DELI SERDANG – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memberikan perhatian khusus kepada dua bersaudara yatim piatu, Rafa (14) dan Rio Novriandi (18), yang tinggal di Jaharum A, Dusun III, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (25/6/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap anak-anak yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan kesulitan mengakses pendidikan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Pastikan Jalan Rusak di Galang Segera Diperbaiki, Galian C Ilegal Akan Ditutup

Rafa dan Rio merupakan putra almarhum Suradi dan almarhumah Wagianti yang meninggal dunia pada tahun 2025.

Sejak kehilangan kedua orang tuanya, mereka tinggal di rumah sederhana peninggalan keluarga dan diasuh oleh bibinya, Sapariah.

Kondisi pendidikan keduanya menjadi perhatian pemerintah.

Rafa sebelumnya bersekolah di Al Amin Galang, namun hanya mampu menempuh pendidikan hingga kelas II Sekolah Dasar dan hingga kini masih mengalami kesulitan membaca.

Sementara Rio hanya menyelesaikan pendidikan tingkat SD dan tidak dapat melanjutkan sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga.

Sebelumnya, Rafa dan Rio tinggal bersama kakak perempuan mereka, Saskiah.

Namun setelah Saskiah menikah dan pindah ke Kecamatan Tanjungmorawa mengikuti suaminya, kedua bersaudara itu kemudian diasuh oleh bibinya.

Dalam kunjungan tersebut, Bobby Nasution didampingi Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Bobby berbincang langsung dengan Rafa dan Rio untuk mengetahui keinginan mereka terkait masa depan dan pendidikan.

Dari percakapan tersebut, Rafa menyampaikan masih ingin melanjutkan sekolah, sedangkan Rio memilih untuk bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan hidup.

Setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Bobby Nasution memutuskan Rafa akan mendapatkan bantuan pendidikan agar dapat kembali mengenyam bangku sekolah.

Sementara Rio Novriandi akan diterima bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Selain memberikan dukungan pendidikan dan pekerjaan, Bobby juga menyerahkan bantuan berupa pakaian, bola kaki, serta tali asih untuk membantu kebutuhan sehari-hari mereka.

Menurut Bobby, perhatian terhadap anak-anak yang mengalami kesulitan ekonomi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam meraih masa depan yang lebih baik.

"Kita berharap Rafa dan Rio tetap memiliki semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik meskipun berada dalam keterbatasan," ujarnya.

Kunjungan tersebut disambut hangat keluarga dan warga sekitar.

Bantuan yang diberikan diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi Rafa dan Rio untuk terus melanjutkan kehidupan serta membangun masa depan yang lebih cerah.* (ad)

DELI SERDANG – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, meninjau langsung kondisi Jalan Perintis Kemerdekaan di Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, Kamis (25/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bobby memastikan perbaikan jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat segera dimulai.

Baca Juga:

• Dari Farmasi hingga Mobil Nasional, Ini Arahan Prabowo untuk Percepatan Industrialisasi Indonesia

Jalan yang baik dinilai akan memperlancar mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta aktivitas perdagangan di kawasan Galang dan sekitarnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp17 miliar dari APBD Sumut Tahun Anggaran 2026 untuk peningkatan struktur jalan provinsi pada ruas Lubuk Pakam–Tanah Abang sepanjang 3 kilometer.

Proyek tersebut akan dikerjakan oleh PT Rapi Arjasa.

Selain itu, peningkatan jalan pada ruas Tanah Abang–Galang–batas Kabupaten Serdang Bedagai sepanjang 2,05 kilometer juga akan dilakukan dengan anggaran lebih dari Rp14 miliar yang bersumber dari APBD Sumut Tahun Anggaran 2026.

Pekerjaan tersebut akan dilaksanakan oleh CV Cipta Karya Nusantara.

Saat berdialog dengan warga, Bobby Nasution turut menyoroti aktivitas galian C ilegal yang selama ini dianggap menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan akibat tingginya intensitas kendaraan bertonase besar yang melintas.

"Tadi saya mendengarkan langsung dari warga, banyak mobil bertonase besar lewat sini. Kita pastikan ditutup. Kita minta mereka mengurus izin," ujar Bobby.

Ia menegaskan, pemerintah tidak menutup peluang bagi pelaku usaha untuk tetap beroperasi selama seluruh perizinan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Selama ini jalan di Kecamatan Galang kapasitasnya 8 ton. Jadi jika para penambang galian ilegal mengurus izin, kita akan buat akses tersendiri," jelasnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kata Bobby, siap memberikan dukungan anggaran.

"Bapak Bupati silakan lakukan perbaikan, kami siap memberikan dukungan dana," ucapnya.

Baca Juga:

• Kapolri Menghadap Prabowo, Apa yang Dibahas?

Selain fokus pada pembangunan fisik, Bobby Nasution mengajak masyarakat dan para konten kreator untuk ikut mengawasi proses pembangunan agar berjalan sesuai rencana dan menghasilkan kualitas yang baik.

"Bapak/Ibu mari kita bersama kawal pembangunan jalan ini. Secara bertahap kita lakukan perbaikan. Jika bapak ibu melihat adanya permasalahan, silakan tag melalui Facebook atau media sosial saya. Insyaallah kita tindak lanjuti," katanya.

Keluhan warga terkait kondisi jalan juga disampaikan langsung kepada gubernur.

Salah seorang warga Galang, Juli, mengaku masyarakat selama ini tidak hanya menghadapi jalan rusak, tetapi juga debu tebal dan banjir yang kerap mengganggu aktivitas sehari-hari.

"Pak Bobby, setiap hari kami menghirup debu karena mobil truk melintas mulai subuh hingga tengah malam. Kalau hujan, kawasan ini sering banjir. Banyak usaha masyarakat juga terdampak karena debu yang beterbangan," ujar Juli.

Ia berharap pemerintah tidak hanya memperbaiki jalan dan saluran drainase, tetapi juga memperketat pengawasan terhadap kendaraan yang melintas agar tidak melebihi kapasitas tonase yang diizinkan.

"Jadi, kami berharap bukan hanya jalan dan parit yang diperbaiki, tetapi juga ada pengawasan terhadap tonase kendaraan. Percuma jalan diperbaiki kalau truk yang melintas melebihi batas tonase, karena jalan pasti akan cepat rusak kembali," katanya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan perbaikan jalan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.* (ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan terkait percepatan pengembangan sejumlah sektor industri strategis nasional.

Baca Juga:

• Kapolri Menghadap Prabowo, Apa yang Dibahas?

"Banyak program mulai dari farmasi, pengembangan industri farmasi, pengembangan mobil nasional, motor nasional, dan lain-lain ya, program-program hilirisasi itu bisa dipercepat," ujar Brian kepada wartawan.

Menurut Brian, pengembangan industri nasional tidak hanya berfokus pada investasi dan pembangunan fasilitas produksi.

Pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan menjadi penggerak utama industrialisasi di masa depan.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo meminta agar perguruan tinggi mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri strategis nasional yang terus berkembang.

"Kami diminta memastikan SDM-SDM, lulusan-lulusan perguruan tinggi kita tuh nantinya betul-betul bisa memenuhi, bisa memenuhi kebutuhan SDM untuk pengembangan industrialisasi yang memang tidak sedikit itu kan," katanya.

Brian menjelaskan, kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai sektor diperkirakan akan meningkat seiring percepatan program hilirisasi dan pengembangan industri nasional.

