LABUHANBATU SELATAN — Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Semarak 35 Tahun Transfest 2026 di Lapangan Bola Desa Teluk Panji IV, Kecamatan Kampung Rakyat, Selasa, 20 Oktober 2026.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang perjalanan transmigrasi sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Dukung Tanjungbalai Trail Run 2026, Bidik Atlet dan Perputaran Ekonomi

Monumen tersebut menjadi penanda sejarah perjalanan masyarakat transmigran yang telah ikut membangun kehidupan dan perkembangan desa sejak 1991.

Dalam kegiatan itu, Fery didampingi Anggota DPRD Labusel Sutiman, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Kampung Rakyat, tokoh masyarakat, alim ulama, serta warga setempat.

Penandatanganan prasasti tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ingatan kolektif masyarakat terhadap sejarah transmigrasi.

Perjalanan itu tidak hanya berkaitan dengan perpindahan penduduk, tetapi juga perjuangan membangun kehidupan baru, memperkuat kebersamaan, dan mengembangkan wilayah.

Dalam sambutannya, Fery mengapresiasi penyelenggaraan Semarak 35 Tahun Transfest 2026.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ia menyambut baik kegiatan yang dinilai dapat menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat sekaligus mendorong pengembangan potensi daerah.

Menurut Fery, Transfest tidak seharusnya hanya menjadi ajang hiburan.

Kegiatan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang usaha, mendorong kreativitas, dan menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama pelaku usaha lokal dan generasi muda.

"Semarak Transfest ini hendaknya tidak hanya menjadi ajang hiburan dan kemeriahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan potensi daerah, mendukung produk lokal, serta memperkuat semangat kebersamaan demi kemajuan Labuhanbatu Selatan," ujar Bupati.

Fery juga mengingatkan masyarakat agar menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama kegiatan berlangsung.

Menurut dia, keberhasilan sebuah acara tidak hanya diukur dari jumlah pengunjung atau kemeriahannya, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak menjaga suasana yang aman dan nyaman.

Ia berharap Semarak 35 Tahun Transfest dapat terus menjadi ruang pertemuan bagi masyarakat lintas generasi.

Selain mengenang sejarah transmigrasi, kegiatan ini diharapkan memperkuat nilai persatuan dan gotong royong yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Labuhanbatu Selatan.

"Dengan kebersamaan, kita dapat terus menjaga persatuan dan membangun Labuhanbatu Selatan menjadi daerah yang semakin maju. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Semarak Transfest 2026. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat serta kemajuan daerah yang kita cintai," tutupnya.

Penyelenggaraan Transfest 2026 menjadi salah satu upaya masyarakat Desa Teluk Panji IV untuk merawat sejarah transmigrasi sekaligus memperkuat hubungan sosial antarwarga.

Momentum ini juga diharapkan membuka peluang bagi produk lokal dan usaha masyarakat untuk semakin dikenal.

Melalui kegiatan tersebut, nilai sejarah, kebersamaan, dan potensi ekonomi daerah diharapkan dapat berjalan beriringan dalam mendukung pembangunan Labuhanbatu Selatan.
* (ad)

TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mendukung rencana penyelenggaraan Tanjungbalai Trail Run 2026 yang digagas Pengurus Cabang Asosiasi Lari Trail Indonesia (Pengcab ALTI) Kota Tanjungbalai.

Ajang lari lintas alam tersebut direncanakan berlangsung pada Desember 2026, bertepatan dengan peringatan hari jadi Kota Tanjungbalai ke-409.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Gandeng BRIN, Dorong Hilirisasi Ikan Teri Tembus Pasar Global

Dalam pertemuan tersebut, wali kota didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tajul Abrar serta Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dewi Yanti.

Ketua Pengcab ALTI Kota Tanjungbalai terpilih, M. Ryanda Panjaitan, mengatakan audiensi tersebut merupakan pertemuan pertama dengan wali kota setelah terbentuknya kepengurusan ALTI periode 2026–2030.

Pertemuan itu sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan jajaran pengurus dan menyampaikan rencana pengembangan olahraga lari trail di Tanjungbalai.

Ryanda menjelaskan, ALTI telah menyiapkan program kerja jangka pendek dan jangka panjang untuk memperkenalkan olahraga lari lintas alam kepada masyarakat.

Organisasi tersebut juga ingin menjaring bibit atlet potensial yang dapat dikembangkan menjadi atlet berprestasi.

Salah satu program yang diusulkan adalah Tanjungbalai Trail Run 2026.

Menurut Ryanda, kegiatan ini dirancang menggunakan sistem terbuka atau open, sehingga pelari dari berbagai kabupaten dan kota dapat ikut berpartisipasi.

"Event "Tanjungbalai Trail Run 2026" dengan sistem Open, sehingga dapat memberi kesempatan kepada para runners alam terbuka dari berbagai Kabupaten/Kota untuk mengikuti kegiatan tersebut. Harapannya, melalui kegiatan ini selain menjadi ajang silaturahmi para runners di Sumut juga memperkenalkan Kota Tanjungbalai dan diharapkan dapat memberi kontribusi perputaran ekonomi mikro dan makro," jelasnya

Ryanda berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga membantu memperkenalkan potensi Kota Tanjungbalai kepada masyarakat yang lebih luas.

Kehadiran peserta dari berbagai daerah diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi, termasuk bagi pelaku usaha kecil dan sektor jasa.

Ia juga meminta dukungan pemerintah kota agar pengembangan olahraga lari trail dapat berjalan berkelanjutan dan menjadi bagian dari kegiatan olahraga unggulan di daerah.

Besar harapan kami Pemerintah Kota Tanjungbalai terkhusus Bapak Wali Kota memberi kesempatan kepada kami untuk menggelorakan olahraga dan industri olahraga di Kota Tanjungbalai agar dapat menjadi pilot project event-event keolahragaan, sebut Ryanda

Menanggapi rencana tersebut, Mahyaruddin mengucapkan selamat kepada pengurus ALTI yang terpilih untuk masa bakti 2026–2030.

Ia berharap kepengurusan baru dapat mendorong perkembangan olahraga di Kota Tanjungbalai.

Terkait penyelenggaraan Tanjungbalai Trail Run 2026, Mahyaruddin menyatakan dukungannya dan meminta panitia berkoordinasi dengan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata untuk membahas persiapan teknis kegiatan.

Terkait pelaksanaan event "Tanjunbalai Run 2026", saya sangat mendukung dan menyambut positif pelaksanan event dimaksud. Terkait pelaksanaannya nanti bisa berkordinasi dengan Disporapar secara teknis, jelasnya

Mahyaruddin berharap keberadaan ALTI dapat membantu pemerintah kota dalam membina atlet dan mengembangkan olahraga lari trail secara berkelanjutan.

Pembinaan tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berolahraga sekaligus mendorong lahirnya atlet yang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

Smeoga kehadiran ALTI dapat membantu Pemko Tanjungbalai dalam mendukung penuh pembinaan atlet serta pengembangan cabang olahraga lari trail secara berkelanjutan di Kota Tanjungbalai, pungkas Wali Kota Mahyaruddin Salim

Rencana penyelenggaraan Tanjungbalai Trail Run 2026 kini menjadi salah satu agenda yang diharapkan dapat mempertemukan komunitas pelari, memperluas pengenalan olahraga lari lintas alam, dan menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaannya masih memerlukan koordinasi teknis antara ALTI dan pemerintah kota.
* (ad)

TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai mendorong penguatan riset dan inovasi daerah agar hasil kajian tidak berhenti sebagai laporan, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi.

