Klarifikasi itu disampaikan setelah lokasi penemuan jenazah yang ditemukan dalam kondisi tangan terborgol dikaitkan dengan bangunan yang disebut-sebut sebagai calon dapur SPPG.

Baca Juga:

• SPPG Resmi Ditutup! PDIP Sumut Buka Suara Buntut 17 Murid SD Medan Tumbang usai MBG

"Berdasarkan hasil penelusuran dan koordinasi yang telah kami lakukan, bangunan tersebut bukan merupakan gedung SPPG dan tidak memiliki ID SPPG resmi. Di lokasi tersebut juga tidak pernah terdapat kegiatan maupun aktivitas yang berkaitan dengan Program MBG," ujar Tysa, Sabtu (10/10/2026).

Tysa menjelaskan bangunan tersebut juga tidak termasuk fasilitas yang terdampak kebijakan moratorium pembangunan atau operasional SPPG. BGN pun tidak menemukan mitra yang mengklaim kepemilikan atas bangunan tersebut.

"Dengan demikian, dapat kami tegaskan bahwa bangunan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan Badan Gizi Nasional maupun pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis," katanya.

BGN menyampaikan klarifikasi tersebut untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Tysa mengimbau masyarakat agar mengacu pada keterangan resmi dan tidak terburu-buru menghubungkan suatu peristiwa dengan program pemerintah sebelum fakta dan keterkaitannya terverifikasi.

BGN juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Donna Nuzulul Aditya serta berharap keluarga korban diberi kekuatan dan ketabahan.

Sebelumnya, warga Desa Kebonadem, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, digegerkan dengan penemuan jenazah Donna pada Selasa (6/10/2026). Jenazah pria berusia 29 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi membusuk dengan tangan terborgol di sebuah bangunan yang disebut disewa untuk calon dapur SPPG.

Polisi menduga korban tewas akibat pembunuhan. Penyidik masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap penyebab kematian dan pihak yang bertanggung jawab.

Dengan adanya klarifikasi BGN, lembaga tersebut menegaskan bahwa bangunan tempat penemuan jenazah tidak memiliki status sebagai gedung SPPG resmi dan tidak terkait dengan pelaksanaan program MBG.* (in/dh)

Usulan tersebut disampaikan Bobby saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Muzafar Shah Mustafa, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Sabtu (10/10/2026). Skema itu diharapkan dapat menekan biaya pengiriman, mempercepat perputaran modal, dan memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM Sumut.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Pengukuhan Kepala BI Sumut, Dorong Penguatan Ekonomi Daerah

Karena itu, ia mengusulkan pengiriman barang dengan volume lebih kecil, tetapi dilakukan secara berkala agar pelaku UMKM tidak perlu menumpuk stok terlalu lama.

"Kita usulkan pengiriman dalam volume yang tidak terlalu besar tetapi lebih sering, misalnya lima hari sekali atau seminggu sekali. Dengan begitu, pelaku UMKM tidak perlu menumpuk stok terlalu lama dan perputaran modal mereka bisa lebih cepat dan dinamis," ujar Bobby.

Untuk mendukung skema tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan kesiapan memberikan subsidi pada sektor transportasi laut lintas negara. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu tantangan bagi UMKM dalam memperluas pasar ekspor.

Bobby juga menilai kedekatan geografis Sumut dengan Malaysia merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi kedua wilayah.

Menurutnya, sejumlah daerah di Sumut memiliki akses yang relatif dekat ke Kuala Lumpur dan Penang. Keunggulan tersebut dinilai dapat mendukung perdagangan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta penguatan kawasan industri.

"Jarak kita sangat dekat, bahkan beberapa daerah di Sumut lebih cepat dijangkau dari Kuala Lumpur dibanding Jakarta. Keunggulan geografis ini harus kita konversikan menjadi peluang ekonomi nyata bagi masyarakat di kedua wilayah," katanya.

Selain membahas kerja sama perdagangan, pertemuan tersebut menyinggung persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penanganan dampak asap lintas negara.

Bobby menyampaikan kondisi cuaca dan penanganan karhutla di Sumut pada tahun ini relatif baik. Ia mengatakan tidak ada kebakaran hutan dan lahan di Sumut yang mengirimkan asap ke Malaysia.

"Alhamdulillah, tahun ini tidak ada kebakaran hutan dan lahan di Sumut yang mengirimkan asap ke Malaysia. Meskipun ada kiriman asap tipis dari daerah lain, curah hujan di Sumut saat ini masih lumayan baik," jelas Bobby.

Menanggapi usulan tersebut, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato' Muzafar Shah Mustafa menyambut baik gagasan pembukaan jalur laut dan pemberian subsidi logistik. Ia menyatakan pihaknya akan membahas mekanisme teknis pelaksanaan usulan tersebut, baik dari sisi regulasi pemerintah maupun potensi kerja sama dengan sektor swasta di Malaysia.

Muzafar menyebut Sumatera Utara sebagai salah satu pintu masuk strategis bagi Malaysia di Indonesia. Ia juga menyampaikan nilai perdagangan bilateral Indonesia-Malaysia hampir mencapai US$ 26 miliar, dengan kontribusi perdagangan Sumut yang disebut berada pada kisaran US$ 1 miliar hingga US$ 2 miliar.

"Sumatera Utara memiliki kepentingan yang sangat besar bagi Malaysia, baik dari aspek perdagangan, perkapalan, hingga pariwisata medis dan pendidikan. Kami menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin sangat baik selama ini," ungkap Muzafar.

Ia menegaskan kesiapan Malaysia untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam memperkuat hubungan perdagangan dan kerja sama lainnya, termasuk penanganan persoalan lingkungan di kawasan ASEAN.

Usulan jalur laut dengan pengiriman berkala dan subsidi logistik tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi UMKM Sumut. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan pembahasan teknis lebih lanjut antara pemerintah dan pihak terkait di Malaysia.* (dh)

Ikhram mengatakan rumah tersebut dalam keadaan kosong karena hendak dijual. Ia mengaku mendapat informasi dari tetangga bahwa sebelum kebakaran terjadi, ada anak-anak yang bermain masak-masakan di sekitar rumahnya.

Baca Juga:

• Kisaran Barat Sabet Juara FSQ Asahan 2026, Bupati Bidik Prestasi Nasional & Beri 'PR' Wajib untuk Camat

Ia menjelaskan aliran listrik di rumah tersebut telah diputus karena rumah itu hendak dijual. Menurutnya, kebakaran bermula dari sofa yang berada di bagian depan rumah sebelum api membesar dan merembet ke bagian bangunan lainnya.

