Penggerebekan berlangsung pada Sabtu, 29 Agustus 2026, dini hari.

Baca Juga:

• Universitas Al-Azhar Medan Tanam 300 Pohon Produktif di Desa Batu Rejo, Wujud Nyata Kepedulian Kampus terhadap Lingkungan

"Begitu personel sampai di lokasi, para pelaku penyalahgunaan narkoba berlarian menghindari petugas dengan cara melompat ke arah sungai," ujar PM Tambunan, Sabtu, 29 Agustus 2026.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan tiga gubuk atau barak yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba.

Petugas kemudian mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi.

Barang bukti yang ditemukan berupa lima bong atau alat penghisap narkoba dan 10 buah mancis yang diduga digunakan untuk membakar narkotika.

Setelah penggerebekan, Kapolsek Medan Kota memerintahkan personel untuk merobohkan sekaligus membakar tiga barak yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian mencegah lokasi kembali digunakan untuk aktivitas narkotika.

"Atas perintah Pak Kapolsek, tim merobohkan dan membakar tiga barak yang diduga sebagai tempat menggunakan narkoba. Kita juga tidak berhenti sampai di sini, kita akan terus memburu para pelaku yang diduga terlibat," ujar PM Tambunan.

Polisi masih memburu para pelaku yang melarikan diri saat penggerebekan.

PM Tambunan mengatakan pemberantasan narkotika di wilayah tersebut menjadi salah satu prioritas kepolisian.

Pengawasan dan penindakan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi maupun penyalahgunaan narkoba akan terus dilakukan untuk mencegah kawasan tersebut kembali menjadi tempat aktivitas narkotika.

Polisi juga mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan sekitar.*(mi/ad)

JAKARTA — Kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu.

Perubahan penghasilan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, hingga kondisi tempat tinggal dapat membuat data sosial ekonomi yang tercatat pemerintah tidak lagi menggambarkan keadaan sebenarnya.

Baca Juga:

• Prabowo Tinjau Hunian Baru Warga Senen yang Direlokasi dari Bantaran Rel

Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi.

Data tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial.

Karena kondisi ekonomi keluarga dapat berubah, masyarakat yang merasa data desilnya sudah tidak sesuai dapat mengajukan pemutakhiran data melalui kanal yang tersedia, termasuk aplikasi Cek Bansos.

Apa Itu Desil DTSEN?

Desil adalah pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSEN.

Pengelompokan tersebut terbagi menjadi 10 kelompok, mulai dari desil 1 hingga desil 10.

Posisi desil menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan data sosial ekonomi yang tersedia.

Data tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan sasaran program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Karena itu, masyarakat perlu memastikan data sosial ekonomi yang tercatat sesuai dengan kondisi keluarga saat ini.

Kapan Perlu Mengajukan Perubahan Desil?

Perubahan kondisi keluarga tidak otomatis membuat desil berubah.

Namun, masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran apabila terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam kondisi sosial ekonomi keluarga.

Beberapa kondisi yang dapat menjadi alasan mengajukan pembaruan data antara lain:

- Penghasilan keluarga berubah.
- Pekerjaan atau sumber pendapatan mengalami perubahan.
- Jumlah anggota keluarga bertambah atau berkurang.
- Kondisi tempat tinggal berubah.
- Kondisi ekonomi keluarga mengalami penurunan atau perubahan lainnya.
- Data keluarga yang tercatat sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Pengajuan tersebut selanjutnya akan melalui proses verifikasi dan validasi. Karena itu, informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Syarat Mengajukan Perubahan Desil DTSEN

Sebelum mengajukan pemutakhiran, masyarakat perlu menyiapkan data kependudukan dan dokumen pendukung yang diperlukan.

Data yang umumnya perlu disiapkan meliputi:

- Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Nomor Kartu Keluarga (KK).
- Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Swafoto sesuai ketentuan aplikasi.
- Dokumen pendukung kondisi sosial ekonomi keluarga apabila diminta.
- Pastikan seluruh data yang dimasukkan sesuai dengan dokumen kependudukan.

Kesalahan pada NIK, nomor KK, nama, maupun alamat dapat menghambat proses pemutakhiran data.

Cara Mengubah Desil DTSEN Lewat HP

Masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran data melalui aplikasi Cek Bansos.

Berikut tahapan yang perlu dilakukan:

1. Buka aplikasi Cek Bansos
Buka aplikasi Cek Bansos yang telah terpasang di ponsel.

Pastikan aplikasi yang digunakan merupakan layanan resmi.

Masyarakat sebaiknya menghindari mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak jelas karena proses pengajuan melibatkan data pribadi.

2. Login ke akun
Setelah aplikasi terbuka, masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar.

Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran dengan melengkapi data yang diminta. Ikuti tahapan verifikasi hingga akun dapat digunakan.

3. Periksa data keluarga dan desil
Setelah berhasil masuk, periksa data keluarga yang tercatat di aplikasi.

Perhatikan informasi sosial ekonomi dan posisi desil keluarga. Kemudian, bandingkan data tersebut dengan kondisi keluarga saat ini.

Jika terdapat informasi yang sudah tidak sesuai, masyarakat dapat melanjutkan ke proses pengajuan pemutakhiran data.

4. Ajukan pembaruan data
Gunakan fitur pembaruan atau pengajuan perubahan data yang tersedia dalam aplikasi.

Isi informasi berdasarkan kondisi keluarga yang sebenarnya. Periksa kembali seluruh data sebelum pengajuan dikirim.

5. Unggah dokumen pendukung
Jika sistem meminta dokumen tambahan, unggah dokumen sesuai petunjuk yang diberikan.

Dokumen tersebut digunakan untuk mendukung informasi yang disampaikan dalam pengajuan.

Masyarakat tidak disarankan memberikan informasi yang tidak benar hanya untuk mendapatkan kelompok desil tertentu.

6. Kirim pengajuan
Setelah seluruh data dan dokumen diperiksa, kirim pengajuan pembaruan data.

Selanjutnya, masyarakat perlu menunggu proses verifikasi dan validasi dari pihak terkait.

Perubahan desil tidak otomatis terjadi setelah pengajuan dikirim.

Apakah Perubahan Desil Otomatis Membuat Dapat Bansos?

Mengajukan perubahan desil DTSEN tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima bantuan sosial.

Data yang diajukan masih harus melalui proses pemeriksaan, verifikasi, dan validasi.

Setelah proses tersebut selesai, posisi desil dapat diperbarui apabila hasil pemutakhiran menunjukkan adanya perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Selain itu, desil hanya menjadi salah satu data yang digunakan pemerintah dalam menentukan sasaran program bantuan.

Setiap program bantuan sosial memiliki kriteria dan ketentuan penerima masing-masing.

Artinya, meskipun posisi desil berubah, penyaluran PKH, BPNT, maupun bantuan lainnya tetap mengikuti ketentuan serta hasil pemadanan data yang berlaku.

Jika Mengalami Kendala

Masyarakat yang mengalami kendala saat menggunakan aplikasi dapat menanyakan mekanisme pemutakhiran data kepada pemerintah desa atau kelurahan setempat.

Pemutakhiran data penting dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian antara kondisi sosial ekonomi keluarga dengan data yang tercatat dalam DTSEN.

Dengan data yang lebih sesuai dengan kondisi terkini, proses penentuan sasaran program perlindungan sosial diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat.* (km/ad)

JAKARTA — Polisi mengamankan 322 orang yang diduga terlibat dalam kericuhan di sejumlah titik di Jakarta setelah demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, pada Kamis malam, 27 Agustus 2026.

Penangkapan dilakukan untuk mencegah aksi vandalisme, perusakan fasilitas umum, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di sekitar lokasi demonstrasi.

Baca Juga:

• Dari 152 Anak yang Diamankan Saat Kericuhan Jakarta, 141 Dipulangkan

"Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 322 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan," kata Budi, Jumat, 28 Agustus 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 162 orang merupakan kelompok dewasa dengan rentang usia 19 hingga 40 tahun.

Sementara 160 orang lainnya masuk kategori anak dengan usia 12 hingga 18 tahun.

Polisi juga menyita sejumlah benda yang diduga dapat digunakan untuk melakukan kekerasan.

Barang-barang tersebut antara lain golok, gunting, pisau, ketapel, mata panah, rantai besi, serta empat tongkat bambu.

Dari 322 orang yang diamankan, polisi telah menetapkan 45 orang sebagai tersangka.

Mereka dikelompokkan ke dalam enam klaster berdasarkan dugaan peran masing-masing dalam kericuhan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, mengatakan klaster pertama terdiri atas anak-anak berusia di bawah 18 tahun.

Sebanyak 153 anak diserahkan penanganannya kepada Direktorat Reserse PPA dan PPO.

Klaster kedua berkaitan dengan dugaan pelaku perusuhan. Polisi mencatat sebanyak 91 orang masuk dalam kelompok tersebut.

Klaster ketiga berkaitan dengan dugaan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan. Dalam klaster ini, penyidik telah memeriksa 71 orang yang diamankan.

Selanjutnya, klaster keempat berkaitan dengan kepemilikan senjata tajam. Polisi menemukan tiga orang yang diduga membawa senjata tajam saat berada di lokasi aksi.

Klaster kelima berkaitan dengan dugaan penggerak dan pembiayaan aksi kerusuhan.

Adapun klaster keenam berkaitan dengan perekrut massa. Mereka diduga bertugas mencari dan mengumpulkan massa yang kemudian terlibat dalam kericuhan.

