ASAHAN — Pemerintah Kabupaten Asahan bersama jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar doa bersama untuk memohon keselamatan dan kelancaran renovasi Gedung Kantor Imigrasi di Kabupaten Asahan, Jumat, 7 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin bersama Wakil Bupati Asahan Rianto.

Baca Juga:

• Pimpin Rakorpem, Bupati Asahan Minta OPD Perkuat Pelayanan dan Matangkan Program 2027

Renovasi gedung Kantor Imigrasi tersebut dijadwalkan dimulai pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Pekerjaan ditargetkan selesai dalam waktu 150 hari kalender.

Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan, Gelora Adil Ginting, mengatakan seluruh proses pembangunan diharapkan berjalan aman dan lancar tanpa hambatan.

Pekerjaan juga diharapkan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Doa bersama turut melibatkan anak-anak yatim.

Mereka bersama-sama memanjatkan doa agar proses renovasi mendapat keberkahan, keselamatan, dan kemudahan hingga selesai tepat waktu.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Parlindungan, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Asahan terhadap pembangunan Gedung Kantor Imigrasi.

Menurut dia, sinergi pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan keimigrasian yang lebih mudah dijangkau masyarakat.

Ia berharap pembangunan gedung dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta kemajuan Kabupaten Asahan.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang telah merealisasikan pembangunan Gedung Kantor Imigrasi di Kabupaten Asahan.

Ia berharap proses renovasi berjalan lancar dan selesai sesuai target.

Menurut Taufik, kehadiran Kantor Imigrasi di Asahan merupakan salah satu program pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pengurusan paspor dan berbagai layanan keimigrasian lainnya.

Kabupaten Asahan memiliki jumlah penduduk yang hampir mencapai satu juta jiwa.

Selain itu, banyak warga Asahan yang bekerja di luar negeri, antara lain di Malaysia, Singapura, negara-negara Timur Tengah, dan sejumlah negara lainnya.

Selama ini, masyarakat Asahan harus menempuh perjalanan ke daerah lain di Sumatera Utara untuk mengurus dokumen keimigrasian.

Dengan adanya Kantor Imigrasi di Kabupaten Asahan, pemerintah berharap proses pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

Taufik mengatakan Pemerintah Kabupaten Asahan juga memiliki kawasan Mal Pelayanan Publik yang lokasinya tidak jauh dari Kantor Imigrasi.

Kondisi tersebut dinilai dapat mendukung integrasi berbagai layanan pemerintahan dalam satu kawasan.

Masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses layanan publik tanpa harus berpindah ke lokasi yang jauh.

Kehadiran Kantor Imigrasi di Kabupaten Asahan juga diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah daerah menilai fasilitas tersebut dapat memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian daerah.

Bupati berharap keberadaan Kantor Imigrasi dapat membantu meningkatkan investasi dan mendorong kemajuan Kabupaten Asahan di berbagai sektor.

Dengan pembangunan dan renovasi gedung tersebut, masyarakat Asahan diharapkan memiliki akses pelayanan keimigrasian yang lebih dekat.

Kehadiran layanan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pelayanan publik di daerah.* (ad)

ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan di Aula Melati, Kantor Bupati Asahan, Jumat, 7 Agustus 2026.

Rapat tersebut membahas sejumlah agenda pemerintahan, termasuk persiapan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Baca Juga:

• Ketua OSIS SMA Panti Budaya Kisaran Lolos Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Ini Pesan Bupati Asahan

Dalam arahannya, Taufik meminta seluruh perangkat daerah memastikan kesiapan dalam menyukseskan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Ia juga mengingatkan agar kebersihan lingkungan perkantoran terus dijaga dan pelaksanaan pengibaran Bendera Merah Putih berjalan sesuai jadwal.

Sejumlah agenda telah disiapkan dalam rangkaian peringatan kemerdekaan.

Pada 12 Agustus, pemerintah daerah akan melaksanakan gotong royong massal dan bakti sosial.

Pada tanggal yang sama juga dijadwalkan pertandingan sepak bola di Kelurahan Dadimulyo serta rencana pisah sambut Kapolres Asahan.

Selanjutnya, pada 13 Agustus akan dilaksanakan pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Agenda tersebut dilanjutkan dengan ramah tamah bersama keluarga Paskibraka dan para pejuang Angkatan 45.

Pada 14 Agustus, seluruh perangkat daerah diminta mempersiapkan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia.

Pemerintah daerah juga diminta mendukung Sekretariat DPRD dalam mempersiapkan Rapat Paripurna.

Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut pada 16 Agustus melalui Apel Kehormatan dan Renungan Suci sebagai bagian dari peringatan HUT Kemerdekaan RI dan persiapan menuju detik-detik Proklamasi.

Selain membahas persiapan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Taufik meminta para camat dan kepala puskesmas terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut dia, pelayanan publik harus cepat, ramah, profesional, dan responsif.

Pelayanan yang baik merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dan menjadi tanggung jawab seluruh aparatur.

Taufik juga mengingatkan seluruh OPD agar cermat menyusun program dan anggaran tahun 2027.

Hal tersebut dinilai penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Program dan anggaran yang disusun harus tetap selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Asahan, sekaligus mendukung program prioritas nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Menurut Taufik, program pembangunan harus mampu menciptakan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Sinergi tersebut diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Rekan-rekan OPD harus lebih jeli, meningkatkan etos kerja, dan melaksanakan setiap program dengan sungguh-sungguh agar seluruh kebijakan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Bupati.

Dalam Rakorpem tersebut, sejumlah perangkat daerah juga menyampaikan laporan dan paparan mengenai program yang sedang berjalan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan Jutawan Sinaga memaparkan perkembangan Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN).

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan menyampaikan kesiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Asahan.

Rakorpem tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Asahan memastikan koordinasi antarperangkat daerah berjalan baik.

Selain mempersiapkan agenda peringatan kemerdekaan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik dan ketepatan perencanaan program pembangunan.* (ad)

ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menerima audiensi Yayasan SMA Swasta Panti Budaya Kisaran di Rumah Dinas Bupati Asahan, Jumat, 7 Agustus 2026.

Audiensi tersebut membahas keberhasilan Ketua OSIS SMA Swasta Panti Budaya Kisaran, Grace Natalie Sagala, yang terpilih mengikuti Indonesia Student Leadership Training (ISLT).

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Terima Audiensi Pengurus PBVSI Periode 2026–2030, Dorong Pembinaan Atlet Muda

Program tersebut diselenggarakan oleh Yayasan Proklamator Bung Hatta.

