Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasat Reskrim Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan hasil gelar perkara menyimpulkan laporan dugaan penganiayaan terhadap seorang pelajar dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Baca Juga:

• Diduga Gara-gara Uang Lapak, PKL Dikeroyok di Depan Kampus USU

Kasus tersebut bermula dari laporan yang diterima SPKT Polresta Banda Aceh pada 21 September 2026. Pelapor berusia 46 tahun melaporkan dugaan penganiayaan terhadap anaknya yang berusia 15 tahun dan merupakan pelajar kelas X SMA Negeri 3 Banda Aceh.

Peristiwa dugaan penganiayaan itu dilaporkan terjadi pada Jumat (18/9/2026) sekitar pukul 08.30 WIB di toilet SMA Negeri 3 Banda Aceh, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/736/IX/2026/SPKT/POLRESTA BANDA ACEH/POLDA ACEH tertanggal 21 September 2026.

Dalam laporan tersebut, polisi menerima keterangan bahwa terdapat tujuh anak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Ketujuhnya disebut merupakan pelajar SMA Negeri 3 Banda Aceh.

Sejak laporan diterima, penyidik telah melakukan sejumlah langkah untuk mengungkap perkara. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor dan korban serta pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP).

Penyidik juga telah meminta keterangan dari guru dan tujuh saksi lainnya. Selain itu, tujuh anak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut juga telah diperiksa.

"Untuk memastikan penanganan korban, penyidik juga telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait visum terhadap anak korban," ujar Miftahuda.

Korban kemudian dirujuk ke UPTD PPA Kota Banda Aceh untuk mendapatkan pendampingan. Polresta Banda Aceh juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh terkait laporan sosial terhadap korban dan para saksi.

Selain itu, penyidik berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Banda Aceh dalam penanganan perkara yang melibatkan anak tersebut.

Setelah serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan dilakukan, penyidik menggelar perkara pada Jumat (2/10/2026). Hasil gelar perkara menjadi dasar peningkatan status kasus ke tahap penyidikan.

Untuk tahap selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyidikan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Polisi juga akan kembali menggelar perkara untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan penetapan tersangka atau status anak yang berkonflik dengan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain proses penyidikan, Polresta Banda Aceh merencanakan upaya diversi sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan anak.

Perkara tersebut ditangani dengan mengacu pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Polresta Banda Aceh menegaskan penanganan perkara akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.* (dh)

Pertemuan tersebut menghadirkan unsur BNN, Satpol PP, Pemerintah Desa Bogak serta perwakilan Balai Latihan Kerja (BLK). Masyarakat tidak hanya diberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, tetapi juga diperkenalkan dengan berbagai peluang peningkatan keterampilan, khususnya bagi kalangan muda.

Baca Juga:

• Pancasila Pemersatu Bangsa, Lapas Labuhan Ruku Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026

Program pelatihan ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah preventif dalam mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dengan memiliki keterampilan dan peluang untuk mengembangkan kemampuan, para pemuda diharapkan dapat memiliki kegiatan produktif yang membuka peluang kerja maupun usaha mandiri.

Usai kegiatan edukasi, agenda dilanjutkan dengan pemeriksaan urine terhadap tamu undangan yang hadir sebagai bagian dari upaya deteksi dini penyalahgunaan narkotika.

Hasil pemeriksaan urine tersebut menunjukkan hasil negatif. Hasil ini menjadi kabar positif sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan masyarakat Desa Bogak yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Namun, upaya pemberantasan tidak berhenti di dalam ruang pertemuan.

BNN bersama jajaran Pemerintah Desa Bogak kemudian turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti informasi mengenai lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba.

Tim mendatangi lokasi yang sebelumnya diduga menjadi salah satu tempat aktivitas narkoba. Namun ketika tiba di lokasi, tidak ditemukan pelaku. Petugas hanya menemukan sisa-sisa bungkusan yang diduga berkaitan dengan narkotika jenis sabu.

Peninjauan lapangan tersebut menjadi bagian dari langkah bersama untuk memberikan pesan tegas bahwa lingkungan yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba tidak boleh dibiarkan.

Setelah kegiatan lapangan, Pemerintah Desa Bogak bersama tim BNN kemudian menyusun langkah pendekatan yang lebih humanis terhadap warga yang diduga telah mengalami ketergantungan narkoba.

Tim membagi petugas ke dalam tujuh kelompok untuk melakukan pendekatan langsung dari rumah ke rumah, termasuk mendatangi keluarga yang memiliki anak yang diduga mengalami ketergantungan narkoba.

Pendekatan tersebut dilakukan untuk memberikan edukasi kepada keluarga sekaligus membuka jalan bagi mereka yang membutuhkan rehabilitasi agar mendapatkan penanganan yang tepat.

Langkah ini menunjukkan bahwa perang melawan narkoba tidak semata-mata berbicara mengenai penindakan. Pencegahan, edukasi, pemberdayaan pemuda, deteksi dini dan rehabilitasi juga menjadi bagian penting dalam membangun Desa BERSINAR.

Desa Bogak kini tidak hanya berbicara tentang bagaimana menjauhkan masyarakat dari narkoba, tetapi juga bagaimana memberikan pilihan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda melalui keterampilan, pekerjaan dan lingkungan keluarga yang lebih peduli.

Dari ruang edukasi hingga turun langsung ke lapangan, gerakan menuju Desa BERSINAR di Desa Bogak terus digerakkan secara bersama-sama.

Karena melawan narkoba bukan hanya tugas aparat. Ini adalah tanggung jawab bersama—dimulai dari keluarga, diperkuat masyarakat, dan didukung pemerintah.* (dh)

BANDA ACEH- Polresta Banda Aceh menjadi salah satu satuan kepolisian yang mengikuti penelitian dan evaluasi mutu hasil pengadaan barang dan jasa oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Machdum Sakti Polresta Banda Aceh, Senin (5/10/2026).

Penelitian tersebut dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 5 hingga 8 Oktober 2026. Kegiatan melibatkan Polda Aceh dan sejumlah Polres jajaran sebagai lokasi penelitian.

Baca Juga:

• Puslitbang Polri Uji Mutu Pengadaan Barang dan Jasa di Polda Aceh, Ini Tujuan Penelitiannya

Wakapolresta Banda Aceh AKBP Benny Bathara saat membacakan sambutan Kapolresta Banda Aceh mengatakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri harus berpedoman pada prinsip pengadaan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemerintah.

"Pengelolaan pengadaan barang atau jasa di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus taat prinsip pengadaan dan memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi pemerintah, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik serta membantu mengembangkan perekonomian nasional dan daerah," ujar Benny.

Menurut Benny, transformasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa telah dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, sistem dan prosedur hingga strategi pelaksanaan pengadaan.

