Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengukuhkan Pengurus Mantan Pemain PSMS dan menegaskan, para legenda harus jadi garda depan kebangkitan Ayam Kinantan.

"Jangan lagi disebut mantan, karena mereka adalah legenda yang telah mengukir prestasi dan membanggakan Kota Medan di sepak bola Indonesia," ujar Rico dalam sambutannya.

Rico ingin sejarah PSMS terus hidup dan jadi motivasi generasi muda. Salah satu idenya, nama-nama legenda dipajang di dinding Stadion Teladan agar setiap pemain muda yang masuk merasakan energi kebanggaan.

"Saya ingin nama-nama legenda PSMS terpajang di dinding Stadion Teladan. Ini akan menjadi energi dan semangat bagi generasi muda agar sepak bola Medan kembali bangkit," katanya.

Ia juga mendukung penuh usulan anggota DPRD Medan H. Iswanda Nanda Ramli untuk menghidupkan kembali kompetisi antarklub secara serius dan berkelanjutan. Menurut data yang disampaikan, jumlah klub peserta dulu mencapai 40 klub, kini hanya tersisa sekitar 10 klub.

"Kalau semua serius dan menjaga semangat kebersamaan, insya Allah tahun depan kompetisi itu bisa kita gelar. Kita punya waktu satu tahun untuk mempersiapkannya secara matang," ujar Rico.

Lapangan-lapangan di Medan akan dimanfaatkan untuk fase awal, sementara semifinal dan final direncanakan digelar di Stadion Teladan. Dukungan juga diminta dari Dispora, KONI, dan Askot PSSI Medan agar rencana ini berjalan.

Sebagai bentuk penghormatan, Rico menyerahkan tiga piala PSMS dari ajang Piala Emas Bang Yos yang selama ini disimpan di Balai Kota. Piala itu menjadi simbol bukti sejarah kejayaan Ayam Kinantan.

Ketua Pengurus Mantan Pemain PSMS, Abdul Rahman Gurning, menyatakan organisasi baru ini akan fokus pada pembinaan usia dini, mulai dari U-13, U-15, hingga U-17. Sebagai pembuka, direncanakan laga persahabatan antara Pemko Medan melawan para legenda PSMS di Stadion Teladan.

Ketua Panitia Iwan Karo Karo menambahkan, pengukuhan ini jadi momentum menyatukan para legenda dan memperkuat kolaborasi lintas pihak demi memajukan sepak bola Medan.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, legenda, dan insan olahraga, Rico optimistis sepak bola Medan bisa kembali menjadi kekuatan di kancah nasional.*

Di hadapan Menko Pangan Zulkifli Hasan dan jajaran pengurus Aisyiyah, Rico mengaku kagum dengan kemampuan organisasi perempuan ini yang dinilai paling mandiri di Kota Medan. Salah satu buktinya, Aisyiyah mampu membeli tanah secara kolektif senilai Rp1,7 miliar untuk pembangunan Gedung Dakwah.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong Digitalisasi Tarombo, Sebut Cara Baru Perkuat Ikatan Keluarga Marga

Menurutnya, di era modern ini organisasi yang bisa berdiri di atas kaki sendiri akan memiliki posisi kuat dan dihormati. Kemandirian Aisyiyah, kata Rico, menjadi contoh bagi organisasi lain.

Ia menyebut basis massa Aisyiyah di Medan sangat solid, dengan 30 cabang tersebar di 21 kecamatan. Kekuatan itu, menurutnya, ditopang kapasitas manajerial dan kepemimpinan perempuan yang luar biasa.

"Saya melihat Aisyiyah memiliki kapasitas manajerial dan kepemimpinan yang luar biasa jika diberi ruang. Gerakan dakwah dan sosial tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya determinasi, kedisiplinan, dan ketulusan dari kaum perempuan," tegasnya.

Rico menutup sambutan dengan mengucapkan selamat milad ke-109 untuk Aisyiyah dan menyatakan Pemko Medan siap bersinergi.

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peran tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Muzakir, dan Kasman Singodimedjo dalam merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

"Menghargai dan mendukung gerakan Aisyiyah/Muhammadiyah bukan sekadar urusan politik elektoral, melainkan sebuah kewajiban moral dan bentuk balas budi negara terhadap organisasi yang ikut melahirkan Republik Indonesia," kata Zulhas.*

Kunjungan ini bertujuan melihat langsung hilirisasi komoditas aren yang dikembangkan di lahan 5 hektare milik pesantren sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.

Pesantren Al Hidayah berada di bawah pembinaan Densus 88 dan BNPT, serta dipimpin Ustadz Khairul Ghazali selaku Duta Damai. Di sini, pohon aren dibudidayakan secara terpadu untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi.

Prof. Hoiruddin mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, pesantren tak hanya jadi pusat pendidikan agama, tapi juga bisa menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

"Pesantren ini membuktikan bahwa kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan bisa dimulai dari lingkungan sendiri," ujarnya.

Pohon aren dipilih karena multifungsi. Nira-nya bisa diolah jadi gula aren, gula semut, hingga bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Batangnya menghasilkan pati untuk soun dan kerupuk, sementara buahnya menghasilkan kolang-kaling.

Selain itu, aren juga ramah lingkungan. Akarnya yang kuat efektif mencegah erosi dan longsor, serta menjaga cadangan air tanah.

Hoiruddin berharap model ini bisa direplikasi pesantren lain di Indonesia. Tujuannya agar pesantren menjadi pusat pemberdayaan yang mencetak generasi berakhlak sekaligus mendorong kemandirian ekonomi dan energi terbarukan.*

Permintaan itu disampaikannya saat menghadiri pelantikan pengurus DPW dan DPD PAN se-Sumut periode 2024-2029 di IKM Hall Deli Husada, Deliserdang, Minggu [14/6/2026].

Baca Juga:

• Indonesia U-19 Raih Perunggu Piala AFF 2026, Bobby Nasution Apresiasi Semangat Garuda Muda

"Kami sangat berharap dukungan ke Provinsi Sumatera Utara terus berjalan. PAN memiliki kader di DPR dan juga eksekutif yang bisa mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan programnya di daerah kami," kata Bobby.

Isu krisis listrik yang belakangan mengganggu aktivitas warga Sumut juga tak luput dari sorotan. Bobby secara langsung meminta PAN membantu mencarikan solusi agar pemadaman tidak terulang.

"Itu tentu menghambat aktivitas dan merugikan masyarakat kami. Kami tahu kader PAN punya kapabilitas untuk sedikit memberikan dorongan agar ini tidak terjadi lagi," ujarnya.

