MEDAN — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara sepakat bersinergi dalam rangka memberdayakan masyarakat.

Kesepakatan tersebut terungkap dalam audiensi Tim MPM PWM Sumut ke KPPU Wilayah I, Selasa (07/04/2026).

Baca Juga:

• Oknum Polda Sumut Diduga Curi Rp11,2 Juta Milik Terdakwa, Iptu VTG dan Boru Purba Belum Jadi Tersangka

Mereka diterima oleh Kepala KPPU Wilayah I Ridho Pamungkas bersama seluruh jajaran di ruang rapat Kantor KPPU Wilayah I, Jalan Gatot Subroto, Medan.

Maulana Malik Muttaqin menjelaskan bahwa majelis seperti MPM merupakan salah satu Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) Muhammadiyah. Majelis ini bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok untuk mencapai tujuan organisasi.

Tugas utama MPM sendiri, jelas Maulana, adalah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program. Sebagai kegiatan pemberdayaan, MPM membutuhkan kolaborasi atau sinergi dengan berbagai pihak, termasuk KPPU.

Saat ini, lanjut Maulana, MPM tengah menggalang berbagai pihak untuk bersinergi dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sebelum audiensi ke KPPU, MPM telah menjajaki kerja sama dengan Koperasi Surya Mandiri serta para pelaku UMKM Ladang Edukasi Sunggal.

Selain itu, MPM juga telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Palawija dan UPT Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumut, serta pusat pembibitan aren.

"Karena itu, MPM Sumut juga berharap dapat bersinergi dengan KPPU," kata Maulana.

Sambut Baik

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPPU Wilayah I Ridho Pamungkas menyambut baik rencana kerja sama dengan MPM PWM Sumut. Menurutnya, KPPU Sumut sangat tertarik membangun jejaring hingga ke tingkat akar rumput (grassroot).

Jejaring tersebut, setidaknya, dapat menjadi sumber informasi bagi KPPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas persaingan usaha.

Pada kesempatan itu, Ridho Pamungkas juga menjelaskan bahwa KPPU Wilayah I saat ini tengah mengkaji pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, KPPU juga melakukan kajian terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kajian terhadap dua program pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut dilakukan dari berbagai sisi.

"Jangan sampai terjadi usaha besar zalim kepada pelaku usaha kecil. Ini bagian dari tugas KPPU," tegas Ridho Pamungkas.

Sehubungan dengan itu, Ridho Pamungkas dan Maulana Malik Muttaqin sepakat membangun sinergi antara KPPU dan MPM PWM Sumut dalam pemberdayaan masyarakat.*

(dh)

MEDAN — Dugaan pencurian uang sebesar Rp11,2 juta yang melibatkan oknum anggota kepolisian di Sumatera Utara menjadi sorotan.

Hingga kini, dua pihak yang diduga terlibat, yakni Iptu VTG dan seorang perempuan berinisial Boru Purba, belum ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:

• Sumut Bidik Prestasi PON 2028, Bobby Nasution Tekankan Pembinaan dan Loyalitas Atlet

"Boru Purba adalah penerima aliran dana dari rekening klien kami. Identitasnya sudah diketahui, namun masih berstatus saksi," ujar Ronald, Selasa (7/4/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan data rekening koran, uang Rp11,2 juta milik Rahmadi ditransfer ke rekening atas nama Boru Purba.

Pihaknya menduga terdapat hubungan antara Boru Purba dan Iptu VTG yang diduga meminta akses layanan perbankan milik kliennya.

Ronald mendesak penyidik segera melakukan pemeriksaan lanjutan dan menetapkan pihak-pihak terkait sebagai tersangka.

Ia juga mengungkap dugaan adanya keterlibatan atasan Iptu VTG dalam penggunaan rekening pihak ketiga untuk menyamarkan aliran dana.

Kasus ini berawal dari penangkapan Rahmadi di Tanjungbalai pada Maret 2025 dalam perkara kepemilikan narkotika. Rahmadi kemudian divonis lima tahun penjara.

Namun, tim kuasa hukum menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penangkapan hingga persidangan, termasuk dugaan rekayasa barang bukti dan pelanggaran prosedur.

