ACEH BESAR — Warga di kawasan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar, mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang yang melanda wilayah tersebut.

Kondisi itu membuat sejumlah sumur warga mulai mengering.

Baca Juga:

• Darwani Jadi Satu-satunya Perempuan Terpilih sebagai Tuha Peut Gampong Lam Lumpu, Warga Harap Aspirasi Kaum Hawa Didengar

Salah seorang warga Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada, Edi, mengatakan wilayah tempat tinggalnya sudah hampir tiga bulan tidak diguyur hujan.

Kalaupun hujan turun, intensitasnya hanya ringan sehingga belum mampu menambah debit air sumur warga.

"Sudah hampir Tiga bulan daerah kami tidak ada hujan, kalau pun ada hanya sebatas hujan ringan tidak bertambah air sumur warga," ujarnya kepada wartawan, Kamis, 10 September 2026, di Pekan Bada.

Menurut Edi, kondisi tersebut membuat warga harus membeli air bersih menggunakan mobil tangki ketika pasokan dari PDAM Tirta Montala tidak lancar.

Ia mengatakan air PDAM biasanya baru mengalir pada tengah malam.

Aliran tersebut pun tidak berlangsung lancar sehingga warga terpaksa begadang untuk mendapatkan air.

"Air PDAM mengalir tengah malam itupun tidak lancar, warga Gampong Lam Lumpu harus begadang untuk mendapatkan air bersih. Itupun dapat paling banyak satu ember atau satu jerigen isi 25 liter."

Keterbatasan air bersih membuat warga mulai khawatir kondisi akan semakin parah apabila kemarau terus berlangsung.

Warga Pekan Bada lainnya, Suriadi, mengatakan masyarakat berpotensi mengalami krisis air bersih jika hujan tidak segera turun.

"jika tidak ada hujan datang kemungkinan Warga Pekan Bada akan krisis air bersih, untuk itu Suriadi meminta pihak yang berwenang untuk mencari solusi kekurangan air bersih ujar nya."

Suriadi berharap pemerintah dan pihak terkait segera mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga selama kemarau.

Kondisi tersebut menjadi perhatian warga karena air merupakan kebutuhan dasar untuk keperluan rumah tangga sehari-hari.

Warga berharap distribusi air bersih dapat ditingkatkan sehingga masyarakat tidak harus membeli air atau menunggu hingga tengah malam untuk memperoleh pasokan.* (ad)

KARO — Orangtua siswa yang terdampak dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mempertanyakan penggunaan anggaran program tersebut.

Mereka menilai keamanan dan kualitas makanan harus menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak.

Baca Juga:

• Terungkap! Pasien Rampok dan Sekap Dokter di Dairi, Bawa Kabur Uang Rp12,19 Juta dan Sempat Kabur hingga Jambi

Paruliana merupakan ibu dari Agnesia Paruliana Borusitonga, salah satu siswa yang terdampak insiden tersebut.

Dalam rapat, Paruliana mempertanyakan pertanggungjawaban pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan, terutama kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saya orangtua dari anak Agnesia Paruliana Borusitonga," ujar Paruliana.

Ia kemudian mengungkapkan kondisi kesehatan anaknya yang disebut mengalami gangguan pada ginjal.

"Anak sayalah yang kena ginjalnya. Di mana hati nurani kalian? Terutama kepala SPPG. Bapak punya anak atau tidak?" katanya.

Menurut Paruliana, kondisi anaknya masih lemah dan harus beberapa kali menjalani perawatan di rumah sakit.

"Ini anakku sekarang lemah di rumah. Ini tentang nyawa anak kami ini. Ini tentang nyawa, Pak. Nyawa," ucapnya.

"Anak saya sudah tiga kali bolak-balik rumah sakit," lanjut Paruliana.

Selain kondisi kesehatan anak, Paruliana menyoroti anggaran program MBG.

Ia mengatakan dana program tersebut berasal dari masyarakat sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan keamanan makanan yang diberikan kepada siswa.

"Itu MBG itu kan bukan uang pribadi kalian kan. Itu uang masyarakat, Pak, Bu. Uang kami juga kok ya tega, Pak. Meracuni anak-anak," ujar Paruliana.

Para orangtua korban meminta pihak terkait tidak berhenti pada permintaan maaf.

Mereka juga menuntut jaminan perawatan bagi siswa yang masih membutuhkan penanganan medis, kompensasi yang layak, serta pendampingan psikologis.

Paruliana juga mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai hasil pemeriksaan makanan yang dikonsumsi para siswa.

Ia mengaku sebelumnya telah menanyakan melalui media sosial mengenai zat atau racun yang diduga terdapat dalam menu ikan.

"Dan sayalah yang viral di media sosial itu yang menanyakan racun apa yang terdeteksi di ikan itu. Sampai saat ini kami tidak tahu. Kalian bungkam semua," tegasnya.

"Bungkam kalian semua bungkam," kata Paruliana.

Belakangan, hasil pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Sumatera Utara menemukan tiga jenis bakteri dalam sampel makanan MBG.

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Dinkes Sumut Pulo Rizal Togatorop mengatakan bakteri tersebut ditemukan pada nasi, ikan dencis, dan melon.

"Ada bakteri Bacillus Cereus (di nasi), Staphylococcus Aureus (Ikan Dencis), dan Escherichia Coli (melon)," kata Rizal, Rabu, 9 September 2026.

Rizal menjelaskan ketiga bakteri tersebut secara alami dapat ditemukan pada manusia maupun lingkungan.

Namun, dalam kondisi tertentu, bakteri dapat berkembang dan menghasilkan racun yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.

"Kalau dalam kondisi tertentu bakteri bisa berkembang dan mengeluarkan racun yang bisa menyebabkan mual, muntah, lemas dan gejala lainnya," ujar Rizal.

Meski demikian, hasil pemeriksaan laboratorium tersebut belum menyimpulkan secara langsung bahwa ketiga bakteri itu merupakan penyebab pasti insiden keracunan MBG di Karo.

Dampak yang dirasakan Agnesia, menurut Paruliana, tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik.

Ia mengatakan anaknya juga mengalami perubahan psikologis setelah insiden tersebut.

Paruliana menyebut Agnesia sebelumnya merupakan anak yang aktif dan berprestasi.

"Anak saya itu salah satu kreatif di Semagi," ujarnya.

Namun, kondisi anaknya kini berubah. Agnesia disebut mengalami ketakutan ketika berada di tengah keramaian.

"Pak Dete, anakku si usur landek-lak sidat juara ibarat lapang samura, Pak," katanya.

"sekarang, Pak, kondisinya melihat keramaian pun dia takut," lanjut Paruliana.

Keluarga berharap para korban mendapatkan pendampingan yang lebih serius, tidak hanya dalam penanganan medis tetapi juga untuk kondisi psikologis mereka.

Kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo terjadi pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Sebanyak 353 siswa dari lima sekolah dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan melalui program MBG.

Investigasi awal Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti penanganan bahan makanan berupa ikan.

Sudaryono mengatakan ikan basah yang digunakan dalam menu tidak disimpan di dalam freezer selama sekitar 10 hingga 12 jam.

"Ikan basah tidak ditaruh ke dalam freezer, itu suatu kebodohan dan kelalaian," tegas Sudaryono.

Sebagai tindak lanjut, BGN menutup dapur penyedia makanan yang berkaitan dengan kejadian tersebut dan mencopot kepala SPPG.

Sementara itu, para orangtua korban masih menuntut kejelasan mengenai pertanggungjawaban atas kondisi anak-anak mereka setelah insiden dugaan keracunan MBG tersebut.* (km/ad)

KUALA LUMPUR — Malaysia dinilai perlu melanjutkan upaya meminta ganti rugi atas dampak kabut asap lintas batas yang berulang, termasuk yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia.

Namun, tuntutan tersebut dinilai perlu diubah. Malaysia tidak seharusnya hanya meminta pemerintah Indonesia membayar seluruh kerugian akibat kabut asap.

Baca Juga:

• Mengapa Asahan Rawan Jadi Jalur Masuk Narkoba dari Malaysia? Ini Penjelasan Polisi

Pakar Lingkungan Universiti Putra Malaysia (UPM), Profesor Madya Dr Haliza Abdul Rahman, menyampaikan pandangan tersebut kepada media Malaysia Sinar Harian pada Kamis, 10 September 2026.

Menurut Haliza, tuntutan kompensasi akibat kabut asap lintas batas perlu diarahkan menjadi mekanisme regional yang sah, transparan, dan dapat ditegakkan.

Ia menyebut beberapa prinsip yang dapat digunakan, yakni polluter pays atau pihak yang menyebabkan pencemaran harus membayar, state due diligence atau kewajiban negara memastikan pencegahan dan penegakan hukum berjalan memadai, serta regional solidarity atau solidaritas antarnegara di kawasan.

"Malaysia wajar melanjutkan tuntutan agar pihak yang bertanggung jawab membayar biaya dan ganti rugi. Namun, tuntutan perlu diubah dari sekadar 'Indonesia harus membayar' menjadi prinsip 'pihak yang menyebabkan kerusakan harus membayar berdasarkan bukti dan mekanisme yang disepakati'," kata Haliza.

Haliza menilai perubahan pendekatan tersebut penting dari sisi diplomasi.

