Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal mengatakan pemerintah daerah melihat investasi sebagai salah satu bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Salurkan Insentif untuk 540 Guru Sekolah Minggu, Dorong Pembinaan Generasi Muda

"Tentu kita yakin bersama Kadin, kita bisa memperkuat ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat," ujar Syafrizal.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Batu Bara siap memberikan dukungan terhadap kegiatan investasi dan pengembangan dunia usaha di daerah.

Batu Bara dinilai memiliki potensi industri yang cukup besar, salah satunya melalui Kawasan Industri Kuala Tanjung yang menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan ekonomi dan industri daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara, Pj Sekda Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor serta Ketua Kadin kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara mengatakan Sumatera Utara memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Potensi tersebut antara lain berasal dari sektor perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi dan kakao.

Selain itu, Sumut memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang menjadi basis industri hilir kelapa sawit dan produk turunannya.

Firsal juga menyebut Kuala Tanjung memiliki posisi strategis sebagai pelabuhan dan simpul logistik di jalur Selat Malaka. Kemudian Bandara Kualanamu menjadi salah satu gerbang udara internasional di Sumatera.

Potensi lainnya mencakup Tol Trans Sumatera yang mendukung konektivitas antarkota dan pusat produksi serta Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas nasional.

Meski memiliki berbagai potensi, Firsal mengatakan dunia usaha masih menghadapi sejumlah tantangan di berbagai daerah. Persoalan tersebut antara lain ketimpangan antarwilayah, ketergantungan terhadap komoditas mentah, tekanan fiskal daerah, akses pembiayaan dan kapasitas UMKM hingga iklim investasi.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dinilai penting untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan daya saing.

Pj Sekda Sumut Timur Tumanggor mengatakan Pemprov Sumut mengajak Kadin dan seluruh pelaku usaha memperkuat kerja sama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Timur, kolaborasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan daya saing dunia usaha dan industri, memperluas akses pasar serta mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat berkembang dan naik kelas.

Penguatan kerja sama antara pemerintah, Kadin dan pelaku usaha diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang investasi serta memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara.8 (dh)

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang saat membuka Sosialisasi dan Simulasi Cash Management System (CMS) bagi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Labusel. Kegiatan digelar di Kantor Pusat PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (25/9/2026).

Baca Juga:

• Usai BPK RI Audit Dinas Pendidikan, Pemkab Labusel Tegaskan Komitmen Pembenahan: Siap Tindak Lanjut

Fery mengatakan penerapan CMS menjadi salah satu langkah untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah di tengah perkembangan pemerintahan yang semakin berbasis digital.

"Mari kita manfaatkan teknologi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan terpercaya," ujar Fery.

Dia meminta seluruh pimpinan OPD mengikuti sosialisasi dan simulasi CMS dengan serius. Menurutnya, pemahaman yang baik diperlukan agar sistem tersebut dapat diterapkan secara optimal dan membantu pelaksanaan tugas sehari-hari.

Fery menegaskan transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi. Menurutnya, digitalisasi juga menjadi bagian dari pembenahan sistem kerja pemerintahan agar lebih tertib, efisien, mudah dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Sumut Heru Mardiansyah mengapresiasi dukungan Pemkab Labusel terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Heru menyebut Labusel telah memiliki pondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu indikator yang disampaikannya adalah keberhasilan Pemkab Labusel mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 kali berturut-turut.

"Ini tentunya memiliki hubungan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Sosialisasi CMS kepada rekan-rekan OPD akan semakin memperkuat tata kelola yang sudah baik di Kabupaten Labuhanbatu Selatan," kata Heru.

Menurut Heru, penerapan CMS dapat mendorong transaksi keuangan dilakukan secara digital dan tercatat dengan lebih baik. Sistem tersebut dinilai dapat mendukung proses pengawasan serta pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dia menambahkan, kebutuhan terhadap sistem kerja yang cepat, informasi yang mudah dipantau dan pengelolaan keuangan yang tertib menjadi bagian dari karakteristik pemerintahan modern.

"Di sinilah kami rasa CMS menjadi bagian penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kami berharap masing-masing OPD tidak hanya mengenal layanan CMS, tetapi juga dapat merasakan manfaatnya untuk membantu pekerjaan sehari-hari," ujarnya.

Pemkab Labusel berharap penerapan CMS dapat memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang modern, transparan dan akuntabel.

Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi dan simulasi penggunaan CMS kepada pimpinan OPD serta peserta yang hadir.* (dh)

Pertemuan tersebut digelar di Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Labusel dan menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan BPK RI terhadap Pemerintah Kabupaten Labusel.

Baca Juga:

• TMMD ke-130 di Labusel Dimulai Oktober, Bupati Fery: Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Dalam exit meeting, Tim Pemeriksa BPK RI menyampaikan hasil pemeriksaan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Labusel. Penyampaian hasil pemeriksaan menjadi bagian dari tahapan pemeriksaan untuk melihat pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Plh Sekda Labusel Ralikul Rahman menyampaikan apresiasi kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sumatera Utara atas proses pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pemerintah Kabupaten Labusel menyatakan berkomitmen menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan. Pemkab juga akan terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Pemkab Labusel menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sektor pendidikan menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam upaya pembenahan tata kelola tersebut, sejalan dengan posisinya sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.* (dh)

Audiensi tersebut dipimpin Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K) Kabupaten Asahan Ir. Hardo Simanjuntak bersama penasehat LP3K Pastor Paroki dan panitia Pesparani Katolik Kabupaten Asahan.

