Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea membenarkan kabar duka tersebut. Ia menyebut Tri Wibowo meninggal dunia akibat pendarahan pascaoperasi.

Baca Juga:

• Pengedar Narkoba di Aceh Timur Tewas Saat Kabur dari Polisi, Terjatuh ke Lereng Kebun Sawit

Peristiwa penyiraman air keras itu terjadi saat korban hendak menunaikan salat Subuh di kawasan Perumahan Bumi Sani Permai, Desa Setiamekar, Tambun Selatan, pada Senin (30/3/2026) dini hari.

Polres Metro Bekasi telah menangkap tiga orang pelaku berinisial PBU (29), MS (28), dan SR (23). Polisi menyebut aksi tersebut dipicu dendam pribadi pelaku utama, PBU, yang telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu.

Kapolres Metro Bekasi menyampaikan, PBU menyimpan sakit hati terhadap korban sejak 2018, saat keduanya tinggal berdekatan. Konflik berlanjut pada 2019 terkait persoalan lingkungan, hingga kembali memanas pada 2025 yang membuat pelaku merasa tersinggung.

Hingga kini, ketiga pelaku telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.*

(in/dh)

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG dibuka naik 0,41 persen ke level 7.158,51. Tak lama setelah pembukaan, indeks kembali melanjutkan penguatan hingga 0,84 persen ke posisi 7.189.

Baca Juga:

• IHSG Anjlok 6,61 Persen Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut Hampir Rp900 Triliun

Sejumlah indeks sektoral juga turut menguat, di antaranya sektor energi, konsumer siklikal, industri, infrastruktur, properti, transportasi, keuangan, bahan baku, dan teknologi. Sementara itu, sektor konsumer non-siklikal dan kesehatan tercatat melemah pada awal perdagangan.

Adapun indeks unggulan turut bergerak positif. LQ45 naik 0,60 persen ke level 694, indeks JII menguat 1,03 persen ke 487, MNC36 naik 0,37 persen ke 301, serta IDX30 menguat 0,29 persen ke 383.

Di jajaran saham top gainers, tercatat PT Insight Investment Management Tbk (XILV), PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP), dan PT Berlina Tbk (BRNA) mencatat penguatan signifikan di awal perdagangan.

Sementara itu, saham yang masuk top losers antara lain PT Harapan Duta Pertiwi Tbk (HOPE), PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI), serta PT Ciptadana Asset Management Tbk (XPLQ).

Penguatan IHSG di awal pekan ini mencerminkan optimisme pelaku pasar terhadap pergerakan saham di bursa domestik, meski sejumlah sektor masih mengalami tekanan.*

(in/dh)

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta pemerintah pusat bersama pemerintah daerah segera melakukan sweeping dan audit untuk memastikan seluruh daycare memenuhi standar perizinan dan perlindungan anak.

Baca Juga:

• Fakta di Sidang dr Ratna: AV Blok Butuh Pacemaker, RS Tipe C Tak Punya

Singgih menilai kasus Little Aresha bukan sekadar pelanggaran hukum individu, melainkan mencerminkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan lembaga pengasuhan anak. Ia menyebut banyak daycare beroperasi tanpa pengawasan ketat dari pemerintah daerah maupun instansi terkait.

Menurutnya, standar operasional prosedur (SOP) sebenarnya sudah tersedia, namun lemahnya pengawasan membuat aturan tersebut tidak berjalan efektif di lapangan.

"Daycare seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak. Namun dalam kasus ini justru terjadi dugaan kekerasan dan penelantaran yang menimbulkan trauma mendalam," tegasnya.

Selain itu, Singgih juga menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian antara fasilitas yang dijanjikan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Hal ini dinilai sebagai bentuk potensi penipuan terhadap orang tua sebagai pengguna layanan.

Ia menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Aparat penegak hukum diminta mengusut tuntas hingga ke akar permasalahan, termasuk kemungkinan adanya kelalaian sistematis dari pengelola.

"Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian dan pembiaran. Kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan dan konstitusi," ujarnya.

Singgih juga mendorong penguatan regulasi lintas kementerian, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), termasuk mekanisme pelaporan cepat bagi orang tua.

Diberitakan sebelumnya, polisi menggerebek daycare Little Aresha pada Jumat (24/4/2026) dan menemukan puluhan anak dalam kondisi memprihatinkan. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 13 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pengelola yayasan dan pengasuh.

Hingga kini, kasus tersebut masih dalam pendalaman pihak kepolisian dengan jumlah korban terdata mencapai 53 anak.*

(d/dh)

Berdasarkan data resmi dari laman Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp 2.809.000 per gram, turun Rp 16.000 dibandingkan posisi sebelumnya yang berada di Rp 2.825.000 per gram.