Mereka juga menyoroti rekaman CCTV yang disebut menunjukkan adanya tindakan kekerasan saat penangkapan. Selain itu, barang bukti narkotika yang awalnya tidak ditemukan diduga muncul kemudian di dalam kendaraan.

Tim kuasa hukum Rahmadi telah melaporkan perkara ini ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, dengan alasan adanya dugaan pengabaian fakta persidangan oleh majelis hakim.

"Seluruh rangkaian peristiwa ini saling berkaitan dan perlu diusut secara menyeluruh," kata Ronald.*

(dh)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Medan untuk bersinergi dalam mendukung berbagai program Pemerintah Kota Medan, terutama di bidang sosial dan lingkungan.

Ajakan tersebut disampaikan Rico saat menerima audiensi pengurus GPIB Immanuel yang dipimpin Salmon Lea Timea di Balai Kota Medan, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga:

• Pemko Medan Dukung Paskah 2026, Tekankan Nilai Religius dan Kebersamaan

"Kolaborasi ini penting agar program yang dijalankan bisa lebih efektif dan berdampak luas," ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah program yang dapat disinergikan dengan pihak gereja, salah satunya gerakan kebersihan lingkungan melalui program Aksi Bersih dan Lestari (ASRI) yang digagas Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Selain itu, Rico juga menyoroti program bantuan sosial PKH Medan Makmur yang menyasar kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas. Melalui program ini, penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp200.000 per bulan dari anggaran daerah.

Rico berharap keterlibatan gereja dapat membantu memastikan penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran. "Peran masyarakat, termasuk gereja, penting untuk memastikan program ini berjalan optimal," katanya.

Di sisi lain, ia juga menyinggung upaya pemerintah kota dalam menjaga bangunan cagar budaya, termasuk rumah ibadah. Pemerintah, kata dia, membuka peluang bantuan renovasi bagi bangunan yang membutuhkan perbaikan.

Sementara itu, Pendeta GPIB Immanuel Medan Salmon Lea Timea menyatakan pihaknya siap mendukung program pemerintah daerah melalui berbagai kegiatan sosial dan lingkungan.

Ia menyebut GPIB Immanuel tengah mengembangkan inisiatif "Gerakan Peduli Immanuel Berbagi" yang tidak hanya berfokus pada kegiatan internal gereja, tetapi juga menyasar masyarakat luas, termasuk dalam upaya memperkuat toleransi antarumat beragama.

"Kami ingin hadir tidak hanya sebagai gereja, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan kontribusi nyata," ujarnya.

Salmon juga mengungkapkan kondisi bangunan gereja yang merupakan cagar budaya dan membutuhkan perhatian, terutama pada beberapa bagian yang mengalami kerusakan.*

(dh)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong perayaan Paskah 2026 di Kota Medan dikemas lebih kreatif tanpa meninggalkan nilai-nilai religius.

Pemerintah kota, kata dia, siap mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Keberagaman Nusantara Bersinar di Deck Reception ASEAN Plus Cadet Sail 2026, Rico Waas Perkenalkan Pesona Budaya Medan di KRI Bima Suci

Ia menilai Paskah bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk.

"Perayaan ini perlu dipersiapkan secara maksimal, baik dari sisi konsep maupun fasilitas," ujar Rico.

Ia meminta panitia memastikan lokasi pelaksanaan representatif dan mampu menampung jumlah jemaat yang besar agar kegiatan berjalan tertib dan khidmat.

Selain itu, ia membuka ruang bagi panitia untuk menghadirkan unsur hiburan guna memperkaya suasana acara, selama tetap memperhatikan nilai religius dan kemampuan anggaran.

Ketua Panitia Paskah Kota Medan Wandro Abadi Agnellus Malau mengatakan pihaknya tengah mematangkan sejumlah opsi lokasi, di antaranya Pardede Hall dan Medan International Convention Center, yang dinilai memiliki kapasitas memadai hingga sekitar 5.000 orang.

Ia menambahkan, perayaan Paskah direncanakan berlangsung pada akhir April 2026, dengan mempertimbangkan kesiapan teknis dan ketersediaan tempat.

