RM Margono merupakan kakek Presiden Prabowo Subianto. Ia lahir di Purwokerto, Banyumas, pada 16 Mei 1894 dan meninggal dunia di Jakarta pada 25 Juli 1978.

Baca Juga:

• Prabowo: Karhutla Bencana Sangat Berbahaya, Jangan Sampai Meluas

"Acara hari ini juga dalam rangka mengusulkan agar RM Margono jadi pahlawan nasional. Sudah 1,5 tahun lebih berupaya mengusulkan," ujar Wisnu dalam kegiatan doa bersama di makam RM Margono, Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas, dikutip Senin (24/8/2026).

Untuk melengkapi penelitian, tim pengusul berencana datang ke Belanda guna menelusuri arsip yang berkaitan dengan perjalanan RM Margono ketika menjalankan tugas profesional di negara tersebut.

"Termasuk tim juga akan datang ke Belanda selama almarhum bekerja di Belanda," kata Wisnu.

Penelusuran arsip di luar negeri dilakukan untuk memvalidasi jejak sejarah RM Margono dari sumber primer dan internasional. Tim tidak hanya mengandalkan dokumen yang telah ditemukan di Indonesia.

Sebelum riset ke Belanda, tim akademik telah menelusuri sejumlah arsip di dalam negeri. Penelitian melibatkan Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), KITLV Jakarta serta arsip historis BNI.

Peneliti tim kajian UIN Jakarta, Dr Titik Nurhayati, mengatakan pengumpulan data difokuskan pada sumber primer dan sekunder yang dapat menggambarkan perjalanan hidup RM Margono sejak masa kolonial hingga awal kemerdekaan.

"Langkah ini dilakukan untuk menginventarisasi surat kabar sezaman, dokumen biografi ilmiah, serta catatan perjalanan beliau sejak masa kolonial hingga awal kemerdekaan," terang Titik.

Penelitian juga dilengkapi verifikasi lapangan di sejumlah daerah, antara lain Madiun, Malang, Cilacap dan Banyumas. Data tersebut akan digunakan untuk menyusun rekonstruksi biografi RM Margono secara menyeluruh.

Yayasan Serulingmas juga menggandeng Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (FEB UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memperkuat naskah akademik pengusulan gelar Pahlawan Nasional.

Dekan FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Ibnu Qizam mengatakan penelitian akan dilakukan melalui dua kelompok kerja, yakni tim peneliti dan tim kajian akademis.

"Perjalanan sejarah RM Margono harus dilihat secara utuh dan berkesinambungan," ujar Ibnu.

Menurut Ibnu, pengusulan gelar Pahlawan Nasional tidak cukup hanya dengan mengumpulkan dokumen sejarah. Hasil penelitian juga perlu dikomunikasikan melalui publikasi dan diseminasi ilmiah agar kontribusi tokoh yang diusulkan dapat dipahami masyarakat secara lebih luas.

"Ini penting untuk memberikan kemantapan agar usulan kita dapat diterima dengan baik oleh Pemerintah Pusat," tegasnya.

Wisnu mengatakan pihaknya sengaja menggandeng akademisi agar usulan RM Margono memiliki dasar historis, akademik dan metodologi yang kuat, bukan semata-mata berdasarkan aspirasi masyarakat.

"Kita menggandeng teman-teman yang mempunyai keahlian khusus untuk membuat pengusulan ini," katanya.

Tim pengusul menargetkan penyempurnaan naskah akademik usulan RM Margono sebagai Pahlawan Nasional selesai sebelum November 2026.

"Target kami adalah penyempurnaan naskah akademik ini selesai sebelum November," ujar Wisnu.

RM Margono Djojohadikusumo dikenal sebagai tokoh yang memiliki peran dalam perjalanan ekonomi Indonesia dan sejarah awal pembangunan kelembagaan perbankan nasional. Penelusuran arsip yang dilakukan tim diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kontribusi serta perjalanan hidupnya sebagai dasar pengusulan gelar Pahlawan Nasional.* (k/dh)

Kuasa hukum Lodewyk, Jonky Hendry Mailuhuw, memastikan pihaknya akan kembali mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Baca Juga:

• Sudah Dua Kali Salah Alamat, Praperadilan Lodewyk Pusung Kembali Kandas tanpa Sentuh Pokok Perkara

Sebelumnya, pihak Lodewyk telah mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Namun, pengadilan tersebut juga menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan.

Setelah itu, Lodewyk mengajukan permohonan ke PN Jakarta Pusat. Namun, PN Jakpus kembali menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut.

"Poinnya bahwa kita mengikuti putusan pengadilan," ujar Jonky.

Menurut Jonky, baik PN Jakarta Selatan maupun PN Jakarta Pusat belum pernah memeriksa pokok permohonan praperadilan Lodewyk. Kedua putusan hanya berkaitan dengan persoalan kewenangan relatif pengadilan.

"Karena kebenaran itu kan dia harus cari. Sementara putusan praperadilan baik Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat itu kan belum menyentuh dari pokok permohonan praperadilan. Jadi kita tetap akan mengajukan upaya hukum tentunya," katanya.

Jonky menegaskan pengajuan praperadilan kembali bukan ditujukan untuk menghambat proses penyidikan yang sedang dilakukan aparat penegak hukum.

"Jadi tidak ada niat untuk menghalang-halangi. Jadi kalau ada informasi di luar bahwa Pak Lodewyk sengaja untuk menghalangi proses hukum, itu sangat tidak benar," tegasnya.

Ia mengatakan permohonan yang akan diajukan kembali pada dasarnya sama dengan permohonan sebelumnya. Pengajuan tersebut akan terus dilakukan selama belum ada pengadilan yang memeriksa pokok perkara praperadilan.

Sementara itu, hakim tunggal PN Jakarta Pusat Muhammad Firman Akbar dalam putusannya menyatakan perkara tersebut semestinya diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup kedudukan termohon.

"Dan berdasarkan hukum acara perdata, asas Actor Sequitur Forum Rei pada Pasal 118 HIR menyatakan, suatu gugatan harus diajukan oleh penggugat kepada wilayah hukum pengadilan negeri tempat di mana tergugat berkedudukan," kata Firman saat membacakan pertimbangan putusan.

Firman menjelaskan KUHAP tidak mengatur secara tegas mengenai kompetensi relatif dalam pemeriksaan praperadilan. Karena itu, penentuannya mengacu pada asas hukum acara serta praktik peradilan yang berlaku.

Menurut hakim, pemeriksaan praperadilan dalam praktik menggunakan mekanisme yang menyerupai perkara perdata sehingga kewenangan relatif ditentukan berdasarkan kedudukan termohon.

Dalam perkara Lodewyk, termohon adalah Jaksa Agung Republik Indonesia cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kedudukan Kejaksaan Agung berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Atas dasar itu, Firman menyatakan wilayah hukum yang berwenang mengadili permohonan tersebut adalah PN Jakarta Selatan, bukan PN Jakarta Pusat.

