JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan harga obat-obatan yang masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan tidak akan mengalami kenaikan meski nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berfluktuasi.

Budi mengatakan pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap struktur harga obat, termasuk menilai komponen biaya yang dianggap wajar maupun tidak wajar.

Baca Juga:

• Rico Waas Gerak Cepat Tindak Keluhan Warga Medan Johor, Dari Banjir hingga BPJS Tidak Aktif

Ia menjelaskan, pelemahan rupiah tidak secara otomatis membuat harga obat naik dalam persentase yang sama.

Pasalnya, sebagian biaya produksi obat di dalam negeri masih menggunakan komponen rupiah.

Menurut dia, pemerintah juga telah menghitung batas kenaikan harga obat yang masih dianggap wajar di pasar.

"Kenaikan di kisaran 10 sampai 20 persen masih dinilai masuk akal. Tapi kalau lebih dari itu, jangan mengambil keuntungan berlebihan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Rizka Andalusia, menyebut pemerintah telah berkoordinasi dengan industri farmasi terkait penyesuaian harga obat.

Ia menegaskan, kenaikan harga obat tidak boleh melebihi 20 persen, dan dalam praktiknya bisa lebih rendah tergantung jenis obat.

"Paling tinggi 20 persen. Ada yang 5 persen, ada yang 10 persen, tapi tidak boleh lebih dari 20 persen," kata Rizka.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa obat-obatan yang masuk dalam skema JKN tidak akan terdampak kenaikan harga tersebut dan tetap dijamin stabil bagi masyarakat.*

(km/ad)

JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari, mengklaim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan penghematan anggaran negara hingga Rp 300 triliun.

Penghematan itu disebut sebagai bagian dari upaya mengurangi pemborosan dan kebocoran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga:

• BCA Buka KUR 2026: Pinjaman Rp100 Juta, Cicilan Mulai Rp1,9 Juta per Bulan

"Mengenai tuntutan terkait pemborosan APBN, pemerintah justru menghentikan berbagai pemborosan di sejumlah sektor," kata Qodari dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Juni 2026.

Ia menjelaskan, sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, sejumlah pos belanja negara yang dinilai tidak mendesak telah dipangkas.

Dari langkah tersebut, pemerintah mengklaim berhasil mencatat efisiensi anggaran sekitar Rp 300 triliun.

Selain efisiensi belanja, Qodari juga menyebut pemerintah tengah memperkuat upaya menutup potensi kebocoran penerimaan negara dan memperbaiki pengelolaan aset negara.

Salah satu langkah yang disebut adalah pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola kekayaan negara.

"Presiden Prabowo berada di garis terdepan dalam melawan kebocoran anggaran," ujarnya.

Meski demikian, Qodari menegaskan bahwa penyampaian aspirasi mahasiswa tetap bagian dari proses demokrasi yang wajar.

Pemerintah, kata dia, tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari publik.

"Tentu kita ingin mendengarkan masukan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa," katanya.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa menggelar aksi di Jakarta dengan membawa tuntutan evaluasi kebijakan APBN, termasuk desakan pengendalian harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak.*

(km/ad)

PIDIE – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo meluncurkan program penanaman jagung bersama Komunitas Petani Muda Milenial Kabupaten Pidie di Desa Blang Lueun, Kecamatan Simpang Tiga, Sabtu, 13 Juni 2026.

Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda di sektor pertanian.

Baca Juga:

• Bank Dunia: Kelas Menengah Indonesia Menyusut Drastis Sejak 2018

Dalam amanat Kapolda Aceh yang dibacakan Wakapolda, disebutkan bahwa dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim hingga gangguan rantai pasok pangan internasional.

Kondisi ini membuat ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis bagi setiap negara.

"Dalam kondisi seperti ini, kemampuan suatu bangsa untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri menjadi sangat penting," ujar Wakapolda Aceh.

Ia menegaskan, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.

Pada kegiatan tersebut, dilakukan penanaman jagung secara simbolis di lahan seluas sekitar 40 hektare di Kecamatan Simpang Tiga.

Lahan ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi jagung di Kabupaten Pidie.

Wakapolda Aceh juga mengapresiasi peran Komunitas Petani Muda Milenial Pidie yang dinilai mampu mendorong inovasi di sektor pertanian.

Menurutnya, keterlibatan anak muda menjadi kunci dalam modernisasi pertanian di Aceh.

"Petani muda harus menjadi penggerak perubahan dan pelopor pertanian yang modern dan berkelanjutan," katanya.

Sebagai bentuk dukungan, Polda Aceh bersama Bhayangkari menyerahkan bantuan bibit jagung, pupuk, dan ecoenzyme kepada kelompok tani.

Selain itu, Bhayangkari juga menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, turut diserahkan pula bantuan 10 titik sumur bor untuk mendukung kebutuhan air pertanian dan masyarakat di wilayah setempat.

Acara ditutup dengan penanaman jagung secara bersama oleh Wakapolda Aceh, unsur Forkopimda, Bhayangkari, dan petani muda sebagai tanda dimulainya program pengembangan jagung di daerah tersebut.

Melalui program ini, Polda Aceh berharap produksi pertanian di Pidie dapat meningkat, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional.*

(ad)

JAKARTA – Bank Central Asia (BCA) kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai bagian dari dukungan pemerintah untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Program ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang lebih ringan.

Baca Juga:

• Bank Dunia: Kelas Menengah Indonesia Menyusut Drastis Sejak 2018

Dengan tenor yang lebih panjang, cicilan bulanan menjadi lebih ringan sehingga diharapkan tidak membebani arus kas pelaku usaha.

