JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masih maraknya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di ruang digital terkait pelaksanaan Program MBG di sejumlah daerah.

Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik jika tidak diantisipasi secara sistematis.

Baca Juga:

• 112 Pendaftar Berebut Kursi Komisi Informasi Sumut 2026–2030, Seleksi Diperketat

"Kami melihat masih adanya informasi yang tidak sesuai fakta di lapangan," ujar Hidayati dalam kunjungan dinas ke Dinas Komunikasi dan Informatika, Jumat, 24 April 2026.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan informasi program tersampaikan secara akurat kepada masyarakat.

"Karena itu penguatan diseminasi informasi menjadi sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Menurut Hidayati, BGN selama ini telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memperkuat literasi publik.

Selain itu, kolaborasi juga dilakukan dalam pendampingan hukum apabila muncul permasalahan dalam implementasi program di lapangan.

"Kami tidak hanya fokus pada pelaksanaan program, tetapi juga memastikan ekosistem informasinya sehat dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat," ujarnya.

BGN juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan satuan tugas di daerah, termasuk Satgas MBG di Sulawesi Utara yang masih dalam tahap penguatan implementasi.

Hidayati menambahkan, pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri terus mendorong percepatan kinerja satgas di daerah.

"Harapan kami, seluruh daerah dapat menjadi mitra aktif dalam mendukung sosialisasi Program MBG. Dengan komunikasi yang kuat dan satu pintu informasi, kita bisa meminimalkan disinformasi di masyarakat," ucapnya.*

(km/ad)

Oleh: Krisna.

SUDAH terlalu lama pemekaran daerah dijual sebagai janji kesejahteraan. Narasinya indah, mudah dipercaya, dan terus diulang sejak era reformasi 1998.

Baca Juga:

• Ajukan Masukan RUU Hak Cipta, Dewan Pers Ungkap Poin Penting Perlindungan Karya Jurnalistik

Fakta yang Terlalu Jelas untuk Diabaikan

Mari bicara data, bukan retorika.

Di :
• Pendapatan: ± Rp1,09 triliun
• PAD: ± Rp57 miliar (sekitar 5%)
• Transfer pusat: ± Rp977 miliar (hampir 90%)

Di :
• Pendapatan: ± Rp974 miliar
• PAD: ± Rp75 miliar (sekitar 7–8%)
• Transfer pusat: ± Rp830 miliar (±85%)

Dan di —yang bahkan memiliki potensi industri:
• Pendapatan: ± Rp1,5–1,6 triliun
• PAD: ± Rp120–150 miliar (masih di bawah 10%)
• Transfer pusat: ± Rp1,2 triliun (sekitar 80%)

Ini bukan anomali. Ini pola.

Setiap Rp100 yang dibelanjakan daerah, hanya Rp5–Rp10 yang benar-benar dihasilkan sendiri.

Sisanya? Ditopang oleh pusat.

Kenyataan yang Sulit Disangkal

Jika lebih dari 80 persen anggaran berasal dari pusat, maka satu hal harus diakui secara jujur: ini bukan kemandirian. Ini ketergantungan yang dilembagakan.

Namun ironi tidak berhenti di situ.

Di saat kemampuan menghasilkan pendapatan sangat terbatas, belanja justru terus membesar.

Belanja pegawai ratusan miliar rupiah per tahun.

Struktur birokrasi melebar.

Biaya operasional meningkat.

Semua berjalan. Semua dibayar.

Pertanyaannya: oleh siapa?

Jawabannya tetap sama—APBN.

Pemekaran atau Perluasan Beban?

Di titik ini, sulit menghindari kesimpulan yang tidak nyaman: pemekaran yang tidak ditopang kekuatan ekonomi hanya menghasilkan daerah administratif baru—bukan daerah mandiri.

Ia memperluas peta pemerintahan,

tetapi juga memperluas daftar kewajiban negara.

Dan semakin banyak daerah dengan pola serupa, semakin besar pula tekanan terhadap keuangan negara.

Narasi Besar, Realitas Kosong

Yang membuat situasi ini lebih problematis adalah satu hal: narasi pemekaran hampir tidak pernah diuji dengan serius.

Wacana terus digulirkan, tuntutan terus disuarakan, bahkan sering dibungkus dengan klaim aspirasi rakyat.

Namun pertanyaan paling mendasar justru kerap hilang:

• Dari mana PAD akan tumbuh?
• Apa sektor unggulan yang realistis?
• Bagaimana strategi konkret keluar dari ketergantungan?

Tanpa jawaban, pemekaran berubah dari solusi menjadi ilusi.

Suara Keras, Tanggung Jawab Sunyi

Ada fenomena lain yang tidak kalah penting.

Dalam setiap dorongan pemekaran, selalu ada suara-suara yang paling lantang.

Namun ketika berbicara tentang kerja nyata—mendorong investasi, membangun usaha, menciptakan sumber pendapatan—suara itu sering menghilang.

Padahal kemandirian daerah tidak lahir dari pemekaran administratif.

Ia lahir dari aktivitas ekonomi yang nyata.

Maka pertanyaan ini layak diajukan secara terbuka dan adil

apakah dorongan pemekaran diiringi tanggung jawab untuk membangun ekonomi daerah?

Jika tidak, maka yang diperjuangkan bukan kemandirian—melainkan struktur kekuasaan tanpa fondasi ekonomi.

Saatnya Berhenti Berpura-pura

Transfer pusat seperti DAU dan DAK memang penting.

Namun ketika porsinya mencapai 80–90 persen secara permanen, kita tidak bisa lagi menyebutnya sebagai "dukungan".

