Korban ditemukan pada hari kedua operasi pencarian, sekitar satu kilometer dari lokasi awal diduga terjatuh ke aliran Sungai Bah Tongguran.

Baca Juga:

• Bupati Taufik Sambut Tim Monitoring PKK Sumut, Asahan Tampilkan Program Unggulan

"Pada hari kedua operasi SAR, tim SAR gabungan menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia sekitar satu kilometer dari lokasi kejadian awal," ujar Hery, Rabu (1/7/2026).

Menurut Hery, proses pencarian sempat mengalami sejumlah kendala. Selain arus sungai yang menyempit di beberapa titik, rimbunnya vegetasi di sepanjang bantaran sungai membuat jarak pandang petugas menjadi terbatas.

Untuk mempercepat pencarian, tim SAR memanfaatkan drone thermal dengan menyisir aliran sungai sejauh sekitar dua kilometer ke arah hilir.

Upaya tersebut membuahkan hasil setelah tubuh korban berhasil terdeteksi melalui pemantauan udara. Tim SAR kemudian mengevakuasi jasad korban dan menyerahkannya kepada pihak keluarga.

Sebelumnya, Mula Sirait dilaporkan hilang saat hendak menuju ladangnya yang berada di seberang Sungai Bah Tongguran, Dusun II Hubuan, Nagori Bosar Galugur, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun.

Korban diduga terjatuh saat menyeberangi jembatan bambu yang menghubungkan permukiman warga dengan area perkebunan.

Berdasarkan keterangan saksi, korban terakhir kali terlihat berangkat menuju ladang menggunakan sepeda motor sekitar pukul 08.00 WIB. Setelah tidak kunjung pulang hingga sore hari, warga bersama aparat kepolisian melakukan pencarian sebelum akhirnya melibatkan tim SAR gabungan.

Peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat melintasi jembatan sederhana, terutama ketika kondisi sungai berarus deras atau cuaca kurang bersahabat.* (ds/dh)

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif dengan menyentuh level terendah di 5.607,451 dan tertinggi di 5.737,736. Indeks dibuka pada posisi 5.640,611 sebelum akhirnya mengakhiri perdagangan di zona positif.

Baca Juga:

• Presiden Belarus Lukashenko Tiba di Jakarta, Bertemu Prabowo Bahas Kerja Sama Strategis Besok

Posisi berikutnya ditempati saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebesar Rp247 miliar, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) Rp93 miliar, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) Rp74 miliar, serta PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) Rp38 miliar.

Di sisi lain, sejumlah saham justru menjadi incaran investor asing. Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatatkan net buy terbesar dengan nilai Rp136 miliar.

Kemudian disusul PT Barito Pacific Tbk (BRPT) sebesar Rp66 miliar, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) Rp59 miliar, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) Rp46 miliar, serta PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) sebesar Rp20 miliar.

Aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga terbilang cukup ramai. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp10,287 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 18,682 miliar saham dari 1.566.407 kali transaksi.

Secara keseluruhan, mayoritas saham ditutup menguat. Sebanyak 378 saham berada di zona hijau, 248 saham melemah, dan 157 saham lainnya ditutup tidak berubah.

Sementara itu, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia pada penutupan perdagangan tercatat mencapai Rp10.033,077 triliun.* (k/dh)

Penetapan tersangka diumumkan KPK dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (1/7/2026), setelah perkara tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan.

Baca Juga:

• KPK Periksa 8 Pegawai Imigrasi Jakbar, Dalami Kasus Dugaan Pemerasan Silmy Karim

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni SA selaku Bupati Kuansing, ZKN selaku Sekda, dan ARD selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant," ujar Ahmad Taufik Husein.

Menurut KPK, perkara ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan praktik suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing pada 2025.

Dalam proses seleksi tersebut terdapat dua calon, yakni Fahdiansyah yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda sekaligus Asisten I Setdakab Kuansing, serta Zulkarnaen yang kala itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Penyidik menduga Suhardiman Amby meminta satu unit mobil mewah Toyota Land Cruiser 300 GR-S sebagai syarat kepada peserta seleksi jabatan Sekda.

KPK menyebut hanya Zulkarnaen yang memenuhi permintaan tersebut sehingga kemudian terpilih menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing periode 2025.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, Zulkarnaen diduga membeli Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai sekitar Rp2,05 miliar secara kredit dengan cicilan Rp46,5 juta per bulan selama lima tahun.

Karena keterbatasan kemampuan untuk mengajukan kredit, Zulkarnaen diduga meminta bantuan Ardiles selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant agar proses pembelian kendaraan tersebut dapat terlaksana.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT), KPK turut mengamankan barang bukti berupa satu unit Mitsubishi Pajero Sport senilai sekitar Rp700 juta serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pembayaran cicilan mobil Toyota Land Cruiser yang disebut sebagai instrumen suap.

