Pengguna tidak perlu langsung panik ketika baterai HP tidak bertambah saat dicas. Ada beberapa langkah yang bisa dicoba untuk mengatasi masalah tersebut sebelum membawa perangkat ke tempat servis.

Baca Juga:

• Prihatin Kondisi Jalan Bertahun-tahun Rusak, Owner Pida Ponsel Muhammad Muslim Gunawan Turun Tangan Perbaiki Jalan Pakai Dana Pribadi

Selain itu, kerusakan kabel dan adaptor charger, penggunaan charger tidak asli, stopkontak bermasalah, serta port pengisian daya yang kotor juga dapat menghambat proses pengisian baterai.

Gangguan sistem operasi hingga kerusakan komponen internal, seperti IC pengisian daya, turut menjadi kemungkinan penyebab HP tidak bisa dicas.

Untuk mengatasinya, berikut sejumlah cara yang dapat dicoba.

Pertama, hentikan sementara penggunaan aplikasi berat, seperti game online dengan grafis tinggi. Aplikasi tersebut dapat meningkatkan suhu perangkat sehingga pengisian daya berpotensi terhenti. Tutup aplikasi dan biarkan HP menjadi lebih dingin sebelum mencoba mengecas kembali.

Kedua, periksa kondisi kabel charger. Pastikan kabel tidak terkelupas, putus, atau mengalami kerusakan lainnya. Jika ditemukan kerusakan, gunakan kabel pengganti yang kompatibel dan berkualitas baik.

Ketiga, periksa adaptor atau kepala charger. Adaptor yang rusak bisa membuat daya listrik tidak tersalurkan dengan baik ke HP. Jika adaptor menunjukkan tanda kerusakan, seperti bekas terbakar atau memercikkan api, hentikan penggunaannya dan ganti dengan perangkat yang sesuai.

Keempat, gunakan charger asli atau aksesori pengisian daya yang kompatibel dengan perangkat. Charger yang sesuai membantu memastikan proses pengisian berlangsung dengan aman dan memenuhi kebutuhan daya HP.

Kelima, coba gunakan stopkontak lain. Ada kemungkinan sumber listrik yang digunakan bermasalah sehingga adaptor tidak mendapatkan pasokan daya. Pastikan stopkontak berfungsi normal sebelum mencoba mengisi daya kembali.

Keenam, periksa port pengisian daya pada HP. Debu atau kotoran yang menumpuk dapat menghambat koneksi antara kabel dan port. Pengguna dapat membersihkan bagian luar port secara hati-hati menggunakan alat yang sesuai dan tidak merusak konektor. Hindari memasukkan benda logam atau cairan ke dalam port.

Ketujuh, lakukan restart HP. Gangguan sementara pada sistem perangkat lunak terkadang memengaruhi fungsi pengisian daya. Memulai ulang perangkat dapat membantu menyegarkan sistem sebelum pengguna mencoba mengecas kembali.

Kedelapan, hindarkan HP dari paparan suhu panas. Jangan mengisi daya di bawah sinar matahari langsung atau di tempat yang membuat perangkat cepat panas. Pilih lokasi dengan suhu yang lebih sejuk dan letakkan HP di permukaan yang memiliki sirkulasi udara baik.

Kesembilan, periksa pembaruan sistem operasi. Jika tersedia pembaruan resmi, pengguna dapat memasangnya karena pembaruan perangkat lunak terkadang membawa perbaikan terhadap gangguan sistem. Pastikan baterai mencukupi atau gunakan metode pembaruan yang direkomendasikan produsen.

Kesepuluh, bawa HP ke tempat servis tepercaya apabila seluruh langkah tersebut belum berhasil. Masalah pengisian daya bisa berasal dari kerusakan port, IC pengisian daya, atau komponen internal lainnya, terutama jika HP pernah terjatuh, tertekan, atau kemasukan air.

Pengguna sebaiknya tidak membongkar perangkat sendiri apabila tidak memiliki keahlian yang memadai. Pemeriksaan teknisi dapat membantu memastikan sumber masalah dan menentukan apakah diperlukan perbaikan atau penggantian komponen.

Dengan memeriksa sumber listrik, aksesori charger, kondisi port, suhu perangkat, serta sistem operasinya, pengguna dapat mengidentifikasi sejumlah penyebab umum HP tidak bisa dicas. Namun, jika masalah berasal dari kerusakan komponen internal, penanganan teknisi tetap diperlukan.* (k/dh)

Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II itu dilakukan Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM Pidmil) pada Jumat (9/10/2026) di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Jakarta.

Baca Juga:

• Bukan Kedaluwarsa Tapi Menggumpal: Pengakuan Ortu Murid SD Medan yang Tumbang Usai Minum Susu MBG

"Jumat 9 Oktober 2026 di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke tim penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," kata Anang dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).

Lima tersangka tersebut terdiri atas BU, mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan BGN sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK); GB, Direktur PT ASE dan PT AKI; AM, Komisaris PT ASE dan PT YAT; YY, Direktur PT YAT; serta AA, Direktur PT ASE.

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tertanggal 5 Oktober 2026, kerugian dalam perkara tersebut mencapai Rp863.846.166.953 atau sekitar Rp863,8 miliar.

Nilai kerugian itu tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR/S-791/D6/03/2026.

Dalam hasil penyidikan, pengadaan motor listrik oleh PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) untuk tata kelola program MBG di BGN pada periode 2025-2026 mencakup 19.269 unit kendaraan. Jumlah tersebut terdiri atas 13.155 unit motor trail dan 6.114 unit motor skuter atau bebek.

Namun, penyidik menemukan ribuan unit motor listrik yang dilaporkan tidak dilengkapi baterai. Rinciannya, sebanyak 5.355 unit motor trail dan 230 unit motor skuter atau bebek.

Selain itu, seluruh motor listrik roda dua yang diserahkan dilaporkan tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas. Kondisi tersebut membuat kendaraan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dan tidak bisa dimasukkan ke dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).

"Kelima tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Setelah pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II)," ujar Anang.

Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP sebagai dakwaan primair. Sementara itu, dakwaan subsidair menggunakan Pasal 604 KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Sebelumnya, Kejagung mengungkap dugaan pengondisian proses pengadaan motor listrik tersebut, mulai dari penentuan pemenang, spesifikasi, hingga harga perkiraan sendiri (HPS). Anggaran pengadaan itu disebut mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

Dalam penjelasan penyidik sebelumnya, rencana pengadaan awal mencakup 25.644 unit motor listrik, kemudian direvisi menjadi 21.000 unit. Namun, realisasi pengadaan disebut hanya mencapai 2.117 unit, sementara dokumen pelaksanaan diduga menggambarkan jumlah yang telah selesai jauh lebih besar.

Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti, tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akan meneliti berkas perkara dan barang bukti, menyusun surat dakwaan, serta mempersiapkan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk proses persidangan.* (k/dh)

Orang tua siswa bernama Siti Nurjannah (33) mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, susu tersebut bukan kedaluwarsa, tetapi kondisinya sudah menggumpal.

Baca Juga:

• Lima Tersangka Kasus Motor Listrik MBG Diserahkan ke Jaksa, Ini Peran Mereka

Siti mengaku mengetahui anaknya dibawa ke rumah sakit pada Jumat (9/10) sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu, ia sedang mengantar anak keduanya yang masuk sekolah pada siang hari.

Ketika tiba di sekolah, Siti melihat sejumlah orang berkumpul dan para guru terlihat panik. Awalnya, ia belum mengetahui bahwa anaknya termasuk siswa yang dibawa ke rumah sakit.

"Saya kebetulan ngantar anak saya yang kedua, dia masuk siang, terus saya lihat kok ada rame-rame, guru-gurunya juga kelihatan panik," katanya.

Setelah mengetahui anaknya turut dibawa ke rumah sakit, Siti langsung menuju RS Imelda Medan untuk memastikan kondisinya.

"Terus pas saya lihat rupanya anak saya kena juga dia. Makanya saya panik jadi langsung ke sini," ujarnya.

Menurut Siti, anaknya mengalami keluhan mual dan muntah. Ia mendapat informasi bahwa keluhan tersebut diduga berkaitan dengan susu kemasan yang dikonsumsi dalam menu MBG.

Meski demikian, penyebab pasti kejadian tersebut belum dipastikan. Siti mengatakan kondisi anaknya kini sudah membaik.

"Mual dan muntah keluhannya, tapi sekarang kondisinya sudah membaik," kata Siti.

Sebelumnya, sebanyak 17 siswa SD Negeri 060870 di Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Imelda Medan setelah mengalami keluhan usai menyantap menu MBG.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, mengatakan pihaknya langsung merespons laporan tersebut dengan memastikan kondisi para siswa di rumah sakit.

"Jadi tadi kami mendapat perintah untuk memastikan dan melihat bagaimana kondisi anak-anak kita tadi yang indikasinya karena ada muntah-muntah, ya, langsung respons dibawa ke rumah sakit," ujar Erfin saat diwawancarai di RS Imelda Medan.

Penyebab pasti keluhan yang dialami para siswa masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan mengenai kondisi susu kemasan tersebut berasal dari informasi yang diterima salah satu orang tua siswa.* (ds/dh)

JAKARTA – Wakil Ketua Harian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gielbran Muhammad Noor menegaskan tidak menarik pernyataannya yang pernah menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai "anak haram konstitusi".

Pernyataan itu disampaikan Gielbran saat masih menjabat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2023.

Baca Juga:

• Demokrat Bicara Pilpres 2029, Sebut Belum Ada Nama Capres Selain Prabowo

"Sampai sejauh ini saya tidak menarik ucapan itu. Jadi, saya tidak menarik ucapan soal yang pernah saya sampaikan soal Mas Gibran," kata Gielbran.

Pernyataan tersebut kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan ijazah Gibran.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran yang setara dengan pendidikan SMA atau sederajat.

Meski tetap mempertahankan pernyataannya, Gielbran mengatakan dirinya tidak ingin terus berfokus pada polemik ijazah.

Ia menilai masih banyak persoalan lain yang lebih substantif untuk dibahas.