Itu adalah penopang utama.

Dan jika sebuah daerah tidak bisa berdiri tanpa penopang itu, maka realitasnya sederhana:

ia belum siap berdiri sendiri.

Satu Pertanyaan yang Tak Bisa Dihindari

Data dari , , dan seharusnya cukup menjadi cermin.

Bahwa membentuk daerah baru itu mudah.

Yang sulit adalah membuatnya mandiri.

Karena itu, sebelum pemekaran kembali diteriakkan sebagai solusi, ada satu pertanyaan yang harus dijawab tanpa retorika: apakah kita sedang membangun masa depan daerah—atau hanya menambah beban negara?

Jika jawabannya yang kedua, maka sudah saatnya kita berhenti menyebut ini sebagai pembangunan.*

*) Penulis adalah anak desa pinggiran.

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, memilih tidak menemui ribuan massa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur di Samarinda, Selasa, 21 April 2026.

Ia menyebut faktor keamanan sebagai pertimbangan utama.

Baca Juga:

• Ajukan Masukan RUU Hak Cipta, Dewan Pers Ungkap Poin Penting Perlindungan Karya Jurnalistik

Namun, aksi tersebut kemudian bergeser ke kantor pemerintah provinsi.

Ia menegaskan pada dasarnya siap menerima aspirasi masyarakat, tetapi bukan di tengah kerumunan massa.

"Di kantor Gubernur Kaltim tidak pernah menyampaikan bahwa untuk bertemu, tetapi saya sudah menyampaikan dengan Pak Kapolda bahwa kita siap untuk berdialog, tapi tidak untuk dikerumunan massa. Satu adalah karena keamanan, dua adalah berkaitan dengan protokolnya," ujar Rudy, Kamis, 23 April 2026.

Menurut Rudy, pintu kantor gubernur maupun rumah jabatan selalu terbuka selama 24 jam untuk dialog.

Ia menilai pertemuan dalam suasana yang lebih kondusif akan menghasilkan solusi yang konstruktif.

Ia juga mengaku telah menawarkan pertemuan dengan perwakilan massa. Namun, tawaran tersebut tidak diterima.

"Saya sudah menawarkan, tapi teman-teman itu perwakilan tidak mau. Karena waktu itu hari itu sudah sore sekali tepatnya, kira-kira sudah jam 17.45, jadi hampir jam 18.00, walaupun setelah itu adik-adik mahasiswa membubarkan diri," katanya.

Dari dalam kantor, Rudy mengaku menyaksikan langsung kericuhan yang terjadi. Ia melihat sejumlah oknum melempar botol air mineral hingga pecahan batu ke arah aparat keamanan.

"Menurut saya ini yang tidak cocok. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau saya ada di tengah-tengah situ terus dilempar begitu gimana?" ujarnya.

Selain faktor keamanan, Rudy menyebut tidak mungkin mengambil keputusan di tengah situasi massa tanpa memeriksa data secara menyeluruh.

Ia meminta mahasiswa dan aliansi masyarakat memahami bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berbasis data.

"Kami mendengarkan sekali dan saya langsung memberikan komentar melalui media sosial kami bahwa kami ingin sekali bahwa seluruh adik-adik mahasiswa aliansi-aliansi seluruh masyarakat menjadi mata telinga kami di dalam membangun Kalimantan Timur ini," ucapnya.

Rudy juga menegaskan kesiapan menghadapi wacana penggunaan hak angket oleh DPRD Kalimantan Timur.

Ia menyatakan pemerintah provinsi siap memberikan penjelasan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kami siap memaparkan sesuai aturan. Kami membuka seluruh data. Dalam proses penyusunan hingga pengesahan APBD, tidak mungkin disahkan tanpa persetujuan DPRD," katanya.

Ia menjelaskan bahwa hak angket, interpelasi, hingga hak menyatakan pendapat merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif sebagaimana diatur dalam konstitusi.

"Dalam demokrasi, itu adalah hak DPRD sebagai lembaga legislatif. Inilah yang disebut trias politica," ujar Rudy.

Menurut dia, seluruh mekanisme tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan menjadi bagian dari sistem checks and balances antara eksekutif dan legislatif.

"Semua ada aturannya. Nanti legislatif akan bertanya, dan eksekutif menjelaskan. Itu mekanisme yang sah dalam sistem kita," kata Rudy.*

(tb/ad)

JAKARTA – Dewan Pers menyerahkan dokumen masukan terkait perlindungan karya jurnalistik dalam revisi Rancangan Undang-Undang Hak Cipta kepada pemerintah.

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 23 April 2026.

Baca Juga:

• Belajar Investasi Sejak Dini, Siswa SMA Labschool Unesa 1 Dibekali Literasi Pasar Modal oleh Praktisi Sekuritas

Karena itu, ia menilai perlu ada penegasan dalam regulasi bahwa karya jurnalistik merupakan ciptaan yang dilindungi.

"Dewan Pers memandang karya jurnalistik harus ditegaskan sebagai ciptaan yang dilindungi karena memiliki nilai intelektual, ekonomi, dan sosial bagi publik," ujarnya, Jumat, 24 April 2026.

Menurut dia, revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi momentum untuk memperkuat kepastian hukum bagi industri pers, terutama di tengah perubahan lanskap digital dan meningkatnya penggunaan konten tanpa izin.

Dewan Pers juga mengusulkan penerapan prinsip fair use atau penggunaan wajar secara proporsional.

Prinsip ini dinilai penting agar perlindungan hak cipta tetap sejalan dengan kepentingan publik dan akses terhadap informasi.

