JAKARTA — Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengungkap dirinya sempat dihubungi Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelum dicopot dari jabatan dan ditangkap Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lodewyk mengatakan Teddy menghubunginya melalui sambungan telepon pada 2 Juni 2026 malam.

Baca Juga:

• Target Puluhan Juta Penerima, Eks Waka BGN Beberkan Sulitnya Bangun Dapur MBG: Tak Ada Anggaran

"Beliau sampaikan ke saya, terima kasih Pak dari presiden atas pelaksanaan tugasnya bla bla bla bla bla''," kata Lodewyk dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).

Lodewyk kemudian menyampaikan kepada Teddy bahwa dirinya akan dipindahkan dari BGN. Namun, pembicaraan mengenai rencana tersebut tidak berlanjut.

"Letkol Teddy, saya bilang saya buat bicara. Saya sampaikan, saya ini dipindah begini begini begini sudah, tapi semua sampai di situ," ujar dia.

Pada malam yang sama, Lodewyk diumumkan dicopot dari jabatan Wakil Kepala BGN.

Pergantian tersebut juga mencakup Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Sonny Sonjaya.

Lodewyk mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan pergantian tersebut.

"Malam itu juga diumumkan saya diganti," kata dia.

Beberapa jam setelah pengumuman pergantian jabatan, tepatnya ketika hari berganti menjadi 3 Juni 2026, Lodewyk didatangi petugas yang hendak membawanya ke Kejaksaan.

Lodewyk mengatakan pada pukul 01.20 WIB, ajudannya menelepon dan memberitahukan bahwa sejumlah petugas datang ke rumahnya.

Ia mengaku melihat sejumlah anggota TNI serta dua atau tiga orang dari Kejaksaan yang mengenakan pakaian sipil.

Menurut Lodewyk, petugas tersebut menyampaikan bahwa mereka akan membawanya ke Kejaksaan.

Ia sempat meminta petugas memperlihatkan surat yang menjadi dasar tindakan tersebut.

"Saya bilang, 'Salah saya apa?'. 'Bapak berangkat dulu'. Ini mana suratnya?'" ujar Lodewyk.

Ketika meninggalkan rumah, telepon seluler milik Lodewyk juga langsung disita oleh petugas.

"Telepon seluler saya langsung disita. Langsung mereka ambil. Saya nurut saja," kata Lodewyk.

Ia mengaku tidak memahami secara rinci aturan mengenai proses penangkapan dan penyitaan tersebut.

"Saya enggak paham betul aturannya. Saya ikut saja dan akan saya buktikan nanti kalau diperiksa," ujar Lodewyk.

Lodewyk kemudian mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Pusat.

Ia mempersoalkan serangkaian tindakan paksa Kejaksaan Agung terhadap dirinya yang dinilai tidak sah secara hukum.

Kuasa hukum Lodewyk, OC Kaligis, mempersoalkan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, hingga penahanan terhadap kliennya.

Menurut kubu Lodewyk, tindakan tersebut dilakukan tanpa minimal dua alat bukti dan tanpa pemeriksaan klarifikasi terhadap Lodewyk.

"Bahwa tindakan termohon yang secara sewenang-wenang melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap pemohon tanpa adanya minimal dua alat bukti dan pemeriksaan klarifikasi dari pemohon, sesuai dengan Hukum Acara Pidana, hal tersebut telah melanggar/mengabaikan hak asasi pemohon atas tindakan tersebut," kata Kaligis dalam sidang pembacaan permohonan praperadilan, Kamis (13/8/2026).

Kaligis juga mempersoalkan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dinilai dilakukan setelah penetapan tersangka.

Menurut dia, upaya paksa yang dilakukan sebelum adanya SPDP tidak sah.

Kubu Lodewyk juga membantah tuduhan keterlibatan kliennya dalam dugaan korupsi tata kelola program MBG 2025–2026.

Perkara tersebut mencakup dugaan markup sejumlah pengadaan, antara lain motor trail, jasa pengiriman, seragam, sepatu, tablet, hingga televisi 75 inci.

Menurut Kaligis, tuduhan adanya intervensi Lodewyk dalam pengadaan barang dan jasa tersebut tidak tepat.

Ia mengatakan Lodewyk tidak memiliki kewenangan sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, maupun Pejabat Pembuat Komitmen.

"Bahwa selaku pejabat, pemohon tidak pernah diberikan kuasa tupoksi sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen. Oleh karena itu, Pemohon tidak berwenang dan tidak pernah sekalipun melakukan intervensi terhadap pengadaan-pengadaan barang dan jasa pada titik dapur Badan Gizi Nasional," kata dia.

Melalui keterangan Lodewyk dan bukti yang diajukan dalam persidangan, kubu pemohon berharap hakim dapat melihat secara jelas posisi serta kewenangan Lodewyk dalam struktur BGN.

Mereka terutama mempersoalkan keterkaitan Lodewyk dengan proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Proses praperadilan tersebut kini menjadi forum bagi Lodewyk untuk menguji sah atau tidaknya sejumlah tindakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap dirinya.* (km/ad)

JAKARTA — Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengungkap alasan pihaknya mendorong pencarian mitra secara masif untuk pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Lodewyk, langkah tersebut dilakukan karena jumlah dapur yang tersedia pada awal pelaksanaan program masih jauh dari target yang harus dicapai.

Baca Juga:

• MA Tegaskan Jaksa Tak Bisa Banding dan Kasasi atas Putusan Bebas, Berlaku Sejak 19 Agustus 2026

Lodewyk mengatakan ketika itu baru terdapat 109 dapur MBG.

Sementara BGN menargetkan penyaluran makanan bergizi kepada 15 juta hingga 17 juta penerima pada Agustus 2025.

Untuk mencapai target tersebut, menurut Lodewyk, dibutuhkan sekitar 5.000 dapur.

"Itu baru 109 dapur yang ada. Kita punya target kalau bisa dia bulan Agustus 2025 sudah bisa ngasih makan 15 sampai 17 juta. Itu berarti harus mencapai 5.000 dapur," kata dia.

Kondisi tersebut membuat BGN mendorong pencarian mitra di berbagai daerah agar pembangunan dapur dapat dipercepat.

Lodewyk mengatakan dirinya juga rutin menggelar rapat secara daring dengan sejumlah pihak untuk mendorong pencarian mitra pembangunan dapur MBG.

Selain keterbatasan jumlah dapur, pencarian mitra dilakukan karena anggaran negara saat itu tidak mencukupi untuk membangun seluruh dapur yang dibutuhkan.

"Karena tidak ada anggaran dari negara untuk membangun dapur," kata dia.

Lodewyk juga menyebut pembangunan dapur dilakukan dengan memanfaatkan lahan melalui skema pinjam pakai.

Menurut dia, penggunaan skema tersebut mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto yang tidak memperbolehkan pembelian lahan untuk pembangunan dapur MBG.

Keterangan Lodewyk disampaikan dalam rangkaian sidang praperadilan yang diajukannya ke PN Jakarta Pusat.

Ia mempersoalkan serangkaian tindakan paksa Kejaksaan Agung terhadap dirinya.

Kubu Lodewyk mempersoalkan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, hingga penahanan.

