JAKARTA – Rocky Gerung resmi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Rocky mengatakan tugasnya di Wantimpres bukan sekadar menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Baca Juga:

• Syahganda Nainggolan, Aktivis Kelahiran Medan yang Jadi Kepala Bakom Gantikan Qodari

"Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis, kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi Presiden. Itu fungsi normatif dari Dewan," kata Rocky setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Menurut Rocky, Wantimpres juga memiliki fungsi untuk memantau arah kebijakan pemerintah agar tetap sesuai dengan janji dan tema yang disampaikan Presiden.

"Kita mengawasi arah dari kebijakan supaya sesuai dengan janji Presiden pada waktu kampanye, sesuai dengan tema yang diinginkan oleh Presiden," tambahnya.

Rocky mengatakan tugas Wantimpres tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemerintahan.

Menurut dia, terdapat fungsi yang lebih politis, termasuk memantau situasi politik dan kebudayaan.

"Tentu ada fungsi yang lebih politis, yaitu memonitor situasi politik, memonitor situasi kebudayaan. Jadi semua hal yang akan dibicarakan di dalam Dewan didasarkan pada tanggung jawab etis dari masing-masing anggota, bukan tanggung jawab kelompok, tanggung jawab etis," katanya.

Ia menjelaskan Wantimpres bukan lembaga yang bertugas melayani pertanyaan konkret Presiden setiap hari.

Menurut Rocky, lembaga tersebut memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap program pemerintah.

"Semacam oversight committee, dalam perusahaan namanya oversight committee. Tapi, karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri," kata dia.

Dalam menjalankan tugasnya, Rocky juga menilai persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Menurut dia, perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah dapat menjadi bahan bagi Wantimpres untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden.

"Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, dan paling penting menunjukkan apa yang salah dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana diolah menjadi positif untuk negeri," kata Rocky.

Ia mengatakan Wantimpres memiliki ruang untuk mengolah berbagai isu yang berkembang di masyarakat sebelum memberikan pertimbangan kepada Presiden.

"Dewan pertimbangan itu mengolah isu untuk diletakkan untuk koridor etis, kemampuan individual menjadi andalan dari dewan ini," kata Rocky.

Rocky juga menanggapi perubahan posisinya setelah masuk ke lingkungan pemerintahan.

Selama ini, ia dikenal aktif menyampaikan kritik dan pandangan terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Menurut Rocky, bergabung ke dalam pemerintahan tidak berarti mengubah sikapnya dalam melihat berbagai persoalan.

"Saya pindah dari luar ke dalam, sikap saya tetap sama, radical break," ujar Rocky.

Ketika kembali ditanya apakah sikap tersebut akan tetap dibawanya setelah menjadi anggota Wantimpres, Rocky menjawab:

"Ya dong," kata dia.

Rocky juga mengatakan tidak memiliki alasan untuk menolak posisi tersebut karena fungsi Wantimpres menurutnya tetap memberikan ruang untuk bersikap kritis terhadap kebijakan.

"Alasan menolak enggak ada, dewan ini justru fungsinya kritis terhadap kebijakan," ujar Rocky.

Dengan jabatan barunya, Rocky kini menjadi salah satu anggota Wantimpres yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden.

Ia mengatakan perbedaan pandangan dan persepsi menjadi bagian dari bahan yang dapat diolah untuk membantu Presiden dalam menentukan arah kebijakan.* (vvd/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung resmi mengajukan kasasi atas putusan banding mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.

Pengajuan kasasi dilakukan setelah Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengurangi vonis Nadiem dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara.

Baca Juga:

• Kejagung Sita Pesawat hingga Helikopter dalam Kasus Korupsi MBG

"Iya, penuntut umum sudah menyatakan kasasi. Kan penuntut umum sudah menyatakan kasasi dan mempersiapkan, baik memori dan kontramemori nantinya," kata Anang Supriatna kepada wartawan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026).

Anang mengatakan pengajuan kasasi dilakukan karena sejumlah keberatan penuntut umum tidak dikabulkan hakim, baik pada tingkat pengadilan pertama maupun dalam putusan banding.

"Ya tentunya yang menjadi keberatan penuntut umum yang tidak dikabulkan permohonan sesuai penuntutan. Tentunya yang kedua juga nanti kontranya balasan daripada apa yang dipermasalahkan oleh pihak dari.... Kalau kontranya kan biasanya apa yang menjadi memori dari kasasi pihak pemohon akan menjadi dari pihak terdakwa," jelasnya.

Jaksa selanjutnya akan menyusun memori kasasi yang memuat alasan dan keberatan terhadap putusan sebelumnya.

Sementara kontramemori digunakan sebagai tanggapan terhadap memori kasasi dari pihak terdakwa.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi hukuman Nadiem Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook.

Putusan banding dibacakan pada Kamis, 24 September 2026.

Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun kepada Nadiem.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun," ujar hakim.

Selain hukuman penjara, Nadiem dijatuhi denda Rp1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayar, hukuman diganti dengan 140 hari penjara.

Majelis hakim banding juga mengubah besaran uang pengganti yang harus dibayar Nadiem.

Uang pengganti yang sebelumnya Rp809 miliar dikurangi menjadi Rp548.761.031.950,86 atau sekitar Rp548,76 miliar.

"Membayar uang pengganti sebesar Rp 548.761.031.950,86 (Rp 548 miliar)," kata hakim.

Jika uang pengganti tidak dibayar, harta benda Nadiem dapat dirampas dan dilelang.

Apabila harta benda tidak mencukupi, hukuman tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 tahun.

"Jumlah uang pengganti yang telah dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan," ujarnya.

Dalam putusan banding tersebut, hakim menyatakan kerugian negara dalam perkara pengadaan Chromebook mencapai Rp1,5 triliun.

Nadiem dinyatakan bersalah melanggar Pasal 604 KUHP.

Dengan diajukannya kasasi oleh Kejagung, perkara tersebut kini berlanjut ke tingkat Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputus sesuai mekanisme hukum yang berlaku.* (d/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).

Syahganda menggantikan Muhammad Qodari yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut.

Baca Juga:

• Persiapan Haji 2027, Pemprov Sumut dan Komisi VIII DPR RI Perkuat Sinergi Pelayanan Jemaah

Syahganda mulai aktif sebagai aktivis ketika menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) pada era 1980-an.

Aktivitasnya di bidang politik pada masa Orde Baru kemudian membuatnya pernah menjalani hukuman penjara selama 10 bulan.

Setelah era Orde Baru berakhir, Syahganda tetap aktif dalam organisasi dan kegiatan politik.

Ia pernah bergabung dengan Persatuan Daulat Rakyat (PDR) dan kemudian ikut membentuk Partai Merdeka.

Syahganda juga pernah menduduki posisi Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada 2010, ia mendirikan Sabang Merauke Circle (SMC), lembaga kajian dan konsultasi yang bergerak di bidang politik serta kebijakan publik.

Namanya kembali menjadi perhatian publik pada 2020 ketika ia menjadi salah satu tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Pada pemerintahan Prabowo, Syahganda turut mendirikan GREAT Institute, lembaga think tank yang bergerak dalam riset ekonomi, politik, dan teknologi.

Kini, Syahganda mendapat tugas baru sebagai Kepala Bakom.

Pengangkatannya disebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026.

Selain Syahganda, Presiden Prabowo juga melantik Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom.

Fadli sebelumnya dikenal sebagai Komisaris Utama PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel.

Profil resmi perusahaan mencatat Fadli menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 2025.

Fadli merupakan lulusan S1 Fisika Institut Teknologi Bandung pada 2012.

Ia kemudian menyelesaikan pendidikan S2 Magister Public Administration di Tsinghua University pada 2021.

Karier Fadli antara lain dimulai sebagai Sekretaris Bidang Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia pada 2019-2023

Ia kemudian menjadi Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama Universitas Kebangsaan Republik Indonesia pada 2022-2023.

Fadli juga pernah menjadi Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara.

Pelantikan Syahganda dan Fadli menandai perubahan kepemimpinan di Badan Komunikasi Pemerintah.

Sebelumnya, Muhammad Qodari dilantik sebagai Kepala Bakom pada April 2026 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/P Tahun 2026.* (d/ad)

MEDAN – Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara mencatat bantuan pascabencana telah disalurkan kepada 13.702 keluarga penerima manfaat (KPM) di berbagai kabupaten dan kota di Sumut.

Bantuan tersebut terdiri atas bantuan hunian, jaminan hidup, dan stimulan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana.

Baca Juga:

• Persiapan Haji 2027, Pemprov Sumut dan Komisi VIII DPR RI Perkuat Sinergi Pelayanan Jemaah

"Sebagian besar kabupaten/kota sudah tuntas terealisasi," kata Ady.

Untuk program bantuan hunian dan jaminan hidup, masing-masing dialokasikan anggaran Rp45,084 miliar.