Penyidik juga mengungkap adanya dugaan upaya menghilangkan barang bukti dengan cara menjual kendaraan ke sebuah showroom setelah pihak terkait mengetahui tengah dipantau tim KPK.

Atas perkara tersebut, KPK menahan Suhardiman Amby, Zulkarnaen, dan Ardiles selama 20 hari pertama, terhitung mulai 1 hingga 20 Juli 2026 di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

KPK menegaskan penyidikan masih terus berlangsung untuk mendalami seluruh rangkaian dugaan tindak pidana korupsi tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.* (k/dh)

Penggeledahan dilakukan oleh Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Medan di RSUD Pirngadi yang berada di Jalan Prof. H.M. Yamin, Kelurahan Perintis, Kota Medan, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Jaksa Bantah Kriminalisasi Nadiem Makarim: Ini Bukan Menang atau Kalah, Tapi Penegakan Keadilan

"Penggeledahan dilakukan untuk mengambil sejumlah dokumen terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dana BLUD serta adanya piutang yang belum dibayarkan," ujar Valentino, Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan proses penggeledahan berlangsung sekitar satu jam. Dari kegiatan tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen administrasi dan transaksi keuangan yang akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut.

"Setelah ini akan dilakukan pendalaman terhadap dokumen serta pemeriksaan saksi lanjutan," katanya.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pagu anggaran BLUD yang menjadi objek penyelidikan mencapai Rp23.813.175.108.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp10,8 miliar serta utang senilai Rp13.013.175.108.

Penyidik juga menemukan indikasi adanya pembayaran utang pada satu tahun anggaran yang dilakukan menggunakan anggaran tahun berikutnya. Selain itu, sebagian utang tersebut disebut masih belum seluruhnya diselesaikan.

Untuk mendalami perkara tersebut, tim penyidik turut menyita sejumlah dokumen administrasi maupun transaksi keuangan guna memastikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Hingga saat ini, Kejari Medan masih melakukan pendalaman terhadap dokumen yang telah diamankan. Belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.* (tm/dh)

Berdasarkan informasi yang tercantum pada papan proyek di lokasi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.567.936.500 untuk pembangunan Kantor Koramil 06 Lubuk Pakam/Kodim 0204 Deli Serdang.

Baca Juga:

• Sekdaprov Sumut Tegas! Program BKP Tak Boleh Dialihkan, Daerah Diminta Percepat Tender

Kedua paket pekerjaan tersebut memiliki nomor kontrak berbeda, yakni 602.1/45/SP/PPBG/DCKTR-DS/V/2026 dan 602.1/46/SP/PPBG/DCKTR-DS/V/2026. Namun, keduanya sama-sama ditandatangani pada 21 Mei 2026, dikerjakan oleh penyedia jasa CV. Calanda Java Energy, serta masuk dalam program Penataan Bangunan Gedung dengan sumber pendanaan dari Belanja Hibah Barang.

Jika digabungkan, total anggaran pembangunan tersebut mencapai Rp2.270.586.400.

Pola pembagian proyek menjadi dua paket ini memunculkan perhatian sejumlah pihak. Sejumlah pengamat pengadaan barang dan jasa menilai pemisahan pekerjaan dengan lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana yang sama perlu disertai penjelasan yang transparan dari pemerintah daerah.

Menurut mereka, keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan pemecahan paket pekerjaan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa serta tidak dimaksudkan untuk menghindari mekanisme tertentu dalam proses pengadaan.

Masyarakat juga berharap Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang membuka informasi mengenai dasar pertimbangan pemisahan paket pekerjaan tersebut, termasuk spesifikasi teknis masing-masing proyek, agar penggunaan anggaran daerah dapat diawasi secara terbuka dan akuntabel.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang terkait alasan pemisahan dua kontrak pembangunan fasilitas Koramil 06 Lubuk Pakam tersebut.

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan data yang tercantum pada papan informasi proyek di lokasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang maupun pihak-pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.* (dh)

Upacara Hari Jadi Kota Medan digelar di Lapangan Batalyon Parako 463 Pasgat, Rabu (1/7/2026), dengan Rico Waas bertindak sebagai inspektur upacara. Perayaan tahun ini bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI XVIII Tahun 2026 yang dipusatkan di Kota Medan.

Baca Juga:

• Prabowo Wanti-wanti Demokrasi Tak Dikuasai Pemilik Modal dan Kepentingan Asing

"Kemajuan yang kita nikmati hari ini adalah hasil ikhtiar banyak generasi. Para pendahulu telah meletakkan pondasi, dan tugas kitalah melanjutkan pembangunan agar Medan terus memberikan kesempatan dan kesejahteraan bagi semuanya," ujar Rico.

