Oleh:Firdaus Arifin

ADA politisi yang kekuasaannya berakhir bersamaan dengan berakhirnya jabatan.

Baca Juga:

• KPK: Jalur Mandiri PTN Berpotensi Jadi Ladang Korupsi

Joko Widodo memperlihatkan gejala berbeda. Ia telah meninggalkan Istana, tetapi belum meninggalkan panggung.

Lebih tepat lagi, panggung politik belum sepenuhnya meninggalkan Jokowi. Pertemuannya dibaca sebagai sinyal. Kunjungannya ke daerah melahirkan tafsir.

Kedekatannya dengan kekuatan politik tertentu dihitung sebagai salah satu variabel menuju 2029.

Ketika mengenakan atribut partai, orang mencari pesan di baliknya. Bahkan ketika penjelasannya singkat, tafsir politik dapat berkembang jauh lebih panjang.

Fenomena itulah yang dapat disebut sebagai "sihir politik" Jokowi. Tentu bukan sihir dalam pengertian mistik.

Istilah itu merupakan metafora untuk menggambarkan kemampuan mempertahankan relevansi setelah kekuasaan formal berakhir.

Jokowi tidak lagi mempunyai kewenangan konstitusional untuk memerintah.

Tidak ada lagi keputusan presiden yang dapat ditandatanganinya, kabinet yang dapat diarahkan, atau birokrasi yang berada di bawah komandonya.

Namun, politik tidak hanya bekerja melalui kewenangan formal.

Ada pengaruh, jaringan, memori kolektif, loyalitas, dan kemampuan membentuk perhatian.

Di wilayah itulah Jokowi tetap menarik untuk dibaca.

Langkahnya masih diperhitungkan elite, kegiatannya masih memperoleh perhatian media, relawannya masih bergerak, dan kedekatannya dengan partai tertentu mengundang perhitungan politik.

Jabatan telah selesai. Pengaruh belum tentu.

Kuasa Simbolik

Selama satu dasawarsa memimpin Indonesia, Jokowi membangun bahasa politik yang berbeda dari banyak pemimpin sebelumnya.

Ia tidak dikenal terutama karena pidato ideologis yang menggelegar. Ia juga tidak datang dari tradisi panjang kepemimpinan partai nasional.

Modal politiknya justru tumbuh dari kesan sederhana: datang, melihat, berbicara seperlunya, lalu bergerak lagi. Blusukan menjadi simbolnya.

Dalam pemerintahan, tentu persoalan negara tidak dapat diselesaikan hanya dengan kunjungan lapangan.

Namun, dalam komunikasi politik, blusukan menghasilkan sesuatu yang penting: persepsi kedekatan.

Pasar, kampung, terminal, bendungan, jalan desa, dan warung menjadi ruang tempat kekuasaan dibuat terasa tidak berjarak.

Presiden tidak hanya hadir melalui layar televisi atau podium kenegaraan, tetapi seolah memasuki kehidupan sehari-hari masyarakat.

Jokowi berhasil menjadikan kesederhanaan sebagai kapital komunikasi politik.

Kemeja putih, sepatu olahraga, percakapan pendek, atau berhenti di pinggir jalan tampak sebagai tindakan biasa.

Justru karena terlihat biasa, tindakan tersebut memperoleh kekuatan simbolik. Banyak politisi kemudian menggunakan pendekatan serupa.

Namun, gaya dapat ditiru. Penerimaan publik tidak otomatis ikut berpindah.

Itulah salah satu penjelasan mengapa kunjungan Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden tetap dapat menghasilkan gema politik.

Yang bekerja bukan hanya peristiwa hari itu, melainkan simbol yang terbentuk selama bertahun-tahun.

Sepuluh tahun merupakan waktu panjang untuk membentuk ingatan politik.

Selama dua periode pemerintahan, masyarakat menyaksikan berbagai kebijakan yang identik dengan era Jokowi: pembangunan jalan tol dan bendungan, bantuan sosial, sertifikasi tanah, pembangunan desa, hilirisasi, kereta cepat, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Penilaian terhadap warisan tersebut tentu tidak tunggal. Sebagian masyarakat melihat percepatan pembangunan infrastruktur dan keberanian mengambil keputusan.

Sebagian lainnya mengkritik kualitas demokrasi, prioritas pembangunan, pelemahan institusi, ataupun sejumlah kontroversi politik pada penghujung pemerintahannya.

Perbedaan penilaian itu wajar dalam demokrasi. Namun, pujian maupun kritik menghasilkan satu konsekuensi yang sama: Jokowi tertanam kuat dalam memori politik publik.

Familiaritas merupakan modal penting dalam demokrasi elektoral.

Pemilih tidak selalu membuat keputusan berdasarkan dokumen program yang panjang. Pengalaman, kesan, identifikasi, dan ingatan turut bekerja.

Karena itu, kursi kekuasaan dapat ditinggalkan dalam sehari. Ingatan tidak.

Jaringan Relawan

Ingatan saja tidak cukup. Pengaruh membutuhkan infrastruktur sosial. Di sinilah jaringan relawan menjadi bagian penting dalam perjalanan politik Jokowi.

Sejak perjalanan dari Solo menuju Jakarta dan kemudian Istana, Jokowi ditopang beragam kelompok relawan yang tidak seluruhnya identik dengan struktur partai.

Mereka hadir dengan nama, latar belakang, dan orientasi yang beragam. Sebagian kemudian berhubungan dengan pemerintahan.

Sebagian tetap berada di luar kekuasaan. Sebagian lainnya mempertahankan identitas sebagai kelompok pendukung.

Berakhirnya masa jabatan presiden tidak dengan sendirinya menghapus hubungan sosial-politik yang telah terbentuk.

Jabatan mempunyai batas waktu konstitusional. Jaringan sosial tidak selalu demikian.

Ia dapat bertahan selama masih terdapat identitas bersama, kepentingan, loyalitas, atau harapan politik.

Ketika Jokowi kembali melakukan perjalanan ke daerah, jejaring semacam itu dapat menjadi medium perjumpaan kembali dengan masyarakat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa politik kontemporer tidak hanya bergerak melalui partai.

Tokoh yang mempunyai hubungan langsung dengan jaringan masyarakat dapat mempertahankan pengaruh meskipun sudah berada di luar struktur negara.

Namun, memiliki pengaruh berbeda dengan mampu memindahkan pengaruh.

Di sinilah "sihir politik" Jokowi menghadapi ujian empiris. Kedekatan politiknya dengan Partai Solidaritas Indonesia semakin terlihat.

Kaesang Pangarep memimpin PSI. Dalam kunjungannya ke Lampung pada Juni 2026, Jokowi mengenakan atribut PSI.

Ia mengatakan agenda selama tiga hari disusun bersama relawan dan PSI serta menyatakan ingin memberikan motivasi dan pesan mengenai pentingnya kelengkapan struktur partai.

Secara politik, peristiwa itu tentu mempunyai makna. Namun, pemilu memiliki logikanya sendiri.

Pada Pemilu 2024, PSI memperoleh lebih dari empat juta suara sah nasional untuk DPR, tetapi belum berhasil melampaui ambang batas parlemen 4 persen.

Partai itu pun tidak memperoleh kursi DPR.

Pengalaman tersebut memberikan pelajaran penting: popularitas seorang figur tidak otomatis menjadi suara partai.

Pemilih dapat menyukai Jokowi tanpa harus memilih PSI.

Seseorang dapat mengapresiasi sebagian kebijakan pemerintahannya, mendukung Gibran dalam pemilihan presiden, tetapi tetap memberikan suara legislatif kepada partai lain.

Karena itu, Pemilu 2029 akan menjadi laboratorium politik yang menarik.

Apabila PSI mengalami peningkatan elektoral yang berarti ketika Jokowi semakin aktif mendukungnya, perdebatan mengenai kemampuan transfer pengaruh akan memperoleh bahan empiris baru.

Jika tidak, maka kita akan menemukan batas politik figur. Karisma ternyata tidak selalu dapat diwariskan.

Fenomena Jokowi menjadi lebih kompleks karena sejumlah anggota keluarganya kini menempati posisi politik penting.

Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Kaesang memimpin PSI. Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara.

Secara konstitusional, hubungan keluarga tidak menghapus hak politik seseorang.

Anak presiden ataupun mantan presiden tetap warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sepanjang memenuhi persyaratan hukum.

Karena itu, persoalannya tidak tepat diletakkan semata-mata pada hubungan darah. Persoalan demokrasi terletak pada kualitas kompetisi.

Ketika beberapa anggota keluarga seorang mantan presiden berada dalam posisi politik strategis, perdebatan mengenai politik keluarga dan konsentrasi pengaruh hampir tidak mungkin dihindari.

Itu merupakan pertanyaan yang sah dalam negara demokratis. Namun, pertanyaan tersebut tidak boleh berubah menjadi vonis tanpa dasar.

Yang perlu diuji adalah apakah kompetisi berlangsung terbuka, aturan berlaku sama, sumber daya publik tidak disalahgunakan, dan setiap warga memperoleh kesempatan yang wajar untuk berkompetisi.

Dengan ukuran itulah fenomena politik keluarga semestinya dinilai. Bukan berdasarkan nama belakang seseorang, tetapi berdasarkan kualitas proses demokrasinya.

Gravitasi Prabowo

Sementara itu, politik Indonesia mempunyai pusat gravitasi baru. Presiden Republik Indonesia adalah Prabowo Subianto.

Dalam sistem presidensial, kenyataan tersebut menentukan.

Kendali kabinet, birokrasi, kebijakan, dan instrumen pemerintahan berada pada presiden yang sedang menjabat.

Mandat pemerintahan berada di tangannya. Elite politik memahami hukum kekuasaan itu. Mereka cenderung bergerak mendekati pusat keputusan.

Karena itu, tantangan bagi pengaruh politik Jokowi bukan sekadar mempertahankan perhatian publik.

Tantangan sesungguhnya adalah mempertahankan relevansi ketika orbit kekuasaan secara alamiah berpindah kepada presiden yang sedang memerintah.

