Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti sekaligus memperjelas konstruksi perkara dan menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana.

Baca Juga:

• Penyidikan TPPU Febrie Disorot, Kuasa Hukum Pertanyakan Proses Tindak Pidana Asal

Tujuh saksi yang hadir masing-masing berinisial TTS dan BH dari PT TBI, TB selaku direktur OBP, ACT yang berprofesi sebagai pengacara, S dari Bank Indonesia, MM dari PT P, serta RC dari PT BBBU.

Anang mengatakan pemeriksaan saksi dilakukan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Keterangan mereka diperlukan untuk membantu penyidik mengungkap aliran aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

"Proses pemeriksaan saksi dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana," ujarnya.

Diketahui, Kejagung sebelumnya menerima pelimpahan dua tersangka dari Polda Metro Jaya, yakni pihak swasta Don Ritto dan eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.

Dalam pengembangan perkara tersebut, Tim 9 Kejagung juga menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait dugaan TPPU. Perkara itu berkaitan dengan temuan emas batangan dan uang tunai dalam jumlah besar saat penggeledahan di sejumlah lokasi.

Penggeledahan sebelumnya dilakukan di sebuah kafe di Jakarta. Penyidik menemukan brankas tersembunyi yang berisi uang SGD 3.130.000, USD 889.965, serta Rp259.159.000. Nilai keseluruhannya disebut mencapai sekitar Rp60 miliar setelah dikonversikan ke rupiah.

Sementara dalam penggeledahan di kawasan Sentul, Jawa Barat, penyidik menemukan brankas berisi sejumlah koper. Di dalamnya terdapat sekitar 74 kilogram emas batangan, USD 4.767.300, SGD 14.083.800, serta uang tunai Rp100 juta.

Nilai aset yang ditemukan di lokasi Sentul tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp476 miliar.

Kejagung masih melakukan pendalaman untuk mengungkap asal-usul serta keterkaitan aset-aset tersebut dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang sedang disidik.* (oz/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan klarifikasi tersebut diperlukan agar temuan ratusan benda mirip senjata itu tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• 996 Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Mendikdasmen: Sedang Dicari Solusi

Benda-benda tersebut ditemukan di ruang kerja mantan Ketua Yayasan, Indra Wargadalem (IWD). Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pemilik serta bagaimana benda-benda tersebut berada di ruangan tersebut.

"Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan dari barang-barang tersebut," ujar Iman.

Sebelumnya, polisi menyampaikan ratusan benda berbentuk senjata itu berkaitan dengan seorang pria berinisial DS. Pria tersebut diketahui pernah menjabat sebagai direktur PT Lokta Karya Perbakin.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan perusahaan tersebut berkaitan dengan kegiatan impor senjata angin dan airsoft gun.

"Jadi kalau dilihat penelusuran dari identitas ini yang bersangkutan merupakan direktur ya, terhadap suatu perusahaan PT LKP. LKP ini terkait tentang impor senjata angin ataupun senjata airsoft gun," kata Budi.

Polisi juga menemukan fakta bahwa DS telah meninggal dunia pada 2020. Informasi tersebut diperoleh melalui pendalaman Direktorat Intelkam Subdit Wasendak.

"Dari hasil pendalaman Direktorat Intelkam Subdit Wasendak menemukan bahwa Saudara DS sudah meninggal dunia tahun 2020. Sehingga senjata ini diamankan untuk penelusuran lebih lanjut," ujar Budi.

Dengan adanya temuan tersebut, polisi masih terus menelusuri kaitan benda-benda tersebut dengan pihak tertentu. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan asal-usul dan status kepemilikannya.* (in/dh)

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh orangtua Pratu Galuh Nugraha seusai konferensi pers pengungkapan kasus narkotika di Aula Presisi Polda Aceh, Senin (10/8/2026).

Baca Juga:

• 142 Cartridge Etomidate Disita di Bireuen, Polisi Buru Pemasok Berinisial RK

"Penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan kepada almarhum Pratu Galuh Nugraha atas jasa dan keberaniannya dalam membantu kepolisian saat melakukan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika," ujar Ruddi.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (25/7/2026). Saat itu, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penyekatan terhadap kendaraan yang diduga digunakan pelaku di depan SPBU Desa Cot Meurak, Kabupaten Bireuen.

Petugas menggunakan satu unit truk yang diposisikan melintang di badan jalan untuk menghentikan kendaraan tersebut. Namun, para pelaku justru memaksa menerobos barikade.

Dalam upaya melarikan diri, kendaraan pelaku menabrak sebuah sepeda motor hingga terseret cukup jauh. Polisi kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur untuk menghentikan kendaraan sekaligus mengantisipasi risiko yang lebih besar terhadap keselamatan masyarakat dan petugas.

Di tengah kejadian tersebut, seorang warga yang berada di sekitar lokasi turut membantu polisi dengan bergerak menuju badan jalan. Dia memindahkan palang besi dari area SPBU untuk digunakan sebagai penghalang kendaraan pelaku.

Belakangan diketahui warga tersebut merupakan anggota TNI yang berdinas di Satuan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda, yakni Pratu Galuh Nugraha.

Dalam rangkaian peristiwa itu, Pratu Galuh mengalami luka akibat terkena peluru rekoset.

Ruddi menyampaikan duka cita atas meninggalnya Pratu Galuh. Dia juga mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

"Mari kita doakan, semoga almarhum Pratu Galuh Nugraha ditempatkan yang layak di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," pungkasnya.* (dh)

Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan mengatakan RK diduga berperan sebagai pemasok cartridge berisi etomidate dalam kasus yang diungkap pada 25 Juli 2026.

