BATU BARA – Seorang warga mengeluhkan proses pendaftaran anaknya di SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara.

Ia mengaku anak ketiganya belum bisa didaftarkan karena alamat pada Kartu Keluarga (KK) masih tercatat di Kabupaten Deli Serdang.

Baca Juga:

• 17 Sekolah di Aceh Tengah Masuk Zona Merah, Pemerintah Siapkan Relokasi

Menurut orang tua murid tersebut, pihak sekolah menyarankan agar anaknya mengikuti pendaftaran pada tahap kedua.

Namun, ia merasa khawatir karena pernah mengalami hal serupa saat mendaftarkan anak keduanya pada tahun 2025 dan akhirnya tidak diterima di sekolah tersebut.

"Saya takut kejadian yang sama terulang. Karena itu saya meminta penjelasan mengenai peluang anak saya diterima pada tahap berikutnya," katanya.

Ia mengaku tidak mendapat kepastian dari pihak sekolah. Percakapan dengan kepala sekolah kemudian berlangsung tegang.

Orang tua murid itu juga mengklaim diminta keluar dari ruangan. Bahkan, menurut pengakuannya, ia sempat didorong dan diajak berkelahi oleh kepala sekolah.

Hingga kini, pihak SD Negeri 01 Labuhan Ruku belum memberikan keterangan terkait tuduhan tersebut.

Merasa keberatan atas perlakuan yang diterimanya, orang tua murid itu mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dengan didampingi sejumlah wartawan untuk menyampaikan pengaduan.

Laporan tersebut diterima oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Tobok S. Tumorang.

Menurut pelapor, Dinas Pendidikan berjanji akan menindaklanjuti pengaduan itu sesuai prosedur yang berlaku.

Ia berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak dialami masyarakat lain.

Jika terbukti terjadi, tindakan yang mengandung unsur intimidasi atau ajakan berkelahi dinilai bertentangan dengan etika profesi pendidik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mewajibkan guru menjunjung tinggi peraturan, kode etik profesi, dan nilai moral dalam menjalankan tugas.

Sementara itu, Kode Etik Guru Indonesia menegaskan pentingnya hubungan yang profesional, santun, dan bermartabat antara tenaga pendidik dengan orang tua peserta didik.

Hingga berita ini ditulis, pihak SD Negeri 01 Labuhan Ruku belum memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut.*

(ad)

MEDAN — PT PLN (Persero) bergerak cepat memulihkan sistem kelistrikan di Sumatera Utara setelah gangguan massal yang menyebabkan pemadaman di sejumlah kabupaten/kota pada Kamis malam, 4 Juni 2026.

Gangguan tersebut dipicu kerusakan 12 tower transmisi akibat cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang.

Baca Juga:

• KM Mitra Jaya Tenggelam di Perairan Asahan: 21 Awak Selamat, 2 Masih Hilang

"Kerusakan tersebut meliputi robohnya tower T18, T19, dan T20 serta bengkoknya T17 dan T21 pada jalur SUTET 275 kV Galang–Simangkuk," ujar Darma, Jumat (5/6/2026).

Sementara pada jalur SUTT 150 kV Tebing Tinggi–Sei Rotan, enam tower dilaporkan roboh dan satu tower lainnya mengalami kerusakan struktur.

Akibat gangguan tersebut, pasokan listrik di sebagian wilayah Sumatera Utara sempat terganggu sebelum akhirnya berhasil dipulihkan secara bertahap.

PLN mencatat sistem kembali normal pada pukul 02.38 WIB setelah dilakukan manuver jaringan.

Darma menjelaskan, saat ini PLN masih melakukan penanganan darurat dengan mengerahkan seluruh personel dan peralatan di lapangan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemasangan tower darurat untuk mempercepat pemulihan jaringan transmisi yang terdampak.

"PLN mengerahkan seluruh personel dan peralatan, termasuk pemasangan Tower Emergency untuk mempercepat pemulihan," katanya.

Selama proses perbaikan berlangsung, PLN juga melakukan manajemen beban di sejumlah wilayah untuk menjaga keandalan sistem dan mengurangi dampak pemadaman yang lebih luas kepada masyarakat.

Peristiwa ini kembali menyoroti kerentanan infrastruktur kelistrikan terhadap cuaca ekstrem yang dalam beberapa waktu terakhir semakin sering terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara.*

(d/ad)

TAKENGON — Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama tim gabungan lintas kementerian dan lembaga menyiapkan relokasi terhadap 17 satuan pendidikan yang berada di zona merah rawan bencana.

Langkah ini diambil menyusul kondisi kerusakan struktur bangunan yang dinilai membahayakan keselamatan peserta didik.

Baca Juga:

• Diduga Ditolak Saat Daftarkan Anak, Orang Tua Murid Keluhkan Sikap Kepala SDN 01 Labuhan Ruku ke Disdik Batu Bara

Perwakilan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), Jamjam Muzaki, menyebut penanganan darurat telah dilakukan dengan memindahkan 93 siswa SDN 10 Linge ke ruang kelas SMPN 26 Takengon yang lokasinya bersebelahan.

"Anak-anak tidak lagi belajar di tenda darurat. Mereka sementara menumpang di ruang kelas SMPN 26 Takengon yang masih memiliki kapasitas kosong," ujar Jamjam di Takengon.

Menurut dia, langkah tersebut bersifat sementara sembari menunggu pembangunan fasilitas pendidikan baru yang lebih aman.

SMPN 26 Takengon sendiri diketahui memiliki jumlah siswa yang relatif sedikit sehingga memungkinkan pemanfaatan ruang kelas secara optimal.

