Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku, pencegahan ke luar negeri dalam proses pidana hanya dapat dilakukan terhadap tersangka.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB Melebar ke TNI, KPK Surati Panglima soal Dugaan Keterlibatan 2 Prajurit Aktif

Budi mengatakan penyidik akan mengatur jadwal pemanggilan ulang terhadap Nusron. Namun, KPK belum mengumumkan tanggal pemeriksaan berikutnya.

KPK berharap Nusron memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan yang dibutuhkan untuk membantu pengungkapan perkara tersebut.

Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Nusron sebagai saksi pada 7 Oktober 2026. Namun, ia tidak hadir dengan alasan memiliki agenda lain di lingkungan kementerian.

Penyidik kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 15 Oktober 2026. Dalam pemanggilan kedua tersebut, Nusron kembali tidak hadir.

Nusron dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Perkara tersebut antara lain berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Penyidik masih mendalami dugaan tindak pidana serta peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

Status Nusron sebagai saksi dalam pemanggilan sebelumnya tidak serta-merta menjadikannya tersangka. Penetapan status hukum seseorang bergantung pada proses penyidikan dan alat bukti yang diperoleh penyidik.

KPK menyatakan pemanggilan ulang diperlukan untuk memperoleh keterangan yang dinilai relevan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.* (in/dh)

Hasto menyampaikan pandangan tersebut di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pemenuhan janji kampanye serta mendengarkan berbagai kritik dan aspirasi masyarakat.

Baca Juga:

• PDIP Semprot Wacana Luhut Ubah Aturan Korupsi, Hasto: Terlalu Menyederhanakan Persoalan

Secara khusus, Hasto menyoroti polemik persyaratan pendidikan Gibran yang kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara terkait persyaratan pendidikan dalam pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Hasto menilai persoalan tersebut berkaitan dengan aspek etika dan legitimasi politik. Ia juga mengaitkannya dengan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Menurut Hasto, polemik tersebut turut membangkitkan kembali perdebatan publik mengenai penggunaan kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Hasto menyebut persoalan itu menjadi salah satu beban yang perlu diperhatikan Prabowo dalam menjalankan pemerintahan bersama Gibran.

"Ini juga menjadi beban bagi Presiden Prabowo karena ini meruntuhkan legitimasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka," ujar Hasto.

Selain menyoroti polemik tersebut, Hasto meminta pemerintah membuka ruang bagi masukan dari kalangan akademisi dan guru besar, terutama terkait persoalan etika dan hukum. Ia menilai kritik, termasuk yang disampaikan secara keras, perlu dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki jalannya pemerintahan.

Hasto juga menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan keuangan negara dan konsolidasi fiskal. Menurutnya, evaluasi terhadap berbagai persoalan yang belum terselesaikan diperlukan agar pemerintah dapat melanjutkan programnya dengan lebih baik.

Pernyataan Hasto tersebut disampaikan dalam konteks evaluasi politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran setelah memasuki tahun kedua masa jabatan mereka.

Sebelumnya, MK memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Dalam putusan itu, permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri milik Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Namun, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden melalui permohonan tersebut.

Putusan itu kembali menjadi bahan perdebatan politik mengenai persyaratan pencalonan wakil presiden, etika kekuasaan, dan legitimasi politik. Pernyataan Hasto merupakan pandangan politik PDIP dalam mengevaluasi pemerintahan, sedangkan status hukum dan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden harus dipahami berdasarkan putusan serta ketentuan hukum yang berlaku.* (su/dh)

Yusril menyampaikan pandangan tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:

• PDIP Semprot Wacana Luhut Ubah Aturan Korupsi, Hasto: Terlalu Menyederhanakan Persoalan

Yusril menilai ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu ditinjau kembali setelah pemerintah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi pada 2006.

Menurutnya, aturan yang berlaku saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Yusril berpandangan, pembaruan regulasi perlu dilakukan agar pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia lebih sesuai dengan perkembangan hukum internasional.

Ia juga menyoroti dampak penerapan aturan korupsi terhadap pejabat pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN), terutama dalam pengambilan keputusan bisnis. Menurut Yusril, kekhawatiran menghadapi proses hukum ketika suatu keputusan menimbulkan kerugian dapat membuat pejabat enggan mengambil keputusan.

Dalam dunia usaha, keuntungan dan kerugian merupakan bagian dari risiko bisnis. Karena itu, Yusril menilai perlu ada kejelasan untuk membedakan kerugian akibat risiko bisnis dengan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Meski demikian, perubahan aturan tersebut tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana. Penilaian terhadap suatu perkara tetap harus didasarkan pada unsur tindak pidana dan ketentuan hukum yang berlaku.

Yusril mengatakan revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Namun, ia menyatakan siap membahas kemungkinan perbaikan regulasi apabila proses revisi mulai dilakukan.

Ia juga menyebut adanya dukungan Presiden terhadap prinsip yang dibicarakan Luhut. Pernyataan tersebut, menurut Yusril, dapat menjadi awal untuk membahas pembaruan aturan bersama pihak terkait.

Sebelumnya, Luhut mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kerugian negara tidak secara otomatis dimasukkan sebagai definisi korupsi. Usulan tersebut didasarkan pada kajian DEN yang merujuk pada UNCAC, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Luhut berpendapat bahwa konvensi internasional tersebut memberikan perhatian pada penyuapan dan tidak mendefinisikan korupsi semata-mata berdasarkan kerugian negara. Ia menilai risiko kerugian dalam kegiatan bisnis perlu dibedakan dari tindak pidana korupsi agar pengelolaan perusahaan, termasuk BUMN, tidak terhambat oleh kekhawatiran terhadap risiko hukum.

Usulan tersebut memunculkan pembahasan mengenai perlunya penyesuaian hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski demikian, perubahan definisi maupun unsur tindak pidana korupsi harus melalui proses legislasi dan kajian hukum yang cermat sebelum dapat diterapkan.* (k/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, surat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah dikirim pada Selasa (20/10/2026). Surat tersebut memuat penjelasan mengenai konstruksi perkara, peran para pihak, serta dugaan keterlibatan anggota TNI aktif dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.

Baca Juga:

• PDIP Semprot Wacana Luhut Ubah Aturan Korupsi, Hasto: Terlalu Menyederhanakan Persoalan

Menurut Budi, penyidikan perkara tersebut masih dapat berkembang. KPK juga menunggu tindak lanjut dari Puspom TNI terkait dugaan keterlibatan dua prajurit tersebut.

KPK belum mengungkap identitas maupun peran terperinci kedua anggota TNI aktif itu. Proses penanganan terhadap mereka kini menunggu tindak lanjut dari pihak Puspom TNI.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan bahwa lembaganya telah mengirimkan surat kepada Panglima TNI terkait penanganan perkara dugaan korupsi dana kebencanaan BNPB. Surat itu menjadi bagian dari koordinasi antarlembaga dalam penanganan perkara tersebut.

KPK juga telah menjelaskan konstruksi perkara kepada pihak TNI, termasuk posisi mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam perkara yang sedang disidik. Penjelasan tersebut disampaikan dalam koordinasi yang melibatkan unsur terkait dari TNI.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Salah satunya adalah Bima Setiawan, tenaga ahli yang disebut KPK merupakan adik Suharyanto.