"Modus operandi yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka adalah melakukan perusakan fasilitas umum dan melakukan penganiayaan baik terhadap orang maupun terhadap barang," kata Iman.

Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan untuk mengetahui peran mereka dalam rangkaian kericuhan.

Pembagian enam klaster tersebut dilakukan untuk memetakan dugaan keterlibatan setiap kelompok, mulai dari pelaku perusuhan, pembawa senjata tajam, hingga pihak yang diduga menggerakkan dan merekrut massa.

Penanganan terhadap anak yang diamankan dilakukan melalui mekanisme khusus sesuai ketentuan hukum yang berlaku bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain penangkapan dan penetapan tersangka, Polda Metro Jaya juga mengonfirmasi satu orang meninggal dalam rangkaian aksi demonstrasi tersebut.

Korban sempat dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani proses identifikasi dan visum.

Namun, keluarga korban menolak dilakukan autopsi terhadap jenazah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan polisi masih belum dapat memastikan penyebab kematian korban.

"Kami tetap melakukan permohonan untuk melakukan autopsi untuk diketahui penyebab kematian, ditolak oleh pihak keluarga. Di satu sisi kami empati, sehingga pihak penyidik belum bisa meminta keterangan lebih lanjut," katanya.

Polisi masih melakukan pendalaman terhadap rangkaian peristiwa kericuhan tersebut, termasuk dugaan perusakan fasilitas umum, penganiayaan, kepemilikan senjata tajam, serta dugaan adanya pihak yang menggerakkan dan merekrut massa.

Proses hukum terhadap para tersangka dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan akan dilakukan berdasarkan peran dan bukti yang ditemukan penyidik.* (cn/ad)

JAKARTA - Polda Metro Jaya memulangkan 141 dari total 152 anak yang sempat ditangkap terkait aksi kericuhan di Jakarta pada Kamis (27/8).

Direktur Reserse PPA/PPO Polda Metro Jaya, Kombes Rita Wulandari Wibowo, dalam konferensi pers pada Jumat (28/8) merinci bahwa dari 152 anak tersebut, sebanyak 149 orang di antaranya merupakan laki-laki dan 3 lainnya perempuan.

Baca Juga:

• Rekening Botok Diblokir Bank Mandiri, Kabinet Bayangan: Masyarakat Bisa Khawatir Simpan Uang di Bank

Dari hasil pemeriksaan mendalam, kepolisian mendapati 5 orang anak yang terindikasi kuat memiliki niat sejak awal untuk memicu kerusuhan.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari kelima anak tersebut berupa bahan bakar bensin siap pakai serta buah kering yang dicampur bensin untuk dilemparkan ke tengah massa dan petugas.

"Kita melakukan proses terhadap lima orang anak yang memang terindikasi kuat dia sudah memiliki niat untuk melakukan aksi-aksi yang melibatkan untuk memberikan sebuah dampak," ucap Rita.

"Jadi kedapatan membawa bahan bakar bensin yang juga di situ disertai membawa buah yang sudah dikeringkan. Kemudian di situ juga diberikan, sudah dicampurkan ya bensin itu, dan sudah siap untuk dilakukan pembakaran dan akan dilemparkan di tengah-tengah massa," tuturnya.

Atas temuan tersebut, penyidik menerbitkan laporan polisi dan menetapkan anak-anak yang bersangkutan sebagai terduga anak yang berkonflik dengan hukum.

Di sisi lain, jajaran Ditkrimum Polda Metro Jaya juga tengah mendalami potensi keterlibatan pihak-pihak dewasa yang diduga memanfaatkan atau mengeksploitasi anak-anak untuk melakukan tindakan melawan hukum.

"Saat ini penyidik juga sedang melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang menggunakan dan memanfaatkan atau mengeksploitasi anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melawan hukum," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keras dugaan eksploitasi anak di bawah umur dalam kericuhan tersebut.

KPAI mendesak aparat penegak hukum agar menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam menangani anak-anak yang diamankan.

"Eksploitasi anak dalam aksi massa adalah pelanggaran hak-hak dasar anak yang dilindungi konstitusi dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," tegas Anggota KPAI, Sylvana Maria Apituley.

Menurut KPAI, pelibatan anak dalam aksi massa dengan agenda orang dewasa bertentangan dengan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) yang mensyaratkan kesukarelaan serta ruang aman bagi anak.

KPAI menyayangkan pola berulang yang kerap menyeret pelajar SMK, SMA, hingga anak putus sekolah ke dalam pusaran aksi ricuh.

"KPAI menemukan modus dan pola berulang terlibatnya anak-anak dalam demo. Mayoritas pelajar SMK dan SMA, sebagian kecil masih SMP, dan ada yang putus sekolah. Sebagian anak-anak menyatakan hanya ikut-ikutan, diajak teman, atau mau nonton demo," kata Sylvana.* (cn/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung hunian baru warga di kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 28 Agustus 2026.

Warga tersebut sebelumnya tinggal di kawasan bantaran rel kereta api sebelum direlokasi ke tempat tinggal baru.

Baca Juga:

• Anggaran MBG 2026 Turun Jadi Rp229 Triliun, Ini Penjelasan BGN

Sejumlah warga tampak mengabadikan kedatangan Presiden menggunakan telepon seluler.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo melihat langsung kondisi bagian dalam hunian.

Ia juga berbincang dengan sejumlah warga dan memeluk beberapa anak yang berada di lokasi.

Momen kunjungan itu dibagikan melalui akun media sosial resmi Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Malam ini menemui warga di hunian barunya. Mereka sebelumnya tinggal di kawasan pinggir rel kereta api Stasiun Senen, Jakarta," tulis Prabowo di media sosialnya, Jumat, 28 Agustus 2026.

Prabowo berharap hunian baru tersebut dapat memberikan tempat tinggal yang lebih layak bagi warga yang sebelumnya menetap di kawasan bantaran rel.

"Semoga rumah baru ini menjadi tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi seluruh keluarga," ujarnya.

Dalam video yang diunggah, sejumlah warga menyampaikan rasa terima kasih kepada Prabowo.

Mereka juga mendoakan kesehatan dan umur panjang Presiden.

"Bapak sehat-sehat Bapak," kata warga.

"Bapak, saya bisa tinggal di sini. Terima kasih pak," timpal warga lain.

"Bapak semoga panjang umur," sahut warga lain.

Kunjungan Prabowo ke hunian baru tersebut merupakan kelanjutan dari kunjungannya ke permukiman warga di bantaran rel kawasan Senen pada Maret 2026.

Saat itu, Prabowo mendatangi kawasan tersebut untuk berdialog langsung dengan masyarakat.

Ia menyerap aspirasi warga, terutama mengenai kebutuhan tempat tinggal yang lebih layak.

Momen blusukan tersebut kemudian diunggah melalui akun Instagram pribadi Prabowo pada Kamis, 26 Maret 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menyatakan pemerintah akan segera membangun hunian yang layak bagi warga di kawasan tersebut.

"Mendengar aspirasi masyarakat di sana, insyaallah Kita akan segera membangun hunian yang layak untuk masyarakat di daerah tersebut dengan cepat, dan sudah menjadi tekad saya untuk menyediakan hunian layak untuk masyarakat Indonesia," kata Prabowo.

Beberapa bulan setelah kunjungan tersebut, warga yang sebelumnya tinggal di kawasan pinggir rel Stasiun Senen kini menempati hunian baru.

Kunjungan Prabowo pada Jumat malam menjadi kesempatan bagi Presiden untuk melihat langsung kondisi tempat tinggal warga sekaligus bertemu dengan masyarakat yang telah direlokasi.

Hunian baru tersebut diharapkan memberikan lingkungan tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman bagi warga dibandingkan kondisi sebelumnya di kawasan bantaran rel.* (cn/ad)

JAKARTA — Pemblokiran rekening Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok, oleh Bank Mandiri dinilai dapat memberikan dampak lebih luas terhadap kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan.

Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan persoalan tersebut berpotensi membuat masyarakat khawatir menyimpan uang di bank.

Baca Juga:

• Praperadilan Ditolak, Apa Langkah Hukum Lanjutan Kubu Eks Jampidsus Febrie Adriansyah?

Menurut Bhima, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut satu rekening.

Jika kepercayaan masyarakat terganggu, nasabah berpotensi memindahkan dananya ke bank lain atau memilih melakukan transaksi secara manual.

Bagi Bhima, pemblokiran rekening Botok juga menimbulkan pertanyaan mengenai posisi bank sebagai institusi yang seharusnya menjaga kepercayaan nasabah.

Kasus tersebut bermula ketika Botok tidak dapat melakukan transaksi melalui aplikasi e-banking pada 21 Agustus 2026.

Di dalam rekening tersebut tersimpan dana sekitar Rp80 juta. Uang tersebut terdiri atas dana pribadi dan donasi yang dikumpulkan untuk kebutuhan aksi.

Meskipun saldo disebut masih utuh, dana tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi.

Bhima menilai tindakan tersebut menunjukkan adanya intervensi terhadap institusi perbankan.

Menurut dia, pemblokiran rekening seharusnya dilakukan berdasarkan temuan tindak pidana dan disertai pemberitahuan kepada pemilik rekening.

"Bank Mandiri harusnya berkonsultasi dengan tim legalnya dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," ucap ekonomi di Center of Economic and Law Studies itu.

Ia juga menilai pemblokiran secara sepihak dapat merugikan hak nasabah.

