Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah yang diperkirakan mengalami **udara kabur** meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Singkil, Bireuen, serta Kota Subulussalam. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 52 hingga 99 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumatera Utara Jumat 10 Juli 2026: Medan Diguyur Hujan Ringan, Sejumlah Wilayah Berawan

Adapun cuaca berawan diprakirakan mendominasi wilayah Aceh Timur, Aceh Tengah, Pidie, Aceh Utara, Simeulue, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie Jaya, serta Kota Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, dan Langsa.

Untuk suhu udara, Kota Banda Aceh diperkirakan berada pada kisaran 28 hingga 33 derajat Celsius. Sementara suhu terendah tercatat di Kabupaten Aceh Tengah dengan kisaran 14 hingga 25 derajat Celsius, menjadikannya salah satu wilayah paling sejuk di Aceh.

Masyarakat diimbau untuk tetap memantau perkembangan informasi cuaca sebelum beraktivitas, terutama bagi pengendara yang melintasi daerah pegunungan maupun kawasan yang berpotensi mengalami kabut dan udara kabur. Penggunaan lampu kendaraan pada siang hari saat jarak pandang terbatas juga disarankan guna meningkatkan keselamatan di jalan.

Secara umum, kondisi cuaca di Aceh masih cukup mendukung aktivitas masyarakat. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan apabila terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan ringan diprediksi terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Nias, Deli Serdang, Asahan, Humbang Hasundutan, Nias Utara, Nias Barat, serta di Kota Medan, Kota Sibolga, dan Kota Gunungsitoli. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan relatif tinggi, yakni 59 hingga 98 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Jumat 10 Juli 2026: Jaksel dan Jaktim Capai 35 Derajat, Kepulauan Seribu Berawan

Untuk suhu udara, Kabupaten Padang Lawas diperkirakan menjadi wilayah terpanas dengan suhu maksimum mencapai 34 derajat Celsius. Sementara suhu terendah berada di Kabupaten Samosir dan Humbang Hasundutan yang berkisar 17 hingga 18 derajat Celsius.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan ringan, terutama bagi pengendara yang melintas di wilayah yang berpotensi diguyur hujan. Penggunaan jas hujan atau perlengkapan pelindung lainnya disarankan guna menjaga keselamatan dan kenyamanan selama beraktivitas.

Selain itu, warga juga diharapkan terus memantau informasi prakiraan cuaca terbaru agar dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kota Jakarta Pusat diperkirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celsius dan kelembapan udara 27–66 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Jumat 10 Juli 2026: Bekasi Capai 35 Derajat, Garut dan Cirebon Berawan

Sementara itu, wilayah Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan berawan dengan suhu udara sekitar 28 derajat Celsius dan tingkat kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 72 persen.

Secara umum, kondisi cuaca di ibu kota diperkirakan cukup mendukung aktivitas masyarakat, baik di sektor perkantoran, pendidikan, maupun transportasi. Namun, warga tetap diimbau menjaga kondisi tubuh dan mencukupi kebutuhan cairan, mengingat suhu udara pada siang hari diperkirakan cukup panas di sejumlah wilayah Jakarta.

Masyarakat juga disarankan untuk terus memantau informasi cuaca terbaru sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan guna mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi cuaca.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Sumedang, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar diperkirakan menikmati cuaca cerah sepanjang hari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Jumat 10 Juli 2026: Yogyakarta Didominasi Cerah Berawan, Gunungkidul Cerah Seharian

Adapun cuaca berawan diprakirakan menyelimuti Kabupaten Garut, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Indramayu, serta Kota Cirebon.

Untuk suhu udara, Kota Bekasi menjadi wilayah dengan suhu tertinggi, yakni berkisar antara 26 hingga 35 derajat Celsius. Disusul Kabupaten Bekasi dengan suhu maksimum mencapai 34 derajat Celsius, sedangkan wilayah dataran tinggi seperti Garut, Bandung, dan Cianjur memiliki suhu yang lebih sejuk, berkisar antara 14 hingga 25 derajat Celsius.

Secara umum, kondisi cuaca di Jawa Barat diprakirakan masih kondusif untuk berbagai aktivitas masyarakat. Meski demikian, warga tetap diimbau untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Masyarakat yang hendak melakukan perjalanan maupun aktivitas di luar ruangan juga disarankan menjaga kondisi tubuh, terutama di wilayah yang diprakirakan mengalami suhu udara cukup tinggi pada siang hari.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, Kota Yogyakarta diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celsius dan kelembapan udara 40–76 persen.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Jumat 10 Juli 2026: Denpasar Cerah Berawan, Sejumlah Wilayah Berawan

Berbeda dengan wilayah lainnya, Kabupaten Gunungkidul diprediksi mengalami cuaca cerah sepanjang hari. Suhu udara di wilayah tersebut berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 51–79 persen.

Secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah DIY diprakirakan cukup kondusif untuk aktivitas masyarakat. Meski demikian, warga tetap diimbau untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru sebagai langkah antisipasi apabila terjadi perubahan kondisi atmosfer.

Bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan maupun berwisata di sejumlah destinasi di Yogyakarta dan sekitarnya, disarankan tetap memantau informasi prakiraan cuaca agar aktivitas dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.* (dh)

Berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah Kota Denpasar diprediksi mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celsius dan tingkat kelembapan udara 59–84 persen.

Baca Juga:

• Cuaca Aceh Kamis 9 Juli Didominasi Berawan, Aceh Timur Diprakirakan Udara Kabur

Adapun wilayah Jembrana, Tabanan, Bangli, dan Buleleng diprediksi berawan sepanjang hari. Suhu udara di daerah-daerah tersebut berada pada kisaran 21 hingga 30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 58 hingga 99 persen.

Secara umum, kondisi cuaca di Bali masih tergolong kondusif untuk berbagai aktivitas masyarakat. Meski demikian, warga tetap disarankan membawa perlengkapan yang sesuai dengan kondisi cuaca dan terus memantau informasi terbaru apabila terjadi perubahan prakiraan.

