Dian memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• Buka-bukaan di Sidang! Bupati Langkat Nonaktif Akui Terima Rp 900 Juta: Rp 500 Juta Utang, Sisanya Fee Proyek

Dian mengatakan sejak awal dirinya ingin persoalan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. Menurutnya, persidangan menjadi salah satu cara untuk mengungkap fakta dan menyelesaikan polemik yang berkembang.

"Karena dari awal saya memulai persoalan ini dulu, saya sangat ingin agar ini segera tuntas, dan cara menyelesaikan ini salah satu yang paling benar adalah lewat persidangan, lewat pengadilan," katanya.

Ia menilai proses hukum dapat memberikan ruang bagi berbagai keterangan dan bukti untuk diuji secara terbuka di hadapan majelis hakim.

"Dan itu saya sangat happy sekali tadi. Artinya ketika ini sudah masuk pengadilan maka segala sesuatunya akan terbuka terang-benderang," tambah Dian.

Dian juga menanggapi pemanggilannya sebagai saksi yang baru dilakukan pada sidang kesepuluh. Ia menyebut pemanggilan saksi merupakan kewenangan jaksa penuntut umum (JPU).

Menurut Dian, dirinya tidak menyangka akan diminta memberikan kesaksian pada 22 Oktober 2026.

"Mengenai hal itu, tentu itu adalah jaksa penuntut umum dalam hal daftar memanggil para saksi-saksi. Saya pun sebenarnya tidak pernah menyangka bahwa saya akan diundang pada tanggal 22 Oktober," jelasnya.

Dian kemudian menceritakan pertemuannya dengan Jokowi saat menghadiri resepsi pengurus PSI di Lombok. Dalam kesempatan tersebut, ia mengaku sempat berdiskusi langsung dengan Jokowi mengenai pemanggilannya sebagai saksi.

Dian mengatakan Jokowi sempat menanyakan kapan dirinya akan dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangan.

"Mas Dian, ini kapan Mas Dian akan diundang?" kenang Dian menirukan pertanyaan Jokowi.

Dian mengaku saat itu menjawab bahwa dirinya belum menerima undangan untuk hadir di persidangan.

Ia kemudian menyebut Jokowi sempat memperkirakan dirinya akan dipanggil pada 22 Oktober 2026. Namun, menurut Dian, saat percakapan tersebut berlangsung, Jokowi juga belum menerima surat undangan dari pengadilan.

Kehadiran Dian sebagai saksi menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan dalam persidangan perkara yang menjerat Dokter Tifa. Keterangan para saksi dan bukti yang diajukan akan menjadi bagian dari proses pembuktian di pengadilan.* (dh)

"Kalau ditanya investasi atau perampasan? Jawabannya jelas PERAMPASAN yang dilegalkan!," tegas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut periode 2013-2018 s/d 2018-2023.

Baca Juga:

• HGU Telantar Harus Hapus Demi Hukum! Rakyat 30 Tahun Lebih Berhak dari PTPN dan Investor

Tapi menurutnya, yang dipakai malah membiaran PTPN menelantarkan lahan HGU-nya. Lalu PTPN kerjasama dengan investor. Investor dapat HGB, rakyat digusur pakai Brimob. "Itu bukan investasi. Itu konspirasi perampasan tanah rakyat yang dilegalkan oleh BPN dan direstui Pemda!," beber Abyadi.

Ia menyebut, dengan begitu, telah terjadi 4 kejahatan sekaligus.

Pertama; Kejahatan Konstitusional, yakni melanggar Pasal 33 UUD 1945 dan amanat Reforma Agraria. Tanah yang harusnya jadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) amanah Perpres No 62/2023 dan UUPA No 5/1960, malah di-HGB-kan ke developer.

Kedua; Kejahatan Kemanusiaan. Menggusur tidak manusiawi, tanpa relokasi dan ganti rugi layak. Perempuan dan anak jadi korban. Di mana nilai Pancasila?

Ketiga; Kejahatan Ekonomi. Negara rugi. Tanah negara dilepas murah ke developer (NJOP rendah), dijual mahal ke publik. Selisih triliunan masuk kantong siapa? PAD Sumut/Medan naik berapa dari Citraland? Hanya PBB kecil, untung triliunan dibawa ke Jakarta.

