JAKARTA – Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027.

Keduanya akan digelar secara bersamaan pada pekan kedua April 2027.

Baca Juga:

• KPPU Temui Jokowi di Solo, Bahas Apa?

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan penyelenggaraan HPN tahun 2027 tidak lagi digelar pada 9 Februari seperti biasanya.

Hal itu diputuskan karena bertepatan dengan bulan Ramadan 1448 Hijriah.

"HPN dan Porwanas tahun depan di Lampung akan dilaksanakan pada waktu yang sama, yakni pekan kedua April 2027," kata Akhmad Munir.

Menurut dia, peringatan HPN pada 9 Februari tetap akan dilakukan, namun hanya bersifat seremonial terbatas bersama seluruh PWI daerah.

"Peringatannya tetap ada, tetapi hanya potong tumpeng setelah salat tarawih," ujarnya.

Akhmad Munir menambahkan, keputusan penetapan Lampung sebagai tuan rumah akan dituangkan dalam surat keputusan resmi yang diserahkan kepada PWI Lampung.

Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah membenarkan penetapan tersebut.

Ia menyebut pihaknya telah menerima SK PWI Pusat Nomor 077-PLP/PP-PWI/IV/2026 tentang penunjukan Lampung sebagai tuan rumah HPN dan Porwanas 2027.

"Alhamdulillah sudah resmi. SK sudah kami terima," kata dia.

Ia menambahkan, SK tersebut akan segera disampaikan kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sebagai bentuk koordinasi penyelenggaraan.

"Selanjutnya akan kami laporkan kepada Bapak Gubernur Lampung," ujarnya.*

(ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana.

Pemeriksaan tersebut disebut masih berada dalam ranah evaluasi internal institusi.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Website Desa Karo, Kejati Sumut Kejar Bos CV ATS Jesaya Ginting yang Buron

"Prosesnya sedang di internal kita, dan ini nanti dilimpahkan. Ini bukan tindak pidana ya, bukan," kata Anang di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu, 22 April 2026.

Anang menegaskan bahwa evaluasi tersebut tidak mengarah pada dugaan pelanggaran pidana, melainkan bagian dari penilaian kinerja dan penempatan jabatan di lingkungan kejaksaan.

"Itu hanya ibaratnya manajerial dan profesional," ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa Danke Rajagukguk saat ini tidak lagi menjabat sebagai Kajari Karo. Yang bersangkutan telah dimutasi ke jabatan fungsional di Kejaksaan Agung.

"Sudah bukan jabatan struktural, sudah jabatan fungsional di Kejaksaan Agung," kata Anang.

Posisi Kajari Karo kini diisi oleh Edmond Novvery Purba yang sebelumnya menjabat Kajari Nias Selatan.

Pergantian tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-347/C/04/2026 tertanggal 13 April 2026.

Pergantian ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap penanganan perkara videografer Amsal Sitepu di Kabupaten Karo.

Dalam perkara itu, terdakwa sempat didakwa kasus korupsi sebelum akhirnya divonis bebas oleh pengadilan.

Selain Danke, Kejaksaan Agung juga memeriksa sejumlah pejabat Kejari Karo, termasuk Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus serta jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut.

Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh penanganan perkara.*

(km/ad)

MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memburu Jesaya Ginting, pemilik CV Simalem Agro Technofarm (CV ATS), yang telah ditetapkan sebagai buronan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan website dan video profil desa di Kabupaten Karo.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan Jesaya kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Baca Juga:

• 2.341 Guru PPPK Deliserdang Tiga Bulan Belum Digaji, Mahasiswa Desak Gubernur Bobby Nasution Panggil Bupati Asri Ludin

"DPO Jesaya Ginting belum dapat, masih dalam upaya pengejaran," kata Rizaldi, Rabu, 22 April 2026.

Kasus ini bermula dari proyek pengadaan video profil desa senilai Rp30 juta dan pembuatan website desa seharga Rp10 juta yang ditawarkan Jesaya kepada sejumlah perangkat desa di Kabupaten Karo.

Dana proyek bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD).

Dalam pelaksanaannya, Jesaya disebut mempekerjakan tenaga kreatif, Toni Aji Anggoro, dengan upah sekitar Rp5,7 juta per website.

Selisih dari nilai kontrak Rp10 juta diduga tidak digunakan sesuai peruntukan dan dinikmati oleh Jesaya, yang kemudian memicu dugaan kerugian negara.

Toni Aji Anggoro telah lebih dahulu divonis satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Karo pada Januari 2026.

Meski berstatus pelaksana teknis, hasil audit inspektorat menemukan indikasi kerugian negara dalam proyek tersebut.

Kasus ini juga memicu aksi protes di depan Pengadilan Negeri Karo pada 20 April 2026.

Sejumlah massa menilai Toni hanya pekerja teknis dan menjadi korban dalam perkara tersebut, sementara aktor utama belum ditangkap.

Kejati Sumut menyatakan penyidikan masih terus berjalan, termasuk penelusuran aset serta dugaan aliran dana yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pola perkara ini disebut memiliki kemiripan dengan kasus korupsi proyek desa sebelumnya di wilayah yang sama.*

(bjf/ad)

MEDAN – Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Deliserdang mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution turun tangan menyelesaikan polemik belum dibayarkannya gaji 2.341 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Deliserdang.

Para mahasiswa menilai, selama tiga bulan sejak dilantik, para guru tersebut belum menerima gaji sama sekali atau bernilai nol rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Deliserdang.

Baca Juga:

• Buka Musrenbang Sumut 2027, Mendagri Tito Karnavian: Kualitas Perencanaan Tentukan 60 Persen Keberhasilan Program Daerah

Menurut dia, Bobby memiliki kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah kabupaten.

