Sebelumnya, masyarakat menyoroti belum terlaksananya Program MBG di Kecamatan Tanjung Tiram. Berdasarkan informasi yang diterima media, diperkirakan sekitar 16 ribu calon penerima manfaat, terdiri dari siswa, ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita, hingga kini masih menunggu realisasi program prioritas pemerintah pusat tersebut.

Baca Juga:

• Tak Kapok, Lodewyk Pusung Ajukan Praperadilan Kedua Kalinya di Kasus Korupsi MBG

Menjawab pertanyaan media, Syafrizal membenarkan bahwa hingga saat ini Program Makan Bergizi Gratis memang belum terlaksana sepenuhnya di Kecamatan Tanjung Tiram.

Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan oleh masih adanya persyaratan administrasi dan kesiapan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) juga sedang menerapkan moratorium sehingga proses pelaksanaan program belum dapat berjalan.

«"Benar. Penyebabnya karena masih ada administrasi dan infrastruktur SPPG yang belum lengkap. Ditambah lagi saat ini dari BGN Pusat sedang ada moratorium," jelas Syafrizal.»

Ia menjelaskan, berdasarkan data Satgas MBG, terdapat 14 sekolah di Kecamatan Tanjung Tiram yang telah masuk dalam sasaran pelaksanaan Program MBG dengan jumlah 9.969 siswa sebagai penerima manfaat.

Selain itu, program tersebut juga akan menyasar 5.301 penerima manfaat lainnya, yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dengan demikian, total sasaran Program MBG di Kecamatan Tanjung Tiram mencapai 15.270 penerima manfaat.

Syafrizal juga memaparkan bahwa sejumlah kendala teknis masih menjadi hambatan dalam percepatan pelaksanaan program. Di antaranya adalah proses pembangunan fasilitas SPPG yang masih berlangsung, serta belum rampungnya berbagai persyaratan administrasi.

Administrasi yang dimaksud meliputi penunjukan Kepala SPPG, tenaga ahli gizi, proses verifikasi dan validasi (verval), hingga penyelesaian Virtual Account yang menjadi salah satu syarat administrasi dari Badan Gizi Nasional.

«"Kendalanya adalah kesiapan SPPG dan proses verifikasi di BGN Pusat," ujarnya.»

Terkait target dimulainya pelaksanaan Program MBG di Kecamatan Tanjung Tiram, Syafrizal mengatakan belum dapat memastikan jadwal pelaksanaannya.

Menurutnya, program baru dapat dijalankan setelah seluruh persyaratan administrasi SPPG dinyatakan lengkap dan memperoleh persetujuan dari Badan Gizi Nasional.

«"Tergantung kesiapan SPPG dalam melengkapi seluruh persyaratan administrasi, kemudian diajukan ke BGN Pusat," katanya.»

Saat ditanya mengenai langkah yang telah dilakukan Satgas MBG Kabupaten Batu Bara untuk mempercepat pelaksanaan program, Syafrizal menegaskan pihaknya terus menjalin koordinasi dengan seluruh jajaran Badan Gizi Nasional.

«"Satgas MBG Batu Bara terus berkoordinasi dengan seluruh infrastruktur BGN, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten agar program ini dapat berjalan dengan baik sesuai harapan kita bersama, khususnya di Kabupaten Batu Bara," pungkasnya.»

Penjelasan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat, khususnya para orang tua dan peserta didik di Kecamatan Tanjung Tiram yang selama ini menantikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia Indonesia.* (dh)

Sidang dengan agenda pembacaan permohonan tersebut terpaksa ditunda selama sepekan oleh Hakim Tunggal I Ketut Darpawan akibat ketidakhadiran Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku Turut Termohon. Roy menegaskan penundaan murni terjadi karena pihak Turut Termohon yang kembali tidak hadir, bukan disebabkan olehnya. "Kami tidak menunda-nunda persidangan. Ini yang kedua kalinya Turut Termohon tidak hadir pada sidang pertama," ujar Roy Suryo usai persidangan, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga:

• Sidang Roy Suryo Tertunda hingga 14 Agustus, Begini Penjelasan Hakim

Di hadapan awak media, Roy tampil santai sembari menyindir sikap pihak-pihak yang tidak hadir dalam persidangan tersebut. Ia bahkan menggunakan analogi permainan kartu untuk menyindir pola penundaan yang berulang. "Kemarin ada Joker, hari ini Jack-nya kenapa ditunda-tunda? Silakan saja, nanti makin boncos lagi," selorohnya.

Meski sidang keempat ini ditunda hingga 14 Agustus 2026 mendatang, Roy mengaku ada hikmah di balik penundaan tersebut. Ia menyatakan siap memberikan dukungan moral kepada rekan seperjuangannya, Dr. Tifauzia Tyassuma, yang juga dijadwalkan mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan dalam waktu dekat. Roy pun memberi sinyal bahwa pihaknya masih menyimpan sejumlah strategi hukum untuk langkah berikutnya. "Praperadilan yang kelima kapan? Nanti tunggu tanggal mainnya. Masih banyak misteri, masih banyak kartu-kartu yang bisa dimainkan," ujarnya.

