JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan penyegaran organisasi melalui mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Korps Adhyaksa.

Dalam kebijakan terbaru, sebanyak 90 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di berbagai daerah resmi mengalami pergantian.

Baca Juga:

• Polda Sumut Rotasi Jabatan, Brigjen Naek Pamen Simanjuntak Resmi Jadi Wakapolda Gantikan Sonny Irawan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor KEP-IV-10122/C/07/2026 yang ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan, Hendro Dewanto.

Berikut daftar lengkap 90 Kepala Kejaksaan Negeri yang mengalami pergantian:

- Yudhi Kurniawan menjadi Kajari Purwakarta.
- Hary Palar menjadi Kajari Paser.
- Agus Wirawan Eko Saputro menjadi Kajari Kota Bogor.
- Agustinus Baka Tangdililing menjadi Kajari Kota Magelang.
- Shinta Ayu Dewi menjadi Kajari Gunung Kidul.
- Kusufi Esti Ridliani menjadi Kajari Karangasem.
- I Wayan Sumertayasa menjadi Kajari Badung.
- Sunandar Pramono menjadi Kajari Tanggamus.
- Ahmad Latupono menjadi Kajari Jayawijaya.
- Romy Arizyanto menjadi Kajari Jambi.
- Akwan Anas menjadi Kajari Samosir.
- Ariyanto Novindra menjadi Kajari Sumba Timur.
- Muib menjadi Kajari Bantul.
- Andre menjadi Kajari Kuantan Singingi.
- Denny Iswanto menjadi Kajari Seruyan.
- Winro Tumpal Halomoan Haro Munthe menjadi Kajari Kabupaten Bogor.
- Neneng Rahmadini menjadi Kajari Cimahi.
- Ricky Parlin Jahyamanda menjadi Kajari Metro.
- Suseno menjadi Kajari Pasuruan.
- Sundoro Adi menjadi Kajari Tanjung Pinang.
- Naungan Harahap menjadi Kajari Tapanuli Utara.
- Nurdin menjadi Kajari Morowali.
- Arief Indra Kusuma Adhi menjadi Kajari Jakarta Barat.
- Heberth Pesta Hutapea menjadi Kajari Tarakan.
- Didik Haryanto menjadi Kajari Maluku Tengah.
- Aditya Rakatama menjadi Kajari Tangerang Selatan.
- Jainah menjadi Kajari Hulu Sungai Tengah.
- Ivan Hebron Siahaan menjadi Kajari Kaur.
- Heru Kamarullah menjadi Kajari Ciamis.
- Andi Rio Rahmat Rahmatu menjadi Kajari Bima.
- Suci Wijayanti menjadi Kajari Cianjur.
- Ibnu Firman Ide Amin menjadi Kajari Lampung Selatan.
- Ali Toatubun menjadi Kajari Toli-Toli.
- Salomina Meyke Saliama menjadi Kajari Kendal.
- Muhammad Ruslan menjadi Kajari Jembrana.
- Asep Sunarsa menjadi Kajari Landak.
- Rajendra Dharmalingga Wiritanaya menjadi Kajari Pidie.
- Erianto menjadi Kajari Kota Banjar.
- Aji Kalbu Pribadi menjadi Kajari Kutai Kartanegara.
- Muchsin menjadi Kajari Banjarmasin.
- Andri Kurniawan menjadi Kajari Yogyakarta.
- Regie Komara NA menjadi Kajari Majalengka.
- Andi Herman menjadi Kajari Buol.
- Anggara Suryanagara menjadi Kajari Tanjung Perak.
- Denny Wicaksono menjadi Kajari Tabalong.
- Andhy Hermawan Bolifaar menjadi Kajari Karimun.
- Ratih Andrawina Suminar menjadi Kajari Batang.
- Rizky Fachrurrozi menjadi Kajari Indragiri Hulu.
- David Razi menjadi Kajari Tojo Una-Una.
- Andi Reny Rummana menjadi Kajari Grobogan.
- Ikram Mhd Saleh menjadi Kajari Donggala.
- Dinar Kripsiaji menjadi Kajari Sleman.
- Putri Ayu Wulandari menjadi Kajari Kulon Progo.
- Bayu Novrian Dinata menjadi Kajari Lombok Tengah.
- Diana Wahyu Widiyanti menjadi Kajari Kota Bekasi.
- Muhammad Yuris Rawando menjadi Kajari Nabire.
- Adung Sutranggono menjadi Kajari Kota Malang.
- Johannes Harysuandy Siregar menjadi Kajari Indragiri Hilir.
- Arif Mirra Kanahau menjadi Kajari Belu.
- Andi Helmi Adam menjadi Kajari Bulungan.
- Mohtar Arifin menjadi Kajari Bombana.
- Agus Chandra menjadi Kajari Kabupaten Cirebon.
- Taruli Phalti Patuan menjadi Kajari Purbalingga.
- Agung Pamungkas menjadi Kajari Kotabaru.
- Mahfuddin Cakra Saputra menjadi Kajari Sumbawa Barat.
- Mohamad Rohmadi menjadi Kajari Bojonegoro.
- Lapatawe menjadi Kajari Palu.
- Rio Aditya Arifiansyah menjadi Kajari Wajo.
- Agita Tri Moertjahjanto menjadi Kajari Sibolga.
- Agus Rujito menjadi Kajari Kota Semarang.
- Abdurrachman menjadi Kajari Karanganyar.
- Alfian Bombing menjadi Kajari Tebo.
- Yosef Umbu Hina Marawali menjadi Kajari Timor Tengah Selatan.
- Ade Indrawan menjadi Kajari Bengkalis.
- Edwin Ignatius Beslar menjadi Kajari Kotawaringin Timur.
- Andi Fitriana menjadi Kajari Kepulauan Talaud.
- Marlambson Carel Williams menjadi Kajari Pekanbaru.
- Nanang Dwi Priharyadi menjadi Kajari Batubara.
- Adief Swandaru menjadi Kajari Pulang Pisau.
- Mohammad Nasir menjadi Kajari Palembang.
- Aka Kurniawan menjadi Kajari Kabupaten Tasikmalaya.
- Kiki Yonata menjadi Kajari Musi Banyuasin.
- Bohal Parlambohan Lubis menjadi Kajari Rejang Lebong.
- Hadiman menjadi Kajari Pati.
- Ardian menjadi Kajari Kota Tegal.
- Ujang Sutisna menjadi Kajari Tuban.
- Todo Batara Silalahi menjadi Kajari Konawe Selatan.
- Rahmad Isnaini menjadi Kajari Serdang Bedagai.
- Abdul Halim menjadi Kajari Barito Timur.
- Nur Wahyu Bintari menjadi Kajari Lebong.

Rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier di lingkungan Kejaksaan Agung.

Pergantian pejabat diharapkan mampu memperkuat kinerja institusi, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, serta mempercepat pelayanan hukum kepada masyarakat di seluruh daerah.* (mi/ad)

MEDAN – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) kembali melakukan rotasi jabatan di jajaran pimpinan.

Jabatan Wakapolda Sumatera Utara resmi berganti pada Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• Oknum Polisi Tersangka Korupsi Bansos Labusel Rp1,9 Miliar Ternyata Menantu Eks Bupati, Diduga Terlibat Sejak Perencanaan

Ia menggantikan Brigjen Pol Sonny Irawan yang mendapat penugasan baru sebagai Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

Pergantian ini menjadi bagian dari rotasi jabatan yang dilakukan Polri sebagai upaya penyegaran organisasi sekaligus pembinaan karier personel.

Selain posisi Wakapolda, jabatan Kepala Biro Logistik (Karo Logistik) Polda Sumut juga mengalami pergantian.

Kombes Pol Pahala Hotma Mangatur Panjaitan yang sebelumnya menjabat sebagai Karo Logistik Polda Sumut kini dipercaya mengemban tugas sebagai Pengelola Barang dan Jasa Polri Utama Tingkat II Slog Polri.

Posisi tersebut selanjutnya diisi oleh Kombes Pol Rudi Rifani yang sebelumnya bertugas sebagai Penyidik Tindak Pidana Tingkat I Bareskrim Polri.

Rotasi juga terjadi di jajaran kepolisian wilayah.

Jabatan Kapolres Asahan kini resmi berganti setelah AKBP Revi Nurvelani dimutasi menjadi Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital (Wadir Pamobvit) Polda Sumut.

Sebagai penggantinya, Polri menunjuk AKBP Adi Dharma Pramudhita yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Bag Agol Baglekdik Rodalpers SSDM Polri.

Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Dr Ferry Walintukan, membenarkan adanya mutasi sejumlah pejabat tersebut.

Menurut Ferry, rotasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme yang biasa dilakukan di lingkungan Polri untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus memberikan kesempatan pengembangan karier bagi personel.

"Ia benar. Hal demikian merupakan lumrah dilakukan dalam tubuh Polri sesuai dengan kebutuhan organisasi," ujar Kombes Ferry Walintukan, Jumat (31/7/2026).

Mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri dilakukan secara berkala sebagai bagian dari penyegaran organisasi, peningkatan kinerja, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.* (mi/ad)

MEDAN — Sejumlah jurnalis bersama kelompok masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan Pos Bloc Kota Medan, Kamis (30/7/2026) sore.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kritik terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut aktivis, akademisi, dan jurnalis dengan istilah "londo ireng".

Baca Juga:

• Pemerintah Aceh Desak Pertamina Benahi Layanan SPBU, Antrean BBM Dinilai Berpotensi Ganggu Fasilitas Umum

Salah seorang orator dari kalangan jurnalis, Array A Argus, mengatakan kritik yang disampaikan aktivis, akademisi, maupun jurnalis merupakan bagian dari kepedulian terhadap bangsa dan negara.

"Kami berdiri di sini untuk mengkritisi pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyebut aktivis, akademisi, dan jurnalis adalah londo ireng. Pernyataan ini tidak pantas disampaikan oleh kepala negara," kata Array dalam orasinya.

Menurut Array, kritik terhadap pemerintah bukan bertujuan menjatuhkan pemerintahan, melainkan sebagai upaya mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera.

"Diksi-diksi (antek asing, londo Ireng) semacam ini hanya menjadi stigma kepada orang-orang yang peduli sebenarnya terhadap negara ini, terhadap republik ini," ujarnya.

"Orang-orang yang mengkritik ini peduli banget sama tanah airnya, ingin negaranya maju, ingin negaranya makmur," sambung Array.

Dalam aksi tersebut, peserta menyampaikan keberatan terhadap penggunaan istilah yang dinilai dapat mempersempit ruang demokrasi dan berpotensi melemahkan kebebasan berpendapat.

Massa menilai seorang pemimpin negara seharusnya memberikan contoh dalam menjaga etika dan kesantunan ketika menyampaikan pernyataan di ruang publik.

"Sejak kecil masyarakat diajarkan norma kesopanan dan kesantunan. Ketika kepala negara tidak memberikan contoh dalam bertutur kata di depan publik, jangan salahkan jika masyarakat kemudian meniru hal yang sama," ujar salah seorang orator.

Selain menyoroti pernyataan tersebut, massa juga menyampaikan pandangan bahwa berbagai persoalan publik membutuhkan perhatian serius pemerintah dan tidak boleh tertutup oleh perdebatan mengenai narasi tertentu.

Dalam tuntutannya, para jurnalis dan masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi serta menyampaikan penghormatan terhadap profesi jurnalis sebagai bagian penting dalam sistem demokrasi.

Mereka juga meminta seluruh pejabat negara tidak menggunakan istilah atau label yang dapat mendiskreditkan kerja jurnalistik maupun kelompok masyarakat sipil yang menjalankan fungsi pengawasan publik.

"Mendesak seluruh pejabat negara untuk tidak menggunakan narasi atau label yang dapat mendiskreditkan kerja jurnalistik maupun kelompok masyarakat sipil yang menjalankan fungsi kontrol publik," kata massa dalam tuntutannya.

Selain itu, massa meminta pemerintah menjamin keselamatan jurnalis dan memastikan tidak terjadi intimidasi, kekerasan, maupun kriminalisasi terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik.

Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi serta membawa sejumlah poster berisi kritik terhadap pemerintah.

Massa menegaskan bahwa kebebasan pers dan ruang kritik publik merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia.* (ss/ad)

LABUSEL — Seorang anggota Polri aktif berinisial Bripka YML (31) terseret dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara.

Bripka YML yang bertugas di Sikum Polres Labusel ditetapkan sebagai salah satu tersangka bersama enam orang lainnya.

Baca Juga:

• Kasus Dugaan Penganiayaan Oknum DPRD Medan, Pahala Sitorus Ingatkan APH Soal RJ: Jika Sudah Berdamai, Jangan Dipaksakan ke Pengadilan

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Labusel, Oloan Sinaga, membenarkan bahwa Bripka YML merupakan anggota polisi aktif sekaligus menantu mantan Bupati Labusel, Edimin.

"Iya (menantu mantan Bupati Labusel). Iya, benar (oknum polisi)," kata Oloan Sinaga, Kamis (30/7/2026).

Selain Bripka YML, Kejari Labusel juga menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kegiatan bantuan sosial tahun anggaran 2024.

Keenam tersangka lainnya masing-masing berinisial N selaku Plt Kepala Dinas Sosial Labusel Tahun Anggaran 2024, AB sebagai pihak wiraswasta, RN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HN sebagai Direktur CV Sri Rezeki, PPS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta G yang merupakan staf honorer Dinas Sosial Labusel.

Namun, tersangka berinisial G diketahui telah meninggal dunia pada 21 Mei 2026 sebelum proses penahanan dilakukan.

"Iya, 7 (tersangka), satu sudah almarhum sebelum proses tahap 2 (penyerahan)," ujar Oloan.

Sementara enam tersangka lainnya kini telah menjalani penahanan di Lapas Kelas III Kotapinang.

Kasus ini berkaitan dengan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial, serta kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun anggaran 2024.

Total anggaran dalam kegiatan tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.

Namun berdasarkan hasil audit, ditemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp1,9 miliar.

Menurut Kejari Labusel, dugaan penyimpangan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, mulai dari ketidaksesuaian data penerima bantuan, kegiatan yang diduga tidak dilaksanakan, hingga pencairan anggaran menggunakan dokumen yang tidak sesuai.

"Dalam kegiatan tersebut, terdapat dugaan adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak sebagaimana mestinya, adanya ketidaksesuaian data penerima rehabilitasi, adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan. Namun, anggaran tetap dilakukan pencairan/bon/kuitansi fiktif. Selain itu, adanya mark up harga terhadap kegiatan rehabilitasi," jelas Oloan.

Dalam perkara tersebut, Kejari Labusel menyebut Bripka YML diduga memiliki peran sejak awal proses kegiatan, mulai dari tahap perencanaan hingga pembayaran.

Oloan menjelaskan, YML disebut bekerja sama dengan tersangka AB untuk mencari perusahaan yang akan menjalankan proyek tersebut.

"AB yang wiraswasta itu yang berhubungan dengan YML untuk mencarikan perusahaan. Jadi, wiraswasta inilah yang mencarikan nama CV Sri Rezeki ini. Namun, proses perencanaan dari awal, proses perencanaan pengadaan ini sudah berperan YML," katanya.

Setelah dana masuk ke rekening CV Sri Rezeki, uang tersebut kemudian diduga diserahkan kepada Bripka YML.

"Uang yang sudah masuk ke rekening CV Sri Rezeki, ini diambil oleh si CV Sri Rezeki diserahkan ke YML," ujar Oloan.

Kejari Labusel juga menyebut Bripka YML cukup aktif mendatangi Dinas Sosial Labusel saat proses kegiatan berlangsung.

Pada saat itu, Edimin yang merupakan mertua YML masih menjabat sebagai Bupati Labusel.

"Hasil pemeriksaan, diperoleh fakta bahwa selama proses ini, YML ini aktif atau sering ke Dinsos," kata Oloan.

Kasus dugaan korupsi bansos ini kini terus diproses oleh Kejaksaan Negeri Labusel.

Penyidik masih mendalami seluruh peran para tersangka dalam dugaan penyimpangan anggaran bantuan sosial tersebut.* (d/ad)

BANDA ACEH — Pemerintah Aceh meminta pihak Pertamina segera melakukan perbaikan sistem pelayanan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dinilai menjadi salah satu penyebab panjangnya antrean kendaraan hingga mengganggu fasilitas umum di sekitar lokasi.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan perbaikan pelayanan harus segera dilakukan agar persoalan antrean BBM tidak berkembang menjadi gangguan sosial di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• SBY dan AHY Beri Pesan Khusus ke Kepala Daerah Demokrat: Utamakan Rakyat dan Dukung Program Prabowo

Menurut Nurlis, Pemerintah Aceh telah meminta Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina untuk melakukan penertiban sistem pelayanan serta meningkatkan optimalisasi layanan di SPBU mulai Agustus 2026.

Salah satu langkah yang diminta adalah penambahan operator pada dispenser pengisian BBM serta memastikan adanya petugas khusus yang mengatur jalur antrean kendaraan.

"Di antaranya dengan menambah operator di dispenser dan memastikan adanya petugas pengendalian antrean," ujar Nurlis.

Permintaan tersebut disampaikan berdasarkan hasil evaluasi tim Pemerintah Aceh yang dikoordinasikan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Teuku Robby Izra.

Evaluasi tersebut juga melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Teuku Adi Darma, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini.

Dari hasil evaluasi, ditemukan bahwa salah satu penyebab antrean panjang terjadi karena jumlah petugas pelayanan di SPBU masih terbatas.

Nurlis menjelaskan, dalam satu dispenser SPBU terdapat empat nozzle atau selang pompa, namun pelayanan hanya dilakukan oleh satu atau dua petugas.