Sementara program stimulan ekonomi mendapat alokasi Rp75,14 miliar, dengan realisasi mencapai Rp68,51 miliar.

Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi daerah dengan alokasi bantuan terbesar.

Untuk bantuan hunian dan jaminan hidup, Tapanuli Tengah mendapat alokasi Rp27,618 miliar untuk 9.206 KPM.

Dari jumlah tersebut, realisasi mencapai Rp27,201 miliar untuk 9.067 KPM atau sekitar 98,49 persen.

Sementara untuk program stimulan ekonomi, Tapanuli Tengah mendapat alokasi Rp46,03 miliar. Realisasi penyalurannya mencapai Rp45,335 miliar.

Di Kabupaten Langkat, bantuan hunian dan jaminan hidup dialokasikan sebesar Rp3,88 miliar untuk 1.296 KPM.

Hingga saat ini, realisasi bantuan mencapai Rp3,85 miliar dan telah disalurkan kepada 1.286 KPM.

Program stimulan ekonomi di Langkat juga mencatat realisasi yang cukup besar.

Dari alokasi Rp6,48 miliar, bantuan yang telah tersalurkan mencapai Rp6,43 miliar.

Di Kota Sibolga, realisasi bantuan hunian dan jaminan hidup mencapai Rp1,08 miliar dari total alokasi Rp1,10 miliar.

Sebanyak 367 KPM telah menerima bantuan tersebut.

Sementara pada program stimulan ekonomi, bantuan yang telah disalurkan di Sibolga mencapai Rp1,81 miliar dari alokasi Rp1,83 miliar.

Adapun di Kabupaten Tapanuli Utara, realisasi bantuan hunian dan jaminan hidup mencapai Rp1,08 miliar dari alokasi Rp1,30 miliar. Bantuan tersebut telah diterima 361 KPM.

Untuk program stimulan ekonomi, Tapanuli Utara mencatat realisasi Rp1,80 miliar dari alokasi Rp2,17 miliar. Jumlah penerima program tersebut sebanyak 361 KPM.

Penyaluran bantuan pascabencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan hidup, sekaligus memulihkan aktivitas ekonomi setelah terdampak bencana.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah memperkuat sinergi untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2027.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi jemaah haji asal Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Dilantik Prabowo, Apa Tugas Wantimpres dan Berapa Gajinya?

Menurut Timur, penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya berjalan baik dan mendapat respons positif dari jemaah.

Namun, evaluasi tetap diperlukan agar pelayanan pada musim haji berikutnya dapat ditingkatkan.

"Penyelenggaraan tahun lalu sangat baik, jemaah kita merasa puas dan tahun ini kita berkomitmen akan semakin matang, semakin profesional dan semakin baik memberikan pelayanan kepada jemaah kita," kata Timur Tumanggor.

Timur berharap koordinasi antara Pemprov Sumut dan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan haji semakin kuat.

Menurut dia, evaluasi terhadap pelaksanaan sebelumnya penting untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 2027.

"Tantangannya tentu selalu berbeda setiap tahun, oleh karena itu kita perlu memperkuat sinergi untuk mempersiapkan haji tahun depan," kata Timur.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar mengatakan salah satu tantangan dalam penyelenggaraan haji 2027 adalah anggaran.

Pemerintah, kata dia, telah melakukan penyesuaian terhadap anggaran penyelenggaraan haji tahun depan.

"Kami percaya dengan sinergi yang kuat kita bisa efektif, lebih tepat sasaran dan efisien dalam penyelenggaraan haji, mudah-mudahan ibadah haji Sumut semakin baik," kata Ansory yang merupakan Ketua Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Perwakilan Kemenhaj Sumut.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumut Zulkifli Sitorus mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah tahapan persiapan untuk penyelenggaraan haji tahun depan.

Peningkatan kualitas pelayanan menjadi salah satu fokus persiapan.

Salah satunya melalui penyediaan pembimbing haji yang memiliki sertifikat dan pengetahuan yang terus diperbarui.

"Kita akan meningkatkan pelayanan, salah satunya dengan mempersiapkan pembimbing yang bersertifkat dan ilmunya yang up to date, kita tidak ingin orang yang ilmunya sudah tertinggal jauh menjadi pembimbing, bisa bahaya nanti," kata Zulkifli.

Persiapan tersebut diharapkan dapat membuat penyelenggaraan ibadah haji 2027 berjalan lebih terencana.

Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI, serta pihak terkait juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan pelayanan kepada jemaah asal Sumatera Utara.* (ad)

BINJAI – Wajah baru ruang pelayanan Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polres Binjai mendapat apresiasi dari aktivis Dhani Lubis.

Pembenahan tersebut dinilai membuat ruang pelayanan menjadi lebih nyaman dan representatif bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Bahaya Kabut Asap Pekat Polres Tanjab Timur Turun ke Jalan Bagi Masker & Peringatkan Warga

Menurut dia, kondisi tersebut dapat memberikan suasana yang lebih nyaman bagi masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan kepolisian.

"Perubahan seperti ini patut diapresiasi. Ketika masyarakat datang ke kantor pelayanan, tentu mereka ingin mendapatkan suasana yang nyaman, tertib, dan pelayanan yang baik. Kalau ruangannya sudah seperti ini, masyarakat juga semakin semangat dan nyaman datang ke Satintelkam Polres Binjai," ujar Dhani Lubis, Jumat (2/10/2026).

Dhani mengatakan pembenahan fasilitas pelayanan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun, menurut dia, perubahan fisik perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap pelayanan di Satintelkam Polres Binjai dapat dilakukan secara cepat, transparan, humanis, dan profesional sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembenahan yang dilakukan.

Apresiasi tersebut diberikan terhadap pembenahan ruang pelayanan Satintelkam Polres Binjai di bawah kepemimpinan AKP Heri Suhartono selaku Kasat Intelkam Polres Binjai.

Dhani berharap pembenahan tersebut tidak berhenti pada perubahan tampilan ruang pelayanan.

Menurut dia, semangat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga perlu terus dipertahankan.

"Semangat seperti ini yang kita harapkan. Bukan hanya ruangannya yang bagus, tetapi pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin baik. Semoga inovasi dan pembenahan ini terus berlanjut," tutupnya.* (ad)

ACEH JAYA – Berdakwah ke wilayah pedalaman menjadi pengalaman tersendiri bagi Ustaz Drs. Muchlis Hasan, pegiat dakwah Muhammadiyah Aceh.

Perjalanan menuju lokasi dakwah harus ditempuh dengan melewati jalan rusak, hujan, hingga medan yang berada di kawasan perbukitan.

Baca Juga:

• Semarak Hari Batik Nasional, SMA Negeri 7 Banda Aceh Gelar Market Day dan Pertunjukan Seni

Dewan Pakar Majelis Tabligh PWM Muhammadiyah Aceh itu menyampaikan hal tersebut saat melakukan perjalanan dakwah ke Gampong Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Jumat, 2 September 2026.

Gampong Keutapang berjarak sekitar 10 kilometer dari pusat Kota Calang.

Namun, perjalanan menuju lokasi tidak mudah, terutama saat musim hujan.

Kondisi jalan yang rusak membuat perjalanan menuju desa tersebut membutuhkan perjuangan lebih.

Masjid tempat kegiatan pengajian juga berada di atas bukit. Untuk mencapainya, Ustaz Muchlis bersama rombongan harus mendaki.

Kondisi medan tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat.

Setibanya di lokasi, warga Muhammadiyah telah menunggu dengan penuh semangat.

Pertemuan tersebut kemudian diisi dengan kegiatan pengajian dan penyampaian pesan-pesan keagamaan.

Dalam menyampaikan materi dakwah, Ustaz Muchlis Hasan yang juga merupakan pensiunan Kementerian Agama Aceh itu dikenal mengedepankan dalil-dalil sebagai dasar dalam menjelaskan materi kepada jamaah.

Dalam pengajian bersama PDM Aceh Jaya, Ustaz Muchlis lebih menekankan pentingnya jamaah untuk selalu berpegang kepada Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.

Menurut dia, pemahaman dan pengamalan ajaran agama perlu memiliki landasan yang jelas, termasuk dengan merujuk pada keputusan tarjih Muhammadiyah.

Ustaz Muchlis Hasan mengatakan dirinya siap memenuhi undangan dakwah dari masyarakat, termasuk jika harus menuju wilayah yang sulit dijangkau.

"Beliau siap kemanapun untuk berdakwah jika di Undang. Apalagi ketempat terpencil itu bagian dari perjuangan Da'wah yang harus dijalan kan oleh setiap Da'i. Ujar nya."

Perjalanan menuju Gampong Keutapang menjadi salah satu gambaran bagaimana kegiatan dakwah tidak hanya berlangsung di wilayah perkotaan.

Medan yang sulit dan kondisi cuaca menjadi bagian dari perjalanan yang harus dihadapi untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

Bagi Ustaz Muchlis, kondisi tersebut tidak menjadi penghalang untuk terus menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat.* (ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh untuk menduduki jabatan Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.