Hakim juga mempertimbangkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 2951/KPT/W10.U/KM.01.08/2026 tertanggal 11 Agustus 2026 yang pada pokoknya menyatakan permohonan praperadilan diajukan ke PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau domisili termohon.

PN Jakarta Pusat juga mempertimbangkan putusan PN Jakarta Selatan Nomor 105 tanggal 30 Juli 2026 yang sebelumnya menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan Lodewyk.

Meski dua pengadilan sama-sama menyatakan tidak berwenang, Firman menegaskan hal itu tidak menghilangkan hak Lodewyk untuk mengajukan kembali permohonan ke pengadilan yang dianggap berwenang.

"Sehingga hak Pemohon untuk memperoleh pengujian atas upaya paksa yang dikenakan terhadap dirinya tetap hidup dan terpelihara," tegas Firman.

Dalam putusannya, Firman mengabulkan eksepsi Kejaksaan Agung dan menyatakan PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan Lodewyk. Biaya perkara juga dibebankan nihil.

Dengan putusan tersebut, Lodewyk dipastikan akan kembali menempuh jalur praperadilan, kali ini dengan mengajukan permohonan ke PN Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan tindakan upaya paksa serta penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).* (k/dh)

Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• Antisipasi Dampak El Nino, Malaysia Tawarkan Bantuan Penanganan Karhutla ke Indonesia

Menurut Prabowo, hutan merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat. Ketika kawasan hutan terbakar, dampaknya dapat dirasakan masyarakat, termasuk terhadap kualitas udara dan kesehatan.

"Hutan itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau hutan terbakar, seluruh rakyat yang akan kena ya, pernafasan dan sebagainya," ujarnya.

Prabowo mengatakan kondisi karhutla tahun ini turut dipengaruhi fenomena El Nino. Meski tingkat kebakaran disebut masih di bawah pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah diminta tetap meningkatkan kewaspadaan karena prakiraan El Nino cukup kuat.

"Saya perhatikan tahun ini jauh di bawah pengalaman-pengalaman yang beberapa tahun yang lalu ya. Walaupun seperti itu, kita waspada karena memang ramalan El Nino tahun ini El Nino yang cukup berat," tutur Prabowo.

Pemerintah pusat pun ikut turun langsung dalam penanganan karhutla. TNI dan Polri menyiapkan sekitar 1.000 perwira untuk membantu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran.

Selain pengerahan personel, pemerintah juga menyiapkan dukungan berupa pesawat, sumur bor dan pompa air untuk membantu penanganan di wilayah terdampak.

Prabowo meminta jajaran pusat dan daerah bekerja bersama agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pencegahan.

"Menurut saya biar dari pusat ikut ada rasa keterlibatan," kata Prabowo.

Presiden juga meminta potensi lahan gambut yang selama ini menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran justru dimanfaatkan untuk membangun sistem pengendalian yang lebih baik.

"Gambut ini ternyata tidak terlalu sulit untuk membor mencari air ya. Saya kira ini jadi peluang," ujarnya.

Prabowo mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyiapkan inovasi untuk pembangunan embung maupun kanal air di kawasan gambut. Infrastruktur tersebut diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencegahan karhutla, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Bagaimana kita bisa sekarang terus menambah embung-embung, kanal-kanal di daerah gambut yang produktif. Apakah bisa embung-embung itu memelihara ikan-ikan tertentu ya dan sebagainya. Jadi alam ini kita harus kreatif, harus kita inovatif mencari peluang," kata Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo meminta operasi modifikasi cuaca (OMC) dioptimalkan dengan menyesuaikan kondisi awan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu membasahi wilayah yang berisiko mengalami kebakaran.

"Tapi kita berharap ya dengan OMC kita bisa manfaatkan teknologi," tegasnya.

Prabowo juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap setiap titik panas. Menurutnya, hotspot harus segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang meluas.

"Upayakan begitu kita tahu, segera kirim tim untuk diredam. Jangan sampai meluas jadi hektar," ujar Prabowo.

Dia kemudian menilai kondisi karhutla di Sumatera Selatan masih terkendali, sembari mengapresiasi kerja petugas yang telah melakukan penanganan sejak awal tahun.

"Saya kira juga akibat saudara-saudara bekerja keras sudah sejak awal tahun. Terima kasih. Ya kita akan kerahkan segala bantuan yang kita bisa kerahkan," kata Prabowo.

Pemerintah kini terus memperkuat penanganan karhutla melalui kombinasi pencegahan, pemantauan hotspot, pengerahan personel, dukungan sarana pemadaman hingga pemanfaatan teknologi dan pengelolaan lahan gambut.* (k/dh)

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI I Nyoman Suadnyana mengatakan pesawat tengah menjalani rangkaian test flight setelah menyelesaikan overhaul atau pemeliharaan tingkat berat.

Baca Juga:

• Jokowi Tiba di Makassar, Disambut Elite PSI dan Wagub Sulsel Jelang Pidato di Rakernas Partai

Menurut Nyoman, pesawat saat itu melakukan tahapan pemeriksaan berupa simulasi take off di landasan. Ketika melakukan pengereman, terjadi gangguan teknis pada sistem pengereman.

"Dalam rangkaian test flight tersebut, pesawat melaksanakan tahapan pemeriksaan simulasi take off di landasan. Saat melaksanakan pengereman terjadi kendala teknis pada sistem pengereman," ujarnya.

Gangguan tersebut membuat sistem pengereman tidak bekerja secara maksimal. Akibatnya, pesawat keluar dari jalur landasan sekitar 30 meter dari batas ujung landasan.

"Pengereman tidak berfungsi secara maksimal yang berakibat pesawat keluar 30 meter dari batas ujung landasan," jelas Nyoman.

Meski mengalami insiden, TNI AU memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seluruh awak pesawat dilaporkan dalam kondisi aman.

Pesawat Sukhoi Su-30 MK2 kemudian ditarik menuju hanggar perawatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari persiapan sebelum pesawat kembali menjalani test flight berikutnya.

"Pesawat dan seluruh awak dalam kondisi aman. Selanjutnya pesawat ditarik menuju hanggar perawatan untuk dilakukan pemeriksaan dan disiapkan untuk melaksanakan test berikutnya," tutur Nyoman.

Sebelumnya, kabar mengenai pesawat tempur Sukhoi yang tergelincir di Lanud Sultan Hasanuddin beredar setelah sejumlah warga mengabadikan kondisi pesawat yang berada di luar jalur landasan.

Dalam sejumlah dokumentasi yang beredar, pesawat terlihat berada di dekat pagar pembatas kawasan landasan. Beberapa kendaraan yang melintas juga tampak memperlambat laju untuk melihat kondisi pesawat.

TNI AU memastikan insiden tersebut tidak menimbulkan korban dan pesawat kini telah ditangani oleh tim teknis untuk mengetahui kondisi serta memastikan kelayakannya sebelum kembali digunakan.* (k/dh)

Menteri Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia (NERS) Datuk Seri Arthur Joseph Kurup mengatakan Malaysia dan Indonesia sepakat memperkuat pencegahan serta penanganan dini karhutla.

