Menurut Romy, pembangunan IKN tetap bisa berjalan dengan pendekatan yang lebih realistis, bertahap, dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara serta prioritas nasional saat ini.

Baca Juga:

• MK Kembali Tolak Gugatan Kuota Internet Hangus, Dinilai Kabur dan Tak Penuhi Unsur Hukum

Ia menjelaskan, putusan MK justru memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyiapkan proses transisi ibu kota secara lebih matang, baik dari sisi infrastruktur, birokrasi, ekonomi, maupun kesiapan sosial masyarakat.

Romy menilai pembangunan IKN tetap memiliki nilai strategis jangka panjang bagi Indonesia. Menurutnya, kawasan Nusantara dapat diarahkan menjadi pusat pemerintahan modern berbasis lingkungan sekaligus simbol transformasi pembangunan nasional berkelanjutan.

"IKN memiliki potensi besar menjadi pusat tata kelola pemerintahan modern, pusat transisi energi, ketahanan pangan, hingga pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan," katanya.

Politikus DPR itu juga menyebut IKN saat ini dapat difungsikan secara bertahap sebagai kawasan strategis kepresidenan sambil menunggu kesiapan penuh pemindahan pusat pemerintahan nasional.

Ia membandingkan posisi IKN dengan sejumlah kawasan istana negara lainnya seperti Istana Bogor, Istana Cipanas, dan Istana Tampaksiring yang memiliki fungsi strategis kenegaraan.

"Untuk saat ini, IKN bisa difungsikan bertahap sebagai kawasan istana kepresidenan strategis sebelum menjadi pusat pemerintahan nasional secara penuh," ujarnya.

Romy pun mengajak seluruh elemen bangsa agar melihat pembangunan IKN sebagai investasi jangka panjang negara, bukan sekadar proyek pembangunan biasa.

"Yang terpenting adalah bagaimana proses transisinya dilakukan secara konstitusional, realistis, efisien, dan tetap menjaga stabilitas nasional serta kepentingan rakyat Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam putusannya, MK menegaskan status Jakarta masih sebagai ibu kota negara hingga diterbitkannya keputusan presiden mengenai pemindahan resmi pusat pemerintahan ke IKN Nusantara.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang digelar pada Rabu (13/5/2026).

MK menyatakan bahwa selama belum ada Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota, maka Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia demi menjaga kepastian hukum dan kesinambungan ketatanegaraan.*

(an/dh)

Statistik Ahli Utama BPS Sumut, Misfaruddin, mengatakan jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara pada Februari 2026 mencapai 8,135 juta orang. Dari angka tersebut, sebanyak 7,727 juta orang telah bekerja, sementara sekitar 408 ribu orang masih berstatus pengangguran.

Baca Juga:

• Kunjungi Lapas Kelas I Medan, Maruli Siahaan Pastikan Program MBG Berjalan Sesuai Aturan Pemerintah

BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka di Sumut turun sebesar 0,04 persen poin dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini dinilai menjadi sinyal positif terhadap kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Utara.

Dari sisi lapangan usaha, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih mendominasi penyerapan tenaga kerja dengan kontribusi mencapai 27,85 persen. Posisi berikutnya ditempati sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 20,45 persen serta sektor Industri sebesar 10,18 persen.

Meski demikian, struktur ketenagakerjaan di Sumut masih didominasi sektor informal. Tercatat sebanyak 4,475 juta orang atau sekitar 57,91 persen bekerja di sektor informal, sedangkan sektor formal hanya menyerap 42,09 persen tenaga kerja.

Menurut Misfaruddin, kualitas tenaga kerja juga masih menjadi tantangan tersendiri. Mayoritas pekerja di Sumut didominasi lulusan SMA atau sederajat dengan persentase mencapai 29,85 persen.

Sementara itu, tingkat pengangguran tertinggi justru ditemukan pada lulusan Diploma I, II, dan III dengan angka mencapai 9,14 persen.

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan, menilai penurunan angka pengangguran di Sumut patut diapresiasi meski belum terlalu signifikan.

Ia menyebut salah satu faktor yang membantu penyerapan tenaga kerja pada awal 2026 adalah implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.

"Penyerapan tenaga kerja dari kehadiran dapur MBG menjadi salah satu pintu masuk yang membuat tingkat pengangguran alami penurunan," kata Gunawan.

Namun demikian, Gunawan mengingatkan pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri. Sebab, jumlah pengangguran di Sumut dinilai masih relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, pertumbuhan lapangan kerja masih belum mampu mengimbangi peningkatan jumlah angkatan kerja baru setiap tahunnya.

"Jangan berpuas hati, jumlah masyarakat yang menganggur relatif tidak mengalami perbaikan yang berarti," ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara masih membutuhkan penguatan investasi dan perluasan sektor formal agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja berkualitas di masa mendatang.*

(mi/dh)

Pernyataan itu disampaikan Xi Jinping dalam pidato pembukaan pertemuan bilateral kedua pemimpin negara adidaya tersebut di Balai Besar Rakyat, Beijing.

Baca Juga:

• Pemerintah Siapkan Subsidi Pangan Impor Jika Harga Tembus HET Imbas Rupiah Melemah ke Rp 17.500 per Dolar AS

Xi juga menyinggung kondisi geopolitik dunia yang disebutnya tengah berada di persimpangan penting. Menurut dia, hubungan China dan Amerika Serikat akan menentukan arah stabilitas global ke depan.

