ACEH BESAR – Puncak musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Besar mulai berdampak pada kehidupan masyarakat.

Selain menyebabkan ribuan hektare lahan pertanian mengalami kekeringan, pasokan air bersih di Kecamatan Pekan Bada juga mulai mengalami krisis.

Baca Juga:

• Pansus DPRD Batu Bara Soroti Kewajiban Kebun Plasma 20 Persen, HGU PT Socfindo Tanah Gambus Jadi Perhatian

Tanah sawah mulai retak akibat minimnya pasokan air, sementara warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Salah seorang warga Pekan Bada, Pak Tarjo, mengatakan pasokan air bersih dari PDAM Tirta Montala tidak lagi mencukupi kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, sumber air yang melayani Kecamatan Darul Imarah dan Pekan Bada berasal dari Mata Ie yang debit airnya terus menurun akibat kemarau.

"Air Bersih yang di salurkan oleh PDAM Tirta Montala sudah tidak mencukupi, sumber air PDAM untuk Kecamatan Darul Imarah dan Pekan Bada adalah dari Mata Ie (Mata Air) yang kini debet air nya berkurang, sehingga warga Pekan Bada yang di ujung air nya mengecil dan harus menunggu air dari pukul 00.00 dinihari sampai pukul 05.00 subuh itu pun tidak mencukupi, karena air yang masuk tidak sempurna," kata Pak Tarjo.

Kondisi serupa juga dirasakan Edi Rahmadi, warga Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada.

Ia mengaku sudah hampir sepekan harus begadang setiap malam demi menunggu air mengalir ke rumahnya.

"Sudah seminggu begadang menunggu datang nya air PAM, air hanya cukup untuk ber Wudhu'," ujarnya.

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama PDAM Tirta Montala segera mengambil langkah darurat untuk mengatasi persoalan tersebut.

Salah satu solusi yang diusulkan masyarakat adalah pembangunan sumur bor di sejumlah titik di Kecamatan Pekan Bada agar kebutuhan air bersih tetap terpenuhi selama musim kemarau.

Selain krisis air bersih, musim kemarau juga berdampak terhadap sektor pertanian.

Sawah tadah hujan mengalami kekeringan sehingga mengganggu aktivitas bercocok tanam.

Seorang petani, A. Rahman (60), mengatakan kondisi tersebut bukan pertama kali terjadi.

Menurutnya, setiap musim kemarau lahan pertanian yang hanya mengandalkan air hujan selalu mengalami kesulitan.

"Kekeringan sawah di musim kemarau ini bukan sekali ini saja sudah sedari dulu, namanya tadah hujan," ucapnya.

Meski demikian, ia berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi yang lebih permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap tahun.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Aceh Besar Muharam Idris mengajak para ulama serta santri dayah untuk melaksanakan Salat Istisqa atau salat meminta hujan di masjid dan meunasah yang ada di wilayah Aceh Besar.

Langkah tersebut diharapkan menjadi ikhtiar bersama di tengah musim kemarau yang berkepanjangan, sembari pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi krisis air bersih dan dampak kekeringan yang dirasakan masyarakat.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan penghijauan yang digagas Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) melalui rangkaian kegiatan Minggu Ekologi.

Program tersebut dinilai menjadi upaya nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan ekosistem, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merawat alam.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta OJK Sumut Perkuat Rekomendasi Strategis, Dorong Jamkrida Jadi Penggerak Pembiayaan UMKM

Dalam pertemuan tersebut, pengurus HKBP memaparkan rencana pelaksanaan gerakan penanaman pohon yang akan melibatkan jemaat dan masyarakat di wilayah Tapanuli Raya.

Program ini diharapkan mampu menjaga kawasan resapan air, mengurangi dampak perubahan iklim, sekaligus memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan.

Wakil Gubernur Surya menyambut baik inisiatif tersebut.

Menurutnya, gerakan penanaman pohon merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masa depan lingkungan hidup.

"Gerakan penanaman pohon merupakan langkah nyata dalam menjaga lingkungan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi dan mendukung penuh inisiatif HKBP yang mengajak masyarakat bersama-sama merawat alam demi keberlanjutan bagi generasi mendatang," ujar Surya.

Surya menegaskan, pelestarian lingkungan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata.

Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dunia usaha, hingga masyarakat agar upaya menjaga hutan dan ekosistem dapat berjalan lebih efektif.

Menurutnya, sinergi seperti ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kelestarian lingkungan di Sumatera Utara sekaligus mengurangi risiko bencana akibat kerusakan alam.

Sementara itu, Kepala Departemen Marturia HKBP, Pendeta Bernard Manik, mengatakan HKBP kembali menggelar rangkaian kegiatan Minggu Ekologi sebagai bentuk komitmen gereja dalam menjaga lingkungan hidup dan mendukung mitigasi bencana.

Puncak kegiatan dijadwalkan berlangsung pada 27 September 2026 di Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), yang tahun ini menjadi pusat pelaksanaan Minggu Ekologi.

Bernard menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan HKBP yang bertujuan membangun kesadaran jemaat agar lebih peduli terhadap kelestarian alam, terutama di tengah meningkatnya berbagai bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.

"Melalui Minggu Ekologi, kami mengajak seluruh warga HKBP untuk berperan aktif merawat dan melestarikan lingkungan, tidak hanya di Tapanuli Raya, tetapi juga di berbagai daerah lain yang mengalami bencana," ujarnya.

Selain pelaksanaan ibadah Minggu Ekologi, HKBP juga akan menggelar seminar lingkungan hidup dan aksi penghijauan melalui pembagian 20 ribu bibit pohon kepada kelompok tani dan masyarakat di desa-desa, khususnya wilayah yang terdampak bencana.

Bibit yang akan disalurkan terdiri dari tanaman produktif sekaligus tanaman konservasi, seperti mangga, durian, petai, jengkol, kemiri, dan mahoni.

Selain membantu memulihkan kawasan hijau, tanaman tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui hasil panen di masa mendatang.

Bernard menambahkan, gerakan penghijauan ini merupakan kelanjutan dari program yang telah dilakukan HKBP pada tahun sebelumnya.

Pada 2025, HKBP telah menyalurkan 10 ribu bibit pohon di Balige sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan.

Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung, Kepala Dinas Sosial Sumut Ady Putra Parlaungan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air Sumut Gibson Panjaitan, serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sumut Ade Sofianita.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumut memperkuat masukan, rekomendasi, dan langkah strategis dalam menangani berbagai persoalan ekonomi dan sektor jasa keuangan di Sumatera Utara.

Menurutnya, kolaborasi yang lebih intens diperlukan agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

• Prabowo Bentuk 7 Kejari Baru, Kejagung Siapkan Penunjukan Kajari hingga Pegawai

Menurut Bobby, Pemerintah Provinsi Sumut membutuhkan dukungan OJK dalam memberikan berbagai rekomendasi strategis untuk menghadapi dinamika perekonomian daerah.

"Saya rasa pertemuan seperti ini dapat lebih intens kita lakukan. Pemprov Sumut membutuhkan masukan dan rekomendasi agar segala persoalan jasa keuangan yang ada di Sumut dapat terselesaikan dengan baik dan segala kebijakan dapat menyentuh langsung kemasyarakat," ucap Bobby Nasution.

Pada kesempatan itu, Bobby juga menyampaikan ucapan selamat kepada Triyoga Laksito yang baru menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Sumut.

"Selamat bertugas Pak, dan semoga betah di Sumut," katanya.

Sementara itu, Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito menjelaskan bahwa kondisi sektor jasa keuangan di Sumatera Utara saat ini tetap terjaga dan menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Menurutnya, pertumbuhan tersebut terlihat dari berbagai sektor, mulai dari perbankan, industri asuransi, perusahaan pembiayaan (leasing), pegadaian, hingga aktivitas pasar modal.

Selain menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK Sumut juga terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program edukasi kepada masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan).

Dalam pertemuan tersebut, OJK turut mendorong percepatan transformasi PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumut agar mampu menjadi instrumen penjaminan daerah yang lebih kuat dalam mendukung pembiayaan UMKM.

Triyoga menjelaskan, Jamkrida diharapkan mampu membantu pelaku usaha yang selama ini kesulitan memperoleh akses kredit perbankan karena keterbatasan agunan.

