JAKARTA — Partai Demokrat membantah adanya keterkaitan antara Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, termasuk dalam isu yang mengaitkan program SPPG maupun kebijakan di lingkungan BGN.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan AHY tidak memiliki hubungan personal maupun komunikasi dengan Sony Sonjaya.

Baca Juga:

• Luhut Laporkan Hasil Survei Program MBG di 800 Titik ke Presiden Prabowo, Ini Temuannya

Herzaky juga menepis dugaan bahwa AHY pernah mengusulkan, merekomendasikan, ataupun meminta bantuan kepada Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun program lain di bawah Badan Gizi Nasional.

"AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung," ujarnya.

Selain itu, Demokrat juga menanggapi narasi yang beredar mengenai istilah "2 orang kolonel usulan AHY" yang dikaitkan dengan dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam program pemerintah.

Herzaky menyebut narasi tersebut tidak memiliki dasar fakta yang jelas.

Menurut dia, tidak terdapat penjelasan yang sahih mengenai pihak yang dimaksud dalam unggahan tersebut, sehingga pengaitan nama AHY dalam isu itu dinilai sebagai bentuk tuduhan yang tidak berdasar.

"Apabila yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, maka pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta apa pun," kata Herzaky.

Ia menambahkan, frasa tersebut apabila dikaitkan dengan AHY merupakan fitnah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, Demokrat menegaskan tetap menghormati kebebasan pers dan mendukung kerja jurnalistik yang profesional, dengan catatan setiap informasi harus berbasis pada fakta yang terverifikasi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak Sony Sonjaya terkait bantahan Partai Demokrat tersebut.*

(d/ad)

Baca Juga:

• MAKI Ungkap Inisial Dua Pejabat Eselon yang Diduga Kelola Lebih dari 100 Dapur MBG

JAKARTA — PT Global Loyalty Indonesia (GLI) membantah klaim yang menyebut Giorgio Antonio Chandra sebagai Chief Executive Officer (CEO) maupun pemilik perusahaan.

Klarifikasi ini disampaikan melalui akun resmi Instagram @gli.id pada Senin, 8 Juni 2026, menyusul ramainya perbincangan publik di media sosial.

Baca Juga:

• Disnaker Medan Gelar Rabu Walk-In Interview 10 Juni, Puluhan Lowongan Kerja Menanti!

"Menanggapi berita yang beredar di media sosial berkenaan dengan terdapat berita hoaks Saudara Giorgio Antonio Chandra adalah CEO/Pemilik PT Global Loyalty Indonesia (GLI), kami menginformasikan bahwa hal tersebut tidak benar," tulis perusahaan.

GLI juga menyebut bahwa Giorgio tidak pernah menjabat posisi apa pun di dalam struktur manajemen maupun kepemilikan perusahaan.

Kehadiran Giorgio di lingkungan perusahaan, menurut GLI, hanya bersifat sementara dalam kapasitas sebagai bintang tamu dalam sebuah acara pada 2025.

"Kehadiran Saudara Giorgio Antonio Chandra di kantor kami adalah dalam kapasitasnya sebagai bintang tamu pada salah satu acara yang diselenggarakan oleh GLI pada tahun 2025 lalu," lanjut pernyataan tersebut.

Pernyataan klarifikasi ini muncul setelah publik mempertanyakan klaim Giorgio yang sebelumnya mengaku memiliki sejumlah perusahaan dan menjabat sebagai CEO.

Keraguan warganet mencuat seiring aktivitas Giorgio yang kerap tampil dalam siaran langsung di media sosial bersama figur publik Sarwendah.

Sejumlah pengguna media sosial mempertanyakan konsistensi pernyataan tersebut, terutama terkait aktivitas kesehariannya yang lebih banyak terlihat di ruang digital dibandingkan dunia korporasi yang identik dengan jabatan eksekutif.

Menanggapi hal itu, Giorgio dalam siaran langsung sebelumnya menyatakan bahwa dirinya memang memiliki beberapa perusahaan yang terdaftar atas namanya dan dapat diverifikasi melalui data publik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan lanjutan dari Giorgio Antonio terkait bantahan resmi PT GLI tersebut.

Giorgio Antonio sendiri dikenal sebagai figur publik yang aktif membagikan aktivitas bisnis, kebugaran, dan kehidupan pribadinya di media sosial.

Ia juga tengah menjadi sorotan setelah mengumumkan hubungan dengan Sarwendah pada awal 2025.*

(tm/ad)

ACEH BESAR – Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Selasa, 9 Juni 2026.

Kedatangan Mendagri ke Aceh tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja selama dua hari, pada 9–10 Juni 2026, yang mencakup agenda pemerintahan, pembangunan daerah, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur Forkopimda.

Baca Juga:

• SALAM Kembali Geruduk Polda Sumut, Tuntut Usut Dugaan Wifi Ilegal di Padang Lawas

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, penyambutan tersebut merupakan bagian dari agenda resmi kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri di Provinsi Aceh.

"Penyambutan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Mendagri di Aceh. Kehadiran unsur Forkopimda menjadi bentuk penghormatan sekaligus dukungan terhadap agenda kerja beliau selama di daerah," kata Joko.

Ia menjelaskan, selama kunjungan kerja, Mendagri dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah, serta peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Joko, kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Aceh.

"Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik di Aceh," ujarnya.

Selama proses penyambutan di Bandara SIM, kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif dengan pengamanan yang telah disiapkan oleh aparat terkait.*

(ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran uang suap dalam kasus pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang menyeret nama Bupati Edison (EDS).

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, Edison diduga menerima jatah sekitar 5 persen dari setiap aliran dana suap yang masuk melalui mekanisme rekening penampungan (nominee).