Keempat; Kejahatan Ekologis. Lahan pangan produktif (kebun rakyat) diubah jadi beton perumahan elite yang 70% tidak dihuni, hanya untuk spekulasi properti.

Pola umum yang harus dibongkar, menurutnya adalah, tanah HGU PTPN II, III, IV yang habis masa berlakunya atau ditelantarkan harusnya jadi TORA untuk redistribusi rakyat miskin.

Faktanya di-HGB-kan ke developer. Rakyat yang kelola puluhan tahun dicap penyerobot. Developer tiba-tiba muncul difasilitasi negara. Praktik inilah yang membuat konflik agraria Sumut tertinggi tiga besar nasional. Lebih 60% konflik di Sumut bersumber dari HGU PTPN.

Tiga Tuntutan Hukum

Sehubungan dengan itu, menurut Abyadi, ada tiga tuntutan hukum yang harus diajukan.

Pertama; mendesak ATR/BPN Sumut tetapkan lahan konflik Sampali, Pancing, Helvetia sebagai TANAH TERLANTAR sesuai Pasal 1 angka 11 PP 18/2021.

Kedua; mendesak BPN batalkan HGB investor di atas HGU yang sudah hapus karena telantar. Kemudian menghentikan penerbitan HGB di proyek-proyek berikutnya di lahan HGU yang ditelantarkan dan menggusur rakyat.

Ketiga; dorong warga kuasai yang sudah 20 tahun leih menguasai lahan untuk segera daftar permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM) via PTSL/Reforma Agraria dasar Pasal 24 ayat 2 PP 24/1997.

"Jika hukum masih tegak, hari ini juga BPN Sumut harus batalkan semua HGB di atas eks HGU PTPN bermasalah dan bagikan ke rakyat. Itu perintah UUPA, itu perintah PP 18/2021!" pungkasnya.* (dh)

Pesan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026 tingkat Provinsi Sumut yang diselenggarakan Tim Penggerak (TP) PKK Sumut di Hotel Grand Mercure, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• Serahkan Penghargaan KILAS 2026 kepada Sembilan Daerah di Sumut, Kahiyang Ayu Dorong Keluarga Jadi Benteng Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual

"Ibu-ibu PKK adalah sekolah pertama untuk anak-anak. Kuncinya berada pada ibu-ibu. Mereka akan mencontoh apa yang ibu perbuat, ibu katakan. Karena itu saya titip anak-anak agar tidak terjerat dari segala jenis Narkoba. Saat ini Sumut masih peringkat satu Narkoba," ucap Bobby.

Ia menambahkan, keluarga yang sehat, terdidik, mandiri, dan sejahtera merupakan fondasi penting bagi pembangunan Sumut. Menurutnya, peran keluarga perlu diperkuat melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Program tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan anak, ketahanan pangan keluarga, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan kepedulian sosial. Bobby menilai program-program itu perlu terus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Bobby juga mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendukung pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Menurutnya, penggunaan teknologi digital dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas program dalam menghadapi kebutuhan masyarakat.

"Kalau bisa, boleh seluruh program 10 Program Pokok PKK ini ada satu tambahan output yang bisa disepakati bersama, khususnya PKK Sumut dan daerah. Saat ini kita hidup di zaman digital, tentang bagaimana penggunaan AI yang saat ini begitu massif," ujarnya.

Menurut Bobby, pemanfaatan teknologi perlu diarahkan agar mendukung penguatan keluarga dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Penerapannya juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga teknologi dapat memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu mengatakan PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Menurutnya, upaya pembangunan tersebut perlu dimulai dari penguatan ketahanan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Kahiyang menyebut peringatan HKG PKK ke-54 menjadi momentum untuk menyatukan visi dan memperkuat sinergi seluruh jajaran PKK, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Kader Dasawisma juga dinilai memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat.

"Gerakan masif ini bertujuan untuk meneguhkan kembali pelaksanaan 10 Program Pokok PKK agar berjalan selaras, adaptif, dan secara nyata mendorong keberhasilan program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah," kata Kahiyang.