Baca Juga:

• "Plang Seumur Hidup, Tak Boleh Ada Penanaman Lagi," Strategi Unik Riau yang Bikin Prabowo Besar Hati

"Di antara hal-hal utama yang dibahas adalah persiapan menghadapi El Nino dan agenda nasional yang akan datang," kata Arthur, sebagaimana dilansir The Star.

Arthur mengatakan El Nino diperkirakan menguat menuju Oktober 2026. Kondisi tersebut bertepatan dengan periode Monsun Barat Daya yang dinilai dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Karena itu, kedua negara sepakat memperkuat langkah pencegahan serta melakukan pemadaman sedini mungkin ketika kebakaran terdeteksi. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas udara di kawasan.

Malaysia juga menyatakan kesiapan memberikan bantuan langsung kepada Indonesia apabila diperlukan, khususnya untuk mempercepat pemadaman karhutla.

"Jika Pemerintah Indonesia mengajukan permintaan khusus, masalah tersebut akan dibawa ke Kabinet untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan diputuskan," ujar Arthur.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam semangat hubungan bertetangga dan solidaritas ASEAN. Malaysia juga mengapresiasi langkah Indonesia yang terus memperkuat penanganan karhutla.

Menurut Arthur, Indonesia telah meningkatkan operasi pemadaman dengan mengerahkan tambahan sekitar 1.500 personel TNI, mengoperasikan helikopter berkapasitas besar untuk water bombing, serta memperkuat operasi modifikasi cuaca.

Selain itu, Indonesia disebut telah menyetujui permintaan Malaysia untuk melintasi wilayah udara Indonesia dalam rangka pelaksanaan operasi penyemaian awan atau cloud seeding di sejumlah kawasan perbatasan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Nadma) Malaysia bersama Departemen Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) kini menyiapkan jadwal operasi tersebut. Koordinasi selanjutnya akan dilakukan dengan Panglima TNI.

Kerja sama Indonesia dan Malaysia juga mencakup pemantauan titik panas dan kualitas udara. Malaysia akan melakukan pemantauan melalui Departemen Lingkungan serta MetMalaysia sambil terus berkoordinasi dengan otoritas Indonesia.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi memburuknya kabut asap lintas batas ketika aktivitas kebakaran meningkat.

"Kami akan terus memantau aktivitas titik panas dan kualitas udara secara ketat, sembari mempertahankan hubungan erat dengan otoritas Indonesia demi kesejahteraan masyarakat kedua negara," kata Arthur.

Selain membantu penanganan karhutla, kerja sama tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas udara di kawasan serta mencegah dampak kabut asap meluas ke wilayah negara tetangga.* (k/dh)

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan tambahan korban meninggal berasal dari pasien yang sebelumnya mengalami luka berat dan menjalani perawatan di fasilitas kesehatan.

Baca Juga:

• Ratas di Hambalang, Prabowo Bahas Karhutla Kalimantan hingga Pemulihan Gempa NTT

Selain menelan korban jiwa, gempa Flores menyebabkan kerusakan pada 73.818 rumah. Rinciannya, 23.276 rumah mengalami rusak berat, 17.563 rusak sedang dan 32.979 rusak ringan.

BNPB juga mencatat 1.915 fasilitas umum terdampak. Fasilitas yang mengalami kerusakan antara lain sekolah, tempat ibadah, kantor pemerintahan serta sejumlah infrastruktur lainnya.

Suharyanto menegaskan data tersebut masih bersifat sementara dan terus diperbarui melalui pendataan berjenjang dari tingkat daerah hingga nasional.

"Tentu saja ini data sementara, seiring berjalannya waktu, data ini akan semakin lengkap. Data dikumpulkan secara berjenjang bottom-up, dari mulai tingkat yang paling kecil, kampung, rukun tetangga, naik lagi ke atas sampai tingkat desa, camat, bupati, dan di tingkat nasional, baik oleh BPS maupun oleh BNPB," ujarnya.

Memasuki hari kedelapan setelah gempa utama, aktivitas gempa susulan masih terjadi di wilayah Flores. Berdasarkan data BMKG, tercatat 6.409 gempa susulan hingga Senin (24/8/2026).

Gempa susulan terbesar tercatat bermagnitudo 6,2, sedangkan yang terkecil bermagnitudo 1,1. Dari seluruh aktivitas tersebut, sebanyak 33 gempa memiliki magnitudo 5 atau lebih.

Sebanyak 139 gempa susulan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kondisi itu membuat sebagian warga masih memilih bertahan di lokasi pengungsian meski rumah mereka hanya mengalami kerusakan ringan atau bahkan tidak terdampak.

"Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores ini, masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah, meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan," kata Suharyanto.

Meski demikian, BNPB menyebut aktivitas kegempaan mulai menunjukkan tren penurunan dalam dua hari terakhir. BMKG mencatat hanya satu gempa yang dirasakan masyarakat dalam periode 24 jam terakhir.

Pemerintah bersama BNPB, BMKG, pemerintah daerah dan unsur terkait masih melanjutkan penanganan darurat, termasuk pemenuhan kebutuhan pengungsi, pelayanan kesehatan, pendataan kerusakan serta pemantauan aktivitas gempa susulan.* (in/dh)

Baca Juga:

• Prabowo Disebut Tunjuk Pengusaha Haji Isam Tangani Karhutla, Mensesneg Bantah: Tidak Benar

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi sentimen eksternal dan domestik. Dari sisi global, pasar mencermati rencana pemerintah AS menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Menguat Tipis ke Rp17.693 per Dolar AS Hari Ini

"Pernyataan Bessent muncul setelah sejumlah pejabat AS, termasuk Presiden Donald Trump, memperingatkan adanya perang ekonomi terhadap negara tersebut, di tengah kebuntuan yang terus berlanjut di Selat Hormuz dan wilayah sekitarnya yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Ketegangan di kawasan tersebut juga berpengaruh terhadap pasar minyak. Penawaran minyak mentah Iran kepada pembeli di China dilaporkan menurun setelah pengiriman dari Teheran terdampak blokade AS. Kondisi itu turut mendorong kenaikan harga minyak.

Di sisi lain, sentimen dari dalam negeri turut menekan rupiah. Pasar merespons pelebaran defisit transaksi berjalan Indonesia pada kuartal II 2026 yang mencapai US$12,5 miliar atau sekitar 3,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit tersebut meningkat signifikan dibanding kuartal sebelumnya yang tercatat US$3,6 miliar atau 1 persen dari PDB. Pelebaran antara lain dipengaruhi kenaikan impor minyak seiring tingginya harga minyak dunia.

Meski transaksi berjalan melebar, neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan masih relatif terjaga. Pada kuartal II 2026, neraca pembayaran mencatat defisit US$900 juta, jauh lebih rendah dibanding defisit US$9,1 miliar pada kuartal I 2026.