Lembaga ini memiliki posisi khusus dalam pemerintahan karena bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Baca Juga:

• Prabowo Lantik Rocky Gerung sebagai Anggota Wantimpres, Pratikno Jadi Ketua

Keberadaan dewan yang memberikan nasihat kepada Presiden memiliki sejarah panjang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, fungsi tersebut dijalankan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Setelah DPA dihapus melalui perubahan keempat UUD 1945, konstitusi tetap mengatur keberadaan suatu dewan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Ketentuannya tercantum dalam Pasal 16 UUD 1945 dan kemudian diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

UU tersebut kemudian diubah melalui UU Nomor 64 Tahun 2024.

Kedudukan Wantimpres

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 64 Tahun 2024, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas utamanya adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Nasihat dan pertimbangan tersebut wajib diberikan, baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden.

Penyampaiannya dapat dilakukan secara perorangan ataupun sebagai satu kesatuan nasihat dari seluruh anggota.

Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres dapat memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara.

Isi Nasihat Wantimpres Bersifat Rahasia

Ada batasan yang diatur dalam undang-undang. Anggota Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangannya kepada pihak mana pun.

Atas permintaan Presiden, Wantimpres juga dapat mengikuti sidang kabinet, kunjungan kerja, maupun kunjungan kenegaraan.

Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres juga dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya.

Ketentuan tersebut membuat fungsi Wantimpres berbeda dari lembaga yang menyampaikan kebijakan atau keputusan pemerintahan.

Peran utamanya adalah memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden.

Bagaimana dengan Gaji Wantimpres?

Untuk urusan hak keuangan, aturan yang digunakan saat ini bukan lagi Perpres Nomor 15 Tahun 2007 seperti yang disebut dalam informasi sebelumnya.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Perpres tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada 27 Maret 2026.

Aturan ini menggantikan ketentuan mengenai hak keuangan dan fasilitas Wantimpres yang sebelumnya diatur dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2007.

Karena itu, rincian gaji dan tunjangan Wantimpres untuk periode pemerintahan saat ini perlu mengacu pada Perpres Nomor 15 Tahun 2026, bukan lagi angka yang tercantum dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2007.

Perpres 15 Tahun 2026 secara khusus mengatur hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Aturan tersebut mencakup ketentuan mengenai hak keuangan serta fasilitas yang diberikan kepada pejabat Wantimpres.

Dengan demikian, informasi mengenai gaji Wantimpres yang masih menggunakan rincian lama seperti Rp17,5 juta per bulan untuk anggota dan Rp18,5 juta untuk ketua perlu diperbarui agar sesuai dengan regulasi yang berlaku pada 2026.

Apa Saja Fasilitas Wantimpres?

Selain hak keuangan, aturan terbaru juga mengatur fasilitas lain yang diberikan kepada Ketua dan Anggota Wantimpres.

Perpres Nomor 15 Tahun 2026 secara resmi mengatur hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Ketentuan pelaksanaan pembayaran dan penghentian hak tersebut mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wantimpres pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi Presiden untuk memperoleh nasihat dan pertimbangan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Dengan fungsi tersebut, keberadaan Wantimpres tetap memiliki dasar konstitusional dan diatur secara khusus melalui undang-undang serta peraturan presiden.

Berikut daftar lengkap anggota Wantimpres Prabowo:

1. Pratikno (Ketua)
2. Hatta Rajasa (Wakil Ketua)
3. ⁠Muhammad Qodari (Sekretaris)
4. ⁠Shinta Nuriyah Wahid
5. ⁠Muhammad Quraish Shihab
6. Agum Gumelar
7. ⁠Chairul Tanjung
8. Said Aqil Siradj
9. Anwar Iskandar
10. ⁠Yahya Cholil Staquf
11. ⁠⁠Yusuf Wanandi
12. ⁠Budi Gunawan
13. ⁠Bambang Soesatyo
14. ⁠⁠Salim Segaf Aljufri
15. ⁠Soekarwo
16. ⁠Dato Sri Tahir
17. ⁠Rocky Gerung
18. ⁠⁠⁠Ida Bagus Purwalaksana
19. ⁠Philip Kuncoro Wijaya
20. ⁠⁠Budi Tanuwibowo
21. ⁠Anwar Usman
22. ⁠Muhammad Hatta
23. ⁠Jusuf Hamka
24. ⁠Margarito Kamis
25. ⁠Zaki Manuputty
26. ⁠Ignasius Jonan* (km/ad)

BANJARMASIN – Kasus tenggelamnya KM Virgo Transport 8 memasuki babak baru.

Penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Pulang dari Kamboja Malah Bikin Judol Polda Sumut Libas 2 Pengelola 'Nexplay88' Beromzet Rp 300 Juta

KM Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada 13 September 2026.

Hingga hari ke-20 operasi pencarian, Jumat, 2 Oktober 2026, sebanyak 57 korban masih dalam proses pencarian.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan empat tersangka terdiri atas nakhoda, pihak agen PT Virgo Karya Shipping, manajer cabang, dan manajer operasional.

"Empat tersangka ini nakhoda, pihak agen PT Virgo Karya Shipping, manajer cabang dan manajer operasional," ungkap Sigit, Jumat.

Sigit belum memerinci identitas keempat tersangka.

Perkara tersebut kini dilimpahkan ke Subdit Gakkum Korpolairud Baharkam Polri untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Dari empat tersangka, nakhoda KM Virgo Transport 8 kini telah ditahan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kalsel.

Sementara tiga tersangka lainnya telah dikirimkan surat pemanggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Pelimpahan perkara dilakukan untuk memperlancar penyidikan. Polisi perlu meminta keterangan dari sejumlah pihak yang berada di luar wilayah Kalimantan Selatan.

Di tengah proses hukum, operasi pencarian korban juga memasuki tahap evaluasi.

Tim SAR gabungan tidak melakukan penyelaman di bangkai KM Virgo Transport 8 pada hari ke-20 pencarian.

Penyelaman dihentikan sementara setelah dua hari pencarian bawah air belum menemukan korban tambahan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan pemantauan di sekitar lokasi tetap dilakukan meski penyelaman dihentikan sementara.

"Untuk besok tidak ada penyelaman di lokasi, namun dilaksanakan pemantauan dan monitoring," ujar Sudayana pada, Kamis (1/10/2026).

Pencarian korban di permukaan air tetap dilanjutkan di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.

Kantor SAR Pontianak juga melakukan operasi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban yang terbawa arus hingga perairan Kalimantan Barat.

Sudayana menjelaskan tim penyelam telah menyisir seluruh bagian dalam kapal yang dinilai masih aman untuk dimasuki.

Namun, masih terdapat sejumlah bagian kapal yang belum dapat dijangkau karena kondisi struktur bangkai kapal dan lingkungan di dalamnya berisiko bagi keselamatan penyelam.

Tim SAR akan melakukan evaluasi untuk menentukan langkah operasi berikutnya.

"Besok untuk melaksanakan evaluasi bersama terkait pelaksanaan penyelaman di badan kapal, kendalanya seperti apa," imbuhnya.

KN SAR Purworejo yang membawa tim penyelam akan ditarik menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin setelah menyelesaikan penyelaman sortie keempat.

Selama evaluasi berlangsung, sejumlah unsur laut tetap berada di sekitar lokasi kejadian untuk melakukan pemantauan.

Unsur tersebut antara lain KRI RE Martadinata, KRI Spica, KRI Bung Hatta, KP Orca, KN SAR Pacitan, dan KN SAR Kertajaya.

Berdasarkan data Basarnas, sebanyak 186 orang telah dievakuasi dari total 243 penumpang dan kru KM Virgo Transport 8.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 108 orang ditemukan selamat dan 78 orang meninggal dunia. Sementara 57 orang lainnya masih dalam proses pencarian.

Operasi pencarian tetap dilanjutkan meski penyelaman di badan kapal dihentikan sementara.

Tim SAR masih melakukan pemantauan dan pencarian di sejumlah wilayah perairan yang masuk dalam area operasi.

Selain pencarian di sekitar lokasi bangkai kapal, tim SAR juga menangani proses evakuasi empat jenazah yang sebelumnya ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah.

Sudayana mengatakan lokasi penemuan berada di kawasan yang hanya dapat dijangkau melalui jalur laut.

Tim SAR menggunakan Rigid Inflatable Boat (RIB) dan rubber boat untuk menuju lokasi tersebut.

Perjalanan dari Kumai menuju lokasi penemuan membutuhkan waktu sekitar lima jam. Karena itu, tim SAR harus bermalam di lokasi.

Keempat jenazah dijadwalkan dievakuasi melalui jalur udara pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Helikopter AR3604 telah disiagakan di Lanud Pangkalan Bun untuk mendukung proses evakuasi.

Penetapan empat tersangka membuat penanganan kasus tenggelamnya KM Virgo Transport 8 memasuki tahap penyidikan lebih lanjut.