Baca Juga:

• Polda Sumut Tangkap Pasutri Lansia di Deli Serdang, Simpan Bahan Vape Mengandung Etomidate di Kandang Ayam

Kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika jenis etomidate dalam bentuk cartridge atau vape getar. Barang tersebut diketahui dibawa menggunakan satu unit mobil Mitsubishi Triton.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pembuntutan terhadap kendaraan yang dicurigai. Petugas berupaya menghentikan kendaraan tersebut dengan melakukan penyekatan di depan SPBU Desa Cot Meurak menggunakan sebuah truk yang diposisikan melintang di jalan.

Namun, kendaraan yang ditumpangi para pelaku disebut memaksa menerobos barikade. Dalam upaya melarikan diri, kendaraan tersebut menabrak sebuah sepeda motor hingga terseret cukup jauh.

Petugas kemudian mengambil tindakan untuk menghentikan kendaraan dan mengantisipasi risiko terhadap keselamatan masyarakat maupun aparat.

Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial RF (31), yang disebut merupakan oknum anggota Polri. Di dalam kendaraan tersebut juga terdapat pria berinisial T serta dua orang lainnya yang identitasnya masih dalam penyelidikan.

Ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri dan kini turut ditetapkan sebagai DPO.

Dari pengungkapan itu, polisi menyita 142 cartridge atau vape getar. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti tersebut dinyatakan mengandung etomidate yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan II.

Ruddi menjelaskan RF diduga mendapatkan cartridge tersebut dari RK dengan harga Rp850 ribu per unit. Barang kemudian disebut dijual kepada T dengan harga Rp1 juta per unit.

"Dari setiap transaksi tersebut, tersangka RF memperoleh keuntungan sebesar Rp150 ribu per pcs," ujarnya.

Atas kasus tersebut, RF akan dipersangkakan dengan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, RF juga dijerat Pasal 609 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Polda Aceh masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan di balik peredaran cartridge yang mengandung etomidate tersebut, termasuk memburu RK dan sejumlah pihak lain yang telah masuk dalam daftar pencarian orang.

Polisi menyebut 142 cartridge yang disita diperkirakan dapat digunakan oleh 142 orang berdasarkan asumsi penggunaan. Pengungkapan tersebut dinilai dapat mencegah potensi penyalahgunaan narkotika dalam jumlah yang sama.* (dh)

Setibanya di Kepulauan Nias pada Senin (10/8/2026), Surya langsung meninjau pembangunan turap di ruas jalan provinsi Miga-Lolowua. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung perkembangan proyek sekaligus memastikan pengerjaannya berjalan sesuai target.

Baca Juga:

• Prihatin 43 Mahasiswa Berhenti Kuliah karena Biaya, Bobby Nasution Siapkan Beasiswa di Poltekkes Gunungsitoli

"Prinsipnya kita ingin pembangunan infrastruktur ini tepat waktu. Sebagaimana pesan Pak Gubernur (Bobby Nasution) pada agenda Berkantor di Kepulauan Nias untuk memastikan pembangunan berjalan optimal," kata Surya.

Selain memantau proyek infrastruktur, Surya akan menjalankan sejumlah agenda lain selama berada di Kepulauan Nias. Di antaranya meninjau rehabilitasi sekolah serta memperkuat program Universal Health Coverage (UHC) bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Kepulauan Nias.

Kehadiran Pemprov Sumut di wilayah Kepulauan Nias mendapat respons positif dari masyarakat. Warga Gunungsitoli, Grace Zebua, berharap pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan, khususnya terhadap ruas jalan yang masih mengalami kerusakan.

"Semoga jalan-jalan rusak di sini bisa semua terselesaikan, sehingga masyarakat bisa nyaman," ujar Grace.

Harapan serupa disampaikan Johan, pengendara yang kerap melintasi ruas jalan Miga-Lolowua. Dia menilai kondisi jalan saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Namun, Johan berharap pembangunan turap atau bronjong di sepanjang ruas tersebut dapat segera diselesaikan agar perjalanan masyarakat menjadi lebih aman.

"Jalan sudah bagus, tinggal ini bronjong (turap), semoga juga cepat selesai, sehingga kita tidak lagi was-was jalan di sini," kata Johan.

Dalam kunjungan tersebut, Surya didampingi Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat Alfi Syahrizal, serta Kepala Dinas Sosial Sumut Ady Putra.

Pemprov Sumut memastikan agenda berkantor di Kepulauan Nias menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan sekaligus penguatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.* (dh)

Penguatan rupiah juga tercermin dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia (BI). Kurs JISDOR pada Senin berada di level Rp17.795 per dolar AS, menguat dari sebelumnya Rp17.913 per dolar AS.

Baca Juga:

• Prabowo Ajukan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, Ekonom: Pilihan Tepat

Berdasarkan data BI, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juli 2026 berada di level 116,8. Angka tersebut memang turun dibandingkan Juni yang mencapai 117,8, tetapi masih berada di atas level 100 yang menunjukkan konsumen tetap optimistis.

IKK Juli 2026 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar 107,9 dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar 125,7. Keduanya masih berada dalam zona optimistis.

Meski demikian, tren penurunan IKK selama tiga bulan terakhir menjadi perhatian. Kondisi tersebut menunjukkan konsumen mulai lebih berhati-hati dalam menilai kondisi ekonomi dan menentukan pengeluaran.

Jika tren tersebut berlanjut, pertumbuhan konsumsi domestik berpotensi ikut terpengaruh karena masyarakat cenderung menahan belanja dan lebih selektif menggunakan pendapatan.

Sentimen lain yang turut diperhatikan pasar adalah pengajuan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto. Surat Presiden terkait pengajuan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR untuk diproses lebih lanjut.

Dari sisi global, pasar juga mencermati perkembangan hubungan Iran dan Oman yang berpotensi berdampak terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Selain itu, meredanya kekhawatiran terhadap inflasi Amerika Serikat turut memengaruhi ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan suku bunga Federal Reserve atau The Fed.