Karena itu, pemerintah akan melakukan pemetaan kebutuhan tenaga ahli agar selaras dengan kompetensi lulusan perguruan tinggi.

Ia mencontohkan kebutuhan tenaga ahli di bidang kelistrikan yang harus diantisipasi sejak dini agar tidak terjadi ketimpangan antara kebutuhan industri dan jumlah tenaga kerja yang tersedia.

"Misalkan kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya enggak sesuai. Jadi kita diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang baik," ujarnya.

Pemerintah menilai penguatan kualitas pendidikan tinggi menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung target industrialisasi nasional.

Dengan tersedianya SDM yang kompeten dan sesuai kebutuhan industri, berbagai program strategis seperti hilirisasi sumber daya alam, pengembangan farmasi, hingga kendaraan nasional diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan industri global yang semakin ketat.* (cn/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono, sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait pengadaan di lingkungan MPR.

Meski telah menjalani pemeriksaan selama sekitar 10 jam, KPK memutuskan belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.

Baca Juga:

• Saat Pengawas Negara Berhadapan dengan Hukum, Kasus Hery Susanto Jadi Ujian Berat Integritas Ombudsman

Usai diperiksa, Ma'ruf mengaku telah memberikan keterangan sesuai fakta yang diketahuinya kepada penyidik.

"Ya baru ditanya aja, kita menjelaskan aja sesuai dengan fakta. Tidak (ada didalami soal penerimaan uang), saya udah jelaskan semua," kata Ma'ruf kepada wartawan usai pemeriksaan.

Ia juga membantah adanya pertanyaan khusus dari penyidik terkait dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp17 miliar yang sebelumnya disebut KPK dalam perkara tersebut.

"Nggak, nggak nyampe kayak gitu tadi. Maksudnya nggak nyampe pertanyaan (Rp 17 miliar) kayak gitu," ujarnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan belum ditahannya Ma'ruf karena penyidik masih membutuhkan sejumlah proses lanjutan dalam tahap penyidikan.

Menurut Budi, KPK masih fokus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti sebelum berkas perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan.

"Ya tentunya memang masih dibutuhkan proses-proses penyidikan, pengumpulan bukti-bukti tambahan, supaya nanti betul-betul firm, betul-betul kuat, untuk kemudian dilakukan tahap 2 atau limpah di penuntutan," kata Budi.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR saat dirinya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR periode 2019–2021.

KPK menyebut penyidik menemukan dugaan penerimaan gratifikasi dengan nilai mencapai sekitar Rp17 miliar.

"Pada perkara ini, KPK telah menetapkan tersangka dengan inisial MC selaku Sekjen MPR RI periode 2019 sampai dengan 2021," kata Budi Prasetyo dalam keterangan sebelumnya.

KPK menyatakan angka Rp17 miliar tersebut masih terus didalami untuk memastikan jumlah pasti gratifikasi yang diduga diterima tersangka.

"Sejauh ini KPK telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Sejauh ini sekitar belasan miliar. Kurang lebih Rp17 miliar (diterima)," ujar Budi.

Hingga saat ini, KPK masih terus mendalami aliran dana, proses pengadaan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Penyidik juga membuka kemungkinan memanggil saksi tambahan guna memperkuat konstruksi perkara.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan gratifikasi di lingkungan lembaga tinggi negara yang memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.* (d/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri melaporkan perkembangan terbaru mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga:

• Tito Karnavian Apresiasi Bantuan Sumut dan Sumbar untuk Aceh: Bisa Jadi Model Solidaritas Nasional

Momen pertemuan tersebut juga diunggah melalui akun media sosial Sekretariat Kabinet.

Dalam laporannya kepada Presiden, Kapolri menyampaikan kondisi terkini keamanan nasional serta berbagai langkah yang terus dilakukan jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat.

"Laporan tersebut mencakup kondisi kamtibmas nasional serta berbagai langkah yang terus dilakukan Polri untuk menjaga stabilitas dan mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional," tulis Teddy dalam keterangan unggahan tersebut.

Selain membahas situasi keamanan nasional, Kapolri juga melaporkan kesiapan institusi Polri dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhayangkara Tahun 2026.

Menurut Teddy, berbagai agenda telah dipersiapkan untuk menyambut momentum hari jadi Kepolisian Republik Indonesia tersebut.

Tidak hanya kegiatan seremonial, sejumlah program sosial dan kemasyarakatan juga akan digelar di berbagai daerah.

Kapolri menyebut berbagai kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kedekatan antara institusi kepolisian dengan masyarakat sekaligus menunjukkan komitmen pengabdian Polri kepada bangsa dan negara.

"Berbagai kegiatan bakti sosial dan kemasyarakatan di seluruh Indonesia telah dipersiapkan untuk memperingati momentum pengabdian Polri kepada bangsa dan negara, sekaligus memperkuat kedekatan institusi kepolisian dengan masyarakat," kata Teddy.

Pertemuan antara Presiden dan Kapolri ini berlangsung di tengah berbagai agenda pembangunan nasional yang membutuhkan dukungan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pemerintah menilai kondisi kamtibmas yang kondusif menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan serta pelayanan publik di seluruh daerah.

Melalui koordinasi yang terus dilakukan antara pemerintah dan aparat keamanan, diharapkan berbagai program strategis nasional dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.* (d/ad)

JAKARTA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengapresiasi bantuan keuangan antardaerah yang diberikan sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat kepada wilayah terdampak bencana di Aceh.

Satgas menilai skema bantuan tersebut menjadi bentuk nyata solidaritas antardaerah yang layak diperkuat dan dapat menjadi contoh dalam penanganan bencana di masa mendatang.

Baca Juga:

• Jalan Rusak Parah di Galang, Bobby Ultimatum Empat Perusahaan Galian C: Urus Izin atau Tutup Operasi!

Bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sejumlah kabupaten/kota telah disalurkan kepada daerah-daerah terdampak bencana di Aceh, seperti Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Aceh Timur, Bireuen, dan Gayo Lues.

Selain dari Sumatera Utara, dukungan juga datang dari 15 pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Sebagian besar bantuan tersebut telah ditetapkan dan masuk ke rekening kas daerah penerima.

Beberapa daerah lainnya masih menyelesaikan proses administrasi pencairan.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan apresiasinya atas progres penyaluran bantuan tersebut.

Menurutnya, bantuan antardaerah tidak hanya membantu kebutuhan fiskal daerah terdampak, tetapi juga menunjukkan semangat gotong royong yang kuat antarwilayah.

"Terima kasih. Bagus progresnya. Sebaiknya kepala daerah penerima hibah mengunjungi kepala daerah pemberi hibah, mengucapkan terima kasih dan dinaikkan ke media untuk menunjukkan solidaritas antardaerah dalam membantu daerah bencana. Bisa jadi model ke depan. Bencana bisa terjadi di daerah mana pun," kata Tito dalam keterangannya.

Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dana tersebut ditujukan untuk mendukung program rehabilitasi, rekonstruksi, serta pengurangan risiko bencana.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan skema hibah antardaerah guna membantu wilayah yang masih membutuhkan dukungan pemulihan, khususnya daerah terdampak bencana di Aceh.

Dari Sumatera Utara, total komitmen bantuan yang diberikan mencapai sekitar Rp260 miliar.

Bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Labuhanbatu.