Di akhir sambutan, Bobby mengucapkan selamat kepada pengurus DPW dan DPD PAN yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru bisa bersinergi dengan Pemprov Sumut dalam membangun daerah.

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dalam sambutannya menegaskan PAN adalah partai yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan kepedulian lingkungan.

"PAN itu beyond dari sekadar toleransi. Partai yang lahir dari rahim reformasi dan memiliki misi besar untuk mengembalikan cita-cita Indonesia," kata Zulhas.

Ketua DPW PAN Sumut yang baru, Syah Afandin atau Ondim, mengajak kader fokus bekerja nyata agar PAN dipercaya masyarakat.

"Luar biasa semangat Ketum kita. Jadi saya minta kepada para kader jangan main-main. Tidak ada gunanya kemegahan ini semua kalau kita tidak duduk di eksekutif atau legislatif," kata Bupati Langkat itu.

Selain melantik Syah Afandin sebagai Ketua DPW, Zulhas juga melantik Dedy Irawan sebagai Sekretaris dan Mora Harahap sebagai Bendahara. Pengurus DPD PAN kabupaten/kota se-Sumut turut dilantik dalam acara yang sama.

Hadir pula Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Sekjen PAN Eko Patrio, Wakil Ketua MPR RI Sumarno, serta sejumlah kader pusat seperti Sigit Purnomo Syamsuddin Said dan Surya Utama [Uya Kuya].*

Ajang lari lintas alam kelas dunia ini bukan cuma soal menaklukkan lintasan berat. Peserta diajak berlari menyusuri sisi Danau Toba, menembus perbukitan, hutan, pedesaan, hingga ikon wisata seperti Pusuk Buhit dan Jembatan Tano Ponggol di Pulau Samosir. Pemandangannya? Bikin lupa capek.

Omar, pelari kategori 100K asal Oman, mengaku ini pengalaman pertamanya ke Indonesia. Dan langsung jatuh hati.

"Saya baru pertama kali datang ke sini, bahkan ke Indonesia baru pertama kali. Danau Toba sangat indah," katanya di Samosir, Sabtu [13/6/2026].

Kesan serupa dirasakan David, pelari asal Jakarta. Baginya, lari di jalur Kaldera Toba Geopark memberi sensasi berbeda dibanding event lari lainnya. "Keindahan Danau Toba bikin pengalaman ini nggak terlupakan," ujarnya.

Tahun ini, Trail of The Kings UTMB diikuti 1.015 pelari dari 34 negara. Jumlahnya naik dari tahun lalu yang hanya 27 negara. Kategori yang dipertandingkan mulai dari 100K, 60K, 28K, sampai kategori anak-anak. Event berlangsung selama dua hari, 13–14 Juni 2026.

Dampaknya tak cuma dirasakan pelari. UMKM di sekitar lokasi juga ketiban berkah. Eva, pedagang di kawasan Waterfront City Pangururan, mengaku dagangannya laris karena banyak wisatawan yang datang.

"Kalau bisa sering-sering ada event ini, ada dampaknya bagi kami pedagang," katanya sambil tersenyum.

Lewat Trail of The Kings UTMB 2026, Danau Toba kembali membuktikan diri: bukan cuma cantik di foto, tapi juga layak jadi panggung dunia.*

JAKARTA – Pemerintah menyatakan belum membahas usulan menjadikan gula pasir sebagai salah satu komponen dalam program bantuan pangan nasional.

Meski demikian, berbagai masukan dari pemangku kepentingan, termasuk petani tebu, akan tetap menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pangan ke depan.

Baca Juga:

• Jawab Tuntutan Mahasiswa, Istana: MBG Tak Akan Dihentikan

Namun hingga saat ini, belum ada pembahasan khusus mengenai penambahan gula ke dalam paket bantuan pangan yang disalurkan pemerintah.

"Nah, ini kalau terkait dengan konteks kemandirian pangan ya pastinya itu menjadi hal yang penting. Tapi dalam bantuan pangannya, sepertinya belum ada pembahasan," kata Hanif, Minggu, 14 Juni 2026.

Menurut Hanif, kebijakan bantuan pangan tidak hanya mempertimbangkan aspek produksi dan pasokan komoditas tertentu, tetapi juga harus melihat kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Ia menilai setiap usulan perlu dikaji secara komprehensif karena terdapat berbagai faktor yang harus diperhitungkan, mulai dari kebutuhan konsumsi masyarakat, anggaran pemerintah, hingga dampaknya terhadap stabilitas pasar.

"Karena keperluan gula juga tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ada berbagai pertimbangan lain yang harus diperhatikan," ujarnya.

Usulan memasukkan gula ke dalam program bantuan pangan sebelumnya disampaikan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).

Organisasi tersebut menilai langkah itu dapat membantu menjaga keseimbangan pasar gula domestik sekaligus meningkatkan kepastian penyerapan hasil produksi petani tebu nasional.

Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen mengatakan kebutuhan gula dalam bantuan pangan tidak perlu sebesar komoditas beras karena tingkat konsumsi masyarakat jauh lebih rendah.

Menurut dia, pemerintah cukup menambahkan satu kilogram gula dalam setiap paket bantuan yang saat ini berisi 10 kilogram beras.

"Kalau beras diberikan 10 kilogram, gula cukup satu kilogram saja. Itu sudah bisa membantu petani sekaligus masyarakat penerima bantuan," kata Soemitro dalam Rapat Kerja Nasional APTRI di Jakarta beberapa waktu lalu.

APTRI menilai kebijakan tersebut dapat menjadi solusi yang menguntungkan berbagai pihak.

Selain membantu menjaga daya beli masyarakat, program itu juga dinilai mampu menyerap produksi gula petani sehingga harga di tingkat petani tetap stabil.

Saat ini pemerintah melalui Perum Bulog masih fokus menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Dalam program bantuan yang berjalan saat ini, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh alokasi bantuan berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng untuk periode Februari hingga Maret 2026.

Pemerintah menegaskan berbagai usulan terkait penguatan bantuan pangan akan terus dikaji agar kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.*

(vo/ad)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, bersama sejumlah terdakwa lain dalam perkara suap dan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya tidak mengajukan upaya banding atas putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim.