"Gubernur adalah Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur punya hak dan kewajiban mengevaluasi APBD Deliserdang," kata Fredy, Rabu, 22 April 2026.

Ia meminta Bobby segera memanggil Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan untuk meminta penjelasan terkait belum dibayarkannya gaji guru PPPK paruh waktu tersebut.

Menurut Fredy, apabila APBD Deliserdang lebih banyak terserap untuk belanja birokrasi yang tidak mendesak, maka pemerintah provinsi seharusnya dapat mendorong refocusing anggaran.

"Jangan biarkan guru-guru menjadi korban salah prioritas anggaran," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Deliserdang Arief Perdiansyah dan Ketua HIMMAH Deliserdang Hafizh Tampubolon.

Mereka menilai alasan pemerintah daerah yang menyebut tidak adanya regulasi penggajian PPPK paruh waktu tidak dapat dibenarkan.

Mereka merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 yang mengatur penganggaran belanja PPPK paruh waktu dalam APBD.

Dalam aturan tersebut, pemerintah daerah disebut wajib mengalokasikan anggaran belanja jasa PPPK paruh waktu pada jabatan guru.

Cipayung Plus Deliserdang juga mendesak Pemkab segera menerbitkan Peraturan Bupati sebagai dasar teknis penggajian, serta melakukan pergeseran anggaran agar pembayaran hak guru tidak tertunda lebih lama.

"Kami tidak akan membiarkan martabat guru diinjak-injak oleh alasan administratif," kata Fredy.

Jika tuntutan tidak dipenuhi, para mahasiswa mengancam akan menggelar aksi turun ke jalan sebagai bentuk tekanan politik terhadap pemerintah daerah.*

(pm/ad)

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan pengusaha Hary Tanoesoedibjo alias Hary Tanoe bersama PT MNC Asia Holding Tbk harus membayar ganti rugi senilai sekitar Rp531 miliar kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), perusahaan jalan tol milik pengusaha Jusuf Hamka.

Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst yang dibacakan pada Rabu, 22 April 2026, dan dikutip dari keterangan resmi Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto, pada Kamis, 23 April 2026.

Baca Juga:

• RUU PPRT: Jawaban atas Penantian atau Awal Tantangan Baru

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar US$28.000.000 ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas," demikian amar putusan tersebut.

Jika dikonversi, nilai ganti rugi materiil tersebut setara sekitar Rp481 miliar. Ditambah ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar, total kewajiban pembayaran mencapai sekitar Rp531 miliar.

Perkara ini bermula dari transaksi pertukaran Medium Term Note (MTN) dan obligasi CMNP dengan 28 Negotiable Certificate of Deposit (NCD) yang diterbitkan PT Bank Unibank Tbk pada 1999. NCD tersebut kemudian tidak dapat dicairkan.

Majelis hakim juga menolak eksepsi para tergugat serta mengabulkan gugatan CMNP untuk sebagian.

Selain ganti rugi, pengadilan turut menghukum para tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp5,02 juta.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai transaksi tersebut secara substansi merupakan perjanjian tukar-menukar surat berharga, bukan jual beli.

Hakim juga menyebut adanya unsur itikad tidak baik dalam penerbitan instrumen keuangan tersebut.

Pengadilan menerapkan doktrin piercing the corporate veil, yang memungkinkan tanggung jawab korporasi menembus hingga ke pemegang saham atau pengendali perusahaan, karena dinilai terdapat penyalahgunaan nama badan hukum.

Meski demikian, putusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Kuasa hukum MNC Group, Chris Taufik, menyatakan pihaknya akan mengajukan banding.

"Ini belum final, kita akan banding karena banyak hal yang harus dipertanyakan," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan pertimbangan hakim yang menurutnya tidak mengakomodasi seluruh keterangan ahli yang dihadirkan selama persidangan.

MNC Group bahkan mempertimbangkan langkah lanjutan untuk melapor ke Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung.*

(cn/ad)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto berencana mengirim warga negara Indonesia untuk mengikuti program kosmonaut di Rusia.

Rencana ini menjadi bagian dari penjajakan kerja sama di bidang antariksa antara Indonesia dan Rusia, yang dibahas usai pertemuan Prabowo dengan Presiden Vladimir Putin.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Ungkap RI Masuk “Survival Mode Ekonomi”, Fokus Jaga Pertumbuhan di Tengah Ketidakpastian Global

"Bapak Presiden juga menyampaikan kemungkinan Indonesia mengirimkan orang-orang terpilih dan terbaik untuk mengikuti program kosmonaut Rusia," kata Sugiono di Jakarta, Rabu, 22 April 2026.

Menurut Sugiono, langkah tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga strategis, karena kemampuan suatu negara di bidang antariksa menjadi salah satu indikator kemajuan teknologi.

Apa itu Program Kosmonaut Rusia?

Kosmonaut adalah istilah yang digunakan Rusia untuk menyebut astronaut atau antariksawan.

Program ini dijalankan oleh badan antariksa Rusia, Roscosmos, dan dikenal memiliki standar pelatihan yang sangat ketat.

Pelatihan kosmonaut dipusatkan di Star City (Zvyozdny gorodok), sebuah fasilitas pelatihan antariksa yang terletak di dekat Moskow.

Di tempat ini, calon kosmonaut menjalani berbagai latihan fisik, teknis, hingga simulasi misi luar angkasa dengan tingkat kesulitan tinggi.

Secara historis, program kosmonaut Rusia berakar sejak pertengahan abad ke-20 dan menjadi bagian penting dalam perlombaan antariksa pada era Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat.

