Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, pemerintah saat ini masih mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan program MBG, termasuk dugaan penyalahgunaan serta persoalan kesiapan sarana pendukung di sejumlah daerah.

Baca Juga:

• Banyak yang Salah Paham, Ternyata Kopdes Merah Putih Bukan Supermarket

Menurutnya, setelah proses evaluasi selesai, hasil kajian akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar pengambilan keputusan terkait langkah lanjutan program tersebut.

"Setelah itu kami akan melaporkan hasilnya kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan arahan dan keputusan mengenai langkah berikutnya," katanya.

Zulhas mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, mulai dari dugaan penyalahgunaan program hingga titik-titik penerima manfaat yang belum didukung keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selain itu, pemerintah juga menemukan sejumlah fasilitas yang telah dibangun, tetapi belum dapat beroperasi sesuai rencana karena masih menghadapi berbagai kendala teknis.

"Kami masih menginventarisasi semua persoalan itu agar nantinya keputusan yang diambil benar-benar tepat," jelasnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Zulhas menyebut koperasi akan menjadi infrastruktur utama pemerintah dalam menyalurkan berbagai bantuan sosial dan barang bersubsidi kepada masyarakat.

Tak hanya itu, Koperasi Desa Merah Putih juga akan berperan sebagai off-taker hasil pertanian dengan membeli gabah, jagung, dan komoditas lainnya apabila harga pasar berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Zulhas, langkah tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga hasil pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui sistem distribusi yang lebih terintegrasi.* (d/dh)

Operasi tersebut dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Binjai AKP Ismail Pane bersama personel Sat Narkoba. Dalam kegiatan itu, petugas turut mendapat dukungan dari warga setempat yang sebelumnya mengeluhkan aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut.

Baca Juga:

• Razia THM di Binjai, 8 Pengunjung Blue Night Jalani Tes Urin dan Hasilnya Negatif

AKP Ismail Pane menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Binjai.

"Kami tidak akan memberi ruang sedikit pun untuk peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Binjai. Tempat-tempat seperti ini akan terus kami tindak," ujar Ismail.

Menurutnya, pemberantasan narkoba membutuhkan kerja sama antara aparat kepolisian dan masyarakat. Peran warga dalam memberikan informasi dinilai penting untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika.

Aksi penggerebekan tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat Desa Tandam Hilir I. Warga berharap kepolisian terus melakukan pengawasan agar lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas narkoba tidak kembali muncul.

Salah satu warga menyampaikan dukungannya terhadap langkah Polres Binjai dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah tersebut.

"Kami mendukung langkah polisi. Kami berharap lokasi seperti ini tidak ada lagi di desa kami," ujarnya.

Kasat Narkoba Polres Binjai mengatakan pihaknya bersama BNNK Binjai akan terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkotika.

Ia juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan adanya aktivitas mencurigakan terkait narkoba.

"Lawan narkoba harus dilakukan bersama. Dengan dukungan masyarakat, upaya pemberantasan dapat berjalan lebih maksimal untuk menyelamatkan generasi muda," katanya.

Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam aktivitas peredaran narkotika tersebut.* (dh)

Kedua pelaku berinisial MA alias Black (26) dan AK alias Apin (25), warga Banda Aceh, diamankan setelah terlibat pencurian sepeda motor Honda CRF milik korban Risky Ramadhani (22).

Baca Juga:

• Polisi Gerebek Sarang Narkoba di Deli Serdang, Pelaku Pasang CCTV di Pohon untuk Pantau Kedatangan Petugas

Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan, korban kehilangan sepeda motornya setelah memarkir kendaraan tersebut sekitar pukul 15.00 WIB.

"Korban kemudian hendak pulang sekitar pukul 19.00 WIB dan mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak berada di lokasi parkir," ujar Dizha, Rabu (15/7/2026).

Petugas kemudian melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan rekaman kamera pengawas (CCTV) yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Dari hasil penyelidikan, Tim Rimueng Koetaradja menemukan identitas pelaku yang melakukan pencurian menggunakan alat bantu kunci letter T serta sepeda motor Honda Beat sebagai kendaraan pendukung.

Setelah melakukan pengembangan, petugas menangkap MA alias Black di kediamannya kawasan Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku melakukan aksi tersebut bersama rekannya AK alias Apin yang kemudian turut diamankan di kawasan Kampung Laksana, Banda Aceh.

Kepada penyidik, Apin mengungkapkan sepeda motor hasil curian telah dijual kepada seseorang di Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara dengan harga Rp5,5 juta.

Sementara itu, alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa kunci letter T disebut telah dibuang pelaku ke sungai di wilayah Kota Lhokseumawe.

Petugas Polresta Banda Aceh kemudian berkoordinasi dengan Polsek Paya Bakong untuk melakukan pencarian barang bukti. Hasilnya, sepeda motor milik korban berhasil ditemukan, sementara pihak yang diduga sebagai penadah masih dalam pencarian.

