MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melantik Timur Tumanggor sebagai Penjabat Sekretaris Daerah atau Pj Sekda Sumatera Utara menggantikan Sulaiman Harahap, Jumat, 14 Agustus 2026.

Pelantikan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Pria Ditemukan Tewas dengan Kaki Terikat di Perkebunan Tebu Deli Serdang

Timur Tumanggor sebelumnya menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumatera Utara.

Ia dilantik sebagai Kepala BKAD Sumut pada 11 Juli 2025. Sebelum menduduki jabatan tersebut, Timur merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang.

"Maka pada hari ini Jumat 14 Agustus 2026 saya Gubernur Sumatera Utara dengan ini secara resmi melantik saudara sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Sumatera Utara," kata Bobby Nasution saat pelantikan, Jumat, 14 Agustus 2026.

Sulaiman Harahap yang sebelumnya menjabat Pj Sekda Sumut kini kembali bertugas sebagai Inspektur di Inspektorat Sumatera Utara.

Sulaiman dilantik sebagai Pj Sekda Sumut pada 3 November 2025.

Ia menggantikan Sekda Sumut Togap Simangunsong yang pensiun pada 31 Oktober 2025. Togap menjabat Sekda Sumut kurang dari empat bulan.

Dalam sambutannya, Bobby mengapresiasi kinerja Sulaiman selama menjalankan tugas sebagai Pj Sekda Sumut.

"Terima kasih atas kinerja Pak Sulaiman yang sudah menjadi Pj Sekda, kita tahu pekerjaan ini bukan hal yang mudah, banyak tantangan dan kami sangat mengapresiasi atas kinerja Pak Sulaiman selama menjabat sebagai Pj Sekda," kata Bobby Nasution saat sambutan di pelantikan, Jumat, 14 Agustus 2026.

Setelah itu, Bobby menyampaikan tiga hal yang harus menjadi perhatian Timur selama menjalankan tugas sebagai Pj Sekda Sumut.

Pertama, Timur diminta menjaga kondusivitas di lingkungan organisasi perangkat daerah atau OPD.

Ia juga diminta memperkuat kolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, legislatif, serta berbagai pemangku kepentingan.

Kedua, Timur diminta menjalankan peran sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD dengan memprioritaskan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Prioritas tersebut mencakup dukungan terhadap program pemerintah pusat, menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Utara, serta mendukung pembangunan di tingkat kabupaten dan kota.

"Mohon tiga poin ini dalam penganggaran ke depannya harus bisa berjalan beriringan, jangan sampai mencederai dan mengorbankan salah satu hal," ucapnya.

Pesan terakhir Bobby berkaitan dengan amanah jabatan dan pengelolaan anggaran.

Ia meminta Timur menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak bermain mata dalam penganggaran.

Bobby menegaskan tidak boleh ada korupsi, pungutan liar, maupun praktik mark-up dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Jaga amanah, tentunya pesan saya jaga amanah yang sudah diberikan, ini bukan hadiah, tapi ini adalah tugas dan tantangan untuk bagaimana khususnya masyarakat bisa merasakan kehadiran kita, pemerintah provinsi, dan kehadiran Bapak Pj Sekda di tengah-tengah masyarakat melalui kebijakan, melalui apa yang sudah ditugaskan. Yang paling penting, jaga amanah, jangan ada main-main mata dalam hal ini masalah anggaran, jangan ada korupsi, jangan ada pungli, dan juga jangan ada mark-up mark-up," tuturnya.

Dengan pelantikan tersebut, Timur Tumanggor kini mendapat tugas mengawal administrasi pemerintahan sekaligus membantu memastikan kebijakan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berjalan sesuai prioritas pembangunan daerah dan pemerintah pusat.* (d/ad)

DELI SERDANG — Seorang pria ditemukan tewas di area perkebunan tebu di Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 14 Agustus 2026.

Saat ditemukan, kaki korban dalam kondisi terikat tali plastik.

Baca Juga:

• 265 Siswa di Karo Diduga Keracunan Usai Santap MBG, SPPG Berastagi Sempajaya Disuspend

Mayat tersebut pertama kali ditemukan warga yang sedang mengarit rumput di sekitar lokasi.

"Pertama kali yang menemukan itu warga saya, lagi ngarit di situ," kata Sudarmanto, Jumat, 14 Agustus 2026.

Setelah menerima laporan tersebut, Sudarmanto bersama Kepala Desa Bulu Cina dan sejumlah warga mendatangi lokasi.

Mereka kemudian menginformasikan penemuan mayat tersebut kepada Bhabinkamtibmas setempat.

Menurut Sudarmanto, korban berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan berusia sekitar 25 tahun.

Saat ditemukan, korban mengenakan baju putih dan celana jeans.

Ia mengatakan korban diduga bukan warga sekitar karena tidak dikenali oleh masyarakat setempat.

Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Kaki korban terikat menggunakan tali plastik, sedangkan kedua tangannya tidak dalam kondisi terikat.

Sudarmanto juga melihat adanya memar pada bagian kening korban.

"Iya, terikat pakai tali plastik. Kalau tangannya nggak terikat. Kalau luka ada di bagian kening itu memar," jelasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima Sudarmanto, korban diduga bekerja sebagai sopir taksi online.

Namun, tidak ditemukan kendaraan di sekitar lokasi penemuan jasad.

Selain kendaraan, warga juga tidak menemukan barang-barang lain yang diduga milik korban.

Di sekitar lokasi, warga menemukan sebuah ikat pinggang yang diduga bukan milik korban.

Sementara ikat pinggang yang dikenakan korban masih berada di tubuhnya.

"Cuman di situ ada tali pinggang satu. Kalau tali pinggang dia (korban) masih di badan, cuma ada ada tali pinggang lain di situ," ujarnya.

Jasad korban kemudian dievakuasi oleh petugas kepolisian dan dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.

Penemuan mayat tersebut kini dalam penanganan kepolisian.

Identitas korban dan penyebab kematiannya masih menunggu hasil pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut.* (d/ad)

MEDAN — Kepala Seksi Operasi dan Latihan atau Kasiopslat Wing Udara 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kepulauan Riau, Mayor Laut Faisal Mulia, dituntut lima tahun penjara dan dipecat dari dinas militer dalam perkara narkotika jenis sabu.

