Kedua gol kemenangan Malaysia itu tercipta masing-masing dua gol di babak pertama dan satu gol di babak kedua.

Baca Juga:

• Babak Pertama, Malaysia Kalahkan Singapura 2-0

Sementara gol kedua di babak pertama, dicetak pada menit ke 40 oleh pemain nomor punggung 9 Abid Safaraz bin Rozaidi. Ia memanfaatkan tendangan pojok pemain nomor urut 10 Arayyan Hakeem bin Norizam.

Sementara gol ketiga, tercipta di menit ke 61 melalui tendangan pemain nomor punggung 11 Tengku Hasyri Shah Meerza yang tidak mampu ditepis penjaga Gawang Singapura Ilhan Hadi.

Anak-anak asuhan pelatih Malaysia Mohd. Nafuzi bin Muhammad Zain ini, tampaknya memang terlalu tangguh bagi anak-anak Singapura asuhan pelatih Syed Azmir bin Syed Azman.

Sejak awal, kapten Malaysia Ahmad Lutfil dan kawan kawan, terus menekan dan menguasai area pertahanan Singapura. Inilah yang kemudian pemain Malaysia berhasil menggetarkan gawang Singapura sebanyak tiga gol.

Anak anak Singapura, sebetulnya memiliki kesempatan satu kali mendapatkan gol. Ini terjadi setelah kapten Singapura dan kawan kawan mendapat kesempatan untuk tendangan bebas pada menit ke 35. Namun tendangan bebas yang dilakukan pemain nomor 4 Muhammad Danial Ukail bin Herwan itu, tak juga berhasil membuahkan gol. Sehingga, sampai babak kedua berakhir, skor 3-0 untuk kemenangan Malaysia.

Laga Malaysia vs Singapura ini berlangsung tanpa penonton. Tidak lebih dari sekitar 100-an orang yang menyaksikan pertandingan tersebut kedua negara tersebut.*

MEDAN – Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menanggapi polemik terkait biaya akomodasi peserta Piala AFF U-19 2026 yang digelar di Kotaa Medan. PSSI menyebut adanya komitmen awal dari Wali Kota Medan terkait penanggungjawaban akomodasi, meski hal tersebut dibantah oleh pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.

Sekretaris Asprov PSSI Sumatera Utara, Yosephine Sembiring, mengatakan komitmen tersebut diketahui merupakan kesepakatan antara panitia lokal dan Wali Kota Medan.

Baca Juga:

• Thailand U-19 Hancurkan Brunei 9-0 di Piala AFF U-19, Dominasi Sejak Menit Awal

Namun, Pemkot Medan melalui Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman sebelumnya menegaskan tidak pernah ada kesepakatan resmi terkait pembiayaan hotel atau akomodasi peserta turnamen tersebut. Pemkot menyebut sejak awal hanya diminta menyiapkan fasilitas stadion dan lapangan pertandingan.

Yosephine menambahkan, apabila komitmen tersebut tidak dapat direalisasikan, maka PSSI bersama panitia lokal akan mengambil alih penanganannya agar pelaksanaan turnamen tetap berjalan lancar.

"Kalau tidak bisa ditanggungjawabi, kami akan ambil alih. Yang penting event ini harus berjalan baik karena menyangkut nama baik Indonesia," katanya.

PSSI juga menyayangkan munculnya polemik tersebut di tengah penyelenggaraan turnamen internasional yang disebut akan kembali digelar di Medan pada agenda mendatang. Menurutnya, hal itu bisa berdampak pada kepercayaan federasi terhadap kesiapan daerah sebagai tuan rumah.

Sebelumnya, sempat beredar kabar sejumlah tim peserta harus berpindah hotel akibat persoalan pembayaran akomodasi. Namun informasi tersebut dibantah oleh Pemkot Medan yang menegaskan tidak pernah ada kewajiban pembayaran hotel sejak awal perencanaan.*

(ds/dh)

Dasco mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan hak prerogatif kepala negara dalam melakukan penyegaran di tubuh lembaga pemerintahan.

Baca Juga:

• Istana Pastikan Pergantian Pimpinan BGN Tak Ganggu Program Makan Bergizi Gratis

Menurut Dasco, Nanik selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN dinilai aktif turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyebut Nanik juga kerap melakukan inspeksi dan evaluasi terhadap dapur penyedia makanan yang tidak memenuhi standar.

