MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai upaya mengatasi persoalan klasik ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.

Ia menyebut sistem berbasis data menjadi kunci untuk menghadirkan penyaluran bansos yang lebih akurat dan transparan.

Baca Juga:

• Sumut Siap Gelar AFF U-19 2026! Tim Peserta Mulai Berdatangan

Rico menyoroti masih seringnya keluhan masyarakat terkait penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran.

Menurutnya, hal itu terjadi akibat data yang belum sepenuhnya valid dan masih dipengaruhi subjektivitas di lapangan.

"Sering kita dengar, masyarakat bertanya kenapa dia tidak dapat bantuan, sementara tetangganya yang dinilai mampu justru menerima. Ini terjadi karena data kita belum sepenuhnya valid dan transparan," ujar Rico.

Ia menegaskan digitalisasi menjadi satu-satunya solusi untuk memperbaiki sistem pendataan bansos.

Dengan data terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kota Medan diketahui menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi implementasi digitalisasi bansos, setelah sebelumnya diuji coba di Banyuwangi.

Dalam kesempatan itu, Rico meminta seluruh jajaran pemerintahan memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat sistem pendataan sosial.

"Ke depan tidak boleh lagi ada data like or dislike. Semua harus berbasis data yang riil dan terverifikasi," kata dia.

Rico juga menekankan pentingnya pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai dasar utama integrasi data sosial.

Ia bahkan mengecek langsung kesiapan sejumlah lurah terkait penggunaan IKD dalam kegiatan tersebut.

Untuk mendukung implementasi program, Pemerintah Kota Medan menyiapkan 5.080 agen pendamping sosial yang berasal dari unsur PKK dan perangkat kelurahan.

Para agen ini ditugaskan melakukan pendataan terhadap sekitar 792 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Medan.

Rico menetapkan target agar setiap agen dapat mendata sedikitnya lima KK per hari, sehingga proses validasi data ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.

Sementara itu, Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erliani Budi Lestari, menyebut digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi nasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.

Ia menjelaskan, sistem tersebut akan mencakup proses registrasi hingga verifikasi biometrik secara real-time untuk memastikan kelayakan penerima bantuan.

Senada dengan itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Didit Widiana, menilai digitalisasi bansos dapat meningkatkan akurasi data sekaligus memperluas akses layanan publik.

"Kami berharap digitalisasi ini membuat penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran, akuntabel, dan inklusif," ujarnya.*

(ad)

MEDAN — Rombongan peserta dan ofisial Piala ASEAN Football Federation (AFF) U-19 Championship 2026 mulai berdatangan ke Sumatera Utara menjelang kick-off turnamen yang akan berlangsung pada 1–14 Juni 2026.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh persiapan telah memasuki tahap akhir dan siap dieksekusi.

Baca Juga:

• Mualem Hadiri Langsung RDP Revisi UUPA di DPR RI, Ini yang Dibahas

Rangkaian kedatangan tim berlangsung bertahap mulai akhir Mei 2026.

Rombongan pertama yang tiba terdiri dari ofisial pertandingan FIFA dan AFC serta sejumlah tim Grup A, termasuk Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste yang telah lebih dulu menjalani pemusatan latihan di Medan.

Selanjutnya, tim Grup B dijadwalkan tiba pada 30 Mei, disusul Grup C pada 31 Mei 2026.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Erwin Hotmansah Harahap, mengatakan seluruh aspek teknis penyelenggaraan telah dipersiapkan secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur stadion hingga layanan pendukung pertandingan.

"Persiapan kita sudah matang secara keseluruhan, sampai ke parkir, arus lalu lintas, alur masuk stadion, pengamanan hingga makanan ofisial, semua sudah kita persiapkan," ujar Erwin di Medan, Senin (25/5/2026).

Ia menyebut tiga stadion utama yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumut, Stadion Teladan, dan Stadion Madya.

Selain itu, sejumlah lokasi latihan juga telah disiapkan, termasuk Stadion Mini Pancing, Lapangan Cadika, dan Lapangan Kebun Bunga.

Laga pembuka turnamen dijadwalkan berlangsung pada 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumut.

Pertandingan pertama mempertemukan Vietnam melawan Timor Leste pada sore hari, disusul laga tuan rumah Indonesia menghadapi Myanmar pada malam harinya.

Untuk mendukung mobilitas penonton dan ofisial, pemerintah daerah bekerja sama dengan operator transportasi menyiapkan layanan shuttle bus dari sejumlah titik strategis menuju stadion utama.

Pemerintah Provinsi Sumut juga mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban dan citra daerah selama penyelenggaraan turnamen internasional tersebut.

"Ayo kita sukseskan event ini, jaga nama baik Sumatera Utara di mata internasional," kata Erwin.*

(ad)

BANDA ACEH — Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh mengintensifkan patroli malam untuk mencegah kejahatan konvensional dan kriminalitas jalanan di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

Patroli tersebut dilaksanakan pada Minggu malam (24/5/2026) mulai pukul 22.00 WIB hingga dini hari sebagai tindak lanjut Surat Telegram Kapolda Aceh terkait pemberantasan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polda Aceh.

Baca Juga:

• Sengkon dan Karta Jadi Pengingat Bagi Para Penegak Hukum

"Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk menekan potensi gangguan kamtibmas," ujar Dizha.

Dalam kegiatan tersebut, puluhan personel Unit Reaksi Cepat (URC) dari Polresta Banda Aceh dan Polda Aceh dikerahkan dengan pembagian rute patroli wilayah timur dan barat kota.

Selain patroli mobile, petugas juga melakukan pemetaan titik-titik yang dinilai rawan menjadi lokasi tindak kriminal.

Menurut kepolisian, langkah ini merupakan bagian dari strategi pencegahan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan serta meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat.

"Patroli ini kami laksanakan secara konsisten untuk mencegah aksi kejahatan jalanan. Kehadiran polisi di lapangan diharapkan memberi rasa aman kepada masyarakat," kata Dizha.