Baca Juga:

• Tak Bergerak, Harga Emas Antam Hari Ini Masih di Level Rp 2,8 Juta per Gram

Buyback sendiri merupakan harga yang diterima pemilik emas ketika menjual kembali emas batangan ke PT Antam Tbk.

Emas Antam tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, yang memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam berinvestasi sesuai kemampuan finansial.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

0,5 gram: Rp 1.454.500
1 gram: Rp 2.809.000
2 gram: Rp 5.558.000
3 gram: Rp 8.312.000
5 gram: Rp 13.820.000
10 gram: Rp 27.585.000
25 gram: Rp 68.837.000
50 gram: Rp 137.595.000
100 gram: Rp 275.112.000
250 gram: Rp 687.515.000
500 gram: Rp 1.374.820.000
1.000 gram: Rp 2.749.600.000

Penurunan harga emas ini dipengaruhi oleh pergerakan harga emas dunia yang cenderung berfluktuasi, serta sentimen pasar global terhadap kebijakan ekonomi dan suku bunga.

Dalam ketentuan perpajakan, pembelian emas Antam dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP. Sementara untuk transaksi buyback di atas Rp 10 juta, dikenakan pajak 1,5 persen untuk NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

Harga emas Antam biasanya diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB mengikuti pergerakan harga emas dunia.*

(k/dh)

Pengamat hukum Fajar Trio menyoroti pernyataan konten kreator Ferry Irwandi yang dianggap membangun opini sepihak. Ia menegaskan, dalam perkara pidana, kebenaran hukum hanya dapat ditentukan melalui fakta yang terungkap di persidangan, bukan dari opini di media sosial.

Baca Juga:

• Pelaku Penembakan di Acara Gedung Putih Ditangkap, Trump Sempat Dievakuasi oleh Secret Service

Menurutnya, narasi yang tidak komprehensif berpotensi menyesatkan publik, terlebih jika hanya bersumber dari pihak terdakwa atau penasihat hukum. Ia menilai, untuk membangun analisis yang objektif, seharusnya mengikuti proses persidangan secara utuh, mulai dari keterangan saksi hingga pembuktian dokumen.

Fajar juga menjelaskan, dalam fakta persidangan terungkap alasan mengapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu karena tidak ditemukan unsur mens rea atau niat jahat.

"PPK justru menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan dana saat masih berstatus saksi. Dalam hukum pidana, aspek niat batin sangat menentukan," jelasnya.

Ia menambahkan, penerapan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak bisa dilepaskan dari pembuktian unsur perbuatan melawan hukum secara materil. Tanpa adanya niat jahat, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena kesalahan administratif.

Sementara itu, pengamat media sosial Tuhu Nugraha mengingatkan masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi di ruang digital. Ia menekankan pentingnya membedakan antara opini, kritik, dan fakta hukum.

"Masyarakat perlu cek berbagai sumber dan memahami konteks hukum. Jangan sampai opini di media sosial menggantikan proses pembuktian di pengadilan," ujarnya.

Tuhu juga menyoroti belum adanya kerangka etik yang jelas dalam membahas perkara hukum di media sosial. Menurutnya, figur publik dengan jangkauan luas memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat, sehingga harus lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (Peratin) Kamilov Sagala. Ia menilai narasi yang berkembang di media sosial kerap dimanfaatkan untuk kepentingan popularitas, terutama dalam kasus yang tengah menjadi sorotan publik.

"Pandangan yang disampaikan di media sosial merupakan sudut pandang personal. Publik harus tetap menjadikan proses hukum sebagai rujukan utama," tegasnya.

Para pengamat sepakat, kritik terhadap proses hukum sah dilakukan. Namun, kritik tersebut harus berbasis data dan fakta persidangan yang utuh, bukan sekadar opini yang berpotensi menggiring persepsi publik.*

(dw/dh)

"Saya pikir putusan itu sesuai dengan apa yang saya harapkan," kata Fadli Zon kepada wartawan di Beijing, Minggu (26/4/2026).

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Didominasi Berawan, Jakarta Selatan Berpotensi Hujan Ringan

Majelis hakim menilai objek sengketa berupa pernyataan Fadli Zon tidak memenuhi unsur sebagai keputusan tata usaha negara karena tidak menimbulkan akibat hukum yang konkret, individual, dan final.

Fadli Zon menegaskan pandangannya bahwa tidak terdapat bukti hukum yang mendukung adanya pemerkosaan massal yang terstruktur pada kerusuhan Tragedi Mei 1998.

"Kalau ada perkosaan mungkin saja terjadi, tapi bukan state actor, bukan sistematis," ujarnya.

Ia juga menyebut pandangannya didasarkan pada kajian, termasuk laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), yang menurutnya tidak memiliki bukti kuat terkait peristiwa tersebut.

Fadli menegaskan pernyataannya tidak berkaitan dengan penyusunan ulang buku sejarah oleh Kementerian Kebudayaan. Ia menyebut pernyataan tersebut disampaikan dalam forum publik dan telah dijelaskan di DPR.