"Selama ini Bu Nanik adalah Wakil Kepala BGN yang belum lama di situ, tetapi kemudian Bu Nanik ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring-monitoring lapangan dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan," ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melakukan perombakan struktur pimpinan Badan Gizi Nasional dengan mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.

Posisi tersebut kemudian digantikan oleh Nanik S Deyang. Selain itu, dua Wakil Kepala BGN sebelumnya juga diganti dan kini diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.*

(k/dh)

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan bahwa pemblokiran tidak hanya menyasar aset milik Fadia, tetapi juga aset yang diduga berkaitan dengan keluarganya.

Baca Juga:

• Masih di Arab Saudi, KPK Tunda Pemeriksaan Bos Maktour dalam Kasus Kuota Haji

KPK menyebut langkah penelusuran aset tersebut merupakan bagian dari proses pengembangan perkara. Tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru apabila ditemukan keterkaitan aliran aset dengan tindak pidana yang disidik.

"Penelusuran aset-aset itu yang kemudian ditemukan ada kaitannya dengan proses pemerintahan yang sedang berjalan yang dilakukan oleh tersangka, ya itu pasti akan ada pengembangan untuk tersangka berikutnya," ujarnya.

Dalam proses penyidikan, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk dari kalangan pihak swasta di sektor properti. Pemeriksaan itu dilakukan untuk menelusuri pembelian aset berupa rumah yang diduga berkaitan dengan Fadia Arafiq.

Sebelumnya, penyidik juga menelusuri pembelian rumah senilai miliaran rupiah di kawasan Kota Wisata, Cibubur, yang diduga dilakukan saat Fadia masih menjabat sebagai bupati.

KPK menegaskan seluruh proses penelusuran aset dilakukan untuk memastikan asal-usul kekayaan dan keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diusut.*

(oz/dh)

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada pukul 21.04 WIB dengan pusat gempa berada di laut.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Selasa 2 Juni 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

"Gempa Mag: 3,6, 02-Jun-2026 21:04:46 WIB, Lok: 0.03 LS, 97.21 BT (94 km Barat Daya Nias Selatan-Sumut), Kedalaman: 10 Km," tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menyebut gempa tersebut tergolong dangkal karena terjadi pada kedalaman 10 kilometer di bawah permukaan laut.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut.

BMKG juga mengingatkan bahwa informasi awal yang disampaikan bersifat cepat sehingga masih dapat diperbarui seiring masuknya data yang lebih lengkap.

"Disclaimer: informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan lanjutan terkait dampak gempa di wilayah Nias Selatan.*

(in/dh)

Dalam aksinya, massa menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah pihak, mulai dari internal unit layanan PLN hingga perwakilan Telkom Sibuhuan, yang disebut melakukan pembiaran terhadap penggunaan fasilitas BUMN oleh pengusaha wifi ilegal.

Baca Juga:

• Thailand U-19 Hancurkan Brunei 9-0 di Piala AFF U-19, Dominasi Sejak Menit Awal

"Kami menduga ada pembiaran bahkan indikasi penerimaan fee dari aktivitas wifi ilegal di Palas. Ini harus diusut tuntas," ujar Zulfahmi dalam orasinya.

Dalam tuntutannya, massa aksi meminta agar pihak terkait diperiksa, termasuk Kepala ULP PLN Sibuhuan dan perwakilan PT Telkom Sibuhuan, yang diduga mengetahui namun tidak melakukan penindakan terhadap aktivitas tersebut.

Selain itu, SALAM juga mendesak evaluasi terhadap Kapolres Padang Lawas, yang mereka nilai lalai dalam penegakan hukum terkait maraknya aktivitas wifi ilegal di wilayah tersebut.