"Penggunaan karya jurnalistik harus mempertimbangkan tujuan penggunaan, substansi yang diambil, serta dampaknya terhadap nilai karya asli," kata Komaruddin.

Sementara itu, Supratman menegaskan bahwa karya jurnalistik bukan sekadar produk informasi, melainkan hasil karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan peran strategis dalam menjaga demokrasi.

"Karya jurnalistik merupakan aset intelektual bernilai ekonomi yang wajib dilindungi negara," ujarnya.

Ia juga menyoroti tantangan di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), di mana data dan konten jurnalistik berpotensi digunakan tanpa izin.

Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan regulasi yang mampu menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak cipta.

"Data jurnalistik tidak boleh diambil, dilatih, dan dikomersialisasikan tanpa izin serta tanpa kompensasi yang adil," kata Supratman.

Dalam dokumen tersebut, Dewan Pers mengajukan sejumlah poin penting.

Pertama, meminta agar karya jurnalistik dimasukkan secara eksplisit sebagai ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang.

Kedua, mengusulkan penghapusan ketentuan yang dinilai berpotensi melemahkan perlindungan hak cipta, khususnya terkait penggunaan kutipan tanpa batasan jelas.

Ketiga, Dewan Pers mengusulkan penegasan status wartawan sebagai pencipta dalam karya jurnalistik, serta pengakuan terhadap berbagai bentuk produk jurnalistik, mulai dari tulisan hingga konten visual dan data.

Keempat, mengatur masa berlaku hak cipta untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri pers.

Kedua pihak sepakat bahwa penguatan perlindungan karya jurnalistik penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers, kualitas informasi publik, serta mendukung demokrasi yang sehat.*

(d/ad)

JAKARTA – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah jenderal purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sebuah pertemuan tertutup di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat, 24 April 2026.

Pertemuan tersebut digelar untuk membahas isu strategis terkait pertahanan negara.

Baca Juga:

• Usulan Pajak di Selat Malaka oleh Purbaya Picu Pro-Kontra: Menlu RI, Singapura, dan DPR Buka Suara

. Ia menilai penting bagi para senior dan sesepuh TNI untuk mengetahui perkembangan tersebut.

"Saya akan menyampaikan satu hal esensial yang sangat berhubungan dengan strategi pertahanan," ujar Sjafrie saat membuka pertemuan.

Menurut dia, pembahasan strategi pertahanan tidak terlepas dari prinsip tata kelola negara yang berlandaskan konstitusi dan kepentingan nasional.

Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan pertahanan harus berpijak pada dua aspek tersebut.

Pertemuan ini juga dihadiri Panglima TNI Agus Subiyanto yang dijadwalkan memberikan pemaparan lanjutan terkait aspek strategis yang perlu diketahui para purnawirawan.

Sejumlah pejabat tinggi TNI turut hadir, di antaranya Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Tonny Harjono.

Dari kalangan purnawirawan, hadir sejumlah tokoh senior dari tiga matra TNI, antara lain Wiranto, Gatot Nurmantyo, Andika Perkasa, hingga Dudung Abdurachman.

Para undangan tampak hadir satu per satu dan memasuki Aula Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan untuk mengikuti pertemuan yang berlangsung secara tertutup.

Sjafrie menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir pemerintah memang tidak banyak menyampaikan informasi terkait pembangunan kekuatan pertahanan kepada publik.

Hal ini, menurut dia, berkaitan dengan sensitivitas isu pertahanan yang memerlukan kehati-hatian dalam publikasi.

"Pembangunan kekuatan pertahanan negara memang memerlukan atensi khusus, termasuk dalam hal penyampaian informasi kepada publik," ujarnya.

Pertemuan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara pejabat aktif dan para purnawirawan TNI yang selama ini turut berkontribusi dalam pembangunan sistem pertahanan nasional.

Pemerintah berharap, melalui diskusi tersebut, dapat diperoleh masukan strategis dari para senior guna memperkuat kebijakan pertahanan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.*

(km/ad)

SEMARANG — Mantan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin, yang menjadi terpidana kasus penembakan pelajar SMKN 4 Semarang, dipindahkan ke Lapas Kelas IIA Gladakan Nusakambangan, Jawa Tengah.

Ia dipindahkan bersama sejumlah warga binaan lain karena diduga masih mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Baca Juga:

• Kasus Narkoba Ko Erwin Meluas, Istri dan Dua Anak Ikut Ditangkap

"Sebanyak 20 orang dipindahkan ke Lapas IIA Gladakan Nusakambangan dan 20 lainnya ke Lapas Kelas IIB Nirbaya," kata Tohari, Jumat, 24 April 2026.

Menurut dia, pemindahan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah Nomor WP.13-PK.03.02-29 tertanggal 30 Januari 2026.

Kebijakan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya terkait pencegahan gangguan keamanan dan penanganan overkapasitas.

Salah satu warga binaan yang dipindahkan adalah Aipda Robig Zaenudin, terpidana kasus penembakan yang menewaskan Gamma Rizkynata Oktafandy, pelajar SMKN 4 Semarang.

Sebelumnya, Pengadilan menyatakan Robig terbukti bersalah melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

Majelis hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan.

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati," kata Ketua Majelis Hakim Mira Sendangsari dalam persidangan.

Kasus ini bermula dari insiden pada 24 November 2024 dini hari di Jalan Candi Penataran Raya, Semarang.

Saat itu, Robig diduga melepaskan tembakan ke arah sekelompok remaja yang melintas menggunakan sepeda motor.