Uni Soviet mencatat sejumlah pencapaian bersejarah, termasuk peluncuran Sputnik pada 1957 sebagai satelit buatan pertama di dunia, serta penerbangan manusia pertama ke luar angkasa oleh Yuri Gagarin pada 1961.

Langkah tersebut kemudian mendorong Amerika Serikat untuk mempercepat program antariksa mereka hingga akhirnya berhasil mendaratkan manusia di Bulan melalui misi Apollo.

Meski Uni Soviet telah bubar, Rusia tetap melanjutkan program antariksa berawak melalui wahana Soyuz dan kerja sama internasional, termasuk dengan Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS).

Hingga kini, Rusia dikenal sebagai salah satu negara dengan pengalaman panjang dalam misi antariksa manusia, meski menghadapi tantangan pendanaan dan perkembangan teknologi pasca-1990-an.*

(cn/ad)

MEDAN - Menteri Dalam Negeri (vonline.com/tag/mendagri/" target="_blank">Mendagri) Muhammad vonline.com/tag/tito-karnavian/" target="_blank">Tito Karnavian menegaskan bahwa kualitas perencanaan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan vonline.com/tag/pembangunan/" target="_blank">pembangunan daerah.

Ia menyebut, perencanaan yang disusun secara matang dan berbasis data dapat menentukan hingga 60 persen keberhasilan program vonline.com/tag/pemerintah/" target="_blank">pemerintah.

Baca Juga:

• PLN Padamkan Listrik di Medan Selama 4 Jam Siang Ini, Berikut Wilayah yang Terdampak

Menurut Tito, vonline.com/tag/musrenbang/" target="_blank">Musrenbang tidak boleh dipandang sebagai agenda rutin tahunan atau sekadar formalitas birokrasi.

Forum tersebut, kata dia, harus menjadi fondasi utama dalam merancang arah vonline.com/tag/pembangunan/" target="_blank">pembangunan daerah yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

"Perencanaan yang matang, detail, itu menentukan 60 persen keberhasilan program," ujar Tito dalam keterangan resmi, Kamis, 23 April 2026.

Tito menekankan pentingnya proses perencanaan yang berbasis aspirasi dari bawah (bottom-up).

Pemerintah provinsi, kata dia, harus mampu menyerap kebutuhan dan usulan dari kabupaten/kota, sekaligus menyelaraskannya dengan kebijakan vonline.com/tag/pemerintah/" target="_blank">pemerintah pusat.

Ia juga mengingatkan bahwa vonline.com/tag/pemerintah/" target="_blank">pemerintah provinsi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem vonline.com/tag/pemerintah/" target="_blank">pemerintahan nasional.

Karena itu, sinkronisasi program antara daerah dan pusat menjadi hal yang tidak terelakkan.

"Tentu kepala daerah sebagai wakil vonline.com/tag/pemerintah/" target="_blank">pemerintah pusat di daerah memiliki konsep dan pemikiran tersendiri. Tapi itu harus diselaraskan dalam satu peta jalan vonline.com/tag/pembangunan/" target="_blank">pembangunan," kata Tito.

Ia menambahkan, kekuatan seorang kepala daerah tidak hanya terletak pada kewenangan, tetapi juga pada kemampuan menyusun gagasan dan strategi vonline.com/tag/pembangunan/" target="_blank">pembangunan yang jelas.

Konsep yang terarah, menurutnya, menjadi faktor penting dalam membangun dukungan dan efektivitas kebijakan.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung pentingnya ketelitian dalam memahami persoalan daerah.

Ia mengutip konsep strategi klasik Sun Tzu, yakni pentingnya memahami kekuatan diri sendiri dan kondisi yang dihadapi untuk mencapai keberhasilan.

"Know your enemy, know yourself, and you will win in thousand battles," ujarnya.

vonline.com/tag/musrenbang/" target="_blank">Musrenbang vonline.com/tag/rkpd/" target="_blank">RKPD Provinsi vonline.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara ini turut dihadiri Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Surya, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, serta para kepala daerah se-vonline.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara dan unsur Forkopimda.

Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk menyelaraskan arah vonline.com/tag/pembangunan/" target="_blank">pembangunan daerah tahun 2027, termasuk merumuskan prioritas program yang lebih terukur dan berbasis kebutuhan masyarakat.*

(km/ad)

MEDAN – PT PLN (Persero) akan melakukan pemadaman listrik sementara di sejumlah wilayah Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis, 23 April 2026.

Pemadaman ini dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih empat jam, mulai pukul 10.00 hingga 14.00 WIB.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Hadiri Musrenbang Sumut 2027, Terima Penghargaan Kemendagri

Pemadaman dilakukan dalam rangka pemeliharaan jaringan guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah kerja ULP Medan Baru.

Dalam kegiatan tersebut, PLN akan melakukan penggantian komponen jaringan tegangan menengah (HUTM) serta perampalan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik.

Selama proses berlangsung, pelanggan akan mengalami penurunan daya hingga pemadaman sementara.

PLN juga mengimbau masyarakat yang menggunakan genset agar memastikan instalasi listrik terpisah dari jaringan PLN demi menghindari risiko gangguan maupun kecelakaan.

Adapun sejumlah ruas jalan yang terdampak pemadaman antara lain Jalan Guru Patimpus, Jalan Kelapa, Jalan Pepaya, Jalan Rambutan, Jalan Rambung, Jalan Waringin, Jalan Bungur, Jalan Kenari, Jalan Sei Sikambing, Jalan Ketapang, Jalan Merbau, dan Meranti.

PLN menyatakan pemeliharaan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan agar sistem kelistrikan lebih andal ke depan.*

(d/ad)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di zona hijau pada perdagangan Kamis, 23 April 2026.