Massa menilai, jika dugaan tersebut tidak ditindaklanjuti, maka dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Menanggapi laporan tersebut, perwakilan Ditreskrimsus Polda Sumut yang diwakili Kompol Haidir menyampaikan bahwa laporan mahasiswa akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sementara itu, pihak SALAM menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, bahkan berencana menggelar aksi lanjutan apabila tidak ada perkembangan signifikan dalam penanganannya.*

(dh)

Gubernur Sumut Bobby Nasution menyambut baik penunjukan tersebut. Ia menilai kepercayaan sebagai tuan rumah event nasional menjadi capaian penting bagi daerah, sekaligus berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Baca Juga:

• Misteri Hilangnya Petani Karo Terungkap, Jenazah Ditemukan dalam Karung di Pancurbatu

Ia menegaskan pemerintah provinsi akan memberikan dukungan penuh sesuai kewenangan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan memberikan dampak maksimal bagi daerah.

Bobby juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata Sumut, khususnya Kabupaten Samosir, kepada tamu dari berbagai daerah di Indonesia.

"Saya mudah-mudahan bisa menghadiri acara Hari Anak Nasional 2026 di Kabupaten Samosir, sekaligus memperkenalkan destinasi wisata kita kepada para tamu," katanya.

Sementara itu, Ketua IDAI Cabang Sumut Rizky Adriansyah menyebutkan bahwa rangkaian HAN 2026 akan menghadirkan dokter anak dari seluruh Indonesia. Selain seminar nasional di Medan, juga akan digelar pelayanan kesehatan gratis bagi ratusan anak.

"Kami akan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak-anak, termasuk pemeriksaan stunting dan berbagai penyakit lainnya," ujarnya.

Kegiatan puncak HAN 2026 direncanakan berlangsung di kawasan Waterfront Pangururan, Kabupaten Samosir, pada 25 Juli 2026.*

(dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tetap berkomitmen penuh menjaga keberlanjutan program tersebut meski terjadi perubahan struktur kepemimpinan di tubuh BGN.

Baca Juga:

• DPR Apresiasi Prabowo Reshuffle BGN, Sebut Sesuai Aspirasi Masyarakat

Prasetyo menyebut pergantian pimpinan BGN justru diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas layanan program MBG, terutama dalam aspek implementasi di lapangan.

Ia menilai program MBG memiliki peran strategis tidak hanya dalam pemenuhan gizi anak bangsa, tetapi juga sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

"Semoga langkah ini menjadi awal yang baik bagi penguatan pelayanan makan bergizi gratis agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga berharap program MBG dapat memberikan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional melalui keterlibatan berbagai sektor dalam rantai pasok pangan.

"Dan tentunya kita berharap program ini dapat menjadi alat penggerak ekonomi nasional," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN bersama dua wakil kepala lainnya. Pemerintah kemudian menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru.*

(d/dh)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut langkah tersebut sebagai bentuk respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat serta hasil koordinasi lintas kementerian dan masukan legislatif.

Baca Juga:

• Prabowo Reshuffle BGN, Copot Dadan Hindayana dan Tunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala Baru

Dasco menjelaskan, evaluasi terhadap pimpinan BGN diharapkan dapat memperkuat kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam program pemenuhan gizi nasional.

Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar program BGN dapat berjalan lebih optimal.

"Sehingga kami harapkan dengan adanya evaluasi ini BGN akan berbenah dan terus melayani masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Dasco menyebut pergantian pimpinan BGN dilakukan untuk memperbaiki tata kelola serta memperkuat koordinasi lintas sektor yang selama ini berjalan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana bersama dua wakil kepala BGN lainnya. Posisi Kepala BGN kini digantikan oleh Nanik S Deyang.

Pemerintah menyebut keputusan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Gizi Nasional dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).*

(d/dh)

Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam.

Baca Juga:

• Prabowo Reshuffle BGN, Copot Dadan Hindayana di Tengah Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

Selain itu, pemerintah juga menunjuk Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo menyampaikan bahwa pencopotan dilakukan bersamaan dengan penghargaan atas kinerja pejabat sebelumnya dalam membangun fondasi BGN.

Sebelumnya, Dadan Hindayana resmi dicopot dari jabatannya bersama dua wakil kepala BGN lainnya, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

"Disertai ucapan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi selama ini dalam membangun dan mengembangkan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo.

Dadan Hindayana sendiri menjabat sebagai Kepala BGN sejak dilantik oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 19 Agustus 2024. Ia kemudian melanjutkan jabatan tersebut di era pemerintahan Prabowo Subianto.

BGN merupakan lembaga yang menangani program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah.*

(d/dh)

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari evaluasi pemerintah terhadap kinerja pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan BGN.

