Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa kedua pejabat tersebut telah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (30/6/2026) malam sekitar pukul 21.17 WIB.

Baca Juga:

• KPK Telusuri Dugaan Aset Japto, Pengembangan Kasus Rita Widyasari Kian Menguak

Setibanya di Gedung Merah Putih KPK, keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik guna mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.

Sebelumnya, KPK mengimbau Suhardiman Amby dan Zulkarnain untuk segera menyerahkan diri setelah penyidik melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Operasi tangkap tangan itu berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Perkara tersebut kini resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah melalui gelar perkara yang dilakukan KPK.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang. Sebanyak sembilan orang diamankan di Kuantan Singingi, sementara satu orang lainnya ditangkap di Jakarta.

Dari total pihak yang diamankan, lima orang telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka terdiri atas tiga pihak swasta, seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, serta seorang anggota keluarga penyelenggara negara di Pengadilan Negeri Kuantan Singingi.

Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik juga menyita barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan transaksi keuangan serta satu unit kendaraan roda empat yang diduga digunakan dalam rangkaian tindak pidana suap.

KPK menyatakan akan segera mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta konstruksi perkara setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan.* (in/dh)

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras tanpa impor pada akhir 2025 dengan cadangan beras pemerintah yang terus meningkat.

Baca Juga:

• Prabowo Pimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Libatkan 9.000 Peserta

Menurut Amran, capaian tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu lumbung beras dunia. Ia menilai kondisi stok beras saat ini belum pernah terjadi sejak Indonesia berdiri.

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog kini tercatat mencapai lebih dari 5,17 juta ton dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Selain itu, berdasarkan proyeksi neraca pangan yang diolah Bapanas, produksi beras nasional selama periode Januari hingga Juni 2026 diperkirakan mencapai 19,2 juta ton. Angka tersebut melampaui kebutuhan konsumsi beras nasional pada periode yang sama yang diperkirakan sekitar 15,48 juta ton.

Pemerintah juga terus melanjutkan program bantuan pangan beras kepada masyarakat. Penyaluran bantuan pangan yang diperpanjang hingga Juni 2026 telah terealisasi sebesar 97,97 persen dan menjangkau sekitar 32,57 juta keluarga penerima manfaat dengan total distribusi mencapai 651.400 ton beras.

Mulai Juli 2026, pemerintah kembali melanjutkan program bantuan pangan beras untuk alokasi tiga bulan dengan total penyaluran sekitar 997.300 ton. Dengan demikian, total Cadangan Beras Pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat hingga akhir tahun diperkirakan mencapai sekitar 1,6 juta ton.

Di sisi lain, pemerintah juga menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai upaya menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Hingga 29 Juni 2026, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai sekitar 393.400 ton.

Amran mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sektor pangan nasional agar Indonesia mampu menjadi negara yang kuat dan mandiri di bidang pangan.

Menurutnya, sinergi seluruh elemen menjadi kunci agar Indonesia mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mewujudkan cita-cita menjadi salah satu lumbung pangan dunia.* (k/dh)

Upacara dipimpin langsung Kapolres Bener Meriah, AKBP Aris Cai Dwi Susanto, serta dihadiri Wakapolres, pejabat utama Polres Bener Meriah, Danki 4 Yon D Pelopor Satbrimob Polda Aceh, para perwira, personel Polri, hingga jajaran Bhayangkari Cabang Bener Meriah.

Baca Juga:

• 139 Personel Polresta Banda Aceh Naik Pangkat, Kapolresta Tekankan Integritas dan Pelayanan

Dalam amanatnya, Kapolres Bener Meriah mengucapkan selamat kepada seluruh personel yang menerima kenaikan pangkat. Ia menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar peningkatan status maupun kesejahteraan, melainkan amanah yang harus diiringi dengan peningkatan profesionalisme dan tanggung jawab.

"Kenaikan pangkat bukanlah hak yang diperoleh secara otomatis, tetapi hasil dari penilaian terhadap dedikasi, loyalitas, disiplin, tanggung jawab, prestasi kerja, serta perilaku yang baik. Jadikan kenaikan pangkat ini sebagai motivasi untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar AKBP Aris Cai Dwi Susanto.

Kapolres juga mengingatkan bahwa setiap jenjang kepangkatan membawa tanggung jawab yang semakin besar. Karena itu, seluruh personel diminta terus meningkatkan kemampuan, wawasan, disiplin, etos kerja, integritas, dan loyalitas guna mewujudkan Polri yang Presisi serta semakin dipercaya masyarakat.

Sebanyak 48 personel yang menerima kenaikan pangkat terdiri dari 11 personel naik dari Aipda menjadi Aiptu, 32 personel dari Bripka menjadi Aipda, satu personel dari Brigadir menjadi Bripka, serta empat personel dari Bripda menjadi Briptu.

Kapolres berharap momentum kenaikan pangkat tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga profesionalisme, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.* (dh)

Upacara dipimpin langsung Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana, serta dihadiri jajaran pejabat utama Polresta Banda Aceh, Ketua Bhayangkari Cabang Kota Banda Aceh beserta pengurus, dan keluarga personel yang menerima kenaikan pangkat.

