Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi sejumlah sentimen eksternal dan domestik. Salah satunya meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah setelah kelompok Houthi di Yaman melancarkan serangan ke sejumlah target di Arab Saudi.

Baca Juga:

• Sidang Vonis Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Dijadwalkan Berlangsung 5 November 2026

Dalam risetnya, Ibrahim menyebut serangan yang dilaporkan terjadi pada Rabu menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Serangan tersebut juga menyasar infrastruktur sipil dan fasilitas energi di Arab Saudi.

Selain ketegangan di Timur Tengah, perkembangan hubungan Rusia dan Ukraina turut menjadi perhatian pasar. Presiden Rusia Vladimir Putin diketahui bertemu dengan utusan khusus AS, Steve Witkoff, di St. Petersburg untuk membahas upaya mengakhiri perang di Ukraina.

Kremlin menyatakan terdapat kesepakatan untuk melanjutkan pembicaraan damai yang dimediasi AS. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan dukungan terhadap upaya perundingan tersebut.

Di Amerika Serikat, pergerakan bursa saham yang menguat memberikan sentimen positif bagi pasar. Penguatan tersebut terutama didorong saham sektor teknologi di tengah tingginya antusiasme terhadap perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Meski demikian, pelaku pasar masih mencermati agenda ekonomi AS, terutama pertemuan bank sentral Federal Reserve (The Fed) pada pekan berikutnya serta rilis indikator inflasi Core Personal Consumption Expenditures (Core PCE) Price Index. Indikator tersebut menjadi salah satu acuan penting dalam penilaian inflasi oleh bank sentral AS.

Dari dalam negeri, perhatian pasar tertuju pada penilaian lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap prospek ekonomi Indonesia. Fitch memandang pertumbuhan ekonomi jangka menengah Indonesia masih memiliki potensi, tetapi diperkirakan belum mencapai target pemerintah.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026 dan 6 persen pada 2027, sebelum mencapai ambisi pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun-tahun selanjutnya.

Fitch juga menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran terhadap konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan ekonomi Indonesia. Pada Maret 2026, lembaga tersebut mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB, tetapi merevisi prospeknya dari stable menjadi negative.

Perubahan prospek tersebut menjadi salah satu faktor yang diperhatikan pelaku pasar dalam menilai risiko ekonomi Indonesia dan kepercayaan investor.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menanggapi usulan MSCI mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan gentar menghadapi rencana tersebut dan membuka opsi penghematan anggaran lebih lanjut jika diperlukan.

Berdasarkan berbagai sentimen tersebut, Ibrahim memperkirakan rupiah masih berpotensi bergerak fluktuatif pada perdagangan berikutnya dengan kecenderungan melemah.

"Berdasarkan analisis tersebut, diprediksi bahwa mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada perdagangan selanjutnya dan berpotensi ditutup melemah dalam rentang Rp 18.060-Rp 18.110 per dolar AS," tulis Ibrahim.

Pergerakan rupiah selanjutnya akan dipengaruhi perkembangan situasi geopolitik, arah kebijakan bank sentral AS, serta respons pasar terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan di dalam negeri.* (dh)

Penundaan jadwal pembacaan putusan tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Elyarahma Sulistyowati dalam persidangan pembacaan duplik, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• Eksepsi Ditolak, Refly Harun Tantang Jaksa Bawa Ijazah Asli Jokowi: Jangan-jangan Memang Tak Ada!

Dalam dupliknya, Hery meminta majelis hakim mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Ia juga meminta agar dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan yang diajukan jaksa.

Hery menyatakan dirinya tidak menerima dakwaan dan tuntutan JPU. Ia meminta majelis hakim menjatuhkan putusan bebas dalam perkara yang menjeratnya.

"Dengan tidak adanya penerimaan oleh terdakwa atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan demi hukum untuk membebaskan terdakwa Hery Susanto dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum," kata Hery.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan suap yang disebut berhubungan dengan penerbitan dokumen maladministrasi. Hery sebelumnya didakwa menerima suap dalam perkara yang sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Pembacaan duplik menjadi bagian dari rangkaian persidangan setelah terdakwa menyampaikan pembelaan dan jaksa memberikan tanggapan. Selanjutnya, majelis hakim akan bermusyawarah sebelum membacakan putusan pada jadwal yang telah ditetapkan.

Sidang putusan pada 5 November mendatang akan menentukan bagaimana majelis hakim menilai dakwaan, tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa, serta seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan.* (oz/dh)

Berdasarkan data pemerintah per Februari 2026 yang dikutip dalam pemberitaan, Kejagung menyumbang Rp24 triliun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp1,53 triliun, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebesar Rp2,37 triliun.

Baca Juga:

• Eks Penyidik KPK Kritik Usulan Luhut soal Kerugian Negara Bukan Korupsi: Negara Bisa Kehilangan Triliunan Rupiah

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmen Kejagung dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ia menyebut korupsi sebagai musuh bersama yang dapat menghambat kemajuan bangsa sehingga penanganannya membutuhkan sinergi antarlembaga penegak hukum.

"Kita semua sepakat bahwa korupsi adalah musuh bersama yang menghambat kemajuan bangsa. Oleh karena itu, sinergi antarlembaga penegak hukum menjadi kunci utama," kata Burhanuddin dalam sebuah acara di Jakarta.

Praktisi hukum Masriadi Pasaribu menilai upaya pemulihan aset merupakan bagian penting dari penegakan hukum. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berfokus pada hukuman badan terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara sesuai ketentuan hukum.

Masriadi menilai pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya penelusuran dan pemulihan aset dalam penanganan perkara korupsi.

"Ini bukti kerja senyap Jaksa Agung dan jajarannya. Tidak banyak bicara di media, tapi hasilnya triliunan kembali ke kas negara. Kejagung tidak hanya memburu koruptor kakap, tapi memastikan uang rakyat yang dirampok itu kembali," ujar Masriadi di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Ia menegaskan penanganan perkara korupsi semestinya tidak berhenti pada pemidanaan pelaku apabila masih terdapat aset yang dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum.

"Kalau koruptor hanya dipenjara tapi uangnya tetap dinikmati keluarganya, itu gagal. Yang dilakukan Kejagung sekarang, buru orangnya, sita asetnya, kembalikan ke negara. Itu keadilan substantif," lanjutnya.

Masriadi menyebut sejumlah perkara besar yang berkaitan dengan pemulihan aset, antara lain perkara tata kelola minyak mentah, penyerobotan lahan kawasan hutan, transfer pricing, dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta perkara tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, pemulihan aset perlu berjalan seiring dengan proses penegakan hukum agar pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan putusan atau mekanisme hukum yang berlaku.

Data pemulihan aset tersebut menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kontribusi lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara korupsi. Namun, penilaian menyeluruh terhadap kinerja pemberantasan korupsi juga memerlukan informasi mengenai pencegahan, penindakan, penyelesaian perkara, dan transparansi penggunaan aset yang dipulihkan.* (oz/dh)

PSMS dijadwalkan menjamu Persija Jakarta di Stadion Utama Sumatera Utara, Selasa (3/11/2026), pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Ayam Kinantan untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan pendukung sendiri.

Baca Juga:

• Dispora Sumut Pastikan Kesiapan Stadion Utama untuk Laga PSMS Medan Vs Persija Jakarta

"Kita pernah ketemu Persija di Piala Presiden, kemudian kita sudah tahu cara Persija main. Jadi kita tetap fight, apalagi kita di home. Semoga pertandingan menarik, dan hasilnya juga yang terbaik," ujar Eko.

Pada pertemuan sebelumnya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8/2026), PSMS harus mengakui keunggulan Persija dengan skor 1-4. Hasil tersebut menjadi salah satu catatan bagi skuad Ayam Kinantan menjelang pertemuan berikutnya.

Eko menegaskan, persiapan menghadapi Persija tidak hanya berfokus pada taktik permainan, tetapi juga kesiapan mental para pemain. Ia menyadari pertandingan melawan tim yang berkompetisi di kasta tertinggi tersebut membutuhkan konsentrasi dan penampilan terbaik dari seluruh anggota skuad.

"Kita bermain di home lawan tim besar, kita persiapkan nanti segala aspek, terutama mental untuk menghadapi Persija," katanya.