Selain penanganan jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan relokasi permanen melalui penyediaan lahan seluas sekitar 1,5 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan kompleks pendidikan baru bagi SDN 10 Linge dan SMPN 26 Takengon.

Lokasi baru direncanakan tidak jauh dari bangunan lama, dengan jarak sekitar 500 meter.

Sementara itu, proses percepatan pembebasan lahan akan dibahas lebih lanjut melalui koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat.

Dari total 17 sekolah yang masuk daftar relokasi, sebagian di antaranya disebut telah masuk dalam skema rehabilitasi tahap awal.

Namun pemerintah memutuskan mengalihkan pendekatan dari perbaikan in-situ menjadi relokasi penuh, dengan pertimbangan mitigasi risiko jangka panjang.

Untuk memastikan keberlangsungan kegiatan belajar, pembangunan ruang kelas darurat juga mulai disiapkan melalui kerja sama dengan lembaga penanggulangan bencana pendidikan.

Fasilitas sementara ini akan ditempatkan dekat dengan hunian sementara warga terdampak.

Di sisi lain, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan operasional darurat bagi sekolah-sekolah terdampak untuk mendukung kebutuhan dasar pembelajaran, termasuk pengadaan peralatan dan pemulihan sarana pendidikan.

Tim gabungan menilai, proses relokasi ini tidak hanya menjadi respons darurat, tetapi juga momentum untuk melakukan penataan ulang sistem pendidikan di wilayah rawan bencana, termasuk kemungkinan penggabungan sekolah dan redistribusi siswa agar lebih efisien dan aman.*

(ad)

SAMARINDA — Bareskrim Polri mengungkap jaringan peredaran narkoba di kawasan yang dikenal sebagai "kampung narkoba" Gang Langgar, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang disebut telah beroperasi selama sekitar empat tahun dengan nilai transaksi mencapai Rp200 juta per hari.

Dalam pengembangan kasus tersebut, seorang anggota Brimob berinisial Bripka DW ikut terseret dalam dugaan keterlibatan jaringan tersebut.

Baca Juga:

• Enam Kilogram Ganja Ditemukan di Lapas Padangsidimpuan, Empat Napi Narkoba Jadi Tersangka

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan Bripka DW akan segera dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Bareskrim Polri.

"Oknum Brimob (Bripka DW) yang membekingi kampung narkoba Gang Langgar akan tiba di lobi Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan pidana narkotika," kata Eko, Jumat (5/6/2026).

Sebelumnya, Bripka DW telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Bidpropam Polda Kalimantan Timur setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat terkait penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, ia juga telah menjalani penempatan khusus selama 20 hari.

Pengungkapan jaringan di Gang Langgar sendiri bermula dari operasi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang menemukan adanya sistem pengawasan berlapis di kawasan tersebut.

Sedikitnya 21 orang disebut berperan sebagai "sniper" yang tersebar di sejumlah titik dan dilengkapi handy talky untuk mengawasi aktivitas pembelian narkoba.

Para pengawas itu juga menggunakan kode tertentu untuk mengarahkan pembeli menuju titik transaksi.

Setiap pembelian sabu di lokasi tersebut dilaporkan mencapai harga sekitar Rp150 ribu per paket kecil.

Polisi menyebut jaringan ini bekerja secara terstruktur dengan pembagian peran yang jelas, mulai dari bandar, kurir, penjual di loket, hingga pengawas lapangan.

Total terdapat 13 tersangka yang telah diamankan, sementara empat orang lainnya masih berstatus buron, termasuk pihak yang diduga sebagai pemilik lapak dan pemasok utama.

Kanit II Subdit IV Dit Tipid Narkoba Bareskrim Polri AKBP Bayu Putra Samara mengatakan sindikat ini cukup sulit diungkap karena memiliki sistem keamanan internal yang ketat.

"Beberapa kali dilakukan operasi oleh pihak setempat, namun tidak berhasil," ujarnya.

Bareskrim masih terus melakukan pendalaman terhadap aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat.*

(tm/ad)

JAKARTA — Sebuah surat terbuka yang diunggah melalui akun media sosial milik mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menjadi sorotan publik di tengah proses hukum yang masih berjalan terkait dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam unggahan tersebut, Sony menyampaikan ucapan selamat kepada Nanik S. Deyang yang baru ditunjuk memimpin BGN.

Baca Juga:

• Mensos Gus Ipul: Tak Ada “Zona Aman” bagi Pelaku Korupsi, Akan Dikejar hingga Pensiun

"Terima kasih atas hadiah indah yang Ibu berikan," tulis Sony dalam surat yang beredar di media sosial, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan singkat itu segera memicu beragam tafsir di ruang publik.

Sebagian warganet mengaitkannya dengan dinamika internal lembaga yang tengah disorot, sementara lainnya menilai frasa tersebut bisa saja hanya bersifat simbolik dan tidak merujuk pada hal tertentu.

Sejumlah komentar di media sosial turut memperkuat spekulasi tersebut.

Ada yang menduga pernyataan itu menyiratkan pesan tersembunyi, terutama karena Sony saat ini tengah berstatus tersangka dalam perkara yang juga menyeret sejumlah nama lain di lingkungan BGN.

Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Sony Sonjaya maupun pihak keluarga terkait maksud kalimat tersebut.

Badan Gizi Nasional juga belum memberikan keterangan resmi mengenai viralnya surat itu di ruang publik.

Pengamat komunikasi publik menilai, situasi seperti ini kerap terjadi ketika figur yang tengah tersangkut perkara hukum menyampaikan pernyataan terbuka.

Setiap kalimat, kata dia, berpotensi ditafsirkan lebih luas oleh publik.

