"Langkah hukum ini sesuai amanah UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI," tegas Direktur MATA Pelayanan Publik Abyadi Siregar ketika dihubungi wartawan melalui telepon, Sabtu (26/09/2026).

Baca Juga:

• Disorot Isu Lapas Cibinong, Segini Rincian Gaji & Tunjangan Sipir Penjara Terbaru Berdasarkan Golongan

"Jadi sangat jelas. Setiap orang petugas Lapas yang saat itu menghalangi tim Ombudsman dapat dipidana. Kalau dilihat dari video yang beredar, ada banyak petugas Lapas yang saat itu berusaha menghalang-halangi tim Ombudsman," tegas Abyadi Siregar.

Menurut Abyadi, langkah memidanakan petugas Lapas yang menghalangi tim Ombudsman itu, bukan hanya sekadar penegakan hukum. Tapi sekaligus sebagai pelajaran bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik, agar tidak pernah mencoba menghalangi Ombudsman bila melakukan pemeriksaan lapangan.

Di sisi lain, selama ini Ombudsman juga belum pernah menggunakan pasal 44 tersebut, meski ada beberapa peristiwa yang menghalangi tim Ombudsman melakukan pemeriksaan lapangan.

"Setahu saya, ada beberapa peristiwa yang menghalangi Ombudsman melakukan pemeriksaan lapangan. Sebelumnya, kalau saya tidak salah ingat, tim Ombudsman juga pernah dihalangi saat ingin melakukan Sidak ke tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," jelas Abyadi Siregar.

Lebih jauh Abyadi menjelaskan, pemeriksaan lapangan memang merupakan salah satu kewenangan Ombudsman. Pada Pasal 34 dijelaskan, Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan.

"Jadi, kalau ada petugas Lapas mengatakan penolakan Sidak tim Ombudsman itu karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan, itu salah besar. Petugas Lapas yang ngomong itu tidak memiliki kompetensi. Kalau sidak diberitahukan sebelumnya, itu namanya bukan sidak. Itu namanya kunjungan silaturrahim," tegas Abyadi sambil tertawa.

PRESIDEN COPOT AGUS ANDRIANTO
Abyadi Siregar juga mengaku curiga dengan kunjungan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto ke Lapas Kelas IIA Cibinong.

"Kunjungan itu terkesan seolah sebagai upaya "mencuci" atau "membersihkan" image negative dari temuan sidak Ombudsman sebelumnya.

"Dari kunjungan Menteri Imipas dan Kepala Bappisus itu mengesankan melegitimasi penjelasan Kepala Lapas yang menyebut bahwa rumah/kamar mewah merupakan tempat para pejabat Lapas. Di sisi lain seolah meragukan hasil temuan Sidak Ombudsman," jelas Abyadi.

Inilah yang membuat semakin kuatnya dugaan ada upaya untuk melindungi praktik-praktik penyediaan fasilitas mewah di Lapas tersebut. "Karena itu, patut diduga bahwa penyediaan fasilitas mewah untuk para napi berduit itu dilindungi," tegas Abyadi.

Sehubungan dengan itu, Abyadi Siregar menyarankan Presiden Prabowo mengevaluasi Agus Andrianto dari jabatan Menteri Imipas. "Buruknya pelayanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang selama ini meresahkan masyarakat, menuntut adanya evaluasi total yang dimulai dari pucuknya, yakni Menteri Imipas," tegas Abyadi Siregar.

APRESISASI
Terakhir, Abyadi Siregar menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI yang telah melakukan Sidak ke Lembaga Pemasyakatan. "Saya berharap, sidak seperti ini harus menjadi instrument utama dalam pengawasan pelayanan publik," tegasnya.

Menurutnya, masih banyak Lapas di Indonesia yang perlu di-Sidak. Karena, penyediaan fasilitas mewah di lingkungan Lapas, sudah menjadi rahasia umum selama ini. "Tidak hanya penyediaan fasilitas mewah, tapi juga maraknya peredaran narkoba," tegas Abyadi.*

JAKARTA – Harga emas Antam pada Sabtu, 26 September 2026, kembali menguat.

Harga emas batangan 1 gram yang dipasarkan melalui Logam Mulia berada di level Rp2.613.000 per gram.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Naik Lagi Hari Ini! Kini Tembus Rp2,613 Juta per Gram

Mengacu pada laman resmi Logam Mulia, harga emas diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.

Emas Antam tersedia dalam berbagai pilihan ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Perbedaan ukuran membuat pembeli dapat menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Daftar Harga Emas Antam 26 September 2026

Berikut daftar harga emas Antam pada Sabtu, 26 September 2026:

0,5 gram: Rp1.356.500,
1 gram: Rp2.613.000,
2 gram: Rp5.166.000,
3 gram: Rp7.724.000,
5 gram: Rp12.840.000,
10 gram: Rp25.625.000,
25 gram: Rp63.937.000,
50 gram: Rp127.795.000,
100 gram: Rp255.512.000,
250 gram: Rp638.515.000,
500 gram: Rp1.276.820.000,
1.000 gram (1 kilogram): Rp2.553.600.000.

Dengan demikian, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada emas Antam ukuran 1 gram, tetapi juga pada berbagai ukuran lainnya.

Pembelian emas batangan juga memiliki ketentuan perpajakan.

Berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku, PPh Pasal 22 atas penjualan emas batangan saat ini dipungut sebesar 0,25 persen dari harga jual.

Tarif bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dapat dikenakan 100 persen lebih tinggi dibandingkan tarif normal.

Karena itu, pembeli perlu memperhatikan apakah harga yang dilihat merupakan harga dasar atau harga yang sudah memperhitungkan pajak.

Selain pembelian, transaksi penjualan kembali atau buyback emas juga memiliki ketentuan perpajakan.

Besaran pajak dan mekanisme pemotongannya dapat bergantung pada ketentuan yang berlaku serta pihak yang melakukan transaksi.

Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa ketentuan perpajakan emas telah mengalami perubahan dari aturan sebelumnya.

Karena itu, calon penjual sebaiknya mengecek ketentuan pajak dan harga buyback yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Harga emas Antam dapat berubah mengikuti pembaruan harga dari Logam Mulia.

Laman resmi Logam Mulia menyebut harga diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.

Dengan kenaikan Rp23.000 menjadi Rp2.613.000 per gram pada perdagangan 26 September 2026, masyarakat yang ingin membeli emas perlu memastikan kembali harga terbaru sebelum melakukan transaksi.* (km/ad)

JAKARTA – Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Ia mengingatkan agar aturan tersebut tetap diarahkan pada tujuan awal, yakni memperkuat upaya negara memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.

Baca Juga:

• Megawati Siap Pecat 1.000 Kader PDIP Jika Bermain-main dengan Uang Negara

Menurut dia, aturan tersebut diharapkan dapat memberikan instrumen yang lebih efektif bagi negara untuk mengejar dan memulihkan aset hasil kejahatan.

"Pelaku kejahatan tidak semestinya dapat menikmati hasil kejahatannya hanya karena negara menghadapi keterbatasan instrumen hukum untuk mengambil kembali aset tersebut," kata Trubus dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2026).

Namun, Trubus mengingatkan semakin besar kewenangan yang diberikan kepada negara, semakin kuat pula mekanisme pengawasan yang harus disiapkan.

"Namun, semakin besar kewenangan yang hendak diberikan oleh sebuah undang-undang, semakin kuat pula mekanisme pengawasan yang harus menyertainya," sambungnya.

Menurut Trubus, pembahasan RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya berfokus pada percepatan perampasan aset.

Regulasi tersebut juga harus memastikan kewenangan yang diberikan tidak membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.

Ia menilai kewenangan untuk menelusuri, membekukan, menyita hingga merampas aset merupakan kewenangan besar karena berkaitan dengan hak warga negara.

Karena itu, batas kewenangan, prosedur, standar pembuktian, mekanisme keberatan, dan pengawasan harus diatur secara jelas.

"Jika batas kewenangan, prosedur, mekanisme keberatan, pembuktian, dan pengawasannya tidak dirumuskan secara presisi, instrumen yang awalnya ditujukan untuk memberantas kejahatan dapat membuka ruang abuse of power," ujarnya.

Trubus juga mengungkapkan kekhawatirannya apabila kewenangan perampasan aset digunakan untuk memberikan tekanan terhadap lawan politik atau kelompok kritis.

Menurut dia, risiko penyalahgunaan juga dapat muncul dalam proses penegakan hukum apabila kewenangan yang besar tidak disertai kontrol yang kuat.

