Berdasarkan informasi dari PLN, penghentian sementara aliran listrik dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga 14.00 WIB atau sekitar lima jam. Namun, waktu penyalaan kembali dapat berubah menyesuaikan kondisi pekerjaan di lapangan.

Baca Juga:

• Bupati Labuhanbatu Selatan Hadiri HUT Ke-26 APKASI, Perkuat Sinergi Daerah untuk Indonesia Maju

Sejumlah kawasan yang diperkirakan terdampak pemadaman meliputi Jalan Aek Siranda, Jalan Bulu Tangkis, Jalan Olahraga, Jalan Tenis, Gariang, Jalan Lintas Sumatra, Islamic Center, Jalan Aek Matio, Jalan Titi Rambe, Bandar Kumbul, Sepakat, Aek Mardomu, Jalan Aek Tapa, Mailil Juhe dan Mailil Julu, Sim Raja, Pasir Sidimpuan, Jalan Juang 45, Dano Bale A, B, dan C, N 1, N 2, N 3, Bulu Cina, serta wilayah sekitarnya.

PLN menjelaskan pemeliharaan berkala ini merupakan bagian dari upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan agar pasokan listrik kepada masyarakat tetap aman dan stabil. Langkah tersebut juga dilakukan untuk meminimalkan potensi gangguan listrik yang tidak terencana di kemudian hari.

Selama pemadaman berlangsung, pelanggan diimbau mempersiapkan kebutuhan listrik sejak sebelum pekerjaan dimulai. Masyarakat juga disarankan mengisi daya perangkat elektronik, menyiapkan lampu darurat dan power bank, serta mencabut peralatan elektronik yang sensitif guna menghindari kerusakan akibat lonjakan arus saat listrik kembali menyala.

Bagi pelanggan yang menggunakan genset, PLN mengingatkan agar instalasi genset tidak terhubung langsung dengan jaringan PLN demi menjaga keselamatan petugas maupun masyarakat.

PLN menambahkan apabila proses pemeliharaan selesai lebih cepat dari jadwal, maka aliran listrik akan segera dinormalkan tanpa menunggu waktu yang telah ditentukan.* (tm/dh)

Granat tersebut ditemukan seorang warga saat sedang mengumpulkan batu di sekitar aliran sungai pada Jumat (3/7/2026). Temuan itu kemudian dilaporkan kepada kepala lingkungan dan diteruskan kepada petugas Bhabinkamtibmas untuk dilakukan pengecekan.

Baca Juga:

• DPR Ungkap Faktor yang Berpotensi Bikin Biaya Haji 2027 Naik

"Jadi, warga ini lagi ngumpulin batu terus ketemu granat itu," kata Herman, Minggu (5/7/2026).

Mengetahui kondisi granat masih aktif, petugas kepolisian segera memasang garis polisi di sekitar lokasi guna mencegah warga mendekat. Selanjutnya, Polsek Sunggal berkoordinasi dengan Tim Penjinak Bom (Jibom) Brimob Polda Sumatera Utara untuk melakukan penanganan.

"Granatnya masih aktif sehingga kami berkoordinasi dengan petugas Jibom dari Brimob Polda Sumut," ujar Herman.

Tak lama berselang, Tim Jibom tiba di lokasi dan langsung mengamankan granat tersebut. Proses disposal atau pemusnahan dilakukan sesuai prosedur operasional standar (SOP) di area yang dinilai aman.

"Dilakukanlah disposal dan berjalan lancar. Saat ini kondisi di lokasi sudah aman," jelasnya.

Polisi mengimbau masyarakat agar tidak menyentuh atau memindahkan benda mencurigakan yang diduga merupakan bahan peledak. Warga diminta segera melaporkan temuan tersebut kepada aparat kepolisian agar dapat ditangani secara aman oleh petugas yang berwenang.* (tm/dh)

Pengamat pendidikan Satriwan Salim mengatakan dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan seragam sekolah menjadi persoalan serius karena menyangkut hak peserta didik di tengah tingginya biaya pendidikan.

Baca Juga:

• KPK Dalami Dugaan Abdul Wahid Salurkan Uang Lewat Ajudan Pangdam Tuanku Tambusai

Menurutnya, praktik korupsi di sektor pendidikan masih menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius. Ia menilai anggaran yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa justru diduga dimanfaatkan sebagai celah memperoleh keuntungan pribadi.

"Ketika pengadaan seragam dikorupsi, tentu akan ada dampaknya. Yang menikmati bukan peserta didik, melainkan pihak yang memanfaatkan proyek tersebut," ujarnya.

Satriwan juga meminta aparat penegak hukum memperketat pengawasan terhadap berbagai proyek di sektor pendidikan. Ia mendorong masyarakat, khususnya orang tua murid, agar tidak ragu melaporkan jika menemukan dugaan penyimpangan.

"Kalau di dunia pendidikan sudah terjadi korupsi, bagaimana kita membangun karakter, integritas, dan kejujuran. Dunia pendidikan seharusnya menjadi contoh yang bersih," katanya.

Ia pun mendesak aparat penegak hukum menindak tegas setiap pelaku korupsi di sektor pendidikan agar anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi hak peserta didik.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Penyidik menduga Syah Afandin menerima fee dari sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, termasuk proyek pengadaan seragam sekolah.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengungkapkan, penyidik juga menemukan dugaan penerimaan gratifikasi sedikitnya Rp3,5 miliar yang berkaitan dengan mutasi jabatan, pengangkatan kepala sekolah, hingga pengadaan seragam sekolah.

Selain itu, KPK menduga adanya permintaan fee proyek pada paket pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat. Penyidikan terhadap perkara tersebut masih terus berlangsung untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.* (in/dh)

Pertemuan ini menjadi Leaders' Retreat kedua yang mempertemukan Presiden Prabowo dan PM Lawrence Wong sejak keduanya memimpin negara masing-masing. Agenda tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama strategis yang selama ini telah terjalin antara Indonesia dan Singapura.