Mereka menilai tindakan tersebut tidak sah karena dilakukan tanpa minimal dua alat bukti dan tanpa pemeriksaan klarifikasi terhadap Lodewyk.

"Bahwa tindakan termohon yang secara sewenang-wenang melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap pemohon tanpa adanya minimal dua alat bukti dan pemeriksaan klarifikasi dari pemohon, sesuai dengan Hukum Acara Pidana, hal tersebut telah melanggar/mengabaikan hak asasi pemohon atas tindakan tersebut," kata Kaligis dalam sidang pembacaan permohonan praperadilan, Kamis (13/8/2026).

Kubu Lodewyk juga mempersoalkan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dinilai dilakukan setelah penetapan tersangka.

Menurut mereka, upaya paksa yang dilakukan sebelum adanya SPDP tidak sah.

Kubu Lodewyk turut membantah tuduhan keterlibatan kliennya dalam dugaan korupsi tata kelola program MBG 2025–2026.

Perkara tersebut mencakup dugaan markup sejumlah pengadaan, antara lain motor trail, jasa pengiriman, seragam, sepatu, tablet, hingga televisi 75 inci.

Menurut Kaligis, tuduhan adanya intervensi Lodewyk dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut tidak tepat.

"Bahwa selaku pejabat, pemohon tidak pernah diberikan kuasa tupoksi sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen. Oleh karena itu, Pemohon tidak berwenang dan tidak pernah sekalipun melakukan intervensi terhadap pengadaan-pengadaan barang dan jasa pada titik dapur Badan Gizi Nasional," kata dia.

Melalui keterangan Lodewyk dan bukti yang diajukan dalam persidangan, kubu pemohon berharap hakim dapat melihat posisi serta kewenangan Lodewyk dalam struktur BGN.

Mereka terutama menyoroti kewenangan Lodewyk dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG.* (km/ad)

JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) mempertegas mekanisme upaya hukum dalam perkara pidana.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak diperbolehkan mengajukan banding maupun kasasi terhadap perkara yang diputus bebas.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Dikembalikan, Ini Alasannya

Dengan aturan itu, putusan bebas langsung berkekuatan hukum tetap atau inkracht sejak dibacakan.

Jaksa tidak memiliki jalur hukum untuk membawa perkara yang telah diputus bebas ke tingkat banding maupun kasasi.

Ketua MA Sunarto mengatakan SEMA tersebut diterbitkan untuk memberikan batasan yang lebih tegas sekaligus mengakhiri perbedaan penafsiran yang selama ini muncul dalam praktik peradilan.

"Pertama, terhadap putusan bebas. Upaya hukum banding maupun kasasi secara mutlak tidak diperbolehkan," kata Sunarto, Kamis (20/8/2026).

Dengan ketentuan tersebut, ketika majelis hakim menjatuhkan putusan bebas, perkara tidak dapat dilanjutkan melalui banding maupun kasasi yang diajukan oleh jaksa.

Putusan bebas pun langsung memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya MA memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara, terutama terdakwa yang dinyatakan bebas oleh pengadilan.

SEMA Nomor 4 Tahun 2026 juga mengatur mengenai terdakwa yang memperoleh putusan lepas.

Dalam perkara dengan putusan lepas, terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan sejak putusan dibacakan.

Namun, apabila penuntut umum mengajukan banding terhadap putusan lepas tersebut, kewenangan penahanan beralih kepada pengadilan tinggi.

"Jika penuntut umum banding, wewenang untuk melakukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi," ujar Sunarto.

MA juga memperjelas mekanisme pengajuan banding dan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal.

Permohonan yang diajukan setelah melewati batas waktu atau tidak dilengkapi memori upaya hukum dinyatakan tidak memenuhi syarat formal.

Dalam kondisi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan.

Penetapan itu tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun dan berkas perkara tidak akan diteruskan ke pengadilan tingkat banding maupun MA.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan mencegah munculnya ketidakpastian akibat pengajuan upaya hukum yang sejak awal tidak memenuhi persyaratan.

Penerbitan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 sekaligus mencabut ketentuan yang sebelumnya diatur dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011.

Menurut Sunarto, aturan baru tersebut diperlukan karena dalam praktik peradilan masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas dan putusan lepas.

MA kini memberikan garis yang lebih tegas agar penerapan hukum di seluruh lingkungan peradilan tidak berjalan dengan tafsir yang berbeda-beda.

"Dengan diterbitkannya SEMA ini, Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan dan menciptakan kesatuan hukum terkait adanya perbedaan penafsiran dalam pengajuan upaya hukum terhadap putusan bebas dan putusan lepas," pungkas Sunarto.

Dengan demikian, SEMA Nomor 4 Tahun 2026 menegaskan bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan banding maupun kasasi oleh jaksa.

Putusan tersebut langsung berkekuatan hukum tetap sejak dibacakan.* (sp/ad)

JAKARTA — Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, meminta uang dan emas seberat 74 kilogram yang disita dari rumahnya dikembalikan.

Permintaan tersebut diajukan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Belum Berhenti di Jilid Empat, Kubu Roy Suryo Isyaratkan Praperadilan Kelima Sudah di Depan Mata

Penggeledahan tersebut dilakukan pada malam 8 Juli hingga dini hari 9 Juli 2026.

Tim hukum Febrie menilai tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Barang yang diminta untuk dikembalikan antara lain emas batangan dengan total berat 74 kilogram, uang tunai dalam jumlah besar, mata uang asing, dokumen, serta sejumlah barang pribadi milik Febrie dan keluarganya.

Berdasarkan uraian yang dibacakan dalam persidangan, penyidik menyita 49 batang emas yang masing-masing berbobot 1 kilogram dan disimpan dalam koper hitam merek ThinkPack.

Selain itu, terdapat 25 batang emas dengan berat masing-masing 1 kilogram yang disimpan dalam koper hijau merek Polo.

Penyidik juga menyita uang tunai dalam berbagai mata uang.

Tim kuasa hukum Febrie meminta hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut menyatakan penyitaan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, juga meminta agar seluruh barang, dokumen, dan data yang diperoleh dari proses penggeledahan serta penyitaan di rumah kawasan Sentul dinyatakan sebagai alat bukti yang diperoleh secara tidak sah.

"Memerintahkan turut Termohon untuk mengembalikan seluruh barang milik Pemohon dan keluarganya yang diambil dan/atau disita dalam keadaan utuh, seketika setelah putusan diucapkan," kata Febri Diansyah saat membacakan petitum dalam persidangan.

Permintaan tersebut menjadi bagian dari gugatan praperadilan Febrie terhadap sejumlah upaya paksa aparat penegak hukum, mulai dari penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, hingga penahanan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 134/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Tim hukum Febrie menilai persoalan utama bukan hanya mengenai barang yang disita, tetapi juga mengenai proses hukum yang menjadi dasar diperolehnya barang-barang tersebut.

Mereka menggunakan prinsip fruit of the poisonous tree atau teori "pohon beracun" untuk memperkuat argumentasi dalam gugatan.

Prinsip tersebut pada pokoknya digunakan untuk mempersoalkan alat bukti yang diperoleh melalui proses hukum yang dianggap cacat atau melanggar ketentuan.