Data ketenagakerjaan AS yang sebelumnya menunjukkan pelemahan juga menjadi salah satu faktor yang membuat pelaku pasar memperkirakan ruang kenaikan suku bunga The Fed semakin terbatas dalam beberapa bulan mendatang.

Pelaku pasar selanjutnya akan menunggu rilis data Indeks Harga Konsumen (CPI) AS untuk periode Juli pada Rabu (12/8/2026). Data inflasi tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter The Fed.

Pergerakan rupiah selanjutnya akan sangat dipengaruhi kombinasi sentimen domestik dan global, termasuk perkembangan ekonomi dalam negeri, arah kebijakan Bank Indonesia, data ekonomi AS, serta prospek suku bunga The Fed.* (mt/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan proses finalisasi penyusunan aturan tersebut telah selesai. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan tahapan administrasi.

Baca Juga:

• Ojol Diwacanakan Jadi UMKM, Pemerintah Ungkap Segudang Keuntungannya

Prasetyo juga mengonfirmasi bahwa dalam aturan tersebut pengemudi ojol akan dikategorikan sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan masih terdapat dua pasal yang sedang dimatangkan pemerintah sebelum aturan tersebut diselesaikan.

Menurut Maman, perubahan status pengemudi ojol menjadi pelaku UMKM nantinya dapat memberikan sejumlah keuntungan. Salah satunya adalah fleksibilitas dalam mengatur waktu kerja.

Selain itu, pengemudi ojol disebut dapat memperoleh akses terhadap berbagai paket insentif yang disiapkan pemerintah untuk sektor UMKM.

Maman juga membantah isu yang menyebut perubahan status pengemudi ojol menjadi UMKM akan membuat mereka dikenakan pajak.

"Saya mau luruskan kalau misalnya ada yang cerita-cerita, mengatakan mengenai bahwa ojol akan dikenakan pajak lah ini segala macam saya luruskan, enggak. Jadi 100 persen itu isu hoaks," tegas Maman.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut justru diarahkan untuk memberikan peluang usaha yang lebih luas kepada para pengemudi ojol dan keluarganya.

Menurut Maman, status sebagai pelaku UMKM dapat membuka kesempatan bagi pengemudi untuk mengembangkan usaha di luar aktivitas mengantar penumpang maupun barang.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah pemanfaatan kendaraan untuk usaha penyewaan. Pengemudi dapat memiliki lebih dari satu sepeda motor dan menyewakannya sebagai bagian dari peluang usaha.

"Mereka bisa dapat kesempatan untuk berusaha karena istrinya, anak-anaknya mungkin dan bahkan mereka sendiri mereka bisa punya tiga motor, empat motor, motornya direntalin segala macam," ujar Maman.

Maman mengatakan sejumlah komunitas dan asosiasi pengemudi ojol juga menyambut positif rencana tersebut karena dinilai dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pengemudi dan keluarganya.

Pemerintah kini masih menyelesaikan tahapan akhir sebelum Perpres tersebut diterbitkan. Jika sesuai target, aturan mengenai ekosistem transportasi online itu diharapkan dapat rampung sebelum 17 Agustus 2026.* (mt/dh)

Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak sekolah dan sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

Baca Juga:

• Hampir 1.000 Senjata Ditemukan di Sekolah, Ternyata Cuma 1 yang Asli

Terkait temuan senjata tersebut, Abdul Mu'ti menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada aparat keamanan. Menurutnya, kepolisian memiliki kewenangan untuk menjelaskan mengenai barang-barang yang ditemukan di lokasi.

"Terkait dengan adanya temuan itu, mungkin aparatur keamanan, dalam hal ini kepolisian, yang lebih punya otoritas untuk menjelaskan," ujarnya.

Abdul Mu'ti juga menjelaskan bahwa pengawasan terhadap sekolah merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kalau sekolah, kan pengawasannya oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya," katanya.

Meski demikian, Kemendikdasmen telah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut.

"Kami sudah komunikasi, kami sudah komunikasi dengan pihak-pihak terkait dan sedang dicari jalan keluarnya," imbuh Mu'ti.

Sebelumnya, aparat menemukan ratusan barang yang diduga berkaitan dengan senjata di sebuah sekolah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Temuan tersebut pertama kali didapat pada 10-11 Juli 2026 dan kembali ditemukan pada Rabu (5/8) malam.

Polisi kemudian menjelaskan bahwa total terdapat 996 pucuk senjata yang ditemukan. Dari jumlah tersebut, 995 merupakan senapan angin, sedangkan satu lainnya merupakan senjata api jenis Franchi SPA, SPAS-15 kaliber 12 GA.

Senjata api tersebut diketahui milik pria berinisial DS yang disebut merupakan direktur di PT Lokta Karya Perbakin.

"Perlu kita luruskan bersama, penemuan barang yang diduga berupa senjata. Ada 996 yang ditemukan, 995 merupakan senjata angin," tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2026).

Selain ratusan senjata, dalam penggeledahan tersebut juga disebut ditemukan narkoba hingga sekitar 30 keping CD porno.

Temuan tersebut menjadi perhatian karena lokasi barang-barang itu berada di lingkungan sekolah. Pemerintah pun menyatakan perlu ada langkah penyelesaian agar lingkungan pendidikan tetap aman bagi para siswa.* (d/dh)

Direktur Pengadaan Perum BULOG Prihasto Setyanto mengatakan stok tersebut berasal dari stok awal tahun serta penyerapan gabah dan beras petani dalam negeri yang terus dilakukan sepanjang 2026.

Baca Juga:

• Harga Cabai Rawit Turun Hari Ini, Cek Daftar Lengkap Harga Pangan Nasional 7 Agustus 2026

Dengan demikian, secara akumulatif BULOG mengelola sekitar 7 juta ton beras sebelum memperhitungkan penyaluran dan pergerakan stok selama periode berjalan.

