Kebijakan tersebut menjadi tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan/atau Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional.

Baca Juga:

• Viral Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng', Bahlil Mau Ajak Makan Penciptanya

"Jadi, dari regulasi ini, Lemigas bisa melakukan impor," ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Yuliot, pemerintah akan mengoptimalkan peran BLU yang berada di bawah sektor energi, salah satunya Lemigas, guna memperkuat ketahanan energi nasional dan memastikan ketersediaan pasokan energi dalam negeri.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur bahwa BLU dapat melakukan impor berdasarkan perjanjian kerja sama antarpemerintah maupun kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan pemasok luar negeri.

Selain itu, regulasi tersebut juga memungkinkan BLU melakukan pengadaan impor di luar kesepakatan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan cadangan penyangga energi maupun cadangan operasional nasional dalam kondisi tertentu.

Tak hanya itu, Pasal 5 Perpres 26/2026 juga memberikan kewenangan kepada Lemigas maupun Pertamina untuk melakukan impor dalam kondisi mendesak meskipun terdapat perbedaan harga berdasarkan jumlah, jenis produk, negara asal, maupun waktu pengiriman.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan bahwa pemerintah masih menyiapkan regulasi tambahan dan skema teknis terkait impor minyak dari Rusia.

Menurutnya, minyak asal Rusia memerlukan mekanisme khusus mengingat Pertamina memiliki keterikatan dengan obligasi global (global bond) yang mengharuskan perusahaan memperhatikan berbagai ketentuan internasional dalam aktivitas bisnisnya.

"Karena Pertamina memiliki komitmen terhadap obligasi global, maka perlu dicari skema yang ideal agar proses impor dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku," jelas Laode.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah merealisasikan komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2026. Kesepakatan itu merupakan salah satu hasil kerja sama yang terjalin dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.

Pemerintah berharap kebijakan ini mampu memperkuat cadangan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan minyak dan BBM di tengah dinamika pasar energi global yang masih bergejolak.*

(mt/dh)

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan di Medan, Soleman mempertanyakan sejumlah aspek dalam proses penyidikan, termasuk dasar penetapan tersangka serta perhitungan kerugian negara yang disebut mencapai miliaran rupiah.

Baca Juga:

• Refly Harun Minta Kasus Dugaan Ijazah Jokowi Dihentikan, Sebut Tak Layak Dilanjutkan

"Sesuai prosedur dan alat bukti cukup adalah klaim, bukan bukti. Pertanyaannya apakah prosedur itu menyasar pihak yang tepat dan didukung materi yang benar," kata Soleman.

Ia mengaku telah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara tersebut dan menilai tidak ditemukan uraian yang secara jelas menunjukkan pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan sebagai penyebab timbulnya kerugian negara.

Soleman juga menyoroti posisi PT Pelindo dalam perkara tersebut. Menurutnya, berdasarkan regulasi pelabuhan, operator pelabuhan merupakan pihak yang menjalankan layanan dan menerima pembayaran jasa pemanduan kapal, sementara KSOP berfungsi sebagai regulator dan pengawas keselamatan pelayaran.

"KSOP berada di sisi regulator pengawas keselamatan, bukan di sisi penerima uang," ujarnya merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015.

Ia mempertanyakan alasan PT Pelindo dan General Manager perusahaan hanya diperiksa sebagai saksi, sedangkan sejumlah pejabat KSOP Belawan ditetapkan sebagai tersangka.

"Bila aliran uang ada di tangan operator, mengapa yang dipenjarakan adalah pengawasnya? Logika ini terbalik dan patut dipertanyakan publik," tegas Soleman.

Selain itu, Soleman juga menyoroti dasar perhitungan kerugian negara yang digunakan dalam perkara tersebut. Menurutnya, dalam dokumen pemeriksaan yang dipelajarinya tidak ditemukan rincian nominal kerugian negara sebagaimana yang disampaikan penyidik.

Ia menegaskan bahwa unsur kerugian negara semestinya dibuktikan melalui audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Tanpa hasil audit BPK, angka miliaran rupiah itu bukan kerugian negara yang sah, melainkan baru sebatas taksiran penyidik," ujarnya.

Soleman menambahkan, keberadaan dua alat bukti permulaan yang cukup memang menjadi syarat penetapan tersangka. Namun menurutnya, hal itu belum otomatis membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Karena itu, ia meminta Kejati Sumut memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik terkait nominal kerugian negara, metode perhitungan, keberadaan audit resmi BPK, serta perbuatan konkret yang diduga dilakukan masing-masing tersangka.

"Selama empat hal ini belum dijawab, profesional dan objektif baru sebatas pernyataan," katanya.

Soleman menyatakan kritik tersebut disampaikan demi menjaga marwah penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Ia juga membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke DPR RI sebagai bagian dari fungsi pengawasan apabila tidak ada penjelasan memadai dari pihak kejaksaan.*

(dh)

Berdasarkan siaran langsung Sekretariat Presiden, Prabowo turun dari pesawat sekitar pukul 10.19 WIB. Kedatangannya disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah pejabat tinggi negara.