Baca Juga:

• Polisi Dalami Motif Pembawa Tiga Bom Molotov Saat Demo di DPR, Telusuri Kemungkinan Keterlibatan Pihak Lain

"KPK menyatakan menerima sepenuhnya putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan," kata Budi dalam keterangannya, Minggu, 14 Juni 2026.Menurut Budi, majelis hakim dalam pertimbangannya mengambil alih dan sependapat dengan analisis hukum serta pembuktian yang disusun oleh tim jaksa KPK selama persidangan berlangsung.

Ia menilai putusan tersebut menjadi bukti bahwa proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan telah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.Selain itu, KPK juga mencatat seluruh terdakwa menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan.

Dengan demikian, perkara tersebut telah memperoleh kepastian hukum tanpa adanya upaya hukum lanjutan dari para pihak."Putusan ini menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkeadilan," ujar Budi.

Dalam perkara ini, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Selain pidana badan, ia juga dijatuhi denda sebesar Rp200 juta subsider 90 hari kurungan serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3,43 miliar.

Vonis terberat dijatuhkan kepada Hery Sutanto, mantan Direktur Bina Kelembagaan Ketenagakerjaan, dengan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara.

Sementara Irvian Bobby Mahendro dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan kewajiban membayar uang pengganti mencapai Rp36,04 miliar.Sejumlah pejabat dan pegawai lainnya yang terlibat dalam perkara ini juga menerima vonis antara 4 hingga 4,5 tahun penjara, disertai denda dan kewajiban membayar uang pengganti sesuai jumlah keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.

Selain pejabat Kementerian Ketenagakerjaan, dua pengusaha dari PT KEM, yakni Temurila dan Miki Mahfud, masing-masing divonis 1 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp200 juta subsider 90 hari kurungan karena terbukti memberikan suap dalam perkara tersebut.Kasus ini berawal dari dugaan praktik suap dan gratifikasi dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca Juga:

• Usai Hadiri Aksi Gejayan, Tiyo Ardianto Temukan Alat Pelacak Misterius di Mobilnya: Sangat Menjijikkan, Kritik Dibalas Ancaman

Sertifikasi tersebut merupakan salah satu syarat penting bagi perusahaan dan tenaga kerja dalam menjalankan standar keselamatan dan kesehatan kerja.KPK menilai putusan pengadilan menjadi pengingat bahwa praktik korupsi dalam pelayanan publik, termasuk pada sektor ketenagakerjaan, tetap menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Dengan diterimanya putusan oleh seluruh pihak, perkara korupsi sertifikasi K3 ini memasuki tahap akhir proses hukum dan berkekuatan hukum tetap.*

(d/ad)

JAKARTA – Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di Jakarta beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan program tersebut merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Baca Juga:

• Bukan Karena Kelangkaan, Pemprov Sumut Sebut Antrean Panjang di SPBU Dipicu Panic Buying: Stok BBM Aman

"Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah yang membutuhkan asupan gizi setiap hari," kata Qodari dalam keterangannya, Minggu, 14 Juni 2026.

Ia menjelaskan bahwa setiap program pemerintah pasti menghadapi tantangan pada tahap implementasi.

Namun, persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program.

"Program apa pun pasti mengalami dinamika dalam pelaksanaannya. Yang penting adalah bagaimana masalah tersebut dievaluasi dan diperbaiki," ujarnya.

Qodari mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola program MBG agar pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran.

Sebagai bagian dari proses evaluasi, Kepala BGN Nanik S Deyang disebut telah mengambil langkah dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aspek program dapat ditata kembali sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut.

"Yang masih dalam tahap persiapan dan belum operasional untuk sementara dihentikan terlebih dahulu. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penataan program," kata Qodari.

Sementara itu, SPPG yang telah beroperasi akan menjadi fokus evaluasi pemerintah.

Penilaian mencakup berbagai aspek, mulai dari penerima manfaat, kualitas makanan, standar gizi, kondisi operasional dapur, hingga tata kelola program dan keterlibatan pelaku usaha lokal.

Menurut Qodari, evaluasi menyeluruh diperlukan agar program yang menggunakan anggaran negara tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ia juga mengklaim bahwa keberadaan MBG telah membantu banyak anak sekolah memperoleh sarapan dan makanan bergizi secara lebih teratur, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sebelumnya, penghentian Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 Juni 2026.

Selain meminta penghentian MBG, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, antara lain menekan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menolak militerisme di ranah sipil, serta mendesak pemerintah mengakui berbagai persoalan yang dinilai terjadi dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Meski demikian, pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sambil terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.*

(km/ad)

MEDAN – Rupiah saat ini menjadi mata uang resmi yang digunakan masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas ekonomi.

Namun, jauh sebelum Rupiah beredar, masyarakat di Sumatera Utara telah mengenal berbagai jenis mata uang yang digunakan pada masa yang berbeda-beda, mulai dari uang kesultanan Melayu, Gulden Hindia Belanda, uang kebon perkebunan, uang pendudukan Jepang, hingga ORIPS yang lahir di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga:

• Bukan Karena Kelangkaan, Pemprov Sumut Sebut Antrean Panjang di SPBU Dipicu Panic Buying: Stok BBM Aman

Sebelum pengaruh kolonial Belanda menguat pada abad ke-19, wilayah Sumatera Timur yang mencakup Kesultanan Deli, Serdang, Langkat, dan Asahan telah menjadi salah satu pusat perdagangan penting di kawasan Selat Malaka.

Aktivitas perdagangan yang ramai membuat berbagai jenis mata uang logam beredar dan digunakan oleh pedagang lokal maupun mancanegara.

Dalam kajian sejarah Kesultanan Deli, wilayah tersebut dikenal memiliki hubungan perdagangan yang luas dengan berbagai daerah di Asia Tenggara.

Kondisi itu mendorong penggunaan alat tukar yang beragam dalam transaksi ekonomi masyarakat.

Memasuki era kolonial Belanda, Gulden Hindia Belanda mulai diperkenalkan sebagai mata uang resmi.

Penggunaannya semakin meluas seiring berkembangnya industri perkebunan tembakau Deli yang menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kolonial di Sumatera Timur.

Keberadaan De Javasche Bank pada awal abad ke-20 turut memperkuat peredaran Gulden dan mendukung aktivitas perdagangan serta investasi di wilayah perkebunan.

Namun di balik geliat ekonomi kolonial, muncul pula jenis mata uang yang hanya berlaku di kawasan perkebunan, yakni uang kebon atau token perkebunan.

Uang ini diterbitkan oleh perusahaan perkebunan dan digunakan sebagai alat pembayaran bagi para buruh kontrak.

