SUMEDANG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan pesan khusus kepada 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII Tahun 2026 yang resmi dilantik menjadi Pamong Praja Muda.

Dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026), Prabowo meminta para lulusan IPDN agar kelak tidak menjadi pemimpin yang merasa lebih tinggi dibandingkan masyarakat maupun rekan kerja.

Baca Juga:

• Prabowo Sebut Luas Wilayah Indonesia Setara 27 Negara Eropa: Betapa Kayanya Negara Kita

"Saudara tidak boleh sekali-kali menjadi pemimpin yang sombong. Bangunlah kerja sama, kerja sama adalah kunci dari keberhasilan. Saudara harus saling menghormati, saling mendukung, dan saling memperkuat," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, lulusan IPDN merupakan calon pemimpin masa depan yang akan memiliki peran penting dalam menggerakkan roda pemerintahan serta menentukan keberhasilan pembangunan di berbagai daerah.

Karena itu, ia meminta para Pamong Praja Muda untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan menjadi aparatur yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Karena itu, saudara harus jadi pemimpin-pemimpin yang terbaik," ujar Prabowo.

Prabowo mengingatkan bahwa para lulusan IPDN tidak akan menjalankan tugas seorang diri ketika berada di tengah masyarakat.

Mereka akan bekerja bersama berbagai unsur pemerintahan dan elemen masyarakat.

Menurutnya, kemampuan membangun komunikasi serta menjaga hubungan baik menjadi salah satu kunci keberhasilan seorang aparatur negara.

"Saudara akan bekerja sama dengan TNI, dengan Polri, dengan Kejaksaan, dengan pemerintah daerah, dengan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat. Saudara harus pandai bergaul, saudara pelihara hubungan baik dengan semua unsur, dengan ulama, dengan pengusaha, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh adat," kata Prabowo.

Ia juga menekankan bahwa seorang Pamong Praja harus memiliki sikap rendah hati dan selalu siap mendengar aspirasi masyarakat.

Sebab, keberadaan aparatur negara bukan hanya tentang jabatan dan kewenangan, melainkan bagaimana negara hadir memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali mengingatkan bahwa lulusan IPDN merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab besar.

Ia meminta para Pamong Praja Muda untuk menjadi pemimpin yang dekat dengan masyarakat, bekerja secara profesional, serta menghindari sikap yang dapat merusak kepercayaan publik.

Pelantikan 1.204 lulusan IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026 ini menjadi awal perjalanan mereka dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan.

Prabowo berharap para lulusan mampu membawa semangat pelayanan, memperkuat persatuan, serta menjadi penggerak pembangunan di daerah masing-masing.* (km/ad)

PEMALANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Anom Widiyantoro, pada Selasa malam (28/7/2026).

Dalam operasi senyap tersebut, selain Anom Widiyantoro, sejumlah pihak lainnya juga turut diamankan dan dibawa ke Markas Kepolisian Resor (Polres) Pemalang untuk menjalani pemeriksaan.

Baca Juga:

• Usai Mundur dari Gubernur BI, Perry Warjiyo Berpeluang Dipanggil KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK

Beberapa lokasi yang disegel di antaranya ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pemalang serta dua rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo.

Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana membenarkan adanya aktivitas KPK di wilayah hukumnya.

"Iya benar, tadi malam rekan-rekan dari KPK ada kegiatan di Pemalang. Sampai sekarang masih proses pemeriksaan. Dua ruangan di Polres dipakai," ujar Rendy kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).

Namun, Rendy belum memberikan informasi terkait jumlah maupun identitas pihak yang sedang diperiksa.

Ia mengatakan, seluruh informasi mengenai perkara tersebut masih menunggu keterangan resmi dari KPK.

"Jumlah pastinya dan siapa saja yang diperiksa, termasuk materi pemeriksaan, menunggu dari KPK saja," katanya.

Pantauan di lapangan menunjukkan, petugas KPK memasang segel di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan penyidikan.

Salah satunya adalah ruang Kepala DPUPR Pemalang. Hingga Rabu pagi, pintu ruangan tersebut masih tertutup dengan stiker penyegelan KPK.

Selain itu, dua rumah di Perumahan Mutiara Residence, Blok C, Kelurahan Mulyoharjo, juga telah dipasangi segel oleh penyidik.

Salah satu rumah disebut ditempati seorang pria yang diduga berprofesi sebagai kontraktor sekaligus memiliki hubungan keluarga dengan istri Bupati Pemalang.

Sejumlah warga mengaku melihat kedatangan petugas KPK pada Selasa malam.

Mereka menyaksikan proses pemasangan segel di pintu masuk rumah dan gerbang kawasan tersebut.

"Kalau persisnya rumah milik siapa saya tidak tahu. Yang saya dengar rumah itu ditempati kerabat istri bupati sudah sekitar dua tahun," ujar seorang warga.

Menurut warga tersebut, petugas datang hampir bersamaan ke dua lokasi setelah waktu magrib.

Di salah satu rumah terlihat sekitar tiga petugas, sementara di lokasi lainnya jumlah petugas diperkirakan lebih banyak.

Selain mengamankan sejumlah pihak, informasi yang beredar menyebutkan istri Bupati Pemalang berinisial N juga turut dibawa petugas KPK dari Rumah Dinas Bupati atau Pendopo Pemalang pada Rabu dini hari.

Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari KPK terkait status maupun keterlibatan pihak tersebut dalam perkara yang sedang diselidiki.

KPK juga belum mengungkap konstruksi perkara, dugaan tindak pidana korupsi, barang bukti yang diamankan, maupun jumlah pihak yang telah diperiksa.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto sebelumnya membenarkan adanya OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

"Benar," kata Fitroh saat dikonfirmasi.

Meski membenarkan operasi tersebut, Fitroh belum menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus yang menjadi dasar OTT maupun pihak-pihak yang diamankan.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari lembaga antirasuah terkait perkembangan operasi tangkap tangan tersebut.

KPK memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan sebelum menentukan status hukum mereka sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus ini kembali menjadi perhatian publik karena Pemalang sebelumnya juga pernah menjadi daerah yang terseret kasus operasi tangkap tangan KPK terhadap kepala daerah.* (km/ad)

Dalam acara pelantikan yang berlangsung di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026), Prabowo menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara besar dengan wilayah yang sangat luas serta memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Baca Juga:

• Prabowo: Pakar Dunia Ramal 25 Tahun Lagi Indonesia Bisa Salip Prancis, Jerman, dan Inggris Jadi Ekonomi Terkuat Keempat Dunia

"Luas wilayah kita sama dengan 27 negara Eropa. Negara kita sangat luas, sangat besar, dan sekarang kita semakin yakin betapa kayanya negara kita," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, kekayaan besar yang dimiliki Indonesia menjadi salah satu alasan bangsa ini pernah mengalami penjajahan selama ratusan tahun oleh bangsa asing.

Ia menjelaskan, para penjajah dahulu berupaya menguasai kekayaan Indonesia dengan cara memecah persatuan masyarakat.

"Divide et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divide et impera, pecah belah antara suku, pecah belah antara agama, pecah belah antara ras, pecah belah antara kelompok etnis, pecah belah antara golongan," tutur Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengingatkan para lulusan IPDN bahwa tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana membangun pemerintahan yang kuat dan mampu mengelola potensi bangsa secara maksimal.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan aparatur pemerintahan yang memiliki integritas, disiplin, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Prabowo menilai keberhasilan sebuah negara tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga pada kualitas pemerintahan yang menjalankannya.

"Dan yang paling penting pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain," imbuh Prabowo.

Ia menegaskan, pemerintahan yang efektif, bersih, dan bertanggung jawab akan menjadi fondasi bagi kemajuan bangsa.

"Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita negara akan berhasil, bangsa akan menjadi makmur, rakyat akan jadi sejahtera," kata Prabowo.

Prabowo berharap para lulusan IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026 mampu menjadi bagian dari aparatur negara yang membawa perubahan positif di tengah masyarakat.

Ia meminta para Pamong Praja Muda tidak hanya melihat jabatan sebagai sebuah kehormatan, tetapi sebagai tanggung jawab besar untuk melayani rakyat.

Para lulusan IPDN diharapkan mampu menjaga persatuan, bekerja sama dengan berbagai pihak, serta menjadi wajah pemerintah yang hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Pelantikan tersebut menjadi awal perjalanan bagi para Pamong Praja Muda untuk menjalankan tugas pemerintahan di berbagai wilayah Indonesia.* (km/ad)

SUMEDANG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimisme mengenai masa depan ekonomi Indonesia di hadapan 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII Tahun 2026.