Baca Juga:

• Idrus Marham Sindir Dino Patti Djalal soal Kritik Prabowo ke LN: Diplomasi Tingkat Tinggi Tak Bisa Lewat Zoom

Dalam keputusan yang sama, Prabowo juga memberhentikan dua wakil kepala BGN, yakni Brigjen Pol Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung. Sementara itu, posisi Kepala BGN kini diisi oleh Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.

Prasetyo menjelaskan, pergantian ini dilakukan setelah pemerintah menerima berbagai masukan dari kementerian terkait hingga masyarakat, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Presiden terus mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari penerima manfaat program," ujarnya.

Dadan Hindayana sendiri dikenal sebagai Kepala BGN pertama sejak lembaga tersebut dibentuk. Ia dilantik pada 19 Agustus 2024 dan kembali dipercaya saat Prabowo Subianto mulai menjabat Presiden pada Oktober 2024.

Sebelum masuk pemerintahan, Dadan dikenal sebagai akademisi IPB University dengan latar belakang keilmuan entomologi.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum mengumumkan lebih lanjut apakah akan ada perubahan struktur tambahan di tubuh BGN pasca-reshuffle tersebut.*

(k/dh)

Dua gol kemenangan Malaysia di babak pertama dicetak pemain nomor punggung 5 Ahmad Lutfil Hadi bin Sahabudin pada menit 21.

Baca Juga:

• Debut Gemilang Beckham Putra! Timnas Indonesia Unggul 2-0 atas Saint Kitts and Nevis di Babak Pertama

Anak-anak asuhan pelatih Mohd Nafuzi bin Muhammad Zain ini sejak awal memang terus menguasai lapangan. Hal ini membuat para pemain Singapura tak berdaya sehingga kebobolan dua gol.

Laga Malysia vs Singapura ini berlangsung tanpa penonton. Tidak lebih dari sekitar 100-an orang yang menyaksikan pertandingan tersebut.*

Sejak menit awal pertandingan, Thailand langsung mengambil alih permainan dengan pressing tinggi dan penguasaan bola dominan. Brunei yang mencoba bertahan dengan menumpuk pemain di lini belakang tak mampu membendung gempuran cepat lawan.

Baca Juga:

• Akomodasi Bermasalah, Pemko Medan Tegaskan Tak Pernah Janji Biayai Hotel Peserta AFF U-19

Buransuk kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-26 dan ke-36 sekaligus mengukir hattrick cepat di laga ini. Thailand menutup babak pertama dengan keunggulan 5-0 setelah Pichaya Kongsri turut mencetak gol pada menit ke-40.

Memasuki babak kedua, dominasi Thailand tak mengendur. Siwakorn Ponsan mencetak dua gol tambahan yang membuat skor melebar menjadi 7-0.

Dua gol tambahan kembali tercipta sebelum Natthakit Phosri menutup pesta gol Thailand menjadi 9-0 hingga laga berakhir.

Dengan hasil ini, Thailand U-19 semakin mempertegas status mereka sebagai salah satu kandidat kuat juara Grup B Piala AFF U-19 2026.*

(cnn/dh)

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara jajaran PWI Pusat dan Sekolah Pascasarjana IPB University di Ruang GSC 1, Gedung GSC, Kampus IPB University Baranangsiang, Bogor, Selasa (2/6/2026).

Baca Juga:

• Pemerintah Bisa Setop Ekspor Minyak dalam Kondisi Darurat, Ini Aturan Barunya

Rombongan diterima Dekan Sekolah Pascasarjana IPB, Yusli Wardiatno, bersama jajaran pimpinan kampus.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas peluang kerja sama untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi wartawan sekaligus meningkatkan profesionalisme insan pers di tengah tantangan era digital.

Akhmad Munir menyambut positif inisiatif kerja sama tersebut. Menurutnya, program beasiswa perlu dirancang secara matang melalui pembahasan teknis yang komprehensif agar mampu menjawab kebutuhan wartawan secara efektif.

"Kerja sama ini sangat baik untuk mengembangkan keilmuan dan kapasitas wartawan. Namun perlu ada rapat teknis lanjutan yang lebih mendalam agar seluruh mekanisme dapat disusun dengan baik dan menghindari berbagai kendala di kemudian hari," ujar Akhmad Munir.