Masyarakat, khususnya yang hendak melakukan perjalanan maupun aktivitas wisata, diharapkan selalu memperbarui informasi cuaca dari instansi terkait guna mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu.* (dh)

JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kepolisian Republik Indonesia dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Maruli menilai setiap dugaan korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara dan berdampak pada pelayanan listrik kepada masyarakat harus diusut hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia Diduga Dipicu Korupsi Batu Bara Rp5 Triliun, Bahlil Sebelumnya Bantah Ada Kelangkaan

Menurut Maruli, proses penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan tidak berhenti pada pelaku di tingkat bawah.

Penyidik, kata dia, perlu menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk aktor intelektual, aliran dana, penerima manfaat, hingga kemungkinan adanya jaringan yang terorganisasi.

"Penindakan berdasarkan hukum harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum maupun memperoleh perlakuan istimewa. Namun, penegakan hukum juga wajib tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, melindungi hak-hak para pihak, dan tidak membangun kesimpulan sebelum proses pembuktian selesai," tegasnya.

Maruli juga mengingatkan agar penanganan perkara tidak memunculkan gesekan antarlembaga penegak hukum.

Menurut dia, pengusutan kasus tersebut justru harus menjadi momentum memperkuat koordinasi dan soliditas antar-aparat penegak hukum.

"Saya tetap mendorong soliditas antar-APH. Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta lembaga terkait lainnya harus bekerja secara sinergis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing," katanya.

Ia menilai independensi dalam penanganan perkara tidak berarti setiap lembaga bekerja sendiri-sendiri.

Sebaliknya, koordinasi, pertukaran informasi, keterbukaan, dan saling menghormati kewenangan masing-masing institusi tetap harus dijaga.

"Jangan sampai muncul ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, atau kompetisi antarlembaga yang justru menghambat proses pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang tegas dan soliditas antar-APH bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi harus berjalan beriringan," jelasnya.

Selain penindakan terhadap pelaku, Maruli juga mendorong agar proses hukum diarahkan pada pemulihan kerugian negara melalui pelacakan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana.

"Orientasi akhirnya harus melindungi kepentingan rakyat. Penyimpangan dalam sektor energi tidak hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat berdampak terhadap keandalan pasokan listrik, pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan masyarakat," ucapnya.

Maruli meminta masyarakat memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara profesional dan independen.

Di sisi lain, ia juga berharap perkembangan penanganan perkara disampaikan secara transparan sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.

"Negara harus menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi setiap orang tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun latar belakang. Pengusutan secara tuntas, Presisi, independen, dan berkeadilan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum," tutup Maruli Siahaan.* (ad)

JAKARTA – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri meningkatkan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara ke tahap penyidikan.

Penyidik menduga penyimpangan dalam pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) turut berkontribusi terhadap pemadaman listrik di sejumlah wilayah Indonesia.

Baca Juga:

• 10 Personel Ditresnarkoba Polda Sumut Dikabarkan Diperiksa Propam, Diduga Terima Upeti THM

Penyidik menduga terjadi manipulasi kualitas dan kuantitas batu bara yang dipasok ke sejumlah PLTU.

Selain itu, penyidik juga menduga terdapat penyimpangan dalam pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi pasokan sebenarnya.

"Perbuatan tersebut, kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak pada terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Sumatra, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek," kata Robertus Yohanes De Deo dalam keterangan pers di Bareskrim Polri.

Menurut penyidik, dugaan penyimpangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara sekitar Rp5 triliun.

Namun, nilai pasti kerugian masih menunggu hasil audit investigatif.

Hingga kini, penyidik telah memeriksa 16 saksi dari total 34 orang yang dijadwalkan memberikan keterangan.

Pemeriksaan terhadap saksi lainnya masih terus berlangsung.

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto mengatakan penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan distribusi batu bara yang melibatkan sejumlah perusahaan.

"Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat: PT OBP dan PT BRA," ujar Totok.

Meski demikian, penyidik masih mendalami dugaan tersebut dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan alat bukti.

Dalam rangka penyidikan, tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, hingga Kabupaten Bogor.

Penggeledahan dilakukan di sejumlah kantor perusahaan maupun rumah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan.

"Ini bagian dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim gabungan," kata Budi.

Ia menambahkan, perkara tersebut menjadi perhatian pemerintah.

"Penyidikan ini menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto terhadap dugaan kasus korupsi sehingga turut menjadi perhatian kepolisian untuk melakukan pengungkapan dan penyidikan," ujarnya.

Dari salah satu lokasi penggeledahan di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, serta emas batangan.

"Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi tujuh koper. Yang pertama 74 kilogram emas batangan. Kemudian 4.767.300 USD. Kemudian 14.083.800 SGD. Kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai Rp 476 miliar," kata Totok.

Selain uang dan emas, penyidik juga menyita dokumen, telepon seluler, serta sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara.

Hingga kini kepolisian belum mengungkap identitas pemilik rumah yang digeledah karena proses penyidikan masih berlangsung.

Di tengah penyidikan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta PT PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik bergilir.

"Masyarakat sudah mengeluh Pak, mereka merugi akibat pemadaman bergilir ini, terutama pengusaha kecil yang mengandalkan penggunaan listrik. Masalahnya kita nggak tahu bagaimana pemadaman listrik berlangsung, masyarakat tidak diberitahu dengan jelas, sehingga tidak ada persiapan, dan itu berulang setiap hari," ujar Bobby Nasution saat meninjau PLN UP2B Sumbagut di Medan.

Bobby juga meminta PLN memperbaiki komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

"Kalau ada kendala seperti ini, sampaikan ke kami (pemerintah), mana yang bisa kami bantu. Atau pihak PLN bisa sampaikan ke kepala daerah (bupati/wali kota), biar mereka juga tahu dan membantu sosialisasinya ke masyarakat. Jadi jangan seperti ini, terus beralasan," tegasnya.

Ia menilai pelanggan yang terdampak layak memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, General Manager PLN UID Sumatera Utara Mundakhir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan layanan dan memastikan PLN terus mempercepat perbaikan jaringan transmisi yang rusak.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemadaman listrik bukan disebabkan oleh kelangkaan batu bara secara nasional.

"Batu bara tidak ada kelangkaan. Masalah yang disampaikan PLN itu adalah mereka kekurangan medium kalori, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kalori. Tapi itu kan teknis mereka (PLN). Sama maintenance masalahnya," kata Bahlil.

Ia menegaskan pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas, sedangkan pengoperasian sistem kelistrikan menjadi tanggung jawab PLN.