Petugas tersebut harus menangani berbagai proses sekaligus, mulai dari pemeriksaan QR Barcode Subsidi Tepat Guna, pengecekan nomor polisi kendaraan, pengisian BBM hingga proses pembayaran.

"Menurut temuan tim Pak Robby, di setiap dispenser (yang ada di SPBU) ada empat nozzle atau selang pompa, namun hanya ada satu atau dua petugas yang melayani proses cek QR Barcode Subsidi Tepat Guna, nomor polisi, pengisian BBM sampai pembayaran. Inilah salah satu penyebab antrean," katanya.

Karena kondisi tersebut, Teuku Robby Izra menyampaikan keberatan langsung kepada pihak SAM Retail Pertamina dalam rapat bersama yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Kantor Gubernur Aceh, pada 23 Juli 2026.

Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Pertamina berjanji akan melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan di setiap SPBU.

Selain masalah pelayanan, Pemerintah Aceh juga menemukan terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan antrean BBM terjadi.

Pertama adalah faktor supply, yaitu keterlambatan pasokan, keterbatasan armada pengangkutan, serta gangguan cuaca yang memengaruhi distribusi BBM.

Kedua adalah faktor demand atau meningkatnya permintaan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya mobilitas kendaraan, aksi panic buying, kendaraan dari luar daerah, hingga dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.

Pemerintah Aceh juga menyoroti masih adanya masyarakat mampu maupun kendaraan industri yang menggunakan BBM subsidi seperti biosolar dan pertalite karena adanya perbedaan harga dengan BBM non-subsidi.

Faktor ketiga adalah kondisi pelayanan SPBU, seperti jam operasional, jumlah dispenser yang terbatas, pelayanan yang lambat, serta distribusi stok yang belum merata.

Meski demikian, berdasarkan informasi dari PT Pertamina Patra Niaga Aceh, ketersediaan stok BBM saat ini masih berada dalam kondisi aman.

Untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan, Pemerintah Aceh bersama Dinas ESDM, Disperindag, Biro Perekonomian Setda Aceh, serta Polda Aceh melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU di Kota Banda Aceh pada Kamis (30/7/2026).

Dalam sidak di SPBU Jeulingke dan SPBU Lambhuk, petugas menemukan beberapa kendaraan menggunakan QR Barcode Subsidi Tepat Guna yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.

Di SPBU Lambhuk, tim juga menemukan kondisi berbeda ketika petugas datang.

Sejumlah kendaraan yang sebelumnya berada dalam antrean justru keluar meninggalkan lokasi.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem juga telah mengirim surat kepada Kepala BPH Migas terkait permintaan tambahan kuota BBM subsidi untuk Aceh.

Surat bernomor 500.10/8664 tersebut menyebutkan tambahan kuota diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, termasuk untuk mendukung proses pemulihan akibat bencana hidrometeorologi.

Pemerintah Aceh bersama pihak terkait mendorong sejumlah langkah perbaikan, di antaranya:

- Menambah jam distribusi mobil tangki BBM subsidi serta distribusi pada Sabtu dan Minggu.
- Menyesuaikan jenis dan kapasitas mobil tangki untuk wilayah yang akses jalannya masih terbatas.
- Menambah petugas layanan di setiap dispenser dan mengatur antrean agar tidak mengganggu akses masyarakat.
- Menempatkan petugas khusus di jalur antrean untuk melakukan pemeriksaan QR Code sebelum kendaraan masuk ke area pompa.
- Menetapkan standar waktu pelayanan pengisian BBM melalui SOP pelayanan minimal.
- Menambah petugas pada jam sibuk seperti pukul 06.00–09.00, 11.00–13.00, dan 16.00–19.00.
- Membuat jalur khusus bagi kendaraan prioritas seperti ambulans dan kendaraan pelayanan publik.
- Mengatur jadwal pengisian untuk kendaraan tertentu seperti truk angkutan barang dan kendaraan proyek.

Pemerintah Aceh berharap langkah tersebut dapat memperbaiki pelayanan SPBU, mengurangi antrean panjang, serta memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.* (ad)

MEDAN — Advokat Ir. Pahala Sitorus, SH, MH, MM menilai semangat utama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru bukan sekadar memberikan hukuman, melainkan menghadirkan pendekatan hukum yang lebih manusiawi.

Menurut Pahala, roh KUHP baru adalah memanusiakan manusia, bukan hanya berorientasi pada pemidanaan atau memasukkan seseorang ke dalam penjara.

Baca Juga:

• OTT Lebih Banyak Jerat Bupati dan Wali Kota, KPK: Bukan Berarti di Level Gubernur Tidak Ada

Pahala menyarankan agar aparat penegak hukum mempertimbangkan mekanisme restorative justice (RJ) apabila memang telah terjadi perdamaian antara pihak terlapor dan korban.

"Jika memang benar ada perdamaian antara kedua belah pihak dan korban sudah mencabut perkara atau pengaduan, maka saran saya untuk apa polisi harus ngeyel atau memaksakan peristiwa ini masuk ke pengadilan untuk menghukum pihak yang sudah berdamai," kata Advokat Pahala Sitorus.

Menurutnya, secara hukum perkara tersebut memang masih dapat dilanjutkan meskipun telah ada kesepakatan damai.

Namun, penyidik memiliki ruang untuk mempertimbangkan penerapan restorative justice sesuai dengan ketentuan dalam KUHP baru.

Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 466 dan 471 KUHP baru, penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi salah satu pilihan dalam proses hukum.

Pahala mengatakan apabila penyidik tetap melanjutkan perkara hingga tahap berikutnya, pihak AT masih memiliki kesempatan mengajukan restorative justice pada tingkat kejaksaan.

Bahkan, apabila tidak diterima, mekanisme tersebut masih dapat diajukan kembali saat proses persidangan.

Namun, Pahala menegaskan dirinya tidak dapat memastikan apakah terdapat hal lain di balik penetapan tersangka terhadap AT karena dirinya bukan kuasa hukum tersangka dan belum melihat secara lengkap kronologi perkara.

"Saya tidak bisa memastikan apakah ada sesuatu yang tidak 'beres' di balik penetapan tersangka AT dan berlanjutnya kasus ini. Sebab, saya bukan PH tersangka dan belum melihat secara pasti kronologi peristiwa," ujarnya.

Meski demikian, Pahala menilai apabila perkara tersebut tetap berlanjut ke persidangan dan nantinya terbukti terdapat tindak pidana, hakim kemungkinan akan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk adanya perdamaian dan pencabutan laporan polisi.

Ia memperkirakan putusan hakim dapat mempertimbangkan hukuman percobaan apabila seluruh aspek hukum dan kondisi perkara mendukung.

Karena itu, Pahala kembali mendorong Polrestabes Medan untuk mengedepankan pendekatan restorative justice sebagai bentuk penerapan semangat KUHP baru.

Dorongan penerapan restorative justice juga datang dari Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST.

Ia berharap kepolisian dapat mempertimbangkan mekanisme RJ dalam kasus yang melibatkan kader NasDem tersebut.

"Jadi kita minta agar kepolisian dapat melakukan RJ, ini bukan intervensi, karena yang kita dapat informasi sudah ada perdamaian. Karena juga Antonius sudah meminta pendampingan kepada partai NasDem. Karena itu NasDem meminta agar kasus ini bisa diselesaikan secara RJ. Bukan rangka intervensi, tapi meminta agar kepolisian bekerja secara profesional," jelas Iskandar.

Sementara itu, Polrestabes Medan memastikan proses hukum terhadap AT tetap berjalan.

Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan telah menetapkan AT sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan secara bersama-sama.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan Adrian Risky Lubis mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Adrian di Medan, Kamis (30/7/2026).

Kasus tersebut kini menjadi perhatian karena mempertemukan dua pendekatan dalam penegakan hukum, yakni proses pidana formal dan upaya penyelesaian melalui restorative justice yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pihak yang bersengketa.* (ad)

JAKARTA — Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) selama tiga hari.

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi akan melakukan safari bertemu masyarakat sekaligus menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) NTT.

Baca Juga:

• SBY dan AHY Beri Pesan Khusus ke Kepala Daerah Demokrat: Utamakan Rakyat dan Dukung Program Prabowo

Sejumlah kelompok relawan disebut telah melakukan koordinasi melalui Rumah Juang 2 (RJ2) untuk menyambut kedatangan mantan kepala negara tersebut.

Kuncen Rumah Juang Relawan Jokowi, Utje Gustaaf Patty, mengatakan berbagai elemen masyarakat dan relawan akan ikut menyambut kunjungan Jokowi ke NTT.

Beberapa kelompok yang terlibat dalam persiapan penyambutan tersebut di antaranya BRN NTT, PasGibran NTT, DPW Team Garuda 08 NTT, BARA NUSA NTT, Gajah Solid Nusantara (GSN), Solmet NTT, serta Alap-alap NTT.