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Tinjau SPN Seulawah, Tekankan Peningkatan Kompetensi Peserta Prolat Kewilayahan 2026

KPK menyebut aliran dana tersebut disamarkan melalui sejumlah rekening atas nama pihak ketiga yang dikendalikan oleh Sekretaris Disdikbud Muara Enim, Abi Nurwardani (ABN).

Rekening itu digunakan untuk menampung uang dari rekanan proyek.

Dalam praktiknya, ABN diduga berperan sebagai pengendali rekening nominee sekaligus mendistribusikan uang suap, termasuk kepada Bupati Edison melalui perantara orang kepercayaannya.

"ABN diduga mendistribusikan aliran uang tersebut sesuai dengan pembagian yang telah diatur," ujar Taufik.

Menurut KPK, uang suap berasal dari pihak swasta, yakni marketing PT Millenium Solusi Abadi (MSA), Cory Erin Hardi (CRH), yang memberikan uang sekitar Rp 500 juta kepada pihak Disdikbud Muara Enim.

Pemberian itu disebut untuk menjaga "hubungan baik" agar perusahaan tetap mendapatkan proyek di lingkungan pemerintah daerah.

KPK juga mengungkap keterlibatan keponakan Bupati Muara Enim, Adi Triyadi (AD), yang berperan sebagai perantara penyerahan uang tunai kepada Edison.

Uang tersebut sebelumnya ditarik dari rekening nominee melalui pihak lain sebelum diserahkan secara berjenjang.

"Uang yang diterima digunakan untuk keperluan pribadi EDS," kata Taufik.

Selain Bupati Edison, KPK telah menetapkan tiga tersangka lain, yakni Abi Nurwardani, Adi Triyadi, dan Cory Erin Hardi.

Seluruhnya telah ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 9 hingga 28 Juni 2026.

Para tersangka dijerat dengan pasal terkait tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sementara pihak swasta dikenakan ketentuan pidana dalam regulasi baru.

KPK masih mendalami aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam skema suap yang disebut berlangsung sistematis melalui jaringan rekening nominee di lingkungan Pemkab Muara Enim.*

(d/ad)

JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan hasil survei pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa, 9 Juni 2026.

Survei tersebut dilakukan di 800 titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di berbagai daerah Indonesia.

Baca Juga:

• MAKI Ungkap Inisial Dua Pejabat Eselon yang Diduga Kelola Lebih dari 100 Dapur MBG

Hasil pemantauan itu, menurut dia, telah disampaikan secara rinci kepada Presiden.

"Setelah kami dipanggil oleh Presiden, kami menyampaikan hasil survei pelaksanaan makan bergizi di 800 titik. Ini dilakukan secara profesional dan kami menjaga kredibilitas data yang kami laporkan," kata Luhut usai pertemuan.

Anggota DEN, Septian Hario Seto, menjelaskan survei dilakukan dengan metode acak berbasis sistem komputer di berbagai wilayah, termasuk Nias Selatan, Halmahera, hingga Papua.

Hasilnya disebut merepresentasikan kondisi nasional pelaksanaan program SPPG.

Seto menyebut salah satu temuan utama adalah keterlibatan pelaku usaha kecil dalam rantai pasok program MBG.

Sebanyak 86,9 persen SPPG tercatat memiliki setidaknya satu pemasok dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Secara rata-rata ada tiga UMKM yang terlibat dalam tiap SPPG. Ini menunjukkan terbentuknya ekosistem rantai pasok lokal," ujarnya.

Selain itu, sekitar 64–65 persen UMKM pemasok disebut berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.

Dari sisi ketenagakerjaan, hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat, atau sekitar 99 persen, berasal dari masyarakat sekitar.

Seto juga menyebut tingkat kepuasan terhadap kinerja UMKM dalam program tersebut berada di atas 70 persen.

Menurut dia, hal ini menunjukkan keterlibatan lokal dalam program berjalan cukup efektif.

Meski demikian, DEN mencatat sejumlah catatan perbaikan, terutama terkait akses permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas layanan.

"Yang perlu ditingkatkan adalah dukungan permodalan agar UMKM bisa memperbesar kapasitas dan variasi komoditas," kata Seto.

Luhut bersama sejumlah anggota DEN, termasuk mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat, sebelumnya bertemu Presiden Prabowo untuk menyampaikan laporan tersebut.*

(d/ad)

MEDAN — Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM) kembali menggelar unjuk rasa di depan Mapolda Sumatera Utara, Selasa, 9 Juni 2026.

Aksi tersebut merupakan bagian dari gelombang demonstrasi berulang yang menyoroti dugaan maraknya jaringan wifi ilegal di Kabupaten Padang Lawas yang disebut memanfaatkan fasilitas BUMN, yakni PT PLN (Persero) dan PT Telkom Indonesia.

Baca Juga:

• Terancam 6 Tahun Penjara karena 20 Liter Pertalite di Jeriken, Kuasa Hukum Minta Dirut Pertamina hingga Menteri BUMN Ikut Bertanggung Jawab

Ia menyebut pihaknya telah tiga kali mendatangi Polda Sumut, namun belum melihat langkah penegakan hukum yang signifikan.

"Kami sudah tiga kali turun ke Polda Sumut, tetapi belum ada tindak lanjut yang jelas. Kami menilai penegakan hukum tidak serius," kata Zulpahmi dalam orasinya.

Dalam aksi tersebut, SALAM juga menyoroti dugaan pembiaran oleh pihak terkait, termasuk aparat kepolisian di tingkat daerah.

Mereka bahkan meminta agar Kapolda Sumut mengevaluasi hingga mencopot sejumlah pejabat kepolisian di Padang Lawas, yakni Kapolres, Kasat Reskrim, dan Kasat Intelkam.