Berbeda dengan mata uang resmi, uang kebon hanya dapat digunakan di lingkungan perusahaan tempat buruh bekerja.

Sistem tersebut membuat para pekerja bergantung pada perusahaan karena uang yang mereka terima tidak berlaku di luar kawasan perkebunan.

Sejumlah penelitian sejarah mencatat bahwa keberadaan uang kebon menjadi salah satu instrumen yang digunakan perusahaan perkebunan untuk mengontrol tenaga kerja di kawasan perkebunan Deli pada masa itu.

Situasi kembali berubah ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942.

Pemerintah militer Jepang menggantikan Gulden dengan mata uang baru yang dicetak dalam jumlah besar untuk mendukung kebutuhan perang.

Akibat pencetakan uang yang tidak terkendali, nilai mata uang mengalami penurunan tajam dan memicu inflasi di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara.

Daya beli masyarakat merosot dan kondisi ekonomi menjadi semakin sulit menjelang akhir masa pendudukan Jepang.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah Republik menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) pada 1946.

Kehadiran ORI tidak hanya bertujuan mengatur sistem ekonomi nasional, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan negara yang baru berdiri.

Namun distribusi ORI ke Pulau Sumatera menghadapi berbagai hambatan akibat situasi perang dan blokade yang dilakukan Belanda.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Republik di Sumatera kemudian menerbitkan Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau ORIPS.

ORIPS menjadi alat pembayaran resmi yang membantu menjaga aktivitas ekonomi masyarakat selama masa revolusi fisik.

Kehadiran uang tersebut juga mempertegas eksistensi pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera ketika Belanda berupaya kembali menguasai wilayah Indonesia.

Sejarawan Universitas Sumatera Utara, Budi Agustono, menilai ORIPS memiliki makna yang jauh lebih besar dibanding sekadar alat transaksi ekonomi.

Menurutnya, uang yang diterbitkan pemerintah Republik pada masa perjuangan merupakan simbol kedaulatan bangsa sekaligus bentuk perlawanan terhadap kolonialisme.

Dari uang kesultanan Melayu, Gulden Hindia Belanda, uang kebon perkebunan, uang Jepang, ORI hingga ORIPS, sejarah mata uang di Sumatera Utara menunjukkan bahwa uang bukan hanya alat pembayaran.

Di balik setiap lembar dan keping uang tersimpan cerita tentang perdagangan, kolonialisme, kehidupan buruh perkebunan, serta perjuangan rakyat mempertahankan kemerdekaan hingga lahirnya Rupiah sebagai mata uang nasional Indonesia.*

(d/ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Kepastian itu disampaikan menyusul munculnya antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), terutama untuk jenis Pertalite dan Biosolar dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Perketat Pengawasan Harga Pangan, Siap Gelar Operasi Pasar Jika Harga Melonjak

Menurut Dedi, distribusi BBM dari Pertamina hingga saat ini berjalan normal dan tidak ditemukan kendala signifikan di lapangan.

Ia menilai meningkatnya antrean lebih disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat yang mendorong pembelian BBM secara bersamaan.

"Secara prinsip, pasokan BBM kita normal. Tidak ada gangguan distribusi. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir," kata Dedi, Minggu, 14 Juni 2026.

Ia menjelaskan, fenomena yang terjadi lebih mengarah pada panic buying atau pembelian secara berlebihan akibat kekhawatiran akan terjadinya kelangkaan BBM.

Kondisi tersebut membuat banyak pengendara datang ke SPBU dalam waktu yang hampir bersamaan sehingga memicu antrean panjang.

Padahal, menurut Dedi, stok BBM di Sumatera Utara masih berada pada level aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Yang terjadi bukan karena stok menipis, tetapi karena perilaku konsumsi yang meningkat dalam waktu bersamaan. Ini yang menimbulkan penumpukan di SPBU," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memastikan ketersediaan seluruh jenis BBM, termasuk Biosolar, masih terjaga dengan baik.

Karena itu, masyarakat diminta tidak melakukan pembelian secara berlebihan di luar kebutuhan normal.

"Belum ada alasan untuk cemas. Stok Biosolar aman dan distribusi berjalan normal. Masyarakat cukup membeli sesuai kebutuhan," kata Dedi.

Ia menambahkan, antrean panjang di SPBU tidak selalu menjadi indikator terjadinya kelangkaan BBM.

Dalam kondisi tertentu, kapasitas layanan SPBU yang terbatas dapat menyebabkan penumpukan kendaraan ketika permintaan meningkat dalam waktu bersamaan.

"SPBU memiliki kapasitas layanan terbatas. Jika kendaraan datang bersamaan dalam jumlah besar, antrean tidak bisa dihindari. Itu hal yang wajar, bukan tanda kelangkaan," ujarnya.

Dedi berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar terkait ketersediaan BBM.

Menurutnya, kepanikan yang tidak berdasar justru berpotensi menciptakan kelangkaan semu di tengah masyarakat.

Pemerintah bersama Pertamina akan terus memantau distribusi BBM guna memastikan pasokan tetap lancar dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

"Kami mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terpengaruh isu, dan bijak dalam berbelanja BBM. Kepanikan justru bisa menciptakan kelangkaan semu," kata Dedi.*

(sp/ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) terus memperketat pengawasan harga dan ketersediaan bahan pokok di berbagai pasar tradisional.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Batu Bara Ajak HIKABARA Perkuat Sinergi untuk Kemajuan Daerah pada Munas II

Menurut Dedi, kerja sama lintas sektor menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan pasar, terutama untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga akibat gangguan distribusi maupun berkurangnya pasokan komoditas tertentu.

"Kami terus melakukan pemantauan terhadap harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar bersama seluruh stakeholder, termasuk Bulog dan Satgas Pangan, agar kondisi di lapangan tetap terkendali," kata Dedi, Minggu, 14 Juni 2026.

Pengawasan tersebut difokuskan pada sejumlah komoditas strategis yang berpengaruh terhadap inflasi daerah, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, daging, telur ayam, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Selain melakukan pemantauan rutin, Disperindag ESDM Sumut juga menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar tradisional untuk melihat secara langsung kondisi stok dan perkembangan harga di tingkat pedagang.

Menurut Dedi, sidak menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran nyata kondisi pasar sekaligus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan yang diperlukan.

"Dengan turun langsung ke pasar, kita bisa melihat kondisi sebenarnya, baik dari sisi stok maupun harga. Ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan," ujarnya.

Hasil pemantauan tersebut akan digunakan pemerintah untuk mengambil langkah cepat apabila ditemukan indikasi gangguan pasokan atau lonjakan harga yang dinilai tidak wajar.