"Semua saudara Pak Jokowi di NTT yang merupakan gabungan antara masyarakat, seluruh elemen relawan dan kader Partai PSI, siap bersatu menyambut kehadiran Pak Jokowi," kata Utje di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Menurut Utje, antusiasme masyarakat NTT terhadap kedatangan Jokowi masih tinggi.

Ia menyebut hal tersebut tidak terlepas dari kedekatan emosional Jokowi dengan masyarakat selama menjabat sebagai Presiden RI selama dua periode.

"Banyak perwakilan masyarakat yang menanyakan kapan Pak Jokowi akan ke NTT? Ada kerinduan yang besar, layaknya perasaan rindu sanak saudara kepada salah satu anggota keluarganya yang sudah lama tak bersua," ujarnya.

Ketua DPW PSI NTT Christian Widodo mengatakan kunjungan Jokowi dilakukan setelah adanya keinginan masyarakat untuk kembali bertemu dengan mantan presiden tersebut.

"Masyarakat NTT sangat merindukan momen-momen ketika Pak Jokowi mengunjungi mereka selama 10 tahun menjabat Presiden RI. Karena itu, masyarakat sangat antusias menyambut agenda safari Pak Jokowi ke NTT ini," ungkap Christian.

Selain bertemu masyarakat, Jokowi juga dijadwalkan menghadiri Rakorda PSI NTT.

Agenda tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi internal partai di wilayah NTT.

Christian berharap kehadiran Jokowi dapat memberikan semangat bagi para kader PSI agar semakin solid dan mampu memperkuat peran partai di tingkat daerah maupun nasional.

"Kita juga berharap kehadiran Pak Jokowi nanti akan semakin memperkuat soliditas kader PSI NTT sehingga semakin diperhitungkan secara lokal maupun nasional," tutupnya.

Kunjungan Jokowi ke NTT menjadi perhatian karena selain menjadi agenda silaturahmi dengan masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi ruang konsolidasi politik bagi PSI menjelang penguatan organisasi di daerah.* (vo/ad)

BOGOR — Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pesan khusus kepada para kader Demokrat yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah.

Pesan tersebut menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah daerah serta ikut menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• OTT Lebih Banyak Jerat Bupati dan Wali Kota, KPK: Bukan Berarti di Level Gubernur Tidak Ada

Forum tersebut mempertemukan para kepala daerah dari kader Partai Demokrat untuk memperkuat koordinasi, berbagi pengalaman, dan menyamakan arah pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Salah satu kepala daerah yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Wali Kota Pekanbaru sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Riau, Agung Nugroho.

Menurut Agung, pesan dari SBY dan AHY menjadi pengingat sekaligus dorongan bagi para kepala daerah agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

"Pesan yang paling kuat dari Bapak SBY dan Mas AHY adalah bagaimana seorang kepala daerah harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Kemudian turut mensukseskan Pemerintah Presiden Bapak Prabowo dengan program-program yang telah dicanangkan," ujar Agung di Pekanbaru, Jumat (31/7/2026).

Agung mengatakan, kepemimpinan daerah tidak hanya berkaitan dengan menjalankan roda birokrasi, tetapi juga memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga. Karena itu kami didorong untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung aspirasi mereka, menyelesaikan persoalan dengan cepat, serta memastikan pembangunan berjalan merata dan berkeadilan," tegasnya.

Agung menilai arahan tersebut menjadi pedoman bagi kader Demokrat yang memegang jabatan publik agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menyebut Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini terus berfokus pada sejumlah program, mulai dari peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Selain menjalankan program pembangunan, Agung juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak serta menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

"Instruksi yang kami terima bukan hanya menjadi semangat, tetapi juga menjadi pedoman dalam bekerja. Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus hadir memberikan solusi dan terus meningkatkan kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat AHY dalam arahannya meminta seluruh kepala daerah dari kader Demokrat menunjukkan kinerja terbaik selama menjalankan amanah dari masyarakat.

AHY mengingatkan bahwa kepala daerah merupakan ujung tombak perjuangan partai dalam memberikan pelayanan publik karena mendapatkan mandat langsung dari rakyat.

Menurut AHY, etika kepemimpinan, integritas, dan tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi prinsip utama bagi setiap kader Demokrat yang dipercaya memimpin daerah.

"Dengan semangat kebersamaan, saya optimistis Partai Demokrat akan terus hadir membawa harapan melalui kerja nyata serta memperjuangkan aspirasi masyarakat di seluruh Indonesia," tutur AHY.

Melalui sarasehan tersebut, Partai Demokrat berharap para kepala daerah kadernya dapat terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung pembangunan nasional melalui program-program pemerintah.* (di/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan atau OTT tidak dilakukan secara asal.

Setiap tindakan penegakan hukum harus didukung alat bukti yang kuat sebelum seseorang ditetapkan sebagai pihak yang terjerat perkara korupsi.

Baca Juga:

• Tim 9 Kejagung Periksa 7 Perusahaan dalam Kasus TPPU yang Seret Febrie Adriansyah

Menurut Fitroh, OTT biasanya bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti setelah ditemukan petunjuk serta bukti yang cukup.

"Yang kebetulan laporan yang cukup disertai dengan petunjuk atau alat bukti yang cukup kuat itu kebetulan di level bupati," kata Fitroh dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat KPK melakukan operasi penindakan terhadap sejumlah bupati maupun wali kota.

Namun, bukan berarti kasus di tingkat gubernur tidak ada.

"Bukan berarti di level Gubernur enggak ada. Juga ada," tegas Fitroh.

Menurut dia, KPK memiliki batasan dalam melakukan upaya paksa.

Lembaga antirasuah tersebut tidak boleh melakukan penindakan tanpa dasar hukum yang kuat karena setiap langkah harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Hanya saja alat bukti untuk kemudian bisa dilakukan penangkapan belum cukup. Karena KPK juga tidak boleh melakukan penegakan hukum dengan serampangan. Tetap harus didasarkan kepada kecukupan alat bukti. Jangan sampai kemudian kita melakukan penegakan hukum tapi melanggar hukum," sambungnya.

Fitroh juga membantah adanya anggapan bahwa KPK melindungi kepala daerah tertentu atau sengaja tidak menindak pejabat yang diduga melakukan pelanggaran.

"Jadi bukan berarti kita melindungi Gubernur atau melindungi orang-orang yang seharusnya kita upaya paksa tapi kita tidak lakukan. Jadi tergantung kecukupan alat bukti," ujarnya.

Fitroh yang juga menjadi penanggung jawab di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK mengungkapkan, pihaknya sebenarnya juga sempat mempertanyakan mengapa operasi tangkap tangan lebih sering menyasar kepala daerah tingkat kabupaten dan kota.

"Saya juga sempat kemarin nanya sama Deputi (Penindakan dan Eksekusi KPK, red) sama Dirlid (Direktur Penyelidikan KPK, red), 'ini kenapa Bupati terus ini?' gitu," kata Fitroh.

Sebelumnya, KPK mencatat telah melakukan 12 operasi tangkap tangan hingga pertengahan tahun ini.

Dari jumlah tersebut, tujuh operasi di antaranya menjerat kepala daerah.

Jumlah OTT tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencatat dua operasi senyap.

Sejumlah wilayah yang menjadi lokasi OTT KPK antara lain Pemerintah Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan Muara Enim.

Selain kepala daerah, operasi penindakan juga dilakukan terhadap sejumlah institusi lain seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta, KPP Pratama Banjarmasin, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pengadilan Negeri Depok, hingga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

KPK menegaskan seluruh operasi penindakan dilakukan berdasarkan proses penyelidikan serta kecukupan alat bukti.

Lembaga tersebut memastikan prinsip kehati-hatian tetap menjadi dasar dalam setiap langkah pemberantasan korupsi.* (vo/ad)

BATANG — Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah mempelajari berbagai strategi pembangunan perumahan dari negara lain untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu negara yang menjadi perhatian Prabowo adalah India.

Baca Juga:

• PAD Sumut Tembus 50 Persen, Bapenda Optimistis Target Rp6,9 Triliun Tahun 2026 Tercapai

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam agenda Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan senilai Rp880 miliar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Prabowo mengatakan capaian pemerintah dalam sektor perumahan saat ini patut diapresiasi.

Namun, ia menyadari kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia masih sangat besar sehingga diperlukan terobosan baru.

"Kita merencanakan, kita sedang mempelajari cara-cara yang lebih inovatif. Kita akan belajar dari pengalaman beberapa negara. Kita kalau bangsa kita mau bangkit transformasi, kita tidak boleh malu dari bangsa siapapun," kata Prabowo.

Presiden menilai pengalaman India dalam membangun rumah dalam jumlah besar dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia.

Ia menyebut ada teknik tertentu yang bisa dikaji dan kemungkinan diterapkan sesuai kondisi dalam negeri.