Baca Juga:

• 700 Personel Gabungan Kawal Dua Aksi Demo di Jakarta Pusat Hari Ini

"Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Lawrence Wong akan mengunjungi Jakarta, Indonesia pada 6 Juli 2026, untuk pertemuan pemimpin Singapura-Indonesia tahunan yang diselenggarakan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Ini akan menjadi pertemuan kedua pemimpin," demikian keterangan Kantor PM Singapura.

Selain Lawrence Wong, rombongan Singapura turut diisi sejumlah menteri, di antaranya Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong, Menteri Koordinator Pelayanan Publik sekaligus Menteri Pertahanan Chan Chun Sing, Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Masagos Zulkifli, serta Menteri Tenaga Kerja yang juga membidangi Energi, Sains, dan Teknologi Tan See Leng.

Sebelumnya, Lawrence Wong tiba di Jakarta pada Minggu (5/7/2026) malam melalui Bandara Halim Perdanakusuma. Kedatangannya disambut Menteri Luar Negeri Sugiono bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih.

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan kunjungan tersebut bertujuan memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Singapura, sekaligus mengoptimalkan berbagai peluang kerja sama yang dapat dikembangkan di masa mendatang.

Selama Leaders' Retreat berlangsung, Presiden Prabowo dan PM Lawrence Wong dijadwalkan membahas sejumlah sektor strategis yang menjadi kepentingan bersama. Selain itu, kedua pemimpin juga akan bertukar pandangan mengenai dinamika kawasan serta berbagai isu global yang menjadi perhatian bersama.

Pertemuan ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap implementasi sejumlah kesepakatan yang telah dicapai pada Leaders' Retreat sebelumnya di Singapura pada Juni 2025. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar dalam memperkuat hubungan Indonesia dan Singapura ke depan.* (oz/dh)

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penyidik masih membutuhkan keterangan dari ajudan Pangdam guna memperjelas rangkaian perkara yang tengah ditangani.

Baca Juga:

• 9 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Pengamat Sebut Jabatan Jadi Ajang 'Aji Mumpung' Kumpulkan Harta

Menurut Taufik, penyidik sebelumnya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap ajudan Pangdam sebagai saksi pada Kamis (2/7/2026). Namun, pemeriksaan tersebut belum dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan berhalangan hadir.

"KPK butuh penegasan keterangan ajudan Pangdam," ujarnya.

Ia menjelaskan, ajudan Pangdam tidak memenuhi panggilan penyidik lantaran memiliki agenda kedinasan lain. Meski demikian, KPK memastikan pemeriksaan akan kembali dijadwalkan dalam waktu mendatang.

"Karena ada kegiatan lain, ajudan Pangdam saat itu tidak hadir, dan akan dijadwalkan ulang oleh tim penyidik," jelasnya.

KPK berharap saksi tersebut dapat memenuhi panggilan berikutnya karena keterangannya dinilai penting untuk melengkapi berkas perkara tersangka Marjani (MJN), yang merupakan ajudan Abdul Wahid.

"Iya, betul, keterangannya dibutuhkan untuk berkas perkara tersangka MJN selaku ajudan Gubernur yang saat ini sedang ditahan oleh penyidik untuk penyelesaiannya, dan akan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan," kata Taufik.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 3 November 2025. Dalam operasi tersebut, Abdul Wahid bersama delapan orang lainnya diamankan.

Sehari kemudian, Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam menyerahkan diri kepada KPK. Selanjutnya, pada 5 November 2025, KPK menetapkan Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPRPKPP Riau M. Arief Setiawan, dan Dani M. Nursalam sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.

Perkembangan penyidikan berlanjut pada 9 Maret 2026, saat KPK menetapkan Marjani, yang merupakan ajudan Abdul Wahid, sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Hingga kini, penyidik masih terus melengkapi alat bukti dan keterangan saksi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan.* (an/dh)

Pengamanan dilakukan untuk memastikan jalannya aksi penyampaian pendapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Aparat juga telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi.

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Respons Praperadilan Kedua Roy Suryo, Singgung Dasar Hukum Berbeda

"Pengamanan aksi unjuk rasa dari Aliansi Pemuda Kalimantan dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir, rencana kegiatan pukul 11.00 WIB," ujar Erlyn dalam keterangan tertulis, Senin.

Selain itu, aksi unjuk rasa kedua akan digelar oleh elemen mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

"Aksi dari pengurus Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia di depan Gedung DPR/MPR RI dijadwalkan berlangsung pukul 11.00 WIB," katanya.

Untuk mengantisipasi dampak terhadap arus kendaraan, kepolisian akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, termasuk jumlah massa yang mengikuti aksi.

Masyarakat yang akan melintas di kawasan Gambir maupun sekitar Gedung DPR/MPR RI diimbau agar mencari jalur alternatif guna menghindari potensi kemacetan selama berlangsungnya unjuk rasa.

Polisi juga mengajak seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara damai, mematuhi aturan yang berlaku, serta menjaga ketertiban umum demi kelancaran aktivitas masyarakat.* (an/dh)

Dalam sambutannya, M. Nasir menegaskan bahwa gerakan tanam perdana bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi bukti semangat petani Aceh untuk kembali bangkit dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan Disambut Prosesi Adat Peusijuek, Kak Na Siap Perkuat Kolaborasi

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh T. Robby Irza, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia, serta Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi.

Dalam kesempatan itu, M. Nasir mengungkapkan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh menyebabkan kerusakan cukup besar pada sektor pertanian. Tercatat sekitar 57.364 hektare lahan persawahan dan 60.438 hektare lahan perkebunan terdampak bencana, dengan Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang mengalami kerusakan paling parah akibat banjir dan endapan lumpur.