Perbaikan tersebut didukung transaksi modal dan finansial yang berbalik mencatat surplus US$12 miliar setelah sebelumnya mengalami defisit US$4,8 miliar.

Cadangan devisa Indonesia juga masih berada pada level yang kuat. Pada akhir Juni 2026, cadangan devisa tercatat US$145,6 miliar. Angka itu setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Posisi cadangan devisa tersebut masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Dengan berbagai sentimen tersebut, Ibrahim memperkirakan pergerakan rupiah pada perdagangan berikutnya masih akan fluktuatif. Rupiah diproyeksikan berpotensi kembali melemah dalam kisaran Rp17.720 hingga Rp17.770 per dolar AS.* (in/dh)

Kuasa hukum Ruben Onsu, Machi Ahmad, menyampaikan jadwal pemeriksaan tersebut setelah mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (24/8/2026). Polisi disebut telah mengirimkan surat panggilan kepada Ruben.

Baca Juga:

• Jadi Tersangka Dugaan Penipuan dan Penggelapan, Ruben Onsu Angkat Bicara

Machi mengatakan tim kuasa hukum kini mempelajari berbagai dokumen dan berita acara pemeriksaan (BAP) yang berkaitan dengan perkara tersebut. Persiapan dilakukan agar Ruben dapat memberikan keterangan secara maksimal saat menjalani pemeriksaan.

Kasus yang menjerat Ruben berkaitan dengan dugaan penipuan dan penggelapan dalam kerja sama investasi. Nilai kerugian yang dilaporkan awalnya disebut sekitar Rp3,5 miliar.

Namun, jumlah tersebut disebut berkembang menjadi sekitar Rp4,4 miliar setelah memperhitungkan bunga dan sejumlah komponen lainnya.

Di tengah proses hukum tersebut, Machi mengatakan Ruben telah menunjukkan iktikad baik dengan mengembalikan sebagian uang kepada pihak pelapor.

"Kalau dari klien saya sudah sempat mengembalikan Rp100 juta, ya. Mas Ruben niatnya baik kok," ujar Machi.

Menurut Machi, persoalan tersebut salah satunya berkaitan dengan proses penandatanganan kontrak kerja sama yang disebut tidak mendapatkan pendampingan hukum secara memadai.

"Cuma memang dalam proses penandatanganan kerja sama kontrak itu tidak didampingi oleh orang hukum yang memadai, jadi ada beberapa yang miss dari kontrak," tuturnya.

Machi menyebut Ruben tidak bermaksud menghindari proses hukum meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim hukum justru tengah mengupayakan penyelesaian melalui jalur damai atau restorative justice.

Dia mengatakan telah berkomunikasi dengan kuasa hukum pelapor Ahmad Ramzy untuk mencari solusi yang dapat diterima kedua pihak.

"Kami sepakat bahwa dalam penanganan kasus Ruben Onsu ini kami mengedepankan tabayun, mengedepankan cara-cara persuasif. Dari kuasa hukum pelapor juga ingin menyelesaikan ini tanpa melanjutkan ke ranah persidangan, kalau bisa melakukan mediasi, ada titik temu dan penyelesaian," kata Machi.

Upaya mediasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan titik temu sehingga perkara tidak berlanjut ke tahap persidangan.

Meski demikian, proses hukum tetap berjalan dan Ruben akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sesuai jadwal yang telah ditetapkan penyidik.

Machi juga meminta masyarakat tidak langsung menghakimi Ruben hanya karena status tersangka. Dia menegaskan asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Status tersangka ini, kami harus juga memandang asas hukum presumption of innocence, asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan hakim. Mas Ruben tetap tidak panik, bersabar, dan fokus untuk menyelesaikan," pungkasnya.* (in/dh)

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pihaknya akan mendalami berbagai persoalan yang disampaikan perwakilan masyarakat Pati dalam audiensi tersebut. DPR ingin memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Pati tetap kondusif.

Baca Juga:

• Titik Api Baru Terus Muncul di Paser dan Kukar, DPR Desak Kemenkeu Segera Cairkan Rp290,9 Miliar

Menurut Cucun, DPR mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, termasuk keluhan masyarakat mengenai dugaan pembiaran terhadap sejumlah persoalan di Pati.

"Ya jangan sampai tadi ada yang disampaikan, seolah-olah ada pembiaran. Nah ini sudah kita catat semuanya," ujarnya.

Cucun menegaskan DPR ingin situasi di Pati berjalan aman dan nyaman. Karena itu, pihaknya akan meminta keterangan dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum sebelum menentukan langkah lanjutan.

Audiensi tersebut juga membahas desakan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menyatakan DPR tidak berniat memperlambat proses pembahasan regulasi tersebut.

Menurut Sari, Komisi III DPR masih menerima dan menghimpun berbagai aspirasi sebagai bagian dari proses penyusunan RUU Perampasan Aset.

"Karena RUU ini juga ada sedikit tricky situation, jangan sampai ketika UU ini jadi itu juga menjadi alat pukul bagi rezim yang berkuasa. Jadi kan kita harus membuat undang-undang itu yang setara antara masyarakat dengan penguasa," kata Sari.

Sebelumnya, sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati mendatangi DPR untuk menyampaikan aspirasi. Salah satu tuntutan mereka adalah mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Perwakilan forum, Lukman Hakim, juga meminta DPR mendorong aparat penegak hukum menindak kelompok masyarakat yang dinilai membuat keresahan di Pati.

"Kami menuntut ketegasan. Seperti contoh, sebelum tanggal 13 kemarin, sound horeg itu di tengah alun-alun, Pak, sampai jam 12 malam, kami resah. Kedua, kantor DPRD diacak-acak sampai malam. Ada apa ini?" ujar Lukman.

Lukman berharap DPR dapat menindaklanjuti persoalan tersebut dengan meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum sekaligus jaminan keamanan dan ketertiban di wilayah Pati.

Pertemuan antara masyarakat Pati dan pimpinan DPR tersebut berlangsung sebagai forum penyampaian aspirasi tanpa aksi demonstrasi di jalan. DPR menyatakan seluruh masukan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait.* (in/dh)

Putusan itu dibacakan hakim tunggal Muhammad Firman Akbar dalam sidang di PN Jakarta Pusat, Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• Sidang Praperadilan Febrie, Eks Kepala PPATK: Kasus TPPU Tak Harus Tunggu Tindak Pidana Asal Terbukti

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak mengatur secara tegas mengenai kompetensi relatif dalam pemeriksaan praperadilan.

Namun, menurut Firman, praktik hukum yang berkembang menempatkan permohonan praperadilan menggunakan mekanisme yang menyerupai perkara perdata. Permohonan diajukan ke wilayah hukum pengadilan negeri tempat tinggal atau kedudukan termohon.

"Berdasarkan hukum acara perdata, asas actor sequitur forum rei pada Pasal 118 HIR menyatakan suatu gugatan harus diajukan oleh penggugat kepada wilayah hukum pengadilan negeri tempat tinggal tergugat atau kedudukan tergugat," ujar Firman.

