MEDAN — Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara mengungkap lima kasus peredaran narkoba sepanjang Agustus hingga September 2026.

Dari lima pengungkapan tersebut, petugas menyita berbagai jenis narkotika.

Baca Juga:

• Dinkes Sumut Bantah Keras Isu Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Hilang Ingatan 70 Persen

Dalam rangkaian pengungkapan kasus tersebut, BNNP Sumut juga menangkap 10 tersangka.

Salah satu tersangka tewas ketika hendak ditangkap setelah disebut melakukan perlawanan terhadap petugas.

Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol Tatar Nugroho, mengatakan penindakan terhadap jaringan narkoba tersebut merupakan bagian dari upaya menekan peredaran dan penggunaan narkotika di Sumatera Utara.

"Penindakan itu kita lakukan di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Kita melakukan tindakan tegas dan terukur karena kedua pelaku melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam dan berupaya melarikan diri," ucap Tatar, Jumat (11/9/2026).

Tatar mengatakan, penindakan terhadap pelaku peredaran narkoba terus dilakukan pihaknya.

Dari sejumlah pengungkapan, BNN Sumut masih melakukan pengembangan untuk mencari pelaku lainnya.

"Kami terus bekerja bagaimana tingkat penggunaan narkoba di Sumut dapat terus menurun," kata dia.

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Sumut, Kombes Pol Josua Tampubolon, menjelaskan secara rinci lima kasus yang berhasil diungkap petugas.

Kasus pertama terjadi pada 19 Agustus 2026 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal.

Tim Pemberantasan BNNK Mandailing Natal melakukan penyelidikan terhadap jalur yang diduga sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis ganja.

Dalam operasi tersebut, petugas menangkap dua orang pelaku dan mengamankan 15 kilogram ganja.

"Saat dilakukan pengejaran dan upaya penghentian, kedua pelaku melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam serta berupaya melarikan diri. Karena situasi membahayakan petugas, dilakukan tindakan tegas dan terukur,"ungkap Josua.

Kasus berikutnya berlangsung pada 14 Agustus 2026 di Jalan Jamin Ginting.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang tersangka berinisial MM.

Dari tangan MM, BNN Sumut menyita satu bungkus plastik berisi 994,4 gram sabu yang disebut berasal dari seseorang berinisial RP.

RP kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.

BNN Sumut kemudian melakukan penggerebekan pada 26 Agustus 2026 di sebuah kos-kosan MBC Yos Sudarso, Tebing Tinggi.

Dua tersangka, yakni RF dan MZ, berhasil diamankan.

Dalam penggerebekan itu, petugas menemukan 964 gram sabu dan enam butir ekstasi.

Kasus keempat diungkap pada 1 September 2026.

Petugas mengamankan dua tersangka berinisial RS dan MH.

Dari pengungkapan tersebut, BNN Sumut menyita 29 sachet liquid vape yang mengandung etomidat dan dua bungkus ketamin.

Pengungkapan terakhir dilakukan pada 3 September 2026.

Dalam kasus ini, tiga tersangka berinisial M, ZSS dan S alias A berhasil diamankan.

Petugas menyita 126 kilogram ganja.

Josua menjelaskan, ganja tersebut diduga diangkut menggunakan becak bermotor dari Besitang menuju wilayah Hamparan Perak.

"Modus operandi, mengangkut ganja menggunakan becak bermotor dari Besitang untuk diserahkan kepada penerima di wilayah Hamparan Perak, Narkotika tersebut diduga berasal dari jaringan Pak Kecik yang menjadikan rumahnya sebagai tempat penyimpanan, kemudian dikirim melalui kurir kepada penerima," kata Josua.

BNNP Sumut menyatakan pengembangan terhadap sejumlah kasus tersebut masih dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dan jaringan yang lebih luas.* (tm/ad)

TANJAB TIMUR — Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Dillah Hikma Sari melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sapril melantik dan mengambil sumpah 19 kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjabtim.

Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Tanjabtim, Kompleks Perkantoran Bukit Benderang, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga:

• 1.653 Sekolah Dicoret dari Penerima MBG, BGN Ungkap Alasannya

Dalam arahannya, Sekda Sapril menegaskan pendidikan merupakan investasi jangka panjang.

Menurut dia, masa depan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan kepemimpinan para kepala sekolah.

"Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Masa depan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada di tangan Bapak dan Ibu semua. Di pundak Bapak/Ibu lah bertumpu harapan untuk mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap berdaya saing," tegas Sapril.

Sapril mengingatkan para kepala sekolah yang baru dilantik agar tidak hanya menjalankan fungsi administratif.

Kepala sekolah, kata dia, harus hadir dan terlibat langsung dalam kehidupan sekolah.

Para kepala sekolah diminta turun ke kelas, mendengarkan aspirasi guru, merangkul siswa, serta membangun komunikasi yang baik dengan orang tua.

"Sekolah harus menjadi rumah kedua yang aman dan menyenangkan, serta mampu menciptakan iklim pendidikan yang kondusif," ujarnya.

Menurut Sapril, kepemimpinan kepala sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan.

Selain kepemimpinan, para kepala sekolah juga diminta terus mendorong inovasi dalam proses pembelajaran.

Sapril meminta perkembangan teknologi dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan seluruh anak memperoleh layanan pendidikan yang setara tanpa diskriminasi.

Dalam pengelolaan anggaran sekolah, kepala sekolah diminta menerapkan prinsip transparansi dan memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran.

"Ciptakan inovasi pembelajaran, manfaatkan teknologi, dan pastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang setara, tanpa diskriminasi. Kelola anggaran sekolah dengan transparan dan tepat sasaran. Jaga nama baik institusi. Ingat, kepercayaan masyarakat adalah modal utama kita," pesan Sapril.

Daftar 19 Kepala Sekolah yang Dilantik

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjabtim, 19 kepala sekolah yang dilantik adalah:

1. Abdul Mantik, S.Pd., M.Pd. – Kepala SD Negeri 212/X Rantau Karya.
2. Adi Handoyo, S.Pd.SD – Kepala SD Negeri 115/X Pandan Jaya.
3. Al Azhar, S.Pd. – Kepala SMP Negeri Satap 7 Tanjabtim.
4. Dedy Nurdian Saputra, S.Pd. – Kepala SD Negeri 32/X Teluk Dawan.
5. Dessy Aryani, S.Pd.SD – Kepala SD Negeri 45/X Bandar Jaya.
6. Dewi Kartikasari, S.Pd. – Kepala SD Negeri 202/X Sungai Jambat.
7. Dwi Joko, S.Pd.SD – Kepala SD Negeri 197/X Rawa Sari.
8. Edi Nurjono, S.E. – Kepala SMP Negeri 2 Tanjabtim.
9. Elamdri Kaisari, S.Pd. – Kepala SD Negeri 19/X Alang-Alang.
10. Fitri Yulianti, S.Pd.AUD – Kepala TK Satu Atap SD Negeri 114/X Pandan Jaya.
11. Indra Zardi, S.Pd. – Kepala SMP Negeri 13 Tanjabtim.
12. Kamaluddin, S.Pd., M.Pd. – Kepala SMP Negeri 30 Tanjabtim.
13. Lesli Dewita, S.Pd.SD – Kepala SD Negeri 46/X Rantau Jaya.
14. Liza Rezeki, S.Pd. – Kepala SMP Negeri 27 Tanjabtim.
15. Mamik Rahayu, S.Pd.SD – Kepala SD Negeri 166/X Pandan Jaya.
16. Parmodiyanto, S.Pd.SD – Kepala SD Negeri 211/X Kota Baru.
17. Suriadi, S.Pd.I. – Kepala SD Negeri 163/X Catur Rahayu.
18. Teddy Alamsyah Annury, S.Pd. – Kepala SMP Negeri 19 Tanjabtim.
19. Zulfadli, S.Pd. – Kepala SMP Negeri 1 Tanjabtim.

Pelantikan 19 kepala sekolah tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola satuan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selain itu, para kepala sekolah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, terutama para siswa dan orang tua.* (ad)

MEDAN — Lima pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan yang diperiksa Inspektorat dinyatakan bersalah karena terbukti menjual aset milik Disdikbud.

Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi mengatakan seluruh pegawai yang terlibat akan dikenakan sanksi.

Baca Juga:

• Satu Sampel Makanan MBG di Sidoarjo Positif Terkontaminasi Bakteri, Apa Jenisnya?

"Ini lagi tahap penghitungan ulang nilai aset yang dijual itu. Rekomendasinya sanksi berat terhadap empat pegawai, ini lagi dibahas tim pemeriksa di Inspektorat sebelum nanti diputuskan oleh Tim Ad Hoc. Sementara satu orang sudah pensiun pada 1 Juni 2026 lalu," jelas Erfin, Jumat (11/9/2026).

Erfin menjelaskan, saat ini Inspektorat masih melakukan penghitungan ulang terhadap nilai aset yang telah dijual.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan sanksi terhadap para pegawai yang terbukti terlibat.

Dari lima pegawai tersebut, empat orang masih aktif sebagai pegawai sehingga direkomendasikan mendapat sanksi berat.

Sementara satu pegawai lainnya telah pensiun pada 1 Juni 2026.

Meski sudah pensiun, Erfin menegaskan pegawai tersebut tetap memiliki kewajiban mengembalikan aset yang telah dijual.

"Semua wajib dikembalikan, meski sudah ada yang pensiun. Tentu ada konsekuensi hukum terhadap kelima pegawai yang terlibat dalam penjualan aset itu jika tidak mematuhinya," tegasnya.

Erfin mengatakan penanganan perkara tersebut akan dilakukan secara transparan.

Menurut dia, langkah itu diperlukan untuk memastikan penindakan terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan pelanggaran berjalan tanpa pandang bulu.

Ia menegaskan Pemerintah Kota Medan tidak akan membiarkan pegawai bertindak di luar ketentuan yang berlaku.

"Pastinya harus menjadi contoh kepada ASN Pemko Medan yang lain. Pak Wali sejak awal juga sudah tegas memberi peringatan kepada ASN agar jangan coba-coba bertindak di luar ketentuan yang berlaku, apalagi melakukan pungutan liar (pungli). Makanya setiap ada laporan masyarakat yang masuk ke Inspektorat langsung kita tindak lanjuti. Ini bukti bahwa kami juga serius menindak jika ada ASN Pemko Medan yang menyeleweng dari tupoksinya," pungkasnya.