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi distribusi bahan pokok agar tidak terjadi hambatan yang berpotensi memicu kelangkaan barang di pasar.

"Distribusi yang lancar sangat menentukan stabilitas harga. Karena itu, koordinasi dengan semua pihak terus kami perkuat agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," kata Dedi.

Ia menambahkan, pemerintah siap melakukan intervensi apabila terjadi gejolak harga di pasaran.

Langkah yang dapat ditempuh antara lain melalui operasi pasar dan penguatan stok pangan bekerja sama dengan Bulog.

"Jika ada gejolak harga, kami siap melakukan intervensi melalui operasi pasar dan langkah stabilisasi lainnya agar harga kembali normal," ujarnya.

Dedi menegaskan, stabilitas harga pangan memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.

Karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan pasar agar masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar.

"Prinsipnya, pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, harga terkendali, dan daya beli tetap terjaga," kata Dedi.*

(sp/ad)

SEMARANG – Perjalanan hidup seseorang terkadang tidak hanya ditentukan oleh satu profesi atau satu bidang yang ditekuni.

Hal itu tergambar dalam sosok Kangmas Supri, pria asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang berhasil memadukan dunia petualangan alam dengan kreativitas digital.

Baca Juga:

• Dikebut Siang Malam, Lima Sekolah Rakyat di Indonesia Hampir Rampung Jelang Tahun Ajaran Baru

Saat aktivitas pendakian gunung belum sepopuler sekarang, Supri telah memulai langkahnya menjelajahi berbagai jalur pendakian di Indonesia.

Pengalaman pertama mendaki gunung menjadi titik awal perjalanan panjang yang terus berlanjut hingga lebih dari dua dekade.

Berbekal semangat petualangan yang tinggi, Supri telah menapaki sejumlah gunung terkenal di Indonesia.

Di antaranya Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa, hingga Gunung Slamet yang dikenal memiliki jalur pendakian panjang dan menantang.

Namun bagi Supri, mendaki gunung bukan sekadar hobi.

Aktivitas tersebut menjadi sarana untuk membangun karakter, melatih kesabaran, serta memperkuat mental dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Seiring berjalannya waktu, ia memperluas kemampuannya ke dunia trail running.

Olahraga yang menggabungkan lari dan medan alam tersebut menuntut daya tahan fisik, fokus, serta kemampuan beradaptasi terhadap berbagai kondisi lapangan.

"Dalam setiap pendakian maupun trail running, saya belajar bahwa menyerah bukanlah pilihan. Semua tantangan selalu bisa dilewati dengan ketekunan dan kesabaran," ujar Supri.

Menariknya, kehidupan Supri tidak hanya berkutat di alam bebas.

Di balik aktivitas petualangannya, ia juga dikenal sebagai content creator dan content planner yang aktif mengembangkan berbagai konsep visual digital.

Kemampuan tersebut membuatnya mampu menghadirkan konten-konten kreatif yang memadukan unsur estetika, strategi komunikasi, dan pengalaman hidup di alam terbuka.

Ia menilai kreativitas digital dan petualangan memiliki kesamaan, yakni membutuhkan fokus, konsistensi, serta keberanian untuk terus berkembang.

"Bagi saya, hidup itu berjalan di dua dunia. Satu sisi menaklukkan jalur terjal di alam bebas, sisi lainnya menghadapi tantangan kreatif di dunia digital. Keduanya sama-sama membutuhkan ketahanan dan komitmen," katanya.

Melalui akun Instagram @kangmas.supri, ia rutin membagikan aktivitas pendakian, trail running, serta berbagai karya visual yang mendapat perhatian dari para pengikutnya.

Kisah Kangmas Supri menjadi contoh bahwa seseorang tidak harus membatasi dirinya pada satu bidang tertentu.

Perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa kecintaan terhadap alam dapat berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi dan kreativitas digital.

Dari Kabupaten Semarang, ia terus menginspirasi banyak orang untuk berani mengejar passion, menjaga keseimbangan hidup, dan terus berkembang tanpa melupakan akar perjalanan yang telah membentuk dirinya.*

(ad)

JAKARTA - Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar pertemuan strategis dengan jajaran Kementerian ATR/BPN RI, di Kantor Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Kamis (11/06/2026).

Pertemuan tersebut fokus membahas potensi PAD dari lahan PT Socfindo di Simpang Gambus seluas 660,59 Ha, yang diduga belum membayar pajak selama dikuasai sejak 1903 hingga saat ini kurang lebih 115 tahun dan HGU-nya sudah berakhir sejak 31 Desember 2023.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Batu Bara Ajak HIKABARA Perkuat Sinergi untuk Kemajuan Daerah pada Munas II

Turut hadir Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., dan seluruh anggota Pansus PAD DPRD Batu Bara M. Safii dari Fraksi Gerindra, Ismar Komri dan Sudarman, S.E., dari Fraksi Golkar, Agung Setiawan, S.E., dan Suminah dari Fraksi PKS, Sahril Siahaan, S.H., dari Fraksi Demokrat, Muklis BN, S.E., dari Fraksi PKB dan H. Ramli dari Fraksi NasDem.

Ketua Pansus PAD H. Rohadi, S.P., M.H., menegaskan, berdasarkan kajian lapangan dan data awal, Pansus melihat ada peluang PAD yang sangat besar dan belum tergarap di PT Socfindo Simpang Gambus.

"Pansus memandang ada potensi pendapatan daerah yang sampai hari ini peluangnya sangat besar. Itu berasal dari pajak atas kelebihan ukur lahan seluas 660,59 Ha yang belum dibayarkan selama diusahai 115 tahun. Pada 31 Desember 2023, HGU Socfindo telah berakhir," tegas H. Rohadi.

Atas dasar tersebut dalam pertemuan dengan Ditjen Sengketa dan Konflik Pertanahan II, Pansus mendesak Kementerian ATR/BPN agar menunda pembaharuan HGU Socfindo yang masa berlakunya sudah habis 2 tahun lalu.

"Kami berharap lahan 660,59 Ha tersebut dikembalikan ke negara. Serahkan ke Bank Tanah atau dikelola pemerintah daerah agar menjadi PAD. Dengan begitu Batu Bara bisa mandiri tanpa terus bergantung pada transfer pusat," lanjut H. Rohadi.

