LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang kembali turun langsung menemui masyarakat melalui program Jelajah Desa.

Kali ini, kegiatan bertema "Menyapa Desa, Mendengar Aspirasi, Membangun Labuhanbatu Selatan" digelar di Desa Air Merah, Kecamatan Kampung Rakyat, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga:

• Belum Kantongi Izin Operasional, RS Abdul Jalil Meliala Tanjungbalai Diminta Lengkapi Persyaratan

Kehadiran Fery Sahputra bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan disambut antusias warga.

Dalam kunjungan itu, Bupati menyapa masyarakat dan mendengarkan berbagai kebutuhan mereka.

Turut mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Labuhanbatu Selatan M. Reza Pahlevi Nasution, para asisten dan staf ahli Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat.

Melalui program Jelajah Desa, Pemkab Labusel berupaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

Program ini juga menjadi salah satu upaya untuk memastikan layanan dan program pemerintah dapat diakses secara lebih mudah.

Salah satu kegiatan utama dalam Jelajah Desa kali ini adalah penyediaan berbagai layanan publik di Kantor Desa Air Merah.

Warga dapat mengurus dokumen administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Di bidang kesehatan dan keluarga berencana, masyarakat mendapat akses pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan elektrokardiogram (EKG), pemasangan implan gratis, serta layanan bantuan alat kontrasepsi dan reaktivasi.

Pemerintah daerah juga menghadirkan perpustakaan keliling dan konsultasi perizinan gratis.

Berbagai layanan tersebut memungkinkan warga mengurus sejumlah keperluan di satu lokasi tanpa harus berulang kali mendatangi kantor pelayanan di pusat pemerintahan.

Kehadiran layanan terpadu di tingkat desa diharapkan dapat menghemat waktu dan mempermudah masyarakat dalam mengakses kebutuhan administrasi, kesehatan, serta informasi perizinan.

Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, Pemkab Labusel juga menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Dalam kegiatan tersebut, satu paket kebutuhan pokok dijual seharga Rp90.000. Paket itu berisi lima kilogram beras dan dua liter minyak goreng.

Pasar murah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat.

Melalui program Jelajah Desa, Pemkab Labusel berupaya menggabungkan pelayanan langsung, penyerapan aspirasi warga, dan penyediaan kebutuhan pokok dalam satu kegiatan.

Pemerintah berharap kehadiran program tersebut dapat mempermudah akses pelayanan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu Selatan.* (ad)

ASAHAN – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menerima kunjungan anak-anak Gaza dan anak-anak penghafal Al-Qur'an dalam kegiatan Safari Anak Gaza Special Menyapa Sumut.

Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Bupati Asahan, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga:

• Kabar Baik bagi Pedagang Tanjungbalai! 40 Gerobak dan Tenda Disiapkan untuk Food Court, Ini Rencana Penyalurannya

Kegiatan tersebut dihadiri Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, M.T., selaku Ketua The World Peace Parliamentary Caucus (WPPC) sekaligus Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara III. Hadir pula pengurus Dompet Al-Qur'an, Ketua MUI Kabupaten Asahan, Ketua Pengadilan Negeri Asahan, Ketua DPRD Asahan, pengurus Tahfiz Masjid Agung Ahmad Bakri Kisaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan beserta pengurus, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Taufik Zainal Abidin menyampaikan kepedulian dan dukungannya kepada anak-anak Gaza.

Ia memberikan semangat agar mereka tetap kuat dan tabah dalam menghadapi berbagai tantangan.

Sebagai bentuk kepedulian, Bupati Asahan juga menyerahkan bantuan berupa uang tunai kepada anak-anak Gaza.

Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat silaturahmi sekaligus meningkatkan perhatian terhadap anak-anak Gaza dan masyarakat Palestina.

Ia mengajak berbagai pihak untuk terus menunjukkan solidaritas kemanusiaan melalui doa dan bantuan bagi masyarakat Palestina.

Ia juga berharap perdamaian dapat terwujud sehingga masyarakat, termasuk anak-anak, dapat menjalani kehidupan dengan lebih aman.

Dalam kesempatan itu, Abdurahman Al-Masry, anak yang lahir di Beit Hanoun, Gaza Utara, menyampaikan gambaran kondisi masyarakat Gaza yang masih memprihatinkan.

Ia menceritakan berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan pasokan listrik hingga serangan bom yang menimbulkan korban jiwa.

Menurut Abdurahman, masyarakat Gaza membutuhkan bantuan pengobatan dan dukungan kemanusiaan dari berbagai pihak di seluruh dunia.

Abdurahman juga mengingatkan pentingnya Masjid Al-Aqsa bagi umat Islam.

Ia menyampaikan pesan agar masyarakat terus memberikan dukungan kepada rakyat Palestina melalui doa.

"Bantulah kami, bangsa Palestina, dengan doa."

Ia turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada anak-anak Gaza.

Melalui kegiatan Safari Anak Gaza Special Menyapa Sumut, diharapkan kepedulian terhadap anak-anak Palestina terus tumbuh.

Dukungan kemanusiaan, doa, dan bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak konflik.* (ad)

TANJUNGBALAI – Rumah Sakit (RS) Abdul Jalil Meliala yang berlokasi di Jalan Sudirman, Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, belum dapat beroperasi karena belum mengantongi izin operasional.

Untuk memastikan kesiapan rumah sakit tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melakukan peninjauan langsung pada Jumat (9/10/2026).

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pengukuhan Kepala BI Sumut, Dorong Penguatan Ekonomi Daerah

Kedatangan Wali Kota disambut perwakilan pemilik sekaligus manajemen RS Abdul Jalil Meliala, dr. M Andyputra Meliala, SpOG.

Mahyaruddin kemudian mengecek sejumlah ruangan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan di lantai satu hingga ruang rawat inap di lantai dua dan tiga.

Beberapa fasilitas yang menjadi perhatian meliputi ruang farmasi, ruang VK atau bersalin, ruang bayi, poliklinik, ruang operasi, serta peralatan medis.

Wali Kota juga meninjau fasilitas pengelolaan limbah dan sarana pendukung lainnya di bagian belakang rumah sakit.

Di lantai dua dan tiga, Mahyaruddin memeriksa ruang rawat inap, termasuk lima kamar khusus VIP dan ruang rawat inap umum.

Berdasarkan data dari pihak pemilik, RS Abdul Jalil Meliala memiliki kapasitas 103 tempat tidur untuk pasien.

Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup, izin lingkungan RS Abdul Jalil Meliala telah terbit dan diperoleh pihak pemilik.

Namun, rumah sakit tersebut masih harus menyelesaikan persyaratan izin operasional sebelum dapat mulai memberikan pelayanan kepada pasien.

Setelah izin operasional dipenuhi, pengawasan lanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam peninjauan tersebut, Mahyaruddin juga memeriksa kondisi bangunan, ruangan, dan bagian luar rumah sakit.

Ia meminta manajemen memperbaiki sejumlah bagian yang dinilai masih memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP).

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah posisi pintu kamar mandi yang dinilai belum sesuai.

Wali Kota meminta pihak rumah sakit memperbaiki fasilitas tersebut sebagai bagian dari pemenuhan standar bangunan dan pelayanan.

Mahyaruddin menegaskan, kunjungan tersebut bertujuan membantu pihak rumah sakit menyelesaikan pembangunan dan memenuhi persyaratan perizinan agar proses menuju operasional berjalan sesuai aturan.

"Kedatangan kami (Pemko) hari ini dalam rangka membantu agar pembangunan Rumah Sakit sesuai perencanaannya, begitu juga penyelesaian izin operasionalnya mulai dari izin SLF (Sertifikat Laik Fungsi), izin KKPR atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjadi kesatuan dalam OSS (Online Single Submission)."

Selain persyaratan teknis bangunan, Wali Kota turut menyoroti dukungan masyarakat sekitar serta administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut dia, berbagai hal tersebut perlu diselesaikan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ia meminta manajemen RS Abdul Jalil Meliala segera berkoordinasi dengan OPD terkait untuk melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan.

OPD yang dimaksud antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Perhubungan, pihak kecamatan, kelurahan, serta instansi terkait lainnya.

Sebelum meninggalkan lokasi, Mahyaruddin meminta pihak rumah sakit menata area parkir serta jalur masuk dan keluar kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga meminta manajemen berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai untuk memastikan pengaturan lalu lintas di sekitar rumah sakit dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap seluruh persyaratan teknis dan administrasi dapat segera dilengkapi.

Dengan demikian, proses perizinan dapat dituntaskan sesuai aturan sebelum RS Abdul Jalil Meliala mulai beroperasi dan melayani masyarakat.* (ad)

MEDAN – Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri pengukuhan Ameriza Ma'ruf Moesa sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara, Jumat (9/10/2026).