Sebagian besar dana bantuan tersebut telah masuk ke rekening pemerintah daerah penerima dan siap digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana.

Sementara itu, pemerintah daerah di Sumatera Barat juga terus mempercepat penyelesaian tahapan administrasi agar bantuan dapat segera tersalurkan seluruhnya.

Pemerintah pusat sendiri telah memberikan kemudahan melalui kebijakan yang memungkinkan bantuan keuangan antardaerah disalurkan tanpa harus menunggu persetujuan DPRD.

Semangat solidaritas tersebut mulai terlihat melalui berbagai langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah.

Salah satunya ditunjukkan oleh Bupati Bireuen, H. Mukhlis, yang bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Asahan untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada daerahnya.

Satgas PRR menilai langkah tersebut menjadi contoh positif dalam mempererat hubungan antardaerah sekaligus memperkuat semangat gotong royong nasional dalam menghadapi dan memulihkan dampak bencana.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak diharapkan dapat berjalan lebih cepat serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang terdampak bencana.* (ad)

JAKARTA – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan saling mendukung melalui penguatan pemahaman tentang kesehatan mental.

Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Workshop Psychological First Aid (PFA) atau bantuan psikologis awal yang diikuti pegawai dan anggota DWP Kemnaker di Jakarta.

Baca Juga:

• DPR Usul AI Bantu Analisis Penyakit, Menkes: Dokter Tetap Harus Periksa dan Sentuh Pasien

Penasihat I DWP Kemnaker, Sumarni Yassierli, mengatakan bahwa lingkungan kerja yang sehat tidak hanya dibangun melalui profesionalisme dan kompetensi, tetapi juga melalui kepedulian terhadap kondisi psikologis sesama rekan kerja.

Menurutnya, perkembangan dunia kerja yang terus berubah membuat setiap individu perlu memiliki kemampuan memahami dan memberikan dukungan kepada orang lain ketika menghadapi tekanan maupun situasi sulit.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta dapat memahami pentingnya dukungan psikologis awal, membangun komunikasi yang lebih empatik, serta menumbuhkan budaya saling peduli di lingkungan kerja," ujar Sumarni dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa kemampuan mendengarkan, memahami, dan memberikan respons yang tepat merupakan keterampilan penting yang dapat menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis, nyaman, dan produktif.

Workshop tersebut menghadirkan tim akademisi dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat.

Empat narasumber hadir memberikan materi yang saling melengkapi.

Ahmad Naufalul Umam membawakan materi pengenalan Psychological First Aid, Istiqomah menjelaskan langkah-langkah penerapan PFA, Rizki Dawanti memaparkan teknik komunikasi terapeutik, sementara Dearly membahas teknik stabilisasi emosi.

Selain mendapatkan materi teoritis, peserta juga mengikuti sesi praktik dan simulasi atau role play guna memperkuat pemahaman serta keterampilan dalam menerapkan bantuan psikologis awal di lingkungan kerja.

Dalam pemaparannya, Ahmad Naufalul Umam menjelaskan bahwa Psychological First Aid merupakan bentuk intervensi awal yang bertujuan mengurangi dampak psikologis akibat stres maupun peristiwa traumatis serta mencegah berkembangnya gangguan kesehatan mental yang lebih serius.

Menurutnya, trauma dapat muncul karena seseorang mengalami langsung suatu peristiwa atau hanya menyaksikan kejadian yang berdampak secara emosional.

Trauma juga dapat bersifat akut akibat satu kejadian besar maupun kronis karena tekanan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang.

"PFA bertujuan mengurangi dan mencegah dampak psikologis yang lebih buruk akibat bencana atau situasi sulit, sekaligus memperkuat proses pemulihan psikologis," jelas Ahmad Naufalul Umam.

Sementara itu, Istiqomah menjelaskan bahwa penerapan Psychological First Aid dilakukan melalui tiga prinsip utama yang dikenal dengan konsep Look, Listen, dan Link.

Prinsip Look dilakukan dengan mengamati kondisi dan kebutuhan individu yang mengalami tekanan.

Selanjutnya Listen dilakukan dengan mendengarkan secara empatik tanpa menghakimi

. Sedangkan Link bertujuan menghubungkan individu tersebut dengan bantuan atau layanan yang dibutuhkan.

"Dengan menerapkan prinsip Look, Listen, dan Link, bantuan psikologis awal dapat diberikan secara sederhana namun tetap efektif," ujar Istiqomah.

Melalui kegiatan ini, DWP Kemnaker berharap para peserta dapat menjadi agen kepedulian di lingkungan kerja masing-masing sehingga tercipta budaya organisasi yang lebih inklusif, sehat, dan mampu memberikan dukungan psikologis bagi setiap pegawai yang membutuhkan.

Penguatan kapasitas Psychological First Aid juga diharapkan menjadi langkah preventif dalam menjaga kesehatan mental pegawai sekaligus mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.* (ad)

DELI SERDANG – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta empat perusahaan galian C yang beroperasi di Kecamatan Galang menghentikan aktivitasnya.

Permintaan itu disampaikan setelah pemerintah menemukan adanya perusahaan yang beroperasi tanpa izin dan diduga menjadi penyebab kerusakan jalan di kawasan tersebut.

Baca Juga:

• Front Demokrasi Rakyat Desak Usut Dugaan Aliran Dana ke BEM UBK, Jangan Biarkan Demokrasi Dicederai

Menurut Bobby, aktivitas kendaraan bertonase besar yang digunakan perusahaan galian C menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kerusakan parah pada jalan provinsi tersebut.

"Ada, ada (yang akan diberhentikan). Mulai besok saya minta jangan beroperasi lagi," ujar Bobby kepada wartawan.

Meski tidak menyebutkan identitas perusahaan, Bobby mengatakan terdapat empat perusahaan galian C yang selama ini menggunakan ruas jalan tersebut untuk aktivitas operasional mereka.

"Ada empat (perusahaan galian C) yang lewat jalan sini, kami sudah minta untuk mengurus izinnya," katanya.

Bobby menegaskan, perusahaan yang ingin tetap beroperasi harus segera melengkapi seluruh perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kata dia, juga akan menyiapkan jalur khusus bagi kendaraan angkutan material agar tidak merusak jalan umum dan mengganggu aktivitas masyarakat.

"Minimal kalau sudah mengurus izinnya, kami akan siapkan lintasannya. Kalian akan kami siapkan jalurnya sehingga tidak merugikan masyarakat seperti ini. Kalau tidak mengurus izin, jangankan lintasan, perusahaannya pun tidak boleh beroperasi," tutur Bobby.

Menurutnya, keberadaan jalur khusus menjadi solusi agar aktivitas usaha tetap berjalan tanpa mengorbankan infrastruktur publik yang digunakan masyarakat sehari-hari.

Selain itu, Bobby memastikan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan galian C akan diperketat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memiliki tim pengawas yang bertugas memantau aktivitas pertambangan di lapangan.

"Kalau untuk pengawasan sudah ada timnya dari Dinas ESDM. Kalau kurang personel, kami sudah sampaikan akan dibantu TNI dan Polri. Semua sepakat hal-hal seperti ini merugikan masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Bobby Nasution juga memastikan perbaikan Jalan Perintis Kemerdekaan akan segera dimulai.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan pengerjaan secara bertahap mengingat tingkat kerusakan jalan yang cukup berat.

