Ketua Umum NBI Khalilur Abdullah Sahlawiy menyatakan pihaknya mendukung penuh program prioritas pemerintah tersebut karena dinilai sejalan dengan amanat konstitusi dan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pemenuhan gizi anak sekolah.

Baca Juga:

• Purbaya Pastikan Program MBG Tetap Berjalan pada 2027, SPPG Bermasalah Terancam Dipangkas

Menurut NBI, MBG hanya akan menjadi program besar dan berhasil apabila dilakukan pembenahan mendasar pada tiga aspek utama, yakni tata kelola anggaran, pengelolaan dapur, dan sistem pengawasan.

Khalilur menilai, persoalan utama program bukan terletak pada konsep, melainkan pada rantai pelaksanaan yang terlalu panjang sehingga membuka ruang terjadinya inefisiensi hingga potensi penyimpangan.

Ia menegaskan, program MBG seharusnya menjadi bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, terutama dari keluarga kurang mampu.

"MBG pasti dicintai rakyat jika tidak dijadikan proyek 'bancakan'. Program ini akan menjadi warisan besar Presiden jika anggaran benar-benar sampai ke piring anak-anak," ujarnya.

NBI juga mendorong agar pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap pihak ketiga yang dinilai berorientasi bisnis dalam pelaksanaan program. Menurutnya, negara perlu memperkuat peran langsung melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Selain itu, NBI mengusulkan agar pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibuat lebih dekat dengan lingkungan sekolah, termasuk dengan melibatkan guru, orang tua, dan tenaga kesehatan untuk memperkuat pengawasan.

"Semakin dekat pengelolaan dengan sekolah, semakin kuat kontrolnya, dan semakin kecil potensi penyimpangan," katanya.

NBI juga mendorong adanya proyek percontohan di tingkat daerah untuk menguji model pengelolaan MBG berbasis sekolah sebelum diterapkan secara nasional.*

(an/dh)

Lestari menekankan, hasil asesmen akademik peserta didik seperti Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 harus menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan pendidikan berbasis data.

Baca Juga:

• Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Lestari Moerdijat Desak Perlindungan Diperkuat

Ia menyebut, lebih dari 8,7 juta murid SD dan SMP di seluruh Indonesia telah mengikuti TKA 2026 dengan tingkat partisipasi mencapai 98,51 persen secara nasional.

Dari hasil asesmen tersebut, terungkap capaian literasi nasional berada di angka rata-rata 60 untuk jenjang SD dan 60,83 untuk SMP. Sementara itu, capaian numerasi tercatat lebih rendah, yakni 43,41 untuk SD dan 40,34 untuk SMP.

Menurut Lestari, data tersebut bukan untuk membandingkan sekolah atau daerah, melainkan menjadi peta kelemahan sistem pendidikan yang harus segera ditindaklanjuti secara tepat sasaran.

"Kalau di suatu daerah numerasinya lemah, sementara literasinya baik, maka intervensinya harus spesifik. Bisa melalui pelatihan guru, metode pembelajaran, atau alat bantu ajar," ujarnya.

Ia menegaskan, kebijakan pendidikan tidak boleh diseragamkan untuk seluruh wilayah jika persoalan di lapangan berbeda-beda.

Lestari juga mendorong pemerintah pusat dan daerah tidak hanya fokus pada proses pemetaan atau asesmen, tetapi juga memastikan adanya program tindak lanjut yang konkret.

"Jangan sampai biaya besar untuk pemetaan, tapi tindak lanjutnya minim," tegasnya.

Selain itu, ia meminta satuan pendidikan dan guru mengubah pendekatan pembelajaran dari sekadar mengejar nilai menjadi penguatan kompetensi dan karakter siswa.

Dari sisi orang tua, Lestari mengimbau agar turut mendukung proses pendidikan yang lebih bermakna di rumah serta tidak hanya berfokus pada peringkat akademik.

"Sistem pendidikan kita butuh komitmen kolektif yang kuat. TKA sudah memberi peta jalan, sekarang kita semua harus berani melangkah," pungkasnya.*

(an/dh)

Akibat kondisi tersebut, sebuah papan reklame di Jalan Jamin Ginting tumbang dan menimpa dua kendaraan yang sedang melintas, yakni satu unit sepeda motor dan mobil double cabin Toyota Hilux BK 8320 RH.

