Pernyataan tersebut dikutip dalam kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Banten. Dalam kitab itu disebutkan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Kalau bukan karena lima perkara, niscaya semua manusia menjadi saleh, yaitu: (1) merasa cukup (senang) dengan kebodohan, (2) tamak dengan (kesenangan) dunia, (3) kikir dengan kelebihan harta, (4) riya dalam beramal, dan (5) bangga akan diri sendiri."

Baca Juga:

• Ke Mana Roh Pergi Setelah Meninggal? Ini Penjelasan dalam Al-Qur'an dan Riwayat Abu Bakar RA

Beribadah Tanpa Ilmu

Menurut Tgk. Safaini, sebab pertama adalah beribadah tanpa ilmu. Menuntut ilmu agama merupakan kewajiban setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, karena ibadah memiliki syarat sah dan rukun yang harus dipahami. Jika seseorang beribadah tanpa ilmu, ibadahnya berpotensi tertolak.

"Dan setiap orang beramal tanpa ilmu maka amalnya tertolak lagi tidak diterima," ujarnya mengutip pernyataan Ibnu Ruslan dalam Matn al-Zubad.

Tamak akan Dunia

Sebab kedua adalah sifat tamak atau serakah terhadap harta dunia. Orang yang tamak senantiasa merasa kurang atas rezeki yang telah diberikan Allah, sehingga waktunya lebih banyak dihabiskan untuk mengejar materi ketimbang beribadah.

Tgk. Safaini mengutip hadis riwayat Imam al-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dua serigala lapar yang dilepas di sekawanan kambing tidaklah lebih merusak daripada ambisi seorang yang tamak untuk memperoleh harta dan kemuliaan yang merusak agamanya."

Kikir terhadap Kelebihan Harta

Sebab ketiga adalah sifat kikir atau al-syuhhu, yakni kekikiran yang disertai ambisi mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Sifat ini erat kaitannya dengan ketamakan.

"Tak jarang ada orang yang tidak hanya kikir terhadap orang lain, tetapi juga kikir terhadap keluarganya bahkan dirinya sendiri. Padahal, kelebihan harta menjadikan seseorang memiliki beban yang lebih berat di akhirat kelak, karena akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dimilikinya," ungkap dosen Universitas Al-Washliyah Banda Aceh ini.* (dh)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang jajaran pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Baca Juga:

• Karut-marut MBG hingga Putusan MK: Menanti Langkah Konkret Presiden

Para pengurus Kadin mulai berdatangan ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sejak pukul 13.30 WIB.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan pertemuan tersebut dihadiri oleh pimpinan Kadin dari 38 provinsi di Indonesia.

"Ya hari ini, kami Kadin, datang bersama pimpinan-pimpinan Kadin di 38 provinsi. Jadi sejak mendengar undangan dari Pak Presiden, mereka terbang, ada yang dari Papua, Papua Barat, Kaltara, NTT, Aceh. Nah kami ingin berdiskusi mengenai bagaimana bersama-sama bisa meningkatkan ekonomi dari daerah," kata Anindya kepada wartawan saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Selain pengurus Kadin daerah, Anindya mengatakan sebanyak 30 asosiasi dan himpunan pengusaha juga akan ikut dalam pertemuan tersebut.

Menurut dia, agenda ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya antara Presiden Prabowo dan dunia usaha.

"Hadir juga nanti ada 30 asosiasi dan himpunan. Jadi harusnya diskusinya sangat menarik. Dan ini kita lihat menyambung diskusi dengan Pak Presiden tahun lalu di bulan Agustus 2025, ketika kami diundang ke Hambalang sebelum beliau melakukan raker," katanya.

Anindya menjelaskan, pertemuan kali ini menjadi momentum untuk menyatukan pandangan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi yang sedang terjadi.

"Dan itu diprediksikan bahwa kita akan menghadapi kondisi ekonomi dan juga geopolitik yang seperti sekarang ini. Nah sekarang bagaimana kita sama-sama untuk duduk menyikapinya. Karena dari keliling daerah, kita melihat semua tetap mencari jalan keluar, tetap optimis, tapi dibutuhkan komunikasi yang semakin lancar dan semakin baik. Mungkin saya datang dulu ya," lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah menteri juga terlihat hadir.

Kehadiran para menteri bidang ekonomi tersebut menunjukkan pemerintah ingin membangun koordinasi bersama dunia usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan investasi dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Pertemuan antara Presiden dan Kadin ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta agar kebijakan ekonomi dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan dunia usaha serta masyarakat.* (d/ad)

Baca Juga:

• Istana Gelar Upacara HUT Ke-81 RI di Jakarta, Siapkan 500 Ribu Porsi Makanan Gratis untuk Masyarakat

JAKARTA – Ahli hukum pidana Didit Wijayanto Wijaya menyatakan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power oleh penyidik dapat menjadi dasar bagi seseorang untuk mengajukan gugatan ganti rugi.

Hal itu berlaku apabila penangkapan, penahanan, atau penggeledahan telah dinyatakan tidak sah melalui putusan praperadilan.

Baca Juga:

• Curi Uang Rp5.000 dari Jok Motor, Pria di Surabaya Divonis 4 Bulan Penjara

Sidang dipimpin hakim tunggal I Ketut Darpawan.

Didit menjelaskan, putusan praperadilan yang menyatakan suatu upaya paksa tidak sah memiliki kekuatan hukum tetap.

Menurut dia, putusan itu menunjukkan adanya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan kewenangan oleh penyidik.

"Kalau dinyatakan tidak sah berarti ada abuse of power. Artinya juga, karena ini adalah putusan tersebut, final and binding," ujar Didit di persidangan.

Ia menegaskan bahwa putusan praperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan lagi.

"Namanya itu sudah tidak bisa dibatalkan lagi. Ada abuse of power, ada suatu kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik," kata dia.

Meski demikian, Didit menilai putusan praperadilan tidak otomatis membuat seluruh tuntutan ganti rugi dikabulkan.

Menurut dia, pemohon tetap harus membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan aparat dengan kerugian yang diklaim.

"Kalau ada kerugian itu karena ada sebuah perbuatan melawan yang sudah diputus oleh pengadilan, itu sudah fakta yang tidak dapat dibatalkan lagi. Tapi nilai kerugian itu kita harus kaitkan dengan hubungan kausal," ujar Didit.

Ia menambahkan, pengadilan perlu menilai apakah kerugian yang diajukan benar-benar merupakan akibat langsung dari tindakan penangkapan atau penahanan yang telah dinyatakan tidak sah.

"Nah, intinya di sini kita melihat dampak-dampaknya apa saja. Di sana, kita melihat bahwa apakah orang dirampas kemerdekannya akan mengalami kerugian. Nah, itu sudah pasti, kalau saya boleh berbicara seperti itu, itu sudah pasti orang dirampas kemerdekannya," kata Didit.

Roy Suryo mengajukan gugatan ganti rugi material dan immaterial senilai Rp206 juta.

Gugatan tersebut diajukan setelah penangkapan dan penahanan terhadap dirinya sebelumnya dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan.

Gugatan ini merupakan praperadilan ketiga yang diajukan Roy Suryo.

Sebelumnya, gugatan praperadilan kedua terkait penetapan status tersangka ditolak oleh pengadilan.

Dalam sidang sebelumnya, Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Abrianto Pardede menilai tuntutan ganti rugi yang diajukan Roy tidak logis.

Menurutnya, bukti pembayaran maupun kuitansi yang diajukan hanya menunjukkan adanya pengeluaran biaya, tetapi belum membuktikan seluruh kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari tindakan penyidik.

"Sudah dijelaskan dalam jawaban kami, bahwa kerugian material yang disampaikan tidak logis karena tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur," kata Abrianto usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).

Abrianto juga menilai klaim kerugian immaterial, seperti dampak psikologis, pemberitaan media massa, hingga hilangnya pendapatan dari kanal podcast, masih bersifat subjektif sehingga belum tentu menjadi tanggung jawab negara.

Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengatakan gugatan tersebut diajukan sebagai bentuk koreksi terhadap tindakan penyidik, terlepas dari besaran ganti rugi yang nantinya diputuskan pengadilan.

"Kalau berapa yang mau dikabulkan ya itu terserah, karena niat kami kan untuk memberikan pembelajaran," kata Refly usai sidang, Senin (20/7/2026).

Refly menyebut kliennya kehilangan sejumlah hak selama menjalani upaya paksa, termasuk potensi pendapatan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pendampingan hukum.

"Misalnya pendapatan yang harusnya didapatkan jadi tidak didapatkan karena itu, lalu harus untuk mendeploy orang, mendeploy kuasa hukum dan sebagainya," ujar Refly.

Ia menambahkan, apabila gugatan tersebut dikabulkan, seluruh uang ganti rugi akan disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan.

"Berapapun yang didapatkan ya untuk panti asuhan, anak yatim. Disumbangkan semuanya, enggak ada untuk kami," kata Refly.* (km/ad)

SURABAYA – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Moh Syifak bin Muntiri dalam kasus pencurian uang senilai Rp5.000 dari jok sepeda motor.

Majelis Hakim menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Baca Juga:

• Geger! Pilot Malaysia Airlines Dibekuk Bareskrim, Ngaku Dibayar Rp220 Juta Selundupkan Narkoba ke Jakarta

Dalam persidangan itu, hakim juga menolak permohonan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice atau keadilan restoratif yang diajukan penasihat hukum terdakwa.