Pemerintah berharap penataan aktivitas perusahaan galian C serta perbaikan infrastruktur jalan dapat memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat yang selama ini terdampak akibat kondisi jalan rusak.* (mi/ad)

SERDANG BEDAGAI – Sengketa lahan yang melibatkan PT Bridgestone dengan warga Desa Tinokah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), kembali memanas.

Sejumlah kendaraan dilaporkan dibakar dalam insiden yang terjadi pada Kamis (25/6/2026).

Baca Juga:

• Kabar Baik untuk Penyintas Bencana, Lahan Huntap di Padang Pariaman Mulai Temui Titik Terang

Kendaraan yang terbakar disebut-sebut merupakan milik karyawan PT Bridgestone.

Selain kerugian material, insiden tersebut juga mengakibatkan sejumlah korban luka.

Sedikitnya empat orang karyawan dikabarkan mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.

"Sebanyak 27 sepeda motor dan satu unit truk fuso terbakar di jalan sekitar lokasi kejadian. Empat orang juga dikabarkan mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit," ujar seorang sumber kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).

Hingga kini, penyebab pasti terjadinya pembakaran tersebut masih belum diketahui.

Namun peristiwa itu disebut terjadi di tengah memanasnya sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Tinokah.

Ketegangan yang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir diduga menjadi latar belakang terjadinya insiden tersebut.

Meski demikian, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan kronologi maupun pihak yang bertanggung jawab atas aksi pembakaran tersebut.

Sampai berita ini diturunkan, pihak PT Bridgestone maupun aparat penegak hukum belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa tersebut.

Sementara itu, sejumlah video yang memperlihatkan kendaraan terbakar di lokasi kejadian telah beredar luas di media sosial.

Rekaman tersebut menjadi perhatian masyarakat dan memunculkan berbagai spekulasi mengenai penyebab insiden.

Masyarakat berharap aparat keamanan segera melakukan penyelidikan menyeluruh guna mengungkap fakta di balik peristiwa tersebut serta mencegah terjadinya konflik yang lebih luas.

Kasus ini juga menjadi sorotan karena menyangkut sengketa lahan yang selama ini kerap memicu ketegangan antara perusahaan dan masyarakat di sejumlah daerah.* (mi/ad)

DELI SERDANG – Pelantikan kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahap II Kabupaten Deli Serdang berlangsung di tengah ketegangan.

Usai prosesi pelantikan di Gedung Grha Bhineka Perkasa Jaya, Lubuk Pakam, Kamis (25/6/2026), Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan dievakuasi menggunakan kendaraan milik kepolisian menyusul aksi protes warga yang memanas.

Baca Juga:

• 2 Tahun Warga Keluhkan Jalan Tanah Abang-Galang yang Rusak Parah, Bobby Nasution: Perbaikan Dimulai Pekan Depan

Kendaraan tersebut mendapat pengawalan ketat dari personel Tekab Satreskrim untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

Aksi unjuk rasa dilakukan puluhan warga Desa Perguroan, Kecamatan Bangun Purba.

Mereka menyampaikan keberatan terhadap hasil Pilkades yang menetapkan Anton Sembiring sebagai kepala desa terpilih.

Massa menilai proses pemilihan tidak berjalan secara adil dan menuding adanya keterlibatan oknum camat dalam pelaksanaan Pilkades.

Situasi sempat memanas ketika massa berupaya mendekati lokasi pelantikan.

Petugas keamanan membatasi pergerakan peserta aksi sehingga terjadi aksi saling dorong antara warga dan aparat.

Ratusan personel Satpol PP bersama kepolisian tampak berjaga di sekitar lokasi.

Sementara itu, mobil dinas Bupati Deli Serdang tetap berada di area gedung pelantikan, sedangkan Asri Ludin telah lebih dahulu meninggalkan lokasi menggunakan kendaraan polisi.

Dalam orasinya, massa meminta agar Anton Sembiring tidak dilantik sebelum seluruh persoalan yang mereka anggap bermasalah diselesaikan.

"Bupati Aci di mana kau, jangan jadi pengkhianat. Kami minta keadilan. Jangan dulu dilantik Anton Sembiring itu," teriak salah seorang peserta aksi.

Sejumlah peserta demonstrasi juga membentangkan poster dan menyampaikan berbagai tuntutan melalui pengeras suara.

Bahkan, beberapa kali terdengar makian yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang sebagai bentuk kekecewaan atas keputusan pelantikan tersebut.

Sebelum mendatangi Gedung Grha Bhineka Perkasa Jaya, massa diketahui lebih dahulu menyampaikan aspirasi ke kantor DPRD Deli Serdang.

Namun saat tiba di lokasi pelantikan, seluruh rangkaian acara telah selesai dilaksanakan.

Koordinator aksi, Awal Tarigan, mengatakan pihaknya datang untuk mencari keadilan atas dugaan pelanggaran yang menurut mereka terjadi selama proses Pilkades.

"Kami ingin cari keadilan, orang yang benar sudah melanggar aturan Pilkades itu tetap dilantik. Tanggal 1 Juni camat dinonaktifkan, seminggu kemudian bisa dilantik dan dipindahkan menjadi Camat Pantai Labu," ujar Awal.

Ia mengaku kecewa terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang tetap melantik kepala desa terpilih meski masih terdapat polemik di tengah masyarakat.

"Harapan kami kades itu jangan dulu dilantik. Camat itu jangan dipekerjakan dulu sebelum masalah ini selesai," katanya.

Setelah situasi berangsur kondusif, massa akhirnya membubarkan diri.

Aparat keamanan tetap melakukan pengamanan hingga seluruh peserta aksi meninggalkan lokasi dan aktivitas di sekitar Gedung Grha kembali normal.* (mi/ad)

MEDAN – Dua terdakwa perkara dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, Ranning Alamer Muslim Cibro dan Aziz Apandi Silalahi, meminta majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan membebaskan mereka dari seluruh dakwaan.

Permintaan itu disampaikan dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) di Ruang Cakra 6 PN Medan, Kamis (25/6/2026).

Baca Juga:

• Front Demokrasi Rakyat Desak Usut Dugaan Aliran Dana ke BEM UBK, Jangan Biarkan Demokrasi Dicederai

Dalam pledoi yang dibacakan tim penasihat hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Medan, disebutkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat.

Mereka menilai masih terdapat keraguan hukum yang seharusnya menguntungkan terdakwa.

"Tidak semua pembelian adalah penyalahgunaan, tidak semua penguasaan adalah tindak pidana, dan tidak semua jerigen merupakan alat kejahatan," ujar penasihat hukum dalam persidangan.

Menurut tim pembela, unsur pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pembelian Pertalite sebanyak 20 liter menggunakan jeriken, menurut mereka, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan BBM subsidi.

Mereka juga menyebut pembelian BBM dilakukan melalui SPBU resmi, tercatat dalam administrasi, dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Bahkan, penggunaan jeriken disebut dilakukan atas seizin petugas SPBU.

Selain itu, penasihat hukum mempertanyakan tuduhan adanya niaga atau distribusi ilegal.

Mereka menegaskan tidak ada bukti adanya penjualan kembali, keuntungan, maupun jaringan perdagangan BBM.

"Penuntut Umum gagal membuktikan adanya pembeli, transaksi, keuntungan, maupun distribusi," kata tim penasihat hukum.