Penguatan terjadi di tengah sentimen kebijakan suku bunga Bank Indonesia serta perkembangan geopolitik global yang masih fluktuatif.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp17.251 per Dolar AS, Terlemah Sepanjang Sejarah!

Secara keseluruhan, pasar mencatat 330 saham menguat, 107 saham melemah, dan 227 saham stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp13.559 triliun.

Sejumlah saham unggulan terpantau menjadi pendorong penguatan indeks. Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) melonjak 19,48 persen ke level Rp4.600 per saham.

Penguatan juga terjadi pada PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL) yang naik 2,59 persen ke Rp595.

Di sektor energi dan konstruksi, saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) menguat 0,83 persen ke Rp242, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) naik 0,88 persen ke Rp2.280, serta PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) yang naik 1,1 persen ke Rp1.375.

Tim riset Phintraco Sekuritas menyebut penguatan pasar masih dipengaruhi keputusan Bank Indonesia yang mempertahankan BI Rate di level 4,75 persen, dengan suku bunga deposit facility 3,75 persen dan lending facility 5,5 persen.

Kebijakan ini dinilai menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih tinggi.

Bank Indonesia memperkirakan inflasi tetap berada dalam target 2026–2027 sebesar 2,5 persen ±1 persen, sementara pertumbuhan ekonomi diproyeksikan di kisaran 4,9–5,7 persen pada 2026.

Dari sisi global, pasar juga dipengaruhi sentimen geopolitik Timur Tengah serta ekspektasi terhadap negosiasi damai Amerika Serikat dan Iran.

Ketidakpastian terkait jadwal perundingan membuat pelaku pasar tetap berhati-hati.

Investor juga mulai mengalihkan perhatian ke musim laporan keuangan kuartal I/2026, terutama emiten teknologi besar (big tech) yang dinilai dapat menjadi penggerak utama pasar global.*

(bi/ad)

JAKARTA - Nilai tukar rupiah kembali tertekan pada pembukaan perdagangan Kamis, 23 April 2026.

Mata uang Garuda bahkan sempat menyentuh level terlemah sepanjang sejarah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Ambruk Lagi! Kini Rp 2,8 Juta per Gram, Saatnya Beli atau Jual?

Tak lama kemudian, pelemahan berlanjut hingga 0,44 persen ke Rp17.251 per dolar AS.

Level tersebut menjadi yang terlemah sepanjang sejarah perdagangan rupiah terhadap dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS terpantau relatif stabil di level 98,58 pada pukul 08.50 WIB.

Namun tekanan terhadap rupiah dipicu faktor eksternal lain, terutama kenaikan harga minyak mentah global.

Harga minyak Brent tercatat kembali melambung ke US$102,7 per barel, sementara WTI berada di kisaran US$97 per barel.

Kenaikan harga energi ini meningkatkan kekhawatiran inflasi global dan memperketat ruang pelonggaran kebijakan moneter di berbagai negara.

Di kawasan Asia, pergerakan mata uang berlangsung beragam. Beberapa mata uang seperti dolar Taiwan, yuan China, yen Jepang, dan dolar Hong Kong mencatat penguatan tipis.

Sebaliknya, sejumlah mata uang melemah, termasuk peso Filipina, baht Thailand, won Korea Selatan, dan ringgit Malaysia. Rupiah tercatat sebagai salah satu yang tertekan paling dalam.

Tekanan juga terjadi di pasar saham Asia.

Indeks Nikkei Jepang turun 0,53 persen, Topix melemah 0,89 persen, KOSDAQ Korea Selatan turun 0,19 persen, Hang Seng Hong Kong melemah 0,85 persen, dan FTSE Straits Times Singapura turun 0,83 persen.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia hanya turun tipis 0,03 persen.

Di pasar obligasi, aksi jual masih berlanjut dengan kenaikan imbal hasil di hampir seluruh tenor.

Obligasi tenor 10 tahun naik menjadi 6,61 persen, sementara tenor 5 tahun dan 3 tahun juga mengalami kenaikan terbatas.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) menyatakan akan terus mengoptimalkan instrumen operasi moneter untuk meredam tekanan nilai tukar, termasuk intervensi di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) offshore.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan bank sentral juga memberi ruang bagi bank untuk melakukan transaksi NDF secara langsung melalui dealer utama guna menjaga stabilitas rupiah.

Selain itu, BI memperkuat penggunaan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai instrumen penyerapan likuiditas.

Imbal hasil SRBI tenor 12 bulan tercatat naik ke 5,76 persen, level tertinggi sejak Juli tahun lalu, yang dinilai masih menarik bagi investor asing.*

(bb/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali terkoreksi pada perdagangan Kamis, 23 April 2026.

Penurunan ini terjadi seiring tekanan dari pasar global yang masih diliputi ketidakpastian arah kebijakan moneter dan tensi geopolitik.

Baca Juga:

• Stigma Kanibalisme di Sumatra Utara Diduga Dibentuk Demi Kepentingan Dagang, Ini Penjelasannya

Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) juga ikut melemah Rp 30.000 menjadi Rp 2.610.000 per gram.

Penurunan harga ini mencerminkan pergerakan emas global yang cenderung stagnan.

Di pasar internasional, harga emas spot tercatat turun tipis 0,07 persen ke level US$ 4.736,38 per troy ons pada pukul 08.48 WIB.

Meski sempat mendapat sentimen positif dari perkembangan geopolitik di Timur Tengah, harga emas belum mampu menguat signifikan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran yang dimulai sejak 7 April akan terus berlangsung tanpa batas waktu.

Pernyataan ini sempat meredakan kekhawatiran pasar.

Namun demikian, pelaku pasar masih bersikap hati-hati.

