Kapolresta Banda Aceh melalui Kasi Humas Iptu Eddy Musfikar mengatakan pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut.

Baca Juga:

• 527 Gram Emas Rp 1,45 Miliar Gagal Diselundupkan ke Malaysia Lewat Bandara SIM Aceh

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, keributan diduga melibatkan mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian. Bentrokan disebut sudah terjadi sejak dua hari terakhir dan kembali memanas beberapa jam sebelum kebakaran terjadi.

"Keributan berujung pada pengrusakan dengan cara melempar fasilitas kampus seperti kaca gedung serta fasilitas ruangan," ujarnya.

Polisi juga menemukan adanya korban luka dari pihak mahasiswa Fakultas Teknik. Dua mahasiswa dilaporkan mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis.

Diduga aksi balasan kemudian dilakukan sekelompok mahasiswa Fakultas Teknik ke area Fakultas Pertanian. Massa disebut melakukan pelemparan batu hingga membawa bom molotov yang memicu kebakaran di sejumlah fasilitas kampus.

Akibat kejadian tersebut, tiga unit sepeda motor, satu unit mobil, pos satpam, hingga gedung laboratorium ikut terbakar.

Api akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banda Aceh bersama BPBD Aceh Besar setelah berjibaku selama beberapa waktu.

Sementara itu, Unit Inafis Satreskrim Polresta Banda Aceh langsung turun melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengetahui penyebab pasti kebakaran.

Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan pihaknya masih mengumpulkan barang bukti dan mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam aksi perusakan tersebut.

"Saat ini kami sedang melakukan olah TKP guna mengetahui sumber awal api yang membakar Gedung Fakultas Pertanian dan fasilitas lainnya," kata Dizha.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat yang mengetahui identitas pelaku agar segera melapor. Polisi memastikan kerahasiaan pelapor akan dijaga.

Kasus ini kini masih dalam penanganan aparat kepolisian untuk mengungkap aktor utama di balik aksi tawuran dan pembakaran fasilitas pendidikan tersebut.*

(dh)

Operasi penindakan itu dilakukan pada Rabu (20/5/2026) hasil sinergi antara Bea Cukai Bandara, pihak Angkasa Pura Bandara SIM, Lanud Iskandar Muda, dan Polresta Banda Aceh.

Baca Juga:

• Lima WNI Akui Bersalah dalam Kasus Perampokan Bersenjata di Malaysia, Terancam 20 Tahun Penjara

"Tim melakukan operasi berbasis analisis risiko dan berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku berinisial KR," kata Rahmat kepada wartawan.

Rahmat menjelaskan, pelaku diduga menggunakan modus tidak mendeklarasikan barang bawaan secara benar untuk menghindari kewajiban pembayaran bea keluar.

Menurutnya, tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar.

"Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp 218 juta," ujarnya.

Selain mengamankan terduga pelaku, petugas juga menyita emas batangan dengan total nilai mencapai Rp 1,45 miliar sebagai barang bukti.

Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diserahkan kepada pihak berwenang untuk proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut terkait asal-usul emas tersebut.

Rahmat menegaskan pengungkapan kasus ini menjadi bentuk komitmen Bea Cukai dalam melindungi perekonomian nasional dan mengamankan penerimaan negara dari praktik penyelundupan.

Di akhir keterangannya, Bea Cukai Banda Aceh mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar mematuhi seluruh regulasi ekspor dan impor yang berlaku demi menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan adil.*

(dh)

Kasubbid Penmas Polda Sumut, MT Pasaribu mengatakan hingga saat ini Bidang Hukum (Bidkum) Polda Sumut belum menerima dokumen resmi pengajuan banding dari Kompol DK.

Baca Juga:

• Gugatan Ijazah Jokowi Tak Diterima, Penggugat Tak Menyerah dan Ajukan Banding

Ia menjelaskan, sidang kode etik profesi yang memutus PTDH terhadap Kompol DK telah berlangsung sejak 6 Mei 2026. Namun setelah putusan dibacakan, langkah banding yang sempat disampaikan DK belum ditindaklanjuti secara resmi.

"Pada sidang kode etik profesi yang dilakukan 6 Mei, Kompol Dedi Kurniawan diputus pemberhentian tidak dengan hormat," ujarnya.

Menurut MT, aturan etik Polri memberikan waktu 21 hari kepada terperiksa untuk mengajukan banding. Jika hingga batas waktu itu tidak ada pengajuan resmi, maka putusan PTDH otomatis berkekuatan hukum tetap.