Hakim menjelaskan permohonan praperadilan terhadap institusi seperti Polri, Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini umumnya diajukan di PN Jakarta Selatan karena berada dalam wilayah hukum yang sama dengan kedudukan termohon.

Firman juga menyinggung permohonan praperadilan Lodewyk yang sebelumnya diajukan ke PN Jakarta Selatan. Saat itu, PN Jaksel juga menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan tersebut.

Meski demikian, hakim menyebut Lodewyk masih dapat mengajukan kembali permohonan praperadilan di pengadilan yang dinilai memiliki kewenangan. Hal itu dimungkinkan karena PN Jakarta Selatan sebelumnya belum memeriksa pokok perkara praperadilan.

Sebelumnya, Lodewyk mengajukan praperadilan untuk menguji tindakan atau upaya paksa penyidik dalam perkara yang menjeratnya. Namun, perkara tersebut kembali terganjal persoalan kewenangan pengadilan.

Putusan PN Jakarta Pusat ini membuat upaya praperadilan Lodewyk kembali belum memasuki pemeriksaan pokok permohonan. Persoalan utama yang diputus kali ini berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan untuk mengadili permohonan tersebut.

Lodewyk sebelumnya juga menegaskan dirinya hanya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN dan membantah memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi dalam proses pengadaan yang menjadi bagian perkara hukum tersebut.* (in/dh)

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito dalam sidang di Kantor DKPP, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• Budi Arie Bicara Hubungan Jokowi dan Prabowo: Ada yang Berusaha Adu Domba, Stop!

DKPP menyatakan para teradu, yakni Muhamad Afifuddin selaku Ketua KPU RI sekaligus anggota, serta Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik dan Parsadan Harahap tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Aduan Bonatua berkaitan dengan dugaan tidak adanya tindakan korektif atau kelalaian dalam memverifikasi dokumen pencalonan Jokowi pada berbagai kontestasi politik sejak 2005 hingga 2019.

Dalam pertimbangannya, anggota Majelis DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan para teradu baru dilantik pada 2022. Dengan demikian, mereka tidak terlibat langsung dalam proses verifikasi dokumen pencalonan yang dipersoalkan Bonatua.

"Menurut DKPP, pergantian periode keanggotaan KPU tidak menghapus tanggung jawab kelembagaan KPU untuk menjaga tertib administrasi dan mengevaluasi kebijakan. Namun, keberlanjutan tanggung jawab kelembagaan tersebut tidak dengan sendirinya mengalihkan pertanggungjawaban etik personal atas tindakan periode sebelumnya kepada para teradu," kata Raka.

DKPP juga tidak menemukan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada anggota KPU periode 2022-2027 untuk membuka kembali tahapan pencalonan yang telah selesai atau membatalkan keputusan pencalonan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Terkait permintaan informasi publik mengenai salinan ijazah atas nama Jokowi, anggota Majelis DKPP Ratna Dewi Petalolo mengatakan dokumen tersebut sebelumnya termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Persoalan itu kemudian dibawa ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Setelah KIP memutuskan informasi tersebut dapat dibuka, KPU disebut telah memberikan data kepada pengadu tanpa penutupan atau penyensoran.

"DKPP menilai tindakan para teradu yang awalnya tidak memberikan informasi semata-mata menjalankan peraturan perundang-undangan karena dokumen tersebut termasuk informasi yang dikecualikan sebelum adanya putusan KIP. Hal ini justru membuktikan para teradu bertindak profesional dan akuntabel," ujar Ratna.

DKPP turut menyoroti persoalan penataan arsip yang dipersoalkan Bonatua. Dalam persidangan terungkap bahwa pada 2023 KPU RI telah merevisi PKPU Nomor 17 Tahun 2023 tentang jadwal retensi arsip dan menjalin kerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk pendampingan pengelolaan arsip.

DKPP menilai langkah tersebut menunjukkan upaya KPU memperbaiki tata kelola kearsipan. Meski demikian, DKPP tetap mengingatkan para teradu agar memastikan seluruh arsip tercatat dan dapat ditelusuri.

Dengan putusan tersebut, DKPP menyatakan tidak terbukti adanya pelanggaran kode etik oleh para anggota KPU yang menjadi pihak teradu dalam perkara yang diajukan Bonatua Silalahi.* (in/dh)

Apresiasi tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Riau, Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• "Menarik Sekali, dari Ubi dan Singkong," Prabowo Cetuskan Ide 'Ubi Bombing' sebagai Alternatif Water Bombing Karhutla

Prabowo juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah bersama aparat dan unsur sipil yang bergerak secara terpadu. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama, bukan hanya mengandalkan satu institusi.

"Ini yang kita inginkan. Saya terima kasih, saya besar hati melaksanakan kegiatan ini," ujarnya.

Presiden memastikan pemerintah pusat tetap mendukung kebutuhan penanganan karhutla di lapangan. Dukungan tersebut antara lain berupa tambahan helikopter water bombing serta pasokan oksigen apabila diperlukan.

Prabowo juga meminta seluruh kerja keras dalam penanganan karhutla dilaporkan secara menyeluruh sehingga kebutuhan daerah dapat segera ditindaklanjuti.

"Kita sekarang ini harus menghormati kerja keras. Tentunya nanti BNPB dan jalur-jalur lain ya kita juga hormati. Gubernur, terima kasih. Jadi apa yang bisa kita bantu, kita bantu," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah muncul. Pencegahan, kesiapsiagaan, penegakan hukum dan keterlibatan masyarakat juga harus diperkuat untuk mencegah kebakaran berulang.

Dalam rapat tersebut, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memaparkan sejumlah langkah penanganan yang telah dilakukan Polda Riau, termasuk melalui pendekatan multi-door approach dan pemasangan papan peringatan penegakan hukum di lokasi bekas kebakaran.

"Alhamdulillah sekarang setelah kita melaksanakan pemasangan plang, plang seumur hidup Bapak, jadi bekas kebakaran tidak boleh ada lagi yang melakukan penanaman," ujar Herry.

Selain penegakan hukum, pengendalian karhutla di Riau juga dilakukan dengan memperkuat infrastruktur pencegahan, edukasi masyarakat, pelibatan hingga tingkat desa, patroli bersama, apel kesiapsiagaan serta pemasangan spanduk peringatan.

Polda Riau juga mendorong program restorasi lingkungan sebagai bagian dari upaya pemulihan wilayah terdampak kebakaran.

Herry mengatakan sinergi dengan pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut diperkuat melalui penerbitan maklumat pencegahan karhutla.

"Kekuatan kami tadi yang berikutnya adalah kemitraan atau gotong royong yang kami sampaikan. Kami mengeluarkan maklumat. Biasanya maklumat itu penegakan hukum saja dikeluarkan oleh Kapolda, tetapi tahun lalu kami mengajak Forkopimda, Pak Gubernur untuk sama-sama mengeluarkan maklumat pencegahan karhutla," tuturnya.

