Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Achmad Fauzi Dalimunthe, mengatakan hasil analisis sementara menunjukkan truk tronton bermuatan air mineral melaju dengan kecepatan cukup tinggi dari arah Kabupaten Karo menuju Kota Medan.

Baca Juga:

• Tersangka Don Ritto Dilimpahkan ke Kejagung Hari Ini, Kuasa Hukum Bantah Dugaan TPPU

"Truk melaju cukup kencang sehingga warga dan pengendara di sekitar lokasi terlihat berhamburan menyelamatkan diri sebelum benturan terjadi," ujar Achmad Fauzi di lokasi kejadian.

Setelah menghantam kendaraan di depannya, truk tronton diduga mengalami pecah ban pada roda bagian depan. Kondisi tersebut membuat pengemudi kehilangan kendali hingga membanting kemudi ke arah kiri dan truk akhirnya terguling di badan jalan.

Saat terguling, badan truk beserta muatannya menghantam delapan kendaraan lain yang berada di jalur tersebut. Kendaraan yang terdampak terdiri dari dua truk colt diesel, lima mobil minibus, serta satu sepeda motor.

Polisi menyebut total ada sembilan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, termasuk truk tronton pembawa air mineral. Delapan kendaraan berada pada jalur menuju Kota Medan, sementara satu kendaraan datang dari arah berlawanan menuju Bandar Baru.

Untuk mempercepat normalisasi arus lalu lintas di jalur Medan–Berastagi, petugas mengerahkan sejumlah mobil derek guna mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Selain melakukan olah tempat kejadian perkara, Ditlantas Polda Sumatera Utara juga menerjunkan tim Traffic Accident Analysis (TAA) untuk merekonstruksi secara ilmiah kronologi kecelakaan. Hasil analisis tersebut akan menjadi bagian dari proses penyelidikan guna memastikan penyebab pasti insiden maut tersebut.

Penyelidikan masih terus berlangsung, sementara polisi juga telah mengamankan sopir truk untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.* (tm/dh)

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan penguatan rupiah dipengaruhi berbagai faktor eksternal, termasuk meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Konflik yang kembali memanas antara Amerika Serikat dan Iran dinilai memicu kenaikan harga minyak dunia sehingga menjadi perhatian pelaku pasar global.

Baca Juga:

• IHSG Menguat 1,10 Persen ke Level 6.175, Mayoritas Saham Ditutup di Zona Hijau

Iran juga dilaporkan merespons dengan meluncurkan rudal dan drone ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Selain itu, muncul laporan bahwa kelompok Houthi telah diminta bersiap menutup jalur distribusi minyak di Laut Merah apabila konflik semakin meluas.

Di sisi lain, data inflasi Amerika Serikat menunjukkan tekanan harga mulai mereda. Namun, pasar masih berhati-hati karena kenaikan harga minyak dinilai dapat kembali meningkatkan inflasi dan memengaruhi arah kebijakan suku bunga Federal Reserve.

Dari dalam negeri, sentimen positif datang dari Bank Indonesia (BI) yang merilis hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Kuartal II 2026. Aktivitas dunia usaha tercatat meningkat dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 12,97 persen, lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang berada di level 10,11 persen.

Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya kinerja sejumlah sektor utama seperti pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, hingga pertambangan. Aktivitas ekonomi juga terdorong oleh momentum hari besar keagamaan nasional dan musim libur sekolah.

Kapasitas produksi dunia usaha pada kuartal II 2026 juga meningkat menjadi 73,8 persen dari sebelumnya 73,33 persen. Sementara kondisi likuiditas, rentabilitas, dan akses kredit dunia usaha dinilai masih berada dalam kondisi yang baik.

Meski demikian, Bank Indonesia memperkirakan aktivitas dunia usaha pada kuartal III 2026 akan sedikit melambat. Perlambatan diperkirakan terjadi seiring normalisasi aktivitas ekonomi, meskipun sejumlah sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan masih diproyeksikan mencatat pertumbuhan.

Sementara itu, Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia pada kuartal II 2026 berada di level 51,43 persen atau sedikit lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya sebesar 52,03 persen. Meski turun, angka tersebut masih menunjukkan sektor manufaktur berada dalam fase ekspansi.