"Kewenangan yang besar tanpa kontrol yang kuat dapat menciptakan ruang pemerasan, transaksi perkara, atau bahkan bentuk korupsi baru oleh oknum aparat penegak hukum," jelasnya.

Ia menilai perhatian Komisi III DPR terhadap arsitektur pencegahan abuse of power menjadi salah satu aspek yang penting dalam pembahasan RUU tersebut.

Sebab, menurut Trubus, perampasan aset bukan hanya menyangkut jenis aset yang dapat dirampas.

Regulasi juga harus menjelaskan siapa yang berwenang, dasar pembuktian yang digunakan, serta perlindungan bagi warga apabila terjadi kesalahan.

"Negara harus kuat menghadapi hasil kejahatan, tetapi kekuasaan negara sendiri juga harus dibatasi oleh hukum," jelasnya.

Dalam pembahasan RUU tersebut, isu pengawasan kewenangan juga menjadi perhatian di Komisi III DPR.

Sejumlah anggota Komisi III sebelumnya menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan pembagian kewenangan yang jelas agar proses penelusuran hingga perampasan aset tidak menimbulkan tumpang tindih atau penyalahgunaan.

Trubus turut menanggapi polemik mengenai belum tersedianya draf resmi RUU Perampasan Aset versi Komisi III DPR yang dapat diakses masyarakat.

Menurut dia, persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan tahapan pembentukan undang-undang.

Berbagai konsep RUU yang beredar, kata dia, belum dapat dianggap sebagai draf resmi yang mewakili sikap Komisi III.

"Komisi III saat ini masih menghimpun masukan untuk penyusunan draf awal dan naskah akademik. Dalam proses tersebut, DPR telah menggelar rangkaian rapat dengar pendapat umum dengan akademisi, organisasi profesi hukum, praktisi, dan berbagai elemen masyarakat. Komisi III juga menyatakan masih akan melanjutkan rangkaian RDPU serta menerima masukan tertulis dari masyarakat," ujarnya.

"Karena itu, publik memang berhak meminta transparansi, tetapi transparansi juga perlu ditempatkan pada tahap yang tepat. Yang terpenting adalah ketika draf awal dan naskah akademik resmi telah terbentuk, keduanya harus segera dibuka kepada publik agar masyarakat dapat membaca, mengkritisi, dan memberikan masukan sebelum pembahasan bersama pemerintah berlangsung lebih jauh," sambungnya.

DPR sendiri menyatakan penyusunan RUU Perampasan Aset masih berlangsung dengan melibatkan akademisi, praktisi, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan pihak lainnya.

Trubus juga menyoroti wacana memasukkan konsep illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar ke dalam RUU Perampasan Aset.

Menurut dia, konsep tersebut perlu dikaji secara hati-hati karena berkaitan dengan perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

"Secara konseptual, RUU Perampasan Aset banyak berbicara mengenai mekanisme atau tata cara negara melakukan perampasan terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Artinya, salah satu titik beratnya berada pada aspek prosedural penegakan hukum," katanya.

"Sementara itu, apabila illicit enrichment hendak ditetapkan sebagai suatu tindak pidana baru yang dapat dikenai penghukuman, persoalannya masuk ke wilayah hukum pidana materiil. Kita berbicara mengenai perbuatan apa yang dinyatakan sebagai tindak pidana, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, unsur-unsurnya, serta sanksi apa yang dapat dikenakan," tambahnya.

Trubus mengatakan pembedaan tersebut bukan sekadar persoalan akademik.

Menurut dia, kesalahan dalam menempatkan norma dapat menimbulkan persoalan dalam penerapannya di kemudian hari.

Trubus juga mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak hanya dipandang sebagai instrumen pemberantasan korupsi.

Menurut dia, pendekatan pemulihan aset juga dapat diterapkan terhadap berbagai tindak pidana yang menghasilkan keuntungan ekonomi besar.

Di antaranya pencucian uang, narkotika, perdagangan orang, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan ekonomi lainnya.

Dalam pembahasan di DPR, cakupan tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset juga masih menjadi bagian dari pembahasan.

Komisi III menyebut daftar tindak pidana yang akan menjadi sasaran mekanisme tersebut masih dapat berubah dalam proses penyusunan.

Trubus menilai percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset memang penting karena masyarakat membutuhkan instrumen hukum yang lebih efektif untuk mengejar hasil kejahatan.

Namun, menurut dia, kualitas sebuah undang-undang tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat aturan tersebut disahkan.

Ada tiga keseimbangan yang perlu dijaga, yakni efektivitas pemulihan aset dengan perlindungan hak warga negara, kewenangan aparat dengan sistem pengawasan, serta percepatan pembentukan aturan dengan kebutuhan menghasilkan regulasi yang tepat.

"RUU Perampasan Aset harus menjadi alat negara melawan kejahatan, bukan alat kekuasaan terhadap warga negara," ungkapnya.

"Jika prinsip itu dapat dijaga, Indonesia bukan hanya akan memiliki instrumen perampasan aset yang lebih kuat, tetapi juga sistem yang memastikan bahwa kekuatan tersebut tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang," imbuh dia.* (km/ad)

JAKARTA – Generasi yang tumbuh pada era 2000-an tentu tidak asing dengan ponsel Nokia.

Merek asal Finlandia tersebut pernah menjadi salah satu penguasa pasar ponsel dunia, terutama pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an.

Baca Juga:

• Gemini Makin Canggih! Kini Bisa Menelepon Bisnis untuk Cek Barang hingga Reservasi

Meski demikian, Nokia tetap menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan telepon seluler, termasuk di Indonesia.

Ponsel Nokia sempat menjadi perangkat komunikasi yang banyak digunakan masyarakat karena dikenal sederhana, mudah digunakan, dan memiliki daya tahan baterai yang baik.

Pada 2026, sejumlah ponsel Nokia klasik masih dapat digunakan untuk kebutuhan komunikasi dasar.

Ponsel jenis ini juga kembali dilirik sebagai perangkat cadangan, ponsel untuk orang tua, atau pilihan bagi pengguna yang ingin mengurangi penggunaan smartphone.

Pemegang lisensi merek Nokia, HMD Global, masih mempertahankan sejumlah ponsel fitur dengan menghadirkan beberapa sentuhan modern.

Berikut lima HP Nokia jadul yang masih dapat dipertimbangkan untuk digunakan pada 2026.

1. Nokia 105

Nokia 105 menjadi salah satu pilihan bagi pengguna yang hanya membutuhkan ponsel untuk menelepon dan berkirim pesan singkat atau SMS.

Ponsel ini memiliki layar TFT 1,77 inci dan mendukung jaringan 2G GSM.

Nokia 105 juga dibekali baterai 800 mAh yang dapat dilepas serta tersedia dalam pilihan Single SIM maupun Dual SIM.

Meski memiliki desain sederhana, Nokia 105 dilengkapi sejumlah fitur seperti senter, radio FM, alarm, kalkulator, dan permainan sederhana.

Ukurannya yang ringkas dan bobotnya yang ringan membuat ponsel ini cocok digunakan sebagai perangkat cadangan.

2. Nokia 150

Bagi pengguna yang menginginkan layar lebih besar, Nokia 150 dapat menjadi pilihan. Ponsel ini mengusung layar TFT berukuran 2,4 inci dengan resolusi QVGA.

Kapasitas baterainya juga lebih besar dibandingkan Nokia 105, yakni 1.450 mAh.

Nokia 150 turut dilengkapi kamera belakang VGA 0,3 megapiksel dengan lampu LED serta slot microSD yang mendukung kapasitas hingga 32 GB.

Untuk hiburan, ponsel ini menyediakan pemutar MP3, radio FM, Bluetooth, dan jack audio 3,5 mm.

Ukuran layar dan tombol yang lebih luas membuat Nokia 150 relatif lebih nyaman digunakan untuk mengetik maupun menavigasi menu.

3. Nokia 225 4G

Perubahan teknologi jaringan seluler membuat dukungan 4G menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika memilih ponsel fitur.

Nokia 225 4G hadir dengan dukungan konektivitas 4G LTE dan 2G GSM. Ponsel ini menggunakan layar warna sekitar 2,4 inci serta baterai yang dapat dilepas.

Selain digunakan untuk telepon dan SMS, Nokia 225 4G memiliki fitur radio FM dan pemutar musik.

