ACEH BESAR — Cinta kepada Rasulullah saw bukan sekadar rasa kagum, memperbanyak shalawat, atau mengenang sejarah beliau.

Cinta kepada Rasul harus tercermin dalam sikap, ketaatan, serta keinginan untuk mengikuti sunnah dan akhlak Nabi Muhammad saw.

Baca Juga:

• Maulid Nabi 1448 H, Ketua DWP Sumut Ajak Perempuan Teladani Akhlak Rasulullah

Dalam khutbahnya, Prof. Syabuddin Gade menjelaskan bahwa kecintaan kepada Rasulullah saw tidak cukup hanya diucapkan.

Cinta tersebut harus dibuktikan dengan ittiba' atau mengikuti ajaran dan teladan Rasulullah saw.

Ia mengutip firman Allah Swt: "Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian."

Menurut dia, ayat tersebut menunjukkan bahwa cinta bukan hanya persoalan perasaan, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan.

Karena itu, seseorang tidak cukup mengatakan mencintai Rasulullah saw jika dalam kehidupan sehari-hari masih gemar berdusta, menyakiti orang lain, mencari harta dengan cara haram, serta jauh dari akhlak yang dicontohkan Nabi.

Prof Syabuddin Gade mengatakan cinta kepada Rasulullah saw yang benar seharusnya membawa perubahan dalam kehidupan seseorang.

Umat Islam, kata dia, perlu berusaha meneladani kejujuran, kasih sayang, kesabaran, amanah, keadilan, dan kepedulian Rasulullah saw.

"Jadi, cinta Rasul bukan sekadar emosi keagamaan, tetapi menjadi kekuatan yang mendorong kita untuk memperbaiki diri," tegasya.

Prof Syabuddin Gade menyebut ada banyak alasan mengapa kecintaan kepada Rasulullah saw menjadi penting bagi umat Islam.

Pertama, Rasulullah saw merupakan utusan Allah yang membawa petunjuk kepada manusia.

Melalui Rasulullah, umat Islam mengenal Allah, mengetahui tata cara beribadah, memahami halal dan haram, serta belajar menjalani kehidupan berdasarkan ajaran Islam.

Kedua, Rasulullah saw merupakan teladan terbaik dalam kehidupan.

Allah Swt berfirman: "Sungguh, pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagi kalian."

Keteladanan tersebut, menurut Prof Syabuddin, tidak hanya terlihat dalam urusan ibadah.

Rasulullah juga menjadi teladan sebagai pemimpin, suami, ayah, tetangga, sahabat, pedagang, pendidik, hingga anggota masyarakat.

Ketiga, mencintai Rasulullah merupakan bagian dari kesempurnaan iman.

Rasulullah saw bersabda: "Tidak sempurna iman seseorang hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia."

Namun, kecintaan tersebut tetap harus ditempatkan dalam prinsip tauhid.

Rasulullah saw adalah hamba sekaligus utusan Allah, bukan Tuhan.

"Namun, mencintai Rasulullah saw bukan berarti menempatkan beliau sebagai Tuhan. Beliau adalah hamba dan utusan Allah. Justru cinta kepada Rasul harus membuat kita semakin kuat dalam tauhid dan ketaatan kepada Allah," tegas ungkapnya.

Menurut Prof Syabuddin Gade, kecintaan kepada Rasulullah saw telah melahirkan berbagai tradisi di tengah umat Islam.

Di Indonesia, kecintaan tersebut antara lain diwujudkan melalui pembacaan shalawat, peringatan maulid Nabi, pengajian sirah, pembacaan Barzanji dan Diba'i, serta berbagai majelis yang mengajak umat mengenal dan mencintai Rasulullah saw.

Di Aceh, tradisi tersebut juga terlihat dalam pelaksanaan kenduri dan ceramah maulud yang berlangsung selama tiga bulan berturut-turut.

Sementara di berbagai negeri Muslim lainnya, bentuk kecintaan kepada Rasulullah juga beragam.

Di antaranya memperbanyak shalawat, mempelajari sirah dan hadis, mengadakan majelis ilmu, serta mengajarkan kisah dan akhlak Nabi kepada anak-anak.

"Semua itu merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah. Namun, jangan sampai cinta Rasul berhenti pada simbol dan ritual," tegas Prof Syabuddin Gade.

Ia mengingatkan, berbagai kegiatan keagamaan tersebut seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Kecintaan kepada Rasul harus memberikan dampak terhadap perilaku umat dalam kehidupan sehari-hari.

Pada bagian akhir khutbahnya, Prof Syabuddin Gade mengatakan ukuran keberhasilan mencintai Rasulullah saw bukan hanya dilihat dari seberapa sering seseorang bershalawat.

Hal yang lebih penting adalah sejauh mana kecintaan tersebut mampu mengubah kehidupan menjadi lebih baik.

Ia mengajak umat untuk melakukan evaluasi terhadap diri sendiri.

Apakah shalat semakin baik? Apakah semakin jujur? Apakah hubungan dengan keluarga semakin harmonis?

Pertanyaan lainnya, apakah seseorang semakin peduli kepada orang yang membutuhkan, semakin mampu menahan amarah, semakin menjauhi maksiat, serta mampu menghadirkan kedamaian bagi orang lain.

Jika perubahan tersebut semakin terlihat, kata Prof Syabuddin, berarti cinta kepada Rasulullah telah memberikan pengaruh nyata terhadap kualitas ketakwaan seseorang.

Karena itu, ia mengajak umat Islam menjadikan kecintaan kepada Rasulullah saw bukan sekadar slogan, melainkan sebagai jalan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan.

"Cinta Rasul adalah energi spiritual, ittiba' adalah pembuktiannya, akhlak adalah manifestasinya, dan takwa adalah salah satu buah terpenting dari cinta Rasululullah saw," pungkanya.* (ad)

BANDA ACEH – Polresta Banda Aceh mendalami laporan dugaan pelecehan seksual yang dilayangkan LP (23), mantan karyawan sebuah usaha Bugar Refleksi di Banda Aceh, terhadap pemilik usaha berinisial S.

Laporan tersebut telah diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Banda Aceh dengan nomor LP/B/666/IX/2026/SPKT/POLRESTA BANDA ACEH/POLDA ACEH.

Baca Juga:

• 1,4 Juta Penerima Bansos Terindikasi Judi Online, Kemensos Gencarkan Penelusuran dan Berikan Ruang Klarifikasi

Perkara kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banda Aceh.

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasatreskrim Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan laporan tersebut masih dalam penanganan Unit PPA.

"Kasus yang dilaporkan oleh korban LP dalam penanganan unit PPA."

Menurut Dizha, penyidik akan melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi.

Korban juga akan menjalani pemeriksaan psikologis oleh tenaga ahli untuk mendukung proses penanganan perkara.

"Dalam perkara ini, tentunya Penyidik akan melakukan upaya penyelidikan lebih mendalam dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan terhadap korban akan dilakukan pemeriksaan psikologis oleh tenaga ahli psikolog, terang Dizha."

Dizha mengatakan kepolisian memberikan perhatian terhadap laporan tersebut.

Namun, polisi masih harus melakukan serangkaian penyelidikan untuk memastikan fakta dan menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.

"Kasus ini menjadi atensi kami dalam menindaklanjuti laporan korban. Kepolisian juga masih akan melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap fakta dan memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut, sebut Kasatreskrim, Kamis (3/9/2026)."

Sebelumnya, LP memberikan keterangan kepada polisi mengenai dugaan pelecehan seksual yang dialaminya ketika masih bekerja sebagai karyawan pijat refleksi.

Menurut pengakuan LP, peristiwa tersebut bermula ketika dirinya diminta memberikan pelayanan pijat kepada S.

Namun, setelah berada di dalam ruangan, korban mengaku diduga diarahkan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkannya.