Tuntutan tersebut dibacakan Oditur Letkol Bambang Permadi dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Jumat, 14 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Karhutla Mengintai, TNI-Polri dan Pemkab Bener Meriah Tingkatkan Kesiapsiagaan

"Dijatuhi pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara," kata Letkol Bambang Permadi saat membacakan tuntutan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Jumat, 14 Agustus 2026.

Selain hukuman penjara, Oditur meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI Angkatan Laut.

Mayor Laut Faisal juga dituntut membayar denda Rp 500 juta dengan subsider enam bulan kurungan.

"Pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq. TNI Angkatan Laut. Denda sebesar Rp 500.000.000 subsider 6 bulan kurungan," ucapnya.

Oditur menyebut salah satu hal yang memberatkan hukuman Mayor Laut Faisal adalah penggunaan fasilitas pesawat militer untuk menyelundupkan narkotika.

Sementara itu, tidak ada hal yang dinilai meringankan perbuatannya.

"Terdakwa menggunakan fasilitas pesawat Angkatan Laut," ujarnya.

Dalam perkara tersebut, Oditur menjerat Mayor Laut Faisal dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 609 Ayat (1) huruf a jo. Ayat (2) KUHP, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 64 KUHP, dan Pasal 126 KUHPM.

Sebelumnya, Mayor Laut Faisal didakwa menyelundupkan sabu menggunakan pesawat militer CN 235 secara berulang kali.

Perkara tersebut bermula ketika Faisal bersama istrinya berinisial NBP berangkat dari Tanjungpinang menuju Batam dan menginap di sebuah hotel pada 22 November 2025.

Saat berada di Batam, Faisal menghubungi seseorang berinisial R dan meminta agar dipertemukan dengan K. Faisal disebut hendak membeli sabu seberat 8 gram.

"Terdakwa menghubungi saudara R kembali meminta tolong untuk dihubungi saudara K karena terdakwa akan memesan narkotika jenis sabu kepada saudara K seberat 8 gram," demikian tertulis dalam dakwaan.

K kemudian datang dan menyerahkan sabu kepada Faisal setelah menerima pembayaran Rp 7,5 juta.

K dan istri Faisal kemudian mengonsumsi sabu tersebut di hotel sebelum mereka meninggalkan tempat tersebut.

Setelah kembali ke Tanjungpinang, Faisal mencari informasi mengenai jadwal penerbangan pesawat militer CN 235 dengan nomor lambung P-8305.

Pesawat tersebut dijadwalkan berangkat pada 26 November 2025 dengan rute Tanjungpinang-Jakarta.

Faisal kemudian meminta istrinya mencari pembeli sabu karena pesawat akan berangkat menuju Jakarta.

Istrinya menghubungi sejumlah teman. Faisal kemudian membagi sabu menjadi 14 paket dengan total berat 9,83 gram.

Dari jumlah tersebut, 12 paket dimasukkan ke dalam kotak sepatu PDL.

Kotak tersebut ditulis dengan ucapan selamat umrah dan disebut akan dikirim kepada tiga orang pembeli di Madiun, Jawa Timur.

Faisal kemudian menyerahkan kotak sepatu tersebut kepada kopilot pesawat militer CN 235, Letda Laut Mazaki Moza, pada 26 November 2025 sekitar pukul 05.30 WIB.

Sekitar pukul 08.50 WIB, Faisal menuju selter CN 235 dan bertemu Komandan Wing Udara 1.

Komandan kemudian memerintahkan Kasi Intelud Mayor Edwar untuk mengamankan Faisal dan barang bukti tersebut.

"Komandan memerintahkan Kasi Intelud Mayor Edwar untuk menahan, membawa, mengamankan Terdakwa dan barang bukti paketan berisi Narkotika jenis Sabu di kantor Intelud Wingud 1 untuk dimintai keterangan terkait bingkisan paket Narkotika sebanyak 12 belas paket sabu yang terdakwa kirim tujuan Madiun dengan menggunakan pesud Penerbal," imbuhnya.

Dalam dakwaan, Faisal disebut memperoleh keuntungan Rp 8,3 juta dari setiap penjualan sabu.

Ia juga disebut mendapatkan keuntungan dari narkotika yang dikonsumsinya sendiri.

Selama September hingga November 2025, Faisal disebut telah menyelundupkan sabu dari Tanjungpinang menuju Surabaya dan Madiun.

Perbuatan tersebut juga disebut telah dilakukan Faisal sejak bertugas di Surabaya. Sejumlah perwira disebut menjadi pembeli sabu dari terdakwa.

Dalam perkara ini, perbuatan Mayor Laut Faisal dinilai memenuhi unsur sejumlah pasal dakwaan.

Di antaranya Pasal 114 Ayat (1) jo. Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 609 Ayat (1) huruf a jo. Ayat (2) huruf a KUHP serta Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas tuntutan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap Mayor Laut Faisal Mulia.* (d/ad)

MEDAN — Pemerintah Kota Medan terus mematangkan persiapan Grand Launching Galeri Dekranasda Medan Mustika Deli yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Galeri tersebut berada di lantai III Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP), Jalan Iskandar Muda, Medan.

Baca Juga:

• Karhutla Mengintai, TNI-Polri dan Pemkab Bener Meriah Tingkatkan Kesiapsiagaan

Galeri ini disiapkan sebagai pusat promosi sekaligus pengembangan produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Kota Medan.

Pemko Medan berharap keberadaan galeri tersebut dapat memperluas ruang pemasaran produk UMKM sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.

Persiapan peresmian dibahas dalam rapat koordinasi lintas perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan yang berlangsung di Ruang Rapat MPP, Jumat, 14 Agustus 2026.

Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan, Ruth Oldrina Margareth Tobing.

Pembahasan difokuskan untuk memastikan seluruh rangkaian acara grand launching berjalan sesuai rencana.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa Grand Launching Galeri Dekranasda Mustika Deli akan berlangsung dalam dua sesi.

Sesi pertama menjadi agenda utama peresmian galeri sekaligus peluncuran aplikasi SIP Kurasi.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Medan Rico Waas akan memberikan arahan, kemudian meresmikan Galeri Dekranasda Mustika Deli dan meluncurkan aplikasi SIP Kurasi.

Prosesi peresmian dilanjutkan dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti yang dilakukan Wali Kota Medan bersama Ketua Dekranasda Kota Medan.

Setelah prosesi peresmian, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan gallery tour.

Dalam kegiatan tersebut, para tamu akan diajak melihat berbagai produk unggulan UMKM yang ditampilkan di Galeri Dekranasda Mustika Deli.

Produk yang dipamerkan mencakup berbagai kategori, mulai dari produk kriya, fashion, hingga kuliner.