KPK menduga Bima terlibat dalam konflik kepentingan pada pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan selama periode 2024-2026. Penyidik menduga sejumlah perusahaan penyedia yang mengikuti pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung terafiliasi dengan Bima.

Menurut KPK, nilai pengadaan dari sejumlah penyedia yang diduga terafiliasi tersebut mencapai sekitar Rp148 miliar. Penyidik juga menduga sebagian dana yang mengalir ke perusahaan-perusahaan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham melalui perusahaan yang disebut dalam konstruksi perkara.

KPK mengungkapkan bahwa perkara dugaan korupsi dana siap pakai BNPB dibagi menjadi dua kluster, yakni dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan serta kluster lain yang berkaitan dengan dugaan suap.

Dalam penyidikan, KPK menerapkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 12 huruf i yang berkaitan dengan konflik kepentingan dalam pengadaan. Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.* (d/dh)

BINJAI – Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta kenyamanan lingkungan pemasyarakatan.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya membangun budaya hidup bersih dan tertib di dalam lapas.

Baca Juga:

• Lapas Labuhan Ruku Perkuat Asesmen Calon Peserta Program Rehabilitasi dan Reedukasi

"Kami mengapresiasi semangat dan kekompakan seluruh petugas. Kebersihan ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi menjadi budaya yang diterapkan setiap hari," ujar Mochamad Mukaffi.

Menurutnya, semangat gotong royong perlu terus dipertahankan untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, tertib, dan nyaman.

Lingkungan yang terjaga kebersihannya diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembinaan warga binaan secara optimal. Karena itu, kepedulian terhadap kebersihan menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi lingkungan lapas.

Kegiatan pembersihan blok hunian A dan B tersebut berlangsung lancar dengan melibatkan petugas lapas.* (dh)

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Illyan Chandra Simbolon, mengatakan revitalisasi BLK Simalungun merupakan salah satu Program Strategis Daerah (PSD) di bidang ketenagakerjaan. Hal itu disampaikannya dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:

• Gunakan APBD dan DBH Sawit, Pemprov Sumut Lindungi 21.119 Pekerja Rentan lewat BPJS

Menurut Illyan, BLK Simalungun dirancang menggunakan sistem pelatihan berasrama atau boarding dengan kapasitas menampung 100 peserta. Fasilitas tersebut diharapkan mendukung peningkatan keterampilan tenaga kerja agar lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja.

Pada 2027, BLK Simalungun direncanakan menyediakan 18 bidang kejuruan. Sejumlah program pelatihan yang disiapkan meliputi operator forklift, teknik instalasi listrik, ahli kecantikan junior, ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3) umum, desain grafis, caregiver, pengolahan hasil pertanian, barista, hingga servis sepeda motor.

Dengan berbagai pilihan kejuruan tersebut, pemerintah daerah menargetkan pelatihan dapat menjangkau 1.000 orang setiap tahun. Program ini diharapkan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh keterampilan yang dapat digunakan untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha.

Illyan menjelaskan, revitalisasi BLK Simalungun menjadi salah satu dari dua Program Strategis Daerah yang dijalankan Dinas Ketenagakerjaan Sumut pada periode berjalan. Program lainnya adalah perlindungan bagi tenaga kerja rentan.

Selain menjalankan kedua program tersebut, Disnaker Sumut juga mendorong penguatan pengawasan ketenagakerjaan melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Menurut Illyan, kerja sama lintas daerah diperlukan untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, serta pelayanan ketenagakerjaan. Melalui skema kolaborasi tersebut, pengawas ketenagakerjaan dapat bekerja bersama dinas terkait di kabupaten/kota dalam menindaklanjuti temuan di lapangan.

"Kami sedang membuat satu terobosan itu untuk penguatan pengawasan ketenagakerjaan berkolaborasi dengan kabupaten/kota," kata Illyan.

Revitalisasi BLK Simalungun diharapkan dapat memperkuat akses pelatihan kerja di Sumatera Utara. Namun, pencapaian target 1.000 peserta per tahun akan bergantung pada kesiapan fasilitas, pelaksanaan program kejuruan, serta penyelenggaraan pelatihan setelah revitalisasi selesai.* (dh)

Operasi ini melibatkan sejumlah instansi, antara lain kepolisian, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), PT Jasa Raharja, serta personel Polisi Militer. Sebelum operasi dimulai, seluruh personel mengikuti apel kesiapan.

Baca Juga:

• Gunakan APBD dan DBH Sawit, Pemprov Sumut Lindungi 21.119 Pekerja Rentan lewat BPJS

Kepala UPTD Bapenda Medan Selatan, Ismail Siregar, mengatakan operasi ini mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengingatkan pemilik kendaraan agar segera memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Ismail, tunggakan pajak yang dibiarkan dapat terus bertambah dan menyulitkan pemilik kendaraan dalam menyelesaikan kewajibannya.

Ia menjelaskan, petugas tidak melakukan penilangan terhadap pengendara yang kedapatan menunggak pajak dalam operasi tersebut. Sebagai gantinya, pemilik kendaraan diminta membuat surat pernyataan untuk segera melunasi tunggakan.

Petugas juga memberikan informasi mengenai jumlah pajak yang belum dibayarkan sehingga pemilik kendaraan mengetahui besaran kewajiban yang harus diselesaikan.

Untuk memudahkan masyarakat, Bapenda Sumut turut menyediakan bus pajak keliling di lokasi operasi. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk mengecek besaran tunggakan sekaligus melakukan pembayaran pajak kendaraan.

Selain layanan langsung, masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi e-Samsat untuk memeriksa informasi pajak kendaraan dan mempermudah proses pembayaran.

Ismail berharap Operasi Sadar Pajak dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mendorong tertib administrasi kendaraan bermotor di Sumatera Utara.

Ia mengingatkan, pembayaran pajak kendaraan bukan hanya kewajiban administratif pemilik kendaraan, tetapi juga menjadi salah satu sumber pendapatan yang mendukung pembangunan daerah.* (dh)

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumut, Illyan Chandra Simbolon, mengatakan pekerja rentan merupakan kelompok pekerja yang tidak memiliki upah tetap dan berpenghasilan jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Baca Juga:

• Ngaku Ditawari Rp 80 Juta Bungkam Karhutla, Konten Kreator Aleh Dipanggil Polda Sumut

Kelompok pekerja yang menjadi sasaran program tersebut antara lain buruh tani, buruh nelayan, buruh peternakan, tukang bangunan, tukang kayu, hingga tukang cukur. Perlindungan juga menyasar pekerja pelayanan masyarakat di rumah ibadah, seperti imam masjid, guru mengaji, marbot, dan guru sekolah minggu.

Untuk membiayai kepesertaan tersebut, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran melalui dua sumber. Pertama, APBD Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp709,22 juta. Kedua, Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar lebih dari Rp3,49 miliar.

Dengan dukungan anggaran tersebut, para pekerja rentan memperoleh perlindungan melalui dua program BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Illyan menjelaskan, program tersebut diharapkan menjadi jaring pengaman ekonomi bagi keluarga pekerja apabila terjadi risiko kecelakaan kerja atau kematian.

Menurut keterangan yang disampaikan, ahli waris peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dapat menerima santunan sebesar Rp70 juta serta manfaat beasiswa pendidikan bagi maksimal dua anak. Sementara itu, santunan JKM untuk peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja disebut sebesar Rp42 juta, sesuai ketentuan kepesertaan yang berlaku.