Menurut Bhima, hak nasabah telah diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Jadi, saya kira, Direktur Utama Bank Mandiri harusnya mundur," cetusnya.

Bank Mandiri sebelumnya menjelaskan bahwa pemblokiran rekening Botok dilakukan berdasarkan permintaan aparat penegak hukum.

Permintaan tersebut disebut berasal dari Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya.

Namun, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan penyidik tidak meminta pemblokiran rekening.

Menurut Budi, permintaan yang diajukan adalah penundaan transaksi.

Penundaan transaksi tersebut, kata dia, mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Budi juga menyebut Pasal 237 UU P2SK mengatur bahwa penghimpunan dana harus dilakukan dengan izin badan usaha, bukan oleh perorangan.

Bhima tidak sependapat dengan penggunaan UU P2SK sebagai dasar penundaan transaksi rekening Botok.

Menurut dia, Pasal 237 UU P2SK ditujukan untuk kegiatan usaha sektor keuangan tanpa izin.

Sementara itu, warga yang mengumpulkan dana untuk membantu kegiatan demonstrasi, menurut Bhima, tidak sedang menjalankan usaha perbankan ataupun menjual produk keuangan.

"Ini menjadi draconian law. Hukum yang digunakan untuk memasung hak-hak yang sifatnya demokratis. Imbasnya sampai ke sektor keuangan," imbuhnya.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan sebelumnya telah meminta maaf atas pemblokiran rekening Botok.

Permintaan maaf tersebut disampaikan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Pada hari yang sama, Riduan menyatakan rekening Botok dapat diaktifkan kembali.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai persoalan pemblokiran rekening secara sepihak berpotensi berdampak terhadap reputasi industri perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan persoalan tersebut dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem perbankan dan keuangan.

"Berpotensi memengaruhi stabilitas dan persepsi terhadap sistem perbankan dan keuangan secara keseluruhan," kata Dian.

Kasus rekening Botok kini menjadi perhatian karena menyangkut tidak hanya hubungan antara nasabah dan bank, tetapi juga persoalan kewenangan aparat, perlindungan konsumen, serta kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.* (km/ad)

KUPANG — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 9.278 gempa bumi susulan terjadi setelah gempa utama magnitudo (M) 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026.

Data tersebut merupakan pemutakhiran hingga Sabtu, 29 Agustus 2026 pukul 06.00 Wita.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Sabtu 29 Agustus 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

"Total gempa bumi susulan 9.278 kejadian," kata Arief dalam keterangannya.

Dari seluruh gempa susulan yang tercatat, gempa dengan magnitudo terbesar mencapai M6,2. Sementara itu, gempa dengan kekuatan terkecil tercatat M1,0.

BMKG juga mencatat 35 gempa susulan memiliki magnitudo di atas M5. Sebanyak 153 gempa lainnya dirasakan oleh masyarakat.

Arief mengatakan aktivitas gempa susulan paling banyak berpusat di wilayah laut utara Pulau Flores.

Rangkaian gempa tersebut merupakan bagian dari proses pelepasan energi setelah gempa utama.

Kondisi itu membuat aktivitas gempa susulan masih terjadi meski gempa utama telah berlalu.

Aktivitas gempa susulan tertinggi tercatat pada hari keenam setelah gempa utama, yakni 20 Agustus 2026.

Pada hari tersebut, BMKG mencatat sebanyak 862 kejadian gempa bumi dalam satu hari.

Setelah mencapai puncak aktivitas, jumlah gempa susulan mulai menunjukkan kecenderungan menurun.

"Dari grafik peluruhan mulai nampak pola penurunan," ujar Arief.

Meski aktivitas gempa mulai menurun, BMKG memperkirakan rangkaian gempa susulan masih dapat berlangsung dalam beberapa pekan ke depan.

Arief memperkirakan aktivitas gempa susulan dapat berlangsung sekitar tiga hingga empat minggu setelah gempa utama.

BMKG menjelaskan bahwa gempa susulan merupakan proses alamiah yang terjadi setelah gempa utama.

Aktivitas tersebut terjadi karena energi yang masih tersimpan di dalam bumi dilepaskan secara bertahap

. Karena itu, munculnya gempa susulan setelah gempa utama merupakan bagian dari proses penyesuaian kerak bumi.

Masyarakat di wilayah terdampak diminta tidak panik, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan.

Warga juga diimbau mengikuti informasi dan peringatan resmi dari BMKG untuk mengetahui perkembangan aktivitas gempa di wilayah Flores dan sekitarnya.

Dengan jumlah gempa susulan yang telah mencapai ribuan kejadian, pemantauan aktivitas seismik di kawasan tersebut masih terus dilakukan.

Penurunan aktivitas menjadi perkembangan positif, tetapi rangkaian gempa susulan belum sepenuhnya berakhir.* (km/ad)

MEDAN — Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara.

Dalam lima hari, tiga kejadian dilaporkan terjadi di Kabupaten Samosir, Padang Lawas Utara, dan Humbang Hasundutan.

Baca Juga:

• Gunung Sinabung Masih Level II Waspada, TNI-Polri Ingatkan Warga dan Wisatawan Tak Masuk Zona Merah

Tidak ada laporan korban jiwa maupun korban luka dalam seluruh peristiwa itu.

Kasus terbaru terjadi di Desa Hutajulu, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Kebakaran menghanguskan sekitar 3 hektare lahan dan berhasil dipadamkan kurang dari dua jam setelah laporan diterima petugas.

Kepala Bidang Perlindungan, Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas DLHK Sumut, Zainuddin Harahap, mengatakan kebakaran di Humbang Hasundutan diketahui pada pukul 14.26 WIB.

Lokasi kebakaran berada pada titik koordinat 2.3837, 98.688378. Kawasan tersebut berstatus Areal Penggunaan Lain atau APL.

"Tstatus kawasan, APL (Areal Penggunaan Lain)," ujar Zainuddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 28 Agustus 2026.

Setelah menerima laporan, tim Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH XII bersama petugas pemadam kebakaran bergerak menuju lokasi.

Pemadaman dilakukan hingga api berhasil dikendalikan.

"Api akhirnya sudah bisa dipadamkan pukul 16.15 WIB, luas perkiraan lahan yang terbakar sekitar 3 hektar,'' katanya.

Tidak ada korban jiwa maupun korban luka yang dilaporkan. Adapun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

Sebelum kejadian di Humbang Hasundutan, kebakaran terjadi di Desa Siunggam, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, pada Senin, 24 Agustus 2026.

Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 5 hektare. Vegetasi yang terbakar berupa semak belukar.

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni, mengatakan pemadaman melibatkan BPBD Padang Lawas Utara, pemadam kebakaran, dan masyarakat sekitar.

"Api akhirnya telah dapat dipadamkan pukul 20.30 WIB. Namun kendati demikian hingga kini petugas tetap dalam kondisi stand by, apabila terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan di Paluta,'' ujar Sri Wahyuni, Selasa, 25 Agustus 2026.

Tidak ada laporan korban meninggal dunia, korban luka, maupun warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut. Penyebab kebakaran juga masih didalami.

Karhutla lainnya terjadi di Desa Dolok Raja, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, pada Sabtu, 22 Agustus 2026 sekitar pukul 18.00 WIB.

Titik api berada di Bukit Sitalmak Talmak. Kebakaran diperkirakan menghanguskan sekitar 5 hektare lahan yang terdiri atas semak belukar dan lahan kosong.

Lokasi kebakaran disebut berada jauh dari permukiman warga.

"Perkiraan luas lahan yang terbakar lebih kurang 5 hektar, yang merupakan lahan semak belukar dan lahan kosong yg jauh dari pemukiman warga," ujar Sri Wahyuni.

Tim gabungan yang terdiri atas BPBD, Manggala Agni, Polri, dan Pemerintah Kabupaten Samosir kemudian melakukan pemadaman.

Api berhasil dipadamkan pada pukul 21.41 WIB.

Penyebab kebakaran masih diselidiki. Petugas juga belum menemukan pelaku maupun barang bukti yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

"Belum ditemukan pelaku yang diduga sebagai penyebab terjadinya Karhutla di Bukit Sitalmak Talmak desa dan tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan kejadian," tutup Sri Wahyuni.

Tiga kejadian karhutla di Sumatera Utara tersebut terjadi dalam rentang 22-27 Agustus 2026.

Dari Samosir, Paluta, hingga Humbang Hasundutan, total luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 13 hektare.

Hingga kini, penyebab ketiga kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Tidak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan.

Rangkaian kejadian tersebut kembali menunjukkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang memiliki vegetasi semak belukar dan lahan terbuka.* (it/ad)

KARO — Aparat gabungan kembali meningkatkan pengawasan di kawasan zona merah Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Patroli dilakukan untuk memantau kondisi gunung api sekaligus mengingatkan masyarakat dan wisatawan agar tidak memasuki wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Raih Penghargaan Inovasi Pembangunan, Bobby Nasution: Ini Memang Tugas Kami Melayani Masyarakat

Ia didampingi Danramil 04/Simpang Empat Kapten Inf Gandhi, Kapolsek Simpang Empat, serta petugas Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung.

Rombongan menyusuri kawasan zona merah untuk melihat kondisi terkini dan aktivitas masyarakat yang masih bertani di sekitar wilayah rawan.

Saat patroli, Robert juga menyapa sejumlah petani yang tengah bekerja.

Ia mengingatkan masyarakat maupun wisatawan agar tidak memasuki kawasan yang telah dinyatakan berbahaya.

"Saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya tamu wisata, supaya tidak memasuki zona merah Gunung Sinabung. Apalagi mendekati bibir Sungai Lau Borus. Saat musim hujan, kondisi aliran sungai tidak dapat kita prediksi," ujar Robert.

Bahaya di sekitar Gunung Sinabung tidak hanya berkaitan dengan aktivitas vulkanik.

Aliran lahar juga dapat menjadi ancaman ketika hujan turun di kawasan hulu.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung, Armen Putra, mengatakan kondisi gunung saat pemantauan berlangsung bervariasi, mulai dari cerah hingga berawan, mendung, dan hujan.

Angin bertiup lemah ke arah timur dan tenggara. Suhu udara berada pada kisaran 15-26 derajat Celsius, sedangkan curah hujan tercatat sekitar 1 milimeter per hari.

"Gunung jelas hingga kabut 0-III. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis hingga sedang dan tinggi 50–300 meter di atas puncak kawah," kata Armen.

Status Gunung Sinabung hingga kini masih berada pada Level II atau Waspada.

Karena itu, masyarakat dan pengunjung diminta mematuhi rekomendasi keselamatan yang telah ditetapkan.

Masyarakat maupun wisatawan dilarang melakukan aktivitas di desa-desa yang telah direlokasi.

Aktivitas juga dilarang dalam radius 3 kilometer secara radial dari puncak Gunung Sinabung.

Selain itu, terdapat larangan aktivitas dalam radius sektoral 4,5 kilometer ke arah selatan-tenggara dari puncak gunung.

Warga yang tinggal di sekitar sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan aliran lahar, terutama saat hujan turun.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi rekomendasi yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama," ujar Armen.

Patroli tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD Kabupaten Karo, dan petugas PVMBG.

Koordinasi lintas instansi dilakukan untuk memantau perkembangan aktivitas Gunung Sinabung dan mengantisipasi perubahan kondisi.

Pertukaran informasi dilakukan secara berkala agar perkembangan aktivitas gunung api dapat segera diketahui dan diteruskan kepada masyarakat.

Informasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi masyarakat dan aparat dalam menentukan langkah antisipasi.

Dalam patroli tersebut, personel juga memasang papan larangan memasuki zona merah.

Rambu tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat dan wisatawan agar tidak menerobos kawasan berbahaya.

Danramil 04/Simpang Empat Kapten Inf Gandhi mengatakan koordinasi antarinstansi akan terus diperkuat, khususnya terkait perkembangan aktivitas Gunung Sinabung.

"Kita tetap meningkatkan koordinasi antara Kodim 0205/TK, Koramil 04/Simpang Empat, Polsek Simpang Empat, BPBD Kabupaten Karo dan PVMBG, khususnya dalam pertukaran informasi terkait perkembangan aktivitas Gunung Sinabung serta langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan peningkatan aktivitas," ujarnya.

Menurut Gandhi, situasi di wilayah Koramil 04/Simpang Empat hingga kini masih aman dan kondusif.

Namun, pemantauan terhadap Gunung Sinabung tetap dilakukan secara berkelanjutan dengan mengacu pada informasi resmi dari PVMBG.

Patroli dan pemasangan rambu larangan menjadi bagian dari upaya aparat menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan aktivitas di sekitar kawasan rawan tetap berada dalam batas aman.* (sp/ad)

JAKARTA — Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan pihak Nikita Mirzani dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berkaitan dengan perseteruannya dengan Reza Gladys dan suaminya, Attaubah Mufid.

Putusan tersebut sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tingkat pertama yang sebelumnya mengabulkan sebagian gugatan balik atau rekonvensi dari pihak Reza Gladys.

Baca Juga:

• Praperadilan Ditolak, Apa Langkah Hukum Lanjutan Kubu Eks Jampidsus Febrie Adriansyah?

Kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara, membenarkan kabar kemenangan tersebut.

Ia mengatakan pihaknya telah menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta melalui sistem e-court.

"Informasi yang disampaikan bahwa perkara PMH nomor perkara 1000 di tingkat banding, alhamdulillah kami mendapat putusan melalui e-court bahwa Nikita menang," kata Usman Lawara saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (28/8).

Dengan dikabulkannya banding tersebut, kewajiban pembayaran ganti rugi yang sebelumnya dibebankan kepada Nikita Mirzani dan Mail Syahputra dalam gugatan rekonvensi tidak lagi berlaku.

Pihak Nikita menilai putusan Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi perubahan penting dalam posisi hukum kliennya untuk proses selanjutnya.

Usman mengatakan Pengadilan Tinggi Jakarta menilai dalil mengenai kerugian yang diajukan dalam gugatan rekonvensi tidak didukung bukti yang cukup.

Atas pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya menjadi dasar kewajiban pembayaran ganti rugi dibatalkan.

"Putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1000 yang dulu menghukum Nikita dan Mail untuk membayarkan kerugian, dianggap tidak pernah ada," ujar Usman.

Menurut Usman, putusan di tingkat banding tersebut memberikan posisi hukum yang berbeda bagi Nikita Mirzani dalam perkara perdata yang sebelumnya sempat dimenangkan sebagian oleh pihak Reza Gladys di tingkat pertama.

Perkara Perbuatan Melawan Hukum tersebut merupakan bagian dari perseteruan panjang antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys.

Perselisihan keduanya sebelumnya berkembang ke ranah pidana maupun perdata.

Gugatan PMH menjadi salah satu perkara yang mempertemukan kedua pihak di pengadilan.

Dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, pihak Nikita kini mendapatkan keputusan yang menguntungkan dalam perkara perdata tersebut.

Meski demikian, putusan banding ini berkaitan dengan perkara PMH dan gugatan rekonvensi yang diajukan dalam perkara tersebut.

Perkara lain yang melibatkan para pihak tetap harus dilihat berdasarkan proses dan putusan hukumnya masing-masing.* (sp/ad)

JAKARTA — Sejumlah saham mencatatkan penguatan signifikan selama perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 24-28 Agustus 2026.

Saham BIKE, SAFE, dan POLU menjadi tiga emiten dengan kenaikan harga saham tertinggi sepanjang pekan tersebut.

Baca Juga:

• Kandas Tipis di Ujung Pekan! IHSG Gagal Sumringah Akibat Tekanan Berat Sektor Perindustrian

Harga saham BIKE melonjak 89,22 persen, dari Rp510 pada pekan sebelumnya menjadi Rp965 per saham.

Dengan penguatan tersebut, harga saham BIKE bertambah Rp455 dalam sepekan.

Posisi kedua ditempati PT Steady Safe Tbk. (SAFE). Saham SAFE menguat 77,66 persen dari Rp394 menjadi Rp700 per saham.

Harga saham emiten tersebut naik Rp306 dalam sepekan.

Sementara itu, PT Golden Flower Tbk. (POLU) berada di posisi ketiga.

Harga saham POLU naik 61,76 persen, dari Rp11.375 menjadi Rp18.400 per saham.

Dengan demikian, saham POLU menguat Rp7.025 sepanjang pekan perdagangan.

LIFE dan NICE Menyusul

Saham LIFE berada di posisi keempat dalam daftar top gainers.

Harga saham LIFE menguat 48,90 persen, dari Rp5.675 menjadi Rp8.450 per saham.

Berikutnya, saham NICE naik 42,22 persen dari Rp270 menjadi Rp384 per saham.

Saham PICO menempati posisi keenam setelah menguat 40,15 persen. Harga saham PICO naik dari Rp137 menjadi Rp192 per saham.

Sementara saham EKAD berada di posisi ketujuh dengan kenaikan 34,84 persen. Harga saham EKAD bergerak dari Rp310 menjadi Rp418 per saham.

Di posisi kedelapan terdapat saham ELIT yang naik 31,94 persen, dari Rp191 menjadi Rp252 per saham.

Dua posisi terakhir ditempati TMPO dan LABA. Saham TMPO menguat 30,91 persen dari Rp165 menjadi Rp216 per saham.

Adapun saham LABA naik 29 persen dari Rp100 menjadi Rp129 per saham.

Daftar 10 Saham Top Gainers Sepekan

Peringkat - Kode Saham - Pekan Lalu - Pekan Ini - Perubahan - Kenaikan
1 - BIKE - Rp510 - Rp965 - Rp455 - 89,22%
2 - SAFE - Rp394 - Rp700 - Rp306 - 77,66%
3 - POLU - Rp11.375 - Rp18.400 - Rp7.025 - 61,76%
4 - LIFE - Rp5.675 - Rp8.450 - Rp2.775 - 48,90%
5 - NICE - Rp270 - Rp384 - Rp114 - 42,22%
6 - PICO - Rp137 - Rp192 - Rp55 - 40,15%
7 - EKAD - Rp310 - Rp418 - Rp108 - 34,84%
8 - ELIT - Rp191 - Rp252 - Rp61 - 31,94%
9 - TMPO - Rp165 - Rp216 - Rp51 - 30,91%
10 - LABA - Rp100 - Rp129 - Rp29 - 29,00%

IHSG Melemah 0,12 Persen

Di tengah kenaikan sejumlah saham top gainers, pergerakan pasar saham secara keseluruhan justru mengalami koreksi.

IHSG sepanjang perdagangan 24-28 Agustus 2026 turun 0,12 persen ke level 6.518,12 dari posisi 6.525,69 pada pekan sebelumnya.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan kapitalisasi pasar Bursa juga turun 0,12 persen menjadi Rp11.431 triliun dari Rp11.449 triliun pada pekan sebelumnya.