"Sepeda motor berhasil ditemukan, namun pembeli atau penadah belum berada di lokasi. Saat ini masih dilakukan pencarian," kata Kompol Dizha.

Kini kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polresta Banda Aceh untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Polisi juga masih memburu Nazaruddin yang diduga sebagai pihak yang menerima atau membeli kendaraan hasil pencurian tersebut.* (dh)

Peninjauan dilakukan Kapolda Aceh di SPN Polda Aceh, Aceh Besar, Rabu (15/7/2026). Kegiatan tersebut bertujuan memastikan seluruh tahapan pendidikan berjalan sesuai standar dalam rangka mencetak personel Polri yang profesional, berintegritas, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Baca Juga:

• Roy Suryo Tempuh Langkah Hukum Baru, Praperadilan Ketiga Segera Bergulir

Kapolda melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah fasilitas utama yang akan digunakan peserta didik, mulai dari barak, ruang kelas, ruang makan, hingga sarana pendukung lainnya.

Berbagai fasilitas tersebut dipersiapkan untuk menunjang pendidikan sekitar 120 calon siswa Bintara Polri yang akan mengikuti proses pembentukan di SPN Polda Aceh.

Selain infrastruktur, Kapolda juga meninjau penerapan Learning Management System (LMS) sebagai metode pembelajaran berbasis digital. Sistem tersebut memungkinkan proses pendidikan dilakukan secara terintegrasi melalui perangkat komputer maupun telepon genggam.

Penerapan pembelajaran digital ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas proses pendidikan serta membentuk calon anggota Polri yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi.

Kapolda juga memastikan sejumlah fasilitas pendukung lainnya berjalan dengan baik, termasuk alat pemantau suhu dan kelembapan ruangan serta instalasi Reverse Osmosis (RO) sebagai penyedia air minum bagi peserta didik.

Bahkan, Kapolda mencoba langsung air hasil penyaringan tersebut untuk memastikan kualitas dan kelayakannya sesuai standar kesehatan.

Dalam arahannya di Aula Gedung Utama SPN Polda Aceh, Ruddi menegaskan bahwa pendidikan menjadi bagian penting dalam membentuk karakter, disiplin, integritas, serta profesionalisme anggota Polri.

"Pendidikan harus mampu melahirkan personel Polri yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis kepolisian, tetapi juga berkarakter, berintegritas, humanis, serta mampu menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks," ujar Ruddi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan kunjungan tersebut menjadi bentuk komitmen Kapolda Aceh dalam memastikan seluruh proses pendidikan berjalan optimal.

Menurutnya, kesiapan sarana prasarana, sistem pembelajaran berbasis teknologi, serta pemenuhan kebutuhan peserta didik menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi Polri yang Presisi.

Dengan kesiapan tersebut, SPN Polda Aceh diharapkan mampu menghasilkan lulusan Bintara Polri yang profesional, berintegritas, dan siap memberikan pelayanan, perlindungan, serta pengayoman kepada masyarakat.* (dh)

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, salah satu tugas KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum lain.

Baca Juga:

• Kejagung Dalami Kembali Perkara Febrie Adriansyah, Status Tersangka dari Polri Masih Berlaku

"Menurut UU KPK, salah satu tugas KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi penanganan perkara yang sedang ditangani penyidik. Tetapi tugas tersebut dilakukan apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan," ujar Johanis Tanak saat dikonfirmasi, Rabu (15/7/2026).

Johanis menegaskan, KPK tidak bisa mengambil alih sebuah perkara tanpa melalui mekanisme hukum yang jelas.

"KPK tidak bisa mengambil alih seperti memungut barang di jalan," katanya.

Meski begitu, Johanis mengaku sependapat dengan pandangan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait perlunya konsistensi dalam penerapan hukum acara pidana dalam perkara tersebut.

Menurutnya, setiap proses penanganan perkara pidana, termasuk tindak pidana korupsi, harus berjalan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Kalau kita mau konsisten dan konsekuen menegakkan hukum pidana, maka penanganan perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, harus dilaksanakan sesuai KUHAP," jelasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD mendorong agar KPK mengambil alih perkara Febrie Adriansyah. Ia menilai pengalihan penanganan kasus dari Polri kepada Kejaksaan Agung perlu dikaji karena dinilai tidak sesuai dengan mekanisme pelimpahan perkara dalam KUHAP.

Mahfud berpendapat bahwa pelimpahan perkara seharusnya dilakukan setelah proses penyidikan selesai, terdapat minimal dua alat bukti, serta tersangka telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

Sementara itu, perkara Febrie Adriansyah kini menjadi sorotan setelah terjadi perubahan penanganan perkara dari Kortas Tipidkor Polri ke Kejaksaan Agung.

KPK menegaskan akan tetap menjalankan kewenangannya sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak akan mengambil langkah di luar mekanisme yang telah ditetapkan undang-undang.* (k/dh)

MEDAN - Anda sedang mencari berbagai jenis kain tenun Angkola? Barangkali untuk keperluan acara adat, dll. Atau mungkin rindu dengan aneka jenis cemilannya yang khas.