"Kalau dalam 21 hari tidak mengajukan banding, maka putusan berkekuatan hukum tetap," tegasnya.

Kasus yang menjerat Kompol DK sendiri terus menjadi sorotan publik. Di tengah ketidakjelasan proses banding, sejumlah kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil justru menyuarakan penolakan terhadap upaya banding tersebut.

Aksi penolakan disebut berlangsung di depan Mapolda Sumut hingga Mabes Polri dan Gedung DPR RI di Jakarta.

Salah satu organisasi yang menyuarakan penolakan ialah PW HIMMAH Sumut. Dalam aksi bertajuk "Tolak Banding Kompol DK", massa meminta Kapolri mempertahankan sanksi PTDH terhadap perwira tersebut.

Wakil Ketua PW HIMMAH Sumut, Mahdayan Tanjung menilai kasus yang menjerat DK telah mencoreng citra institusi kepolisian.

"Kami menolak segala bentuk impunitas atau pembelaan terhadap oknum yang mencederai nama baik institusi," tegas Mahdayan dalam orasinya.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Kompol DK terkait kelanjutan proses banding tersebut.*

(dh)

Purbaya mengatakan tim tersebut sudah bekerja selama dua hingga tiga bulan terakhir untuk menghitung ulang nilai ekspor sejumlah perusahaan ke luar negeri.

Baca Juga:

• Warga Gayo Lues Diserang Harimau Sumatera, BKSDA Pasang Kamera Jebak

Menurutnya, pemerintah bahkan telah mengantongi data 10 perusahaan besar kelapa sawit yang diduga melakukan praktik under invoicing atau manipulasi nilai ekspor.

Purbaya menjelaskan modus yang ditemukan berupa perbedaan signifikan antara nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dengan nilai impor di negara tujuan.

Ia mencontohkan terdapat perusahaan yang mencatat nilai ekspor sebesar US$ 2,6 juta dari Indonesia, namun data impor di negara tujuan mencapai US$ 4,2 juta atau berbeda sekitar 57 persen.

"Ada juga yang lebih besar lagi. Di sini ekspornya tercatat US$ 1,44 juta, tapi di negara tujuan lebih dari US$ 4 juta. Selisihnya hampir 200 persen," ungkapnya.

Data dugaan manipulasi tersebut, lanjut Purbaya, telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan.

Menurut Purbaya, apabila praktik under invoicing berhasil diungkap, dampaknya akan positif bagi penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak dan devisa ekspor.

Selain itu, perusahaan-perusahaan terbuka yang selama ini diduga memainkan nilai ekspor juga dinilai bakal terdorong lebih transparan terhadap laporan keuangannya.

"Dampaknya akan bagus bagi pajak, ekspor kita, dan juga nilai perusahaan yang listing di bursa," ujarnya.

Pemerintah saat ini masih menunggu laporan lengkap dari tim gabungan untuk menentukan langkah hukum maupun kebijakan lanjutan terkait dugaan manipulasi ekspor tersebut.*

(d/dh)

Hal itu disampaikan Burhanuddin saat menghadiri penutupan BPA Fair 2026 di kantor Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2026).

Baca Juga:

• Jaksa Agung: Penegakan Hukum Tak Sempurna Tanpa Pemulihan Aset Korupsi

"Saya mengharapkan barang bukti ini jangan sampai terlalu mengendap lama. Karena kalau terlalu lama yang terjadi adalah kerusakan," ujar Burhanuddin.

Ia mencontohkan kendaraan hasil rampasan negara yang membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi apabila terlalu lama disimpan.

"Mobil terlalu lama, selain membiayai pemeliharaannya, penitipannya semua itu akan menjadi beban pembiayaan," katanya.

Burhanuddin juga meminta BPA Kejaksaan RI untuk lebih aktif menggelar pelelangan aset ketika terdapat barang sitaan yang sudah layak dijual. Menurutnya, langkah itu dapat mempercepat pemulihan keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi.

"Kalau memang ada hal yang urgent, lakukan pelelangan. Jangan terikat harus satu tahun sekali," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin turut mendukung BPA Fair dijadikan agenda rutin tahunan. Meski begitu, ia menilai pelelangan tidak perlu menunggu event besar apabila aset sitaan sudah siap dijual kepada masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BPA Kejaksaan RI, Kuntadi mengungkapkan tingkat keberhasilan lelang dalam BPA Fair 2026 mencapai lebih dari 88 persen dengan nilai transaksi mendekati Rp 1 triliun.