Dalam kesempatan itu, Xi turut menyoroti istilah "Perangkap Thucydides", yakni teori yang menggambarkan potensi konflik ketika kekuatan baru mulai menyaingi negara adidaya yang telah mapan.

"Pertanyaannya sekarang adalah apakah China dan AS dapat melampaui apa yang disebut Perangkap Thucydides dan mempelopori paradigma baru hubungan negara-negara besar," katanya.

Sementara itu, Donald Trump menyambut positif pertemuan tersebut dan memuji hubungan yang terjalin dengan Xi Jinping. Trump juga menyebut delegasi Amerika Serikat berharap pembicaraan dapat menghasilkan kerja sama perdagangan yang lebih baik.

Pertemuan Trump dan Xi Jinping menjadi sorotan dunia karena dinilai berpotensi memengaruhi arah ekonomi global, terutama setelah hubungan kedua negara sempat memanas akibat perang dagang dan kebijakan tarif impor beberapa tahun terakhir.

Trump diketahui tiba di Beijing menggunakan pesawat kepresidenan Air Force One pada Rabu malam. Dalam lawatan dua hari tersebut, Trump turut membawa sejumlah bos perusahaan teknologi besar Amerika Serikat.

Beberapa tokoh bisnis yang ikut dalam rombongan antara lain CEO Nvidia Jensen Huang dan CEO Tesla Elon Musk. Kehadiran para petinggi perusahaan teknologi itu dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Washington ingin membuka peluang kesepakatan bisnis baru dengan Beijing.

Selain menggelar pertemuan resmi dan makan malam kenegaraan bersama Xi Jinping, Trump juga dijadwalkan mengunjungi Kuil Surga, salah satu situs bersejarah penting di China.

Kunjungan kali ini menjadi lawatan pertama presiden Amerika Serikat ke Beijing dalam hampir satu dekade sejak kunjungan Trump sebelumnya pada 2017 lalu.

Hubungan kedua negara diketahui sempat memanas usai Amerika Serikat memberlakukan tarif tinggi terhadap barang-barang China. Kebijakan tersebut memicu perang dagang yang berdampak luas terhadap ekonomi global sebelum kedua negara menyepakati gencatan dagang sementara pada Oktober tahun lalu.

Pertemuan Xi Jinping dan Donald Trump kini dinilai menjadi momentum penting dalam menentukan arah hubungan dua kekuatan ekonomi terbesar dunia tersebut di tengah ketidakpastian global.*

(k/dh)

Kasus tersebut diungkap jajaran Polres Kepulauan Tanimbar bersama Polda Maluku. Penyidik bahkan telah melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) usai berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21.

Baca Juga:

• Nadiem Disambut Haru Driver Ojol usai Dituntut 18 Tahun Penjara: Saya Tak Sendirian

"Penanganan perkara ini menunjukkan keseriusan Polres Kepulauan Tanimbar bersama Polda Maluku dalam menindak tegas praktik penyelundupan manusia yang melibatkan jaringan lintas negara," ujar AKBP Ayani, Rabu (13/5/2026).

Dari hasil penyidikan, Lin Xianzeng disebut mengatur seluruh perjalanan para WNA China mulai dari Jakarta hingga keberangkatan menggunakan kapal kayu dari wilayah Kepulauan Tanimbar menuju Australia.

Polisi mengungkap tersangka berperan dalam pemesanan tiket perjalanan, penyediaan penginapan, hingga pencarian kapal kayu yang digunakan untuk menyeberang ke Australia secara ilegal.

Tak hanya itu, tersangka juga diduga membiayai seluruh kebutuhan operasional pelayaran seperti bahan bakar minyak (BBM) dan konsumsi awak kapal maupun penumpang.

Penyidik turut menemukan aliran dana sebesar 50.000 Yuan atau lebih dari Rp100 juta yang diterima tersangka dari salah satu WN China yang ikut diberangkatkan.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka merekrut tiga warga lokal berinisial SL, M, dan KFM. Mereka diminta membantu pengiriman para WNA China menuju Australia dengan imbalan mencapai Rp60 juta.

Kasatreskrim Polres Kepulauan Tanimbar Iptu Rivaldy Said menjelaskan sembilan WNA China tersebut sempat masuk ke wilayah Australia sebelum akhirnya diamankan aparat keamanan setempat.

"Mereka diberangkatkan tanpa melalui pemeriksaan resmi otoritas imigrasi Indonesia maupun Australia," kata Rivaldy.

Kesembilan WN China yang diberangkatkan secara ilegal itu masing-masing bernama Lin Jian, Huang Tianhui, Weng Tong-tong, Ma Honghai, Wei Minghao, Weng Shengping, Chen Jie, Chen Jiatong, dan Yu Qinping.

Atas perbuatannya, Lin Xianzeng dijerat Pasal 120 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP terkait tindak pidana penyelundupan manusia.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi mengimbau masyarakat pesisir agar tidak tergiur tawaran aktivitas ilegal yang melibatkan jaringan internasional.

"Polda Maluku memberikan perhatian serius terhadap setiap tindak pidana lintas negara. Kami mengimbau masyarakat wilayah perbatasan agar tidak terlibat aktivitas pengiriman orang secara ilegal," tegas Rositah.