"Listrik tidak ada karena kami matikan ini listriknya. Karena rumah ini mau kami jual," ujarnya.

Ikhram menyebut anak-anak memang kerap bermain di depan teras rumahnya. Ia mengaku sebelumnya sudah beberapa kali melarang mereka bermain di lokasi tersebut.

"Api ini membakar sofa yang ada di depan rumah kami, kemudian membesar dan membakar asbes hingga merembet ke semua," ungkapnya.

Menurut Ikhram, terdapat dua rumah yang terdampak dalam kejadian tersebut. Namun, rumah miliknya mengalami kerusakan paling parah hingga hangus terbakar.

Atas kejadian itu, Ikhram meminta pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban. Ia juga berencana melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Asahan atas dugaan pembakaran rumah.

Hingga berdasarkan keterangan yang tersedia, penyebab pasti kebakaran belum dipastikan melalui hasil penyelidikan petugas. Dugaan keterlibatan anak-anak yang bermain masak-masakan masih berdasarkan informasi yang diterima pemilik rumah dari tetangganya.* (tm/dh)

Ketiga tersangka yang diamankan yakni Iqdamiqni Rizal (19) dan Akbar Ramadhan (18), warga Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, serta Muhammad Anwar (19), warga Kecamatan Medan Tembung.

Baca Juga:

• Sadis! Motor Kakek 62 Tahun Dijual Rp 1,5 Juta Usai Dibegal, Uangnya Buat Main Slot, Sabu & Foya-foya Pacar

"Para tersangka kami amankan pada Kamis (8/10/2026) di dua lokasi berbeda, yakni Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang," kata Bimo, Sabtu (10/10/2026).

Pembegalan tersebut terjadi pada Senin (28/9/2026) sekitar pukul 05.00 WIB. Saat itu, Dachyar sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario bernomor polisi BK 2614 AHS untuk berangkat bekerja.

Ketika melintas di Jalan Rahayu, Desa Sei Rotan, korban diduga ditabrak oleh para pelaku yang berboncengan tiga menggunakan satu sepeda motor. Akibatnya, korban terjatuh dan sepeda motornya kemudian dirampas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Muhammad Anwar diduga berperan mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk mendatangi korban. Ia membonceng Iqdamiqni Rizal dan seorang rekan berinisial I yang kini masih dalam pengejaran polisi.

Setelah korban terjatuh dan mendapat ancaman, Iqdamiqni diduga mengambil sepeda motor Honda Vario milik korban lalu membawanya kabur.

Polisi menyebut sepeda motor tersebut kemudian dijual. Menurut keterangan yang disampaikan penyidik, para tersangka memperoleh bagian uang sekitar Rp 1,5 juta yang kemudian digunakan untuk berbagai keperluan.

"Uang hasil kejahatan digunakan para tersangka untuk main judi online (slot), membeli narkoba jenis sabu, hingga membiayai kebutuhan pacar dan keluarga pacar salah satu tersangka," terang Bimo.

Dalam pemeriksaan, Iqdamiqni Rizal juga mengaku telah melakukan aksi pembegalan serupa sebanyak tiga kali. Seluruh aksi tersebut disebut terjadi di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan.

"Kurang lebih sudah 3 kali," ujar Bimo.

Sementara itu, polisi masih memburu seorang pelaku berinisial I yang diduga terlibat dalam pembegalan tersebut. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dan menindaklanjuti kasus perampasan sepeda motor milik lansia tersebut.* (tm/dh)

Ketiga pemuda yang diamankan yakni Iqdamiqni Rizal (19) dan Akbar Ramadhan (18), warga Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, serta Muhammad Anwar (19), warga Kecamatan Medan Tembung.

Baca Juga:

• Cuma 40 Menit Tim Macan Belawan Ringkus Begal Bersajam yang Rampok Opang di Martubung

Bimo menjelaskan, korban saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario bernomor polisi BK 2614 AHS untuk berangkat bekerja. Ketika melintas di Jalan Rahayu, korban diduga ditabrak oleh tiga orang yang berboncengan menggunakan satu sepeda motor.

Akibatnya, korban terjatuh. Para pelaku kemudian diduga merampas sepeda motor milik korban dan melarikan diri.

Dalam aksinya, Muhammad Anwar diduga berperan sebagai pengendara sepeda motor yang membawa Iqdamiqni Rizal dan seorang rekan berinisial I, yang hingga kini masih diburu polisi. Sementara itu, Iqdamiqni disebut mengambil dan membawa kabur motor korban setelah korban terjatuh.

Bimo mengatakan berdasarkan pengakuan tersangka, sepeda motor hasil pembegalan tersebut dijual dan uangnya dibagi di antara mereka. Salah satu tersangka disebut menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pacar dan keluarga pacarnya.

"Uang digunakan untuk slot, sabu, dan membiayai pacar dan keluarga pacarnya," kata Bimo, Sabtu (10/10/2026).

Berdasarkan pemeriksaan sementara, Iqdamiqni Rizal juga mengaku telah melakukan aksi serupa sebanyak tiga kali. Seluruh aksi tersebut disebut berlangsung di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan.

"Kurang lebih sudah 3 kali," ujar Bimo.

Polisi masih memburu seorang pelaku lain berinisial I yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Penyelidikan terus dilakukan untuk mendalami keterlibatan para tersangka serta kemungkinan adanya aksi kejahatan serupa.* (tm/dh)

Peristiwa itu terjadi di parkiran Benazia Dental Clinic, Jalan Karya Bakti, Medan Johor, pada Jumat (9/10/2026). Rekaman CCTV yang beredar di media sosial memperlihatkan dua orang datang berboncengan menggunakan sepeda motor sekitar pukul 15.08 WIB.

Baca Juga:

• Kepung Kriminalitas Hingga Gang Sempit, Pemkot Medan Targetkan 10.000 CCTV Terpasang di 2027

Pria tersebut kemudian terlihat membuka kunci kontak motor korban, menaikinya, dan menyalakan mesin. Sebelum meninggalkan lokasi, keduanya sempat berhenti karena ada barang yang terjatuh.

Perempuan yang diduga bersama pria tersebut terlihat turun untuk mengambil barang itu. Setelahnya, keduanya pergi menggunakan dua sepeda motor berbeda.

Korban berinisial IWS (23) baru mengetahui motornya hilang setelah selesai mencabut gigi dan hendak pulang dari klinik. Ia kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Deli Tua.

Laporan korban tercatat dengan nomor LP/B/481/X/2026/SPKT/Polsek Deli Tua.