Kasus ini mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan penjualan aset pada Disdikbud Kota Medan dengan nilai mencapai Rp12,24 miliar.

Aset tersebut berasal dari sembilan Sekolah Dasar (SD) dan 17 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Berdasarkan temuan tersebut, aset diduga diambil dan dijual tanpa dilengkapi dokumen resmi.

Praktik itu disebut telah berlangsung sejak 2023 hingga 2026.

Pemeriksaan terhadap lima pegawai kemudian dilakukan oleh Inspektorat Kota Medan.

Hasil pemeriksaan menyatakan kelima pegawai tersebut terbukti terlibat dalam penjualan aset.

Pemko Medan kini masih menghitung ulang nilai aset yang harus dikembalikan.

Hasil penghitungan tersebut akan menjadi bagian dari proses penanganan dan pemberian sanksi terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran.* (mi/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan menghadirkan lebih dari 300 saksi dalam lanjutan persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji.

Namun, lembaga antirasuah tersebut belum memberikan kepastian apakah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi termasuk dalam daftar saksi yang akan dihadirkan.

Baca Juga:

• Roy Suryo Tantang Jokowi Hadir di Persidangan dan Tunjukkan Ijazah Asli: Jangan Hanya Bilang Siap, Siap, Siap

Salah satu terdakwa dalam perkara tersebut adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat pada 2020-2024.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan proses persidangan masih akan melihat perkembangan keterangan para saksi serta penilaian majelis hakim.

"Ya nanti kita lihat perkembangan persidangannya seperti apa, termasuk nanti Majelis Hakim melihat dari keterangan-keterangan saksi dalam rangkaian sidang tersebut. Apakah kemudian ada penetapan atau seperti apa, nanti kita lihat pandangan dari Majelis Hakim seperti apa," ujar Budi kepada awak media, Jumat (11/9/2026).

Budi mengatakan jaksa penuntut umum KPK akan mengikuti perkembangan persidangan, termasuk melihat apakah keterangan dari para saksi yang telah dihadirkan sudah cukup untuk mengungkap perkara tersebut.

Menurut dia, proses penentuan kuota tambahan haji melibatkan cukup banyak pihak.

Pihak-pihak tersebut antara lain mereka yang mengetahui asal-usul pemberian kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, proses pembagian dan pendistribusiannya, hingga teknis pengisian kuota tambahan.

KPK juga mendalami dugaan aliran uang dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada oknum-oknum di Kementerian Agama.

Dengan banyaknya pihak yang berkaitan dengan proses tersebut, KPK menyatakan masih akan melihat perkembangan persidangan sebelum menentukan langkah berikutnya.

Sebelumnya, KPK pernah memberikan sinyal bahwa Jokowi tidak terlibat dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tersebut.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan persoalan pembagian kuota haji merupakan urusan teknis yang berada pada kewenangan menteri terkait.

Dalam perkara ini, menteri yang dimaksud adalah Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat Menteri Agama pada periode 2020-2024.

"Kalau kepala pemerintahan, Presiden, itu kan permasalahan ini yang masalah pembagian kuota dan lain-lain itu itu masalah teknis. Jadi yang tahu yang mengetahui itu adalah menteri teknis, membagi berapa bagi berapa," ujar Asep dalam konferensi pers, Jumat (13/3/2026).

Selama proses penyelidikan dan penyidikan, Jokowi juga disebut belum pernah tercatat sebagai saksi yang diperiksa KPK.

Perkara ini berkaitan dengan persoalan pembagian tambahan kuota haji Indonesia pada 2024.

Pemerintah Indonesia ketika itu memperoleh tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah dari pemerintah Arab Saudi.

Dalam proses hukumnya, KPK menelusuri bagaimana kuota tambahan tersebut diberikan, dibagi, dan didistribusikan, termasuk dugaan adanya aliran uang kepada pihak tertentu di Kementerian Agama.

Hingga kini, KPK belum mengonfirmasi apakah Jokowi akan dipanggil sebagai saksi.

KPK juga menyatakan proses persidangan akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Karena itu, kepastian mengenai siapa saja yang akan dipanggil sebagai saksi, termasuk kemungkinan Jokowi, masih menunggu perkembangan persidangan dan penilaian majelis hakim.* (bb/ad)

MEDAN — Dinas Kesehatan Sumatera Utara membantah kabar yang menyebut Febiona br Purba, siswi korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, mengalami kehilangan ingatan hingga 70 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Faisal Hasrimy mengatakan hasil pemeriksaan medis menunjukkan fungsi otak Febiona dalam kondisi normal.

Baca Juga:

• Satu Sampel Makanan MBG di Sidoarjo Positif Terkontaminasi Bakteri, Apa Jenisnya?

"Hasil asesmennya normal, secara medis juga sudah bagus. Dua referensi dari Rumah Sakit Haji Medan dan Rumah Sakit Umum Provinsi Haji Adam Malik hasilnya bagus dan EEG-nya normal," kata Faisal di Kantor Dinkes Sumut, Kamis (10/9/2026).

Faisal mengatakan Febiona memang sempat mengalami kesulitan mengingat ketika baru sadar.

Namun, menurut dia, kondisi tersebut bersifat sementara dan saat ini sudah kembali normal.

"Enggak ada (hilang ingatan 70 persen). Iya (sempat hilang ingatan sebentar ketika sudah sadar) tetapi sekarang sudah normal. Dan itu efek dari rasa sakit yang dialaminya berlebihan," tegas Faisal.

Selain pemeriksaan fisik, Febiona juga menjalani asesmen psikiatri. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya trauma.

Menurut Faisal, kondisi psikologis Febiona turut dipengaruhi perubahan perhatian publik yang mendadak tertuju kepadanya.

"Trauma, karena ya hasil asesmen tiba-tiba jadi fokus perhatian. Dia introvert. Orang pada kaget yang tadi tertutup jadi gembira, ada perubahan perilaku di psikis. Itu hasil dari tes psikiatri yang sudah kami jalani," terangnya.

Tim medis dan psikiater, kata Faisal, terus memberikan pendampingan. Kondisi Febiona juga akan dipantau selama proses pemulihan.

"Pastinya kita akan terus memantau. Hingga hari ini kondisi Febiona masih dalam perawatan, dan akan kita update kembali nantinya," kata Faisal.

Menurut Faisal, penjelasan lebih rinci mengenai kondisi medis Febiona nantinya dapat disampaikan oleh dokter penanggung jawab pelayanan.

Pernyataan Dinkes Sumut tersebut berbeda dengan keterangan yang sebelumnya disampaikan keluarga Febiona.

Ibunya, Elvinus Lusiana Sitanggang, mengatakan Febiona sempat tidak mengenali sejumlah anggota keluarga maupun teman sekolah yang datang menjenguk.

"Bibinya datang, dia bertanya: ini siapa? Adik-adiknya pun tak diingat. Bahkan kawan-kawannya di sekolah juga tak dikenalnya," kata Elvinus di kawasan RSUP Adam Malik, Senin (7/9/2026).

Elvinus juga mengatakan Febiona mengalami kesulitan berbicara karena perubahan kondisi pada bagian lidahnya.

"Karena lidahnya agak masuk, jadi makin susah ngomongnya," ujar sang ibu.

Febiona merupakan siswi berusia 16 tahun yang bersekolah di SMK Bersama Berastagi, Kabupaten Karo.

Sebelum mengalami gangguan kesehatan, dia dikenal sebagai siswi berprestasi dan menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS.

Gangguan kesehatan Febiona mulai terjadi setelah menyantap menu MBG dengan lauk ikan tongkol pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Setelah mengonsumsi makanan tersebut, Febiona mengalami pusing dan muntah hingga harus mendapatkan perawatan medis.

Dia sempat dirawat di RSU Kabanjahe, kemudian RS Efarina Berastagi, RS Umum Haji Medan, hingga RSUP H Adam Malik.

Menurut keluarga, Febiona sempat mengalami kejang setelah diperbolehkan pulang sehingga kembali dibawa ke rumah sakit.

Di RSUP H Adam Malik, Febiona mendapatkan pemeriksaan dari dokter spesialis gastro anak, neurologi anak, dan psikiatri.

Saat ini, dia masih menjalani perawatan secara rawat jalan dan kontrol rutin.

Keluarga berharap Febiona segera pulih dan dapat kembali bersekolah.

"Dia selalu bilang mau sekolah. Tapi bagaimana mau kami kasih sekolah kalau kondisinya seperti ini," ucap Elvinus.

"Kami pun capek. Tolong dikasih obatnya yang tepat. Dia ingin sekali kembali ke sekolah, bertemu teman-temannya," katanya.

Kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo sebelumnya juga mendapat perhatian Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala BGN Sudaryono menyebut terdapat kelalaian dalam penanganan bahan makanan, khususnya ikan.

"Hasil uji sudah ada di dinas kesehatan. Ikan yang tidak disimpan di ruang pendingin lebih dari 12 jam menjadi penyebab. Dapur sudah ditutup, kepala SPPG sudah dicopot," tegasnya.

Kasus tersebut menyebabkan ratusan pelajar di Kabupaten Karo mengalami gangguan kesehatan.

Sebagai tindak lanjut, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait ditutup dan kepala SPPG dicopot.

Kasus tersebut juga mendapat sorotan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) Sumatera Utara.

Dalam aksi di depan Kantor DPRD Sumatera Utara, Kamis (10/9/2026), mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi pengelolaan program MBG.

Koordinator Daerah BEM-SI Sumatera Utara Sakti Pati Alam mengatakan evaluasi diperlukan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

"Pengelolaan MBG harus dievaluasi karena mengakibatkan banyak yang keracunan di Daerah Karo. Karena itu kami meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi agar tidak terjadi di daerah masing-masing," ujar Sakti.

Koordinator Media BEM-SI sekaligus Presiden Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Angga Al Maaris, juga meminta kasus tersebut ditindaklanjuti.