Acara berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Ajak KAMMI Bersinergi Bangun Daerah Lewat Program Tanjungbalai EMAS

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia untuk mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas ekonomi.

Melalui semangat Kolaborasi Sumut Berkah, Bobby mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Ia juga menyoroti perlunya kerja sama untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, memperkuat pemulihan daerah terdampak bencana, dan mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh kabupaten dan kota.

Selain itu, kerja sama ekonomi lintas provinsi di Pulau Sumatera dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi perdagangan dan investasi.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi yang besar, didukung sumber daya dan jumlah penduduk yang signifikan.

Menurut dia, koordinasi dengan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sumatera Utara yang baru dikukuhkan, Ameriza Ma'ruf Moesa, menyatakan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, dan memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah.

Ia juga berharap dukungan kepala daerah dan para pemangku kepentingan dapat memperkuat program ekonomi yang telah berjalan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyampaikan ucapan selamat kepada Ameriza Ma'ruf Moesa atas pengukuhannya sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI Sumatera Utara.

Atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, Fadly menyambut baik pengukuhan tersebut.

Pemerintah kota memandang Bank Indonesia sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pengembangan potensi unggulan daerah.

Bagi Tanjungbalai, sinergi dengan BI diharapkan dapat mendukung pengembangan pariwisata, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan daya saing produk lokal, serta kelancaran distribusi barang dan pengendalian harga.

Kolaborasi tersebut dinilai penting agar potensi ekonomi Tanjungbalai dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Melalui pengukuhan kepala perwakilan BI yang baru, Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara semakin kuat.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan berlangsung secara inklusif, merata, dan berkelanjutan.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Tanjungbalai di ruang kerjanya, Kamis (8/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kalangan mahasiswa dalam mendukung pembangunan kota.

Baca Juga:

• RS Abdul Jalil Meliala Tanjungbalai Segera Beroperasi, Wali Kota Turun Tinjau Persyaratan Izin

Ahmad Fauji juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-44 kepada Mahyaruddin Salim.

Ia berharap Wali Kota senantiasa mendapat perlindungan Allah SWT, diberikan kesehatan dan umur panjang, serta sukses memimpin Kota Tanjungbalai.

"Kami juga dari PD KAMMI mengucapkan selamat ulang tahun ke-44 kepada Bapak Wali Kota Tanjungbalai, semoga tetap dalam lindungan Allah SWT diberi kesehatan dan umur yang panjang, sukses memimpin dan tetap amanah membawa Kota Tanjungbalai lebih baik lagi kedepannya," ucap Ahmad Fauji.

Ia mengatakan, PD KAMMI Tanjungbalai mengapresiasi program-program yang dijalankan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui visi Tanjungbalai EMAS.

"PD KAMMI tentunya sangat mengapresiasi program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai melalui Visinya Tanjungbalai EMAS," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Fauji juga menyampaikan informasi terkait pelaksanaan Muktamar Pengurus Pusat (PP) KAMMI XIII Tahun 2026 di Ambon, Provinsi Maluku.

Menanggapi hal itu, Mahyaruddin Salim mengapresiasi peran PD KAMMI Tanjungbalai di bawah kepemimpinan Ahmad Fauji Margolang.

Menurut dia, organisasi mahasiswa tersebut turut berkontribusi dalam mendukung program Pemerintah Kota Tanjungbalai, khususnya untuk mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS.

Wali Kota berharap KAMMI dapat terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah melalui gagasan dan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Harapannya kedepan keberadaan KAMMI dengan program dan kegiatannya dapat bersinergi bersama Pemko Tanjungbalai melaui gagasan dan sharing program yang manfaatnya dirasakan masyarakat," ucap Wali Kota.

Mahyaruddin juga mendorong PD KAMMI agar terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Ia menilai generasi muda, termasuk mahasiswa muslim, memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan Kota Tanjungbalai.

Ia berharap kolaborasi antarpemuda dapat menjadi kekuatan untuk mendorong perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas generasi muda di daerah tersebut.

"Kiranya melalui kesatuan pemuda-pemuda yang saling bersinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan, nantinya dapat menjadi penggerak bagi roda perkembangan kemajuan teknologi dan pengembangan bagi generasi muda di Kota Tanjungbalai sehingga akan lahir para generasi muda Tanjungbalai yang berprestasi nantinya," tutup Wali Kota Mahyaruddin Salim.

Dalam audiensi tersebut, Wali Kota turut didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sofian Pohan.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi manajemen sekaligus pemilik Rumah Sakit (RS) Abdul Jalil Meliala untuk membahas rencana operasional rumah sakit tersebut.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wali Kota pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Baca Juga:

• HNSI Temui Wali Kota Tanjungbalai, Nelayan Usulkan BPJS Ketenagakerjaan dan Pelatihan Keselamatan

Rumah sakit tersebut direncanakan memiliki kapasitas 103 tempat tidur atau bed untuk melayani kebutuhan perawatan masyarakat.

Perwakilan manajemen sekaligus pemilik RS Abdul Jalil Meliala, dr. M. Andyputra Meliala, SpOG, mengatakan pihaknya ingin segera mengaktifkan layanan rumah sakit tersebut.

Menurut Andy, keberadaan rumah sakit itu diharapkan dapat menambah fasilitas kesehatan di Kota Tanjungbalai, terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan pasien yang belum tertampung di RSUD dr. Tengku Mansyur.

Namun, hingga saat ini, proses pengajuan izin operasional masih menjadi kendala. Andy menjelaskan bahwa sejumlah persyaratan pengajuan izin belum terpenuhi.

Karena itu, pihak pengelola berharap pemerintah kota dapat memberikan perhatian dan membantu mengarahkan proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Menanggapi permintaan tersebut, Mahyaruddin Salim menyambut baik rencana beroperasinya RS Abdul Jalil Meliala.

Menurut dia, penambahan fasilitas kesehatan berpotensi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memperoleh layanan pengobatan dan perawatan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa rumah sakit tidak dapat langsung beroperasi tanpa memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Pemko Tanjungbalai menyambut baik hadirnya RS Abdul Jalil Meliala, namun kemauan ini tidak boleh bersebrangan secara hukum dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, beliau menyampaikan akan turun bersama tim dari Pemko Tanjungbalai melakukan peninjauan langsung ke lapangan, ke lokasi gedung RS Abdul Jalil Meliala tersebut dan memberikan solusi tahapan selanjutnya untuk bisa terbit izin operasional," jelas Wali Kota.

Mahyaruddin mengatakan, pemerintah kota akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi gedung rumah sakit bersama tim terkait.

Peninjauan tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persyaratan yang masih perlu dipenuhi sekaligus menentukan langkah lanjutan dalam proses perizinan.

Dengan demikian, percepatan operasional rumah sakit tetap harus berjalan seiring dengan pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku.

Rencana beroperasinya RS Abdul Jalil Meliala menjadi salah satu upaya menambah pilihan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Tanjungbalai.

Dengan kapasitas yang direncanakan mencapai 103 tempat tidur, rumah sakit tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan perawatan pasien di daerah itu.

Namun, manfaat tersebut baru dapat dirasakan setelah rumah sakit memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan dan memperoleh izin operasional sesuai ketentuan.

Pertemuan antara pemerintah kota dan pihak manajemen rumah sakit juga melibatkan sejumlah pejabat terkait.

Mereka antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fitra Hadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tety Juliani Siregar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Usni Syahzuddin Sinaga, Direktur RSUD dr. Tengku Mansyur Dian Ramadha Sari, perwakilan Dinas Kesehatan, Camat Datuk Bandar Syamsul Efendi, serta Lurah Pantai Johor Andika Nasa Ramadona.

Selanjutnya, hasil peninjauan dan pemenuhan persyaratan perizinan akan menjadi bagian penting dalam menentukan tahapan yang perlu dilakukan agar RS Abdul Jalil Meliala dapat beroperasi sesuai ketentuan.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kota Tanjungbalai di ruang kerjanya, Kamis, 8 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Baca Juga:

• Kabar Baik bagi Pedagang Tanjungbalai! 40 Gerobak dan Tenda Disiapkan untuk Food Court, Ini Rencana Penyalurannya

Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan tersebut, Wakil Ketua DPC HNSI Kota Tanjungbalai Ridho Damanik hadir didampingi Sekretaris Iskandar Lobo.

Mereka memperkenalkan jajaran pengurus HNSI yang kini dipimpin Selamat Chaniago sebagai ketua.

Ridho mengatakan, HNSI berharap hubungan baik dengan pemerintah kota dapat ditingkatkan melalui kerja sama yang lebih konkret, terutama dalam memperjuangkan hak-hak nelayan.

Menurut dia, dukungan pemerintah diperlukan agar berbagai kebutuhan nelayan di Kota Tanjungbalai dapat memperoleh perhatian dan penanganan yang sesuai.