Salah satu yang menjadi perhatian ialah hilirisasi ikan teri, mulai dari peningkatan kualitas produksi hingga perluasan pemasaran.

Baca Juga:

• Dukung Pengendalian Inflasi Pangan, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Gerakan Tanam Cabai Serentak dan Peluncuran Kampus Mandiri Pangan

Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Tanjungbalai Nurmalini Marpaung.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dalam membangun rumah inovasi kota.

Fasilitas ini diharapkan dapat memperluas akses layanan inovasi, tidak hanya bagi organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Yopi mengapresiasi respons dan keaktifan Pemko Tanjungbalai dalam menjalankan fungsi riset dan inovasi.

Ia menyampaikan bahwa Tanjungbalai menjadi salah satu daerah yang direkomendasikan untuk memperoleh peluang kerja sama pembiayaan kajian melalui mekanisme bantuan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Dukungan tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kajian yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Meski demikian, realisasi pendanaan tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

BRIN juga menyampaikan opsi pemanfaatan tenaga peneliti eksternal untuk membantu mengatasi keterbatasan sumber daya manusia di bidang penelitian.

Menurut Yopi, Pemko Tanjungbalai dapat memanfaatkan tenaga peneliti eksternal BRIN yang berkedudukan di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Medan.

Wali Kota Mahyaruddin Salim menyambut positif dukungan BRIN dan menegaskan pentingnya menindaklanjuti hasil penelitian menjadi kegiatan nyata yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ia secara khusus menyoroti hasil kajian identifikasi Produk Unggulan Daerah (PUD).

Menurut Mahyaruddin, produk unggulan tidak cukup hanya diidentifikasi, tetapi perlu dikembangkan melalui proses hilirisasi agar memiliki nilai tambah dan daya saing.

Salah satu contoh yang disorot ialah ikan teri, komoditas yang berpotensi dikembangkan melalui perbaikan kualitas produksi, pengemasan, dan pemasaran.

Pengembangan dari hulu hingga hilir dinilai penting agar produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Mahyaruddin menekankan bahwa proses tersebut perlu dikawal secara berkelanjutan.

Dengan kualitas produk yang terjaga dan kemasan yang lebih baik, ikan teri Tanjungbalai diharapkan mampu bersaing di pasar nasional, bahkan menembus pasar global.

Hilirisasi merupakan proses mengolah atau mengembangkan komoditas agar menghasilkan nilai tambah sebelum dipasarkan.

Dalam konteks ikan teri, upaya ini dapat mencakup peningkatan standar produksi, pengolahan, pengemasan, penguatan merek, hingga perluasan jaringan pemasaran.

Bagi pelaku usaha dan masyarakat, pengembangan tersebut berpotensi membuka peluang ekonomi baru.

Namun, keberhasilannya bergantung pada konsistensi kualitas, kemampuan memenuhi kebutuhan pasar, serta dukungan pendampingan dan pemasaran yang berkelanjutan.

Pertemuan Pemko Tanjungbalai dan BRIN ditutup dengan penyerahan laporan akhir kajian identifikasi Produk Unggulan Daerah Kota Tanjungbalai, penyerahan cenderamata, dan foto bersama.

Sejumlah pejabat turut hadir, antara lain Asisten Administrasi dan Umum Hamdani, Kepala Bapperida Mariani, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Agus Salim, serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap Binana.

Dari BRIN hadir Pelaksana Tugas Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah Muhammad Amin, Analis Pemanfaatan Iptek Sri Ayu Suryani, dan Analis Kebijakan Ahli Pertama Dedy Rolando Limbong.

Melalui kerja sama tersebut, Pemko Tanjungbalai berharap riset dan inovasi dapat menjadi landasan pengembangan produk unggulan daerah.

Tantangan berikutnya ialah memastikan hasil kajian diterjemahkan menjadi program, pendampingan, dan kegiatan usaha yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
* (ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong penguatan ketahanan pangan melalui gerakan tanam cabai serentak dan peluncuran Kampus Mandiri Pangan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan.

Program ini diharapkan membantu menjaga pasokan pangan, menekan tekanan inflasi, sekaligus mendorong mahasiswa mengembangkan pertanian secara langsung.

Baca Juga:

• Serahkan Penghargaan KILAS 2026 kepada Sembilan Daerah di Sumut, Kahiyang Ayu Dorong Keluarga Jadi Benteng Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual

Penyelenggaraannya melibatkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara bersama Polbangtan Medan.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, Ketua TP PKK Tanjungbalai Ny. Mashandayani Mahyaruddin, dan Staf Ahli TP PKK Ny. Desi Fadly Abdina turut menghadiri kegiatan tersebut bersama civitas akademika, petani, penyuluh, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Selain penanaman cabai, kegiatan tersebut diikuti gerakan tanam padi serentak di 20 kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Penanaman padi dilakukan di lahan seluas 1.029 hektare dan disiarkan secara langsung melalui live streaming.

Gerakan ini diarahkan untuk memperkuat potensi pertanian di setiap daerah.

Penanaman cabai juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketersediaan komoditas pangan yang kerap memengaruhi pergerakan harga di pasar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan inflasi Indonesia pada September 2026 terkendali di level 3,28 persen.

Menurut dia, menjaga stabilitas pasokan dan menindak praktik mafia pangan yang mempermainkan rantai distribusi merupakan bagian dari strategi mengendalikan tekanan harga pangan.

Amran juga mendukung peluncuran Kampus Mandiri Pangan yang diinisiasi Polbangtan Medan.

Ia menilai program tersebut dapat menjadi sarana untuk membekali generasi muda dengan keterampilan pertanian yang tidak hanya berhenti pada teori.

"Kami juga mendukung peluncuran Kampus Mandiri Pangan yang di inisiasi oleh Polbangtan Medan. Kampus Mandiri Pangan bukan sekadar program, melainkan langkah strategis mencetak generasi muda yang tidak hanya paham teori pertanian, tetapi mampu beraksi langsung di lahan. Pertanian adalah masa depan, dan generasi muda adalah pemegang kuncinya," kata Amran.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menegaskan bahwa Polbangtan sebagai lembaga pendidikan vokasi pertanian perlu terus berinovasi.

Menurut dia, Kampus Mandiri Pangan menunjukkan bagaimana pendidikan dapat terhubung langsung dengan kebutuhan produksi pangan di daerah.

Kapusdiktan Muhammad Amin mengatakan program tersebut mendorong mahasiswa belajar membangun kemandirian melalui praktik pertanian.

"Lahan pertanian di kampus adalah ruang belajar sekaligus ruang produksi yang nyata," kata Amin.

Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengapresiasi inovasi mahasiswa Polbangtan Medan.

Inovasi yang disorot antara lain penanaman padi di atas kolam dan pengembangan sumber daya manusia di bidang barista kopi.