Untuk perdagangan selanjutnya, Ibrahim memperkirakan rupiah masih bergerak fluktuatif. Nilai tukar diproyeksikan berada di kisaran Rp17.870 hingga Rp17.930 per dolar AS pada perdagangan berikutnya, sedangkan pekan depan diperkirakan bergerak dalam rentang Rp17.750 hingga Rp18.050 per dolar AS.* (oz/dh)

Koordinator aksi, Annur, mengatakan tuntutan yang dibawa mahasiswa meliputi pembenahan sistem tata negara, penyelamatan sektor pendidikan, serta penguatan kedaulatan masyarakat sipil.

Baca Juga:

• Prabowo Tinjau Mesin Pengolah Sampah sebelum Pimpin Panen Raya Nasional Bersama TNI

Menurut Annur, demonstrasi tersebut merupakan bagian dari gerakan yang akan dilakukan secara berkelanjutan karena mahasiswa menilai masih banyak persoalan nasional yang belum mengalami perubahan signifikan.

Ia menyebut sekitar 150 mahasiswa telah bergabung dalam aksi tersebut. Massa berasal dari sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Paramadina, serta beberapa kampus lainnya.

Sebelum aksi dimulai, sempat terjadi adu argumentasi antara massa dengan aparat kepolisian terkait lokasi penyampaian aspirasi. Polisi tidak mengizinkan demonstrasi digelar tepat di kawasan Patung Kuda, sehingga massa akhirnya menyampaikan orasi di Jalan Medan Merdeka, tepat di depan barikade pengamanan.

Pantauan di lokasi, para peserta aksi membawa bendera organisasi mahasiswa, spanduk, serta poster yang berisi berbagai tuntutan. Orasi dilakukan secara bergantian dengan pengawalan ketat aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan aksi berlangsung aman dan tertib.

Hingga aksi berlangsung, situasi di sekitar lokasi demonstrasi terpantau kondusif meski arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar sempat mengalami pengalihan.* (in/dh)

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengatakan status tersangka terhadap keduanya ditetapkan setelah penyidik memperoleh minimal dua alat bukti yang cukup dan melalui mekanisme gelar perkara.

Baca Juga:

• Kejagung Siap Disupervisi KPK dalam Penanganan Kasus Febrie Adriansyah

Budi menambahkan, seluruh proses penanganan perkara kini telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung setelah tersangka beserta barang bukti resmi dilimpahkan oleh Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya.

Menurutnya, Polri memberikan kepercayaan penuh kepada tim penyidik Kejaksaan Agung untuk melanjutkan proses hukum secara profesional, transparan, dan komprehensif.

"Kami mengajak semua pihak memberikan ruang kepada penyidik Kejaksaan Agung agar dapat bekerja secara hati-hati dan objektif. Mari kita hormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan," katanya.

Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Agung juga telah menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret Febrie Adriansyah.

Sebelumnya, penyidik Polri melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk kediaman Febrie Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dari hasil penggeledahan itu, penyidik menyita berbagai barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan, uang tunai dalam pecahan dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, serta rupiah. Total nilai barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai Rp476 miliar.

Pelimpahan perkara beserta barang bukti tersebut menandai bahwa proses penyidikan kini sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.* (in/dh)

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan laporan mengenai dugaan penyanderaan itu diterima pada 15 Juli 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, KBRI Yangon segera melakukan penelusuran awal dengan berkoordinasi bersama keluarga korban serta berbagai sumber informasi di lapangan.

Baca Juga:

• Mitchell Baker Resmi Jadi WNI, Tinggal Tunggu Lampu Hijau FIFA Bela Timnas Indonesia

Sebagai langkah lanjutan, pada 16 Juli 2026 KBRI Yangon mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Myanmar. Nota tersebut berisi permintaan bantuan untuk menelusuri serta mengonfirmasi keberadaan kedua WNI dengan melampirkan salinan paspor sebagai identitas resmi korban.

Selain itu, KBRI Yangon juga terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak di Myanmar guna memperoleh informasi tambahan sekaligus menyiapkan langkah penyelamatan apabila keberadaan kedua korban berhasil dipastikan.