Baca Juga:

• Jelang Hari Bhayangkara ke-80, 1.544 Personel Polda Aceh Resmi Naik Pangkat

"Kenaikan pangkat bukan hak istimewa yang diterima secara otomatis. Pangkat adalah amanah yang diberikan kepada anggota yang dinilai layak memikul tanggung jawab lebih besar," ujar Kombes Pol Andi Kirana.

Ia mengatakan, menjelang Hari Bhayangkara ke-80, seluruh personel Polri dituntut mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan adaptif menghadapi perkembangan zaman, termasuk tantangan di era digital dan keterbukaan informasi.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi modal utama institusi Polri. Karena itu, setiap anggota harus terus meningkatkan kompetensi, disiplin, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Masyarakat tidak melihat seberapa tinggi pangkat yang kita sandang. Masyarakat melihat bagaimana kita melayani, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi," tegasnya.

Kapolresta juga mengingatkan bahwa semakin tinggi pangkat yang disandang, semakin besar pula tanggung jawab moral yang harus dijaga setiap anggota Polri.

Selain memberikan apresiasi kepada personel yang naik pangkat, Kombes Pol Andi Kirana turut menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang selama ini memberikan dukungan kepada para anggota dalam menjalankan tugas pengabdian.

Dari total 139 personel yang menerima kenaikan pangkat, rinciannya terdiri atas satu personel dari AKP menjadi Kompol, 56 personel dari Aipda menjadi Aiptu, 66 personel dari Bripka menjadi Aipda, satu personel dari Brigadir menjadi Bripka, lima personel dari Briptu menjadi Brigadir, serta 10 personel dari Bripda menjadi Briptu.

Kapolresta berharap kenaikan pangkat tersebut menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk meningkatkan dedikasi, loyalitas, disiplin, serta profesionalisme dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Semoga amanah yang diterima hari ini menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga nama baik institusi, serta memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara," pungkasnya.* (dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap Japto difokuskan pada penelusuran asal-usul sejumlah aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan untuk mengelompokkan dugaan penerimaan aset yang berkaitan dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK.

Baca Juga:

• Istri Bupati Kuansing Ikut Diamankan KPK, Suhardiman Amby dan Sekda Masih Dicari

Menurut Budi, penyidik menduga aset-aset yang telah disita memiliki keterkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi. Selain menjadi alat pembuktian di persidangan, aset tersebut juga diproyeksikan untuk kepentingan pemulihan aset (asset recovery).

Apabila majelis hakim memutuskan aset tersebut dirampas untuk negara, barang-barang yang telah disita dapat dilelang sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi.

Dalam proses penyidikan sebelumnya, KPK telah menyita 11 unit mobil, uang tunai senilai Rp56 miliar dalam bentuk rupiah maupun valuta asing, dokumen, serta barang bukti elektronik dari rumah Japto Soerjosoemarno di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan perkara dugaan gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari saat menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara.

KPK juga telah menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka baru dalam kasus tersebut, yakni PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS).

Ketiga perusahaan tersebut diduga bersama-sama dengan Rita Widyasari menerima gratifikasi yang berkaitan dengan produksi batu bara. Penetapan status tersangka dilakukan pada Februari 2026 setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup.

Penyidikan kasus ini masih terus berlangsung untuk menelusuri aliran dana, aset, serta pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati hasil tindak pidana korupsi.* (k/dh)

Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede, mengatakan jumlah saksi ahli yang dihadirkan akan disesuaikan dengan ahli yang diajukan pihak pemohon.

Baca Juga:

• Polda Metro Segera Limpahkan Berkas 3 Tersangka Kasus Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi

Abrianto menegaskan seluruh tahapan penegakan hukum terhadap Roy Suryo telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, mulai dari penggeledahan hingga penangkapan.

Menurutnya, penyidik telah memperkenalkan diri, menunjukkan surat perintah penggeledahan dan penangkapan, serta meminta izin sebelum memasuki kediaman Roy Suryo.

"Dalam penggeledahan, penyidik kami sudah melengkapi semua yang dituduhkan. Cara penggeledahan pun juga sesuai kemanusiaan," tegasnya.

Polda Metro Jaya juga telah menyerahkan seluruh dokumen yang sebelumnya dipersoalkan pihak Roy Suryo kepada majelis hakim sebagai bagian dari alat bukti dalam sidang praperadilan.

Sementara itu, Roy Suryo menyatakan akan menghadirkan tiga orang saksi dan satu saksi ahli dalam sidang pembuktian yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (1/7/2026).

"Besok tunggu saja saksinya siapa ya. Saya tidak akan bocorkan. Ada tiga saksi dan satu ahli," kata Roy.

Selain menghadirkan saksi dan ahli, Roy juga berencana memperlihatkan rekaman CCTV yang diklaim merekam proses penangkapannya.

Gugatan praperadilan tersebut diajukan karena Roy menilai proses penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Gugatan itu telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL sejak 22 Juni 2026.