Sidang praperadilan keempat ini terkait pencekalan Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Sidang digelar sekitar pukul 09.30 WIB di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan dan dihadiri langsung oleh Roy Suryo bersama tim pengacaranya selaku Pemohon, serta Tim Bidkum Polda Metro Jaya selaku Termohon. Namun, karena pihak Kejati Jakarta dan Kejari Jakarta Selatan tidak hadir, hakim tunggal memutuskan menunda pelaksanaan sidang. "Persidangan akan saya tunda ke tanggal 14 Agustus pukul 09.00 WIB untuk memanggil Turut Termohon sekali lagi," ujar Hakim Tunggal Praperadilan I Ketut Darpawan.* (k/dh)

Timnas Indonesia akan menantang Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026). Duel ini menjadi penentu tiket semifinal bagi kedua tim, dengan Singapura berada di posisi lebih menguntungkan karena hanya membutuhkan hasil imbang untuk melaju, sementara Indonesia yang tertahan di posisi ketiga wajib meraih kemenangan usai kalah dari Vietnam pada laga sebelumnya.

Baca Juga:

• Sambut HUT ke-81 RI, Kepala Desa Suka Maju Pimpin Langsung Gotong Royong Bersama Warga

Meski dominan secara keseluruhan, rekor Indonesia justru mengkhawatirkan bila khusus dilihat dari pertemuan di ajang Piala AFF. Dari 11 kali bentrok di turnamen ini, Garuda hanya meraih tiga kemenangan, sementara The Lions unggul dengan lima kemenangan dan tiga laga lainnya berakhir imbang.

Pertemuan pertama kedua tim di Piala AFF terjadi pada edisi 1998, saat Indonesia kalah 1-2 dari Singapura yang kemudian keluar sebagai juara turnamen tersebut. Garuda baru meraih kemenangan pertamanya atas The Lions pada Piala AFF 2012 lewat gol tunggal Andik Vermansyah, meski Singapura akhirnya tetap merebut gelar juara pada edisi itu.

Sejak kemenangan tersebut, performa Indonesia membaik dalam empat pertemuan berikutnya dengan raihan dua kemenangan, satu imbang, dan hanya sekali kalah. Kemenangan terbesar sekaligus terbaru Indonesia atas Singapura di ajang ini tercipta pada semifinal leg kedua Piala AFF 2020, ketika Garuda menundukkan The Lions dengan skor telak 4-2 pada 25 Desember 2021.

Rekor head to head ini kembali menjadi sorotan menjelang duel krusial kedua negara di Piala AFF 2026 malam ini, di mana dominasi Indonesia secara keseluruhan harus dibuktikan Garuda di tengah keunggulan Singapura dalam catatan khusus turnamen tersebut.* (in/dh)

Selain mengenakan rompi pink, Febrie juga tampak diborgol saat keluar dari rutan tersebut. Ia terlihat menenteng map berwarna biru sebelum langsung menaiki mobil tahanan Jampidsus Kejagung dan meninggalkan lokasi. Dalam kesempatan itu, Febrie tidak memberikan keterangan apa pun kepada awak media.

Baca Juga:

• Tak Kapok, Lodewyk Pusung Ajukan Praperadilan Kedua Kalinya di Kasus Korupsi MBG

Sebelumnya, Kuasa Hukum Febrie, Febri Diansyah, membenarkan adanya rencana pemeriksaan terhadap kliennya. "Saya diinfokan ada rencana pemeriksaan siang ini oleh Tim 9 Kejagung," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2026).

Febri memastikan kliennya akan bersikap kooperatif selama menjalani proses pemeriksaan. Namun, ia belum merinci lebih jauh apakah pemeriksaan tersebut akan dilakukan di Kantor Kejaksaan Agung atau di Gedung Merah Putih KPK.* (oz/dh)

Permohonan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Senin (4/8/2026) dan telah teregister dengan nomor perkara 18/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Pst. "Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah meregister perkara nomor 18/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Pst dengan pemohon Lodewyk Pusung dan termohon Kejaksaan Agung," kata Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Andi Saputra, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga:

• Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Diperiksa Hari Ini, Kasusnya Segudang

Sebelumnya, Lodewyk juga sempat mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan untuk menggugat keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka serta upaya paksa yang dilakukan Kejagung dalam penyidikan kasus ini. Namun, hakim tunggal Abdul Affandi menyatakan PN Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili permohonan tersebut sehingga gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima. "Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon," ujar Abdul saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka. Tiga di antaranya merupakan mantan pimpinan BGN, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung. Selain itu, penyidik juga menetapkan Asep Yusuf Somantri selaku orang kepercayaan Sony Sonjaya, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono selaku penyedia motor listrik BGN, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, serta mantan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Para tersangka diduga meloloskan yayasan terafiliasi sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meski tidak memenuhi persyaratan, mengatur titik SPPG, serta melakukan mark up dan pengadaan barang yang tidak diperlukan.* (in/dh)

Kegiatan dipimpin langsung Kapolsek Dendang, Iptu Sunarto, yang berdialog dengan warga guna menyerap aspirasi serta mendengarkan berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Baca Juga:

• Kapolsek Dendang Gandeng Wartawan, Perkuat Sinergi Informasi Publik

"Apabila ada permasalahan yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, selesaikan terlebih dahulu di tingkat desa sehingga tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar," ujar Iptu Sunarto.

Selain membahas situasi kamtibmas, Kapolsek juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.