Kapolsek Deli Tua AKP Kenedy Sitompul mengatakan pihaknya telah menerima laporan korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Masih kami selidiki," kata Kenedy, Sabtu (10/10/2026).

Polisi saat ini masih menyelidiki dugaan pencurian tersebut, termasuk menelusuri rekaman CCTV untuk mengungkap identitas orang-orang yang diduga terlibat.* (tm/dh)

Penggerebekan dilakukan pada Jumat (9/10/2026). Petugas menyisir sejumlah titik yang diduga kerap digunakan untuk mengonsumsi narkoba, termasuk barak dan gubuk di kawasan tersebut.

Baca Juga:

• BNNP Sumut Ungkap Pengguna Pod Getar Didominasi Remaja, Usia 15–20 Tahun Paling Banyak Ditangkap

"Adapun hasil yang kami dapatkan yaitu adalah menangkap 5 orang, 5 orang pengguna narkoba, kemudian ada barang bukti alat hisap, kemudian ada paket kecil," kata Andy, Sabtu (10/10/2026).

Dalam operasi itu, petugas juga menemukan alat isap sabu dan sejumlah paket kecil yang diduga berisi narkoba. Barak-barak yang ditemukan di lokasi kemudian dihancurkan dan dibakar agar tidak kembali digunakan.

Andy mengatakan lima orang yang diamankan direncanakan menjalani rehabilitasi melalui BNN Provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya, penindakan di Jermal 15 telah dilakukan berulang kali karena kawasan tersebut menjadi salah satu prioritas pemberantasan narkoba di Kota Medan.

Andy menjelaskan, operasi tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang kemudian diteruskan kepada jajaran Polda Sumut dan BNN.

Ia menyebut aparat akan terus berupaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kawasan Jermal 15 yang berada di area tanah garapan dan berbatasan dengan Kecamatan Percut Sei Tuan.

Andy juga menilai pemberantasan narkoba di kawasan tersebut penting karena dalam sejumlah pengungkapan kasus kejahatan, nama Jermal 15 kerap muncul dalam informasi yang diterima kepolisian.

Karena itu, ia menegaskan penindakan akan dilanjutkan secara berkelanjutan agar kawasan tersebut terbebas dari aktivitas narkoba.

"Mudah-mudahan kegiatan ini rekan-rekan sekalian bisa dilanjutkan untuk keberlanjutannya, dan kami akan pastikan bahwa Jermal betul-betul bebas dari sarang narkoba. Itu komitmen kami bersama, kami akan mengelola Jermal ini sampai zero narkoba," ujar Andy.

Operasi gabungan tersebut menjadi bagian dari upaya aparat untuk menekan penyalahgunaan narkoba di Jermal 15. Selain penindakan, lima orang yang diamankan direncanakan mendapat penanganan melalui rehabilitasi sesuai hasil proses lebih lanjut oleh pihak terkait.* (tm/dh)

Menurut Roy, program tersebut merupakan langkah konkret untuk membantu masyarakat mengatasi kendala biaya pendidikan. Kebijakan itu juga dinilai dapat mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kota Medan.

Baca Juga:

• Bukan Kedaluwarsa Tapi Menggumpal: Pengakuan Ortu Murid SD Medan yang Tumbang Usai Minum Susu MBG

Ia menilai kepemilikan ijazah dapat membuka peluang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya maupun mencari pekerjaan yang layak. Dengan demikian, mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga.

Menurut Roy, program tebus ijazah juga sejalan dengan tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi, membentuk kepribadian, serta mempersiapkan generasi muda agar mampu hidup mandiri.

Meski mengapresiasi kebijakan tersebut, Roy mengingatkan agar Pemerintah Kota Medan melakukan pengawasan secara ketat. Hal ini diperlukan karena program tersebut menggunakan anggaran pemerintah sehingga pelaksanaannya harus transparan dan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Program tebus ijazah ini menggunakan anggaran Pemko Medan. Jangan sampai program ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menjadi ladang transaksional. Kalau itu sampai terjadi, maka nama baik Wali Kota Medan juga yang akan jelek," tegasnya.

Roy berharap program tebus ijazah dapat dijalankan secara transparan dan berkelanjutan. Dengan pengawasan yang baik, program tersebut diharapkan benar-benar membantu siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan ijazah mereka.

Ia juga berharap kebijakan tersebut dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, memperoleh pekerjaan yang layak, dan meningkatkan taraf hidup keluarga di Kota Medan.* (dh)

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memperpanjang daya tahan baterai iPhone. Pengguna dapat menyesuaikan pengaturan perangkat, membatasi aplikasi yang boros daya, hingga memeriksa kondisi kesehatan baterai.

Baca Juga:

• Xiaomi Recall Power Bank 33W 20.000mAh karena Risiko Overheating

Pengguna dapat menurunkan kecerahan melalui Control Center hingga mencapai tingkat yang tetap nyaman untuk dilihat. Pengaturan kecerahan otomatis juga dapat diperiksa melalui menu Settings atau Pengaturan, kemudian Display & Brightness.

Cara berikutnya adalah mematikan data seluler ketika iPhone terhubung ke WiFi yang stabil, misalnya di rumah atau kantor. Langkah ini dapat membantu mengurangi penggunaan daya untuk koneksi jaringan seluler.

Pengguna juga bisa memanfaatkan aplikasi Shortcuts untuk membuat otomatisasi yang mengatur data seluler berdasarkan lokasi tertentu. Dengan begitu, pengaturan koneksi dapat disesuaikan dengan kebiasaan penggunaan sehari-hari.

Fitur Always-On Display juga bisa dinonaktifkan pada model iPhone yang mendukungnya. Fitur ini memungkinkan informasi tertentu tetap terlihat saat perangkat berada dalam kondisi siaga. Meski dirancang agar hemat daya, layar yang terus menampilkan informasi tetap dapat menggunakan energi tambahan.

Untuk menonaktifkannya, pengguna dapat membuka Settings, memilih Display & Brightness, lalu mematikan Always-On Display jika opsi tersebut tersedia pada perangkat.

Langkah selanjutnya adalah memeriksa aplikasi yang paling banyak menguras baterai. iPhone menyediakan informasi penggunaan daya berdasarkan aplikasi melalui menu Settings, kemudian Battery.

Dari menu tersebut, pengguna dapat melihat aplikasi yang memiliki konsumsi baterai tinggi. Jika aplikasi seperti Instagram atau TikTok menjadi salah satu penyebab baterai cepat habis, pengguna dapat membatasi durasi pemakaiannya, terutama ketika daya tersisa sedikit.