Dalam pidato pelantikan Pamong Praja Muda yang berlangsung di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026), Prabowo mengatakan Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia dalam 25 tahun mendatang.

Baca Juga:

• Enam Fraksi DPRD Batu Bara Setujui Perubahan Bentuk Hukum PT Pembangunan Batra Berjaya

"Cita-cita besar itu di ambang keberhasilan. Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi Indonesia menjadi ekonomi keempat di dunia. Keempat. Di atas Perancis, Jerman, Inggris. 25 tahun yang akan datang, saudara-saudara yang akan menjalankan pemerintahan yang sebenarnya. 25 yang akan datang, sebagian dari saudara akan jadi gubernur. Mungkin di antara saudara akan berdiri di podium ini," ujar Prabowo.

Prabowo menyampaikan bahwa para lulusan IPDN yang saat ini dilantik sebagai Pamong Praja Muda akan menjadi bagian penting dalam perjalanan pemerintahan Indonesia ke depan.

Ia menilai, dalam kurun waktu 25 tahun mendatang, sebagian dari mereka akan menduduki berbagai posisi strategis dalam pemerintahan daerah maupun nasional.

Karena itu, Prabowo meminta para lulusan IPDN mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang memiliki kemampuan, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, cita-cita besar Indonesia bukan hanya menjadi negara dengan ekonomi kuat, tetapi juga menjadi bangsa yang maju, modern, mandiri, serta mampu berdiri di atas kemampuan sendiri.

"Kita ingin melihat rakyat kita hidup dengan baik, hidup dengan sejahtera. Setiap warga negara merasa aman. Setiap warga negara mendapat penghasilan yang layak dan cukup," tegas Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya kedaulatan nasional.

Ia berharap Indonesia menjadi negara yang tidak mudah dipengaruhi, didikte, maupun dimanfaatkan oleh pihak lain.

Menurutnya, kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Prabowo ingin pembangunan Indonesia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar.

"Tidak ada di antara rakyat Indonesia yang lapar, tidak ada anak-anak Indonesia yang tidak bisa sekolah, tidak ada warga negara kita yang tidak bisa dapat pelayanan rumah sakit bila perlu, tidak ada di antara rakyat kita yang tidak tinggal di rumah yang layak. Itu cita-cita kita, itu perjuangan kita, itu nanti tugas saudara-saudara sekalian," imbuh Prabowo.

Prabowo mengingatkan bahwa pencapaian Indonesia sebagai negara maju membutuhkan kerja keras dari seluruh elemen bangsa, termasuk para aparatur pemerintahan.

Para Pamong Praja Muda IPDN diharapkan mampu menjadi pelayan masyarakat, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

Pelantikan 1.204 lulusan IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026 menjadi langkah awal bagi para aparatur muda tersebut untuk menjalankan tugas pemerintahan di berbagai daerah Indonesia.* (km/ad)

BATU BARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap laporan Panitia Khusus (Pansus) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pembangunan Batra Berjaya.

Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Senin (27/7/2026), mulai pukul 15.00 WIB hingga selesai.

Baca Juga:

• DPRD Batu Bara Minta Penyertaan Modal BUMD Ditinjau Ulang, Aset Bergerak Harus Dinilai Profesional

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir terhadap hasil pembahasan Pansus mengenai perubahan bentuk hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perseroda.

Fraksi PDI Perjuangan Setujui Ranperda

Fraksi PDI Perjuangan secara umum menerima dan menyetujui laporan hasil pembahasan Pansus serta menilai Ranperda perubahan bentuk hukum PT Pembangunan Batra Berjaya layak ditindaklanjuti dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batu Bara.

Fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi serius untuk meningkatkan kinerja perusahaan ke depan.

Fraksi ini juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan secara optimal guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan dan bertanggung jawab serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan dibacakan Rachel Rismauli Paranginangin, SS.

Fraksi Gerindra Dorong BUMD Profesional dan Berdaya Saing

Fraksi Partai Gerindra memandang perubahan bentuk hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perseroda sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan pengelolaan BUMD dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Perubahan tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas BUMD sebagai entitas bisnis milik daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Gerindra juga menilai Perseroda Pembangunan Batra Berjaya harus menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengoptimalkan potensi usaha Kabupaten Batu Bara, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ranperda tersebut, menurut Fraksi Gerindra, telah dilengkapi dengan rencana bisnis, roadmap pengembangan usaha serta analisis kelayakan sebagai dasar pengembangan berbagai sektor usaha.

Fraksi Gerindra akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perseroda Pembangunan Batra Berjaya untuk ditetapkan menjadi Perda.

Pendapat akhir Fraksi Gerindra dibacakan Muhammad Safi'i.

Fraksi PKS Soroti Rencana Bisnis dan Optimalisasi Aset

Fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap kinerja Pansus yang dinilai telah bekerja maksimal, penuh kesabaran dan ketelitian dalam menyelesaikan pembahasan Ranperda.

Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya penyelesaian tahapan administratif, termasuk hasil fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara yang telah diterima Pansus melalui surat tertanggal 24 Juli 2026.

Selain aspek administratif, Fraksi PKS menilai PT Pembangunan Batra Berjaya perlu memiliki rencana bisnis yang terperinci sebagai langkah serius untuk menghidupkan kembali dan mengembangkan perusahaan.

Fraksi PKS mengapresiasi telah dilengkapinya Ranperda dengan sejumlah dokumen pendukung, antara lain rencana bisnis lima tahun, kajian akademis, akta notaris pendirian, hasil RUPS perubahan bentuk hukum, laporan keuangan, laporan liabilitas dan ekuitas modal, serta hasil penilaian KPKNL terhadap aset yang dimiliki PT Pembangunan Batra Berjaya.

Fraksi PKS berharap Perseroda Pembangunan Batra Berjaya ke depan mampu bergerak maju, mengembangkan sektor usaha yang relevan dengan kondisi terkini dan memaksimalkan aset yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap PAD Kabupaten Batu Bara.

Pendapat akhir Fraksi PKS dibacakan Agung Setiawan, SE.

Fraksi PAN Nyatakan Menerima dan Menyetujui

Fraksi PAN, berdasarkan hasil pembahasan Pansus dan dokumen pendukung yang telah dilengkapi, berharap Pemerintah Daerah bersama manajemen Perseroda dapat menjalankan perusahaan secara profesional, transparan dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, keberadaan BUMD diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Setelah mencermati laporan Pansus dan mempertimbangkan berbagai aspek, Fraksi PAN menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan Bentuk Hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perseroda Pembangunan Batra Berjaya.

Pendapat akhir Fraksi PAN dibacakan Chairul Bariah, S.M.

Fraksi KDRI Beri Apresiasi kepada Pansus

Fraksi KDRI menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Pansus yang telah bekerja keras dan penuh semangat dalam menyelesaikan pembahasan Ranperda perubahan bentuk hukum PT Pembangunan Batra Berjaya.

Fraksi KDRI juga mengapresiasi kerja sama Pansus dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan OPD terkait.

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi KDRI menyatakan setuju dan menyetujui Ranperda Perubahan Bentuk Hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perseroda Pembangunan Batra Berjaya untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda.

Pendapat akhir Fraksi KDRI dibacakan H. Rohadi, S.P., M.H.

Fraksi KPN Dukung Perubahan Bentuk Hukum

Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) turut memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota Pansus BUMD yang dinilai telah bekerja secara cermat, kritis dan mendalam hingga tahap finalisasi pembahasan Ranperda.

Fraksi KPN juga mempertimbangkan hasil fasilitasi Ranperda dari Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Surat Provinsi Sumatera Utara Nomor 100.3.2/6236/2026 tanggal 24 Juli 2026 tentang Fasilitasi Ranperda Kabupaten Batu Bara.

Setelah mempertimbangkan seluruh hasil pembahasan, evaluasi, pencapaian serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Fraksi KPN menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perseroda Pembangunan Batra Berjaya.

Pendapat akhir Fraksi KPN dibacakan Suriadi, SH.

SeluruhFraksi Beri Lampu Hijau

Dengan disampaikannya pendapat akhir tersebut, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Batu Bara yang hadir menyatakan menerima dan menyetujui perubahan bentuk hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perseroda Pembangunan Batra Berjaya.

Perubahan status badan hukum ini diharapkan tidak sekadar menjadi perubahan administratif, tetapi menjadi momentum untuk membangun BUMD yang profesional, sehat, transparan, akuntabel dan mampu mengelola potensi serta aset daerah secara optimal.

