Dorongan tersebut disampaikan dalam forum penyerahan pokok-pokok pikiran Dewan Pers kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Baca Juga:

• Cadangan Beras Nasional Tembus 5,2 Juta Ton, Ketahanan Pangan Indonesia Makin Kuat dan Stabil

PWI menilai, perkembangan ekosistem media digital saat ini membuat karya jurnalistik semakin rentan disalahgunakan tanpa izin, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan tegas.

Menurut PWI, perlindungan hak cipta bukan hanya menyangkut aspek ekonomi wartawan dan perusahaan pers, tetapi juga berkaitan dengan moral, kualitas, dan integritas informasi yang dikonsumsi publik.

Forum tersebut diawali dengan penyerahan dokumen pemikiran dari Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat yang menegaskan bahwa karya jurnalistik memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan Menteri Hukum bersama Dewan Pers, dengan moderator anggota Dewan Pers Dahlan Dahi.

Selain PWI, sejumlah organisasi pers turut hadir dalam forum tersebut, di antaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), hingga Serikat Perusahaan Pers (SPS).

PWI menegaskan bahwa revisi UU Hak Cipta harus mampu menjawab persoalan maraknya penggunaan karya jurnalistik di ruang digital tanpa izin yang dinilai merugikan insan pers.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan dukungannya terhadap penguatan perlindungan karya jurnalistik dalam regulasi baru tersebut. Ia menilai hal itu penting untuk menjaga keberlanjutan industri media sekaligus kualitas informasi publik.*

(dh)

Ketua Pansus PAD 2 DPRD Deli Serdang, Misnan Al Jawi, menyebut kebocoran tersebut terjadi akibat ketidaksesuaian data pajak dan perizinan bangunan di lapangan.

Baca Juga:

• Pemkab Deli Serdang Tetapkan 20 Ranperda 2026, Pemekaran Percut Sei Tuan dan Sunggal Masuk Prioritas

Pansus juga menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di beberapa wilayah. Salah satunya di Tanjung Morawa yang dinilai tidak sesuai standar harga pasar.

"Seharusnya di atas Rp 3 juta per meter, tapi ini di bawah Rp 1 juta. Ini tidak sesuai kondisi sebenarnya," ujarnya.

Selain itu, Pansus juga menyoroti persoalan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diduga belum dibayarkan secara optimal karena proses balik nama yang belum tuntas pada ribuan unit rumah yang sudah dihuni.

"Harusnya setelah akad langsung dibaliknamakan, tapi ini masih banyak yang belum. Padahal nilainya bisa mencapai Rp 70 juta per rumah," tambahnya.

Temuan lain juga mencakup pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) yang diduga tidak seluruhnya memiliki izin resmi, namun tetap dilakukan pengutipan kepada warga.

Pansus menilai terdapat indikasi kelalaian hingga dugaan kesengajaan dari oknum tertentu dalam pengelolaan pajak daerah tersebut. Temuan ini akan ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum.

"Kami akan laporkan ke Kejati Sumut. Data sudah lengkap dan valid," tegas Misnan.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menyatakan pemerintah daerah siap menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran oleh oknum di lapangan.

"Kalau ada yang nakal akan kita berantas. Kita bersama DPRD sepakat meningkatkan PAD," ujarnya.*

(tm/dh)

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyebut pencapaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif, terutama dari sektor produksi pangan di daerah yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Juga:

• Jepang Longgarkan Ekspor Pertahanan, Indonesia Masuk Daftar Prioritas Penerima Senjata

Ia menilai peningkatan stok tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penguatan distribusi pupuk, perbaikan irigasi, serta penguatan tata kelola produksi pangan nasional.

Menurutnya, keberhasilan menjaga stok pangan harus dibarengi dengan distribusi yang merata agar tidak menimbulkan ketimpangan harga antarwilayah.

"Ketika produksi naik, maka distribusi dan stabilitas harga juga harus dijaga. Jangan sampai ada disparitas yang merugikan masyarakat maupun petani," tegasnya.

Dari sisi akademisi, Dosen IPB University Prima Gandhi menilai capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam ekosistem pertanian nasional. Namun ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada angka stok semata.