Washington disebut tengah menunggu proposal damai terbaru dari Teheran, sementara Iran belum menunjukkan kesiapan untuk kembali ke meja perundingan dalam waktu dekat.

Ketegangan juga masih terasa di jalur strategis energi global. Penutupan Selat Hormuz serta blokade kapal oleh Amerika Serikat memicu lonjakan harga minyak mentah dunia.

Kenaikan harga minyak berpotensi mendorong inflasi global tetap tinggi.

Kondisi ini membuat bank sentral di berbagai negara diperkirakan menahan kebijakan suku bunga tinggi lebih lama.Situasi tersebut menjadi sentimen negatif bagi emas.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Terima Penghargaan Mendagri di Musrenbang Sumut 2027, Tegaskan Semangat Gotong Royong Antar Daerah

Sebagai aset tanpa imbal hasil (non-yielding asset), daya tarik emas cenderung melemah saat suku bunga tetap tinggi karena investor beralih ke instrumen yang memberikan return lebih kompetitif.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

0,5 gram: Rp 1.452.500
1 gram: Rp 2.805.000
2 gram: Rp 5.550.000
3 gram: Rp 8.300.000
5 gram: Rp 13.800.000
10 gram: Rp 27.545.000
25 gram: Rp 68.737.000
50 gram: Rp 137.395.000
100 gram: Rp 274.712.000
250 gram: Rp 686.515.000
500 gram: Rp 1.372.820.000
1.000 gram: Rp 2.745.600.000

Pelaku pasar kini menanti arah kebijakan global serta perkembangan geopolitik sebagai penentu pergerakan emas dalam jangka pendek.*

(bb/ad)

SOLO - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan audiensi dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo, Rabu, 22 April 2026.

Pertemuan tersebut membahas penguatan regulasi persaingan usaha serta percepatan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Baca Juga:

• Stigma Kanibalisme di Sumatra Utara Diduga Dibentuk Demi Kepentingan Dagang, Ini Penjelasannya

Regulasi tersebut dianggap penting dalam memperkuat kapasitas pengawasan persaingan usaha di Indonesia.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa bersama jajaran anggota, yakni Gopprera Panggabean dan Eugenia Mardanugraha, turut hadir dalam audiensi tersebut bersama pejabat struktural KPPU.

KPPU menilai perlunya percepatan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar mampu menjawab tantangan ekonomi modern, termasuk perkembangan sektor digital dan industri strategis seperti gas bumi dan konstruksi.

Dalam kesempatan itu, Joko Widodo menekankan pentingnya peran KPPU dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

Ia menyebut, KPPU harus berani menghadapi pelaku usaha besar yang kerap berada dalam ekosistem regulasi dan kebijakan yang kompleks.

"Keberadaan KPPU itu penting dalam mengingatkan pelaku usaha besar untuk mengutamakan efisiensi dalam berbisnis," ujar Jokowi.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap penguatan kelembagaan KPPU agar lebih adaptif menghadapi dinamika ekonomi, termasuk ekonomi digital.

Menurutnya, penguatan otoritas persaingan usaha sejalan dengan praktik di berbagai negara.

KPPU sendiri menegaskan fokus pada penguatan fungsi pencegahan dengan mendorong kebijakan pemerintah yang mendukung persaingan sehat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan efisiensi ekonomi sekaligus melindungi kepentingan konsumen.

Audiensi ini menjadi bagian dari upaya KPPU memperkuat perannya sebagai otoritas pengawas persaingan usaha dalam mendorong iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif di Indonesia.*

(bi/ad)

MEDAN - Sejarah Sumatra Utara menyimpan narasi yang selama ini jarang dibaca secara kritis, salah satunya tuduhan praktik kanibalisme yang dilekatkan pada masyarakat pedalaman.

Sejumlah kajian terbaru menyebut, stigma tersebut tidak semata fakta sejarah, melainkan bagian dari konstruksi sosial yang berkaitan dengan kepentingan perdagangan dan kolonial.

Baca Juga:

• HIMMAH dan ISARAH Batu Bara Tolak Isu Provokatif, Ajak Masyarakat Jaga Stabilitas dan Iklim Investasi

"Penyebutan masyarakat pedalaman sebagai liar, tidak beradab, dan kanibal sesungguhnya merupakan ciptaan yang dibentuk oleh pihak tertentu untuk tujuan tertentu," tulis Damanik dalam kajiannya.

Strategi Mengendalikan Jalur Dagang

Sejak abad ke-12, wilayah Sumatra bagian utara dikenal sebagai kawasan kaya komoditas seperti kapur barus, kemenyan, dan emas.

Kondisi ini menjadikannya bagian penting dalam jaringan perdagangan di kawasan Selat Malaka.

Namun, di tengah ramainya aktivitas perdagangan, muncul strategi sosial yang disebut berperan dalam pembentukan rumor tersebut.

Narasi kanibalisme diduga digunakan oleh masyarakat pesisir untuk membatasi akses langsung pedagang asing ke wilayah pedalaman.

Dalam kajian tersebut, stigma itu berfungsi sebagai alat kontrol perdagangan, di mana pedagang asing diarahkan untuk tetap bergantung pada perantara dari wilayah pesisir.

Antara Fakta dan Praktik Sosial

Meski demikian, Damanik mencatat bahwa praktik antropofagi tidak sepenuhnya dapat dihapus dari catatan sejarah. Namun, praktik tersebut tidak bersifat umum atau menjadi kebiasaan sosial.

"Tindakan tersebut dilakukan dalam konteks tertentu, seperti hukuman terhadap pelaku kejahatan, tawanan perang, atau pelanggar norma adat," demikian tertulis dalam buku tersebut.