Dalam audiensi tersebut turut hadir Kepala Sekolah SMA Swasta Panti Budaya Kisaran, pendamping, wali kelas, orang tua Grace Natalie Sagala, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, serta Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan.

Grace menjelaskan dirinya berhasil lolos setelah mengikuti sejumlah tahapan seleksi yang dilakukan secara daring.

Tahapan tersebut meliputi penulisan esai, pembuatan video vlog, dan tes akademik.

Dari Provinsi Sumatera Utara, hanya tiga pelajar yang dinyatakan lolos mengikuti program tersebut.

Ketiganya berasal dari Kabupaten Asahan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu.

Grace mengatakan ISLT berfokus pada pembentukan pemimpin muda yang kooperatif, berkarakter, memiliki empati sosial, semangat gotong royong, serta menerapkan kepemimpinan partisipatif.

Program tersebut juga memanfaatkan ekosistem digital sebagai media pembelajaran berkelanjutan bagi pelajar Indonesia.

Kegiatan ISLT akan berlangsung pada 11 hingga 18 Agustus 2026.

Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan berlangsung di Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Musa Al Bakri mengatakan seluruh proses seleksi dilakukan secara daring oleh pihak penyelenggara.

Menurut dia, keberhasilan Grace menjadi bukti kemampuan dan kompetensi pelajar asal Kabupaten Asahan mampu bersaing dengan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia.

Prestasi tersebut juga dinilai menjadi kebanggaan bagi sekolah dan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Kesempatan mengikuti program kepemimpinan tingkat nasional diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengalaman Grace sebagai pelajar sekaligus calon pemimpin masa depan.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengapresiasi prestasi yang diraih Grace.

Menurut dia, kesempatan mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat nasional merupakan pengalaman berharga untuk membentuk karakter, meningkatkan kemampuan intelektual, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan generasi muda.

Bupati juga meminta Grace menjaga sikap dan perilaku selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Ia berharap kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk menambah ilmu, pengalaman, sekaligus membangun jaringan dengan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia.

"Ikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, jangan pernah ragu untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Harumkan nama sekolah, Kabupaten Asahan, dan Provinsi Sumatera Utara. Raihlah cita-cita setinggi mungkin, namun jangan pernah melupakan jasa serta doa orang tua yang selalu mendukung setiap langkah keberhasilan," pesan Bupati.

Menurut Taufik, pengalaman tersebut dapat menjadi modal penting bagi Grace untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan.

Selain membawa nama sekolah dan daerah, Grace diharapkan mampu menyerap berbagai pengalaman selama mengikuti kegiatan nasional tersebut.

Di akhir audiensi, pihak Yayasan SMA Swasta Panti Budaya Kisaran bersama orang tua Grace menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Asahan atas perhatian, doa, dan dukungan yang diberikan.

Mereka berharap keikutsertaan Grace dalam ISLT dapat menjadi bekal untuk menjadi pemimpin muda yang berkualitas serta mampu memberikan kontribusi bagi Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dan Indonesia.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menerima audiensi Pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Batu Bara periode 2026–2030 di Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Jumat, 7 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas program kerja dan strategi pengembangan olahraga bola voli di Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Tinjau RSUD H. OK Arya Zulkarnain, Pastikan Pelayanan Kesehatan Optimal

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan jajaran PBVSI Batu Bara membahas langkah pembinaan atlet secara berkelanjutan.

Pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan atlet lokal sekaligus membuka peluang bagi generasi muda mengembangkan potensi mereka di bidang olahraga.

Bupati Batu Bara menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mendukung pembinaan atlet muda serta peningkatan kualitas organisasi olahraga.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat pembinaan bola voli di daerah.

Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan PBVSI dinilai penting agar olahraga bola voli semakin berkembang dan diminati masyarakat.

Pembinaan yang dilakukan secara rutin serta kompetisi yang terarah diharapkan dapat menjadi wadah bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan.

Melalui pembinaan tersebut, pemerintah daerah berharap dapat lahir atlet-atlet bola voli berbakat yang mampu membawa nama Kabupaten Batu Bara dalam berbagai kompetisi, mulai dari tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.

Selain peningkatan prestasi atlet, penguatan organisasi PBVSI juga menjadi bagian penting dalam pengembangan olahraga bola voli.

Struktur organisasi yang baik diharapkan dapat mendukung penyusunan program pembinaan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan PBVSI diharapkan terus memperkuat kolaborasi dalam menciptakan ekosistem olahraga yang sehat.

Dengan dukungan pemerintah, pengurus olahraga, pelatih, atlet, dan masyarakat, bola voli di Batu Bara diharapkan dapat berkembang sekaligus melahirkan prestasi yang membanggakan daerah.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian mengunjungi RSUD H. OK Arya Zulkarnain di Kecamatan Datuk Lima Puluh, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berjalan secara optimal.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Dukung Gebyar Bertanjak Jilid 7 untuk Lestarikan Budaya Melayu

Peninjauan dilakukan untuk memastikan berbagai fasilitas penunjang pelayanan kesehatan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Baharuddin menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, cepat, ramah, dan profesional.

Menurut dia, masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus memperoleh layanan terbaik dengan dukungan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai.

Selain mengecek fasilitas rumah sakit, Baharuddin juga menyempatkan diri menyapa sejumlah pasien yang sedang menjalani perawatan.

Ia berbincang dengan pasien, memberikan semangat, serta mendoakan agar mereka segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga.

Kehadiran Bupati di rumah sakit tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan.

Kunjungan itu juga menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Baharuddin menegaskan peningkatan mutu pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian bersama.

Menurut dia, ketersediaan tenaga kesehatan, alat kesehatan, serta fasilitas pendukung yang memadai merupakan bagian penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Ia berharap RSUD H. OK Arya Zulkarnain terus melakukan pembenahan dan berkembang menjadi rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan agar masyarakat semakin percaya untuk mendapatkan layanan kesehatan di daerah sendiri.

Dengan pelayanan yang semakin baik, masyarakat diharapkan tidak perlu pergi ke luar Kabupaten Batu Bara untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Penguatan rumah sakit daerah juga diharapkan dapat membuat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman.* (ad)

BATU BARA — Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menerima audiensi Panitia Komunitas Batu Bara Bertanjak Jilid 7 Tahun 2026 di ruang kerjanya, Kecamatan Lima Puluh, Jumat, 7 Agustus 2026.

Pertemuan tersebut membahas persiapan pelaksanaan Gebyar Bertanjak Jilid 7 yang menjadi agenda tahunan untuk melestarikan budaya Melayu di Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Wagub Sumut: Isi Masa Depan dengan Ilmu, Jangan Biarkan Narkoba Rusak Cita-cita

Dalam pertemuan itu, Baharuddin didampingi Asisten I, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika yang mewakili Kepala Dinas Kominfo, Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Plt. Kepala Dinas Perhubungan, serta Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Baharuddin mengapresiasi komitmen panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan Gebyar Bertanjak Jilid 7.