"Dalam konteks krisis dan sorotan publik, pesan sederhana bisa mengalami perluasan makna. Apalagi jika berkaitan dengan institusi negara dan proses hukum yang sedang berjalan," kata seorang pengamat komunikasi politik.

Di sisi lain, perhatian publik terhadap BGN masih tinggi seiring berjalannya proses hukum dugaan korupsi tata kelola MBG.

Sony Sonjaya bersama dua mantan pejabat lain, termasuk eks Kepala BGN Dadan Hindayana, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN di Jakarta.

Dari informasi yang beredar, penyidik juga telah memeriksa dan menahan sejumlah pihak yang diduga terkait dalam perkara tersebut.

Di tengah situasi itu, penunjukan kepemimpinan baru di BGN serta munculnya surat terbuka dari Sony menambah dinamika persepsi publik terhadap lembaga tersebut.

Hingga kini, publik masih menunggu klarifikasi lebih lanjut mengenai isi surat yang viral tersebut, termasuk apakah terdapat pesan khusus di balik frasa "hadiah indah" yang menjadi perbincangan luas.*

(tm/ad)

ASAHAN – Kapal nelayan KM Mitra Jaya dilaporkan tenggelam di Perairan Tanjung Api, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Dalam peristiwa tersebut, 21 awak kapal berhasil selamat, sementara dua orang lainnya hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan.

Baca Juga:

• Diduga Ditolak Saat Daftarkan Anak, Orang Tua Murid Keluhkan Sikap Kepala SDN 01 Labuhan Ruku ke Disdik Batu Bara

"Dua nelayan yang hilang akibat tenggelamnya KM Mitra Jaya terus dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Hingga hari ini, tim masih menyisir Perairan Tanjung Api," kata Wahyu, Jumat (5/6/2026).

Kapal tersebut diketahui membawa 23 orang awak saat insiden terjadi pada Selasa (2/6/2026) sekitar pukul 19.00 WIB.

Berdasarkan keterangan awal, kapal mengalami kebocoran di tengah pelayaran.

Para awak kapal sempat berupaya mengeluarkan air yang masuk menggunakan pompa.

Namun, volume air yang terus bertambah membuat kapal tidak dapat diselamatkan dan akhirnya tenggelam dalam waktu sekitar 15 menit.

Dari total penumpang, 21 orang berhasil menyelamatkan diri dan telah kembali ke rumah masing-masing. Sementara dua orang lainnya dinyatakan hilang.

Adapun dua korban yang masih dalam pencarian yakni nakhoda kapal bernama Kahwi (60) dan seorang anak buah kapal (ABK) bernama Jamil.

"Operasi pencarian sebelumnya sempat dihentikan sementara dan kembali dilanjutkan hari ini," ujar Wahyu.

Tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian dengan harapan kedua korban segera ditemukan.*

(d/ad)

BATU BARA – Polemik penerimaan peserta didik baru di SD Negeri 01 Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, menjadi perbincangan di tengah masyarakat.

Seorang orang tua murid mengaku kecewa setelah anak ketiganya diduga ditolak saat hendak didaftarkan ke sekolah tersebut, Kamis (4/6/2026).

Baca Juga:

• Enam Kilogram Ganja Ditemukan di Lapas Padangsidimpuan, Empat Napi Narkoba Jadi Tersangka

"Saya datang untuk mendaftarkan anak ketiga saya ke SD Negeri 01 Labuhan Ruku. Namun pihak sekolah mengatakan domisili kami berada di Medan dan menyarankan agar mengikuti pendaftaran tahap kedua," ujarnya kepada awak media.

Orang tua tersebut mengaku keberatan dengan arahan tersebut. Pasalnya, pengalaman serupa pernah dialaminya saat mendaftarkan anak kedua beberapa waktu lalu.

"Saat mendaftarkan anak kedua, saya juga diminta menunggu tahap kedua. Namun pada akhirnya anak saya tidak diterima. Karena pengalaman itu, saya khawatir hal yang sama akan terulang kembali," katanya.

Ia mengaku kemudian mempertanyakan kepada kepala sekolah terkait kepastian penerimaan anaknya apabila mengikuti pendaftaran tahap kedua.

"Saya hanya bertanya apakah jika mendaftar pada tahap kedua, anak saya bisa dijamin diterima. Karena saya takut kembali diberi harapan tanpa kepastian," ungkapnya.

Namun, menurut pengakuan orang tua murid tersebut, situasi berubah menjadi tidak kondusif. Ia mengaku mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari kepala sekolah.

"Saya datang baik-baik dan bermohon agar anak saya bisa diterima. Tetapi ketika saya mempertanyakan kepastian tahap kedua, kepala sekolah emosi, menyuruh saya keluar dari ruangan, bahkan mendorong saya dan mengajak berkelahi di lapangan sekolah," tuturnya.

Merasa keberatan atas perlakuan yang diterimanya, orang tua murid tersebut kemudian mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara untuk menyampaikan pengaduan secara resmi.

Dalam kesempatan itu, ia turut didampingi awak media.

Setibanya di Kantor Dinas Pendidikan, pengaduan tersebut diterima oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Tobok S. Tumorang.

Ia disebut telah menerima dan menampung seluruh keluhan yang disampaikan masyarakat terkait persoalan tersebut.

Menurut orang tua murid, pihak Dinas Pendidikan berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami berharap ada evaluasi terhadap Kepala SD Negeri 01 Labuhan Ruku agar kejadian serupa tidak kembali terjadi kepada masyarakat lainnya," harapnya.

Apabila benar terjadi, tindakan kepala sekolah yang mengajak orang tua murid berkelahi dapat dinilai bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan etika pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru dan kepala sekolah wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, nilai agama, serta etika dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) menegaskan bahwa hubungan antara tenaga pendidik dengan orang tua peserta didik harus dilandasi sikap profesional, santun, dan bermartabat.

