JAKARTA – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjadi perhatian publik setelah rumah pribadinya di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, digeledah dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Febrie mengakui bahwa rumah yang digeledah tersebut merupakan miliknya.

Baca Juga:

• Dr. Budi Suryanto Dorong Sistem "Satu Tanah, Satu Surat, Satu Kepemilikan" untuk Akhiri Sengketa Agraria

"Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegakan hukum tentunya saling mendukung agar bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan pada masyarakat," kata Febrie.

Ia juga meminta publik menunggu hasil penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.

"Terkait pemberitaan tersebut makanya kita tunggu bagaimana hasil proses penyidikannya," ujarnya.

Febrie juga membantah memiliki keterkaitan dengan kafe de'Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan.

"Saya jelaskan Jampidsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis apa yang telah diberitakan di media sosial seperti di Cipete."

Meski demikian, ia kembali menegaskan rumah di Sentul memang merupakan aset pribadinya.

"Itu memang rumah pribadi Jampidsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal."

Mengenai uang tunai dan emas batangan yang ditemukan penyidik saat penggeledahan, Febrie mengatakan seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum.

"Mengenai uang, bahwa itu ada pemiliknya, ada kegiatan, ada orang yang terima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Ada bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar."

Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kepemilikan maupun peruntukan uang dan emas tersebut karena masih menjadi bagian dari proses hukum.

Harta Kekayaan Rp18,26 Miliar

Berdasarkan LHKPN yang telah dipublikasikan, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat sebesar Rp18.261.445.180.

Dalam laporan tersebut, sebagian besar aset berasal dari tanah dan bangunan dengan nilai Rp14.852.820.000.

Salah satu aset yang dilaporkan merupakan tanah dan bangunan di Jakarta Selatan yang berasal dari warisan dengan nilai Rp10.829.474.000.

Selain aset properti, Febrie juga melaporkan kepemilikan kendaraan senilai Rp2.310.500.000, yang terdiri dari:

- Honda HR-V tahun 2018
- Toyota Land Cruiser Prado tahun 2020
- Peugeot New 2008 AT tahun 2018
- Toyota Alphard 2.5 G tahun 2021

Dalam LHKPN tersebut, Febrie juga mencatat harta bergerak lainnya sebesar Rp60 juta, kas dan setara kas Rp938.125.180, serta harta lainnya senilai Rp100 juta.

Ia tidak melaporkan kepemilikan surat berharga maupun utang sehingga total harta bersihnya tetap sebesar Rp18.261.445.180.

Kenaikan Harta dalam LHKPN

Data LHKPN menunjukkan total kekayaan Febrie pada periode pelaporan tahun 2022 sebesar Rp6.360.108.742.

Pada laporan tahun 2023, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp18.261.445.180, atau bertambah sekitar Rp11,9 miliar.

Sementara itu, dalam laporan periodik tahun 2024 dan 2025, jumlah harta yang dilaporkan tetap sama dan tidak mengalami perubahan.

Hingga kini, proses penyidikan terkait penggeledahan rumah di Sentul masih berlangsung.

Aparat penegak hukum belum menyampaikan kesimpulan akhir mengenai status maupun kepemilikan barang bukti yang diamankan dalam perkara tersebut.* (tm/ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong seluruh pengelola media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun komunikasi publik yang informatif, responsif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi digital.

Melalui sinergi tersebut, informasi mengenai program pembangunan dan pelayanan publik diharapkan dapat disampaikan lebih cepat, menjangkau masyarakat lebih luas, serta lebih mudah diakses.

Baca Juga:

• Menkop Ferry Juliantono Ziarah ke Makam Bung Hatta, Dorong Koperasi Kembali Jadi Pilar Ekonomi Rakyat

Menurut Erwin, media sosial kini tidak lagi sekadar menjadi sarana berbagi informasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang layanan publik yang memungkinkan pemerintah berkomunikasi langsung dengan masyarakat.

"Media sosial saat ini bukanlah sekadar kanal komunikasi, melainkan telah menjadi ruang layanan publik dan media komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara real time. Media sosial juga menuntut respons yang cepat, akurat dan terukur, terutama ketika masyarakat menyampaikan pertanyaan, aspirasi maupun keluhan," kata Erwin.

Ia menilai konten yang dipublikasikan pemerintah harus mampu menarik perhatian masyarakat tanpa mengabaikan akurasi informasi.

Selain itu, informasi yang disampaikan juga harus bermanfaat, sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Karena itu, Erwin mengajak seluruh pengelola media sosial OPD untuk memperkuat kolaborasi agar informasi mengenai program-program pemerintah dapat tersampaikan secara lebih luas.

"Marilah kita kolaborasi, sehingga apa yang menjadi program kerja Pemprov Sumut dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Jangan hanya kegiatan OPD masing-masing. Marilah kita berinovasi."

Bimbingan teknis tersebut juga menghadirkan pegiat media sosial Toga Nainggolan sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, Toga menjelaskan bahwa media sosial kini menjadi salah satu sumber utama masyarakat memperoleh informasi.

Ia menyebut berdasarkan data yang dipaparkannya, sebanyak 88,9 persen penduduk usia 18 tahun ke atas menggunakan media sosial.

Selain itu, rata-rata masyarakat menghabiskan waktu sekitar 21 jam 50 menit setiap minggu, atau hampir tiga jam setiap hari, untuk mengakses berbagai platform digital.

Menurut Toga, perubahan perilaku masyarakat membuat pemerintah perlu menyesuaikan cara berkomunikasi agar informasi yang disampaikan lebih mudah diterima.

