Persoalan tersebut salah satunya muncul dalam penyaluran Program PKH Medan Makmur yang bersumber dari APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026.

Baca Juga:

• Nyamar Jadi Tukang Bersih-bersih Warung, Prajurit TNI Disersi di Medan Nekat Curi Motor Bosnya

Menurut Afif, pihaknya masih menerima laporan warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan karena berada dalam kategori Desil 6 hingga 10. Hal serupa juga disebut terjadi pada warga lanjut usia yang membutuhkan bantuan.

"Kami menerima laporan masih banyak terkait nama penerima PKH Medan Makmur yang tidak sesuai. Ada warga yang benar-benar miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan karena status Desil 6-10," ujar Afif, Selasa (22/9/2026).

Afif mengatakan DPRD Medan akan meminta penjelasan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan mengenai mekanisme pendataan hingga penetapan kategori desil.

Dinas Sosial Kota Medan juga akan dimintai penjelasan mengenai pelaksanaan Program PKH Medan Makmur. Menurut Afif, persoalan data penerima bansos perlu segera dibenahi agar tidak terus menimbulkan masalah di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

"Menurut saya, penggunaan Desil dalam pendataan penerima bansos justru menimbulkan persoalan baru. Kalau memang sistem ini tidak mampu menghasilkan data yang akurat, harus diperbaiki atau dievaluasi," tegasnya.

Afif juga menyebut DPRD Medan akan membahas kemungkinan revisi peraturan daerah yang berkaitan dengan kemiskinan. Dia mengusulkan evaluasi terhadap Program PKH Medan Makmur, termasuk mekanisme pendataan calon penerima bantuan.

"Program bantuan harus benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Bersama teman-teman di DPRD Medan, dalam waktu dekat kami akan membahas revisi Perda tentang kemiskinan. Mekanisme pendataan juga perlu dievaluasi dan jangan hanya bergantung pada Desil," katanya.

Afif menegaskan penggunaan data desil merupakan bagian dari sistem pendataan yang berada di bawah BPS, bukan Dinas Sosial maupun Kementerian Sosial.

"Intinya, kita tidak menyerang Kemensos. Kita ingin mengurai dulu pokok persoalannya dan memastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap sistem pendataan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin Rangkuti mengatakan data penerima bantuan terus diperbarui secara berkala. Dia menjelaskan data yang digunakan merupakan bagian dari basis data sosial yang berasal dari beberapa sumber.

Menurut Khoiruddin, DTSN merupakan penggabungan sejumlah basis data, antara lain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi, serta data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Kami memberikan data bagi masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali. Untuk PKH Medan Makmur, bantuannya sebenarnya belum cair. Saat ini kami masih melakukan verifikasi ulang terhadap nama-nama yang masuk," jelas Khoiruddin.

Verifikasi tersebut juga dilakukan bersama anggota DPRD Medan yang mengetahui kondisi masyarakat di daerah pemilihannya.

Anggota DPRD Medan dari Fraksi NasDem Antonius Devolis Tumanggor juga meminta daftar calon penerima PKH Medan Makmur diverifikasi ulang. Dia mengaku menerima banyak pengaduan masyarakat yang merasa layak mendapatkan bantuan tetapi tidak tercatat dalam daftar.

"Data nama calon penerima PKH Medan Makmur yang diberikan kepada kami harus diverifikasi ulang karena masih banyak yang salah sasaran," tegas Antonius.

Antonius menilai mekanisme penetapan penerima bantuan yang bersumber dari APBD Kota Medan tidak semestinya hanya bergantung pada sistem desil. Menurutnya, diperlukan dasar regulasi daerah yang lebih jelas dan dapat menyesuaikan dengan kondisi riil masyarakat.

Dia juga mendorong evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial apabila persoalan data penerima bantuan tidak segera diselesaikan.* (tm/dh)

H ditangkap personel Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan pada Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 11.00 WIB. Penindakan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di kawasan Mabar Hilir.

Baca Juga:

• Nongkrong Sambil Transaksi Ganja di Lapangan Bola, Remaja 18 Tahun di Simalungun Diringkus Polisi

"Sebuah rumah yang menjadi transaksi, petugas melakukan penindakan dan mengamankan H. Saat hendak diamankan, yang bersangkutan sempat membuang barang bukti menggunakan tangan kirinya," ujar Riza, Selasa (22/9/2026).

Dari penindakan tersebut, polisi mengamankan empat paket sabu, satu bungkus plastik klip kosong, satu pipet ujung runcing, satu kotak berwarna putih serta uang tunai Rp60 ribu dari H.

Setelah diamankan, H menjalani pemeriksaan awal dan mengakui perbuatannya mengedarkan sabu, berdasarkan keterangan polisi.

Selain H, petugas juga mengamankan tiga pria lainnya, yakni J (49), DA (32), dan AF (24). Ketiganya diduga sebagai pengguna narkotika.

"Terhadap tiga orang lainnya dilakukan pemeriksaan dan tes urine. Hasilnya, urine ketiganya positif mengandung metamfetamina," jelas Riza.

Polisi turut mengamankan masing-masing satu botol urine milik J, DA, dan AF yang menunjukkan hasil positif metamfetamina.

Sementara itu, H masih menjalani pemeriksaan bersama barang bukti yang diamankan petugas. Polisi juga melakukan pengembangan untuk mengetahui asal narkotika tersebut.

"Pengungkapan ini masih kami kembangkan untuk mengetahui sumber narkotika yang diperoleh tersangka serta kemungkinan adanya jaringan lain yang berkaitan," tegas Riza.

Keempat pria tersebut bersama seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.* (tm/dh)

Prayogi diamankan personel Polsek Gunung Malela pada Minggu (20/9/2026) sekitar pukul 21.00 WIB. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi mengenai dugaan transaksi narkoba di sekitar lokasi tersebut.

Baca Juga:

• Beraksi di 71 TKP Sumut-Riau, Sindikat Maling Motor Ditembak Polisi Usai Hasil Curian Buat Nyabu

"Awalnya kami mendapat informasi terkait adanya transaksi jual beli narkoba di Jalan Purwo, Nagori Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas, tepatnya di sekitar Lapangan Bola," kata Hengky.

Petugas kemudian mendatangi lokasi dan menemukan seorang pria dengan ciri-ciri sesuai informasi sedang duduk di pinggir lapangan. Polisi langsung mengamankan pria tersebut yang kemudian diketahui bernama Prayogi.

Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan lima plastik kecil berwarna biru yang diduga berisi ganja dengan berat bruto 11,59 gram. Polisi juga mengamankan satu unit telepon genggam merek Vivo berwarna biru.

"Barang bukti yang kami amankan berupa lima buah plastik kecil warna biru yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 11,59 gram, serta satu unit telepon genggam merk Vivo warna biru milik pelaku," ujar Hengky, dikutip Selasa (22/9/2026).

Dari hasil interogasi awal, Prayogi mengaku mendapatkan ganja tersebut dari seorang pria berinisial Kentus yang disebut tinggal di Gang Mandor, Nagori Karang Sari, Kabupaten Simalungun.

"Dari hasil interogasi, terduga pelaku mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki bernama Kentus yang beralamat di Gang Mandor Nagori Karang Sari," kata Hengky.

Polisi kemudian melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan Kentus yang diduga menjadi pemasok ganja kepada Prayogi.

Prayogi bersama barang bukti selanjutnya dibawa dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Polsek Gunung Malela menyatakan masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan serta memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukumnya.* (tm/dh)

Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan penangkapan EV berawal dari laporan warga yang terganggu dengan aktivitas yang diduga dilakukan wanita tersebut.

Baca Juga:

• Sempat Kabur dan Kejar-kejaran dengan Polisi, Pengedar Sabu di Hamparan Perak Akhirnya Diciduk

Setelah diamankan, petugas menginterogasi dan menggeledah barang bawaan EV. Polisi kemudian menemukan dua paket sabu dengan berat total 0,86 gram serta 24 plastik yang diduga digunakan sebagai pembungkus narkotika.

"Barang bukti yang kita sita berupa dua paket sabu seberat 0,86 gram dan 24 pcs plastik yang digunakan sebagai pembungkus narkotika," ujarnya.

Dari pemeriksaan awal, EV mengaku baru beberapa pekan menjalani aktivitas tersebut. Polisi menyebut EV mengedarkan narkoba dengan alasan kebutuhan ekonomi.