Timur mengatakan gerakan tanam cabai serentak tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga diharapkan mendorong masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia untuk menghasilkan bahan pangan sendiri.

"Melalui gerakan tanam cabai serentak ini, saya mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah, lahan perkantoran, lingkungan sekolah dan berbagai lahan yang tersedia untuk kegiatan produktif. Kita ingin membangun budaya menanam yang berkelanjutan sehingga masyarakat tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga mampu menghasilkan sebagian kebutuhan pangan di kehidupan sehari-hari," kata Timur.

Ia juga menyambut peluncuran Kampus Mandiri Pangan sebagai upaya memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung ketahanan pangan.

"Pada kesempatan ini, kita juga melaksanakan launching Kampus Mandiri Pangan. Kami menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung ketahanan pangan nasional," tambahnya.

Direktur Polbangtan Medan, Nurliana Harahap, mengatakan tantangan pembangunan pertanian membutuhkan kerja sama berbagai pihak.

Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, petani, penyuluh, dan masyarakat perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar manfaatnya tidak berhenti pada kegiatan penanaman.

"Kami berharap kerja sama ini tidak hanya terwujud dalam kegiatan tanam cabai, tetapi juga berkembang menjadi kolaborasi berkelanjutan dalam pengembangan untuk meningkatkan SDM agar mampu mengembangkan berbagai komoditas strategis, pendampingan petani, penguatan penyuluhan, pemanfaatan teknologi pertanian, dan pemberdayaan generasi muda," kata Nurliana.

Melalui Kampus Mandiri Pangan, Polbangtan Medan berupaya mengintegrasikan pendidikan, penelitian terapan, praktik mahasiswa, inovasi teknologi, dan produksi pangan dalam satu lingkungan kampus.

Konsep tersebut menggunakan metode Teaching Factory (TEFA), yaitu pembelajaran berbasis praktik yang mendekatkan proses pendidikan dengan kegiatan produksi nyata.

Di lahan TEFA, kampus mengembangkan sejumlah komoditas, mulai dari padi sawah, padi gogo, padi rawa, hingga padi apung.

Padi gogo yang dibudidayakan menggunakan varietas Inpago-8 disebut memiliki potensi indeks pertanaman (IP) hingga tiga kali dalam setahun.

Selain tanaman padi, lahan tersebut dimanfaatkan untuk membudidayakan cabai merah, berbagai jenis sayuran, dan ikan sebagai sumber protein.

Hasil produksinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa di asrama dan pegawai, serta dipasarkan ke luar kampus.

"Inilah kemandirian pangan yang sesungguhnya. Melalui konsep ini, lahan dan fasilitas kampus diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga menjadi ruang produksi berbagai komoditas pangan yang sesuai dengan potensilahan dan kebutuhan kampus. Komoditas pangan yang dikembangkan secara bertahapdengan menerapkan teknologi budidaya yang tepat, efisien, produktif, dan ramah lingkungan," tambahnya.

Dengan konsep tersebut, mahasiswa tidak hanya mempelajari teknik budidaya tanaman, tetapi juga berlatih merencanakan produksi, menerapkan teknologi, mengelola usaha tani, menghitung kelayakan usaha, dan memahami rantai distribusi hasil pertanian.

Ke depan, Kampus Mandiri Pangan diharapkan menjadi model pendidikan vokasi pertanian yang produktif dan berkelanjutan.

Program ini juga diharapkan membuka ruang bagi masyarakat sekitar untuk mempelajari teknologi dan praktik pertanian yang dapat diterapkan sesuai dengan potensi lahan masing-masing.

Gerakan tanam cabai dan padi serta pengembangan kampus berbasis produksi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan Sumatera Utara.

Namun, dampaknya terhadap pasokan dan harga pangan akan bergantung pada keberlanjutan produksi, pengelolaan hasil panen, dan distribusi komoditas hingga ke konsumen.
* (ad)

TANJUNGBALAI — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tanjungbalai, Selasa, 20 Oktober 2026.

Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan optimal dan masyarakat tidak menghadapi kendala saat mengurus dokumen.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Luncurkan Aplikasi SULTAN, Wali Kota Mahyaruddin Dorong Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Ia meninjau ruang pelayanan sekaligus berdialog dengan warga yang sedang mengurus kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan kartu keluarga (KK).

Dari hasil peninjauan, Mahyaruddin tidak menemukan kendala teknis yang menyebabkan warga harus menunggu lebih lama untuk memperoleh dokumen kependudukan.

Ia juga memeriksa langsung proses pencetakan fisik KTP-el dan meminta keterangan dari operator yang bertugas melayani masyarakat setiap hari.

Menurut hasil peninjauan itu, proses pencetakan KTP-el telah berjalan optimal.

Meski demikian, Mahyaruddin mengingatkan seluruh petugas agar menjaga kualitas pelayanan dan memastikan setiap warga memperoleh layanan sesuai standar yang berlaku.

Wali Kota menegaskan, masyarakat yang datang mengurus dokumen kependudukan harus dilayani dengan baik.

Ia meminta petugas tidak membiarkan persoalan pelayanan menjadi alasan warga mengeluh atau menyampaikan keberatan.

"Jangan ada warga yang mengeluh bahkan komplain dengan pelayanan yang kita berikan, standar penyelesaian administrasi telah ada, untuk itu layani warga kita yang datang dengan baik," jelasnya.

Mahyaruddin juga menekankan pentingnya efisiensi dalam proses administrasi.

Menurut dia, pelayanan publik harus mengutamakan kemudahan masyarakat, bukan justru menambah waktu tunggu melalui prosedur birokrasi yang panjang.

"Efisiensi dan optimalisasi penyelesaian administrasi adalah bukti nyata pelayanan kita kepada warga, tidak perlu alur birokrasi yang panjang dan memakan waktu tunggu masyarakat," tegasnya.

Selain meninjau pelayanan KTP-el dan KK, Mahyaruddin memeriksa sejumlah loket pelayanan lainnya.

Ia juga memberikan dukungan kepada aparatur sipil negara (ASN) dan operator agar terus meningkatkan kinerja serta menjalankan tugas secara optimal.

Sebelum meninggalkan kantor Disdukcapil, Mahyaruddin menyempatkan diri menyapa warga yang sedang mengurus dokumen kependudukan.

Sidak tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memantau kualitas pelayanan publik secara langsung.

Pelayanan yang cepat, jelas, dan tidak berbelit diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan.
* (ad)

MEDAN — Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menyerahkan trofi dan hadiah kepada sembilan daerah pemenang Lomba Vlog Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual (KILAS) 2026.

Lomba ini digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual.

Baca Juga:

• Puluhan Ribu Kasus TBC di Sumut Belum Ditemukan, Dinkes Gandeng Kader PKK

Pengumuman pemenang dibacakan oleh Ketua Pokja I TP PKK Sumut, Grace Prayanti Noventina Simamora.

Kompetisi bertema "Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual" tersebut dibagi menjadi kategori kabupaten dan kota.

Pada kategori kabupaten, Kabupaten Deli Serdang meraih juara pertama dengan nilai 90.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Asahan dengan nilai 85, disusul Kabupaten Pakpak Bharat dengan nilai 80.