Baca Juga:

• Begal di Medan Marelan Tewas Usai Tabrak Titi Beton saat Kabur dari Warga

"Kejadiannya pada Kamis sore sekitar pukul 16.30 WIB. Kami baru menerima laporan dari Kapolsek Pancur Batu terkait insiden tersebut," ujar AKBP Widodo, Kamis (28/5/2026).

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun, kejadian tersebut menyebabkan kerugian materiil yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

"Untuk korban jiwa tidak ada, hanya kerugian materiil," tambahnya.

Petugas kepolisian saat ini telah melakukan penanganan di lokasi kejadian serta mengatur arus lalu lintas untuk mencegah kemacetan. Selain itu, evaluasi terhadap keamanan konstruksi reklame di sepanjang jalur utama juga akan dilakukan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi di wilayah Sumatera Utara dalam beberapa hari ke depan.*

(mi/dh)

Penangkapan dilakukan di Jalan Simpang Ali Toa, Dusun VI, Desa Firdaus, pada Kamis (28/5/2026) siang.

Baca Juga:

• Kecelakaan Tunggal Avanza di Sergai Masuk Parit, Dua Penumpang Tewas di Lokasi Kejadian

"Kedua pelaku langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Sergai untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Kanit II Satres Narkoba Polres Sergai, Iptu Anggiat Sidabutar.

Warga sekitar mengaku sempat melihat aktivitas polisi yang mencurigakan beberapa hari sebelumnya. Ternyata, hal tersebut merupakan bagian dari proses pengintaian sebelum penangkapan dilakukan.

Meski sempat geger, warga menyambut baik tindakan kepolisian tersebut. Mereka berharap pemberantasan narkoba terus dilakukan secara berkelanjutan di wilayah mereka.

"Cocok diberantas terus. Kami mendukung polisi membersihkan kampung dari peredaran sabu," kata salah satu warga.

Polisi menegaskan bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari operasi rutin pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sergai. Saat ini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif guna pengembangan kasus lebih lanjut.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.*

(mi/dh)

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP-PKK Batu Bara Ny. Henny Heridawaty Baharuddin,, Staf Ahli TP-PKK Batu Bara Ny. Leli Syafrizal, unsur Forkopimda, serta Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), H. Janmat Sembiring, S.E. Hadir pula Pj. Sekretaris Daerah Batu Bara, para asisten, staf ahli, kepala OPD, kepala bagian, camat, serta kepala desa dan lurah se-Kecamatan Air Putih.

Baca Juga:

• Habiburokhman: Kurban Presiden Pakai APBN Sah Secara Hukum dan Syariah

Bupati Batu Bara menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Presiden RI atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Batu Bara. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas bantuan hewan kurban ini. Kami mendoakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam memimpin Republik Indonesia," ujar Bupati Batu Bara.

Selain itu, Bupati Baharuddin juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batu Bara serta berharap momentum kurban dapat mempererat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Masyarakat Kabupaten Batu Bara turut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan kemasyarakatan dari Presiden RI yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Kabupaten Batu Bara.*

(dh)

Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Platina VII C, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, pada Rabu (27/5/2026) sekitar pukul 02.30 WIB.

Baca Juga:

• TNI Ikut Buru Begal, Tubagus Hasanuddin: Itu Tupoksi Polisi

Tiba-tiba korban dipepet oleh tiga orang pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Para pelaku kemudian berupaya merusak stang kendaraan korban dalam kondisi terkunci.

"Warga yang mendengar teriakan korban langsung datang ke lokasi. Para pelaku panik dan berusaha melarikan diri," ujar AKP D. Raja, Kamis (28/5/2026).

Dalam pelarian tersebut, salah satu pelaku sempat menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis celurit hingga beberapa kali sabetan mengenai tubuh korban.

Meski terluka, korban berhasil meminta pertolongan sehingga warga sekitar berdatangan dan membuat para pelaku panik.

Tiga pelaku kemudian berusaha kabur ke arah berbeda. Salah satu pelaku yang mengendarai motor kehilangan kendali saat melaju kencang dan menabrak titi beton milik warga.

"Pelaku terjatuh dan mengalami pendarahan di kepala. Saat dievakuasi ke rumah sakit, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia," jelasnya.

Dua pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.

Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan sejumlah barang bukti terkait aksi kejahatan tersebut. Sementara itu, korban pembegalan masih menjalani perawatan akibat luka sabetan senjata tajam.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap aksi kriminal jalanan dan segera melapor jika menemukan kejadian serupa di lingkungan sekitar.*

(tm/dh)

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi masyarakat selama masa libur panjang sekaligus memastikan ketersediaan energi tetap aman di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Momentum Iduladha 2026, Volume Kendaraan di Ruas Tol JNT Naik Signifikan

"Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran LPG 3 kg sebanyak 9 juta tabung secara nasional selama periode libur panjang Iduladha. Penambahan ini kami lakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan LPG subsidi tetap tersedia dan mudah diakses," ujar Roberth dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Hiswana Migas, agen hingga pangkalan resmi LPG agar distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran.