"Percepatan Jamkrida Sumut untuk Penjaminan UMKM yakni percepatan peran PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumut ini perlu dipercepat transformasinya menjadi 'mesin penjaminan daerah' untuk membantu pelaku UMKM dan sektor prioritas yang selama ini tergolong sulit mengakses pinjaman bank karena keterbatasan agunan (unbankable) menjadi layak dibiayai (bankable) melalui skema pembagian risiko (risk sharing)," katanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, OJK menyampaikan sejumlah langkah yang perlu diperhatikan Pemerintah Provinsi Sumut.

Di antaranya mempercepat pembentukan dan penyempurnaan Jamkrida hingga siap beroperasi secara optimal, menjaga kesinambungan dukungan modal, memperkuat manajemen risiko, kepatuhan, serta penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Selain itu, OJK juga mendorong pengembangan produk penjaminan yang tepat sasaran dan memperkuat kolaborasi dengan Bank Sumut, BPR/BPRS, koperasi, perangkat daerah, serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar terbentuk ekosistem pembiayaan yang lebih terintegrasi bagi pelaku UMKM di Sumatera Utara.* (ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menyiapkan langkah lanjutan setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2026 tentang pembentukan tujuh Kejaksaan Negeri (Kejari) baru di sejumlah daerah.

Selain mempersiapkan operasional awal, Kejagung juga akan segera menunjuk pejabat struktural dan menempatkan pegawai untuk mengisi kebutuhan organisasi di masing-masing Kejari yang baru dibentuk.

Baca Juga:

• DPR Ingatkan BGN, Larangan Pakai Barang Subsidi di Dapur MBG Jangan Sampai Naikkan Biaya Operasional

"Selain itu, akan segera dilakukan penunjukan pejabat struktural maupun pegawai yang akan melaksanakan tugas pada Kejaksaan Negeri yang baru dibentuk tersebut," kata Anang kepada wartawan, Selasa (28/7/2026).

Anang menjelaskan, pembangunan gedung permanen serta operasional penuh tujuh Kejari baru tidak dilakukan sekaligus.

Seluruh proses akan berjalan secara bertahap menyesuaikan kesiapan fasilitas, kebutuhan organisasi, serta mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah.

Menurutnya, pembentukan Kejari baru merupakan tindak lanjut dari kebutuhan kelembagaan di daerah-daerah yang kini telah memiliki pemerintahan sendiri dan membutuhkan keberadaan institusi kejaksaan sebagai bagian dari sistem penegakan hukum.

"Dan memerlukan keberadaan Kejaksaan Negeri sebagai bagian dari kelengkapan sistem peradilan pidana serta penegakan hukum di wilayah tersebut," ucap dia.

Kejagung berharap kehadiran Kejari baru dapat mempercepat pelayanan hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Proses penegakan hukum menjadi lebih efektif, serta keberadaan Kejaksaan sebagai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat semakin mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2026 tentang pembentukan tujuh Kejaksaan Negeri baru guna meningkatkan pelayanan hukum di berbagai daerah.

Berdasarkan aturan tersebut, tujuh Kejari yang dibentuk meliputi:

- Kejari Pangandaran di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
- Kejari Kabupaten Serang di Kabupaten Serang, Banten.
- Kejari Tana Tidung di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara.
- Kejari Kubu Raya di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- Kejari Lima Puluh Kota di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
- Kejari Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
- Kejari Pesisir Barat di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

Dalam Perpres juga diatur lokasi kedudukan masing-masing Kejari, yakni:

- Pangandaran berkedudukan di Parigi.
- Kabupaten Serang di Ciruas.
- Tana Tidung di Tideng Pale.
- Kubu Raya di Sungai Raya.
- Lima Puluh Kota di Harau.
- Raja Ampat di Waisai.
- Pesisir Barat di Krui.

Pemerintah menegaskan pengoperasian seluruh Kejari baru akan dilakukan secara bertahap.

Sementara itu, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, tata kerja, hingga operasional penuh masing-masing Kejari akan ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah memperoleh persetujuan dari kementerian yang membidangi aparatur sipil negara.

Perpres Nomor 40 Tahun 2026 ditetapkan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 2 Juli 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.* (cn/ad)

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar kebijakan melarang penggunaan barang subsidi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.

Menurut Nurhadi, kebijakan tersebut harus diimbangi dengan tata kelola dan perencanaan anggaran yang matang agar tidak membebani operasional dapur MBG.

Baca Juga:

• Kaesang Bidik Dapil V Jateng, Uji Kekuatan Jokowi Effect di Kandang Banteng PDI-P

Ia menilai BGN perlu memastikan struktur biaya penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis tetap realistis.

Dengan demikian, kualitas makanan, keberlangsungan operasional dapur, serta kesejahteraan para mitra pelaksana tidak terganggu.

Nurhadi mengatakan dirinya memahami alasan BGN melarang penggunaan barang-barang bersubsidi seperti gas LPG 3 kilogram, beras SPHP, dan minyak goreng MinyaKita dalam operasional Program MBG.

Menurutnya, berbagai program subsidi tersebut memang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, bukan untuk mendukung program pemerintah yang telah memiliki anggaran tersendiri.

"Program-program subsidi tersebut memang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, sehingga tidak semestinya digunakan untuk mendukung operasional program pemerintah lainnya yang telah memiliki alokasi anggaran tersendiri," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan seluruh dapur MBG atau SPPG tidak diperbolehkan menggunakan berbagai produk subsidi pemerintah dalam kegiatan operasionalnya.

Tiga jenis barang subsidi yang secara tegas dilarang digunakan meliputi gas LPG 3 kilogram atau gas melon, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta minyak goreng MinyaKita.

"Tidak boleh memasak untuk MBG memakai MinyaKita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo, dan tidak boleh memakai beras SPHP," ucap Sudaryono dalam konferensi pers, Senin (27/7/2026).

Sudaryono juga menegaskan BGN tidak akan memberikan toleransi kepada dapur MBG yang tetap menggunakan barang subsidi.

"Kalau memang ngeyel bandel ya kita tutup dapurnya," ucap dia.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu memastikan bantuan subsidi pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Di sisi lain, pemerintah juga diminta memastikan kebutuhan operasional Program Makan Bergizi Gratis tetap terpenuhi melalui skema anggaran yang memadai sehingga kualitas layanan kepada para penerima manfaat tidak mengalami penurunan.

Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah dan kelompok sasaran lainnya.* (km/ad)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dipastikan akan maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu 2029 melalui Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah.

Dapil yang meliputi Kota Solo, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, dan Klaten itu selama ini dikenal sebagai salah satu basis terkuat PDI Perjuangan di Jawa Tengah.

Baca Juga:

• Chat dengan Istri Jadi Bukti, Kejagung Beberkan Dasar Penetapan Lodewyk sebagai Tersangka Kasus Korupsi MBG

Pada Pemilu Legislatif 2024, PDI-P berhasil meraih tiga dari delapan kursi DPR RI di dapil tersebut.

Tiga kursi itu ditempati Ketua DPR Puan Maharani, Aria Bima, dan Rahmad Handoyo.

Langkah Kaesang dinilai bukan sekadar perebutan kursi parlemen, tetapi juga menjadi ujian apakah pengaruh politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi effect masih mampu menarik dukungan pemilih di wilayah yang selama ini identik dengan PDI-P.

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, menilai nama besar Jokowi memang masih memiliki pengaruh di kawasan Solo Raya.

Namun, menurutnya, efek elektoral yang pernah mengangkat sejumlah kandidat pada pemilu sebelumnya kini mulai berkurang setelah dinamika politik 2024.

"Nama Jokowi masih kuat di Solo Raya, tetapi efek coattail-nya sudah tergerus setelah 2024. Pemilih PDI-P loyal karena ideologi, bukan hanya sosok," kata Agus.

Menurut Agus, apabila PSI hanya mengandalkan popularitas Jokowi, peluang Kaesang akan terbatas pada perolehan suara simpati.

"Jika hanya mengandalkan Jokowi, PSI akan mentok di suara simpatik," bebernya.

Agus mengatakan Kaesang perlu membangun kekuatan politik secara nyata melalui kerja-kerja lapangan.

Ia menyarankan PSI memperkuat mesin partai hingga tingkat RT dan RW serta memberdayakan kader lokal.