Adapun juara harapan pertama diraih Kabupaten Tapanuli Selatan, juara harapan kedua Kabupaten Dairi, dan juara harapan ketiga Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sementara itu, pada kategori kota, Kota Gunungsitoli meraih juara pertama dengan nilai 87.

Kota Pematangsiantar menempati posisi kedua dengan nilai 85, sedangkan Kota Tebing Tinggi berada di posisi ketiga dengan nilai 83.

Kahiyang menyerahkan trofi dan hadiah didampingi Staf Ahli I TP PKK Sumut, Titiek Sugiharti.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya TP PKK Sumut mendorong keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam perlindungan anak.

Usai penyerahan hadiah, Kahiyang berdialog dengan jajaran TP PKK kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.

Dalam pertemuan itu, ia menanyakan kebutuhan masing-masing daerah untuk mendukung pelaksanaan program kerja PKK.

Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut tetap akan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

"Terima kasih kepada ibu-ibu dan semaunya yang sudah hadir malam ini. Saya mau nanya apa saja yang dibutuhkan, tapi nanti kita lihat juga anggarannya. Dan juga harus ada binaan," ucap Kahiyang.

Ia berharap dukungan yang diberikan dapat memperkuat pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Program tersebut mencakup penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat.

Di sisi lain, program KILAS menitikberatkan pada upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui peran keluarga.

Program ini memiliki lima konsep utama yang dirangkum dalam akronim KILAS.

Konsep pertama adalah Kenali, yakni memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual dan bagian tubuh yang bersifat pribadi.

Kedua, Identifikasi, yaitu mengenali perubahan perilaku atau tanda-tanda tidak wajar pada anak.

Ketiga, Lindungi, yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan rumah dan sosial yang aman.

Keempat, Ajarkan, yakni memberikan edukasi sejak dini agar anak berani mengatakan tidak terhadap sentuhan yang membuatnya tidak nyaman.

Kelima, Segera Laporkan, yaitu mencari bantuan dan melapor apabila terdapat indikasi kekerasan seksual.

Melalui konsep tersebut, keluarga diharapkan mampu mengenali potensi bahaya, membangun komunikasi terbuka dengan anak, serta mengambil langkah yang tepat ketika menemukan tanda-tanda kekerasan.

"Keluarga sebagai benteng utama dalam komunikasi, pengawasan, dan edukasi sejak dini dan TP PKK bertindak sebagai agen edukasi, pengelola KILAS Corner, dan fasilitator sosialisasi di berbagai daerah," pungkasnya.

Penguatan peran keluarga dan kader PKK menjadi salah satu langkah untuk memperluas edukasi perlindungan anak hingga tingkat daerah.

Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual, tetapi juga mendorong lingkungan yang lebih aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang.
* (ad)

MEDAN — Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menggandeng kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mempercepat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC.

Dari perkiraan 74.308 kasus TBC di Sumatera Utara, jumlah kasus yang telah ditemukan baru mencapai 12.212 kasus atau 16,4 persen.

Baca Juga:

• Porprov Sumut 2026 Terancam Mundur, Sejumlah Daerah Masih Terkendala Anggaran

Padahal, target penemuan kasus ditetapkan sebesar 90 persen dalam satu tahun, dengan target triwulan pertama sebesar 22,5 persen.

Selain penemuan kasus, keberhasilan pengobatan TBC di Sumatera Utara juga belum mencapai target.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Nora Violita Nasution, menyebut angka keberhasilan pengobatan baru mencapai 79 persen dari target 90 persen.

Hal tersebut disampaikan Nora saat menjadi narasumber dalam Seminar Peningkatan Kapasitas Kader PKK se-Sumatera Utara Tahun 2026 yang diselenggarakan Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara di Hotel Grand Mercure Medan, Rabu, 21 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli I PKK Sumut Titiek Sugiharti serta kader PKK dari kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Dalam seminar itu, Nora menjelaskan bahwa kader PKK memiliki peran penting dalam membantu petugas kesehatan menemukan orang yang diduga menderita TBC.

Kader dapat menjangkau masyarakat hingga lingkungan keluarga, termasuk orang-orang yang pernah melakukan kontak erat dengan pasien.

"TB ini merupakan program PHTC Presiden RI dan program PSD Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Karena itu kami membutuhkan bantuan para kader PKK untuk menemukan penderita TBC," ucapnya.

Menurut Nora, pelacakan kontak menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui kemungkinan penularan.

Pemeriksaan diprioritaskan bagi anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC serta orang-orang yang sering berinteraksi dengannya.

Kader juga diharapkan membantu mendata orang yang pernah berkontak dengan pasien, melakukan skrining gejala, serta merujuk mereka yang diduga terinfeksi ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, kader dapat mendampingi masyarakat menjalani pemeriksaan dan melaporkan hasil pelacakan kepada petugas kesehatan.

Peran tersebut tidak berhenti pada penemuan kasus. Kader PKK juga diharapkan memberikan edukasi mengenai pencegahan TBC serta mendukung pasien agar menjalani pengobatan secara teratur.

Pendampingan juga diperlukan untuk membantu pasien dan keluarganya memahami pentingnya menyelesaikan pengobatan sesuai arahan tenaga kesehatan.

Nora menjelaskan, TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis.

Penyakit ini paling sering menyerang paru-paru, tetapi juga dapat mengenai bagian tubuh lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, kulit, dan otak.

Dalam pemaparannya, Nora menyebut Indonesia berada di peringkat kedua negara dengan beban TBC terbesar di dunia setelah India, dengan estimasi 1.090.000 kasus dan 125.000 kematian.

Sementara itu, Sumatera Utara berada di urutan keempat secara nasional berdasarkan estimasi jumlah kasus, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Untuk memperluas deteksi dini, keterlibatan kader juga diarahkan pada skrining anak-anak, balita, dan orang dewasa.

Upaya tersebut diharapkan membantu menemukan kasus lebih cepat sekaligus memperluas pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada orang yang memenuhi kriteria medis.

"Kami sudah melakukan beberapa kegiatan dengan mendatangkan masyarakat untuk discreening dan melakukan pendampingan pasien untuk melakukan pengobatan. Ada juga pengawasan kepada pasien agar disiplin meminum obat sekaligus melakukan pengawasan efek samping obat," ucapnya.

Keterlibatan kader PKK menjadi salah satu upaya untuk memperkuat penanggulangan TBC di Sumatera Utara.

Dengan pelacakan kontak, skrining, rujukan, dan pendampingan pengobatan, pemerintah berharap lebih banyak kasus dapat ditemukan dan pasien dapat menyelesaikan pengobatannya.

Namun, besarnya selisih antara estimasi kasus dan jumlah yang telah ditemukan menunjukkan bahwa upaya penanggulangan TBC masih membutuhkan jangkauan yang lebih luas.

Dukungan masyarakat, tenaga kesehatan, dan kader di tingkat keluarga serta lingkungan tempat tinggal menjadi bagian penting dalam memutus rantai penularan.
* (ad)

MEDAN — Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara 2026 berpotensi mundur dari jadwal semula pada 7–15 November 2026.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut masih menunggu kesiapan sejumlah kabupaten dan kota yang terkendala anggaran.