"Tidak ada kaitannya dengan buku sejarah. Itu sudah saya jelaskan secara gamblang," katanya.

Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas sebelumnya menggugat Fadli Zon ke PTUN Jakarta pada 11 September 2025. Gugatan diajukan karena menilai pernyataan tersebut menyangkal fakta pemerkosaan massal serta mendelegitimasi kerja TGPF.

Koalisi juga menilai pernyataan itu melampaui kewenangan Menteri Kebudayaan dan bertentangan dengan sejumlah peraturan, termasuk undang-undang terkait hak asasi manusia.

Pengacara publik dari LBH Jakarta, Daniel Winarta, menyatakan pihaknya akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.*

(an/dh)

Dalam persidangan yang digelar di ruang Tirta, Kamis (23/4/2026), dua saksi ahli menegaskan bahwa penanganan pasien bukan semata tanggung jawab individu dokter, melainkan hasil kerja kolektif dalam sistem yang kompleks.

Baca Juga:

• Sidang Pembunuhan Kacab Bank Masuk Tahap Saksi, 3 Terdakwa Hadapi Dakwaan Berlapis

"Tidak bisa satu kasus ditimpakan ke satu individu. Ini sistem yang saling terkait," ujarnya di hadapan majelis hakim.

Dalam kasus ini, perhatian tertuju pada kondisi atrioventricular block atau AV blok yang dialami pasien. Secara medis, kondisi tersebut membutuhkan tindakan definitif berupa pemasangan pacemaker jantung untuk mencegah risiko fatal.

Namun, rumah sakit tipe C tempat pasien dirawat disebut tidak memiliki fasilitas pemasangan alat tersebut. Kondisi ini membuat penanganan medis menjadi terbatas.

Dalam situasi tersebut, dokter hanya dapat melakukan stabilisasi kondisi pasien, memberikan penanganan awal, serta menyiapkan proses rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap.

Keterangan ahli menyebutkan, tindakan yang dilakukan dr Ratna hingga tahap perawatan di PICU masih berada dalam koridor prosedur medis yang tepat sebagai penanganan awal.

Persidangan ini kemudian mengarah pada persoalan yang lebih luas, yakni keterbatasan fasilitas kesehatan yang berdampak langsung terhadap pelayanan medis di lapangan.

Standar operasional prosedur (SOP) dinilai tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam kasus AV blok, ketersediaan alat seperti pacemaker menjadi faktor penentu utama keselamatan pasien.

Fakta tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab dalam kasus medis, terutama ketika keterbatasan sistem turut memengaruhi hasil pelayanan.

Sidang ini pun menjadi sorotan karena tidak hanya membahas tindakan individu tenaga medis, tetapi juga menyingkap persoalan struktural dalam sistem layanan kesehatan.*

(dh)

Oleh: Panca Soekarno

DEMOKRASI sering dipandang sebagai ruang kebebasan yang mencakup kebebasan berpendapat berpartisipasi dan mengoreksi kekuasaan Dalam kerangka ini rakyat ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sementara negara berkewajiban melindungi hak hak tersebut Namun dalam kenyataannya demokrasi kerap berjalan tanpa fondasi yang paling mendasar yaitu penegakan hukum yang adil dan konsisten.

Baca Juga:

• Yusril: Kritik Tajam Akademisi Justru Bantu Pemerintah

Masalah menjadi lebih serius ketika politik kekuasaan merambah terlalu dalam ke wilayah penegakan hukum. Di sinilah distorsi mulai terjadi. Hukum tidak lagi berdiri sebagai instrumen keadilan, melainkan diperalat sebagai alat legitimasi kekuasaan.

Intervensi politik, baik terselubung maupun terang-terangan dipastikan mampu membelokkan arah penegakan hukum, dari tahap penyelidikan hingga putusan akhir. Independensi hukum terkikis, dan yang tersisa hanyalah wajah hukum yang selektif dan oportunistik.
Kondisi ini melahirkan praktik yang berbahaya: hukum bisa dinegosiasikan, keadilan bisa ditawar.

Kita melihat fenomena klasik yang terus berulang menjadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketika hukum hanya tegas kepada yang lemah namun lunak terhadap yang berkuasa, maka sesungguhnya yang runtuh bukan hanya keadilan, tetapi juga legitimasi demokrasi itu sendiri. Kepercayaan publik tergerus, dan hukum tidak lagi dipandang sebagai pelindung, melainkan sebagai alat tekanan politik.

Padahal, demokrasi yang sehat tidak berhenti pada prosedur elektoral atau kebebasan berbicara. Demokrasi mensyaratkan adanya supremasi hukum yang tidak bisa ditawar sehingga di mana setiap warga negara, tanpa kecuali, tunduk pada aturan yang sama. Dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945, prinsip rule of law secara tegas menempatkan hukum di atas segala bentuk kekuasaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya: hukum kerap berada di bawah bayang-bayang politik.