Massa aksi juga menuding adanya dugaan keterlibatan pihak tertentu yang menerima keuntungan dari operasional jaringan wifi ilegal tersebut, termasuk oknum di lingkungan PT PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sibuhuan dan perwakilan PT Telkom Sibuhuan.

Namun demikian, tuduhan tersebut disampaikan tanpa disertai bukti yang dipublikasikan dalam aksi tersebut.

"Kami menduga ada indikasi permainan dan penerimaan fee dari pengusaha wifi ilegal. Ini harus diusut tuntas," ujar Zulpahmi.

Ia menegaskan, jika tidak ada tindak lanjut dari Polda Sumut, pihaknya akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk Mabes Polri.

SALAM juga mengancam akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar pada pekan depan.

Menanggapi aksi tersebut, perwakilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut, Kompol M. Hutagalung, menyatakan bahwa laporan terkait dugaan wifi ilegal itu telah diterima dan saat ini masih dalam proses pendalaman.

"Kasus tersebut sudah kami terima dan sedang didalami," ujarnya singkat kepada massa aksi.

Hingga aksi berakhir, massa mahasiswa membubarkan diri dengan tertib, namun menyatakan akan terus mengawal kasus tersebut sampai ada kejelasan hukum dari pihak kepolisian.*

(ad)

MEDAN — Tim penasihat hukum terdakwa kasus dugaan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite menggunakan jeriken meminta agar Direktur Utama Pertamina, Menteri BUMN, hingga pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) turut dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut.

Permintaan itu disampaikan kuasa hukum terdakwa Aziz Apandi Silalahi dan Ranning Alamer Mulsim Cibro usai sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• PDAM Tirtanadi Minta Maaf, Ini Penyebab Air di Medan dan Deli Serdang Tiba-Tiba Mati

"Kami meminta Dirut Pertamina, Menteri BUMN, dan pemilik SPBU juga bertanggung jawab dalam persoalan ini. Tugas negara adalah memastikan distribusi minyak sampai ke daerah pelosok," kata kuasa hukum Hermansyah Hutagalung.

Ia menyebut, kedua terdakwa terancam hukuman hingga enam tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar, meski hanya terkait sekitar 20 liter Pertalite.

Menurut dia, ancaman pidana tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang dituduhkan.

Ia bahkan menilai praktik penjualan eceran BBM di lapangan selama ini terjadi karena negara belum sepenuhnya mampu menjangkau distribusi hingga pelosok.

"Di kawasan perkebunan, tidak ada depot resmi. Yang ada justru pengecer yang membantu masyarakat mendapatkan BBM," ujarnya.

Hermansyah juga mendorong agar negara memperluas infrastruktur distribusi BBM, termasuk pembangunan depot hingga wilayah terpencil, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa melibatkan pengecer.

Ia menambahkan, pihaknya akan menghadirkan saksi yang disebut memahami proses pembentukan Undang-Undang Migas untuk menjelaskan penerapan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang digunakan dalam dakwaan.

Sementara itu, anggota tim kuasa hukum lainnya, Daniel W. Panggabean, menyoroti proses penetapan tersangka yang dinilai tidak sesuai tahapan hukum.

Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan sebelum pemeriksaan ahli.

"Ahli migas diperiksa pada hari yang sama dengan penetapan tersangka. Ini yang akan kami uji di persidangan," kata Daniel.

Ia juga mempertanyakan tidak dilibatkannya ahli pidana dalam perkara tersebut, selain ahli migas yang dinilai hanya menjelaskan aspek teknis bahan bakar.

Dalam sidang yang sama, agenda pemeriksaan ahli dari Jaksa Penuntut Umum terpaksa ditunda karena ahli tidak dapat hadir.

Majelis hakim kemudian menjadwalkan ulang persidangan dengan agenda pemeriksaan ahli, saksi meringankan, serta keterangan penyidik Polrestabes Medan pada sidang berikutnya.*

(tm/ad)

MEDAN — Layanan distribusi air bersih Perumda PDAM Tirtanadi mengalami gangguan di tujuh kecamatan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang sejak Selasa malam, 9 Juni 2026.

Gangguan ini diperkirakan berlangsung hingga dua hari ke depan.

Baca Juga:

• Ekonomi Sumut Tumbuh 4,98 Persen di Kuartal I 2026, Konsumsi Rumah Tangga Jadi Penopang Utama

Ia menyebut kerusakan terjadi pada mesin operasional yang terdampak pemadaman listrik dalam beberapa waktu terakhir.

"Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara atas adanya gangguan pelayanan air bersih akibat mesin operasional yang mengalami kerusakan. Kerusakan mesin terjadi akibat dari pemadaman listrik yang belakangan terjadi," kata Ardian dalam video yang diunggah di akun Instagram Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Selasa, 9 Juni 2026.

Gangguan distribusi air mulai terjadi sekitar pukul 20.00 WIB.

Sejumlah wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Medan Kota, Medan Area, Medan Amplas, Medan Perjuangan, Medan Maimun, Deli Tua, serta sebagian Kecamatan Percut Sei Tuan.

Untuk mengurangi dampak terhadap pelanggan, PDAM Tirtanadi menyiapkan suplai air bersih menggunakan mobil tangki di masing-masing kecamatan terdampak.

"Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat kami menyediakan mobil tangki air bersih di setiap kecamatan," ujar Ardian.

Sebelumnya, PDAM Tirtanadi melalui akun resmi menyampaikan bahwa gangguan terjadi akibat kebocoran pipa jaringan distribusi utama (JDU) berdiameter 1.000 mm di kawasan Jalan Purwo Gang Family, Delitua, Kabupaten Deli Serdang.