Tindakan yang mengandung intimidasi, ancaman, maupun ajakan berkelahi dinilai bertentangan dengan prinsip tersebut.

Sebagai pemimpin satuan pendidikan, kepala sekolah juga dituntut menjadi teladan, menjaga kondusivitas lingkungan sekolah, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SD Negeri 01 Labuhan Ruku belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang disampaikan oleh orang tua murid tersebut.

Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh informasi yang berimbang.*

(ad)

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang juga dikenal Gus Ipul, menegaskan tidak ada ruang aman bagi aparatur sipil negara yang terlibat praktik korupsi di lingkungan Kementerian Sosial.

Ia menyebut, pertanggungjawaban hukum akan tetap melekat pada pelaku bahkan hingga memasuki masa pensiun.

Baca Juga:

• Isu Reshuffle Kabinet Mengemuka, Istana Angkat Bicara

Saifullah menegaskan, tidak ada tempat bersembunyi bagi aparatur yang menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi maupun kelompok.

Peringatan itu disampaikan dalam rapat pimpinan Kemensos sebagai bagian dari penguatan integritas internal menjelang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk penegasan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di birokrasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tahu kemarin ada pidato presiden soal integritas. Ketika presiden pidato, itu pada dasarnya adalah perintah, bukan imbauan. Kemensos wajib menangkap pesannya," ujarnya.

Saifullah juga menginstruksikan seluruh pimpinan unit dan kepala satuan kerja (satker) untuk memperketat pengawasan internal guna mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Ia menegaskan akan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap bentuk kelalaian maupun pembiaran indikasi korupsi.

Pimpinan satker yang terbukti lalai, kata dia, akan dikenai sanksi berlapis sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, publik menyoroti dugaan penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat.

Menyikapi hal itu, Kemensos telah membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi internal terhadap seluruh proses pengadaan barang dan jasa.

Tim tersebut dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Inspektur Jenderal Kemensos.

Pemerintah menargetkan hasil pemeriksaan internal dapat diumumkan dalam waktu dekat pada awal bulan ini.*

(vo/ad)

PADANGSIDIMPUAN – Petugas gabungan menemukan enam kilogram narkotika jenis daun ganja kering di dalam blok hunian maximum security Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padangsidimpuan, Sumatera Utara, saat menggelar razia akhir Mei 2026.

Empat narapidana kasus narkoba ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Baca Juga:

• MTQ ke-40 Sumut 2026 di Medan Diikuti 1.092 Peserta dari 20 Kabupaten/Kota, Dorong Lahirkan Generasi Qurani

Selain ganja seberat enam kilogram, petugas juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa alat isap sabu (bong), telepon genggam, serta barang-barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba di dalam lapas.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari razia gabungan yang melibatkan personel Polres Padangsidimpuan, TNI, dan petugas lapas.

"Razia dilakukan di sejumlah blok hunian, kemudian dilanjutkan ke blok maximum security. Di sana ditemukan enam bal ganja kering yang disembunyikan dalam karung goni dan kantong plastik di area instalasi listrik," kata Wira, Kamis (4/6/2026).

Menurut Wira, dari hasil penyelidikan awal, keempat narapidana memiliki peran berbeda dalam penyimpanan dan peredaran narkotika tersebut di dalam lapas.

FD disebut sebagai pemilik barang, ZH berperan menyimpan ganja di lokasi temuan, AH diduga membujuk ZH untuk menyembunyikan barang tersebut, sementara AR berperan memindahkan barang bukti ke area instalasi listrik.

"Diduga barang tersebut akan diedarkan di kalangan warga binaan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, Mathrios Zulhidayat, menyatakan pihaknya masih menunggu hasil pendalaman dari kepolisian terkait jalur masuk narkotika ke dalam lapas.

Ia menegaskan akan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan keterlibatan petugas dalam kasus tersebut.

"Jika ada keterlibatan petugas, kami tidak akan ragu memberikan tindakan sesuai aturan yang berlaku," kata Mathrios.

Kasus ini menambah daftar panjang temuan peredaran narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan, yang selama ini kerap menjadi sorotan terkait lemahnya pengawasan internal.*

(vo/ad)

JAKARTA – Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan segera melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.

Pemerintah menegaskan fokus utama saat ini adalah memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Baca Juga:

• Bangkit dari Vakum! Koperasi Syariah Perintis Mart 2 Gelar RAT ke-14 di Tanjab Timur, Bahas Penguatan Usaha dan Ekspansi Bisnis

"Belum ada reshuffle," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo juga membantah sejumlah spekulasi yang menyebut adanya pergantian di beberapa posisi strategis, termasuk Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut dia, isu tersebut tidak memiliki dasar dan tidak masuk dalam pembahasan pemerintah saat ini.

Prasetyo menegaskan bahwa yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah penguatan koordinasi kebijakan ekonomi antar-lembaga, terutama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, serta kementerian di bawah koordinasi bidang perekonomian.

"Yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat dan intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta kementerian-kementerian di bawah Kemenko Perekonomian," ujarnya.

Pernyataan Istana ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dan fluktuasi pasar saham dalam beberapa hari terakhir.

Namun pemerintah menilai fundamental ekonomi nasional masih dalam kondisi terjaga.

Prasetyo menyebut pemerintah bersama otoritas fiskal dan moneter terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik, serta menyiapkan langkah-langkah responsif apabila diperlukan.