Baca Juga:

• SPI Asahan Tuntut Reforma Agraria Sejati, Bupati Taufik Ajak Petani Cari Solusi Bersama

Ketua Umum LP3K Kabupaten Asahan Hardo Simanjuntak mengatakan Pesparani Katolik Kabupaten Asahan 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (3/10/2026).

Kegiatan tersebut akan dipusatkan di SMA Panti Budaya Kisaran, Jalan Durian Nomor 24, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah kategori lomba akan digelar di Kompleks SMA Panti Budaya Kisaran. Kategori tersebut meliputi Pesta Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC), Cerdas Cermat Rohani (CCR) dan Baca Kitab Suci (BKS).

Sementara itu, kategori Mazmur akan dilaksanakan di Gereja Paroki Kisaran.

Dalam audiensi tersebut, panitia juga menyampaikan undangan kepada Bupati Asahan untuk menghadiri pelaksanaan Pesparani Katolik Kabupaten Asahan Tahun 2026.

Menanggapi undangan itu, Taufik mengatakan akan berupaya hadir apabila tidak ada agenda lain yang bersamaan.

"Kalau ada waktu saya akan hadir. Kalau memang tidak berkesempatan hadir, nanti akan saya perintahkan penggantinya untuk menghadiri kegiatan tersebut," ujar Taufik.

Bupati Asahan juga menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Pesparani Katolik Kabupaten Asahan 2026. Dia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung lancar, tertib dan sukses.

Taufik juga berharap Pesparani dapat menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah masyarakat Kabupaten Asahan.* (dh)

Joko diamankan di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Kamis (24/9/2026). Penangkapan dilakukan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga:

• Siapkan Kapal sejak 2025, 3 WN Sri Lanka Divonis 17 Bulan Gagal Selundupkan 26 Orang dari Aceh ke Prancis

Dalam perkara tersebut, Joko diadili secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan. Majelis hakim menyatakan Joko terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan primair penuntut umum.

Joko kemudian dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta. Jika denda tidak dibayarkan, terpidana dikenakan pidana pengganti berupa empat bulan kurungan.

Selain itu, Joko diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp471,64 juta.

Putusan tersebut mengatur apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa.

Jika harta benda yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Setelah bertahun-tahun masuk dalam daftar pencarian, keberadaan Joko akhirnya diketahui di wilayah Tanjung Redeb. Tim Satgas SIRI Kejaksaan Agung kemudian bergerak bersama jajaran Kejari Berau untuk mengamankannya.

Saat diamankan, Joko disebut bersikap kooperatif sehingga proses pengamanan berlangsung tanpa hambatan.

Setelah diamankan, Joko untuk sementara dititipkan di Kejaksaan Negeri Berau untuk menjalani proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum.

Joko diketahui merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wiraswasta. Dia juga tercatat sebagai Ketua KUD Jujur Usaha.

Pengamanan Joko merupakan bagian dari upaya Kejaksaan menindaklanjuti perintah Jaksa Agung untuk terus memonitor keberadaan para buronan yang masuk dalam DPO Kejaksaan RI.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan melalui proses eksekusi.

Kejaksaan Agung juga mengimbau para buronan yang masih masuk dalam DPO untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Status buronan disebut tidak menghentikan proses hukum. Kejaksaan akan terus melakukan pencarian terhadap pihak yang menjadi target eksekusi, termasuk mereka yang berada di luar wilayah asal perkara.* (dh)

Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla yang digelar di Balai Pertemuan Umum Desa Bunyu Barat, Kamis (17/9/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, Ini Alasannya

Senior Manager Bunyu Field Ruri Heriandi mengatakan pencegahan karhutla membutuhkan sinergi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, perusahaan tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran.

"Pencegahan karhutla harus menjadi upaya bersama. Dibutuhkan sinergi yang baik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan sejak dini," ujar Ruri.

Dia mengatakan sosialisasi tersebut bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga untuk memperkuat koordinasi agar masyarakat memahami langkah yang harus dilakukan ketika menemukan potensi kebakaran.

Superintenden HSSE PEP Bunyu MM Sidik Mangkualam memberikan materi mengenai pengenalan potensi bahaya, perilaku aman dan respons awal ketika menghadapi kondisi darurat.

Menurutnya, kesiapsiagaan harus dibangun sebelum terjadi keadaan darurat sehingga masyarakat maupun pemangku kepentingan dapat mengambil langkah yang tepat ketika menemukan potensi bahaya.

"Kesiapsiagaan perlu dibangun sebelum kondisi darurat terjadi. Pemahaman mengenai keselamatan dan respons awal diharapkan dapat membantu masyarakat maupun pemangku kepentingan mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi potensi bahaya," jelasnya.

Materi pencegahan karhutla juga disampaikan oleh BPBD Tarakan. Sementara Pemerintah Kecamatan Bunyu memberikan pemahaman mengenai peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah kebakaran.

Peserta mendapat informasi mengenai faktor yang dapat memicu karhutla, langkah pencegahan, kesiapsiagaan serta tindakan awal saat menemukan titik atau indikasi kebakaran.

Kepala Desa Bunyu Barat Suhadi mengapresiasi keterlibatan Pertamina bersama pemerintah dan unsur terkait dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, materi yang diberikan membantu masyarakat memahami tindakan yang perlu dilakukan ketika menemukan potensi kebakaran.