Selain patroli, petugas juga memberikan imbauan kepada pengendara roda dua maupun roda empat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas pada malam hingga dini hari.

Kepolisian menegaskan akan terus mengoptimalkan kegiatan preventif melalui patroli rutin dan pengawasan di titik-titik rawan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.*

(ad)

Oleh: Jimmy Endey

SALAH satu adagium hukum yang paling terkenal adalah; "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah".

Baca Juga:

• Audiensi Bersama Bupati Asahan, Forwakum Siap Bersinergi Bangun Daerah

Artinya, jika bukti tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan, maka ia harus dibebaskan dari dakwaan.

Penerapan Asas In Dubio Pro Reo, di Indonesia, asas ini sering digunakan Mahkamah Agung (MA) dalam memutus sebuah perkara.

Salah satunya tertuang dalam Putusan MA No. 33 K/MIL/2009. Salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan. Hal ini sesuai asas In Dubio Pro Reo.

Kisah dua petani Sengkon dan Karta memilik relevansi dengan pembahasan adagium diatas.

Peristiwa hukum Sengkon Karta menjadi momentum besar dalam dunia hukum di Indonesia, lewat peristiwa tersebut lahirlah pertama kali Peninjauan Kembali (PK).

Dimana PK yang diajukan kedua petani asal Bekasi membebaskan mereka dari hukuman yang harus dijalani penuh yakni masing-masing Sengkon divonis 12 tahun sedangkan Karta 7 tahun.

Setelah keduanya tengah menjalani hukuman selama enam tahun penjara.

Sayangnya kedua petani yang mengalami ketidakadilan tersebut tidak berhasil memperoleh ganti rugi dari negara yang menghukum mereka baik materil maupun immateril.

Makna yang harus diambil dari kejadian Sengkon dan Karta bagi aparat hukum agar benar-benar meneliti kebenaran dari suatu perkara terlebih perkara pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Terutama perlu menjadi perhatian khusus bagi para hakim yang melakukan putusan atau vonis terhadap terdakwa.

Seringkali penerapan prinsip keadilan dilakukan namun tidak beralaskan kebenaran. Sehingga menurut saya keadilan tersebut menjadi semu. Karena keadilan berdiri diatas ketidakbenaran.

Ada pepatah Belanda, "All is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel" yang berarti "Seberapa cepat pun kebohongan berlari, kebenaran akan mengejarnya."

Memberikan harapan bahwa suatu saat kebenaran akan terbukti serta mengalahkan kebohongan.

Namun bukan berarti memberikan kepuasan bagi mereka yang menjadi korban ketidakbenaran.

Justru sebaliknya memberikab efek ketidakpercayaan bagi masyarakat terhadap lembaga maupun aparat penegak hukum di Indonesia.

Ini menjadi tanggungjawab semua pihak guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga serta aparat penegak hukum.

Paling tidak meski ada penyimpangan yang dilakukan aparat penegak hukum bisa diimbangi aparat hukum lainnya dengan bertindak jujur dan benar sehingga tidak ada generalisasi atas aparat penegak hukum melainkan hanya ulah oknum-oknum tertentu yang tidak bermoral.

Kecermatan hakim dibutuhkan dalam melihat jalannya perkara hukum yang berkaitan dengan terdakwa kasus pembunuhan, jangan sampai tragedi salah vonis Sengkon dan Karta terulang kembali.

In dubio pro reo adalah asas fundamental dalam hukum pidana yang berarti: "jika ada keraguan, hakim harus memutuskan hal yang paling menguntungkan bagi terdakwa".

Jika bukti tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan, terdakwa berhak dibebaskan.

Hakim dilarang menjatuhkan vonis bersalah jika masih terdapat keraguan atas alat bukti yang ada.

Keraguan ini wajib ditafsirkan untuk keuntungan terdakwa, yang seringkali berujung pada putusan bebas (vrijspraak).

Urgensi asas in dubio pro reo dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah untuk menghindarkan salah pemidanaan karena jika terjadi salah pemidanaan sama dengan menghilangkan hak asasi manusia yaitu hak kemerdekaan dan hak untuk hidup.

Dari uraian diatas aparat penegak hukum, secara khusus bagi para hakim, baik di tingkat pengadilan negeri hingga hakim agung dituntut lebih teliti memeriksa fakta persidangan judex facti termasuk keabsahan serta keaslian bukti yang dihadirkan dalam sidang.

Sehingga dapat memutuskan dengan adil dan benar, Keadilan diatas kebenaran.*

*) Penulis adalah jurnalis senior, pengamat hukum, Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat Periode 2025-2030.

JAKARTA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menghadiri langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membahas revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Mualem hadir secara langsung di area ruang rapat Banleg DPR RI dan terlihat menyimak jalannya pembahasan bersama Sekretaris Daerah Aceh Nasir Syamaun.

Baca Juga:

• Petani Tebu Teriak! HPP Gula Tak Naik 3 Tahun, Harga Pupuk Naik Dua Kali Lipat

"Saya memang ingin menyaksikan sendiri proses revisi UUPA ini," ujar Mualem di sela kegiatan.

Ia juga mengapresiasi langkah DPR Aceh yang turut memperjuangkan kepentingan daerah dalam pembahasan revisi tersebut.

Tak lama setelah itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan disebut mengajak Mualem serta rombongan Pemerintah Aceh ke ruang VIP Banleg untuk mengikuti rangkaian pembahasan lanjutan.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah juga sebelumnya terlihat hadir di lokasi sebelum rapat dimulai.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyebut jalannya RDP berlangsung kondusif tanpa perdebatan berarti.

Menurut dia, forum lebih banyak berfokus pada penyelarasan draf revisi antara DPR RI, DPR Aceh, dan Pemerintah Aceh.

"Tidak ada perdebatan. Hanya ada upaya menyelaraskan draft revisi UUPA," kata Nurlis.

RDP yang digelar di Badan Legislasi DPR RI berlangsung singkat, sekitar pukul 14.40 hingga 15.00 WIB.