Sementara sesi kedua akan difokuskan pada pengenalan konsep dan operasional Galeri Dekranasda Mustika Deli.

Materi yang diperkenalkan antara lain filosofi nama Mustika Deli, sistem dan kriteria kurasi produk UMKM, serta konsep tata kelola galeri.

Selain itu, Pemko Medan akan memperkenalkan konsep pengalaman berbelanja atau shopping experience bagi pengunjung.

Melalui grand launching tersebut, Pemko Medan ingin memastikan Galeri Dekranasda Mustika Deli tidak hanya menjadi tempat untuk memajang produk.

Galeri tersebut diharapkan menjadi etalase produk unggulan UMKM Kota Medan sekaligus membuka akses promosi dan pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal.

Dengan adanya ruang promosi yang lebih terarah dan sistem kurasi produk, Pemko Medan berharap produk UMKM lokal semakin dikenal masyarakat dan memiliki daya saing yang lebih kuat.* (ad)

ACEH BESAR — Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Besar, Tgk. Afrizal Sofyan, S.Pd.I, M.Pd, mengingatkan umat Islam untuk mempersiapkan kematian dengan memperbanyak amal terbaik atau ahsanu 'amala.

Menurut dia, kematian merupakan kepastian yang tidak dapat dihindari dan menjadi pintu menuju kehidupan akhirat yang kekal.

Baca Juga:

• Semarakkan HUT RI dan MA ke-81, Hampir 200 Peserta Tumpah Ruah Ikuti Gerak Jalan Santai PT BNA

Tgk. Afrizal mengatakan Al-Qur'an dan hadis menggambarkan kematian sebagai perkara yang sangat dahsyat dan penuh kesulitan.

Kematian juga menjadi batas berakhirnya kesempatan manusia untuk memperbanyak amal.

Allah Swt berfirman dalam Surah Qaf ayat 19, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari."

Menurut Tgk. Afrizal, istilah sakaratul maut menggambarkan kondisi berat yang dialami seseorang ketika ruh hendak keluar dari jasad.

Bahkan Rasulullah saw sebagai manusia paling mulia juga mengalami beratnya sakaratul maut.

Ia mengutip hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan bahwa menjelang wafat, Rasulullah saw memasukkan tangannya ke dalam bejana berisi air, kemudian mengusapkan air tersebut ke wajahnya seraya bersabda, "Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat."

"Ini menunjukkan, beratnya sakaratul maut bukan hanya dialami orang-orang yang buruk di sisi Allah SWT. Orang-orang saleh sekalipun dapat merasakan dahsyatnya sakaratul maut, sebagaimana Rasulullah saw ," ujarnya.

Empat Hal yang Membuat Sakaratul Maut Dahsyat

Tgk. Afrizal menjelaskan pandangan Imam al-Qurthubi dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah.

Dalam kitab tersebut, sakaratul maut digambarkan sebagai fase kritis dan menakutkan sebelum seseorang meninggalkan dunia.

Menurut Tgk. Afrizal, setidaknya ada empat hal yang membuat fase sakaratul maut begitu dahsyat.

Pertama, seseorang yang berada dalam kondisi sakaratul maut dapat menyaksikan sesuatu yang sebelumnya tidak mampu dilihat, termasuk malaikat dan alam gaib.

Ia merujuk hadis al-Bara' bin 'Azib r.a yang diriwayatkan Imam Ahmad mengenai kedatangan para malaikat yang menyertai malaikat pencabut nyawa.

Kedua, seseorang diperlihatkan gambaran tempatnya di alam akhirat.

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa orang yang meninggal diperlihatkan tempatnya pada pagi dan petang.

Jika seseorang termasuk penghuni surga, ia diperlihatkan tempatnya di surga.

Sebaliknya, jika termasuk penghuni neraka, ia diperlihatkan tempatnya di neraka.

Ketiga, sakaratul maut menjadi fase munculnya penyesalan atas kelalaian selama hidup di dunia.

Tgk. Afrizal mengutip Surah Al-Mu'minun ayat 99-100 yang menggambarkan orang yang akan meninggal meminta agar ajalnya ditangguhkan sehingga dapat beramal saleh.

Namun, ketika ajal telah tiba, kesempatan tersebut tidak dapat dikembalikan.

Keempat, sakaratul maut dipenuhi kesedihan. Manusia harus berpisah dengan dunia, keluarga, harta, jabatan, serta berbagai kenikmatan yang selama ini dimiliki.

"Imam al-Qurthubi menyimpulkan bahwa sakaratul maut merupakan fase paling menakutkan dalam kehidupan manusia karena di dalamnya berkumpul rasa sakit, ketakutan, penyesalan, kesedihan dan kekhawatiran dalam menghadapi awal kehidupan akhirat," jelasnya.

Kematian Menjadi Pengingat untuk Memperbaiki Amal

Tgk. Afrizal mengatakan Allah Swt tidak membiarkan manusia menghadapi kematian tanpa petunjuk.

Al-Qur'an telah memberikan pedoman agar manusia mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya.

Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Mulk ayat 2, "Yaitu (Allah) yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Mahaperkasa lagi Maha Pengampun."

Menurut Tgk. Afrizal, ungkapan ahsanu 'amala atau amal yang terbaik menjadi salah satu kunci dalam mempersiapkan kehidupan setelah kematian.

"Kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi perpindahan dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat yang kekal," katanya.

Ia menjelaskan pandangan Imam al-Qurthubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Qur'an mengenai susunan ayat tersebut.

Allah SWT mendahulukan kata "kematian" sebelum "kehidupan", meskipun dalam pengalaman manusia kehidupan dijalani terlebih dahulu sebelum kematian.

Menurut Imam al-Qurthubi, penyebutan kematian terlebih dahulu memiliki beberapa tujuan.

Pertama, menarik perhatian manusia terhadap kematian.

Kedua, menggugah dan membangunkan hati manusia agar menyadari kepastian kematian.

Ketiga, memberikan kesan serius bahwa manusia harus mempersiapkan diri menghadapi kematian.

"Allah Swt mengingatkan manusia bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Karena itu, gunakan kehidupan yang diberikan Allah untuk mempersiapkan kematian dengan amal terbaik," pungkas Tgk. Afrizal.* (ad)

BENER MERIAH — Kepolisian Resor Bener Meriah bersama TNI, pemerintah daerah, dan sejumlah instansi terkait menggelar apel gelar pasukan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla.