Perbaikan dilakukan dengan menutup aliran pada jaringan terdampak untuk mencegah kebocoran meluas.

Proses perbaikan tersebut berdampak pada penurunan tekanan hingga terhentinya aliran air di sejumlah wilayah pelayanan, termasuk Cabang Delitua, Medan Kota, Medan Denai, HM Yamin, dan Tuasan.

PDAM Tirtanadi mengimbau masyarakat untuk melakukan penampungan air selama proses perbaikan berlangsung serta menghemat penggunaan air hingga distribusi kembali normal.*

(d/ad)

BANDA ACEH — Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah di Aceh untuk menyinkronkan seluruh program pemulihan permanen pascabencana agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program kementerian dan lembaga.

Tito menegaskan, Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatera menjadi acuan utama pemulihan tahap permanen periode 2026–2028.

Baca Juga:

• Ekonomi Sumut Tumbuh 4,98 Persen di Kuartal I 2026, Konsumsi Rumah Tangga Jadi Penopang Utama

Melalui skema itu, pemerintah daerah diminta mengambil peran pada sektor-sektor yang belum tertangani oleh kementerian/lembaga (K/L), sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.

"Inilah yang sebenarnya perlu kita sinkronkan. Kita ingin detail dari 1.141 kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum itu ke mana saja, supaya pemerintah daerah tahu bagian mana yang bisa dikerjakan," kata Tito dalam rapat koordinasi dan evaluasi pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 9 Juni 2026.

Menurut dia, Kementerian Pekerjaan Umum telah merancang 1.141 kegiatan khusus untuk perbaikan infrastruktur fisik.

Pemerintah daerah, kata Tito, dapat mengisi celah pekerjaan lain yang belum tercakup dalam program tersebut.

Tito juga meminta 23 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam Satgas PRR untuk merinci program kerja beserta titik lokasi pelaksanaan.

Transparansi data tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan pemulihan secara akurat.

Selain itu, Tito menilai pemerintah daerah terdampak di Aceh memiliki kapasitas fiskal yang masih dapat dioptimalkan, termasuk melalui Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun yang telah disalurkan.

Ia juga membuka opsi skema hibah antardaerah untuk mempercepat pemulihan wilayah yang lebih terdampak.

"Saya tidak ingin proses pemulihan terhambat oleh administrasi, sementara anggaran sudah disiapkan," ujarnya.

Sementara itu, kunjungan kerja Satgas PRR ke Aceh menjadi bagian dari tahapan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen pascabencana.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Renduk Pascabencana Sumatera yang dirancang lintas sektor untuk periode pemulihan tiga tahun, 2026–2028.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Kepala Posko Satgas PRR Irjen Pol. Wahyu Bintono, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Fadhlullah, serta para bupati dan wali kota se-Aceh.*

(ad)

JAKARTA – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan konflik kepentingan dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Kejaksaan Agung.

Laporan yang diserahkan pada Selasa, 9 Juni 2026 itu menyebut adanya dugaan keterlibatan pejabat eselon yang menguasai puluhan hingga lebih dari seratus dapur umum.

Baca Juga:

• Di Tengah Isu yang Beredar, Kejati Sumut Tunjuk Bani Ginting sebagai Plh Kajari Sergai

Ia menyebut terdapat dua klaster pejabat yang dilaporkan, yakni eselon I dan eselon II.

"Ya sebenarnya saya menyerahkan informasi disertai data. Jadi ada dua klaster, Eselon I dan Eselon II," kata Boyamin.

Dalam temuan awal, seorang pejabat eselon I berinisial IRA diduga mengelola sekitar 20 dapur MBG yang seluruhnya berada di wilayah Pulau Jawa.

Data tersebut, kata Boyamin, telah dikumpulkan sejak sehari sebelumnya.

Namun, penelusuran lanjutan menemukan dugaan yang lebih besar pada pejabat eselon II berinisial TSA.

Ia disebut mengelola lebih dari 100 dapur umum yang tersebar di wilayah-wilayah terpencil.

"Mengagetkan lagi, ada pejabat setara Eselon II yang punya dapur umum sekitar di atas 100," ujar Boyamin.

Menurut dia, TSA merupakan pejabat yang memiliki kewenangan pada wilayah kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Namun, posisi tersebut diduga justru digunakan untuk mengelola jaringan dapur dalam jumlah besar.

MAKI menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena pejabat aktif diduga sekaligus menjadi pengelola program yang seharusnya berada dalam pengawasan negara.

"Dia mestinya mengurus daerah 3T, tapi diduga juga mengelola sekitar 100 dapur umum," kata Boyamin.

Selain dilaporkan ke Kejaksaan Agung, dokumen temuan tersebut juga akan diserahkan kepada pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti secara internal.

Boyamin mendesak agar kedua pejabat yang disebut dalam laporan segera dicopot dari jabatannya apabila dugaan tersebut terbukti benar.

Ia menilai praktik tersebut berpotensi melanggar aturan dan membuka ruang penyimpangan dalam pelaksanaan program.

"Harusnya dipecat karena ada konflik kepentingan. Jumlahnya tidak kira-kira, di atas 100," ujarnya.

Ia juga menyoroti lemahnya proses verifikasi awal dalam program MBG sehingga memungkinkan pengelolaan dapur dalam jumlah besar oleh pihak yang diduga memiliki konflik kepentingan.

Menurut Boyamin, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas layanan di lapangan dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, terutama di wilayah yang minim pengawasan.

"Kalau nanti ditemukan penyimpangan, mereka juga harus ikut bertanggung jawab," katanya.

Hingga kini, Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut.