"Dugaan bukan alat bukti, asumsi bukan pembuktian, dan prasangka bukan kebenaran hukum."

Penasihat hukum juga menilai tidak ada perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut.

Ahli yang dihadirkan jaksa, menurut mereka, tidak pernah melakukan audit atas dugaan dampak kerugian dari pembelian 20 liter Pertalite itu.

Di sisi lain, tim pembela menilai proses penangkapan dan penyidikan menyisakan sejumlah kejanggalan.

Mereka menyebut dasar hukum penangkapan tidak dijelaskan secara rinci oleh saksi penangkap di persidangan.

Pledoi juga menegaskan tidak adanya unsur kesengajaan atau niat jahat (mens rea) dari para terdakwa.

Pembelian BBM disebut dilakukan untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari, bukan untuk penimbunan atau perdagangan.

"Fakta persidangan menunjukkan terdakwa bukan pelaku perdagangan BBM, bukan penimbun, dan bukan bagian dari sindikat distribusi ilegal," ujar penasihat hukum.

Dalam pembelaannya, tim kuasa hukum juga menyampaikan sisi kemanusiaan dari kasus tersebut.

Salah satu terdakwa, Ranning, disebut sempat mendapat penangguhan penahanan dan masih bisa menemui ayahnya yang saat itu sakit kanker darah sebelum meninggal dunia.

"Pertemuan itu menjadi perjumpaan terakhir," kata penasihat hukum dalam sidang.

Melalui pledoi itu, kuasa hukum meminta majelis hakim menerima pembelaan seluruhnya, menolak tuntutan jaksa, serta menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti bersalah.

Usai sidang, Ranning dan Aziz menyampaikan harapan agar majelis hakim memberikan putusan yang adil.

Mereka menegaskan bukan pelaku bisnis BBM ilegal, melainkan warga kecil yang mencari nafkah.

"Kami bukan mafia migas. Kami hanya rakyat kecil yang mencari nafkah untuk keluarga," ujar keduanya.

"Kami berharap majelis hakim melihat fakta-fakta di persidangan dan memberi putusan yang seadil-adilnya."* (ad)

MEDAN – Front Demokrasi Rakyat (FDR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan pemberian dana kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK) yang belakangan menjadi sorotan publik usai pertemuan dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

FDR menilai isu tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa karena menyangkut independensi gerakan mahasiswa dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Baca Juga:

• Mualem Surati Presiden Prabowo, Dorong Gas Andaman Jadi Penggerak Hilirisasi KEK Arun Lhokseumawe

Apalagi, kata dia, sudah muncul pengakuan dari pihak BEM UBK terkait adanya penerimaan uang dari oknum tertentu.

"Pemerintah dan aparat terkait harus memberikan Klarifikasi yang terang-benderang kepada masyarakat. Pengakuan yang telah disampaikan oleh pihak BEM UBK mengenai adanya Aliran dana yang diterima dari oknum aparat tidak boleh dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan. Transparansi diperlukan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara," ujar Dandy Sihotang.

Dandy yang juga mantan pengurus BEM Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) periode 2021 itu menilai, jika dugaan tersebut benar terjadi untuk memengaruhi sikap atau pandangan mahasiswa, maka hal itu berpotensi dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap gerakan mahasiswa.

Ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, mahasiswa memiliki peran sebagai kekuatan moral, agen perubahan, dan kontrol sosial yang harus tetap independen dari kepentingan kekuasaan maupun politik praktis.

"Mahasiswa bukan alat legitimasi kekuasaan. Gerakan mahasiswa harus tetap berdiri di atas kepentingan rakyat dan menjaga independensinya sebagai salah satu pilar demokrasi," tegasnya.

FDR juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa dibangun dari integritas dan konsistensi dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.

Karena itu, setiap dugaan yang dapat mencederai marwah gerakan mahasiswa harus diusut secara terbuka.

Menurut FDR, transparansi menjadi penting agar kasus ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan di tengah masyarakat terhadap gerakan mahasiswa.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, FDR menyatakan mendukung pengungkapan fakta secara objektif dan berdasarkan prinsip hukum yang berlaku.

FDR juga mengajak semua pihak untuk mengedepankan keterbukaan dan menjaga ruang gerak mahasiswa tetap kritis dalam demokrasi.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan mahasiswa yang kritis, independen, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Karena itu, kebenaran atas persoalan ini harus diungkap secara terbuka demi menjaga marwah gerakan mahasiswa, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan demokrasi tetap berjalan secara sehat dan bermartabat," kata Dandy.* (ad)

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait pemanfaatan cadangan minyak dan gas (migas) di Blok Andaman untuk mendukung program hilirisasi industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

Langkah tersebut menjadi salah satu keputusan penting dalam rapat yang membahas pengembangan migas Blok Andaman yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (25/6/2026).

Baca Juga:

• Herry Dahana: Dukungan Kritis dan Pengawasan Publik Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

Dalam pertemuan itu, peserta rapat menilai cadangan migas di Blok Andaman memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak hilirisasi industri dan pertumbuhan ekonomi Aceh.

Sekda Aceh M. Nasir Syamaun mengatakan hasil rapat menghasilkan dua keputusan utama.

Pertama, Pemerintah Aceh akan menyurati Presiden Prabowo agar pemanfaatan migas dari Blok Andaman diarahkan untuk mendukung pengembangan industri hilir di KEK Arun Lhokseumawe.

"Yaitu, pertama Gubernur menyurati Presiden Prabowo agar migas dari Blok Andaman menjadi daya dorong hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe, dan yang kedua mengundang Mubadala serta SKK Migas ke Aceh," kata Nasir.

Menurut peserta rapat, pengembangan hilirisasi di KEK Arun Lhokseumawe sejalan dengan program strategis nasional yang telah ditetapkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, menilai langkah Gubernur Aceh tersebut sangat tepat untuk memperkuat posisi Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki.

"Itu langkah yang tepat, dan sangat bagus untuk Aceh," katanya.

Dalam pembahasan rapat terungkap bahwa gas dari Blok Andaman tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangkit listrik, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan industri petrokimia.

Selain menghasilkan gas, Blok Andaman juga memiliki kandungan kondensat yang dapat diolah menjadi berbagai produk turunan seperti nafta, kerosin, hingga bahan bakar minyak.

Peserta rapat menilai keberadaan sumber daya tersebut dapat mendorong pembangunan pabrik methanol yang dibutuhkan dalam program biodiesel nasional.

Selain itu, kondensat yang dihasilkan juga berpotensi mendukung pembangunan kilang atau refinery di Aceh.

"Dengan berdirinya berbagai industri itu, maka akan berdampak pada tenaga kerja, dan ekonomi Aceh," kata Jasman.

Karena itu, seluruh peserta rapat mendukung percepatan hilirisasi industri di KEK Arun Lhokseumawe serta meminta adanya alokasi kuota gas khusus untuk kebutuhan Aceh dari Blok Andaman.

Selain menyurati Presiden, Pemerintah Aceh juga berencana mengundang Mubadala Energy dan SKK Migas untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai rencana pengembangan lapangan gas di wilayah tersebut.

Akademisi USK, Prof. Dr. Izarul Machdar, menilai langkah tersebut penting agar Pemerintah Aceh memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai skema pengembangan lapangan gas yang sedang disiapkan.

"Kita perlu tahu secara pasti dan lihat langsung, bagaimana sebetulnya skema mereka secara detail," kata Izarul.