Baca Juga:

• Prabowo Foto Bersama Pengawal Prancis Sebelum Pulang, Tutup Kunjungan Kenegaraan dengan Momen Hangat

Selama berada di Prancis, Presiden Prabowo menjalani sejumlah agenda penting dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis. Salah satu agenda utama adalah pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris.

Selain melakukan pembahasan kerja sama strategis kedua negara, Prabowo juga menghadiri upacara penyambutan kenegaraan di Les Invalides serta jamuan makan malam kenegaraan yang digelar Presiden Macron di Salle des Fêtes, Istana Élysée.

Di sela-sela kunjungan resminya, Prabowo juga melaksanakan Salat Idul Adha bersama masyarakat dan diaspora Indonesia yang berada di Paris. Kehadiran Presiden dalam kegiatan tersebut mendapat sambutan hangat dari warga negara Indonesia yang menetap di Prancis.

Kunjungan kenegaraan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat diplomasi aktif serta memperluas kerja sama di berbagai sektor strategis dengan negara-negara mitra di kawasan Eropa.

Dalam penerbangan kembali ke Jakarta, Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Lawatan ke Prancis ini sekaligus menandai komitmen Indonesia dalam meningkatkan hubungan bilateral, kerja sama ekonomi, pertahanan, pendidikan, hingga investasi dengan negara-negara sahabat di tingkat global.*

(d/dh)

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa sebelumnya sistem bundling diterapkan untuk mengantisipasi hari libur sekolah yang jatuh di tengah pekan. Dalam skema tersebut, siswa menerima paket makanan yang bisa dibawa pulang untuk dikonsumsi saat libur.

Baca Juga:

• Rupiah Dekati Rp17.900 per Dolar AS, Pemerintah Pastikan APBN Aman dan BBM Subsidi Tak Naik

"Kalau sebelumnya ada bundling, misalnya hari Rabu dan Kamis libur, maka hari Selasa makanan untuk hari libur ikut dibagikan dalam bentuk paket bawaan. Nah sekarang sudah tidak lagi," ujar Sony dalam keterangannya, dikutip Sabtu (30/5/206).

Menurut Sony, distribusi MBG kini hanya akan dilakukan pada hari aktif belajar mengajar ketika siswa berada di lingkungan sekolah. Dengan demikian, tidak ada lagi pembagian makanan saat peserta didik sedang menjalani masa libur atau kegiatan di luar sekolah.

"Konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Jadi kalau siswanya libur atau ada kegiatan di luar sekolah, maka tidak diberikan MBG," katanya.

BGN menilai kebijakan baru tersebut akan membuat distribusi program lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari optimalisasi penggunaan anggaran negara.

Sementara itu, pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan sesuai target meskipun dilakukan penyesuaian pola distribusi. Dalam APBN 2026, Badan Gizi Nasional memperoleh pagu anggaran sebesar Rp268 triliun yang difokuskan untuk mendukung operasional program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Berdasarkan data BGN hingga 24 Mei 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program prioritas tersebut. Menurutnya, langkah efisiensi justru dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar manfaat program semakin luas dan berkelanjutan.

"Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan," ujar Nanik.

Dengan kebijakan baru ini, seluruh distribusi MBG akan disesuaikan dengan kalender kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efisien dan terukur.*

(d/dh)

Berdasarkan laporan Pos Pengamat Gunung Api (PGA) Marapi di Bukittinggi, erupsi terjadi pada pukul 08.42 WIB dan masih berlangsung saat laporan dibuat sekitar pukul 09.00 WIB.

Baca Juga:

• Kementerian HAM Siapkan Aturan Kebebasan Beragama di Revisi UU HAM

"Terjadi erupsi Gunung Marapi pada Sabtu, 30 Mei 2026 pukul 08.42 WIB dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak," ujar Asep dalam laporan resminya.

Selain semburan abu vulkanik, aktivitas erupsi juga menghasilkan material vulkanik yang bergerak ke arah timur laut. Hingga kini, petugas masih terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas gunung tersebut.

Saat ini Gunung Marapi masih berstatus Level II atau Waspada. Masyarakat, pendaki, dan wisatawan diimbau tidak memasuki wilayah dalam radius 3 kilometer dari pusat erupsi guna menghindari potensi bahaya.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) juga mengingatkan warga yang berada di sekitar kawasan terdampak hujan abu agar menggunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan. Selain itu, masyarakat diminta melindungi sumber air bersih serta membersihkan timbunan abu vulkanik di atap rumah guna menghindari risiko bangunan roboh.

Gunung Marapi merupakan salah satu gunung api paling aktif di Pulau Sumatera yang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Warga diminta tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti arahan resmi dari pemerintah dan petugas terkait.*

(ds/dh)

Bahlil mengaku penasaran dengan sosok pencipta lagu yang belakangan banyak digunakan oleh warganet dalam berbagai unggahan media sosial. Bahkan, ia mengaku ingin bertemu langsung dengan pembuat lagu tersebut.