Dengan argumentasi itu, apabila penggeledahan dinilai tidak sah, penyitaan yang dilakukan berdasarkan penggeledahan tersebut juga dinilai tidak semestinya memiliki kekuatan hukum sebagai dasar pembuktian.

Dalam petitumnya, tim Febrie antara lain meminta hakim menyatakan surat perintah penyidikan Polda Metro Jaya tertanggal 6 Juli 2026 tidak sah dan batal demi hukum.

Mereka juga meminta surat perintah penggeledahan terhadap rumah keluarga Febrie di kawasan Sentul dinyatakan tidak sah.

Dari rumah tersebut, penyidik menyita berbagai aset dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp476 miliar, termasuk emas batangan dan uang tunai dalam berbagai mata uang.

Penyitaan dilakukan dalam rangka penyidikan sejumlah perkara dugaan korupsi dan TPPU.

Sebelumnya, Febrie telah mengakui bahwa rumah di Sentul yang digeledah aparat merupakan rumah pribadinya yang telah dimiliki sejak lama.

Namun, ia menyatakan uang dan emas yang ditemukan di rumah tersebut memiliki pemilik dan keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan.

"Bahwa itu (uang dan emas) ada pemilik, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek," ujar Febrie pada Juli 2026.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, turut menyoroti permintaan pengembalian emas dan uang tersebut.

Menurut Boyamin, tuntutan pengembalian aset justru dapat memperkuat dugaan bahwa uang dan emas tersebut berkaitan dengan Febrie Adriansyah.

"Jika pun ada bantahan bukan miliknya namun gugatan praperadilan pemohonnya diajukan oleh FA, maka tuntutan pengembalian otomatis kepada FA sehingga aset tersebut tetaplah milik FA," ucap Boyamin Saiman dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).

Ia juga menilai foto keluarga yang disita penyidik dapat menjadi petunjuk mengenai keterkaitan Febrie dengan rumah tersebut.

"Foto keluarga disita untuk dijadikan bukti petunjuk bahwa rumah tersebut milik FA yang otomatis isi dalam rumah adalah milik FA (uang ratusan miliar dan emas 74 Kg). Permintaan pengembalian aset justru membuktikan milik FA dan meruntuhkan alibi FA pada awal perkara bahwa aset itu milik orang lain," tuturnya.

Boyamin menilai permintaan pengembalian barang tersebut justru dapat mempermudah penyidik dalam mengungkap dugaan kepemilikan uang dan emas.

"Justru hari ini saya gembira dengan bentuk gugatan praperadilan yang diajukan oleh Febrie Adriansyah melalui kuasa hukumnya Febrie Diansyah. Yang pertama, malah minta emas 74 kilogram dan duit ratusan miliar untuk diminta kembalikan. Nah, itu artinya malah mengakui bahwa itu memang duitnya pemohon (Febrie Adriansyah)," kata Boyamin dari Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa malam.

Menurut Boyamin, penyidik tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengungkap kepemilikan uang dan emas tersebut.

Sebab, kedua barang bukti itu sebelumnya menjadi polemik setelah tersangka lain, Don Ritto, mengklaim uang dan emas tersebut merupakan milik yayasan dakwah dan pendidikan Islam.

Klaim itu sebelumnya disampaikan kuasa hukum Don Ritto, Handika Honggowongso.

"Berarti ini kan malah pengakuan. Malah membuktikan bahwa uang dan emas itu adalah milik FA (Febrie Adriansyah). Jadi penyidik tidak usah susah-susah untuk melakukan pembuktian lagi," kata Boyamin.

Permintaan pengembalian aset tersebut kini menjadi salah satu bagian yang dipersoalkan dalam gugatan praperadilan Febrie Adriansyah.

Keabsahan penggeledahan dan penyitaan serta status barang-barang yang disita selanjutnya akan diuji melalui proses persidangan.* (tm/ad)

MEDAN — Mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Medan Benny Sinomba Siregar resmi pindah tugas ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) per 1 Agustus 2026.

Benny yang merupakan paman Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kini berstatus sebagai staf pegawai biasa di lingkungan Pemprov Sumut.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Apresiasi Paskibraka: Jadikan Pengalaman sebagai Bekal Pemimpin Masa Depan

Menurut dia, Benny tidak lagi memegang jabatan struktural setelah pindah dari Pemerintah Kota Medan.

"Iya per 1 Agustus 2026, ia (Benny Sinomba) pindah tugas ke Pemprov Sumut. Status jabatannya menjadi staf pegawai biasa," jelasnya singkat, Kamis (20/8/2026).

Sebelumnya, Benny memilih mengundurkan diri dari tugasnya di lingkungan Pemko Medan untuk kemudian menjalani mutasi ke Pemprov Sumut.

Benny meninggalkan jabatan sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Medan setelah sebelumnya menduduki sejumlah jabatan strategis sepanjang kariernya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Untuk menghindari kekosongan jabatan, posisi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Medan kini diisi sementara oleh Pelaksana Harian (Plh).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan Subhan Fajri Harahap juga membenarkan mutasi Benny ke Pemprov Sumut.

"Mutasi ke Pemprov, saat ini Plh Kadis Perpus Bapak Laksamana Putra Asisten Administrasi Umum," kata Subhan, Kamis (20/8/2026).

Subhan tidak merinci alasan Benny memilih pindah tugas dari Pemko Medan ke Pemprov Sumut.

Benny merupakan paman Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Benny akan mengisi jabatan strategis di Pemprov Sumut untuk membantu keponakannya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Namun, hingga kini Kepala BKD Sumut menyebut posisi Benny setelah pindah adalah sebagai staf pegawai biasa.* (tm/ad)

TANJUNGBALAI — Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina berharap kepengurusan baru Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI) Kota Tanjungbalai dapat membawa organisasi semakin maju dan melahirkan atlet-atlet berprestasi.

Harapan itu disampaikan Fadly saat menerima kunjungan Ketua Umum DPP PPSI Galih Santika Fadilakusuma, Ketua DPW PPSI Sumut Edi Yusri, serta Ketua DPD PPSI Kota Tanjungbalai yang baru dilantik, Rahdiansyah Pane, bersama jajaran pengurus lainnya di ruang kerja Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Rabu, 19 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Apresiasi Paskibraka: Jadikan Pengalaman sebagai Bekal Pemimpin Masa Depan

Ia mengatakan amanah yang diberikan bukan hanya berkaitan dengan menjalankan organisasi, tetapi juga tanggung jawab untuk membina olahraga pencak silat agar terus berkembang.

Menurut Fadly, pencak silat memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar cabang olahraga.

Sebagai warisan budaya bangsa, pencak silat mengajarkan nilai disiplin, keberanian, sportivitas, saling menghormati, dan persaudaraan.

Nilai-nilai tersebut, kata dia, penting ditanamkan kepada generasi muda.

Karena itu, PPSI dinilai memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter sekaligus mencetak atlet yang mampu berprestasi di berbagai ajang.

Melalui pembinaan yang berkesinambungan, olahraga pencak silat diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi.

Lebih dari itu, pembinaan tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang berintegritas, cinta tanah air, dan memiliki jiwa kepemimpinan.

Fadly mengatakan Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan dunia olahraga sebagai bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia.

Menurutnya, setiap prestasi yang diraih atlet daerah bukan hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi mereka.