Ketika kekuasaan lebih dominan daripada hukum, maka keadilan menjadi relatif—ditentukan oleh kepentingan, bukan oleh kebenaran. Praktik kriminalisasi, tebang pilih, hingga intervensi terhadap lembaga peradilan bukan lagi anomali, melainkan gejala sistemik. Ini adalah tanda bahwa hukum belum sepenuhnya merdeka dari cengkeraman politik kekuasaan.

Lebih jauh lagi, kegagalan menegakkan hukum secara konsisten menciptakan paradoks dalam demokrasi. Kebebasan yang seharusnya dilindungi justru terhalang oleh kekuatan yang lebih dominan, baik dari kekuasaan politik, ekonomi, maupun oligarki kepentingan. Demokrasi berubah menjadi arena yang timpang, di mana yang kuat semakin menguat, sementara yang lemah semakin kehilangan ruang.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka demokrasi tidak hanya melemah, selayaknya ia berpotensi mengalami kemunduran. Demokrasi tanpa hukum yang kuat adalah demokrasi yang mudah dimanipulasi, mudah dibajak, dan pada akhirnya kehilangan arah. Ia tidak lagi menjadi jalan menuju keadilan sosial, melainkan sekadar mekanisme formal yang dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan.

Karena itu, memperkuat demokrasi tidak cukup hanya dengan memperluas kebebasan atau meningkatkan partisipasi politik. Yang jauh lebih mendesak adalah mengembalikan kedaulatan hukum di atas kekuasaan. Penegakan hukum harus benar-benar independen, bebas dari intervensi politik, dan dijalankan dengan prinsip keadilan yang universal.

Reformasi hukum tidak boleh berhenti pada tataran wacana. Ia harus diwujudkan secara konkret dan jelas melalui pembenahan regulasi, penguatan kelembagaan, serta pembangunan integritas aparat penegak hukum yang tidak tunduk pada tekanan kekuasaan. Tanpa itu, hukum akan terus menjadi alat, bukan penyeimbang kekuasaan.

Di sisi lain, kontrol publik menjadi benteng terakhir demokrasi. Masyarakat sipil, media, dan kalangan akademisi harus tetap kritis dan aktif mengawasi jalannya kekuasaan. Tanpa tekanan publik yang kuat, intervensi politik terhadap hukum akan terus berlangsung dan semakin mengakar.

Pada akhirnya, demokrasi yang sejati bukanlah demokrasi yang sekadar memberi ruang kebebasan, tetapi yang mampu menjamin keadilan secara nyata. Dan keadilan hanya dapat berdiri jika hukum benar-benar berdaulat dan tidak tunduk pada kekuasaan, tidak bisa dinegosiasikan, dan tidak diperalat untuk kepentingan politik.

Tanpa itu, demokrasi hanyalah kebebasan yang semu akan menjadi rapuh, mudah runtuh, dan perlahan menjauh dari cita-cita keadilan sosial yang seharusnya menjadi tujuan utama bernegara.

*)Penulis adalah Penggiat Media Online dan Pemerhati Isu Demokrasi

narkoba-polrestabes-medan/" target="_blank">Tim Satresnarkoba Polrestabes Medan kembali melakukan penggerebekan pada Sabtu (25/4/2026) di dua titik, yakni Gang Nusa Indah dan Gang Pisang, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Baca Juga:

• Pengedar Narkoba di Aceh Timur Tewas Saat Kabur dari Polisi, Terjatuh ke Lereng Kebun Sawit

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Rafli Yusuf Nugraha, mengatakan dari tangan para pelaku disita sejumlah barang bukti berupa 10 paket sabu dengan berat total 10,59 gram.

"Selain sabu, turut diamankan ganja kering, timbangan elektrik, alat hisap, uang hasil penjualan, dan puluhan plastik klip," ujar Rafli, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, kawasan tersebut sebenarnya sudah beberapa kali dibersihkan aparat dan terus dalam pemantauan. Namun, aktivitas peredaran narkoba kembali muncul di lokasi yang sama.

"Kawasan ini sudah pernah kita bersihkan, tapi aktivitas itu muncul lagi. Kita tindak tegas lagi," tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, polisi tidak hanya melakukan penangkapan, tetapi juga melakukan tindakan pencegahan dengan meratakan dan membakar lapak-lapak yang digunakan pelaku di bantaran rel.

Rafli menegaskan, pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku narkoba dan akan terus melakukan penindakan tegas.

"Kami hadir untuk memastikan generasi muda terbebas dari narkoba. Siapa pun yang terlibat akan kami tindak tegas," ujarnya.*

(mi/dh)

PALEMBANG – Kabupaten Batu Bara kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional. Pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar di Palembang, daerah ini berhasil meraih Juara III Kategori Creative Financing.