Baca Juga:

• Demo Mahasiswa di Kantor Gubernur Aceh Memanas, Polisi Putar Salawat Badar untuk Redam Ketegangan

Namun, kesiapan peserta dari sejumlah daerah masih menjadi tantangan, terutama karena proses Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026 belum rampung.

Hal itu disampaikan Mahfullah dalam siaran langsung yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Radio Kardopa, Jalan Iskandar Muda Nomor 117A, Medan, Rabu, 21 Oktober 2026.

"Banyak kabupaten/kota yang menganggarkan kegiatan ini di P-APBD dan beberapa di antaranya belum final P-APBD, jadi terkendala di situ, tetapi semua masih dinamis, kita akan tetap tunggu daerah yang belum selesai P-APBD-nya," kata Mahfullah.

Mahfullah, yang akrab disapa Ipung, mengatakan Pemprov Sumut bersama KONI masih berupaya mendorong seluruh kabupaten dan kota agar berpartisipasi dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Menurut dia, keikutsertaan seluruh daerah penting untuk menjaring atlet potensial, termasuk mereka yang berada di wilayah pelosok.

Porprov juga diharapkan dapat meningkatkan gairah kompetisi olahraga di Sumatera Utara.

"Pak Gubernur sudah menekankan kepada kami agar sebisa mungkin seluruh daerah ikut, jadi talenta-talenta yang ada di daerah bahkan di pelosok bisa terdeteksi, selain itu juga menggairahkan kompetisi di seluruh daerah," kata Ipung.

Sementara itu, Ketua KONI Sumut Hatunggal Siregar menyebutkan sekitar 3.700 atlet dan 1.600 ofisial telah terdaftar untuk mengikuti Porprov Sumut 2026.

Namun, jumlah peserta tersebut masih dapat berubah karena beberapa kabupaten dan kota belum memastikan keikutsertaannya.

Hatunggal mengatakan persoalan anggaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesiapan daerah.

Untuk pembiayaan atlet, menurut dia, tanggung jawab anggaran dibagi antara pemerintah kabupaten atau kota dan pemerintah provinsi.

"Itu tadi, terkait kesiapan anggaran walau khusus untuk atlet kita itu 50:50 daerah dan provinsi, tetapi tentu kita harapkan semua ikut sesuai arah Pak Gubernur, bahkan beliau memesankan kepada saya kalau perlu jemput ke daerah," terang Hatunggal.

Di sisi penyelenggaraan, Hatunggal memastikan persiapan pertandingan dan venue secara umum berjalan sesuai rencana.

Karena itu, kendala yang masih dihadapi saat ini lebih berkaitan dengan kepastian jumlah peserta dari daerah.

Meski demikian, jadwal pertandingan berpotensi berubah. Porprov Sumut semula direncanakan berlangsung pada 7–15 November 2026.

Panitia mempertimbangkan penundaan satu hingga dua minggu untuk memberi kesempatan kepada daerah menyelesaikan persoalan anggaran dan memastikan keikutsertaan atletnya.

"Kalau persiapan pertandingan, venue sudah sesuai dengan rencana, tetapi itu tadi, kepesertaan terkendala di P-APBD dan mungkin kita akan mengundur pelaksanaannya dari yang awalnya 7-15 November, kita tarik satu atau dua minggu, kita akan umumkan nanti," kata Hatunggal.

Dengan kemungkinan perubahan jadwal tersebut, kepastian waktu pelaksanaan Porprov Sumut 2026 masih menunggu pengumuman lebih lanjut.

Pemprov Sumut dan KONI berharap seluruh daerah dapat berpartisipasi agar ajang ini menjadi kesempatan untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus menemukan bibit olahraga potensial dari berbagai wilayah di Sumatera Utara.
* (ad)

BANDA ACEH — Polda Aceh menggunakan pendekatan humanis untuk meredakan ketegangan saat aksi penyampaian aspirasi Front Mahasiswa Aceh Resisten di halaman Kantor Gubernur Aceh, Rabu, 21 Oktober 2026.

Ketika situasi sempat memanas, petugas melantunkan Salawat Badar melalui pengeras suara mobil kepolisian.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Kamis 22 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Diguyur Hujan

Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Salah satunya mendesak agar banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, mengatakan kepolisian mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan dialogis dalam melayani masyarakat, termasuk ketika mengamankan aksi penyampaian pendapat di muka umum.

Menurut Joko, penggunaan Salawat Badar merupakan pendekatan yang selaras dengan nilai religius masyarakat Aceh.

Ia berharap cara tersebut dapat membantu meredakan ketegangan sekaligus mengajak seluruh pihak menjaga situasi tetap aman dan tertib.

"Polri hadir untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, termasuk kepada warga yang menyampaikan aspirasi. Kami mengedepankan cara-cara yang humanis dan persuasif dengan tetap memperhatikan ketertiban serta keselamatan bersama," ujar Joko Krisdiyanto.

Joko menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang.

Karena itu, kepolisian berkomitmen memberikan pelayanan secara profesional dan proporsional dengan tetap menghormati hak masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban, dan menyampaikan aspirasi secara damai.

Menurut Joko, pendekatan tersebut sejalan dengan tagline Polisi Bersama Masyarakat untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Aceh.

Aksi Front Mahasiswa Aceh Resisten tersebut turut menyoroti persoalan banjir dan kebakaran hutan dan lahan.

Desakan agar kedua persoalan itu ditetapkan sebagai bencana nasional menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah.

Penyampaian aspirasi di ruang publik menjadi bagian dari hak masyarakat dalam menyuarakan tuntutan.

Dalam situasi seperti ini, pengamanan yang mengedepankan dialog, penghormatan terhadap hak warga, dan pencegahan kekerasan menjadi penting untuk menjaga aksi berlangsung damai.
* (ad)

SUMUT — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Hujan ringan diperkirakan terjadi di sejumlah kabupaten dan kota, termasuk Kota Medan.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Kamis 22 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Diguyur Hujan

Berdasarkan data prakiraan yang diberikan, hujan ringan mendominasi kondisi cuaca di berbagai daerah di Sumatera Utara.

Wilayah yang diprakirakan mengalami kondisi tersebut antara lain Tapanuli Tengah, Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Dairi, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas, Nias Utara, dan Nias Barat.

Hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta sejumlah kota, yakni Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Binjai, dan Tebing Tinggi.

Di Kota Medan, suhu udara diperkirakan berkisar 25–31 derajat Celsius, dengan kelembapan 70–96 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Kota Binjai, dengan suhu 24–31 derajat Celsius dan kelembapan 70–99 persen.

Adapun Kota Tebing Tinggi diperkirakan memiliki suhu 25–31 derajat Celsius, dengan kelembapan 69–98 persen.

Sementara itu, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Asahan, Labuhanbatu, Toba, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, dan Labuhanbatu Utara.

Kondisi berawan juga diprediksi terjadi di Kota Tanjung Balai, Kota Padang Sidempuan, serta Kota Gunungsitoli.

Dari sisi suhu, sejumlah wilayah di dataran tinggi diperkirakan memiliki temperatur relatif rendah.

