Mengutip Barrons, Minggu, 21 Juni 2026, pasar minyak global justru merespons dengan penurunan harga yang cukup dalam.

Baca Juga:

• Iran Kembali Guncang Jalur Minyak Dunia, Klaim Tutup Selat Hormuz Langsung Dibantah AS

Sementara itu, minyak mentah Nymex juga anjlok USD8,28 atau 9,75 persen ke level USD76,60 per barel pada akhir perdagangan.

Meski demikian, secara tahunan harga minyak Brent masih tercatat naik lebih dari 30 persen, menunjukkan volatilitas pasar energi global masih tinggi di tengah konflik geopolitik.

Ketegangan meningkat setelah Iran mengklaim penutupan Selat Hormuz sebagai respons atas serangan Israel di Lebanon. Jalur ini diketahui merupakan salah satu rute paling vital bagi distribusi minyak dunia.

Namun, Amerika Serikat membantah klaim tersebut. Komando Pusat AS (CENTCOM) menegaskan bahwa lalu lintas kapal di Selat Hormuz tetap berjalan normal.

Wakil Presiden AS JD Vance juga menyatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim penutupan jalur strategis tersebut oleh Iran.

Pernyataan yang saling bertolak belakang antara Iran dan AS ini membuat pasar energi global berada dalam posisi tidak stabil, meski harga minyak justru bergerak melemah pada perdagangan terakhir.*

(mt/dh)

Dilansir dari pernyataannya saat kunjungan kerja di Ambon, Sabtu (20/6/2026), Marc menyebut hubungan kedua wilayah tidak hanya bersifat historis, tetapi juga terus terjaga melalui interaksi sosial dan budaya, termasuk olahraga.

Baca Juga:

• Miris! 18,7 Juta Rumah di Indonesia Masih Belum Layak Huni, Pulau Jawa Mendominasi

Ia menilai antusiasme masyarakat Maluku terhadap sepak bola Belanda merupakan fenomena unik yang memperkuat kedekatan emosional kedua pihak.

Marc juga menyoroti kontribusi pesepak bola keturunan Maluku dalam sejarah sepak bola Belanda, seperti Simon Tahamata, Giovanni van Bronckhorst, hingga Tijjani Reijnders.

Menurutnya, kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan tim nasional Belanda yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah hubungan kedua wilayah.

"Belanda sangat berterima kasih atas kontribusi Maluku. Dukungan masyarakat di sini kepada tim nasional kami sangat berarti," ujarnya.

Ia juga mengaku terkejut sekaligus bangga melihat perayaan kemenangan tim nasional Belanda yang kerap dilakukan masyarakat di Ambon dan sejumlah daerah di Maluku.

Video perayaan tersebut, kata dia, bahkan sering menjadi perhatian publik di Belanda.

Marc menambahkan, kunjungannya ke Ambon juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama antara Kedutaan Besar Belanda dan Pemerintah Kota Ambon.

Menurutnya, sepak bola bukan hanya hiburan, tetapi juga jembatan diplomasi yang mampu mempererat hubungan antarbangsa di luar jalur formal.*

(an/dh)

Oleh: M. Jehansyah Siregar, Ph.D

KISRUH eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, kemarin di Jakarta, sungguh memprihatinkan. Pemerintah yang diwakili Kemensetneg menggunakan kekerasan dengan mengerahkan ribuan aparat keamanan untuk merebut paksa tanah dan bangunan hotel tersebut dari PT Indobuildco yang dikelola Keluarga Sutowo. Cukup aneh juga, ada konflik yang berkepanjangan antara pemerintah dan pengusaha nasional hingga keluar-masuk pengadilan. Pemerintah seperti tidak punya ide yang brilian dan program yang unggul serta kemampuan untuk berbicara dengan baik-baik.

Baca Juga:

• Hujan Tak Goyahkan Jamaah, Suryadi Djamil Apresiasi Antusiasme Generasi Z Ikuti Tausiyah Adi Hidayat

Tentunya kita masih ingat kasus yang mirip sekitar tahun 2010. Saat itu anggota DPR RI Teguh Juwarno sangat vokal menentang alih fungsi lahan Taman Ria Senayan menjadi mall. Dia mendorong agar lahan negara itu dijadikan kawasan terbuka hijau saja. Teguh didukung Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, yang menyegel proyek pembangunan Mal itu. Namun ternyata, izinnya sudah dikeluarkan oleh Mensesneg Moerdiono (1992), diperbarui oleh Mensesneg Hatta Rajasa (2008) dan dilegalkan oleh Mensesneg Sudi Silalahi (2010). Kini lahan seluas 11 hektar tersebut menjadi Senayan Park (Spark) milik Lippo Group.

Jika kita menilik kembali sejarah GBK Senayan, sebenarnya ada nilai simbolis yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Di bawah Presiden Soekarno, menjelang Asian Games 1962 saat itu, GBK dibangun dengan visi yang melampaui sekadar tempat olahraga. Kala itu, kompleks Senayan dijadikan mercusuar kebanggaan nasional. Soekarno ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara merdeka yang mampu membangun infrastruktur pusat kota bertaraf internasional yang megah dan moderen. Senayan sejatinya adalah monumen ideologis bangsa Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri (berdikari).