"PSI harus turun ke RT-RW, bukan hanya medsos, kader lokal kuat," ujarnya.

Selain itu, Kaesang juga dinilai perlu membawa isu-isu yang dekat dengan masyarakat, seperti pemberdayaan UMKM, peluang kerja bagi anak muda, hingga birokrasi yang bersih.

"Kalau perlu, logistik kuat. Dapil neraka artinya biaya kampanye tinggi. Tanpa itu, efek Jokowi tidak cukup," jelas dia.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memiliki pandangan serupa.

Menurutnya, PSI membutuhkan strategi politik yang benar-benar berbasis wilayah apabila ingin bersaing di Dapil V Jawa Tengah.

Burhanuddin menilai Kaesang harus membangun hubungan langsung dengan masyarakat, terutama di wilayah Klaten dan Sukoharjo yang dikenal sebagai basis kuat PDI-P.

"PSI harus membangun jaringan sampai tingkat bawah, merekrut tokoh lokal, menggarap pemilih muda, dan menawarkan isu yang konkret. Kalau hanya mengandalkan branding nasional PSI dan popularitas Kaesang, itu tidak cukup. Dapil ini terlalu kuat secara politik untuk dimenangkan hanya dengan kampanye personal," beber Burhanuddin.

Ketua DPP PSI Bestari Barus menjelaskan pemilihan Dapil V Jawa Tengah bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut arahan partai sejak Rakernas PSI di Makassar.

Bestari mengatakan Solo dipilih karena merupakan daerah tempat Kaesang tumbuh dan memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat.

Selain itu, PSI juga memiliki target menjadikan Jawa Tengah sebagai basis utama partai pada Pemilu 2029.

"Alhamdulillah kemarin Mas Kaesang meletakkan dapil beliau untuk Pemilu legislatif 2029 nanti di dapil V Jawa Tengah, Solo dan sekitarnya. Itu yang mengawali itu," kata Bestari.

Ia menambahkan bahwa Kaesang ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai "kandang gajah", istilah yang digunakan PSI untuk menggambarkan target menjadikan provinsi tersebut sebagai basis utama partai.

Burhanuddin menilai pertarungan di Dapil V Jawa Tengah akan menjadi salah satu duel politik paling menarik pada Pemilu 2029.

Menurutnya, pertarungan tersebut bukan sekadar perebutan kursi DPR RI, melainkan juga menjadi ajang mengukur sejauh mana pengaruh politik Jokowi masih bertahan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Ia menilai pengaruh Jokowi masih cukup kuat jika melihat hasil Pilkada Jawa Tengah 2024.

"Ini menunjukkan bahwa, meskipun Jokowi tidak lagi menjadi presiden, ia masih punya political capital dan jaringan elektoral yang signifikan. Apalagi wilayah ini adalah salah satu basis pemilih yang paling identik dengan Jokowi," tegas Burhanuddin.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa modal politik tersebut tetap harus didukung kerja elektoral yang serius.

"Dan di situlah tantangan sebenarnya. Jokowi mungkin bisa membantu membuka pintu. Tetapi untuk memenangkan dapil, Kaesang tetap membutuhkan mesin kampanye, jaringan lokal, kerja elektoral yang serius, dan kemampuan untuk membangun identitas politiknya sendiri," tandas Burhanuddin.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menilai setiap warga negara memiliki hak untuk maju sebagai calon legislatif.

"Ya dia kan bukan PDI Perjuangan... Ya harusnya masyarakat punya hak. Dan negara melindungi hak turut serta dalam pemerintahan, jadi siapapun boleh," jelasnya.

Meski demikian, Ganjar mengingatkan bahwa Dapil V Jawa Tengah merupakan basis kuat PDI-P. Ia optimistis kehadiran Kaesang tidak akan memengaruhi dukungan terhadap Puan Maharani.

"Nggak, nggak, kita kan partainya beda," tandas Ganjar.* (km/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap telah mengantongi sejumlah alat bukti dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025–2026.

Salah satu bukti yang dimiliki penyidik berupa bukti elektronik, yakni percakapan atau chat milik mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, dengan sejumlah pihak, termasuk istrinya.

Baca Juga:

• Kejagung Minta Hakim Tolak Praperadilan Lodewyk Pusung, Dugaan Korupsi MBG Rugikan Negara Rp10,5 Triliun per Tahun

"Termohon memperoleh alat bukti berupa bukti elektronik, yaitu percakapan Pemohon dengan pihak lain, termasuk istri Pemohon," kata jaksa saat membacakan jawaban.

Meski tidak menjelaskan isi percakapan secara rinci, jaksa menyebut substansi komunikasi tersebut memberikan informasi mengenai dugaan keterlibatan Lodewyk dalam perkara korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

"Yang secara substansial diperoleh informasi mengenai peran Pemohon dalam dugaan tindak pidana tata kelola Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026," ungkap jaksa.

Selain bukti elektronik, Kejagung juga membantah dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka dilakukan tanpa dasar yang cukup atau bersifat prematur.

Jaksa menjelaskan proses hukum telah dimulai melalui surat perintah penyelidikan pada 15 Mei 2026, kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 29 Mei 2026 setelah penyidik mengumpulkan bukti awal.

Dalam persidangan, Kejagung menegaskan penetapan Lodewyk sebagai tersangka telah memenuhi ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 karena didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah.

Selain bukti percakapan elektronik, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara tersebut.

"Dalam tahap penyidikan, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, antara lain Ahmad Faiz, Lutfi Khairul Huda, Puji Tokosuworo, Abdi Prasetiokusuma, Dadan Hindayana, dan Soni Sanjaya," ungkap jaksa.

Kejagung juga menegaskan bahwa Lodewyk telah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

"Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menetapkan tersangka terlebih dahulu baru mencari alat bukti maupun tidak pernah memeriksa Pemohon sebagai saksi adalah dalil yang tidak benar," imbuh jaksa.

Atas dasar tersebut, Kejagung meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Lodewyk Pusung.

"Menolak permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya," ucap jaksa.

Dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, Kejagung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, yakni:

- Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana.
- Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.
- Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.
- Asep Yusuf Somantri (AYS).
- Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), Andri Mulyono.
- Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), Glory Harimas Sihombing.
- Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Lalu Muhammad Iwan.

Kasus ini masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui mekanisme praperadilan yang diajukan salah satu tersangka terkait sah atau tidaknya penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Agung.* (d/ad)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi pertemuan antara pengacara Hotman Paris dengan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Akhmad Munir.

Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (28/7/2026) itu disebut sebagai ajang silaturahmi sekaligus upaya memperkuat semangat persatuan.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Batu Bara Sampaikan Komitmen Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Transformasi BUMD di Rapat Paripurna DPRD

Dalam foto yang dibagikan, tampak Dasco berdiri bersama Hotman Paris dan Akhmad Munir.

Hotman dan Akhmad terlihat bergandengan tangan sebagai simbol perdamaian.

Pada keterangan unggahannya, Dasco menekankan pentingnya menjaga persatuan.

"Persatuan Indonesia," tulis Dasco sambil menyertakan emoticon bendera Indonesia.

Ia juga menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana silaturahmi.

"Silaturahmi bersama Ketua Umum PWI @munir.akhmad dan @hotmaparisofficial hari ini," tulis Dasco.

Ketua Umum PWI Akhmad Munir menjelaskan bahwa pertemuan tersebut difasilitasi oleh tim Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Menurutnya, salah satu tujuan utama pertemuan adalah mendengarkan secara langsung permintaan maaf dari Hotman Paris atas persoalan yang belakangan menjadi perhatian publik.

"Iya, jadi saya bertemu dengan Pak Hotman difasilitasi oleh timnya Pak Dasco, ya stafnya Pak Dasco, ya. Dalam rangka silaturahim, silaturahim dengan Pak Hotman setelah Pak Hotman menyampaikan permintaan maaf ke PWI, dan PWI ya juga tentu sejak awal memang sudah memaafkan terkait dengan perihal itu," ucap Akhmad.

Akhmad mengatakan Hotman Paris juga menyampaikan komitmennya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari.

"Terus kemudian kami melihat Pak Hotman dengan legawa, dengan apa, besar hati juga dan berjanji tidak akan melakukan hal serupalah, hal serupa itu," ujar dia.