Ketua Panitia Kerja Banleg DPR RI, Ahmad Imam Sukri, menyebut revisi undang-undang tersebut pada prinsipnya ditujukan untuk kepentingan rakyat Aceh.

Dalam forum itu, Ketua DPR Aceh Zulfadhli atau Abang Samalanga memberikan tanggapan resmi yang dibacakan Wakil Ketua DPR Aceh Ali Basrah.

Secara keseluruhan, DPR Aceh mencatat terdapat 28 poin perubahan dalam draf revisi UUPA, termasuk pada bagian konsideran.

Sebelumnya, usulan awal dari DPR Aceh dan Pemerintah Aceh mencakup perubahan pada delapan pasal serta satu pasal tambahan.

Namun setelah pembahasan bersama, terdapat delapan poin yang masih belum sinkron, khususnya terkait kewenangan Aceh.

Nurlis menjelaskan bahwa Badan Legislasi DPR RI akan kembali membahas delapan poin tersebut.

Sementara itu, ketentuan mengenai Dana Otonomi Khusus Aceh disebut telah dicantumkan dalam draf revisi dengan besaran setara 2,5 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional.

Mualem sebelumnya menegaskan bahwa dua isu utama dalam revisi UUPA adalah penguatan kewenangan Aceh sesuai Nota Kesepahaman Helsinki serta kepastian Dana Otsus 2,5 persen.*

(ad)

SOLO — Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, dikabarkan mendapat tawaran untuk terlibat dalam proyek film kolosal yang mengangkat sejarah dan budaya Dayak.

Dalam proyek tersebut, Jokowi disebut diproyeksikan memerankan tokoh utama.

Baca Juga:

• Megawati Mengaku Menangis Usai Tonton Film Pesta Babi: Itu Benar Adanya!

Meski belum ada detail produksi yang diumumkan, proyek ini telah menarik perhatian publik karena melibatkan figur mantan kepala negara sebagai pemeran utama.

Jokowi mengaku tidak menutup kemungkinan untuk terlibat, namun menyebut perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu jika benar-benar akan berakting.

"Ya kalau ngajak main film saya harus latihan akting dulu. Siap saja. Pemeran utama siap, pemeran pembantu siap, figuran siap," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (25/5/2026).

Inisiatif proyek film ini disebut datang dari Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah, yang sebelumnya telah bertemu langsung dengan Jokowi di Solo.

Dalam pertemuan tersebut, Panglima Jilah menyampaikan rencana produksi film yang tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga menjadi medium pelestarian sejarah dan budaya Dayak.

Ia menegaskan Jokowi akan mendapat peran sentral dalam cerita.

"Pokoknya peran beliau peran utama. Filmnya menceritakan cerita-cerita Dayak di masa lampau, bagaimana kolaborasi Dayak dengan Jawa, Majapahit," ujar Panglima Jilah.

Selain proyek film, Panglima Jilah juga mengundang Jokowi untuk menghadiri kegiatan adat budaya Dayak yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang.

Di sisi lain, Jokowi juga menjadi sorotan setelah terlihat mengikuti sesi yoga bersama warga di depan kediamannya di Solo.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gang Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Banjarsari, dan diikuti sekitar 25 peserta dari berbagai daerah.

"Saya sering kok. Setelah yoga segar," ujar Jokowi.

Perwakilan panitia kegiatan menyebut kehadiran Jokowi berlangsung spontan dan sempat mengejutkan peserta yang kemudian memanfaatkan momen tersebut untuk berinteraksi dan berfoto bersama.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Damanik, menyebut kondisi kesehatan Jokowi kini membaik dan diperkirakan akan kembali melakukan kunjungan ke berbagai daerah pada Juni 2026.

"Pak Jokowi mengatakan bahwa kondisi kesehatannya sudah pulih 99 persen," kata Freddy.

Rencana aktivitas Jokowi ke depan juga disebut masih berkaitan dengan agenda blusukan ke sejumlah wilayah, meski sejumlah pengamat menilai langkah tersebut tetap memiliki dimensi politik.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menilai Jokowi tetap tidak bisa dilepaskan dari posisi sebagai figur politik nasional.

"Kalau bicara politik atau tidak, ya pasti, karena Pak Jokowi adalah manusia politik," ujarnya.*

(tb/ad)

YOGYAKARTA — Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengaku telah menonton film dokumenter Pesta Babi dan menilai gambaran dalam film tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Film dokumenter Pesta Babi karya antropolog Cypri Jehan Paju Dale dan jurnalis investigasi Dandhy Laksono menyoroti deforestasi di wilayah Papua Selatan yang dikaitkan dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca Juga:

• Rico Waas Apresiasi Film “Samudera”, Dorong Lahirnya Ekosistem Perfilman Lokal di Medan

Pernyataan Megawati disampaikan dalam forum National Policy Dialogue Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

"Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya. Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa?" ujar Megawati, dari keterangan resmi UGM, Senin (25/5/2026).

Ia menilai masyarakat adat di Papua Selatan memiliki sistem hukum dan tradisi yang perlu dihormati dalam setiap kebijakan pembangunan.

Menurut dia, aspirasi masyarakat adat sebagaimana tergambar dalam film tersebut merupakan hal yang wajar.

Megawati juga mengkritik pola pengelolaan sumber daya alam yang dinilai kerap mengabaikan keberlanjutan lingkungan serta hak masyarakat adat.

Ia menyinggung pentingnya arah pembangunan nasional yang tidak berubah setiap kali terjadi pergantian presiden.

"Kalau presidennya berganti, jangan sampai arah pembangunannya ikut berubah semua. Kita harus punya pola pembangunan jangka panjang untuk masa depan bangsa," kata dia.

Film Pesta Babi sendiri diproduksi oleh kolaborasi sejumlah pihak, termasuk Jubi Media, Watchdoc Documentary, Greenpeace Indonesia, serta beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya.