Sikap Istana tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah saat ini memilih menjaga konsolidasi kebijakan ekonomi dibanding melakukan perubahan struktur kabinet.*

(vo/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menelusuri aliran dana dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga mengalir kepada tersangka Dadan Hindayana dan sejumlah pihak lainnya.

Penyidikan ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan insentif harian Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).

Baca Juga:

• Dugaan Penyimpangan Program MBG Menguat, MAKI Desak Pemerintah Buka Data Anggaran

Dana tersebut kini menjadi salah satu fokus penelusuran penyidik.

"Kurang lebih yang Rp6 juta itu. Yang per hari kan," ujar Syarief di Kejagung, Jumat (5/6/2026).

Namun demikian, Kejagung belum memerinci secara detail mekanisme dugaan aliran dana maupun peran masing-masing tersangka dalam penyaluran insentif tersebut.

Penyidik masih mendalami konstruksi perkara dan dugaan keterkaitan antar pihak.

"Peran itu berhubungan dengan kewenangan masing-masing sebagai ketua, sebagai wakil bidang ini, bidang ini," kata Syarief.

Dalam perkara ini, terdapat tiga tersangka yang telah ditetapkan, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.

Ketiganya diduga berperan dalam proses penetapan mitra SPPG yang terafiliasi, meski tidak memenuhi syarat administratif maupun teknis.

Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya praktik mark up dan pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan program.

Sejumlah pengadaan yang kini menjadi sorotan antara lain 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Motor listrik tersebut diketahui telah dibayarkan kepada PT YAT, namun perusahaan itu diduga tidak memenuhi kualifikasi sebagai vendor karena tidak memiliki jaringan dealer maupun bengkel aktif.

Kejagung menegaskan proses penyidikan masih berjalan untuk memastikan sejauh mana dugaan penyimpangan terjadi, termasuk aliran keuntungan dari program prioritas pemerintah tersebut.*

(bi/ad)

TANJAB TIMUR – Koperasi Syariah Perintis Mart 2 menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-14 dengan tema "Tumbuh, Menguat, Bermanfaat" di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Rabu, 3 Juni 2026.

Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan peresmian pengembangan unit usaha koperasi.

Baca Juga:

• Negosiasi Gas Andaman Mandek, Akademisi USK Minta Tim PoD Aceh Dirombak

Ketua Koperasi Syariah Perintis, Mawardi, dalam sambutannya memaparkan perjalanan koperasi yang sempat mengalami masa vakum sebelum kembali aktif pada 2011 dengan 28 anggota dan modal awal Rp6 juta.

"Kooperasi ini badan hukum tahun 2001, pernah mati suri. Tahun 2011 kita bangkitkan kembali dengan 28 anggota dan modal awal Rp6 juta," kata Mawardi.

Ia menjelaskan, perkembangan koperasi mulai menunjukkan pertumbuhan setelah memperoleh sejumlah dukungan, mulai dari hibah pemerintah daerah, bantuan fasilitas usaha, hingga penguatan sektor perdagangan.

Pada 2012, koperasi menerima hibah Rp25 juta dari Dinas Nakertrans, disusul hibah lahan pada 2015, serta pengembangan usaha melalui pembelian TPS sawit pada 2016.

Pada 2022, koperasi mendapatkan fasilitas perkantoran, dan pada 2024 ditetapkan sebagai koperasi percontohan KopTran.

Terbaru, pada akhir 2025, koperasi memperoleh bantuan Rp100 juta dari Kementerian Transmigrasi.

"Alhamdulillah saat ini anggota sudah sekitar 200 orang dengan aset yang terus berkembang, termasuk minimarket dan armada kendaraan," ujarnya.

Dari sisi kinerja, koperasi mencatat Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp250 juta pada 2024 dan meningkat menjadi Rp287 juta pada 2025.

Pembagian SHU ditetapkan 60 persen untuk anggota, 15 persen untuk penambahan modal, 10 persen untuk pengurus, serta alokasi dana sosial dan pendidikan.

Manajer Operasional Koperasi, Agung, menyebut koperasi berawal dari kondisi terbatas namun berkembang melalui kerja kolektif anggota, terutama dalam mendukung pemasaran hasil sawit masyarakat.

"Dulu aset hanya sekitar Rp5 juta. Sekarang berkembang karena kerja sama dan kepercayaan anggota," kata Agung.

Ia menambahkan, tantangan utama koperasi adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat, namun hal itu berhasil dijawab melalui konsistensi pengelolaan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh anggota.

Ke depan, koperasi berkomitmen memperluas usaha di sektor perdagangan dan layanan kebutuhan anggota serta memperkuat peran dalam mendukung ekonomi kerakyatan berbasis desa dan transmigrasi.*

(ad)

BANDA ACEH – Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Nasrul Zaman, mendesak Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Tim Plan of Development (PoD) daerah menyusul stagnasi pembahasan pengelolaan Blok South Andaman dengan Mubadala Energy dan SKK Migas.

Menurut Nasrul, tim daerah dinilai belum mampu menyajikan argumentasi teknis dan ekonomi yang kuat dalam pertemuan pada 26 Februari lalu, terutama terkait perdebatan skema pengolahan gas melalui floating production storage and offloading (FPSO) versus pemanfaatan fasilitas darat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.

Baca Juga:

• Rupiah Kembali Tergelincir, Tembus Rp18.051 per Dolar AS!

Ia menilai kelemahan utama tim daerah terletak pada minimnya penguasaan analisis teknis ekonomi migas serta diplomasi energi tingkat global.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat posisi tawar Aceh melemah dalam perundingan dengan pihak korporasi dan lembaga pemerintah pusat.

Nasrul menyebut, meskipun Aceh memiliki landasan politik dan hukum melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), hal itu tidak cukup tanpa dukungan data dan kalkulasi bisnis yang solid.