Segera berkunjung ke Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke 50 yang saat ini berlangsung di Jalan Gatot Subroto Medan.

Di arena PRSU, Anda langsung saja menuju Paviliun Padangsidimpuan dan Tapanuli Selatan (Tapsel). Di dua paviliun ini, berbagai produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khas Padang sidimpuan dan Tapsel itu tersedia banyak.

"Memang kami membawa berbagai jenis produk unggulan buatan UMKM binaan Pemko Padangsidimpuan ke arena promosi dan dagang PRSU ini. Biar masyarakat pengunjung PRSU ini mengenal Padangsidimpuan," jelas Rafina Sari Daulay.

Rafina dan rekannya Nurkholis Hayati Rangkuti yang ditugaskan menjaga stan Paviliun Padangsidimpuan, kepada bitvonline.com, Rabu (15/7/2026) menjelaskan, pada event PRSU tahun ini, Pemko Padangsidimpuan membawa 96 item produk unggulan buatan UMKM binaan Pemko.

Di antaranya beragam corak kain tenun buatan penenun lokal. Ada ulos, paroppa sadun (kain gendong), abit godang dan berbagai jenis kain tenun lain.

Beragam kain tenun itu ditenun oleh penenun-penenun lokal yang terlatih. Tidak heran bila produknya akan mampu menyukap penampilan Anda. Apalagi tenunannya yang sangat rapi, dengan berbagai motif dan warna.

Harganya pun bervariasi. Mulai dari Rp 250 ribu hingga Rp 5 juta. "Memang ada yang mahal sampai Rp 5 juta seperti songket hitam sutra. Tapi kan ada kualitas ada harga," jelas Rafina.
Selain beragam jenis kain tenunan, Padangsidimpuan juga menampilkan beragam jenis kerajinan tangan dan aneka makanan. "Lebih banyak jenis cemilan," jelas Nurkholis Hayati Rangkuti.

Yang paling laris, katanya adalah cemilan kurma salak. "Laris. Habis terjual. Sekarang stok kami lagi kosong," kata Rafina. Tapi ada juga aneka jajanan lain seperti banana joy, kripik talas, kripik kulit kebab, tempe the kriuks, ekstrak jahe merah hasanah, dll.

120 Item dari Tapsel
Kalau Pemko Padangsidimpuan hanya mengusung 96 item produk UMKM, Pemkab Tapsel justru membawa lebih banyak. "Kami membawa 120 item," jelas Ari Angraini Boru Harahap, salah seorang petugas jaga Paviliun Pemkab Tapsel.

Tapi, produk yang ditampilkan Tapsel juga hampir sama dengan yang ditampilkan Pemko Padangsidimpuan. Dan, unggulannya juga hampir sama.

Tapsel juga menampilkan 15 jenis kain tenunan sipirok. Seperti kain songket, kain tenun benang lapan, kain tenun benang enam. Abit godang biasa dan abit godang manik. Ada juga paroppa sadun dan hande-hande.

Harganya juga bervariasi. Mulai dari Rp 270 ribu s/d Rp 5 juta. Tergantung kualitas kain dan tenunannya. Bila tenunannya lebih rapi dan menarik, tentu lebih mahal.

Sementara aneka jenis cemilan yang ditampilkan Pemkab Tapsel mulai dari keripik sambal, keripik ikan, stik labu, keripik ikan dan keripik jagung. Ada jiga aneka jenis gula aren.

Ayo.... . , tunggu apa lagi? Segera kunjungi Paviliun Pemko Padangsidimpuan dan Pemkab Tapsel.*

Usulan itu disampaikan Pigai saat rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang membahas RUU Masyarakat Adat, Rabu (15/7/2026).

Baca Juga:

• Istana Respons Desakan Pengesahan Perpres RAN HAM, Prasetyo Sebut Akan Ditindaklanjuti

"Setelah undang-undang masyarakat adat ini ada, pasti ada konflik di daerah, di desa, di kampung, di kelurahan, atau komunitas masyarakat lainnya. Nantinya kebutuhan dan konflik itu harus diselesaikan," ujar Pigai.

Pigai menjelaskan, Komnas Masyarakat Adat nantinya dapat menjadi tempat bagi masyarakat adat untuk mencari keadilan ketika menghadapi persoalan hukum maupun konflik hak.

Menurutnya, penyelesaian persoalan masyarakat adat sering membutuhkan mekanisme khusus karena berkaitan dengan hak tradisional, wilayah adat, serta hubungan sosial masyarakat setempat.

"Tempat pencarian justice system masyarakat adat itu Komisi Nasional Masyarakat Adat," katanya.

Ia menyebut lembaga tersebut nantinya dapat menangani berbagai proses pemulihan, mulai dari restoratif, restitusi, rehabilitasi, kompensasi, hingga pemulihan bagi masyarakat adat yang terdampak konflik.