"Pemeriksaan awal, pelaku baru beberapa pekan terakhir mengedarkan narkoba," kata Rafli.

Dari keterangan EV, polisi juga mengantongi identitas pihak yang diduga memasok narkotika kepadanya. Pemasok tersebut berinisial I alias G.

Rafli mengatakan pihaknya kini masih memburu I alias G untuk mengungkap lebih lanjut jaringan peredaran narkotika tersebut.

Hingga kini, EV masih menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan oleh Satresnarkoba Polrestabes Medan. Polisi juga terus mengembangkan kasus untuk mengejar pihak yang diduga menjadi pemasok sabu.* (tm/dh)

Korban bernama Desi Gusmanti (47) mengatakan sepeda motornya dibawa ZAL pada Selasa (15/9/2026). Saat itu, Desi mengaku belum mengetahui bahwa ZAL merupakan anggota TNI.

Baca Juga:

• Viral Jukir Medan Getok Tarif Rp 3 Ribu dan Maki Pengendara, Dishub Beri Sanksi Pemecatan

Desi mengatakan dirinya baru mengetahui sepeda motornya hilang ketika hendak mengantarkan minuman pada hari kejadian. Dia kemudian mendapat informasi dari pedagang nasi di depan warung bahwa sepeda motornya dibawa oleh ZAL.

"Panik lah aku. Terus tukang bungkus nasi di depan (warung) bilang motor itu dibawa Z," ujarnya.

Desi kemudian memeriksa rekaman kamera CCTV yang terpasang di sekitar warung. Dari rekaman tersebut, dia melihat ZAL membawa sepeda motor miliknya.

Menurut Desi, ZAL diduga mengambil kunci sepeda motor dari dalam tas miliknya. Namun, barang lain seperti ponsel dan uang disebut tidak ikut dibawa.

"Mereka pikir saya yang kasih. Terus saya cek CCTV ternyata memang dia. Dia ambil kunci dari dalam tas aku. Kalau ponsel dan uang gak ada diambil," katanya.

Setelah mengetahui sepeda motornya dibawa ZAL, Desi berusaha mencari keberadaan pria tersebut. Dari informasi yang diperolehnya, dia kemudian mengetahui bahwa ZAL merupakan prajurit TNI yang masih aktif.

Desi mengaku mendapat informasi bahwa ZAL masih berstatus sebagai prajurit TNI meski disebut meninggalkan tugas.

"Kabarnya dia masih aktif. Cuma dia lari dari tugas jadi belum dipecat," ucap Desi.

Desi kemudian membuat laporan ke Denpom 1/5 pada 17 September 2026. Dia berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti dan pihak yang dilaporkan dapat ditemukan.

Kepala Penerangan Kodam I/Bukit Barisan Kolonel Sandy mengatakan laporan tersebut sedang ditindaklanjuti oleh Denpom Medan.

"Kalau memang sudah dilaporkan ke Denpom I/5, tentunya laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan," ujar Sandy.

Hingga kini, laporan dugaan pencurian sepeda motor tersebut masih dalam proses penyelidikan. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai hasil penanganan terhadap Prada ZAL. (km/dh)

Dalam video yang beredar, jukir terlihat meminta uang parkir Rp3.000 kepada pengendara sepeda motor. Padahal, tarif retribusi parkir sepeda motor di tepi jalan umum Kota Medan disebut sebesar Rp2.000 sesuai aturan yang berlaku.

Baca Juga:

• Asap Erupsi Capai Medan, Warga Serbu Masker Hingga Harga Naik Jadi Rp 28 Ribu

"Memang tarif parkir Rp2.000 tapi setoran tinggi," kata jukir dalam video tersebut.

Di lokasi juga terlihat seorang personel Dishub Medan. Perekam video kemudian menyayangkan petugas yang dinilai tidak langsung menertibkan jukir tersebut.

Video itu kemudian ramai di media sosial. Dishub Medan melakukan penelusuran dan memanggil pihak yang terkait untuk dimintai klarifikasi.

Humas Dishub Medan Ali Hanafi menjelaskan pria yang terlihat dalam video sebenarnya bukan jukir resmi yang terdaftar di lokasi. Jukir resmi di kawasan tersebut merupakan istrinya.

Menurut Ali, pada Minggu (20/9/2026), volume kendaraan di lokasi sedang tinggi sehingga jukir resmi meminta bantuan suaminya untuk membantu mengatur dan mendorong sepeda motor.

"Jadi dari hasil penelusuran kami, jukir ini bukan jukir resmi. Tapi jukir yang diperbantukan di lokasi, jukir resminya adalah istrinya," ujar Ali dalam video klarifikasi yang diunggah melalui akun Instagram Dishub Medan, dikutip Selasa (22/9/2026).

Ali mengatakan jukir resmi yang bertugas di lokasi tersebut telah dipecat oleh pihak pengelola parkir. Sanksi itu diberikan karena adanya tindakan yang dinilai tidak dibenarkan.

"Jadi ibu ini sudah dipecat karena pertimbangan perbuatan yang tidak dibenarkan. Tapi nanti akan dipertimbangkan kembali jika yang bersangkutan kooperatif," katanya.

Sementara itu, Dishub Medan juga memberikan teguran kepada pria yang meminta tarif parkir Rp3.000 tersebut. Ali menegaskan tidak boleh ada penarikan tarif parkir melebihi ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, tarif parkir tepi jalan umum tidak bertambah berdasarkan lamanya kendaraan diparkir. Hal tersebut berbeda dengan sistem tarif parkir di dalam gedung yang dapat dihitung berdasarkan durasi.

"Kita sudah menegur yang bersangkutan untuk tidak memaki pengendara dan memang tidak dibolehkan mengutip parkir melebihi aturan," ucap Ali.

Petugas Dishub yang berada di lokasi saat kejadian juga mendapat peringatan. Ali menilai petugas seharusnya lebih sigap ketika melihat adanya perselisihan antara jukir dan pengendara.

"Itu petugasnya juga kita beri peringatan. Harusnya sigap dan tidak menunggu sampai terjadi pertengkaran baru dipisah," pungkasnya.* (ds/dh)

Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan Iptu Ramadhani Bimo Setiadi mengatakan para pelaku merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan begal.

Baca Juga:

• Pelatihan Pertanian Cabai Dampingan MPM PWM Sumut Masuk Tahap Tanam

Empat pelaku yang diamankan yakni Julpan (38), Welly Hutabarat (29), Sufandy (30) dan Marchelino Agung Gumelar (24). Mereka ditangkap secara bertahap pada Minggu (20/9) hingga Senin (21/9).

Bimo menyebut Sufandy dan Marchelino merupakan residivis dalam kasus pencurian.

Salah satu aksi komplotan itu terjadi di Jalan Menteng VII, Kecamatan Medan Denai, pada Kamis (27/8) sekitar pukul 04.50 WIB. Korban bernama Tumpak Situmorang (64) kehilangan dua sepeda motor yang sebelumnya diparkir di teras rumah.

Kejadian tersebut diketahui setelah Tumpak pulang mengantar anaknya ke kawasan Kampung Lalang. Korban kemudian memeriksa rekaman CCTV dan melihat empat pria datang menggunakan dua sepeda motor lalu mencuri kendaraan miliknya.

"Pelapor mengecek CCTV. Ternyata motor pelapor ini dicuri 4 orang laki-laki yang datang dengan mengendarai 2 sepeda motor," jelas Bimo.

Setelah menerima laporan korban, polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi para pelaku.

Tim Resmob kemudian menangkap Julpan di Jalan Garu, Kecamatan Medan Amplas, pada Minggu (20/9) pagi. Sehari berikutnya, polisi mengamankan Welly di Jalan Perhubungan, Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, sekitar pukul 00.30 WIB.

Sekitar pukul 04.00 WIB pada hari yang sama, petugas kembali menangkap Sufandy dan Marchelino di Jalan Batang Kuis-Pantai Labu, kawasan Sei Rotan.

Dalam proses pengembangan kasus, Julpan dan Welly disebut berusaha melarikan diri. Polisi kemudian melakukan tindakan tegas dengan menembak kaki keduanya.

Dari pemeriksaan, Julpan mengaku terlibat dalam pencurian dua sepeda motor milik Tumpak bersama Welly dan dua pelaku lain yang masih diburu.