"Materi yang diberikan sangat relevan dengan kondisi saat ini, sehingga kami menjadi lebih memahami apa yang harus dilakukan apabila menemukan potensi kebakaran," kata Suhadi.

Suhadi berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan agar koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat dan Pertamina semakin kuat.

Selain memberikan edukasi, Pertamina juga membagikan masker dan vitamin kepada para peserta sebagai bentuk dukungan terhadap kesehatan masyarakat yang mengikuti kegiatan.

Pelibatan masyarakat hingga tingkat RT dinilai penting dalam membangun sistem kesiapsiagaan berbasis masyarakat. Potensi kebakaran yang lebih cepat dikenali dan dilaporkan diharapkan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi lebih luas.

Bagi wilayah Bunyu, penguatan kapasitas masyarakat menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas masyarakat dan kegiatan operasional di wilayah tersebut.

Pertamina EP (PEP) Bunyu Field merupakan bagian dari Zona 10 Subholding Upstream Regional 3 Kalimantan di bawah PT Pertamina Hulu Indonesia. Bersama SKK Migas, perusahaan menjalankan kegiatan usaha hulu migas dengan mengedepankan aspek keselamatan, efisiensi, keandalan, kepatuhan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Upaya pencegahan karhutla tersebut juga disebut menjadi bagian dari komitmen keberlanjutan perusahaan melalui prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta dukungan terhadap keberlangsungan produksi migas nasional.* (dh)

Diskusi tersebut digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta masukan para pakar mengenai langkah pencegahan karhutla yang terjadi setiap tahun.

Baca Juga:

• Disuruh Prabowo Bikin Grand Design Rp 824 T, Menkeu Buka Suara Soal Skema Sekolah Gratis

Selain membahas pencegahan kebakaran, Prabowo juga meminta pandangan mengenai pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan produktif. Dia mempertanyakan kemungkinan pengembangan tanaman tertentu di kawasan tersebut.

"Saya kira itu tiga pertanyaan yang paling penting yang saya butuh dari saudara-saudara sebagai pakar," ujarnya.

Prabowo kemudian menanggapi adanya narasi yang menyebut dirinya tidak menghormati para pakar. Dia mengatakan diskusi tersebut justru merupakan bentuk penghormatan kepada kalangan ahli.

"Jadi saudara-saudara, jangan salah ya menerima, kadang-kadang saya kalau bicara di audiens, suka dipelintir ya, dibilang seolah saya nggak hormati pakar. Saya paling hormat sama pakar," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, dirinya selama menjadi perwira juga terbiasa mencari masukan dari para ahli sebelum mengambil keputusan.

"Kenapa saya berhasil sebagai perwira? Karena saya selalu cari pakar," ujarnya.

Prabowo kembali meminta para akademisi memberikan masukan mengenai langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah karhutla dan mengelola kawasan gambut.

"Jadi mohon saya diberi masukan, what can we do," kata Prabowo.* (in/dh)

Aplikasi tersebut disiapkan sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan evaluasi kualitas layanan MBG. Sekolah nantinya dapat memberikan umpan balik berdasarkan kondisi yang mereka temui selama program berlangsung.

Baca Juga:

• Sebulan Ratusan Siswa Tumbang Teracuni MBG Karo: Status Naik Penyidikan, Kenapa Belum Ada Tersangka?

"Melalui aplikasi rating MBG, kami ingin memastikan suara dari sekolah dapat tersampaikan secara langsung dan menjadi bagian dari proses evaluasi layanan. Kepala sekolah dan guru nantinya dapat memberikan penilaian sekaligus mencantumkan catatan apabila terdapat layanan yang belum sesuai," ujar Tysa, dikutip Jumat (25/9/2026).

Penilaian dalam aplikasi tersebut akan mencakup sejumlah aspek pelayanan. Di antaranya ketepatan waktu distribusi makanan serta kelayakan dan kualitas menu yang diterima peserta didik.

Selain memberikan nilai, pengguna aplikasi juga dapat mencantumkan catatan mengenai aspek layanan yang dinilai masih perlu diperbaiki.

Masukan tersebut nantinya menjadi bahan bagi BGN untuk melihat kualitas layanan SPPG secara lebih terukur sekaligus menentukan bagian yang membutuhkan perbaikan.

Tysa mengatakan sekolah juga tetap dapat menggunakan jalur pelaporan dan pemantauan yang telah tersedia apabila menemukan layanan yang belum sesuai. Jika persoalan tidak segera ditangani, laporan dapat disampaikan melalui kanal tersebut dengan memberikan tembusan kepada BGN.

"Penguatan mekanisme umpan balik ini menjadi bagian dari upaya BGN membangun tata kelola MBG yang semakin transparan, responsif, dan melibatkan partisipasi berbagai pihak," katanya.

Menurut Tysa, sekolah memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan penerima manfaat program. Informasi dari sekolah diharapkan dapat membantu BGN mengetahui kondisi layanan SPPG secara lebih cepat.

Dengan adanya aplikasi rating tersebut, BGN berharap evaluasi terhadap layanan MBG dapat dilakukan secara lebih terukur dan masukan dari sekolah dapat menjadi bagian dari perbaikan kualitas program.* (in/dh)

Kasus itu terjadi pada 13 Agustus 2026 dan melibatkan ratusan siswa dari lima sekolah di Kabupaten Karo. Mereka diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di area Kodim 0205/Tanah Karo.