Simulasi Angsuran KUR BCA Rp100 Juta

Berikut perkiraan angsuran pinjaman KUR BCA 2026 dengan plafon Rp100 juta:

Tenor 12 bulan: sekitar Rp8,6 juta per bulan
Tenor 24 bulan: sekitar Rp4,4 juta per bulan
Tenor 36 bulan: sekitar Rp3,0 juta per bulan
Tenor 48 bulan: sekitar Rp2,3 juta per bulan
Tenor 60 bulan: sekitar Rp1,9 juta per bulan

Simulasi ini dapat berbeda tergantung kebijakan bank dan hasil analisis kredit.

Syarat Pengajuan KUR BCA

Untuk mengajukan KUR BCA, calon debitur harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya:

- Warga Negara Indonesia (WNI), usia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- Memiliki KTP elektronik
- Memiliki usaha aktif minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima KUR di bank lain
- Tidak memiliki kredit bermasalah

Dokumen yang Dibutuhkan

- KTP pemohon dan pasangan
- Kartu Keluarga (KK)
- NPWP (untuk pinjaman di atas Rp50 juta)
- Surat Keterangan Usaha (SKU) atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
- BPJS Ketenagakerjaan (untuk KUR kecil tertentu)

Cara Mengajukan KUR BCA

Pengajuan KUR BCA dapat dilakukan secara online maupun langsung ke kantor cabang.

Online:
Calon debitur dapat mengakses situs resmi BCA, mengisi formulir pengajuan, serta mengunggah dokumen yang dibutuhkan.

Offline:
Nasabah dapat datang ke kantor cabang BCA terdekat, kemudian mengisi formulir dengan bantuan petugas dan menyerahkan dokumen persyaratan.

Setelah pengajuan, bank akan melakukan proses verifikasi dan penilaian kelayakan usaha sebelum pencairan dana dilakukan.

Program KUR ini diharapkan dapat membantu UMKM memperluas usaha sekaligus meningkatkan daya saing di tengah ketatnya persaingan bisnis.*

(di/ad)

KUPANG – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengenakan jaket PSI secara resmi sebagai Ketua Dewan Pembina partai tersebut.

Grace mengatakan, sebelum peresmian itu dilakukan, PSI saat ini tengah mempercepat penyempurnaan struktur organisasi partai hingga tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

• Peneliti BRIN: Wacana Jokowi Jadi Dewan Pembina PSI Masih “Cek Ombak”

"PSI secara nasional di semua provinsi DPW sedang melengkapi struktur sampai tingkat desa dan kelurahan. Ini dilakukan serentak di seluruh wilayah," kata Grace saat kunjungan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, 13 Juni 2026.

Menurut Grace, percepatan pembentukan struktur ini ditujukan agar organisasi partai dapat langsung bergerak ketika Jokowi resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PSI.

Ia menambahkan, PSI menargetkan seluruh struktur partai rampung sebelum tahapan verifikasi partai politik pada tahun depan.

Dengan demikian, saat Jokowi resmi bergabung, seluruh perangkat organisasi sudah siap berjalan.

"Supaya ketika Bapak Dewan Pembina resmi masuk, semuanya sudah siap dan roda partai bisa langsung bergerak," ujarnya.

Grace juga menyebut, persiapan di NTT sudah berjalan baik, meski masih perlu beberapa penyempurnaan sebelum kunjungan Jokowi ke daerah tersebut.

NTT disebut akan menjadi salah satu daerah awal yang dikunjungi Jokowi setelah masuk dalam struktur PSI.

Sebelumnya, rencana bergabungnya Jokowi ke dalam struktur PSI telah lama menjadi perhatian publik.

PSI menyebut proses tersebut tinggal menunggu waktu untuk peresmian simbolis berupa "penjaketan" sebagai tanda resmi masuknya Jokowi dalam kepengurusan partai.*

(cn/ad)

JAKARTA – Dewan Pers Indonesia mencatat 1.286 pengaduan kasus pers sepanjang 2025.

Jumlah ini menjadi yang tertinggi sejak 2019 dan hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Baca Juga:

• Ketua Umum SMSI Petakan Dinamika Politik Nasional, Dorong Media Siber Lebih Independen dan Adaptif

"Kasus pengaduan cenderung membludak. Tahun kemarin bahkan hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Rata-rata lebih dari 100 kasus per bulan," kata Nurcholis dalam Pelatihan Journalism Fellowship on CSR Batch III 2026, Kamis, 4 Juni 2026.

Menurut dia, satu laporan pengaduan sering kali tidak hanya berkaitan dengan satu berita, melainkan bisa mencakup belasan hingga puluhan produk jurnalistik sekaligus.

Dari total pengaduan tersebut, media siber mendominasi dengan porsi mencapai 96 persen.

Disusul media televisi sebesar 2 persen, serta media cetak dan media sosial masing-masing 1 persen. Sementara itu, tidak ada pengaduan yang tercatat terhadap media radio.

Nurcholis menilai, persoalan utama dalam pengaduan pers masih berkaitan dengan profesionalitas jurnalis, terutama soal verifikasi informasi.

"Yang paling banyak diadukan itu soal verifikasi. Narasumber merasa tidak dikonfirmasi sehingga berita tidak berimbang," ujarnya.

Ia menjelaskan, banyak kasus yang masuk ke Dewan Pers berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, khususnya kewajiban menguji informasi, menjaga keberimbangan, serta tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi.

Dalam kesempatan itu, Nurcholis juga menegaskan bahwa wartawan dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, selama menjalankan tugas secara profesional.

Dewan Pers, kata dia, mengedepankan penyelesaian sengketa melalui mekanisme etik sebelum masuk ke ranah hukum.

Banyak perusahaan pers disebut menerima rekomendasi Dewan Pers sebagai bagian dari penyelesaian sengketa pemberitaan.