Fadly juga mendorong kepengurusan baru PPSI Kota Tanjungbalai membangun organisasi yang profesional, solid, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Ia menilai penguatan tata kelola organisasi, penyusunan program kerja yang terarah, pembinaan atlet sejak usia dini, serta peningkatan kualitas pelatih dan perangkat pertandingan menjadi sejumlah langkah penting yang perlu dilakukan.

Selain pembenahan internal, Fadly menekankan pentingnya memperkuat sinergi dengan berbagai pihak.

Di antaranya pemerintah daerah, KORMI, dunia pendidikan, perguruan pencak silat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat lahirnya atlet-atlet pencak silat berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kota Tanjungbalai di tingkat regional maupun nasional.

Di akhir pertemuan, Fadly menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus PPSI sebelumnya atas dedikasi mereka dalam memajukan organisasi.

Ia berharap kepengurusan baru dapat melanjutkan fondasi yang telah dibangun, meningkatkan pembinaan, serta menjadikan pencak silat sebagai wadah pembentukan karakter dan prestasi bagi generasi muda Kota Tanjungbalai.

Usai pertemuan, Wakil Wali Kota Tanjungbalai bersama para pengurus PPSI melaksanakan santap siang.* (ad)

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar ramah tamah bersama Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Tanjungbalai Tahun 2026 di Aula Thamrin Munthe, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Selasa, 18 Agustus 2026 sore.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Baca Juga:

• 200 Warga Meranti Ikuti Skrining TBC Terintegrasi CKG, 140 Jalani Rontgen

Ia didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Fitra Hadi, Plt Kaban Kesbangpol Sofian Pohan, Kepala BKPSDM Ahmad Suangkupon, serta Danki Brimob Subden 3B Poldasu AKP Hotlan M Sihombing.

Dalam kesempatan itu, Mahyaruddin memberikan penghargaan atas dedikasi dan kerja keras para Paskibraka yang telah menjalankan tugas dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Mahyaruddin berpesan kepada generasi muda agar memiliki rasa percaya diri, loyalitas, mental yang kuat, serta semangat untuk terus belajar dan berkembang.

Ia juga mengajak para Paskibraka untuk tidak ragu menjadi diri sendiri dan terus menumbuhkan semangat gotong royong serta solidaritas.

"Jadilah diri sendiri, terus belajar, dan jangan pernah ragu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadikan pengalaman sebagai Paskibraka sebagai bekal untuk menjadi generasi penerus dan pemimpin masa depan," ujarnya.

Menurut Mahyaruddin, kegiatan ramah tamah tersebut juga menjadi momentum untuk menyampaikan gagasan, bertukar pikiran, dan memperkuat silaturahmi antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, saya mengucapkan terimakasih atas dedikasi dan tugas yang adik adik laksanakan dengan penuh tanggungjawab sehingga pelaksanaan upacara Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 berjalan lancar dan sukses. Ini adalah awal dari langkah kalian selanjutnya untuk menentukan tujuan dari sebuah cita-cita dan masa depan, kami tentunya akan selalu mendukung para generasi muda Kota Tanjungbalai yang berprestasi dan sukses nantinya dengan pilihannya masing-masing," pungkas Wali Kota Mahyaruddin Salim.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap pengalaman para Paskibraka selama menjalankan tugas dapat menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan, mengembangkan potensi, serta berkontribusi bagi masyarakat dan daerah.* (ad)

ASAHAN — Sebanyak 200 warga Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, mengikuti skrining Tuberkulosis (TBC) yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), Rabu, 19 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Camat Meranti mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Buka Turnamen Sepak Bola U-15 Piala Bupati 2026

Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus TP Posyandu Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, turut menghadiri kegiatan tersebut bersama Pengurus Pokja IV.

Kegiatan juga dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Asahan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan beserta jajaran, Camat Meranti dan Ketua TP PKK Kecamatan Meranti, narasumber serta tim radiografer dari RSUD H. Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran, dan masyarakat Kecamatan Meranti.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penjelasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan mengenai pelaksanaan tracing TBC.

Peserta kemudian mendapatkan edukasi mengenai penyakit TBC yang disampaikan oleh dr. Dinia Tina, Sp.P.

Dalam pemaparannya, peserta diberikan pemahaman mengenai TBC, pentingnya deteksi dini, serta pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan penyakit tersebut.

Setelah pemaparan materi, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan bersama rombongan meninjau langsung lokasi tracing.

Peninjauan dilakukan untuk melihat proses skrining masyarakat dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim.

Dari 200 warga yang mengikuti skrining TBC, sebanyak 140 orang menjalani pemeriksaan X-Ray atau rontgen sebagai bagian dari pemeriksaan lebih lanjut.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Masyarakat juga diingatkan agar tidak mengabaikan gejala yang berkaitan dengan TBC.

Deteksi dan penanganan sejak dini diharapkan dapat membantu mencegah penularan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Asahan.

Kegiatan Tracing TBC yang terintegrasi dengan CKG di Kecamatan Meranti berlangsung lancar dan mendapat antusiasme dari masyarakat.* (ad)

ASAHAN — Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., membuka secara resmi Turnamen Sepak Bola U-15 Piala Bupati Asahan Tahun 2026 di Stadion Mutiara Kisaran, Rabu, 19 Agustus 2026.

Pembukaan turnamen tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Kapolres Asahan, Dandim 0208/Asahan, Danyon 126/KC, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Bupati Baharuddin Siagian Hadirkan Pelayanan Publik Lebih Dekat melalui Program Berlayar di Sei Balai

Ketua Panitia Faisal Farid Akbar Nasution mengatakan turnamen tersebut menjadi wadah bagi pemain muda untuk mengembangkan kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman bertanding.

"Kepada para pemain, kami berharap tetap menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding. Jadikan turnamen ini sebagai ajang untuk menunjukkan kemampuan dan mengembangkan bakat," ujarnya.

Menurut Faisal, pelaksanaan turnamen juga menjadi salah satu bentuk kepedulian Bupati Asahan terhadap generasi muda, terutama dalam pembinaan olahraga sepak bola sejak usia dini.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan itu sekaligus menjadi upaya pembinaan generasi muda di Kabupaten Asahan.

"Kita mengetahui banyak kelompok SSB yang ada di Asahan. Maka dari itu, menjadi dasar bagi kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan ini, kita ingin menciptakan atlet-atlet muda di Asahan," kata Bupati.

Taufik mengatakan Kabupaten Asahan memiliki banyak bibit potensial dalam olahraga sepak bola.

Karena itu, pembinaan secara berkelanjutan dinilai penting agar para pemain muda memperoleh kesempatan untuk mengasah kemampuan dan mengembangkan potensi mereka.

"Di Asahan ini banyak bibit-bibit pemain sepak bola. Kita berharap ke depannya anak-anak ini dapat membanggakan Kabupaten Asahan hingga ke tingkat nasional," harapnya.

Ia berharap turnamen tersebut dapat melahirkan pemain-pemain terbaik yang nantinya mampu mengharumkan nama Kabupaten Asahan di berbagai kompetisi sepak bola.

"Kita berharap di Bumi Rambate Rata Raya ini ada bibit-bibit terbaik dalam dunia sepak bola," ungkapnya.