Tembakan tersebut mengenai tiga siswa SMKN 4 Semarang. Gamma meninggal dunia akibat luka tembak di bagian pinggul, sementara dua rekannya, AD dan ST, mengalami luka di bagian dada dan tangan.

Hingga kini, pihak pemasyarakatan masih memperketat pengawasan terhadap narapidana berisiko tinggi yang dipindahkan ke Nusakambangan untuk mencegah potensi gangguan keamanan lanjutan.*

(km/ad)

TEHERAN — Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dilaporkan mengalami luka serius di bagian kaki dan wajah setelah serangan udara yang disebut dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari 2026.

Serangan tersebut juga menewaskan ayahnya, Ali Khamenei.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat Tipis ke Rp17.280 per Dolar AS, Masih Tertekan Sentimen Global

Menurut para pejabat tersebut, kondisi Mojtaba Khamenei cukup serius, terutama pada bagian kaki.

"Satu kakinya telah dioperasi tiga kali dan ia sedang menunggu kaki palsu," kata mereka seperti dikutip laporan itu.

Selain luka di kaki, ia juga disebut menjalani operasi pada salah satu tangannya dan masih dalam proses pemulihan fungsi.

Cedera pada wajah dan bibirnya dilaporkan cukup parah hingga menyulitkan proses berbicara.

"Pada akhirnya, ia akan membutuhkan operasi plastik," ujar salah satu pejabat Iran dalam laporan tersebut.

Meski mengalami luka serius, Mojtaba disebut masih memiliki kesadaran penuh dan tetap terlibat dalam sejumlah urusan negara dari lokasi yang dirahasiakan.

Dalam kondisi tersebut, sebagian kewenangan pengambilan keputusan disebut sementara dialihkan kepada para jenderal di Korps Garda Revolusi Iran.

Kelompok militer ideologis itu diketahui memiliki pengaruh kuat dalam struktur kekuasaan di Teheran.

Akses terhadap Mojtaba Khamenei juga dilaporkan sangat dibatasi dengan alasan keamanan.

Ia disebut masih bersembunyi, sementara komunikasi dilakukan melalui pesan tertulis yang kemudian disampaikan kepada pihak terkait.

Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang juga berlatar belakang dokter disebut ikut terlibat dalam perawatan medisnya, meski tidak menjenguk secara langsung.

Sementara itu, para komandan Garda Revolusi kini memegang peran strategis dalam situasi keamanan negara, termasuk merespons ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel, serta mengelola langkah-langkah militer seperti pengamanan jalur strategis Selat Hormuz.*

(km/ad)

SURABAYA — Seluruh siswa kelas 10 SMA Labschool Unesa 1 mengikuti kuliah tamu bertema pasar modal yang digelar bekerja sama dengan Sucor Sekuritas dan Galeri Investasi FEB Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Rabu–Kamis, 22–23 April 2026.

Kegiatan ini diarahkan untuk memperkenalkan dasar-dasar investasi sejak dini kepada pelajar.

Baca Juga:

• Apple Siapkan “Senjata Baru” di iPhone 18 Pro: Kamera Rasa Profesional

Pemateri utama, Dini Safitri, CFP., CTA., memaparkan materi dasar pasar modal yang mencakup saham, obligasi, hingga reksa dana.

Dalam sesi tersebut, ia menekankan pentingnya pemahaman profil risiko sebelum terjun ke dunia investasi.

"Investor pemula harus memahami risiko, tidak mudah ikut-ikutan tren, dan perlu konsisten dalam berinvestasi," kata Dini dalam pemaparan materinya.

Selain sesi utama, mahasiswa Manajemen UNESA, Norman Tytas Dwiasinata, turut memberikan perspektif praktis mengenai pengalaman mengenal pasar modal di lingkungan kampus.

Ia juga mendorong siswa agar mulai mempelajari investasi sejak usia muda sebagai bekal di masa depan.

Guru Ekonomi SMA Labschool Unesa 1, Siti Mazilatus, mengatakan kegiatan ini membantu siswa memahami materi yang sebelumnya hanya diperoleh secara teori di kelas.

"Penjelasan langsung dari praktisi membuat siswa lebih mudah memahami dan lebih tertarik," ujarnya.

Hal senada disampaikan Alisa Beta yang menilai kegiatan tersebut dapat membuka wawasan siswa terhadap peluang di sektor keuangan.

Ia berharap peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Kepala SMA Labschool Unesa 1, Dewi Purwanti, mengapresiasi kolaborasi dengan dunia industri dan perguruan tinggi tersebut.

Menurut dia, kerja sama semacam ini penting dalam membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21.

"Literasi keuangan menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki siswa," kata Dewi.

Melalui kegiatan ini, sekolah berharap siswa memiliki pemahaman awal yang lebih kuat mengenai pasar modal dan mampu menjadi investor yang cerdas serta bertanggung jawab di masa depan.*

(ad)

JAKARTA — Bareskrim Polri menetapkan Syekh Ahmad Al Misry (SAM) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah santri.

Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) usai gelar perkara pada Rabu, 22 April 2026.

Baca Juga:

• Dua Polisi Pelaku Dugaan Pemerkosaan di Jambi Dipecat, Kapolda: Ini Pengingat Keras untuk Institusi

"Penyidik telah menetapkan saudara SAM sebagai tersangka," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 April 2026.

Ia menambahkan, penetapan tersangka juga telah diberitahukan kepada MMA, selaku korban sekaligus pelapor dalam kasus tersebut.

Menurut dia, proses penyidikan terus berjalan dengan melibatkan unit khusus perlindungan perempuan dan anak di Bareskrim Polri.

"Dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban, telah dilakukan proses penyidikan oleh Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri," ujarnya.

Namun demikian, hingga kini Bareskrim belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai jadwal pemeriksaan terhadap Syekh Ahmad Al Misry setelah status tersangka ditetapkan.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah Syekh Ahmad Al Misry dilaporkan ke Bareskrim Polri melalui laporan polisi nomor LP/B/586/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 28 November 2025.

Kuasa hukum korban, Benny Jehadu, menyebut terlapor dikenal publik sebagai tokoh yang kerap tampil di televisi sebagai juri hafiz Al-Qur'an.

Ia juga mengatakan dugaan pelecehan tersebut terjadi dalam rentang waktu berbeda dan melibatkan lebih dari satu korban.

"Paling untuk waktunya sekitar 2017. Ada yang 2017, 2018, sampai ada juga yang 2025, jadi berbeda-beda," kata Benny.

Ia menambahkan, para korban mengalami dampak psikologis yang cukup berat akibat peristiwa tersebut.

Hingga kini, penyidik masih mendalami keterangan para saksi serta mengumpulkan bukti tambahan untuk melengkapi berkas perkara.*

(cn/ad)

JAMBI — Dua anggota Kepolisian Daerah Jambi, Bripda Nabil dan Bripda Samson, resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah terlibat dalam dugaan kasus pemerkosaan terhadap seorang remaja perempuan berinisial C (18).

Keduanya tampak tertunduk saat mengikuti upacara pemecatan di Mapolda Jambi, Jumat, 24 April 2026.

Baca Juga:

• Korupsi Dana Operasional PT Pos Aceh Singkil, Eks Kepala Kantor Divonis 6 Tahun Penjara

Ia juga mencoret foto keduanya secara simbolis sebagai bentuk penegasan sanksi etik dan disiplin.

"Peristiwa ini harus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian bahwa tugas adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh integritas," kata Krisno dalam amanatnya.

Ia menegaskan, setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas dengan profesional, menjauhi pelanggaran sekecil apa pun, serta menjaga kehormatan institusi.

Menurut dia, keputusan PTDH ini merupakan bagian dari penegakan disiplin internal.

"Kepada yang diberhentikan, saya berharap keputusan ini dapat diterima dengan lapang dada. Jika tidak terima, gunakan hak yang tersedia," ujarnya.

Krisno menambahkan, kedua eks anggota tersebut masih memiliki ruang untuk menempuh upaya keberatan sesuai mekanisme yang berlaku.

Kasus ini sendiri melibatkan empat terduga pelaku. Dua di antaranya adalah anggota polisi yang kini telah dipecat, sementara dua lainnya merupakan warga sipil.

Selain itu, terdapat tiga anggota polisi lain yang diduga mengetahui kejadian tersebut namun tidak melakukan pencegahan.

Peristiwa itu terjadi di dua lokasi di Kota Jambi, yakni kawasan Kebun Kopi dan Arizona.

Korban diduga dalam kondisi tidak berdaya setelah dipaksa mengonsumsi minuman beralkohol sebelum kejadian berlangsung.

Hingga kini, proses hukum terhadap para pelaku masih berjalan. Polda Jambi menegaskan akan menindak seluruh pihak yang terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*

(km/ad)

BANDA ACEH – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Daswarmi, terdakwa kasus korupsi dana operasional PT Pos Indonesia Cabang Pembantu Rimo, Kabupaten Aceh Singkil.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan jabatan serta merekayasa laporan transaksi perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga:

• Dua Kepala Dinas Kota Medan Didakwa Korupsi MFF 2024, Kerugian Negara Capai Rp1 Miliar

Selain hukuman pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp100 juta. Jika tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun," ujar Jamaluddin dalam amar putusan.

Majelis hakim juga mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar lebih dari Rp1,63 miliar.

Setelah dikurangi uang yang telah disita sebesar Rp67,5 juta, sisa kewajiban yang harus dibayar mencapai Rp995,98 juta.

Apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak melunasi kewajiban tersebut, jaksa berhak menyita dan melelang harta bendanya.

Dalam pertimbangan perkara, majelis hakim mengungkapkan bahwa terdakwa yang menjabat Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Rimo melakukan manipulasi laporan transaksi melalui aplikasi internal PT Pos Indonesia pada Desember 2024.

Dana kas operasional BUMN tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi.Atas perbuatannya, Daswarmi dinyatakan melanggar Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 jo Pasal 18 UU Tipikor.

Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil yang sebelumnya menuntut tujuh tahun enam bulan penjara serta denda Rp500 juta.

(km/ad)

Baca Juga:

• Dugaan Korupsi Pasar Ikan Sibolga Makin Dalam, Wakil Wali Kota Ikut Diperiksa Polda Sumut

JAKARTA – Wacana pemungutan pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka mencuat setelah disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sebuah forum ekonomi.

Gagasan tersebut menuai beragam respons, mulai dari potensi penerimaan negara hingga kekhawatiran pelanggaran hukum internasional.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat Tipis ke Rp17.280 per Dolar AS, Masih Tertekan Sentimen Global

Ia menyinggung kemungkinan penerapan skema serupa dengan yang dipertimbangkan Iran di Selat Hormuz.

"Indonesia berada di jalur strategis perdagangan global, tetapi kapal yang melintas di Selat Malaka tidak dikenakan biaya," ujar Purbaya, Rabu, 22 April 2026.

Menurut dia, jika kebijakan tersebut diterapkan melalui kerja sama dengan Malaysia dan Singapura, potensi penerimaan negara dinilai cukup besar mengingat padatnya lalu lintas kapal di kawasan tersebut.