Sementara itu, tiga tersangka lokal yang membantu proses penyelundupan sebelumnya telah menjalani persidangan dan mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Saumlaki.*

(k/dh)

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman menyebut progres pembangunan sekolah di sejumlah daerah menunjukkan hasil yang memuaskan.

Baca Juga:

• Program MBG Dinilai Terlalu Dipaksakan, DPR Ungkap Ribuan Dapur Belum Siap Operasi

Menurut Dudung, antusiasme masyarakat terhadap program Sekolah Garuda sangat tinggi. Tercatat sebanyak 6.738 siswa dari 34 provinsi telah mendaftar dalam program tersebut.

Ia menjelaskan, Kantor Staf Presiden (KSP) turut berperan dalam menyelesaikan berbagai hambatan teknis di lapangan, mulai dari koordinasi lintas kementerian hingga persoalan kewilayahan dan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie mengatakan keberadaan KSP menjadi bagian penting dalam proses pembangunan Sekolah Garuda sejak tahap awal.

"Tanpa KSP kita tidak bisa membangun Sekolah Garuda. Dari pembentukan Perpres sampai hal-hal mendadak yang harus segera diselesaikan," kata Stella.

Ia juga memastikan keberlanjutan operasional Sekolah Garuda telah dijamin negara melalui dukungan dana abadi pendidikan bersama Kementerian Keuangan dan LPDP.

"Sekolah Garuda mempunyai dana abadi. Investasi negara yang dibuat sekarang akan berlangsung selamanya," ujarnya.

Program Sekolah Garuda dibangun di sejumlah wilayah strategis di Indonesia seperti Belitung, Soe di Nusa Tenggara Timur, Tanjung Selor di Kalimantan Utara hingga Sulawesi Tenggara. Pemerintah menargetkan pemerataan akses pendidikan bagi siswa berprestasi dari seluruh daerah.

Dari proses seleksi terbaru, sebanyak 320 peserta lolos hingga tahap keempat. Mayoritas peserta berasal dari luar Pulau Jawa seperti Sumatera Utara, Bangka Belitung, NTT dan Kalimantan Utara.

Stella menyebut sebagian besar peserta penerima beasiswa penuh berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, namun memiliki prestasi akademik tinggi dengan rata-rata nilai mencapai 88.

Ia mengibaratkan investasi pendidikan melalui Sekolah Garuda seperti membangun tim nasional sepak bola Indonesia.

"Kita tidak pernah ragu membangun stadion terbaik untuk timnas sepak bola. Di pendidikan, inilah jawaban Presiden," ucap Stella.

Pemerintah berharap Sekolah Garuda mampu melahirkan generasi unggul Indonesia yang mampu bersaing di tingkat dunia, termasuk melahirkan peraih Nobel dari Tanah Air di masa depan.*

(k/dh)

Dalam kunjungannya, Maruli menyoroti kondisi over kapasitas penghuni lapas yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah. Menurutnya, solusi seperti remisi maupun pengurangan masa tahanan bagi warga binaan yang memenuhi syarat perlu didorong agar kapasitas lapas kembali normal.

Baca Juga:

• Kunjungi Lapas Kelas I Medan, Maruli Siahaan Pastikan Program MBG Berjalan Sesuai Aturan Pemerintah

Maruli juga mengapresiasi pembinaan yang dilakukan pihak lapas terhadap warga binaan. Ia menilai program pembinaan rohani hingga pelatihan keterampilan berjalan cukup baik.

Menurutnya, kerja sama Lapas Kelas I Medan dengan Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi langkah positif, terutama dalam pelatihan penanganan pertama bagi warga binaan ketika terjadi kondisi darurat kesehatan di dalam lapas.

"Pembinaan rohani berjalan baik, termasuk pelatihan-pelatihan untuk warga binaan. Tadi juga ada kerja sama dengan PMI untuk pelatihan penanganan pertama kalau ada warga binaan sakit atau cedera," katanya.

Selain itu, Maruli turut meninjau fasilitas klinik dan dapur lapas. Ia menyebut kondisi kebersihan lapas cukup baik, meski ada beberapa fasilitas dapur yang masih perlu dibenahi.

"Nanti kita sarankan kepada Kalapas supaya diajukan ke kementerian terkait kekurangan peralatan dapur agar bisa segera dilengkapi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Medan, Fanika Affandi menegaskan pihaknya terus memperketat pengawasan di lingkungan lapas, termasuk dalam menangani kasus penipuan digital seperti love scamming.

Menurut Fanika, pihak lapas telah menerapkan sejumlah langkah pengawasan, termasuk peluncuran aplikasi Simwas Pim atau Sistem Pengawasan Pimpinan.

"Kami sudah melaksanakan pengawasan ketat di lapangan dan menerapkan aplikasi Simwas Pim untuk memperkuat sistem pengawasan secara berjenjang," jelas Fanika.

Terkait program MBG, Fanika menyebut pihaknya masih melakukan pembahasan terkait titik lokasi dapur SPPG di kawasan Tanjung Gusta karena harus menyesuaikan aturan jarak antar dapur MBG.

"Kalau di Sumut sudah ada beberapa titik seperti Langkat, Tebing Tinggi, dan Sibolga. Untuk kawasan Tanjung Gusta masih dibahas karena jaraknya cukup dekat dengan SPPG lain," ujarnya.

Maruli menambahkan, pembangunan dapur MBG harus mengikuti aturan radius agar tidak terjadi tumpang tindih pelayanan yang justru merugikan program pemerintah.