Dalam kesempatan tersebut, Kahiyang juga menyerahkan penghargaan kepada para pemenang lomba PKK tingkat Provinsi Sumut. Perlombaan tersebut meliputi Tertib Administrasi PKK, Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (AKU HATINYA) PKK, serta Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.

Perlombaan dibagi dalam kategori kabupaten dan kota. Para pemenang mendapatkan dana pembinaan, trofi, dan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mendukung pelaksanaan program PKK.

Puncak peringatan HKG PKK ke-54 tersebut turut dihadiri Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumut Boya Yanti Gultom, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, para ketua TP PKK kabupaten dan kota, kader PKK se-Sumut, serta sejumlah kepala desa dan lurah.

Melalui momentum tersebut, penguatan peran keluarga, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi diharapkan dapat berjalan beriringan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Utara.* (dh)

Maruli mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah dalam mendorong reformasi hukum, pemberantasan korupsi, penguatan kelembagaan hak asasi manusia (HAM), serta pembenahan sistem pemasyarakatan. Namun, ia menilai berbagai upaya tersebut perlu terus dievaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca Juga:

• Negara Luar Olok-Olok Karhutla, Prabowo Buka-bukaan: Perusahaan Mereka di Sini Dablek

Ia menilai pembaruan tersebut perlu diikuti dengan penerapan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, dan konsisten agar tujuan mewujudkan keadilan dapat berjalan sesuai harapan.

Dalam bidang pemasyarakatan, Maruli juga menyoroti upaya pemerintah dalam mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan). Menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya dilakukan melalui penambahan kapasitas, tetapi juga harus disertai peningkatan kualitas pembinaan dan rehabilitasi warga binaan.

Penerapan pidana alternatif, kata dia, juga perlu menjadi perhatian untuk mendukung sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan.Sebagai purnawirawan Polri dan anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli memandang penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Profesionalitas aparat, transparansi proses hukum, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain, perlindungan saksi dan korban, pemenuhan HAM, serta kemudahan akses terhadap keadilan juga perlu mendapat perhatian. Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga menyangkut perlindungan hak setiap warga negara.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, Maruli berharap berbagai kebijakan yang telah dijalankan dapat dilanjutkan dengan evaluasi yang objektif, pengawasan efektif, serta koordinasi yang lebih kuat antarlembaga negara.

Ia menegaskan DPR RI memiliki peran penting dalam mengawal arah kebijakan pemerintah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Peran tersebut mencakup dukungan terhadap kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus pemberian masukan terhadap program yang masih membutuhkan perbaikan.

Bagi Maruli, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari ketegasan negara dalam menindak pelanggaran. Lebih dari itu, masyarakat harus merasakan adanya rasa aman, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil.

Ia berharap momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat supremasi hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.

Baca Juga:

• Tantang Gibran Datang ke PTUN, Denny Indrayana Siapkan Pertanyaan Menohok Soal Ijazah

Menurut Budi, Jakarta Timur memiliki posisi strategis karena didukung jumlah penduduk yang besar, kawasan industri, pusat perdagangan, jaringan transportasi, serta kedekatannya dengan wilayah penyangga seperti Bekasi dan Bogor.

Baca Juga:

• Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?

"Jakarta Timur memiliki potensi yang sangat besar. Karena itu, pembenahan wilayah tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga bagaimana potensi ekonomi, lingkungan, budaya, dan masyarakat dapat dikembangkan menjadi nilai tambah bagi warga," ujar Budi.

Budi mengapresiasi Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Munjirin atas sejumlah program yang dinilainya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Program tersebut antara lain penataan wilayah, antisipasi banjir, penguatan ketahanan pangan, pengelolaan sampah, kesehatan lingkungan, serta pengembangan sektor sosial dan ekonomi kreatif.

Di bidang lingkungan, Budi menyoroti penataan kawasan dan pengerukan saluran serta kali untuk membantu mengantisipasi genangan. Menurutnya, pemanfaatan lahan melalui program pertanian perkotaan atau urban farming juga dapat mendukung kegiatan produktif masyarakat.