Kejaksaan berharap percepatan lelang aset sitaan dapat meningkatkan transparansi sekaligus mempercepat pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.*

(d/dh)

Kasat Reskrim Polres Pematangsiantar, Sandi Riz Akbar mengatakan aksi pencurian itu terjadi di Jalan Bahkora II, Kecamatan Siantar Marimbun, Jumat (15/5/2026).

Baca Juga:

• OCI Sambangi Kedubes Vatikan, Matangkan Persiapan Ziarah Militer Internasional 2027

"Salah satu pelaku kami berikan tindakan tegas terukur," kata Sandi, Kamis (21/5/2026).

Peristiwa itu bermula saat seorang personel TNI dari Kodim 0206/Simalungun bernama Serda DHB memarkirkan motor dinasnya saat melakukan kegiatan korve atau gotong royong membersihkan lingkungan.

Melihat motor terparkir tanpa pengawasan, kedua pelaku langsung melancarkan aksinya. Polisi menyebut para pelaku membobol kendaraan menggunakan gunting sebelum membawa kabur motor tersebut.

"Mereka mengaku nekat karena melihat motor itu terparkir begitu saja, makanya langsung diambil," jelas Sandi.

Usai berhasil mencuri motor dinas tersebut, para pelaku langsung menjualnya dengan harga sekitar Rp 3 juta. Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan motor tersebut.

"Motor sudah sempat dijual, personel Satreskrim masih melakukan pengembangan," pungkasnya.

Kasus pencurian motor dinas TNI ini kini masih didalami oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain dalam jaringan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Pematangsiantar.*

(ds/dh)

Ketiga terdakwa yakni Mochamad Nasir, Feri Herianto, dan Frengky Yaru.

Baca Juga:

• Ilma Sani Mengaku Trauma usai Diduga Diintimidasi, Sempat Dibawa ke Markas GRIB Jaya

Menurutnya, nilai restitusi yang diajukan mencapai Rp 5.851.192.240 dan akan dibebankan kepada para terdakwa sesuai tingkat keterlibatan masing-masing dalam kasus tersebut.

"LPSK telah melakukan pemeriksaan pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atau ahli waris," ujar Marpaung di persidangan.

Majelis hakim kemudian menanyakan apakah nilai restitusi tersebut dibebankan hanya kepada tiga terdakwa militer atau turut melibatkan terdakwa sipil lain dalam perkara yang sama secara tanggung renteng.

Marpaung menyebut pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan LPSK terkait rincian pembebanan restitusi tersebut.

Dalam persidangan, hakim juga meminta perhitungan restitusi diperjelas, termasuk kemungkinan adanya hak pensiun korban dari bank BUMN tempat korban bekerja.

Hakim menilai nominal restitusi perlu dikaji lebih rinci agar tidak terjadi tumpang tindih dengan hak-hak finansial yang mungkin diterima keluarga korban dari perusahaan.

Sebelumnya, Oditurat Militer II-07 Jakarta telah menuntut terdakwa utama Serka Mochamad Nasir dengan hukuman 12 tahun penjara serta pemecatan dari dinas militer TNI.

Sementara Kopda Feri Herianto dituntut 10 tahun penjara dan pemecatan dari TNI AD. Sedangkan Serka Frengky Yaru dituntut empat tahun penjara tanpa tuntutan pemecatan dari dinas militer.

Kasus pembunuhan Kepala Cabang bank BUMN ini menjadi perhatian publik setelah keluarga korban mempertanyakan hilangnya pasal pembunuhan berencana dalam tuntutan terhadap para terdakwa.*

(k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Burhanuddin saat menutup gelaran BPA Fair 2026 di Jakarta, Kamis (21/5/2026). Ia menilai penegakan hukum akan terasa belum sempurna jika aset hasil kejahatan belum berhasil dikembalikan kepada negara.

Baca Juga:

• Pasar Panik! IHSG Ditutup Merosot ke Level 6.094 Usai Sentimen Danantara

Ia mengakui selama ini Kejaksaan Agung kerap mendapat sorotan publik terkait tindak lanjut aset sitaan hasil perkara korupsi. Karena itu, pelaksanaan lelang aset secara terbuka dinilai menjadi bentuk transparansi sekaligus jawaban kepada masyarakat.

