JAKARTA — Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut pihak yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terafiliasi dengan kelompok tertentu.

Permohonan tersebut salah satunya diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana, bersama sejumlah pihak lainnya.

Baca Juga:

• Pengacara Eks Menag Yaqut: Jokowi Perlu Dihadirkan untuk Jelaskan Asal Kuota Haji Tambahan

Namun, dia tidak menyebut secara spesifik nama kelompok atau calon presiden yang dimaksud.

"Itulah alasan saya kenapa saya mendeteksi kemarin pihak-pihak yang menengarai kepalsuan ijazah Pak Jokowi tersebut adalah mereka-mereka yang sebenarnya basis politiknya jelas," kata Rismon kepada wartawan di kawasan Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa, 15 September 2026.

Menurut Rismon, dugaan keterafiliasian tersebut telah ia amati sejak isu ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mencuat ke publik.

"Itu sudah ketika saya setahun terakhir, tahun 2025 sampai awal tahun 2026 itu sudah saya tenggarai, baik narasumber ataupun pihak-pihak bahkan konten kreator, terafiliasi dengan capres tertentu," lanjut dia.

Polemik mengenai ijazah Jokowi hingga kini masih menjadi perhatian publik.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menjadi salah satu pihak yang turut disorot dalam perkara tersebut.

Rismon menilai Roy Suryo pada akhirnya akan kalah dalam perkara yang berkaitan dengan Jokowi.

Menurut dia, setelah itu isu mengenai ijazah Gibran menjadi persoalan yang kembali diperkarakan.

"Begitu Roy Suryo sudah masuk ke pokok perkara dan ini akan disidangkan, dan Roy Suryo pasti kalah ya. Nah, mereka kembali menyasar isu lainnya yaitu isu ijazah SMA Mas Gibran," tuturnya.

Rismon sebelumnya juga pernah berstatus sebagai tersangka dalam perkara dugaan ijazah Jokowi.

Namun, perkara tersebut kemudian diselesaikan melalui mekanisme restorative justice setelah Rismon mendatangi dan menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi.

Dalam perkembangan terbaru, Rismon datang ke Mahkamah Konstitusi bersama tim Solidaritas Advokat Indonesia (SAI).

Mereka menyatakan sikap agar MK menolak permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak lainnya.

Denny Indrayana bersama Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Subhan Pala, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M S Sihombing mengajukan permohonan PHPU Pemilihan Presiden 2024.

Para pemohon mempermasalahkan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Mereka berkeyakinan Gibran diduga tidak memiliki ijazah SMA yang menjadi salah satu persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Kuasa hukum para pemohon, Refly Harun, mengatakan pihaknya memahami bahwa permohonan PHPU memiliki batas waktu pengajuan.

Karena itu, langkah yang ditempuh saat ini disebut sebagai terobosan hukum dan konstitusional.

"Saya ingin mengatakan ini sebagai legal breakthrough atau constitutional breakthrough ya. Jadi terobosan konstitusional atau terobosan hukum," ujar Refly.

Refly berpendapat persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden harus dibuktikan secara formal dengan ijazah fisik sekurang-kurangnya tingkat SLTA atau SMA.

Menurut dia, surat penyetaraan yang diterbitkan Ditjen Dikdasmen hanya menyetarakan kemampuan pendidikan, bukan ijazah atau diploma secara fisik.

"Kita tahu ada syarat di dalam konstitusi, ada syarat di dalam undang-undang. Ada syarat yang terukur, ada syarat yang tidak terukur. Nah, yang terukur salah satunya adalah berijazah SLTA, sekurang-kurangnya SLTA," ucapnya.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menyatakan syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu wajib dipenuhi ketika pendaftaran dan penetapan calon presiden dan wakil presiden.

Mereka juga meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden dan mendiskualifikasinya dari Pilpres 2024.

Selain itu, para pemohon meminta MK membatalkan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden beserta sejumlah keputusan KPU terkait pencalonannya.

Para pemohon juga meminta pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dibatalkan dan memerintahkan MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan.

Mahkamah Konstitusi menyatakan akan memproses permohonan yang diajukan tersebut sesuai hukum acara yang berlaku.

Juru Bicara sekaligus Hakim MK Enny Nurbaningsih mengatakan MK harus menerima perkara yang diajukan pemohon sesuai salah satu asas dalam peradilan.

"Sesuai dengan salah satu asas bahwa pengadilan dilarang menolak perkara, sehingga MK pun harus menerima perkara yang diajukan setiap pemohon," kata Enny, Jumat, 11 September 2026.

Menurut Enny, sikap MK terhadap permohonan tersebut akan ditentukan setelah melalui sidang pendahuluan.

Selanjutnya, perkara akan dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Sikap MK terkait perkara yang masuk setelah sidang pendahuluan akan diputus di RPH, sesuai hukum acaranya," ucap Enny.

Dengan demikian, permohonan PHPU yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak lainnya masih harus melalui tahapan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi sebelum MK menentukan sikap terhadap pokok permohonan tersebut.* (tb/ad)

JAKARTA — Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam kondisi selamat.

Nahkoda tersebut merupakan salah satu dari 114 orang yang telah berhasil dievakuasi hingga Selasa, 15 September 2026.

Baca Juga:

• Hari Kedelapan, 5 Jurnalis dan 3 Awak Arupadhatu 1 yang Hilang di Selat Sunda Belum Ditemukan

Suntana mengatakan nahkoda KM Virgo Transport 8 kini menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan mengenai insiden yang menyebabkan kapal tersebut terbalik.

"Untuk nakhoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan," kata Suntana dalam konferensi pers, Selasa, 15 September 2026.

Suntana tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan terhadap nahkoda tersebut.

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan alat pemancar radio darurat atau Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) milik KM Virgo Transport 8 juga dalam kondisi aktif.

Menurut Syafii, sinyal dari alat tersebut masih dapat dipantau oleh sejumlah pihak, termasuk Australia, Singapura, serta sistem pemantauan yang dimiliki Basarnas.

"Jadi transmitter dari emergency kapal itu saya pastikan aktif. Jadi kapal itu, kalau misalkan di pesawat itu ada ELT, kemudian kalau kapal itu EPIRB, kemudian kalau misalkan personal itu namanya PLB. Jadi saya pastikan EPIRB dari kapal itu aktif, dan ini dimonitor, baik itu Australi, Singapura, maupun MEOLUT atau LEOLUT yang ada di Basarnas," tutur dia.

KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada Minggu, 13 September 2026, sekitar pukul 02.00 Wita.

Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu, 12 September 2026.

KM Virgo Transport 8 disebut membawa 243 orang yang terdiri atas penumpang, awak kapal, dan kru.

Hingga saat ini, sebanyak 114 orang telah ditemukan.

Sebanyak 108 orang selamat, sementara enam orang meninggal dunia. Adapun 129 orang lainnya masih dalam pencarian.

Pada hari kedua dan ketiga operasi SAR, belum ada tambahan korban yang ditemukan.

"Saya sampaikan bahwa hari kedua dan hari ketiga seluruh unsur SAR, baik udara, laut, dan juga masyarakat yang sudah kita sebar, dan juga traffic-traffic yang melintas di perairan tersebut, belum menemukan adanya laporan tanda-tanda ditemukannya korban tambahan," kata Kepala Basarna Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii dalam konferensi pers, Selasa.

Syafii mengatakan Basarnas akan terus melanjutkan operasi pencarian terhadap korban yang masih dinyatakan hilang.

"Basarnas terus akan melaksanakan operasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar kita," ucap dia.

Pada hari ketiga operasi SAR, tim gabungan masih mengoptimalkan pencarian di permukaan laut.

Pencarian di bawah laut belum dapat dilakukan karena kondisi cuaca di lokasi kejadian.

Syafii mengatakan Basarnas telah menyiapkan tiga tim untuk melakukan pencarian bawah laut.

Namun, kondisi di lokasi belum memungkinkan personel maupun peralatan bawah laut digunakan.

"Ada tiga tim yang sudah kita siapkan. Saya sampaikan karena kondisi cuaca yang ada di lokasi kejadian diputuskan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Baik itu personil-personil yang akan kita terjunkan maupun peralatan-peralatan underwater yang akan kita gunakan itu belum bisa kita operasikan," tutur dia.

Operasi SAR masih terus dilakukan untuk mencari 129 orang yang hingga kini belum ditemukan.* (cn/ad)

MEDAN — Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, mengungkapkan adanya pertemuan dengan penyidik saat dirinya berada di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta Medan.

Saiful mengatakan, dalam pertemuan tersebut penyidik menyampaikan bahwa dirinya bukan target utama dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard.

Baca Juga:

• 30 Saksi Diperiksa, Kejati Sumut Belum Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Lahan Tol Medan-Binjai Rp1,1 Triliun

Hal itu disampaikan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri Medan, Senin, 14 September 2026.

"Pertama, penyidik mengatakan, bapak tidak menjadi target kami. Target kami sudah tahu kami pemainnya karena kami sudah periksa semua saksi. Inilah pelakunya, aktor utamanya adalah Faisal Hasrimy dan Baron," ujar Saiful saat membaca nota pembelaannya.

Saiful juga mengungkapkan bahwa penyidik disebut memintanya mengakui telah menerima uang Rp50 juta.

Menurut dia, pengakuan tersebut disebut dapat meringankan tuntutan dan vonis yang akan diterimanya.

"Yang kedua, sebelum sidang penyidik menjumpai kami di Rutan, mengatakan 'Bapak tolong mengakui menerima Rp 50 juta, supaya kami tuntut nanti 1,5 tahun penjara, bisa nanti vonis bapak 1 tahun'," tutur Saiful.

Saiful mengatakan dirinya menolak permintaan tersebut karena merasa tidak pernah menerima uang Rp50 juta seperti yang disebutkan.

Dalam pleidoinya, Saiful juga mengungkapkan bahwa pengadaan smartboard bermula setelah Faisal Hasrimy dilantik sebagai Pj Bupati Langkat.

Menurut Saiful, Faisal memerintahkan agar anggaran dialokasikan untuk proyek tersebut.

