Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta kebijakan moneter Amerika Serikat yang masih menjadi perhatian pelaku pasar.

Baca Juga:

• Rupiah Menguat Tipis ke Rp18.070 per Dolar AS!

Selain itu, Amerika Serikat bersama Arab Saudi juga disebut melakukan serangan terhadap kelompok paramiliter yang didukung Iran di Irak. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap stabilitas pasokan energi global.

Di sisi lain, Iran dilaporkan menutup jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dan gas dunia. Langkah tersebut semakin menambah ketidakpastian di pasar keuangan internasional.

Dari kebijakan moneter, Federal Reserve (The Fed) memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya pada kisaran 3,50 hingga 3,75 persen. Meski demikian, keputusan itu diwarnai perbedaan pandangan di internal Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), dengan tiga anggota menginginkan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Sementara dari dalam negeri, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 diperkirakan melambat ke kisaran 4,8 hingga 4,9 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen.

Perlambatan tersebut dipengaruhi tingginya biaya produksi, ketidakpastian ekonomi global, kebijakan moneter yang ketat, hingga tantangan fiskal di dalam negeri.

Pelaku pasar juga masih mencermati sejumlah agenda ekonomi penting dalam waktu dekat, mulai dari rilis data inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, produk domestik bruto (PDB), hingga Indeks Keyakinan Konsumen (IKK).

Berdasarkan kondisi tersebut, Ibrahim memperkirakan pergerakan rupiah pada perdagangan berikutnya masih akan bergerak fluktuatif dengan potensi berada pada kisaran Rp18.110 hingga Rp18.160 per dolar Amerika Serikat.* (in/dh)

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan penyitaan dilakukan bersamaan dengan penangkapan sejumlah pihak yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Divonis 2 Tahun Penjara dalam Kasus 'Jatah Preman'

Dalam konferensi pers, KPK memperlihatkan barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Selain itu, penyidik juga menyita koper dan ransel yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan uang.

KPK merinci uang dan barang bukti tersebut diperoleh dari sejumlah lokasi. Dari rumah GHA, penyidik menyita uang tunai Rp300 juta. Selanjutnya, uang tunai Rp80 juta ditemukan di sebuah rumah yang disebut sebagai "rumah media".

Selain uang tunai, penyidik turut mengamankan buku rekening atas nama GHA yang diduga menjadi rekening penampung dana. Dana sebesar Rp670 juta yang berada di rekening tersebut telah dicairkan dan diamankan sebagai barang bukti.

Penyidik juga menemukan uang tunai Rp1,2 miliar di rumah LBS yang diduga berkaitan dengan pengurusan perkara. Sementara itu, satu koper berisi uang tunai Rp451 juta ditemukan di dalam mobil milik Anom Widiyantoro yang diamankan di Jakarta.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, orang kepercayaannya Mohamad Haris alias Gus Haris, staf administrasi KPK Setya Budi Dias, serta Lilik Budi Suprianto.

KPK menduga Anom melalui Gus Haris meminta sejumlah uang kepada perangkat daerah dan pihak rekanan atau swasta. Dana tersebut diduga dikumpulkan untuk memenuhi kepentingan pribadi Anom.

Dari hasil penyidikan sementara, Gus Haris diduga berhasil menghimpun dana hingga Rp1,98 miliar. Sebagian uang itu diduga digunakan untuk mengurus penyelesaian perkara dugaan tindak pidana korupsi yang tengah menjerat Anom Widiyantoro.* (in/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga:

• Dasco Respons Survei Kepuasan Kinerja Prabowo, Sebut Hasilnya Jadi Bahan Evaluasi Pemerintah

Menurutnya, setiap wisatawan yang datang ke Indonesia memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Selain mendorong pengembangan pariwisata, Prabowo meminta seluruh kepala daerah menjadikan kebersihan lingkungan sebagai prioritas utama. Ia menargetkan persoalan sampah di berbagai daerah dapat ditangani dalam waktu satu tahun.

Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga sungai, kawasan hijau, serta mencegah penebangan pohon secara sembarangan. Bahkan, ia mendorong gerakan penanaman pohon dalam jumlah besar untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Tak hanya itu, Prabowo turut menyoroti estetika bangunan di Indonesia. Ia menilai masyarakat sejak dahulu telah memiliki kemampuan membuat genteng sebagai material penutup atap yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan dibandingkan penggunaan seng.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengingatkan bahwa atap seng mudah mengalami korosi. Sementara penggunaan asbes dan material tertentu dinilai dapat menimbulkan risiko kesehatan apabila digunakan dalam jangka panjang.

"Begitu banyak nanti penyakit paru-paru tanpa kita sadari. Orang-orang muda sudah kena kanker paru-paru, padahal dia tidak merokok. Dari mana? Ya, dari karat, dari asbes, dari macam-macam kimiawi," ujar Prabowo.

Di akhir sambutannya, Prabowo mengajak gubernur, bupati, wali kota, serta seluruh instansi pemerintah untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, melestarikan alam, dan menciptakan kawasan yang nyaman serta menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.* (in/dh)

Koordinator Tim 9 Kejagung, Rudi Margono, membenarkan pemeriksaan terhadap Tan Kian. Selain itu, Ferry Hongkiriwang juga turut dimintai keterangan guna mendalami aliran dana serta fakta-fakta dalam penyidikan perkara tersebut.

Baca Juga:

• Kasus Febrie Adriansyah Jadi Ujian Kejagung, Publik Tunggu Ketegasan Jaksa Agung

Rudi menjelaskan, selain Tan Kian dan Ferry Hongkiriwang, terdapat delapan saksi lainnya yang juga menjalani pemeriksaan pada hari yang sama. Dengan demikian, total saksi yang diperiksa mencapai sepuluh orang.

"Kalau enggak salah 10 (orang)," katanya.

Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidik memperkuat pembuktian dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret Febrie Adriansyah.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah resmi ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung pada Jumat (24/7/2026) malam. Setelah diperiksa, ia dibawa menuju Rumah Tahanan KPK untuk menjalani masa penahanan.

Dalam perkara ini, Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang pihak swasta bernama Don Ritto. Penetapan tersangka dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebelum penanganan perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung.

Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum juga telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk rumah Febrie Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dari hasil penggeledahan itu, penyidik menyita emas seberat 74 kilogram serta uang tunai dalam berbagai mata uang, yakni rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Total nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai Rp476 miliar.

Belakangan, rumah tersebut disebut telah digunakan oleh Don Ritto sebagai kantor operasional sebuah yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Fakta tersebut kini turut didalami penyidik sebagai bagian dari pengembangan perkara dugaan TPPU yang masih terus berlangsung.* (in/dh)

Ketua BPC FERARI Batu Bara, Helmi Syam Damanik, S.H., M.H., bersama sejumlah pengurus dan anggota disambut langsung oleh Kapolres Batu Bara AKBP Dony Satria Wicaksono beserta jajaran.

Baca Juga:

• Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh: Advokat Harus Kuasai Teknologi Informasi untuk Hadapi Peradilan Digital

Sinergi antara aparat penegak hukum dan advokat dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang mengedepankan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Kapolres Apresiasi Silaturahmi FERARI

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Batu Bara AKBP Dony Satria Wicaksono menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran FERARI.

Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan terjalin dengan baik antara kepolisian dan organisasi advokat merupakan bagian penting dalam membangun hubungan kelembagaan yang sehat.

Koordinasi yang baik diharapkan dapat mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang profesional dan transparan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Kapolres juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan hubungan yang konstruktif dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi profesi hukum.

FERARI Dorong Kolaborasi Berkelanjutan

Sementara itu, Ketua BPC FERARI Batu Bara Helmi Syam Damanik, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang lebih baik dengan jajaran kepolisian.

FERARI berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan melalui koordinasi dan kerja sama yang berkesinambungan, khususnya dalam mendukung terciptanya pelayanan hukum yang optimal bagi masyarakat.

Menurut FERARI, advokat dan kepolisian memiliki peran masing-masing dalam sistem penegakan hukum. Karena itu, komunikasi yang baik diperlukan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi hukum, etika profesi dan hak asasi manusia.

Pertemuan tersebut juga diharapkan menjadi awal dari semakin kuatnya komunikasi antara FERARI dan Polres Batu Bara dalam berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Dengan terbangunnya sinergi yang baik, diharapkan proses penegakan hukum di Kabupaten Batu Bara semakin mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, kepastian hukum dan rasa keadilan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum yang semakin baik.* (dh)

Dasco mengatakan, pihaknya saat ini tengah mengkaji berbagai hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga. Menurutnya, setiap temuan dalam survei memiliki nilai sebagai masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Prabowo Tinjau Langsung Rumah Subsidi di Batang, Akad Massal 62 Ribu KPR Resmi Digelar

Ia menjelaskan, seluruh hasil survei nantinya akan dikompilasi sebagai bahan pertimbangan sebelum menjadi bagian dari evaluasi terhadap jalannya pemerintahan.

Menurut Dasco, survei kepuasan publik tidak hanya menjadi gambaran persepsi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah di berbagai sektor.

"Tentunya hasil survei itu adalah berupa masukan-masukan. Nantinya kita akan kompilasi," katanya.

Selain itu, Dasco berharap pemerintah turut merespons berbagai hasil survei yang dirilis lembaga independen dengan langkah-langkah perbaikan apabila ditemukan aspek yang masih perlu ditingkatkan.

Ia menilai, hasil kajian tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah agar kinerja dalam menjalankan roda pemerintahan semakin optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kami berharap pihak pemerintah kemudian mengimbangi apabila memang hasil kajiannya ada beberapa hal yang memang terjadi pada saat ini," tuturnya.

Pernyataan Dasco tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas hasil survei terbaru mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belakangan menjadi perhatian publik.* (mt/dh)

Setibanya di kawasan Puri Delta City Side, Presiden didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau beberapa unit rumah subsidi guna memastikan kesiapan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Baca Juga:

• Prabowo Resmikan Renovasi Stasiun Tawang Semarang dan Hadiri Akad Massal KPR FLPP di Jawa Tengah

Sejumlah pejabat tinggi negara turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, akad massal tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, kegiatan akad massal dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan sekitar 62.000 debitur. Sebanyak 200 peserta hadir langsung di lokasi acara, sementara sekitar 61.800 debitur lainnya mengikuti prosesi secara daring dari 36 provinsi.

Prasetyo menambahkan, kegiatan ini menjadi rangkaian ketiga akad massal KPR FLPP setelah sebelumnya diselenggarakan di Cileungsi pada September 2025 dan Serang pada Desember 2025.

Ia mengatakan, akad massal menjadi penanda bahwa rumah-rumah yang dibangun pemerintah telah siap dimiliki sekaligus dihuni oleh masyarakat penerima manfaat.

Sementara itu, hingga Juli 2026, realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 107.410 masyarakat berpenghasilan rendah, dengan tingkat keterhunian mencapai 93,35 persen.

Pemerintah berharap percepatan penyaluran rumah subsidi melalui Program 3 Juta Rumah mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perumahan nasional.* (mt/dh)

Dalam sidang putusan yang digelar di Jakarta, Kamis (30/7/2026), Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan pemerintah membutuhkan waktu untuk menyesuaikan struktur penyusunan APBN sehingga pemisahan anggaran tidak harus dilakukan secara langsung.

Baca Juga:

• DPR Minta Evaluasi Program MBG Gunakan Data Gizi Valid, Bukan Sekadar Asumsi

Mahkamah juga menegaskan bahwa apabila anggaran Program MBG masih dimasukkan ke dalam anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan pada APBN 2027, kebijakan tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat tidak mengurangi alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut MK, pemenuhan alokasi anggaran pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama untuk mendukung komponen inti penyelenggaraan pendidikan, terlepas dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Putusan tersebut dibacakan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 yang diajukan oleh Sa'ed Sipghotulloh Mujaddidi. Dalam amar putusannya, MK mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian.