Ia juga menyapa peserta upacara dengan salam multikultural khas Sumatera Utara seperti Horas, Mejuah-juah, Yahowu, hingga Ahoi sebagai simbol keberagaman yang menjadi identitas Kota Medan.

Menurut Rico, kepercayaan menjadikan Medan sebagai tuan rumah Rakernas APEKSI merupakan kehormatan sekaligus peluang strategis untuk memperkuat kerja sama antarpemerintah kota di Indonesia. Selain itu, kegiatan tersebut diyakini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di Kota Medan.

Rico menjelaskan tema Hari Jadi Kota Medan ke-436, yakni **"Medan Tangguh, Maju untuk Semua"**, mencerminkan semangat membangun kota yang adaptif terhadap perubahan sekaligus memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Medan terus mendorong transformasi tata kelola pemerintahan melalui program Medan Satu Data, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan kota yang humanis, inklusif, dan ramah bagi masyarakat.

"Membangun kota metropolitan bukan pekerjaan yang selesai dalam waktu singkat. Dibutuhkan kesinambungan, kolaborasi, dan komitmen jangka panjang agar pembangunan hari ini menjadi warisan terbaik bagi generasi mendatang," katanya.

Rico juga menyampaikan apresiasi kepada para wali kota terdahulu, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi menjaga stabilitas dan mendukung kemajuan Kota Medan.

"Saya berharap seluruh pihak terus bersinergi untuk memperkuat semangat membangun kota yang lebih inklusif, maju, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Peringatan Hari Jadi Kota Medan ke-436 turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, unsur Forkopimda, para wali kota anggota APEKSI, wali kota terdahulu, konsul negara sahabat, serta sejumlah tamu undangan.

Usai upacara, peringatan dilanjutkan dengan atraksi Semangat Komando yang ditampilkan anggota Pramuka Kwartir Cabang Kota Medan. Pada kesempatan itu, Rico Waas bersama Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap juga menyerahkan piala dan piagam kepada pemenang Lomba Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Medan.

Kelurahan Kedai Durian berhasil meraih juara pertama, disusul Kelurahan Belawan II sebagai juara kedua, Kelurahan Helvetia Timur di posisi ketiga, Kelurahan Pandau Hulu sebagai Harapan I, Kelurahan Karang Berombak Harapan II, serta Kelurahan Kemenangan Tani sebagai Harapan III.* (dh)

Konfercab tersebut turut dihadiri perwakilan Dandim 0208/Asahan, Ketua Pengurus Daerah (PD) Al Washliyah Kabupaten Asahan Syahrul Nasution, Ketua PD HIMMAH Sumatera Utara beserta rombongan, Ketua PC HIMMAH Asahan Hamdriansyah Putra Samosir, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Wabup Rianto Hadiri Konfercab HIMMAH Asahan, Dorong Kader Jadi Penggerak Perubahan dan Beri Manfaat bagi Masyarakat

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Asahan atas arahan, masukan, dan dukungan selama dirinya memimpin HIMMAH Asahan.

"Kami siap membantu Pemerintah Kabupaten Asahan dalam menyukseskan visi dan misi pembangunan daerah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PD Al Washliyah Kabupaten Asahan Syahrul Nasution berharap Konfercab menjadi momentum untuk melahirkan kader-kader HIMMAH yang berkualitas, berintegritas, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, kader HIMMAH harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus berkontribusi dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam serta mendukung program pembangunan pemerintah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan Rianto mengucapkan selamat atas pelaksanaan Konfercab PC HIMMAH Asahan dan berharap forum tersebut berjalan dengan lancar serta menghasilkan pemimpin yang mampu membawa organisasi semakin maju.

Rianto menegaskan Pemerintah Kabupaten Asahan berharap HIMMAH terus menjadi mitra strategis pemerintah melalui gagasan, inovasi, dan pemikiran yang konstruktif demi mendukung pembangunan daerah.

"Saya berharap HIMMAH Asahan terus menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Asahan. Mari kita terus berkolaborasi membangun Kabupaten Asahan," kata Rianto.

Ia juga mengajak seluruh kader HIMMAH menjalankan roda organisasi dengan baik, mampu beradaptasi terhadap perubahan, serta menjadi generasi yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Konfercab PC HIMMAH Asahan diawali dengan Tari Persembahan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars HIMMAH, dilanjutkan dengan sambutan para undangan.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 17.50 WIB dan berlangsung dengan aman, tertib, serta lancar.* (dh)

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Asahan, Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani beserta jajaran, Asisten Administrasi Umum Setdakab Asahan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, tokoh olahraga, serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Ketua Hanura Langkat Hadiri Upacara HUT Bhayangkara ke-80, Kapolres Tegaskan Komitmen Polri untuk Masyarakat

"Asahan Fight Series 3 berlangsung selama satu hari dengan diikuti 56 atlet, terdiri dari enam atlet kick striking dan 50 atlet boxing yang berasal dari unsur TNI, berbagai daerah di Sumatera Utara, hingga beberapa provinsi lainnya," ujarnya.