Apel digelar di Lapangan Setdakab Bener Meriah, Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Jumat, 14 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap Indonesia Kekurangan 268 Ribu Dokter, Daerah Timur Paling Banyak Membutuhkan

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bener Meriah.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam apel tersebut, di antaranya Wakil Bupati Bener Meriah Ir. H. Armia, Dandim 0119/BM Letkol Arh. Febry Adyanto, S.H., Danyonif RK 114/SM Mayor Inf. Fahrul Yuza, S.H., M.I.P., Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah Edwar, S.H., M.H., dan Wakapolres Bener Meriah Kompol Dr. Syabirin, S.H., M.Si.

Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta jajaran pemerintah daerah juga mengikuti kegiatan tersebut.

Personel dari berbagai instansi disiagakan untuk mendukung penanganan Karhutla.

Mereka berasal dari Polri, TNI, BPBD, Basarnas, Satpol PP, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, Tagana, serta sejumlah unsur terkait lainnya.

Dalam amanatnya, Kapolres Bener Meriah mengatakan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla harus tetap ditingkatkan meski curah hujan di wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir cukup tinggi.

"Kita tidak boleh lengah. Perubahan cuaca yang sulit diprediksi dapat sewaktu-waktu menimbulkan berbagai ancaman, termasuk Karhutla. Karena itu, pencegahan harus menjadi prioritas utama, disertai kesiapan dalam melakukan penanganan apabila terjadi kebakaran," tegasnya.

Menurut Kapolres, penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.

Diperlukan kerja sama lintas sektor agar potensi kebakaran dapat dicegah dan ditangani dengan cepat.

Koordinasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, pemadam kebakaran, pemerintah kampung, relawan, dan masyarakat, kata dia, harus terus diperkuat.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Salah satunya dengan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.

"Apabila menemukan titik api atau adanya potensi Karhutla, segera laporkan kepada pihak yang berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin," imbaunya.

Ia menegaskan bahwa menjaga hutan dan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran.

Apel gelar pasukan tersebut sekaligus menjadi langkah preventif untuk memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung apabila terjadi Karhutla di Kabupaten Bener Meriah.

Dengan sinergi antarinstansi dan keterlibatan masyarakat, potensi kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat dicegah sejak dini.

Upaya tersebut juga diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan, lingkungan, dan keselamatan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah.* (ad)

JAKARTA — Indonesia masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, terutama di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Baca Juga:

• Prabowo Kecam Korupsi Anggaran MBG: Orang-Orang Biadab!

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan ketersediaan tenaga kesehatan di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sebanyak 474 kabupaten/kota di Indonesia masih membutuhkan 84.741 dokter umum.

Kemudian 505 kabupaten/kota membutuhkan 127.580 dokter gigi.

Sementara itu, sebanyak 481 kabupaten/kota masih membutuhkan 55.712 dokter spesialis.

"[Kekurangan ini] terutama di kabupaten/kota yang jauh dari ibu kota provinsi, terutama juga banyak di Indonesia timur," ungkap Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat, 14 Agustus 2026.

Menurut Prabowo, kekurangan tenaga dokter tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga kesehatan secara nasional.

Distribusi dokter juga menjadi persoalan karena banyak daerah terpencil dan wilayah Indonesia timur belum mendapatkan tenaga kesehatan dalam jumlah yang memadai.

Prabowo mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi kekurangan dokter.

Selama 21 tahun terakhir, pemerintah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program pendidikan dokter spesialis dan subspesialis.

Program tersebut dibuka di perguruan tinggi maupun rumah sakit untuk mempercepat penambahan tenaga dokter yang dibutuhkan masyarakat.

"Kita hadirkan prodi spesial untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis," ungkapnya.

Meski demikian, Prabowo mengakui langkah tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kekurangan dokter di Indonesia.

Karena itu, pemerintah akan mencari terobosan lain untuk meningkatkan jumlah dokter yang tersedia, terutama dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi.

Persoalan pemerataan tenaga kesehatan menjadi penting karena masyarakat di sejumlah daerah masih harus menghadapi keterbatasan layanan kesehatan.

Kekurangan dokter di daerah juga berpotensi membuat akses masyarakat terhadap pelayanan medis menjadi lebih sulit.

Prabowo menegaskan pemerintah akan terus mencari solusi agar kebutuhan tenaga kesehatan dapat dipenuhi.

Penambahan jumlah dokter sekaligus pemerataan distribusinya menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan nasional.* (bb/ad)

JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai biaya demokrasi di Indonesia masih terlalu mahal.

Menurut dia, sistem politik Indonesia perlu dibuat lebih efisien agar mampu melahirkan lebih banyak negarawan.

Baca Juga:

• Prabowo Larang Barang Subsidi Diperdagangkan Bebas: Semua Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih

Menurut Sultan, Indonesia saat ini menghadapi tiga tantangan besar yang harus diatasi secara bersamaan.

Ketiganya adalah biaya demokrasi yang mahal, bonus demografi, dan ancaman perubahan iklim.

Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, DPD menawarkan gagasan yang disebut Green Democracy.

Konsep ini menghubungkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

"Green Democracy juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak terlalu mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan," kata Sultan.

Sultan mengatakan pembangunan Indonesia tidak boleh hanya mengejar kemajuan ekonomi dan politik.

Pembangunan juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan agar tidak meninggalkan beban bagi generasi berikutnya.

Menurut dia, perubahan iklim menjadi salah satu persoalan yang harus mendapat perhatian dalam pembangunan nasional.

Kebijakan yang dibuat saat ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di masa mendatang.

Selain persoalan biaya demokrasi dan perubahan iklim, Sultan menyoroti bonus demografi yang sedang dihadapi Indonesia.

Menurut dia, jumlah penduduk usia produktif yang besar dapat menjadi peluang untuk membawa Indonesia menuju Generasi Emas 2045.

Namun, bonus demografi juga dapat berubah menjadi persoalan apabila tidak dikelola dengan baik.

DPD, kata Sultan, ingin memastikan penduduk usia produktif menjadi aset bagi pembangunan nasional, bukan justru menjadi beban negara.

Karena itu, DPD mendorong sejumlah agenda legislasi yang berkaitan dengan persoalan sosial, lingkungan, ekonomi, dan pemerintahan.

Beberapa rancangan undang-undang yang didorong DPD antara lain RUU Perubahan Iklim, RUU Masyarakat Adat, RUU Bahasa Daerah, RUU BUMD, serta perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Sultan menyebut berbagai rancangan regulasi tersebut sebagai bagian dari agenda legislasi yang dibawa DPD untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan.