Menurut dia, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi memiliki peran dalam menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya Melayu.

"Pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama. Melalui Gebyar Bertanjak, kita berharap nilai-nilai budaya Melayu tetap terjaga, dikenal, dan diwariskan kepada generasi penerus sebagai bagian dari identitas Kabupaten Batu Bara," ujar Bupati.

Menurut Baharuddin, pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Pemerintah daerah, komunitas, masyarakat, serta generasi muda memiliki peran dalam menjaga agar tradisi dan nilai-nilai budaya Melayu tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

Gebyar Bertanjak Jilid 7 Tahun 2026 diharapkan menjadi salah satu ruang untuk memperkenalkan budaya Melayu kepada masyarakat, terutama generasi muda di Kabupaten Batu Bara.

Baharuddin juga berharap kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan baik dan meriah.

Selain menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya daerah, kegiatan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap penguatan identitas masyarakat Melayu di Kabupaten Batu Bara.

Pelaksanaan Gebyar Bertanjak Jilid 7 juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk kembali menghidupkan nilai-nilai budaya lokal sekaligus memastikan warisan budaya Melayu tetap dikenal dan diteruskan kepada generasi berikutnya.* (ad)

ACEH BESAR — Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Aceh Besar mengajak warga Muhammadiyah, simpatisan, dan para dermawan untuk mendukung pengadaan lahan baru bagi Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) 1 Indrapuri.

Ketua PDM Aceh Besar, Tgk. Adnan Pante Kulu, mengatakan TK ABA 1 Indrapuri telah berdiri selama kurang lebih 40 tahun.

Baca Juga:

• Misteri Mulut Berbusa Sutrimo, Polisi Kejar Klarifikasi dari Dokter RS

Namun, keberlanjutan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut kini menghadapi kendala.

Bangunan TK ABA Indrapuri selama ini berdiri di atas tanah Masjid Tuha Indrapuri yang telah ditetapkan sebagai kawasan purbakala.

Status kawasan tersebut membuat pembangunan gedung baru tidak dapat dilakukan di lokasi lama.

Kondisi bangunan yang digunakan untuk kegiatan belajar juga semakin memprihatinkan.

"Ruang belajar yang ada saat ini masih berbahan kayu dan kondisinya sudah lapuk dan memprihatinkan, sehingga sangat membutuhkan rehabilitasi," katanya.

Tgk. Adnan mengatakan keterbatasan regulasi di kawasan cagar budaya membuat upaya renovasi maupun pembangunan gedung baru tidak dapat dilakukan di lokasi tersebut.

Karena itu, pihak Aisyiyah dan Muhammadiyah berencana mencari lahan baru sebagai lokasi pembangunan ruang belajar yang lebih layak.

Lahan yang dibutuhkan diperkirakan seluas 400 meter persegi.

Harga lahan tersebut diperkirakan sekitar Rp330 ribu per meter persegi.

Dengan kebutuhan lahan sekitar 400 meter persegi, nilai pengadaan tanah diperkirakan mencapai Rp132 juta, belum termasuk biaya pembangunan fasilitas pendidikan.

"Kami berharap adanya dukungan dari keluarga besar Muhammadiyah dan para dermawan untuk membantu pengadaan lahan ini, demi kelangsungan pendidikan anak-anak di TK ABA Indrapuri," tambahnya.

Menurut Tgk. Adnan, keberadaan TK ABA tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal bagi anak usia dini.

Sekolah tersebut juga menjadi bagian dari upaya membentuk karakter anak melalui nilai-nilai keislaman dan akhlak mulia.

PDM Aceh Besar mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama warga Muhammadiyah dan simpatisan, untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan lahan tersebut.

Dukungan masyarakat diharapkan dapat membantu TK ABA 1 Indrapuri memiliki tempat belajar yang lebih aman dan layak sehingga kegiatan pendidikan bagi anak-anak dapat terus berjalan.

Upaya pengadaan lahan baru tersebut juga menjadi bagian dari ikhtiar Muhammadiyah dan Aisyiyah untuk mempertahankan keberlangsungan pendidikan anak usia dini di Indrapuri sekaligus menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih memadai bagi generasi penerus.* (ad)

BANDA ACEH — Pewarta Foto Indonesia (PFI) Aceh mendorong kolaborasi antara insan pers, pemerintah, Satgas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), komunitas, serta masyarakat dalam edukasi kebencanaan terus berlanjut setelah Roadshow Pameran Foto "Prahara Pulau Emas" berakhir di Museum Tsunami Aceh.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Panitia Pameran Foto "Prahara Pulau Emas", Eko Deni Saputra, dalam penutupan pameran yang secara resmi dilakukan oleh Juru Bicara Satgas PRR Aceh, Dr Amran MT, mewakili Kaposkowil Satgas PRR, Safrizal ZA.

Baca Juga:

• Pendiri Beranda Ruang Diskusi Ungkap Kunci Penyelesaian BLBI: Bukan Sekadar Kejar Aset

Eko mengatakan pameran yang berlangsung selama sepekan tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk menampilkan karya fotografi jurnalistik tentang bencana.

Pameran juga menjadi sarana edukasi untuk mengingat kembali peristiwa bencana, melihat ketangguhan masyarakat, dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

"Pameran ini bagi kami bukan sekadar menampilkan foto bencana, tetapi menjadi ruang untuk mengingat kembali apa yang terjadi, melihat ketangguhan masyarakat, dan belajar agar kita lebih siap menghadapi bencana ke depan," ujar Eko.

Menurut Sekretaris PFI Aceh itu, keterlibatan Satgas PRR Aceh dalam kegiatan tersebut menjadi bagian penting untuk membangun komunikasi dan kolaborasi antara PFI Aceh dengan berbagai pihak, terutama dalam dokumentasi dan edukasi kebencanaan.

Eko berharap kerja sama tersebut dapat terus berjalan melalui berbagai kegiatan yang relevan.

Ia menyebut momentum satu tahun bencana yang diperkirakan berlangsung pada November mendatang dapat menjadi kesempatan untuk kembali meningkatkan perhatian terhadap isu kebencanaan.

"Kami berharap komunikasi dan kolaborasi yang sudah terjalin ini dapat terus berlanjut. Jika ada ruang dan kesempatan, tentu kami terbuka untuk bersama-sama menghadirkan kegiatan pameran foto, diskusi, dokumentasi, maupun edukasi kebencanaan," katanya.