Saiful mengaku sempat menolak rencana pengadaan itu karena menurutnya masih banyak sekolah di Langkat yang membutuhkan rehabilitasi.

"Beberapa kali saya menolak proyek ini, tapi akhirnya tidak bisa saya bendung lagi atas perintah Pj Bupati Langkat. Saya dipaksa, diancam dan ditekan oleh Pj Bupati yang berkuasa, supaya proyek ini dilaksanakan," tutur Saiful.

Saiful mengatakan pada Mei 2024, Faisal Hasrimy meminta dirinya berkonsentrasi pada persoalan hukum yang sedang dihadapinya.

Saat itu, Saiful telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan PPPK Langkat tahun 2023 bersama Supriadi.

Menurut Saiful, setelah itu pengadaan smartboard ditangani Bahrun Walidin alias Baron.

Baron disebut berkoordinasi dengan sejumlah pihak di Dinas Pendidikan Langkat, termasuk Sekretaris Dinas Pendidikan saat itu, Robert Hendra Ginting.

Saiful juga menyinggung kesaksian Baron dalam persidangan.

Menurut Saiful, Baron membantah pernah menemuinya di rutan. Namun, Saiful menyatakan pertemuan tersebut memang pernah terjadi.

Menurut Saiful, dalam pertemuan itu Baron meminta agar nama Faisal Hasrimy tidak dibawa-bawa dalam perkara pengadaan smartboard.

Saiful Abdi bersama Supriadi dan Direktur Utama Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat.

Perkara tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp29.588.774.791.

Saiful dan Supriadi sebelumnya dituntut masing-masing 11 tahun penjara. Sementara Budi Pranoto dituntut 13 tahun penjara.

Dalam dakwaan, Saiful selaku pejabat pembuat komitmen disebut mengusulkan pengadaan 312 unit smartboard dengan nilai anggaran Rp49,916 miliar.

Pengadaan itu terdiri atas 200 unit untuk sekolah dasar (SD) dan 112 unit untuk sekolah menengah pertama (SMP).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Langkat, Ika Lius Nardo, sebelumnya mengatakan Saiful diduga telah menentukan dua perusahaan sebagai pelaksana proyek, yakni PT GEE dan PT GHN. Pelaksanaan proyek kemudian dipercayakan kepada Supriadi.

Supriadi disebut mengunggah dokumen ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), menunjuk merek ViewSonic, membuat akun e-Katalog atas nama Saiful, hingga melakukan pemesanan kepada dua perusahaan tersebut.

Jaksa juga menduga proses negosiasi harga hanya dilakukan dalam satu hari untuk memberikan kesan tidak terjadi persekongkolan.

Setelah didistribusikan ke sekolah-sekolah, smartboard yang diterima disebut tidak sesuai spesifikasi.

Jaksa juga menduga terdapat mark up harga dibandingkan dengan harga pasar.

Faisal Hasrimy sebelumnya telah membantah tuduhan mengatur pemenang proyek pengadaan smartboard.

Ia juga membantah pernah menerima uang Rp1 miliar yang disebut berkaitan dengan proyek tersebut.

"Tidak benar saya menginstruksikan pemenangan tender tersebut," kata Faisal saat diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Medan, Jumat, 10 Juli 2026.

"Tidak ada, Yang Mulia, tidak ada, Yang Mulia. Tidak, tidak benar, saya tidak pernah menerima apa pun," ucap dia.

Perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard Langkat tersebut masih bergulir di Pengadilan Negeri Medan.

Keterangan yang disampaikan Saiful dalam pleidoi merupakan bagian dari pembelaan terdakwa dan masih akan dinilai oleh majelis hakim bersama alat bukti serta keterangan para pihak dalam persidangan.* (km/ad)

JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai Suahasil Nazara dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan karena memiliki pengalaman dan rekam jejak yang kuat di bidang ekonomi dan fiskal.

Menurut Qodari, Suahasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan sehingga dinilai memahami persoalan fiskal dan kebijakan ekonomi nasional.

Baca Juga:

• Somasi Denny Indrayana, THMP Bandingkan Riwayat Pendidikan Prabowo dengan Gibran

Selain pengalaman birokrasi, Suahasil juga memiliki latar belakang akademik di bidang ekonomi. Ia merupakan Guru Besar Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia (UI).

Qodari menilai kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan stabilitas menjadi salah satu kelebihan Suahasil.

"Kami sangat yakin bahwa Pak Suahasil akan sangat berhasil menjalankan tugas sebagai Menkeu," ujar Qodari.

Qodari juga meyakini Suahasil memiliki kompetensi untuk mengelola kebijakan fiskal di tengah dinamika perekonomian saat ini.

Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan pemerintah, tetapi juga dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas.

"Itu adalah salah satu kelebihan Pak Suahasil, terutama dalam situasi seperti sekarang ini, tentunya APBN merupakan salah satu instrumen penting untuk menggerakkan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi Indonesia," ujar dia.

Qodari mengatakan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar untuk terus dikembangkan.

Menurut dia, potensi tersebut sejalan dengan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ia pun optimistis Suahasil dapat menerjemahkan amanat tersebut melalui kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah.

"Implementasinya Insya Allah bisa diwujudkan dengan semaksimal mungkin oleh Bapak Suahasil Nazara. Sekali lagi ini akan menjadi suatu manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia, mampu mengurangi kesenjangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia seluas-luasnya dan kehidupan masyarakat Indonesia akan lebih baik ke depan," kata dia.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026, di Istana Negara, Jakarta.

Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Dengan jabatan barunya, Suahasil akan menghadapi sejumlah tantangan dalam mengelola kebijakan fiskal dan APBN, termasuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan stabilitas perekonomian nasional.* (km/ad)

MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai.

Hingga kini, penyidik telah memeriksa sekitar 30 saksi dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Asap Karhutla Meluas ke Sumut, BBMKG: Jarak Pandang Sejumlah Lokasi 2–5 Km

"(Para saksi) dalam kasus jalan tol sekitar lebih kurang 30 orang telah diperiksa," ujar Rizaldi, Selasa, 15 September 2026 sore.

Meski pemeriksaan telah dilakukan terhadap puluhan saksi, Kejati Sumut belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Rizaldi mengatakan proses penyidikan masih berlangsung dan penyidik masih mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara tersebut.

"Belum ada tersangkanya," pungkas Rizaldi.

Sebelumnya, penyidik bidang tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Sumut telah meningkatkan status perkara dugaan korupsi pengadaan lahan Tol Medan-Binjai dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

"Kasus tersebut ditahap penyidikan dan masih pemeriksaan saksi-saksi," ujar Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi di Medan, Minggu, 19 April 2026.

Pengadaan lahan tersebut berkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai seksi I, II, dan III. Ruas jalan tol itu memiliki panjang sekitar 25,441 kilometer.

Proyek tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dengan total nilai anggaran mencapai Rp1.170.440.000.000 atau sekitar Rp1,1 triliun.

"Cuma belum menetapkan tersangka," tuturnya.

Hingga saat ini, Kejati Sumut masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan lahan proyek tersebut.

Penetapan tersangka akan dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang dinilai cukup.* (d/ad)

MEDAN — Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi masih terdeteksi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara (Sumut), Selasa, 15 September 2026.

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengatakan asap tersebut terpantau bergerak ke arah barat laut hingga utara.

Baca Juga:

• Kemarau Melanda, Polres Tanjab Timur Salurkan 6.000 Liter Air Bersih untuk Warga

"Berdasarkan pantauan citra sebaran asap wilayah Sumatera hari ini terdeteksi asap di sebagian besar wilayah Sumut. Sebaran asap terpantau bergerak ke arah barat laut mengikuti pola angin yang secara umum bertiup dari tenggara menuju barat laut hingga utara," katanya dalam siaran pers.

BMKG tidak merinci wilayah di Sumut yang terdeteksi asap karhutla.

Berdasarkan hasil pengolahan data poligon citra satelit, asap terpantau di sebagian besar wilayah Sumut.

Hendro mengatakan kondisi tersebut juga berdampak terhadap jarak pandang di sejumlah lokasi pengamatan.

"Hasil amatan dari Stasiun Meteorologi Silangit, Stasiun Meteorologi Kualanamu dan Stasiun Meteorologi Aek Godang, jarak pandang di lokasi pengamatan berkisar 2–5 km pada hari ini," tambah Hendro.

Menurut dia, penurunan jarak pandang tersebut terjadi seiring dengan kondisi kabut dan asap yang terpantau di sejumlah wilayah.

Kondisi jarak pandang yang menurun perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama pengguna kendaraan yang melintas di wilayah terdampak asap dan kabut.

Selain jarak pandang, hasil pemantauan kualitas udara menunjukkan konsentrasi PM2.5 di Sumut berada pada kategori sedang hingga tidak sehat.

PM2.5 merupakan partikel berukuran sangat kecil yang dapat berada di udara dan berpotensi mengganggu kualitas udara ketika konsentrasinya meningkat.

BBMKG mengimbau masyarakat di wilayah dengan jarak pandang rendah akibat kabut dan asap untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berkendara.

"Diimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah dengan jarak pandang rendah akibat kabut dan asap agar berhati-hati saat berkendara, menjaga jarak pandang, dan menggunakan perlengkapan yang sesuai," ucap Hendro.

Kondisi sebaran asap tersebut masih menjadi perhatian karena arah pergerakannya dipengaruhi pola angin.

Masyarakat di Sumut diimbau mengikuti informasi kualitas udara dan kondisi cuaca dari sumber resmi serta berhati-hati ketika beraktivitas di luar ruangan.* (mi/ad)

JAKARTA — Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dihadirkan dalam persidangan.

Permintaan tersebut disampaikan kuasa hukum Yaqut, Dodi S Abdulkadir, dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa, 15 September 2026.

Baca Juga:

• Polemik Ijazah Gibran Memanas, THMP Nilai Langkah Denny Indrayana Mengarah ke Makar dan Bangun Ruang ‘Kudeta’

"Jadi, seharusnya agar lebih terang dan agar lebih jelas sebenarnya bagaimana proses daripada mendapatkan kuota tambahan ini ya harus dihadirkan (Jokowi)," ucap Dodi kepada awak media di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026).