"Saya tertarik. Ada pengalaman sebagai contoh pengalaman bangsa India, mereka mampu membuat rumah, 40 juta rumah dalam 12 tahun. Jadi kira-kira 3 juta rumah setahun. Ini kita pelajari bagaimana caranya, ada teknik-teknik tertentu dan ini bisa kita coba," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah juga tetap akan mempertahankan metode pembangunan yang sudah terbukti berjalan baik.

Ia menegaskan berbagai cara, baik inovasi baru maupun pendekatan lama yang efektif, akan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan akad massal tersebut menjadi bagian dari percepatan Program Tiga Juta Rumah yang bertujuan memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 62.000 debitur mengikuti akad KPR rumah subsidi dari berbagai wilayah Indonesia.

Sebanyak 200 debitur hadir langsung di Perumahan Puri Delta City Side, Batang, sedangkan 61.800 debitur lainnya mengikuti secara daring dari 36 provinsi melalui 43 bank penyalur FLPP.

Prasetyo menegaskan kegiatan akad massal bukan hanya seremoni penandatanganan kredit, tetapi menjadi tanda bahwa rumah yang dibangun sudah siap dimiliki dan dihuni masyarakat.

Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan menawarkan bunga rendah tetap hingga akhir tenor, uang muka ringan, serta cicilan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hingga 21 Juli 2026, sebanyak 107.410 masyarakat berpenghasilan rendah telah mendapatkan pembiayaan FLPP dengan tingkat keterhunian rumah mencapai 93,35 persen.

Pemerintah menargetkan hingga akhir 2026 sebanyak 75.000 unit rumah FLPP sudah dihuni masyarakat di sedikitnya 77 kabupaten dan kota.

Untuk memperkuat pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran FLPP 2026 melalui alokasi DIPA sebesar Rp25,1 triliun, ditambah pengembalian pokok Rp10,4 triliun serta saldo awal Rp1,6 triliun.

Selain masyarakat berpenghasilan rendah di sektor formal, pemerintah juga mulai memperluas akses KPR bagi pekerja sektor informal.

Salah satunya melalui kerja sama antara BP Tapera dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk agar mitra pengemudi ojek daring dan pekerja informal lainnya memiliki kesempatan mendapatkan pembiayaan rumah.

Melalui percepatan pembangunan perumahan, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memiliki hunian yang layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor properti dan industri pendukungnya.* (bi/ad)

JAKARTA — Industri smartphone diprediksi semakin ramai pada Agustus 2026.

Sejumlah produsen ponsel besar bersiap menghadirkan perangkat terbaru mereka ke pasar Indonesia, mulai dari kelas entry level hingga flagship dengan spesifikasi tinggi.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong Perguruan Tinggi Jadi Penghasil Inovasi untuk Jawab Tantangan Pembangunan

Beragam inovasi ditawarkan, mulai dari baterai berkapasitas besar, layar dengan refresh rate tinggi, dukungan jaringan 5G, hingga teknologi kamera yang semakin canggih.

Berikut daftar HP yang diprediksi siap hadir di Indonesia pada Agustus 2026:

1. Redmi 17 4G, HP Entry Level dengan Baterai 7.500 mAh

Xiaomi kembali menyasar pasar kelas terjangkau melalui Redmi 17 4G.

Ponsel ini membawa layar IPS LCD berukuran 6,9 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz.

Untuk performa, Redmi 17 4G mengandalkan chipset MediaTek Helio G91 yang dipadukan RAM LPDDR4X serta penyimpanan eMMC 5.1.

Perangkat ini tersedia dalam dua pilihan memori, yakni RAM 4 GB dengan penyimpanan 128 GB dan RAM 6 GB dengan penyimpanan 256 GB.

Pada sektor kamera, Redmi 17 4G membawa kamera utama 50 megapiksel serta kamera depan 8 megapiksel untuk kebutuhan selfie dan video call.

Daya tarik utama perangkat ini ada pada baterai jumbo 7.500 mAh dengan dukungan pengisian cepat 45 watt.

2. Tecno Camon Slim, HP Tipis dengan Layar AMOLED 144 Hz

Tecno menyiapkan Camon Slim sebagai salah satu smartphone tertipis dengan ketebalan hanya 6,39 mm.

Meski memiliki bodi tipis, perangkat ini tetap membawa baterai besar berkapasitas 5.600 mAh dengan teknologi fast charging 60 watt.

Layarnya menggunakan panel AMOLED 6,78 inci beresolusi 1,5K dengan refresh rate 144 Hz.

Untuk performa, Tecno Camon Slim diperkuat chipset Helio G200 Ultimate dengan RAM 8 GB yang dapat diperluas hingga 24 GB serta penyimpanan internal 256 GB.

Sektor fotografi mengandalkan kamera belakang Sony LYT-600 50 megapiksel dan kamera depan 32 megapiksel.

Ponsel ini juga membawa sertifikasi IP69 serta fitur AI Moodlight yang menjadi ciri khasnya.

3. Motorola G37 5G, Smartphone Kelas Menengah dengan Dukungan 5G

Motorola G37 5G hadir untuk pengguna yang membutuhkan perangkat dengan konektivitas cepat.

Ponsel ini membawa layar 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz serta ditenagai chipset MediaTek Dimensity 6400.

Motorola menyediakan pilihan RAM 4 GB dengan penyimpanan 64 GB atau 128 GB.

Untuk kamera, tersedia kamera utama 50 megapiksel dan kamera selfie 8 megapiksel.

Baterainya berkapasitas 5.200 mAh dengan pengisian cepat Turbo Power 20 watt. Varian Power disebut membawa baterai lebih besar hingga 7.000 mAh.

4. Motorola G67 5G, Bawa Layar AMOLED dan Android 16

Motorola juga menyiapkan G67 5G yang mengusung layar Extreme AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus.

Layarnya telah dilindungi Corning Gorilla Glass 7i dan mendukung refresh rate 120 Hz.

Dapur pacu menggunakan MediaTek Dimensity 6300 dengan RAM 4 GB dan penyimpanan 128 GB yang bisa diperluas hingga 2 TB.

Ponsel ini membawa kamera utama 50 megapiksel, baterai 5.200 mAh, NFC, speaker stereo, serta sertifikasi IP64.

Menariknya, perangkat ini langsung menjalankan sistem operasi Android 16.

5. Nubia Neo 5 Max, Mengincar Segmen Gaming

Nubia Neo 5 Max hadir dengan layar besar 7,5 inci beresolusi 1,5K dan refresh rate 120 Hz.

Performa ditopang chipset MediaTek Dimensity 7100 dengan RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB.

Salah satu fitur unggulannya adalah sistem pendingin vapor chamber berukuran besar yang membantu menjaga suhu saat bermain game.

Ponsel ini juga membawa baterai 7.000 mAh dengan pengisian cepat 45 watt.

6. Redmi Note 17 Pro dan Pro Max, Baterai Hingga 10.000 mAh

Seri Redmi Note 17 Pro menjadi salah satu perangkat yang paling banyak dinantikan karena membawa kapasitas baterai besar.

Redmi Note 17 Pro disebut membawa baterai 9.000 mAh dengan fast charging 67 watt serta chipset Snapdragon 6S Gen 4.

Sementara Redmi Note 17 Pro Max menawarkan baterai lebih besar, yakni 10.000 mAh dengan pengisian cepat 100 watt.

Varian Pro Max juga membawa kamera utama 200 megapiksel dengan teknologi Optical Image Stabilization (OIS), kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera selfie 32 megapiksel.

Keduanya menggunakan layar OLED 6,83 inci dengan resolusi 1,5K.

7. Redmi Note 17 5G, Ponsel dengan Reverse Charging

Redmi Note 17 5G hadir membawa layar OLED 7 inci dengan refresh rate 120 Hz.

Perangkat ini menggunakan chipset Snapdragon 4 Gen 2 dengan RAM hingga 8 GB dan penyimpanan 256 GB.

Keunggulan utamanya terdapat pada baterai 8.000 mAh dengan fast charging 45 watt serta fitur reverse charging 22,5 watt.

8. Tecno Pova 8 Pro 5G, Desain Futuristik dengan Performa Tinggi

Tecno Pova 8 Pro 5G menawarkan desain unik dengan konsep interstellar spaceship.

Ponsel ini memiliki layar Hyperlux AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate 144 Hz.

Performanya diperkuat MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G dengan pilihan RAM hingga 12 GB dan penyimpanan maksimal 512 GB.

Untuk kamera, tersedia sensor utama Sony 50 megapiksel dengan OIS, ultrawide 8 megapiksel, dan kamera depan 13 megapiksel.

Baterainya berkapasitas 6.500 mAh dengan fast charging 45 watt.

9. Poco F9 Pro dan F9 Ultra, Flagship Killer dengan Spek Tinggi

Poco F9 Pro atau F9 Ultra disebut telah masuk dalam data TKDN Indonesia sehingga berpeluang segera meluncur.