Taufik juga berharap Turnamen Sepak Bola U-15 Piala Bupati Asahan dapat digelar secara berkelanjutan dan ditetapkan sebagai salah satu agenda olahraga tahunan di Kabupaten Asahan.

"Kita berharap turnamen ini dapat dijadikan kalender tahunan di Asahan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asahan turut menyerahkan bantuan bola kepada SSB yang mengikuti turnamen.

Acara kemudian dilanjutkan dengan tendangan pertama oleh Bupati Asahan bersama Forkopimda Kabupaten Asahan sebagai tanda dimulainya Turnamen Sepak Bola U-15 Piala Bupati Asahan Tahun 2026.* (ad)

BATU BARA — Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus mempersiapkan fasilitas dan ekosistem pendukung untuk membuka jalur ekspor produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta hasil pertanian daerah.

Targetnya, kegiatan ekspor tersebut dapat direalisasikan pada akhir 2026, bertepatan dengan momentum Hari Jadi Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• "Yang Kaya-kaya Jangan Ambil Hak Rakyat," Purbaya Bocorkan Waktu Mulai Pembatasan Pertalite untuk Desil 10

Dalam rapat itu, Baharuddin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya.

Menurut dia, koordinasi diperlukan agar berbagai kebutuhan untuk mendukung kegiatan ekspor bisa segera dipersiapkan.

Bupati dan Wakil Bupati juga berdiskusi langsung dengan sejumlah pelaku ekspor dan masyarakat yang selama ini menjalankan kegiatan ekspor.

Mereka menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses ekspor untuk kemudian dicarikan solusi secara bersama-sama.

Dari hasil pembahasan, seluruh instansi terkait pada prinsipnya menyatakan kesiapan untuk mendukung dan bersinergi dalam mewujudkan ekspor produk UMKM dan hasil pertanian Kabupaten Batu Bara.

Baharuddin berharap rencana tersebut dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk unggulan daerah.

Dengan begitu, nilai ekonomi hasil produksi masyarakat diharapkan meningkat dan sektor UMKM serta pertanian dapat berkembang.

Peningkatan aktivitas ekspor juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian daerah, termasuk berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batu Bara.

"Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan terus membangun koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal, pelaku usaha, serta organisasi dunia usaha, guna memastikan seluruh kebutuhan pendukung kegiatan ekspor dapat dipersiapkan dengan baik," kata Baharuddin.

Ia bersama Wakil Bupati Syafrizal berharap kegiatan ekspor produk UMKM dan hasil pertanian Batu Bara dapat direalisasikan pada akhir 2026 atau bertepatan dengan momentum Hari Jadi Kabupaten Batu Bara.

Rapat tersebut turut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah, Asisten II dan Asisten III, Kepala Bea Cukai, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kuala Tanjung, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai, jajaran direksi Multimas, Direktur Utama PT Tantra Global Marine, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), serta para pelaku ekspor.

Turut hadir perwakilan perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perikanan, serta Bagian Perekonomian dan Pembangunan.* (ad)

Pernyataan tersebut disampaikan Lodewyk saat memberikan keterangan secara virtual dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).

Baca Juga:

• Jangan Berani Kurangi Porsi dan Nutrisi: Menko Zulhas Pastikan Standar Menu MBG untuk Anak di Wilayah 3T Tetap Maksimal

Lodewyk mengatakan dirinya juga jarang dilibatkan dalam rapat yang membahas pengadaan di BGN. Sepengetahuannya, hanya ada satu rapat terkait pengadaan yang pernah dipimpinnya.

"Seingat saya hanya satu kali saya mimpin rapat itu, itu di gedung Kementerian Pertanian. Saya pimpin untuk membahas IT ya," ujarnya.

Dia kembali membantah pernah memberikan arahan untuk mengatur proses pengadaan. Menurut Lodewyk, apabila ada pihak yang datang kepadanya untuk membahas persoalan tertentu, dirinya hanya mengarahkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan.

"Ini kalau saya dikatakan bahwa saya mengintervensi di pengadaan itu, mohon maaf saya katakan saya sama sekali tidak ada. Kalau mungkin ada orang yang datang terus kemudian kita arahkan kepada yang berwenang, mungkin ada mungkin. Tapi seingat saya saya tidak ada melakukan itu," tuturnya.

Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang praperadilan yang diajukan Lodewyk untuk menguji keabsahan penyitaan yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Perkara tersebut terdaftar di PN Jakarta Pusat dengan nomor 18/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Pst. Lodewyk menjadi pemohon, sedangkan Kejaksaan Agung menjadi termohon. Perkara diperiksa hakim tunggal M Firman Akbar.

Dalam perkara pokoknya, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka. Tiga di antaranya merupakan mantan pimpinan BGN, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Tersangka lainnya adalah Asep Yusuf Somantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing serta mantan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Para tersangka diduga terlibat dalam sejumlah persoalan pengelolaan program MBG, termasuk dugaan meloloskan yayasan terafiliasi sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengaturan titik SPPG, mark up, hingga pengadaan barang yang dinilai tidak diperlukan.

Dalam sidang praperadilan tersebut, kubu Lodewyk berupaya menjelaskan posisi dan kewenangan kliennya di BGN. Keterangan Lodewyk juga diharapkan memperkuat dalil bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap pengadaan yang dipersoalkan.* (in/dh)

Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, mengatakan pihaknya masih akan melanjutkan upaya hukum melalui mekanisme praperadilan yang telah ditempuh sebelumnya.

Baca Juga:

• Tiga Parpol Kompak Bilang: Senyum Prabowo Diapit Jokowi-Gibran Lenyapkan Spekulasi Kerenggangan

Abdul Gafur menegaskan rencana pengajuan praperadilan lanjutan bukan bertujuan memperlambat proses hukum yang sedang berjalan.

"Ini bukan untuk mengulur-ngulur waktu karena di dalam KUHAP yang baru keadilan lebih penting daripada sekadar kepastian hukum," ujarnya.

Sinyal pengajuan praperadilan jilid V disampaikan setelah PN Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan Roy Suryo jilid IV pada Kamis (20/8/2026). Perkara tersebut berkaitan dengan pencekalan terhadap Roy Suryo.

Dalam sidang tersebut, Polda Metro Jaya selaku termohon hanya menyerahkan bukti dokumen dan surat kepada hakim tunggal I Ketut Darpawan. Pihak termohon tidak menghadirkan saksi ahli.

Sidang kemudian dilanjutkan dengan agenda kesimpulan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (21/8/2026) pukul 14.00 WIB.

Kuasa hukum Roy, Refly Harun, sebelumnya menilai tidak dihadirkannya ahli oleh Polda Metro Jaya maupun pihak terkait membuat keterangan ahli yang diajukan pihaknya tidak terbantahkan.

"Karena dia tidak mengajukan ahli yang mungkin bisa membantah pendapat ahli yang sudah disampaikan kemarin, berdasarkan hukum acara seharusnya kita dimenangkan seharusnya ya," kata Refly.

Menurut Refly, praperadilan jilid IV tersebut mempersoalkan sejumlah hal, termasuk sah atau tidaknya pencekalan, penetapan tersangka serta persoalan penggunaan ketentuan hukum acara pidana.