Meski demikian, Eko menegaskan PSMS tidak ingin mengabaikan kompetisi Pegadaian Championship 2026/2027. Timnya masih memiliki target untuk bersaing memperebutkan promosi ke Super League sehingga pertandingan terdekat tetap menjadi prioritas.

Sebelum bertemu Persija, PSMS akan menghadapi PSIS Semarang di Stadion Utama Sumatera Utara pada Minggu (25/10/2026). Setelah itu, mereka dijadwalkan bertandang ke markas PSGC Ciamis di Stadion Galuh, Ciamis, Sabtu (31/10/2026).

Dengan jadwal pertandingan yang berdekatan, Eko berharap seluruh pemain mampu menjaga kondisi fisik agar dapat tampil optimal. Ia menyebut PSMS memiliki 31 pemain yang bisa dipersiapkan sesuai kebutuhan dan strategi tim.

"Kita berharap semua pemain fit. Kita ada 31 pemain. Kita akan siapkan yang terbaik sesuai cara main kita, yang pasti kita fokus dua pertandingan di Liga dulu dan kita siapkan lawan Persija," pungkasnya.

Pada League Cup 2026/2027, PSMS tergabung di Grup A bersama Persija Jakarta dan Sumsel United. Setelah menghadapi Persija, PSMS dijadwalkan melakoni laga melawan Sumsel United pada 3 Desember 2026 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang.

Pertandingan melawan Persija menjadi salah satu ujian bagi PSMS pada fase grup. Eko berharap persiapan yang matang, kondisi pemain yang terjaga, dan dukungan suporter dapat membantu timnya memberikan penampilan terbaik.* (tm/dh)

Pengungkapan tersebut dilakukan pada Jumat (16/10/2026) malam setelah polisi mengembangkan penyelidikan dari penangkapan SH di Jalan H Anif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Baca Juga:

• Deden Prayoga Kawal Pengukuhan Pengurus Koperatif, Slank Meriahkan Acara di Deli Serdang

Menurut Rafli, barang tersebut diduga akan diedarkan ke sejumlah wilayah di Kota Medan. Petugas juga menemukan satu anak kunci yang dicurigai berkaitan dengan tempat penyimpanan barang tersebut.

"Saat kami tangkap, kami temukan 29 pcs vape dengan kandungan etomidate. Saat kami lakukan penggeledahan, kami temukan satu anak kunci, yang dicurigai sebagai kunci gudang penyimpanan narkoba," ungkap Rafli.

Berbekal temuan tersebut, polisi melakukan pengembangan hingga mengarah ke sebuah bengkel sepeda motor di Desa Bandar Setia. Di lokasi itu, petugas menemukan ruangan yang digunakan untuk menyimpan pod vape tersebut.

Polisi kemudian menyita 1.123 pod vape tambahan yang disimpan di dalam sebuah koper. Dengan demikian, jumlah keseluruhan barang bukti yang diamankan mencapai 1.152 pod, termasuk 29 pod yang ditemukan sebelumnya dari jok sepeda motor SH.

Dari hasil pemeriksaan, SH diketahui merupakan residivis dalam perkara serupa pada 2021. Polisi juga mendalami dugaan keterlibatan jaringan pemasok yang disebut berasal dari luar negeri.

Rafli mengatakan, SH mengaku memperoleh barang tersebut dari seorang warga negara Malaysia berinisial AL. Keduanya disebut telah saling mengenal sebelum SH menjalani hukuman dalam perkara sebelumnya.

Menurut keterangan polisi, SH dan AL bertemu di Malaysia sebelum diduga menyepakati peredaran pod vape tersebut di Indonesia. Wilayah yang menjadi sasaran pemasaran disebut meliputi Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Polisi kini masih memburu AL yang diduga menjadi pemasok. Keberadaannya diperkirakan berada di Malaysia berdasarkan keterangan yang diterima penyidik.

"Ada satu pelaku yang kami sedang kejar yakni AL, yang merupakan warga negara Malaysia. AL ini merupakan pemasok narkoba kepada pelaku, yang keberadaannya ada di Malaysia," kata Rafli.

Polisi juga mengajak masyarakat memberikan informasi apabila mengetahui aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu pengungkapan jaringan yang lebih luas.

Pengungkapan gudang ini masih menjadi bagian dari proses penyidikan. Polisi perlu menelusuri asal barang, jalur distribusi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan peredaran pod vape berisi etomidate tersebut.* (tm/dh)

Koordinator Komunitas Horas Halak Hita Provinsi Sumatera Utara, Yudhi Simorangkir, mengapresiasi penggerebekan yang dilakukan Bareskrim Polri bersama Polda Sumut terhadap sembilan wilayah yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba, termasuk Kabupaten Toba.

Baca Juga:

• Polda Sumut Gerebek Sarang Narkoba di Medan Area, 29 Orang Diamankan dan 27 Positif Narkoba

Ia menilai pemberantasan narkoba perlu dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, mulai dari penindakan terhadap bandar serta pengedar hingga pengungkapan jaringan pemasok.

"Pemberantasan narkoba tidak boleh berhenti pada pengguna. Aparat penegak hukum harus terus memburu bandar dan jaringan pengedar hingga ke akar-akarnya agar peredaran narkoba dapat ditekan secara serius," ujar Yudhi.

Yudhi mengatakan persoalan narkoba menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda, termasuk masyarakat Batak di Bona Pasogit atau kampung halaman. Karena itu, menurutnya, pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, tidak hanya kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Ia juga menyoroti kondisi Sumatera Utara yang masih menghadapi persoalan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditangani melalui penegakan hukum yang tegas sekaligus penguatan upaya pencegahan di tengah masyarakat.

H3 secara khusus menyoroti operasi pemberantasan narkoba yang menyasar sembilan wilayah, yakni Kabupaten Deli Serdang, Asahan, Mandailing Natal, Karo, Toba, Samosir, Nias Selatan, Pakpak Bharat, serta Kota Sibolga.

Menurut Yudhi, Kabupaten Toba perlu mendapat perhatian karena merupakan bagian dari jalur lintas tengah Sumatera dan memiliki kawasan strategis pariwisata di sekitar Danau Toba, termasuk Balige, Porsea, Laguboti, dan Ajibata.

Ia berharap operasi kepolisian dilakukan secara berkelanjutan agar dapat menekan peredaran narkoba sekaligus mencegah terbentuknya kembali jaringan pengedar di wilayah tersebut.

Selain mendukung penegakan hukum, H3 mendorong pemerintah daerah memperkuat sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Yudhi turut mengajak pimpinan sinode gereja, Uskup Agung, organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan, serta komunitas lokal untuk mengambil bagian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya, pendekatan keagamaan, pendidikan keluarga, dan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun kesadaran bersama untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.

H3 juga mengimbau masyarakat agar tidak mengabaikan aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkoba. Warga diharapkan melaporkan informasi yang relevan kepada aparat berwenang melalui saluran resmi, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

"Pemberantasan narkoba bukan hanya tanggung jawab Polri atau BNN, melainkan tanggung jawab kita bersama. Semua pihak harus bersatu menyelamatkan generasi muda dan masa depan anak cucu kita," tegas Yudhi.

Ia menambahkan, H3 berkomitmen mendukung upaya pemberantasan narkoba sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

"Darurat narkoba harus kita akhiri mulai hari ini. Kita harus bergerak bersama demi masa depan generasi muda dan Bona Pasogit," tutupnya.* (dh)

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumut, Hery Valona Bonatua Ambarita, mengatakan capaian CKG yang tercatat dalam sistem per 22 Oktober 2026 telah mencapai 32,81 persen atau lebih dari 5 juta orang.

Baca Juga:

• Ingatkan Bahaya Investasi Bodong Hingga Judol, Pemprov Sumut Minta ASN Cerdas Kelola Gaji

Menurut Hery, angka capaian tersebut terus bergerak seiring dengan pembaruan data dari kabupaten/kota melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK). Ia memperkirakan capaian berdasarkan penghitungan manual di lapangan berpotensi lebih tinggi daripada angka yang telah masuk ke sistem nasional.

Hery menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi adalah gangguan jaringan dan pemeliharaan aplikasi yang dikelola secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan.

