Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan sementara terdapat enam orang yang berada di dalam rumah saat peristiwa itu terjadi. Mereka adalah korban, mantan suaminya Bripka IH, dua anak korban, seorang pengasuh, dan nenek korban.

Baca Juga:

• Polrestabes Medan Ungkap Detik-detik Sebelum Eks Istri Brigadir I Ditemukan Tewas dengan Luka Tembak, Motif Masih Didalami

Ia menjelaskan, setelah Bripka IH meninggalkan kamar, korban diduga membawa senjata api jenis revolver milik Bripka IH yang berada di dalam tas, kemudian masuk ke kamar mandi.

"Motif bunuh diri ini pada saat ditinggalkan di kamar tersebut. Faktanya, korban berada di dalam kamar mandi dengan mengambil senjata api jenis revolver milik Bripka IH," ujar Jean Calvijn.

Menurutnya, penyidik masih terus mendalami latar belakang yang diduga menjadi penyebab korban nekat mengakhiri hidupnya. Polisi juga telah menelusuri berbagai persoalan pribadi maupun hubungan keluarga yang berkaitan dengan korban.

"Kami telah menelusuri persoalan internal pribadi dan keluarga korban. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan proses penyidikan segera selesai secara profesional," ucapnya.

Dari hasil penyelidikan diketahui korban dan Bripka IH telah resmi bercerai pada 2021. Meski demikian, sekitar dua bulan lalu korban bersama kedua anaknya datang dari Jakarta dan tinggal sementara di rumah Bripka IH di Medan.

Penyidik juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk anak korban. Berdasarkan keterangan tersebut, selama berada di Medan korban masih menjalani aktivitas bersama keluarga.

"Berdasarkan keterangan saksi anaknya, mereka sering bepergian ke mal dan tempat lainnya. Rekaman CCTV juga sudah kami dalami dan memperlihatkan beberapa aktivitas di dalam rumah, termasuk korban yang ikut melayani tamu," kata Jean Calvijn.

Selain memeriksa para saksi, polisi telah mengamankan rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian sebagai bagian dari alat bukti untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara utuh.

Kapolrestabes Medan memastikan proses autopsi terhadap jenazah korban telah selesai. Jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

"Saat ini masih kami dalami. Penyelidikan dan penyidikan lanjutan akan terus dilakukan setelah proses pemakaman dan penyerahan jenazah kepada keluarga selesai," ujarnya.

Di sisi lain, Propam Polrestabes Medan juga tengah memproses dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengamanan senjata api milik Bripka IH.

"Masih berproses di Propam Polrestabes Medan terkait dugaan pelanggaran, baik kode etik maupun disiplin," tutur Jean Calvijn.

Hingga saat ini, keluarga korban belum membuat laporan polisi. Penanganan kasus dilakukan berdasarkan laporan Model A yang dibuat oleh kepolisian.

"Sampai saat ini laporan yang ada di kami adalah laporan Model A yang dibuat oleh petugas kami sendiri," pungkasnya.

Polrestabes Medan menegaskan penyelidikan masih berlangsung guna memastikan seluruh fakta dalam kasus tersebut dapat terungkap secara menyeluruh.* (tm/dh)

"Tunggu tanggal waktunya," ujarnya kepada awak media, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• DPR Bantah Surpres Pergantian Kapolri Masuk Parlemen, Jenderal Listyo Sigit Tetap Menjabat

"Jabatan di dunia pasti akan diganti, tidak ada yang tidak diganti, kan begitu. Tinggal waktunya tergantung Pak Presiden," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengaku belum menerima surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Kagak ada, kagak ada!" kata Sahroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Sahroni memastikan belum ada pemberitahuan mengenai pengiriman Surpres tersebut. Menurutnya, apabila surat itu telah dikirim, DPR tentu akan mengetahuinya.

"Belum... enggak ada masalahnya! Kalau isu dikirim kan kita udah tahu. Kalau kalian tanya, pasti gua jawab. Masalahnya belum ada," jelas dia.

Ketika kembali ditanya apakah Surpres tersebut belum dibuka, Sahroni kembali membantah adanya surat tersebut.

"Enggak lah, enggak... enggak ada!" tegasnya.

Lebih lanjut, politisi Partai NasDem ini menilai kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih baik sehingga belum perlu dilakukan pergantian jabatan di tengah isu yang beredar. Menurut Sahroni, isu pergantian Kapolri memang menguat karena Listyo Sigit telah menjabat selama sekitar lima tahun.

Namun, ia menegaskan hal tersebut bukan berarti ada catatan buruk terhadap kinerja Kapolri.

"Enggak, Kapolri bagus kok. Cuman kan isu terkait dengan bagaimana Kapolri diganti kan hembusannya kenceng. Wajar, kan beliau udah lima tahun," ujar Sahroni.

Ia menilai munculnya dorongan pergantian merupakan hal yang lumrah. Menurutnya, ada pihak-pihak yang menginginkan regenerasi kepemimpinan setelah masa jabatan yang cukup panjang.

"Karena lama, orang ada yang enggak suka. Ya dimaklumin aja," imbuhnya.* (dw/dh)

"Yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Selasa (4/8/2026).

Baca Juga:

• Kalimantan Masih Gelap, Prabowo Turun Tangan Minta Bahlil Segera Bertindak

"Menurut informasi dari PLN, itu terkait dengan pemeliharaan. Bukan persoalan energinya, energinya enggak ada masalah," ujarnya.

Ia menambahkan, pemadaman juga diduga berkaitan dengan proses pemeliharaan jaringan, termasuk pada jaringan induk kelistrikan.

"Jadi ada pemeliharaan yang terjadi, bahkan ada beberapa, konon cerita dari PLN, terkait dengan jaringan induk juga. Tapi kami akan selesaikan dalam waktu dekat," kata Bahlil.