Pengguna juga dapat mengaktifkan fitur Low Power Mode untuk memperpanjang masa pakai baterai. Fitur ini mengurangi sejumlah aktivitas di latar belakang, termasuk pengambilan email otomatis dan sinkronisasi tertentu.

Low Power Mode dapat diaktifkan melalui pengaturan baterai. iPhone juga biasanya menawarkan fitur tersebut ketika daya baterai turun ke tingkat tertentu, termasuk sekitar 20 persen dan 10 persen.

Selain menyesuaikan pengaturan, membawa power bank bisa menjadi solusi praktis ketika beraktivitas di luar rumah. Pengguna iPhone yang mendukung MagSafe dapat mempertimbangkan power bank magnetis yang kompatibel, sehingga pengisian daya dapat dilakukan tanpa harus selalu menggunakan kabel.

Namun, jika baterai tetap cepat habis meski berbagai pengaturan sudah dioptimalkan, pengguna perlu memeriksa kondisi kesehatannya. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui Settings, kemudian Battery dan Battery Health atau menu kesehatan baterai yang tersedia pada model perangkat.

Apabila kapasitas maksimum baterai sudah berada di bawah 80 persen, kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda penurunan kapasitas yang cukup signifikan. Pengguna dapat mempertimbangkan penggantian baterai melalui penyedia layanan tepercaya atau pusat servis resmi Apple.

Penggantian baterai sebaiknya dilakukan oleh teknisi yang kompeten agar keamanan perangkat tetap terjaga. Dengan memeriksa penggunaan aplikasi, mengoptimalkan pengaturan layar, dan memantau kesehatan baterai, pengguna dapat mengetahui penyebab baterai iPhone cepat habis sekaligus menentukan langkah penanganan yang sesuai.* (k/dh)

Syahganda menyampaikan hal itu saat ditemui di kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Sabtu (10/10/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah sebagai pihak eksekutif menghormati keputusan lembaga yudikatif.

Baca Juga:

• Pasang Badan Buat Gibran, Politikus PSI Bawa-bawa Riwayat Pendidikan BJ Habibie Soal Ijazah

Ia juga menyoroti tindakan sejumlah anggota DPRD yang disebut menurunkan foto Gibran setelah MK membacakan putusan terkait syarat pendidikan wakil presiden tersebut.

Menurut Syahganda, tindakan itu tidak tepat karena Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Misalkan penurunan foto, ya itu kan kurang baik lah ya, karena kan beliau bagaimanapun masih tetap sebagai Wakil Presiden, karena dia kan kalau yang nurunin foto misalkan tukang becak di pinggir jalan sih enggak ada masalah ya kan, tapi kalau anggota DPRD dia kan makan dari gaji negara," ujarnya.

Terkait wacana sejumlah pihak yang ingin menempuh langkah politik melalui DPR, Syahganda mengatakan pemerintah tidak akan mengintervensi aspirasi masyarakat. Ia mempersilakan setiap pihak menyampaikan pendapat dan menempuh mekanisme yang tersedia.

"Silakan saja, kan itu rakyat kan, semua rakyat punya suara, kan jadi pemerintah itu pengen rakyat itu melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, kita tidak mengintervensi, tidak ada cawe-cawe," ucapnya.

Sebelumnya, MK menyatakan permohonan sengketa syarat pendidikan Gibran dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima. Putusan tersebut dibacakan pada Selasa (6/10/2026).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden karena mereka bukan pasangan calon peserta pemilu.

Meski demikian, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan tingkat SMA atau sederajat. Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebut dokumen yang terungkap dalam persidangan meliputi certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.

Namun, permohonan tetap dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden melalui permohonan tersebut. Putusan itu tidak secara khusus memutus kemungkinan pemakzulan melalui mekanisme konstitusional yang berbeda.

Sementara itu, Gibran sebelumnya menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses hukum di MK. Ia menegaskan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat serta mendukung pelaksanaan visi, misi, dan program Presiden Prabowo Subianto.* (k/dh)

Banjir terjadi pada Jumat (9/10/2026) sekitar pukul 23.32 WIB. Hujan deras menyebabkan tanggul sungai di Desa Pulonas Baru, Kecamatan Lawe Bulan, jebol sehingga air meluap dan merendam permukiman warga.

Baca Juga:

• Banjir Bandang Kembali Terjang Aceh Tenggara, 3 Desa Terdampak dan Jalan Nasional Lumpuh

"Intake sumber air bersih SPAM Lawe Harum milik PDAM Tirta Agara hanyut tergerus air banjir," kata Bahron dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).

Selain banjir, tanah longsor juga terjadi di Desa Kati Maju, Kecamatan Ketambe. Hujan deras membuat kondisi tanah di lereng sekitar ruas jalan nasional Kutacane-Blangkejeren menjadi labil hingga material tanah dan lumpur menutupi badan jalan.

Akibatnya, arus lalu lintas di jalur tersebut sempat mengalami kemacetan panjang. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tenggara kemudian mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor yang menutup jalan.

Alat berat juga digunakan untuk mengeruk dan membersihkan tumpukan kayu gelondongan yang menghambat aliran air di sekitar jembatan bailey Pulo Latong.

Bahron mengatakan kondisi banjir pada Sabtu siang berangsur membaik. Air yang sebelumnya meluap mulai surut.

"Kondisi terakhir tadi siang air berangsur surut," ujarnya.

Penanganan bencana dilakukan dengan membersihkan material longsor dan tumpukan kayu yang mengganggu akses jalan serta aliran air. Sementara itu, hanyutnya intake SPAM Lawe Harum menjadi salah satu dampak yang perlu mendapat perhatian karena fasilitas tersebut merupakan bagian dari sistem penyediaan air bersih di Aceh Tenggara.* (ds/dh)

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan persoalan pendidikan tidak seharusnya hanya berfokus pada apakah siswa layak naik kelas atau harus mengulang. Menurutnya, pemerintah juga perlu mengevaluasi sistem pembelajaran, kurikulum, serta kualitas tenaga pendidik.

Baca Juga:

• Berhenti Meracuni Rakyat!

Ubaid menilai, apabila seorang siswa belum menguasai kemampuan dasar seperti membaca, pemerintah perlu mengevaluasi proses pembelajaran yang diterimanya. Ia mempertanyakan alasan murid harus menanggung konsekuensi jika persoalan justru berasal dari sistem pendidikan yang belum berjalan optimal.