Pemprov Sumut juga berupaya memperluas jangkauan program karena jumlah pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan sosial masih besar. Salah satu langkah yang disiapkan Disnaker Sumut adalah mencari sumber pembiayaan alternatif melalui kolaborasi dengan sektor swasta.

Disnaker Sumut berencana membentuk forum Corporate Social Responsibility (CSR) bersama BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah daerah juga menjajaki kemungkinan pemanfaatan alokasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan untuk membantu membiayai kepesertaan pekerja rentan.

Illyan mengatakan skema tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan sumber pendanaan di luar anggaran pemerintah daerah.

Dalam proses penentuan penerima manfaat, Disnaker Sumut menerapkan mekanisme pendataan dan verifikasi berlapis. Data awal bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kelompok desil 1 dan desil 2.

Data tersebut selanjutnya diverifikasi dengan basis data BPJS Ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota. Setelah itu, data disinkronkan dengan data kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Pemprov Sumut menyatakan proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan perlindungan jaminan sosial diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan.* (dh)

MEDAN — Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pada 7–15 November 2026. Penyesuaian ini dipertimbangkan karena sejumlah kabupaten/kota masih menghadapi kendala anggaran untuk mengikuti ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Sumut, M Mahfullah Pratama Daulay, mengatakan persiapan Porprov 2026 secara umum masih berjalan sesuai rencana. Namun, kesiapan peserta dari sejumlah daerah menjadi salah satu tantangan menjelang pelaksanaan.

Baca Juga:

• Standar Penilaian Naik Jadi 90, Diskominfo Sumut Berhasil Sabet Predikat Informatif 2026

"Banyak kabupaten/kota yang menganggarkan kegiatan ini di P-APBD dan beberapa di antaranya belum final P-APBD, jadi terkendala di situ, tetapi semua masih dinamis, kita akan tetap tunggu daerah yang belum selesai P-APBD-nya," kata Mahfullah saat siaran langsung di Radio Kardopa, Medan, Rabu (21/10/2026).

Mahfullah menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut terus berupaya agar seluruh kabupaten/kota dapat berpartisipasi dalam Porprov tahun ini.

Keikutsertaan seluruh daerah dinilai penting untuk menjaring potensi atlet, termasuk mereka yang berada di wilayah pelosok Sumatera Utara. Ajang tersebut juga diharapkan dapat mendorong perkembangan kompetisi olahraga di daerah.

"Pak Gubernur sudah menekankan kepada kami agar sebisa mungkin seluruh daerah ikut, jadi talenta-talenta yang ada di daerah bahkan di pelosok bisa terdeteksi, selain itu juga menggairahkan kompetisi di seluruh daerah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KONI Sumut Hatunggal Siregar menyebutkan sekitar 3.700 atlet dan 1.600 ofisial telah terdaftar untuk mengikuti Porprov Sumut 2026. Meski demikian, jumlah tersebut masih dapat berubah karena beberapa kabupaten/kota belum memastikan partisipasinya.

Hatunggal mengatakan pembiayaan atlet menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan kontingen. Pendanaan untuk atlet disebut ditanggung bersama oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dengan skema 50:50.

"Itu tadi, terkait kesiapan anggaran walau khusus untuk atlet kita itu 50:50 daerah dan provinsi, tetapi tentu kita harapkan semua ikut sesuai arah Pak Gubernur, bahkan beliau memesankan kepada saya kalau perlu jemput ke daerah," kata Hatunggal.

Di sisi lain, persiapan penyelenggaraan dan venue pertandingan disebut telah berjalan sesuai rencana. Karena itu, belum ada perkiraan perubahan besar terkait kesiapan lokasi pertandingan.

Namun, jadwal pelaksanaan masih berpeluang disesuaikan untuk memberikan waktu tambahan bagi daerah yang belum menyelesaikan persiapan anggaran dan kontingen.

"Kalau persiapan pertandingan, venue sudah sesuai dengan rencana, tetapi itu tadi, kepesertaan terkendala di P-APBD dan mungkin kita akan mengundur pelaksanaannya dari yang awalnya 7-15 November, kita tarik satu atau dua minggu, kita akan umumkan nanti," ujar Hatunggal.

Dengan demikian, jadwal Porprov Sumut 2026 masih menunggu kepastian lebih lanjut. Pemprov Sumut dan KONI Sumut berupaya mengakomodasi kesiapan kabupaten/kota agar partisipasi dalam ajang olahraga tersebut dapat menjangkau seluruh daerah.* (dh)

Hasto menegaskan pemberantasan korupsi seharusnya dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, penguatan penegakan hukum, hingga pembangunan budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.

Baca Juga:

• Tolak Mentah-mentah Wacana Luhut, Pimpinan KPK Buka Suara: Koruptor Nanti Bebas Tak Bisa Dituntut

Menurut Hasto, pemerintah semestinya lebih memprioritaskan langkah nyata untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat pemberantasan korupsi dibandingkan memperdebatkan perubahan definisinya.

Ia menilai persoalan korupsi tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan rumusan hukum, tetapi juga membutuhkan komitmen politik, pengawasan yang efektif, dan tata kelola pemerintahan yang transparan.

"Jadi kami sangat tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Luhut. Seharusnya beliau menyampaikan agenda-agenda apa di dalam mencegah korupsi, dalam memberantas korupsi," tegas Hasto.

Hasto kemudian menyinggung sejumlah proyek strategis pemerintah, termasuk pembangunan kereta cepat dan pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah memastikan setiap keputusan dan penggunaan anggaran dalam proyek-proyek tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menimbulkan kerugian yang seharusnya dapat dicegah.

Menurutnya, pengelolaan anggaran yang lebih efektif akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja.

"Apakah hal itu dibiarkan?" kata Hasto saat mempertanyakan potensi kerugian akibat pengambilan kebijakan.

Selain persoalan anggaran negara, Hasto juga meminta pemerintah memberikan penjelasan terhadap berbagai dugaan konflik kepentingan dalam kegiatan ekonomi dan pasar modal.

Ia menyinggung dugaan praktik yang melibatkan campur tangan kekuasaan dalam transaksi bisnis, termasuk persoalan pengambilalihan yang dikaitkannya dengan Bayan Resources.

Hasto menilai dugaan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar tidak mengganggu kepercayaan masyarakat maupun pelaku pasar.

Meski demikian, pernyataan Hasto mengenai dugaan konflik kepentingan tersebut masih merupakan tudingan yang memerlukan pembuktian. Belum ada kesimpulan hukum yang dapat ditarik hanya berdasarkan pernyataan tersebut.

Di sisi lain, Hasto mengakui persoalan korupsi juga menjadi tantangan internal PDIP.

Ia tidak menampik masih terdapat kader partai yang tidak disiplin dan menyalahgunakan kewenangan ketika menduduki jabatan publik.

Karena itu, PDIP tengah menyiapkan sistem pendidikan dan kaderisasi antikorupsi dengan melibatkan sejumlah pakar hukum.

Hasto mengatakan partainya berencana meluncurkan kurikulum antikorupsi pada November 2026, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan.

Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran kader mengenai pentingnya integritas, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan kepemimpinan berdasarkan kemampuan atau meritokrasi.

