

Menanggapi arahan tersebut, Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan Anggia Ramadhan menyatakan pihaknya siap menjalankan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

"Kami berkomitmen penuh untuk meningkatkan kinerja perusahaan," kata Anggia.

Ia menjelaskan, sejumlah inovasi yang tengah dipersiapkan meliputi digitalisasi layanan melalui dashboard digital, pengembangan Petisah Night Market, penerapan Good Corporate Governance (GCG), peningkatan tata kelola perusahaan, optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas pelayanan, hingga pembentukan pasar percontohan.

Melalui berbagai program tersebut, PUD Pasar Kota Medan diharapkan mampu meningkatkan daya saing pasar tradisional sekaligus memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan perusahaan maupun perekonomian Kota Medan.* (dh)

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mendapat dukungan anggaran sebesar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk pemulihan lahan pertanian dan perkebunan yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian tersebut.

Baca Juga:

• Bawa Harapan Baru, Kahiyang Ayu Serahkan 62 Kursi Roda Adaptif untuk Anak Penyandang Cerebral Palsy di Simalungun

"Saya berterimakasih kepada Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman), dan saya harap dimanfaatkan secara maksimal untuk pemulihan sawah dan kebun," kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Senin, 27 Juli 2026.

Nurlis menjelaskan, Gubernur Aceh sebelumnya telah menerima laporan terkait perkembangan pemanfaatan anggaran serta proses pemulihan lahan pertanian dan perkebunan dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia.

Laporan tersebut disampaikan kepada Mualem pada Kamis, 23 Juli 2026.

Menurut Azanuddin, alokasi anggaran tersebut berasal dari usulan Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten dan kota.

Dana tersebut akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan pemulihan, mulai dari perbaikan lahan, penyediaan alat pertanian, hingga bantuan benih padi dan jagung.

Berdasarkan laporan tersebut, bencana hidrometeorologi telah menyebabkan kerusakan pada sekitar 57.485 hektare lahan sawah di Aceh.

Saat ini, pemerintah sedang melakukan upaya optimasi lahan seluas 40.852 hektare.

Sementara untuk sektor perkebunan, luas lahan yang terdampak mencapai 60.438 hektare.

Dari jumlah tersebut, proses pemulihan sedang dilakukan terhadap sekitar 40.418 hektare lahan.

Mendapat laporan tersebut, Mualem berharap kondisi petani dan pekebun yang terdampak bencana dapat segera kembali pulih.

"Gubernur berpesan agar Distanbun seluruh Aceh bekerja keras dan bangunkomunikasi dengan semua pihak. Insya Allah, Allah akan mudahkan semua," pesan Mualem.

Mualem juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan sektor pertanian dan perkebunan karena sebagian besar masyarakat Aceh masih menggantungkan kehidupan dari sektor tersebut.

"Sebab, Penduduk Aceh sebagian besar bekerja sebagai petani dan berkebun," ujar Mualem.

Sektor pertanian memang menjadi salah satu penopang utama perekonomian Aceh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, sekitar 38 hingga 41 persen penduduk yang bekerja di Aceh menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian.

Selain menjadi sumber penghasilan masyarakat, sektor pertanian juga memberikan kontribusi lebih dari 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh.

Perhatian terhadap sektor pertanian juga kembali ditegaskan Pemerintah Aceh dalam acara Pengukuhan Pengurus DPW dan DPD Persatuan Insinyur Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Kabupaten/Kota se-Aceh Masa Bakti 2025–2030 di Saree, Aceh Besar, Sabtu, 25 Juli 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Mualem menyampaikan bahwa sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Aceh.

"Pemerintah Aceh menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan Aceh," kata Mualem dalam sambutannya yang disampaikan Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia.

"Karena sektor pertanian menjadi penopang ketahanan pangan, penyedia lapangan kerja, sekaligus penggerak perekonomian masyarakat."

Dengan adanya dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian tersebut, Pemerintah Aceh berharap proses pemulihan lahan terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat dan mampu mengembalikan produktivitas petani serta pekebun di seluruh wilayah Aceh.* (ad)

SIMALUNGUN – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu menyerahkan bantuan sebanyak 62 unit kursi roda adaptif kepada anak-anak penyandang cerebral palsy di Kabupaten Simalungun, Senin, 27 Juli 2026.

Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memenuhi hak anak berkebutuhan khusus agar dapat menjalani kehidupan yang lebih layak, mandiri, dan memiliki kesempatan yang sama dalam beraktivitas.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong DHD 45 Sumut Rawat Semangat Juang ’45 dan Bersinergi dengan Program Pembangunan

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Simalungun Anton Ahmad Saragih dan Ketua TP PKK Simalungun Darmawati.

Kahiyang Ayu mengatakan, kursi roda adaptif yang diberikan diharapkan dapat membantu anak-anak penyandang disabilitas untuk lebih aktif bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

"Melalui bantuan kursi roda ini, semoga anak-anak lebih bisa melihat dunia lagi. Dan bapak dan ibu jangan malu untuk membawa anak-anaknya keluar rumah. Justru harus berbangga, mengenalkan anak-anak kepada masyarakat bahwa mereka berhak mendapatkan hidup layak. Mereka ini anak-anak luar biasa," ucap Kahiyang.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Global Foundation Village Bali yang telah bekerja sama dalam memberikan bantuan kursi roda adaptif tersebut.

Menurut Kahiyang, bantuan serupa sebelumnya telah disalurkan di Kota Medan.

Ia berharap kerja sama tersebut dapat terus berlanjut karena masih banyak anak penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu untuk mendukung mobilitas dan aktivitas sehari-hari.

"Kita berharap kerja sama ini terus berjalan, karena masih banyak anak-anak yang membutuhkan kursi roda adaptif agar mereka dapat beraktivitas dengan lebih mudah," ujar Kahiyang.

Sementara itu, Bupati Simalungun Anton Ahmad Saragih menyampaikan terima kasih atas perhatian dan sinergi yang dilakukan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut dengan Dinas P3AKB Kabupaten Simalungun.

Menurut Anton, bantuan kursi roda tersebut bukan hanya sekadar alat bantu bergerak, tetapi juga menjadi kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar, bermain, serta berinteraksi dengan lingkungan.

"Kalian memiliki impian yang sama, mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terbaik dan meraih masa depan yang gemilang," ucapnya.

Usai penyerahan bantuan, Kahiyang Ayu menyempatkan diri menghampiri anak-anak penyandang disabilitas yang hadir bersama orang tua mereka.

Salah satu anak yang mendapat perhatian adalah Claudya Ruth Gracia Simanjuntak, anak berusia 9 tahun yang tampak ceria saat menggunakan kursi roda barunya.

Kahiyang memberikan semangat kepada Claudya. Suasana semakin hangat ketika Claudya yang diketahui memiliki hobi bernyanyi sejak kecil memberikan kejutan dengan menyanyikan lagu berjudul "Never Enough".

Dengan suara lembut, Claudya kemudian menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kahiyang.

"Terima kasih ibu," ucap Claudya.

Pemberian bantuan kursi roda adaptif ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat kepedulian terhadap anak-anak penyandang disabilitas serta memastikan mereka mendapatkan ruang yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik.* (ad)

Menurut Bobby, nilai perjuangan tersebut perlu diwujudkan melalui program-program yang sejalan dan dapat bersinergi dengan visi serta misi pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Bersih-Bersih Program MBG! BGN Pecat 261 Pegawai, Tutup Permanen 833 SPPG, dan Larang Gunakan MinyaKita hingga Elpiji 3 Kg

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan sekaligus perkenalan kepengurusan DHD 45 yang baru. Harapan kami, setelah pelantikan nantinya, kita dapat terus menumbuhkan semangat juang '45. Kita ingin segala program DHD 45 memiliki jiwa perjuangan yang dapat dikolaborasikan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," ujar Bobby.

Dalam pertemuan tersebut, Bobby juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus DHD 45 Sumut yang telah terpilih untuk masa bakti 2026–2031.

Ia berharap kepengurusan baru dapat menghadirkan berbagai program yang mampu menumbuhkan semangat kebangsaan di tengah masyarakat, terutama generasi muda.