Selain itu, Pertamina juga mengimbau masyarakat membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi guna mendapatkan harga sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

"Kami mengimbau masyarakat agar membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina karena stok dipastikan tersedia sesuai ketentuan HET. Masyarakat juga diharapkan membeli sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying," katanya.

Pertamina Patra Niaga juga melakukan pemantauan intensif terhadap distribusi LPG subsidi selama masa libur panjang. Layanan distribusi disiagakan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa hambatan.

Penambahan fakultatif LPG 3 kg ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan energi rumah tangga selama momentum Iduladha 2026 yang diperkirakan mengalami lonjakan aktivitas masyarakat di berbagai daerah.*

(oz/dh)

Praktik tersebut disebut berpotensi merugikan penerimaan negara dalam jumlah besar melalui rekayasa dokumen perdagangan dan transfer pricing ke perusahaan afiliasi di luar negeri.

Baca Juga:

• Peneliti RI Diduga Palsukan Riset di Forum Dunia, Mendikti: Bukan Dosen Aktif

"Praktik itu memang ada, berkaitan dengan under-pricing dan under-invoicing, meskipun kita sudah memiliki instrumen pengamanan cukup baik," ujar Fadhil, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah menetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) setiap bulan sebagai acuan pembayaran bea keluar dan pungutan ekspor. Namun, lemahnya pengawasan membuat invoice dengan nilai di bawah harga pasar tetap bisa lolos.

Menurut Fadhil, modus yang sering digunakan adalah menjual CPO ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga rendah, lalu produk kembali dijual ke negara tujuan akhir dengan harga internasional yang jauh lebih tinggi.

"Transfer pricing terjadi antarperusahaan berafiliasi seperti menjual ke cabang di luar negeri dengan harga rendah untuk menghindari pajak," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya dugaan praktik manipulasi ekspor yang dilakukan 10 eksportir sawit terbesar Indonesia. Modusnya dilakukan dengan mengalihkan dokumen perdagangan ke perusahaan perantara di Singapura, sementara barang dikirim langsung ke negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat.

"Data Bea Cukai hanya mencatat ekspor sampai Singapura. Padahal barangnya langsung ke tujuan akhir karena kapalnya tidak berubah. Yang berubah hanya dokumennya," kata Purbaya.

Purbaya memperkirakan praktik under-invoicing tersebut bisa mencapai sekitar 50 persen dari nilai transaksi sebenarnya.

Sejumlah grup perusahaan besar seperti Wilmar dan Musim Mas disebut masuk dalam daftar perusahaan yang diduga terlibat. Namun, pihak Wilmar melalui keterbukaan informasi di Bursa Singapura menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi terkait penyelidikan tersebut.

Gapki pun mendorong pemerintah memperkuat sinkronisasi data antarlembaga dan memperketat pengawasan ekspor guna mencegah kebocoran penerimaan negara dari sektor sawit.*

(oz/dh)

Api melahap bangunan asrama SMA Akademi Wanita Utumishi yang berada di wilayah Gilgil, Nakuru. Rekaman video yang beredar menunjukkan kondisi bangunan hangus dengan kaca jendela pecah dan dinding menghitam akibat asap.

Baca Juga:

• Tumpukan Sampah di Desa Sampali Viral, Kades M Ruslan Bersama Warga Langsung Turun Tangan

Menurutnya, para penghuni asrama diduga panik dan berdesakan keluar saat kebakaran terjadi di waktu malam ketika para siswi tengah beristirahat.

"Karena terkejut, takut, dan cemas, banyak orang keluar dan itu terjadi di malam hari," ujar Mwinyi seperti dikutip Reuters.

Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Petugas forensik juga telah diterjunkan untuk mengumpulkan bukti di lokasi kebakaran.

Kenya sendiri diketahui memiliki sejarah panjang terkait kasus kebakaran sekolah. Pada tahun 2018 tercatat lebih dari 60 kasus kebakaran sekolah terjadi di negara tersebut.

Sebagian insiden sebelumnya diduga dipicu aksi kesengajaan oleh siswa sebagai bentuk protes terhadap aturan disiplin sekolah yang dianggap terlalu keras.