"Semua aplikasi kita dikendalikan oleh Kementerian Kesehatan, jadi kita hanya penginputan. Begitu ada masalah jaringan atau aplikasi kendala, contohnya dua bulan terakhir ini paling hanya 4 hari terbuka dalam sebulan, selebihnya maintenance karena aplikasi ini digunakan seluruh Indonesia, 38 provinsi," paparnya.

Meski menghadapi hambatan teknis, Dinas Kesehatan Sumut optimistis target cakupan 46 persen dapat tercapai pada 31 Desember 2026. Optimisme tersebut didasarkan pada tren peningkatan capaian program setiap pekan.

"Dengan sisa waktu yang ada, kenaikan kita per minggu jika dibandingkan capaian bulanan, maka kami optimistis Sumatera Utara akan mencapai 46% sampai tanggal 31 Desember nanti," tegas Hery.

Hery juga menjelaskan bahwa CKG merupakan layanan skrining awal untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat dan mendeteksi faktor risiko penyakit. Pemeriksaan mencakup hingga 18 parameter, menyesuaikan kelompok usia dan faktor risiko peserta.

Apabila hasil skrining menunjukkan indikasi masalah kesehatan, peserta tidak langsung dirujuk ke rumah sakit. Mereka terlebih dahulu diarahkan ke puskesmas untuk menjalani pemeriksaan dasar dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan perlunya penanganan dokter spesialis, pasien dapat dirujuk ke rumah sakit umum daerah (RSUD).

Pemprov Sumut mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan CKG yang tersedia di puskesmas maupun pos pelayanan terdekat. Pemeriksaan sejak dini diharapkan membantu menemukan potensi penyakit sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sumut, Miswar, mengatakan program CKG juga membantu upaya pencegahan dan penemuan kasus penyakit menular, termasuk tuberkulosis (TBC).

Menurut Miswar, skrining kesehatan dapat dimanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjaring masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Upaya tersebut diharapkan mendukung penelusuran kasus TBC di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara agar pasien dapat memperoleh penanganan dan pengobatan secara tepat.

Melalui percepatan pelaksanaan CKG, Pemprov Sumut berharap semakin banyak masyarakat mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan sejak dini sekaligus meningkatkan upaya pencegahan penyakit di daerah.* (dh)

Pesan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, dalam kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• Lahan HGU PTPN Disulap Jadi Citraland dan Pesona Cemara, Investasi atau Perampasan?

Menurutnya, ASN tidak hanya dituntut profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga perlu memiliki kemampuan mengelola keuangan pribadi dan keluarga. Penghasilan bulanan, kata dia, perlu direncanakan agar tidak hanya habis untuk memenuhi kebutuhan sesaat.

"ASN memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Namun, ASN yang profesional dan produktif juga perlu memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarga. Gaji yang diterima setiap bulan harus dikelola dengan bijak, bukan hanya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan sesaat," ujar Timur.

Kegiatan tersebut mengusung tema "ASN Cerdas, Bijak Berinvestasi Mewujudkan Kesejahteraan di Masa Depan", dengan subtema "Mengenal Investasi yang Legal, Memahami Risiko, dan Berinvestasi Secara Bijak".

Melalui kegiatan ini, ASN diharapkan mampu mengenali berbagai instrumen investasi, memahami potensi keuntungan dan risikonya, serta terhindar dari investasi ilegal atau bodong dan praktik judi online.

Timur mengatakan pengelolaan keuangan yang baik perlu dimulai dengan perencanaan anggaran yang matang dan disiplin. ASN juga diharapkan mampu membedakan kebutuhan dengan keinginan sebelum menentukan alokasi penghasilan untuk investasi.

Selain berinvestasi, ASN perlu memperkuat ketahanan keuangan keluarga dengan menyiapkan dana darurat, biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, serta persiapan masa pensiun.

"Kesejahteraan keluarga tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghasilan, tetapi bagaimana penghasilan tersebut dikelola dengan baik. ASN yang sejahtera secara finansial akan bekerja lebih tenang, produktif, profesional, dan berintegritas," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Evan Botung Daulay, mengatakan kegiatan Bulan Inklusi Keuangan bertujuan meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan ASN. Dengan pengetahuan yang memadai, ASN diharapkan lebih mampu menghindari berbagai bentuk kejahatan dan risiko keuangan.

Untuk memperluas pemahaman mengenai investasi legal dan manajemen risiko, Pemprov Sumut menghadirkan narasumber dari sejumlah lembaga keuangan, yakni PT Bank Sumut, PT Pegadaian, PT Mandiri Sekuritas, serta Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Sumatera Utara.

Pemprov Sumut juga mendorong sinergi dengan OJK, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan terkait untuk meningkatkan literasi keuangan sekaligus membangun perilaku finansial yang lebih sehat di kalangan ASN.

Melalui momentum Bulan Inklusi Keuangan 2026, ASN diharapkan semakin cermat dalam mengelola penghasilan, memahami risiko, dan menentukan pilihan investasi. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung ketahanan keuangan keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang.* (dh)

Menurut Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut periode 2013-2018 s/d 2018-2023 ini, apa yang terjadi di Sampali, Medan Estate, dan Helvetia bukan investasi. Tapi perampasan yang dilegalkan negara.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Buka Konferensi Kerja PWI 2026, Tekankan Profesionalisme dan Integritas Wartawan

Menurutnya, itu bukan investasi. "Itu perampasan tanah rakyat yang dilegalkan dengan stempel pemerintah," tegas Abyadi dalam dialog publik yang digelar Aktual Media Grop di Hotel Antares Medan.

Ia membongkar tiga contoh proyek angkuh dengan satu pola yang sama.

Pertama adalah, proyek Sampali, yakni Pesona Indah Cemara, Proyek property mewah ini menggunakan lahan eks HGU PTPN II.

Petani sudah puluhan tahun bertani, tiba-tiba diklaim developer. Polanya, menggusur rakyat pakai aparat, rumah diratakan saat warga masih di dalam.

Kedua, proyek Medan Estate yakni Citraland Gama City. Ini merupakan mega proyek property di atas ratusan hektar tanah HGU PTPN II. Konflik dengan warga Pasar IV-V yang bermukim sejak 1980-an.

Di sini, harga satu unit ruko dan rumah mewah termurah Rp 1 miliar. Yang termahal bahkan ada yang sampai Rp 7 miliar per unit. Warga digusur dengan tali asih Rp 5-10 juta. Ganti rugi yang layas.

Tanah PTPN II dialihkan ke swasta. Masyarakat yang puluhan tahun bermukim di tanah tersebut dan buruh kebun yang dulu kerja untuk PTPN, diusir PT Nusa Dua Propertindo (NDP), anak perusahaan PTPN yang kerjasama dengan developer.

Menurut UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal, investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menyengsarakan. Tujuan konstitusi Pasal 33 UUD 1945 jelas: Bumi dan air untuk kemakmuran RAKYAT, bukan investor.

"Ketika proyek property yang menggunakan tanah negara itu dilakukan tanpa mekanisme Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan), tanpa mengajak rakyat bicara, tiba-tiba alat berat datang. Itu penjajahan gaya baru. Negara jadi makelar tanah, bukan pelindung rakyat," tutup Abyadi.* (dh)

Data tersebut dipaparkan dalam survei nasional bertajuk "Evaluasi 2 Tahun Kinerja Pemerintah, Program Prioritas, dan Isu Aktual" yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting pada Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• Prabowo Buka-bukaan di Depan Kepala Daerah: Malu Saya Jadi Presiden Kalau Rakyat Masih Miskin

"Temuan ini menunjukkan bahwa trust building kepercayaan publik dari masing-masing partai itu berbeda-beda," ujar Pangi, dikutip dari tayangan kanal YouTube Voxpol Center Official, Kamis (22/10/2026).

Berdasarkan data yang dipaparkan, tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran di kalangan pemilih Demokrat mencapai 45 persen. Sementara itu, tingkat kepercayaan di kalangan pemilih PKS tercatat sebesar 44,8 persen.

Dengan demikian, kedua kelompok pemilih tersebut memiliki persentase ketidakpercayaan yang lebih tinggi dibandingkan tingkat kepercayaannya terhadap pemerintah.