"Stok sebesar 5,25 juta ton itu tersebar di gudang-gudang BULOG di seluruh Indonesia dan terus bergerak mengikuti kebutuhan penyaluran pangan nasional. Dari stok awal 3,36 juta ton ditambah penyerapan gabah petani setara 3,67 juta ton termasuk beras komersial, secara akumulasi mencapai sekitar 7 juta ton," ujar Prihasto dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).

Namun, BULOG juga telah menyalurkan sebagian stok tersebut untuk berbagai kebutuhan sepanjang 2026. Hingga 9 Agustus 2026, penyaluran beras tercatat sekitar 1,78 juta ton.

Penyaluran tersebut mencakup Bantuan Pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penanganan bencana alam, kebutuhan kementerian dan lembaga, termasuk ASN serta TNI dan Polri, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, penjualan komersial, serta kebutuhan lainnya.

Prihasto menjelaskan posisi stok BULOG dapat berubah setiap hari karena beras terus disalurkan dan diisi kembali melalui penyerapan produksi petani.

"Stok beras ini bergerak setiap hari karena BULOG menjalankan fungsi pelayanan pangan kepada masyarakat. Perputaran ini juga penting untuk memastikan perawatan stok berjalan dengan baik dan menjaga umur simpan beras yang berada di gudang," jelasnya.

Menurut Prihasto, angka stok 5,25 juta ton harus dipahami sebagai posisi persediaan pada suatu waktu, bukan berarti seluruh beras tersebut tersimpan tanpa digunakan.

Di sisi lain, BULOG terus mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras dari petani dalam negeri, terutama saat musim panen. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperkuat stok pangan nasional sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani.

Pada 2025, BULOG menyerap gabah petani yang setara dengan sekitar 3 juta ton beras. Target tersebut kemudian dinaikkan menjadi 4 juta ton setara beras pada 2026.

Hingga 9 Agustus 2026, realisasi penyerapan gabah petani telah mencapai 3,67 juta ton setara beras. Angka tersebut sudah mendekati target tahunan sebesar 4 juta ton.

BULOG optimistis target tersebut dapat tercapai lebih cepat. Bahkan, perusahaan memproyeksikan penyerapan setara 4 juta ton beras dapat tercapai pada akhir September 2026.

Dengan masih berlangsungnya musim panen gadu di sejumlah wilayah, realisasi penyerapan hingga akhir Desember 2026 juga berpotensi melampaui target tahunan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap gabah petani yang memenuhi ketentuan dapat diserap secara optimal. Capaian 3,67 juta ton setara beras sampai awal Agustus menunjukkan bahwa penyerapan dalam negeri berjalan kuat," kata Prihasto.

Ia menambahkan, BULOG saat ini masih menyerap gabah dari petani dengan rata-rata sekitar 5.000 ton per hari setara beras selama Agustus.

"Kami optimistis target 4 juta ton dapat dicapai, dan dengan masih adanya potensi panen gadu, kami terbuka untuk mencapai angka yang lebih tinggi hingga akhir tahun," pungkasnya.* (d/dh)

Djamari mengatakan dugaan tersebut berkaitan dengan kondisi kawasan Gunung Bromo yang memiliki suhu cukup dingin. Menurutnya, pengunjung bisa saja menyalakan api untuk menghangatkan tubuh, tetapi kemudian lupa memastikan api benar-benar padam.

Baca Juga:

• Karhutla Bromo Makin Mereda, Dari 34 Kini Tinggal 2 Titik Api

Djamari juga menyinggung kejadian kebakaran di kawasan Bromo pada tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebut aktivitas pengunjung pernah dikaitkan dengan munculnya kebakaran di kawasan tersebut.

"Seperti tahun yang lalu kan orang hanya berfoto-foto saja kan bisa terbakar," ujarnya.

Saat ditanya apakah kebakaran Bromo lebih mungkin disebabkan faktor manusia dibandingkan faktor alam, Djamari membenarkan dugaan tersebut.

"Kira-kira begitu, karena human error. Iya, human error," katanya.

Meski demikian, dugaan tersebut belum menjadi kesimpulan final mengenai penyebab kebakaran. Penanganan terhadap titik api di kawasan Bromo masih dilakukan oleh pemerintah dan tim terkait.

Djamari menyampaikan kondisi kebakaran Bromo saat ini sudah jauh lebih terkendali. Dari sejumlah titik api yang sebelumnya muncul, kini disebut hanya tersisa sekitar satu hingga dua titik.

"Bromo ini Pak BNPB dan Menteri Kehutanan baru tadi malam pulang. Mungkin pagi ini baru saja terjadi. Jadi tadi dilaporkan juga bahwa itu sudah kita selesaikan, tinggal satu titik dua titik saja," imbuh Djamari.

Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap karhutla di kawasan Bromo untuk memastikan seluruh titik api dapat dipadamkan dan mencegah kebakaran kembali meluas.* (d/dh)

Pencopotan tersebut tertuang dalam Surat Wali Kota Medan Nomor 800.1.6.2/1305.K tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan sebagai Camat Medan Timur Kota Medan.

Baca Juga:

• Diduga Minta Rp120 Juta dan Janjikan Jabatan, Camat Medan Timur Dibebastugaskan

Dalam laporan tersebut, Fernanda diduga menjanjikan pengurusan penempatan jabatan di lingkungan Pemkot Medan dengan meminta dan menerima sejumlah uang.

Inspektur Kota Medan Erfin Fahrurrazi membenarkan pencopotan tersebut. Saat ini, Fernanda akan menjalani pemeriksaan oleh tim pemeriksa ad hoc.

"Ya betul (dicopot). Saat ini akan dilakukan pemeriksaan oleh tim ad hoc," ujar Erfin saat dikonfirmasi, Senin (10/8/2026).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, Subhan, mengatakan pihaknya telah menerima laporan hasil audit dari Inspektorat Kota Medan.