Dalam rapat itu juga terungkap bahwa Pemerintah Aceh hingga kini belum menerima dokumen resmi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman dari SKK Migas.

Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, mengatakan informasi yang dimiliki saat ini masih bersumber dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

"Kita hanya mendapatkannya dari dokumen Amdal," katanya.

Hal serupa disampaikan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal.

Menurut dia, pihaknya telah mengirimkan surat permintaan dokumen kepada SKK Migas, namun hingga kini belum memperoleh tanggapan.

"Kami sudah menyurati SKK Migas, namun sampai sekarang belum dibalas, sehingga kami juga tak memilikinya," kata Nasri.

Usai rapat, Sekda Aceh langsung meminta jajaran Biro Ekonomi Setda Aceh untuk menyusun konsep surat kepada Presiden sesuai hasil pembahasan yang telah disepakati.

"Substansi surat sesuai dengan hasil rapat," kata Nasir.* (ad)

BANGKA TENGAH – Aparat gabungan berhasil menggagalkan dugaan upaya penyelundupan bijih timah ilegal melalui jalur laut di kawasan Pantai Pangkul, Desa Kayu Besi, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sekitar 1,8 ton bijih timah yang diduga akan dikirim secara ilegal ke luar wilayah.

Baca Juga:

• Saat Pengawas Negara Berhadapan dengan Hukum, Kasus Hery Susanto Jadi Ujian Berat Integritas Ombudsman

Keberhasilan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang diterima Satlap Tri Cakti pada Selasa, 23 Juni 2026.

Informasi tersebut menyebut adanya dugaan aktivitas pengiriman bijih timah secara ilegal melalui kawasan pesisir Pantai Pangkul.

Menindaklanjuti laporan itu, tim gabungan melakukan serangkaian pengumpulan informasi, observasi lapangan, serta pendalaman terhadap sejumlah lokasi yang diduga menjadi titik aktivitas pengangkutan timah.

Hasil penyelidikan awal mengarah pada dugaan adanya upaya pengiriman bijih timah melalui jalur laut guna menghindari pengawasan aparat penegak hukum.

Setelah melakukan pemantauan intensif, tim gabungan bergerak pada Rabu dini hari, 24 Juni 2026 sekitar pukul 01.30 WIB.

Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menemukan dan mengamankan 37 kampil bijih timah dengan total berat sekitar 1.850 kilogram atau setara 1,8 ton.

Bijih timah tersebut diduga kuat akan diselundupkan melalui jalur laut.

Berdasarkan perhitungan awal Satlap Tri Cakti bersama unsur Satgas Gabungan, pengamanan itu berhasil mencegah potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp1,8 miliar.

Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Gudang Bijih Timah (GBT) Cambai untuk diamankan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Satlap Tri Cakti bersama unsur Satgas Gabungan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran komoditas mineral strategis nasional.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam sekaligus memberantas aktivitas pertambangan dan perdagangan mineral ilegal.

Aparat juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila menemukan indikasi pertambangan tanpa izin, pengangkutan ilegal, perdagangan gelap, maupun penyelundupan komoditas mineral yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut aparat, kolaborasi antara penegak hukum, unsur TNI, lembaga pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam nasional serta mencegah kebocoran penerimaan negara dari sektor pertambangan.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap pengawasan terhadap komoditas mineral strategis dapat semakin efektif sehingga kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat.* (ad)

JAKARTA – Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry Dahana, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap optimistis sekaligus aktif mengawal pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Herry, kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kesediaan memberikan masukan yang objektif serta mendukung program-program yang dinilai bermanfaat bagi kepentingan rakyat.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Produk Lokal Medan Go Nasional Lewat Galeri Dekranasda

Herry menilai Indonesia saat ini berada dalam fase penting menuju Indonesia Emas 2045.

Namun, perjalanan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia, persaingan geopolitik, perkembangan teknologi yang pesat, perubahan iklim, hingga persoalan ketahanan pangan.

Karena itu, ia menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas, dan memiliki daya saing sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Menurut Herry, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan berbagai program strategis yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan, mempercepat hilirisasi industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu program yang menjadi perhatian publik saat ini adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Herry menilai beragam tanggapan terhadap program tersebut merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

"Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar. Namun alangkah baiknya jika setiap kebijakan dinilai secara objektif berdasarkan tujuan, pelaksanaan, hasil yang dicapai, serta bukti-bukti yang tersedia," katanya.

Ia menjelaskan bahwa program makan bergizi bagi anak sekolah bukanlah kebijakan baru di dunia.

Sejumlah negara seperti Jepang, Finlandia, Brasil, India, dan Korea Selatan telah menerapkan program serupa sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, manfaat program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesehatan, kualitas pendidikan, kesiapan belajar, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani dan pelaku usaha lokal.

Herry juga mengutip data World Food Programme (WFP) yang menyebut sekitar 466 juta anak di 107 negara telah menerima manfaat program makan sekolah sebagai bagian dari investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia.

"WFP menyebut program makan sekolah sebagai salah satu investasi sosial yang memiliki manfaat luas bagi pembangunan sumber daya manusia apabila dikelola secara efektif," ujarnya.

Meski demikian, Herry menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah.

Program tersebut juga membutuhkan tata kelola yang profesional, transparansi anggaran, pengawasan yang kuat, ketepatan sasaran, serta evaluasi yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, masyarakat dinilai memiliki peran penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi generasi penerus bangsa.

"Peran masyarakat bukan sekadar mendukung atau menolak, tetapi ikut mengawal agar program benar-benar memberikan manfaat bagi generasi penerus bangsa," tegasnya.

Lebih lanjut, Herry mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjaga persatuan dan semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.

Menurutnya, keberhasilan program pembangunan sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dan menjaga stabilitas sosial.

"Indonesia membutuhkan energi untuk membangun, bukan energi untuk saling menjatuhkan. Program sebesar apa pun tidak akan berhasil tanpa persatuan bangsa," katanya.

Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah tidak berarti mengabaikan berbagai kekurangan yang masih ada.

Sebaliknya, masyarakat tetap harus kritis dengan pendekatan yang objektif dan konstruktif demi kepentingan bersama.

"Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Kita mendukung agar setiap program yang baik berhasil, sekaligus mengawal dan memberikan masukan agar yang masih kurang dapat diperbaiki," ujarnya.

Herry menilai demokrasi yang sehat harus dibangun melalui kritik yang objektif, dialog yang bermartabat, serta semangat kebersamaan untuk mencapai tujuan nasional.

"Indonesia Emas 2045 bukan hanya cita-cita pemerintah, melainkan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama memastikan setiap langkah pembangunan membawa manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya.* (ad)

JAKARTA – Persidangan dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjadi perhatian publik.

Perkara tersebut dinilai bukan hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh persoalan integritas lembaga pengawas pelayanan publik yang selama ini bertugas mengawasi jalannya pemerintahan.

Baca Juga:

• Front Demokrasi Rakyat Desak Usut Dugaan Aliran Dana ke BEM UBK, Jangan Biarkan Demokrasi Dicederai

Menurutnya, yang sedang diuji bukan hanya posisi hukum terdakwa, melainkan juga kredibilitas moral dan integritas institusi yang pernah dipimpinnya.