"Kami terus melakukan rapat evaluasi dan kontrol kepada PLN agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk pemadaman yang dikeluhkan masyarakat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Kementerian ESDM. Kami adalah regulator dan pengawas. Eksekusinya ada di PLN," pungkas Bahlil.* (tm/ad)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan tiga mantan Perdana Menteri (PM) Thailand di kantor Danantara, Jakarta, Kamis, 9 Juli 2026.

Pertemuan itu berlangsung setelah rangkaian agenda kenegaraan Presiden pada hari yang sama.

Baca Juga:

• Jalur Lembah Anai Ditargetkan Dibuka Penuh Akhir Juli 2026, Pemulihan Konektivitas Sumatera Barat Hampir Rampung

"Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan tiga mantan Perdana Menteri Thailand, yakni Thaksin Shinawatra (2001-2006), Yingluck Shinawatra (2011-2014), dan Paetongtarn Shinawatra (2024-2025)," ujar Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, Kamis malam.

Menurut Teddy, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Ia menyebut hubungan persahabatan antara Prabowo dengan keluarga Shinawatra telah terjalin sejak lama.

Dalam pertemuan tersebut, Thaksin Shinawatra yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara turut memberikan sejumlah pandangan terkait penguatan ekonomi Indonesia.

"Dalam kesempatan tersebut, Thaksin Shinawatra yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara memberikan sejumlah masukan serta bertukar pikiran dengan Presiden Prabowo dan jajaran pimpinan Danantara mengenai berbagai peluang penguatan investasi, strategi pengelolaan aset, serta pengembangan ekonomi nasional yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang," kata Teddy.

Pemerintah menilai komunikasi dengan para pemimpin dan tokoh dunia menjadi bagian dari upaya memperkuat jejaring internasional sekaligus membuka ruang pertukaran pengalaman dan gagasan.

Menurut Teddy, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas kerja sama internasional serta memperkokoh posisi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Pertemuan itu juga dihadiri jajaran pimpinan Danantara, yakni Group CEO Rosan Roeslani, Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria, dan Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir.

Pembahasan dalam pertemuan berfokus pada peluang investasi, strategi pengelolaan aset, serta pengembangan ekonomi nasional yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang Indonesia.* (km/ad)

MEDAN – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) diterpa isu dugaan pemeriksaan terhadap 10 personel Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) oleh Bidang Pengamanan Internal (Paminal) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemeriksaan tersebut diduga berkaitan dengan dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara narkoba.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong PRSU Masuk Kalender Event Nasional, DPR RI Siap Dukung

Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, para personel tersebut diduga menerima upeti dari salah satu tempat hiburan malam di Kota Medan.

"Kabarnya, kesepuluh orang ini diduga menerima upeti dari tempat hiburan malam New Zone. Sekarang semuanya sedang diperiksa," ujar sumber tersebut, Kamis (9/7).

Hingga berita ini ditulis, informasi tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari Polda Sumut.

Kepala Bidang Propam Polda Sumut, Kombes Pol Dwi Agung Setyono, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi.

Panggilan telepon tidak diangkat, sementara pesan singkat yang dikirim belum mendapat balasan.

Hal serupa juga terjadi saat upaya konfirmasi dilakukan kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi.

Pesan singkat yang dikirim belum direspons.

Isu tersebut mencuat setelah penggerebekan yang dilakukan tim gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di tempat hiburan malam New Zone pada Sabtu, 23 Mei 2026.

Dalam operasi yang dilakukan sekitar pukul 03.25 WIB itu, tim gabungan mengamankan 34 orang yang terdiri atas pemilik, manajer, staf, hingga pengunjung.

Petugas juga menyita sejumlah barang bukti narkotika dari lokasi.

Munculnya kasus tersebut memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.

Sejumlah warga mempertanyakan mengapa pengungkapan kasus dilakukan oleh tim dari Bareskrim Polri, bukan oleh jajaran Ditresnarkoba Polda Sumut.

Salah seorang warga Medan, Putra (30), mengaku kasus itu menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat.

"Dari penggerebekan yang dilakukan Tim gabungan dari Bareskrim Polri itu memang sudah banyak menimbulkan pertanyaan. Kenapa tidak Polda Sumut saja yang merazia sekelas New Zone. Ehh ternyata, ada udang dibalik batu," ujarnya.

Putra berharap penanganan kasus narkoba di Sumatera Utara dapat dilakukan secara transparan.

Ia juga meminta agar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan evaluasi apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Polda Sumut yang membenarkan maupun membantah adanya pemeriksaan terhadap 10 personel Ditresnarkoba tersebut.

Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait.* (sp/ad)

SIPIROK - Meski melakukan pengutipan retribusi di pintu masuk, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) ternyata tidak mengurus Bukit Simagomago dengan baik.

Paling tidak ini terlihat dari kondisi toilet dan banyaknya sampah yang berserakan di kawasan objek wisata perbukitan itu.

Baca Juga:

• Bupati Tapsel Lantik 5 Pejabat Eselon II, Dorong Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Publik

"Tidak ada airnya, Pak. Kering sama sekali," kata salah seorang ibu yang meloncat-loncat keluar dari toilet tersebut. "Jijik kali, Pak. Parah kali ini," tambah ibu itu sambil memegang tangan anaknya.

Ibu yang lain juga tampak mual-mual sambil berlari-lari kecil keluar dari toilet tersebut. "Saya ngk jadi masuk ke toilet, Pak. Baru sampai di pintunya aja, saya udah keluar. Bau sekali. Ngk tahan baunya. Mau muntah," katanya.

Aroma bau yang menyengat memang sudah tercium beberapa meter dari pintu toilet tersebut. Tidak heran, banyak pengunjung Bukit Simagomago tidak jadi masuk ke toliet karena tidak tahan dengan aroma baunya.

SAMPAH BERSERAK
Tidak hanya toilet yang bau dan tidak menyediakan air, kawasan puncak Bukit Simagomago itu juga tampak jorok karena sampah yang berserakan.

Sampah-sampah pengunjung berserak di kawasan puncak bukit. Hal ini semakin membuat objek wisata itu menjadi tidak nyaman bagi masyarakat pengunjung.

Memang di beberapa titik, ada papan pengumuman bertuliskan "Jika Anda Bukan Orang Sembarangan, Jangan Buang Sampah Sembarangan".