"Capaian ini bagus, tapi jangan sampai lupa aspek struktural seperti biaya produksi dan keseimbangan harga di tingkat petani," ujarnya.

Sementara itu, pemerintah menilai capaian stok beras ini menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas harga menjelang periode konsumsi tinggi.*

(mt/dh)

Putusan perkara tersebut dibacakan melalui sistem e-court pada Selasa (14/4/2026), yang menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Baca Juga:

• 54 Cek Palsu Lolos di Bank Mandiri, Kasir PT TSI Didakwa Bobol Dana Perusahaan Rp123,2 Miliar

"Putusan kemarin itu tidak menyatakan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Jadi ini bukan menang atau kalah," ujar Andhika di Solo, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, majelis hakim sebelumnya menilai mekanisme citizen lawsuit lebih banyak digunakan dalam perkara lingkungan hidup, sementara pihak penggugat menilai gugatan tersebut berkaitan dengan kepentingan publik yang lebih luas.

Menurutnya, perkara ini memiliki urgensi karena menyangkut perhatian publik, sehingga masih perlu diuji lebih lanjut dalam proses hukum banding.

"Kami yakin hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukum dan menghadirkan keadilan, tidak hanya terpaku pada aturan tekstual," tambahnya.

Penggugat lainnya, Top Taufan Hakim, menegaskan bahwa langkah banding merupakan upaya lanjutan untuk mencari keadilan melalui jalur konstitusional.

"Kami tidak akan menyerah. Ini tentang keadilan dan kejujuran bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.*

(mt/dh)

Amran mengungkapkan, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara label kualitas dan kondisi fisik beras di lapangan. Ia menyebut, sejumlah sampel beras memiliki tingkat pecahan jauh melebihi standar beras premium.

Baca Juga:

• Hadapi El Nino Ekstrem, Stok Beras Nasional Dipastikan Aman hingga 15 Bulan

Menurut Amran, kondisi tersebut membuat harga wajar beras sebenarnya hanya berkisar antara Rp 8.000 hingga Rp 12.000 per kilogram. Namun di lapangan, beras tersebut justru dijual hingga Rp 17.000 per kilogram.

Ia menyebut praktik tersebut bukan sekadar pengoplosan biasa, melainkan bentuk manipulasi yang merugikan masyarakat luas.

"Ini bukan sekadar oplos, ini nyolong. Saya sudah periksa di laboratorium. Ada yang kualitasnya jauh di bawah standar tapi dijual seperti premium," tegasnya.

Amran juga memperkirakan potensi kerugian akibat praktik tersebut dapat mencapai triliunan rupiah apabila dihitung dari volume konsumsi nasional.

"Kalau selisih Rp 5.000 saja dan dikalikan 2 juta ton, bisa mencapai Rp 10 triliun," jelasnya.

Pemerintah, kata Amran, akan terus memperketat pengawasan dan menindak tegas pelaku, termasuk bekerja sama dengan Satgas Pangan. Sejumlah pelaku yang diduga terlibat juga telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Ia menegaskan bahwa tindakan tegas ini dilakukan demi melindungi masyarakat luas dari praktik yang merugikan.

"Yang kita lindungi ini 256 juta rakyat Indonesia. Kalau dibiarkan, ini yang paling dirugikan adalah masyarakat," ujarnya.*

(d/dh)

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa perlindungan sosial merupakan hak seluruh pekerja tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di sektor informal yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau sistem jaminan sosial.

Baca Juga:

• Mensos Gus Ipul Ajukan Tambahan 5.000 Guru Sekolah Rakyat ke KemenPAN-RB, Target Siswa Tembus 100 Ribu

Yassierli menyebut tantangan utama saat ini adalah memastikan pekerja sektor informal dapat masuk ke dalam skema jaminan sosial yang selama ini lebih banyak dinikmati pekerja formal.

Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan tengah mendorong penguatan regulasi, khususnya bagi pekerja di sektor ekonomi digital dan kelompok rentan, agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang layak sebagai bagian dari tanggung jawab pemberi kerja.