Refly juga menyebut pihaknya telah menghadirkan ahli untuk memperkuat dalil bahwa pencekalan terhadap Roy tidak diberitahukan sebelumnya. Selain itu, tim hukum mempertanyakan persoalan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan prosedur penetapan tersangka.

Sementara itu, terkait rencana praperadilan jilid V, kubu Roy belum membeberkan secara rinci objek maupun materi yang akan diajukan. Tim hukum menyatakan akan menyampaikan perkembangan setelah proses pendaftaran di PN Jakarta Selatan selesai.

Dengan demikian, rangkaian upaya hukum Roy Suryo dalam perkara tersebut masih berlanjut, sembari menunggu putusan praperadilan jilid IV yang dijadwalkan memasuki tahap kesimpulan pada Jumat (21/8/2026).* (in/dh)

Berdasarkan pembaruan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis (20/8/2026) pukul 09.00 WIB, gempa yang terjadi pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58 WIB tersebut berdampak pada tiga provinsi, sembilan kabupaten dan satu kota.

Baca Juga:

• Tak Perlu Cemas Soal Pangan: Mentan Amran Pastikan Gudang Buka 24 Jam Jamin Stok Korban Gempa NTT Aman hingga Setahun

Kerusakan rumah juga cukup luas. Sebanyak 29.001 rumah dilaporkan rusak, terdiri dari 11.699 rumah rusak berat, 6.542 rumah rusak sedang dan 10.760 rumah rusak ringan.

Selain rumah warga, gempa turut merusak sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur. BNPB mencatat 804 fasilitas pendidikan, 237 fasilitas kesehatan, satu gudang logistik, 116 fasilitas umum, satu pasar, 195 rumah ibadah dan 257 unit kantor terdampak.

Kemudian terdapat sembilan fasilitas irigasi, 45 titik jalan serta 16 jembatan yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Pemerintah bersama BNPB dan kementerian serta lembaga terkait masih melakukan penanganan darurat. Fokus utama meliputi pencarian dan pertolongan, evakuasi, pelayanan kesehatan, pemenuhan logistik, pengelolaan pengungsian serta pengerahan personel gabungan.

Pemulihan berbagai infrastruktur dasar juga terus dilakukan, termasuk jalan, listrik, jaringan komunikasi dan fasilitas pelayanan masyarakat.

Pemerintah pusat telah membentuk Posko Pendampingan Utama (Pospenas) di Labuan Bajo dan Maumere untuk memperkuat koordinasi penanganan bencana di wilayah terdampak.

Dalam operasi pencarian dan pertolongan, Basarnas mengerahkan personel gabungan untuk menjangkau warga yang masih membutuhkan bantuan. BNPB menyebut 40 titik longsoran telah ditangani, empat titik patahan jalan telah ditangani serta lima titik jembatan masih dapat difungsikan.

Dari sisi pelayanan kesehatan, Posko Health Emergency Operation Center (HEOC) Kementerian Kesehatan telah aktif di sejumlah wilayah terdampak untuk mendukung penanganan korban.

Pemulihan akses transportasi juga terus dikebut. Jaringan listrik di seluruh sembilan ruas jalan nasional yang terdampak telah dipulihkan. Delapan ruas yang menjadi bagian jalur Trans Flores, yakni Labuan Bajo-Ende-Maumere, kembali berfungsi normal.

Ruas Ruteng-Reo-Kedindi juga telah kembali dapat dilalui. Pemulihan tersebut dilakukan untuk memperlancar mobilitas warga sekaligus distribusi bantuan ke daerah terdampak.

Di sektor energi, sebagian besar SPBU di wilayah Flores telah kembali beroperasi. Pertamina juga menyalurkan 2,5 ton BBM dan 1 ton solar untuk mendukung penanganan darurat di Kabupaten Manggarai.

PLN melaporkan 100 persen penyulang, 11 trafo gardu induk, 59 penyulang dan 3.478 gardu distribusi telah kembali menyala.

Sementara untuk kebutuhan logistik, bantuan terus dikirim ke wilayah terdampak melalui jalur udara. Pada 19 Agustus 2026, sejumlah bantuan didistribusikan menuju Labuan Bajo dan Maumere menggunakan pesawat.

BNPB juga mengerahkan dukungan transportasi udara dan darat untuk mempercepat pengiriman bantuan serta mobilisasi personel ke lokasi yang membutuhkan penanganan.* (in/dh)

Hal itu disampaikan Rasji saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang praperadilan Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).

Baca Juga:

• Pasukan Pakar Turun Gunung: Kubu Febrie Adriansyah All Out Bongkar Celah Hukum Penggeledahan dan TPPU

"Nah, ketika melakukan seberang wilayah, nah, itu menjadi tindakannya sewenang-wenang. Karena tidak punya dasar melakukan itu di wilayah lain. Karena kewenangannya ada di wilayah kewenangan sendiri," ujar Rasji dalam persidangan.

Rasji menjelaskan dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan pejabat dibatasi oleh wilayah atau yurisdiksi. Karena itu, pejabat di suatu daerah tidak serta-merta dapat menjalankan kewenangannya di wilayah lain tanpa dasar kewenangan yang sesuai.

"Sehingga ketika sudah dibagi-bagi, Provinsi Jakarta ya wilayahnya ini, Provinsi Jawa Barat wilayahnya mana. Sehingga pejabat DKI ya berwenang di wilayah DKI, pejabat Jawa Barat berwenang di wilayah Jawa Baratnya," katanya.

Dalam persidangan, Febri menunjukkan dua Surat Perintah Penggeledahan yang diterbitkan Polda Metro Jaya. Surat pertama bernomor SP.Dah/2934/VII/RES.3.3./2026 tertanggal 6 Juli 2026, sedangkan surat kedua bernomor SP.Dah/3006/VII/RES.3.3./2026 tertanggal 8 Juli 2026.

Menurut Febri, surat pertama mencantumkan wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sementara surat kedua memerintahkan penggeledahan di rumah yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Febri kemudian menunjukkan penetapan PN Cibinong terkait izin penggeledahan. Namun, dia menyebut penetapan tersebut justru merujuk pada surat perintah penggeledahan bernomor SP.Dah/2934 yang tidak disebut sebagai surat yang digunakan saat penggeledahan berlangsung.

Rasji mengatakan izin penggeledahan pada dasarnya harus diberikan oleh pengadilan yang memiliki kewenangan terhadap objek dan wilayah penggeledahan. Menurut dia, kewenangan pengadilan harus berkaitan dengan permohonan yang diajukan pejabat yang memang berwenang.

"Nah, lagi-lagi kalau memang masuk dalam wilayah yurisdiksi, obyek yang digeledahnya itu dalam wilayah yurisdiksi, maka pengadilan itu berwenang memberikan izin," ujarnya.

Namun, apabila lokasi objek berada di luar wilayah kewenangan aparat maupun pengadilan yang memberikan izin, menurut Rasji, perlu dilihat lebih lanjut hubungan kewenangan antarwilayah tersebut.

"Kalau tidak ada relevansi maka masing-masing kewenangan berdiri sendiri, enggak bisa pengadilan di luar wilayah itu menetapkan memberikan izin," katanya.