Dodi menilai Jokowi dapat memberikan keterangan sebagai saksi fakta mengenai proses munculnya kuota haji tambahan tersebut.

Dodi mengatakan Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, tidak memiliki niat untuk menginisiasi adanya kuota haji tambahan.

Ia juga menyebut kebijakan yang diambil Kementerian Agama pada 2023 merupakan upaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada jemaah haji.

"Karena yang jelas bahwa Menteri Agama tidak ada niat menginisiasi adanya kuota tambahan. Jadi dari situ sudah jelas bahwa tidak ada niat jahat daripada Menteri. Bahkan di tahun 2023 tadi berdasarkan alat bukti yang ada, Menteri Gus Yaqut memutuskan 100 persen kuota tambahan untuk reguler. Justru yang mengubah adalah DPR," ucap Dodi.

Menurut dia, pembagian kuota tambahan perlu dilihat berdasarkan proses dan pihak yang memperoleh kuota tersebut.

Ia menilai keterangan Jokowi dapat membantu majelis hakim memahami sejarah munculnya tambahan kuota haji.

Ia menegaskan kebijakan Kementerian Agama saat itu ditujukan untuk kemanfaatan masyarakat.

"Kalau kita mau jelas bagaimana adanya sejarah kuota tambahan, ya kita hadirkan siapa yang mendapatkan kuota tambahan," tandasnya.

Dalam perkara ini, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas didakwa memperkaya diri sebesar USD 271.500 atau sekitar Rp4,8 miliar.

Dakwaan tersebut berkaitan dengan pengisian kuota haji khusus tambahan periode 2023 dan 2024.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan tersebut dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 11 Agustus 2026.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Yaqut turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024.

Jaksa menyebut pengisian kuota tersebut dilakukan dengan mengakomodasi permintaan asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), termasuk jemaah tanpa masa tunggu dan jemaah dengan masa tunggu yang disebut tidak sesuai mekanisme.

Perbuatan tersebut, menurut jaksa, disertai penerimaan fee percepatan serta pengaturan pembagian tambahan kuota haji khusus 2024 sebesar 50 persen tanpa kajian teknis.

Atas perbuatan tersebut, Yaqut didakwa memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.

"Memperkaya terdakwa Yaqut Cholil Qoumas sejumlah USD 271.500," ucap jaksa di persidangan.

Selain Yaqut, jaksa mendakwa adanya pihak lain yang turut menerima keuntungan.

Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex disebut menerima USD 5.233.800 dan Rp330 juta.

Sebanyak 24 orang lainnya disebut menerima uang dengan total sekitar USD 3.265.900 dan Rp653,6 juta.

Jaksa juga menyebut perbuatan tersebut memperkaya 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

"Sejumlah Rp478.173.058.166,41 serta Koperasi Prahu sejumlah USD 26.500," jelas jaksa.

Dalam dakwaannya, jaksa juga menyebut perkara tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622,09 miliar.

Angka tersebut mengacu pada laporan pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024.

"Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp622.090.207.166,4. Sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kuota Haji Indonesia Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 pada Kementerian Agama Republik Indonesia," tandas penuntut umum.

Permintaan menghadirkan Jokowi kini menjadi bagian dari strategi pembelaan Yaqut dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tersebut.

Kuasa hukum berharap keterangan Jokowi dapat memperjelas proses awal munculnya kuota tambahan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pembagiannya.

Dakwaan jaksa terhadap Yaqut masih harus dibuktikan dalam proses persidangan.

Yaqut juga memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dan membantah dakwaan yang ditujukan kepadanya.*(tb/ad)

JAKARTA — Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan dugaan tindak pidana makar.

Tudingan tersebut tercantum dalam somasi THMP Nomor 110/THMP-JKT/IX/2026 yang ditujukan kepada Denny pada Senin, 14 September 2026.

Baca Juga:

• Somasi Denny Indrayana, THMP Bandingkan Riwayat Pendidikan Prabowo dengan Gibran

Langkah Denny membawa persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi sorotan.

Polemik tersebut berkembang setelah Denny membuka sayembara pencarian bukti ijazah SLTA atau sederajat Gibran pada 9 Agustus 2026.

Sayembara itu kemudian ditutup pada 9 September 2026 dengan hadiah yang diklaim Denny telah mencapai miliaran rupiah.

Denny selanjutnya membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Bersama sejumlah pemohon, ia mengajukan permohonan PHPU Pilpres 2024 ke MK pada 10 September 2026 dengan mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran dan membatalkan sejumlah keputusan terkait pencalonan hingga pelantikannya sebagai wakil presiden.

Koordinator THMP C. Suhadi mengatakan rangkaian langkah tersebut dinilai telah bergeser dari persoalan dokumen pendidikan menjadi upaya mempertanyakan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Dalam somasinya, THMP menyebut apabila syarat calon presiden dan wakil presiden ditafsirkan harus memiliki secara fisik ijazah SMA atau sederajat, argumentasi tersebut dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran melalui MK.

THMP kemudian menyebut kondisi tersebut sebagai upaya membangun ruang "kudeta" terhadap presiden dan wakil presiden melalui mekanisme hukum.

Rangkaian langkah untuk mendiskualifikasi Gibran itu oleh THMP dikaitkan dengan upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Apabila analisa Rekan dalam konteks keilmuan kami amini, syarat Capres dan Cawapres harus fisik ijazah SMA sederajat dimiliki oleh masing-masing pasangan calon, berarti Rekan sedang membangun ruang kudeta kepada Presiden dan Wakil Presiden," jelas Suhadi di Solo, Selasa, 15 September 2026.

THMP menilai MK kemudian ditarik ke dalam persoalan tersebut untuk menjadi wasit atas kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Dalam somasinya, THMP selanjutnya menyebut rangkaian tindakan Denny sebagai kegiatan yang dinilai mengarah pada makar atau aanslag.

THMP mengaitkan argumentasinya dengan Pasal 193 ayat 1 dan 2 KUHP serta Pasal 246 huruf a dan b KUHP.

THMP juga menyebut adanya unsur permulaan dan persiapan dalam rangkaian kegiatan yang mereka persoalkan.

Selain dugaan makar, THMP memasukkan dugaan penyebaran berita bohong dan penghasutan sebagai bagian dari argumentasi dalam somasi.

"Langkah-langkah Rekan yang terus menyerang pemerintah dan mengarah ke makar (aanslag) adalah sebagai bentuk perbuatan pidana," tulis THMP dalam somasinya.

THMP juga menilai tindakan yang disebutnya telah "mem-framing" kedudukan wakil presiden yang sah dalam bentuk berita tidak benar dapat berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Atas argumentasi tersebut, THMP meminta Denny menghentikan kegiatan yang dinilai melanggar hukum.

THMP memberikan waktu 3x24 jam sejak somasi disampaikan.

Jika permintaan tersebut tidak diindahkan, THMP menyatakan akan melaporkan persoalan tersebut kepada pihak berwenang.

C. Suhadi mengatakan langkah itu ditempuh sebagai bentuk teguran sebelum THMP mengambil tindakan hukum lebih lanjut.

"Kalau permintaan ini tidak diindahkan dalam waktu 3x24 jam, dengan sangat terpaksa hal ini akan kami laporkan ke pihak berwenang," kata C. Suhadi, Selasa, 15 September 2026.

Tudingan makar, penghasutan, maupun penyebaran berita bohong tersebut merupakan argumentasi THMP dalam surat somasi kepada Denny.

Belum ada keterangan yang menunjukkan Denny telah ditetapkan sebagai tersangka atau dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh aparat penegak hukum maupun pengadilan.

Polemik tersebut bermula dari langkah Denny mempersoalkan bukti pendidikan Gibran.

Denny kemudian membuka sayembara untuk mencari atau menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Gibran.

Persoalan itu selanjutnya berkembang ke ranah MK setelah Denny bersama sejumlah pemohon membawa isu pemenuhan syarat pendidikan Gibran ke lembaga tersebut.

THMP menilai rangkaian langkah tersebut tidak lagi semata-mata berkaitan dengan dokumen pendidikan, tetapi telah menyentuh kedudukan Gibran sebagai wakil presiden dan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebelum somasi THMP, pengacara Farhat Abbas melalui Lembaga Swadaya Masyarakat Hukum Jamin Rakyat Indonesia atau LSM Hajar Indonesia juga mempertanyakan sayembara yang dibuat Denny.

Farhat Abbas bersama William Albert Zai dan M. Rizaldi Hendriawan meminta Denny memberikan klarifikasi, meminta maaf, serta memulihkan nama baik Gibran Rakabuming Raka.

Somasi tersebut berlaku 3X24 jam sejak surat diterbitkan pada 12 September 2026.

Denny kemudian merespons melalui akun media sosialnya @dennyindrayana pada Selasa pagi. Ia menyambut somasi tersebut dengan senyuman.

Berikut unggahannya:

"Pagi-pagi dapat hiburan, eh somasi, dari Hajar Indonesia, Farhat Abbas dkk.

Buat saya senyum. Katanya sayembara menunjukkan bukti tamat pendidikan SLTA sederajat Gibran itu judi, makar dan menghina Gibran.

Serem ya.

Hadiahnya katanya Rp 15 Miliar. Mungkin Beliau mau tambahkan ya. Hehehe.

Jadinya bagusnya digimanain ini. Kasih komen dong.

Kalau kata Prabowo dijogetin aja ya?

Salam integritas!"

Dengan demikian, polemik mengenai bukti pendidikan Gibran kini tidak hanya bergulir di ranah politik dan hukum tata negara, tetapi juga memunculkan saling somasi antara pihak-pihak yang berbeda pandangan mengenai persoalan tersebut.* (tb/ad)

SURABAYA — Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pada 4 September 2026.

Pemecatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/2026 tertanggal 4 September 2026.