Di sisi lain, pemilih Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mencatat tingkat kepercayaan sebesar 81,4 persen terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka tersebut diikuti pemilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebesar 75,8 persen.

Untuk sejumlah partai lainnya, data Voxpol menunjukkan tingkat kepercayaan yang bervariasi. Pemilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tercatat memiliki tingkat kepercayaan 63,3 persen, sedangkan pemilih PDI Perjuangan mencapai 65,2 persen.

Pada kelompok pemilih Partai Golkar, tingkat kepercayaan tercatat sebesar 68,6 persen. Sementara itu, pemilih Partai NasDem mencatat kepercayaan sebesar 61,6 persen dan pemilih Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 65 persen.

Adapun tingkat kepercayaan di kalangan pemilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tercatat 53,9 persen, sedangkan pemilih Partai Ummat menunjukkan tingkat ketidakpercayaan sebesar 66,7 persen.

Secara keseluruhan, data Voxpol mencatat tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 63,1 persen. Sementara itu, tingkat ketidakpercayaan tercatat 35,7 persen dan responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 1,3 persen.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persepsi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berbeda di antara kelompok pemilih berdasarkan afiliasi partai politik. Namun, angka tiap kelompok perlu dibaca sesuai besaran sampel dan metode survei yang digunakan.

Hasil survei tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menjelang dua tahun masa kepemimpinan mereka. Perbedaan tingkat kepercayaan antarkelompok pemilih juga menunjukkan pentingnya melihat data berdasarkan latar belakang politik responden, bukan hanya angka agregat nasional.* (tm/dh)

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengatakan potensi cuaca ekstrem tersebut dipengaruhi oleh sirkulasi siklonik yang terbentuk di Samudra Hindia bagian barat dan wilayah Aceh.

Baca Juga:

• Bupati Langkat Nonaktif Ondim Bantah Terima Uang dari Kontraktor dalam Sidang Suap Proyek

" Kondisi ini berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang disertai petir dan angin kencang pada siang hingga dini hari dengan durasi lebih dari tiga jam," kata Hendro dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, suhu muka laut di sekitar Sumatera Utara terpantau hangat pada kisaran 30-31 derajat Celsius. Kelembapan udara yang tinggi di berbagai lapisan atmosfer juga mendukung penambahan uap air dan pembentukan awan hujan.

Menurut BMKG, peningkatan potensi hujan perlu diwaspadai terutama di wilayah pantai barat dan pesisir timur Sumatera Utara.

Hendro mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dampak hidrometeorologi, seperti genangan hingga banjir, banjir bandang, angin kencang, dan tanah longsor. Warga yang tinggal di daerah rawan bencana diminta memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan kondisi lingkungan sekitar.

Adapun wilayah kabupaten yang berpotensi mengalami cuaca ekstrem meliputi Deli Serdang, Asahan, Serdang Bedagai, Batubara, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Nias, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Langkat, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Dairi.

Potensi cuaca ekstrem juga diprakirakan terjadi di sejumlah kota, yakni Medan, Binjai, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Pematangsiantar, Sibolga, dan Tanjungbalai.

BMKG meminta masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BBMKG Wilayah I Medan, termasuk akun media sosial @infobmkgsumut.

Kewaspadaan masyarakat diperlukan selama periode prakiraan tersebut, terutama saat hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Warga juga diimbau menghindari lokasi rawan longsor maupun aliran sungai yang berpotensi mengalami peningkatan debit air.* (km/dh)

Sidang berlangsung pada Rabu (21/10/2026). Keterangan tersebut disampaikan Ali Rasyid, adik terdakwa Andri Budiana alias Itong, saat menjelaskan proses pencairan dana yang berkaitan dengan kegiatan bansos Dinas Sosial Labusel Tahun Anggaran 2024.

Baca Juga:

• Sidang Korupsi Bansos Labusel Memanas, Saksi Sebut Menantu Eks Bupati Labusel Bripka Yasir Ikut dalam Pencairan Dana Rp3,6 Miliar

Menurut Ali, Yasir turut berada di lokasi pencairan dan menunggu di area parkir bank dengan mengenakan seragam polisi.

"Saat itu Bripka Yasir ikut, pakai baju seragam polisi, dan menunggu di parkiran. Saat itu ada saya, Buk Himalayani dan suaminya. Kemudian kami mencairkan uang Rp 3,6 miliar. Jadi kami berempat, bersama Bripka Yasir," kata Ali dalam persidangan.

Setelah pencairan, uang tersebut disebut dikemas dalam lima kantong plastik hitam dan dibawa ke sebuah rumah toko (ruko). Ali mengatakan Yasir menghitung uang di lokasi tersebut dan menyerahkan Rp 73 juta kepada Himalayani.

Menurut Ali, uang Rp 73 juta itu disebut sebagai commitment fee atau imbalan yang berkaitan dengan proyek bansos.

"Bripka Yasir yang menghitung uang di dalam ruko dan menyerahkan ke Himalayani," ujar Ali.

Ali juga mengatakan uang dalam jumlah besar tersebut kemudian dimasukkan ke mobil Toyota Fortuner berwarna putih yang menurut keterangannya merupakan milik Yasir. Ia mengaku membantu memindahkan uang bersama Dedi.

"Saya masukkan uang ke dalam mobil Yasir, mobil Fortuner warna putih saat itu. Bersama Dedi kami mengangkat uang itu. Saat itu Yasir melipat kursi belakang agar uang itu masuk ke mobilnya," sambung Ali.

Keterangan Ali kemudian diperkuat oleh Dedi Arman yang membenarkan dirinya menemani sang istri saat pencairan dana. Dedi juga membenarkan adanya pemberian uang yang disebut sebagai imbalan proyek.

"Iya, ada pemberian uang fee proyek dan dihitung Yasir. Itu pas di ruko. Kemudian uang itu dibawa ke mobil Yasir. Kemudian kami bubar masing-masing," kata Dedi.

Ketua majelis hakim, Cipto Hosari Nababan, kemudian meminta tanggapan Yasir atas keterangan kedua saksi tersebut.

Yasir membantah keterangan Ali dan Dedi. Ia mengaku tidak pernah bertemu dengan kedua saksi sebagaimana yang disampaikan di persidangan. Yasir juga membantah memiliki mobil Toyota Fortuner putih yang disebut digunakan untuk membawa uang.

"Tidak benar, Yang Mulia. Saya tidak pernah bertemu dengan mereka," kata Yasir.

"Saya juga tidak punya mobil Fortuner putih," lanjutnya.

Sementara itu, Himalayani Nasution membenarkan adanya pertemuan dan pemberian uang Rp 73 juta yang disebut diserahkan oleh Yasir. Ia menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi lainnya.

Perbedaan keterangan tersebut menjadi bagian yang perlu diuji lebih lanjut dalam persidangan melalui pemeriksaan saksi dan bukti yang diajukan.

Dalam perkara ini, empat terdakwa yang disebut dalam bahan persidangan adalah mantan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Labusel Nurhamimah, Himalayani Nasution selaku pemilik CV Sri Rezeki, Rully Novanda selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Andri Budiana alias Itong yang disebut membantu pembuatan katalog elektronik atau e-katalog untuk CV Sri Rezeki.

Perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, di luar panti sosial, serta kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di lingkungan Dinas Sosial Labusel Tahun Anggaran 2024.

Keterangan mengenai pencairan dana Rp 3,6 miliar dan dugaan pemberian imbalan tersebut masih merupakan bagian dari pemeriksaan di persidangan. Penilaian terhadap keterangan para saksi dan penentuan tanggung jawab pidana masing-masing pihak berada dalam kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta serta alat bukti yang terungkap.* (km/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan, PDIP Sebut Polemik Gibran Jadi Beban Berat Buat Prabowo

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meminta para kepala daerah tidak khawatir terhadap aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah. Ia menegaskan pemerintah berencana meningkatkan penyaluran dana ke kabupaten dan provinsi pada tahun mendatang.

Menurut Prabowo, pemerintah tidak bermaksud mengurangi alokasi dana untuk daerah. Ia justru menyatakan akan membuktikan bahwa dana yang mengalir ke daerah selama masa pemerintahannya akan lebih besar dibandingkan periode sebelumnya.