Fran juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Asahan dan Polres Asahan atas dukungan yang diberikan sehingga kejuaraan dapat terlaksana dengan baik.

Sementara itu, Tokoh Olahraga Kabupaten Asahan Donald Panjaitan menilai Asahan Fight Series bukan hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Bhayangkara, tetapi juga menjadi sarana pembinaan generasi muda melalui olahraga.

Ia mengajak seluruh atlet menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Menurutnya, kegiatan olahraga seperti ini juga dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, hingga aksi tawuran di kalangan remaja.

Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani berharap Asahan Fight Series dapat terus digelar sebagai agenda pembinaan olahraga di Kabupaten Asahan. Ia menilai kejuaraan tersebut mampu menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat sekaligus menekan angka kriminalitas, tawuran, dan penyalahgunaan narkoba.

"Kami berharap semakin banyak atlet tinju berprestasi lahir dari Kabupaten Asahan melalui ajang seperti ini," katanya.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengapresiasi panitia yang telah sukses menyelenggarakan Asahan Fight Series 3. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen mendukung berbagai kegiatan olahraga sebagai upaya mencetak atlet-atlet berprestasi, khususnya di cabang olahraga tinju.

Ia mengatakan atlet tinju asal Kabupaten Asahan telah banyak mengukir prestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Karena itu, pembinaan harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar prestasi tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Selain berpesan kepada seluruh atlet agar menjunjung tinggi sportivitas, Taufik juga mengajak masyarakat mendukung Polres Asahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Asahan.

"Semoga di usia ke-80 tahun, Polri semakin profesional, semakin dicintai masyarakat, serta terus menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Selamat Hari Bhayangkara ke-80," ucapnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan sejumlah senjata tajam oleh anggota geng motor kepada Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan, dan Kapolres Asahan sebagai bentuk komitmen mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Asahan Fight Series 3 ditutup sekitar pukul 23.00 WIB dan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, serta lancar.* (dh)

Monitoring dilakukan di sejumlah lokasi, di antaranya Desa Tanjung Asri Kecamatan Sei Dadap untuk kategori Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAR), Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur untuk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Desa Rahuning Kecamatan Rahuning untuk Tertib Administrasi PKK, Desa Persatuan Kecamatan Pulau Raja pada kategori AKU HATINYA PKK, serta Kecamatan Air Joman untuk pelayanan IVA Test.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-80, Tegaskan Dukungan untuk Polri Presisi

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan Desa Tanjung Asri terpilih sebagai desa terbaik dalam pelaksanaan Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAR) Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi tingkat kecamatan dan kabupaten.

Ia mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersama TP PKK Kabupaten Asahan yang telah melakukan pembinaan sehingga Desa Tanjung Asri mampu mewakili Kabupaten Asahan pada tahap monitoring tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya, berbagai program telah dijalankan untuk mendukung keberhasilan PAAR, mulai dari pembinaan perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Gerakan Magrib Mengaji, pembinaan organisasi remaja, pelayanan kesehatan melalui posyandu anak, remaja dan lansia, hingga penyuluhan bela negara.

"Harapan kami seluruh program tersebut tetap berjalan secara berkelanjutan meskipun proses monitoring telah selesai, sehingga mampu melahirkan generasi yang berkualitas, bermartabat, dan religius," ujar Taufik.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto menyebut monitoring UP2K menjadi momentum untuk meningkatkan motivasi kelompok usaha dalam mengembangkan ekonomi keluarga. Menurutnya, kegiatan tersebut juga mendorong peningkatan kualitas administrasi, tata kelola usaha, inovasi produk, pemasaran UMKM, hingga melahirkan wirausaha baru yang mandiri dan berkelanjutan.

Di lokasi berbeda, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Zainal Aripin Sinaga mengatakan monitoring Tertib Administrasi PKK merupakan tindak lanjut supervisi yang dilaksanakan pada April 2026. Kabupaten Asahan berhasil masuk nominasi tahap monitoring tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Ia menegaskan penilaian tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK oleh TP PKK Kabupaten Asahan di tingkat desa dan kelurahan.

Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik mengatakan pihaknya telah melakukan pembinaan secara intensif terhadap seluruh desa dan kelurahan peserta lomba. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Asahan dan seluruh perangkat daerah dalam menyukseskan program PKK.