Dalam audiensi tersebut, HNSI menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain meminta pemerintah memfasilitasi nelayan agar dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

HNSI juga mengusulkan pelatihan penyelamatan bagi nelayan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan mereka menghadapi keadaan darurat saat melaut.

Selain itu, organisasi tersebut berharap pemerintah kota dapat mendukung program-program lain yang berpihak pada kepentingan nelayan.

" Kita berharap Pemko Tanjungbalai bisa bekerjasama dalam program Tanjungbalai Emas, dalam membela kepentingan Nelayan ", ucapnya.

Aspirasi tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan bagi nelayan, yang menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan pekerjaan di laut.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wali Kota Mahyaruddin Salim mengatakan pemerintah kota akan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan HNSI.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu hadir untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk para nelayan.

"Pemko Tanjungbalai tentunya akan mendukung program HNSI, termasuk sejumlah hal yang disampaikan tadi dalam membantu memberikan dukungan dan manfaat yang akan dirasakan untuk kesejahteraan para nelayan yang ada di Kota Tanjungbalai," tegasnya.

Mahyaruddin juga menyampaikan terima kasih atas kesiapan HNSI untuk bersinergi dengan pemerintah kota dalam mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi langkah untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan organisasi nelayan, sehingga kebutuhan masyarakat pesisir dapat dibahas dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tanjungbalai, Muslim, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang berkaitan dengan pelatihan nelayan.

Ia mengatakan dinas terkait akan berkoordinasi dengan pihak Kesyahbandaran Tanjungbalai untuk membahas usulan tersebut.

Koordinasi ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, termasuk materi keselamatan dan penyelamatan yang sesuai dengan aktivitas nelayan.

Pertemuan antara Pemko Tanjungbalai dan DPC HNSI tersebut menjadi langkah awal untuk membahas sejumlah kebutuhan nelayan.

Tindak lanjut atas usulan BPJS Ketenagakerjaan, pelatihan keselamatan, dan program pendukung lainnya diharapkan dapat memperkuat perlindungan serta kesejahteraan nelayan di Kota Tanjungbalai.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai berencana menyalurkan bantuan 40 unit gerobak dan tenda kepada pedagang kuliner di kawasan food court Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung penataan kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan pedagang.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Ikuti Sosialisasi BIN, Pejabat BUMD Akan Jalani Proses Clearance

Dalam pertemuan tersebut, Pemko Tanjungbalai menyampaikan apresiasi atas dukungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar dalam upaya penataan kota, khususnya bagi pedagang yang berjualan di kawasan food court Jalan Bachtiar Chusa.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tajul Abrar, yang mewakili Tim Penataan Kota Tanjungbalai, menyampaikan rencana penyaluran bantuan berupa steling atau gerobak untuk mendukung aktivitas perdagangan kuliner.

Bantuan itu ditujukan kepada anggota Komunitas Asosiasi Pedagang Food Court di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah.

Sebanyak 40 unit gerobak dan tenda disebut merupakan bantuan dari PT Bank Sumut Cabang Tanjungbalai.

Menanggapi rencana tersebut, Mahyaruddin Salim mengusulkan agar penyerahan bantuan dilakukan saat kegiatan Car Free Day (CFD).

Ia juga berencana mengundang perwakilan asosiasi pedagang pada pekan berikutnya untuk membahas persiapan penyaluran bantuan.

Menurut Mahyaruddin, bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan menghadirkan pelayanan pemerintah yang bermanfaat bagi warga.

Ia menilai penataan kawasan perdagangan perlu dilakukan dengan melibatkan para pedagang agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Mahyaruddin menegaskan, Pemko Tanjungbalai ingin memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pertemuan dengan asosiasi pedagang yang direncanakan berlangsung pekan berikutnya, pemerintah kota akan membahas persiapan pelaksanaan sekaligus memastikan bantuan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Wali kota juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pedagang yang menjadi penerima bantuan.

Program bantuan gerobak dan tenda ini diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha pedagang kuliner sekaligus mendukung penataan kawasan food court di Kota Tanjungbalai.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dagper) Wiwi Fitria, Camat Tanjungbalai Selatan Yudhi Irfan Lesmana, serta Kepala Bidang Pendapatan Ade Faradila.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengikuti sosialisasi pelayanan clearance bagi pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diselenggarakan Badan Intelijen Negara (BIN), Kamis, 8 Oktober 2026.

Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan sekaligus memantapkan mekanisme pemeriksaan dan verifikasi pejabat BUMD.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Buka Sosialisasi Bank Sumut, ASN Diingatkan Siapkan Keuangan untuk Pensiun

Ia didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tajul Abrar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gando Tuah, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Sosialisasi berlangsung di Ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kantor Wali Kota Tanjungbalai.

Kegiatan tersebut membahas mekanisme pelayanan clearance, tata cara pengajuan permohonan, tahapan pengisian data, serta sejumlah kendala yang kerap dihadapi BUMD dalam proses pengajuan.

Usai mengikuti sosialisasi, Fadly Abdina mengatakan terdapat sejumlah tahapan pengisian data yang perlu diselesaikan oleh pejabat BUMD.

Pemko Tanjungbalai selanjutnya akan berkoordinasi dengan Badan Intelijen Daerah (Binda) untuk menindaklanjuti proses tersebut.

"Setelah mengikuti sosialisasi ini, terdapat beberapa tahapan pengisian data yang harus diselesaikan oleh para pejabat BUMD. Selanjutnya, proses ini akan segera kita koordinasikan lebih lanjut bersama Binda," ujar Fadly.

Menurut dia, koordinasi lanjutan diperlukan agar tahapan administrasi dan mekanisme pelayanan clearance dapat dipahami serta dilaksanakan sesuai prosedur.

Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Subdirektorat Pengamanan Pejabat BUMD, Kombes Pol. Temangganro, hadir sebagai narasumber.

Ia memaparkan mekanisme pelayanan clearance, tata cara pengajuan permohonan, serta berbagai persoalan yang umum dihadapi BUMD dalam proses tersebut.

"Melalui pelayanan clearance dalam webinar ini, diharapkan pemerintah daerah semakin memahami serta dapat memanfaatkan layanan tersebut secara optimal," ujar Kombes Pol. Temangganro.

Pelayanan clearance dalam kegiatan ini diperkenalkan sebagai bagian dari mekanisme klarifikasi dan verifikasi pejabat BUMD.

Melalui sistem digital, proses pengajuan dan pemeriksaan data diharapkan dapat dilakukan secara lebih praktis, dengan tetap memperhatikan ketelitian dan standar pengawasan yang berlaku.

Bagi pemerintah daerah, pemahaman terhadap mekanisme tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tahapan administrasi pejabat BUMD.

Kegiatan sosialisasi ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama secara daring.

Pemko Tanjungbalai selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti tahapan pengisian data dan proses pelayanan clearance bagi pejabat BUMD di wilayahnya.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina membuka kegiatan Gathering ASN Pemerintah Kota Tanjungbalai yang dirangkai dengan sosialisasi produk kredit PT Bank Sumut, Kamis, 8 Oktober 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, itu mengangkat tema "Perencanaan Keuangan Menghadapi Masa Pensiun Yang Lebih Baik".

Baca Juga:

• Warga Apresiasi Penataan Kota Binjai, Jalan Rusak hingga Jembatan Ambruk Mulai Diperbaiki: Lebih Baik Terlambat daripada Tidak Sama Sekali

Selain itu, peserta diperkenalkan dengan berbagai produk dan layanan perbankan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

Kepala Bank Sumut Cabang Tanjungbalai, Teuku Irmensyah, mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk komitmen bank milik masyarakat Sumatera Utara untuk mendampingi ASN, termasuk ketika memasuki masa purna tugas.

Dalam sosialisasi tersebut, Bank Sumut memperkenalkan sejumlah layanan, di antaranya Kredit Multi Guna (KMG) dan Kredit Pra Pensiun.

KMG ditawarkan dengan proses pengajuan yang disebut cepat, bunga kompetitif, serta mekanisme pembayaran melalui pemotongan gaji sesuai ketentuan.

Sementara itu, Kredit Pra Pensiun diperkenalkan sebagai salah satu pilihan bagi ASN yang membutuhkan akses pembiayaan sekaligus ingin mempersiapkan kondisi keuangan dan rencana usaha setelah tidak lagi aktif bekerja.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ia menilai perencanaan keuangan menjadi hal penting bagi ASN, baik selama masa kerja maupun setelah memasuki masa pensiun.

"Atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT. Bank Sumut yang telah melaksanakan kegiatan ini, serta kepada seluruh Bapak/Ibu yang hadir dan mengikuti kegiatan ini dengan baik," ujarnya.

Menurut Fadly, kegiatan tersebut menjadi wadah silaturahmi antara Bank Sumut dan ASN Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Sosialisasi itu juga memberikan informasi mengenai produk tabungan, deposito, pinjaman, serta manfaat layanan perbankan lainnya.