Ia mengatakan masyarakat saat ini lebih menyukai konten yang sederhana, visual, dan langsung menjawab kebutuhan mereka dibandingkan penjelasan yang panjang.

"Terdapat perubahan perilaku masyarakat dalam berkomunikasi. Masyarakat ingin cepat dan tidak mau tahu soal teknis. Kemudian penyampaian yang disampaikan sederhana, yang penting masalah selesai. Masyarakat juga lebih menyukai visual, sudah tidak kuat dengan teks panjang, dan dialog tidak bisa lagi komunikasi satu arah. Publik tak hanya menilai bagaimana pemerintah bekerja tetapi juga bagaimana berkomunikasi."

Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan mengelola media sosial pemerintah, menghadapi perkembangan tren digital, membangun interaksi yang lebih baik dengan masyarakat, sekaligus mengantisipasi penyebaran disinformasi di ruang digital.* (ad)

JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono bersama jajaran Kementerian Koperasi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) melakukan ziarah ke makam Proklamator sekaligus Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta, di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Juli 2026.

Kegiatan tersebut dilakukan menjelang puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79.

Baca Juga:

• Dr. Budi Suryanto Dorong Sistem "Satu Tanah, Satu Surat, Satu Kepemilikan" untuk Akhiri Sengketa Agraria

Selain itu, kegiatan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk menegaskan kembali komitmen menjadikan koperasi sebagai salah satu kekuatan utama dalam pembangunan ekonomi rakyat.

Dalam kegiatan itu, Ferry didampingi Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, jajaran pejabat Kementerian Koperasi, Direksi LPDB Koperasi, serta pengurus Dekopin.

Usai ziarah, Ferry mengatakan nilai-nilai perjuangan Bung Hatta harus terus diteruskan dalam upaya membangun koperasi yang lebih modern, produktif, dan mampu menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

"Kehadiran kami di makam Bung Hatta dan Ibu Rahmi Hatta merupakan bentuk penghormatan sekaligus pengingat bahwa cita-cita beliau untuk menjadikan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat harus terus kita lanjutkan," ujar Ferry.

Menurut Ferry, Bung Hatta tidak hanya dikenal sebagai salah satu Proklamator Kemerdekaan Indonesia, tetapi juga sebagai tokoh yang memiliki peran besar dalam membangun gerakan koperasi nasional.

Ia juga menyebut Bung Hatta memiliki kontribusi penting dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 yang menjadi dasar sistem perekonomian nasional dengan prinsip usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

"Beliau ikut merumuskan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Karena itu, kita wajib menghormati sekaligus meneruskan perjuangan beliau," katanya.

Ferry menilai semangat kesederhanaan, integritas, dan keberpihakan Bung Hatta terhadap masyarakat melalui koperasi masih relevan hingga saat ini.

Ferry mengatakan puncak peringatan Harkopnas ke-79 akan digelar pada 12 Juli 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta.

Acara tersebut dijadwalkan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto bersama sekitar 20 ribu peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Menurutnya, peringatan Harkopnas tahun ini bukan hanya seremoni tahunan, tetapi menjadi awal penguatan gerakan koperasi nasional yang lebih besar, inklusif, dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

"Peringatan Harkopnas tahun ini menjadi titik awal lahirnya gerakan koperasi baru yang lebih masif dan mampu menjawab tantangan zaman," ujar Ferry.

Rangkaian kegiatan Harkopnas juga akan melibatkan masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti Fun Run, bazar koperasi, dan Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, pada 19 Juli 2026.

Dalam kegiatan tersebut, berbagai koperasi dari sejumlah daerah akan menampilkan produk unggulan mereka untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan minat masyarakat terhadap produk koperasi.

Selain itu, pada 26 Juli 2026, Kementerian Koperasi bersama Pemerintah Kota Tasikmalaya akan memulai renovasi Gedung Kongres Koperasi, lokasi bersejarah pelaksanaan Kongres Koperasi pertama Indonesia.

Gedung tersebut nantinya akan difungsikan sebagai cagar budaya sekaligus pusat aktivitas gerakan koperasi nasional.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap para penggerak koperasi, Kementerian Koperasi juga akan menggelar Koperasi Award 2026 pada 29 Juli 2026 di Jakarta.

Penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh, pemerintah daerah, serta berbagai pihak yang dinilai memiliki kontribusi dalam memperkuat ekosistem koperasi Indonesia.

Ferry menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting untuk mengembalikan peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan pelaksanaan program strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurut Ferry, koperasi harus kembali mengambil peran dalam sektor produksi, distribusi, industri, hingga pembiayaan agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Gerakan koperasi bukan hanya menjadi pelengkap pembangunan, tetapi harus tampil sebagai lokomotif ekonomi rakyat. Karena itu, koperasi harus kembali kuat di sektor produksi, distribusi, industri, maupun perkreditan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Ferry.

Ia berharap kebangkitan koperasi dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh Indonesia.* (ad)

SUKABUMI – Ekspedisi Cicatih Elpala memasuki etape ketiga dengan menyusuri aliran Sungai Cicatih di kawasan Leuwi Lalay, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis, 9 Juli 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari perjalanan yang dimulai dari hulu Sungai Cimelati hingga berakhir di Pelabuhan Ratu sebagai lokasi akhir pengambilan gambar film dokumenter.

Baca Juga:

• ISMI Jambi Dorong Generasi Muda Melayu Berdaya Saing Lewat Dialog Kepemudaan Bersama Dr. Yanhar dan Gubernur Al Haris

Kegiatan tersebut digagas Rumah Elpala, wadah alumni Elpala SMA Negeri 68 Jakarta, bersama anggota aktif Elpala SMA Negeri 68 Jakarta.