Ke depan, Perseroda Pembangunan Batra Berjaya diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara.* (ad)

BATU BARA – DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan bentuk hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) Pembangunan Batra Berjaya.

Rapat Paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Rabu, 22 Juli 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.

Baca Juga:

• Prabowo: Rakyat Tidak Butuh Birokrasi Berbelit

Turut hadir mewakili Bupati Batu Bara, Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara Rusian Heri, S.Sos., M.AP, serta mewakili Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Herryawan, ST., M.Si.

Selain itu, rapat juga dihadiri seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara.

Dalam rapat tersebut, laporan Pansus BUMD disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus BUMD DPRD Batu Bara, Andriansyah, S.H.

Laporan tersebut merupakan hasil pembahasan Pansus dengan mempertimbangkan proses fasilitasi Ranperda serta surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 100.3.2/6000/2026 tanggal 16 Juli 2026 tentang fasilitasi Ranperda Kabupaten Batu Bara.

Setelah melakukan pembahasan, Pimpinan dan Anggota Pansus Ranperda perubahan bentuk hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perseroda Pembangunan Batra Berjaya menyampaikan sejumlah kesimpulan penting.

Salah satu poin utama yang menjadi perhatian Pansus adalah penyertaan modal daerah berupa aset bergerak.

Pansus secara tegas meminta agar aset bergerak milik daerah tersebut tidak dicatat sebagai bagian dari modal dasar PT Pembangunan Batra Berjaya (Perseroda) sebelum dilakukan penilaian oleh lembaga profesional.

Menurut Pansus, nilai aset yang dicantumkan dalam penyertaan modal harus berdasarkan nilai riil aset pada saat ini.

Penilaian tersebut perlu dilakukan oleh lembaga profesional, seperti Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Hal tersebut juga mengacu pada matriks Biro Perekonomian yang menjelaskan bahwa apabila penyertaan modal daerah berupa Barang Milik Daerah (BMD), maka nilai yang dicantumkan harus berdasarkan hasil penilaian riil aset yang telah dihitung oleh lembaga profesional.

Pansus juga merekomendasikan kepada Direktur Utama PT Pembangunan Batra Berjaya serta pihak Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang membidangi aset agar mengevaluasi dan membatalkan serah terima aset bergerak antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan PT Pembangunan Batra Berjaya (Perseroda).

Pansus juga menyarankan agar Direktur BUMD tidak menerima aset bergerak tersebut sebagai bagian dari penyertaan modal daerah sebelum dilakukan penilaian oleh lembaga profesional.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses penyertaan modal daerah memiliki dasar penilaian yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain persoalan aset, Pansus juga meminta OPD pengusul, Direktur BUMD, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara untuk segera melengkapi dokumen lampiran sebagaimana tercantum dalam poin nomor 5 Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 100.3.2/6000/2026.

Dokumen tersebut selanjutnya diminta segera disampaikan kepada Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara.

Pansus juga mendorong dilakukannya koordinasi, konsultasi, serta fasilitasi ulang terhadap Ranperda perubahan bentuk hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perseroda Pembangunan Batra Berjaya dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mempercepat proses tersebut, Pansus memberikan waktu selama tujuh hari kerja kepada OPD pengusul, Direktur BUMD, dan Bagian Hukum Setdakab Batu Bara untuk melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan.

Setelah dokumen dilengkapi dan proses koordinasi, konsultasi serta fasilitasi dengan Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara dilakukan, hasilnya akan kembali dibahas bersama Panitia Khusus.

Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut akan dilaporkan kembali dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara.

Hasil tersebut nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Batu Bara dalam mengambil keputusan terhadap Ranperda perubahan bentuk hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perseroan Daerah Pembangunan Batra Berjaya.

Rapat Paripurna ini menjadi bagian penting dalam memastikan proses perubahan bentuk hukum BUMD dan penyertaan modal daerah berjalan sesuai ketentuan, dengan memperhatikan aspek administrasi, legalitas, serta kepastian nilai aset daerah.* (ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

KPK menyatakan pemanggilan saksi akan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidik untuk memperjelas perkara yang sedang ditangani.

Baca Juga:

• Prabowo: Rakyat Tidak Butuh Birokrasi Berbelit

Budi menjelaskan, tidak semua pihak yang telah selesai menjabat atau mengundurkan diri dari posisi tertentu secara otomatis akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

Menurutnya, penyidik masih terus mendalami kasus tersebut dan akan memanggil pihak-pihak yang dinilai memiliki informasi penting terkait dugaan tindak pidana korupsi.

"Tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan. Yang pasti, mari sama-sama ikuti perkembangannya, karena penyidikannya masih terus bergulir," ujar Budi.

Ia menegaskan KPK berkomitmen mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak terkait.

"KPK tentunya akan mengungkap seterang-terangnya perkara ini, termasuk perbuatan para pihak terkait, karena hal ini juga penting agar akar permasalahannya ter-capture secara utuh," katanya.

Nama Perry Warjiyo sebelumnya mencuat setelah KPK melakukan penggeledahan di Gedung Bank Indonesia pada Desember 2024.

Salah satu ruangan yang digeledah adalah ruang kerja Perry saat masih menjabat sebagai Gubernur BI.

Perry kemudian membenarkan adanya penggeledahan tersebut.

Ia menyebut kedatangan penyidik KPK berkaitan dengan proses penyidikan dugaan penyalahgunaan pemanfaatan dana CSR.

"Benar pada Senin malam, 16 Desember 2024, Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di kantor pusat Bank Indonesia di mana kedatangan KPK ke Bank Indonesia tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR," kata Perry dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Perry saat itu menyatakan BI menghormati proses hukum yang berjalan dan siap bekerja sama dengan lembaga antirasuah tersebut.

"Bank Indonesia menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan berlaku," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihak BI telah mengikuti berbagai proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK.

Dalam perkara dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK ini, KPK telah menetapkan dua mantan anggota Komisi XI DPR RI, yakni Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka.

Kasus tersebut diduga bermula dari kesepakatan program sosial antara BI dan OJK dengan anggota Komisi XI DPR RI.

Dana tersebut disebut diberikan untuk sejumlah kegiatan sosial, dengan mekanisme program dari BI sebanyak 10 kegiatan per tahun dan OJK sebanyak 18 hingga 24 kegiatan per tahun.

Namun, KPK menduga dana yang telah dicairkan tersebut tidak digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam proses penyidikan, KPK juga telah menyita satu unit mobil senilai sekitar Rp1 miliar dari Fitri Assiddikki.

Mobil tersebut diduga berkaitan dengan aliran dana dari Heri Gunawan.

"Dari Saudara HG, FA diduga menerima uang lebih dari Rp2 miliar dan dibelikan 1 unit kendaraan roda empat senilai sekitar Rp1 miliar," ujar juru bicara KPK.

"Adapun hari ini penyidik telah mengamankan kendaraan tersebut untuk dilakukan penyitaan," tambahnya.

Di tengah proses hukum tersebut, Perry Warjiyo juga telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan surat pengunduran diri Perry telah diterima Presiden Prabowo Subianto.

"Bahwa per kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden," kata Prasetyo di Gedung BI, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo telah menerima surat tersebut dan menyampaikan apresiasi atas pengabdian Perry selama hampir tujuh tahun memimpin Bank Indonesia.

"Yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada undang-undang Bank Indonesia," ujarnya.

Kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK masih terus bergulir.

KPK memastikan proses penyidikan akan berjalan sesuai kebutuhan hukum untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.* (d/ad)

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat melantik sebanyak 1.204 Pamong Praja Muda IPDN di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

• Bobby Bantah Tidak Kuorum, Buka Rekaman CCTV!

"Saudara-Saudara, Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara harus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya. Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, masyarakat membutuhkan aparatur negara yang bekerja dengan kejujuran, disiplin, serta memiliki keberanian dalam mengambil keputusan demi kepentingan rakyat.

"Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan," ujarnya.

Prabowo mengingatkan para lulusan IPDN bahwa setiap tindakan aparatur negara akan menjadi gambaran bagi masyarakat mengenai kehadiran pemerintah.

Ia menyebut, sikap, perilaku, hingga keputusan yang dibuat oleh seorang aparatur akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

"Di mana pun Saudara bertugas, ingat, Saudara adalah wajah dan lambang negara. Dari sikap Saudara, dari penampilan Saudara, rakyat menilai apakah negara kita hadir atau tidak, apakah negara kita tertib atau tidak, apakah negara kita membanggakan atau tidak, apakah negara kita negara yang terhormat atau tidak," ujar Prabowo.

Menurutnya, tugas seorang pamong praja memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan masyarakat.