Selain itu, pekerja rumah tangga juga menjadi perhatian utama untuk dimasukkan ke dalam sistem jaminan sosial nasional melalui penguatan aturan, sehingga diakui sebagai pekerja dan memiliki hak perlindungan yang sama.

"BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar lembaga asuransi. Fokus utamanya adalah memperluas kepesertaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pekerja," kata Yassierli.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi data antarinstansi untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran. Data yang terintegrasi dinilai penting untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta menjaga keberlanjutan dana jaminan sosial di masa depan.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Syaiful Hidayat menegaskan bahwa seluruh pekerja, baik formal maupun informal, menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan sosial.

"Mari kita bangun bersama agar perlindungan pekerja tidak lagi dipandang sebagai kewajiban semata," ujarnya.*

(dh)

"Saya telah memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menembak dan menghancurkan kapal apa pun, termasuk kapal kecil, yang memasang ranjau di perairan Selat Hormuz. Tidak boleh ada keraguan," tulis Trump melalui unggahan di media sosial, dikutip Kamis (23/4/2026).

Baca Juga:

• Rupiah Tertekan ke Rp17.286 per Dolar AS, Sentimen Geopolitik dan Harga Minyak Jadi Biang Kerok

"Selain itu, kapal penyapu ranjau kita sedang membersihkan selat saat ini. Saya perintahkan aktivitas tersebut dilanjutkan, tetapi dengan peningkatan tiga kali lipat," ujarnya.

Pernyataan keras ini memperkuat sikap Washington yang sebelumnya telah menyoroti aktivitas militer Iran di kawasan tersebut. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis perdagangan minyak dunia yang kerap menjadi titik ketegangan internasional.

Sejumlah laporan intelijen yang dikutip media internasional menyebutkan adanya dugaan penempatan ranjau oleh Iran di sekitar perairan tersebut. Namun pihak Iran sebelumnya membantah sejumlah klaim dan menegaskan akan mempertahankan kepentingan wilayahnya di kawasan strategis itu.

Ketegangan semakin meningkat di tengah upaya negosiasi yang disebut masih berlangsung terkait pengaturan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz.*

(d/dh)

"Ya kami sudah mengajukan ke Kementerian PAN-RB untuk menambah lebih dari 5.000 guru, kemudian lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lain untuk sekolah tambahan ini," kata Gus Ipul kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Baca Juga:

• Mualem dan Gubernur Jateng Sepakat Bangun Sinergi Ekonomi, Target Transaksi Rp1,06 Triliun

Gus Ipul menyebut saat ini jumlah siswa Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 45 ribu orang dan akan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya.

"Tahun ini kita akan menambah lebih dari 30.000 siswa alokasinya, nanti kita lihat realisasinya. Jadi tahun ini siswa Sekolah Rakyat itu sudah lebih dari 45.000," ujarnya.

Menurutnya, pada tahun depan jumlah siswa diproyeksikan meningkat signifikan hingga menembus lebih dari 100 ribu siswa, seiring target pemerintah memperluas akses pendidikan.

"Tahun depan sudah lebih dari 100.000, karena target kita sesuai arahan Presiden bisa menerima lebih dari 60.000 siswa tambahan," tambahnya.

Saat ini, pengajuan tambahan guru tersebut masih dalam proses pembahasan lintas kementerian. Seleksi tenaga pendidik akan melibatkan Kemensos, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, KemenPAN-RB, serta BKN.

Gus Ipul juga memastikan bahwa para guru yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan dan pembekalan khusus sebelum bertugas di lapangan.

"Tetap akan ada retret, tetap akan ada pelatihan-pelatihan," ujarnya.*

(d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP Golkar Yahya Zaini menanggapi kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merekomendasikan pembatasan masa jabatan ketum parpol menjadi dua periode.

Baca Juga:

• Khalid Basalamah Akui Kembalikan Rp 8,4 Miliar ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Meski demikian, ia menegaskan pembatasan tersebut tidak berlaku untuk jabatan legislatif seperti DPR dan DPRD karena merupakan hasil pilihan langsung rakyat.