Selain menjadi kegiatan ekspedisi, perjalanan ini juga menjadi proses produksi film dokumenter yang merekam perjalanan melintasi hutan hujan tropis di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) hingga pengarungan Sungai Cicatih.

Ekspedisi mendapat dukungan dari Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kementerian Kehutanan, serta organisasi pencinta alam Wanadri.

Selama delapan hari perjalanan, peserta menjalani berbagai kegiatan, mulai dari trekking, mendirikan tenda, pendakian, rappelling di air terjun, hingga pengarungan sungai.

Seluruh aktivitas dilakukan sambil mendokumentasikan keanekaragaman hayati dan menyampaikan pesan pelestarian lingkungan.

Sebelum memasuki etape pengarungan sungai, tim bergerak dari base camp Cimelati menuju kawasan TNGHS.

Mereka melintasi jalur pendakian hingga Pos 5, melewati hutan primer, kemudian menuju Sungai Cicatih untuk memulai pengarungan bersama tim Wanadri.

Pendiri Elpala, Dar Edi Yoga, mengatakan ekspedisi ini bukan sekadar kegiatan menjelajah alam, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter bagi generasi muda.

"Ekspedisi ini bukan hanya tentang perjalanan menyusuri hutan dan sungai, tetapi bagaimana alam menjadi ruang belajar untuk membentuk karakter, kepemimpinan, disiplin, serta kepedulian terhadap lingkungan. Konservasi bukan sekadar teori, melainkan tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata."

Menurut Yoga, keterlibatan alumni bersama anggota aktif menunjukkan bahwa nilai-nilai organisasi pencinta alam dapat terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

"Rumah Elpala hadir untuk menjaga kesinambungan sejarah dan semangat Elpala. Melalui ekspedisi dan film dokumenter ini, kami ingin meninggalkan catatan yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya agar semakin mencintai alam Indonesia."

Sementara itu, sutradara film dokumenter Ekspedisi Cicatih Elpala, Eka Bama Putra, mengatakan film tersebut tidak hanya menampilkan sisi petualangan, tetapi juga mengangkat pesan konservasi dan kebersamaan.

"Kami ingin menghadirkan karya yang menunjukkan bahwa alam Indonesia memiliki kekayaan luar biasa yang harus dijaga bersama. Setiap langkah perjalanan, tantangan di lapangan, dan kebersamaan tim memiliki cerita tentang perjuangan, persaudaraan, serta komitmen menjaga lingkungan."

Dari unsur Wanadri, Ketua Wanadri Perwakilan Jakarta, Fery Irawan, menilai ekspedisi ini menjadi contoh keberanian generasi muda dalam menyelenggarakan kegiatan petualangan alam.

"Untuk memulai hal baru itu butuh keberanian, dan untuk mewujudkannya butuh perjuangan. Ekspedisi ini adalah hal baru bagi siswa SMA, para anggota Elpala dengan semangat dan perjuangan melalui persiapan ekspedisi serta latihan-latihan akhirnya berhasil mewujudkannya. Hal ini bisa menjadi contoh bagi Sispala lainnya."

Ia mengingatkan bahwa setiap kegiatan ekspedisi harus tetap mengutamakan keselamatan peserta.

"Ekspedisi penjelajahan haruslah dalam kerangka safety sehingga aman bagi mereka yang baru melakukan sesuai kemampuan. Harapannya, pelaku ekspedisi bisa terus mengembangkan kemampuan diri serta bermanfaat dalam ekspedisi maupun kehidupan mereka."

Ekspedisi Cicatih Elpala dijadwalkan berakhir pada Sabtu, 11 Juli 2026, di Pelabuhan Ratu.

Melalui film dokumenter yang tengah diproduksi, Rumah Elpala berharap perjalanan ini dapat menginspirasi lebih banyak generasi muda untuk mencintai alam Indonesia sekaligus memahami pentingnya menjaga hutan, sungai, dan keanekaragaman hayati sebagai warisan bagi masa depan.* (ad)

JAKARTA – Pengamat kebijakan pertanahan dan reforma agraria, Dr. Budi Suryanto, S.H., M.H., M.Si., menilai pembenahan tata kelola agraria menjadi langkah penting untuk mengurangi sengketa pertanahan sekaligus memperkuat pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Menurut Budi, sistem pertanahan harus dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, presisi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Bicara Kasus MBG dan Tambang, Minta Dukungan Masyarakat

Pandangan tersebut disampaikan Budi kepada awak media di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.

Budi memiliki pengalaman panjang di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ia memulai karier sebagai petugas pengukuran tanah, kemudian menempuh berbagai jenjang hingga menjadi Widyaiswara Ahli Utama.

Ia juga pernah dipercaya sebagai Tenaga Ahli Wakil Menteri ATR/BPN.

Menurut Budi, persoalan utama di sektor pertanahan bukan terletak pada keterbatasan lahan, melainkan belum terintegrasinya sistem administrasi pertanahan.

Ia menjelaskan, sengketa tanah sering muncul karena masih banyak dokumen pertanahan seperti Surat Pernyataan Garapan, Letter C, Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), surat sporadik, surat riwayat tanah, hingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang belum dikelola dalam satu sistem administrasi yang terintegrasi.

"Keberadaan berbagai dokumen pertanahan tersebut pada dasarnya hanya berfungsi sebagai data pendukung dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali terhadap bidang tanah yang belum bersertipikat. Namun, apabila data tersebut tidak dikelola melalui sistem administrasi yang terintegrasi antara Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, NITARU, pemerintah desa/kelurahan, hingga tingkat RT/RW, maka berpotensi menimbulkan persoalan serius."