Mahkamah turut menilai bahwa semakin cepat pemerintah menyesuaikan struktur APBN, semakin baik implementasi pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan sehingga kepastian pengelolaan anggaran negara dapat berjalan sesuai amanat konstitusi.

Dengan putusan ini, pemerintah dan DPR memiliki waktu untuk menyesuaikan kebijakan fiskal nasional agar anggaran Program Makan Bergizi Gratis berdiri sebagai pos anggaran tersendiri tanpa memengaruhi alokasi wajib sektor pendidikan.* (k/dh)

Charles mengatakan Indonesia telah memiliki instrumen khusus untuk mengukur status gizi, yakni Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang selama ini menjadi acuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Baca Juga:

• 116 Juta Warga RI Masih Kekurangan Kalori dan Protein, Kepala BGN: Ini Realita yang Menyedihkan

Ia menilai Program MBG merupakan program strategis nasional dengan dukungan anggaran yang sangat besar. Karena itu, seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi harus berbasis data yang akurat agar manfaatnya dapat diukur secara objektif.

Selain itu, Charles juga mempertanyakan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut sekitar 112 juta penduduk Indonesia mengalami kekurangan gizi, jika angka tersebut merujuk pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Menurutnya, Kementerian Kesehatan perlu menjelaskan secara terbuka metodologi dan indikator yang digunakan dalam menyusun kesimpulan tersebut. Sebab, Susenas pada dasarnya merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga dan bukan instrumen yang dirancang untuk mengukur status gizi secara langsung.

Charles mengingatkan bahwa kebijakan publik harus dibangun berdasarkan indikator yang tepat. Kesalahan dalam menentukan indikator, kata dia, berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Ia menambahkan, apabila tujuan utama Program MBG adalah meningkatkan status gizi masyarakat, maka indikator keberhasilannya harus mengacu pada penurunan angka stunting, wasting, underweight, anemia, serta indikator gizi lain yang diukur melalui SKI maupun SSGI.

"Program sebesar ini tidak bisa dievaluasi hanya berdasarkan asumsi atau indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi," tegasnya.

Di sisi lain, Charles menyebut apabila pemerintah memang ingin menjalankan program pemberian makanan secara universal kepada seluruh siswa, maka tujuan tersebut perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurutnya, publik berhak mengetahui apakah Program MBG benar-benar difokuskan untuk memperbaiki status gizi masyarakat atau lebih diarahkan sebagai program penyediaan makanan bagi seluruh anak sekolah.

"Program yang menggunakan anggaran ratusan triliun rupiah harus memiliki sasaran yang jelas, indikator yang tepat, serta dapat dievaluasi secara ilmiah dan objektif. Tanpa itu, akan sulit memastikan apakah anggaran negara benar-benar menghasilkan perbaikan gizi masyarakat atau hanya memperluas cakupan pemberian makanan," pungkasnya.* (an/dh)

Ajakan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sumut, Basarin Yunus Tanjung, sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga:

• Polemik Muswil IKA UT Medan Memanas, Syarfi Hutauruk Ancam Gugat Pembentukan Tim Caretaker

Basarin menjelaskan, Pemprov Sumut telah menyiapkan surat edaran kepada pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat kelurahan agar sosialisasi pengibaran bendera dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, pengibaran Bendera Merah Putih diharapkan dilakukan menggunakan satu tiang penuh sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air.

Selain mengajak masyarakat mengibarkan bendera, Pemprov Sumut juga telah menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan untuk memperingati HUT ke-81 RI yang akan berlangsung pada 11 hingga 18 Agustus 2026.

Rangkaian acara diawali dengan dialog interaktif di RRI pada 11 Agustus dan TVRI Sumut pada 12 Agustus. Selanjutnya, pada 14 Agustus akan digelar gladi kotor upacara di Lapangan Astaka Pancing, dilanjutkan dengan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dan penyampaian pengantar APBN Tahun Anggaran 2027.

Pada hari yang sama, Gubernur Sumut juga dijadwalkan melantik Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra) tingkat Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar. Tahun ini, dua pelajar asal Sumut dari SMA Unggul DEL dan SMA Negeri 2 Soposurung dipercaya menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional di Istana Negara.

Sementara itu, malam renungan suci akan digelar pada 16 Agustus di Taman Makam Pahlawan Jalan SM Raja Medan dan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut.

Puncak peringatan HUT ke-81 RI akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 melalui upacara bendera di Lapangan Astaka Pancing dengan Gubernur Sumut sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut akan diikuti unsur Forkopimda, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, pelajar hingga perwakilan negara sahabat.

Pada sore harinya akan dilaksanakan upacara penurunan bendera yang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Satyalancana kepada aparatur sipil negara (ASN) yang telah mengabdi selama 10, 20, hingga 30 tahun. Selanjutnya, resepsi kenegaraan akan digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin.

Rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di Sumatera Utara akan ditutup pada 18 Agustus 2026 dengan upacara pemulangan Pasukan Paskibraka tingkat provinsi.

Basarin berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan mengibarkan Bendera Merah Putih selama bulan Agustus sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan para pahlawan dan semangat persatuan bangsa.* (dh)

Kepastian tersebut disampaikan Bobby Nasution usai meninjau langsung kondisi Jalan Helvetia Pasar 7 yang selama ini mengalami kerusakan cukup parah. Selain menjadi akses menuju Gerbang Tol Helvetia, ruas jalan tersebut juga kerap dikeluhkan masyarakat karena memicu kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta OPD Tak Berpuas Diri, Penilaian Ombudsman Jadi Momentum Benahi Pelayanan Publik

Selain memperbaiki badan jalan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan melakukan pelebaran jalan hingga mencapai 14 meter. Material beton dipilih karena ruas tersebut setiap hari dilintasi kendaraan bertonase besar sehingga dinilai lebih kuat dan tahan lama.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan membenahi sistem drainase di sepanjang ruas jalan. Perbaikan saluran air dilakukan di sisi kanan dan kiri jalan dengan total panjang mencapai 24 kilometer agar kerusakan jalan akibat genangan air dapat diminimalkan.