Di sisi lain, Direktorat Pelindungan WNI Kemlu RI terus berkomunikasi dengan keluarga korban untuk menggali informasi yang dapat mendukung proses pencarian. Pemerintah Indonesia juga memastikan koordinasi dengan otoritas Myanmar dan instansi terkait akan terus dilakukan hingga kasus tersebut menemui titik terang.

Kemlu menilai kasus ini menjadi pengingat akan tingginya risiko yang dihadapi WNI yang bekerja di luar negeri melalui jalur nonprosedural, terutama yang berkaitan dengan praktik online scam di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan pola yang berulang, banyak korban awalnya dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi di Thailand, seperti di sektor konstruksi, perhotelan, maupun pekerjaan lainnya. Namun setelah tiba di Thailand, mereka justru dibawa secara ilegal ke wilayah Myawaddy, Myanmar, dan dipaksa bekerja untuk jaringan penipuan daring.

Para korban umumnya mengalami penyitaan paspor, pembatasan kebebasan bergerak, intimidasi, kekerasan, hingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kemlu mencatat, sejak 20 Februari 2025 hingga 16 Juli 2026, sebanyak 1.203 WNI berhasil dipulangkan dari pusat-pusat online scam di Myanmar melalui Thailand. Pemulangan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kemlu RI, KBRI Yangon, KBRI Bangkok, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Pemerintah kembali mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi tanpa melalui mekanisme penempatan resmi. Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan, jenis pekerjaan, negara tujuan, serta menggunakan jalur penempatan yang sesuai prosedur guna menghindari risiko eksploitasi maupun tindak pidana perdagangan orang.* (d/dh)

Sejak awal perdagangan, IHSG sudah bergerak di zona hijau dengan dibuka pada level 6.112. Sepanjang sesi perdagangan, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.192 dan level terendah di 6.079.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Melemah ke Level 6.092, Saham Big Caps AMMN hingga TPIA Tertekan

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 349 saham menguat, 261 saham melemah, dan 187 saham ditutup stagnan.

Secara kinerja, IHSG juga mencatatkan penguatan secara mingguan sebesar 4,24 persen. Sementara secara bulanan indeks masih terkoreksi 0,03 persen, kemudian dalam enam bulan terakhir melemah 28,27 persen, dan secara year to date (YtD) masih turun 28,58 persen.

Penguatan IHSG pada penutupan perdagangan ini menjadi sentimen positif bagi pasar modal Indonesia menjelang akhir pekan, meski secara jangka menengah hingga tahunan pergerakan indeks masih berada dalam tren koreksi.* (d/dh)

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, seluruh tunggakan tersebut direncanakan akan diselesaikan melalui mekanisme pembayaran tunggakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026.

Baca Juga:

• Kepala BGN Absen di RDP DPR karena Sakit, Wakilnya Paparkan Laporan Keuangan

Menurutnya, BGN saat ini masih melakukan revisi anggaran bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Proses pembayaran belum dapat dilakukan sepenuhnya karena masih menunggu tahapan verifikasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Inspektorat, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai besaran nilai tagihan.

Agustina juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh mitra kerja yang hingga kini belum menerima pembayaran.

"Kami mohon maaf kepada seluruh pihak ketiga yang memiliki tagihan kepada BGN karena belum seluruhnya dapat kami bayarkan. Saat ini masih dalam proses administrasi dan review," katanya.

Dari total tunggakan tersebut, sekitar Rp870 miliar telah dikoreksi sebagai utang kepada pihak ketiga. Sementara Rp743 miliar lainnya masih dalam proses verifikasi karena belum sepenuhnya diyakini sebagai utang berdasarkan hasil konfirmasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meski belum diakui dalam laporan keuangan sebagai utang definitif, nilai tersebut tetap dicatat BGN sebagai potensi kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Rincian Utang BGN Rp1,6 Triliun

Dalam paparannya di hadapan Komisi IX DPR RI, Agustina merinci sejumlah pos tunggakan yang masih harus diselesaikan BGN, yaitu:

- Belanja bahan (seragam, KLB, call center, sendok dan perlengkapan lainnya): Rp16,1 miliar
- Sertifikasi SPPG: Rp111 miliar
- Jasa konsultan: Rp200 juta
- Sewa kendaraan insidentil: Rp121 juta
- Honor narasumber Bimbingan Teknis Penjamah Makanan: Rp812 juta
- Jasa lainnya (event organizer, publikasi dan kegiatan pendukung): Rp330 miliar
- Utang kepada Universitas Pertahanan (Unhan), uang harian/uang transport dan pengiriman barang: Rp7,3 miliar
- Perjalanan dinas: Rp684 juta
- Tunggakan bantuan pemerintah Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp100 miliar
- Belanja modal pembangunan dapur APBN: Rp1,04 triliun

Total keseluruhan tunggakan mencapai Rp1,609 triliun, dengan porsi terbesar berasal dari pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN Pastikan Tunggakan Akan Diselesaikan Tahun Ini

Agustina menegaskan BGN berkomitmen menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, pembayaran akan dilakukan secara bertahap setelah proses verifikasi selesai dan blokir anggaran dibuka oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

"Insya Allah seluruh tunggakan ini akan kami selesaikan pada tahun 2026. Beberapa pembayaran yang telah selesai direview dan memenuhi ketentuan akan segera diproses oleh DJA," pungkasnya.* (d/dh)

Komisaris Independen Pertamina Patra Niaga, Prabu Revolusi, mengatakan percepatan distribusi terus dilakukan guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Berdasarkan hasil pemantauan melalui sistem CCTV dan peninjauan langsung di lapangan, pelayanan di SPBU kini berjalan semakin efektif.

Baca Juga:

• 10 Personel Polda Sumut Jadi Sopir Truk Tangki Antar BBM ke SPBU

Pertamina juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang karena stok BBM di Sumatera Utara dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Warga diminta membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan yang berpotensi mengganggu distribusi.

Selain itu, masyarakat diminta memperoleh informasi terkait stok dan distribusi BBM melalui kanal resmi Pertamina. Imbauan tersebut disampaikan menyusul beredarnya sejumlah potongan video lama di media sosial yang dinilai berpotensi menimbulkan kepanikan.

Dalam upaya menjaga keandalan pasokan energi, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah mengoptimalkan sejumlah langkah operasional. Di antaranya mengoperasikan Integrated Terminal Medan Group selama 24 jam, menambah armada mobil tangki melalui skema spot charter, memperkuat personel Awak Mobil Tangki (AMT), serta mengoptimalkan suplai dari Fuel Terminal Kisaran, Fuel Terminal Siantar, dan Integrated Terminal Lhokseumawe.

Saat ini, operasional Integrated Terminal Medan Group telah berjalan normal. Penyaluran BBM ke berbagai SPBU di Kota Medan dan wilayah sekitarnya juga disebut berlangsung lancar.

Pertamina menegaskan akan terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap distribusi BBM guna memastikan kebutuhan energi masyarakat Sumatera Utara tetap terpenuhi tanpa kendala.* (d/dh)

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumatera Utara Kombes Pol. Achmad Fauzi mengatakan sopir truk telah diamankan bersama kernet sesaat setelah insiden terjadi.

Baca Juga:

• Polisi Fokus Evakuasi Korban usai Kecelakaan Beruntun Sibolangit, Jalur Medan-Berastagi Kembali Normal

Meski diduga menjadi penyebab kecelakaan, kondisi sopir dilaporkan tidak mengalami luka serius. Polisi menyebut yang bersangkutan hanya mengalami lebam akibat benturan.

"Pelaku yang membawa truk penyebab terjadinya kecelakaan sehat, hanya mengalami lebam saja," katanya.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kecelakaan diduga dipicu truk Fuso bermuatan galon air mineral yang mengalami rem blong saat melaju dari arah Bandar Baru menuju Kota Medan.

"Diduga rem kendaraan blong sehingga truk menabrak sejumlah kendaraan yang berada di depannya," jelas Fauzi.

Polisi mencatat sebanyak 12 orang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Dari jumlah itu, empat orang meninggal dunia, sementara delapan korban lainnya mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, termasuk RSUP H. Adam Malik Medan.

"Kami laporkan total korban 12 orang, empat meninggal dunia. Korban lainnya masih berada di rumah sakit dan sebagian dirujuk ke RS Adam Malik," ujarnya.

Selain menimbulkan korban jiwa, kecelakaan juga melibatkan delapan kendaraan roda empat dan satu sepeda motor. Kendaraan yang ditabrak terdiri dari mobil penumpang maupun kendaraan angkut barang.

Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, termasuk memeriksa kondisi teknis kendaraan dan meminta keterangan dari sopir serta sejumlah saksi di lokasi kejadian.* (ds/dh)

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Kepala BGN Agustina Arumsari saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Jumat (17/7/2026). Menurutnya, pembayaran tersebut merupakan pelunasan atas uang muka pengadaan motor listrik yang telah dibayarkan pada tahun anggaran 2025.

Baca Juga:

• Kepala BGN Absen di RDP DPR karena Sakit, Wakilnya Paparkan Laporan Keuangan

"Uang muka pengadaan dibayarkan pada tahun 2025, sedangkan pelunasannya dilakukan pada tahun 2026 dengan nilai Rp243,9 miliar. Karena itu, pencatatannya mengikuti ketentuan laporan keuangan," jelas Agustina.

Meski pembayaran telah rampung, BGN belum dapat memasukkan motor listrik tersebut ke dalam daftar aset peralatan dan mesin secara definitif. Pasalnya, proses hukum atas pengadaan kendaraan tersebut masih berlangsung di Kejaksaan.

"Untuk tahun 2026 sudah dilunasi, tetapi belum dicatat sebagai aset karena masih dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Agustina menegaskan BGN tetap berkomitmen mempertanggungjawabkan seluruh proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menyampaikan seluruh informasi dalam laporan keuangan lembaga.

Sebelumnya, pengadaan motor listrik merupakan salah satu program yang dipersiapkan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya distribusi ke wilayah yang sulit dijangkau kendaraan roda empat.

Namun, program tersebut kemudian menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung mengusut dugaan penyimpangan dalam proses pengadaannya. Pada Juni 2026, Kejagung menetapkan sejumlah tersangka, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, terkait dugaan korupsi tata kelola Program MBG.

Penyidik menduga terjadi penggelembungan anggaran dalam pengadaan sekitar 21.801 unit motor listrik dengan nilai proyek yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun. Proses penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap dugaan tindak pidana dalam proyek tersebut.* (k/dh)

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menegaskan, pihaknya terbuka terhadap pengawasan dari berbagai lembaga demi memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Baca Juga:

• Polri Minta Publik Percaya Kejagung Tuntaskan Kasus Febrie Adriansyah

Menurut Anang, Kejagung berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Prinsipnya kami akan transparan dan akan tetap memberikan perkembangan informasi serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri Brigjen Pol. Boro Windu juga mengajak masyarakat memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Agung untuk menuntaskan proses hukum perkara tersebut.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung Indonesia dalam menjaga proses hukum ini hingga tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Boro.

Ia menjelaskan, pelimpahan tersangka Don Ritto beserta barang bukti, termasuk emas batangan seberat 74 kilogram dan uang tunai miliaran rupiah, menandai beralihnya kewenangan penyidikan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Kejagung resmi menerima pelimpahan penanganan perkara yang menjerat Febrie Adriansyah beserta seluruh barang bukti dari penyidik Polri. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU pada PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara PLTU PLN, serta PT Asabri.

Sebagai tindak lanjut, Kejaksaan Agung telah menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk mendalami masing-masing perkara yang tengah ditangani.* (k/dh)

Ajakan tersebut disampaikan Wakil Kepala Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri Brigjen Pol. Boro Windu usai penyerahan tersangka Don Ritto beserta barang bukti kepada Kejaksaan Agung, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Temui Pangdam Iskandar Muda, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Menurut Boro, dengan telah diserahkannya tersangka dan barang bukti, seluruh proses penyidikan kini menjadi kewenangan Kejaksaan Agung.

"Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung," ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan Kortas Tipikor Polri tetap akan menjalin koordinasi dan sinergi dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Sebelumnya, penyidik Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya melimpahkan tersangka Don Ritto beserta barang bukti dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU yang juga menyeret Febrie Adriansyah.

Dalam pelimpahan tersebut, penyidik turut menyerahkan barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan serta uang tunai miliaran rupiah yang sebelumnya disita dalam proses penyidikan.