"Ketika seorang mantan pimpinan Ombudsman didakwa menerima uang dan aset bernilai miliaran rupiah yang diduga berkaitan dengan tugas dan kewenangannya, publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan internal berjalan selama ini," ujar Samuel Silaen, Kamis (25/6/2026).

Samuel mengatakan, bantahan yang disampaikan Hery Susanto usai persidangan belum cukup menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Apalagi, nilai dugaan suap dan gratifikasi yang disebut dalam surat dakwaan mencapai Rp4,85 miliar yang terdiri dari uang tunai dan satu unit rumah.

"Dalam perkara yang menyangkut pejabat publik, standar pembuktiannya bukan hanya hukum, tetapi juga moral dan etika. Jika seseorang menyatakan tidak menerima uang maupun aset, maka publik menunggu penjelasan yang lebih komprehensif daripada sekadar bantahan normatif," katanya.

Menurut Samuel, ada sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara terbuka dalam proses persidangan.

Di antaranya terkait hubungan dengan pihak-pihak yang disebut dalam dakwaan, proses pengambilan keputusan di Ombudsman, hingga asal-usul aset yang dikaitkan dengan perkara tersebut.

Ia menilai masyarakat perlu mengetahui apakah keputusan yang berkaitan dengan persoalan pertambangan benar-benar lahir dari mekanisme kelembagaan yang kolektif atau justru dipengaruhi kepentingan individu tertentu.

"Ini penting karena Ombudsman bukan lembaga pribadi. Setiap keputusan seharusnya lahir melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika terdapat dugaan intervensi kepentingan tertentu dalam proses itu, maka hal tersebut harus dibuka secara terang di persidangan," ujarnya.

Menurutnya, keterangan bahwa rumah tersebut merupakan rumah lama tidak menjawab pokok persoalan yang sedang dipersoalkan jaksa.

"Yang dipersoalkan bukan usia bangunannya, melainkan status kepemilikan, penguasaan, asal-usul perolehan, dan keterkaitannya dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara. Itu yang perlu dijelaskan secara rinci," tegasnya.

Baca Juga:

• Satlap Tri Cakti dan Satgas Gabungan Gagalkan Penyelundupan 1,8 Ton Timah Ilegal di Bangka Tengah, Negara Selamat dari Kerugian Rp1,8 Miliar

Lebih lanjut, Samuel menilai perkara ini berpotensi menjadi preseden penting dalam upaya pemberantasan korupsi di lembaga-lembaga pengawas negara.

Sebab apabila dakwaan jaksa terbukti, kasus tersebut menjadi ironi bagi institusi yang selama ini berperan mengawasi penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa seluruh dakwaan harus dibuktikan melalui proses persidangan yang adil dan transparan.

Terdakwa juga memiliki hak untuk membela diri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Persidangan ini harus menjadi momentum untuk menguji apakah integritas lembaga benar-benar dijaga atau justru terdapat celah yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan. Masyarakat menunggu bukan sekadar bantahan, tetapi pembuktian yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

Kasus yang menjerat Hery Susanto saat ini masih bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI tersebut menerima uang dan aset yang diduga berkaitan dengan pengurusan laporan pemeriksaan terkait sektor pertambangan.

Sementara pihak terdakwa membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyatakan akan membuktikannya dalam persidangan.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua Dekranasda Kota Medan Ny. Airin Rico Waas meninjau langsung Galeri Dekranasda Kota Medan yang berada di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan, Kamis (25/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan galeri berjalan maksimal sebelum resmi diluncurkan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Program Prioritas Prabowo Terancam? Kementerian PKP Butuh Rp24,87 Triliun tetapi Hanya Dapat Rp1,5 Triliun

Ia menilai kualitas produk lokal Medan memiliki daya saing yang tinggi dan layak dipromosikan lebih luas.

"Melihat produk-produk ini, tentu kita bangga dan optimis, ternyata banyak produk lokal kita yang bagus-bagus dan kualitasnya tidak kalah dari daerah lain. Ini perlu kita dorong untuk dipromosikan lebih jauh lagi," kata Rico Waas.

Galeri Dekranasda Kota Medan dirancang menjadi pusat promosi sekaligus tempat pemasaran berbagai produk unggulan daerah.

Beragam produk yang dipamerkan mulai dari fashion, kriya, kerajinan tangan, hingga kuliner dan makanan khas Kota Medan.

Menurut Rico Waas, keberadaan galeri tersebut diharapkan dapat memudahkan wisatawan maupun masyarakat yang ingin mencari produk asli Kota Medan dalam satu lokasi.

"Kami berharap, jika ada pengunjung atau wisatawan datang ke Medan dan bingung mencari produk asli Kota Medan, mereka langsung tahu tempatnya, yaitu di Galeri Dekranasda ini," tambah Rico Waas.

Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga mengajak seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) serta para camat se-Kota Medan untuk melihat langsung perkembangan galeri tersebut.

Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperluas keterlibatan pelaku UMKM dari berbagai kecamatan agar semakin banyak produk lokal yang dapat dipasarkan melalui Galeri Dekranasda.

"Kenapa saya mengajak rekan-rekan Camat? Untuk mendorong mereka menarik pelaku UMKM lain yang ada di wilayahnya agar masuk ke Galeri Dekranasda ini. Produk yang ada sekarang adalah kurasi tahap pertama, tapi saya akan terus push agar lebih banyak lagi produk lokal yang bisa masuk ke sini," bilang Rico Waas.

Ia berharap Galeri Dekranasda tidak hanya menjadi tempat memamerkan produk, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan penjualan dan kesejahteraan pelaku UMKM di Kota Medan.

"Kita ingin pelaku UMKM kita punya tempat berjualan yang nyaman dan mereka yakin tempat ini akan ramai dikunjungi. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat baru buat rekan-rekan pelaku UMKM Medan," harapnya.

Pemerintah Kota Medan optimistis kehadiran Galeri Dekranasda akan menjadi salah satu sarana strategis dalam memperkuat promosi produk lokal sekaligus mendukung pertumbuhan sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah.* (ad)

JAKARTA – Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan adanya kesenjangan anggaran yang sangat besar antara pagu indikatif tahun 2027 dengan kebutuhan riil untuk menjalankan berbagai program prioritas pemerintah di sektor perumahan dan permukiman.

Kondisi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI.

Baca Juga:

• CNG 3 Kg Bakal Gantikan LPG? Segera Diproduksi Juli 2026, Bahlil Pastikan Tabung Aman dari Risiko Ledakan

"Pagu indikatif Ditjen Kawasan Permukiman tahun anggaran 2027 ini sebesar Rp1,5 triliun. Kami tekankan bahwa pagu tersebut sangat jauh dari mencukupi kebutuhan riil program prioritas di Kementerian PKP," kata Fitrah.

Ia menjelaskan, sebagian besar anggaran yang tersedia akan digunakan untuk program pembangunan fisik.

Namun kemampuan pembiayaannya masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan yang ada di lapangan.

Untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), misalnya, pagu yang tersedia hanya sebesar Rp1,42 triliun.

Anggaran tersebut hanya mampu membiayai sekitar 50.000 unit rumah di kawasan pesisir.

"BSPS pagu indikatif hanya Rp1,42 triliun, hanya cukup untuk 50.000 unit rumah untuk kawasan pesisir. Kemudian rumah susun pagu sebesar Rp10,28 miliar hanya mampu untuk satu tower dengan 44 unit untuk tahun pertama," ujarnya.