Menurut Yahya, pembatasan masa jabatan ketua umum parpol justru dapat mendorong proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan di tubuh partai politik.

"Untuk jabatan ketua umum partai ada baiknya dibatasi supaya ada kaderisasi dan sirkulasi kepemimpinan," ujarnya.

Ia menambahkan, Golkar secara internal selama ini telah menerapkan praktik pergantian kepemimpinan maksimal dua periode. Menurutnya, hal itu penting agar partai tidak bergantung pada satu figur saja.

"Supaya kekuatan partai itu tidak tergantung hanya pada satu figur," jelasnya.

Yahya juga menyoroti pentingnya regenerasi politik seiring meningkatnya jumlah pemilih dari kalangan milenial dan Gen Z yang diperkirakan mendominasi Pemilu 2029.

"Peremajaan ketua-ketua umum partai menjadi niscaya," tambahnya.

Sebelumnya, KPK dalam kajian tata kelola partai politik merekomendasikan pembatasan masa jabatan ketua umum parpol maksimal dua periode sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi dan penguatan kaderisasi.*

(dh)

Hal itu disampaikan Khalid usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026) sore. Ia keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.35 WIB.

Baca Juga:

• Diperiksa KPK, Khalid Basalamah Bantah Keterlibatan dengan Eks Menteri Agama

Khalid menjelaskan, uang tersebut awalnya dikembalikan oleh pihak biro travel yang disebut terlibat dalam pengurusan keberangkatan haji. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti asal-usul dana tersebut.

"Waktu dikembalikan kami tidak diberi penjelasan itu uang apa. Setelah dipanggil KPK, baru dijelaskan ada kaitannya dengan visa. Kami diminta mengembalikan, dan kami kembalikan," ujarnya.

Ia menegaskan tidak pernah mengetahui adanya praktik ilegal dalam pengurusan kuota haji tersebut. Khalid juga menyebut dirinya hanya tercatat sebagai jemaah dalam salah satu biro perjalanan haji.

"Di sini ada nama-nama yang saya tidak pernah interaksi, seperti mantan menteri agama, staf khususnya itu saya tidak tahu," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Khalid juga membantah adanya keterlibatan dalam dugaan penerimaan ilegal. Ia menegaskan bahwa dirinya merasa sebagai pihak yang dirugikan dalam kasus tersebut.

"Ini kasusnya kami korban," tegasnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan beberapa pihak lainnya. KPK juga menyebut potensi kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 622 miliar berdasarkan perhitungan BPK.*

(d/dh)

Pernyataan itu disampaikan Hakim Alfis Setyawan saat memeriksa saksi dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 yang menyeret sejumlah pejabat Kemnaker di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Baca Juga:

• Kemnaker Salurkan Bantuan Rp32,25 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi Sumut dan Aceh

Hakim menilai, dalam periode yang berdekatan, sudah beberapa perkara korupsi terungkap di lingkungan Kemnaker, mulai dari kasus RPTKA hingga perkara pemerasan sertifikasi K3 yang saat ini masih berjalan di persidangan.

Ia juga mempertanyakan mengapa praktik penyimpangan bisa terus terjadi, meski Kemnaker memiliki anggaran negara yang tergolong besar setiap tahunnya.

"Ini persoalan Kementerian Tenaga Kerja ini banyak. Kok bisa begitu, sementara anggarannya cukup besar di APBN," tambahnya.

Dalam sidang tersebut, saksi dari Kemnaker tidak memberikan jawaban pasti atas pertanyaan hakim terkait dugaan pola penyimpangan yang terjadi secara berulang di lingkungan kementerian.

Sebagai informasi, sejumlah kasus korupsi yang menyeret pejabat Kemnaker mencuat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk perkara gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat K3 yang saat ini tengah diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta.*

(k/dh)

Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian menilai, sebagai pejabat negara yang berasal dari Papua, Natalius Pigai seharusnya memiliki peran lebih cepat dan aktif dalam merespons situasi konflik yang terjadi di wilayah tersebut.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Hadiri Pembukaan Musrenbang RKPD Sumatera Utara Tahun 2027

Ia menegaskan, Komnas HAM berharap Menteri HAM dapat bergerak lebih gesit dan agresif dalam menangani situasi kemanusiaan yang terjadi di Papua.