LP juga mengaku berada dalam tekanan karena S disebut merupakan atasan sekaligus pemilik tempatnya bekerja.

Korban mengaku takut kehilangan pekerjaan apabila menolak permintaan tersebut. Karena kondisi itu, ia mengaku terpaksa mengikuti kemauan terduga pelaku.

Menurut pengakuan LP, dugaan tindakan tersebut terjadi berulang kali selama dirinya bekerja di tempat tersebut selama kurang lebih enam tahun.

LP juga menyebut adanya dugaan korban lain yang pernah mengalami perlakuan serupa.

Namun, menurut dia, sebagian korban masih takut untuk melaporkan dugaan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.

Keterangan tersebut masih merupakan pengakuan pelapor dan akan didalami oleh penyidik dalam proses penyelidikan.

Selain dugaan pelecehan seksual, LP juga menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan hubungan kerja.

Dalam laporannya, LP mengaku pihak usaha diduga menahan ijazah asli milik karyawan.

Ia juga menyebut adanya ketentuan denda sebesar Rp2 juta bagi karyawan yang ingin berhenti sebelum masa kontrak berakhir.

Dugaan tersebut menjadi bagian dari informasi yang disampaikan pelapor kepada kepolisian.

Untuk memastikan kebenaran seluruh laporan, penyidik masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait.

Polresta Banda Aceh menegaskan proses penyelidikan dilakukan untuk mengungkap fakta serta memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Karo menangani dampak peningkatan aktivitas Gunung Sinabung yang kini berstatus Siaga atau Level 3.

Penanganan difokuskan pada keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan pengungsi, serta kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan erupsi susulan.

Baca Juga:

• Wapres Gibran Tinjau Rehabilitasi SMA Negeri 1 Barus, Bobby Nasution Minta Pembangunan Dipercepat

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat, 4 September 2026.

Berdasarkan koordinasi terakhir, sekitar 201 kepala keluarga atau 650 jiwa warga Desa Kuta Tengah mengungsi ke wilayah Desa Suka Tepu dan Koperasi Desa Kelurahan/PUD.

Sementara itu, warga yang berada di kawasan zona merah dengan radius 6 kilometer, termasuk Desa Kuta Rakyat, telah dievakuasi oleh tim gabungan ke lokasi aman di Kecamatan Naman Teran.

"Sejak awal peningkatan aktivitas, personel BPBD Sumut sudah turun ke lokasi untuk mendistribusikan masker, mendirikan tenda pengungsian, serta menyiagakan truk evakuasi, mobil tangki air bersih, dan armada toilet," terang Tuahta.

Sejak erupsi terjadi, BPBD Sumut telah menyalurkan 630 masker pada tahap awal.

BPBD juga telah mendirikan lima dari tujuh tenda pengungsian yang telah disiapkan.

Selain itu, dua unit truk evakuasi, satu mobil tangki air bersih, dan satu armada toilet telah dimobilisasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat di lokasi pengungsian.

BPBD Sumut juga mengantisipasi potensi gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat aktivitas Gunung Sinabung.

Untuk itu, BPBD berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumut dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.

Koordinasi tersebut mencakup penyiapan posko kesehatan, layanan pendampingan stunting, hingga armada pengawalan medis di lokasi pengungsian.

Pasokan masker tambahan juga terus disalurkan ke Posko Utama sesuai kebutuhan.

Di sisi lain, terdapat warga yang masih kembali ke rumah pada siang hari untuk mengecek kondisi tempat tinggal dan ternak yang ditinggalkan.

TNI dan Polri melalui Polres dan Kodim Karo memberikan pengamanan di desa-desa yang ditinggalkan pengungsi.

Pengamanan tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman sekaligus mengantisipasi warga yang kembali ke kawasan terdampak.

"Kami tidak bisa memaksakan secara keras, tetapi personel BPBD dan TNI/Polri terus mengikutsertakan pendampingan dan kesiapsiagaan mobilisasi jika terjadi erupsi susulan tiba-tiba," tambahnya.

BPBD Sumut mengimbau masyarakat, terutama warga yang berada di kawasan rawan bencana, agar tetap mengutamakan keselamatan dan mengikuti rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Masyarakat juga diminta tidak menjadikan kondisi visual Gunung Sinabung sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan tingkat bahaya.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap memprioritaskan keselamatan jiwa dan mematuhi rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Meskipun secara kasat mata erupsi tampak mereda dengan asap tipis, status resmi sepenuhnya mengikuti penilaian teknis PVMBG," pungkas Tuahta.

Pengamatan visual hingga Jumat siang menunjukkan aktivitas Gunung Sinabung mulai melambat.

Hembusan asap juga terlihat lebih tipis dibandingkan fase awal ketika abu gelap masih terlihat.

Namun, BPBD Sumut menegaskan penentuan status Gunung Sinabung dan durasi penanganan tetap mengacu pada rekomendasi resmi PVMBG.

Karena itu, masyarakat di kawasan rawan diminta tetap waspada dan mengikuti setiap arahan dari petugas serta informasi resmi terkait perkembangan aktivitas Gunung Sinabung.* (ad)

TAPTENG – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di SMA Negeri 1 Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Jumat, 4 September 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pemulihan fasilitas pendidikan di wilayah terdampak bencana berjalan sesuai target.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Tegaskan Pendidikan Tak Boleh Lumpuh di Tengah Bencana, Sekolah Harus Aman dan Tangguh

Sekolah yang berada di Kecamatan Barus itu merupakan salah satu fasilitas pendidikan yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025.

Setibanya di lokasi, Gibran bersama Bobby Nasution dan rombongan menerima laporan mengenai perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi gedung sekolah.

Laporan tersebut mencakup pengadaan fasilitas untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Informasi mengenai progres pembangunan disampaikan Kepala SMA Negeri 1 Barus Fahman Pardosi melalui layar smartboard.

Gibran dan Bobby kemudian meninjau sejumlah ruang kelas. Sebagian besar bangunan sekolah terlihat dalam kondisi yang lebih baik setelah proses pemulihan.

Pemerintah memastikan fasilitas pendidikan tersebut dapat kembali digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara aman dan lancar.

"Satu hal penting dalam pemulihan pascabencana, adalah anak-anak bisa kembali belajar dengan aman, nyaman, dan tetap semangat mengejar cita-cita," tegas Wapres.

Selain meninjau fasilitas sekolah, Gibran bersama Bobby mendorong agar proses perbaikan secara menyeluruh dapat segera diselesaikan.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta jajarannya segera menuntaskan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Bobby, percepatan diperlukan agar seluruh target pengerjaan dapat diselesaikan secara bersamaan hingga akhir tahun anggaran.

"Mana yang menjadi tugas kita di provinsi juga perlu disegerakan. Termasuk koordinasi bila ada yang memang perlu dibenahi di sekolah ini. Apalagi ini wilayah yang terdampak bencana di akhir tahun lalu," ujar Gubernur.

Bobby mengatakan dirinya telah beberapa kali mengunjungi sejumlah lokasi yang terdampak bencana sejak peristiwa tersebut terjadi.

Bencana hidrometeorologi itu dilaporkan berdampak pada sedikitnya 18 kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Tapanuli Tengah menjadi salah satu daerah yang mengalami dampak cukup besar akibat bencana tersebut.

"Beberapa titik lokasi terdampak bencana, kami kunjungi secara berkala. Untuk memastikan proses mitigasi hingga rehabilitasi rekonstruksi pascabencana berjalan. Dan untuk sekolah-sekolah, kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang hingga kini masih terus bekerja di semua daerah terdampak bencana. Tentu Pemprov Sumut sebagai perwakilan pemerintah pusat punya tanggung jawab," tegasnya.

