JAKARTA – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu fasilitas pembiayaan yang banyak dimanfaatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menambah modal usaha.

Melalui kerja sama pemerintah dengan perbankan, termasuk Bank Central Asia (BCA), pelaku usaha memiliki kesempatan memperoleh pembiayaan dengan skema yang lebih ringan dibandingkan kredit komersial.

Baca Juga:

• Zakiyuddin Ajak Pakar Perencana Susun Cetak Biru Kota Masa Depan di Forum Bakti Bappeda

BCA menawarkan pembiayaan KUR dengan tenor yang fleksibel, mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan.

Dengan jangka waktu yang lebih panjang, cicilan bulanan menjadi lebih ringan sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan usaha.

Syarat Pengajuan KUR BCA

Calon debitur yang ingin mengajukan KUR BCA perlu memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

- Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Memiliki KTP elektronik (e-KTP).
- Pengajuan dapat dilakukan oleh nasabah perorangan maupun badan usaha.
- Memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan.
- Tidak sedang memiliki fasilitas KUR di bank lain.
- Memenuhi ketentuan kredit sesuai kebijakan yang berlaku.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Beberapa dokumen yang perlu dilengkapi saat pengajuan meliputi:

- e-KTP pemohon dan pasangan.
- Kartu Keluarga (KK).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pengajuan di atas Rp50 juta.
- Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
- BPJS Ketenagakerjaan untuk pengajuan KUR Kecil.

Cara Mengajukan KUR BCA

Pengajuan KUR dapat dilakukan secara online maupun melalui kantor cabang BCA.

Secara online, calon debitur dapat mengakses laman resmi BCA, memilih menu pengajuan KUR, mengisi data yang diperlukan, kemudian mengunggah dokumen persyaratan hingga proses pendaftaran selesai.

Sementara itu, pengajuan secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi kantor cabang BCA terdekat.

Petugas akan membantu proses pengisian formulir dan melakukan verifikasi dokumen sebelum dilakukan penilaian kelayakan usaha.

Apabila pengajuan disetujui, dana akan dicairkan ke rekening debitur.

Tabel Angsuran KUR BCA Pinjaman Rp100 Juta

Berikut simulasi angsuran pinjaman KUR BCA sebesar Rp100 juta berdasarkan tenor pinjaman:

12 bulan: Rp8.606.400per Bulan
24 bulan: Rp4.431.700per Bulan
36 bulan: Rp3.041.800per Bulan
48 bulan: Rp2.347.400per Bulan
60 bulan: Rp1.930.700per Bulan

Pelaku UMKM disarankan memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi sebelum mengajukan pembiayaan.

Selain itu, calon debitur juga perlu menyesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan membayar angsuran agar usaha tetap berjalan sehat dan berkelanjutan.

Masyarakat juga disarankan selalu mengacu pada informasi terbaru dari BCA karena ketentuan program KUR, termasuk plafon, bunga, dan persyaratan, dapat berubah mengikuti kebijakan pemerintah maupun bank penyalur.* (di/ad)

Oleh:Benediktus Hestu Cipto Handoyo

PERHATIAN publik kembali tertuju pada penegakan hukum setelah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dijatuhi pidana penjara selama sepuluh tahun dalam perkara pengadaan laptop berbasis Chromebook.

Baca Juga:

• Hakim Nyatakan Kerugian Negara dalam Kasus Chromebook Capai Rp1,5 Triliun

Terlepas dari proses hukum yang masih terbuka sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, peristiwa tersebut telah memunculkan diskusi yang lebih luas mengenai makna keadilan, kepercayaan publik, dan kualitas negara hukum di Indonesia.

Perkara ini patut dipandang bukan semata-mata sebagai perjalanan hukum seorang mantan pejabat negara, melainkan sebagai momentum untuk merefleksikan kembali fondasi negara hukum yang dibangun melalui Reformasi 1998.

Sebab, kekuatan negara hukum pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang atau putusan pengadilan, tetapi juga oleh keyakinan masyarakat bahwa setiap proses penegakan hukum berlangsung secara independen, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari titik itulah tulisan ini berangkat, bukan untuk menilai benar atau salahnya suatu putusan, melainkan untuk mengajak melihat kembali bagaimana kepercayaan terhadap hukum menjadi penyangga utama kehidupan konstitusional sebuah bangsa.

Kepercayaan adalah Nafas Negara Hukum

Negara hukum tidak pernah dibangun hanya oleh teks konstitusi, undang-undang, ataupun gedung-gedung pengadilan yang berdiri megah.

Semua itu hanyalah perangkat yang memungkinkan hukum bekerja.

Yang sesungguhnya menghidupkan negara hukum adalah kepercayaan masyarakat bahwa setiap kewenangan dijalankan secara bertanggung jawab, setiap proses berlangsung secara jujur, dan setiap putusan lahir melalui pertimbangan yang bebas dari pengaruh yang tidak semestinya.

Tanpa kepercayaan publik, hukum tetap dapat dijalankan sebagai instrumen negara, tetapi perlahan kehilangan kewibawaannya sebagai penjaga keadilan.

Oleh karena itu, kepercayaan bukanlah pelengkap dalam negara hukum, melainkan fondasi yang menentukan apakah hukum dipandang sebagai ruang perlindungan atau sekadar sebagai mekanisme yang harus dipatuhi karena memiliki daya paksa.

Kepercayaan publik juga tidak lahir dari pidato para pejabat ataupun pernyataan resmi lembaga negara.

Ia tumbuh melalui pengalaman kolektif masyarakat ketika menyaksikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten kepada siapa pun tanpa memandang jabatan, kedekatan politik, kekuatan ekonomi, maupun popularitas seseorang.

Di situlah letak kemuliaan negara hukum.

Ia tidak menjanjikan bahwa setiap putusan akan memuaskan semua pihak, tetapi ia menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh proses yang sama, kesempatan yang sama untuk didengar, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ketika prinsip itu dijaga secara konsisten, kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya.

Sebaliknya, apabila masyarakat mulai merasakan adanya standar berbeda dalam penegakan hukum, yang pertama kali tergerus bukanlah efektivitas hukum, melainkan keyakinan bahwa keadilan benar-benar menjadi tujuan utama penyelenggaraan negara.

Dalam konteks itulah setiap perkara yang menjadi perhatian publik sesungguhnya menghadirkan ujian yang jauh lebih besar daripada penyelesaian perkara itu sendiri.

Yang sedang diuji bukan hanya kemampuan aparat penegak hukum membuktikan suatu perbuatan menurut ketentuan hukum, melainkan juga kemampuan seluruh institusi negara menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses yang sedang berlangsung.