Pemerintah Aceh, kata dia, menjadikan rehabilitasi dan optimalisasi lahan pertanian sebagai prioritas utama guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Saat ini sebagian besar lahan sawah yang rusak telah selesai diperbaiki dan mulai kembali ditanami oleh petani.

M. Nasir juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kodam Iskandar Muda, kelompok tani, serta seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan pemulihan lahan pascabencana.

Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak menjadi faktor penting dalam mengembalikan produktivitas sektor pertanian sekaligus menjaga stabilitas pangan di Aceh.

Selain itu, Sekda Aceh mengajak para petani memanfaatkan musim tanam secara optimal dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca, memperkuat budaya gotong royong, dan mengikuti arahan para pemangku adat setempat.

Program Pemulihan Lahan Capai 32 Persen

Dalam kesempatan tersebut, M. Nasir mengungkapkan progres program optimalisasi lahan terdampak bencana di Aceh telah mencapai 32 persen. Program tersebut dilaksanakan di 18 kabupaten/kota sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi sektor pertanian.

Ia menjelaskan, proses pemulihan dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai tingkat kerusakan lahan, mulai dari optimalisasi lahan untuk sawah dengan kerusakan ringan, rehabilitasi bagi lahan yang mengalami kerusakan sedang, hingga pengolahan lahan setelah seluruh pekerjaan konstruksi selesai dilakukan.

Selain memperbaiki lahan pertanian, Pemerintah Aceh bersama Kementerian Pertanian juga mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, bangunan konservasi, jaringan irigasi tersier, hingga rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) guna memperlancar aktivitas pertanian.

"Melalui kolaborasi yang kuat, kami optimistis puluhan ribu hektare lahan yang sempat rusak akibat banjir dapat kembali produktif dan meningkatkan kesejahteraan petani di Aceh," pungkas M. Nasir.* (dh)

Pesan tersebut disampaikan Taqwaddin saat menjadi narasumber dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan DPP PERADI bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) di Darussalam, Banda Aceh, Minggu (5/7/2026).

Baca Juga:

• PH Eks Kadis Sosial Samosir Minta Dakwaan Jaksa Dibatalkan, Sebut Ada Kejanggalan Unsur Korupsi dan Kerugian Negara

"Para advokat harus memahami seluruh ketentuan dalam KUHAP dan KUHP yang baru karena terdapat banyak perubahan yang sebelumnya belum pernah diatur," ujar Taqwaddin.

Ia menjelaskan, salah satu perubahan penting dalam KUHAP 2026 adalah bertambahnya jenis putusan hakim menjadi lima kategori, yakni putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas, putusan tindakan, serta putusan pemaafan hakim.

Menurutnya, putusan tindakan dan putusan pemaafan hakim merupakan jenis putusan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana Indonesia.

Selain itu, Taqwaddin juga mengulas perubahan mekanisme upaya hukum banding. Dalam aturan terbaru, terdakwa maupun jaksa penuntut umum tetap memiliki hak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu tujuh hari kalender sejak putusan Pengadilan Negeri dibacakan.

Namun, terdapat ketentuan baru yang mengharuskan jaksa penuntut umum menyertakan memori banding dalam jangka waktu tujuh hari apabila mengajukan banding.

"Apabila memori banding tidak disampaikan dalam batas waktu tersebut, maka permohonan banding dinyatakan gugur dan putusan Pengadilan Negeri menjadi berkekuatan hukum tetap," jelasnya.

Ia menilai ketentuan tersebut mendorong jaksa penuntut umum untuk lebih cermat dan profesional dalam menjalankan tugas, mengingat beban pembuktian dalam perkara pidana berada di pihak penuntut umum.

Selama sesi yang berlangsung sekitar satu setengah jam, peserta PKPA tampak antusias mengikuti pemaparan materi dan aktif berdiskusi mengenai berbagai perubahan dalam hukum acara pidana nasional.

Di akhir penyampaiannya, Taqwaddin mengingatkan bahwa profesi advokat merupakan officium nobile atau profesi yang mulia. Karena itu, setiap advokat dituntut menjaga integritas, meningkatkan kapasitas intelektual, serta menjunjung tinggi etika profesi dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

"Jadilah advokat yang profesional, berintegritas, dan berkualitas agar mampu memberikan keadilan bagi masyarakat," pungkas dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tersebut.* (dh)

Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan Upgrading Guru dan Tenaga Kependidikan Muhammadiyah yang berlangsung di Sinabang, Kabupaten Simeulue, Sabtu (4/7/2026).

Baca Juga:

• APDESU Desak KPK Evaluasi SPMB Batu Bara, Dugaan Gratifikasi dan Jual Beli Kursi Disorot

"Berbagai dinamika ini tidak boleh membuat kita kehilangan arah. Pendidikan harus tetap berpihak kepada peserta didik, menjamin keadilan akses, dan menghadirkan layanan yang bermutu bagi seluruh anak bangsa," ujarnya.

Menurutnya, pendidikan dalam perspektif Muhammadiyah tidak hanya berorientasi pada proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi bagian dari dakwah dan ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karena itu, sekolah Muhammadiyah diharapkan mampu melahirkan peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, beriman, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Iskandar Muda juga mengajak seluruh guru dan tenaga kependidikan Muhammadiyah, khususnya di Aceh dan Kepulauan Simeulue, untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat integritas, serta membangun budaya belajar yang inovatif.

Menurutnya, guru memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga pembimbing sekaligus teladan dalam membentuk karakter generasi muda.