Baca Juga:

• Buntut Keracunan Massal MBG, DPRD Sumut Desak Polisi Pidanakan Pengelola SPPG Karo: Sanksi Tutup Tak Cukup

"Untuk tersangka belum," kata Pedoman saat dikonfirmasi, Jumat (25/9/2026).

Kasus tersebut sebelumnya dilaporkan melibatkan siswa dari lima sekolah, yakni tiga SMA negeri dan dua SMP swasta. Jumlah siswa SMA yang diduga mengalami keracunan disebut mencapai sekitar 353 orang.

Salah satu siswa bahkan sempat dirujuk ke rumah sakit di Medan dan menjalani perawatan di ruang ICU. Kondisinya kemudian dilaporkan membaik.

SPPG yang menyediakan makanan tersebut diketahui berada di area Kodim 0205/Tanah Karo. Namun, berdasarkan keterangan Kodam I/Bukit Barisan, pengelolaan dapur MBG dilakukan oleh Yayasan Manunggal Kartika Jaya (MKJ).

Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Inf Sandy sebelumnya mengatakan penanganan kasus dilakukan oleh Kodim 0205 Karo bersama Pemerintah Kabupaten Karo. Tim gabungan, termasuk dinas kesehatan, juga telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium.

"Sudah ditangani oleh pihak Kodim bekerja sama dengan dinas kesehatan Pemkab Karo, dan sampel makanannya pun sedang diteliti di laboratorium daerah Pemprov Sumut," kata Sandy.

Evaluasi juga disebut dilakukan untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.

Sementara itu, pemerintah daerah sebelumnya memberikan sanksi penghentian sementara terhadap SPPG tersebut setelah muncul kasus dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa.

Hingga kini, proses penyidikan masih dilakukan Satreskrim Polres Tanah Karo. Polisi belum menjelaskan lebih lanjut mengenai kendala penyidikan maupun kapan penetapan tersangka akan dilakukan.* (tm/dh)

Kejadian itu terekam dalam video yang kemudian beredar di media sosial pada Kamis (24/9/2026). Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang terlihat berusaha mengevakuasi siswa dari dalam lubang.

Baca Juga:

• Emosi Terpancing Cekcok Keluarga, Anak di Medan Tega Tendang Ayah Kandung Hingga Berdarah

Salah seorang orang tua siswa yang berada di lokasi mengatakan kejadian berlangsung ketika anak-anak sedang mengikuti kegiatan bersama siswa lainnya di lingkungan masjid.

Menurut dia, lubang tersebut berada di halaman belakang masjid dan tertutup lembaran triplek yang kondisinya sudah rapuh.

"Gaada yang menyangka ada lubang seperti sumur itu. Ditutupi oleh triplek, itupun kalau kami lihat tripleknya rapuh," kata orang tua siswa, Jumat (25/9/2026).

Dia mengatakan peristiwa tersebut terjadi di luar kendali para guru karena keberadaan lubang tidak terlihat dari permukaan akibat tertutup triplek.

Setelah berhasil dievakuasi, siswa tersebut diketahui tidak mengalami cedera. Namun, anak itu sempat mengalami syok dan terus menangis setelah diangkat dari dalam lubang.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena lubang yang berada di area kegiatan anak-anak disebut tidak terlihat dan hanya ditutupi material yang dinilai sudah rapuh.* (tm/dh)

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andy Arisandi mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan di tiga lokasi berbeda setelah polisi menerima informasi mengenai pengiriman sabu melalui jalur perairan Asahan.

Baca Juga:

• Usut 'Klaster Mewah' Lapas Cibinong, Menteri Imipas Ancang-ancang Copot Pejabat & Sanksi Pidana

Informasi awal mengenai pengiriman sabu tersebut diterima polisi pada Minggu (6/9/2026). Barang haram itu diduga dikirim dari Malaysia menuju Indonesia melalui jalur perairan Asahan.

Dalam perjalanannya, kapal yang membawa narkotika tersebut diduga mengubah haluan dan berlabuh di perairan Kabupaten Aceh Timur. Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan pergerakan para pelaku.

Penindakan dilakukan pada Rabu (9/9/2026) di Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur. Saat itu, petugas mencurigai dua kendaraan yang melaju beriringan, yakni mobil pikap terbuka yang membawa galon air isi ulang dan satu unit Daihatsu Xenia.

Kedua kendaraan tersebut kemudian dihentikan dan diperiksa. Polisi menemukan 70 kilogram sabu di dalam mobil pikap berwarna abu-abu yang membawa galon air isi ulang.

Sementara itu, 20 kilogram sabu lainnya ditemukan di dalam mobil Daihatsu Xenia berwarna putih.

" Ternyata benar telah ditemukan 70 kilogram sabu di dalam mobil pick up warna abu-abu dan 20 kg narkotika jenis sabu di dalam mobil Xenia warna putih," ujar Andy.

Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan empat orang tersangka, yakni MA (27), BY (23), MA (27), dan MHB (27). Mereka disebut merupakan warga Desa Keude Geureubak, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur.

Sebagian tersangka diketahui bekerja sebagai mekanik dan buruh harian lepas.

Dari hasil pemeriksaan awal, para tersangka memberikan informasi mengenai adanya sabu lain yang disimpan di lokasi berbeda. Polisi kemudian melakukan pengembangan menuju sebuah rumah milik seseorang berinisial MS.