"Untuk mengingatkan tentang pengorbanan para pahlawan itu dijawab dengan tata pemerintahan yang baik, yang bersih, yang antikorupsi, yang mengedepankan meritokrasi," ujarnya.* (k/dh)

Pernyataan itu disampaikan Johanis menanggapi usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai perlunya kajian terhadap ketentuan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Baca Juga:

• Usulan Kerugian Negara Bukan Korupsi Ramai Disorot, Luhut Beri Penjelasan Baru

Menurutnya, apabila unsur tersebut dihapus, aparat penegak hukum berisiko kehilangan dasar untuk menuntut pelaku dalam perkara yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.

"Sekiranya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dihapus, maka negara tidak berhak menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara yang umumnya dilakukan oleh penyelenggara negara bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya," kata Johanis, Rabu (21/10/2026).

Johanis menjelaskan, perkara korupsi yang melibatkan penyuapan dan pemerasan kerap berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Proyek tersebut umumnya menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara maupun pinjaman luar negeri.

Dalam praktiknya, menurut Johanis, tindakan suap antara pihak pemberi dan penerima pekerjaan dapat menyebabkan pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara akibat penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Johanis mencontohkan sejumlah perkara korupsi yang telah ditangani aparat penegak hukum, termasuk kasus yang berkaitan dengan penggunaan dana negara di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Menurutnya, perkara tersebut menunjukkan pentingnya mempertahankan ketentuan mengenai kerugian keuangan negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

Johanis juga menyinggung United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Ia menegaskan UNCAC tidak melarang negara anggotanya memiliki ketentuan pidana korupsi yang mengatur perbuatan merugikan keuangan negara.

Menurut Johanis, setiap negara tetap memiliki kewenangan untuk mengatur tindak pidana korupsi dalam hukum nasionalnya sepanjang sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Karena itu, ia menilai penggunaan UNCAC sebagai dasar untuk menghapus unsur kerugian negara perlu dikaji secara cermat.

Di sisi lain, Johanis memahami adanya kebutuhan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha perusahaan milik negara.

Namun, menurutnya, persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui pengaturan di sektor badan usaha milik negara (BUMN) tanpa harus menghapus unsur kerugian negara dari ketentuan pemberantasan korupsi.

Ia mengatakan Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan perlindungan hukum kepada direksi yang mengambil keputusan bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan tersebut antara lain diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Johanis menilai apabila pemerintah ingin memperjelas kedudukan kekayaan perusahaan negara, pembahasan dapat difokuskan pada ketentuan mengenai BUMN.

Menurutnya, langkah itu lebih tepat dibandingkan menghapus pengertian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari aturan tindak pidana korupsi.

"Oleh karena itu saya tidak sependapat dengan saran dari Pak Luhut. Salam anti korupsi," tegas Johanis.* (k/dh)

BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo atas dedikasi, loyalitas, serta kontribusinya selama menjabat sebagai Wakapolda Aceh.

Apresiasi tersebut disampaikan Ruddi dalam acara kenal pamit Wakapolda Aceh yang berlangsung di Gedung Serbaguna Mapolda Aceh, Banda Aceh, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:

• Brigjen Latif Usman Resmi Jabat Wakapolda Aceh, Gantikan Ari Wahyu Widodo

Sementara posisi Wakapolda Aceh kini dipercayakan kepada Brigjen Pol. Latif Usman.

Ruddi mengatakan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang bertujuan memperkuat regenerasi kepemimpinan, pengembangan karier, serta penyegaran organisasi.

Menurutnya, rotasi jabatan juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Kapolda Aceh menyampaikan penghargaan kepada Brigjen Ari atas pengabdian dan kerja sama yang telah dibangun selama bertugas di lingkungan Polda Aceh.

Ia berharap pengalaman dan kontribusi yang diberikan Ari dapat menjadi bekal dalam melaksanakan tanggung jawab di tempat penugasan yang baru.

Ruddi juga mendoakan agar Brigjen Ari senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalankan amanah sebagai Auditor Utama Tingkat II Itwasum Polri.

Pada kesempatan yang sama, Ruddi menyambut kehadiran Brigjen Pol. Latif Usman sebagai Wakapolda Aceh yang baru.

Ia berharap kehadiran Latif dapat semakin memperkuat koordinasi dan kerja sama antarsatuan kerja di lingkungan Polda Aceh.

Menurut Ruddi, komunikasi yang baik antara pimpinan dan seluruh jajaran menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan organisasi kepolisian yang solid dan profesional.

Jenderal bintang dua yang merupakan lulusan Akabri 1996 itu menegaskan keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada sosok pimpinan, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh personel.

Karena itu, Ruddi mengajak seluruh jajaran Polda Aceh untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan kedisiplinan, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan pelayanan kepolisian yang profesional dan humanis kepada masyarakat.

Ruddi berharap pergantian Wakapolda Aceh dapat menjadi momentum untuk memperkuat kinerja organisasi, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Aceh.

"Diharapkan kesinambungan kepemimpinan di lingkungan Polda Aceh dapat berjalan dengan baik. Momentum ini juga diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh personel dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas Polri secara profesional dan humanis," tutur Ruddi.

Pergantian jabatan tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan program kerja Polda Aceh sekaligus memperkuat sinergi seluruh personel dalam menghadapi tantangan tugas kepolisian ke depan.

Dengan kepemimpinan Wakapolda yang baru, Polda Aceh diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga stabilitas keamanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.* (dh)

Laporan tersebut rencananya menyasar sejumlah pihak, mulai dari kepala dinas, kepala bidang, hingga kepala sekolah. Persoalan yang disorot meliputi pelaksanaan program revitalisasi sekolah, pengadaan buku menggunakan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS), serta praktik penjualan seragam sekolah.

Koordinator Masyarakat Tegal Bersatu, Ismet Gunawan, SH, mengatakan pihaknya telah menyiapkan laporan berdasarkan sejumlah indikasi yang dinilai perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah yang tidak sesuai dengan mekanisme swakelola sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.

Menurut Ismet, terdapat indikasi pekerjaan revitalisasi sekolah diserahkan kepada pihak ketiga.

"Untuk revitalisasi, adanya dugaan kegiatan tersebut dipihakketigakan. Yang jelas itu menyalahi aturan," kata Ismet, Rabu (21/10/2026).

Ismet menilai dugaan tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan penggunaan anggaran pendidikan.

Pemeriksaan dinilai perlu mencakup dokumen perencanaan, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, penggunaan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban proyek.

Pasalnya, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan ketentuan yang berlaku, persoalan tersebut dapat menjadi bahan pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat berwenang.

Selain program revitalisasi, Masyarakat Tegal Bersatu turut menyoroti penggunaan dana BOS untuk pengadaan buku di sejumlah sekolah.

Ismet menyebut terdapat dugaan penggunaan pemasok yang sama secara berulang dalam kegiatan pengadaan buku. Selain itu, harga pembelian buku juga dipersoalkan karena dinilai tidak wajar.

Menurutnya, dugaan tersebut harus diperiksa melalui dokumen transaksi, bukti pembelian, perbandingan harga, serta laporan penggunaan dana BOS.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pengadaan buku telah dilakukan sesuai kebutuhan sekolah, ketentuan yang berlaku, dan prinsip transparansi penggunaan anggaran.