Ia menjelaskan, materi yang disampaikan mencakup manajemen perencanaan keuangan untuk menghadapi masa pensiun, fasilitas pembiayaan bagi ASN yang membutuhkan modal usaha, pembelian rumah atau kendaraan bermotor, serta pilihan investasi melalui tabungan dan deposito.

Selain itu, peserta mendapatkan informasi mengenai layanan penggajian pensiunan melalui Bank Sumut.

Sebagai mitra Taspen, Bank Sumut juga memberikan layanan pengurusan administrasi bagi ASN yang akan memasuki masa pensiun maupun yang telah pensiun, sesuai ketentuan layanan yang berlaku.

"Kegiatan memiliki arti yang cukup penting, karena berbicara tentang perencanaan keuangan ASN khususnya dalam mempersiapkan masa depan dan masa pensiun yang lebih baik," jelas Wakil Wali Kota.

Fadly mengatakan, ASN tidak hanya memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama masa aktif bekerja, tetapi juga perlu mempersiapkan kehidupan setelah purna tugas.

"Masa pensiun bukanlah akhir dari sebuah pengabdian. Justru masa pensiun merupakan fase kehidupan yang harus dipersiapkan sejak jauh-jauh hari, termasuk dari sisi kesehatan, keluarga maupun kesiapan dan perencanaan keuangan," tambahnya.

Ia berharap sosialisasi yang diberikan Bank Sumut dapat membantu ASN memahami pilihan layanan keuangan yang tersedia beserta ketentuan penggunaannya.

Dalam sambutannya, Fadly mengingatkan agar peserta tidak hanya memperhatikan manfaat dan kemudahan produk perbankan, tetapi juga memahami persyaratan, mekanisme pengajuan, suku bunga, jangka waktu pinjaman, kewajiban pembayaran, dan ketentuan lainnya.

Menurut dia, keputusan keuangan harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan masing-masing ASN.

Kemudahan memperoleh fasilitas kredit, kata dia, jangan sampai justru menimbulkan beban keuangan di kemudian hari.

Ia mendorong ASN memanfaatkan fasilitas perbankan secara bijak, terutama untuk kebutuhan produktif dan perencanaan yang dapat mendukung kesejahteraan keluarga.

Kepada Bank Sumut Cabang Tanjungbalai, Fadly juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan pemerintah kota.

Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat, tidak hanya dalam pelayanan perbankan, tetapi juga dalam mendukung kesejahteraan ASN dan perekonomian daerah.

Melalui kegiatan tersebut, ASN diharapkan semakin memahami pentingnya menyiapkan kondisi keuangan sejak dini.

Perencanaan yang matang dapat membantu mereka menghadapi masa pensiun dengan lebih terarah, tanpa mengabaikan kemampuan keuangan dan kebutuhan keluarga.* (ad)

BINJAI – Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Binjai dalam menata kota mendapat apresiasi dari masyarakat.

Salah satunya datang dari Anton Tri Harsono, SP, yang menilai sejumlah program perbaikan infrastruktur mulai menunjukkan perkembangan positif.

Baca Juga:

• Di Ujung Petasan, Kerukunan Jakarta Diuji

Anton menilai langkah tersebut merupakan upaya positif untuk mendukung kemajuan Kota Binjai.

Menurut dia, penataan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah perlu mendapat dukungan sekaligus pengawasan dari masyarakat.

"Kepada Pemerintah Kota Binjai yang saat ini sangat fokus dalam penataan kota. Pohon dirapikan, jembatan ambruk diperbaiki, jalan rusak juga sedang dalam proses pengaspalan. Menurut saya ini adalah satu langkah baik untuk kemajuan Kota Binjai. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," ujar Anton Tri Harsono, SP.

Menurut Anton, penataan kota tidak hanya berkaitan dengan keindahan lingkungan, tetapi juga menyangkut kenyamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat.

Infrastruktur jalan yang baik, jembatan yang layak, serta ruang hijau yang tertata merupakan kebutuhan mendasar warga.

Ia berharap program penataan tersebut dapat dilanjutkan secara konsisten dan menjangkau seluruh kecamatan di Kota Binjai.

Dengan begitu, manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di wilayah tertentu.

Anton juga mengingatkan agar seluruh pekerjaan infrastruktur dilaksanakan dengan baik, sesuai ketentuan, dan tidak dilakukan secara asal-asalan.

Ia mengajak masyarakat ikut mengawasi pekerjaan yang sedang berjalan agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan anggaran yang telah ditetapkan.

Anton berharap pengawasan bersama dapat mencegah adanya oknum yang memanfaatkan proyek untuk kepentingan pribadi.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa penataan kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat.

Dukungan warga perlu berjalan seiring dengan pengawasan agar pembangunan di Kota Binjai terlaksana secara berkualitas, merata, dan dapat dipertanggungjawabkan.* (ad)

TANGERANG SELATAN – Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) melaporkan dugaan pola tertentu dalam pengadaan jasa konsultansi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangerang Selatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengaduan tersebut menyoroti sekitar 123 paket pekerjaan dengan nilai total Rp11,7 miliar yang disebut diperoleh dua perusahaan berinisial PT AK dan PT MKP sepanjang 2022 hingga 2026.

Baca Juga:

• PT Medan Perkuat Vonis Korupsi Kereta Api DJKA: Penjara Tetap, Uang Pengganti Tembus Rp 19,1 M

Laporan disampaikan Ketua Umum GHARIS Hotmartua Simanjuntak, S.Hum., melalui surat pengaduan Nomor 1/Dumas/GHARIS/X/2026.

Berdasarkan tanda terima yang disebut organisasi tersebut, pengaduan diterima KPK pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Hotmartua mengatakan, laporan itu tidak hanya berfokus pada satu paket pekerjaan. GHARIS menilai pola pemberian pekerjaan kepada penyedia yang sama selama beberapa tahun perlu diperiksa secara menyeluruh.

"Yang kami soroti bukan hanya satu atau dua paket. Ada pekerjaan yang berulang, penyedia yang berulang dan nilai paket yang juga memiliki pola tertentu. Itu yang menurut kami perlu diperiksa," kata Hotmartua kepada awak media, Kamis, 8 Oktober 2026.

Dua Perusahaan Disebut Mendapat 123 Paket Pekerjaan

Dalam pengaduannya, GHARIS menyoroti PT AK dan PT MKP yang disebut berulang kali memperoleh pekerjaan jasa konsultansi di lingkungan Disperkimta Tangerang Selatan.

Berdasarkan data yang disampaikan GHARIS, kedua perusahaan tersebut memperoleh sekitar 123 paket pekerjaan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp11,7 miliar selama periode 2022–2026.

GHARIS meminta KPK memeriksa bagaimana proses pemilihan penyedia dilakukan dari tahun ke tahun.

Organisasi tersebut juga meminta verifikasi atas dugaan adanya hubungan atau pengendalian oleh pihak yang sama terhadap kedua perusahaan.

Namun, dugaan tersebut belum dapat dianggap sebagai kesimpulan hukum.

Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui apakah kedua perusahaan benar-benar beroperasi secara independen dalam setiap proses pengadaan.

Nilai dan Metode Pengadaan Ikut Disorot

Selain menyoroti perusahaan yang berulang kali memperoleh pekerjaan, GHARIS mempertanyakan karakteristik nilai sejumlah paket pengadaan.

Menurut data yang mereka serahkan, sebagian pekerjaan disebut menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan nilai yang berulang kali berada di sekitar batas mekanisme tersebut.

GHARIS menilai pola itu perlu diperiksa melalui dokumen pengadaan, termasuk untuk mengetahui apakah penentuan nilai dan metode pengadaan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Meski demikian, kemiripan nilai paket tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran.

Dugaan tersebut perlu diuji dengan melihat dokumen, proses, dan konteks setiap pekerjaan.

GHARIS juga menyebut menemukan pekerjaan dengan karakteristik serupa yang muncul dalam beberapa paket berbeda dan diberikan kepada dua perusahaan yang sama.

Urutan paket yang berdekatan serta nilai pekerjaan yang relatif mirip turut menjadi bagian dari data yang disampaikan kepada KPK.

Menurut GHARIS, pemeriksaan perlu mencakup seluruh rangkaian proses, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan paket, penentuan metode pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan hingga pembayaran.

GHARIS Tegaskan Tidak Menghakimi Pihak Tertentu

Hotmartua menegaskan bahwa pengaduan tersebut bukan upaya untuk menyimpulkan seseorang atau perusahaan telah melakukan tindak pidana.

"Kami tidak sedang memvonis siapa pun. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan. Yang kami sampaikan adalah data dan indikasi yang menurut kami layak untuk ditelusuri," ujar Hotmartua.

Ia mengatakan, hal utama yang ingin diperiksa adalah pola pengadaan yang disebut berulang selama beberapa tahun.