Pada 2024 lalu, kebakaran asrama sekolah di Kota Nyeri juga menewaskan sedikitnya 21 siswa dan sempat mengguncang publik Kenya.*

(in/dh)

Brian mengatakan, berdasarkan informasi awal yang diperoleh pemerintah, pihak-pihak yang terseret dalam kasus tersebut tidak terindikasi sebagai dosen maupun peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia.

Baca Juga:

• BRIN dan Rosatom Rusia Jajaki Kerja Sama Nuklir, Bahas PLTN hingga Teknologi Medis

Meski demikian, Brian menegaskan kasus tersebut tetap menjadi perhatian serius pemerintah karena dinilai dapat memengaruhi citra dan integritas ekosistem riset nasional di mata dunia internasional.

Menurutnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem pengawasan dan tata kelola integritas riset yang ketat melalui perguruan tinggi, komite etik, LPPM, hingga mekanisme evaluasi dari Kemdikti Saintek dan BRIN.

Brian menjelaskan, setiap penelitian yang dilakukan dosen maupun peneliti di Indonesia wajib melewati berbagai tahapan pengawasan mulai dari pengajuan proposal, proses review, pelaksanaan penelitian, hingga evaluasi laporan akhir.

"Penelitian harus mematuhi ketentuan etika akademik dan standar ilmiah yang berlaku," katanya.

Ia menambahkan, penelitian yang melibatkan manusia maupun hewan juga wajib memiliki ethical clearance sesuai standar nasional dan internasional.

Selain itu, publikasi ilmiah internasional juga melewati proses editorial dan peer review sebelum diterbitkan. Jika ditemukan pelanggaran, publikasi dapat dikoreksi bahkan dicabut.

"Apabila proses-proses tersebut dilewati atau tidak dijalankan dengan benar, tentu dapat berdampak pada mutu riset dan membuat data penelitian tidak dapat dipertanggungjawabkan," tegas Brian.

Kasus dugaan pemalsuan riset ini sebelumnya viral di media sosial usai seorang peserta konferensi International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) 2026 di Kopenhagen, Denmark, mengungkap adanya kejanggalan saat presentasi ilmiah berlangsung.

Unggahan tersebut menyebut sejumlah warga Indonesia diduga melakukan pemalsuan data riset secara terorganisir di hadapan ribuan ilmuwan dunia dan memicu sorotan luas di media sosial.*

(in/dh)

Purbaya mengatakan, program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang dinilai memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Meski demikian, pelaksanaan di lapangan akan terus dievaluasi sesuai kondisi anggaran negara.

Baca Juga:

• Timnas U-20 Indonesia Masuk Grup Neraka, Tantang Australia di Kualifikasi Piala Asia 2027

Menurutnya, Presiden juga terus merespons berbagai masukan terkait pelaksanaan program MBG. Salah satu penyesuaian yang dilakukan yakni pengurangan frekuensi pelaksanaan dari enam hari menjadi empat hari dalam sepekan demi menjaga efektivitas anggaran.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi adanya penyalahgunaan anggaran dalam operasional Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Pengawasan terhadap penggunaan dana disebut akan diperketat untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kebutuhan pokok program.

"Kita pastikan makanannya enggak berkurang dan SPPG-nya jumlahnya betul. Kalau ada belanja yang tidak jelas akan kita monitor dan bisa dipotong anggarannya," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan pemerintah sebelumnya telah menutup sekitar 3.000 SPPG bermasalah guna mencegah potensi kebocoran anggaran negara.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga tata kelola program MBG agar tetap transparan, efisien, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat penerima program.

Pemerintah berharap program MBG ke depan dapat berjalan lebih optimal dan menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan serta gizi masyarakat Indonesia.*

(mt/dh)

Dalam grup tersebut, skuad Garuda Muda akan menghadapi juara bertahan Australia, rival Asia Tenggara Malaysia, serta Laos yang bertindak sebagai tuan rumah babak kualifikasi.

Baca Juga:

• Sumut Siap Gelar AFF U-19 2026! Tim Peserta Mulai Berdatangan

Sebanyak 32 negara peserta dibagi ke dalam delapan grup. Nantinya hanya delapan juara grup dan tujuh runner-up terbaik yang berhak lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 di China.

Timnas Indonesia U20 kini tengah mematangkan persiapan di bawah arahan pelatih Nova Arianto. Mantan pelatih Timnas U17 Indonesia itu sebelumnya sukses membawa Garuda Muda tampil di Piala Dunia U17 2025 Qatar.