"Menyatakan terdakwa Moh Syifak bin Muntiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan," tegas Erly.

Majelis hakim menjelaskan, meski nilai barang yang dicuri relatif kecil, penerapan restorative justice tidak dapat dilakukan karena pasal yang didakwakan memiliki ancaman pidana lebih dari lima tahun.

"Restorative justice tidak dapat diterapkan karena ancaman pidana dari pasal yang didakwakan ancaman pidana nya lebih dari 5 tahun, maka atas permohonan restoratif tidak dapat memenuhi syarat," tegasnya.

Selain faktor aturan hukum, hakim juga mempertimbangkan waktu dan lokasi kejadian sebagai hal yang memberatkan.

Aksi pencurian dilakukan pada malam hari di area tertutup sehingga dinilai memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan.

Hakim juga menilai nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa memiliki pertimbangan yang berbeda.

Di satu sisi meminta penghentian penuntutan melalui restorative justice, namun di sisi lain meminta keringanan hukuman.

Dalam perkara ini, Moh Syifak dinyatakan melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Renanda Kusumastuti.

Kasus tersebut terjadi pada Sabtu dini hari, 22 April 2026 sekitar pukul 00.30 WIB di area parkir Shopee Express, Jalan Rusun Romokalisari, Surabaya.

Saat itu, terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi L 5244 BV milik korban Dicky Prasetya.

Melihat situasi sekitar aman, Syifak kemudian membuka jok motor korban menggunakan tangan kosong.

Dari dalam jok tersebut, terdakwa mengambil sebuah tas hitam merek Weekend Teror, sebuah dompet hitam merek Lacoste, serta uang tunai sebesar Rp5.000.

Namun, aksi tersebut tidak berlangsung lama. Petugas keamanan area, Ibnu Samir, yang sedang melakukan patroli malam memergoki tindakan terdakwa.

Syifak kemudian ditangkap dan diserahkan kepada Polsek Benowo.

Meski menjatuhkan hukuman penjara, majelis hakim tetap mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan terdakwa.

Di antaranya terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, berjanji tidak mengulangi, belum pernah dihukum, serta memiliki tanggungan keluarga.

Selain itu, keluarga terdakwa juga telah memberikan uang kompensasi sebesar Rp1 juta kepada korban.

"Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi. Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga. Pihak keluarga terdakwa telah memberikan uang ganti rugi/kompensasi sebesar Rp 1.000.000 kepada korban," kata hakim.

Penasihat hukum terdakwa, Samuel Rudy Takalapeta, menyatakan menerima putusan tersebut.

Ia menjelaskan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan diperhitungkan sebagai pengurangan hukuman.

"Terdakwa dituntut 4 bulan dan hakim memutus 4 bulan. Karena sudah dijalani sekitar 3 bulan 20 hari, maka sekitar tanggal 12 Agustus terdakwa sudah bisa bebas," pungkas Samuel.* (km/ad)

Oleh: Dr. Ahmad Yani, SH

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki arti penting secara sosial dan kesehatan dalam menunjang pertumbuhan anak, pemenuhan gizi pada balita dan ibu hamil, serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi kelangsungan roda ekonomi masyarakat lokal.

Baca Juga:

• Istana Gelar Upacara HUT Ke-81 RI di Jakarta, Siapkan 500 Ribu Porsi Makanan Gratis untuk Masyarakat

Namun, sekadar tujuan mulia tidak cukup untuk mencapai keberhasilan program, harus dijalankan secara baik, benar, transparan, dan akuntabel sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026, kita dapat menarik kesimpulan yuridis bahwa program ini merupakan tugas dan kewajiban negara yang berlandaskan pada cita-cita bernegara serta mandat konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

Hak Warga Negara dalam Konstitusi

Memberi makan dan jaminan gizi terhadap anak merupakan bentuk pemenuhan mandat konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2), "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Konstitusi juga menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar adalah hak asasi setiap warga negara.

Pasal 28C ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya..."

Salah satu kebutuhan mendasar yang paling esensial ini adalah pemenuhan pangan dan gizi yang layak.

Ketegasan konstitusional tersebut diperkuat kembali pada Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3). Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Ketentuan ini dikonkretkan pada ayat (3) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."

Membaca rumusan pasal-pasal tersebut, kita dapat memberikan tafsiran bahwa akses terhadap makanan bergizi gratis merupakan hak-hak konstitusional warga negara (anak-anak usia dini, anak usia sekolah, balita, serta ibu hamil) yang sekian lama belum terpenuhi secara optimal.

Dalam konteks ini, Program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan instrumen pemenuhan hak-hak tersebut untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Apakah pemenuhan gizi bersifat wajib bagi negara?

Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Oleh karena itu, secara formal-konstitusional, program ini adalah bentuk nyata pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia.

Kewajiban yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Konstitusi mengagungkan hak atas kesehatan dan gizi sebagai salah satu hak konstitusional warga negara yang mewajibkan intervensi negara dalam bentuk pelaksanaan program pemerintah demi memenuhi hak tersebut.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya memandang Program MBG—yang telah dinyatakan sebagai program prioritas nasional—sebagai salah satu program khusus yang ditujukan untuk melaksanakan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak yang dijamin oleh konstitusi.

Program ini berlandaskan pada hak hakiki setiap warga negara atas makanan dan kebutuhan gizi, sebagaimana diakui pula dalam hukum internasional sebagai hak asasi manusia yang bersifat universal.

Dalam hal ini, Mahkamah secara prinsip memahami urgensi Program MBG dan korelasinya dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara yang harus diupayakan pemenuhan dan pemerataannya secara bertahap.

Oleh sebab itu, Program MBG dalam tujuannya untuk melaksanakan kewajiban negara tersebut adalah konstitusional dan harus didukung oleh anggaran yang memadai dan proporsional yang ditetapkan secara tegas dan bersifat khusus dalam APBN/APBD.

Namun, yang menjadi persoalan krusial dalam perdebatan publik adalah desain kebijakan fiskal dan penganggaran.

Pencantuman dan pembebanan pembiayaan Program MBG ke dalam pos anggaran pendidikan 20 persen (mandatory spending)—sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026—menimbulkan persoalan konstitusionalitas yang serius.

Kebijakan mencampuradukkan anggaran MBG ke dalam pos pendidikan tersebut mereduksi esensi hak atas pendidikan, mengabaikan kesejahteraan guru (termasuk guru honorer), serta menyimpangi kemurnian Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Karena alasan hukum yang kuat inilah, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan para pemohon.

Status Program MBG Pasca-Putusan MK

Status Program MBG setelah putusan MK semakin memperkuat eksistensi MBG sebagai program pemenuhan hak asasi manusia yang sejalan dengan maksud konstitusi maupun hukum internasional.

Sampai di titik ini, Program MBG tidak lagi dapat dituntut untuk dihentikan.

Namun di sisi lain, biaya operasional Program MBG harus dikeluarkan dari biaya operasional pendidikan sebagaimana yang sempat dicantumkan dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026.

Norma Pasal 22 ayat (3)-nya sendiri dinyatakan konstitusional.

Namun, pencantuman program MBG dalam penjelasan pasal tersebut merupakan tindakan yang mendistorsi pembiayaan pendidikan yang dimaksudkan dalam konstitusi.

Mahkamah melihat hal ini sebagai bentuk pemenuhan tugas konstitusional pemerintah yang justru mendistorsi amanat konstitusional lainnya.

Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, negara harus berpedoman pada semangat yang diamanatkan Pasal 31 UUD 1945, termasuk dalam menyusun alokasi APBN setiap tahunnya serta menentukan komponen utama apa saja yang menjadi prioritas utama penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pasal ini, selama era reformasi, belum terlaksana secara konsekuen oleh pemerintah.

Dalam kenyataannya, hak untuk memperoleh pendidikan dasar gratis (SD hingga SMP) belum sepenuhnya terwujud karena masih banyak sekolah yang memungut biaya dari murid.

Hal tersebut jelas melanggar Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Selanjutnya, melalui Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, pemerintah diperintahkan oleh konstitusi untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari APBN dan APBD.

Jika Pasal 31 ayat (1) dan (2) mengatur hak mendapat pendidikan dan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar, maka ayat (4) menegaskan batasan kuantitatif anggaran yang wajib dijamin oleh negara.

Keseluruhan amanat konstitusi ini harus terwujud secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kepastian alokasi murni sekurang-kurangnya 20 persen adalah suatu keniscayaan untuk memenuhi kewajiban konstitusional negara.

Pemanfaatan anggaran pendidikan untuk program lain di luar komponen utama berpotensi menciptakan pelanggaran konstitusi dan dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban negara dalam membebaskan biaya pendidikan dasar serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Program MBG memang menjadi tantangan fiskal yang konkret karena membutuhkan biaya yang besar.

Sejak tahun anggaran awal (2025), alokasi anggaran MBG tercatat sebesar Rp 71 Triliun, dan diproyeksikan meningkat bertahap hingga Rp 171 Triliun – Rp 335 Triliun pada fase pemenuhan skala penuh.

Menjangkau secara bertahap hingga 82,9 juta penerima manfaat, yang mencakup peserta didik (PAUD hingga SMA/SMK), balita, serta ibu hamil dan menyusui.

Di samping itu, pembentukan hingga 30.000 Satuan Pelayanan/Dapur Gizi di seluruh penjuru Indonesia untuk menjamin distribusi makanan hangat dan higienis, memerlukan biaya, pengawasan dan evaluasi yang ketat.