Penghargaan ini menjadi bukti pengakuan atas keberhasilan Pemkab Batu Bara dalam menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Acara bergengsi tersebut diikuti oleh berbagai daerah dari seluruh Indonesia yang memiliki kinerja unggul dan inovatif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara, Mei Lindawati Suryanti Lubis, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran pemerintahan dalam menggali potensi pendapatan serta menerapkan skema keuangan yang kreatif.

"Atas capaian ini, kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja dan menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga menerima insentif fiskal sebesar Rp1 miliar dari Kementerian Dalam Negeri. Dana tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung berbagai program pembangunan strategis ke depannya.

Prestasi ini menegaskan komitmen Pemkab Batu Bara dalam menerapkan tata kelola keuangan yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus berkarya demi mewujudkan daerah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.*

Baca Juga:

• Sumut Juara Creative Financing di Ajang Kemendagri 2026, Ini Daftar Lengkap Pemenang Pemda Berprestasi

Berdasarkan data perdagangan, harga minyak mentah Brent naik lebih dari 2% ke level US$ 107,89 per barel. Sementara itu, minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) milik Amerika Serikat juga menguat lebih dari 2% menjadi US$ 96,63 per barel.

Baca Juga:

• Pelaku Penembakan di Acara Gedung Putih Ditangkap, Trump Sempat Dievakuasi oleh Secret Service

Utusan yang dijadwalkan berangkat, yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner, dipastikan tidak jadi menghadiri perundingan tersebut.

"Terlalu banyak waktu terbuang untuk perjalanan, terlalu banyak pekerjaan," tulis Trump melalui media sosial Truth Social,dikutip dari CNBC, Senin (27/4/2026).

Trump juga menyebut kondisi internal kepemimpinan Iran tengah mengalami ketegangan dan kebingungan, sehingga negosiasi dinilai belum memungkinkan untuk dilanjutkan.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sempat melakukan kunjungan ke Islamabad. Namun, tidak ada pertemuan resmi dengan pihak Amerika Serikat.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei menegaskan bahwa tidak ada agenda pertemuan antara kedua negara dalam waktu dekat.

Ketegangan juga meningkat di jalur laut strategis, setelah Garda Revolusi Iran dilaporkan menghadang dua kapal kargo di sekitar Selat Hormuz—jalur vital distribusi energi global.

Kondisi ini memicu kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan minyak dunia, sehingga mendorong lonjakan harga dalam waktu singkat.*

(d/dh)

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan informasi tersebut tidak benar.

Baca Juga:

• BGN Bongkar Alasan Klasik Pelanggaran Dapur MBG, Banyak Pengelola Mengaku Tidak Tahu SOP

Ia menjelaskan, makanan MBG diberikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukasirna 02 Leles pada 14 April 2026 dan langsung dikonsumsi pada hari yang sama. Menu yang disajikan terdiri dari mie kecap, telur dadar, susu, dan buah.

Namun, pada malam hari hingga keesokan paginya, orang tua balita diketahui memberikan tambahan makanan di luar program MBG, berupa apel dan susu formula.

"Gejala baru muncul dua hari kemudian, yaitu pada 16 April 2026, saat anak mulai mengalami muntah dan diare," jelasnya.

Menurut Nanik, dari total 2.174 penerima manfaat MBG pada hari tersebut, tidak ada laporan gangguan kesehatan serupa. Hal ini menjadi indikator bahwa makanan yang disalurkan dalam kondisi aman dan layak konsumsi.

BGN juga menyebut, pada 15 April 2026 balita tersebut tidak lagi mengonsumsi makanan dari program MBG karena menolak makan.

Pihak keluarga pun memastikan bahwa kematian anak tersebut tidak berkaitan dengan program pemerintah tersebut.

"Saya orang tua dari Abdul Bais menyatakan kematian anak saya ini murni karena sakit. Tidak ada hubungannya dengan dapur MBG," ujar ayah korban.

Meski demikian, BGN tetap menyampaikan duka cita atas meninggalnya balita tersebut dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

"Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya," kata Nanik.*

(k/dh)

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Komandan UNIFIL, Diodato Abagnara, di Beirut, Senin (27/4/2026).

Baca Juga:

• Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan Pasukan UNIFIL

Ia menegaskan, seluruh pasukan perdamaian akan terus melanjutkan misi dengan semangat yang sama sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum.

"Kami akan tetap teguh, bersatu, dan waspada. Kamu akan selalu kami kenang dalam setiap langkah tugas kami," tambahnya.

UNIFIL menyebut, Rico meninggalkan seorang istri dan anak laki-laki yang masih kecil. Ia baru menjalani penugasan di Lebanon sejak April 2025, yang merupakan misi luar negeri pertamanya.