Sebelumnya, Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa ditangkap di kediaman masing-masing pada Jumat (19/6/2026). Polisi menyebut penangkapan dilakukan sebagai bagian dari proses Tahap II atau pelimpahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menjelaskan kedua tersangka kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Usai proses pelimpahan, tim kuasa hukum mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan dari keluarga serta puluhan tokoh publik. Permohonan tersebut dikabulkan sehingga Roy Suryo dan Dokter Tifa tidak menjalani penahanan.

Dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen elektronik terkait tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Seiring perkembangan penyidikan, tiga tersangka yakni Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar tidak lagi berstatus tersangka setelah penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) melalui mekanisme restorative justice maupun perkembangan hasil penyidikan.* (k/dh)

Ajakan tersebut disampaikan Ferry saat membuka kegiatan Literasi Perkoperasian bagi Generasi Muda bertajuk "Saatnya Anak Muda Peduli Koperasi", hasil kolaborasi Kementerian Koperasi bersama Universitas Padjadjaran yang digelar secara daring, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• T.A. Khalid Raih Gelar Doktor di Unpad, Sekda Aceh: Inspirasi bagi Generasi Muda Aceh

"Koperasi modern memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk berkembang, berkolaborasi, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas," ujar Ferry.

Ia menjelaskan, pemerintah terus memperkuat transformasi koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan yang lebih profesional, serta pemanfaatan teknologi digital agar mampu bersaing di tengah dinamika ekonomi global.

Ferry juga mengapresiasi antusiasme mahasiswa Universitas Padjadjaran yang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, kampus memiliki posisi strategis sebagai pusat lahirnya inovasi sekaligus tempat mencetak wirausahawan muda yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

Di hadapan ratusan peserta, Ferry menyampaikan tiga pesan utama kepada generasi muda. Pertama, mahasiswa diminta memiliki keberanian untuk memulai usaha dan tidak takut menghadapi kegagalan. Kedua, membangun kolaborasi melalui koperasi sebagai kekuatan utama dalam menghadapi persaingan bisnis di era digital. Ketiga, membangun usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Saya berharap Universitas Padjadjaran dapat menjadi salah satu pusat lahirnya koperasi modern sekaligus melahirkan inovator dan pengusaha muda yang mampu memperkuat perekonomian nasional," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi, Destry Anna Sari, mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 250 mahasiswa yang tergabung dalam komunitas kewirausahaan Unpad Preneur.

Selain mengikuti literasi, sebanyak 49 tim wirausaha mahasiswa turut memamerkan berbagai produk inovatif yang diharapkan dapat dipasarkan melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Destry optimistis produk-produk karya mahasiswa memiliki peluang berkembang menjadi usaha berskala nasional apabila didukung kelembagaan koperasi yang kuat serta pemanfaatan teknologi digital.

Pada kesempatan yang sama, Universitas Padjadjaran juga meluncurkan hasil riset mengenai Pengembangan Asisten Digital Koperasi dan Instrumen Readiness Score yang dipimpin Direktur Riset, Hilirisasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Unpad, Dr. Dwi Purnomo.

Rektor Universitas Padjadjaran, Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, mengajak mahasiswa agar tidak lagi memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi yang ketinggalan zaman. Menurutnya, koperasi merupakan amanat konstitusi yang tetap relevan untuk memperkuat perekonomian nasional melalui semangat gotong royong, inovasi, dan pemanfaatan teknologi.

Dengan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, koperasi diharapkan mampu menjadi ekosistem bisnis modern yang melahirkan lebih banyak pengusaha muda sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.* (dh)

Menurut perwakilan warga, hingga Selasa (30/6/2026), atau lebih dari 14 hari kerja setelah surat disampaikan, belum ada balasan maupun tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Anak Berkebutuhan Khusus Diduga Diperalat Tetangga Curi Emas Orang Tuanya di Deli Serdang, Kerugian Capai Rp140 Juta

Mereka menyebut penguasaan lahan tersebut didukung dokumen administrasi dari pemerintah desa hingga kecamatan. Selain itu, warga juga mengklaim status kepemilikan telah diperkuat melalui putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada 2014 yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan pada 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Meski demikian, warga mengaku Satpol PP Kabupaten Deli Serdang melakukan pembongkaran bangunan dan tanaman di atas lahan tersebut pada 6 Mei 2026.

Warga menilai tindakan tersebut dilakukan tanpa prosedur hukum yang semestinya serta mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Kalau putusan pengadilan saja diinjak-injak, lantas surat pengaduan ke pimpinan provinsi pun diabaikan. Ke mana lagi warga harus meminta keadilan?" ujar perwakilan warga, Marolan Ompusunggu.

Warga juga menyinggung ketentuan pelayanan publik yang menurut mereka mengatur bahwa setiap pengaduan masyarakat seharusnya memperoleh tanggapan dalam jangka waktu tertentu.

Hingga berita ini ditulis, warga mengaku belum menerima penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait perkembangan pengaduan tersebut. Mereka hanya memperoleh informasi dari petugas layanan bahwa surat masih berada di bagian Otonomi Khusus (Otsus).

Atas kondisi tersebut, warga berharap Gubernur Sumatera Utara segera memberikan respons, menindaklanjuti pengaduan yang telah disampaikan, serta memastikan penyelesaian persoalan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pihak terkait mengenai substansi pengaduan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.* (dh)

Selain Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan kementerian dan lembaga, serta berbagai pemangku kepentingan juga dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Bhayangkara tahun ini.