Menurutnya, masyarakat harus dapat melihat langsung proses pelelangan barang rampasan negara agar tidak muncul kecurigaan terhadap pengelolaan aset sitaan.

Burhanuddin juga meminta proses lelang tidak hanya dilakukan setahun sekali. Ia menilai aset yang terlalu lama disimpan justru berisiko rusak dan menambah biaya pemeliharaan negara.

"Kalau terlalu lama mengendap, yang terjadi justru kerusakan-kerusakan barang," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung Kuntadi mengungkapkan capaian lelang dalam BPA Fair 2026 mencapai Rp997 miliar dengan tingkat keberhasilan mencapai 88,64 persen.

Dari total 308 unit aset yang dilelang, sebanyak 300 unit berhasil terjual. Tingginya minat masyarakat terlihat dari jumlah peserta lelang yang mencapai lebih dari 1.700 orang.

Kuntadi menyebut salah satu aset dengan kenaikan harga tertinggi adalah sepeda motor Harley Davidson Road Black dengan lonjakan mencapai 930 persen dari harga awal.

Selain itu, mayoritas peserta lelang menilai harga limit aset yang ditawarkan masih berada di bawah harga pasar sehingga menarik minat pembeli.*

(k/dh)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan memperpanjang WFH diambil karena kondisi geopolitik dunia yang masih belum stabil dan dinilai berdampak terhadap ekonomi global.

Baca Juga:

• Prabowo Instruksikan Penguatan Keselamatan Kereta Api, Rp4 Triliun Disiapkan

Selain membahas kebijakan WFH ASN, pemerintah juga melaporkan kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai diterapkan pada 1 Juni 2026.

Airlangga menyebut pemerintah tengah menyiapkan berbagai instrumen regulasi pendukung, mulai dari aturan Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, hingga Kementerian Keuangan agar kebijakan tersebut berjalan optimal.

"Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, BI, maupun Menteri Keuangan akan disiapkan sebelum 1 Juni," katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mematangkan kebijakan ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Komoditas yang akan masuk dalam skema tersebut di antaranya crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy.

Menurut Airlangga, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha agar seluruh pihak memahami arah kebijakan baru tersebut.

"Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore ini agar pelaku usaha mengetahui kebijakan yang akan dibuat pemerintah," jelasnya.

Ia pun meminta investor tidak khawatir terhadap kebijakan ekspor baru tersebut. Sebab, aktivitas ekspor tetap dilakukan perusahaan existing dan hanya ditambah mekanisme pelaporan kepada Danantara.

"Tidak perlu khawatir karena ekspor masih dilakukan oleh perusahaan yang sudah berjalan. Dalam tiga bulan ke depan sistemnya akan disempurnakan," pungkasnya.*

(in/dh)

Instruksi tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (21/5/2026). Menurut Dudy, arahan Presiden diberikan menyusul masih tingginya angka kecelakaan di perlintasan kereta api.

Baca Juga:

• Sudah Siap Berangkat, Purbaya Mendadak Batal Tunaikan Ibadah Haji

Kementerian Perhubungan mencatat dalam tiga tahun terakhir terjadi 1.058 kecelakaan di perlintasan sebidang. Meski begitu, jumlah kejadian disebut mulai menunjukkan tren penurunan.

Pada 2024 tercatat sebanyak 337 kecelakaan, lalu turun menjadi 291 kasus pada 2025. Sementara hingga 1 Mei 2026, jumlah kecelakaan tercatat sebanyak 102 kejadian.

Dudy menjelaskan mayoritas kecelakaan terjadi di perlintasan tidak terjaga dengan persentase mencapai sekitar 80 persen. Dari total korban kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor mendominasi sebesar 55 persen dan mobil sekitar 45 persen.

Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.810 di antaranya diketahui belum memiliki penjagaan, termasuk perlintasan resmi maupun tidak terdaftar.

"Kondisi ini menjadi tantangan serius karena perlintasan yang tidak dijaga memiliki tingkat risiko kecelakaan jauh lebih tinggi," ujarnya.

Pemerintah juga merekomendasikan penutupan 172 perlintasan dengan lebar jalan di bawah dua meter. Selain itu, terdapat 1.638 titik prioritas yang akan ditingkatkan fasilitas keselamatannya, mulai dari pembangunan pos jaga, alat komunikasi, hingga penempatan petugas penjaga lintasan.