Sementara itu, operasi pencarian korban masih berlangsung.

Tim SAR untuk sementara mengandalkan pemantauan dan pencarian di permukaan sambil mengevaluasi kemungkinan melanjutkan penyelaman di bangkai kapal.

Hingga hari ke-20 operasi pencarian, sebanyak 78 orang dinyatakan meninggal dunia, 108 orang selamat, dan 57 korban masih dicari.* (km/ad)

BANDA ACEH – Peringatan Hari Batik Nasional di SMA Negeri 7 Banda Aceh berlangsung meriah.

Kegiatan yang digelar Jumat, 2 Oktober 2026, itu memadukan pelestarian budaya, kreativitas, kewirausahaan, dan pembelajaran berbasis pengalaman.

Baca Juga:

• Siap Unjuk Gigi di Sumut Walkot Rico Waas Gembleng Duta Budaya Medan Kuasai Sejarah & Kuliner

Setiap kelas menghadirkan stan atau booth untuk menjajakan berbagai produk.

Puluhan jenis makanan dan minuman, pernak-pernik, hingga produk busana ditawarkan dalam kegiatan Market Day.

Kehadiran 27 booth membuat suasana sekolah semakin semarak sekaligus memberikan pengalaman langsung kepada para murid dalam mengelola kegiatan kewirausahaan.

Selain Market Day, kegiatan juga dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni.

Sejumlah murid menampilkan kesenian Rapai, tari kreasi, dan vokal solo.

Berbagai penampilan tersebut mendapat perhatian dan antusiasme dari warga sekolah yang hadir.

Kepala SMA Negeri 7 Banda Aceh, Dra. Nuriati, M.Pd., mengatakan peringatan Hari Batik Nasional tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial.

Menurut dia, momentum tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah mengenalkan dan merawat budaya Indonesia kepada generasi muda.

Nuriati mengatakan kegiatan Hari Batik yang dirangkai dengan Market Day juga menjadi bagian dari pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk memperoleh pengalaman secara langsung.

«"Melalui kegiatan Market Day ini anak-anak belajar banyak hal secara langsung, terutama belajar kolaborasi, kreativitas, kemandirian, dan berkomunikasi," ujar Nuriati.»

Menurut Nuriati, kegiatan semacam itu juga memberikan ruang bagi murid untuk mengembangkan potensi mereka sekaligus menerapkan nilai-nilai yang diperoleh selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah.

Peringatan Hari Batik Nasional di SMA Negeri 7 Banda Aceh menjadi momentum untuk menumbuhkan kecintaan murid terhadap batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia.

Di sisi lain, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa proses belajar tidak hanya berlangsung di dalam kelas.

Melalui Market Day dan pertunjukan seni, murid dapat belajar bekerja sama, berkomunikasi, mengembangkan kreativitas, serta melatih kemandirian.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para murid untuk berkarya dan berkolaborasi dalam suasana kebersamaan.

Dengan menggabungkan unsur budaya, seni, dan kewirausahaan, SMA Negeri 7 Banda Aceh menjadikan peringatan Hari Batik Nasional sebagai pengalaman belajar yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari para murid.* (ad)

JAKARTA – Ahli hukum tata negara Universitas Jayabaya, M Rullyandi, melaporkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan hakim konstitusi Arsul Sani ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Laporan tersebut dilayangkan Rullyandi setelah dirinya diminta keluar dari ruang sidang ketika hendak memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara yang mempersoalkan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:

• Hakim Saldi Pertanyakan Ijazah Gibran, Kemendikdasmen: Saat Pengajuan Tidak Ada

Ia menduga terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan Saldi Isra.

"Saya menilai bahwa tindakan dari hakim terlapor yang saya sudah laporkan hari ini adalah Profesor Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK, ini sudah diterima oleh sekretariat MKMK pada pukul 14.50 WIB. Saya melaporkan terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Wakil Ketua MK Profesor Saldi Isra ya, dalam rangka adanya tindakan yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman, yaitu semua pihak didengar di persidangan," kata Rullyandi.

Rullyandi mengatakan dirinya merupakan ahli yang diajukan oleh relawan Gibran sebagai pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Ia mempersoalkan keputusan majelis hakim yang tidak memberinya kesempatan menyampaikan keterangan secara lisan.

Menurut dia, keterangan dirinya hanya diterima secara tertulis.

"Saya adalah ahli yang sudah resmi diajukan di persidangan tapi tidak diperbolehkan untuk memberikan keterangan secara lisan, hanya keterangan secara tertulis. Ini adalah tindakan yang diskriminasi saya yang diberikan kepada saya sebagai pihak terkait yang memiliki kepentingan langsung," ujarnya.

Selain Saldi Isra, Rullyandi melaporkan Arsul Sani. Ia menilai pernyataan Arsul dalam persidangan berkaitan dengan pernyataannya di ruang publik telah mengintervensi kebebasan akademiknya.

"Jadi pernyataan saya di luar persidangan yaitu di ruang publik harus dipaksa di dalam persidangan, diintervensi kebebasan kemerdekaan saya untuk mengkritik," ujarnya.

Rullyandi juga menilai Arsul Sani menunjukkan sikap yang berat sebelah dalam persidangan.

"Saya menilai Saudara hakim terlapor terkesan berat sebelah, ya, dengan menilai hanya dari satu pihak, yaitu yang berkaitan dengan perkara ini," ujarnya.

Menurut Rullyandi, laporan terhadap Saldi Isra dan Arsul Sani telah diterima Sekretariat MKMK.

Selain Saldi Isra dan Arsul Sani, Rullyandi mengaku melaporkan Ketua MK Suhartoyo. Ia mempersoalkan keabsahan posisi Suhartoyo sebagai Ketua MK.

"Putusan PTUN telah berkekuatan hukum tetap sejak 16 Desember 2024. Oleh karena itu, maka tidak ada Ketua MK definitif setelah putusan PTUN tersebut inkrah. Nah, dalam posisi yang demikian, seharusnya Undang-Undang Dasar '45 mengamanahkan Ketua MK dipilih dari para hakim MK. Ternyata itu tidak dilakukan oleh seorang Suhartoyo. Dan dia menetapkan dirinya sebagai Ketua MK berdasarkan berita acara pleno yang sudah dibatalkan di waktu PTUN," tuturnya.

Dugaan dan penilaian tersebut merupakan pernyataan Rullyandi dalam laporan yang diajukannya ke MKMK.

Keabsahan laporan dan dugaan pelanggaran etik tersebut selanjutnya menjadi kewenangan lembaga yang berwenang memeriksa laporan etik hakim konstitusi.

Sebelumnya, majelis hakim MK meminta Rullyandi tidak memberikan keterangan secara lisan dalam sidang perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.

Peristiwa tersebut terjadi dalam persidangan di Gedung MK, Kamis, 1 Oktober 2026.

Saat itu, hakim konstitusi Arsul Sani mengatakan dirinya melihat tayangan talkshow yang menghadirkan Rullyandi.

Dalam tayangan tersebut, Rullyandi disebut menyatakan persidangan perkara terkait syarat pendidikan Gibran di MK ilegal.

"Ini saya perlu klarifikasi terlebih dahulu untuk Ahli Saudara Muhammad Rullyandi, ya. Saya kebetulan menonton melihat, ya, talkshow Anda, yang ada juga Pak Refly Harun, saya lihat di sebuah televisi, yang menyatakan bahwa persidangan perkara ini ilegal, Ketua Mahkamah Konstitusi ilegal," ujar Arsul.

Arsul kemudian meminta Rullyandi memberikan penjelasan mengenai pernyataannya tersebut.

Ia juga mempertanyakan kesediaan Rullyandi untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan yang sebelumnya disebut ilegal.

Wakil Ketua MK Saldi Isra yang memimpin persidangan kemudian meminta Rullyandi mencabut pernyataan tersebut.

Saldi mengatakan Rullyandi tidak dapat memberikan pendapat sebagai ahli apabila tidak mencabut pernyataannya.

"Sebelum menjawab, Anda harus mencabut pernyataan itu. Kalau tidak, Anda tidak bisa menggunakan keahlian kayak saudara di sini. Karena Anda tidak bisa hadir di sidang yang Anda tuduh ilegal ini," ujar Saldi.

Saldi kemudian menskors persidangan untuk berdiskusi dengan hakim konstitusi lainnya.

Setelah diskusi, Saldi menyampaikan keputusan majelis bahwa keterangan Rullyandi hanya akan diterima dalam bentuk tertulis dan tidak disampaikan secara lisan di persidangan.

"Kami memutuskan bahwa keterangan atas nama Muhammad Rullyandi kita terima secara keterangan tertulisnya dan tidak menyampaikan keterangan lisan. Terima kasih dan tidak boleh menyampaikan apa-apa lagi. Ahli yang kedua disilakan," terang Saldi.

"Anda (Rullyandi) tidak boleh, tidak boleh lagi, sudah cukup," sambung Saldi.