Sejauh ini, hubungan Jokowi dan Prabowo tidak berkembang menjadi konfrontasi politik terbuka.

Narasi keberlanjutan bahkan menjadi bagian penting dalam transisi pemerintahan. Namun, waktu akan membentuk garis pembeda.

Semakin lama Prabowo memerintah, semakin kuat identitas pemerintahannya sendiri. Keberhasilan akan semakin dilekatkan kepada Prabowo.

Demikian pula kegagalan akan menjadi tanggung jawab pemerintahannya.

Pada saat itulah pengaruh pemerintahan sebelumnya secara alamiah menemukan batas.

Menariknya, daya tahan nama Jokowi tidak hanya dipelihara oleh para pendukung. Para pengkritiknya juga mempunyai peran.

Dalam politik modern, perhatian merupakan sumber daya. Tokoh yang terus dibicarakan akan tetap berada dalam kesadaran publik.

Kritik dapat mengurangi reputasi, tetapi intensitas pembicaraan yang terus-menerus sekaligus dapat mempertahankan relevansi tokoh yang dikritik.

Jokowi mengalami paradoks tersebut. Pendukung mengingat pencapaiannya. Pengkritik membicarakan kontroversi pemerintahannya.

Dua kelompok yang berseberangan akhirnya bertemu pada satu titik: Jokowi tetap menjadi referensi.

Membahas Gibran, nama Jokowi muncul. Membicarakan PSI, Jokowi kembali hadir.

Menilai satu dasawarsa demokrasi Indonesia, pemerintahannya menjadi salah satu objek perdebatan.

Dalam politik, seorang tokoh belum sepenuhnya meninggalkan panggung selama kawan dan lawan masih merasa perlu memperhitungkannya.

Batas Pesona

Namun, tidak ada karisma politik yang kebal terhadap waktu. Generasi pemilih berganti. Persoalan masyarakat berubah.

Pada 2029, pemilih baru akan bertambah dan sebagian tidak mempunyai hubungan emosional yang sama dengan perjalanan awal Jokowi.

Mereka akan menghadapi persoalan mereka sendiri: pekerjaan, biaya pendidikan, harga rumah, ketimpangan, teknologi, kualitas pelayanan publik, dan masa depan ekonomi.

Nostalgia memiliki batas ketika berhadapan dengan kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, mengukur kekuatan politik hanya berdasarkan kerumunan selalu berbahaya. Kerumunan bukan survei.

Orang yang meminta berfoto belum tentu memberikan suara. Sambutan hangat tidak otomatis menjadi pilihan politik.

Popularitas juga tidak selalu identik dengan elektabilitas. Pemilu mempunyai ukuran yang jauh lebih dingin: surat suara.

Di bilik suara, pesona kehilangan dekorasinya. Pertanyaan terpenting akhirnya bukan berapa lama pengaruh Jokowi dapat bertahan.

Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh itu akan digunakan. Seorang mantan presiden memiliki posisi unik.

Ia pernah berada di puncak pemerintahan, memahami bekerjanya negara, mengenal elite, dan mempunyai hubungan luas dengan masyarakat.

Modal sebesar itu dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan publik, bahkan setelah masa jabatan berakhir.

Pada saat yang sama, mantan presiden tetap mempunyai hak sebagai warga negara untuk berpolitik. Keduanya sah dalam demokrasi.

Yang akan membedakan adalah warisan yang terbentuk.

Jika aktivitas politik seorang mantan presiden lebih banyak terbaca publik sebagai upaya menjaga keberlanjutan posisi politik keluarga dan jaringannya, perdebatan mengenai konsentrasi pengaruh tentu sulit dihindari.

Sebaliknya, apabila pengaruh tersebut ikut menjaga transisi pemerintahan, memperkuat institusi, dan membuka ruang kompetisi yang sehat bagi generasi berikutnya, warisan politiknya dapat melampaui masa pemerintahannya sendiri.

Penilai terakhir bukanlah pendukung ataupun pengkritik hari ini. Sejarah mempunyai jaraknya sendiri.

Pada akhirnya, "sihir politik Jokowi" tidak hanya bercerita tentang Jokowi. Ia juga merupakan cermin institusi politik Indonesia.

Mengapa seorang mantan presiden masih begitu menentukan percakapan politik?

Mengapa partai membutuhkan figur populer untuk memperoleh daya tarik?

Mengapa kaderisasi sering kalah oleh nama besar?

Mungkin persoalannya bukan karena seorang figur terlalu kuat. Bisa jadi institusi politik kita belum cukup kuat.

Ketika partai gagal membangun identitas, tokoh mengambil alih. Ketika kaderisasi tersendat, popularitas menjadi jalan pintas.

Ketika gagasan sulit dipasarkan, nama seseorang berubah menjadi mata uang politik. Republik kemudian mudah terpesona pada orang.

Padahal, demokrasi yang matang tidak seharusnya bergantung kepada kesaktian siapa pun.

Jokowi pernah memperlihatkan sesuatu yang penting dalam demokrasi Indonesia: seseorang yang tidak berasal dari pusat elite nasional dapat bergerak dari pemerintahan kota menuju Istana.

Itu bagian penting dari perjalanan politik republik. Namun, ujian demokrasi berikutnya justru berlangsung setelah ia meninggalkan Istana.

Apakah sistem politik Indonesia mampu bergerak tanpa terus mengorbit kepada seorang mantan presiden?

Jika mampu, institusi demokrasi telah tumbuh. Jika tidak, persoalannya jauh lebih besar daripada Jokowi.

Sihir politik pada akhirnya mempunyai batas. Popularitas menua, generasi berganti, dan pusat kekuasaan berpindah.

Republik tidak perlu takut ketika pesona seorang pemimpin berakhir. Justru saat itulah kedewasaan institusi diuji.

Sebab warisan terbaik seorang pemimpin bukanlah membuat bangsa terus membutuhkan dirinya.

Warisan terbaik adalah meninggalkan negara yang tetap mampu berjalan ketika dirinya tidak lagi berada di pusat kekuasaan.

Mungkin di situlah ujian terakhir Jokowi: bukan seberapa lama Indonesia masih membicarakannya, melainkan seberapa siap Indonesia suatu hari berjalan tanpa harus terus mengorbit kepadanya.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat

JAKARTA — Kredit Usaha Rakyat atau KUR Mandiri 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal.

Melalui program ini, pelaku usaha dapat memanfaatkan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, seperti menambah modal kerja, membeli kebutuhan operasional, meningkatkan kapasitas produksi, hingga mengembangkan bisnis.

Baca Juga:

• KPK: Jalur Mandiri PTN Berpotensi Jadi Ladang Korupsi

Selain menghitung kemampuan membayar angsuran setiap bulan, calon debitur juga perlu memahami syarat dan ketentuan KUR Mandiri 2026.

Simulasi Angsuran KUR Mandiri Rp200 Juta

KUR Mandiri menawarkan plafon pembiayaan hingga Rp500 juta dengan pilihan jangka waktu angsuran 12 hingga 60 bulan.

Untuk plafon Rp200 juta, berikut simulasi angsuran berdasarkan tenor yang tercantum dalam informasi tersebut:

12 bulan: Rp17.666.667
18 bulan: Rp12.111.111
24 bulan: Rp9.333.333
36 bulan: Rp6.555.556
48 bulan: Rp5.166.667
60 bulan: Rp4.333.333

Dengan tenor 60 bulan atau lima tahun, angsuran tercantum sekitar Rp4,33 juta per bulan.

Sementara jika memilih tenor 12 bulan, angsurannya sekitar Rp17,67 juta per bulan.

Calon debitur perlu menyesuaikan pilihan tenor dengan kemampuan keuangan dan arus kas usaha.

Angka simulasi tersebut juga perlu dipastikan kembali kepada Bank Mandiri karena besaran angsuran dapat bergantung pada skema dan ketentuan KUR yang berlaku saat pengajuan.

Syarat Pengajuan KUR Mandiri 2026

Sebelum mengajukan pembiayaan, pelaku usaha perlu menyiapkan sejumlah persyaratan dan dokumen.

Berikut syarat yang tercantum dalam informasi KUR Mandiri 2026:

- Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan lain, kecuali kredit konsumsi seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.
- Memiliki usaha yang sudah berjalan minimal enam bulan.
- Memiliki e-KTP atau Surat Keterangan Pembuatan e-KTP.
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan pejabat berwenang.
- Memiliki NPWP untuk pengajuan kredit di atas Rp50 juta.
- Memiliki Kartu Keluarga (KK).
- Memiliki akta nikah atau cerai bagi yang sudah menikah atau bercerai.
- Memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kelengkapan dokumen menjadi bagian penting dalam proses pengajuan.

Bank tetap akan melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap calon debitur sebelum memberikan persetujuan.

Cara Mengajukan KUR Mandiri 2026

Pelaku usaha yang ingin mengajukan KUR Mandiri dapat mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan terlebih dahulu.

Setelah dokumen lengkap, calon debitur dapat mengikuti proses berikut:

- Datang ke kantor cabang Bank Mandiri dengan membawa dokumen persyaratan.
- Menyampaikan pengajuan KUR Mandiri sesuai kebutuhan pembiayaan.
- Bank melakukan verifikasi data dan survei terhadap usaha calon debitur.
- Bank melakukan penilaian kelayakan pengajuan.
- Jika pengajuan disetujui, calon debitur menandatangani perjanjian kredit.
- Dana KUR kemudian dicairkan ke rekening Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.

KUR dapat menjadi pilihan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan tambahan modal.

Namun, calon debitur tetap perlu menghitung kemampuan membayar cicilan agar pembiayaan tidak membebani arus kas usaha.* (di/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN) berpotensi menjadi celah terjadinya korupsi.

KPK menilai pengelolaan jalur tersebut perlu mendapat perhatian karena sejumlah PTN berstatus Badan Layanan Umum (BLU) yang memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangan dan aset.