Ia menilai evaluasi dan pengawasan yang dilakukan Puslitbang Polri penting untuk memastikan sarana, prasarana dan peralatan yang diadakan memenuhi aspek mutu, spesifikasi serta kebutuhan operasional di lapangan.

"Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pengadaan agar semakin tertib, transparan, dan profesional," katanya.

Dalam penelitian tersebut, tim Puslitbang Polri melakukan wawancara terhadap personel, tim kelompok kerja (Pokja) pengadaan serta perwakilan penerima atau pengguna barang.

Ketua Tim Peneliti Puslitbang Polri Kombes Pol Guno Pitoyo mengatakan penelitian tersebut memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menganalisis implementasi hasil sertifikasi Puslitbang Polri dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Kedua, menganalisis mutu hasil pengadaan barang dan jasa berdasarkan hasil sertifikasi Puslitbang Polri. Ketiga, menganalisis efektivitas implementasi sertifikasi dalam meningkatkan kualitas hasil pengadaan barang dan jasa.

"Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh rekomendasi yang dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan Polri dan stakeholder dalam memperkuat penjaminan mutu, meningkatkan efektivitas proses pengadaan, serta memastikan ketersediaan barang dan jasa yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas kepolisian," kata Guno.

Menurutnya, ketersediaan barang dan jasa yang berkualitas, tepat spesifikasi, tepat waktu serta sesuai kebutuhan operasional menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.

Penelitian tersebut dilaksanakan pada delapan Polda sampel di Indonesia, termasuk Polda Aceh beserta Polres jajaran. Tim menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif atau *mixed method* dalam pengumpulan data.

Data dikumpulkan melalui pengisian kuesioner secara daring, wawancara mendalam serta observasi langsung terhadap barang hasil pengadaan yang terdapat di satuan kerja Polda maupun Polres.

Guno mengatakan penelitian tersebut diharapkan menghasilkan gambaran objektif mengenai implementasi sertifikasi Puslitbang Polri sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap mutu barang dan jasa yang telah diperoleh.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Puslitbang Polri memberikan kontribusi berbasis penelitian, data dan kajian ilmiah untuk mendukung tata kelola pengadaan barang dan jasa yang berkualitas, efektif, transparan dan akuntabel.

Tim peneliti terdiri atas Kombes Pol Guno Pitoyo, S.I.K., M.H. sebagai ketua tim, AKBP Septi Astuti, S.T., M.A. dan Penata Tk. I Mulyanto, S.E. sebagai anggota. Tim turut didampingi narasumber dari Universitas Indonesia Prof. Dr. Drs. Suryadi, M.T.* (dh)

BMKG Wilayah I menjelaskan kondisi atmosfer di Sumatera Utara saat ini mendukung pertumbuhan awan hujan. Kondisi tersebut dipengaruhi adanya belokan angin serta daerah perlambatan angin atau konvergensi.

Baca Juga:

• Lantik 188 Pejabat Pemprov Sumut, Wagub Surya: Buktikan Kerja Nyata, Jangan Jalan Sendiri-sendiri

BMKG juga mencatat hujan dengan intensitas cukup tinggi telah terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara dalam sepekan terakhir.

Pada 29 September 2026, Pos Hujan Tanjung Langkat, Kabupaten Langkat, mencatat curah hujan 92 milimeter. Kemudian pada 30 September, Pos Hujan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, mencatat hujan 65 milimeter.

Selanjutnya, Pos Hujan Sei Rejo, Kabupaten Serdang Bedagai, mencatat curah hujan 84 milimeter pada 1 Oktober. Sementara pada 2 Oktober 2026, Pos Hujan Gebang, Kabupaten Langkat, mencatat hujan 74 milimeter.

"Hampir sebagian besar wilayah Sumut diguyur hujan sedang hingga lebat dalam sepekan ke depan," kata BMKG.

Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Batubra, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Pakpak Bharat dan Dairi.

Potensi hujan juga mencakup Karo, Humbang Hasundutan, Simalungun, Pematangsiantar, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Sibolga, Mandailing Natal, Nias Selatan, Nias, Nias Barat dan Gunungsitoli.

BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan.

"BMKG juga turut mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem apabila beraktivitas di luar ruangan," tutupnya.

Dengan potensi hujan sedang hingga lebat yang meluas, masyarakat di berbagai wilayah Sumatera Utara diminta terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG dan berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah.* (ds/dh)

Pedagang ayam, Liliana, mengatakan harga ayam saat ini memang masih tinggi. Menurut dia, salah satu faktor yang memengaruhi harga ayam adalah tingginya biaya pakan ternak.

Baca Juga:

• Jangan Cuma Seremonial Wali Kota Rico Waas Tantang ICMI Muda Medan Beri Dampak Nyata Lewat Aplikasi Kerja dan UMKM

Menurut Liliana, biaya pakan menjadi salah satu pertimbangan pedagang dalam menentukan harga jual ayam kepada konsumen.

Meski mengalami penurunan Rp2.000 per kilogram dalam tiga hari terakhir, harga ayam di pasar tradisional Medan dinilai belum kembali ke level yang dianggap murah oleh pedagang.

Pedagang ayam lainnya, Eman, menilai harga ayam juga berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan ayam untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Eman, meningkatnya kebutuhan tersebut ikut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga ayam di pasaran.

Dengan harga yang masih berada di kisaran Rp46 ribu per kilogram, pedagang berharap harga ayam dapat kembali turun sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pergerakan harga ayam di pasar Medan saat ini menjadi perhatian karena komoditas tersebut merupakan salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat sehari-hari.* (ds/dh)

"Ya, kita cabut (pembebasan bersyaratnya). Karena ada proses remisinya yang tidak benar," kata Agus di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2026).

Baca Juga:

• Buntut Simulator Golf & Klaster Mewah Lapas Cibinong, Menimipas Perintahkan Audit Total hingga Copot Kalapas

Sebelumnya, Indra Kenz juga disebut diduga terlibat dalam penyediaan fasilitas di klaster mewah Lapas Cibinong. Namun, Kementerian Imipas belum memerinci fasilitas atau barang yang disebut disiapkan oleh Indra.

Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan mengatakan terdapat tiga kontainer di Lapas Kelas IIA Cibinong yang tercatat sebagai barang milik negara. Namun, isi bangunan tersebut disebut diadakan oleh warga binaan.

"Ada kontainer, ada tiga kontainer, kontainer ini semua tercatat, tercatat di barang milik negara, tetapi isinya diadakan oleh warga binaan. Sebagaimana yang sudah ketemu di sana, dan salah satunya adalah itu Indra Kesuma (Indra Kenz)," ujar Rudi.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat menyatakan akan mengevaluasi pemberian remisi kepada Indra Kenz.

Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Ishadi Maja Prayitno mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan pemberian remisi telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Terkait Indra Kenz yang masuk pada 2022 dengan vonis 10 tahun, dia mendapatkan hak remisi seperti warga binaan lainnya. Fokus pemeriksaan diarahkan pada remisi sakit berkepanjangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan SOP," kata Ishadi, dikutip dari Antara, Rabu (30/9/2026).

Indra Kenz mulai menjalani pembebasan bersyarat pada 24 September 2026 setelah menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Selama menjalani pembebasan bersyarat, Indra diwajibkan melapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor satu kali dalam sebulan. Dia juga harus mengikuti pembimbingan dan pengawasan hingga masa pembebasan bersyarat berakhir.

Indra sebelumnya divonis 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider 10 bulan kurungan dalam perkara penyebaran berita bohong dan tindak pidana pencucian uang terkait Binomo.

Dengan keputusan pencabutan tersebut, status pembebasan bersyarat Indra Kenz kini tidak lagi berlaku. Namun, Kementerian Imipas belum menjelaskan langkah selanjutnya terkait pelaksanaan sisa masa pidananya.* (d/dh)

"Sejalan dengan itu saya suruh audit sama Pak Itjen. Kalau mereka ada temuannya, ya kita akan proses," kata Agus di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2026).

Baca Juga:

• Kemenimipas Benarkan Dugaan Pesta Narkoba di Rutan Depok: Ada Petugas yang Bantu Sediakan Peralatan

Dalam penanganan kasus tersebut, Kementerian Imipas sebelumnya telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Lapas Cibinong. Kalapas Wisnu Hani Putranto disebut diberhentikan dari statusnya sebagai ASN.

Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan mengatakan tidak hanya Wisnu yang diperiksa. Kalapas lama dan kalapas baru juga telah menjalani pemeriksaan dan dijatuhi sanksi.

"Satu orang pegawai diberhentikan. Kedua, ada kami rekomendasikan dan sudah dijatuhi hukuman disiplin berat 5 orang, hukuman disiplin sedang 11 orang. Jadi semuanya sampai hari ini sudah 17 orang yang diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan tadi peraturan yang ada," ujar Rudi.

Menurut Rudi, sanksi tersebut diberikan setelah Kementerian Imipas melakukan investigasi terhadap persoalan di Lapas Cibinong.

Dari hasil investigasi itu, Rudi menyebut terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan sejumlah pegawai. Pelanggaran tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

"Kami menyampaikan hasilnya, bahwa telah terjadi peristiwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan beberapa pegawai negeri sipil di lingkungan lapas dan beberapa lainnya," katanya.

Rudi mengatakan dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut masuk kategori pelanggaran berat. Sanksinya dapat berupa demosi, pembebastugasan hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain persoalan dugaan pungli, Itjen Imipas juga mendalami keberadaan sejumlah fasilitas di lingkungan lapas, termasuk tempat fitnes dan simulator golf yang belum selesai.

Pemeriksaan turut mencakup ruangan asimilasi di belakang tiga kontainer yang disebut telah lama digunakan sebagai tempat latihan.

"Kami dapat kalau asimilasi itu dari lama dan digunakan untuk sebagai tempat latihan. Tapi ditemukan ada dua warga binaan. Nah, ini juga kami sedang fokus," ujar Rudi.

Menurut Rudi, pemeriksaan sementara menunjukkan adanya peristiwa penyalahgunaan wewenang yang masih terus didalami.

"Kesimpulan sementara bahwa ada peristiwa penyalahgunaan wewenang. Saya ulangi lagi, ada peristiwa penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang diatur dalam PP tadi Pasal 5 dan diancam di Pasal 8," katanya.

Sementara itu, audit yang diperintahkan Agus akan digunakan untuk mendalami dugaan pungli serta temuan lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan fasilitas di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Kementerian Imipas menyatakan proses pemeriksaan dan penindakan akan dilakukan berdasarkan hasil audit serta ketentuan yang berlaku.* (d/dh)

Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyoroti narasi di media sosial yang menyebut Puan akan menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar dan berpotensi menggeser perhatian dari proses hukum yang sedang berjalan di MK.

Baca Juga:

• Gercep PDIP Sumut Salurkan Tali Asih untuk Siswa Korban Keracunan MBG di Asahan, Pastikan Korban Tak Sendiri

Deddy mengatakan perkara mengenai syarat pendidikan Gibran merupakan urusan para pemohon yang mengajukan gugatan ke MK. Dia menegaskan Puan maupun PDIP tidak memiliki kepentingan dalam perkara tersebut.

"Masalah ijazah Wapres itu murni urusan para penggugat, tidak ada kaitan dan kepentingan dengan Mbak Puan, apalagi PDI Perjuangan," ujarnya.

Deddy juga menduga narasi mengenai Puan muncul untuk menarik simpati publik kepada Gibran di tengah proses persidangan perkara tersebut.

"Saya curiga ini upaya dari pendukung Wapres untuk mendapatkan simpati publik. Padahal ini masalah yang sangat substansial dan sederhana dari sisi hukum," katanya.

Menurut Deddy, persoalan yang diajukan dalam gugatan seharusnya diuji melalui proses hukum di MK, bukan melalui pembentukan narasi politik di media sosial.

Ia menilai apabila dalil gugatan tidak terbukti, persoalan tersebut seharusnya diselesaikan melalui putusan hukum tanpa membawa nama pihak lain yang tidak berkaitan.

"Tinggal dibuktikan bahwa gugatan para pihak itu tidak benar, habis perkara. Tidak usah membangun narasi jahat untuk mengalihkan isu, memojokkan pihak lain dan membuat drama murahan untuk mendapatkan simpati," ujar Deddy.

Narasi mengenai Puan tersebut muncul di tengah proses perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di MK yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Perkara itu diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya.

Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran dan meminta MK menilai sejumlah konsekuensi hukum terkait pencalonannya. Sementara itu, proses pemeriksaan perkara tetap berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan MK.

Deddy berharap proses hukum terkait perkara tersebut tidak dicampuradukkan dengan isu pergantian wakil presiden maupun kepentingan politik partai. Menurutnya, substansi perkara semestinya tetap diuji berdasarkan argumentasi dan bukti di persidangan.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Surya dalam sambutan usai Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Pemprov Sumut di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Senin (5/10/2026).

Baca Juga:

• Hadiri HUT ke-81 TNI di Belawan, Wali Kota Medan Rico Waas Tegaskan Pentingnya Sinergi Jaga Kedaulatan NKRI

Surya meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tuntutan terhadap integritas, kemampuan dan keteladanan.

"Saya berharap amanah ini diterima dengan penuh rasa syukur. Sekaligus juga dengan kesadaran bahwa semakin besar tanggung jawab, semakin besar tuntutan integritas, kemampuan dan keteladanan dalam bekerja," ujar Surya.