Upacara penghormatan turut dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Lebanon Dicky Komar, perwakilan militer Lebanon, serta jajaran kontingen Indonesia.

Diketahui, Kopda Rico Pramudia (31) gugur setelah mengalami luka berat akibat ledakan artileri tank Israel di dekat wilayah Adchit Al Qusayr. Ia sempat menjalani perawatan intensif selama hampir satu bulan di rumah sakit di Beirut sebelum dinyatakan meninggal dunia.

Dalam sebulan terakhir, Indonesia tercatat telah kehilangan empat prajurit TNI yang bertugas dalam misi UNIFIL di Lebanon selatan.

Sebelumnya, prajurit TNI lainnya yang gugur adalah Farizal Rhomadhon akibat serangan artileri pada 29 Maret. Kemudian disusul gugurnya Zulmi Aditya Iskandar dan Muhammad Nur Ikhwan pada 30 Maret saat konvoi pasukan diserang.

Serangkaian insiden tersebut juga menyebabkan sedikitnya tujuh prajurit TNI mengalami luka-luka.

Eskalasi konflik di Lebanon selatan dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya menelan korban dari Indonesia, namun juga dari negara lain, termasuk prajurit perdamaian asal Prancis.*

(in/dh)

Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Arin Fauzam, mengatakan sidang akan digelar pada pagi hari dengan fokus utama pada pemeriksaan saksi untuk mengungkap fakta-fakta hukum dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Mahfud MD Bela Saiful Mujani soal Dugaan Makar, Pertanyakan Unsur Penghasutan: “Di Mana Makarnya?”

Dalam perkara ini, tiga terdakwa yakni Serka MN, Kopda FH, dan Serka FY didakwa terlibat dalam rangkaian penculikan yang berujung pada pembunuhan korban.

Sebanyak 17 saksi telah disiapkan untuk dihadirkan dalam persidangan, dengan pemanggilan dilakukan secara bertahap guna menjaga efektivitas jalannya sidang.

"Rencananya tujuh saksi yang diperiksa hari ini, namun kehadiran masih menunggu," katanya.

Sidang dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB di ruang sidang utama.

Sebelumnya, majelis hakim yang dipimpin Fredy Ferdian Isnartanto telah menolak seluruh nota keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh para terdakwa dan tim penasihat hukum.

Dalam putusan sela, hakim menyatakan keberatan tersebut tidak berdasar secara hukum dan sidang harus dilanjutkan sesuai ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer.

Oditur militer mengajukan dakwaan berlapis terhadap para terdakwa, dengan dakwaan utama Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Selain itu, terdapat dakwaan subsider Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta Pasal 351 ayat 3 KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Para terdakwa juga dikenakan dakwaan alternatif Pasal 333 ayat 3 KUHP tentang perampasan kemerdekaan yang menyebabkan kematian, serta dakwaan kumulatif Pasal 181 KUHP terkait dugaan menyembunyikan mayat.

Kasus ini menjadi sorotan karena diduga melibatkan tindakan terencana, mulai dari penculikan hingga upaya menghilangkan jejak setelah korban meninggal dunia.*

(mt/dh)

Permintaan itu disampaikan Komisioner KPAI Diyah Puspitarini usai penetapan 13 orang tersangka oleh pihak kepolisian dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

• Cuaca DIY Berpotensi Hujan Petir di Kulon Progo, Sleman Diguyur Hujan Sedang

KPAI juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan daycare di Kota Yogyakarta, termasuk pendataan izin operasional serta pembinaan terhadap pengelola.

Menurut Diyah, banyak daycare bermasalah beroperasi tanpa izin dan lebih berorientasi bisnis tanpa memperhatikan standar perlindungan anak.

"Biasanya daycare seperti ini tidak mengindahkan aturan, bahkan tidak memiliki izin dari dinas terkait maupun pemerintah daerah," katanya.

Ia menilai kasus di Little Aresha memiliki indikasi sistematis. Dugaan perlakuan kekerasan disebut dilakukan secara berulang dan melibatkan sejumlah pengasuh.

"Ada indikasi seperti SOP, di mana anak-anak pada jam tertentu mendapat perlakuan tidak manusiawi, seperti diikat, dan orang tua tidak boleh melihat langsung," jelasnya.

Kasus ini terungkap setelah polisi melakukan penggerebekan di lokasi daycare yang berada di wilayah Umbulharjo. Saat itu, petugas menemukan sejumlah anak dalam kondisi terikat.

Polisi kemudian mengamankan 30 orang untuk pemeriksaan intensif. Dari hasil penyelidikan, sebanyak 13 orang ditetapkan sebagai tersangka, mulai dari pimpinan yayasan hingga pengasuh.

Kapolresta Yogyakarta Eva Guna Pandia menyebut jumlah korban yang terdata mencapai 53 anak, sebagian besar berusia di bawah dua tahun.

"Setelah gelar perkara, kami menetapkan 13 orang sebagai tersangka," ujarnya.