Sementara itu Pansus menyampaikan ada 5 catatan kritis terkait keberadaan PT Socfindo di Batu Bara yaitu sengketa lahan yang masih terjadi konflik dengan Kelompok Tani Perjuangan, pelanggaran tata ruang sebab tidak patuh terhadap Perda RTRW Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020-2040, selanjutnya kewajiban plasma yang belum melaksanakan kewajiban pembangunan kebun plasma 20% untuk masyarakat sesuai UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Keempat CSR tidak jelas, Program CSR dinilai sama sekali tidak bermanfaat bagi masyarakat Batu Bara terakhir HGU Kadaluarsa yang sudah berakhir 31 Desember 2023, namun aktivitas usaha masih berjalan.

"Berhubung sedang banyak permasalahan, sengketa, dan tidak patuh terhadap Perda serta UU, Pansus mohon kepastian hukum dari Ditjen ATR/BPN atas kelebihan ukur lahan 660,59 Ha tersebut dan berakhirnya HGU selama 2 tahun lalu," ujar H. Rohadi.

Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan II Ijas Tejo Priyono, S.H., menerima langsung aspirasi Pansus dan Pemkab Batu Bara.

Beliau menyatakan berkas pembaharuan PT Socfindo telah di kembalikan dan akan menindaklanjuti permintaan penundaan perpanjangan HGU serta melakukan verifikasi data atas luas dan status 660,59 Ha lahan tersebut sesuai prosedur.

Sementara itu Bupati Batu Bara Baharudin Siagian, mendukung penuh langkah Pansus dan Pemkab siap bersinergi untuk menertibkan aset serta mengoptimalkan PAD demi kemandirian fiskal daerah.

Pansus PAD DPRD Batu Bara akan terus mengawal proses ini hingga ada kepastian hukum dan lahan 660,59 Ha benar-benar dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat Batu Bara.*

(ad)

JAKARTA – Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal S.E., M.AP., menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Himpunan Keluarga Besar Masyarakat Kabupaten Batu Bara (HIKABARA) yang digelar di Cibubur, Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum DPP HIKABARA Datok Dr. H. Elfi Haris, S.H., M.Hum., Ketua Dewan Pengawas H. Eddy Noor, S.H., M.PA., Ketua Dewan Pakar Prof. Dr. H. Muhammad Noor, DEA., serta jajaran DPW HIKABARA Jabodetabek, Jakarta, Sumatera Utara, DPLN Malaysia, IKAMBARA Yogyakarta, dan IKAMBARA Jakarta.

Baca Juga:

• Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier Akan Temui Prabowo di Istana Negara, Ini yang Dibahas

Menurutnya, Munas tidak hanya menjadi agenda rutin organisasi, tetapi juga wadah strategis untuk melakukan evaluasi, menyusun program kerja, memperkuat konsolidasi, serta merumuskan langkah-langkah inovatif demi kemajuan organisasi dan pembangunan daerah.

Wakil Bupati Syafrizal menegaskan bahwa HIKABARA memiliki peran strategis sebagai wadah pemersatu putra-putri Kabupaten Batu Bara.

Selain menjaga silaturahmi dan memperkuat persatuan, HIKABARA juga dinilai mampu melestarikan nilai-nilai budaya dan jati diri masyarakat Batu Bara sekaligus berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

"Kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan paguyuban daerah seperti HIKABARA. Sinergi yang baik akan menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati berharap Munas II HIKABARA dapat menghasilkan kepengurusan yang amanah, profesional, visioner, dan mampu membawa organisasi menjadi lebih maju, solid, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh peserta Munas untuk menjadikan perbedaan pandangan sebagai kekuatan dalam memperkaya gagasan dan tetap mengedepankan semangat musyawarah guna mencapai mufakat demi kemajuan bersama.

Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati Syafrizal menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk terus bersinergi dan mendukung berbagai program HIKABARA.

Ia berharap DPP HIKABARA dapat menjadi mitra strategis sekaligus jembatan aspirasi masyarakat Batu Bara, baik yang berada di daerah maupun di perantauan, sehingga terjalin komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah.

"Pemerintah Kabupaten Batu Bara siap mendukung setiap program HIKABARA dan berharap organisasi ini dapat menjadi perpanjangan tangan masyarakat Batu Bara dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, demi kemajuan Kabupaten Batu Bara dan kesejahteraan masyarakat di mana pun berada," tutupnya.*

(ad)

MASSACHUSETTS – Tim nasional Skotlandia memulai kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan hasil manis setelah mengalahkan Haiti 1-0 pada laga Grup C yang berlangsung di Gillette Stadium, Sabtu, 13 Juni 2026 waktu setempat atau Minggu pagi WIB.

Kemenangan tersebut menjadi momen bersejarah bagi Skotlandia yang kembali tampil di putaran final Piala Dunia setelah absen selama 28 tahun.

Baca Juga:

• Indonesia U-19 Raih Perunggu Piala AFF 2026, Bobby Nasution Apresiasi Semangat Garuda Muda

Gol semata wayang Skotlandia dicetak gelandang Aston Villa, John McGinn, pada menit ke-28.

Gol berawal dari peluang Che Adams yang mampu ditepis kiper Haiti, Johny Placide.

Bola muntah kemudian jatuh ke kaki McGinn yang langsung melepaskan tembakan keras dari jarak dekat.

Bola sempat mengenai pemain bertahan Haiti sebelum akhirnya masuk ke gawang dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk Skotlandia.

Sejak awal pertandingan, Skotlandia tampil dominan dan lebih banyak menguasai jalannya laga.

Mereka bahkan hampir membuka keunggulan lebih cepat pada menit ke-17 melalui Scott McTominay.

Namun tembakan sang kapten hanya membentur mistar gawang.Haiti yang tampil sebagai wakil Karibia berusaha bangkit pada babak kedua.

Sejumlah peluang berhasil diciptakan, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka gagal menyamakan kedudukan.

Peluang terbaik Haiti hadir pada menit ke-74 ketika Ruben Providence mengirim umpan silang ke arah Wilson Isidor.

Sayangnya, penyerang Haiti itu gagal memanfaatkan kesempatan emas tersebut.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Skotlandia.Hasil ini membawa Skotlandia memuncaki klasemen sementara Grup C dengan tiga poin.

Posisi tersebut diperoleh setelah dua tim unggulan grup, Brasil dan Maroko, sebelumnya bermain imbang 1-1.

Baca Juga:

• DPD IPK Binjai Dukung Timnas U-19 Lolos ke Final Piala AFF 2026: Peluang Menang 55 Persen

Bagi Haiti, kekalahan ini membuat mereka masih harus menunggu poin pertama di Piala Dunia 2026.