Sebagai informasi, wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengalami pemadaman listrik bergilir. Pemadaman di sejumlah wilayah ini memicu aksi demonstrasi di Kantor PLN UP3 Palangka Raya pada 28 dan 29 Juli 2026.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalselteng Iwan Soelistijono menjelaskan, pemadaman terjadi lantaran adanya penurunan kemampuan pasokan daya pada sistem interkoneksi di Kalimantan.

Ada tiga unit pembangkit listrik yang mengalami gangguan, yakni generator PLTU Asam-Asam pada 23 Juli 2026, kebocoran pipa boiler pada salah satu unit pembangkit IPP PLTU di Gunung Mas, dan gangguan sistem pelumasan turbin pada PLTU IPP PT Tanjung Power Indonesia di Tabalong. Kondisi itu berdampak terhadap terbatasnya pasokan listrik di sebagian wilayah Kalsel dan Kalteng.

"Berdasarkan progress pemulihan saat ini, salah satu unit pembangkit PLTU di Tabalong, yang punya daya pasok 100.000 Watt, sudah beroperasi kembali yang memasok sistem interkoneksi di Kalimantan, pada tanggal 28 Juli lebih cepat dua hari dari yang direncanakan," kata Iwan dalam konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (30/7/2026).* (dw/dh)

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menjelaskan, perkara ini bermula dari penandatanganan Head of Agreement proyek Digitalisasi SPBU senilai maksimal Rp3,6 triliun atau Rp15,25 per liter antara Pertamina dan Telkom. Perjanjian itu ditandatangani Mas'ud Khamid selaku Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina periode 2018-2020 dan Dian Rachmawan selaku Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom.

Baca Juga:

• Bukan Pilih Salah Satu, MUI: Koruptor Harus Dihukum Mati Sekaligus Dimiskinkan

Program digitalisasi tersebut meliputi pengadaan Electronic Data Capture (EDC) untuk mendukung transaksi nontunai serta Automatic Tank Gauge (ATG), yakni alat pengukur volume BBM di dalam tangki yang dapat mengirimkan data secara otomatis ke pusat data.

Dalam pengadaan EDC, Elvizar diduga lebih dulu melakukan pengondisian dengan melobi jajaran direksi Telkom dan anak usahanya agar PT PCS ditunjuk sebagai vendor penyedia EDC. Untuk memuluskan rencana tersebut, Elvizar diduga memberikan sekitar Rp2 miliar kepada PT Andhiaksa Solusi Komputindo (ASK) agar mengundurkan diri dari proses pemilihan vendor, sehingga PT PCS menjadi satu-satunya penyedia EDC.

Sementara itu, dalam pengadaan ATG, Dian diduga mengarahkan Weriza menunjuk PT Sempurna Global Pertama (SGP) sebagai penyedia ATG dengan memberikan kartu nama Liniaty July selaku direktur perusahaan tersebut.

Pada Oktober 2018, Dian menyampaikan Nota Dinas mengenai Nota Justifikasi Kebutuhan Investasi (NJKI) Digitalisasi SPBU Pertamina. Dokumen itu menetapkan ruang lingkup proyek digitalisasi terhadap 5.518 SPBU yang mencakup pemasangan ATG, Personal Computer (PC), Point of Sales (POS), System and Forecourt Controller (FCC), dan EDC, termasuk penyediaan dashboard berbasis cloud serta jaringan konektivitas.

Target implementasi ditetapkan untuk 1.200 SPBU pada 2018 dan 4.318 SPBU pada 2019 dengan nilai investasi sekitar Rp1,76 triliun serta biaya operasional sekitar Rp737,28 miliar.

Taufik mengatakan, dalam pelaksanaan proyek tersebut, PT Telkom menunjuk PT Sigma Cipta Caraka (SCC) sebagai system integrator dengan melibatkan sejumlah anak perusahaan, antara lain PT PINS Indonesia, PT Telkom Akses, PT Telkom Satelit, PT Finnet, PT Mitratel, dan PT Swadharma Sarana Informatika.

"Namun demikian, guna melaksanakan proyek tersebut, DR bersama WER diduga secara melawan hukum melakukan penunjukan langsung terhadap anak-anak perusahaan Telkom sebagai pelaksana pengadaan, meskipun tidak memiliki pengalaman maupun kapasitas sebagai distributor perangkat digitalisasi SPBU," ujarnya.

"Atas perintah DR melalui WER, anak-anak perusahaan tersebut diarahkan untuk menunjuk vendor tertentu sehingga proses pengadaan hanya menjadi formalitas. PT PINS kemudian menunjuk PT PCS sebagai vendor pengadaan EDC, sedangkan PT SCC menunjuk PT SGP sebagai vendor pengadaan ATG," tuturnya.

Pada tahap pelaksanaan pengadaan EDC, Elvizar diduga mengganti perangkat EDC merek PAX A920 dengan Z90 yang memiliki spesifikasi lebih rendah. Agar perubahan tersebut disetujui, Elvizar juga diduga memberikan fasilitas perjalanan ke luar negeri kepada pihak PT Telkom dan PT PINS.

"Selanjutnya, berdasarkan hasil penghitungan BPK, rangkaian perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara, yaitu sebesar Rp193,75 miliar pada pengadaan ATG, serta Rp128,42 miliar akibat kemahalan harga pengadaan EDC PAX A920 dan total loss sebesar Rp105,22 miliar karena penggunaan perangkat Z90 yang tidak sesuai spesifikasi," ucapnya.

Sementara, akibat pengaturan dan pengkondisian tersebut, terjadi rantai pengadaan berlapis hingga 3 sampai 5 tingkat yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp322,18 miliar.* (in/dh)

Wakil Ketua Umum MUI, M Cholil Nafis mengatakan maraknya penangkapan pejabat publik dalam beberapa waktu terakhir justru menunjukkan lemahnya sistem pencegahan korupsi.

