Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan tambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari penyesuaian anggaran Kemenhub untuk tahun anggaran 2027.

Baca Juga:

• "Solusinya Bukan Menutup Dokumen", Pengamat Kritik Sikap DPR yang Tutup Rapat Draf RUU Perampasan Aset

"Dengan penyesuaian tersebut, kami berupaya memastikan anggaran Tahun 2027 semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan langsung kepada masyarakat, meningkatkan keselamatan, serta memperkuat konektivitas transportasi," ujar Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Selasa (1/9/2026).

Sebelumnya, pagu indikatif awal Kemenhub untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp32,93 triliun. Dalam pembahasan anggaran, terdapat penyesuaian sumber pendanaan sebesar Rp1,46 triliun.

Selain itu, Kemenhub memperoleh tambahan anggaran Rupiah Murni sebesar Rp4,58 triliun. Dana tersebut akan diarahkan untuk menangani backlog pemeliharaan dan operasional infrastruktur transportasi.

Di sektor perkeretaapian, tambahan anggaran tersebut antara lain digunakan untuk kebutuhan pemeliharaan infrastruktur serta mendukung operasional dan pelayanan kereta api.

Anggaran juga mencakup kebutuhan perlintasan sebidang untuk mendukung keselamatan pengguna transportasi serta pelayanan angkutan perintis yang dibutuhkan masyarakat di sejumlah wilayah.

Sebagai pembanding, pagu efektif Kemenhub tahun anggaran 2026 yang disetujui DPR RI mencapai Rp30,74 triliun. Angka tersebut meningkat dari pagu awal Rp28,49 triliun setelah dilakukan sejumlah penyesuaian.

Penyesuaian anggaran pada 2026 mencakup pergeseran anggaran, penyesuaian Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Hingga 31 Agustus 2026, realisasi anggaran Kemenhub tercatat Rp15,35 triliun atau sekitar 49,93 persen dari pagu efektif Rp30,74 triliun.

Jika dirinci berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja pegawai telah mencapai Rp4,95 triliun atau 73,89 persen.

Sementara realisasi belanja barang tercatat Rp7,26 triliun atau 44,71 persen. Adapun realisasi belanja modal mencapai Rp3,14 triliun atau 40,26 persen dari pagu yang tersedia.

Dengan tambahan anggaran 2027 tersebut, Kemenhub akan memprioritaskan kebutuhan pemeliharaan, keselamatan, operasional serta penguatan konektivitas transportasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.* (k/dh)

Kasatres Narkoba Polres Binjai AKP Ismail Pane mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Binjai.

Baca Juga:

• Produksi Vape Mengandung Etomidate, PN Medan Vonis Rafi 9 Tahun Penjara dan Denda Rp250 Juta

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pelaku berinisial A (55) dan MD (42).

Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita dua paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,98 gram. Polisi juga mengamankan satu kotak rokok, dua unit telepon seluler merek Oppo dan Realme, serta uang tunai Rp50 ribu.

Seluruh pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Binjai untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kedua pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum terkait penyalahgunaan narkotika. Namun, pasal yang dikenakan belum dirinci dalam keterangan tersebut.

AKP Ismail Pane juga mengajak masyarakat ikut membantu kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba. Warga diminta segera melapor apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan narkotika di lingkungan sekitar.

"Kami minta dukungan masyarakat. Bersama kita putus mata rantai peredaran narkoba di Kota Binjai," tegas Ismail.* (dh)

Mengutip data Logam Mulia, harga emas Antam di Butik Emas Antam pada hari ini berada di level Rp2.624.000 per gram.

Baca Juga:

• Rupiah Melemah Tipis, Dolar AS Naik ke Rp17.769 Pagi Ini

Untuk transaksi buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta, penjualan emas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sesuai ketentuan yang berlaku. Tarif yang tercantum dalam sumber adalah 1,5 persen bagi pemegang NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP, dengan pajak dipotong langsung dari nilai buyback.

Sementara untuk pembelian emas batangan, sumber mencantumkan PPh 22 sebesar 0,45 persen bagi pemegang NPWP dan 0,9 persen bagi pembeli tanpa NPWP. Setiap transaksi pembelian emas juga disertai bukti potong PPh 22.

Berikut daftar harga pecahan emas batangan Antam pada Rabu (2/9/2026):

Emas 0,5 gram: Rp1.362.000.

Emas 1 gram: Rp2.624.000.

Emas 2 gram: Rp5.188.000.

Emas 3 gram: Rp7.757.000.

Emas 5 gram: Rp12.895.000.

Emas 10 gram: Rp25.735.000.

Emas 25 gram: Rp64.212.000.

Emas 50 gram: Rp128.345.000.

Emas 100 gram: Rp256.612.000.

Emas 250 gram: Rp641.265.000.

Emas 500 gram: Rp1.282.000.000.

Emas 1.000 gram: Rp2.564.000.000.

Dengan penurunan Rp40 ribu per gram, harga emas Antam hari ini kembali berada di bawah level Rp2,7 juta per gram. Pergerakan harga emas Antam menjadi salah satu perhatian bagi masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi.* (mt/dh)

Berdasarkan data Bloomberg, dolar AS tercatat naik 25 poin atau 0,14 persen ke level Rp17.769.

Baca Juga:

• IHSG Hijau Pagi Ini, Sepekan Sudah Naik 3,26 Persen

Secara rinci, dolar AS menguat 0,11 persen terhadap yen Jepang. Dolar juga naik 0,05 persen terhadap dolar Singapura dan menguat 0,14 persen terhadap euro.

Terhadap yuan China, dolar AS menguat 0,02 persen. Sementara terhadap dolar Australia, dolar AS naik tipis 0,01 persen.

Adapun terhadap pound sterling, dolar AS tercatat menguat 0,08 persen.

Pergerakan dolar AS tersebut menunjukkan mata uang Amerika Serikat masih berada dalam posisi menguat terhadap sejumlah mata uang utama pada perdagangan pagi ini.* (d/dh)

Berdasarkan data RTI, IHSG berada di level 6.612 pada pukul 09.10 WIB. Angka tersebut naik 12,5 poin atau 0,19 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Rabu 2 September 2026: Mayoritas Wilayah Berpotensi Hujan Ringan

Nilai transaksi indeks tercatat mencapai Rp2,306 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 6,316 miliar lembar saham. Transaksi tersebut terjadi sebanyak 310.574 kali.

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 263 saham menguat, 249 saham melemah, sementara 198 saham lainnya stagnan.

Secara berkala, IHSG juga masih mencatat penguatan. Dalam sepekan, indeks tercatat naik 3,26 persen, sedangkan secara bulanan menguat 6,10 persen.

Dalam periode tiga bulan, IHSG telah menguat 7,90 persen. Namun, dalam enam bulan terakhir indeks masih tercatat melemah 17,64 persen.

Pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini menjadi perhatian investor setelah indeks dibuka di zona hijau dan kembali bergerak di kisaran level 6.600-an.* (d/dh)

Menurut Didik, kekuatan sosial NU seharusnya tidak berhenti sebagai modal politik dalam setiap kontestasi kekuasaan. Jaringan besar NU dinilai dapat diarahkan menjadi kekuatan intelektual, ekonomi, teknologi dan pembangunan masyarakat.

Baca Juga:

• Opsen PKB Bikin Penerimaan Tak Merata, Bobby Nasution Siapkan Opsi Turunkan Pajak Kendaraan

Ia mengingatkan bahwa pesantren telah memiliki peran penting dalam transformasi sosial Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Gagasan modernisasi pesantren, menurut dia, antara lain pernah dirintis Dawam Rahardjo dan LP3ES dengan melibatkan Gus Dur.

Gagasan tersebut bertumpu pada keyakinan bahwa kemajuan pesantren akan turut mendorong kemajuan Indonesia.

"Ide dasar modernisasi pesantren, jika berhasil memajukan pesantren maka Indonesia akan maju dan modern," ujar Didik.

Menurut Didik, kondisi pesantren saat ini telah mengalami perubahan besar. Lingkungan pesantren tidak lagi identik dengan ketertinggalan seperti beberapa dekade lalu.

Mobilitas sosial masyarakat pesantren meningkat, kelas menengah tumbuh, sementara semakin banyak intelektual, doktor hingga guru besar yang berasal dari lingkungan pesantren.

"Kini setelah setengah abad pesantren sudah berkemajuan sangat luar biasa. Mobilitas vertikal masyarakat pesantren berjalan sangat pesat. Kelas menengah di pesantren meningkat luar biasa, kaum intelektual tumbuh cepat di pesantren dan banyak doktor dan guru besar tumbuh dari lingkungan pesantren," katanya.

Meski demikian, Didik menilai perubahan tersebut belum sepenuhnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat pesantren. Masih terdapat kelompok yang menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Karena itu, modernisasi pesantren dinilai tetap relevan, tetapi membutuhkan pendekatan baru. Pesantren diharapkan tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, melainkan berkembang menjadi pusat penggerak perubahan masyarakat.

Didik juga mengingatkan agar warga nahdliyin tidak terus ditempatkan sebagai objek politik yang hanya dibutuhkan ketika berlangsung kontestasi elektoral.

" tidak bisa lagi massa NU diposisikan sebagai obyek politik praktis untuk mengais suara dan mendukung elit-elitnya yang berkiprah, bergantung dan bergelantungan di kekuasaan," tegasnya.

Dalam hubungan NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Didik berharap elite kedua pihak dapat membangun kerja sama yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Sebaiknya elit NU dan PKB bersatu dengan solid untuk kepentingan masyarakatnya dengan menghindari politik praktis jangka pendek kepentingan orang per orang dan segelintir kelompok kecil di dalamnya," ujarnya.

Menurut Didik, jaringan sosial NU yang luas dapat menjadi modal untuk mendorong pembangunan masyarakat melalui sektor pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, teknologi hingga pemberdayaan ekonomi.

Ia menilai pesantren memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus ruang pengembangan teknologi, kewirausahaan, ketahanan pangan dan pembangunan komunitas.

"Kini setelah pesantren mengalami banyak kemajuan, kontekstualisasi peran pesantren sudah seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi, teknologi, kemandirian pangan, dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya," katanya.

Karena itu, Didik mendorong pesantren dikembangkan sebagai infrastruktur sosial yang dapat memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat di sekitarnya. Konsep pembangunan berbasis komunitas dinilai dapat menjadi salah satu pendekatan yang relevan.

Transformasi tersebut, lanjut Didik, perlu dimulai dari sistem pendidikan pesantren. Pelajaran fikih, Al-Qur'an dan hadis tetap menjadi fondasi, tetapi perlu dilengkapi dengan pengetahuan yang mampu menjawab persoalan sosial, ekonomi dan teknologi.

Ia juga mendorong perluasan wawasan melalui pemahaman terhadap ayat-ayat kauniah, yakni tanda-tanda kebesaran Allah yang dipelajari melalui alam dan kehidupan.

Dengan perluasan keilmuan itu, pesantren diharapkan mampu melahirkan generasi yang memiliki pemahaman agama sekaligus kompetensi menghadapi perubahan zaman.

"Pesantren telah dan harus terus menjadi mesin mobilitas sosial dan menjadi kanal mobilitas vertikal," ujar Didik.

Menurut dia, pengalaman panjang pesantren dalam mendorong mobilitas sosial merupakan modal penting yang perlu terus dikembangkan. Pendidikan pesantren dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat kelas menengah dan memperbesar basis intelektual masyarakat.

Didik kemudian mendorong agar NU membawa pesantren dari posisi sebagai penerima manfaat pembangunan menjadi pelaku pembangunan.

"Agenda elit NU ke depan adalah membawa pesantren dari ketertinggalan menuju keunggulan, dari penerima pembangunan menjadi pelaku pembangunan, dan dari kekuatan sosial menjadi kekuatan intelektual, ekonomi, dan teknologi yang menentukan masa depan Indonesia," katanya.

Ia menilai politik tidak harus sepenuhnya ditinggalkan. Politik dapat ditempatkan sebagai instrumen untuk memperbesar manfaat pembangunan bagi masyarakat.

"Agenda NU yang utama seharusnya bukan di wilayah politik praktis kekuasaan, tetapi konsolidasi pembangunan, menjadikan kekuatan sosial dan politik yang dimiliki untuk mempercepat transformasi pesantren dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nahdliyin," ujar Didik.

Bagi Didik, tantangan NU pasca-Muktamar adalah menentukan arah energi organisasi, apakah lebih banyak terserap dalam dinamika politik kekuasaan atau dikonsolidasikan untuk memperkuat basis sosial.

Ia menilai pesantren tidak semestinya hanya dipandang sebagai warisan sejarah yang perlu dipertahankan, tetapi juga sebagai aset sosial yang dapat menjadi fondasi masa depan Indonesia.

Dengan jaringan akar rumput dan modal sosial yang telah terbangun selama puluhan tahun, NU dinilai memiliki ruang besar untuk mengembangkan pesantren sebagai pusat pendidikan, ekonomi, teknologi, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.

"Modernisasi pesantren" dengan demikian diharapkan tidak berhenti sebagai agenda pendidikan, tetapi berkembang menjadi strategi jangka panjang untuk mengubah kekuatan sosial NU menjadi kekuatan pembangunan yang nyata dan berkelanjutan.* (dh)

Menurut Ponto, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia membedakan antara jabatan Ketua dan pelaksanaan tugas Ketua. Ia merujuk pada ketentuan yang mengatur Wakil Ketua menjalankan tugas dan kewenangan Ketua apabila Ketua berhenti atau diberhentikan.