Negara tersebut sebelumnya hanya sekali tampil di putaran final, yakni pada Piala Dunia 1974 di Jerman Barat.

Pada pertandingan berikutnya, Skotlandia akan menghadapi Maroko pada 19 Juni 2026.

Sementara Haiti akan menjalani laga berat melawan Brasil pada hari yang sama.
Kemenangan atas Haiti sekaligus mengakhiri penantian panjang Skotlandia untuk meraih kemenangan di Piala Dunia.

Sebelumnya, kemenangan terakhir mereka di turnamen ini terjadi pada Piala Dunia 1990 saat menundukkan Swedia dengan skor 2-1.*

(bs/ad)

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan gangguan yang sempat dialami platform media sosial Instagram pada saat aksi demonstrasi mahasiswa berlangsung di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026, bukan hanya terjadi di Indonesia.

Gangguan tersebut disebut berasal dari sistem layanan META yang berdampak secara global.

Baca Juga:

• Polisi Dalami Motif Pembawa Tiga Bom Molotov Saat Demo di DPR, Telusuri Kemungkinan Keterlibatan Pihak Lain

Melalui akun resmi Instagram Komdigi, pemerintah menyatakan bahwa kendala akses tidak hanya dirasakan oleh pengguna di Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai negara pada waktu yang hampir bersamaan.

"Layanan Instagram, Facebook, dan WhatsApp yang mengalami gangguan pada 12 Juni 2026 tidak hanya dirasakan di Indonesia, tetapi juga oleh pengguna di berbagai negara," tulis Komdigi dalam keterangannya, Minggu, 14 Juni 2026.

Komdigi menjelaskan gangguan tersebut berasal dari sistem internal META, perusahaan induk yang menaungi Instagram, Facebook, dan WhatsApp.

Akibatnya, sejumlah layanan META mengalami kendala akses secara bersamaan di berbagai wilayah dunia.

Menurut Komdigi, kondisi tersebut merupakan gangguan teknis global dan tidak berkaitan dengan situasi atau peristiwa tertentu yang terjadi di Indonesia.

Untuk memperkuat penjelasan tersebut, Komdigi juga mengutip pernyataan Juru Bicara META Global, Andy Stone.

Dalam keterangannya, META mengakui adanya gangguan yang membuat sebagian pengguna kesulitan mengakses layanan mereka.

"Kami menyadari saat ini sebagian pengguna sedang mengalami kendala dalam mengakses layanan kami. Kami sedang menanganinya," kata Andy Stone.

Sebelumnya, banyak pengguna media sosial mengeluhkan tidak dapat mengunggah Instagram Story, mengakses linimasa, maupun mengirim pesan melalui platform META.

Keluhan serupa juga muncul dari pengguna di sejumlah negara lain dan sempat menjadi perbincangan luas di berbagai platform digital.

Hingga saat ini, layanan META dilaporkan telah kembali beroperasi normal setelah tim teknis perusahaan melakukan penanganan terhadap gangguan tersebut.*

(in/ad)

JAKARTA – Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada Senin, 15 Juni 2026.

Dalam agenda tersebut, Steinmeier akan bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.

Baca Juga:

• Usai Hadiri Aksi Gejayan, Tiyo Ardianto Temukan Alat Pelacak Misterius di Mobilnya: Sangat Menjijikkan, Kritik Dibalas Ancaman

Menurut Beste, Jerman memandang Indonesia sebagai mitra penting di kawasan Asia Tenggara.

Ia menegaskan negaranya siap menjadi mitra jangka panjang dalam menghadapi berbagai tantangan global di masa depan.

"Pesan utama dari kunjungan ini jelas. Jerman adalah mitra yang kuat dan dapat diandalkan bagi Indonesia," kata Beste dalam keterangannya, Minggu, 14 Juni 2026.

Ia menjelaskan, Jerman saat ini merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia dengan fokus kerja sama pada sektor infrastruktur, energi bersih, digitalisasi, pendidikan, hingga pertahanan.

Kunjungan Steinmeier kali ini juga menjadi pertemuan pertamanya dengan Presiden Prabowo sejak resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Meski demikian, Steinmeier bukan sosok baru bagi Indonesia. Sebelum menjabat Presiden Jerman, ia telah beberapa kali berkunjung ke Indonesia saat masih menjabat Menteri Luar Negeri.

Dalam lawatan singkat selama satu hari tersebut, Presiden Jerman akan didampingi delegasi dari berbagai sektor strategis.

Delegasi itu terdiri dari pelaku industri logistik, elektromobilitas, teknologi digital, manufaktur, akademisi, hingga tokoh kebudayaan.

Selain agenda kenegaraan di Istana Negara, Steinmeier juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal dan melintasi Terowongan Silaturahmi menuju Gereja Katedral Jakarta.

Kunjungan tersebut dinilai menjadi simbol kuat toleransi dan kerukunan antarumat beragama yang selama ini menjadi salah satu wajah Indonesia di mata dunia.

Selain itu, Presiden Steinmeier juga akan berdiskusi dengan sejumlah peneliti, akademisi, dan intelektual Indonesia mengenai perkembangan geopolitik global serta tantangan dunia yang terus berubah.

Pemerintah Jerman berharap kunjungan ini dapat memperkuat kerja sama kedua negara di berbagai bidang, sekaligus membuka peluang investasi dan kolaborasi baru yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan Jerman.*

(sn/ad)

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan ditandatangani pada Minggu, 14 Juni 2026.

Namun, pernyataan tersebut belum sejalan dengan sikap pemerintah Iran yang menyebut belum ada jadwal pasti untuk penandatanganan dokumen tersebut.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat ke Rp17.860 per Dolar AS, Ini Faktor Pendorongnya

"Kesepakatan dijadwalkan akan ditandatangani besok, dan segera setelah ditandatangani, Selat Hormuz terbuka untuk semua," tulis Trump.

Selain menyinggung proses perdamaian, Trump juga kembali menegaskan sikap Washington terkait program nuklir Iran.

Ia menyebut Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir dalam bentuk apa pun.

Trump bahkan mengklaim bahwa Iran saat ini tidak lagi memiliki keinginan untuk mengembangkan senjata nuklir dan hubungan antara Washington dan Teheran telah mengalami perbaikan dibandingkan periode sebelumnya.