"Aceh tidak bisa hanya mengandalkan narasi politik. Dibutuhkan tim yang memahami struktur biaya, model bisnis migas, dan strategi industri hulu secara komprehensif," ujarnya.

Ia mendorong Gubernur Aceh untuk melakukan perombakan atau reshuffle terhadap komposisi Tim PoD dengan melibatkan pakar ekonomi energi independen, praktisi industri migas, serta akademisi yang memiliki kompetensi teknis.

Menurut Nasrul, ketergantungan pada pendekatan politik tanpa dukungan analisis ilmiah hanya akan melemahkan posisi Aceh dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan sumber daya alam.

"Tanpa penguatan kapasitas teknis, Aceh berisiko terus tersingkir dari ruang negosiasi utama," kata dia.

Ia menegaskan, pembenahan tim menjadi penting agar kepentingan Aceh sebagai daerah penghasil dapat diperjuangkan secara lebih profesional, berbasis data, dan memiliki legitimasi kuat dalam setiap tahap perundingan.*

(ad)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan akhir pekan, Jumat, 5 Juni 2026.

Tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah meningkatnya sentimen global dan kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi Amerika Serikat serta ketegangan geopolitik.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah ke Level 5.833, Tekanan Datang dari Saham Big Caps

Dalam sebulan terakhir, mata uang Garuda tercatat melemah 3,68 persen, sementara sejak awal tahun koreksi mencapai 8,24 persen terhadap dolar AS.

Pergerakan rupiah sejalan dengan tren mata uang Asia yang bergerak variatif.

Yuan China melemah 0,02 persen, dolar Hong Kong menguat 0,02 persen, dan yen Jepang naik 0,04 persen terhadap dolar AS.

Sementara itu, won Korea melemah tajam 1,16 persen, dolar Singapura turun 0,08 persen, baht Thailand melemah 0,25 persen, dan dolar Taiwan terkoreksi 0,14 persen.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih berlanjut pada perdagangan hari ini.

Ia memproyeksikan rupiah akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah di kisaran Rp18.050 hingga Rp18.120 per dolar AS.

"Mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp18.050 sampai Rp18.120 per dolar AS," kata Ibrahim, Kamis, 4 Juni 2026.

Menurut dia, sentimen global masih menjadi faktor dominan yang mempengaruhi pergerakan rupiah, terutama perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah.

Meski Washington telah mengumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, ketegangan di kawasan tersebut masih berlangsung.

"Pasukan Israel masih memperluas operasi militer di Lebanon selatan," ujarnya.

Selain faktor geopolitik, pasar juga menyoroti data ekonomi Amerika Serikat, termasuk laporan ketenagakerjaan non-pertanian (non-farm payrolls) yang menjadi acuan utama pelaku pasar global.

Data ADP terbaru menunjukkan penambahan 122.000 pekerjaan sektor swasta pada Mei, melampaui ekspektasi pasar.

Dari sisi domestik, tekanan terhadap rupiah turut dipengaruhi kekhawatiran terhadap kenaikan harga minyak mentah dunia yang berpotensi memperlebar defisit fiskal hingga mendekati 3 persen.

Kondisi tersebut dinilai dapat memperbesar risiko fiskal dan meningkatkan ekspektasi intervensi pemerintah di sektor komoditas.

Selain itu, pasar juga masih mencermati potensi perubahan peringkat Indonesia dalam indeks MSCI yang hingga kini belum diumumkan secara pasti, sehingga menambah ketidakpastian di pasar keuangan.*

(bi/ad)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka di zona merah pada perdagangan Jumat, 5 Juni 2026.

Pelemahan indeks komposit pagi ini dipicu tekanan pada sejumlah saham berkapitalisasi besar (big caps) seperti BBCA, BMRI, hingga BREN.

Baca Juga:

• Emas Antam Hari Ini Tembus Rp2,77 Juta per Gram, Ini Daftar Lengkapnya!

Pada pembukaan perdagangan, sebanyak 209 saham melemah, 205 menguat, dan 545 saham stagnan.

Aktivitas perdagangan pagi ini mencatat volume transaksi sekitar 661 juta saham dengan nilai Rp795,4 miliar. Adapun kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp10.263 triliun.

Tekanan terhadap indeks terutama berasal dari saham-saham perbankan dan energi.

Saham Bank Central Asia (BBCA) tercatat turun 1,84 persen ke Rp5.325, Bank Mandiri (BMRI) melemah 1,26 persen ke Rp3.920, sementara Barito Renewables Energy (BREN) terkoreksi 0,25 persen ke Rp3.990.

Saham Astra International (ASII) juga turun 0,86 persen ke Rp4.590.

Di tengah pelemahan tersebut, beberapa saham justru bergerak positif.

Saham Amman Mineral Internasional (AMMN) naik 2,29 persen ke Rp3.580, Barito Pacific (BRPT) menguat 1,55 persen ke Rp1.640, dan Dian Swastatika Sentosa (DSSA) melonjak 3,73 persen ke Rp695.

Tim riset Phintraco Sekuritas memperkirakan IHSG masih akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah.

Indeks diproyeksikan berada pada kisaran resistance 5.900 dan support 5.700.

Dalam risetnya, analis menyebut pelemahan IHSG sebelumnya dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian pasar dan rendahnya kepercayaan investor.

Secara teknikal, indikator MACD menunjukkan pelebaran histogram negatif, sementara Stochastic RSI membentuk death cross, yang mengindikasikan tekanan jual masih dominan.

"Pergerakan IHSG masih berpotensi fluktuatif dan menguji area support 5.700–5.800," tulis riset tersebut, Jumat (5/6/2026).