Baca Juga:

• "Solusinya Bukan Menutup Dokumen", Pengamat Kritik Sikap DPR yang Tutup Rapat Draf RUU Perampasan Aset

Ponto menyampaikan pandangan tersebut untuk menanggapi adanya usulan agar Wakil Ketua Ombudsman ditetapkan sebagai Ketua definitif di tengah masa jabatan.

Ia menyoroti Pasal 22 ayat (3) UU Ombudsman yang menyatakan apabila Ketua Ombudsman berhenti atau diberhentikan, Wakil Ketua menjalankan tugas dan kewenangan Ketua hingga masa jabatan berakhir.

Menurut Ponto, ketentuan itu memberikan kewenangan kepada Wakil Ketua untuk memastikan tidak terjadi kekosongan fungsi dalam pelayanan Ombudsman. Namun, pelaksanaan tugas tersebut tidak otomatis mengubah status jabatan Wakil Ketua menjadi Ketua.

"Yang diberikan undang-undang adalah tugas dan kewenangan Ketua, bukan jabatan Ketua. Jadi, harus dibedakan antara orang yang menjalankan fungsi Ketua dengan orang yang secara hukum menduduki jabatan Ketua," ujarnya.

Ponto juga menilai frasa "sampai masa jabatan berakhir" merupakan batas waktu maksimal bagi Wakil Ketua dalam menjalankan tugas dan kewenangan Ketua. Apabila sebelum masa jabatan selesai telah ditetapkan Ketua definitif berdasarkan dasar hukum yang sah, maka Wakil Ketua kembali menjalankan fungsi sesuai jabatan asalnya.

Ia menegaskan tidak terdapat kekosongan hukum pada jabatan Wakil Ketua Ombudsman. Kedudukan Wakil Ketua telah ditetapkan secara definitif melalui mekanisme pemilihan dan pengangkatan pimpinan Ombudsman pada awal periode.

Karena itu, menurut Ponto, diskresi tidak dapat digunakan untuk mengubah status Wakil Ketua menjadi Ketua definitif.

"Diskresi digunakan terhadap persoalan yang belum diatur, tidak lengkap, atau tidak jelas. Jabatan Wakil Ketua sudah diatur dan sudah terisi secara sah. Karena itu, tidak ada ruang diskresi untuk mengubah statusnya," katanya.

Menurut Ponto, persoalan hukum yang justru belum diatur secara jelas berada pada mekanisme pergantian antarwaktu atau PAW Ketua Ombudsman.

Ia menyebut UU Ombudsman telah mengatur kondisi ketika Ketua berhenti atau diberhentikan, termasuk memberikan kewenangan kepada Wakil Ketua untuk menjalankan tugas Ketua. Namun, undang-undang tersebut dinilai tidak mengatur secara rinci mekanisme untuk mengisi jabatan Ketua secara definitif di tengah masa jabatan.

"Jadi, letak kekosongan normanya bukan pada jabatan Wakil Ketua. Kekosongannya adalah tata cara mengisi jabatan Ketua secara definitif setelah Ketua sebelumnya berhenti atau diberhentikan," ujarnya.

Ponto juga menilai mekanisme pemilihan pimpinan Ombudsman pada awal periode tidak dapat secara otomatis digunakan untuk mekanisme PAW Ketua.

Pasal 14 sampai Pasal 16 UU Ombudsman mengatur proses pembentukan susunan Ombudsman pada awal periode, mulai dari pengajuan calon oleh Presiden hingga pemilihan dan penetapan sembilan anggota oleh DPR yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan tujuh anggota.

Menurut Ponto, seluruh tahapan tersebut telah selesai setelah susunan pimpinan Ombudsman terbentuk. Sementara itu, tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur penggunaan mekanisme tersebut untuk mengganti Ketua yang berhenti di tengah masa jabatan.

"Mekanisme pemilihan awal tidak boleh diterapkan secara analogis terhadap PAW. Keduanya merupakan peristiwa hukum yang berbeda. Jika norma pemilihan awal digunakan kembali untuk PAW tanpa perintah undang-undang, berarti kita menganggap ada aturan yang sebenarnya tidak pernah dibentuk," tegasnya.

Dalam pandangan Ponto, kewenangan DPR dalam memilih pimpinan Ombudsman harus dijalankan sesuai dengan dasar hukum yang mengaturnya. Ia menilai kewenangan tersebut tidak dapat diperluas melalui analogi menjadi kewenangan melakukan PAW Ketua apabila mekanisme tersebut tidak diatur dalam UU Ombudsman.

Ponto kemudian mengaitkan persoalan kekosongan norma itu dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ia menyebut Pasal 22 undang-undang tersebut mengatur diskresi dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, serta mengatasi stagnasi pemerintahan untuk kepentingan umum.

Menurut Ponto, DPR tidak dapat menggunakan diskresi berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan ketika menjalankan kewenangan ketatanegaraan dalam pemilihan pimpinan lembaga negara.

Sebaliknya, ia berpandangan ruang diskresi dalam konteks kekosongan norma tersebut berada pada Presiden sebagai pejabat pemerintahan. Namun, pelaksanaan diskresi tetap harus mengikuti batasan dan asas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

"Apabila kekosongan norma PAW hendak diselesaikan melalui diskresi, ruang pengujiannya berada pada Presiden sebagai Pejabat Pemerintahan, bukan pada DPR dengan mengulang mekanisme pemilihan awal," kata Ponto.

Ia menegaskan diskresi Presiden juga tidak berarti dapat dilakukan tanpa batas. Setiap tindakan tetap harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan alasan objektif, bebas dari konflik kepentingan dan dilakukan dengan iktikad baik.

Karena itu, Ponto menilai diskresi semestinya hanya diarahkan untuk menyelesaikan kekosongan norma mengenai jabatan Ketua, bukan mengubah status Wakil Ketua yang telah ditetapkan secara definitif.

"Wakil Ketua dapat menjalankan seluruh tugas dan kewenangan Ketua, tetapi secara hukum ia tetap Wakil Ketua. Pelaksanaan tugas tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengangkatnya sebagai Ketua definitif," ujarnya.

Ponto juga meminta pemerintah membuka dasar kewenangan, pertimbangan hukum, alasan objektif dan prosedur pengambilan keputusan kepada masyarakat. Menurutnya, keterbukaan penting karena Ombudsman merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik dan potensi maladministrasi.