Pemerintah Kota Medan berharap perayaan ini tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menjadi simbol harmoni dan toleransi antarumat beragama di kota tersebut.*

(dh)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi hingga akhir 2026 merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut bukan keputusan individual kementerian, melainkan hasil koordinasi lintas sektor di bawah kendali presiden.

Baca Juga:

• KontraS Nilai Kasus Andrie Yunus Layak Gunakan Pasal Pembunuhan

Ia menjelaskan pemerintah mempertimbangkan berbagai skenario harga minyak mentah global sebelum menetapkan kebijakan. Simulasi dilakukan untuk mengukur dampak terhadap fiskal negara dan daya beli masyarakat.

Purbaya menyebut Presiden secara aktif mengevaluasi dampak ekonomi dari setiap opsi kebijakan, termasuk pada kisaran harga minyak mentah di level US$80 hingga US$100 per barel.

Di tengah ketidakpastian global, ia memastikan kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menopang kebijakan subsidi energi. Salah satu indikatornya adalah ketersediaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai sekitar Rp420 triliun.

"Pemerintah memiliki bantalan fiskal yang cukup, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," kata Purbaya.

Kebijakan penahanan harga BBM ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi domestik, terutama dalam menahan tekanan inflasi dan melindungi daya beli masyarakat.*

(d/dh)

JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan belum menerima panggilan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait polemik perubahan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

"Dari pimpinan, belum," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 7 April 2026. Ia menambahkan pihaknya masih menunggu proses yang akan dilakukan Dewas.

Baca Juga:

• KPK Periksa Lima Travel Agent Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji, Negara Dirugikan Rp622 Miliar

Ketua Dewas KPK Gusrizal sebelumnya menyatakan pihaknya telah menerima sejumlah laporan masyarakat yang mempertanyakan dasar hukum dan etik atas keputusan tersebut. Laporan itu ditindaklanjuti sejak akhir Maret.

Menurut Gusrizal, Dewas akan memproses seluruh aduan sesuai prosedur yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan publik dalam menjaga integritas lembaga antirasuah.

KPK sempat menetapkan Yaqut sebagai tahanan rumah setelah menerima permohonan dari pihak keluarga. Namun, keputusan itu kemudian dibatalkan dan status penahanan dikembalikan menjadi tahanan rutan beberapa hari berselang.

Kasus ini menjadi sorotan karena dinilai menyangkut aspek transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum oleh KPK.*

(d/dh)

JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melantik 12 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, 7 April 2026.

Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan struktur birokrasi di tengah meningkatnya tuntutan layanan publik di sektor ketenagakerjaan.

Baca Juga:

• Kemnaker Genjot Sertifikasi Peserta Magang, Perusahaan Dikasih Reward

Dalam sambutannya, Yassierli menegaskan jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. "Jabatan adalah sarana untuk menghadirkan dampak dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Ia menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi kementeriannya, terutama dalam mengelola sekitar 155,27 juta angkatan kerja. Menurut dia, perkembangan teknologi turut mendorong meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.

Karena itu, ia meminta pejabat yang baru dilantik untuk memperkuat layanan yang responsif dan berdampak langsung, mulai dari pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Yassierli juga memaparkan sejumlah tantangan utama, di antaranya penguatan keterkaitan antara pelatihan dan kebutuhan industri (link and match), penyediaan pekerjaan layak bagi kelompok rentan, hingga reformasi birokrasi.

Untuk menjawabnya, pemerintah menyiapkan agenda transformasi, termasuk penguatan sistem informasi pasar kerja melalui platform SiapKerja.

Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Daftar 12 Pejabat yang Dilantik

- Berikut pejabat yang dilantik oleh Menaker:

1. Irma Puspita — Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
2. R. Nurhidajat — Kepala Pusat Pasar Kerja
3. Teguh Djatmiko — Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
4. Amran — Kepala BBPVP Medan
5.Reni Rosyida Muthmainnah — Kepala BBPVP Bandung
6. Nasrun Ilmullah — Kepala BBPVP Makassar
7. Nuryanti — Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja
8. Arnando Jujur Pardamean Siregar — Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
9.Muzakir — Direktur Bina Kelembagaan K3
10. Yessie Kualasari — Kepala Balai Besar K3 Jakarta
11. Baderi — Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan
12. M. Heru Susanto — Inspektur III*

(dh)

JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pemerintah tidak akan mencampuri proses hukum dalam kasus penyiraman aktivis Andrie Yunus.