Baca Juga:

• Pengacara Eks Menag Yaqut: Jokowi Perlu Dihadirkan untuk Jelaskan Asal Kuota Haji Tambahan

Pemecatan Achmad menjadi sorotan karena dilakukan setelah dirinya bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada Juli 2026.

Namun, DPD PDIP Jawa Timur membantah pemecatan Achmad berkaitan dengan kunjungannya ke rumah Jokowi.

Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur Budi 'Kanang' Sulistyono mengatakan proses pengusulan pemecatan Achmad telah dilakukan jauh sebelum kader tersebut bertemu Jokowi.

Menurut Kanang, keputusan pemecatan merupakan akumulasi dari sejumlah pelanggaran yang dilakukan Achmad.

Partai, kata dia, juga telah melakukan telaah sebelum menjatuhkan keputusan.

"Jadi sekarang seperti ada pihak-pihak yang membuat kesan seakan pemecatan Ahmad Hidayat karena sowan ke Pak Jokowi, ini info ndak benar dan menyesatkan," ungkap Kanang dari Surabaya, Selasa (15/9/2026).

Kanang mengatakan dirinya mengetahui langsung tahapan penanganan pelanggaran yang dilakukan Achmad.

Pada periode sebelumnya, ia merupakan Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur yang membidangi Kehormatan Partai.

Catatan partai menunjukkan, pada awal Mei 2025, PDIP Jawa Timur telah mengumumkan pencopotan Achmad dari jabatan Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya.

"Proses pelanggaran kode etik partai oleh Achmad hidayat yang di tangani DPD sudah sejak lama," ungkap Kanang yang merupakan anggota DPR RI ini.

Achmad Hidayat membenarkan dirinya telah dipecat sebagai kader PDIP.

Baca Juga:

• Dapat Ganti Rugi Rp5 Juta, Roy Suryo: Tidak Ada Rp1 Pun yang Masuk ke Kami

Ia mengatakan pemecatan tersebut dilakukan setelah dirinya berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo pada Juli 2026.

"Betul. Saya ke rumah Jokowi itu kurang lebih bulan Juli ya. Hanya jadi silaturahim, lalu saya posting di Instagram itu."

"Nah, tidak lama setelah itu, bulan Agustus ada usulan pemecatan dari DPC Kota Surabaya ke DPP, sehingga saya dipanggil oleh DPP," kata Hidayat, Senin (14/9/2026).

Achmad menjelaskan kunjungannya ke rumah Jokowi dilakukan atas inisiatif pribadi. Sebelumnya, ia berziarah ke makam Mbah Hasan Besari di Ponorogo.

Ia juga menegaskan tidak mengenakan atribut partai ketika menemui Jokowi.

"Saya pakai pakaian putih netral, atas inisiatif saya sendiri," ujarnya.

Achmad datang bersama sejumlah rekannya. Di antara mereka terdapat kader senior PDIP dan pihak swasta.

Menurut Achmad, pertemuan tersebut hanya untuk bersilaturahmi dan berfoto.

Ia juga sempat menanyakan mengenai keharmonisan hubungan kebangsaan.

Dengan demikian, terdapat perbedaan penjelasan antara pihak partai dan Achmad mengenai waktu serta latar belakang proses pemecatan.

PDIP menyatakan proses penanganan pelanggaran terhadap Achmad telah berlangsung jauh sebelum pertemuannya dengan Jokowi, sedangkan Achmad mengaitkan proses pengusulan pemecatan dengan kunjungannya ke kediaman Jokowi pada Juli 2026.* (tb/ad)

Baca Juga:

• Sidang Perdana Roy Suryo soal Tudingan Ijazah Jokowi Digelar 17 September, Kuasa Hukum: Kami Tunggu Kehadiran Jokowi

Perbandingan tersebut menjadi bagian dari somasi THMP kepada Denny Indrayana yang tertanggal 14 September 2026.

Baca Juga:

• Dapat Ganti Rugi Rp5 Juta, Roy Suryo: Tidak Ada Rp1 Pun yang Masuk ke Kami

Menurut dia, riwayat pendidikan Prabowo menjadi salah satu pembanding dalam melihat persoalan tersebut.

Dalam somasi itu, THMP mencatat Prabowo merupakan lulusan The American School London pada 1966-1968 sebelum melanjutkan pendidikan ke Akademi Militer pada 1970.

"Presiden Prabowo Subianto adalah lulusan luar negeri, tepatnya The American School London, 1966-1968. Lalu tahun 1970 melanjutkan ke Akmil," jelas Suhadi, Selasa, 15 September 2026.

Suhadi mengatakan perbandingan tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan luar negeri merupakan bagian yang perlu diperhatikan dalam pembahasan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

THMP menilai persoalan yang dipermasalahkan Denny Indrayana mengenai keberadaan ijazah SMA atau sederajat Gibran harus dilihat dalam konteks sistem pendidikan yang ditempuhnya.

Gibran diketahui menempuh pendidikan sekolah menengah di luar negeri.

Atas dasar itu, THMP mempertanyakan penggunaan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara terpisah untuk mempersoalkan status pendidikan Gibran.

Pasal tersebut mengatur calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

"Makna SMA sederajat tidak bisa dipotong hanya pada bentuk lembaran ijazah. Riwayat pendidikan luar negeri juga harus ditempatkan dalam konteks ketentuan yang berlaku," kata C Suhadi, Selasa, 15 September 2026.

THMP kemudian menarik perbandingan antara Prabowo dan Gibran.

Keduanya disebut memiliki riwayat pendidikan menengah di luar negeri.

Karena itu, THMP berpendapat Gibran tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan ada atau tidaknya ijazah SMA yang diterbitkan sekolah di Indonesia.

Dalam somasi tersebut, THMP menyebut kelulusan yang digunakan Prabowo berasal dari sistem pendidikan luar negeri sebelum kemudian melanjutkan pendidikan ke Akmil.

Kondisi serupa, menurut THMP, juga terdapat pada Gibran yang menempuh pendidikan menengah di luar negeri.

Argumentasi THMP kemudian dikaitkan dengan Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Menurut THMP, ketentuan tersebut memberikan pengecualian bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Bagi THMP, ketentuan tersebut menunjukkan pembahasan syarat pendidikan tidak semata-mata berhenti pada bukti kelulusan SMA.

Polemik mengenai pendidikan Gibran berkembang setelah Denny Indrayana membuka sayembara untuk mencari bukti ijazah SLTA atau sederajat Gibran pada 9 Agustus 2026.

Sayembara tersebut ditutup pada 9 September 2026 dengan hadiah yang diklaim Denny telah mencapai miliaran rupiah.

Denny kemudian membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Bersama sejumlah pemohon, ia mengajukan permohonan PHPU Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada 10 September 2026 dengan mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran dan membatalkan sejumlah keputusan terkait pencalonan hingga pelantikannya sebagai wakil presiden.

THMP menilai perdebatan mengenai pendidikan Gibran kini telah berkembang dari persoalan dokumen menjadi persoalan pemenuhan syarat pencalonan wakil presiden.

Menurut THMP, penggunaan satu ketentuan dalam UU Pemilu tanpa memperhatikan aturan turunannya dapat menghasilkan tafsir yang tidak utuh.

"Yang harus dilihat adalah keseluruhan aturan, termasuk ketentuan turunannya. Jadi persoalannya bukan semata-mata apakah ada lembar ijazah SMA atau tidak," ujarnya.

THMP menegaskan perbandingan riwayat pendidikan Prabowo dan Gibran merupakan argumentasi yang mereka gunakan dalam somasi kepada Denny.

Perbandingan tersebut bukan merupakan penetapan atau kesimpulan hukum dari Mahkamah Konstitusi.

Sebelum THMP mengirimkan somasi, pengacara Farhat Abbas melalui Lembaga Swadaya Masyarakat Hukum Jamin Rakyat Indonesia atau LSM Hajar Indonesia juga mempertanyakan sayembara yang dibuat Denny.

Farhat Abbas bersama William Albert Zai dan M. Rizaldi Hendriawan meminta Denny memberikan klarifikasi, meminta maaf, serta memulihkan nama baik Gibran.

Somasi tersebut berlaku 3X24 jam sejak surat diterbitkan pada 12 September 2026.

Denny kemudian merespons melalui akun media sosialnya @dennyindrayana pada Selasa pagi.

Ia menyambut somasi tersebut dengan nada santai.

"Pagi-pagi dapat hiburan, eh somasi, dari Hajar Indonesia, Farhat Abbas dkk.

Buat saya senyum. Katanya sayembara menunjukkan bukti tamat pendidikan SLTA sederajat Gibran itu judi, makar dan menghina Gibran.

Serem ya.

Hadiahnya katanya Rp 15 Miliar. Mungkin Beliau mau tambahkan ya. Hehehe.

Jadinya bagusnya digimanain ini. Kasih komen dong.

Kalau kata Prabowo dijogetin aja ya?

Salam integritas!"

Perdebatan mengenai syarat pendidikan Gibran kini masih bergulir, termasuk melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, somasi dari THMP menjadi bagian lain dari respons hukum terhadap langkah Denny Indrayana mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.* (tm/ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo berjanji menyumbangkan uang ganti rugi Rp5 juta yang diperolehnya melalui putusan praperadilan kelima ke yayasan atau perkumpulan.

Janji tersebut disampaikan Roy setelah hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukannya pada Selasa, 15 September 2026.

Baca Juga:

• Wagub Babel Hellyana Bebas Setelah 4 Bulan Dipenjara Kasus Penipuan, Perkara Dugaan Ijazah Palsu Menanti

Menteri Keuangan selaku Turut Termohon II juga diperintahkan membayarkan uang tersebut kepada Roy.

"Tidak ada Rp1 pun yang masuk ke kami, tidak ada. Apalagi, alhamdulillah, beban perkara itu nihil, ya, nol," kata Roy di PN Jakarta Selatan.

Roy mengatakan mekanisme penyaluran uang tersebut masih akan dibahas.

Ia memastikan uang ganti rugi tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Kami tidak pernah melupakan janji kami. Meskipun, mohon maaf, nilainya Rp5 juta, tapi akan kita atur nanti mekanismenya yayasan atau perkumpulan apa yang nanti akan menerima," ujar Roy.