"Tapi pada prinsipnya yang soal ijazah ini saya rasa kita perlu apa namanya, move on, jadi, karena belakangan ini kan terlalu sering kita membahas soal ijazah kan, baik ijazahnya si A, si B, dan segala macam," katanya.

Gielbran mengatakan, apabila Gibran merasa tidak berkenan dengan putusan MK, ia sebaiknya menunjukkan kinerja selama menjabat Wakil Presiden.

Menurut Gielbran, pembuktian melalui hasil kerja menjadi hal yang perlu diperhatikan di tengah perdebatan mengenai persoalan ijazah dan status politik Gibran.

"Toh juga saya rasa Mas Gibran juga harus bisa membuktikan kalau semisal putusan itu bagi beliau kurang berkenan, ya tunjukkan dengan kinerja, gitu," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Gielbran menyatakan PKB tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Adapun mengenai wacana pembentukan panitia khusus (pansus) pemakzulan Gibran, hingga kini belum ada sikap resmi dari PKB.

Baca Juga:

• Saya Mundur

Dengan demikian, pernyataan pribadi Gielbran mengenai Gibran perlu dibedakan dari sikap resmi partai.

PKB, menurut keterangan yang disampaikan dalam kesempatan tersebut, tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara sikap partai mengenai wacana pansus pemakzulan belum diumumkan secara resmi.* (oz/ad)

MEDAN – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara mengungkapkan bahwa pengguna vape atau pod narkotika yang mengandung etomidate, dikenal sebagai pod getar, didominasi kalangan pelajar SMA dan mahasiswa.

Berdasarkan hasil pengungkapan kasus, kelompok usia 15 hingga 20 tahun menjadi yang paling banyak ditangkap.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Binjai Ronggur Raja Doli Simorangkir Apresiasi Gerak Cepat Polres Gerebek Lokasi yang Diduga Jadi Sarang Narkoba

"Pengguna dari kelompok usia 15 hingga 20 tahun merupakan yang paling banyak dari hasil pengungkapan yang kami lakukan," katanya, Sabtu (10/10/2026).

Menurut Josua, temuan tersebut menunjukkan bahwa ancaman penyalahgunaan narkotika melalui perangkat vape perlu mendapat perhatian, terutama di kalangan generasi muda.

Selain menyoroti penggunaan vape narkotika di kalangan remaja, Josua menyebut Sumatera Utara masih menjadi salah satu daerah dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika tertinggi di Indonesia.

Ia memperkirakan jumlah pengguna narkotika di Sumatera Utara mencapai 1 juta hingga 1,5 juta orang.

Dengan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa, angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan pemberantasan narkotika di provinsi ini.

"Sumut sampai hari ini masih berstatus paling tinggi. Angka prevalensinya antara 1 juta sampai 1,5 juta pengguna. Ini berarti, jika melihat jumlah penduduk Sumut sekitar 15 juta jiwa, hampir 10 persen," ungkapnya.

Josua mengatakan, tingginya angka tersebut harus menjadi perhatian bersama.

Ia menyebut Sumatera Utara berada di posisi teratas dalam kasus penggunaan narkoba, disusul Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah.

Josua mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan berperan aktif mencegah penyalahgunaan narkotika di Sumatera Utara.

Menurut dia, upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum.

Keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat juga perlu ikut memperkuat pengawasan serta memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai bahaya narkotika.

"Saya berharap kepada seluruh masyarakat agar kita bersama-sama bangkit, mulai membangun kesadaran bahwa ancaman narkotika ini sudah sangat mengkhawatirkan di Sumatera Utara," katanya.

Pernyataan BNNP Sumut tersebut menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, termasuk yang menggunakan perangkat vape sebagai media konsumsi.* (d/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung menyerahkan lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) kepada tim penuntut umum, Jumat, 9 Oktober 2026.

Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM Pidmil) kepada Tim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Baca Juga:

• Kejagung Ungkap Kerugian Negara Rp863 Miliar dalam Kasus Motor Listrik Program MBG

"Jumat 9 Oktober 2026 di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke tim penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," kata Anang.

Kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik oleh PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) itu diperkirakan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp863.846.166.953 atau sekitar Rp863,8 miliar.

Nilai kerugian tersebut merujuk pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR/S-791/D6/03/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.

Anang menjelaskan, lima tersangka yang diserahkan kepada penuntut umum terdiri atas BU, mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan BGN sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK); GB, Direktur PT ASE dan PT AKI; AM, Komisaris PT ASE dan PT YAT; YY, Direktur PT YAT; serta AA, Direktur PT ASE.

"Lima tersangka yang diserahkan kepada penuntut umum terdiri dari BU, mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan BGN sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK); GB, Direktur PT ASE dan PT AKI; AM, Komisaris PT ASE dan PT YAT; YY, Direktur PT YAT; serta AA, Direktur PT ASE," ucap Anang.

Kelima tersangka disangkakan dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP sebagai dakwaan primair.

Adapun dakwaan subsidair menggunakan Pasal 604 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

"Kelima tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Setelah pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II)," kata Anang.

Berdasarkan hasil penyidikan, pengadaan tersebut mencakup 19.269 unit motor listrik. Jumlah itu terdiri atas 13.155 unit motor trail dan 6.114 unit motor skuter atau bebek.

Namun, penyidik menemukan bahwa 5.355 unit motor trail dan 230 unit motor skuter atau bebek dilaporkan tidak dilengkapi baterai.

Selain itu, seluruh motor listrik roda dua yang diserahkan dilaporkan tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas.

Kondisi tersebut membuat kendaraan tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan serta tidak dapat dimasukkan ke dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).

"Selain itu, seluruh motor listrik roda dua yang diserahkan dilaporkan tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas, sehingga tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan serta tidak dapat dimasukkan ke dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)," ujar Anang.

Temuan tersebut menjadi bagian dari penyidikan kasus dugaan penyimpangan pengadaan motor listrik dalam program MBG yang berada di lingkungan BGN.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG di lingkungan BGN periode 2025–2026.

Ketiganya adalah YY, Direktur PT Yasa Artha Trimanunggal; serta AA dan GB, yang sama-sama menjabat sebagai direktur PT ASE.

Sebelum penetapan tiga tersangka tersebut, penyidik telah menetapkan dua tersangka lain, yakni Kolonel Cpl Budi Utomo (BU), selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, serta Andri Mulyono (AM), Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal.

Menurut Kejagung, para tersangka diduga bersekongkol untuk mengatur proses pengadaan motor listrik dengan nilai anggaran sekitar Rp1,2 triliun.

Pengaturan itu diduga mencakup penentuan pemenang, spesifikasi barang, hingga harga perkiraan sendiri (HPS).

"Mulai dari pemenangan, spesifikasi, dan HPS juga, yang akhirnya didorong untuk memenangkan PT YAT dalam pelaksanaan. Nilai anggarannya kurang lebih Rp 1,2 triliun," ungkap Anang, di Kejagung, Jakarta, Jumat, 4 September 2026.

Andri Mulyono ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Juni 2026.

Kolonel Cpl Budi Utomo ditetapkan pada Agustus 2026, sedangkan GB ditetapkan pada 27 Agustus 2026.

Adapun AA dan YY ditetapkan sebagai tersangka pada 1 September 2026.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan sebelumnya, Budi Utomo ditahan di Pomdam Jaya, Andri Mulyono di Rumah Tahanan Negara Salemba, YY di Rutan Pondok Bambu, serta AA dan GB di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam proses pengadaan tersebut, BGN di bawah kendali Kolonel Cpl Budi Utomo disebut semula merencanakan pembelian 25.644 unit motor listrik.

Jumlah itu kemudian direvisi menjadi 21.000 unit.

Namun, menurut keterangan Anang, realisasi pengadaan hingga Maret 2026 hanya mencapai 2.117 unit.

Meski demikian, pengadaan disebut dibuat seolah-olah telah selesai sekitar 21.800 unit.

" Ternyata dalam pelaksanaan direvisi jadi 21.000, dan di akhir sekitar Maret 2026, realisasi cuma 2.117 unit, tapi dibuat seolah-olah sudah selesai sekitar 21.800 unit. Jadi tidak sesuai," ujar dia.

Penyerahan lima tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum menandai berlanjutnya penanganan perkara tersebut ke tahap penuntutan.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan kendaraan listrik yang menggunakan anggaran negara dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis.* (km/ad)

BINJAI – Anggota DPRD Kota Binjai mengapresiasi langkah cepat Polres Binjai dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai dugaan lokasi penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Binjai Utara.

Apresiasi tersebut disampaikan menyusul penggerebekan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai di Jalan T. Amir Hamzah, Gang Beringin 27, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, pada Jumat pagi, 9 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Polisi Periksa 23 Saksi, Tak Temukan Unsur Pidana dalam Kematian Taruna Poltekpel Malahayati

Dalam penggerebekan tersebut, petugas tidak menemukan orang di lokasi.

Namun, hasil penyisiran menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Barang-barang tersebut meliputi tiga alat hisap sabu, 15 plastik klip kosong, dua korek mancis, serta enam pipet yang telah dimodifikasi menjadi sekop sabu.

"Untuk mencegah lokasi tersebut kembali digunakan sebagai tempat mengonsumsi narkotika, petugas kemudian membongkar gubuk yang berada di lokasi," ujar AKP Ismail Pane.

Anggota DPRD Kota Binjai dari Fraksi Partai Gerindra, H. Ronggur Raja Doli Simorangkir, S.Pd., M.A., mengapresiasi respons cepat Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., beserta jajarannya dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Menurut Ronggur, langkah tersebut menunjukkan keseriusan kepolisian dalam merespons keresahan warga sekaligus mendukung upaya pemberantasan narkoba di Kota Binjai.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, terutama demi melindungi generasi muda.

"Pemberantasan narkoba membutuhkan kerja sama semua pihak. Dengan sinergi antara Kepolisian, Pemerintah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan lingkungan yang bersih dari narkoba dapat terwujud demi masa depan generasi muda," pungkasnya.

Polres Binjai menegaskan akan terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Kepolisian juga menyatakan akan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai serta mencegah lokasi yang diduga digunakan untuk penyalahgunaan narkoba kembali dimanfaatkan untuk kegiatan serupa.