Baca Juga:

• Ini Alasan Baliho Ultah Jokowi di Solo Dipersoalkan

"Untuk jalur Mandiri ini memang betul tadi disampaikan, ada indikasi-indikasi atau peluang-peluang ladang korupsi," ujar Taufik dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat malam, 21 Agustus 2026.

Menurut Taufik, KPK akan berkoordinasi dengan Kedeputian Pencegahan dan Monitoring untuk mengidentifikasi serta menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

"Tentunya modus-modus dan titik-titik mana dari hasil proses penyidikan yang sedang kami jalani, itu yang akan disampaikan kepada Kedeputian Pencegahan untuk dilakukan penguatan-penguatan, atau bahkan tadi, kalau secara frontal-nya dihapus jalur mandirinya. Itu kewenangan memang ada di kementerian terkait maupun universitas," tutur Taufik.

Ia mengatakan status PTN sebagai BLU menjadi salah satu hal yang akan dianalisis.

Status tersebut memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk mengelola anggaran secara lebih mandiri.

"Tapi, yang kami pahami memang ada, karena sekarang kan kalau tidak salah universitas itu menjadi BLU ya, tersendiri, yang memang baik dari sisi penganggarannya pun juga bisa mengatur sendiri. Jadi, ini tentu akan juga jadi analisis oleh tim di pencegahan," sambungnya.

Pandangan KPK tersebut sejalan dengan pernyataan Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini.

Ia menilai jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru memiliki celah untuk disalahgunakan.

"Saya melihat jalur mandiri ini rawan diselewengkan dan dimanipulasi sehingga ke depan jalur mandiri dihentikan dan ditransformasikan dengan tata kelola yang baik," ujar Didik melalui keterangan tertulis, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Didik menilai kasus yang menjerat Rektor Universitas Jenderal Soedirman atau Unsoed beserta sejumlah pihak lain dapat menjadi gambaran mengenai persoalan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri.

Menurut dia, sistem jalur mandiri memiliki banyak versi dan mekanisme yang berbeda di setiap PTN.

Kondisi tersebut dinilai dapat membuka ruang terjadinya penyimpangan apabila tidak disertai tata kelola dan pengawasan yang kuat.

Didik juga menilai persoalan tersebut tidak terlepas dari kondisi pembiayaan pendidikan tinggi.

Menurut dia, keterbatasan anggaran membuat sejumlah perguruan tinggi berupaya meningkatkan penerimaan dari mahasiswa.

"Akhirnya membabi-buta mengeruk mahasiswa baru dalam jumlah yang sangat tidak patut," ucap Didik.

Pernyataan KPK mengenai jalur mandiri muncul setelah lembaga antirasuah tersebut menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait penerimaan mahasiswa baru di Unsoed atau penerimaan gratifikasi.

Enam tersangka tersebut terdiri atas Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta, yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.

Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Purwokerto dan Jakarta serta melakukan pemeriksaan intensif sejak Kamis, 20 Agustus 2026.

KPK kemudian menahan keenam tersangka untuk masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026.

Mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Kasus tersebut kini menjadi perhatian terhadap tata kelola penerimaan mahasiswa baru di PTN, khususnya jalur mandiri.

KPK menyatakan hasil penyidikan akan menjadi bahan bagi bidang pencegahan untuk memperkuat sistem dan menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk praktik korupsi.* (cn/ad)

JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkapkan terdapat 335 perusahaan pemilik konsesi yang berada di kawasan lahan terbakar di Kalimantan dan Sumatra.

Ia mengingatkan perusahaan pemegang konsesi agar tidak membuka lahan secara sembarangan, terutama dengan cara membakar.

Baca Juga:

• Pemerintah Kaji Ulang DTSEN, Desil 10 Ternyata Banyak Diisi Masyarakat Kelas Menengah

Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum.

"Kalau 335 perusahaan itu bahkan mungkin bisa lebih lagi indikasinya ada niat untuk membuka lahan dengan cara mudah, cara murah, dengan membakar begitu, konsekuensinya kita tahu sendiri dalam penegakan hukum kita; ada denda kepada negara, ada biaya pemulihan, dan kalau indikasinya kuat memang betul-betul mens rea-nya (niat jahat) sudah jelas begitu, itu bisa pidana," ujar Jumhur dikutip dari Instagram @lingkunganjumhur, Sabtu (22/8/2026).

Jumhur mengatakan pemerintah telah menyegel sejumlah perusahaan yang diduga memiliki persoalan terkait karhutla.

Namun, ia tidak merinci nama maupun jumlah perusahaan yang telah dikenai tindakan tersebut.

Menurut dia, komitmen perusahaan pemegang konsesi untuk mencegah kebakaran harus tetap diawasi dan diverifikasi.

"Saya peringatkan lagi bahwa janji pemilik konsesi untuk memitigasi supaya tidak terjadi kebakaran, itu tetap harus dikejar. Kita setelah ini akan memverifikasi, dan sudah ada laporan dari beberapa perusahaan yang memang indikasinya kuat dia nakal begitu, sudah kita segel," imbuhnya.

Pemerintah, kata Jumhur, tidak hanya akan melihat keberadaan titik kebakaran, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran dalam pengelolaan lahan.

Jika ditemukan bukti adanya kesengajaan atau niat jahat dalam pembukaan lahan dengan cara membakar, perusahaan maupun pihak yang bertanggung jawab dapat diproses secara hukum.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Kampar, Riau, Jumhur mengatakan terdapat sekitar empat hektare lahan yang terbakar.

Lahan tersebut telah berhasil dipadamkan dan kini memasuki tahap pendinginan.

Ia menilai penanganan karhutla di Riau relatif baik karena pemerintah daerah bersama berbagai pihak telah melakukan mitigasi sebelum risiko kebakaran meningkat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun sekat kanal dan menyiapkan embung untuk membantu pengendalian kebakaran di kawasan rawan.

"Saya melihat di Riau karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan 'Riau Bersinergi', Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik," ucap Jumhur.

Menurut dia, jumlah kebakaran di Riau juga mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Dan jumlah kebakaran dan sebagainya jauh menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi, saya rasa ini bisa jadi pembelajaran untuk semua," lanjut dia.

Pemerintah kini masih melakukan pemantauan terhadap kawasan-kawasan yang memiliki konsesi perusahaan dan berpotensi mengalami kebakaran.

Selain penindakan, langkah mitigasi dinilai penting untuk mencegah kebakaran meluas serta mengurangi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.* (cn/ad)

TOBA — Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Bintang Timur Balige (BTB), Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, menjadi perhatian setelah ditemukan daging yang diduga mengandung belatung atau ulat.

Temuan tersebut kemudian beredar di media sosial dan memicu beragam tanggapan dari warganet.

Baca Juga:

• Diduga Tercemar Limbah Minyak dan Oli, Parit di Deli Serdang Mendadak Terbakar

Seorang warga Toba yang enggan disebutkan identitasnya menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia mengingatkan adanya kasus dugaan keracunan makanan MBG yang sebelumnya terjadi di daerah tersebut.

"Pada Oktober 2025 telah terjadi keracunan menu MBG di SMP Laguboti sebanyak lebih dari seratus siswa. Saat ini, menu berisi ulat. Apakah pemerintah atau Badan Gizi Nasional (BGN) tidak melakukan evaluasi terhadap setiap dapur? Nyawa anak kami jangan dijadikan mainan!" ujarnya.

Guru SMA Bintang Timur Balige, Manahan Simanjuntak, membenarkan adanya temuan pada makanan MBG yang dibagikan kepada siswa pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Menurut Manahan, informasi yang diterimanya menyebutkan adanya benda yang diduga belatung atau ulat di dalam menu daging.

"Sesuai informasi dari rekan guru, dan kebetulan saya tidak piket, kabarnya ada belatung atau ulat di menu daging pelajar. Temuan ini kabarnya telah ditindaklanjuti oleh pihak sekolah ke dapur penyedia. Untuk kepastiannya, Humas dan Kepala Sekolah yang lebih mengetahui," ujar Manahan, Sabtu (22/8/2026).

Kepala SMA Bintang Timur Balige, Frather Nisen, juga membenarkan adanya laporan mengenai temuan tersebut.

Ia mengatakan menu MBG yang disalurkan dari SPPG Toba Balige, Sangkar Nihuta, dilaporkan mengandung ulat atau belatung setelah sejumlah siswa menemukan kejanggalan pada daging yang disajikan.

Frather mengatakan pihak sekolah sebelumnya selalu mengingatkan siswa untuk memeriksa makanan sebelum dikonsumsi.

"Kita selalu menganjurkan kepada setiap anak didik, sebelum dimakan, menu harus terlebih dahulu diperiksa. Apabila ada yang ganjil atau lainnya terdapat di dalam menu, segera dilaporkan. Ternyata kemarin berisi belatung dan kita langsung melaporkan ke dapur," ucap Frather.

Setelah laporan diterima, pihak sekolah kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait.

Humas sekolah bersama pihak Kecamatan Balige dan Dinas Kesehatan Kabupaten Toba melakukan investigasi ke dapur penyedia MBG.

Investigasi tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana temuan pada makanan tersebut dapat terjadi serta memastikan proses penyediaan makanan memenuhi standar yang ditetapkan.

Menurut Frather, pihak Kecamatan Balige dan Dinas Kesehatan Kabupaten Toba telah memberikan sanksi kepada dapur penyedia terkait kejadian tersebut.

Ia mengatakan, apabila kejadian serupa kembali terjadi, dapur tersebut dapat dikenai sanksi lebih berat hingga penutupan permanen.

"Pihak Kecamatan dan Dinas Kesehatan memberikan sanksi kepada dapur tersebut. Jika melakukan hal tersebut atau peristiwa seperti ini terjadi lagi, maka dapur ditutup permanen. Kita berharap janganlah main-main terhadap generasi, apalagi sampai anak didik keracunan," tutur Nisen.

Frather berharap kejadian tersebut tidak terulang, baik di SMA Bintang Timur Balige maupun sekolah lain yang menerima program MBG.