Momentum Perbaikan

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan momentum emas bagi Pemerintah untuk menata ulang (re-engineering) Program MBG.

Bukan hanya sebagai jalan evaluasi pembiayaan, melainkan sebagai pintu masuk untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar program ini berjalan efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masa depan bangsa.

Menurut saya, untuk melakukan evaluasi ini perlu dilakukan beberapa tindakan evaluatif oleh pemerintah.

Pertama, perlu ada tindakan penyisiran dan realokasi anggaran lintas kementerian (Pos Sosial dan Kesehatan).

Putusan MK memberi opsi kepada Pemerintah untuk menyisir pos anggaran di kementerian yang memiliki korelasi langsung dengan gizi dan kesejahteraan keluarga.

Di Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan terdapat pos alokasi besar, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program-program tunai ini dapat diefisiensikan dan dialihkan sebagian ke dalam skema pemberian makanan bergizi langsung untuk memotong potensi ketidaktepatan sasaran.

Kedua, pemberantasan praktik rente dan pemutusan mata rantai perantara.

Tantangan besar program ini adalah maraknya potensi permainan rente yang memanfaatkan besarnya anggaran.

Mata rantai ini harus diputus dengan melakukan evaluasi, akreditasi, dan audit finansial-gizi secara terbuka terhadap seluruh pemilik yayasan, vendor, maupun pengelola dapur penyedia.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi lokal berbasis BUMDes dan Koperasi.

Pengadaan bahan baku makanan (beras, telur, daging, sayur, dan susu) wajib mengutamakan penyerapan hasil tani, ternak, dan nelayan lokal melalui BUMDes dan Koperasi Desa.

Langkah ini akan mencegah monopoli vendor besar sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat bawah.

Keempat, digitalisasi transparansi rantai pasok dan audit kualitas gizi.

Mengembangkan sistem pemantauan digital (digital monitoring) terpadu untuk mencatat distribusi bahan baku, menu harian, hingga penilaian kecukupan gizi mikro/makro harian anak, yang dapat diakses oleh publik dan komite sekolah.

Dan evaluasi ini tidak bisa mengandalkan pimpinan BGN, tetapi langsung melibatkan Presiden Prabowo.

Pasalnya, karut-marut program ini telah menghambat jalannya program sebagaimana yang dicita-citakan oleh Presiden.

Evaluasi dan tindakan konkret Presiden menentukan sukses atau tidaknya MBG ini.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen dan Mantan Anggota Komisi III DPR RI

JAKARTA – Pemerintah memastikan upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan penurunan Bendera Pusaka dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI akan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus 2026.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan upacara tahun ini akan menjadi momen yang dinantikan masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

• Presiden Dipilih Bukan untuk Memenangkan Survei

"Upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka ini adalah yang dinantikan seluruh masyarakat Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta," kata Juri Ardiantoro dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7).

Pemerintah juga akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara secara langsung melalui mekanisme war ticket.

Namun, jadwal pembukaan pendaftaran dan tata cara memperoleh tiket akan diumumkan kemudian.

Menurut Juri, upacara di Istana Merdeka akan dihadiri sedikitnya 8.100 peserta.

Jumlah tersebut dipilih sebagai simbol peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.

"Akan dihadiri oleh setidaknya 8.100 orang sebagai simbol peringatan HUT ke-81 RI," ucap dia.

Selain upacara kenegaraan, pemerintah juga menyiapkan pesta rakyat yang akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada hari yang sama.

Berbagai kegiatan akan digelar untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan.

Masyarakat nantinya dapat menikmati panggung hiburan rakyat, perlombaan tradisional khas perayaan 17 Agustus, booth UMKM lokal, hingga pembagian 500 ribu porsi makanan gratis.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai wahana permainan bagi anak-anak sehingga keluarga yang datang ke Monas dapat menikmati suasana perayaan dengan lebih nyaman.

"Kemudian juga bagi para orangtua yang mengajak anak ke kawasan Monas juga menjadi tempat bermain. Jadi ada banyak sekali permainan anak yang kami sediakan," ujar dia.

Sementara itu, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan.

Pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai bagian dari rangkaian peringatan nasional.* (cn/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memilih tidak memberikan komentar terkait kasus meninggalnya Sutrimo, yang disebut-sebut merupakan Kepala Rumah Tangga (Karumga) mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, mengatakan institusinya tidak menangani perkara tersebut.

Baca Juga:

• Mutasi Besar Kejagung! 90 Kajari Berganti: Sergai, Sibolga, Batu Bara, Taput hingga Samosir Dapat Pejabat Baru

"Kami mohon maaf, kami tidak menangani masalah tersebut sehingga kita tidak memberikan komentar," ujarnya kepada wartawan, Jumat (31/7).

Sikap serupa juga disampaikan kuasa hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah.

Ia mengaku tidak mengetahui perkembangan kasus kematian Sutrimo dan meminta masyarakat menunggu informasi resmi dari Polda Metro Jaya yang saat ini sedang menangani perkara tersebut.

"Kami fokus di substansi perkara, saya juga tidak dapat informasi ya terkait dengan hal itu. Yang saya baca di media-media kan sudah ditulis dan Polda juga sudah mulai lakukan, saya enggak tahu itu penyelidikan atau seperti apa," tuturnya beberapa waktu lalu.

"Jadi mungkin memang lebih baik agar isunya enggak campur aduk ya lebih baik kita tunggu saja bersama-sama informasi resmi dari Polda karena kami kami ini kan advokat untuk perkara di Kejaksaan Agung," imbuhnya.

Sebelumnya, Sutrimo meninggal dunia pada Kamis, 23 Juli 2026.

Berdasarkan keterangan kepolisian, korban ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, ia dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring.

"Pihak rumah sakit menerangkan bahwa Sutrimo tiba dalam keadaan sudah meninggal dunia," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto dalam keterangan tertulis, Minggu (26/7).

Hingga kini, Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian korban.

Polisi telah mengumpulkan bahan keterangan dan melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak, termasuk keluarga korban, pengemudi ambulans, petugas rumah sakit, serta saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut.

Dalam proses penyelidikan itu, polisi juga masih mendalami identitas dan latar belakang korban yang disebut-sebut sebagai Kepala Rumah Tangga mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah.

"Masih didalami," ucap Budi.

Sampai saat ini, kepolisian belum menyampaikan kesimpulan mengenai penyebab meninggalnya Sutrimo.

Proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk memastikan seluruh fakta dan kronologi peristiwa dapat terungkap secara menyeluruh.* (cn/ad)

Oleh:Ija Suntana

LUMRAH saja, dalam politik, selalu ada angka yang naik dan ada angka yang turun.

Baca Juga:

• Prabowo Bakal Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah, Ada Agenda Besar Apa?

Minggu depan bisa berubah lagi. Itulah sifat politik demokrasi.

Elektabilitas bergerak mengikuti dinamika masyarakat, pemberitaan media, kondisi ekonomi, bahkan suasana psikologis publik.

Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah, terutama presiden, yang sedang menjabat untuk kehilangan fokus hanya karena muncul survei yang menunjukkan ada tokoh lain dengan elektabilitas lebih tinggi.

Mengapa? Karena presiden tidak dipilih untuk memenangkan survei.

Presiden dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Ini dua pekerjaan yang berbeda.

Survei berbicara tentang kemungkinan masa depan.

Pemerintahan berbicara tentang tanggung jawab hari ini. Yang satu mengukur peluang politik, yang lain menyelesaikan persoalan rakyat.

Jangan sampai keduanya tertukar.

Kalau harga cabai sedang mahal, orang cenderung kesal. Kalau lapangan kerja sedang sulit, orang menjadi pesimistis.

Kalau ekonomi dunia sedang tidak baik, rasa khawatir ikut meningkat.

Semua perasaan itu kemudian masuk ke dalam jawaban survei.

Kalau setiap kali muncul survei, pemerintah langsung gelisah, sibuk menghitung dukungan politik, mengubah prioritas, atau lebih banyak memikirkan citra daripada pekerjaan, maka yang paling dirugikan bukan para politisi.

Yang paling dirugikan adalah rakyat. Rakyat tidak sedang menunggu siapa paling tinggi elektabilitasnya.

Rakyat sedang menunggu harga kebutuhan pokok lebih stabil, lapangan pekerjaan bertambah, dan pelayanan publik semakin cepat.

Rakyat tidak bisa menunda kehidupan hanya karena elite politik sedang sibuk membaca hasil survei.

Ibarat seorang kapten kapal sedang membawa ribuan penumpang menyeberangi lautan.

Di tengah perjalanan, ia mendapat kabar ada kapten kapal lain yang lebih disukai masyarakat.

Apakah ia boleh berhenti mengemudikan kapalnya?

Apakah ia boleh meninggalkan kemudi hanya karena memikirkan popularitas orang lain?

Tentu tidak. Tugas sang kapten tetap satu, memastikan seluruh penumpang sampai dengan selamat.

Begitu pula seorang presiden.

Selama amanah masih berada di pundaknya, selama masa jabatan belum berakhir, seluruh tenaga dan pikirannya harus dicurahkan untuk mengelola negara, bukan mengejar siapa yang sedang unggul dalam survei.

Demokrasi akan kehilangan kualitasnya apabila pemerintahan berubah menjadi arena perlombaan citra setiap hari.

Sebab pemerintahan memerlukan konsentrasi, konsistensi, dan keberanian mengambil keputusan, termasuk keputusan yang mungkin tidak langsung populer tetapi penting bagi masa depan bangsa.