Ia menambahkan, Majelis Dikdasmen dan PNF PWM Aceh terus berkomitmen memperkuat tata kelola pendidikan Muhammadiyah melalui peningkatan mutu satuan pendidikan, perluasan akses pendidikan yang berkeadilan, serta mendukung berbagai kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Selain itu, Iskandar Muda mengajak pemerintah, Persyarikatan Muhammadiyah, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang maju, inklusif, dan berkualitas.

Menurutnya, pendidikan yang bermutu, berkeadilan, serta berlandaskan nilai-nilai Islam akan menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Ketua Umum Forum Guru Muhammadiyah, Sutomo, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Simeulue Muhammad Daud, tokoh pendidikan, serta sejumlah pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah di Aceh.* (dh)

Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir atau yang akrab disapa Kak Na, turut menyambut langsung kedatangan Kapolda Aceh beserta istri di ruang VIP Bandara SIM.

Baca Juga:

• SOKSI Binjai Gelar Sunat Massal dan Donor Darah, 50 Anak Ikut Khitan Gratis

"Selamat datang dan selamat bertugas kepada Pak Ruddi dan Ibu Sari di Bumi Serambi Mekah. Pemerintah Aceh, termasuk TP PKK Aceh, siap berkolaborasi dan bekerja sama dengan Polda Aceh maupun Bhayangkari Polda Aceh," ujar Kak Na.

Ia mengatakan masih banyak program yang membutuhkan kerja sama lintas lembaga, mulai dari penanganan stunting, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga percepatan pemulihan masyarakat pascabencana.

"Kami memiliki banyak pekerjaan rumah yang dapat dikerjakan bersama, termasuk mendukung program pemerintah di bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penanganan pascabencana," katanya.

Irjen Pol Ruddi Setiawan resmi dilantik sebagai Kapolda Aceh oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada 4 Juli 2026. Ia menggantikan Irjen Pol Marzuki Ali Basyah yang memasuki masa purna tugas.

Sebelum dipercaya memimpin Polda Aceh, Ruddi Setiawan menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri. Wilayah Aceh bukan tempat yang asing baginya karena pada 2021 pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Aceh.

Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kapolda Aceh beserta istri disambut dengan tradisi Ranup Lampuan dan penampilan Tari Mundur Saleim Hikmah, yang merupakan tarian penyambutan tamu kehormatan di Aceh. Pertunjukan tersebut dibawakan oleh penari Sanggar Cut Nyak Dhien Meuligoe Gubernur Aceh binaan Ketua TP PKK Aceh.

Prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan ritual adat Peusijuek yang dipimpin Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Yusri Yusuf, sebagai simbol doa dan harapan agar Kapolda Aceh dapat menjalankan amanah dengan baik selama bertugas.

Turut hadir menyambut kedatangan Kapolda Aceh, Ketua DPR Aceh Zulfadhli, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh A. Murthala, Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh Malahayati, serta sejumlah pejabat Pemerintah Aceh dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dengan penyambutan adat tersebut, diharapkan sinergi antara Pemerintah Aceh, Polda Aceh, dan seluruh elemen masyarakat semakin erat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan di Tanah Rencong.* (dh)

Penyerahan huntara dilakukan secara simbolis oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) yang juga Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat KAGAMA, Nezar Patria, bersama Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D., serta Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir.

Baca Juga:

• Jembatan Perintis Garuda Hampir Rampung, Akses Warga Aceh Tengah yang Sempat Terputus Segera Pulih

Dalam sambutannya, Sekda Aceh M. Nasir yang juga menjabat sebagai Ketua KAGAMA Aceh mengatakan keterlibatan alumni UGM dalam penanganan bencana telah memberikan kontribusi nyata, baik di tingkat daerah maupun nasional.

"KAGAMA telah banyak berperan dalam menanggulangi bencana. Selaku Sekda Aceh, saya berkomitmen untuk terus memberikan sumbangsih dalam membangun Aceh pascabencana. Hal ini juga sejalan dengan instruksi Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, untuk mempercepat proses pemulihan bagi masyarakat terdampak," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, M. Nasir turut mengajak jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), di antaranya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh.

Menurutnya, kehadiran dua instansi tersebut bertujuan memastikan bantuan yang diberikan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran sekaligus terintegrasi dengan program pemulihan pemerintah.

"Kami sengaja mengajak Kepala Dinas ESDM untuk membantu penanganan kelistrikan melalui bantuan lampu tenaga surya, sementara BPBA fokus pada distribusi logistik bagi masyarakat terdampak," katanya.

Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, akses menuju Desa Sekumur masih membutuhkan perhatian serius. Selain kondisi jalan yang belum sepenuhnya pulih, sejumlah fasilitas umum dan rumah warga juga masih dalam tahap rehabilitasi setelah terdampak bencana hidrometeorologi.

Pemerintah Aceh bersama KAGAMA berharap pembangunan huntara tersebut dapat menjadi solusi sementara bagi warga sekaligus memberikan semangat baru dalam menjalani proses pemulihan.

Kehadiran berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, hingga organisasi alumni, diharapkan mampu mempercepat rehabilitasi kawasan terdampak sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara normal.* (dh)

Reuni tersebut dihadiri sejumlah pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia, di antaranya Pelaksana Tugas Wakil Jaksa Agung RI yang juga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Dr. Asep N. Mulyana, Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr. Hendro Dewantoro, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Prof. Narendra Jatna, Kepala Badan Pemulihan Aset Dr. Kuntadi yang juga merupakan alumni Angkatan 696, para Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakajati, Kajari, pejabat eselon II dan III Kejaksaan Agung, hingga alumni yang kini bertugas di berbagai daerah.

Baca Juga:

• Ismail dan Jurnalis Babel Sepakat Redakan Polemik Lewat Klarifikasi Terbuka

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Asep N. Mulyana mengatakan reuni bukan sekadar ajang melepas rindu, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persaudaraan sekaligus meneguhkan semangat pengabdian sebagai insan Adhyaksa.