"Yang penting adalah melihat polanya. Dari 2022 sampai 2026 ada pekerjaan yang berulang, penyedia yang berulang, nilai paket yang berulang dan terdapat dugaan hubungan antara dua perusahaan. Semua itu perlu dilihat secara utuh," katanya.

GHARIS berharap KPK tidak hanya memeriksa perusahaan yang menjadi fokus awal pengaduan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam setiap tahapan pengadaan.

"Kami meminta KPK menelusuri siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan, pengadaan, penentuan penyedia sampai pembayaran. Kalau memang ada pihak lain yang terlibat, tentu harus diperiksa juga," tegas Hotmartua.

Pejabat Disperkimta Berinisial S Diminta Diverifikasi

Dalam laporan tersebut, GHARIS juga meminta dugaan keterlibatan pihak internal Disperkimta Tangerang Selatan diperiksa.

Salah satu pejabat struktural yang disebut dalam pengaduan menggunakan inisial S.

GHARIS meminta KPK menelusuri posisi, kewenangan, dan kemungkinan keterlibatan pejabat tersebut berdasarkan dokumen serta tahapan pengadaan yang dipersoalkan.

Namun, pencantuman nama atau inisial seseorang dalam laporan pengaduan tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran.

Kebenaran dugaan tersebut tetap harus diperiksa oleh lembaga yang berwenang berdasarkan bukti yang tersedia.

KPK Diharapkan Menelusuri Dugaanhingga Tuntas

Pengaduan GHARIS kini membutuhkan proses penelaahan dan verifikasi untuk menguji data yang disampaikan.

Angka 123 paket dengan nilai sekitar Rp11,7 miliar menjadi salah satu dasar yang menurut organisasi tersebut perlu dicermati, terutama terkait pola penyedia, nilai paket, metode pengadaan, dan dugaan hubungan antarpihak.

Hingga informasi dalam laporan tersebut disampaikan, belum ada kesimpulan yang membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi atau pelanggaran pengadaan.

Karena itu, seluruh dugaan perlu ditempatkan dalam kerangka pemeriksaan dan asas praduga tak bersalah.

Hotmartua mengatakan GHARIS menghormati proses hukum dan siap memberikan dokumen maupun informasi tambahan apabila diperlukan KPK.

"Kami tidak ingin membangun opini bahwa seseorang pasti bersalah. Kami hanya meminta agar dugaan ini diperiksa secara transparan. Kalau tidak ada pelanggaran, biarkan proses hukum membuktikannya. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, tentu harus dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Proses selanjutnya bergantung pada penelaahan lembaga berwenang terhadap dokumen pengadaan dan data yang disampaikan.

Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjawab apakah pola yang dipersoalkan merupakan bagian dari proses pengadaan yang sesuai aturan atau mengandung penyimpangan.* (ad)

Oleh: Yakub F. Ismail

Seperti malam biasanya. Jakarta dengan segemerlap cahaya dan kebisingan tanpa henti tiba-tiba berubah menjadi letupan amarah.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sabtu 10 Oktober 2026: Seluruh Wilayah Berawan

Namun, anggapan sepele ini justru menjadi sebuah titik awal yang berujung pada persoalan yang lebih serius.

Bagaimana tidak, suara yang tadinya dianggap biasa itu nyatanya ada yang merasa terusik.

Letupan kemeriahan yang tak disangka-sangka itu justru membuat seorang anak mengalami tremor, lalu berujung pada perselisihan yang makin memanas.

Persoalan ini bermula saat seorang perempuan paruh baya bernama Amanda Andono, bersama dua warga Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan memprotes bunyi petasan yang diduga bersumber dari perayaan kegiatan keagamaan.

Aksi protes itu dilakukan lantaran dinilai mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga, mengingat kejadiannya yang berlangsung tengah malam, tepat di saat warga sedang bersitirahat malam.

Dari masalah petasan yang berujung perselisihan panjang, ada satu hal penting yang patut direfleksikan bahwa mengelola Jakarta bukan hanya tentang menata jalan, banjir, sampah, ataupun moda transportasi publik.

Sebaliknya, ada persolan yang jauh lebih penting yang terkadang luput dari perhatian para pemangku kebijakan, yakni mengelola isu-isu yang lebih sensitif, seperti menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang sangat beragam.

Dari pengalaman kita banyak belajar bahwa persoalan yang bersinggungan dengan kegiatan keagamaan kerap memicu permasalahan yang lebih serius.

Jika permasalahan tersebut gagal diselesaikan di tingkat bawah, maka ia berpotensi menggelinding menjadi bola liar yang membawa banyak dampak negatif.

Dari masalahan petasan yang gagal diselesaikan di tingkat kelurahan dan mulai diarahkan ke meja hijau, pemerintah kota (dalam hal ini Wali Kota Jakarta Selatan) semestinya tidak sekadar menjadi penonton.

Sebab, dalam politik Jakarta, setiap perkara kecil yang tidak ditangani dengan cepat dan bijaksana kerap berkembang menjadi persoalan besar yang merugikan banyak pihak.

Dari Persoalan Warga ke Persoalan Politik

Dari kasus Amanda Andono dan dua warga Pondok Pinang, publik harus membaca ini lebih jauh bukan sebatas perselisihan mengenai petasan.

Akar permasalahan terletak pada bagaimana pemerintah daerah hadir kala kepentingan warga berbenturan dengan kegiatan keagamaan.

Memang mengurai persoalan ini tidak semudah yang dbayangkan.

Pada satu sisi, masyarakat mempunyai hak menjalankan kegiatan keagamaan dan tradisi sepanjang diakui, eksis dan selaras dengan nilai-nilai kehidupan kebangsaan.

Namun, pada lain sisi, warga juga memiliki hak atas rasa aman, ketenangan dan lingkungan sosial yang tertib dan saling menghargai satu sama lain.

Karenanya, kegagalan mediasi di tingkat kelurahan untuk menyelesaikan perselisihan soal petasan seharusnya menjadi alarm bagi Pemerintah Kota Jakarta Selatan.

Perkara tersebut bahkan berpotensi berlanjut ke pengadilan, di mana hal ini mengharuskan Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo mengambil peran lebih aktif untuk memastikan bahwa persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih besar.

Langkah pro aktif bukan bermakna bahwa wali kota harus mengintervensi proses hukum, akan tetapi menghadirkan mekanisme dialog yang lebih diskursif dan bijak sebelum hubungan antarwarga menjadi semakin renggang.

Apa yang dikhawatirkan jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah kota absen bahkan sengaja membiarkan masalah ini terus berkembang menjadi bola liar.

Apalagi, perkara ini begitu sensitive karena bersinggungan dengan masalah keagamaan, yang dari banyak pengalaman, mudah ditarik ke ranah sentimen identitas.

Citra Jakarta sebagai kota metropolitan yang heterogen jangan sampai menjadi distrust hanya karena diamnya seorang wali kota.

Seorang pimpinan wilayah harus bisa menjadikan pengalaman sebagai pijakan untuk merespons setiap persoalan, terutama yang beririsan dengan nuansa keagamaan.

Langkah cepat dan arif harus dilakukan untuk mengelola perkara tersebut dengan kehati-hatian ekstra karena dampaknya dapat melampaui wilayah tempat kejadian.

Pada poin inilah, persoalan tersebut dapat dilihat berpotensi menjadi beban politik bagi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Bukan karena gubernur harus bertanggung jawab terhadap setiap perselisihan warga, melainkan karena publik akan memandang seberapa jauh rantai pemerintahan di bawahnya mampu menyelesaikan persoalan sensitif secara arif, cepat dan adil.

Mengenai permasalahan serupa, pelajaran sejarah Jakarta jangan sampai dilupakan.

Dari kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilgub 2017 menunjukkan betapa besarnya pengaruh sensitivitas agama dalam politik ibu kota.

Pernyataannya terkait Surat Al-Maidah berkembang menjadi isu kontroversial bahkan dalam skala nasional dan menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika politik Pilkada Jakarta pada tahun 2017.

Bahkan, implikasi dari isu tersebut Ahok yang ketika itu didukung PDIP akhirnya kehilangan banyak dukungan dan kalah dari pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Tentu, kasus Pondok Pinang dalam derajat tertentu tidak bisa disamakan dengan perkara yang menimpa Ahok saat itu.

Namun, yang perlu dicatat adalah bahwa semua justru berawal dari hal yang dianggap sepele namun menyimpan potensi besar untuk meledak.

Karena itu, jangan membiarkan persoalan kecil terus berlarut-larut sehingga tanpa sadar ia berubah menjadi bom waktu yang meluluhlantakkan segalanya.

Jakarta Butuh Pemerintahan yang Hadir, Bukan Sebatas Mengawasi

Benang merah yang mesti ditarik dari persoalan ini yakni bahwa di balik perkara petasan ini bukan tentang mencari siapa yang menang atau kalah.