Seiring berjalannya waktu, sejak Orde Baru, terjadi pergeseran paradigma pengelolaan aset negara. Hingga kini lahan di kawasan strategis itu hanya dilihat sebagai sumber duit. Apapun alasannya. Pendanaan mandirilah, tanpa APBN lah, dan sebagainya. Selalu ada alasan soal dana itu. Itulah mengapa siapapun Mensesnegnya, selalu meneken kerja sama bisnis dengan pengusaha di atas lahan Senayan. Alasannya sih optimalisasi aset negara, padahal cuma jadi makelar bisnis konglomerat. Meskipun mendapat kritik-kritik tajam dari para akademisi dan berbagai elemen masyarakat, mereka bergeming.

Mensesneg dari masa ke masa seperti merasa memberi konsesi tanah Senayan itu adalah jatahnya. Kapan lagi? Begitu pula para cukong politik yang selalu menyasar aset-aset strategis milik negara. Para pejabat negara dan konco-konconya yang pengusaha ini sudah tak punya lagi rasa kebangsaan. Mereka tak paham lagi, alih fungsi lahan di Senayan sudah menunjukkan hilangnya kesadaran sejarah bangsa. Mereka hanya memikirkan dagangan dan miskin gagasan program yang mencerminkan visi jangka panjang tata kota Jakarta sebagai kota dunia. Berulang-ulang terjadi disorientasi pengelolaan aset negara yang dikalahkan oleh pragmatisme konsesi jangka pendek.

Pertanyaannya kemudian tentunya harus diarahkan kepada Presiden RI saat ini. Apa sebenarnya visi Presiden Prabowo di Senayan? Kisruh tanah Hotel Sultan di Senayan tersebut harusnya mendapat perhatian dari Presiden. Bukan membiarkan tontonan kekerasan ala penguasa arogan tapi minus program yang visioner. Meniru Presiden Soekarno di masa lalu, Presiden Prabowo seharusnya mampu mengembalikan kawasan Senayan menjadi pusat peradaban bangsa dan negara. Bukan sekadar deretan hotel, apartemen dan pusat perbelanjaan yang hanya memperkaya pengusaha konglomerat dan pedagang properti.

Komersialisasi aset-aset negara yang merajalela selama ini harus segera dihentikan. Kongkalikong pejabat dan pengusaha atas nama "non-APBN" benar-benar merusak akal sehat. Sinyalemen dari Indobuildco yang membuatnya tidak rela melepaskan Hotel Sultan adalah dugaan adanya oligarki besar di belakang langkah Setneg. Hal ini tampak dari tidak jelasnya program apa yang akan dijalankan di lahan tersebut. Begitu pula pengerahan aparat keamanan yang sangat masif. Mirip-miriplah dengan aparat keamanan yang bekerja untuk oligarki di Pantai Tangerang awal tahun lalu. Tampaknya memang ada pertarungan antara pengusaha di luar lingkaran dan yang berada di dalam lingkaran kekuasaan.

Keadaan serba spekulatif seperti ini hendaknya segera diselesaikan oleh presiden. Pemerintah hari ini seharusnya hadir di Senayan dengan ide-ide brilian dan visioner. Bukan hanya terampil memainkan kekuasaan secara transaksional. Mengembalikan kawasan Senayan sebagai pusat peradaban, bukan sekadar deretan pusat perbelanjaan, adalah antitesis yang tepat terhadap pragmatisme komersialisasi aset negara selama ini. Untuk itu, pemerintah harus memiliki integritas yang kuat untuk menolak godaan konsesi dari para konglomerat kakap di atas lahan tersebut. Pemerintah juga harus memiliki kecerdasan yang memadai untuk tidak menggunakan alasan pendanaan sebagai justifikasi praktek menjual aset-aset negara.

Gebrakan Danantara dalam mengendalikan ekspor sumberdaya alam patut diapresiasi. Namun narasi mengembalikan pelaksanaan Pasal 33 itu jangan hanya jadi klaim semata tanpa konsep implementasi yang jelas. Kasus Hotel Sultan di Senayan ini adalah percontohan yang sangat potensial bagi pemerintah untuk menerapkan Pasal 33 di bidang tata ruang perkotaan, pertanahan, infrastruktur dan permukiman. "Visi Baru Senayan" ini membutuhkan dorongan kesadaran publik yang masif agar menjadi arus utama kebijakan tata kota.

Program pembangunan berbagai fasilitas sosial budaya dan pengetahuan adalah langkah konkret yang paling efektif. Perpustakaan umum berstandar dunia dengan arsitektur ikonik misalnya, akan menjadi oase pengetahuan di tengah kota Jakarta. Begitu juga keberadaan museum nasional akan menghidupkan kawasan agar tidak menjadi tempat olahraga fisik semata, tetapi juga tempat melatih "otot mental dan sejarah" bangsa. Intinya, pemerintah jangan tanggung-tanggung untuk "take a lead" dalam pembangunan pusat-pusat peradaban di kawasan perkotaan.