"Kami mengenang kembali masa-masa ketika pertama kali masuk Kejaksaan tepat 30 tahun yang lalu sebagai bagian dari Angkatan 696," ujarnya.

Menurut Asep, saat diterima sebagai CPNS pada 1996, Angkatan 696 berjumlah sekitar 165 orang. Seiring perjalanan waktu, sebagian telah memasuki masa purnabakti, bahkan beberapa rekan telah lebih dahulu berpulang.

"Beberapa sahabat kami sudah mendahului kita dan ada yang telah purna tugas. Namun hal itu tidak mengurangi eratnya persaudaraan. Silaturahmi akan terus kami jaga sebagai kekuatan untuk terus mengabdi kepada institusi Adhyaksa, masyarakat, bangsa, dan negara," katanya.

Rangkaian reuni dikemas dengan berbagai kegiatan bernuansa nostalgia yang membangkitkan kenangan masa pendidikan. Acara diawali gala dinner, dilanjutkan apel pagi dengan mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) lengkap sebagaimana saat mengikuti Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) tahun 1996.

Para peserta juga mengikuti napak tilas, latihan Peraturan Baris Berbaris (PBB), outbound, halang rintang, hingga sesi refleksi perjalanan selama menjalani pendidikan di lingkungan Kejaksaan.

Selain kegiatan kebersamaan, reuni juga diisi aksi sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim piatu serta pembekalan bagi alumni yang telah memasuki masa purnabakti. Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan malam keakraban yang semakin mempererat ikatan persaudaraan antarsesama alumni.

Bagi para peserta, Reuni Akbar Adhyaksa 696 menjadi pengingat bahwa nilai integritas, loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang ditanamkan sejak masa pendidikan tetap menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai insan Kejaksaan.

Momentum 30 tahun pengabdian tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa meski telah bertugas di berbagai penjuru Tanah Air dengan tanggung jawab yang berbeda, semangat kebersamaan dan komitmen mengabdi kepada bangsa tetap terjaga dan terus diwariskan kepada generasi penerus Kejaksaan Republik Indonesia.* (dh)

Pembangunan jembatan yang berlangsung dengan semangat gotong royong itu melibatkan Babinsa Posramil Lawe Sumur, personel Yon TP 855/RD, pemerintah desa, serta masyarakat setempat. Kehadiran jembatan diharapkan mampu mengatasi kendala transportasi yang selama ini dihadapi warga.

Baca Juga:

• Rico Waas Tegaskan Komitmen Perluas Lapangan Kerja, Pemko Medan Siapkan Walk-in Interview hingga Peluang Kerja ke Jepang

Babinsa Posramil Lawe Sumur, Pelda Dody Harnizar, mengatakan pembangunan kini telah memasuki tahap pemasangan papan lantai jembatan yang menjadi jalur utama bagi masyarakat saat jembatan mulai difungsikan.

"Proses pembangunan terus kami percepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Saat ini fokus pekerjaan berada pada pemasangan papan lantai dengan tetap mengutamakan kualitas konstruksi, ketelitian, dan keselamatan kerja," ujar Dody, Jumat (3/7/2026).

Ia menjelaskan, keterlibatan Babinsa tidak hanya membantu pekerjaan fisik di lapangan, tetapi juga melakukan pemantauan terhadap setiap tahapan pembangunan agar berjalan sesuai dengan perencanaan teknis dan standar konstruksi yang telah ditetapkan.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara TNI, pemerintah desa, pelaksana proyek, dan masyarakat menjadi kunci kelancaran pembangunan jembatan tersebut.

Sebagai aparat kewilayahan, Babinsa memiliki tanggung jawab mendukung berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

Keberadaan Jembatan Gantung Perintis nantinya diyakini akan memperlancar akses masyarakat Desa Teger Miko dan wilayah sekitarnya. Selama ini, keterbatasan sarana penyeberangan menjadi hambatan bagi warga dalam mengangkut hasil pertanian, menuju sekolah, mengakses layanan kesehatan, maupun menjalankan aktivitas ekonomi.

Dengan selesainya pembangunan jembatan tersebut, distribusi hasil pertanian dan perkebunan diharapkan menjadi lebih lancar, sementara mobilitas masyarakat akan semakin aman dan efisien.

Pelda Dody juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang setiap hari ikut bergotong royong bersama personel TNI dalam proses pembangunan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menunjukkan semangat kebersamaan. Inilah wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Semoga pembangunan jembatan ini segera selesai sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh warga Desa Teger Miko dan sekitarnya," katanya.

Melalui kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat, pembangunan Jembatan Gantung Perintis diharapkan menjadi simbol semangat gotong royong sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Aceh Tenggara.* (dh)

Operasi pemusnahan dipimpin langsung Kasdim 0101/Kota Banda Aceh Letkol Inf Muhsin, S.Ag., M.A.P., dengan melibatkan personel Kodim 0101/KBA, Babinsa, unsur intelijen, serta didukung sejumlah pihak terkait.

Baca Juga:

• TNI Tambah Pengamanan di Titik Rawan Papua Usai Pilot AMA Tewas Ditembak KKB

Untuk mencapai lokasi sasaran, tim harus menempuh perjalanan menggunakan kendaraan hingga titik terakhir yang dapat diakses. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki melewati jalur pegunungan dan kawasan hutan dengan medan yang cukup berat.

Setibanya di lokasi, petugas menemukan tanaman ganja dengan tinggi sekitar 100 hingga 150 sentimeter yang diperkirakan telah berusia dua hingga tiga bulan. Seluruh tanaman kemudian dicabut hingga ke akar dan dibakar di lokasi guna memastikan tidak dapat dimanfaatkan kembali.