Perkara yang menjadi latar belakang perselisihan tersebut adalah PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan oleh Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya.

Perkara tersebut mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.* (d/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik 23 tokoh dan pejabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Kepresidenan, Jumat, 2 Oktober 2026.

Salah satu nama yang dilantik adalah pengamat politik Rocky Gerung.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Pemkab Batu Bara Hapus Piutang PBB-P2 1992-2020, Ini Syaratnya

Dalam susunan Wantimpres era pemerintahan Prabowo, Pratikno ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres. Sementara Hatta Rajasa menjabat sebagai Wakil Ketua.

Setelah Pratikno dan Hatta Rajasa menandatangani berita acara pelantikan, anggota Wantimpres lainnya dipanggil satu per satu untuk melakukan penandatanganan.

Rocky Gerung kemudian mendapat giliran maju ke hadapan Prabowo. Ia menandatangani berita acara sebagai anggota Wantimpres bersama anggota lainnya.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari pembentukan jajaran Wantimpres yang akan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Selain melantik jajaran Wantimpres, Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Posisi Wakil Kepala Bakom RI dipercayakan kepada Fadli Tri Hartono.

Dengan pelantikan tersebut, pemerintahan Prabowo mulai menempatkan sejumlah tokoh pada posisi strategis di lembaga yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden serta mengelola komunikasi pemerintah.* (d/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung atau Kejagung menyita sejumlah aset dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026.

Aset yang disita penyidik berupa uang tunai sekitar Rp24,9 miliar, pesawat, helikopter, hingga sejumlah kendaraan.

Baca Juga:

• Akal-akalan Tersangka Pengadaan Motor Listrik MBG: Dilaporkan 21.800 Unit, Realisasi Hanya 2.117

Empat tersangka swasta tersebut yakni Andri Mulyono (AM), Komisaris PT YAT; YY, Direktur PT YAT; AA, Direktur PT ASE; dan GB, Direktur PT ASE.

"Dari penelusuran aset penyidik telah melakukan penyitaan, penggeledahan penyitaan, ada kurang lebih 5 unit handphone, terus 89 dokumen, dan uang yang telah disita Rp 24,970 miliar, dan benda atau asetnya yaitu satu unit pesawat Textron Aviation, satu unit helikopter Bell 505, satu unit kendaraan Hino, dua unit kendaraan BYD, satu unit kendaraan BYD Dolphin, dan satu unit Lexus LM500 tahun 2025," kata Anang kepada wartawan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026).

Anang mengatakan Budi Utomo, yang merupakan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, diduga bekerja sama dengan pihak swasta dalam mengatur proses pengadaan motor listrik untuk program MBG.

Menurut Anang, pengaturan tersebut diduga mencakup penentuan pemenang, spesifikasi barang, hingga harga perkiraan sendiri (HPS).

Dalam proses tersebut, PT YAT disebut didorong menjadi pemenang pengadaan.

"Para tersangka ini diduga bersekongkol untuk mengkondisikan proses pengadaan, mulai dari pemenangan, spesifikasi, dan HPS juga, yang akhirnya didorong untuk memenangkan PT YAT dalam pelaksanaan," jelasnya.

Kejagung juga menduga terjadi manipulasi laporan terkait realisasi pengadaan motor listrik.

Anang mengatakan jumlah motor listrik yang semula dijanjikan mencapai 25.644 unit. Namun, jumlah tersebut kemudian direvisi menjadi 21.000 unit.

Dalam pelaksanaannya, kata dia, jumlah motor yang benar-benar terealisasi hingga sekitar Maret 2026 hanya 2.117 unit.

"Yang kurang lebih kalau dijanjikan itu kan sekitar 25.644. Ternyata dalam pelaksanaan direvisi jadi 21.000, dan di akhir sekitar Maret 2026, realisasi cuma 2.117 unit, tapi dibuat seolah-olah sudah selesai sekitar 21.800 unit. Jadi tidak sesuai," katanya.

Kejagung menduga laporan tersebut dibuat seolah-olah pengadaan telah selesai meskipun realisasi di lapangan jauh lebih rendah dari jumlah yang dilaporkan.

Dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG di BGN tersebut, Kejagung telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka.

Para tersangka berasal dari unsur pejabat atau mantan petinggi BGN serta pihak swasta yang berkaitan dengan penyediaan barang untuk program MBG.

Kejagung menduga terdapat sejumlah bentuk penyimpangan dalam tata kelola program MBG.

Dugaan tersebut antara lain berkaitan dengan afiliasi para tersangka dengan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selain itu, penyidik mendalami dugaan penggelembungan atau markup dalam pengadaan sejumlah kebutuhan program MBG, termasuk motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi.

Penyitaan aset dan pemeriksaan terhadap para tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan untuk menelusuri dugaan aliran dana serta aset yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Proses hukum masih berjalan dan seluruh dugaan tersebut akan dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan.* (d/ad)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan certificate of attendance atau bukti kehadiran dan transkrip nilai saat mengajukan permohonan penyetaraan pendidikan dari luar negeri.

Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 2 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Terungkap! Gibran Ajukan Penyetaraan Pendidikan Secara Online pada 2019

Anggota tim penilai dan verifikasi dokumen pendidikan Gibran di Kemendikdasmen, Taufiq Damarjati, mengatakan kementerian menerima certificate of attendance dari UTS Insearch, Sydney, Australia, yang kini bernama UTS College.

"Ini berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dari Insearch itu, apa saja bentuk sertifikat yang Bapak terima selain yang ada di sini? Jadi ini yang judulnya yang disebut sertifikat itu, Insearch Certificate of Attendance. Apakah ada sertifikat lain yang Bapak apa yang disampaikan ke kementerian ketika itu?" tanya hakim Konstitusi Saldi Isra.

"Terima kasih, Yang Mulia. Untuk sertifikat lain selain certificate of attendance tidak ada, Yang Mulia," jawab Taufiq.

Saldi kemudian memastikan apakah certificate of attendance merupakan satu-satunya dokumen yang memiliki bentuk sertifikat yang diterima Kemendikdasmen.

"Jadi satu-satunya yang ada judulnya sertifikat yang diterima oleh Kementerian ketika itu adalah certificate of attendance ya?" tanya hakim Saldi.

"Siap, Yang Mulia," jawab Taufiq.

Dalam persidangan yang sama, Saldi juga meminta penjelasan Yuli Rahmawati, Atase Pendidikan KBRI Australia, mengenai certificate of attendance.

Saldi bertanya apakah ada lulusan UTS Insearch yang melaporkan atau meminta keterangan kepada KBRI Australia setelah menyelesaikan pendidikan.

"Bu Yuli, yang dari Canberra. Apakah orang-orang yang ikut apa namanya pendidikan di Insearch apa ini, ada juga nggak yang melapor ke atase atau ke KBRI setelah mereka menyelesaikan pendidikan?" tanya hakim Saldi.

"Sepengetahuan arsip saya, sampai saat ini tidak ada. Tapi untuk pendidikan yang sejenis college, kami pernah menerima dari Monash College, Yang Mulia," jawab Yuli.

Saldi kemudian menanyakan apakah certificate of attendance dapat disamakan dengan ijazah.

"Untuk certificate of attendance umumnya untuk keperluan visa beberapa kali ditanyakan untuk attendance. Tapi untuk ijazah, yang tertulis biasanya yang kami terima untuk surat keterangan sekolah adalah nama, kemudian waktunya, tanggal, dan kemudian gelar yang diterima berikut informasi pendidikan," jawab Yuli.

Menurut Yuli, certificate of attendance pada umumnya berkaitan dengan persentase kehadiran seseorang selama mengikuti pendidikan.

"Kalau yang saya maknai adalah persentase kehadiran selama mengikuti perkuliahan. Jadi sering kali sertifikat itu umumnya dikeluarkan karena permintaan, bukan yang otomatis dikeluarkan oleh sebuah universitas," jawab Yuli.

Saldi selanjutnya meminta Taufiq menjelaskan proses yang dilakukan Kemendikdasmen setelah Gibran mengajukan permohonan penyetaraan pendidikan secara daring pada 6 Agustus 2019.

"Jadi untuk yang kami lakukan, tentu kami menganalisis dari sisi kronologis dan juga substantif dari dokumen-dokumen yang masuk. Mulai dari ijazah SMP/SLTP, dalam hal ini bukan ijazah ya, kalau dulu namanya STTB ya, surat tanda tamat belajar," kata Taufiq.

"Iya, surat tanda tamat belajar. Saya STTB juga dulu, Pak," ujar Saldi.

Taufiq menjelaskan, dokumen tersebut diterbitkan pada 2002.

Tim kemudian menelusuri riwayat pendidikan Gibran di Orchid Secondary School, Singapura, pada 2003-2004.

Menurut Taufiq, pendidikan tersebut dibuktikan dengan transkrip nilai atau rapor.