Dukungan 4G membuat perangkat ini lebih relevan untuk digunakan di wilayah yang masih menyediakan jaringan tersebut.

Namun, pengguna perlu memastikan pita frekuensi 4G pada perangkat sesuai dengan jaringan operator seluler yang digunakan.

4. Nokia 2660 Flip

Nokia 2660 Flip menawarkan konsep berbeda karena menggunakan desain ponsel lipat.

Model ini dapat menjadi pilihan bagi pengguna yang menginginkan perangkat sederhana, termasuk untuk orang tua atau lansia.

Ponsel tersebut memiliki layar utama berukuran 2,8 inci serta layar tambahan di bagian luar. Nokia 2660 Flip mendukung jaringan 4G LTE dan 2G.

Salah satu keunggulannya adalah tombol fisik yang berukuran besar dan tampilan antarmuka yang dibuat lebih mudah dilihat.

Pada varian tertentu juga tersedia tombol darurat atau SOS.

Desain lipat memungkinkan pengguna menjawab panggilan dengan membuka ponsel dan mengakhiri panggilan dengan menutupnya.

5. Nokia 3310 4G

Nokia 3310 merupakan salah satu nama yang paling melekat dalam sejarah ponsel Nokia.

Desainnya yang khas membuat perangkat ini dikenal luas sebagai salah satu ponsel legendaris.

Pada versi yang diperbarui, Nokia 3310 memiliki layar warna sekitar 2,4 inci, baterai 1.200 mAh, serta kamera belakang 2 megapiksel dengan lampu LED.

Ponsel ini juga mendukung penyimpanan tambahan melalui microSD hingga 32 GB.

Sejumlah fitur yang tersedia antara lain permainan Snake, pemutar musik, Bluetooth, dan jack audio 3,5 mm.

Namun, pengguna perlu memperhatikan jenis jaringan sebelum membeli. Sebagian besar Nokia 3310 resmi dari HMD menggunakan jaringan 2G.

Jika ingin membeli Nokia 3310 dengan dukungan 4G, pastikan tulisan "4G" tercantum pada kemasan dan periksa nomor model perangkat sebelum membeli.

Ponsel fitur seperti Nokia 105, Nokia 150, Nokia 225 4G, Nokia 2660 Flip, dan Nokia 3310 menunjukkan bahwa perangkat dengan fungsi sederhana masih memiliki kegunaan.

Selain untuk telepon dan SMS, ponsel jenis ini dapat digunakan sebagai perangkat cadangan ketika smartphone utama kehabisan baterai atau mengalami masalah.

Namun, sebelum membeli ponsel Nokia lawas atau feature phone, pengguna sebaiknya memastikan dukungan jaringan operator di wilayah masing-masing.

Hal ini penting karena ketersediaan jaringan 2G maupun 4G dapat berbeda sesuai operator dan wilayah.* (tm/ad)

Herbin yang menjabat sebagai Kanit Patroli Satlantas Polres Dairi awalnya datang ke lokasi untuk membantu mengamankan arus lalu lintas bersama petugas lainnya.

Baca Juga:

• Polresta Banda Aceh Amankan Dua Pelajar Usia 13 dan 15 Tahun Terkait Dugaan Curanmor, 2 Motor Disita

"Almarhum meluncur ke lokasi kejadian untuk mengamankan arus lalu lintas bersama petugas lainnya," kata Syahri, Jumat (25/9/2026) malam.

Saat berada di lokasi, petugas mendapat informasi bahwa seorang bocah berusia sekitar 4 tahun menjadi korban kebakaran di salah satu rumah.

Petugas kemudian membantu proses evakuasi dan membawa jenazah korban menggunakan mobil ambulans menuju RSUD Sidikalang.

"Saat kejadian tersebut, ternyata ada seorang bocah yang berusia sekitar 4 tahun menjadi korban kebakaran. Korban kemudian dibawa menggunakan mobil ambulans ke RSUD Sidikalang," ujarnya.

Ibu kandung korban kemudian hendak menyusul anaknya ke rumah sakit. Namun, ambulans yang membawa jenazah korban telah lebih dahulu berangkat.

Melihat mobil patroli lalu lintas berada di lokasi, Herbin kemudian membawa ibu korban menggunakan mobil dinas tersebut menuju RSUD Sidikalang.

"Ibu anak tersebut turut menumpang mobil bersama Aiptu Herbin. Almarhum langsung berangkat dengan mobil patroli lalu lintas Polres Dairi bersama keluarga menuju RSUD Sidikalang," jelasnya.

Setibanya di RSUD Sidikalang, Herbin turun dari mobil patroli untuk mendampingi ibu korban.

Namun, secara tiba-tiba Herbin jatuh dan tersandung di lantai rumah sakit.

"Setelah ibu si anak turun dari mobil, Aiptu Herbin turut turun untuk mendampingi. Akan tetapi, almarhum tiba-tiba jatuh ke lantai RSUD," katanya.

Petugas medis yang berada di lokasi langsung memberikan pertolongan. Herbin kemudian dibawa untuk mendapatkan perawatan medis.

Namun, nyawanya tidak dapat diselamatkan.

"Petugas yang ikut bersama tim medis langsung mengangkat dan memberikan perawatan medis. Namun, sayang, nyawa Aiptu Herbin tidak tertolong. Beliau meninggal dunia saat menjalankan tugas sebagai abdi negara," jelasnya.

Jenazah Aiptu Herbin Silaen kemudian dibawa ke rumah duka. Rencananya, jenazah akan disemayamkan dengan upacara tradisi kepolisian.

Kepergian Herbin terjadi ketika ia sedang menjalankan tugas membantu penanganan kebakaran dan proses evakuasi korban di Sidikalang, Dairi.* (d/ad)

MINAHASA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan kader partainya agar tidak menyalahgunakan uang negara.

Ia bahkan menyatakan siap memecat hingga 1.000 kader apabila diperlukan untuk menegakkan disiplin partai.

Baca Juga:

• Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia, Jokowi: Terima Kasih atas Sumbangsih bagi Bangsa

Acara tersebut merupakan bagian dari konsolidasi internal PDI Perjuangan se-Sulawesi Utara.

Kegiatan dihadiri jajaran pengurus pusat dan daerah, kepala daerah yang merupakan kader partai, anggota DPRD, serta undangan lainnya.

Megawati menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan kader yang menggunakan uang negara untuk kepentingan yang tidak semestinya.

"Buat saya, kalau perlu 1.000 orang saya pecat, ingat semuanya, saya Ketum kamu yang pecat," kata Megawati dalam acara konsolidasi internal partai tersebut.

Megawati mengatakan proses pemecatan kader sebenarnya dapat dilakukan melalui Sekretaris Jenderal maupun Komisi Kehormatan Partai.

Namun, kali ini ia memilih untuk menunjukkan secara langsung sikapnya dalam menegakkan disiplin organisasi.

"Padahal sebenarnya bisa sekjen yang pecat, bisa ada komisi kehormatan. Tapi kali ini saya memutuskan supaya partai lain bisa melihat ketumnya yang akan memecat, supaya tahu itu serius," ujarnya.

Megawati juga meminta pengurus partai mengawasi kader yang menunjukkan kecenderungan menyalahgunakan uang negara.

"Begitu ada tendensi, anak buah itu mau buat aneh-aneh cari duit, panggil, tanya kamu mau pakai uang negara, maka yang memecat kamu bukan orang lain, tapi ketum kamu," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga mengingatkan pengurus yang baru dilantik mengenai tanggung jawab jabatan.

Menurut dia, sumpah jabatan memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi dibandingkan sekadar janji jabatan.

Karena itu, kader diminta menjaga nama baik partai dan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang melekat pada jabatan.

Megawati juga menyinggung sistem manajemen PDI Perjuangan yang disebutnya telah memiliki sertifikasi ISO.

"Kita ini mempunyai struktur yang paling bagus. Kalau nanti dengar ada yang namanya ISO, itu sebenarnya ISO-nya sendiri seperti perusahaan untuk melihat manajemennya bagus atau tidak," ujar Megawati.

Ia menyebut PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai politik di Asia yang memiliki sertifikasi tersebut.

Pernyataan itu merupakan klaim Megawati dalam acara tersebut.

Megawati kemudian berseloroh mengenai sejumlah pengusaha yang disebutnya tertarik mempelajari sistem manajemen partainya.

"Banyak sekali para pengusaha yang bertanya pada saya boleh atau tidak kami belajar untuk dapat ISO. Saya bikin guyon, jadi kalau begitu saya akan jadi konsultan, kamu berani bayar berapa?" katanya.