Sebaliknya, pemerintah wajib menjamin bahwa tidak ada satupun warga di Jakarta yang merasa haknya diabaikan, serta tidak ada kelompok keagamaan yang merasa superior dan diskriminatif terhadap yang lain.

Jakarta adalah kota dunia yang dibangun dari keberagaman.

Di kota inilah, setiap rumah ibadah, kegiatan keagamaan, tradisi budaya, komunitas, dan kehidupan masyarakat hidup berdampingan dan saling menghargai satu sama lain.

Di kota ini pula setiap keperbedaan mendapat tempat dan penghormatan, tanpa peduli seberapa besar atau kecil pengaruh dari entitas yang eksis.

Layaknya sebuah kota heterogen yang di dalamnya terhadap banyak silang kelindan warna dan kepentingan, maka gesekan tidak mungkin dihapus seluruhnya.

Apa yang dapat dilakukan adalah kemampuan pemerintah mengelola gesekan tersebut sebelum berubah menjadi konflik.

Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Jakarta Selatan perlu menunjukkan bahwa kehadiran sebagai penengah yang adil adalah bagian dari merawat dan menjaga kebhinekaan tersebut.

Pemkot Jaksel bukan hadir sebagai pihak yang membiarkan warga menyelesaikan sendiri persoalannya sampai akhirnya berhadapan di meja hijau.

Mediasi yang gagal seharusnya tidak otomatis berarti pemerintah menyerah atau melepas tangan begitu saja.

Justru di balik kegagalan mediasi pertama itu, kesempatan emas bagi pemkot untuk terlibat aktif mencairkan suasana dan memberikan solusi konkret.

Prinsipnya cukup sederhana bahwa kegiatan keagamaan tetap harus dihormati, namun penghargaan terhadap kegiatan keagamaan tidak berarti mengeliminasi hak warga lain.

Pun sebaliknya, sikap keberatan atau aksi protes seorang warga terhadap kebisingan tidak boleh di anggap sebagai sikap antiagama atau anti terhadap keyakinan tertentu.

Di sinilan pentingnya kehadiran pemerintah untuk memisahkan mana persoalan perilaku, ketertiban dan persoalan identitas.

Dengan kata lain, jika pemerintah mampu bertindak secara adil, maka persoalan ini justru dapat menjadi contoh bahwa Jakarta mampu menyelesaikan dinamika keperbedaan tanpa memperbesar sentimen identitas.

Sebagai wajah Indonesia, kerukunan di Jakarta begitu mahal nilainya.

Ia bukan sekadar kebutuhan administratif, tapi sebagai pesan kepada seluruh Indonesia, bahkan kepada dunia, bahwa keberagaman dapat dikelola dengan dialog tanpa mengorbankan salah satu dari setiap entitas yang ada.*

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)

JAKARTA – Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan bisnis.

Melalui program ini, pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi sesuai ketentuan bank.

Baca Juga:

• Dilema Finansial Media Online: IMO Sumut Sebut Berita Orisinal Kunci Jaga Independensi Pers

BCA juga mencantumkan fasilitas KUR Kecil dengan plafon pinjaman di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta.

Besarnya angsuran menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan sebelum mengajukan pinjaman.

Calon debitur perlu menyesuaikan cicilan bulanan dengan kemampuan keuangan dan pendapatan usaha agar pembayaran kredit tidak mengganggu operasional bisnis.

Tabel Angsuran KUR BCA Rp500 Juta Tenor 1–5 Tahun

Berikut simulasi angsuran pinjaman Rp500 juta berdasarkan angka yang tercantum dalam bahan informasi.

Angka ini perlu dikonfirmasi kembali kepada BCA karena perhitungan angsuran bergantung pada suku bunga, metode perhitungan, dan persetujuan kredit.

12 bulan (1 tahun):Rp43.031.700per bulan
24 bulan (2 tahun):Rp22.158.400per bulan
36 bulan (3 tahun):Rp15.208.900per bulan
48 bulan (4 tahun):Rp11.736.700per bulan
60 bulan (5 tahun):Rp9.653.400per bulan

BCA menetapkan jangka waktu KUR Kecil untuk kredit modal kerja maksimal empat tahun, sedangkan kredit investasi maksimal lima tahun.

Karena itu, tenor lima tahun perlu disesuaikan dengan tujuan penggunaan pinjaman.

Syarat Pengajuan KUR BCA 2026

Calon debitur yang ingin mengajukan KUR BCA perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank.

Berdasarkan informasi resmi BCA, pemohon harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki KTP elektronik, berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah untuk nasabah perorangan, serta mempunyai usaha yang telah berjalan minimal enam bulan.

Pengajuan dapat dilakukan oleh nasabah perorangan maupun badan usaha.

Calon debitur juga tidak sedang memiliki KUR berjalan di bank lain dan tidak pernah menerima fasilitas kredit produktif, sesuai persyaratan yang tercantum pada laman resmi BCA.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Untuk pengajuan perorangan, dokumen yang tercantum dalam persyaratan BCA meliputi KTP elektronik calon debitur dan pasangan, Kartu Keluarga, serta Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

NPWP diperlukan untuk pengajuan di atas Rp50 juta, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menjadi persyaratan khusus untuk KUR Kecil.

Bagi pemohon berbentuk badan usaha, dokumen tambahan dapat mencakup akta pendirian dan perubahannya, pengesahan Kementerian Hukum, NPWP badan usaha, identitas pengurus dan pemegang saham, serta dokumen legalitas usaha.

Cara Mengajukan KUR BCA 2026

Pelaku usaha dapat mengakses informasi dan memulai pengajuan melalui situs resmi BCA di tautan berikut:

pinjaman-bisnis/Kredit-Usaha-Rakyat" target="_blank">https://www.bca.co.id/id/bisnis/produk/pinjaman-bisnis/Kredit-Usaha-Rakyat

Pemohon dapat mengikuti petunjuk pengajuan yang tersedia, melengkapi formulir, dan menyiapkan dokumen yang diminta.

Pengajuan juga dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang BCA untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan dan proses pengajuan.

Bank selanjutnya akan melakukan penilaian terhadap dokumen, kondisi usaha, dan kelayakan kredit pemohon.

Persetujuan serta besarnya pinjaman yang diberikan bergantung pada hasil evaluasi bank.

Perhatikan Kemampuan Membayar Sebelum Mengajukan Pinjaman

Sebelum mengambil pinjaman Rp500 juta, pelaku usaha sebaiknya menghitung pendapatan bersih bulanan, biaya operasional, serta kewajiban keuangan lainnya.

Cicilan idealnya tetap dapat dibayar ketika penjualan sedang menurun.

Selain memeriksa besarnya angsuran, calon debitur perlu memastikan jenis kredit, tenor yang diperbolehkan, dan suku bunga yang berlaku.

Informasi resmi BCA menjadi rujukan utama untuk memperoleh simulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan profil usaha masing-masing.

Dengan perencanaan yang matang, pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan usaha tanpa mengabaikan kemampuan membayar kewajiban setiap bulan.* (di/ad)

JAKARTA – Dalam ajaran Islam, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak luput dari kesalahan dan dosa.

Namun, umat Islam diajarkan untuk menjauhi perbuatan yang dilarang agama serta memperbaiki diri melalui tobat dan memperbanyak amal kebaikan.

Baca Juga:

• Mengapa Umat Islam Harus Meneladani Rasulullah SAW? Ini Penjelasan Prof Hasanuddin Yusuf Adan

Dalam hadits tersebut, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai dosa yang paling besar.

Mengutip Sunan At-Tirmidzi Jilid 4 karya Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menjelaskan tiga perbuatan yang termasuk dosa besar, yakni mempersekutukan Allah, membunuh anak karena takut ikut makan bersama orang tuanya, serta berzina dengan istri tetangga.

Kisah Abdullah bin Mas'ud Bertanya tentang Dosa Terbesar

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dosa yang paling besar.

Rasulullah SAW bersabda:

أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

"Yaitu menjadikan sekutu untuk Allah, padahal Dia telah menciptakanmu."

Mendengar jawaban tersebut, Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali, "Kemudian apa lagi?"

Rasulullah SAW menjawab:

أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ

"Membunuh anakmu karena takut ia ikut makan bersamamu."

Abdullah bin Mas'ud kemudian kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?"

Nabi SAW menjawab:

أَنْ تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ

"Berzina dengan istri tetanggamu."

Hadits tersebut menunjukkan beratnya dosa yang berkaitan dengan hubungan manusia kepada Allah SWT, perlindungan terhadap nyawa, serta penjagaan kehormatan dan keluarga.

Larangan membunuh anak karena takut ikut makan bersama orang tuanya juga mengingatkan bahwa kekhawatiran terhadap rezeki tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan nyawa.