Ia mengimbau warga tidak membuka lahan dengan cara dibakar serta menjaga lahan miliknya masing-masing agar terhindar dari kebakaran yang dapat merugikan masyarakat maupun lingkungan.

Menurutnya, pencegahan karhutla menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, masyarakat diharapkan aktif berperan dalam menjaga lingkungan dan segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan titik api atau potensi kebakaran.

Melalui kegiatan Jumat Curhat, Polsek Dendang berharap komunikasi antara kepolisian dan masyarakat semakin erat sehingga berbagai persoalan keamanan dapat diselesaikan secara cepat, serta situasi kamtibmas tetap kondusif.* (dh)

Kegiatan gotong royong tersebut melibatkan perangkat desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, serta warga dari berbagai lingkungan. Mereka bersama-sama membersihkan jalan desa, parit, fasilitas umum, dan lingkungan sekitar agar terlihat bersih, rapi, dan nyaman menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI.

Baca Juga:

• Diduga Lebih dari 16 Ribu Siswa di Tanjung Tiram Belum Nikmati Program MBG, DERAB Desak Pemerintah Percepat Realisasi

"Momentum menyambut Hari Kemerdekaan harus diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Melalui gotong royong, kita menumbuhkan kembali semangat kebersamaan, kepedulian terhadap lingkungan, dan rasa memiliki terhadap desa," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang akan digelar selama rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.

Antusiasme warga terlihat sejak pagi. Mereka bergotong royong dengan penuh semangat demi menciptakan lingkungan desa yang bersih dan asri sebagai wujud penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan bangsa.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Desa Suka Maju berharap semangat gotong royong tetap menjadi budaya yang terus dilestarikan serta menjadi kekuatan dalam membangun desa yang lebih maju, bersih, dan harmonis.* (dh)

Dalam upacara tersebut, Kapolda Aceh didampingi Dansatbrimob Polda Aceh, Dirpamobvit, Dirpolairud, dan Dirsamapta Polda Aceh. Kegiatan juga dihadiri para instruktur, pelatih, pembina, serta orang tua dan keluarga para Bintara Remaja.

Baca Juga:

• Kapolresta Banda Aceh Diperiksa Divpropam Mabes Polri, Kapolda Aceh Tunjuk Plt Pengganti

Menurutnya, baret Brimob merupakan simbol kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga melalui sikap, perilaku, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

"Keberhasilan ini bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari pengabdian yang sesungguhnya. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri dibangun melalui integritas, profesionalisme, sikap, perilaku, dan kualitas pelayanan setiap anggota," tegas Kapolda Aceh.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan tugas Korps Brimob semakin kompleks. Selain menghadapi kejahatan konvensional, personel Brimob dituntut siap menangani berbagai ancaman seperti terorisme, kejahatan transnasional, kejahatan siber, penyalahgunaan narkotika, konflik sosial, hingga penanggulangan bencana alam.

Karena itu, seluruh personel diminta terus meningkatkan kemampuan, menjaga kesiapsiagaan operasional, serta memegang teguh nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam setiap pelaksanaan tugas.

Kapolda juga mengingatkan para Bintara Remaja untuk menjaga nama baik Korps Brimob dan institusi Polri dengan menghindari segala bentuk pelanggaran disiplin, kode etik profesi, maupun tindak pidana yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Aceh turut menyampaikan apresiasi kepada para instruktur, pelatih, dan pembina atas dedikasi mereka dalam membentuk karakter para Bintara Remaja. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembinaan berlangsung.

Dengan berakhirnya pembinaan tradisi dan pembaretan ini, sebanyak 65 Bintara Remaja Satbrimob Polda Aceh diharapkan mampu menjadi personel Brimob yang profesional, modern, unggul, humanis, dan Presisi, serta siap memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Aceh.* (dh)

Sidang yang berlangsung di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan sekitar pukul 09.30 WIB dipimpin hakim tunggal I Ketut Darpawan. Persidangan dihadiri Roy Suryo bersama tim kuasa hukumnya sebagai pemohon serta Tim Bidang Hukum (Bidkum) Polda Metro Jaya selaku termohon.

Baca Juga:

• Polisi Dalami Temuan 995 Senjata di Yayasan Sekolah Jaksel, Diduga Ada Ruangan Mirip Bunker

Hakim I Ketut Darpawan kemudian memutuskan menunda sidang hingga Jumat, 14 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB, sekaligus memberikan kesempatan kedua kepada pihak kejaksaan untuk memenuhi panggilan persidangan.

"Persidangan akan saya tunda ke tanggal 14 Agustus pukul 09.00 WIB untuk memanggil Turut Termohon sekali lagi," ujar Hakim Ketut dalam persidangan.

Menurut hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebenarnya telah melayangkan surat panggilan kepada pihak Kejati DKI Jakarta, Kejari Jakarta Selatan, dan tim Jaksa Penuntut Umum sejak pekan lalu. Berdasarkan catatan pengadilan, surat panggilan tersebut telah diterima pada 31 Juli 2026.

Meski demikian, hingga sidang digelar, pihak kejaksaan belum memberikan konfirmasi maupun menghadiri persidangan.