Melalui konsolidasi tersebut, Megawati kembali menekankan pentingnya disiplin organisasi dan tanggung jawab kader, terutama bagi mereka yang memegang jabatan di pemerintahan maupun lembaga legislatif.* (vo/ad)

JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan duka cita atas meninggalnya Mohammad Guruh Irianto Sukarnoputra atau Guruh Soekarnoputra.

Guruh merupakan putra Presiden pertama RI Soekarno sekaligus adik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga:

• Guruh Soekarnoputra Tutup Usia, Ini Kiprah Putra Bungsu Bung Karno di Dunia Seni Indonesia

"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Mohammad Guruh Irianto Sukarnoputra," kata Jokowi melalui akun Instagramnya, Sabtu (26/9/2026).

Jokowi menyampaikan penghargaan atas dedikasi Guruh selama hidupnya.

Menurut Jokowi, Guruh telah memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara melalui bidang seni budaya dan politik.

"Saya menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang mendalam atas dedikasi serta sumbangsih beliau bagi bangsa dan negara, baik di bidang seni budaya maupun politik," ujarnya.

Jokowi juga mendoakan agar amal ibadah Guruh diterima Allah SWT.

Ia turut mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan menghadapi kepergian Guruh.

"Semoga Allah SWT menerima amal ibadah beliau dan memberi beliau tempat terbaik di sisi-Nya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan," tuturnya.

Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta, pada Sabtu (26/9/2026) sekitar pukul 04.16 WIB.

Guruh meninggal dalam usia 73 tahun.

Jenazah Guruh kemudian tiba di rumah duka sekitar pukul 07.41 WIB.

Guruh rencananya dimakamkan di samping makam ibundanya, Fatmawati, di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat.

Kepergian Guruh menjadi kabar duka bagi keluarga dan orang-orang yang mengenalnya.

Semasa hidupnya, Guruh dikenal sebagai salah satu tokoh yang aktif berkarya di bidang seni budaya sekaligus terlibat dalam dunia politik.* (d/ad)

BANDA ACEH – Tim Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan dua pelajar berinisial FM, 13 tahun, dan RKF, 15 tahun.

Keduanya diamankan terkait dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di dua lokasi berbeda di Kota Banda Aceh.

Baca Juga:

• BPN Serahkan 31 Sertifikat Aset Tanah ke Pemko Tanjungbalai, Wali Kota Mahyaruddin Minta Sertifikasi Pulau Dituntaskan

Polisi melakukan pengembangan setelah memperoleh informasi dari saksi terkait dugaan pencurian sepeda motor di kawasan Geuce Meunara dan Banda Raya.

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasatreskrim Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan polisi turut mengamankan dua unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil pencurian.

"Dua terduga pelaku telah diamankan bersama barang bukti untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," demikian keterangan Kompol Dizha berdasarkan hasil pengungkapan kasus tersebut, Sabtu (26/9/2026).

Barang bukti yang diamankan berupa satu unit Yamaha Mio Soul dan satu unit Honda Supra.

Kasus tersebut terungkap setelah Tim Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh menerima informasi dari seorang warga mengenai dugaan pencurian sepeda motor yang dilakukan dua remaja di dua lokasi berbeda.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah FM.

Setibanya di lokasi, petugas mengamankan FM dan melakukan pemeriksaan awal.

Dari pemeriksaan tersebut, FM mengakui dugaan pencurian sepeda motor di dua lokasi bersama rekannya, RKF.

Personel kemudian bergerak ke rumah RKF dan mengamankan remaja tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan awal, RKF juga mengakui keterlibatannya bersama FM dalam dugaan pencurian kendaraan bermotor tersebut.

Dari hasil pengembangan, kedua remaja tersebut menyebutkan sepeda motor Yamaha Mio Soul yang diduga dicuri disimpan di rumah seorang warga di Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

" Petugas kemudian menuju lokasi dan menemukan serta mengamankan sepeda motor tersebut, " tambahnya.

Sementara itu, sepeda motor Honda Supra yang juga diduga hasil pencurian diketahui telah dijual ke sebuah gudang barang bekas dengan harga Rp700 ribu.

Kedua sepeda motor tersebut kemudian diamankan sebagai barang bukti dan dibawa ke Polresta Banda Aceh bersama kedua remaja untuk kepentingan penyidikan.

Pengungkapan perkara ini berkaitan dengan dua laporan polisi yang diterima jajaran Polresta Banda Aceh.

Laporan pertama dibuat Firdaus, 51 tahun, warga Jalan Krueng Tripa, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, pada 13 Juli 2026 di Polsek Banda Raya.

Dalam laporan tersebut, Firdaus menyebut sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru tahun 2008 dengan nomor polisi BL 6588 JE hilang pada Senin, 13 Juli 2026, sekitar pukul 05.30 WIB.

Kejadian berlangsung di Gampong Geuceu Kayee Jato, Kecamatan Banda Raya, ketika korban hendak melaksanakan salat Subuh berjamaah di masjid.

Setelah selesai salat, korban mendapati sepeda motornya sudah tidak berada di tempat semula.

Ia kemudian mencari kendaraan tersebut di sekitar lokasi, tetapi tidak menemukannya.

Akibat kejadian itu, Firdaus mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp6 juta dan melaporkan kasus tersebut ke Polsek Banda Raya.

Sementara laporan kedua tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/7/IX/2026/SPKT/Sek Jaya Baru/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh tertanggal 5 September 2026.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Jaya Baru.

Karena kedua terduga pelaku masih berusia anak, Polresta Banda Aceh menyatakan akan berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial, dan pihak terkait dalam penanganan perkara tersebut.

Penyidik juga akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) dalam proses hukum selanjutnya.

Langkah yang dilakukan polisi meliputi penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan, pengamanan terduga pelaku, penyerahan kepada penyidik, serta gelar perkara untuk menentukan proses hukum berikutnya.

Hingga kini, perkara tersebut masih ditangani Satreskrim Polresta Banda Aceh.

Proses penyidikan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.* (ad)

JAKARTA – Google memperluas kemampuan Gemini dengan menguji fitur baru bernama Call for Me.

Fitur berbasis kecerdasan buatan atau AI ini memungkinkan Gemini menelepon bisnis secara langsung untuk membantu pengguna menyelesaikan berbagai kebutuhan.

Baca Juga:

• Klinik Cuci Darah Segera Hadir di Tanjungbalai, Pasien Tak Perlu Lagi ke Daerah Lain

Namun, fitur tersebut saat ini masih dalam tahap eksperimen dan belum tersedia secara luas.

Menurut laporan The Indian Express, Jumat (25/9/2026), Google baru menggulirkan Call for Me secara terbatas kepada pemilik Pixel 11 yang berlangganan Gemini di Amerika Serikat.

Pengguna yang memenuhi syarat juga harus memasang aplikasi Phone versi beta dari Google untuk perangkat Android.

Call for Me tidak hanya berfungsi melakukan panggilan.

Setelah telepon tersambung, Gemini dapat menangani percakapan dengan pihak bisnis yang dihubungi.

Gemini akan memperkenalkan dirinya sebagai asisten AI.

Sistem tersebut juga dapat melewati menu telepon otomatis dan menunggu ketika panggilan masuk dalam antrean.

Panggilan dilakukan menggunakan nomor telepon pengguna dan berlangsung langsung dari perangkat pengguna.

Google juga memberikan kendali kepada pengguna selama panggilan berlangsung.

Pengguna dapat memantau percakapan melalui transkrip secara langsung dan mengambil alih pembicaraan kapan saja jika diperlukan.

Sebelum melakukan panggilan, Gemini juga dapat meminta persetujuan pengguna mengenai informasi pribadi yang akan dibagikan kepada pihak yang dihubungi.

Google menyebut Call for Me sengaja diluncurkan sebagai eksperimen dalam skala kecil.

Percakapan di dunia nyata memiliki beragam situasi dan nuansa yang perlu dipelajari serta ditangani oleh sistem AI.

Fitur tersebut menunjukkan perkembangan asisten AI yang tidak lagi hanya ditujukan untuk memberikan jawaban, tetapi mulai diarahkan untuk menjalankan tugas secara langsung atas permintaan pengguna.

Google sebelumnya juga telah mengembangkan sejumlah fitur panggilan berbasis AI.

Salah satunya adalah Ask for Me, yang memungkinkan Gemini menelepon bisnis untuk menanyakan informasi seperti harga maupun layanan.