Masyarakat Tegal Bersatu juga menyoroti praktik penjualan seragam sekolah yang dinilai perlu mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan beban biaya pendidikan orang tua siswa.

Kelompok tersebut meminta agar dugaan pemaksaan pembelian seragam maupun kemungkinan adanya penunjukan pemasok tertentu diperiksa apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Ismet menegaskan persoalan pendidikan tidak boleh diabaikan, terlebih jika menyangkut penggunaan uang negara dan pengeluaran yang dibebankan kepada masyarakat.

Karena itu, pihaknya berharap laporan yang akan disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal secara profesional.

"Adanya laporan tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal harus bisa menindaklanjuti laporan tersebut," ujar Ismet.

Masyarakat Tegal Bersatu berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri setiap indikasi yang dilaporkan secara objektif, termasuk memeriksa dokumen dan meminta keterangan pihak-pihak terkait apabila diperlukan.

Meski demikian, berbagai persoalan yang disampaikan kelompok masyarakat tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana sebelum melalui proses pemeriksaan serta pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Pihak kepala dinas, kepala bidang, maupun kepala sekolah yang disebut dalam rencana laporan juga tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan.* (dh)

Kapal MT Global 168 tiba dan bersandar di dermaga Terminal Penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, Rabu (21/10/2026) siang. Petugas gabungan langsung melakukan pengamanan di sekitar lokasi untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar.

Baca Juga:

• Gerebek Sarang Narkoba Rel Tembung, Tim Gabungan Ratakan Barak Sabu dan Diciduk 3 Residivis

Menurut Kristian, operasi dilakukan bersama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polair Baharkam Polri, BNN, Bea Cukai, dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

"Kapal sudah ditarik dan dikawal oleh kapal Polair serta Bea Cukai, sandar dengan aman beserta barang bukti narkoba jenis ketamin," kata Kristian, Rabu (21/10/2026).

Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan delapan orang yang diduga terlibat dalam perkara penyelundupan tersebut.

Kristian menyebut delapan orang yang diamankan terdiri atas tujuh warga negara Indonesia (WNI) dan satu warga negara asing (WNA).

Meski demikian, kepolisian belum membeberkan identitas maupun peran masing-masing orang dalam aktivitas yang diduga berkaitan dengan jaringan penyelundupan narkoba tersebut.

Sebelumnya, kapal MT Global 168 diamankan petugas saat berlayar di kawasan Selat Malaka. Kapal berukuran besar itu diduga digunakan untuk mengangkut barang terlarang yang akan diselundupkan ke wilayah Indonesia.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal di perairan, petugas mengawal kapal menuju Pelabuhan Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pengamanan berlangsung ketat. Puluhan personel gabungan terlihat berjaga di sekitar dermaga ketika kapal mulai bersandar.

Sejumlah petugas dilaporkan membawa senjata api laras panjang untuk mengamankan kawasan pelabuhan dan mengantisipasi gangguan selama proses penanganan kapal.

Dugaan penyelundupan narkoba dalam jumlah besar tersebut menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa kapal membawa muatan mencapai dua hingga tiga ton.

Informasi itu berasal dari sejumlah sumber di kawasan Pelabuhan Belawan yang menyebut adanya dugaan muatan sabu-sabu cair dalam jumlah besar.

Namun, perkiraan berat tersebut belum menjadi angka resmi yang dapat dipastikan berdasarkan hasil pemeriksaan aparat.

Di sisi lain, Bareskrim Polri telah menyampaikan adanya temuan barang bukti yang disebut sebagai ketamin dalam operasi pengamanan MT Global 168.

Sejumlah laporan juga menyebut barang bukti ketamin yang diamankan mencapai sekitar satu ton.

Perbedaan informasi mengenai jenis dan berat muatan masih memerlukan penjelasan resmi dari penyidik.

Kepastian kandungan zat serta berat keseluruhan barang bukti menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan lanjutan.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring turut membenarkan kedatangan kapal tersebut di Pelabuhan Belawan.

Aditya mengatakan barang bukti yang ditemukan masih menjalani pemeriksaan laboratorium forensik untuk memastikan kandungannya.

"Iya benar sudah sandar. Terkait jenisnya sedang diperiksa Labfor," kata Aditya.

Pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk memastikan identitas zat yang ditemukan, termasuk kandungan dan karakteristiknya.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi salah satu dasar bagi penyidik untuk melanjutkan proses hukum dan mengungkap dugaan penyelundupan.

Selain memeriksa barang bukti, petugas juga mendalami asal perjalanan kapal serta tujuan pengiriman muatan.

Kepolisian belum mengumumkan secara terperinci rute perjalanan MT Global 168 maupun kemungkinan keterlibatan jaringan penyelundupan narkoba lintas negara.

Keterlibatan seorang warga negara asing dalam perkara tersebut turut menjadi bagian dari pendalaman penyidik.

Namun, dugaan hubungan dengan jaringan internasional masih harus dibuktikan melalui hasil pemeriksaan dan pengembangan penyidikan.

Sementara itu, kepolisian berencana menggelar konferensi pers mengenai pengungkapan kasus MT Global 168 pada Jumat (23/10/2026).

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyebut perkembangan penanganan perkara tersebut akan disampaikan dalam konferensi pers oleh Kapolri.

Kapolres Pelabuhan Belawan juga meminta masyarakat menunggu keterangan resmi mengenai kronologi pengamanan kapal, jumlah barang bukti, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Lebih lengkapnya nanti tunggu rilis rencana hari Jumat ya," ujar Aditya.

Pengungkapan MT Global 168 menjadi perhatian karena melibatkan operasi gabungan sejumlah instansi penegak hukum di salah satu jalur pelayaran internasional yang menghubungkan berbagai negara.* (km/dh)

Direktur Reserse Siber Polda Sumut Kombes Pol Bayu Wicaksono membenarkan pihaknya telah mengirimkan undangan kepada Aleh untuk memberikan klarifikasi mengenai unggahan yang sempat viral tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Beri Ultimatum soal Karhutla, Sebut Terorisme Lingkungan hingga Ancam Cabut Izin Perusahaan

"Kita undang, nanti kita undang. Kan, undang kan ada waktunya, ya. Kemarin kita sudah undang. Insyaallah, dalam waktu dekat, sesuai dengan undangan kami, nanti bisa hadir," kata Bayu, Rabu (21/10/2026).

Meski telah melayangkan undangan, Bayu belum mengungkap secara terperinci kapan Aleh dijadwalkan memberikan keterangan di Direktorat Reserse Siber Polda Sumut.

Polisi juga belum menjelaskan identitas pihak yang melaporkan Aleh terkait dugaan penyebaran informasi bohong tersebut.

Menurut Bayu, laporan yang diterima kepolisian berkaitan dengan pengakuan Aleh mengenai tawaran kerja sama senilai Rp80 juta agar dirinya tidak membicarakan persoalan karhutla melalui akun media sosial.

Laporan tersebut diterima polisi dua hari setelah Aleh mengunggah video mengenai dugaan tawaran tersebut.

Bayu menegaskan penanganan perkara masih berada pada tahap penyelidikan. Penyidik belum meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan.

"Penyelidikan. Nah, belum bisa diungkap, karena kan belum selesai. Belum selesai," ujarnya.