Kasus ini awalnya ditangani oleh Kortas Tipikor Polri dengan menetapkan Febrie Adriansyah dan Don Ritto sebagai tersangka. Selanjutnya, penanganan perkara resmi dilanjutkan Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.* (k/dh)

Setibanya di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB, Presiden langsung menuju area mesin pengolah sampah jenis MOTAH untuk melihat proses pengolahan limbah sekaligus mendengarkan penjelasan dari personel TNI.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Temui Pangdam Iskandar Muda, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Presiden juga sempat berdialog dengan seorang prajurit TNI yang menjelaskan cara kerja mesin tersebut. Selain melihat langsung proses pengolahan sampah, Prabowo meninjau sejumlah produk hasil daur ulang, termasuk paving block yang dihasilkan dari pengolahan limbah.

Usai meninjau teknologi pengelolaan sampah, Kepala Negara melanjutkan agenda menuju lokasi panen raya serentak yang masih berada di kawasan Lanud Abdulrachman Saleh.

Di lokasi panen, Prabowo disambut tarian tradisional sebelum meninjau berbagai alat pertanian dan hasil olahan tebu yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kunjungan Presiden bertujuan memberikan dukungan terhadap program ketahanan pangan yang dijalankan TNI bersama masyarakat.

Menurut Prasetyo, setiap matra TNI memiliki fokus pendampingan yang berbeda sesuai potensi masing-masing.

"TNI AD mendampingi budidaya padi dan jagung, TNI AL mengembangkan kedelai, sedangkan TNI AU berfokus pada tebu," ujarnya.

Ia menjelaskan, selama Januari hingga Juni 2026, pendampingan TNI AD telah mencakup sekitar 6,26 juta hektare lahan padi dengan produksi sekitar 19,2 juta ton beras atau sekitar 55,24 persen dari target produksi beras nasional tahun 2026.

Sementara itu, TNI AL mendampingi pengembangan kedelai di lahan seluas 2.432 hektare dengan potensi produksi mencapai 3.676 ton.

Adapun TNI AU mendampingi pengelolaan lahan tebu seluas 236.048 hektare dengan potensi produksi sekitar 18,386 juta ton tebu atau setara sekitar 1,36 juta ton gula, yang diperkirakan memenuhi 45,05 persen target produksi gula nasional tahun ini.* (k/dh)

Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Jean Calvijn Simanjuntak turun langsung ke lokasi untuk memimpin proses evakuasi bersama personel Polrestabes Medan, Polsek Pancur Batu, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara.

Baca Juga:

• 4 Tewas, 6 Luka dalam Kecelakaan Beruntun di Sibolangit, Polisi Ungkap Identitas Korban

Sesaat setelah menerima laporan, petugas langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit serta memindahkan kendaraan yang terlibat ke bahu jalan untuk mengurai kemacetan.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol. Ferry Walintukan mengatakan penyelamatan korban menjadi prioritas utama dalam penanganan insiden tersebut.

"Begitu menerima informasi, personel Polrestabes Medan bersama Ditlantas Polda Sumut langsung bergerak ke lokasi. Kapolrestabes Medan juga memimpin langsung proses evakuasi korban dan penanganan di lapangan. Prioritas kami adalah menyelamatkan korban, mengamankan TKP, serta memastikan jalur Medan-Berastagi dapat kembali dibuka secepat mungkin agar aktivitas masyarakat tidak terganggu," ujarnya.

Setelah seluruh kendaraan berhasil dievakuasi, arus lalu lintas dari arah Medan menuju Berastagi maupun sebaliknya mulai kembali normal.

Sementara itu, sopir truk Fuso yang diduga menjadi penyebab kecelakaan telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Pancur Batu.

Polda Sumatera Utara juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia dan memastikan penyelidikan penyebab pasti kecelakaan masih terus dilakukan oleh penyidik Unit Gakkum Satlantas.

Berdasarkan data sementara, kecelakaan tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan delapan orang mengalami luka-luka. Seluruh korban telah dievakuasi ke sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk beberapa di antaranya dirujuk ke RSUP H. Adam Malik Medan untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.* (tm/dh)

Kapolda Aceh yang baru menjabat disambut langsung Pangdam Iskandar Muda di ruang kerjanya. Pertemuan turut dihadiri sejumlah pejabat utama Kodam Iskandar Muda serta jajaran Polda Aceh.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Minta Ditlantas Tingkatkan Pelayanan Humanis, Profesionalisme Personel Jadi Sorotan

"Silaturahmi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda. Sinergi yang telah terbangun akan terus diperkuat demi menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ujarnya.