Kasdim 0101/Kota Banda Aceh Letkol Inf Muhsin menjelaskan, keberhasilan pengungkapan ladang ganja tersebut bermula dari informasi masyarakat yang melaporkan aktivitas mencurigakan seseorang yang membawa pupuk ke kawasan hutan.

"Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Babinsa melalui penyelidikan di lapangan. Setelah dipastikan kebenarannya, hasil temuan dilaporkan secara berjenjang hingga akhirnya dilakukan operasi pemusnahan," ujarnya.

Menurut Muhsin, keberhasilan tersebut menunjukkan komunikasi yang baik antara Babinsa dan masyarakat. Kepercayaan warga terhadap aparat teritorial dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung upaya pemberantasan narkotika.

Sementara itu, Komandan Kodim 0101/Kota Banda Aceh Kolonel Inf Faurizal Noerdin, S.Sos., M.Sc., menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan langkah pencegahan dan pemberantasan narkotika di wilayah Aceh Besar.

Ia menyebut keberhasilan operasi tersebut merupakan hasil sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga lingkungan dari ancaman peredaran narkoba.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Dukungan masyarakat sangat penting dalam membantu aparat melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap segala bentuk peredaran narkotika," tegasnya.

Kolonel Faurizal juga mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, agar menjauhi penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak masa depan dan mengancam kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, perang melawan narkoba merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepedulian seluruh lapisan masyarakat agar lingkungan tetap aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkotika.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pasiops Kodim 0101/KBA Mayor Inf Muliadi, Pgs. Pasi Intel Kodim 0101/KBA Kapten Ctp Zairul, Danramil 06/Indrapuri Kapten Inf Rais, Danramil 26/Kuta Cot Glie Lettu Cke Feri Krisna Bagiyanto, personel Babinsa, unsur Deninteldam Iskandar Muda, serta sejumlah awak media.

Melalui operasi ini, Kodim 0101/Kota Banda Aceh kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung pemberantasan narkotika serta menjaga keamanan wilayah melalui sinergi bersama masyarakat.* (dh)

Sejak hari-hari awal penyelenggaraan PRSU, stand Bapperida dipenuhi pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas, hingga keluarga. Mereka berdialog langsung dengan petugas untuk memperoleh informasi mengenai arah pembangunan Sumatera Utara beserta progres program-program prioritas pemerintah provinsi.

Baca Juga:

• Diskop UKM Sumut dan Pemkab Batubara Tampilkan Beragam Produk Unggulan UKM di PRSU

Kasubbag Umum Bapperida Provinsi Sumatera Utara, Eka Hermawan, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap booth Bapperida cukup tinggi, terutama dari kalangan generasi muda yang ingin memahami arah pembangunan daerah.

"Yang paling banyak ditanyakan pengunjung adalah program berobat gratis, bersekolah gratis, dan pembangunan infrastruktur. Mereka ingin mengetahui sejauh mana program-program itu berjalan dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya," ujarnya, Minggu (5/7/2026).

Menurut Eka, kehadiran stand Bapperida tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi pembangunan bagi masyarakat. Melalui penyajian informasi yang sederhana dan mudah dipahami, masyarakat diajak memahami bagaimana sebuah visi pembangunan diterjemahkan menjadi program prioritas yang memiliki target, indikator, dan tahapan pelaksanaan.

"Pengunjung akhirnya memahami bahwa program-program yang disampaikan Gubernur bukan berdiri sendiri, tetapi sudah menjadi bagian dari cetak biru pembangunan daerah yang memiliki target, indikator, serta tahapan pelaksanaan," katanya.

Antusiasme masyarakat juga terlihat sejak malam pembukaan PRSU 2026. Saat itu, Kepala Bapperida Provinsi Sumatera Utara, Dr. Dikky Anugerah Panjaitan, S.Sos., M.SP., turun langsung menyambut pengunjung dan berdialog mengenai berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kehadiran Kepala Bapperida mendapat apresiasi dari masyarakat karena memberikan kesempatan berdiskusi secara langsung mengenai arah pembangunan daerah, termasuk perkembangan implementasi berbagai program prioritas.

Selain materi yang informatif, desain booth yang modern turut menjadi daya tarik tersendiri. Berbagai informasi disajikan secara visual sehingga mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa yang ingin mengetahui proses perencanaan pembangunan daerah.

Di tengah kemeriahan hiburan PRSU 2026, stand Bapperida menghadirkan ruang edukasi yang memperlihatkan proses pembangunan secara lebih terbuka dan transparan. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya melihat hasil pembangunan, tetapi juga memahami proses perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan enam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Dengan konsep yang edukatif dan komunikatif, stand Bapperida menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkenalkan arah pembangunan Sumatera Utara yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.* (dh)

Peluncuran program berlangsung di halaman Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna, Minggu (5/7/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Arrahmaan Pane, Camat Medan Deli Aidiel Putra Pratama, serta sejumlah unsur pemerintah dan masyarakat.

Baca Juga:

• Rico Waas Puji Khitanan Massal 200 Anak di Medan Deli, Minta Jadi Program Rutin

"Launching program Mata Deli merupakan gerakan bersama stakeholder untuk menghadirkan CCTV di daerah-daerah yang dianggap rawan. Saat ini sudah terpasang sekitar 200 titik di Medan Deli, termasuk di gang-gang permukiman, pos kamling, dan kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi," ujar Rico Waas.

Ia menilai sistem pengawasan berbasis CCTV akan mempermudah pemantauan keamanan di tingkat kecamatan sekaligus membantu upaya pencegahan tindak kriminal.