Bobby menilai semangat perjuangan tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga dapat menjadi nilai yang memperkuat pembangunan daerah apabila diterapkan dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Sementara itu, Ketua Umum DHD 45 Sumut Muhammad Hasyim mengatakan audiensi tersebut dilakukan untuk memperkenalkan struktur kepengurusan baru sekaligus menyampaikan sejumlah program kerja strategis yang akan dijalankan melalui kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Hasyim, menjaga semangat kemerdekaan menjadi salah satu tugas penting organisasi, terutama dalam membangun karakter generasi muda sebagai penerus bangsa.

"Di DHD 45 ini, hal utama yang perlu kita pelihara adalah jiwa dan semangat kemerdekaan '45 yang disokong oleh seluruh pemuda di Indonesia. Semangat anak muda ini perlu terus kita galakkan, terlebih Sumatera Utara saat ini dipimpin oleh sosok Gubernur yang juga mewakili generasi muda," ungkap Hasyim.

Selain membahas program kerja, pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pengurus DHD 45 Sumut untuk meminta arahan terkait rencana pelantikan kepengurusan periode 2026–2031.

Pelantikan pengurus DHD 45 Sumut dijadwalkan berlangsung sebelum puncak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

Melalui kerja sama antara DHD 45 dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, diharapkan nilai perjuangan '45 dapat terus hidup dan menjadi inspirasi dalam mendukung pembangunan serta memperkuat rasa nasionalisme masyarakat.* (ad)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah penertiban internal dengan memberhentikan ratusan pegawai yang dinilai melakukan pelanggaran disiplin.

Selain itu, BGN juga menjatuhkan sanksi penutupan permanen terhadap ratusan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran.

Baca Juga:

• Prabowo Panggil Mendiktisaintek, Pimpinan Danantara hingga Wakil Kepala BRIN ke Istana, Bahas Apa?

"Per hari ini. Tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba untuk kemudian yang melanggar, kami berikan sanksi. Hari ini, kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN," kata Sudaryono dalam konferensi pers di kantornya, Senin, 27 Juli 2026.

Ia menjelaskan, pegawai yang diberhentikan terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.

"Yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli," imbuhnya.

Menurut Sudaryono, alasan terbesar pemberhentian tersebut adalah dugaan pelanggaran disiplin.

"Pegawai non-ASN ini diberhentikan. Salah satu dan paling besar (alasannya) adalah karena adanya diduga adanya pelanggaran tidak disiplin dan lain lain," ucap dia.

Selain itu, BGN juga menemukan sembilan aparatur yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat.

Mereka terdiri atas aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan," ujar dia.

Sementara itu, sebanyak 39 pegawai lainnya dikenai sanksi disiplin ringan.

"Dan ditemukan 39 disiplin ringan, yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi, dan kami akan berikan sanksi administrasi maupun sanksi peringatan," sambungnya.

833 Dapur MBG Ditutup Permanen

Selain melakukan pembenahan terhadap pegawai, BGN juga menjatuhkan sanksi tegas kepada dapur MBG yang melanggar ketentuan operasional.

Sudaryono mengatakan sebanyak 833 dapur MBG atau SPPG di berbagai daerah telah dikenai sanksi suspend permanen.

"Yang kami suspend per hari ini yang terdiri dari 98 di wilayah 1, wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura dan wilayah 3, 424 dengan total 833 (dapur yang di-suspend)," kata Sudaryono.

Ia menegaskan, sanksi kali ini berbeda dibandingkan sebelumnya karena dapur yang disuspend tidak lagi diperbolehkan beroperasi maupun menerima pembayaran dari pemerintah.

"Dapur yang di-suspend secara permanen itu bukan kaya yang lalu, misalnya dulu kan di-suspend, tapi tetap dibayar, tapi ini sudah di-suspend, tutup, tidak dibayar," kata Sudaryono.

"Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran," tambahnya.

Larang Gunakan MinyaKita dan Elpiji 3 Kilogram

Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono juga mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG agar tidak menggunakan MinyaKita, gas elpiji subsidi 3 kilogram, maupun beras SPHP dalam proses memasak makanan program tersebut.

"Ya, tidak boleh masak untuk MBG memakai MinyaKita. Kita tidak boleh memakai gas melon tiga kilo dan tidak boleh memakai beras kita SPHP," kata Sudaryono.

Ia meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program dan melaporkan apabila menemukan pelanggaran.