"Tujuannya menjaga kemerdekaan pers sekaligus memastikan pers tidak disalahgunakan," katanya.

Dewan Pers juga mengingatkan kembali pentingnya kepatuhan terhadap 11 pasal Kode Etik Jurnalistik, termasuk kewajiban verifikasi, keberimbangan, larangan menerima suap, perlindungan narasumber, serta kewajiban melayani hak jawab dan koreksi.

- Independen, akurat, dan tidak beritikad buruk.

- Menjunjung profesionalitas dalam menjalankan tugas jurnalistik.

- Menguji informasi, menyajikan berita secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menjunjung asas praduga tak bersalah.

- Menyampaikan informasi secara faktual, tidak bohong, tidak memfitnah, tidak sadis, dan tidak cabul.

- Melindungi identitas korban kejahatan susila serta anak yang berhadapan dengan hukum.

- Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

- Memiliki hak tolak serta berkomitmen pada ketentuan embargo, informasi latar belakang (background), dan off the record.

- Tidak bersikap diskriminatif berdasarkan SARA, gender, kondisi fisik, maupun status sosial-ekonomi.

- Menghormati privasi.

- Bersikap jujur dan ksatria dengan mencabut, meralat, serta mengoreksi berita yang keliru atau tidak akurat disertai permintaan maaf.

- Melayani hak jawab dan hak koreksi.*

(km/ad)

Satu-satunya gol kemenangan Garuda Muda dicetak Muhammad Al Gajani Dwi Sugandi nomor punggung 16 pada menit 62:15. Gol tersebut menjadi pembeda setelah 60 menit sebelumnya kedua tim bermain alot dan minim peluang.

Baca Juga:

• Stagnan 0-0! Garuda Muda vs Kamboja Saling Gagal Manfaatkan Peluang di Babak Pertama Perebutan Juara 3

Tempo meningkat, pola serangan lebih hidup, dan lini depan Garuda Muda akhirnya menemukan celah. Kerja sama apik di sisi sayap berujung pada penyelesaian dingin Al Gajani yang sukses menaklukkan kiper Kamboja, Samnang Sambath.

Berbeda dengan babak pertama yang berjalan lambat dan penuh kesalahan umpan, Indonesia tampil lebih berani dan agresif setelah jeda. Tekanan bertubi-tubi ke pertahanan Kamboja akhirnya membuahkan hasil.

Kemenangan ini menutup perjalanan Garuda Muda di Piala AFF U-19 2026 dengan hasil positif. Meski gagal ke final, gelar juara 3 menjadi bukti daya juang dan kemampuan adaptasi tim asuhan Nova Arianto sepanjang turnamen.*

JAKARTA - Ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan yang cukup kuat pada awal 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I-2026, menjadi capaian tertinggi sejak kuartal II-2021.

Baca Juga:

• Polda Sumut Limpahkan Dua Tersangka Suap Proyek Internet Diskominfo Tebingtinggi ke Kejaksaan

Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari separuh PDB, masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, belanja pemerintah turut meningkat seiring percepatan penyaluran program prioritas, sementara investasi tumbuh sekitar 6 persen didorong proyek hilirisasi dan pelonggaran kebijakan moneter.

Namun, di balik capaian tersebut, Bank Dunia mengingatkan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan, terutama terkait kualitas lapangan kerja dan menyusutnya kelompok kelas menengah di Indonesia.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2026, Bank Dunia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya menghasilkan pekerjaan yang produktif dan berupah layak.

"Ekonomi menciptakan lapangan kerja, tetapi tidak cukup pekerjaan produktif dan bergaji tinggi yang dibutuhkan untuk mempertahankan mobilitas sosial ke atas dan memperluas kelas menengah," tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Bank Dunia mencatat konsumsi pemerintah meningkat signifikan pada awal 2026, antara lain dipicu percepatan penyaluran tunjangan hari raya aparatur sipil negara serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan bahkan melonjak tajam dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, momentum Ramadan dan Idul Fitri juga ikut mendorong konsumsi rumah tangga.

Di sisi lain, sektor jasa seperti perdagangan, transportasi, perhotelan, hingga teknologi informasi menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi.

Sektor manufaktur juga menunjukkan kinerja positif, terutama industri logam dan elektronik.

Meski jumlah tenaga kerja meningkat sekitar 1,9 juta orang dalam setahun, Bank Dunia menilai kualitas pekerjaan masih menjadi masalah utama.

Hampir separuh pekerjaan baru terserap di sektor berproduktivitas rendah seperti pertanian serta sektor makanan dan minuman.

Sementara sektor dengan produktivitas lebih tinggi seperti jasa keuangan justru stagnan.

Kondisi ini diperburuk dengan tingginya angka pekerja setengah menganggur yang mencapai 32,7 persen pada 2025.

Artinya, banyak pekerja yang memiliki pekerjaan, tetapi tidak mendapatkan jam kerja atau pendapatan yang memadai.

Selain itu, upah riil di kelompok pekerja berpendidikan menengah dan tinggi juga tercatat menurun sekitar 1–2 persen per tahun sejak 2018.

Salah satu temuan paling mencolok adalah menyusutnya kelompok kelas menengah.

Bank Dunia mencatat proporsi pekerja dengan pendapatan setara kelas menengah turun dari 14,5 persen pada 2018 menjadi sedikit di atas 7 persen pada 2025.

Penurunan ini menunjukkan perubahan struktur ekonomi yang tidak sepenuhnya menguntungkan kelompok pekerja produktif, meskipun tingkat pendidikan masyarakat meningkat.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 5 persen pada 2026, sebelum naik tipis pada tahun-tahun berikutnya.

Namun, lembaga tersebut menilai pertumbuhan ini rentan jika tidak disertai reformasi struktural.