"Panggilan untuk Aspidum Kejaksaan Tinggi Jakarta, Kajari Jakarta Selatan, Tim Jaksa Penuntut Umum sudah kami panggil. Panggilannya diterima tanggal 31 Juli. Sampai saat ini kami tidak mendapatkan kabar apa pun, kami akan panggil sekali lagi," kata Ketut.

Hakim juga menegaskan, apabila pada pemanggilan kedua nanti pihak turut termohon kembali tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sidang praperadilan akan tetap dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Praperadilan jilid IV ini diajukan Roy Suryo untuk menguji keabsahan tindakan penyidik terkait pencekalan terhadap dirinya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan fitnah mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Sebelumnya, Roy Suryo menyatakan gugatan praperadilan tersebut telah resmi didaftarkan dan dijadwalkan mulai disidangkan pada Jumat (7/8/2026).

Ia menegaskan, objek gugatan kali ini berfokus pada status pencekalan yang dikenakan kepadanya. Adapun pihak yang menjadi termohon tetap sama seperti gugatan sebelumnya, yakni Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Dengan penundaan ini, agenda pembacaan permohonan praperadilan Roy Suryo baru akan dilaksanakan pada pekan depan setelah pengadilan kembali memanggil pihak turut termohon.* (in/dh)

Berdasarkan data PIHPS Nasional yang dikelola Bank Indonesia, harga cabai rawit merah kini berada di level Rp58.750 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras dijual Rp29.500 per kg.

Baca Juga:

• IHSG Menguat di Awal Perdagangan, Investor Pantau Stimulus Ekonomi dan Sentimen Global

Untuk komoditas beras, harga beras kualitas bawah I dipatok Rp14.800 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.600 per kg, beras medium I Rp16.400 per kg, serta beras medium II Rp16.200 per kg.

Adapun beras kualitas super I dijual Rp17.700 per kg, sedangkan beras kualitas super II berada di kisaran Rp17.150 per kg.

PIHPS juga mencatat harga cabai merah besar sebesar Rp48.350 per kg, cabai merah keriting Rp48.950 per kg, dan cabai rawit hijau Rp51.950 per kg.

Di sektor protein hewani, harga daging ayam ras segar tercatat Rp40.250 per kg. Sementara daging sapi kualitas I dijual Rp151.000 per kg dan kualitas II sebesar Rp142.200 per kg.

Untuk kebutuhan pokok lainnya, gula pasir premium berada di harga Rp20.300 per kg, sedangkan gula pasir lokal Rp19.050 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng curah tercatat Rp20.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp24.300 per liter, dan minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp23.500 per liter.

Perubahan harga sejumlah komoditas tersebut menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam memantau perkembangan harga pangan nasional menjelang meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat.* (mt/dh)

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengatakan keberadaan ratusan senjata api di lingkungan sekolah merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Selain mengancam keamanan, lokasi penyimpanan senjata di institusi pendidikan dinilai sangat memprihatinkan.

Baca Juga:

• Eks Ketua Yayasan Buka Suara soal 995 Airsoft Gun di Sekolah Jaksel, Klaim Seluruhnya Berizin Resmi

Menurutnya, penyelidikan tidak cukup hanya berhenti pada penemuan barang bukti. Aparat penegak hukum juga diminta menelusuri asal-usul senjata, kepemilikannya, hingga tujuan penyimpanannya.

Ia menduga ada kemungkinan jaringan tertentu yang memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai lokasi penyimpanan barang-barang ilegal. Karena itu, kepolisian diminta membongkar seluruh pihak yang terlibat.

"Darimana asal-usul senjata itu dan akan dipergunakan untuk apa harus diungkap. Begitu juga dengan temuan narkotika yang tentu sangat membahayakan generasi muda," katanya.

Kasus ini bermula saat pihak yayasan sekolah membuka ruangan bekas ketua yayasan pada 10 Juli 2026. Dari ruangan tersebut ditemukan 995 pucuk senjata beserta amunisi dan perlengkapannya.

Sekitar satu bulan kemudian, saat dilakukan pemeriksaan lanjutan, ditemukan kembali sejumlah barang lain berupa narkotika jenis sabu dan ganja, VCD pornografi, senjata laras panjang, magazen, alat pembuat peluru, hingga berbagai komponen senjata.

Pihak yayasan menduga seluruh barang tersebut berkaitan dengan mantan Ketua Yayasan berinisial IWD yang telah diberhentikan pada April 2026. Yayasan juga meminta kepolisian membuka sebuah ruangan lain yang diduga menyerupai bunker karena hingga kini masih terkunci dan belum dapat diperiksa.

Sementara itu, Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan telah menerima laporan terkait penemuan tersebut dan masih melakukan penyelidikan guna memastikan status hukum seluruh barang bukti, termasuk menelusuri kepemilikannya serta dugaan adanya pelanggaran pidana.* (oz/dh)

JAKARTA – Wakil Ketua KomisiWakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai dugaan pencatutan nama Presiden Prabowo Subianto dalam makalah yang mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai nominasi Nobel Perdamaian 2026 merupakan pelanggaran serius terhadap etika akademik.

Lalu mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang langsung membentuk tim investigasi untuk menelusuri polemik tersebut. Menurutnya, proses itu penting demi menjaga integritas dunia akademik di Indonesia.

Baca Juga:

• Pemerintah Izinkan Pesantren Besar Bangun Dapur MBG Sendiri, Ini Syaratnya

Menurutnya, apabila benar terdapat pencantuman nama seseorang sebagai penulis tanpa persetujuan, tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap etika publikasi ilmiah.