"Jangan sampai lembaga yang bertugas mengawasi maladministrasi justru diisi melalui keputusan yang tidak berpedoman pada asas legalitas. Tindakan demikian dapat memberikan contoh penyelenggaraan kekuasaan yang tidak mencerminkan prinsip negara hukum. Kepastian hukum harus dimulai dari proses penetapan pimpinan Ombudsman itu sendiri," tutup Ponto.* (dh)

Sorotan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang telah dilayangkan kepada PDAM Tirtanadi Medan. Surat itu ditandatangani Koordinator Wilayah PMPHI Sumut, Drs Gandi Parapat.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumatera Utara Rabu 2 September 2026: Seluruh Wilayah Berpotensi Hujan

Gandi mengatakan pihaknya menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya air bersih yang diduga berasal dari kebocoran jaringan pipa PDAM dan terbuang ke aliran sungai.

Setelah menerima laporan tersebut, Gandi mengaku datang langsung ke lokasi untuk melihat kondisi yang disampaikan warga.

Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar, kebocoran air bersih tersebut disebut telah berlangsung cukup lama. Warga juga diklaim telah menyampaikan persoalan itu kepada pihak PDAM Tirtanadi Medan.

Namun, menurut Gandi, hingga kini belum terlihat adanya tindakan penanganan terhadap dugaan kebocoran tersebut.

Karena itu, PMPHI Sumut meminta PDAM Tirtanadi memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan segera melakukan pengecekan serta penanganan apabila kebocoran memang berasal dari jaringan perusahaan.

"Saya berharap, PDAM memberi perhatian atas kasus tersebut. Air bersih kok dibuang-buang. Padahal, banyak warga yang butuh air bersih," ujar Gandi.

PMPHI menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti karena air bersih merupakan kebutuhan masyarakat. Kepastian mengenai sumber kebocoran dan langkah penanganannya kini menjadi perhatian yang ditujukan kepada PDAM Tirtanadi Medan.* (dh)

Anggota Unit Reaksi Cepat (URC) Rescue Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (Godams), Judika, mengatakan kejadian bermula saat korban berinisial R sedang melintas sambil menunggu pesanan.

Baca Juga:

• Sempat Diprotes Ojol karena 'Pulang Duluan', Massa AMPB Bongkar Alasan Krusial Tinggalkan Gedung DPR

"Hati nurani driver untuk menolong. Didorong lah motor, tapi driver nggak tahu kalau itu debt collector yang sedang menyamar untuk mengambil motor driver itu," kata Judika.

Saat korban membantu mendorong motor tersebut, sekitar tujuh orang dengan tiga sepeda motor datang dan mengepungnya. Kelompok yang diduga merupakan rekan pria tersebut kemudian mengambil motor milik korban.

Korban yang menyadari motornya dirampas langsung berteriak meminta pertolongan. Teriakan itu mengundang perhatian warga sekitar yang kemudian mendatangi lokasi.

Situasi pun berubah ricuh. Sejumlah pria yang diduga terlibat dalam aksi tersebut menjadi sasaran amukan warga, sementara beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri.

"Begitu diambil motornya, driver minta tolong ke warga, berteriak. Warga datang menolong dan terjadilah chaos. Namun, ada yang sempat lari," ujar Judika.

Judika juga menyebut adanya informasi bahwa salah seorang pria yang diduga debt collector sempat mengeluarkan benda yang disebut sebagai senjata api saat dikerumuni warga.

"Itu debt collector-nya mengambil senpi dari tas karena nggak tahan dengan massa. Iya, senpi," katanya.

Polisi kemudian turun tangan menangani keributan tersebut. Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Iptu Fandi Setiawan membenarkan adanya kejadian itu.

Menurut Fandi, polisi mendatangi lokasi setelah menerima laporan mengenai keributan. Korban bersama sejumlah pria yang diduga sebagai debt collector kemudian dibawa ke Polsek Medan Baru untuk menjalani pemeriksaan.

"Driver dan yang diduga debt collector itu lagi kami interogasi," kata Fandi.

Fandi membenarkan kelompok yang diduga debt collector tersebut sempat diamuk warga. Sepeda motor yang mereka gunakan juga mengalami kerusakan.

Polisi masih mendalami persoalan yang melatarbelakangi kejadian tersebut, termasuk kronologi lengkap aksi perampasan motor.

"Terkait dengan permasalahannya masih kami dalami," jelasnya.

Sementara mengenai informasi adanya senjata api, Fandi mengatakan polisi masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan benda tersebut benar-benar merupakan senjata api atau bukan.

"Ini masih kami cek betulan pistol asli atau tidak," pungkasnya.* (ds/dh)

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) meminta draf RUU Perampasan Aset disebarluaskan kepada publik. Koordinator AMPB Teguh Istiyanto mengatakan masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk meneliti serta mengoreksi materi RUU sebelum menjadi undang-undang.

Baca Juga:

• Sorot Tajam Media Asing! Resmi Nakhodai Bank Indonesia, Destry Damayanti Hadapi Ujian Berat Jaga Independensi di Tengah Tekanan Ekonomi

Desakan serupa disampaikan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah. Organisasi tersebut meminta DPR membuka draf sekaligus menyediakan ruang konsultasi publik untuk memberikan masukan terhadap substansi RUU.

Sekretaris KP2KKN Jateng Ronny Maryanto menilai keterbukaan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui isi RUU Perampasan Aset secara utuh sebelum proses pengesahan.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan draf RUU Perampasan Aset belum dapat dipublikasikan karena proses perapihan masih berlangsung. Menurutnya, draf tersebut perlu melalui tahapan tim perumus dan tim sinkronisasi terlebih dahulu.

"Ya nanti kan proses tahapan perapihan, belum timus-timsin. Justru bahaya kalau belum timus-timsin sudah dibuka, malah jadi misinterpretasi nantinya," ujar Cucun di Gedung DPR RI, Selasa (1/9/2026).

Cucun juga menyebut RUU tersebut masih perlu melalui pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Selain itu, menurut dia, terdapat sejumlah versi draf yang telah beredar sehingga publikasi dokumen yang belum final dikhawatirkan menimbulkan salah tafsir.

Namun, pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro menilai alasan tersebut tidak semestinya menjadi dasar untuk menutup akses publik sepenuhnya.

Menurut Verdy, ketika sebuah draf telah menjadi basis pembahasan, masyarakat perlu mendapatkan akses yang memadai. Ia menyarankan DPR memberikan penjelasan bahwa dokumen tersebut masih berupa draf serta menunjukkan bagian-bagian yang masih dalam pembahasan.

"Saya memahami argumentasi bahwa draf yang belum final dapat menimbulkan misinterpretasi. Namun, solusinya bukan semata menutup dokumen, melainkan memperkuat komunikasi legislasi," ujar Verdy.

Ia menilai keterbukaan penting agar partisipasi publik dapat berlangsung secara bermakna. Masyarakat dinilai akan kesulitan memberikan masukan secara substansial apabila dokumen yang menjadi objek pembahasan tidak dapat diakses secara utuh.