Berdasarkan laporan tersebut, BKPSDM diminta membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk memproses penjatuhan hukuman disiplin dengan mempertimbangkan hukuman disiplin berat.

"Rekomendasi tersebut telah kami tindak lanjuti dan proses pemeriksaan disiplin saat ini sedang berjalan," kata Subhan melalui keterangan tertulis, Senin (10/8/2026).

Subhan menegaskan pembebasan sementara dari tugas jabatan tersebut bukan merupakan keputusan akhir terkait hukuman disiplin terhadap Fernanda.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar proses pemeriksaan dapat berlangsung secara lancar dan objektif. Fernanda juga tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan dan pembelaan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pembebasan sementara ini bukan keputusan akhir mengenai hukuman disiplin. Tim Pemeriksa akan bekerja sesuai prosedur dan yang bersangkutan tetap diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan serta pembelaan sesuai ketentuan," ujarnya.

Keputusan mengenai hukuman disiplin nantinya akan ditetapkan setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai. Proses tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta ketentuan pelaksanaannya.

Subhan mengatakan Pemkot Medan memberikan perhatian serius terhadap integritas aparatur sipil negara (ASN). Ia menegaskan tidak boleh ada pejabat yang menjanjikan pengurusan maupun penempatan jabatan dengan meminta atau menerima sejumlah uang.

"Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan bukan komoditas dan tidak untuk diperjualbelikan," katanya.

Ia menegaskan pengembangan karier ASN seharusnya didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, potensi, integritas, dan moralitas.

Menurut Subhan, kasus tersebut juga menjadi peringatan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Medan agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatan untuk kepentingan pribadi.

"Setiap ASN harus memahami bahwa jabatan adalah amanah. Kewenangan yang melekat pada jabatan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi," ujarnya.

Pemkot Medan juga mengimbau ASN dan masyarakat agar tidak mempercayai pihak yang menjanjikan pengangkatan, promosi, mutasi, atau penempatan jabatan dengan meminta uang maupun imbalan tertentu.

Subhan menegaskan seluruh dugaan penyalahgunaan wewenang akan diproses secara objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* (ds/dh)

Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 Premier Division. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 4 Oktober 2026 dan direncanakan digelar di Jakarta serta Jawa Barat.

Baca Juga:

• Rekor Kelam Garuda: 6 Kali Runner Up, 6 Kali Pulang Cepat dari Piala AFF

"Kalau kita melihat tadi, di FIFA ASEAN Cup ini memang dimasukkan menjadi agenda pada bulan September dan Oktober," kata Erick.

Menurut Erick, penyelenggaraan turnamen pada periode FIFA Matchday menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, klub memiliki kewajiban melepas pemain untuk membela tim nasional sesuai ketentuan FIFA.

"Kalau melihat dari seperti ini, pastikan semua pemain terbaik akan bisa bermain. Dan kita harapkan tentu prestasinya bisa maksimal," ujarnya.

Harapan tersebut muncul setelah Timnas Indonesia gagal melaju dari fase grup ASEAN Championship 2026. Hasil imbang 1-1 melawan Singapura pada Jumat (7/8/2026) membuat Indonesia hanya mengoleksi tujuh poin dari empat pertandingan Grup A.

Raihan tersebut tidak cukup membawa Indonesia melewati Vietnam dan Singapura yang memastikan posisi teratas grup dan tiket ke semifinal.

Kegagalan tersebut membuat FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk bangkit. Pelatih John Herdman sebelumnya juga memasang target tinggi dengan membidik gelar juara pada turnamen tersebut.

FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi edisi perdana turnamen antarnegara Asia Tenggara yang berada di bawah naungan FIFA. Karena itu, keberhasilan menjadi juara pada edisi perdana akan menjadi catatan bersejarah bagi tim yang mampu meraihnya.

Erick Thohir pun menyatakan dukungannya terhadap target yang telah ditetapkan John Herdman.

"Ya Alhamdulillah kan memang masing-masing pelatih punya targetnya masing-masing. Dan pasti PSSI, Kemenpora akan mendukung target yang dilakukan dari masing-masing pelatih kami," kata Erick.

Meski demikian, Erick mengingatkan persoalan kebugaran pemain harus menjadi perhatian. Dengan kompetisi klub yang mulai bergulir, risiko cedera pemain dapat memengaruhi kekuatan Timnas Indonesia saat FIFA ASEAN Cup berlangsung.

"Tentu dinamika kita bisa lihat, apakah nanti amit-amit cedera, seperti apa, kita hal-hal ini yang tentu kita harus antisipasi," ujarnya.

Erick berharap status Indonesia sebagai tuan rumah tidak hanya diikuti dengan kesiapan penyelenggaraan, tetapi juga prestasi di lapangan.

"Tapi sebagai tuan rumah, kalau bisa tim nasionalnya juga berprestasi dengan baik, ya ini hal-hal yang tentu kita harapkan," pungkasnya.

Indonesia sendiri masih memfinalisasi sejumlah aspek penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 bersama FIFA.* (k/dh)

Suharyanto mengatakan pemerintah mengerahkan tiga helikopter untuk membantu proses pemadaman kebakaran di kawasan Bromo.

Baca Juga:

• Wagub Sumut: Isi Masa Depan dengan Ilmu, Jangan Biarkan Narkoba Rusak Cita-cita

Meski jumlah titik api telah berkurang, Suharyanto tidak menjelaskan lebih rinci mengenai kondisi terkini kebakaran di kawasan Gunung Bromo.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan pemerintah akan segera menuntaskan penanganan kebakaran di Bromo.

Menurut Djamari, sejumlah wilayah lain yang sebelumnya mengalami karhutla juga telah berhasil ditangani. Kebakaran di kawasan Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, disebut telah selesai diatasi.

Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Gunung Rinjani. Pemerintah menyatakan kebakaran di wilayah tersebut telah berhasil ditangani.