Di rumah tersebut, petugas menemukan kembali 60 kilogram sabu yang disimpan dalam sebuah kotak fiber.

"Sesampainya di rumah MS tim menemukan 60 kilogram narkotika sabu yang disimpan di sebuah fiber di rumah," ungkap Andy.

Dengan temuan tersebut, total sabu yang diamankan Polda Sumut mencapai 150 kilogram dari sejumlah lokasi.

Polda Sumut masih mengembangkan kasus tersebut untuk menelusuri jaringan narkotika yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam pengiriman sabu dari Malaysia ke Indonesia.

Seluruh tersangka dan barang bukti telah diamankan ke Mapolda Sumut untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.* (km/dh)

Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto mengatakan timnya telah melakukan persiapan menghadapi pertandingan tersebut. Namun, sejumlah pemain masih menjalani pemantauan karena kondisi kebugaran belum sepenuhnya pulih.

Baca Juga:

• Usai Hattrick Lawan Persiku, Javi Kejar Pemulihan demi Bantu PSMS Rebut 3 Poin dari Adhyaksa FC

PSMS akan bertolak ke Bekasi pada Sabtu (26/9/2026). Dari 23 pemain yang dibawa, Rudi dipastikan absen karena masih menjalani sanksi.

Sementara itu, kondisi Rachmad Hidayat masih akan dipantau dalam satu hingga dua hari sebelum pertandingan.

"Kita akan bawa 23 pemain, yang absen Rudi karena masih menjalani sanksi, kemudian kalau Rachmad Hidayat kita masih lihat satu dua hari ini," ujar Eko.

Eko meminta para pemain menjaga konsistensi setelah PSMS meraih hasil positif pada pertandingan sebelumnya. Dia juga mengingatkan skuadnya untuk tidak menganggap remeh Adhyaksa FC Bekasi.

"Kita tidak bisa anggap remeh lawan, Adhyaksa Bekasi ini tim yang bagus juga, yang penting seluruh pemain harus siap untuk pertandingan ini," tuturnya.

Pertandingan Adhyaksa FC Bekasi melawan PSMS Medan dijadwalkan kick-off pada pukul 19.00 WIB. PSMS saat ini mengoleksi empat poin dari dua pertandingan dan berada di posisi kedua klasemen sementara Grup A.

Sementara Adhyaksa FC Bekasi mengoleksi satu poin dari dua pertandingan. Mereka meraih satu hasil imbang dan satu kekalahan.

Adhyaksa FC Bekasi sebelumnya dikenal dengan nama FC Bekasi City. Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim, PSMS mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang dan dua kekalahan.

Laga akhir pekan ini menjadi pertemuan kembali kedua tim di kompetisi Liga 2. PSMS akan berupaya melanjutkan catatan positif dari dua pertandingan awal musim ini, sedangkan Adhyaksa FC Bekasi akan menjalani laga kandang dengan membawa satu poin dari dua pertandingan.* (ds/dh)

Pedagang di Pasar Sukaramai Medan, Naom, mengatakan harga cabai merah mengalami kenaikan sejak erupsi Gunung Sinabung. Dalam kondisi normal, harga cabai merah disebut berada di kisaran Rp45 ribu per kilogram.

Baca Juga:

• Harga Ayam di Sumut Tembus Rp50.550 per Kg, UMKM Kuliner Mulai Terjepit

Selain cabai merah, cabai gunung saat ini dijual sekitar Rp60 ribu per kilogram. Sementara harga cabai kotak berada di kisaran Rp40 ribu per kilogram, meski harganya dapat mencapai Rp35 ribu tergantung kualitas.

"Kalau cabai gunung Rp60 ribu per kg, cabai kotak Rp40 ribu. Kadang Rp35 ribu, tergantung kualitas. Harganya memang tidak stabil," katanya.

Kenaikan juga terjadi pada cabai hijau. Saat ini cabai tersebut dijual sekitar Rp40 ribu per kilogram. Padahal, harga normalnya disebut hanya sekitar Rp20 ribu per kilogram.

"Semenjak erupsi, cabai hijau paling murah Rp35 ribu, sekarang Rp40 ribuan. Kalau normal biasanya Rp20 ribu," ungkap Naom.

Menurut Naom, erupsi Gunung Sinabung turut berdampak terhadap pasokan cabai yang berasal dari kawasan gunung. Pasokan yang masuk ke pasar terkadang tidak tersedia atau jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kondisi normal.

"Dampaknya barang dari gunung. Semenjak erupsi kadang nggak ada barang masuk, adapun tapi nggak sebanyak biasanya," jelasnya.

Sementara itu, cabai caplak menjadi jenis cabai dengan harga tertinggi di pasar tersebut. Naom menyebut harganya kini mencapai Rp80 ribu per kilogram.

"Kalau cabai caplak Rp80 ribu sekilo," pungkasnya.

Kenaikan harga tersebut membuat harga sejumlah jenis cabai di Pasar Sukaramai Medan masih berfluktuasi, terutama di tengah kondisi pasokan yang disebut pedagang belum stabil.* (ds/dh)

TF diamankan Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh di kawasan Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (24/9/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.

Baca Juga:

• Modus Pinjam Motor Scoopy Lalu Kabur dan Dijual Rp4,4 Juta ke Sumut, Pelaku di Banda Aceh Ditangkap Korban Sendiri

"Kasus ini dilaporkan ke Polresta Banda Aceh pada 14 September 2026 dengan nomor laporan polisi LP/B/738/IX/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh," kata Dizha.