Sementara itu, Ketua Tim Monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara Afriani Syafitri menjelaskan monitoring merupakan bagian dari rangkaian Hari Kesatuan Gerak PKK Tahun 2026 sekaligus tindak lanjut hasil supervisi sebelumnya.

Ia menegaskan kegiatan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan untuk melihat secara langsung implementasi 10 Program Pokok PKK di tengah masyarakat serta mengevaluasi kinerja kader PKK di lapangan.

Afriani juga mengingatkan seluruh TP PKK agar terus tertib melakukan penginputan laporan melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan dan Data (SIPANDA). Ia berharap seluruh peserta menjadikan lomba sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan desa dan kelurahan yang mampu menjadi percontohan di Sumatera Utara.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Tari Persembahan, menyanyikan Indonesia Raya, Mars PKK, Dasawisma, doa bersama, sambutan para pejabat, serta peninjauan lokasi penilaian. Kegiatan berakhir sekitar pukul 13.00 WIB dalam keadaan aman, lancar, dan sukses.* (dh)

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan amanat pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Polri, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga:

• Presiden Belarus Lukashenko Tiba di Jakarta, Bertemu Prabowo Bahas Kerja Sama Strategis Besok

"Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita. Tapi keamanan demokrasi juga harus kita jaga," kata Prabowo.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan agar demokrasi Indonesia tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang memiliki kekuatan finansial maupun kepentingan dari luar negeri.

"Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing. Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian," ujarnya.

Prabowo menegaskan demokrasi di Indonesia harus tetap berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi tidak boleh berkembang menjadi konflik yang memecah belah bangsa.

"Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kita," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalankan perannya sebagai penjaga demokrasi yang dewasa. Ia berharap Polri mampu menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara damai sekaligus menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum.

"Polri harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa. Menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai. Dan pada saat yang sama, menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara," tuturnya.* (dw/dh)

Penyampaian Ranperda dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda penjelasan gubernur terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut.

Baca Juga:

• Jerman Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Bobby Nasution Kini Jagokan Prancis dan Brasil

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp11,505 triliun atau 92 persen dari total anggaran belanja sebesar Rp12,507 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, hingga belanja transfer.

"Jika realisasi pendapatan dikurangi dengan realisasi belanja selama tahun 2025, terdapat surplus sebesar Rp521,494 miliar," kata Bobby Nasution dalam rapat paripurna.

Selain surplus anggaran, pembiayaan netto Pemprov Sumut tercatat sebesar Rp10,992 miliar. Dengan demikian, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp532,486 miliar.

Bobby menyampaikan laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Hasil pemeriksaan itu sebelumnya telah disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Sumut pada 25 Juni 2026.

Atas hasil tersebut, Pemprov Sumut kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian itu menjadi opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut sejak laporan keuangan Tahun Anggaran 2014.

Menurut Bobby, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh pihak, termasuk DPRD Sumut yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas upaya, kerja keras dan jerih payah seluruhnya, khususnya kepada dewan yang terhormat, yang telah menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan," ujarnya.

Ia berharap opini WTP dapat terus dipertahankan melalui peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penguatan sistem pengendalian intern, serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus tetap berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi guna mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

Rapat Paripurna DPRD Sumut dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus. Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, para pimpinan dan anggota DPRD Sumut, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya.* (dh)

Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Ferry Indra, mengatakan penyelenggaraan PRSU tahun ini hadir dengan konsep yang lebih segar dan melibatkan lebih banyak potensi lokal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga:

• Jangan Kaget! Petugas Bapenda Sumut Akan Datangi Rumah Warga, Ini Tujuannya

Menurutnya, sekitar 75 persen konten PRSU akan diisi oleh masyarakat Sumatera Utara dengan melibatkan seluruh 33 kabupaten/kota. Selain itu, satu paviliun dari Pulau Pinang, Malaysia juga akan ikut meramaikan pameran yang berlangsung selama 31 hari tersebut.

Penyelenggara menargetkan sedikitnya 300 ribu pengunjung selama pelaksanaan PRSU 2026.

Ferry menjelaskan kawasan PRSU akan dibagi menjadi tiga area pertunjukan. Panggung depan akan menjadi ruang bagi berbagai komunitas lokal, termasuk komunitas difabel, orkes dorong, dan komunitas kreatif. Sementara panggung utama akan menghadirkan artis nasional, sedangkan Panggung Keong menjadi pusat pertunjukan seni dan budaya khas Sumatera Utara.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, media, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pemerintah kabupaten/kota dapat bersama-sama menyukseskan PRSU sebagai ajang promosi daerah.

"Harapan kami, masyarakat Sumut bisa menunjukkan kepada daerah lain bahwa Sumatera Utara memiliki potensi besar dan layak menjadi kebanggaan bersama," katanya.