Namun, penanganan karhutla secara nasional masih menjadi perhatian pemerintah. Hingga Senin (10/8/2026), tercatat sekitar 107.000 hektare hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia terbakar.

Djamari mengatakan kondisi tersebut terjadi di tengah fenomena El Nino yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah saat ini mewaspadai enam provinsi yang dinilai memiliki risiko karhutla. Keenam wilayah tersebut yakni Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Untuk memperkuat penanganan, sebanyak 43 helikopter telah dikerahkan ke sejumlah wilayah yang mengalami karhutla.

Selain operasi udara, pemadaman melalui jalur darat juga terus dilakukan. Langkah tersebut menghadapi tantangan karena ketersediaan air di sejumlah lokasi mulai terbatas.

Pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman, termasuk penggunaan flexible tank sebagai tempat penampungan dan distribusi air.

Pembuatan sumur di lokasi tertentu juga menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk mendukung penanganan karhutla.

Dengan tersisanya dua titik api di kawasan Bromo, pemerintah masih melanjutkan upaya pemadaman hingga kondisi kebakaran benar-benar dapat dituntaskan.* (k/dh)

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu sejumlah menteri dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Ajukan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, Ekonom: Pilihan Tepat

"Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," kata Teddy dalam keterangannya.

Menurut Teddy, penyederhanaan struktur tersebut bertujuan membuat perusahaan negara menjadi lebih lincah dan produktif. Pemangkasan lapisan birokrasi diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMN.

Selain itu, langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga efisiensi perusahaan-perusahaan milik negara.

"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menerima laporan mengenai perkembangan program mandatori B50 dari Direktur Utama Pertamina Simon A. Mantiri.

Simon melaporkan perkembangan implementasi program biodiesel B50 yang telah diluncurkan Prabowo pada Juli 2026. Program tersebut merupakan kebijakan penggunaan campuran bahan bakar nabati berbasis minyak sawit dalam bahan bakar diesel.

Selain perkembangan B50, Simon turut menyampaikan kesiapan infrastruktur untuk tahapan penerapan mandatori bioetanol oleh pemerintah.

Menurut Teddy, program B50 menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan sumber energi dalam negeri.

"Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah," kata Teddy.* (k/dh)

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan perubahan status tersebut dapat memberikan sejumlah manfaat bagi pengemudi ojol, mulai dari fleksibilitas waktu hingga peluang mengembangkan usaha.

Baca Juga:

• 336 Ribu Warga War Tiket Nonton HUT RI, Istana Tambah Kuota jadi 8.900 Kursi

Menurut Maman, keuntungan lainnya adalah driver ojol dapat memperoleh berbagai paket kebijakan insentif yang disiapkan pemerintah bagi pelaku UMKM.

Ojol Disebut Tak Kena Pajak

Maman juga menyebut driver ojol nantinya tidak dikenakan pajak apabila masuk dalam kategori usaha mikro dengan omzet sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan, kebijakan insentif UMKM berlaku bagi pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp 500 juta.

"Jadi omzet di bawah Rp 500 juta itu berarti per bulan pendapatan mereka omzetnya Rp 40 jutaan," ujar Maman.

Maman menilai rata-rata penghasilan driver ojol berada di kisaran Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Dengan demikian, menurut dia, penghasilan tersebut masih berada di bawah batas omzet yang disebutkan.

"Nah ojol kan rata-rata kurang lebih sekitar Rp 10 sampai Rp 15 jutaan. Jadi artinya mereka tidak dikenakan pajak," sambungnya.

Bisa Kembangkan Usaha

Selain fleksibilitas waktu dan insentif, Maman menyebut status UMKM juga dapat membuka kesempatan bagi driver ojol untuk mengembangkan usaha lain.

Salah satu peluang yang disebut adalah usaha penyewaan sepeda motor. Menurutnya, driver ojol nantinya dapat memiliki lebih dari satu kendaraan yang bisa dimanfaatkan sebagai aset usaha.

"Lalu yang keempat mereka bisa dapat kesempatan untuk berusaha, karena istrinya, anak-anaknya mungkin dan bahkan mereka sendiri mereka bisa punya 3 motor, 4 motor, motornya direntalin segala macam," kata Maman.

Status Ojol Jadi UMKM Masih Wacana

Meski demikian, rencana menjadikan driver ojol sebagai pelaku UMKM hingga kini belum menjadi kebijakan final pemerintah.

Wacana tersebut berkaitan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang masih dalam proses administrasi.

Staf Khusus Wakil Menteri Sekretaris Negara Binbin Firman Tresnadi sebelumnya menyampaikan Perpres tersebut masih dalam proses dan diharapkan segera dipublikasikan.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 21 Juli 2026 menegaskan status ojol sebagai UMKM masih berupa wacana yang sedang dibahas pemerintah.

"Belum. Jadi apa yang disampaikan oleh Menteri UMKM adalah salah satu wacana yang memang sedang kita bicarakan bersama-sama dalam rangka penyempurnaan," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dengan demikian, perubahan status driver ojol menjadi UMKM masih menunggu keputusan dan penyempurnaan kebijakan pemerintah.* (k/dh)

Mengacu data Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Stockbit, IHSG sempat bergerak di zona hijau pada awal perdagangan sebelum akhirnya berbalik melemah hingga penutupan.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,48 Persen ke Level 6.440, Pasar Saham Asia Mayoritas Hijau

Sektor barang konsumen non-siklikal menjadi sektor dengan penurunan terdalam, yakni 1,37 persen. Selanjutnya sektor infrastruktur melemah 1,25 persen dan sektor perindustrian turun 0,74 persen.

Pada perdagangan hari ini, sebanyak 287 saham tercatat menguat, sementara 329 saham melemah dan 180 saham lainnya stagnan.

Total volume transaksi saham di BEI mencapai 46,61 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 18,02 triliun.