Film ini telah dirilis secara luas melalui kanal YouTube, setelah sebelumnya hanya dapat diakses melalui pemutaran terbatas.

Dokumenter tersebut juga memuat narasi mengenai perluasan lahan untuk proyek biodiesel sawit dan bioetanol tebu, serta keterlibatan berbagai aktor dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Papua Selatan.

Sejak diunggah, film tersebut disebut telah ditonton jutaan kali dan memicu perdebatan publik, termasuk polemik terkait sejumlah kegiatan nonton bareng (nobar) yang sempat dibubarkan di beberapa daerah.*

(tb/ad)

BANDUNG — Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan renovasi Museum dan Perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (25/5/2026).

Peresmian ini menjadi bagian dari upaya penguatan fungsi Seskoad sebagai lembaga pendidikan strategis dalam pembentukan kepemimpinan dan karakter perwira TNI.

Baca Juga:

• Pemko Medan Terima Sapi Kurban Presiden Prabowo Seberat 1 Ton, Siap Disembelih di Belawan

Melalui keterangan resmi Sekretariat Kabinet, peresmian museum dan perpustakaan tersebut ditegaskan sebagai langkah memperkuat peran Seskoad dalam membentuk kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta karakter perwira TNI.

Seskoad selama ini dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan militer yang berperan penting dalam regenerasi kepemimpinan di tubuh Tentara Nasional Indonesia.

Institusi tersebut tercatat telah melahirkan sejumlah tokoh nasional, termasuk tiga Presiden Republik Indonesia, yakni Presiden ke-2 Soeharto, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Prabowo Subianto sendiri.

Selain itu, Seskoad juga melahirkan tiga Wakil Presiden RI, yakni Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, dan Try Sutrisno.

Di tingkat internasional, reputasi Seskoad juga disebut diakui. Sejumlah Kepala Staf Angkatan Darat Singapura tercatat pernah menempuh pendidikan di lembaga tersebut, yang dinilai mencerminkan kualitas pendidikan militer Indonesia di mata dunia.

Fasilitas museum yang baru diresmikan akan difungsikan sebagai ruang pembelajaran sejarah perjuangan dan kepemimpinan militer.

Sementara perpustakaan Seskoad kini memiliki lebih dari 42 ribu koleksi buku yang ditujukan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan bagi perwira Indonesia maupun peserta didik mancanegara.

Selain peresmian, Presiden Prabowo juga memberikan pengarahan kepada sekitar 1.000 perwira siswa dari berbagai lembaga pendidikan militer dan kepolisian, termasuk Sesko TNI, Sesko Angkatan Darat, Laut, Udara, serta Sespimmen Polri.*

(tb/ad)

JAKARTA - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pemerintah segera merevisi harga pokok penjualan (HPP) gula petani yang dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan kenaikan biaya produksi di lapangan.

Lonjakan harga pupuk non-subsidi serta dampak ketegangan geopolitik global disebut menjadi pemicu utama meningkatnya beban produksi petani tebu.

Baca Juga:

• Pemerintah Siapkan 11.512 Proyek Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera, Anggaran Tembus Rp100,1 Triliun

"Biaya dampak perang di Timur Tengah ini mohon maaf dolarnya naik gitu banyak, akibatnya kepada kita. Harga pupuk sekarang ini Rp9.000 per kilogram non-subsidi dan bisa lebih," kata Soemitro dalam Rakernas APTRI di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ia menjelaskan, pada awal 2025 harga pupuk ZA Plus non-subsidi masih berada di kisaran Rp4.300 per kilogram.

Namun kini melonjak hampir dua kali lipat menjadi sekitar Rp8.600 hingga Rp9.000 per kilogram.

Sementara pupuk subsidi yang diterima petani sangat terbatas, hanya cukup untuk sebagian kecil lahan.

"Kami hanya mendapatkan pupuk subsidi untuk luas areal sekitar 2 hektare, itu pun hanya sekitar 108 kilogram ZA subsidi. Selebihnya kami harus pakai pupuk non-subsidi," ujarnya.

Selain pupuk ZA, petani juga harus membeli pupuk lain seperti NPK, Phonska, dan SP36, yang seluruhnya mengalami kenaikan harga.

Kondisi ini membuat struktur biaya produksi tebu meningkat tajam, sementara HPP gula petani tidak berubah dalam tiga musim giling terakhir.

"Ini sudah tidak rasional dan tidak adil," kata Soemitro.

APTRI mengusulkan agar HPP gula petani dinaikkan ke kisaran Rp15.000–Rp15.500 per kilogram.

Namun mereka juga meminta agar Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen dievaluasi atau dihapus agar harga di pasar lebih fleksibel.

Menurut Soemitro, secara historis harga gula ideal berada pada kisaran 1,5 kali harga beras.

Dengan asumsi harga beras Rp12.500 per kilogram, maka harga gula seharusnya berada di sekitar Rp18.000 per kilogram.

Sekretaris Jenderal APTRI M. Nur Khabsyin menambahkan, kenaikan biaya produksi tidak hanya berasal dari pupuk, tetapi juga BBM, transportasi, hingga upah tenaga kerja.

Namun HPP gula sebesar Rp14.500 per kilogram tidak berubah sejak 2024.

"Kita sudah tiga musim giling ini HPP tidak naik. Ini sangat tidak rasional karena semua biaya naik," ujarnya.

Ia menyebut, pupuk kini menyumbang sekitar 15–20 persen dari total biaya produksi tebu.

Dalam kondisi saat ini, biaya garap lahan 1 hektare bisa mencapai sekitar Rp50 juta, dengan pupuk sebagai komponen utama.

APTRI pun mendesak pemerintah segera melakukan penyesuaian kebijakan agar keberlanjutan produksi gula nasional tetap terjaga di tengah tekanan biaya produksi yang terus meningkat.*

(cb/ad)

MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut baik bantuan fasilitas belajar dari WeLoveU Foundation Korea Selatan untuk SD Negeri 066654 Medan Helvetia yang sempat lumpuh akibat banjir besar beberapa waktu lalu.