Praperadilan kelima Roy terdaftar dengan nomor perkara 149/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL pada 20 Agustus 2026.

Dalam permohonan tersebut, Roy sebelumnya menuntut ganti rugi sebesar Rp206 juta. Nilai itu terdiri atas Rp106 juta ganti rugi materiil dan Rp100 juta ganti rugi imateriil.

Namun, hakim hanya mengabulkan sebagian permohonan Roy dengan menetapkan ganti rugi imateriil sebesar Rp5 juta. Sementara itu, biaya perkara ditetapkan nihil.

Praperadilan kelima tersebut merupakan pengajuan kembali tuntutan ganti rugi setelah permohonan serupa pada praperadilan ketiga dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada praperadilan ketiga, permohonan tidak dapat diterima karena Menteri Keuangan belum dilibatkan sebagai pihak terkait pembayaran ganti rugi.

Perkara yang menjerat Roy berkaitan dengan polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Pada 15 April 2025, Roy bersama Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mendatangi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Mereka meminta penjelasan mengenai ijazah dan dokumen akademik Jokowi.

Jokowi kemudian melaporkan perkara tersebut ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025.

Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penyidikan pertama pada 14 Juli 2025. Roy kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 7 November 2025.

Roy menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada November 2025, tetapi saat itu belum ditahan. Ia kemudian ditangkap dan ditahan pada 19 Juni 2026.

Setelah penahanan tersebut, Roy mengajukan lima praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Lima Praperadilan Roy Suryo

Praperadilan I — 22 Juni 2026

Perkara Nomor 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL mempersoalkan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy.

Pada 7 Juli 2026, hakim mengabulkan sebagian permohonan dan menyatakan ketiga tindakan tersebut tidak sah. Putusan ini kemudian menjadi dasar bagi Roy untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.

Praperadilan II — 2 Juli 2026

Perkara Nomor 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL mempersoalkan penetapan Roy sebagai tersangka. Pada 20 Juli 2026, permohonan tersebut ditolak.

Praperadilan III — 15 Juli 2026

Perkara Nomor 118/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL berkaitan dengan tuntutan ganti rugi Rp206 juta.

Pada 6 Agustus 2026, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO) karena Menteri Keuangan belum dilibatkan sebagai pihak terkait pembayaran ganti rugi.

Praperadilan IV — 30 Juli 2026

Perkara Nomor 129/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL mempersoalkan pencegahan Roy bepergian ke luar negeri dan penarikan sementara paspornya.

Pada 26 Agustus 2026, permohonan tersebut ditolak.

Praperadilan V — 20 Agustus 2026

Perkara Nomor 149/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL kembali mempersoalkan tuntutan ganti rugi Rp206 juta.

Kali ini, Menteri Keuangan dilibatkan sebagai pihak terkait pembayaran ganti rugi.

Pada 15 September 2026, hakim mengabulkan sebagian permohonan dan menetapkan ganti rugi imateriil sebesar Rp5 juta.

Rangkaian lima praperadilan tersebut berlangsung selama 85 hari, sejak 22 Juni hingga 15 September 2026.

Dari lima permohonan itu, praperadilan pertama dan kelima dikabulkan sebagian, praperadilan kedua dan keempat ditolak, sedangkan praperadilan ketiga dinyatakan tidak dapat diterima.

Roy kemudian menegaskan uang ganti rugi Rp5 juta tersebut akan disalurkan melalui yayasan atau perkumpulan. Mekanisme penyalurannya akan ditentukan kemudian.* (tb/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Empat di antaranya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Baca Juga:

• Eks Menag Yaqut Tegur Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji: Asumsi Sangat Tipis Bedanya dengan Fitnah

Empat tersangka yang disebut diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

"Saudara MF selaku pihak swasta yang juga diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN," tulis keterangan resmi KPK.

KPK belum menjelaskan secara rinci seluruh peran keempat orang tersebut.

Namun, penyidik menyebut mereka berkaitan dengan dugaan pengurusan layanan pertanahan di lingkungan ATR/BPN.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari Nusron Wahid mengenai kasus yang menyeret sejumlah orang di kementerian yang dipimpinnya.

Selain empat orang tersebut, KPK juga menahan empat tersangka lainnya.

Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta pihak swasta Rizal Pahlefi.

Kedelapan tersangka ditahan selama 20 hari pertama hingga 4 Oktober 2026.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan perkara tersebut bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti KPK melalui penyelidikan.

Taufik mengatakan dugaan korupsi bermula dari pengajuan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.

Sebagian tanah tersebut diduga masih bermasalah atau bersengketa dengan sejumlah pemilik sebelumnya atau ahli waris yang disebut masih memegang SHM atas tanah tersebut.

Para ahli waris kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait penerbitan sembilan SHGB Summarecon.

Sertifikat tersebut diterbitkan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Dalam prosesnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor mengundang ahli waris untuk melakukan mediasi.

Para ahli waris kemudian mengajukan blokir atas SHGB Summarecon dan mencabut gugatan mereka di PTUN Bandung.

Taufik mengatakan setelah itu terjadi komunikasi antara Yaser Alfarisi, pihak swasta atau perantara Summarecon, dengan Erwin yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron.

Komunikasi tersebut berkaitan dengan permintaan agar Sontang Coin Manurung membuka blokir dan melakukan pemecahan HGB.

"SON [Sontang Coin Manurung] tidak mau nurut, kecuali dapat arahan dari atasannya," kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa malam, 15 September 2026.

Yaser dan Rizal Pahlevi kemudian disebut mendekati Erwin agar membantu berkomunikasi dengan Sontang untuk pembukaan blokir dan pemecahan HGB tersebut.

Pada awal Agustus 2026, dari komunikasi antara Yaser dan Rizal Pahlevi, diperoleh informasi bahwa untuk pembukaan blokir atau penerbitan sertifikat tanah Summarecon, Sontang melalui Erwin meminta fee dengan kode "dua" yang diduga berarti Rp2 miliar.

"Namun, pihak Summarecon hanya menyanggupi sejumlah Rp1,5 miliar, karena diduga masih ada pihak-pihak lain yang akan mendapatkan fee broker dari pengurusan tersebut," ucap Taufik.

Pada 27 Agustus 2026, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adhi melalui Yaser dan Rizal diduga menyerahkan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin.

"Selanjutnya, ERW [Erwin] menyerahkan sebagian dari uang tersebut yaitu senilai Rp200 juta kepada SON [Sontang] di sebuah kafe di Jakarta Selatan, untuk fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas pihak Summarecon," ungkap Taufik.

Selain perkara pengurusan HGB Summarecon, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Penerimaan tersebut diduga berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan serta sejumlah layanan pertanahan lainnya.

Salah satunya berkaitan dengan pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT BPA Bela Parahyangan (PT BPA).

PT BPA diduga memberikan "uang pengurusan" kepada Erwin sebesar Rp2,1 miliar.

Dari jumlah tersebut, Erwin disebut menyetorkan Rp1,8 miliar kepada Arif Sugiyanto.

KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya yang dilakukan Lampri bersama Arif Sugiyanto sebesar Rp8 miliar.

Uang tersebut ditemukan dalam sembilan koper berwarna merah yang bertuliskan nama Lampri.

Selain itu, penyidik menemukan setoran tunai Rp10 miliar pada 7 September 2026 dari mutasi rekening Arif Sugiyanto.

KPK juga menemukan sejumlah penerimaan lain yang diduga berkaitan dengan layanan pertanahan.

"Uang-uang tersebut disimpan dalam koper dan kardus-kardus," kata Taufik.

Taufik mengatakan Arif Sugiyanto diduga berperan sebagai pengepul uang dari Erwin maupun Muhammad Fakhry.

Keduanya disebut sebagai pihak swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron dalam pengurusan layanan pertanahan.

Pengurusan tersebut disebut mencakup layanan di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, hingga Kementerian ATR/BPN.

Uang yang terkumpul kemudian diduga diberikan kepada Fahd A Rafiq, politikus Partai Golkar yang disebut sebagai penampung uang yang dikumpulkan Arif Sugiyanto.

"Penyidik masih terus mendalami asal-usul, peruntukan, aliran, serta pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyerahkan uang tersebut, termasuk kaitannya dengan proses pengurusan layanan pertanahan pada berbagai tingkatan," kata Taufik.

KPK masih mendalami dugaan aliran uang tersebut, termasuk pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara OTT di lingkungan Kementerian ATR/BPN.* (km/ad)

KUTACANE — Puluhan warga bersama personel TNI Kodim 0108/Agara menguji kekuatan Jembatan Gantung Perintis di Desa Kumbang Jaya, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Selasa, 15 September 2026.

Sebanyak 70 orang berjalan secara bersamaan melintasi jembatan sepanjang 265 meter tersebut.

Baca Juga:

• The End of Purbayanomics

Dandim 0108/Agara Letkol Czi Arya Murdyantoro melalui Danramil 0108-03/Badar Kapten Inf Sadriadi mengatakan uji coba tersebut merupakan tahapan penting untuk mengukur ketahanan fisik jembatan.

Kapten Sadriadi menjelaskan, tim teknis TNI AD bersama Babinsa mengerahkan massa dalam jumlah besar.

Selain itu, kendaraan roda dua juga digunakan secara bersamaan dalam pengujian.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat sekaligus memastikan hasil pembangunan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan.

"Kami ingin memastikan jembatan terpanjang ini aman 100 persen sebelum masyarakat menggunakannya secara luas. Keselamatan warga adalah prioritas utama kami. Pembangunan jembatan dengan lebar 1,2 Meter ini sudah rampung sepenuhnya dan siap menopang mobilitas harian warga," ujarnya di lokasi pengujian.

Kehadiran kembali jembatan gantung tersebut diharapkan membuka akses masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di wilayah Kumbang Jaya.

Sebelum diperbaiki, jembatan yang menjadi salah satu infrastruktur penting bagi warga itu mengalami kerusakan parah hingga terputus selama bertahun-tahun.