Ia menjelaskan, tantangan terbesar wartawan untuk melanjutkan pendidikan adalah tingginya aktivitas profesi serta keterbatasan biaya. Karena itu, skema bantuan pendidikan harus disusun secara fleksibel dan realistis.

Menurutnya, berbagai alternatif pembiayaan dapat dibahas, mulai dari sinergi dengan program beasiswa pemerintah, bantuan parsial biaya pendidikan, hingga dukungan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).

"Yang terpenting adalah membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi wartawan. Bentuk dukungannya bisa beragam, tidak harus menanggung seluruh biaya pendidikan, tetapi dapat berupa bantuan parsial maupun dukungan UKT yang disesuaikan dengan kebutuhan program," katanya.

Sementara itu, Yusli Wardiatno menegaskan IPB memiliki komitmen untuk mendukung peningkatan kualitas SDM nasional, termasuk kalangan wartawan yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

"Rencana kerja sama dengan PWI merupakan langkah positif untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi wartawan sekaligus memperkuat kapasitas akademik dan profesionalisme mereka," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sekolah Pascasarjana IPB juga memaparkan sejumlah program studi magister yang berpotensi menjadi pilihan peserta beasiswa. Sedikitnya terdapat 10 program studi unggulan yang ditawarkan, antara lain Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Komunikasi Digital dan Media, Manajemen Pembangunan Daerah, Ilmu Manajemen, Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan hingga Manajemen dan Bisnis.

Melalui program tersebut, wartawan diharapkan memiliki kesempatan lebih luas untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidang tugas dan minat masing-masing.

PWI dan IPB sepakat menindaklanjuti hasil pertemuan melalui pembahasan teknis yang lebih rinci terkait penyusunan nota kesepahaman (MoU), skema pembiayaan, kriteria peserta, hingga bentuk dukungan pendidikan yang dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif dengan semangat kolaborasi untuk menghadirkan program pendidikan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas wartawan Indonesia.*

(dh)

Penundaan tersebut disampaikan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (2/6/2026).

Baca Juga:

• Terdakwa Kasus Guru Zumba Tewas di Medan Minta Dibebaskan, Bantah Lakukan Pembunuhan

"Seharusnya sidang putusan hari ini, namun majelis hakim menunda karena putusan belum siap," ujar Kinata usai persidangan.Menurutnya, majelis hakim yang diketuai Denny Syahputra telah menjadwalkan ulang agenda pembacaan putusan pada Senin, 8 Juni 2026 mendatang.

"Dijadwalkan sidang pembacaan putusan pada tanggal 8 Juni 2026," katanya.

Dalam perkara ini, sebelumnya JPU Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara menuntut Agus Widya Santoso dengan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan serta denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Jaksa Gerry Fanny Bangun dalam surat tuntutannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait pengadaan layanan internet melalui sistem e-Katalog pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2020.

Selain pidana penjara dan denda, jaksa juga meminta majelis hakim merampas uang titipan pengembalian kerugian negara sebesar Rp457.759.232 yang telah disetorkan terdakwa ke rekening penampungan lainnya (RPL) Kejari Taput untuk disetorkan ke kas negara.

Menurut jaksa, uang tersebut merupakan bentuk penggantian atas kerugian keuangan negara yang timbul akibat perkara tersebut.

Dalam dakwaan disebutkan Agus diduga terlibat bersama mantan Kepala Dinas Kominfo Tapanuli Utara Polmudi Sagala dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hanson Einstein Siregar dalam penyimpangan proses pengadaan layanan internet pemerintah daerah.

Terdakwa disebut memerintahkan pihak pemasaran PT Indonesia Comnets Plus SBU Regional Sumbagut untuk berkoordinasi dengan pejabat Dinas Kominfo Taput sebelum proses pemesanan dilakukan melalui e-Katalog.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara tertanggal 18 Desember 2024, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp457.759.232.

Kini, publik menantikan putusan majelis hakim yang akan dibacakan pekan depan untuk menentukan nasib hukum mantan petinggi anak usaha PT PLN tersebut.*

Baca Juga:

• Peneliti RI Diduga Palsukan Riset di Forum Dunia, Mendikti: Bukan Dosen Aktif

(dh)

Dalam pleidoinya, David menilai selama proses persidangan tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan dirinya memiliki niat menghilangkan nyawa korban. Menurutnya, fakta-fakta yang terungkap di persidangan paling jauh hanya mengarah pada dugaan tindak pidana penganiayaan.