Baca Juga:

• Bahlil Respons Lagu “My Little Bolu Ketan” yang Viral: Resiko Jadi Pejabat

Menurut Bahlil, viralnya lagu tersebut bahkan menjadi bahan candaan di lingkungan keluarganya. Saat menjalankan ibadah umrah, ia mengaku sempat ditertawakan anak-anaknya karena lagu tersebut ramai diperbincangkan publik.

"Saya lagi ibadah umrah, pagi-pagi bangun, anak saya saja ketawain saya, 'Bapak MBG'," ujarnya sambil berkelakar.

Karena penasaran, Bahlil berharap Raffi Ahmad dapat membantu menemukan sosok di balik lagu yang sedang viral tersebut. Ia bahkan berencana mengundang pembuat lagu untuk berbincang sekaligus makan bersama.

"Kalau yang bersangkutan berkenan, saya akan mengundang untuk berbincang-bincang sekaligus makan, karena penasaran juga saya," katanya.

Meski menjadi objek dalam lagu yang viral, Bahlil mengaku menghargai kreativitas generasi muda dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana berekspresi. Namun, ia mengingatkan agar kreativitas tersebut tetap digunakan secara positif dan tidak mengandung unsur SARA yang dapat memicu perpecahan.

"Teman-teman, socmed ini penting, namun kalau boleh dipergunakan dengan terukur. Jangan sampai masuk di SARA karena itu bisa memicu perpecahan sesama anak bangsa," ujarnya.

Bahlil menilai kebebasan berekspresi merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati selama dilakukan dalam koridor yang baik dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, ia juga menyadari bahwa sebagai pejabat publik dirinya harus siap menjadi perhatian masyarakat, termasuk menjadi bahan candaan maupun konten kreatif di media sosial.

"Ya risiko pejabat publik harus menerima semuanya," kata Bahlil.

Diketahui, lagu "MBG Mas Bahlil Ganteng" belakangan viral di berbagai platform media sosial. Lagu tersebut diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan telah digunakan ribuan pengguna dalam berbagai konten hiburan.*

(in/dh)

Sementara itu, harga telur ayam ras berada di level Rp30.500 per kg di tingkat pedagang eceran secara nasional.

Baca Juga:

• Harga Pangan Melonjak Saat Iduladha 2026, Cabai Tembus Rp109 Ribu per Kilogram!

Untuk kelompok beras, PIHPS mencatat harga beras kualitas bawah I sebesar Rp14.600 per kg dan beras kualitas bawah II Rp14.450 per kg. Kemudian beras kualitas medium I berada di angka Rp16.150 per kg dan medium II sebesar Rp16.000 per kg.

Sementara itu, harga beras kualitas super I tercatat Rp17.400 per kg dan kualitas super II mencapai Rp16.950 per kg.

Pada kelompok cabai, harga cabai merah besar mencapai Rp73.050 per kg, cabai merah keriting Rp69.600 per kg, serta cabai rawit hijau sebesar Rp53.300 per kg.

Untuk komoditas protein hewani, harga daging ayam ras segar tercatat Rp39.200 per kg. Sedangkan daging sapi kualitas I dijual Rp150.700 per kg dan daging sapi kualitas II mencapai Rp141.150 per kg.

Adapun harga gula pasir premium berada di level Rp20.250 per kg, sementara gula pasir lokal tercatat Rp19.100 per kg.

Di sektor minyak goreng, harga minyak goreng curah tercatat Rp20.550 per liter. Sementara minyak goreng kemasan bermerek I dijual Rp24.000 per liter dan minyak goreng kemasan bermerek II sebesar Rp23.150 per liter.

Data PIHPS menunjukkan cabai rawit merah masih menjadi salah satu komoditas dengan harga tertinggi di pasar nasional. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor pasokan dan distribusi yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah.*

(an/dh)

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan Eddy alias Awie diduga memiliki peran penting dalam peredaran narkotika di THM New Zone. Polisi kini terus melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Baca Juga:

• Bareskrim Tetapkan 4 Tersangka Kasus Narkoba di New Zone Medan, Perputaran Uang Diduga Capai Rp 65,7 Miliar

Penerbitan status DPO terhadap Eddy tercantum dalam surat Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/84/V/Dittipidnarkoba tertanggal 29 Mei 2026. Dalam surat tersebut, Eddy memiliki ciri-ciri tinggi badan sekitar 170 sentimeter, berusia sekitar 50 tahun, berambut tipis lurus, bermata sipit, berhidung besar, bertubuh agak gemuk, dan berkulit putih.

Eddy diburu atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana narkotika, termasuk menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara, hingga melakukan permufakatan jahat dalam peredaran narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus ini merupakan pengembangan dari penggerebekan yang dilakukan tim gabungan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan Satgas NIC di THM New Zone, Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, pada 23 Mei 2026 dini hari.

Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan 34 orang yang terdiri dari pemilik, manajemen, staf, hingga pengunjung. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika di lokasi hiburan malam tersebut.

Bareskrim menegaskan akan terus memburu Eddy alias Awie dan mengembangkan penyelidikan guna mengungkap jaringan peredaran narkoba yang diduga beroperasi di tempat hiburan malam tersebut.

Polisi juga mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan Eddy agar segera melapor kepada aparat penegak hukum untuk membantu proses penangkapan.*

(d/dh)

Kenaikan ini turut diikuti oleh harga beli kembali (buyback) yang juga mengalami peningkatan menjadi Rp2.609.000 per gram. Tren penguatan harga emas terjadi di tengah meningkatnya minat investor terhadap aset lindung nilai seiring ketidakpastian ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Baca Juga:

• Pemerintah Longgarkan Cukai Etanol, Ini Penjelasan Menkeu Purbaya

Dalam transaksi jual beli emas, pemerintah masih memberlakukan ketentuan perpajakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Untuk transaksi penjualan kembali (buyback) emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nilai lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP.

Sementara itu, pembelian emas batangan juga dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP.

Daftar Harga Emas Antam Sabtu, 30 Mei 2026
- 0,5 gram: Rp1.449.500
- 1 gram: Rp2.799.000
- 2 gram: Rp5.538.000
- 3 gram: Rp8.282.000
- 5 gram: Rp13.770.000
- 10 gram: Rp27.485.000
- 25 gram: Rp68.587.000
- 50 gram: Rp137.095.000
- 100 gram: Rp274.112.000
- 250 gram: Rp685.015.000
- 500 gram: Rp1.369.820.000
- 1.000 gram (1 kg): Rp2.739.600.000

Analis menilai pergerakan harga emas masih berpotensi melanjutkan tren positif dalam beberapa waktu ke depan. Faktor pelemahan rupiah, ketidakpastian ekonomi global, serta tingginya permintaan investor terhadap aset safe haven menjadi pendorong utama kenaikan harga logam mulia.*

(an/dh)

Erick menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan Bank Sumut terhadap penyelenggaraan turnamen sepak bola bergengsi tingkat Asia Tenggara tersebut. Menurutnya, keterlibatan institusi keuangan daerah menjadi sinyal positif bahwa pembinaan atlet muda semakin mendapat perhatian luas.

Baca Juga:

• Pelayanan Kesehatan Warga Sumut Membaik, Pemprov Catat Peningkatan Umur Harapan Hidup dan Penurunan Angka Kematian Ibu

Selain mendukung pembinaan talenta muda, kehadiran Bank Sumut sebagai sponsor utama juga dinilai dapat menjadi sarana promosi daerah. Turnamen internasional tersebut diharapkan mampu memperkenalkan potensi pariwisata serta infrastruktur olahraga Sumatera Utara kepada peserta dan tamu dari berbagai negara.

Erick juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Gubernur Bobby Nasution, atas dukungan penuh dalam mempersiapkan pelaksanaan turnamen. Menurutnya, komitmen pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan agenda olahraga internasional tersebut.

Piala AFF U-19 2026 diyakini akan menjadi panggung bagi lahirnya generasi baru pesepak bola berbakat yang siap bersaing di level yang lebih tinggi. Erick menegaskan pembinaan usia muda merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan sepak bola Indonesia.

Ia juga mengajak masyarakat, khususnya warga Sumatera Utara, untuk turut memeriahkan dan memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia U-19 selama turnamen berlangsung.

Sebagai informasi, ASEAN U19 Boys' Bank Sumut Championship 2026 akan berlangsung di Sumatera Utara pada 1-14 Juni 2026 dengan diikuti 11 negara Asia Tenggara. Timnas Indonesia U-19 tergabung di Grup A bersama Vietnam, Timor-Leste, dan Myanmar.

Laga pembuka akan digelar pada 1 Juni 2026 dengan pertandingan Vietnam melawan Timor-Leste pada pukul 16.00 WIB. Sementara Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Myanmar pada pukul 20.00 WIB.

Turnamen ini diharapkan tidak hanya menghadirkan persaingan kompetitif, tetapi juga memperkuat hubungan persahabatan antarnegara di kawasan Asia Tenggara melalui olahraga sepak bola.*

(k/dh)

JAKARTA – Pelemahan nilai nilaitukar rupiah yang mendekati level Rp17.900 per dolar Amerika Serikat (AS) mulai menjadi perhatian pemerintah. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi fiskal nasional masih dalam keadaan aman dan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026.

Berdasarkan data pasar spot pada Jumat (29/5/2026), rupiah berada di level Rp17.880 per dolar AS. Tekanan terhadap mata uang Garuda terjadi di tengah ketidakpastian global serta fluktuasi harga minyak mentah dunia yang masih tinggi.