Pengumuman tersebut dibuat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Talsel. Akan tetapi, papan pengumuman itu tentu saja tidak cukup. Karena ternyata tidak ada tampak tersedia tong sampah.

" Ada pengumuman larangan buang sampah. Tapi tidak ada tong sampahnya," kata seorang pengunjung nada kecewa.

DISAYANGKAN
Sejumlah pengunjung mengaku sangat kecewa terhadap Pemkab Tapsel yang mengelola objek wisata berhawa sejuk itu.

"Sebagai pengunjung, tentu saya sebagai pengunjung sangat kecewa. Sebab, Pemkab Tapsel sendiri melakukan pengutipan retribusi di pintu masuk Bukit Simagomago.

"Pemkab Tapsel kan melakukan pengutipan retribusi di pintu masuk. Saya sendiri tadi disetop di pintu masuk dan diminta uang masuk sebesar Rp 25.000," kata pria mengaku bermarga Siregar.

Seharusnya, lanjutnya, dengan pengutipan retribusi itu, Pemkab Tapsel seharusnya mengelola kawasan objek wisata itu dengan baik. "Air di toilet wajib tersedia. Sampah yang berserakan bisa dikelola dengan baik," katanya.

Karena itu, pengunjung lain bermarga Harahap meminta agar Pemkab Tapsel jangan hanya seenaknya mengutip retribusi kepada masyarakat. Seharusnya, Pemkab Tapsel bertanggungjawab dengan konsisten melakukan perawatan.

"Pemkab Tapsel jangan taunya hanya mengitop uang masyarakat, tapi tidak melakukan perawatan," kata pengunjung lain bermarga Harahap.*

PADANG – Pemerintah menargetkan jalur nasional Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali dibuka penuh untuk seluruh jenis kendaraan pada akhir Juli 2026.

Target tersebut menyusul progres rehabilitasi pascabencana hidrometeorologi yang kini telah mencapai lebih dari 95 persen.

Baca Juga:

• UU Parpol Digugat ke MK, Minta Ketum Partai Tak Boleh Jadi Menteri hingga Presiden

Selama sekitar tujuh bulan terakhir, ruas jalan tersebut menjalani proses rehabilitasi akibat kerusakan yang ditimbulkan bencana hidrometeorologi.

Selama masa perbaikan, pemerintah tetap menjaga mobilitas masyarakat dengan memberlakukan pembukaan jalur secara terbatas untuk jenis kendaraan tertentu.

Kini, memasuki tahap akhir pekerjaan, konektivitas masyarakat dan distribusi logistik diharapkan segera kembali normal.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Noor Arias Syamsu, mengatakan seluruh pekerjaan fisik terus dipercepat agar target pembukaan penuh dapat terealisasi sesuai jadwal.

"Saat ini progres pekerjaan pemulihan Jalan Nasional di kawasan Lembah Anai telah mencapai lebih dari 95 persen. Kami optimistis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada akhir Juli 2026 sehingga jalur ini dapat kembali dibuka untuk semua jenis kendaraan. Beberapa pekerjaan akhir yang masih dilakukan antara lain penyelesaian drainase, penguatan lereng, serta penyempurnaan fasilitas keselamatan jalan," ujar Noor Arias Syamsu.

Menurut Noor Arias, rehabilitasi tidak hanya berfokus pada perbaikan badan jalan yang rusak.

Pemerintah juga memperkuat berbagai infrastruktur pendukung agar jalur tersebut lebih aman dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap potensi bencana di masa mendatang.

Penguatan lereng, perbaikan sistem drainase, serta penyempurnaan fasilitas keselamatan jalan menjadi bagian dari upaya tersebut.

"Kami tidak hanya memperbaiki badan jalan yang rusak, tetapi juga memperkuat infrastruktur penunjang agar jalur ini lebih aman dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap potensi bencana di masa mendatang," katanya.

Rencana pembukaan penuh jalur Lembah Anai mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Salah seorang pengguna jalan, Rizal, menilai beroperasinya kembali jalur tersebut akan memangkas waktu tempuh sekaligus menekan biaya distribusi barang yang selama ini meningkat akibat pengalihan arus lalu lintas.

Harapan serupa disampaikan Agustin. Menurutnya, kelancaran akses melalui Lembah Anai akan menjadi dorongan penting bagi pemulihan aktivitas perdagangan, usaha kecil, hingga sektor pariwisata yang bergantung pada jalur utama tersebut.

"Banyak pelaku usaha, pedagang, hingga sektor pariwisata yang bergantung pada jalur ini. Dibukanya kembali jalan Lembah Anai untuk semua kendaraan akan memberikan dampak besar terhadap perputaran ekonomi," kata Agustin.

Jalur Padang–Bukittinggi melalui Lembah Anai merupakan bagian dari Jalan Nasional Lintas Barat Sumatera.

Setiap hari, ruas jalan ini menjadi jalur utama mobilitas ribuan kendaraan yang menghubungkan Kota Padang dengan Padang Panjang, Bukittinggi, Agam, Limapuluh Kota, hingga wilayah utara Sumatera Barat.

Saat bencana hidrometeorologi melanda kawasan tersebut pada akhir 2025, sejumlah ruas jalan, jembatan, dan lereng mengalami kerusakan sehingga akses sempat terputus.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) kemudian melakukan rehabilitasi secara bertahap sambil tetap menjaga akses masyarakat melalui pengaturan lalu lintas terbatas.

Dengan progres rehabilitasi yang hampir selesai, pembukaan penuh jalur Lembah Anai diharapkan dapat memperlancar kembali arus transportasi, mempercepat distribusi logistik, serta mendorong pemulihan ekonomi dan pariwisata di Sumatera Barat.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi dukungan Komisi VII DPR RI yang mendorong agar Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) masuk ke dalam kalender event nasional Kementerian Pariwisata.

Dukungan itu disampaikan saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke penyelenggaraan PRSU ke-50 di Medan, Kamis, 9 Juli 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Sebut Petani Makin Makmur: Mampu Beli Mobil, Motor hingga Berangkat Umrah

Menurut dia, PRSU bukan sekadar ajang hiburan, tetapi juga menjadi ruang yang menyatukan potensi sumber daya manusia (SDM), budaya, dan ekonomi kreatif Sumatera Utara.