"Tanpa reformasi yang meningkatkan produktivitas, dorongan pertumbuhan dari belanja pemerintah hanya bersifat sementara," tulis Bank Dunia.

Bank Dunia menekankan tiga agenda utama untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia, yakni reformasi subsidi energi, penguatan investasi publik, dan perbaikan sektor logistik.

Ketiga langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, memperluas ruang fiskal, serta menciptakan pekerjaan yang lebih berkualitas.

Pada akhirnya, tantangan utama ekonomi Indonesia bukan sekadar menjaga angka pertumbuhan tetap tinggi, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut mampu memperluas kelas menengah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.*

(km/ad)

JAKARTA - Peneliti Senior Bidang Politik BRIN, Lili Romli, menilai wacana keterlibatan Joko Widodo (Jokowi) dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih berada pada tahap "cek ombak" sebelum benar-benar diformalkan sebagai Dewan Pembina partai.

Menurut dia, belum tercantumnya nama Jokowi dalam struktur resmi PSI menjadi salah satu indikator bahwa proses tersebut belum final.

Baca Juga:

• Polda Sumut Limpahkan Dua Tersangka Suap Proyek Internet Diskominfo Tebingtinggi ke Kejaksaan

Apalagi, hingga saat ini PSI baru menyampaikan rencana pengangkatan, namun belum mengesahkannya dalam struktur kepengurusan partai secara resmi.

"Jika hanya pernyataan saja, tapi tidak kunjung benar-benar menjadi Ketua Dewan Pembina secara resmi tercantum dalam struktur kepengurusan, belum resmi tersebut. Jangan-jangan sebenarnya Jokowi dalam rangka untuk tes ombak, apakah publik merespons positif atau negatif," kata Lili, Sabtu (13/6/2026).

Ia menambahkan, langkah tersebut dapat dibaca sebagai strategi untuk mengukur reaksi masyarakat terhadap kemungkinan Jokowi bergabung secara formal dengan PSI.

Terlebih, PSI juga disebut telah menyiapkan agenda safari politik bersama Jokowi ke sejumlah daerah dalam waktu dekat.

Namun, menurut Lili, jika kegiatan tersebut mengatasnamakan partai, maka status Jokowi seharusnya sudah jelas secara administratif dalam struktur PSI.

"Jika ingin safari politik atas nama PSI mestinya sudah menjadi pengurus resmi. Jika belum, publik akan bertanya safari tersebut dalam kapasitas sebagai apa," ujarnya.

Lili menilai kejelasan posisi ini penting untuk menghindari kebingungan publik terkait peran Jokowi dalam aktivitas politik PSI, terutama di tengah meningkatnya intensitas komunikasi politik antara keduanya.

Meski demikian, ia mengakui Jokowi masih memiliki pengaruh politik yang cukup kuat di tengah masyarakat.

Sebagai mantan presiden, Jokowi dinilai masih memiliki basis pendukung dan loyalis yang dapat memberikan keuntungan elektoral bagi PSI.

"Sebagai mantan presiden tentu masih banyak pengikut dan loyalisnya. Namun dukungan itu tidak akan sekuat saat masih menjabat," kata Lili.

Sebelumnya, PSI melalui sejumlah elite partai memastikan Jokowi akan segera menjabat sebagai Dewan Pembina PSI.

Proses tersebut disebut hanya tinggal menunggu momentum seremoni, termasuk penyerahan simbolik berupa jaket partai.

PSI juga menyebut Jokowi akan melakukan kunjungan ke sejumlah daerah seperti Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat, yang diklaim sebagai bagian dari agenda pertemuan dengan pengurus daerah serta relawan.*

(km/ad)

MEDAN - Polda Sumatera Utara melalui Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus melimpahkan dua tersangka kasus dugaan suap proyek jaringan internet di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tebingtinggi ke jaksa penuntut umum (JPU).

Kedua tersangka tersebut adalah Nur Erdian Ritonga, aparatur sipil negara (ASN) di Diskominfo, dan Heny Afrianti, pihak swasta dari PT Whiz Digital Berjaya.

Baca Juga:

• Diduga Penyusup Aksi Mahasiswa di Bundaran HI, Polisi Tetapkan Pria Pembawa Bom Molotov sebagai Tersangka

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan, pelimpahan tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti telah dilakukan pada Kamis, 11 Juni 2026.

Dengan demikian, proses hukum terhadap keduanya kini memasuki tahap persidangan.

"Benar, tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan ke Kejaksaan," kata Ferry, Sabtu (13/6/2026).

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan dua orang tersangka dengan peran berbeda.

Heny Afrianti diduga sebagai pemberi suap, sementara Nur Erdian Ritonga sebagai penerima suap dalam pengurusan proyek pengadaan jaringan internet tahun anggaran 2026.

Ferry menjelaskan, OTT tersebut berawal dari laporan masyarakat yang diterima Polda Sumut pada 24 Februari 2026 terkait dugaan praktik suap dalam proyek senilai Rp 840 juta di Diskominfo Tebingtinggi.

Setelah melakukan penyelidikan, tim Tipidkor kemudian mengamankan transaksi suap pada 15 April 2026 di sebuah rumah makan di kawasan Medan Petisah.

Saat itu, Heny Afrianti diduga menyerahkan uang sebesar Rp 25 juta kepada Nur Erdian Ritonga.

"Uang tersebut diduga merupakan setoran tahap kedua. Sebelumnya sudah ada penyerahan sekitar Rp 150 juta," ujar Ferry.

Penyidik menduga total komitmen fee dalam proyek tersebut mencapai 20 persen dari nilai kontrak, atau sekitar Rp 175 juta.

Uang itu diduga diminta oleh pihak penerima dalam proses pengadaan proyek jaringan internet tersebut.