"Kita pakai beton karena kendaraan yang melintas mayoritas bertonase besar. Lebarnya juga akan kita maksimalkan menjadi 14 meter. Parit di kanan dan kiri jalan juga akan kita perbaiki dengan total sepanjang 24 kilometer," jelas Bobby yang didampingi Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut, Chandra Dalimunthe.

Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan perbaikan sepanjang 200 meter di titik yang mengalami kerusakan paling parah. Bobby juga mengajak pemerintah kecamatan dan desa untuk ikut menjaga kebersihan drainase agar proses pembangunan berjalan maksimal.

"Sosialisasikan kepada masyarakat agar kita bersama-sama membersihkan drainase sehingga proses perbaikan berjalan lebih baik," katanya.

Rencana perbaikan tersebut disambut positif oleh warga sekitar. Salah seorang warga, Merry Chan, mengaku kondisi jalan yang rusak selama ini sering menyebabkan kecelakaan, mulai dari becak yang terbalik, kendaraan mengalami kerusakan, hingga pengendara sepeda motor terjatuh, terutama saat jalan tergenang banjir.

"Kami sangat berterima kasih karena langsung direspons Pak Gubernur. Bulan depan katanya sudah mulai dikerjakan. Selama ini sudah banyak kecelakaan di sini, apalagi kalau banjir jalan sudah tidak kelihatan lagi. Syukur sekali pemerintah bergerak cepat," ujar Merry.

Dengan dimulainya proyek perbaikan tersebut, diharapkan mobilitas masyarakat di kawasan Medan Marelan, Helvetia, hingga Deliserdang menjadi lebih aman, nyaman, dan lancar, sekaligus mendukung konektivitas menuju Gerbang Tol Helvetia.* (dh)

BANDA ACEH – Siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan 56 Resimen Parakrama Pradhana asal pengiriman Polda Aceh menggelar kegiatan bakti sosial di Yayasan Penyantun Islam, Kota Banda Aceh, Kamis, 30 Juli 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus bentuk pengabdian kepada masyarakat selama mengikuti pendidikan kepolisian.

Baca Juga:

• Unmuha dan IKDAR Malaysia Teken Kerja Sama Akademik, Perkuat Pendidikan hingga Pertukaran Mahasiswa

Bantuan yang disalurkan terdiri atas 30 sak beras, 20 papan telur ayam, serta 10 dus minyak goreng.

Kehadiran para siswa SIP disambut hangat oleh pengurus dan anak-anak panti asuhan.

Selain menyerahkan bantuan, mereka juga mengikuti kegiatan ramah tamah dan doa bersama yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban.

Irwan, salah satu perwakilan Siswa SIP Angkatan 56 Polda Aceh yang juga personel Polresta Banda Aceh, mengatakan kegiatan bakti sosial tersebut merupakan implementasi nilai-nilai pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus sarana membangun rasa empati selama menjalani pendidikan.

"Melalui kegiatan ini kami ingin berbagi kebahagiaan dengan adik-adik di panti asuhan. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi penyemangat bagi mereka," ujarnya.

Menurut Irwan, kegiatan sosial seperti ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara calon perwira Polri dengan masyarakat.

Selain membentuk profesionalisme dalam menjalankan tugas, para siswa juga didorong untuk memiliki kepedulian terhadap sesama.

Pengurus Yayasan Penyantun Islam menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan para siswa SIP Angkatan 56 Polda Aceh.

Bantuan tersebut dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan anak-anak panti asuhan sekaligus menjadi penyemangat bagi mereka.

Kegiatan bakti sosial ini menjadi bagian dari tradisi pengabdian yang kerap dilakukan siswa Sekolah Inspektur Polisi di berbagai daerah.

Melalui aksi sosial tersebut, para calon perwira Polri diharapkan tidak hanya mengedepankan profesionalisme dalam bertugas, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan kedekatan dengan masyarakat.* (ad)

BANDA ACEH – Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) memperkuat kerja sama internasional dengan Institut Kemahiran Islam Darul Ridzuan (IKDAR) Malaysia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan Nota Kesepakatan Kerja Sama (Memorandum of Agreement/MoA).

Penandatanganan berlangsung di Aula Rektorat Unmuha, Banda Aceh, Kamis, 30 Juli 2026.

Baca Juga:

• Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh: Advokat Harus Kuasai Teknologi Informasi untuk Hadapi Peradilan Digital

Rektor Unmuha, Dr. Aslam Nur, M.A., menyambut baik kunjungan delegasi IKDAR Malaysia.

Menurutnya, kerja sama ini menjadi langkah awal untuk mempererat hubungan antara kedua institusi pendidikan.

"Silaturahmi dan penandatanganan kerja sama ini adalah awal dari ikatan yang lebih kuat. Kami percaya, kolaborasi yang dilandasi niat baik dan semangat kebersamaan ini akan berbuah manis bagi kedua belah pihak. Semoga ke depan, hubungan antara kedua institusi kita tidak hanya semakin erat, tetapi juga mampu tumbuh bersama, saling menguatkan, dan melahirkan inovasi yang berdampak nyata." kata Rektor Unmuha.

Dalam kesempatan itu, Aslam Nur juga memperkenalkan profil Unmuha sebagai salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) di Aceh.

Saat ini, Unmuha memiliki 23 program studi yang berada di bawah tujuh fakultas dan satu Program Pascasarjana.

Seluruh program studi tersebut telah memperoleh akreditasi dengan peringkat mulai dari Baik hingga Unggul.