Hingga kini, motif para pelaku masih dalam pendalaman pihak kepolisian. Sementara itu, KPAI menekankan pentingnya perlindungan maksimal terhadap korban serta pembenahan sistem pengawasan daycare agar kasus serupa tidak terulang.*

(d/dh)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, pembangunan perkeretaapian selama ini belum maksimal akibat kesenjangan investasi dibandingkan sektor infrastruktur lainnya, khususnya jalan.

Baca Juga:

• 147 Calon Haji Labusel Ditepungtawari, Pemkab Gelar Upah-Upah Jelang Berangkat ke Tanah Suci

Menurutnya, pengembangan jaringan tersebut mencakup pembangunan jalur baru maupun reaktivasi jalur lama yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Namun demikian, AHY menegaskan kebutuhan anggaran yang besar tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diperlukan skema pembiayaan kreatif serta kolaborasi dengan pihak swasta.

"Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Harus ada creative financing dan keterlibatan berbagai pihak," katanya.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dinilai penting dalam mendukung pengembangan transportasi publik melalui alokasi anggaran yang lebih proporsional.

AHY menilai, meskipun pendapatan daerah dari sektor transportasi cukup besar, namun belanja untuk transportasi publik masih tergolong rendah.

Dalam rencana pengembangan ke depan, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa, seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Langkah ini dinilai strategis untuk menekan biaya logistik, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat konektivitas nasional.

Di Sumatera, fokus pengembangan diarahkan pada penguatan jaringan yang sudah ada serta perluasan jalur baru. Sementara di Sulawesi, pemerintah akan mengintegrasikan jaringan kereta dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.

Adapun di Kalimantan, pembangunan akan dimulai dari nol karena hingga kini belum terdapat jaringan kereta api.

"Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik," jelas AHY.*

(d/dh)

Ahli Penginderaan Jauh Satelit dari IPB University, Jonson Lumban Gaol, menyebut penurunan muka air berpotensi mencapai 2 meter saat puncak musim kemarau.

Baca Juga:

• Cegah Kecelakaan Mudik 2026, Kemnaker Periksa Kesehatan dan Kelelahan Pengemudi di 6 Kota

"Kombinasi ini dapat memicu musim kering berkepanjangan di kawasan Danau Toba yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan berpotensi menyebabkan kematian massal ikan," ujarnya, dikutipSenin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, penurunan muka air bukan menjadi penyebab langsung kematian ikan, melainkan faktor pemicu terjadinya pencampuran massa air saat cuaca ekstrem dan angin kencang.

Dalam kondisi perairan dangkal, angin kencang dapat mengaduk sedimen limbah organik di dasar danau hingga naik ke permukaan. Kondisi ini dapat menyumbat insang ikan dan menurunkan kadar oksigen terlarut secara drastis.

"Air dari lapisan bawah yang miskin oksigen naik ke atas, menyebabkan ikan di KJA mati," jelasnya.

Selain itu, penumpukan limbah organik dan rumah tangga juga memperparah kondisi. Jika kadar oksigen menurun, proses penguraian berubah menjadi anaerobik dan menghasilkan gas beracun seperti hidrogen sulfida dan metana.

Kombinasi rendahnya oksigen, meningkatnya gas beracun, serta tingginya kekeruhan air disebut menjadi penyebab utama kematian massal ikan di Danau Toba.

Fenomena serupa sebelumnya pernah terjadi pada 2016, saat ribuan ton ikan mati akibat penurunan muka air hingga 2 meter. Kejadian tersebut kembali berulang pada 2018, 2020, dan 2023 meski dalam skala lebih kecil.

Menghadapi kondisi ini, Jonson mengimbau para nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat muncul tanda-tanda cuaca ekstrem seperti angin kencang dan perubahan warna air menjadi keruh.

Ia juga menyarankan agar keramba jaring apung dipindahkan jika kondisi perairan mulai tidak stabil.

Di sisi lain, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan diminta untuk lebih proaktif dalam menghadirkan sistem peringatan dini yang akurat dan cepat guna meminimalkan dampak kerugian.*

(d/dh)

Manajemen perusahaan menyampaikan bahwa sosialisasi kebijakan PHK telah dilakukan pada 23 hingga 24 April 2026. Sementara itu, kebijakan tersebut akan mulai berlaku efektif pada 12 Mei 2026.

Baca Juga:

• KUR Mandiri 2026 Tawarkan Pinjaman hingga Rp100 Juta, Ini Syarat dan Cara Pengajuannya

Penghentian operasional ini berkaitan langsung dengan pencabutan PBPH yang menjadi dasar utama kegiatan perusahaan dalam pemanfaatan hutan.

"Pemutusan hubungan kerja dilakukan sebagai akibat dari pencabutan PBPH yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal perseroan," lanjut manajemen.