"Sistem pembelajaran kita buruk, kurikulum kita buruk, kemudian kompetensi guru kita juga buruk. Kalau sistem pembelajarannya buruk, kurikulumnya buruk, bukunya buruk, kompetensi gurunya juga buruk, yang dihukum kok siswanya? Saya mencium ada aroma ketidakadilan di situ," ujarnya.

Menurut Ubaid, sebagian siswa dapat menguasai materi pelajaran karena mendapatkan tambahan pembelajaran melalui lembaga kursus di luar sekolah. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kesenjangan antara murid dari keluarga yang mampu membayar kursus dan mereka yang hanya mengandalkan pembelajaran di sekolah.

Ia mencontohkan kemampuan membaca, matematika, dan bahasa Inggris yang pada sebagian anak turut didukung oleh kegiatan belajar tambahan di luar sekolah.

"Nah itu nanti dampaknya adalah anak-anak yang tidak punya uang untuk kursus di luar, lalu mengikuti sistem yang ada di sekolah yang buruk dan tidak maksimal dalam pembelajarannya itu, dia akan tidak naik kelas," kata Ubaid.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penilaian kemampuan siswa, tetapi juga memastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang memadai.

Ubaid menegaskan kebijakan kenaikan kelas perlu mempertimbangkan kondisi pembelajaran dan dukungan yang tersedia bagi murid. Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat yang membantu anak berkembang, bukan sekadar menentukan apakah mereka layak melanjutkan ke tingkat berikutnya.

"Jadi menurut saya harus perlu dipikirkan ulang kebijakan ini, karena kebijakan ini akan mencederai keadilan bagi anak-anak yang mengandalkan sistem sekolah untuk dia bisa bertransformasi," tegasnya.

Ia juga menyoroti ketergantungan banyak keluarga terhadap sekolah sebagai tempat utama anak memperoleh pendidikan. Menurutnya, tidak semua orang tua memiliki kemampuan atau waktu untuk mendampingi pembelajaran anak secara optimal di rumah.

"Artinya, belajar dengan bapak ibunya di rumah itu tidak memungkinkan. Mayoritas rakyat Indonesia mengandalkan transformasi ada di sekolah," jelas Ubaid.

Ia berharap pemerintah memperkuat kualitas guru, memperbaiki kurikulum, serta membangun lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa. Dengan demikian, murid tidak hanya dinilai berdasarkan hasil belajar, tetapi juga memperoleh kesempatan yang adil untuk meningkatkan kemampuannya.

Ubaid kembali mengingatkan pemerintah agar mengkaji dampak kebijakan tersebut sebelum diterapkan. Menurutnya, perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas agar kebijakan kenaikan kelas tidak justru memperlebar kesenjangan kesempatan belajar di antara siswa.

Wacana siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027 sebelumnya disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Menanggapi rencana tersebut, JPPI menilai pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu bahwa kualitas pembelajaran dan dukungan bagi siswa telah memadai.* (d/dh)

Kepala Investasi Publik Danantara Investment Management, Rani Piputri, mengatakan pihaknya dapat mempertimbangkan pembelian saham apabila tekanan pasar dipicu sentimen eksternal yang bersifat sementara.

Baca Juga:

• IHSG Ditutup Menguat ke Level 6.093 pada Akhir Pekan, Didorong Mayoritas Sektor

Rencana tersebut muncul di tengah kekhawatiran terhadap prospek pasar saham Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menghadapi tekanan tambahan jika penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) menurunkan klasifikasi pasar modal Indonesia dalam evaluasi bulan depan.

Meski demikian, Danantara menegaskan keputusan membeli saham tidak dilakukan secara otomatis untuk menopang indeks. Setiap investasi tetap harus melalui uji tuntas dan mempertimbangkan nilai aset serta potensi keuntungan.

"Kami mungkin akan turun tangan. Mungkin saja... tetapi ada banyak uji tuntas yang harus kami lakukan," ujar Rani.

Ia menjelaskan Danantara mulai mengalokasikan dana untuk investasi di pasar modal domestik sejak akhir tahun lalu. Investasi tersebut tetap berlanjut ketika IHSG mengalami tekanan jual menyusul peringatan MSCI pada Januari mengenai kemungkinan penurunan status pasar Indonesia dari emerging market menjadi frontier market.

Menurut Rani, pembelian saham dilakukan karena pihaknya melihat nilai investasi yang menarik, bukan semata-mata untuk menstabilkan pasar.

"Kami membeli (awal tahun ini) karena kami melihat nilai. Tujuannya bukan untuk menstabilkan pasar," katanya.

Saat ini, Danantara telah mengalokasikan sekitar US$ 3 miliar atau setara Rp53,67 triliun untuk investasi saham dan obligasi di pasar domestik maupun luar negeri. Dana tersebut direncanakan bertambah hingga US$ 1 miliar sampai akhir 2026, bergantung pada kondisi pasar dan hasil evaluasi investasi.

Rani juga menjelaskan bahwa portofolio investasi publik Danantara terdiri atas 65% saham, 30% instrumen pendapatan tetap, dan 5% dana lindung nilai atau hedge fund. Sekitar seperempat dari total portofolio tersebut ditempatkan di Indonesia.

Danantara mengelola aset negara yang diperkirakan mencapai US$ 900 miliar dan tersebar di lebih dari 1.000 perusahaan. Lembaga tersebut juga memiliki mandat mengoptimalkan hasil investasi, termasuk melalui pengelolaan dividen.

Danantara Selektif pada Saham AI

Selain menghadapi tekanan pasar saham, Danantara juga menerapkan pendekatan berhati-hati dalam menambah investasi pada perusahaan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Rani mengatakan pihaknya tidak menilai sektor AI sebagai gelembung investasi yang pasti akan pecah. Namun, Danantara tetap mempertimbangkan risiko karena mulai masuk ke sektor tersebut ketika perhatian investor terhadap AI sudah tinggi.

"Kami tidak berpikir (AI) adalah gelembung dan kami tidak berpikir itu akan meledak, tetapi kami hanya ingin berhati-hati memasuki bidang ini karena kami agak terlambat," ujarnya.

Rani menambahkan, pembicaraan mengenai risiko gelembung investasi juga dapat menjadi pengingat bagi investor agar tidak terlalu berlebihan dalam menilai potensi keuntungan sektor tertentu.

Sementara itu, Managing Director Global Relations & Communications BPI Danantara Pahala Mansury mengatakan investasi yang dikelola lembaganya ditargetkan menghasilkan imbal hasil 200-300 basis poin di atas biaya modal.