Pada sektor persampahan, ia menilai kebiasaan memilah sampah dari rumah perlu terus diperkuat. Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus mendukung pengelolaan kawasan publik secara berkelanjutan.

"Pembenahan kota akan lebih kuat apabila masyarakat menjadi bagian dari prosesnya. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyiapkan kebijakan dan fasilitas, sementara masyarakat, dunia usaha, komunitas, serta lembaga lainnya dapat memperkuat pelaksanaannya," kata Budi.

Selain program penataan wilayah, Budi menyoroti potensi Banjir Kanal Timur (BKT) yang menurutnya dapat dikembangkan sebagai ruang publik sekaligus kawasan ekonomi kreatif. Ia mengusulkan gagasan pengembangan BKT menjadi pusat kuliner modern dengan konsep yang disebutnya sebagai "Jakarta Crystal Tunnel".

Menurut Budi, pengembangan tersebut dapat melengkapi fungsi BKT sebagai infrastruktur pengendalian banjir dan ruang terbuka. Kawasan itu juga dinilai berpotensi menjadi tempat interaksi masyarakat, destinasi wisata malam, serta ruang pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Gagasan BKT menjadi pusat kuliner modern merupakan nilai tambah yang bisa melengkapi penataan BKT sebagai ruang publik. Konsepnya tentu perlu dikaji secara matang, termasuk aspek tata ruang, lingkungan, kebersihan, keamanan, dan keberpihakan kepada UMKM," ujarnya.

Budi menilai potensi tersebut didukung oleh keberadaan UMKM, akses transportasi, serta kedekatan Jakarta Timur dengan sejumlah destinasi, seperti Taman Mini Indonesia Indah dan Bandara Halim Perdanakusuma.

Namun, ia mengingatkan bahwa pengembangan kawasan BKT perlu dirancang secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru. Penataan pedagang, pengelolaan sampah, keamanan, dan kelestarian lingkungan, menurutnya, harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung tertib dan berkelanjutan.

Selain BKT, Budi menyebut kawasan industri Pulo Gadung, pusat perdagangan Jatinegara, Pasar Induk Kramat Jati, serta sejumlah simpul transportasi sebagai potensi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta Timur.

Jaya Center Foundation juga menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan sosial. Salah satu kegiatan yang direncanakan berlangsung pada November 2026 di Cipinang Muara adalah pemeriksaan dan pembagian sekitar 500 kacamata gratis bagi warga yang membutuhkan.

Kegiatan tersebut direncanakan melibatkan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat, yakni Nachrowi selaku Ketua RW 14, Ruchyat dari LMK Kelurahan Cipinang Muara, dan Subadi yang juga merupakan anggota LMK Cipinang Muara. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin disebut direncanakan hadir dalam kegiatan tersebut.

Sebelumnya, Jaya Center Foundation juga memberikan Piagam Penghargaan JMFF 2026 kepada Munjirin sebagai bentuk apresiasi atas dukungannya terhadap penyelenggaraan festival film pendek se-Jawa dan Bali tersebut.

Budi menilai kegiatan sosial dan kolaborasi lintas komunitas dapat memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Menurutnya, pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat.

"Refleksi 2026 ini menjadi momentum untuk melihat apa yang sudah dilakukan sekaligus apa yang masih dapat dikembangkan. Kami mengapresiasi langkah Pemkot Jakarta Timur dan berharap kolaborasi dengan masyarakat semakin diperkuat," ujar Budi.

Ia berharap pengembangan Jakarta Timur ke depan dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi lokal, penataan lingkungan, pengembangan ruang publik, serta pelestarian sejarah dan budaya. Dengan potensi industri, perdagangan, transportasi, UMKM, dan pariwisata yang dimiliki, Jakarta Timur dinilai memiliki peluang untuk berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta.* (dh)

Dalam kasus ini, polisi telah menangkap dua terduga pelaku berinisial DAC (22) dan AAL (20). Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Cornelis Mangarahon Simanjuntak mengatakan DN meninggal dunia setelah terkena tembakan dalam peristiwa yang terjadi pada Minggu (18/10/2026).