Motor hasil curian tersebut kemudian dijual kepada terduga penadah seharga Rp7,5 juta. Polisi menyebut uang hasil penjualan digunakan para pelaku untuk membeli sabu dan berfoya-foya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, komplotan tersebut diduga telah beraksi di 71 lokasi yang tersebar di Sumut dan Riau. Rinciannya, 30 TKP berada di Medan, 13 TKP di Deli Serdang, 12 TKP di Serdang Bedagai, 15 TKP di Tebing Tinggi dan satu TKP di Pekanbaru.

Selain menangkap empat pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang yang diduga digunakan dalam aksi pencurian, di antaranya kunci L dan kunci T.

Polrestabes Medan masih melakukan pengembangan untuk mengejar pelaku lain yang disebut terlibat dalam jaringan tersebut, termasuk pihak yang diduga berperan sebagai penadah.* (ds/dh)

PHI yang mengelola operasi hulu migas Pertamina di Regional 3 Kalimantan mendapatkan penghargaan untuk sejumlah kategori komunikasi korporat, mulai dari komunikasi internal, riset hubungan masyarakat, komunikasi keberlanjutan hingga hubungan media.

Baca Juga:

• Dari Amplang hingga Hidroponik, Pertamina Hulu Berdayakan 750 Warga Kalimantan

PHI juga memperoleh Awards of Excellence pada kategori Impactful Communications Awards (ICOMMA) untuk subkategori Best Sustainability Communications serta IMPRA untuk subkategori Best Creative PR Campaign.

Tiga penghargaan lainnya berupa Awards of Merit masing-masing untuk kategori ICOMMA pada subkategori Best Leadership Communications Program dan Best Employee Engagement Program, serta kategori IMPRA untuk subkategori Best Media Relations Program.

Penghargaan tersebut mencakup berbagai aspek komunikasi, mulai dari hubungan perusahaan dengan pekerja dan media hingga strategi komunikasi keberlanjutan dan kampanye publik.

Presiden IABC Indonesia Elvera N. Makki membuka rangkaian kegiatan IABC Indonesia Awards 2026 yang mengangkat tema komunikasi, kepercayaan dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI.

Head of Committee IABC Indonesia Awards 2026 Jeane Niode Sindy mengatakan perkembangan teknologi dapat mempercepat proses komunikasi. Namun, menurutnya, unsur manusia tetap penting dalam membangun kepercayaan dan reputasi organisasi.

"Teknologi dapat mengakselerasi proses, namun integritas, empati, dan human touch tetap menjadi penentu utama reputasi sebuah institusi," kata Jeane.

Tema tersebut sejalan dengan The 5th IABC Indonesia Conference & Awards 2026, yakni "Driving Communications Impact: Building Trust in the Age of AI".

Manager Communication Relations & CID PHI Dony Indrawan menyambut perolehan tujuh penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian itu menjadi pengakuan terhadap upaya PHI dalam menerapkan praktik komunikasi korporat yang mengikuti perkembangan dan standar komunikasi global.

"Mengingat posisi IABC Indonesia sebagai bagian dari Aliansi Global, maka penghargaan ini menjadi sebuah pengakuan yang sangat berarti atas konsistensi dan upaya PHI untuk terus menerapkan praktik terbaik komunikasi korporat yang sejalan dengan standar global," ujar Dony.

Dony mengatakan komunikasi korporat memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan operasi perusahaan, terutama bagi industri hulu migas yang memiliki cakupan pemangku kepentingan yang luas.

Menurutnya, strategi komunikasi yang terukur diperlukan untuk membangun pemahaman antara perusahaan dengan pekerja, pemerintah, media, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

"Strategi komunikasi korporat yang efektif dapat memberikan nilai dan dampak yang signifikan bagi kelancaran operasi hulu migas serta reputasi perusahaan, sekaligus membangun kepercayaan para pemangku kepentingan," katanya.

Di tengah derasnya arus informasi digital, PHI menjalankan strategi komunikasi melalui berbagai saluran. Komunikasi internal dan eksternal, hubungan media, keterlibatan stakeholder serta program tanggung jawab sosial dan pengembangan masyarakat menjadi bagian dari strategi tersebut.

Dony mengatakan pendekatan terintegrasi itu juga diarahkan untuk mengurangi risiko distorsi informasi, misinformasi dan disinformasi mengenai perusahaan maupun industri hulu migas.

"Dengan strategi ini, kita membangun pemahaman pemangku kepentingan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mengurangi potensi risiko adanya distorsi, disinformasi, misinformasi tentang perusahaan dan industri hulu migas," ujarnya.

PHI merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina yang mengelola operasi dan bisnis hulu migas di Regional 3 Kalimantan, yang mencakup Zona 8, Zona 9 dan Zona 10.

Berdasarkan data resmi PHI, sepanjang 2025 perusahaan mencatat produksi minyak sebesar 58 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas sebesar 630 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Operasi tersebut dijalankan bersama anak perusahaan dan afiliasi dengan melibatkan SKK Migas serta mengacu pada prinsip Environmental, Social and Governance (ESG).

Dalam konteks industri hulu migas, komunikasi tidak hanya berkaitan dengan reputasi perusahaan. Hubungan dengan masyarakat, pemerintah, pekerja, media dan pemangku kepentingan juga menjadi bagian dari ekosistem yang mendukung keberlangsungan operasi.

Sepanjang 2026, PHI juga melakukan sejumlah kegiatan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Pada Juli 2026, misalnya, PHI menggelar forum dialog industri hulu migas bersama media di Balikpapan yang membahas peran media dalam menyampaikan informasi mengenai operasi dan kontribusi industri migas.

Perolehan tujuh penghargaan IABC Indonesia Awards 2026 menjadi bagian dari perjalanan komunikasi korporat PHI. Di tengah perkembangan teknologi AI dan semakin cepatnya arus informasi, PHI menyatakan tantangan berikutnya adalah menjaga akurasi, konsistensi dan keterbukaan dalam komunikasi.

Bagi perusahaan hulu migas, komunikasi juga menjadi sarana untuk menjelaskan kegiatan operasi, kontribusi produksi energi, program sosial dan lingkungan serta berbagai risiko yang melekat pada kegiatan industri.

Dengan basis operasi di Kalimantan, agenda komunikasi PHI tidak hanya berkaitan dengan citra perusahaan, tetapi juga bagaimana informasi mengenai industri hulu migas dipahami oleh para pemangku kepentingan dalam konteks ketahanan energi nasional.* (dh)

MEDAN — Seorang pria berinisial MZ (40), warga Kabupaten Labuhanbatu, melaporkan dugaan penyekapan dan penganiayaan yang disebut dialaminya di sebuah panti rehabilitasi narkoba di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

MZ mengaku awalnya datang ke panti tersebut untuk berkonsultasi sekaligus melihat fasilitas rehabilitasi.

Baca Juga:

• Sebulan Usai Puting Beliung Medan Johor, Warung Sumarni Bangkit tapi Harus Terlilit Utang

Selama sekitar empat bulan berada di tempat tersebut, MZ mengaku mengalami penganiayaan sebanyak tiga kali.

Ia menyebut mengalami sejumlah luka memar di tubuh serta gangguan pada bagian gendang telinga berdasarkan pemeriksaan dokter.

MZ kemudian melaporkan dugaan penyekapan, perampasan kemerdekaan, dan penganiayaan itu ke Polda Sumatera Utara.

MZ mengatakan persoalan tersebut bermula pada 11 Mei 2026.

Saat itu, ia mengaku sebagai pengguna rokok elektrik yang mengandung narkotika dan kemudian berkonsultasi dengan pihak panti rehabilitasi.

Setelah berkomunikasi melalui telepon, MZ mengaku sepakat datang ke Medan untuk melihat fasilitas rehabilitasi.

Pada 18 Mei 2026, ia berangkat dari Labuhanbatu menggunakan kereta api. Setibanya di Medan, MZ mengaku dijemput oleh pihak panti.

Namun, menurut MZ, dirinya kemudian langsung dibawa masuk ke ruang isolasi.

"Saya dijemput di stasiun kereta api, kemudian dibawa di tempat rehab awalnya cuma mau konsultasi doang, belum ada kita deal-dealan masalah harga dan lain-lain. Ternyata saya langsung dimasukkan ke dalam ruangan mereka, semacam penjaralah gitu kan, ruangan isolasi orang itu," kata MZ, Senin (21/9/2026).