Sebelum tampil di Kualifikasi Piala Asia U20 2027, Indonesia lebih dulu akan mengikuti ASEAN U19 Boys' Championship 2026 yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara, pada 1 hingga 13 Juni 2026.

Pada turnamen tersebut, Indonesia yang berstatus tuan rumah dan juara bertahan tergabung di Grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar.

Garuda Muda dijadwalkan menghadapi Myanmar pada 1 Juni, kemudian melawan Timor Leste pada 4 Juni, dan menantang Vietnam pada 7 Juni 2026.

Berikut hasil lengkap drawing Grup H Kualifikasi Piala Asia U20 2027:

- Australia
- Indonesia
- Malaysia
- Laos (Tuan Rumah)

Grup H diprediksi menjadi salah satu grup paling ketat karena dihuni negara-negara dengan kekuatan sepakbola muda yang cukup merata di kawasan Asia dan Asia Tenggara.*

(an/dh)

Jasad korban berhasil dievakuasi personel Polsek Manduamas bersama warga setelah sebelumnya dilaporkan hilang sejak Rabu (27/5/2026).

Baca Juga:

• Warga Gayo Lues Diserang Harimau Sumatera, BKSDA Pasang Kamera Jebak

"Korban ditemukan setelah dilakukan pencarian bersama warga di sekitar aliran Sungai Saga Matua," ujar AKP Maruli, Kamis (28/5/2026).

Peristiwa bermula ketika Kepala Desa Sampang Maruhur melaporkan adanya warga yang belum pulang ke rumah sejak Rabu dini hari. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban diketahui berada di area perkebunan PT Nauli Sawit bersama sejumlah rekannya sekitar pukul 01.00 WIB.

Sekitar pukul 02.00 WIB, petugas keamanan perusahaan yang sedang berpatroli memergoki aktivitas mereka di area perkebunan. Saat hendak diperiksa, korban dan rekan-rekannya melarikan diri dengan melompati parit pembatas yang berada di dekat Sungai Saga Matua.

"Salah satu rekan korban mendengar suara benda jatuh ke sungai saat mereka melarikan diri," katanya.

Pencarian terus dilakukan hingga akhirnya seorang warga yang berada di seberang sungai melihat seekor buaya membawa tubuh manusia sekitar pukul 11.00 WIB.

Warga kemudian membunyikan lonceng gereja untuk mengumpulkan masyarakat membantu proses pencarian bersama pihak kepolisian.

Tim pencarian yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Manduamas Ipda Francyus Sinaga sempat menghentikan pencarian karena kondisi gelap dan minim jarak pandang sebelum akhirnya jasad korban ditemukan pada Kamis dini hari.

Setelah dievakuasi ke daratan, petugas bersama dokter Puskesmas Manduamas melakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh korban.

"Ditemukan sejumlah luka robek yang konsisten dengan karakteristik serangan hewan buas seperti buaya," ucap AKP Maruli.

Pihak keluarga disebut telah menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi maupun visum lanjutan.

Sebagai langkah antisipasi, Polres Tapteng mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat beraktivitas di sekitar Sungai Saga Matua yang diduga menjadi habitat buaya liar.

Kepolisian juga akan berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terkait penanganan satwa liar di kawasan tersebut.*

(mi/dh)

Marketing and Communication Department Head JNT Regional Division, Herald Galingga, mengatakan total kendaraan yang melintasi ruas tol JNT Regional Nusantara mencapai sekitar 189 ribu kendaraan atau meningkat 5 persen dibandingkan hari biasa.

Baca Juga:

• Libur May Day, Volume Kendaraan di Tol Belmera dan MKTT Tembus 100 Ribu Lebih

Menurut Herald, peningkatan volume kendaraan terjadi di empat ruas tol utama, yakni Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi (MKTT), Tol Balikpapan–Samarinda, Tol Nusa Dua–Ngurah Rai–Benoa, dan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulon Progo Segmen Kartasura–Prambanan.

Dari sejumlah ruas tersebut, Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi menjadi salah satu jalur dengan peningkatan kendaraan cukup signifikan selama libur Iduladha.

"Ruas Tol MKTT kami catat dilintasi kurang lebih 29 ribu kendaraan. Tentu kami berkomitmen memberikan layanan optimal untuk menciptakan perjalanan yang aman di ruas jalan tol," katanya.