Ia menyebut penanganan perkara tersebut saat ini masih berlangsung, termasuk melalui mekanisme peradilan militer.

Baca Juga:

• KontraS Nilai Kasus Andrie Yunus Layak Gunakan Pasal Pembunuhan

Menurut dia, prinsip pemisahan kekuasaan atau trias politica harus dijaga. Pemerintah, kata Pigai, tidak memiliki kewenangan untuk menentukan arah putusan hukum terhadap pihak yang diduga terlibat.

Pigai juga mengingatkan publik agar tidak menghakimi kasus tersebut melalui tekanan massa maupun pemberitaan media. Ia menilai praktik trial by the mob dan trial by the press berpotensi mengganggu independensi proses hukum.

Meski demikian, Pigai mengakui sorotan publik tetap penting sebagai bentuk pengawasan agar penegakan hukum berjalan profesional. Ia meminta masyarakat tidak meragukan komitmen pemerintah dalam menangani kasus tersebut.

Kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus terjadi pada 12 Maret 2026. Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah menangkap empat orang yang diduga sebagai pelaku. Mereka disebut berasal dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma Bais) TNI.

Pigai memastikan pemerintah tetap berpegang pada prinsip perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang politik.*

(d/dh)

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 4 triliun untuk program pompanisasi lahan pertanian guna menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino ekstrem yang diperkirakan terjadi tahun ini.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan program tersebut ditujukan untuk menjaga produktivitas sawah di tengah ancaman kemarau panjang.

Baca Juga:

• Heboh Motor Listrik BGN, Purbaya Ngaku Pernah Tolak Pengadaannya

Selain distribusi pompa, pemerintah juga melakukan perbaikan jaringan irigasi, khususnya untuk lahan rawa seluas sekitar 800 ribu hektare.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan air tetap terjaga selama musim kemarau.

Amran menegaskan, bantuan pompa akan diberikan secara gratis kepada petani sebagai bagian dari intervensi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Kementerian Pertanian juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk memetakan wilayah rawan kekeringan serta mengoptimalkan infrastruktur air, termasuk embung, sumur dangkal, dan sumur dalam.

Langkah ini diperkuat dengan penyediaan alat dan mesin pertanian guna mendukung produktivitas di tengah tekanan iklim.

Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebelumnya mengingatkan bahwa fenomena El Nino berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama pada periode April hingga Oktober 2026.

Namun, dampaknya diperkirakan tidak merata. Sejumlah wilayah di Indonesia bagian timur justru berpotensi mengalami curah hujan tinggi.

Pemerintah berharap langkah mitigasi ini dapat menekan risiko gagal panen sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan nasional di tengah ketidakpastian iklim global.*

(k/dh)

JAKARTA — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak aparat penegak hukum menerapkan pasal percobaan pembunuhan berencana terhadap pelaku penyiraman air keras yang menimpa aktivisnya, Andrie Yunus.

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menilai pasal penganiayaan yang saat ini dikenakan belum mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana tersebut.

Baca Juga:

• Peran Masing-masing Prajurit TNI di Kasus Kacab Bank Terkuak di Pengadilan

Menurut dia, tindakan penyiraman air keras yang diarahkan ke bagian vital korban, khususnya wajah, menunjukkan adanya potensi niat untuk menghilangkan nyawa.

Oleh karena itu, konstruksi hukum yang digunakan perlu mempertimbangkan unsur perencanaan dan dampak fatal yang mungkin ditimbulkan.

KontraS juga menyoroti penggunaan Pasal 467 KUHP tentang penganiayaan berat oleh aparat, baik dari kepolisian maupun unsur militer.

Dimas menilai pendekatan tersebut tidak sejalan dengan karakteristik peristiwa yang dinilai memiliki tingkat ancaman lebih serius.

Ia membandingkan kasus ini dengan perkara lain yang dikenakan pasal pembunuhan berencana, meski memiliki pola serangan yang dinilai serupa.