Sebagai acuan, biaya modal Danantara tercermin dari penerbitan obligasi dolar Amerika Serikat bertenor lima tahun pada Juni 2026 dengan imbal hasil 5,35%.

Pahala juga menyampaikan bahwa dividen sekitar Rp120 triliun yang sebelumnya direncanakan disetorkan kepada pemerintah pada tahun ini masih dibahas bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Dana tersebut berpotensi tetap dikelola Danantara, tetapi keputusan akhirnya masih menunggu hasil pembahasan.

"Kami sedang berdiskusi dengan Menteri Keuangan Suahasil," kata Pahala.

"Sejauh ini indikasi yang kami dapatkan adalah kami masih dapat mengelola dividen, tetapi tentu saja kami masih akan menunggu keputusan akhir," lanjutnya.

Pahala menegaskan Danantara tidak memiliki mandat khusus untuk menstabilkan pasar saham. Menurutnya, investasi yang dilakukan harus tetap berorientasi pada optimalisasi hasil, pendalaman pasar keuangan, dan tata kelola yang lebih baik.

Dengan rencana tambahan investasi hingga US$ 1 miliar, Danantara membuka peluang memanfaatkan koreksi pasar untuk mendapatkan aset pada valuasi menarik. Namun, keputusan pembelian tetap bergantung pada hasil analisis dan uji tuntas, termasuk apabila evaluasi MSCI memicu tekanan lanjutan terhadap IHSG.* (d/dh)

JAKARTA - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sigit Widodo membandingkan latar belakang pendidikan Presiden ke-3 RI BJ Habibie dengan polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perbandingan tersebut disampaikan Sigit melalui akun X miliknya di tengah perbincangan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan Gibran.

Dalam unggahannya, Sigit menyebut Habibie tidak memiliki ijazah sarjana. Ia kemudian menjelaskan bahwa Habibie menempuh pendidikan teknik di Jerman setelah sebelumnya belajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung, yang kemudian menjadi bagian dari sejarah berdirinya Institut Teknologi Bandung (ITB).

Baca Juga:

• Ogah Komentari Ijazah Gibran & Wacana Pemakzulan, Yusril: Pak Wapres Itu Atasan Kami

Sigit menjelaskan Habibie kemudian melanjutkan pendidikan di Jerman dan memperoleh gelar Diplom-Ingenieur dari Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen. Habibie selanjutnya meraih gelar doktor teknik atau Doktor-Ingenieur dari perguruan tinggi yang sama.

Berdasarkan biografi yang diterbitkan The Habibie Center, Habibie mulai belajar teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung pada 1954. Setahun kemudian, ia melanjutkan pendidikan dengan mengambil spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen. Ia meraih gelar Diplom-Ingenieur pada 1960 dan gelar doktor teknik pada 1965 dengan predikat summa cum laude.

Sigit kemudian mengaitkan riwayat pendidikan Habibie dengan perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran. Ia menilai, jika menggunakan logika pihak yang mempersoalkan ijazah Gibran, Habibie juga berpotensi dianggap hanya lulusan SMA karena tidak memiliki ijazah sarjana dalam pengertian yang ia maksud.

Nama Presiden ke-3 Republik Indonesia, B.J. Habibie, ikut diseret dalam perdebatan mengenai ijazah dan latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. [Tangkap layar X]

"Kalau mengikuti logika @dennyindrayana dan sekian banyak buzzer yang tengah dikerahkan untuk mendeskreditkan Mas Gibran, Pak Habibie hanya lulus SMA karena tidak bisa menunjukkan ijazah S1," tulis Sigit.

Pernyataan tersebut merupakan argumentasi Sigit dalam perdebatan politik mengenai latar belakang pendidikan Gibran. Namun, riwayat pendidikan Habibie menunjukkan bahwa ia memperoleh gelar teknik dan doktor dari Jerman. Karena itu, ketiadaan gelar sarjana dalam format pendidikan yang berbeda tidak serta-merta berarti seseorang hanya menamatkan pendidikan SMA.

Polemik mengenai pendidikan Gibran sendiri berkaitan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa (6/10/2026), MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui permohonan tersebut.

Dengan demikian, perbandingan yang disampaikan Sigit merupakan tanggapan politik terhadap polemik pendidikan Gibran, sedangkan putusan MK berkaitan dengan dalil permohonan, bukti yang diperiksa, dan kewenangan pengadilan dalam menangani perkara tersebut.* (sc/dh)

BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Silaturahmi Akbar Ikatan Keluarga Aceh Tenggara (IKAGARA) di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Sabtu (10/10/2026). Kehadirannya menjadi momentum untuk mempererat kembali hubungan dengan masyarakat Aceh Tenggara atau Tanah Alas.

Dalam kegiatan tersebut, Ruddi juga mengikuti prosesi peusijuk atau tepung tawar, tradisi adat Aceh yang mengandung doa dan harapan atas keselamatan, keberkahan, serta kelancaran dalam menjalankan tugas.

Baca Juga:

• Polda Aceh Kerahkan 1.820 Personel Amankan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi 2026

Menurut Joko, Ruddi bukan sosok asing bagi masyarakat di daerah tersebut. Sebelum melanjutkan perjalanan pengabdiannya di institusi Polri, Ruddi pernah tinggal di Desa Mandala, tepatnya di Kompleks Telkom, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Ruddi juga diketahui menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah menengah pertama (SMP) di daerah yang dikenal dengan julukan Bumi Sepakat Segenap tersebut.

Kedekatan dengan masyarakat Aceh Tenggara turut terpelihara melalui keterlibatannya dalam Paguyuban Ikatan Masyarakat Aceh Tenggara (IKMAT) Jakarta. Organisasi tersebut menjadi salah satu wadah yang menjaga hubungan Ruddi dengan masyarakat asal Tanah Alas meskipun ia bertugas di berbagai daerah.

Sejumlah tokoh asal Aceh Tenggara, di antaranya Muslim Ayub dan Dr. Nazrul Zaman, juga pernah menyampaikan kedekatan Ruddi dengan daerah tersebut.

Joko mengatakan hubungan yang terbangun melalui pengalaman hidup, budaya, dan kedekatan sosial menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Menurutnya, silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat perlu terus dijaga guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, termasuk dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Silaturahmi Akbar IKAGARA ini diharapkan dapat memperkuat nilai keteladanan Rasulullah, persaudaraan, dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut juga diharapkan menjadi landasan dalam menjaga persatuan serta menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Aceh.* (dh)

Yusril menyampaikan hal tersebut saat ditemui wartawan di Gedung Trinity, Jakarta, Jumat (9/10/2026). Meski memiliki latar belakang keilmuan hukum tata negara, ia merasa tidak berada dalam posisi yang tepat untuk memberikan komentar mengenai persoalan tersebut.