Komisaris Utama PT PPSU, Effendi Pohan, menyebut PRSU ke-50 menjadi momentum mengembalikan kejayaan event yang sempat vakum selama dua tahun. Menurutnya, PRSU tidak hanya menjadi pusat hiburan dan perdagangan, tetapi juga harus memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ia juga menekankan pentingnya penyelenggaraan yang mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut, Nurbaiti Harahap, mengatakan persiapan stan pameran telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan selesai sebelum pembukaan resmi pada 3 Juli mendatang.

Sebanyak 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipastikan membuka stan pameran. Selain itu, sejumlah instansi vertikal, BUMN, perguruan tinggi, dan mitra strategis juga akan berpartisipasi, di antaranya PT PLN, PT Kereta Api Indonesia, Bank Sumut, Tirtanadi, RS Haji Medan, Universitas Medan Area, hingga Universitas Pembangunan Panca Budi.

Tidak hanya menghadirkan pameran pembangunan dan hiburan, PRSU ke-50 juga menyediakan berbagai layanan publik seperti perpustakaan keliling, pemeriksaan kesehatan gratis melalui RS Haji Medan, serta layanan Samsat Keliling untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dengan konsep baru dan kolaborasi lintas sektor, PRSU ke-50 diharapkan menjadi ajang promosi terbesar Sumatera Utara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, pariwisata, dan pelaku UMKM di daerah.* (dh)

Upacara dipimpin langsung Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, MSi dan berlangsung dengan khidmat. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pejabat utama Polres Langkat, personel Polri, serta berbagai tamu undangan.

Baca Juga:

• Kapolri Ubah Paradigma Pengamanan Aksi, Unjuk Rasa Kini Dipandang sebagai Pelayanan

Pada upacara tersebut, Kapolres Langkat membacakan amanat Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80. Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri atas dedikasi, pengabdian, serta kerja keras dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia.

Presiden juga menegaskan tema Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", menjadi pengingat bahwa seluruh tugas dan pengabdian Polri harus berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dalam amanatnya, Presiden meminta seluruh personel Polri terus mengedepankan profesionalisme, responsivitas, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Selain itu, Presiden mengingatkan tantangan Polri ke depan akan semakin kompleks seiring berkembangnya dinamika kejahatan, kemajuan teknologi, serta meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian.

Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Presiden mengajak seluruh jajaran Polri untuk terus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat demi menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung pembangunan nasional.

Di akhir rangkaian kegiatan, Kapolres Langkat turut menyerahkan penghargaan kepada sejumlah personel Polres Langkat yang dinilai memiliki dedikasi, disiplin, loyalitas, dan prestasi dalam menjalankan tugas sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian kepada institusi dan masyarakat.

Upacara berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan dalam memperingati Hari Bhayangkara ke-80.* (dh)

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Belarus. Presiden Lukashenko dijadwalkan melakukan pertemuan resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

• Kapolri Akui Polri Belum Sempurna, Siap Terima Kritik demi Perbaikan

"Saya mewakili Presiden Republik Indonesia menyambut kehadiran Presiden Republik Belarus H.E. Alexander Lukashenko di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta," tulis Sjafrie melalui akun Instagram resminya.

Menurut Sjafrie, hubungan Indonesia dan Belarus diharapkan semakin berkembang melalui kerja sama yang saling menghormati dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.

Sebelum kunjungan kenegaraan tersebut, Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenko di Jakarta. Pertemuan itu membahas berbagai persiapan teknis sekaligus finalisasi sejumlah dokumen kerja sama yang akan diumumkan dalam lawatan Presiden Lukashenko.

Selain membahas agenda kunjungan, kedua negara juga memperkuat koordinasi terkait peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, pertanian, ketahanan pangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pemerintah Indonesia juga menyambut baik rencana peluncuran Road Map for Bilateral Cooperation 2026–2030 yang diharapkan menjadi pedoman pengembangan hubungan kedua negara dalam lima tahun ke depan.

Belarus dinilai sebagai mitra strategis Indonesia di kawasan Eurasia, terutama setelah Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) menandatangani perjanjian perdagangan bebas pada Desember 2025. Kesepakatan tersebut diyakini akan semakin memperluas peluang investasi dan perdagangan antara kedua negara.

Pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko juga diperkirakan akan membahas berbagai isu regional maupun global serta memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan Belarus.* (in/dh)

Menurut Sarmuji, proses pemanggilan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya partai mengumpulkan fakta sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Baca Juga:

• Anak Berkebutuhan Khusus Diduga Diperalat Tetangga Curi Emas Orang Tuanya di Deli Serdang, Kerugian Capai Rp140 Juta

Ia menegaskan Golkar akan menangani persoalan ini secara objektif dan tidak terburu-buru dalam menjatuhkan kesimpulan. Partai juga mempertimbangkan pandangan para ahli, termasuk psikolog, guna mengetahui apakah dugaan intimidasi benar terjadi dan memiliki keterkaitan dengan kondisi korban.