Selain pembentukan Komnas Masyarakat Adat, Pigai juga mengusulkan adanya pengadilan masyarakat adat yang nantinya dapat diatur melalui peraturan presiden (Perpres).

Konsep tersebut, kata dia, memiliki kemiripan dengan pembentukan lembaga HAM yang telah ada sebelumnya di Indonesia, seperti Komnas HAM dan mekanisme pengadilan HAM.

Dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat, Pigai turut menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat adat, seperti lemahnya perlindungan hukum, konflik akibat ketidakjelasan hak, kemiskinan, marginalisasi, hingga kriminalisasi.

Ia juga menilai masih terdapat kendala dalam regulasi karena aturan yang mengatur masyarakat adat tersebar di berbagai sektor dengan pendekatan dan nomenklatur yang berbeda.

Pigai menegaskan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat menjadi salah satu hal penting yang harus diperkuat negara.

"Jangan pernah kita mengabaikan komunitas masyarakat adat," tegasnya.

Pembahasan RUU Masyarakat Adat saat ini masih terus berjalan di DPR RI dengan melibatkan berbagai pihak terkait.* (k/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, penerbitan tiga sprindik baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) masih dalam tahap pendalaman penyidik.

Baca Juga:

• Kejagung Buka Suara Soal Rumah Febrie Adriansyah di Sentul yang Tak Tercantum di LHKPN

Sebelumnya, Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri. Namun, tidak lama setelah itu, penanganan sejumlah perkara yang berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU dialihkan kepada Kejaksaan Agung.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan Kejagung, status Febrie bersama satu tersangka lain, Don Ritto, tercatat sebagai saksi dalam tiga sprindik yang diterbitkan pada 13 Juli 2026.

Anang menjelaskan, penyidik Kejagung masih melakukan penelitian terhadap seluruh barang bukti, termasuk berita acara pemeriksaan (BAP) dan dokumen yang diserahkan oleh penyidik Polri.

"Kita akan mengecek dulu barang bukti, BAP dari penyidik Polri, serta mempelajari kelengkapan formil dan materiilnya. Setelah itu baru menentukan langkah hukum berikutnya," katanya.

Tiga sprindik yang diterbitkan Kejagung tersebut masing-masing berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dugaan korupsi batu bara di PT PLN (Persero) yang menyebabkan blackout, serta dugaan korupsi di PT Asabri (Persero).

Kejagung menegaskan proses penyidikan masih berjalan dan status hukum setiap pihak akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta kecukupan alat bukti yang ditemukan penyidik.

Hingga kini, Kejagung belum memberikan kepastian apakah Febrie Adriansyah akan kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang kini ditangani institusi tersebut.* (in/dh)

Ferry mengatakan, koperasi yang telah lama berjalan di berbagai bidang usaha dinilai lebih siap dibandingkan koperasi desa yang masih dalam tahap pengembangan.

Baca Juga:

• Heboh Isu Kipas Angin Kopdes Rp 1,8 Triliun, Menkop Tegaskan Bukan Program Kementeriannya

Menurutnya, Kementerian Koperasi tidak hanya menangani program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), tetapi juga membina ribuan koperasi yang selama ini telah bergerak di sektor produksi, distribusi, industri, hingga lembaga keuangan.

Koperasi-koperasi tersebut, kata Ferry, memiliki pengalaman, skala usaha, serta kemampuan manajemen yang lebih besar untuk mengelola sektor dengan kebutuhan modal tinggi seperti pertambangan.

"Kementerian Koperasi itu tidak hanya mengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, tetapi juga koperasi yang existing dan sudah bergerak di sektor produksi, distribusi, industri, bahkan lembaga keuangan," jelasnya.

Meski begitu, Ferry menegaskan tidak ada aturan yang melarang koperasi desa apabila suatu saat ingin mengelola usaha pertambangan. Namun, sektor tersebut membutuhkan kesiapan modal, sumber daya manusia, serta tata kelola yang kuat.

" Bisa saja, tetapi menurut kami koperasi yang memiliki ukuran usaha lebih besar akan lebih siap," katanya.

Ferry juga memastikan koperasi memiliki dasar hukum untuk mengelola sektor mineral dan batu bara. Ketentuan tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah tidak perlu membuat regulasi baru untuk membuka peluang koperasi masuk dalam sektor pertambangan.

Selain sektor tambang, Ferry menyebut pemerintah juga telah mendorong peran koperasi dalam pengelolaan usaha berbasis kemitraan, salah satunya melalui kerja sama pengelolaan plasma perkebunan sawit bersama badan usaha terkait.

Pemerintah berharap koperasi dapat semakin berkembang dan mengambil peran lebih besar dalam sektor ekonomi nasional, termasuk sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi.* (oz/dh)

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menyampaikan kritik tersebut dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Baca Juga:

• Viral! SDN Salakaria 2 Hanya Punya Satu Siswa Baru di Tahun Ajaran 2026, Ternyata Ini Penyebabnya

"Kita lihat di UU APBN 2026, kalau ada penempatan SAL harus persetujuan DPR. Kalau 2025 memang tidak, tetapi di 2026 harus persetujuan DPR," ujar Dolfie dalam rapat.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya menegaskan kebijakan pemindahan dana SAL bukan keputusan sepihak dari Kementerian Keuangan. Ia menyebut langkah tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan DPR.