Status perkara masih berada pada tahap dugaan awal dan menunggu proses pendalaman oleh penyidik.*

(tm/ad)

MEDAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut pada triwulan I 2026 mencapai 4,98 persen secara tahunan (year on year).

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kinerja ekonomi Sumut dinilai masih menunjukkan ketahanan.

Baca Juga:

• Di Tengah Isu yang Beredar, Kejati Sumut Tunjuk Bani Ginting sebagai Plh Kajari Sergai

"Ini menunjukkan bahwa ekonomi Sumut tetap resilien di situasi sekarang, di tengah dinamika global terutama konflik di Timur Tengah," ujar Asim dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa, 9 Juni 2026.

Asim menjelaskan, ekspor Sumut masih didominasi komoditas minyak nabati dan hewani, dengan pasar utama Amerika Serikat dan Tiongkok.

Kondisi geopolitik global, menurut dia, turut memengaruhi kinerja perdagangan luar negeri daerah.

Namun, di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah justru memberikan keuntungan bagi komoditas ekspor, terutama crude palm oil (CPO). Kenaikan harga CPO di pasar global disebut turut menopang kinerja ekonomi Sumut.

"Di satu sisi ada tekanan dari konflik global, tetapi di sisi lain ada keuntungan dari ekspor CPO yang menguat," kata dia.

BPS mencatat lebih dari 51 persen pertumbuhan ekonomi Sumut ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat masih relatif terjaga.

Asim mengimbau masyarakat untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan membeli produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain konsumsi, pertumbuhan ekonomi Sumut juga didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi dari berbagai agenda berskala nasional dan internasional yang digelar di daerah tersebut, seperti Piala AFF U-19 2026, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), hingga Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).

"Banyaknya kegiatan ini mendorong perputaran uang dan membuka peluang usaha baru," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung mencatat inflasi Sumut pada Mei 2026 sebesar 4,35 persen secara tahunan, naik dari posisi sebelumnya 2,92 persen.

Komoditas penyumbang inflasi terbesar antara lain emas perhiasan, tomat, beras, cabai merah, dan ikan dencis.

Dari delapan kota indeks harga konsumen (IHK), inflasi tertinggi terjadi di Gunungsitoli sebesar 5,35 persen, sementara terendah di Kabupaten Karo sebesar 3,98 persen.

Pemerintah Provinsi Sumut, kata Poppy, telah menerapkan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

"Kita juga melakukan kerja sama operasional untuk komoditas cabai merah dengan Kabupaten Karo, dan akan diperluas untuk komoditas lainnya," ujarnya.*

(ad)

MEDAN – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Muhibuddin menunjuk Bani Immanuel Ginting sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai.

Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan roda organisasi dan pelayanan penegakan hukum tetap berjalan di tengah berhalangan sementaranya pejabat definitif.

Baca Juga:

• Pemadaman Listrik Dinilai Kian Parah, GM GRIB Sumut Desak PLN Pusat Copot GM PLN UID Sumut

"Terhitung sejak hari ini dipercaya sebagai Plh Kajari Sergai untuk menjalankan tugas dan fungsi pimpinan selama pejabat definitif berhalangan," kata Rizaldi.

Bani Ginting saat ini menjabat sebagai Koordinator pada Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut.

Penunjukan dirinya disebut sebagai langkah untuk menjaga stabilitas kinerja Kejari Serdang Bedagai, terutama dalam aspek penegakan hukum, pelayanan publik, dan administrasi kelembagaan.

Rizaldi menjelaskan, status Pelaksana Harian berbeda dengan Pelaksana Tugas (Plt). Plh, kata dia, ditunjuk ketika pejabat definitif masih ada namun sedang berhalangan sementara.

"Kalau Pelaksana Harian masih ada pejabat definitifnya, sedangkan Plt karena pejabat definitifnya belum ada," ujarnya.

Penunjukan ini dilakukan di tengah beredarnya informasi mengenai dugaan penjemputan terhadap sejumlah pejabat Kejari Serdang Bedagai oleh tim Kejaksaan Agung.

Namun, Kejati Sumut menyatakan belum menerima konfirmasi resmi terkait informasi tersebut.

"Kalau Kejati Sumut belum ada terkonfirmasi, namun informasi yang didapat yang bersangkutan masih cuti tahunan dan berada di luar Sumut," kata Rizaldi.

Secara terpisah, Bani Immanuel Ginting membenarkan dirinya telah menerima amanah tersebut.

Sementara itu, Asisten Intelijen Kejati Sumut Irfan Wibowo mengatakan pihaknya belum memperoleh informasi terkait dugaan penanganan terhadap pejabat di Kejari Serdang Bedagai.

"Di kami masih clear," kata Irfan.*

Baca Juga:

• Polemik Makin Panas, Roy Suryo Lapor Rismon Sianipar dan Lechumanan ke Polda Metro Jaya

(at/ad)

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan perubahan besar dalam skema penyaluran bantuan sosial (bansos) dari berbasis barang menjadi uang tunai.

Skema baru ini disebut akan mulai diterapkan secara bertahap dan terintegrasi dengan sistem identitas digital tunggal pada akhir 2026.

Baca Juga:

• Disnaker Medan Gelar Rabu Walk-In Interview 10 Juni, Puluhan Lowongan Kerja Menanti!

Menurut Luhut, seluruh program bantuan sosial ke depan akan dikonsolidasikan dalam bentuk direct cash transfer atau bantuan tunai langsung kepada penerima manfaat.

"Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima, karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer, sekitar Rp5,4 juta per orang per tahun," ujar Luhut.

Ia menjelaskan, perubahan sistem ini akan ditopang oleh penerapan Digital Single ID yang tengah disiapkan pemerintah.