Ia menegaskan bahwa semangat utama dari pertemuan tersebut adalah menjaga persatuan.

"Itu intinya persatuan Indonesia ya, jadi konteksnya itu. Makanya di judulnya Persatuan Indonesia yang diutamakan. Persatuan Indonesia. Iya, jadi konteksnya itu, konteksnya itu," lanjutnya.

Setelah mendengar permintaan maaf tersebut, PWI menyatakan akan mencabut laporan polisi yang sebelumnya dilayangkan terhadap Hotman Paris.

Akhmad Munir mengatakan pencabutan laporan direncanakan dilakukan dalam waktu dekat karena persoalan telah diselesaikan secara kekeluargaan.

"Sehingga kami sama-sama bersepakat dan kami dengan, dengan keadaan seperti itu kami untuk kemudian bersepakat untuk bagaimana PWI mencabut laporannya," ujar Akhmad.

Saat ditanya mengenai waktu pencabutan laporan, ia menjawab:

"Belum, belum. Nanti saya ke, akan tentu saya akan apa, bersama teman-teman PWI untuk apa meminta laporannya nanti dicabut. Kalau nggak hari ini, paling telat besoklah," katanya.

Sebelumnya, Hotman Paris dilaporkan ke Polda Metro Jaya dalam dua perkara.

Laporan pertama diajukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan terdaftar dengan nomor LP/B/5291/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Laporan tersebut diajukan oleh Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu.

Selain itu, organisasi Media Independen Online (MIO) Indonesia juga melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/5298/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA terkait dugaan pelanggaran sejumlah pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dengan adanya pertemuan yang difasilitasi Sufmi Dasco Ahmad, kedua belah pihak berharap persoalan dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan, sehingga hubungan antara organisasi pers dan Hotman Paris dapat kembali berjalan dengan baik.* (d/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap temuan terbaru dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025–2026.

Dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026), jaksa menyebut dugaan penyimpangan dalam program tersebut menyebabkan pemborosan anggaran negara hingga Rp10,5 triliun per tahun.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Smartboard Langkat Memanas, Auditor Ungkap Pihak yang Disebut Terkait hingga Peran Saiful Abdi dan PPK

Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan jawaban dari pihak Kejagung atas gugatan yang diajukan pemohon.

Dalam persidangan, jaksa menjelaskan bahwa angka pemborosan tersebut mengacu pada hasil audit tujuan tertentu yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Bahwa dalam kertas kerja audit tujuan tertentu atas tata kelola program MBG oleh BPKP, dinyatakan telah terjadi pemborosan program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional senilai Rp10,5 triliun per tahun," kata jaksa saat membacakan jawaban.

Menurut Kejagung, angka tersebut merupakan hasil koordinasi dan pemeriksaan yang dilakukan bersama BPKP.

Dalam proses audit itu, BPKP disebut telah mendeklarasikan adanya kerugian keuangan negara yang diduga timbul akibat perbuatan para tersangka.

"Di mana dalam proses pemeriksaan oleh BPKP telah dideklarasikan adanya kerugian keuangan negara," ujar jaksa.

Meski demikian, Kejagung menegaskan bahwa rincian besaran kerugian negara akan dibuktikan dalam sidang pokok perkara.

Praperadilan, menurut jaksa, hanya menguji aspek formal dari proses penyidikan, bukan substansi perkara.

"Pemeriksaan praperadilan ini sifatnya pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil dan tidak memasuki materi pokok perkara. Mengenai ada atau tidaknya niat jahat atau mens rea serta berapa jumlah kerugian keuangan negara lainnya maupun cara perhitungannya, telah memasuki materi pokok perkara," jelas jaksa.

Jaksa menyebut penyidik telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah sebelum menetapkan Lodewyk sebagai tersangka, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/2014.

"Penetapan tersangka telah memenuhi tuntutan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/2014 karena dilakukan setelah penyidik memiliki minimal dua alat bukti yang sah dan terlebih dahulu memeriksa pemohon sebagai saksi," tegas jaksa.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Batu Bara Sampaikan Komitmen Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Transformasi BUMD di Rapat Paripurna DPRD

Atas dasar tersebut, Kejagung meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Abdul Affandi, untuk menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Lodewyk Pusung.

"Menolak permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya," ucap jaksa.

Dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, yaitu:

- Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana.
- Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.
- Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.
- Asep Yusuf Somantri (AYS), orang dekat Sony Sonjaya.
- Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) Andri Mulyono (AM).
- Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) Glory Harimas Sihombing.
- Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan (LMI).

Kasus dugaan korupsi tata kelola MBG masih terus bergulir. Sementara itu, proses praperadilan yang diajukan Lodewyk Pusung masih menunggu putusan hakim.* (d/ad)

MEDAN – Sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan smartboard pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (27/7/2026).

Dalam persidangan tersebut, dua auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka Aretha dan Rekan memaparkan hasil pemeriksaan mereka sebagai saksi ahli.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Batu Bara Sampaikan Komitmen Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Transformasi BUMD di Rapat Paripurna DPRD

Dalam persidangan, auditor menyebut sejumlah nama yang dinilai memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut.

Mereka antara lain mantan Penjabat Bupati Langkat Faisal Hasrimy, Tim APBD/PAPBD Kabupaten Langkat, Saiful Abdi selaku pengguna anggaran dan penandatangan kontrak, Supriadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktur Utama PT Global Harapan Nawasena Jan Sen Tjokro, Direktur Utama PT Gunung Emas Ekaputra Bambang Ghiri Arianto, serta Bahrun Walidin alias Baron yang disebut sebagai penghubung antara pengguna barang dan penyedia.

Saat auditor menyampaikan jawaban tersebut, Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang mengingatkan agar ahli menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan penasihat hukum.

"Iya, tapi kami menjawabnya pihak yang terkait, Yang Mulia," kata Binsar Sirait.

Dalam keterangannya, auditor juga menyatakan bahwa kerugian keuangan negara menurut hasil perhitungan mereka terjadi ketika pembayaran dilakukan terhadap barang yang dinilai tidak sesuai spesifikasi maupun harga yang seharusnya.

Penasihat hukum Saiful Abdi, Jonson David Sibarani, kemudian mempertanyakan dasar auditor menyebut kliennya sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Menurutnya, terdapat dokumen yang menunjukkan Supriadi bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menanggapi pertanyaan tersebut, Mangasa Marbun menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen yang diterima dari penyidik, Saiful Abdi berstatus sebagai pengguna anggaran, sedangkan Supriadi merupakan PPK.

"Supriadi. Jadi, kita pun heran pada waktu itu. Hanya kenapa pada pengadaan ini dia tidak disebut di dokumen," ujar Mangasa di persidangan.

Dalam kesempatan yang sama, terdakwa Budi Pranoto, Direktur PT Bismacindo Perkasa, mempertanyakan dasar auditor menggunakan nilai Rp165 juta per unit smartboard, sementara perusahaannya menerima pembayaran sebesar Rp158 juta per unit.

Mangasa menjelaskan bahwa angka tersebut diperoleh setelah tim auditor melakukan analisis terhadap berbagai dokumen transaksi, termasuk biaya distribusi dan dugaan aliran dana yang menjadi objek pemeriksaan dalam perkara tersebut.

Menjelang akhir sidang, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menghadirkan auditor lain apabila dianggap diperlukan guna memberikan pembanding atas hasil audit yang telah disampaikan.

Sementara itu, penasihat hukum Saiful Abdi juga meminta majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum menghadirkan kembali mantan Penjabat Bupati Langkat Faisal Hasrimy bersama sejumlah saksi lainnya untuk dilakukan konfrontasi terhadap keterangan yang telah disampaikan di persidangan.