"Kalau memang sudah ada MBG lain di lokasi tersebut, maka tidak boleh terlalu dekat. Harus mengikuti aturan radius supaya program Presiden ini berjalan maksimal dan tidak tumpang tindih," tegasnya.*

(dh)

Hingga Mei 2026, Ditjen PAS menargetkan sekitar 70 titik dapur MBG beroperasi di berbagai lapas dan rumah tahanan di Indonesia. Di Sumut sendiri, program tersebut telah berjalan di sejumlah daerah seperti Langkat, Tebing Tinggi, dan Sibolga dengan melibatkan langsung warga binaan dalam pengelolaannya.

Baca Juga:

• Program MBG Dinilai Terlalu Dipaksakan, DPR Ungkap Ribuan Dapur Belum Siap Operasi

"Kami melihat langsung kondisi dapur yang dikelola warga binaan. Ada beberapa yang memang masih perlu dibenahi, terutama terkait fasilitas dan peralatan dapur. Nanti akan kita dorong agar diajukan ke kementerian supaya kekurangannya bisa dilengkapi," ujar Maruli, Rabu (13/5/2026).

Ia juga menyoroti aturan jarak antar dapur MBG agar tidak terjadi tumpang tindih distribusi layanan di satu wilayah. Menurutnya, pemerintah telah menetapkan ketentuan radius antar titik dapur SPPG.

"Kalau di satu lokasi sudah ada MBG lain, maka tidak boleh terlalu berdekatan. Ada aturan radius agar penyaluran tidak dobel dan lebih merata," katanya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Medan, Fanika Affandi mengatakan pihaknya masih melakukan kajian dan persiapan matang terkait lokasi dapur MBG di kawasan Tanjung Gusta, Medan.

"Di Sumut memang sudah ada beberapa titik yang berjalan. Untuk wilayah Tanjung Gusta masih dalam pembahasan karena harus melihat kesiapan lokasi serta aturan jarak antar dapur MBG," ujar Fanika.

Menurutnya, aturan tersebut penting agar program MBG berjalan efektif tanpa menimbulkan penumpukan layanan di satu kawasan tertentu.

Program MBG di lingkungan lapas tidak hanya bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pembinaan keterampilan kerja bagi warga binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat.*

(dh)

Saat keluar dari ruang sidang, Nadiem tampak menghampiri para driver ojol yang telah menunggu di area pengadilan. Suasana haru pun tak terhindarkan ketika mantan bos Gojek itu berjabat tangan hingga berpelukan dengan beberapa pengemudi.

Baca Juga:

• Dituntut 18 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Mengaku Patah Hati: Saya Cinta Negara Ini

"Saya enggak merasa sendirian, saya merasakan pasukan di belakang saya selalu. Terima kasih, terima kasih," kata Nadiem sambil menahan tangis.

Setelah menyampaikan rasa terima kasihnya, Nadiem berpamitan kepada para driver ojol karena harus menjalani operasi di rumah sakit. Dalam kesempatan itu, dia juga mengaku yakin Tuhan akan memberikan jalan terbaik atas persoalan yang dihadapinya.

"Saya ke rumah sakit ya, terima kasih. Saya yakin Tuhan nggak akan diam, Tuhan tidak akan diam. Nggak bisa ini kayak gini terus," ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek.

Dalam dakwaan, Nadiem disebut melakukan perbuatan melawan hukum bersama sejumlah pihak, di antaranya konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias IBAM, mantan Direktur SD Sri Wahyuningsih, serta mantan Direktur SMP Mulyatsyah.

Jaksa menyebut proyek tersebut merugikan negara hingga Rp2,1 triliun. Namun dalam putusan perkara terdakwa lain, nilai kerugian negara disebut meningkat menjadi sekitar Rp5,2 triliun akibat dugaan mark up pengadaan Chromebook dan aktivasi CDM.

Kasus ini masih menjadi perhatian publik karena melibatkan proyek digitalisasi pendidikan berskala nasional yang sebelumnya digadang-gadang menjadi program transformasi pendidikan Indonesia.*

(in/dh)

Stabilnya harga emas juga terjadi pada nilai buyback atau harga jual kembali yang masih bertahan di angka Rp2.656.000 per gram.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Kamis Ini: Banda Aceh Berpotensi Petir, Sejumlah Wilayah Diguyur Hujan Ringan

Dalam ketentuannya, transaksi penjualan emas dikenakan potongan pajak sesuai PMK Nomor 34/PMK.10/2017. Untuk transaksi buyback di atas Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP.

Sementara itu, pembelian emas batangan juga dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai bukti potong pajak resmi.

Berikut rincian harga emas Antam terbaru Kamis pagi ini:

- 0,5 gram: Rp1.469.500
- 1 gram: Rp2.839.000
- 2 gram: Rp5.618.000
- 3 gram: Rp8.402.000
- 5 gram: Rp13.970.000
- 10 gram: Rp27.885.000
- 25 gram: Rp69.587.000
- 50 gram: Rp139.095.000
- 100 gram: Rp278.112.000
- 250 gram: Rp695.015.000
- 500 gram: Rp1.389.820.000
- 1.000 gram: Rp2.779.600.000

Harga emas Antam sendiri masih menjadi perhatian investor sebagai instrumen lindung nilai di tengah dinamika ekonomi global dan fluktuasi pasar keuangan internasional.*

(an/dh)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyebut informasi yang diterimanya dari internal Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan jumlah dapur MBG yang ditutup sementara telah mencapai lebih dari 4.000 unit. Angka tersebut jauh lebih besar dibanding data resmi pemerintah yang sebelumnya menyebut 1.738 dapur dihentikan operasionalnya.