Gibran tercatat mengikuti pendidikan pada jenjang secondary 3 and secondary 4.

"Yang diterbitkan pada tahun 2002. Kemudian kami melihat kronologi pendidikan berikutnya, yaitu di Orchid Secondary School Singapura yang ditempuh pada tahun 2003 sampai 2004, yang dibuktikan oleh transkrip nilai ya atau rapor seperti itu, dan ada di jenjang secondary 3 and secondary 4. Kemudian dari sana hasil atau keluaran dari jenjang pendidikan Orchid Secondary School itu adalah GCE O-level certificate, jadi certificate O-level atau ordinary level," ujar Taufiq.

Setelah itu, tim Kemendikdasmen menilai pendidikan Gibran di UTS Insearch pada 2005-2006 melalui program Diploma of Business Studies.

Dokumen yang diterima antara lain certificate of attendance, transkrip nilai, dan surat keterangan enrollment.

"Untuk transkrip nilai dan juga ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan enrolled juga, apa namanya keterangan enrollment. Kemudian dari situ tentu kami menilai dari sisi mata kuliah-mata kuliah yang diambil selama 2 tahun beliau mengikuti perkuliahan," kata Taufiq.

Taufiq mengatakan tim kemudian memadankan mata kuliah yang ditempuh Gibran di UTS Insearch dengan struktur kurikulum pendidikan Indonesia.

"Karena kami memadankan antara mata kuliah yang beliau ambil di apa namanya UTS Insearch dengan struktur kurikulum yang ada di Indonesia pada saat itu, tahun 2018, yaitu berdasarkan Perdirjen Nomor 7 Tahun 2018. Seperti itu, Yang Mulia," ujarnya.

Dari proses tersebut, tim penilai menyatakan pendidikan Gibran memiliki kesesuaian dengan program keahlian akuntansi dan keuangan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK).

Saldi kemudian menanyakan apakah pernah ada lulusan UTS Insearch lainnya yang mengajukan penyetaraan pendidikan ke Kemendikdasmen.

"Pertanyaan saya, Pak Taufiq, pernah nggak ada yang ikut di UTS Insearch juga yang meminta penyetaraan ke Kementerian?" tanya hakim Saldi.

"Sepanjang saya menjadi tim, sebagai bagian dari anggota tim penilai, saya belum pernah mendapatkan seperti yang Saudara Gibran," jawab Taufiq.

Saldi lalu meminta Taufiq menjelaskan arti certificate of attendance jika dibandingkan dengan ijazah.

"Pertanyaan saya, bagaimana Bapak memaknai kata certificate of attendance itu apabila kita komparasi misalnya dengan ijazahlah dalam bahasa Indonesianya? Apa yang Bapak jelaskan ini?" tanya hakim Saldi.

"Iya, certificate of attendance lebih kepada keterangan bahwa yang bersangkutan mengikuti pendidikan di UTS Insearch," jawab Taufiq.

"Kehadiran, ya?" tanya hakim Saldi.

"Iya, kehadiran," jawab Taufiq.

Saldi kemudian menanyakan bagaimana Kemendikdasmen memastikan status tamat atau tidaknya pendidikan Gibran.

"Tapi tidak pada status tamat atau tidak?" tanya hakim Saldi.

"Iya, status mengenai tamat atau tidaknya kami lihat dari transkrip nilai yang kami terima," jawab Taufiq.

"Oke. Tapi tidak ada ijazahnya, kan?" tanya hakim Saldi.

"Pada saat pengajuan tidak ada, Yang Mulia," jawab Taufiq.

"Pada saat pengajuan tidak ada ijazahnya?" tanya hakim Saldi.

"Tidak ada bentuk lainnya, maksudnya," jawab Taufiq.

"Tidak ada bentuk lain dari, mohon maaf, tidak ada bentuk lain yang disampaikan ke Bapak dari pemohon, yang disampaikan hanya certificate of attendance ini, ya?" tanya hakim Saldi.

"Iya, dan juga transkrip," jawab Taufiq.

Perkara ini diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya.

Permohonan tersebut diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Para pemohon meminta agar persoalan tersebut diuji melalui persidangan pembuktian yang terbuka, transparan, imparsial, dan akuntabel.

Mereka juga menyatakan bahwa jika bukti persidangan menunjukkan Gibran memenuhi syarat pendidikan, Mahkamah dapat menegaskan keabsahan pencalonannya.

Sebaliknya, jika berdasarkan pembuktian Mahkamah menilai syarat tersebut tidak terpenuhi, para pemohon meminta agar Gibran didiskualifikasi.

KPU merupakan Termohon dalam perkara ini, sedangkan Bawaslu menjadi pihak terkait.

MK sebelumnya telah menjadwalkan pemeriksaan keterangan dari Kemendikdasmen serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia untuk mendalami persoalan pendidikan Gibran.* (ad)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan permohonan penyetaraan pendidikan dari luar negeri pada 2019.

Permohonan tersebut diajukan secara daring melalui layanan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.

Baca Juga:

• MK Tolak Permintaan Denny Indrayana Hadirkan Gibran di Persidangan

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengatakan permohonan penyetaraan tersebut kemudian diproses oleh kementerian.

"Pada tanggal 6 Agustus 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyetaraan melalui layanan daring, online ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah," kata Gogot dalam persidangan.

Gogot menjelaskan tim penilai Kemendikdasmen melakukan analisis terhadap dokumen pendidikan yang disampaikan dalam permohonan penyetaraan tersebut.

Hasil penilaian menyatakan riwayat pendidikan Gibran dinilai memiliki kesetaraan dengan jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK), khususnya program keahlian akuntansi dan keuangan.

"Dalam analisis penilaian, mata kuliah pada UTS Insearch, Australia, antara lain: Accounting, Financial Management, Business Law and Ethics, Marketing, Microeconomic, dan Management disandingkan atau setara dengan struktur pada mata pelajaran SMK bidang akuntansi dan keuangan," kata Gogot.

"Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penyandingan learning outcome atau standar kompetensi kelulusan, riwayat pendidikan tersebut dinilai mempunyai kesesuaian dengan peminatan atau program keahlian akuntansi dan keuangan pada jenjang sekolah menengah kejuruan," lanjutnya.

Anggota tim penilai dan verifikasi dokumen pendidikan Gibran di Kemendikdasmen, Taufiq Damarjati, menjelaskan Gibran sebelumnya menempuh pendidikan di Orchid Secondary School Singapura pada 2003 hingga 2004.

Menurut Taufiq, riwayat pendidikan tersebut dibuktikan dengan dokumen berupa transkrip nilai atau rapor.

"Ada di jenjang secondary 3 and secondary 4. Kemudian dari sana hasil atau keluaran dari jenjang pendidikan Orchid Secondary School itu adalah GCE O-level certificate, jadi certificate O-level atau ordinary level," ujar Taufiq.

Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, Gibran melanjutkan pendidikan di UTS Insearch, Australia, pada 2005 hingga 2006.

Ia mengikuti program Diploma of Business Studies.

Taufiq mengatakan dokumen yang diterima dalam proses penilaian antara lain certificate of attendance, transkrip nilai, dan surat keterangan enrollment.

"Untuk transkrip nilai dan juga ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan enrolled juga, apa namanya keterangan enrollment. Kemudian dari situ tentu kami menilai dari sisi mata kuliah-mata kuliah yang diambil selama 2 tahun beliau mengikuti perkuliahan," kata Taufiq.

Dalam persidangan yang sama, Kemendikdasmen juga membantah memberikan usulan atau masukan terkait Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal tersebut mengatur pengecualian dokumen bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan keterangan tersebut setelah sebelumnya mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut adanya masukan dari Kementerian Pendidikan dalam perubahan norma tersebut.

"Begini, mengapa ini saya tanyakan, karena menurut saksi dari KPU, Pak Hasyim, pada waktu kemarin, itu menyampaikan bahwa terjadinya perubahan norma Pasal 18, adanya Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 itu karena salah satunya masukan dari Kementerian Pendidikan. Nah, ini yang kemudian, diapa, diubahlah, atau ditambahkan, disisipkan, bahkan Bawaslu mengatakan kemarin, itu nggak ada itu awalnya pada waktu di, apa, RDP dengan DPR sisipan itu, ya," kata hakim Enny.

"Itu baru muncul pada waktu harmonisasi, itu Bawaslu yang menyampaikan begitu. Nah, ini informasi atau yang disampaikan kesaksian dari Pak Hasyim itu mengatakan ini karena masukan dari kementerian," lanjutnya.

Enny kemudian mempertanyakan alasan norma pengecualian tersebut hanya dicantumkan dalam PKPU pencalonan presiden dan wakil presiden, bukan dalam aturan pencalonan anggota legislatif ataupun kepala daerah.