Polres Binjai juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi apabila mengetahui dugaan aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.* (ad)

BANDA ACEH– Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh menyatakan tidak menemukan peristiwa pidana dalam kasus meninggalnya Muhammad Rasya Fadilla, 18 tahun, calon taruna Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh.

Penyidik telah meminta keterangan dari 23 saksi untuk mengungkap peristiwa tersebut.

Baca Juga:

• Beraksi di 3 Lokasi, Tiga Terduga Pelaku Begal Dibekuk Polrestabes Medan

Kesimpulan penyelidikan disampaikan dalam konferensi pers di Aula Meuligoe Rastra Sewakottama, Sabtu, 10 Oktober 2026.

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal Kompol Miftahuda Dizha Fezuono menjelaskan, penyelidikan dilakukan berdasarkan Laporan Informasi Nomor R/LI/20/IX/RES/2026/Satreskrim tertanggal 27 September 2026.

"Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, petugas tidak menemukan suatu peristiwa pidana atas meninggalnya Muhammad Rasya Fadilla," kata Kompol Dizha.

Peristiwa itu bermula pada Sabtu, 26 September 2026, sekitar pukul 16.21 WIB.

Saat itu, Rasya mendatangi poliklinik Poltekpel Malahayati Aceh dengan keluhan demam dan nyeri tenggorokan.

Menurut keterangan dokter klinik yang disampaikan Kompol Dizha, suhu tubuh Rasya mencapai 39,7 derajat Celsius.

Tekanan darahnya tercatat 131/74 mmHg dengan denyut nadi 104 kali per menit.

Dokter kemudian memberikan penanganan berupa pemasangan infus dan obat minum untuk membantu mengatasi demam serta mengurangi nyeri.

Namun, pada Minggu, 27 September 2026, sekitar pukul 10.17 WIB, muncul ruam kemerahan pada tubuh Rasya.

Ruam tersebut semakin banyak sehingga dokter memutuskan merujuknya ke RSUDZA sekitar pukul 12.13 WIB dengan pendampingan tim medis.

Rasya tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUDZA sekitar pukul 15.20 WIB.

Berdasarkan keterangan dokter yang menangani, kondisinya kemudian memburuk secara drastis.

Sekitar pukul 15.57 WIB, Rasya mengalami sesak napas hebat. Tim medis melakukan resusitasi jantung paru (RJP) sebanyak lima siklus di ruang resusitasi.

"Dari keterangan dokter yang menangani, menyebutkan korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 16.05 WIB," tutur Kompol Dizha.

Dalam penyelidikan, polisi meminta keterangan dari dokter yang menangani Rasya di RSUDZA.

Dokter spesialis kulit dan kelamin yang bertugas di IGD, dr. Sulamsih Sri Budini, Sp.KK, menerangkan bahwa berdasarkan gejala klinis dan pemeriksaan laboratorium, Rasya didiagnosis mengalami demam berdarah dengue (DBD) berat.

Menurut keterangan yang disampaikan Kasatreskrim, diagnosis tersebut didukung oleh gejala demam yang naik turun, berkurangnya asupan makanan dan cairan, serta munculnya ruam kebiruan di sejumlah bagian tubuh.

Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar trombosit yang sangat rendah dan kadar leukosit yang tinggi.

Pemeriksaan juga menemukan gangguan fungsi ginjal, dengan kadar ureum 68 mg/dL dan kreatinin 3,11 mg/dL.

Selain itu, kadar AST/SGOT tercatat 62 U/L, glukosa darah 58 mg/dL, dan kalium 3,10 mmol/L.

Mengutip keterangan dokter, Kompol Dizha mengatakan kondisi Rasya memburuk dengan cepat hingga mengalami gangguan pernapasan dan memerlukan tindakan resusitasi.

"Dari keterangan medis, menyebutkan bahwa meninggalnya korban berkaitan dengan komplikasi berat berupa Dengue Shock Syndrome dan kegagalan fungsi multiorgan yang berkembang secara akut," sebut Kasatreskrim.

Sementara itu, dokter klinik Poltekpel Malahayati Aceh, dr. Rahmawati Aliwarman, menerangkan bahwa Rasya awalnya mengalami demam tinggi disertai menggigil dan nyeri tenggorokan.

Gejala kemudian berkembang dengan munculnya bercak merah tidak beraturan yang menyebar di wajah, tangan, kaki, badan, punggung, dan kepala.

Selain meminta keterangan tenaga medis, penyidik berkoordinasi dengan dokter forensik untuk memeriksa jenazah Rasya.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 097/VER/SK-19/KFM/IX/2026, dokter forensik Prof. Dr. dr. Taufik Suryadi, Sp.F(K), Dipl-BE, tidak menemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban.

Pemeriksaan luar menemukan bercak dan bintik kehitaman serta kehitaman kemerahan di sejumlah bagian tubuh, antara lain wajah, leher, dada, perut, pinggang, kantung pelir, serta belahan bokong kanan dan kiri.

Kompol Dizha juga menjelaskan bahwa pemeriksaan radiologi melalui pemindaian CT scan kepala tidak menunjukkan adanya infark, perdarahan, ataupun peningkatan tekanan intrakranial pada otak.

Namun, pemeriksaan menemukan peradangan pada rongga sinus etmoid dan maksila di kedua sisi.

Meski tidak menemukan tanda kekerasan, dokter forensik menyatakan penyebab pasti kematian Rasya tidak dapat ditentukan secara medis hanya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Hal itu karena tidak dilakukan autopsi atau pemeriksaan bagian dalam jenazah, sesuai dengan batasan permintaan pemeriksaan dari pihak kepolisian.

"Meski tidak menemukan tanda kekerasan, dokter forensik menjelaskan bahwa penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan secara medis hanya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. Hal itu karena tidak dilakukan autopsi atau pemeriksaan bagian dalam jenazah sesuai dengan batasan permintaan pemeriksaan dari pihak kepolisian," ungkap Kompol Dizha.

Untuk mengungkap peristiwa tersebut, Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan di lingkungan Poltekpel Malahayati Aceh.

Polisi juga berkoordinasi dengan pihak kampus, RSUDZA, dan dokter forensik.

Penyidik turut mengamankan rekaman kamera pengawas atau CCTV dari asrama dan klinik kampus.

Sebanyak 23 saksi telah dimintai keterangan.

Mereka meliputi dokter Poltekpel, dokter yang bertugas di IGD RSUDZA, dokter spesialis kulit dan kelamin, dokter forensik, serta pihak keluarga korban.

Polisi juga mengumpulkan sejumlah dokumen untuk mendukung penyelidikan.

Dokumen tersebut antara lain rekam medis Rasya saat mendaftar sebagai calon taruna pada 6 Mei 2026, rekam medis ketika berobat di klinik kampus pada 26 September 2026, rekaman CCTV dari 10 titik, hasil pemeriksaan laboratorium dan CT scan pada 27 September 2026, serta dokumen Visum et Repertum.

Berdasarkan rangkaian pemeriksaan saksi, dokumen medis, rekaman CCTV, dan keterangan para dokter, penyidik menyimpulkan tidak menemukan peristiwa pidana dalam kasus meninggalnya Muhammad Rasya Fadilla.

"Kesimpulan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan saksi, dokumen medis, rekaman CCTV, serta keterangan dokter dan hasil pemeriksaan forensik yang menjadi bagian dari penyelidikan," lanjut Kompol Dizha.

Penyidik mencatat bahwa tenaga medis telah memberikan penanganan sejak Rasya mengalami keluhan awal di klinik kampus hingga dirujuk ke RSUDZA.

Meski demikian, berdasarkan keterangan dokter forensik, penyebab pasti kematian Rasya secara medis belum dapat dipastikan melalui pemeriksaan yang dilakukan tanpa autopsi.* (ad)

JAKARTA– Partai Demokrat menyatakan belum membahas calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Meski demikian, Demokrat menilai hingga saat ini belum ada nama capres lain selain Presiden Prabowo Subianto yang muncul dalam pembicaraan mereka terkait kontestasi mendatang.

Baca Juga:

• Saya Mundur

Menurut dia, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ini menjalankan tugas pemerintahan yang dipercayakan Presiden Prabowo.

"Pertama, belum pernah ada pembicaraan mengenai capres dan cawapres di 2029 di kami karena ketum kami mas AHY adalah bagaimana kita mendapatkan tugas kemarin kepercayaan dari Bapak Presiden Prabowo di pemerintahan," ujar Herzaky, dikutip detikNews, Sabtu (10/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Herzaky untuk menanggapi sikap Partai Golkar yang telah menyatakan dukungan kepada Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2029.

Ia mengatakan pembahasan mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden akan dilakukan pada waktunya.

Herzaky menegaskan Demokrat menghargai sikap partai politik lain yang mulai menyampaikan posisi mereka menjelang pemilihan presiden berikutnya.

"Tentu kalau bicara mengenai capres pada tahun 2029, ada waktunya nanti, saat ini kami belum pernah dan belum mendengar ada nama selain Bapak Presiden Prabowo untuk kontes 2029. kalau bicara mengenai wakil, ya itu perbincangan bersama antara capres dan para partai yang akan mengusungnya," katanya.

"Kami tentu menghargai dan menghargai teman-teman-teman yang hari ini sudah bersiap untuk Presiden 2029," sambungnya.

Herzaky mengatakan Demokrat saat ini memprioritaskan pelaksanaan program pemerintahan dan pemenuhan janji kerja, termasuk tugas AHY sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Menurut dia, keberhasilan pemerintahan Prabowo menjadi komitmen Demokrat sebagai partai yang mendukung pemerintahan saat ini.

"Tapi kalau demokrat kebanyakan tegas dan jelas, kami fokus memastikan pemerintahan ini sukses, pemerintahan Prabowo sukses ini komitmen demokrat terus dengan janji, dan inilah bentuk loyalitas kami," katanya.

Ia juga menegaskan partainya ingin para kader menjalankan amanah pemerintahan dengan serius, alih-alih terlalu dini membicarakan perebutan posisi politik pada Pilpres 2029.

"Tak perlu cap sana, cop sini, tapi fokus saja, kerja.. kerja.. Apalagi menjadi amanah kami hari ini dan dipenuhi Bapak Presiden Prabowo, kita laksanakan dengan semangat," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan partainya mendukung Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2029.