Dizha menjelaskan, peristiwa bermula ketika terlapor merental sepeda motor milik korban selama satu hari. Setelah masa sewa berakhir, terlapor kemudian menghubungi admin tempat rental untuk memperpanjang masa peminjaman selama satu hari.

Namun, pada 16 September 2026, korban menghubungi terlapor melalui WhatsApp dan meminta sepeda motor tersebut dikembalikan karena masa peminjaman telah berakhir.

Meski telah dihubungi, terlapor disebut tidak mengembalikan sepeda motor tersebut.

Motor yang dibawa merupakan Honda Scoopy tahun 2026 berwarna putih dengan nomor polisi BL 5326 LCF. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp26 juta.

Korban kemudian membuat laporan ke Polresta Banda Aceh untuk mendapatkan penanganan sesuai hukum yang berlaku.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Opsnal Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan terlapor dan kendaraan yang diduga digelapkan.

Polisi kemudian memperoleh informasi bahwa terlapor berada di Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman. Tim bergerak ke lokasi dan mengamankan TF yang saat itu sedang berjalan kaki.

Dari hasil pemeriksaan awal, TF mengaku terlibat dalam dugaan penggelapan sepeda motor tersebut bersama seorang pria berinisial RI alias Cek.

"Sementara keberadaan RI alias Cek masih dalam penyelidikan petugas," ujar Dizha.

Sementara itu, sepeda motor milik korban telah lebih dahulu diamankan polisi di Gampong Lamgapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

"Pelaku beserta barang bukti berupa satu unit Honda Scoopy warna putih tanpa nomor polisi kemudian dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," katanya.

Polisi selanjutnya melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan RI alias Cek yang diduga turut terlibat dalam perkara tersebut.

Selain itu, penyidik akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses penanganan perkara selanjutnya.

Hingga kini, kasus dugaan penggelapan sepeda motor tersebut masih dalam proses penyidikan Satreskrim Polresta Banda Aceh.* (dh)

Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan peningkatan predikat SAKIP harus disertai target yang jelas dan dilakukan secara bertahap. Dia menargetkan predikat SAKIP Pemprov Sumut naik menjadi BB pada 2026-2027 dan A pada 2028-2029.

Baca Juga:

• Sempat Terkendala Tender Ulang, Rico Waas Sidak Puskesmas Tuntungan: Beres Desember, Layanan Wajib Meningkat

Pada 2025, nilai SAKIP Pemprov Sumut masih berada pada predikat B. Pemprov Sumut kemudian mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki capaian tersebut.

Saat ini, tiga OPD Pemprov Sumut tercatat memperoleh nilai SAKIP pada posisi AA, yakni Bapperida, Dinas Kesehatan dan Inspektorat.

Kemudian terdapat tujuh OPD yang berada pada predikat A, termasuk Diskominfo dan BKAD. Sebanyak 16 OPD berada pada predikat BB, sedangkan enam OPD lainnya masih berada pada predikat B.

Surya meminta seluruh OPD segera melakukan pembenahan dan menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar berbagai indikator yang menjadi bagian penilaian SAKIP dapat dipenuhi.

"Kita tidak punya banyak waktu banyak lagi, segera tindaklanjuti rekomendasi yang diberikan agar indikator-indikator penting untuk nilai SAKIP bisa kita penuhi, ini salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Pemprov Sumut Sulaiman Harahap mengatakan sejumlah strategi telah disiapkan untuk meningkatkan nilai SAKIP. Strategi tersebut meliputi percepatan tindak lanjut rekomendasi, penetapan batas waktu penyelesaian serta penunjukan penanggung jawab atau PIC.

Pemprov Sumut juga berencana membangun kerja sama dengan pemerintah daerah lain untuk memperkuat sistem akuntabilitas dan kinerja.

"Kita akan coba bekerja sama dengan Jabar untuk membangun sistem yang lebih baik, sistem yang bisa memenuhi kebutuhan kita terkait akuntabilitas dan kinerja, kami optimis ini akan berjalan dengan baik dan mudah-mudahan target kita bisa tercapai," kata Sulaiman.

Pemprov Sumut menilai peningkatan SAKIP perlu dilakukan secara terukur dan berkelanjutan agar perbaikan kinerja perangkat daerah dapat memberikan hasil yang lebih optimal.* (dh)

Kepala Dishub Sumut Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan program bus perintis merupakan program strategis daerah yang ditujukan untuk memperkuat konektivitas, khususnya di wilayah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan (3TP).

Baca Juga:

• Targetkan 3 Puskesmas Ber-IGD 24 Jam Rampung Desember 2026, Rico Waas: Warga Silakan Lapor Jika Layanan Buruk

Menurut Yuda, terdapat 18 kabupaten/kota yang menjadi wilayah prioritas layanan bus perintis. Namun, pada 2026 program tersebut difokuskan lebih dulu di lima daerah, yakni Nias Utara, Samosir, Batubara, Padang Lawas Utara dan Asahan.

Penetapan daerah prioritas tersebut mengacu pada kajian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

"Daerah yang menjadi prioritas ini didasarkan dari kajian Bapperida, dari 33 kabupaten/kota ada 18 daerah yang dinilai tertinggal di Sumut dan tahun ini kami fokuskan untuk lima kabupaten dulu," katanya.

Dari total 33 bus yang disiapkan, Samosir, Padang Lawas Utara, Batubara dan Asahan masing-masing mendapat enam unit. Sementara Nias Utara memperoleh sembilan unit.