JNT Regional Division memastikan pelayanan operasional di seluruh ruas tol tetap berjalan optimal guna menjaga kelancaran lalu lintas selama masa libur panjang. Petugas juga disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan di sejumlah titik rawan kepadatan.

Peningkatan mobilitas masyarakat saat libur Iduladha disebut menjadi faktor utama naiknya volume kendaraan di sejumlah ruas tol strategis di Indonesia.*

(mi/dh)

Kabar pengunduran jadwal itu disambut positif manajemen PSMS Medan. Selain membuka peluang kesiapan tim yang lebih matang, perubahan jadwal juga memperbesar peluang Stadion Utama Sumatera Utara menjadi venue pertandingan.

Baca Juga:

• Kualitas Rumput Stadion Utama Sumut Ditingkatkan Jelang Piala AFF U-19 2026

"Kabar yang kita terima, gelaran Piala Presiden akan diundur," ujar Samuel, Kamis (28/5/2026).

Sebelumnya, turnamen Piala Presiden 2026 direncanakan berlangsung pada 28 Juni hingga 11 Juli 2026. Namun jadwal terbaru disebut berubah menjadi 28 Juli sampai 7 Agustus 2026.

Samuel mengaku optimistis PSMS Medan memiliki peluang besar menjadi salah satu tuan rumah turnamen pramusim paling bergengsi di Indonesia tersebut.

"Kalau terkait tuan rumah, ya semoga benar-benar kita menjadi tuan rumah," katanya.

Menurutnya, jika PSMS dipercaya menjadi tuan rumah, hal itu akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Sumatera Utara dan para pendukung setia Ayam Kinantan.

"Tentu ini menjadi suatu kebanggaan juga untuk kita dan semoga saja ini terealisasi," lanjutnya.

Tak hanya soal tuan rumah, PSMS Medan juga berharap bisa ambil bagian sebagai peserta dalam turnamen tersebut untuk mengukur kekuatan tim jelang kompetisi musim depan.

"Kita sudah tidak sabar untuk berpartisipasi di Piala Presiden 2026. Kita akan siapkan tim dan ini penting untuk persiapan kita juga di musim depan," tutup Samuel.

Piala Presiden selama ini menjadi ajang pemanasan klub-klub Liga Indonesia sebelum kompetisi resmi dimulai. Turnamen tersebut juga dikenal mampu menghadirkan atmosfer sepakbola yang meriah di berbagai daerah.*

(mi/dh)

Menurut Bambang, jika revisi UU Polri nantinya masih memberi ruang bagi anggota polisi aktif menempati jabatan di kementerian atau lembaga tanpa pensiun dini maupun mengundurkan diri, hal tersebut bisa dianggap sebagai bentuk kompromi terhadap praktik yang selama ini dinilai melanggar aturan.

Baca Juga:

• Habiburokhman: Kurban Presiden Pakai APBN Sah Secara Hukum dan Syariah

Ia menilai, secara politik kebijakan tersebut juga dapat dimaknai sebagai upaya menjaga institusi Polri tetap berada dalam lingkar pengaruh kekuasaan.

Menurut Bambang, persoalan utama dalam revisi UU Polri bukan sekadar penambahan atau pengurangan jumlah jabatan sipil yang dapat diisi anggota polisi aktif. Ia menegaskan, penempatan personel Polri di luar institusi tanpa pensiun dini bertentangan dengan semangat reformasi kepolisian.

"Selama ini banyak penempatan personel Polri di luar struktur tanpa pensiun dini atau mengundurkan diri. Itu bertentangan dengan Pasal 28 UU Polri dan sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Bambang menyebut, jika praktik tersebut justru diakomodasi dalam revisi UU Polri, maka langkah itu dinilai sebagai kemunduran reformasi institusi kepolisian.

Ia menjelaskan, semangat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sejatinya membangun kepolisian yang profesional, independen, dan memiliki jarak dengan kekuasaan sipil guna mencegah konflik kepentingan.

Selain itu, Bambang juga mempertanyakan urgensi sejumlah lembaga sipil seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) harus dipimpin anggota Polri aktif.

"Apa bedanya kepala BNPT atau BNN dipimpin anggota Polri aktif dibanding purnawirawan Polri yang sebelumnya pernah memiliki pengalaman di bidang tersebut," katanya.

Menurut dia, pemisahan yang jelas antara polisi aktif dan jabatan sipil penting dilakukan agar tidak terjadi dualisme status aparatur negara serta potensi konflik kepentingan.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah justru mendorong pembatasan jabatan sipil yang dapat diisi anggota Polri aktif dalam revisi UU Polri.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut revisi UU Polri akan mengatur secara lebih ketat dan jelas terkait penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian.*

(k/dh)

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Rahmat Budi Handoko memastikan ASN Diskominfo Tebingtinggi tersebut hingga kini masih ditahan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumut.