Dalam konteks tersebut, KontraS mendorong adanya konsistensi dalam penerapan hukum.

Selain itu, ia menekankan bahwa penggunaan zat berbahaya seperti air keras dapat menimbulkan risiko kematian maupun cacat permanen, sehingga patut dikategorikan sebagai kejahatan berat.

Kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus hingga kini masih dalam proses penanganan aparat. KontraS memastikan akan terus mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan akuntabel.*

(in/dh)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan usulan pengadaan motor listrik dan perangkat komputer oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sempat ditolak pada tahun sebelumnya.

Pernyataan tersebut merespons kabar viral mengenai ribuan motor listrik berlogo BGN yang disebut-sebut masuk dalam anggaran program pemerintah.

Baca Juga:

• MBG Bisa Genjot Ekonomi RI! Menkeu Bocorkan Potensi di Atas 1 Persen

Ia menegaskan, penggunaan anggaran BGN seharusnya difokuskan pada kebutuhan utama program, yakni pemenuhan gizi masyarakat. Pengadaan barang penunjang, menurut dia, perlu disesuaikan dengan prioritas tersebut.

Purbaya juga belum memastikan apakah pengadaan motor listrik yang saat ini menjadi sorotan publik telah melalui mekanisme persetujuan yang sama seperti sebelumnya.

"Prinsipnya, anggaran harus difokuskan pada makanan. Untuk kebutuhan lain, harus dilihat kembali urgensinya," kata dia.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik merupakan bagian dari perencanaan anggaran 2025 yang ditujukan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Namun, ia memastikan kendaraan tersebut belum didistribusikan dan masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Isu ini menjadi sorotan publik karena dinilai menyangkut efektivitas penggunaan anggaran dalam program yang berorientasi pada peningkatan gizi masyarakat.*

(in/dh)

JAKARTA — Pemerintah tengah mengkaji sejumlah skema untuk menyelesaikan persoalan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, termasuk opsi pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh Kementerian Keuangan.

Chief Operating Officer BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengatakan opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.

Baca Juga:

• DPR Bereaksi Keras! Minta Pemerintah Serius Usut Kematian Prajurit TNI

KCIC merupakan konsorsium yang mengelola proyek Kereta Cepat Whoosh, yang melibatkan sejumlah badan usaha milik negara melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Dalam konsorsium tersebut, beberapa BUMN yang terlibat antara lain PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, dan PT Jasa Marga.

Dony menegaskan, pemerintah berupaya menata ulang peran masing-masing BUMN agar sesuai dengan kompetensi inti.

Salah satu contoh adalah penegasan peran perusahaan konstruksi seperti WIKA yang akan difokuskan pada bidang kontraktor, bukan operasional.

"Semua akan dikembalikan pada porsinya masing-masing agar pengelolaan lebih efektif dan efisien," kata dia.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan seluruh skema penyelesaian dapat dirumuskan secara menyeluruh dalam waktu dekat, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan terhadap proyek strategis tersebut.

Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung sebelumnya menjadi sorotan karena berbagai tantangan, termasuk aspek pembiayaan dan struktur kelembagaan konsorsium.*

(in/dh)

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendorong pemerintah mengoptimalkan jalur diplomasi internasional menyusul gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon.

Ia menilai, insiden yang menimpa pasukan Indonesia di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui misi UNIFIL tidak dapat dipandang sebagai peristiwa biasa.

Baca Juga:

• HUT ke-78 Sumatera Utara Usung “Satu Kolaborasi, Sejuta Energi”, Pemprov Genjot Sinergi Percepatan Pembangunan Daerah

Tiga prajurit yang gugur dalam tugas tersebut adalah Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anm) Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda (Anm) Farizal Rhomadhon.

Ketiganya meninggal saat menjalankan misi perdamaian di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan tersebut.

Menurut Sukamta, peristiwa ini mencerminkan kerentanan sistem perlindungan pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik aktif.

Ia menegaskan bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjamin keselamatan personel yang bertugas di bawah mandat global.

Selain mendorong langkah diplomasi, DPR juga menilai perlunya evaluasi internal terhadap sistem perlindungan prajurit TNI yang ditempatkan di zona konflik. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan strategi mitigasi risiko dengan dinamika lapangan.