Kondisi tersebut membuat akses langsung antarwilayah sempat lumpuh dan menghambat aktivitas masyarakat.

Sekretaris Desa Kumbang Jaya, Asmadi, menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan jembatan tersebut.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajaran TNI AD.

Menurut Asmadi, keberadaan jembatan yang kembali dapat digunakan menjadi solusi yang telah lama dinantikan warga Desa Kumbang Jaya dan Desa Gulo.

"Kami bertahun-tahun kesulitan akses. Setelah melihat langsung 70 orang melintas bersamaan dengan aman hari ini, warga kini merasa tenang karena jembatan baru ini terbukti sangat kokoh," kata Asmadi dengan nada lega.

Jembatan sepanjang 265 meter dengan lebar 1,2 meter tersebut kini telah rampung dan diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di kedua desa.* (ad)

KUALA LUMPUR — Mantan Menteri Urusan Agama Malaysia, Jamil Khir Baharom, 65 tahun, didakwa terkait dugaan penggelapan dana Tabung Haji sebesar 860,3 juta ringgit atau sekitar Rp3,7 triliun pada Senin, 14 September 2026.

Politisi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang menjabat pada era pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak pada 2009-2018 itu menghadapi tiga dakwaan terkait dugaan penyelewengan dana investasi properti di Arab Saudi sepanjang 2015 hingga 2017.

Baca Juga:

• Eks Menag Yaqut Tegur Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji: Asumsi Sangat Tipis Bedanya dengan Fitnah

Ia menegaskan bahwa setiap keputusan yang dibuat selama menjabat sebagai menteri dilakukan berdasarkan rekomendasi resmi dewan Tabung Haji dan mengikuti prosedur yang berlaku.

"Keputusan-keputusan yang dibuat selama masa jabatan saya sebagai menteri didasarkan pada rekomendasi resmi dari dewan Tabung Haji dan sepenuhnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga," tegas Jamil Khir Baharom, dikutip dari Channel News Asia.

Penetapan Jamil sebagai terdakwa menjadikannya pejabat dengan posisi tertinggi yang terseret dalam skandal lembaga pengelola tabungan haji tersebut.

Tabung Haji saat ini mengelola tabungan lebih dari 9,8 juta nasabah Muslim di Malaysia.

Dalam persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Rosli Ahmad mengabulkan permohonan pembebasan bersyarat terhadap Jamil.

Jamil dibebaskan dengan jaminan sebesar 300.000 ringgit atau sekitar Rp1,3 miliar. Pengadilan juga memerintahkan agar paspornya diserahkan.

Perkara tersebut kini memasuki proses hukum dan dugaan yang dikenakan terhadap Jamil masih harus dibuktikan melalui persidangan.

Dakwaan yang diajukan Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) menyebut Jamil diduga secara tidak jujur menginstruksikan pengalihan dana Tabung Haji kepada perusahaan Al Rawda Real Estate Development and Projects Management Co. Ltd.

Dugaan aliran dana tersebut dilakukan melalui tiga tahap transaksi di kantor Jamil di Putrajaya.

Rinciannya yakni 42,9 juta ringgit pada April 2015, kemudian 288,1 juta ringgit pada Desember 2016.

Transaksi terbesar disebut mencapai 529,1 juta ringgit pada Agustus 2017.

Penyidikan perkara tersebut berawal dari laporan Komisi Penyelidikan Kerajaan (RCI) setebal 252 halaman yang dibuka kepada publik pada Juli 2026.

Laporan tersebut mengungkap dugaan intervensi politik dan persoalan tata kelola, termasuk kerugian investasi penyewaan hotel di Arab Saudi.

Persoalan itu disebut memicu penyimpangan lebih dari 1 miliar ringgit atau sekitar Rp4,3 triliun sepanjang 2014-2020.

Atas perkara tersebut, Jamil dijerat Pasal 403 dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun, hukuman cambuk, dan denda.

Kasus yang menjerat Jamil menambah daftar panjang petinggi UMNO yang terseret dalam persoalan pengelolaan Tabung Haji.

Sepekan sebelumnya, mantan Ketua Tabung Haji sekaligus politikus UMNO, Abdul Azeez Abdul Rahim, juga telah didakwa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam investasi senilai 190 juta ringgit pada perusahaan yang disebut memiliki kaitan dengan kepentingan pribadinya.

Pengusutan perkara tersebut berlangsung di tengah dinamika politik Malaysia.

Hubungan antara UMNO dan koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjadi sorotan publik.

Perhatian terhadap kasus tersebut juga meningkat menjelang pemilihan umum tingkat negara bagian di Johor dan Negeri Sembilan.* (km/ad)

JAKARTA — Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegur mantan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, Nur Arifin, saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji.

Teguran tersebut disampaikan Yaqut karena Nur Arifin mengakui keterangannya mengenai kebijakan pengisian kuota haji tambahan khusus hanya berdasarkan asumsi.

Baca Juga:

• Wagub Babel Hellyana Bebas Setelah 4 Bulan Dipenjara Kasus Penipuan, Perkara Dugaan Ijazah Palsu Menanti

Dalam persidangan itu, Yaqut membantah pernah memberikan perintah kepada Nur Arifin terkait kebijakan pengisian kuota haji tambahan khusus.

Yaqut kemudian memastikan apakah dirinya pernah menyampaikan kebijakan tersebut secara langsung kepada Nur Arifin.

"Pernah enggak saya menyampaikan langsung kepada Pak Nur Arifin soal ini?" tanya Yaqut.

"Tidak pernah," jawab Nur Arifin.

Yaqut kembali memastikan jawaban tersebut.

"Berarti asumsi, Pak?" tanya Yaqut.

"Iya, itu asumsi," jawab Nur Arifin.

Yaqut kemudian menegaskan bahwa dirinya juga tidak pernah memberikan perintah tertulis kepada Nur Arifin terkait pengisian kuota haji khusus tersebut.

"Saya juga tidak pernah memberikan perintah tertulis kepada Pak Nur Arifin terkait ini?" tanya Yaqut.

"Tidak," jawab Nur Arifin.

"Tidak pernah. Lagi-lagi asumsi," kata Yaqut.

Yaqut lalu mempertanyakan dasar keterangan Nur Arifin.

Nur Arifin menjelaskan bahwa keterangannya didasarkan pada informasi yang didengarnya dari Rizki Fisa Abadi, mantan Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

"Yang saya maksud adalah karena Mas Rizki selalu cerita atas nama Gus Alex, Gusmen itu selalu cerita atas nama itu," jawab Nur Arifin.

Yaqut kemudian menyinggung konsekuensi dari informasi yang hanya didasarkan pada asumsi.

Ia juga mengingatkan Nur Arifin dan mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag, Subhan Cholid, mengenai prinsip yang disebutnya berkaitan dengan fitnah.

"Pak Nur Arifin dan Pak Subhan Cholid tahu bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl. Tahu ya?" tanya Yaqut.

"Tahu," jawab Nur Arifin dan Subhan.

Yaqut kemudian mengaitkan pernyataan tersebut dengan kondisi yang kini dialaminya sebagai terdakwa.

"Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dan saya berada di sini sudah dirampas kemerdekaan saya. Salah satunya karena itu, Pak. Karena fitnah," kata Yaqut.

Dalam pemeriksaan terhadap Subhan Cholid, Yaqut juga menanyakan surat tertanggal 27 Desember yang ditandatanganinya dan ditujukan kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Taufiq bin Fawzan Al-Rabiah.

Yaqut menyebut dalam persidangan sebelumnya terdapat keterangan bahwa Subhan merupakan pihak yang menyusun draf surat tersebut.

"Mereka mengatakan bahwa yang melakukan drafting atas surat itu Pak Subhan. Benar enggak itu, Pak?" tanya Yaqut.

"Tidak," jawab Subhan.

"Tidak benar ya?" kata Yaqut.

"Tidak benar," jawab Subhan lagi.

Yaqut kemudian menggali mekanisme penerapan kebijakan first come, first serve oleh pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji 2024.

Subhan mengatakan Arab Saudi telah membuka layanan setelah mengumumkan persiapan penyelenggaraan haji tahun berikutnya.

"Saya enggak ingat bulannya, tapi ketika Arab Saudi sudah mengumumkan persiapan untuk penyelenggaraan haji tahun berikutnya, mereka sudah membuka layanan itu," ujar Subhan.

Ketika ditanya waktunya, Subhan memperkirakan layanan tersebut dibuka sekitar Juli atau Agustus.

Yaqut kemudian membandingkannya dengan waktu Indonesia yang baru dapat melakukan kontrak pada 30 Januari.

"Sementara kita baru bisa melakukan kontrak itu 30 Januari," ujar Yaqut.

"Iya," jawab Subhan.

"Berarti kita bukan first come itu," kata Yaqut.

"Iya," jawab Subhan.

Yaqut kemudian menyimpulkan posisi Indonesia bisa saja menjadi negara yang datang jauh lebih belakangan dalam pemilihan layanan haji.

"Bisa jadi third come, bisa fourth come, bisa fifth come. Datang sudah sangat terlambat ketika yang lain sudah diisi oleh negara lain," ujar Yaqut.

Menurut Subhan, kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya pilihan lahan bagi jemaah Indonesia, terutama di Mina.

"Sehingga keterbatasan lahan di tempat, terutama di Mina, pun menjadi sangat sempit buat kita untuk memilih," kata Yaqut.

"Betul," jawab Subhan.

Yaqut juga mengingatkan bahwa ketika menjabat Menteri Agama, ia selalu menekankan agar kebijakan penyelenggaraan haji mempertimbangkan hifzun nafs atau keselamatan jiwa jemaah.

Perkara dugaan korupsi kuota haji tersebut menjerat empat terdakwa.

Mereka adalah Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umroh (Kesthuri) sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

KPK menyebut perkara tersebut menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp622,09 miliar.

Nilai tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 di Kementerian Agama.

Kerugian negara tersebut terdiri atas tiga komponen.

Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang disebut tidak berhak berangkat sebesar Rp438,2 miliar.

Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp39,95 miliar.

Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 untuk jemaah yang disebut tidak seharusnya berangkat sebesar Rp143,92 miliar.