Baca Juga:

• Pintu MK Tertutup: Refly Harun & Denny Indrayana Gerilya Dorong Pemakzulan Gibran di DPR

Ia menjelaskan dirinya merupakan anggota kabinet yang bekerja di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, ia memilih tidak memberikan penilaian terhadap putusan MK yang berkaitan dengan Gibran.

"Saya ini anggota kabinet ya, beliau ini juga anggota kabinet. Bagaimanapun Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden itu atasan kami," ujarnya.

Yusril juga menyerahkan penanganan persoalan tersebut kepada lembaga yang memiliki kewenangan. Ia menyebut putusan MK maupun proses yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) perlu dihormati sesuai mekanisme hukum.

"Jadi kami menyerahkan semua putusan ini Mahkamah Konstitusi atau putusan juga dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang sedang berproses sekarang," katanya.

Tanggapan soal Wacana Pemakzulan

Yusril turut menanggapi adanya wacana pemakzulan terhadap Gibran setelah putusan MK dibacakan. Ia mengatakan tidak akan memberikan komentar mengenai langkah politik yang hendak ditempuh sejumlah anggota DPR.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan sesuatu yang dapat ia komentari dalam kapasitasnya sebagai menteri. Ia menegaskan akan mengikuti arahan Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Para anggota DPR yang mau mengambil langkah pemakzulan, itu kami tidak bisa berkomentar apa-apa, ya. Jadi kami patuh arahan presiden apa yang kami harus lakukan," ucapnya.

Sebelumnya, MK membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026). Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Putusan itu tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Sementara itu, Gibran sebelumnya menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses hukum di MK. Ia menegaskan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat dan menjalankan visi, misi, serta program Presiden Prabowo Subianto.* (cn/dh)

MEDAN - Dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami 17 siswa SD Negeri 060870 Medan mendapat sorotan dari DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Partai tersebut meminta kualitas makanan dan pengawasan pelaksanaan program diperiksa secara serius setelah para siswa mengalami mual, muntah, dan sakit perut hingga harus mendapat perawatan di rumah sakit.

Para siswa mengalami keluhan setelah menyantap menu MBG di sekolah pada Jumat (9/10/2026). Mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Imelda Medan untuk mendapatkan penanganan medis.

Baca Juga:

• Update Keracunan MBG Medan: Sempat Gangguan Jantung, 2 Siswa Boleh Pulang & 4 Murid Masih Rawat Inap

"Kalau sampai 17 anak mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi MBG, ini bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Kita harus berani mempertanyakan bagaimana makanan itu disiapkan, bagaimana kualitasnya diperiksa, dan sejauh mana pengawasan dilakukan," kata Rapidin dikutip, Sabtu (10/10/2026).

Ia mengingatkan agar program yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak tidak justru menimbulkan persoalan kesehatan bagi penerima manfaat.

Rapidin juga menilai keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang berhasil dibagikan. Kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan, penyimpanan, hingga distribusi harus menjadi bagian dari pengawasan.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, meminta standar keamanan pangan diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada kelengkapan administrasi, tetapi harus memastikan makanan yang diterima siswa aman untuk dikonsumsi.

"Jangan hanya sibuk memastikan makanan sampai ke sekolah, tetapi lupa memastikan makanan itu aman untuk dikonsumsi. Kalau ada siswa yang jatuh sakit setelah makan, pelaksanaannya harus diperiksa secara serius," ujar Sutrisno.

Ia juga meminta hasil pemeriksaan terhadap kejadian di SD Negeri 060870 Medan disampaikan secara terbuka setelah proses investigasi selesai. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui penyebab kejadian berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk jika diperlukan melalui pengujian laboratorium.

Sutrisno menilai kejelasan hasil pemeriksaan dan penetapan tanggung jawab berdasarkan fakta penting untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Dalam laporan tersebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan bagi para siswa disebut telah ditutup oleh pihak terkait. Dari total 17 siswa yang mendapat perawatan, 11 siswa dilaporkan telah diperbolehkan pulang dalam kondisi stabil, sedangkan enam lainnya masih menjalani pemantauan.

Meski demikian, penyebab pasti keluhan yang dialami para siswa belum dipastikan dalam informasi tersebut. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan para siswa mengalami gejala setelah menyantap menu MBG.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan kualitas makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, terutama karena program tersebut menyasar anak-anak usia sekolah.* (sp/dh)

Dokter spesialis anak RSU IPI Medan, Mahrani Lubis, mengatakan dua pasien telah diperbolehkan pulang pada Sabtu setelah menunjukkan perkembangan kondisi yang baik. Sementara itu, empat siswa lainnya masih harus menjalani rawat inap dan pemantauan medis.

Baca Juga:

• Skandal Korupsi Motor Listrik MBG Rp 863 M! 5 Tersangka Diseret ke Kejari, Ribuan Unit Ternyata Bodong

Mahrani menjelaskan, sebelumnya terdapat 17 siswa yang mendapatkan penanganan medis pada Jumat (9/10/2026). Sebanyak 12 pasien diperbolehkan pulang pada hari yang sama sehingga tersisa lima pasien yang masih menjalani perawatan.

Namun, pada Sabtu pagi, satu pasien kembali datang untuk mendapatkan penanganan medis. Dengan demikian, jumlah pasien yang sempat dirawat menjadi enam siswa.

Menurut Mahrani, hasil pemeriksaan terhadap dua pasien yang diperbolehkan pulang menunjukkan kondisi mereka telah normal. Sebelumnya, kedua pasien mengalami keluhan mual dan muntah, disertai gangguan irama jantung.

"Kedua pasien sudah normal. Satu pasien memang kemarin dengan keluhan mual muntah, ini sudah tidak ada lagi muntahnya. Hasil pemeriksaan laboratoriumnya pun normal," katanya.

Sementara itu, empat siswa lainnya masih mengeluhkan sakit perut yang cukup hebat. Meski demikian, kondisi mereka secara umum telah membaik dan tidak lagi mengalami muntah-muntah.

"Kondisi mereka (keempat pasien) sudah membaik secara umum ya, sudah tidak lagi muntah-muntah, cuma dikeluhkan tadi saja, namun ada perbaikanlah dari yang kemarin," tutur Mahrani.

Dokter subspesialis alergi imunologi tersebut mengatakan keempat siswa belum diperbolehkan pulang karena masih membutuhkan pemantauan dan observasi lebih lanjut.