Menurut Trump, pemerintahannya berharap dapat membangun hubungan jangka panjang yang lebih stabil dengan Iran dan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Namun di saat yang sama, pemerintah Iran memberikan sinyal berbeda terkait perkembangan negosiasi tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan bahwa nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara kedua pihak kemungkinan tidak akan ditandatangani pada Minggu sebagaimana disampaikan Trump.

"Kita harus menunggu dan melihat waktu pasti penandatanganan memorandum. Meskipun tidak akan besok, kemungkinan hal ini terjadi dalam beberapa hari mendatang tidak dapat dikesampingkan," kata Baghaei.

Ia menjelaskan bahwa tim negosiasi Iran saat ini belum memiliki agenda perjalanan ke Jenewa maupun lokasi perundingan lainnya dalam dua hari ke depan.

Menurut Baghaei, pemerintah Iran masih mencermati perkembangan pembicaraan dan menilai sejumlah aspek teknis masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum dokumen resmi dapat ditandatangani.

Meski demikian, ia mengakui peluang tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat cukup besar.

Sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang ikut berperan dalam upaya mediasi konflik tersebut menyatakan bahwa kesepakatan damai berpotensi rampung dalam waktu 24 jam.

Perundingan yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir menjadi perhatian dunia karena menyangkut stabilitas kawasan Timur Tengah, keamanan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz, serta isu program nuklir Iran yang selama ini menjadi sumber ketegangan dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

Hingga kini, dunia internasional masih menunggu kepastian terkait waktu penandatanganan kesepakatan yang disebut-sebut dapat menjadi salah satu langkah penting menuju stabilitas baru di kawasan Timur Tengah.*

(oz/ad)

YOGYAKARTA – H. Agus Suparmanto kembali dipercaya memimpin Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI) setelah terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) PB IKASI Tahun 2026 yang digelar di Hotel Swiss-Belboutique Yogyakarta, Sabtu, 13 Juni 2026.

Terpilihnya Agus Suparmanto menandai periode kepemimpinannya yang keempat sebagai Ketua Umum PB IKASI.

Baca Juga:

• Dana Rp10,6 Triliun Mulai Cair! Ini Daerah Sumatera yang Sudah Terima TKD Pascabencana

Munas PB IKASI merupakan forum tertinggi organisasi yang membahas evaluasi program kerja sekaligus menyusun arah kebijakan pembinaan olahraga anggar nasional.

Kegiatan ini juga menjadi sarana konsolidasi pengurus dari berbagai daerah untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan prestasi atlet Indonesia.

Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA, turut menghadiri Munas tersebut dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum I PB IKASI.

Menurut M. Nasir, keberlanjutan kepemimpinan di tubuh PB IKASI menjadi modal penting dalam menjaga konsistensi pembinaan atlet dan penguatan organisasi secara nasional.

"Kepemimpinan yang berkelanjutan akan memudahkan pelaksanaan program pembinaan yang terarah dan berkesinambungan, sehingga mampu melahirkan atlet-atlet anggar yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional," ujarnya.

Ia menambahkan, kerja sama yang solid antara pengurus pusat, pengurus provinsi, pelatih, atlet, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan olahraga anggar Indonesia.

Melalui hasil Munas 2026, PB IKASI diharapkan semakin memperkuat koordinasi dengan seluruh pengurus daerah dalam menjalankan program pembinaan atlet muda.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas regenerasi atlet sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di berbagai kejuaraan internasional.

Selain fokus pada peningkatan prestasi, PB IKASI juga diharapkan mampu memperluas pembinaan olahraga anggar hingga ke daerah-daerah, sehingga potensi atlet muda dari berbagai provinsi dapat berkembang secara optimal.

Dengan kembali terpilihnya Agus Suparmanto, PB IKASI diharapkan dapat melanjutkan berbagai program strategis yang telah berjalan serta memperkuat posisi Indonesia dalam peta olahraga anggar di tingkat regional maupun dunia.*

(ad)

JAKARTA – Polda Metro Jaya masih mendalami motif di balik aksi seorang pria berinisial ANH (24) yang ditangkap karena membawa tiga botol diduga bom molotov saat demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Selain mengusut alasan tersangka membawa benda berbahaya tersebut, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam peristiwa itu.

Baca Juga:

• Usai Hadiri Aksi Gejayan, Tiyo Ardianto Temukan Alat Pelacak Misterius di Mobilnya: Sangat Menjijikkan, Kritik Dibalas Ancaman

"Saat ini penyidik masih mendalami motif tersangka, asal-usul pembuatan botol bersumbu itu, serta kemungkinan adanya jaringan atau instruksi dari pihak lain," kata Budi Hermanto, Minggu, 14 Juni 2026.

ANH diamankan polisi pada Jumat, 12 Juni 2026 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Gatot Subroto, tepat di depan gerbang utama Gedung DPR RI.

Saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas ransel yang dibawanya, petugas menemukan tiga botol berisi cairan yang diduga mudah terbakar dan dilengkapi sumbu pada bagian atasnya.

Barang-barang tersebut kemudian disita sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Setelah menjalani pemeriksaan intensif, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan ANH sebagai tersangka.

Ia dijerat dengan Pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penyalahgunaan senjata atau bahan berbahaya.

"Status hukum yang bersangkutan sudah dinaikkan menjadi tersangka," ujar Budi.

Dari hasil pemeriksaan awal, ANH mengaku datang ke lokasi aksi setelah melihat dan terpengaruh ajakan demonstrasi yang beredar melalui media sosial beberapa hari sebelumnya.

Dalam perkara ini, polisi juga memeriksa seorang pria berinisial R yang diketahui berangkat bersama tersangka menuju lokasi demonstrasi. Namun hingga saat ini, status R masih sebagai saksi.

Menurut Budi, penyidik masih mendalami sejauh mana keterlibatan R, termasuk apakah yang bersangkutan mengetahui atau ikut berperan dalam rencana membawa bom molotov ke lokasi aksi.

"Proses hukum dipastikan berjalan secara profesional dan akuntabel sesuai prosedur hukum pidana yang berlaku," kata dia.

Polda Metro Jaya menegaskan tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Namun aparat akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan peserta aksi yang membawa benda berbahaya yang berpotensi mengancam keselamatan publik.

"Kebebasan menyampaikan pendapat kami hormati. Tapi kalau ada yang membawa benda berbahaya dan mengancam keselamatan orang lain, tentu akan kami tindak tegas sesuai hukum," ujar Budi.

Kasus ini masih terus dikembangkan guna mengungkap seluruh fakta dan pihak-pihak yang diduga terkait dalam peristiwa tersebut.*

(lp/ad)