Sarmuji menilai seluruh fakta harus diuji secara menyeluruh agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan bukti yang kuat.

Meski demikian, Golkar memastikan tidak akan memberikan perlindungan kepada kader yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Kalau memang kader kami salah, kami tidak akan tolerir. Kami pasti akan memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya," tegas Sarmuji.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah dr Icha, dokter yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Leona, Kabupaten Timor Tengah Utara, meninggal dunia pada Jumat (26/6/2026) setelah sebelumnya menjalani perawatan di Kota Kupang.

Sebelum meninggal, dr Icha diduga mengalami tekanan psikologis usai menangani pasien korban gigitan ular. Dugaan adanya intimidasi dalam proses penanganan pasien kini turut menjadi perhatian sejumlah pihak dan masih terus didalami oleh aparat serta lembaga terkait.* (in/dh)

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto mengatakan tim tersebut telah dibentuk dan akan bekerja mengumpulkan data serta menelusuri penyebab pasti dari setiap kasus kematian peserta pelatihan.

Baca Juga:

• Kemhan Rombak Pelatihan Calon Manajer Kopdes, Bela Negara Kini Cuma 2 Pekan

Menurut Donny, investigasi dilakukan untuk memastikan faktor-faktor yang menyebabkan lima peserta meninggal selama mengikuti program pelatihan.

"Kami akan menindaklanjuti dengan mencari data-data tambahan mengapa hal ini bisa terjadi," katanya.

Selain menyelidiki kasus kematian peserta, tim gabungan juga menindaklanjuti temuan terkait gangguan kesehatan paru-paru yang dialami sejumlah peserta di pusat pendidikan Halim. Kemhan bersama Kemenkes telah melakukan langkah pencegahan guna menghindari penyebaran penyakit.

Donny menjelaskan, hasil evaluasi sementara menunjukkan penyebab meninggalnya para peserta tidak sama. Beberapa di antaranya diduga dipengaruhi oleh kelelahan, perubahan pola hidup dari lingkungan sipil ke sistem pelatihan berasrama, serta kondisi cuaca selama pelatihan berlangsung.

"Perubahan pola hidup dari kehidupan sipil ke kehidupan di barak yang menuntut disiplin tinggi juga menjadi salah satu faktor yang perlu dievaluasi, selain kondisi cuaca," ujarnya.

Ia menambahkan, sebagian peserta yang meninggal juga diketahui memiliki penyakit bawaan. Meski kondisi kesehatan mereka telah melalui pemeriksaan awal dan dinilai masih memenuhi syarat mengikuti pelatihan, terdapat faktor-faktor lain yang diduga memperburuk kondisi fisik peserta.

Donny mengungkapkan dua dari lima peserta meninggal akibat gangguan paru-paru yang terjadi di pusat pelatihan Halim, Jakarta. Sementara peserta lainnya yang menjalani pelatihan di Baturaja, Balikpapan, dan Singkawang meninggal akibat penyakit jantung.

Kemhan menegaskan hasil investigasi akan menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan program pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar kejadian serupa tidak kembali terulang.* (in/dh)

Pernyataan itu disampaikan Kapolri saat memberikan sambutan dalam Upacara Hari Bhayangkara ke-80 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Satlat Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga:

• Kapolri Ubah Paradigma Pengamanan Aksi, Unjuk Rasa Kini Dipandang sebagai Pelayanan

"Sebagaimana peribahasa tidak ada gading yang tak retak, begitu pun perjalanan pengabdian Polri yang belum sepenuhnya sempurna," ujar Kapolri.

Menurutnya, seluruh kritik, masukan, maupun evaluasi dari masyarakat akan dijadikan sebagai amanah untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan meningkatkan profesionalisme Korps Bhayangkara.

"Kami memaknai seluruh kritik dan masukan sebagai amanah demi meneguhkan darma bakti kami untuk menghadirkan sosok Polri yang benar-benar hadir bagi masyarakat," katanya.

Kapolri juga menyampaikan apresiasi atas meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Berdasarkan hasil Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Juni 2026, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri meningkat menjadi 80,6 persen.