"Di daerah lain mungkin hanya menampilkan satu jenis tarian, sedangkan di Sumatera Utara sedikitnya ada lima etnis yang ditampilkan melalui pakaian adat, kirab budaya, hingga tarian. Keberagaman ini menjadi potensi besar untuk memperkuat kebudayaan, sumber daya manusia, dan perekonomian," ujar Bobby.

Ia berharap PRSU dapat menjadi bagian dari kalender event nasional sehingga promosi budaya Sumatera Utara semakin luas dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bobby Nasution juga mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara agar mengesampingkan ego sektoral dalam mendukung penyelenggaraan PRSU.

Menurut dia, masih ada daerah yang telah memiliki paviliun, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkenalkan potensi masing-masing.

"Jangan ada ego daerah. Paviliunnya sudah ada, tetapi tidak dibuka atau tidak dimanfaatkan untuk mengenalkan daerah masing-masing kepada masyarakat," katanya.

Menurut Bobby, keberhasilan PRSU bukan hanya menjadi keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau gubernur, melainkan keberhasilan seluruh masyarakat Sumatera Utara.

Apabila masuk dalam agenda nasional, PRSU diyakini dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah melalui sektor budaya dan pariwisata.

Usai pertemuan, Bobby Nasution bersama rombongan Komisi VII DPR RI meninjau sejumlah paviliun kabupaten/kota, di antaranya Paviliun Kabupaten Asahan, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Deliserdang.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai PRSU yang kini memasuki usia emas ke-50 tahun perlu terus ditransformasikan menjadi ajang yang lebih profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Saya melihat ada semangat besar untuk menjadikan PRSU tidak sekadar sebagai hiburan, tetapi sebagai ruang yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas. PRSU harus menjadi etalase budaya, UMKM, ekonomi kreatif, sekaligus media promosi pariwisata dan potensi daerah," ujarnya.

Menurut Evita, PRSU telah berkembang menjadi etalase budaya, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara serta partisipasi dari Pulau Pinang, Malaysia.

Ia mendorong agar PRSU memiliki grand design pengembangan lima hingga sepuluh tahun ke depan sehingga berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan, seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik wisatawan, pembeli, hingga investor dari dalam maupun luar negeri.

Evita juga mengusulkan kehadiran paviliun khusus pariwisata serta membuka peluang partisipasi UMKM dari luar daerah.

Menurutnya, Komisi VII DPR RI siap memperkuat sinergi dengan kementerian terkait agar PRSU dapat masuk dalam kalender event nasional dan memperoleh dukungan pemerintah pusat.

"Ke depan PRSU harus berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan, seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik pembeli maupun investor dari luar negeri. Ini membutuhkan kolaborasi semua pihak karena tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri," katanya.

Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Very Indrawan, mengatakan penyelenggaraan PRSU ke-50 tahun ini diikuti 33 paviliun kabupaten/kota dan satu paviliun negara sahabat.

Seluruh kegiatan diselenggarakan tanpa menggunakan APBD, melainkan melalui skema kemitraan.

"Sebanyak 75% konten acara diisi oleh putra-putri daerah sebagai bentuk komitmen menjadikan PRSU sebagai panggung utama bagi pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif lokal," ujarnya.

Very menambahkan, pihaknya terus melakukan transformasi penyelenggaraan PRSU dengan memperhatikan berbagai masukan masyarakat, mulai dari harga tiket masuk, kualitas pelayanan, pengelolaan parkir, hingga aspek kenyamanan pengunjung.

Hingga hari keenam penyelenggaraan, jumlah pengunjung tercatat mencapai 25.447 orang dengan nilai transaksi ekonomi lebih dari Rp511 juta.

Capaian itu dinilai menunjukkan perputaran ekonomi yang positif dan diyakini akan terus meningkat hingga penutupan PRSU.

Ia berharap Komisi VII DPR RI terus memberikan dukungan terhadap pengembangan PRSU agar semakin profesional melalui berbagai inovasi dan penguatan ekosistem pameran, budaya, serta ekonomi kreatif di Sumatera Utara.

Kunjungan tersebut juga diikuti anggota Komisi VII DPR RI, di antaranya Bane Raja Manalu, Jamal Mirdad, Eva Monalisa, Arjuna Sakti, Mohammad Toha, dan Hendry Munief.* (ad)

KARAWANG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut adanya peningkatan kesejahteraan di kalangan petani.

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari berbagai daerah, semakin banyak petani yang mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Bahlil Pastikan Harga BBM B50 untuk Nelayan dan Petani Tetap Rp6.800 per Liter, Disubsidi Dana BPDP

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meluncurkan bahan bakar biodiesel B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

"Saya dapat laporan dari berbagai provinsi bahwa petani-petani kita sekarang meningkat pembelian motor, pembelian mobil meningkat puluhan persen, ya kan? Ada petani-petani sekarang umrahnya juga meningkat, ya kan?" ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat desa menjadi tanda bahwa kondisi pendapatan petani mulai membaik.

Ia bahkan menyebut adanya peningkatan tradisi masyarakat dalam menggelar acara besar.

"Kemarin potong kerbau, potong sapinya juga meningkat," sambungnya.

Presiden menilai kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan gaya hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber daya, sehingga masyarakat harus ikut merasakan manfaat dari kekayaan tersebut.

"Dan kita tidak boleh rendah diri. Kita tidak boleh menerima bahwa rakyat kita harus miskin. Kita negara yang kaya, rakyat kita juga harus menikmati kekayaan itu, saudara-saudara," jelas Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan keyakinannya bahwa program biodiesel B50 dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian petani.

Ia berharap penggunaan bahan bakar berbasis kelapa sawit tersebut mampu memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi hari ini tonggak bersejarah. Petani kita juga akan terus meningkatkan penghasilannya. Kita akan berhasil bila petani-petani kita hidupnya lebih baik," imbuhnya.