"Bukan kita kurangi uang di kabupatenmu. Nanti saya buktikan, uang yang mengalir ke kabupatenmu, provinsimu, itu jauh lebih di zaman saya memerintah daripada saya sebelum ini," ujarnya.

Prabowo juga meyakini penyaluran dana ke daerah pada tahun depan akan meningkat. Ia mengatakan seluruh potensi negara harus dimanfaatkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat.

"Dan tahun yang akan datang, saya yakini, akan lebih banyak lagi kita salurkan. Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat rakyat. Tujuan kita rakyat sejahtera," ucapnya.

Dalam arahannya kepada para kepala daerah, Prabowo turut menekankan pentingnya menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan seorang pemimpin.

Menurutnya, keberhasilan kepala daerah tidak semata-mata dinilai dari jabatan atau capaian administratif, tetapi juga dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

"Kebanggaan kita, para gubernur semua, kebanggaanmu para bupati, kebanggaan kalian sebagai pemimpin rakyat, kalau kalian datang ke rakyat, rakyatnya senyum. Nah, itu kebanggaan kalian," pungkas Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rakornas TPAKD yang membahas percepatan akses keuangan di daerah. Prabowo menekankan bahwa kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.* (k/dh)

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya Sembiring mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 11.05 WIB. Empat kendaraan yang terlibat masing-masing truk bernomor polisi BK 8990 XO, BK 8651 GU, BK 8060 GF, dan truk molen BK 8252 HI.

Baca Juga:

• Kecelakaan Beruntun Angkot KUPM dan 2 Truk di Jalinsum Sergai: Sopir Meninggal, 9 Luka-luka

Berdasarkan keterangan saksi yang diterima kepolisian, kecelakaan bermula ketika truk BK 8990 XO melaju dari arah Medan menuju Belawan. Setibanya di lokasi kejadian, truk tersebut diduga menabrak bagian belakang truk BK 8651 GU yang sedang melintas di jalur yang sama.

Benturan itu membuat truk BK 8651 GU terdorong hingga menabrak dua kendaraan di depannya, yakni truk molen BK 8252 HI dan truk BK 8060 GF.

Aditya mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, pengemudi truk BK 8651 GU mengalami luka ringan dan telah dibawa ke RSUD Bachtiar Djafar untuk mendapatkan penanganan medis.

"Akibat kejadian tersebut, satu orang pengemudi mengalami luka ringan dan sejumlah kendaraan mengalami kerusakan," ujarnya.

Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Selain mengumpulkan keterangan saksi, petugas juga menelusuri keberadaan sejumlah pengemudi yang dilaporkan meninggalkan lokasi setelah kejadian.

Berdasarkan keterangan warga yang diterima kepolisian, pengemudi truk BK 8990 XO, truk BK 8060 GF, dan truk molen BK 8252 HI diduga pergi meninggalkan tempat kejadian. Polisi masih menelusuri keberadaan ketiga pengemudi tersebut untuk kepentingan penyelidikan.

"Kami tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kecelakaan," pungkas Aditya.* (ds/dh)

Koordinator MTB, Ismet Gunawan, mengatakan laporan itu disampaikan dengan harapan aparat penegak hukum menelusuri proses pengadaan dan penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Tegal.

Baca Juga:

• Dugaan Permainan Dana BOS dan Proyek Sekolah Memanas, Pejabat Disdik Tegal Dilaporkan ke Kejaksaan

MTB meminta Kejari Kabupaten Tegal menelaah dokumen pengadaan, mekanisme pemilihan penyedia, serta pelaksanaan kegiatan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Dalam aduannya, MTB menyoroti pengadaan buku teks utama, buku nonteks, dan buku muatan lokal Bahasa Jawa di sejumlah SMP. Organisasi tersebut menduga terdapat pengarahan agar pengadaan hanya dilakukan melalui satu atau dua penyedia tertentu.

Ismet menilai dugaan tersebut perlu diperiksa untuk memastikan proses pengadaan berlangsung secara transparan dan tidak membatasi persaingan secara tidak semestinya.

Pemeriksaan, menurut MTB, perlu mencakup perencanaan kebutuhan buku oleh sekolah, proses pemilihan penyedia, kewajaran harga, hingga kesesuaian barang yang diterima dengan nilai pembayaran.

Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga menjadi salah satu aspek yang diminta untuk ditelusuri, terutama terkait kesesuaian belanja dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran terkait.

Selain pengadaan buku, MTB turut menyoroti kegiatan perjalanan wisata siswa SMP atau turwista di Kabupaten Tegal. Dalam aduannya, organisasi tersebut menduga terdapat pengarahan agar sekolah menggunakan jasa penyedia tertentu, yakni Tijani Tour.

MTB juga meminta klarifikasi mengenai informasi hubungan kekerabatan pemilik agen perjalanan tersebut dengan Bupati Tegal. Menurut organisasi itu, informasi tersebut perlu diperiksa untuk memastikan tidak ada intervensi atau konflik kepentingan dalam proses pemilihan penyedia.

Meski demikian, hubungan kekerabatan dengan pejabat publik tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Penelusuran diperlukan untuk mengetahui apakah pemilihan penyedia dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku atau dipengaruhi arahan pihak tertentu.

MTB berharap aparat penegak hukum memeriksa dokumen penawaran, perjanjian kerja sama, komunikasi terkait kegiatan, serta mekanisme pemilihan penyedia jasa tur wisata siswa.

MTB menduga terdapat pengarahan kepada pihak sekolah untuk menunjuk pihak ketiga tertentu dalam pelaksanaan pekerjaan revitalisasi. Organisasi tersebut meminta mekanisme penentuan pelaksana, penggunaan anggaran, bukti transaksi, dan laporan pertanggungjawaban diperiksa.

Menurut MTB, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, organisasi tersebut berharap aparat menindaklanjutinya berdasarkan bukti dan kewenangan hukum.

Baca Juga:

• Inspektorat Medan Perkuat Pengawasan Digital, 84 Peserta Ikuti Bimtek E-Audit Pengadaan

Dalam laporan itu, MTB turut meminta keterangan dari sejumlah pihak yang dinilai mengetahui proses pengadaan dan pelaksanaan program pendidikan. Pihak-pihak tersebut meliputi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal, kepala bidang sarana dan prasarana, pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Tegal, serta sejumlah kepala sekolah.

Penyebutan jabatan dan pihak dalam pengaduan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Tanggung jawab masing-masing pihak perlu ditentukan melalui pemeriksaan objektif dan berdasarkan bukti yang sah.

MTB berharap Kejari Kabupaten Tegal menelaah laporan yang disampaikan dan memberikan tindak lanjut sesuai prosedur hukum. Organisasi tersebut menilai transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan penting untuk memastikan penggunaan dana benar-benar sesuai kebutuhan sekolah dan kepentingan peserta didik.

Hingga bahan berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan mengenai tuduhan tersebut. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal, pengurus MKKS SMP, pihak sekolah, maupun Tijani Tour.

Tindak lanjut Kejari Kabupaten Tegal diharapkan dapat memperjelas dugaan yang disampaikan MTB sekaligus memastikan pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan berjalan sesuai ketentuan.* (dh)

Pesan tersebut disampaikan Rico melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Medan, Muhammad Sofyan, saat Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kota Medan 2026 di Kampus 2 Taman Pendidikan Islam Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Amplas, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Ajak Santri Kuasai Teknologi dan Inovasi Menuju Indonesia Emas 2045

Sejumlah pejabat dan tokoh turut hadir, di antaranya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Impun Siregar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Hasan Matsum, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan Agus Maryono, serta pimpinan pondok pesantren se-Kota Medan.

Dalam sambutan Menteri Agama yang dibacakan Sofyan, santri disebut memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. Jika dahulu ulama dan santri turut berjuang merebut serta mempertahankan kemerdekaan, kini perjuangan tersebut perlu dilanjutkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi, inovasi, serta penguatan akhlak dan integritas.

Peringatan Hari Santri setiap 22 Oktober juga menjadi momentum untuk mengenang perjuangan ulama dan santri dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Salah satu peristiwa penting yang disoroti adalah Resolusi Jihad yang dicetuskan KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945.