Saat ini, kedua tersangka telah diserahkan ke kejaksaan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan segera disidangkan.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi di sektor pengadaan jasa dan teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah, yang kerap disorot karena rawan praktik suap dalam proses penunjukan penyedia barang dan jasa.*

(tm/ad)

JAKARTA - Sejumlah advokat dan seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatasi masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.

Mereka menilai, ketiadaan batas masa jabatan dalam regulasi yang ada berpotensi membuka ruang konsentrasi kekuasaan di internal partai dan menghambat regenerasi kepemimpinan politik.

Baca Juga:

• Medan Siap Gelar Rakernas APEKSI dan HUT ke-436, Pemko Ajak Pelaku Usaha dan Warga Bersinergi

Para pemohon menilai aturan tersebut terlalu menyerahkan sepenuhnya mekanisme internal kepada partai tanpa batasan yang tegas dari undang-undang.

Dalam persidangan di MK yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, kuasa pemohon, Irpan Suriadiata, menyebut ketentuan tersebut membuka peluang kekuasaan yang terpusat pada segelintir elite partai.

Menurut dia, tanpa batas masa jabatan yang jelas, regenerasi kepemimpinan menjadi tidak berjalan sehat.

"Norma Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik yang menyerahkan sepenuhnya pengaturan masa jabatan ketua umum kepada AD/ART tanpa batasan konstitusional telah membuka ruang konsentrasi kekuasaan dalam tubuh partai politik," ujar Irpan dalam persidangan.

Ia menambahkan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan kesempatan politik bagi warga negara.

Selain itu, mekanisme perubahan AD/ART dinilai kerap berada di bawah kendali elite yang sedang berkuasa, sehingga memungkinkan ketua umum mempertahankan posisi dalam jangka waktu lama.

Menurut para pemohon, situasi ini berdampak pada melemahnya demokrasi internal partai.

Mereka menilai partai politik yang menjalankan fungsi publik semestinya tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan sebagaimana semangat konstitusi.

"Akibatnya, ketua umum partai dapat mempertahankan pengaruh politik dalam jangka waktu yang panjang tanpa mekanisme regenerasi yang sehat," kata Irpan.

Para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi maksimal dua periode, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Sidang ini menjadi bagian dari rangkaian pengujian norma yang kembali menyoroti isu lama dalam politik Indonesia: dominasi elite dalam partai dan minimnya sirkulasi kepemimpinan di tingkat nasional.*

(km/ad)

JAKARTA – Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan seorang pria berinisial ANH (24) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyusupan pada aksi mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, ANH bukan merupakan mahasiswa seperti yang beredar di sejumlah informasi awal.

Baca Juga:

• Ketika Mahasiswa Melawan

ANH diamankan saat melintas di sekitar Gerbang Utama Gedung DPR/MPR RI pada Jumat (12/6/2026) sekitar pukul 15.30 WIB.

Polisi menyebut gerak-gerik pria tersebut mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan tiga botol berisi cairan dengan sumbu yang diduga bom molotov. Barang tersebut kemudian diamankan sebagai barang bukti.

Menurut polisi, benda tersebut diduga akan digunakan untuk memicu kerusuhan di tengah konsentrasi massa aksi di sekitar Bundaran HI.

"Benda-benda tersebut dikategorikan sebagai alat pembakar ilegal yang sangat berbahaya dan berpotensi mengancam keselamatan jiwa," ujar Budi.

Polisi juga menyebut ANH datang ke lokasi aksi setelah melihat ajakan demonstrasi yang beredar di media sosial. Namun penyidik masih mendalami motif dan peran yang bersangkutan.

Selain ANH, polisi turut mengamankan seorang pria berinisial R. Hingga kini, R masih berstatus saksi dan sedang diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui keterlibatannya.

"R akan didalami perannya lebih lanjut oleh tim penyidik," kata Budi.

Atas perbuatannya, ANH dijerat Pasal 306 KUHP terkait penyalahgunaan bahan berbahaya dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Polisi sebelumnya menyatakan telah mengidentifikasi adanya kelompok yang diduga menyusup dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Aparat menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang membawa barang berbahaya dan mengganggu ketertiban umum.*

(km/ad)

JAKARTA – Ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan kuat pada awal 2026.

Bank Dunia melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I-2026, tertinggi sejak kuartal II-2021.

Baca Juga:

• Viral Isu Pembagian Dana MBG ke Presiden, Kepala BGN Buka Suara

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Juni 2026 bertajuk Managing Risks, Unlocking Productivity, Bank Dunia menyebut Indonesia menghadapi tantangan ganda: menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek sekaligus mendorong reformasi untuk meningkatkan produktivitas.

"Indonesia menghadapi lingkungan eksternal yang lebih menantang, ruang fiskal yang lebih sempit, dan kendala yang terus-menerus terhadap kualitas pekerjaan," tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut, Sabtu (13/6/2026).

Pertumbuhan ekonomi pada awal 2026 terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah.

Bank Dunia mencatat kontribusi konsumsi pemerintah melonjak signifikan seiring percepatan penyaluran tunjangan hari raya aparatur sipil negara serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan bahkan naik dari 4 persen menjadi 22,5 persen, yang merupakan level tertinggi sejak 2010.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama ekonomi, didorong momentum Ramadan dan Idul Fitri yang datang lebih awal.

Meski demikian, Bank Dunia menilai ketergantungan pada belanja pemerintah sebagai penyangga pertumbuhan berisiko karena ruang fiskal semakin terbatas.

Lembaga tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat ke 5 persen pada 2026, sebelum kembali naik menjadi 5,2 persen pada 2027–2028.

"Namun, mengandalkan konsumsi publik sebagai bantalan pertumbuhan jangka pendek mengandung risiko, mengingat ruang fiskal yang terbatas dan meningkatnya biaya subsidi," tulis Bank Dunia.