Baca Juga:

• Eks Kabag Tata Pemerintahan Setda Madina Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Laporan Fiktif

Menurut dia, perdebatan mengenai pilihan antara hukuman mati atau pemiskinan koruptor tidak tepat. Keduanya harus berjalan beriringan agar mampu memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara.

Cholil menjelaskan, perampasan aset merupakan kewajiban negara untuk mengembalikan kekayaan rakyat yang telah dicuri melalui tindak pidana korupsi. Sementara hukuman mati dapat diterapkan terhadap pelaku korupsi yang menyebabkan kerusakan sistemik dan berdampak luas bagi negara.

Dia menegaskan seluruh aset hasil korupsi harus disita agar keluarga maupun keturunan pelaku tidak menikmati hasil kejahatan tersebut.

"Jadi tidak dikotomi bahwa hukuman mati tanpa mengambil kekayaan. Kalau sudah mati, kekayaan milik negara dikembalikan. Dua-duanya sebenarnya perampasan aset iya, dan kalau menimbulkan masalah sistemik/kehancuran negara, perlu dilakukan hukuman mati," tegasnya.

Cholil juga menyesalkan hingga kini Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset belum disahkan. Menurutnya, regulasi tersebut penting untuk memutus motif utama pelaku korupsi yang didorong oleh ketamakan dan keinginan memperkaya diri.

Di tengah ancaman pelambatan ekonomi global, MUI juga mendorong pemerintah menggunakan kewenangan ta'zir atau penetapan hukuman tegas demi melindungi kepentingan masyarakat luas.

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah itu menilai Indonesia sebenarnya tidak asing dengan penerapan hukuman mati. Selama ini hukuman tersebut telah diterapkan terhadap pelaku kejahatan berat seperti narkotika dan terorisme.

"Kita sudah pernah melakukan hukuman mati kepada (kasus) narkoba dan terorisme. Artinya Indonesia itu tidak tabu dengan hukuman mati, hanya saja belum pernah diterapkan pada kasus korupsi," katanya.* (in/dh)

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menyampaikan, ketentuan tersebut sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Oleh karena itu, pihaknya tak ingin mempertentangkan hak dasar tersangka untuk menempuh upaya hukum.

Baca Juga:

• Jadi Tersangka Kasus TPPU, Jaksa Agung Nonaktifkan Sementara Status Jaksa Febrie Adriansyah

Sebelumnya diberitakan, Febrie Adriansyah berencana mengajukan dua permohonan gugatan praperadilan. Dua gugatan itu terkait upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.

Pengacara Febrie Adriansyah, Muhammad Farizi menjelaskan, permohonan praperadilan itu akan diajukan atas sejumlah upaya paksa terhadap kliennya, mulai dari penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, hingga penahanan. Menurutnya, langkah tersebut mengacu pada ketentuan KUHAP baru.

"Upaya paksa apa saja yang merupakan suatu yang kami anggap dan kami menilainya sebagai bagian dari ada penyimpangan-penyimpangan, sehingga kami kelompokkan ke dua, ke dua permohonan," ujar Farizi dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).

Farizi menambahkan, permohonan praperadilan pertama akan mempersoalkan upaya paksa terhadap kliennya. Pihaknya akan mempersoalkan dugaan penetapan tersangka dua kali terhadap tindak pidana yang sama, kewenangan pejabat yang menandatangani Surat Penetapan Tersangka, serta kejelasan dasar hukum yang digunakan dalam penetapan tersangka terhadap kliennya.

Dalam permohonan praperadilan kedua, kubu Febrie Adriansyah akan meminta pengadilan menguji keabsahan tindakan penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, pencekalan, supervisi, dan pengendalian yang dilakukan Kortas Tipikor Polri, termasuk pengambilalihan penanganan perkara dari Polda Metro Jaya.* (in/dh)

Workshop dijadwalkan berlangsung pada Kamis (6/8/2026) mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi insan pers untuk memperdalam pemahaman mengenai industri pendanaan digital (Pindar) serta perannya dalam mendorong inklusi keuangan nasional.

Baca Juga:

• PWI Pusat dan AFPI Gelar Workshop Jurnalistik, Perkuat Peran Media dalam Literasi Keuangan Digital

"Melalui workshop ini kami berharap wartawan dapat memahami literasi dan inklusi keuangan secara lebih mendalam. Dengan begitu, pemberitaan yang dihasilkan dapat memberikan edukasi serta perlindungan kepada masyarakat di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital," ujar Marthen.

Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem keuangan digital. Karena itu, peningkatan kapasitas jurnalis dalam memahami isu-isu ekonomi dan keuangan dinilai penting untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru sekaligus meningkatkan literasi masyarakat.

Melalui kolaborasi tersebut, PWI Pusat dan AFPI berharap dapat memperkuat sinergi antara dunia pers dan industri pendanaan digital dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif, sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Selain menjadi sarana peningkatan kompetensi, workshop ini juga diharapkan mampu memperkuat peran jurnalisme sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, membangun kepercayaan publik, serta melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan terkait layanan keuangan digital.* (dh)

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, mengatakan larangan ekspor tidak diberlakukan terhadap seluruh produk yang mengandung unsur LTJ. Menurutnya, ketentuan tersebut hanya berlaku untuk Logam Tanah Jarang yang diperdagangkan sebagai produk utama.

Baca Juga:

• Aktivitas Gunung Sinabung Meningkat, PVMBG Minta Warga Jauhi Zona Bahaya

Ia menjelaskan, kesepahaman tersebut menjadi solusi atas perbedaan interpretasi yang sempat menghambat proses ekspor sejumlah komoditas strategis nasional. Selama masa transisi penyempurnaan regulasi, pemerintah meminta seluruh instansi memiliki persepsi yang sama agar tidak terjadi lagi kendala administratif dalam proses ekspor.