Sementara itu, pengguna perangkat Pixel telah mengenal fitur Hold for Me.

Fitur tersebut membantu pengguna melewati sistem telepon otomatis dan menunggu hingga tersambung dengan petugas.

Ada pula Direct My Call yang membantu pengguna menavigasi sistem interactive voice response (IVR) ketika menghubungi layanan melalui telepon.

Dengan Call for Me, Google kembali mengembangkan kemampuan AI untuk menangani aktivitas yang sebelumnya harus dilakukan pengguna secara langsung melalui sambungan telepon.* (mi/ad)

MEDAN – Warga di Jalan Menteng VII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dihebohkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki di atas steling dagangan di teras rumah warga.

Bayi yang diduga baru berusia 1-2 hari itu ditemukan dalam kondisi masih hidup pada Kamis malam, 24 September 2026.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Gandeng Polbangtan Medan, Putra-Putri Daerah Berpeluang Kuliah Gratis di Sekolah Pertanian

Kapolsek Medan Area AKP M Ainul Yaqin SIK MH membenarkan penemuan bayi tersebut dalam keterangan, Sabtu (26/9/2026).

"Pada Kamis (24/9/26) sekitar pukul 23.30 WIB, saksi bernama Nur Akmali (19) mendengar suara tangisan bayi dari arah depan pintu kamar kosnya atau teras rumah milik warga," ujar Yaqin.

Yaqin mengatakan, setelah mendengar tangisan tersebut, Nur kemudian memberitahukan suara itu kepada pemilik rumah sekaligus tempat kos, Liansyah (62) dan istrinya, Ratna Syahnara (51).

"Ketiganya pun mengecek asal suara. Betapa terkejutnya mereka melihat bayi laki-laki masih hidup di atas steling jualan yang berada di teras depan rumah Liansyah," ujarnya.

Melihat kondisi bayi tersebut, Liansyah bersama istrinya langsung memberikan pertolongan.

Bayi kemudian dibungkus menggunakan kain lampin untuk melindunginya dari udara malam.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada Kepala Lingkungan VI Kelurahan Menteng, Fitri Lubis (47). Informasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada Polsek Medan Area.

Setelah menerima laporan, personel Unit Reskrim bersama piket fungsi Polsek Medan Area mendatangi lokasi penemuan bayi.

"Menerima laporan tersebut, piket Unit Reskrim bersama piket fungsi Polsek Medan Area langsung mendatangi lokasi. Setibanya di lokasi, personel membenarkan penemuan bayi laki-laki," jelasnya.

Polisi kemudian mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan dari sejumlah saksi, serta melakukan penyelidikan awal untuk mengetahui pihak yang meninggalkan bayi tersebut.

Petugas juga mengumpulkan bahan keterangan dan memeriksa kemungkinan adanya rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi.

Dari lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang yang ditemukan bersama bayi.

Barang tersebut berupa satu kain lampi, satu dodot bayi berisi susu cair, dan satu pampers bayi.

Untuk mendapatkan penanganan medis, bayi tersebut kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Medan untuk memperoleh pertolongan dan pemeriksaan awal.

Polisi juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait penanganan bayi tersebut untuk proses selanjutnya.

AKP Yaqin mengatakan polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak yang meninggalkan bayi di lokasi.

Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui kejadian tersebut serta melakukan pendataan dan dokumentasi di lokasi.

"Untuk sementara kami masih melakukan penyelidikan, termasuk mengumpulkan bahan keterangan dan mengecek CCTV di sekitar lokasi untuk mengetahui siapa yang meninggalkan bayi tersebut," tuturnya.* (mp/ad)

MEDAN – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu langkah yang dilakukan ialah penerapan Cash Management System (CMS).

Baca Juga:

• BPK RI Sampaikan Hasil Pemeriksaan ke Pemkab Labusel, Fokus pada Pengelolaan Program Pendidikan

Komitmen itu disampaikan Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang saat membuka Sosialisasi dan Simulasi Cash Management System (CMS) bagi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Labusel.

Kegiatan berlangsung di Kantor Pusat PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Medan, Jumat (25/9/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT Bank Sumut Dr. Heru Mardiansyah, Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu Selatan Romadon Nasution, Sekretaris Daerah Labuhanbatu Selatan M. Reza Pahlevi Nasution, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, para camat, jajaran pimpinan PT Bank Sumut, narasumber, serta peserta sosialisasi.

Dalam sambutannya, Fery mengatakan penerapan CMS menjadi salah satu langkah untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah di tengah tuntutan pemerintahan yang semakin berbasis digital.

Melalui sistem tersebut, proses transaksi dan pengelolaan keuangan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, aman, tertib, terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

"Mari kita manfaatkan teknologi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan terpercaya," ujar Bupati Fery Sahputra.

Fery juga meminta seluruh pimpinan OPD dan peserta mengikuti sosialisasi serta simulasi CMS dengan serius.

Menurut dia, pemahaman terhadap sistem tersebut penting agar penerapannya dapat berjalan optimal dan memberikan kemudahan dalam pekerjaan sehari-hari.

Ia menegaskan transformasi digital bukan hanya soal penggunaan teknologi.

Menurut Fery, digitalisasi juga menjadi bagian dari pembenahan sistem kerja pemerintahan agar lebih tertib, efisien, mudah dipantau, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Direktur Utama PT Bank Sumut Dr. Heru Mardiansyah mengapresiasi Pemkab Labusel, khususnya Bupati Fery Sahputra, atas dukungan terhadap penguatan tata kelola dan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Heru menyebut Labusel telah memiliki pondasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu indikatornya ialah keberhasilan Pemkab Labusel mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 kali berturut-turut.

"Ini tentunya memiliki hubungan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Sosialisasi CMS kepada rekan-rekan OPD akan semakin memperkuat tata kelola yang sudah baik di Kabupaten Labuhanbatu Selatan," ungkapnya.

Menurut Heru, penerapan CMS akan membuat transaksi keuangan semakin terdigitalisasi dan tercatat dengan baik.

Hal itu dinilai dapat membantu proses pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Ia mengatakan Labuhanbatu Selatan sedang bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang semakin modern.

Pemerintahan modern, kata dia, membutuhkan proses kerja yang cepat, informasi yang mudah dipantau, serta pengelolaan keuangan yang tertib dan transparan.

"Di sinilah kami rasa CMS menjadi bagian penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kami berharap masing-masing OPD tidak hanya mengenal layanan CMS, tetapi juga dapat merasakan manfaatnya untuk membantu pekerjaan sehari-hari," katanya.

Pemkab Labusel berharap penerapan CMS dapat memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang modern, tertib, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi dan simulasi penggunaan CMS kepada para pimpinan OPD dan seluruh peserta yang hadir.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) melalui Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Ralikul Rahman menggelar exit meeting bersama Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, Jumat, 25 September 2026.

Pertemuan berlangsung di Aula Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Labusel.

Baca Juga:

• Asahan Kirim 14 Atlet ke Kejurprov Sepakbola Mini Sumut 2026, Target Bawa Pulang Gelar Juara

Pemeriksaan kali ini secara khusus berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labusel.

Dalam exit meeting tersebut, Tim Pemeriksa BPK RI menyampaikan hasil pemeriksaan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Labusel.

Penyampaian hasil pemeriksaan menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan untuk memastikan program dan kegiatan pemerintahan, khususnya sektor pendidikan, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan tersebut juga menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pengelolaan program apabila masih terdapat hal yang perlu ditindaklanjuti.

Plh Sekda Labusel Ralikul Rahman menyampaikan apresiasi kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sumatera Utara atas proses pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pemerintah Kabupaten Labusel menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemkab Labusel juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komitmen tersebut mencakup pengelolaan sektor pendidikan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

Melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan, Pemkab Labusel berharap pengelolaan program dan kegiatan pemerintah semakin tertib, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.* (ad)

ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan melepas 14 atlet Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI) Kabupaten Asahan yang akan berlaga dalam Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Sepakbola Mini Sumatera Utara 2026.

Pelepasan atlet dilakukan Bupati Asahan melalui Asisten Administrasi Umum Setdakab Asahan, Asrul Wahid, di Aula Kenanga Kantor Bupati Asahan, Jumat, 25 September 2026.