"Kalau ada, misalkan awak media menemukan di sosial media, silakan dilaporkan. Dapur mana menggunakan, nanti kita akan beri surat," kata dia.

Sudaryono menegaskan, BGN tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada dapur yang tetap melanggar aturan.

"Akan kita beri teguran surat peringatan. Kalau memang ngeyel bandel kita tutup," sambungnya.

Menurut BGN, langkah penertiban tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar, menjaga kualitas layanan, serta memastikan penggunaan anggaran negara berlangsung secara akuntabel.*(kp/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjalani seluruh prosedur penahanan sesuai aturan yang berlaku selama berada di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, saat proses registrasi di Rutan KPK, Febrie tetap mengenakan rompi tahanan milik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Baca Juga:

• NgoPI Disertasi ke-63 UIN Ar-Raniry Bahas Model Restorative Policing Berbasis Maqashid al-Syari'ah untuk Anak Berhadapan dengan Hukum

Ia menjelaskan bahwa rompi yang dikenakan Febrie merupakan atribut tahanan dari Kejaksaan Agung.

"Atribut rompi tahanan dari Kejaksaan Agung," sambungnya.

Budi menegaskan, tidak ada perlakuan khusus terhadap Febrie selama menjalani masa penahanan di Rutan KPK.

Menurut dia, seluruh ketentuan yang berlaku diterapkan sama seperti kepada tahanan lainnya.

"Tidak ada perlakuan istimewa. Semua tetap sesuai standar dan prosedur pengelolaan di Rutan KPK. Hal ini juga diterapkan untuk tersangka lainnya," ujarnya.

Ia menambahkan, aturan mengenai jadwal kunjungan bagi Febrie juga mengikuti ketentuan yang berlaku di rumah tahanan KPK.

"Termasuk terkait jadwal kunjung juga sesuai jadwal di Rutan KPK," ucap dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menahan Febrie Adriansyah di Rutan KPK untuk masa penahanan awal selama 20 hari.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung Rudi Margono menjelaskan, keputusan menitipkan Febrie di Rutan KPK dilakukan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan.

Menurut Rudi, selama menjabat sebagai Jampidsus, Febrie menangani berbagai perkara besar sehingga diperlukan langkah untuk menjaga keamanan yang bersangkutan selama proses hukum berlangsung.

"Kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya terbiasa menangani kasus besar. Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan," ujar Rudi.

Selain faktor perlindungan, penempatan Febrie di Rutan KPK juga disebut bertujuan menjaga akuntabilitas dan transparansi proses hukum serta memperkuat sinergi antara Kejaksaan Agung dan KPK.

Budi Prasetyo sebelumnya juga menjelaskan bahwa penitipan tahanan antarlembaga penegak hukum merupakan mekanisme yang dimungkinkan sesuai kebutuhan penyidikan.

"Sebelumnya ada, memang ada. Hal demikian memang ketika ada kebutuhan dalam proses penyidikan itu terbuka kemungkinan. Termasuk KPK juga beberapa kali melakukan penitipan penahanan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026.

Hingga kini, proses hukum terhadap Febrie Adriansyah masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.* (km/ad)

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkap identitas enam anggota Polri yang ditangkap dalam kasus dugaan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkoba.

Mereka merupakan pejabat dan personel Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tangerang Selatan.

Baca Juga:

• NgoPI Disertasi ke-63 UIN Ar-Raniry Bahas Model Restorative Policing Berbasis Maqashid al-Syari'ah untuk Anak Berhadapan dengan Hukum

"Telah diserahkan kepada Subdit Paminal Polda Metro Jaya Polri terkait personel Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis etomidate," ungkap Eko dalam keterangannya, Senin, 27 Juli 2026.

Enam anggota Polres Tangerang Selatan yang disebut dalam perkara tersebut, yaitu:

- AKP Pardiman, Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Polres Tangerang Selatan.
- Ipda Apip Kurniawan, Panit 2 Unit 1 Satresnarkoba Polres Tangerang Selatan.
- Ipda Ndaru Wahyu Prayogo, Panit Tim Khusus (Timsus) Satresnarkoba Polres Tangerang Selatan.
- Ipda Oki Wira Pranata, Kanit 1 Satresnarkoba Polres Tangerang Selatan.
- Ipda Rudy, Panit Baya Satresnarkoba Polres Tangerang Selatan.
- Ipda Frandhika Pria Dwi Oktavianto, Katimsus Satresnarkoba Polres Tangerang Selatan.