Untuk jenis kendaraan, bus yang digunakan di Asahan, Batubara dan Padang Lawas Utara merupakan Hiace. Sementara Samosir menggunakan bus L dan Nias Utara menggunakan mobil Carry karena daerah tersebut disebut belum memiliki angkutan transportasi eksisting.

"Bus yang beroperasi di Asahan, Batubara, Padang Lawas Utara jenisnya bus Hiace, untuk Samosir bus L kecuali Nias Utara karena di sana tidak punya angkutan transportasi yang eksisting maka menggunakan mobil Carry," jelas Yuda.

Setiap kabupaten mendapatkan alokasi anggaran Rp600 juta selama satu tahun. Dana tersebut digunakan untuk membeli layanan bus perintis dengan jarak pelayanan maksimal hingga 60 kilometer per hari.

Yuda menegaskan, Dishub Sumut tidak membeli maupun menyewa kendaraan. Pemerintah membeli jasa pelayanan transportasi dari operator daerah atau pihak ketiga.

"Untuk program bus perintis ini, kita tidak menyewa atau membeli busnya, kita hanya membeli pelayanannya bekerja sama dengan operator, sama sistemnya seperti BRT, dalam sehari pelayanannya 60 Km," ujarnya.

Program tersebut akan dikembangkan secara bertahap. Pada 2027, layanan ditargetkan menjangkau 10 daerah, kemudian 15 daerah pada 2028. Pada 2029 hingga 2030, seluruh 18 daerah yang menjadi prioritas ditargetkan telah mendapatkan layanan bus perintis.

Peluncuran program bus perintis 2026 direncanakan berlangsung paling cepat pada pekan depan. Asahan menjadi lokasi yang direncanakan sebagai tempat peluncuran program.

"Rencana akan kita launching paling cepat minggu depan di Asahan. Mudah-mudahan program ini bisa membantu pelajar yang selama ini mengalami kendala untuk menjangkau transportasi dari rumah ke sekolah," kata Yuda.* (dh)

Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menghentikan operasional SPPG Karo Berastagi Sempajaya secara permanen melalui SK Kepala BGN Nomor 63515 Tahun 2026. SPPG yang dikelola Yayasan Manunggal Kartika Jaya itu tercatat melayani 2.997 penerima manfaat.

Baca Juga:

• Kasus Keracunan MBG di Batang Tembus 411 Orang, 50 Balita Terdampak Usai Makanan Dibawa Pulang

"Intinya harus ada konsekuensi hukum. Penutupan SPPG secara permanen itu kan baru berupa sanksi administrasi, belum sanksi hukum," kata Irham, Jumat (25/9/2026).

Menurut Irham, pengelola SPPG tidak hanya bertanggung jawab kepada pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menilai persoalan keamanan pangan dalam penyelenggaraan MBG tidak cukup diselesaikan melalui sanksi administratif. Apalagi, sebelumnya terdapat peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari SPPG tersebut.

"Apalagi kita tahu bahwa jumlah yang keracunan tidak sedikit, bahkan akibat dari keracunan tersebut berbuntut panjang. Ini terkait terganggunya masa depan anak bangsa," ujarnya.

Irham meminta aparat penegak hukum segera melakukan langkah penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Menurut dia, proses hukum tetap dapat dilakukan berdasarkan fakta yang ditemukan dalam peristiwa tersebut.

"Dengan laporan ataupun tanpa laporan, pihak kepolisian harus mengambil langkah hukum atas kejadian ini," katanya.

Dia mengatakan penegakan hukum diperlukan untuk memastikan pengelola SPPG bertanggung jawab apabila terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan penerima manfaat.

Menurut Irham, proses tersebut juga penting untuk menjaga pelaksanaan program MBG agar tetap memenuhi standar keamanan pangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Penutupan permanen SPPG Karo Berastagi Sempajaya sebelumnya ditetapkan BGN bersama tiga SPPG lainnya di daerah berbeda. BGN menyatakan penerima manfaat dari SPPG yang dihentikan operasionalnya akan dialihkan ke SPPG terdekat yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan kapasitas memadai.

Irham berharap penanganan terhadap kasus SPPG tersebut tidak berhenti pada penghentian operasional, tetapi juga memberikan kepastian mengenai pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar ketentuan.* (sp/dh)

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota Binjai terhadap warga yang membutuhkan perhatian dan bantuan dalam mendapatkan pengobatan.

Kedatangan Ibu Wali Kota Binjai bersama Sekda disambut haru oleh keluarga Sakinah. Dalam kesempatan tersebut, keduanya berdialog langsung dengan Sakinah dan keluarganya serta memberikan semangat dan doa.

Baca Juga:

• Pesta Olob-Olob GKPS Medan Barat Bertabur Aksi Kemanusiaan, Pj Sekdaprov Sumut Ajak Jemaat Perkuat Kepedulian Sosial

Ibu Wali Kota juga memastikan Pemerintah Kota Binjai akan membantu memfasilitasi proses pengobatan dan perawatan Sakinah melalui Dinas Kesehatan serta program bantuan kesehatan yang dimiliki Pemko Binjai.

"Kami dari Pemerintah Kota Binjai sangat prihatin dan ikut merasakan apa yang dialami ananda Sakinah. Kami hadir di sini untuk memberikan semangat. Jangan patah semangat ya nak, Pemko Binjai akan berupaya membantu proses pengobatannya. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan," ujar Ibu Wali Kota Binjai.