Baca Juga:

• Dolar AS Diprediksi Tembus Rp18.000, Rupiah Masih Dibayangi Tekanan Berat

Purbaya menyebut kondisi rupiah yang melemah di tengah fundamental ekonomi domestik yang masih relatif baik merupakan situasi yang tidak biasa. Namun demikian, pemerintah menilai kondisi tersebut masih dapat dikendalikan.

Selain itu, pemerintah melihat adanya sinyal positif dari pasar obligasi. Imbal hasil surat utang negara yang cenderung menurun menunjukkan tingkat kepercayaan investor masih terjaga. Bahkan, aliran modal asing mulai kembali masuk ke pasar obligasi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Di sisi lain, pemerintah memastikan pelemahan rupiah tidak akan berdampak pada harga BBM subsidi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan produksi minyak dalam negeri serta memperkuat kapasitas kilang nasional guna mengurangi ketergantungan impor energi.

Menurut Yuliot, cadangan BBM nasional saat ini masih berada jauh di atas batas minimal yang ditetapkan pemerintah. Ketersediaan BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi disebut masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan pemerintah belum memiliki rencana menaikkan harga BBM subsidi meskipun harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan. Pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga energi.

Tekanan terhadap subsidi energi memang meningkat setelah harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) pada April 2026 mencapai 117,31 dolar AS per barel. Namun pemerintah menilai kondisi tersebut masih dapat diantisipasi melalui berbagai kebijakan fiskal dan energi yang telah disiapkan.

Pemerintah optimistis stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tantangan global, sembari menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat nilai tukar rupiah dalam waktu mendatang.*

(k/dh)

Momen tersebut berlangsung di Apron Bandara Orly, Prancis, Jumat (29/5/2026). Sebelum menaiki pesawat menuju Jakarta, Presiden Prabowo menghampiri para pengawal yang selama beberapa hari terakhir mendampingi dan memastikan kelancaran kegiatan kenegaraannya.

Baca Juga:

• 6 Relawan Indonesia Misi Kemanusiaan Palestina Tiba di Jakarta, 1 Orang Masih di Istanbul

Dalam sesi foto itu turut hadir Menteri Urusan Frankofoni, Kemitraan Internasional, dan Warga Negara Prancis di Luar Negeri, Eléonore Caroit, yang mewakili Pemerintah Prancis untuk melepas keberangkatan Presiden Prabowo menuju Indonesia.

Tak hanya berfoto, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung kepada para pengawal Prancis atas dukungan dan pengamanan yang diberikan selama kunjungan berlangsung.

Gestur sederhana tersebut dinilai mencerminkan sikap penghargaan terhadap setiap bentuk pengabdian dan kerja profesional. Momen itu sekaligus menjadi simbol eratnya hubungan persahabatan yang terjalin antara Indonesia dan Prancis selama kunjungan kenegaraan berlangsung.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis diisi dengan sejumlah agenda penting untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Salah satunya adalah pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris.

Selain menghadiri upacara penyambutan kenegaraan dan jamuan makan malam resmi, Presiden Prabowo juga mengikuti berbagai agenda kerja sama strategis yang melibatkan pemerintah maupun pelaku industri dari kedua negara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat dan warga negara Indonesia yang berada di Paris di Wisma Indonesia.

Dari Bandara Orly, Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas kemudian bertolak menuju Jakarta. Kepulangan tersebut menandai berakhirnya kunjungan resmi kenegaraan yang diharapkan semakin memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Prancis di berbagai sektor.*

(oz/dh)

Pernyataan itu disampaikan Refly Harun saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026). Ia menilai proses hukum yang berjalan saat ini mengandung ketidakjelasan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:

• PSI Sentil PDIP: Sejak “Kenikmatan Politik” Dicabut Jokowi, Komentar Selalu Miring

Ia juga menyoroti lamanya proses penanganan perkara yang menyeret nama Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Menurut Refly, kondisi tersebut berdampak pada aktivitas dan pekerjaan para pihak yang terlibat karena harus menghadapi ketidakpastian hukum dalam waktu yang cukup panjang.

Selain itu, Refly menilai proses penanganan berkas perkara telah melampaui batas waktu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia merujuk pada ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP yang mengatur tenggat waktu pelengkapan berkas perkara oleh penyidik setelah adanya petunjuk dari jaksa peneliti.

Menurutnya, jika batas waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kelanjutan proses hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu, pihaknya meminta Kejati DKI Jakarta mengambil langkah tegas dengan menghentikan perkara demi menjamin kepastian hukum.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait permintaan yang disampaikan tim hukum Troya tersebut. Sementara itu, proses hukum terkait kasus dugaan tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih menjadi perhatian publik dan terus berkembang.