Negara hukum yang matang akan selalu menyadari bahwa legitimasi putusan tidak hanya dibangun oleh kekuatan norma, tetapi juga oleh keyakinan publik bahwa norma tersebut diterapkan melalui prosedur yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jarak Konstitusional

Salah satu warisan paling penting dari Reformasi 1998 adalah perubahan cara bangsa ini memandang hubungan antara kekuasaan politik dan kekuasaan kehakiman.

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa ketika kedua kekuasaan tersebut berada dalam jarak yang terlalu dekat, ruang bagi tumbuhnya kepercayaan publik akan semakin menyempit.

Kesadaran itulah yang kemudian melatarbelakangi perubahan konstitusi dengan memperkuat prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagai salah satu sendi utama negara hukum.

Reformasi tidak hanya melahirkan lembaga-lembaga baru atau mengubah pembagian kewenangan antarlembaga negara, tetapi juga berupaya membangun keseimbangan agar hukum tidak kehilangan otonominya di tengah dinamika politik yang selalu berubah.

Jarak konstitusional kekuasaan politik dan kekuasaan kehakiman bukanlah upaya memisahkan lembaga negara satu sama lain, apalagi menciptakan hubungan yang saling berhadap-hadapan.

Jarak tersebut justru merupakan mekanisme konstitusional yang memungkinkan setiap cabang kekuasaan menjalankan fungsinya secara mandiri sekaligus saling mengawasi dalam batas yang ditentukan oleh konstitusi.

Kekuasaan politik memiliki legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan, tetapi tidak boleh memasuki ruang pertimbangan hukum yang menjadi wilayah independen peradilan.

Sebaliknya, lembaga peradilan juga tidak boleh keluar dari koridor hukum dengan memasuki ruang-ruang yang menjadi kewenangan pembentuk kebijakan.

Keseimbangan inilah yang menjaga agar negara hukum tidak berubah menjadi negara yang seluruh sendi kekuasaannya bergerak ke arah yang sama tanpa mekanisme pengendalian.

Refleksi terhadap perjalanan ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa independensi peradilan sesungguhnya bukanlah hak istimewa yang diberikan kepada hakim, melainkan hak konstitusional setiap warga negara.

Masyarakat berhak berharap bahwa ketika suatu perkara diperiksa di pengadilan, yang berbicara adalah hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan faktor-faktor lain yang berada di luar ruang peradilan.

Karena itulah, menjaga jarak konstitusional pada hakikatnya bukan semata-mata menjaga martabat lembaga peradilan, melainkan menjaga hak seluruh warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang bebas, imparsial, dan bermartabat.

Semakin kokoh jarak itu dipelihara, semakin besar pula peluang negara hukum mempertahankan kepercayaan masyarakat sebagai modal terpenting dalam kehidupan demokrasi.

Peradilan Tidak Cukup Hanya Adil

Dalam setiap negara hukum, keadilan tidak cukup hanya diwujudkan; keadilan juga harus tampak hadir melalui proses yang dapat dipahami dan dipercaya oleh masyarakat.

Suatu putusan mungkin memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi legitimasi sosialnya akan sangat ditentukan oleh bagaimana proses menuju putusan tersebut dipersepsikan berlangsung secara terbuka, imparsial, dan menghormati hak-hak para pihak.

Oleh karena itu, kualitas peradilan tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, melainkan juga dari mutu prosedur yang mengantarkan lahirnya putusan tersebut.

Semakin transparan suatu proses, semakin besar peluang masyarakat menerima putusan sebagai bagian dari mekanisme negara hukum, meskipun hasilnya mungkin tidak selalu sejalan dengan harapan sebagian pihak.

Pandangan seperti ini penting karena kehidupan demokrasi modern tidak hanya dibangun di atas kepastian hukum, tetapi juga di atas kepercayaan publik.

Di era ketika informasi menyebar dalam hitungan detik dan setiap perkara besar menjadi konsumsi ruang digital, lembaga peradilan menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu.

Putusan tidak lagi hanya dibaca oleh para akademisi hukum atau para pihak yang berperkara, melainkan juga oleh masyarakat luas yang ingin memahami apakah hukum benar-benar dijalankan dengan integritas.

Oleh sebab itu, keterbukaan bukan berarti mengadili perkara melalui opini publik, melainkan memastikan bahwa masyarakat dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip negara hukum bekerja secara nyata.

Argumentasi hukum yang tersusun secara sistematis, pembuktian yang dapat ditelusuri, serta penghormatan terhadap hak setiap pihak merupakan bagian dari akuntabilitas yang harus terus dipelihara.

Negara hukum memperoleh kewibawaannya bukan karena meminta masyarakat untuk percaya, tetapi karena menunjukkan alasan-alasan yang membuat kepercayaan itu tumbuh secara alamiah.

Pelajaran yang Tidak Boleh Terlewatkan

Perkara-perkara hukum yang menyita perhatian publik selalu meninggalkan pelajaran yang jauh lebih besar daripada identitas orang-orang yang berada di dalamnya.

Perhatian masyarakat yang begitu besar seharusnya dipandang sebagai energi positif untuk memperkuat kualitas penegakan hukum, bukan sebagai beban yang harus dihindari.

Sebab, semakin tinggi perhatian publik, semakin besar pula tuntutan agar setiap tindakan aparat penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etik, dan kelembagaan.

Pengalaman dibanyak negara menunjukkan bahwa negara hukum tidak melemah karena kekurangan aturan.

Yang lebih sering terjadi justru sebaliknya: aturan tersedia dalam jumlah yang melimpah, tetapi pelaksanaannya kehilangan konsistensi sehingga masyarakat mulai meragukan kemampuan institusi negara dalam mewujudkan keadilan.

Ketika keraguan itu tumbuh, persoalan yang dihadapi bukan lagi sekadar efektivitas penegakan hukum, melainkan mulai menyentuh legitimasi negara hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, memperkuat negara hukum tidak cukup dilakukan melalui pembentukan undang-undang baru atau pembaruan kelembagaan.

Yang tidak kalah penting adalah membangun budaya hukum yang menjunjung profesionalisme, integritas, keterbukaan, dan kesediaan untuk terus melakukan pembenahan apabila ditemukan kekurangan dalam praktik penyelenggaraannya.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu belajar dari setiap peristiwa tanpa terjebak dalam polarisasi.