Dengan demikian, praktik tersebut lebih tepat dipahami sebagai bagian dari sistem hukum adat pada masa lampau, bukan sebagai karakter budaya sehari-hari suatu kelompok masyarakat.

Dampak pada Identitas dan Sejarah

Narasi kanibalisme ini turut memengaruhi pembentukan identitas etnis di Sumatra Utara.

Istilah "Batak" dalam sejumlah kajian disebut merupakan konstruksi etnograf kolonial yang dilekatkan dengan konotasi negatif seperti "liar" dan "tidak beradab".

Dalam konteks tersebut, masyarakat pedalaman kerap dibedakan dari masyarakat pesisir yang dianggap lebih "teratur" karena telah terpengaruh agama dan jaringan perdagangan global.

Warisan Narasi Kolonial

Sejumlah peneliti sejarah kini mulai mengkritisi kembali narasi tersebut.

Label kanibalisme dinilai sebagai bagian dari warisan kolonial yang digunakan untuk membentuk hierarki sosial sekaligus melegitimasi dominasi ekonomi dan politik pada masa lampau.

Kajian-kajian baru ini mendorong pembacaan ulang terhadap sejarah Sumatra Utara, dengan menempatkan narasi lama dalam konteks kepentingan yang melatarbelakanginya.*

(d/ad)

MEDAN - Rumah tradisional Nias yang dikenal sebagai Omo Hada bukan sekadar hunian, melainkan representasi kebudayaan, struktur sosial, dan kecanggihan arsitektur lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Bangunan ini menjadi salah satu bukti kemampuan masyarakat Nias dalam merancang konstruksi tanpa teknologi modern, namun tetap kokoh menghadapi kondisi alam.

Baca Juga:

• RUU PPRT: Jawaban atas Penantian atau Awal Tantangan Baru

Setiap rumah Omo Hada umumnya memiliki enam pilar utama, dengan empat pilar berada di ruang utama dan dua lainnya tersembunyi di balik dinding.

Dua tiang tengah disebut simalambuo, sementara dua lainnya dikenal sebagai manaba yang dibuat dari kayu keras berbentuk persegi panjang.

"Jarak antara tiang simalambuo dan tiang manaba ditentukan oleh ukuran struktur rumah. Semakin besar jarak antar tiang, semakin kuat pula posisi sosial pemilik rumah," demikian kutipan penelitian tersebut.

Selain fungsi teknis, struktur rumah juga mengandung makna simbolik.

Dimensi dan jarak antar tiang tidak hanya menunjukkan kekuatan bangunan, tetapi juga merefleksikan status sosial pemiliknya dalam masyarakat.

Status sosial tersebut juga diperkuat oleh keberadaan tugu batu di depan rumah. Semakin besar tugu batu, semakin tinggi pula status sosial pemilik Omo Hada di lingkungan masyarakat.

Dari sisi ruang, Omo Hada memiliki pembagian area yang terstruktur, mulai dari bagian bawah sebagai penopang, hingga ruang tengah yang menjadi area keluarga.

Struktur ini menunjukkan pola kehidupan masyarakat Nias yang teratur dan memiliki sistem sosial yang jelas.

Tanpa bantuan teknologi modern, masyarakat Nias telah berhasil membangun arsitektur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga sarat makna budaya dan filosofi kehidupan.*

(d/ad)

Oleh:Rosita Miladmahesi.

SELAMA lebih dari dua dekade, RUU ini hadir sebagai agenda yang berulang, tetapi tanpa penyelesaian yang pasti.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Sambut Program Perlindungan Tambahan ASN dari Taspen, Iuran Rp5 Ribu per Bulan

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan sebuah RUU dalam Prolegnas tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan politik untuk menyelesaikannya.

Di tengah stagnasi tersebut, kebutuhan akan perlindungan pekerja rumah tangga sebenarnya tidak pernah hilang. Berbagai kajian, advokasi masyarakat sipil, dan tekanan publik terus menegaskan urgensi pengaturan sektor ini.

Namun, lambatnya proses legislasi membuat jutaan pekerja rumah tangga tetap berada dalam kondisi tanpa kepastian hukum yang memadai.

Mereka bekerja, tetapi tidak sepenuhnya diakui sebagai pekerja dalam kerangka hukum yang utuh.

Mengakhiri Ketidakpastian di Ruang Domestik

Pengesahan RUU PPRT dapat dibaca sebagai upaya negara untuk mengakhiri ketidakpastian tersebut. Pekerjaan rumah tangga mulai ditempatkan sebagai bagian dari kerja yang memiliki nilai ekonomi dan karenanya membutuhkan perlindungan hukum.

Namun, langkah ini juga menandai perubahan penting: bahwa ruang domestik tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai ruang privat yang bebas dari intervensi hukum.

Meski demikian, RUU ini masih memperlihatkan pendekatan yang berusaha menyeimbangkan antara relasi sosial dan relasi kerja.

Asas kekeluargaan tetap dipertahankan sebagai bagian dari dasar pengaturan. Pendekatan ini di satu sisi mencerminkan sensitivitas terhadap realitas sosial masyarakat.

Namun di sisi lain, ia juga menyisakan pertanyaan: apakah nilai sosial tersebut dapat berjalan tanpa mengurangi kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja?

Dari sisi substansi, RUU ini telah mengatur berbagai aspek penting, seperti hak atas upah, waktu kerja, jaminan sosial, dan perlindungan dari kekerasan. Ini merupakan kemajuan yang signifikan.

Namun, sebagian pengaturan masih berbasis pada kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam relasi yang tidak selalu setara, pendekatan ini memiliki keterbatasan. Tanpa standar minimum yang tegas, perlindungan berpotensi menjadi relatif dan tidak seragam.