Temuan daging yang diduga mengandung belatung atau ulat tersebut menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan kualitas makanan dalam pelaksanaan program MBG.

Pemeriksaan bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi perlu dilakukan secara ketat untuk memastikan makanan yang diterima siswa aman dikonsumsi.

Catatan: Temuan belatung atau ulat dalam menu MBG tersebut masih berdasarkan laporan pihak sekolah dan informasi yang disampaikan narasumber.

Kepastian mengenai penyebab dan kondisi makanan memerlukan hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.* (mi/ad)

JAKARTA — Pemerintah berencana membenahi dan meninjau ulang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dalam menentukan pengelompokan desil masyarakat.

Peninjauan ini dilakukan agar data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Baca Juga:

• Qresto Mulai Diterapkan di Medan, 46 Restoran Sudah Gabung Sistem Split Payment Pajak

"Itu kan di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja sensus ekonominya," kata Airlangga, Jumat (21/8/2026).

Airlangga memastikan peninjauan DTSEN tidak akan mengubah jumlah kelompok desil. Pemerintah tetap menggunakan skala desil 1 hingga 10.

Menurut dia, evaluasi lebih diarahkan pada proses pemutakhiran dan penyeleksian data agar pengelompokan masyarakat menggambarkan kondisi sosial ekonomi secara lebih akurat.

"Bukan (ditambah desilnya). Desil itu kan selalu sampai 10, sama seperti 0-100 persen. Tidak mungkin 0-120 persen, desil 12 itu 120 persen nanti," jelasnya.

Badan Pusat Statistik sebelumnya mengakui masih terdapat data yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data DTSEN dapat mengajukan pemutakhiran.

"Desil bersifat dinamis. Apabila masyarakat merasa data yang tercantum belum menggambarkan kondisi sosial ekonominya saat ini, masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran," jelas Margaretha, Sabtu (15/8/2026).

Desil merupakan sistem pemeringkatan masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Setiap kelompok mewakili sekitar 10 persen penduduk.

Namun, posisi seseorang dalam desil tidak selalu menggambarkan secara sederhana apakah orang tersebut miskin, menengah, atau kaya.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai persoalan utama bukan terletak pada metode BPS dalam menyusun desil.

Menurut dia, persoalan muncul ketika desil digunakan sebagai penanda langsung kelas ekonomi masyarakat.

"Desil 10 memang sangat heterogen karena batas bawahnya jelas, tetapi tidak punya batas atas," ujar Yusuf, Kamis (13/8/2026).

Pada 2024, kelompok desil 10 dimulai ketika pengeluaran masyarakat berada di sekitar Rp3,03 juta per kapita per bulan.

Dari sekitar 22,06 juta orang yang masuk desil 10, hanya sekitar 1,19 juta orang atau 5,4 persen yang masuk kategori benar-benar menengah ke atas.

Kelompok tersebut memiliki pengeluaran sekitar Rp9,91 juta per kapita per bulan.

Menurut Yusuf, kondisi ekonomi masyarakat dalam DTSEN dipengaruhi berbagai faktor, antara lain identitas kependudukan, pendidikan, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan, disabilitas, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha.

"Artinya, sebagian besar penghuni desil 10 sebenarnya masih berada di kelas menengah," katanya.

Yusuf menilai sistem desil tetap dapat digunakan selama sesuai dengan tujuan awalnya, yakni untuk melihat posisi relatif masyarakat dalam distribusi ekonomi.

Namun, penggunaan desil sebagai penentu langsung akses masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah dinilai perlu diperhatikan.

Ia menyoroti penggunaan DTSEN sebagai salah satu acuan untuk menentukan penerima bantuan sosial hingga akses terhadap BBM bersubsidi.

Menurut Yusuf, pemerintah sebaiknya juga menggunakan ukuran pengeluaran absolut untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat secara lebih spesifik.

"Ini bukan berarti DTSEN buruk, tetapi instrumennya digunakan untuk tujuan yang berbeda dari fungsi awalnya," jelas Yusuf.

Ia mengingatkan, apabila kelompok desil 9 dan 10 dianggap sebagai kelompok masyarakat kaya secara keseluruhan, masyarakat kelas menengah yang berada di dalam kelompok tersebut berpotensi kehilangan akses terhadap sejumlah fasilitas atau subsidi pemerintah.

Dengan evaluasi DTSEN, pemerintah diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat sehingga kebijakan bantuan sosial, subsidi, dan program perlindungan masyarakat benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.* (km/ad)

MEDAN — Sistem split payment pajak restoran melalui Qresto mulai diterapkan di Kota Medan.

Sejak program tersebut diberlakukan, sebanyak 46 wajib pajak atau pelaku usaha restoran telah bergabung.

Baca Juga:

• Harumkan Nama Sumut, Dua Pelajar Toba Pulang Usai Tuntaskan Tugas Paskibraka Nasional 2026

Pemerintah Kota Medan menargetkan 200 wajib pajak menggunakan sistem Qresto hingga akhir 2026.

"Ada 46 wajib pajak yang bersedia pakai Qresto ini dengan target 200 wajib pajak untuk tahun ini," kata Rico, Sabtu (22/8/2026).

Menurut Rico, Qresto memungkinkan pembayaran pajak daerah dilakukan secara otomatis ketika konsumen membayar transaksi di restoran, kafe, maupun hotel menggunakan QRIS.

Melalui sistem tersebut, bagian pajak dari transaksi akan langsung masuk ke kas daerah.

Mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi potensi kebocoran penerimaan pajak daerah.

"Pembayaran itu, split payment ini, bisa langsung pada hari itu juga, jam itu juga, detik itu juga," ujarnya.

Rico mengatakan penerapan Qresto merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak daerah.

Program tersebut dikembangkan Pemko Medan bersama Bank Indonesia.

Dengan sistem pembayaran yang terintegrasi, pemerintah dapat memperoleh penerimaan pajak secara lebih cepat sekaligus meminimalkan celah kebocoran.

"Harapannya ini bisa berkembang luas. Dimulai dari Medan, menuju ke kota-kota lain," katanya.

Qresto sebelumnya diluncurkan sebagai inovasi pembayaran pajak daerah dengan mekanisme split payment.

Dalam skema tersebut, transaksi konsumen dapat langsung memisahkan nilai pembayaran untuk usaha dan pajak yang menjadi hak pemerintah daerah.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Didit Widiana mengatakan penerapan Qresto juga diarahkan untuk dapat digunakan secara lebih luas melalui kolaborasi dan interoperability lintas perbankan.

Sejumlah bank turut mendukung penerapan sistem tersebut, antara lain Bank Sumut, Bank Mandiri, BCA, BSI, BRI, BTN, dan BNI.

Menurut Didit, dukungan lintas perbankan penting agar Qresto tidak terbatas pada merchant yang menggunakan layanan dari satu bank tertentu.

"Melalui kolaborasi ini kami berharap Qresto tidak hanya dapat digunakan oleh merchant yang berhubung di satu bank tapi secara bertahap dapat didukung lebih luas dan membantu Pemko Medan memperkuat pemerolehan penerimaan daerah," ujar Didit.

Pemerintah Kota Medan berharap penerapan Qresto dapat memperkuat sistem pemungutan pajak daerah sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jika target 200 wajib pajak tercapai, penggunaan sistem tersebut diharapkan semakin memperluas transaksi pajak daerah yang tercatat secara digital.* (d/ad)

DELI SERDANG — Parit di Dusun 15, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terbakar pada Jumat malam, 21 Agustus 2026.

Kobaran api dengan cepat membesar dan membuat warga berhamburan keluar rumah untuk melihat sekaligus berjaga-jaga.

Baca Juga:

• 673 Hektare TN Way Kambas Terbakar, Bagaimana Nasib Gajah Sumatera di Sana?

Api disebut merambat di permukaan parit hingga membakar pepohonan yang berada di bantaran.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang, Khairul Azman, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 18.29 WIB.

"Kami mendapat informasi kebakaran dari Call Center Damkar hari Jumat pukul 18.29 WIB. Bahwa insiden terjadi di Pematang Johar Desa Sampali, regu 2 pos Percut Seituan langsung meluncur dan melakukan tindakan pemadaman," katanya, Sabtu (22/8/2026).

Petugas pemadam kebakaran kemudian melakukan penanganan untuk mencegah api meluas ke lingkungan permukiman warga.

Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.30 WIB.

Kepala Dusun 15 Desa Sampali, Rudianto, mengatakan kobaran api sempat membuat warga khawatir.

Menurut dia, posisi parit yang berdekatan dengan rumah warga membuat kebakaran berpotensi menimbulkan dampak lebih besar jika tidak segera dipadamkan.

"Kemarin api tak sampai menyambar rumah warga. Tapi kalau tidak didatangkan Damkar dengan cepat, pasti api menyambar rumah dekat sini," ujar Rudianto.

Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah pepohonan di bantaran parit tampak hangus terbakar. Aroma minyak dan oli juga masih tercium di sekitar lokasi.

Rudianto mengatakan parit selebar sekitar dua meter tersebut diduga kerap dialiri limbah dari perusahaan yang berada di kawasan industri.

Permukaan air parit, kata dia, bahkan nyaris tertutup minyak berwarna hitam pekat.

Ia belum mengetahui secara pasti sumber api. Namun, Rudianto menduga api kemungkinan berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan.

"Tidak tahu dari mana sumber apinya. Mungkin ada orang lewat tak sengaja buang rokok. Pertama apinya kecil. Lama kelamaan namanya oli dan minyak, jadi dia merembet, baru besar lah," ceritanya.

Menurut Rudianto, terdapat dua titik api saat kebakaran berlangsung. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

"Korban tidak ada, warga aman. Padam apinya sekitar jam 20.30 WIB," katanya.

Rudianto menyayangkan dugaan pembuangan limbah ke parit yang menurutnya telah berlangsung berulang kali.

Ia mengatakan kondisi tersebut membuat warga resah karena selain mencemari lingkungan, limbah yang mudah terbakar juga dapat meningkatkan risiko kebakaran.