"Rakyat yang akan merasakan apakah negara peduli dengan rakyatnya atau tidak, dan dari keputusan-keputusan Saudara, rakyat akan menilai apakah negara layak dipercaya atau tidak. Itu beratnya tugas dan tanggung jawab seorang pamong praja," lanjutnya.

Prabowo menegaskan bahwa apabila aparatur mampu memberikan pelayanan terbaik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat.

"Tapi kalau Saudara mengecewakan rakyat, yang rusak bukan hanya nama Saudara, melainkan yang rusak adalah kepercayaan rakyat kepada negara," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada para Pamong Praja Muda IPDN yang baru dilantik.

Ia mengingatkan bahwa pelantikan tersebut bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa.

"Saudara-saudara anak-anakku, semua kalian telah memilih siap berkorban jiwa dan raga untuk NKRI, hidupmu penuh dengan tuntutan dari bangsa dan negara," kata Prabowo.

Presiden meminta para lulusan IPDN agar selalu berada di tengah masyarakat, terutama ketika rakyat menghadapi kesulitan.

"Saudara harus menjadi pamong praja yang hadir ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan. Saudara harus menjadi pelita harapan, saudara harus menjadi tonggak dukungan dan kepemimpinan sebagai masyarakat," ujarnya.

Prabowo juga mengapresiasi para pamong praja muda yang sebelumnya telah terlibat langsung membantu masyarakat dalam penanganan bencana di Aceh.

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa aparatur negara harus memiliki kepedulian dan kesiapan untuk turun langsung membantu masyarakat.

"Saudara adalah angkatan yang telah ikut turun langsung selama 1 bulan membantu menangani bencana di Aceh, sebelum saudara dilantik, saudara sudah dituntut untuk bekerja membantu rakyat di saat rakyat menghadapi kesulitan," kata Prabowo.

Prabowo kembali mengingatkan bahwa menjadi pamong praja bukan sekadar mengejar pangkat maupun jabatan.

Menurutnya, ukuran keberhasilan seorang aparatur adalah seberapa besar manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

"Saudara-saudara menjadi pamong praja bukan sekadar menyandang pangkat atau jabatan, kehormatan seorang aparatur negara tidak diukur dari kedudukannya tapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat," ujar Prabowo.

Ia berharap para lulusan IPDN dapat menjadi pemimpin pemerintahan yang dekat dengan rakyat, menjaga integritas, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.

Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXIII ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan memiliki komitmen dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat.* (d/ad)

Oleh:Sutrisno Pangaribuan

UPAYA cari muka kepada Bobby Nasution mulai muncul dengan pernyataan Anggota DPRD Sumut tentang kuorum Rapat Paripurna DPRD bukan hal substansi.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Gelontorkan Rp2,2 Miliar untuk Bangun Tiga Rumah Produksi Kopi

Maka Anggota DPRD Sumut yang demi membela Bobby menyatakan kuorum Rapat Paripurna DPRD tidak substansi perlu diingatkan oleh partainya dan konstituennya agar lebih rajin membaca Tata Tertib DPRD sebagai pedoman dasar DPRD dalam melakukan tugasnya.

Untuk menguji aksi cari muka kepada Bobby yang ternyata datang terlambat ke Ruang Rapat Paripurna DPRD sebenarnya mudah.

Semua Rapat Paripurna DPRD Sumut direkam secara audio dan video, dan pasti dilengkapi dengan CCTV.

Buka saja rekaman audio dan video, dan rekaman CCTV kepada publik tentang kehadiran setiap orang yang masuk/keluar ke/dari ruang Rapat Paripurna termasuk Bobby.

Saat Rapat Paripurna DPRD yang dinyatakan kuorum dengan menggunakan Paragraf 3, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Kuorum Rapat Paripurna DPRD, Pasal 150 ayat (1) Rapat Paripurna DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD. Akan tetapi untuk pasal tersebut di atas tidak berlaku mutlak bagi semua jenis Rapat Paripurna.

Pasal 117 ayat (1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila:

Poin (a). dihadiri oleh paling sedikit ¾ dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil Keputusan mengenai usul pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Poin (b). dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau.

Poin (c). dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Sehingga jika kuorum Rapat Paripurna saat dibuka menggunakan Pasal 150 dan/atau Pasal 117 ayat (1) huruf c (50+) orang anggota, maka untuk Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan tentang Perda, wajib diperiksa syarat kuorumnya berdasarkan Pasal 117 ayat (1) huruf (b), yakni 67 orang anggota.

Sehingga Anggota DPRD yang melakukan interupsi mempertanyakan kuorum sudah benar, dan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut seharusnya berterimakasih kepada sejumlah Anggota DPRD yang melakukan interupsi mempertanyakan kuorum.

Sedangkan kelompok baper, sebaiknya belajar lagi membaca ulang Tata Tertib DPRD agar jangan membabi buta membela tindakan merajuk dari Bobby yang kabur dari ruang rapat Paripurna DPRD dengan mengajak seluruh anak buahnya tanpa minta izin.

Ketua DPRD perlu diberi informasi yang utuh oleh Sekretaris DPRD dan Kabag Persidangan Sekretariat DPRD tentang keberadaan Rapat Paripurna DPRD.

Sebab pihak yang paling bertanggung jawab atas gagalnya Rapat Paripurna DPRD, adalah Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD.

Maka Bobby seharusnya memarahi Sekretaris DPRD yang tidak mampu memfasilitasi Rapat Paripurna yang kuorum, bukan merajuk kabur.

Pernyataan reaktif Bobby yang menyindir Fraksi yang melakukan interupsi justru yang paling sedikit hadir di ruang Rapat Paripurna, semakin menunjukkan rendahnya pemahaman Bobby tentang politik.

Bobby lupa partai mana saja yang mengusung dan mendukungnya di Pilgubsu 2024, maka fraksi tersebutlah yang seharusnya hadir dan mendukung Bobby.

Bobby berhak menuntut kehadiran fraksi yang mengusung dan mendukungnya, kecuali sudah pecah Kongsi.

Oleh karena itu, agar warga Sumatera Utara tidak disuguhi dagelan politik tidak berkualitas karena politisinya suka baper, maka Ketua DPRD Sumut Bersama Sekretaris DPRD segera sampaikan informasi publik secara terang benderang.

Buka rekaman video dan audio, serta rekaman CCTV kepada publik untuk membuktikan bahwa Rapat Paripurna DPRD tersebut memenuhi kuorum sesuai Pasal 117 ayat (1) huruf (b).

Rekaman video dan audio, serta rekaman CCTV tersebut juga dapat menunjukkan waktu kehadiran setiap orang di dalam ruang Rapat Paripurna DPRD.

Rekaman tersebut juga mencatat waktu kehadiran Bobby dan waktu Bobby kabur.

Kalau Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD tidak berani membuka semua rekaman tersebut, maka perdebatan sebaiknya dihentikan dengan kesimpulan bahwa Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan tentang Perda tidak kuorum, dan Bobby kabur karena harga dirinya terusik mendapati interupsi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut.*

*) Penulis adalah Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa), Direktur Indonesian Parliament Watch (IParWa), Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo).

JAKARTA — Sukun dinilai memiliki potensi besar menjadi salah satu pangan unggulan masa depan Indonesia.

Selain memiliki kandungan gizi yang tinggi, tanaman ini juga dianggap ramah lingkungan dan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim.

Baca Juga:

• PHI Perkuat Program Kesehatan Ibu dan Anak di Kalimantan, Dorong Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas 2045

Menurut Edi, sebuah bahan pangan dapat dikategorikan sebagai superfood apabila memenuhi sejumlah kriteria, mulai dari kandungan nutrisi yang tinggi, memberikan manfaat kesehatan, hingga memiliki sistem budidaya yang berkelanjutan.

"Suatu pangan dapat disebut superfood jika memiliki kandungan nutrisi tinggi tanpa antinutrisi, memberikan manfaat kesehatan, serta dibudidayakan dengan cara yang rendah emisi karbon dan tangguh terhadap perubahan iklim. Berdasarkan berbagai kajian dan pengamatan di lapangan, sukun memenuhi ketiga kriteria itu," ujarnya, Selasa (28/7/2026).

Dari sisi nutrisi, sukun memiliki kandungan serat yang cukup tinggi dengan indeks glikemik yang relatif rendah.

Selain itu, buah sukun juga mengandung berbagai zat penting seperti vitamin C, vitamin A, folat, zat besi (Fe), serta seng (Zn).

Kandungan tersebut membuat sukun dinilai memiliki peran dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat, termasuk membantu upaya pencegahan masalah kekurangan gizi dan stunting.