"Kita berharap beliau bisa melakukan hal yang jauh lebih cepat, pesat untuk mengobati peristiwa ini yang sedang terjadi. Ini duka yang luar biasa," ujarnya.

Komnas HAM juga menyebut kondisi di lapangan semakin memburuk akibat rentetan konflik bersenjata yang terjadi sejak pertengahan April 2026. Sejumlah kampung dilaporkan terbakar dan warga terpaksa mengungsi ke hutan dengan kondisi terbatas.

Menurut Saurlin, situasi tersebut membuat akses bantuan kemanusiaan menjadi sangat sulit untuk masuk ke wilayah terdampak.

"Kalau ini tidak segera diakhiri, bantuan tidak bisa masuk. Petugas kemanusiaan masih kesulitan," tegasnya.

Komnas HAM meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk meredakan konflik dan memastikan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Puncak Jaya.*

(dw/dh)

Ketiga tersangka tersebut yakni HS, BJW, dan HZM yang diduga memiliki peran berbeda dalam praktik penyimpangan aktivitas pertambangan dan penjualan batu bara secara ilegal.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Kirim 1.050 Ton Cabai Merah ke Palangkaraya, Dorong Stabilitas Harga dan Kesejahteraan Petani Karo

"Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, kami menetapkan tiga tersangka baru," kata Syarief dalam konferensi pers, Kamis (23/4/2026).

HS diketahui menjabat sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Kalimantan Tengah. Ia diduga menerbitkan surat persetujuan berlayar untuk pengangkutan batu bara meski mengetahui dokumen yang digunakan tidak sah.

"HS mengetahui dokumen lalu lintas kapal tersebut tidak sesuai ketentuan, namun tetap memberikan persetujuan berlayar," ujar Syarief.

Sementara itu, BJW selaku Direktur PT AKT diduga bersama pihak lain melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal dengan menggunakan dokumen perusahaan lain tanpa izin resmi.

"BJW bersama pihak terkait melakukan penambangan dan ekspor secara melawan hukum," jelasnya.

Tersangka ketiga, HZM yang menjabat General Manager PT OOOWL Indonesia, diduga terlibat dalam pembuatan dokumen hasil uji laboratorium dan laporan verifikasi yang tidak sesuai fakta untuk meloloskan hasil tambang ilegal.

HZM disebut membuat dokumen Certificate of Analysis (COA) serta laporan asal-usul batu bara yang tidak sesuai kenyataan.

Sebelumnya, Kejagung juga telah menetapkan pengusaha Samin Tan sebagai tersangka dalam perkara yang sama. PT AKT diketahui masih melakukan aktivitas pertambangan meski izin PKP2B telah dicabut sejak 2017.

Kejagung masih terus menghitung potensi kerugian negara dalam kasus tersebut yang diduga berdampak besar terhadap perekonomian nasional.*

(oz/dh)

Peristiwa tragis itu terjadi di kawasan depan Masjid As-Salam, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat yang dialaminya.

Baca Juga:

• Polisi Dalami Dugaan Pembunuhan Berencana Nus Kei, Enam Saksi Termasuk Dua Pelaku Diperiksa Intensif

Warga sekitar sempat berupaya memberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak tertolong karena luka yang cukup parah. Korban kemudian dinyatakan meninggal sebelum sempat dibawa ke rumah sakit.

Kanit Laka Satlantas Polres Tebingtinggi, Ipda Sanro Sinaga, mengatakan kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai korban dan bus penumpang melaju searah menuju Kabupaten Batu Bara.

"Korban diduga hendak menyalip bus dari sisi kiri. Namun pada saat bersamaan bus juga bergerak ke kiri untuk mendahului kendaraan di depannya," ujar Sanro, Kamis (23/4/2026).

Akibat jarak yang sempit, sepeda motor korban diduga tersenggol badan bus hingga kehilangan kendali. Korban kemudian terjatuh ke kolong bus dan langsung tergilas roda kendaraan besar tersebut.