Gagasan Green Democracy, menurut Sultan, pada akhirnya diarahkan untuk membangun sistem politik yang lebih efisien sekaligus memastikan pembangunan nasional tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Ia berharap demokrasi Indonesia tidak hanya menghasilkan proses politik yang lebih murah dan efisien, tetapi juga melahirkan lebih banyak pemimpin yang memiliki kapasitas sebagai negarawan.* (vo/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengecam praktik korupsi dalam anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo menilai orang yang mengorupsi anggaran untuk program tersebut sebagai pribadi yang tidak memiliki nilai kemanusiaan karena anggaran itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.

Baca Juga:

• 265 Siswa di Karo Diduga Keracunan Usai Santap MBG, SPPG Berastagi Sempajaya Disuspend

"Menurut saya, ini sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan."

Prabowo mengatakan masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh pembangunan manusia dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, kata dia, adalah asupan gizi.

Menurut Prabowo, program MBG tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bagi siswa.

Program tersebut juga diharapkan membuat siswa dapat mengikuti kegiatan belajar dalam kondisi kenyang sehingga lebih mudah berkonsentrasi dan menyerap pelajaran.

Selain meningkatkan konsentrasi belajar, Prabowo mengatakan MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah stunting yang masih terjadi di Indonesia.

Ia menyebut angka stunting di Indonesia masih berada di sekitar 25 persen atau sekitar satu dari empat anak.

"Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik," kata Prabowo.

"Saya bertekad teruskan program MBG dengan perbaikan dan efisiensi."

Praktik rasuah dalam program MBG sebelumnya diungkap Kejaksaan Agung melalui penangkapan dan penahanan tiga petinggi Badan Gizi Nasional pada awal Juni 2026.

Ketiganya adalah Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan program MBG.

Dalam perkembangan penyidikan, Kejaksaan Agung juga menetapkan tiga pihak swasta sebagai tersangka.

Mereka adalah Glory Harimas Sihombing dan Asep Yusuf Somanti yang diduga terlibat dalam praktik jual beli titik dapur MBG.

Selain itu, Andri Mulyono diduga terlibat dalam perkara pengadaan ribuan motor listrik untuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Kejaksaan kemudian menetapkan tersangka baru, yakni Brigadir Jenderal Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Ia diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi pengadaan piring oprengan untuk program MBG.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana Militer atau Jampidmil masih memeriksa anggota TNI, Kolonel Budi Utomo, yang diduga turut terlibat dalam praktik korupsi program MBG.

Prabowo menegaskan program MBG akan tetap dilanjutkan.

Ia menyatakan pemerintah akan melakukan perbaikan dan efisiensi agar program tersebut berjalan sesuai tujuan, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.* (bb/ad)

KARO — Ratusan murid dari lima sekolah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu, 12 Agustus 2026.

Menyusul kejadian tersebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyalurkan makanan itu dihentikan sementara operasionalnya.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Terima Audiensi MPK Indonesia Wilayah I Sumut–Aceh, Bahas Rakernas dan Inovasi Pertanian

SPPG yang dihentikan tersebut bernama SPPG Karo Berastagi Sempajaya di bawah Yayasan Manunggal Kartika Jaya.

Berdasarkan surat yang beredar, SPPG tersebut diberhentikan dari seluruh hak operasionalnya paling lama selama 30 hari.

Dalam surat itu disebutkan terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola SPPG apabila ingin kembali menjalankan operasionalnya.

Surat tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional.

Sebelumnya, ratusan murid dari lima sekolah di Kabupaten Karo dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG.

Makanan yang dikonsumsi para murid berasal dari SPPG yang sama.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara Wilayah IV, Zulkarnain Barus, mengatakan kejadian tersebut berlangsung setelah para siswa menyantap makanan saat jam makan siang.

Sebanyak 265 murid dari tiga sekolah tingkat SMA dan SMK mengalami gejala keracunan.

Ketiga sekolah tersebut yakni SMAN 1 Berastagi, SMK Swasta Bersama, dan SMA Swasta Bersama.

"Sekolah kita ada tiga, SMAN 1 Berastagi, SMK Swasta Bersama, SMA Swasta Bersama," kata Zulkarnain Barus saat dihubungi, Kamis, 13 Agustus 2026.

Rinciannya, 202 murid SMAN 1 Berastagi mengalami gejala keracunan. Kemudian 25 murid dari SMA Swasta Bersama dan 38 murid dari SMK Swasta Bersama.

Totalnya mencapai 265 murid.

Zulkarnain mengatakan menu MBG yang dibagikan pada hari itu terdiri atas sayur kol, wortel, dan gulai ikan dencis.

Dugaan sementara dari sejumlah siswa, gejala keracunan muncul setelah mereka menyantap ikan tersebut.

"Kalau menunya tadi saya lihat itu, sayurnya sayur kol ya, wortel sama kol, kemudian ikannya dencis, gulai, diperkirakan itu dari ikan dencis itu perkiraan sementara itu dari siswa, begitu dimakannya, langsung gatal-gatal mulutnya, gitu," jelasnya.

Gejala yang dialami para siswa bermula dari rasa gatal pada bagian mulut. Sebagian siswa kemudian mengalami gatal pada kulit hingga sesak napas.

"Makanya gejala awal itu langsung mulutnya gatal-gatal, getir gitu, baru ada yang ke kulitnya gatal dan apa namanya, sesak," ucapnya.

Selain tiga sekolah SMA dan SMK tersebut, gejala keracunan juga dialami murid dari dua sekolah tingkat SMP, yakni SMP Negeri 3 Kabanjahe dan SMP Swasta Bersama.

Zulkarnain mengatakan kedua sekolah tersebut juga menerima makanan dari dapur SPPG yang sama.

Namun, jumlah siswa SMP yang mengalami gejala keracunan belum diketahui.

"SMP pun ada (keracunan) karena dapurnya sama, punya Kodim, tapi data siswanya belum bisa dapat kalau yang SMP," ujarnya.

Para murid yang mengalami gejala keracunan kemudian mendapat penanganan medis di empat rumah sakit.

Siswa dengan kondisi paling berat dilaporkan mengalami sesak napas.

"Sebenarnya kalau kondisinya stabil semua di rumah sakit, cuma karena panik aja tadi di awal," tuturnya.

Operasional SPPG Karo Berastagi Sempajaya kini dihentikan sementara.