Bantuan berupa 100 unit meja dan kursi belajar itu diserahkan langsung di lingkungan sekolah yang berlokasi di Jalan Klambir V, Gang Ksatria, Senin, 25 Mei 2026.

Baca Juga:

• Rico Waas Apresiasi Film “Samudera”, Dorong Lahirnya Ekosistem Perfilman Lokal di Medan

Rico mengatakan bantuan tersebut bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan di Kota Medan.

"Dari meja dan kursi inilah nantinya lahir ide, karya, dan prestasi anak-anak Kota Medan," kata Rico.

Dalam kesempatan itu, Rico juga menyampaikan apresiasi kepada WeLoveU Foundation atas perhatian mereka terhadap sektor pendidikan, khususnya bagi sekolah yang terdampak bencana.

Ia menilai pemulihan sarana pendidikan menjadi hal penting agar proses belajar mengajar kembali berjalan normal dan siswa dapat belajar dalam kondisi yang layak.

Perwakilan WeLoveU Foundation, Park Won Yong, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam mendukung pendidikan di berbagai daerah.

"Kami berharap fasilitas ini dapat digunakan dengan baik dan menjadi penyemangat anak-anak untuk berprestasi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala SDN 066654, Kartini Tambunan, mengungkapkan sekolahnya sempat lumpuh total setelah banjir hidrometeorologi pada akhir 2025 merendam seluruh ruang kelas.

Kondisi tersebut membuat ratusan siswa harus belajar dari rumah selama beberapa waktu.

Ia menyebut sebagian besar fasilitas sekolah rusak dan tidak dapat digunakan kembali akibat terendam air dan lumpur dalam waktu lama.

Pasca-bencana, Pemerintah Kota Medan bersama sejumlah pihak melakukan pembersihan dan pemulihan fasilitas sekolah.

Kini, dengan bantuan meja dan kursi baru, aktivitas belajar di tiga ruang kelas telah kembali berjalan normal.

Kartini berharap dukungan ini menjadi awal pemulihan menyeluruh bagi sekolah dan meningkatkan semangat belajar siswa.*

(ad)

MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan apresiasi dan dukungan terhadap film Samudera, karya sinematik yang seluruh proses produksinya digarap oleh talenta muda asal Kota Medan.

Rico berharap film tersebut tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga pemantik tumbuhnya ekosistem perfilman lokal yang mampu bersaing di tingkat nasional.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Sebut Wali Kota Medan Sudah Kantongi Izin Kemendagri untuk ke Luar Negeri

Dalam kesempatan tersebut, Rico juga diundang menghadiri gala premiere film yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Juni 2026 di Cinepolis Sun Plaza Medan.

Didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah, Rico menyatakan kebanggaannya atas keberhasilan produksi film tersebut hingga dapat menembus layar bioskop.

Ia menilai karya itu membuktikan kemampuan anak muda Medan dalam berkarya secara mandiri tanpa bergantung pada rumah produksi besar di Jakarta.

"Medan bisa memiliki trigger tersebut. Film Samudera ini dibuat oleh orang Medan sendiri dan itu sangat bagus. Membuat film bukan hanya soal keberhasilan finansial, tetapi bagaimana cerita yang dibangun memiliki makna dan bisa dinikmati lebih luas," kata Rico.

Ia juga menilai Kota Medan memiliki kekayaan dinamika sosial yang dapat menjadi sumber cerita kuat dalam industri perfilman, mulai dari kehidupan urban hingga isu sosial seperti narkoba dan interaksi masyarakat perkotaan.

"Banyak cerita kehidupan sosial yang ada di kota ini bisa kita angkat, misalnya perlawanan terhadap narkoba dan dinamika sosial masyarakat kota," ujarnya.

Sementara itu, produser film Samudera, Dewi Budiati Teruna Said, mengatakan film ini lahir dari kecintaan anak muda Medan terhadap daerahnya sendiri.

Ia berharap karya tersebut dapat diterima masyarakat luas.

Dewi juga berharap Pemko Medan terus memberikan ruang bagi perkembangan industri kreatif lokal agar semakin banyak talenta muda yang mampu menghasilkan karya berskala nasional.

"Kami berharap Pemko Medan dapat terus mendukung industri kreatif dan perfilman lokal," katanya.*

(ad)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam daftar bakal calon legislatif dapat dikenai sanksi tegas berupa pengguguran dari daerah pemilihan tertentu.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menyebut ketentuan tersebut merupakan upaya memperkuat asas kedaulatan rakyat dalam pemilu yang adil serta mengurangi diskriminasi terhadap perempuan di lembaga legislatif.

Baca Juga:

• Kunjungi Pelaku UMKM di Teluk Nibung, Fadly Abdina Dorong Produk Lokal Tanjungbalai Tembus Pasar Nasional

Adies menjelaskan, ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur keterwakilan perempuan minimal 30 persen harus disertai mekanisme sanksi yang jelas.

Tanpa pemenuhan syarat tersebut, KPU dapat menggugurkan partai politik pada daerah pemilihan terkait.

Dalam pertimbangannya, MK juga mengaitkan ketentuan tersebut dengan pasal lain dalam UU Pemilu yang mengatur tahapan verifikasi hingga penetapan daftar calon tetap.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menegaskan bahwa kebijakan kuota perempuan merupakan bentuk affirmative action untuk mengatasi ketimpangan representasi perempuan di parlemen.

"Pengaturan affirmative action sebagai bentuk diskriminasi positif adalah keniscayaan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan," ujar Arsul.

Menurut MK, meskipun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang, keterwakilan perempuan di DPR maupun DPRD belum pernah mencapai angka 30 persen.

Karena itu, negara dinilai wajib melakukan langkah afirmatif untuk menjamin kesetaraan politik.

MK juga menyatakan kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip konstitusi serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia.

Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 245 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai dengan kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30 persen.