Namun, ia mengakui realisasi kebijakan tersebut tidak mudah karena menyangkut kepentingan banyak negara dan dinamika geopolitik.

Meski demikian, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia tidak akan memberlakukan tarif di Selat Malaka.

Menurut dia, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang menjamin kebebasan lintas kapal di selat internasional.

"Indonesia tidak pada posisi untuk memberlakukan tarif di Selat Malaka," kata Sugiono, Kamis, 23 April 2026.

Ia menambahkan, Indonesia berkomitmen menjaga prinsip kebebasan pelayaran dan mendukung jalur laut yang terbuka serta netral bagi semua negara.

Sikap serupa juga disampaikan Vivian Balakrishnan, Menteri Luar Negeri Singapura. Ia menegaskan Selat Malaka harus tetap terbuka dan bebas dari hambatan, termasuk pungutan biaya.

"Hak melintas dijamin untuk semua negara. Kami tidak akan ikut dalam upaya mengenakan bea masuk di jalur tersebut," ujarnya.

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik.

Jalur ini memiliki peran vital dalam distribusi energi global, termasuk pengiriman minyak ke kawasan Asia Timur.

Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan potensi risiko jika wacana tersebut dipaksakan.

Ia menilai Indonesia dapat menghadapi konsekuensi serius di tingkat internasional, termasuk reaksi negatif dari komunitas global.

"Hal ini berpotensi dianggap melanggar hukum internasional dan bisa berdampak pada reputasi Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, ketentuan dalam UNCLOS 1982 secara tegas menjamin hak lintas transit bagi kapal di selat internasional dan melarang negara tepi menghambat pelayaran.

Sejumlah pihak menilai wacana ini mencerminkan dorongan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi nasional.

Namun, implementasinya tetap harus mempertimbangkan aspek hukum internasional serta stabilitas geopolitik kawasan.*

(kmbsjp/ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis pada perdagangan Jumat, 24 April 2026.

Mata uang Garuda tercatat berada di level Rp17.280 per dolar Amerika Serikat, menguat 6 poin atau 0,03 persen dibandingkan penutupan sebelumnya.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka di Zona Merah, Saham Perbankan dan Energi Serempak Melemah

Sejumlah mata uang regional justru melemah, di antaranya yuan China yang turun 0,10 persen, peso Filipina melemah 0,34 persen, dan ringgit Malaysia terkoreksi 0,13 persen.

Sementara baht Thailand tercatat menguat tipis 0,02 persen.

Pergerakan serupa juga terjadi pada mata uang Asia lainnya.

Dolar Singapura menguat 0,01 persen, yen Jepang melemah 0,04 persen, won Korea Selatan turun 0,20 persen, dan dolar Hong Kong terkoreksi 0,02 persen.

Di kelompok mata uang negara maju, pergerakan juga terpantau beragam.

Euro dan dolar Kanada masing-masing menguat tipis 0,01 persen, sedangkan franc Swiss melemah 0,01 persen terhadap dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai rupiah masih berada dalam tekanan di tengah penguatan dolar AS yang ditopang kenaikan harga minyak dunia dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Kondisi itu dipicu meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.

"Rupiah masih berpeluang melemah terhadap dolar AS seiring kenaikan harga minyak dan yield obligasi AS di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah," ujar Lukman, Jumat, 24 April 2026.

Meski demikian, ia menyebut perpanjangan gencatan senjata Israel–Lebanon dalam beberapa pekan terakhir dapat sedikit meredakan tekanan terhadap rupiah.

Lukman memperkirakan rupiah masih sulit kembali menembus bawah Rp17.000 per dolar AS dalam waktu dekat.

Ia memproyeksikan pergerakan rupiah hari ini berada dalam rentang Rp17.200 hingga Rp17.350 per dolar AS.*

(cn/ad)

MEDAN – Tim Seleksi dan Panitia Seleksi Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara menerima sebanyak 112 berkas pendaftar untuk periode 2026–2030.

Proses seleksi kini memasuki tahap verifikasi administrasi yang dilakukan secara terbuka di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut.

Baca Juga:

• Makna Tari Tortor Batak Toba yang Wajib Diketahui Generasi Muda

"Kita tetap berkomitmen dengan persyaratan yang sudah diumumkan. Tidak ada kompromi, karena itu bisa menimbulkan konflik dan komplain dari peserta lain," ujar Handoko, Jumat, 24 April 2026.

Menurut dia, pembukaan berkas dilakukan secara transparan untuk memastikan akuntabilitas proses seleksi. Hasil verifikasi administrasi dijadwalkan diumumkan paling lambat 30 April 2026.

Peserta yang lolos tahap administrasi akan melanjutkan ke Computer Assisted Test (CAT). Dari tahap ini, hanya 40 peserta terbaik yang akan dipilih untuk mengikuti seleksi lanjutan.

Ketua Tim Seleksi KI Sumut, Hatta Ridho, mengatakan seluruh panitia dituntut bekerja lebih intensif mengingat padatnya jadwal seleksi serta adanya hari libur di bulan mendatang.

"Seluruh peserta yang lolos administrasi berhak mengikuti CAT. Dari situ akan disaring hingga 40 terbaik untuk tahap berikutnya," kata Hatta.