MZ mengatakan dirinya sempat memprotes tindakan tersebut. Namun, ia mengaku protesnya tidak mendapat tanggapan dari pihak panti.

Dua hari setelah berada di panti, atau pada 20 Mei 2026, MZ mengaku melihat petugas memeriksa tas miliknya.

Menurut dia, sejumlah barang seperti kartu ATM, kartu kredit dan barang pribadi lainnya kemudian diambil.

MZ mengaku memprotes tindakan tersebut. Namun, menurut pengakuannya, protes itu justru berujung pada dugaan penganiayaan.

"Nah, ketika saya tanya, saya cuma hanya bertanya, komplain kenapa barang-barang saya diambil. Dibalas 'kau jangan bising kali,' katanya. Orang itu langsung masuk ke kamar, buka kerangkeng, saya langsung dipukulin di situ," katanya.

MZ juga mengaku sempat digantung pada sebuah tiang dan dipukuli.

"Saya dipukuli, saya ditarik, digantung di tiang restok. Itu tiangnya tinggi, jadi saya jinjit. Saya digebukin lagi di situ, rusuk dipukul," sambungnya.

MZ mengklaim penganiayaan tersebut tidak hanya terjadi sekali.

Selama sekitar empat bulan berada di panti, ia mengaku mengalami penganiayaan sebanyak tiga kali.

Pada penganiayaan kedua, MZ menyebut mengalami sakit pada bagian telinga hingga akhirnya dibawa menjalani pemeriksaan medis.

Dalam kesempatan tersebut, MZ mengaku sempat mencoba melarikan diri. Namun, upaya tersebut gagal setelah dirinya kembali tertangkap.

MZ mengaku kembali mendapat kekerasan dan kemudian dikurung serta diborgol selama sekitar satu minggu.

"Jadi, begitu saya lari, ternyata saya dapat sama mereka. Saya dihajar lagi kan saya diborgol selama 1 minggu di dalam kerangkeng, diborgol, saya enggak bisa ngapa-ngapain," ungkapnya.

"Maaf-maafnya, saya buang air aja enggak bisa karena posisi diborgol," sambungnya.

Selain dugaan penyekapan dan penganiayaan, MZ juga mengaku diminta membayar biaya rehabilitasi sebesar Rp31 juta.

Menurut MZ, uang tersebut disebut sebagai biaya perawatan selama enam bulan.

Namun, ia mengaku hanya berada di panti tersebut selama sekitar empat bulan.

Setelah keluar dari tempat tersebut, MZ mengaku mengalami trauma. Ia berharap polisi segera menindaklanjuti laporan yang telah dibuatnya.

MZ juga mengklaim dirinya bukan satu-satunya orang yang mendapat perlakuan serupa di panti tersebut.

"Iya, dibayar 6 bulan. Berharap segera menindaklanjuti lah biar selesai. Jadi masalah ini kan bukan hanya saya aja yang yang menerima, tapi teman-teman juga di sana banyak diperlakukan seperti saya," kata MZ.

MZ kemudian mendatangi Polda Sumatera Utara bersama kuasa hukumnya, Halomoan Panjaitan, pada Senin (21/9/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyekapan, perampasan kemerdekaan, dan penganiayaan.

Laporan tercatat dengan nomor LP/B/1591/X/2026/Polda Sumut tertanggal 21 September 2026.

Dalam laporan tersebut, dugaan perbuatan dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 466 juncto Pasal 266.

Halomoan mengatakan laporan dibuat karena pihaknya menduga terjadi tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang.

"Iya, hari ini kita akan membuat laporan polisi di Polda Sumatera Utara terkait dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang," kata Halomoan Panjaitan, Senin (21/9/2026).

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan dari pihak panti rehabilitasi terkait tuduhan penyekapan, penganiayaan, dan perampasan kemerdekaan yang disampaikan MZ.

Polisi selanjutnya akan melakukan proses penyelidikan terhadap laporan tersebut untuk mengetahui fakta dan rangkaian peristiwa yang sebenarnya terjadi.* (km/ad)

JAKARTA — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Kholid mengatakan pihaknya akan memberikan jawaban atas dalil pemohon terkait Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu yang akan dijawab KPU adalah Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Baca Juga:

• Sengketa Gibran di MK, Pemohon Minta MPR Gelar Sidang Pilih Wapres dari Dua Calon Usulan Prabowo

"Secara rinci nanti akan dituangkan dalam jawaban resmi yang akan dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 23 September ya, Hari Rabu jam 19 malam," kata Idham, Senin (21/9/2026) malam.

Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan berkaitan dengan sengketa mengenai syarat pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

MK telah menggelar pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut pada Senin (21/9/2026).

Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur pengecualian bukti kelulusan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dari sekolah asing di luar negeri.

Dalam dalilnya, pemohon menyebut ketentuan pengecualian tersebut tidak ditemukan dalam regulasi yang digunakan pada tiga pelaksanaan Pilpres sebelumnya, yakni 2009, 2014, dan 2019.

Pemohon kemudian menilai ketentuan tersebut seolah-olah baru dimunculkan untuk Pilpres 2024.

KPU menanggapi dalil tersebut dengan menjelaskan posisi lembaga sebagai penyelenggara pemilu sekaligus penerima dokumen persyaratan dari instansi lain yang memiliki kewenangan.

Menurut KPU, penyusunan dan penyesuaian aturan harus memperhatikan regulasi dari lembaga lain, terutama aturan yang berkaitan dengan dokumen persyaratan pencalonan.

"Dan dalam KPU merumuskan semua peraturan, itu juga harus memperhatikan peraturan dari lembaga lainnya, apalagi berkaitan dengan dokumen yang diterima untuk kepentingan persyaratan pendaftaran pencalonan," ujarnya.

Sebelumnya dalam persidangan Senin malam, kuasa hukum pemohon Denny Indrayana menyoroti norma pengecualian dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Denny menyebut norma tersebut tidak pernah ada dalam aturan Pilpres sebelumnya.

Adapun pasal tersebut berbunyi:

"Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dikecualikan bagi calon presiden dan bagi calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti bukti kelulusan Sekolah Menengah Atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan di perguruan tinggi."

Denny kemudian membandingkan aturan tersebut dengan regulasi yang digunakan dalam Pilpres 2009, 2014, dan 2019.

"Nah, kami tampilkan di sini, di Pilpres 2009, 2014, 2019 tidak ada norma semacam itu. Norma itu tiba-tiba muncul untuk Pilpres 2024," jelasnya," ucap Denny.

Dalil tersebut menjadi salah satu bagian yang dipersoalkan pemohon dalam perkara PHPU yang saat ini diperiksa MK.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta KPU menyerahkan sejumlah dokumen terkait proses perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Salah satu dokumen yang diminta adalah risalah pembahasan perubahan PKPU.

Dokumen tersebut dinilai penting untuk menjelaskan proses munculnya norma pengecualian dalam Pasal 18 ayat (3).

"Jadi tolong disampaikan ke Mahkamah ketika PKPU persyaratan ini yang kemudian mencantumkan frasa dikecualikan bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri," kata Saldi dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Selain risalah pembahasan, hakim juga meminta KPU menyerahkan catatan konsultasi atau pertimbangan dari DPR terkait perubahan PKPU tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang.

KPU dijadwalkan menyampaikan jawaban resmi dalam sidang lanjutan pada Rabu, 23 September 2026 pukul 19.00 WIB.

Agenda tersebut menjadi kesempatan bagi KPU untuk menjelaskan posisi dan dasar penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 di hadapan majelis hakim MK.* (km/ad)

JAKARTA — Para pemohon sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan delapan petitum kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Baca Juga:

• Relawan Gibran Daftar Jadi Pihak Terkait Gugatan Denny Indrayana di Sengketa PHPU, Refly Harun Protes: Seharusnya Gibran!

Perkara ini mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

"Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut," ucapnya.

Delapan Petitum Pemohon

Petitum pertama, para pemohon meminta MK mengabulkan permohonan mereka untuk seluruhnya.

Petitum kedua, para pemohon meminta MK menyatakan persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

"Dua, menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden," tutur Bambang.

Petitum ketiga, para pemohon meminta MK menyatakan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Selanjutnya, petitum keempat meminta MK menyatakan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 mengandung cacat hukum sejak semula sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam petitum kelima, para pemohon meminta MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepanjang berkaitan dengan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Keputusan yang diminta dibatalkan meliputi Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Kemudian, Keputusan KPU Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Para pemohon juga meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif secara nasional dalam Pemilu 2024.