Dengan putusan ini, partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan berpotensi tidak diikutsertakan di daerah pemilihan terkait dalam kontestasi pemilu mendatang.*

(km/ad)

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan 11.512 program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dengan total anggaran mencapai Rp100,1 triliun yang akan digelontorkan hingga 2028.

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dari unsur pemerintah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengatakan seluruh program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dasar hingga pemulihan permukiman warga terdampak bencana.

Baca Juga:

• Blackout Sumatera Utara Pulih 100 Persen, Bobby Nasution Minta Evaluasi Dampak Ekonomi

Menurut Tito, pelaksanaan program akan dilakukan bertahap mulai 2026 hingga 2028.

Pada 2026 dialokasikan anggaran sebesar Rp38,9 triliun, disusul Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Ia menjelaskan, ribuan program tersebut meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.

Seluruh kegiatan akan mengacu pada Rencana Induk (Renduk) yang telah disetujui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sektor infrastruktur menjadi komponen dengan alokasi terbesar dalam program ini. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperoleh porsi anggaran sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun.

"Memang yang terbesar itu infrastruktur di Kementerian PU. Tahun ini saja sekitar Rp22 triliun," ujar Tito.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp7,4 triliun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk pembangunan hunian tetap selama dua tahun.

Di luar anggaran pusat, pemerintah juga telah menyetujui tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Nah ini yang kami kawal agar digunakan pemerintah daerah untuk penanganan wilayah masing-masing," kata Tito.

Program ini menjadi salah satu agenda pemulihan pascabencana terbesar di Sumatera dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus mempercepat pemulihan infrastruktur dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat terdampak.*

(km/ad)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi kelistrikan di wilayah Sumatera bagian utara telah kembali normal sepenuhnya setelah sebelumnya mengalami pemadaman listrik massal (blackout) pada 22 Mei 2026.

"Sudah 100 persen kembali normal. Ini yang disampaikan PLN kepada kami pemerintah provinsi," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Sebut Wali Kota Medan Sudah Kantongi Izin Kemendagri untuk ke Luar Negeri

Selama masa gangguan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Forkopimda serta unsur TNI/Polri disebut telah menyiapkan sejumlah langkah darurat, termasuk penyediaan titik pengisian daya listrik (electrical point) dengan dukungan genset di beberapa lokasi strategis.

"Karena listrik padam, sinyal juga terganggu. Jadi kita siapkan electrical point agar masyarakat tetap bisa berkomunikasi," ujarnya.

Meski demikian, Bobby mengakui blackout tersebut menimbulkan dampak ekonomi di sejumlah sektor, termasuk peternakan dan perikanan yang bergantung pada fasilitas pendingin (cold storage).

Pemerintah, kata dia, akan melakukan pemetaan kerugian secara menyeluruh.

"Kita akan lihat dampaknya sejauh mana. Apakah bisa ditangani pemerintah provinsi atau perlu koordinasi dengan pemerintah pusat," kata Bobby.

Ia juga menegaskan, layanan publik prioritas seperti rumah sakit dan fasilitas vital lainnya menjadi fokus utama selama proses pemulihan berlangsung agar tidak mengalami gangguan lanjutan.

"Yang paling penting layanan dasar tetap berjalan. Sektor ekonomi juga kita minta tetap dijaga semaksimal mungkin," ujarnya.

Sebelumnya, blackout di Sumatera bagian utara terjadi pada 22 Mei 2026 dan berdampak luas pada aktivitas masyarakat, termasuk layanan komunikasi, usaha kecil, hingga industri.*

(km/ad)

JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas telah mengikuti prosedur yang berlaku terkait izin perjalanan ke luar negeri.

Ia menegaskan bahwa izin tersebut merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Tolak Tanda Tangan Proyek Rp484 Miliar RS Haji: Tidak Masuk Akal

"Pokoknya izin ke luar negeri itu memang wewenangnya Mendagri. Kemarin Pak Rico juga sudah minta izin ke Kemendagri," ujar Bobby di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Bobby menegaskan, setelah izin dikeluarkan oleh Kemendagri, maka secara administrasi perjalanan tersebut sah dan tidak lagi menjadi persoalan.

"Kalau izinnya sudah dari Kemendagri, ya alhamdulillah. Berarti sudah mengikuti aturan," katanya.

Sebelumnya, Bobby sempat menyinggung ketidakhadiran Rico Waas dalam sebuah agenda peresmian di Medan Tuntungan.

Saat itu, ia mengaku mendapat informasi bahwa Rico berada di luar kota, namun kemudian diketahui berada di luar negeri.

Meski demikian, Bobby menyebut dirinya tetap berpegang pada instruksi pemerintah pusat yang mengimbau agar perjalanan dinas ke luar negeri dibatasi, terutama jika dilakukan secara bersama-sama oleh unsur eksekutif dan legislatif.

Ia bahkan mengaku pernah menolak permohonan perjalanan dinas ke luar negeri yang diajukan sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

"Kalau itu dianggap menghambat, ya saya rasa saya hanya menjalankan tugas," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas sebelumnya menegaskan bahwa keberangkatannya ke luar negeri dilakukan untuk keperluan pengobatan.

Ia juga menyebut perjalanan tersebut telah dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Kemendagri.

"Sudah direncanakan jauh-jauh hari, dan sudah dilaporkan ke Kemendagri," kata Rico Waas.*

(km/ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menolak menandatangani dokumen rencana pembangunan Tower B Rumah Sakit Haji yang disebut memiliki nilai anggaran hingga Rp484 miliar.

Ia menilai proses perencanaan proyek tersebut tidak transparan dan menyimpan sejumlah kejanggalan.

Baca Juga:

• Pemko Medan Terima Sapi Kurban Presiden Prabowo Seberat 1 Ton, Siap Disembelih di Belawan

Kondisi tersebut membuatnya mempertanyakan mekanisme pengajuan proyek yang dinilai tidak melalui tahapan yang semestinya.

"Saya tidak pernah lihat dipresentasikan, tidak pernah ditunjukkan detail perencanaannya. Tiba-tiba diminta langsung tanda tangan. Ini kan tidak masuk akal," kata Bobby Nasution, Senin (25/5/2026).