Identitas digital tersebut akan menjadi dasar verifikasi penerima bansos agar penyaluran lebih tepat sasaran.

"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID, yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted," katanya.

Luhut menyebut, dengan sistem tersebut, seluruh penerima bantuan sosial akan memiliki identitas digital tunggal yang terhubung dengan data pemerintah.

Dana bantuan akan langsung disalurkan ke rekening penerima yang terverifikasi.

Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengelompokkan profil penerima bansos.

Sistem ini diklaim dapat membantu pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih detail.

"Dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI, nanti kita akan bisa mendorong untuk membuat UMKM dengan core yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas," ujarnya.

Luhut menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi digital pemerintahan atau Government Technology (GovTech) yang tengah dikembangkan pemerintah

Ia menyebut sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan.

"Ini pemerintahan dengan hampir 300 juta penduduk yang mulai menggunakan digitalisasi berbasis AI. Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini," kata Luhut.

Dengan perubahan ini, pemerintah menargetkan skema bansos yang lebih terarah, transparan, dan berbasis data tunggal dalam satu sistem nasional.*

(tm/ad)

MEDAN – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan kembali menggelar program Rabu Walk-In Interview pada Rabu, 10 Juni 2026.

Kegiatan yang ditujukan bagi pencari kerja itu akan berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan, Jalan Iskandar Muda Nomor 63-65, mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB.

Baca Juga:

• Di Depan Mendagri, Mualem Blak-blakan Soal Lambatnya Pemulihan Pascabencana Aceh: Sawah Masih Terbengkalai, Infrastruktur Rusak

Berdasarkan informasi yang disampaikan Disnaker Kota Medan melalui akun Instagram resminya, peserta diwajibkan mengenakan pakaian sopan dan rapi serta membawa curriculum vitae (CV) dan berkas lamaran kerja.

Selain itu, pelamar juga harus memiliki akun Sistem Informasi Dunia Usaha dan Tenaga Kerja (SIDUTA) Kota Medan.

Khusus pencari kerja yang memiliki KTP Kota Medan, diwajibkan memiliki Kartu AK1 atau kartu pencari kerja sebagai salah satu syarat mengikuti kegiatan tersebut.

"Untuk kualifikasi serta deskripsi posisi yang dibuka, calon peserta dapat mengecek situs SIDUTA Medan," tulis Disnaker Kota Medan dalam unggahannya.

Adapun syarat mengikuti program Rabu Walk-In Interview meliputi:

- Terdaftar pada akun SIDUTA Kota Medan.
- Memiliki Kartu AK1 bagi pemegang KTP Kota Medan.
- Membawa CV dan berkas lamaran kerja.
- Mengenakan pakaian sopan dan rapi.

Sejumlah perusahaan yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini antara lain PT Transcon Indonesia, PT Sinar Jernih Suksesindo, PT Indako Trading Coy, PT Valbury Asia Futures, dan PT Intrias Mandiri Sejati.

PT Transcon Indonesia membuka posisi Driver Truck Trailer, Krani/Helper, Buruh/Cleaning Service, Admin/Checker, serta Operator Reach Stacker/Side Loader.

Sementara itu, PT Sinar Jernih Suksesindo menawarkan posisi Credit Marketing Officer, Digital Marketing, Telesales, dan Staff Penagihan.

PT Indako Trading Coy membuka lowongan untuk Driver, Salesman, Mekanik Truk, Mekanik Motor, dan Staff Gudang.

Sedangkan PT Valbury Asia Futures membuka kesempatan bagi pelamar untuk posisi Division Manager dan Financial Consultant.

Adapun PT Intrias Mandiri Sejati membuka posisi Admin Sales, Treasures Wealth Associate, Field Collection, Retail Sales Executive, Customer Service, serta Promotor Gadget.

Program Rabu Walk-In Interview menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Medan untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung guna mempercepat penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.*

(d/ad)

BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyoroti lambatnya pemulihan sektor pertanian dan infrastruktur dasar di wilayah pelosok Aceh, enam bulan setelah banjir dan longsor melanda sejumlah daerah.

Ia menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi dan evaluasi penanganan pascabencana bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Tinjau SPN Seulawah, Tekankan Peningkatan Kompetensi Peserta Prolat Kewilayahan 2026

"Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tak terjadi luapan banjir saat hujan datang," ujar Mualem.

Ia menilai kondisi sungai di Aceh menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk risiko bencana susulan.

Karena itu, ia menekankan perlunya penanganan menyeluruh pada sistem pengendalian banjir dan infrastruktur pengairan.

Mualem juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat proses pemulihan di berbagai sektor yang terdampak.

"InsyaAllah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh, ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyoroti tekanan inflasi di Aceh yang disebut berada pada posisi kedua tertinggi secara nasional berdasarkan data kementerian.

Ia meminta adanya intervensi kebijakan dari pemerintah pusat untuk menstabilkan kondisi ekonomi daerah.

Fadhlullah juga melaporkan realisasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh yang telah mencapai 45 persen.

Ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota mempercepat penyerapan anggaran, terutama untuk program pemulihan.

"Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini," ujarnya.

Dari pemerintah pusat, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan hasil analisis Satuan Tugas Nasional yang mencatat 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak telah kembali berfungsi normal. Ia menyebut proses pemulihan terus berlangsung di berbagai sektor.

Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar Rp371 miliar untuk rehabilitasi sawah, irigasi, dan lahan pertanian terdampak bencana di Aceh.

"Dari hasil analisis tim satgas nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan pemulihan," kata Tito.

Ia menambahkan pemerintah pusat berkomitmen memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh, termasuk rencana pengembalian skema dua persen untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana.*

(ad)

ACEH BESAR — Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah meninjau langsung pelaksanaan Program Pelatihan (Prolat) Kewilayahan Tahun Anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh, kawasan Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Selasa, 9 Juni 2026.

Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memastikan proses pendidikan dan pelatihan berjalan optimal sekaligus memberikan arahan kepada para peserta yang sedang mengikuti pembekalan.

Baca Juga:

• Polemik Makin Panas, Roy Suryo Lapor Rismon Sianipar dan Lechumanan ke Polda Metro Jaya

Kabid Humas Polda Aceh Joko Krisdiyanto mengatakan, dalam kunjungan tersebut Kapolda meninjau sejumlah fasilitas pendidikan, ruang belajar, serta sarana pendukung pelatihan guna memastikan kesiapan infrastruktur dalam mendukung proses pembelajaran.

"Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelatihan berjalan dengan baik dan didukung sarana yang memadai," ujar Joko.

Selain itu, Kapolda Aceh juga memberikan arahan kepada 250 peserta Prolat Kewilayahan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung pada 8–13 Juni 2026 di Aula Serbaguna SPN Polda Aceh.

Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya disiplin, integritas, profesionalisme, serta peningkatan kompetensi personel Polri dalam menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks.

Ia meminta peserta pelatihan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan teknis sesuai bidang tugas masing-masing, mulai dari penanganan objek vital, penggalangan intelijen, hingga pelayanan teknis kepolisian lainnya.

"Pelatihan ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas diri. Kompetensi yang diperoleh harus diimplementasikan dalam tugas sehingga kehadiran Polri semakin dirasakan masyarakat," kata Joko mengutip arahan Kapolda.

Kabid Humas menambahkan, program Prolat Kewilayahan 2026 merupakan bagian dari kebijakan pendidikan dan pelatihan Polri sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kapolri tentang Program Diklat Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci penting dalam memperkuat profesionalisme institusi kepolisian di tengah tantangan tugas yang terus berkembang.

"Kunjungan ini juga menjadi bagian dari pengawasan dan pembinaan agar pelatihan berjalan efektif serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas personel," ujarnya.*

(ad)

JAKARTA — Ketua Generasi Muda Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GM GRIB) Sumatera Utara, Ade Rinaldy Tanjung, mendesak PT PLN (Persero) Pusat mengevaluasi kinerja manajemen PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara.

Desakan itu muncul menyusul pemadaman listrik yang terjadi berulang di sejumlah wilayah Sumut dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Siapkan Insentif untuk Kades Bersertifikat Pelatihan Basarnas: Demi Selamatkan Jiwa Warga

Ia meminta PLN Pusat mengambil langkah tegas terhadap jajaran manajemen di daerah.

"Saya minta kepada pimpinan PLN Pusat untuk mengevaluasi dan mencopot General Manager PLN UID Sumut. Diduga sudah tidak mampu dan tidak layak memimpin," kata Ade Rinaldy Tanjung, Selasa, 9 Juni 2026.

Ia menyebut, kondisi kelistrikan di Sumatera Utara saat ini merupakan salah satu yang terburuk dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pelayanan listrik di daerah.

Ade menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada tindakan konkret dari PLN Pusat, termasuk kemungkinan pergantian kepemimpinan di PLN UID Sumut.

"Ini periode kepemimpinan PLN UID Sumut yang paling buruk dan merugikan masyarakat," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari PLN terkait desakan tersebut maupun evaluasi terhadap jajaran manajemen PLN UID Sumatera Utara.*

(ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melaporkan mantan rekannya, Rismon Sianipar, serta Lechumanan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan keterangan palsu.

Laporan tersebut diajukan dalam dua laporan polisi (LP) terpisah pada Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• Viral! Ibu di Medan Tembung Ditahan Usai Cabut Pohon Pisang, Polisi: Ada Laporan Perusakan Lahan

"Hari ini Polda Metro Jaya telah menerima laporan kepolisian. Diterima dua laporan kepolisian dari satu pelapor, yaitu Mas Roy," ujar Abdul Gafur dalam keterangannya yang disiarkan melalui kanal YouTube Refly Harun.

Menurut Abdul, laporan terhadap Lechumanan berkaitan dengan dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta autentik.

Sementara Rismon Sianipar dilaporkan atas dugaan fitnah serta tindakan yang dinilai menimbulkan persangkaan palsu terhadap Roy Suryo.

Roy Suryo menjelaskan, laporan terhadap Lechumanan berawal dari perkara sebelumnya yang sempat menyeret namanya terkait laporan dugaan penghasutan.

Ia menilai terdapat kekeliruan dalam konstruksi pelaporan yang dilakukan terhadap dirinya.

"Jangan sampai orang seenaknya bikin laporan. Kalau laporan itu laporan palsu, ada konsekuensinya," kata Roy.

Sementara terhadap Rismon, Roy mengaku keberatan atas sejumlah konten yang kembali mengangkat isu lama yang menurutnya telah selesai secara hukum.

Ia menilai unggahan tersebut justru memunculkan kembali tuduhan baru yang merugikan dirinya.

"Saya sudah jawab, sudah ada klarifikasi, sudah inkrah. Tapi tetap diangkat lagi dan diglorifikasi," ujarnya.

Di sisi lain, kuasa hukum Roy, Abdul Gafur, menilai terdapat indikasi upaya kriminalisasi terhadap kliennya dalam rangkaian kasus yang berawal dari polemik penelitian ijazah Jokowi.

Ia juga menyinggung dugaan adanya konstruksi hukum yang dipaksakan dalam laporan sebelumnya.

"Sesungguhnya itu tidak benar kalau Peradi Bersatu menjadi korban. Jadi memang ada mens rea untuk melakukan kriminalisasi terhadap Mas Roy," kata dia.