Menurutnya, meski telah tersedia fasilitas seperti Peta Bumi dan aplikasi Sentuh Tanahku, lemahnya integrasi data masih berpotensi memicu tumpang tindih kepemilikan tanah hingga munculnya sertifikat ganda.

Kondisi tersebut, kata Budi, juga diperparah oleh kelemahan dalam sistem pemetaan spasial, pengawasan, dan penegakan hukum.

Karena itu, ia mendorong penerapan prinsip "Satu Tanah, Satu Surat, Satu Kepemilikan" sebagai dasar pembenahan administrasi pertanahan nasional.

"Apabila seluruh sistem pertanahan dikelola secara profesional dengan dukungan data spasial dan tekstual yang valid, maka akan terwujud tertib administrasi pertanahan dengan melalui prinsip 'Satu Tanah, Satu Surat, Satu Kepemilikan'. Dari sinilah kepastian hukum dan perlindungan hukum dapat diberikan kepada masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah dalam setiap proses penguasaan, pemanfaatan, serta peralihan hak atas tanah."

Menurut Budi, kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menekan konflik agraria sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat.

Dengan status hukum tanah yang jelas, pembangunan infrastruktur maupun investasi tidak lagi dibayangi sengketa berkepanjangan.

Selain memberikan kepastian hukum, Budi menilai sertifikat tanah juga memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Sertifikat hak atas tanah bukan sekadar dokumen legalitas. Sertifikat merupakan aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh akses perbankan, pembiayaan, meningkatkan produktivitas usaha, serta memperkuat ekonomi keluarga, khususnya bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM."

Menurutnya, tata kelola pertanahan yang baik juga dapat mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai rencana tata ruang.

Budi mengingatkan bahwa tanah tidak boleh dipandang semata sebagai komoditas ekonomi.

"Tanah bukan hanya komoditas ekonomi. Tanah merupakan instrumen keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketika tata kelola pertanahan dilaksanakan secara benar, maka yang terbangun bukan hanya tertib administrasi, tetapi juga kepastian hukum, pemerataan pembangunan, keadilan agraria, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman bagi seluruh rakyat Indonesia."

Ia berharap reforma agraria tidak berhenti pada program sertifikasi tanah, tetapi berkembang menjadi reforma agraria modern melalui digitalisasi data spasial dan tekstual, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan penyelesaian konflik agraria, serta penguatan integritas aparatur pertanahan.

"Apabila seluruh sistem pertanahan dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, maka tanah benar-benar akan menjadi sumber kemakmuran bangsa. Itulah esensi reforma agraria yang sesungguhnya, yakni menghadirkan kepastian hukum, keadilan, kesejahteraan, ketenteraman, dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia."* (ad)

Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Faisal usai menguji sidang tertutup program doktor di Universitas Borobudur, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Baca Juga:

• Yaqut Kembali Ditahan KPK usai Pulih dari Operasi, Penyidikan Kasus Kuota Haji Berlanjut

"Aparat penegak hukum kita saat ini terkesan saling unjuk gigi dan pamer kehebatan, bukan bersinergi. Padahal, ini urusan berbangsa dan bernegara yang membutuhkan kolaborasi total, bukan kompetisi antarinstitusi," ujarnya.

Ia menilai, pemberantasan korupsi tidak akan berjalan optimal apabila masing-masing institusi lebih mengedepankan kepentingan lembaga dibandingkan tujuan bersama dalam menegakkan hukum.

Faisal juga menyoroti masih tingginya angka kasus korupsi di Indonesia. Menurutnya, meski berbagai regulasi telah diperkuat dan lembaga antikorupsi terus bekerja, praktik korupsi, termasuk yang melibatkan kepala daerah, masih menjadi persoalan serius.

Selain itu, ia mengkritisi adanya putusan pengadilan yang dinilai masih memberikan hukuman ringan kepada sejumlah pelaku korupsi dari kalangan pejabat publik.

Menurutnya, pejabat negara yang terbukti melakukan korupsi semestinya dijatuhi hukuman lebih berat karena memiliki tanggung jawab sebagai teladan bagi masyarakat.

Faisal juga menyinggung pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini tengah bergulir. Ia berharap regulasi tersebut disusun secara hati-hati agar tetap memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak asasi manusia.

Di akhir pernyataannya, Faisal mendorong pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum untuk memperkuat strategi pencegahan korupsi dengan melibatkan masyarakat secara lebih luas. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi kunci agar upaya pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif dan mampu mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.* (dh)

MEDAN – Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengungkap sebuah rumah kos di Kota Medan, Sumatera Utara, yang diduga dijadikan gudang penyimpanan vape mengandung narkoba.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita sedikitnya 680 vape narkoba dari berbagai merek dan menangkap dua orang tersangka.

Baca Juga:

• Ketua Tim Komisi VII DPR RI dan Gubernur Sumut Kunjungi Paviliun Asahan di PRSU 2026, Sepatu Bunut Jadi Primadona

Penggerebekan dilakukan pada Kamis, 9 Juli 2026.

"Kami menyita setidaknya 680 vape narkoba berbagai merek dan menangkap 2 pelaku," kata Rafli, Jumat, 10 Juli 2026.

Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan dua warga Aceh berinisial MY (35) dan MI (28) di sebuah warung kopi di Jalan Wahid Hasyim, Kota Medan.

Dari tangan kedua tersangka, petugas menemukan 30 vape yang diduga mengandung narkoba.

Dari hasil pemeriksaan, polisi kemudian melakukan pengembangan ke rumah kos yang ditempati kedua pelaku selama berada di Medan.