Seruan tersebut menjadi bagian dari sejarah perjuangan umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan membangkitkan semangat perlawanan rakyat yang mencapai puncaknya dalam peristiwa 10 November 1945.

Menurut amanat tersebut, penghormatan terhadap jasa para ulama dan pendahulu tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial. Nilai perjuangan perlu diteruskan melalui pengabdian, karya, dan kontribusi nyata bagi bangsa.

Para santri juga diajak mempersiapkan diri menghadapi Indonesia Emas 2045, ketika Indonesia genap berusia 100 tahun. Untuk mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, dan berdaya saing, diperlukan sumber daya manusia yang unggul, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki akhlak mulia.

Dalam sambutan itu, santri diingatkan agar tidak mempertentangkan tradisi pesantren dengan kemajuan zaman. Penguasaan ilmu agama perlu berjalan beriringan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga santri mampu mempertahankan nilai-nilai keislaman sekaligus terbuka terhadap perubahan.

Selain itu, santri diharapkan menjadi pelopor kemajuan ilmu pengetahuan, penjaga kerukunan, penggerak kemandirian ekonomi, dan pihak yang turut menjaga kelestarian lingkungan.

Nilai-nilai agama juga diharapkan menjadi landasan untuk menyebarkan kedamaian, merawat persaudaraan, serta membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu disikapi dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Melalui peringatan Hari Santri Nasional 2026, para santri dan keluarga besar pesantren diajak untuk terus menjaga tradisi, mengembangkan inovasi, memperkuat persaudaraan, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan.

"Selamat Hari Santri Tahun 2026. Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas!" demikian pesan penutup dalam sambutan Menteri Agama.* (dh)

JAKARTA — Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mempertimbangkan melaporkan Dian Sandi Utama ke Polda Metro Jaya setelah mendengar kesaksian kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 22 Oktober 2026.

Dokter Tifa menilai keterangan Dian dalam persidangan menimbulkan pertanyaan mengenai asal-usul foto ijazah Jokowi yang diunggah ke media sosial X pada 1 April 2025.

Baca Juga:

• Dokter Tifa Soroti Asal-usul Foto Ijazah Jokowi, Dian Sandi Mengaku Tak Pernah Melihat Dokumen Asli

"Saya perlu sampaikan bahwa berdasarkan dari keterangan yang diberikan oleh saksi tadi dan hasil pemeriksaan silang kami, terbukti bahwa yang menjadi biang keladi dari semua keributan selama 600 hari ini adalah ya orang ini (Dian Sandi) ya," ujar Dokter Tifa kepada awak media seusai persidangan.

Menurut Dokter Tifa, persoalan tersebut berkaitan dengan cara informasi mengenai ijazah Jokowi disampaikan kepada masyarakat.

Ia menilai keterangan dalam unggahan Dian dapat membuat publik mengira bahwa gambar yang dipublikasikan berasal dari pemotretan langsung dokumen asli.

"Ini adalah pengecohan, pengelabuan, ya, karena seluruh masyarakat Indonesia dibuat seakan-akan percaya bahwa dia melakukan pemotretan atau membuat foto asli dari ijazah Joko Widodo," kata Dokter Tifa.

Ia mengatakan tim hukumnya sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap Dian atas persoalan tersebut.

"Untuk itu kami pertimbangkan untuk melaporkan Dian Sandi ini laporan polisi ke Polda Metro Jaya karena telah memberikan keterangan palsu kepada masyarakat dan melakukan pengelabuan, sehingga mungkin nanti akan kami pertimbangkan beberapa pasal yang terkait dengan hal ini," tegas Dokter Tifa.

Hingga berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam bahan pemberitaan ini, rencana tersebut masih berupa pertimbangan. Belum ada informasi mengenai laporan polisi yang telah resmi diajukan.

Dian Sandi Akui Mengunggah Gambar dari Akun Hyperpoison

Dalam persidangan, Dian Sandi menjelaskan bahwa foto yang diunggahnya bukan berasal dari pengambilan gambar langsung terhadap dokumen fisik ijazah Jokowi.

Ia memperoleh berkas digital tersebut setelah mengunduh gambar dari akun lain di X bernama Hyperpoison.

Jaksa penuntut umum kemudian mempertanyakan dasar keyakinan Dian ketika menyebut gambar itu sebagai ijazah asli Jokowi.

"Tadi kan saudara bilang membuat utas (unggahan). Saudara bilang enggak kalau ijazah Pak Jokowi asli di situ?" tanya jaksa kepada Dian Sandi.

"Saya mengatakan, asli," jawab Dian Sandi.

Dian menjelaskan bahwa keyakinannya tidak hanya didasarkan pada gambar yang diunggah akun Hyperpoison.

Ia mengaku pernah mendapat informasi mengenai riwayat pendidikan Jokowi dari Andi Pramaria, mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang disebutnya sebagai teman kuliah Jokowi.

Menurut Dian, ia mengenal Andi Pramaria ketika bekerja sebagai Staf Khusus Gubernur NTB pada 2018.

Saat itu, Andi Pramaria menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan.

"Pertama, saya mengetahui perkuliahan Pak Jokowi ini, tahun 2018 melalui salah satu teman kuliahnya yang kebetulan satu rekan kerja waktu itu di NTB bersama saya. Saya dulu Staf Khusus Gubernur Bidang Kehutanan dan beliau waktu itu adalah Kepala Dinas Kehutanan. Namanya Pak Andi Pramaria," jelas Dian Sandi.

Ia mengatakan Andi Pramaria telah menceritakan pengalamannya berkuliah bersama Jokowi sebelum foto ijazah tersebut menjadi perbincangan publik pada 2025.

"Beliau (Andi Pramaria) menceritakan saya jauh-jauh hari sebelum tahun 2025 ini. Mungkin karena kebanggaan beliau pernah berkuliah dengan seorang Presiden, makanya beliau banyak bercerita ke orang-orang bahwa beliau adalah teman kuliahnya Pak Jokowi," tambah Dian Sandi.

Dian juga mengaku pernah menerima foto Andi Pramaria bersama Jokowi dalam momen wisuda pada 2022.

"Bahkan, data-data, beberapa gambar tentang kuliahnya Pak Jokowi itu saya sempat dikirimkan, pada tahun 2022 oleh Pak Andri Pramaria, yaitu berupa foto beliau sedang wisuda sama Pak Jokowi," kata Dian.

Dian mengatakan kepercayaannya terhadap reputasi Andi Pramaria turut memperkuat keyakinannya mengenai riwayat pendidikan Jokowi.

Ia juga menyebut kepercayaannya kepada Jokowi dan keterangan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai dasar keyakinannya.

"Tentu karena saya mempercayai reputasi dan integritas dari teman yang tadi saya sampaikan. Kedua, saya juga memercayai Pak Jokowi. Ketiga, karena otoritas UGM pernah menyampaikan Pak Jokowi memang berkuliah di UGM," tutur Dian Sandi.

Dokter Tifa Soroti Dugaan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah

Selain mempersoalkan unggahan foto di media sosial, Dokter Tifa juga menyinggung kemungkinan adanya persoalan hukum terkait keterangan saksi mengenai riwayat nama Jokowi yang disebut tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Ia mengatakan tim hukumnya berencana mengonfrontasikan keterangan saksi dengan keterangan Jokowi secara langsung dalam persidangan.

"Sebab jika Saudara Joko Widodo menyampaikan pernyataan yang berbeda, maka saksi ini melakukan keterangan palsu di bawah sumpah, melanggar Pasal 373, terancam hukuman 7 tahun," ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Dokter Tifa mengenai kemungkinan konsekuensi hukum apabila ditemukan perbedaan keterangan.

Penentuan apakah suatu keterangan memenuhi unsur tindak pidana harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bukti, dan penilaian aparat penegak hukum maupun pengadilan.

Karena itu, dugaan keterangan palsu yang disampaikan Dokter Tifa belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.

Saksi Sebelumnya Mengaku Tidak Melihat Ijazah Jokowi Secara Langsung

Dalam persidangan sebelumnya, dua orang yang disebut sebagai relawan Jokowi, yakni Andi Azwan dan Sekretaris Jenderal Projo Freddy Damanik, juga memberikan keterangan mengenai sumber pengetahuan mereka tentang ijazah Jokowi.