Baca Juga:

• Polda Sumut Tangkap 2 Eksekutor Penembakan Donny Pacek di Deli Serdang, Motif Masih Didalami

Setelah kejadian itu, Feri menghubungi DN untuk meminta bantuan karena rumahnya diserang.

"Rumah Feri diserang oleh kelompok Saudara Kiboy dan kawan-kawan. Kemudian, setelah penyerangan tersebut, Saudara Feri menghubungi almarhum DN. Ia meminta bantuan karena rumahnya diserang," kata Cornelis dalam konferensi pers di Polda Sumut, Kamis (22/10/2026).

Mendapat kabar tersebut, DN kemudian mengumpulkan sejumlah rekannya untuk mendatangi rumah Feri. Menurut keterangan polisi, rombongan itu membawa sejumlah barang, termasuk senjata tajam dan senapan angin, yang dimasukkan ke dalam mobil Toyota Yaris berwarna putih.

DN mengendarai mobil tersebut menuju Desa Bandar Labuhan bersama empat rekannya. Perjalanan mereka juga diikuti sejumlah sepeda motor yang dikendarai rekan-rekan lainnya.

Dalam perjalanan, dua pria yang belakangan diidentifikasi sebagai DAC dan AAL disebut mendekati rombongan tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Keduanya diduga membawa senjata api.

Cornelis mengatakan DAC diduga menyampaikan kepada AAL bahwa senjata telah disiapkan untuk ditembakkan ketika mereka mendekati mobil korban. Sepeda motor yang ditumpangi kedua pria itu kemudian memotong dan memepet kendaraan DN.

"Mereka memotong mobil dan memepetnya. Saudara DAC menyampaikan kepada AAL, 'ini dia orangnya, silakan tembak!' begitu. Jadi ada perintah tembak dari Saudara DAC," ujar Cornelis.

Menurut polisi, penembakan kemudian terjadi beberapa kali hingga mengenai orang-orang di dalam mobil. DN mengalami luka tembak di bagian telinga kanan yang menembus leher kiri. Sementara itu, seorang penumpang bernama Indra Wijaya terkena tembakan di paha kiri.

"Tembakan mengenai telinga sebelah kanan korban DN, kemudian tembus ke leher sebelah kiri. Lalu ada tembakan juga kena paha kiri penumpang yang ada di sebelahnya bernama Indra Wijaya," jelas Cornelis.

Setelah melakukan penembakan, kedua terduga pelaku disebut berusaha melarikan diri. Namun, keduanya sempat terjatuh setelah kendaraan korban yang kehilangan kendali menabrak mereka.

Polisi menyebut persaingan antara dua kelompok ormas menjadi motif dalam peristiwa yang dikategorikan penyidik sebagai dugaan pembunuhan berencana tersebut.

"Motif dari peristiwa pembunuhan berencana ini adalah persaingan antar dua kelompok. Kelompok ini adalah kelompok ormas. Jadi motivasinya seperti itu," ungkap Cornelis.

Penyidik masih mendalami perkara tersebut untuk mengungkap rangkaian kejadian dan peran masing-masing pihak. Keterangan polisi mengenai kronologi, motif, dan keterlibatan kedua terduga pelaku akan diuji melalui proses hukum yang berlaku.* (km/dh)

Penegasan itu disampaikan Erfin saat memimpin rapat Tim Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• Gagasan BUS TAGANA Bandung: Sinergi Penanganan Bencana Harus Tembus Sampai RT/RW

"Berbicara retribusi ini tentu tidak sama seperti pajak daerah. Retribusi itu ada pelayanan yang kita berikan kepada wajib retribusi. Artinya berjalan beriringan ketika masyarakat mendapatkan layanan, di situ kita ambil retribusinya," ujar Erfin.

Erfin mengatakan, secara agregat, capaian penerimaan retribusi Kota Medan pada bulan ini menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski kontribusinya terhadap APBD tidak sebesar pajak daerah, retribusi tetap memiliki peran strategis dalam penerimaan PAD dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan pelayanan oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Meski demikian, ia mengingatkan jajaran OPD agar tidak hanya berpatokan pada keberhasilan melampaui target penerimaan. Menurutnya, kualitas pelayanan dan manfaat yang dirasakan masyarakat juga harus menjadi ukuran keberhasilan pemerintah.