Ia juga menyebut adanya dorongan agar dirinya segera menandatangani dokumen proyek, bahkan sebelum resmi dilantik sebagai gubernur.

Menurutnya, situasi itu memperkuat dugaan bahwa proses perencanaan tidak berjalan secara terbuka.

"Begitu dinyatakan menang oleh KPU, langsung banyak yang menghubungi, mengucapkan selamat, dan mendorong agar segera tanda tangan. Padahal saya belum dilantik saat itu," ujarnya.

Selain soal transparansi, Bobby Nasution turut menyoroti besarnya nilai anggaran proyek yang mencapai Rp484 miliar hanya untuk pembangunan fisik.

Ia menilai angka tersebut perlu dikaji ulang secara menyeluruh karena tidak masuk akal.

"Angka Rp484 miliar itu hanya untuk bangunan fisiknya saja. Itu menurut saya tidak wajar," katanya.

Atas dasar itu, Bobby menegaskan tidak bersedia menandatangani persetujuan proyek tersebut sebelum seluruh proses perencanaan dijelaskan secara terbuka dan sesuai aturan.

Ia bahkan meminta agar proyek ditunda atau dibatalkan sementara waktu.

"Saya tidak mau tanda tangan. Kalau dari awal tidak transparan dan angkanya tidak masuk akal, lebih baik dibatalkan dulu," ucapnya.

Bobby Nasution juga mengingatkan agar setiap proyek yang menggunakan anggaran publik harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan agar tidak merugikan daerah.*

(sp/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.

Sapi kurban tersebut berjenis Brahman dengan bobot mencapai sekitar satu ton.

Baca Juga:

• Padahal Baru Viral Ibu Hendak Melahirkan Ditandu Sejauh 30 Km, Tapsel Justru Tak Masuk Daftar Renovasi 21 Puskesmas di Sumut

"Pemerintah Kota Medan menerima bantuan sapi kurban Presiden sebanyak satu ekor jenis Brahman seberat 1.010 kilogram," ujar Ahmad di Medan, Senin (25/5/2026).

Ia mengatakan, sebelum disalurkan untuk kurban, sapi tersebut telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh petugas dari Kementerian Pertanian bersama tim daerah.

Hasil pemeriksaan memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak disembelih.

"Semalam petugas kami juga mengecek kesehatan, dan kondisinya dinyatakan sehat," katanya.

Rencananya, sapi kurban bantuan Presiden itu akan disembelih di wilayah Kecamatan Medan Belawan.

Daging kurban kemudian akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar lokasi penyembelihan.

Selain bantuan Presiden, Pemko Medan mencatat kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini mencapai 10.586 ekor yang tersebar di 21 kecamatan.

Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 9.635 ekor.

"Kebutuhan kurban di Kota Medan meningkat dari sebelumnya," ujar Ahmad.*

(at/ad)

MEDAN – Pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) pada 22 Mei 2026 masih menyisakan dampak luas.

Gangguan yang berlangsung hingga lebih dari 27 jam di sejumlah daerah itu memicu kerugian ekonomi dan korban jiwa, sekaligus menimbulkan desakan evaluasi terhadap kinerja PT PLN (Persero).

Baca Juga:

• Padahal Baru Viral Ibu Hendak Melahirkan Ditandu Sejauh 30 Km, Tapsel Justru Tak Masuk Daftar Renovasi 21 Puskesmas di Sumut

Menurut LAPK, dalam layanan publik seperti kelistrikan, kegagalan sistem tidak semestinya sepenuhnya dibebankan kepada pelanggan.

"Pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak merupakan hal yang wajib dipertimbangkan sebagai bentuk tanggung jawab atas terganggunya pelayanan kelistrikan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat," kata Ketua LAPK, Padian Adi S. Siregar, Senin (25/5/2026).

Ia menegaskan, mekanisme kompensasi seharusnya dapat diberikan secara proaktif tanpa menunggu proses hukum dari masyarakat yang dirugikan.

Dalam prinsip perlindungan konsumen, lanjutnya, tanggung jawab penyelenggara layanan publik tidak hanya muncul setelah adanya putusan pengadilan, tetapi juga melekat pada kewajiban menjaga kualitas layanan serta meminimalkan dampak saat terjadi gangguan sistem.

Padian juga menyoroti kerugian yang dialami masyarakat, tidak hanya berupa kerusakan perangkat elektronik, tetapi juga biaya tambahan selama pemadaman berlangsung, seperti pembelian bahan bakar genset, lilin, hingga kebutuhan darurat lainnya.

Di sisi lain, publik mempertanyakan skala dampak blackout yang meluas meski di Sumatera terdapat sejumlah pembangkit listrik.

Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa sistem pengamanan jaringan distribusi belum mampu mengisolasi gangguan secara efektif.

Karena itu, LAPK mendesak PLN tidak hanya memberikan kompensasi, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, teknologi mitigasi risiko, serta tata kelola manajemen perusahaan.

"Ke depan masyarakat tidak boleh terus menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat lemahnya mitigasi risiko dalam layanan publik," ujar Padian.

Di tengah pemadaman listrik tersebut, sedikitnya tujuh orang dilaporkan menjadi korban, dengan empat di antaranya meninggal dunia.

Di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dua karyawan toko ditemukan meninggal dunia pada 23 Mei 2026 akibat diduga keracunan asap genset.

Korban berinisial RR (24) dan AA (22). Sementara dua lainnya, M (22) dan DCA (17), selamat dan dirawat di rumah sakit.

"Dua korban dinyatakan meninggal dunia," kata Kasi Humas Polres Batubara AKP P. Tamba.

Peristiwa itu terjadi di sebuah ruko di Kecamatan Air Putih. Para korban ditemukan setelah rekan kerja membuka paksa pintu toko yang tertutup dan tidak mendapat respons dari dalam.