Menurut Joko, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban yang mencerminkan soliditas hubungan antara TNI dan Polri di Aceh.

Ia menegaskan hubungan harmonis kedua institusi menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung berbagai program strategis pemerintah di daerah.

Selain menjaga situasi tetap kondusif, sinergi TNI-Polri juga diharapkan semakin memperkuat pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Joko menambahkan, dinamika keamanan yang terus berkembang menuntut koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif antarlembaga. Karena itu, Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda berkomitmen menjaga soliditas sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Melalui pertemuan tersebut, kedua institusi berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga mampu menjaga Aceh tetap aman, damai, dan kondusif.* (dh)

Wakil Kepala Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri Brigjen Boro Windu Danandito mengatakan pelimpahan dilakukan setelah tersangka beserta barang bukti resmi diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

• Kejagung Periksa Febrie Adriansyah sebagai Tersangka Kasus Korupsi dan TPPU Asabri

Menurut Boro, proses pengalihan penanganan perkara telah dimulai sejak Sabtu (11/7/2026). Pada Jumat, Polri melanjutkan tahapan tersebut dengan menyerahkan Don Ritto beserta barang bukti elektronik maupun non-elektronik kepada penyidik Kejaksaan Agung.

"Pada hari ini, proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka, barang bukti elektronik, dan barang bukti non-elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara," ujarnya.

Ia menegaskan, Polri menghormati dan mendukung proses hukum yang selanjutnya dijalankan Kejaksaan Agung sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kami juga mengucapkan terima kasih atas sinergi dan koordinasi yang telah terjalin dengan seluruh pihak dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel," ucapnya.

Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Agung menerima pelimpahan dua tersangka, yakni Febrie Adriansyah dan Don Ritto. Kejagung juga telah menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait dugaan korupsi dan TPPU yang mencakup perkara PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara PLTU untuk PLN yang diduga menyebabkan blackout, serta kasus Asabri.

Untuk menangani perkara tersebut, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus yang beranggotakan sembilan jaksa senior. Mayoritas anggota tim diketahui memiliki pengalaman sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, penyidik Polri melakukan penggeledahan di 12 lokasi dan menyita sejumlah barang bukti bernilai besar. Di antaranya uang tunai sekitar Rp60 miliar yang ditemukan di sebuah kafe di Jakarta, serta 74 kilogram emas batangan, mata uang asing, dan uang tunai senilai sekitar Rp476 miliar dari sebuah rumah di kawasan Sentul.* (oz/dh)

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, setelah penyidik melayangkan surat panggilan kepada Febrie.

Baca Juga:

• Don Ritto Dilimpahkan ke Kejagung, Emas 74 Kg dan Valas Ratusan Miliar Ikut Diserahkan

"Penyidik Kejagung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka," kata Anang kepada wartawan.

Menurut Anang, status tersangka Febrie berasal dari hasil penyidikan yang sebelumnya dilakukan Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas) Polri.

Ia menjelaskan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara Asabri.

"Berdasarkan Sprindik Kortas Polri, untuk satu perkara terkait TPPU Asabri," ujarnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Febrie Adriansyah, Hotman Paris, menyebut kliennya telah memenuhi panggilan penyidik sejak pagi untuk menjalani pemeriksaan.

Dalam perkembangan perkara ini, Kejaksaan Agung juga menerima pelimpahan dua tersangka dari Polda Metro Jaya, yakni pihak swasta Don Ritto dan Febrie Adriansyah.

Selain itu, Kejagung telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) baru yang mencakup dugaan korupsi dan TPPU terkait PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara PLTU untuk PLN yang diduga menyebabkan blackout, serta perkara Asabri.

Untuk menangani rangkaian perkara tersebut, Kejagung membentuk tim khusus yang terdiri atas sembilan jaksa senior. Sebagian besar anggota tim diketahui pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).* (in/dh)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari BGN yang menjelaskan alasan ketidakhadiran Nanik.