Tak hanya itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada penanganan kawasan kumuh dan pembangunan sanitasi.

Padahal, pemerintah masih menghadapi kebutuhan penataan kawasan kumuh di berbagai daerah yang cukup besar.

"Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi pagu hanya sebesar Rp8,19 miliar, hanya cukup untuk menangani satu lokasi seluas 15 hektar. Tahun ini kita punya 25 lokasi kawasan kumuh yang kita tangani," katanya.

Menurut Fitrah, kebutuhan anggaran Ditjen Kawasan Permukiman tidak hanya untuk pembangunan rumah, tetapi juga mendukung Program 3 Juta Rumah, Gerakan Asri, rehabilitasi pascabencana, pembangunan rumah susun, hingga peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp24,87 triliun.

Dengan pagu yang tersedia saat ini, terdapat kekurangan anggaran atau gap sebesar Rp23,37 triliun.

"Kebutuhan anggaran yang sesungguhnya untuk mendukung seluruh program prioritas Ditjen Kawasan Permukiman dan Kementerian PKP mencapai Rp24,87 triliun sehingga masih terdapat gap atau backlog kekurangan anggaran sebesar Rp23,37 triliun," tegas Fitrah.

Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi Kementerian PKP dalam mewujudkan target pembangunan perumahan nasional, termasuk program penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta penanganan kawasan kumuh yang masih menjadi pekerjaan rumah di berbagai daerah.

Pemerintah berharap adanya dukungan anggaran yang lebih besar pada pembahasan berikutnya agar program-program prioritas sektor perumahan dan permukiman dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.* (cb/ad)

JAKARTA – Pemerintah menargetkan produksi tabung compressed natural gas (CNG) ukuran 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga mulai berjalan pada Juli 2026.

Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menyediakan alternatif energi pengganti LPG 3 kilogram yang selama ini digunakan masyarakat.

Baca Juga:

• KPK Temukan Dugaan Intervensi BPK Pusat Ubah Hasil Audit Muara Enim Jadi WTP, Sejumlah Dokumen Disita

Menurut Bahlil, tabung CNG yang disiapkan memiliki sistem keamanan khusus karena gas yang digunakan berada pada tekanan tinggi, yakni mencapai 200 hingga 250 bar.

"Itu bisa menahan peledakan dan kebakaran sampai 1.000 cc. Itu sudah sekarang lagi diuji tahap ketiga, mudah-mudahan bulan Juli sudah bisa produksi," ujar Bahlil dalam Energy Forum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, masyarakat tidak perlu mengganti kompor yang saat ini digunakan apabila nantinya beralih menggunakan tabung CNG.

Pemerintah juga terus melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan keamanan produk sebelum dipasarkan kepada masyarakat.

Pengembangan tabung CNG 3 kilogram dilakukan pemerintah bersama PT Pertamina (Persero).

Program ini menjadi bagian dari upaya diversifikasi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap LPG yang sebagian besar masih bergantung pada impor.

Bahlil menegaskan bahwa teknologi CNG bukanlah hal baru di Indonesia.

Selama ini, CNG telah digunakan di berbagai sektor industri maupun komersial.

"Ini bukan barang muncul tiba-tiba dari Fak-Fak datang, tidak, ini sudah ada," kata Bahlil.

Saat ini, tabung CNG berukuran 12 kilogram dan 50 kilogram telah digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), hotel, restoran, hingga sektor usaha lainnya.

Karena itu, pemerintah menilai penggunaan CNG untuk rumah tangga dapat dilakukan dengan lebih mudah karena teknologi dan infrastrukturnya telah tersedia.

Bahlil mengatakan, salah satu alasan pemerintah mendorong penggunaan CNG adalah karena Indonesia memiliki cadangan gas alam yang sangat besar.

Ia mencontohkan penemuan cadangan gas baru oleh perusahaan energi asal Italia, ENI, di Kalimantan Timur yang diperkirakan mencapai sekitar 5 triliun kaki kubik (TCF), ditambah sekitar 2 TCF lainnya.

Lapangan gas tersebut diproyeksikan mulai berproduksi pada tahun 2028 hingga 2029 dengan kapasitas sekitar 3.000 million standard cubic feet per day (MMSCFD).

Menurutnya, angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan gas untuk menggantikan konsumsi LPG nasional yang diperkirakan berada di bawah 800 MMSCFD.

"Maka kita dorong sekarang CNG. CNG itu gasnya pakai C1, C2 dan itu melimpah di Indonesia," ujarnya.

Pemerintah berharap pemanfaatan CNG untuk rumah tangga dapat memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi impor LPG, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan sumber daya gas bumi yang tersedia di dalam negeri.* (km/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Edison.

Temuan tersebut diperoleh setelah penyidik melakukan penggeledahan di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan pada Selasa (23/6/2026).

Baca Juga:

• 2 Tahun Warga Keluhkan Jalan Tanah Abang-Galang yang Rusak Parah, Bobby Nasution: Perbaikan Dimulai Pekan Depan

"Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti. Petunjuk dugaan intervensi dari BPK Pusat untuk mengubah-ubah hasil temuan tersebut," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Selain itu, penyidik juga menyita berbagai dokumen penting yang berkaitan dengan proses audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Menurut Budi, dokumen yang diamankan antara lain berupa kertas kerja pemeriksaan, dokumen perubahan hasil audit dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta dokumen yang berkaitan dengan upaya perubahan kembali hasil audit setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dilakukan.

"Serta dokumen terkait upaya melakukan perubahan kembali setelah adanya tangkap tangan KPK," ujarnya.

KPK saat ini masih mendalami seluruh barang bukti yang telah disita guna mengungkap peran masing-masing pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Kasus ini bermula ketika BPK Perwakilan Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah temuan audit yang nilainya melebihi batas materialitas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Namun, menurut KPK, pada Mei 2026 Bupati Muara Enim periode 2025-2030 Edison diduga memerintahkan bawahannya untuk mengurus hasil audit tersebut agar berubah melalui pihak-pihak tertentu.

Proses itu kemudian melibatkan sejumlah perantara hingga akhirnya terjadi negosiasi biaya untuk mengubah hasil temuan audit.

Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan bahwa kebutuhan dana untuk mengubah hasil audit disebut mencapai sekitar Rp1,6 miliar.

"Pada pertemuan tersebut, ABN (Abi Nurwardani) dan AGG (Augusz) melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK tersebut," kata Taufik.

KPK menduga dana tersebut berasal dari sejumlah pihak yang memiliki kepentingan terhadap proyek-proyek pemerintah daerah.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Bupati Muara Enim nonaktif Edison, Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari, Cory Erin Hardi, Augusz Dewanggara, dan Fika selaku Direktur PT Millennium Solusi Abadi.

KPK menduga telah terjadi praktik suap untuk mengubah hasil audit sehingga opini keuangan yang semula bermasalah dapat diperbaiki.

Sejumlah uang yang diduga terkait perkara tersebut juga telah diamankan dan saat ini masih ditelusuri aliran dananya.

"KPK akan melakukan penelusuran lebih lanjut atas aliran dana tersebut," ujar Taufik.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut integritas lembaga pemeriksa keuangan negara yang memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan anggaran publik.

KPK menegaskan akan terus mendalami dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya intervensi yang memengaruhi hasil audit hingga perubahan opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.* (km/ad)