Di jajaran saham unggulan LQ45, sejumlah emiten mencatat pergerakan signifikan. PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) menjadi saham dengan kenaikan tertinggi.

Sebaliknya, saham milik konglomerat Prajogo Pangestu menjadi salah satu pemberat indeks. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) dan PT Barito Pacific Tbk (BRPT) memimpin daftar saham dengan pelemahan terbesar di LQ45.

Berikut daftar top losers LQ45 pada penutupan perdagangan Senin (10/8/2026):

- PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) turun 4,05 persen.
- PT Barito Pacific Tbk (BRPT) turun 3,63 persen.
- PT Indika Energy Tbk (INDY) turun 3,33 persen.

Sementara itu, tiga saham dengan kenaikan tertinggi di LQ45 yakni:

- PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) naik 7,87 persen.
- PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) naik 3,40 persen.
- PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) naik 2,33 persen.

Dengan berakhirnya perdagangan hari ini, IHSG mencatat penurunan 0,69 persen ke posisi 6.365,37.* (k/dh)

Kuasa hukum menilai penyidikan TPPU perlu dikaitkan dengan keberadaan serta proses penyidikan tindak pidana asal atau predicate crime. Mereka merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XIII/2015.

Baca Juga:

• Misteri Kematian Sutrimo Masuk Babak Penyidikan, Polisi Siapkan Ekshumasi

Menurut mereka, persoalan yang dipertanyakan bukan apakah tindak pidana asal harus lebih dulu diputus pengadilan sebelum perkara TPPU disidik. Namun, yang menjadi sorotan adalah bagaimana proses penyidikan tindak pidana asal tersebut dilakukan.

"Putusan MK Nomor 90 itu jelas mengatakan TPPU adalah follow up crime. Harus didahului adanya tindak pidana asal. Yang tidak wajib adalah tindak pidana asal itu dibuktikan terlebih dahulu sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap," kata kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, Senin (10/8/2026).

Dia menjelaskan Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015 memang menyatakan tindak pidana asal tidak harus terlebih dahulu dibuktikan melalui putusan pengadilan sebelum penyidikan TPPU dilakukan.

Namun, menurut kuasa hukum, keberadaan tindak pidana asal dan proses penyidikannya tetap menjadi bagian penting dalam melihat dasar perkara TPPU.

Kuasa hukum juga menyoroti keterkaitan Pasal 69, Pasal 74, dan Pasal 75 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Pasal 69 mengatur tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara TPPU. Sementara Pasal 74 mengatur kewenangan penyidikan TPPU oleh penyidik tindak pidana asal.

Adapun Pasal 75 mengatur penggabungan penyidikan tindak pidana asal dengan TPPU apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya tindak pidana pencucian uang.

"Pasal 69, 74, dan 75 tidak bisa dibaca sendiri-sendiri. Ada konstruksi hukum yang harus dilihat secara utuh, terutama bagaimana tindak pidana asalnya, siapa penyidiknya, kapan bukti permulaan TPPU ditemukan, dan kapan kemudian penyidikan keduanya digabungkan," ujar Febri.

Tim kuasa hukum juga mengacu pada kajian hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai kewenangan penyidikan TPPU ketika penyidikan tindak pidana asal dilakukan oleh penyidik lain.

Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan TPPU dimungkinkan ketika penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait TPPU dalam proses penyidikan tindak pidana asal.

Kuasa hukum kemudian mempertanyakan apakah mekanisme tersebut telah diterapkan dalam perkara yang menjerat Febrie.

"Yang menjadi pertanyaan kami adalah apakah dalam perkara Febrie Adriansyah prosesnya juga demikian. Apakah penyidik tindak pidana asal sudah melakukan penyidikan," kata kuasa hukum Febrie, Hermawanto.

Menurut Hermawanto, apabila dalam penyidikan tindak pidana asal ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai TPPU, penyidik dapat menggabungkan proses penyidikan kedua perkara tersebut.

"Kemudian dalam proses penyidikan itu ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya TPPU, baru kemudian penyidik menggabungkan penyidikannya," sambungnya.

Hermawanto menegaskan Pasal 75 UU TPPU tidak dapat dilepaskan dari Pasal 69 dan Pasal 74. Ketiga ketentuan tersebut, menurut dia, harus dilihat sebagai satu rangkaian dalam menentukan dasar penyidikan TPPU.

"Ini bukan persoalan apakah TPPU harus menunggu tindak pidana asal diputus terlebih dahulu. Putusan MK sudah jelas mengatakan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu," ujarnya.

"Yang kami persoalkan adalah bagaimana proses penyidikan tindak pidana asalnya, siapa yang berwenang menyidik TPPU, kapan bukti permulaan TPPU itu ditemukan, dan atas dasar apa kemudian penyidikan tersebut digabungkan," sambungnya.* (dw/dh)

Wakil Ketua KY Desmihardi mengatakan 14 nama tersebut terdiri atas 11 calon hakim agung, dua calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM), dan satu calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Baca Juga:

• Menteri LH Usul Istilah “Pemulung” Diganti Jadi “Pekerja Pemilah Sampah”

"Penetapan kelulusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KY, Jumat (7/8/2026) sore di Gedung KY, Jakarta Pusat," kata Desmihardi, dikutip Senin (10/8/2026).

Sebelas calon hakim agung yang diusulkan terdiri atas empat calon dari Kamar Pidana, dua calon Kamar Perdata, dua calon Kamar Agama, serta tiga calon Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak.

Sementara dua calon hakim ad hoc HAM dan satu calon hakim ad hoc Tipikor juga ditetapkan untuk mengikuti proses selanjutnya di DPR.

Para calon tersebut telah melewati sejumlah tahapan seleksi yang meliputi pemeriksaan administrasi, penilaian kualitas, kesehatan dan kepribadian, hingga wawancara terbuka.

Desmihardi mengatakan keputusan KY terkait kelulusan para calon tersebut bersifat final.