Setiap perkara harus menjadi ruang pembelajaran bagi semua pihak untuk memperkuat institusi, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dengan cara itulah negara hukum berkembang, bukan melalui keyakinan bahwa institusinya tidak pernah salah, melainkan melalui keberanian untuk terus menyempurnakan diri sesuai dengan semangat konstitusi dan tuntutan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Reformasi 1998 telah meninggalkan warisan yang sangat berharga berupa ikhtiar untuk membangun jarak konstitusional antara kekuasaan politik dan kekuasaan kehakiman.

Jarak itu harus terus dipelihara, bukan demi melindungi hakim atau pejabat negara, melainkan demi menjaga hak setiap warga negara untuk memperoleh proses hukum yang bebas dari tekanan apa pun.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dosen Hukum Tata Negara dan Legislatif Drafting, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya DIY, Direktir Eksekutif Parliament Watch Yogyakarta, Advokat pada Kantor Hukum BEN LAW OFFICE dan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Periode Seleksi tahun 2000

JAKARTA – Zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nashir merupakan salah satu bacaan yang sering diamalkan umat Islam ketika menghadapi kesulitan, rasa takut, maupun berbagai persoalan kehidupan.

Kalimat zikir tersebut berbunyi:

Baca Juga:

• Ini Daftar Perempuan yang Haram Dinikahi dalam Islam

Artinya:

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan penolong."

Dalam Al-Qur'an, ungkapan Hasbunallah wa ni'mal wakil disebutkan dalam Surah Ali 'Imran ayat 173.

Ayat tersebut menceritakan sikap orang-orang beriman ketika mendapat ancaman dari musuh.

Alih-alih merasa takut, mereka menyerahkan urusan kepada Allah dengan penuh keyakinan.

Allah SWT berfirman:

"(yaitu) mereka yang (ketika ada) orang-orang mengatakan kepadanya, "Sesungguhnya orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan (pasukan) untuk (menyerang) kamu. Oleh karena itu, takutlah kepada mereka," ternyata (ucapan) itu menambah (kuat) iman mereka dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung." (QS. Ali 'Imran: 173).

Zikir ini mengandung makna tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar atau usaha yang maksimal.

Melalui bacaan tersebut, seorang muslim diajarkan untuk tetap tenang, tidak mudah putus asa, dan percaya bahwa pertolongan Allah akan datang pada waktu yang terbaik.

Banyak ulama menjelaskan bahwa zikir ini menjadi pengingat agar setiap muslim menggantungkan harapan hanya kepada Allah, terutama ketika menghadapi ujian, kesulitan, maupun tekanan dalam kehidupan.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini, zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil menjadi salah satu amalan yang menguatkan hati, menumbuhkan optimisme, serta memperkokoh keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung dan penolong bagi hamba-Nya.

Sejumlah masyarakat juga meyakini zikir ini memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, berbagai klaim mengenai manfaat tertentu di luar makna tawakal dan perlindungan kepada Allah perlu dipahami dengan hati-hati serta dikembalikan kepada dalil yang sahih dalam Al-Qur'an dan hadis.* (d/ad)

LABUHANBATU SELATAN – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan saat Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro menyampaikan Nota Pengantar sekaligus Nota Jawaban Pemerintah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Pemkab Asahan Sambut Tim Monitoring TP PKK Sumut, Sejumlah Desa Dinilai dalam HKG PKK 2026

Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.

Capaian tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp947,99 miliar atau 94,78 persen dari target Rp1 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp907,94 miliar atau 85,13 persen dari pagu anggaran.

Dengan capaian tersebut, APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan mencatat surplus sebesar Rp40,05 miliar.

Selain itu, realisasi pembiayaan daerah mencapai Rp74,39 miliar, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp114,45 miliar.

Sebagian dana tersebut telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

Setelah penyampaian nota pengantar, Gabungan Fraksi DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tersebut.

Menanggapi hal itu, pada rapat paripurna berikutnya Wakil Bupati menyampaikan Nota Jawaban Pemerintah atas berbagai pandangan, masukan, dan saran yang diberikan DPRD.

Dalam nota jawaban tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dukungan serta berbagai masukan selama proses pembahasan Ranperda.

Pemerintah juga menyambut baik persetujuan DPRD untuk melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.

Wakil Bupati menegaskan bahwa setiap pandangan, kritik, maupun saran dari Gabungan Fraksi DPRD dipandang sebagai masukan yang konstruktif dalam menyempurnakan substansi Ranperda.

Adapun hal-hal yang bersifat teknis akan dibahas lebih lanjut pada tahapan pembahasan bersama.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berharap pembahasan Ranperda dapat berjalan dengan baik hingga memperoleh persetujuan bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Mengakhiri penyampaiannya, Wakil Bupati mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Semoga sinergi yang telah terjalin dengan baik antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan DPRD terus terpelihara dalam mewujudkan pembangunan daerah yang semakin maju. Bersama Fery-Syahdian, Labusel Kampung Kita, Kita Bangun, Kita Jaga, Kita Rawat," tutup Wakil Bupati.* (ad)

ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan menyambut kunjungan Tim Monitoring Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2026, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan monitoring dilaksanakan di sejumlah lokasi yang menjadi perwakilan Kabupaten Asahan dalam berbagai kategori penilaian.

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Tekankan Kode Etik dan Integritas Fondasi Utama ASN Profesional, Minta Jauhi Pungli dan Pola Pikir Lama

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para asisten, Ketua dan jajaran TP PKK Kabupaten Asahan, organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa dan lurah, kader PKK, serta Tim Monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara.

Pada kegiatan monitoring PAAR di Desa Tanjung Asri, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengatakan desa tersebut terpilih sebagai yang terbaik di Kabupaten Asahan setelah melalui proses evaluasi di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah, TP PKK, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan masyarakat.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan TP PKK Kabupaten Asahan yang telah membina Kecamatan Sei Dadap dan Desa Tanjung Asri hingga mampu mewakili Kabupaten Asahan pada tahap monitoring tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Ia menjelaskan, berbagai program telah dijalankan untuk mendukung keberhasilan PAAR, mulai dari perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Gerakan Magrib Mengaji, pembinaan organisasi remaja, pelayanan kesehatan melalui posyandu bagi anak, remaja, dan lansia, hingga penyuluhan bela negara.

Bupati berharap seluruh program tersebut tetap berjalan secara berkelanjutan meskipun proses monitoring telah selesai, sehingga dapat melahirkan generasi yang berkualitas, bermartabat, dan religius.

Di lokasi lain, Wakil Bupati Asahan Rianto mengatakan monitoring Lomba UP2K menjadi momentum untuk meningkatkan semangat kelompok usaha dalam mengembangkan ekonomi keluarga.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga mendorong peningkatan kualitas administrasi, tata kelola usaha, inovasi produk, pemasaran UMKM, peningkatan kesejahteraan keluarga, hingga lahirnya wirausaha baru yang mandiri dan berkelanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Zainal Aripin Sinaga menjelaskan bahwa monitoring Lomba Tertib Administrasi PKK merupakan tindak lanjut dari supervisi yang telah dilaksanakan pada 29 April 2026.