Penghentian tersebut dilakukan sembari pengelola memenuhi sejumlah kewajiban yang ditetapkan Badan Gizi Nasional sebelum dapur MBG dapat kembali beroperasi.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh barang bersubsidi tidak boleh lagi diperdagangkan secara bebas.

Pemerintah memastikan penyaluran berbagai barang subsidi ke depan akan difokuskan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar distribusinya tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Baca Juga:

• Ketua DPD RI Ungkap Julukan 7 Presiden RI: Soekarno Bapak Proklamator, Megawati Srikandi Konstitusi, hingga Jokowi Bapak Infrastruktur

"Saudara-saudara sekalian semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi merah putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan," tegas Prabowo.

Langkah tegas ini diambil karena pemerintah memandang dana subsidi bersumber dari uang rakyat yang diperuntukkan khusus untuk mendongkrak kesejahteraan publik, bukan untuk diperjualbelikan demi meraup keuntungan komersial sepihak.

"Subsidi adalah uang rakyat, barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan," katanya.

Selain menyoroti tata niaga subsidi, Presiden juga memberikan atensi khusus terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia mengingatkan agar korporasi pelat merah tersebut murni berorientasi pada kepentingan publik serta bersih dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan maupun kepentingan kelompok elite tertentu.

"Saudara-saudara BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa," jelasnya.

Sebagai informasi, alokasi subsidi terbesar di Indonesia melalui APBN umumnya mencakup sektor energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu (solar dan minyak tanah), BBM khusus penugasan (Pertalite), serta LPG tabung 3 kilogram.

Sementara di sektor pertanian dan pangan, subsidi disalurkan untuk menekan biaya produksi melalui penyediaan pupuk bersubsidi, benih unggul, hingga program stabilisasi harga pangan seperti beras SPHP dan minyak goreng rakyat.* (bb/ad)

JAKARTA — Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada seluruh mantan presiden yang pernah memimpin Republik Indonesia.

Menurutnya, setiap kepala negara merupakan sosok negarawan sejati yang telah menorehkan capaian nyata pada masanya masing-masing.

Baca Juga:

• Prabowo Dorong Anak Indonesia Belajar 8 Bahasa Asing Sejak SD, Ini Daftarnya

"Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing," kata Sultan di hadapan para peserta sidang dan tamu undangan.

Dalam pidatonya, Sultan secara khusus menyebut satu persatu nama mantan presiden beserta julukan atau peran besar yang melekat pada masa kepemimpinan mereka dalam sejarah perjalanan bangsa.

"Presiden Soekarno, Bapak Proklamator," ucap Sultan yang kemudian disambut dengan tepuk tangan riuh dari para hadirin.

"Presiden Suharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarnoputri, Srikandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur," lanjutnya.

Sultan menilai, seluruh pemimpin terdahulu memiliki andil besar dan benang merah yang sama dalam setiap periode kepemimpinan, yakni upaya memperkuat peran daerah serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Estafet kepemimpinan historis tersebut kini berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir, daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini sampai ke satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," pungkas Sultan.* (bb/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mendorong agar pembelajaran bahasa asing mulai diajarkan kepada anak-anak sejak bangku sekolah dasar (SD) kelas 1.

Menurutnya, penguasaan berbagai bahasa asing sangat penting untuk memperluas akses generasi muda terhadap peluang kerja di kancah global.

Baca Juga:

• Prabowo Geram Ada 1.000 Tambang Ilegal: Tak Mungkin Tanpa Peran Oknum TNI-Polri

"Bahasa asing mulai dari SD kelas 1 sudah mulai asing, bahasa-bahasa paling penting, bahasa Inggris, Mandarin, Arab, bahasa Jepang, Korea, bahasa Spanyol, Prancis," ujar Prabowo.

Kepala negara menilai, pembekalan kemampuan bahasa sejak dini akan memberikan anak-anak Indonesia daya saing yang lebih tinggi agar mampu menembus bursa tenaga kerja internasional.

"Anak-anak kita harus punya akses ke pendidikan terbaik agar dalam mencari lapangan kerja punya kemampuan lebih, bisa diterima di mana-mana," imbuhnya.

Selain sejumlah bahasa utama tersebut, Prabowo juga mendorong penguasaan bahasa Rusia mengingat negara tersebut memiliki keunggulan dan kekuatan besar di bidang sains serta teknologi.

"Kita juga harus belajar Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi," katanya.

Penguasaan bahasa asing ini, lanjut Prabowo, tidak hanya bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional, tetapi juga guna mendukung sektor-sektor strategis seperti pariwisata, keperawatan, hingga profesi caregiver, di mana tenaga kerja Indonesia dikenal memiliki keramahan, ketekunan, dan kesopanan.

"Untuk pariwisata, perawat, caregiver, dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan bisa menjadi kompetitif di dunia untuk memperkuat ekonomi Indonesia," tutur dia.

Guna mendukung efektivitas pembelajaran bahasa asing dan kurikulum modern lainnya, pemerintah berkomitmen untuk mendistribusikan fasilitas teknologi berupa layar pintar interaktif ke seluruh sekolah di tanah air secara bertahap.

"Kita bagikan layar pintar interaktif untuk semua sekolah. Tahun lalu satu layar tiap sekolah, Desember 31: tiga layar tiap sekolah," ungkap Prabowo.

Melalui perangkat tersebut, para guru dan siswa diharapkan dapat lebih mudah mengakses berbagai materi pendidikan berkualitas, baik dari dalam maupun luar negeri.

Teknologi ini juga dirancang agar murid dapat mengulang materi pelajaran secara mandiri dari rumah.

Selain itu, pemerintah juga berencana membangun studio-studio pembelajaran terpusat yang melibatkan tenaga pengajar terbaik.

Nantinya, metode pengajaran jarak jauh dari studio ini dapat disiarkan secara serentak ke ribuan sekolah di berbagai daerah.

"Kita akan membuat studio-studio terpusat, dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh dan ribuan sekolah bisa akses, pelajaran apa pun termasuk bahasa asing mutlak harus kita kuasai," pungkasnya.* (bb/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan sindiran keras terhadap Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyusul temuan sekitar 1.000 titik tambang ilegal di tanah air sepanjang tahun 2025, yang sebagian besar didominasi oleh aktivitas tambang timah ilegal di wilayah Bangka Belitung.