Ia menyebut kebakaran serupa bahkan pernah terjadi pada pertengahan Juli 2026.

Karena itu, warga meminta perusahaan yang diduga berkaitan dengan aliran limbah tersebut bertanggung jawab.

Rudianto juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan pemeriksaan dan mengusut dugaan pencemaran tersebut.

"Perwakilan perusahaan sudah datang. Orang itu juga baru saja mengirimkan alat beratnya untuk mengorek parit yang tersumbat. Sudah sering kali kebakaran seperti ini terjadi. Cuma tidak ada tanggapan, baru inilah dikasih solusi. Selama ini sudah kebakaran dua kali," jelasnya.

Pihak perusahaan disebut telah mengirimkan alat berat untuk mengorek parit yang tersumbat.

Namun, warga berharap penanganan tidak hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi, melainkan juga mencakup pemeriksaan sumber limbah dan pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Hingga berita ini ditulis, dugaan bahwa minyak dan oli di dalam parit merupakan limbah perusahaan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi berwenang.

Penyebab pasti kebakaran juga belum diketahui.* (km/ad)

LAMPUNG — Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Resort Kuala Penet, Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sejak Jumat siang, 21 Agustus 2026.

Hingga Sabtu, 22 Agustus, api telah membakar sekitar 673,4 hektare kawasan taman nasional.

Baca Juga:

• Karhutla Kalimantan Mengganas, WFH hingga Pengurangan Jam Kerja Dinilai Bisa Jadi Opsi Lindungi Pekerja dari Asap

Kondisi medan yang sulit, lahan kering, angin kencang, serta terbatasnya sumber air menjadi kendala utama dalam proses pemadaman.

Kebakaran ini menjadi perhatian karena TN Way Kambas merupakan salah satu kawasan konservasi penting yang menjadi habitat gajah Sumatera dan berbagai satwa liar lainnya.

Kepala Balai TNWK MHD Zaidi mengatakan hingga Sabtu belum ada laporan mengenai gajah liar maupun satwa lain yang terdampak langsung akibat kebakaran.

Gajah liar yang berada di kawasan taman nasional saat ini terpantau berada di bagian utara TNWK.

Sementara titik kebakaran berada di bagian selatan, tepatnya di kawasan Jati 3, Resort Kuala Penet, SPTN Wilayah III Kuala Penet, Kecamatan Braja Selebah.

"Belum ada laporan. Sementara posisi gajah liar termonitor di bagian utara TNWK," kata Zaidi, Sabtu.

Meski demikian, petugas tetap memantau pergerakan satwa dan perkembangan api.

Kebakaran belum sepenuhnya padam dan masih bergerak dari titik awal di Jati 3 menuju kawasan Rawa Mbah Sapon.

Petugas juga melakukan pendinginan untuk mencegah munculnya kembali titik api yang sebelumnya telah berhasil dipadamkan.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Isawandari Yuyun mengatakan api masih membakar kawasan TNWK hingga Sabtu.

"Api masih berlangsung dan belum dapat dipadamkan sepenuhnya. Personel gabungan masih melakukan penanganan di lokasi," ujar Yuni, Sabtu (22/8/2026).

Menurut Yuni, proses pemadaman menghadapi medan yang cukup ekstrem.

Kendaraan tidak dapat mencapai lokasi titik api sehingga sebagian personel harus berjalan kaki selama sekitar satu jam.

"Medan di lokasi cukup ekstrem. Kendaraan tidak bisa menjangkau titik kebakaran sehingga personel harus berjalan kaki. Kondisi ini tentu menjadi tantangan dalam proses pemadaman," kata Yuni.

Kondisi lahan yang kering dan minim sumber air turut memperlambat penanganan.

Petugas menggunakan peralatan manual, seperti tangki semprot Alpa dan alat pemukul api atau gepyok kayu.

Mesin pompa air atau Alkon juga disiapkan untuk membantu pemadaman.

Zaidi mengatakan karakteristik lahan yang bergambut membuat penanganan membutuhkan perhatian lebih karena api dapat menjalar di bawah permukaan.

"TNWK bersama para pihak terus berupaya maksimal melakukan pemadaman. Kondisi lapangan yang sulit, sumber air yang jauh, serta karakteristik lahan yang bergambut menjadi tantangan tersendiri bagi tim di lapangan," ujar Zaidi melalui siaran pers.

Sekitar 29 personel diterjunkan untuk menangani kebakaran di lokasi.

Mereka terdiri atas 14 personel Polisi Kehutanan dan Masyarakat Mitra Polhut, 10 anggota Polsek Braja Selebah, serta lima personel TNI dari Koramil Way Jepara.

Penanganan juga melibatkan Balai TNWK dan masyarakat sekitar.

Zaidi mengatakan tambahan personel, logistik, dan mesin pompa portabel masih dibutuhkan untuk memperkuat operasi pemadaman.

"Teman-teman kami masih berjibaku di lapangan sejak siang kemarin," kata Zaidi.

"Butuh bantuan personel, logistik, dan mesin pompa portabel. Yang ada di lapangan sekarang tim TNWK, TNI, Polri, dan masyarakat," lanjutnya.

Selain memadamkan api, petugas berupaya membuat batas agar kobaran tidak bergerak semakin jauh ke kawasan lainnya.

Mengenai penyebab kebakaran, Zaidi menyebut terdapat dugaan bahwa api sengaja dipicu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ia menduga pola tersebut serupa dengan kejadian kebakaran pada tahun-tahun sebelumnya.

"Saya yakinnya begitu. Ada dugaan seperti tahun-tahun sebelumnya, sengaja dibakar oleh pemburu liar," tegas Zaidi.

Namun, dugaan tersebut belum menjadi kesimpulan resmi mengenai penyebab kebakaran.

Hingga Sabtu, belum ada informasi mengenai identitas pelaku ataupun pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Belum ada pula hasil penyelidikan yang memastikan pemburu liar sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.

Balai TNWK berencana memperketat pengamanan dan meningkatkan patroli di kawasan yang rawan kebakaran serta kejahatan kehutanan.

Patroli juga diarahkan untuk mencegah perburuan satwa liar, pembalakan ilegal, dan perambahan kawasan.

"Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh unsur yang terlibat di lapangan, mempertegas bahwa kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian ekosistem Taman Nasional Way Kambas," ujar Zaidi.

Kebakaran TNWK juga memunculkan berbagai dugaan di media sosial, termasuk kemungkinan kaitannya dengan pembukaan lahan atau perkebunan sawit.

Namun, hingga Sabtu belum terdapat informasi resmi yang menghubungkan kebakaran tersebut dengan kegiatan pembukaan lahan maupun perkebunan sawit.

Keterangan Balai TNWK sejauh ini baru menyebut dugaan kebakaran sengaja dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan salah satu dugaan mengarah kepada pemburu liar.

Karena itu, dugaan mengenai kepentingan pembukaan lahan atau perkebunan sawit belum dapat dipastikan dan masih membutuhkan pembuktian.

Kebakaran Way Kambas terjadi ketika potensi karhutla di sejumlah wilayah Lampung meningkat.

BMKG Lampung mendeteksi 98 titik panas di sembilan kabupaten berdasarkan pemantauan satelit hingga Kamis, 20 Agustus 2026 pukul 20.59 WIB.

Titik panas terbanyak terdeteksi di Way Kanan sebanyak 49 titik, Tulang Bawang 18 titik, Lampung Utara 10 titik, Pesisir Barat tujuh titik, Lampung Tengah enam titik, dan Lampung Timur tiga titik.

Sisanya tersebar di Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Selatan.

Dari 98 titik tersebut, 14 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 82 titik kategori sedang, dan dua titik kategori rendah.

Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Lampung Rudi Harianto mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

"Suhu udara yang terik, kelembapan yang relatif rendah, serta hembusan angin kencang dapat memicu dan mempercepat penyebaran api," kata Rudi.

Saat ini, prioritas petugas masih pada pemadaman, pelokalisasian api, pendinginan, serta pemantauan pergerakan satwa.

Belum ada rencana terperinci mengenai pemulihan habitat yang diumumkan karena kebakaran masih berlangsung.

Setelah api sepenuhnya dikendalikan, pendataan terhadap vegetasi dan habitat satwa yang terdampak menjadi langkah penting untuk mengetahui dampak kebakaran secara menyeluruh.

Untuk sementara, gajah liar di TN Way Kambas masih terpantau berada di bagian utara kawasan dan belum dilaporkan terdampak langsung.

Namun, kondisi tersebut tetap dipantau karena api di bagian selatan belum sepenuhnya padam dan masih bergerak menuju Rawa Mbah Sapon.* (km/ad)

JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan pada Agustus 2026 tidak hanya mengancam lingkungan.

Asap yang dihasilkan juga meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat, termasuk pekerja yang tetap harus menjalankan aktivitas di tengah kualitas udara yang buruk.

Baca Juga:

• Prabowo Yakin Karhutla Segera Terkendali: Tahun-Tahun Dulu Lebih Parah, Kita Atasi

Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.700 personel ditempatkan di Kalimantan Tengah.

Di sejumlah wilayah, dampak karhutla tidak lagi hanya terlihat dari banyaknya titik panas.

Asap mulai mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan persoalan kesehatan akibat paparan polutan udara.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan bagi pekerja yang harus beraktivitas di tengah kabut asap.

Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria mengatakan perlindungan terhadap pekerja perlu menjadi perhatian ketika kualitas udara berada pada tingkat yang tidak sehat.

Ia mencontohkan pekerja konstruksi, petugas kebersihan, kurir, pengemudi, pekerja perkebunan, hingga pekerja lapangan yang setiap hari berada di luar ruangan dan menghirup udara yang sama dengan masyarakat lainnya.

"Bagaimana dengan pekerja yang bernaung di institusi formal yang harus menghabiskan berjam-jam di lingkungan yang sama? Misalnya seorang pekerja konstruksi, petugas kebersihan, kurir, pengemudi, pekerja perkebunan hingga pekerja lapangan yang menghirup udara tercemar asap Karhutla yang sama," kata Dani di Kendal, Jawa Tengah, Sabtu (22/08/2026).