Bobby menegaskan pemantauan secara berkala diperlukan untuk memastikan tahapan penanganan bencana, mulai dari mitigasi hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, berjalan sesuai rencana.

Setelah meninjau SMA Negeri 1 Barus, Wapres Gibran bersama Gubernur Bobby Nasution melanjutkan agenda ke sejumlah lokasi terdampak bencana.

Rombongan juga dijadwalkan meninjau lokasi hunian tetap atau huntap di wilayah Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memantau langsung proses pemulihan pascabencana, termasuk pembangunan kembali fasilitas pendidikan dan hunian bagi masyarakat terdampak.* (ad)

MEDAN – Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan meski berada di tengah situasi kebencanaan.

Menurut Zakiyuddin, musibah tidak boleh menghentikan proses pendidikan maupun menghambat masa depan generasi muda.

Baca Juga:

• Tak Hanya Menunggu, Pemko Medan Dorong BPJS Ketenagakerjaan Jemput Bola ke Masyarakat

Hal tersebut disampaikan Zakiyuddin dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI di SDN 060950, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Medan Labuhan, Jumat, 4 September 2026.

Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI yang hadir, Zakiyuddin mengatakan pendidikan harus tetap menjadi perhatian pemerintah, termasuk ketika daerah menghadapi bencana.

"kami berprinsip bahwa pendidikan harus tetap menjadi perhatian utama, bahkan dalam situasi kebencanaan sekalipun," tegas Zakiyuddin Harahap.

Ia juga menyoroti pentingnya standar keselamatan dalam proses pemulihan fasilitas pendidikan pascabencana.

Menurut dia, rehabilitasi, rekonstruksi, pembangunan kembali, hingga pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan.

"Pembangunan kembali infrastruktur pendidikan harus memperhitungkan risiko bencana secara matang. Sekolah harus menjadi tempat belajar yang benar-benar aman dan tangguh bagi siswa maupun guru," lanjutnya.

Zakiyuddin berharap kunjungan Komisi X DPR RI tersebut dapat memberikan gambaran secara langsung mengenai kondisi fasilitas pendidikan, kebutuhan penanganan, serta dukungan anggaran untuk membangun infrastruktur sekolah yang aman dan tangguh terhadap bencana.

"Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan gambaran langsung mengenai kondisi satuan pendidikan yang terdampak bencana,"harap Zakiyuddin Harahap.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan revitalisasi dan rehabilitasi fasilitas pendidikan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

Menurut Lalu, masih terdapat sekolah terdampak bencana yang membutuhkan perhatian, termasuk SDN 060950 Medan Labuhan.

"banyak sekali sekolah yang terdampak, salah satunya di SD 060950 Medan ini. Tadi kami sudah melihat salah satu ruangan yang direvitalisasi, dan sampai dengan hari ini ternyata masih banjir. Bisa menjadi diskusi juga agar ke depan jangan sampai setiap hujan sekolah ini banjir dan mengganggu aktivitas belajar mengajar," jelas Lalu Hadrian Irfani.

Lalu juga membuka ruang dialog dengan kepala sekolah dan jajaran guru.

Dialog tersebut dilakukan untuk mengetahui secara langsung kebutuhan sekolah yang masih diperlukan setelah proses revitalisasi.

Masukan dari pihak sekolah selanjutnya disampaikan kepada Komisi X DPR RI serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kepala Sekolah SDN 060950 Syahputra menyambut baik kunjungan Komisi X DPR RI.

Ia juga mengapresiasi proses revitalisasi fasilitas sekolah yang terdampak banjir melalui aspirasi DPR RI.

Syahputra mengatakan pengerjaan revitalisasi di sekolah tersebut sudah hampir selesai.

"Saat ini pengerjaan revitalisasi di UPT SDN 060950 dilaporkan telah mencapai 99% dan hampir rampung sepenuhnya," ungkapnya.

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memastikan proses pemulihan fasilitas pendidikan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pembangunan, tetapi juga menjamin sekolah dapat digunakan secara aman dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar.

Persoalan banjir yang masih terjadi menjadi salah satu perhatian yang perlu ditindaklanjuti agar fasilitas pendidikan yang telah direvitalisasi dapat berfungsi secara optimal dan tidak kembali mengganggu aktivitas siswa maupun guru.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong penguatan sinergi antara Pemerintah Kota Medan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas perlindungan sosial bagi pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal.

Menurut Rico Waas, perlindungan ketenagakerjaan harus benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu memberikan rasa aman dalam menghadapi berbagai risiko sosial dan ekonomi di dunia kerja.

Baca Juga:

• Desk Ketenagakerjaan Polri dan Mediasi, Jalan Tengah Selesaikan Sengketa PHK

Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara Kunto Wibowo, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan Jefri Iswanto, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara Illyan Chandra Simbolon, serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Medan Ramaddan.

Rico mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai bentuk perhatian BPJS Ketenagakerjaan kepada para peserta.

Ia menilai pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara proaktif, humanis, dan mampu memberikan manfaat nyata.

"Pelayanan yang baik harus dimulai dari kemauan untuk mendengar dan memahami kebutuhan peserta. Kita ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan pelayanan, tetapi juga merasa didengar, dipahami, dan dilayani dengan baik," pesan Rico Waas dalam sambutannya.

Ia menegaskan Pemko Medan akan terus memperkuat kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar cakupan perlindungan bagi pekerja semakin luas.

Menurut Rico, perlindungan sosial tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan sebuah program, tetapi juga menyangkut kepastian serta rasa aman bagi masyarakat ketika menghadapi risiko dalam pekerjaan.

Rico juga berharap peringatan Hari Pelanggan Nasional tidak hanya menjadi kegiatan seremonial.

Momentum tersebut, menurut dia, harus dimanfaatkan untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan hak perlindungan pekerja dapat terpenuhi.

"Semangat seperti inilah yang perlu terus kita kuatkan dalam mewujudkan Medan untuk semua, semua untuk Medan," ujarnya.

Komitmen untuk memperkuat perlindungan pekerja juga ditunjukkan melalui penyerahan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian atau JKM kepada ahli waris dua pekerja.

Penyerahan manfaat dilakukan oleh Kunto Wibowo bersama Erfin Fachrurrazi.

Santunan JKK diberikan kepada Surti Adiyama, orang tua almarhum Setiawan yang bekerja di perusahaan Samudera Lautan.

Total manfaat yang diterima mencapai Rp345.999.000.

Nilai tersebut terdiri atas manfaat JKK meninggal dunia sebesar Rp300.400.000 dan Jaminan Hari Tua atau JHT sebesar Rp45.187.000.

Selain itu, Surti juga memperoleh manfaat Jaminan Pensiun atau JP secara berkala sebagai ahli waris.

Sementara itu, manfaat JKM sebesar Rp237.217.970 diserahkan kepada Khairani, istri almarhum Niko Irawan yang bekerja di perusahaan Sun Saintik Kreasi Teknik.

Dua anak almarhum juga memperoleh manfaat beasiswa pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi.

Usai kegiatan, Erfin Fachrurrazi menyampaikan dukungan Pemko Medan terhadap program yang diinisiasi BPJS Ketenagakerjaan.

Ia mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan terus diarahkan agar perlindungan bagi pekerja semakin dekat dengan masyarakat.

Salah satu bentuk kerja sama dilakukan melalui program perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja informal yang dijalankan Pemko Medan.

Selain itu, kepala lingkungan atau Kepling didorong untuk berperan sebagai agen yang menyosialisasikan manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat.

Kepling juga diharapkan dapat mengajak masyarakat dan perusahaan untuk meningkatkan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kepling kita dorong menjadi agen untuk menyampaikan kepada masyarakat dan perusahaan pentingnya perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan," kata Erfin.

Kolaborasi tersebut juga diarahkan pada pemberdayaan penerima manfaat.

Produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM hasil pelatihan dan pemberdayaan peserta BPJS Ketenagakerjaan akan didorong untuk memperoleh akses pemasaran melalui Galeri Mustika Deli.

Pemko Medan juga membuka peluang kolaborasi melalui program "Sapa Warga".

BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat ikut turun langsung ke tengah masyarakat agar edukasi mengenai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dan peningkatan jumlah peserta dapat dilakukan secara lebih efektif.

"Jadi kita ingin pelayanan itu tidak hanya menunggu masyarakat datang, tetapi kita juga hadir di tengah masyarakat," ujarnya.

Melalui berbagai bentuk kolaborasi tersebut, Pemko Medan berharap perlindungan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak pekerja, termasuk masyarakat yang bekerja di sektor informal.* (ad)

JAKARTA – Perselisihan antara pekerja dan perusahaan menjadi salah satu persoalan dalam hubungan industrial.

Sengketa dapat berkaitan dengan upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon, hingga pemenuhan hak pekerja.

Baca Juga:

• 500 Santri Keracunan Massal di Sidoarjo, Zulhas Tancap Gas Minta Kepala SPPG Diproses Hukum Tanpa Toleransi

Salah satu upaya yang kini mendapat perhatian adalah Desk Ketenagakerjaan Polri yang diluncurkan pada 20 Januari 2025.

Desk tersebut dirancang sebagai wadah penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.

Tahapannya meliputi laporan, gelar perkara, mediasi, hingga penegakan hukum sebagai ultimum remedium atau upaya hukum terakhir.

Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria mengatakan pendekatan melalui mediasi mulai menunjukkan hasil dalam sejumlah kasus.

Salah satunya sengketa antara PT Kerta Gaya Pusaka dan 131 pekerja yang mengalami PHK sejak 2021.

Selama beberapa tahun, para pekerja belum memperoleh kompensasi PHK dan kekurangan upah.

Melalui fasilitasi dan mediasi Desk Ketenagakerjaan Polri pada Juni 2026, perusahaan menyatakan kesediaannya membayarkan kompensasi PHK dan kekurangan upah dengan nilai total sekitar Rp10 miliar kepada 131 pekerja.

"Kasus ini menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar forum mempertemukan dua pihak, tetapi dapat menghasilkan kepastian konkret atas hak pekerja sekaligus memberikan jalan keluar bagi perusahaan dari sengketa yang telah berlangsung lama," kata Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria, di Kendal, Jawa Tengah, Jumat (4 September 2026).

Dani mengatakan kasus lain terjadi pada PT Amos Indah Indonesia.

Sebanyak 134 pekerja mengalami PHK pada Maret 2026 dan kemudian mempersoalkan pemenuhan hak mereka.

Persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui kolaborasi Kementerian Ketenagakerjaan dan Desk Ketenagakerjaan Polri bersama perusahaan serta pekerja.

Hasilnya, disepakati pembayaran kompensasi PHK dengan total mencapai Rp12,7 miliar.

Seluruh kompensasi tersebut dilaporkan telah dibayarkan kepada 134 pekerja sesuai kesepakatan.

Menurut Dani, penyelesaian tersebut tidak berarti PHK dibatalkan. PHK tetap terjadi, tetapi hak pekerja diselesaikan.

"Dari dua kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa menjaga stabilitas hubungan industrial bukan berarti menghilangkan seluruh konflik antara pekerja dan perusahaan. Stabilitas justru tercipta ketika konflik memiliki jalan penyelesaian yang jelas, cepat, dialogis dan berkeadilan. Ketika sengketa yang berlangsung bertahun-tahun dapat diarahkan menuju kesepakatan, potensi konflik yang lebih besar dapat ditekan. Namun, masyarakat juga perlu memahami bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri tidak seharusnya dipandang sebagai satu-satunya mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial," imbuh Dani.

Dani menilai keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri akan lebih efektif jika berjalan bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, pengusaha, serikat pekerja, serta mekanisme hukum ketenagakerjaan yang telah tersedia.

Menurut dia, kekuatan utama desk tersebut terletak pada kolaborasi, bukan pendekatan sektoral.

"Desk Ketenagakerjaan Polri layak dilihat bukan sekadar sebagai meja pengaduan ketika terjadi sengketa, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem hubungan industrial yang lebih kondusif," pungkas Dani.* (ad)

Penyerahan sertifikat dilakukan saat Gibran dan Bobby meninjau kawasan huntap di Parombunan, Sibolga. Keduanya juga melihat langsung pembangunan sejumlah unit huntap yang masih dalam proses pengerjaan.

Baca Juga:

• Ratusan Hektare Lahan Terbakar, Gubernur Bobby Nasution Turun tangan Keluarkan Instruksi Darurat Siaga Bencana di Sumut

Dalam kunjungannya, Gibran dan Bobby menyempatkan diri menyapa warga yang telah menempati huntap. Keduanya juga mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kondisi tempat tinggal setelah terdampak bencana.

Kehadiran Wapres Gibran mendapat sambutan antusias dari warga. Masyarakat terlihat menyambut dan menyapa langsung rombongan saat berada di kawasan huntap Parombunan.

Salah seorang warga penerima huntap, Merlina, mengaku bersyukur akhirnya memiliki rumah yang dapat ditempati bersama keluarganya. Rumah sebelumnya hancur total akibat banjir bandang yang melanda wilayah tersebut tahun lalu.

Setelah rumahnya rusak, Merlina bersama keluarga sempat tinggal dengan cara mengontrak rumah untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. Kini, dia telah menempati salah satu unit huntap yang dibangun melalui kolaborasi pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi.

"Perasaan senang karena kami punya rumah yang bisa ditempati untuk selamanya. Biarpun kami mengharapkan yang sebelumnya bagaimananya, tapi kami bersyukur sudah ada tempat teduh dari yang sesudah bencana," kata Merlina.

Warga lainnya, Aina, juga mengungkapkan rasa syukur setelah mendapatkan hunian tetap. Rumah miliknya sebelumnya turut hancur akibat banjir bandang.

"Alhamdulillah sudah ada tempat tinggal, sebelumnya rumah kami hancur karena banjir," ujar Aina.

Penyerahan sertifikat hak milik tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian tempat tinggal bagi warga yang rumahnya terdampak bencana.

Pemerintah berharap hunian tetap yang telah dibangun dapat memberikan rasa aman sekaligus membantu warga kembali menjalani kehidupan secara normal setelah kehilangan tempat tinggal akibat bencana.* (dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan jaksa penuntut umum akan mencermati setiap keterangan yang muncul dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji.

Baca Juga:

• Pengembangan Kasus Suap Bupati Rejang Lebong, KPK Periksa Anggota DPRD Kota Bengkulu

Menurut Budi, keterangan yang muncul di persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Seluruh informasi tersebut akan dianalisis untuk melihat konstruksi perkara secara utuh, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.

"Termasuk untuk menerangkan bagaimana peran dari para terdakwa dalam konstruksi perkara tersebut, yang kemudian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Demikian halnya jika ada peran dari pihak-pihak lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Gus Alex mengungkap adanya permintaan uang dari 24 anggota Panja Komisi VIII DPR yang melakukan perjalanan dinas ke Arab Saudi.

Keterangan itu disampaikan Gus Alex saat mendapat kesempatan bertanya kepada mantan Direktur Bina Haji Khusus Jaja Jaelani dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji pada Jumat (4/9/2026) dini hari.

Dalam persidangan, Gus Alex mempertanyakan kepada Jaja apakah perjalanan 24 anggota Panja Komisi VIII tersebut telah dibiayai APBN melalui DIPA DPR. Jaja kemudian membenarkan hal tersebut.

Gus Alex lalu menyebut 24 anggota Panja tersebut sempat meminta uang masing-masing 3.000 riyal. Dia mengatakan hanya mampu menyiapkan 1.500 riyal per orang yang bersumber dari uang honornya.