"Kita melihat anak-anak yang terkena keracunan, seperti saudari yang di Karo, dia hilang ingatan. Ibunya, ayahnya, keluarganya, dia tidak tahu. Sehingga itu yang kami sampaikan tadi, ini perlu ditindaklanjuti," ucap Angga.

Menurut Angga, pihak yang bertanggung jawab harus ditindak agar kejadian serupa tidak berulang.

"Kita harus menuntut dan itu kami sampaikan tadi kepada Ibu Erni agar ini diselesaikan, agar ini dituntaskan," katanya.

"Kalau ini tidak dituntaskan, maka SPPG-SPPG yang lain akan sewenang-wenang, akan merasa tidak takut kalau mereka membuat keracunan. Sehingga perlu ini ditindaklanjuti dengan tegas, siapa pelaku-pelaku di balik keracunan ini, itu harus betul-betul ditindaklanjuti secara hukum," ungkapnya.

Sementara itu, Dinkes Sumut tetap menegaskan bahwa hasil pemeriksaan medis Febiona menunjukkan fungsi otaknya normal dan membantah kabar bahwa siswi tersebut kehilangan ingatan hingga 70 persen.

Perbedaan keterangan antara keluarga dan hasil pemeriksaan medis menjadi bagian dari penanganan yang masih berlangsung.

Kondisi Febiona akan terus dipantau selama menjalani proses pemulihan.* (km/ad)

SIDOARJO — Satu sampel makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperiksa setelah sejumlah santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami gangguan kesehatan dinyatakan positif terkontaminasi bakteri.

Namun, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum mengungkap jenis bakteri yang ditemukan.

Baca Juga:

• Keracunan MBG Dinilai Bahayakan Nyawa, Mahfud MD: Jangan Cuma Teguran Basa-basi, Harus Diproses Hukum!

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Sidoarjo sekaligus Ketua Satgas MBG Sidoarjo, M Ainur Rahman, mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sejumlah sampel telah diterima pemerintah dan dilaporkan kepada Bupati Sidoarjo.

"Hasil lab-nya sudah keluar. Tapi bahasa medisnya saya enggak hapal. Ada satu yang positif, tapi saya enggak tahu tentang apanya yang positif," kata Ainur, Jumat (11/9/2026).

Menurut Ainur, sebagian besar sampel yang diperiksa menunjukkan hasil negatif.

Pemerintah daerah masih menunggu penjelasan teknis mengenai hasil pemeriksaan tersebut sebelum menyampaikan informasi lebih lanjut.

"Banyak yang negatif. Hanya ada satu yang positif apa gitu. Saya enggak bisa menjawab, nanti salah memberikan informasi," ujarnya.

Pemerintah daerah belum menyimpulkan bahwa bakteri yang ditemukan pada salah satu sampel menjadi penyebab gangguan kesehatan para santri.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, mengatakan temuan bakteri pada sampel makanan belum dapat dijadikan dasar untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para santri.

Menurut dia, Dinkes masih menelusuri berbagai kemungkinan sumber gangguan kesehatan, termasuk air, bahan baku makanan, hingga kondisi lingkungan.

"Yang paling mungkin untuk menimbulkan permasalahan kan pasti bisa dari air, bisa dari bahan bakunya," katanya.

Lakhsmie menjelaskan, sejumlah bakteri yang umum ditemukan pada pangan antara lain Staphylococcus aureus, Escherichia coli (E. coli), dan Bacillus cereus.

Namun, dia tidak menyebut salah satu dari bakteri tersebut sebagai jenis bakteri yang ditemukan dalam sampel makanan MBG yang diperiksa.

"Yang paling banyak ditemukan dalam pangan itu kurang lebih gitu," ujarnya.

Dinkes Sidoarjo masih melakukan observasi untuk mengetahui penyebab gangguan kesehatan yang dialami para santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam.

Pemerintah tidak hanya memeriksa makanan MBG, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan adanya faktor lain di luar makanan yang dikonsumsi para santri.

"Ya bisa jadi karena sebab lain yang kita tidak tahu," pungkas Lakhsmie.

Dengan demikian, hasil pemeriksaan satu sampel makanan yang positif terkontaminasi bakteri belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa MBG merupakan penyebab gangguan kesehatan para santri.

Pemeriksaan dan penelusuran masih dilakukan untuk memastikan sumber masalah tersebut.* (km/ad)

JAKARTA — Harga HP Tecno, Infinix, dan Itel terpantau masih cukup stabil pada 11 September 2026.

Ketiga merek ponsel yang berada di bawah naungan Transsion tersebut menawarkan berbagai model dengan pilihan harga dan spesifikasi yang beragam.

Baca Juga:

• BULOG Medan Gencarkan Gerakan Pangan Murah, Masyarakat Bisa Dapat Beras dan Minyak Harga Terjangkau

Pilihannya mencakup HP kelas entry-level hingga perangkat dengan spesifikasi lebih tinggi.

Berikut daftar harga HP Tecno, Infinix, dan Itel terbaru per 11 September 2026.

Harga HP Tecno

Tecno Spark Series
Spark Go 1 4 GB/64 GB: Rp999.000
Spark Go 1 4 GB/128 GB: Rp1.149.000
Spark GO 3 4 GB/64 GB: Rp1.829.000
Spark GO 3 4 GB/128 GB: Rp2.399.000
Spark 30C 8 GB/256 GB: Rp1.480.000
Spark 30 Pro 8 GB/128 GB: Rp1.912.000
Spark 40 Pro+ 8 GB/128 GB: Rp2.345.000
Spark 40 6 GB/128 GB: Rp2.399.000
Spark 40 Pro 8 GB/128 GB: Rp2.899.000
Spark 40 Pro+ 8 GB/26 GB: Rp3.199.000
Spark 20 Pro NFC 12 GB/256 GB: Rp2.479.000
Spark 50 4 GB/128 GB: Rp2.099.000
Spark 50 6 GB/128 GB: Rp2.399.000
Spark 50 8 GB/128 GB: Rp2.899.000

Tecno Camon Series
Camon 40 8 GB/128 GB: Rp2.455.000
Camon 40 8 GB/256 GB: Rp2.639.000
Camon 50 8 GB/128 GB: Rp3.659.000
Camon 50 8 GB/256 GB: Rp4.159.000
Camon 50 12 GB/256 GB: Rp4.459.000
Camon 50 Pro 8 GB/256 GB: Rp5.559.000
Camon 50 Pro 12 GB/256 GB: Rp6.059.000
Camon 50 Pro 12 GB/512 GB: Rp7.100.000

Tecno Pova Series
Pova 6 Pro 5G 12 GB/256 GB: Rp3.299.000
Pova 7 8 GB/128 GB: Rp1.977.000
Pova 7 8 GB/256 GB: Rp2.349.000
Pova 7 5G 8 GB/256 GB: Rp3.139.000
Pova Curve 5G 8 GB/256 GB: Rp3.035.000
Pova 8 5G 6 GB/128 GB: Rp4.300.000
Pova 8 5G 8 GB/128 GB: Rp5.000.000
Pova 8 5G 8 GB/256 GB: Rp5.600.000

Tecno Phantom Series
Phantom V Flip 5G 8 GB/256 GB: Rp5.399.000

Harga HP Infinix

Infinix Smart Series
Smart 9 3 GB/64 GB: Rp1.099.000
Smart 8 3 GB/64 GB: Rp1.099.000
Smart 8 Pro 8 GB/128 GB: Rp1.399.000
Smart 20 4 GB/64 GB: Rp1.699.000
Smart 20 4 GB/128 GB: Rp1.799.000
Smart 20 4 GB/256 GB: Rp2.039.000

Infinix Hot Series
Hot 60 Pro 8 GB/256 GB: Rp2.549.000
Hot 60 Pro Plus 8 GB/128 GB: Rp2.729.000
Hot 60 Pro Plus 8 GB/256 GB: Rp2.910.000
Hot 70 4 GB/128 GB: Rp2.199.000
Hot 70 6 GB/128 GB: Rp2.699.000
Hot 70 8 GB/128 GB: Rp3.199.000
Hot 70 6 GB/256 GB: Rp3.399.000

Infinix Note Series
Note 50S 5G 8 GB/256 GB: Rp3.369.000
Note 50X 5G 8 GB/256 GB: Rp2.869.000
Note 50 Pro 8 GB/256 GB: Rp3.169.000
Note 60 8 GB/256 GB: Rp4.449.000
Note 60 Pro 8 GB/256 GB: Rp5.329.000
Note 60 Pro 12 GB/256 GB: Rp5.820.000
Note 60 Ultra 12 GB/512 GB: Rp11.999.000
Note Edge 5G 8 GB/128 GB: Rp3.249.000
Note Edge 5G 8 GB/256 GB: Rp3.699.000

Infinix GT Series
GT 50 Pro 12 GB/256 GB: Rp6.799.000
GT 50 Pro 12 GB/512 GB: Rp7.799.000

Harga HP Itel

Itel A Series
Itel A100C 3 GB/64 GB: Rp1,2 juta
Itel A100C 3 GB/64 GB: Rp1,3 juta
Itel A200 3 GB/128 GB: Rp1,5 juta
Itel A200 4 GB/64 GB: Rp1,7 juta

Itel P Series
Itel P55: Rp1,5 juta
Itel P55 5G: Rp1,6 juta
Itel P65: Rp1,4 juta
Itel Power 70: Rp1,5 juta
Itel Power 80: Rp2,4 juta

Itel City Series
Itel City 200 4 GB/128 GB: Rp1.620.000

Itel S Series
Itel S25 Ultra 8 GB/128 GB: Rp3 juta
Itel S26 Ultra 8 GB/128 GB: Rp2,5 juta
Itel S26 Ultra 8 GB/256 GB: Rp2,7 juta

Daftar harga HP Tecno, Infinix, dan Itel terbaru di atas dihimpun dari website resmi serta toko di marketplace masing-masing vendor.

Harga tersebut dapat menjadi acuan bagi konsumen yang sedang mencari HP baru pada September 2026.

Namun, harga dan ketersediaan perangkat dapat berubah sewaktu-waktu, bergantung pada toko, promo, stok, serta wilayah penjualan.