"Bukan hanya kita cerita target melampaui batas kita anggap berhasil. Tapi ada makna yang lebih luas, apakah masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai kehendak dan kebutuhannya? Saya ingin kita menyamakan persepsi, jangan sampai retribusi ini hanya dianggap sebagai tugas tambahan," tegasnya.

Senada dengan Erfin, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi forum untuk mengidentifikasi kendala sekaligus memperkuat komitmen pimpinan perangkat daerah dalam mempercepat penerimaan retribusi pada Triwulan IV.

Laksamana menyebut sejumlah OPD telah menunjukkan capaian penerimaan yang baik, bahkan melampaui target Triwulan III. Sementara itu, perangkat daerah yang belum mencapai target diminta menyampaikan data, menjelaskan persoalan yang dihadapi, serta menyusun proyeksi langkah penanganan secara realistis hingga akhir tahun.

"Untuk retribusi secara agregat ada beberapa yang sangat baik bahkan melebihi target di Triwulan III. Namun untuk OPD yang belum mencapai target, arahan Pak Sekda tadi sudah sangat jelas, yang terpenting adalah menyajikan data, memaparkan permasalahan serta menyusun proyeksi penanganan secara rasional untuk mengejar target di akhir tahun," jelas Laksamana.

Dalam rapat tersebut, delapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memaparkan capaian penerimaan retribusi beserta kendala yang dihadapi di lapangan. Kedelapan instansi itu meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), serta RSUD Bachtiar Djafar.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Bapenda Kota Medan M. Agha Novrian, Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Suluh Aulia Harahap, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan Junaidi Sanjaya.

Melalui evaluasi tersebut, Pemko Medan mendorong setiap perangkat daerah mengoptimalkan penerimaan retribusi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Upaya ini diharapkan mendukung pencapaian PAD hingga akhir tahun tanpa mengabaikan kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan.* (dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Ondim saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan suap dengan terdakwa kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu'arif di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• KPK Tahan 7 Tersangka Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Sumut, Ex Kepala BBPJN Ikut Ditingkap

Ondim membantah bahwa seluruh uang tersebut merupakan utang pribadi. Ia menyebut hanya Rp500 juta yang dikategorikannya sebagai utang, sementara sisanya merupakan sisa fee proyek.

"Hanya Rp500 juta, itu pun utang pribadi, sedangkan sisanya merupakan sisa fee proyek. Waktu masih jadi Plt, maaf cakapnya, saya masih takut," ujar Ondim di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan untuk mendalami hubungan antara aliran uang dan dugaan pengaturan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Langkat. Jaksa masih perlu menguji keterangan itu bersama bukti serta kesaksian lain dalam persidangan.

Usai sidang, Ondim juga ditanya wartawan mengenai pernyataannya di hadapan majelis hakim. Saat ditanya apakah dirinya mengakui kesalahan dalam perkara tersebut, Ondim menjawab singkat.

"Khilaf... jadi lain tadi," jawab Ondim terbata-bata.

Ondim yang mengenakan rompi oranye KPK kemudian digiring petugas untuk kembali ke tahanan.

Dalam perkara ini, dugaan pengaturan proyek berkaitan dengan 85 paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Langkat. Berdasarkan uraian perkara yang disampaikan KPK sebelumnya, 80 paket pekerjaan berada di Dinas Pendidikan dengan nilai sekitar Rp9,5 miliar, sedangkan lima paket lainnya berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan nilai sekitar Rp748 juta.

Jaksa menduga terdapat permintaan fee proyek kepada Yaqub, kontraktor yang mengerjakan paket pekerjaan tersebut. Besaran fee yang disebut dalam uraian perkara adalah 10 persen untuk proyek di Dinas Pendidikan dan 17 persen untuk proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam perkembangan perkara, KPK sebelumnya menyebut Ondim diduga telah menerima uang Rp800 juta hingga 5 April 2026. Jaksa juga menguraikan adanya permintaan tambahan uang pada akhir Juni 2026. Rangkaian aliran uang tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami dalam proses hukum perkara suap proyek Langkat.