Di lokasi tersebut, petugas menemukan sekitar 650 vape narkoba yang disimpan di dalam sebuah tas ransel dan disembunyikan di bawah tempat tidur.

"600 lebih vape narkoba disimpan pelaku di dalam sebuah tas ransel yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Hal ini, diduga agar aktivitas keduanya tidak terpantau penghuni kos lain, karena letak kamar kedua pelaku berada di tengah rumah kos dan saling berhadapan dengan kamar lain," ujar Rafli.

Polisi menduga rumah kos tersebut sengaja digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum barang haram itu diedarkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, vape narkoba tersebut dipasok melalui jaringan internasional.

Barang itu disebut berasal dari Malaysia dan masuk ke Indonesia melalui jalur perairan sebelum dikirim ke Aceh dan kemudian dibawa ke Medan.

"Barang bukti dengan jumlah besar kami temukan di bawah tempat tidur. Hasil pemeriksaan awal, narkoba dipasok dari Aceh, namun sumber utamanya berasal dari Malaysia. Narkoba masuk ke Indonesia melalui jalur perairan," kata Rafli.

Saat ini, Satresnarkoba Polrestabes Medan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba tersebut, termasuk memburu pihak lain yang diduga terlibat dalam penyelundupan dan distribusi vape mengandung narkoba ke wilayah Sumatera Utara.* (d/ad)

MEDAN – Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Dr. Evita Nursanty, M.Sc., bersama rombongan dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengunjungi Paviliun Kabupaten Asahan dalam ajang Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 di Area PRSU, Kamis, 9 Juli 2026.

PRSU 2026 menjadi salah satu agenda budaya dan ekonomi kreatif terbesar di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Pemerintah Resmikan B50, Bahlil: Langkah Besar Menuju Kemandirian Energi

Selama penyelenggaraan, pengunjung dapat melihat pameran UMKM, hiburan, pertunjukan seni budaya, hingga kolaborasi dengan pelaku industri kreatif dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Di Paviliun Kabupaten Asahan, Dr. Evita Nursanty bersama Gubernur Sumatera Utara meninjau berbagai produk unggulan UMKM.

Di antaranya Sepatu Bunut dan bibit kultur jaringan produksi PT Hijau Surya Biotechindo.

Dalam kesempatan itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin memaparkan berbagai potensi unggulan Kabupaten Asahan, termasuk perkembangan industri Sepatu Bunut yang selama ini dikenal sebagai salah satu ikon UMKM daerah.

Dr. Evita memberikan apresiasi terhadap kualitas produk yang dipamerkan.

Menurutnya, Sepatu Bunut memiliki desain yang menarik, jahitan yang rapi, kualitas yang baik, serta memiliki peluang untuk menembus pasar yang lebih luas.

Sebagai bentuk dukungan terhadap produk lokal, ia juga membeli satu pasang Sepatu Bunut ukuran 38.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Asahan terus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, serta mendorong lahirnya berbagai inovasi yang dapat memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Asahan menjelaskan industri Sepatu Bunut merupakan industri rumahan yang telah berkembang sejak 1998.

Sentra produksinya berada di sepanjang Jalan Lintas, Kelurahan Bunut dan Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat, sekitar 3,5 kilometer dari Kantor Bupati Asahan.

Menurutnya, Sepatu Bunut memiliki beragam desain dengan jahitan yang rapi, daya tahan yang kuat, serta harga yang terjangkau.

Produk ini juga memiliki ciri khas berupa model tanpa tali, tanpa tumit, dan dikenal dengan model pansus, baik untuk pria maupun wanita.

Keunggulan lainnya terletak pada teknik pembuatannya.

Pada Sepatu Bunut, kulit dipasang dari bagian tapak ke atas, sedangkan pada sepatu pada umumnya pemasangan dilakukan sebaliknya.

Teknik tersebut membuat Sepatu Bunut lebih kokoh dan memiliki daya tahan yang tinggi.

Hingga saat ini, para pengrajin masih memproduksi sekaligus memasarkan hasil karya mereka secara mandiri melalui rumah maupun toko masing-masing.

Melalui keikutsertaan dalam PRSU 2026, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap berbagai produk unggulan daerah semakin dikenal masyarakat luas, mampu memperluas pangsa pasar UMKM, serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Asahan.* (ad)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam peresmian Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Jumat (10/7/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan 5 Bendungan dari NTB, Langkah Besar Perkuat Ketahanan Air dan Swasembada Pangan

Presiden kemudian mengenang perjalanan politiknya dalam sejumlah kontestasi pemilihan presiden. Menurutnya, masyarakat NTB tetap memberikan dukungan meski dirinya beberapa kali belum berhasil memenangkan Pilpres.

"Yang kebetulan dari dulu selalu mendukung saya, walaupun berkali-kali kalah, tapi NTB setia mendukung saya," ujarnya.

Prabowo juga mengaku masih memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat NTB. Ia mengatakan masih memiliki waktu dalam masa kepemimpinannya untuk mewujudkan berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Rasanya saya masih utang banyak sama rakyat NTB, tenang saja masih ada beberapa tahun," ucapnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden Prabowo meresmikan lima bendungan secara bersamaan. Peresmian utama dilakukan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat.

Sementara empat bendungan lainnya diresmikan secara hibrida, yakni Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Provinsi Bali.

Peresmian lima bendungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat infrastruktur sumber daya air guna mendukung ketahanan air nasional, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperkuat program swasembada pangan.* (d/dh)

Pesan tersebut disampaikan Pimpinan Dayah Darul Fikri Al Waliyah Kota Banda Aceh, Tgk Wahyu Mimbar, M.Ag., saat menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Jami' Babussalam, Kemukiman Lam Ujong, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, Jumat (10/7/2026).