Karena itu, konsumen disarankan mengecek kembali harga dan ketersediaan produk sebelum melakukan pembelian.* (km/ad)

JAKARTA — Roy Suryo akan menghadapi sidang pokok perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026.

Roy menyatakan siap menghadapi persidangan tersebut setelah lima kali menjalani sidang praperadilan.

Baca Juga:

• Tiga Eks Pejabat KSOP Belawan Didakwa Korupsi PNBP, Kerugian Negara Capai Rp648 Juta

Roy menegaskan Jokowi sebagai pelapor harus hadir dalam persidangan.

"Saya selalu menegaskan, ya, jangan hanya bilang siap, siap, siap. Buktikan nanti pada saat sidang. Pelapor itu harus datang sendiri, Jokowi harus datang sendiri," kata Roy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2026).

Roy juga berharap Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menyatukan jadwal sidangnya dengan perkara yang melibatkan dokter Tifa.

Menurut dia, jadwal persidangan keduanya saat ini berbeda sehingga Jokowi dapat menghadiri masing-masing persidangan secara terpisah.

"Harapan saya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya, jangan merekayasa untuk kemudian menyatukan jadwal sidang, karena ini jadwal sidangnya sudah berbeda jauh antara saya dengan dokter Tifa," kata dia.

Sebelum memasuki sidang pokok perkara, Roy terlebih dahulu akan menunggu putusan permohonan praperadilan kelima pada Selasa, 15 September 2026.

Praperadilan tersebut berkaitan dengan gugatan ganti rugi yang diajukan Roy terhadap aparat penegak hukum dan Kementerian Keuangan.

Roy menggugat Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kementerian Keuangan untuk meminta ganti rugi atas upaya paksa yang dilakukan terhadap dirinya.

Total ganti rugi yang diajukan mencapai Rp206 juta. Jumlah tersebut terdiri atas Rp106 juta kerugian materiil dan Rp100 juta kerugian immateriil.

Roy berharap putusan praperadilan tersebut diberikan secara adil

. Ia juga menyinggung Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2026 yang menurut penjelasannya berkaitan dengan putusan praperadilan dalam perkara tersebut.

"Praperadilan kami yang terakhir ini kan dibayang-bayangi dengan munculnya SEMA nomor 3 tahun 2026 yang menyatakan bahwa praperadilan itu tetap bisa diterima, tetap bisa diproses, tetap bisa disidangkan, tapi putusan akhirnya harus NO," jelas Roy.

Roy kemudian berharap hakim tidak hanya mempertimbangkan surat edaran tersebut dalam mengambil keputusan.

"Jadi, kami berharap praperadilan yang terakhir ini putusannya nanti pada hari Selasa ya, tanggal 15 September itu benar-benar dapat seadil-adilnya. Jadi tidak kemudian hanya mempertimbangkan surat edaran Mahkamah Agung," sambung dia.

Di sisi lain, kuasa hukum Joko Widodo, Yakup Hasibuan, mengatakan kliennya siap mengikuti proses persidangan.

Yakup menyebut Jokowi bahkan berulang kali menanyakan kapan dirinya dapat hadir untuk memberikan keterangan dan menunjukkan dokumen fisik ijazah di hadapan majelis hakim serta publik.

"Pak Jokowi juga sudah berulang kali menanyakan kepada kami kuasa hukumnya, 'Kapan pembuktiannya? Kapan saya bisa hadir dan menunjukkan ijazah asli saya kepada Majelis Hakim dan juga rakyat Indonesia?'" ujar Yakup di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (27/8/2026).

Pihak kuasa hukum Jokowi juga membantah anggapan yang beredar di media sosial bahwa Jokowi ragu atau takut menghadiri persidangan.

Menurut Yakup, Jokowi justru mendorong agar proses hukum berjalan efektif dan dapat segera memasuki tahap pembuktian.

Jokowi disebut merasa dirugikan oleh informasi mengenai ijazahnya yang dinilai tidak benar dan terus beredar di ruang publik.

"Ini Pak Jokowi sebagai pribadi atau korban yang setiap hari dipermasalahkan di media sosial, di-bully mengenai ijazahnya yang sebenarnya asli tapi dikatakan palsu. Bukan hanya nama baik beliau, tapi nama baik keluarga juga merasa dihina dan dicemarkan," tutur Yakup.

Atas dasar itu, Yakup memastikan Jokowi akan kooperatif dalam mengikuti seluruh proses hukum.

Sidang pokok perkara pada 17 September 2026 nantinya akan menjadi salah satu tahapan penting dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan polemik keaslian ijazah Jokowi tersebut.* (km/ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya diproses secara hukum.

Menurut Mahfud, penanganan terhadap SPPG yang bermasalah tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi administratif.

Baca Juga:

• Wapres Gibran Jenguk Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo, Orang Tua Desak Kasus Diusut Tuntas

"Iya dong, harusnya diproses hukum dan dijelaskan kepada masyarakat," kata Mahfud dalam podcast "Terus Terang" di YouTube Mahfud MD Official, Jumat (11/9/2026).

Mahfud mempertanyakan penanganan sejumlah kasus keracunan MBG yang menurutnya kerap berakhir pada sanksi formalitas tanpa proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

"Ya teguran basa-basi lah, formalitas pasti, 'wah jangan gitu, jangan gitu lagi' gitu. Tapi, apa coba sekarang bermunculan, tidak ada yang dipidanakan," ungkap dia.

Mahfud menilai kasus keracunan MBG dapat masuk ke ranah pidana apabila kelalaian dalam penyediaan makanan terbukti membahayakan keselamatan banyak orang.

"Itu jelas membahayakan keselamatan nyawa, ya kan," tegas dia.

Selain proses pidana, Mahfud mengatakan korban juga memiliki kemungkinan menempuh jalur perdata melalui gugatan kelompok atau class action.

"Ya bisa. Saya kira, saya kira di, di masyarakat itu banyak lembaga-lembaga bantuan hukum, itu bisa konsultasi ke sana," tutur dia.

Pernyataan Mahfud disampaikan ketika kasus gangguan kesehatan dan dugaan keracunan yang berkaitan dengan program MBG kembali terjadi di sejumlah daerah.

Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebanyak 269 orang dilaporkan mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan MBG.

Para korban merupakan pelajar MTs dan SMP di Kecamatan Gembong.

Mereka mengonsumsi makanan MBG pada Selasa, 8 September 2026, sebelum mengalami keluhan kesehatan pada malam harinya hingga Rabu, 9 September 2026.

Dari 269 orang yang dilaporkan mengalami gejala, sebanyak 59 orang masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit pada Kamis, 10 September 2026.

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Dugaan keracunan MBG terjadi pada Kamis, 13 Agustus 2026, setelah ratusan siswa dari sejumlah sekolah mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan program tersebut.

Hasil investigasi awal Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti penanganan bahan makanan berupa ikan yang digunakan dalam menu.

"Ikan basah tidak ditaruh ke dalam freezer, itu suatu kebodohan dan kelalaian," tegas Kepala BGN Sudaryono.

Sebagai langkah awal, BGN menutup dapur penyedia makanan yang terkait dengan kejadian tersebut dan mencopot Kepala SPPG.

Namun, keluarga korban masih menunggu tindak lanjut atas laporan hukum yang telah disampaikan kepada Polres Tanah Karo.

Pernyataan Mahfud tersebut kembali menyoroti pentingnya pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan program MBG, terutama ketika kelalaian dalam penyediaan makanan diduga menimbulkan dampak kesehatan bagi penerima manfaat.

Di sisi lain, proses hukum tetap perlu didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab serta bentuk pelanggaran yang terjadi.* (km/ad)

KARO — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjenguk sejumlah korban yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Rumah Sakit Efarina Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Jumat (11/9/2026) pagi.

Para korban diketahui mengonsumsi makanan yang disuplai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Manunggal Kartika Jaya Berastagi.

Baca Juga:

• "Power Sharing" Tak Cukup, Prabowo Butuh Rekonsolidasi Kekuatan

Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.

Rombongan kemudian memasuki area rumah sakit dengan pengawalan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Sejumlah perwakilan orang tua korban juga ikut masuk ke dalam rumah sakit.

Sebelumnya, para orang tua tersebut menyampaikan keberatan atas kasus yang menimpa anak-anak mereka setelah mengonsumsi makanan MBG.

Kasus tersebut menjadi perhatian karena para siswa yang terdampak harus mendapatkan perawatan medis setelah diduga mengalami gangguan kesehatan akibat makanan program MBG.

Beberapa orang tua korban bahkan menyatakan berencana menempuh jalur hukum terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Mereka meminta kasus dugaan keracunan MBG di Karo diusut secara menyeluruh.

Para orang tua juga meminta pihak yang bertanggung jawab memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas dampak yang dialami anak-anak mereka.

Kunjungan Gibran ke RS Efarina Berastagi menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kondisi para siswa yang terdampak kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo.

Selain mendapatkan penanganan medis, para korban juga terus dipantau oleh pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.

Kasus ini sebelumnya telah mendorong pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk makanan yang disuplai oleh SPPG yang menjadi penyedia makanan bagi para siswa.

Pemeriksaan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan dan tidak kembali menimbulkan persoalan kesehatan bagi penerima manfaat.

Bagi orang tua korban, proses penanganan tidak hanya berkaitan dengan kondisi kesehatan anak, tetapi juga kepastian mengenai penyebab kejadian serta pertanggungjawaban pihak yang terkait.* (mi/ad)

Oleh:Boy Anugerah

TAK ada luapan emosi dan sindiran dalam pidato Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat ke-25 di Indonesia Arena, Kompleks GBK, Jakarta, pada Rabu (9/9/2026) malam.

Baca Juga:

• Mengarsiteki Kedaulatan Finansial Gen Z: Membedah Ilusi Inklusi dalam Kebijakan Rekening Otomatis

Bisa jadi ketenangan Prabowo dalam menyampaikan pidato karena kehadiran sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)—Presiden RI ke-6 sekaligus rekan sejawatnya di Akademi Militer (Akmil)—yang membuatnya cukup segan untuk berbicara lepas seperti biasanya.

Tapi bisa juga ketenangan dan nihil emosi yang ditampilkan oleh Prabowo malam itu karena pidatonya yang disampaikan dengan memegang teks, agar terkontrol, seperti kelakarnya di hadapan peserta yang hadir malam itu.