Berlomba Cari Simpati

Biarlah para calon pemimpin berlomba mendapatkan simpati masyarakat. Itu memang ruang mereka.

Tetapi, pemerintah yang sedang memegang amanah jangan ikut terseret ke dalam perlombaan sama.

Negara tidak boleh berhenti bekerja hanya karena grafik elektabilitas aktor politik sedang berubah.

Survei akan datang dan pergi. Angka akan terus bergerak. Tokoh yang hari ini berada di atas bisa saja besok turun.

Yang hari ini berada di bawah bisa saja naik. Semua itu adalah bagian normal dari demokrasi.

Ada satu hal yang tidak boleh berubah, yaitu tanggung jawab negara kepada rakyat. Selama masih memegang mandat, teruslah bekerja.

Jadikan survei sebagai pengingat, bukan alasan untuk kehilangan arah.

Rakyat membutuhkan pemerintah tetap bekerja meskipun elektabilitasnya sedang diuji.

Jangan biarkan energi pemerintahan habis untuk mengejar angka. Jangan biarkan birokrasi berubah menjadi mesin pencitraan.

Rakyat tidak hidup dari angka survei.

Rakyat hidup dari harga pangan yang terjangkau, pekerjaan yang tersedia, sekolah yang baik, pelayanan kesehatan mudah, jalan bagus, dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.

Jangan biarkan rakyat menjadi korban karena para elite lebih sibuk memikirkan posisi mereka dalam survei daripada posisi bangsa di masa depan.

Jangan sampai rakyat membayar harga dari kecemasan politik para elite.

Ketika terlalu banyak energi dihabiskan untuk memantau elektabilitas, terlalu sedikit energi yang tersisa untuk menyelesaikan persoalan bangsa.

Waktu semestinya digunakan memperbaiki pelayanan publik, mengendalikan harga kebutuhan pokok, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan justru habis untuk mengelola persepsi.

Rakyat tidak hidup dari angka survei.

Mereka hidup dari penghasilan yang cukup, pendidikan yang bermutu, layanan kesehatan yang mudah diakses, serta rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen Pengajar pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung

JAKARTA – Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menangkap seorang pilot Malaysia Airlines bernama Mohd Saufi bin Othman di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu, 29 Juli 2026.

Penangkapan dilakukan setelah petugas menemukan narkotika jenis ekstasi dan sabu yang diduga dibawa oleh pilot penerbangan Malaysia Airlines MH727 rute Kuala Lumpur, Malaysia, menuju Jakarta, Indonesia.

Baca Juga:

• 92 Kilogram Ganja dari Aceh Digagalkan Masuk Medan, BNNP Sumut Ringkus Dua Pelaku

Selain itu, polisi juga menemukan empat gram sabu.

Tak hanya membawa narkoba, hasil tes urine menunjukkan Mohd Saufi positif mengonsumsi tiga jenis narkotika, yakni sabu, ekstasi, dan kokain.

Temuan ini membuat kasus tersebut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

"Fakta cek urinnya, yang bersangkutan itu hasil urinnya mengandung tiga zat," kata Kepala Subdirektorat II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Komisaris Besar Awaluddin Amin, Jumat (31/07/2026).

Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dan evaluasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memastikan status penggunaan narkoba oleh Mohd Saufi.

Meski demikian, penyidik menduga peran yang bersangkutan bukan hanya sebagai kurir.

Dalam pemeriksaan, Mohd Saufi mengaku dijanjikan upah sebesar RM50.000 atau sekitar Rp220,9 juta untuk menyelundupkan 14 bungkus ekstasi tersebut ke Indonesia.

Sesampainya di Jakarta, narkoba itu rencananya akan diambil oleh seorang kurir yang merupakan bagian dari jaringan narkotika asal Malaysia di sebuah hotel.

Penyidik juga mengungkap bahwa Mohd Saufi mengaku telah dua kali berhasil menyelundupkan narkoba.

Ia mengaku pernah membawa sabu ke Malaysia melalui Sabah dan sebelumnya juga mengirim sabu seberat tujuh kilogram ke Jakarta.

"Dugaannya iya dan merupakan jaringan internasional. Apakah dia pengedar? Jelas," kata Awaluddin.

Berdasarkan pengakuan dan barang bukti yang ditemukan, polisi menduga kasus ini melibatkan jaringan peredaran narkotika lintas negara.

Penyidik kini terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut.

Atas perbuatannya, Mohd Saufi dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 113 ayat (2) juncto Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP juncto Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Penyesuaian Pidana.* (bb/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dalam rapat khusus untuk membahas program Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat diselesaikan paling lambat pada akhir 2027.

Baca Juga:

• Kapolri Mutasi 14 Kapolres, AKBP Adi Dharma Pramudhita Jadi Kapolres Asahan yang Baru

Meski demikian, Prabowo belum memastikan jadwal pelaksanaannya.

"Nanti ada rapat khusus ya Gubernur, semua bupati saya akan kumpulkan di Jakarta. Saya tidak tahu persisnya kapan. Khusus bicara tentang Indonesia ASRI ya. ASRI—Aman, Sehat, Resik, dan Indah ya. Karena ini sangat penting," kata Prabowo dalam agenda Akad Massal 62 Ribu Unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan Rp880 Miliar di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Menurut Prabowo, menjaga kebersihan lingkungan menjadi bagian penting dari transformasi bangsa.

Upaya tersebut harus berjalan seiring dengan pembangunan industri hilirisasi, penguatan ketahanan pangan, dan ketahanan energi agar pertumbuhan ekonomi tetap diimbangi dengan kualitas lingkungan yang baik.

Presiden menegaskan pemerintah akan melakukan perubahan besar dalam pengelolaan sampah dalam satu hingga dua tahun mendatang.

Ia meminta agar persoalan sampah nasional dapat dituntaskan sebelum akhir 2027.

"Insyaallah dalam satu tahun ini, dua tahun ini kita akan bikin perubahan drastis. Kita akan kendalikan sampah, di akhir 2027 masalah sampah di Indonesia saya minta sudah selesai saudara-saudara sekalian. Tidak ada lagi gunung sampah, ini akan kita capai," tegasnya.

Selain menjadi persoalan kebersihan, Prabowo menilai lingkungan yang rapi dan indah juga berpengaruh terhadap daya saing sektor pariwisata.

Menurutnya, wisatawan akan enggan berkunjung jika masih banyak kawasan yang dipenuhi sampah, baik di kota, sungai, maupun pantai.

Karena itu, Prabowo meminta seluruh kepala daerah bersama jajaran TNI dan Polri lebih aktif mengawasi kondisi lingkungan di wilayah masing-masing.

"Gubernur yang hebat, bupati yang hebat, wali kota yang hebat, Pangdam yang hebat, Kapolda yang hebat, dan Danrem, Dandim, Kapolres, Kapolsek mereka yang harus tiap hari, tiap hari mengecek, mengecek sungai, mengecek kali. Itu baru kau pemimpin yang hebat."

Presiden juga mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus hadir langsung di tengah masyarakat dan tidak hanya bekerja dari balik meja.

Ia meminta para kepala daerah meluangkan waktu setiap hari untuk melihat langsung kondisi lingkungan.

"Minimal tiap hari you periksa, 1 jam sehari you keliling. Jadi pemimpin di depan, pemimpin bersama rakyat. Lihat kalau ada rumah yang tidak dirawat, tegur yang punya. Lihat di depan rumahnya jorok, tegur. Toko yang enggak mau jaga kebersihan, tegur. Berkali-kali ditegur enggak mau, ya sudah, panggil tim gabungan," pintanya.

Program Indonesia ASRI menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat mampu mempercepat penyelesaian persoalan sampah sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup di seluruh Indonesia.* (bb/ad)

MEDAN – Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja seberat 92 kilogram yang diduga berasal dari jaringan lintas provinsi Aceh-Medan.

Dalam operasi tersebut, petugas menangkap dua orang yang diduga berperan sebagai kurir dan penerima barang.

Baca Juga:

• Mutasi Besar Kejagung! 90 Kajari Berganti: Sergai, Sibolga, Batu Bara, Taput hingga Samosir Dapat Pejabat Baru

"Tim memperoleh informasi akan ada pengiriman narkotika jenis ganja dari Gayo Lues menuju Medan menggunakan satu unit mobil," kata Tatar, Jumat (31/7/2026).

Berbekal informasi tersebut, tim BNNP Sumut melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi kendaraan yang diduga membawa narkotika.

Mobil itu kemudian dihentikan di Jalan Jamin Ginting, Desa Batu Layang, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, pada Kamis (30/7/2026) sekitar pukul 12.30 WIB.

Saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil Daihatsu Xenia berwarna silver bernomor polisi BK 1596 RS, petugas menemukan tiga karung goni berisi 92 bungkus ganja dengan berat bruto sekitar 92 kilogram atau 92.960,3 gram.

"Ditemukan barang bukti berupa 92 kilogram narkoba jenis ganja, dan seorang tersangka berinisial J yang berperan sebagai kurir," ujar Tatar.

Setelah menangkap tersangka J, petugas melakukan pengembangan kasus dan berhasil mengamankan seorang pria berinisial SS alias U yang diduga sebagai penerima sekaligus penyimpan barang haram tersebut.

Penangkapan dilakukan di depan sebuah minimarket di Simpang Deli Tua, Jalan Bunga Rampe IV, Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.

Petugas kemudian menggeledah rumah tersangka di Perumahan River Valley Blok 44 Nomor 15, Jalan Bunga Rampe IV.