Ia mengatakan keberhasilan Kabupaten Asahan masuk tahap monitoring menjadi indikator bahwa pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di tingkat desa dan kelurahan terus berjalan dengan baik.

Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Yusnila Indriati Taufik, menyampaikan pihaknya telah melakukan pembinaan secara intensif kepada desa dan kelurahan yang mengikuti lomba agar mampu memberikan hasil terbaik.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dan komitmen Bupati Asahan dalam mendukung seluruh program TP PKK demi mewujudkan Kabupaten Asahan yang sejahtera, religius, maju, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Tim Monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Afriani Syafitri, mengatakan kegiatan monitoring merupakan bagian dari rangkaian Hari Kesatuan Gerak PKK Tahun 2026 sebagai tindak lanjut dari supervisi sebelumnya.

Ia menegaskan bahwa monitoring tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga bertujuan melihat secara langsung pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di tengah masyarakat sekaligus mengevaluasi kinerja kader PKK di lapangan.

Afriani juga mengingatkan seluruh TP PKK agar terus tertib menginput laporan melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan dan Data (SIPANDA).

Menurutnya, lomba tidak semata-mata mengejar prestasi, tetapi harus menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan desa dan kelurahan yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Sumatera Utara.* (ad)

MEDAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan bahwa pemahaman terhadap kode etik dan integritas merupakan fondasi utama dalam membentuk aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, kompeten, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Sulaiman Harahap saat menjadi narasumber pada Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Batch VII Golongan III yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Sumut, Lantai 9 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Bobby Nasution Salurkan Bantuan ZIS Rp3,5 Miliar kepada 5.051 Warga Sumut, Tekankan Kolaborasi Sejahterakan Masyarakat

Ia menilai birokrasi yang bersih, kompeten, dan berorientasi pada hasil nyata menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kemajuan bangsa.

"Profesional itu bukan sekadar status, tetapi sifat yang mencerminkan kemampuan, kompetensi, dan komitmen dalam menjalankan profesi," ujarnya.

Sulaiman juga mengingatkan bahwa sikap profesional harus tercermin sejak awal seseorang menjadi ASN.

Karena itu, ia meminta seluruh aparatur menghindari berbagai tindakan yang dapat merusak integritas, seperti melakukan pungutan liar (pungli), bekerja di luar tugas pada jam kerja, maupun menggunakan waktu kerja untuk kepentingan pribadi.

Ia mengatakan reformasi birokrasi yang menjadi arahan Presiden menuntut ASN mampu bekerja lebih cepat, responsif, efektif, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu, Sulaiman mengajak para ASN meninggalkan pola pikir lama yang dapat menghambat kemajuan, seperti merasa aman hingga masa pensiun, bekerja sekadarnya, atau menganggap kerja keras tidak berpengaruh terhadap jenjang karier.

Menurutnya, pola pikir seperti itu hanya akan menurunkan kualitas pelayanan publik dan berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran negara.

Sebaliknya, ASN yang memiliki integritas, kompetensi, dan kinerja yang baik akan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan karier.

Dampaknya, pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam bidang perizinan, dapat berjalan lebih cepat, mudah, dan berkualitas sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sulaiman juga mendorong seluruh peserta Latsar CPNS untuk terus meningkatkan kemampuan melalui seminar, pelatihan, serta mempelajari kode etik ASN.

Ia menilai penguasaan teknologi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari dalam mendukung transformasi digital birokrasi.

"Singkirkan pola pikir lama bahwa masih banyak waktu luang. ASN masa kini harus mampu memanfaatkan teknologi dan terus belajar," katanya.

Menurut Sulaiman, tantangan yang dihadapi aparatur sipil negara saat ini semakin kompleks

. Karena itu, setiap ASN dituntut terus meningkatkan kapasitas, memahami regulasi, menguasai teknologi, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang mampu menjadi teladan bagi lingkungan kerja.

Menutup arahannya, Sulaiman mengajak para calon ASN untuk menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi birokrasi dan masyarakat.

"Mari kita datang untuk mewarnai, bukan datang untuk diwarnai," pesannya.* (ad)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyalurkan bantuan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) senilai Rp3,5 miliar kepada 5.051 penerima manfaat.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis dalam kegiatan Pendistribusian Bantuan ZIS Triwulan II Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Percepat Program Cek Kesehatan Gratis, Sasar 35 Ribu Mahasiswa Baru USU

"Kami apresiasi apa yang sudah dilakukan BAZNAS Sumut yang telah melaksanakan penyaluran zakat. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa meningkatkan di internal Pemprov Sumut agar semakin banyak membayar zakat," ujar Bobby.

Bobby mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan penghimpunan zakat sebesar Rp29 miliar pada tahun 2026.

Karena itu, ia berharap pengumpulan zakat dapat terus ditingkatkan agar potensi zakat di Sumatera Utara bisa dihimpun secara maksimal.

Menurut Bobby, zakat memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi nyata antara pemerintah, lembaga zakat, dan seluruh pihak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Zakat ini diharapkan dapat meringankan apa yang dirasakan masyarakat. Kami ingin bahasa kolaborasi bukan hanya wacana, bukan hanya sebuah kata-kata di acara seremonial, tapi benar-benar bisa dilaksanakan di lapangan. Tujuan utamanya adalah menyejahterakan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Sumatera Utara Mohammad Hatta mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan BAZNAS dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Menurut Hatta, seluruh program yang dijalankan BAZNAS Sumut diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

"BAZNAS mempunyai lima pilar program, yakni Sumut Makmur (program ekonomi umat), Sumut Sehat (program kesehatan), Sumut Cerdas (program pendidikan), Sumut Peduli (program kemanusiaan dan sosial), dan Sumut Takwa (program dakwah dan advokasi)," sebutnya.

Hatta menjelaskan, penerimaan ZIS dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) BAZNAS Sumut selama periode Januari hingga 29 Juni 2026 telah mencapai Rp6,171 miliar.

Pada Triwulan II Tahun 2026, BAZNAS Sumut menyalurkan bantuan ZIS senilai Rp3,5 miliar kepada 5.051 mustahik atau penerima manfaat yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Utara.