Menurut dia, tuntutan agar pemerintah Indonesia membayar seluruh kerugian yang dialami negara tetangga akan sulit diterapkan tanpa mekanisme pembuktian yang jelas.

Ia menjelaskan, Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas atau ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) hingga kini belum memiliki mekanisme kompensasi yang jelas.

"Perusahaan atau individu yang terbukti menyebabkan kebakaran harus membayar, sedangkan pemerintah Indonesia bertanggung jawab memastikan penegakan hukum dan pencegahan dilakukan secara memadai," ujarnya.

Pernyataan Haliza muncul setelah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa, 8 September 2026, mengatakan mekanisme ASEAN dalam menangani persoalan kabut asap lintas batas perlu diperbaiki.

Menurut Anwar, mekanisme tersebut harus diperkuat agar persoalan kabut asap dapat ditangani secara lebih efektif.

Ia juga meminta isu tersebut mendapat perhatian serius dari para menteri terkait di tingkat ASEAN karena kabut asap berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama anak-anak dan bayi.

Desakan agar ada ganti rugi akibat kabut asap lintas batas bukan persoalan baru bagi Malaysia. Isu tersebut pernah mencuat ketika terjadi krisis kabut asap pada 1997.

Saat itu, muncul desakan agar pemerintah Malaysia menghitung kerugian ekonomi, lingkungan, kesehatan, hingga sektor pariwisata akibat kabut asap.

Desakan serupa kembali muncul pada 2016.

Pemerintah Malaysia ketika itu juga didorong menghitung keseluruhan kerugian akibat kabut asap dan menuntut kompensasi dari Indonesia.

Menurut Haliza, upaya meminta ganti rugi akan lebih kuat jika sejak awal disertai mekanisme pembuktian dan metode penghitungan kerugian yang disepakati bersama.

Ia menilai penghitungan secara ilmiah dapat memperkuat dasar tuntutan kompensasi. Haliza mencontohkan krisis kabut asap pada 2015.

Berdasarkan perkiraan Bank Dunia yang kerap dijadikan rujukan, kebakaran di Indonesia pada 2015 menyebabkan kerugian dan kerusakan sekitar US$16,1 miliar.

Nilai tersebut mencakup kerugian ekonomi dan biaya lingkungan.

Sementara itu, episode kabut asap di Singapura pada 2015 dilaporkan menyebabkan kerugian ekonomi sekitar US$517 juta.

"Angka tersebut penting karena biaya akibat kabut asap dapat diterjemahkan ke dalam nilai ekonomi, bukan sekadar menjadi pernyataan politik," kata Haliza.

Untuk memperkuat dasar tuntutan, Haliza mengusulkan agar Malaysia membuat akun biaya kabut asap nasional.

Menurut dia, sistem tersebut dapat digunakan untuk mencatat berbagai kerugian akibat kabut asap secara terukur.

Data yang dicatat antara lain jumlah hari sekolah yang ditutup, jumlah pasien yang mengalami gangguan pernapasan, gangguan penerbangan, kehilangan produktivitas, biaya operasi penyemaian awan, pemantauan kualitas udara, hingga kerugian sektor pariwisata.

Dengan pencatatan tersebut, nilai kerugian akibat kabut asap dapat dihitung secara lebih jelas.

Data itu kemudian dapat menjadi dasar pembahasan mekanisme ganti rugi di tingkat regional.

Haliza menilai pendekatan berbasis data akan membuat posisi Malaysia lebih kuat dalam membahas kompensasi.

Pada saat yang sama, mekanisme tersebut dapat membuka jalan bagi ASEAN untuk memiliki aturan yang lebih jelas dalam menangani persoalan kabut asap lintas batas.* (km/ad)

DAIRI — Satuan Reserse Kriminal Polres Dairi mengungkap kasus perampokan dan penyekapan terhadap seorang dokter berinisial NT, 61 tahun, di tempat praktiknya di Jalan Tembakau, Kelurahan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Polisi menangkap pelaku berinisial PS, 60 tahun, warga Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang.

Baca Juga:

• Mengapa Asahan Rawan Jadi Jalur Masuk Narkoba dari Malaysia? Ini Penjelasan Polisi

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa malam, 1 September 2026.

Sebelum melakukan aksinya, PS diketahui baru selesai minum tuak di sebuah warung di Gang Soala Gogo yang tidak jauh dari lokasi praktik korban.

PS kemudian pergi ke Jalan Merdeka untuk membeli nasi.

Saat melintas di Jalan Tembakau, pelaku melihat pintu tempat praktik korban dalam keadaan terbuka.

" Saat itu, tersangka melintas di Jalan Tembakau atau tempat praktik korban, yang bisa pelaku berobat, dan melihat pintu tersebut dalam keadaan terbuka," kata AKBP Otniel Siahaan dalam keterangan persnya, Kamis, 10 September 2026.

Setelah membeli nasi, PS makan tidak jauh dari tempat praktik tersebut sembari memperhatikan situasi.

Polisi menyebut pada saat itulah muncul niat pelaku untuk melakukan pencurian.

Usai makan, PS kembali ke rumah dan mengambil sebilah parang serta lakban. Ia juga membawa kain sebo untuk menutupi wajahnya.

"Usai habis makan, PS kemudian kembali ke rumah dan mengambil sebilah parang beserta lakban yang disimpan di saku jaket. Tersangka juga tak lupa membawa kain sebo untuk menutup identitasnya," kata Kapolres Dairi.

Sekitar pukul 20.15 WIB, PS kembali ke tempat praktik korban. Ia kemudian menutup wajah menggunakan kain sebo dan memanggil korban.

Saat itu, NT sedang duduk di kursi kerjanya. PS langsung meminta uang sambil mengarahkan parang kepada korban.

Korban mengatakan uang yang tersisa berada di dalam laci.

PS kemudian mengikat kaki dan mulut korban menggunakan lakban sebelum membuka seluruh laci meja dan mengambil uang di dalamnya.

"Pelaku langsung meminta uang kepada korban dengan mengarahkan sebilah parang, namun korban mengatakan bahwa uang yang tersisa hanya di laci. Pelaku kemudian mengikat kaki dan mulut korban menggunakan lakban dan langsung membuka seluruh laci meja dan mengambil seluruh uang yang ada di dalam laci," jelas AKBP Otniel Siahaan.

Setelah mengambil uang, korban sempat berpura-pura menelepon untuk membuat pelaku mengira dirinya tidak sendirian. PS kemudian melarikan diri dari lokasi.

Polisi mengatakan PS selanjutnya pulang ke rumah untuk menghitung uang hasil pencurian. Total uang yang dibawa pelaku mencapai Rp12,19 juta.

"Total uang yang berhasil dibawa oleh tersangka sebesar Rp 12 juta 190 ribu. Tersangka kemudian pergi ke Samosir untuk berbelanja buah coklat dan cabai, serta melanjutkan perjalanan menuju Dolok Sanggul hingga Provinsi Jambi," katanya.

Setelah melakukan perjalanan hingga Jambi, PS memutuskan kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Dairi.

Polisi kemudian menangkap PS ketika dalam perjalanan menuju Dairi, tepatnya di kawasan Merek, Kabupaten Karo, beberapa hari lalu.

Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu buah cincin emas, sebilah parang, uang tunai Rp5,19 juta yang merupakan sisa hasil pencurian, serta satu unit telepon seluler lipat.

Atas perbuatannya, PS kini telah diamankan di Polres Dairi. Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 479 Ayat (2) huruf a subsider Pasal 479 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

""Saat ini Pelaku sudah berhasil diamankan, dan dikenakan pasal 479 Ayat (2) huruf a Subs Pasal 479 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun," tutur Kapolres Dairi.* (vi/ad)

BINJAI — DPD II Partai Golkar Kota Binjai memperkuat struktur organisasi sayap partai menjelang Pemilu 2029.

Haji Kires menunjuk Ali Imron Harahap sebagai Ketua Badan Saksi Nasional Pemenangan Golkar (BSNPG) Kota Binjai periode 2025-2030.

Baca Juga:

• Siapa Ahmad Ali? Ketua Harian PSI yang Namanya Terseret Pengembangan Kasus Tambang Kukar, KPK Sita Rp3,5 Miliar

Penunjukan itu disampaikan Haji Kires dalam rapat konsolidasi internal DPD II Golkar Binjai pada Senin, 7 September 2026.

BSNPG diposisikan sebagai bagian penting dalam persiapan Golkar menghadapi Pemilu 2029, terutama dalam pengamanan suara dan penguatan strategi pemenangan di tempat pemungutan suara (TPS).

"Hari ini saya percayakan amanah BSNPG Binjai kepada Bang Ali Imron Harahap dan Bang Sion Hasibuan. Keduanya punya track record, loyalitas, dan militansi yang tidak diragukan. Saya yakin BSNPG di bawah kepemimpinan mereka akan solid dan siap memenangkan Golkar di Binjai," ujar Haji Kires.

Ali Imron Harahap yang selama ini aktif dalam struktur kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan menyatakan kesiapannya menjalankan amanah tersebut.

"Kami siap bergerak cepat. Tugas BSNPG adalah memastikan setiap suara Golkar di TPS terjaga. Mulai dari perekrutan saksi, pelatihan, sampai pengawasan di lapangan akan kami rapikan," tegas Ali Imron.