Dari lokasi itu ditemukan satu bungkus plastik berisi ganja dengan berat bruto 7,2 gram.

"Seluruh barang bukti dan kedua tersangka kemudian dibawa ke Kantor BNNP Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," jelas Tatar.

Dari hasil pengungkapan di tiga lokasi berbeda, BNNP Sumut menyita 92 bungkus ganja dan satu bungkus plastik ganja dengan total berat bruto mencapai 92.967,5 gram.

Selain narkotika, petugas juga mengamankan satu unit mobil Daihatsu Xenia, satu unit sepeda motor Honda Beat, serta tiga unit telepon seluler yang diduga digunakan para tersangka.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2), Pasal 111 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Atas perbuatannya, keduanya terancam hukuman penjara paling singkat enam tahun hingga pidana mati atau penjara seumur hidup.

BNNP Sumut memperkirakan penyitaan ganja seberat 92 kilogram tersebut mampu menyelamatkan sekitar 18.500 jiwa, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika.

Keberhasilan ini juga menjadi bagian dari upaya mempersempit jalur peredaran narkoba lintas provinsi yang masih menjadi perhatian aparat penegak hukum.* (d/ad)

JAKARTA — Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) resmi melaporkan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan Deddy yang menyebut situasi rapat Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) "kayak sirkus" saat kegiatan tersebut diliput oleh wartawan.

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Penganiayaan Oknum DPRD Medan, Pahala Sitorus Ingatkan APH Soal RJ: Jika Sudah Berdamai, Jangan Dipaksakan ke Pengadilan

Menurutnya, langkah tersebut diambil agar kejadian serupa tidak kembali terjadi terhadap jurnalis yang menjalankan tugas peliputan di lingkungan parlemen.

"Pada pagi hari ini, kita sudah resmi membuat laporan ke MKD, yang mana di sini tertera nomor pengaduannya nomor 78. Di mana pada hari ini kami antarkan surat laporan, karena kami sudah meminta kepada beliau untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka, namun beliau menyatakan tidak akan mau melakukan permintaan maaf," kata Erwin usai melaporkan Deddy ke MKD DPR, Jumat (31/7/2026).

Dalam laporan tersebut, KWP juga melampirkan sejumlah bukti pendukung, salah satunya rekaman video pernyataan Deddy saat rapat Komisi II DPR.

Selain itu, beberapa rekaman video dari jurnalis televisi turut disertakan sebagai bahan laporan.

"Dan tadi kami lampirkan juga, selain surat laporan, itu kami lampirkan juga video pernyataannya beliau yang menyatakan 'sirkus' di acara rapat Komisi II kemarin," ujar Erwin.

Menurut Erwin, KWP tidak memiliki tujuan lain selain menjaga kehormatan profesi wartawan parlemen.

Ia berharap anggota DPR tidak lagi memandang kerja jurnalistik secara sebelah mata.

"Karena ini tujuan kita juga kami sebagai pengurus, tidak ada niat kami untuk yang lain-lain, hanya untuk melindungi semua anggota wartawan, anggota KWP yang liputan di sini agar ke depannya tidak lagi dianggap sebelah mata ataupun dihina seperti itu," katanya.

KWP menyerahkan sepenuhnya proses laporan tersebut kepada MKD DPR. Erwin menyebut pihaknya siap mengikuti seluruh mekanisme yang berlaku.

"Kalau terkait dengan bantahannya Pak Deddy, ya silakan nanti di MKD aja," ujarnya.

Sebelumnya, Deddy Sitorus membantah bahwa pernyataan "kayak sirkus" ditujukan kepada wartawan yang sedang meliput rapat Komisi II DPR.

Deddy menjelaskan, pernyataan tersebut menurutnya ditujukan kepada situasi rapat yang dianggap tidak tertib akibat banyaknya tenaga ahli dan staf peserta rapat yang berada di dalam ruang sidang.

"Yang saya protes TA dan staf yang bergerombol di dalam, padahal sudah disediakan tempat di balkon. Coba Anda periksa rekamannya, ada nggak saya sebut wartawan? Jangan memfitnah!" kata Deddy.

Ia juga meminta agar pemberitaan terkait pernyataannya dilakukan dengan proses verifikasi terlebih dahulu.

"Sebagai wartawan, baiknya lakukan check and recheck dulu sebelum bereaksi," ujarnya.

Saat ditemui di sela rapat Komisi II DPR, Deddy kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebut wartawan dalam pernyataan tersebut.

"Jadi saya tidak menyebut tentang wartawan, terutama yang TA, staf dari para peserta rapat. Saya tidak ada menyinggung wartawan," kata Deddy.

Laporan KWP ke MKD DPR kini menunggu proses pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku di lembaga etik parlemen tersebut.* (d/ad)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan penyegaran organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Kali ini, sebanyak 14 Kapolres dan Kapolresta di sejumlah wilayah resmi mengalami pergantian jabatan.

Baca Juga:

• Mutasi Besar Kejagung! 90 Kajari Berganti: Sergai, Sibolga, Batu Bara, Taput hingga Samosir Dapat Pejabat Baru

Pergantian jabatan mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi hingga Papua Barat Daya.

Mutasi ini merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier sekaligus penyegaran organisasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Berikut daftar lengkap Kapolres dan Kapolresta yang mengalami pergantian jabatan:

1. Kapolresta Kendari (Polda Sulawesi Tenggara)
Pejabat Lama: Kombes Pol Edwin Louis Sengka, S.I.K., M.Si.
Pejabat Baru: Kombes Pol Safi'i Nafsikin, S.H., S.I.K., M.H.

2. Kapolres Musi Banyuasin (Polda Sumatera Selatan)
Pejabat Lama: AKBP Ruri Prastowo, S.H., S.I.K., M.I.K.
Pejabat Baru: AKBP Adik Listiyono, S.I.K., M.H.

3. Kapolres Ogan Komering Ulu Timur (Polda Sumatera Selatan)
Pejabat Lama: AKBP Adik Listiyono, S.I.K., M.H.
Pejabat Baru: AKBP Dr. Lalu Hedwin Hanggara, S.H., S.I.K., M.H., M.Si.

4. Kapolres Asahan (Polda Sumatera Utara)
Pejabat Lama: AKBP Revi Nurvelani, S.H., S.I.K., M.H.
Pejabat Baru: AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT.

5. Kapolres Way Kanan (Polda Lampung)
Pejabat Lama: AKBP Didik Kurnianto, S.I.K.
Pejabat Baru: AKBP Ramadhona, S.H., S.I.K.

6. Kapolres Lubuk Linggau (Polda Sumatera Selatan)
Pejabat Lama: AKBP Adithia Bagus Arjunadi, S.H., S.I.K., M.I.K.
Pejabat Baru: AKBP Catur Erwin Setiawan, S.I.K., M.H.

7. Kapolres Pesisir Barat (Polda Lampung)
Pejabat Lama: AKBP Bestiana, S.I.K., M.M.
Pejabat Baru: AKBP Rinto Haivan Simbolon, S.E., S.I.K., M.H.

8. Kapolres Purworejo (Polda Jawa Tengah)
Pejabat Lama: AKBP Windy Syafutra, S.H., S.I.K., M.Med.Kom.
Pejabat Baru: AKBP Erma Rahayu Kusuma Ningrum, S.H., S.I.K., M.A.

9. Kapolres Sorong Selatan (Polda Papua Barat Daya)
Pejabat Lama: AKBP Gleen Rooi Molle, S.I.K.
Pejabat Baru: AKBP Praja Gandha Wiratama, S.H., S.I.K., M.H.

10. Kapolres Tambrauw (Polda Papua Barat Daya)
Pejabat Lama: AKBP Praja Gandha Wiratama, S.H., S.I.K., M.H.
Pejabat Baru: AKBP Eddwar Martua Pandjaitan, S.I.K., M.H.

11. Kapolres Sorong (Polda Papua Barat Daya)
Pejabat Lama: AKBP Edmn Parsaoran, S.I.K., M.I.K.
Pejabat Baru: AKBP Jems Oktovianus Tegay, S.I.K.

12. Kapolres Raja Ampat (Polda Papua Barat Daya)
Pejabat Lama: AKBP Jems Oktovianus Tegay, S.I.K.
Pejabat Baru: AKBP Boma Wedhayanto Purnomo, S.E., S.I.K., M.H.

13. Kapolres Maybrat (Polda Papua Barat Daya)
Pejabat Lama: Kompol Ruben Obed Kbarek, S.H., S.I.K., M.H.
Pejabat Baru: AKBP Jandry Denny Sairlela, S.I.K., M.M.

14. Kapolres Padang Pariaman (Polda Sumatera Barat)
Pejabat Lama: AKBP Ahmad Faisol Amir, S.I.K., M.Si.
Pejabat Baru: AKBP Riyana Purwasari, S.H., S.I.K., M.I.K.

Rotasi jabatan merupakan bagian dari kebijakan rutin Polri dalam rangka pembinaan karier personel, penyegaran organisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya pergantian pimpinan di sejumlah wilayah, diharapkan kinerja kepolisian semakin profesional, responsif, dan mampu menjawab berbagai tantangan keamanan di daerah masing-masing.* (d/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan penyegaran organisasi melalui mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Korps Adhyaksa.

Dalam kebijakan terbaru, sebanyak 90 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di berbagai daerah resmi mengalami pergantian.