Sikap tenang Prabowo malam itu tampaknya merupakan hasil refleksi mendalam atas situasi politik dan dinamika kebangsaan yang membelit Indonesia hari ini.

Tantangan rezim pemerintahan yang dimenangi oleh Prabowo bersama Gibran dengan perolehan 58,6 persen suara dari total suara sah nasional hari ini tak mudah—kompleks dan pelik.

Berbagai program prioritas pemerintah berjalan tak terlalu mulus, membutuhkan koreksi dan evaluasi kebijakan, katakanlah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, ketahanan pangan, hingga Koperasi Merah Putih.

Ancaman dan Tantangan Pemerintahan

Situasi geopolitik menjadi faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah.

Ketahanan energi yang kian tergerus hari ini merupakan resultante nyata dari situasi geopolitik tersebut.

Harga BBM berpotensi terus meroket seiring dengan rantai pasok dan konektivitas yang putus.

Kompleksitas itu semakin bertambah tatkala bencana muncul secara masif, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga erupsi gunung-gunung berapi.

Prabowo adalah seorang ahli strategi, prajurit militer yang sangat fasih dalam hal siasat.

Jika ia paham akan kekuatan dirinya tersebut, maka tak semua pertempuran harus dimenangi. Boleh kalah dalam satu dua pertempuran, tapi yang paling utama adalah memenangi peperangan secara keseluruhan.

Masa pemerintahan Prabowo masih sangat panjang, masih sekitar tiga tahun lagi.

Oleh karenanya, napas pemerintahan harus sangat dijaga, tidak boleh panjang-pendek, apalagi putus.

Stabilitas politik mutlak menjadi aspek yang harus dijaga, jangan sampai beriak dan membuat pilar pemerintahan goyah.

Kritik sudah terlalu banyak ditembakkan oleh pihak-pihak di luar pemerintahan—buruh, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat daerah, pengamat, mahasiswa.

Tak ada jaminan bahwa kritik tersebut akan reda.

Jika kritik yang disampaikan oleh Partai Demokrat juga disikapi secara resisten, terlebih lagi Partai Demokrat berasal dari "lambung" pemerintahan itu sendiri, maka turbulensi politik yang akan ditimbulkan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.

Harus jujur diakui, suka tidak suka, ada kesalahan dalam kalkulasi politik yang dilakukan oleh Prabowo dan juga Gerindra sebagai partai penopangnya.

Jurus politik klasik, yakni berbagi "kue" kekuasaan (baca; power sharing) yang dilakukan secara ekstrem dalam penyusunan kabinet, otak-atik kekuasaan di parlemen, serta distribusi para pendukung di struktur dan badan pemerintahan, tak sepenuhnya berjalan sesuai ekspektasi.

Perolehan 58,6 persen suara dalam Pilpres 2024 dan 81 persen kursi partai koalisi di DPR RI 2024-2029 bukanlah angka mati yang menjamin loyalitas—ia berfluktuasi.

Politik bukanlah barang rigid yang bisa ditafsirkan sekadar dari angka-angka statistik saja. Politik adalah seni mengelola kekuasaan.

Dan, kekuasaan yang paling tinggi adalah kekuasaan yang berasal dari kehendak rakyat, aspirasi publik sebagai pemegang kedaulatan.

Ketika kekuasaan yang berjalan terlihat rapuh—baik di mata lawan politik maupun di hadapan koalisi sendiri—maka, kekuasaan akan menyisakan celah untuk digoyang.

Untungnya, narasi keras yang diumbar oleh Partai Demokrat dilakukan di panggung depan (front stage), sehingga justifikasi AHY dan Partai Demokrat bahwa kritik yang disampaikan bersifat konstruktif masih terasa sangat relevan untuk dimaknai.

Yang berbahaya justru ketika kritik itu disampaikan di panggung belakang (back stage), di ruang-ruang sunyi tanpa liputan media dan sorotan kamera.

Dan ini merupakan patologi politik klasik dalam sistem power sharing yang hanya mengakomodasi dukungan tanpa menimbang loyalitas dan konsistensi jangka panjang.

Prabowo seyogianya perlu menengok kembali siklus alami kekuasaan.

Dalam lima tahun periode pemerintahan, kekuatan yang terkonsolidasi secara penuh itu hanya berlaku efektif dalam dua tahun, tidak lebih.

Pada 2029 adalah tahun Pemilu. Pada 2028 adalah tahun politik.

Dan, pada 2027 adalah tahun ketika seluruh kekuatan politik mulai memasang "kuda-kuda" untuk merumuskan strategi dan ranah diferensiasi dari kekuasaan hari ini untuk menatap kontestasi elektoral selanjutnya.

Di titik inilah fokus dan kesadaran pemerintahan yang berjalan hari ini harus kembali direjuvenasi.

Jangan sampai apa yang menjadi target pembangunan nasional, serta dinamika ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AHGT) yang membersamainya tidak dapat dikelola dengan baik.

Jika fokus pemerintah terpecah, terjebak pada arus turbulensi politik dari dalam dan luar pemerintahan, maka yang menjadi korban adalah rakyat.

Fokus dan konsistensi yang menjaga stabilitas mutlak diperlukan oleh Prabowo dan rezim yang ia pimpin hari ini.

Angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan menjadi alarm nyaring yang tak bisa diabaikan.

Survei Tempo Data Science yang digelar 31 Juli-11 Agustus 2026 menunjukkan bahwa hanya 37 persen publik yang puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sekitar 62 persen menyatakan tidak puas dan hanya memberikan nilai 5,7 dalam skala 1-10.

Jauh sebelum Tempo Data Science merilis hasil temuannya, Puspoll Indonesia telah merilis terlebih dahulu tren penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Survei yang digelar pada 18-26 Mei 2026 terhadap 2.400 responden tersebut menunjukkan bahwa hanya 64,8 persen publik yang puas.

Angka ini turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 67,7 persen.

Temuan dari Tempo Data Science dan Puspoll Indonesia ini setali tiga uang dengan hasil survei yang dilakukan oleh Indopol dan SMRC—sama-sama menunjukkan peningkatan ketidakpuasan publik.

Apa makna dari hasil survei ini?

Jika ketidakpuasan itu boleh bersuara dan berbicara, boleh jadi substansinya adalah kritik terhadap dinamika pemerintahan yang berjalan hari ini.

Langkah Strategis Rekonsolidasi Kekuatan

Guna menjaga stabilitas politik dan pemerintahannya ke depan, Prabowo perlu bergegas melakukan perbaikan.

Rekonsolidasi kekuatan menjadi kata kunci untuk menjaga keseimbangan politik kekuasaan yang sedang dijalankan.

Tanpa rekonsolidasi yang bersifat segera, pemerintahan yang berjalan akan sangat rapuh dan ripuh.

Dan, dalam konteks yang lebih luas, nasib rakyat akan tergadai. Ada lima hal yang bisa dilakukan oleh Prabowo untuk merekonsolidasi kembali kekuatannya.

Pertama, power sharing yang dilakukan di pemerintahan, utamanya di kabinet, perlu dievaluasi kembali dengan berpijak pada prinsip meritokrasi.

Presiden Prabowo perlu mengevaluasi secara langsung kinerja para pembantunya dengan menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif yang terukur.

Jika terbukti ada pembantu yang tidak prestatif, maka harus segera dievaluasi dan disikapi.

Kedua, merekonsolidasi kekuatan partai politik pendukung.

Dinamika dalam dua tahun pemerintahan yang berjalan menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan tidak bisa hanya berdasarkan jumlah kursi di parlemen—berbasis kuota—tapi juga menyoal kinerja, loyalitas, dan kontribusi terhadap soliditas koalisi.

Kekuatan pendukung yang terbukti loyal mengawal program pemerintah, tak segan memberi masukan kritis, namun tetap berkomitmen menjaga soliditas, perlu mendapat reward lebih.

Ketiga, Presiden Prabowo perlu lebih giat turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi riil yang berjalan di masyarakat.

Hal ini penting sebagai langkah preventif agar informasi tentang kerakyatan dan kebangsaan yang diterima benar-benar kompatibel dengan situasi empirik yang berjalan.

Jangan sampai informasi yang masuk adalah informasi saringan yang justru menjauhkan Prabowo dari rakyat.

Keempat, mengevaluasi kembali kebijakan politik dan ekonomi yang berjalan.

Dalam politik pemerintahan, tidak tabu bagi seorang penguasa untuk mengeliminasi kebijakan atau programnya jika mendapatkan resistensi tinggi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Keberanian seorang pemimpin untuk mengoreksi kekeliruan justru dapat menaikkan muruah pemerintahan itu sendiri.

Program MBG, misalnya, terlalu gigantis untuk ruang fiskal negara yang sempit, terlebih lagi dalam situasi bencana di mana-mana saat ini.

Kelima, merevitalisasi fungsi-fungsi kelembagaan dan aparatur negara.

Eksistensi aparatur negara seperti TNI/Polri/ASN harus dipertajam kehadirannya dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Netralitas mereka harus dijaga untuk menjadi pelayan rakyat, bukan pengabdi kekuasaan.

Kinerja mereka yang apik dan nyata di masyarakat akan menebalkan keyakinan masyarakat itu sendiri bahwa rezim yang berjalan hari ini patut dijaga kesinambungannya hingga masa pemerintahannya paripurna pada 2029 nanti.

Semoga.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Tenaga Ahli di DPR RI, Alumnus Lemhannas RI, Direktur Eksekutif Baturaja Project

Oleh: Shohibul Anshor Siregar

RENCANA revolusioner pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan pembukaan rekening perbankan secara otomatis bagi setiap warga negara yang menginjak usia tujuh belas tahun menandai babak baru dalam sejarah inklusi keuangan nasional.

Baca Juga:

• BULOG Medan Gencarkan Gerakan Pangan Murah, Masyarakat Bisa Dapat Beras dan Minyak Harga Terjangkau

Langkah intervensi pasar yang dirancang untuk menyongsong Visi Indonesia Emas 2045 tersebut berpotensi mempercepat lahirnya masyarakat nirkasur serta menyederhanakan birokrasi penyaluran jaring pengaman sosial di masa depan.