Dalam permohonan praperadilan, kuasa hukum Febrie mempersoalkan penggeledahan rumah di Sentul karena dinilai tidak didahului izin dari Ketua PN Cibinong sebagaimana ketentuan KUHAP.

Febri menyebut penggeledahan yang benar-benar dilakukan menggunakan Surat Perintah Penggeledahan Nomor SP.Dah/3006/VII/RES.3.3./2026/Polda Metro Jaya tertanggal 8 Juli 2026. Sementara surat yang memperoleh izin PN Cibinong adalah SP.Dah/2934 tertanggal 6 Juli 2026.

"Bahwa dengan demikian secara hukum terbukti Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP. Dah/3006/ VII/ RES.3.3./2026/ Polda Metro Jaya yang senyatanya dilaksanakan tidak pernah memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri Cibinong," kata Febri.

Dia menilai kondisi tersebut sama dengan penggeledahan tanpa izin karena izin yang diterbitkan pengadilan tidak melekat pada surat perintah yang digunakan dalam pelaksanaan penggeledahan.

"Keadaan demikian secara hukum sama dengan penggeledahan yang dilakukan tanpa izin, sebab izin yang ada tidak melekat pada tindakan yang dilaksanakan," ujarnya.

Keterangan Rasji menjadi bagian dari pembuktian yang diajukan kubu Febrie dalam praperadilan yang menguji keabsahan sejumlah tindakan penyidik, termasuk penggeledahan dan penyitaan di rumah keluarga Febrie di Sentul.* (k/dh)

Airlangga mengatakan DTSEN menjadi basis pemerintah dalam menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk untuk kebijakan bantuan sosial (bansos).

Baca Juga:

• Apa Itu Desil? Ini Kaitannya dengan Rencana Pembatasan Pertalite

Menurut Airlangga, pemerintah juga sedang melakukan survei ekonomi. Hasil survei tersebut nantinya akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran data.

Saat ditanya apakah hasil survei ekonomi bisa memengaruhi perubahan desil seseorang, Airlangga menegaskan data tersebut tidak bersifat tetap.

"Terus sekarang survei ekonomi sedang dilakukan. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Iya, selalu data kan sifatnya dinamis," ujarnya.

Pembahasan mengenai desil belakangan ramai di masyarakat setelah warga mulai mengecek posisi kesejahteraannya melalui situs DTSEN. Sejumlah keluhan juga muncul karena ada masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka saat ini.

Pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan kesejahteraan keluarga berdasarkan sejumlah indikator sosial dan ekonomi, bukan hanya berdasarkan besarnya penghasilan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga menyampaikan bahwa data desil dapat diperbarui secara berkala. Menurut dia, pemutakhiran dilakukan setiap tiga bulan.

"Setiap tiga bulan sekali ada hasil pemutakhiran. Maka itu kita harapkan memang semuanya bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data ini," ujar Gus Ipul, dikutip dari 20detik.

Masyarakat yang merasa kondisi sosial ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat dapat mengajukan sanggahan atau pemutakhiran. Pengajuan dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos maupun melalui pemerintah desa atau kelurahan.

Pemutakhiran data menjadi penting karena posisi desil kini mulai digunakan dalam pembahasan sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk penyaluran bansos dan rencana pengendalian subsidi BBM.

Dengan demikian, masyarakat yang saat ini berada di desil tertentu belum tentu akan tetap berada pada posisi yang sama setelah proses verifikasi dan pemutakhiran data berikutnya.* (d/dh)

Pada tahap awal, pembatasan tidak langsung diberlakukan untuk seluruh masyarakat desil 9 dan 10. Purbaya menyebut pemerintah akan lebih dulu menyasar kelompok desil 10.

Baca Juga:

• Babak Baru Kesejahteraan Guru: Ketua DPD Beri Apresiasi Tinggi ke Pemerintah Sekaligus Wanti-wanti Pemda Hentikan Rekrutmen Honorer

Menurut Purbaya, penerapan kebijakan tersebut juga berpotensi menghemat anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah masih menghitung besaran efisiensi yang bisa diperoleh dari pembatasan tersebut.

"Nanti ada penghematan, kita masih menghitung. Kira-kira sepersepuluhnya kalau nggak salah," ujarnya.

Rencana pembatasan ini sebelumnya juga disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Namun, Bahlil menegaskan mekanisme tersebut masih dalam tahap kajian pemerintah.

Selama kajian belum menghasilkan keputusan final, pembelian Pertalite masih berjalan seperti biasa. Saat ini, kendaraan bus dan truk masih mendapatkan kuota pembelian BBM hingga 200 liter per hari, sedangkan kendaraan biasa memperoleh kuota 50 liter per hari.

"Pembatasan Pertalite, sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Sekarang masih kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini," ujar Bahlil dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Bahlil menjelaskan rencana pembatasan Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10 merupakan bagian dari upaya pemerintah membuat penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

Desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi dalam pengelompokan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurut Bahlil, masyarakat yang masuk kelompok tersebut dinilai memiliki kemampuan ekonomi yang cukup sehingga seharusnya tidak lagi bergantung pada subsidi BBM.

"Tapi gini loh, masih, kita kan kalau Desil 9, 10 itu kan seperti saya, seperti Pak Ketua Asosiasi. Masa kita mau pakai subsidi? Ya sudahlah, yang kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah," kata Bahlil.

Pemerintah kini masih mematangkan mekanisme penerapan kebijakan tersebut. Purbaya menyebut kelompok desil 10 akan menjadi sasaran awal dalam beberapa bulan mendatang, sementara perluasan pembatasan masih menunggu hasil evaluasi.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan subsidi oleh kelompok masyarakat yang dianggap mampu sekaligus mengarahkan anggaran negara kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.* (d/dh)

Dalam kegiatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara menyerahkan sejumlah dokumen dan bantuan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya Buku Tabungan SIMPEL secara simbolis kepada siswa SD dan SMP di wilayah Kecamatan Sei Balai.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Buka Pelatihan K3 Scaffolding, Dorong Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Lokal

Pada kesempatan yang sama, Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara turut menyerahkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada masyarakat. Penyerahan KIA secara kolektif dilakukan kepada Kepala Desa Sei Bejangkar dan Kepala Desa Perkebunan Sei Bejangkar melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara.

Selain itu, dilakukan penyerahan sertifikat aset desa atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara kepada Kepala Desa Sukorejo oleh Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara. Penyerahan tersebut didampingi Camat Sei Balai dan disaksikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara.

Dalam upaya mendukung pertumbuhan usaha masyarakat, Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara juga menyerahkan izin usaha mikro kepada sejumlah pelaku usaha, yakni Harianto untuk usaha bengkel las, Dani Irawan untuk usaha fotokopi, Sunaryo untuk usaha sembako, serta Ardiansyah untuk usaha depot air minum.

Melalui program Berlayar, Bupati Batu Bara menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat. Berbagai layanan dari perangkat daerah dihadirkan secara terpadu sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk memperoleh pelayanan administrasi dan layanan pemerintahan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten III, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, para kepala perangkat daerah, para kepala desa se-Kecamatan Sei Balai, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perpustakaan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Badan Pendapatan Daerah, serta Camat Sei Balai.* (dh)

Empat ahli yang dihadirkan yakni Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Rasji, Ahli Tindak Pidana Korupsi Nur Basuki dan Aris Setiawan, serta Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahrus Ali.