Program biodiesel B50 merupakan pengembangan dari kebijakan sebelumnya, dengan peningkatan campuran bahan bakar berbasis minyak sawit.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat mengurangi ketergantungan energi impor sekaligus memberikan nilai tambah bagi sektor perkebunan.* (km/ad)

JAKARTA – Dua mahasiswa hukum mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka meminta agar ketua umum partai politik tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Bahlil Pastikan Harga BBM B50 untuk Nelayan dan Petani Tetap Rp6.800 per Liter, Disubsidi Dana BPDP

Keduanya menilai aturan terkait rangkap jabatan pimpinan partai politik perlu diperjelas untuk mencegah potensi konflik kepentingan dalam sistem pemerintahan.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, Kamis (9/7/2026), Pemohon II Muhammad Rizki membacakan petitum yang meminta agar ketua umum partai politik dilarang menduduki sejumlah jabatan publik.

"Ketua umum partai politik dilarang merangkap jabatan sebagai presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, kepala lembaga pemerintah, nonpemerintah, kepala daerah, wakil kepala daerah, komisaris BUMN, dan komisaris BUMD," ujar Muhammad Rizki.

Para pemohon berpendapat, belum adanya aturan yang secara tegas melarang ketua umum partai politik merangkap jabatan publik dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

Menurut mereka, jabatan ketua umum partai politik memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan partai, sementara jabatan publik memiliki kewenangan dalam mengelola pemerintahan.

"Ini memang berangkat dari beban moril kami sebagai mahasiswa hukum untuk mencegah adanya praktik abuse of power tersebut," ucap Adi Haryanto.

Mereka juga menilai rangkap jabatan dapat mengurangi kesempatan warga negara lain untuk memperoleh peluang yang sama dalam menduduki jabatan pemerintahan.

Dalam permohonannya, Adi dan Muhammad Rizki menggunakan dasar pengujian berupa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang mengatur prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

Mereka meminta MK menyatakan Pasal 2 ayat (1b) UU Parpol bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai sebagai larangan bagi ketua umum partai politik untuk merangkap jabatan publik.

Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi memberikan sejumlah catatan terhadap permohonan yang diajukan.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah mempertanyakan alasan pemohon yang hanya membatasi larangan rangkap jabatan kepada ketua umum partai politik.

Menurutnya, partai politik memiliki struktur organisasi yang luas dengan berbagai posisi strategis yang juga memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Hakim juga mempertanyakan alasan pemohon apabila fungsi partai politik sendiri merupakan salah satu jalur rekrutmen warga negara untuk menduduki jabatan publik.

Para pemohon kemudian diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas permohonan sebelum masuk ke tahap persidangan berikutnya.

Perbaikan permohonan tersebut harus disampaikan paling lambat pada Rabu, 22 Juli 2026.

Gugatan ini menjadi salah satu upaya warga negara untuk menguji kembali aturan mengenai hubungan antara kepemimpinan partai politik dan jabatan pemerintahan, terutama terkait potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan negara.* (km/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya memberikan tanggapan terkait penggeledahan 12 lokasi yang dilakukan Kepolisian dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN.

Penggeledahan tersebut menjadi perhatian publik setelah bersamaan dengan adanya penjagaan prajurit TNI di rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Baca Juga:

• Kejagung Buka Suara Soal Surat Edaran Kewaspadaan: Bukan Karena Penggeledahan

Menurut Anang, Kejagung menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Anang dalam keterangan video yang diterima wartawan, Kamis (9/7/2026).

Anang menyampaikan, pihaknya masih menunggu hasil penyidikan yang dilakukan Polri, termasuk mengenai barang bukti yang ditemukan, lokasi yang digeledah, serta pihak-pihak yang nantinya dikaitkan dalam perkara tersebut.

Ia juga meminta masyarakat tidak terburu-buru membuat kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial maupun pemberitaan.

"Kejaksaan Agung tetap berkomitmen mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel oleh seluruh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing, demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat," kata Anang.

Kasus dugaan korupsi batu bara PLN menjadi perhatian setelah penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri melakukan penggeledahan di 12 lokasi pada Rabu (8/7/2026).

Sejumlah lokasi yang digeledah berada di wilayah Jakarta Selatan dan Bogor.

Salah satunya adalah restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang dalam jumlah besar dan emas dengan berat puluhan kilogram.

Penyidikan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan serta distribusi batu bara yang diduga berdampak terhadap pasokan energi untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Di tengah proses penggeledahan tersebut, rumah Jampidsus Febrie Adriansyah di Jakarta Selatan juga menjadi sorotan setelah terlihat dijaga oleh prajurit TNI.

Namun, pihak TNI membantah bahwa penjagaan tersebut berkaitan langsung dengan penggeledahan yang dilakukan Polri.

TNI menjelaskan, pengamanan terhadap Febrie Adriansyah dilakukan atas permintaan Kejaksaan Agung dan telah melalui mekanisme yang berlaku.

Pengamanan tersebut mengacu pada aturan terkait perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugasnya.

Kasus dugaan korupsi batu bara ini diduga berkaitan dengan penyimpangan pengadaan dan distribusi batu bara yang menyebabkan terganggunya pasokan bahan bakar ke sejumlah PLTU.

Dampaknya, sejumlah wilayah Indonesia sempat mengalami pemadaman listrik atau blackout, mulai dari Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo menyebut, dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut tidak hanya berasal dari kerugian keuangan, tetapi juga dampak ekonomi akibat blackout.

"Akibat perbuatan tersebut, ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp 5 triliun," ujar Robertus dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Saat ini proses penyidikan masih berjalan.

Aparat penegak hukum memastikan penanganan perkara akan dilakukan sesuai prosedur dengan mengedepankan transparansi dan pembuktian hukum.* (km/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait peningkatan kewaspadaan menyikapi perkembangan situasi terkini.

Surat tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia, mulai dari Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri.

Baca Juga:

• Pemohon Minta MK Batalkan UU Polri Baru: Buka Celah Polisi Aktif Masuk Jabatan Sipil

Ia mengatakan, penerbitan surat itu merupakan langkah internal untuk memperkuat pengawasan, menjaga integritas, serta mempertahankan marwah institusi kejaksaan.

"Terkait itu, surat edaran itu lebih kepada untuk menjaga integritas, menjaga hubungan baik dalam penegakan hukum itu, lebih kepada itu," kata Anang kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).

Surat Edaran bernomor R-696/D/Dip.4/07/2026 tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani.

Surat itu berisi imbauan agar seluruh jajaran kejaksaan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT).

Anang menjelaskan, kondisi saat ini menjadi pengingat bagi para aparat penegak hukum agar tetap menjalankan tugas secara profesional dan berhati-hati.