Sementara itu, Sion Hasibuan menilai konsolidasi organisasi perlu dilakukan hingga tingkat kelurahan.

Menurut dia, saksi menjadi salah satu unsur penting untuk memastikan suara partai tetap terjaga selama proses pemilu.

"BSNPG ini ujung tombaknya. Kami akan rekrut saksi terbaik di 37 kelurahan di Binjai. Targetnya, tidak ada 1 suara pun Golkar yang hilang," kata Sion.

Dengan terbentuknya kepengurusan BSNPG periode 2025-2030, DPD II Golkar Binjai menargetkan peningkatan perolehan kursi di DPRD Kota Binjai.

Haji Kires meminta seluruh kader Golkar di Kota Binjai memberikan dukungan terhadap kepengurusan BSNPG yang baru.

Ia berharap konsolidasi tersebut dapat memperkuat mesin politik partai hingga tingkat paling bawah.

Baca Juga:

• Tak Baca Teks Saat Pidato, Prabowo: Manusia Kalau Bikin Salah, ya Kita Minta Maaf Saja

"Kerja bersama, menang bersama. Golkar Binjai harus jadi contoh untuk Sumut," tutupnya.* (ad)

JAKARTA — Nama Ahmad M. Ali kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp3,5 miliar dalam pengembangan penyidikan dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan batu bara di Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur.

Ahmad Ali merupakan pengusaha sekaligus politikus. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030.

Baca Juga:

• Tak Baca Teks Saat Pidato, Prabowo: Manusia Kalau Bikin Salah, ya Kita Minta Maaf Saja

KPK menduga uang yang disita memiliki keterkaitan atau bersumber dari tindak pidana korupsi yang sedang disidik.

Namun, penyitaan barang bukti tersebut belum otomatis membuktikan Ahmad Ali sebagai pelaku tindak pidana.

Ahmad M. Ali lahir di Wosu, Morowali, Sulawesi Tengah, pada 16 Mei 1969. Sebelum terjun ke politik nasional, ia dikenal sebagai pengusaha.

Karier politik Ahmad Ali kemudian berkembang melalui Partai NasDem.

Ia menjadi anggota DPR RI selama dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024, dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah.

Di internal NasDem, karier Ahmad Ali terus meningkat hingga dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem.

Perjalanan politiknya kemudian berubah setelah Ahmad Ali meninggalkan NasDem dan bergabung dengan PSI.

Pada 2025, ia dipercaya menjadi Ketua Harian DPP PSI periode 2025-2030.

Jabatan tersebut menempatkannya di jajaran strategis partai menjelang agenda politik nasional 2029.

Perkara yang kini kembali menyeret nama Ahmad Ali telah berkembang sejak beberapa waktu lalu.

Pada Februari 2025, penyidik KPK menggeledah kediaman Ahmad Ali di Jakarta Barat.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang yang dinilai berkaitan dengan perkara.

Selain dokumen dan perangkat elektronik, penyidik menemukan uang tunai dalam rupiah dan valuta asing dengan nilai sekitar Rp3,49 miliar.

Nilai tersebut kemudian dibulatkan menjadi sekitar Rp3,5 miliar.

Uang itu menjadi salah satu barang bukti yang didalami penyidik untuk mengungkap dugaan gratifikasi dalam perkara pertambangan batu bara di Kukar.

Dalam perkara tersebut, KPK mendalami dugaan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara yang dikaitkan dengan setiap metrik ton batu bara.

Penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan korporasi dalam konstruksi perkara.

Dalam pengembangan kasus tersebut, KPK telah menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka.

Pendalaman terhadap korporasi juga berkaitan dengan upaya asset recovery, yakni pengembalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

KPK tidak hanya menelusuri keberadaan uang yang telah disita.

Penyidik juga berupaya mengungkap hubungan transaksi, sumber dana, serta pihak-pihak yang diduga menerima atau menggunakan uang tersebut.

Salah satu aspek yang ikut didalami KPK adalah fasilitas hauling.

Fasilitas tersebut digunakan untuk mengangkut batu bara dari kawasan pertambangan menuju lokasi tujuan, termasuk dermaga.

Penyidik mendalami bagaimana fasilitas tersebut disediakan dan bagaimana mekanisme pungutan yang diterapkan.

Besaran pungutan kemudian dikaitkan dengan volume batu bara yang diangkut.

Dari mekanisme tersebut, penyidik berupaya mengikuti pergerakan uang untuk mengetahui aliran dana serta pihak-pihak yang diduga menerima atau menggunakan dana.

Dengan demikian, penyidikan tidak hanya berfokus pada uang sekitar Rp3,5 miliar yang telah disita, tetapi juga pada konteks transaksi dan aliran dana yang berkaitan dengan perkara dugaan gratifikasi tersebut.

Ahmad Ali sebelumnya telah diperiksa KPK dalam rangka mengungkap perkara tersebut.

Namun, KPK belum memastikan apakah Ahmad Ali akan kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Pemeriksaan lanjutan masih terbuka apabila penyidik membutuhkan keterangan tambahan untuk memperjelas aliran dana maupun keterkaitan barang bukti yang telah disita.

Profil Singkat Ahmad M. Ali
Nama: Ahmad M. Ali
Tempat, tanggal lahir: Wosu, Morowali, Sulawesi Tengah, 16 Mei 1969
Profesi: Pengusaha dan politikus
Partai sebelumnya: Partai NasDem
Karier: Anggota DPR RI periode 2014-2024
Jabatan sebelumnya: Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem
Jabatan saat ini: Ketua Harian DPP PSI periode 2025-2030

Perjalanan Ahmad M. Ali membawa dirinya dari dunia usaha hingga menjadi salah satu figur politik yang memiliki posisi strategis di tingkat nasional.

Kini, namanya kembali menjadi sorotan setelah KPK menyita uang sekitar Rp3,5 miliar dalam pengembangan perkara dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan batu bara di Kukar.

Namun, hubungan uang tersebut dengan perkara dan ke mana aliran dananya bermuara masih menjadi bagian dari proses penyidikan KPK.

Status hukum setiap pihak tetap bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian lebih lanjut.* (mi/ad)

ASAHAN — Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, masih menjadi salah satu jalur yang digunakan untuk memasukkan narkotika jenis sabu dan ekstasi dari wilayah perairan perbatasan Malaysia.

Kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum.

Baca Juga:

• Hujan Deras Rendam Sejumlah Wilayah Medan, 50 Warga Medan Labuhan Mengungsi

Di sepanjang kawasan pesisir itu juga terdapat sejumlah jalur pelabuhan tikus yang biasa digunakan nelayan untuk keluar masuk wilayah perairan.

Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudita mengatakan kondisi tersebut membuat upaya pencegahan peredaran narkotika dari perairan internasional membutuhkan pengawasan yang lebih intensif.

Hal itu disampaikan Adi saat konferensi pers pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional di Aula Polres Asahan, Kamis, 10 September 2026.

"Iya, tentu jadi tantangan tersendiri untuk wilayah Asahan yang berbatasan dengan Selat Malaka, ditambah jalur perairan pelabuhan tikus yang biasa membuat nelayan keluar masuk," ujarnya.

Untuk mencegah masuknya narkotika dari Malaysia, Polres Asahan mengintensifkan patroli di wilayah pesisir.

Polisi juga menggandeng masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan untuk membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan.

Selain itu, Polres Asahan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkoba internasional.

Adi mencontohkan pengungkapan kasus terbaru dengan tersangka seorang warga Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Polisi menangkap pria tersebut karena diduga menjadi kurir narkotika dengan barang bukti 5 kilogram sabu.

"Baru-baru ini, misalnya, kita menangkap seorang warga dari Kabupaten Sampang, Madura, yang menjadi kurir 5 kg narkoba jenis sabu. Ini masuk lewat perairan internasional Malaysia," ujarnya.

Menurut polisi, narkotika tersebut biasanya diperoleh melalui nelayan yang menerima titipan barang di wilayah perairan perbatasan.

Barang kemudian dijemput oleh orang yang telah ditugaskan untuk mengambilnya.

Para kurir atau penjemput disebut mendapat imbalan dari jaringan narkoba.

Karena itu, Adi menilai pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan aparat kepolisian.

Pengawasan masyarakat di wilayah pesisir juga diperlukan untuk memutus jalur masuk narkoba.

"Karenanya, mengungkap narkoba ini tidak hanya tugas dari aparat kepolisian saja, namun butuh kerja sama dari berbagai pihak," ujarnya.

Sebelumnya, Satres Narkoba Polres Asahan menangkap seorang pria berinisial J, 23 tahun, warga Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

J ditangkap saat membawa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan.

Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Gunawan Effendi mengatakan penangkapan dilakukan pada Sabtu, 5 September 2026 sekitar pukul 09.00 WIB.

Lokasi penangkapan berada di Desa Binjai Serbangan, Lingkungan VII, Kecamatan Air Joman.

"Dari pelaku kami amankan barang bukti narkotika berupa 5 kg sabu-sabu dan 285 butir pil ekstasi," kata Gunawan.

Polisi menduga narkotika tersebut berasal dari jaringan internasional Malaysia.

Menurut Gunawan, barang haram itu dibawa menggunakan kapal dari wilayah perairan internasional.

Setelah itu, barang dijemput oleh pelaku di kawasan perairan yang biasa digunakan nelayan untuk bersandar.