Baca Juga:

• Hari Ini Lewat Layar Zoom, Lodewyk Pusung Bantah Terlibat Pengadaan BGN dan Sebut Deretan Nama Pejabat Berwenang

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, mengatakan kehadiran para ahli diharapkan dapat memberikan penjelasan dari sisi akademik dan hukum terkait sejumlah persoalan yang dipersoalkan dalam permohonan praperadilan.

"Mereka adalah para guru besar, jadi ada dua guru besar dan dua doktor ilmu hukum dari empat universitas. Jadi kami berharap dari keterangan ahli nanti kita bisa simak bersama-sama bagaimana posisi akademik dan bagaimana perkembangan hukumnya terkait dengan aspek-aspek yang kami uji," kata Febri.

Menurut Febri, salah satu persoalan yang diuji dalam praperadilan adalah proses penetapan tersangka terhadap Febrie. Pihaknya mempersoalkan kliennya yang disebut tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka sebelum penetapan status tersebut.

Selain itu, tim hukum juga meminta pandangan ahli mengenai penerapan pasal tindak pidana pencucian uang dalam perkara yang menjerat Febrie Adriansyah.

Febri mengatakan pihaknya ingin menguji apakah penetapan tersangka TPPU dapat dilakukan bersamaan dengan tindak pidana asal tanpa adanya proses penyidikan terhadap tindak pidana asal terlebih dahulu.

"Kemudian terkait apakah bisa pencucian uang ditetapkan terlebih dahulu tersangkanya bersamaan dengan tindak pidana asal tanpa penyidikan tindak pidana asal terlebih dahulu," ujarnya.

Sebelumnya, Polri menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Febrie. Pihak termohon menilai sejumlah dalil yang diajukan kubu Febrie telah masuk ke ranah pokok perkara.

Polri berpendapat forum praperadilan hanya berwenang menguji keabsahan prosedur atau legalitas tindakan penyidik, bukan menilai pembuktian materiil mengenai tindak pidana yang disangkakan.

Pihak Febrie sendiri mengajukan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya sejumlah tindakan hukum yang dilakukan penyidik, termasuk penggeledahan dan penyitaan.

Sidang dengan agenda pemeriksaan ahli tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian pembuktian sebelum hakim tunggal menentukan putusan atas permohonan praperadilan Febrie Adriansyah.* (in/dh)

Dalam persidangan, Polda Metro Jaya selaku termohon hanya menyerahkan sejumlah bukti dokumen dan surat kepada hakim tunggal I Ketut Darpawan. Sidang kemudian berlangsung singkat dan dilanjutkan dengan agenda kesimpulan yang dijadwalkan Jumat (21/8/2026) pukul 14.00 WIB.

Baca Juga:

• Sidang Praperadilan Roy Suryo Memanas, Hakim Pukul Palu: Jangan Seolah-olah Tidak Ada Saya di Sini!

"Karena dia tidak mengajukan ahli yang mungkin bisa membantah pendapat ahli yang sudah disampaikan kemarin, berdasarkan hukum acara seharusnya kita dimenangkan seharusnya ya," kata Refly kepada wartawan.

Menurut Refly, praperadilan jilid 4 tersebut mempersoalkan tiga hal, yakni sah atau tidaknya pencekalan terhadap Roy Suryo, keabsahan penetapan tersangka serta penggunaan dua rezim hukum acara pidana yang berbeda.

Kubu Roy sebelumnya menghadirkan dua ahli untuk memperkuat permohonan mereka. Refly mengatakan ahli tersebut telah memberikan keterangan mengenai persoalan pencekalan yang dinilai tidak diberitahukan kepada Roy.

"Jadi kita sudah buktikan melalui dua orang ahli kemarin pencekalan itu tidak sah karena tidak diberitahukan sebelumnya, kita juga mengatakan surat ketetapan tersangka tidak sah karena perkembangan sprindik tidak diberikan pada Mas Roy," ujarnya.

Refly juga mempersoalkan tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Roy Suryo. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi bagian dari dalil yang diajukan dalam permohonan praperadilan.

Dia menilai tidak adanya bantahan dari pihak termohon terhadap keterangan ahli yang diajukan kubu Roy seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

"Karena itu, dengan tidak dibantahnya keterangan-keterangan dari ahli yang kita ajukan kemarin. Seharusnya, sepatutnya hakim menerima ini sebagai sebuah kebenaran karena tidak dibantah," katanya.

Sidang praperadilan Roy Suryo jilid 4 selanjutnya memasuki agenda kesimpulan pada Jumat (21/8/2026). Putusan perkara tersebut akan menjadi penentu atas permohonan Roy terkait sejumlah tindakan hukum yang dipersoalkannya.* (in/dh)

PEMATANGSIANTAR- Qholil Hidayat Sitanggang, bocah laki-laki berusia 8 tahun yang hanyut di Sungai Tanjung Pinggir, wilayah Kota Pematangsiantar, ditemukan setelah dua hari pencarian. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di sekitar Jembatan Sigagak, Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Rabu (19/8/2026).

Korban yang merupakan siswa SD 091608 Sinaksak ditemukan sekitar pukul 11.30 WIB oleh tim gabungan yang melakukan pencarian di sepanjang aliran sungai.

Baca Juga:

• Tiga Hari Dicari, Bocah 8 Tahun yang Hanyut di Sungai Bah Sosopan Ditemukan Meninggal

Ketika hendak pulang, korban diduga tergelincir dan jatuh ke dalam sungai. Sang ayah sempat berupaya menarik tangan korban, namun derasnya arus membuat Qholil terlepas dan hanyut terbawa aliran sungai.

Laporan kejadian tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan operasi pencarian. Tim gabungan menyisir aliran sungai dan sejumlah titik yang diperkirakan menjadi lokasi korban terbawa arus.

Operasi melibatkan BPBD Kabupaten Simalungun, BPBD Kota Pematangsiantar, Basarnas Pos SAR Parapat Ajibata, Polsek Siantar Martoba, perangkat Kelurahan Sinaksak serta masyarakat sekitar.

Personel BPBD Kabupaten Simalungun dalam pencarian turut didampingi Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan John Vhento Purba serta Kabid Logistik Jurist Saragih. Kehadiran unsur tersebut untuk memastikan proses pencarian dan evakuasi berjalan terkoordinasi.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simalungun Budiman Silalahi mengatakan korban akhirnya ditemukan setelah pencarian intensif selama dua hari.

"Begitu korban ditemukan, tim gabungan langsung melakukan evakuasi. Seluruh personel bekerja sama dengan maksimal hingga korban berhasil dikeluarkan dari lokasi penemuan," kata Budiman.

Setelah ditemukan, tim gabungan mengevakuasi korban dari lokasi dengan mempertimbangkan kondisi medan yang cukup sulit dan berbahaya.

Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian yang dimulai sejak Senin sore dinyatakan berakhir. Pemerintah Kabupaten Simalungun mengapresiasi seluruh personel gabungan dan masyarakat yang ikut membantu proses pencarian hingga evakuasi.

Pemkab Simalungun juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Pemerintah berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut.* (dh)