Meski demikian, Bareskrim belum mengungkap identitas satu anggota Polda Aceh dan satu anggota Polres Tangerang Selatan lainnya yang turut diamankan dalam perkara tersebut.

Keenam anggota Polres Tangerang Selatan itu kini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan berinisial AKP P bersama enam anggotanya atas dugaan keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika.

Selain tujuh personel dari Polres Tangerang Selatan, penyidik juga menangkap seorang anggota Polda Aceh.

"Bahwa benar Tim Gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dipimpin Kombes Handik Zusen dan Kombes Kevin Leleury telah melakukan penangkapan terhadap Kasat Narkoba Polres Tangsel beserta 6 orang anggotanya dan 1 orang anggota Polda Aceh, terkait kasus peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba serta penyalahgunaan wewenang dalam Gakkum Narkoba," ucap Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso dalam keterangannya, Senin, 27 Juli 2026.

Hingga kini, Bareskrim Polri belum membeberkan kronologi penangkapan maupun peran masing-masing anggota yang diamankan.

Polisi menyatakan seluruh informasi terkait perkara tersebut akan disampaikan dalam rilis resmi setelah proses penyelidikan dan penyidikan berjalan.

"Rilis lengkap akan disampaikan lebih lanjut," ujar Eko.

Kasus ini masih dalam penanganan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Proses pemeriksaan etik dan pidana terhadap para anggota yang diduga terlibat akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (km/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat pemerintah dan pimpinan lembaga ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.

Mereka yang hadir di antaranya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Chief Technology Officer (CTO) Danantara Sigit Puji Santosa, serta Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Amarulla Octavian.

Baca Juga:

• Ferdinand: Pancingan Prabowo Sangat Jitu, Umpan Dilempar, 'Londo Ireng' Keluar Serentak

Ia mengatakan dirinya dijadwalkan menghadap Presiden pada pukul 13.00 WIB.

"Saya belum tahu nih, dipanggil jam 1 nanti kita lihat," ujar Brian.

Ia memastikan pertemuan itu tidak akan membahas mengenai Universitas Republik Indonesia (URI).

Menurutnya, kemungkinan besar rapat akan berkaitan dengan program-program strategis pemerintah.

"Ya tentunya terkait dengan program-program strategis ya," katanya.

Brian menjelaskan Presiden Prabowo selama ini menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung setiap program strategis pemerintah melalui kajian ilmiah dan penelitian.

"Karena kan Pak Presiden selalu berpesan universitas itu harus mem-back up seluruh program startegis. Nah ini nanti saya kabarin tentang apa, tapi ya saya sudah siapkan data-data bagaimana program kampus kita siap untuk mem-back up dari segi kajian, dari segi research," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Presiden menginginkan setiap kebijakan pemerintah didasarkan pada data yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Karena kan bapak Presiden ingin setiap kebijakan memerlukan data yang valid," lanjut Brian.

Selain Brian, sejumlah pejabat lain juga terlihat memasuki kompleks Istana Negara menjelang rapat dimulai.

Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian tiba tidak lama setelah Brian.

Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani, COO Danantara Dony Oskaria, dan CTO Danantara Sigit Puji Santosa juga hadir memenuhi undangan Presiden.

Saat dimintai keterangan mengenai agenda pertemuan, Rosan memilih belum memberikan penjelasan.

"Nanti saja ya," ucap Rosan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Istana Kepresidenan mengenai agenda rapat maupun keputusan yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.* (dkm/ad)

JAKARTA – Politikus Ferdinand Hutahaean menilai penggunaan istilah "londo ireng" oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan strategi untuk melihat respons berbagai pihak terhadap pernyataan tersebut.

Pandangan itu disampaikan Ferdinand melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @ferdinand_hutahaean, pada Minggu, 26 Juli 2026.

Baca Juga:

• Munas III Sukses Digelar, DPP PJS Apresiasi Dukungan Anggota dan Siap Hadapi Verifikasi Dewan Pers

"Pancingan Presiden benar-benar jitu. Masih ingat beberapa hari yang lalu pidato Pak Prabowo di Harlah PKB yang menyebutkan tentang londo ireng? Dan pancingan itu benar-benar, setelah pancing dilempar oleh Presiden... maka para londo irengnya pun serentak keluar sekarang," kata Ferdinand.