Kabupaten Samosir diprakirakan bersuhu 19–24 derajat Celsius, sedangkan Toba berada pada kisaran 19–25 derajat Celsius.

Tapanuli Utara, Karo, dan Humbang Hasundutan masing-masing diperkirakan memiliki suhu minimum 19 derajat Celsius.

Sebaliknya, wilayah pesisir dan sejumlah daerah lainnya diprakirakan memiliki suhu maksimum hingga 31 derajat Celsius.

Kondisi tersebut diperkirakan terjadi di Nias, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Padang Lawas, serta beberapa kota, termasuk Medan, Binjai, Tebing Tinggi, dan Gunungsitoli.

Kelembapan udara di sejumlah wilayah diperkirakan mencapai 99 persen.

Angka tersebut tercatat dalam data prakiraan untuk Tapanuli Utara, Langkat, Dairi, Mandailing Natal, dan beberapa daerah lainnya.

Tingkat kelembapan ini merupakan rentang prakiraan dan tidak berarti seluruh wilayah akan mengalami kondisi tersebut secara bersamaan.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar ruangan diimbau memperhatikan perkembangan cuaca setempat.

Warga sebaiknya menyiapkan perlengkapan hujan ketika bepergian dan berhati-hati saat berkendara apabila hujan menyebabkan jalan licin atau jarak pandang berkurang.

Prakiraan cuaca dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

Masyarakat disarankan memantau pembaruan informasi melalui kanal resmi BMKG untuk mengetahui kondisi cuaca terbaru di wilayah masing-masing.* (ad)

ACEH — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Aceh pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Hujan ringan diperkirakan mendominasi sebagian besar kabupaten dan kota, sementara Nagan Raya berpotensi mengalami hujan sedang.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Kamis 22 Oktober 2026: Sejumlah Wilayah Cerah

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah perkotaan, yakni Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, dan Kota Subulussalam.

Sementara itu, Kabupaten Aceh Besar, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, serta Kota Langsa diperkirakan mengalami cuaca berawan.

Adapun Nagan Raya menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian karena diprakirakan mengalami hujan sedang.

Suhu udara di kabupaten ini berkisar 24–30 derajat Celsius, dengan kelembapan udara mencapai 69–98 persen.

Dari sisi suhu, beberapa wilayah di dataran tinggi Aceh diperkirakan memiliki temperatur lebih rendah.

Aceh Tengah dan Aceh Tenggara diprakirakan bersuhu 17–25 derajat Celsius.

Di Bener Meriah, suhu udara berkisar 18–24 derajat Celsius, sedangkan Gayo Lues berada pada rentang 18–26 derajat Celsius.

Sebaliknya, sejumlah wilayah diprakirakan memiliki suhu maksimum hingga 32 derajat Celsius.

Aceh Tamiang dan Kota Langsa diperkirakan mencapai suhu tersebut.

Sementara itu, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam memiliki suhu maksimum sekitar 31 derajat Celsius.

Di ibu kota provinsi, Kota Banda Aceh diprakirakan mengalami hujan ringan dengan suhu 26–30 derajat Celsius dan kelembapan 73–91 persen.

Kota Sabang juga berpotensi mengalami hujan ringan, dengan suhu 28–30 derajat Celsius dan kelembapan 69–82 persen.

Adapun Kota Lhokseumawe diprakirakan bersuhu 25–30 derajat Celsius, dengan kelembapan 74–98 persen.

Tingginya kelembapan udara di sejumlah daerah menjadi salah satu kondisi yang perlu diperhatikan masyarakat ketika beraktivitas.

Warga yang hendak bepergian disarankan menyiapkan perlengkapan hujan dan berhati-hati saat berkendara, terutama ketika hujan mengurangi jarak pandang atau membuat permukaan jalan licin.

Masyarakat juga diimbau memantau pembaruan prakiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG.

Informasi terbaru diperlukan untuk mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer dan menyesuaikan kegiatan dengan cuaca di masing-masing wilayah.* (ad)

JAWA BARAT — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Sejumlah daerah diperkirakan mengalami cuaca cerah, sementara beberapa wilayah lainnya berpotensi diguyur hujan ringan hingga hujan sedang.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Kamis 22 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Kondisi ini perlu menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hari.

Di Indramayu, suhu udara diperkirakan berkisar 28–37 derajat Celsius, dengan kelembapan 32–65 persen.

Sementara itu, Subang diprakirakan memiliki suhu 27–37 derajat Celsius dan kelembapan 30–80 persen.

Suhu tinggi juga diprakirakan terjadi di sejumlah daerah lain.

Kabupaten Karawang diperkirakan mencapai 36 derajat Celsius, sedangkan Bogor, Majalengka, Purwakarta, Bekasi, dan Kota Bekasi memiliki suhu maksimum sekitar 35 derajat Celsius.

Kota Depok bahkan diprakirakan mencapai 36 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 41–90 persen.

Di tengah dominasi cuaca cerah, hujan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi diprakirakan mengalami hujan ringan.

Hujan ringan juga berpotensi terjadi di Kota Sukabumi dan Kota Depok.

Adapun Kota Bogor diprakirakan mengalami hujan sedang, dengan suhu berkisar 24–34 derajat Celsius dan kelembapan 42–93 persen.

Kondisi tersebut membuat masyarakat di wilayah Bogor perlu memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan perjalanan atau aktivitas di luar ruangan.

Sementara itu, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Tasikmalaya.

Cianjur memiliki rentang suhu relatif rendah, yakni 19–27 derajat Celsius.

Kabupaten Sukabumi diperkirakan bersuhu 22–31 derajat Celsius, sedangkan Tasikmalaya berada pada kisaran 22–30 derajat Celsius.

Sejumlah daerah lainnya diprakirakan mengalami cuaca cerah. Di Kabupaten Bandung, suhu diperkirakan berkisar 18–30 derajat Celsius.

Garut menjadi salah satu wilayah dengan suhu minimum terendah, yakni 16 derajat Celsius, dengan suhu maksimum 25 derajat Celsius.

Cuaca cerah juga diprakirakan terjadi di Ciamis, Kuningan, Cirebon, Sumedang, Bandung Barat, Pangandaran, serta sejumlah kota, termasuk Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

Di wilayah perkotaan, Kota Bandung diprakirakan bersuhu 22–33 derajat Celsius.

Kota Cirebon memiliki rentang suhu 27–34 derajat Celsius, sedangkan Kota Cimahi berkisar 21–32 derajat Celsius.

Adapun Kota Banjar diperkirakan mengalami suhu 25–32 derajat Celsius.

Perbedaan kondisi cuaca dan suhu di berbagai wilayah Jawa Barat membuat masyarakat perlu menyesuaikan aktivitas dengan prakiraan setempat.

Warga yang berada di daerah dengan suhu tinggi disarankan menjaga kecukupan cairan dan mengurangi paparan panas berlebihan.

Sementara itu, masyarakat di wilayah yang berpotensi hujan sebaiknya menyiapkan perlengkapan hujan ketika bepergian.

Prakiraan cuaca dapat berubah mengikuti perkembangan atmosfer.