Eko menegaskan PFI Aceh ingin mendorong agar karya jurnalistik tidak berhenti sebagai dokumentasi.

Menurut dia, karya tersebut juga dapat menjadi bagian dari edukasi sekaligus mendorong aksi nyata di tengah masyarakat.

"Ketika peran itu disatukan, dokumentasi tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga dapat menjadi bahan pembelajaran dan mendorong aksi nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Juru Bicara Satgas PRR Aceh, Amran, mengapresiasi PFI yang telah menghadirkan dokumentasi bencana melalui karya para pewarta foto.

Menurut dia, fotografi memiliki peran penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi bencana sekaligus menjadi arsip sejarah bagi generasi mendatang.

Amran menilai Pameran "Prahara Pulau Emas" tidak hanya memiliki nilai fotografi, tetapi juga mengandung pesan edukasi dan mitigasi bencana.

"Ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang ada di Aceh, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Kalau kita tidak solid dan tidak bersatu untuk menjaga alam, serta tidak meningkatkan kepedulian, tentunya bencana-bencana yang akan datang bisa menjadi lebih berat," ujar Amran.

Menurut Amran, dokumentasi bencana memiliki sedikitnya tiga nilai penting.

Pertama, sebagai media edukasi dan mitigasi.

Kedua, memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.

Ketiga, membangun kepedulian dan solidaritas sosial.

Ia mengatakan foto memiliki kekuatan untuk menghadirkan kembali kondisi bencana yang mungkin tidak lagi terlihat setelah proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai.

"Sekarang kita masih fokus bagaimana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Tetapi yang bisa menyisakan pembelajaran yang sangat berarti adalah foto-foto rekaman dari para pewarta foto Indonesia. Ini sebuah hal yang luar biasa dan nilainya sangat besar," katanya.

Amran berharap karya-karya dalam Pameran "Prahara Pulau Emas" tetap dipublikasikan melalui berbagai platform digital.

Dengan begitu, pesan edukasi kebencanaan yang terdapat dalam karya fotografi tersebut dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

"Ini bukan akhir, tetapi awal. Saya yakin yang menyaksikan selama enam hari pameran Prahara Pulau Emasakan lebih banyak pascapameran ini, karena foto-foto yang bagus dapat dipublikasikan secara digital," ujarnya.

Dalam rangkaian penutupan, PFI Aceh juga menyerahkan hadiah kepada tiga pemenang Lomba Foto On The Spot yang digelar selama Pameran Foto "Prahara Pulau Emas".

Penyerahan hadiah dilakukan oleh Juru Bicara Satgas PRR Aceh, Amran.

Kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap partisipasi dan kreativitas masyarakat selama pameran berlangsung.

Pameran "Prahara Pulau Emas" merupakan roadshow yang digagas PFI Pusat bersama Yayasan Riset Visual mataWaktu dan PLN.

PFI Aceh menjadi salah satu tuan rumah dalam rangkaian pameran tersebut.

Setelah digelar di Aceh, Pameran Foto "Prahara Pulau Emas" akan berlanjut ke Sumatera Utara.

PFI Aceh menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, DPRK Banda Aceh, Satgas PRR Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh, Bank Aceh Syariah, BPMA, PT SBA, PT Pema, Museum Tsunami Aceh, relawan, pewarta foto, komunitas, media, dan masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan pameran.

Pameran tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan visual semata, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat kesadaran masyarakat Aceh mengenai pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, kepedulian terhadap lingkungan, dan solidaritas dalam menghadapi bencana.* (ad)

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul dugaan gangguan kesehatan terhadap ratusan penerima manfaat di Jayapura, Papua.

Pengawasan tidak hanya diarahkan pada proses penyediaan makanan, tetapi juga keamanan pangan hingga makanan dikonsumsi.

Baca Juga:

• Tinggal 2 Hari Lagi, Dapur MBG Tanpa SLHS Terancam Disetop

Kepala BGN Sudaryono mengatakan salah satu langkah yang disiapkan adalah mencantumkan label batas waktu konsumsi pada setiap ompreng MBG.

"Kalau sudah lewat jam sebaiknya tidak dimakan. Harus dimakan sebelum jamnya," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.

Menurut Sudaryono, kebijakan tersebut diperlukan setelah BGN menemukan seorang anak membawa ompreng MBG pulang ke rumah saat melakukan inspeksi mendadak di Bogor, Jawa Barat.

Makanan berupa burger tersebut rencananya akan disantap bersama ibunya.

Temuan itu menunjukkan bahwa keamanan makanan tidak hanya ditentukan oleh proses pengolahan di dapur penyedia.

Penyimpanan dan waktu konsumsi setelah makanan diterima juga menjadi bagian penting untuk memastikan makanan tetap aman.

Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan penelusuran awal kasus Jayapura mengarah pada dugaan penurunan kualitas salah satu menu, yaitu tempe bacem.

Namun, BGN masih melakukan investigasi untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan tersebut.

Hingga pukul 15.45 WIT, ratusan pasien telah mendapatkan penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Sebanyak 83 pasien dirawat di RSUD Yowari, 61 pasien di Puskesmas Depapre, 14 pasien di Puskesmas Sentani, dua pasien di Puskesmas Komba, satu pasien di Puskesmas Kampung Harapan, empat pasien di RS Dok II Jayapura, 24 pasien di RS Abepura, 21 pasien di RS Kementerian Kesehatan, dan 20 pasien di RS Dian Harapan.

Delapan pasien telah diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik. Sementara itu, tiga pasien dirujuk dari RSUD Yowari ke RS Kementerian Kesehatan.

Sebagai langkah awal penanganan, BGN membekukan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kasih Iman Samuel Papua yang menjadi pemasok makanan MBG.

BGN juga menggandeng Kementerian Kesehatan untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Kasus Jayapura menjadi pengingat bahwa pengawasan program MBG harus dilakukan secara menyeluruh.

Pengawasan mencakup bahan baku, proses memasak, pengemasan, distribusi, penyimpanan hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat.

Sebelumnya, dugaan gangguan kesehatan akibat makanan MBG juga terjadi di Semarang.

Kasus tersebut berujung pada pemberian sanksi suspend terhadap SPPG yang terkait.

BGN menargetkan penerapan prinsip zero tolerance terhadap kejadian keracunan dalam program MBG.

Karena itu, pencantuman batas waktu konsumsi pada ompreng dipandang sebagai salah satu bagian dari sistem keamanan pangan.

Keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang berhasil dibagikan.