Pengungkapan kasus tersebut menjadi perhatian aparat karena menunjukkan masih adanya upaya jaringan narkotika internasional memanfaatkan jalur perairan Selat Malaka untuk memasukkan narkoba ke wilayah Asahan.

Polres Asahan menyatakan akan terus memperkuat patroli laut, pengawasan kawasan pesisir, serta kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait untuk mencegah masuk dan beredarnya narkotika.* (mi/ad)

BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) dua pejabat utama (PJU) dan lima kapolres jajaran di Lobi Mapolda Aceh, Kamis, 10 September 2026.

Pergantian sejumlah pejabat tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian di tengah tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Kamis 10 September 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Menurut Joko, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri.

Selain menjadi bagian dari pembinaan karier personel, pergantian jabatan juga menjadi momentum untuk melakukan penyegaran organisasi.

"Mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bentuk pembinaan karier personel sekaligus penyegaran organisasi agar pelaksanaan tugas kepolisian semakin profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," kata Joko dalam keterangannya usai sertijab.

Dalam sertijab tersebut, dua pejabat utama Polda Aceh resmi mengemban jabatan baru.

Kombes Pol. Carlie Syahputra dipercaya sebagai Kabid Propam Polda Aceh.

Sementara Kombes Pol. Giyarto mendapat amanah sebagai Kabid TIK Polda Aceh.

Pergantian juga dilakukan pada lima kapolres di jajaran Polda Aceh.

Mereka adalah Kombes Pol. Teguh Priyambodo Nugroho sebagai Kapolresta Banda Aceh, AKBP Teguh Siswoyo sebagai Kapolres Aceh Tengah, AKBP Aris Cai Dwi Susanto sebagai Kapolres Aceh Timur, AKBP Ricky Nugraha sebagai Kapolres Bener Meriah, serta AKBP Muhamad Taufiq sebagai Kapolres Nagan Raya.

Sejumlah pejabat yang sebelumnya bertugas di Polda Aceh juga mendapat penugasan baru. Salah satunya Kombes Pol. Bulang Bayi Samudra.

Bulang sebelumnya menjabat Kabid Propam Polda Aceh. Kini dia dipercaya mengemban tugas sebagai Kabid Propam Polda Sumatera Utara.

Joko mengatakan Kapolda Aceh dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama bertugas di jajaran Polda Aceh.

Pergantian jabatan, kata Joko, tidak hanya berarti perpindahan posisi.

Pergantian tersebut juga menjadi bagian dari estafet pengabdian agar program dan tugas kepolisian dapat terus berjalan.

Para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan pejabat sebelumnya sekaligus menghadirkan inovasi sesuai dengan kebutuhan di wilayah tugas masing-masing.

"Kepada pejabat baru, Kapolda berharap agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, memahami karakteristik wilayah Aceh, serta terus memperkuat sinergi internal maupun eksternal," ujar Joko.

Dengan penugasan baru tersebut, para pejabat diharapkan dapat semakin dekat dengan masyarakat dan mampu merespons perkembangan situasi secara cepat.

Mereka juga diminta membangun kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas di wilayah hukum masing-masing.* (ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku kerap diingatkan oleh stafnya agar menyampaikan pidato sesuai dengan teks yang telah disiapkan.

Namun, Prabowo mengatakan dirinya terkadang memilih menyampaikan pidato dengan merangkum inti dari naskah tersebut.

Baca Juga:

• Tak Terima Dipecat karena Dugaan Pungli, Mantan Pegawai Dinas PMD Deli Serdang Gugat Bupati Asri Ludin ke PTUN Medan

"Saudara-saudara sekalian, memang saya selalu diingatkan oleh staf saya, 'Pak, pakai teks, Pak. Jangan sampai keluar dari teks'," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, teks pidato yang disiapkan stafnya untuk acara tersebut sebenarnya sudah sangat baik.

Naskah itu dilengkapi dengan paparan serta infografis yang cukup lengkap.

Prabowo bahkan sempat membolak-balikkan lembaran teks pidato tersebut dan menunjukkannya kepada para hadirin.

"Paparannya baik sekali, grafiknya banyak sekali," kata Prabowo sambil menunjukkan teks pidato tersebut.

Meski demikian, Prabowo mengatakan dirinya lebih memilih merangkum esensi dari materi yang telah disiapkan.

Ia juga menyampaikan harapan agar tidak melakukan kesalahan dalam pidatonya.

"Mudah-mudahan saya tidak salah bicara. Tapi sebetulnya kalau manusia kalau bikin kesalahan, ya kita minta maaf saja," kata dia.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung pentingnya menjaga persatuan dan persahabatan dalam menjalankan demokrasi.

Menurut dia, perbedaan pandangan, persaingan, kritik, saran, hingga rekomendasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

Prabowo mengatakan demokrasi memberikan ruang bagi setiap pihak untuk memiliki warna dan pandangan yang berbeda.

Perbedaan tersebut, kata dia, tidak seharusnya menghilangkan sikap saling menghormati.

"Ini demokrasi Indonesia. Dan hari ini, di panggung ini, ya inilah demokrasi Indonesia. Macam-macam warna. Bersaing, kritik, menyampaikan saran, memberi rekomendasi. Menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak enak untuk disampaikan tapi tetap kita rukun, tetap bersahabat, tetap berkeluarga," kata Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo juga menyinggung perjalanan politik Partai Demokrat yang pernah berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Dia mengapresiasi sikap Demokrat yang menurutnya tetap menjaga demokrasi ketika tidak berada dalam kekuasaan.

"Partai Demokrat pernah menang, pernah tidak menang. Pernah di puncak, pernah di pemerintahan. Tapi waktu tidak berkuasa, Partai Demokrat tidak caci maki. Partai Demokrat tidak bakar-bakar," kata Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Partai Demokrat dalam Pemilu 2019 dan 2024.

Menurut dia, dukungan tersebut menunjukkan adanya kesamaan cita-cita dan prinsip dalam membangun Indonesia.

"Karena kita memang punya cita-cita dan prinsip yang sama," ujar Prabowo yang juga Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra.

Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan dalam perayaan 25 tahun Partai Demokrat yang dihadiri sejumlah tokoh politik.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga persatuan meski terdapat perbedaan pilihan dan pandangan politik.* (cn/ad)

JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap salah satu faktor yang diduga memicu kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Temuan itu disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.

Baca Juga:

• Mengapa Siswi di Karo Alami Gangguan Ingatan Usai Diduga Keracunan MBG? Ini Penjelasan Dokter Neurologi

Mandat tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Taruna, Pasal 24 Perpres tersebut mengatur tugas BPOM dalam pengawasan program MBG, mulai dari bahan baku makanan hingga penanganan apabila terjadi kejadian luar biasa.

"Pasal itu sangat tegas bahwa kami ditugaskan untuk pengawasannya pelaksanaan, jadi mulai dari pengawasan bahan baku makanan sampai kepada jika terjadi kejadian luar biasa dalam hal ini keracunan," ujar dia dalam rapat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian BPOM adalah jarak waktu antara makanan selesai dibuat dan makanan tersebut didistribusikan kepada penerima manfaat.

Taruna mencontohkan kasus keracunan MBG di Sidoarjo.

Berdasarkan temuan BPOM, terdapat jeda waktu yang cukup panjang antara proses memasak dan pembagian makanan.

"Salah satu protokol yang tidak terlaksana dengan baik adalah karena makanan itu dimasak, disiapkan itu sejak jam 01.00 malam, terus nanti dibagikan sekitar jam 12.00 siang," kata Taruna.

Dengan kondisi tersebut, makanan berada dalam rentang waktu sekitar 11 jam sejak disiapkan hingga dibagikan.

"Berarti kurang lebih hampir 11 jam. Sementara timeline dalam kami mendidik para SPPG itu jangan lewat 4 jam," imbuhnya.

BPOM menilai pengaturan waktu produksi hingga distribusi menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperketat untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan dalam program MBG.

Dalam menjalankan tugas pengawasan MBG, BPOM mendapat alokasi anggaran sebesar Rp509 miliar dari total anggaran program tersebut.

Taruna mengatakan nilai tersebut bahkan lebih besar dibandingkan anggaran BPOM untuk menjalankan seluruh tugas kelembagaannya dalam satu tahun, yang disebut hanya sekitar Rp115 miliar.

BPOM, kata Taruna, telah menyusun 21 program untuk mendukung pengawasan MBG dan mengusulkannya kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, sejumlah usulan tersebut masih menunggu persetujuan.

Taruna mengatakan salah satu fokus ke depan adalah memperketat pengawasan terhadap waktu produksi dan distribusi makanan.

Taruna mengakui pengawasan BPOM terhadap program MBG pada 2025 belum berjalan optimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran.

"Karena harus disadari bahwa tahun ini kami belum efektif menjalankan karena cuma Rp2,9 miliar untuk tahun ini dianggarkan untuk MBG sehingga itu tidak efektif," katanya.

Dengan adanya alokasi Rp509 miliar, BPOM berharap anggaran tersebut dapat digunakan secara optimal untuk memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan dalam program MBG.

Namun, Taruna berharap anggaran tersebut dapat masuk sepenuhnya sebagai bagian dari anggaran BPOM, bukan tetap melekat sebagai anggaran program MBG.