Edi menyebut kandungan nutrisi sukun bahkan dinilai lebih baik dibandingkan singkong.

Namun, ia menegaskan bahwa setiap jenis pangan memiliki keunggulan masing-masing dan tidak perlu dibandingkan secara berlebihan.

"Sukun juga memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik dibandingkan singkong. Namun, setiap bahan pangan memiliki keunggulan masing-masing dan saling melengkapi, jadi tidak perlu dipertentangkan," katanya.

Selain memiliki manfaat dari sisi kesehatan, pohon sukun juga dianggap memiliki keunggulan dalam menghadapi perubahan iklim.

Tanaman sukun mampu tumbuh di berbagai kondisi wilayah, mulai dari daerah dengan curah hujan tinggi hingga kawasan yang lebih kering seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Edi, pohon sukun tidak membutuhkan perawatan yang rumit, tetapi mampu menghasilkan buah hampir sepanjang tahun.

Karakter tersebut menjadikan sukun sebagai tanaman pangan yang berkelanjutan dan memiliki emisi karbon yang relatif rendah.

Kemampuan adaptasi tersebut membuat sukun dinilai berpotensi menjadi salah satu solusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama ketika Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan pangan yang terus meningkat.

Pengembangan sukun sebagai pangan masa depan juga dinilai dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya petani lokal yang mengembangkan komoditas pangan alternatif.

Dengan kandungan gizi tinggi, mudah dibudidayakan, serta mampu bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan, sukun kini mulai mendapat perhatian sebagai salah satu pangan lokal yang berpotensi menjadi unggulan Indonesia.* (mi/ad)

Pembangunan fasilitas tersebut menelan anggaran sekitar Rp2,2 miliar yang dialokasikan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut.

Baca Juga:

• IHSG Menguat ke 6.143,54, Ini Daftar Saham Pilihan Analis Hari Ini

Dua rumah produksi kopi akan dibangun di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), sementara satu unit lainnya berada di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Dalam dokumen LPSE Sumut disebutkan salah satu paket pekerjaan bertajuk "Pembangunan Rumah Produksi Kopi Kab. Tapanuli Utara (Bidang Perkebunan)".

Setiap paket pembangunan memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp751,7 juta dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai sekitar Rp751,6 juta.

Jika dihitung dari tiga paket pekerjaan, total anggaran yang disiapkan Pemprov Sumut untuk pembangunan rumah produksi kopi tersebut mencapai kurang lebih Rp2,2 miliar.

Dalam dokumen pengadaan tersebut dijelaskan bahwa fasilitas rumah produksi kopi nantinya tidak dikelola langsung oleh pemerintah, melainkan akan diserahkan kepada kelompok tani sebagai penerima manfaat.

Untuk wilayah Humbang Hasundutan, rumah produksi kopi akan diberikan kepada Kelompok Tani Mekar Jaya yang berada di Desa Hutasoit II.

Sementara di Kabupaten Tapanuli Utara, penerima manfaat terdiri dari Kelompok Tani Agro Tani di Desa Dolok Saribu serta Kelompok Tani Sahata Jaya Mandiri di Desa Sigotom Julu.

Pembangunan rumah produksi kopi ini diharapkan dapat membantu petani meningkatkan kualitas pengolahan hasil perkebunan, mulai dari proses produksi hingga pengembangan nilai tambah produk kopi lokal.

Dengan adanya fasilitas tersebut, pemerintah berharap kopi asal Sumatera Utara semakin memiliki daya saing, baik di pasar nasional maupun internasional.

Selain mendukung sektor perkebunan, pembangunan rumah produksi kopi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah.* (d/ad)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan pada pembukaan perdagangan Rabu, 29 Juli 2026.

Mata uang Garuda dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang turut mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Baca Juga:

• IHSG Menguat ke 6.143,54, Ini Daftar Saham Pilihan Analis Hari Ini

Pelemahan rupiah terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap kondisi global.

Investor mulai mencari aset yang dianggap lebih aman atau safe haven, salah satunya dolar AS, ketika ketidakpastian geopolitik kembali meningkat.

Selain rupiah, sejumlah mata uang Asia lainnya juga ikut mengalami tekanan terhadap dolar AS.

Dolar Taiwan menjadi mata uang Asia yang mengalami pelemahan terbesar dengan depresiasi sebesar 0,27 persen.

Kemudian, won Korea Selatan melemah 0,05 persen, dolar Singapura turun 0,05 persen, yuan China melemah 0,05 persen, serta dolar Hong Kong terkoreksi tipis 0,01 persen.

Meski sebagian mata uang Asia melemah, beberapa mata uang lainnya masih mampu bergerak positif terhadap dolar AS.

Penguatan terbesar terjadi pada ringgit Malaysia yang naik 0,08 persen.

Setelah itu, yen Jepang menguat 0,06 persen, baht Thailand naik 0,05 persen, peso Filipina menguat 0,04 persen, dan rupee India naik 0,03 persen.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, memperkirakan rupiah masih berpotensi berada dalam tekanan terhadap dolar AS dalam jangka pendek.

Menurutnya, peningkatan tensi geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pergerakan pasar valuta asing.

Serangan Iran terhadap pasukan Amerika Serikat disebut turut memicu kenaikan harga minyak mentah dunia.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan permintaan terhadap dolar AS sebagai aset perlindungan ketika pasar menghadapi ketidakpastian.

"Pergantian kepemimpinan bank sentral dinilai meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan, sehingga mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam menempatkan dana di aset berdenominasi rupiah," ujar Lukman, Rabu (29/7/2026).

Kenaikan harga minyak juga menjadi perhatian karena Indonesia masih memiliki kebutuhan impor minyak.

Kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap transaksi berjalan dan berdampak pada nilai tukar rupiah.

Selain faktor eksternal, pasar juga masih mencermati kondisi dalam negeri, terutama setelah adanya pengunduran diri Gubernur BankBank Indonesia.

Pergantian kepemimpinan bank sentral dinilai dapat meningkatkan kehati-hatian investor dalam mengambil keputusan, terutama terkait penempatan dana pada aset yang menggunakan mata uang rupiah.

Dengan kombinasi tekanan global dan domestik tersebut, rupiah diperkirakan masih bergerak melemah pada perdagangan hari ini dengan kisaran Rp18.000 hingga Rp18.100 per dolar AS.

Pergerakan rupiah selanjutnya akan sangat dipengaruhi perkembangan konflik geopolitik global, harga komoditas energi, serta sentimen investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia.* (bi/ad)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menunjukkan penguatan pada pembukaan perdagangan Rabu, 29 Juli 2026.

Pergerakan positif ini terjadi setelah pasar saham domestik mengalami tekanan dalam dua hari perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• PHI Perkuat Program Kesehatan Ibu dan Anak di Kalimantan, Dorong Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas 2045

Penguatan tersebut menjadi sinyal positif bagi pasar modal Indonesia setelah sebelumnya investor menghadapi tekanan akibat sentimen global dan perubahan nilai tukar rupiah.

Selain IHSG, indeks saham unggulan atau LQ45 juga ikut bergerak ke zona hijau.

Indeks LQ45 tercatat meningkat 2,10 poin atau naik 0,35 persen ke posisi 610,13.

Kondisi ini menunjukkan adanya upaya pemulihan pasar setelah mengalami pelemahan pada sesi perdagangan sebelumnya.

Investor mulai kembali mencermati sejumlah saham yang dinilai memiliki peluang penguatan.

Direktur Reliance Sekuritas, Reza Priyambada, memberikan sejumlah rekomendasi saham yang menarik untuk diperhatikan investor dalam perdagangan kali ini.

Namun, rekomendasi tersebut tetap perlu disesuaikan dengan strategi investasi dan profil risiko masing-masing investor.

Berikut empat saham yang menjadi perhatian:

1. PT XL Axiata Tbk (EXCL) — Buy

Saham EXCL dinilai memiliki peluang penguatan karena harga bergerak mendekati indikator pergerakan rata-rata MA5 dan MA20.

Selain itu, indikator stochastic menunjukkan sinyal golden cross.

Entry: 2.410 - 2.470
Resistance: 2.530 - 2.600
Support: 2.310
Stoploss: 2.300
Target: 2.800

Baca Juga:

• Prabowo Lantik 1.204 Lulusan IPDN 2026, Anak Buruh Bangunan dan Petani Raih Predikat Terbaik

2. PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) — Buy

Saham BNBR masih berada di atas garis MA20.

Meski candle terakhir membentuk pola black spinning top, indikator MACD menunjukkan adanya akumulasi beli dengan histogram hijau.