Aktivitas perdagangan saham turut mengalami penurunan. Rata-rata volume transaksi harian turun 28,33 persen menjadi 36,05 miliar saham.

Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian turun 1,84 persen menjadi Rp15,29 triliun.

"Rata-rata nilai transaksi harian juga mengalami perubahan yaitu sebesar 1,84% menjadi Rp15,29 triliun dari Rp15,57 triliun pada pekan sebelumnya," kata Kautsar dikutip Sabtu (29/8/2026).

Rata-rata frekuensi transaksi harian juga turun 2,64 persen menjadi 2,15 juta kali transaksi.

Pada akhir pekan perdagangan, investor asing mencatatkan jual bersih atau net sell Rp482,24 miliar.

Dengan demikian, total jual bersih investor asing sepanjang 2026 mencapai Rp70,36 triliun.

Catatan untuk Investor

Kenaikan harga saham dalam daftar top gainers tidak serta-merta menunjukkan bahwa saham tersebut akan terus menguat.

Investor tetap perlu memperhatikan kondisi fundamental emiten, kinerja perusahaan, likuiditas saham, serta risiko pasar sebelum mengambil keputusan investasi.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca membeli atau menjual saham.

Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

Segala keuntungan maupun kerugian yang timbul dari keputusan investasi menjadi tanggung jawab masing-masing investor.* (bi/ad)

JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 setelah dilakukan penyisiran dan efisiensi kini menjadi Rp229 triliun.

Dari pagu tersebut, realisasi anggaran hingga pelaksanaan program pada Kamis, 27 Agustus 2026, telah mencapai Rp117 triliun.

Baca Juga:

• Prabowo Bakal Bertemu Putin, Jadi Tamu Utama EEF ke-11 di Rusia

"Jadi dari Rp268 triliun itu kemudian kami sisir, kami efisiensi menjadi Rp229 triliun. Dari Rp229 triliun itu, terpakailah Rp117 triliun," ujarnya kepada wartawan.

Pada awalnya, pemerintah menetapkan pagu anggaran MBG dalam APBN 2026 sebesar Rp335 triliun.

Pemerintah kemudian melakukan efisiensi sejalan dengan pengurangan operasional hari penyaluran program. Pagu anggaran MBG turun menjadi Rp268 triliun.

Setelah kembali dilakukan penyisiran, BGN menetapkan pagu anggaran terkini menjadi Rp229 triliun.

Dengan demikian, dibandingkan pagu awal Rp335 triliun, anggaran MBG 2026 telah berkurang sekitar 31,6 persen.

Sementara itu, berdasarkan realisasi Rp117 triliun hingga 27 Agustus 2026, penyerapan anggaran telah mencapai lebih dari separuh pagu terkini Rp229 triliun.

Untuk tahun anggaran 2027, pemerintah menyiapkan pagu program MBG sebesar Rp240 triliun dalam RAPBN 2027.

Sudaryono mengatakan hampir seluruh anggaran tersebut, atau sekitar 97 persen, akan digunakan untuk pelaksanaan program MBG.

Adapun sekitar 3 persen dialokasikan untuk kebutuhan operasional BGN.

Anggaran operasional tersebut antara lain digunakan untuk pengawasan serta pembayaran gaji pegawai, termasuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kan [SPPG} itu kan statusnya PPPK digaji di tempat kami, jumlah totalnya 30.000 lebih," pungkas politisi Partai Gerindra ini.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sebagian anggaran MBG masih akan masuk dalam Anggaran Pendidikan pada RAPBN 2027.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan pembahasan RAPBN 2027 yang saat ini sudah berjalan di DPR.

Pemerintah juga mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar anggaran MBG dipisahkan dari Anggaran Pendidikan paling lambat dalam APBN 2028.

Menurut Purbaya, putusan tersebut belum langsung diterapkan pada RAPBN 2027 karena pembahasan anggaran tahun depan sudah berlangsung.

Pada Kamis, 27 Agustus 2026, Badan Anggaran DPR telah memulai pembahasan bersama pemerintah, termasuk agenda awal pembagian panitia kerja.

"Masih [masuk anggaran pendidikan] kan kewajibannya 2028. Karena sudah keburu dibahas 2027. Kalau diubah, berantakan semuanya. Itu yang harus kami cegah," tuturnya.

Dengan pagu Rp240 triliun dalam RAPBN 2027, pemerintah masih harus menyelesaikan pembahasan anggaran bersama DPR sebelum angka tersebut ditetapkan menjadi bagian dari APBN 2027.

Perkembangan anggaran MBG menjadi perhatian karena program tersebut merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menyangkut alokasi anggaran negara dalam jumlah besar.* (bi/ad)

JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Praperadilan tersebut berkaitan dengan penetapan Febrie sebagai tersangka dan penahanannya dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Juga:

• Praperadilan Kandas Dua Kali! Kubu Febrie Adriansyah Bongkar 'Paradoks Prosedural' hingga Sentil Isu Kriminalisasi

Dengan putusan tersebut, penetapan tersangka dan penahanan Febrie dinyatakan sah.

Proses penyidikan perkara dugaan TPPU yang menjeratnya pun dapat terus berjalan.

Apa yang Dipersoalkan Febrie?

Praperadilan merupakan mekanisme hukum untuk menguji sah atau tidaknya tindakan tertentu yang dilakukan penyidik atau penuntut umum.

Dalam perkara ini, kubu Febrie mempersoalkan sejumlah tindakan penyidik Kejaksaan Agung, terutama penetapan dirinya sebagai tersangka hingga penahanan.

Sebelumnya, Febrie juga mengajukan praperadilan dengan Nomor 134 yang mempersoalkan penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka.

Permohonan tersebut telah lebih dulu ditolak hakim pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Dalam permohonan kedua, kuasa hukum kembali mempersoalkan prosedur yang digunakan penyidik, termasuk dasar penetapan tersangka dan penahanan.

Kubu Febrie menilai terdapat persoalan prosedural, ketentuan hukum yang digunakan dalam penyidikan, serta persoalan administratif dalam sejumlah dokumen.

Alasan Hakim Menolak Praperadilan

Hakim tunggal Richard Edwin menyatakan Kejaksaan Agung telah memiliki sedikitnya dua alat bukti yang relevan untuk menetapkan Febrie sebagai tersangka.

Hakim juga menilai penyidik yang menangani perkara tersebut memiliki kewenangan yang sah.

Karena itu, tidak ditemukan cacat kewenangan yang dapat membuat surat penetapan tersangka Febrie dinyatakan tidak sah.

Dalam pertimbangannya, hakim membedakan antara pengujian legalitas tindakan penyidik melalui praperadilan dengan pembuktian apakah seseorang benar-benar melakukan tindak pidana.

Hal tersebut juga berlaku terhadap dugaan penerimaan uang Rp40 miliar yang disebut dalam persidangan.

Hakim menyinggung keterangan pengusaha Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang dalam mata uang dolar Singapura dengan nilai setara sekitar Rp40 miliar kepada Febrie.

Dugaan tersebut dikaitkan dengan perkara Jiwasraya dan ASABRI.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari konstruksi bukti yang dipertimbangkan hakim dalam menilai tindakan penyidik.

Namun, hakim menegaskan bahwa penggunaan bukti tersebut dalam pertimbangan praperadilan bukan berarti dugaan penerimaan uang telah terbukti.

"Dalam praperadilan, hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar," kata Richard.

Artinya, persoalan apakah Febrie benar menerima uang tersebut tidak diputus dalam sidang praperadilan.

Hal itu akan menjadi bagian dari pemeriksaan perkara pokok jika perkara berlanjut ke tahap persidangan.

Penahanan Febrie Juga Dinyatakan Sah

Selain penetapan tersangka, hakim menyatakan penahanan Febrie memenuhi persyaratan objektif berdasarkan ancaman pidana atas tindak pidana yang disangkakan.

Hakim menilai surat penahanan telah mencantumkan dasar penahanan dan berkaitan dengan terpenuhinya syarat minimal alat bukti.

Menurut pertimbangan hakim, praperadilan tidak digunakan untuk menentukan benar atau tidaknya keterangan Febrie dalam pemeriksaan.

Forum tersebut digunakan untuk menguji legalitas tindakan penyidik.

Atas dasar itu, dalil kuasa hukum mengenai tidak sahnya penahanan Febrie ditolak.

Amar putusan kemudian menyatakan:

"Mengadili, dalam pokok permohonan: menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya."

Kubu Febrie Soroti Persoalan Prosedural

Kubu Febrie tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan hakim.

Kuasa hukum menilai terdapat persoalan prosedural yang disebut dalam pertimbangan, tetapi tidak berujung pada pembatalan proses hukum.

Kuasa hukum Febrie, Firman Wijaya, menyebut kondisi tersebut sebagai "paradoks prosedural".

"Sebenarnya hakim praperadilan mengakui itu ya, ada penyimpangan-penyimpangan prosedural. Saya boleh katakan ini paradoks prosedural ya kan, yang sudah terlihat lewat bukti-bukti yang ada. Namun sepertinya itu dianggap nol," ujar Firman.

Kuasa hukum lainnya, Alvon Kurnia, menilai pertimbangan hakim menunjukkan adanya keragu-raguan.

Ia kemudian mengaitkannya dengan asas in dubio pro reo, yakni prinsip bahwa ketika terdapat keraguan dalam perkara pidana, keraguan tersebut semestinya menguntungkan pihak yang didakwa atau ditersangkakan.

"Saya lebih melihat bahwa itu adalah keragu-raguan," ujar Alvon.