"Evaluasi diperlukan agar setiap penugasan memiliki perlindungan yang memadai sesuai tingkat eskalasi konflik," kata dia.

DPR, lanjut Sukamta, akan mengawal langkah pemerintah agar upaya diplomasi tidak berhenti pada pernyataan kecaman, melainkan menghasilkan kejelasan investigasi dan akuntabilitas pihak terkait.

Ia juga menekankan pentingnya peran Indonesia sebagai salah satu kontributor utama pasukan perdamaian dunia dalam mendorong agenda perlindungan peacekeepers di forum internasional.*

(mt/dh)

JAKARTA — Tim nasional futsal Indonesia memastikan langkah ke babak semifinal ASEAN Futsal Championship 2026 setelah mengalahkan Malaysia dengan skor tipis 1-0 pada laga kedua Grup B, Selasa, 7 April 2026.

Bermain di Nonthaburi Hall, Thailand, pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Kedua tim tampil hati-hati pada babak pertama, dengan tempo permainan yang cenderung moderat.

Baca Juga:

• Unmuha Gandeng Tim Malaysia Salurkan Bantuan untuk Siswa Terdampak Banjir di Pidie Jaya, Dukung Pemulihan Pendidikan Pascabencana

Memasuki babak kedua, Indonesia meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya datang pada menit ke-23 melalui gol Guntur Sulistyo yang memecah kebuntuan dan membawa Indonesia unggul.

Setelah gol tersebut, skuad asuhan Héctor Souto tetap tampil agresif. Malaysia berupaya membalas melalui serangan balik, namun pertahanan Indonesia tampil disiplin hingga laga berakhir.

Kemenangan ini memastikan Indonesia mengoleksi dua kemenangan beruntun di fase grup, sekaligus mengunci tiket ke semifinal tanpa harus menunggu hasil pertandingan terakhir.

Pada laga sebelumnya, Indonesia tampil dominan dengan mengalahkan Brunei Darussalam 7-0.

Meski demikian, Indonesia masih akan menghadapi Australia dalam laga terakhir Grup B pada Rabu, 8 April 2026. Pertandingan tersebut tidak lagi menentukan kelolosan, namun tetap penting untuk menjaga momentum tim.

Keikutsertaan Indonesia di turnamen ini juga menjadi bagian dari proses regenerasi skuad. Mayoritas pemain yang dibawa merupakan pemain muda dan debutan, seiring strategi jangka panjang yang diusung Federasi Futsal Indonesia.

Indonesia sendiri berstatus sebagai juara bertahan setelah menjuarai edisi 2024, dan kini kembali membidik gelar serupa di tengah proses pembaruan tim.*

(mt/dh)

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menilai langkah Kejaksaan Agung yang mengajukan kasasi atas vonis bebas terhadap Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, sebagai tindakan yang keliru secara hukum.

Menurut Hinca, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas melarang pengajuan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim.

Baca Juga:

• Tak Hanya Kajari Karo, Kejagung Periksa Seluruh Tim Penangan Perkara

Ia menjelaskan, aturan tersebut merupakan hasil pembahasan legislatif yang bertujuan memberikan kepastian hukum.

Berbeda dengan KUHAP lama yang belum secara eksplisit mengatur larangan tersebut, KUHAP terbaru menutup ruang upaya hukum lanjutan atas vonis bebas.

Kasus yang menjerat Delpedro dan sejumlah pihak terkait bermula dari dugaan penghasutan dalam demonstrasi pada Agustus 2025 yang berujung kericuhan. Namun, majelis hakim memutuskan vonis bebas terhadap para terdakwa.

Hinca menegaskan, dalam konteks hukum yang berlaku saat ini, tidak seharusnya ada lagi upaya banding maupun kasasi atas putusan bebas. Ia juga menyoroti potensi penggunaan tafsir KUHAP lama oleh aparat penegak hukum.