"Tetapi kan ini masalahnya anggaran yang Rp509 miliar itu sudah terkunci. Nah, sekarang bagaimana membuka kuncinya? Pada rapat kemarin kita sudah diusulkan dan kami sudah membuat tata cara untuk itu," katanya.

BPOM selanjutnya akan memperketat pengawasan mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan MBG.

Pengaturan waktu antara makanan selesai diproduksi dan dibagikan menjadi salah satu perhatian utama untuk mencegah kasus keracunan berulang.* (cn/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Dito dijadwalkan memberikan keterangan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 10 September 2026.

Baca Juga:

• KPK Akui Sempat Segel Ruangan Dirjen Bea Cukai, Segel Hilang Saat Tim Kembali

"Benar, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menghadirkan saksi saudara Ario Bimo Nandito dalam lanjutan sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji," ujar Budi, Rabu, 9 September 2026.

Menurut Budi, keterangan Dito diperlukan dalam proses pembuktian perkara.

Kesaksian tersebut akan membantu majelis hakim memahami rangkaian perkara berdasarkan fakta yang diketahui dan dialami langsung oleh saksi.

"Keterangan saksi di persidangan tentu menjadi bagian penting dalam proses pembuktian untuk membantu majelis hakim memperoleh gambaran perkara secara utuh, berdasarkan fakta yang diketahui dan dialami sendiri oleh saksi," terang Budi.

"Pada prinsipnya, proses persidangan adalah ruang untuk menguji seluruh alat bukti secara objektif. Karena itu, semakin lengkap fakta yang dapat dihadirkan dan diuji di persidangan, semakin utuh pula konstruksi perkara yang dapat dinilai oleh majelis hakim," lanjutnya.

Dito Ariotedjo sebelumnya memastikan akan memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

"Ya, benar. Saya telah menerima undangan untuk hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara kuota haji. Pastinya saya akan hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan," ujar Dito, Rabu, 9 September 2026.

Selain Dito, persidangan hari ini juga melanjutkan pemeriksaan tiga saksi yang belum selesai memberikan keterangan dalam persidangan sebelumnya.

Ketiga saksi tersebut adalah mantan honorer Kementerian Agama Ridwan Kurniawan, Staf Asrama Haji Bekasi Nila Aditya Devi, serta Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Abdul Muhyi.

Pengadilan juga menjadwalkan pemeriksaan tiga saksi baru dalam sidang tersebut.

Kesaksian para saksi berkaitan dengan perkara yang menjerat empat terdakwa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Mereka adalah mantan Menteri Agama periode 2019-2024 Yaqut Cholil Qoumas, Staf Khusus Yaqut bernama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, perkara tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar.

Perkara itu juga diduga memperkaya sejumlah pihak, termasuk 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Dito Ariotedjo juga dikenal sebagai menantu pemilik Maktour Group, Fuad Hasan Masyhur.

Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji ini, KPK telah memeriksa Fuad Hasan Masyhur sebagai saksi sebanyak tiga kali.

Pemeriksaan dilakukan pada 28 Agustus 2025, 26 Januari 2026, dan 18 Juni 2026.

Hingga kini, Fuad Hasan Masyhur masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut.

KPK juga pernah meminta Imigrasi mencegah Fuad Hasan bepergian ke luar negeri.

Namun, masa pencegahan tersebut tidak diperpanjang setelah berakhir pada pertengahan Februari 2026.

Adapun Dito Ariotedjo dalam persidangan kali ini akan dimintai keterangan sebagai saksi.

Kesaksiannya akan menjadi bagian dari proses pembuktian yang diuji di hadapan majelis hakim.* (cn/ad)

PANDEGLANG — Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian lima jurnalis dan tiga awak speedboat yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Operasi pencarian kembali dioptimalkan pada Kamis pagi, 10 September 2026.

Baca Juga:

• Beda Pilihan Politik Ternyata Bisa Picu Perceraian, Menag Ungkap 6 Faktor Lainnya

Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edy Prakoso mengatakan pencarian akan dilakukan secara maksimal dengan tetap memperhatikan keselamatan seluruh personel.

"Basarnas beserta unsur di lapangan akan mengoptimalkan seluruh kekuatan yang ada. Mohon doanya semoga proses pencarian korban dapat berjalan dengan lancar, aman, dan selamat serta seluruh korban dapat ditemukan," kata Edy, Rabu, 9 September 2026.

Pada pencarian Kamis pagi, strategi operasi difokuskan ke sisi utara kawasan Gunung Anak Krakatau.

Tim SAR menyesuaikan penyisiran dengan pergerakan arus laut, perubahan ombak, serta arah angin.

Speedboat yang membawa lima jurnalis dan tiga awak kapal tersebut berangkat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang, pada Senin, 7 September 2026 sekitar pukul 14.00 WIB.

Dalam perjalanan, salah satu jurnalis sempat mengirimkan titik lokasi terakhir sekitar pukul 14.42 WIB.

Namun komunikasi dengan rombongan terputus sekitar pukul 15.04 WIB.

Lima jurnalis yang berada di dalam speedboat tersebut yakni M Bagus Khoirunnas dari ANTARA, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu, serta Donal yang merupakan pewarta lepas atau freelance.

Pada hari kedua pencarian, Rabu, 9 September 2026, tim SAR gabungan membagi operasi menjadi empat Search and Rescue Unit atau SRU untuk memperluas cakupan pencarian.

Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Banten Rizky Dwianto mengatakan pembagian SRU dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pencarian sebelumnya.

"Dalam pelaksanaan pencarian hari kedua, Tim SAR Gabungan membagi operasi menjadi empat SRU untuk memperluas cakupan area pencarian," kata Rizky.

SRU 1 menggunakan KN SAR Tetuka 247 dengan rencana penyisiran sejauh 68,3 nautical mile dan jarak antarjalur pencarian atau spacing 3 nautical mile.

SRU 2 menggunakan KAL Anyer dengan total rencana penyisiran 69,5 nautical mile dan spacing 3 nautical mile.

Sementara SRU 3 menggunakan RIB 01 Lampung dengan rencana penyisiran sejauh 67 nautical mile dan spacing 1 nautical mile.

Adapun SRU 4 menggunakan RIB 02 Banten untuk menyisir kawasan Pulau Rakata dan Pulau Panjang.

Rizky mengatakan hasil pemetaan SAR menunjukkan arah pencarian mengarah ke barat daya Gunung Anak Krakatau.

"Untuk pencarian kita perluas, karena hasil Map SAR kita itu mengarah ke barat daya dari Gunung Anak Krakatau, sehingga untuk total luas pencarian kita 271 nautical mill (NM)," ucap Rizky.

Pencarian juga diperkuat oleh Tim Basarnas Lampung yang menyusuri jalur perairan dan sejumlah pulau kecil menuju kawasan Gunung Anak Krakatau.

Polda Lampung turut mengerahkan kapal patroli untuk memperluas penyisiran di titik-titik yang diperkirakan menjadi jalur pelayaran speedboat.

"Kami terus memperluas area pencarian dengan memperhatikan kondisi cuaca, arus, serta titik terakhir komunikasi," kata Direktur Polisi Air dan Udara Polda Lampung, Kombes Erick Sartani Marbun.

TNI Angkatan Laut juga mengerahkan sejumlah kapal untuk mendukung operasi SAR.

Kapal yang dikerahkan antara lain KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, dan KRI Lepu-861.

Selain itu, Lanal Banten mengerahkan KAL Anyer I.3-64 dan Rigid Hulled Inflatable-Boat (RHIB) Peucang untuk menyisir sejumlah sektor perairan yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan rombongan.

Lanal Lampung juga menyediakan KAL Siaga untuk membantu penyisiran sekaligus memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Proses pencarian berlangsung di tengah aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih mengalami erupsi.

Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad mengatakan erupsi terjadi ketika SRU 1 melakukan pencarian menggunakan KN SAR Tetuka 247 sekitar pukul 13.31 WIB.

Material abu vulkanik yang cukup tebal membuat tim SAR harus memperhitungkan faktor keselamatan selama operasi berlangsung.

"Kami juga memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau. Saat terlihat adanya material debu yang cukup tebal, kami tetap mempertimbangkan faktor keselamatan bagi seluruh personel. Pencarian akan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan," kata Al Amrad.

Keluarga salah satu jurnalis yang hilang, M Bagus Khoirunnas, juga meminta tim SAR mempertimbangkan pencarian di Pulau Sertung.

Istri Bagus, Desi, mengaku mendapat informasi bahwa rombongan suaminya sempat berencana menuju Pulau Sertung yang berada di sebelah barat Pulau Anak Krakatau.

"Saya dapat informasi dari yang mengarahkan dia, untuk yang mengasih informasi bahwa adanya kapal yang bisa menyeberang, itu kan dia nanya 'bisa enggak berhenti di Sertung, turun di Sertung bisa enggak'. Saya dari informasi itu sih yang feeling saya yang harus dicari itu ya ke Sertung itu," ujar Desi di Pandeglang.

Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad mengatakan informasi tersebut akan menjadi pertimbangan tim.

Namun, pencarian di sekitar Pulau Sertung menghadapi kendala karena lokasinya dekat dengan kawasan Gunung Anak Krakatau yang masih erupsi.