Di sisi lain, pasar modal Indonesia tengah memasuki fase transformasi struktural melalui rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah disahkan DPR.

Regulasi tersebut diharapkan memperkuat peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meningkatkan integritas transaksi, serta memperluas instrumen pasar modal.

"Dengan penguatan regulasi ini, diharapkan likuiditas pasar meningkat, tata kelola semakin transparan, dan perlindungan investor menjadi lebih kuat," demikian tertulis dalam riset sekuritas tersebut.*

(bi/ad)

JAKARTA – Harga emas logam mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau bervariasi pada perdagangan Jumat, 5 Juni 2026.

Harga emas ukuran 1 gram tercatat berada di level Rp2.770.000.

Baca Juga:

• Kejar PAD Lebih Optimal, Plh Wali Kota Tanjungbalai Sampaikan Perubahan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah di DPRD

Sementara itu, emas ukuran 5 gram dijual Rp13.625.000, dan ukuran 10 gram berada di level Rp27.195.000.

Untuk ukuran yang lebih besar, emas 25 gram dipatok Rp67.862.000, sedangkan 50 gram mencapai Rp135.645.000. Adapun emas 100 gram dijual seharga Rp271.212.000.

Sementara itu, emas batangan ukuran 500 gram dibanderol Rp1.355.320.000, dan ukuran terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram mencapai Rp2.710.600.000.

Di sisi lain, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini tercatat stabil di level Rp2.609.000 per gram, tidak mengalami perubahan dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Buyback merupakan harga pembelian kembali emas oleh Antam dari konsumen.

Dalam transaksi emas batangan, pemerintah mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Untuk penjualan kembali di atas Rp10 juta, tarif PPh 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP, yang dipotong langsung dari nilai transaksi.

Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemilik NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP, dengan setiap transaksi disertai bukti potong pajak.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini:

0,5 gram: Rp1.435.000
1 gram: Rp2.770.000
2 gram: Rp5.480.000
3 gram: Rp8.195.000
5 gram: Rp13.625.000
10 gram: Rp27.195.000
25 gram: Rp67.862.000
50 gram: Rp135.645.000
100 gram: Rp271.212.000
250 gram: Rp677.765.000
500 gram: Rp1.355.320.000
1.000 gram: Rp2.710.600.000

Harga tersebut belum termasuk penyesuaian pajak sesuai ketentuan yang berlaku.*

(bi/ad)

BANDA ACEH – Analis kebijakan publik sekaligus akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Nasrul Zaman, menilai rencana pengembangan Lapangan Tungkulo, Wilayah Kerja South Andaman dengan skema floating production storage and offloading (FPSO) merupakan bentuk "penjajahan ekonomi modern" yang berpotensi merugikan Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Nasrul menanggapi sikap Gubernur Aceh yang meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda penandatanganan Plan of Development (PoD) I Blok South Andaman, di tengah perdebatan antara pemerintah dan Mubadala Energy serta SKK Migas mengenai skema pengolahan gas.

Baca Juga:

• MTQ ke-40 Sumut 2026 di Medan Diikuti 1.092 Peserta dari 20 Kabupaten/Kota, Dorong Lahirkan Generasi Qurani

Ia menyebut, rencana itu juga berpotensi mengabaikan kesepakatan sebelumnya terkait pembangunan Onshore Receiving Facility (ORF) di Lhokseumawe.

"Jika gas Andaman langsung dikapalkan tanpa masuk ke daratan, Aceh hanya menerima risiko lingkungan, sementara nilai tambah ekonominya lari ke luar daerah," kata Nasrul di Banda Aceh, Jumat, 5 Juni 2026.

Ia juga mengaitkan kebijakan pengelolaan migas di wilayah tersebut dengan sejarah konflik di Aceh.

Menurut dia, ketidakadilan distribusi ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam pada masa lalu menjadi salah satu faktor yang memperpanjang instabilitas di daerah itu.

"Jangan sampai kebijakan hari ini mengabaikan sensitivitas sejarah Aceh. Ketidakadilan ekonomi di sektor migas pernah menjadi bagian dari akar persoalan konflik," ujarnya.

Nasrul mendesak Kementerian ESDM untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek investasi, tetapi juga memastikan adanya keadilan ekonomi bagi daerah penghasil.

Ia menilai pengolahan gas di darat melalui fasilitas di Lhokseumawe akan memberi dampak ekonomi lebih luas, termasuk penciptaan lapangan kerja dan penguatan industri lokal.

"Pengelolaan sumber daya harus berpihak pada rakyat di daerah penghasil, bukan semata pada efisiensi korporasi," kata dia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian ESDM maupun Mubadala Energy terkait pernyataan tersebut.*

(ad)

MEDAN – Sebanyak 1.092 peserta tercatat akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2026 M/1447 H.

Ajang ini dijadwalkan berlangsung pada 15–24 Juni 2026 di Gedung Astaka, Jalan Willem Iskandar, Medan.

Baca Juga:

• Dugaan Penyimpangan Program MBG Menguat, MAKI Desak Pemerintah Buka Data Anggaran

Sulaiman mengatakan seluruh aspek pelaksanaan telah dipersiapkan, termasuk koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta pemerintah kabupaten/kota di Sumut.

"MTQ ini diharapkan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan seluruh elemen masyarakat dalam membina generasi muda yang Qurani, unggul, berakhlak, dan berkarakter," ujar Sulaiman.

Ia menegaskan pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi agenda keagamaan, tetapi juga sarana penguatan nilai-nilai sosial dan pendidikan berbasis Al-Qur'an di masyarakat.