Pemerintah juga tengah menyusun harmonisasi regulasi mengenai tata kelola mineral ikutan yang mengandung Logam Tanah Jarang. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengelolaan mineral kritis yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Sebagai bagian dari proses tersebut, pemerintah juga meminta legal opinion dari Kejaksaan Agung agar seluruh kebijakan yang diambil memiliki landasan hukum yang kuat selama regulasi baru masih disempurnakan.

"Legal opinion dari Kejaksaan Agung diperlukan agar seluruh proses berjalan dengan kepastian hukum dan tidak menimbulkan keraguan bagi pelaku usaha maupun aparat yang menjalankan regulasi," kata Dudung.

Dalam perkembangan terbaru, PT Sucofindo dipastikan dapat kembali menerbitkan 85 Laporan Surveyor (LS) yang sebelumnya sempat tertunda akibat adanya indikasi kandungan mineral ikutan berupa Logam Tanah Jarang.

Mayoritas laporan tersebut berasal dari perusahaan eksportir komoditas strategis nasional, seperti alumina, katode tembaga, serta berbagai produk turunan nikel yang selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa negara.

Pemerintah menegaskan bahwa keberadaan unsur LTJ sebagai mineral ikutan tidak dapat disamakan dengan produk Logam Tanah Jarang yang diproduksi dan diperdagangkan secara khusus. Karena itu, kebijakan ekspor harus diterapkan secara proporsional agar tidak menghambat aktivitas industri nasional.

Selain itu, pemerintah juga memastikan produk pertambangan yang mengandung unsur radioaktif alami tetap dapat diekspor sepanjang termasuk kategori Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) dan telah memenuhi seluruh persyaratan pengujian laboratorium, standar keselamatan, serta mekanisme pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah berharap kesepahaman lintas kementerian dan lembaga tersebut dapat mengakhiri perbedaan tafsir dalam implementasi kebijakan ekspor mineral, mempercepat arus perdagangan komoditas strategis, menjaga penerimaan devisa negara, serta meningkatkan kepastian berusaha bagi pelaku industri pertambangan nasional.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan petir diprediksi terjadi di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Nagan Raya. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 66 hingga 99 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Sumatera Utara Hari Ini, Rabu 5 Agustus: Hujan Petir Ancam Sejumlah Wilayah, Hujan Ringan Mendominasi

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan memiliki suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara 59 hingga 99 persen.

Di sisi lain, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Besar, Bireuen, dan Aceh Tamiang. Kondisi serupa juga diprediksi menyelimuti Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Langsa dengan suhu udara berkisar 16 hingga 32 derajat Celsius.

Masyarakat diimbau mewaspadai potensi hujan yang disertai petir, terutama di wilayah pantai barat Aceh seperti Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Nagan Raya. Pengguna jalan juga diminta berhati-hati karena hujan dapat menyebabkan jalan licin serta mengurangi jarak pandang saat berkendara.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan disertai petir diprediksi terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Dairi, dan Samosir. Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Kota Sibolga. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 56 hingga 99 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Jakarta Hari Ini, Rabu 5 Agustus: Kepulauan Seribu Cerah, Lima Wilayah Ibu Kota Berawan

Kondisi yang sama juga diprediksi terjadi di Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, dan Kota Gunungsitoli. Suhu udara di wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara 64 hingga 99 persen.

Adapun cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Labuhanbatu, Toba, Serdang Bedagai, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas. Kondisi serupa juga diprediksi menyelimuti Kota Tebing Tinggi serta Kota Padang Sidempuan. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celsius.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang disertai petir, terutama di wilayah pesisir barat dan kawasan dataran tinggi Sumatera Utara. Pengendara juga diminta berhati-hati karena hujan dapat menyebabkan jalan licin dan mengurangi jarak pandang saat berkendara.* (dh)

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu udara berkisar 27-28 derajat Celsius dan tingkat kelembapan udara 68-80 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Rabu 5 Agustus: Mayoritas Wilayah Cerah, Sejumlah Kota Berawan

Kota Jakarta Barat juga diprakirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu udara berkisar 27-30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara berada pada kisaran sekitar 82 hingga 84 persen.

Adapun Kota Jakarta Selatan diprediksi berawan dengan suhu udara 26-32 derajat Celsius dan kelembapan 57-80 persen. Di Jakarta Timur, cuaca berawan diprakirakan berlangsung dengan suhu udara berkisar 26-31 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 58-84 persen.

Masyarakat diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca sebelum beraktivitas, terutama bagi pengguna jalan pada pagi dan sore hari. Meski cuaca didominasi kondisi berawan, warga tetap disarankan menjaga kondisi tubuh dan memantau informasi cuaca terkini sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan cuaca.* (dh)

Wilayah yang diprakirakan mengalami cuaca cerah meliputi Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat, dan Pangandaran. Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, dan Kota Cimahi.

Baca Juga:

• Cuaca Yogyakarta Hari Ini, Rabu 5 Agustus: Seluruh Wilayah Diprakirakan Cerah

Sementara itu, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Banjar. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar 19 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembapan udara 50 hingga 96 persen.

Adapun Kota Tasikmalaya diprediksi mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu udara berkisar 19-29 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 53-97 persen.

Masyarakat diimbau tetap menjaga kondisi tubuh saat beraktivitas di luar ruangan karena suhu udara di beberapa wilayah Jawa Barat diperkirakan mencapai 34 derajat Celsius pada siang hari. Bagi warga di daerah yang berpotensi berawan, disarankan tetap memantau perkembangan cuaca untuk mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer.* (dh)

Kabupaten Kulon Progo diprakirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu udara berkisar 21-30 derajat Celsius dan tingkat kelembapan udara 59-99 persen. Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Kabupaten Bantul dengan suhu 21-32 derajat Celsius dan kelembapan 52-99 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Bali Hari Ini, Rabu 5 Agustus: Badung hingga Denpasar Cerah, Jembrana dan Tabanan Berawan

Di Kota Yogyakarta, cuaca cerah diprakirakan berlangsung sepanjang hari dengan suhu udara berkisar 22-33 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 42-96 persen.