Menurut Dani, perusahaan dan pemerintah perlu mengambil langkah untuk menekan paparan asap terhadap pekerja.

Perlindungan, kata dia, tidak semestinya hanya berupa imbauan menggunakan masker.

Ketika kualitas udara mencapai kategori tidak sehat hingga berbahaya, perusahaan dapat mempertimbangkan sejumlah langkah, seperti mengurangi pekerjaan di luar ruangan, mengubah jam kerja, melakukan rotasi pekerja, hingga memindahkan pekerjaan ke lokasi yang lebih aman.

Untuk jenis pekerjaan tertentu yang memungkinkan dilakukan secara jarak jauh, Dani menilai kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dapat menjadi salah satu pilihan.

"Tentu tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah. Petugas kesehatan, pemadam kebakaran, aparat penanggulangan bencana, petugas utilitas dan berbagai layanan esensial tetap harus bekerja. Namun, ketidakmungkinan menerapkan WFH kepada sebagian pekerja tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan perlindungan bagi seluruh pekerja. Yang diperlukan adalah kebijakan berbasis tingkat Risiko," imbuh Dani.

Dani mengatakan kebijakan kerja perlu menyesuaikan tingkat risiko akibat kualitas udara.

Ketika kondisi udara mulai tidak sehat, aktivitas di luar ruangan dapat dikurangi untuk menekan paparan asap.

Sementara ketika kualitas udara masuk kategori sangat tidak sehat atau berbahaya, pekerjaan luar ruang yang tidak mendesak dinilai dapat dihentikan sementara.

Adapun pekerjaan yang memungkinkan dikerjakan secara jarak jauh dapat dialihkan ke rumah.

Menurut dia, pendekatan tersebut tidak berarti menghentikan aktivitas ekonomi.

WFH justru dapat digunakan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja ketika kondisi lingkungan tidak memungkinkan untuk bekerja secara normal.

Kebijakan serupa sebelumnya diterapkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dengan mengarahkan kegiatan belajar dilakukan dari rumah hingga kualitas udara kembali berada dalam kondisi baik atau sehat.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perubahan pola aktivitas dapat dilakukan ketika kondisi lingkungan dinilai tidak aman bagi masyarakat.

Dalam konteks ketenagakerjaan, prinsip yang sama dapat dipertimbangkan dengan menyesuaikan jenis pekerjaan dan tingkat risikonya.

Dengan begitu, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan masyarakat dan pekerja tetap mendapatkan perlindungan dari dampak asap.* (ad)

MEDAN — Dua pelajar asal Kabupaten Toba, Sumatera Utara, kembali ke daerah setelah menyelesaikan tugas sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Nasional 2026.

Keduanya mendapat apresiasi karena dinilai telah mengharumkan nama Sumatera Utara di tingkat nasional.

Baca Juga:

• Prabowo Yakin Karhutla Segera Terkendali: Tahun-Tahun Dulu Lebih Parah, Kita Atasi

Timur menyampaikan apresiasi atas perjuangan kedua pelajar tersebut.

Ia juga menyampaikan salam dari Gubernur Sumatera Utara yang sebelumnya dijadwalkan hadir langsung dalam penyambutan.

"Ini merupakan kebanggaan besar bagi Sumatera Utara. Kami berpesan agar terus menjaga nama baik dan menjadi teladan bagi siswa-siswa lainnya untuk terus berjuang meraih kesuksesan. Tetap ingat bahwa kunci dari segala kesuksesan adalah doa restu kedua orang tua," ujar Timur Tumanggor.

Perwakilan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Grace Theresia Sihotang, turut menyampaikan kebanggaannya terhadap pencapaian kedua pelajar tersebut.

Menurut Grace, Felesia dan Gissa harus melewati proses seleksi yang ketat sebelum terpilih menjadi anggota Paskibraka Tingkat Nasional.

Setelah dinyatakan lolos, keduanya menjalani pembinaan dan pemusatan latihan selama 28 hari.

"Kedua siswa tersebut telah melalui proses seleksi yang sangat ketat hingga berhasil lolos ke istana. Selama 28 hari mereka mengikuti berbagai pembinaan dan pemusatan latihan di tingkat nasional. Hari ini mereka resmi kembali ke provinsi sebelum nantinya pulang ke Kabupaten Toba untuk berkumpul bersama keluarga dan melanjutkan aktivitas belajar di sekolah," jelas Grace.

Felesia Rismaito Munthe merupakan siswi SMA Unggul DEL, sedangkan Gissa Oliver Nainggolan berasal dari SMA Negeri 2 Balige.

Keduanya menjadi perwakilan Kabupaten Toba yang berhasil menembus seleksi Paskibraka hingga tingkat nasional.

Prestasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan bagi kedua pelajar dan keluarga, tetapi juga menjadi motivasi bagi siswa lain di Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap pengalaman keduanya selama menjalani pembinaan di tingkat nasional dapat menjadi bekal untuk terus mengembangkan kemampuan, menjaga kedisiplinan, serta berprestasi di masa mendatang.

Kepulangan Felesia dan Gissa juga menjadi pengingat bahwa kesempatan untuk mengharumkan nama daerah dapat diraih melalui kerja keras, kedisiplinan, dukungan keluarga, dan kemauan untuk terus berkembang.* (ad)

PALANGKA RAYA — Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus melakukan langkah mitigasi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.

Pemerintah menargetkan penyebaran titik api dapat segera dihentikan agar kebakaran tidak meluas.

Baca Juga:

• Karhutla Mengintai, 1.104 Titik Panas Terdeteksi di Pulau Sumatra

"Saya kira ya kita. Saya sudah lihat situasi, kita ikuti terus. Kita ambil langkah-langkah ya, mitigasi. Yang penting kita segera hentikan perluasan penambahan titik api," kata Prabowo kepada wartawan di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Prabowo mengatakan penanganan karhutla terus dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat, kata dia, akan menambah sejumlah peralatan untuk mempercepat pemadaman.

Kebutuhan tersebut antara lain tambahan helikopter water bombing, mesin bor air, serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya.

"Alhamdulillah ini berjalan terus. semua pejabat melaporkan kebutuhan-kebutuhannya, kita berusaha penuhi. Tiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhilah," ujarnya.

Menurut Prabowo, penambahan peralatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat penanganan karhutla di lapangan.

Pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait.

Prabowo menyatakan optimistis kebakaran hutan dan lahan dapat segera dikendalikan.

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan kejadian karhutla pada tahun-tahun sebelumnya yang menurutnya pernah berlangsung lebih parah.

"Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah... tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu, sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi," ujarnya.

Pemerintah kini terus mengarahkan penanganan agar titik api tidak bertambah dan kebakaran tidak meluas ke wilayah lain.

Selain pemadaman, langkah mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan.* (d/ad)

PEKANBARU — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Riau, mendeteksi lonjakan titik panas atau hot spot di Pulau Sumatra.

Berdasarkan pembaruan data pada Sabtu, 22 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, terdapat 1.104 titik panas yang terdeteksi di sembilan provinsi.

Baca Juga:

• 4 Korporasi Diselidiki Terkait Karhutla Kalbar, Pemerintah Ancam Cabut Izin

"Wilayah lain yang turut menyumbang angka tinggi adalah Bangka Belitung dengan 221 titik dan Lampung dengan 98 titik, disusul oleh Riau 97 titik, Jambi 83 titik, Kepulauan Riau 34 titik, Bengkulu 19 titik, Aceh 13 titik, Sumatra Utara 9 titik, dan Sumatra Barat 5 titik," kata Anggun lagi.

Di Provinsi Riau, titik panas tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 71 titik.

Selanjutnya, Kabupaten Indragiri Hilir mencatat delapan titik dan Kabupaten Kampar empat titik.

Titik panas lainnya terdeteksi di Indragiri Hulu dan Kota Dumai masing-masing tiga titik.

Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, dan Rokan Hulu masing-masing terdeteksi dua titik panas. Adapun Kuantan Singingi mencatat satu titik.

Data tersebut menunjukkan sebagian wilayah Sumatra masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di tengah meningkatnya frekuensi kebakaran di sejumlah daerah.

Manggala Agni melaporkan kebakaran lahan di Provinsi Riau dalam beberapa hari terakhir telah menghanguskan lebih dari 700 hektare lahan.

Kebakaran terluas tercatat di Kabupaten Indragiri Hulu dengan luas sekitar 434 hektare dan Kabupaten Pelalawan sekitar 300 hektare.

Selain dua daerah tersebut, Manggala Agni juga melakukan penanganan kebakaran lahan di Kabupaten Kampar, Siak, dan Bengkalis.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengatakan peningkatan frekuensi kebakaran saat ini terjadi di Riau dan Sumatra Selatan.

"Untuk Wilayah Sumatera saat ini yang sedang naik frekuensi kebakarannya di Riau dan Sumatera Selatan. Untuk Sumsel saat ini juga sudah hampir 15 hari di-BKO-kan juga Manggala Agni dari Jambi," ungkap Ferdian Krisnanto.

Lonjakan titik panas di sejumlah wilayah Sumatra menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Pemantauan serta penanganan di lapangan terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat maupun lingkungan.* (sp/ad)

GAYO LUES — Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I menuntaskan penguatan tepian Sungai Aih Bobo di Desa Aih Bobo dan Desa Rigeb, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh.

Pekerjaan tersebut dilakukan sebagai langkah tanggap darurat untuk melindungi permukiman, lahan pertanian, dan akses warga dari ancaman erosi, luapan sungai, hingga banjir bandang.

Baca Juga:

• Semarak HUT ke-81 RI: Pemdes Bogak Gelar Lomba Ranking #1, Dorong Anak Cintai Pendidikan

Site Manager Operasional Hutama Karya Peri mengatakan pekerjaan penguatan di kedua sisi Sungai Aih Bobo berlangsung sejak awal Februari hingga awal Agustus 2026.