Purbaya menjelaskan, kebijakan pengelolaan dana tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal pemerintah dan kondisi likuiditas di sektor perbankan.

"Saya bukan ambil uang tiba-tiba. Saya maunya nambah sebanyak-banyaknya, tapi saya bukan bank sentral," kata Purbaya.

Menurutnya, pemerintah harus menyesuaikan kebijakan dengan kewenangan masing-masing lembaga. Ia memastikan pengelolaan SAL dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan pasar.

Dana SAL Sempat Picu Persoalan Likuiditas

Purbaya mengungkapkan, penarikan dana SAL sebelumnya sempat memberikan tekanan terhadap likuiditas perbankan. Kondisi tersebut membuat pemerintah mengambil langkah untuk kembali menyalurkan dana ke sistem keuangan.

Ia menyebut pemerintah kemudian melakukan penyesuaian dengan menempatkan dana hingga total sekitar Rp400 triliun untuk menjaga kecukupan likuiditas sektor riil.

Rinciannya, dana tersebut mencakup perpanjangan penempatan SAL tahun 2025 sebesar Rp200 triliun hingga akhir 2026, tambahan dana Rp100 triliun pada 2026 dengan evaluasi berkala, serta Rp100 triliun sebagai dana penyangga yang dapat digunakan sesuai kebutuhan pasar.

"Jadi saya taruh Rp400 triliun di sistem. Rp200 triliun yang dulu diperpanjang sampai akhir tahun, Rp100 triliun kita lihat tiap tiga bulan, Rp100 triliun untuk memastikan sistem cukup uangnya," jelasnya.

Purbaya menegaskan pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengelola dana negara agar kebijakan fiskal tetap berjalan selaras dengan kebijakan moneter.* (in/dh)

Pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menguji penerapan pasal yang digunakan penyidik dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka.

Baca Juga:

• Roy Suryo Bantah Rusak Dokumen Ijazah Jokowi, Sebut File dari Dian Sandi Masih Utuh

Menurutnya, gugatan praperadilan ketiga itu bertujuan menguji kecukupan alat bukti permulaan yang dijadikan dasar oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka.

Gafur menegaskan hukum acara pidana tidak membatasi jumlah pengajuan praperadilan selama objek yang diajukan berbeda dan tidak termasuk perkara yang telah diputus atau nebis in idem.

"Sepanjang objek permohonannya berbeda, pengajuan praperadilan lebih dari satu kali tetap dibenarkan oleh hukum," katanya.

Ia juga menyinggung jalannya sidang praperadilan sebelumnya. Menurutnya, dalam persidangan kedua, keterangan saksi maupun ahli disebut belum mampu membuktikan dugaan pelanggaran Pasal 32 UU ITE sebagaimana yang disangkakan kepada Roy Suryo.

Karena itu, tim kuasa hukum menilai penerapan pasal tersebut patut diuji kembali melalui mekanisme praperadilan.

Selain itu, Gafur berpendapat bahwa banyaknya jumlah saksi yang telah diperiksa penyidik bukan menjadi ukuran sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Menurutnya, yang lebih penting adalah terpenuhinya minimal dua alat bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Ia menyebut sebagian besar saksi yang diperiksa lebih banyak memberikan keterangan mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, bukan terkait unsur pidana dalam Pasal 32 maupun Pasal 35 UU ITE.

Praperadilan jilid III tersebut, kata Gafur, akan menjadi upaya lanjutan tim kuasa hukum Roy Suryo untuk menguji kembali dasar hukum penetapan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya.* (in/dh)

Isu tersebut sebelumnya disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Baca Juga:

• Menkop: Gaji Pegawai Koperasi Merah Putih Disesuaikan dengan Pendapatan Usaha

Menurutnya, harga kipas angin merek ternama di berbagai platform e-commerce hanya berkisar Rp300 ribuan per unit. Dengan jumlah pembelian yang sangat besar, ia menilai seharusnya pemerintah dapat memperoleh harga yang jauh lebih murah.

Ia juga meminta pemerintah lebih terbuka terhadap seluruh proses pengadaan barang dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Mufti mengusulkan agar pemerintah menyediakan dashboard digital yang dapat diakses publik sehingga masyarakat dapat memantau jenis pengadaan, nilai anggaran, hingga proses pelaksanaannya.

"Setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pengadaan kipas angin yang dimaksud tidak berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi.

Ferry mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti asal-usul informasi yang beredar tersebut. Ia bahkan mencontohkan bahwa terdapat kipas angin industri dengan spesifikasi tertentu yang memiliki harga mencapai belasan juta rupiah per unit.

"Pengadaan itu bukan di kami. Saya juga tidak tahu persis mengenai angka yang beredar," kata Ferry.