Baca Juga:

• Polda Sumut Rotasi Jabatan, Brigjen Naek Pamen Simanjuntak Resmi Jadi Wakapolda Gantikan Sonny Irawan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor KEP-IV-10122/C/07/2026 yang ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan, Hendro Dewanto.

Berikut daftar lengkap 90 Kepala Kejaksaan Negeri yang mengalami pergantian:

- Yudhi Kurniawan menjadi Kajari Purwakarta.
- Hary Palar menjadi Kajari Paser.
- Agus Wirawan Eko Saputro menjadi Kajari Kota Bogor.
- Agustinus Baka Tangdililing menjadi Kajari Kota Magelang.
- Shinta Ayu Dewi menjadi Kajari Gunung Kidul.
- Kusufi Esti Ridliani menjadi Kajari Karangasem.
- I Wayan Sumertayasa menjadi Kajari Badung.
- Sunandar Pramono menjadi Kajari Tanggamus.
- Ahmad Latupono menjadi Kajari Jayawijaya.
- Romy Arizyanto menjadi Kajari Jambi.
- Akwan Anas menjadi Kajari Samosir.
- Ariyanto Novindra menjadi Kajari Sumba Timur.
- Muib menjadi Kajari Bantul.
- Andre menjadi Kajari Kuantan Singingi.
- Denny Iswanto menjadi Kajari Seruyan.
- Winro Tumpal Halomoan Haro Munthe menjadi Kajari Kabupaten Bogor.
- Neneng Rahmadini menjadi Kajari Cimahi.
- Ricky Parlin Jahyamanda menjadi Kajari Metro.
- Suseno menjadi Kajari Pasuruan.
- Sundoro Adi menjadi Kajari Tanjung Pinang.
- Naungan Harahap menjadi Kajari Tapanuli Utara.
- Nurdin menjadi Kajari Morowali.
- Arief Indra Kusuma Adhi menjadi Kajari Jakarta Barat.
- Heberth Pesta Hutapea menjadi Kajari Tarakan.
- Didik Haryanto menjadi Kajari Maluku Tengah.
- Aditya Rakatama menjadi Kajari Tangerang Selatan.
- Jainah menjadi Kajari Hulu Sungai Tengah.
- Ivan Hebron Siahaan menjadi Kajari Kaur.
- Heru Kamarullah menjadi Kajari Ciamis.
- Andi Rio Rahmat Rahmatu menjadi Kajari Bima.
- Suci Wijayanti menjadi Kajari Cianjur.
- Ibnu Firman Ide Amin menjadi Kajari Lampung Selatan.
- Ali Toatubun menjadi Kajari Toli-Toli.
- Salomina Meyke Saliama menjadi Kajari Kendal.
- Muhammad Ruslan menjadi Kajari Jembrana.
- Asep Sunarsa menjadi Kajari Landak.
- Rajendra Dharmalingga Wiritanaya menjadi Kajari Pidie.
- Erianto menjadi Kajari Kota Banjar.
- Aji Kalbu Pribadi menjadi Kajari Kutai Kartanegara.
- Muchsin menjadi Kajari Banjarmasin.
- Andri Kurniawan menjadi Kajari Yogyakarta.
- Regie Komara NA menjadi Kajari Majalengka.
- Andi Herman menjadi Kajari Buol.
- Anggara Suryanagara menjadi Kajari Tanjung Perak.
- Denny Wicaksono menjadi Kajari Tabalong.
- Andhy Hermawan Bolifaar menjadi Kajari Karimun.
- Ratih Andrawina Suminar menjadi Kajari Batang.
- Rizky Fachrurrozi menjadi Kajari Indragiri Hulu.
- David Razi menjadi Kajari Tojo Una-Una.
- Andi Reny Rummana menjadi Kajari Grobogan.
- Ikram Mhd Saleh menjadi Kajari Donggala.
- Dinar Kripsiaji menjadi Kajari Sleman.
- Putri Ayu Wulandari menjadi Kajari Kulon Progo.
- Bayu Novrian Dinata menjadi Kajari Lombok Tengah.
- Diana Wahyu Widiyanti menjadi Kajari Kota Bekasi.
- Muhammad Yuris Rawando menjadi Kajari Nabire.
- Adung Sutranggono menjadi Kajari Kota Malang.
- Johannes Harysuandy Siregar menjadi Kajari Indragiri Hilir.
- Arif Mirra Kanahau menjadi Kajari Belu.
- Andi Helmi Adam menjadi Kajari Bulungan.
- Mohtar Arifin menjadi Kajari Bombana.
- Agus Chandra menjadi Kajari Kabupaten Cirebon.
- Taruli Phalti Patuan menjadi Kajari Purbalingga.
- Agung Pamungkas menjadi Kajari Kotabaru.
- Mahfuddin Cakra Saputra menjadi Kajari Sumbawa Barat.
- Mohamad Rohmadi menjadi Kajari Bojonegoro.
- Lapatawe menjadi Kajari Palu.
- Rio Aditya Arifiansyah menjadi Kajari Wajo.
- Agita Tri Moertjahjanto menjadi Kajari Sibolga.
- Agus Rujito menjadi Kajari Kota Semarang.
- Abdurrachman menjadi Kajari Karanganyar.
- Alfian Bombing menjadi Kajari Tebo.
- Yosef Umbu Hina Marawali menjadi Kajari Timor Tengah Selatan.
- Ade Indrawan menjadi Kajari Bengkalis.
- Edwin Ignatius Beslar menjadi Kajari Kotawaringin Timur.
- Andi Fitriana menjadi Kajari Kepulauan Talaud.
- Marlambson Carel Williams menjadi Kajari Pekanbaru.
- Nanang Dwi Priharyadi menjadi Kajari Batubara.
- Adief Swandaru menjadi Kajari Pulang Pisau.
- Mohammad Nasir menjadi Kajari Palembang.
- Aka Kurniawan menjadi Kajari Kabupaten Tasikmalaya.
- Kiki Yonata menjadi Kajari Musi Banyuasin.
- Bohal Parlambohan Lubis menjadi Kajari Rejang Lebong.
- Hadiman menjadi Kajari Pati.
- Ardian menjadi Kajari Kota Tegal.
- Ujang Sutisna menjadi Kajari Tuban.
- Todo Batara Silalahi menjadi Kajari Konawe Selatan.
- Rahmad Isnaini menjadi Kajari Serdang Bedagai.
- Abdul Halim menjadi Kajari Barito Timur.
- Nur Wahyu Bintari menjadi Kajari Lebong.

Rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier di lingkungan Kejaksaan Agung.

Pergantian pejabat diharapkan mampu memperkuat kinerja institusi, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, serta mempercepat pelayanan hukum kepada masyarakat di seluruh daerah.* (mi/ad)

MEDAN – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) kembali melakukan rotasi jabatan di jajaran pimpinan.

Jabatan Wakapolda Sumatera Utara resmi berganti pada Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• Oknum Polisi Tersangka Korupsi Bansos Labusel Rp1,9 Miliar Ternyata Menantu Eks Bupati, Diduga Terlibat Sejak Perencanaan

Ia menggantikan Brigjen Pol Sonny Irawan yang mendapat penugasan baru sebagai Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

Pergantian ini menjadi bagian dari rotasi jabatan yang dilakukan Polri sebagai upaya penyegaran organisasi sekaligus pembinaan karier personel.

Selain posisi Wakapolda, jabatan Kepala Biro Logistik (Karo Logistik) Polda Sumut juga mengalami pergantian.

Kombes Pol Pahala Hotma Mangatur Panjaitan yang sebelumnya menjabat sebagai Karo Logistik Polda Sumut kini dipercaya mengemban tugas sebagai Pengelola Barang dan Jasa Polri Utama Tingkat II Slog Polri.

Posisi tersebut selanjutnya diisi oleh Kombes Pol Rudi Rifani yang sebelumnya bertugas sebagai Penyidik Tindak Pidana Tingkat I Bareskrim Polri.

Rotasi juga terjadi di jajaran kepolisian wilayah.

Jabatan Kapolres Asahan kini resmi berganti setelah AKBP Revi Nurvelani dimutasi menjadi Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital (Wadir Pamobvit) Polda Sumut.

Sebagai penggantinya, Polri menunjuk AKBP Adi Dharma Pramudhita yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Bag Agol Baglekdik Rodalpers SSDM Polri.

Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Dr Ferry Walintukan, membenarkan adanya mutasi sejumlah pejabat tersebut.

Menurut Ferry, rotasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme yang biasa dilakukan di lingkungan Polri untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus memberikan kesempatan pengembangan karier bagi personel.

"Ia benar. Hal demikian merupakan lumrah dilakukan dalam tubuh Polri sesuai dengan kebutuhan organisasi," ujar Kombes Ferry Walintukan, Jumat (31/7/2026).

Mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri dilakukan secara berkala sebagai bagian dari penyegaran organisasi, peningkatan kinerja, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.* (mi/ad)

MEDAN — Sejumlah jurnalis bersama kelompok masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan Pos Bloc Kota Medan, Kamis (30/7/2026) sore.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kritik terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut aktivis, akademisi, dan jurnalis dengan istilah "londo ireng".

Baca Juga:

• Pemerintah Aceh Desak Pertamina Benahi Layanan SPBU, Antrean BBM Dinilai Berpotensi Ganggu Fasilitas Umum

Salah seorang orator dari kalangan jurnalis, Array A Argus, mengatakan kritik yang disampaikan aktivis, akademisi, maupun jurnalis merupakan bagian dari kepedulian terhadap bangsa dan negara.