"Awal kita beri tanggul tanah. Setelah itu, lanjut ke bronjong dengan lebih kurang 1 kilometer, tinggi 2,5 meter, lebar ada 3 meter, untuk memproteksi air agar dinding sungai tidak rusak," kata Peri.

Penguatan tepian Sungai Aih Bobo dilakukan setelah luapan sungai saat bencana hidrometeorologi sebelumnya merusak lahan pertanian dan berdampak terhadap sejumlah rumah warga.

Karena itu, pemasangan bronjong dipilih untuk memberikan perlindungan awal terhadap kawasan yang berada di sekitar aliran sungai.

"Jadi lokasi ini pas waktu bencana itu lahan pertanian rusak dan juga ada mengenai rumah warga. Jadi ini kami protek, dinding sungai ini. Itu kita menggunakan bronjong karena secara teknik itu yang lebih ideal," ujar Peri.

Pengawas Lapangan BWS Sumatera I Fahried Wajidi mengatakan penanganan tanggap darurat tidak hanya dilakukan di Sungai Aih Bobo.

Pekerjaan serupa juga dilakukan di empat titik lain yang berada di Kecamatan Rikit Gaib, Dabun Gelang, dan Putri Betung.

Secara keseluruhan, lima titik penguatan tepian sungai tersebut telah mencapai progres fisik 99 persen.

"Pascabencana di setiap titik itu kita lakukan pemasangan bronjong karena ini sifatnya tanggap darurat, artinya sementara," kata Fahried saat meninjau Sungai Aih Bobo bersama Satgas PRR, Jumat, 21 Agustus 2026.

Kelima titik penanganan tersebut didukung anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp137 miliar.

Struktur pelindung sungai diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat ketika curah hujan meningkat.

Selain melindungi permukiman, penguatan tersebut diharapkan dapat menjaga lahan pertanian serta akses mobilitas warga yang berada di sekitar sungai.

Sementara itu, Perwakilan Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, menilai pemulihan pascabencana di Gayo Lues membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah.

Menurut Imran, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan Pemerintah Provinsi Aceh perlu melengkapi program rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih berjalan.

Ia mencatat masih terdapat sejumlah jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten yang belum ditangani.

Di antaranya akses yang rusak di wilayah Pining dan Pintu Rime.

Padahal, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat telah dikucurkan kepada pemerintah daerah.

"Kami berharap untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah tersusun di dalam Renduk, sudah ada pemisahan yang jelas antara Renduk pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kita berharap implementasinya dapat saling bersinergi untuk memperbaiki wilayah antara Lokop dan Blangkejeren di Gayo Lues," kata Imran.

Penguatan tepian Sungai Aih Bobo menjadi salah satu bagian dari upaya pemulihan pascabencana di Gayo Lues.

Pemerintah berharap penanganan tersebut dapat mengurangi risiko kerusakan apabila terjadi peningkatan debit air dan hujan dengan intensitas tinggi.* (ad)

BATU BARA — Semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, diisi dengan kegiatan positif yang sarat nilai edukasi.

Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Bogak, Fazzary Akbar, Pemerintah Desa (Pemdes) Bogak menggelar perlombaan Ranking #1 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Baca Juga:

• 4 Korporasi Diselidiki Terkait Karhutla Kalbar, Pemerintah Ancam Cabut Izin

Melalui perlombaan Ranking #1, anak-anak diajak untuk mengasah pengetahuan, keberanian, kemampuan berpikir cepat, sekaligus membangun rasa percaya diri.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada generasi muda Desa Bogak untuk semakin mencintai pendidikan.

Kepala Desa Bogak Fazzary Akbar menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun masa depan anak-anak dan kemajuan desa.

Menurutnya, perubahan yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat harus dimulai dari pendidikan anak.

Karena itu, kegiatan yang melibatkan anak-anak dan memberikan ruang bagi mereka untuk belajar serta berkompetisi secara positif perlu terus didukung.

"Perlombaan ini bukan hanya sekadar perlombaan biasa. Kami ingin menyuarakan bahwa perubahan yang paling dasar terletak pada pendidikan anak. Dari pendidikanlah kita dapat membangun generasi yang memiliki pengetahuan, karakter dan cita-cita untuk masa depan," ujar Fazzary Akbar.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan semangat anak-anak Desa Bogak untuk terus bersekolah, belajar dan berani membangun mimpi melalui dunia pendidikan.

"Semoga melalui kegiatan ini, anak-anak di Desa Bogak semakin termotivasi untuk bersekolah dan membangun mimpi mereka melalui pendidikan. Karena ketika kita menyelamatkan pendidikan anak-anak, sesungguhnya kita sedang menyelamatkan masa depan," tambahnya.

Semangat tersebut sejalan dengan pesan yang diusung dalam kegiatan, "Save Our Children, Save Your Future."

Pemdes Bogak berharap semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui berbagai perlombaan, tetapi juga melalui investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda.

Dengan pendidikan yang baik, anak-anak Desa Bogak diharapkan mampu tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, berprestasi dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan desa, Kabupaten Batu Bara, hingga Indonesia.* (ad)

JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan ada empat korporasi yang tengah diselidiki terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.

Pemerintah menegaskan akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran hukum.

Baca Juga:

• Prabowo: Siapa Pun Penyebab Karhutla, Kalau Terbukti Harus Ditindak!

Penindakan dapat dilakukan terhadap individu maupun korporasi yang terbukti terlibat.

"Ya, yang tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan. Di Kalimantan Barat," kata Pras kepada wartawan di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Prasetyo mengatakan penindakan terhadap pihak yang melanggar hukum menjadi salah satu penekanan Prabowo dalam dua kali rapat terbatas yang digelar pada Sabtu.

Menurut dia, pemerintah tidak hanya akan mengejar pihak yang secara langsung melakukan pembakaran.

Orang yang memberikan arahan atau perintah untuk membuka lahan dengan cara membakar juga dapat ditindak apabila terbukti melanggar hukum.

"Salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bilamana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi maupun individu-individu," kata Pras.

"Atau siapapun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar," lanjut Pras.

Pras menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah lebih jauh terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Salah satu sanksi yang kemungkinan diberikan adalah pencabutan izin perusahaan.

"Oh iya kalau ditemukan pelanggaran kita tidak akan ragu-ragu akan kita tindak sampai kepada ada kemungkinan dicabut izinnya," ujar Pras.

Namun, proses penindakan tetap dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta pihak yang terbukti menjadi penyebab karhutla, baik perseorangan maupun korporasi, ditindak tegas.

Prabowo mengatakan pemerintah akan mengambil tindakan berdasarkan bukti dan mekanisme hukum.

"Harus kita tindak ya. Akan kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan," kata Prabowo.

Pemerintah saat ini terus melakukan penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.

Selain memperkuat upaya pemadaman, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran menjadi salah satu langkah untuk mencegah karhutla kembali meluas.* (d/ad)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta aparat menindak tegas pihak yang terbukti menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penindakan tersebut berlaku bagi pelaku perseorangan maupun korporasi.

Baca Juga:

• Kalimantan dan Bali Bakal Punya Jalur Kereta Api? Ini Penjelasan KAI

"Harus kita tindak ya. Akan kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan," kata Prabowo kepada wartawan di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah melakukan peninjauan dan rapat terkait penanganan karhutla di Kalimantan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan terdapat empat korporasi yang saat ini tengah dalam proses penyelidikan terkait karhutla di Kalimantan Barat.

"Ya, yang tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan. Di Kalimantan Barat," kata Pras kepada wartawan di lokasi yang sama.

Menurut Prasetyo, instruksi untuk melakukan penindakan tegas disampaikan Prabowo dalam dua kali rapat terbatas yang digelar pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

Penindakan tidak hanya ditujukan kepada perusahaan.

Pemerintah juga akan menindak individu yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan menyebabkan kebakaran hutan maupun lahan.

"Salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bilamana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi maupun individu-individu," kata Pras.

Prasetyo mengatakan pemerintah juga akan menindak pihak yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan.

"Atau siapapun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar," lanjut Pras.

Pemerintah kini terus melakukan penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.

Selain pemadaman di lapangan, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah karhutla kembali meluas.

Prabowo menegaskan proses penindakan tetap harus didasarkan pada bukti serta dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (d/ad)

JAKARTA — Pemerintah terus mengkaji pengembangan jaringan perkeretaapian nasional, termasuk rencana pembangunan jalur kereta di Kalimantan dan Bali.

Kedua wilayah tersebut selama ini belum memiliki jaringan kereta api antarkota seperti yang telah berkembang di Jawa dan Sumatra.

Baca Juga:

• Ini Alasan Baliho Ultah Jokowi di Solo Dipersoalkan

Pengembangan jaringan tersebut menjadi bagian dari rencana pembangunan perkeretaapian nasional.

Bobby mengatakan ada tiga wilayah yang menjadi prioritas pengembangan jaringan kereta api sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Sumatra, Kalimantan, dan Bali.

"Presiden memerintahkan kami tiga wilayah, satu adalah Sumatra, kita sedang kerjakan Sumatra juga DED-nya, kemudian yang kedua Kalimantan, yang ketiga Bali," kata Bobby pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Meski masuk dalam daftar prioritas, pembangunan jalur kereta api di Kalimantan dan Bali belum langsung memasuki tahap konstruksi.

Pemerintah masih melakukan sejumlah kajian untuk menentukan proyek yang paling siap direalisasikan.

Menurut Bobby, salah satu faktor utama yang akan menentukan pembangunan jalur kereta baru adalah kesiapan pembebasan lahan.

Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan wilayah yang lebih dahulu masuk tahap pembangunan.

Daerah dengan tingkat kesiapan paling baik akan menjadi pertimbangan agar pembangunan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

"Nanti kita lihat. Kan kalau yang namanya pembangunan jalur kereta baru ini banyak faktor-faktornya, terutama juga faktor pembebasan lahannya," ujar Bobby.