Bank Dunia juga menyoroti lemahnya penerimaan negara. Rasio pajak terhadap PDB Indonesia tercatat turun menjadi 9,3 persen pada 2025, level terendah dalam sejarah.

Pada saat yang sama, defisit fiskal awal 2025 mencapai 2,9 persen dari PDB, mendekati batas maksimum yang ditetapkan dalam aturan fiskal nasional.

Kondisi ini membuat ruang pemerintah untuk merespons guncangan ekonomi maupun membiayai investasi jangka panjang menjadi semakin terbatas.

Dalam laporannya, Bank Dunia menekankan pentingnya pergeseran belanja negara dari konsumsi ke investasi produktif.

Setiap tambahan 1 dolar AS belanja modal pemerintah dinilai dapat menghasilkan sekitar 1,4 dolar AS aktivitas ekonomi dalam dua tahun.

Sebaliknya, belanja konsumsi dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan.

Selain itu, investasi publik juga disebut mampu mendorong investasi swasta dengan efek pengganda sekitar 1,2.

"Pengalihan anggaran dari belanja rutin menuju investasi publik dapat memperluas ruang fiskal sekaligus meningkatkan kualitas pertumbuhan," tulis Bank Dunia.

Tekanan fiskal juga datang dari sektor energi. Kenaikan harga minyak dunia mendorong meningkatnya beban subsidi dan kompensasi energi.

Hingga Mei 2026, subsidi energi tercatat mencapai 0,4 persen dari PDB, dan naik menjadi 0,8 persen jika termasuk kompensasi.

Meski kebijakan penahanan harga BBM dan tarif transportasi membantu menjaga daya beli masyarakat, Bank Dunia menilai langkah itu mempersempit ruang fiskal jangka panjang.

"Menekan penyesuaian harga melindungi daya beli saat ini, tetapi mengurangi ruang fiskal di masa depan," tulis laporan tersebut.

Bank Dunia juga mencatat ketidaktepatan sasaran subsidi, dengan 20 persen rumah tangga terkaya menikmati lebih dari separuh manfaat subsidi BBM.

Bank Dunia merekomendasikan reformasi subsidi energi, termasuk penyesuaian harga secara bertahap, bantuan tunai terarah kepada kelompok miskin, serta pengalihan anggaran ke perlindungan sosial dan investasi publik.

Langkah tersebut dinilai dapat menghasilkan penghematan fiskal hingga 2,1 persen dari PDB dalam jangka menengah.

Laporan itu menegaskan bahwa tantangan utama Indonesia bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kualitas belanja negara agar lebih produktif.

"Tantangan kebijakan ada dua: menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek dan mempercepat reformasi untuk meningkatkan produktivitas jangka menengah," tulis Bank Dunia.*

(km/ad)

MEDAN – Aksi dua pria yang diduga mencuri kabel lampu penerangan jalan di Kota Medan viral di media sosial setelah salah satu dari mereka terekam menantang polisi berduel saat ditegur petugas.

Video tersebut beredar melalui akun media sosial @ceritasumut dan memperlihatkan dua pria yang tengah menggergaji besi di median jalan.

Baca Juga:

• Stagnan 0-0! Garuda Muda vs Kamboja Saling Gagal Manfaatkan Peluang di Babak Pertama Perebutan Juara 3

Namun, teguran itu tidak diterima oleh salah satu pria yang diketahui membawa tas berwarna merah.

Ia justru terlihat emosi dan sempat menantang petugas untuk berduel. Situasi sempat memanas hingga terjadi aksi saling dorong yang disaksikan warga sekitar.

Peristiwa itu kemudian menjadi viral dan menarik perhatian aparat kepolisian.

Tim Brimob Polda Sumatera Utara turun tangan melakukan pengejaran setelah video tersebut menyebar luas di media sosial.

Kejadian diketahui berlangsung di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Showroom Mitsubishi Sardana Medan, pada Kamis (11/6/2026).

Objek yang diduga hendak dicuri kedua pelaku adalah kabel lampu penerangan jalan.

Kasi Intel Sat Brimob Polda Sumut AKP M. Idris mengatakan, kedua pelaku berhasil ditangkap dalam dua waktu berbeda pada Jumat (12/6/2026).

"Tersangka pertama diamankan sekitar pukul 15.50 WIB di Simpang Barat, Jalan KH. Wahid Hasyim, saat sedang menjaga parkir di depan Alfamidi," kata Idris, Sabtu (13/6/2026).

Selanjutnya, tersangka kedua yang sempat viral karena menantang polisi ditangkap sekitar pukul 16.05 WIB di kawasan Jalan Gatot Subroto, saat juga sedang bekerja sebagai juru parkir.

"Kedua pria tersebut kemudian diserahkan ke Polsek Medan Baru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," ujarnya.

Hingga kini, pihak kepolisian belum merinci identitas kedua pelaku.

Aparat masih melakukan pendalaman terkait motif serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam aksi pencurian kabel tersebut.

Peristiwa ini menjadi sorotan publik karena terjadi di ruang terbuka dan sempat menimbulkan kerumunan warga saat insiden berlangsung.*

(km/ad)

Kedua tim sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Tempo permainan pun terasa lambat, diwarnai sejumlah kesalahan umpan yang seharusnya bisa dihindari.

Baca Juga:

• Indonesia vs Australia Imbang 0-0 di Babak Pertama

Tak lama berselang, giliran *Amar Rayhan Brkic* nomor 17 yang mencoba peruntungan dengan tembakan jarak jauh. Lagi-lagi Samnang tampil sigap mengamankan gawangnya.