Sementara itu, berdasarkan informasi di situs resmi DPR RI yang diperbarui pada 31 Agustus 2026, RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana masih berada dalam tahap penyusunan oleh Komisi, Badan Legislasi atau anggota DPR dengan dukungan Badan Keahlian DPR.

Proses selanjutnya masih mencakup harmonisasi RUU oleh Badan Legislasi dan penetapan usul DPR melalui rapat paripurna. Pembahasan sebelumnya dilakukan Komisi III DPR dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk akademisi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjadi salah satu sasaran dalam RUU Perampasan Aset.

"Pokoknya itu kalau tindak pidana koruptor, ya itu yang aset yang dirampas," ujar Dasco.

Dasco menegaskan draf RUU masih dalam proses penyempurnaan. DPR masih meminta masukan dari masyarakat dan para pakar, termasuk menyesuaikan sejumlah ketentuan dengan perkembangan aturan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.

"Oleh karena itu sekarang ini kita lagi banyak meminta partisipasi publik yang banyak untuk menyempurnakan kemudian draf yang ada," katanya.

Pembahasan RUU Perampasan Aset juga tidak hanya menyangkut upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana, tetapi berkaitan dengan perlindungan hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, transparansi proses pembahasan menjadi salah satu perhatian publik menjelang target penyelesaian RUU tersebut.* (k/dh)

Kedua korban masing-masing Sofian (51) dan Eka Maulana (32). Sementara satu pekerja lainnya, Juhri (52), mengalami luka ringan dan harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Perbaungan.

Baca Juga:

• Remaja Tewas Tabrak Truk Parkir di Sergai, Polisi Kejar Sopir yang Tinggalkan Lokasi

Sebelum bekerja, mereka memasang lima traffic cone di sekitar kendaraan dan mengeluarkan mesin babat rumput.

Di waktu bersamaan, truk Hino bernomor polisi B 9129 UM yang dikemudikan Rezha Prihandana melaju dari arah Kota Medan menuju Tebing Tinggi.

Truk tersebut kemudian menabrak area kerja para korban.

"Lalu tiba-tiba Truk Hino yang datang menabrak 3 traffic cone, menggilas mesin babat rumput, lalu menabrak para pekerja," kata Bringin, Selasa (2/9/2026).

Akibat kecelakaan tersebut, Sofian dan Eka Maulana meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara Juhri mengalami luka ringan dan langsung mendapat perawatan medis.

Petugas kepolisian kemudian melakukan evakuasi terhadap korban serta olah tempat kejadian perkara (TKP). Sopir truk juga masih menjalani pemeriksaan intensif.

Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Hasil penyelidikan nantinya akan menjadi dasar untuk mengetahui faktor yang menyebabkan truk menabrak area pekerjaan para pemotong rumput.* (k/dh)

Pengangkatan Destry menjadi perhatian media internasional karena berlangsung setelah pengunduran diri Perry serta di tengah sorotan mengenai independensi bank sentral.

Baca Juga:

• Kumpulkan Jajaran Elite TNI-Polri di Hambalang, Prabowo Fokus Bahas Karhutla yang Belum Padam di Sumatra-Kalimantan

Destry, 62 tahun, merupakan ekonom yang telah menjabat sebagai Deputi Gubernur BI sejak 2019. Menurut AFP, lembaga pemeringkat Fitch Ratings menilai pencalonan Destry memperkuat ekspektasi terhadap kesinambungan kebijakan di Bank Indonesia.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi XI DPR pada pekan lalu, Destry juga menyatakan komitmennya mempertahankan BI sebagai lembaga yang kredibel dalam menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Namun, AFP turut menyoroti isu independensi Bank Indonesia yang mencuat setelah Perry mengundurkan diri. Pengunduran diri tersebut disebut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan tekanan agar kebijakan bank sentral lebih mendukung agenda pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

AFP juga mengutip pandangan Capital Economics dan sejumlah pengamat yang menilai mundurnya Perry menjadi salah satu perubahan penting pada posisi kebijakan ekonomi sejak Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden pada Oktober 2024.

Sorotan terhadap independensi BI juga dikaitkan dengan pengesahan undang-undang oleh DPR pada Juni 2026 yang memberikan kewenangan kepada parlemen untuk mengevaluasi kinerja BI sekaligus menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu tanggung jawab bank sentral.

Selain AFP, media Malaysia Sinar Harian turut memberitakan pengangkatan Destry melalui artikel berjudul "Parlimen Indonesia luluskan Destry sebagai Gabenor baharu Bank Indonesia".

Sinar Harian menyoroti susunan kepemimpinan baru BI untuk periode 2026-2031. Selain Destry sebagai Gubernur BI, DPR juga menyetujui Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan Solikin M Juhro sebagai Deputi Gubernur.

Ketiga nama tersebut dipilih Komisi XI DPR setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada 26-27 Agustus 2026.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut kepemimpinan baru BI diharapkan dapat menjalankan tugas secara lebih terarah, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Pergantian kepemimpinan BI berlangsung ketika perekonomian Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. AFP mencatat pengunduran diri Perry terjadi di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar saham Indonesia.

Pada rapat kebijakan terakhir yang dipimpin Perry pada Juli 2026, BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75 persen. Sebelumnya, BI telah memangkas suku bunga secara kumulatif 100 basis poin sepanjang tahun berjalan dan kembali mempertahankan tingkat suku bunga tersebut pada bulan berikutnya.

Dengan terpilihnya Destry, Dewan Gubernur BI akan menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas rupiah dan menentukan arah kebijakan moneter serta suku bunga, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.* (k/dh)

Ratusan santri tersebut harus mendapatkan perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan setelah mengalami gejala seperti mual, sakit perut, pusing hingga lemas.

Baca Juga:

• 294 Santri Ponpes di Sidoarjo Diduga Keracunan MBG, Ada Korban Meninggal?

Makanan tiba di pesantren sekitar pukul 11.30 WIB. Sekitar pukul 13.00 WIB, sebanyak 1.000 santri dan santriwati tingkat SMP/MTs hingga SMA/MA menyantap menu tersebut secara bersamaan.

Keluhan mulai muncul beberapa jam kemudian. Salah seorang santri, Ahsan atau Hasan, mengatakan sejumlah rekannya mulai merasakan sakit perut dan harus bolak-balik ke kamar mandi setelah waktu salat Asar.

"Gejalanya mulai habis Asar. Ada yang bolak-balik ke kamar mandi, mengeluh perutnya sakit. Ada yang ke UKS juga," kata Ahsan saat ditemui di RSUD Sidoarjo.

Ketua Asrama Putra Ponpes Manba'ul Hikam, Ferdiansyah, mengatakan laporan mengenai santri yang mengalami mual mulai banyak diterima sekitar pukul 16.00 WIB. Sekitar pukul 16.20 WIB, jumlah santri yang membutuhkan penanganan semakin bertambah.