Ia mengatakan pemerintah ingin memastikan pembangunan jaringan perkeretaapian dilakukan melalui perencanaan yang matang.

Selain meningkatkan mobilitas masyarakat, jaringan kereta diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan logistik antarwilayah.

Bobby juga belum memastikan wilayah mana yang akan lebih dahulu memasuki tahap pembangunan.

"Surprise nanti mana yang akan kita selesaikan yang paling duluan," katanya.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya mengatakan pemerintah membuka peluang investasi untuk pengembangan jaringan perkeretaapian nasional.

Peluang investasi tersebut terutama diarahkan untuk mendukung angkutan logistik, termasuk kemungkinan pengembangan jaringan kereta dari Sumatra hingga Kalimantan.

"Kalau ada negara lain yang berminat, kami sangat dengan senang hati dan terbuka," kata Dudy usai peluncuran sistem Electronic Traffic Law Enforcement Hub (ETLE Hub) di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Menurut Dudy, investor dalam negeri maupun luar negeri dapat berpartisipasi dalam pengembangan jaringan perkeretaapian nasional.

Investasi tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Pemerintah juga tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan transportasi dalam menentukan jalur.

Potensi ekonomi dan rencana pengembangan kawasan turut menjadi pertimbangan.

Pembahasan mengenai pengembangan jaringan perkeretaapian dilakukan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Salah satu hal yang masih menjadi pembahasan adalah kemungkinan jaringan kereta api di Kalimantan nantinya terhubung dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Dudy mengatakan kemungkinan tersebut masih dalam tahap kajian.

Pemerintah belum dapat memastikan rute maupun jaringan yang akan dikembangkan.

"Nanti kita lihat," ujarnya.

Selain rute, pemerintah juga belum menentukan kebutuhan investasi untuk pembangunan jaringan tersebut.

Nilai investasi nantinya akan bergantung pada sejumlah faktor, antara lain panjang lintasan, jenis kereta yang digunakan, karakteristik jalur, serta kondisi teknis wilayah yang akan dilalui.

Dengan demikian, rencana pembangunan kereta api di Kalimantan dan Bali masih berada pada tahap kajian.

Pemerintah akan menentukan proyek berdasarkan kesiapan lahan, kebutuhan transportasi, potensi ekonomi, serta kemampuan pembiayaan.* (km/ad)

SOLO — Pemasangan tujuh baliho ucapan selamat ulang tahun ke-65 untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, berujung pada laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Laporan tersebut berkaitan dengan penggunaan ruang reklame yang disebut merupakan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

Baca Juga:

• Tinjau Karhutla Kalsel, KSAL Muhammad Ali: Tidak Separah yang Viral di Media Sosial

Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo kini telah meningkatkan penanganan laporan tersebut dari tahap pengumpulan data dan bahan keterangan atau puldata pulbaket menjadi penyelidikan.

Kasus itu dilaporkan Budi Kuswanto dan Tri Sapto yang mengatasnamakan elemen masyarakat Kota Solo.

Laporan ditujukan kepada Wali Kota Solo Respati Ardi dan disampaikan ke Kejari Solo pada Jumat, 3 Juli 2026.

Budi mengatakan persoalan utama dalam laporan tersebut adalah penggunaan tujuh titik reklame milik Pemkot Solo untuk memasang baliho ulang tahun Jokowi.

Menurut dia, penggunaan aset pemerintah tersebut perlu ditelusuri, terutama jika pemasangan baliho disebut menggunakan biaya pribadi.

"Sementara menurut Diskominfo kan ini atas biaya pribadi, ya kan. Berarti penyalahgunaan kewenangannya sudah terjadi. Ini miliknya Pemkot, aset Pemkot, dari situ mulailah penyalahgunaan kewenangan," tegasnya.

Budi juga menyerahkan sejumlah informasi mengenai ketentuan biaya pemanfaatan titik reklame di Kota Solo kepada penyelidik.

Ia menyebut terdapat Surat Keputusan Wali Kota yang mengatur biaya pemanfaatan titik-titik iklan di wilayah Kota Surakarta.

Ketentuan tersebut dinilai dapat menjadi bahan bagi penyelidik untuk menghitung kemungkinan kerugian negara.

"Yang kami sampaikan tadi kan kaitannya ada Surat Keputusan Wali Kota kaitannya dengan biaya-biaya titik-titik iklan di wilayah Kota Surakarta itu pada titik tertentu harganya sekian sekian sekian, itu sebagai bahan pertimbangan penyelidik untuk melakukan upaya itu," kata Budi.

Meski demikian, Budi mengatakan penentuan apakah penggunaan aset Pemkot tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Budi dan Tri telah diperiksa Kejari Solo pada Kamis, 20 Agustus 2026. Pemeriksaan berlangsung sekitar satu setengah jam, mulai pukul 10.30 hingga 12.00 WIB.

Budi mengatakan pertanyaan penyelidik masih berkaitan dengan informasi awal mengenai pemasangan baliho yang menjadi objek laporan.

"Jadi proses awal, kan ini proses awal kaitannya dengan penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta kaitannya dengan aduan masyarakat."

"Jadi ini proses awal sebuah tindak pidana. Kalau konteks tindak pidana ini proses awal," ujar Budi kepada awak media, Kamis (20/8/2026).

Menurut Budi, laporan tersebut sebelumnya ditangani bidang intelijen Kejari Solo melalui proses pengumpulan data dan keterangan.

Setelah ditemukan hal yang perlu didalami, penanganan kemudian dilanjutkan oleh bidang pidana khusus.

"Kalau kemarin kan masih proses administrasi kaitannya dengan intelijen yang sudah bekerja sama, dan ini sekarang ini intelijen sudah ada kemungkinan ini sebagai sebuah tindak pidana, makanya diserahkan kepada pidana khusus. Pertanyaan masih awal," jelasnya.

Kepala Kejari Solo Supriyanto sebelumnya menerbitkan surat perintah penyelidikan pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Supriyanto membenarkan laporan mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemasangan baliho ulang tahun Jokowi telah masuk tahap penyelidikan.

Menurut dia, laporan tersebut lebih dulu melalui proses telaah. Setelah itu, bidang intelijen melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan.

"Setelah ditelaah, kemudian kita saran dari tim penelaah dilakukan pengumpulan data dan bahan keterangan oleh intel, dan sudah dilakukan puldata pulbaket," ujar Supriyanto, Kamis (20/8/2026).

Dalam proses penyelidikan, Kejari Solo berencana meminta keterangan dari sejumlah pihak yang mengetahui persoalan tersebut.

Mereka antara lain pelapor, saksi, pihak yang memanfaatkan titik reklame, serta pihak yang dilaporkan.

Penyelidikan akan menentukan apakah penggunaan tujuh ruang reklame milik Pemkot Solo tersebut mengandung unsur tindak pidana, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara.

Di tengah proses penyelidikan, Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejari Solo.

Supriyanto mengatakan pihaknya tetap akan melanjutkan penanganan laporan sesuai prosedur yang berlaku.

"Jadi pastinya kami tindak lanjuti sesuai dengan SOP kami. Dan mungkin dari pihak yang mengajukan praperadilan barangkali saya tidak tahu, mungkin beliau tidak mengetahui perkembangannya memang. Nah, silakan itu hak," ujarnya.

Kejari Solo juga telah menerima relaas atau surat resmi panggilan dari Pengadilan Negeri Solo terkait gugatan praperadilan tersebut.

Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 26 Agustus 2026.

"Hari kemarin kalau tidak keliru, memang ada relaas panggilan untuk menghadiri sidang praperadilan, ya kita nanti laksanakan sesuai SOP dan ketentuan yang ada," pungkas Supriyanto.

Untuk saat ini, Kejari Solo masih mendalami penggunaan tujuh titik reklame milik Pemkot Solo, mekanisme pemanfaatannya, serta ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara dalam pemasangan baliho ulang tahun Jokowi.* (km/ad)

BANJARBARU — Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan tidak separah yang terlihat dalam sejumlah unggahan di media sosial.

Hal itu disampaikan setelah Ali meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan Guntung Damar, Banjarbaru, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong Mahasiswa Jadi Penggerak Transformasi Digital yang Aman dan Beretika

Dalam peninjauan tersebut, Ali didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, personel TNI dan Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, serta sejumlah pihak terkait.

Ali mengatakan peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi karhutla sekaligus memastikan proses pemadaman berjalan.

Penanganan dilakukan secara bersama oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, TNI, dan Polri.

"Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi karhutla sekaligus upaya pemadaman yang dilaksanakan secara gabungan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, TNI dan Polri," ujar Ali.

Ali mengatakan kondisi karhutla di Kalimantan Selatan saat ini tidak tergolong parah.

Salah satu faktor yang membantu mengurangi dampak asap adalah kondisi angin laut.

Menurut dia, angin laut membuat asap lebih cepat terbawa sehingga tidak terlalu lama berada di sekitar lokasi kebakaran.

Kondisi tersebut juga membantu petugas dalam melakukan penanganan.

Pemerintah dan berbagai unsur terkait terus bekerja sama untuk mencegah kebakaran meluas.

Ali menegaskan pemerintah pusat tetap memberikan dukungan terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.

Dukungan itu antara lain berupa pengiriman sejumlah pesawat dan helikopter, pengerahan pasukan dari pemerintah pusat, serta keterlibatan BNPB pusat dalam penanganan kebakaran.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin mengatakan lokasi karhutla yang ditinjau bersama Ali hanya terlihat terbakar di bagian pinggir kawasan.

Ia menilai kondisi di lapangan tidak menunjukkan tingkat keparahan seperti yang sebelumnya dikhawatirkan.

Muhidin juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Ia meminta warga segera melapor apabila menemukan titik api. Area di sekitar lokasi kebakaran juga perlu dibersihkan agar api tidak mudah merambat ke wilayah lain.

Penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur.

Pemerintah berharap upaya pemadaman dan pencegahan dapat terus diperkuat, terutama untuk mengantisipasi kebakaran meluas selama musim kemarau.* (km/ad)