Meski mengkritik putusan tersebut, kubu Febrie menyatakan tetap menghormati keputusan hakim. Mereka akan membahas langkah hukum berikutnya bersama Febrie.

Penyidikan Febrie Berlanjut

Penolakan praperadilan membuat penyidikan terhadap Febrie dapat terus berjalan.

Kejaksaan Agung menyatakan putusan tersebut menunjukkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan penyidik telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

"Ya, artinya apa yang telah kami lakukan sudah sesuai dengan KUHAP," ujar tim hukum Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung juga menyatakan akan melanjutkan penyidikan dan berharap perkara tersebut dapat segera dilimpahkan ke pengadilan.

Dengan demikian, putusan praperadilan tidak berarti Febrie telah dinyatakan terbukti melakukan TPPU ataupun tindak pidana asal yang disangkakan kepadanya.

Putusan tersebut hanya menyatakan bahwa tindakan penyidik yang diuji melalui praperadilan, termasuk penetapan tersangka dan penahanan, dinyatakan sah.

Adapun pembuktian mengenai dugaan tindak pidana, termasuk kebenaran keterangan saksi serta dugaan aliran uang yang muncul dalam persidangan praperadilan, masih akan bergantung pada proses hukum dalam perkara pokok.

Tahap berikutnya akan menentukan apakah alat bukti yang dimiliki penyidik dapat membuktikan dugaan tindak pidana terhadap Febrie di hadapan pengadilan.* (bi/ad)

YOGYAKARTA — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkuat kerja sama untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai industri kelapa sawit nasional.

Kolaborasi itu diwujudkan melalui Workshop Jurnalistik GAPKI dan PWI di Yogyakarta, Jumat, 28 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Bakal Bertemu Putin, Jadi Tamu Utama EEF ke-11 di Rusia

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi kegiatan memiliki alasan tersendiri.

Yogyakarta tidak dikenal sebagai daerah perkebunan sawit, sehingga kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana memperkenalkan manfaat kelapa sawit kepada masyarakat yang tidak bersentuhan langsung dengan perkebunan.

Menurut Eddy, produk berbasis kelapa sawit digunakan dalam berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk industri batik dan kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, Eddy menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi industri sawit, salah satunya terkait regulasi mengenai Kebakaran Hutan dan Lahan atau karhutla.

Ia mengatakan perusahaan anggota GAPKI secara proaktif turut membantu pemadaman kebakaran, termasuk kebakaran yang terjadi di luar wilayah konsesi perusahaan seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Riau.

Namun, menurut Eddy, perusahaan tetap menghadapi persoalan hukum ketika kebakaran terjadi di wilayah konsesi meskipun sumber api berasal dari luar.

Ia menyinggung Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak.

"Apabila terjadi kebakaran—sekalipun titik apinya terbukti dari luar dan masuk ke dalam konsesi—kita otomatis dianggap lalai. Padahal tidak mungkin ada perusahaan atau masyarakat yang sengaja membakar asetnya sendiri. Kami mengusulkan adendum atau klausul pengecualian dalam aturan, terutama saat kondisi cuaca ekstrem," jelas Eddy Martono.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat mengenai industri sawit Indonesia.

Terlebih, industri tersebut menghadapi berbagai tudingan dan kampanye negatif di tingkat global.

Menurut Akhmad, persaingan bisnis internasional dapat membuat isu lingkungan dan tenaga kerja digunakan untuk membangun citra negatif terhadap industri sawit Indonesia.

"Tantangan utama industri sawit adalah membuktikan tata kelola yang bermanfaat bagi masyarakat. Dunia sangat membutuhkan kelapa sawit karena ini adalah minyak nabati paling produktif," ujar Akhmad Munir.

Ia menekankan pentingnya jurnalisme berbasis data dan fakta empiris.

Menurut dia, wartawan perlu menyampaikan perkembangan industri secara kritis, termasuk ketika menemukan persoalan dalam tata kelola perusahaan.

"Pers harus mengedepankan kepentingan nasional dengan mendukung industri kelapa sawit yang ramah lingkungan, sehat bagi tenaga kerja, dan berkelanjutan. Inilah tugas mulia yang perlu kita kerjakan bersama," tegasnya.

Guru Besar Universitas Jember Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah mengatakan kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut dia, sawit memberikan manfaat dalam bentuk devisa, lapangan pekerjaan, serta mendukung ketahanan pangan dan energi.

"Sawit adalah anugerah. Kita harus bersyukur karena komoditas ini memberi kontribusi besar bagi devisa, lapangan kerja, dan ketahanan pangan serta energi nasional. Tugas kita bersama adalah mengelola anugerah ini dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya dirasakan seluruh rakyat," ujarnya.

Ekonom Senior INDEF sekaligus President of ASAE, Prof. Dr. Bustanul Arifin, menyoroti pentingnya pembenahan perkebunan rakyat.

Ia juga mendorong penguatan diplomasi internasional untuk menghadapi meningkatnya kebutuhan energi dalam negeri dan semakin ketatnya aturan perdagangan global.

"Sawit berkelanjutan adalah keniscayaan nasional, bukan sekadar respons atas desakan luar negeri. Kunci daya saing kita ke depan terletak pada peremajaan kebun rakyat untuk memangkas yield gap, percepatan sertifikasi ISPO/RSPO, serta penguatan kemitraan adil antara petani, BUMN, dan swasta," ujar Prof. Bustanul Arifin yang juga merupakan pakar ekonomi pertanian ini.

Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Agus Sudibyo mengatakan kebebasan pers harus tetap berjalan bersama profesionalisme dan kesadaran terhadap kepentingan nasional.

Menurut Agus, media tetap harus kritis terhadap industri sawit apabila terdapat persoalan.

Namun, pemberitaan juga perlu melihat kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional secara proporsional.

"Kebebasan pers itu universal. Tetapi kesejahteraan nasional itu nilainya lebih tinggi. Bagi mereka (negara luar), kebebasan pers adalah instrumen untuk mencapai hal yang lebih tinggi, yaitu kepentingan nasional dan kejayaan bangsa sendiri. Makanya, mereka sangat protektif terhadap produk-produk yang mereka hasilkan," ujar Mantan Anggota Dewan Pers ini.

Agus mengatakan sawit memiliki sejumlah peran strategis bagi Indonesia, antara lain sebagai penyumbang devisa, penyerap tenaga kerja, penggerak ekonomi daerah, pendukung ketahanan energi dan pengembangan biodiesel, serta pemasok minyak nabati dan bahan baku industri pangan.

"Perhatian kita terhadap isu lingkungan dan masalah lainnya terkait sawit minimal harus seimbang dengan apresiasi, pembelaan, dan pengakuan kita bahwa sawit adalah saka guru atau pilar utama perekonomian nasional. Minimal harus seimbang," tegasnya.

Ia menilai pemberitaan mengenai industri sawit perlu dilakukan secara proporsional.

Media tidak boleh mengabaikan persoalan lingkungan maupun persoalan lainnya, tetapi juga perlu memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi sawit bagi perekonomian Indonesia.

"Oleh sebab itu, kebebasan pers, profesionalisme media, dan sikap kritis terhadap industri sawit jangan sampai hilang jika memang ada masalah. Tetapi, kita juga harus semakin sadar mengenai apa kepentingan nasional kita dalam diskursus tentang minyak nabati global," pungkas Agus Sudibyo.

Melalui Workshop Jurnalistik GAPKI dan PWI, kedua organisasi berharap wartawan memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai industri kelapa sawit.

Dengan pemahaman tersebut, pemberitaan mengenai sawit diharapkan tetap mengedepankan data, fakta, sikap kritis, serta kepentingan publik.

PWI dan GAPKI juga berharap forum tersebut dapat menjadi ruang dialog berkelanjutan antara industri dan pers untuk mendorong tata kelola sawit yang lebih transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.* (ad)

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menjadi tamu utama dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 yang digelar di Vladivostok, Rusia, pada 1-4 September 2026.

Konfirmasi mengenai kehadiran Prabowo disampaikan penasihat kebijakan luar negeri Kremlin, Yury Ushakov, pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Mentan Amran Targetkan Produksi Gula Nasional 3 Juta Ton Tahun Ini: Tak Lagi Impor

Selain menghadiri forum ekonomi tersebut, Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pertemuan bilateral kedua kepala negara akan berlangsung di sela-sela rangkaian EEF pada 3 September 2026.

Pertemuan tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam kunjungan Prabowo ke Rusia.

Forum EEF sendiri menjadi ruang pertemuan para pemimpin negara dan pelaku ekonomi untuk membahas kerja sama serta perkembangan ekonomi di kawasan.

Yury Ushakov mengatakan sesi pleno Eastern Economic Forum ke-11 juga akan dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari negara lain.

Mereka antara lain Perdana Menteri Mongolia Nyam-Osoryn Uchral, Wakil Presiden Myanmar Nyo Saw, dan Wakil Perdana Menteri Cina Ding Xuexiang.

Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan forum ekonomi di Vladivostok tidak hanya menjadi agenda Rusia, tetapi juga menjadi ruang pertemuan sejumlah negara untuk membahas kepentingan ekonomi dan kerja sama kawasan.

Bagi Indonesia, kehadiran Prabowo sebagai tamu utama menjadi bagian dari agenda diplomasi dan hubungan luar negeri pemerintah.

Pertemuan dengan Putin juga berpotensi menjadi kesempatan untuk membahas berbagai isu bilateral antara Indonesia dan Rusia.