Baca Juga:

• Klinik Cuci Darah Segera Hadir di Tanjungbalai, Pasien Tak Perlu Lagi ke Daerah Lain

Kejurprov Sepakbola Mini Sumatera Utara 2026 diselenggarakan Pengurus Provinsi KSMI Sumatera Utara sebagai ajang kompetisi sekaligus seleksi atlet daerah menuju kejuaraan tingkat nasional.

Kompetisi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 26–27 September 2026 di Stadion Mini Disporasu.

Pembina KSMI Kabupaten Asahan, H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M., menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan kepada para atlet untuk membawa nama Kabupaten Asahan di tingkat provinsi.

Menurut dia, para pemain telah melewati proses seleksi yang diikuti sekitar 130 klub.

Dari proses tersebut, sebanyak 14 pemain akhirnya terpilih memperkuat KSMI Kabupaten Asahan.

"Kesempatan ini jangan disia-siakan. Jaga kondisi dan kebugaran, hindari hal-hal yang dapat menurunkan performa. Kehadiran dan dukungan kami menjadi spirit bagi adik-adik semua," ujarnya.

Ketua Umum Komnas Anak, Agustinus Sirait, turut memberikan motivasi kepada para atlet.

Ia meminta para pemain terus meningkatkan latihan dan menjaga semangat selama mengikuti kompetisi.

"Melihat wajah adik-adik, saya melihat wajah-wajah pemburu piala dan juara. Tingkatkan terus latihan. Kalian adalah penerus bangsa dan harapan untuk membawa nama Asahan ke tingkat yang lebih tinggi," katanya.

Menurut dia, aktivitas olahraga dapat menjadi salah satu sarana bagi anak-anak untuk menghindari dampak negatif penggunaan teknologi secara berlebihan.

"Ini adalah sejarah. Buktikan bahwa Asahan layak menjadi juara," ujarnya.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai dan APPSI Siapkan Pilot Project Penataan Pasar, Ini Konsepnya

Anggota DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina KSMI Asahan, Dolly Kurnia Tanjung, menyampaikan rasa bangga atas keberangkatan para atlet.

Ia mengatakan usia di bawah 17 tahun merupakan fase penting dalam pertumbuhan sekaligus pembentukan karakter anak menuju kedewasaan.

"Momentum ini sangat penting. Saudara harus bersyukur karena memiliki kesempatan untuk mendapatkan peluang hidup yang lebih baik. Ancaman terhadap anak-anak saat ini sangat luar biasa, terutama di luar lingkungan sekolah. Karena itu, kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang positif," katanya.

Dolly mengatakan sepakbola dapat ditekuni secara serius dan berpeluang menjadi profesi jika dijalankan dengan sungguh-sungguh.

Ia berpesan agar para atlet memiliki target untuk menjadi juara, disiplin dalam waktu dan latihan, menjaga kekompakan tim, serta menjunjung tinggi sportivitas.

"Untuk menjadi sukses, pertama mindset. Kalau mengikuti turnamen, harus punya target menjadi juara. Kedua, disiplin waktu dan latihan, Ketiga, kita ini tim harus solid dan kompak, baik di dalam maupun di luar lapangan. Keempat, junjung tinggi sportivitas. Ronaldo dan Messi bisa menjadi hebat karena konsisten berlatih dan memiliki tekad untuk menjadi lebih baik dari yang lain," jelasnya.

Dolly berharap para atlet Asahan dapat menorehkan prestasi hingga tingkat nasional.

Ia mengatakan pemerintah daerah dan pihak terkait akan terus memberikan dukungan.

"Kami rindu mendengarkan anak-anak kita memiliki prestasi di tingkat nasional. Kemarin futsal sudah meraih juara. Ini peluang dan kesempatan bagi adik-adik untuk berprestasi. Tugas kami memberikan support, termasuk Pemerintah Daerah," ungkapnya.

"Pemkab Asahan sangat mendukung kegiatan ini. Kami berharap para atlet dapat mengikuti pertandingan dengan penuh semangat, menjaga nama baik Kabupaten Asahan dan meraih prestasi terbaik, sehingga dapat membawa Asahan ke tingkat yang lebih tinggi," ujarnya.

Di akhir kegiatan, Asrul berpesan kepada para atlet untuk menjaga kesehatan, kekompakan, disiplin, dan sportivitas selama mengikuti Kejurprov Sepakbola Mini Sumatera Utara Tahun 2026.* (ad)

Baca Juga:

• Pastikan Tak Ada Masalah, Wawako Tanjungbalai Pantau Penyaluran MBG di Sejumlah Sekolah

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai menyambut baik rencana pembukaan klinik kesehatan khusus layanan cuci darah atau hemodialisa (HD) di Kota Tanjungbalai.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengatakan kehadiran klinik tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi pasien yang membutuhkan cuci darah secara rutin.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai dan APPSI Siapkan Pilot Project Penataan Pasar, Ini Konsepnya

Mahyaruddin menyampaikan dukungannya terhadap rencana tim spesialis HD mendirikan klinik hemodialisa di Tanjungbalai.

Menurut dia, klinik tersebut tidak hanya ditujukan untuk masyarakat Kota Tanjungbalai, tetapi juga dapat memberikan pelayanan kepada warga dari kabupaten dan kota di sekitar Tanjungbalai.

Untuk mendukung proses pendirian klinik, Pemko Tanjungbalai akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan, RSUD dr. Tengku Mansyur dan OPD lainnya.

Mahyaruddin menilai rencana tersebut dapat memberikan sejumlah dampak positif bagi daerah, mulai dari berkembangnya layanan kesehatan hingga aktivitas ekonomi.

"Kegiatan ini dinilai sangat positif mengingat ada feedback yg diterima seperti berkembangnya layanan kesehatan, optimalisasi kesehatan dan peningkatan putaran perekonomian di Kota Tanjungbalai," sebutnya.

Mahyaruddin mengatakan keberadaan klinik hemodialisa akan memberikan alternatif layanan bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan cuci darah.

"Keberadaan klinik ini nantinya diharapkan dapat memberikan pilihan bagi masyarakat sebagai tempat untuk berobat mengingat hingga saat ini belum ada klinik Hemodialisa di Kota Tanjungbalai," Jelas Wali Kota.

Ia meminta pengelola klinik nantinya mengutamakan kualitas pelayanan dan kepentingan pasien.

Menurut Mahyaruddin, layanan kesehatan tidak semestinya hanya berorientasi pada keuntungan.

"Untuk itu saya minta nantinya keberadaan Klinik di kelola dengan baik, berikan pelayanan terbaik. Jangan berorientasi pada keuntungan semata, tetapi berorientasilah pada Yadnya, lakukan pengabdian pada sesama dengan menyelamatkan nyawa orang lain, ingat yang utama itu adalah urusan kemanusiaan bukan pada profitnya" harap Wali Kota.

Sebelumnya, Tim Spesialis HD Kota Tanjungbalai menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan rencana pendirian klinik.

Tim spesialis HD juga berharap dukungan Pemko Tanjungbalai agar asosiasi dapat mengembangkan layanan hemodialisa dengan mendirikan klinik di Kota Tanjungbalai.

Klinik tersebut direncanakan pada tahap awal memiliki kapasitas 30 bed atau tempat tidur pasien hemodialisa.

Kapasitas itu selanjutnya diproyeksikan berkembang hingga 100 bed.

Dengan rencana tersebut, masyarakat Tanjungbalai dan daerah sekitar diharapkan memiliki akses yang lebih dekat terhadap layanan hemodialisa tanpa harus bepergian ke daerah lain.* (ad)

TANJUNGBALAI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Tanjungbalai bertemu dengan Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim untuk membahas penguatan kerja sama pemerintah daerah dengan para pedagang pasar.

Audiensi yang dipimpin Ketua DPD APPSI Kota Tanjungbalai Faisal Fahmi itu berlangsung di ruang kerja Wali Kota Tanjungbalai, Rabu, 23 September 2026.

Baca Juga:

• Pastikan Tak Ada Masalah, Wawako Tanjungbalai Pantau Penyaluran MBG di Sejumlah Sekolah

"Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan para pedagang pasar," jelasnya.

Faisal mengatakan DPD APPSI Kota Tanjungbalai siap berkolaborasi dengan pemerintah/" target="_blank">Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mendukung kepentingan pedagang, khususnya pedagang yang berada di pasar-pasar yang tercatat di lingkungan Pemko Tanjungbalai.

Ia mengatakan APPSI ingin menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi antara pemerintah dan para pedagang sehingga berbagai persoalan di pasar dapat dibahas secara bersama.