Lalu menegaskan, kasus tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan sanksi akademik dan administratif, tetapi juga dapat mengarah pada persoalan hukum apabila ditemukan unsur pemalsuan data maupun penggunaan identitas tanpa hak.

"Apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan data atau penggunaan identitas tanpa hak, tentu aspek pidananya juga harus didalami," katanya.

Politikus DPR itu juga mendorong Kemendiktisaintek agar mengusut kasus tersebut hingga tuntas secara transparan dan tidak berhenti pada dugaan semata.

Menurutnya, penyelesaian kasus ini harus menjadi momentum memperkuat tata kelola etika riset dan publikasi ilmiah di Indonesia.

"Kredibilitas dunia akademik merupakan aset nasional yang harus dijaga. Karena itu, setiap pelanggaran harus diproses secara proporsional sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Meski demikian, Lalu mengingatkan agar kasus tersebut tidak digeneralisasi sebagai cerminan kualitas akademisi Indonesia. Ia menilai masih banyak dosen dan peneliti Tanah Air yang bekerja secara profesional dan menghasilkan karya ilmiah berkualitas.

Sebelumnya, Kemendiktisaintek mengungkap hasil investigasi awal terkait makalah yang mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk nominasi Nobel Perdamaian 2026. Hasil penelusuran sementara menunjukkan sejumlah nama yang tercantum sebagai penulis, termasuk Presiden Prabowo Subianto, mengaku tidak mengetahui, tidak pernah dimintai persetujuan, serta tidak terlibat dalam penyusunan maupun pengunggahan makalah tersebut.

Kemendiktisaintek juga mengungkap penulis utama berinisial DD telah menyampaikan surat pernyataan dan permohonan maaf. Berdasarkan hasil investigasi sementara, DD diketahui belum menyandang jabatan akademik guru besar serta tidak berstatus dosen pada perguruan tinggi.

Proses investigasi hingga kini masih terus dilakukan untuk mengungkap seluruh fakta dalam kasus tersebut.* (d/dh)

Direktur Utama PT Lokta Karya Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin), Alhadid Endar Putra, mengatakan seluruh 995 pucuk airsoft gun tersebut merupakan aset perusahaan dan telah memiliki surat izin kepemilikan yang diterbitkan sejak 2008.

Baca Juga:

• Pemilik 995 Airsoft Gun di Yayasan Sekolah Buka Suara: Semua Punya Izin Resmi dari Mabes Polri

Alhadid yang juga menjadi kuasa hukum mantan Ketua Yayasan berinisial IWD mengaku telah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Ia juga menyerahkan dokumen perizinan airsoft gun bernomor SI/5483-XII/2008 sebagai bagian dari proses klarifikasi.

Menurutnya, dari seluruh barang yang ditemukan, hanya terdapat satu pucuk senjata api yang juga disebut memiliki izin resmi. Ia menegaskan senjata api tersebut bukan milik PT Lokta Karya Perbakin.

"Kalau senjata api itu bukan punya Lokta, tapi ada pemiliknya, juga ada izinnya. Tidak ada magazin dan tidak ada amunisinya," ujarnya.

Alhadid menjelaskan ratusan airsoft gun tersebut disimpan di gudang sekolah karena sebelumnya direncanakan untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler olahraga menembak bagi para siswa.

Kerja sama itu, kata dia, telah disepakati pada 2020 bersama pembina yayasan saat itu sebagai bagian dari pengembangan atlet menembak usia muda.

Namun, rencana tersebut tidak pernah terealisasi setelah pembina yayasan meninggal dunia pada 2024 atau 2025. Akibatnya, seluruh perlengkapan tetap tersimpan di gudang sekolah hingga akhirnya ditemukan kembali oleh pengurus yayasan saat ini.

Ia juga menyebut sebagian besar airsoft gun yang berada di lokasi sudah dalam kondisi tidak layak pakai karena telah lama disimpan.

"Tapi senjata di sana sudah tidak bisa digunakan lagi karena dari tahun 2008. Bentuknya spare part, sudah berkarat juga," jelasnya.

Selain itu, Alhadid menduga mencuatnya kasus ini tidak terlepas dari konflik internal kepengurusan yayasan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, sengketa terkait pergantian pengurus saat ini masih bergulir melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya, pihak yayasan melaporkan temuan 995 pucuk senjata, narkotika, puluhan keping CD porno, serta sejumlah barang lainnya kepada Polres Metro Jakarta Selatan setelah ditemukan saat proses pembukaan ruangan di lingkungan sekolah pada 10-11 Juli 2026.

Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan status hukum seluruh barang yang ditemukan, termasuk memverifikasi dokumen perizinan yang telah disampaikan pihak mantan pengurus yayasan serta mengusut temuan lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.* (d/dh)

Penolakan itu muncul setelah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengusulkan agar pidana mati diterapkan terhadap koruptor, terutama bagi pelaku korupsi yang menimbulkan dampak luar biasa terhadap negara.

Baca Juga:

• Pemerintah Izinkan Pesantren Besar Bangun Dapur MBG Sendiri, Ini Syaratnya

Menurutnya, akar persoalan korupsi bukan terletak pada ringan atau beratnya hukuman, melainkan pada penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi, serta budaya korupsi yang masih mengakar.