Sementara itu, Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Sumut Muhammad Yasir Tanjung menyebutkan peserta berasal dari 20 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Sejumlah daerah dengan jumlah peserta terbanyak di antaranya Deliserdang, Serdangbedagai, Padanglawas, Labuhanbatu Selatan, dan Langkat.

"Total peserta yang sudah terdata mencapai 1.092 orang," kata Yasir.

Ia juga menyampaikan bahwa MTQ ke-40 mengusung tema "Satu Irama Tilawah, Satu Tekad dalam Kolaborasi Sumut Berkah".

Menurutnya, pemerintah daerah menargetkan penguatan pembinaan keagamaan hingga tingkat desa melalui program satu desa satu guru mengaji.

Rangkaian pembukaan MTQ akan diisi dengan berbagai pertunjukan, termasuk kehadiran qori internasional asal Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zian Fahrezi, serta penampilan tarian islami, paduan suara, marching band, dan seremoni pembukaan lainnya.*

(ad)

BANGKA TENGAH – Komunikasi antara insan pers dan TNI di Bangka Belitung kembali diperkuat melalui audiensi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Bangka Belitung bersama jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PJS Kota Pangkalpinang dengan Komando Batalyon Infanteri (Yonif) 147/Ksatria Garuda Jaya.

Pertemuan berlangsung di Markas Yonif 147, Desa Jelutung, Kecamatan Namang, Kamis, 4 Juni 2026.

Baca Juga:

• Ratusan Nakes Beri Dukungan untuk dr Ratna dalam Sidang Dugaan Malapraktik di PN Pangkalpinang, IDI Minta Proses Hukum Berjalan Adil

Rombongan PJS Babel dipimpin Ketua DPD PJS Babel Rikky Fermana, didampingi sejumlah pengurus organisasi.

Mereka disambut langsung Komandan Yonif 147/Ksatria Garuda Jaya Letkol Inf Matin Algiffari.

Dalam diskusi, pihak Yonif 147 memaparkan sejumlah rencana strategis penguatan pertahanan wilayah, termasuk wacana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Bangka Belitung.

Rencana tersebut disebut sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi komando, pembinaan teritorial, serta kesiapsiagaan aparat dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah kepulauan.

"Keberadaan Kodam diharapkan dapat memperkuat sistem pertahanan dan meningkatkan efektivitas koordinasi antar satuan," ujar Matin Algiffari dalam pertemuan tersebut.

Selain itu, juga dibahas rencana penguatan struktur satuan TNI dengan pembentukan batalyon di setiap kabupaten di Bangka Belitung.

Kebijakan ini dinilai dapat mempercepat respons terhadap potensi gangguan keamanan sekaligus mempererat hubungan TNI dengan masyarakat.

Dari sisi masyarakat sipil, PJS Babel menyampaikan komitmen untuk mendukung pembangunan daerah melalui kerja jurnalistik yang profesional dan berimbang.

Organisasi ini juga memaparkan sejumlah program peningkatan kompetensi wartawan serta agenda internal organisasi, termasuk persiapan Musyawarah Nasional (Munas) PJS pada Juli 2026.

Ketua DPD PJS Babel Rikky Fermana menegaskan pentingnya sinergi antara media dan seluruh elemen strategis daerah dalam menjaga iklim informasi yang sehat.

"PJS berkomitmen menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab," ujarnya.

Audiensi tersebut ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol penguatan komunikasi dan komitmen kerja sama antara insan pers dan TNI di Bangka Belitung.*

(ad)

JAKARTA – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak pemerintah membuka secara transparan seluruh data terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan itu disampaikan menyusul mencuatnya dugaan penyimpangan anggaran yang kini menyeret Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga:

• Sidang BBM Subsidi di Medan Memanas, Kuasa Hukum Ungkap Kejanggalan Saksi

"Kasus dugaan korupsi ini mencederai program pemerintah yang sejatinya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia," kata Boyamin, Kamis, 4 Juni 2026.

Ia menyebut, publik sejak lama telah menyoroti adanya ketidaksesuaian antara besaran anggaran dengan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah dugaan selisih nilai per porsi makanan yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan.

Menurut Boyamin, jika benar terdapat perbedaan signifikan antara anggaran dan realisasi di lapangan, maka hal tersebut harus diungkap secara terbuka kepada publik.

Selain itu, ia juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang pendukung program, termasuk kendaraan operasional dan perlengkapan lainnya yang disebut memiliki nilai pengadaan tinggi namun tidak sebanding dengan harga pasar.

"Banyak hal yang harus dibuka secara transparan, termasuk pengadaan kendaraan operasional dan berbagai pengadaan lain yang nilainya besar," ujarnya.

Boyamin menilai lemahnya sistem pengawasan menjadi salah satu faktor yang membuka ruang terjadinya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Ia meminta pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola MBG.

Ia juga mendorong adanya sistem pelaporan berbasis digital yang dapat diakses masyarakat luas, sekaligus menjamin perlindungan bagi pelapor dugaan pelanggaran.

"Pemerintah perlu membangun sistem pengaduan yang efektif dan melindungi masyarakat yang melapor. Jangan sampai ada intimidasi," katanya.

Lebih lanjut, Boyamin menekankan pentingnya keterbukaan dalam seluruh proses pelaksanaan program, mulai dari pengadaan, penunjukan mitra, pembangunan fasilitas, hingga standar menu makanan yang diberikan kepada masyarakat.

Ia berharap dugaan persoalan dalam program MBG dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar tujuan program tetap berjalan sesuai sasaran tanpa dibayangi praktik penyimpangan.

"Program yang baik harus didukung sistem yang bersih, transparan, dan akuntabel," ujarnya.*

(ad)