Andi Azwan mengaku mengetahui ijazah tersebut melalui internet, termasuk unggahan Dian Sandi.

Sementara itu, Freddy Damanik mengatakan bahwa ia melihat hasil pemindaian atau scan ijazah ketika berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo.

Keterangan Freddy menjadi sorotan karena pada Oktober 2025, ia bersama Ketua Umum Projo Budi Arie dan sejumlah pengurus lainnya disebut pernah menyampaikan bahwa mereka telah diperlihatkan keaslian ijazah Jokowi.

Namun, dalam persidangan Dokter Tifa, Freddy memberikan keterangan bahwa yang dilihatnya adalah hasil scan ijazah.

Perbedaan antara melihat dokumen fisik dan melihat hasil pemindaian menjadi bagian dari persoalan yang diperdebatkan dalam pemeriksaan saksi.

Meski demikian, perbedaan keterangan tersebut perlu dinilai berdasarkan konteks, bukti, serta penjelasan lengkap dari setiap saksi.

Asal-usul Foto dan Keaslian Dokumen Merupakan Dua Persoalan Berbeda

Kesaksian Dian Sandi menempatkan asal-usul gambar digital sebagai salah satu persoalan yang disoroti dalam sidang Dokter Tifa.

Dian mengakui memperoleh gambar dari akun Hyperpoison, tetapi menyatakan keyakinannya mengenai keaslian gambar berdasarkan informasi yang pernah diterimanya tentang riwayat pendidikan Jokowi.

Sementara itu, Dokter Tifa mempertanyakan penggunaan istilah ijazah asli dalam unggahan tersebut dan mempertimbangkan pelaporan ke kepolisian.

Asal-usul sebuah gambar digital dan keaslian dokumen yang ditampilkan merupakan dua persoalan berbeda.

Fakta bahwa seseorang memperoleh gambar dari akun lain tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dokumen yang ditampilkan palsu.

Sebaliknya, keyakinan pengunggah juga tidak dengan sendirinya membuktikan keaslian dokumen.

Pembuktian mengenai persoalan tersebut membutuhkan pemeriksaan terhadap bukti yang relevan.

Adapun perkara yang sedang disidangkan terhadap Dokter Tifa berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik, sehingga setiap tudingan maupun keterangan yang muncul harus ditempatkan sesuai konteks hukum dan proses pembuktiannya.* (tm/ad)

MEDAN — Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim membantah menerima uang dari kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu'arif dalam perkara dugaan suap proyek yang menjerat keduanya.

Di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, Ondim mengatakan pertemuannya dengan Yaqub hanya membahas pekerjaan, bukan uang proyek.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan Ajak Santri Kuasai Teknologi dan Inovasi Menuju Indonesia Emas 2045

Sidang dipimpin hakim ketua Asad Rahim Lubis, didampingi Cipto Hosari Nababan dan Syah Rizal.

Ondim yang mengenakan kemeja batik menegaskan tidak menerima uang dari Yaqub, kontraktor yang didakwa dalam perkara tersebut.

"Saya tidak menerima uang dari Yaqub, waktu itu hanya mempertanyakan kerjaan ke Pak Yaqub," ujar Ondim.

Ia juga membantah adanya pembicaraan mengenai uang proyek ketika bertemu dengan Yaqub.

"Mohon maaf, pagi itu bertemu saudara Yaqub mempertanyakan kerjaan dan tidak ada membahas soal duit," ungkap Ondim.

Dalam persidangan, Ondim menjelaskan bahwa Yaqub bukan bagian dari tim sukses resminya dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Langkat 2024.

Namun, ia mengakui Yaqub turut membantu pemenangannya.

"Mohon maaf Pak, Yaqub bukan masuk timses saya waktu pilkada tapi dia hanya membantu," ujar Ondim di hadapan majelis hakim.

Keterangan tersebut mengungkap hubungan antara Ondim dan Yaqub dalam konteks politik sebelum perkara dugaan suap proyek ini bergulir.

Meski mengakui adanya bantuan saat pilkada, Ondim membantah menerima uang dari Yaqub dalam pertemuan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Syah Afandin sebagai tersangka setelah menangkapnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berkaitan dengan dugaan suap proyek di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

KPK juga menetapkan Yaqub Abdhal Al Mu'arif, pihak swasta yang bergerak sebagai kontraktor, sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan tujuh orang.

Mereka terdiri atas Ondim, seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, serta lima orang dari pihak swasta.

Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi berbeda, yakni Langkat, Binjai, dan Medan.

KPK juga mengamankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan pemberian uang kepada pejabat daerah dalam pelaksanaan proyek.

Namun, dalam persidangan, Ondim membantah menerima uang dari Yaqub dan menyatakan pertemuan mereka hanya membahas pekerjaan.

Keterangan Ondim sebagai saksi menjadi bagian dari proses pembuktian perkara yang menjerat Yaqub.

Fakta mengenai dugaan pemberian uang, hubungan para pihak, serta keterkaitannya dengan proyek pemerintah akan dinilai berdasarkan alat bukti dan keterangan yang terungkap di persidangan.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
* (d/ad)

JAKARTA — Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mempertanyakan asal-usul foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang beredar di media sosial.

Persoalan itu mengemuka dalam sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 22 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Drama Sidang Ijazah Jokowi! Pengacara Dokter Tifa Cecar Jaksa, Hakim Beri Peringatan

Pengakuan itu disampaikan Dian ketika menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU) mengenai sumber pengetahuannya tentang ijazah Jokowi.

"Saudara pernah lihat enggak ijazah aslinya Pak Jokowi?," tanya JPU.

"Saya belum pernah melihat," jawab Dian Sandi.

Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pemeriksaan saksi, terutama karena Dian sebelumnya mengunggah gambar yang disebutnya sebagai ijazah asli Jokowi di akun X pribadinya, @DianSandiU.

Di hadapan majelis hakim, Dian menjelaskan bahwa foto ijazah yang diunggahnya berasal dari komentar sebuah akun anonim bernama Hyperpoison.

Ia mengaku tidak mengenal pemilik akun tersebut.

Menurut Dian, peristiwa itu bermula ketika ia membuat utas di media sosial yang membahas perjalanan kuliah Jokowi.

Utas tersebut kemudian mendapat komentar dari akun Hyperpoison yang menyertakan gambar dokumen yang disebut sebagai ijazah Jokowi.

"Saya membuat sebuah utas yang menceritakan tentang perjalanan kuliahnya Pak Jokowi. Lalu kemudian setelah itu ada akun Hyperpoison namanya, berkomentar di dalam di utas itu," kata Dian di ruang sidang.

Dian kemudian mengunduh gambar yang disertakan dalam komentar tersebut dan mengunggahnya kembali ke akun X miliknya.

Ia menegaskan bahwa gambar itu bukan diperoleh melalui pemeriksaan langsung terhadap dokumen fisik ijazah Jokowi.

"Dia berkomentar di situ lalu saya mendownload gambar tersebut atau ijazah tersebut dan saya posting ulang," ucapnya.

Dengan demikian, berdasarkan keterangannya di persidangan, sumber gambar yang diunggah Dian adalah kiriman dari akun anonim di media sosial, bukan dokumen yang ia lihat secara langsung.

Sebelum mengunggah gambar tersebut, Dian mengaku mencocokkannya dengan sejumlah informasi mengenai ijazah Jokowi yang diketahuinya.

Ia mengatakan menemukan kesamaan antara gambar yang diperolehnya dari akun Hyperpoison dan gambar yang pernah dipublikasikan dalam acara reuni Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2022.

"Lalu saya mencocokkan dengan beberapa informasi-informasi terkait tentang ijazah ini dan pada saat saya mencocokkan itu, saya menemukan persis sama dengan yang pernah terpublikasi di acara reuni UGM pada tahun 2022," ujarnya.

Namun, dalam keterangannya, Dian tetap menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat secara langsung ijazah asli Jokowi.

Pencocokan yang ia lakukan, menurut keterangannya, berdasarkan informasi dan gambar yang pernah dipublikasikan.

JPU juga menyoroti keterangan yang ditulis Dian saat mengunggah gambar tersebut.

Dalam unggahannya, Dian menggunakan istilah ijazah asli Jokowi ketika menanggapi perdebatan warganet mengenai fotokopi ijazah.