Kepala Negara menilai ada kejanggalan besar karena aparat keamanan, baik dari unsur kepolisian maupun TNI, seolah tidak mengetahui operasional ribuan tambang liar yang telah berjalan bertahun-tahun.

Baca Juga:

• Prabowo: Supremasi Hukum Harus Dirasakan Rakyat, Bukan Hanya Orang Kuat

"Saya minta benar-benar; Panglima TNI dan Kapolri usut! Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa [peran] pejabat kepolisan dan pejabat TNI," tegas Prabowo dalam pidatonya, Jumat (14/08/2026).

Menurut Prabowo, para perwira tinggi dan pejabat TNI-Polri mengemban tanggung jawab besar karena pangkat serta jabatan yang mereka sandang berasal dari kepercayaan rakyat.

Kepercayaan tersebut, kata dia, harus dibuktikan lewat tindakan nyata di lapangan, bukan dibiarkan mandek.

"Untuk apa negara kasih pangkat mereka-mereka kalau gak bisa tertibkan ini [tambang ilegal]," ujar Prabowo.

Ia mendesak Panglima TNI dan Kapolri agar tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada jajaran atau anak buahnya yang terbukti terlibat dan menjadi pelindung praktik penambangan ilegal tersebut.

"Pemimpin yang baik. Komandan baik itu berani menertibkan anak buahnya sendiri," tuturnya.

Selain menyoroti sektor pertambangan, Prabowo juga memberikan instruksi khusus kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk berani mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mengakibatkan kerugian negara.

Kritikan serupa turut dialamatkan kepada Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dinilai belum optimal mencegah maraknya penyelundupan di jalur perairan nusantara.

"Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan! Kenapa masih banyak penyeludupan di situ?" tandas Presiden.* (bb/ad)

BANDA ACEH — Suasana meriah tampak menyelimuti halaman depan Gedung Pengadilan Tinggi Banda Aceh (PT BNA) pada Jumat pagi, 14 Agustus 2026.

Keluarga besar lembaga peradilan tersebut tumpah ruah mengikuti kegiatan Gerak Jalan Santai yang dilepas langsung oleh Wakil Ketua PT BNA, A. Bondan, SH, MH.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Terima Audiensi MPK Indonesia Wilayah I Sumut–Aceh, Bahas Rakernas dan Inovasi Pertanian

Berbagai agenda perlombaan dalam Pekan Olahraga PT BNA ini telah dimulai sejak 10 Agustus 2026 dan akan mencapai puncaknya pada 19 Agustus mendatang.

Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor yang juga dipercaya sebagai Ketua Panitia, Dr. Firmansyah, SH, MH, mengungkapkan bahwa gerak jalan santai menjadi cabang perlombaan dengan jumlah peserta paling membludak.

Tercatat, hampir 200 orang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini.

Ramainya peserta tak lepas dari antusiasme para hakim, jajaran kepaniteraan, kesekretariatan, seluruh pegawai, hingga melibatkan para istri dan anak-anak.

Tanpa perlu proses pendaftaran yang rumit, peserta hanya diwajibkan hadir sebelum pukul 08.00 WIB dengan mengenakan pakaian olahraga serta atribut merah putih.

"Yang penting hadir ke kantor sebelum jam 8.00 pagi, memakai pakaian olahraga dan atribut HUT RI merah putih," ujar Firmansyah, yang telah bertugas selama delapan tahun sebagai Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor.

Dengan rute sepanjang kurang lebih 5 kilometer, para peserta mulai bergerak dari Gedung PT BNA, menyusuri jalan di sekitar Pendopo Gubernur, melewati samping Masjid Raya Baiturrahman, melipir ke kawasan Blang Padang hingga Museum Tsunami, sebelum akhirnya kembali ke titik awal.

Barisan terdepan tampak diikuti langsung oleh Ketua PT BNA Dr. Sutio bersama istrinya, berbaur akrab bersama para hakim dan ratusan peserta lainnya.

Kehadiran para pimpinan dan keluarga besar pengadilan ini menambah kehangatan suasana pagi.

Tak ketinggalan, Hakim Ad Hoc Tipikor sekaligus Humas PT BNA, Dr. Taqwaddin, turut hadir bersama sang istri di tengah kerumunan peserta.

Sambil berseloroh, pria berusia 63 tahun itu melontarkan apresiasinya terhadap rute yang telah disiapkan panitia.

"Untung hanya 5 km. Mungkin kalau lebih jauh lagi, saya tidak sanggup," pungkas Taqwaddin.

Sebagai penutup rangkaian acara, panitia juga telah menyiapkan berbagai pembagian doorprize berupa suvenir unik yang siap dibagikan untuk menambah semarak suasana kebersamaan warga PT BNA.* (ad)

BATU BARA – Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menerima audiensi Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Indonesia Wilayah I Sumatera Utara–Aceh bersama tokoh masyarakat Sumatera Utara, R.E. Nainggolan, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, di Ruang Kerja Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kamis (13/8/2026).

Audiensi tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus penyampaian informasi terkait pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V MPK Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 15–18 Oktober 2026 di Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Prabowo: Supremasi Hukum Harus Dirasakan Rakyat, Bukan Hanya Orang Kuat

Salah satu gagasan yang dibahas ialah pemanfaatan pupuk berbahan daun ketapang yang diharapkan dapat diterapkan untuk mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Batu Bara.

Bupati Baharuddin menyambut baik gagasan dan inovasi yang berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak merupakan bagian penting dalam mendorong kemajuan daerah, terutama dalam memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Upaya tersebut sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan dan inovatif.

Bupati Batu Bara menegaskan, Pemerintah Kabupaten Batu Bara terbuka terhadap berbagai gagasan konstruktif yang dapat dikembangkan secara bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Setiap inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan, tentu akan kita sambut dan dorong bersama," ujar Bupati Baharuddin.

Turut mendampingi Bupati dalam audiensi tersebut Staf Ahli Bupati Rubi Anto Sari Siboro, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris DPRD, Kabag Orta, serta Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara.* (ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa supremasi hukum dan keadilan harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi paling tidak berdaya.

Menurutnya, lembaga yudikatif harus terus diperkuat karena para hakim merupakan benteng terakhir bagi rakyat untuk mencari keadilan.

Baca Juga:

• UU PPRT Disahkan Setelah 22 Tahun, Prabowo: Setiap Pekerjaan Harus Dilindungi

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengawali pembahasannya dengan membeberkan langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan para penegak hukum, salah satunya lewat kenaikan remunerasi hakim.