Baca Juga:

• 200 Siswa Keracunan MBG di Surabaya, BGN Akui SPPG Tembok Dukuh Langgar SOP

Charles mengungkapkan, mayoritas dapur MBG yang dihentikan operasionalnya tidak memenuhi standar dasar, mulai dari higienitas, kualitas bahan pangan, kesiapan sumber daya manusia, hingga sarana dan prasarana yang belum sesuai standar operasional.

Ia menilai terdapat sejumlah dapur yang dipaksakan beroperasi meski belum benar-benar siap melayani masyarakat.

"Jangan sampai target percepatan justru mengorbankan standar keamanan pangan dan kualitas layanan kepada masyarakat," ujarnya.

Menurut Charles, program MBG menyangkut kesehatan anak-anak sehingga standar keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Ia mengingatkan agar program strategis nasional tersebut tidak berubah menjadi persoalan baru akibat lemahnya pengawasan di lapangan.

"Dengan jumlah suspend yang sangat besar, BGN perlu melakukan evaluasi total, bukan sekadar penutupan sementara," tegasnya.

Komisi IX DPR juga memberikan tiga catatan penting kepada BGN. Pertama, evaluasi mekanisme rekrutmen dan verifikasi mitra dapur. Kedua, audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan quality control di lapangan. Ketiga, evaluasi pola target yang dinilai terlalu mengejar kuantitas dibanding kesiapan operasional.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom RI) M Qodari menyebut sebanyak 1.738 dapur MBG dihentikan sementara karena tidak memenuhi standar pelaksanaan program.

"Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar," ujar Qodari.

Pemerintah memastikan evaluasi dan pembenahan terus dilakukan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal dan aman bagi masyarakat penerima manfaat.*

(d/dh)

Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Ferdy Sambo Kuliah S2 Teologi dari Penjara, Ditjen Pas Tegaskan Bukan Perlakuan Khusus

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Keikutsertaan Kabupaten Asahan dalam rakor ini merupakan tindak lanjut atas surat Sekretariat Jenderal Kemensos Nomor 1779/1/PR.01.04/5/2026 tanggal 12 Mei 2026 tentang Usulan Alternatif Lokasi Potensial Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.

Kabupaten Asahan sendiri ditetapkan sebagai salah satu daerah yang telah memenuhi readiness criteria atau kriteria kesiapan sebagai calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tahap II.

Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.AP., mengatakan Pemerintah Kabupaten Asahan siap menindaklanjuti seluruh tahapan dan persyaratan yang diperlukan demi mempercepat realisasi program strategis nasional tersebut.

"Kami berkomitmen mempersiapkan seluruh kebutuhan mulai dari kesiapan lahan, dukungan utilitas, kelengkapan administrasi hingga koordinasi lintas perangkat daerah sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung program Sekolah Rakyat," ujarnya.

Menurutnya, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dr. Robben Rico, S.H., M.Si., menegaskan pihaknya bersama Satuan Tugas Pembangunan Sekolah Rakyat akan terus melakukan percepatan penetapan lokasi pembangunan, pengecekan kesiapan lahan, pemenuhan dokumen administrasi, hingga dukungan infrastruktur dasar di daerah calon penerima program.

Ia juga memastikan Kabupaten Asahan masuk dalam usulan prioritas pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berdasarkan hasil survei lapangan, pemenuhan kriteria kesiapan, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Dengan masuknya Kabupaten Asahan dalam tahapan lanjutan program tersebut, diharapkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas.

Kegiatan rapat koordinasi berlangsung aman, lancar, dan sukses.*

(dh)

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mengatakan banyak aturan yang saling tumpang tindih sehingga membuat proses perizinan berjalan lambat dan tidak efisien.

Baca Juga:

• DPR Soroti Haji Ilegal WNI, Imigrasi Diminta Perketat Pengawasan Jelang Puncak Haji 2026

Menurutnya, lemahnya koordinasi antarlembaga juga menjadi penyebab utama sulitnya investasi berkembang cepat di Indonesia. Kondisi tersebut, kata dia, sudah berlangsung cukup lama dan hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh.

Sarmuji mengaku bersyukur Presiden Prabowo secara terbuka menyoroti persoalan birokrasi yang dianggap menghambat dunia usaha dan investasi nasional.

"Persoalan ini memang sudah lama terjadi dan terus diupayakan jalan keluarnya, tetapi belum juga terurai," katanya.

Sekjen Partai Golkar itu menilai pemerintah perlu segera melakukan sinkronisasi regulasi untuk memangkas hambatan investasi. Ia menyebut langkah deregulasi menjadi salah satu solusi yang harus kembali diperkuat.

"Harus disisir seluruh aturan yang membuat investasi terhambat. Dulu ada istilah deregulasi," ucapnya.

Selain itu, koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi pemerintah juga dinilai harus diperkuat agar pelayanan perizinan lebih cepat dan efektif.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku jengkel terhadap lambatnya proses pengurusan izin usaha di Indonesia. Ia menilai kondisi tersebut membuat banyak investor berpindah ke negara lain yang memiliki birokrasi lebih sederhana.