"Kalau menggunakan tafsir KUHAP lama, itu tidak relevan. Yang berlaku sekarang adalah KUHAP baru," katanya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa dalam hal terjadi perbedaan interpretasi hukum, asas yang digunakan adalah ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Hinca meyakini, apabila permohonan kasasi tetap diajukan, besar kemungkinan akan ditolak oleh Mahkamah Agung karena bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.*

(an/dh)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam skenario optimal, program tersebut bahkan diperkirakan mampu menyumbang lebih dari 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca Juga:

• Banggar DPR Ungkap Capaian MBG, Tapi Masih Ada Kendala

Merujuk pada perhitungan Input-Output Table yang disusun oleh Badan Pusat Statistik, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen umumnya berkorelasi dengan penciptaan sekitar 450 ribu lapangan kerja.

"Kalau satu juta tenaga kerja terserap, secara teoritis bisa lebih dari 2 persen. Tapi itu masih hitungan kasar," kata Purbaya di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Meski demikian, ia menekankan bahwa angka tersebut belum memperhitungkan pergeseran tenaga kerja dari sektor lain ke dalam program MBG.

Mobilitas tersebut dinilai akan mengurangi kontribusi bersih terhadap ekonomi.

"Sebagian tenaga kerja akan berpindah dari sektor lain ke MBG. Itu menjadi faktor pengurang. Jadi kontribusi bersihnya tidak sampai 2 persen, tapi lebih dari 1 persen masih cukup realistis," ujarnya.

Purbaya menilai, apabila program ini dijalankan secara efektif dan tepat sasaran, dampaknya terhadap ekonomi domestik akan cukup terasa, terutama dalam mendorong konsumsi serta aktivitas sektor riil.

Program MBG sendiri menjadi salah satu inisiatif pemerintah untuk memperkuat ketahanan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi melalui belanja negara dan distribusi pangan.*

(an/dh)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan Selasa, 7 April 2026.

Pelemahan ini terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp17.100, Pemerintah Klaim Masih dalam Skenario

Analis Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, mengatakan tekanan terhadap pasar saham domestik tidak terlepas dari sentimen global, khususnya perkembangan konflik di Timur Tengah.

"Pelaku pasar masih mencermati arah konflik AS dan Iran yang berpotensi memengaruhi stabilitas geopolitik serta pasokan energi global," ujarnya dalam riset harian.

Ketegangan meningkat setelah Presiden AS, Donald Trump, mengeluarkan pernyataan keras terkait kemungkinan tindakan militer jika Iran tidak memenuhi tenggat kesepakatan.

Di sisi lain, Iran tetap bersikukuh menginginkan penghentian konflik secara menyeluruh.

Pasar juga menyoroti potensi gangguan distribusi minyak global, termasuk ancaman terhadap jalur strategis seperti Selat Hormuz. Kekhawatiran ini mendorong kenaikan harga minyak dan meningkatkan tekanan terhadap pasar keuangan global.

Dari dalam negeri, tekanan turut datang dari pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp17.106 per dolar AS. Kondisi ini dinilai dapat memperbesar beban fiskal dan meningkatkan risiko pelebaran defisit anggaran.

Sepanjang perdagangan, IHSG sempat dibuka menguat, namun berbalik ke zona merah hingga penutupan. Mayoritas sektor mengalami koreksi, dengan sektor industri mencatat penurunan terdalam sebesar 2,51 persen.

Meski demikian, beberapa sektor masih mampu menguat, antara lain infrastruktur, keuangan, dan energi.

Di kawasan Asia, pergerakan bursa cenderung bervariasi. Indeks Nikkei menguat, sementara Hang Seng dan Strait Times melemah. Adapun indeks Shanghai mencatat kenaikan tipis.*

(an/dh)

ACEH BESAR — Kapolda Aceh Marzuki Ali Basyah menghadiri pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) Majelis Adat Aceh Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang berlangsung di Pendopo Wali Nanggroe, Aceh Besar, Selasa, 7 April 2026.

Forum tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Malik Mahmud Al-Haythar, unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta tokoh agama dan pimpinan lembaga adat dari berbagai kabupaten/kota di Aceh.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Ikut Rapat Paripurna, DPR Bahas Kinerja Pemerintah 2025

"Mubes Majelis Adat Aceh menjadi momentum penting untuk memperkuat peran lembaga adat dalam menjawab berbagai persoalan sosial," ujarnya.