Namun, Golkar belum menentukan sosok yang akan didukung sebagai cawapres.

"Standing position Golkar kan jelas, bahwa kami menghadapi Pilpres tahun 2029, kami sudah punya calon namanya Pak Prabowo, ya," kata Doli kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (9/10/2026).

Doli menjelaskan penentuan cawapres biasanya dilakukan menjelang pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Karena itu, Golkar belum menetapkan nama untuk posisi tersebut.

"Kenapa tidak sekaligus calon wakil presidennya? Pertama, waktu itu saya jelaskan, untuk penetapan atau penentuan penetapan calon wakil presiden itu selalu nanti biasanya menjelang-menjelang, pendaftaran capres dan cawapres," katanya.

Perbedaan penekanan antara Demokrat dan Golkar menunjukkan bahwa kedua partai belum membicarakan pasangan capres-cawapres secara bersama dalam pernyataan yang dikutip.

Golkar telah menyatakan dukungan kepada Prabowo, sedangkan Demokrat menyebut masih berfokus pada pemerintahan dan belum membahas kandidat Pilpres 2029 secara internal.

Meski sejumlah partai mulai menyampaikan sikap politik, peta persaingan Pilpres 2029 masih dapat berubah seiring dinamika koalisi dan keputusan masing-masing partai.* (d/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp863,84 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).

Pengadaan tersebut dilakukan melalui PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) pada periode 2025–2026.

Baca Juga:

• BGN Buka Suara soal Penemuan Jenazah di Kendal: Bangunan Hanya Mirip SPPG

"Perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp863.846.166.953," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/10).

Berdasarkan hasil penyidikan, pengadaan tersebut mencakup 19.269 unit motor listrik.

Jumlah itu terdiri atas 13.155 unit motor listrik jenis trail dan 6.114 unit motor listrik jenis skuter atau bebek.

Penyidik juga menemukan bahwa sebagian motor listrik jenis trail dan skuter atau bebek yang masuk dalam pengadaan tidak dilengkapi baterai.

Rinciannya, sebanyak 5.355 unit motor listrik jenis trail dan 230 unit motor listrik jenis skuter atau bebek dilaporkan tidak memiliki baterai.

Selain persoalan tersebut, seluruh motor listrik roda dua yang diserahkan disebut tidak dilengkapi pelat nomor kendaraan dinas.

Kondisi itu membuat kendaraan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan tidak bisa dimasukkan ke dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).

Temuan tersebut menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi yang kini memasuki tahap penuntutan.

Penanganan perkara ini memasuki babak baru setelah penyidik menyerahkan lima tersangka beserta barang bukti kepada tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Tahap ini dikenal sebagai penyerahan tahap dua.

Anang menjelaskan bahwa penyerahan dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

"Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan motor listrik oleh PT YAT pada tata Kelola Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026," ujar Anang.

Lima tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini berasal dari kalangan perusahaan swasta dan mantan pejabat BGN.

Mereka masing-masing berinisial BU, GB, AM, YY, dan AA.

BU merupakan mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan BGN sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK). GB disebut menjabat sebagai Direktur PT ASE dan PT AKI.

AM merupakan Komisaris PT ASE dan PT YAT. Sementara itu, YY menjabat sebagai Direktur PT YAT dan AA sebagai Direktur PT ASE.

Menurut Anang, kelima tersangka tersebut ditahan selama 20 hari ke depan.

Setelah menerima tersangka dan barang bukti, tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akan meneliti kelengkapan berkas perkara.

Jaksa selanjutnya menyiapkan surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pelimpahan tersebut akan menjadi tahap berikutnya sebelum perkara diperiksa dalam persidangan.

Kasus ini menjadi sorotan karena pengadaan motor listrik berkaitan dengan tata kelola program Makan Bergizi Gratis, yang ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

Meski Kejagung telah mengungkap nilai kerugian negara dan menetapkan lima tersangka, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada mereka tetap harus dibuktikan melalui proses hukum di pengadilan.* (cn/ad)

KENDAL– Badan Gizi Nasional (BGN) membantah informasi yang mengaitkan penemuan jenazah pria di sebuah bangunan kosong di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan hasil penelusuran di lapangan dan koordinasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) setempat menunjukkan bahwa bangunan tersebut bukan gedung SPPG.

Baca Juga:

• 17 Siswa SD di Medan Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Santap MBG, SPPG Resmi Ditutup

"Setelah kami lakukan penelusuran di lapangan, termasuk koordinasi dengan korwil setempat, diketahui bahwa itu adalah gedung yang hanya mirip dengan gedung SPPG," ujar Tysa dalam unggahan di akun Instagram resmi BGN @badangizinasional.ri, Sabtu (10/10).

Menurut Tysa, tidak pernah ada kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan program SPPG di bangunan tersebut.

Ia juga menyebut bangunan itu bukan bagian dari gedung yang terdampak moratorium dan tidak ada mitra kerja yang mengklaim kepemilikannya.

"Artinya apa? Artinya gedung yang diduga mirip dengan gedung SPPG itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Badan Gizi Nasional, tetapi tentu saja kami juga mengucapkan turut berdukacita atas peristiwa tragis yang terjadi, yaitu penemuan jenazah tersebut," ujarnya.

BGN menyampaikan klarifikasi tersebut untuk meluruskan informasi yang menghubungkan bangunan tempat penemuan jenazah dengan pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.

Sebelumnya, sesosok jenazah pria ditemukan di dalam bangunan kosong di Jalan Lingkar Kaliwungu, Desa Kebonadem, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Plt. Kasie Humas Polres Kendal, Iptu Deni Herawan, mengatakan polisi menerima informasi mengenai penemuan jenazah tersebut sekitar pukul 06.00 WIB.

"Memang benar tadi pagi (kemarin) ada penemuan mayat di dalam rumah kosong di jalan lingkar Kaliwungu Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong. Anggota Polsek Brangsong menerima informasi tersebut sekitar pukul 06.00 WIB," kata Deni pada Selasa (6/10).

Menurut keterangan warga setempat, Eko Mulyanto, penemuan jenazah bermula ketika warga mencium bau busuk yang menyengat sekitar pukul 04.00 WIB.

Setelah ditelusuri, bau tersebut diduga berasal dari bangunan kosong di pinggir jalan raya.

Jenazah ditemukan di lantai dua, tergeletak di dekat jendela. Tangan kiri korban dalam kondisi terborgol dan terhubung dengan teralis jendela.

Berdasarkan hasil identifikasi petugas gabungan Inafis Polda Jawa Tengah dan Inafis Polres Kendal, korban diketahui bernama Donna Nuzulul Aditya, 29 tahun, warga Kampung Karangsari, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

Kapolres Kendal AKBP Ratna Quratul Ainy menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan medis melalui autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang menunjukkan korban meninggal akibat hantaman benda tumpul di bagian belakang kepala.

"Dari hasil autopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, diketahui bahwa korban meninggal dunia akibat adanya bekas luka yang disebabkan oleh hantaman benda tumpul di bagian belakang kepala," ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban diperkirakan telah meninggal dunia sekitar lima hingga sepuluh hari sebelum jenazah ditemukan.

Penemuan jenazah tersebut menjadi perhatian publik karena kondisi korban dan beredarnya informasi yang mengaitkan lokasi kejadian dengan gedung SPPG.

Namun, BGN menegaskan bangunan itu tidak memiliki hubungan dengan lembaga maupun program SPPG.

Keterangan mengenai penyebab kematian dalam berita ini merujuk pada hasil autopsi yang disampaikan kepolisian.

Adapun klarifikasi mengenai status bangunan berasal dari BGN.* (cn/ad)

Oleh:Andang Subaharianto

PEMBACA yang budiman tentu bertanya-tanya.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Turun ke Desa Air Merah, Hadirkan Layanan Publik hingga Pasar Murah

Pada tahun 1974, Richard Nixon memilih angkat kaki dari Gedung Putih demi menyelamatkan muka partainya akibat Skandal Watergate.

Ia mundur setelah bukti rekaman keterlibatannya dalam upaya menutup-nutupi kasus Watergate terbongkar.

Di Inggris, empat tahun lalu, Boris Johnson juga mundur dari jabatan Perdana Menteri.

Keputusan mundur diambil setelah diterpa berbagai skandal yang merusak integritas pemerintahannya.

Di Korea Selatan, tragedi tenggelamnya kapal Sewol mengakibatkan Perdana Menteri Chung Hong-won mundur.

Kapal itu membuat 304 nyawa melayang dari total 476 penumpang.

Perdana Menteri Latvia Valdis Dombrovskis juga mundur pada 2013. Gara-garanya tampak sepele: atap supermarket runtuh dan menewaskan 54 orang.

Bandingkan dengan Indonesia. Misalnya, tragedi kapal Tampomas II yang tenggelam di Laut Jawa sekitar perairan Masalembu pada 1981.

Sebanyak 666 orang meninggal dunia versi pemerintah (Tirto.id, 26/01/2018).

Juga kapal Teratai Prima yang tenggelam di perairan Majene, Sulawesi Barat, pada 2009. Jumlah korban diperkirakan sekitar 313 orang (Antara, 12/03/2009).

Pun tragedi Stadion Kanjuruhan di Malang pada 2022. Dari 754 korban,132 di antaranya dinyatakan meninggal dunia, dan sisanya luka-luka (CNN Indonesia, 13/10/2022).

Aneh bin ajaib, tak ada pejabat Indonesia mengundurkan diri. Meski jumlah korban jauh lebih banyak.

Tragedi Tampomas II lalu menginspirasi Iwan Fals untuk menulis lagu "Celoteh Camar Tolol Dan Cemar" (1983).

Berikut sebagian liriknya: Tampomas sebuah kapal bekas Tampomas terbakar di laut lepas Tampomas tuh penumpang terjun bebas Tampomas beli lewat jalur culas Di Jepang, kita mafhum mendengar perdana menteri atau menteri meletakkan jabatan secara ksatria.

Meski hanya karena kelalaian administrasi, salah ucap, atau merasa target kerjanya belum memenuhi harapan publik.