Secara umum, suhu udara di wilayah DIY pada hari ini diprakirakan berada pada kisaran 21 hingga 33 derajat Celsius. Masyarakat diimbau tetap menjaga kondisi tubuh, mencukupi kebutuhan cairan, dan menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari.* (dh)

Wilayah yang diprakirakan cerah meliputi Kabupaten Badung dengan suhu udara berkisar 22-31 derajat Celsius dan kelembapan udara 67-95 persen. Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Kabupaten Gianyar dengan suhu 21-31 derajat Celsius, Kabupaten Klungkung 24-31 derajat Celsius, Kabupaten Bangli 21-29 derajat Celsius, Kabupaten Karangasem 21-30 derajat Celsius, serta Kota Denpasar dengan suhu 23-32 derajat Celsius dan kelembapan 73-94 persen.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Apresiasi Lomba Cerdas Cermat BMKG 2026, Perkuat Literasi Kebencanaan Generasi Muda

Di wilayah utara Bali, Kabupaten Buleleng diprakirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu udara 23-31 derajat Celsius serta tingkat kelembapan 61-90 persen.

Secara umum, suhu udara di Bali pada hari ini diprakirakan berada pada kisaran 21 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 60 hingga 99 persen. Masyarakat diimbau tetap menjaga kondisi tubuh saat beraktivitas di luar ruangan serta memantau perkembangan cuaca sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi atmosfer.* (dh)

JAKARTA – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari data kependudukan Indonesia.

Mulai dari banyaknya warga yang menggunakan nama tokoh anime Jepang hingga data zodiak penduduk yang paling banyak dimiliki masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

• Mendagri Soroti Penguatan Kepala Daerah, Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Raker Bersama Komisi II DPR RI

Pernyataan itu disampaikan berdasarkan data resmi kependudukan yang dimiliki Dukcapil.

"Ada nama-nama yang menggunakan tokoh animasi ternyata orang tua yang suka animasi, ini serius ini, saya bisa dituntut kalau ngomong kalau bohong, dirjen dukcapil ini ngomong atas dasar data kependudukan, tapi ternyata banyak," kata Teguh Setyabudi dalam siaran YouTube Ditjen Dukcapil, Selasa (4/8/2026).

Menurut Teguh, nama-nama tersebut berasal dari berbagai serial anime yang populer di Indonesia.

Beberapa di antaranya bahkan memiliki jumlah pemilik yang cukup banyak.

"Ada yang namanya Nobita, Uzumaki, Sasuke, Naruto, Uchiha, Shinchan, ada yang namain Shinchan juga, Boruto, dan sebagainya, Suneo ada 8, (karakter) yang suka nangis itu," ujarnya.

Berdasarkan data Dukcapil, berikut jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan nama tokoh anime:

Uzumaki: 190 orang
Nobita: 181 orang
Sasuke: 158 orang
Naruto: 157 orang
Uchiha: 152 orang
D. Luffy: 79 orang
Shinchan: 65 orang
Boruto: 60 orang
Usopp: 37 orang
Inuyasha: 23 orang
Doraemon: 16 orang
Suneo: 8 orang

Selain nama tokoh anime, Dukcapil juga menemukan banyak warga Indonesia yang menggunakan nama negara sebagai identitas mereka.

Nama Oman menjadi yang terbanyak dengan 28.818 penduduk, disusul Yunani sebanyak 12.288 orang, Yaman 10.103 orang, Suriah 7.127 orang, Saudi 6.689 orang, Iran 3.562 orang, Rusia 2.082 orang, Timor 1.622 orang, Ghana 1.511 orang, dan Bahrain sebanyak 1.325 orang.

Dalam kesempatan itu, Teguh juga mengungkap data menarik mengenai zodiak penduduk Indonesia.

Berdasarkan tanggal lahir yang tercatat di database Dukcapil, zodiak Cancer menjadi yang paling banyak dimiliki masyarakat Indonesia.

"Yang terbanyak kalau melihat jumlah ini adalah Cancer. Tadi kan baru setengah tahun di bulan Januari, kalau Januari kan berarti ini. Tapi kalau satu tahun jumlah penduduk kita Cancer," kata Teguh.

Ia kemudian menambahkan dengan nada bercanda:

"Cancer bintangnya, tapi jangan sampai penyakitnya, zodiaknya. Disusul Taurus, Gemini dan sebagainya."

Data Dukcapil menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan zodiak sebagai berikut:

Cancer: 34.784.044 orang
Taurus: 26.494.898 orang
Gemini: 26.081.653 orang
Capricorn: 25.923.863 orang
Leo: 24.955.745 orang
Aries: 23.589.938 orang
Pisces: 22.531.343 orang
Virgo: 22.113.829 orang
Libra: 21.898.732 orang
Sagitarius: 20.760.803 orang
Scorpio: 20.533.945 orang
Aquarius: 20.456.280 orang

Fakta menarik lainnya, Dukcapil mencatat lebih dari 129 ribu penduduk Indonesia lahir pada tanggal 29 Februari.

Artinya, mereka hanya memiliki tanggal ulang tahun yang sama setiap empat tahun sekali saat tahun kabisat.

"Yang menarik ada lebih dari 129 ribu penduduk kita yang tidak pernah ulang tahun adanya empat tahun, ulang tahunnya empat tahun sekali. Dia lahir 29 Februari, dia ulang tahunnya empat tahun sekali, ada 129 ribu lebih," ujar Teguh.

Selain itu, Dukcapil juga menemukan sejumlah nama penduduk yang diawali huruf yang tergolong tidak lazim, seperti huruf X dan Q.