Makanan yang diterima masyarakat juga harus memenuhi standar gizi, layak, dan aman dikonsumsi.* (ad)

JAKARTA — Penyelesaian persoalan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih terbuka setelah berlangsung selama lebih dari dua dekade.

Pemerintah tidak hanya perlu mengejar pemulihan aset negara, tetapi juga membuka ruang dialog agar setiap persoalan tagihan dapat diverifikasi berdasarkan data, dokumen, dan dasar hukum yang jelas.

Baca Juga:

• Pemko Medan Bersihkan Parit Tersumbat di Jalan Taduan, Target Pasang U-Ditch pada 2027

Menurut dia, dialog antara pemerintah dan para obligor BLBI tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk pelonggaran terhadap kewajiban ataupun penegakan hukum.

Sebaliknya, dialog dinilai diperlukan untuk memastikan proses penyelesaian berlangsung transparan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.

"Dialog bukan berarti melemahkan penegakan hukum atau menghapus kewajiban obligor. Dialog justru diperlukan untuk memastikan setiap tagihan memiliki dasar data, dokumen, dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Dar Edi Yoga.

Dar Edi Yoga mengatakan persoalan BLBI memiliki karakteristik yang beragam.

Karena itu, menurut dia, seluruh obligor tidak dapat ditempatkan dalam posisi yang sama.

Ia menilai terdapat pihak yang memang harus memenuhi kewajibannya kepada negara.

Namun, ada pula persoalan yang berkaitan dengan perbedaan data, besaran tagihan, status hukum, hingga proses administrasi yang masih perlu diuji dan diklarifikasi.

Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dinilai perlu menyediakan kanal komunikasi agar setiap keberatan dapat disampaikan dan diuji berdasarkan bukti.

"Negara perlu membedakan antara pihak yang sengaja menghindari kewajiban dengan pihak yang memiliki keberatan berdasarkan bukti dan argumentasi yang bisa diuji. Menyamakan seluruh obligor justru berpotensi mengabaikan aspek keadilan," katanya.

Menurut Dar Edi Yoga, panjangnya proses penyelesaian BLBI menjadi alasan lain pentingnya verifikasi data secara terbuka.

Selama lebih dari 20 tahun, penyelesaian persoalan BLBI telah melewati berbagai perubahan kebijakan, regulasi, dan pergantian institusi.

Kondisi tersebut dinilai memungkinkan munculnya perbedaan interpretasi maupun persoalan administratif yang perlu ditelusuri kembali secara objektif.

Ia menegaskan verifikasi tidak berarti pemerintah mundur dari upaya pemulihan aset negara.

Justru, proses tersebut dapat memperkuat posisi negara apabila seluruh kewajiban memiliki dasar perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dar Edi Yoga juga berpandangan pemerintah tidak perlu khawatir membuka ruang dialog dengan pihak-pihak yang masih memiliki keberatan terhadap tagihan BLBI.

Jika setelah proses klarifikasi ditemukan bahwa kewajiban tersebut sah dan masih harus dibayarkan, obligor tidak memiliki alasan untuk menghindari penyelesaian.

Sebaliknya, apabila ditemukan kekeliruan administratif atau perhitungan, koreksi perlu dilakukan secara terbuka.

Menurut dia, keberanian melakukan koreksi bukan tanda kelemahan pemerintah.

Sebaliknya, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa negara bekerja berdasarkan hukum dan bukti.

"Negara yang kuat bukan hanya negara yang tegas, tetapi juga negara yang bersedia mendengar, memeriksa kembali, dan memperbaiki apabila ditemukan kekeliruan," tegasnya.

Dar Edi Yoga menilai keberhasilan penyelesaian BLBI tidak semata-mata dapat diukur dari jumlah aset yang berhasil dikembalikan kepada negara.

Menurut dia, aspek lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dan pengelolaan aset negara.

Proses penyelesaian BLBI, kata dia, harus menunjukkan bahwa negara menjalankan kewenangannya secara profesional, objektif, dan transparan.

Di sisi lain, negara juga perlu memastikan hak pihak-pihak yang memiliki dasar keberatan tidak diabaikan.

Karena itu, ia berharap pemerintah menempatkan penyelesaian BLBI dalam kerangka yang lebih luas, yakni memulihkan hak negara sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Pendekatan tersebut dinilai dapat menjadi contoh bahwa ketegasan negara dan prinsip keadilan tidak harus dipertentangkan dalam penyelesaian persoalan hukum dan keuangan.

Pada akhirnya, penyelesaian BLBI diharapkan tidak berhenti pada persoalan berapa besar aset yang berhasil ditagih.

Proses tersebut juga diharapkan dapat melahirkan standar baru mengenai cara negara menyelesaikan persoalan hukum dan keuangan yang berlangsung panjang dengan tetap menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.* (ad)

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara TNI AD dengan Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan Pemerintah Kota Semarang di Aula Jati Kusumo, Mabesad, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga:

• Mulai Rp999 Ribuan! Ini Update Harga Terbaru HP Tecno, Infinix, dan Itel Agustus 2026

Teknologi pirolisis bekerja dengan memanaskan material pada suhu tinggi dalam kondisi tertentu sehingga sampah dapat diubah menjadi produk yang memiliki nilai guna. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA sekaligus membuka peluang pemanfaatan sampah sebagai sumber energi.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan keterlibatan TNI AD merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh unsur pemerintah ikut mencari solusi terhadap persoalan sampah.

"Bapak Presiden menegaskan bahwa persoalan sampah telah berada pada kondisi yang darurat dan meminta seluruh jajaran untuk ikut berperan aktif dalam mencari solusi," ujar Maruli.

Menurut Maruli, TNI AD siap mendukung program pemerintah dengan sumber daya yang dimiliki, termasuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai persoalan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan teknologi.

Menurutnya, regulasi dan prosedur yang panjang juga dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat penerapan teknologi pengolahan sampah secara cepat.

Zulkifli mengatakan teknologi pengolahan sampah modern telah diterapkan di sejumlah negara. Indonesia, kata dia, perlu mempercepat penerapan sistem serupa dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.

"Teknologinya sudah ada, tinggal bagaimana kita mempercepat implementasinya dengan tetap memastikan aspek lingkungan dan keberlanjutan," ujarnya.

Rencana penerapan teknologi pirolisis sedikitnya menyasar lima wilayah. Beberapa daerah yang menjadi perhatian antara lain Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Semarang.

Kawasan Bantargebang juga menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian dalam upaya tersebut. Kawasan di Bekasi itu selama ini menjadi salah satu pusat pengolahan sampah terbesar di Indonesia.