Keluarga Sakinah menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kunjungan langsung dari Pemerintah Kota Binjai. Dukungan tersebut disebut menjadi penyemangat bagi keluarga dalam menghadapi kondisi yang dialami Sakinah.

Sindrom Crouzon dalam keterangan yang disampaikan keluarga disebut sebagai sindrom langka yang berkaitan dengan kelainan bentuk kepala.

Pemko Binjai berharap Sakinah dapat memperoleh penanganan medis yang optimal melalui dukungan dan fasilitasi pengobatan yang akan dilakukan pemerintah daerah.* (dh)

Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinkes Sumut dr. Nora Nasution mengatakan kelompok LSL menjadi kelompok dengan temuan HIV tertinggi dalam data tersebut.

Baca Juga:

• Melonjak di Medan dan Deli Serdang, Dinkes Sumut Deteksi 27 Kasus Super Flu: Balita & Lansia Waspada

Meski jumlah temuan pada kelompok LSL cukup tinggi, Nora mengingatkan angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya peningkatan kasus HIV. Menurutnya, pemerintah memiliki target penemuan kasus berdasarkan estimasi jumlah kasus yang harus ditemukan setiap tahun.

"Yang kita cari itu memang kasus sebanyak-banyaknya, jadi jangan dibilang meningkat," katanya.

Penemuan kasus sejak dini menjadi bagian dari strategi pengendalian HIV hingga 2030. Dengan mengetahui status HIV lebih awal, pasien dapat segera mendapatkan pengobatan dan upaya pencegahan penularan bisa dilakukan.

Selain kelompok LSL, temuan HIV juga berasal dari sejumlah kelompok lain. Pelanggan pekerja seks tercatat 255 kasus, pasangan orang dengan HIV 121 kasus, pasangan berisiko tinggi 73 kasus, wanita pekerja seksual 58 kasus dan ibu hamil 51 kasus.

Kemudian terdapat 400 kasus pada pasien tuberkulosis yang juga terinfeksi HIV. Sementara itu, populasi umum menyumbang 344 temuan, pasien dengan infeksi menular seksual 45 kasus, warga binaan pemasyarakatan 29 kasus, calon pengantin 24 kasus, waria 23 kasus, anak orang dengan HIV 22 kasus, pasien hepatitis 18 kasus serta pengguna narkoba suntik enam kasus.

Jika seluruh temuan dari berbagai kelompok tersebut dijumlahkan, totalnya mencapai 2.334 kasus HIV.

Nora mengatakan Medan dan Deli Serdang menjadi wilayah dengan jumlah temuan yang cukup banyak. Namun, data tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan domisili pasien karena sebagian warga dari kabupaten/kota lain memilih menjalani pemeriksaan dan pengobatan di Medan.

"Orang yang dari kabupaten/kota lain pun karena malu dia ketahuan dia berobat di daerahnya, dia pasti akan berobat ke sini, ke Medan," jelas Nora.

Menurut Nora, stigma dan diskriminasi masih menjadi salah satu kendala dalam penemuan kasus HIV. Kondisi tersebut membuat sebagian orang enggan memeriksakan diri atau terbuka mengenai faktor risiko ketika menjalani konseling.

"Kesadaran mereka untuk memeriksakan diri ini yang enggak ada. Masuk ke situ aja kita susah karena stigma itu," ujarnya.

Dinkes Sumut menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan HIV melalui puskesmas serta rumah sakit di kabupaten dan kota. Pasien juga mendapatkan konseling terkait pengobatan dan pencegahan penularan.

Pengobatan antiretroviral (ARV) diberikan untuk menekan jumlah virus dan menjaga kualitas hidup pasien. Pemeriksaan viral load dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengobatan dalam menekan jumlah virus HIV.

Di sisi lain, kematian pada orang dengan HIV masih ditemukan. Nora mencatat 191 orang dengan HIV meninggal sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

"Terbanyak di Medan ada 74 orang yang meninggal. Disusul Deli Serdang, 21 orang," katanya.

Nora menegaskan penemuan HIV sejak dini tetap menjadi bagian penting dalam pengendalian penyakit tersebut. Semakin cepat seseorang mengetahui status HIV-nya, semakin cepat pula pengobatan dan langkah pencegahan penularan dapat dilakukan.* (sp/dh)

Kepala UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) BPBD Dairi, Amudi P Situmeang, membenarkan kejadian tersebut. Informasi kebakaran diterima petugas dari masyarakat sekitar pukul 12.45 WIB.

Baca Juga:

• 7 Destinasi Wisata di Humbahas yang Wajib Masuk Daftar Liburan, Ada Air Terjun dan Situs Sejarah

Dalam peristiwa tersebut, seorang anak laki-laki yang diperkirakan berusia 4 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumah.

Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Sidikalang. Namun, hingga berita ini diturunkan, identitas korban belum diketahui.

Petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pemadaman dan pendinginan di lokasi kejadian.

Amudi mengatakan penanganan kebakaran mengalami kendala karena akses menuju lokasi cukup sempit. Kondisi tersebut membuat mobil pemadam kebakaran tidak dapat masuk hingga mendekati titik api.

"Untuk keterangan resmi belum bisa, Bang, karena masih bertugas," ujarnya.

Petugas bersama unsur yang membantu masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan api benar-benar padam dan kondisi dinyatakan aman.* (mi/dh)