"Dan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," imbuhnya.

Petitum keenam meminta MK membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sementara itu, dalam petitum ketujuh, MK diminta memerintahkan MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

Para pemohon meminta proses tersebut dilakukan paling lambat 60 hari setelah putusan MK dibacakan.

Permintaan itu merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Ketujuh, MK diminta memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari setelah putusan, sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945."

Adapun petitum kedelapan meminta MK memerintahkan agar putusan tersebut dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

"Kedelapan, memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia," ucap Bambang.

MK mencatat sidang berikutnya untuk perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dijadwalkan pada Rabu, 23 September 2026 pukul 19.00 WIB dengan agenda mendengar jawaban KPU selaku Termohon, keterangan Bawaslu, serta keterangan Pihak Terkait.

Delapan petitum tersebut merupakan permintaan para pemohon kepada MK.

Putusan akhir atas perkara tersebut berada pada kewenangan Mahkamah Konstitusi.* (km/ad)

SOLO — Aktris sekaligus sutradara Olivia Zalianty berkunjung ke rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Selasa (22/9/2026).

Olivia datang ke rumah Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1 bersama anak dan keluarganya.

Baca Juga:

• Banjir Bandang Solok Terjang Kantor Pemerintahan hingga RSUD, Akses Padang-Jambi Ditutup

"Tadi ikut antre sebentar aja sebelum ramai (pengunjung)," kata Olivia di Solo, Jawa Tengah, Selasa.

Olivia mengatakan kedatangannya ke rumah Jokowi dilakukan karena dirinya sedang berada di Solo untuk sebuah kegiatan.

"Kebetulan lagi di Solo. Jadi mampir sekalian (ke rumah Jokowi)," katanya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan bermain film bersama Jokowi, Olivia mengatakan memang ada rencana produksi film pada November 2026.

Syuting film tersebut direncanakan berlangsung di kawasan Laweyan, Solo.

Namun, Olivia belum mengungkap secara detail film yang akan diproduksi.

"Rencana ada syuting film. Bulan November di Laweyan (Solo)," ungkap dia.

Olivia masih merahasiakan judul maupun detail proyek film tersebut.

"Nanti, nanti belum," katanya lagi.

Kunjungan Olivia ke rumah Jokowi berlangsung di tengah aktivitas mantan presiden tersebut menerima sejumlah tamu di kediamannya di Solo.

Sementara itu, rencana produksi film pada November mendatang menjadi agenda Olivia berikutnya di kota tersebut.

Hingga kini belum diketahui apakah Jokowi akan terlibat dalam proyek film yang akan menjalani syuting di Laweyan tersebut.* (km/ad)

MEDAN — Sebulan berlalu sejak angin puting beliung merusak ratusan rumah di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

Warga perlahan mulai bangkit dan memperbaiki rumah yang rusak akibat bencana tersebut.

Baca Juga:

• Jika Kekuasaan Lebih Suka Diberi Tepuk Tangan

Sebagian lainnya masih dalam proses pembangunan, termasuk milik Sumarni, 66 tahun, seorang penjual sarapan pagi yang warung sekaligus tempat tinggalnya rusak total.

Pada Selasa (18/8/2026) malam, bangunan semi permanen milik Sumarni dihantam angin kencang hingga tertimpa tiang listrik.

Sumarni dan anaknya selamat setelah berlindung di bawah meja dan tilam sederhana.

Kini, Sumarni kembali mendirikan warungnya.

Tembok bangunan telah berdiri, sementara kusen jendela juga sudah terpasang. Ia tinggal menunggu pemasangan atap dan proses plester.

"Mulanya kami dapat bantuan seng, broti, hingga tripleks. Dapat (bawa ke rumah). Tapi setelah itu diambil lagi," kata Sumarni, Senin (21/9/2026).

Material bangunan tersebut kemudian ditarik kembali dan bantuan diubah menjadi pembangunan warung hingga siap digunakan.

Sumarni mengatakan dirinya justru merasa terbantu dengan pola bantuan tersebut.

Ia menyebut perubahan itu dilakukan agar masyarakat tidak kesulitan mengurus pembangunan sendiri.

"Bantuan broti, seng, itu sudah diambil lagi karena kata Bobby Nasution malah menyusahkan.

'Nanti bakal buat aja siap jadi ya, Nek. Nenek tinggal milih warna' katanya begitu, Bobby yang langsung bilang. Dan inilah dapat bantuan," ujar Sumarni sambil menunjuk bangunan warungnya.

Meski material bangunan dibantu pemerintah, Sumarni masih harus mengeluarkan uang pribadi untuk membayar ongkos tukang.

Menurut dia, bantuan untuk biaya tenaga kerja sebesar Rp8 juta belum mencukupi.

Tukang meminta biaya Rp12 juta untuk menyelesaikan pembangunan.

"Ongkos (bantuan) yang dikasih Rp 8.000.000. Tapi tidak ada tukang yang mau dibayar segitu. Mereka minta Rp 12.000.000," ungkap Sumarni.

Artinya, Sumarni harus menambah sekitar Rp4 juta dari kantong pribadi. Ia juga memperkirakan masih ada kebutuhan lain selama proses pembangunan berlangsung.

"Terpaksa utang-utang. Semoga nanti kalau ada rezeki, kalau sudah jualan lagi, ya, dicicil," lanjutnya.

Sumarni mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya.

Selain bantuan pembangunan, ia juga mendapat bantuan peralatan untuk kembali berjualan, termasuk kompor.

Namun, Sumarni belum memastikan kapan akan kembali membuka warungnya. Trauma akibat kejadian puting beliung masih dirasakannya.

"Sekarang masih trauma berat saya. Makanya sabar dulu saya," jelasnya.

Ia berharap pembangunan warungnya segera selesai sehingga bisa kembali berjualan dan menjalani kehidupan seperti sebelum bencana.

Sumarni juga berharap ada bantuan tambahan untuk membayar ongkos tukang sehingga utang yang muncul selama proses pembangunan dapat dikurangi.

"Saya harap kalau upah tukang itu ada yang bantu, mana tahu ada rezeki, biar tidak berutang lagi," harapnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengunjungi warga korban puting beliung di Kecamatan Medan Johor pada Jumat (21/8/2026).

Saat itu, Bobby melihat langsung proses perbaikan rumah warga yang dilakukan secara mandiri.

Ia juga menyoroti bantuan material bangunan yang dinilai belum mencukupi kebutuhan warga.

"Ya, kemarin memang ada bantuan. Cuma tadi saya dengar ini bantuannya menyusahkan. Artinya, rumahnya rusak, dibantu bahan bangunan. Pertama, bahan bangunannya misalnya satu rumah yang dibutuhkan 30 lembar seng dan 30 kayu misalnya, ini dibantu cuma 10," kata Bobby Nasution, Jumat (21/8/2026).

Menurut Bobby, bantuan yang tidak lengkap justru membuat korban bencana harus kembali mengeluarkan uang untuk membeli material yang kurang.

"Jadi masyarakat sudah kena musibah, harus beli lagi. Makanya saya bilang ini bantuannya menyusahkan, nambah-nambah PR lagi. Kalau mengasih bantuan harusnya yang komplit lah ya. Jangan malah tambah menyusahkan," lanjutnya.

Bobby kemudian mengatakan pemerintah provinsi akan memberikan bantuan secara lebih menyeluruh.

Rumah warga yang mengalami kerusakan berat akan dibangun kembali.

"Seperti kata saya tadi, modelnya silakan pilih nanti. Yang atapnya hilang, ini semuanya kita bangun lagi. Biar kita (Pemprov) saja yang bangun semuanya," katanya.

Ia menyebut penanganan korban puting beliung menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar pemberian bantuan untuk bencana serupa ke depan dapat lebih menyeluruh.

"Ini pembelajaran bagi kita ya, bagi kami pemerintah. Khususnya Pemerintah Provinsi, saya minta kalau ngasih bantuan jangan tanggung-tanggung. Namanya bantuan musibah, ya, bukan bantuan reguler biasa. Itu harusnya bisa selesai. Kalau bantuan reguler kan namanya stimulan tiap bulan, nah itu mungkin tidak semuanya tidak apa-apa. Tapi kalau bantuan musibah, saya rasa harus bisa komplit selesai semuanya," katanya.

Bagi Sumarni, bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk kembali menjalani kehidupan normal.