"Yang menarik juga kalau huruf hidup vokal O, V, dan sebagainya wajar, tapi penduduk kita juga ada yang diawali dengan X. Ada yang Q. Kalau O banyak lah, U juga banyak. Itu sangat jarang di kita," ungkap Teguh.

Data tersebut menunjukkan keberagaman identitas masyarakat Indonesia sekaligus menggambarkan kreativitas orang tua dalam memberikan nama kepada anak-anak mereka.

Seluruh informasi itu berasal dari basis data kependudukan resmi yang dikelola Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri.* (d/ad)

KARO — Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali mengalami peningkatan.

Meski status gunung api tersebut masih berada pada Level II (Waspada), Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap kondisi ini aman.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Apresiasi Lomba Cerdas Cermat BMKG 2026, Perkuat Literasi Kebencanaan Generasi Muda

Peningkatan aktivitas tersebut tertuang dalam Laporan Khusus Nomor 1321.Lap/GL.03/BGL/2026 yang diterbitkan Badan Geologi berdasarkan hasil pemantauan hingga 1 Agustus 2026.

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pola kegempaan Gunung Sinabung mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Jika sebelumnya aktivitas didominasi gempa tektonik, kini terjadi peningkatan gempa vulkanik dalam, yang menjadi salah satu indikator adanya pergerakan magma di bawah permukaan gunung.

Selain itu, petugas juga mencatat kemunculan gempa hembusan, gempa low frequency, dan gempa hybrid yang sebelumnya relatif jarang terdeteksi.

Secara visual, Gunung Sinabung masih mengeluarkan asap kawah berwarna putih dengan intensitas tipis hingga sedang.

Tinggi kolom asap tercatat berkisar antara 50 hingga 600 meter di atas kubah lava.

Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas di dalam tubuh gunung masih berlangsung dan terus dipantau secara intensif oleh petugas.

PVMBG mengingatkan peningkatan aktivitas kegempaan dapat memicu terjadinya erupsi freatik maupun erupsi magmatik.

Apabila tekanan magma terus meningkat, terdapat potensi pembongkaran kubah lava yang dapat meningkatkan ancaman bagi wilayah di sekitar puncak Gunung Sinabung.

Karena itu, rekomendasi yang telah diberlakukan sejak Maret 2024 tetap dipertahankan.

Masyarakat, wisatawan, dan pendaki dilarang memasuki kawasan dalam radius 2 kilometer dari puncak Gunung Sinabung.

Sementara itu, pada sektor selatan hingga timur, zona bahaya diperluas hingga 3,5 kilometer karena dinilai memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi terhadap aktivitas vulkanik.

Selain ancaman erupsi, PVMBG juga meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir lahar, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi.

Material vulkanik yang terbawa aliran air berpotensi mengalir melalui sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung, khususnya di wilayah barat daya.

PVMBG meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Karo, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat koordinasi dengan Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung di Desa Ndokum Siroga.

Langkah tersebut dinilai penting agar setiap perkembangan aktivitas gunung dapat dipantau dan direspons secara cepat apabila terjadi peningkatan aktivitas.

Masyarakat juga diimbau hanya memperoleh informasi dari sumber resmi, seperti aplikasi MAGMA Indonesia dan informasi dari PVMBG, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Hingga saat ini, status Gunung Sinabung masih berada pada Level II (Waspada) sebagaimana ditetapkan sejak 17 Mei 2023.

Laporan peningkatan aktivitas tersebut disampaikan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi, Dr. Lana Saria.

Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang, namun tetap waspada dengan mematuhi seluruh rekomendasi yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama.* (sp/ad)

MEDAN — Kepolisian masih menyelidiki penyebab meninggalnya seorang perempuan berinisial L (35), mantan istri anggota Polri berinisial Brigadir I, yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar mandi sebuah rumah di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan penyelidikan masih berfokus pada pendalaman motif serta rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum korban meninggal dunia.

Baca Juga:

• Bunda Genre Kota Medan Ajak Remaja Berani Berkata Tidak pada Hal Negatif yang Merusak Masa Depan

"Pada saat mengetok kamar, di situ terjadi komunikasi yang sifatnya pencegahan dengan mengatakan jangan melakukan hal-hal yang tidak layak karena saksi I (polisi) ini tahu persis kondisi korban," kata Calvijn, Selasa (4/8/2026).

Polisi menjelaskan, saat itu anak korban yang masih berusia 9 tahun juga ikut mengetuk pintu kamar mandi, namun tidak mendapat respons.

Sebelum peristiwa terjadi, korban sempat menyampaikan permintaan maaf.

"Terakhir ada ucapan dari korban 'maafkan saya'," kata Calvijn.

Tak lama setelah ucapan tersebut, terdengar satu kali suara letusan dari dalam kamar mandi.

"Setelah ucapan itu, dari dalam kamar mandi terdengar suara letusan satu kali," pungkasnya.

Berdasarkan keterangan kepolisian, sebelum kejadian Brigadir I, korban, dan anak mereka yang berusia 9 tahun berada di salah satu kamar rumah milik orang tua Brigadir I.

Beberapa saat kemudian, Brigadir I keluar dari kamar.

Ketika kembali, korban sudah tidak berada di dalam ruangan.

Saat mencari korban, Brigadir I mendapati tas miliknya dalam keadaan terbuka dan senjata api yang sebelumnya berada di dalam tas sudah tidak ada.

Ia kemudian mencari korban hingga ke kamar mandi dan berusaha berkomunikasi dari luar ruangan.

Polisi menyebut di dalam rumah saat kejadian terdapat enam orang, terdiri atas korban, Brigadir I, dua anak korban, seorang pengasuh, serta satu anggota keluarga lainnya.

Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Brigadir I dan anak korban yang berada di lokasi saat kejadian.

Hingga kini, penyidik masih mendalami berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan latar belakang peristiwa tersebut.