Sebelumnya, Aleh menjadi perhatian publik setelah mengunggah video melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu (17/10/2026).

Dalam video tersebut, Aleh mengaku mendapatkan pesan penawaran kerja sama dari seseorang yang memintanya untuk tidak membahas isu kebakaran hutan dan lahan.

Ia juga memperlihatkan tangkapan layar percakapan yang disebut berisi tawaran uang Rp80 juta sebagai imbalan atas permintaan tersebut.

"Waduh, heran. Kacau, asli kacau. Aku baru dapat tawaran kerja sama malam ini ya dan aku baru di chat-nya mengenai untuk tidak membahas isu bencana karhutla. Nah, kalian bisa baca ini chat-nya," ujar Aleh dalam video tersebut.

Unggahan itu kemudian menjadi perbincangan di media sosial dan memunculkan berbagai tanggapan masyarakat.

Namun, setelah ramai dibahas dan menuai kritik, video tersebut diketahui telah dihapus dari akun media sosialnya.

Hingga kini, belum diketahui secara pasti siapa pihak yang diduga menawarkan uang Rp80 juta kepada Aleh maupun apakah penawaran tersebut benar-benar terjadi.

Pengakuan itu juga mendapat perhatian Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan sekaligus Wakil Ketua DPRD Sumut, Ihwan Ritonga.

Ihwan sebelumnya meminta Polda Sumut mengusut kebenaran informasi yang disampaikan Aleh agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menurut Ihwan, kepolisian perlu memastikan apakah benar terdapat pihak yang menawarkan uang kepada konten kreator untuk menghentikan pembahasan mengenai karhutla.

"Kalau memang ada penawaran, siapa yang menawarkan dan untuk kepentingan siapa. Itu yang harus ditelusuri oleh Kapolda Sumut," kata Ihwan, Minggu (18/10/2026).

Ia menilai dugaan penawaran tersebut perlu diselidiki karena berkaitan dengan persoalan lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat.

Ihwan juga meminta aparat mengidentifikasi pihak yang diduga memberikan tawaran apabila pengakuan tersebut terbukti benar.

Sebaliknya, apabila ditemukan adanya informasi yang sengaja direkayasa, ia meminta polisi mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.

"Kalau benar ada yang menawarkan, pihak yang menawarkan itu harus ditangkap. Tapi ternyata kebohongan, kami meminta agar konten kreator itu yang ditangkap karena membuat resah," ujarnya.

Ihwan menegaskan penyelidikan diperlukan untuk memastikan duduk perkara sebenarnya sekaligus mencegah munculnya anggapan bahwa terdapat pihak tertentu yang berupaya membungkam pembahasan mengenai karhutla.

Ia juga mengingatkan agar persoalan kebakaran hutan dan lahan tetap ditangani secara terbuka dan bertanggung jawab.

Menurutnya, karhutla merupakan persoalan serius yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.

Karena itu, seluruh informasi yang beredar mengenai dugaan upaya pembatasan pembahasan karhutla harus diperiksa berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Polda Sumut masih menunggu klarifikasi dari Aleh untuk mendalami asal-usul pesan penawaran Rp80 juta yang ditampilkan dalam unggahannya.

Penyelidik juga masih perlu memastikan keaslian informasi dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.* (tm/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka evaluasi dua tahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:

• Diancam Penurunan Status Pasar Modal, Prabowo Semprot MSCI: Jangan Coba Takut-takuti Kita

Menurutnya, hasil penyelidikan di lapangan menunjukkan bahwa peristiwa karhutla tidak seluruhnya disebabkan faktor alam. Terdapat indikasi campur tangan manusia yang perlu diusut secara mendalam.

"Tapi saudara-saudara ternyata hasil penyelidikan kita di lapangan bahwa fenomena karhutla tidak semata-mata alamiah ada campur tangan manusia dan menurut saya harus kita sikapi dengan hati-hati, dengan teliti," kata Prabowo.

Prabowo meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.

Ia secara khusus menginstruksikan Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Kehutanan untuk bekerja sama dengan dukungan TNI serta unsur intelijen.

"Saya minta kepolisian, kejaksaan, kementerian kehutanan, dibantu TNI dibantu intelijen untuk selidiki, karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab," ujarnya.

Presiden menilai dugaan keterlibatan perusahaan dalam kebakaran hutan harus menjadi perhatian serius karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Prabowo bahkan menggunakan istilah terorisme lingkungan untuk menggambarkan tindakan pembakaran hutan secara sengaja yang menimbulkan dampak luas.

"Rakyat juga menangkap oknum yang sengaja membakar dan bisa kita anggap ini terorisme lingkungan. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan," tegasnya.

Menurut Prabowo, asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan dapat membahayakan kesehatan jutaan warga, termasuk masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi kebakaran.

Karena itu, penanganan karhutla tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah harus meningkatkan upaya pencegahan, pemadaman, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melawan hukum.

Prabowo juga menegaskan bahwa penindakan terhadap pelaku karhutla harus dilakukan secara serius dan menyeluruh.

"Kita tidak boleh anggap remeh. Kita akan massif menangani itu, dan kita juga akan usut tuntas," kata Prabowo.

Selain memerintahkan penyelidikan, Prabowo mengancam akan mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan dan terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.

Ia mengatakan pemerintah tidak akan lagi mengambil langkah biasa dalam menghadapi korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas perusakan lingkungan.

"Dan kali ini maaf kita tidak akan bertindak biasa-biasa saja, kalau bukti sudah jelas, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar," tegasnya.* (in/dh)

Prabowo menyampaikan sikap tersebut saat membuka Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka evaluasi dua tahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:

• Usulan Luhut Ubah Definisi Korupsi Bikin Gempar, Menkum Buka Suara: Tunggu Arahan Prabowo

Menurutnya, meskipun sejumlah program pemerintah telah berjalan, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan untuk memenuhi harapan masyarakat.

"Saudara-saudara, kita telah bekerja dengan baik tapi kita tahu tantangan masih besar, rakyat kita berharap, kesulitan kita masih banyak, gangguan masih banyak kita terus diadang," kata Prabowo.

Prabowo kemudian menyinggung MSCI yang tengah mempertimbangkan penurunan status pasar modal Indonesia. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap Indonesia.

"Ada apa itu, macem-macem lah, ada MSCI macem-macem, dia mau takut-takutin kita," ujarnya.

Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan menyerah dalam menghadapi berbagai tekanan maupun tantangan yang datang dari luar.

"Saya hanya katakan pada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar," tegasnya.

Presiden mengatakan Indonesia memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapi situasi sulit. Ia meminta jajaran pemerintah tetap bekerja dan tidak kehilangan semangat dalam menjalankan program pembangunan.

"Kita tidak takut kita punya kekuatan keberanian, kita punya keberanian dan kita rela berkorban dan kita tidak mengenal menyerah saudara-saudara sekalian," katanya.

Pernyataan Prabowo tersebut muncul setelah MSCI menyampaikan kekhawatiran terhadap sejumlah aspek tata kelola pasar saham Indonesia.

Lembaga penyedia indeks global itu mempertimbangkan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market atau pasar berkembang menjadi standalone market atau pasar mandiri.