Lebih lanjut, Ferry menjelaskan Kementerian Koperasi telah mengembangkan Sistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) sebagai sarana transparansi program.

Melalui sistem tersebut, pemerintah akan menampilkan berbagai informasi mengenai distribusi barang, termasuk barang bersubsidi yang diterima masing-masing Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurut Ferry, dashboard tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah di tingkat desa maupun kelurahan.* (d/dh)

Puan menilai, pemerintah perlu segera mengkaji apakah minimnya jumlah peserta didik baru di sejumlah SD Negeri merupakan persoalan yang terjadi secara nasional atau hanya terjadi di wilayah tertentu.

Baca Juga:

• DPR Geram! Dugaan Gratifikasi Seragam Sekolah Dinilai Cederai Dunia Pendidikan

Menurut Puan, apabila persoalan tersebut hanya terjadi di daerah tertentu, maka solusi yang diterapkan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Namun apabila terjadi secara nasional, pemerintah tidak cukup hanya mengambil langkah penggabungan atau penutupan sekolah.

Ia menegaskan, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan dasar yang mudah dijangkau, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Puan mengungkapkan, penyebab sekolah kekurangan murid bisa berbeda-beda di setiap daerah. Mulai dari penurunan angka kelahiran, perpindahan penduduk, perubahan kawasan permukiman, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu sekolah negeri.

Karena itu, pemerintah diminta tidak menggunakan satu kebijakan yang sama untuk seluruh daerah.

Ia mengusulkan agar pemerintah menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan berbasis desa dan kecamatan dengan mengintegrasikan berbagai data, seperti jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan kawasan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh, kondisi geografis, hingga proyeksi jumlah penduduk dalam 10 tahun ke depan.

Menurutnya, data tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan sekolah yang perlu direvitalisasi, dikembangkan menjadi sekolah rujukan, digabung, maupun dipertahankan karena memiliki fungsi strategis bagi masyarakat.

Puan juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak mengorbankan hak anak untuk memperoleh pendidikan.

Apabila penggabungan sekolah menjadi pilihan, pemerintah harus memastikan tersedianya transportasi sekolah yang aman, waktu tempuh yang layak, kesiapan sekolah penerima, serta menjamin tidak ada anak yang putus sekolah akibat akses pendidikan yang semakin jauh.

"Keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada jumlah murid atau biaya operasional semata," tegasnya.

Selain itu, Puan mendorong pemerintah meningkatkan kualitas sekolah negeri agar kembali menjadi pilihan masyarakat. Upaya tersebut, menurutnya, dapat dilakukan melalui peningkatan mutu pembelajaran, penguatan pendidikan karakter dan keagamaan, peningkatan kompetensi guru, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, hingga memperkuat komunikasi dengan orang tua siswa.

"Negara tidak dapat meminta masyarakat memilih sekolah negeri tanpa memastikan sekolah tersebut benar-benar menawarkan layanan yang dipercaya dan dibutuhkan keluarga," ujarnya.

Puan memastikan DPR RI akan terus mengawal penataan sekolah dasar agar menjadi bagian dari reformasi layanan pendidikan nasional, bukan sekadar pengurangan jumlah satuan pendidikan.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut harus diukur dari semakin mudahnya akses pendidikan bagi anak-anak serta meningkatnya mutu pendidikan dasar di Indonesia.* (d/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengaku belum mengetahui secara pasti apakah aset tersebut memang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Menurutnya, pelaporan harta kekayaan merupakan tanggung jawab pribadi setiap penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga:

• Kejagung Pastikan Febrie Adriansyah Masih di Indonesia, Tinggal Tunggu Pemeriksaan

Anang menjelaskan Kejaksaan Agung hanya melakukan pendataan administratif terkait kepatuhan pegawai dalam menyampaikan laporan harta kekayaan.

"Kami hanya mendata bahwa yang bersangkutan sudah menyampaikan laporan. Sebatas itu," ujarnya.

Rumah di kawasan Sentul tersebut menjadi perhatian publik setelah digeledah penyidik Polri dalam penyelidikan tiga perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret nama Febrie Adriansyah.

Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan. Selain itu, turut diamankan uang tunai dalam mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura yang jika dikonversikan bernilai sekitar Rp282,4 miliar.

Seiring diterbitkannya tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru oleh Kejaksaan Agung, seluruh barang bukti hasil penyidikan Polri akan diserahkan secara bertahap kepada penyidik Kejagung.

"Sejak sprindik diterbitkan, seluruh tindakan yang bersifat pro justitia sudah menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung," ujar Anang.

Kasus yang dikaitkan dengan Febrie Adriansyah saat ini meliputi dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, serta perkara batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Hingga kini, proses penyidikan masih terus berlangsung.* (d/dh)

Apresiasi itu disampaikan Kastorius saat menghadiri Rapat Koordinasi Penggunaan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Kabupaten Batu Bara di Aula Rumah Dinas Bupati Batu Bara, Kecamatan Sei Suka, Rabu (15/7/2026).