Baca Juga:

• 8 Cara Rasulullah SAW Menjaga Kekhusyukan Salat, Muslim Perlu Meneladaninya

Menurutnya, bekal utama yang harus dimiliki setiap Muslim adalah iman dan takwa. Ia mengutip firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 197 yang menegaskan bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa.

Ia menjelaskan, para ulama tafsir, termasuk Ibnu Katsir, menerangkan bahwa ayat tersebut bukan hanya berbicara tentang bekal fisik, tetapi juga bekal spiritual berupa ketakwaan yang diwujudkan melalui ketaatan kepada Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya.

Selain memperkuat iman, Tgk Wahyu juga mengajak jamaah memperbanyak amal saleh. Ia mengingatkan bahwa setiap amal, sekecil apa pun, akan mendapatkan balasan sebagaimana ditegaskan dalam Surah Az-Zalzalah ayat 7–8.

"Tidak ada amal yang sia-sia. Sekecil apa pun kebaikan yang kita lakukan akan diperlihatkan di hari kiamat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya segera bertaubat dan tidak menunda-nunda memperbaiki diri. Menurutnya, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, namun Allah SWT selalu membuka pintu ampunan bagi hamba-Nya yang bersungguh-sungguh bertaubat.

Mengutip penjelasan Imam An-Nawawi, ia menyebut taubat yang benar harus disertai penyesalan, meninggalkan perbuatan dosa, dan memiliki tekad kuat untuk tidak mengulanginya.

Lebih lanjut, Tgk Wahyu menegaskan bahwa muhasabah tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi juga keluarga. Ia merujuk Surah At-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan umat Islam menjaga diri dan keluarganya dari api neraka melalui pendidikan agama dan keteladanan.

Menurutnya, muhasabah keluarga dapat diwujudkan dengan membiasakan ibadah bersama, memberikan pendidikan agama sejak dini, serta menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari.

Menutup khutbahnya, Tgk Wahyu mengajak seluruh umat Islam menjadikan muhasabah sebagai kebiasaan setiap hari agar semakin dekat kepada Allah SWT dan memiliki bekal terbaik untuk kehidupan dunia maupun akhirat.

"Hidup ini hanya sementara. Maka siapkan bekal terbaik berupa iman, amal saleh, dan taubat agar kita selamat di dunia dan akhirat," tutupnya.* (dh)

Presiden bersama rombongan lepas landas menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (10/7/2026) pukul 10.45 WIB.

Baca Juga:

• 30 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Sudah Terbentuk, Ini Target Pemerintah Selanjutnya

Selain Bendungan Meninting, Prabowo juga akan meresmikan empat bendungan lainnya secara bersamaan, yakni Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Provinsi Bali.

"Bapak Presiden Prabowo bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan kunjungan kerja. Di NTB, Bapak Presiden akan meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat dan secara bersamaan juga meresmikan empat bendungan lain sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan air nasional," ujar Teddy dalam keterangannya.

Menurut Teddy, peresmian lima bendungan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur sumber daya air yang memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional.

Keberadaan bendungan-bendungan itu diharapkan mampu mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian, menjamin ketersediaan air baku bagi masyarakat, mengurangi risiko banjir, hingga mendukung pengembangan energi bersih.

"Keberadaan bendungan-bendungan ini diharapkan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan," kata Teddy.

Dalam penerbangan menuju NTB, Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.* (dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik telah memindahkan Yaqut kembali ke Rutan KPK pada Kamis (9/7/2026) malam usai hasil pemeriksaan medis menyatakan kondisinya telah membaik.

Baca Juga:

• OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Barang Bukti Miliaran: Emas, Valas, hingga Uang Tunai

Menurut Budi, Yaqut sebelumnya menjalani masa observasi selama beberapa hari setelah menjalani tindakan operasi. Setelah dinyatakan sehat, penyidik memutuskan untuk melanjutkan masa penahanannya di Rutan KPK.

"Setelah dilakukan tindakan medis dan observasi beberapa hari pascaoperasi, yang bersangkutan dinyatakan sehat dan tadi malam sudah dipindahkan ke Rutan KPK sehingga bisa kembali mengikuti proses hukum dalam penyidikan perkara terkait kuota haji," ujarnya.

KPK memastikan proses penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji tetap berjalan. Saat ini penyidik masih fokus melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan.

"Karena memang penyidik juga masih terus fokus melengkapi berkas penyidikan dan tentunya akan segera dijadwalkan untuk pelimpahan dari penyidikan ke penuntutan," kata Budi.

Sebelumnya, Yaqut dibantarkan dari Rutan KPK sejak 24 Juni 2026 setelah mengalami gangguan pada saluran pencernaan. Ia kemudian menjalani operasi di RS Polri Kramat Jati pada 29 Juni 2026.

Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Yaqut Cholil Qoumas, penyidik juga menetapkan mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Aziz Taba.* (in/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan barang bukti diamankan bersamaan dengan penangkapan sejumlah pihak dalam operasi yang digelar di wilayah Solo Raya.

Baca Juga:

• Etik Suryani Tiba di KPK Usai OTT, Begini Perkembangan Kasus Dugaan Pemerasan

KPK menduga perkara yang sedang diusut berkaitan dengan tindak pidana pemerasan yang diduga dilakukan oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.

Meski demikian, penyidik belum mengungkap secara rinci bentuk maupun modus dugaan pemerasan tersebut. Saat ini, pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan masih terus berlangsung.