Namun, permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

Hingga kini, perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat masih terus bergulir dan memasuki tahap pemeriksaan saksi serta ahli di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.* (at/ad)

BATU BARA - Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, S.E., M.AP., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara yang membahas Pendapat Akhir Fraksi atas Laporan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025, penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Pendapat Akhir Fraksi atas Laporan Pansus Ranperda Perubahan Bentuk Hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi PT Pembangunan Batra Berjaya (Perseroda), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Senin (27/7/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Nurhaji, tersebut menghasilkan keputusan bahwa seluruh fraksi DPRD menerima dan menyetujui kedua Ranperda untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

• Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Akses Tiga Kecamatan di Medan Kembali Terhubung Setelah Sempat Terputus

Ia menjelaskan bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku sehingga mampu memberikan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan, sekaligus mencerminkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Lebih lanjut, Wakil Bupati mengungkapkan bahwa LKPD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil audit tersebut, penyajian posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Wakil Bupati menegaskan sejumlah langkah prioritas yang akan terus diperkuat, di antaranya membangun sistem pengendalian intern yang lebih baik pada setiap perangkat daerah, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan, memperkuat sistem pengawasan internal, melibatkan audit eksternal secara independen, serta memastikan perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dan akurat.

Wakil Bupati Syafrizal juga mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada DPRD dan seluruh masyarakat serta berharap berbagai kelemahan tersebut dapat terus disempurnakan melalui kerja sama yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara atas kritik, saran, serta masukan konstruktif selama pembahasan LKPD Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus penyemangat bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pada agenda selanjutnya, Wakil Bupati Syafrizal menyampaikan pandangan pemerintah terhadap Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi PT Pembangunan Batra Berjaya (Perseroda).

Menurutnya, perubahan bentuk hukum tersebut merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam memperkuat kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat dikelola secara lebih profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja perusahaan.

"Perubahan bentuk hukum ini bukan sekadar perubahan nomenklatur atau status badan hukum, melainkan harus menjadi momentum untuk melakukan transformasi dan pembenahan tata kelola perusahaan secara menyeluruh," tegasnya.

Wakil Bupati berharap proses lanjutan Ranperda dapat berjalan dengan baik sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Panitia Khusus DPRD, perangkat daerah terkait, dan seluruh pihak yang telah memberikan pemikiran, saran, serta masukan selama proses pembahasan.

Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati Syafrizal menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara atas sinergi dan komitmen yang telah terjalin.* (ad)

MEDAN — Akses masyarakat di tiga kecamatan di Kota Medan kini kembali terbuka setelah Jembatan Perintis Garuda di Jalan Adisucipto, Gang Rel, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, resmi digunakan.

Jembatan tersebut diresmikan oleh Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Selasa (28/7/2026).

Baca Juga:

• Momen Haru Pelepasan Ketua DWP Kota Medan Ismiralda Jelang Purna Pengabdian, Airin: Beliau Bukan Hanya Pendamping, tapi Sahabat Luar Biasa

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pembukaan akses jembatan yang kini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

Kehadiran jembatan baru ini sekaligus mengakhiri kondisi sulit yang selama ini dialami warga.

Sebelumnya, masyarakat, termasuk para pelajar, harus menyeberangi Sungai Deli melalui pipa air yang memiliki risiko keselamatan tinggi.

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa mengatakan pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan hasil kerja sama antara TNI Angkatan Darat, Pemerintah Kota Medan, dan masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci sehingga pembangunan jembatan dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat.

"Ini adalah bentuk sinergi antara TNI AD, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat. Kami membantu masyarakat keluar dari kesulitan, terutama untuk mendapatkan akses transportasi yang layak," ujarnya.

Hendy menjelaskan, pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program percepatan pembangunan 6.000 jembatan yang dijalankan pemerintah.

Hingga saat ini, Kodam I/Bukit Barisan telah membangun sebanyak 323 jembatan di berbagai wilayah Sumatera Utara, dengan berbagai jenis konstruksi seperti jembatan bailey, aramco, dan perintis.

Menurutnya, pembangunan Jembatan Perintis Garuda dilakukan karena kondisi masyarakat sebelumnya sangat memprihatinkan.

Warga terpaksa mempertaruhkan keselamatan dengan melewati pipa untuk mencapai wilayah seberang.

"Kondisi seperti ini menjadi perhatian kita bersama. Apabila ada akses masyarakat yang terputus akibat bencana maupun kondisi mendesak lainnya, TNI siap membantu sesuai kebutuhan masyarakat," kata Hendy.

Ia juga meminta masyarakat maupun pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur melalui jalur koordinasi yang tersedia agar dapat segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyebut kehadiran Jembatan Perintis Garuda menjadi bukti bahwa koordinasi cepat antarinstansi mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Sultan Deli Tuanku Mahmud Arya Lamanjiji, pimpinan perangkat daerah, serta sejumlah anggota dewan tersebut, Rico menjelaskan bahwa jembatan lama sebelumnya merupakan bekas jalur rel kereta api yang telah digunakan warga selama puluhan tahun.

Namun, setelah mengalami kerusakan akibat banjir pada 2024, akses penghubung antarwilayah tersebut terputus dan membuat aktivitas masyarakat terganggu.

"Kami melihat langsung kondisi masyarakat yang harus menyeberang melalui pipa. Itu sangat membahayakan, apalagi banyak anak sekolah yang melintas. Karena itu kami bergerak cepat bersama Kodim dan seluruh perangkat terkait untuk mencari solusi," ujarnya.

Rico mengatakan, proses peninjauan lapangan telah dilakukan sejak April 2026 untuk melihat kondisi konstruksi, status lahan, serta menentukan jenis jembatan yang sesuai.

Setelah proses koordinasi selesai, pembangunan langsung dilakukan hingga akhirnya jembatan dapat rampung dalam waktu sekitar lima pekan.

"Ini membuktikan kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota Medan dan TNI dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Jembatan ini memang dibangun untuk warga yang sudah lama menantikannya," kata Rico.

Dengan beroperasinya Jembatan Perintis Garuda, masyarakat kini tidak perlu lagi mengambil jalur memutar untuk menuju wilayah Medan Maimun, Medan Johor, maupun Medan Polonia.

Pangdam I/Bukit Barisan dan Wali Kota Medan berharap jembatan tersebut mampu memperlancar mobilitas warga, meningkatkan aktivitas ekonomi, mempermudah akses pendidikan bagi pelajar, serta memperkuat hubungan antarwilayah.

Pembangunan jembatan ini menjadi gambaran bagaimana kerja sama pemerintah daerah dan TNI dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar yang aman dan layak.* (ad)

MEDAN — Pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Medan kali ini berlangsung dalam suasana yang berbeda.

Agenda yang biasanya diisi dengan kegiatan organisasi berubah menjadi momen penuh haru ketika jajaran pengurus dan anggota melepas Ketua DWP Kota Medan, Ny Ismiralda Wiriya Alrahman, yang akan memasuki masa purna pengabdian.

Baca Juga:

• Pansus Plasma DPRD Batubara Temui Kementan dan ATR/BPN, Perjuangkan Hak Masyarakat Atas Kebun Plasma 20 Persen

Dalam kesempatan tersebut, Airin menyampaikan penghargaan dan rasa hormat yang tinggi atas dedikasi Ismiralda selama menjalankan pengabdian di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Menurut Airin, hampir tiga dekade perjalanan pengabdian Ismiralda telah memberikan banyak keteladanan, khususnya dalam membangun kebersamaan dan kepedulian di lingkungan organisasi DWP Kota Medan.

Airin mengaku sosok Ismiralda bukan hanya dikenal sebagai pendamping Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, tetapi juga sebagai sahabat sekaligus mentor yang banyak memberikan pelajaran berharga.

"Hari ini sebenarnya hari yang paling saya takutkan. Rasanya 1,5 tahun kebersamaan kami terlalu cepat. Buat saya, Ibu Ismiralda bukan hanya pendamping, tapi teman baik yang sangat luar biasa," kata Airin.

Suasana haru semakin terasa ketika Airin tidak mampu menahan air mata saat menyampaikan sambutannya.

Melihat kondisi tersebut, Ismiralda langsung menghampiri Airin dan memberikan pelukan hangat sebagai bentuk kedekatan serta rasa persahabatan yang telah terjalin.

Momen tersebut membuat suasana ruangan semakin emosional dan mendapat tepuk tangan dari seluruh tamu yang hadir.

Airin juga mengenang perjalanan panjang Ismiralda yang telah mendampingi dinamika kepemimpinan Kota Medan selama delapan era Wali Kota berbeda.

Menurutnya, sikap ramah, fleksibel, dan kesantunan Ismiralda menjadi contoh yang patut diteladani oleh seluruh anggota DWP Kota Medan.