Sementara itu, Rektor IKDAR Malaysia, Dr. Muhammad Faizal Bin Tahiruddin, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Unmuha kepada delegasi dari Malaysia.

Ia berharap kerja sama yang dibangun dapat memberikan manfaat nyata bagi kedua institusi.

"Sebuah kehormatan besar bagi kami kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kehangatan hari ini. Harapan besar kita bersama, semoga pertemuan ini menjadi awal yang kokoh yang tidak hanya dalam merajut ukhuwah yang lebih erat, tetapi juga membuka sebuah hubungan yang memberikan kemaslahatan nyata bagi kedua belah institusi," katanya.

Selain penandatanganan MoU antara Rektor Unmuha dan Rektor IKDAR Malaysia, kegiatan juga dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara Rektor IKDAR dengan tiga fakultas di lingkungan Unmuha, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Agama Islam.

Penandatanganan MoA dipandu oleh Kepala Kantor Urusan Internasional (KUI) dan Kerja Sama Unmuha, Dr. Febyolla Presilawati, S.E., M.M., sebagai bagian dari implementasi kerja sama akademik yang akan dijalankan kedua institusi.

Delegasi IKDAR Malaysia yang hadir antara lain YBhg. Prof. Madya Dato' Haji Muhamad Asri Bin Haji Abdullah selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Institusi, Dr. Muhammad Faizal Bin Tahiruddin selaku Rektor IKDAR, Tuan Syed Mohamad Bin Syed Zakaria sebagai Penasihat Undang-Undang IKDAR, Dr. Ahmad Muzammil Bin Mohamed Shapawi selaku Ketua Jabatan Hal Ehwal Antarabangsa IKDAR, Puan Siti Norlina Bte Samad selaku Pengarah IKDAR Cawangan Taiping, serta Datin Noraziah Binti Mohd Zamzam.

Dari pihak Unmuha, kegiatan turut dihadiri Wakil Rektor I Dr. Nuzulman, S.E., M.Si., Kepala Biro Umum Haru Firdaus, S.E., M.M., Kepala KUI dan Kerja Sama Unmuha Dr. Febyolla Presilawati, S.E., M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Dr. Marlizar, S.E., M.M., Dekan Fakultas Hukum Dr. Meinita, S.H., M.H.Kes., Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Rosnidawati, M., beserta para wakil dekan dari ketiga fakultas tersebut.

Melalui kerja sama ini, Unmuha dan IKDAR Malaysia berharap dapat memperluas kolaborasi di bidang pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membuka lebih banyak peluang bagi mahasiswa dan dosen untuk mengembangkan kompetensi di tingkat internasional.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meninjau langsung kondisi Jalan Veteran di kawasan Pasar 9 Manunggal, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kamis, 30 Juli 2026.

Dalam kunjungannya, Bobby memastikan ruas jalan yang selama ini mengalami kerusakan akan mulai diperbaiki pada Agustus 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Minta KAI dan Kemenhub Kebut Proyek Kereta Trans-Sumatra dan Trans-Kalimantan: Kita Kasih Tugas Berat

Bahkan saat dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Medan, usulan perbaikan jalan itu telah diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Kondisi jalan ini sudah cukup lama, kalau boleh jujur waktu saya Wali Kota (Medan) kami juga sudah mengajukan ke pemerintah provinsi untuk diperbaiki," ujarnya.

Bobby juga mengapresiasi inisiatif warga yang sebelumnya bergotong royong memperbaiki jalan secara mandiri.

Ia menilai langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar.

Di saat yang sama, ia menyampaikan permohonan maaf karena pemerintah baru dapat merealisasikan perbaikan tahun ini.

"Kami berterima kasih kepada masyarakat yang kemarin sempat memperbaiki jalan secara mandiri. Itu adalah gerakan sosial yang kami apresiasi, sekaligus kami memohon maaf karena dari pemerintah pengerjaannya baru bisa dilakukan Agustus ini," ucapnya.

Ia menjelaskan, perbaikan Jalan Veteran sebenarnya belum masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2026.

Namun, adanya tambahan anggaran dari pemerintah pusat membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mempercepat pelaksanaan proyek tersebut.

"Sebenarnya tahun ini pengerjaannya tidak masuk, bukan karena viral saja, tapi karena kemarin Pak Presiden memberikan tambahan anggaran kepada kami Pemerintah Provinsi makanya kami masukkan. Ditambah lagi viral, jadi saya minta dipercepat," ujar Bobby.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membangun jalan sepanjang sekitar 200 meter dengan lebar yang ditambah menjadi 14 meter.

Jalan tersebut tidak akan diaspal, melainkan menggunakan konstruksi beton agar lebih kuat menahan beban kendaraan bertonase besar yang setiap hari melintas.

"InsyaAllah Agustus sudah mulai dikerjakan. Ini panjangnya 200 meter, tapi lebarnya kita tambah menjadi 14 meter. Itu bukan kita aspal, tapi akan kita beton karena tonase yang lewat di sini juga besar," katanya.

Selain membangun jalan, pemerintah juga akan melakukan penanganan sistem drainase di kawasan tersebut.

Bobby mengatakan parit yang selama ini tertutup akan dibersihkan agar genangan air tidak kembali merusak jalan yang telah diperbaiki.

Ke depan, sepanjang sekitar 12 kilometer parit di sisi kanan dan kiri jalan direncanakan akan diganti menggunakan saluran beton atau u-ditch pada tahun depan.

"Kemudian saya minta juga agar ini paritnya bisa dibersihkan, karena percuma ini jalannya diperbaiki kalau ini paritnya ketutup dan air tergenang semua, makanya saya minta tadi Camat dan Kades untuk sosialisasikan ke masyarakatnya," tutur Bobby.

Rencana perbaikan tersebut disambut baik warga sekitar.

Salah seorang warga, Merry, mengatakan kerusakan Jalan Veteran sudah lama mengganggu aktivitas masyarakat dan kerap memicu kecelakaan lalu lintas.