Ia menambahkan, koordinasi antarpanitia terus diperkuat agar proses seleksi menghasilkan anggota Komisi Informasi yang profesional dan berintegritas.*

(vv/ad)

MEDAN – Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan mendakwa Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan, Benny Iskandar Nasution, bersama Kepala Dinas Perhubungan Medan, Erwin Saleh, dalam perkara dugaan korupsi kegiatan Medan Fashion Festival (MFF) tahun anggaran 2024.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 23 April 2026, jaksa menyebut kedua terdakwa diduga melakukan penyimpangan dalam kegiatan yang merugikan keuangan negara sekitar Rp1 miliar.

Baca Juga:

• Dugaan Korupsi Pasar Ikan Sibolga Makin Dalam, Wakil Wali Kota Ikut Diperiksa Polda Sumut

Jaksa menjelaskan, perkara ini melibatkan empat terdakwa yang disidangkan dalam berkas terpisah.

Selain Benny dan Erwin, turut didakwa Mhd Hamdani selaku Direktur CV Global Mandiri serta Anwar Syarif selaku Kepala Bidang UKM Diskop UKM Perindag Medan yang juga merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kegiatan Medan Fashion Festival 2024 diketahui diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Medan dengan nilai kontrak mencapai Rp4,85 miliar.

Namun dalam pelaksanaannya, jaksa menilai terdapat sejumlah penyimpangan yang berujung pada kerugian negara.

"Dalam pelaksanaan kegiatan terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1 miliar," kata Fauzan.

Dalam dakwaannya, jaksa juga mendasarkan tuntutan pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta KUHP baru sebagai dakwaan alternatif.

Usai pembacaan dakwaan, tiga terdakwa yakni Benny Iskandar Nasution, Erwin Saleh, dan Anwar Syarif menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Sementara itu, Mhd Hamdani melalui penasihat hukumnya mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa.

Majelis hakim yang dipimpin Sulhanuddin kemudian menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Senin, 27 April 2026, dengan agenda mendengarkan eksepsi dari pihak terdakwa.*

(at/ad)

MEDAN – Tari tortor, salah satu warisan budaya Batak Toba di Sumatera Utara, tidak sekadar dipandang sebagai pertunjukan seni, melainkan sarat makna sosial dan spiritual dalam berbagai upacara adat.

Tarian ini hadir dalam beragam momen penting, mulai dari pernikahan, kelahiran, hingga kematian.

Baca Juga:

• Dugaan Korupsi Pasar Ikan Sibolga Makin Dalam, Wakil Wali Kota Ikut Diperiksa Polda Sumut

"Tortor bukan sekadar tarian. Ia adalah media menyampaikan doa, harapan, rasa hormat, dan permohonan," ujar Thompson.

Dalam praktik adat, tortor selalu hadir dalam struktur sosial yang jelas. Kelompok hula-hula, yakni pihak keluarga perempuan, menari sebagai simbol pemberi berkat.

Sementara boru, keluarga penerima perempuan, menari sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan.

Tortor biasanya diiringi musik gondang sabangunan atau gondang hasapi. Iringan musik ini bukan sekadar pengiring, melainkan penentu suasana dan makna tarian.

Gondang tertentu digunakan untuk sukacita, sementara lainnya untuk suasana duka.

Menurut Thompson, setiap gerakan dalam tortor tidak dilakukan secara bebas.

Ayunan tangan, langkah kaki, hingga gerak bahu dan kepala mengikuti aturan adat yang ketat dan disesuaikan dengan irama gondang.

"Penari tidak boleh bergerak sembarangan karena setiap gerak mengandung makna. Jika hanya gerakannya saja yang diajarkan tanpa makna, tortor akan kehilangan rohnya," katanya.

Ia menambahkan, nilai utama dari tortor adalah kebersamaan dan keterikatan sosial.

Tarian ini terbuka bagi semua kalangan tanpa batas usia maupun status sosial, selama mengikuti peran adat masing-masing.

Di tengah arus modernisasi, tortor tetap bertahan dan bahkan semakin dikenal luas.

Sejumlah sekolah dan sanggar seni kini turut mengajarkan tarian tersebut kepada generasi muda sebagai bagian dari pelestarian budaya.

Tari tortor Batak Toba kini tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga simbol kebanggaan masyarakat.

Melalui gerak yang sederhana namun penuh makna, tortor mengajarkan nilai hormat kepada leluhur, kebersamaan, serta hubungan manusia dengan Tuhan dan alam.*

(d/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Jumat, 24 April 2026, dan bergerak di zona merah sejak awal sesi.

Tekanan jual terlihat merata pada sejumlah saham unggulan perbankan dan energi.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Stagnan di Rp2,8 Juta per Gram, Ini Rinciannya

Tercatat 219 saham menguat, 211 melemah, dan 234 stagnan. Kapitalisasi pasar berada di level Rp13.194 triliun.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar ikut menekan laju indeks. Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) melemah 0,63 persen ke level Rp3.140 per saham.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) juga turun 0,22 persen ke Rp4.620 per saham.

Tekanan juga terjadi pada saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) yang terkoreksi 1,37 persen ke Rp2.160, PT Indika Energy Tbk (INDY) turun 0,26 persen ke Rp3.870, serta PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang melemah 0,39 persen ke Rp6.400 per saham.

Tim riset Phintraco Sekuritas menyebut pelemahan IHSG dipicu oleh sentimen eksternal dan domestik.

Salah satunya berasal dari tekanan pada nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.300 per dolar Amerika Serikat dan ditutup di Rp17.286, level terlemah sepanjang sejarah perdagangan.

"Pelemahan rupiah berlangsung lebih cepat dari ekspektasi pasar," tulis riset tersebut.

Di sisi lain, ketegangan geopolitik di Selat Hormuz yang berkepanjangan turut menahan harga minyak tetap tinggi.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap potensi inflasi global serta pelebaran defisit anggaran di berbagai negara.