Gagasan inovatif lainnya untuk lahan bekas Hotel Sultan adalah dengan membangun "High-Tech Corridor" di atas lahan 14 hektar tersebut. Sebagai kota global, Jakarta membutuhkan peran-peran baru yang inovatif. Gedung hightech berbasis IT menyediakan ruang bagi para talenta muda Indonesia untuk mengembangkan riset, teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Begitu juga pengembangan industri semikonduktor yang sangat menentukan kemajuan bangsa. Tak ketinggalan pula perlunya mewadahi usaha-usaha startup di koridor tersebut. Pemerintah harus bisa melepas ketergantungan pendapatan dari uang konsesi.

Fasilitas "high-tech" tersebut sangat strategis pula untuk dijadikan kompleks terpadu dengan apartemen sewa murah bagi Gen-Z dan Gen-Y. Kiranya kerja sama Kampus Teknik dan penugasan BUMN sudah sangat mampu memulai rencana besar seperti itu. Salah satu sumberdaya kunci yang harus dikelola lembaga negara adalah kenaikan nilai lahan kota dan keberadaan pusat-pusat teknologi unggulan. Tidak perlu lagi menunggu pengusaha dengan alasan kekurangan dana. Jika mall dan hotel dihilangkan di lahan-lahan strategis negara, maka pemerintah harus berkomitmen untuk menyusun rencana, membangun sistem dan kelembagaan yang unggul dan berkelanjutan.

Semoga.*

*)Penulis Adalahpengajar Prodi Arsitektur dan peneliti di Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman, SAPPK-ITB

Data tersebut menunjukkan persoalan kualitas hunian masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah, terutama di wilayah Pulau Jawa yang mendominasi jumlah temuan rumah tidak layak huni secara nasional.

Baca Juga:

• Gibran Tegaskan Pembangunan Tak Lagi Jawa-Sentris Saat Kunker ke Papua Barat

"Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025, di Indonesia terdapat sekitar 18,8 juta rumah tangga yang rumahnya milik sendiri tetapi tidak layak huni," ujarnya,dikutip Minggu (21/6/2026).

Berikut 10 provinsi dengan jumlah rumah tidak layak huni tertinggi berdasarkan data Susenas 2025:

1. Jawa Barat: 4.685.000 rumah tangga
2. Jawa Timur: 2.291.400 rumah tangga
3. Jawa Tengah: 2.180.300 rumah tangga
4. Banten: 836.400 rumah tangga
5. DKI Jakarta: 823.800 rumah tangga
6. Lampung: 647.300 rumah tangga
7. Sumatera Selatan: 635.700 rumah tangga
8. Sumatera Utara: 614.700 rumah tangga
9. Nusa Tenggara Timur (NTT): 455.300 rumah tangga
10. Nusa Tenggara Barat (NTB): 397.200 rumah tangga

Temuan tersebut masuk dalam kategori backlog perumahan, yakni kebutuhan rumah yang belum terpenuhi. Dalam hal ini, backlog mencakup rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri maupun rumah milik sendiri yang kondisinya tidak layak untuk ditempati.

Untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menggulirkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan bantuan renovasi rumah.

Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 400 ribu unit rumah untuk program bedah rumah. Khusus DKI Jakarta, jumlah kuota bantuan ditingkatkan menjadi 10 ribu unit.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan data yang disiapkan BPS akan menjadi dasar penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, bantuan pemerintah harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak jatuh ke tangan pihak yang sudah mampu secara ekonomi.

Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah.*

(d/dh)

Dilansir dari pernyataan tertulis, Minggu (21/6/2026), Misbakhun menegaskan bahwa kritik dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, namun harus disampaikan secara matang dan tidak memicu ketegangan politik.

Baca Juga:

• Prabowo Kirim Ucapan Selamat Ulang Tahun untuk Jokowi Lewat Media Sosial

Namun, ia mengingatkan bahwa dalam situasi nasional yang tengah menghadapi tekanan global dan geopolitik, kritik sebaiknya disampaikan secara proporsional dan tidak memperkeruh suasana.

"Perlu ajakan yang mendinginkan suasana supaya lebih mereda, bukan justru memanaskan keadaan," katanya.

Misbakhun juga menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap terbuka terhadap kritik, termasuk dari PDI-P. Ia mencontohkan respons pemerintah terhadap sejumlah masukan publik terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lebih lanjut, ia menyoroti sikap politik PDI-P yang menurutnya belum sepenuhnya menghadirkan gagasan yang substantif dalam kritik yang disampaikan.

Menurutnya, partai sebesar PDI-P seharusnya dapat memberikan kritik yang lebih terukur mengingat pengalaman panjang mereka dalam pemerintahan.

"PDI Perjuangan pernah memiliki pengalaman panjang dalam mengoperasionalkan pemerintahan. Karena itu kritik semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif," ucapnya.