"BAZNAS Provinsi Sumut berkomitmen kuat untuk menjalankan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap sinergi antara pemerintah dan BAZNAS terus diperkuat sehingga penghimpunan maupun penyaluran zakat dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam mengurangi beban masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat.* (ad)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut terus mempercepat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Kali ini, program tersebut menyasar mahasiswa baru Universitas Sumatera Utara (USU) melalui kegiatan skrining kesehatan.

Baca Juga:

• 60 Hunian Tetap di Tanah Datar Rampung Dibangun, Harapan Baru bagi Penyintas Bencana

Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit serta menjaga kesehatan secara berkala.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Hery Valona Bonatua Ambarita, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi antara Dinkes Sumut, Universitas Sumatera Utara (USU), Dinas Kesehatan Kota Medan, serta tiga puskesmas di Kota Medan.

"Kegiatan Cek Kesehatan Gratis ini kita laksanakan bagi mahasiswa baru dan kita melakukannya berkolaborasi dengan USU, Dinkes Kota Medan, serta tiga puskesmas yang ada di Medan. Sasaran kegiatan ini ada sebanyak 3.500 mahasiswa," ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Hery Valona Bonatua Ambarita, Selasa (30/6/2026).

Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis berlangsung mulai 29 Juni hingga 3 Juli 2026.

Setelah tahun ajaran baru 2026/2027 dimulai, program ini akan diperluas dengan target sekitar 35 ribu mahasiswa USU, termasuk dosen, tenaga penunjang akademik, dan tenaga pendukung lainnya.

Menurut Hery, pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencapai target pemeriksaan kesehatan gratis terhadap 46 persen penduduk Sumut.

"Harapan kita kegiatan ini dapat menjadi pendukung untuk memenuhi target yang telah ditetapkan sebanyak 46 persen penduduk Sumut harus dilakukan cek kesehatan gratis. Kegiatan ini tentu akan dapat meningkatkan capaian kinerja cek kesehatan gratis di Sumut," kata Hery.

Program Cek Kesehatan Gratis juga telah dilaksanakan di sejumlah perguruan tinggi lainnya, seperti Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Sari Mutiara Indonesia, Universitas Al Washliyah, Universitas Muslim Nusantara, Universitas Medan Area, dan Universitas Pembangunan Panca Budi.

Ke depan, Dinas Kesehatan Sumut berencana memperluas pelaksanaan program melalui kerja sama dengan lebih banyak perguruan tinggi di Kota Medan.

Pelaksanaan CKG menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sumut dalam memperkuat layanan promotif dan preventif, sekaligus memudahkan masyarakat, khususnya mahasiswa, memperoleh akses pemeriksaan kesehatan sejak dini.

"Kita harapkan setelah mahasiswa mengetahui kondisi kesehatannya, dia akan berniat meningkatkan derajat kesehatannya dengan mengunjungi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Inilah amanah yang kami emban untuk bisa melakukan percepatan program CKG yang merupakan PHTC Pak Gubernur," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan, mulai dari skrining mandiri, pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, deteksi kanker, hingga pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut.

Selain itu, peserta juga memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan jiwa serta berbagai pemeriksaan penunjang lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta.

"Selain itu ada juga pemeriksaan terkait kesehatan jiwa, serta pemeriksaan pendukung kesehatan lainnya yang sesuai dengan kondisi kebutuhan peserta CKG," kata Hery.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan kebinekaan demi menciptakan Kota Medan yang aman, damai, dan kondusif.

Ajakan tersebut disampaikan Rico Waas saat menghadiri Doa Bersama Lintas Agama dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Aula Patriatama Polrestabes Medan, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• 139 Personel Polresta Banda Aceh Naik Pangkat, Kapolresta Tekankan Integritas dan Pelayanan

Menurutnya, keberagaman tersebut menjadi kekuatan yang harus terus dijaga oleh seluruh warga.

"Kota Medan tidak bisa dimiliki pribadi, tapi Medan untuk semua dan semua untuk Medan. Semangat kebersamaan ini harus terus dijaga agar Medan tetap menjadi rumah bersama bagi seluruh warganya," ujar Rico Waas.

Rico menilai kehadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jajaran TNI dan Polri dalam doa bersama tersebut menjadi bukti nyata kuatnya sinergi antar-elemen bangsa.

Ia mengatakan, seluruh institusi negara memiliki tanggung jawab untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui pelayanan yang baik serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Selain menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada Kepolisian Republik Indonesia, Rico Waas juga mengajak seluruh peserta doa bersama mendoakan Kota Medan yang akan memperingati Hari Jadi ke-436 pada Rabu, 1 Juli 2026.

Menurutnya, peringatan Hari Bhayangkara dan Hari Jadi Kota Medan yang berlangsung berdekatan diharapkan menjadi momentum membawa keberkahan serta mendorong kemajuan pembangunan kota.

"Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kebersamaan harus terus dijunjung tinggi agar Kota Medan tetap aman, damai, semakin mumpuni, dan berkah," tambah Rico Waas.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, mengatakan doa bersama lintas agama menjadi bentuk rasa syukur sekaligus ikhtiar memohon perlindungan Tuhan dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Jean Calvijn menjelaskan, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Kegiatan tersebut meliputi bakti kesehatan, ziarah, perlombaan e-sport, lomba musisi jalanan, hingga pembagian nasi berkat sebagai bagian dari komitmen "Polri untuk Masyarakat".

Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta memperkuat semangat persatuan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Medan.* (ad)

TANAH DATAR – Pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi salah satu fokus utama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera dalam fase pemulihan permanen.

Program ini tidak hanya menghadirkan tempat tinggal yang layak, tetapi juga memberikan kepastian bagi warga untuk kembali menjalani kehidupan setelah terdampak bencana.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Rabu 1 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Hingga saat ini, sebanyak 60 unit hunian tetap telah selesai dibangun dan sudah ditempati masyarakat.

Sementara itu, pembangunan kawasan huntap terpadu di Nagari Rambatan juga terus dikebut.

Kawasan tersebut akan menambah 79 unit hunian tetap yang ditargetkan selesai dalam waktu sekitar dua bulan.

Bagi para penyintas, rumah baru yang mereka tempati bukan sekadar bangunan.

Huntap menjadi simbol harapan sekaligus awal kehidupan baru setelah kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang dan bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.

"Rumah ini nyaman, fasilitas juga sudah lengkap. Kami merasa terbantu karena setelah bencana akhirnya memiliki tempat tinggal yang lebih aman," ujar salah seorang penyintas, Dedi Burzal, saat ditemui, Senin (29/6/2026).

Selain membangun hunian tetap, pemerintah juga mempercepat pemulihan berbagai infrastruktur yang menjadi penopang aktivitas masyarakat.

Hingga 2026, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp897 miliar untuk mendukung rehabilitasi di Kabupaten Tanah Datar.

Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki jalan, jaringan irigasi, saluran air, sarana pendukung, serta berbagai infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana.

Pemulihan sektor pertanian juga menjadi perhatian pemerintah.

Sebesar Rp52 miliar dialokasikan untuk rehabilitasi lahan pertanian melalui optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi perpipaan maupun nonperpipaan, serta pengembangan lahan nonrawa.

Program tersebut diharapkan mampu mengembalikan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar mengalokasikan sekitar Rp112 miliar untuk membangun dua jembatan di kawasan Singgalang dan Tanjung Alam.

Anggaran tersebut juga digunakan untuk memperbaiki rumah warga yang mengalami kerusakan berat, sedang, maupun ringan akibat bencana.

Pemerintah juga menargetkan akses jalan nasional di kawasan Lembah Anai dapat kembali berfungsi penuh pada akhir Juli 2026.

Beroperasinya jalur tersebut diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

Sebagai langkah mengurangi risiko bencana pada masa mendatang, pembangunan sabo dam terus dipercepat.

Dari sepuluh unit yang direncanakan, dua unit telah selesai dibangun, sementara delapan unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

Keberadaan sabo dam diharapkan mampu mengurangi potensi banjir bandang serta aliran material ketika curah hujan tinggi.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan pascabencana. Mulai dari pembangunan huntap, perbaikan infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur pengendali bencana. Semua dilakukan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman," ujarnya.* (ad)

BALI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah Provinsi Bali pada Rabu, 1 Juli 2026, didominasi kondisi cerah.

Berdasarkan prakiraan BMKG, sembilan kabupaten dan kota di Bali diperkirakan mengalami cuaca cerah sejak pagi hingga malam hari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Rabu 1 Juli 2026: Sebagian Wilayah Cerah

Suhu udara di Bali diperkirakan berada pada kisaran 16 hingga 29 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 57 hingga 99 persen.

Wilayah Kabupaten Jembrana diprakirakan cerah dengan suhu 20–26 derajat Celsius dan kelembapan 65–97 persen.

Kabupaten Tabanan juga diprediksi cerah dengan suhu 19–25 derajat Celsius serta kelembapan 65–95 persen.

Sementara itu, Kabupaten Badung yang menjadi salah satu pusat destinasi wisata diperkirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu berkisar 21–29 derajat Celsius dan kelembapan 58–97 persen.

Di Kabupaten Gianyar, cuaca diprakirakan cerah dengan suhu 20–27 derajat Celsius dan kelembapan 64–95 persen.

Kabupaten Klungkung diprediksi memiliki suhu relatif lebih hangat, yakni 25–29 derajat Celsius dengan kelembapan 57–79 persen.

Adapun Kabupaten Bangli menjadi wilayah dengan suhu terendah di Bali, yakni berkisar antara 16–22 derajat Celsius. Tingkat kelembapannya mencapai 63–99 persen.

Untuk Kabupaten Karangasem, BMKG memperkirakan cuaca cerah dengan suhu 18–25 derajat Celsius dan kelembapan 62–96 persen.

Kabupaten Buleleng diprakirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu 21–27 derajat Celsius serta kelembapan 58–90 persen.

Sementara itu, Kota Denpasar diprediksi cerah dengan suhu berkisar 23–28 derajat Celsius dan kelembapan udara 63–86 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan informasi cuaca terbaru yang diperbarui secara berkala, terutama bagi pelaku perjalanan laut, nelayan, serta wisatawan yang beraktivitas di kawasan pantai.

Masyarakat juga disarankan menjaga kecukupan cairan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari meskipun kondisi cuaca diperkirakan cerah.* (ad)

YOGYAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu, 1 Juli 2026, didominasi cuaca cerah dan fenomena udara kabur di sejumlah daerah.

Berdasarkan prakiraan BMKG, Kabupaten Kulon Progo menjadi satu-satunya wilayah yang diprediksi mengalami cuaca cerah sepanjang hari.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Rabu 1 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

Suhu udara di wilayah DIY diperkirakan berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara mencapai 58 hingga 98 persen.

Di Kabupaten Kulon Progo, cuaca diprediksi cerah dengan suhu berkisar 21–31 derajat Celsius dan kelembapan udara 70–96 persen.

Kabupaten Bantul diprakirakan mengalami udara kabur dengan suhu 21–31 derajat Celsius serta kelembapan 65–98 persen.

Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul berpotensi mengalami kondisi kabut atau asap.

Suhu udara di wilayah tersebut diperkirakan berada pada kisaran 20–31 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 67–98 persen.

Di Kabupaten Sleman, BMKG memprakirakan kondisi udara kabur dengan suhu 20–31 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 62–92 persen.

Adapun Kota Yogyakarta diprediksi mengalami udara kabur dengan suhu berkisar 21–32 derajat Celsius serta kelembapan udara antara 58–95 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini, terutama bagi pengguna jalan pada pagi hari ketika jarak pandang dapat berkurang akibat udara kabur maupun kabut.

Pengendara juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keselamatan selama beraktivitas di luar ruangan.

Selain itu, masyarakat disarankan menjaga kondisi tubuh dan memenuhi kebutuhan cairan, mengingat suhu udara di sejumlah wilayah DIY diperkirakan mencapai lebih dari 30 derajat Celsius pada siang hari.* (ad)

JAWA BARAT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Barat akan mengalami cuaca cerah pada Rabu, 1 Juli 2026.

Hanya beberapa daerah yang diprediksi berawan, sementara suhu udara berkisar antara 12 hingga 34 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Rabu 1 Juli 2026: Seluruh Wilayah Cerah Berawan

Wilayah yang diprakirakan berawan meliputi Kabupaten Garut dan Kota Bekasi, sedangkan daerah lainnya umumnya berada dalam kondisi cerah sepanjang hari.

Suhu udara terendah diperkirakan terjadi di Kabupaten Garut, yakni sekitar 12–22 derajat Celsius.

Sementara itu, suhu tertinggi mencapai 34 derajat Celsius diprakirakan terjadi di Kota Bekasi dan Kota Depok.

Kabupaten Bogor diprediksi cerah dengan suhu 23–32 derajat Celsius dan kelembapan udara 40–86 persen.

Kabupaten Sukabumi juga diprakirakan cerah dengan suhu 20–26 derajat Celsius, sedangkan Kabupaten Cianjur memiliki kisaran suhu 17–24 derajat Celsius.

Di wilayah Bandung Raya, Kabupaten Bandung diprediksi cerah dengan suhu 15–26 derajat Celsius.

Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung juga diperkirakan cerah dengan suhu masing-masing 20–28 derajat Celsius dan 20–29 derajat Celsius.

Kota Cimahi diprakirakan mengalami cuaca cerah dengan suhu 19–28 derajat Celsius.

Kabupaten Garut menjadi salah satu wilayah yang diprakirakan berawan dengan suhu 12–22 derajat Celsius dan tingkat kelembapan udara mencapai 59–99 persen.

Untuk wilayah Priangan Timur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar diprediksi didominasi cuaca cerah dengan suhu berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celsius.

Di wilayah Cirebon dan sekitarnya, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Indramayu diprakirakan mengalami cuaca cerah.

Suhu udara di kawasan tersebut berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celsius.

Sementara itu, wilayah Kabupaten Subang, Purwakarta, dan Karawang juga diprediksi cerah dengan suhu maksimum mencapai 32 derajat Celsius.

Untuk kawasan Bodebek, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Depok, dan Kabupaten Bekasi diprakirakan cerah.

Adapun Kota Bekasi menjadi satu-satunya kota di kawasan tersebut yang berpotensi mengalami cuaca berawan dengan suhu berkisar 27–34 derajat Celsius.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan pembaruan informasi cuaca, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Suhu yang relatif tinggi di sejumlah wilayah berpotensi meningkatkan risiko dehidrasi sehingga masyarakat disarankan mencukupi kebutuhan cairan tubuh.

Pengguna jalan juga diminta tetap berhati-hati, khususnya di wilayah yang diprakirakan berawan maupun memiliki tingkat kelembapan udara tinggi, karena perubahan kondisi cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu.* (ad)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Daerah Khusus Jakarta pada Rabu, 1 Juli 2026, didominasi cuaca berawan hingga cerah.

Suhu udara diperkirakan berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Rabu 1 Juli 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Disertai Petir

Sementara itu, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan menikmati cuaca cerah sepanjang hari.

Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan berawan dengan suhu udara sekitar 29 derajat Celsius dan tingkat kelembapan berkisar 62–70 persen.

Di Jakarta Pusat, cuaca diprediksi berawan dengan suhu antara 27–32 derajat Celsius serta kelembapan udara 48–71 persen.

Jakarta Utara juga diprakirakan berawan dengan suhu 27–30 derajat Celsius dan kelembapan 58–73 persen.

Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Jakarta Barat dengan suhu 27–32 derajat Celsius dan kelembapan 48–72 persen.

Sementara itu, Jakarta Selatan diprediksi mengalami cuaca cerah dengan suhu berkisar 27–34 derajat Celsius serta kelembapan udara 38–69 persen.

Adapun Jakarta Timur juga diprakirakan cerah dengan suhu 27–34 derajat Celsius dan kelembapan antara 38–72 persen.

Secara umum, suhu udara di Jakarta diperkirakan cukup hangat pada siang hari, terutama di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang berpotensi mencapai 34 derajat Celsius.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan disarankan menjaga kecukupan cairan tubuh dan menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca, terutama bagi pengguna transportasi laut menuju dan dari Kepulauan Seribu maupun masyarakat yang memiliki aktivitas di ruang terbuka.* (ad)

ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Provinsi Aceh akan mengalami hujan ringan pada Rabu, 1 Juli 2026.

Sejumlah daerah juga berpotensi diguyur hujan disertai petir, sementara beberapa wilayah lainnya diprediksi berawan hingga cerah berawan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Rabu 1 Juli 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Sementara itu, Kabupaten Gayo Lues diprakirakan berpotensi mengalami cuaca disertai petir.

Adapun Kabupaten Simeulue berpotensi mengalami hujan yang dapat disertai petir sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca ekstrem.

Wilayah Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Besar, dan Pidie Jaya diprediksi mengalami cuaca berawan.

Sedangkan Kabupaten Aceh Utara, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang diprakirakan berada dalam kondisi cerah berawan.

Secara umum, suhu udara di Aceh diperkirakan berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 67 hingga 99 persen.

Suhu terendah diprakirakan terjadi di wilayah dataran tinggi, seperti Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah yang berkisar antara 18 hingga 23 derajat Celsius.

Sementara itu, suhu tertinggi mencapai 31 derajat Celsius diperkirakan terjadi di Kota Langsa.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai petir, terutama di wilayah Gayo Lues dan Simeulue.

Pengguna jalan diimbau berhati-hati karena jalanan berpotensi licin saat hujan turun.

Nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir juga disarankan untuk selalu memantau perkembangan informasi cuaca terbaru dari BMKG guna mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu.* (ad)

SUMUT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Provinsi Sumatera Utara akan diguyur hujan ringan pada Rabu, 1 Juli 2026.

Sementara itu, sejumlah daerah lainnya diperkirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celsius.

Baca Juga:

• Surat Pengaduan Tanah Belum Direspons, Warga Deli Serdang Minta Gubernur Sumut Segera Bertindak

Sementara itu, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Samosir, Batu Bara, Padang Lawas, serta Kota Tebing Tinggi dan Kota Padang Sidempuan.

Secara umum, suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan berada pada kisaran 18 hingga 33 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 54 hingga 99 persen.

Suhu terendah diperkirakan terjadi di wilayah dataran tinggi, seperti Kabupaten Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan yang berkisar 18–24 derajat Celsius.

Sementara itu, suhu tertinggi mencapai 33 derajat Celsius diprakirakan terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Di kawasan Pantai Barat, termasuk Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, hujan ringan diprakirakan berpotensi terjadi sepanjang hari.

Kondisi serupa juga diperkirakan melanda wilayah Kepulauan Nias, meliputi Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, serta Kota Gunungsitoli.

Untuk kawasan perkotaan, Kota Medan diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu berkisar 25–31 derajat Celsius.

Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjung Balai, dan Kota Sibolga juga diprakirakan mengalami kondisi cuaca yang sama.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat menyebabkan genangan di sejumlah wilayah, terutama pada sore hingga malam hari.

Pengguna jalan diminta berhati-hati karena kondisi jalan dapat menjadi licin saat hujan turun.

Masyarakat yang beraktivitas di sektor pertanian, perikanan, maupun transportasi juga disarankan untuk terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu.* (ad)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa kedua pejabat tersebut telah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (30/6/2026) malam sekitar pukul 21.17 WIB.

Baca Juga:

• KPK Telusuri Dugaan Aset Japto, Pengembangan Kasus Rita Widyasari Kian Menguak

Setibanya di Gedung Merah Putih KPK, keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.