Sinyal MACD juga menunjukkan golden cross yang menjadi perhatian bagi investor.

Entry: 102 - 106
Resistance: 109 - 113
Support: 98
Stoploss: 97
Target: 121

3. PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) — Buy

Saham RAJA masih bergerak di atas MA20 dan berada tepat pada MA5.

Pola candle terakhir berbentuk white spinning top yang mengindikasikan potensi pembalikan arah positif.

Indikator stochastic juga menunjukkan sinyal golden cross.

4. PT Timah Tbk (TINS) — Buy

Saham TINS juga masuk dalam daftar rekomendasi karena harga bergerak mendekati MA5 dan MA20.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Turun Lagi Hari Ini, Apakah Saatnya Beli?

Candle terakhir membentuk pola white spinning top yang memberikan indikasi peluang penguatan lanjutan.

Selain itu, stochastic kembali menunjukkan sinyal golden cross.

Entry: 3.420 - 3.500
Resistance: 3.590 - 3.700
Support: 3.280
Stoploss: 3.270
Target: 4.000

Meski IHSG kembali menguat, investor tetap disarankan memperhatikan perkembangan ekonomi global, kondisi rupiah, serta sentimen pasar sebelum mengambil keputusan investasi.

Pergerakan IHSG ke depan masih akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebijakan ekonomi, kinerja emiten, hingga kondisi pasar internasional.* (di/ad)

JAKARTA — PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) terus memperkuat komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) melalui berbagai program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) di wilayah operasi Kalimantan.

Bertepatan dengan momentum Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 pada 23 Juli 2026, PHI bersama anak perusahaan dan afiliasinya menghadirkan berbagai program yang berfokus pada peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita, penguatan layanan gizi, hingga perluasan akses pendidikan bagi masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan.

Baca Juga:

• Pemkot dan Kejaksaan Monitoring Dapur MBG di Binjai, Ini Hasil Temuannya

"Di PHI, kami percaya bahwa peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak merupakan faktor penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan masa depan bangsa yang lebih baik. Oleh karena itu, kami terus mendorong ekosistem yang mendukung tumbuh kembang anak sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di sekitar wilayah operasi kami di Kalimantan," ungkap Dony.

Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan tema Hari Anak Nasional 2026 yang diusung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan".

Berbagai program dijalankan PHI melalui anak perusahaan dan afiliasinya.

Di antaranya Program Beras Kuning (Bersama Masyarakat Kurangi Risiko Stunting) yang dilakukan PT Pertamina EP Tarakan (PEP Tarakan), serta PROKESMAS PUJA (Program Kesehatan Masyarakat Terpadu dan Sejahtera) yang dikelola PT Pertamina EP Sangasanga.

Selain sektor kesehatan, PHI juga memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan melalui Program Sekolah Negeri Terapung yang dijalankan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) di kawasan pesisir Kalimantan.

Head of Communication Relations & CID Zona 10, Elis Fauziyah, menjelaskan Program Beras Kuning PEP Tarakan hadir sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, terutama dalam mencegah risiko stunting di Kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan.

Wilayah tersebut merupakan kawasan pesisir yang sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Sejak 2021, program ini dilakukan secara bertahap melalui pemetaan wilayah risiko stunting, pemberian makanan tambahan (PMT), penguatan layanan posyandu, hingga edukasi mengenai pola hidup sehat dan pemenuhan gizi anak.

Pada 2023 hingga 2024, program tersebut berkembang dengan melibatkan kader posyandu melalui pelatihan gizi serta lomba Cipta Menu MPASI untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya makanan pendamping ASI yang bergizi.

Tidak hanya berfokus pada kesehatan, program tersebut juga berkembang menjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Melalui kegiatan Lomba Cipta Menu MPASI tahun 2025, peserta kemudian membentuk kelompok UMKM yang memproduksi makanan pendamping ASI dengan merek Tummy Tumu.

Produk yang dihasilkan berupa makanan bergizi seperti risol dan bola ikan berbahan dasar kentang, sayuran, serta ikan bandeng.

"Keberhasilan inovasi ini didukung oleh kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, yakni Kelurahan Selumit Pantai, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Sebengkok, serta BKKBN Kota Tarakan," papar Elis.

Upaya serupa dilakukan PT Pertamina EP Sangasanga melalui program PROKESMAS PUJA dengan menghadirkan fasilitas Rumah Balita Sehat, Giat dan Cerdas (Bahagia) di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Head of Communication Relations & CID Zona 9, Dharma Saputra, menjelaskan Rumah Bahagia memberikan layanan terpadu bagi balita yang memiliki risiko stunting.

Layanan tersebut mencakup pemantauan pertumbuhan balita, konseling gizi, perawatan balita, pemberian makanan tambahan sesuai kondisi kesehatan, hingga stimulasi tumbuh kembang anak.

Pada tahap awal pelaksanaan tahun 2025, Rumah Bahagia telah menjangkau 54 balita.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 balita mengalami berat badan tidak naik, tiga balita memiliki berat badan kurang, dan dua balita berada dalam kondisi gizi rendah.

Melalui intervensi gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak, sebanyak 40 balita berhasil menunjukkan perbaikan status gizi.

"Pendekatan terpadu layanan Rumah Bahagia Samboja berhasil menunjukkan hasil yang positif. Program ini terus dilanjutkan pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya mempercepat penurunan risiko stunting," ujar Dharma.

Selain kesehatan, PHI juga memperkuat sektor pendidikan melalui Program Sekolah Negeri Terapung di SMPN 6 Anggana, Desa Sepatin, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Head of Communication Relations & CID Zona 8, Achmad Krisna Hadiyanto, mengatakan program tersebut bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perairan dan pesisir Delta Mahakam.

Program tersebut mencakup peningkatan fasilitas belajar, pemanfaatan listrik tenaga surya (PLTS), dukungan konektivitas digital, peningkatan kompetensi guru, hingga pendidikan berbasis lingkungan melalui rehabilitasi mangrove dan pengelolaan sampah.

Memasuki tahun keempat pelaksanaan pada 2026, Program Sekolah Negeri Terapung memasuki fase pengembangan dengan berbagai kegiatan baru.

Di antaranya penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), edukasi bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), regenerasi guru penggerak dari siswa lokal, program magang, pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal, serta pendampingan penerima Beasiswa Mahakam bagi mahasiswa pesisir.

Dony Indrawan menegaskan seluruh program tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan PHI dalam menjalankan operasional hulu migas yang selaras dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Menurutnya, keberhasilan menjaga ketahanan energi nasional harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.

"Di PHI, kami percaya bahwa keberhasilan menjaga ketahanan energi nasional harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasi. Karena itu, kami akan terus menghadirkan program-program yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat untuk menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing," pungkas Dony.

Melalui sinergi bersama pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, PHI berharap program CSR yang dijalankan dapat memberikan manfaat berkelanjutan sekaligus mendukung pencapaian pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Kota (Pemko) Medan bergerak cepat menindaklanjuti informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial terkait dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Melalui Inspektorat Kota Medan, ASN bernama Syerly yang bertugas di Kantor Camat Medan Marelan telah dipanggil untuk menjalani klarifikasi terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Baca Juga:

• Nadiem Makarim Melawan! Laporkan Empat Hakim ke KY dan Ajukan Banding

Sebelumnya, Syerly yang menjabat sebagai Lurah Paya Pasir telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pernyataan yang menjadi sorotan publik.

Ia menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi secara spontan karena adanya kedekatan dan hubungan akrab dengan pihak yang bersangkutan.

"Karena saya merasa dekat dan akrab serta sering bercanda kepada Ibu Ulfa, dan sebaliknya Ibu Ulfa pun demikian kepada saya, jadi terucap begitu saja," jelas Syerly S.Pd., M.A.P.

Sementara itu, Ibu Ulfa juga memberikan penjelasan bahwa hubungan keduanya hanya sebatas kedekatan dan candaan biasa.

"Kami dekat dengan Ibu Lurah bang, jadi biasa bercanda seperti itu, ya mungkin tanggapan netizen lain, saya pun mohon Maaf juga, tapi yang jelas kami biasa aja kok gak ada masalah," ujar Ibu Ulfa kepada awak media.

Meski telah memberikan klarifikasi, hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan menyatakan bahwa oknum ASN tersebut terindikasi kuat melakukan pelanggaran kode etik.

Inspektur Kota Medan Erfin Fahrurrazi mengatakan, dugaan pelanggaran tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara.