Kolaborasi TNI AD dan pemerintah daerah ini diharapkan dapat mengubah pendekatan pengelolaan sampah. Sampah tidak lagi hanya dipandang sebagai material yang harus dibuang dan ditimbun, tetapi juga dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi dan potensi energi.

Jika penerapan teknologi tersebut berjalan sesuai rencana, pola pengelolaan sampah berbasis teknologi ini berpotensi dikembangkan di daerah lain.

Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penanganan persoalan sampah membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga lembaga lain yang memiliki sumber daya untuk mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan.* (dh)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan mengerahkan jajaran untuk bergotong royong membersihkan parit yang tersumbat dan dipenuhi sedimentasi tebal di Jalan Taduan, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Pembersihan dilakukan untuk memperlancar aliran air sekaligus mencegah terjadinya genangan saat hujan.

Baca Juga:

• Api Berkobar di Pandau Hulu, Seorang Nenek Tewas dan 2 Warga Alami Luka Bakar

Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Khairul Azmi, Kadispora H.T. Chairuniza, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H. Baginda Siregar, serta Camat Medan Tembung Muhammad Idris.

Citra mengatakan kondisi parit di lokasi banyak mengalami penyumbatan akibat sedimentasi.

Kondisi itu membuat aliran air tidak lancar dan berpotensi menyebabkan genangan ketika hujan turun.

"Memang kita lihat di kenyataan lapangan, banyak parit yang tersumbat, juga banyak sedimen yang sudah tebal. Nah, ini mengakibatkan terjadinya kadang banjir, air tergenang," ujar Citra.

Untuk mempercepat proses pembersihan, Pemko Medan menggunakan alat berat sekaligus melibatkan petugas secara manual.

Dinas SDABMBK menurunkan satu unit alat berat dan beberapa truk untuk mengangkut sampah serta sedimentasi hasil pengerukan.

Khairul mengatakan pengerukan merupakan tahap awal sebelum dilakukan penataan drainase secara permanen.

Pemko Medan merencanakan pemasangan U-ditch di lokasi tersebut dan menargetkan pengerjaannya pada 2027.

"Ke depan kita rencanakan pemasangan U-ditch. Targetnya tahun 2027. Pengerjaannya akan kita fokuskan terlebih dahulu di sisi sebelah kiri jalan agar mobilitas masyarakat tetap berjalan dan jalan tidak tertutup total," kata Khairul.

Menurut Khairul, panjang saluran akan diukur secara pasti dengan target aliran air dapat terhubung hingga ke Sei Kera.

Setelah pengerukan selesai, petugas akan mengukur elevasi, menghitung kemiringan, serta menentukan titik belokan saluran sebelum U-ditch dipasang.

"Setelah dikeruk, elevasinya kita ukur dan kita perhitungkan secara presisi. Jadi nanti U-ditch yang dipasang benar-benar mengikuti kondisi dan arah aliran air," ujarnya.

Khairul menambahkan, pengerukan dan pembebasan alur drainase mendapat dukungan dari masyarakat sekitar.

Camat Medan Tembung menyampaikan bahwa warga mendukung kegiatan tersebut karena diharapkan dapat memperlancar aliran air.

Citra mengatakan penggunaan alat berat tetap perlu diimbangi dengan pengerjaan secara manual.

Menurut dia, kondisi teknis setiap titik drainase berbeda sehingga tidak semua bagian dapat dijangkau alat berat.

"Gotong royong saja tidak cukup, harus menggunakan alat. Tetapi alat juga tidak bisa digunakan di semua titik karena banyak hal teknis, sehingga harus berkesinambungan antara alat dengan manual," katanya.

Ia menegaskan pembersihan parit tidak hanya dilakukan dalam satu hari.

Program tersebut akan berlangsung secara berkesinambungan hingga persoalan drainase di lokasi dapat ditangani dan kemudian dilanjutkan ke wilayah kecamatan lainnya.

"Program ini dilaksanakan kira-kira sampai tuntas semuanya. Dan mungkin di kecamatan-kecamatan lain nanti juga terus berkesinambungan program Pak Wali Kota ini, termasuk pembersihan drainase dan penataan parit semuanya untuk dilaksanakan secara baik di Kota Medan," ungkapnya.

Citra juga mengajak masyarakat ikut menjaga fungsi drainase dengan tidak membuang sampah ke parit atau menutup saluran air untuk kepentingan pribadi.

Ia mengingatkan bahwa penutupan parit tanpa memperhatikan jalur aliran air dapat menyebabkan saluran tersumbat dan berdampak kepada warga lain.

"Kita harus ada kebersamaan. Jangan mementingkan egois pribadi masing-masing, menutup paritnya di depan rumahnya sehingga menyumbat arus aliran air ke tempat yang lain," katanya.

Pemko Medan berharap pembersihan dan penataan drainase secara berkelanjutan dapat mengurangi risiko genangan sekaligus menjaga kelancaran aliran air di sejumlah wilayah Kota Medan.* (ad)

"Mulai Senin (10/8) sudah didistribusikan. Mulai Senin sudah didistribusikan ke mantan-mantan wakil presiden dan termasuk para mantan presiden, termasuk ketua umum partai politik. Mulai, tapi urutannya bagaimana, itu lagi didiskusikan karena yang punya hajat DPD," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Baca Juga:

• Meski MBG Disorot, Kepuasan Publik ke Pemerintahan Prabowo Capai 63 Persen

Sebelumnya, Muzani mengungkapkan pelaksanaan Sidang Tahunan akan dimulai pukul 08.30 WIB dan dijadwalkan selesai sebelum pelaksanaan salat Jumat. "Dimulai pada jam 08.30 sampai selesai. Diharapkan sebelum salat Jumat sudah selesai," kata Muzani seusai rapat gabungan pimpinan MPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Dalam sidang tersebut, Ketua MPR RI akan menyampaikan pidatonya secara resmi, sementara Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan. "Dengan agenda pokok yakni, pidato Ketua MPR, pidato Ketua DPD, kemudian kita akan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden selaku Kepala Negara sekaligus menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara," ungkapnya.* (d/dh)

Dua tahun berlalu, Adzan bersama keluarganya kini berupaya memperjuangkan hak sebagai pekerja. Sang ibu, Lindawati (52), bahkan tak kuasa menahan tangis saat menceritakan kondisi putranya.

Baca Juga:

• Meriahkan HUT RI ke-81, Warga Tanjab Timur Gelar Turnamen Batu Lacak

Adzan mengaku selama ini memilih diam karena khawatir kehilangan pekerjaan. Ia juga menyebut terdapat ketimpangan posisi antara dirinya sebagai pekerja dengan perusahaan tempatnya bekerja.