Dalam arahannya di acara penyerahan uang hasil rampasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026), Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga memperbaiki sistem birokrasi.

"Permudah perizinan, jangan dipersulit," tegas Prabowo.

Prabowo juga membandingkan proses perizinan di Indonesia dengan negara lain yang disebut hanya membutuhkan waktu dua minggu. Sementara di Indonesia, proses serupa bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun.

Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan reformasi birokrasi agar iklim investasi Indonesia lebih kompetitif dan mampu menarik investor asing maupun domestik.*

(d/dh)

Keputusan itu diumumkan langsung Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai mendengar berbagai masukan dan protes masyarakat terkait penilaian juri yang dinilai tidak adil terhadap tim SMAN 1 Pontianak.

Baca Juga:

• Wapres Gibran Undang Siswa SMAN 1 Pontianak ke Istana Usai Polemik LCC MPR, Ini yang Dibahas

"Dalam kasus Kalimantan Barat, kami memahami ada kekurangan, keterbatasan, dan kekhilafan dalam penyelenggaraan itu," kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/5/2026).

MPR memastikan final ulang akan digelar dalam waktu dekat. Selain itu, proses penilaian nantinya akan melibatkan juri independen agar perlombaan berjalan lebih objektif dan transparan.

"Lomba final tingkat Kalimantan Barat akan dilakukan ulang dan dijuri oleh pihak independen," ujarnya.

Tak hanya itu, pimpinan MPR juga akan melakukan pengawasan langsung selama jalannya perlombaan ulang berlangsung.

Polemik LCC Empat Pilar MPR sebelumnya ramai diperbincangkan setelah video protes peserta dari SMAN 1 Pontianak viral di media sosial. Dalam video tersebut, peserta menyampaikan keberatan atas keputusan juri yang dianggap merugikan tim mereka.

MPR pun mengapresiasi keberanian peserta dalam menyampaikan pendapat dan protes secara terbuka. Muzani menilai sikap tersebut merupakan bagian dari pembelajaran demokrasi bagi generasi muda.

"Kami mengapresiasi peserta yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan dan protes secara baik," katanya.

Sementara itu, siswi SMAN 1 Pontianak Josepha Alexandra atau Ocha mengaku tidak menyangka video perlombaan mereka mendapat perhatian besar dari masyarakat Indonesia.

Ia bersama tim menyampaikan terima kasih atas dukungan publik yang terus mengalir sejak video tersebut viral di berbagai platform media sosial.

"Saya dan tim berterima kasih atas dukungan masyarakat. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk berkembang lebih baik lagi," ujar Ocha.

Di sisi lain, MPR juga telah memanggil dua juri lomba yang menjadi sorotan publik. Kedua juri tersebut disebut telah mendapat teguran dari pimpinan MPR RI.

Kasus ini menjadi perhatian luas karena dinilai menyangkut kredibilitas lomba pendidikan yang membawa nama lembaga negara. MPR menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.*

(d/dh)

Ketua Timwas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan celah keberangkatan haji ilegal dapat ditekan apabila sistem pengawasan di pintu keluar Indonesia diperketat, khususnya di bandara internasional.

Baca Juga:

• Heboh Dugaan Pungli Haji di Makkah, PPIH Pastikan Biaya Tambahan Bukan Pungutan Ilegal

"Kalau imigrasi benar-benar melakukan pengetatan, tidak ada celah orang bisa berangkat ke Saudi tanpa alasan yang jelas," ujar Cucun usai Rapat Koordinasi Persiapan Timwas Haji DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/5/2026).

Ia menegaskan, pengawasan paling penting berada di sektor keimigrasian karena menjadi gerbang utama keluar-masuk warga negara ke luar negeri.

Cucun menyebut praktik haji ilegal umumnya memanfaatkan visa selain visa haji untuk masuk ke Arab Saudi. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran imigrasi meningkatkan kewaspadaan dan tidak memberikan ruang bagi oknum yang mencoba bermain dalam proses keberangkatan jamaah.

"Kuncinya di imigrasi kita. Jangan sampai ada celah ataupun permainan dari oknum yang membuat pelaku haji ilegal bisa lolos," katanya.

DPR juga mendukung langkah tegas Pemerintah Arab Saudi dalam menindak praktik penyelenggaraan haji ilegal. Menurut Cucun, tindakan tersebut harus menjadi peringatan bagi siapa pun agar tidak mencoba memberangkatkan jamaah secara nonresmi.

Ia menilai banyak praktik haji ilegal dijalankan melalui jalur lokal atau dakhili yang memanfaatkan jaringan tertentu di Arab Saudi dengan janji bisa membantu jamaah masuk ke Makkah tanpa visa haji resmi.

"Kita tidak mengintervensi kebijakan pemerintah Saudi. Itu justru menjadi alarm keras agar masyarakat tidak mudah tergiur iming-iming haji ilegal," tegasnya.

DPR berharap pengawasan ketat serta sinergi antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi mampu menekan kasus haji ilegal yang berpotensi merugikan jamaah dan mencoreng penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.*

(d/dh)

Ditjen Pas menegaskan program pendidikan tersebut bukan fasilitas khusus untuk Ferdy Sambo, melainkan hak pendidikan yang dimiliki seluruh warga binaan sesuai aturan perundang-undangan.