"Dari hasil pemeriksaan, oknum ASN tersebut terindikasi kuat melanggar kode etik sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara," kata Erfin Fahrurrazi.

Menurut Erfin, pemeriksaan dilakukan berdasarkan Pasal 4 huruf f Perwal Kota Medan Nomor 58 Tahun 2023.

Aturan tersebut mewajibkan setiap pegawai ASN untuk menjaga integritas dan menunjukkan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, maupun tindakan, baik di lingkungan kedinasan maupun di luar kedinasan.

"Buntut dari temuan ini, Inspektorat merekomendasikan adanya langkah pembinaan disiplin terhadap yang bersangkutan," tambah Erfin.

Erfin menjelaskan, rekomendasi pembinaan disiplin tersebut merujuk pada Pasal 7 ayat (1) huruf d Perwal yang sama.

Berdasarkan aturan tersebut, pelanggaran yang dilakukan masuk dalam kategori Hukuman Disiplin Ringan.

Sanksi itu diberikan karena tindakan yang dilakukan dinilai berkaitan dengan kewajiban ASN dalam menjaga integritas dan keteladanan yang dapat berdampak terhadap citra perangkat daerah.

Pemko Medan menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga profesionalisme serta kehormatan aparatur sipil negara.

"Langkah tegas ini menjadi bentuk komitmen Pemko Medan di bawah kepemimpinan bapak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam menjaga profesionalisme serta marwah ASN di lingkungan Pemko Medan agar tetap menjadi pengayom dan teladan bagi masyarakat," pungkas Erfin.

Dengan adanya proses pemeriksaan dan rekomendasi pembinaan tersebut, Pemko Medan berharap seluruh ASN dapat semakin memahami pentingnya menjaga etika, perilaku, serta kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugas pelayanan publik.* (ad)

SUMEDANG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik sebanyak 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII Tahun 2026 menjadi Pamong Praja Muda.

Upacara pelantikan berlangsung di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

• Pemkot dan Kejaksaan Monitoring Dapur MBG di Binjai, Ini Hasil Temuannya

Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo menyerahkan penghargaan kepada tiga lulusan terbaik IPDN yang dinilai berprestasi selama menjalani pendidikan.

Lulusan terbaik pertama adalah Aji Bayu Ramadhan yang menerima penghargaan Kartika Astha Bratha.

Aji merupakan putra dari Winoto Hadi, seorang buruh bangunan.

Penghargaan Sapta Abdi Praja diberikan kepada Charina Anggie Simbolon, putri dari Peltu TNI Marisi Mangapul Simbolon.

Sementara penghargaan Sapta Abdi Praja lainnya diraih oleh Mohamad Toriq Anwar, putra dari seorang petani bernama Wartoyo.

Setelah penyerahan penghargaan, Presiden Prabowo secara simbolis menyematkan tanda pangkat kepada ketiga Pamong Praja Muda tersebut sebagai tanda resmi memasuki masa pengabdian sebagai aparatur pemerintahan.

Usai penyematan pangkat, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah yang diikuti seluruh Pamong Praja Muda.

Dalam sumpah tersebut, para lulusan menyatakan komitmen untuk menjalankan tugas pemerintahan dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kepentingan bangsa, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Seluruh Pamong Praja Muda supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Setia dan menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujar Prabowo.

Presiden kemudian melanjutkan pembacaan sumpah yang diikuti seluruh peserta pelantikan.

"Bahwa saya siap berkorban jiwa raga untuk kepentingan negara, bangsa dan masyarakat. Bahwa saya akan setia melayani, mengabdi dan menjadi tauladan kepada masyarakat," imbuhnya.

Pelantikan tersebut menandai bergabungnya 1.204 Pamong Praja Muda baru yang akan ditempatkan di berbagai daerah untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan di tingkat pusat maupun daerah.

Momentum ini juga menjadi apresiasi bagi para lulusan berprestasi yang berasal dari berbagai latar belakang keluarga.

Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa kesempatan meraih prestasi terbuka bagi siapa saja melalui kerja keras, disiplin, dan dedikasi selama menempuh pendidikan di IPDN.* (km/ad)

JAKARTA – Perjuangan hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim belum berakhir setelah dirinya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.

Setelah putusan tersebut, tim kuasa hukum Nadiem melaporkan empat hakim yang menangani perkara itu ke Komisi Yudisial (KY).

Baca Juga:

• Gempa M 7,1 Guncang Jepang, Kemlu Pastikan WNI di Kumamoto dan Kyushu Aman

Tim kuasa hukum menyebut laporan itu telah tercatat dengan nomor pendaftaran 0761/VII/2026/P.

Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam proses persidangan perkara yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

"Kami sudah resmi membuat laporan kepada Komisi Yudisial terkait dengan kasus yang kami tangani, yaitu kasus Nadiem Anwar Makarim di PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Ari saat ditemui di Komisi Yudisial, Senin (6/7/2026).

Menurut Ari, laporan tersebut telah dilengkapi sejumlah bukti yang dinilai menunjukkan adanya dugaan pelanggaran etik oleh hakim yang dilaporkan.

"Beberapa laporan kami berkaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Kami tegaskan, laporan-laporan tersebut dilengkapi dengan bukti-bukti yang nyata," ujar Ari.

Ari menegaskan bahwa laporan ke KY bukan semata-mata karena pihaknya tidak menerima putusan hakim.

Menurut dia, perbedaan pandangan terhadap putusan merupakan hal yang dapat terjadi dalam proses hukum.

Namun, pihaknya mempersoalkan dugaan adanya perubahan atau ketidaksesuaian fakta persidangan dalam putusan hakim.

"Bagi kami, putusan bersalah itu sah-sah saja, artinya perbedaan pandangan itu sah, itu kewenangan dari majelis hakim. Tapi terhadap manipulasi terhadap fakta-fakta persidangan, itu yang kami sesalkan," kata Ari.

Ia menjelaskan, salah satu materi laporan yang disampaikan kepada KY berkaitan dengan dugaan adanya fakta persidangan yang tidak dimasukkan dalam pertimbangan putusan.

Sebaliknya, menurut Ari, terdapat sejumlah hal yang tidak pernah muncul dalam proses persidangan tetapi justru tercantum dalam putusan.

"Di situ terlihat banyak sekali fakta-fakta yang seharusnya ada dalam proses putusan tersebut tapi tidak disampaikan, atau sebaliknya, tidak ada fakta-fakta tersebut tapi malah disampaikan dalam putusan tersebut," ujar Ari.

Menurutnya, seluruh jalannya persidangan telah didokumentasikan oleh tim kuasa hukum karena proses persidangan berlangsung secara terbuka untuk umum.

"Karena dalam persidangan itu selalu kami sampaikan bahwa kami merekam setiap persidangan dan persidangan ini dibuka untuk umum. Jadi semua menyaksikan proses persidangan tersebut," ucap Ari.

Selain dugaan persoalan fakta persidangan, tim kuasa hukum Nadiem juga menyampaikan adanya dugaan tekanan atau intimidasi saat pemeriksaan saksi.

Kuasa hukum Nadiem, Zahid Mushafi, mengatakan dugaan tersebut menjadi salah satu poin dalam laporan yang disampaikan kepada KY.

"Salah satu di antara dalam laporan tersebut adalah ada tekanan atau intimidasi dalam bertanya atau memeriksa terhadap saksi Andre ataupun terhadap saksi Fiona," tutur Zahid.

Dalam proses pendalaman laporan, tim pemeriksa KY masih meminta sejumlah kelengkapan bukti, termasuk rekaman video persidangan versi lengkap dan transkrip persidangan.

Zahid mengatakan, dugaan tersebut akan kembali didalami ketika pihak pelapor menjalani pemeriksaan lanjutan oleh KY.

"Jadi tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan pelapor yaitu dari kami. Nanti setelah dari pelapor baru buktinya kuat, ya kan, nanti baru dipanggillah pihak terlapor," kata Zahid.

KY juga meminta pihak Nadiem menyiapkan saksi tambahan untuk memperkuat laporan yang telah diajukan.

Selain melaporkan hakim ke KY, tim hukum Nadiem juga menempuh jalur hukum melalui pengajuan banding.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjadwalkan sidang perdana banding perkara Nadiem pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Humas PT DKI Jakarta, Catur Irianto, mengatakan sidang tersebut terbuka untuk umum.

"Rencana sidang pertama Rabu, 5 Agustus 2026, terbuka untuk umum," kata Catur.

Majelis hakim tingkat banding akan dipimpin oleh Subachran Hardi Mulyana dengan hakim anggota Catur Iriantoro dan Hotma Maya Marbun.