Menata Perantara, Menguji Pengawasan

RUU ini juga mengatur peran perusahaan penempatan pekerja rumah tangga. Pengaturan ini penting untuk memberikan legalitas dan struktur dalam proses perekrutan.

Namun, pengaturan yang masih bersifat administratif perlu diimbangi dengan pengawasan yang efektif. Tanpa itu, perantara justru berpotensi menjadi titik baru terjadinya praktik yang merugikan pekerja.

Salah satu arah kebijakan dalam RUU ini adalah penguatan pelatihan vokasi bagi pekerja rumah tangga. Upaya ini menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya dimaknai sebagai pencegahan, tetapi juga pemberdayaan.

Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada standar dan pengawasan yang jelas. Tanpa itu, pelatihan berisiko menjadi formalitas administratif yang tidak memberikan dampak signifikan.

Tantangan terbesar dari RUU ini justru terletak pada implementasi. Pekerjaan rumah tangga berlangsung di ruang privat, yang tidak mudah dijangkau oleh mekanisme pengawasan negara.

RUU mencoba menjawab hal ini dengan melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah dan struktur sosial seperti RT/RW.

Namun, pendekatan ini memerlukan desain yang cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi efektivitas maupun perlindungan privasi.

Bukan Akhir, Melainkan Titik Awal

Setelah bertahun-tahun mandek dalam Prolegnas, pengesahan RUU PPRT pada April 2026 ini merupakan kemajuan yang patut dicatat. Namun, pengesahan bukanlah akhir dari proses.

Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa norma yang telah dirumuskan dapat dijalankan secara konsisten.

Perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada teks, tetapi harus hadir dalam praktik.

Pada akhirnya, RUU PPRT menjadi cerminan bagaimana negara memandang kerja domestik.

Apakah ia akan tetap berada di wilayah abu-abu, atau benar-benar diakui sebagai bagian dari sistem kerja yang layak mendapatkan perlindungan hukum.

Jawaban atas pertanyaan tersebut kini tidak lagi berada pada tahap perdebatan, melainkan pada tahap pelaksanaan.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Tenaga Ahli DPR-RI.

JAKARTA - Sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan larangan duduk di posisi yang berada di antara area panas dan teduh secara bersamaan.

Posisi tersebut digambarkan sebagai keadaan setengah tubuh terkena sinar matahari dan setengah lainnya berada di tempat teduh.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Lepas 353 Jemaah Haji Kloter 2 Embarkasi Medan Asal Langkat, Titip Pesan Khusus

"Jika salah seorang di antara kamu berada di bawah sinar matahari lalu sebagian tubuhnya terkena bayangan dan sebagian lainnya terkena matahari, maka hendaknya ia bangun," demikian sabda Nabi.

Riwayat lain juga menyebutkan bahwa posisi duduk di antara panas dan teduh disebut sebagai "majlis setan" atau tempat duduk setan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang dikutip dari Musnad Ahmad.

Dalam literatur keislaman seperti At-Taujiih wa Irsyaadun Nafsi minal Qur'anil Karim was-Sunnatin Nabawiyyah, larangan tersebut dipahami bukan sekadar kiasan, melainkan peringatan agar umat Islam menjauhi posisi atau kebiasaan yang dikaitkan dengan hal yang tidak baik.

Para ulama menjelaskan bahwa larangan ini mengandung dimensi spiritual, yakni anjuran untuk tidak menyerupai kondisi yang disimbolkan sebagai bagian dari perilaku yang tidak dianjurkan dalam ajaran Islam.

Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat membawa mudarat.

Dari sisi kesehatan, kondisi tubuh yang berada dalam dua suhu berbeda secara bersamaan dinilai tidak ideal.

Paparan panas dan teduh yang tidak seimbang dapat memengaruhi kenyamanan tubuh, bahkan berpotensi mengganggu sistem adaptasi suhu tubuh.

Perbedaan suhu yang ekstrem dalam satu waktu juga disebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan fisik hingga gangguan ringan, terutama jika terjadi dalam durasi yang cukup lama.

Islam sendiri, dalam berbagai ajarannya, tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan panduan terkait kesehatan, kebersihan, dan keselamatan hidup sehari-hari.

Larangan ini dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan dan kehati-hatian dalam beraktivitas.

Dengan demikian, anjuran untuk menghindari posisi duduk di antara panas dan teduh tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga mengandung pesan etika dan kesehatan yang relevan dalam kehidupan modern.*

(d/ad)

JAKARTA — Akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali diperluas melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan Bank Central Asia atau BCA pada 2026.

Program ini menawarkan bunga rendah dan skema cicilan fleksibel untuk mendorong daya saing pelaku usaha.

Baca Juga:

• Banyak Pelanggaran, Disnaker Sumut Minta Kemenaker Evaluasi Menyeluruh Perusahaan Outsourcing Bermasalah

Selain itu, pelaku usaha juga dapat mengakses pinjaman tanpa agunan untuk plafon tertentu.

Simulasi pinjaman sebesar Rp50 juta menunjukkan besaran cicilan yang bervariasi tergantung tenor. Untuk tenor 12 bulan, cicilan mencapai sekitar Rp4,66 juta per bulan.

Sementara tenor 24 bulan sebesar Rp2,59 juta, tenor 36 bulan sekitar Rp1,92 juta, dan tenor terpanjang 60 bulan sebesar Rp966 ribu per bulan.

Skema tenor yang fleksibel, mulai dari 12 hingga 60 bulan, memungkinkan pelaku usaha menyesuaikan angsuran dengan kemampuan arus kas bisnisnya.

Program KUR ini bertujuan meningkatkan inklusi keuangan serta memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM.

Selain itu, pembiayaan diharapkan mampu memperkuat kapasitas usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor riil.