Selain fokus pada perlintasan, pemerintah juga memperkuat sistem keselamatan melalui pemeriksaan sarana kereta, perawatan prasarana, peningkatan kompetensi SDM, hingga kepatuhan terhadap Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka).

Menurut Dudy, Gapeka menjadi pedoman utama operasional perjalanan kereta api nasional. Ketidakpatuhan terhadap aturan tersebut dapat memicu kecelakaan hingga mengganggu layanan transportasi publik.

Presiden Prabowo sebelumnya juga menyoroti tingginya risiko kecelakaan saat meninjau lokasi insiden kereta api di Bekasi pada April lalu. Dalam kesempatan itu, Presiden menyetujui pembangunan flyover sebagai solusi jangka panjang mengurangi potensi kecelakaan di wilayah padat lalu lintas.*

(mt/dh)

Korban diketahui bernama Roni (26), warga Desa Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Peristiwa itu terjadi pada Selasa (19/5/2026) sekitar pukul 12.30 WIB saat korban sedang berada di area perkebunan miliknya.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Resmikan Prasasti Pembangunan Mako Polsek Dabun Gelang, Tekankan Pelayanan Polri yang Humanis dan Profesional di Polres Gayo Lues

"Korban mengalami luka akibat serangan harimau saat beraktivitas di kebunnya," ujar Ujang dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Menindaklanjuti kejadian itu, BKSDA Aceh bersama Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) dan Forum Konservasi Leuser (FKL) langsung turun ke lokasi untuk melakukan verifikasi dan pendalaman kronologi kejadian.

Selain melakukan pengecekan lapangan, petugas juga berkoordinasi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, serta tenaga medis guna penanganan lanjutan terhadap korban dan situasi di sekitar lokasi.

BKSDA turut memasang kamera jebak di area sekitar lokasi kejadian untuk mengidentifikasi keberadaan Harimau Sumatera yang diduga masih berada di kawasan tersebut.

Petugas juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di kawasan hutan maupun area perkebunan yang berdekatan dengan habitat satwa liar.

"Kami mengimbau masyarakat tidak beraktivitas seorang diri di kawasan habitat satwa liar dan segera melapor jika menemukan tanda keberadaan harimau," katanya.

Harimau Sumatera sendiri merupakan satwa endemik Pulau Sumatera yang masuk kategori critically endangered atau terancam punah menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN).

BKSDA mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas ilegal seperti pemasangan jerat, penggunaan racun, maupun perburuan liar yang dapat memicu konflik antara manusia dan satwa dilindungi.*

(mt/dh)

IHSG tercatat turun 223,56 poin, sementara indeks LQ45 ikut terkoreksi 14,28 poin atau 2,26 persen ke posisi 616,40.

Baca Juga:

• IHSG Rontok gegara Danantara, Airlangga Siap Buka-bukaan ke Investor

"Sentimen utama pelemahan IHSG datang dari rencana sentralisasi ekspor komoditas oleh BUMN ekspor yang dianggap akan merugikan perusahaan maupun pemegang saham," ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Investor domestik maupun asing disebut mulai khawatir terhadap dampak kebijakan baru tersebut terhadap kinerja emiten sektor sumber daya alam, khususnya batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.

Pemerintah sebelumnya berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang mengatur PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai eksportir utama sejumlah komoditas strategis nasional.

Selain itu, pembentukan PT DSI disebut bertujuan memperkuat tata kelola ekspor sekaligus menekan dugaan praktik underinvoicing yang diklaim merugikan negara hingga Rp15.400 triliun selama 34 tahun.

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di zona merah sejak pembukaan hingga penutupan sesi kedua. Berdasarkan indeks sektoral IDX-IC, seluruh sektor mengalami koreksi.

Sektor barang baku menjadi yang paling tertekan dengan penurunan mencapai 6,96 persen, disusul sektor energi sebesar 6,74 persen dan sektor barang konsumen non-primer sebesar 5,70 persen.

Di tengah tekanan pasar, saham-saham yang mencatat penguatan terbesar antara lain SOTS, BOBA, ENAK, APLI, dan KOBX. Sedangkan saham dengan pelemahan terdalam ditempati BUKK, IRSX, ENRG, POLU, dan RAJA.