Petugas Satlantas Polres Tebingtinggi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Kedua kendaraan kini telah diamankan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.*

(in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Khalid usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Baca Juga:

• Noel Ebenezer Sebut Uang Rp 3 Miliar “Halal”, Ini Alasan yang Disampaikan di Sidang Tipikor

Khalid menjelaskan, pemeriksaannya hari ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Mutiara Haji. Ia juga menegaskan tidak mengenal sejumlah pihak lain yang turut dipanggil dalam perkara tersebut, termasuk pemilik biro travel haji Maktour.

"Enggak, interaksi kalau masalah urusan-urusan seperti ini tentu tidak," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Khalid juga membenarkan telah mengembalikan uang senilai sekitar Rp 8,4 miliar kepada KPK. Ia menyebut uang tersebut sebelumnya dikembalikan oleh pihak PT Muhibah kepadanya dan kemudian diserahkan ke lembaga antirasuah.

"PT Muhibah mengembalikan dana kepada kami, kami pun tidak tahu uang apa. Jumlahnya sekitar Rp 8,4 miliar," jelasnya.

Sebelumnya, Khalid diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024. Ia mengaku hadir memenuhi panggilan penyidik bersama tim kuasa hukumnya.

Berdasarkan catatan KPK, Khalid juga pernah menyerahkan sejumlah uang yang diduga terkait pengurusan haji khusus. Uang tersebut disebut berkaitan dengan permintaan percepatan keberangkatan jemaah haji khusus.*

(k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Noel saat memberikan keterangan di sela persidangan perkara dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Baca Juga:

• Kaderisasi Capres Usulan KPK Disorot Wamendagri, Dinilai Tak Mudah Diterapkan

Noel menyebut uang tersebut diberikan sebagai fee atau imbalan karena dirinya diminta membantu mengurus perkara yang sedang berjalan di kejaksaan. Ia mengklaim bantuan tersebut dilakukan karena adanya permintaan dari pihak terkait.

"Karena itu kan sebetulnya dia minta tolong ke saya untuk tangani kasusnya di kawan-kawan APH," katanya.

Noel juga mengaku tidak mengetahui secara detail terkait perkara sertifikasi K3 yang saat ini tengah disidangkan. Ia menegaskan keterlibatannya hanya sebatas membantu komunikasi.

Dalam kesempatan sebelumnya, Noel juga menyatakan bahwa uang Rp 3 miliar tersebut dianggap sebagai pendapatan yang sah karena merupakan imbalan jasa.

"Menurut saya itu definisikan itu duit yang halal sebetulnya," ujarnya dalam persidangan beberapa waktu lalu.

Jaksa Penuntut Umum KPK dalam dakwaannya menyebut Noel bersama sejumlah pihak diduga menerima uang sekitar Rp 6,5 miliar dari hasil pemerasan pengurusan sertifikat K3. Selain uang, Noel juga disebut menerima satu unit sepeda motor Ducati Scrambler.

Dalam dakwaan, praktik tersebut diduga berlangsung sejak 2021 dengan modus menaikkan biaya penerbitan sertifikat K3 serta pungutan non-teknis kepada para pemohon.

Atas perbuatannya, Noel dan sejumlah terdakwa dijerat dengan pasal terkait tindak pidana korupsi dan gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

(k/dh)

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan antara Pemerintah Provinsi Sumut dan seluruh pemerintah kabupaten/kota yang diwakili oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan serta Kabupaten Nias Utara untuk wilayah Kepulauan Nias. Kesepakatan ini didasarkan pada indikator Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai acuan utama pengendalian inflasi.

Baca Juga:

• Pemko Medan dan Bank Sumut Perkuat Sinergi, Bidik Optimalisasi Pendapatan Daerah dari Pajak Hotel dan Restoran

Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah dengan pendekatan 4T, yakni tepat komoditas, tepat sasaran, tepat lokasi, dan tepat waktu pengiriman.

"Bagaimana pasokan yang ada bisa tepat komoditas, tepat sasaran, tepat lokasi, dan tepat waktu pengirimannya," ujar Gubernur Bobby Nasution melalui Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung.