"Pemerintah telah berhasil menaikkan remunerasi hakim. Untuk hakim-hakim yang paling junior, penghasilan mereka telah naik 280%. Tertinggi dalam beberapa dasawarsa. Sekarang penghasilan hakim-hakim kita terutama yang junior berada di atas rata-rata ASEAN," ujar Prabowo.

Bahkan, Prabowo mengungkapkan bahwa peningkatan penghasilan tersebut membuat pendapatan pejabat tinggi peradilan Indonesia kini telah melampaui negara tetangga.

Informasi itu, kata Prabowo, dilaporkan langsung oleh pimpinan Mahkamah Agung kepadanya.

"Bahkan Ketua Mahkamah Agung telah melaporkan kepada saya bahwa penghasilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sekarang lebih tinggi dari penghasilan Ketua Mahkamah Agung Singapura. Beliau yang lapor kepada saya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya penguatan lembaga yudikatif secara menyeluruh.

Negara, kata dia, harus memastikan peradilan berfungsi optimal sebagai tempat perlindungan terakhir bagi warga negara yang menaruh harapan besar pada kebenaran hukum.

"Kita harus memperkuat yudikatif kita. Kita harus memperkuat lembaga-lembaga yudikatif. Karena para hakim mahkamah-mahkamah kita adalah benteng terakhir keadilan," tegas Prabowo.

"Adalah benteng terakhir di mana rakyat menuntut, berharap bisa mendapat keadilan," tambahnya.

Di akhir penyataannya, kepala negara mengingatkan agar hukum di Indonesia tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Keadilan harus benar-benar hadir merata dan dapat diakses oleh siapa saja, tanpa pandang bulu.

"Bahwa supremasi hukum dan keadilan tidak hanya untuk orang yang kuat, tapi rakyat kita yang paling tidak berdaya harus bisa mendapat keadilan di mahkamah-mahkamah kita, di pengadilan-pengadilan kita," pungkasnya.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memberikan apresiasi khusus terhadap kinerja lembaga legislatif dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026.

Salah satu capaian yang disoroti adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang menjadi tonggak sejarah baru setelah penantian panjang selama 22 tahun.

Baca Juga:

• Prabowo Ungkap 4 Pedoman Utama Selama 21 Bulan Memimpin Indonesia: Utamakan Kepentingan Rakyat Termasuk yang Tak Memilih Saya

Dalam pemaparannya, kepala negara mengungkapkan bahwa DPR bersama pemerintah telah mengesahkan belasan rancangan undang-undang hingga pertengahan tahun ini.

"DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 RUU sampai bulan Juli 2026, salah satunya adalah UU Nomor 2 tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," ujar Prabowo.

Kehadiran payung hukum ini, lanjut Prabowo, merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memastikan setiap profesi di tanah air dihargai martabatnya serta mendapatkan hak perlindungan yang layak dari negara.

"Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerjaan berhak untuk memperoleh perlindungan," tegasnya.

Sebagai informasi, RUU PPRT resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani bersama para wakil ketua pada 21 April lalu.

Pengesahan bersejarah ini turut dikawal oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR serta mendapat sambutan positif dari pemerintah melalui Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang menilai regulasi tersebut sejalan dengan visi perlindungan sosial Presiden Prabowo Subianto.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan empat prinsip utama yang menjadi landasan kerjanya selama memimpin roda pemerintahan bersama Kabinet Merah Putih.

Hal tersebut disampaikannya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• Prabowo: Perang dan Konflik Geopolitik Ganggu Rantai Pasok Dunia, Ekonomi Tertekan

Adapun pedoman pertama yang dipegang teguh oleh jajaran pemerintahannya adalah memastikan setiap kebijakan berjalan untuk menjaga serta melaksanakan seluruh perintah yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pedoman kedua, pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga, menjalankan, serta melindungi kepentingan inti nasional yang vital.

Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya dan kekayaan alam diarahkan secara optimal demi mewujudkan kemakmuran yang merata bagi seluruh masyarakat.

"Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," sambung Prabowo.

Selanjutnya pedoman ketiga, pemerintah berfokus untuk bergerak cepat menyelesaikan berbagai persoalan guna mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Serta pedoman keempat, seluruh arah pembangunan dan kebijakan negara dipastikan selalu berorientasi pada kepentingan jangka panjang rakyat, termasuk masa depan generasi penerus bangsa.

"Dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, kepala negara juga kembali mengenang sumpah jabatannya saat pertama kali dilantik pada Oktober 2024 lalu.

Ia menegaskan komitmen moralnya untuk selalu mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

"Termasuk mereka yang tidak memilih saya," tutur Prabowo.* (km/ad)

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti situasi global saat ini yang tengah menghadapi tekanan ekonomi serta gangguan rantai pasok akibat berbagai konflik dan perang yang berkecamuk di penjuru dunia.

Hal tersebut disampaikannya dalam pidato kenegaraan pada Sidang Bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga:

• 21 Bulan Memimpin, Prabowo Akui Belum Semua Janji Politik Terpenuhi

"Kita mengetahui dunia sedang menghadapi konflik geopolitik, perang dagang, perang terbuka, di Eropa, di Timur Tengah, dan berbagai tempat lain di dunia. Seluruh dunia mengalami gangguan rantai pasok dan tekanan ekonomi," kata Prabowo.

Di tengah situasi penuh tantangan itu, kepala negara mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh menggantungkan pasokan dari luar negeri demi mengantisipasi segala kemungkinan terburuk di masa depan.

"Karena kalau situasi tiba-tiba berubah ke arah yang lebih jelek, kita tetap harus survive," ucap dia.

Kendati situasi global tidak menentu, Prabowo mengeklaim bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga dengan baik, yang kemudian berdampak positif pada pertumbuhan investasi di dalam negeri.

Sepanjang tahun 2025 lalu, realisasi investasi tercatat menembus angka fantastis dan mampu menyerap jutaan tenaga kerja baru.

"Alhamdulillah karena kerja keras kita, karena kepercayaan rakyat kepada pemerintah, di tengah ketidakpastian global, investasi tetap tumbuh. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp 1.931 triliun. Dan telah menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja," ujar Prabowo.

Tren positif tersebut terus berlanjut hingga pertengahan tahun ini.

Berdasarkan data yang dipaparkan, aliran modal dan investasi di paruh pertama 2026 kembali mencatatkan angka tinggi serta membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

"Pada semester pertama 2026 ini saja, realisasi investasi mencapai Rp 1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja," sambung dia.* (km/ad)