Penanganan medis terhadap para siswa terus dilakukan untuk memantau perkembangan kondisi mereka. Sementara itu, penyebab pasti keluhan yang dialami para siswa setelah menyantap menu MBG masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.* (mi/dh)

Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan mengatakan pemeriksaan terhadap enam petugas tersebut berkaitan dengan kasus Bechi.

Baca Juga:

• Buntut Skandal Sel Mewah di Lapas Cibinong, Bebas Bersyarat Indra Kenz Dicabut: Sahroni Desak Sikat Pejabat

Rudi juga menjelaskan perkembangan penanganan Indra Kenz. Menurutnya, Indra dipindahkan ke Lapas Kelas I Tangerang sesuai rekomendasi yang disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).

Namun, Rudi tidak merinci pertimbangan Ditjen PAS dalam memutuskan pemindahan tersebut.

"Karena Dirjen yang pindahkan. Irjen hanya rekomendasi dicabut," ujarnya.

Sebelumnya, Rudi menyatakan telah merekomendasikan pencabutan pembebasan bersyarat Indra Kenz kepada Ditjen PAS. Rekomendasi itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Indra Kenz merupakan terpidana kasus penipuan terkait aplikasi Binomo yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ia sebelumnya menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, sebelum memperoleh pembebasan bersyarat pada 24 September 2026.

Namun, sekitar dua pekan kemudian, Indra kembali menjalani sisa masa hukumannya di dalam lapas. Ia kemudian dipindahkan ke Lapas Kelas I Tangerang pada Kamis (8/10/2026).

Pemindahan tersebut berlangsung setelah kasus pembebasan bersyarat Indra menjadi sorotan publik. Perhatian juga meningkat setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak di area Lapas Kelas IIA Cibinong dan menemukan tiga kontainer yang dimodifikasi menyerupai hunian pribadi.

Rudi menjelaskan kontainer tersebut tercatat sebagai barang milik negara (BMN). Namun, pengadaan dan penggunaannya turut melibatkan warga binaan, termasuk Indra Kenz.

Sementara itu, Bechi, terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, Jawa Timur, juga kembali menjalani hukuman di Lapas Kelas I Malang pada 8 Oktober 2026. Sebelumnya, ia telah memperoleh pembebasan bersyarat yang berjalan sejak 2025.

Dalam proses evaluasi, ditemukan indikasi maladministrasi dalam administrasi pembebasan bersyarat Bechi. Temuan tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Imipas untuk mencabut pembebasan bersyaratnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Suhali, mengatakan keputusan pencabutan diambil setelah adanya indikasi maladministrasi tersebut.

"Adanya indikasi tersebut (maladministrasi), pimpinan mengambil kebijakan mencabut pembebasan bersyarat kepada MSA," ujar Suhali di Malang, Kamis (8/10/2026).

Penanganan kasus Indra Kenz dan Bechi kini menjadi bagian dari evaluasi Kementerian Imipas terhadap pemberian pembebasan bersyarat dan pelaksanaan administrasi pemasyarakatan.* (tm/dh)

Danau tersebut terbentuk setelah aliran sungai dibendung dalam proses pengoperasian Bendungan Lau Simeme. Sejak pembendungan dimulai pada 10 September 2026, permukaan air terus meningkat hingga menggenangi kawasan yang sebelumnya merupakan permukiman warga.

Baca Juga:

• Beraksi di 3 Lokasi, Tiga Terduga Pelaku Begal Dibekuk Polrestabes Medan

Seiring terbentuknya danau, lokasi itu mulai menarik perhatian masyarakat dan ramai dikunjungi untuk menikmati pemandangan. Sejumlah pedagang juga mulai berdatangan untuk mencari peluang usaha di sekitar kawasan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Kuzu Serasi Wilson Tarigan mengatakan Desa Kuala Dekah merupakan kampung halamannya. Ia menilai kawasan Bendungan Lau Simeme memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata baru.

"Kan memang tujuan dibuat untuk wisata, untuk irigasi dan untuk air bersih Kota Medan juga. Kalau untuk ganti rugi 2025 akhir semua sudah siap," ujar Kuzu.

Menurutnya, pengembangan wisata di kawasan tersebut perlu melibatkan masyarakat sekitar agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara langsung oleh warga setempat.

Ia berharap pemerintah memprioritaskan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari Kuala Dekah sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan penghasilan dari aktivitas parkir, tetapi juga dapat mengembangkan usaha lain.

"UMKM-nya dikasih sama masyarakat setempat, jangan masyarakat luar yang ambil. Harus diutamakan dulu masyarakat Kuala Dekah," katanya.

Kuzu menambahkan, lokasi tersebut memiliki potensi karena jaraknya relatif dekat dari pusat Kota Medan. Ia pun mendorong agar pengembangan kawasan dilakukan secara terencana sehingga dapat menjadi destinasi wisata yang memberikan manfaat bagi perekonomian warga.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Deli Serdang, Raden Mewah Ristanto, mengatakan pihaknya sejauh ini belum memiliki agenda khusus untuk pengembangan wisata di kawasan Bendungan Lau Simeme.

Menurut Mewah, pemerintah daerah berencana mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Induk Pariwisata kepada DPRD pada tahun depan. Regulasi tersebut diharapkan menjadi acuan dalam merencanakan dan mengembangkan destinasi wisata di Deli Serdang.

Ia menjelaskan, kawasan Bendungan Lau Simeme berada dalam pengelolaan pihak yang berwenang atas bendungan tersebut. Karena itu, pengembangan pariwisata di lokasi itu perlu dikoordinasikan terlebih dahulu.

"Kalau nggak ada perdanya, belum ada rencana. Macam di bendungan itu belum terencana mau diapakan. Itukan wilayah bendungan, mereka yang mengelola. Kalau ada perdananya, kalau memang dikolaborasikan ya dikolaborasikan untuk pengembangan PAD-nya. Nggak bisa kita masuk tiba-tiba," kata Mewah.

Mewah juga menyarankan masyarakat di sekitar bendungan membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Kelompok tersebut nantinya dapat dibina agar pengelolaan kegiatan wisata lebih terarah dan mampu menerapkan prinsip sapta pesona.

Dengan mulai terbentuknya danau dan meningkatnya kunjungan masyarakat, kawasan Lau Simeme berpotensi menjadi tujuan wisata baru di Deli Serdang. Namun, pengembangannya masih memerlukan perencanaan, koordinasi dengan pengelola bendungan, serta pelibatan masyarakat setempat.* (tm/dh)