"Motif terkait dengan kasus ini, itu yang saya sebutkan tadi, bahwa pada saat ditinggalkan di kamar tersebut, faktanya bahwa korban berada di kamar mandi dengan mengambil senjata api milik saksi IH. Beberapa persoalan internal pribadi dan keluarga, itu yang menjadi kami telusuri terkait dengan yang pertanyaan motif itu. Sementara itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan proses penyidikan dapat selesai dengan profesional dan akuntabel," ujarnya.

Polisi juga mengungkapkan proses autopsi terhadap jasad korban telah selesai dilakukan.

"Hasil autopsi, ada satu luka tembak yang berada di bagian kepala, tapi nanti mungkin ahli saja yang menjelaskan," jelas Calvijn.

Sementara itu, kepolisian menyebut senjata api yang ditemukan di lokasi merupakan jenis revolver.

Kasus ini masih dalam proses penyelidikan untuk memastikan seluruh fakta dan kronologi secara menyeluruh.* (d/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengapresiasi komitmen Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), khususnya Balai Besar BMKG Wilayah I, dalam meningkatkan literasi kebencanaan di kalangan pelajar melalui penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) BMKG Tahun 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, usai menyerahkan hadiah kepada para pemenang LCC BMKG tingkat SMA/MA/SMK sederajat se-Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Siap Jalankan Efisiensi Anggaran, Program Prioritas Tak Boleh Terdampak

Surya mengatakan pendidikan kebencanaan merupakan investasi penting untuk membentuk sumber daya manusia yang tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana.

"Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Utara, merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai bencana alam. Oleh karena itu, membangun budaya sadar risiko bencana harus dimulai sejak usia sekolah melalui peningkatan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan literasi sains," ujarnya.

Menurut Surya, program edukasi yang secara konsisten dilakukan BMKG menjadi langkah strategis dalam mengenalkan ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada generasi muda sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.

Ia menilai Lomba Cerdas Cermat BMKG tidak hanya menjadi ajang kompetisi akademik, tetapi juga sarana pembelajaran yang mampu melatih kemampuan berpikir kritis, memperkuat kerja sama, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

"Kompetisi ini bukan semata-mata tentang siapa yang menjadi juara. Yang lebih penting adalah tumbuhnya semangat belajar, kemampuan berpikir ilmiah, kepedulian terhadap lingkungan, dan kesiapan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat," katanya.

Surya juga mengajak seluruh sekolah di Sumatera Utara untuk terus mengembangkan budaya literasi kebencanaan.

Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat yang aman sekaligus mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap keselamatan diri dan lingkungan sekitar.

Ia menegaskan Pemprov Sumut akan terus memperkuat kerja sama dengan BMKG, pemerintah kabupaten dan kota, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

Sementara itu, Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumut, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurut Nelly, tujuan utama LCC BMKG adalah meningkatkan pemahaman pelajar mengenai meteorologi, klimatologi, geofisika, serta mitigasi bencana.

Pengetahuan tersebut dinilai sangat penting karena Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi maupun gempa bumi.

"Saya bangga melihat kemampuan para peserta. Pengetahuan tentang cuaca, iklim, gempa bumi, dan mitigasi bencana sangat penting agar masyarakat semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana. Meski tidak semua menjadi juara, ilmu yang diperoleh diharapkan dapat dibagikan kepada masyarakat," katanya.

Nelly berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat kesiapsiagaan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

Kepala Balai Besar BMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, menjelaskan LCC BMKG merupakan bagian dari upaya memperkenalkan tugas dan fungsi BMKG kepada pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan tentang mitigasi bencana sejak usia sekolah.

Menurut Hendro, kompetisi tahun ini diikuti oleh 194 sekolah dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Pelaksanaan lomba berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu babak penyisihan secara daring, kemudian semifinal dan final secara luring yang diikuti delapan tim terbaik.

Adapun hasil Lomba Cerdas Cermat BMKG Tahun 2026 tingkat SMA/MA/SMK sederajat se-Sumatera Utara adalah:

Juara I: SMA Negeri 2 Balige
Juara II: SMA Negeri 1 Matauli Pandan
Juara III: SMA Negeri 1 Laguboti
Juara IV: SMA Negeri 1 Sidikalang

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Dinas Sosial Sumatera Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Utara, serta sejumlah pejabat dan perwakilan instansi terkait.

Melalui kegiatan ini, BMKG dan Pemprov Sumut berharap semakin banyak generasi muda yang memahami pentingnya mitigasi bencana sehingga mampu menjadi agen edukasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat.* (ad)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait kebijakan efisiensi anggaran pada tahun depan.

Namun, Bobby menekankan efisiensi tidak boleh mengorbankan program-program prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Baca Juga:

• Viral! Dapur MBG Berdiri di Depan SD Negeri yang Rusak Parah di Labura, Ini Respons Gubsu Bobby Nasution

"Untuk pegawai itu sudah ada ketentuannya. Pemerintah daerah tidak boleh lebih dari 30 persen, Sumatera Utara masih di bawah 30 persen untuk biaya pegawainya," kata Bobby Nasution, Selasa (4/8/2026).

Bobby menjelaskan, kegiatan pemerintahan pada prinsipnya tetap diutamakan dilaksanakan di kantor masing-masing sebagai bagian dari upaya efisiensi.

Namun, menurutnya penggunaan hotel sebagai lokasi rapat masih dimungkinkan apabila kegiatan tersebut melibatkan banyak organisasi perangkat daerah (OPD) dan kapasitas ruang kantor tidak lagi memadai.

"Nah, untuk kegiatan-kegiatan, ya boleh dilihat, kegiatan yang masih bisa dilakukan di kantor, kita lakukan di kantor. Tapi kalau ada keterbatasan kita lakukan di kantor, boleh juga disampaikan ya, disampaikan Kemendagri itu bukan berarti tidak boleh sama sekali, boleh, kalau tidak boleh sama sekali, itu nanti hotel-hotel pariwisata kita kan ada dampaknya juga," ucapnya.