Selain itu, pengendalian inflasi juga diperkuat melalui pengembangan Toko Pantau Inflasi di sejumlah titik, pemanfaatan sistem digital seperti SP2KP dan SiHarapanKu, serta penguatan Kios Outlet Satgas Pangan.

Pemerintah juga akan memperkuat sistem peringatan dini harga pangan, sosialisasi harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan pembelian/penjualan (HAP), serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, MoU ini juga menetapkan dua daerah sebagai acuan pengukuran IHK serta memberikan perhatian khusus kepada wilayah Kepulauan Nias yang masih bergantung pada distribusi komoditas pangan dari luar daerah.

Kerja sama pengendalian inflasi ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan para pihak.*

(dh)

Bima Arya menilai konsep kaderisasi merupakan hal yang ideal dan penting untuk diperkuat guna melahirkan pemimpin berkualitas. Namun, ia menegaskan implementasinya tidak sederhana.

Baca Juga:

• BGN Minta SPPG Maksimalkan Pangan Lokal, Tekan Risiko Lonjakan Harga Bahan Baku MBG

Ia menyebut, keinginan agar calon pemimpin nasional berasal dari proses kaderisasi partai merupakan harapan hampir seluruh partai politik. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah tantangan dalam penerapannya.

"Itu dambaan semua partai politik. Ingin mencetak kadernya menjadi pemimpin di semua tingkatan termasuk tingkat tertinggi yaitu presiden. Tapi kan sebetulnya itu bukan hal yang mudah," ujarnya.

Bima menjelaskan, sejumlah faktor menjadi tantangan dalam penguatan sistem kaderisasi, mulai dari pembiayaan, sistem pendidikan politik, hingga desain sistem pemilu dan politik nasional.

"Jadi terkait persoalan pembiayaan, edukasi, sistem politik, dan sistem pemilu," tambahnya.

Ia menilai, secara prinsip partai politik akan senang jika kadernya bisa menjadi pemimpin nasional. Namun, mekanisme untuk mewujudkannya perlu dibahas lebih lanjut secara bersama.

"Kalau ini kita sangat baik, kita senang kalau kader itu dari partai politik. Tapi caranya seperti apa, ini harus kita pelajari bersama," kata Bima.

Selain itu, ia juga menanggapi usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dikaji secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum.

"Pembatasan ini harus hati-hati, jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar," ujarnya.

Bima menambahkan, di berbagai negara terdapat ketua partai yang menjabat lebih dari dua periode, namun tetap mampu membangun sistem partai yang kuat dan akuntabel.

"Yang penting bukan hanya soal masa jabatan, tetapi bagaimana sistem akuntabilitas dan integritas partai itu berjalan," jelasnya.

Ia menegaskan, inti persoalan dalam partai politik bukan sekadar durasi kepemimpinan, melainkan penguatan sistem tata kelola dan integritas organisasi politik.

"Jadi harus dilihat akar persoalan partai itu apa. Yang lebih penting itu sistem integritasnya," pungkasnya.*

(d/dh)

Menurut Puan, praktik kecurangan dalam seleksi masuk perguruan tinggi tersebut tidak lagi sekadar pelanggaran individual, melainkan telah menjadi tantangan serius terhadap integritas sistem pendidikan nasional.

Baca Juga:

• Puan Maharani Soroti Lonjakan Harga Energi dan Sembako, Nilai Bebani Daya Beli Masyarakat Kecil

Ia menilai, meningkatnya berbagai modus kecurangan seperti sindikat joki, penggunaan alat komunikasi tersembunyi, hingga pemalsuan dokumen menunjukkan adanya tekanan kompetisi pendidikan yang semakin tinggi.

Puan menegaskan, sistem pengawasan dalam pelaksanaan UTBK harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan modus kecurangan yang ada.

"Negara perlu menunjukkan bahwa integritas pendidikan dijaga melalui pembaruan sistem yang terus bergerak mengikuti perkembangan modus, bukan sekadar merespons setelah pelanggaran terjadi," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan sistem seleksi nasional tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggaran yang berhasil diungkap, tetapi dari kemampuan mencegah terjadinya kecurangan sejak awal.