Karena kapasitas UKS tidak mencukupi, pihak pesantren kemudian merujuk para santri ke sejumlah rumah sakit menggunakan ambulans dan kendaraan operasional.

Sebanyak 431 santri dilaporkan mendapat penanganan medis di sedikitnya tujuh fasilitas kesehatan. Rumah sakit yang menangani korban antara lain RSUD Notopuro Sidoarjo, RS Delta Surya, RS Islam Siti Hajar, RS Pusura, RSU Aisyiyah St Fatimah Tulangan, RS Pusdik Bhayangkara dan RS Arafah Anwar Medika.

Ferdiansyah memastikan seluruh santri yang dirawat telah mendapatkan penanganan medis. Sebagian santri yang kondisinya membaik dan stabil diperbolehkan menjalani rawat jalan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo juga mendirikan posko penanganan medis di area pesantren untuk membantu proses pelayanan kesehatan terhadap para santri.

Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Kepala Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memastikan kasus tersebut tidak hanya terjadi di Ponpes Manba'ul Hikam. Keluhan juga dilaporkan terjadi di sejumlah sekolah lain yang menerima pasokan makanan dari SPPG yang sama.

SPPG Kalitengah diketahui mendistribusikan sekitar 2.800 porsi makanan MBG pada hari kejadian ke sejumlah sekolah dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA swasta di wilayah operasionalnya.

"Memang juga ada data yang menunjukkan selain dari pondok pesantren Manba'ul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Jadi kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG yang sama. SPPG Kalitengah, Tanggulangin," kata Emil.

Badan Gizi Nasional (BGN) kemudian menghentikan sementara operasional dapur SPPG Kalitengah untuk kepentingan investigasi dan pengujian sampel makanan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Kesehatan juga melakukan penelusuran ke sekolah-sekolah penerima pasokan dari SPPG Kalitengah guna memastikan seluruh siswa yang mengalami keluhan mendapatkan penanganan.

Di tengah penanganan kasus tersebut, pemerintah dan pihak pesantren juga membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai adanya korban meninggal dunia.

"Tolong juga tadi ada kabar mohon maaf meninggal, itu tidak betul. Tidak ada yang meninggal. Tidak betul. Tidak ada yang meninggal," tegas Emil.

Emil juga membantah dugaan bahwa para santri mengalami keracunan akibat mengonsumsi makanan dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi. Ia menyebut tidak ada makanan lain yang disediakan secara massal selain menu MBG pada saat kejadian.

Hingga kini, penyebab pasti munculnya keluhan kesehatan tersebut masih dalam proses investigasi dan menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan.* (k/dh)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo menerima laporan terkait perkembangan situasi nasional serta kondisi terkini di lapangan, khususnya mengenai karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Baca Juga:

• Kantongi Daftar dari Fadli Zon, Prabowo Segera Tetapkan Penerima Gelar Kehormatan, Siapa Saja Tokoh Terpilih?

Menurut Teddy, pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memastikan penanganan karhutla berlangsung cepat dan terpadu. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi agar titik-titik kebakaran tidak semakin meluas.

"Pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan terpadu, sekaligus mengantisipasi meluasnya titik kebakaran," ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.

Dari jajaran Polri, hadir Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri serta Kabaintelkam Komjen Yuda Gustawan.

Sementara dari unsur TNI turut hadir Kabaloghan Marsdya TNI Yusuf Jauhari dan Asisten Intelijen Panglima TNI Mayjen TNI Rio Firdianto.

Pertemuan Presiden Prabowo bersama jajaran TNI dan Polri tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi pertahanan dan keamanan dalam menghadapi perkembangan situasi nasional.

Penanganan karhutla di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan menjadi salah satu perhatian dalam koordinasi tersebut, dengan penekanan pada respons cepat, terpadu, serta pencegahan agar kebakaran tidak meluas.* (dw/dh)

Fadli Zon hadir dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dalam pertemuan itu, dia menyampaikan sejumlah usulan yang berasal dari kementerian, lembaga, maupun masyarakat.

Baca Juga:

• Penuhi Undangan Eksklusif Putin, Prabowo Terbang ke Rusia Jadi Bintang Utama Forum Ekonomi Global

"Laporan tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam menentukan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian keterangan yang disampaikan Sekretariat Presiden.

Selain mempertimbangkan kontribusi dan jasa kepada bangsa dan negara, usulan penghargaan juga ditujukan kepada tokoh yang memiliki rekam jejak pengabdian dan dinilai layak menjadi teladan bagi masyarakat.

Pertemuan antara Prabowo dan Fadli Zon tersebut turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Usulan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan Presiden sebelum keputusan pemberian penghargaan ditetapkan sesuai aturan yang berlaku.* (in/dh)

Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 23.20 WIB. Forum tersebut digelar di Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok.

Baca Juga:

• Modus Baru! 8 WNI Terjebak Jadi Serdadu Rusia via Iming-iming Gaji Besar

Selain itu, kunjungan tersebut dinilai menunjukkan posisi strategis Indonesia yang semakin diperhitungkan di kawasan Asia-Pasifik maupun dalam percaturan global.

"Presiden Putin secara khusus mengundang Bapak Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan utama EEF. Ini merupakan cerminan hubungan erat Indonesia dan Rusia yang terus dibangun dan diperkuat melalui diplomasi langsung kedua pemimpin," ujar Teddy dalam keterangannya.

Teddy menyebut kunjungan ke EEF menjadi kali kedua Prabowo dipercaya sebagai tamu kehormatan dalam forum ekonomi internasional yang digelar Rusia. Sebelumnya, Prabowo menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) pada tahun lalu.

Menurut Teddy, Rusia memandang Indonesia sebagai salah satu mitra utama dan strategis di kawasan Asia-Pasifik. Indonesia juga dinilai memiliki posisi penting sebagai anggota ASEAN serta salah satu representasi Global South dan dunia Muslim.

"Indonesia dipandang Rusia sebagai salah satu mitra utama dan strategis di Asia-Pasifik, anggota ASEAN yang dihormati, serta salah satu negara penting yang merepresentasikan Global South dan dunia Muslim. Ini menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam percaturan global," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo juga akan mendorong penguatan kerja sama bilateral Indonesia dan Rusia. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain ekonomi, perdagangan, investasi, energi serta sektor strategis lainnya.

Teddy menegaskan politik luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif. Menurutnya, pemerintah berupaya membangun hubungan baik dengan berbagai negara sekaligus memastikan diplomasi menghasilkan manfaat konkret bagi kepentingan nasional.

"Politik luar negeri Indonesia tetap bebas aktif. Bapak Presiden Prabowo membangun hubungan baik dengan semua negara, memperluas persahabatan, sekaligus memastikan diplomasi Indonesia menghasilkan manfaat konkret bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat," tuturnya.

Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Keberangkatan Presiden Prabowo turut dilepas Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo serta Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra.* (dh)

Mahyaruddin didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Fitra Hadi serta Kabag Kesra Sofian Pohan saat menerima kunjungan Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Tanjungbalai Bagus Salim bersama jajaran pengurus.

Baca Juga:

• Diguyur Dana Segar Rp9,4 Miliar dari Pemprov Sumut, Wali Kota Tanjungbalai Tancap Gas Genjot Pendapatan Daerah

Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Tanjungbalai Bagus Salim mengapresiasi sejumlah perubahan yang dinilai terlihat di Kota Tanjungbalai di bawah kepemimpinan Wali Kota Mahyaruddin Salim dan Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina.

Menurut Bagus, kondisi kota saat ini dinilai semakin tertata dan rapi. Pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk mendukung berbagai upaya pemerintah daerah dalam membangun Tanjungbalai.

"Kami siap mendukung perubahan dan pembangunan Kota Tanjungbalai. Kami berharap kerja sama dan sinergi antara pemerintah daerah dengan organisasi kepemudaan semakin baik," ujar Bagus.

Bagus menjelaskan PD Pemuda Muhammadiyah Tanjungbalai akan mengikuti agenda Muktamar XIX Pemuda Muhammadiyah yang tuan rumah pelaksanaannya ditetapkan kepada Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur.

Penetapan tuan rumah tersebut telah diserahkan secara resmi pada Agustus 2026. Dalam Muktamar nantinya, salah satu pembahasan yang menjadi perhatian adalah arah gerak organisasi serta berbagai isu daerah dari masing-masing wilayah.

Setiap Pimpinan Daerah akan menyampaikan kondisi dan berbagai persoalan yang dihadapi daerah masing-masing. Berbagai usulan tersebut nantinya dapat menjadi bahan pembahasan di tingkat Muktamar, termasuk terkait kriteria dan syarat kepemimpinan organisasi ke depan.

Mahyaruddin menyambut baik agenda Muktamar XIX Pemuda Muhammadiyah. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kontestasi organisasi, tetapi juga dapat menjadi ruang membahas berbagai persoalan daerah dan merumuskan gagasan untuk perubahan.

Ia berharap berbagai usulan yang lahir dari Muktamar dapat memberikan manfaat bagi daerah, termasuk Kota Tanjungbalai.

"Wali Kota sangat mengapresiasi kegiatan Muktamar tersebut, apalagi agenda itu bukan hanya soal kontestasi, tetapi juga membahas isu daerah yang usulannya dapat menjadi poin penting bagi perubahan daerah-daerah di Indonesia, khususnya Kota Tanjungbalai," kata Mahyaruddin.

Mahyaruddin juga mengajak Pemuda Muhammadiyah berkontribusi dalam sejumlah bidang prioritas, terutama pendidikan dan kesehatan.

Ia menilai kolaborasi diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan sekaligus membantu menjawab sejumlah tantangan di sektor kesehatan, termasuk keterbatasan tenaga ahli dan dokter spesialis di Tanjungbalai.

Menurut Mahyaruddin, pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekaligus mendorong kepedulian terhadap dunia pendidikan di Kota Tanjungbalai.

Selain pendidikan dan kesehatan, Mahyaruddin memaparkan program penataan kota yang saat ini terus dilakukan. Salah satu fokusnya adalah mengurangi potensi banjir saat hujan dengan melakukan pembersihan dan pengerukan parit agar aliran air lebih lancar.

Ia berharap kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dapat terus diperkuat sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.

Mahyaruddin menegaskan pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama. Ia juga mendorong pemuda mengambil peran strategis dalam pembangunan serta membantu meningkatkan literasi masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu atau hoaks.

"Pentingnya dunia pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya untuk meningkatkan literasi masyarakat Kota Tanjungbalai agar terhindar dari hoaks. Mari membangun jejaring kolaborasi dan sinergitas sekaligus mendorong pemuda agar mengambil peran strategis dalam pembangunan di Kota Tanjungbalai," ujar Mahyaruddin.* (dh)

Rakor yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu membahas upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD melalui penguatan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat, Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, Polri, PT Jasa Raharja serta pemangku kepentingan lainnya.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Pimpin Rapat Forkopimda, Bahas Keamanan hingga Rencana PLTS

Berdasarkan data terbaru Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara, Kota Tanjungbalai menerima alokasi DBH pada periode penyaluran 31 Agustus 2026 sebesar Rp9.425.220.888.

Penyaluran tersebut menjadi bagian dari realisasi DBH Provinsi Sumatera Utara kepada pemerintah kabupaten/kota sepanjang tahun anggaran 2026.

Mahyaruddin Salim sebelumnya juga aktif mengikuti koordinasi terkait penyaluran DBH. Pada Mei 2026, ia mengikuti rapat secara daring yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution untuk membahas rencana penyaluran alokasi kurang salur dan DBH pajak rokok Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

Realisasi DBH tersebut diharapkan dapat mendukung penguatan fiskal dan pemerataan pembangunan di daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelumnya mengimbau agar DBH yang diterima pemerintah daerah dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat.

Dalam Rakor tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menegaskan optimalisasi PAD menjadi salah satu prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fatoni mendorong pemerintah daerah menggali seluruh potensi pendapatan yang ada, termasuk membuka sumber pendapatan baru. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta digitalisasi sistem pengelolaan pendapatan juga diperlukan untuk memperkuat tata kelola sekaligus meminimalkan praktik korupsi.

Selain itu, ia meminta peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dioptimalkan. Kerja sama dengan berbagai pihak dan pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR juga dinilai perlu diarahkan secara tepat.

Fatoni turut menyoroti penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang memungkinkan pemerintah daerah menerima bagian penerimaan dari pembayaran PKB secara langsung dan menjadi salah satu sumber penting bagi PAD.

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam arahannya juga menekankan pentingnya pelayanan kepada masyarakat serta pencapaian target PAD. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota bersama-sama mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

"Dengan adanya opsen PKB, diharapkan daerah dapat meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan. Saya minta dukungan penuh dari seluruh Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Ayo kita bersama-sama optimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan PAD Sumatera Utara," ujar Bobby.

Mahyaruddin menyambut baik pelaksanaan Rakor tersebut sebagai forum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota.

Ia berharap penyaluran DBH dapat dilakukan tepat waktu sehingga program prioritas Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak mengalami hambatan.

Mahyaruddin juga menekankan pentingnya sinkronisasi data perpajakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna menghindari tumpang tindih data serta potensi kehilangan pendapatan daerah.

Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah harus diiringi dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Pendapatan yang dikelola secara baik, kata dia, pada akhirnya harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Tanjungbalai.* (dh)

Acara tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina bersama Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, unsur Forkopimda Tanjungbalai, instansi vertikal, jajaran OPD Pemko Tanjungbalai, MUI, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta undangan lainnya.