Sementara itu, kuasa hukum Nadiem telah menyerahkan memori banding ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Zahid mengatakan pihaknya berharap majelis hakim tingkat banding dapat membuka kembali fakta-fakta yang menurut mereka belum terungkap dalam persidangan sebelumnya.

"Kami meminta Pengadilan Tinggi membuka fakta tersebut dan menghadirkan surat jaminan dari vendor maupun principal yang menyatakan Chromebook yang dijual tidak lebih mahal dari harga pasar," ujar Zahid.

Proses hukum terhadap Nadiem Makarim kini berjalan melalui dua jalur, yakni pemeriksaan laporan etik di Komisi Yudisial serta proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.* (km/ad)

JAKARTA — Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) atau Logam Mulia mengalami penurunan pada perdagangan Rabu, 29 Juli 2026.

Harga emas Antam tercatat melemah sebesar Rp12.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Baca Juga:

• Hadir Lagi! Tabel Angsuran KUR BCA 2026 Pinjaman Rp500 Juta, Cicilan Mulai Berapa?

Angka tersebut turun dari harga sebelumnya yang berada di posisi Rp2.613.000 per gram.

Penurunan harga emas ini menjadi perhatian bagi masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi maupun tabungan jangka panjang.

Emas Antam sendiri tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, sehingga pembeli dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial.

Berikut daftar lengkap harga emas Antam hari ini, Rabu (29/7/2026):

0,5 gram: Rp1.350.500
1 gram: Rp2.601.000
2 gram: Rp5.142.000
3 gram: Rp7.688.000
5 gram: Rp12.780.000
10 gram: Rp25.505.000
25 gram: Rp63.637.000
50 gram: Rp127.195.000
100 gram: Rp254.312.000
250 gram: Rp635.515.000
500 gram: Rp1.270.820.000
1.000 gram (1 kg): Rp2.541.600.000

Selain memperhatikan harga emas, masyarakat juga perlu mengetahui adanya ketentuan pajak dalam transaksi pembelian maupun penjualan kembali emas batangan Antam.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan ketentuan:

- 0,45 persen bagi pembeli yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 0,9 persen bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP.

Setiap transaksi pembelian emas akan disertai bukti potong PPh 22 sebagai dokumen pendukung pelaporan pajak.

Sementara itu, untuk transaksi penjualan kembali atau buyback emas Antam dengan nilai lebih dari Rp10 juta, berlaku potongan pajak:

- 1,5 persen bagi pemilik NPWP.
- 3 persen bagi pemilik tanpa NPWP.

Pajak buyback tersebut akan langsung dipotong dari nilai transaksi yang diterima penjual.

Harga emas Antam diperbarui setiap hari melalui laman resmi Logam Mulia pada pukul 08.30 WIB.

Pergerakan harga emas dapat berubah mengikuti kondisi pasar global, nilai tukar mata uang, serta sentimen ekonomi dunia.

Bagi masyarakat yang ingin membeli emas sebagai investasi, penting untuk memperhatikan tren harga dan memastikan transaksi dilakukan melalui kanal resmi agar terhindar dari risiko produk tidak resmi.* (km/ad)

JAKARTA — Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang, pada Selasa (28/7/2026).

Gempa tersebut menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur, rumah warga, hingga menimbulkan korban jiwa.

Baca Juga:

• Gempa M7,1 Guncang Jepang, Kemlu Pastikan WNI di Kumamoto dan Kyushu Aman

"Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Tokyo terus memantau perkembangan situasi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 SR yang terjadi pada hari Selasa (28/7) di wilayah Kumamoto, Jepang, tepatnya di Pulau Kyusu," kata Kemlu melalui pernyataan resminya, Rabu (29/7/2026).

Kemlu menyampaikan bahwa gempa tersebut diikuti oleh sejumlah gempa susulan.

Sementara itu, peringatan tsunami yang sebelumnya dikeluarkan oleh pihak berwenang Jepang telah dicabut.

Meski menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum dan rumah penduduk, kondisi WNI di wilayah terdampak dilaporkan masih aman.

"KBRI Tokyo telah menghubungi simpul komunitas WNI yang berada di wilayah Kumamoto dan Kyusu. Sejauh ini, belum terdapat laporan terkait WNI yang terdampak gempa di kedua wilayah tersebut. Seluruhnya dilaporkan dalam kondisi aman," ujar Kemlu.

Pemerintah Indonesia melalui KBRI Tokyo juga mengimbau seluruh WNI yang berada di wilayah Jepang untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari otoritas setempat, termasuk perkembangan dari Japan Meteorological Agency (JMA).

Sebelumnya, gempa M 7,1 yang mengguncang Kumamoto menyebabkan kerusakan cukup parah di sejumlah wilayah.

Berdasarkan laporan terbaru, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tersebut bertambah menjadi lima orang.

Dilansir The Strait Times, Rabu (29/7/2026), Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Jepang melaporkan dua korban ditemukan meninggal dunia di dalam pusat perbelanjaan yang mengalami kerusakan berat.

Sementara tiga korban lainnya ditemukan di lokasi berbeda di wilayah Kumamoto.

Selain korban jiwa, gempa juga berdampak pada ribuan rumah warga yang mengalami pemadaman listrik.

Sejumlah ruas jalan dilaporkan mengalami retakan akibat guncangan kuat.

Tim penyelamat Jepang terus melakukan proses evakuasi dan penanganan darurat di sejumlah lokasi terdampak.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah pusat perbelanjaan Aeon Mall Kumamoto yang mengalami kerusakan setelah terjadi ledakan pascagempa.

Petugas berhasil mengevakuasi delapan orang dari lokasi tersebut.

Dua perempuan berusia sekitar 20-an tahun dinyatakan meninggal dunia, sementara satu orang lainnya mengalami kondisi henti jantung dan pernapasan.

Lima korban lain mengalami luka-luka, namun kondisinya disebut tidak mengancam jiwa.

Hingga kini, pemerintah Jepang masih melakukan pendataan dampak gempa sekaligus memastikan keselamatan warga di wilayah Kyushu.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.* (km/ad)

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali melimpahkan berkas perkara atas nama Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur terkait dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Perkara tersebut kini telah kembali terdaftar di PN Jakarta Timur dengan nomor 354/Pid.B/2026/PN Jkt Tim.

Baca Juga:

• Eks Komisioner KPK Ungkap Dugaan Kejanggalan Penanganan Perkara Febrie Adriansyah: Ada Konflik Kepentingan

Juru Bicara PN Jakarta Timur, Immanuel, membenarkan bahwa berkas perkara telah kembali diterima pengadilan setelah jaksa melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan.

"Perkara atas nama terdakwa Tifauzia Tyassuma, telah dilimpahkan kembali ke PN Jaktim, tanggal 28 Juli 2026, sidang pertama 6 Agustus 2026," ujar Immanuel, Rabu (29/7/2026).

Menurut Immanuel, perkara tersebut akan diperiksa oleh majelis hakim yang diketuai Christina Endarwati dengan hakim anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina.

Ia menjelaskan, pelimpahan ulang dilakukan setelah majelis hakim sebelumnya mengabulkan eksepsi yang diajukan terdakwa.

"Atas putusan sela kemarin, Penuntut Umum tidak mengajukan perlawanan, melainkan memperbaiki dakwaan dan melimpahkan kembali," kata Immanuel.

Sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dokter Tifa dalam sidang putusan sela pada 23 Juli 2026.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum sehingga pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian.

"Mengadili permohonan tim advokat diterima dan dakwaan JPU batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan," ujar Ketua Majelis Hakim, Christina Endarwati.

Majelis hakim juga memerintahkan agar berkas perkara, surat dakwaan, dan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Selain itu, seluruh biaya yang timbul dalam perkara tersebut dibebankan kepada negara.

Di akhir persidangan, hakim menjelaskan bahwa penuntut umum masih memiliki upaya hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan Pasal 206 ayat (4) untuk melakukan perlawanan ataupun menggunakan Pasal 75 ayat (4) KUHAP. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup," ujar hakim.

Alih-alih mengajukan perlawanan terhadap putusan sela tersebut, jaksa memilih memperbaiki surat dakwaan dan kembali melimpahkan perkara ke PN Jakarta Timur.

Dengan pelimpahan ulang ini, proses persidangan terhadap Dokter Tifa akan dimulai kembali sesuai jadwal yang telah ditetapkan pengadilan.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik yang berhubungan dengan pernyataan mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Hingga saat ini, proses hukum masih berjalan dan substansi perkara akan diperiksa dalam persidangan yang akan datang.* (km/ad)