"Kami tidak berani juga terlalu merapat ke situ dan karena informasi dari rekan kami di lapangan menyatakan bahwa memang pada saat itu masih erupsi. Nah, dan itu kan sudah ada memang peringatan yang tidak bisa kita ini, Pak. Paling tidak safety juga yang harus kita pikirkan jadi seperti itu," ujarnya.

Selain pencarian melalui jalur laut, tim SAR juga berupaya menggunakan drone.

Namun, pencarian melalui udara belum dapat dilakukan secara maksimal karena kondisi cuaca.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan angin kencang menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian.

"Tim SAR Banten sampaikan bahwa kondisi hari ini belum memungkinkan untuk menggunakan fasilitas dari udara, namun sudah dicoba menggunakan drone," kata Andra di Pandeglang.

Tim SAR kemudian memaksimalkan pencarian pada Kamis pagi dengan memperluas wilayah penyisiran dan menyesuaikan operasi terhadap kondisi cuaca serta aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Hingga pencarian dilanjutkan, lima jurnalis dan tiga awak speedboat tersebut masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan.* (cn/ad)

MEDAN — Hujan deras yang mengguyur Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu malam, 9 September 2026, menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir.

Kecamatan Medan Labuhan menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Ketinggian air di sejumlah lokasi mencapai 30 hingga 60 sentimeter.

Baca Juga:

• Mengapa Siswi di Karo Alami Gangguan Ingatan Usai Diduga Keracunan MBG? Ini Penjelasan Dokter Neurologi

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Yunita Sari, mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan di lapangan sekaligus mengevakuasi masyarakat yang terdampak banjir.

"Berdasarkan data yang masuk ke kita, saat ini yang masih tergenang banjir yakni di Kelurahan Martubung, Besar dan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan. Beberapa wilayah memang sempat tergenang, tapi pagi ini sudah surut," ucapnya, Kamis, 10 September 2026.

Yunita menjelaskan, 50 warga yang mengungsi berasal dari Kompleks BTN, Medan Labuhan.

Kawasan tersebut disebut memang kerap mengalami banjir ketika hujan deras.

" Kita tahu bahwa Kompleks BTN memang kerap menjadi langganan banjir. Saat ini semuanya sudah dievakuasi ke Masjid Al-Hijrah. Total ada 20 orang dewasa, 10 orang lansia, serta 20 orang remaja dan anak-anak yang mengungsi," jelasnya.

Menurut Yunita, warga memilih mengungsi untuk mengantisipasi apabila ketinggian air kembali meningkat.

BPBD Medan hingga Kamis pagi masih melakukan patroli dan pemantauan di sejumlah wilayah terdampak.

Pendataan juga dilakukan untuk mengetahui kondisi warga serta kebutuhan yang diperlukan selama penanganan banjir.

Yunita mengatakan kondisi sejumlah sungai yang dipantau BPBD masih berada dalam kondisi normal.

Menurut dia, kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh tidak adanya hujan di kawasan pegunungan.

" Ketinggian air sungai kita pantau dalam kondisi normal semua. Kondisi itu karena di kawasan pegunungan tidak hujan. Sekarang kita fokus terhadap warga terdampak dan berkoordinasi dengan kewilayahan terkait kebutuhan masyarakat," pungkasnya.

BPBD Kota Medan masih memantau perkembangan kondisi di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan banjir kembali terjadi apabila hujan deras kembali mengguyur wilayah Kota Medan.* (mi/ad)

DELI SERDANG — Juli Hartuti (49), mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, menggugat Bupati Deli Serdang dr Asri Ludin Tambunan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Gugatan itu diajukan setelah Juli diberhentikan sebagai PNS. Sebelumnya, Juli bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Deli Serdang.

Baca Juga:

• Kecelakaan Beruntun di Sibolangit, Truk Diduga Rem Blong Tabrak 4 Rumah dan Sekolah

"Iya menggugat dia, sudah ke PTUN," ujar Anita, Kamis, 10 September 2026.

Anita mengatakan proses pemberhentian Juli telah melalui mekanisme yang berlaku.

Menurut dia, sebelum keputusan pemberhentian diambil, persoalan tersebut telah dibahas bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Deli Serdang.

" dia menggugat ke PTUN itu merupakan hak nya. Sudah melalui sidang di BKPSDM," kata Anita.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Deli Serdang, Muslih Siregar, mengatakan dirinya belum mengetahui secara pasti apakah gugatan Juli telah resmi masuk ke PTUN Medan.

Menurut Muslih, pihaknya belum menerima undangan atau panggilan dari pengadilan terkait perkara tersebut.

Namun, ia mengetahui bahwa Juli keberatan dengan keputusan pemberhentian dirinya sebagai PNS.

"Kemungkinan besar menggugat. Dia ada ajukan keberatan setau saya. Sudah ketemu juga sama suaminya karena suaminya juga kan pengacara. Intinya mereka belum puas dengan dasar pemecatan. Kalau dia gugat ya kita hadapi," Bilang Muslih.

Sementara itu, upaya meminta keterangan kepada Juli Hartuti mengenai gugatan tersebut belum memperoleh respons.

Nomor telepon yang dihubungi belum diangkat, sementara pesan singkat yang dikirim juga belum mendapat balasan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Juli Hartuti diberhentikan sebagai PNS pada Agustus 2026.

Sebelum diberhentikan, Juli disebut bertugas menangani bagian aset di Dinas PMD Deli Serdang.

Juli diberhentikan karena dinilai terbukti melakukan pungutan liar atau pungli terhadap Pemerintah Desa.

Keputusan pemberhentian tersebut sempat menjadi perhatian di kalangan aparatur sipil negara (ASN) Deli Serdang.

Perdebatan muncul mengenai berat-ringannya sanksi yang diberikan kepada Juli.

Sebagian pihak menilai pemecatan merupakan sanksi yang tepat.

Namun, ada pula yang mempertanyakan keputusan tersebut karena membandingkannya dengan kasus dugaan pungli fee proyek yang melibatkan ASN lain.

Dalam kasus yang disebut tersebut, sejumlah ASN disebut hanya mendapatkan sanksi berupa pencopotan jabatan dan pemindahan tempat tugas.

Kasus pemberhentian Juli kemudian semakin menjadi perhatian setelah dia mengaku mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan Sekretaris Dinas PMD Deli Serdang, Yusri Azlan.

Peristiwa tersebut disebut terjadi pada hari terakhir Juli masuk kantor. Saat itu, Juli dan Yusri sempat terlibat cekcok.

Yusri telah membantah tuduhan melakukan penganiayaan. Namun, Juli mengaku sempat dipukul pada bagian muka dan kepala.

Juli kemudian melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polda Sumatera Utara.

Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/1283/VIII/2026/SPKT/POLDA Sumatera Utara, tertanggal 6 Agustus 2026.

Gugatan Juli ke PTUN Medan kini menjadi jalur hukum yang ditempuh untuk mempersoalkan keputusan pemberhentian dirinya sebagai PNS.

Perkara tersebut akan menjadi ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan dalil dan pembelaan masing-masing sesuai proses hukum yang berlaku.* (tm/ad)

CIREBON — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkap sejumlah faktor yang dapat memicu perceraian dalam rumah tangga.

Menurut dia, persoalan yang dihadapi pasangan suami istri kini semakin kompleks sehingga ketahanan keluarga perlu dibangun sejak sebelum pernikahan.

Baca Juga:

• Rupiah Masih Tertekan, Dibuka Melemah ke Rp17.512 per Dolar AS

Nasaruddin mengatakan persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor yang dapat memicu keretakan rumah tangga.

Ketika tanggung jawab ekonomi tidak berjalan dengan baik, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi konflik dan mengganggu keharmonisan keluarga.

Selain masalah ekonomi, Nasaruddin menyebut sejumlah faktor lain yang dapat menjadi tantangan dalam kehidupan perkawinan.

Di antaranya masa hukuman penjara yang panjang, perbedaan usia, jenjang pendidikan, kondisi fisik dan penyakit tertentu, serta perbedaan pilihan politik.

Nasaruddin menjelaskan pasangan yang harus menghadapi kondisi ketika salah satu pihak menjalani hukuman penjara dalam waktu lama memiliki tantangan besar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

"Faktor penjara. Istri dari suami yang dipenjara di atas tiga tahun banyak yang mengajukan cerai gugat, termasuk di kalangan narapidana kasus terorisme dengan masa hukuman panjang," jelasnya.

Menurut Nasaruddin, perbedaan usia yang terlalu jauh antara suami dan istri juga dapat menjadi tantangan dalam kehidupan perkawinan.

Begitu pula dengan perbedaan jenjang pendidikan. Menurut dia, kondisi tersebut dapat menjadi persoalan apabila tidak dikelola dengan baik oleh pasangan.

Selain itu, kondisi fisik dan penyakit tertentu juga dapat memberikan tekanan dalam kehidupan rumah tangga.

Nasaruddin juga menyoroti perbedaan pilihan politik antara suami dan istri. Menurut dia, perbedaan pilihan politik bahkan pernah menjadi pemicu perceraian.

"Bahkan perbedaan pilihan politik juga tidak luput sebagai faktor perceraian. Pernah terjadi perceraian akibat suami-istri berbeda pilihan calon kepala daerah, sampai ke tingkat pengadilan dengan anak sebagai saksi. Begitu rapuhnya sebuah perkawinan," ungkapnya.

Nasaruddin mengatakan perbedaan dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang sulit dihindari.