Menurut Rico, Pemerintah Kota Medan menargetkan inovasi Mata Deli dapat diterapkan secara bertahap di kecamatan lain sehingga sistem pengawasan keamanan di seluruh wilayah Kota Medan menjadi lebih terintegrasi.

"Harapannya program ini bisa menjadi contoh bagi kecamatan lainnya agar pemantauan keamanan semakin baik, lebih komprehensif, dan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat," katanya.

Rico juga menjelaskan bahwa pemasangan CCTV dalam program Mata Deli dilakukan melalui skema swadaya masyarakat dan dukungan berbagai stakeholder, tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Untuk saat ini seluruh pengadaan CCTV berasal dari swadaya masyarakat dan stakeholder. Sementara program CCTV yang menggunakan APBD tetap berjalan untuk ruas-ruas jalan utama. Artinya kita membangun keamanan kota secara bersama-sama," jelasnya.

Sementara itu, Camat Medan Deli Aidiel Putra Pratama mengatakan Mata Deli merupakan hasil kolaborasi pemerintah kecamatan bersama masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pihak yang peduli terhadap keamanan lingkungan.

Menurutnya, kamera pengawas dipasang di rumah-rumah warga dengan memanfaatkan jaringan internet milik masyarakat sehingga operasional program dapat berjalan secara mandiri.

"Saat ini sudah ada 200 CCTV yang dipasang di titik-titik yang belum terjangkau pos kamling. Tujuannya agar masyarakat merasa lebih aman, terutama saat melintas pada malam hari maupun di kawasan yang rawan tindak kriminal," ujarnya.

Aidiel menambahkan Kecamatan Medan Deli saat ini memiliki sekitar 105 pos kamling. Namun, kebutuhan ideal kamera pengawas diperkirakan mencapai 400 titik sehingga pihaknya akan terus menggandeng stakeholder untuk menambah sekitar 200 CCTV lagi.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder, Program Mata Deli diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus menjadi model pengawasan berbasis teknologi yang dapat diterapkan di seluruh wilayah Kota Medan.* (dh)

Apresiasi itu disampaikan Rico Waas saat meninjau langsung pelaksanaan khitanan massal di Kecamatan Medan Deli, Minggu (5/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyapa para peserta, memberikan semangat kepada anak-anak yang akan menjalani khitan, sekaligus menyerahkan bingkisan kepada mereka.

Baca Juga:

• HUT ke-436 Kota Medan Meriah, Rico Waas Janji Benahi Jalan, Drainase hingga Kesejahteraan Warga

"Yang pertama kami apresiasi ada kegiatan yang sangat baik dari Kecamatan Medan Deli, yaitu khitanan massal. Anak yang dikhitan juga tidak sedikit, ada 200 anak. Tentu ini banyak kebaikan yang bisa diberikan dari Kecamatan Medan Deli bersama stakeholder terkait," ujarnya.

Rico menilai khitanan massal bukan hanya membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat nilai gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Karena itu, ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kota Medan.

"Kami berharap kegiatan seperti ini juga bisa dilaksanakan di kecamatan lain," katanya.

Sementara itu, Camat Medan Deli Aidiel Putra Pratama mengatakan seluruh peserta merupakan anak-anak yang berasal dari berbagai kelurahan di wilayah Kecamatan Medan Deli.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut terlaksana berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari Industri Karet Deli (IKD), tenaga kesehatan, puskesmas, hingga Dinas Kesehatan Kota Medan.

"Alhamdulillah khitanan massal ini kita laksanakan untuk 200 anak yang tersebar di Kecamatan Medan Deli. Harapan kita semoga anak-anak dan orang tuanya terbantu sehingga dapat meringankan beban masyarakat," ujarnya.

Selain mendapatkan layanan khitan secara gratis, para peserta juga menerima bingkisan, sarung, serta uang santunan. Tim kesehatan juga disiagakan untuk memberikan pendampingan hingga proses pemulihan pasca-khitan.

Aidiel menambahkan, pelaksanaan kegiatan sengaja dijadwalkan saat libur sekolah agar tidak mengganggu aktivitas belajar para peserta.

"Kita cari waktunya saat libur sekolah supaya anak-anak tidak terganggu jadwal sekolahnya. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-436 Kota Medan," pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Medan berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat serta menjadi inspirasi bagi kecamatan lainnya dalam menghadirkan program yang langsung menyentuh kebutuhan warga.* (dh)

Kemeriahan acara semakin terasa dengan kehadiran langsung Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang menyapa masyarakat sekaligus menyampaikan komitmen pemerintah dalam membenahi infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan warga.

Baca Juga:

• HUT ke-436 Kota Medan Meriah, Pagelaran 100 Kulcapi Antar Pemko Medan Pecahkan Rekor Dunia MURI

"Kita doakan mudah-mudahan Medan makin baik lagi ke depannya. Kita semua makin sehat, makin sejahtera. Banjirnya berkurang, jalan-jalannya kita perbaiki, drainasenya lancar. Mudah-mudahan Kota Medan makin maju. Penting bagi kita untuk selalu sayang sama Kota Medan," ujar Rico Waas.

Ia menegaskan, Pemko Medan akan terus mendengar setiap aspirasi masyarakat. Berbagai persoalan yang dihadapi warga, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik, akan menjadi perhatian utama pemerintah.

"Mudah-mudahan semuanya kita kompak, seluruhnya kompak, kita bangun Kota Medan yang lebih maju," katanya.

Sementara itu, Camat Medan Amplas Zulfahmi Tarigan menjelaskan, rangkaian kegiatan HUT Kota Medan tahun ini memiliki makna yang disesuaikan dengan usia Kota Medan yang kini menginjak 436 tahun.

Angka empat melambangkan empat kegiatan sosial yang digelar, yakni senam bersama, santunan kepada anak yatim piatu, bazar UMKM, serta masak besar 1.000 porsi nasi goreng kambing yang dibagikan kepada masyarakat.