"Keputusan Komisi Yudisial bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat," tegasnya.

Berikut 11 calon hakim agung yang diusulkan KY kepada DPR:

Kamar Pidana

1. Syamsul Arief
2. Sugiyanto
3. Sudharmawatiningsih
4. Dhifla Wiyani

Kamar Perdata
5. Sobandi
6. Nurnaningsih

Kamar Agama
7. Musthofa
8. Mamat Ruhimat

Kamar TUN Khusus Pajak
9. Maftuh Effendi
10. L.Y. Hari Sih Advianto
11. Yeheskiel Minggus T.

Sementara dua calon hakim ad hoc HAM yang dinyatakan lolos adalah Edwin Partogi Pasaribu dan Roki Panjaitan.

Untuk posisi calon hakim ad hoc Tipikor di MA, KY menetapkan Sudiyo sebagai satu-satunya nama yang lolos seleksi.

Dalam proses penetapan tersebut, KY juga mengungkap adanya dinamika dalam pengambilan keputusan. Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY Anita Kadir mengatakan terdapat calon yang mendapatkan dissenting opinion atau pendapat berbeda dari komisioner.

Dissenting opinion tercatat masing-masing satu calon dalam seleksi Kamar Pidana, Kamar Perdata, dan Kamar Agama.

Selanjutnya, seluruh calon hakim agung serta calon hakim ad hoc HAM dan Tipikor tersebut akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.

Proses tersebut menjadi tahapan berikutnya sebelum para calon memperoleh persetujuan DPR untuk mengisi posisi hakim agung maupun hakim ad hoc di Mahkamah Agung.* (in/dh)

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan peningkatan status perkara dilakukan berdasarkan laporan polisi yang diterima pihaknya.

Baca Juga:

• Kasus Kematian Karumga Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Naik ke Penyidikan, Polisi Dalami Dugaan Pembunuhan Berencana

Meski perkara telah naik ke tahap penyidikan, polisi hingga kini belum menetapkan tersangka. Penyidik masih berfokus mengungkap penyebab kematian Sutrimo dan memastikan apakah terdapat tindak pidana dalam peristiwa tersebut.

Iman mengatakan penyidik akan bekerja berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama proses penyidikan. Polisi juga tidak ingin terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh rangkaian pemeriksaan dan pengumpulan bukti dilakukan.

"Kami berkonsentrasi menentukan atau menemukan apakah yang bersangkutan tersebut meninggal dunia penyebabnya karena apa," katanya.

Untuk mengungkap penyebab kematian, Polda Metro Jaya berencana melakukan ekshumasi atau penggalian kembali makam Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah. Ekshumasi dijadwalkan dilakukan pada Rabu (12/8/2026).

"InsyaAllah hari Rabu, lusa, kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas," ujar Iman.

Ekshumasi tersebut diharapkan dapat membantu penyidik memperoleh informasi lebih jelas mengenai penyebab kematian Sutrimo. Hasil pemeriksaan forensik nantinya akan menjadi salah satu bagian dari proses penyidikan.

Kasus ini mencuat setelah keluarga Sutrimo melaporkan dugaan kematian tidak wajar yang dialami korban. Keluarga membuat laporan polisi di Polresta Banyumas pada Sabtu (8/8/2026).

Selain laporan dari keluarga, Kongres Pemuda Indonesia (KPI) sebelumnya juga melayangkan laporan ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/351/VIII/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 7 Agustus 2026.

Polda Metro Jaya kemudian mengambil alih penanganan perkara tersebut dari Bareskrim Polri dan Polres Banyumas untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Sutrimo ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (23/7/2026). Ia kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Polisi masih mendalami rangkaian peristiwa sebelum Sutrimo ditemukan hingga penyebab kematiannya. Penetapan tersangka akan dilakukan apabila penyidik telah menemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil penyidikan.

Iman menegaskan Polda Metro Jaya akan berpedoman pada fakta hukum yang ditemukan selama proses penanganan perkara.

"Sehingga nanti apabila di kemudian hari ada hal-hal yang ditemukan dalam proses penyidikan, tentunya dari tim penyidikan akan berfokus pada fakta hukum yang ditemukan selama proses penyidikan dari sebuah peristiwa hukum yang kemarin terjadi," pungkasnya.* (in/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat penanganan kebakaran agar tidak semakin meluas.

Baca Juga:

• 336 Ribu Warga War Tiket Nonton HUT RI, Istana Tambah Kuota jadi 8.900 Kursi

Prasetyo menyebut kondisi angin yang cukup kencang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebakaran di kawasan Savana Bromo terus meluas. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat proses pemadaman.

Menurutnya, pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk merancang operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya membantu pemadaman api.

Namun, Prasetyo mengatakan pelaksanaan OMC tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah karena terdapat pertimbangan teknis dalam penerapannya.

"Tetapi semua dimonitor, kemudian peralatan-peralatan termasuk water bombing, helikopter, dan pesawat-pesawat yang dapat membantu untuk mengatasi karhutla sesuai dengan petunjuk dan perintah Bapak Presiden tadi malam hari ini kami koordinasikan," katanya.

Upaya penanganan kebakaran tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pengelola kawasan TNBTS.

Pemerintah juga terus memantau perkembangan kebakaran untuk memastikan api tidak semakin menyebar ke wilayah lain di sekitar kawasan taman nasional.

Selain memperkuat penanganan di lapangan, Prasetyo mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Kondisi kawasan yang saat ini relatif kering membuat potensi munculnya titik api semakin tinggi.

"Kami mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat untuk kita mawas diri, menghindari melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kebakaran-kebakaran yang tidak terkendali," ujarnya.

Pemerintah berharap seluruh pihak ikut menjaga kawasan TNBTS dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama selama kondisi cuaca dan lingkungan masih rawan.* (mt/dh)