Misbakhun juga menyinggung pentingnya konsistensi sikap politik partai di tengah dinamika demokrasi. Ia menilai tidak elok jika partai berada dalam posisi yang dianggap "dua kaki", yakni mendukung sekaligus mengkritik secara tidak konsisten.

"Posisi politik yang ambigu tidak mendidik bagi demokrasi," tegasnya.

Meski demikian, Golkar tetap mengajak seluruh partai politik untuk menjaga suasana politik tetap kondusif dan mengedepankan kerja sama dalam menghadapi persoalan bangsa.

"Yang dibutuhkan adalah kontribusi gagasan, bukan saling menyalahkan," ujarnya.*

(k/dh)

Bobby yang dikenal menjagokan Jerman sejak awal turnamen, tak menutupi kegembiraannya setelah tim favoritnya itu sukses membalikkan keadaan di menit akhir pertandingan.

Baca Juga:

• Belanda Pesta Gol 5-1 atas Swedia, Dominasi Total di Piala Dunia 2026

Sebelumnya, Bobby juga beberapa kali terlihat menyaksikan laga Jerman di layar kaca, termasuk saat laga melawan Curacao. Ia bahkan sempat tampil mengenakan jersey Jerman sebagai bentuk dukungan terhadap tim asuhannya tersebut.

Kemenangan Jerman atas Pantai Gading sendiri berlangsung dramatis. Sempat tertinggal lebih dulu, skuad asuhan Julian Nagelsmann baru bisa menyamakan kedudukan lewat Denis Undav sebelum akhirnya memastikan kemenangan di masa injury time.

Dengan hasil ini, Jerman menyapu bersih dua kemenangan di fase grup sekaligus memutus tren buruk mereka di dua edisi Piala Dunia sebelumnya.*

(tm/dh)

Kehadiran kode redeem FF menjadi salah satu bentuk apresiasi Garena kepada para survivor yang aktif memainkan Free Fire setiap hari. Kode-kode tersebut biasanya dirilis dalam event khusus, promosi mingguan, maupun dibagikan melalui kanal media sosial resmi Garena.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Tahan di Level Rp2,66 Juta per Gram

Selain itu, setiap akun hanya dapat mengklaim satu kali untuk setiap kode redeem yang tersedia. Oleh karena itu, pemain disarankan segera melakukan penukaran sebelum kesempatan tersebut hilang.

Cara Klaim Kode Redeem FF Terbaru

Bagi pemain yang ingin menukarkan kode redeem Free Fire, berikut langkah-langkahnya:

1. Buka situs resmi Reward Free Fire Garena.
2. Login menggunakan akun Free Fire yang terhubung dengan Google, Facebook, Apple, VK atau X.
3. Masukkan kode redeem yang terdiri dari kombinasi huruf kapital dan angka sebanyak 12 hingga 16 karakter.
4. Klik tombol "Konfirmasi" atau "Confirm".
5. Jika berhasil, hadiah akan langsung dikirim ke mailbox akun Free Fire.

Garena mengingatkan pemain untuk hanya menggunakan kode redeem dari sumber resmi guna menghindari penipuan yang mengatasnamakan Free Fire.

Daftar Kode Redeem FF 21 Juni 2026

Berikut beberapa kode redeem FF yang dapat dicoba hari ini:

H8YC4TN6VKQ9
FFRS-X4CY-HLLQ
INCURMDN2026
FFIDBRELITE1
FF15-K9EQ-D4OS
FFNS-GF20-SP6K
FFUP-GTTX-NYCX
FFFM-XEVO-Y62V
KFST-2XK5-FYGX
8F3Q-EVPR-6CJH
FFEV-OX2M-FQY4
NPFT-7FKP-CXNQ
FFQX-SGOP-MCS9
FFNU-R9HA-XEZI
FFAG-LYCK-S2FV
FFGL-VCR9-MJK2
B1RK-7C5Z-L8YT
FFAR-LYCK-XFQN
FFSE-A15T-MPGR
PJE7-LTDB-PBSK
FFPY-HEKB-WQ77
FFYA-RH5P-GENZ
S9QK-2L6V-P3MR
E9QH-6K4L-NP7V
FFGB-YG2M-GPLR
FFGN-TMAQ-TCX8
FFGI-NTAM-A2HF
FFDK-ASLR-PTJ5
FFEX-KYND-QCTW
XLGB-U675-LYN2
FFIH-BZ7R-PCEA
FFR4-G3HM-5YJN
BANSOSATMIN1

Perlu diketahui, tidak semua kode redeem dapat digunakan oleh seluruh pemain karena sebagian kode memiliki batas wilayah server maupun kuota penukaran tertentu.*

(dw/dh)

Dilansir dari keterangan resmi aparat, seorang anggota KKB berinisial AB alias UB ditembak saat berusaha melarikan diri ketika hendak diamankan petugas dalam operasi penangkapan di lapangan.

Baca Juga:

• Kelompok OPM Pimpinan Kopi Tua Heluka Kabur Saat Patroli TNI, Puluhan Senjata Disita di Yahukimo

"Pada saat akan diamankan, yang bersangkutan berupaya melarikan diri sehingga petugas mengambil tindakan tegas dan terukur untuk menghentikan pelariannya," ujar Yusuf, Minggu (21/6/2026).