Ia bahkan mengaitkan strategi tersebut dengan metode yang dikenal dalam dunia intelijen.

"Dalam dunia intelijen, mantap pancingan Presiden ini. Beliau melempar umpan, maka londo irengnya keluar serentak."

Ferdinand kemudian menyatakan pihak-pihak yang mengkritik penggunaan istilah tersebut justru merupakan kelompok yang dimaksud.

"Siapa londo irengnya? Lihatlah semua siapa-siapa pihak—apakah itu politisi, jurnalis, LSM, pengamat—yang menyerang Presiden dengan istilah londo ireng tersebut, maka saya menyatakan merekalah londo irengnya."

Ia juga menggunakan analogi untuk menggambarkan pandangannya mengenai strategi tersebut.

"Jadi ini adalah sebuah trik mengidentifikasi, memberikan umpan supaya keluar belatungnya, dan akhirnya belatung-belatung itu pun keluar ke permukaan."

Pada bagian akhir videonya, Ferdinand kembali menegaskan bahwa menurut pandangannya strategi tersebut berhasil mengidentifikasi pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengan Presiden.

"Lihatlah siapa, mau politisi kek, mau jurnalis kek, mau pengamat kek, mau LSM yang menyerang Presiden dengan istilah londo ireng tersebut, maka menurut saya Presiden telah berhasil memancing belatungnya keluar. Keren, keren, keren."

Dalam video lain yang diunggah sebelumnya, Ferdinand meminta media, jurnalis, pengamat, hingga organisasi masyarakat sipil tidak merasa tersinggung atas pidato Presiden.

"Teman-teman media, saya pikir tidak perlu harus kebakaran jenggot, marah-marah... pidato Pak Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa di negara kita ada antek asing berkedok, berjubah, berbaju media, jurnalis, pengamat, dan LSM."

Menurut Ferdinand, Presiden tidak menuding seluruh insan pers, pengamat, maupun LSM sebagai pihak yang bekerja untuk kepentingan asing.

"Bahwa apa yang disampaikan Presiden itu fakta, benar ada. Di negara kita ini ada LSM yang dibiayai asing demi kepentingan asing. Di negara kita ini ada jurnalis yang lebih mementingkan kepentingan asing. Di negara kita ini ada pengamat yang mendukung kepentingan-kepentingan asing."

Ia kembali menegaskan bahwa pidato Presiden tidak ditujukan kepada seluruh profesi tersebut.

"Presiden tidak salah pendapatnya itu dan tidak sedang menuduh semua wartawan, semua pengamat, dan semua LSM menjadi antek asing."

Ferdinand juga mengajak masyarakat membantu mengidentifikasi pihak-pihak yang menurutnya bekerja untuk kepentingan asing.

"Sekarang kita harus membantu Presiden, membantu Indonesia ini mengidentifikasi media mana, jurnalis mana, LSM mana, pengamat mana yang menjadi antek asing yang memakan uang orang asing, memakan kepentingan dan merusak, mengacaukan Indonesia."

Ia kemudian menyebut pihak-pihak tersebut sebagai pengkhianat terhadap negara.

"Karena mereka adalah pengkhianat yang harus kita sebetulnya musuhi di negara ini."

Di akhir pernyataannya, Ferdinand kembali meminta media, jurnalis, pengamat, dan LSM tidak merasa tersinggung apabila tidak termasuk pihak yang dimaksud.

"Jadi teman-teman media, sekali lagi, wartawan, jurnalis, LSM, pengamat tidak perlu kebakaran jenggot kalau bukan Anda yang dituduh dan Anda merasa tidak memakan uang asing."

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis, 23 Juli 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo menilai masih ada pihak-pihak yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa lain dibanding kepentingan Indonesia.

Ia menggunakan istilah "londo ireng" untuk menggambarkan kelompok tersebut.

"Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng. Iya, yang ikut Belanda perang lawan kita, Londo-Londo Ireng ini sampai sekarang masih ada, hanya dia sekarang pakai baju lain kan," katanya.