"Pertanyaan saya, mengapa masukan Kementerian itu hanya untuk Pasal 18 ayat (3) untuk PKPU-nya pilpres, tidak sekaligus untuk PKPU-nya pileg maupun pilkada? Kenapa? Karena toh, sampai hari ini, syarat umumnya pendidikan itu tidak berubah, yaitu tamat SLTA atau sederajat dengan hal itu," kata hakim Enny.

Gogot membantah Kemendikdasmen memberikan masukan atau mengusulkan perubahan norma tersebut.

"Dari Ibu Enny tadi menanyakan terkait dengan masukan dari Kementerian. Kami terus terang tidak ada informasi, Bu, bahwa Kementerian Pendidikan Menengah memberikan atau usulan terkait dengan pasal yang ada di PKPU. Ya kami nggak ada informasi itu," kata Gogot.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya.

Permohonan tersebut tercatat di MK pada September 2026 dan mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Data MK mencatat perkara tersebut sebagai PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran.

Mereka meminta persoalan tersebut diperiksa melalui persidangan pembuktian.

"Para Pemohon hanya memohon kesempatan yang adil agar kebenaran yuridis mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden, dapat diuji melalui persidangan pembuktian yang terbuka, imparsial, transparan, dan akuntabel," ujar pemohon.

Rangkaian persidangan perkara tersebut telah memasuki tahap pembuktian.

MK mencatat sidang pada 30 September 2026 merupakan agenda pembuktian pemohon, sedangkan pada 1 Oktober 2026 digelar pembuktian dari termohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

Pada Jumat, 2 Oktober 2026, MK menjadwalkan sidang untuk mendengarkan keterangan dari Kemendikdasmen, Atase Pendidikan KBRI Singapura, dan Atase Pendidikan KBRI Australia.

Sementara itu, mengenai Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, ketentuan tersebut menjadi salah satu bagian yang dibahas dalam persidangan karena berkaitan dengan dokumen persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Perdebatan mengenai syarat pendidikan tersebut masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan perkara di MK.

Keputusan akhir berada pada Mahkamah setelah seluruh keterangan dan bukti dalam persidangan dipertimbangkan.* (d/ad)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permintaan Denny Indrayana dan para pemohon perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 untuk menghadirkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam persidangan.

Permintaan tersebut berkaitan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat pencalonan sebagai wakil presiden.

Baca Juga:

• Usai Puluhan Siswa Diduga Keracunan, MBG di SMKN 1 Merdeka Dihentikan Sementara

Menurut dia, Mahkamah tidak menerima permintaan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak yang disebut dalam surat tersebut.

"Pertama, surat-surat yang masuk ke kami, terutama dari pemohon untuk menghadirkan segala macam, termasuk yang ada tadi sekitar pukul 15.43 WIB. Dan kami sudah bahas terakhir, karena kami tadi pagi sudah membahas semuanya, kami tidak menerima, apa namanya, usulan atau permintaan dari pemohon berkenaan dengan menghadirkan pihak-pihak yang dimaksudkan di kedua surat itu," kata Saldi dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).

Saldi menjelaskan, Mahkamah hanya menghadirkan pihak-pihak yang dinilai diperlukan untuk memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan perkara.

"Itu pihak yang menurut Mahkamah diperlukan oleh Mahkamah. Bukan untuk kepentingan pemohon. Pak Denny bisa dipahami ya, Pak Refly? Oke," tutur Saldi.

Sebelumnya, kuasa hukum pemohon Bambang Widjojanto meminta MK memanggil Gibran untuk memberikan keterangan dalam tahap pembuktian.

Permintaan itu disampaikan melalui surat kepada Ketua MK tertanggal 28 September 2026.

Selain Gibran, pemohon juga meminta MK menghadirkan Menteri Pendidikan dan Menteri Hukum.

"Izin Majelis, ada satu hal. Kami sudah mengajukan surat permohonan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Jakarta 28 September, permohonan pemanggilan pihak untuk didengar keterangannya dalam tahap pembuktian. Ada Saudara Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pendidikan, dan Menteri Hukum. Itu suratnya sudah kami kirim, mohon untuk dipertimbangkan untuk dipanggil," kata Bambang Widjojanto.

Saat itu, Saldi mengatakan surat tersebut telah diterima Mahkamah dan akan dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Iya, kami sudah terima surat itu tetapi belum dibahas. Nanti akan dibahas dalam RPH yang terpisah. Jadi barang-barang berat kayak begini ini harus dicicil, Pak Bambang. Enggak boleh sekaligus diselesaikan semua," ujar Saldi Isra.

Bambang kemudian kembali memastikan apakah permintaan tersebut telah dibahas oleh majelis.

"Saya takut itu kelupaan, sudah ada rapat musyawarah tetapi belum disampaikan kepada kami," jawab Bambang.

"Sudah dibahas tetapi belum selesai," ujar Saldi.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya.

Permohonan tersebut diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi MK pada 17 September 2026.

Data resmi MK mencatat perkara tersebut sebagai PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Sebanyak 12 orang tercatat sebagai pemohon, yakni Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, drg. Moeryono, H.M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Dra. Tiurma M.S. Sihombing.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

MK telah menggelar rangkaian persidangan perkara tersebut, mulai dari pemeriksaan pendahuluan pada 21 September, pemeriksaan persidangan pada 23 September, hingga agenda pembuktian pemohon pada 30 September 2026.

Pada 1 Oktober 2026, MK juga menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pihak termohon, pihak terkait, serta Bawaslu.

Para pemohon mendalilkan adanya persoalan terkait syarat pendidikan Gibran saat pencalonan sebagai wakil presiden.

Mereka meminta Mahkamah menguji persoalan tersebut melalui persidangan pembuktian.

Dalam permohonannya, pemohon menyatakan apabila bukti persidangan menunjukkan Gibran memenuhi syarat pendidikan, Mahkamah dapat menegaskan keabsahan pencalonannya.

Sebaliknya, apabila bukti menunjukkan syarat tersebut tidak terpenuhi, pemohon meminta Mahkamah menjatuhkan diskualifikasi.

"Para Pemohon hanya memohon kesempatan yang adil agar kebenaran yuridis mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden dapat diuji melalui persidangan pembuktian yang terbuka, imparsial, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.

Sementara itu, dalam persidangan sebelumnya, KPU sebagai termohon menyampaikan pandangannya mengenai perkara tersebut.

MK juga telah mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi dan ahli dalam rangkaian pemeriksaan perkara.* (d/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan tiga tersangka baru tersebut masuk dalam klaster pengadaan motor listrik.

Baca Juga:

• Terus Bertambah! Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Korupsi Tata Kelola MBG

Dalam klaster pengadaan motor listrik ini, Kejagung sebelumnya telah menetapkan dua tersangka, yakni Kolonel Cpl Budi Utomo (BU) selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN serta Andri Mulyono (AM), Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal.

Berdasarkan hasil penyidikan, kelima tersangka diduga bersekongkol untuk mengondisikan proses pengadaan motor listrik dengan nilai anggaran sekitar Rp1,2 triliun.

"Mulai dari pemenangan, spesifikasi, dan HPS juga, yang akhirnya didorong untuk memenangkan PT YAT dalam pelaksanaan. Nilai anggarannya kurang lebih Rp 1,2 triliun," ungkap Anang di Kejagung, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Andri Mulyono ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Juni 2026. Selanjutnya, Kolonel Cpl Budi Utomo ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2026.

Sementara GB ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Agustus 2026, sedangkan AA dan YY ditetapkan sebagai tersangka pada 1 September 2026.

Kelima tersangka telah ditahan di lokasi berbeda. Budi Utomo ditahan di Pomdam Jaya, Andri Mulyono di Rutan Salemba, YY di Rutan Pondok Bambu, sedangkan AA dan GB ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam pengadaan tersebut, BGN di bawah kendali Kolonel Cpl Budi Utomo semula berencana membeli 25.644 unit motor listrik.

Namun, jumlah pengadaan kemudian direvisi menjadi 21.000 unit. Dalam pelaksanaannya, hingga Maret 2026, realisasi pengadaan disebut hanya mencapai 2.117 unit.

Anang mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan laporan yang dibuat seolah-olah pengadaan telah mencapai sekitar 21.800 unit.

"Ternyata dalam pelaksanaan direvisi jadi 21.000, dan di akhir sekitar Maret 2026, realisasi cuma 2.117 unit, tapi dibuat seolah-olah sudah selesai sekitar 21.800 unit. Jadi tidak sesuai," jelas dia.

Kejagung belum mengungkap nilai kerugian negara dalam klaster pengadaan motor listrik tersebut. Anang mengatakan penghitungan kerugian negara masih berlangsung.

Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kasus pengadaan motor listrik tersebut merupakan salah satu klaster dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG di lingkungan BGN periode 2025-2026.

Sebelumnya, Kejagung juga telah melimpahkan sejumlah tersangka dari klaster lain dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Pelimpahan tersebut dilakukan pada 29 September 2026.

Mereka yang telah dilimpahkan antara lain mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung.