Baca Juga:

• Misteri Hilangnya Petani Karo Terungkap, Jenazah Ditemukan dalam Karung di Pancurbatu

"Tindakan saya justru berupaya menyelamatkan korban dengan meminta bantuan pembantu dan sopir untuk membawa korban ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan medis," ujar David dalam pembelaannya.

Ia juga menyoroti tidak adanya barang bukti berupa botol bir maupun senjata tajam yang disebut digunakan untuk menyebabkan kematian korban. Selain itu, David mempertanyakan keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tahap awal penyidikan yang menurutnya memuat tanda tangan yang bukan miliknya.

David mengklaim saat pemeriksaan awal dirinya berada dalam kondisi tidak sadar dan dipaksa mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Usai persidangan, David kembali membantah tuduhan pembunuhan yang dialamatkan kepadanya. Ia juga mempertanyakan mengapa rekaman CCTV yang disebut tersimpan dalam perangkat DVR tidak pernah diputar selama persidangan berlangsung.

Menurutnya, rekaman tersebut dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai kondisi korban sebelum peristiwa terjadi.

"Kalau memang ada DVR dan CCTV, seharusnya dibuka supaya semuanya jelas. Saya mempertanyakan kenapa CCTV saya tidak dibuka atau diputar di persidangan," katanya.

Selain itu, David membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan penyalahgunaan narkotika. Ia mengaku telah menjalani tes urine sebanyak dua kali selama proses penyidikan dan seluruh hasilnya menunjukkan negatif narkoba.

"Mereka tuduh saya narkoba. Padahal waktu diperiksa di Polrestabes, hasil tes urine saya negatif," ujarnya.

David juga mengungkapkan sebelum insiden yang berujung pada kematian Lina, dirinya sempat menegur korban karena diduga mengonsumsi narkotika di rumah mereka.

Menurut pengakuannya, korban tidak menerima teguran tersebut hingga terjadi cekcok yang berujung pada aksi saling pukul.

"Saya yang pertama dipukul. Ada luka lecet di tangan dan kaki saya," katanya.

Meski mengakui sempat memukul balik menggunakan botol, David menegaskan pukulan tersebut hanya mengenai bagian tangan dan kaki korban.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut David Chandra dengan pidana penjara selama 13 tahun. Jaksa menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Lina yang merupakan seorang guru zumba di Kota Medan.

Majelis hakim dijadwalkan akan melanjutkan proses persidangan dengan agenda tanggapan jaksa terhadap nota pembelaan sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut.*

(dh)

Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (2/6/2026), Erick menyebut anggaran pelatnas tahun ini hanya mencapai Rp81,04 miliar. Angka tersebut turun sekitar 79 persen dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp389,8 miliar.

Baca Juga:

• Mendikti Bongkar Skandal Riset Palsu, 4 Terduga Pelaku Ternyata Alumni S1 UNY

Menurut Erick, pada ASEAN Games 2022 anggaran hampir Rp390 miliar digunakan untuk mendukung 31 cabang olahraga dengan total 415 atlet. Sementara pada ASEAN Games 2026, anggaran yang tersedia hanya Rp81,04 miliar untuk 33 cabang olahraga dan 361 atlet.

Meski demikian, terdapat peningkatan pada anggaran fasilitas pengiriman kontingen. Jika pada tahun 2022 anggaran pengiriman kontingen sebesar Rp41,27 miliar, maka pada 2026 meningkat menjadi sekitar Rp61 miliar.

Erick mengaku prihatin dengan kondisi tersebut mengingat ASEAN Games merupakan salah satu agenda multievent olahraga yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai keterbatasan anggaran dapat memengaruhi proses persiapan atlet menuju ajang olahraga terbesar di kawasan Asia tersebut.

"Ini juga menjadi direktif Presiden karena ASEAN Games merupakan multievent penting bagi Indonesia," ujarnya.