Dalam operasi tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua butir amunisi kaliber 5,56 mm, satu unit telepon genggam, serta barang pribadi milik tersangka.

Tidak hanya itu, hasil pengembangan di lapangan juga mengarah pada sebuah rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok tersebut. Dari lokasi itu, petugas turut mengamankan seorang pria berinisial BK beserta sejumlah barang bukti lain, termasuk perangkat komunikasi dan senjata tajam.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, AB alias UB diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata, termasuk penembakan terhadap kendaraan milik aparat di wilayah Dekai pada Desember 2025.

Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman terkait peran para pihak yang diamankan serta keterkaitannya dengan jaringan KKB HSSBI di wilayah Yahukimo.*

(in/dh)

Ketegangan terbaru muncul saat Wakil Presiden AS JD Vance bertolak ke Swiss untuk melanjutkan perundingan dengan Iran yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (21/6/2026).

Baca Juga:

• Iran Tutup Selat Hormuz, Ketegangan Timur Tengah Kembali Memuncak

Iran juga menuding AS tidak menunjukkan itikad baik dalam menjalankan komitmen yang telah disepakati dalam kerangka gencatan senjata sebelumnya. Televisi pemerintah Iran bahkan memperingatkan bahwa langkah lanjutan telah disiapkan apabila tindakan yang mereka sebut sebagai agresi terus berlanjut.

Meski demikian, AS langsung membantah klaim tersebut. Juru bicara Komando Pusat AS (CENTCOM), Kapten Angkatan Laut Tim Hawkins, menegaskan Iran tidak memiliki kendali penuh atas jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz.

"Iran tidak mengendalikan Selat Hormuz. Lalu lintas kapal terus berjalan dan pasukan AS memantau situasi untuk memastikan kondisi itu tetap berlangsung," kata Hawkins.

Presiden AS Donald Trump juga mengisyaratkan bahwa pemerintahannya menganggap Selat Hormuz masih terbuka. Melalui unggahan di Truth Social, Trump menyatakan tidak akan ada pungutan biaya bagi kapal yang melintas selama 60 hari masa gencatan senjata.

Menurut Trump, kebijakan baru hanya akan dipertimbangkan apabila kesepakatan sementara yang telah dicapai gagal berkembang menjadi perjanjian permanen.

Di sisi lain, situasi kawasan kembali memanas setelah serangan Israel di wilayah selatan Lebanon pada Sabtu (20/6). Otoritas Lebanon melaporkan sedikitnya 16 orang tewas, termasuk dua anak-anak, akibat serangan tersebut.

Perkembangan itu terjadi menjelang perundingan lanjutan antara delegasi AS dan Iran di Swiss. Pembahasan akan difokuskan pada implementasi kesepakatan sementara yang sebelumnya mencakup penghentian aksi militer di Lebanon serta jaminan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz.

JD Vance yang berangkat ke Swiss menyatakan optimistis proses negosiasi masih berada di jalur yang positif. Menurutnya, berbagai pihak tengah menyelesaikan rincian teknis untuk memperkuat kesepakatan yang sudah dicapai sebelumnya.

Selain membahas gencatan senjata, perundingan juga mencakup isu program nuklir Iran dan pengamanan stok uranium yang telah diperkaya milik Teheran.

Vance menyebut aktivitas pelayaran di Selat Hormuz justru meningkat pasca tercapainya kesepakatan sementara. Ia mengklaim distribusi minyak melalui jalur tersebut mencapai rekor baru dibandingkan periode sebelum konflik berlangsung.

Hingga kini, situasi di Selat Hormuz masih menjadi sorotan dunia mengingat jalur tersebut merupakan salah satu rute perdagangan minyak paling vital bagi perekonomian global.*

(k/dh)

Hingga Minggu (21/6/2026) dini hari, api masih belum berhasil dipadamkan meski petugas pemadam kebakaran terus melakukan upaya penyiraman selama lebih dari lima jam.

Baca Juga:

• Pabrik Plastik di Medan Johor Dilalap Api, Dentuman Keras Bikin Warga Panik

"Tim Damkar dari Pemko Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Binjai masih melakukan pemadaman," kata Bachtiar di lokasi kejadian, Minggu (21/6/2026) dini hari.

Akibat kebakaran tersebut, sekitar 11 kepala keluarga (KK) yang berada di bagian belakang pabrik terdampak langsung. Warga pun diminta untuk segera mengungsi dan menyelamatkan barang-barang berharga.

"Kita sudah mendapatkan data kurang lebih ada 11 KK yang terdampak. Warga sudah kita imbau untuk mengungsi," ujarnya.

Meski begitu, hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut.

Bachtiar juga menyebutkan, proses pemadaman mengalami kendala karena tidak tersedianya hydrant di sekitar lokasi pabrik, sehingga suplai air harus didatangkan dari armada pemadam.

Selain itu, warga sekitar sempat terlihat mengevakuasi barang-barang mereka seperti pakaian, peralatan rumah tangga, hingga televisi ke rumah kerabat terdekat.

Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang.*

(k/dh)

Setyo menegaskan bahwa aspek integritas harus menjadi pertimbangan utama dalam proses rekrutmen kader partai politik.

Baca Juga:

• Komisi II DPR Serap Masukan Parpol Parlemen dan Nonparlemen Terkait RUU Pemilu

Pernyataan tersebut disampaikan Setyo menanggapi kabar bergabungnya eks terpidana korupsi sekaligus mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, ke salah satu partai politik.

Menurut Setyo, integritas tidak hanya menjadi syarat bagi individu kader, tetapi juga harus dimiliki oleh partai politik sebagai institusi, mengingat setiap keputusan politik berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.

"Oleh karena itu, semua pasti diperlukan sebuah integritas yang relevan dengan kegiatan partai politik," ujarnya.

Terkait fenomena mantan narapidana korupsi yang kembali aktif di dunia politik, Setyo menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat dan partai politik.

"Pastinya masyarakat bisa menilailah. Masyarakat, semua pihak, termasuk juga partai-partai juga bisa menilai," ucapnya.

Sebelumnya, Nur Alam dikabarkan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah.*

(k/dh)

Penegasan tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri dan membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV Tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, Sabtu (20/6/2026).

Baca Juga:

• Pengamat Sebut Arahan Jokowi soal Prabowo-Gibran 2 Periode Punya Muatan Politik Strategis

Ia menjelaskan, berbagai program pembangunan di Papua terus didorong pemerintah, mulai dari pembangunan rumah sakit, sekolah rakyat, pasar, hingga proyek Trans Papua dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya.

Gibran juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kondisi sosial masyarakat yang aman dan damai.

"Dalam melakukan pembangunan dibutuhkan situasi yang kondusif dan damai," ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan Pesparawi Nasional di Papua Barat menjadi salah satu bukti nyata pemerataan pembangunan, di mana ruang publik yang sebelumnya masih dalam tahap pembangunan kini telah dimanfaatkan untuk kegiatan berskala nasional.

Ia juga mengapresiasi tema Pesparawi yang mengangkat nilai perdamaian dan persaudaraan di Tanah Papua.

Sementara itu, Ketua Panitia Pesparawi Nasional XIV, Ali Baham Temongmere, menyebut kegiatan tersebut menjadi simbol kuatnya toleransi dan moderasi beragama di Papua Barat.

Pesparawi Nasional XIV diikuti lebih dari 5.000 peserta dari 38 provinsi dan berlangsung pada 18–28 Juni 2026 dengan mengusung tema "Aku Hendak Memuji Tuhan pada Segala Waktu".*

(in/dh)

Berdasarkan data dari situs resmi Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram berada di level Rp2.668.000, sama seperti posisi pada Sabtu (20/6/2026).

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh, Minggu 21 Juni 2026: Mayoritas Wilayah Cerah Berawan

Stabilnya harga emas ini menunjukkan belum adanya pergerakan signifikan pada pasar emas domestik dalam dua hari terakhir.

Berikut rincian harga emas batangan Antam per Minggu (21/6/2026) sebelum pajak:

- 0,5 gram: Rp 1.384.000
- 1 gram: Rp 2.668.000
- 5 gram: Rp 13.115.000
- 10 gram: Rp 26.175.000
- 25 gram: Rp 65.312.000
- 50 gram: Rp 130.545.000
- 100 gram: Rp 261.012.000
- 250 gram: Rp 652.265.000
- 500 gram: Rp 1.304.320.000
- 1.000 gram: Rp 2.608.600.000

Logam Mulia Antam menjual emas dalam berbagai ukuran, dan harga per gram dapat berbeda tergantung berat batang. Umumnya, emas dengan ukuran kecil memiliki harga per gram lebih tinggi dibandingkan ukuran besar karena adanya biaya pencetakan.

Harga emas 1 kilogram biasanya dijadikan acuan utama oleh pelaku pasar dan bisnis emas dalam menentukan tren harga.*

(kn/dh)

Program ini ditujukan untuk mendorong lebih banyak dosen bergelar doktor guna memperkuat kualitas pendidikan tinggi, riset, serta inovasi nasional.

Baca Juga:

• Ini 20 Universitas Terbaik Indonesia Versi QS World University Rankings 2027, USU di Peringkat Berapa?

"Dosen adalah aset terbesar dari pendidikan tinggi dan tentu kita berharap dosen tidak perlu menunggu lama bisa langsung segera kuliah," kata Brian dalam keterangan resmi, Minggu (21/6/2026).

Ia menyebutkan, saat ini sejumlah perguruan tinggi di Indonesia telah memiliki program doktor dengan fasilitas yang semakin lengkap sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para dosen.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemdiktisaintek, Sandro Mihradi, menyampaikan bahwa BPDDI yang mulai berjalan sejak 2025 telah dimanfaatkan oleh 1.269 dosen di seluruh Indonesia.

Menurutnya, program ini menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pendidikan tinggi.