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Tegaskan Komitmen Pemkab Salurkan Insentif bagi Bilal Mayit, Penggali Kubur, dan Guru Mengaji

Selain itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Batu Bara mulai mempersiapkan command center sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Upaya mitigasi dinilai penting agar daerah tidak hanya fokus pada pemulihan, tetapi juga siap menghadapi risiko bencana berikutnya.

Kastorius juga menyoroti pentingnya komunikasi publik. Ia meminta capaian pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah dipublikasikan secara masif agar masyarakat mengetahui perkembangan pemulihan yang berlangsung.

"Diskominfo perlu menjadi bagian dari Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR), sehingga seluruh progres pembangunan dapat tersampaikan dengan baik kepada publik," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., menyampaikan pemerintah daerah telah menerima TKD Tambahan sebesar Rp165,96 miliar yang seluruhnya telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Alokasi tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 15 Tahun 2026 tertanggal 25 Juni 2026.

Wabup Syafrizal menegaskan penggunaan TKD tambahan tersebut akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung mitigasi bencana sekaligus mempercepat pemulihan pascabencana di berbagai wilayah terdampak.

"Anggaran ini kami prioritaskan lagi untuk pembangunan infrastruktur mitigasi bencana dan penanganan pascabencana, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat serta mampu memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana di masa mendatang," ujar Wabup Syafrizal.

Dari total anggaran itu, sekitar Rp104,15 miliar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah. Program prioritas meliputi pembangunan jalan, jembatan, sarana air bersih, fasilitas pendidikan, drainase, peningkatan layanan kesehatan melalui penyediaan alat kesehatan dan obat-obatan, hingga pemulihan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM, bantuan sarana produksi, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev., menegaskan penggunaan TKD Tambahan harus memiliki indikator, target, sasaran, dan capaian yang terukur. Pemerintah daerah juga diminta menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Senada dengan itu, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri Muhammad Dimiyathi, S.Sos., M.TP., meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pendampingan dan pengawasan berbasis risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaporan, sekaligus mempercepat pelaksanaan kegiatan tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas.

Adapun Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Fernando H. Siagian, S.STP., M.Si., mengingatkan Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar segera mempercepat realisasi penggunaan anggaran.* (dh)

Pernyataan itu disampaikan Amran saat memberikan kuliah umum bertajuk Swasembada Pangan di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Rabu (15/7/2026).

Baca Juga:

• Kejagung Pastikan Febrie Adriansyah Masih di Indonesia, Tinggal Tunggu Pemeriksaan

Amran menilai masih beredarnya informasi yang menyebut Indonesia belum swasembada pangan merupakan data yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

"Masih ada pihak-pihak tertentu yang menyampaikan Indonesia belum swasembada pangan dan beras. Padahal, sesuai Perpres Nomor 125 Tahun 2022, kita sudah swasembada," katanya.

Menurut Amran, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras sejak 2025. Bahkan, beras medium disebut sudah mampu diekspor ke sejumlah negara.

"Beras tidak impor lagi, beras medium tidak impor, bahkan kita ekspor. Delapan komoditas sudah swasembada dan juga diekspor," ungkapnya.

Ia menjelaskan, materi tersebut juga disampaikan kepada para mahasiswa agar memiliki pemahaman yang benar mengenai kondisi ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), dari 11 komoditas pangan strategis, sebanyak delapan komoditas telah mencapai swasembada. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung pakan, telur ayam, daging ayam, cabai rawit, cabai besar, bawang merah, serta gula konsumsi.

Sementara itu, tiga komoditas yang masih bergantung pada impor yakni bawang putih, kedelai, dan daging dengan total kebutuhan impor sekitar 3,5 juta ton.

Amran menambahkan, secara keseluruhan porsi impor pangan Indonesia saat ini hanya sekitar 5 persen. Angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal 10 persen yang ditetapkan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sebagai indikator negara yang telah mencapai swasembada pangan.* (ds/dh)

Kapendam I/BB Kolonel Inf Sandy mengatakan, personel yang diterjunkan merupakan prajurit yang memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan berat, termasuk truk tangki pengangkut BBM.

Baca Juga:

• Pertamina Tambah Puluhan Armada, SPBU di Medan Kini Kembali Beroperasi Normal

Menurutnya, keterlibatan personel TNI dilakukan atas permintaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pihak Pertamina untuk mendukung kelancaran distribusi BBM.

"Personel yang dikerahkan memiliki kualifikasi sebagai pengemudi kendaraan besar untuk mengawaki truk tangki Pertamina agar distribusi BBM ke SPBU berjalan lancar," jelasnya.

Sandy menambahkan, masa penugasan personel TNI akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Perbantuan akan dihentikan setelah distribusi BBM kembali normal.