"Sudah sering kecelakaan dan orang jatuh di sini, ada becak terbalik, jadi kami terima kasih kepada Gubernur yang mau perbaiki jalan ini," katanya.

Perbaikan Jalan Veteran diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mengingat ruas tersebut menjadi salah satu akses penting yang menghubungkan Kota Medan dengan Kabupaten Deli Serdang.* (mi/ad)

SEMARANG – Presiden Prabowo Subianto meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera menuntaskan pembangunan jalur kereta api Trans-Sumatra dan Trans-Kalimantan.

Permintaan itu disampaikan saat meresmikan kereta wisata mewah Nusantara Explorer serta hasil pemugaran Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, Kamis, 30 Juli 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Segera Dievaluasi Mendagri

Meski demikian, ia menegaskan KAI harus siap mengemban tugas yang lebih besar untuk memperluas jaringan transportasi kereta api di Indonesia.

"Terima kasih Kereta Api Indonesia, teruskan. Dan hari ini saya akan mencoba kereta api baru yang diluncurkan oleh KAI untuk mendukung, menopang pariwisata, yang diberi nama Nusantara Explorer," ujar Prabowo.

Presiden menilai Indonesia sebagai negara besar membutuhkan sistem transportasi yang juga dibangun dengan visi besar.

Karena itu, ia meminta seluruh pejabat dan pimpinan lembaga tidak ragu menetapkan target pembangunan yang ambisius.

"Selamat bekerja. Saya ingin Kereta Api Indonesia berkembang dengan pesat, dengan luas, dengan besar. Bangsa kita besar, jadi saya minta semua pejabat, petugas, pemimpin berpikir besar, berhati besar. Jangan berpikir kerdil, kecil," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo secara khusus menyoroti proyek Trans-Sumatra Railway yang direncanakan menghubungkan Bakauheni, Lampung, hingga Banda Aceh.

Ia meminta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin agar mampu merealisasikan proyek strategis tersebut.

"Habis ini Trans-Sumatra Railway dari Bakauheni sampai ke Banda Aceh. Bisa KAI? Bisa Menteri Perhubungan? Kita kasih dia tugas, harus dikasih yang berat, jangan kasih yang ringan-ringan," ujarnya.

Selain jalur kereta di Pulau Sumatra, Prabowo juga meminta pembangunan jaringan kereta api Trans-Kalimantan segera dipersiapkan.

Menurutnya, jika memungkinkan, kedua proyek besar tersebut dapat berjalan secara bersamaan untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur nasional.

"Habis Trans-Sumatra nanti Trans-Kalimantan kalau bisa bersamaan," kata Prabowo.

Arahan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan terus mendorong pengembangan jaringan perkeretaapian sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat distribusi logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di berbagai daerah.* (mi/ad)

MEDAN – Polemik hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) I Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Universitas Terbuka (IKA UT) Medan, Sumatera Utara, terus berlanjut.

Ketua demisioner PW IKA UT Medan, Drs. H.M. Syarfi Hutauruk, MM, menyatakan siap menempuh jalur hukum apabila Pengurus Pusat (PP) IKA UT tetap memberlakukan Surat Keputusan (SK) pembentukan tim caretaker yang diusulkan Direktur Universitas Terbuka (UT) Medan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Segera Dievaluasi Mendagri

"Saya selaku penanggung jawab Muswil bersama panitia akan menggugat ke pengadilan apabila caretaker tetap dipaksakan. Kami menilai keputusan itu merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan aturan organisasi," tegas Syarfi.

Menurut Syarfi, masa kepengurusan yang dipimpinnya telah berakhir sesuai ketentuan organisasi.

Karena kini berdomisili di Jakarta, ia memutuskan tidak kembali mencalonkan diri sebagai Ketua PW IKA UT Medan periode 2026–2031.

Menindaklanjuti surat edaran PP IKA UT yang meminta pengurus daerah segera menggelar Muswil setelah masa jabatan berakhir, panitia kemudian menyelenggarakan Muswil I di Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada 14–15 Mei 2026.

Syarfi menjelaskan, pemilihan lokasi Muswil dilakukan untuk memudahkan kehadiran peserta dari Kepulauan Nias.

Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan bakti sosial berupa penanaman pohon di kawasan terdampak banjir bandang dan pemberian bantuan pendidikan kepada anak-anak korban banjir.

"Muswil ini sekaligus menjadi kegiatan sosial dan promosi Universitas Terbuka kepada masyarakat," kata mantan Wali Kota Sibolga dua periode (2010–2015 dan 2016–2021) tersebut.

Syarfi juga mempersoalkan munculnya persyaratan baru yang mengharuskan bakal calon ketua memperoleh surat rekomendasi dari Direktur UT Medan.

Menurutnya, ketentuan tersebut tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maupun peraturan organisasi IKA UT.

"Syarat rekomendasi Direktur tidak ada dalam AD/ART. Itu hanya surat edaran yang tidak memiliki dasar dalam aturan organisasi," ujar Anggota DPR RI periode 1997–2004 dan 2004–2009 ini.

Ia menjelaskan, saat Muswil berlangsung hanya dua bakal calon yang mengurus rekomendasi, yakni Sujanna Astuti Siregar dan seorang calon lainnya.

Namun, menurutnya, hanya Sujanna yang mengikuti seluruh tahapan persidangan hingga pleno penetapan calon.

"Dalam pleno hanya ada satu calon yang mengikuti proses sampai selesai, sehingga Sujanna Astuti Siregar ditetapkan secara aklamasi sesuai tata tertib Muswil," jelasnya.

Syarfi menilai pembentukan tim caretaker tidak memiliki dasar hukum dalam AD/ART organisasi.

Ia juga mempertanyakan keterlibatan Direktur UT Medan dalam proses yang menurutnya merupakan urusan internal organisasi alumni.

"IKA UT adalah organisasi alumni yang memiliki mekanisme sendiri. Karena itu, kami menilai pembentukan caretaker merupakan bentuk intervensi terhadap hasil Muswil yang sah," katanya.