Frekuensi perdagangan tercatat mencapai 2,14 juta transaksi dengan volume perdagangan 35,77 miliar lembar saham dan nilai transaksi sebesar Rp18,49 triliun.*

(an/dh)

Kegiatan ini merupakan bagian dari program kepedulian Mitra E Pendidikan yang secara konsisten dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan pembinaan generasi muda.

Baca Juga:

• Bapenda Batu Bara Jemput Bola, Warga Datuk Tanah Datar Kini Lebih Mudah Bayar Pajak Lewat Program Berlayar

Suasana kegiatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan kebersamaan. Para siswa terlihat antusias dan gembira menerima bingkisan yang diberikan secara langsung. Pihak sekolah Babul Ilmi Rantauprapat juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian serta kepedulian yang diberikan oleh pihak Bank SUMUT KCPSyariah Rantauprapat.

Perwakilan sekolah menilai bahwa kegiatan seperti ini sangat berarti bagi dunia pendidikan, tidak hanya dari sisi bantuan material, tetapi juga sebagai bentuk dukungan moral yang mampu meningkatkan motivasi belajar para siswa.

PT Bank SUMUT KCPSyariah Rantauprapat berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk terus peduli terhadap pendidikan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara lembaga perbankan dengan masyarakat di lingkungan sekitar.

Ke depan, PT Bank SUMUT KCPSyariah Rantauprapat berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai program sosial yang berkelanjutan, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, sosial, dan pemberdayaan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan lahir generasi muda yang lebih semangat, berprestasi, dan memiliki masa depan yang lebih baik.*

(dh)

Koordinator Media GPCI, Harfin Naqsyabandy mengatakan pembebasan tersebut diperoleh berdasarkan konfirmasi dari tim hukum Adalah serta jalur diplomatik internasional.

Baca Juga:

• Viral! Video Aktivis Gaza Global Sumud Flotilla Picu Kemarahan, Menteri Keamanan Israel Ben Gvir Dikecam Pemimpin Dunia

Menurutnya, para relawan kini dalam proses pemulangan melalui Bandara Ramon/Eilat menuju Istanbul, Turki. Tim hukum Adalah masih terus melakukan pemantauan guna memastikan seluruh aktivis, termasuk WNI, dapat keluar dari wilayah Israel dengan aman tanpa hambatan tambahan.

GPCI juga mengungkap para relawan mengalami dugaan tindakan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi selama ditahan. Beberapa di antaranya mengaku mengalami pemukulan, penggunaan taser dan peluru karet, penghinaan, hingga dipaksa berada dalam posisi menyakitkan.

Selain itu, sejumlah aktivis disebut mengalami luka serius dan sempat mendapatkan perawatan medis selama masa penahanan.

Tim hukum Adalah menilai intersepsi kapal di perairan internasional hingga penahanan sipil secara paksa merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

"Situasi masih dinamis. Jalur diplomatik dan jaringan internasional terus memantau proses pemulangan seluruh delegasi," kata Harfin.

Sebelumnya, sebanyak sembilan WNI dilaporkan ikut ditahan tentara Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla. Mereka berasal dari berbagai organisasi kemanusiaan dan media nasional yang tergabung dalam armada solidaritas menuju Gaza.*

(d/dh)

Setyo mengatakan, masih ada sejumlah tindakan yang belum terakomodasi secara maksimal dalam regulasi tindak pidana korupsi saat ini. Karena itu, KPK berharap DPR dapat memasukkan poin tersebut dalam revisi UU Tipikor mendatang.

Baca Juga:

• Kode Amplop ‘1’ untuk Dirjen Bea Cukai Terungkap, KPK Bicara Strategi Penyidikan

Menurutnya, pengaturan soal suap sektor swasta sebenarnya sudah menjadi bagian dari amanat United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Setyo menegaskan, usulan tersebut sudah disampaikan KPK kepada Kementerian Hukum dan akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah serta DPR.

"Dokumen usulan sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum dan nanti akan dikoordinasikan bersama," katanya.

Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR sebelumnya juga telah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait pemantauan UU Tipikor pascaputusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan penghitungan kerugian negara.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menilai revisi dan harmonisasi aturan hukum penting dilakukan demi menciptakan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi.

DPR juga tengah mengkaji sinkronisasi antara UU Tipikor dengan KUHP baru, khususnya terkait penghitungan kerugian negara yang kini memunculkan perdebatan antar lembaga penegak hukum.*

(d/dh)

Langkah tersebut dilakukan usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mengalami tekanan dan bergerak di zona merah setelah pengumuman kebijakan tata kelola ekspor baru tersebut.