Pemerintah kini terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutla di Riau dengan menggabungkan pemadaman, patroli, penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat untuk menekan potensi kebakaran serta dampak asap.* (mt/dh)

Prakirawan BMKG Pekanbaru Gita Dewi S mengatakan titik panas tersebut tersebar di 10 provinsi. Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni mencapai 1.429 titik.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Senin 24 Agustus 2026: Sebagian Besar Wilayah Cerah

Di Provinsi Riau, sebanyak 491 titik panas tersebar di 11 kabupaten/kota. Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 239 titik.

Selanjutnya Kabupaten Indragiri Hilir tercatat memiliki 166 titik panas dan Bengkalis sebanyak 30 titik. Sementara titik panas lainnya tersebar di Indragiri Hulu 13 titik, Rokan Hulu 12 titik, Kampar 9 titik, Rokan Hilir 8 titik, Siak 7 titik, Kuantan Singingi 4 titik dan Kota Dumai 3 titik.

Tingginya aktivitas titik panas turut berdampak terhadap kondisi udara di sejumlah wilayah Riau. Jarak pandang di Pekanbaru pada Minggu (23/8/2026) malam terpantau hanya sekitar 2,5 kilometer akibat asap.

Kualitas udara berdasarkan parameter PM2,5 juga sempat masuk kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat pada dini hari dan pagi hari.

Kondisi tersebut membuat Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring dari rumah bagi peserta didik. Kebijakan sementara itu diberlakukan mulai tingkat pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama.

Sementara itu, Manggala Agni melaporkan kebakaran lahan di Riau telah menghanguskan lebih dari 800 hektare dalam beberapa hari terakhir.

Kabupaten Indragiri Hulu menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar, yakni sekitar 471 hektare. Selanjutnya Pelalawan mencapai 300 hektare, sedangkan sebagian wilayah Kabupaten Kampar juga terdampak kebakaran.

Peningkatan hotspot dan meluasnya kebakaran lahan membuat pemerintah bersama aparat dan petugas pemadam terus memperkuat pemantauan serta penanganan karhutla di wilayah Sumatra.

Masyarakat di daerah yang terdampak asap diimbau meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat.* (mt/dh)

Gagasan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Sumatera Selatan, Senin (24/8/2026). Dalam rapat itu, Prabowo lebih dulu menanyakan kemungkinan penggunaan bahan yang lebih efektif dibandingkan air untuk memadamkan api.

Baca Juga:

• Gambut Ternyata Bisa Jadi Peluang, Prabowo Usul Embung Sekaligus untuk Budidaya Ikan Cegah Karhutla

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kemudian menyampaikan adanya bahan berbasis tepung yang disebut dapat membantu mencegah sekaligus memadamkan api pada tahap awal. Bahan tersebut menggunakan tepung berbahan baku ubi atau singkong.

Prabowo tertarik dengan inovasi tersebut dan meminta agar efektivitasnya diteliti lebih lanjut. Dia juga mendorong supaya bahan tersebut dapat diproduksi dalam skala besar untuk mendukung penanganan karhutla.

"Intinya dia bisa meredam. Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar," ujar Prabowo.

Prabowo bahkan menyebut konsep itu sebagai "ubi bombing", yang dianalogikan sebagai alternatif dari metode water bombing yang selama ini digunakan untuk membantu pemadaman karhutla melalui udara.

Presiden juga meminta pengujian dilakukan secara lebih komprehensif, termasuk kemungkinan penggunaan bahan tersebut dalam jumlah besar melalui helikopter atau pesawat untuk menjangkau kawasan yang terbakar.

Menurut Prabowo, pengembangan teknologi dan inovasi dibutuhkan untuk memperkuat penanganan karhutla, terutama karena kebakaran dapat meluas dan memberikan dampak terhadap masyarakat serta lingkungan.

"Salah satu yang kita hadapi adalah menghadapi kebakaran hutan yang sangat luas. Kita harus mengerahkan segala upaya," kata Prabowo.

Pengembangan bahan pemadam berbasis tepung singkong tersebut masih memerlukan penelitian dan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas serta penerapannya di lapangan.

Sementara itu, pemerintah terus menggunakan berbagai metode penanganan karhutla, termasuk pengerahan helikopter water bombing di wilayah Sumatera Selatan.

Prabowo juga meminta jajaran pemerintah mengevaluasi kebutuhan penanganan di lapangan dan segera mengajukan tambahan dukungan apabila diperlukan.* (an/dh)

Permintaan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (24/8/2026). Pemerintah diminta tetap waspada menghadapi potensi karhutla di tengah prakiraan fenomena El Nino yang dapat memicu kondisi kemarau lebih kering.

Baca Juga:

• Usai dari Riau, Prabowo Langsung Gelar Rapat Karhutla Setibanya di Palembang

Prabowo meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dilibatkan dalam pembangunan embung dan sekat kanal di kawasan yang rawan karhutla.

"Bagaimana kita bisa sekarang terus menambah embung-embung, kanal-kanal di daerah gambut yang produktif. Apakah bisa embung-embung itu memelihara ikan-ikan tertentu dan sebagainya," ujarnya.

Menurut Prabowo, pembangunan infrastruktur pengendalian karhutla harus memberikan manfaat ganda. Selain menjaga lahan gambut tetap basah dan mengurangi risiko kebakaran, embung maupun kanal diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Prabowo juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Salah satunya melalui peningkatan operasi modifikasi cuaca (OMC) selama kondisi memungkinkan untuk membasahi wilayah rawan kebakaran.

"Kita antisipatif, titik-titik hotspot itu, alhamdulillah, kalau berkurang. Saya kira juga akibat saudara-saudara bekerja keras sudah sejak awal tahun. Terima kasih," tuturnya.

Prabowo turut memimpin rapat koordinasi penanggulangan karhutla untuk wilayah Jambi dan Lampung secara daring.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pencegahan karhutla melalui pengelolaan lahan gambut, penyediaan sumber air, pemantauan hotspot, serta pemanfaatan teknologi untuk mempercepat penanganan kebakaran.* (an/dh)

Hal itu disampaikan Rico saat melantik Airin Rico Waas sebagai Bunda PAUD Kota Medan sekaligus mengukuhkan Pokja Bunda PAUD Medan di Gedung Serbaguna TP PKK Medan, Senin (24/8/2026).

Baca Juga:

• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan Juara Umum Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan

"Pendidikan anak usia dini sangat penting karena di sinilah fondasinya dibentuk. Kalau fondasinya tidak kuat, tentunya ke depannya akan sulit membangun," kata Rico.

Karena itu, dia meminta Bunda PAUD Medan bersama Bunda PAUD kecamatan hingga kelurahan menyusun program yang tidak hanya berfokus pada pendidikan formal. Perhatian juga harus mencakup lingkungan keluarga, kesehatan, gizi, pola asuh, aktivitas bermain dan belajar hingga perlindungan anak.