Sementara itu, zina dengan istri tetangga merupakan perbuatan yang melanggar kehormatan keluarga sekaligus merusak kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tiga Dosa Besar dalam Ajaran Islam

1. Syirik atau Mempersekutukan Allah SWT

Syirik merupakan perbuatan mempersekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang lain dalam hal yang menjadi hak khusus-Nya.

Dalam ajaran Islam, syirik termasuk dosa terbesar karena bertentangan dengan prinsip tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah SWT yang berhak disembah.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

"Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Yaitu syirik kepada Allah".

Al-Qur'an juga menjelaskan ancaman bagi orang yang mempersekutukan Allah SWT dalam Surah Al-Ma'idah ayat 72.

Ayat tersebut menegaskan bahwa syirik merupakan dosa yang sangat berat.

Karena itu, umat Islam diajarkan untuk menjaga kemurnian tauhid, menjalankan ibadah dengan ikhlas, serta menjauhi segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ajaran tersebut.

2. Membunuh dan Menghilangkan Nyawa Tanpa Hak

Dosa besar berikutnya adalah menghilangkan nyawa manusia tanpa alasan yang dibenarkan.

Islam menempatkan kehidupan manusia sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dilindungi.

Dalam hadits yang dikutip dalam Kitab Al-Kaba'ir karya Imam Adz-Dzahabi, disebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Buraidah bahwa Nabi SAW bersabda:

"Sungguh, membunuh seorang Mukmin lebih besar (dosanya) di sisi Allah daripada lenyapnya dunia".

Larangan membunuh anak karena takut miskin juga ditegaskan dalam Al-Qur'an.

Salah satunya terdapat dalam Surah Al-Furqan ayat 68, yang menyebut larangan mempersekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan berzina.

Ayat tersebut berbunyi:

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۙ

"Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa."

Pesan dari ayat tersebut adalah larangan melakukan kekerasan yang menghilangkan nyawa tanpa hak.

Setiap orang wajib menghormati kehidupan manusia dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain.

3. Berzina, Terlebih dengan Istri Tetangga

Dosa besar ketiga yang disebutkan dalam hadits Abdullah bin Mas'ud adalah berzina dengan istri tetangga.

Perbuatan ini tidak hanya melanggar larangan agama, tetapi juga mengkhianati kepercayaan dan merusak keharmonisan keluarga.

Allah SWT secara tegas melarang zina dalam Surah Al-Isra' ayat 32:

"Janganlah kamu dekati zina; sungguh zina itu adalah suatu perbuatan keji. Suatu jalan yang buruk."

Larangan tersebut tidak hanya ditujukan pada perbuatan zina, tetapi juga menjadi peringatan agar umat Islam menjauhi jalan yang dapat mengarah pada perbuatan tersebut.

Dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga kehormatan diri dan menghormati hubungan keluarga orang lain merupakan bagian penting dari akhlak.

Perselingkuhan dan zina dapat menimbulkan konflik, merusak kepercayaan, serta membawa dampak terhadap pasangan dan anak-anak.

Karena itu, umat Islam dianjurkan menjaga batas pergaulan, menghormati ikatan pernikahan, dan menghindari tindakan yang dapat merusak kehormatan keluarga.

Pelajaran dari Hadits tentang Dosa Terbesar

Kisah Abdullah bin Mas'ud yang bertanya kepada Rasulullah SAW memberikan pelajaran mengenai pentingnya menjaga hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia.

Syirik berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip tauhid.

Membunuh tanpa hak merupakan pelanggaran serius terhadap kehidupan manusia, sedangkan zina merusak kehormatan dan hubungan keluarga.

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa orang yang melakukan dosa-dosa tersebut menghadapi ancaman hukuman.

Namun, Islam mengajarkan bahwa umat manusia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah SWT dan tetap memiliki kewajiban untuk bertobat dengan sungguh-sungguh.

Dengan memahami ajaran tersebut, umat Islam diharapkan semakin berhati-hati dalam bertindak, menjaga keimanan, menghormati nyawa manusia, dan melindungi kehormatan keluarga.* (d/ad)

JAWA BARAT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Sebagian besar wilayah diprakirakan mengalami cuaca berawan, sedangkan Kabupaten Garut dan Purwakarta berpotensi mengalami hujan ringan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Sabtu 10 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Suhu maksimum mencapai 35 derajat Celsius di Indramayu, Subang, Karawang, dan Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, suhu terendah diprakirakan mencapai 17 derajat Celsius di Garut.

Kabupaten Garut diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar 17–23 derajat Celsius dan kelembapan 74–99 persen.

Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Kabupaten Purwakarta, dengan suhu 24–34 derajat Celsius dan kelembapan 36–97 persen.

Masyarakat yang beraktivitas di kedua wilayah tersebut perlu memperhatikan perubahan cuaca, terutama saat bepergian atau melakukan kegiatan di luar ruangan.

Di wilayah Bogor, cuaca diprakirakan berawan dengan suhu udara 25–34 derajat Celsius dan kelembapan 42–91 persen.

Kabupaten Sukabumi juga diprediksi berawan dengan suhu 22–29 derajat Celsius, sedangkan Cianjur memiliki suhu yang lebih rendah, yakni 19–25 derajat Celsius, dengan kelembapan mencapai 99 persen.

Sementara itu, Kabupaten Bandung diprakirakan berawan dengan suhu 18–27 derajat Celsius.

Di Kabupaten Tasikmalaya, suhu berkisar 22–28 derajat Celsius, sedangkan Ciamis diprakirakan memiliki suhu 22–30 derajat Celsius.

Cuaca berawan juga diprediksi terjadi di Kuningan dengan suhu 23–31 derajat Celsius, Cirebon 25–33 derajat Celsius, serta Majalengka 24–34 derajat Celsius.

Adapun Sumedang diprakirakan memiliki suhu 21–31 derajat Celsius.

Di wilayah utara Jawa Barat, Indramayu dan Subang diprakirakan mengalami suhu udara maksimum 35 derajat Celsius.

Karawang juga diprediksi memiliki suhu 25–35 derajat Celsius, sedangkan Kabupaten Bekasi berada pada kisaran 25–35 derajat Celsius.

Ketiga wilayah tersebut diprakirakan mengalami cuaca berawan.

Kabupaten Bandung Barat diprediksi berawan dengan suhu 22–30 derajat Celsius.

Sementara itu, Pangandaran diprakirakan memiliki suhu 23–27 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 69–96 persen.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Bogor diprakirakan berawan dengan suhu 24–33 derajat Celsius.

Kota Sukabumi memiliki suhu 21–28 derajat Celsius, sedangkan Kota Bandung diprediksi berada pada kisaran 22–30 derajat Celsius.

Kota Cirebon diprakirakan memiliki suhu 25–33 derajat Celsius.

Adapun Kota Bekasi dan Kota Depok sama-sama berpotensi mengalami suhu maksimum 34 derajat Celsius, dengan kondisi cuaca berawan.

Sementara itu, Kota Cimahi diprakirakan memiliki suhu 21–29 derajat Celsius, Kota Tasikmalaya 21–28 derajat Celsius, dan Kota Banjar 24–31 derajat Celsius.

Masyarakat diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan perjalanan atau kegiatan di luar ruangan.

Warga di wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan dapat menyiapkan perlengkapan hujan, sedangkan masyarakat di daerah dengan suhu maksimum tinggi disarankan menjaga kecukupan cairan tubuh saat beraktivitas.

Prakiraan cuaca dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

Masyarakat disarankan memantau informasi dan pembaruan prakiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG untuk mengetahui kondisi terkini di wilayah masing-masing.* (ad)

ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Sebagian besar kabupaten dan kota di provinsi tersebut diprakirakan mengalami hujan ringan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Sabtu 10 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Berdasarkan data prakiraan cuaca, hujan ringan berpotensi terjadi di 19 kabupaten dan kota di Aceh.

Kondisi ini mencakup Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Simeulue, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie Jaya, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam.

Kabupaten Aceh Selatan diprakirakan mengalami suhu udara 22–26 derajat Celsius, dengan kelembapan 85–99 persen.

Sementara itu, Aceh Tenggara memiliki suhu yang lebih rendah, yakni 17–21 derajat Celsius, dengan kelembapan mencapai 83–99 persen.

Di Aceh Timur, suhu udara diprakirakan berkisar 24–30 derajat Celsius, sedangkan Aceh Tengah berada pada kisaran 17–24 derajat Celsius.

Adapun Aceh Barat diprediksi mengalami suhu 23–29 derajat Celsius dan Aceh Besar 24–29 derajat Celsius.

Hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Pidie dengan suhu 19–24 derajat Celsius, Aceh Utara 25–30 derajat Celsius, serta Simeulue 24–28 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan di sejumlah wilayah tersebut diperkirakan mencapai 95–99 persen.

Kondisi serupa diprediksi terjadi di Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

Suhu udara di wilayah-wilayah tersebut bervariasi, dengan suhu minimum terendah mencapai 18 derajat Celsius di Bener Meriah.