Selain membahas sinergi, Faisal menyampaikan sejumlah program yang diberikan DPW APPSI Sumatera Utara kepada DPD APPSI Kota Tanjungbalai.

Salah satunya program kuota 100 izin surat halal bagi pelaku usaha.

Program tersebut, kata Faisal, juga telah disampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Disnakerkopumkm) serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagper) Kota Tanjungbalai.

Menurut Faisal, dari kuota tersebut masih terdapat 80 izin halal yang belum dimanfaatkan.

Faisal menyebut program tersebut merupakan bagian dari program yang dicanangkan Presiden Prabowo dan diharapkan efektif pada 17 Oktober 2026 mendatang.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyambut baik audiensi jajaran DPD APPSI Kota Tanjungbalai.

Menurut Mahyaruddin, pertemuan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan pedagang pasar.

Ia mengusulkan agar kerja sama antara Pemko Tanjungbalai dan APPSI nantinya dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU).

Mahyaruddin juga mendorong adanya pilot project di salah satu pasar di Kota Tanjungbalai.

Pasar tersebut nantinya dapat menjadi contoh penataan sebelum konsep serupa diterapkan di pasar lainnya.

"Mahyaruddin mengharapkan nantinya dibuat Mou kerjsasama antara Pemko Tanjungbalai dan APPSI berupa Pilot Project pada salah satu pasar yang ada di Kota Tanjungbalai yang akan menjadi dasar untuk pasar lainnya agar kondisi pasar kita yang ada di Kota Tanjungbalai lebih tertata dan tertib"

Menurut dia, penataan pasar penting dilakukan agar aktivitas perdagangan masyarakat dapat berlangsung lebih tertib dan nyaman.

Di akhir pertemuan, Mahyaruddin mengajak jajaran APPSI untuk terus berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keberlangsungan aktivitas perdagangan rakyat, terutama di pasar tradisional yang menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Ekbang Tajul Abrar, Kepala Disdagper Wiwi Fitria, serta jajaran pengurus DPD APPSI Kota Tanjungbalai.* (ad)

TANJUNGBALAI – Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina yang juga Ketua Tim Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali melakukan monitoring penyaluran program MBG di sejumlah sekolah di Kota Tanjungbalai, Kamis, 24 September 2026.

Monitoring dilakukan untuk memastikan makanan yang dibagikan kepada siswa diterima dengan baik, tepat sasaran, serta memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Baca Juga:

• BPN Serahkan 31 Sertifikat Aset Tanah ke Pemko Tanjungbalai, Wali Kota Mahyaruddin Minta Sertifikasi Pulau Dituntaskan

Sekolah yang dikunjungi yakni Sekolah Daar Alfalah di Jalan Sudirman, SMP Negeri 10 di Jalan Hamdoko, dan SMA Negeri 5 di Jalan Sei Raja.

Di setiap sekolah, Fadly melihat langsung proses pendistribusian makanan. Ia juga mengecek kondisi makanan yang akan dikonsumsi para siswa.

Dari hasil pemantauan, Fadly mengatakan pelaksanaan penyaluran MBG berjalan lancar dan sesuai harapan.

"Kunjungan ini kembali kami lakukan bertujuan memverifikasi kelancaran distribusi, ketepatan sasaran, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan dan menghindari hal hal yang tidak kita inginkan seperti banyak terjadi di daerah lain"

Selain memantau pembagian makanan, Fadly dan rombongan berdialog dengan siswa, kepala sekolah, serta tenaga pendidik.

Dialog tersebut dilakukan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan program di sekolah sekaligus memastikan proses berjalan tertib, aman, dan sesuai standar kualitas yang ditetapkan.

Menurut Fadly, program MBG mendapat sambutan positif dari para siswa. Mereka merasa senang karena mendapatkan makanan bergizi secara rutin di sekolah.

Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap cakupan penerima manfaat MBG dapat terus diperluas.

Fadly berharap seluruh sekolah di Kota Tanjungbalai nantinya dapat menerima program tersebut.

Dengan begitu, seluruh peserta didik di Tanjungbalai diharapkan memiliki akses yang sama terhadap makanan bergizi selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

"Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Harapan kami, seluruh sekolah di Kota Tanjungbalai nantinya dapat menerima program ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh peserta didik." pungkasnya.* (ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima 31 sertifikat tanah aset daerah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi kepada Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim di ruang kerja wali kota, Kamis, 24 September 2026.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Gandeng Polbangtan Medan, Putra-Putri Daerah Berpeluang Kuliah Gratis di Sekolah Pertanian

Dokumen tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Tanjungbalai bersama BPN untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset tanah milik pemerintah daerah.

Langkah ini sekaligus ditujukan untuk menertibkan administrasi dan mencegah potensi sengketa lahan pada masa mendatang.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai atas penyelesaian proses sertifikasi aset tersebut.

"Saya berterimakasih kepada Kepala BPN dan rekan-rekan BPN Kota Tanjungbalai yang telah membantu dan mendukung program sertifikasi ini sebagai bagian dari suksesnya pelaksanaan pembangunan di Kota Tanjungbalai," ucapnya.

Mahyaruddin mengatakan terbitnya 31 sertifikat tersebut memberikan kepastian hukum bagi Pemko Tanjungbalai atas aset-aset tanah yang dimiliki.

Dengan adanya legalitas tersebut, aset daerah diharapkan dapat dikelola dan dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat.

Mahyaruddin juga berharap proses sertifikasi terhadap aset tanah berupa pulau-pulau yang saat ini masih berjalan dapat segera diselesaikan.

Dengan proses sertifikasi yang tuntas, pemerintah daerah memiliki dokumen legal yang lebih kuat untuk memastikan status dan pengamanan aset tersebut.

"Dengan telah diterbitkannya 31 sertifikat aset tanah milik Pemko Tanjungbalai, Wali Kota Mahyaruddin berharap penyelesaian sertifikat khusus untuk pulau pulau yang saat ini dalam proses sertifikasi juga dapat segera diselesaikan, paling tidak dalam tahun ini ada 1 atau 2 yang selesai dan bersertifikat," tutup Wali Kota Mahyaruddin Salim.

Kepala BPN Kota Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi mengatakan penyerahan sertifikat aset milik pemerintah merupakan salah satu program prioritas strategis.

Menurut Mindo, langkah tersebut juga sejalan dengan semangat HANTARU ke-66 untuk mewujudkan tata kelola pertanahan dan tata ruang yang lebih pasti, transparan, serta terintegrasi secara digital.

Ia berharap sertifikat yang telah diselesaikan dapat membantu Pemko Tanjungbalai dalam menata dan mengamankan aset daerah.

"Semoga aset yang kami selesaikan ini bisa bermanfaat untuk tertib administrasi dan berguna bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai," ungkapnya.

Kegiatan penyerahan sertifikat tersebut turut dihadiri Plt Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Haikal Akmal, Kepala Dinas Perkim Muhammad Fadly Lubis, serta Kabid Aset BPKPD Wirawati.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Tanjungbalai menjalin kerja sama dengan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menyiapkan sumber daya manusia di bidang pertanian.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim dan Direktur Polbangtan Medan Dr. Nurliana Harahap, S.P., M.Si., di Jalan Samanhudi, Medan, Kamis, 24 September 2026.

Baca Juga:

• Sigap Ungkap Pencurian Rumah Kosong di Binjai Timur, Polsek Dapat Apresiasi dari LMND

Dari Pemerintah Kota Tanjungbalai hadir Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Ketua TP-PKK Mashadayani Mahyarudin, Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Muslim, Kepala Dinas P3A-PM dan P2KB Irma Suryani, Kabag Pemerintahan Bayu Safri Ananda serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Direktur Polbangtan Medan Dr. Nurliana Harahap mengatakan kerja sama tersebut membuka kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri Kota Tanjungbalai untuk mengikuti pendidikan di bidang pertanian melalui jalur kerja sama dengan pemerintah daerah.

Tidak hanya pendidikan, Polbangtan Medan juga memberikan sejumlah fasilitas bagi mahasiswa yang mengikuti program tersebut.

Biaya pendidikan diberikan secara gratis, termasuk biaya makan, tempat tinggal, hingga biaya praktik lapangan.

Program tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada generasi muda Tanjungbalai untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian sekaligus memperoleh pengalaman praktik secara langsung.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengapresiasi kerja sama tersebut.