Selain berdampak pada tenaga kerja, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan risiko hukum, termasuk kemungkinan gugatan atau perselisihan hubungan industrial dari karyawan terdampak.

Tekanan terhadap perusahaan sebenarnya telah terjadi sejak akhir 2025. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menangguhkan akses penatausahaan hasil hutan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memerintahkan penghentian penebangan dan pengangkutan kayu eucalyptus melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Desember 2025, menyusul bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah.

Dampak kebijakan tersebut membuat pasokan bahan baku terhenti dan sistem penatausahaan hasil hutan tidak berjalan.

Meski operasional utama dihentikan, perusahaan tetap menjalankan aktivitas terbatas seperti perawatan aset dan tanaman guna menjaga kesiapan operasional.

Dari sisi keuangan, kondisi ini berpotensi menyebabkan penundaan pendapatan. Selain itu, dampak juga dirasakan oleh rantai pasok, termasuk pemasok, kontraktor, pelaku UMKM, hingga sektor transportasi yang bergantung pada aktivitas perusahaan.

Manajemen menyatakan akan melakukan mitigasi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengurangi dampak lanjutan dari penghentian operasional ini.*

(k/dh)

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang, didampingi Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro, serta dihadiri sejumlah unsur Forkopimda, DPRD, tokoh agama, hingga perwakilan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Pemerintah Percepat Proyek Kereta Api Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Jadi Prioritas Nasional

Wakil Bupati Syahdian menyampaikan bahwa kesempatan menunaikan ibadah haji merupakan anugerah yang tidak semua orang dapatkan, mengingat keterbatasan kuota setiap tahunnya.

"Atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah, kami mengucapkan selamat kepada seluruh jamaah calon haji. Ini merupakan rahmat dan kesempatan yang patut disyukuri," ujarnya.

Ia juga mengingatkan jamaah untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, serta menyiapkan diri secara ikhlas selama menjalankan ibadah.

Sementara itu, Bupati Fery Sahputra Simatupang berpesan agar para jamaah menjaga kekompakan dan saling tolong-menolong selama berada di Tanah Suci.

"Sehat saat berangkat, sehat pula saat kembali ke tanah air," pesannya.

Wakil Ketua DPRD Labusel Irmayanti Siregar turut mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai tradisi upah-upah mencerminkan harmonisasi antara nilai budaya dan agama yang tetap terjaga di tengah masyarakat.

Pada musim haji tahun ini, jumlah jamaah calon haji asal Labusel tercatat sebanyak 147 orang, terdiri dari 80 perempuan dan 67 laki-laki, termasuk satu petugas haji daerah.

Rinciannya, jamaah berasal dari beberapa kecamatan seperti Kotapinang, Torgamba, Sungai Kanan, Kampung Rakyat, dan Silangkitang.

Terdapat dua jamaah lanjut usia yang menjadi perhatian, yakni Adjam Nasution (84) dari Sungai Kanan sebagai jamaah tertua laki-laki, serta Siti Aisyah (71) dan Audanarti Marzuki Abdullah dari Silangkitang sebagai jamaah tertua perempuan.

Sementara itu, jamaah termuda tercatat atas nama Nazwa Nadila Nasution (21) dan Mohammad El Nino (23), keduanya berasal dari Kecamatan Torgamba.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah bersama masyarakat mengiringi keberangkatan para jamaah dengan doa agar seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar serta kembali ke daerah dalam keadaan sehat dan membawa keberkahan.*

(dh)

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, serta disaksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Baca Juga:

• Sabet Penghargaan Kemendagri, Rico Waas Buktikan Keuangan Medan Makin Transparan dan Efektif

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja pembangunan.

"Pemberian penghargaan ini menjadi salah satu strategi untuk mendorong kinerja, sekaligus menciptakan iklim kompetisi yang sehat antar daerah," ujarnya.

Menurut Tito, Indonesia memiliki kompleksitas tinggi dalam tata kelola pemerintahan daerah dengan jumlah 552 daerah yang terdiri dari provinsi, kota, dan kabupaten. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis pengawasan, tetapi juga penghargaan.

Ia juga menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan capaian positif pemerintah daerah agar dapat diketahui masyarakat luas.

Dalam ajang tersebut, Kota Tanjungbalai berhasil masuk sebagai salah satu daerah terbaik dalam kategori penurunan tingkat pengangguran bersama sejumlah daerah lainnya.

Selain kategori tersebut, penghargaan juga diberikan dalam beberapa bidang lain, seperti pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, serta inovasi pembiayaan daerah.

Tak hanya seremoni, kegiatan ini juga menghadirkan Forum Akselerator Negeri yang menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, investor, UMKM, akademisi, hingga masyarakat dalam satu ruang dialog.

Prestasi ini diharapkan menjadi pemicu bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk terus meningkatkan kinerja dalam menekan angka pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.*

(dh)