"Menurut kami, usulan pemberian hukuman mati bagi koruptor tidak akan menyelesaikan inti persoalan korupsi di Indonesia," ujar Dimas.

Ia juga mengingatkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru telah menempatkan pidana mati sebagai pidana alternatif. Dalam aturan tersebut, terpidana harus menjalani masa komutasi selama 10 tahun sebelum negara memutuskan apakah hukuman mati tetap dilaksanakan atau diubah menjadi pidana lain.

Menurut Dimas, ketentuan tersebut menunjukkan arah kebijakan hukum pidana Indonesia justru semakin membatasi penggunaan hukuman mati.

Selain efektivitas, KontraS juga menyoroti besarnya biaya yang harus ditanggung negara dalam setiap proses eksekusi mati. Mulai dari proses peradilan, upaya hukum, masa tunggu hingga pelaksanaan eksekusi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, turut menyampaikan penolakan terhadap hukuman mati bagi koruptor. Ia menegaskan bahwa Amnesty menolak pidana mati dalam kondisi apa pun, termasuk terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut Usman, korupsi memang merupakan kejahatan serius yang merugikan masyarakat luas. Namun, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak hidup seseorang.

Ia menjelaskan bahwa dalam perkembangan hukum HAM internasional, hukuman mati hanya dapat diterapkan secara sangat terbatas terhadap kejahatan paling serius yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

"Korupsi tidak dapat menjadi alasan yang membenarkan hukuman mati," tegas Usman.

Usman juga mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang mewajibkan negara menghormati dan melindungi hak hidup setiap warga negara.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan bahwa ancaman hukuman mati bagi koruptor memang telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Namun, penerapan pidana mati hanya dimungkinkan dalam keadaan tertentu, seperti saat negara dalam kondisi bahaya, terjadi bencana nasional, krisis ekonomi, atau terhadap pelaku korupsi yang mengulangi tindak pidana.

Yusril menegaskan bahwa meskipun jaksa dapat menuntut pidana mati, keputusan akhir tetap berada di tangan hakim yang akan mempertimbangkan seluruh aspek hukum sebelum menjatuhkan putusan.

Perdebatan mengenai hukuman mati bagi koruptor pun masih terus berlangsung. Di satu sisi, sebagian kalangan menilai hukuman paling berat diperlukan untuk memberikan efek jera. Namun di sisi lain, aktivis HAM berpandangan bahwa pembenahan sistem tata kelola pemerintahan, pengawasan, dan integritas aparatur negara merupakan langkah yang lebih efektif dalam memberantas korupsi.* (k/dh)

Kebijakan tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (6/8/2026). Rapat juga dihadiri Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafii bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Apresiasi Bobby Nasution Berkantor di Kepulauan Nias, Anggap Percepat Pembangunan Daerah

"Hari ini sudah diputuskan. Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan boarding school keagamaan yang memiliki lebih dari seribu santri atau siswa boleh membuat dapur SPPG sendiri," ujar Zulkifli Hasan.

Meski diberikan kewenangan mengelola dapur secara mandiri, pemerintah menegaskan seluruh fasilitas tetap harus memenuhi standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selain itu, dapur wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna memastikan keamanan pangan serta kualitas makanan yang diberikan kepada para santri.

Sementara itu, pesantren atau sekolah berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat di bawah 1.000 orang akan tetap dilayani melalui dapur SPPG terdekat.

"Kalau di bawah itu, mereka ikut SPPG yang terdekat. Ini akan memudahkan pelaksanaannya," kata Zulkifli Hasan.

Ia menilai kebijakan tersebut akan membuat distribusi makanan bergizi menjadi lebih efektif, khususnya bagi pesantren besar yang selama ini harus bergantung pada dapur umum di luar lingkungan pesantren.

Dengan adanya dapur mandiri, pesantren dapat mengelola penyediaan makanan secara langsung, namun tetap mengikuti standar pelayanan gizi yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain membahas kebijakan dapur mandiri, rapat koordinasi juga mengevaluasi kesiapan data penerima manfaat Program MBG.

Menurut Zulkifli Hasan, integrasi data antar-kementerian dan lembaga kini hampir rampung. Data penerima manfaat telah disinkronkan dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan, Kementerian Pendidikan, hingga Badan Gizi Nasional (BGN).

"Data dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan, Kementerian Pendidikan, dan BGN sudah nyambung. Masih ada beberapa koreksi yang akan diselesaikan oleh Kepala BGN, tetapi secara umum sudah selesai," jelasnya.

Pemerintah berharap kebijakan baru tersebut dapat memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lingkungan pesantren dan sekolah berbasis keagamaan sehingga para santri memperoleh akses makanan bergizi yang lebih mudah, aman, serta sesuai dengan standar kesehatan nasional.* (k/dh)

Habiburokhman mengatakan proses penyelidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan terbuka, mengingat adanya keraguan serta dugaan kejanggalan yang disampaikan pihak keluarga korban.

Baca Juga:

• Kematian Eks Istri Polisi di Medan Masih Misterius: Polisi Sebut Tak Ada Tanda Kekerasan, Keluarga Korban Justru Temukan Luka Lebam

Ia menegaskan penyelidikan harus menggunakan pendekatan scientific crime investigation sehingga seluruh fakta dalam perkara dapat diungkap secara menyeluruh tanpa ada yang disembunyikan.