Perkembangan lebih lanjut terkait penanganan perkara tersebut masih menunggu sikap resmi aparat penegak hukum yang menangani kasus dimaksud.*

(in/dh)

Berdasarkan informasi resmi Kemlu RI, keenam relawan tersebut mendarat di Jakarta pada Jumat (29/5/2026) pukul 17.35 WIB. Sementara satu relawan Indonesia lainnya masih berada di Istanbul, Turki, dan dijadwalkan kembali ke Indonesia dalam beberapa hari mendatang.

Baca Juga:

• Kemlu RI Pastikan Tak Ada Komunikasi Langsung dengan Israel soal Pembebasan WNI GSF

Sejak awal keberangkatan, Kemlu RI bersama sejumlah perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk KBRI Tripoli, terus melakukan koordinasi untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan keselamatan seluruh relawan Indonesia.

Namun dalam perjalanannya, rombongan konvoi tidak memperoleh izin melintas di wilayah Sirte yang menjadi perbatasan antara Libya bagian barat dan timur. Kondisi tersebut membuat perjalanan menuju tujuan akhir tidak dapat dilanjutkan.

Sebagai langkah perlindungan, KBRI Tripoli kemudian menjemput ketujuh relawan Indonesia pada 25 hingga 26 Mei 2026 dan membawa mereka ke Wisma KBRI Tripoli untuk mendapatkan pendampingan serta perlindungan selama proses pemulangan.

Selama berada di Tripoli, para relawan mendapatkan bantuan logistik dan pendampingan dari pemerintah Indonesia. Mereka juga menyampaikan apresiasi kepada Kemlu RI dan KBRI Tripoli atas dukungan yang diberikan selama menghadapi situasi tersebut.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri tetap menjadi prioritas utama, termasuk bagi mereka yang terlibat dalam misi kemanusiaan di wilayah berisiko tinggi.

Kemlu juga mengimbau masyarakat yang berencana menjadi relawan di wilayah konflik agar mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan secara matang. Selain itu, penyaluran bantuan kemanusiaan disarankan dilakukan melalui lembaga resmi yang memiliki akreditasi dan jaringan operasional di wilayah tujuan.*

(mt/dh)

Analis komoditas dan mata uang Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah berpeluang berlanjut hingga pekan depan. Menurutnya, apabila level Rp18.000 berhasil ditembus, nilai tukar rupiah berpotensi bergerak menuju kisaran Rp18.200 per dolar AS.

Baca Juga:

• Wamentan Pastikan PT DSI Tak Cari Untung, Pengusaha Sawit Diminta Tak Khawatir

Menurut Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia yang berada di atas asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat kebutuhan devisa meningkat. Di saat yang sama, pemerintah harus mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi sehingga memberikan tekanan tambahan terhadap stabilitas nilai tukar.

Selain itu, kebutuhan pembayaran dividen kepada investor asing oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal juga meningkatkan permintaan dolar AS di dalam negeri. Kondisi tersebut dinilai turut mempercepat pelemahan rupiah.

Di sektor investasi, Ibrahim menyebut sejumlah kebijakan baru pemerintah juga menjadi perhatian pelaku pasar. Salah satunya terkait rencana penerapan sistem ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang dinilai masih menimbulkan ketidakpastian bagi sebagian investor.

Meski bertujuan memperkuat pengawasan ekspor dan mencegah praktik ilegal, kebijakan tersebut dinilai membutuhkan waktu adaptasi agar tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan dunia usaha.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. Ia menilai pelemahan rupiah masih berpotensi berlanjut apabila sentimen negatif investor terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah belum mereda.

Bhima mengingatkan bahwa level Rp18.000 per dolar AS merupakan batas psikologis penting bagi pasar. Jika level tersebut terlampaui, tekanan terhadap rupiah berpotensi semakin besar dan membuka peluang pelemahan menuju level yang lebih tinggi.

Selain faktor eksternal, pelaku pasar juga mencermati kondisi fiskal nasional, termasuk potensi pelebaran defisit anggaran akibat beban subsidi energi serta sejumlah program prioritas pemerintah yang membutuhkan anggaran besar.

Meski demikian, para analis menilai stabilitas nilai tukar rupiah tetap akan sangat bergantung pada respons kebijakan pemerintah, Bank Indonesia, serta perkembangan kondisi ekonomi global dalam beberapa bulan ke depan.*

(d/dh)

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan kebutuhan guru di Indonesia saat ini masih mencapai sekitar 480 ribu orang. Kondisi itu dinilai menjadi tantangan besar apabila pemerintah menambah mata pelajaran baru yang membutuhkan tenaga pengajar khusus.

Baca Juga:

• Usai Portugis, Kini Bahasa Perancis Diminta Jadi Pelajaran di Sekolah Indonesia

Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh tingkatan sekolah di Indonesia mengajarkan Bahasa Prancis. Arahan itu disampaikan saat pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Kamis (28/5/2026).

Meski demikian, P2G menilai pembelajaran bahasa asing sebenarnya sudah tersedia dalam kurikulum nasional. Saat ini sejumlah sekolah telah mengajarkan bahasa asing selain Bahasa Inggris, seperti Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, hingga Bahasa Prancis.