Baca Juga:

• Viral IHSG Dikaitkan dengan Pidato Prabowo, OJK Pilih 'No Comment'

"Upacara Hari Bhayangkara ke-80 akan dipimpin Presiden RI Bapak Prabowo Subianto sebagai Inspektur Upacara, serta dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta kementerian, lembaga, dan para stakeholder," kata Johnny Isir, Selasa (30/6/2026).

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 kali ini digelar di Satlat Brimob Cikeas.

Menurut Johnny, pemilihan lokasi tersebut memiliki makna simbolis sebagai tempat pembentukan karakter, disiplin, serta profesionalisme anggota Polri.

"Satlat Brimob Polri di Cikeas menjadi representasi bahwa setiap tugas kepolisian melalui proses pendidikan, pelatihan, serta pembentukan nilai dan karakter. Ini merupakan simbol peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri sebagai fondasi pelayanan yang profesional dan modern," ujarnya.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini mengusung tema "80 Tahun Pengabdian Polri untuk Masyarakat" yang mencerminkan komitmen institusi kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Upacara tersebut akan melibatkan sekitar 9.000 peserta yang terdiri dari personel Polri, prajurit TNI, serta berbagai unsur masyarakat.

Selain prosesi upacara, rangkaian kegiatan juga akan diisi dengan pemberian tanda kehormatan, parade defile, syukuran, hingga pameran alat utama (alut) dan alat khusus (alsus) hasil karya anak bangsa.

Polri juga akan menampilkan berbagai inovasi pelayanan publik sekaligus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Sebelum puncak acara, Polri telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial sepanjang Mei hingga Juni 2026, mulai dari bakti kesehatan, bakti sosial, kegiatan olahraga bersama, hingga doa lintas agama sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.* (d/dh)

Perintah tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Hakim Nyatakan Kerugian Negara dalam Kasus Chromebook Capai Rp1,5 Triliun

Sebelumnya, Nadiem menjalani status tahanan rumah sejak 12 Mei 2026. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tetap diperhitungkan sebagai bagian dari hukuman.

Hakim menjelaskan masa penahanan di rumah tahanan negara dihitung penuh, sedangkan masa tahanan rumah diperhitungkan sebesar sepertiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Masa selama terdakwa berada di rumah tahanan negara diperhitungkan penuh, sedangkan masa penahanan rumah sejak 12 Mei 2026 diperhitungkan sepertiga sesuai ketentuan undang-undang," ujar hakim.

Majelis menilai alasan hukum untuk melanjutkan penahanan masih terpenuhi mengingat pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dibanding masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

"Dengan pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani serta syarat penahanan masih terpenuhi, maka terdakwa diperintahkan untuk kembali ditahan di rumah tahanan negara," kata hakim.

Dalam putusan yang sama, majelis hakim menyatakan Nadiem Anwar Makarim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider.

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun kepada Nadiem. Selain hukuman penjara, ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Tak hanya itu, majelis hakim juga menghukum Nadiem membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Jika tidak mampu membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Apabila nilai harta tidak mencukupi, hukuman tersebut diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Majelis hakim sebelumnya juga menyatakan dakwaan primer jaksa tidak terbukti. Namun, Nadiem dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan subsider terkait tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).* (d/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• KPK Masih Buru Bupati dan Sekda Kuansing, Dugaan OTT Bocor Ikut Didalami

Sebelumnya, KPK mengamankan 10 orang dalam OTT yang dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari jumlah tersebut, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Kelima orang itu terdiri atas tiga pihak swasta, satu aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, serta satu anggota keluarga penyelenggara negara yang belakangan diketahui merupakan istri Bupati Kuansing.

Sementara itu, hingga Selasa malam, keberadaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnaen masih belum diketahui. Keduanya disebut belum berhasil ditemukan saat tim KPK melakukan operasi tangkap tangan.

KPK menyatakan masih terus melakukan pencarian terhadap kedua pejabat tersebut dan meminta agar bersikap kooperatif dengan menyerahkan diri.

"Kami mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kuansing untuk kooperatif menyerahkan diri ke KPK sehingga proses hukum yang berjalan bisa dilakukan secara efektif," ujar Budi.

Operasi tangkap tangan di Kuansing diketahui berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam operasi tersebut, tim penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara, di antaranya barang bukti elektronik berupa bukti transaksi keuangan serta satu unit kendaraan roda empat yang diduga digunakan sebagai instrumen dalam tindak pidana suap.

"Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa barang bukti elektronik terkait transaksi keuangan. Selain itu, satu unit kendaraan roda empat juga turut diamankan dan diduga menjadi instrumen suap," jelas Budi.

Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah itu dijadwalkan menyampaikan perkembangan perkara melalui konferensi pers pada Rabu (1/7/2026).* (d/dh)

Langkah evaluasi dilakukan setelah sedikitnya tiga kasus kehilangan sepeda motor terjadi secara beruntun di kawasan tersebut. Kasus terbaru menimpa seorang pengemudi ojek online (ojol), M. Wahyudi Arfy (32), yang kehilangan sepeda motornya saat menghadiri Gelar Melayu Serumpun (Gemes) di Lapangan Merdeka Medan.