Mereka melakukan apa yang disebut "harakiri politik"— tindakan ekstrem melepaskan kekuasaan demi menyelamatkan satu hal yang paling berharga: kehormatan diri, keluarga dan bangsa.

Di Indonesia langka sekali.

Pada akhir 2024, Gus Miftah (Miftah Maulana Habiburrahman) akhirnya memilih mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Indonesia setelah video dirinya mengolok-olok seorang penjual es teh viral dan menuai kecaman publik.

Belum lama ini, pada awal Oktober 2026, Timothy Ivan Triyono mundur dari jabatan Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI).

Ia terpaksa meletakkan jabatannya setelah netizen beramai-ramai menguliti gaya hidup mewah (flexing) yang kerap dipamerkannya di media sosial.

Kasus serupa juga menimpa dr. Nevirizal, seorang pejabat daerah di Gayo Lues, Aceh.

Ia memilih mundur pada Juli 2026, demi menjaga marwah institusi akibat kecaman publik setelah sang anak memamerkan liburan mewahnya di tengah duka masyarakat Aceh akibat bencana banjir bandang.

Presiden Soeharto juga mundur pada Mei 1998, dua bulan pasca-Sidang Umum MPR yang memilihnya kembali.

Namun, banyak kalangan berpandangan bahwa pengunduran diri itu terlambat, karena terjadi di tengah krisis ekonomi dan politik yang parah, berujung tekanan politik yang demikian kuat, baik dari rakyat maupun koleganya sendiri.

Bung Hatta juga mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 1 Desember 1956, tapi karena perbedaan pandangan politik yang tajam dengan Bung Karno selaku Presiden.

Bukan sebab-sebab yang sifatnya moralitas. Yang mengikuti jejak Bung Hatta juga sangat langka.

Asman Abnur mundur dari jabatan Menteri PAN-RB pada pemerintahan Joko Widodo periode pertama, karena partai yang menaunginya (PAN) mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden 2019.

Juga Mahfud M.D. Ia mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan pada pemerintahan Joko Widodo kedua lantaran mau mencalonkan diri sebagai wakil presiden 2024 berpasangan dengan Ganjar Pranowo.

Jadi, sesungguhnya bukan karena perbedaan pandangan politik dirinya dengan presiden. Berbeda sekali dengan Bung Hatta.

Banyak kabar pisah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya. Namun, sedikit berita pengunduran diri.

Mengapa urat malu politik begitu mahal dan sulit tumbuh di rahim kekuasaan Indonesia, sehingga langka sekali pejabat publik mengundurkan diri?

Jebakan Sejarah

Saya membaca ada jebakan sejarah yang berdimensi kultur dan struktur.

Budaya bersalah dan malu dikerdilkan oleh penyempitan tafsir (makna) pada hukum formal dan struktur ekonomi-politik.

Legitimasi moral digantikan oleh tafsir formal aturan dan kepentingan ekonomi-politik

. Selama tidak ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau secara resmi tidak (belum) diberhentikan, seorang pejabat merasa bersih secara etis.

Tekanan publik dan kecaman masyarakat dianggap angin lalu, bak anjing menggonggong kafilah berlalu.

Heboh publik dilihat sekadar riak opini sesaat yang akan hilang diredam isu baru.

Ia berakar pada percumbuan feodalisme dan kepentingan kolonial, yang oleh pemerintah Hindia Belanda dilembagakan melalui struktur "pangreh praja".

Istilah ini merujuk pada jajaran pejabat pribumi yang menjalankan administrasi pemerintahan kolonial.

Mereka menjadi penghubung antara penguasa kolonial dan masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi administratif serta menjaga ketertiban.

Mereka bekerja untuk kepentingan kolonial. Dalam tradisi "pangreh praja", kedudukan pejabat sangat terkait dengan hierarki pemerintahan.

Pejabat hadir sebagai bagian dari aparatur yang mengatur dan mengawasi rakyat, bukan sebagai pelayan yang harus mempertanggungjawabkan kewenangannya kepada rakyat.

Di sinilah feodalisme dipelihara oleh rezim kolonial Hindia Belanda. Feodalisme mendapatkan arena baru untuk berkembang.

Tradisi tersebut tidak lenyap begitu saja ketika Indonesia menjadi republik.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peralihan dari paradigma "pangreh praja" (Hindia Belanda dengan sistem kolonialisme) menuju "pamong praja" (Republik Indonesia dengan sistem demokrasi) menghadapi kendala pada tingkat perilaku dan nilai budaya, bukan hanya pada perubahan struktur formal.

Perubahan istilah tidak selalu membawa perubahan watak (makna).

Birokrasi dapat menggunakan bahasa pelayanan, menerapkan prosedur modern, dan menyelenggarakan reformasi administratif, tetapi tetap mempertahankan pola relasi feodal-kolonial. Pejabat minta dilayani, bukan melayani.

Tak ada prinsip akuntabilitas publik, karena pejabat tak berurusan dengan publik. Pejabat berurusan dengan atasan.

Yang berhak menghukum adalah atasan, bukan publik. Lupa bahwa mandatnya dari rakyat.

Dalam situasi seperti ini, rakyat seolah-olah objek keputusan, bukan pemilik kedaulatan yang berhak menuntut pertanggungjawaban. Kritik dianggap gangguan.

Kecaman publik dianggap serangan pribadi. Kesalahan pejabat baru diakui setelah tekanan politik tidak lagi dapat dihindari.

Namun, hanya pengakuan kesalahan, minim pertanggungjawaban etis: saya mundur.

Jabatan sebagai Sumber Kekuasaan

Warisan historis tersebut berkelindan dengan struktur ekonomi-politik kontemporer. Jabatan publik bukan hanya sarana menjalankan kebijakan.

Ia juga menjadi sumber prestise, akses terhadap sumber daya, pengaruh, dan peluang mempertahankan jaringan politik.

Kajian ekonomi-politik yang dikembangkan Jeffrey Winters serta Richard Robison dan Vedi Hadiz, membantu menjelaskan bagaimana kekuasaan politik dapat berkelindan dengan kepentingan material dan jaringan elite.

Dalam struktur seperti itu, kelangsungan karier seorang pejabat bisa lebih ditentukan oleh dukungan partai, koalisi, atau patron politik daripada oleh penilaian masyarakat terhadap kinerjanya atau aspek etis.

Akibatnya, muncul pembalikan orientasi pertanggungjawaban.

Pejabat lebih berkepentingan menjaga kepercayaan pihak yang menentukan kedudukannya daripada memulihkan kepercayaan warga yang menjadi dasar legitimasinya.

Selama dukungan elite belum dicabut, tekanan publik masih mungkin diperlakukan sebagai urusan komunikasi yang perlu dikelola.

Sejatinya tahu bersalah dan secara moral mestinya mundur sebagai pertanggungjawaban publik, tetapi enggan berinisiatif karena kepentingan kekuasaan.

Di sinilah warisan birokrasi feodal-kolonial dan kepentingan politik modern bertemu. Dalam birokrasi feodal-kolonial, keselamatan karier bergantung pada atasan.

Dalam politik patronase modern, keselamatan jabatan bergantung pada jaringan pendukung. Keduanya dapat memperlemah dorongan akuntabilitas publik.

Pejabat merasa tak perlu mempertanggungjawabkan kekuasaan secara langsung kepada rakyat.

Mundur pun dianggap sebagai kekalahan, bukan sebagai tindakan yang dapat memulihkan kehormatan.

Yang ditakuti pejabat bukan kegagalan menjalankan amanah, melainkan kehilangan kedudukan dan segala keuntungan yang menyertai.

Dalam politik demokrasi yang sehat, rasa malu mestinya menjadi landasan perilaku.

Namun, karena yang lebih ditakuti adalah elite dan jaringan pendukung, rasa malu kehilangan fungsi moralnya.

Pertanyaan di awal esai ini akhirnya membawa kita kembali kepada makna republik.

"Res publica" berarti urusan bersama: negara bukan milik penguasa, melainkan ruang kehidupan bersama yang harus dikelola demi kepentingan publik.

Jabatan, karena itu, bukan hak pribadi yang dapat dipertahankan tanpa batas, melainkan mandat yang disertai kewajiban etis

. Saya kira, kita tidak membutuhkan budaya yang membuat pejabat mudah mundur hanya karena kritik.

Kita membutuhkan budaya politik yang memungkinkan pejabat mengakui kegagalan, memperbaiki kesalahan, dan mengundurkan diri ketika tanggung jawabnya memang menuntut demikian.

Republik Indonesia telah mengubah dasar legitimasi kekuasaan dari pemerintahan kolonial menjadi kedaulatan rakyat.

Tantangan yang belum selesai ialah memastikan bahwa perubahan tersebut sungguh-sungguh hadir dalam perilaku pejabat, bukan hanya tertulis dalam konstitusi dan slogan reformasi birokrasi.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

BATU BARA — Bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat ditunjukkan oleh salah seorang pengusaha ponsel, Muhammad Muslim, owner Pida Ponsel, yang rela mengeluarkan dana pribadi untuk memperbaiki jalan rusak di kawasan perbatasan Kecamatan Tanjung Tiram dan Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Perbaikan dilakukan di jalan-simpang-empat/" target="_blank">Jalan Simpang Empat, tepatnya di depan Penginapan Haji Amer Kosen.

Baca Juga:

• Beraksi di 3 Lokasi, Tiga Terduga Pelaku Begal Dibekuk Polrestabes Medan

Berdasarkan pantauan dan keluhan masyarakat setempat, permukaan jalan dipenuhi lubang dengan berbagai ukuran.

Kondisi tersebut semakin memprihatinkan ketika hujan turun.

Lubang-lubang jalan yang tergenang air menyerupai kubangan sehingga menyulitkan pengendara untuk melintas dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Jalan tersebut merupakan salah satu akses yang kerap dilalui masyarakat, baik pengendara sepeda motor maupun mobil.

Kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut dinilai mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna jalan, terutama ketika melintas pada malam hari atau saat kondisi jalan tertutup genangan air.

Sudah Dua Kali Masyarakat Keluarkan Dana Pribadi

Kekecewaan masyarakat terhadap kondisi jalan tersebut semakin terasa karena perbaikan secara swadaya disebut telah dilakukan sebanyak dua kali menggunakan dana pribadi.