Selain menjadi saksi dalam persidangan Yaqub, Ondim juga berstatus tersangka KPK dalam perkara dugaan suap terkait pengaturan paket proyek di lingkungan Pemkab Langkat.

Dalam penanganan perkara tersebut, KPK disebut turut mengamankan uang tunai Rp244,7 juta dan mata uang asing senilai sekitar Rp1,22 miliar, yang terdiri atas 66.950 dolar Singapura dan 11.518 ringgit Malaysia.

Penyidik juga mengamankan logam yang disebut sebagai platinum seberat 55 kilogram serta memblokir dua rekening bank atas nama Syah Afandin dengan saldo total sekitar Rp2,27 miliar.

Meski demikian, keberadaan barang dan aset yang diamankan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruhnya berasal dari tindak pidana. Asal-usul dan kaitannya dengan perkara harus dinilai berdasarkan hasil penyidikan serta pembuktian hukum.

Persidangan perkara Yaqub Abdhal Al Mu'arif masih berlanjut untuk mendalami dugaan pengaturan proyek dan aliran uang yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan Pemkab Langkat.* (dh)

Rencana tersebut disampaikan Yassierli dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KEK Triwulan III Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Menurutnya, keberhasilan pelatihan vokasi tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti program, tetapi juga dari kesesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan peluang mereka memperoleh pekerjaan.

Baca Juga:

• Perkuat 'Link and Match' Kampus-Industri, Mahasiswa Magister USK Pelajari Sistem K3 di PT PIM

Melalui konsep tersebut, KEK diharapkan tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi dan investasi, tetapi juga tempat pengembangan keterampilan, kewirausahaan, serta penyerapan tenaga kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkenalkan konsep KEK Skills Ecosystem, yakni kolaborasi antara pengelola kawasan, perusahaan, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) atau lembaga vokasi, pemerintah daerah, lembaga sertifikasi, serta inkubator usaha.

Kolaborasi itu ditujukan untuk menerjemahkan kebutuhan tenaga kerja perusahaan menjadi materi pelatihan yang relevan. Kompetensi peserta juga akan dinilai berdasarkan standar yang berlaku agar hasil pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan rekrutmen industri.

Dalam skema yang direncanakan, pelatihan berlangsung selama empat bulan. Peserta akan menjalani dua bulan pembelajaran di BPVP, kemudian melanjutkan dua bulan berikutnya di lingkungan KEK untuk memperoleh pengalaman praktik industri.

Pada tahap pembelajaran awal, peserta dibekali keterampilan dasar sesuai bidang yang dibutuhkan. Selanjutnya, praktik di lingkungan industri diharapkan membantu peserta memahami proses kerja, penggunaan peralatan, standar mutu, prosedur operasional, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Kemnaker juga merancang enam tahapan dalam pelaksanaan KEK Skills Ecosystem. Tahap pertama adalah memetakan kebutuhan jabatan, jumlah tenaga kerja, kompetensi yang disyaratkan, dan jadwal rekrutmen perusahaan. Pemetaan ini menjadi dasar untuk menentukan jenis pelatihan serta jumlah peserta yang perlu disiapkan.

Tahap kedua adalah menyusun modul pembelajaran berdasarkan unit kompetensi, standar operasional prosedur (SOP), kebutuhan peralatan, standar mutu, dan ketentuan K3. Setelah itu, peserta mengikuti pelatihan teori dan praktik dasar dengan pendampingan instruktur.

Tahap keempat berfokus pada pengalaman kerja terstruktur di lingkungan industri dengan pendampingan mentor. Melalui proses tersebut, peserta diharapkan dapat menerapkan keterampilan yang telah dipelajari sekaligus memahami budaya kerja dan tuntutan produktivitas.

Tahap berikutnya adalah asesmen dan sertifikasi berdasarkan standar yang berlaku untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta. Tahap terakhir berupa pembangunan basis data talenta yang dapat digunakan untuk mendukung rekrutmen, memantau penempatan kerja, dan mengevaluasi pelaksanaan program.