Tiga tersangka lainnya adalah Lalu Muhammad Iwan selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Glory Harimas Sihombing selaku Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, serta Asep Yusuf Somantri yang disebut sebagai orang dekat Sony.

Dengan penetapan tiga tersangka baru tersebut, penyidikan Kejagung terhadap dugaan penyimpangan tata kelola program MBG masih terus berjalan.

Penghitungan kerugian negara dalam klaster pengadaan motor listrik juga masih dilakukan oleh penyidik.* (km/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketiganya berasal dari pihak swasta.

Baca Juga:

• Usai Puluhan Siswa Diduga Keracunan, MBG di SMKN 1 Merdeka Dihentikan Sementara

Tiga tersangka baru itu masing-masing berinisial YY selaku Direktur PT YAT, AA selaku Direktur PT ASE, dan GB selaku Direktur PT ASE.

"Yaitu kalau untuk dari PPK-nya inisialnya BU (Budi Utomo), dan dari pihak swasta kurang lebih ada empat orang. Inisial AM (Andri Mulyono), inisial YY. AM ini selaku Komisaris PT ASE dan Komisaris PT YAT. Terus YY, ini perempuan. Terus AA, Direktur PT ASE. GB, selaku Direktur PT ASE. Yang tadi YY itu Direktur PT YAT," kata Anang kepada wartawan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026).

Anang mengatakan kelima tersangka dalam perkara tersebut telah ditahan.

Budi Utomo ditahan di Pomdam Jaya, sedangkan empat tersangka lainnya ditahan di sejumlah rumah tahanan.

"Dari lima tersangka ini, satu ditahan di Pomdam Jaya untuk BU. Kalau untuk AM ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Terus yang YY di Rutan Pondok Bambu. Kalau yang AA dan YB ditahan di Rutan Kejari Jakarta Selatan," jelasnya.

Dalam penyidikan sementara, Kejagung menduga Budi Utomo yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengondisikan proses pengadaan.

"Perannya kan kebetulan BU ini selaku PPK-nya, bekerja sama, bersekongkol dengan pihak dari pihak swasta, yaitu beberapa dari PT YAT dan PT ASE dikondisikan untuk memenangkan itu," jelasnya.

Anang mengatakan penyidik menduga proses pengadaan tersebut dikondisikan sejak tahap pemenangan hingga penentuan spesifikasi dan harga perkiraan sendiri (HPS).

"Penyidikan sementara para tersangka ini diduga bersekongkol untuk mengondisikan proses pengadaan, mulai dari pemenangan, spesifikasi, dan HPS juga, yang akhirnya didorong untuk memenangkan PT YAT dalam pelaksanaan. Nilai anggarannya kurang lebih 1,2 triliun, dan saat ini sedang dalam tahap penghitungan untuk kerugian negaranya," imbuh dia.

Selain menetapkan dan menahan tersangka, penyidik Kejagung juga melakukan penelusuran aset.

Sejumlah barang dan aset telah disita dalam proses penyidikan.

"Penelusuran aset penyidik telah melakukan penyitaan, penggeledahan penyitaan, ada kurang lebih 5 unit handphone, terus 89 dokumen, dan uang yang telah disita 24,970 miliar, dan benda atau asetnya yaitu satu unit pesawat Textron Aviation, satu unit helikopter Bell 505, satu unit kendaraan Hino, dua unit kendaraan BYD, satu unit kendaraan BYD Dolphin, dan satu unit Lexus LM500 tahun 2025," ungkapnya.

Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli untuk mendalami perkara tersebut.

"Kurang lebih pemeriksaan saksi yang sudah dilakukan sampai saat ini sudah 63 saksi, 8 ahli," imbuhnya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG di BGN tahun 2025-2026.

Enam tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk proses persidangan.

Pelimpahan tersebut sebelumnya juga diberitakan Kejaksaan melalui proses tahap II.

Enam tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, Glory Harimas Sihombing selaku Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), serta Lalu Muhammad Iwan selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.

Sementara Andri Mulyono selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal disebut belum dilimpahkan dalam proses tahap dua.

Dalam perkara tersebut, Kejagung menduga terdapat penyimpangan dalam tata kelola program MBG, termasuk dugaan afiliasi dengan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta dugaan penggelembungan harga dalam sejumlah pengadaan.

Kejagung sebelumnya juga menyebut perkara tata kelola MBG BGN periode 2025-2026 sebagai perkara dugaan tindak pidana korupsi yang masih dalam proses penyidikan.

Adapun dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut ditaksir mencapai Rp10 triliun berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Proses hukum terhadap para tersangka masih berjalan. Seluruh dugaan tindak pidana tersebut nantinya akan dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.* (d/ad)

KARO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 1 Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dihentikan sementara setelah puluhan siswa mengalami keluhan kesehatan usai menyantap makanan program tersebut.

Penghentian sementara dilakukan setelah kejadian pada 16 September 2026.

Baca Juga:

• Desa Ledong Barat Raih Predikat Istimewa dalam Penilaian Desa Antikorupsi 2026, Bupati Asahan: Ini Bukan Akhir

Kepala SMKN 1 Merdeka, Mbina Bangun, mengatakan keputusan menghentikan sementara distribusi MBG di sekolah diambil setelah muncul dugaan keracunan yang dialami para siswa.

"Untuk sementara MBG kita stop ke sekolah," kata Mbina.

Menurut Mbina, pihak sekolah dalam waktu dekat akan menggelar rapat bersama orangtua siswa.

Pertemuan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan sebelum sekolah menentukan apakah program MBG akan kembali diterima.

"Dalam waktu dekat, kita akan menggelar rapat dengan para orangtua siswa," ujarnya.

Selama program MBG dihentikan, aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung normal.

Untuk memastikan kebutuhan makan siswa selama berada di sekolah tetap terpenuhi, pihak sekolah meminta siswa membawa bekal dari rumah.

"Semua siswa kita sarankan bawa bontot dari rumah," tegas Mbina.

Kondisi siswa yang sebelumnya mendapat perawatan medis kini telah membaik.

Sebanyak 47 siswa sempat mendapat penanganan di RS Amanda Berastagi. Dua siswa di antaranya kemudian dirujuk ke rumah sakit di Medan.

"Semua siswa sudah sembuh dan telah kembali bersekolah," kata Mbina.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 16 September 2026.

Puluhan siswa SMKN 1 Merdeka, Kecamatan Merdeka, mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Para siswa kemudian dievakuasi ke RS Amanda Berastagi untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan medis.

Makanan MBG yang dikonsumsi para siswa diketahui disuplai oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cinta Rakyat.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara, Zulkarnain Barus, sebelumnya mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo untuk memastikan seluruh siswa yang terdampak mendapatkan penanganan.

"Kita berkoordinasi dengan Dinkes Karo untuk memastikan murid kita mendapat penanganan medis. Untuk pembelajaran, kita sampaikan ke sekolah agar anak-anak diperhatikan dan akan dibantu secara baik," ujarnya.

Zulkarnain juga berharap kondisi para siswa segera pulih dan dapat kembali mengikuti kegiatan belajar seperti biasa.

Penghentian sementara program MBG di SMKN 1 Merdeka tidak hanya berkaitan dengan penanganan pascakejadian.

Sebagian siswa disebut masih mengalami trauma dan khawatir kembali mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan yang akan dibahas pihak sekolah bersama orangtua siswa.

Sekolah kini masih menunggu hasil pembicaraan tersebut sebelum menentukan kelanjutan program MBG.

Sementara itu, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dan kebutuhan makan siswa untuk sementara dipenuhi melalui bekal dari rumah.

Dengan seluruh siswa yang sebelumnya dirawat telah kembali ke sekolah, perhatian selanjutnya tertuju pada hasil evaluasi serta keputusan bersama mengenai keberlanjutan program MBG di SMKN 1 Merdeka.* (sp/ad)

BATU BARA – Pemerintah Kabupaten Batu Bara memberikan kebijakan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah kedaluwarsa.

Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga:

• Sasar Hotel Hingga Karaoke Wali Kota Tanjungbalai Pimpin Razia Narkoba, 27 Orang Diangkut

Kebijakan ini diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan.

Melalui program tersebut, piutang PBB-P2 untuk tahun pajak 1992 sampai dengan 2020 dapat dihapuskan.

Namun, wajib pajak harus terlebih dahulu melunasi PBB-P2 untuk tahun pajak 2021 sampai dengan 2026.

Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A. mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

Selain meringankan beban piutang pajak masa lalu, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Pemkab Batu Bara mengingatkan masyarakat untuk segera mengecek status kewajiban PBB-P2 masing-masing dan menyelesaikan pembayaran sesuai ketentuan.

Jangan menunggu sampai batas akhir. Segera lunasi PBB-P2 tahun pajak 2021 sampai dengan 2026 dan manfaatkan kesempatan penghapusan piutang PBB-P2 kedaluwarsa tahun pajak 1992 sampai dengan 2020.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai program tersebut, masyarakat dapat menghubungi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara.* (ad)