Namun, kerusakan jalan yang kembali terjadi membuat persoalan ini terus menjadi perhatian warga.

Di tengah kondisi tersebut, Muhammad Muslim mengambil inisiatif untuk kembali membantu memperbaiki bagian jalan yang rusak.

Langkah itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama pengguna jalan sekaligus upaya mengurangi risiko kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Bagi Muslim, kondisi jalan yang rusak bukan sekadar persoalan kenyamanan berkendara, melainkan juga menyangkut keselamatan orang banyak.

Ia berharap perbaikan sederhana yang dilakukan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan akses tersebut.

Aksi sosial ini sekaligus memperlihatkan semangat gotong royong dan kepedulian antarsesama di tengah persoalan infrastruktur yang dirasakan warga.

Muslim: Bukan untuk Menyindir Siapa Pun, tetapi Bentuk Kepedulian

Saat diwawancarai awak media pada Sabtu, 10 Oktober 2026, Muhammad Muslim menyampaikan bahwa langkah yang dilakukannya murni didasari kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.

Ia menegaskan tidak memiliki maksud untuk menyindir atau menyudutkan pihak mana pun.

Menurut Muslim, setiap orang yang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk membantu masyarakat sebaiknya dapat mengambil bagian sesuai dengan kemampuannya, termasuk dalam persoalan fasilitas umum yang digunakan bersama.

"Bentuk kepedulian sesama pengguna jalan sangatlah penting agar kita terhindar dari kecelakaan. Saya pribadi tidak ada maksud menyindir siapa pun. Saya hanya peduli terhadap kondisi jalan tersebut. Alhamdulillah, kebetulan ada rezeki. Apa salahnya kita perbaiki? Hitung-hitung berbuat amal," ujar Muslim.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kepedulian sosial tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar.

Menurut semangat yang ditunjukkannya, bantuan sesuai kemampuan pun dapat menjadi langkah nyata untuk membantu mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat.

Warga Berharap Ada Perhatian Serius terhadap Kondisi Jalan

Aksi perbaikan yang dilakukan secara swadaya ini diharapkan dapat membantu mengurangi kesulitan pengendara saat melintasi kawasan tersebut.

Namun, perbaikan menggunakan dana pribadi masyarakat tentu memiliki keterbatasan, terutama apabila kerusakan jalan cukup luas dan membutuhkan penanganan teknis secara menyeluruh.

Masyarakat berharap kondisi jalan-simpang-empat/" target="_blank">Jalan Simpang Empat di depan Penginapan Haji Amer Kosen mendapat perhatian dari instansi terkait.

Peninjauan lapangan dan penanganan yang sesuai dengan kondisi kerusakan dinilai penting agar persoalan tersebut tidak terus berulang dan membebani warga.

Selain itu, perbaikan secara permanen diperlukan agar akses jalan dapat digunakan dengan lebih aman dan nyaman, baik oleh masyarakat setempat maupun pengguna jalan dari wilayah lain.

Warga juga diharapkan tetap berhati-hati ketika melintasi kawasan tersebut, khususnya saat hujan turun dan lubang jalan tertutup genangan air.

Kepedulian Muhammad Muslim menjadi pengingat bahwa keselamatan di jalan merupakan kepentingan bersama.

Meski demikian, upaya swadaya masyarakat diharapkan dapat berjalan beriringan dengan perhatian dan penanganan dari pihak berwenang sesuai kewenangannya.

Kini, masyarakat menantikan tindak lanjut terhadap kondisi jalan tersebut agar akses penghubung di kawasan Tanjung Tiram dan Talawi dapat memperoleh penanganan yang lebih baik, sehingga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tidak terus menjadi kekhawatiran.* (ad)

BINJAI – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Binjai membagikan 500 goni beras kepada warga Binjai Selatan dan anak-anak Panti Asuhan Daarul Hamid As-Salam.

Kegiatan bakti sosial ini digelar untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Pemuda Pancasila yang jatuh pada 28 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Nokia dan BlackBerry Tersingkir, Ini 5 Merek Smartphone Terlaris Dunia 2025

Kegiatan berlangsung di Panti Asuhan Daarul Hamid As-Salam, Jalan Perwira Nomor 1A, Kota Binjai, pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Bantuan tersebut disalurkan kepada pengurus dan anak-anak panti asuhan serta warga sekitar yang membutuhkan.

Wakil Ketua MPC PP Kota Binjai, Bung Tomo, hadir bersama puluhan kader Pemuda Pancasila.

Turut hadir Sekretaris MPC PP Kota Binjai Suherman Ginting, Ketua KOTI Mahatidana MPC PP Binjai M. Cheppy Irsan Sitepu, Kepala Bidang Keagamaan MPC PP Binjai Ustaz Sanny Abdul Fattah, calon Ketua PAC PP Binjai Selatan Megang Sitepu, serta Parinta Sembiring selaku Kabidpora MPC PP.

Bung Tomo mengatakan, pembagian beras tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan untuk menyambut hari jadi Pemuda Pancasila yang ke-67.

Ia berharap keberadaan organisasi itu dapat dirasakan melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Kegiatan berbagi 500 goni beras ini dalam rangka menyambut Ulang Tahun Pemuda Pancasila yang ke-67 pada tanggal 28 Oktober. Kami ingin Pemuda Pancasila hadir dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," ujar Bung Tomo.Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, Yogi Suramana Tarigan, mengatakan bakti sosial merupakan agenda rutin yang dilakukan Pemuda Pancasila di Kota Binjai.

Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan oleh kader di berbagai tingkatan organisasi, mulai dari ranting, Pimpinan Anak Cabang (PAC), hingga Majelis Pimpinan Cabang (MPC).

Penyaluran bantuan beras berlangsung tertib, aman, dan penuh kebersamaan.

Melalui kegiatan tersebut, MPC Pemuda Pancasila Kota Binjai berupaya memperkuat kepedulian sosial sekaligus menjalin kedekatan dengan masyarakat, khususnya warga Binjai Selatan dan anak-anak panti asuhan.

Baca Juga:

• Harga Pangan Hari Ini: Cabai Merah Keriting Naik Tajam, Ayam dan Telur Justru Turun

Bakti sosial ini menjadi salah satu kegiatan menyambut HUT ke-67 Pemuda Pancasila yang diperingati pada 28 Oktober 2026.* (ad)

BANDA ACEH – Polda Aceh mengerahkan 1.820 personel untuk mengamankan pembukaan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi Ke-II Tahun 2026 di Kompleks Pekan Kebudayaan Aceh (PKA), Jalan Teuku Umar, Kota Banda Aceh, Jumat malam, 9 Oktober 2026.

Pengamanan tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan keagamaan yang mempertemukan ulama dari berbagai negara itu berlangsung aman dan tertib.

Baca Juga:

• Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi Ke-II Resmi Dibuka, Ini Pesan Polda Aceh

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, pengerahan personel merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran kegiatan keagamaan.

"Polda Aceh siap hadir untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kami ingin para ulama, tamu undangan, serta masyarakat dapat mengikuti kegiatan ini dengan nyaman, tanpa merasa khawatir terhadap gangguan keamanan," ujar Joko dalam rilisnya seusai pembukaan muzakarah tersebut.

Menurut Joko, pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis, sikap santun, serta kesiapsiagaan personel untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung.

Ia menjelaskan, kegiatan berskala internasional yang melibatkan ulama dari berbagai negara membutuhkan kesiapan personel dan koordinasi yang baik.

Dengan demikian, seluruh rangkaian acara dapat berjalan sesuai rencana.

"Kami dari Polda Aceh, dengan dukungan TNI dan unsur terkait lainnya, berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui pengamanan yang profesional dan humanis, kami berharap kegiatan Muzakarah Internasional ini dapat berlangsung dalam suasana damai, penuh kekhusyukan, dan membawa manfaat bagi umat," tambahnya.

Joko juga mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk ikut menjaga ketertiban dan memelihara situasi keamanan yang kondusif selama Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi Ke-II Tahun 2026 berlangsung.

Pengamanan ini menjadi bagian dari upaya Polda Aceh mendukung kelancaran kegiatan keagamaan sekaligus menjaga suasana aman dan damai bagi para peserta maupun masyarakat di Kota Banda Aceh.* (ad)

BANDA ACEH – Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Aceh Kombes Pol. Said Anna Fauza mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan dalam pembukaan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi Ke-II Tahun 2026 di Kompleks Pekan Kebudayaan Aceh (PKA), Kota Banda Aceh, Jumat malam, 9 Oktober 2026.

Kehadiran perwakilan Kapolda Aceh dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan kepolisian terhadap kegiatan keagamaan yang mempertemukan para ulama dan berbagai unsur masyarakat.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Sabtu 10 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, kehadiran perwakilan Kapolda Aceh mencerminkan dukungan Polri terhadap kegiatan keagamaan yang membawa pesan perdamaian dan keharmonisan di tengah masyarakat.

Menurut Joko, ulama dan tokoh agama memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai spiritual, menjaga kerukunan, serta membangun kehidupan masyarakat yang damai.

Karena itu, sinergi antara ulama, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus dijaga untuk mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

"Polda Aceh mendukung kegiatan keagamaan yang membawa pesan kebaikan, memperkuat persaudaraan, dan mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang damai serta harmonis. Sinergi antara ulama, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Aceh," ujar Joko.

Ia berharap, Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi Ke-II Tahun 2026 tidak hanya menjadi ruang silaturahmi dan pertukaran pemikiran keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam menjaga kedamaian dan nilai-nilai keislaman di Aceh, yang dikenal sebagai Bumi Serambi Mekkah.

Pembukaan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi Ke-II diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum MPTTI, Abi Sahal Tastari Wali.

Rangkaian kegiatan berikutnya diisi dengan sambutan Gubernur Aceh yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, Taufik.

Para peserta juga menyaksikan pemutaran video yang menampilkan Abuya Syekh H. Amran Waly Al-Khalidy.