Berbeda dengan sebagian besar wilayah lainnya, Kabupaten Gayo Lues diprakirakan mengalami cuaca berawan.

Suhu udara di wilayah ini berkisar 17–24 derajat Celsius, dengan kelembapan 64–97 persen.

Untuk kawasan perkotaan, Kota Banda Aceh diprakirakan berawan dengan suhu 26–29 derajat Celsius dan kelembapan 73–87 persen.

Kota Sabang juga diprediksi berawan dengan suhu 26–29 derajat Celsius, sedangkan Kota Lhokseumawe memiliki suhu 25–30 derajat Celsius dengan kelembapan 73–97 persen.

Sementara itu, Kota Langsa diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara 24–32 derajat Celsius.

Kota Subulussalam juga berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu 24–28 derajat Celsius dan kelembapan 81–97 persen.

Masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan diimbau memperhatikan kondisi cuaca saat bepergian atau melakukan aktivitas di luar ruangan.

Pengendara juga perlu berhati-hati ketika hujan turun karena kondisi jalan dapat menjadi licin dan jarak pandang berpotensi berkurang.

Prakiraan cuaca dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

Masyarakat disarankan memantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG agar dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.* (ad)

SUMUT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Mayoritas kabupaten dan kota di provinsi ini diprakirakan mengalami hujan ringan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sabtu 10 Oktober 2026: Seluruh Wilayah Berawan

Berdasarkan data prakiraan cuaca tersebut, hujan ringan berpotensi terjadi di Kota Medan dan sejumlah wilayah lainnya, termasuk Deli Serdang, Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, serta Serdang Bedagai.

Di Kota Medan, suhu udara diprakirakan berkisar 24–30 derajat Celsius, dengan kelembapan 73–99 persen.

Kondisi serupa diprediksi terjadi di Kabupaten Deli Serdang dan Langkat, yang memiliki suhu 24–30 derajat Celsius.

Sementara itu, Kabupaten Karo diprakirakan mengalami suhu udara 20–24 derajat Celsius, dengan kelembapan 76–99 persen.

Di Simalungun, suhu diperkirakan mencapai 22–27 derajat Celsius, sedangkan Asahan berada pada kisaran 24–30 derajat Celsius.

Hujan ringan juga diprediksi terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan suhu 24–28 derajat Celsius.

Adapun Tapanuli Selatan diprakirakan memiliki suhu 21–23 derajat Celsius, dengan kelembapan mencapai 91–98 persen.

Di wilayah Kepulauan Nias, sebagian besar daerah diprakirakan mengalami hujan ringan.

Kabupaten Nias memiliki suhu 23–26 derajat Celsius, Nias Selatan 26–28 derajat Celsius, dan Nias Utara 23–26 derajat Celsius.

Sementara itu, Nias Barat diprakirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu 23–27 derajat Celsius.

Sejumlah wilayah di kawasan dataran tinggi juga diprediksi mengalami hujan ringan.

Kabupaten Dairi diprakirakan memiliki suhu 20–24 derajat Celsius, Toba 18–24 derajat Celsius, Samosir 18–24 derajat Celsius, serta Pakpak Bharat 20–23 derajat Celsius.

Adapun Humbang Hasundutan diprakirakan mengalami suhu 19–21 derajat Celsius, dengan kelembapan mencapai 94–99 persen.

Suhu minimum di Tapanuli Utara diperkirakan mencapai 18 derajat Celsius, dengan kondisi cuaca berawan.

Di wilayah pesisir timur Sumatera Utara, hujan ringan berpotensi terjadi di Batu Bara dengan suhu 24–30 derajat Celsius, Labuhanbatu 24–31 derajat Celsius, Labuhanbatu Selatan 24–31 derajat Celsius, serta Labuhanbatu Utara 24–30 derajat Celsius.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Mandailing Natal dengan suhu 20–22 derajat Celsius, Padang Lawas 24–30 derajat Celsius, dan Serdang Bedagai 24–30 derajat Celsius.

Sementara itu, Padang Lawas Utara diprediksi mengalami cuaca berawan dengan suhu 24–31 derajat Celsius.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Pematangsiantar diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 22–27 derajat Celsius.

Kota Sibolga memiliki suhu 24–27 derajat Celsius, sedangkan Kota Tanjung Balai diprediksi berada pada kisaran 24–30 derajat Celsius.

Hujan ringan juga berpotensi terjadi di Kota Binjai dengan suhu 24–31 derajat Celsius, Kota Tebing Tinggi 24–30 derajat Celsius, Kota Padang Sidempuan 22–24 derajat Celsius, dan Kota Gunungsitoli 24–27 derajat Celsius.

Masyarakat Sumatera Utara diimbau memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan perjalanan atau beraktivitas di luar ruangan.

Pengendara perlu berhati-hati saat hujan turun karena jalanan dapat menjadi licin dan jarak pandang berpotensi berkurang.

Tingkat kelembapan di sejumlah wilayah diprakirakan mencapai 99 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan udara berpotensi sangat lembap, meskipun kelembapan tinggi tidak selalu berarti hujan akan turun sepanjang hari.

Prakiraan cuaca dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

Masyarakat disarankan memantau pembaruan informasi melalui kanal resmi BMKG untuk mengetahui kondisi cuaca terkini di daerah masing-masing.* (ad)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu diprakirakan mengalami cuaca berawan, dengan suhu udara maksimum mencapai 34 derajat Celsius di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Sabtu 10 Oktober 2026: Seluruh Wilayah Berawan

Meski kondisi cuaca relatif sama, suhu udara dan tingkat kelembapan di setiap wilayah bervariasi.

Jakarta Pusat diprakirakan memiliki suhu udara berkisar 27–32 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 53–78 persen.

Sementara itu, Jakarta Utara diprediksi mengalami suhu 27–30 derajat Celsius dan kelembapan 61–80 persen.

Di Jakarta Barat, suhu udara diprakirakan mencapai 27–33 derajat Celsius, dengan kelembapan 51–79 persen.

Adapun Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi memiliki suhu yang lebih tinggi, yakni berkisar 26–34 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan udara di Jakarta Selatan diprakirakan berada pada kisaran 44–80 persen, sedangkan Jakarta Timur mencapai 44–82 persen.

Suhu maksimum di kedua wilayah tersebut menjadi yang tertinggi dalam prakiraan cuaca DKI Jakarta pada hari ini.

Sementara itu, wilayah Kepulauan Seribu diprakirakan mengalami suhu udara 28–29 derajat Celsius, dengan kelembapan 71–76 persen.

Rentang suhu di wilayah kepulauan tersebut relatif lebih sempit dibandingkan wilayah daratan Jakarta.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca dan menjaga kenyamanan selama beraktivitas, terutama ketika suhu udara meningkat pada siang hari.

Warga juga disarankan menyesuaikan kegiatan luar ruangan dengan kondisi cuaca setempat.

Prakiraan cuaca dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

Karena itu, masyarakat dapat memantau pembaruan informasi melalui kanal resmi BMKG untuk memperoleh informasi cuaca terkini sebelum bepergian atau merencanakan aktivitas.* (ad)

YOGYAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Seluruh kabupaten dan kota di DIY diprakirakan mengalami cuaca berawan, dengan suhu udara maksimum mencapai 32 derajat Celsius di Kota Yogyakarta.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Sabtu 10 Oktober 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Ringan

Meski kondisi cuaca relatif seragam, suhu udara dan tingkat kelembapan di setiap wilayah menunjukkan perbedaan.

Kabupaten Kulon Progo diprakirakan memiliki suhu udara berkisar 23–30 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 61–92 persen.

Sementara itu, suhu udara di Kabupaten Bantul diperkirakan mencapai 23–31 derajat Celsius, dengan kelembapan 53–92 persen.

Di Kabupaten Gunungkidul, suhu udara diprakirakan berada pada kisaran 23–31 derajat Celsius. Tingkat kelembapannya berkisar 52–86 persen.

Adapun Kabupaten Sleman diprakirakan mengalami suhu udara 22–31 derajat Celsius, dengan kelembapan 54–91 persen.

Suhu minimum di Sleman menjadi yang terendah dibandingkan wilayah lain di DIY berdasarkan data prakiraan tersebut.

Sementara itu, Kota Yogyakarta diprakirakan memiliki suhu udara 24–32 derajat Celsius, dengan kelembapan 50–89 persen.

Suhu maksimum di ibu kota DIY ini menjadi yang tertinggi di antara lima wilayah yang tercantum dalam prakiraan cuaca.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca dan menjaga kenyamanan selama beraktivitas, terutama saat suhu udara meningkat pada siang hari.

Prakiraan cuaca dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

Masyarakat disarankan memantau informasi dan pembaruan prakiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan perjalanan atau merencanakan kegiatan di luar ruangan.* (ad)