Jaja membenarkan bahwa Gus Alex pernah menceritakan mengenai permintaan uang tersebut.

KPK menegaskan seluruh keterangan dalam persidangan akan dipelajari dan dianalisis untuk mengungkap fakta perkara. Penelusuran tersebut juga dapat menjadi dasar untuk melihat ada atau tidaknya peran pihak lain dalam dugaan korupsi kuota haji.

Adapun keterangan mengenai permintaan uang 3.000 riyal tersebut masih merupakan keterangan yang disampaikan dalam persidangan dan harus diuji melalui proses pembuktian hukum.* (oz/dh)

Enam daerah yang menjadi sasaran mitigasi yakni Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kota Tanjungbalai, Kabupaten Samosir, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), dan Kabupaten Toba.

Baca Juga:

• Resmikan Jembatan Bailey Pulihkan Akses Tapteng, Gubernur Bobby Tancap Gas Gelontorkan Modal Usaha untuk Warga

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Manutur P Naibaho mengatakan masyarakat di daerah rawan bencana dilatih untuk mampu melakukan evakuasi secara mandiri.

"Kita latih dan mengajari mereka membuat jalur evakuasi. Tujuannya untuk mendidik masyarakat agar mampu mengevakuasi mandiri, mengenalkan bencana dan menyiapkan diri ke lokasi mana mereka akan dievakuasi," kata Manutur setelah mengikuti temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (4/9/2026).

Menurut dia, kegiatan mitigasi meliputi pemetaan wilayah dengan membuat peta kawasan rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi berdasarkan kondisi geografis masing-masing daerah.

BPBD juga melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan. Selain itu, warga diberikan simulasi dan pelatihan evakuasi mandiri, termasuk uji coba alat peringatan dini atau Early Warning System (EWS).

Upaya mitigasi juga dilakukan dengan mendorong penyusunan tata ruang yang memperhatikan tingkat risiko bencana di setiap wilayah.

Sementara itu, Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih mengatakan terdapat 14 jenis kejadian bencana yang berpotensi terjadi di Sumut.

Berdasarkan data periode 1 Januari hingga 4 September 2026, cuaca ekstrem menjadi kejadian bencana yang paling banyak terjadi dengan 127 kejadian. Kemudian tanah longsor sebanyak 86 kejadian, banjir 73 kejadian, dan kebakaran hutan 47 kejadian.

"Program mitigasi adalah bagaimana cara kita untuk memenage persiapan sebelum terjadinya bencana. BPBD memiliki tiga tahap pekerjaan yakni persiapan, tanggap darurat dan pasca bencana," ujar Tuahta.

Tuahta mengatakan mitigasi pra-bencana dilakukan secara menyeluruh. Salah satunya melalui komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pelajar maupun masyarakat.

BPBD Sumut juga menyusun sejumlah dokumen strategis sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi bencana.

"Kami menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta Rencana Kontinjensi (Renkon). Renkon karhutla dan gempa bumi sudah berjalan, dan saat ini kami sedang menyiapkan Renkon untuk bencana banjir," katanya.

Selain menjalankan program mitigasi di daerah rawan, BPBD Sumut membuka ruang edukasi publik di kantor BPBD. Organisasi maupun kelompok masyarakat dapat memanfaatkannya untuk mempelajari prosedur evakuasi dan langkah menghadapi kondisi darurat.

Pemprov Sumut berharap penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan tersebut dapat meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi bencana sekaligus mengurangi risiko korban dan dampak yang ditimbulkan.* (dh)

BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menginisiasi lomba lari antar-satuan kerja (satker) dalam kegiatan olahraga bersama di Lapangan Polda Aceh, Jumat (4/9/2026). Kegiatan tersebut membuat agenda olahraga rutin setiap Jumat di lingkungan Polda Aceh berlangsung lebih semarak.

Olahraga bersama diawali dengan berjalan kaki yang kemudian dilanjutkan dengan perlombaan lari. Kegiatan diikuti Kapolda Aceh, para pejabat utama, serta personel dari seluruh satker Polda Aceh.

Baca Juga:

• Kawal Uang Negara dan Pembangunan Tepat Sasaran, Kapolda Aceh Gandeng Kemenkeu Rapatkan Barisan

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan olahraga bersama merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap Jumat untuk menjaga kondisi fisik personel sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan positif.

"Olahraga bersama ini merupakan kegiatan rutin setiap Jumat. Selain menjaga kebugaran, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi dan membangun kekompakan antarpersonel," kata Joko dalam keterangannya.

Menurut Joko, lomba lari antar-satker yang digagas Kapolda Aceh memberikan suasana berbeda dalam olahraga bersama kali ini. Perlombaan tersebut diharapkan dapat mendorong personel lebih aktif berolahraga sekaligus menumbuhkan sportivitas dan kompetisi yang sehat.

"Bapak Kapolda ingin olahraga tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan. Lomba lari antar-satker ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, kekompakan, dan sportivitas personel," ujarnya.

Lomba lari diawali dengan peserta dari kalangan Kapolda Aceh dan para pejabat utama. Setelah itu, perlombaan dilanjutkan dengan perwakilan personel dari masing-masing satker.

Perlombaan dibagi dalam beberapa kategori, yakni kategori eksekutif yang diikuti para pejabat utama, perwira menengah (pamen), polisi wanita (polwan), serta kategori umum.

Masing-masing kategori memperebutkan juara I, II, dan III. Para pemenang juga mendapatkan hadiah dari Kapolda Aceh sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan prestasi mereka.

Joko berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari budaya positif di lingkungan Polda Aceh. Menurutnya, kebugaran fisik dan kekompakan personel merupakan modal penting dalam menunjang pelaksanaan tugas kepolisian.

"Semoga semangat kebersamaan dan sportivitas yang dibangun melalui kegiatan ini dapat terbawa dalam pelaksanaan tugas, sehingga personel semakin solid dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," pungkas Joko.* (dh)

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Tuahta Ramajaya Saragih mengatakan Sumut memiliki 14 jenis potensi bencana berdasarkan peta risiko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Baca Juga:

• Tinjau Huntap hingga Infrastruktur di Tapanuli, Wapres Gibran dan Gubernur Bobby Nasution Turun Langsung ke Lapangan

"Hasil rekapitulasi kami dari 1 Januari hingga 4 September 2026, bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrem sebanyak 127 kali, termasuk angin puting beliung dan kekeringan. Kemudian diikuti tanah longsor 86 kali, banjir 73 kali, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 46 kali," ujar Tuahta dalam Temu Pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (4/9/2026).

Merespons tingginya potensi bencana tersebut, Bobby menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 188.54/8/INST/2026 tentang Peringatan Dini Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Basah dan Kering di Provinsi Sumut Tahun 2026.

Instruksi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan mitigasi serta kesiapsiagaan bencana. Salah satu perhatian utama adalah ancaman karhutla di sejumlah wilayah rawan, seperti Samosir, Padang Lawas, Simalungun, dan Labuhanbatu.

Hingga akhir Agustus 2026, luas lahan yang terbakar di Sumut tercatat mencapai 273,87 hektare. Lahan terbakar tersebut tersebar di 14 kabupaten/kota.

Tuahta mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian BPBD Sumut. Menurutnya, peringkat karhutla Sumut secara nasional tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kewaspadaan.

"Meskipun posisi karhutla Sumut berada di peringkat 8 atau 9 secara nasional, bukan berarti kita bisa lengah," jelasnya.

BPBD Sumut juga telah menempatkan personel dan peralatan pendamping di Samosir untuk membantu BPBD setempat dalam menghadapi potensi karhutla.

Selain kesiapan personel, BPBD Sumut secara bertahap melakukan pemeliharaan rutin dan pengadaan armada serta peralatan operasional untuk menghadapi kondisi darurat.