Masyarakat diimbau memantau pembaruan informasi melalui kanal resmi BMKG untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi cuaca di wilayah masing-masing.* (ad)

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Hujan ringan diperkirakan terjadi di lima wilayah kota administrasi, sedangkan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan mengalami udara kabur.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Kamis 22 Oktober 2026: Sejumlah Wilayah Berawan

Suhu di wilayah ini diperkirakan berkisar 26–35 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 49–93 persen.

Hujan ringan juga diprakirakan mengguyur Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

Di Jakarta Pusat, suhu udara diperkirakan berada pada rentang 26–32 derajat Celsius, dengan kelembapan 58–91 persen.

Sementara itu, Jakarta Utara diprakirakan memiliki suhu 26–31 derajat Celsius dan kelembapan 66–89 persen.

Di Jakarta Barat, suhu berkisar 26–33 derajat Celsius, sedangkan kelembapan udara mencapai 55–93 persen.

Adapun Jakarta Timur diperkirakan mengalami suhu 26–34 derajat Celsius, dengan kelembapan 52–92 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hujan ringan berpotensi menjadi salah satu kondisi cuaca yang perlu diperhatikan warga di wilayah ibu kota sepanjang hari.

Berbeda dari lima kota administrasi tersebut, Kepulauan Seribu diprakirakan mengalami udara kabur.

Suhu di wilayah kepulauan ini diperkirakan berkisar 26–30 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 71–90 persen.

Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar ruangan disarankan menyiapkan perlengkapan untuk menghadapi hujan, terutama saat melakukan perjalanan.

Pengendara juga perlu berhati-hati ketika melintasi jalan yang basah karena kondisi tersebut dapat memengaruhi kenyamanan dan keselamatan berkendara.

Prakiraan cuaca dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

Karena itu, masyarakat diimbau memantau pembaruan informasi melalui kanal resmi BMKG sebelum bepergian atau menjalankan aktivitas di luar ruangan.* (ad)

YOGYAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Kondisi cuaca diperkirakan bervariasi, mulai dari berawan hingga cerah, dengan suhu udara tertinggi mencapai 33 derajat Celsius di Kota Yogyakarta.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Kamis 22 Oktober 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

Kelembapan udara berada pada rentang 45–87 persen.

Kondisi serupa diprakirakan terjadi di Kabupaten Bantul.

BMKG memperkirakan wilayah ini mengalami udara kabur dengan suhu 25–32 derajat Celsius dan kelembapan 52–91 persen.

Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo dan Sleman diprakirakan mengalami cuaca berawan.

Suhu udara di Kulon Progo berkisar 24–30 derajat Celsius, dengan kelembapan 58–94 persen.

Adapun Sleman diperkirakan memiliki suhu 24–32 derajat Celsius dan kelembapan 45–90 persen.

Berbeda dari empat wilayah tersebut, Kabupaten Gunungkidul diprakirakan mengalami cuaca cerah.

Suhu udara di wilayah ini berada pada kisaran 24–31 derajat Celsius, dengan kelembapan 55–93 persen.

Perbedaan kondisi cuaca tersebut menjadi perhatian bagi masyarakat yang hendak beraktivitas di luar ruangan, termasuk wisatawan yang berkunjung ke sejumlah destinasi di Yogyakarta.

Kondisi udara kabur juga perlu diperhatikan oleh pengendara karena jarak pandang dapat berkurang, bergantung pada tingkat kekaburan udara di lokasi masing-masing.

Masyarakat diimbau memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG untuk mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer sepanjang hari.

Informasi terbaru diperlukan agar warga dapat menyesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca setempat.* (ad)

BALI — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bali pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan, dengan suhu udara maksimum mencapai 35 derajat Celsius di Kota Denpasar.

Baca Juga:

• BMKG Keluarkan Peringatan Siaga Banjir Rob Medan Utara, Pasang Laut Capai 2,7 Meter

. Kelembapan udara di ibu kota Provinsi Bali itu berkisar 63–87 persen.

Cuaca cerah diprakirakan terjadi di Kabupaten Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, dan Buleleng.

Sementara itu, Jembrana dan Badung diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan.

Suhu udara di Tabanan, Gianyar, Klungkung, dan Buleleng diperkirakan berkisar 26–33 derajat Celsius.

Adapun kelembapan udara mencapai 61–96 persen di Tabanan, 59–89 persen di Gianyar, 63–90 persen di Klungkung, serta 49–84 persen di Buleleng.

Di Jembrana dan Badung, suhu udara diprakirakan berada pada rentang 26–33 derajat Celsius.

Kelembapan di Jembrana berkisar 67–98 persen, sedangkan di Badung mencapai 52–94 persen.

Sementara itu, Bangli dan Karangasem diperkirakan memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan sejumlah wilayah lainnya, yakni 23–30 derajat Celsius.

Kelembapan udara di Bangli berkisar 51–98 persen, sedangkan Karangasem berada pada rentang 45–91 persen.

Perbedaan suhu dan kelembapan tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, termasuk wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi di Bali.

Warga dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca setempat dan memperhatikan pembaruan prakiraan dari BMKG.

Prakiraan ini mencakup kondisi cuaca, rentang suhu, dan kelembapan udara di masing-masing wilayah.

Masyarakat disarankan memantau informasi resmi BMKG untuk memperoleh pembaruan apabila terjadi perubahan kondisi atmosfer sepanjang hari.* (ad)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku, pencegahan ke luar negeri dalam proses pidana hanya dapat dilakukan terhadap tersangka.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB Melebar ke TNI, KPK Surati Panglima soal Dugaan Keterlibatan 2 Prajurit Aktif

Budi mengatakan penyidik akan mengatur jadwal pemanggilan ulang terhadap Nusron. Namun, KPK belum mengumumkan tanggal pemeriksaan berikutnya.

KPK berharap Nusron memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan yang dibutuhkan untuk membantu pengungkapan perkara tersebut.

Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Nusron sebagai saksi pada 7 Oktober 2026. Namun, ia tidak hadir dengan alasan memiliki agenda lain di lingkungan kementerian.

Penyidik kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 15 Oktober 2026. Dalam pemanggilan kedua tersebut, Nusron kembali tidak hadir.

Nusron dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Perkara tersebut antara lain berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Penyidik masih mendalami dugaan tindak pidana serta peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

Status Nusron sebagai saksi dalam pemanggilan sebelumnya tidak serta-merta menjadikannya tersangka. Penetapan status hukum seseorang bergantung pada proses penyidikan dan alat bukti yang diperoleh penyidik.

KPK menyatakan pemanggilan ulang diperlukan untuk memperoleh keterangan yang dinilai relevan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.* (in/dh)

Hasto menyampaikan pandangan tersebut di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pemenuhan janji kampanye serta mendengarkan berbagai kritik dan aspirasi masyarakat.

Baca Juga:

• PDIP Semprot Wacana Luhut Ubah Aturan Korupsi, Hasto: Terlalu Menyederhanakan Persoalan

Secara khusus, Hasto menyoroti polemik persyaratan pendidikan Gibran yang kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara terkait persyaratan pendidikan dalam pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Hasto menilai persoalan tersebut berkaitan dengan aspek etika dan legitimasi politik. Ia juga mengaitkannya dengan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Menurut Hasto, polemik tersebut turut membangkitkan kembali perdebatan publik mengenai penggunaan kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Hasto menyebut persoalan itu menjadi salah satu beban yang perlu diperhatikan Prabowo dalam menjalankan pemerintahan bersama Gibran.