Baca Juga:

• Rico Waas Ajak Kepala Daerah Wariskan Lingkungan Lestari, Bukan Kerusakan untuk Generasi Mendatang

Menurut Rico, peningkatan pengamanan menjadi kebutuhan, terutama saat kawasan publik dipadati masyarakat dalam kegiatan berskala besar.

"Di lokasi yang ramai, padat, dan ada kegiatan besar memang harus ditingkatkan lagi pengamanannya," ujarnya.

Rico mengatakan laporan kehilangan kendaraan tersebut telah diterima dan saat ini sedang diproses oleh aparat kepolisian. Ia berharap Polrestabes Medan bersama Polsek setempat dapat segera mengungkap kasus tersebut.

"Kemarin laporannya sudah kami terima dan sedang diproses. Mudah-mudahan dibantu juga oleh Polres maupun Polsek terdekat agar persoalan ini bisa segera diselesaikan," katanya.

Selain mengevaluasi sistem keamanan, Pemkot Medan juga akan meningkatkan pembinaan terhadap para juru parkir yang bertugas di kawasan Lapangan Merdeka.

"Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Kota Medan, termasuk pembinaan terhadap para juru parkir," ucap Rico.

Sebelumnya, korban M. Wahyudi Arfy mengaku kehilangan sepeda motor Honda Supra X 125 miliknya saat memarkir kendaraan di sekitar Pos Bloc Jalan Bukit Barisan, Sabtu (27/6/2026) sekitar pukul 23.00 WIB.

Saat itu, Arfy datang bersama istri dan anaknya untuk menyaksikan Gelar Melayu Serumpun (Gemes) yang berlangsung di Lapangan Merdeka. Ia hanya meninggalkan motornya sekitar 15 hingga 20 menit dalam kondisi terkunci.

Namun saat kembali ke lokasi parkir, sepeda motornya sudah tidak ditemukan. Rekaman CCTV menunjukkan kendaraan tersebut dibawa kabur oleh seorang pria yang diduga pelaku pencurian.

Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan dengan nomor laporan STTLP/B/2758/VI/2026/SPKT Polrestabes Medan/Polda Sumut.

Akibat kehilangan kendaraan itu, Arfy mengaku kesulitan bekerja karena sepeda motor tersebut merupakan alat utama untuk mencari nafkah sebagai pengemudi ojek online sekaligus berjualan.

Ia berharap polisi segera menangkap pelaku sehingga kendaraannya dapat kembali digunakan untuk bekerja.* (ds/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pencarian terhadap kedua pejabat tersebut dengan berkoordinasi bersama Polda Riau.

Baca Juga:

• KPK Bongkar Dugaan Suap Jabatan Sekda Lewat OTT di Kuansing, Kasus Resmi Naik Penyidikan

KPK mengimbau Bupati Suhardiman Amby dan Sekda Zulkarnaen bersikap kooperatif dengan menyerahkan diri agar proses hukum dapat berjalan secara transparan.

"Kami mengimbau agar yang bersangkutan dapat kooperatif dan segera menyerahkan diri," katanya.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menduga telah terjadi praktik suap terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain mengamankan 10 orang dalam OTT, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa barang bukti elektronik (BBE) serta satu unit mobil yang diduga berkaitan dengan tindak pidana suap.

Dari 10 orang yang diamankan, lima orang telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Mereka terdiri atas tiga orang dari pihak swasta, satu aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kuantan Singingi, serta satu anggota keluarga penyelenggara negara.

Sementara lima orang lainnya masih menjalani proses pemeriksaan sesuai kebutuhan penyidikan.

Budi mengungkapkan, KPK telah menggelar ekspose perkara dan memutuskan menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

"Dalam tahap penyidikan ini, KPK akan segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka," ujarnya.

OTT di Kuantan Singingi merupakan operasi tangkap tangan ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Operasi tersebut digelar pada Senin (29/6/2026) sebagai bagian dari penyelidikan tertutup atas dugaan praktik suap dalam proses pengisian jabatan Sekda Kabupaten Kuantan Singingi.

Penyidik masih terus mendalami aliran dana, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya pelanggaran lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. * (k/dh)

Penggagas TAA Cang Panah, H. Zulkifli Hamzah, mengatakan organisasi itu lahir secara spontan pada Oktober 2020 saat sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, ulama, dan perantau Aceh berkumpul di sebuah warung kopi di kawasan Ujung Jalan Setiabudi atau yang dikenal sebagai Titi Bobrok, Kota Medan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Luncurkan Berkah APP, Dorong Pelayanan Publik Sumut Lebih Cepat dan Transparan

Menurut pria yang akrab disapa Abu Tibore itu, nama Cang Panah dipilih karena organisasi tersebut lahir dari cerita-cerita ringan di warung kopi tanpa perencanaan sebelumnya. Nama tersebut kemudian disepakati seluruh tokoh yang hadir sebagai identitas organisasi.