Eastern Economic Forum ke-11 dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 1 hingga 4 September 2026, di Vladivostok, Rusia.* (vo/ad)

LAMPUNG — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis produksi gula nasional dapat mencapai 3 juta ton pada 2026.

Pemerintah menargetkan peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Raih Penghargaan Inovasi Pembangunan, Bobby Nasution: Ini Memang Tugas Kami Melayani Masyarakat

"Kami lihat ini (perkebunan SGC), target produksi gula nasional mudah-mudahan tidak impor white sugar (gula putih). Ini menjadi target kita tahun ini," kata Amran saat diwawancarai awak media.

Menurut Amran, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan produksi gula nasional.

Salah satunya dengan mengoptimalkan lahan tebu rakyat atau plasma yang dinilai belum dikelola secara optimal.

"Caranya adalah mengoptimalkan plasma atau tebu rakyat yang tidak laik. Totalnya ada 86 persen yang tidak laik," ujarnya.

Amran mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan lahan tebu rakyat yang tidak terawat.

Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan anggaran Rp1,7 triliun untuk mendukung upaya tersebut.

Anggaran itu akan digunakan untuk membongkar dan memperbaiki lahan-lahan tebu rakyat yang tidak produktif.

"Kami diberikan anggaran Rp1,7 triliun untuk membongkar plasma-plasma (tebu rakyat) ini. Kalau itu terjadi, insyaallah kebutuhan gula putih cukup, bahkan lebih," ungkapnya.

Amran juga menyatakan dukungannya terhadap Sugar Group Companies dan perusahaan gula nasional lainnya untuk meningkatkan produksi.

Menurut dia, pemerintah akan memberikan dukungan agar produktivitas perkebunan dan pabrik gula meningkat.

"Kita dukung semua pabrik gula di Indonesia. Kita support supaya produksinya tinggi. Tadi sudah membuka tebu baru, sekitar 30.000 hektare. Mudah-mudahan bisa capai target 100 ton per hektare," pungkasnya.

Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat produksi gula dalam negeri.

Selain meningkatkan produktivitas, pemerintah juga mendorong perluasan dan optimalisasi lahan tebu untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto mengatakan pemerintah menargetkan luas lahan perkebunan tebu di Lampung mencapai 97.970 hektare pada tahun depan.

Menurut Heru, peningkatan luas lahan tersebut diharapkan ikut mendorong produksi gula di Lampung.

"Asumsi target produksi gula sebanyak 480.053 ton. Tahun ini mudah-mudahan bisa mencapai 250.000 ton," ujarnya.

Pemerintah berharap peningkatan produktivitas lahan tebu rakyat dan dukungan terhadap industri gula nasional dapat memperkuat pasokan gula dalam negeri.

Dengan demikian, kebutuhan gula putih masyarakat diharapkan dapat dipenuhi dari produksi nasional.* (vo/ad)

JAKARTA — Huawei resmi meluncurkan lini smartphone terbarunya, Huawei Pura 90s Series, untuk menjawab penantian para penggemar teknologi.

Seri ini hadir dengan desain baru serta sejumlah teknologi yang diklaim menawarkan pengalaman berbeda bagi pengguna.

Baca Juga:

• Dulu 77 Persen Bansos Nyasar, Kini Ditekan di Bawah 5% Berkat AI yang "Tak Bisa Disuap"

Keduanya tersedia dalam empat pilihan warna, yaitu Guava Soda, Orange Soda, Coconut White, dan Mulberry Black.

Senior Retail Manager Huawei Device Indonesia, Edy Supartono, mengatakan seri terbaru tersebut dirancang untuk menghadirkan perpaduan antara teknologi dan gaya hidup sehari-hari.

"Huawei Pura 90s menghadirkan kesan yang tenang dan menyebarkan inspirasi dari musik-musik yang terkenal sejak zaman dulu, sekaligus juga bernyatu secara total dengan kehidupan sehari-hari," tutur Edy dalam sambutannya pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Dari sisi performa, Huawei Pura 90s Series menggunakan chipset Kirin 9030S octa-core.

Huawei juga membekali perangkat ini dengan sejumlah fitur yang ditujukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, terutama pada sektor layar dan kamera.

Pura 90s Series mengusung layar LTPO OLED 6,6 inci dengan resolusi 2760 x 1256 piksel.

Layar tersebut dilindungi lapisan Anti-Reflection dan Scratch Resistant Kunlun Glass.

Lapisan ini diklaim mampu mengurangi pantulan cahaya hingga 70 persen sehingga layar lebih nyaman digunakan dalam kondisi tertentu.

Sektor kamera juga menjadi salah satu fitur yang ditonjolkan Huawei.

Pura 90s Series membawa teknologi True-to-Colour 2.0, yang dirancang untuk menghasilkan warna foto yang lebih natural.

"Hanya dengan satu fitur, tidak sulit bagi seri Pura 90s untuk menghasilkan foto yang lebih kaya atau berkelas," ucap Edy.

Huawei membanderol Pura 90s Series mulai dari kisaran Rp15 juta untuk varian Pro.

Sementara versi Pro Max memiliki harga mulai sekitar Rp20 juta.

Berikut rincian harga berdasarkan kapasitas penyimpanan:

Huawei Pura 90s Pro 12GB + 256GB: Rp15.999.000.
Huawei Pura 90s Pro 12GB + 512GB: Rp17.999.000.
Huawei Pura 90s Pro Max 12GB + 256GB: Rp20.999.000.
Huawei Pura 90s Pro Max 12GB + 512GB: Rp22.999.000.

Dengan dua pilihan model dan sejumlah konfigurasi memori tersebut, Huawei Pura 90s Series menyasar pengguna yang menginginkan perangkat premium dengan fokus pada performa, layar, desain, dan kemampuan fotografi.

Kehadiran Pura 90s Series menambah persaingan di pasar smartphone premium Indonesia, terutama pada segmen perangkat dengan harga belasan hingga puluhan juta rupiah.* (di/ad)

Oleh: Dr. Nastiti S. Lestari, PhD

SEORANG mahasiswa kriminologi tingkat akhir meminta saya memberi pandangan tentang Pilpres 2024 untuk tugas akhirnya.

Baca Juga:

• Sambut Hangat Diplomasi Tetangga Presiden Ramos-Horta Resmi Undang Prabowo Lakukan Lawatan ke Timor Leste

Pertanyaannya satu, tetapi merupakan inti persoalan: apakah pemilu ini hanya soal siapa menang–siapa kalah, atau ada dimensi "kriminalitas politik" yang bekerja melalui media?

Dalam kerangka Entman, keempat fungsi framing—mendefinisikan masalah, menafsirkan penyebab, menilai secara moral, dan merekomendasikan penanganan—selalu beroperasi di dalam struktur kekuasaan yang timpang.

Di sinilah teori konflik menjadi penting: Karl Marx mengingatkan, kelompok yang menguasai modal dan alat produksi juga menguasai definisi realitas sosial, termasuk menentukan isu dan label apa yang dianggap wajar atau menyimpang.

Sementara Ralf Dahrendorf menyoroti bagaimana relasi otoritas membuat pihak berkuasa memiliki hak istimewa menetapkan aturan dan batas bagi pihak lain.

Jika ini ditarik ke konteks pemilu, kelompok politik dominan, pemilik modal, dan pemilik media berada pada posisi istimewa untuk menentukan apa yang disebut "masalah demokrasi" dan siapa yang ditempatkan sebagai sumber gangguan.

Karena itu, isu politik identitas, dinasti kekuasaan, atau kecurangan pemilu tidak pernah hadir sebagai fakta yang sepenuhnya netral, melainkan sebagai isu yang dipilih, dibesarkan, atau dikecilkan sesuai kepentingan mereka yang menguasai alat produksi simbolik; dalam hal ini, media, lembaga survei, dan mesin buzzer.

Dinamika ini tampak jelas pada tiga capres 2024: Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Prabowo banyak dibingkai sebagai figur stabilitas dan nasionalis yang "sudah berubah", sehingga memori publik tentang pelanggaran HAM dan kekerasan negara perlahan terdorong ke pinggir sebagai bab yang dianggap selesai.

Ini dapat dibaca sebagai bentuk dekriminalisasi simbolik: deviasi serius di masa lalu tidak lagi dikonstruksi sebagai ancaman aktual, tetapi sebagai pengalaman yang sudah ditutup demi stabilitas politik.

Ganjar, sebagai representasi kelanjutan pemerintahan, sering dinarasikan dalam bingkai populis humanis dan penerus garis Jokowi, sehingga persoalan oligarki dan ketimpangan kekuasaan cenderung larut di balik citra kedekatan dengan wong cilik.

Posisi Anies Baswedan bergerak di medan yang berbeda. Ia mengusung narasi perubahan dan koreksi kebijakan, sehingga kerap dibaca sebagai tantangan terhadap konfigurasi kekuasaan yang sudah mapan.

Di satu sisi ia dikampanyekan sebagai figur reformis dan intelektual; di sisi lain secara konsisten dikaitkan dengan politik Islam, kelompok yang distigma, dan polarisasi.

Label-label seperti "politik identitas" atau sebutan peyoratif terhadap basis pendukungnya bekerja seperti konstruksi folk devil dalam kajian moral panic: publik didorong untuk melihatnya bukan hanya sebagai alternatif pemimpin, tetapi sebagai figur yang berpotensi mengganggu tatanan.

Gagasan Barak tentang newsmaking criminology memberi kunci untuk membaca proses ini.