Potensi perubahan klasifikasi tersebut menjadi perhatian pelaku pasar karena indeks MSCI digunakan oleh banyak investor internasional sebagai acuan dalam menempatkan dana di pasar saham berbagai negara.

Apabila penurunan klasifikasi benar-benar dilakukan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi aliran investasi asing ke pasar modal Indonesia.

Namun, perubahan status itu masih dalam tahap pertimbangan dan belum menjadi keputusan final MSCI.

Sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengadakan pertemuan secara virtual dengan MSCI pada Senin (19/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan berkaitan dengan pasar modal Indonesia dan rencana peninjauan klasifikasi oleh lembaga indeks global tersebut.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan terdapat berbagai hal yang dibicarakan bersama MSCI. Namun, berdasarkan kesepakatan kedua pihak, hasil pembahasan belum dapat disampaikan secara terperinci kepada publik.

"Kami membicarakan banyak hal. Namun, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan MSCI, kami tidak dapat mengungkapkan detail maupun kesimpulan dari pertemuan tersebut," kata Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Meski demikian, BEI mengumumkan dua langkah baru sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas dan transparansi pasar modal Indonesia.

Langkah pertama berkaitan dengan penghapusan saham yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC) atau konsentrasi kepemilikan saham tinggi dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperbaiki kualitas indeks serta merespons kekhawatiran mengenai struktur kepemilikan saham yang terlalu terkonsentrasi.

Langkah kedua berupa peningkatan transparansi kepemilikan saham melalui pengungkapan data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen.

Pengungkapan tersebut juga akan dilengkapi informasi mengenai afiliasi pemegang saham dengan perusahaan tercatat atau emiten terkait.

Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya BEI memperkuat keterbukaan informasi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal nasional.

Persoalan transparansi kepemilikan saham, praktik perdagangan, serta kualitas tata kelola menjadi perhatian MSCI dalam menilai kelayakan pasar Indonesia.

Di tengah situasi tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah akan tetap berupaya menjaga ketahanan nasional dan melanjutkan agenda pembangunan.

Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk mempertahankan kepercayaan investor sekaligus memastikan pasar modal Indonesia memiliki tata kelola yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.* (in/dh)

Penjelasan tersebut disampaikan Luhut melalui keterangan resmi pada Rabu (21/10/2026), setelah pernyataannya mengenai perlunya kajian definisi korupsi mendapat perhatian publik.

Baca Juga:

• Usulan Luhut Ubah Definisi Korupsi Bikin Gempar, Menkum Buka Suara: Tunggu Arahan Prabowo

Menurutnya, ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), serta Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetap dipertahankan.

Dengan demikian, pihak yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan diwajibkan mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur dalam UU Tipikor, dan uang negara yang diselewengkan tetap harus dikembalikan," tegas Luhut.

Ia menjelaskan, persoalan utama yang ingin diperbaiki adalah mekanisme pembuktian unsur tindak pidana korupsi agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum.

Menurut Luhut, seseorang yang terbukti melakukan korupsi harus tetap mendapatkan hukuman, sementara pihak yang mengambil keputusan dengan iktikad baik dan sesuai prosedur tidak seharusnya dipidana tanpa dasar hukum yang jelas.

Penyempurnaan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, terutama dalam pengambilan keputusan bisnis dan kebijakan yang memiliki risiko ekonomi.

Luhut juga menegaskan bahwa rekomendasi DEN justru bertujuan memperluas jangkauan pemberantasan korupsi melalui penambahan sejumlah ketentuan pidana yang belum diatur secara khusus dalam hukum nasional.

Salah satunya adalah tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing atau bribery of foreign public officials.

Menurutnya, Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun, sejumlah ketentuan dalam konvensi tersebut dinilai belum sepenuhnya diadopsi ke dalam hukum nasional.

Karena itu, DEN mengusulkan agar aturan pemberantasan korupsi Indonesia semakin selaras dengan standar internasional tanpa mengurangi efektivitas penindakan terhadap pelaku korupsi.

Luhut menilai kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong investasi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia merujuk pada studi Freedom and Prosperity Indexes 2025 yang menganalisis data 164 negara selama tiga dekade. Dalam kajian tersebut, penerapan prinsip supremasi hukum atau rule of law disebut memiliki hubungan kuat dengan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Menurut Luhut, ketidakpastian dalam penerapan hukum dapat memengaruhi keberanian pelaku usaha maupun pengambil kebijakan dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Karena itu, pembenahan aturan pemberantasan korupsi dinilai perlu dilakukan agar penegakan hukum tetap tegas, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap keputusan yang diambil secara sah.

Dalam kajian DEN, terdapat empat rekomendasi utama yang disampaikan kepada pemerintah.

Rekomendasi pertama adalah penyempurnaan rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.

Rekomendasi kedua berkaitan dengan penerapan ketentuan policy judgment rule atau business judgment rule untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kebijakan dan keputusan bisnis yang dilakukan dengan iktikad baik, sesuai prosedur, serta tanpa benturan kepentingan.

Melalui pendekatan tersebut, kerugian yang muncul akibat risiko bisnis tidak serta-merta diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi apabila tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang memenuhi ketentuan pidana.

Namun, perlindungan tersebut tidak berlaku bagi tindakan penyelewengan, penyuapan, penyalahgunaan kewenangan, maupun perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum.

Rekomendasi ketiga adalah mengadopsi sejumlah ketentuan UNCAC yang belum diatur dalam peraturan nasional, termasuk penyuapan terhadap pejabat publik asing.

Sementara rekomendasi keempat adalah penyusunan omnibus law keuangan negara untuk memperjelas status kekayaan negara dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaannya.

Luhut menyebut rekomendasi DEN juga berkaitan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perlunya kajian terhadap ketentuan dalam UU Tipikor.

Dalam Putusan Nomor 142/PUU-XXII/2024, MK mendorong pembentuk undang-undang melakukan kajian komprehensif dan membuka kemungkinan perumusan ulang Pasal 2 serta Pasal 3 UU Tipikor.

Mahkamah menilai penerapan kedua pasal tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum.

Meski demikian, MK juga menekankan bahwa perubahan aturan tidak boleh mengurangi semangat pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

Luhut menjelaskan rekomendasi tersebut telah didiskusikan bersama sejumlah pihak, termasuk perwakilan Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta tokoh antikorupsi dan mantan pimpinan KPK.

Diskusi tersebut dilakukan untuk menghimpun pandangan mengenai penyempurnaan aturan agar penegakan hukum dapat berjalan lebih konsisten dan berkeadilan.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026), Luhut menyampaikan hasil kajian DEN mengenai perlunya penyesuaian aturan korupsi dengan standar internasional.

Luhut mengatakan Presiden Prabowo menyetujui agar kajian tersebut ditindaklanjuti.

Namun, persetujuan untuk mengkaji rekomendasi tersebut belum berarti pemerintah telah mengubah ketentuan UU Tipikor.

DEN menyatakan akan terus memantau perkembangan pembahasan dan menyampaikan rekomendasi lanjutan kepada Presiden.

Luhut berharap pembenahan aturan tersebut dapat memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara negara, pengambil keputusan bisnis, dan masyarakat.

Ia menegaskan kepastian hukum diperlukan bukan hanya untuk mendukung kegiatan ekonomi, tetapi juga memastikan penegakan hukum berjalan secara adil, proporsional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.* (d/dh)

Meutya menegaskan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tidak pernah meminta platform digital menurunkan maupun membatasi jangkauan informasi terkait kebakaran hutan dan lahan.