Ia menegaskan, apabila persoalan tersebut tidak diselesaikan melalui mekanisme organisasi, dirinya bersama panitia akan menggugat PP IKA UT dan Direktur UT Medan melalui jalur hukum.

Ketua Panitia Muswil I IKA UT Medan, Hj. Siti Zubaidah S., MM, didampingi Sekretaris Panitia Hj. Afrimayani Harahap, S.Pd., M.Psi., menyatakan seluruh tahapan Muswil telah dilaksanakan secara demokratis, terbuka, dan sesuai AD/ART organisasi.

"Muswil telah berjalan sesuai mekanisme organisasi dan menghasilkan keputusan yang sah. Karena itu hasil Muswil harus dihormati oleh semua pihak," ujar Siti Zubaidah.

Muswil yang digelar di Pandan sebelumnya menetapkan Sujanna Astuti Siregar sebagai Ketua PW IKA UT Medan periode 2026–2031 secara aklamasi.

Panitia menilai penerbitan SK Tim Caretaker berpotensi memunculkan dualisme kepengurusan dan mengganggu soliditas organisasi alumni di Sumatera Utara.

Melalui mosi tidak percaya, panitia menyampaikan tiga tuntutan, yakni meminta Rektor Universitas Terbuka membatalkan SK Tim Caretaker, mendesak PP IKA UT mengakui hasil Muswil I IKA UT Medan, serta menghentikan segala bentuk intervensi terhadap organisasi IKA UT Medan.

Surat mosi tersebut telah disampaikan kepada Rektor Universitas Terbuka dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

Di sisi lain, Direktur UT Medan, Yasir Riady, S.S., M.Hum., menegaskan bahwa penilaian mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan Muswil sepenuhnya menjadi kewenangan Pengurus Pusat IKA UT.

"Penilaian sah atau tidaknya Muswil, sesuai atau tidaknya pelaksanaan Muswil dengan AD/ART, adalah kewenangan mutlak PP IKA UT, bukan kewenangan Direktur UT," ujar Yasir saat dikonfirmasi.

Ia mengatakan persoalan tersebut merupakan dinamika internal organisasi alumni yang diharapkan dapat diselesaikan melalui koordinasi antara PW IKA UT Medan dan Pengurus Pusat IKA UT.

Sementara itu, dalam surat balasan kepada panitia Muswil tertanggal 1 Juli 2026, PP IKA UT menyatakan tidak dapat mengesahkan hasil Muswil yang digelar pada 15 Mei 2026.

PP IKA UT menyebut belum dapat meyakini bahwa pelaksanaan Muswil telah berlangsung secara demokratis, jujur, adil, dan memenuhi seluruh ketentuan organisasi.

"Dengan kata lain, PP IKA UT ikut berpandangan bahwa kegiatan tersebut (muswil) belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya," demikian salah satu poin surat yang ditandatangani Ketua Umum PP IKA UT Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Sekretaris Jenderal Nyimas Dewi Ratih Kamil.

Polemik hasil Muswil IKA UT Medan hingga kini masih bergulir.

Perbedaan pandangan antara panitia daerah dan Pengurus Pusat mengenai keabsahan pelaksanaan Muswil berpotensi berlanjut apabila tidak ditemukan titik temu melalui mekanisme organisasi maupun jalur hukum.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD Sumatera Utara menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025.

Persetujuan bersama tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum pemerintah daerah melanjutkan penyusunan Perubahan APBD 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2027.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Minta Desain BRT Dimatangkan, Ruang Hijau dan Estetika Kota Harus Tetap Terjaga

Sidang dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti bersama para Wakil Ketua DPRD Sumut.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumut yang telah menyelesaikan pembahasan Ranperda hingga mencapai persetujuan bersama.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan perhatian, masukan, serta mencurahkan waktu dan tenaga dalam pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 hingga dapat disepakati bersama," ujar Bobby.

Bobby menjelaskan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017, Ranperda yang telah disetujui akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari kerja untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Menurutnya, tahapan tersebut sangat penting agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat melanjutkan proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sekaligus mempersiapkan APBD Tahun Anggaran 2027 sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Bobby juga menegaskan bahwa persetujuan bersama tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, proses tersebut dimulai dari penyampaian laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemeriksaan dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pembahasan bersama DPRD, kunjungan kerja anggota dewan, penyampaian pandangan umum fraksi, hingga pembahasan akhir sebelum pengambilan keputusan.

Bobby berharap hubungan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Sumut terus diperkuat demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif merupakan modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara," katanya.

Setelah memperoleh persetujuan bersama, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 akan segera dikirim kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjalani proses evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta anggota DPRD Sumatera Utara.* (ad)

BANDA ACEH – Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh, Nursyam, SH., M.Hum., menegaskan bahwa advokat harus menguasai teknologi informasi agar mampu mengikuti perkembangan sistem peradilan yang kini semakin terdigitalisasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Nursyam saat memberikan pengarahan dalam Sidang Luar Biasa Pengambilan Sumpah 21 Advokat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rabu (29/7/2026).

Baca Juga:

• Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Divonis 2 Tahun Penjara dalam Kasus 'Jatah Preman'

Karena itu, para advokat dituntut memahami berbagai aplikasi peradilan agar dapat memberikan pendampingan hukum secara optimal kepada klien.

"Saat ini, keempat Badan Peradilan telah menerapkan teknologi informasi dalam proses peradilan, sehingga anda perlu mempelajari dan menerapkan aplikasi proses peradilan dalam berperkara mewakili klien. Karena jika para Advokat tidak menguasai teknologi informasi maka anda akan tertinggal dan bahkan bisa menghambat proses peradilan," tegas Nursyam.

Ia juga mengungkapkan bahwa mulai 1 Agustus 2026, seluruh persidangan tindak pidana korupsi di wilayah Aceh akan dilaksanakan secara daring atau online.