Jaksa kemudian membacakan keterangan yang tercantum dalam unggahan tersebut.

"Mohon izin, mungkin barang buktinya terkait dengan akun X-nya atas nama Dian Sandi. Di sini ada caption ya, dengan kata-katanya: 'Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada utas, biar kalian tenang lebarannya ini saya upload yang asli'. Betul ini Saudara yang membuat caption ini?," tanya JPU.

Dian membenarkan bahwa keterangan tersebut ditulis olehnya.

"Betul, saya yang menulisnya," jawab Dian.

Jaksa kemudian menanyakan apakah gambar ijazah itu mengalami penyuntingan sebelum diunggah ke media sosial. Dian membantah telah mengedit gambar tersebut.

"Tidak ada sama sekali. Saya mendownload dan memposting sesuai dengan yang dikirim lewat komentar aslinya dari Hyperpoison," ujarnya.

Keterangan Dian Sandi tersebut menyoroti persoalan mengenai sumber gambar yang beredar di media sosial dan dasar penggunaan istilah ijazah asli dalam unggahannya.

Di satu sisi, Dian menyatakan tidak pernah melihat langsung ijazah asli Jokowi.

Di sisi lain, ia mengaku menyebut gambar yang diunggahnya sebagai ijazah asli setelah mencocokkannya dengan informasi dan gambar yang pernah dipublikasikan sebelumnya.

Adapun Dokter Tifa mempertanyakan asal-usul gambar tersebut dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik yang menjeratnya.

Pemeriksaan saksi menjadi bagian dari proses hukum untuk mendalami keterangan dan bukti yang diajukan para pihak.

Meski demikian, keterangan saksi mengenai sumber gambar tidak dengan sendirinya membuktikan keaslian atau ketidakaslian ijazah yang dipersoalkan.

Penilaian atas bukti dan keterangan para pihak tetap menjadi bagian dari proses persidangan.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dalam polemik ijazah Jokowi.

Selama proses hukum masih berlangsung, seluruh keterangan dan tudingan yang muncul di persidangan perlu ditempatkan sesuai konteksnya dan tidak dianggap sebagai kesimpulan hukum yang telah berkekuatan tetap.* (in/ad)

JAKARTA — Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma, yang dikenal sebagai Dokter Tifa, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 22 Oktober 2026, diwarnai perdebatan antara jaksa penuntut umum (JPU) dan tim kuasa hukum terdakwa.

Perdebatan terjadi ketika kuasa hukum Dokter Tifa mempersoalkan keterbatasan waktu untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Baca Juga:

• Jokowi Didorong Jadi Ketua Umum PSI, Bro Ron: Bapak Naik One Level Lagi, Kita Tunggu Kejutannya!

"Saya mohon izin, mohon izin sampaikan Majelis, mohon izin agar diberi kesempatan juga Majelis kami berbicara," kata tim advokat dokter Tifa, Abdullah Alkatiri, dalam persidangan.

Jaksa penuntut umum Tri Yanti Merlyn Christin kemudian menyela.

Ia mengatakan tim advokat juga kerap mengajukan keberatan ketika jaksa sedang bertanya kepada saksi.

"Majelis, mohon izin Majelis. Tadi kan juga pada saat kami (JPU) berbicara, advokat kan juga bisa keberatan, begitu pula dengan kami, kami juga bisa keberatan apabila ada yang menyimpulkan. Mohon izin Majelis," kata JPU Tri Yanti Merlyn Christin dalam persidangan.

Alkatiri memprotes interupsi tersebut. Ia menilai jaksa kerap ingin berbicara ketika tim kuasa hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi.

"Silakan Jaksa duduk di tengah kalau mau ditanya. Apakah ini sidang atau pidato Majelis? Mohon izin," kata Alkatiri.

Hakim ketua kemudian turun tangan untuk meredakan perdebatan.

Hakim meminta kuasa hukum menyampaikan pertanyaan secara jelas dan tidak langsung menarik kesimpulan dari jawaban saksi.

Kesimpulan, menurut hakim, dapat disampaikan setelah pemeriksaan selesai.

"Nanti (setelah pemeriksaan) disimpulkan. Disampaikan kepada advokat juga. Advokat, ya. Nah, jadi nanti pertanyaannya yang lebih jelas, begitu ya. Ini kami bukan memotong, asal memotong. (Pasal) 214 ayat 7, kami bisa meluruskan gitu ya, menolak pertanyaan. Silakan tadi pertanyaannya yang tegas saja." tutur Hakim.

Ketegangan kembali muncul ketika hakim mengingatkan Dokter Tifa mengenai keterbatasan waktu pemeriksaan saksi.

Dokter Tifa meminta tambahan waktu karena merasa belum selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama.

Ia juga menyebut saksi kedua tidak hadir dalam persidangan. Pernyataan itu disampaikan setelah sebelumnya jaksa menyebut hanya akan menghadirkan satu saksi.

"Masih banyak (pertanyaan), Yang Mulia. Yang Mulia, ini masih pagi sekali, dan saksi yang kedua juga tidak hadir," ujar dokter Tifa dalam persidangan.

Jaksa kemudian menyampaikan bahwa saksi kedua sebenarnya telah berada di lokasi persidangan.

"Mohon izin, saksi kedua sudah hadir, Majelis," kata jaksa.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, hakim meminta Dokter Tifa mempercepat penyampaian pertanyaan kepada saksi.

Pemeriksaan kemudian berlanjut, meskipun masih diwarnai sejumlah perdebatan kecil antara jaksa dan tim advokat.

Setelah pemeriksaan saksi serta penyampaian tanggapan dari jaksa dan terdakwa, hakim menskors persidangan pada pukul 12.00 WIB.

Sidang dijadwalkan kembali berlangsung pada pukul 13.00 WIB.

Sebelumnya, pada awal persidangan, jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa mereka hanya menghadirkan Dian Sandi Utama sebagai saksi.

Padahal, jaksa sebelumnya berencana menghadirkan dua orang saksi, yakni Dian Sandi Utama dan Dumatno.

Keterbatasan waktu pemeriksaan kemudian menjadi salah satu persoalan yang diprotes tim kuasa hukum Dokter Tifa.

Mereka menilai waktu pemeriksaan yang diberikan kepada jaksa tidak bisa disamakan dengan waktu yang dibutuhkan pihak terdakwa.

Alkatiri mengatakan jaksa hanya menggunakan waktu sekitar satu jam karena merasa pemeriksaan telah mencukupi.

Sementara itu, tim advokat Dokter Tifa menilai pertanyaan mereka belum seluruhnya terjawab.

"JPU itu satu jam karena memang bahannya sudah habis. Karena memang bilang 'sudah cukup'. Kami (tim advokat dokter Tifa) belum pernah mengatakan 'sudah cukup'. Jadi tidak bisa dibikin apple-to-apple," kata Alkatiri.

Ia menegaskan tim advokat tidak mempermasalahkan apabila jaksa membutuhkan waktu lebih lama untuk memeriksa saksi.

Namun, menurut dia, kebutuhan waktu kedua pihak berbeda karena pemeriksaan yang dilakukan tim kuasa hukum belum selesai.

"JPU bukan karena mau dua jam, tiga jam, kami tidak keberatan. Tapi karena menyatakan satu jam sudah cukup, beda dengan kami. Kami belum cukup," ujarnya.

Dian Sandi Utama merupakan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sebelumnya mengunggah foto ijazah Jokowi melalui akun X miliknya pada 1 April 2025.

Unggahan tersebut kemudian menjadi perhatian publik di tengah polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI itu.

Adapun Dumatno merupakan sosok yang turut disebut dalam polemik tudingan ijazah palsu Jokowi.

Sejumlah pihak yang meragukan keaslian ijazah tersebut menyebut Dumatno sebagai sosok asli dalam dokumen yang dipersoalkan.

Sidang Dokter Tifa pada Kamis, 22 Oktober 2026, merupakan kelanjutan persidangan pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan sebelumnya, persidangan tersebut mengagendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

Perkara yang menjerat Dokter Tifa berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dalam polemik ijazah Jokowi.

Jalannya persidangan masih berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dan penyampaian keterangan para pihak di hadapan majelis hakim.
* (km/ad)