Salah satu hal sederhana yang selalu dikenang Airin adalah kebiasaan Ismiralda dalam menghargai setiap perempuan dengan sapaan "Ibu", tanpa melihat usia maupun kedudukan.

"Beliau selalu mengingatkan bahwa setiap wanita adalah seorang ibu bagi anak dan suaminya. Dari beliau saya belajar bagaimana cara menghormati orang lain dalam setiap situasi," tambah Airin.

Meski harus melepas jabatan sebagai Ketua DWP Kota Medan, Airin memastikan hubungan silaturahmi dan persahabatan yang telah terbangun akan tetap terjaga.

Ia turut mendoakan agar Ismiralda diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan dalam menjalani fase kehidupan berikutnya.

Sementara itu, Ketua DWP Kota Medan Ny Ismiralda Wiriya Alrahman menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Airin Rico Waas serta seluruh pengurus dan anggota DWP Kota Medan.

Ismiralda mengenang perjalanan panjangnya bersama organisasi tersebut yang dimulai sejak 1996.

Sementara amanah sebagai Ketua DWP Kota Medan dijalankannya sejak 17 Januari 2019.

Baginya, setiap jabatan dan tanggung jawab merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa berbagai keberhasilan program DWP Kota Medan bukanlah hasil kerja individu, melainkan buah dari kerja sama seluruh pengurus, anggota, mitra kerja, serta dukungan keluarga besar Pemko Medan.

"Bagi saya, setiap langkah dalam pengabdian ini bukanlah perjalanan seorang diri. Semua dapat terwujud berkat doa, dukungan, dan kebersamaan keluarga besar DWP, jajaran Pemko Medan, serta seluruh pihak yang tulus membersamai," ungkap Ismiralda dengan penuh haru.

Ismiralda juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama memimpin DWP Kota Medan terdapat kekurangan.

Ia berharap organisasi tersebut terus berkembang dan menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh anggotanya.

"Perpisahan ini bukanlah akhir dari tali silaturahmi, melainkan awal babak baru. Saya berharap DWP Kota Medan senantiasa tumbuh, maju, dan menjadi rumah yang hangat bagi seluruh anggotanya," ujarnya.

Mewakili pengurus DWP Kota Medan, Elviyanti Pohan menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih atas dedikasi serta kepemimpinan Ismiralda selama menjalankan amanah sebagai Ketua DWP Kota Medan.

Menurutnya, pertemuan tersebut bukan sekadar acara perpisahan, tetapi menjadi momentum untuk mengenang perjalanan pengabdian dan kepemimpinan yang telah memberikan dampak positif bagi organisasi.

"Pertemuan hari ini bukan sekadar seremonial perpisahan, melainkan momentum untuk mengenang perjalanan pengabdian, dedikasi, serta kepemimpinan Ibu Ketua yang telah membawa manfaat besar bagi organisasi dan masyarakat," ujar Elviyanti.

Selama masa kepemimpinannya, Ismiralda dikenal sebagai sosok yang ramah, pengayom, dan mampu membangun hubungan erat dengan seluruh anggota DWP Kota Medan.

Kiprahnya meninggalkan kesan mendalam sekaligus menjadi inspirasi bagi keberlanjutan organisasi Dharma Wanita Persatuan Kota Medan ke depan.* (ad)

JAKARTA — Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan penembakan terhadap ajudan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah merupakan informasi palsu atau hoaks.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan kepada jajaran Polres Metro Jakarta Selatan terkait kabar tersebut.

Baca Juga:

• DPR Desak Polisi Segera Ungkap Kasus Kematian Sutrimo, Publik Tunggu Kepastian Hukum

Sebelumnya, informasi mengenai dugaan penembakan tersebut ramai beredar melalui media sosial Instagram.

Salah satu unggahan menyebut ajudan Febrie Adriansyah diduga tewas ditembak oleh orang tidak dikenal.

Dalam unggahan tersebut juga disebutkan bahwa sebelumnya seorang penjaga rumah yang bersangkutan meninggal dunia dan jasad korban belum ditemukan.

Namun, kepolisian memastikan informasi tersebut tidak benar.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan penyelidikan terkait kematian seorang pria bernama Sutrimo yang ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis pekan lalu.

Berdasarkan informasi awal, korban ditemukan tergeletak di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru.

Budi Hermanto menjelaskan, korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans menuju RS Muhammadiyah Taman Puring.

Namun, saat tiba di rumah sakit, Sutrimo dinyatakan telah meninggal dunia.

"Korban kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju RS Muhammadiyah Taman Puring. Namun, pihak rumah sakit menerangkan bahwa Sutrimo tiba dalam keadaan sudah meninggal dunia," ujarnya.

Untuk mengungkap penyebab kematian tersebut, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan masih mengumpulkan berbagai keterangan dan menyusun kronologi kejadian.

Polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah pihak, mulai dari keluarga korban, pengemudi ambulans, petugas rumah sakit, hingga saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut.

Sementara itu, terkait informasi yang menyebut Sutrimo merupakan Kepala Urusan Rumah Tangga (Karumga) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, pihak kepolisian menyatakan informasi tersebut masih dalam tahap pendalaman.

"Masih didalami," kata Budi Hermanto.

Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial sebelum mendapatkan kepastian dari sumber resmi.

Polisi juga meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena dapat menimbulkan keresahan publik.* (vo/ad)

BATU BARA — Panitia Khusus (Pansus) Plasma DPRD Kabupaten Batu Bara terus memperkuat langkah untuk memperjuangkan pemenuhan kewajiban kebun plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat sekitar perusahaan perkebunan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).

Sebagai tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya, Pansus Plasma DPRD Batu Bara bersama sejumlah elemen masyarakat akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

• Tak Lagi Jalan Lewat Pipa PDAM, Kini Warga Medan Punya Jembatan Baru Penghubung Tiga Kecamatan

Dalam agenda konsultasi itu, rombongan Pansus akan mendatangi tiga lembaga pemerintah, yakni Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang, serta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Selain anggota Pansus Plasma DPRD Batubara, kunjungan tersebut juga melibatkan sejumlah organisasi masyarakat dan unsur pers yang selama ini ikut mengawal persoalan plasma di Kabupaten Batu Bara.

Perwakilan Zhuriat Kedatukan Limapuluh yang ikut dalam rombongan yakni Izhar Fauzi, Loly Sastra, dan Zamal Setiawan.

Sementara Pengurus Besar Gemkara Batu Bara diwakili Ketua Umum Khairul Muslim, serta PD Ikatan Wartawan Online (IWO) Batu Bara diwakili Kamaruddin Simangunsong.

Ketua Pansus Plasma DPRD Kabupaten Batu Bara, Ismar Khomri, mengatakan konsultasi ke pemerintah pusat merupakan langkah penting agar rekomendasi yang disusun Pansus memiliki dasar hukum yang kuat.

Sebelumnya, Pansus telah melakukan inventarisasi berbagai dokumen terkait 13 perusahaan perkebunan pemegang HGU yang beroperasi di Kabupaten Batu Bara.

Data yang dikumpulkan mencakup luas lahan HGU, masa berlaku HGU, izin usaha perkebunan, hingga pelaksanaan kewajiban pembangunan kebun plasma untuk masyarakat.

Menurut Ismar, hasil konsultasi tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme penerapan kewajiban plasma 20 persen, termasuk langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah apabila ditemukan perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya.

"Melalui kunjungan tersebut, Pansus diharapkan memperoleh kepastian mengenai mekanisme pelaksanaan kewajiban plasma 20 persen, termasuk langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah apabila ditemukan perusahaan pemegang HGU yang belum memenuhi kewajibannya," kata Ismar kepada media, Selasa (28/7/2026).

Ia menjelaskan, hasil konsultasi di Jakarta nantinya akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi akhir Pansus Plasma DPRD Batu Bara, baik dalam bentuk usulan kebijakan maupun langkah strategis untuk memastikan hak masyarakat dapat terpenuhi sesuai aturan yang berlaku.

Ketua Umum PB Gemkara Batu Bara, Khairul Muslim, mengapresiasi langkah DPRD Batu Bara membentuk Pansus Plasma.

Menurutnya, keberadaan Pansus menjadi bentuk komitmen legislatif dalam memperjuangkan hak masyarakat atas kewajiban plasma dari perusahaan perkebunan.