Baca Juga:

• Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 30 Kg Sabu di Perairan Asahan

Untuk memastikan informasi tersebut, personel kepolisian bahkan melakukan pengecekan langsung ke ruang tahanan. Dalam dokumentasi yang diterima, Nur Erdian terlihat berada di balik jeruji besi sambil memegang teralis pintu tahanan.

Nur Erdian Ritonga sebelumnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut pada 15 April 2026 lalu terkait dugaan suap proyek jaringan internet di lingkungan Diskominfo Tebingtinggi.

Dalam kasus tersebut, polisi turut menetapkan seorang pihak swasta bernama Heny Afrianti dari PT Whiz Digital Berjaya sebagai tersangka pemberi suap.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan menjelaskan, kasus bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan praktik suap proyek jaringan internet senilai Rp840 juta pada Februari 2026.

Setelah melakukan penyelidikan, petugas mendapat informasi adanya penyerahan uang tahap kedua senilai Rp25 juta di sebuah rumah makan di kawasan Medan Petisah.

"Ketika tersangka Heny Afrianti menyerahkan amplop berisi uang kepada Nur Erdian, tim langsung melakukan penangkapan," kata Ferry.

Polisi menduga uang tersebut merupakan bagian dari fee proyek yang sebelumnya telah disepakati. Bahkan, diduga sudah ada penyerahan uang tahap pertama sebesar Rp150 juta.

Menurut penyidik, total fee proyek yang diminta mencapai 20 persen dari nilai proyek atau sekitar Rp175 juta.

Kasus dugaan suap proyek jaringan internet Diskominfo Tebingtinggi itu kini masih terus dikembangkan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.*

(tm/dh)

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody DodyHanggodo meminta bantuan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan perbankan Himbara untuk membantu menyelamatkan proyek pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang terkendala arus kas kontraktor.

Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah tetap berjalan sesuai target dan tidak mengalami mangkrak akibat persoalan pembiayaan.

Baca Juga:

• Pemerintah Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat, Siap Dipakai Juli 2026

"Untuk penyedia jasa yang mengalami kendala cash flow, kami sudah berkoordinasi dengan Danantara agar dapat dibantu oleh perbankan Himbara," ujar Dody dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Kementerian PU mencatat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II saat ini berlangsung di 93 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga 25 Mei 2026, progres fisik proyek telah mencapai 62,63 persen, sementara progres keuangan berada di angka 41,76 persen.

Pemerintah menargetkan seluruh proyek dapat rampung pada Juni 2026 dan mulai beroperasi secara fungsional pada Juli 2026 guna mendukung tahun ajaran baru.

Untuk mempercepat penyelesaian proyek, Kementerian PU juga mengerahkan sekitar 71.579 tenaga kerja di berbagai titik pembangunan sekolah rakyat.

Selain menggandeng Danantara dan Himbara, Kementerian PU turut melibatkan dukungan Zeni TNI guna mempercepat pembangunan, terutama pada lokasi yang mengalami keterlambatan progres konstruksi.

"Dari sisi tenaga kerja, kami akan melibatkan dukungan Zeni TNI seperti yang telah kami lakukan pada sekolah rakyat di Lombok Utara, pada titik-titik yang mengalami keterlambatan progres sehingga target penyelesaian tetap bisa dikejar," jelasnya.

Tak hanya fokus pada Tahap II, pemerintah juga mulai menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III. Tahap IIIA yang mencakup tujuh lokasi kini telah memasuki proses lelang, sementara 11 lokasi Tahap IIIB masih dalam tahap persiapan lelang.

Adapun 89 lokasi Tahap IIIC masih menunggu pemenuhan readiness criteria, termasuk kesiapan lahan dan administrasi sebelum proses pembangunan dimulai.

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan pemerataan fasilitas belajar di berbagai daerah Indonesia.*

(oz/dh)

Tahapan tersebut menjadi bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang akan dijalankan secara bertahap hingga tahun 2028 mendatang.