Insiden serupa juga terjadi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tiga remaja diduga keracunan asap genset di sebuah masjid saat pemadaman listrik berlangsung.

Dua di antaranya meninggal dunia, masing-masing berinisial GA (15) dan HAK (15), sementara satu lainnya masih dirawat intensif.

Ketiga korban diketahui menggunakan genset untuk mengisi daya ponsel dan tertidur di dalam ruangan saat kejadian berlangsung.*

(ss/ad)

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel Ebenezer, menyatakan penyesalan dan mengakui kesalahannya dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam pledoi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026), Noel secara terbuka menyampaikan pengakuan atas perbuatannya di hadapan majelis hakim.

Baca Juga:

• Pengacara Noel Klaim Suap K3 Sudah Terjadi Sebelum Kliennya Jadi Wamenaker

Noel menyebut dirinya seharusnya lebih berhati-hati sebagai pejabat publik dalam menjaga amanah jabatan.

Ia mengakui kelalaiannya dalam mengelola relasi dan komunikasi yang berkaitan dengan jabatannya saat itu.

"Saya seharusnya lebih waspada terhadap setiap ruang, setiap relasi, setiap komunikasi, setiap lingkungan jabatan, dan setiap keadaan yang dapat menimbulkan persoalan serta melukai kepercayaan masyarakat," katanya.

Meski demikian, Noel menegaskan tidak akan membenarkan perbuatannya ataupun menyerang pihak lain dalam perkara tersebut.

Ia mengaku hanya ingin menyampaikan penyesalan serta meminta pertimbangan majelis hakim secara utuh terhadap dirinya sebagai manusia.

Kasus yang menjerat Noel berkaitan dengan dugaan praktik gratifikasi dan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker.

Dalam dakwaan, biaya resmi sertifikasi yang semestinya hanya Rp275 ribu diduga naik menjadi sekitar Rp6 juta, disertai ancaman perlambatan proses bagi pihak yang tidak membayar.

Jaksa penuntut umum menuntut Noel dengan hukuman 5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsidair 90 hari kurungan, serta uang pengganti Rp4,4 miliar dikurangi pengembalian Rp3 miliar, sehingga tersisa Rp1,4 miliar subsidair 2 tahun penjara.

Dalam pertimbangan, jaksa menyatakan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Namun, Noel disebut bersikap kooperatif dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Di luar persidangan, Noel juga sempat menyoroti perbandingan tuntutan terhadap dirinya dengan perkara lain yang memiliki nilai kerugian negara lebih besar.

Ia mempertanyakan konsistensi penegakan hukum dalam kasus korupsi.

"Saya tidak menikmati uang negara satu rupiah pun," kata Noel usai persidangan.

Sementara itu, pihak kuasa hukum Noel meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan mungkin dengan alasan kliennya tidak terbukti menikmati hasil korupsi sebagaimana dakwaan jaksa.*

(tm/ad)

MEDAN – Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Dinkes Sumut) tahun ini melakukan renovasi terhadap 21 puskesmas yang tersebar di 17 kabupaten.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil.

Baca Juga:

• Heboh! Karangan Bunga di Kejari Deli Serdang Bongkar Dugaan Skandal Perselingkuhan, Pelantikan 28 CPNS Mendadak Ditunda

"Ini tindak lanjut dari program kita, setelah Sumut bisa berobat gratis pakai KTP, kita mulai membenahi puskesmas. Tahun ini ada 21 puskesmas yang direnovasi dan ditargetkan rampung tahun ini," kata Hamid, Senin (25/5/2026).

Sejumlah kabupaten yang masuk dalam program renovasi tersebut antara lain Asahan, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.

Hamid menjelaskan, puskesmas yang direnovasi akan ditingkatkan fasilitasnya, termasuk penyediaan ruang rawat inap dengan kapasitas sekitar 10 tempat tidur di masing-masing puskesmas.

Selain itu, beberapa fasilitas juga akan dilengkapi dengan ruang layanan dokter spesialis.

"Kita lakukan perbaikan secara bertahap. Nantinya ada ruang rawat inap dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Untuk SDM akan menjadi kewenangan kabupaten," ujarnya.

Namun, dalam daftar 17 kabupaten tersebut, Kabupaten Tapanuli Selatan tidak termasuk dalam program renovasi puskesmas tahun ini.

Padahal sebelumnya, wilayah ini menjadi sorotan publik setelah viral kasus seorang ibu hamil yang harus ditandu sejauh puluhan kilometer untuk mendapatkan layanan medis, dan bayinya dilaporkan meninggal dunia dalam perjalanan.

Terkait tidak masuknya Tapanuli Selatan dalam program renovasi, Hamid tidak memberikan penjelasan rinci. Ia hanya menegaskan bahwa program renovasi tetap berjalan sesuai perencanaan.

"Target kita 21 puskesmas selesai tahun ini dan mulai beroperasi tahun depan. Untuk teknis anggaran menggunakan sistem kolaborasi, dan detailnya akan diumumkan setelah disepakati," katanya.

Sebelumnya, peristiwa tragis di Tapanuli Selatan viral di media sosial setelah seorang ibu bernama Tuti Daulay di Dusun Aek Nabara, Desa Dalihan Na Tolu, Kecamatan Arse, harus ditandu warga menggunakan bambu sejauh sekitar 30 kilometer menuju fasilitas kesehatan.

Peristiwa tersebut memicu sorotan publik terkait akses infrastruktur kesehatan di daerah terpencil.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan belasungkawa atas peristiwa tersebut.

Ia mengatakan pemerintah provinsi akan melakukan evaluasi, termasuk terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah Tapanuli Selatan.

"Kami sampaikan belasungkawa. Kami akan cek persoalan infrastruktur jalan di Tapsel, khususnya di daerah tersebut," kata Bobby.

Ia menambahkan, jika persoalan utama berada pada infrastruktur jalan, maka Pemprov Sumut siap membantu perbaikan dengan syarat pemerintah kabupaten mengajukan permohonan resmi.*

(tm/ad)