Namun, perbedaan tersebut harus dikelola agar tidak berkembang menjadi konflik yang mengancam keutuhan keluarga.

Beragam faktor tersebut menunjukkan bahwa upaya membangun ketahanan keluarga tidak cukup dilakukan setelah persoalan muncul.

Menurut Nasaruddin, pencegahan harus dimulai sejak pasangan mempersiapkan diri memasuki kehidupan perkawinan.

Karena itu, dia menekankan pentingnya bimbingan perkawinan atau Bimwin bagi calon pengantin.

"Bimwin sangat penting bagi calon pengantin. Jangan sampai pasangan memasuki perkawinan tanpa memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga," pungkasnya.

Menurut Nasaruddin, pasangan suami istri perlu memiliki pengetahuan dan kesiapan untuk menghadapi berbagai dinamika setelah menikah.

Dengan kesiapan tersebut, perbedaan dan persoalan dalam rumah tangga diharapkan dapat dikelola secara lebih dewasa.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Zayadi, mengatakan faktor penyebab perceraian dan pentingnya bimbingan perkawinan menjadi salah satu perhatian dalam Nasuha 2026.

Forum tersebut mempertemukan penghulu dan ulama untuk membahas berbagai persoalan terkait pembangunan keluarga yang sakinah dan maslahah.

Nasuha 2026 menjadi ruang untuk bertukar gagasan, berbagi praktik baik, sekaligus merumuskan rekomendasi untuk memperkuat layanan keluarga.

Pembahasan forum mencakup sejumlah isu, antara lain ketahanan perkawinan, konseling keluarga, perlindungan perempuan dan anak, penguatan kelembagaan Kantor Urusan Agama (KUA), serta pengembangan layanan keluarga yang responsif terhadap perubahan di masyarakat.

"Dalam konteks tersebut, KUA, penghulu, penyuluh, dan ulama memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peran mereka tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan pelaksanaan pernikahan, tetapi juga memberikan edukasi serta pendampingan kepada pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga," tegas Ahmad Zayadi.* (km/ad)

KARO — Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada pertengahan Agustus 2026 terus mendapat perhatian.

Salah satu korban, siswi SMK Bersama Berastagi berinisial FP, disebut mengalami gangguan ingatan setelah menjalani perawatan.

Baca Juga:

• Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Kembali Kejang Kamis Pagi, Dilarikan ke IGD

Putrinya disebut tidak mampu mengenali orang-orang yang datang.

Elvinus menilai daya ingat FP mengalami penurunan hingga sekitar 70 persen.

Namun, hubungan antara gangguan ingatan yang dialami FP dan dugaan keracunan makanan yang sebelumnya dialaminya masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis secara menyeluruh.

Secara medis, keracunan makanan memang dapat memengaruhi fungsi otak dan sistem saraf dalam kondisi tertentu.

Dosen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Neurologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dr. Wahyu Wihartono, M.Kes., Sp.N., FMIN., menjelaskan bahwa jenis toksin atau zat beracun tertentu dapat mengganggu kerja sistem saraf.

"Intoksikasi akibat keracunan makanan memang dapat menyebabkan gangguan fungsi otak. Toksin dapat memengaruhi fungsi neurotransmiter sehingga mengganggu kerja sel-sel otak. Kondisi tersebut dapat menimbulkan gangguan kognitif, termasuk gangguan daya ingat," kata Wahyu, Rabu (9/9/2026).

Wahyu menjelaskan toksin tertentu dapat mengganggu neurotransmiter, yakni zat kimia yang berfungsi membawa pesan antarsel saraf.

Ketika komunikasi antarsel saraf terganggu, fungsi kognitif juga dapat terdampak.

Fungsi tersebut mencakup kemampuan berkonsentrasi, berpikir, hingga mengingat informasi.

Meski demikian, Wahyu mengingatkan bahwa gangguan ingatan setelah keracunan tidak dapat langsung disimpulkan disebabkan oleh toksin dari makanan.

Dokter perlu melihat berbagai faktor sebelum menentukan penyebab gangguan neurologis pada pasien.

Pemeriksaan tersebut meliputi jenis toksin yang diduga masuk ke tubuh, tingkat paparan, gejala klinis, riwayat penyakit, hingga hasil pemeriksaan penunjang.

Menurut Wahyu, gangguan saraf setelah keracunan juga dapat dipengaruhi kondisi lain.

Salah satunya adalah kekurangan oksigen atau hipoksia yang dapat mengganggu fungsi sel-sel otak.

Gangguan metabolik dan kejang berkepanjangan juga dapat memengaruhi kondisi neurologis pasien.

Pada kondisi tertentu, stimulasi neurotransmiter yang berlebihan dapat menyebabkan ion kalsium masuk dalam jumlah berlebihan ke dalam sel.

Proses tersebut berpotensi mengaktifkan enzim yang kemudian dapat merusak sel saraf.

"Kerusakan sel otak tidak selalu terjadi akibat toksin secara langsung. Ada faktor-faktor lain yang dapat ikut berperan. Karena itu, mekanisme dan penyebab gangguan pada setiap pasien harus diperiksa secara menyeluruh," tegasnya.

Dalam kasus keracunan massal, Wahyu mengingatkan tenaga medis agar tidak hanya memperhatikan gejala pada sistem pencernaan.

Gejala yang berkaitan dengan sistem saraf juga perlu diwaspadai.

Beberapa di antaranya adalah gangguan kesadaran, kejang, kesulitan berbicara, perubahan perilaku, kelemahan anggota tubuh, hingga gangguan ingatan.

"Jika muncul gejala neurologis, pasien perlu segera mendapatkan penilaian medis secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui penyebab gangguan dan menentukan penanganan yang sesuai," ucap Wahyu.

Wahyu mengatakan gangguan ingatan tidak selalu berarti pasien mengalami kerusakan otak permanen.

Anak-anak dan remaja, kata dia, memiliki kemampuan adaptasi dan pemulihan saraf yang relatif baik.

Namun, proses pemulihan tetap bergantung pada penyebab gangguan, tingkat keparahan, luas gangguan, kecepatan penanganan, serta respons pasien terhadap terapi.

Ia berharap kondisi gangguan kognitif yang dialami FP dapat mengalami pemulihan.

Meski begitu, perkembangan kondisi FP tetap perlu dipantau secara berkala.

"Namun, perkembangannya tetap harus dipantau. Penanganan perlu disesuaikan dengan penyebabnya serta diarahkan untuk memulihkan fungsi saraf dan mencegah kondisi berkembang menjadi lebih berat," paparnya.

FP sebelumnya telah menjalani pemeriksaan elektroensefalografi atau EEG di RSUP H. Adam Malik Medan pada Senin, 7 September 2026.

EEG merupakan pemeriksaan untuk merekam aktivitas listrik otak.

Pemeriksaan ini dapat membantu dokter mengevaluasi kondisi kejang dan mendeteksi pola aktivitas listrik otak yang tidak normal.

Namun, hasil EEG tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan penyebab gangguan ingatan atau gangguan neurologis yang dialami pasien.

Dokter dapat melakukan pemeriksaan neurologis, penilaian fungsi kognitif, pemeriksaan laboratorium, hingga pencitraan otak sesuai dengan kondisi pasien.

Dengan pemeriksaan yang menyeluruh, penyebab gangguan ingatan pada FP diharapkan dapat diketahui secara lebih jelas sekaligus menentukan penanganan yang tepat.* (km/ad)

KARO — Siswi SMK Bersama Berastagi berinisial FP, 16 tahun, yang sebelumnya menjadi korban dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), kembali mengalami kejang pada Kamis pagi, 10 September 2026.

Ayah FP, Icuk Sugiarto Purba, mengatakan putrinya mengalami kejang sekitar 30 menit sebelum dibawa ke Rumah Sakit Umum (RSU) Amanda.

Baca Juga:

• Gunung Anak Krakatau Erupsi Lagi Kamis Pagi, PVMBG Catat Empat Kali Gempa

FP langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis setelah mengalami kejang.

Icuk meminta perhatian dari berbagai pihak terhadap kondisi putrinya yang kembali mengalami kejang.

Ia berharap FP segera mendapatkan penanganan yang tepat dan kondisi kesehatannya dapat membaik.

"Tolonglah bantu saya kepada rekan-rekan semua, biar anak saya ini bisa tertolong dan pemerintah kita semua tahu apa yang terjadi dengan anak saya ini bagaimana," ucapnya.

Sebelumnya, FP telah menjalani sejumlah pemeriksaan medis di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Adam Malik Medan.

Pemeriksaan tersebut antara lain elektroensefalografi (EEG), serta kunjungan ke Poliklinik Psikiatri dan Neurologi.

Pemeriksaan dilakukan setelah kondisi FP dilaporkan mengalami sejumlah gangguan kesehatan.

Ia disebut mengalami gangguan ingatan terhadap orang-orang di sekitarnya. Kondisi lain yang dilaporkan adalah lidahnya tertarik ke belakang.

Sebelum menjalani pemeriksaan di RSUP Adam Malik, FP sempat mendapatkan perawatan di RSU Haji Medan.

Sebelumnya, siswi tersebut juga sempat ditangani di RSU Kabanjahe dan RS Efarina Etaham setelah mengalami gejala yang disebut berkaitan dengan dugaan keracunan MBG.