Saat pembentukan, sejumlah tokoh Aceh turut memberikan dukungan, di antaranya Prof. Dr. H. Hasballah Thayeb, MA, Prof. Dr. Ir. H. Bustami Syam, serta berbagai tokoh masyarakat, pengusaha, dan pensiunan.

Tak membutuhkan waktu lama, kepengurusan organisasi pun langsung dibentuk secara spontan dengan struktur yang mengadopsi istilah adat Aceh.

Dalam struktur tersebut, jabatan Wali dipegang oleh H. Zulkifli Hamzah, Panglima dijabat Kompol (Purn) M. Hasan Yusuf, sementara posisi Keurani atau sekretaris sebelumnya dijabat almarhum Abdullah Amin dan kini sedang dalam proses pergantian.

Sementara jajaran Tuha Peut diisi oleh sejumlah tokoh, yakni Prof. Dr. H. Hasballah Thayeb, MA, Prof. Dr. Ir. H. Bustami Syam, H. Ahmad Basri, H. Rudi Rudolf, H. Mansoer Amin, serta H. Hasbi Mustafa.

Selama enam tahun berdiri, TAA CP Sumut terus memfokuskan kegiatan pada bidang sosial, keagamaan, pelestarian adat dan budaya, serta aksi kemanusiaan.

Organisasi tersebut juga aktif membantu penanganan bencana, pemulangan jenazah warga Aceh di perantauan menuju kampung halaman, hingga berbagai kegiatan sosial lainnya yang melibatkan relawan secara sukarela.

Selain bergerak di tingkat lokal, TAA Cang Panah juga menjalin kerja sama dengan berbagai komunitas masyarakat Aceh di luar negeri, termasuk SUBA Malaysia serta komunitas warga Aceh di Kampung Yan Keudah, Malaysia.

Menurut Zulkifli Hamzah, seluruh relawan yang tergabung dalam organisasi bekerja tanpa pamrih dengan semangat gotong royong dan keikhlasan.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Gandeng BNPT Perkuat Pencegahan Ekstremisme di Daerah

Hal tersebut disampaikan Rico Waas saat membuka Forum Lingkungan Hidup dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 yang berlangsung di Grand Lotus Aryaduta, Medan, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• HUT ke-436 Kota Medan, Rico Waas Ajak Semua Elemen Bersinergi Wujudkan Medan Bertuah

"Jangan wariskan cerita sedih untuk anak cucu kita," ujar Rico Waas, mengutip pesan peraih Kalpataru 2024, Wibi Nugraha.

Menurut Rico, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, hingga promosi investasi akan kehilangan makna apabila lingkungan hidup tidak dijaga dengan baik.

"Tidak akan ada kota yang bisa berkelanjutan apabila lingkungan hidupnya tidak terjaga," tegasnya.

Ia mengatakan setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab meninggalkan warisan terbaik bagi masyarakat, bukan hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga lingkungan yang sehat, hijau, dan layak huni.

Karena itu, Forum Lingkungan Hidup APEKSI diharapkan menjadi wadah bertukar pengalaman dan inovasi antar daerah dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan.

"Medan perlu belajar dari kota lain, begitu juga kota lain mungkin bisa belajar dari Medan. Mari berbagi pengalaman dan praktik terbaik agar kota-kota di Indonesia semakin hijau dan berkelanjutan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Rico juga memaparkan tantangan pengelolaan sampah di Kota Medan. Setiap hari, Kota Medan menghasilkan sekitar 1.500 hingga 1.700 ton sampah yang dipengaruhi jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa dan meningkat menjadi hampir 4 juta orang pada siang hari karena aktivitas ekonomi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Medan tengah mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang ditargetkan mulai dibangun pada akhir tahun 2026.

Menurut Rico, pengelolaan sampah harus dimulai dari pengurangan volume sampah sejak dari sumbernya sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas lingkungan.

Mengusung tema "Dari Komitmen ke Aksi: Tangguh untuk Mempercepat Penurunan Emisi di Indonesia", Rico mengajak seluruh peserta forum agar tidak berhenti pada diskusi, tetapi mampu menerjemahkan hasil pertemuan menjadi kebijakan yang nyata.

"Kita pulang ke daerah masing-masing harus membawa aksi nyata. Jangan hanya berdiskusi di forum ini, tetapi wujudkan komitmen menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat," pesannya.

Forum Lingkungan Hidup secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim APEKSI, Illiza Sa'aduddin Djamal.

Dalam sambutannya, Illiza mengapresiasi Pemerintah Kota Medan sebagai tuan rumah Rakernas APEKSI XVIII sekaligus penyelenggara Forum Lingkungan Hidup. Ia juga menilai kepemimpinan Rico Waas mulai membawa perubahan positif bagi Kota Medan.

"Saya melihat sudah mulai terasa perubahan di Kota Medan. Insyaallah ke depan Medan akan menjadi kota yang lebih tangguh, hijau, dan masyarakatnya semakin sejahtera," ujarnya.

Illiza menambahkan bahwa dampak perubahan iklim kini semakin nyata dirasakan di berbagai daerah, mulai dari banjir, kekeringan, gelombang panas, hingga abrasi pantai. Karena itu, pemerintah daerah harus menjadi pelaku utama dalam menghadirkan kebijakan yang konkret untuk menjaga lingkungan.