Dalam laporan tersebut, tim kuasa hukum Roy menggunakan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, termasuk Pasal 394 tentang keterangan palsu dalam akta autentik serta Pasal 434 dan 438 terkait fitnah dan persangkaan palsu.

Abdul Gafur menyebut penggunaan pasal-pasal tersebut didasarkan pada dugaan adanya rangkaian unggahan dan pernyataan yang dinilai menimbulkan kerugian terhadap Roy Suryo.

Hingga kini, Polda Metro Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut.

Kasus ini menambah babak baru dalam polemik yang sebelumnya melibatkan Roy Suryo dan Rismon Sianipar dalam satu kubu kritik terhadap isu ijazah Jokowi, namun kini berseberangan di jalur hukum.*

(tm/ad)

JAKARTA — Timnas Indonesia kembali melakoni laga FIFA Matchday Juni 2026 dengan menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa malam, 9 Juni 2026, pukul 20.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi lanjutan agenda uji coba internasional skuad Garuda setelah sebelumnya meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman.

Baca Juga:

• Terkesan dengan Performa Timnas U-19 Indonesia, John Herdman Ingin Saksikan Langsung di Sumut

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyebut laga melawan Mozambik menjadi bagian penting dalam proses pembentukan tim menuju target jangka panjang, yakni Piala Asia.

Ia menilai uji coba melawan lawan dengan karakter berbeda akan menguji konsistensi permainan anak asuhnya.

"Menghadirkan tim seperti Oman merupakan ujian yang besar dan penting bagi kami, begitu juga pertandingan melawan Mozambik," ujar Herdman dalam konferensi pers di SUGBK, Senin (8/6/2026).

Menurut pelatih asal Inggris itu, evaluasi tetap dilakukan meski kemenangan atas Oman diraih dengan skor telak.

Ia menyebut masih ada sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki, terutama dalam konsistensi transisi permainan.

"Kami melihat perkembangan tim dari pertandingan terakhir. Masih ada hal-hal yang ingin kami tingkatkan, tetapi kami juga patut mengapresiasi apa yang telah dicapai," kata dia.

Herdman juga berharap dukungan suporter kembali memenuhi SUGBK. Atmosfer stadion disebutnya menjadi faktor penting dalam meningkatkan motivasi pemain.

Sementara itu, gelandang Timnas Indonesia Joey Pelupessy menilai kemenangan atas Oman memberi dorongan mental bagi skuad Garuda.

Namun ia mengingatkan tim untuk tidak terlena dengan hasil tersebut.

"Kami bermain dengan kebanggaan dan hati. Itulah yang ingin dilihat masyarakat Indonesia," ujar Pelupessy.

Ia menambahkan, Mozambik memiliki karakter permainan berbeda yang akan menjadi tantangan tersendiri.

Karena itu, persiapan dan fokus penuh menjadi kunci untuk meraih hasil positif.

"Target kami adalah menutup FIFA Matchday ini dengan hasil yang baik dan membuat masyarakat Indonesia bangga," katanya.

Timnas Indonesia sendiri membawa 23 pemain untuk laga ini. Di posisi penjaga gawang terdapat Emil Audero, Maarten Paes, dan Nadeo Argawinata.

Sektor belakang diisi nama-nama seperti Rizky Ridho, Sandy Walsh, Elkan Baggott, Justin Hubner, hingga Nathan Tjoe-A-On.

Di lini tengah, terdapat Joey Pelupessy, Ivar Jenner, Calvin Verdonk, Rayhan Hannan, dan Marselino Ferdinan.

Sementara di lini depan, Indonesia mengandalkan Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, Beckham Putra, Saddil Ramdani, hingga Mauro Zijlstra.

Laga kontra Mozambik menjadi ujian berikutnya bagi Garuda untuk menjaga momentum positif sekaligus memperkuat fondasi permainan menuju turnamen resmi berikutnya.

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday

Klik Disini!

Link Live Skor

Klik Disini!!*

(tm/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan skema insentif bagi kepala desa yang lulus pelatihan dan memperoleh sertifikat dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana hingga tingkat desa.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tekankan Mitigasi Megathrust untuk Lindungi Keselamatan Masyarakat Sumut

"Kita akan beri insentif kepada kepala desa yang dinyatakan lulus dan bersertifikat. Kalau kita tidak bisa mencegah bencana, setidaknya kita harus bisa menyelamatkan jiwa," ujar Bobby saat membuka Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air Basarnas di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Selasa (9/6/2026).

Ia menekankan, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan aparatur desa dalam merespons keadaan darurat dapat menentukan tingkat keselamatan warga.

Bobby Nasution mencontohkan salah satu daerah di Tapanuli Selatan yang mengalami banjir dan longsor besar, namun tidak menimbulkan korban jiwa.

"Lebih dari separuh wilayah terdampak, tetapi tidak ada korban jiwa. Kepala desa di sana pernah ikut pelatihan Basarnas dan menerapkannya saat bencana terjadi," kata Bobby.

Menurut dia, hal tersebut menjadi bukti bahwa pelatihan kebencanaan memiliki dampak langsung terhadap kemampuan mitigasi di tingkat lokal.

Sementara itu, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan bencana.

Ia menyebut keterbatasan jumlah personel Basarnas membuat peran pemerintah daerah dan perangkat desa menjadi sangat vital.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Personel kami sekitar 6.500, sementara kebutuhan nasional mencapai 29.000," ujar Syafii.

Ia menambahkan, perangkat desa merupakan garda terdepan dalam situasi darurat karena berada paling dekat dengan masyarakat saat bencana terjadi.

Pelatihan tersebut turut dihadiri jajaran DPRD Sumut, pejabat Basarnas, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.*

(ad)