Menurut penuturan Adzan dan keluarganya, pihak perusahaan sempat menyampaikan bahwa jika persoalan kecelakaan tersebut dipermasalahkan, Adzan berisiko kehilangan pekerjaannya dan hanya mendapat pesangon sekitar Rp20 juta.

Adzan juga menuding kronologi kecelakaan yang disampaikan perusahaan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Menurut dia, kecelakaan tersebut terjadi ketika dirinya sedang menjalankan pekerjaan di area pabrik.

Terjebak di Tumpukan Serbuk Kayu

Adzan mengisahkan kecelakaan terjadi pada Kamis malam, 5 September 2024. Saat itu, dia diminta mandor membantu memadamkan api yang membakar serbuk kayu olahan di area dalam pabrik.

Adzan kemudian diminta memindahkan serbuk kayu yang belum terbakar. Dia berusaha menuju lokasi mandor dengan melewati tumpukan serbuk kayu yang dari permukaan terlihat belum terbakar.

Namun, menurut Adzan, bagian bawah tumpukan tersebut ternyata sudah dilalap api.

Tubuh Adzan kemudian terperosok dan terkena bara api. Dalam hitungan detik, api membakar sejumlah bagian tubuhnya.Akibat kejadian tersebut, Adzan mengalami luka bakar serius pada kedua kaki, lutut, paha, punggung, tangan dan wajah. Kondisi tersebut membuatnya mengalami keterbatasan fisik secara permanen.

Adzan mengaku kejadian tersebut disaksikan sejumlah pekerja lain dan mandor. Namun, dia memilih tidak menceritakannya secara terbuka kepada keluarga maupun mempermasalahkannya karena takut kehilangan pekerjaan.

"Saya pasrah kalau memang harus dipecat. Tapi saya menuntut hak-hak saya sebagai pekerja," ujar Adzan.

Ibu Khawatir Masa Depan Anak

Lindawati mengatakan kondisi putranya membuat dirinya khawatir terhadap masa depan Adzan.

Baca Juga:

• AIPTU Doni Zirna Dinata Kembali Pimpin PBSI Tanjung Jabung Timur, Fokus Cetak Atlet Berprestasi

Dengan keterbatasan fisik yang dialami, dia pesimistis anaknya dapat kembali bekerja seperti sebelumnya. Menurutnya, Adzan kemungkinan hanya dapat menjalankan usaha yang disesuaikan dengan kondisi fisiknya.

Lindawati berharap ada pihak yang bersedia membantu keluarganya mendapatkan pendampingan untuk memperjuangkan hak Adzan.

"Kami orang miskin, tidak tahu harus minta tolong pada siapa. Kami berharap ada yang mau membantu agar anak kami mendapatkan hak-haknya dan meluruskan kronologi kejadian sebenarnya," kata Lindawati dengan penuh harap.

Keluarga Adzan berharap persoalan tersebut dapat memperoleh perhatian dan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka juga ingin memastikan hak-hak Adzan sebagai pekerja tetap diperhatikan setelah mengalami kecelakaan yang membuatnya mengalami cacat permanen.

Di sisi lain, sejumlah tudingan yang disampaikan Adzan dan keluarganya terkait kronologi kecelakaan serta sikap perusahaan masih memerlukan klarifikasi dari pihak PT Thaka Sukses Mandiri.

Adzan kini memilih membuka kembali persoalan yang selama ini dipendamnya. Selain memperjuangkan haknya, dia berharap kejadian serupa tidak dialami pekerja lain di kemudian hari.* (dh)

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Wandro Abadi Agnellus Malau, mengatakan akibat peristiwa tersebut seorang nenek bernama Tan Amoy (68) meninggal dunia. Sementara dua orang lainnya, yakni Wisely Jonatan Hwang (19) dan Audrey Valencia (17), mengalami luka bakar. "Korban luka-luka 2 dan meninggal dunia 1 orang wanita," kata Kadis Damkar Kota Medan, Wandro, Sabtu (8/8/2026).

Baca Juga:

• Siswi MTs Tewas saat MPLS, Praktisi Ingatkan Sekolah Jangan Abaikan Risiko Kegiatan Alam

Untuk penyebab kebakaran, Wandro menyebut pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dari Kepolisian. "Dugaan penyebab kebakaran dalam penyelidikan," tutupnya.* (tm/dh)

Sementara itu, sebanyak 30 persen responden menyatakan tidak puas, 5 persen sangat tidak puas, dan 2 persen tidak menjawab. "Sangat puas dan puasnya masih terbilang tinggi, masih terbilang dominan. Tetapi tetap saja terjadi penurunan kalau memang dibandingkan dengan periode survei yang lalu begitu," jelasnya.

Baca Juga:

• DWP Sumut Gandeng FISIPOL USU Tingkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Binaan

Selain itu, Kepala Negara juga dianggap aktif memberantas korupsi oleh 12,5 persen responden, memberikan bantuan sosial 11 persen, program kerja yang dirasakan langsung oleh rakyat 7,2 persen, serta dianggap tegas dan tidak pandang bulu oleh 5,8 persen responden.

Dedi turut menjelaskan sejumlah faktor yang memengaruhi persepsi tidak puas dan sangat tidak puas terhadap kinerja Prabowo. "Harga bahan pokok mahal di 18,3 persen, sulit mencari pekerjaan 11,6 persen. Program kerja tidak bagus di 10,5 persen, korupsi semakin banyak 10,2 persen," tuturnya.

Selain itu, sebanyak 7,7 persen responden menilai program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bentuk pemborosan anggaran. "Yang mengapresiasi program MBG itu 15,7 persen, sementara ada 7,7 persen menyatakan program MBG atau KDMP itu sebagai pemborosan," jelasnya.

Sebagai informasi, survei IPO ini dilakukan pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden. Sampel dipilih melalui teknik stratified multistage random sampling (SMRS), dengan margin of error penelitian sebesar 2,90 persen dan tingkat akurasi 95 persen.* (k/dh)

"Ini normalisasi sungainya harus dikebut, kondisi alamnya begini. Normalisasi sungai itu lebih mahal dari bikin jembatan," ujar Gibran dalam keterangannya, dikutip Sabtu (8/8/2026). Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan bahwa upaya menghadirkan infrastruktur yang aman dan layak merupakan tanggung jawab negara.