Namun, jika dibedah secara radikal melalui kacamata realitas siber dan disparitas infrastruktur daerah, khususnya di wilayah Sumatera Utara, kebijakan ini justru berisiko melahirkan paradoks pembangunan yang mendalam.

Dari perspektif kompetisi industri, penunjukan eksklusif terhadap bank milik negara seperti Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia secara otomatis menciptakan ketimpangan struktural dalam ekosistem perbankan komersial.

Ketika bank swasta dan bank digital harus berdarah-darah mengalokasikan biaya pemasaran yang masif demi menggaet segmen pemula, Himbara justru mendapatkan limpahan jutaan nasabah baru setiap tahunnya secara cuma-cuma dari data pencatatan sipil negara.

Penguasaan dana murah jangka panjang ini memang akan memperkuat likuiditas perbankan pelat merah, namun di sisi lain berpotensi mematikan inovasi dan memarginalisasi institusi keuangan swasta yang selama ini menjadi motor penggerak kelenturan ekonomi digital.

Lebih jauh lagi, ancaman terbesar dari integrasi massal data kependudukan dengan sistem transaksi komersial ini terletak pada rentannya pertahanan siber dan minimnya literasi digital para nasabah belia.

Menghubungkan nomor induk kependudukan secara langsung ke dalam pipa perbankan memperluas wilayah serangan bagi para peretas yang mengincar data pribadi warga.

Tanpa adanya pengawasan berlapis dan kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi anomali transaksi sejak dini, jutaan rekening baru milik remaja ini rawan menjadi komoditas gelap.

Kelompok usia tujuh belas tahun yang secara psikologis belum matang sangat rentan terjebak manipulasi sosial, sehingga rekening instan mereka berisiko tinggi diperjualbelikan kepada sindikat pihak ketiga untuk dijadikan wadah penampungan dana judi online, aktivitas pemancingan data, maupun praktik pencucian uang skala kecil.

Ketika kebijakan nasional ini diturunkan ke tingkat lokal di Sumatera Utara, benturan realitas geografis menjadi ujian paling krusial.

Proyeksi perputaran dana stimulus sebesar belasan miliar rupiah per tahun di wilayah ini akan menjadi angka mati yang sia-sia jika pemerintah menutup mata terhadap potret buram infrastruktur digital daerah.

Di balik kemegahan digitalisasi Kota Medan, terdapat ratusan ribu remaja di kawasan perkampungan nelayan pesisir Langkat, Asahan, hingga pedalaman perkebunan kelapa sawit di Labuhanbatu dan Mandailing Natal yang masih terisolasi oleh pekatnya jala area tanpa sinyal.

Memaksakan transaksi berbasis kode respons cepat di wilayah yang untuk mendapatkan kestabilan jaringan seluler saja warganya harus menempuh jarak berkilo-kilometer adalah sebuah kenaifan teknokratis.

Tanpa adanya percepatan pembangunan menara telekomunikasi berbasis komunitas, program ini hanya akan melahirkan diskriminasi akses baru di mana saldo awal tersebut akan segera dikuras habis menjadi uang tunai, lalu rekeningnya ditelantarkan menjadi akun mati yang membebani sistem komputasi bank.

Pada akhirnya, keberhasilan program pembukaan rekening otomatis ini tidak boleh hanya diukur dari angka kuantitatif jumlah akun baru yang berhasil dicetak atau seberapa besar anggaran negara yang berhasil terserap.

Belajar dari kegagalan skema serupa di negara berkembang lainnya, membuka rekening adalah perkara mudah, namun merawat keaktifan dan kegunaan rekening tersebut adalah tantangan yang sesungguhnya.

Pemerintah bersama organisasi kemasyarakatan dan institusi pendidikan di Sumatera Utara harus bergerak cepat membangun benteng literasi finansial yang kokoh di tingkat akar rumput.

Kebijakan ini hanya akan menjadi fondasi kedaulatan ekonomi jika negara mampu memastikan bahwa setiap rekening yang terbuka di tangan anak muda adalah alat pembebasan finansial yang aman dan produktif, bukan justru menjadi celah baru bagi eksploitasi kejahatan siber yang merusak masa depan generasi penerus bangsa.*

*) Penulis adalah dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Program tersebut terutama menyasar komoditas beras dan minyak goreng yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Baca Juga:

• Konflik DPRD dan Bupati Tapteng Berakhir, 9 dari 10 Tuntutan Dewan Disepakati

Beberapa lokasi tersebut antara lain Kompleks Pergudangan Pulo Brayan Darat I Medan, Kompleks Pergudangan Pulo Brayan Darat II Medan, Kompleks Pergudangan Mabar, serta Kompleks Pergudangan Labuhan Deli.

Selain melaksanakan kegiatan secara mandiri, BULOG Kantor Cabang Medan juga bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah.

Salah satunya digelar di kawasan Patumbak, Marindal I, Kabupaten Deli Serdang, pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Kegiatan serupa kemudian kembali dilaksanakan di Gedung MABMI Kabupaten Langkat pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Gerakan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menyediakan kebutuhan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Di sisi lain, pelaksanaan GPM juga diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan harga pangan di tingkat konsumen.

Kepala Perum BULOG Kantor Cabang Medan mengatakan GPM merupakan salah satu langkah konkret BULOG dalam mendukung pemerintah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat.

"Kami akan terus berkomitmen melaksanakan Gerakan Pangan Murah secara berkelanjutan bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau sekaligus turut mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi," ujar Kepala Perum BULOG Kantor Cabang Medan.

BULOG berharap pelaksanaan GPM yang dilakukan secara berkesinambungan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung pengendalian inflasi.

Dengan adanya sinergi antara BULOG, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, harga kebutuhan pokok, terutama beras dan minyak goreng, diharapkan tetap stabil.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari langkah menjaga ketersediaan pangan sekaligus memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.* (ad)

TAPTENG — Konflik antara DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu disebut telah berakhir.

Wakil Ketua DPRD Tapteng Joneri Sihite mengatakan penyelesaian konflik terjadi setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kedua belah pihak menurunkan ego masing-masing.

Baca Juga:

• Dinkes Sumut Minta Siswa Teliti Sebelum Konsumsi MBG: Cek Aroma, Warna dan Batas Waktu

Menurut Joneri, DPRD Tapteng juga telah menggelar rapat bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten Tapteng.

Rapat tersebut membahas sejumlah permintaan DPRD, termasuk hak-hak anggota dewan serta rancangan anggaran tahun 2027.

"Kami sudah rapat tadi dengan tim anggaran bupati terkait rancangan tahun 2027, juga tahun berjalan terkait hak kami tahun berjalan," ucapnya.

Joneri mengatakan terdapat 10 poin yang sebelumnya menjadi permintaan DPRD kepada Pemkab Tapteng.

Permintaan tersebut antara lain berkaitan dengan tunjangan komunikasi, rumah dinas, kendaraan, perjalanan dinas, pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, serta aspirasi anggota dewan.

"Ada 10 poin yang diminta DPRD, terutama hak-hak DPRD yang dikebiri, termasuk tunjangan komunikasi, rumah, kendaraan, perjalanan dinas, mulai bulan depan sudah dikembalikan. Terus Pokir kami direalisasikan, aspirasi kami juga ditampung," ucapnya.

Dari 10 poin tersebut, sembilan di antaranya disebut telah disepakati. Satu poin yang masih ditolak berkaitan dengan pembangunan lanjutan kantor DPRD Tapteng.

"Cuman satu poin tidak setuju bupati, yaitu kelanjutan pembangun Kantor Bupati, memang agak interen NasDem, bupati tidak mau melanjutkan itu karena masih ada urgent untuk penanganan bencana," jelasnya.

Joneri menyebut Fraksi Golkar DPRD Tapteng juga tidak menyetujui pembangunan lanjutan tersebut dilanjutkan hingga 2027.

Menurut dia, sikap tersebut menunjukkan bahwa DPRD dan bupati mulai menemukan titik temu setelah sebelumnya terjadi ketegangan.

"Kami juga Fraksi Golkar tidak setuju itu dilanjutkan sampai tahun 2027, tadi hampir buntu, ku bilang bupati sudah mau mengalah, sudah mau menurunkan egonya, apa kemauan kita sudah ditampung, dari 10 poin yang kita sodorkan 9 sudah disetujui," tuturnya.

Sebelumnya, konflik antara DPRD dan Bupati Tapteng mencuat setelah lima partai politik mendesak Masinton Pasaribu meningkatkan penyerapan APBD 2026 yang dinilai masih rendah.

Lima partai tersebut adalah Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN.

Mereka juga sempat mewacanakan pemakzulan apabila penyerapan anggaran tidak mengalami peningkatan.

Namun, Gerindra kemudian menarik pernyataan sikap tersebut.

Desakan itu sebelumnya diketahui melalui video yang beredar di media sosial dan dilihat pada Sabtu, 5 September 2026.

Dalam video tersebut, Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang menyampaikan alasan sikap partainya bersama sejumlah partai lain.

"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Hazmi dalam video tersebut.

Kini, setelah adanya arahan dari Mendagri Tito Karnavian dan pertemuan antara DPRD dengan tim anggaran Pemkab Tapteng, kedua pihak disebut telah mencapai kesepakatan pada sebagian besar poin yang sebelumnya dipersoalkan.

Penyelesaian konflik tersebut diharapkan membuat DPRD dan Pemkab Tapteng dapat kembali fokus menjalankan pemerintahan serta menangani kebutuhan masyarakat, termasuk penanganan bencana.* (d/ad)

MEDAN — Dinas Kesehatan Sumatera Utara meminta seluruh siswa, khususnya penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG), lebih teliti sebelum mengonsumsi makanan yang diberikan.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut Muhammad Faisal Hasrimy mengatakan siswa perlu memperhatikan kondisi makanan sebelum menyantapnya.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Beri Waktu 2 Hari untuk Turunkan Harga Ayam, Produsen Terancam Ditindak

"Para siswa diminta jangan mengonsumsi MBG apabila sudah berbau, lewat dari batas jam konsumsi maupun berubah warna, jadi harus tetap teliti," ujar Faisal melalui pesan tertulis, Jumat (11/9/2026).