"Kami berdiri di sini untuk mengkritisi pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyebut aktivis, akademisi, dan jurnalis adalah londo ireng. Pernyataan ini tidak pantas disampaikan oleh kepala negara," kata Array dalam orasinya.

Menurut Array, kritik terhadap pemerintah bukan bertujuan menjatuhkan pemerintahan, melainkan sebagai upaya mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera.

"Diksi-diksi (antek asing, londo Ireng) semacam ini hanya menjadi stigma kepada orang-orang yang peduli sebenarnya terhadap negara ini, terhadap republik ini," ujarnya.

"Orang-orang yang mengkritik ini peduli banget sama tanah airnya, ingin negaranya maju, ingin negaranya makmur," sambung Array.

Dalam aksi tersebut, peserta menyampaikan keberatan terhadap penggunaan istilah yang dinilai dapat mempersempit ruang demokrasi dan berpotensi melemahkan kebebasan berpendapat.

Massa menilai seorang pemimpin negara seharusnya memberikan contoh dalam menjaga etika dan kesantunan ketika menyampaikan pernyataan di ruang publik.

"Sejak kecil masyarakat diajarkan norma kesopanan dan kesantunan. Ketika kepala negara tidak memberikan contoh dalam bertutur kata di depan publik, jangan salahkan jika masyarakat kemudian meniru hal yang sama," ujar salah seorang orator.

Selain menyoroti pernyataan tersebut, massa juga menyampaikan pandangan bahwa berbagai persoalan publik membutuhkan perhatian serius pemerintah dan tidak boleh tertutup oleh perdebatan mengenai narasi tertentu.

Dalam tuntutannya, para jurnalis dan masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi serta menyampaikan penghormatan terhadap profesi jurnalis sebagai bagian penting dalam sistem demokrasi.

Mereka juga meminta seluruh pejabat negara tidak menggunakan istilah atau label yang dapat mendiskreditkan kerja jurnalistik maupun kelompok masyarakat sipil yang menjalankan fungsi pengawasan publik.

"Mendesak seluruh pejabat negara untuk tidak menggunakan narasi atau label yang dapat mendiskreditkan kerja jurnalistik maupun kelompok masyarakat sipil yang menjalankan fungsi kontrol publik," kata massa dalam tuntutannya.

Selain itu, massa meminta pemerintah menjamin keselamatan jurnalis dan memastikan tidak terjadi intimidasi, kekerasan, maupun kriminalisasi terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik.

Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi serta membawa sejumlah poster berisi kritik terhadap pemerintah.

Massa menegaskan bahwa kebebasan pers dan ruang kritik publik merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia.* (ss/ad)

LABUSEL — Seorang anggota Polri aktif berinisial Bripka YML (31) terseret dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara.

Bripka YML yang bertugas di Sikum Polres Labusel ditetapkan sebagai salah satu tersangka bersama enam orang lainnya.

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Penganiayaan Oknum DPRD Medan, Pahala Sitorus Ingatkan APH Soal RJ: Jika Sudah Berdamai, Jangan Dipaksakan ke Pengadilan

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Labusel, Oloan Sinaga, membenarkan bahwa Bripka YML merupakan anggota polisi aktif sekaligus menantu mantan Bupati Labusel, Edimin.

"Iya (menantu mantan Bupati Labusel). Iya, benar (oknum polisi)," kata Oloan Sinaga, Kamis (30/7/2026).

Selain Bripka YML, Kejari Labusel juga menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kegiatan bantuan sosial tahun anggaran 2024.

Keenam tersangka lainnya masing-masing berinisial N selaku Plt Kepala Dinas Sosial Labusel Tahun Anggaran 2024, AB sebagai pihak wiraswasta, RN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HN sebagai Direktur CV Sri Rezeki, PPS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta G yang merupakan staf honorer Dinas Sosial Labusel.

Namun, tersangka berinisial G diketahui telah meninggal dunia pada 21 Mei 2026 sebelum proses penahanan dilakukan.

"Iya, 7 (tersangka), satu sudah almarhum sebelum proses tahap 2 (penyerahan)," ujar Oloan.

Sementara enam tersangka lainnya kini telah menjalani penahanan di Lapas Kelas III Kotapinang.

Kasus ini berkaitan dengan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial, serta kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun anggaran 2024.

Total anggaran dalam kegiatan tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.

Namun berdasarkan hasil audit, ditemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp1,9 miliar.

Menurut Kejari Labusel, dugaan penyimpangan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, mulai dari ketidaksesuaian data penerima bantuan, kegiatan yang diduga tidak dilaksanakan, hingga pencairan anggaran menggunakan dokumen yang tidak sesuai.

"Dalam kegiatan tersebut, terdapat dugaan adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak sebagaimana mestinya, adanya ketidaksesuaian data penerima rehabilitasi, adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan. Namun, anggaran tetap dilakukan pencairan/bon/kuitansi fiktif. Selain itu, adanya mark up harga terhadap kegiatan rehabilitasi," jelas Oloan.

Dalam perkara tersebut, Kejari Labusel menyebut Bripka YML diduga memiliki peran sejak awal proses kegiatan, mulai dari tahap perencanaan hingga pembayaran.

Oloan menjelaskan, YML disebut bekerja sama dengan tersangka AB untuk mencari perusahaan yang akan menjalankan proyek tersebut.

"AB yang wiraswasta itu yang berhubungan dengan YML untuk mencarikan perusahaan. Jadi, wiraswasta inilah yang mencarikan nama CV Sri Rezeki ini. Namun, proses perencanaan dari awal, proses perencanaan pengadaan ini sudah berperan YML," katanya.

Setelah dana masuk ke rekening CV Sri Rezeki, uang tersebut kemudian diduga diserahkan kepada Bripka YML.

"Uang yang sudah masuk ke rekening CV Sri Rezeki, ini diambil oleh si CV Sri Rezeki diserahkan ke YML," ujar Oloan.

Kejari Labusel juga menyebut Bripka YML cukup aktif mendatangi Dinas Sosial Labusel saat proses kegiatan berlangsung.

Pada saat itu, Edimin yang merupakan mertua YML masih menjabat sebagai Bupati Labusel.

"Hasil pemeriksaan, diperoleh fakta bahwa selama proses ini, YML ini aktif atau sering ke Dinsos," kata Oloan.

Kasus dugaan korupsi bansos ini kini terus diproses oleh Kejaksaan Negeri Labusel.

Penyidik masih mendalami seluruh peran para tersangka dalam dugaan penyimpangan anggaran bantuan sosial tersebut.* (d/ad)

BANDA ACEH — Pemerintah Aceh meminta pihak Pertamina segera melakukan perbaikan sistem pelayanan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dinilai menjadi salah satu penyebab panjangnya antrean kendaraan hingga mengganggu fasilitas umum di sekitar lokasi.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan perbaikan pelayanan harus segera dilakukan agar persoalan antrean BBM tidak berkembang menjadi gangguan sosial di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• SBY dan AHY Beri Pesan Khusus ke Kepala Daerah Demokrat: Utamakan Rakyat dan Dukung Program Prabowo

Menurut Nurlis, Pemerintah Aceh telah meminta Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina untuk melakukan penertiban sistem pelayanan serta meningkatkan optimalisasi layanan di SPBU mulai Agustus 2026.

Salah satu langkah yang diminta adalah penambahan operator pada dispenser pengisian BBM serta memastikan adanya petugas khusus yang mengatur jalur antrean kendaraan.

"Di antaranya dengan menambah operator di dispenser dan memastikan adanya petugas pengendalian antrean," ujar Nurlis.

Permintaan tersebut disampaikan berdasarkan hasil evaluasi tim Pemerintah Aceh yang dikoordinasikan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Teuku Robby Izra.

Evaluasi tersebut juga melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Teuku Adi Darma, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini.

Dari hasil evaluasi, ditemukan bahwa salah satu penyebab antrean panjang terjadi karena jumlah petugas pelayanan di SPBU masih terbatas.

Nurlis menjelaskan, dalam satu dispenser SPBU terdapat empat nozzle atau selang pompa, namun pelayanan hanya dilakukan oleh satu atau dua petugas.

Petugas tersebut harus menangani berbagai proses sekaligus, mulai dari pemeriksaan QR Barcode Subsidi Tepat Guna, pengecekan nomor polisi kendaraan, pengisian BBM hingga proses pembayaran.

"Menurut temuan tim Pak Robby, di setiap dispenser (yang ada di SPBU) ada empat nozzle atau selang pompa, namun hanya ada satu atau dua petugas yang melayani proses cek QR Barcode Subsidi Tepat Guna, nomor polisi, pengisian BBM sampai pembayaran. Inilah salah satu penyebab antrean," katanya.

Karena kondisi tersebut, Teuku Robby Izra menyampaikan keberatan langsung kepada pihak SAM Retail Pertamina dalam rapat bersama yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Kantor Gubernur Aceh, pada 23 Juli 2026.

Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Pertamina berjanji akan melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan di setiap SPBU.

Selain masalah pelayanan, Pemerintah Aceh juga menemukan terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan antrean BBM terjadi.

Pertama adalah faktor supply, yaitu keterlambatan pasokan, keterbatasan armada pengangkutan, serta gangguan cuaca yang memengaruhi distribusi BBM.

Kedua adalah faktor demand atau meningkatnya permintaan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya mobilitas kendaraan, aksi panic buying, kendaraan dari luar daerah, hingga dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.