Baca Juga:

• Ferdy Sambo Dikabarkan Ikuti Program S2 di Lapas Cibinong, Ditjen PAS: Hak Warga Binaan

"Lapas Cibinong telah mengembangkan kerja sama dengan STGGI untuk pemberian program beasiswa S1 dan S2 Teologi bagi warga binaan nasrani, yang salah satu warga binaan yang berminat mengikuti program tersebut adalah Ferdy Sambo," ujar Rika, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, seluruh proses perkuliahan dilakukan secara daring dari dalam lapas menggunakan sistem pembelajaran online. Metode tersebut dinilai menjadi solusi agar warga binaan tetap dapat mengakses pendidikan formal tanpa harus keluar dari area pemasyarakatan.

Rika menegaskan hak pendidikan bagi narapidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam aturan tersebut, setiap warga binaan memiliki hak memperoleh pendidikan dan pengajaran selama menjalani masa pidana.

"Ini bukan hanya terkait Ferdy Sambo. Semua warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan atau melanjutkan pendidikan," katanya.

Selain program perguruan tinggi, Ditjen Pas menyebut sejumlah lapas di Indonesia juga telah menjalankan program pendidikan kejar Paket A, B, dan C bagi warga binaan yang sebelumnya putus sekolah.

Viralnya kabar Ferdy Sambo kuliah dari penjara bermula dari unggahan media sosial yang memperlihatkan dirinya bersama sejumlah warga binaan lain dalam kegiatan pembinaan rohani di Lapas Cibinong.

Dalam unggahan tersebut juga beredar jurnal akademik yang disebut ditulis Ferdy Sambo berjudul "Pengaruh Entrepreneur Kristen Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Risk Management".

Ditjen Pas menilai program pendidikan menjadi bagian penting dalam sistem pembinaan modern di lembaga pemasyarakatan. Selain menjalani hukuman, warga binaan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri agar siap kembali ke masyarakat setelah bebas nanti.

Nama Ferdy Sambo sendiri masih menjadi perhatian publik sejak kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang menyeret dirinya ke meja hijau pada 2022 lalu.*

(tm/dh)

Laga final berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil disiplin dan saling menekan demi membuka keunggulan. Namun hingga babak pertama usai, skor imbang tanpa gol tetap bertahan berkat kokohnya lini pertahanan kedua tim.

Baca Juga:

• SMAN 7 Banda Aceh Juara Umum Traveling Kepalangmerahan, Borong 3 Medali Emas

Gol tersebut membuat SMAN 7 unggul 1-0 dan memantik semangat para suporter yang memadati tribun arena pertandingan.

Tertinggal satu gol, MAN 1 Pidie langsung meningkatkan intensitas serangan. Beberapa peluang berbahaya berhasil diciptakan, namun penampilan gemilang penjaga gawang SMAN 7, Zaki Maulana atau yang akrab disapa Poncut, membuat gawang timnya tetap aman hingga peluit panjang dibunyikan.

Kemenangan tim asuhan Coach Rokial Fajri atau Abeng itu langsung disambut meriah ratusan pendukung SMAN 7 Banda Aceh. Sorak sorai dan yel-yel kemenangan menggema di dalam GOR setelah tim kebanggaan mereka memastikan gelar juara.

Prestasi SMAN 7 Banda Aceh semakin lengkap setelah Zaki Maulana dinobatkan sebagai Best Goalkeeper, sementara Ultras SMAN 7 meraih penghargaan Best Supporter dalam turnamen tersebut.

Kepala SMAN 7 Banda Aceh, Dr Erlawana S.Pd M.Pd melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Hizqil Apandi mengaku bangga atas perjuangan para pemain dan tim pelatih di laga final.

"Perjuangan anak-anak dalam laga final ini sungguh luar biasa. Saya sangat bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras, disiplin, dan kesungguhan yang ditampilkan para pemain serta tim pelatih," ujar Hizqil.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi siswa SMAN 7 Banda Aceh untuk terus berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik.*

(dh)

Hasil pemeriksaan sementara memastikan biaya tambahan yang dibayarkan sebagian jamaah bukan termasuk praktik pungli. Dana tersebut diketahui merupakan tarif resmi layanan tambahan yang bersifat opsional.

Baca Juga:

• Polda Aceh Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Sekda Lewat Media Sosial

"Setelah kita klarifikasi memang hal tersebut jelas, jadi antara KBIH dengan jamaahnya clear. Hal yang lain yang tidak jelas tentu kita akan tindak," kata Ihsan Faisal dalam konsolidasi di Masjid Hotel Durrat Rahaf, Makkah, Rabu (13/5/2026).

Menurut Ihsan, layanan tambahan diperbolehkan selama dilakukan secara transparan dan disepakati kedua belah pihak. PPIH menegaskan keterbukaan biaya menjadi syarat utama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah jamaah.

Selain itu, forum konsolidasi juga membahas aturan city tour atau wisata religi bagi jamaah haji Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Haji Arab Saudi mengeluarkan edaran pembatasan perjalanan antar kota guna menjaga kondisi fisik jamaah menjelang puncak ibadah haji.

Meski demikian, wisata religi di sekitar area hotel di Kota Makkah masih diperbolehkan dengan syarat penyelenggara wajib melapor kepada petugas sektor demi memastikan keamanan dan pengawasan jamaah tetap berjalan.