Kemudian angka tiga merepresentasikan tiga layanan kesehatan gratis yang disediakan bagi masyarakat, sedangkan angka enam menggambarkan enam jenis pelayanan administrasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan warga selama kegiatan berlangsung.

Menurut Zulfahmi, seluruh rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dengan warga.

"Di hari jadi Kota Medan yang ke-436 ini, kami bersama masyarakat merayakan dengan berbagai kegiatan sosial. Harapannya, bertambahnya usia kota ini membawa keberkahan, kemakmuran, dan pelayanan yang jauh lebih baik untuk masyarakat, khususnya di Medan Amplas," ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Kota Medan Afif Abdillah, sejumlah pimpinan perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang memadati lokasi kegiatan.

Momentum perayaan HUT ke-436 Kota Medan juga dirangkaikan dengan penandatanganan prasasti peresmian Pondok Jawara oleh Wali Kota Medan Rico Waas sebagai simbol dukungan terhadap pengembangan ruang publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Medan Amplas.

Dengan semangat kebersamaan, Pemko Medan berharap peringatan hari jadi Kota Medan tahun ini menjadi momentum mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (dh)

Sorotan utama acara tersebut adalah pagelaran alat musik tradisional Karo, kulcapi, yang dimainkan secara serentak oleh 100 peserta. Penampilan yang didominasi kalangan remaja dan anak-anak itu mengantarkan Pemerintah Kota Medan meraih pengakuan Rekor Dunia Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori Pagelaran Kulcapi oleh Peserta Terbanyak di Dunia.

Baca Juga:

• Warga Medan Utara Minta MPP Dibangun di Belawan, Rico Waas Siapkan Solusi Layanan Adminduk

"Awalnya kegiatan ini diajukan agar dapat dicatat sebagai rekor Indonesia. Namun pada hari ini Museum Rekor-Dunia Indonesia tidak bisa mencatat kegiatan ini sebagai rekor Indonesia karena MURI akan mencatatnya sebagai rekor dunia," ujar Triyono.

Menurutnya, pencapaian tersebut bukan hanya soal jumlah peserta, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen Kota Medan dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya Nusantara.

"Seratus pemain kulcapi bukan sekadar angka. Seratus artinya seratus alasan untuk mencintai budaya Indonesia. Pemerintah Kota Medan telah memberikan contoh bagaimana cara merawat dan melestarikan budaya Nusantara," katanya.

Atas capaian tersebut, MURI menganugerahkan Piagam Penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia Nomor 12790/R.MURI/VII/2026 kepada Pemerintah Kota Medan.

Acara tersebut turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas, Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Rico Waas mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum HUT ke-436 Kota Medan sebagai penguat rasa cinta terhadap kota sekaligus komitmen menjaga budaya lokal.

"Tetap cintai Kota Medan," pesan Rico di hadapan ribuan masyarakat.

Wali Kota juga memberikan motivasi kepada generasi muda yang mendominasi pengunjung agar terus berkarya dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan.

Selain itu, Rico menegaskan Pemerintah Kota Medan akan terus berupaya mewujudkan harapan masyarakat, mulai dari peningkatan kebersihan kota, penanganan banjir, hingga menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Ia juga mengingatkan warga untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum yang dibangun menggunakan anggaran dari pajak masyarakat.

Selain pemecahan rekor dunia, Pesona Colorful Medan turut dimeriahkan penampilan musisi nasional seperti The Changcuters, Bilal Indrajaya, dan Wijaya 80. Beragam produk unggulan pelaku UMKM, kuliner khas Medan, hingga hasil karya ekonomi kreatif juga menjadi daya tarik tersendiri yang diserbu ribuan pengunjung sepanjang acara berlangsung.* (dh)

Putusnya jalur penghubung antara Desa Reje Payung dan Desa Jamat sempat menghambat aktivitas warga. Anak-anak kesulitan menuju sekolah, petani terkendala mengangkut hasil panen, sementara mobilitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ikut terganggu.

Baca Juga:

• Sekda Aceh Ungkap Progres Pemulihan Pascabencana di Hadapan Mahasiswa, Rekonstruksi Terus Dipercepat

Sebagai solusi, pembangunan Jembatan Perintis Garuda dimulai sejak April 2026. Jembatan ayun permanen tersebut menjadi bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Proyek pembangunan melibatkan personel Kodim 0106/Aceh Tengah, jajaran Koramil, 25 prajurit Yonif TP, tenaga teknis Zidam, serta masyarakat setempat. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi wujud semangat gotong royong dalam menghadirkan infrastruktur yang lebih tangguh bagi warga terdampak.

Danramil 05 Kodim 0106/Aceh Tengah, Letnan Satu Infanteri Mukhlis, mengatakan progres pembangunan jembatan telah mencapai 53 persen dan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 10 hari.

> "Kami saat ini sedang melaksanakan pembangunan Jembatan Perintis Garuda. Progresnya sudah mencapai 53 persen dan kami berupaya menyelesaikannya dalam sekitar 10 hari ke depan atau tepatnya pada 15 Juli," ujar Mukhlis.

Menurutnya, kehadiran jembatan tersebut akan mempermudah akses pendidikan, distribusi hasil pertanian, hingga memperlancar roda perekonomian masyarakat di Kecamatan Linge. Selain itu, jembatan permanen juga diharapkan mampu mengurangi risiko terputusnya akses saat cuaca ekstrem melanda kawasan tersebut.

Pembangunan Jembatan Perintis Garuda menjadi bukti bahwa proses rehabilitasi pascabencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga bertujuan memulihkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan akses yang aman, layak, dan berkelanjutan.* (dh)