Peluang emas Indonesia hadir di menit 39. Umpan matang dari *Reno Salampessy* nomor 7 mengarah ke tengah kotak penalti. Sayang, dua pemain Garuda Muda yang berada di posisi bebas gagal menyambar bola. Sundulan yang dilepaskan justru membentur tiang gawang dan langsung disapu pemain belakang Kamboja.

Kamboja juga bukan tanpa ancaman. Kapten *Vreak Phan* dan rekan-rekannya sesekali menebar bahaya. Menit 42, tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti menciptakan kemelut di depan gawang Indonesia. Bola sempat membentur tiang gawang yang dikawal *Dafa Al Gasemi Setiawarman* nomor 23, sebelum bisa diamankan.

Beberapa menit kemudian, Kamboja kembali mencoba peruntungan lewat serangan susulan. Namun penyelesaian akhir mereka masih melenceng tipis dari sisi gawang.

Hingga peluit panjang babak pertama berbunyi, skor tetap 0-0. Kedua tim kini dituntut tampil lebih efektif dan berani mengambil risiko di babak kedua jika ingin membawa pulang medali perunggu.

Babak kedua masih berlangsung.*

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, membantah keras beredarnya narasi di media sosial yang mengatasnamakan dirinya terkait pembagian dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden.

Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar dan merupakan hoaks.

Baca Juga:

• Ketua LBH GEKIRA: Prabowo Jalankan Kepemimpinan sebagai Amanah untuk Kesejahteraan Rakyat

Nanik menyebut, informasi yang mencatut namanya itu merupakan bentuk disinformasi yang berpotensi menyesatkan publik serta memicu kegaduhan di ruang digital.

Ia menduga, ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang kerap menggunakan nama pejabat publik untuk membangun narasi provokatif di media sosial.

Karena itu, ia mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

"Masyarakat perlu memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi. Jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang tidak jelas asal-usulnya," ujarnya.

Nanik juga menegaskan bahwa seluruh pernyataan resmi BGN hanya disampaikan melalui kanal resmi lembaga, baik dalam bentuk keterangan pers, situs resmi, maupun akun media sosial terverifikasi.

Ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan ruang digital serta mengutamakan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya.

"Kami mengajak masyarakat untuk lebih bijak bermedia digital dan mengedepankan fakta. BGN akan terus fokus menjalankan tugas dan program pelayanan kepada masyarakat sesuai amanat pemerintah," kata Nanik.

Sebelumnya, narasi yang mencatut nama pejabat BGN tersebut beredar luas di media sosial dan aplikasi pesan instan, sehingga memicu perbincangan publik sebelum akhirnya dibantah langsung oleh pihak BGN.*

(d/ad)

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersiap menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang akan digelar bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-436 Kota Medan.

Kegiatan berskala nasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 dan diperkirakan akan dihadiri delegasi dari berbagai kota di Indonesia.

Baca Juga:

• ILO Tetapkan Standar Baru Pekerja Platform Digital, Indonesia Dukung Perlindungan Ojol dan Kurir Online

Ajakan itu disampaikan melalui sambutan tertulis Wali Kota yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemko Medan, Citra Effendi Capah, dalam acara Sosialisasi Kesiapan Rakernas APEKSI dan Semarak HUT ke-436 Kota Medan di Gedung PKK Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Sabtu (13/6/2026).

"Keberhasilan penyelenggaraan dua momentum besar ini tidak dapat mengandalkan Pemko Medan semata. Dibutuhkan sinergi, kerja sama, dan keterlibatan aktif dari seluruh stakeholder," kata Citra membacakan sambutan Wali Kota.

Dalam sosialisasi tersebut, Pemko Medan menekankan tiga hal utama yang perlu mendapat perhatian para pelaku usaha dan masyarakat.

Pertama, sektor perhotelan, pusat perbelanjaan, dan kuliner diminta meningkatkan kualitas layanan, mulai dari kenyamanan fasilitas hingga kebersihan dan standar pelayanan kepada tamu.

Kedua, komunitas dan asosiasi pariwisata diharapkan dapat memperkuat koordinasi untuk memastikan kelancaran transportasi, penyusunan paket wisata, hingga layanan pemanduan bagi delegasi yang datang ke Medan.

Ketiga, masyarakat diminta berperan aktif sebagai tuan rumah yang ramah dengan menjaga kebersihan lingkungan serta menciptakan suasana kota yang aman dan tertib selama rangkaian kegiatan berlangsung.

Pemko Medan menilai, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat tidak hanya penting untuk menyukseskan acara seremonial, tetapi juga menjadi peluang penguatan ekonomi daerah.

Menurut Pemko Medan, perhelatan berskala nasional ini berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, dan UMKM.

"Jika semua pihak bergotong royong memberikan pengalaman terbaik bagi para tamu, maka ada potensi ekonomi besar yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Citra.

Pemko Medan berharap penyelenggaraan Rakernas APEKSI dan HUT ke-436 Kota Medan dapat menjadi momentum untuk memperkuat citra kota sebagai destinasi yang ramah, tertib, dan siap menjadi tuan rumah event berskala nasional.*

(ad)

JAKARTA – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, memetakan dinamika politik nasional serta arah perkembangan industri media siber di Indonesia dalam sebuah pertemuan internal di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, Firdaus memberikan arahan strategis kepada pengurus SMSI dari berbagai daerah.

Baca Juga:

• ILO Tetapkan Standar Baru Pekerja Platform Digital, Indonesia Dukung Perlindungan Ojol dan Kurir Online

Firdaus bahkan memetakan secara visual jaringan pengaruh politik, mulai dari dinamika geopolitik global hingga peran tokoh-tokoh nasional dan arus informasi di ruang publik.

Pemetaan itu, menurut dia, bertujuan agar pengurus SMSI memiliki pemahaman yang lebih utuh dalam membaca situasi nasional.