Forum tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ari Sudijanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Elfi Marfianti, serta kepala dinas lingkungan hidup dan perwakilan pemerintah kota dari berbagai daerah di Indonesia.* (dh)

Dalam pidatonya, Rico Waas menegaskan bahwa usia 436 tahun Kota Medan bukan sekadar perjalanan sejarah, tetapi menjadi momentum untuk meninggalkan warisan pembangunan yang bermanfaat bagi generasi mendatang.

Baca Juga:

• Zakiyuddin Ajak Pakar Perencana Susun Cetak Biru Kota Masa Depan di Forum Bakti Bappeda

Rico Waas mengatakan Pemerintah Kota Medan berkomitmen melakukan transformasi menuju kota yang lebih modern melalui konsep Medan Bertuah yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang semakin baik.

"Hari ini kami mengajak seluruh pihak untuk mengetuk hati dan bekerja lebih baik lagi. Seluruh capaian yang ditampilkan hanyalah angka-angka, sedangkan masyarakat masih membutuhkan kerja nyata dan komitmen kita bersama," ujar Rico Waas.

Menurutnya, tantangan dalam membangun kota akan selalu ada. Namun, seluruh aparatur pemerintahan harus tetap fokus memberikan pelayanan terbaik agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas juga memberikan penghormatan kepada para mantan Wali Kota Medan yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan kota, yakni Abdillah, Rahudman Harahap, dan Akhyar Nasution.

Ia menilai kemajuan Kota Medan hingga menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia merupakan hasil estafet pembangunan yang dilakukan para pemimpin sebelumnya.

"Yang dibangun dari tahun ke tahun adalah legasi atau peninggalan yang baik. Mari pada masa kepemimpinan saat ini kita juga meninggalkan legasi terbaik untuk masyarakat Kota Medan," katanya.

Rico Waas turut mengingatkan pentingnya menjaga integritas di seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari organisasi perangkat daerah, camat, lurah hingga kepala lingkungan.

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat terhadap aparatur yang memberikan pelayanan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Medan menyiapkan arah pembangunan berbasis digital melalui konsep Medan Satu Data yang didukung tujuh misi utama, yakni Medan Berbudaya, Medan Energik, Medan Ramah, Medan Tertib, Medan Unggul, Medan Aman, dan Medan Humanis.

Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 17 program unggulan yang mencakup penguatan sektor ekonomi dan UMKM, peningkatan keamanan lingkungan, pembangunan pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, hingga percepatan pembangunan infrastruktur.

Di sektor infrastruktur, Pemkot Medan terus mempercepat penanganan banjir melalui pembangunan dan rehabilitasi drainase yang telah menjangkau ratusan titik di berbagai wilayah kota.

Menutup pidatonya, Rico Waas mengakui Kota Medan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti banjir, jalan rusak, kemiskinan, narkoba, hingga persoalan sosial lainnya. Namun, ia optimistis seluruh persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

"Kami optimistis seluruh persoalan di Kota Medan dapat diselesaikan secara bertahap melalui kerja sama yang kuat. Mari bersama-sama membangun Kota Medan menjadi kota yang semakin maju, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat," tutup Rico Waas.* (dh)

Kepastian tersebut disampaikan Bobby Nasution menanggapi beredarnya informasi di media sosial mengenai kontingen Pesparawi Sumut yang mengalami kendala kepulangan akibat tiket penerbangan yang tidak tersedia.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Luncurkan Berkah APP, Dorong Pelayanan Publik Sumut Lebih Cepat dan Transparan

Bobby menjelaskan, kendala tersebut terjadi karena adanya persoalan administrasi perjalanan yang ditangani Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sumut.

Menurutnya, sebelum keberangkatan kontingen, dirinya telah mengingatkan agar seluruh kebutuhan perjalanan, termasuk tiket kepulangan, dipersiapkan sejak awal sehingga tidak menimbulkan kendala di kemudian hari.

"Memang ada kesalahan dari Kesra. Sebelum berangkat saya sudah mengingatkan saat audiensi agar tiket pulang disiapkan sejak awal," katanya.

Selain persoalan administrasi, Bobby juga mengungkapkan bahwa anggaran yang semula disiapkan untuk pembelian tiket kepulangan tidak lagi mencukupi akibat kenaikan harga tiket pesawat.

Akibat kondisi tersebut, proses pemesanan tiket mengalami hambatan sehingga kontingen tidak dapat segera kembali ke Sumatera Utara sesuai jadwal.

"Awalnya anggaran yang disiapkan cukup, tetapi terjadi kenaikan harga tiket pesawat sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi," jelasnya.

Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil langkah cepat dengan menyiapkan tambahan anggaran untuk menalangi kebutuhan biaya kepulangan seluruh anggota kontingen.

"Pemprov Sumut akan menalangi kebutuhan tiket kepulangan mereka agar seluruh kontingen bisa pulang dengan aman dan nyaman," tegas Bobby.