Dia juga menekankan pengisian jabatan merupakan bagian dari manajemen ASN berbasis talenta. Karena itu, setiap posisi diharapkan diisi oleh pejabat yang kompeten, potensial, berpengalaman dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

"Saya ingin para pejabat yang dilantik ini mampu membuktikan kepercayaan yang diberikan memang tepat. Tentunya dengan kerja nyata serta hasil yang dapat dirasakan. Karena jabatan ini memiliki posisi sangat penting dalam roda pemerintahan," katanya.

Menurut Surya, pejabat administrator dan pengawas memiliki peran penting karena terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan, koordinasi antarpegawai, pengendalian kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, ia meminta para pejabat menjadi penggerak perubahan di unit kerja masing-masing dan tidak bekerja secara sendiri-sendiri.

"Bangun komunikasi yang baik, jangan biarkan persoalan kecil menjadi besar. Jika ada hambatan, segera koordinasikan dan cari jalan keluarnya. Dan yang terpenting, jangan bekerja sendiri-sendiri. Kita butuh pemerintahan yang bekerja dalam semangat kolaborasi dan sinergi," tegasnya.

Surya juga mengingatkan setiap perangkat daerah untuk saling mendukung dalam menjalankan tugas. Menurut dia, masyarakat tidak melihat kinerja pemerintah berdasarkan satu OPD saja, tetapi secara keseluruhan sebagai wajah Pemprov Sumut.

Ia meminta para pejabat bekerja secara responsif dan disiplin serta lebih dekat dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Mulailah bekerja sungguh-sungguh, responsif, disiplin dan lebih dekat dengan persoalan masyarakat. Mari kita pastikan setiap jabatan memberikan manfaat. Setiap tugas menghasilkan kinerja, dan setiap kebijakan bermuara pada peningkatan kualitas layanan serta kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara," pungkas Surya.

Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi para pejabat yang baru dilantik untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan di lingkungan Pemprov Sumut.* (dh)

Kritik tersebut disampaikan Roy seusai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (5/10/2026). Sidang hari itu beragenda mendengarkan tanggapan JPU atas nota perlawanan Roy.

Baca Juga:

• Lanjut atau Stop? Nasib Eksepsi Roy Suryo di Kasus Ijazah Jokowi Ditentukan 19 Oktober

"Kemudian lihat betapa amburadulnya, betapa kacaunya jawaban terhadap nota perlawanan kami," kata Roy di PN Jakarta Timur.

Roy juga mempersoalkan kesalahan nomor perkara yang disebut JPU dalam persidangan. Menurut dia, kesalahan tersebut akhirnya diperbaiki melalui renvoi setelah pembacaan tanggapan selesai.

"Kemudian nomor perkaranya saja salah, dan akhirnya itu di-renvoi. Di-renvoi di saat terakhir, padahal katanya ini sudah sempurna, itu sangat memalukan," ujarnya.

Selain persoalan administratif, Roy menyoroti dimasukkannya percakapan pribadi ke dalam tanggapan JPU. Ia menyebut percakapan tersebut antara dirinya dengan Michael serta Abraham Samad.

"Ini mau menyelundupkan chat-chat pribadi, itu pelanggaran Undang-Undang Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Chat saya sama Pak Michael, kemudian chat saya sama Pak Abraham Samad, itu dimasukkan," kata Roy.

Menurut Roy, percakapan tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian perkara dan tidak dicantumkan sebagai bagian dari materi dakwaan.

Roy juga mempertanyakan pencantuman pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menurutnya tidak disertai ayat.

"Ketika tadi yang disampaikan secara detail, Pasal 32 tadi, ya, yang tidak ada ayatnya. Ini fatal banget," ujarnya.

Menurut Roy, setiap ayat dalam suatu pasal memiliki unsur delik dan ketentuan juncto yang berbeda sehingga pencantuman tanpa menyebut ayat dinilai dapat menimbulkan persoalan hukum.

Sementara itu, JPU dalam persidangan menyatakan surat dakwaan terhadap Roy telah memenuhi syarat formil dan materiil. Jaksa juga meminta majelis hakim menolak nota perlawanan yang diajukan terdakwa.

JPU menilai uraian dalam surat dakwaan telah disusun secara kronologis dan menggunakan bahasa yang dapat dipahami sehingga Roy dinilai dapat mengetahui isi dakwaan serta unsur tindak pidana yang didakwakan.

Jaksa juga menanggapi pernyataan Roy mengenai ijazah Jokowi yang disebut 99,9 persen palsu. Menurut JPU, persoalan mengenai bukti fisik, bukti elektronik, hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik hingga metode analisis masih harus diuji dalam tahap pembuktian.

Perkara tersebut kini masih dalam proses persidangan di PN Jakarta Timur. Majelis hakim selanjutnya dijadwalkan membacakan putusan sela pada Senin (19/10/2026) pukul 09.00 WIB.* (oz/dh)

Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 juga naik 7,77 poin atau 1,30 persen ke posisi 603,23.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat 0,71 Persen: Saham BBCA, BBRI dan TLKM Kompak Naik!

"Bursa regional Asia bergerak menguat seiring dengan data pekerjaan Amerika Serikat (AS) yang lebih lemah mendorong dan mengurangi tekanan pada The Fed untuk terus memperketat kebijakan moneter," ujar Nico dalam kajiannya.

Data ketenagakerjaan AS menunjukkan tambahan pekerjaan pada September 2026 hanya mencapai 29.000, jauh di bawah ekspektasi peningkatan 90.000. Tingkat pengangguran juga naik menjadi 4,2 persen, sementara pertumbuhan upah tahunan melambat menjadi 3 persen.

Menurut Nico, kondisi tersebut dapat mengurangi tekanan terhadap The Fed untuk kembali menaikkan suku bunga. Pasar pun memperkirakan bank sentral AS berpeluang mempertahankan suku bunga pada pertemuan Oktober 2026.

Namun, pasar masih mewaspadai tingginya imbal hasil obligasi pemerintah AS dan harga minyak dunia. Yield Treasury AS tenor 10 tahun berada di sekitar 5,25 persen, sementara tenor 30 tahun berada di sekitar 5,6 persen.

Dari dalam negeri, pergerakan IHSG masih dibayangi tekanan terhadap rupiah, tingginya yield obligasi AS serta harga minyak dunia yang masih berada pada level tinggi.

Nico menyebut kondisi tersebut meningkatkan perhatian terhadap risiko inflasi dan kerentanan eksternal Indonesia. Inflasi September 2026 disebut mencapai 3,28 persen, mendekati batas atas target Bank Indonesia sebesar 3,5 persen.

Meski demikian, IHSG mampu bertahan di zona positif sejak pembukaan hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan indeks sektoral IDX-IC, sebanyak 10 sektor mengalami penguatan.

Sektor properti menjadi penguat terbesar dengan kenaikan 2,13 persen. Sektor barang baku naik 1,89 persen, sedangkan sektor barang konsumen nonprimer menguat 1,84 persen.