Baca Juga:

• Ekspor SDA Lewat DSI, Pemerintah Tegaskan Pasokan Dalam Negeri Tetap Aman

"Nanti akan ada penjelasan kepada para investor, sehingga sebelum 1 Juni para pelaku usaha sudah mengetahui secara lengkap," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut Airlangga, pada tahap awal kebijakan ini perusahaan-perusahaan eksportir tetap dapat menjalankan aktivitas ekspor seperti biasa.

Namun, seluruh aktivitas ekspor nantinya wajib dilaporkan kepada PT DSI sebagai bagian dari masa transisi sistem baru.

"Tidak perlu khawatir karena ekspor masih dilakukan oleh perusahaan existing seperti batu bara, CPO, maupun feronikel. Dalam tiga bulan awal ini kita akan melakukan fine tune sistemnya," jelasnya.

Pemerintah menilai kebijakan baru tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional agar lebih terintegrasi dan memberikan manfaat optimal bagi negara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai BUMN yang akan mengelola ekspor komoditas sumber daya alam secara terpusat.

Usai pengumuman itu, IHSG sempat mengalami tekanan cukup dalam. Berdasarkan data perdagangan RTI Business, indeks saham sempat melemah lebih dari 2 persen sebelum akhirnya ditutup turun 0,82 persen ke level 6.318,50.

Pelaku pasar disebut masih menunggu kejelasan teknis implementasi kebijakan baru tersebut terhadap prospek bisnis emiten sektor sumber daya alam.*

(d/dh)

Hingga Mei 2026, total transaksi Bursa Karbon Indonesia tercatat baru mencapai Rp93,75 miliar.

Baca Juga:

• Kemkomdigi Blokir 3,45 Juta S1tu5 Judaii, Perputaran Dana Tembus Rp286 Triliun

Sementara itu, pasar karbon China berada di kisaran US$10 miliar hingga US$40 miliar.

"Nilai total transaksi bursa karbon kita masih kecil, yakni Rp93,75 miliar. Kalau dibandingkan dengan pasar lain seperti Uni Eropa dan China tentu jauh sekali," ujar Friderica dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (21/5/2026).

Wanita yang akrab disapa Kiki itu menjelaskan rendahnya transaksi perdagangan karbon di Indonesia dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya belum diterapkannya pajak karbon secara menyeluruh.

Selain itu, ketentuan kuota emisi serta integrasi antara pasar primer dan sekunder juga dinilai masih belum optimal.

Menurutnya, likuiditas pasar karbon sangat bergantung pada kesiapan sistem dan regulasi yang mendukung aktivitas perdagangan karbon nasional.

Untuk mendorong percepatan transaksi, OJK kini tengah mengusulkan revisi Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

Revisi aturan itu nantinya akan memuat pembentukan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang terintegrasi langsung dengan IDXCarbon.

"Harapannya sistem ini bisa mempermudah dan mengakselerasi perdagangan karbon di Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengungkapkan saat ini terdapat 49 proyek perdagangan karbon yang masih berada dalam antrean atau pipeline IDXCarbon.

Puluhan proyek tersebut kini sedang menjalani proses sertifikasi baik dari lembaga domestik maupun internasional.

Namun Hasan mengakui jumlah proyek perdagangan karbon dalam negeri yang masih terbatas menjadi salah satu penyebab minimnya transaksi di IDXCarbon.

"Saat ini proyeknya masih sangat terbatas, sehingga pelaku dan transaksinya juga belum besar," katanya.*

(d/dh)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu langkah strategis dari penyidik terkait fakta persidangan yang menyebut adanya aliran uang kepada pejabat Bea Cukai, termasuk dugaan untuk Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama.

Baca Juga:

• KPK Beberkan Alasan Kasus Korupsi Kuota Haji Belum Rampung, Saksi Masih Bertambah

Menurut Setyo, penyidik akan lebih dahulu mencocokkan seluruh keterangan yang muncul di persidangan dengan berita acara pemeriksaan (BAP) dalam proses penyidikan.

"Nanti akan diolah oleh Kedeputian Penindakan dan di situ baru dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh penyidik," ujarnya.

Setyo juga enggan memastikan apakah Dirjen Bea Cukai akan dipanggil untuk diperiksa usai namanya disebut dalam persidangan.