Bocoran spesifikasinya mencakup chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, layar OLED dengan refresh rate 185 Hz, kamera utama 200 megapiksel, serta baterai 8.000 mAh.

Perangkat ini juga dikabarkan membawa teknologi speaker Bose dengan Dolby Atmos serta dukungan wireless charging 50 watt.

10. Huawei Pura 90S Pro Max, Andalkan Kamera Premium

Huawei kembali memperkuat lini flagship melalui Pura 90S Pro Max.

Ponsel ini mengandalkan kamera utama 50 megapiksel dengan sensor RYYB terbaru, kamera ultrawide 40 megapiksel, serta kamera telefoto periskop 200 megapiksel dengan OIS.

Untuk performa, perangkat dibekali chipset Kirin 9030S, RAM 16 GB, dan penyimpanan hingga 1 TB.

Layarnya menggunakan panel LTPO OLED 6,9 inci dengan refresh rate adaptif 1-120 Hz.

Huawei Pura 90S Pro Max membawa baterai 6.000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 100 watt kabel dan 80 watt nirkabel.

Dengan banyaknya perangkat baru yang hadir, Agustus 2026 diprediksi menjadi salah satu periode paling menarik bagi konsumen yang sedang mencari smartphone baru.

Mulai dari HP murah dengan baterai besar hingga flagship dengan kamera premium, pilihan semakin beragam sesuai kebutuhan pengguna.* (di/ad)

MEDAN — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan perkembangan positif.

Hingga 28 Juli 2026, realisasi PAD Sumut tercatat telah melewati separuh dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Perkuat SP4N Lapor, OPD Diminta Lebih Cepat Tindaklanjuti Aduan Masyarakat

"Total target PAD tahun 2026 ini kan sebesar Rp6.967.065.771.493. Per hari ini realisasi target kita sudah Rp3.484.237.120.384 atau persentasenya sebesar 50,01%," ujar Sutan, Kamis (30/7/2026).

Menurut Sutan, capaian tersebut merupakan akumulasi penerimaan dari tujuh jenis pajak daerah serta retribusi daerah yang berhasil dihimpun hingga akhir Juli 2026.

Dari sektor pajak daerah, sejumlah penerimaan menunjukkan tren peningkatan.

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 41,60 persen dari target, sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai 43,88 persen.

Adapun Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tercatat mencapai 50,03 persen.

Sementara pajak air permukaan telah mencapai 79,69 persen, pajak rokok 50,06 persen, serta penerimaan dari pajak alat berat dan opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) turut memberikan kontribusi terhadap capaian PAD Sumut.

"Lalu pajak air permukaan sebesar 79,69% dari target, pajak rokok 50,06%, serta pajak alat berat dan opsen MBLB," terang Sutan.

Bapenda Sumut terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga tren positif tersebut.

Salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah.

Sutan menyebut sejumlah program telah dijalankan, di antaranya Gebyar Pajak dan Gerakan Sadar Pajak Kendaraan atau GAS-KEN.

"Kita tahun ini ada beberapa program yang mendorong PAD kita terus meningkat seperti Gebyar Pajak yang harapannya untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Lalu ada sosialisasi Gerakan Sadar Pajak Kendaraan atau kita kenal GAS-KEN, ini teknik himbauan dan menyapa sampai ke lapisan masyarakat," ucapnya.

Selain dari sektor pajak daerah, penerimaan dari retribusi daerah juga mencatatkan hasil yang cukup baik.

Hingga 28 Juli 2026, realisasi retribusi daerah mencapai 58,92 persen dari target yang telah ditetapkan.

Retribusi tersebut berasal dari tiga kelompok, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

"Hingga 28 Juli kemarin, realisasi retribusi total sebesar Rp143.298.118.898 dari target tahun ini Rp243.205.558.747 atau jika dipersentasekan sebesar 58,92% dari target. Harapan kita tentunya semakin meningkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan Sumatera Utara," jelas Sutan.

Dengan capaian tersebut, Bapenda Sumut optimistis target PAD tahun 2026 sebesar lebih dari Rp6,9 triliun dapat tercapai.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi melalui kepatuhan membayar pajak demi mendukung pembangunan daerah.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor).

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut, Pemprov menggelar coaching clinic SP4N Lapor bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong Perguruan Tinggi Jadi Penghasil Inovasi untuk Jawab Tantangan Pembangunan

Kepala Diskominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap melalui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Porman Mahulae mengatakan, berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri, penerapan SP4N Lapor di lingkungan Pemprov Sumut sudah berjalan dengan baik.

Namun, masih terdapat catatan terkait kecepatan respons terhadap laporan yang masuk dari masyarakat.

"Berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri, sebenarnya implementasi SP4N Lapor di Pemprov Sumut sudah baik. Namun masih ada catatan terkait waktu respons tindak lanjut laporan atau aduan yang masuk dari masyarakat, yang lebih dari tiga hari kerja," ujar Porman Mahulae saat coaching clinic di Aula Transparansi Kantor Diskominfo Sumut, Jalan HM Said Nomor 27 Medan, Senin (27/7/2026).

Menurut Porman, kegiatan tersebut menjadi langkah pembinaan sekaligus penguatan kapasitas bagi pejabat penghubung di setiap OPD.

Selain itu, coaching clinic juga menjadi bagian dari proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat.

"Kita akan lihat bagaimana pemahaman OPD melaksanakan kebijakan ini. Bagaimana ketersediaan sumber dayanya, bagaimana sikap para pelaksananya, dan bagaimana kedisiplinan pelaksanaan prosedur kerjanya," terang Porman Mahulae.

Ia berharap hasil evaluasi dari kegiatan tersebut dapat menjadi dasar bagi Pemprov Sumut dalam menyusun langkah perbaikan agar pengelolaan pengaduan publik semakin efektif.

Coaching clinic SP4N Lapor tersebut berlangsung selama empat hari, mulai 27 hingga 30 Juli 2026, dengan menghadirkan narasumber dari Inspektorat Sumut dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumut.

Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Sumut Hafidz Tigor Barita mengingatkan bahwa pengelolaan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengawasan pemerintahan.

Ia menegaskan, setiap aduan yang tidak direspons dapat memiliki konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

"Aduan masyarakat yang tidak direspons dan ditindaklanjuti akan berubah menjadi laporan yang berkadar pengawasan, yang akan ditindaklanjuti Inspektorat dengan pemberian hukuman disiplin berat, sedang, atau ringan," terang Hafidz.

Karena itu, ia meminta seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumut agar lebih aktif dan cepat dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk melalui SP4N Lapor.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Laksana Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Sumut Mukhlis mengatakan, SP4N Lapor bukan hanya sekadar aplikasi pengaduan, melainkan instrumen pelayanan publik yang memiliki dasar hukum.

"SP4N Lapor bukan sekadar aplikasi pengaduan, tetapi merupakan instrumen pelayanan publik yang diamanatkan undang-undang. Karena itu setiap perangkat daerah harus memastikan mekanisme pengelolaan pengaduan berjalan sesuai ketentuan, cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Mukhlis.

Menurutnya, kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat menjadi salah satu indikator komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga.

"Setiap laporan yang disampaikan masyarakat harus dipandang sebagai masukan yang berharga untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Melalui coaching clinic ini, kami berharap seluruh pejabat penghubung semakin memahami peran dan tanggung jawabnya sehingga implementasi SP4N Lapor di lingkungan Pemprov Sumatera Utara dapat berjalan semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat," katanya.

Dengan penguatan sistem pengaduan tersebut, Pemprov Sumut berharap seluruh perangkat daerah mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.* (ad)

Menurut Sulaiman, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu, tetapi juga harus menjadi pusat pengembangan teknologi, inovasi, serta sumber solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Baca Juga:

• Tukin TNI dan Kemenhan Naik, Istana: Guru, Dosen, dan Nakes di Daerah 3T Juga

Sulaiman mengatakan, kepercayaan kepada Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai tuan rumah kegiatan internasional tersebut menjadi kesempatan besar untuk memperkuat kerja sama pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Ia menilai kemajuan suatu daerah saat ini tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga kualitas manusia yang mampu menciptakan inovasi.

"Kemajuan suatu daerah tidak lagi hanya ditentukan SDA, tetapi kualitas SDM, karena itu perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting sebagai lahirnya inovasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan solusi berbagai tantangan pembangunan," kata Sulaiman.

Sulaiman juga menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kata dia, siap membuka ruang kerja sama dalam bidang akademik, penelitian, inovasi, serta pertukaran pengetahuan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Saya percaya ketika ilmu pengetahuan dipadukan dengan kebutuhan masyarakat, hasil penelitian tidak akan hanya berhenti di ruang akademik, tetapi benar-benar menjadi solusi yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," kata Sulaiman.

Sementara itu, Director of Centre for IMT-GT Sub-Regional Cooperation Amri Bukhairi Bakhtiar berharap pertemuan para pimpinan perguruan tinggi dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand dapat menghasilkan berbagai gagasan baru.