Menpora juga menyinggung capaian Indonesia pada ASEAN Games sebelumnya yang berhasil meraih tujuh medali emas. Dengan anggaran yang jauh lebih kecil saat ini, Erick mengakui tantangan yang dihadapi akan semakin berat.

Meski demikian, ia menegaskan tidak akan menyerah dan tetap berupaya memaksimalkan persiapan atlet nasional agar mampu bersaing di tingkat internasional.

"Dengan anggaran yang besar saja kita mendapatkan tujuh medali emas. Sekarang dengan Rp81 miliar tentu ada risiko yang harus dihadapi. Namun saya tidak menyerah, kami akan mencoba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada," tegas Erick.

Pemerintah bersama Kemenpora kini tengah mencari strategi terbaik agar persiapan atlet tetap berjalan optimal meskipun menghadapi keterbatasan anggaran menjelang ASEAN Games 2026.*

(k/dh)

Menurut Ramlan, pengawasan dana kampanye merupakan pekerjaan yang kompleks dan tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada KPU. Ia menilai diperlukan lembaga independen yang fokus melakukan pengawasan terhadap seluruh aliran dana kampanye, termasuk yang berasal dari kelompok atau tim informal.

Baca Juga:

• KPK Usul Suap Sektor Swasta Masuk Revisi UU Tipikor

Ramlan menyoroti masih adanya celah dalam sistem pengawasan dana kampanye saat ini. Salah satunya terkait aktivitas penggalangan dana yang dilakukan oleh tim informal di luar struktur resmi tim kampanye.

Menurutnya, dana yang dihimpun melalui jalur informal kerap tidak tercatat dalam laporan resmi kepada penyelenggara pemilu maupun auditor independen. Bahkan dalam sejumlah kasus, nilainya disebut lebih besar dibandingkan dana yang dilaporkan secara resmi.

Karena itu, Ramlan mengusulkan agar revisi UU Pemilu mengatur kewajiban pelaporan seluruh aktivitas penggalangan dana kampanye tanpa membedakan apakah dilakukan secara resmi maupun tidak resmi.

Ia juga mencontohkan praktik pengawasan dana kampanye di sejumlah negara demokrasi seperti Amerika Serikat dan Inggris. Di Amerika Serikat, terdapat lembaga khusus yang memiliki tugas utama mengawasi serta menegakkan aturan terkait pendanaan kampanye.

Selain itu, lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menelusuri transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan aktivitas kampanye politik.

Ramlan menilai model serupa dapat diadopsi di Indonesia guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.

Meski mendukung penguatan pengawasan, Ramlan kurang sependapat jika tugas penegakan aturan dana kampanye diberikan langsung kepada KPU. Menurutnya, hal tersebut berpotensi mengganggu fungsi utama KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Sebagai solusi, ia mengusulkan agar KPU dapat diberi kewenangan membentuk badan pengawas dana kampanye, namun lembaga tersebut tetap harus bekerja secara independen dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan.

Selain pengawasan administrasi, Ramlan juga menyoroti praktik politik uang yang masih menjadi tantangan besar dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Ia menilai penanganan politik uang membutuhkan pengawasan yang lebih aktif dan responsif.

Menurutnya, pengawas harus mampu bergerak cepat ketika menemukan indikasi jual beli suara di lapangan agar pelanggaran dapat segera ditindak.

Ramlan meyakini pembentukan lembaga khusus pengawas dana kampanye, penguatan aturan pelaporan, serta penindakan politik uang yang lebih tegas akan memberikan dampak positif terhadap kualitas demokrasi dan pemilu di Indonesia pada masa mendatang.*

(k/dh)

Agenda pembacaan tuntutan tersebut dipastikan setelah Majelis Hakim menyelesaikan pemeriksaan saksi ahli hukum pidana yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa dalam persidangan yang berlangsung pada Selasa (2/6/2026).

Baca Juga:

• Kasus Air Keras Andrie Yunus Berlanjut, Polda Metro Siap Gandeng Oditur Militer

"Besok tuntutan sudah siap karena waktunya semakin mepet. Jadi sesuai dengan rencana, besok tuntutan," ujar Fredy usai persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Sebelum menetapkan agenda tersebut, majelis hakim sempat menanyakan kepada pihak Oditur Militer maupun penasihat hukum terdakwa mengenai kemungkinan menghadirkan saksi tambahan. Namun kedua pihak menyatakan tidak akan lagi menghadirkan saksi dalam persidangan.