Di sisi lain, jumlah jamaah haji Indonesia yang tiba di Arab Saudi terus meningkat. Hingga saat ini, sekitar 300 kloter penerbangan telah mendarat di Tanah Suci dan lebih dari 250 kloter berada di Kota Makkah.

"Per tanggal besok kloter-kloter akhir gelombang pertama akan didorong dari Madinah, termasuk para petugas haji yang nantinya dipusatkan di Makkah," ujar Ihsan.

PPIH berharap koordinasi antara petugas dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) terus diperkuat agar pelayanan jamaah selama musim haji 2026 berjalan aman, tertib, dan nyaman.*

(oz/dh)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah sedang mengkaji skema subsidi agar masyarakat pelaku usaha ultra mikro mendapatkan akses pembiayaan yang lebih ringan dan terjangkau.

Baca Juga:

• Komnas HAM Minta Relokasi Korban Bencana Aceh Dilakukan Humanis, Tanpa Paksaan dan Libatkan Warga

Menurut Purbaya, pemerintah juga membuka peluang adanya tambahan anggaran untuk mendukung kebijakan tersebut. Namun, perhitungan detail masih dibahas bersama Danantara dan pihak terkait lainnya.

"Nanti kita serahkan ke Danantara. Mereka sedang hitung nanti. Rencana Pak Presiden yang baru dan Danantara. Di bawah 9 persen, kayaknya ke 8 persen," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya bunga kredit ultra mikro PNM Mekaar yang mencapai 24 persen. Kredit tersebut umumnya diberikan kepada masyarakat kecil dengan nominal pinjaman mulai Rp2 juta hingga Rp10 juta.

Prabowo menilai kondisi itu tidak adil karena masyarakat kecil justru dibebani bunga lebih tinggi dibanding pelaku usaha besar.

"Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen. Orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, atau apa, saya ndak paham," ujar Prabowo saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Jakarta.

Pemerintah berharap penurunan bunga kredit ultra mikro dapat memperkuat daya tahan pelaku UMKM serta memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.*

(in/dh)

BANDA ACEH - Komnas HAM meminta pemerintah mengedepankan pendekatan partisipatif dalam proses relokasi korban bencana di Aceh agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi.

Komisioner Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, menegaskan proses pemindahan warga terdampak bencana tidak boleh dilakukan secara sepihak ataupun dengan paksaan.

Baca Juga:

• Pemerintah Klaim 19 Ribu Huntara Pascabencana Sumatera Rampung, Ribuan Huntap Masih Diproses

Menurutnya, relokasi tempat tinggal dalam perspektif hak asasi manusia akan sangat memengaruhi masa depan keluarga korban bencana, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya hingga keamanan lingkungan baru.

Karena itu, pemerintah diminta melibatkan masyarakat dalam menentukan lokasi relokasi yang aman dan layak huni.

Selain aspek tempat tinggal, Komnas HAM juga menyoroti pentingnya kepastian ekonomi bagi warga yang dipindahkan. Pemerintah diminta memastikan masyarakat tetap memiliki akses pekerjaan, pendidikan dan layanan dasar setelah relokasi dilakukan.

"Lalu anak-anak mereka, apakah akses terhadap sekolah tersedia atau tidak. Lingkungannya juga harus sehat, aman dan bebas dari bencana," ujarnya.

Atnike menambahkan pemerintah juga perlu memastikan status hukum lahan relokasi benar-benar jelas agar tidak memicu sengketa di kemudian hari.

Ia mengakui proses relokasi korban bencana memang tidak mudah dan membutuhkan waktu serta kesabaran untuk menemukan wilayah yang benar-benar aman dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Proses ini tidak bisa dengan cara paksa. Kalau dengan cara paksa, masyarakat nanti akan cenderung tidak mau bekerja sama," katanya.

Pernyataan itu disampaikan usai diskusi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana ekologi dalam perspektif HAM yang digelar di Banda Aceh.*

(an/dh)

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan hingga 12 Mei 2026 total terdapat 11 kasus yang telah dilaporkan kepada WHO.

"WHO terus menilai risiko terhadap populasi global sebagai rendah," kata Tedros dalam pernyataannya, Rabu (13/5/2026).

Dari total kasus tersebut, delapan di antaranya telah dikonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium sebagai infeksi virus Andes, salah satu jenis hantavirus yang dapat menular antarmanusia melalui kontak dekat berkepanjangan.

WHO menyebut satu kasus lainnya masih menjalani pengujian laboratorium lebih lanjut.

Hantavirus sendiri merupakan penyakit langka yang umumnya ditularkan melalui hewan pengerat atau kotorannya. Namun, strain virus Andes diketahui memiliki kemampuan menyebar dari manusia ke manusia, terutama di ruang tertutup dan kontak intensif.

Tedros mengatakan WHO terus melakukan koordinasi dengan para ahli kesehatan dari berbagai negara yang terlibat dalam penanganan wabah tersebut.

Selain itu, WHO juga rutin menerima laporan mingguan terkait kondisi kesehatan penumpang dan kru kapal pesiar melalui mekanisme resmi Peraturan Kesehatan Internasional.

Menurut WHO, langkah koordinasi internasional masih terus dilakukan guna memastikan perlindungan kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran wabah lebih luas.

Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada serta menjaga kebersihan lingkungan untuk menghindari potensi penularan virus.*

(an/dh)