Sementara itu, hanya satu sektor yang melemah, yakni sektor teknologi yang turun 0,98 persen.

Sejumlah saham yang mencatat kenaikan terbesar antara lain AKKU, PPRI, KKES, BLTZ dan MITI. Sementara saham yang mengalami penurunan terbesar yakni INTD, SONA, FORU, JAWA dan TIRA.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sekitar 1,64 juta kali transaksi dengan total saham yang diperdagangkan mencapai 40,24 miliar lembar saham senilai Rp9,96 triliun.

Sebanyak 547 saham ditutup menguat, 164 saham melemah dan 252 saham tidak mengalami perubahan.

Di pasar regional Asia, Nikkei Jepang menguat 2,45 persen ke 69.986, Kospi Korea Selatan naik 0,46 persen ke 7.003,74, Hang Seng Hong Kong menguat 0,28 persen ke 24.040,34, Kuala Lumpur naik 0,05 persen ke 1.631,75 dan Straits Times Singapura menguat 0,42 persen ke 5.658,70.

Sementara indeks Shanghai, China, tidak diperdagangkan karena libur Golden Week dalam rangka Hari Nasional China.

Dengan penguatan tersebut, IHSG menutup perdagangan Senin di level 6.118,86. Pergerakan pasar berikutnya masih akan dipengaruhi perkembangan kebijakan The Fed, imbal hasil obligasi AS, harga minyak dunia serta kondisi pasar keuangan domestik.* (an/dh)

Jadwal tersebut disampaikan majelis hakim setelah sidang dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas nota pembelaan atau eksepsi Roy Suryo, Senin (5/10/2026).

Baca Juga:

• Skakmat di Sidang PN Jaktim Jaksa Ungkap Roy Suryo Sengaja Abaikan Klarifikasi UGM dan Ngotot Sebut Ijazah Jokowi Palsu

Majelis hakim juga meminta Roy Suryo hadir langsung dalam persidangan putusan sela agar dapat mendengarkan pembacaan putusan atas perkara yang berkaitan dengan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dalam persidangan yang sama, JPU meminta majelis hakim menolak nota keberatan yang diajukan Roy Suryo. JPU menilai surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memuat uraian perkara secara jelas dan lengkap.

Jaksa juga menanggapi pernyataan Roy Suryo yang menyebut ijazah Jokowi 99,9 persen palsu. Menurut JPU, pernyataan tersebut harus dibuktikan dalam persidangan dan tidak dapat langsung dimaknai sebagai adanya 0,1 persen bagian ijazah yang asli.

"Terhadap dalil perlawanan mengenai perbedaan antara pernyataan 99,9 persen palsu dengan 100 persen palsu, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa tim advokat Terdakwa telah menarik kesimpulan yang belum mempunyai dasar pembuktian," kata JPU.

Jaksa menjelaskan bahwa angka 99,9 persen tersebut harus terlebih dahulu dilihat berdasarkan metode pengukuran dan konteks penggunaannya. Menurut JPU, persentase tingkat keyakinan terhadap suatu kesimpulan tidak dapat disamakan dengan persentase bagian fisik atau digital sebuah dokumen.

JPU juga menilai keberatan kubu Roy Suryo mengenai bukti fisik, bukti elektronik, hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dan metode Error Level Analysis (ELA) masih harus diuji dalam proses pembuktian.

"Keseluruhan persoalan tersebut memerlukan pemeriksaan pembuktian dan belum memberikan dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa pencantuman hasil pemeriksaan ijazah fisik telah menjadikan surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, atau tidak lengkap," ujar jaksa.

Karena itu, JPU meminta majelis hakim menyatakan nota perlawanan atau eksepsi Roy Suryo tidak dapat diterima dan melanjutkan perkara ke tahap pembuktian.

Roy Suryo sebelumnya didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi terkait tudingan mengenai keaslian ijazah sarjana milik mantan Presiden tersebut. Selain itu, jaksa juga mendakwa Roy dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Perkara tersebut mulai disidangkan di PN Jakarta Timur pada Kamis (17/9/2026), setelah sebelumnya Roy Suryo mengajukan lima kali praperadilan.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut perkara bermula pada 26 Maret 2025 ketika Jokowi diperlihatkan tiga unggahan di media sosial yang pada pokoknya menuduhkan ijazah S1 miliknya palsu.

Tiga unggahan tersebut terdiri dari dua video di YouTube dan satu unggahan di platform X. JPU menyatakan unggahan-unggahan itu dinilai menyerang kehormatan atau nama baik Jokowi.

Sidang putusan sela pada 19 Oktober 2026 nantinya akan menentukan apakah keberatan Roy Suryo diterima atau perkara berlanjut ke tahap pembuktian.* (oz/dh)

Kepala BGN Sudaryono mengatakan insentif Rp2.000 per porsi memberikan jaminan keuntungan bagi mitra SPPG. Namun, keuntungan yang diperoleh tidak akan terlalu besar.

Baca Juga:

• Gercep PDIP Sumut Salurkan Tali Asih untuk Siswa Korban Keracunan MBG di Asahan, Pastikan Korban Tak Sendiri

Menurut Sudaryono, program MBG dijalankan secara rutin setiap hari sehingga keuntungan mitra SPPG tidak hanya mengandalkan satu kali kegiatan. Skema tersebut lebih mengutamakan volume produksi dan keberlangsungan program dalam jangka panjang.

"MBG ini kan kalau katakanlah semacam kegiatan utilitas, utilitas itu rutin, harian, tapi kemudian pengembaliannya atau untungnya kan gak gede, tapi volume, mainnya volume dan main panjang gitu," ujarnya.

Sudaryono menjelaskan perubahan skema insentif juga dilakukan agar pembagian anggaran lebih adil dan proporsional sesuai jumlah porsi yang diproduksi masing-masing dapur SPPG.

Menurutnya, apabila seluruh SPPG menerima nominal insentif yang sama, sementara jumlah porsi yang diproduksi berbeda, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran negara.

"Sebetulnya hitung-hitungannya kan satu dapur porsinya 3.000 dikali 2.000 jadi Rp6 juta. Nah, kalau sedikit dan banyak kemudian dibayar sama, itu kita sudah ada review-nya, dari BPK, dari BPKP, kita udah cek, itu namanya ada pemborosan anggaran negara," katanya.

Dengan skema baru tersebut, SPPG yang memproduksi 3.000 porsi dalam sehari akan memperoleh insentif Rp6 juta. Sementara dapur yang memproduksi jumlah porsi lebih sedikit akan mendapatkan insentif sesuai volume produksinya.

BGN menilai sistem tersebut lebih sesuai dengan aktivitas operasional masing-masing SPPG. Insentif diberikan berdasarkan jumlah makanan yang diproduksi dan disalurkan kepada penerima manfaat.

Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program MBG.

Sudaryono menegaskan mitra SPPG tetap mendapatkan ruang untuk memperoleh keuntungan dari operasional dapur, tetapi keuntungan tersebut harus berada dalam batas yang wajar.

Dengan demikian, pemerintah berharap skema insentif berbasis jumlah porsi dapat menjaga keberlanjutan operasional SPPG sekaligus mencegah penggunaan anggaran yang tidak efisien.* (oz/dh)

Kegiatan bertema "Setetes Darahmu, Harapan bagi Sesama" itu dihadiri Wakil Camat Ciracas Drs. Dadang Yudi Hartono, M.Si., beserta jajaran serta Ketua Panitia Febrianti.

Baca Juga:

• Ketua Hanura Langkat Rasyidin Pane Ucapkan Selamat Hari PMI 2026, Ajak Terus Tebar Kebaikan: Kemanusiaan Tanpa Batas

Wakil Camat Ciracas Dadang Yudi Hartono mengapresiasi kegiatan yang digelar Prakarsa Warga Jakarta Timur tersebut. Menurutnya, donor darah merupakan bentuk solidaritas masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan stok darah.

"Kami dari Kecamatan Ciracas sangat mendukung kegiatan seperti ini. Donor darah bukan hanya soal medis, tapi soal solidaritas. Satu tetes darah bisa menyelamatkan nyawa sesama," ujar Dadang.

Selain donor darah, panitia juga membagikan kacamata baca secara gratis kepada warga yang mengalami kesulitan membaca, khususnya kelompok lanjut usia.

Ketua Panitia Febrianti mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan membantu ketersediaan stok darah di PMI, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi warga melalui layanan kesehatan.

"Kami ingin hadir untuk warga. Selain donor darah, kami juga bagikan kacamata baca gratis untuk membantu warga yang kesulitan membaca. Semoga bermanfaat," kata Febrianti.

Warga yang mengikuti kegiatan juga mendapatkan layanan pemeriksaan serta kacamata baca gratis. Program tersebut ditujukan bagi masyarakat yang mengalami gangguan membaca akibat faktor usia tetapi terkendala biaya untuk mendapatkan kacamata.

Prakarsa Warga Jakarta Timur berharap kegiatan sosial serupa dapat digelar secara rutin setiap beberapa bulan dengan jangkauan masyarakat yang lebih luas.

"Kegiatan sosial seperti ini akan terus kami lakukan. Terima kasih kepada PMI, pihak Kecamatan Ciracas, dan semua warga yang sudah berpartisipasi," ujar Febrianti.

Kegiatan donor darah dan pembagian kacamata baca tersebut tidak dipungut biaya dan dapat diikuti masyarakat umum.* (dh)

Pukul 14.50 WIB, massa dari BEM SI se-Jabodetabek Banten (BSJB) mulai berkumpul di sisi barat gerbang utama Gedung DPR RI.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Hadiri HUT ke-81 TNI, Tegaskan Komitmen Perkuat Sinergi dengan TNI untuk Kepentingan Masyarakat

Peserta aksi mengenakan almamater dari sejumlah perguruan tinggi, di antaranya STT Terpadu Nurul Fikri dan Universitas Indonesia.

Koordinator BEM SI BSJB Adelia Afifatuzzahra mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk mengawal janji Presiden Prabowo Subianto mengenai program pendidikan gratis.

"Karena pada hari ini kita melihat janji Bapak Prabowo Subianto untuk menggratiskan pendidikan dari TK sampai Perguruan Tinggi, ini merupakan janji yang begitu besar. Sehingga kita dari mahasiswa ataupun Badan Eksekutif Mahasiswa aliansi BEM SI akan terus mengawal isu ini sampai itu disahkan," kata Adelia kepada wartawan di lokasi.

Selain BEM SI, massa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) juga menggelar aksi terpisah di sisi timur gerbang utama Gedung DPR RI.

Massa LMND mengenakan atribut berwarna merah, membawa bendera dan memasang spanduk bertuliskan "Pendidikan Gratis" di gerbang utama DPR.

Massa LMND telah memulai aksi dengan melakukan orasi secara bergantian dan menyampaikan sejumlah seruan kepada peserta aksi.

Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi maupun sebaliknya terpantau ramai lancar. Kendaraan roda dua, mobil dan angkutan umum masih dapat melintas dengan kecepatan normal.

Arus lalu lintas di dalam Tol Lingkar Dalam Jakarta ruas Grogol-Cawang juga terpantau lancar tanpa kepadatan di kedua arah.

Pagar Gedung DPR RI tampak tertutup rapat dan dilengkapi beton pembatas di bagian depannya.

Dalam aksi tersebut, BEM SI BSJB membawa empat tuntutan utama. Mahasiswa mendesak pembahasan dan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dilakukan secara partisipatif dan komprehensif.

Mereka juga mendesak pemerintah merealisasikan pendidikan gratis, meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan serta menjamin keberlanjutan perguruan tinggi swasta dalam kebijakan pendidikan tinggi gratis.

Aksi mahasiswa tersebut menjadi bentuk pengawalan terhadap kebijakan pendidikan sekaligus tuntutan agar pemerintah merealisasikan program pendidikan gratis sesuai yang dijanjikan.* (k/dh)

Hal itu disampaikan JPU dalam sidang perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).

Baca Juga:

• Roy Suryo Pakai Kaus “Sido Munudur”, Singgung Polemik Ijazah Gibran: Daripada Malu

"Terdakwa mengetahui telah adanya klarifikasi resmi dari otoritas penerbit ijazah yaitu Universitas Gadjah Mada dan fakta hukum pembanding, namun terdakwa secara sengaja mengabaikan fakta pembanding tersebut," kata Diffaryza dalam persidangan.

Jaksa menilai Roy kemudian menyampaikan kesimpulan mengenai keaslian ijazah Jokowi dengan tingkat kepastian yang sangat tinggi.

"Terdakwa secara sadar memilih menyuarakan kesimpulan 99,9 persen palsu di hadapan publik seolah-olah sebagai kepastian mutlak," ujar Diffaryza.

Dalam tanggapannya terhadap eksepsi atau keberatan pihak Roy, jaksa juga menjelaskan dasar yang digunakan untuk menilai terdakwa memiliki pengetahuan mengenai materi yang dianalisis.

Salah satunya, Roy disebut memposisikan dirinya sebagai pakar atau konsultan telematika dan multimedia. Menurut jaksa, posisi tersebut menunjukkan kapasitas Roy untuk memahami keterbatasan analisis terhadap citra digital dengan kompresi rendah.

Jaksa juga menyebut Roy mengetahui bahwa bahan yang dianalisis hanya berupa tangkapan layar atau screenshot dari unggahan media sosial pihak ketiga, bukan dokumen digital primer yang telah terverifikasi.

"Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa bahan yang dianalisa hanyalah screenshot dari unggahan @diansandi bukan dokumen digital primer yang terverifikasi," tutur Diffaryza.

Menurut JPU, uraian tersebut telah dimasukkan dalam surat dakwaan untuk menjelaskan dasar pengetahuan Roy terhadap materi yang disampaikannya kepada publik.

Karena itu, jaksa menilai keberatan kubu Roy mengenai tidak jelasnya uraian pengetahuan terdakwa tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan surat dakwaan kabur.

JPU kemudian meminta majelis hakim menolak eksepsi Roy dan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian.

Sebelumnya, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi melalui tudingan mengenai keaslian ijazah sarjananya. Perkara pokok tersebut mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (17/9/2026).

Jaksa menyebut tudingan terhadap Jokowi disampaikan Roy melalui sejumlah unggahan di media sosial yang mempersoalkan keaslian ijazah S1 mantan Presiden tersebut.

Dalam dakwaan, perkara itu disebut bermula pada 26 Maret 2025 setelah Jokowi diperlihatkan tiga unggahan media sosial yang pada pokoknya menuduhkan ijazah sarjananya palsu.

Tiga unggahan tersebut terdiri dari dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X. Jaksa menyebut salah satu unggahan berasal dari akun YouTube @EggiSudjanaChannel dan akun X @doktertifa.

"Adanya tiga unggahan di media sosial terdiri dari dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X yang menyerang kehormatan atau nama baik Ir H Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah strata satu (Sarjana) Ir H Joko Widodo adalah palsu," kata JPU Citra Sagita Sudadi saat membacakan dakwaan.

Perkara tersebut kini masih dalam proses persidangan. Majelis hakim selanjutnya akan menentukan kelanjutan pemeriksaan perkara berdasarkan tahapan persidangan yang berlaku.* (k/dh)

Pemberian bantuan tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang sebelumnya dilakukan DPD PDI Perjuangan Sumut kepada siswa terdampak MBG di Kabupaten Karo pada Sabtu (3/10/2026).

Baca Juga:

• Pinjaman KUR BRI Rp100 Juta 2026, Berapa Angsuran per Bulan? Ini Rinciannya

"Kami melanjutkan apa yang sudah dilakukan di Karo. Ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak. Kami ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri dan ada yang hadir memberikan dukungan di tengah situasi yang mereka hadapi," ujar Sutrisno.

Menurut Sutrisno, bantuan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk membantu secara materi, tetapi juga sebagai dukungan moral bagi siswa dan keluarga setelah mengalami kejadian yang tidak diharapkan.

"Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan anak-anak dan orang tua setelah mengalami kejadian seperti ini. Karena itu, kami ingin datang, bertemu langsung, mendengar dan memberikan sedikit penguatan. Mudah-mudahan mereka segera pulih dan bisa kembali menjalani hari-hari mereka dengan tenang," katanya.

Bantuan diberikan dalam bentuk tabungan melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Besaran bantuan disesuaikan dengan kondisi siswa terdampak.

Untuk siswa yang mengalami kondisi berat hingga menjalani perawatan dan dirujuk, bantuan sebesar Rp2,5 juta per orang diberikan khusus untuk siswa di Kabupaten Karo. Sementara siswa yang menjalani rawat inap mendapatkan Rp500 ribu per orang, sedangkan siswa terdampak yang tidak menjalani perawatan memperoleh Rp300 ribu per orang.

"Nilainya mungkin tidak akan menghapus apa yang sudah mereka alami. Tetapi kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan dan menjadi tanda bahwa ada orang-orang yang ikut memikirkan mereka. Bagi kami, itu yang paling penting," ujar Sutrisno.

Pemberian tali asih di Asahan sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Senin (5/10/2026) pukul 16.00 WIB. Namun, waktu pelaksanaan kemudian disesuaikan menjadi pukul 10.00 WIB agar tidak mengganggu kegiatan belajar siswa.

Dalam kegiatan tersebut, DPD PDI Perjuangan Sumut menugaskan Sekretaris Soetarto untuk menyerahkan bantuan. Ia didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asahan Rosmansyah, jajaran pengurus DPC serta anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Asahan.

Sutrisno mengatakan perhatian terhadap siswa terdampak tidak berhenti pada pemberian bantuan. Menurutnya, perkembangan kondisi anak-anak dan persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG tetap perlu menjadi perhatian bersama.

"Kami berharap anak-anak segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Dan tentu kita semua berharap kejadian seperti ini tidak terulang. Anak-anak harus menjadi perhatian utama dalam setiap pelaksanaan program yang menyangkut kebutuhan mereka," katanya.

Setelah Asahan, DPD PDI Perjuangan Sumut berencana melanjutkan pemberian tali asih kepada siswa terdampak MBG di Kabupaten Deli Serdang pada Rabu (7/10/2026).

Sutrisno mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kepedulian kader PDI Perjuangan Sumut terhadap masyarakat yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan program MBG.

"Kami akan terus melihat apa yang dibutuhkan masyarakat di lapangan. Kalau ada yang bisa kami lakukan untuk membantu, kami akan berusaha hadir," ujarnya.

PDI Perjuangan Sumut berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban siswa dan keluarga sekaligus menjadi dukungan moral agar para siswa dapat kembali menjalani aktivitas seperti biasa.* (dh)

MEDAN - Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Sumatera Utara tetap menolak rencana pengukuhan Forum Alumni UIN Sumatera Utara yang dijadwalkan pada 6 Oktober 2026. Penolakan tersebut berkaitan dengan persoalan statuta dan mekanisme pembentukan organisasi alumni.

Sikap itu kembali disampaikan Pengurus IKA FDK UIN SU dalam silaturahmi dengan Rektor UIN Sumatera Utara di Kampus UIN SU Tuntungan, Senin (5/10/2026).

Baca Juga:

• Rencana Pengukuhan Forum Alumni Dipersoalkan, IKA FDK UIN SU Medan Minta Rektor Libatkan Alumni secara Transparan dan Representatif

Sekretaris Umum IKA FDK UIN SU Parulian Siregar mengatakan pembentukan dan pengukuhan organisasi alumni harus terlebih dahulu dipastikan sesuai dengan Statuta UIN Sumatera Utara, khususnya PMA Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan.

Menurut Parulian, dalam Pasal 66 poin 3 statuta disebutkan organisasi alumni disusun oleh alumni melalui suatu musyawarah alumni. Sementara pada poin berikutnya disebutkan mengenai nama organisasi alumni.

"Pembentukan organisasi alumni dalam Permenag RI Nomor 14 Tahun 2020 Statuta UIN Sumut Medan pada Pasal 66 poin 3 disebutkan adalah menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam suatu musyawarah alumni. Selanjutnya pada poin 6 disebutkan dengan jelas nama Ikatan Alumni," kata Parulian.