Selanjutnya, Abuya Syekh H. Amran Waly Al-Khalidy menyampaikan khutbah iftitah dan doa sebagai bagian dari rangkaian pembukaan muzakarah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin hubungan yang semakin erat antara ulama, pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam merawat persaudaraan serta mendukung kehidupan yang damai dan harmonis di Aceh.* (ad)

BATU BARA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berupaya meningkatkan kreativitas dan semangat warga binaan melalui kegiatan panggung hiburan yang rutin digelar setiap hari Sabtu.

Kegiatan ini menjadi sarana hiburan positif sekaligus wadah bagi warga binaan untuk menyalurkan bakat, minat, dan kreativitas di lingkungan pemasyarakatan.

Baca Juga:

• Memisah Korban dan Pengedar: Arah Baru Kebijakan Pemasyarakatan di Bawah Pemerintahan Prabowo

Para warga binaan diberikan kesempatan untuk menampilkan kemampuan dan kreativitas melalui berbagai pertunjukan seni dan hiburan.

Suasana kebersamaan dan keceriaan terlihat dalam kegiatan tersebut.

Selain memberikan hiburan, panggung kreativitas ini juga diharapkan mampu mengurangi kejenuhan warga binaan selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas.

Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Dr. Hamdi Hasibuan, S.T., S.H., M.Hum., mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan positif yang memberikan ruang bagi warga binaan untuk mengembangkan potensi diri.

Melalui kegiatan panggung hiburan yang dilaksanakan secara rutin, warga binaan diharapkan semakin percaya diri, kreatif, disiplin, serta mampu membangun semangat kebersamaan.

Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya menciptakan suasana pembinaan yang lebih humanis dan kondusif.

Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku terus berkomitmen menghadirkan kegiatan pembinaan yang tidak hanya berfokus pada kedisiplinan, tetapi juga memperhatikan pengembangan bakat dan potensi warga binaan.

Dengan adanya panggung hiburan setiap Sabtu, diharapkan warga binaan dapat menjalani proses pembinaan secara lebih positif dan produktif, sehingga memiliki bekal yang lebih baik ketika kembali ke tengah masyarakat.* (ad)

JAKARTA – Asal-usul Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara terkait persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Ketentuan tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Baca Juga:

• Siapa Saja Mendukung Pansus Ijazah Gibran? Ini Sikap PDIP, PKB, Golkar, PKS, dan Partai Lain

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengaku sedang menelusuri kembali proses perumusan pasal tersebut.

Doli menjabat Ketua Komisi II DPR ketika pembahasan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 berlangsung.

"Saya juga sedang mencari tahu ya, apakah [pasal] 18 ayat 3 yang katanya kan beredar berita itu diselundupkan, ya, kan? Pasal-pasal selundupan. Nah, saya juga sedang mencari data, mengumpulkan data, karena waktu itu kan saya Ketua Komisi II, kan," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/10).

Doli mengatakan Komisi II DPR bersama KPU membahas rancangan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam dua tahap.

Pembahasan pertama berlangsung pada September 2023, sebelum MK membacakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.

"Pertama bulan September itu sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 yang soal batas usia," kata Doli.

Pembahasan kemudian berlanjut pada Oktober 2023 dengan fokus pada tindak lanjut putusan MK mengenai batas usia pencalonan.

Doli mengaku tidak menemukan ketentuan yang kini dipersoalkan tersebut dalam pembahasan yang diingatnya.

"Sementara kan di PKPU yang dibahas September, [pasal 18] ayat 3 itu kan enggak ada, gitu. [Pasal] 18 yang ayat 3, yang sekarang dipersoalkan kemarin itu kan tidak ada. Nah, dan kemudian di bulan Oktober kita bahas PKPU lagi, khusus bicara tentang soal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tentang perubahan batas usia itu," kata Doli.

"Jadi, sebetulnya setahu saya, sepengetahuan saya, memang ayat itu enggak ada," imbuh Doli.

Ia mengatakan akan memanggil KPU apabila terdapat dugaan penyelundupan ketentuan tersebut dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Namun, dugaan tersebut masih perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait.

Anggota KPU RI, Idham Holik, memberikan penjelasan berbeda mengenai proses penyusunan ketentuan tersebut.

Ia mengatakan rancangan norma Pasal 18 ayat (3) telah dibahas dalam rapat konsinyering pada 19 September 2023, sehari sebelum rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR.

"Materi rancangan norma tersebut sudah ada pada saat pembahasan Rancangan PKPU tersebut di forum Rapat Konsinyering pada 19 September 2023. Rapat konsinyering tersebut dilakukan sebelum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR pada 20 September 2023," kata Idham, Jumat (9/10).

Menurut Idham, perumusan ketentuan itu juga berkaitan dengan konsultasi bersama pejabat berwenang di kementerian terkait.

"Jadi dengan demikian, secara fakta dokumen, rancangan norma tersebut sudah ada," ujarnya.

Idham menjelaskan, dalam rapat konsinyering, rancangan ketentuan tersebut awalnya tercantum dalam Pasal 19 ayat (2).

Setelah melalui rapat harmonisasi, ketentuan itu berubah menjadi Pasal 18 ayat (3).

"Di Rapat Konsinyering, rancangan norma tersebut sudah ada di Pasal 19 ayat (2), kemudian berdasarkan hasil Rapat Harmonisasi berubah menjadi Pasal 18 ayat (3)," katanya.

Keterangan KPU tersebut menjadi bagian penting dalam penelusuran asal-usul aturan yang kini dipersoalkan.

Untuk memastikan apakah proses pembentukannya telah memenuhi seluruh prosedur, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen rancangan, risalah rapat, hasil konsultasi, dan tahapan harmonisasi.

Dalam persidangan di MK pada 1 Oktober 2026, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan Pasal 18 ayat (3) tidak muncul saat uji publik maupun rapat dengar pendapat bersama DPR.

Menurut dia, ketentuan itu baru terlihat pada tahap harmonisasi.

"Pertama soal PKPU Nomor 19 Tahun 2023, kami perlu menguatkan bahwa pertama, pada saat PKPU uji publik tidak ada Pasal 18 Ayat 3. kemudian pada saat RDP dalam pembahasan di DPR tidak ada diungkapkan Pasal 18 Ayat 3. Biasanya Yang Mulia pada RDP itu apa yang akan diubah itu, disampaikan. Nah, ini tidak. Tapi dalam harmonisasi ya, ada. Dalam harmonisasi Pasal 18 Ayat 3 ya, ada," kata Bagja dalam keterangannya di ruang sidang MK.

Bagja juga mengatakan Bawaslu telah menyampaikan keberatan kepada KPU terkait ketentuan tersebut.

Menurut dia, Bawaslu meminta agar persyaratan calon dikembalikan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu.

"Kemudian, apa respons Bawaslu? Karena Pasal 18 Ayat 3 menurut Bawaslu tidak sesuai UU, maka nota dinas Bawaslu mengatakan kepada KPU agar syarat calon dikembalikan pada UU. Ini yang kami sampaikan pada saat nota dinas pada saat harmonisasi UU di akhir menjelang pengundangan," ujarnya.

Keterangan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan penjelasan mengenai tahapan pembahasan pasal.

KPU menyatakan rancangan norma telah ada dalam rapat konsinyering pada September, sedangkan Bawaslu menyebut ketentuan itu tidak muncul dalam uji publik dan RDP, tetapi ada pada tahap harmonisasi.

Pasal 18 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur dokumen persyaratan yang harus diserahkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Salah satunya adalah bukti kelulusan berupa ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m.

Adapun ayat (3) memberikan pengecualian bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Berikut bunyi Pasal 18 Ayat 3:

"Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi."

Kuasa hukum Denny Indrayana dan sejumlah pemohon dalam perkara di MK, Bambang Widjojanto, mengkritik keberadaan ketentuan tersebut.

Ia menyebutnya sebagai pasal yang secara khusus mengakomodasi Gibran.

"Ada yang menjadi kritik yang perlu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 18 ayat (3) itu adalah pasal 'Gibran banget' dan pasal 'Gibran banget' itu diloloskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Bambang di MK, Selasa (6/10).

Bambang juga menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari sisi kepatuhan terhadap asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu.

Menurut dia, lembaga yang terbukti melanggar ketentuan seharusnya dapat dikenai tindakan sesuai aturan yang berlaku.

"Seharusnya pada lembaga yang melakukan tindakan melanggar asas dan prinsip, dia juga harus dikenakan tindakan," ucapnya.

Pernyataan Bambang merupakan pandangan pihak pemohon.

Dugaan bahwa ketentuan tersebut sengaja dibuat untuk mengakomodasi calon tertentu perlu dibedakan dari fakta yang telah dibuktikan melalui dokumen dan proses hukum.

Pembentukan PKPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu juga diatur dalam Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketentuan itu mewajibkan KPU berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

"Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat."

Dalam sidang MK pada 1 Oktober, Ketua KPU periode 2022–2024 Hasyim Asy'ari mengatakan Pasal 18 ayat (3) dibuat dengan mempertimbangkan masukan dari kementerian yang menangani urusan pendidikan.

Menurut Hasyim, masukan tersebut berkaitan dengan pengalaman dalam pemilihan anggota legislatif, ketika sejumlah calon mengajukan permohonan penyetaraan dokumen pendidikan.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih kemudian mempertanyakan bagian yang disempurnakan dalam PKPU tersebut, terutama karena ketentuan pengecualian bukti kelulusan itu sebelumnya tidak dikenal dalam aturan yang dibahas.

Hasyim menjelaskan proses pembentukan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 telah dimulai sejak perencanaan pada 9 Mei 2023, kemudian masuk tahap penyusunan pada 31 Agustus 2023.

Ia juga menyebut prosesnya melibatkan berbagai tahapan, termasuk RDP, harmonisasi, dan pengundangan.

Namun, dalam keterangan yang disampaikan di persidangan, Hasyim tidak merinci secara khusus kapan perubahan pasal tersebut dilakukan dan bagaimana tahapan konsultasinya berlangsung.

Dalam sidang MK pada 23 September 2026, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengakui ketentuan Pasal 18 ayat (3) belum diberlakukan pada pemilu sebelumnya dan baru diterapkan pada Pemilu 2024.

PKPU Nomor 19 Tahun 2023 ditetapkan pada 9 Oktober 2023 dan mulai berlaku setelah diundangkan pada 13 Oktober 2023.