Prabowo juga menyinggung media, jurnalis, pengamat, dan LSM dalam konteks tersebut.

"Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM harus kita tanya, yang gaji lu siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Cari pekerjaan susah, kita tahu kan?"

Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik.

"Kita negara demokrasi, kita tidak anti kritik, tapi kita bukan anak kecil," pungkasnya.

Pernyataan Presiden memunculkan kembali pembahasan mengenai makna historis istilah londo ireng.

Pemerhati sejarah dan budaya KRMRAP Nuky Mahendranata Adiningrat menjelaskan bahwa istilah tersebut telah dikenal sejak masa Perang Diponegoro.

"Istilah Londo Ireng itu sebetulnya muncul sudah sejak lama. Sejak Perang Diponegoro, sejak Legiun Mangkunegaran itu sudah muncul," kata KRMRAP Nuky.

Menurut dia, istilah tersebut berkembang untuk menyebut orang dari bangsa sendiri yang berpihak kepada kekuatan kolonial atau kepentingan asing.

"Kalau itu mungkin lebih ke antek asing. Dalam artian penyusup. Jadi pemberontak yang berasal dari bangsanya sendiri," katanya.

Secara etimologis, londo berarti orang Belanda, sedangkan ireng berarti hitam dalam bahasa Jawa.

Pada masa kolonial, istilah itu digunakan untuk menyebut prajurit asal Afrika Barat yang direkrut Belanda menjadi bagian dari Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda.

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah tersebut mengalami pergeseran makna dan lebih sering digunakan sebagai metafora dalam diskursus politik untuk menyebut pihak yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan asing daripada kepentingan nasional.* (tm/ad)

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan anggota PJS di berbagai daerah atas dukungan dan partisipasi dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) III PJS.

Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba bersama Sekretaris Jenderal Rikky Fermana dan Bendahara Umum Sofyan melalui rilis resmi yang dikirimkan kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PJS se-Indonesia pada Senin, 27 Juli 2026.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Hadiri Penahbisan Pendeta HKBP, Tekankan Pentingnya Kerukunan Umat Beragama

Menurut mereka, keberhasilan penyelenggaraan Munas merupakan hasil kerja bersama seluruh pengurus dan anggota PJS dari berbagai daerah di Indonesia.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Ketua DPD, DPC, pengurus, dan anggota PJS yang telah hadir, memberikan dukungan, serta berpartisipasi aktif sehingga seluruh rangkaian Munas III dapat berjalan dengan baik dan sukses," tulis Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana.

Mereka menyatakan amanah yang kembali diberikan untuk memimpin DPP PJS merupakan tanggung jawab besar yang akan dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, dan semangat pengabdian demi kemajuan organisasi.

Selain pelaksanaan Munas yang dinilai berjalan sukses, DPP PJS juga menyampaikan bahwa organisasi telah menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai calon konstituen Dewan Pers.

Menurut Mahmud dan Rikky, langkah tersebut menjadi salah satu capaian penting dalam perjalanan organisasi dan merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran PJS di tingkat pusat maupun daerah yang telah melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan kelembagaan.

"Ini bukan hanya keberhasilan pengurus pusat, tetapi prestasi seluruh keluarga besar PJS. Kita patut bersyukur karena cita-cita besar organisasi mulai terwujud melalui kebersamaan dan semangat gotong royong," ungkapnya.

Meski demikian, keduanya menegaskan bahwa proses yang harus dijalani organisasi belum berakhir.

PJS masih akan menghadapi tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagai bagian dari proses menjadi konstituen Dewan Pers.

Karena itu, seluruh DPD dan DPC diminta segera memperkuat administrasi organisasi, melengkapi legalitas, memastikan sekretariat aktif, serta membangun kepengurusan yang solid dan profesional.

Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana juga mengajak seluruh keluarga besar PJS untuk terus menjaga kekompakan, mempererat komunikasi, dan memperkuat persatuan sebagai modal utama dalam membangun organisasi profesi wartawan siber yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

"Mari kita lanjutkan sejarah yang telah kita mulai ini dengan kerja nyata, semangat baru, dan keyakinan bahwa kebersamaan adalah kekuatan terbesar PJS. Bersama, kita songsong masa depan organisasi yang lebih baik demi kemajuan pers Indonesia," tutup mereka.* (ad)