Baca Juga:

• SDN 132406 Tanjungbalai Lolos Program Sahabat Sekolah Dasar 2026, Siap Bersaing di Tingkat Nasional

Sementara itu, Erita Harefa mendapat promosi untuk menduduki salah satu jabatan di Pengadilan Negeri Kelas I Lubuk Pakam.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan salam dari Wali Kota Tanjungbalai yang tidak dapat hadir karena sedang mengikuti kegiatan di Provinsi Sumatera Utara.

Fadly menyampaikan apresiasi kepada Erita Harefa atas pengabdian dan kerja sama yang telah dibangun bersama Pemko Tanjungbalai selama menjabat sebagai Ketua PN Tanjungbalai selama 2 tahun 8 bulan.

"Kami ucapkan selamat bertugas kepada Ibu Erita di tempat yang baru, dan jangan pernah lupa untuk datang kembali ke Kota Tanjungbalai," ujar Fadly.

Ia berharap kepemimpinan Karolina dapat melanjutkan sinergi dan koordinasi yang selama ini telah terjalin antara Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan Pemko serta unsur Forkopimda.

"Kami berharap tangan dingin Ibu Erita dapat dilanjutkan oleh Ibu Karolina, sehingga koordinasi dan sinergitas yang selama ini telah dibangun dapat semakin ditingkatkan," tambahnya.

Fadly juga menyambut Karolina sebagai Ketua PN Tanjungbalai yang baru. Ia berharap Karolina dapat meneruskan berbagai hal positif yang telah dilakukan Erita Harefa sekaligus memperkuat kebersamaan bersama Forkopimda.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penayangan video sinematik bertajuk "Jejak Pengabdian" yang menampilkan perjalanan karier Karolina Selfia Br Sitepu.

Dalam kesempatan tersebut, Erita Harefa menyampaikan rasa haru sekaligus terima kasih atas dukungan dan penerimaan Pemko Tanjungbalai selama dirinya bertugas.

Ia berharap hubungan silaturahmi yang telah terjalin selama 2 tahun 8 bulan dapat terus berlanjut meski dirinya kini bertugas di Pengadilan Negeri Kelas I Lubuk Pakam.

"Saya berharap silaturahmi yang telah dibangun selama ini terus berlanjut dan tidak pernah terputus. Apalagi saya juga tidak jauh di PN Lubuk Pakam," ujarnya.

Erita juga menyampaikan keyakinannya bahwa komunikasi dan koordinasi antara PN Tanjungbalai dengan Pemko Tanjungbalai ke depan akan semakin baik di bawah kepemimpinan Karolina.

"Ich ucapkan terima kasih atas jalinan silaturahmi dan sinergisitas Pemko Tanjungbalai dengan jajaran Pengadilan Negeri Kelas II Tanjungbalai selama saya bertugas sebagai ketua. Atas segala kekurangan, saya juga menyampaikan permohonan maaf," katanya.

Sementara itu, Ketua PN Tanjungbalai yang baru, Karolina Selfia Br Sitepu, mengatakan dirinya tidak asing dengan lingkungan Tanjungbalai. Sebelumnya, ia telah bertugas sebagai Wakil Ketua PN Tanjungbalai.

Karolina menyatakan siap melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Ia juga berkomitmen membangun komunikasi dan silaturahmi serta memperkuat sinergi bersama Forkopimda untuk mendukung pembangunan Kota Tanjungbalai.

"Karolina berharap sinergi tersebut dapat ikut mendukung terwujudnya Tanjungbalai EMAS yang menjadi visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai," demikian disampaikan dalam acara tersebut.

Kegiatan pisah sambut kemudian ditutup dengan prosesi upah-upah dan tepung tawar kepada Ketua PN Tanjungbalai Karolina Selfia Br Sitepu yang dilakukan Wakil Wali Kota bersama unsur Forkopimda dan para undangan.* (dh)

Penguatan tersebut mengacu pada Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1895/VIII/OPS.1.2./2026 tertanggal 31 Agustus 2026 yang ditujukan kepada seluruh Kapolda. Dalam telegram itu, jajaran kepolisian diperintahkan mengambil sejumlah langkah strategis untuk mencegah dan menanggulangi karhutla.

Baca Juga:

• Menhut Raja Juli Wanti-wanti Asap Karhutla Negara Tetangga Masuk RI: Asap Enggak Ada KTP

Selain itu, koordinasi dengan sejumlah instansi terkait akan diperkuat. Instansi yang dilibatkan antara lain Dinas Lingkungan Hidup (DLH), BPBD, Dinas Kehutanan, TNI, perusahaan perkebunan serta instansi lainnya.

"Langkah pencegahan bisa dilakukan melalui pembangunan embung dan sekat kanal di sekitar lahan perusahaan serta mempersiapkan relawan tanggap api yang akan dibina dan dilatih dalam pengendalian karhutla," kata Joko dalam rilisnya, Selasa (1/9/2026).

Polda Aceh juga akan menginstruksikan seluruh Polres untuk menggelar apel siaga. Kegiatan tersebut bertujuan mengecek kesiapan personel sekaligus sarana dan prasarana dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.

Pelatihan terhadap personel Satbrimob dan Samapta juga akan dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan. Selain itu, Polda Aceh menyiapkan pembentukan Satgas Aman Nusa II serta operasi kontinjensi sebagai kekuatan yang dapat digerakkan sewaktu-waktu.

Joko mengatakan upaya penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan kekuatan internal kepolisian. Masyarakat juga akan dilibatkan melalui Satgas Karhutla.

"Selain mengandalkan kesiapan internal, Polda Aceh akan mendorong keterlibatan masyarakat melalui Satgas Karhutla. Jajaran juga diminta membangun dan membentuk kelas aman asap bagi pelajar agar proses belajar mengajar tetap berjalan serta memberikan pendampingan psikologis bagi masyarakat yang terdampak karhutla," sebutnya.

Untuk memperkuat pencegahan, patroli terpadu akan dilakukan di wilayah yang dinilai rawan kebakaran maupun pembakaran hutan dan lahan.

Terhadap setiap pelanggaran, Polri memastikan akan menerapkan sanksi sesuai ketentuan hukum. Sanksi dapat berupa administratif, denda dan/atau pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Seluruh Polres juga diperintahkan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) guna mencegah, mengantisipasi dan menanggulangi karhutla di wilayah masing-masing.

Menurut Joko, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Polri membangun sistem pencegahan dan penanganan karhutla secara terpadu. Mulai dari kesiapan personel dan sarana prasarana, patroli di wilayah rawan, pelibatan masyarakat hingga penegakan hukum.

"Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Polri memastikan pencegahan dan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu, mulai dari kesiapan personel dan sarana prasarana, pencegahan di wilayah rawan, pelibatan masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan," pungkas Joko.* (dh)