Sebelumnya, KPK mengimbau Suhardiman Amby dan Zulkarnain untuk segera menyerahkan diri setelah penyidik melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Operasi tangkap tangan itu berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Perkara tersebut kini resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah melalui gelar perkara yang dilakukan KPK.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang. Sebanyak sembilan orang diamankan di Kuantan Singingi, sementara satu orang lainnya ditangkap di Jakarta.

Dari total pihak yang diamankan, lima orang telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka terdiri atas tiga pihak swasta, seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, serta seorang anggota keluarga penyelenggara negara di Pengadilan Negeri Kuantan Singingi.

Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik juga menyita barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan transaksi keuangan serta satu unit kendaraan roda empat yang diduga digunakan dalam rangkaian tindak pidana suap.

KPK menyatakan akan segera mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta konstruksi perkara setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan.* (in/dh)

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras tanpa impor pada akhir 2025 dengan cadangan beras pemerintah yang terus meningkat.

Baca Juga:

• Prabowo Pimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Libatkan 9.000 Peserta

Menurut Amran, capaian tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu lumbung beras dunia. Ia menilai kondisi stok beras saat ini belum pernah terjadi sejak Indonesia berdiri.

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog kini tercatat mencapai lebih dari 5,17 juta ton dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Selain itu, berdasarkan proyeksi neraca pangan yang diolah Bapanas, produksi beras nasional selama periode Januari hingga Juni 2026 diperkirakan mencapai 19,2 juta ton. Angka tersebut melampaui kebutuhan konsumsi beras nasional pada periode yang sama yang diperkirakan sekitar 15,48 juta ton.

Pemerintah juga terus melanjutkan program bantuan pangan beras kepada masyarakat. Penyaluran bantuan pangan yang diperpanjang hingga Juni 2026 telah terealisasi sebesar 97,97 persen dan menjangkau sekitar 32,57 juta keluarga penerima manfaat dengan total distribusi mencapai 651.400 ton beras.

Mulai Juli 2026, pemerintah kembali melanjutkan program bantuan pangan beras untuk alokasi tiga bulan dengan total penyaluran sekitar 997.300 ton. Dengan demikian, total Cadangan Beras Pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat hingga akhir tahun diperkirakan mencapai sekitar 1,6 juta ton.

Di sisi lain, pemerintah juga menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai upaya menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Hingga 29 Juni 2026, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai sekitar 393.400 ton.

Amran mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sektor pangan nasional agar Indonesia mampu menjadi negara yang kuat dan mandiri di bidang pangan.

Menurutnya, sinergi seluruh elemen menjadi kunci agar Indonesia mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mewujudkan cita-cita menjadi salah satu lumbung pangan dunia.* (k/dh)

Upacara dipimpin langsung Kapolres Bener Meriah, AKBP Aris Cai Dwi Susanto, serta dihadiri Wakapolres, pejabat utama Polres Bener Meriah, Danki 4 Yon D Pelopor Satbrimob Polda Aceh, para perwira, personel Polri, hingga jajaran Bhayangkari Cabang Bener Meriah.

Baca Juga:

• 139 Personel Polresta Banda Aceh Naik Pangkat, Kapolresta Tekankan Integritas dan Pelayanan

Dalam amanatnya, Kapolres Bener Meriah mengucapkan selamat kepada seluruh personel yang menerima kenaikan pangkat. Ia menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar peningkatan status maupun kesejahteraan, melainkan amanah yang harus diiringi dengan peningkatan profesionalisme dan tanggung jawab.

"Kenaikan pangkat bukanlah hak yang diperoleh secara otomatis, tetapi hasil dari penilaian terhadap dedikasi, loyalitas, disiplin, tanggung jawab, prestasi kerja, serta perilaku yang baik. Jadikan kenaikan pangkat ini sebagai motivasi untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar AKBP Aris Cai Dwi Susanto.

Kapolres juga mengingatkan bahwa setiap jenjang kepangkatan membawa tanggung jawab yang semakin besar. Karena itu, seluruh personel diminta terus meningkatkan kemampuan, wawasan, disiplin, etos kerja, integritas, dan loyalitas guna mewujudkan Polri yang Presisi serta semakin dipercaya masyarakat.

Sebanyak 48 personel yang menerima kenaikan pangkat terdiri dari 11 personel naik dari Aipda menjadi Aiptu, 32 personel dari Bripka menjadi Aipda, satu personel dari Brigadir menjadi Bripka, serta empat personel dari Bripda menjadi Briptu.

Kapolres berharap momentum kenaikan pangkat tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga profesionalisme, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.* (dh)

Upacara dipimpin langsung Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana, serta dihadiri jajaran pejabat utama Polresta Banda Aceh, Ketua Bhayangkari Cabang Kota Banda Aceh beserta pengurus, dan keluarga personel yang menerima kenaikan pangkat.

Baca Juga:

• Jelang Hari Bhayangkara ke-80, 1.544 Personel Polda Aceh Resmi Naik Pangkat

"Kenaikan pangkat bukan hak istimewa yang diterima secara otomatis. Pangkat adalah amanah yang diberikan kepada anggota yang dinilai layak memikul tanggung jawab lebih besar," ujar Kombes Pol Andi Kirana.

Ia mengatakan, menjelang Hari Bhayangkara ke-80, seluruh personel Polri dituntut mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan adaptif menghadapi perkembangan zaman, termasuk tantangan di era digital dan keterbukaan informasi.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi modal utama institusi Polri. Karena itu, setiap anggota harus terus meningkatkan kompetensi, disiplin, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Masyarakat tidak melihat seberapa tinggi pangkat yang kita sandang. Masyarakat melihat bagaimana kita melayani, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi," tegasnya.

Kapolresta juga mengingatkan bahwa semakin tinggi pangkat yang disandang, semakin besar pula tanggung jawab moral yang harus dijaga setiap anggota Polri.

Selain memberikan apresiasi kepada personel yang naik pangkat, Kombes Pol Andi Kirana turut menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang selama ini memberikan dukungan kepada para anggota dalam menjalankan tugas pengabdian.

Dari total 139 personel yang menerima kenaikan pangkat, rinciannya terdiri atas satu personel dari AKP menjadi Kompol, 56 personel dari Aipda menjadi Aiptu, 66 personel dari Bripka menjadi Aipda, satu personel dari Brigadir menjadi Bripka, lima personel dari Briptu menjadi Brigadir, serta 10 personel dari Bripda menjadi Briptu.

Kapolresta berharap kenaikan pangkat tersebut menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk meningkatkan dedikasi, loyalitas, disiplin, serta profesionalisme dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Semoga amanah yang diterima hari ini menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga nama baik institusi, serta memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara," pungkasnya.* (dh)