Kabid Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan peningkatan kemampuan dasar siswa pada mata pelajaran inti seperti Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Ia mengacu pada hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) SMA 2025 yang menunjukkan capaian siswa pada beberapa mata pelajaran dasar masih relatif rendah. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian utama sebelum menambah kewajiban mata pelajaran baru di sekolah.

P2G juga mengusulkan agar Bahasa Prancis dan Bahasa Portugis tidak langsung diwajibkan sebagai mata pelajaran nasional. Sebagai alternatif, kedua bahasa tersebut dapat diterapkan terlebih dahulu dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler atau klub bahasa bagi siswa yang memiliki minat khusus.

Menurut P2G, langkah tersebut dinilai lebih realistis mengingat kesiapan tenaga pengajar, kurikulum, serta kebutuhan penggunaan Bahasa Prancis dalam aktivitas pendidikan dan ekonomi Indonesia masih perlu dikaji lebih mendalam.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan akan mempelajari arahan Presiden terkait rencana penerapan pembelajaran Bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia sebelum menentukan langkah implementasi lebih lanjut.*

(d/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono menyusul kekhawatiran sejumlah pelaku usaha, khususnya di sektor hilir industri sawit, setelah harga tandan buah segar (TBS) petani mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Juga:

• Prabowo Hadiri Jamuan Kenegaraan di Istana Élysée Paris, Pererat Hubungan Indonesia–Prancis

"PT DSI adalah perusahaan pengelola dan pengawas yang menjalankan fungsi secara transparan dan akuntabel. Tujuannya bukan untuk mengambil keuntungan, melainkan memastikan tata kelola ekspor berjalan lebih tertib," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Ia menegaskan keberadaan PT DSI tidak akan mengganggu aktivitas usaha eksportir maupun pelaku industri pengolahan sawit yang telah mematuhi regulasi. Pemerintah justru ingin menutup celah praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara, seperti manipulasi harga ekspor, under invoicing, dan transfer pricing.

Sudaryono menjelaskan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT DSI dirancang untuk meningkatkan transparansi perdagangan komoditas strategis Indonesia. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memantau transaksi ekspor secara lebih efektif tanpa membebani pelaku usaha yang taat aturan.

Untuk memberikan ruang penyesuaian, pemerintah menyiapkan masa transisi selama tiga bulan yang akan dimulai pada Juni 2026. Pada tahap awal, kebijakan ini diterapkan terhadap tiga komoditas utama, yakni crude palm oil (CPO), batu bara, dan feronikel.

Dalam mekanisme yang diterapkan, PT DSI akan dicantumkan sebagai co-exporter dalam sistem ekspor yang dikelola Bea Cukai. Meski demikian, eksportir tetap dapat menjalankan transaksi dengan mitra dagang yang telah ada selama masa transisi berlangsung.

Pemerintah menegaskan fokus utama kebijakan tersebut bukan untuk menciptakan sumber keuntungan baru bagi negara melalui PT DSI, melainkan memperkuat pengawasan perdagangan ekspor dan mencegah praktik yang berpotensi merugikan penerimaan negara.

Implementasi penuh kebijakan ekspor satu pintu melalui PT DSI ditargetkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027 setelah seluruh tahapan transisi selesai dilakukan.*

(d/dh)

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Kamis (28/5/2026). Menurutnya, penguasaan Bahasa Perancis penting sebagai bagian dari persiapan generasi muda Indonesia menghadapi perkembangan global di masa depan.

Baca Juga:

• Usai Bahasa Portugis, Kini Prabowo Instruksikan Bahasa Prancis Diajarkan di Sekolah

Pernyataan itu menambah daftar bahasa asing yang sebelumnya pernah didorong Presiden untuk masuk dalam sistem pendidikan nasional. Pada Oktober 2025, Prabowo juga menyampaikan keinginannya agar Bahasa Portugis menjadi salah satu prioritas pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia saat menerima kunjungan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

Selain Bahasa Portugis dan Bahasa Perancis, Prabowo juga pernah mengusulkan penguatan pembelajaran Bahasa Mandarin dan Bahasa Inggris melalui pemanfaatan teknologi pendidikan berbasis papan interaktif digital atau smartboard yang akan diterapkan secara luas di sekolah.

Namun, sejumlah pihak mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam merealisasikan kebijakan tersebut. Pasalnya, hingga kini implementasi pembelajaran Bahasa Portugis yang sebelumnya diwacanakan masih belum terlihat secara nyata dalam kurikulum pendidikan nasional.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai penguatan kemampuan bahasa asing memang penting untuk meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Meski demikian, ia menekankan perlunya perencanaan yang matang mulai dari regulasi, kurikulum, hingga kesiapan tenaga pendidik.

Menurutnya, kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional dan manfaat nyata bagi peserta didik, bukan semata-mata mengikuti momentum hubungan diplomatik antarnegara.