Dalam skema tersebut, majelis hakim akan bersidang dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, jaksa mengikuti persidangan dari kantor Kejaksaan Negeri, sedangkan terdakwa bersama advokat mengikuti sidang dari rumah tahanan atau tempat penahanan masing-masing.

"Mulai tanggal 1 Agustus 2026, untuk semua persidangan, khususnya untuk Persidangan Tindak Pidana Korupsi akan dilakukan Persidangan secara online. Hakim Tipikor akan bersidang di PN Banda Aceh, Jaksa bersidang di kantornya di Kejari, dan Terdakwa/Advokat mengikuti sidang tersebut di Rutan atau di tempat tahanannya masing-masing. Ini satu langkah maju dalam dunia peradilan yang mengharuskan aparat penegak hukum, termasuk Advokat, menguasai teknologi informasi," ujarnya.

Selain menyoroti pentingnya penguasaan teknologi, Nursyam juga menjelaskan sejumlah peran strategis advokat dalam sistem peradilan.

Ia menyebut advokat tidak hanya bertugas mendampingi terdakwa, korban, maupun saksi, tetapi dalam perkembangan hukum juga dapat mewakili kepentingan korban non-manusia seperti lingkungan hidup, hewan, dan tumbuhan.

Menurutnya, advokat juga memiliki tanggung jawab mengawasi terpenuhinya hak-hak klien agar terhindar dari penyiksaan maupun intimidasi selama proses hukum berlangsung.

Nursyam menambahkan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, peran advokat akan semakin besar, termasuk dalam mengajukan perlawanan terhadap perpanjangan masa penahanan serta berperan aktif dalam mekanisme keadilan restoratif.

"Advokat juga berperan penting dalam Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR). Karena melalui MKR kerugian korban bisa tertutupi melalui ganti rugi yang layak oleh pelaku," katanya.

Acara pengambilan sumpah tersebut turut dihadiri Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor Dr. Taqwaddin, jajaran kepaniteraan, serta keluarga para advokat yang dilantik.

Di akhir sambutannya, Nursyam juga menyampaikan salam perpisahan kepada seluruh peserta.

Ia mengungkapkan bahwa mulai 3 Agustus 2026 dirinya akan mengemban tugas baru sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Kalimantan Selatan.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta desain pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan dimatangkan sebelum proyek tersebut direalisasikan.

Menurutnya, perencanaan yang matang diperlukan agar pembangunan transportasi massal ini berjalan efektif tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat maupun mengorbankan ruang hijau kota.

Baca Juga:

• Dituding Arogan usai Walk Out Rapat Paripurna, Bobby Nasution: Suruh Belajar Lagi Lah!

Saat ini, Pemko Medan masih menunggu penyempurnaan desain dari Kementerian Perhubungan, terutama terkait penataan jalur di setiap persimpangan jalan.

"Kami sudah meminta laporan perkembangan terakhir. Yang kami butuhkan dari pemerintah pusat adalah desain di setiap intersection atau persimpangan karena jalurnya cukup panjang," ujar Rico, Kamis (30/7/2026).

Selain aspek teknis, Rico juga memberikan perhatian terhadap konsep penghijauan di sepanjang koridor BRT.

Ia menegaskan pembangunan transportasi modern harus tetap mempertahankan pepohonan yang selama ini menjadi bagian penting dari wajah Kota Medan.

"Saya juga meminta konsep penghijauannya seperti apa. Pohon-pohonnya harus tetap ada karena kita ingin Kota Medan tetap hijau," katanya.

Salah satu ruas jalan yang menjadi perhatian adalah Jalan Gatot Subroto.

Menurut Rico, jalan tersebut memiliki penampang yang cukup lebar sehingga desain jalur BRT harus disusun secara cermat agar mampu mengakomodasi transportasi massal sekaligus tetap memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan lainnya.

"Contohnya di Jalan Gatot Subroto. Penampang jalannya besar, nanti potongan jalannya seperti apa, desainnya bagaimana, itu yang sedang kami minta dari Kementerian Perhubungan. Sebenarnya rancangan dasarnya sudah ada, tetapi kami ingin semuanya dimatangkan," jelasnya.

Rico berharap Kementerian Perhubungan dapat memberikan pendampingan selama proses pembangunan berlangsung.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar proyek BRT dapat selesai sesuai perencanaan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

"Kami berharap mendapat asistensi dari Kementerian Perhubungan agar pelaksanaannya efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kami ingin BRT ini menjadi legacy yang baik bagi masyarakat Kota Medan, menghadirkan transportasi umum yang lebih nyaman sekaligus menjadi salah satu solusi mengurangi kemacetan," pungkasnya.

Pemerintah Kota Medan berharap pembangunan BRT nantinya tidak hanya meningkatkan kualitas transportasi umum, tetapi juga mendukung terciptanya kota yang lebih hijau, tertata, dan ramah bagi seluruh masyarakat.* (tm/ad)

PEKANBARU – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IIA Pekanbaru menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dalam perkara korupsi yang dikenal sebagai kasus 'Jatah Preman'.

Sidang putusan digelar pada Kamis (30/7/2026) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Jalan Melur.

Baca Juga:

• Plt Kepala BKPSDM Madina Jadi Tersangka Korupsi Program Smart Village Rp1,7 Miliar

Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama bersama dua hakim anggota.

Sementara itu, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwakili oleh dua orang jaksa.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Abdul Wahid terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan yang telah dipertimbangkan selama proses persidangan.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 2 tahun," ucap majelis hakim dalam putusan, Kamis (30/7/2026).

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK.

Sebelumnya, pada sidang tuntutan yang digelar 9 Juli 2026, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara terhadap Abdul Wahid.

Dengan putusan tersebut, majelis hakim memberikan hukuman yang lebih rendah dari tuntutan jaksa.

Hingga sidang putusan berakhir, belum disampaikan apakah terdakwa maupun jaksa akan menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum lanjutan berupa banding.* (d/ad)