Baca Juga:

• Satgas PRR Pastikan Huntap Komunal Dibangun di Lahan Aman dari Risiko Bencana, Pemerintah Percepat Relokasi Penyintas

"Tahapan pertama setelah ada bencana adalah tanggap darurat. Itu langsung komando dari Bapak Presiden, semua kementerian/lembaga bergerak bersama pemerintah daerah dan berhasil termitigasi dengan cukup baik," ujar Tito usai rapat koordinasi Satgas PRR bersama Satgas Galapana DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Menurut Tito, sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari 2026, pemerintah terus mempercepat koordinasi lintas sektor untuk memastikan layanan dasar masyarakat kembali berjalan normal.

Sejumlah fasilitas penting seperti layanan pemerintahan daerah, pasokan listrik, distribusi BBM, jaringan internet hingga fasilitas kesehatan kini disebut telah kembali beroperasi.

Selain itu, seluruh akses jalan nasional yang sebelumnya terdampak bencana juga telah kembali terhubung. Begitu pula dengan jembatan nasional yang kini berfungsi menggunakan konstruksi permanen maupun jembatan sementara seperti Bailey, Armco, hingga jembatan gantung.

"Jembatan nasional juga baik, terhubung, meskipun temporer. Ada yang menggunakan Bailey, jembatan perintis, Armco, dan jembatan gantung, tapi tetap fungsional untuk mobilitas masyarakat," jelas Tito.

Pada sektor pendidikan, pemerintah mencatat sebagian besar dari 4.922 sekolah terdampak kini sudah kembali menjalankan aktivitas belajar mengajar. Meski demikian, beberapa sekolah di wilayah relokasi masih menggunakan tenda dan ruang kelas darurat.

Pemerintah juga mencatat jumlah pengungsi yang tinggal di tenda darurat terus mengalami penurunan seiring proses pemulihan berjalan.

Dalam tahap pemulihan permanen ini, pemerintah akan mengacu pada Rencana Induk (Renduk) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang disusun bersama pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta Bappenas.

Renduk tersebut dirancang untuk periode 2026 hingga 2028 dengan total 11.512 kegiatan lintas sektor, mulai dari pembangunan sungai, jalan, jembatan, sekolah hingga hunian tetap bagi warga terdampak bencana.

"Sekarang kita masuk proses menuju pemulihan permanen. Fokus utama tahun pertama adalah pembangunan infrastruktur dasar dan percepatan hunian tetap agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara," tegas Tito.*

(an/dh)

Informasi yang beredar menyebutkan, pengemis tersebut diduga marah setelah tidak diberi uang oleh pengendara yang melintas di lampu merah kawasan Simpang Gaperta.

Baca Juga:

• PSSI Kecam Keras Insiden ‘Tendangan Kung Fu’ di EPA U-20, Dorong Sanksi Berat untuk Pelaku

"Ini tadi sore kejadiannya di Simpang Gaperta. Pengemis tidak diberi uang, malah melempar mobil orang. Sudah dua kali kejadian sama kakak saya," ujar Salimah, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, pengemis tersebut diduga berpura-pura mengalami cacat kaki demi menarik simpati pengguna jalan yang berhenti di persimpangan lampu merah.

Keterangan serupa juga disampaikan warga lainnya bernama Andi. Ia mengatakan aksi pengemis itu sempat dipergoki langsung oleh pengendara mobil.

"Yang melihat itu orang naik mobil, dua laki-laki dan satu perempuan. Kejadiannya siang habis salat Zuhur," katanya.

Andi menjelaskan, pengemis itu awalnya meminta uang kepada pengendara. Namun karena tidak diberi, ia diduga emosi dan melempari kendaraan yang melintas.

"Kejadian dua hari lalu, ada pengemudi mobil dilempar pengemis ini. Lalu orang di dalam mobil turun dan mendatangi pengemis tersebut," ujarnya.

Saat didatangi pengendara, warga mengaku terkejut lantaran pengemis tersebut ternyata tidak mengalami cacat kaki seperti yang selama ini diperlihatkan kepada masyarakat.

"Awalnya dia meminta uang di lampu merah itu, terus tidak diberi uang lalu marah. Setelah dicek ternyata kakinya lengkap," tambah Andi.

Menanggapi kejadian tersebut, Kapolsek Helvetia Kompol Nelson JP Sipahutar mengatakan pihak kepolisian akan melakukan penindakan apabila ditemukan unsur pengrusakan maupun gangguan ketertiban umum.

"Akan kami tindak apabila yang bersangkutan melakukan pengrusakan dengan melempar kendaraan yang lewat serta mengganggu ketertiban umum. Kami juga akan berkoordinasi dengan camat, dinas sosial, dan Satpol PP Kota Medan," tegasnya.*

(mi/dh)