Jaksa mendakwa para terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seluruh dakwaan dan tuduhan tersebut masih menjadi bagian dari proses persidangan dan harus dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.* (km/ad)

PANGKALPINANG — Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, akhirnya bebas setelah menjalani hukuman empat bulan di Lapas Perempuan Pangkalpinang.

Hellyana keluar dari lapas pada Selasa, 15 September 2026.

Baca Juga:

• Sidang Perdana Roy Suryo soal Tudingan Ijazah Jokowi Digelar 17 September, Kuasa Hukum: Kami Tunggu Kehadiran Jokowi

Hukuman tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta Hellyana dihukum delapan bulan penjara.

Saat keluar dari pintu lapas, Hellyana terlihat dalam kondisi bugar. Ia langsung disambut pelukan anggota keluarganya yang telah menunggu di halaman lapas.

"Alhamdulillah bahagia pasti bisa ketemu cucu sudah empat bulan. Alhamdulillah ini tanggal 15, memang waktunya bebas," kata Hellyana.

Hellyana mengaku senang dapat kembali berkumpul dengan keluarga besarnya setelah menjalani hukuman.

"Alhamdulillah orang tua, bapak, ada di sini, adik-adik juga ada di sini, anak-anak juga ada di sini. Alhamdulillah kami ketemu keluarga besar serta sahabat-sahabat terdekat," ujar Hellyana.

Tak lama setelah bertemu keluarganya, Hellyana kemudian menaiki kendaraan dan meninggalkan Lapas Perempuan Pangkalpinang.

Majelis hakim yang diketuai Marolop Winner Pasrolan sebelumnya menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Hellyana.

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa selama delapan bulan.

Kasus tersebut bermula dari sejumlah pemesanan fasilitas hotel di Pangkalpinang yang berlangsung pada Agustus 2023 hingga September 2024.

Hellyana didakwa melakukan pemesanan kamar hotel, ruang meeting, paket meeting, makanan dan minuman, serta sejumlah fasilitas lainnya untuk beberapa kegiatan.

Pemesanan dilakukan melalui Nuraida Adelia Saragih alias Adelia yang saat itu merupakan manajer hotel sekaligus pelapor.

Namun, tagihan atas berbagai fasilitas tersebut disebut belum dibayarkan kepada pihak manajemen hotel.

Pelapor mengaku telah beberapa kali melakukan penagihan kepada Hellyana.

Hingga perkara tersebut dilaporkan ke polisi, pembayaran tagihan belum juga dilunasi.

Akibat kejadian tersebut, Nuraida mengaku mengalami kerugian karena harus membayar sendiri tagihan hotel dan fasilitas lainnya sebesar Rp22.257.000.

Dalam proses persidangan sebelumnya, sejumlah pendukung Hellyana sempat menggelar aksi unjuk rasa dan penggalangan koin di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Mereka menilai perkara yang menjerat Hellyana bernuansa politis.

Setelah bebas dari hukuman kasus tagihan hotel, Hellyana masih harus menghadapi perkara lain.

Ia dijadwalkan menjalani persidangan terkait kasus dugaan ijazah palsu.

Dengan demikian, kebebasan Hellyana dari Lapas Perempuan Pangkalpinang belum mengakhiri proses hukum yang sedang dihadapinya.* (km/ad)

JAKARTA — Tim SAR gabungan belum menemukan lima jurnalis dan tiga awak speedboat Arupadhatu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda hingga hari kedelapan pencarian, Selasa, 15 September 2026.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banten, Al Amrad, mengatakan seluruh sektor yang menjadi area pencarian telah disisir oleh tim SAR gabungan.

Baca Juga:

• Perbedaan Agama Disebut Jadi Alasan Sarwendah Membatasi Hubungan Ruben Onsu dengan Anak

"Untuk hasil operasi SAR yang hari ke-8, dari keseluruhan sektor yang melaksanakan pencarian, hasilnya nihil," kata Al Amrad dalam konferensi pers di Posko SAR Carita, Pandeglang, Selasa, 15 September 2026.

Pada hari kedelapan, pencarian dilakukan di lima sektor dengan total luas sekitar 3.962 nautical mile persegi.

Sebanyak 20 alat utama sistem pertahanan atau alut laut dikerahkan, yang terdiri dari unsur Basarnas, TNI AL, dan Polairud.

Salah satu pencarian dilakukan KN SAR Tetuka di wilayah timur laut Pulau Panaitan hingga pesisir Gunung Anak Krakatau.

Kapal tersebut melakukan pemantauan hingga radius sekitar 4 kilometer dari Gunung Anak Krakatau.

Tim SAR juga mengecek informasi yang beredar di Instagram pada 13 September 2026 terkait kemungkinan keberadaan rombongan jurnalis yang hilang.

Untuk memastikan informasi tersebut, tim menurunkan sekoci dan Srider serta mengerahkan drone.

Pencarian bahkan dilakukan hingga sekitar 500 meter dari pesisir Gunung Anak Krakatau.

"Jadi, teman-teman di lapangan bermain dengan waktu untuk memastikan dengan info yang kami dapatkan. Setelah mereka melakukan cross-check tentang informasi tersebut, itu hasilnya nihil," ujar Amrad.

Selain KN SAR Tetuka, KRI Kerapu melakukan pencarian sekitar 10 jam di sebelah tenggara Gunung Anak Krakatau.

Sementara KRI Karambit menyisir wilayah sekitar tenggara Pulau Sebesi selama kurang lebih delapan jam.

Namun, kedua pencarian tersebut juga belum membuahkan hasil.

Amrad mengatakan wilayah pencarian diperluas berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan kemungkinan pergerakan korban maupun material yang terbawa arus.

Kantor SAR Bengkulu juga dilibatkan untuk melakukan pemantauan di wilayah barat Bengkulu, termasuk Pulau Enggano.

"Bengkulu juga melakukan penyisiran di sisi barat Bengkulu, termasuk di Pulau Enggano, dan itu sampai saat ini masih nihil," kata dia.

Selain mengerahkan kapal dan personel, Basarnas menyebarkan informasi melalui e-broadcast kepada kapal-kapal yang melintas di sekitar wilayah pencarian.

Tim SAR juga berkoordinasi dengan nelayan, terutama yang berada di sekitar Ujung Kulon, untuk memperoleh informasi apabila menemukan korban maupun benda yang diduga berkaitan dengan speedboat Arupadhatu 1.

"Hasil e-broadcast yang kami sebar luaskan, termasuk ke kapal-kapal dan ada beberapa tadi juga tim kita yang bertemu dengan nelayan terutama di sekitaran Ujung Kulon, itu sampai saat ini masih nihil," ujar Amrad.

Hingga hari kedelapan operasi SAR, lima jurnalis dan tiga awak speedboat Arupadhatu 1 masih belum ditemukan.

Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dengan memperluas wilayah penyisiran berdasarkan hasil evaluasi kondisi dan kemungkinan pergerakan di laut.* (km/ad)

MUARA SABAK BARAT — Polres Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur), Jambi, menyalurkan bantuan sekitar 6.000 liter air bersih kepada warga yang terdampak musim kemarau di Kelurahan Talang Babat dan Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Selasa, 15 September 2026.

Penyaluran bantuan dimulai sekitar pukul 15.00 WIB.

Baca Juga:

• Tersangka Penganiayaan di Kantor Bupati Langkat Disebut Adik Anggota DPRD

Air bersih tersebut diangkut menggunakan kendaraan Armoured Water Cannon (AWC) milik Satuan Sabhara Polres Tanjab Timur.

Penyaluran bantuan dikoordinasikan oleh Kasat Sabhara Polres Tanjab Timur Iptu Roni Melantika, S.H.

Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat dampak musim kemarau.

Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Polri mempererat hubungan dan silaturahmi dengan masyarakat.

Warga menyambut antusias bantuan air bersih tersebut.

Air yang disalurkan dinilai sangat membantu masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kemarau.

Kegiatan penyaluran bantuan selesai sekitar pukul 16.45 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi dilaporkan berjalan aman dan kondusif.* (ad)

JAKARTA — Sidang perdana pakar telematika Roy Suryo dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026.

Sidang tersebut menjadi agenda pokok perkara setelah Roy Suryo menjalani sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 15 September 2026.

Baca Juga:

• Minta Rp206 Juta Cuma Diganjar Rp5 Juta! Roy Suryo Menang Sebagian Praperadilan dan Janji Sumbangkan Semuanya

Menjelang sidang pokok perkara, kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, mengatakan timnya telah melakukan berbagai persiapan.

Menurut Abdul Gafur, tim kuasa hukum telah mempelajari surat dakwaan jaksa, berkas berita acara pemeriksaan, hingga keterangan saksi ahli.

"Dua hari lagi pokok perkara Mas Roy itu akan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan dan kami semua tim kuasa hukum bersama sebagian dari pendukung-pendukung kami yang ada di belakang akan melangkah dengan gagah berani ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa ada lagi rasa keraguan," ujarnya kepada awak media, Selasa (15/9/2026).

"Karena kami sudah membentuk tim kuasa hukum yang kuat, dan kami juga sudah menyiapkan nota perlawanan, drafnya juga sudah kami siapkan, kami juga sudah mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum. Semua berkas berita acara pemeriksaan, saksi ahli sudah kami sisir semua," papar Abdul Gafur.

Abdul Gafur mengatakan tim kuasa hukum Roy Suryo juga menunggu kehadiran Jokowi dalam persidangan pokok perkara tersebut.

"Insya Allah hanya satu pesan kami, kami tunggu Pak Jokowi di persidangan pokok perkara. Dan kita tunggu nanti apa yang akan terjadi di dalam persidangan pokok perkara."

Abdul Gafur juga menyinggung sejumlah pihak yang sebelumnya menyebut Roy Suryo kalah dalam proses praperadilan.

"Karena selama ini ada pendapat-pendapat dari kubu sebelah yang selalu mengatakan Roy Suryo kalah dalam praperadilan. Beberapa YouTuber juga mengatakan praperadilan yang kelima ini juga akan ditolak, akhirnya hukum berkata lain. Permohonan kami diterima, dan itu juga akan terjadi dalam pokok perkara," tambah Abdul Gafur.