Ia menegaskan pimpinan KPK tidak ingin mencampuri proses teknis penyidikan yang tengah berjalan.

"Jangan sampai mencampuradukkan antara informasi yang berkembang dengan fakta-fakta pemeriksaan di persidangan maupun penyidikan," jelasnya.

Nama Dirjen Bea Cukai mencuat setelah jaksa KPK mengungkap adanya amplop berkode angka "1" dalam persidangan kasus suap importasi barang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Jaksa menyebut kode tersebut diduga merujuk kepada Dirjen Bea Cukai dengan nilai uang mencapai 213.600 dolar Singapura.

Dalam sidang itu, saksi Orlando Hamonangan Sianipar alias Ocoy yang merupakan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I DJBC mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa penerima amplop berkode tersebut.

Kasus ini sendiri menyeret tiga petinggi BlueRay Cargo, yakni John Field, Deddy Kurniawan Sukolo, dan Andri.

Jaksa KPK mendakwa ketiganya memberikan uang suap mencapai Rp61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura, serta fasilitas dan barang mewah senilai Rp1,8 miliar untuk memuluskan proses importasi barang di lingkungan Bea Cukai.*

(d/dh)

Purbaya mengaku keputusan batal berangkat tersebut bukan disebabkan faktor ekonomi maupun persoalan lain yang berkaitan dengan tugas negara.

Baca Juga:

• Purbaya Klaim Perusahaan Tambang Bisa Raup Untung Ganda dari DSI

Saat ditanya lebih lanjut mengenai alasan pembatalan keberangkatannya, Purbaya hanya menyebut belum mendapat rezeki untuk berangkat tahun ini.

"Nggak-nggak, belum rezekinya," katanya.

Tak hanya dirinya, Purbaya menyebut seluruh anggota keluarganya juga batal berangkat haji tahun ini. Meski demikian, ia berharap bisa kembali menjadwalkan ibadah haji pada musim haji tahun depan.

"Ya sedih juga, tapi tahun depan lah naik hajinya. Doain tahun depan nggak batal lagi," ucapnya.

Sebelumnya, Purbaya sempat menyampaikan rencana keberangkatannya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin (18/5/2026).

Kala itu, ia mengaku telah mempersiapkan keberangkatan hajinya sejak dua minggu terakhir, termasuk mempelajari doa-doa ibadah haji.

"Persiapan sudah dua minggu lalu, sudah belajar, tapi doa-doanya masih lupa juga," ujarnya sambil berkelakar.

Rencananya, Purbaya akan menjalankan ibadah haji selama sekitar 10 hari di Arab Saudi sebelum akhirnya jadwal tersebut batal terlaksana.*

(d/dh)

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Telekomunikasi terkait aturan masa berlaku kuota internet, Kamis (21/5/2026).

Baca Juga:

• Kemendukbangga Ingatkan Bahaya Stunting, SDM Unggul Jadi Kunci Indonesia Emas 2045

"Kalau memungkinkan, operator seperti Telkomsel, XL, dan Indosat bisa duduk bersama melalui asosiasi untuk mencari formula yang relevan terhadap persoalan ini," ujar Saldi.

Menurutnya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempertimbangkan kepentingan bisnis operator, tetapi juga harus melihat kerugian nyata yang dialami konsumen akibat sisa kuota internet yang hangus setelah masa aktif berakhir.

"Mahkamah juga harus memperhitungkan kerugian riil yang dialami masyarakat sebagai konsumen," katanya.

Saldi menegaskan, tugas hakim konstitusi adalah menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri telekomunikasi dengan perlindungan hak warga negara.

"Tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah melindungi hak konstitusional warga negara," tegasnya.

Sidang tersebut merupakan lanjutan perkara uji materi Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Para pemohon meminta MK mengubah aturan yang dinilai memberi ruang bagi operator untuk menghanguskan kuota internet yang telah dibayar konsumen.

Dalam petitumnya, pemohon meminta agar sisa kuota tetap bisa digunakan selama kartu prabayar masih aktif atau dapat dikonversi menjadi pulsa maupun dikembalikan dalam bentuk refund secara proporsional.

Sebelumnya, sejumlah operator seluler menyatakan kebijakan penghapusan kuota diperlukan untuk menjaga stabilitas bisnis dan jaringan telekomunikasi nasional.

Namun, Mahkamah menilai perlu ada jalan tengah agar kepentingan bisnis tetap berjalan tanpa merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan.*

(k/dh)