Dengan adanya penerbangan tambahan tersebut, seluruh kontingen Pesparawi Sumut dijadwalkan kembali ke Medan pada Rabu (1/7/2026) setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat.* (dh)

Peluncuran aplikasi tersebut dilakukan dalam Forum Konsultasi Publik bertajuk "Merajut Kolaborasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas" yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Gandeng BNPT Perkuat Pencegahan Ekstremisme di Daerah

Dalam sambutannya, Bobby Nasution menegaskan bahwa transformasi digital harus memberikan kemudahan bagi masyarakat, bukan justru menambah kerumitan dalam memperoleh pelayanan.

"Karena tujuan menggunakan aplikasi, prinsipnya adalah mempermudah. Jangan sampai aplikasi justru membuat kita seakan menutup telinga ketika masyarakat menyampaikan keluhan," ujar Bobby.

Meski mendorong pemanfaatan teknologi, Bobby mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar tidak bergantung sepenuhnya pada aplikasi sebagai satu-satunya sarana menerima pengaduan masyarakat.

Menurutnya, pelayanan secara langsung tetap harus diberikan kepada masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.

"Ada masyarakat yang datang langsung menyampaikan keluhan, jangan kemudian diarahkan kembali hanya melalui aplikasi. Esensi pelayanan publik adalah melayani masyarakat, bukan sekadar menjalankan sistem," tegasnya.

Bobby juga menjelaskan bahwa Berkah APP akan menjadi instrumen penting dalam mengumpulkan berbagai persoalan pelayanan publik sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah.

Ia berharap seluruh aparatur sipil negara mampu memahami makna transformasi digital sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kita ini hadir untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Sebelum melayani, tinggalkan ego dan hargai setiap masyarakat yang datang mencari pelayanan," katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumut Zulkifli mengatakan Berkah APP merupakan inovasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan membantu proses evaluasi pelayanan publik secara lebih efisien.

Dengan cakupan wilayah Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten/kota serta ratusan fasilitas pelayanan publik, aplikasi tersebut dinilai mampu menghemat waktu dan biaya dalam proses pemantauan.

"Melalui aplikasi ini kami bisa memantau kualitas pelayanan publik secara lebih cepat. Jika ditemukan kendala, pemerintah dapat segera memberikan pendampingan dan rekomendasi agar pelayanan terus mengalami perbaikan," ujar Zulkifli.

Peluncuran Berkah APP turut dihadiri Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Herdensi Adnin, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap inovasi digital tersebut mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, responsif, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.* (dh)

Hakim anggota Mardiantos mengatakan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), total kerugian keuangan negara pada pengadaan Chromebook periode 2020 hingga 2022 mencapai Rp1.567.888.662.716,74 atau sekitar Rp1,5 triliun.

Baca Juga:

• Hakim Rekomendasikan Dugaan Aliran Dana Rp4,8 Triliun Nadiem Diusut dengan TPPU, Kejagung Buka Suara

Majelis hakim menilai hasil audit BPKP tersebut telah memenuhi kaidah metodologis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun teknis. Oleh karena itu, hasil audit dinyatakan valid sebagai dasar perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut.

Hakim juga menyebut kerugian tersebut merupakan kerugian nyata yang memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan laptop Chromebook.

Menurut majelis hakim, perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai pembayaran yang dikeluarkan negara dengan harga wajar barang berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta harga pasar pada saat pengadaan berlangsung.

Metode tersebut dinilai sederhana, transparan, dan dapat diverifikasi melalui dokumen pengadaan yang tercatat secara lengkap.

Dalam sidang yang sama, majelis hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Selain pidana penjara, Nadiem juga dijatuhi denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti kurungan selama 190 hari. Majelis hakim turut menghukum Nadiem membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, akan diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.* (oz/dh)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dugaan suap tersebut terungkap dari rangkaian penyelidikan tertutup yang dilakukan tim penyidik di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Baca Juga:

• KPK OTT di Kuansing, 10 Orang Diamankan dan 5 Digelandang ke Jakarta

Budi menjelaskan, hasil gelar perkara yang dilakukan pada Selasa sore menyimpulkan bahwa alat bukti yang diperoleh telah memenuhi syarat sehingga perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Dengan status tersebut, KPK akan segera menetapkan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam perkara tersebut sebagai tersangka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Dari rangkaian penyelidikan tertutup yang dilakukan, sore tadi telah dilakukan ekspos dan pimpinan memutuskan perkara ini naik ke tahap penyidikan," katanya.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan sedikitnya 10 orang. Sebanyak sembilan orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sementara satu orang lainnya diamankan di Jakarta.

Dari jumlah tersebut, lima orang telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Mereka terdiri atas tiga orang dari pihak swasta, satu aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, serta satu orang yang merupakan anggota keluarga penyelenggara negara.

Selain mengamankan sejumlah pihak, tim KPK juga menyita barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan transaksi keuangan serta satu unit kendaraan roda empat yang diduga digunakan dalam rangkaian tindak pidana tersebut.

KPK menyatakan proses penyidikan masih terus berlangsung. Lembaga antirasuah itu akan menyampaikan identitas para tersangka beserta konstruksi perkara secara lengkap setelah seluruh proses pemeriksaan awal selesai dilakukan.* (oz/dh)