Dalam sambutannya, Malik Mahmud menegaskan bahwa adat Aceh merupakan fondasi utama dalam menjaga kehormatan dan kesinambungan peradaban.

Ia mendorong agar nilai-nilai adat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diimplementasikan secara aktif dan adaptif.

Ia juga menyinggung dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025, yang dinilai tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi turut memengaruhi stabilitas sosial masyarakat.

Menurutnya, pemulihan pascabencana perlu dilakukan secara terintegrasi, dengan mengedepankan pendekatan berbasis nilai adat guna memperkuat kohesi sosial.

Dalam forum tersebut, penguatan kelembagaan adat diarahkan melalui revitalisasi struktur organisasi, digitalisasi sistem, serta peningkatan peran generasi muda.

Langkah ini dinilai penting agar lembaga adat mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Peran adat diharapkan tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga instrumen operasional dalam menjaga stabilitas sosial, mengendalikan potensi konflik, dan mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana.*

(dh)

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menekankan pentingnya penguatan pembinaan dan integritas atlet guna menjaga konsistensi prestasi daerah di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON).

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut di Kantor Gubernur, Medan, Selasa, 7 April 2026.

Baca Juga:

• HUT ke-78 Sumatera Utara Usung “Satu Kolaborasi, Sejuta Energi”, Pemprov Genjot Sinergi Percepatan Pembangunan Daerah

"Untuk menjaga tren positif, pembinaan atlet harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan di setiap cabang olahraga," kata Bobby.

Ia juga menyoroti fenomena perpindahan atlet berprestasi ke provinsi lain. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menghadirkan insentif dan lingkungan yang mendukung agar atlet tetap berkarier di Sumatera Utara.

Bobby mengusulkan sejumlah langkah, seperti pemberian penghargaan nonfinansial hingga peluang menjadi duta produk nasional, sebagai bagian dari upaya meningkatkan loyalitas atlet.

Selain aspek prestasi, ia menilai sektor olahraga memiliki potensi sebagai penggerak ekonomi daerah. Industri olahraga, menurut Bobby, dapat dikembangkan untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi jika dikelola secara profesional.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumut, Hatunggal Siregar, menyampaikan pihaknya tengah menyiapkan Program Pembinaan Intensif (PPI) 2026 sebagai langkah persiapan menuju PON 2028.

Program tersebut akan melibatkan 315 atlet dari berbagai cabang olahraga, didukung oleh puluhan pelatih dan tim pendamping.

PPI direncanakan berlangsung dalam beberapa tahap sepanjang 2026, mencakup latihan intensif, uji tanding, hingga pemusatan latihan.

Menurut Hatunggal, program ini diharapkan mampu menjaga tren prestasi Sumatera Utara sekaligus memperkuat daya saing atlet di tingkat nasional.*

(dh)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memperingati hari jadinya yang ke-78 pada 15 April 2026 dengan mengusung tema "Satu Kolaborasi, Sejuta Energi".

Tema ini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

Baca Juga:

• Kejar Kepastian Hukum Aset, Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah dan Petakan 113 Aset Idle untuk Tingkatkan PAD

"Keberhasilan pembangunan membutuhkan kebersamaan. Kolaborasi menjadi kunci untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang ada," ujar Erwin, Selasa, 7 April 2026.

Menurut dia, frasa "Satu Kolaborasi" merepresentasikan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan, sementara "Sejuta Energi" menggambarkan kekuatan kolektif dari berbagai gagasan dan inisiatif yang dapat mendorong kemajuan daerah.

Pemerintah Provinsi Sumut juga menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan untuk memperingati momentum tersebut.

Di antaranya dialog publik di Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang akan membahas arah pembangunan, inovasi layanan publik, serta peluang kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, agenda ziarah ke Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan dan rapat paripurna istimewa di DPRD Sumut juga menjadi bagian dari peringatan hari jadi.

Erwin menegaskan, peringatan hari jadi bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Momentum ini menjadi titik tolak untuk memperkuat kebersamaan dan mendorong Sumatera Utara yang lebih maju dan berkelanjutan," ujarnya.*

(dh)