Kombinasi tekanan eksternal tersebut membuat pelaku pasar cenderung berhati-hati pada awal perdagangan hari ini.*

(bi/ad)

MEDAN – Penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara memeriksa Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumbantobing (PM), dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern Kota Sibolga, Rabu malam, 22 April 2026.

Kabid Humas Polda Sumut, Komisaris Besar Ferry Walintukan, mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pendalaman perkara yang sebelumnya juga menjerat eks Wali Kota Sibolga, Jamaluddin Pohan. Keduanya hingga kini masih berstatus saksi.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Magetan Menangis Saat Ditahan, Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pokir Rp335 Miliar

Pantas diperiksa hingga larut malam di Gedung Ditreskrimsus Polda Sumut.

Ia terlihat meninggalkan gedung sekitar pukul 23.00 WIB dengan mengenakan kemeja biru dan langsung memasuki kendaraan tanpa memberikan keterangan kepada awak media.

Menurut Ferry, perkara ini telah naik ke tahap penyidikan. Namun, penyidik masih terus mendalami keterlibatan sejumlah pihak, termasuk mantan kepala daerah setempat.

"Masih dalam proses pendalaman," ujarnya.

Kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern Sibolga ini sebelumnya telah menyeret nama-nama pejabat daerah.

Penyidik kini fokus mengurai aliran anggaran serta dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.

Hingga kini, baik Wakil Wali Kota Sibolga maupun eks Wali Kota Sibolga masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka.*

(tmbs/ad)

JAKARTA - Bareskrim Polri menangkap tiga anggota keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil bisnis narkotika.

Ketiganya adalah istri dan dua anak Ko Erwin yang diduga turut menikmati aliran dana hasil kejahatan tersebut.

Baca Juga:

• FBI dan Polri Bongkar Jaringan Phishing Global, Kerugian Rp350 Miliar

"Ketiganya ditangkap terkait kasus pencucian uang yang berkaitan dengan bisnis peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh bandar narkoba atas nama tersangka Erwin Iskandar alias Ko Erwin," ujar Eko di Jakarta, Kamis, 23 April 2026.

Penangkapan dilakukan tim gabungan Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri bersama Satgas NIC Bareskrim di wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Operasi tersebut dipimpin oleh Kombes Handik Zusen dan Kombes Kevin Leleury.

Dalam penggeledahan, penyidik turut menyita sejumlah aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan, seperti rumah, ruko, gudang, kendaraan, serta berbagai dokumen kepemilikan aset.

Ko Erwin sebelumnya dikenal sebagai bandar narkoba besar di NTB. Ia ditangkap saat mencoba melarikan diri ke Malaysia pada 26 Februari 2026 di perairan Tanjung Balai, Sumatera Utara.

Kasus ini juga menyeret sejumlah pihak lain dalam jaringannya, termasuk mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dan mantan Kasatresnarkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi.

Dalam pengembangan kasus, penyidik turut mengungkap peran seorang pemasok sabu bernama Andre alias The Doctor, yang diduga menyuplai narkotika kepada Ko Erwin.

Transaksi dilakukan sedikitnya dua kali pada Januari 2026 dengan nilai ratusan juta rupiah.

Setelah penangkapan Ko Erwin, Bareskrim terus memperluas pengungkapan jaringan peredaran narkoba tersebut, termasuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan melalui dugaan TPPU.*

(d/ad)

MAGETAN – Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Suratno (SN), tak kuasa menahan tangis saat digiring penyidik Kejaksaan Negeri Magetan menuju mobil tahanan, Kamis, 23 April 2026.

Dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda, ia resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (pokir) DPRD.

Baca Juga:

• Pansus DPRD Ungkap Fakta Dugaan Kebocoran PAD Rp 100 Miliar di Proyek Perumahan Citraland Deli Serdang

Ia diduga berperan sebagai pengendali utama alur distribusi dana, mulai dari perencanaan hingga pencairan.

Kepala Kejari Magetan, Sabrul Iman, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup kuat.

"Penyidikan telah memeriksa 35 saksi, menyita 788 bundel dokumen, serta 12 barang bukti elektronik," ujarnya.

Selain Suratno, lima tersangka lain turut ditetapkan, yakni JML dan JMT yang juga merupakan anggota DPRD Magetan, serta AN, TH, dan ST yang berperan sebagai pendamping kegiatan dewan.

Menurut Sabrul, kasus ini berawal dari pengelolaan dana hibah pokir DPRD Magetan dengan total rekomendasi mencapai Rp335,8 miliar, dengan realisasi sekitar Rp242,9 miliar.

Dana tersebut disalurkan melalui 13 organisasi perangkat daerah (OPD) untuk 45 anggota DPRD.

Namun, dalam praktiknya penyidik menemukan dugaan penyimpangan sistematis.

Modus yang digunakan antara lain pengendalian seluruh tahapan hibah, manipulasi administrasi proposal dan laporan pertanggungjawaban, hingga penarikan kembali dana yang telah dicairkan.

"Uang yang sudah diterima kelompok masyarakat diduga ditarik kembali dan mengalir ke pihak tertentu," kata Sabrul.

Perkara ini menjadi sorotan karena dana aspirasi yang semestinya untuk kepentingan masyarakat diduga justru disalahgunakan oleh oknum legislatif.*

Baca Juga:

• Golkar Dukung Usulan KPK Batasi Jabatan Ketua Umum Parpol 2 Periode untuk Cegah Penumpukan Kekuasaan

(tmbs/ad)