"Kita akan dalami dalam pemeriksaan pagi ini, dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh bupati ini kaitannya soal apa. Oleh karena itu pemeriksaan secara intensif masih terus dilakukan," ujar Budi.

KPK memastikan konstruksi perkara beserta kronologi lengkap akan disampaikan kepada publik melalui konferensi pers setelah pemeriksaan awal terhadap para pihak selesai dilakukan.

Sebelumnya, lembaga antirasuah itu menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya dan mengamankan sembilan orang dari berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pihak swasta, hingga Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

Kasus tersebut kini masih dalam tahap pendalaman untuk mengungkap dugaan tindak pidana serta peran masing-masing pihak yang terlibat.* (in/dh)

Permohonan tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, Refly Harun, dalam sidang perdana praperadilan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026).

Baca Juga:

• Sidang Praperadilan Roy Suryo Dimulai Hari Ini, Status Tersangka Kembali Diuji

Refly meminta majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan praperadilan, termasuk menyatakan surat penetapan tersangka terhadap Roy Suryo tidak sah.

"Menyatakan bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU ITE adalah tidak sah," ujar Refly saat membacakan petitum permohonan di persidangan.

Menurut Refly, penerapan Pasal 32 UU ITE bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Selain meminta status tersangka dibatalkan, pihak Roy Suryo juga memohon agar hakim menyatakan penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya tidak sah karena dinilai dilakukan secara melawan hukum.

Kuasa hukum Roy turut meminta surat perintah penyidikan (sprindik) yang menjadi dasar penetapan tersangka dibatalkan serta memulihkan harkat, martabat, dan nama baik Roy Suryo seperti semula sesuai ketentuan KUHAP.

Sidang praperadilan tersebut merupakan upaya hukum Roy Suryo untuk menguji keabsahan proses penetapan tersangka yang dilakukan penyidik dalam perkara dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Proses persidangan praperadilan dijadwalkan berlanjut dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak termohon sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.* (in/dh)

Febrie mengaku tidak memahami dasar munculnya isu yang menghubungkan Jampidsus dengan peristiwa tersebut. Menurutnya, hingga saat ini belum ada informasi resmi yang menjelaskan keterkaitan tersebut.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Klarifikasi Uang di Sentul, Sebut Ada Pemilik dan Minta Tunggu Penyidikan

Ia memilih menunggu hasil penyelidikan yang tengah dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri terkait perkara tersebut. Febrie menilai penyidik lebih berwenang menjelaskan perkembangan kasus yang sedang berjalan.

Meski demikian, Febrie mengaku telah mendengar adanya dugaan persoalan dalam pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang diduga menjadi salah satu penyebab terganggunya pasokan listrik.

Menurutnya, dugaan penyimpangan tersebut harus dibuktikan melalui audit investigatif yang menyeluruh sebelum disimpulkan sebagai tindak pidana.

Ia menegaskan audit perlu mencakup seluruh proses pengadaan, mulai dari perhitungan kebutuhan batu bara, kualitas pasokan, nilai transaksi, hingga mekanisme pengadaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum.

"Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitas yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana," ujarnya.

Febrie kembali menegaskan bahwa persoalan blackout sebaiknya menunggu penjelasan resmi dari penyidik yang menangani perkara.

Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pengadaan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU selama periode 2018 hingga 2026.

Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo mengatakan dugaan korupsi tersebut berdampak pada terganggunya pasokan batu bara sehingga memicu pemadaman listrik di sejumlah daerah.

Wilayah yang disebut terdampak antara lain Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sebagian wilayah Jabodetabek.

Dalam penyelidikan itu, penyidik menduga terdapat manipulasi dokumen terkait kualitas maupun kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU. Selain itu, diduga terjadi penyimpangan dalam pembayaran sehingga nilai kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya.

Kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Kortas Tipikor Polri untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.* (in/dh)

Peresmian ini turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Besar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, Rektor ISBI Aceh, Ketua MPU, Ketua MAA, para Hakim Tinggi, Wakil Ketua PN Banda Aceh, Ketua PN Sigli, para hakim, serta jajaran pegawai PN Jantho.

Baca Juga:

• Sidang Praperadilan Roy Suryo Dimulai Hari Ini, Status Tersangka Kembali Diuji

Menurutnya, bertambahnya volume perkara membuat beban kerja pengadilan meningkat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penetapan kenaikan kelas oleh Mahkamah Agung.

"Semakin tinggi kelas pengadilan, maka tuntutan pelayanan dan beban kerja juga semakin besar. Sejalan dengan itu, fasilitas serta kesejahteraan hakim dan aparatur peradilan juga akan meningkat," ujarnya.

Ia menjelaskan, perubahan status menjadi Kelas IB juga membawa konsekuensi dalam penempatan sumber daya manusia. Hakim yang bertugas di PN Jantho nantinya merupakan hakim yang telah memiliki pengalaman bertugas di pengadilan kelas II, sehingga diharapkan mampu menangani perkara dengan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. H. Syukri A. Jalil, menyambut baik kenaikan kelas tersebut. Ia berharap peningkatan status PN Jantho dapat berdampak positif terhadap pelayanan hukum bagi masyarakat.

"Kami berharap pelayanan kepada para pencari keadilan di Kabupaten Aceh Besar menjadi semakin optimal, cepat, dan tepat," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sekaligus Humas PT Banda Aceh, Dr. Taqwaddin, menjelaskan bahwa wilayah hukum PN Jantho meliputi seluruh Kabupaten Aceh Besar yang terdiri atas 23 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 439.049 jiwa.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam struktur Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, klasifikasi Pengadilan Negeri terdiri atas Kelas II, Kelas IB, Kelas IA, hingga Kelas IA Khusus. Sementara Pengadilan Tinggi diklasifikasikan berdasarkan tipe, yakni Tipe A dan Tipe B.