Media tidak hanya melaporkan kejahatan atau pelanggaran, melainkan berpartisipasi dalam menentukan apa yang disebut "kejahatan", siapa "pelaku", dan seberapa serius sebuah deviasi harus dirasakan publik.

Di berbagai ruang redaksi, angle liputan, penekanan judul, dan pemilihan narasumber kerap bergerak dalam tarikan kepentingan pemilik, kebijakan redaksional, dan logika pasar.

Isu-isu yang menyentuh inti deviasi struktural—dinasti kekuasaan, intervensi terhadap lembaga penegak hukum, politisasi otoritas keagamaan—tidak selalu diperlakukan seimbang ketika menyangkut kandidat yang berbeda.

Dalam konteks ini, kandidat yang berada di luar lingkaran kekuasaan dominan berpotensi mengalami structural victimization di tingkat wacana: ruang untuk menegosiasikan label dan mengoreksi framing negatif menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan mereka yang secara politik lebih dekat dengan pusat kekuasaan.

Dari kacamata teori konflik, Pilpres 2024 memperlihatkan secara eksplisit bagaimana pihak yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik juga menguasai alat produksi simbolik: media mainstream, lembaga survei, jaringan buzzer, hingga platform kampanye digital.

Mengutip pemikiran Marx, ini bukan sekadar kebetulan, melainkan konsekuensi dari struktur di mana modal dan kekuasaan saling menopang dan memastikan definisi "normal" dan "menyimpang" tetap menguntungkan kelompok dominan.

Sedangkan dalam pandangan Dahrendorf, konflik antara mereka yang memegang otoritas dan yang berada dalam posisi subordinat tidak pernah benar-benar hilang, melainkan dikelola dan dikendalikan melalui aturan formal dan pengendalian wacana.

Bagi mahasiswa kriminologi, pelajaran utamanya adalah: pemilu bisa dan perlu dibaca sebagai fenomena kriminologis.

Framing media terhadap kandidat dan isu bukan sekadar teknik komunikasi politik, melainkan bagian dari proses kriminalisasi dan dekriminalisasi simbolik di ruang publik.

Elektabilitas tidak bisa dianggap angka netral; ia adalah hasil dari pertarungan posisi—siapa yang berhasil menempelkan label devian pada siapa, siapa yang mampu menetralkan masa lalu, dan sejauh mana publik menyerap pesan tersebut.

Ketika seorang mahasiswa tingkat akhir meneliti Pilpres 2024 dengan menggunakan Entman dan Barak, ia sebenarnya sedang membedah bagaimana demokrasi bekerja (atau tidak bekerja) di level representasi: bagaimana kekuasaan mendefinisikan "kejahatan" dan "bahaya" bukan hanya melalui undang-undang dan aparat, tetapi juga melalui judul berita, viralitas, dan narasi yang berulang.

Ada sebuah ungkapan, sejarah selalu ditulis oleh mereka yang memegang kuasa.

Dalam konteks Pilpres 2024, bukan hanya hasil pemilu yang akan diingat, tetapi juga narasi resmi tentang siapa yang ditampilkan sebagai penyelamat demokrasi, siapa yang dicitrakan mengganggu tatanan, dan siapa yang perlahan menghilang dari ingatan kolektif.

Kalimat ini terngiang ketika kita melihat bagaimana pertarungan hari ini bukan lagi sekadar melawan musuh dari luar, melainkan melawan lupa, manipulasi, dan pelunakan terhadap penyimpangan yang terjadi di antara kita sendiri.

Dalam situasi seperti itu, suara mahasiswa, peneliti, dan jurnalis kritis mungkin tampak kecil, tetapi justru di sanalah upaya merebut kembali hak untuk menulis sejarah secara lebih adil menemukan relevansinya.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah News Anchor Nusantara TV, Kriminologi Universitas Indonesia.

JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih Anugerah Program Inovasi Pembangunan Terpuji kategori Percepatan Layanan Dasar dan Pemerataan Pembangunan Daerah dalam ajang Detik Sumatera Awards 2026.

Penghargaan tersebut diberikan atas upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong pemerataan pembangunan dan mempercepat layanan dasar di berbagai wilayah.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Jadikan Organisasi Kepemudaan Mitra Strategis Pembangunan Daerah: Jadi Penggerak dan Pelopor Solusi

Di bawah kepemimpinan Bobby Nasution, pembangunan Sumatera Utara diarahkan untuk memperhatikan wilayah yang selama ini menghadapi tantangan akses layanan dasar.

Kepulauan Nias dan Sipiongot termasuk wilayah yang menjadi perhatian dalam percepatan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menempatkan sejumlah sektor sebagai prioritas, antara lain pendidikan, kesehatan, pertanian dan ketahanan pangan, infrastruktur, serta pengembangan kawasan dan ekonomi daerah.

Bobby mengatakan penghargaan tersebut bukan semata-mata bentuk pengakuan terhadap pemerintah daerah.

Menurut dia, penghargaan itu berkaitan dengan tugas pelayanan kepada masyarakat yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Ini kami dikasih (penghargaan) sebenarnya pelayan-pelayan masyarakat yang kategorinya sama. Ini pelayan semua dan oleh karena itu, terima kasih sudah memberikan kami penghargaan yang sebenarnya ini adalah tugas, memang tugas kami semua," ujar Bobby.

Pemimpin Redaksi detikcom Ardhi Suryadi mengapresiasi seluruh penerima penghargaan dalam Detik Sumatera Awards 2026.

Ia mengatakan para penerima anugerah dinilai telah menunjukkan kerja nyata dan menghadirkan perubahan di daerah masing-masing.

"Terima kasih telah memilih untuk terus bergerak, terus bekerja, dan terus memberikan yang terbaik. Mereka mungkin tidak selalu meminta untuk dikenang, tetapi kerja mereka layak untuk kita apresiasi," kata Ardhi.

Detik Sumatera Awards 2026 merupakan ajang apresiasi bagi berbagai pihak yang dinilai memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah.

Penerima penghargaan berasal dari beragam unsur, mulai dari tokoh, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, hingga lembaga lainnya.

Selain Pemprov Sumut, sekitar 20 penghargaan lain diberikan kepada figur dan lembaga yang dinilai inspiratif.

Sejumlah kategori yang diberikan dalam ajang tersebut meliputi Anugerah Program Bisnis Terpuji, Anugerah Program Ekonomi Terpuji, Anugerah Program Inovasi Pembangunan Terpuji, serta Anugerah Figur Akselerator Kemajuan.

Penghargaan yang diterima Pemprov Sumut menjadi bentuk apresiasi terhadap program pembangunan yang diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga wilayah yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas.* (ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menempatkan organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.

Kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dinilai penting untuk memperkuat persatuan, mendorong keterlibatan generasi muda, dan menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Baca Juga:

• Anti 'One Man Show' Demokrat Sumut Pasang Standar Tinggi: Calon Ketua Wajib Bersih Hukum dan Pandai Merangkul

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memandang organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, kehadiran GAMKI selama ini telah menunjukkan kontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari pembinaan generasi muda, kegiatan sosial kemasyarakatan, penguatan nilai-nilai kebangsaan, hingga pelayanan kepada masyarakat," kata Timur.

Menurut Timur, Sumatera Utara membutuhkan lebih banyak pemuda yang dapat menjadi penghubung persatuan, mendorong kolaborasi, dan melahirkan solusi atas persoalan yang muncul di masyarakat.

Ia mengatakan tantangan yang dihadapi generasi muda semakin beragam, mulai dari persoalan sosial, perkembangan teknologi, dinamika ekonomi, hingga perubahan pola hidup masyarakat.

Kondisi tersebut membutuhkan pemuda yang mampu beradaptasi dan berpikir terbuka, tetapi tetap memiliki pegangan moral dan etika.

"Jadilah pribadi yang mampu menggerakkan lingkungan sekitar, menjadi contoh teladan, contoh kejujuran, disiplin, kerja sama, dan kepedulian terhadap sesama," ucap Timur, kepada peserta pendidikan.

Timur juga mengajak kader GAMKI memperkuat persaudaraan dan menjaga kerukunan antarumat beragama.

Menurut dia, persatuan menjadi modal penting dalam membangun Sumatera Utara sebagai daerah yang aman, damai, dan maju.

Ia berharap seluruh elemen pemuda dapat ikut menciptakan ruang yang memungkinkan generasi muda tumbuh, mengembangkan kemampuan, serta menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua DPD GAMKI Sumut Swangro Lumbanbatu mengatakan organisasinya berkomitmen mendukung program pemerintah, terutama program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Swangro, kader GAMKI tidak hanya perlu hadir dalam kegiatan organisasi, tetapi juga harus mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Kader juga diharapkan ikut menjaga kondisi daerah agar tetap aman dan kondusif.

"Kami GAMKI Sumut akan terus mendukung Pemprov Sumut, kami siap mengawal program pemerintah, kita harap, kita harus jadi penyambung lidah rakyat dan penyejuk, jangan jadi batu sandungan di daerah masing-masing, ini harus kita laksanakan, GAMKI terus jadi mitra strategis," kata Swangro.

Pendidikan Kader Tingkat Madya GAMKI tersebut menjadi salah satu ruang untuk memperkuat kapasitas kader sekaligus mendorong peran organisasi kepemudaan dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah.

Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Kemitraan tersebut perlu diwujudkan melalui kerja nyata, terutama dalam memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, dan membuka lebih banyak ruang bagi anak muda untuk berkontribusi di Sumatera Utara.* (ad)