Rico turut menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan rumah yang aman bagi anak. Menurutnya, apa yang dilihat dan didengar anak sejak usia dini dapat tersimpan dalam memori dan turut membentuk karakter.

"Anak-anak itu memiliki sistem memori yang kadang-kadang kita tidak bisa pahami. Apa yang dia lihat, dia bisa serap. Dia bisa lihat, dia bisa rasakan dan itu membentuk karakternya," ujarnya.

Dia juga mengingatkan orang tua agar tetap memberikan pendampingan di tengah kesibukan bekerja. Anak, kata Rico, membutuhkan ruang untuk bermain sekaligus belajar agar perkembangan mental dan kemampuan berpikirnya dapat tumbuh secara optimal.

"Bunda PAUD ini tidak hanya bicara tentang pendidikan anak usia dini saja, tapi semuanya. Bicara tentang mentalitas, hubungan keluarga, pendidikan, keaktifan bermain dan belajar anak, serta gizinya," kata Rico.

Dalam aspek kesehatan, Rico meminta perhatian lebih terhadap asupan makanan anak, termasuk jajanan yang berpotensi tidak sehat. Pemenuhan gizi sejak usia dini dinilai penting untuk mendukung daya tahan tubuh, tumbuh kembang dan perkembangan otak.

Bunda PAUD juga diminta peka terhadap berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan anak, mulai dari anak yang dipekerjakan, kurang mendapatkan perhatian, persoalan gizi hingga anak yang belum memperoleh imunisasi.

Bunda PAUD kecamatan bersama kelurahan diharapkan dapat menjadi ujung tombak sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat.

Rico juga mendorong Pokja Bunda PAUD Medan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperbarui strategi serta metode pendidikan anak usia dini. Program yang dibuat diharapkan menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah.

Menutup arahannya, Rico kembali menegaskan agar pelantikan Bunda PAUD tidak berhenti pada seremoni. Selempang yang dikenakan harus menjadi simbol tanggung jawab untuk bergerak dan melihat langsung kondisi PAUD di lapangan.

"Jangan selempang hanya ditempelkan di badan saja, tapi lakukan gerakan. Turun ke lapangan, periksa bagaimana PAUD-PAUD kita. Mari kita semuanya bertanggung jawab untuk pendidikan anak usia dini kita," tegasnya.

Sementara itu, Bunda PAUD Medan Airin Rico Waas mengatakan amanah yang diterimanya bukan sekadar kehormatan, tetapi tanggung jawab yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh.

Airin berkomitmen mendorong peningkatan mutu dan perluasan akses layanan PAUD, sekaligus memperkuat perhatian terhadap pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan dan perlindungan anak.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Bunda PAUD kecamatan, melalui koordinasi, pendampingan, pengawasan serta evaluasi bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas turut melantik Pokja Bunda PAUD Medan. Kepengurusan itu dipimpin Ketua Ismail Marzuki Siregar, Wakil Ketua Martinijal Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Yuana Benny Iskandar, Wakil Sekretaris Fahriatun Nisa Erfin Fahrurrazi, Bendahara Angela Agha Novrian dan Wakil Bendahara Reni Khirul Azmi.

Pengurus juga dilengkapi sejumlah bidang, antara lain pendidikan, kesehatan serta hukum, humas dan sosial.

Setelah Airin dilantik sebagai Bunda PAUD Medan, selanjutnya dilakukan pelantikan Bunda PAUD kecamatan se-Kota Medan. Pelantikan ditandai dengan penyematan selempang dan pin.

Pemko Medan berharap program PAUD tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar diterapkan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan sehingga memberikan dampak langsung bagi tumbuh kembang anak.* (dh)

Muscab kali ini mengusung tema "Kolaborasi Pengusaha Muda Wujudkan Batu Bara Bahagia".

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Dorong HIPMI Perkuat Peran Pengusaha Muda untuk Majukan Ekonomi Daerah

Sebagai bagian dari keluarga besar senior HIPMI, Wabup Syafrizal menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh gerak langkah organisasi tersebut.

Wabup Syafrizal juga menekankan kepada HIPMI untuk dirasakan kehadirannya kepada masyarakat.

​"HIPMI harus hadir dan keberadaannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para pedagang dan pengusaha lokal. HIPMI wajib merangkul seluruh pelaku usaha serta memperkuat kolaborasi dengan pihak perbankan dan perusahaan-perusahaan di Batu Bara untuk mendorong kemajuan UMKM," tegas Wabup Syafrizal.

​Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Batu Bara masa bakti 2022–2025, Yasser Hambali, menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama masa kepemimpinannya. Ia berharap kepengurusan baru yang terpilih nantinya dapat mempererat sinergi dengan pemerintah daerah.

​"Semoga kepengurusan BPC HIPMI Batu Bara ke depan mampu membawa organisasi ini menjadi lebih baik lagi dan terus bersinergi dengan Pemkab Batu Bara," ujar Yasser.

Turut hadir, Kepala Badan Kesbangpol, Plt. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Sekretaris Disnakerperindag, Sekretaris Umum BPD HIPMI Sumut, S.F. Yudha, Ketua Bidang OKK BPD HIPMI Sumut, Fadhullah, S.E., M.M.* (dh)

Pelantikan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Sumatera Utara, Dian Iskandar Nasution, S.E., dan menetapkan Asrul Hamdani Damanik sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Batu Bara masa bhakti 2026–2029, beserta jajaran pengurus.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Dorong Pemuda Kristen Siapkan Diri Menyongsong Indonesia Emas 2045

"Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk membawa perubahan nyata bagi ekosistem usaha di daerah kita," ujar Bupati Baharuddin.

Dirinya berharap HIPMI Sumatera Utara dan HIPMI Kabupaten Batu Bara dapat terus memperkuat komitmen, kolaborasi, dan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan pembangunan, khususnya di Kabupaten Batu Bara.

Menurutnya, HIPMI memiliki peran strategis dalam memperluas jejaring usaha, membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran.

"Manfaatkan perhimpunan ini untuk memperbanyak networking yang tujuannya nanti membantu pemerintah, paling tidak mengurangi pengangguran. Pergunakan peluang-peluang melalui potensi-potensi yang ada di Kabupaten Batu Bara," pesannya.

Bupati Batu Bara juga mendorong para pengusaha muda untuk berani memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Batu Bara. Dengan semangat kewirausahaan dan kerja keras, ia meyakini para pengusaha muda dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kalau yang namanya pengusaha, sekecil apa pun usaha yang kita lakukan, pastikan dengan semangat juang dan perjuangan. Bahwa usaha dan perjuangan tidak akan mengingkari hasil," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Batu Bara masa bhakti 2026–2029, Asrul Hamdani Damanik, menyampaikan gagasan untuk menjadikan HIPMI sebagai wadah bersama bagi para pengusaha muda di Kabupaten Batu Bara.

"Saya ingin menjadikan HIPMI Batu Bara sebagai rumah besar pengusaha muda Batu Bara dan menjadi pintu bagi produk-produk Batu Bara untuk menembus pasar dunia," ujarnya.