Untuk mengajukan KUR BCA 2026, calon debitur harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Di antaranya warga negara Indonesia berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, memiliki usaha aktif minimal enam bulan, serta tidak sedang menerima fasilitas KUR di bank lain.

Dokumen yang perlu disiapkan meliputi KTP elektronik, Kartu Keluarga, serta surat keterangan usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

Untuk pinjaman di atas Rp50 juta, calon debitur juga wajib melampirkan NPWP.

Pengajuan dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi BCA maupun secara langsung di kantor cabang terdekat. B

ank akan melakukan evaluasi kelayakan usaha sebelum menyetujui pencairan dana.

Dengan skema bunga rendah dan proses yang relatif mudah, KUR BCA 2026 diharapkan menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat permodalan UMKM di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.*

(di/ad)

LABUSEL - Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang digelar di Medan, Rabu, 22 April 2026.

Kehadiran Fery mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Lepas 353 Jemaah Haji Kloter 2 Embarkasi Medan Asal Langkat, Titip Pesan Khusus

Dalam kesempatan itu, Fery Sahputra Simatupang juga menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas kontribusi pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan keuangan kepada Kabupaten Aceh Tengah.

Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung penanganan dan pemulihan pascabencana alam yang terjadi pada 2026.

Musrenbang tersebut dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Surya, unsur Forkopimda, serta seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara.

Dalam arahannya, Tito Karnavian menyoroti capaian pembangunan di Sumatera Utara yang menunjukkan tren positif.

Namun ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan rinci hingga tingkat desa sebagai dasar perumusan kebijakan.

Menurutnya, ketepatan data sangat menentukan efektivitas program pembangunan agar tepat sasaran.

Musrenbang RKPD ini menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan secara terintegrasi, sekaligus menyerap aspirasi daerah dalam satu kerangka kebijakan yang selaras antara pusat dan daerah.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa Musrenbang merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Utara.*

(ad)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melepas keberangkatan 353 jemaah haji Kelompok Terbang (Kloter) 2 Embarkasi Medan di Asrama Haji Medan, Jalan AH Nasution, Selasa malam, 22 April 2026.

Kloter tersebut seluruhnya merupakan jemaah asal Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Wali Kota Mahyaruddin Salim Buka MTQ Tanjungbalai ke-58, Tekankan Lahirnya Generasi Qur’ani

"Ibadah di Tanah Suci memerlukan ketahanan fisik. Yang muda harus bisa mendampingi yang lebih tua, saling menjaga dan menjaga kekompakan," ujar Bobby Nasution sebelum mengantarkan jemaah ke bus keberangkatan.

Ia juga berpesan agar para jemaah tidak hanya fokus beribadah, tetapi turut mendoakan Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Langkat, agar senantiasa dijauhkan dari bencana.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan rasa syukur atas keberangkatan jemaah haji tahun ini.

Ia menilai, pelayanan haji ke depan akan semakin baik seiring dengan penguatan kelembagaan melalui pembentukan kementerian khusus yang menangani haji dan umrah.

"Harusnya lebih baik karena fokusnya lebih khusus mengurus haji dan umrah," ujarnya.

Acara pelepasan turut dihadiri unsur Forkopimda Sumut, Kepala Kanwil Kementerian Haji, jajaran imigrasi, Bupati Langkat Syah Afandin, serta sejumlah pejabat Pemprov Sumut dan tokoh agama.*

(ad)

BATU BARA – Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PC HIMMAH) bersama Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH) Kabupaten Batu Bara menyatakan sikap tegas menolak berbagai narasi yang dinilai tendensius dan berpotensi memecah belah.

Sikap ini ditanggapi khususnya terkait isu yang berkembang mengenai dugaan penutupan alur Sungai Badak Mati oleh pihak perusahaan.

Ketua PC HIMMAH Batu Bara, Muhammad Yassir Pratama, menegaskan bahwa masyarakat harus bijak menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu utuh kebenarannya.

"Kami mengajak seluruh masyarakat agar tidak mudah tergiring oleh opini yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme yang tepat dan berlandaskan data akurat, bukan justru memperkeruh suasana," ujar Yassir dalam rilis persnya.

Senada dengan itu, Ketua ISARAH Batu Bara, Feri, menilai bahwa pendekatan yang mengedepankan agitasi publik justru berisiko besar memperburuk iklim investasi yang selama ini sedang dibangun di Kabupaten Batu Bara.

"Kita harus melihat persoalan ini secara komprehensif. Batu Bara saat ini sedang dalam fase pembangunan dan membutuhkan kepercayaan dari para investor. Jika isu-isu negatif terus digoreng tanpa dasar yang kuat, dampaknya bisa menghambat masuknya investasi baru," ungkapnya.

Kedua organisasi ini sepakat menekankan pentingnya peran investor dalam roda ekonomi daerah.

Baca Juga:

• Kementerian Lingkungan Hidup Evaluasi Pengelolaan Sampah di Tanjungbalai, Dorong Sistem Lebih Berkelanjutan

Jika situasi daerah tidak kondusif akibat narasi yang tidak bertanggung jawab, maka yang paling dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat dan pekerja itu sendiri.

"Jika investor takut dan mengurangi investasinya, maka lapangan kerja akan menyempit. Jangan sampai karena isu yang tidak jelas, nasib ribuan pekerja justru menjadi taruhan," tegasnya.

HIMMAH dan ISARAH mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan mendukung langkah pemerintah daerah dalam menyelesaikan setiap persoalan secara bijaksana serta berkeadilan.

"Kami percaya pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Mari kita kawal bersama dengan cara yang elegan, objektif, dan tetap menjaga kondusivitas," tutup Yassir.*

(ad)