Menurutnya, capaian tersebut bukan menjadi alasan untuk berpuas diri, melainkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polri agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

Listyo Sigit menambahkan, transformasi Polri akan terus diperkuat sebagai bagian dari persiapan menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menilai institusi kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

"Dibutuhkan semangat transformasi dan kerja sama seluruh komponen bangsa agar Indonesia mampu mewujudkan cita-cita sebagai negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan," tuturnya.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini juga menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat profesionalisme, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui reformasi yang berkelanjutan.* (in/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Baca Juga:

• Mualem Apresiasi Dedikasi Polri di Hari Bhayangkara ke-80, Tegaskan Sinergi Jadi Kunci Kemajuan Aceh

"Namun demikian, jika terdapat pelaku aksi anarkis, Polri akan melakukan tindakan tegas dan terukur agar kamtibmas tetap terjaga," ujar Kapolri.

Ia menjelaskan, transformasi tersebut merupakan bagian dari upaya Polri menciptakan rasa aman sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman dan kondusif.

Kapolri juga mengutip hasil The Global Safety Report 2025 yang dirilis Gallup. Berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 83 persen masyarakat Indonesia mengaku merasa aman saat berjalan sendirian pada malam hari.

Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri juga mengalami peningkatan. Berdasarkan Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Juni 2026, tingkat kepercayaan masyarakat naik dari 76,2 persen menjadi 80,6 persen.

Tak hanya itu, sebanyak 82,4 persen responden optimistis kinerja Polri akan semakin baik pada masa mendatang.

Menurut Kapolri, capaian tersebut menjadi motivasi bagi institusinya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat keamanan nasional.

"Demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju dan berkelanjutan, dibutuhkan tekad seluruh komponen bangsa untuk saling bahu-membahu. Semangat transformasi Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan bersama tersebut," katanya.

Meski demikian, Listyo Sigit mengakui perjalanan Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat belum sepenuhnya sempurna.

Ia mengibaratkan proses pembenahan institusi dengan peribahasa tak ada gading yang tak retak. Karena itu, Polri tetap membuka diri terhadap kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan ke depan.* (mt/dh)

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pendalaman perkara yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, bersama sejumlah tersangka lainnya.

Baca Juga:

• Bupati Kuansing Resmi Ditahan KPK usai OTT, Sempat Minta Doa Sebelum Digiring ke Rutan

"Para saksi yang diperiksa terdiri dari DIK selaku Jabatan Fungsional Umum, WDA, EWT, dan YKS selaku Kepala Bidang, serta ZK, IRM, HSR, dan DAA yang menjabat sebagai Kepala Seksi," kata Budi.

Ia menjelaskan, kedelapan saksi telah hadir sejak pagi dan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik guna melengkapi berkas perkara dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 2 hingga 3 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 17 orang yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan terhadap pemohon izin tinggal warga negara asing.

Dari jumlah tersebut, delapan orang merupakan penyelenggara negara atau aparatur sipil negara (ASN), sedangkan sembilan lainnya berasal dari pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

Selanjutnya, pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam praktik pemerasan pengurusan izin tinggal WNA yang berlangsung sepanjang periode 2022 hingga 2026.

Penyidik menduga para tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp145,5 miliar dari praktik ilegal tersebut.

Adapun delapan tersangka dalam perkara ini yakni Silmy Karim, Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Ronald Arman Abdullah, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah.

KPK memastikan proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan akan memanggil saksi-saksi lain guna mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana korupsi tersebut.* (mt/dh)

Juru Bicara PN Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, mengatakan pihak pengadilan akan menerapkan penyekatan sejak pintu gerbang utama sebagai langkah mengantisipasi membludaknya pengunjung maupun pendukung yang ingin menghadiri persidangan.

Baca Juga:

• Roy Suryo Putar Rekaman Penangkapan di Sidang, Klaim Polisi Masuk Tanpa Izin

Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran jalannya persidangan yang diperkirakan akan menjadi perhatian publik.

PN Jakarta Timur juga mengimbau masyarakat agar tidak datang berbondong-bondong ke lokasi sidang. Hanya pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam proses persidangan yang diperbolehkan memasuki area pengadilan.

"Yang diperkenankan masuk adalah pihak-pihak yang memang berkepentingan pada persidangan besok," jelasnya.

Dalam perkara ini, PN Jakarta Timur telah menetapkan susunan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan dengan nomor perkara 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim.

Majelis hakim dipimpin oleh Christina Endarwati sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina. Sementara itu, dua panitera pengganti yang ditunjuk yakni Joyo Supriyanto dan Zuliana Maro.

Di sisi lain, perkara yang menjerat Roy Suryo belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses praperadilan yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya, berkas perkara Dokter Tifa telah dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum ke PN Jakarta Timur pada 23 Juni 2026 dan dinyatakan lengkap setelah melalui proses pemeriksaan administrasi.

Sidang perdana Dokter Tifa diperkirakan akan menjadi salah satu persidangan yang mendapat perhatian luas dari masyarakat mengingat perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyebaran informasi mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.* (mt/dh)