Ketua Umum BPD HIPMI Sumatera Utara, Dian Iskandar Nasution, menilai Kabupaten Batu Bara memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama dengan keberadaan berbagai perusahaan dan sektor industri yang terus bertumbuh.

"Melihat begitu banyak potensi, perusahaan, serta sektor perindustrian yang berkembang di Kabupaten Batu Bara, tentu ini menjadi peluang besar bagi HIPMI Sumatera Utara dan HIPMI Batu Bara untuk mengambil peran strategis," katanya.

Ia mengajak HIPMI Batu Bara memanfaatkan berbagai potensi tersebut dengan memperkuat kolaborasi dan sinergi, sekaligus mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha muda yang mampu mengembangkan investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian daerah.

Dian juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara, atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada HIPMI untuk turut berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Pelantikan ditandai dengan pembacaan surat keputusan, pengucapan ikrar dan janji pengurus, pengukuhan pengurus BPC HIPMI Kabupaten Batu Bara, penyerahan bendera pataka, serta penandatanganan berita acara pelantikan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., jajaran Forkopimda, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara H. Rusian Heri, S.Sos., M.AP., para staf ahli dan asisten Setdakab Batu Bara, kepala OPD, pimpinan perusahaan di Kabupaten Batu Bara, Bank Sumut Cabang Lima Puluh, jajaran pengurus BPD HIPMI Sumatera Utara, pengurus BPC HIPMI Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.

Setelah prosesi pelantikan, Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara bersama Forkopimda, jajaran HIPMI Sumatera Utara, serta para undangan memberikan ucapan selamat kepada Ketua Umum dan seluruh pengurus BPC HIPMI Kabupaten Batu Bara yang baru dilantik.* (dh)

Hal tersebut disampaikannya pada saat memberikan arahan dan bimbingan dalam kegiatan Pembinaan Pemuda-Pemudi Kristen se-Kabupaten Batu Bara dan Seminar Pendeta se-Kabupaten Batu Bara yang digelar Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Daerah (PGID) Batu Bara di Aula A Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Sabtu (22/8/2026).

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Ajak Pemuda Manfaatkan Peluang dan Jauhi Narkoba: Sekecil Apa Pun Usahamu, Jadilah Bermanfaat

Bupati Baharuddin mengajak generasi muda untuk mampu melihat sekaligus memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia di Kabupaten Batu Bara. Menurutnya, pemuda sebagai generasi penerus harus mempersiapkan diri sejak dini dengan meningkatkan keahlian, memperluas wawasan, serta mengembangkan kemampuan intelektual.

"Jadilah bermanfaat. Sekecil apa pun usahamu, berjuanglah. Setiap usaha tidak akan mengingkari hasil," ujar Bupati Baharuddin.

Selain itu, Bupati Batu Bara mengingatkan para pemuda agar menjauhi narkoba dan berbagai perilaku negatif yang dapat merusak masa depan. Ia menegaskan, generasi muda memiliki peran penting dalam mempersiapkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, terutama dalam menghadapi bonus demografi.

Bupati Baharuddin berharap pembinaan tersebut dapat memperkuat karakter dan kapasitas pemuda Batu Bara agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter, berilmu, produktif, serta memiliki semangat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

"Pemuda adalah harapan masa depan. Mari kita bersama-sama membangun pemuda Batu Bara yang sehat, berkarakter, berilmu, dan produktif untuk mewujudkan Batu Bara Bahagia," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Staf Ahli Bupati Rubi Anto Sari Siboro, Plt. Kepala Dinas Kesehatan PPKB, Kasatpol PP, Plt. Sekretaris DPRD, Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Organisasi serta Camat Sei Suka.* (dh)

BATU BARA – Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terasa begitu meriah di kawasan Pelabuhan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Berbagai perlombaan rakyat yang digelar oleh Owner Pida Ponsel dan MG Store pada Minggu, 23 Agustus 2026, berhasil menyedot perhatian dan antusiasme masyarakat.

Sejak kegiatan dimulai, masyarakat dari berbagai kalangan tampak memadati kawasan Pelabuhan Tanjung Tiram. Suasana semakin semarak dengan sorak-sorai warga yang memberikan dukungan kepada para peserta yang mengikuti berbagai perlombaan.

Baca Juga:

• Semarak HUT ke-81 RI, Pida Ponsel dan MG Store Hadirkan Perayaan Meriah di Pelabuhan Tanjung Tiram

Antusiasme masyarakat yang begitu tinggi membuat suasana pelabuhan semakin hidup. Tawa, tepuk tangan dan sorakan warga terdengar silih berganti ketika para peserta berusaha menjadi yang terbaik dalam setiap perlombaan.

Owner Pida Ponsel dan MG Store, Muhammad Muslim Gunawan, mengatakan bahwa kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus upaya untuk ikut memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama masyarakat Tanjung Tiram dan sekitarnya.

"Alhamdulillah, kegiatan perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini bisa terlaksana dengan baik dan mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Kami ingin peringatan kemerdekaan bukan hanya menjadi seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan," ujar Muhammad Muslim Gunawan.

Menurutnya, perlombaan rakyat juga menjadi sarana hiburan bagi masyarakat sekaligus menghidupkan kembali semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi bagian dari nilai-nilai perjuangan bangsa.

"Kami sangat senang melihat antusiasme masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini dapat terus kita laksanakan pada tahun-tahun berikutnya dengan lebih meriah lagi. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah hadir dan ikut menyukseskan kegiatan ini," tambahnya.

Sementara itu, salah seorang warga yang ikut memeriahkan perlombaan mengaku sangat senang dengan kegiatan yang digelar Pida Ponsel dan MG Store tersebut.

"Kami sangat senang, karena kegiatan seperti ini membuat suasana perayaan kemerdekaan menjadi lebih ramai. Anak-anak, orang tua dan anak muda semuanya bisa berkumpul dan menikmati hiburan bersama. Semoga kegiatan seperti ini terus dilakukan setiap tahun," ungkap warga tersebut.

Warga lainnya juga mengapresiasi kegiatan tersebut karena selain menjadi hiburan, perlombaan rakyat dinilai mampu mempererat hubungan antarwarga.

"Yang paling penting bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi kebersamaan dan kegembiraannya. Kami bisa berkumpul, saling menyemangati dan merasakan kemeriahan HUT RI bersama-sama," katanya.

Kemeriahan perlombaan tersebut sekaligus menjadi gambaran tingginya semangat masyarakat Tanjung Tiram dalam menyambut dan mengisi kemerdekaan. Kegiatan sederhana yang dikemas dengan semangat kebersamaan itu mampu menghadirkan suasana penuh kegembiraan di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Pida Ponsel dan MG Store berharap semangat persatuan, kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat dapat terus terjaga. Semangat kemerdekaan pun diharapkan tidak hanya hadir dalam perlombaan, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat.* (dh)