Pemerintah Aceh juga menyoroti masih adanya masyarakat mampu maupun kendaraan industri yang menggunakan BBM subsidi seperti biosolar dan pertalite karena adanya perbedaan harga dengan BBM non-subsidi.

Faktor ketiga adalah kondisi pelayanan SPBU, seperti jam operasional, jumlah dispenser yang terbatas, pelayanan yang lambat, serta distribusi stok yang belum merata.

Meski demikian, berdasarkan informasi dari PT Pertamina Patra Niaga Aceh, ketersediaan stok BBM saat ini masih berada dalam kondisi aman.

Untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan, Pemerintah Aceh bersama Dinas ESDM, Disperindag, Biro Perekonomian Setda Aceh, serta Polda Aceh melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU di Kota Banda Aceh pada Kamis (30/7/2026).

Dalam sidak di SPBU Jeulingke dan SPBU Lambhuk, petugas menemukan beberapa kendaraan menggunakan QR Barcode Subsidi Tepat Guna yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.

Di SPBU Lambhuk, tim juga menemukan kondisi berbeda ketika petugas datang.

Sejumlah kendaraan yang sebelumnya berada dalam antrean justru keluar meninggalkan lokasi.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem juga telah mengirim surat kepada Kepala BPH Migas terkait permintaan tambahan kuota BBM subsidi untuk Aceh.

Surat bernomor 500.10/8664 tersebut menyebutkan tambahan kuota diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, termasuk untuk mendukung proses pemulihan akibat bencana hidrometeorologi.

Pemerintah Aceh bersama pihak terkait mendorong sejumlah langkah perbaikan, di antaranya:

- Menambah jam distribusi mobil tangki BBM subsidi serta distribusi pada Sabtu dan Minggu.
- Menyesuaikan jenis dan kapasitas mobil tangki untuk wilayah yang akses jalannya masih terbatas.
- Menambah petugas layanan di setiap dispenser dan mengatur antrean agar tidak mengganggu akses masyarakat.
- Menempatkan petugas khusus di jalur antrean untuk melakukan pemeriksaan QR Code sebelum kendaraan masuk ke area pompa.
- Menetapkan standar waktu pelayanan pengisian BBM melalui SOP pelayanan minimal.
- Menambah petugas pada jam sibuk seperti pukul 06.00–09.00, 11.00–13.00, dan 16.00–19.00.
- Membuat jalur khusus bagi kendaraan prioritas seperti ambulans dan kendaraan pelayanan publik.
- Mengatur jadwal pengisian untuk kendaraan tertentu seperti truk angkutan barang dan kendaraan proyek.

Pemerintah Aceh berharap langkah tersebut dapat memperbaiki pelayanan SPBU, mengurangi antrean panjang, serta memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.* (ad)

MEDAN — Advokat Ir. Pahala Sitorus, SH, MH, MM menilai semangat utama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru bukan sekadar memberikan hukuman, melainkan menghadirkan pendekatan hukum yang lebih manusiawi.

Menurut Pahala, roh KUHP baru adalah memanusiakan manusia, bukan hanya berorientasi pada pemidanaan atau memasukkan seseorang ke dalam penjara.

Baca Juga:

• OTT Lebih Banyak Jerat Bupati dan Wali Kota, KPK: Bukan Berarti di Level Gubernur Tidak Ada

Pahala menyarankan agar aparat penegak hukum mempertimbangkan mekanisme restorative justice (RJ) apabila memang telah terjadi perdamaian antara pihak terlapor dan korban.

"Jika memang benar ada perdamaian antara kedua belah pihak dan korban sudah mencabut perkara atau pengaduan, maka saran saya untuk apa polisi harus ngeyel atau memaksakan peristiwa ini masuk ke pengadilan untuk menghukum pihak yang sudah berdamai," kata Advokat Pahala Sitorus.

Menurutnya, secara hukum perkara tersebut memang masih dapat dilanjutkan meskipun telah ada kesepakatan damai.

Namun, penyidik memiliki ruang untuk mempertimbangkan penerapan restorative justice sesuai dengan ketentuan dalam KUHP baru.

Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 466 dan 471 KUHP baru, penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi salah satu pilihan dalam proses hukum.

Pahala mengatakan apabila penyidik tetap melanjutkan perkara hingga tahap berikutnya, pihak AT masih memiliki kesempatan mengajukan restorative justice pada tingkat kejaksaan.

Bahkan, apabila tidak diterima, mekanisme tersebut masih dapat diajukan kembali saat proses persidangan.

Namun, Pahala menegaskan dirinya tidak dapat memastikan apakah terdapat hal lain di balik penetapan tersangka terhadap AT karena dirinya bukan kuasa hukum tersangka dan belum melihat secara lengkap kronologi perkara.

"Saya tidak bisa memastikan apakah ada sesuatu yang tidak 'beres' di balik penetapan tersangka AT dan berlanjutnya kasus ini. Sebab, saya bukan PH tersangka dan belum melihat secara pasti kronologi peristiwa," ujarnya.

Meski demikian, Pahala menilai apabila perkara tersebut tetap berlanjut ke persidangan dan nantinya terbukti terdapat tindak pidana, hakim kemungkinan akan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk adanya perdamaian dan pencabutan laporan polisi.

Ia memperkirakan putusan hakim dapat mempertimbangkan hukuman percobaan apabila seluruh aspek hukum dan kondisi perkara mendukung.

Karena itu, Pahala kembali mendorong Polrestabes Medan untuk mengedepankan pendekatan restorative justice sebagai bentuk penerapan semangat KUHP baru.

Dorongan penerapan restorative justice juga datang dari Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST.

Ia berharap kepolisian dapat mempertimbangkan mekanisme RJ dalam kasus yang melibatkan kader NasDem tersebut.

"Jadi kita minta agar kepolisian dapat melakukan RJ, ini bukan intervensi, karena yang kita dapat informasi sudah ada perdamaian. Karena juga Antonius sudah meminta pendampingan kepada partai NasDem. Karena itu NasDem meminta agar kasus ini bisa diselesaikan secara RJ. Bukan rangka intervensi, tapi meminta agar kepolisian bekerja secara profesional," jelas Iskandar.

Sementara itu, Polrestabes Medan memastikan proses hukum terhadap AT tetap berjalan.

Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan telah menetapkan AT sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan secara bersama-sama.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan Adrian Risky Lubis mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Adrian di Medan, Kamis (30/7/2026).

Kasus tersebut kini menjadi perhatian karena mempertemukan dua pendekatan dalam penegakan hukum, yakni proses pidana formal dan upaya penyelesaian melalui restorative justice yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pihak yang bersengketa.* (ad)

JAKARTA — Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) selama tiga hari.

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi akan melakukan safari bertemu masyarakat sekaligus menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) NTT.

Baca Juga:

• SBY dan AHY Beri Pesan Khusus ke Kepala Daerah Demokrat: Utamakan Rakyat dan Dukung Program Prabowo

Sejumlah kelompok relawan disebut telah melakukan koordinasi melalui Rumah Juang 2 (RJ2) untuk menyambut kedatangan mantan kepala negara tersebut.

Kuncen Rumah Juang Relawan Jokowi, Utje Gustaaf Patty, mengatakan berbagai elemen masyarakat dan relawan akan ikut menyambut kunjungan Jokowi ke NTT.

Beberapa kelompok yang terlibat dalam persiapan penyambutan tersebut di antaranya BRN NTT, PasGibran NTT, DPW Team Garuda 08 NTT, BARA NUSA NTT, Gajah Solid Nusantara (GSN), Solmet NTT, serta Alap-alap NTT.

"Semua saudara Pak Jokowi di NTT yang merupakan gabungan antara masyarakat, seluruh elemen relawan dan kader Partai PSI, siap bersatu menyambut kehadiran Pak Jokowi," kata Utje di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Menurut Utje, antusiasme masyarakat NTT terhadap kedatangan Jokowi masih tinggi.

Ia menyebut hal tersebut tidak terlepas dari kedekatan emosional Jokowi dengan masyarakat selama menjabat sebagai Presiden RI selama dua periode.

"Banyak perwakilan masyarakat yang menanyakan kapan Pak Jokowi akan ke NTT? Ada kerinduan yang besar, layaknya perasaan rindu sanak saudara kepada salah satu anggota keluarganya yang sudah lama tak bersua," ujarnya.

Ketua DPW PSI NTT Christian Widodo mengatakan kunjungan Jokowi dilakukan setelah adanya keinginan masyarakat untuk kembali bertemu dengan mantan presiden tersebut.

"Masyarakat NTT sangat merindukan momen-momen ketika Pak Jokowi mengunjungi mereka selama 10 tahun menjabat Presiden RI. Karena itu, masyarakat sangat antusias menyambut agenda safari Pak Jokowi ke NTT ini," ungkap Christian.

Selain bertemu masyarakat, Jokowi juga dijadwalkan menghadiri Rakorda PSI NTT.

Agenda tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi internal partai di wilayah NTT.

Christian berharap kehadiran Jokowi dapat memberikan semangat bagi para kader PSI agar semakin solid dan mampu memperkuat peran partai di tingkat daerah maupun nasional.

"Kita juga berharap kehadiran Pak Jokowi nanti akan semakin memperkuat soliditas kader PSI NTT sehingga semakin diperhitungkan secara lokal maupun nasional," tutupnya.

Kunjungan Jokowi ke NTT menjadi perhatian karena selain menjadi agenda silaturahmi dengan masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi ruang konsolidasi politik bagi PSI menjelang penguatan organisasi di daerah.* (vo/ad)