Dia menilai rencana pengukuhan Forum Alumni UIN Sumatera Utara tidak sesuai dengan ketentuan tersebut karena menggunakan nama yang berbeda dan disebut tidak didahului proses musyawarah alumni.

"Yang ada kita lihat dan kita dengar bahwa akan dilakukan pengukuhan Forum Alumni UIN Medan jelas menyalahi secara nama dalam statuta. Ditambah lagi tidak ada proses musyawarah, hanya langsung pengukuhan," tegasnya.

Parulian menegaskan sikap IKA FDK bukan bentuk pertentangan terhadap pimpinan universitas. Menurutnya, keberatan tersebut disampaikan sebagai bagian dari kepedulian alumni terhadap aturan dan kelembagaan kampus.

"Kami tidak sedang berhadap-hadapan dengan Rektor. Kami justru ingin menjaga almamater. Karena itu, kalau ada persoalan yang menyangkut aturan dan kelembagaan, tentu kami berkewajiban menyampaikan pandangan dan mengingatkannya," ujarnya.

IKA FDK juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi masalah hukum maupun persoalan internal kampus di kemudian hari.

"Jangan sampai sesuatu yang hari ini dianggap sederhana justru menjadi persoalan hukum atau persoalan internal di kemudian hari," kata Parulian.

Meski mendapat penolakan dari IKA FDK, berdasarkan hasil pertemuan tersebut Rektor UIN Sumatera Utara tetap menyatakan akan melanjutkan pengukuhan Forum Alumni UIN SU pada 6 Oktober 2026.

IKA FDK kemudian menegaskan tetap pada sikap untuk menolak pengukuhan tersebut. Penolakan disebut tidak ditujukan sebagai bentuk perlawanan terhadap pimpinan universitas, melainkan sebagai upaya menjaga tertib organisasi, kepastian aturan dan marwah almamater.

IKA FDK juga menyampaikan kekhawatiran apabila persoalan organisasi alumni berkembang menjadi dinamika politik internal kampus, terlebih UIN Sumatera Utara akan memasuki Pemilihan Rektor Tahun 2027.

Menurut IKA FDK, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan polarisasi di tengah alumni maupun sivitas akademika. Karena itu, mereka mendorong penyelesaian melalui dialog, musyawarah, tabayun dan mekanisme kelembagaan sesuai ketentuan.

"Kita ingin UIN SU tetap kondusif. Jangan sampai persoalan organisasi alumni kemudian ditarik ke dalam kepentingan politik internal kampus. Alumni harus menjadi kekuatan yang menjaga persatuan, bukan menjadi sumber perpecahan," ujar Parulian.

IKA FDK menegaskan alumni tetap memiliki kepentingan untuk menjaga nama baik serta marwah UIN Sumatera Utara. Kritik, masukan dan keberatan terhadap suatu kebijakan dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan almamater.

"IKA FDK UIN SU berdiri untuk menjaga almamater, bukan untuk berhadap-hadapan dengan almamater. Kami ingin UIN Sumatera Utara tetap menjadi institusi yang kuat, bermartabat dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas IKA FDK.

Meski berbeda pandangan mengenai rencana pengukuhan Forum Alumni, IKA FDK menyatakan tetap membuka ruang komunikasi dan dialog dengan Rektor UIN Sumatera Utara serta seluruh unsur alumni.

IKA FDK juga menyebut akan mempertimbangkan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum apabila setelah ditelaah ditemukan dugaan kesalahan, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan anggaran UIN Sumatera Utara yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Dengan sikap tersebut, IKA FDK berharap persoalan organisasi alumni dapat diselesaikan secara bijaksana dan sesuai aturan sehingga tidak mengganggu persatuan alumni, kondusivitas kampus maupun proses Pemilihan Rektor UIN Sumatera Utara Tahun 2027.* (dh)

Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah peralatan pertambangan emas dan alat berat terbakar. Beberapa unit ekskavator juga tampak dalam kondisi terbakar.

Baca Juga:

• Polisi Ungkap Dugaan Motif Penikaman Anggota DPRD Madina Binsar Nasution Usai Reses

"Terkait peristiwa tersebut dalam penanganan Polsek Kotanopan dan Polres Madina, baik terkait dugaan pembakaran ataupun pertambangan tanpa izin," ujar Bagus saat dikonfirmasi, Senin (5/10/2026).

Bagus mengatakan penyelidikan masih dilakukan. Polisi akan memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi serta mengumpulkan barang bukti terkait dugaan tindak pidana tersebut.

"Tetap melakukan penyelidikan dengan pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti terkait dugaan tindak pidana yang terjadi," katanya.Menurut Bagus, aparat saat ini juga fokus mengamankan situasi serta memulihkan kondisi masyarakat agar kembali kondusif.

"Mengupayakan pemulihan situasi di masyarakat agar kembali kondusif," ujarnya.

Polisi mengimbau masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Warga juga diminta tidak mudah mempercayai isu negatif yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dan termakan isu negatif yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas di masyarakat," pungkas Bagus.

Hingga kini, polisi masih mendalami pihak yang terlibat dalam dugaan pembakaran alat berat serta aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kawasan tersebut.* (ds/dh)

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deny Septiana, Wakil Gubernur Sumatera Utara H Surya serta Kepala BNNP Sumatera Utara Brigadir Jenderal Polisi Tatar Nugroho.

Baca Juga:

• HUT ke-81 TNI, Danrem Lilawangsa Tegaskan TNI Fokus Bantu Pemulihan Bencana di Aceh

"Atas nama Pemerintah Kota Medan, saya mengucapkan selamat HUT ke-81 TNI. Semoga TNI senantiasa semakin solid, profesional, dan dekat dengan rakyat, serta terus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera," ujar Rico.

Rico juga menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kota Medan dan jajaran TNI. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI harus terus diperkuat. Bersama-sama, mari kita wujudkan Kota Medan yang maju, inklusif dan berkelanjutan," tegasnya.

Sementara itu, dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deny Septiana, prajurit TNI diingatkan untuk memegang teguh nilai-nilai utama dalam menjalankan tugas.

Nilai tersebut meliputi profesional dalam penguasaan taktik, strategi dan tugas pokok masing-masing matra. Prajurit juga dituntut responsif terhadap dinamika keamanan nasional dan regional serta integratif dalam membangun soliditas dengan seluruh komponen bangsa.

Selain itu, TNI didorong untuk terus modern melalui pemanfaatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan teknologi pertahanan mutakhir.

Peringatan HUT ke-81 TNI di Kodaeral I Belawan menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian prajurit sekaligus mempererat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ulama dan masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat terus diperkuat dalam menjaga keamanan, keutuhan NKRI serta mendukung pembangunan Kota Medan dan Sumatera Utara.* (dh)