"Pelaksanaan bantuan ini bersifat sementara. Jika kondisi sudah normal, maka perbantuan akan selesai. Kami berharap kelangkaan BBM segera teratasi," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut antrean panjang di sejumlah SPBU dipicu terganggunya distribusi BBM akibat pemberhentian massal sopir truk tangki Pertamina.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Sumut telah berkoordinasi dengan Pertamina serta TNI-Polri guna menyediakan personel yang dapat menggantikan sementara pengemudi truk tangki hingga proses perekrutan sopir baru selesai.

Bobby juga menegaskan persoalan internal distribusi tidak boleh berdampak terhadap pelayanan kebutuhan energi masyarakat.* (ds/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyidik tidak mengalami kendala terkait keberadaan Febrie karena yang bersangkutan dipastikan belum meninggalkan wilayah Indonesia.

Baca Juga:

• Kejagung Terbitkan 3 Sprindik Baru, Status Hukum Febrie Adriansyah Kembali Jadi Saksi?

Meski demikian, Anang enggan mengungkap lokasi pasti keberadaan Febrie. Ia hanya memastikan mantan Jampidsus tersebut masih berada di dalam negeri.

"Saya yakin beliau masih ada di Indonesia," ujarnya.

Saat ditanya apakah Febrie berada di Jakarta, Anang kembali menegaskan bahwa yang terpenting bagi penyidik adalah status keberadaannya yang masih berada di Indonesia.

"Yang jelas beliau masih ada di Indonesia dan juga sudah dicekal," tambahnya.

Anang menjelaskan, pencegahan ke luar negeri terhadap Febrie diajukan oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Ia juga memastikan masa berlaku pencegahan tersebut dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

"Aturan pencekalan itu ada mekanismenya dan bisa diperpanjang," jelas Anang.

Di sisi lain, Kejagung mengaku tidak khawatir terhadap kemungkinan hilangnya barang bukti meski Febrie belum diperiksa maupun ditahan.

"Kita yakin prosesnya berjalan sesuai ketentuan," katanya.

Diketahui, Febrie Adriansyah hingga kini belum menjalani pemeriksaan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortastipidkor Polri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Saat ini, Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk melanjutkan penanganan perkara setelah berkas administrasi penyidikan dialihkan dari Polri. Adapun perkara yang dikaitkan dengan Febrie meliputi dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, serta kasus batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).* (k/dh)

Dua koper hitam itu dikeluarkan melalui pintu belakang kantor BPKAD sekitar pukul 16.24 WIB. Sejumlah personel kepolisian terlihat mengawal proses pemindahan barang bukti tersebut menuju dua mobil Toyota Innova hitam milik tim penyidik KPK.

Baca Juga:

• KPK Bakal Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi Usai Rumahnya Digeledah Terkait Kasus Suap Audit

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, di antaranya Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kepala BPKAD Richard Tri Handoko, serta Kepala Bagian Umum Setda Sukoharjo Tri Mulyo.

Selain Kantor BPKAD, penyidik KPK juga dikabarkan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi lain, termasuk Gedung Menara Wijaya, Kantor Kesbangpol, dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan adanya penggeledahan yang berlangsung sejak pagi hari.

"Sejak sekitar pukul 10.00 WIB penyidik sudah berada di lokasi. Informasinya penggeledahan juga dilakukan di beberapa kantor lain," ujarnya.

Berbeda dengan penggeledahan sebelumnya, kali ini tidak ada pendamping dari pihak pemerintah daerah saat proses berlangsung. Penggeledahan sepenuhnya dilakukan oleh tim internal KPK.

Abdul Haris juga menyebut segel pada ruang Kepala BPKAD telah dibuka penyidik untuk kepentingan pemeriksaan dokumen maupun barang yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait isi dua koper hitam yang diamankan maupun hasil penggeledahan di sejumlah lokasi tersebut.* (k/dh)

Saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026), Prasetyo mengaku akan mengecek perkembangan draf Perpres RAN HAM yang hingga kini belum ditandatangani Presiden.

Baca Juga:

• Apa Maksud Penyebaran Budaya LGBTQ di Perpres 111? Istana Beri Penjelasan

Diketahui, draf Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Generasi VI periode 2026–2030 telah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum setelah diajukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia. Sejak Januari 2026, dokumen tersebut berada di Kementerian Sekretariat Negara.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Indonesia Risk Centre (IRC), Julius Ibrani, menilai pengesahan Perpres RAN HAM memiliki arti penting sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya menjadi amanat konstitusi, tetapi juga dapat menjadi indikator keseriusan Presiden dalam menjamin perlindungan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

"Presiden harus berani membuktikan dirinya bahwa dia pro terhadap hak asasi manusia melalui kebijakan-kebijakan yang nyata. Salah satunya adalah dengan segera menetapkan RAN HAM," ujar Julius.

Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan penerbitan Perpres berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, hingga warga dengan keterbatasan akses layanan kesehatan dinilai membutuhkan kepastian arah kebijakan HAM nasional.

Julius turut menyoroti peran Kementerian Sekretariat Negara agar mendorong percepatan pembahasan dokumen tersebut. Menurutnya, Kemensetneg memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan prioritas dapat segera memperoleh persetujuan Presiden.* (k/dh)