Selain itu, Habiburokhman meminta aparat kepolisian mengungkap asal-usul kepemilikan serta penggunaan senjata api yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut.

"Jangan ada sedikit pun fakta yang ditutupi. Proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara objektif, profesional, serta berbasis pendekatan ilmiah. Asal-usul kepemilikan dan penggunaan senjata api dalam peristiwa ini juga harus diungkap secara terang benderang," ujarnya.

Komisi III DPR RI, lanjut Habiburokhman, akan terus mengawal perkembangan penanganan kasus tersebut guna memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan serta memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.

"Komisi III DPR RI akan terus mengawal jalannya penanganan kasus ini demi memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya, serta menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia," tuturnya.

Peristiwa itu terjadi di salah satu kawasan perumahan di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pada Minggu (2/8/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Hingga kini, kepolisian masih mendalami motif di balik meninggalnya korban.

Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan hasil autopsi menunjukkan adanya satu luka tembak di bagian kepala korban.

"Hasil autopsi, ada satu luka tembak yang berada di bagian kepala, tapi nanti mungkin ahli saja yang menjelaskan," ujar Jean.

Ia juga menyebut senjata yang ditemukan di lokasi merupakan senjata api jenis revolver. Polisi saat ini masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa dan memastikan seluruh fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut.* (d/dh)

Kepala BRIN, Arif Satria, mengatakan Presiden menyambut positif berbagai inovasi yang dipresentasikan oleh sekitar 150 peneliti BRIN dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Uji Genteng Komposit BRIN di Istana, Dibanting dan Diinjak Tetap Utuh

Menurut Arif, salah satu perhatian Presiden tertuju pada teknologi pengelolaan sampah yang telah dikembangkan BRIN. Teknologi tersebut dirancang untuk diterapkan mulai dari skala rumah tangga hingga kawasan perkotaan guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Ia menjelaskan, Presiden menilai kebersihan kota dan desa menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung sektor pariwisata.

Selain teknologi pengelolaan sampah, Prabowo juga memberikan perhatian terhadap inovasi material konstruksi ramah lingkungan. Salah satunya adalah genteng komposit berbahan limbah biomassa, seperti limbah kelapa sawit dan serabut kelapa.

Arif menyebut pengembangan genteng tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden agar BRIN menghadirkan material bangunan yang memanfaatkan sumber daya lokal serta lebih ramah lingkungan.

"Teknologi genteng ini berbasis limbah sawit dan serabut kelapa. Selain ringan, produk ini juga ramah lingkungan dan memiliki daya tahan yang baik," katanya.

BRIN saat ini juga bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat untuk menguji pemanfaatan genteng tersebut. Produk itu direncanakan digunakan pada rumah tahan gempa yang dikembangkan BRIN dan diklaim dapat dibangun dalam waktu sekitar 14 hari, serta siap dihuni dalam 30 hari.

Tak hanya sektor konstruksi, Presiden juga menunjukkan ketertarikan terhadap inovasi sepatu berbahan limbah sawit. Menurut Arif, Prabowo menilai industri sepatu merupakan sektor yang dekat dengan masyarakat dan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan melalui inovasi berbasis riset.

BRIN berharap berbagai hasil penelitian tersebut tidak hanya menjadi inovasi di laboratorium, tetapi juga dapat diproduksi secara luas sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, industri, serta mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.* (k/dh)

Momen tersebut terjadi ketika Presiden Prabowo mengunjungi salah satu stan pameran inovasi BRIN. Peneliti BRIN, Sukma Surya Kusumah, mempersilakan Presiden menguji langsung kekuatan genteng yang dikembangkan dari campuran biomassa, termasuk sabut kelapa.

Baca Juga:

• Komentar Provokatif di Threads Soal Pidato Prabowo, 2 Orang Diringkus Polisi

Prabowo kemudian membanting genteng berwarna hitam kecokelatan itu ke lantai sebelum menginjaknya beberapa kali. Hasilnya, genteng tetap dalam kondisi utuh tanpa mengalami kerusakan.

"Nah tuh, tidak pecah," kata Sukma usai melihat hasil pengujian langsung oleh Presiden.

Selain menunjukkan ketahanan produk, Sukma juga memaparkan harga genteng komposit tersebut. Saat ini, biaya produksi masih sekitar Rp26.000 per keping. Namun, menurutnya harga tersebut berpotensi turun apabila diproduksi secara massal.

"Biayanya Rp26.000 per keping. Kalau kapasitas produksinya lebih besar, harganya bisa lebih murah lagi," jelasnya.

Ia memperkirakan harga jual dapat ditekan hingga mendekati Rp10.000 per keping, sehingga lebih kompetitif dengan genteng konvensional yang saat ini dijual sekitar Rp7.000 per keping.

BRIN menjelaskan, genteng komposit biomassa dikembangkan sebagai alternatif material bangunan yang lebih aman dan ramah lingkungan. Produk ini dirancang untuk menggantikan penggunaan material yang berpotensi membahayakan kesehatan, seperti genteng berbahan asbes.