Selain aspek teknis, Puan menilai kecurangan dalam UTBK juga berkaitan dengan ekosistem pendidikan yang membentuk pola pikir siswa terhadap kompetisi, usaha, dan kejujuran akademik.

"Di sinilah penting bagi negara untuk membaca bahwa kecurangan bukan semata persoalan teknis pengawasan ujian, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana ekosistem pendidikan membentuk persepsi tentang nilai usaha dan kompetisi," katanya.

Puan meminta panitia SNPMB serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menjadikan temuan kecurangan sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam desain sistem seleksi ke depan.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memperkuat budaya kejujuran sejak dini.

"Jika integritas gagal dijaga sejak awal, maka sistem pendidikan akan menghadapi beban yang lebih besar di tahap berikutnya," ujar Puan.*

(d/dh)

Terdakwa berinisial TEPI binti Oie Kak Teng, yang menjabat sebagai Asisten Manager Finance sekaligus Kepala Kasir perusahaan, didakwa memalsukan 54 bilyet cek dan mencairkannya melalui Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota.

Baca Juga:

• Palsukan Dokumen untuk Cairkan Asuransi Rp490 Juta, Ngadinah Dituntut 1 Tahun Penjara di PN Medan

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut aksi tersebut dilakukan dalam rentang waktu 29 September hingga 23 Oktober 2025. Terdakwa diduga memanfaatkan jabatannya untuk mengakses dokumen keuangan perusahaan dan menyiapkan instrumen transaksi.

Padahal, kewenangan terdakwa telah dicabut sejak 29 Februari 2024 melalui surat kuasa baru dari Direktur Utama PT TSI. Namun, ia tetap melakukan transaksi tanpa hak.

"Terdakwa tidak lagi memiliki kuasa, namun tetap memproses dan mencairkan cek perusahaan," ujar jaksa dalam persidangan.

Modus yang digunakan yakni pembuatan dokumen internal seperti kasbon, cek, dan slip transfer. Dokumen tersebut sempat lolos verifikasi internal, namun tidak pernah sampai ke Direktur Utama untuk persetujuan akhir.

Jaksa mengungkap, terdakwa kemudian memalsukan tanda tangan Direktur Utama pada puluhan cek dan membubuhkan stempel perusahaan agar terlihat sah. Cek tersebut lalu dicairkan di Bank Mandiri.

Dalam prosesnya, dokumen yang diserahkan ke bank diproses hingga tahap teller. Namun, verifikasi spesimen tanda tangan diduga tidak dilakukan secara optimal.

Akibatnya, transaksi tetap berjalan dan dana dipindahkan melalui sistem Real Time Gross Settlement (RTGS), yang digunakan untuk transaksi bernilai besar antarbank secara langsung.

Dana tersebut kemudian dialirkan ke sejumlah rekening di Bank BRI, termasuk atas nama PT Railing Indo Permai dan PT Makmur Jaya Perkasa Selalu, yang disebut terkait aktivitas trading forex melalui aplikasi SXKQQLJ.

Dalam satu hari, tepatnya 29 September 2025, terdakwa disebut mencairkan beberapa cek sekaligus dengan nilai miliaran rupiah sebelum berlanjut hingga total 54 cek.

Tak hanya sendiri, terdakwa juga diduga melibatkan bawahan untuk mencairkan cek lainnya dalam periode 9 hingga 23 Oktober 2025.

Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik memastikan tanda tangan Direktur Utama pada seluruh cek tersebut tidak identik alias palsu.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti mulai dari cek, slip transfer, buku tabungan berbagai bank, uang tunai, hingga ponsel milik terdakwa. Total kerugian perusahaan ditaksir mencapai Rp123,2 miliar.

Kasus ini tidak hanya menyoroti dugaan tindak pidana internal perusahaan, tetapi juga memunculkan sorotan terhadap sistem pengawasan transaksi di perbankan.

Terdakwa dijerat dengan Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak perusahaan dan perbankan pada pekan depan.*

(dh)