Tuahta menegaskan BPBD Sumut siap mendampingi pemerintah kabupaten dan kota dalam penanganan bencana. Dukungan tersebut meliputi proses evakuasi, penyediaan logistik, hingga penyaluran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila kondisi darurat telah ditetapkan.

Upaya penanggulangan juga dilakukan sebelum bencana terjadi. BPBD Sumut memperkuat edukasi kepada masyarakat dan pelajar serta menyiapkan berbagai dokumen strategis untuk menghadapi 14 potensi ancaman bencana.

"Kami menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta Rencana Kontinjensi (Renkon). Renkon karhutla dan gempa bumi sudah berjalan, dan saat ini kami sedang menyiapkan Renkon untuk bencana banjir," kata Tuahta.

BPBD Sumut juga membuka ruang edukasi publik di kantor BPBD bagi organisasi maupun kelompok masyarakat yang ingin mempelajari prosedur evakuasi dan langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Pemerintah Provinsi Sumut mengimbau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.* (dh)

OC Kaligis mengatakan langkah hukum itu ditempuh setelah PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan yang sebelumnya diajukan Lodewyk Pusung.

Baca Juga:

• Sekolah Libur Karena Karhutla Tapi Siswa Tetap Diminta Ambil Makan Bergizi, Ini Alasan Tak Terduga Kepala BGN

"Ada surat dari PT dan juga putusan dari Jakarta Pusat bahwa ini mesti kewenangan Jakarta Selatan. Makanya mestinya pada waktu itu sudah diputus," ujar OC Kaligis di PN Jakarta Selatan, Jumat (4/9/2026).

Ia menjelaskan pengajuan kembali praperadilan tersebut bertujuan agar substansi perkara dapat diperiksa secara langsung oleh hakim. Salah satu hal yang ingin dibuktikan adalah ada atau tidaknya keterlibatan Lodewyk dalam proses pengadaan barang dan jasa terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

OC menilai dua permohonan praperadilan sebelumnya belum menyentuh substansi perkara karena proses persidangan lebih banyak berkaitan dengan persoalan kewenangan relatif pengadilan.

"Ini lucu. Pertama, di sini dikatakan bukan wewenang pengadilan. Kemudian Jakarta Pusat mengatakan ini wewenang pengadilan. Jadi substansinya tidak pernah diperiksa," katanya.

OC juga menyoroti tidak adanya saksi fakta yang menurutnya dapat membuktikan keterlibatan Lodewyk dalam proses pengadaan barang dan jasa pada dua persidangan praperadilan sebelumnya.

Ia mengatakan pihak jaksa tidak menghadirkan saksi fakta yang secara langsung menjelaskan keterlibatan kliennya dalam perkara tersebut.

"Di dua sidang praperadilan, jaksa mestinya mengajukan dua alat bukti, dua saksi fakta. Sidang pertama tidak mengajukan dua saksi fakta mengenai keterlibatan Pusung dalam pengadaan barang dan jasa. Di sidang kedua juga tidak," ujar OC.

Atas dasar itu, OC menegaskan pihaknya meyakini Lodewyk tidak pernah terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dipersoalkan.

Kuasa hukum juga menduga terdapat upaya kriminalisasi terhadap Lodewyk. Untuk memperjelas perkara, pihaknya berencana menghadirkan Lodewyk dalam persidangan secara daring.

OC bahkan membuka kemungkinan melakukan konfrontasi dengan sejumlah pihak yang dianggap berkaitan dengan perkara tersebut.

"Kalau perlu konfrontasi dengan Pak Dadan, Ibu Nani, dan Pak Sony. Karena dia sama sekali tidak terlibat dan tidak pernah mencampuri mengenai program makan gratis ini," katanya.

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang
Sebelumnya, hakim tunggal PN Jakarta Pusat Muhammad Firman Akbar menyatakan pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan yang diajukan Lodewyk Pusung.

Putusan itu dibacakan pada Senin (24/8/2026). Hakim mengabulkan eksepsi pihak termohon mengenai kewenangan mengadili perkara.

Salah satu pertimbangannya berkaitan dengan kedudukan termohon, yakni Jaksa Agung Republik Indonesia c.q. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

PN Jakarta Pusat menilai alamat tersebut berada dalam wilayah hukum PN Jakarta Selatan.

Dalam pertimbangannya, hakim juga merujuk putusan PN Jakarta Selatan Nomor 105 tanggal 30 Juli 2026 yang sebelumnya menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan Lodewyk.

PN Jakarta Selatan sebelumnya mempertimbangkan bahwa tindakan upaya paksa terhadap Lodewyk tidak dilakukan di wilayah hukumnya. Namun, PN Jakarta Pusat menilai lokasi dilakukannya upaya paksa bukan menjadi patokan utama untuk menentukan kompetensi relatif dalam perkara praperadilan.

Dengan pengajuan terbaru ini, Lodewyk Pusung kembali meminta agar permohonan praperadilannya diperiksa di PN Jakarta Selatan.* (k/dh)

Zulhas menyebut berdasarkan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pencurian ikan di wilayah laut Indonesia masih menjadi persoalan. Nilai ikan yang dicuri disebut mencapai lebih dari Rp200 triliun setiap tahun.

Baca Juga:

• 500 Santri Keracunan Massal di Sidoarjo, Zulhas Tancap Gas Minta Kepala SPPG Diproses Hukum Tanpa Toleransi

Menurut Zulhas, kondisi tersebut tidak terlepas dari kemampuan nelayan Indonesia yang masih kalah bersaing dengan nelayan dari sejumlah negara lain. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan armada yang dimiliki nelayan Indonesia.

Ia mengatakan banyak nelayan Indonesia masih menggunakan kapal berukuran kecil sehingga wilayah operasional penangkapan ikan menjadi terbatas.

"Karena makmur, punya kapal-kapal besar. Kita tidak punya, kita hanya berlayar dekat karena kapal-kapal kecil," ujarnya.

Selain persoalan armada, Zulhas menilai nelayan Indonesia juga menghadapi masalah rendahnya daya tawar terhadap hasil tangkapan. Kondisi tersebut membuat nelayan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika menjual ikan.

Menurutnya, ikan merupakan komoditas yang mudah rusak sehingga nelayan sering kali tidak memiliki banyak pilihan ketika harus segera menjual hasil tangkapannya.

"Apa yang terjadi nelayan itu karena dia tidak punya daya tawar. Tidak punya pendukung. Dia serajin apa pun kalau dapat ikan, dia tidak punya daya tawar. Tetap ditawar rendah, harganya murah. Kalau tidak, ikannya busuk," kata Zulhas.

Ia menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan Indonesia atas wilayah laut.

"Kalau nelayan kita miskin, maka lautan kita bisa dikuasai nelayan lain," tegasnya.

Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan daya tawar hasil tangkapan nelayan. Zulhas menyebut dukungan pemerintah melalui berbagai program bantuan menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan dan petani.

Menurutnya, penguatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah, kata Zulhas, perlu memastikan masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi bawah mendapatkan dukungan sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan hidup sekaligus memperkuat sektor pangan nasional.* (d/dh)

Sudaryono menjelaskan kondisi tersebut terjadi karena keputusan meliburkan sekolah disampaikan ketika dapur penyedia MBG telah menyiapkan makanan. Proses pengadaan bahan hingga memasak disebut sudah dilakukan sebelum adanya pengumuman libur.

Baca Juga:

• Dicecar DPR soal Ganti Rugi Siswa Keracunan MBG, Kepala BGN Blak-blakan Ngaku Belum Ada Kompensasi Resmi

Menurut Sudaryono, makanan yang telah dipersiapkan tersebut tetap harus disalurkan pada hari itu agar tidak terbuang. Karena itu, dalam kondisi tertentu siswa atau orang tua diminta mengambil makanan yang sudah tersedia.