Menurut dia, kolaborasi di bidang pendidikan ini sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Mahyaruddin mengatakan program tersebut juga penting bagi Kota Tanjungbalai, meski karakter wilayahnya lebih dikenal sebagai kawasan perkotaan dan tidak memiliki lahan pertanian seluas daerah lain.

Menurut dia, keterbatasan lahan bukan berarti pengembangan sektor pertanian tidak dapat dilakukan.

Ia berharap pengelolaan sektor pangan dilakukan secara serius sehingga Tanjungbalai ke depan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya, tetapi juga berpeluang menghasilkan surplus.

"Meski Tanjungbalai bukan wilayah yang memiliki wilayah pertanian, namun harapannya jika pengelolaan dilakukan dengan serius tidak mustahil Kota Tanjungbalai mendapat surplus pangan dan bahkan bisa menyuplai pangan bagi daerah atau kota lainnya"

Pemko Tanjungbalai, kata Mahyaruddin, juga terus memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan yang menjadi bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Mahyaruddin berharap kerja sama dengan Polbangtan Medan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang pertanian.

Para alumni nantinya diharapkan dapat kembali berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kota Tanjungbalai.

"Wali Kota Mahyaruddin berharap dengan adanya kerja sama ini maka nantinya akan melahirkan alumni-alumni yang handal yang nantinya akan mengembangkan pembangunan pertanian di Kota Tanjungbalai"

Setelah penandatanganan MoU, Wali Kota Tanjungbalai bersama rombongan meninjau langsung lahan yang digunakan mahasiswa Polbangtan Medan untuk melakukan pelatihan dan praktik bertani serta berkebun.* (ad)

JAKARTA – Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Al Washliyah (PP ISARAH) menyoroti klarifikasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) Agus Andrianto terkait temuan Ombudsman RI mengenai polemik di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Ketua Umum PP ISARAH, Adheri Sitompul, menilai klarifikasi yang disampaikan Menteri IMIPAS bersama jajarannya justru menimbulkan kejanggalan.

Baca Juga:

• Disorot Isu Lapas Cibinong, Segini Rincian Gaji & Tunjangan Sipir Penjara Terbaru Berdasarkan Golongan

"Video klarifikasi yang ditampilkan ke publik itu sendiri bisa menjadi bukti adanya pengkondisian areal. Ini tindakan konspiratif untuk menutupi fakta yang ada," tegas Adheri Sitompul, Jumat (25/9).

Menurut Adheri, fasilitas mewah yang ditemukan Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong semestinya diketahui oleh pimpinan kementerian yang membawahi lembaga pemasyarakatan.

Ia mempertanyakan bagaimana seorang menteri yang telah menjabat selama satu tahun disebut tidak mengetahui keberadaan fasilitas tersebut.

"Jika memang tidak tahu, maka itu adalah bentuk kelalaian berat dalam supervisi dan pengawasan terhadap bawahan."

Adheri menilai persoalan tersebut dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya terkait komitmen pemberantasan korupsi dan penerapan efek jera bagi pelaku kejahatan.

"Kelalaian ini membahayakan kepercayaan publik terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan memberantas korupsi," lanjutnya.

Atas persoalan tersebut, PP ISARAH mendesak Presiden RI Prabowo Subianto mengevaluasi posisi Menteri IMIPAS Agus Andrianto.

Adheri menilai langkah evaluasi diperlukan karena persoalan di Lapas Cibinong dinilai tidak sejalan dengan semangat pemerintah dalam memberantas praktik koruptif.

"Oleh karena itu, PP ISARAH mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan mengganti Menteri IMIPAS Agus Andrianto, karena dinilai bertentangan dengan semangat Presiden dalam menumpas perilaku koruptif." Ucap Adheri Sitompul selaku Ketua Umum PP ISARAH.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP ISARAH Raja Fanny Fatahillah berharap Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan tegas terkait persoalan tersebut.

"Kami berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto bertindak tegas dengan Menteri IMIPAS jangan ada anak emas jika sudah jelas," kata Raja Fanny Fatahillah saat dihubungi melalui telepon.

Pernyataan PP ISARAH tersebut disampaikan sebagai respons atas polemik temuan Ombudsman RI mengenai kondisi Lapas Kelas IIA Cibinong dan klarifikasi yang kemudian disampaikan pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.* (ad)

JAKARTA — Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal dengan prinsip syariah.

Berbeda dengan kredit konvensional yang menggunakan sistem bunga, KUR BSI menggunakan akad pembiayaan sesuai prinsip syariah, seperti murabahah dan mudharabah.

Baca Juga:

• Harga Ayam di Sumut Tembus Rp50.550 per Kg, UMKM Kuliner Mulai Terjepit

Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk memulai maupun mengembangkan bisnis.

BSI juga menyediakan pembiayaan dengan plafon hingga Rp100 juta bagi pelaku UMKM yang membutuhkan modal lebih besar untuk meningkatkan kapasitas usaha.

Selain plafon yang beragam, KUR BSI menawarkan tenor pembiayaan yang fleksibel dengan margin sekitar 3 persen per tahun, sesuai ketentuan program yang berlaku.

Lantas, berapa angsuran KUR BSI 2026 untuk plafon Rp50 juta?

Berikut syarat, cara pengajuan, dan simulasi cicilan yang perlu diketahui pelaku UMKM.

Syarat dan Ketentuan KUR BSI 2026

Calon penerima KUR BSI harus memenuhi sejumlah persyaratan. Berikut ketentuan yang perlu diperhatikan:

Individu (Perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak.

Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.

Belum pernah menerima pembiayaan modal kerja/investasi komersial kecuali pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga, pembiayaan skema/skala ultra mikro, pembiayaan pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Dapat sedang menerima pembiayaan secara bersamaan meliputi, KPR, KKP roda 2 produktif, pembiayaan dengan jaminan SK pensiun, kartu kredit, pembiayaan Resi Gudang dan pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga.

Kolektibilitas Lancar.

Untuk persyaratan administrasi, calon debitur perlu menyiapkan KTP, Kartu Keluarga (KK), NPWP untuk plafon diatas Rp 50 Juta dan Surat Ijin Usaha.

Cara Pengajuan KUR BSI 2026

Pengajuan KUR BSI 2026 dapat dilakukan secara daring melalui layanan Salam Digital.

Berikut beberapa langkah yang perlu diperhatikan:

Buka website https://salamdigital.bankbsi.co.id/

Lalu tentukan jenis plafon yang diinginkan lalu klik "Ajukan Sekarang'

Setelah itu, lengkapi formulir pengajuan biaya mulai dari nama, NIK, hingga alamat email.

Unggah dokumen persyaratan dan ikuti instruksi.

Klik tombol "Ajukan" atau "Kirim" dan tunggu konfirmasi bahwa pengajuan telah diterima.

BSI akan memverifikasi data dan menghubungi untuk jadwal survei lokasi usaha secara langsung atau virtual.

Jika disetujui, kamu akan diundang untuk menandatangani akad pembiayaan syariah, lalu dana akan dicairkan ke rekening BSI.

Pelaku usaha juga dapat mengajukan pinjaman KUR BSI 2026 secara langsung dengan datang ke kantor cabang BSI terdekat dengan membawa seluruh dokumen persyaratan.

Tabel Angsuran KUR BSI 2026 Rp50 Juta

Untuk plafon pembiayaan Rp50 juta, besaran angsuran berbeda tergantung tenor yang dipilih.

Semakin panjang tenor, nominal angsuran per bulan menjadi lebih kecil, meskipun total pembayaran selama masa pembiayaan perlu diperhitungkan sesuai akad dan ketentuan yang berlaku.

Berikut simulasi angsuran KUR BSI 2026 untuk plafon Rp50 juta berdasarkan data yang tersedia:

Angsuran 12 bulan: Rp4.250.000 per bulan.
Angsuran 24 bulan: Rp2.166.000 per bulan.
Angsuran 36 bulan: Rp1.472.200 per bulan.
Angsuran 48 bulan: Rp1.125.500 per bulan.
Angsuran 60 bulan: Rp916.600 per bulan.

Simulasi tersebut dapat menjadi gambaran bagi pelaku UMKM sebelum mengajukan pembiayaan.

Besaran angsuran dan persetujuan pembiayaan tetap mengikuti hasil verifikasi, akad, serta ketentuan KUR BSI yang berlaku.

Calon nasabah juga perlu memastikan kembali informasi terbaru mengenai plafon, margin, tenor, persyaratan, dan ketentuan pengajuan melalui kanal resmi BSI sebelum mengajukan pembiayaan.* (di/ad)