Dengan perubahan status tersebut, PN Jantho diharapkan mampu memberikan pelayanan peradilan yang semakin profesional, efektif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Aceh Besar.* (dh)

Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Amri Juhairi, mengatakan imbauan tersebut disampaikan menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, akan memasuki puncak musim kemarau dengan kondisi yang diprediksi lebih kering dari biasanya.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Jumat 10 Juli 2026: Banda Aceh Berawan, Sejumlah Wilayah Diselimuti Udara Kabur

Menurut Amri, masyarakat diminta menghemat penggunaan air bersih serta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut.

Selain itu, BPBD juga mengajak pemerintah desa, perusahaan, serta instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan dini apabila ditemukan titik api maupun potensi bencana lainnya.

Amri menegaskan, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk meminimalkan dampak musim kemarau. Warga diharapkan segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

Dengan kesiapsiagaan sejak dini dan kerja sama seluruh pihak, BPBD berharap dampak musim kemarau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat ditekan sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan aman, lancar, dan terhindar dari ancaman bencana.* (dh)

Jokowi datang langsung ke rumah duka Rachmat Gobel di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026). Kedatangannya untuk menyampaikan penghormatan terakhir kepada politikus Partai NasDem tersebut.

Baca Juga:

• Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Sehari Sebelumnya Masih Aktif Ikut Diskusi Fraksi NasDem

"Pak Rachmat Gobel menteri yang baik, menteri yang pekerja keras," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, Rachmat Gobel merupakan sosok yang memiliki dedikasi dalam menjalankan tugas negara selama menjabat sebagai menteri.

Rachmat Gobel diketahui dipercaya mengisi posisi Menteri Perdagangan pada awal periode pertama pemerintahan Jokowi. Setelah itu, ia melanjutkan kiprahnya di dunia politik sebagai anggota DPR RI dari Fraksi NasDem.

Kabar meninggalnya Rachmat Gobel disampaikan oleh pihak Partai NasDem. Ia wafat pada Jumat dini hari di Jakarta sekitar pukul 03.20 WIB.

Kepergian Rachmat Gobel meninggalkan duka bagi keluarga, kolega politik, serta sejumlah tokoh nasional yang mengenang kontribusinya selama berkarier di pemerintahan maupun parlemen.* (d/dh)

Febrie menegaskan uang yang ditemukan dalam proses penggeledahan tersebut memiliki pemilik dan aktivitas yang dapat diklarifikasi melalui proses penyidikan yang sedang berjalan.

Baca Juga:

• Febrie Adriansyah Bicara Kasus MBG dan Tambang, Minta Dukungan Masyarakat

Namun, Febrie tidak menjelaskan secara rinci mengenai kepemilikan rumah yang menjadi lokasi penggeledahan tersebut. Ia meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan dari aparat penegak hukum.

Menurutnya, seluruh proses hukum harus dihormati agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap secara jelas dan objektif.

"Semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat," katanya.

Selain menanggapi temuan uang di Sentul, Febrie juga membantah adanya keterkaitan dirinya dengan bisnis kafe de'Clan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang turut menjadi salah satu lokasi penggeledahan.

Febrie menegaskan dirinya tidak memiliki hubungan dengan bisnis tersebut sebagaimana informasi yang beredar di media sosial.

"Saya jelaskan bahwa Jampidsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di media sosial seperti di Cipete," ujarnya.

Sebelumnya, aparat kepolisian melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dalam rangka penyidikan dugaan perkara korupsi, termasuk kasus batu bara PLTU, Asabri, serta perkara terkait anak perusahaan Krakatau Steel.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang dan dokumen yang diduga berkaitan dengan proses penyidikan.

Hingga kini, aparat penegak hukum masih melakukan pendalaman untuk mengungkap fakta lengkap terkait perkara tersebut.* (k/dh)

Febrie menyebut Kejaksaan Agung saat ini tengah menangani sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sektor pertambangan.

Baca Juga:

• DPR Apresiasi Langkah Polri Usut Korupsi Batu Bara, Publik Diminta Hormati Proses Hukum

Menurut Febrie, penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari upaya Kejagung dalam menjaga kepentingan negara serta mendukung program prioritas pemerintah.

Ia mengatakan salah satu fokus penyidikan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, khususnya tata kelola pertambangan yang dinilai memiliki dampak besar terhadap kepentingan nasional.

"Kita sedang menangani beberapa perkara, baik yang sudah terbuka ke publik maupun yang masih tertutup, yaitu terkait tata kelola pertambangan," katanya.

Selain perkara pertambangan, Febrie juga menyinggung dugaan permasalahan dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, perkara tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Febrie menegaskan seluruh proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sekaligus memberikan efek jera bagi pihak yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Ia juga mengimbau masyarakat agar menyikapi berbagai informasi yang berkembang secara bijak dan berdasarkan fakta yang lengkap.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana berdasarkan fakta yang utuh agar mendapatkan pemahaman yang benar," ujar Febrie.

Sebelumnya, nama Febrie Adriansyah menjadi sorotan publik setelah adanya sejumlah aktivitas penegakan hukum yang dilakukan aparat terkait beberapa perkara dugaan korupsi.

Kejaksaan Agung juga membenarkan adanya pengamanan terhadap kediaman Febrie sebagai bagian dari langkah perlindungan terkait situasi yang berkembang.

Namun, Febrie memastikan jajaran Jampidsus tetap menjalankan tugas dan fokus menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi tanggung jawab institusi.* (k/dh)