Meski warungnya belum kembali beroperasi dan trauma masih membekas, ia berharap dapat segera bangkit dan melunasi utang setelah kembali berjualan.* (km/ad)

JAKARTA — Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan Denny Indrayana ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Perkara tersebut mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Baca Juga:

• Jika Kekuasaan Lebih Suka Diberi Tepuk Tangan

Ketua MK Suhartoyo mengatakan permohonan untuk menjadi pihak terkait tersebut disampaikan menjelang sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin (21/9/2026) malam.

"Sebelum kami berikan jadwal untuk sidang selanjutnya ini juga ada permohonan untuk menjadi pihak terkait dari pemohon dari Andi Aswan dan Abdul Aziz Salim sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Militan Gerakan Bersama Rakyat Nusantara," kata Hakim Ketua Konstitusi Suhartoyo, Senin (21/9/2026) malam.

Menurut Suhartoyo, Mahkamah baru menerima permohonan tersebut menjelang persidangan.

Meski demikian, majelis hakim memutuskan menerima permohonan tersebut dan akan memanggil pihak yang mengajukan pada persidangan berikutnya.

"Kami dari majelis hakim tadi karena sudah menjelang sidang ini baru mendapatkan permohonan ini, kami sudah sepakati untuk diterima dan nanti sekaligus dipanggil pada persidangan yang akan datang untuk bisa memberikan keterangan," ucapnya.

Kuasa hukum pemohon Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Refly Harun, mempertanyakan permohonan Andi Azwan dan Abdul Aziz Salim untuk menjadi pihak terkait.

Menurut Refly, pihak yang seharusnya berkepentingan langsung dalam perkara tersebut adalah Gibran Rakabuming Raka.

"Tadi ada permohonan untuk pihak terkait, ya. Dari Andi Azwan dan satunya lagi Aziz atau siapa, dan kita nggak jelas ini, karena sesungguhnya yang harus menjadi para pihak, menjadi pihak terkait itu adalah Gibran Rakabuming Raka seharusnya, ya," ucapnya.

Refly mengatakan Andi Azwan dikenal sebagai relawan Gibran.

Ia juga mempertanyakan keputusan MK yang menerima permohonan relawan untuk menjadi pihak terkait dalam perkara tersebut.

"Entah tiba-tiba relawan boleh atau tidak, ternyata diperbolehkan. Ya sudahlah. Karena kita tahu ini orang jadi relawan di mana-mana juga, ya," ujarnya.

Dalam perkara tersebut, Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Mereka juga meminta MK menyatakan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden mengandung cacat hukum serta membatalkan keputusan KPU terkait pencalonannya.

MK telah menjadwalkan sidang berikutnya pada Rabu, 23 September 2026 pukul 19.00 WIB dengan agenda mendengarkan jawaban KPU sebagai Termohon, keterangan Bawaslu, serta keterangan pihak terkait.

Perkara ini masih berada dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Belum ada putusan akhir mengenai pokok permohonan tersebut.* (km/ad)

SEKADAR menyebut bahwa pakar atau ahli (expert) sedang menghadapi masalah besar di jagat media sosial agaknya keliru.

Di negeri kita, pakar atau ahli juga berhadapan dengan negara yang gagal paham menyangkut fungsi dan peran seorang ahli.

Baca Juga:

• Lagi! 5 Siswa dan 1 Guru di Karo Mual dan Pusing Usai Santap MBG, Penyebab Masih Diselidiki

Dalam "The Dead of Expertise", Tom Nichols mengemukakan fenomena 'matinya kepakaran' di ruang-ruang media sosial.

Setiap orang mengklaim berhak bicara atas segala hal--bahkan pada tingkat yang melampaui kemampuan mereka.

Di satu sisi, hal ini adalah demokratisasi. Warga negara dapat berpartisipasi atas isu-isu yang menyangkut kepentingan mereka.

Itu harus disyukuri sebagai cara warga negara terlibat, hadir, dan memengaruhi negara.

Namun, di sisi lain, karena intens, menerabas, dan menerobos hal-hal yang sesungguhnya tidak dikuasai, suara-suara kerumunan di media sosial bukan hanya menggerogoti, tapi mematikan suara sang ahli atau pakar.

Suara otoritatif, relevan, dan absah atau sahih menurut bidang ilmu dan pengetahuan ditawar, dinisbikan, dan akhirnya dilucuti serta mati.

Di media sosial, setiap orang merasa bahwa pendapat atau opininya setara dengan suara pakar.

Makin nisbi dan menakutkan ketika artificial intelligence (AI) belakangan menyapu ruang-ruang sosial sehingga para pakar makin 'mati'.

Tusukan kepada kepakaran beranak pinak.

Di balik kecepatan dan kemajuan yang diantarkan oleh internet, ruang-ruang media sosial sedang mengonfirmasi hukum Sturgeon bahwa "90 persen dari semua hal adalah sampah".

Saking merindingnya, Nichols menyatakan besarnya ukuran dan volume internet serta ketidakmampuannya memisahkan pengetahuan yang bermakna dari keributan acak telah menyebabkan informasi yang baik akan selalu dirubung informasi yang buruk dan aneh.

Ini tragedi yang celakanya belum mampu dikendalikan.

Buku Nichols mengambil Amerika Serikat sebagai ruang lingkup, tapi sesungguhnya fenomena matinya kepakaran dapat dirasakan di sini (Indonesia) dan saat ini.

Ketika situasi tersebut belum lagi membaik dan pulih, kini pakar harus berurusan dengan satu hal yang besar, yakni kekuasaan.

Ini bukan kabar baik karena yang terjadi adalah delegitimasi terhadap seseorang yang beratribusi pakar atau ahli.

Saya menduga ucapan presiden tentang "pakar" ini bukan untuk seluruh orang, tapi orang tertentu. Hal itu dapat dilacak dari kalimat yang mendahuluinya.

"Tidak ada anak-anak Indonesia yang berangkat ke sekolah, kelaparan. Tidak ada anak-anak Indonesia yang stunting yang tidak dapat gizi sehingga tulangnya lemah, ototnya lemah, sel otaknya lemah, tidak bisa bersaing dengan anak-anak bangsa lain. Saya tidak ingin melihat itu."

Setiap jeda kalimat, pidato itu direspons hadirin dengan tepuk tangan.

Mencermati kalimat tersebut, publik paham bahwa yang dimaksud dalam pidato itu adalah tentang makan bergizi gratis (MBG), program andalan pemerintahan hasil Pemilu 2024 ini.
Sebelumnya, ketika menerima sejumlah jurnalis di Hambalang, presiden juga menegaskan apa salahnya MBG? Apa salahnya dengan Koperasi Desa Merah Putih?

Di sini tampak perbedaan dalam menyikapi masalah.

Suara kritik terus-menerus mengedepankan problem atas pelaksanaan MBG di lapangan.

Media massa melaporkan dugaan keracunan yang dialami murid setelah menyantap MBG mencuat di Sidoarjo, Jawa Timur, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Lasem, Jawa Tengah, Bener Meriah, Aceh, dan Agam, Sumatera Barat. (Kompas.id, 4/9/2026)

Data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026 menyatakan, kasus keracunan makanan terkait program MBG telah berdampak pada 50.059 orang dengan 560 kejadian.

Seluruh kasus tersebut tersebar di 245 kabupaten/kota di 36 provinsi di Indonesia.

Kejadian ini bukan hukum Sturgeon. Ini kenyataan yang tidak mengada-ada.

Tidak salah jika Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris, menyebut masalah keracunan akibat menyantap MBG ini adalah masalah sistemik.

Runyamnya, insiden keracunan makanan yang berulang in tidak sampai menyadarkan pihak-pihak terkait untuk menyebutnya sebagai masalah besar.

Dan jika hal semacam ini tidak dilaporkan atau tidak sampai ke meja presiden, maka wajar jika tak ada kesamaan dalam menyimpulkan masalah MBG.

Suara kritik menyebut MBG harus dievaluasi, sementara pemerintah menganggap MBG on the right track.

Pemerintah terpaku dengan misi besar MBG sebagai "langkah besar" untuk menurunkan angka kurang gizi, stunting atau tengkes, serta memerangi kelaparan.

Pada saat yang sama abai pada pelaksanaan tata kelola di lapangan yang justru membahayakan anak-anak Indonesia. Kritik atas MBG bertumpu pada objektivitas.