Imbauan tersebut disampaikan di tengah perhatian terhadap keamanan makanan dalam pelaksanaan program MBG di Sumatera Utara.

Selain mengingatkan siswa, Dinkes Sumut akan memperketat pembinaan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG di wilayah Sumatera Utara.

Pembinaan dilakukan melalui edukasi serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Faisal mengatakan seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan MBG wajib mematuhi standar operasional prosedur (SOP).

Menurut dia, kepatuhan terhadap SOP penting untuk memastikan program pemerintah tersebut berjalan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan makanan.

Dinkes Sumut juga menyatakan siap berkolaborasi dalam pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) apabila diperlukan untuk para petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG.

Langkah tersebut termasuk pemeriksaan atau skrining kesehatan bagi petugas yang menangani makanan.

"Jika penjamah makanan butuh CKG, kita siap bekerja sama jika mereka pun membutuhkan penanganan ataupun skrining kesehatan," katanya.

Dinkes Sumut menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menjaga keamanan makanan MBG, mulai dari petugas yang mengolah makanan hingga siswa sebagai penerima manfaat.

Siswa juga diminta tidak mengabaikan kondisi makanan sebelum dikonsumsi.

Jika makanan sudah mengalami perubahan aroma atau warna maupun telah melewati batas waktu konsumsi, makanan tersebut sebaiknya tidak disantap.

Sementara bagi pengelola SPPG, penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang dibagikan kepada siswa tetap layak dikonsumsi.

Pembinaan dan pengawasan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya persoalan kesehatan yang berkaitan dengan makanan dalam pelaksanaan program MBG di Sumatera Utara.* (mi/ad)

MEDAN — Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Ihwan Ritonga, memberikan tenggat waktu dua hari kepada pelaku usaha perunggasan untuk menurunkan harga ayam broiler yang dinilai terlalu tinggi dan membebani masyarakat.

Ihwan menegaskan kenaikan harga ayam tidak semestinya dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

• Kondisi Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG Memburuk, Bobby Nasution Minta Krismas Dirujuk ke Medan

Tuntutan tersebut disampaikan Ihwan saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) gabungan Komisi A dan B DPRD Sumut pada Kamis, 10 September 2026 sore.

Rapat itu dihadiri Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sumut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumut, serta sejumlah perusahaan produksi ayam.

Ihwan mengatakan DPRD Sumut tidak ingin persoalan harga ayam berakhir dengan saling menyalahkan antara peternak, produsen, agen, dan pedagang.

Menurut dia, diperlukan langkah konkret agar harga ayam kembali terjangkau bagi masyarakat.

"Kami akan menunggu selama dua hari ke depan. Jika harga tidak turun, kami akan mengeluarkan rekomendasi resmi dan menindaklanjuti masalah ini hingga ke tingkat Menteri Pertanian," ujarnya.

Ihwan mengatakan DPRD Sumut juga akan mendesak aparat penegak hukum turun tangan jika ditemukan indikasi manipulasi harga oleh produsen maupun agen.

Menurut dia, Kapolda Sumut perlu mengambil tindakan tegas dengan menyelidiki perusahaan produsen dan agen yang diduga melakukan praktik tidak wajar.

Pengawasan tersebut dinilai penting karena kenaikan harga ayam dapat menekan daya beli masyarakat, terutama di tengah pelaksanaan program MBG.

"Jika ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memanipulasi harga, tindaklah dengan tegas. Kita tidak boleh membiarkan siapa pun memanfaatkan situasi ini saat masyarakat sedang menghadapi kesulitan ekonomi," tegasnya.

Politikus Gerindra itu juga menyoroti harga ayam yang dinilai relatif seragam di sejumlah perusahaan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam RDP, harga ayam hidup di tingkat peternak berada di kisaran Rp29.000 per kilogram.

Ihwan menilai harga tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan sejumlah wilayah di Pulau Jawa yang berada di kisaran Rp22.000 hingga Rp24.000 per kilogram.

Karena itu, dia meminta adanya rincian menyeluruh mengenai struktur biaya dan rantai distribusi, mulai dari harga pakan, harga di tingkat peternak, perusahaan inti, agen, hingga pedagang pasar.

"Mendapatkan keuntungan adalah hal yang wajar karena itu merupakan bagian dari kegiatan bisnis. Namun, margin keuntungan tidak boleh berlebihan, terutama jika diperoleh dengan memanfaatkan masyarakat yang sedang kesulitan," katanya.

Ihwan menilai pemerintah perlu memperkuat dukungan kepada peternak sekaligus memastikan harga pakan tetap terkendali.

Menurut dia, apabila biaya produksi dapat ditekan, harga daging ayam di tingkat konsumen semestinya ikut turun.

DPRD Sumut, kata Ihwan, akan terus memantau perkembangan harga ayam dalam dua hari ke depan.

Jika harga tidak mengalami penurunan, DPRD akan menyusun rekomendasi lebih tegas, termasuk meminta pemerintah pusat turun tangan.

"Kami tidak berniat mencari siapa yang salah; kami mencari solusi. Namun, jika memang ada praktik kecurangan yang terjadi, hal itu tidak boleh ditoleransi," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi menilai kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara perlu dievaluasi.

Sorotan tersebut disampaikan menyusul tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk ayam broiler.

Salman mengatakan pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat dan koordinasi.

Menurut dia, harus ada tindakan nyata terhadap persoalan rantai distribusi yang menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Ia mencatat inflasi Sumatera Utara berada di kisaran 4,20 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang disebut berada di sekitar 2 persen.

Menurut Salman, kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat persoalan dalam pengendalian harga di Sumatera Utara.

"Jika memang ada pelaku usaha yang melakukan praktik yang memicu kenaikan harga, tindakan tegas harus diambil. Kita tidak boleh hanya sekadar menggelar rapat tanpa mengambil langkah nyata," ujar Salman.

Salman meminta TPID Sumut mampu mengidentifikasi penyebab kenaikan harga secara menyeluruh.

Pemetaan tersebut, kata dia, harus mencakup rantai distribusi mulai dari produsen hingga konsumen.

Menurut Salman, masyarakat tidak seharusnya terus menanggung beban setiap kali harga pangan mengalami kenaikan.

"Jika ada pihak-pihak yang bertindak curang, tindaklah mereka. Kita tidak boleh menunggu sampai harga sudah tinggi dan masyarakat sudah terbebani baru kemudian angkat bicara," tegasnya.

Salman berharap hasil RDP segera ditindaklanjuti pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan pelaku usaha.

Ia menilai penurunan harga ayam menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu mengendalikan inflasi di Sumatera Utara.* (mi/ad)

Setelah kembali menjalani perawatan di RS Efarina Etaham Berastagi, Krismas akhirnya dirujuk ke RS Haji Medan atas permintaan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Baca Juga:

• Sempat Dinyatakan Sembuh, 15 Siswa Karo Kembali Dirawat Usai Dugaan Keracunan MBG

Malam itu, Bobby didampingi Bupati Karo Antonius Ginting mendatangi sejumlah siswa yang kembali menjalani perawatan di RS Efarina Etaham dan RS Amanda Raya, Berastagi.

Puluhan siswa dilaporkan kembali mengalami keluhan kesehatan setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan akibat dugaan keracunan MBG.

Di antara para siswa yang kembali menjalani perawatan, kondisi Krismas menjadi perhatian Bobby.

Berdasarkan keterangan keluarga, keluhan kesehatan Krismas kembali kambuh hingga membuat siswi tersebut harus kembali dilarikan ke rumah sakit.

Saat melihat kondisi Krismas yang disebut mengalami kesakitan, Bobby kemudian meminta agar siswi tersebut segera dirujuk ke RS Haji Medan untuk mendapatkan penanganan lebih intensif.

"Langsung disuruh Pak Gubernur Bobby Nasution agar Krismas Br Sihite dirujuk ke RS Haji Medan. Saat ini, Jumat (11/9), Krismas kembali masuk ruang PICU," kata Winda, kakak Krismas.

PICU atau Pediatric Intensive Care Unit merupakan ruang perawatan intensif khusus untuk pasien anak yang membutuhkan pemantauan dan penanganan lebih ketat.

Krismas sebelumnya juga pernah dirujuk ke RS Haji Medan setelah mengalami dugaan keracunan MBG pada 13 Agustus 2026.

Setelah kondisinya dinyatakan membaik, Krismas diperbolehkan pulang dan melanjutkan pemulihan di rumah.

Namun, kondisi kesehatannya belum sepenuhnya pulih. Selama berada di rumah, Krismas masih kerap mengeluhkan sakit pada bagian perut.

Keluhan tersebut kemudian kembali memburuk hingga Krismas harus dilarikan ke RS Efarina Etaham Berastagi.

"Sepulang dari RS Haji kemarin, sebenarnya adik saya belum sembuh total. Di rumah pun ia sering mengeluhkan kondisinya. Ini kedua kalinya adik saya dirujuk ke RS Haji Medan," ujar Winda dengan suara lirih.

Atas permintaan Bobby, Krismas kemudian diberangkatkan menggunakan ambulans RS Efarina menuju RS Haji Medan pada Kamis malam.

Setibanya di rumah sakit, Krismas kembali menjalani perawatan di ruang PICU.

Sebelumnya, Bobby Nasution juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, tenaga medis, serta keluarga pasien untuk mengetahui perkembangan kondisi para siswa yang kembali mendapatkan perawatan.

Pemerintah Kabupaten Karo bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan terus memantau kondisi para siswa terdampak.

Penanganan kesehatan para siswa juga menjadi perhatian pemerintah agar kebutuhan medis mereka dapat terpenuhi secara optimal.

Kasus ini menjadi perhatian karena sejumlah siswa yang sebelumnya menjalani perawatan akibat dugaan keracunan MBG kembali mengalami keluhan kesehatan.

Pemerintah diharapkan memastikan proses pemulihan para siswa berlangsung secara menyeluruh sebelum mereka kembali menjalani aktivitas seperti biasa.* (sp/ad)

BANDA ACEH — Tim Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor roda dua yang terjadi di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga pria yang diduga terlibat dalam pencurian dan penadahan sepeda motor hasil kejahatan.