Usai pembacaan tuntutan, sidang akan berlanjut dengan agenda pembacaan pleidoi atau nota pembelaan dari para terdakwa yang dijadwalkan pada Kamis (4/6/2026). Selanjutnya, majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan replik dan duplik sebelum menjatuhkan putusan pada 10 Juni 2026 mendatang.

Kasus ini menyeret empat personel TNI sebagai terdakwa, yakni Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Letnan Satu Sami Lakka.

Dalam dakwaan yang dibacakan sebelumnya, para terdakwa disebut melakukan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus setelah merasa tersinggung atas aksi interupsi yang dilakukan korban dalam rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di sebuah hotel di Jakarta pada Maret 2025.

Oditur Militer menyebut para terdakwa menilai tindakan Andrie Yunus telah melecehkan institusi TNI sehingga memicu tindakan yang berujung pada perkara pidana tersebut.

Keempat terdakwa saat ini dijerat dengan pasal berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Persidangan kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan anggota militer aktif serta menyangkut isu perlindungan terhadap aktivis hak asasi manusia.

Sidang pembacaan tuntutan yang akan digelar besok diperkirakan menjadi salah satu tahapan penting sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan akhir terhadap para terdakwa.*

(k/dh)

Menurut Idrus, hubungan antar kepala negara memiliki nilai strategis yang tidak dapat digantikan oleh teknologi komunikasi semata. Ia menegaskan, pertemuan langsung menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan, memperkuat kerja sama, hingga menghasilkan berbagai kesepakatan strategis antarnegara.

Baca Juga:

• Habiburokhman Balas Dino Patti Djalal, Kritik Kunjungan Luar Negeri Prabowo Dinilai Tak Elegan

Meski menghormati pandangan Dino Patti Djalal sebagai diplomat senior, Idrus mengaku prihatin terhadap kritik yang hanya menyoroti biaya perjalanan luar negeri Presiden. Menurutnya, diplomasi kenegaraan tidak bisa diukur semata dari besaran anggaran yang dikeluarkan.

Ia menjelaskan, berbagai keputusan penting dalam bidang investasi, pertahanan, ekonomi hingga kerja sama strategis kerap lahir dari pertemuan langsung yang berlangsung di luar agenda resmi.

Idrus menilai diplomasi kepresidenan harus dilihat dari manfaat jangka panjang yang dihasilkan bagi bangsa dan negara. Keuntungan yang diperoleh dari kerja sama internasional, kata dia, jauh lebih besar dibanding biaya operasional perjalanan yang dikeluarkan pemerintah.

"Diplomasi kepresidenan harus dinilai dari nilai strategis jangka panjang, baik dalam bentuk investasi, penguatan kedaulatan, maupun stabilitas kawasan," tegasnya.

Lebih lanjut, Idrus mengatakan Indonesia saat ini berada di tengah dinamika geopolitik global yang kompleks. Karena itu, kehadiran Presiden Prabowo dalam berbagai forum internasional dinilai penting untuk menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dan berpengaruh dalam percaturan dunia.

Ia juga menilai pemerintah perlu meningkatkan komunikasi publik terkait tujuan dan hasil kunjungan luar negeri Presiden agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh mengenai manfaat diplomasi yang dilakukan.

"Saya kira pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apa target, hasil, dan manfaat dari setiap kunjungan luar negeri Presiden sehingga publik memahami substansi diplomasi yang dijalankan," katanya.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyampaikan lima saran kepada Presiden Prabowo terkait intensitas kunjungan luar negeri yang dinilainya cukup tinggi. Salah satu usulan yang menjadi sorotan adalah memanfaatkan video call atau zoom meeting sebagai alternatif komunikasi dengan para pemimpin dunia untuk menghemat anggaran negara.

Menurut Dino, teknologi komunikasi saat ini memungkinkan pembahasan berbagai isu strategis tanpa harus selalu melakukan perjalanan luar negeri yang memerlukan biaya besar. Namun pandangan tersebut mendapat tanggapan berbeda dari Idrus Marham yang menilai diplomasi langsung tetap memiliki nilai yang tidak tergantikan.*

(tm/dh)