Menurutnya, profesi penegak hukum memiliki banyak tantangan sehingga setiap jaksa harus mampu menjaga sikap, integritas, serta lingkungan kerja.

"Situasi terkini itu maksudnya kita mengingatkan lah, upayanya untuk jadi jaksa yang baik, ini kan hati-hati. Penegak hukum itu pastikan godaannya banyak, situasi kayak begini kita kondisi menjaga kondisi, waspada, ya kan?" ujar Anang.

Ia menegaskan bahwa kewaspadaan yang dimaksud bukan berkaitan dengan ancaman tertentu, melainkan upaya menjaga profesionalisme dan mengantisipasi berbagai persoalan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas.

"Waspada itu, waspada dalam artian menjaga integritas, menjaga di sekitar kita. Namanya kan tantangan nih akan suka tidak suka kan pasti ada," lanjutnya.

Anang membantah bahwa surat edaran tersebut diterbitkan karena adanya penggeledahan yang dilakukan kepolisian terhadap sejumlah lokasi sebelumnya.

Ia menyebut, arahan kewaspadaan merupakan hal yang rutin dilakukan oleh jajaran intelijen kejaksaan sebagai bagian dari mitigasi terhadap AGHT.

"Enggak (ada hubungannya dengan penggeledahan), secara umum aja. Kalau Jamintel kan lebih kepada pengamanan, pengamatan, AGHT," jelas Anang.

"Pidsus ada juga surat edaran, selalu ada itu. Nah kebetulan kalau Intel lebih kepada gitu dan memang setiap ini sambil tiap mengingat situasi selalu, kondisi terkini," tambahnya.

Selain soal surat edaran, Anang juga membantah kabar mengenai adanya agenda rapat melalui zoom meeting secara besar-besaran di lingkungan Kejagung.

Menurutnya, agenda tersebut tidak pernah berlangsung.

Rencana komunikasi internal itu akhirnya dibatalkan karena informasi yang beredar mulai menimbulkan spekulasi di masyarakat.

"Terus kalau yang beredar ada apa katanya zoom? Enggak ada. Enggak ada zoom apa pun. Karena apa? Karena baru mau zoom itu mau mengarahkan supaya bekerja hati-hati baik, rencananya begitu," kata Anang.

Ia mengatakan, pembatalan dilakukan agar tidak muncul kesalahpahaman maupun informasi yang dapat merugikan institusi.

"Sudah beredar seolah-olah zoom-nya mau ngarah ke mana-mana, untuk itulah, makanya dibatalkan daripada jadi fitnah," tegasnya.

Terkait adanya personel TNI yang berjaga di rumah dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Jakarta Selatan, Anang menyebut hal tersebut merupakan bagian dari prosedur pengamanan pimpinan Kejagung.

Ia menjelaskan, keterlibatan unsur TNI dalam pengamanan pejabat kejaksaan telah berlangsung sejak adanya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil).

"Memang untuk ini memang terkait itu (penjagaan oleh TNI) memang ada," ucap Anang.

"Maksudnya gini, kan kita ini memang ada unsur TNI kan dilibatkan pengaman pimpinan. Itu aja memang dari dulu juga ada. Semenjak Jampidmil itu sudah lama kok penggunaan itu," jelasnya.

Menurut Anang, pengamanan tersebut tidak hanya diberikan kepada Jampidsus, tetapi juga sejumlah pejabat tinggi kejaksaan lainnya.

"Ada, iya. Dipimpinan lain ada. Pengamanan itu standar, sudah lama," pungkas Anang.* (d/ad)

KARAWANG - pemerintah/" target="_blank">Pemerintah memastikan penerapan bahan bakar minyak (BBM) biodiesel B50 tidak akan membebani nelayan dan petani.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, harga B50 untuk kelompok masyarakat tersebut akan tetap dijaga agar tetap terjangkau.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Geram Tambang Ilegal di Sumut Kembali Muncul: Saat Ditertibkan Mereka Hilang, Besok Beroperasi Lagi

Sebagai informasi, BBM B50 merupakan bahan bakar hasil pencampuran 50 persen fatty acid methyl ester (FAME) berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar.

Bahlil menjelaskan, penggunaan dana BPDP dilakukan karena dalam beberapa bulan terakhir terdapat surplus anggaran yang belum digunakan.

"Jadi ternyata tiga bulan terakhir, dana BPDP itu surplus, tidak dipakai-pakai. Jadi tadi saya bilang, Bapak Presiden kita ini sangat sayang bagi petani sama nelayan, jangan kita membuat petani dan nelayan itu harganya mahal," ujar Bahlil saat peluncuran BBM B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Kamis (9/7/2026).

Menurut Bahlil, dengan dukungan dana BPDP, pemerintah dapat menjaga harga B50 bagi petani dan nelayan tanpa harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi tanpa APBN. Tadi Pak Menko (Airlangga Hartarto) menyampaikan bahwa akan memakai sebagian dana BPDP untuk menurunkan harga biosolar B50 di tingkat petani dan nelayan," katanya.

Namun, Bahlil menegaskan bahwa harga khusus tersebut hanya berlaku bagi nelayan tertentu, yakni pengguna kapal dengan ukuran di bawah 30 gross tonnage (GT).

Kelompok tersebut dinilai merupakan nelayan dengan skala usaha menengah.

pemerintah/" target="_blank">Pemerintah memastikan harga Biosolar B50 bersubsidi tetap berada di angka Rp6.800 per liter.

Bahlil menyebut peningkatan campuran biodiesel dari sebelumnya B40 menjadi B50 tidak membuat harga BBM subsidi mengalami kenaikan.

Menurutnya, skema insentif dari BPDPKS menjadi salah satu cara pemerintah menjaga agar harga tetap stabil.

Untuk nelayan, petani, dan pelaku UMKM, harga B50 tetap berada pada harga subsidi.

Sementara itu, sektor industri besar akan dikenakan harga keekonomian atau nonsubsidi yang diperkirakan berada di kisaran Rp19 ribu hingga Rp21 ribu per liter.

Selain menjaga harga energi, pemerintah menyebut program mandatori B50 memiliki potensi memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Indonesia.

Bahlil memperkirakan penggunaan B50 dapat menghemat devisa negara hingga sekitar Rp170 triliun per tahun.