Selain ringan, genteng tersebut juga memiliki daya tahan tinggi. Bobotnya hanya sekitar 4 kilogram per meter persegi, jauh lebih ringan dibandingkan genteng tanah liat yang mencapai sekitar 32 kilogram per meter persegi. Meski demikian, material ini diklaim mampu menopang beban hingga sekitar 50 kilogram sehingga aman diinjak saat proses perawatan atap.

Tak hanya itu, genteng komposit BRIN juga memiliki ketahanan terhadap air, lebih tahan terhadap api karena laju pembakarannya lebih lambat, serta masuk dalam kategori material bangunan ramah lingkungan yang mendukung pengembangan konstruksi berkelanjutan di Indonesia.* (k/dh)

Pimpinan KKI, dr. Muhammad Syahril, mengatakan proses penelusuran dilakukan bersama organisasi profesi untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus yang menjadi perhatian publik tersebut.

Baca Juga:

• Pasien BPJS Meninggal usai Dihina di Kolom Komentar, Menkes Buka Suara

Menurut Syahril, KKI tidak hanya berkoordinasi dengan organisasi profesi, tetapi juga menggandeng institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), serta pemerintah daerah tempat tenaga medis maupun tenaga kesehatan tersebut menempuh pendidikan atau menjalankan praktik.

Langkah tersebut dilakukan agar setiap pihak dapat melaksanakan pembinaan sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

KKI juga menyampaikan keprihatinan atas munculnya komentar yang dinilai tidak menunjukkan empati kepada pasien. Menurut Syahril, setiap unggahan di media sosial yang berpotensi merendahkan martabat pasien merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai profesi kesehatan.

"Unggahan yang diduga memuat pernyataan tidak berempati atau berpotensi merendahkan martabat pasien merupakan hal yang patut disesalkan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa empati merupakan bagian penting dari profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan. Karena itu, penghormatan terhadap martabat pasien dan keluarganya harus dijaga dalam setiap bentuk komunikasi, baik saat memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan maupun ketika berinteraksi di media sosial.

Syahril juga mengingatkan seluruh dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan agar menggunakan media sosial secara bijaksana. Menurutnya, setiap unggahan maupun komentar akan menjadi bagian dari jejak digital yang turut mencerminkan profesionalisme seseorang.

"Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib menjalankan praktik profesinya dengan menjunjung tinggi profesionalisme, etika profesi, serta nilai-nilai kemanusiaan. Penggunaan media sosial juga harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab," tegasnya.

KKI berharap proses penelusuran yang sedang berlangsung dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi momentum memperkuat budaya profesionalisme dan etika di kalangan tenaga medis. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia.* (in/dh)

Kuasa hukum pihak sekolah, Hermawanto, mengatakan temuan tersebut bermula saat pengurus yayasan membuka ruangan mantan ketua yayasan pada 10 hingga 11 Juli 2026 yang sebelumnya lama tidak digunakan. Ruangan itu rencananya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah.

Baca Juga:

• Geger! Ratusan Senjata, Narkotika, hingga CD Video Porno Ditemukan di Ruangan Yayasan Sekolah Jaksel

Menurutnya, proses pemeriksaan berlanjut pada Rabu (5/8) malam ketika pihak yayasan kembali membuka ruangan lain. Dalam pemeriksaan itu ditemukan sejumlah barang tambahan yang kemudian diserahkan kepada aparat kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.

Barang-barang yang ditemukan di antaranya empat laras panjang, dua laras pendek, peredam, tujuh magasin berbagai jenis, amunisi dengan berbagai kaliber, sejumlah unit airsoft gun berbentuk FN P90, AK-47, dan M4 Carbine, taser gun, alat pembuat peluru, hingga buku panduan pembuatan amunisi.

Selain perlengkapan senjata, pihak yayasan mengaku menemukan barang yang diduga narkotika serta keping cakram bermuatan pornografi di lokasi.

Hermawanto juga mengungkapkan masih terdapat satu ruangan yang menyerupai bunker dan belum berhasil dibuka karena seluruh aksesnya masih terkunci. Pihak yayasan meminta kepolisian membuka ruangan tersebut untuk memastikan tidak ada barang lain yang berpotensi membahayakan.

"Kami meminta aparat membantu membuka ruangan itu agar seluruh isi di dalamnya dapat dipastikan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," katanya.

Ia menambahkan, mantan Ketua Yayasan telah diberhentikan pada April 2026. Menurutnya, setelah tidak lagi menjabat, yang bersangkutan membawa kunci sejumlah ruangan di lingkungan sekolah sehingga pengurus yayasan tidak memiliki akses untuk membukanya.

Sementara itu, Staf Ahli Ketua Pembina Yayasan, Untung, berharap kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut mengingat barang yang ditemukan berkaitan dengan aspek keamanan.

"Senjata yang disimpan di lingkungan sekolah tentu menjadi perhatian serius karena dapat membahayakan siswa maupun tenaga pendidik apabila disalahgunakan," ujarnya.

Di sisi lain, Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan telah menerima laporan masyarakat terkait temuan senjata di yayasan sekolah tersebut. Polisi menyatakan barang yang ditemukan terdiri dari air gun dan senjata api yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo, mengatakan laporan resmi telah diterima pada 15 Juli 2026 dan penyelidikan masih terus dilakukan untuk memastikan asal-usul serta status hukum seluruh barang yang diamankan.* (cn/dh)