Sementara itu, MK membacakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kemudian mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 25 Oktober 2023.

Rangkaian waktu tersebut menjadi bagian dari perhatian para pemohon yang mempertanyakan proses pembentukan aturan pencalonan.

Namun, urutan waktu saja tidak cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran prosedur atau kesengajaan mengakomodasi calon tertentu.

Pada 6 Oktober 2026, MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai keabsahan persyaratan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma setara SMA yang dibutuhkan untuk membuktikan kelulusan pendidikan menengah di luar negeri.

MK menyerahkan fakta hukum tersebut kepada lembaga lain untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses di MK serta akan tetap fokus bekerja.

"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," kata Gibran.

Ia juga menanggapi polemik mengenai pendidikan yang ditempuhnya di Singapura.

"Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran.

Kini, penelusuran terhadap asal-usul Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 kembali menjadi perhatian.

Keterangan Doli, KPU, Bawaslu, dan pihak-pihak dalam persidangan menunjukkan adanya perbedaan penjelasan mengenai proses perumusan ketentuan tersebut.

Pemeriksaan dokumen resmi dan risalah rapat diperlukan untuk memastikan bagaimana norma itu disusun serta apakah seluruh prosedur pembentukan peraturan telah dipenuhi.* (cn/ad)

JAKARTA – Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR untuk mendalami putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024 mulai bergulir.

Sejumlah fraksi menyampaikan pandangan berbeda, mulai dari mendukung pembentukan pansus hingga mengusulkan pemanggilan penyelenggara pemilu tanpa membentuk tim penyelidikan khusus.

Baca Juga:

• Golkar Sebut Gibran Sulit Dimakzulkan, Ini Alasannya

Ia menilai pertimbangan MK dalam putusan tersebut perlu diperhatikan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memastikan terpenuhinya persyaratan presiden dan wakil presiden.

Menurut Edo, putusan MK tetap harus dihormati.

Namun, apabila masih terdapat persoalan faktual yang perlu dipastikan, lembaga negara terkait dapat melakukan verifikasi berdasarkan bukti dan kewenangannya.

"Putusan MK harus kita hormati. Tetapi pertimbangan Mahkamah juga harus dibaca secara utuh. Kalau memang masih ada persoalan faktual yang perlu dipastikan, maka lembaga negara yang memiliki kewenangan harus melakukan verifikasi secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti," kata Edo dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10).

Edo menjelaskan, Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kemungkinan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian tersebut, termasuk peran DPR dalam menyatakan pendapat dan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, serta memutus pendapat DPR sebelum proses selanjutnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Edo menilai DPR memiliki instrumen pengawasan yang dapat digunakan apabila ditemukan bukti kuat mengenai persoalan konstitusional yang perlu ditindaklanjuti.

"Salah satunya dapat melalui pembentukan Panitia Khusus apabila dipandang diperlukan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh," kata Edo.

Meski demikian, pembentukan pansus masih berupa usulan.

DPR perlu mempertimbangkan dasar, tujuan, serta mekanisme yang berlaku sebelum memutuskan langkah lanjutan.

Berbeda dengan PKB, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai pembentukan pansus, penggunaan hak angket, atau bentuk penyelidikan lain tidak diperlukan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Menurut Doli, Komisi II DPR dapat memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meminta penjelasan mengenai proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

"Komisi II panggil penyelenggara pemilu ya, panggil penyelenggara pemilu, bertanya kenapa bisa terjadi proses pencalonan kemarin yang akhirnya dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi ternyata ijazahnya enggak ada. Nah ya, jelaskan oleh si siapa, KPU, Bawaslu, dan segala macam gitu loh," kata Doli.

Pandangan Golkar tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut persoalan ini tidak harus dilakukan melalui pembentukan pansus.

Pemanggilan penyelenggara pemilu dinilai dapat menjadi langkah untuk meminta penjelasan mengenai proses pencalonan yang dipersoalkan.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, mengatakan belum menerima arahan dari pimpinan partainya mengenai tindak lanjut putusan MK maupun usulan pembentukan pansus.

Ia juga menyebut persoalan tersebut belum dibahas secara internal di Demokrat.

"Belum ada arahan terkait itu, kita tunggu arahan pimpinan Demokrat," kata Dede, Jumat (9/10).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyatakan partainya masih mendalami amar putusan MK terkait persyaratan pendidikan Gibran.

NasDem di tingkat pusat, kata Hermawi, tengah mengumpulkan masukan dari pengurus di berbagai daerah sebelum membahas persoalan tersebut lebih lanjut.

"Kita sedang mengumpulkan pendapat-pendapat dari DPW, lalu kita akan diskusikan ditingkat pusat," katanya.

Sikap Demokrat dan NasDem menunjukkan bahwa kedua partai tersebut belum menyampaikan keputusan final mengenai dukungan terhadap pembentukan pansus.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai putusan MK merupakan putusan yang jujur dan berani.

Ia memandang pertimbangan MK dapat menjadi fakta hukum yang perlu didalami lebih lanjut.

Mardani juga mendengar bahwa persoalan tersebut masih menjadi pembicaraan lintas fraksi di DPR.

Namun, ia mengaku belum mengikuti perkembangan pembahasannya secara terperinci.

"Kalau mekanisme politik di DPR kan masih banyak, bisa pansus, bisa dengan hak angket, bisa macam-macam. Tapi ini lagi dibahas kayaknya, lagi komunikasi," kata dia.

Pernyataan Mardani memperlihatkan bahwa sejumlah opsi masih terbuka dalam pembahasan di DPR.

Namun, hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada keputusan final mengenai mekanisme yang akan dipilih.

Di tengah beragam pandangan fraksi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungan terhadap pembentukan pansus.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus, menilai pansus dapat membantu DPR memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai persoalan tersebut.

Menurut Deddy, pemeriksaan tidak cukup hanya dengan memanggil KPU dan Bawaslu. DPR, kata dia, juga dapat meminta keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Keuangan sesuai kewenangan dan relevansinya.

Ia bahkan mengusulkan agar pihak sekolah Gibran di Australia dan Singapura turut dimintai keterangan mengenai certificate of attendance atau dokumen pendidikan lainnya yang berkaitan dengan polemik tersebut.

"Termasuk pihak sekolah, bahkan kalau perlu institusi yang mengeluarkan sertificate of attendance atau dokumen lain di Singapura dan Australia. Kalau hanya KPU dan Bawaslu maka tidak bisa mendapatkan keterangan menyeluruh dan suatu kepastian," kata Deddy, Jumat (9/10).

Menurut Deddy, pemeriksaan yang lebih luas diperlukan agar DPR dapat memahami persoalan dari berbagai sisi dan memperoleh penjelasan yang lebih lengkap.

Perbedaan pandangan di antara fraksi menunjukkan belum adanya kesepakatan mengenai langkah yang perlu ditempuh DPR untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut.

PKB membuka peluang pembentukan pansus, sedangkan PDIP mendukung langkah itu dengan alasan perlunya pemeriksaan menyeluruh.

Golkar memilih mengusulkan pemanggilan KPU dan Bawaslu, sementara Demokrat dan NasDem masih mengkaji persoalan tersebut.

PKS menyebut pansus maupun hak angket sebagai sejumlah mekanisme yang dapat dibahas.

Dengan demikian, wacana pansus ijazah Gibran masih berada pada tahap pembahasan politik.

Pembentukan pansus maupun penggunaan instrumen pengawasan DPR lainnya tetap harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Putusan MK dan persoalan dokumen pendidikan yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut juga perlu dibaca secara cermat berdasarkan amar putusan, pertimbangan hukum, serta kewenangan masing-masing lembaga.* (cn/ad)

JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan presiden tidak dapat dijadikan dasar untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Arse, MK telah menolak permohonan yang salah satunya meminta agar Gibran didiskualifikasi dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Baca Juga:

• Sertifikat O-Level Disorot dalam Polemik Pendidikan Gibran, Benarkah Setara dengan Ijazah SMA?

"MK tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat. Karena itu pemakzulan atau impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, sulit dilakukan," kata Zul, sapaan akrabnya, lewat keterangan tertulis, Jumat (9/10).

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR itu menjelaskan bahwa mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.

Karena itu, menurut dia, pemakzulan harus mengacu pada alasan konstitusional yang tercantum dalam pasal tersebut.

Sebagai alternatif, Arse mengusulkan agar ketentuan mengenai persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden ditinjau kembali.

Ia menilai aturan yang berlaku perlu disesuaikan dengan perkembangan sistem pendidikan, termasuk pendidikan di luar negeri.

"Pasal soal syarat pendidikan paling rendah SLTA ini kan sudah lebih dari dua puluh tahun lalu kita gunakan bagi para pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum. Kita perlu merevisi ini agar adaptif," katanya.

Menurut Arse, penyesuaian aturan tersebut diperlukan agar persyaratan pendidikan calon pejabat publik dapat mengakomodasi sistem pendidikan yang beragam.

Usulan itu muncul di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah putusan MK.

MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang diajukan sejumlah pihak, termasuk mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Salah satu tuntutan dalam perkara itu adalah mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

Para pemohon perkara tersebut terdiri atas Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas atau sederajat.

MK kemudian menyerahkan fakta hukum tersebut kepada lembaga lain untuk ditindaklanjuti.

Putusan MK tersebut belum menghentikan perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran.

Di satu sisi, Arse menilai putusan itu tidak dapat dijadikan dasar pemakzulan karena MK tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Di sisi lain, temuan mengenai dokumen pendidikan yang tidak ditemukan dalam persidangan tetap menjadi persoalan yang menurut MK dapat ditindaklanjuti oleh lembaga lain sesuai kewenangannya.

Dengan demikian, polemik ini mencakup dua persoalan berbeda, yakni dasar konstitusional pemakzulan presiden atau wakil presiden dan kejelasan pemenuhan persyaratan pendidikan calon pejabat publik.

Usulan revisi aturan pendidikan yang disampaikan Arse menjadi salah satu gagasan yang muncul dalam perdebatan tersebut.

Namun, perubahan ketentuan tetap memerlukan proses legislasi sesuai mekanisme yang berlaku.* (cn/ad)