Jika Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki versi lain atas kejadian keracunan makanan, mestinya diadu di ruang publik.

Yang terjadi kritik dibalas dengan delegitimasi pada orang-orang yang disebut pakar. Saking gemasnya terbitlah bahasa kekuasaan yang jauh dari elegan.

Otoritas pakar runtuh sekali lagi. Kali ini bukan di media sosial, tapi di depan kekuasaan.

Dari level bawah hingga puncak, kepemimpinan mensyaratkan kemampuan mendengar. Ini pekerjaan gampang, tapi sulit.

Tidak sulit, tapi juga tidak gampang. Ia membutuhkan kemauan.

Dengan mendengar, subjek tertentu tahu perspektif orang lain atas suatu masalah (objek).

Semua orang, termasuk pemimpin, perlu mendengar agar jernih dan bening dalam memahami, mendekati, dan akhirnya menyelesaikan masalah.

Di negeri yang terus dikurung berita buruk (bad news) ini, mendengar kritik juga bagian dari pekerjaan kepemimpinan--dari bawah hingga pucuk (top level).

Saya tidak yakin, mereka yang terus-menerus melancarkan kritik, sebagai subjek yang sedang membenci pemerintah, atau tidak cinta negara dan bangsanya.

Sebaliknya, mereka cinta pada negara dan bangsanya. Mereka juga kaum patriotik.

Demikian juga dengan anak-anak muda yang tergabung dalam kabinet bayangan, atau bekerja di organisasi nonpemerintah (LSM), atau kelompok kepentingan dengan isu tunggal (kekuatan subpolitik).

Stempel "g**l*k", Londo Ireng, hingga antek asing seyogianya tidak lagi menjadi bahasa kekuasaan.

Dalam sistem politik demokrasi, ada ruang bagi kebebasan berpendapat, berekspresi, serta melakukan unjuk rasa.

Pakar atau orang-orang tertentu yang belum berstatus pakar, bebas mengemukakan kritik asal objektif dan syukur-syukur produktif.

Para pengkritik itu bukan 'musuh negara', bukan pula 'musuh kekuasaan'.

Mereka sesama anak bangsa yang sama-sama mencintai bangsa dengan jurusan dan rute berbeda.

Fungsi kritik adalah mengingatkan, menegur, atau setidak-tidaknya mencubit kekuasaan agar amanah, lurus, tidak bengkok-bengkok dalam menjalankan kekuasaan yang dititipkan oleh rakyat.

Dan karena kekuasaan itu dipinjami oleh rakyat, serta tidak berlangsung selamanya (dibatasi), mereka yang berada di jantung kekuasaan eksekutif wajib mendengar kritik.

Manusia itu insan yang dhaif (lemah), tidak terkecuali zoon politikon yang sedang menggenggam kekuasaan republik.

Seorang pakar adalah seorang cendekiawan atau intelektual.

Merujuk Mohammad Hatta, ia adalah seorang yang cinta kebenaran dan berani mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar.

Kata Bung Hatta lagi, seorang kaum cendekiawan tidak dapat mengelakkan diri dari tanggung jawab untuk ikut memperbaiki nasib bangsanya.

Sama dengan tugas pers. Jika diselami fungsi kritik terhadap kekuasaan adalah hal yang pokok dan utama dibandingkan fungsi hiburan, edukasi, dan memberikan informasi kepada khalayak.

Pers yang melucuti fungsi kritik adalah pers yang lupa dengan fungsi epistemisnya.

Dan pakar, sebagai barisan kaum cendekiawan yang menanggalkan kritik, telah membuang peluang memperbaiki nasib bangsanya seperti diungkap Bung Hatta.

Negeri kita dikurung berita buruk, jadi tidak mungkin membuang fungsi kritik tersebut.

Kritik itu kadang pahit, tapi ia jamu atau setidaknya vitamin yang berguna bagi tubuh (kekuasaan).

Suatu waktu (di kemudian hari) percayalah kritik-kritik itu bakal menyehatkan kerja pemerintahan (government) dan negara (state).

Sebaliknya tepuk tangan, terlebih palsu dan basa-basi, akan meninabobokan dan menjerumuskan kekuasaan.

Mungkin tepuk tangan tersebut riuh-rendah, bikin bangga, membangkitkan adrenalin dan semangat.

Namun, kadang hal yang manis itu bikin terlena, lupa diri, dan memabukkan.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah

BANDA ACEH — Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banda Aceh menangani laporan dugaan penganiayaan terhadap seorang anak di bawah umur yang disebut terjadi di salah satu sekolah di wilayah Banda Aceh.

Laporan tersebut disampaikan pihak keluarga korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Banda Aceh pada Senin (21/9/2026) siang.

Baca Juga:

• Pensiunan PNS di Banda Aceh Jadi Tersangka Dugaan Pemerkosaan Anak 11 Tahun

"Benar, saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian," kata Kompol Dizha, Selasa (22/9/2026) siang.

Dugaan penganiayaan tersebut disebut terjadi pada Jumat (18/9/2026).

Namun, polisi belum menyampaikan secara rinci kronologi maupun pihak yang diduga terlibat karena proses penyelidikan masih berlangsung.

Kompol Dizha mengatakan penyidik Unit IV PPA masih mendalami keterangan dari korban untuk mengetahui secara jelas rangkaian kejadian yang dilaporkan.

"Untuk saat ini masih pendalaman keterangan dari korban. Nanti akan kami berikan surat panggilan kepada para saksi dan pihak sekolah untuk memberikan keterangan," ujarnya.

Polisi akan memeriksa korban, saksi, serta pihak-pihak terkait, termasuk pihak sekolah.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa yang dilaporkan.

Penyidik juga masih mengumpulkan informasi dan alat bukti yang diperlukan dalam proses penyelidikan.

Polresta Banda Aceh memastikan penanganan laporan tersebut masih berjalan.

Perkembangan perkara akan disampaikan setelah penyidik memperoleh informasi dan alat bukti yang cukup.

Hingga kini, belum ada kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penganiayaan tersebut.

Polisi masih melakukan pendalaman terhadap laporan yang disampaikan keluarga korban.* (ad)

Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 11 tahun.

Baca Juga:

• Mantan Istri Andre Taulany Adukan Rieke Diah Pitaloka ke MKD DPR RI, Ini Alasannya

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono membenarkan penanganan perkara tersebut.

"Benar , kasus ini dilaporkan oleh MAI (35), seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di salah satu gampong di Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh. Laporan tersebut tertuang dalam LP/B/403/V/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh, tertanggal 15 Mei 2026," ujar Dizha, Selasa (22/9/2026).

Menurut Dizha, perkara tersebut terungkap setelah pelapor memperoleh informasi dari seorang warga mengenai kondisi anaknya yang disebut mengalami tekanan setelah diduga menjadi korban kekerasan seksual.

Dizha mengatakan, Pelapor kemudian menanyakan langsung kepada korban mengenai apa yang dialaminya.

Dari keterangan korban, penyidik memperoleh informasi mengenai dugaan tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pria yang disebut sebagai kakek dari pihak mantan suami.

Atas informasi tersebut, pelapor kemudian membuat laporan ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut, tambah Kasatreskrim lagi.

Dalam penanganan perkara tersebut, Unit IV PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan.

Langkah tersebut antara lain pemeriksaan terhadap korban, pelaksanaan visum et repertum (VER), serta koordinasi dengan ahli.

Mantan Kapolsek Kuta Alam itu mengatakan IR sebelumnya dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada Senin, 21 September 2026.

IR diminta hadir di Satreskrim Polresta Banda Aceh berdasarkan surat panggilan tertanggal 18 September 2026.

Setelah pemeriksaan dan rangkaian penyidikan dilakukan, penyidik pembantu melaksanakan gelar perkara sekitar pukul 15.40 WIB.

"Dari hasil gelar perkara tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa terdapat dasar untuk meningkatkan status IR dari saksi menjadi tersangka, tuturnya."

Setelah itu, penyidik menangkap IR di Kantor Satreskrim Polresta Banda Aceh untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Dalam perkara tersebut, IR disangkakan melanggar Pasal 50 jo Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terkait perkara pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Polresta Banda Aceh masih melanjutkan penyidikan untuk melengkapi berkas perkara.

Penyidik juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses penanganan perkara tersebut.