"Harapannya ini dapat memberikan dampak untuk meningkatkan kapasitas riset, teknologi, dan sains serta mendorong inovasi dan hilirisasi," ujarnya.

Pada 2026, BPDDI kembali dibuka untuk dosen tetap di bawah koordinasi Kemdiktisaintek yang akan melanjutkan studi doktor, baik di dalam maupun luar negeri.

Program ini didanai melalui APBN dan mencakup berbagai komponen pembiayaan, mulai dari biaya pendidikan, penelitian disertasi, insentif publikasi ilmiah, biaya hidup, hingga dukungan transportasi dan asuransi kesehatan.

BPDDI 2026 juga menyediakan dua skema, yakni skema reguler untuk studi dalam negeri dan skema joint/dual degree dengan perguruan tinggi luar negeri.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan tambahan bagi dosen penyandang disabilitas, termasuk biaya pendamping selama masa studi.*

(an/dh)

Dalam unggahan itu, Prabowo membagikan foto Jokowi yang mengenakan jas dan tengah memberikan gestur hormat. Ia juga menyertakan pesan singkat ucapan selamat ulang tahun.

Baca Juga:

• Pengamat Sebut Arahan Jokowi soal Prabowo-Gibran 2 Periode Punya Muatan Politik Strategis

Jokowi diketahui lahir pada 21 Juni 1961 dan pada tahun ini genap berusia 64 tahun.

Ucapan selamat juga datang dari sejumlah kader dan pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang turut mendoakan Jokowi agar senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan.

Jokowi sendiri dikenal memiliki perjalanan karier politik yang dimulai dari Wali Kota Solo, kemudian Gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya menjabat sebagai Presiden RI ke-7.

Momen ucapan dari Prabowo ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan hubungan komunikasi politik antara presiden aktif dan presiden sebelumnya yang masih terjalin secara terbuka.*

(d/dh)

Adi menyebut langkah tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari manuver politik untuk menguatkan posisi duet Prabowo-Gibran sejak awal masa pemerintahan.

Baca Juga:

• NasDem Ikut Arahan Ketum di Tengah Wacana Jokowi soal Prabowo-Gibran 2 Periode

Menurutnya, arahan tersebut juga memperlihatkan upaya konsolidasi kekuatan politik untuk menjaga stabilitas konfigurasi pemerintahan ke depan, termasuk terkait posisi calon wakil presiden di masa mendatang.

Ia menilai, posisi cawapres Prabowo ke depan akan menjadi ruang kompetisi terbuka di antara elite politik, baik dari kalangan partai koalisi maupun pejabat negara.

"Yang ngincar posisi cawapres Prabowo pasti sangat banyak," ujarnya.

Adi juga menyoroti kemungkinan skenario politik apabila Gibran tidak kembali mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuka ruang spekulasi baru terkait arah politik Jokowi ke depan.

"Kalau Gibran tak jadi cawapres Prabowo, apa manuver politik Jokowi? Terus dukung Prabowo tanpa syarat, atau justru majukan Gibran sebagai capres," katanya.

Ia bahkan menyebut sebagian pihak mulai berspekulasi bahwa Gibran berpotensi didorong menjadi kandidat presiden pada 2029 jika tidak kembali mendampingi Prabowo.

Sebelumnya, pernyataan terkait arahan Jokowi muncul dari elite PSI yang menyebut mantan Presiden RI tersebut meminta agar pemerintahan Prabowo-Gibran dikawal hingga dua periode serta menjaga stabilitas politik nasional.*

(d/dh)

Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni, menegaskan saat ini partainya fokus mendukung jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran dan memastikan program kerja berjalan dengan baik.

Baca Juga:

• PB PASI Dorong Revolusi Pembinaan Atlet, Skema Multiyears Jadi Kunci Cetak Juara Dunia

Ia menambahkan, soal arah politik ke depan termasuk Pilpres 2029, menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam menilai partai politik yang akan diajak bekerja sama.

Namun demikian, Sahroni menegaskan bahwa NasDem saat ini tetap solid mendukung pemerintahan yang sedang berjalan.

"Urusan politik yang akan datang Pak Prabowo pasti akan menilai partai mana yang bisa diajak untuk bersama-sama membangun negeri ini makin baik," ujarnya.

Sahroni juga menyebut bahwa hingga saat ini NasDem belum membahas secara khusus mengenai Pilpres 2029. Ia menegaskan seluruh kader partai akan mengikuti arahan Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

"Belum sama sekali (bahas Pilpres 2029), kami ikut arahan Ketua Umum Bang Surya. Tapi perintah ketum saat ini kami wajib dukung pemerintah," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus menyebut Jokowi dalam sebuah pertemuan di Solo meminta agar seluruh pihak mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga dua periode serta menjaga keharmonisan politik nasional.