Ia menilai forum tersebut menjadi wadah penting untuk memperluas kerja sama pendidikan dan mencari solusi bersama terhadap berbagai tantangan di kawasan.

"Saya berharap pertemuan kita akan lebih produktif lagi, bisa memperluas kerja sama kita untuk memajukan dunia pendidikan di ketiga negara," kata Amri Bukhairi Bakhtiar.

Kegiatan jamuan makan malam tersebut turut dihadiri Chairman of IMT-GT Uninet Prof. Sahrin Bin Sahib, Wakil Rektor USU Prof. Himsar Ambarita, jajaran delegasi IMT-GT Uninet, Koordinator Nasional IMT-GT, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Pemprov Sumut, serta sejumlah akademisi.

Melalui pertemuan tersebut, Pemprov Sumut berharap kerja sama antarperguruan tinggi di kawasan Indonesia-Malaysia-Thailand dapat semakin kuat dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan serta pembangunan masyarakat.* (ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan penanganan perkara di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Tim penyidik yang tergabung dalam Tim 9 kini memeriksa tujuh perusahaan yang diduga pernah menggunakan jasa hukum Don Ritto dalam proses penanganan perkara tersebut.

Baca Juga:

• Enam Fraksi DPRD Batu Bara Setujui Perubahan Bentuk Hukum PT Pembangunan Batra Berjaya

Tujuh perusahaan yang diperiksa yakni PT Waskita Beton Mandiri, PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Adhitama Sejati, PT Jasa Marga, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta PT Bandung Indah Gemilang.

"Ini perusahaan-perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa hukum yang terkait dengan diduga kuat Don Ritto dan kawan-kawan," kata Rudi, Kamis (30/7/2026).

Selain meminta keterangan dari sejumlah perusahaan, Tim 9 Kejagung juga telah memeriksa puluhan saksi dalam proses penyidikan perkara tersebut.

"Sudah 24 orang saksi yang diperiksa," ujar Rudi.

Sebelumnya, Polri telah menetapkan Don Ritto sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan proses penanganan hukum oleh penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri periode 2020–2024.

Setelah proses penanganan perkara dialihkan ke Kejaksaan Agung, Don Ritto kemudian menjalani penahanan di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung.

Namun, dalam penyidikan TPPU yang saat ini dilakukan Kejagung, Rudi menjelaskan bahwa Don Ritto masih berstatus sebagai saksi.

Dalam perkara dugaan TPPU yang ditangani Kejaksaan Agung, penyidik telah menetapkan dua tersangka, yaitu mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dan pihak swasta Nurman Herin.

Penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru bernomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada 20 Juli 2026.

Penerbitan sprindik baru dilakukan setelah Kejagung menerima pelimpahan berkas perkara serta barang bukti dari Polri berupa emas seberat 74 kilogram dan uang valuta asing dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Sebelumnya, Kejagung juga telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan setelah menerima pengalihan perkara dari Polri sebagai bagian dari sinergi penegakan hukum.

Sprindik pertama bernomor 43 berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU PT KNI.

Kemudian sprindik nomor 44 terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola batu bara di PLTU yang diduga menjadi penyebab terjadinya pemadaman listrik atau blackout.

Sementara sprindik terakhir bernomor 45 berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri.

Kejagung menyatakan proses penyidikan masih berjalan dan akan terus mendalami keterlibatan para pihak berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang telah diperoleh.* (vo/ad)

JAKARTA — Pemerintah memastikan kebijakan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) tidak hanya diberikan kepada institusi tertentu seperti TNI dan Kementerian Pertahanan.

Pemerintah juga memberikan perhatian kepada para guru, dosen, serta tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T.

Baca Juga:

• Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Turun, Istana: Pemerintah Bekerja Bukan untuk Mengejar Survei

Namun, besaran tukin yang diterima setiap instansi berbeda-beda sesuai aturan dan kebijakan masing-masing.

"Itu sebenarnya adalah tunjangan kinerja yang memang secara menyeluruh, di seluruh kementerian dan lembaga itu ada yang disebut dengan tunjangan kinerja yang memang besarnya berbeda-beda," kata Prasetyo saat berada di Kereta Nusantara Explorer dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Prasetyo menjelaskan, terdapat sejumlah instansi atau kelompok tertentu yang mendapatkan kebijakan kenaikan tunjangan setelah dalam waktu lama tidak mengalami perubahan.

"Ada beberapa yang kemudian oleh karena pertimbangan tertentu itu diberikan kebijakan untuk dilakukan kenaikan setelah sekian tahun tidak pernah naik," ujarnya.

Salah satu contoh yang disampaikan Prasetyo adalah TNI dan Kementerian Pertahanan.

Namun, ia menegaskan bahwa perhatian pemerintah tidak berhenti pada sektor pertahanan.

Menurut dia, pemerintah juga melihat kondisi para pekerja yang menjalankan tugas pelayanan publik di wilayah dengan tingkat kesulitan tinggi, termasuk daerah 3T.

"Contohnya beberapa yang tidak hanya di TNI maupun di Kementerian Pertahanan tetapi juga untuk guru-guru di daerah 3T, untuk dosen di daerah 3T, untuk tenaga kesehatan di daerah 3T," katanya.

Prasetyo mengatakan, para aparatur dan tenaga profesional yang bertugas di daerah 3T memiliki tantangan besar karena harus bekerja dengan keterbatasan akses, fasilitas, serta kondisi geografis yang tidak mudah.

"Kita perhatikan mengenai tunjangan atau kesejahteraan bagi mereka-mereka yang mengabdikan diri di tempat-tempat yang tergolong cukup sulit," ujarnya.

Daerah 3T sendiri merupakan wilayah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar.

Kawasan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena membutuhkan dukungan lebih besar dalam meningkatkan pelayanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah berharap peningkatan perhatian terhadap kesejahteraan para pekerja di daerah 3T dapat memperkuat pelayanan masyarakat sekaligus menjaga semangat pengabdian mereka di wilayah yang membutuhkan.* (vo/ad)

JAKARTA — Istana Kepresidenan merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat adanya penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah menegaskan bahwa Presiden Prabowo dan jajaran kabinet tidak menjadikan hasil survei sebagai tujuan utama dalam bekerja.

Baca Juga:

• Mau Pinjam Modal Usaha? Tabel Angsuran KUR BRI 2026 Pinjaman Rp100 Juta, Cicilan Mulai Rp2 Jutaan

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan sejak awal Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja dengan orientasi pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Dari awal selalu kita sampaikan kami bekerja bukan dalam rangka mencari survei," tegas Prasetyo saat dalam perjalanan menuju Jakarta menggunakan kereta api, Kamis (30/7/2026), usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Semarang dan Batang, Jawa Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo menanggapi hasil survei SMRC yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026.

Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo tercatat sebesar 51,1 persen.

Angka itu terdiri dari 46,3 persen responden yang menyatakan cukup puas dan 4,8 persen menyatakan sangat puas.

Hasil tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan survei pada periode sebelumnya.

Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak dibuat untuk mengejar tingkat kepuasan publik maupun kepentingan politik, melainkan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

"Kami meyakini apa yang kita kerjakan, program yang diputuskan oleh Bapak Presiden, program yang sekarang dikerjakan oleh seluruh kementerian dan lembaga, memang semuanya berorientasi untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini tetap mempercepat sejumlah program strategis nasional.

Beberapa di antaranya adalah penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, serta percepatan industrialisasi.

Ia mengatakan pemerintah tidak akan terpengaruh oleh naik turunnya angka survei dan tetap berkomitmen menjalankan program yang telah disampaikan kepada masyarakat.

"Kami yakin rakyat akan bisa menerima semua yang kita jalankan sebagai janji kampanye, sebagai cita-cita kita bersama, sebagai bangsa dan negara yang ingin maju, ingin sejahtera, dan mandiri dalam berbagai bidang," pungkasnya.

Pemerintah berharap berbagai program yang tengah berjalan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan menjadi ukuran keberhasilan pemerintahan ke depan.* (vo/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah mengawali perdagangan Jumat (31/7/2026) dengan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Mata uang Garuda dibuka pada level Rp18.055 per dolar AS seiring melemahnya mata uang Negeri Paman Sam setelah sejumlah data ekonomi Amerika Serikat berada di bawah perkiraan pasar.

Baca Juga:

• Pasar Saham Cerah, IHSG Naik 31 Poin di Awal Perdagangan Jumat

Penguatan rupiah juga sejalan dengan pergerakan sejumlah mata uang Asia lainnya.

Peso Filipina menjadi mata uang Asia dengan penguatan terbesar terhadap dolar AS, yakni naik 0,31 persen.

Selain peso Filipina, ringgit Malaysia menguat 0,09 persen, baht Thailand naik 0,06 persen, dan yuan China mengalami penguatan 0,03 persen terhadap dolar AS.

Namun, sebagian besar mata uang Asia lainnya justru bergerak melemah.