"Polresta Banda Aceh selanjutnya masih melakukan penyidikan untuk melengkapi berkas perkara. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses penanganan perkara tersebut," pungkas Kasatreskrim.* (ad)

LANGKAT – Setelah satu bulan proses penyamaian bibit, pelatihan pertanian cabai dampingan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumut di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Langkat, Sumut, memasuki masa tanam.

Penanaman tersebut berlangsung, Senin (21/09/2026), dilakukan secara simbolik oleh Ketua MPM PWM Sumut Maulana Muttaqien dan Sekretaris Abyadi Siregar, Senin (21/09/2026).

Baca Juga:

• MPM PWM Sumut Buka Pelatihan Penanaman Cabai di Langkat

Kepada bitvonline.com, Wahidin dan Salamun menjelaskan, penanaman cabai tersebut dilakukan di lokasi lahan tempat pelatihan yang luasnya sekitar satu rante. Di area itu, ditanam sekitar 1.000 batang bibit cabai yang telah berusia satu bulan lebih.

Sementara para peserta, sejak awal tercatat sebanyak 15 orang petani. Namun dalam perjalanannya, yang bertahan sebanyak 13 orang. Menurut Wahidin, sebagian besar para peserta, juga membuat penanaman cabai di lahan masing-masing.

"Jadi, lahan ini merupakan tempat pelatihan atau pembelajaran bagi seluruh peserta. Dari pengetahuan yang diperoleh dari lokasi ini, masing-masing peserta akan menerapkannya di lahan masing-masing. Karena memang, bibitnya masih banyak tersedia yang akan dibagikan kepada peserta pelatihan," jelas Wahidin.

BIBIT CMK TAVI
Instruktur/pelatih dari Dinas TPH Budi didampingi rekannya Junaidi menjelaskan, bibit yang digunakan dalam pelatihan penanaman cabai ini adalah jenis benih CMK TAVI. Menurut Budi, bibit tersebut merupakan benih yang tahan terhadap virus/hama.

Arti kode TAVI adalah singkatan dari Tahan Virus (khususnya Gemini Virus yang menyebabkan penyakit bule/daun kuning). Benih ini sangat diminati petani karena memiliki produktivitas tinggi, adaptif di dataran rendah hingga tinggi, dan aman dari serangan virus yang sering menggagalkan panen.

"Kalau untuk tanaman cabai, yang diutamakan adalah bibit yang tahan virus. Soalnya, serangan hama terhadap tanaman cabai sangat banyak. Maka itu, kita gunakan bibit CMK TAVI. Benih ini sudah teruji. Sudah banyak petani menggunakan CMK TAVI ini. Dan, berhasil," jelas Budi.

Budi mengatakan, meski ada saja kendala di lapangan, tapi akan terus diupayakan agar pelatihan penanaman cabai ini berhasil dan mampu menghasilkan produksi yang besar. "Kita upayakan semaksimal mungkin, agar pelatihan ini berhasil hingga sampai panen," katanya.

BERHARAP SUKSES DAN BERKELANJUTAN
Ketua MPM PWM Sumut Maulana Muttaqien pada kesempatan itu menyampaikan harapannya agar pelatihan pertanian penanaman cabai ini berhasil.

"Tentu kita berharap pelatihan ini berhasil hingga panen. Produksinya maksimal. Ini harapan kita yang utama," tegas Maulana. Selanjutnya, dari proses pelatihan ini, dapat menambah pegetahuan bagi para petani yang menjadi peserta dalam menanam cabai.

Lebih dari itu, para peserta harus menerapkan ilmu yang diperoleh dari pelatihan ini di tempat masing-masing. Dengan demikian, kata Maulana, kemampuan para peserta dalam penanaman cabai akan semakin mumpuni sehingga dapat meningkatkan penghasilan mereka.

Tapi yang lebih penting lagi, lanjut Maulana, program pendampingan pertanian cabai ini akan terus dilakukan MPM PWM Sumut. "Kita rencanakan program ini bisa dilakukan secara bergulir dan berkelanjutan. Setelah di Langkat, bisa dilanjutkan ke kabupaten lain," harap Maulana.*

KARO — Kasus dugaan gangguan kesehatan setelah mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Kali ini, lima siswa dan seorang guru SMP Negeri Satu Atap 2 Payung, Desa Gurukinayan, Kecamatan Payung, dilarikan ke Puskesmas Payung setelah mengeluhkan mual dan pusing pada Senin (21/9/2026) siang.

Baca Juga:

• Sambut HUT TNI ke-81, Kodam I/BB Gelar Bazar dan Pasar Murah di 3 Kota Sumut

Ia mengatakan langsung mendatangi sekolah setelah menerima informasi adanya siswa dan guru yang mengalami keluhan kesehatan.

"Ada lima murid terdampak dan satu guru sekolah," terang Junedy.

Setelah kejadian, para korban dibawa ke Puskesmas Payung untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan medis.

"Para korban sudah mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Payung," katanya.

Lima siswa tersebut terdiri dari dua siswa kelas VII, satu siswa kelas VIII, dan dua siswa kelas IX.

Camat Payung, Harun Surbakti, juga membenarkan kejadian tersebut.

Ia mengaku mendatangi Puskesmas Payung untuk melihat kondisi para korban secara langsung.

"Para korban mengeluh pusing dan mual. Namun, belum bisa kita pastikan mereka keracunan atau tidak," ujar Harun.

Setelah mendapatkan perawatan, kondisi para korban dilaporkan membaik.

Keenam korban juga telah diperbolehkan pulang ke rumah.

"Info dari Puskesmas Payung, tadi semua korban sudah pulang," tandasnya.

Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Karo, Adella Pasaribu, mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai kejadian tersebut.

"Dugaan gangguan pencernaan, Pak. Dan saat ini siswa sudah sehat dan pulang ke rumah," katanya.

Belum ada kesimpulan bahwa keluhan yang dialami para siswa dan guru tersebut disebabkan oleh makanan MBG.

Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan penyebabnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, makanan MBG yang dikonsumsi para siswa berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karo Payung Batukarang yang dikelola Yayasan Mitra Pangan Sejati dengan ID SPPG 6SLHXZGM.

Menu yang dibagikan saat kejadian terdiri atas nasi putih, dori katsu, tempe goreng, curry kentang dan wortel, serta buah pisang.

Dalam informasi kandungan gizi menu tersebut tercantum energi sebesar 727,25 kilokalori, protein 35,23 gram, lemak 17,17 gram, karbohidrat 113,38 gram, dan serat 3,23 gram.

Kejadian di SMP Negeri Satu Atap 2 Payung menambah laporan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG di Kabupaten Karo.

Sebelumnya, kasus serupa dilaporkan terjadi di SMA Negeri 1 Berastagi, Yayasan Bersama Berastagi, dan SMK Negeri 1 Merdeka.

Namun, untuk kasus di SMP Negeri Satu Atap 2 Payung, penyebab keluhan kesehatan para siswa dan guru tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.* (sp/ad)

ACEH BESAR — Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sultan Iskandar Muda menggelar pasar murah bagi masyarakat di halaman Kantor Camat Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pasar murah tersebut berlangsung selama dua hari, 22–23 September 2026.

Baca Juga:

• Sambut HUT TNI ke-81, Kodam I/BB Gelar Bazar dan Pasar Murah di 3 Kota Sumut

Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda, Kolonel PnB Suryo Anggoro, M.Tr.(Han), mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI sekaligus bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat.

"Dalam kegiatan ini kami juga menyajikan berbagai kebutuhan sembako dengan harga murah, sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau," ujar Suryo.

Sejumlah kebutuhan pokok yang tersedia dalam kegiatan tersebut antara lain LPG 5,5 kilogram dengan harga Rp100.000, LPG 3 kilogram Rp18.000, beras SPHP kemasan 5 kilogram Rp60.000, telur satu papan Rp48.000, gula putih 1 kilogram Rp21.000, serta Minyak Kita 1 kilogram Rp17.000.

Selain komoditas tersebut, panitia juga menyediakan berbagai kebutuhan pokok lainnya yang dijual dengan harga murah.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat Blang Bintang.

Salah seorang warga, Syahrul, mengaku antusias bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau.

Menurut Syahrul, pasar murah membantu masyarakat di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.

"Kami sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Apalagi kebutuhan bahan pokok sekarang juga mengalami kenaikan. Dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah," ujar Syahrul.

Pasar murah ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI.

Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kehadiran TNI dalam memberikan kontribusi positif dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Aceh Besar.* (ad)