Ia menegaskan BGN tidak memaksakan pelaksanaan distribusi MBG apabila pemerintah daerah telah menetapkan sekolah diliburkan akibat kondisi tertentu, termasuk karhutla.

"Intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur atau tidak libur, kami mengikuti. Kami tidak pernah memaksa demi MBG, walaupun ada karhutla, sekolah tetap buka," jelasnya.

Sudaryono mengatakan keputusan terkait kegiatan sekolah menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai tingkat pendidikan. Untuk jenjang SMA, kebijakan berada di pemerintah provinsi melalui gubernur. Sementara SD dan SMP berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten atau kota.

"Untuk SMA itu di pemerintah gubernur, kemudian SD, SMP di bupati atau wali kota. Kami serahkan. Begitu libur, kemudian MBG mengikuti," kata Sudaryono.

BGN, lanjutnya, akan menyesuaikan pelaksanaan program MBG dengan kebijakan pemerintah daerah, termasuk ketika sekolah harus diliburkan karena kondisi darurat seperti kebakaran hutan dan lahan.

Penyesuaian tersebut dilakukan agar distribusi program MBG tetap berjalan dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan keputusan pemerintah setempat.* (d/dh)

Hal itu disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9/2026). Pernyataan tersebut disampaikan setelah Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan tanggung jawab BGN terhadap korban keracunan MBG.

Baca Juga:

• Siswa Terus Jadi Korban, Komnas HAM Desak Dapur Makan Bergizi Gratis Disetop dan Diusut Tuntas

"Apakah selama ini Saudara pernah melakukan ganti rugi dari pihak SPPG, misalnya semacam ganti rugi atau permintaan maaf kepada korban keracunan MBG?" tanya Charles.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sudaryono mengatakan dirinya belum mengetahui secara pasti apakah terdapat pemberian ganti rugi sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala BGN.

Namun, selama dirinya memimpin BGN, belum ada pemberian kompensasi yang dilakukan secara kelembagaan. Menurutnya, bantuan yang diberikan selama ini lebih bersifat personal.

"Untuk yang lalu sebelum kami masuk, mungkin harus kami cek. Tapi setelah saya, sifatnya pribadi saja, belum secara kelembagaan," ujar Sudaryono.

Sudaryono menilai persoalan kompensasi bagi korban keracunan MBG dapat menjadi masukan untuk perbaikan pelaksanaan program. Ia juga menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan Komisi IX DPR RI.

"Saya kira ini mungkin jadi masukan yang bagus juga, jadi ada kompensasi misalnya. Terima kasih masukannya," katanya.

Menurut Sudaryono, ketika terjadi kasus keracunan MBG, prioritas BGN selama ini adalah memastikan korban mendapatkan penanganan medis dan menjalani proses pemulihan kesehatan.

Ia menjelaskan BGN juga menanggung sejumlah biaya tambahan yang tidak tercakup dalam skema pembiayaan tertentu. Termasuk ketika korban harus mendapatkan perawatan di rumah sakit swasta yang tidak ter-cover BPJS Kesehatan.

"Begitu keracunan, fokus kita adalah bagaimana memulihkan kondisi kesehatannya. Di setiap kasus keracunan ada biaya tambahan yang tidak ter-cover atau misalnya dirawat di rumah sakit swasta, kemudian rumah sakit swasta tidak ter-cover BPJS dan lain-lain. Itu kemudian dari BGN kita cover biayanya," jelas Sudaryono.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian dalam evaluasi pelaksanaan program MBG, khususnya terkait bentuk tanggung jawab dan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban apabila terjadi persoalan dalam penyediaan makanan.* (d/dh)

Dalam kegiatan itu, Pertamina bersama Hiswana Migas Aceh memberikan cinderamata kepada sejumlah pelanggan sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan dan kesetiaan menggunakan produk LPG Non Subsidi.

Baca Juga:

• Cuaca Ekstrem Menghambat Distribusi LPG ke Sabang, Ribuan Warga Terimbas

Sekretaris Hiswana Migas Aceh, Munazar Ismail, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi Pertamina bersama Hiswana Migas Aceh dalam memberikan perhatian kepada pelanggan.

"Ini merupakan bentuk sinergi antara Pertamina dengan Hiswana Migas Aceh untuk memberikan perhatian kepada pelanggan, khususnya mereka yang telah memilih dan menggunakan produk LPG Non Subsidi," ujar Munazar.

Menurut Munazar, pelanggan memiliki peran penting dalam keberlangsungan ekosistem distribusi LPG Non Subsidi. Karena itu, komunikasi dan kualitas pelayanan dinilai perlu terus diperkuat agar kebutuhan masyarakat terhadap produk energi dapat terpenuhi dengan baik.

Ia menambahkan, peringatan Hari Pelanggan Nasional bukan hanya menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada konsumen. Kegiatan tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi LPG untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Melalui kegiatan tersebut, Pertamina dan Hiswana Migas Aceh berharap hubungan dengan pelanggan semakin erat. Selain itu, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya memperoleh LPG Non Subsidi melalui jalur distribusi resmi demi menjaga kualitas, keamanan, dan pelayanan kepada konsumen.* (dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri sesi pleno Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026).

Baca Juga:

• Arahan Tegas Prabowo di Vladivostok: Kerja Sama Energi RI-Rusia Harus Berbuah Investasi dan Manfaat Nyata

"Kami, berdasarkan tradisi, kami non-blok. Seperti yang saya katakan, kami tidak tergabung dalam aliansi militer mana pun. Kami menghormati semua kekuatan," ujar Prabowo.

Sesi pleno tersebut juga dihadiri Perdana Menteri Mongolia Nyam-Osoryn Uchral, Wakil Presiden Myanmar U Nyo Saw, serta Wakil Perdana Menteri Dewan Negara China Ding Xuenxiang.

Prabowo mengatakan prinsip independen tidak hanya diterapkan Indonesia dalam bidang politik dan pertahanan, tetapi juga dalam hubungan ekonomi.

Menurutnya, Indonesia terbuka untuk membangun kerja sama dengan berbagai negara tanpa membedakan kelompok atau blok tertentu.

"Secara ekonomi, kami juga independen, dan kami ingin bekerja sama dengan semua sahabat kami. Kami ingin bekerja sama dengan semua negara," kata Prabowo.

Ia menegaskan Indonesia menawarkan hubungan perdagangan yang adil kepada seluruh mitra yang ingin bekerja sama.

Prabowo juga menjelaskan bahwa keterbukaan Indonesia dalam menjalin hubungan ekonomi tidak berarti negara ini akan bergabung dengan satu kelompok untuk menghadapi kelompok lainnya.

Indonesia, lanjutnya, akan memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh pihak yang ingin menjalin kerja sama.

"Namun, seperti yang saya katakan, karena kami sangat terbuka, semua orang tahu, semua pihak tahu bahwa kami tidak akan bekerja sama dengan satu kelompok untuk melawan kepentingan kelompok lain," ujarnya.

"Kami akan memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang yang datang ke Indonesia dan kami bernegosiasi. Kami tidak ingin mengancam siapa pun. Jadi, itulah posisi kami," sambung Prabowo.

Dalam forum yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin turut menyoroti posisi strategis Indonesia dalam dinamika global.

Putin menyebut Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia sekaligus negara dengan populasi Muslim terbesar.

Menurut Putin, posisi tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang perlu diperhitungkan dalam berbagai perkembangan dan kebijakan global.

"Saya ingin menarik perhatian pada fakta berikut, bahwa Indonesia bukan hanya negara terbesar dengan populasi Muslim terbesar, tetapi juga salah satu negara terbesar di dunia," kata Putin.