Baca Juga:

• Ustaz Das’ad Latif Usul Koruptor Dihukum Potong Tangan: Saya Yakin Korupsi Hilang!

CH diduga berperan sebagai penadah.Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan, pengungkapan kasus bermula setelah polisi menerima laporan kehilangan sepeda motor.

Polisi kemudian melakukan serangkaian penyelidikan hingga mendapatkan informasi mengenai keberadaan terduga pelaku.

"Tim melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan informasi terkait keberadaan terduga pelaku," kata Miftahuda, Jumat (11/9/2026).

Pengungkapan kasus bermula pada Minggu, 6 September 2026.

Saat itu, Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh memperoleh informasi mengenai keberadaan salah seorang terduga pelaku di kawasan Desa Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

Petugas kemudian mendatangi lokasi dan mengamankan pria tersebut.

Dari pemeriksaan awal, polisi memperoleh informasi mengenai keterlibatan pelaku lainnya dalam aksi pencurian dan penjualan sepeda motor hasil kejahatan.

Tim kemudian bergerak ke Desa Lamseupeng, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, dan mengamankan DA.

Tim Opsnal selanjutnya melakukan pengembangan ke kawasan Desa Sukadamai, Kecamatan Lueng Bata, dan mengamankan SW.

Berdasarkan keterangan SW, sepeda motor hasil curian tersebut kemudian dijual kepada seorang penadah di wilayah Teunom, Aceh Jaya.

Baca Juga:

• Usai Geledah Rumah Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, Begini Perkembangan Kasus Dugaan Lancung Tata Kelola Sawit

"Kami mendapatkan informasi bahwa tiga unit sepeda motor hasil kejahatan dijual dengan harga keseluruhan Rp11 juta. Ketiga sepeda motor tersebut masing-masing jenis Honda Beat, Honda Supra 125, dan Honda Supra X," sebut Kasatreskrim.

Pada Senin, 7 September 2026 sekitar pukul 12.00 WIB, Tim Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh bersama personel Resmob Aceh Jaya melakukan pengembangan terhadap penadah di wilayah Teunom, Aceh Jaya.

Petugas kemudian mengamankan CH yang diduga menerima tiga unit sepeda motor dari para pelaku.

Dalam pemeriksaan, CH mengakui telah menerima tiga unit sepeda motor tersebut dengan nilai transaksi Rp11 juta.

Dizha mengatakan, dua unit sepeda motor telah dibawa ke kawasan pegunungan untuk digunakan bekerja di lokasi tambang.

Sementara satu unit lainnya berada di rumah penadah.

Tim Opsnal kemudian melakukan pencarian terhadap dua sepeda motor yang berada di kawasan Krueng Sabe, Aceh Jaya.

Dari hasil pengembangan, petugas menemukan dan mengamankan kendaraan tersebut di sebuah rumah milik warga.

Seluruh tersangka bersama barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Sepeda motor Honda Beat warna putih-biru dengan nomor polisi BL 4164 AK sebelumnya diparkir di samping rumah korban pada Sabtu, 5 September 2026 sekitar pukul 22.30 WIB.

Namun, pada Minggu sekitar pukul 05.00 WIB, korban mendapati sepeda motornya sudah tidak berada di tempat semula.

Baca Juga:

• Detik-detik Setelah Wili Mbuik Ditembak, Pelaku Gunakan HP Korban untuk Video Call Keluarga: Kita Tidak Ada Masalah

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp8 juta.

Korban kemudian melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

Selain kasus tersebut, pengungkapan ini juga dikaitkan dengan sejumlah laporan polisi mengenai pencurian kendaraan bermotor yang diterima Polresta Banda Aceh dan Polsek Syiah Kuala.

Dalam pengungkapan tersebut, Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan sejumlah barang bukti.

Barang bukti yang diamankan antara lain satu unit Honda Supra warna merah dengan nomor polisi BK 3848 AMO, satu unit Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi, satu unit Honda Beat warna putih-biru tanpa nomor polisi, serta satu unit Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 6117 ABE yang diduga digunakan sebagai kendaraan pendukung.

Petugas juga mengamankan sebuah kunci letter T yang telah dimodifikasi.

Alat tersebut diduga digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor.

Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya barang bukti lain maupun pihak lain yang terlibat.

"Penyidik masih melakukan penyidikan dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum selanjutnya," ujarnya.

Polresta Banda Aceh juga akan menerbitkan daftar pencarian barang bukti terhadap alat bantu yang belum ditemukan serta mengembangkan penyelidikan terhadap jaringan penjualan kendaraan hasil curian.

Ketiga tersangka beserta barang bukti saat ini telah diamankan di Polresta Banda Aceh untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.* (ad)

JAKARTA — Ustaz Das'ad Latif menyampaikan usulan kontroversial terkait hukuman bagi pelaku korupsi.

Ia mengusulkan agar koruptor yang telah terbukti bersalah dan memiliki kekuatan hukum tetap dikenai hukuman potong tangan.

Baca Juga:

• Tiga Eks Pejabat KSOP Belawan Didakwa Korupsi PNBP, Kerugian Negara Capai Rp648 Juta

Dalam ceramahnya, Das'ad secara khusus membahas pelaku korupsi yang telah menjalani proses hukum dan dinyatakan terbukti bersalah.

"Koruptor yang sudah divonis nyata bersalah, terbukti dan meyakinkan melawan hukum, potong saja tangannya satu," kata Ustaz Das'ad Latif.

Menurut Das'ad, hukuman tersebut dapat memberikan efek jera.

Ia menilai hukuman yang berat dapat membuat orang yang telah melakukan korupsi maupun mereka yang berniat melakukan korupsi berpikir ulang.

Das'ad kemudian kembali menjelaskan pandangannya mengenai hukuman bagi koruptor.

"Koruptor kau potong satu tangannya, hilang nyalinya itu koruptor," imbuh Ustaz Das'ad Latif.

Ia juga mengaitkan usulannya dengan pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset.

Menurut dia, proses pembahasan regulasi tersebut membutuhkan waktu yang panjang.

"Daripada kita habis ratusan miliar merancang undang-undang perampasan aset, bertahun-tahun belum diresmikan dan disahkan, lebih baik itu yang sudah nyata, korupsi Rp1 triliun gak usah tembak mati, potong saja satu tangannya," kata Ustaz Das'ad Latif.

Dalam pandangannya, hukuman tersebut dinilai dapat menimbulkan rasa takut bagi orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Ia kemudian kembali menegaskan bahwa usulan tersebut ditujukan kepada orang yang telah terbukti melakukan korupsi.

"Lebih baik itu yang sudah nyata korupsi satu. Enggak usah tembak m4ti. Potong saja tangannya sampai di siku. Saya yakin korupsi akan hilang," kata dia.

Dalam potongan ceramah yang sama, Das'ad Latif juga membandingkan pendekatan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan negara lain.

Ia menyebut China dan mengaitkannya dengan pemerintahan Xi Jinping sebagai contoh yang menurutnya menerapkan hukuman tegas terhadap korupsi.

"Mana buktinya? Faktanya, belajar dari China Xi Jinping, itu sudah nyata, Saudi koruptor diberikan hukum Qisas, potong kepalanya, di Indonesia malah potong masa tahanan, bagaimana enggak pada korupsi?," ujar Das'ad.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pandangannya mengenai pentingnya hukuman yang dianggap mampu memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

Das'ad Latif menilai persoalan korupsi bukan hanya berkaitan dengan besarnya kerugian negara.

Menurut pandangannya, hukuman terhadap pelaku juga perlu memberikan efek pencegahan agar tindakan serupa tidak kembali terjadi.

Usulan tersebut merupakan pandangan yang disampaikan Das'ad Latif dalam ceramahnya.

Penerapan hukuman pidana terhadap pelaku korupsi tetap harus mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.* (di/ad)

Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Faisal Hasrimy mengatakan, belasan siswa tersebut masih menjalani rawat inap dengan keluhan yang dominan berupa nyeri pada bagian perut.

Baca Juga:

• Mau ke Danau Toba dari Medan Naik Transportasi Umum? Ini Rute yang Bisa Dipilih

"Kami mendapatkan informasi, masih ada 15 siswa yang dirawat di rumah sakit. Dominan keluhan nyeri perut. (Mereka) rawat inap," jelasnya saat diwawancarai di kantornya, Kamis (10/9/2026).

Faisal mengatakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution telah memberikan arahan agar Dinas Perlindungan Anak melakukan asesmen dan pendampingan terhadap para siswa yang terdampak.

Pendampingan tersebut dilakukan untuk membantu kondisi psikologis siswa setelah mengalami dugaan keracunan MBG.

"Artinya psikosomatiknya, ini yang dilakukan pendampingan. Sehingga psikis dari anak pelan-pelan bisa menjadi lebih baik," ucapnya.

Selain pendampingan psikologis, Dinas Kesehatan Kabupaten Karo juga telah menyiapkan call center sebagai saluran pengaduan bagi siswa yang masih mengalami keluhan setelah insiden tersebut.

"Kita tetap lakukan pendampingan dan layani dengan baik," ucapnya.

Insiden dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo terjadi pada 13 Agustus 2026.

Peristiwa tersebut berkaitan dengan menu MBG yang disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karo Berastagi Sempajaya ke sejumlah sekolah.

Sekolah yang terdampak antara lain SMAN 1 Berastagi, SMA Swasta Bersama, dan SMK Swasta Bersama.

Hasil investigasi Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Dinas Kesehatan Sumut menemukan adanya pelanggaran dalam pengelolaan SPPG.

Salah satu temuan berkaitan dengan pengawasan penyimpanan bahan baku makanan. Ikan yang akan digunakan sebagai lauk disebut disimpan di luar freezer.

Atas temuan tersebut, SPPG Karo Berastagi Sempajaya kemudian dikenai sanksi penutupan sehingga tidak dapat melakukan pelayanan.

Kepala SPPG juga dicopot dari jabatannya dan dikenai sanksi disiplin.

Kasus ini masih menjadi perhatian karena sejumlah siswa yang sebelumnya mengalami dugaan keracunan kini kembali menjalani perawatan dengan keluhan nyeri perut.* (tm/ad)