Baca Juga:

• Buntut OTT Suap Proyek Internet Kominfo, Keponakan Wali Kota Tebing Tinggi Divonis 1,5 Tahun BUI

Menurut Meutya, informasi yang disampaikan masyarakat melalui media sosial justru memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memantau perkembangan kebakaran hutan dan lahan.

Berbagai laporan masyarakat mengenai kondisi lingkungan, kabut asap, hingga dampak karhutla dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan.

Karena itu, Meutya mendorong perusahaan pengelola media sosial untuk lebih terbuka mengenai cara kerja algoritma yang menentukan penyebaran informasi kepada pengguna.

Ia menilai transparansi platform digital diperlukan agar masyarakat mengetahui bagaimana konten didistribusikan dan alasan suatu unggahan mengalami penurunan jangkauan.

"Bantu kami mendorong platform digital agar lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap algoritma mereka. Suara kita penting, informasi adalah hak kita, dan platform harus bertanggung jawab atas cara informasi menjangkau masyarakat," kata Meutya.

Pernyataan tersebut muncul ketika sejumlah pengguna media sosial mengeluhkan penurunan jumlah penonton dan jangkauan unggahan setelah menyuarakan persoalan karhutla.

Keluhan itu kemudian memunculkan dugaan adanya pembatasan distribusi konten atau shadowban oleh platform media sosial.

Salah satu figur publik yang mengungkapkan persoalan tersebut adalah kreator konten Tasya Farasya.

Melalui akun media sosialnya, Tasya mengaku jumlah penonton Instagram Stories miliknya mengalami penurunan setelah mengunggah konten mengenai kebakaran hutan dan lahan.

Menurut pengakuannya, jumlah penonton yang biasanya mencapai sekitar satu juta turun menjadi sekitar 85.000.

Penurunan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penyebaran konten dan kemungkinan adanya pembatasan jangkauan terhadap unggahan yang membahas isu lingkungan.

Namun, penurunan jumlah penonton belum dapat dijadikan bukti bahwa suatu akun mengalami shadowban.

Istilah shadowban digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika jangkauan atau visibilitas konten di media sosial diduga dibatasi tanpa pemberitahuan yang jelas kepada pemilik akun.

Dalam kondisi tersebut, pengguna tetap dapat mengunggah konten, tetapi unggahannya mungkin tidak banyak muncul dalam rekomendasi atau sulit menjangkau pengguna baru.

Meski demikian, distribusi konten juga dipengaruhi sejumlah faktor, seperti algoritma rekomendasi, interaksi pengguna, waktu unggahan, serta kebijakan moderasi masing-masing platform.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) turut memberikan perhatian terhadap dugaan pembatasan konten mengenai karhutla.

Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum mengatakan diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah penurunan jangkauan yang dialami sejumlah akun benar-benar disebabkan oleh pembatasan platform.

"Untuk memastikan apakah suatu konten mengalami shadow banning, diperlukan akses terhadap data dan proses pengambilan keputusan platform," ujar Nenden Rabu (21/10/2026).

Menurut Nenden, transparansi mekanisme moderasi menjadi penting karena masyarakat membutuhkan informasi yang akurat mengenai kerusakan lingkungan, risiko kesehatan, serta respons pemerintah terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Ia mengingatkan perusahaan platform digital memang memiliki kewajiban menangani konten yang melanggar hukum maupun pedoman komunitas.

Namun, proses moderasi tersebut harus dilakukan secara terbuka, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

SAFEnet juga menegaskan bahwa kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh secara otomatis dianggap sebagai pelanggaran aturan platform.

"Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh serta-merta dianggap sebagai pelanggaran," tegas Nenden.

Karena itu, SAFEnet meminta Komdigi menjelaskan dasar hukum setiap permintaan pembatasan konten, mendorong keterbukaan praktik moderasi, serta memastikan tersedianya mekanisme pemberitahuan dan pengajuan banding bagi pengguna yang terdampak.

Sebelumnya, Direktur Pengendalian Ruang Digital Komdigi Safriansyah Yanwar Rosyadi juga membantah adanya instruksi pemerintah untuk membatasi konten karhutla.

Safriansyah menjelaskan setiap platform digital mempunyai ketentuan komunitas serta mekanisme moderasi tersendiri.

Menurutnya, apabila terdapat dugaan penurunan jangkauan atau penghapusan unggahan, penyebabnya harus ditelusuri berdasarkan fakta dan dikonfirmasi kepada pihak platform terkait.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap karhutla, pemerintah menegaskan tidak melakukan pembatasan informasi mengenai peristiwa tersebut.

Sementara itu, SAFEnet mendorong transparansi yang lebih besar agar dugaan pembatasan konten dapat diperiksa secara objektif.* (d/dh)

Supratman memastikan pemerintah akan membahas gagasan yang disampaikan Luhut. Namun, pembahasan lebih lanjut masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

• Dituding Kabinet Gemuk dan Tak Efisien, Prabowo Balas Kritik dengan Perbandingan Eropa: Mana yang Tidak Efisien?

Supratman mengatakan dirinya belum menerima arahan khusus dari Presiden mengenai tindak lanjut kajian perubahan definisi korupsi tersebut.

"Nanti, nanti kalau itu kan nanti kita tunggu arahan Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan usulan penyesuaian definisi tindak pidana korupsi kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Luhut mengatakan kajian yang disusun tim Dewan Ekonomi Nasional mendapat persetujuan Presiden untuk dibahas lebih lanjut.

"Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi," ujar Luhut.

Menurut Luhut, perubahan diperlukan agar aturan dan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diselaraskan dengan standar internasional.

Ia merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Dalam penjelasannya, Luhut menyoroti penyuapan atau bribery sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian dalam konvensi tersebut.

Luhut berpandangan bahwa penggunaan unsur kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia perlu dikaji kembali.

Menurutnya, tidak setiap kerugian yang muncul dalam kegiatan usaha dapat langsung disamakan dengan tindak pidana korupsi, mengingat setiap keputusan bisnis memiliki risiko.

Luhut juga menyinggung operasional perusahaan negara dan lembaga pengelola investasi seperti Danantara yang menjalankan kegiatan bisnis dengan berbagai potensi keuntungan maupun kerugian.

Ia menilai ketidakpastian hukum dalam membedakan risiko bisnis dengan perbuatan korupsi berpotensi membebani pengambilan keputusan investasi.

"Karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara. Ini memang memberatkan kepada, seperti Danantara untuk membuat bisnis, yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya. Maka ini saya kira penting," terang Luhut.

Pernyataan Luhut tersebut merupakan pandangannya mengenai aturan pemberantasan korupsi di Indonesia dan masih membutuhkan pembahasan hukum lebih lanjut.

UNCAC sendiri tidak hanya mengatur penyuapan, tetapi juga mencakup sejumlah bentuk kejahatan lain, termasuk penggelapan aset oleh pejabat publik, perdagangan pengaruh, serta penyalahgunaan jabatan.

Karena itu, penyesuaian aturan pemberantasan korupsi tidak dapat disimpulkan hanya sebagai penghapusan unsur kerugian negara dari seluruh perkara korupsi.* (d/dh)