Ia menilai perkembangan kebijakan di berbagai kawasan dunia tidak dapat mengabaikan posisi strategis Indonesia.

"Apapun jenis kebijakan yang sedang dijalankan di bagian dunia mana pun, Anda harus memperhitungkan hal ini juga," ujar Putin.

Pernyataan Prabowo dalam EEF ke-11 tersebut kembali menegaskan posisi Indonesia yang berupaya menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan dunia tanpa terikat pada aliansi militer tertentu.* (k/dh)

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepolisian menangani kasus keracunan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara transparan, independen dan adil.

Permintaan tersebut disampaikan Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menyusul kembali munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Sebut Alasannya Mengada-ada, Sudaryono Resmi Batalkan Proyek Janggal LED Rp 535 Miliar di BGN

Komnas HAM mencatat sejumlah kejadian keracunan pangan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jombang dan Kota Solo pada September 2026.

Peristiwa tersebut berdampak pada ratusan peserta didik di sekolah maupun pondok pesantren.

Sebelumnya, dugaan keracunan yang berkaitan dengan program MBG juga terjadi di Kabupaten Jayapura dan Kota Semarang pada Agustus 2026.

Menurut Uli, kejadian tersebut perlu mendapat perhatian serius karena kasus serupa terus muncul di berbagai wilayah.

"Kasus keracunan pangan dalam pelaksanaan MBG ini mengalami keberulangan, bukan hanya satu kasus keracunan, tetapi peristiwanya berlangsung terus menerus, dan hampir menjadi sebuah pola," ujarnya.

Uli menegaskan hak atas pangan, khususnya pangan yang aman, merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Menurutnya, pemenuhan hak atas pangan tidak cukup hanya dengan memastikan jumlah makanan tersedia atau mengurangi rasa lapar. Makanan yang diberikan juga harus memenuhi standar kualitas, keamanan dan gizi.

Ia menjelaskan, pangan yang disediakan negara harus aman dari berbagai bentuk kontaminasi, baik biologis, kimia maupun fisik.

"Ketika kontaminasi pangan terjadi, pendekatan berbasis HAM mewajibkan adanya pemulihan hak bagi korban secara komprehensif," tutur Uli.

Pemulihan tersebut, lanjutnya, antara lain mencakup investigasi epidemiologis secara transparan untuk menemukan akar masalah, pemberian sanksi yang adil serta adanya jaminan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Komnas HAM menilai keberulangan kasus keracunan dapat membahayakan hak hidup penerima manfaat MBG, terutama anak-anak peserta didik.

"Hak hidup tidak hanya terkait eksistensi jiwa/fisik saja, tetapi kualitas dan kelangsungan hidup seseorang," kata Uli.

Komnas HAM juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan di lokasi terjadinya keracunan.

Penghentian sementara tersebut diminta dilakukan hingga evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kejadian selesai dan langkah-langkah perbaikan dipastikan terlaksana.

Selain itu, Komnas HAM menekankan pentingnya akses pemulihan bagi para korban. Pemulihan tidak hanya berupa permohonan maaf dan jaminan agar kejadian tidak terulang, tetapi juga mencakup pemulihan kesehatan fisik dan mental korban.

Uli menyebut pemulihan korban merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Badan Gizi Nasional perlu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi/kota/kabupaten, Kementerian Kesehatan, dan BPOM agar memperbaiki sistem pengawasan di seluruh tahapan penyediaan makanan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono sebelumnya mengungkapkan bahwa sejumlah kasus gangguan kesehatan atau keracunan yang diduga berkaitan dengan makanan MBG telah naik ke tahap penyidikan.

Sudaryono mengatakan aparat penegak hukum telah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah titik dapur yang diduga menyebabkan gangguan kesehatan setelah penerima manfaat mengonsumsi makanan MBG.

"Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan," ujar Sudaryono seusai rapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9/2026) malam.

Menurut Sudaryono, BGN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Termasuk mengenai kemungkinan adanya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan," katanya.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut keamanan pangan dalam program MBG yang menyasar peserta didik. Transparansi proses penanganan dan evaluasi sistem penyediaan makanan menjadi salah satu hal yang didorong agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.* (k/dh)

Informasi tersebut disampaikan Kemendikdasmen melalui akun Instagram resminya pada Jumat (4/9/2026). Penjelasan itu merujuk pada sejumlah temuan penelitian mengenai hubungan antara asupan gizi dan kemampuan kognitif anak.

Baca Juga:

• Rebutan Duit Negara! Kemendikdasmen hingga Kemenhan 'Ngantre' Tambahan Anggaran Jumbo Tembus Ratusan Triliun

Selain zat gizi tersebut, kebutuhan kalori juga penting untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan organ tubuh dan aktivitas anak sehari-hari.

Asupan energi yang cukup juga membantu menjaga kestabilan energi sepanjang hari sehingga anak tidak mudah merasa lelah atau mengantuk ketika mengikuti kegiatan belajar.

Bagaimana Komposisi Makanan Bergizi untuk Anak?
Kemendikdasmen mengingatkan pentingnya memperhatikan komposisi makanan dalam setiap porsi makan anak.

Pola makan seimbang dapat diterapkan dengan membagi isi piring menjadi makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan.

Rekomendasi komposisi yang disampaikan meliputi:

- Sepertiga bagian makanan pokok.
- Seperenam bagian lauk pauk.
- Sepertiga bagian sayur-mayur.
- Seperenam bagian buah-buahan.
- Pola tersebut diharapkan membantu anak memperoleh beragam zat gizi yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan sekaligus aktivitas belajar.

MBG Disebut Kurangi Gangguan Belajar akibat Lapar
Selain pola makan bergizi secara umum, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut memberikan dampak positif terhadap proses belajar siswa.

Kemendikdasmen menyatakan MBG dapat membantu mengurangi gangguan konsentrasi yang disebabkan rasa lapar sehingga siswa lebih siap mengikuti pembelajaran.

Temuan tersebut berasal dari survei evaluasi yang terintegrasi dalam program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH). Salah satu kebiasaan yang didorong dalam program tersebut adalah konsumsi makanan sehat dan bergizi.

Evaluasi dilakukan oleh Kemendikdasmen melalui Pusat Penguatan Karakter. Pengumpulan data dilakukan pada tahap baseline Mei-Juni 2025 hingga November-Desember 2025 dengan melibatkan 1.203.309 responden siswa secara nasional.

Hasil evaluasi menunjukkan sekolah penerima MBG mengalami penurunan gangguan belajar akibat lapar rata-rata 2,37 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum menerima program tersebut.

Di wilayah Indonesia Timur, perbedaannya tercatat lebih besar. Penurunan gangguan belajar akibat lapar pada sekolah penerima MBG mencapai 14,85 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum melaksanakan program tersebut.

Evaluasi Dilakukan Berbasis Data
Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami, mengatakan pemilihan responden dilakukan menggunakan pendekatan sampling sistematik.

Menurut Rusprita, sekolah pelaksana MBG dipilih secara acak dengan mempertimbangkan ketersediaan data awal dan akhir yang memadai.

Sekolah penerima MBG kemudian dipadankan dengan sekolah yang belum menjalankan program tersebut berdasarkan jenjang pendidikan, wilayah dan jumlah murid yang relatif sama.

"Pendekatan ini memperkuat validitas hasil sekaligus memastikan setiap rekomendasi kebijakan benar-benar berbasis data," kata Rusprita dalam keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).

Ia menilai hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa intervensi gizi melalui MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar siswa.

Program tersebut juga dinilai dapat mendukung kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, terutama dengan mengurangi gangguan belajar yang muncul akibat rasa lapar.

Dengan demikian, makanan bergizi bukan hanya penting bagi pertumbuhan fisik anak. Pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang juga menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung konsentrasi, energi dan kesiapan anak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah.* (k/dh)