Ia menilai kewajiban penyediaan plasma 20 persen dari luas HGU perkebunan selama ini belum sepenuhnya terlaksana di Kabupaten Batu Bara.

"Pansus Plasma sebagai bukti komitmen kuat legislatif terhadap penegakan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan hak-hak rakyat atas kewajiban 20 persen plasma dari HGU perkebunan yang selama ini belum terimplentasi khusus di Kabupaten Batu Bara," ujar Khairul Muslim.

Menurutnya, kondisi saat ini menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan aturan perkebunan.

"Ini momentum yang tepat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Satgas PKH telah mengeksekusi lahan perkebunan sawit yang selama ini dikelola secara menyimpang dan melawan hukum. Kenapa hak-hak rakyat 20 persen plasma tidak dieksekusi," kata Khairul Muslim.

Tokoh pemekaran Kabupaten Batu Bara itu juga menilai keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam pembahasan plasma merupakan langkah positif untuk memperjuangkan kepentingan warga.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, dan pihak terkait sangat diperlukan agar aturan mengenai kebun plasma dapat diterapkan secara nyata di lapangan.

"Pelibatan berbagai elemen dan tokoh sentral masyarakat Batu Bara dalam pembahasan 20 persen plasma sangat tepat. Ini bukti kearifan dan political will DPRD Batu Bara sehingga perjuangan merebut hak-hak rakyat atas usaha perkebunan melalui legalitas HGU dapat direalisasikan secara konkrit," ujarnya.

Khairul Muslim menambahkan, terdapat sejumlah HGU perkebunan di Kabupaten Batu Bara yang hingga kini belum diperpanjang oleh pemerintah pusat.

Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang untuk memastikan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat benar-benar diperhatikan.

"Ini momentum," tegasnya.

Ia menilai kajian terhadap berbagai regulasi terkait plasma perlu dilakukan secara mendalam karena melibatkan beberapa kementerian dan lembaga.

Menurutnya, koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar pelaksanaan kewajiban kebun plasma tidak mengalami hambatan ketika diterapkan di lapangan.

Dengan adanya konsultasi ke pemerintah pusat, Pansus Plasma DPRD Batu Bara berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat perlindungan hak masyarakat serta menciptakan hubungan yang lebih adil antara perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar.* (ad)

MEDAN — Jembatan Perintis Garuda di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, resmi digunakan setelah diresmikan oleh Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Selasa pagi (28/7/2026).

Jembatan yang dibangun melalui kerja sama Kodam I Bukit Barisan dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan tersebut menjadi penghubung bagi masyarakat di tiga wilayah, yakni Kecamatan Medan Polonia, Medan Johor, dan Medan Maimun.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Pastikan Jalan Veteran Medan Deli Diperbaiki Tahun Ini, Tender Segera Dimulai

Sebelumnya, kawasan tersebut sempat menjadi perhatian publik setelah kondisi akses warga viral di media sosial pada April 2026.

Saat itu, sejumlah pelajar terpaksa melintasi Sungai Deli dengan berjalan di atas pipa besar milik PDAM untuk berangkat dan pulang sekolah.

Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan, terutama bagi anak-anak yang harus menggunakan jalur tersebut setiap hari.

Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa mengatakan, Jembatan Perintis Garuda memiliki panjang 32 meter dengan lebar 1,5 meter.

Proses pembangunan berlangsung sejak 3 Juni hingga 25 Juli 2026.

"Jembatan ini kita harapkan bisa memberikan atau memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses jalan yang lebih baik," ujar Mayjen TNI Hendy Antariksa usai peresmian.

Menurut Pangdam, jembatan tersebut memiliki kemampuan menahan beban hingga 4 ton dengan konstruksi yang telah disiapkan agar dapat digunakan masyarakat secara aman.

"Sehingga saya menghimbau kepada masyarakat apabila dalam kondisi yang ramai, ya ditahan-tahanlah ya," ungkapnya.

Mayjen TNI Hendy Antariksa menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah yang dilaksanakan melalui dukungan TNI Angkatan Darat.

Pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Pemko Medan agar pembangunan dapat segera dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

"Nah, jembatan ini dibangun oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, tentunya kita support dari TNI AD, juga Bapak Walikota, untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, salah satunya di Medan Kota," sebut Mayjen TNI Hendy Antariksa.

Ia berharap keberadaan jembatan tersebut dapat meningkatkan mobilitas warga sekaligus membantu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

Selain itu, anak-anak sekolah kini dapat pergi dan pulang dengan lebih aman tanpa harus melewati jalur berbahaya seperti sebelumnya.

"Kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan yang lalu jembatan ini terputus. Sehingga anak sekolah dan aktivitas ekonomi harus melalui jalan yang memutar dan melewati pipa-pipa yang ada di sebelah kita itu," kata Mayjen TNI Hendy Antariksa.

Menurutnya, pembangunan Jembatan Perintis Garuda menjadi bukti kehadiran pemerintah bersama TNI dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

"Harapan saya tentunya ya bisa bermanfaat buat masyarakat dalam beraktivitas sosial, kemudian membantu anak sekolah lebih aman lagi. Tadi Pak Walikota menyampaikan bahwa sangat membahayakan terutama buat anak-anak kecil yang melewati pipa-pipa sekarang sudah bisa berjalan aman. Dan tentunya ini adalah wujud negara hadir untuk rakyat," jelas Pangdam I Bukit Barisan.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kerja sama antara Kodam I Bukit Barisan dan Pemko Medan dalam pembangunan Jembatan Perintis Garuda.

Rico mengatakan, jembatan tersebut telah lama menjadi akses penting bagi masyarakat sekitar.

Namun, ketika mengalami kerusakan, warga kehilangan jalur penghubung dan harus memutar jauh untuk menuju wilayah lain.

"Kalau mau akses, mau ke Kecamatan Medan Maimun harus berputar, ataupun yang tinggal di sini anak-anak yang sekolah di Maimun harus berputar, sulit sekali," ungkap Rico Waas.

Menurutnya, kondisi paling memprihatinkan adalah ketika masyarakat, termasuk para pelajar, harus melewati pipa PDAM sebagai jalur alternatif.

"Yang paling parahnya, paling mirisnya, harus melewati pipa di samping kita ini. Nah, itu tentunya menjadi pesan buat kita, antara pemerintah harus merespon secara cepat, apa solusi yang terbaik bisa kita berikan, kita koordinasi dengan semua pihak terkait, lalu kita rencanakan pembangunan jembatan ini, kita rapat beberapa kali, langsung dibuat, langsung diselesaikan," kata Rico Waas.

Dengan hadirnya Jembatan Perintis Garuda, pemerintah berharap akses antarwilayah semakin mudah, keselamatan masyarakat lebih terjamin, serta aktivitas pendidikan dan ekonomi warga dapat berjalan lebih lancar.* (vv/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara memastikan perbaikan Jalan Veteran, Pasar 9 Manunggal, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, akan dilakukan pada tahun 2026.

Ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup parah tersebut menjadi perhatian pemerintah setelah banyak dikeluhkan masyarakat karena kondisi jalan yang rusak, terutama saat hujan yang menyebabkan genangan dan becek, serta menimbulkan debu ketika cuaca panas.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Tunda, Eks Direktur Teknik PT Pelindo Divonis 5 Tahun Penjara

"Kalau yang Jalan Veteran di Marelan itu sepanjang 200 meter, lebar beton 14 meter dari simpang empat masjid yang kubahnya kuning (Masjid Al-Muttaqin) ke arah tol. Itu memang hancur kali," ujar Chandra, Selasa (28/7/2026).

Menurut Chandra, rencana perbaikan jalan tersebut saat ini telah masuk ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk menjalani proses tender.

"Jadi yang hancur-hancur itu akan diperbaiki. Sekarang sudah masuk di biro pengadaan, lagi proses lah, tender dulu," tuturnya.

Ia memastikan pekerjaan perbaikan Jalan Veteran tetap dilaksanakan pada tahun ini.

Namun, waktu pelaksanaan masih menunggu proses tender selesai.

Chandra memperkirakan pengerjaan fisik dapat dimulai paling cepat pada akhir Agustus 2026 atau awal September 2026.

"Awal-awal bulan 9 (September) lah mudah-mudahan mulai pengerjaannya. Secepat-cepatnya akhir Agustus 2026. Selebihnya nanti infonya setelah tender baru kami beri tahu rinciannya," kata Chandra.