Senada dengan itu, pengamat pendidikan Ina Liem mengingatkan agar pemerintah memastikan setiap kebijakan yang diumumkan memiliki peta jalan yang jelas. Ia menilai publik dapat kehilangan kepercayaan apabila berbagai wacana pendidikan tidak diikuti dengan implementasi yang konkret.

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan akan mempelajari arahan Presiden terkait pembelajaran Bahasa Perancis. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti instruksi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, pemerintah saat ini telah memastikan Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027/2028. Kebijakan tersebut akan diterapkan bagi siswa kelas 3 sekolah dasar sebagai bagian dari penguatan kompetensi global peserta didik Indonesia.*

(k/dh)

Kuasa hukum PT PMM, Poltak Silitonga, mengatakan kedatangannya ke Gedung Kejaksaan Agung RI bertujuan menyampaikan dokumen-dokumen resmi yang diklaim membuktikan legalitas seluruh aktivitas perusahaan.

Baca Juga:

• Eks Pimpinan KPK Yakin Kejagung Bongkar Tuntas Korupsi Tambang di Kalbar

Menurut Poltak, seluruh dokumen tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) sebagai bentuk klarifikasi atas berbagai tuduhan yang berkembang di ruang publik.

PT PMM juga menyoroti pernyataan yang menyebut adanya kandungan radioaktif, bahan nuklir, dan material strategis dalam 15 kontainer milik perusahaan yang berada di Batam. Menurutnya, informasi tersebut tidak sesuai dengan hasil pengujian laboratorium resmi.

"Tidak ada kandungan radioaktif, tidak ada bahan nuklir, dan tidak ada zat berbahaya sebagaimana yang dituduhkan. Semua sudah diuji oleh laboratorium resmi dan hasilnya terdokumentasi," ujar Poltak.

Ia menegaskan setiap proses ekspor yang dilakukan perusahaan telah melalui tahapan pemeriksaan laboratorium, verifikasi dokumen, hingga persetujuan dari instansi berwenang sebelum barang diberangkatkan ke luar negeri.

Selain membantah tuduhan tersebut, PT PMM juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja Satgas Trisakti di Bangka Belitung. Perusahaan menilai terdapat dugaan tindakan yang melampaui kewenangan dan berpotensi mengganggu kepastian hukum serta iklim investasi.

Poltak juga mempertanyakan proses pembukaan segel 15 kontainer milik perusahaan dan pengambilan sampel barang yang disebut dilakukan tanpa prosedur yang jelas. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diuji secara hukum karena menyangkut hak perusahaan dan kepastian berusaha.

Kasus ini kini berkembang menjadi perhatian publik karena tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan ekspor mineral, tetapi juga menyentuh isu penegakan hukum, perlindungan investasi, serta tata kelola sumber daya alam.

PT PMM menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku dan membuka dokumen yang diperlukan. Namun perusahaan menegaskan setiap tuduhan harus didasarkan pada fakta, data ilmiah, serta prosedur hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.*

(dh)

Dalam insiden tersebut, aparat kepolisian dilempari batu oleh puluhan warga. Akibatnya, sejumlah personel mengalami luka-luka dan kendaraan operasional mengalami kerusakan.

Baca Juga:

• Enam Provokator Penyerang Polisi saat Penggerebekan Bandar Narkoba di Medan Ditangkap

"Pada saat melakukan pengungkapan, anggota mendapat perlawanan dari warga sekitar dengan lemparan batu. Kemudian tersangka utama yang sudah diamankan berhasil lepas," ujar Andy, Jumat (29/5/2026).

Meski target utama berhasil kabur, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba. Barang bukti tersebut meliputi satu paket sabu seberat sekitar 2,45 gram, timbangan digital, alat takar narkoba, delapan plastik kosong, dompet, dan uang tunai Rp50 ribu.

Pasca-insiden itu, polisi menangkap enam warga yang diduga menghalangi tugas aparat dalam pemberantasan narkoba. Hasil pemeriksaan menunjukkan keenam orang tersebut dinyatakan positif menggunakan narkoba.

"Dari hasil pemeriksaan urine terhadap keenam orang yang diamankan, seluruhnya positif narkoba," kata Andy.

Polda Sumut saat ini masih memburu FD alias Apeng yang diduga berperan sebagai pengedar narkoba. Polisi mengaku telah mengantongi identitas lengkap pelaku dan meminta yang bersangkutan segera menyerahkan diri.

"Kami minta yang bersangkutan menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum," ujarnya.

Selain menyebabkan tersangka kabur, aksi perlawanan warga juga mengakibatkan sejumlah anggota kepolisian mengalami luka cakar dan memar akibat lemparan batu. Beberapa kendaraan operasional polisi turut mengalami kerusakan.

Polda Sumut mengingatkan masyarakat agar tidak menghalangi upaya pemberantasan narkoba. Menurut polisi, penindakan terhadap peredaran narkotika dilakukan untuk melindungi masyarakat, termasuk generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba.*

(tm/dh)