Baca Juga:

• Gibran Blusukan ke Aceh, Pengamat: Satu Aja, Negara Harus Serius

Kunjungan kerja Gibran ke Aceh ini dinilai sebagai salah satu wujud komitmen negara hadir dalam pemulihan infrastruktur dan layanan dasar pascabencana, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan lancar. Sebagai informasi, Jembatan Gantung Kendawi dibangun untuk memulihkan akses masyarakat yang selama ini terdampak bencana. Infrastruktur sepanjang 100 meter dengan lebar 1,5 meter tersebut nantinya dapat dilalui pejalan kaki dan kendaraan roda dua, sehingga mempermudah mobilitas warga, termasuk akses para pelajar menuju sekolah.

Dalam kunjungan tersebut, Dandim 0113/Gayo Lues Fran Desiafan Eka Saputra turut memaparkan laporan perkembangan pembangunan jembatan yang ditargetkan bisa beroperasi mulai 16 Agustus mendatang. "Ini progres pengerjaan jembatan sampai tahap sekarang sudah pemasangan papan lantai jembatan. Progres sudah 80 persen, kemudian nanti rencananya tanggal 15 Agustus selesai. Kemudian target operasionalnya 16 Agustus," paparnya.

Fran juga melaporkan bahwa Kodim 0113/Gayo Lues turut mendukung percepatan pemulihan infrastruktur di wilayah tersebut melalui pembangunan puluhan jembatan lainnya. "Izin menyampaikan juga, di Gayo Lues ini Kodim mengerjakan 56 jembatan. Lima puluh satu titik merupakan jembatan gantung, kemudian jembatan beton ada dua, dan jembatan Aramco ada tiga," jelasnya.* (k/dh)

"Minggu depan kita masih akan melakukan pemanggilan terhadap dokter rumah sakit Muhammadiyah yang menangani pertama pada saat pasien datang ke rumah sakit," tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2026).

Baca Juga:

• Hampir 1.000 Senjata Ditemukan di Sekolah, Ternyata Cuma 1 yang Asli

Sebelumnya, Budi menyampaikan alasan di balik pemanggilan terhadap dokter RS tersebut, salah satunya untuk mendalami kabar Sutrimo yang disebut meninggal dalam kondisi mulut berbusa sesuai informasi yang beredar di masyarakat. Budi mengatakan sejumlah foto dan video terkait kematian Sutrimo memang telah viral, namun kebenarannya masih harus diperiksa lebih lanjut oleh penyidik. "Kita mungkin teman-teman juga sudah melihat ada foto yang beredar, tetapi kan harus kita klarifikasi apakah benar itu kondisi awal, benar nggak itu merupakan sosok almarhum S atau bukan. Termasuk video-video yang beredar ambulans, keranda jenazah yang dibawa ada CCTV, ini kan harus ditemukan persesuaian oleh teman-teman penyidik," kata Budi, Jumat (31/7/2026).

Sutrimo ditemukan tidak sadarkan diri pada Kamis (23/7/2026) dan kemudian dibawa menggunakan ambulans ke RS Muhammadiyah Taman Puring, namun dinyatakan sudah meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang beredar, korban ditemukan dalam kondisi mulut berbusa. Sutrimo disebut-sebut merupakan kepala rumah tangga (Karumga) mantan Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah, meski pihak kepolisian hingga kini masih terus melakukan penyelidikan terkait sosok korban.* (d/dh)

Singapura vs Indonesia berakhir imbang 1-1 dalam laga terakhir fase Grup A Piala AFF 2026, Jumat (7/8/2026) malam WIB. Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia harus finis di peringkat ketiga grup dengan tujuh poin dari empat laga. Vietnam tampil sebagai pemuncak grup dengan 10 poin, sementara Singapura berada di peringkat kedua dengan delapan poin. Kedua negara tersebut melaju ke babak semifinal, sedangkan Skuad Garuda harus angkat koper.

Baca Juga:

• Gagal ke Semifinal, Erick Thohir Janji Bongkar Total Evaluasi Timnas

Selain rekor tersingkir cepat, Timnas Indonesia juga masih memegang rekor sebagai tim terbanyak menjadi runner up dalam sejarah Piala AFF. Status itu diraih Garuda pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020.

Pesaing terdekat soal status runner up adalah Thailand dengan empat kali. Namun, Thailand justru menjadi tim dengan trofi terbanyak, yakni tujuh kali juara. Sementara itu, Singapura sebenarnya tercatat delapan kali tersingkir di fase grup, namun The Lions tetap mengoleksi empat gelar juara sepanjang sejarah turnamen ini.* (d/dh)

Muktamar XVI Tapak Suci mengusung tema "Berakar Tradisi, Menuju Tapak Suci Modern, Mandiri, dan Mendunia". Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat negara, pimpinan Muhammadiyah, serta ribuan peserta muktamar.

Baca Juga:

• Ramai Isu Kapolri Diganti, Istana Akhirnya Buka Suara

Kapolri mengatakan penghargaan tersebut merupakan amanah sekaligus menjadi pengikat hubungan antara Polri dengan keluarga besar Tapak Suci.

Menurutnya, sinergi antara Polri dan jaringan kader Tapak Suci dapat diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan sosial di tengah masyarakat.

Kapolri juga menyoroti situasi geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Di tengah kondisi tersebut, dia mengapresiasi ketahanan ekonomi Indonesia yang disebut mampu tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal II 2026.

Kapolri menilai jaringan kader Tapak Suci yang tersebar di berbagai daerah memiliki peran strategis dalam membantu menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif.

Tapak Suci diharapkan dapat menjadi cooling system di tengah masyarakat, terutama dalam mencegah konflik sosial dan menangkal penyebaran hoaks.

Selain itu, kader Tapak Suci diharapkan ikut membentengi generasi muda dari berbagai ancaman, seperti narkoba, judi online, dan kekerasan.

Kolaborasi tersebut dinilai sejalan dengan penguatan program Sabuk Kamtibmas Polri dalam membangun keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Rangkaian pembukaan Muktamar XVI Tapak Suci dimulai sekitar pukul 07.30 WIB. Acara diawali dengan pembacaan Kalam Ilahi dan Ikrar Tapak Suci.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Pendekar Kehormatan serta sejumlah sambutan dari tokoh yang hadir.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. KH. Haedar Nashir secara resmi membuka Muktamar XVI Tapak Suci.

Sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya Mendikdasmen RI Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed., Penasihat Khusus Presiden RI Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, serta Wakil Ketua Umum PB IPSI Letjen TNI Dr. Mohamad Hasan.

Pembukaan Muktamar XVI Tapak Suci kemudian ditutup dengan penampilan Seni Pencak Budaya Tapak Suci Putera Muhammadiyah dan penyerahan apresiasi.

Muktamar XVI menjadi momentum bagi Tapak Suci Putera Muhammadiyah untuk memperkuat organisasi sekaligus mendorong peran kader dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.* (dh)