Sebelumnya, Roy Suryo juga meminta Jokowi hadir secara langsung dalam persidangan perkara tersebut.

Roy Suryo menilai pelapor harus hadir sendiri dan tidak cukup hanya memberikan keterangan melalui konferensi video ataupun berita acara pemeriksaan.

"Saya selalu menegaskan, jangan hanya bilang siap, siap, siap. Buktikan nanti pada saat sidang pelapor itu harus datang sendiri," ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2026).

"Jokowi harus datang sendiri dan tidak boleh menggunakan alasan kalau misalnya nanti memang sidangnya itu ada perbedaan waktu."

"Tidak boleh mengenal alasan 'Oh itu sudah pernah hadir di sidang apa misalnya Dokter Tifa'. Kemudian dia hanya hadir dengan menggunakan Zoom, apalagi dengan hanya membacakan BAP-nya, berita acara pemeriksaannya. Enggak boleh," tegas Roy Suryo.

Menurut Roy Suryo, apabila pelapor tidak hadir secara langsung, pihaknya akan menolak persidangan tersebut.

"Harus hadir ya. Kalau tidak hadir maka seperti pada sidang Nikita Mirzani yang terjadi juga di sini, maka kami tolak dan perkara itu dinyatakan batal atau selesai," tegasnya.

Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, mengatakan kliennya berencana hadir dan menunjukkan ijazahnya di persidangan.

Menurut Rivai, Jokowi akan membawa ijazah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Kenapa Pak Jokowi ingin hadir? Pertama Pak Jokowi sendiri ingin menggunakan ini sebagai forum untuk bisa menunjukkan ijazahnya, baik ijazah SD, SMP, kuliah, maupun SMA," kata Rivai, Selasa.

Rivai mengatakan Jokowi memilih persidangan sebagai tempat untuk menunjukkan ijazah karena forum tersebut dinilai tepat untuk menguji kebenaran materiil.

"Karena menurut beliau (Jokowi) di forum inilah yang paling terhormat untuk bisa menunjukkan (ijazahnya), karena memang ini untuk menguji sebuah kebenaran material," ujar Rivai.

Menurut Rivai, Jokowi juga mempersilakan pihak-pihak dalam persidangan maupun publik untuk menguji keaslian ijazah yang ditunjukkannya.

"Dari ijazah-jazah yang ditunjukkan juga beliau memberikan kesempatan kepada persidangan yang terhormat maupun publik untuk menguji secara terbuka," tuturnya.

Rivai mengatakan Jokowi selama ini tidak ingin menunjukkan ijazahnya di sembarang tempat karena tidak ingin persoalan tersebut menjadi sekadar tontonan.

"Tidak seperti selama ini kan dinarasikan, 'Ayo tunjukkan, tunjukkan.' Mau ditunjukkan di mana? Di lapangan bola? Di depan rumahnya? Sesuatu yang seperti main-main," kata Rivai.

"Di forum ini beliau akan hadir dan membawa itu semua. Jadi beliau juga bilang selain ijazah SMA dan S1 yang sudah disita oleh jaksa, beliau pun juga akan membawa ijazah asli SD maupun SMP. Dengan izin hakim beliau akan menunjukkan ini semua," pungkasnya.

Sementara itu, dalam praperadilan jilid 5 yang digelar di PN Jakarta Selatan, hakim mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo.

Hakim menetapkan ganti rugi immateriil sebesar Rp5 juta yang harus dibayarkan kepada Roy Suryo.

Nilai tersebut jauh lebih kecil dibandingkan tuntutan ganti rugi yang diajukan, yakni Rp206 juta.

"Menetapkan ganti rugi imateriil bagi Pemohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Memerintahkan kepada Turut Termohon II untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pemohon," kata hakim, Selasa.

Roy Suryo terlihat senang setelah mendengar putusan tersebut.

Ia beberapa kali mengepalkan tangan, sementara tim kuasa hukum dan pendukungnya turut menyambut putusan hakim.

Praperadilan jilid 5 itu merupakan upaya Roy Suryo memperbaiki gugatan ganti rugi yang sebelumnya tidak dapat diterima dalam praperadilan jilid 3 pada awal Agustus 2026.

Saat itu, hakim tunggal I Ketut Darpawan menyatakan permohonan Roy Suryo tidak dapat diterima karena kurang pihak.

Kementerian Keuangan dinilai perlu turut menjadi pihak karena berkaitan dengan kewenangan pembayaran ganti rugi dari kas negara.

Dalam gugatan tersebut, Roy Suryo menuntut ganti rugi total Rp206 juta yang terdiri atas Rp106 juta kerugian materiil dan Rp100 juta kerugian immateriil.

Tuntutan itu diajukan setelah putusan praperadilan sebelumnya menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo tidak sah.

Roy Suryo sebelumnya menyatakan apabila ganti rugi tersebut dikabulkan, uangnya akan disumbangkan ke panti asuhan sebagai bentuk perlawanan moral terhadap abuse of power.

Kini, perhatian beralih ke sidang pokok perkara Roy Suryo di PN Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026.

Persidangan tersebut akan menjadi forum untuk menguji perkara melalui proses pembuktian di pengadilan.* (tb/ad)

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membuat aplikasi yang memungkinkan sekolah memberikan penilaian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan aplikasi tersebut nantinya memungkinkan kepala sekolah memberikan rating sekaligus catatan mengenai pelayanan dapur MBG.

Baca Juga:

• Puluhan Siswa SMKN 1 Merdeka Karo Sakit Usai Santap MBG, Berikut Daftar 39 Siswa yang Masih Dirawat

"Nantinya kami itu akan memberikan semacam aplikasi kepada bapak ibu kepala sekolah untuk kemudian seperti di ojek online seperti GoFood yang kemudian bapak ibu bisa memberikan bintang atau catatan terhadap si dapur itu," katanya dalam webinar bertajuk Literasi Gizi bagi Kepala Sekolah yang ditayangkan di YouTube Badan Gizi Nasional, Selasa (15/9/2026).

Selain aplikasi penilaian, BGN juga tengah mengembangkan aplikasi bernama Kurir MBG.

Aplikasi tersebut digunakan untuk memantau proses distribusi makanan dari dapur SPPG hingga sampai ke sekolah.

Sudaryono mengatakan sistem tersebut memungkinkan proses pengiriman makanan dipantau secara digital.

"Sekarang ini, kami sudah mengembangkan aplikasi seperti kurir MBG di mana MBG yang dikirimkan ke sekolah, ada prosesnya. Jadi kita bisa memonitor," ujarnya.

Menurut Sudaryono, aplikasi penilaian SPPG ditargetkan dapat digunakan oleh kepala sekolah dalam waktu satu hingga tiga minggu.

"Yang berikutnya nanti kami akan siapkan, tentu saja kami butuh waktu 1-3 minggu ini untuk bisa semua kepala sekolah bisa mengakses itu dan memberikan penilaian terhadap pelayanan MBG dari dapur yang melayani di sekolah bapak ibu kepala sekolahnya semua," sambung Sudaryono.

Aplikasi tersebut, kata dia, dibutuhkan untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima manfaat terhadap pelayanan MBG.

"Ini menjadi penting bagi kami," tuturnya.

Sudaryono juga meminta kepala sekolah tidak ragu memberikan teguran kepada SPPG apabila ditemukan pelayanan yang dinilai tidak sesuai.

Ia mengatakan kepala sekolah dapat melaporkan dapur MBG kepada BGN apabila teguran yang diberikan tidak diikuti perbaikan.

"Saya minta dan mohon untuk tidak segan-segan melaporkan (dapur MBG) itu kami. Karena kadang-kadang kalau ngomong sama dapur SPPG, udah dibilangin, kadang-kadang suka tidak melakukan perubahan."

Menurut Sudaryono, kepala sekolah terkadang tidak dapat mengambil tindakan langsung terhadap dapur MBG sehingga laporan kepada BGN diperlukan.

"Karena mungkin gara-gara bapak ibu guru atau kepala sekolah tidak bisa menutup dapur, maka mereka terkadang tidak mengindahkan itu. Maka harus dilaporkan ke saya," tegas Sudaryono.

Selain aplikasi pemantauan dan rating SPPG, BGN juga menyiapkan marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku program MBG.

Sistem tersebut dirancang agar proses pengadaan bahan pangan lebih transparan dan mudah dilacak.

Konsepnya akan mengadopsi sistem pengadaan digital yang telah diterapkan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memantau barang yang dibeli, pemasok, hingga harga transaksi.

"Sehingga kami tahu nanti transaksinya jelas, peracakannya jelas. Termasuk quality control kan ada di situ, jadi orang-orang yang curang itu tidak bisa lagi diakomodasi," kata Sudaryono dalam video yang diunggah melalui Instagram, Senin (14/9/2026).

BGN menargetkan marketplace tersebut mulai digunakan pada akhir September atau awal Oktober 2026.

Pada tahap awal, sistem itu akan memuat enam komoditas utama yang menjadi bahan baku MBG, yakni daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.

BGN akan melibatkan asosiasi dalam proses verifikasi pemasok. Penjual yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan status sebagai verified seller.

Sudaryono mengatakan BGN juga tengah menyusun mekanisme yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan bahan pangan dari daerah setempat.

Jika komoditas yang dibutuhkan tersedia di suatu wilayah, pengadaan diupayakan dilakukan dari wilayah tersebut.

Pembelian dari daerah lain baru dilakukan apabila pasokan lokal tidak tersedia atau tidak mencukupi.

Mekanisme tersebut masih dalam tahap penyusunan.

Namun, konsepnya diarahkan agar marketplace tidak hanya menjadi tempat transaksi bahan pangan, tetapi juga mendukung rantai pasok MBG yang lebih dekat dengan produsen dan pelaku usaha di daerah.

Dengan mekanisme tersebut, anggaran MBG diharapkan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan program, tetapi juga ikut mendorong perputaran ekonomi di daerah.* (tb/ad)