Selain itu, program ini juga disebut mampu meningkatkan nilai tambah industri minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) hingga sekitar Rp23,49 triliun per tahun.

Dari sisi lapangan kerja, penerapan B50 diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja.

Tidak hanya berdampak pada ekonomi, B50 juga diklaim dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Lebih dari itu dalam rangka menjaga bumi kita adalah meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca," ujar Bahlil.

pemerintah/" target="_blank">Pemerintah berharap implementasi B50 dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama kelompok petani dan nelayan yang menjadi pengguna utama BBM bersubsidi.* (km/ad)

JAKARTA – Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) Nomor 5 Tahun 2026 kembali menjadi sorotan.

Sejumlah pemohon dalam perkara uji formal di Mahkamah Konstitusi (MK) menilai aturan baru tersebut membuka celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Geram Tambang Ilegal di Sumut Kembali Muncul: Saat Ditertibkan Mereka Hilang, Besok Beroperasi Lagi

"Sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 justru membuka celah Polri aktif menempati Jabatan Sipil berpotensi impunitas de facto," ujar Singgih dalam persidangan.

Menurut para pemohon, ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip yang sebelumnya telah diatur dalam Ketetapan (TAP) MPR Nomor VII/MPR/2000.

Dalam aturan tersebut, khususnya Pasal 10 ayat (3), disebutkan bahwa anggota Polri harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu sebelum menduduki jabatan di luar struktur kepolisian atau jabatan sipil.

Selain mempermasalahkan soal jabatan sipil, pemohon juga menyoroti proses pembentukan UU Polri Nomor 5 Tahun 2026 yang dinilai berlangsung terlalu cepat.

Mereka menyebut proses pembahasan hingga pengesahan undang-undang tersebut hanya berlangsung selama 20 hari sejak pembahasan pertama sampai disahkan oleh DPR RI.

Para pemohon menilai proses tersebut tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan aturan yang berdampak luas terhadap tata kelola kepolisian.

"Yang disahkan DPR RI hanya 20 hari semenjak pembahasan pertama dinilai melanggar asas negara hukum, asas demokrasi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik," kata pemohon.

Perkara uji formal tersebut tercatat dengan nomor 258/PUU-XXIV/2026.

Gugatan ini diajukan oleh lima pemohon, yakni Syamsul Jahidin, Singgih Tomi Gumilang, Kharisma Jomenta Surbakti, Dimas Yoga Pratama, dan Stepanus Febyan Babaro.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK membatalkan revisi UU Polri Nomor 5 Tahun 2026 dan memberlakukan kembali ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Para pemohon berharap MK dapat menguji kembali substansi maupun proses pembentukan aturan tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi, serta aturan mengenai profesionalitas institusi kepolisian.* (km/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyoroti masih maraknya aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah Sumut.

Ia mengungkapkan, praktik tambang tanpa izin tersebut masih terjadi meski pemerintah telah melakukan penertiban.

Baca Juga:

• Beras Premium Langka di Sejumlah Retail Medan dan Harga Beras Non Premium Ikut Naik, Ini Respons Gubsu Bobby Nasution

Namun, setelah penertiban selesai, kegiatan tersebut kembali berjalan.

"Ya pertama kita turun (penertiban) karena marak di lapangan, makanya kita lakukan penertiban. Tapi, dilapangan saya sampaikan, pas datang (penertiban) mereka (pertambangan ilegal) hilang, besok mulai lagi," jelas Bobby usai meninjau kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Kamis (9/7/2026).

Bobby menegaskan, pemerintah tidak melarang masyarakat melakukan aktivitas pertambangan.

Namun, seluruh kegiatan harus mengikuti aturan dan memiliki izin resmi agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan maupun pembangunan daerah.

"Intinya kita sampaikan, kita bukan melarang kegiatan tambang. Silahkan saja. Tapi ada mekanismenya. Bukan hanya ke lingkungan, tapi bagaimana infrastruktur yang kita bangun ini dampak sangat luar biasa," ucapnya.

Ia mengatakan, keberadaan tambang ilegal bukan hanya berkaitan dengan persoalan penerimaan daerah, tetapi juga menyangkut kerusakan lingkungan dan infrastruktur publik.

Menurut Bobby, kendaraan berat yang digunakan dalam aktivitas tambang ilegal dapat menyebabkan kerusakan jalan karena wilayah tersebut sebelumnya tidak dirancang untuk aktivitas industri berat.

"Contohnya jalan jadi rusak. Jadi ini bukan hanya masalah pajak retribusi, tapi itu artinya ketika usaha tambang izinnya tidak ada, artinya area itu tidak dilalui kendaraan berat. Jika ada izinnya ada aktivitas industri. Sehingga kondisi jalan bisa disesuaikan," katanya.

Bobby juga meminta petugas di lapangan melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang masih beroperasi.

Ia bahkan menyebut alat berat yang digunakan dapat diamankan, bahkan dihancurkan apabila tidak memungkinkan untuk diamankan.

"Jadi jika sampai di lapangan ada alat-alat (penambangan) perlu diamankan saja. Tapi, kalau susah diamankan hancurkan di tempat saja," tegasnya.

Menurut Bobby, pemerintah saat ini berupaya merapikan seluruh aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai aturan.

Ia mengajak para pelaku usaha tambang untuk mengurus perizinan sehingga kegiatan dapat berlangsung secara legal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Ini yang kita minta dirapikan, ayok urus izinnya. Kita tidak melarang, justru kita mengajak agar kegiatan ini legal bukan ilegal yang hanya dimanfaatkan sebagian orang," ucapnya.

Selain penertiban administrasi, Bobby menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum apabila aktivitas tambang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan.

Ia mengatakan penanganan persoalan tambang ilegal dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk kementerian terkait.

"Tentu kalau masuk ke ranah merusak lingkungan, kemarin kita bukan hanya dinas di pemprov (penertiban) tapi melibatkan kementerian terkait juga, kita komunikasi, kalau sampai merusak lingkungan kita akan ambil tindakan hukum dan proses hukum," jelas Bobby.

Pemerintah Sumatera Utara berharap penertiban tambang ilegal dapat menjaga kelestarian lingkungan, melindungi infrastruktur daerah, serta memastikan seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai aturan yang berlaku.* (tm/ad)