Perbaikan Jalan Veteran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang melintas, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga di kawasan Medan Deli dan sekitarnya.

Sebelumnya, kondisi jalan yang rusak sempat mendapat sorotan warga.

Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar akses transportasi kembali nyaman dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.* (mi/ad)

MEDAN — Mantan Direktur Teknik PT Pelindo, Hosadi Apriza, divonis 5 tahun penjara setelah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pengadaan kapal tunda yang merugikan keuangan negara.

Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan dalam sidang yang berlangsung di ruang Tipikor, Senin (27/7/2026) malam.

Baca Juga:

• Catat! Sejumlah Kawasan Medan Alami Pemadaman Listrik hingga 5 Jam Hari Ini

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Hosadi Apriza terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, maupun korporasi.

"Mengadili, menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara dan meyakinkan telah melakukan korupsi, menjatuhkan hukuman kepada Hosadi Apriza selama 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta, dengan subsider 80 hari kurungan," ujar hakim Cipto Nababan dalam persidangan.

Selain Hosadi, dua terdakwa lainnya juga dijatuhi hukuman dalam perkara yang sama.

Mantan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), Bambang Soendjaswono, divonis 10 tahun penjara serta denda Rp300 juta dengan subsider 100 hari kurungan.

Sementara itu, Kepala Cabang Pratama Komersil Belawan PT Biro Klasifikasi Indonesia, Rudy Sunaryadi, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp200 juta dengan subsider 80 hari kurungan.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak membebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada ketiga terdakwa secara pribadi.

Pembayaran uang pengganti atas kerugian negara dibebankan kepada korporasi, yakni PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

Hakim menyebut nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp79 miliar berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan.

Para terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta sejumlah aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Usai pembacaan putusan, majelis hakim memberikan waktu selama tujuh hari kepada para terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU) untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum banding.

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Belawan.

Sebelumnya, Hosadi Apriza dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta dengan subsider 100 hari kurungan.

Bambang Soendjaswono sebelumnya dituntut 15 tahun penjara serta denda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari kurungan.

Sedangkan Rudy Sunaryadi dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta dengan subsider 140 hari kurungan.

Dalam dakwaan jaksa, ketiga terdakwa diduga terlibat dalam perkara korupsi pengadaan kapal tunda yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp92 miliar.

Jaksa mengungkapkan bahwa hasil penyidikan menemukan adanya ketidaksesuaian antara pembangunan kapal dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak.

Progres pekerjaan disebut tidak sesuai dengan ketentuan, sementara pembayaran telah dilakukan tidak sebanding dengan perkembangan pekerjaan.

Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sekitar Rp92,35 miliar.

Selain itu, terdapat potensi kerugian perekonomian yang diperkirakan mencapai Rp23,03 miliar per tahun karena kapal tidak dapat diselesaikan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Perkara ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat perusahaan pelat merah serta menyangkut proyek pengadaan infrastruktur pendukung operasional kepelabuhanan.* (d/ad)

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan penguatan jajaran birokrasi dengan melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih di Pendopo Rumah Dinas Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga:

• Rapor Merah Politik

Prosesi pelantikan turut disaksikan Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Debora DPI Hutasoit, Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum Ronald Siharmada Banjarnahor dan Rahniawan.

Selain itu, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora, para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Simalungun.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Simalungun, Jonrismantuah Damanik, menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan strategis tersebut dilakukan melalui sistem Manajemen Talenta.

Sistem tersebut mengedepankan prinsip objektivitas, profesionalitas, serta penilaian berdasarkan kompetensi aparatur.

Kabupaten Simalungun saat ini tercatat sebagai salah satu dari lima pemerintah daerah terbaik di Provinsi Sumatera Utara dalam penerapan sistem Manajemen Talenta bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pelaksanaan pelantikan juga telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan hukum dan mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui sejumlah surat keputusan serta rekomendasi yang diterbitkan pada Juni hingga Juli 2026.

Dalam arahannya, Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih mengatakan pelantikan tersebut merupakan bentuk penerapan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta aturan turunannya.

Menurut Bupati, pengisian jabatan harus dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berdasarkan kemampuan serta kompetensi masing-masing pejabat.

"Pelantikan ini diharapkan semakin memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai tahapan yang telah ditetapkan," ujar Bupati.

Ia menegaskan bahwa tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks.

Karena itu, para pejabat yang baru dilantik dituntut mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Bupati juga mengajak seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk terus memperkuat sinergi, menjaga integritas, dan membangun kerja sama dalam mewujudkan visi daerah, yakni "Semangat Baru Simalungun Maju."

"Mari kita terus menjaga semangat kebersamaan. Keberhasilan yang dicapai adalah hasil kerja keras kita semua, dan amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, profesionalisme, serta integritas yang tinggi," pesannya.

Adapun lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yakni:

- Akbar Putra Siregar, S.STP., M.Si. sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun.
- Rut Siswi Julaini Hutapea sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Simalungun.
- Resman Saragih sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun.
- Budiman Silalahi sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun.
- Ronny Rudyanto Butarbutar sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Simalungun.

Dengan adanya pejabat baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap roda pemerintahan semakin kuat, pelayanan publik semakin baik, serta pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.* (ad)

ACEH TIMUR — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., bersama Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum Pratu Galuh Nugraha di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, Minggu (26/7/2026).

Kunjungan takziah tersebut menjadi bentuk penghormatan dan kepedulian kepada almarhum yang merupakan anggota Polisi Militer TNI Angkatan Darat.

Baca Juga:

• Peringati Hari Bakti TNI AU ke-79, TNI AU Wilayah Medan Gelar Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan

Kedatangan Kapolda Aceh dan Pangdam Iskandar Muda disambut oleh kedua orang tua almarhum, Sugeng Santoso dan Pipi Mliani, bersama keluarga besar.

Dalam kesempatan itu, kedua pimpinan institusi keamanan tersebut menyampaikan duka cita sekaligus memberikan dukungan moril kepada keluarga yang tengah berduka.

Kapolda Aceh menyampaikan belasungkawa mendalam serta permohonan maaf mewakili Kapolri kepada keluarga almarhum.

Ia juga mendoakan agar Pratu Galuh Nugraha mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

"Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah almarhum, mengampuni segala khilafnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini," ujar Kapolda Aceh.

Sebagai bentuk kepedulian, Kapolda Aceh turut menyerahkan tali asih kepada ayah almarhum sebagai wujud perhatian dan dukungan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Usai menyampaikan takziah, Kapolda Aceh bersama Pangdam Iskandar Muda melanjutkan kegiatan dengan melakukan ziarah ke makam Pratu Galuh Nugraha.

Di makam tersebut, keduanya memanjatkan doa dan memberikan penghormatan terakhir atas jasa serta pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara.

Pada malam harinya, Kapolda Aceh didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., bersama jajaran Pejabat Utama Polda Aceh kembali hadir di rumah duka untuk mengikuti tahlilan malam pertama.

Kehadiran jajaran TNI dan Polri tersebut menunjukkan perhatian dan dukungan kepada keluarga almarhum, sekaligus menjadi simbol kuatnya hubungan dan sinergi kedua institusi dalam menjalankan tugas maupun memberikan kepedulian sosial.

Turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut Dandim Aceh Timur, Kapolres Aceh Timur, serta sejumlah pejabat TNI dan Polri yang bersama-sama mendoakan almarhum.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., mengatakan bahwa kehadiran Kapolda Aceh bersama Pangdam Iskandar Muda merupakan bentuk nyata solidaritas dan penghormatan kepada almarhum serta keluarga yang ditinggalkan.

"Takziah ini bukan sekadar bentuk belasungkawa, tetapi juga penghormatan atas pengabdian almarhum dalam mendukung tugas negara. Kehadiran pimpinan TNI dan Polri menunjukkan bahwa sinergi kedua institusi tidak hanya terjalin dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada keluarga personel yang gugur," ujar Joko.

Ia menegaskan, peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga soliditas antara TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami memohon doa dari seluruh masyarakat agar almarhum memperoleh tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, serta keikhlasan dalam menghadapi musibah ini," ujarnya.* (ad)