"Sebagai organisasi media siber, kita harus mampu membaca arah perubahan. Pemetaan ini penting agar media di daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mampu menyajikan informasi yang sehat, objektif, dan dapat dipercaya," ujar Firdaus.

Ia menekankan bahwa media siber saat ini berada dalam lanskap yang sangat dinamis.

Karena itu, pemilik media dan jurnalis dituntut untuk lebih peka terhadap isu-isu strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Menurut Firdaus, independensi dan profesionalisme menjadi kunci utama agar media tetap memiliki kredibilitas di tengah derasnya arus informasi digital.

Pertemuan tersebut juga menjadi forum diskusi antara pengurus pusat SMSI dan jajaran daerah untuk membahas langkah-langkah organisasi ke depan.

Sejumlah isu turut dibahas, termasuk penguatan peran media daerah agar tetap memiliki posisi penting dalam ekosistem informasi nasional.

SMSI menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas jurnalisme anggotanya di seluruh Indonesia, sekaligus memastikan media siber tetap adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika sosial-politik.

Melalui arahan tersebut, SMSI berharap ribuan media yang tergabung dapat terus menjaga integritas, memperkuat analisis pemberitaan, serta menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah perkembangan situasi nasional yang cepat berubah.*

(ad)

JAKARTA – Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) resmi mengadopsi standar ketenagakerjaan baru yang mengatur perlindungan bagi pekerja di ekonomi platform digital.

Pemerintah Indonesia menyambut baik kebijakan tersebut sebagai langkah penting untuk memperkuat perlindungan bagi pengemudi ojek online, kurir digital, hingga pekerja berbasis aplikasi lainnya.

Baca Juga:

• Ketua LBH GEKIRA: Prabowo Jalankan Kepemimpinan sebagai Amanah untuk Kesejahteraan Rakyat

Di satu sisi, platform digital membuka lapangan pekerjaan baru, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum dan perlindungan kerja.

"Pemerintah Indonesia menyambut baik lahirnya standar internasional mengenai kerja layak dalam ekonomi platform. Perlindungan pekerja dan inovasi digital harus berjalan seimbang," kata Yassierli, Jumat (12/6/2026).

Standar yang disepakati dalam forum ILO tersebut menjadi pedoman bagi negara-negara anggota dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan di era digital.

Meski demikian, setiap negara tetap memiliki ruang untuk menyesuaikan implementasinya dengan kondisi hukum dan sistem ketenagakerjaan masing-masing.

Yassierli menjelaskan, aturan internasional itu mencakup sejumlah aspek penting, seperti keselamatan dan kesehatan kerja, sistem upah yang adil, perlindungan sosial, transparansi penggunaan algoritma aplikasi, perlindungan data pribadi pekerja, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil.

Menurutnya, isu ini semakin relevan karena jumlah pekerja di sektor platform digital di Indonesia terus meningkat, mulai dari pengemudi ojek online, kurir, hingga pekerja lepas berbasis aplikasi.

"Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang tinggi. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan inovasi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa standar ILO tersebut tidak langsung berlaku di Indonesia.

Pemerintah akan terlebih dahulu melakukan kajian menyeluruh sebelum menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan ratifikasi dan penyesuaian dengan regulasi nasional yang sudah ada.

"Setiap kebijakan harus dikaji secara hati-hati dan disesuaikan dengan kesiapan nasional," kata Indah.

Pemerintah juga akan terus mengikuti pembahasan lanjutan di tingkat ILO, termasuk agenda Governing Body pada November mendatang yang akan membahas rincian teknis implementasi standar tersebut.

Dengan adanya standar baru ini, pemerintah berharap transformasi ekonomi digital tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pekerja platform digital mendapatkan perlindungan yang lebih layak, transparan, dan berkeadilan.*

(ad)

JAKARTA – Ketua Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Kristiani Indonesia Raya (LBH GEKIRA), Dr. Santrawan T. Paparang, menilai Presiden Prabowo Subianto memandang kekuasaan bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mengabdi kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Santrawan menyebut arah kepemimpinan Prabowo berlandaskan pada amanat konstitusi serta cita-cita para pendiri bangsa, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga:

• Mantan Gubernur Zaini Abdullah Tutup Usia, Pemerintah Sampaikan Duka: Kehilangan Besar bagi Aceh

"Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berpijak pada tujuan mendasar, yaitu memastikan negara hadir untuk melindungi, melayani, dan menyejahterakan rakyat. Kekuasaan dipandang sebagai amanah, bukan privilese," ujar Santrawan di sela-sela Rapat Kerja Nasional GEKIRA, Sabtu (13/6/2026).

Ia juga menilai di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika geopolitik internasional, pemerintah berupaya memperkuat fondasi ekonomi nasional, menjaga ketahanan pangan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, menurut Santrawan, pembangunan juga diarahkan agar tidak hanya berpusat di kota besar, tetapi menjangkau wilayah-wilayah pelosok di seluruh Indonesia.

Santrawan menegaskan bahwa kepemimpinan Prabowo mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat kecil.

Negara, kata dia, tidak boleh tunduk pada kepentingan kelompok tertentu maupun tekanan pihak luar yang dapat merugikan kepentingan nasional.

"Pembangunan tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata bagi rakyat," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan mengawal program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkarakter dalam budaya.

Santrawan menilai, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukan terletak pada kekuasaan yang dimiliki, melainkan pada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kepemimpinan Presiden Prabowo adalah kepemimpinan yang berangkat dari semangat pengabdian. Tujuannya adalah mewariskan Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera," kata dia.*

(ad)

Baca Juga:

• Viral Pungutan Berlapis di Wisata Sidebuk-debuk Karo, Bobby Nasution: Kalau Pemkab Tak Bisa, Biar Kami yang Selesaikan!