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan beragam respons dari sejumlah pihak politik, termasuk partai-partai yang kini berada di lingkaran pemerintahan.*

(d/dh)

Menurut informasi yang dihimpun, bentrokan melibatkan dua kelompok remaja yang diduga berasal dari Desa Suka Jaya dan Desa Suka Maju. Kedua kelompok terlibat aksi saling serang dengan menggunakan berbagai benda keras, seperti batu dan botol kaca.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Sumatera Utara, Minggu 21 Juni 2026: Hujan Ringan Masih Mendominasi Sejumlah Wilayah

Warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu memilih menjauh untuk menghindari risiko terkena lemparan. Beberapa warga mengaku khawatir karena aksi kekerasan tersebut terjadi di kawasan publik yang ramai dan berada dekat dengan permukiman masyarakat.

"Sudah beberapa kali terjadi keributan seperti ini. Kami takut kalau ada warga yang menjadi korban atau terkena lemparan batu," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti penyebab maupun motif terjadinya tawuran tersebut. Aparat terkait juga masih melakukan pendalaman guna mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam bentrokan.

Sejumlah warga menyebutkan bahwa peristiwa serupa bukan kali pertama terjadi di kawasan Tanjung Tiram. Mereka menduga konflik dipicu oleh perselisihan antar kelompok remaja yang kerap berulang dan belum mendapatkan penyelesaian yang tuntas.

Masyarakat berharap aparat keamanan dapat meningkatkan patroli, terutama pada malam hari dan akhir pekan, guna mencegah terulangnya aksi tawuran yang dapat mengganggu ketertiban umum serta membahayakan keselamatan warga.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak, termasuk orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat, untuk bersama-sama melakukan pembinaan terhadap generasi muda agar tidak terjerumus dalam aksi kekerasan yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar.*

(dh)

Hal tersebut terungkap usai pemeriksaan maraton terhadap Sony di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026) malam. Dalam pemeriksaan itu, Sony disebut menyampaikan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program MBG.

Baca Juga:

• Yusril Janji Bawa Aspirasi Mahasiswa ke Prabowo, MBG dan Harga BBM Jadi Perhatian

"Dalam BAP dijelaskan NSD mengubah-ubah yayasan sampai tiga kali. Nama yayasan itu diganti berulang tanpa mekanisme yang semestinya," kata Krisna kepada wartawan,Sabtu (20/6/2026).

Menurutnya, sejumlah yayasan SPPG yang diduga terkait dengan Nanik tersebar di beberapa daerah, di antaranya Tapos (Bogor), Karang Asem, hingga Madiun. Perubahan tersebut disebut dilakukan sepihak tanpa melalui ketentuan administratif yang berlaku.

"Seharusnya ada surat resmi jika ada perubahan, tapi yang terjadi hanya instruksi lisan untuk mengganti," ujarnya.

Meski demikian, Sony tidak secara khusus meminta agar Nanik diperiksa penyidik. Namun, nama Nanik disebut telah masuk dalam daftar 26 pihak yang diajukan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bagian dari pengajuan justice collaborator (JC).

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Sony Sonjaya bersama sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola BGN. Para tersangka diduga melakukan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa serta penunjukan mitra SPPG.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung menyebut praktik tersebut berdampak pada penyimpangan anggaran, termasuk dugaan mark up dalam sejumlah proyek pengadaan.

Kasus ini juga mencakup dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penunjukan yayasan mitra program MBG yang diduga tidak sesuai ketentuan, namun tetap mendapatkan persetujuan dalam sistem verifikasi.

Kejagung saat ini masih terus mendalami peran masing-masing pihak dan menghitung potensi kerugian negara dalam kasus tersebut.*

(tm/dh)

Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara tetap berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan berada dalam koridor penyidikan.

Baca Juga:

• Jelang Ujian Disertasi, Dokter Tifa Diamankan di Parkiran, Kuasa Hukum Ungkap Kronologi

Hotman menilai perkara yang menjerat Roy Suryo dan Dokter Tifa memiliki dimensi yang cukup luas, termasuk aspek politik yang turut menjadi sorotan publik. Meski demikian, ia menegaskan tidak memberikan penilaian terkait benar atau salahnya tuduhan yang ada.

"Saya tidak mengatakan Roy Suryo bersalah atau tidak. Namun situasi negeri kita ini membutuhkan kearifan dan kebijaksanaan," ujarnya.

Ia juga menyarankan agar penahanan dilakukan secara lebih humanis dengan mempertimbangkan kondisi para tersangka.

"Saran saya, akan lebih bijaksana jika tidak ditahan di penjara, tetapi tahanan rumah atau tahanan kota," kata Hotman.

Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa penangkapan dan penahanan dilakukan sebagai bagian dari rangkaian penyidikan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan.

"Proses tersebut merupakan rangkaian penyidikan yang memang harus dilakukan sebelum pelimpahan tahap dua ke kejaksaan," ujarnya di Blitar.

Kapolri juga meminta masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.

"Kita ikuti saja proses yang berjalan. Semua dilakukan sesuai aturan dan mekanisme hukum," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh tahapan, mulai dari pemeriksaan hingga kelengkapan administrasi, dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Kasus yang menyeret Roy Suryo dan Dokter Tifa sendiri masih dalam proses penyidikan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan isu yang sebelumnya telah ramai diperbincangkan di ruang publik.*

(tm/dh)