"Ini juga menjadi beban bagi Presiden Prabowo karena ini meruntuhkan legitimasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka," ujar Hasto.

Selain menyoroti polemik tersebut, Hasto meminta pemerintah membuka ruang bagi masukan dari kalangan akademisi dan guru besar, terutama terkait persoalan etika dan hukum. Ia menilai kritik, termasuk yang disampaikan secara keras, perlu dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki jalannya pemerintahan.

Hasto juga menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan keuangan negara dan konsolidasi fiskal. Menurutnya, evaluasi terhadap berbagai persoalan yang belum terselesaikan diperlukan agar pemerintah dapat melanjutkan programnya dengan lebih baik.

Pernyataan Hasto tersebut disampaikan dalam konteks evaluasi politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran setelah memasuki tahun kedua masa jabatan mereka.

Sebelumnya, MK memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Dalam putusan itu, permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri milik Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Namun, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden melalui permohonan tersebut.

Putusan itu kembali menjadi bahan perdebatan politik mengenai persyaratan pencalonan wakil presiden, etika kekuasaan, dan legitimasi politik. Pernyataan Hasto merupakan pandangan politik PDIP dalam mengevaluasi pemerintahan, sedangkan status hukum dan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden harus dipahami berdasarkan putusan serta ketentuan hukum yang berlaku.* (su/dh)

Yusril menyampaikan pandangan tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:

• PDIP Semprot Wacana Luhut Ubah Aturan Korupsi, Hasto: Terlalu Menyederhanakan Persoalan

Yusril menilai ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu ditinjau kembali setelah pemerintah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi pada 2006.

Menurutnya, aturan yang berlaku saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Yusril berpandangan, pembaruan regulasi perlu dilakukan agar pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia lebih sesuai dengan perkembangan hukum internasional.

Ia juga menyoroti dampak penerapan aturan korupsi terhadap pejabat pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN), terutama dalam pengambilan keputusan bisnis. Menurut Yusril, kekhawatiran menghadapi proses hukum ketika suatu keputusan menimbulkan kerugian dapat membuat pejabat enggan mengambil keputusan.

Dalam dunia usaha, keuntungan dan kerugian merupakan bagian dari risiko bisnis. Karena itu, Yusril menilai perlu ada kejelasan untuk membedakan kerugian akibat risiko bisnis dengan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Meski demikian, perubahan aturan tersebut tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana. Penilaian terhadap suatu perkara tetap harus didasarkan pada unsur tindak pidana dan ketentuan hukum yang berlaku.

Yusril mengatakan revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Namun, ia menyatakan siap membahas kemungkinan perbaikan regulasi apabila proses revisi mulai dilakukan.

Ia juga menyebut adanya dukungan Presiden terhadap prinsip yang dibicarakan Luhut. Pernyataan tersebut, menurut Yusril, dapat menjadi awal untuk membahas pembaruan aturan bersama pihak terkait.

Sebelumnya, Luhut mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kerugian negara tidak secara otomatis dimasukkan sebagai definisi korupsi. Usulan tersebut didasarkan pada kajian DEN yang merujuk pada UNCAC, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Luhut berpendapat bahwa konvensi internasional tersebut memberikan perhatian pada penyuapan dan tidak mendefinisikan korupsi semata-mata berdasarkan kerugian negara. Ia menilai risiko kerugian dalam kegiatan bisnis perlu dibedakan dari tindak pidana korupsi agar pengelolaan perusahaan, termasuk BUMN, tidak terhambat oleh kekhawatiran terhadap risiko hukum.

Usulan tersebut memunculkan pembahasan mengenai perlunya penyesuaian hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski demikian, perubahan definisi maupun unsur tindak pidana korupsi harus melalui proses legislasi dan kajian hukum yang cermat sebelum dapat diterapkan.* (k/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, surat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah dikirim pada Selasa (20/10/2026). Surat tersebut memuat penjelasan mengenai konstruksi perkara, peran para pihak, serta dugaan keterlibatan anggota TNI aktif dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.

Baca Juga:

• PDIP Semprot Wacana Luhut Ubah Aturan Korupsi, Hasto: Terlalu Menyederhanakan Persoalan

Menurut Budi, penyidikan perkara tersebut masih dapat berkembang. KPK juga menunggu tindak lanjut dari Puspom TNI terkait dugaan keterlibatan dua prajurit tersebut.

KPK belum mengungkap identitas maupun peran terperinci kedua anggota TNI aktif itu. Proses penanganan terhadap mereka kini menunggu tindak lanjut dari pihak Puspom TNI.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan bahwa lembaganya telah mengirimkan surat kepada Panglima TNI terkait penanganan perkara dugaan korupsi dana kebencanaan BNPB. Surat itu menjadi bagian dari koordinasi antarlembaga dalam penanganan perkara tersebut.

KPK juga telah menjelaskan konstruksi perkara kepada pihak TNI, termasuk posisi mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam perkara yang sedang disidik. Penjelasan tersebut disampaikan dalam koordinasi yang melibatkan unsur terkait dari TNI.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Salah satunya adalah Bima Setiawan, tenaga ahli yang disebut KPK merupakan adik Suharyanto.

KPK menduga Bima terlibat dalam konflik kepentingan pada pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan selama periode 2024-2026. Penyidik menduga sejumlah perusahaan penyedia yang mengikuti pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung terafiliasi dengan Bima.

Menurut KPK, nilai pengadaan dari sejumlah penyedia yang diduga terafiliasi tersebut mencapai sekitar Rp148 miliar. Penyidik juga menduga sebagian dana yang mengalir ke perusahaan-perusahaan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham melalui perusahaan yang disebut dalam konstruksi perkara.

KPK mengungkapkan bahwa perkara dugaan korupsi dana siap pakai BNPB dibagi menjadi dua kluster, yakni dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan serta kluster lain yang berkaitan dengan dugaan suap.

Dalam penyidikan, KPK menerapkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 12 huruf i yang berkaitan dengan konflik kepentingan dalam pengadaan. Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.* (d/dh)

BINJAI – Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta kenyamanan lingkungan pemasyarakatan.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya membangun budaya hidup bersih dan tertib di dalam lapas.

Baca Juga:

• Lapas Labuhan Ruku Perkuat Asesmen Calon Peserta Program Rehabilitasi dan Reedukasi

"Kami mengapresiasi semangat dan kekompakan seluruh petugas. Kebersihan ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi menjadi budaya yang diterapkan setiap hari," ujar Mochamad Mukaffi.

Menurutnya, semangat gotong royong perlu terus dipertahankan untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, tertib, dan nyaman.

Lingkungan yang terjaga kebersihannya diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembinaan warga binaan secara optimal. Karena itu, kepedulian terhadap kebersihan menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi lingkungan lapas.

Kegiatan pembersihan blok hunian A dan B tersebut berlangsung lancar dengan melibatkan petugas lapas.* (dh)