Ia menambahkan, rapat yang hanya melibatkan satu atau dua OPD sebaiknya tetap dilaksanakan di lingkungan kantor pemerintah.

"Makanya dibilang efisiensi itu bukan berarti tidak boleh, bukan berarti tidak boleh sama sekali menggunakan uang untuk misalnya ada rapat di luar, tapi dibatasin, yang memang kadang-kadang kita rapat nanti satu OPD, dua OPD, rapatnya di hotel. Nah ini yang enggak boleh, kecuali sudah dapat gabungan, sudah banyak orangnya, silahkan untuk tempat yang lebih besar," imbuhnya.

Bobby mengatakan beberapa pos anggaran yang berpotensi diefisiensikan antara lain perjalanan dinas, biaya makan, dan minum dalam kegiatan pemerintahan.

Meski demikian, ia mengingatkan agar anggaran pembangunan dan program prioritas tetap dipertahankan.

"Kan ada ketentuan-ketentuannya, perjalanan dinas, habis itu yang tadi seperti kegiatan makan-minum, jangan sampai kegiatan apa anggaran yang dipotong adalah program-program prioritas, itu yang kami minta di Sumut jangan dilakukan. Nanti kalau program prioritas yang dipotong, ya malah enggak ada kegiatan sama sekali, tidak ada pembangunan sama sekali, itu yang tidak diperbolehkan. Itu yang sebenarnya dimaksudkan dari Kemendagri saya rasa, yang dipotong itu yang tidak-tidak perlu, tapi yang perlu itu yang diutamakan," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tidak langsung mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah pusat ketika menghadapi tekanan fiskal.

Menurut Tito, setiap daerah harus lebih dahulu melakukan efisiensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum meminta tambahan dana dari pemerintah pusat.

"Kita akan sangat hati-hati. Jangan nanti daerah nanti pikir, 'Wah, ini karena mau ada top-up nanti tenang-tenang saja'. Nggak, nggak," ujar Tito.

Ia menjelaskan, Kemendagri akan membedah struktur APBD daerah yang mengajukan tambahan anggaran untuk melihat apakah masih terdapat pos belanja yang dapat dihemat.

Sebagai contoh, Tito menyebut hasil evaluasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan masih terdapat belanja operasional, perawatan, dan pemeliharaan yang dapat diefisiensikan.

Dana hasil penghematan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Langkah serupa juga dilakukan di Kota Tidore Kepulauan yang sebelumnya mengalami kendala pembayaran gaji PPPK.

Meski demikian, Tito mengakui terdapat sejumlah daerah yang masih mengalami kendala karena Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat belum sepenuhnya disalurkan.

Menurutnya, apabila efisiensi telah dilakukan dan penyaluran DBH terealisasi, persoalan fiskal daerah dapat lebih mudah diselesaikan.

Kebijakan efisiensi anggaran tersebut diharapkan tetap menjaga keberlangsungan pembangunan daerah, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun pelaksanaan program-program yang menjadi prioritas pemerintah.* (d/ad)

MEDAN — Sebuah video yang memperlihatkan kondisi bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Dusun Padang Nabidang, Desa Pematang, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara, viral di media sosial.

Bangunan sekolah itu menjadi sorotan karena berada tepat di depan bangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah selesai dibangun.

Baca Juga:

• Jusuf Kalla: Kalau Kepala Daerah Hanya Tunggu Dana dari Pusat, Semua Juga Bisa Jadi Bupati

Atap bangunan rusak, sejumlah kaca pecah, serta sebagian ruang kelas masih menggunakan dinding papan.

Fasilitas kamar mandi juga disebut sudah tidak dapat digunakan karena mengalami kerusakan.

Video tersebut diunggah oleh akun Ihsan Nasution yang menyebut sekolah itu hanya memiliki 36 siswa.

"SDN ini hanya memiliki 36 murid, mungkin dana BOS nya kecil ya, kabar nya sudah masuk agenda perbaikan di awal tahun 2026," tertulis dalam video yang diunggah akun Ihsan Nasution.

Dalam penjelasannya, Ihsan juga menyebut pembangunan dapur MBG di lokasi tersebut selesai dalam waktu relatif singkat, sementara kondisi bangunan sekolah hingga kini masih memprihatinkan.

Menanggapi video yang viral itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan akan lebih dahulu meminta penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengenai kondisi sekolah tersebut.

"Nanti saya tanya dulu ya, kami bukan enggak mau, SMA juga masih banyak yang belum beres itu tanggung jawab utama dari Pemerintah Provinsi, saya bukan lempar-lempar bola, bukan. Cuman jangan nanti tugas kami belum selesai, kami sok ngurusin tugas orang lain," kata Bobby Nasution, Selasa (4/8/2026).

Bobby menjelaskan bahwa pengelolaan sekolah dasar merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.

Karena itu, ia akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bupati Labuhanbatu Utara untuk mengetahui kondisi anggaran daerah.

Meski demikian, Bobby membuka peluang pemberian bantuan apabila pemerintah daerah benar-benar mengalami keterbatasan anggaran.

"Nah itu nanti saya coba sampaikan ke Bupati nya, kalau memang Bupati nya nggak sanggup sekali, memang enggak ada uang sama sekali, kami kan ada dana bantuan. Dana bantuan itu hampir 400 miliar lebih 1 tahun kami kasih. Kenapa enggak itu yang diajukan," tuturnya.

Menurut Bobby, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setiap tahun memiliki alokasi dana bantuan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan maupun perbaikan fasilitas publik apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.

Viralnya kondisi sekolah tersebut memicu perhatian masyarakat di media sosial.

Banyak warganet berharap perbaikan bangunan sekolah dapat segera direalisasikan agar kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan aman dan nyaman bagi para siswa.* (d/ad)