Won Korea Selatan tercatat mengalami tekanan paling besar dengan pelemahan 0,71 persen, disusul yen Jepang yang turun 0,70 persen.

Dolar Singapura melemah 0,19 persen terhadap dolar AS.

Sementara rupee India turun 0,03 persen, dolar Taiwan melemah 0,02 persen, dan dolar Hong Kong terkoreksi tipis 0,01 persen.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan pelemahan dolar AS terjadi setelah rilis sejumlah data ekonomi Amerika Serikat yang menunjukkan hasil lebih rendah dibandingkan perkiraan pasar.

Menurutnya, data inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) AS menjadi salah satu faktor yang menekan pergerakan dolar AS.

"Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS yang melemah tajam setelah data inflasi PCE dan PDB AS yang jauh lebih lemah dari perkiraan," ujar Lukman, Jumat (31/7/2026).

Meski demikian, Lukman menilai penguatan rupiah masih akan terbatas.

Sejumlah risiko eksternal masih menjadi perhatian investor, terutama meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Kenaikan harga energi dapat meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi global dan memberikan tekanan terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia.

Selain itu, kondisi tersebut juga dapat berdampak pada neraca perdagangan negara yang masih bergantung pada impor minyak.

Dari sisi domestik, sentimen pasar masih bergerak hati-hati.

Investor juga masih mencermati isu terkait kepemimpinan dan independensi Bank Indonesia (BI) yang dinilai dapat memengaruhi persepsi pasar terhadap kebijakan moneter Indonesia.

"Sentimen domestik masih relatif lemah, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan dan independensi BI," kata Lukman.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, Lukman memperkirakan nilai tukar rupiah pada perdagangan Jumat ini akan bergerak di kisaran Rp18.000 hingga Rp18.050 per dolar AS.

Pergerakan rupiah masih akan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, kebijakan bank sentral dunia, kondisi geopolitik, serta sentimen investor terhadap perekonomian Indonesia.* (bi/ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan Jumat (31/7/2026) dengan catatan positif.

Indeks saham utama Indonesia bergerak di zona hijau seiring mayoritas saham mengalami penguatan, termasuk sejumlah saham berkapitalisasi besar seperti BBRI dan BREN.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini 31 Juli 2026, 1 Gram Tembus Rp2,623 Juta

Pada pembukaan perdagangan, sebanyak 357 saham mengalami kenaikan harga, sementara 126 saham bergerak melemah dan 480 saham lainnya belum mengalami perubahan.

Aktivitas transaksi pagi ini mencapai 1,53 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar Rp647,5 miliar.

Sementara itu, kapitalisasi pasar tercatat berada di level Rp10.876 triliun.

Sejumlah saham unggulan atau big caps menjadi penggerak utama indeks.

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BBRI tercatat naik 0,67 persen ke posisi Rp3.010.

Saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) juga menguat 1,85 persen menjadi Rp3.310.

Selain itu, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau BMRI naik 0,48 persen ke Rp4.180.

Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) meningkat 2,01 persen ke Rp4.060.

Penguatan juga terjadi pada saham Astra International (ASII) yang naik 2,02 persen ke Rp5.050.

Kemudian, saham Chandra Asri Pacific (TPIA) menguat 2,37 persen ke Rp2.160, Barito Pacific (BRPT) naik 1,96 persen ke Rp1.825, DSSA tumbuh 2,98 persen ke Rp865, BBNI naik 0,28 persen ke Rp3.560, serta PANI menguat 1,20 persen ke Rp6.300.

Namun, tidak seluruh saham unggulan bergerak positif.

Saham Bank Central Asia (BBCA) mengalami koreksi 1,16 persen ke Rp6.375.

Sementara saham Telkom Indonesia (TLKM) turun 1,12 persen ke Rp2.640.

Sebelumnya, pada perdagangan Kamis (30/7/2026), IHSG berhasil ditutup menguat 1,56 persen ke level 6.186,36.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, memperkirakan pergerakan IHSG hari ini masih memiliki peluang melanjutkan penguatan, meski investor tetap perlu mencermati sejumlah risiko pasar.

Nafan menyebut IHSG berpotensi bergerak dalam area support 6.031 dan 6.130, dengan area resistance berada di level 6.254 hingga 6.356.

"Secara teknikal, pergerakan IHSG berhasil mengalami recovery dari MA20 maupun wave 2. Selain itu, pola upward bar terbentuk yang mengindikasikan adanya potensi bullish continuation," kata Nafan, Jumat (31/7/2026).

Menurutnya, sentimen pasar masih cukup positif, meskipun volatilitas diperkirakan tetap tinggi karena investor tengah memperhatikan perkembangan suku bunga global, imbal hasil obligasi Amerika Serikat, pelemahan nilai tukar rupiah, serta persiapan menjelang rebalancing indeks MSCI Agustus 2026.

Dari pasar global, investor mendapat sentimen positif setelah laporan kinerja keuangan Microsoft melampaui ekspektasi pasar.

Kondisi tersebut kembali meningkatkan optimisme terhadap sektor teknologi, khususnya perkembangan Artificial Intelligence (AI).

Nafan menilai investor mulai melihat bahwa investasi AI memiliki peluang menghasilkan keuntungan melalui pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan.

Dari dalam negeri, memasuki akhir Juli 2026, perdagangan saham juga diperkirakan akan dipengaruhi oleh aksi penyesuaian portofolio investor serta perubahan aliran dana pasif dari manajer investasi menjelang perubahan konstituen indeks BEI yang berlaku pada 3 Agustus 2026.

"Di sisi lain, ekspektasi terhadap penantian publikasi kinerja keuangan berbagai emiten sepanjang semester I-2026 bisa memberikan peluang aksi bargain hunting pada saham yang memiliki fundamental solid," tandasnya.

Pergerakan IHSG tetap menjadi perhatian investor karena mencerminkan kondisi pasar modal Indonesia.

Namun, keputusan investasi tetap perlu mempertimbangkan risiko dan analisis masing-masing investor.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham.

Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca.* (bi/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali menjadi perhatian masyarakat pada perdagangan Jumat, 31 Juli 2026.

Harga emas Antam tercatat bervariasi berdasarkan ukuran gramasi, dengan harga emas ukuran 1 gram berada di level Rp2.623.000.

Baca Juga:

• Terima Audiensi Bamagnas, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Sampaikan Komitmen Dukung Kegiatan Keagamaan

Sementara emas ukuran 2 gram dibanderol Rp5.186.000 dan ukuran 3 gram berada di harga Rp7.754.000.

Untuk ukuran yang lebih besar, harga emas Antam 5 gram tercatat Rp12.890.000, sedangkan emas ukuran 10 gram dijual Rp25.725.000.

Adapun emas ukuran 25 gram dipasarkan dengan harga Rp64.187.000 dan ukuran 50 gram berada di level Rp128.295.000.

Sementara emas Antam ukuran 100 gram dibanderol Rp256.512.000.

Harga emas batangan dengan ukuran lebih besar juga mengalami penyesuaian.

Emas ukuran 250 gram dijual Rp641.015.000, ukuran 500 gram mencapai Rp1.281.820.000, sedangkan emas Antam terbesar ukuran 1.000 gram dipatok Rp2.563.600.000.

Selain harga jual, masyarakat juga memperhatikan harga jual kembali atau buyback emas Antam.

Pada perdagangan Jumat, harga buyback emas Antam berada di level Rp2.398.000 per gram.

Buyback merupakan transaksi ketika pemilik emas menjual kembali emas batangan kepada Antam.

Harga buyback biasanya berada di bawah harga jual karena mengikuti pergerakan harga emas dunia serta kebijakan perusahaan.

Dalam transaksi jual kembali emas dengan nilai lebih dari Rp10 juta, terdapat ketentuan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan bagi pemilik tanpa NPWP dikenakan tarif 3 persen. Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi buyback.

Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,25 persen bagi pembeli yang memiliki NPWP.

Harga setelah pajak akan menjadi lebih tinggi dibandingkan harga dasar dan setiap transaksi akan disertai bukti pemotongan pajak.

Daftar Harga Emas Antam Jumat 31 Juli 2026

Berikut daftar harga emas Antam berdasarkan ukuran:

0,5 gram: Rp1.361.500
1 gram: Rp2.623.000
2 gram: Rp5.186.000
3 gram: Rp7.754.000
5 gram: Rp12.890.000
10 gram: Rp25.725.000
25 gram: Rp64.187.000
50 gram: Rp128.295.000
100 gram: Rp256.512.000
250 gram: Rp641.015.000
500 gram: Rp1.281.820.000
1.000 gram: Rp2.563.600.000

Pergerakan harga emas menjadi salah satu perhatian masyarakat karena emas masih dianggap sebagai instrumen investasi jangka panjang yang mampu menjaga nilai aset.

Namun, calon pembeli tetap perlu mempertimbangkan kondisi pasar dan tujuan investasi sebelum melakukan transaksi.* (bi/ad)