Kini, FP kembali mendapatkan penanganan medis setelah mengalami kejang.

Kondisi tersebut membuat keluarganya kembali membawa FP ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

Kasus dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa SMK Bersama Berastagi sebelumnya telah menjadi perhatian aparat dan pemerintah daerah.

Penanganan terhadap kondisi kesehatan para siswa yang terdampak masih terus dilakukan.* (mi/ad)

JAKARTA — Pakar hukum tata negara Denny Indrayana berencana mengajukan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 10 September 2026.

Permohonan tersebut berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Baca Juga:

• Menyoal Kekuasaan, Jokowi dan AHY Bicara kepada Siapa?

Ia juga meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia jika permohonannya dikabulkan.

"Besok (hari ini), langkah selanjutnya kita mengajukan sengketa Pilprs ke Mahkamah Konstitusi dengan argumen Gibran tidak memenuhi syarat calon, khususnya syarat paling rendah pendidikan SLTA/sederajat."

"Karena tak memenuhi syarat calon, dia didiskualifikasi sebagai calon (wapres) lalu dibatalkan pelantikannya sebagai Wakil Presiden. Itu yang kita mintakan ke Mahkamah Konstitusi," katanya, Rabu (9/9/2026).

Denny mengatakan permohonan tersebut rencananya diajukan sekitar pukul 13.00 WIB.

Ia tidak mengajukan permohonan seorang diri karena terdapat sejumlah elemen masyarakat yang ikut menjadi pemohon.

"Pemohon-pemohonnya ada dari partai politik, pemantau pemilu, saya sendiri, dan beberapa orang yang punya concern dengan masalah syarat pendidikan Gibran ini. Ada 12 pemohon seluruhnya," ujarnya.

Dalam berkas permohonan yang disebut diterima, terdapat enam petitum atau permintaan yang diajukan kepada MK.

Pertama, meminta MK mengabulkan seluruh permohonan para pemohon.

Kedua, mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan.

Ketiga, menyatakan batal seluruh keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepanjang menyangkut penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Keempat, meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Kelima, meminta MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan, sebagaimana disebut dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Keenam, meminta putusan tersebut dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Langkah hukum Denny tersebut sebelumnya diawali dengan sayembara terkait ijazah SMA Gibran yang dia umumkan pada 9 Agustus 2026.

Denny menawarkan hadiah Rp100 juta kepada pihak yang dapat menunjukkan atau mendapatkan ijazah SMA atau sederajat milik Gibran.

Ia mengatakan akan menghentikan sayembara tersebut apabila Gibran bersedia menunjukkan ijazahnya secara langsung.

"Supaya serius, saya juga mengadakan sayembara. Siapa pun yang bisa menunjukkan atau mendapatkan ijazah SMA/sederajat Mas Gibran, akan saya berikan hadiah Rp100 juta. Tadinya mau Rp1 miliar, tapi istri saya bilang, 'Aduh, kebanyakan.' Maklum kita tidak punya berangkas dengan emas dan dolar," kata dia.

Menurut Denny, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden memiliki pendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Ia juga mempertanyakan Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur bukti kelulusan calon presiden dan calon wakil presiden.

Denny menduga perubahan aturan tersebut berkaitan dengan pencalonan Gibran pada Pemilu 2024.

"Tidak hanya syarat umur minimal 40 tahun yang diubah melalui putusan Paman Usman untuk Gibran agar sang ponakan bisa maju sebagai calon wakil presiden, tapi juga syarat pendidikan diotak-atik agar Mas Wapres lolos sebagai calon wakil presiden," ujarnya.

"Ini Mas Gibran banget. Tidak bisa menunjukkan ijazah SMA/sederajat dari UTS Insearch Sydney misalnya. Cukup menunjukkan ijazah Bachelor of Science yang katanya dari University of Bradford, Singapura," kata dia.

Denny juga mempersoalkan adanya ketentuan pengecualian dalam aturan KPU tersebut.

"Jadi, makin menegaskan bahwa Mas Wapres sebenarnya sedari awal tidak memenuhi syarat umur, tidak memenuhi syarat pendidikan. Hanya dengan mengubah melalui putusan MK dan mengubah peraturan KPU maka kemudian beliau bisa seolah-olah memenuhi syarat," jelasnya.

Nilai hadiah sayembara yang digelar Denny disebut terus meningkat hingga mencapai Rp10,3 miliar.

Namun, sayembara tersebut telah ditutup pada Rabu, 9 September 2026, pukul 00.00 WIB.

Rekam Jejak Denny Indrayana

Denny Indrayana merupakan akademisi dan pakar hukum tata negara.

Ia pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden bidang hukum pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia kemudian menjabat Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2011.

Denny juga dikenal aktif dalam isu pemberantasan korupsi dan pernah menjadi salah satu pendiri Indonesian Court Monitoring serta Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Namanya juga pernah muncul dalam perkara dugaan korupsi pengadaan sistem payment gateway pada 2015. Denny membantah terlibat dalam perkara tersebut.

Dalam perkembangan politik berikutnya, Denny pernah menjadi bagian dari tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sengketa hasil Pilpres 2019 di MK.

Saat Pilpres 2024, Denny kemudian menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan.

Kini, Denny kembali menempuh jalur hukum melalui MK dengan mempersoalkan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Permohonan tersebut akan menjadi dasar bagi MK untuk menilai apakah perkara yang diajukan memenuhi kewenangan dan persyaratan untuk diperiksa.* (tm/ad)

DELI SERDANG — Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Jamin Ginting, tepat di depan GBKP Sibolangit, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis, 10 September 2026 pagi.

Kecelakaan tersebut melibatkan mobil boks kontainer, truk pengangkut jagung, dan mobil Toyota Kijang Innova.

Baca Juga:

• Warga Kini Tak Perlu ke Kantor Disdukcapil, Pemko Medan Perluas Layanan Adminduk ke 21 Kecamatan

"(Luka-luka) empat orang, luka lecet," kata Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Widodo, Kamis (10/9/2026).

Menurut Widodo, kecelakaan terjadi sekitar pukul 05.30 WIB. Ketiga kendaraan tersebut diketahui melaju dari arah Berastagi menuju Medan.

Tabrakan beruntun itu tidak hanya merusak kendaraan yang terlibat.

Empat rumah warga, satu sekolah, dan dua mobil milik warga turut mengalami kerusakan setelah ditabrak.

Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Widodo mengatakan penyelidikan sementara menunjukkan kecelakaan diduga terjadi akibat truk kontainer mengalami masalah pada sistem pengereman.

"(Diduga) rem blong," jelasnya.

Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan serta kronologi lengkap kejadian.

Kecelakaan di jalur Jamin Ginting tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan kendaraan warga.

Empat orang yang mengalami luka lecet telah tercatat sebagai korban dalam peristiwa tersebut.* (d/ad)

BANTEN — Aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda masih tinggi.

Gunung api tersebut kembali mengalami erupsi pada Kamis, 10 September 2026, saat status aktivitasnya masih berada pada Level III atau Siaga.

Baca Juga:

• 5 Jurnalis Hilang Misterius Saat Liput Erupsi Anak Krakatau, IMO Desak Gubernur Banten Gerak Cepat

"Terjadi erupsi G. Anak Krakatau pada hari Kamis, 10 September 2026, pukul 09:10 WIB," kata PVMBG dikutip dari laman resminya.

PVMBG melaporkan tinggi kolom erupsi tidak teramati karena kondisi gunung tertutup kabut.

Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47 milimeter dan berlangsung selama 17 detik.

"Gunung api tertutup kabut. Asap kawah tidak teramati. Cuaca berawan, angin lemah ke arah barat laut. Suhu udara sekitar 25.9-26.1°C. Kelembaban 81-87%," jelas PVMBG.

Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau juga diikuti sejumlah aktivitas kegempaan.

PVMBG mencatat empat kali gempa, terdiri atas tiga kali gempa Hybrid/Fase Banyak dan satu kali gempa Tremor Menerus.

Dengan kondisi tersebut, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih ditetapkan pada Level III atau Siaga.

PVMBG meminta masyarakat dan wisatawan mematuhi sejumlah rekomendasi keselamatan selama status Siaga masih berlaku.

Masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan memasuki atau melakukan kegiatan dalam radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya awan panas, lava, lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat.

Bagi masyarakat yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, PVMBG merekomendasikan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.

Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat dianjurkan menggunakan masker untuk menghindari gangguan pernapasan akibat paparan abu vulkanik.

PVMBG juga mengimbau masyarakat di wilayah pantai Provinsi Banten dan Lampung tetap tenang.

Warga diminta tidak mempercayai isu mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau yang disebut akan menyebabkan tsunami.

Masyarakat di wilayah tersebut dapat menjalankan aktivitas seperti biasa dengan tetap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali menjadi perhatian setelah mengalami erupsi pada Jumat malam, 4 September 2026.

Material abu vulkanik dari aktivitas erupsi kemudian dilaporkan menyebar ke sejumlah wilayah, terutama Banten, DKI Jakarta, Sumatera, dan Jawa Barat.

Dengan status Gunung Anak Krakatau yang masih berada pada Level III atau Siaga, masyarakat di sekitar wilayah terdampak diminta terus mengikuti informasi resmi PVMBG dan arahan pemerintah daerah untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas gunung api tersebut.* (bi/ad)