Baca Juga:

• Prabowo Beri Waktu Sebulan, BGN Kaji Skema Baru Program Makan Bergizi Gratis

Dalam surat tersebut, Nanik menunjuk Agustina Arumsari untuk mewakili BGN dalam rapat yang membahas laporan keuangan tahun anggaran 2025.

Saat membuka paparannya, Agustina menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Kepala BGN.

Ia mengatakan sebenarnya ingin menyampaikan langsung isi surat tersebut kepada Komisi IX, namun penjelasannya telah lebih dulu disampaikan pimpinan rapat.

"Mohon izin saya mewakili selaku Pelaksana Harian Kepala BGN," kata Agustina.

Dalam rapat tersebut, Agustina memaparkan pertanggungjawaban laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Agenda hari ini adalah menyampaikan pertanggungjawaban laporan keuangan BGN yang sudah dilakukan audit oleh BPK tahun anggaran 2025," ujarnya.

Rapat dengar pendapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI terhadap pelaksanaan anggaran Badan Gizi Nasional. Pembahasan difokuskan pada hasil audit BPK atas pengelolaan keuangan BGN sepanjang tahun anggaran 2025.

Meski Kepala BGN berhalangan hadir, rapat tetap berlangsung sesuai agenda dengan pemaparan yang disampaikan oleh Wakil Kepala BGN selaku pelaksana harian.* (in/dh)

Don Ritto tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Proses pelimpahan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Baca Juga:

• Polda Metro Pastikan Emas 74 Kg dan Dolar AS Barang Bukti Korupsi Asli

Dalam kasus tersebut, Kejaksaan Agung juga telah menerima pengalihan perkara yang turut menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan pihaknya telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru sebagai tindak lanjut atas pelimpahan perkara dari kepolisian.

Menurut Anang, ketiga sprindik tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Untuk menangani perkara tersebut, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus yang terdiri dari sembilan jaksa senior. Sebagian besar anggota tim diketahui pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, penyidik Polri melakukan penggeledahan di 12 lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam penggeledahan di sebuah kafe di kawasan Jakarta, polisi menemukan brankas tersembunyi yang berisi uang tunai 3.130.000 dolar Singapura, 889.965 dolar Amerika Serikat, serta Rp259,1 juta. Total nilai temuan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp60 miliar.

Sementara itu, penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Sentul mengungkap brankas lain yang berisi tujuh koper. Dari lokasi itu, penyidik menyita 74 kilogram emas batangan, 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta uang tunai Rp100 juta.

Jika dikonversikan ke rupiah, nilai keseluruhan barang bukti dari lokasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp476 miliar.

Pelimpahan tersangka dan barang bukti ini menandai proses penanganan perkara memasuki tahap berikutnya di Kejaksaan Agung.* (in/dh)

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan penolakan dilakukan karena perkara yang berkaitan dengan laporan tersebut telah masuk ke tahap penyidikan.

Baca Juga:

• Diduga Beri Amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni, Bupati Kuansing Nonaktif Suhardiman Amby: Saya Enggak Tahu Isinya

Menurutnya, keputusan tersebut mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Dalam aturan itu disebutkan, KPK tidak menerima laporan gratifikasi apabila objek yang dilaporkan telah menjadi bagian dari proses pemeriksaan inspektorat maupun penegakan hukum oleh aparat berwenang.

"KPK menolak pelaporan gratifikasi jika gratifikasi yang dilaporkan sudah masuk dalam ranah pemeriksaan inspektorat, penyelidikan, maupun penyidikan oleh aparat penegak hukum," ujar Aminudin.

Kasus tersebut berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Kuantan Singingi dan Jakarta pada 29 Juni 2026.

Dalam operasi itu, penyidik mengamankan 10 orang. Sehari kemudian, mantan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain menyerahkan diri kepada KPK.

Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Suhardiman Amby, Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2021–2026.

Selain dugaan suap, KPK juga tengah menyidik dugaan gratifikasi yang diduga diterima Suhardiman terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Dalam perkara tersebut, nama Raja Juli Antoni turut menjadi perhatian setelah disebut pernah menerima amplop dari Suhardiman. Namun, KPK menegaskan laporan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan itu tidak dapat diproses karena perkara pokoknya telah masuk dalam tahap penyidikan.* (mt/dh)