Dengan rangkaian tersebut, pelatihan vokasi diharapkan tidak berhenti pada kelulusan peserta, tetapi terhubung langsung dengan kebutuhan perekrutan dan perkembangan karier di dunia kerja.

Kemnaker juga menyiapkan tiga indikator kinerja utama untuk mengukur efektivitas program. Indikator pertama adalah persentase peserta yang memperoleh pekerjaan dalam waktu tiga bulan setelah pelatihan. Kedua, tingkat retensi pekerja setelah enam bulan bekerja. Ketiga, tingkat kepuasan industri terhadap tenaga kerja yang direkrut melalui program tersebut.

Ketiga indikator ini diharapkan menjadi dasar evaluasi untuk mengetahui apakah materi pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan apakah lulusan mampu bertahan dalam pekerjaan yang diperoleh.

Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk memperbaiki pemetaan kebutuhan jabatan, metode pembelajaran, dan sistem pendampingan peserta agar pelatihan semakin relevan dengan kondisi industri.

Yassierli berharap pengembangan ekosistem keterampilan di KEK dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Integrasi antara perusahaan dan lembaga pelatihan diharapkan membantu industri memperoleh tenaga kerja sesuai kebutuhan, sementara pencari kerja mendapatkan akses pembelajaran yang lebih dekat dengan kondisi nyata di tempat kerja.

Melalui konsep KEK Skills Ecosystem, Kemnaker mendorong pelatihan vokasi yang lebih terarah, terukur, dan terhubung dengan kebutuhan dunia usaha. Keberhasilan program nantinya akan bergantung pada ketepatan pemetaan kebutuhan industri, efektivitas kolaborasi, serta hasil penempatan dan keberlanjutan pekerjaan peserta.* (dh)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, mengatakan upaya tersebut disampaikan dalam dialog interaktif program Titik Kumpul di TVRI Sumut, Jalan Putri Hijau, Medan, Kamis (22/10/2026). Kegiatan bertema "Sumut Nol Karhutla, Modifikasi Cuaca Urai Asap Kiriman" itu merupakan hasil kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut.

Baca Juga:

• Malaysia Rencanakan Bawa Isu Karhutla ke Forum ASEAN, Ini Tanggapan Resmi Kemlu RI

Untuk mengantisipasi kebakaran, Pemprov Sumut menyiagakan personel Manggala Agni yang didukung tiga daerah operasi (Daops), yakni Daops Manggala Agni Sibolangit, Aek Nauli, dan Langga Payung.

Daops Manggala Agni tersebut masing-masing disebut berada di wilayah Sibolangit, Kabupaten Karo, Aek Nauli, Kabupaten Simalungun, serta Langga Payung, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

"Untuk mencegah karhutla di Sumut, kami menyiapkan personel Manggala Agni yang didukung tiga daerah operasi (Daops), yaitu Daops Manggala Agni Sibolangit di Kabupaten Karo, Daops Manggala Agni Aek Nauli di Kabupaten Simalungun, serta Daops Manggala Agni Langga Payung di Kabupaten Labuhanbatu Selatan," ujar Heri.

Selain menyiagakan personel, Pemprov Sumut menggencarkan sosialisasi pencegahan karhutla di kabupaten dan kota. Kesiapsiagaan berbasis masyarakat juga diperkuat melalui pembentukan lima kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kabupaten Padanglawas Utara, Toba, Karo, Tapanuli Utara, dan Samosir.

Menurut Heri, kelompok MPA telah difasilitasi dengan sarana dan prasarana pendukung untuk membantu upaya pencegahan maupun pemadaman kebakaran. Peralatan yang disediakan antara lain pakaian kerja lapangan, sepatu bot, topi lapangan, gepyok atau alat pemukul api, serta jet shooter untuk membantu pemadaman.

Meski demikian, pengendalian karhutla masih menghadapi sejumlah tantangan. Kondisi lahan gambut dan non-gambut, keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi topografi, serta ketersediaan personel menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganan kebakaran di lapangan.

Untuk memperkuat pencegahan, DLHK Sumut melakukan pemantauan titik panas setiap hari dengan memanfaatkan situs SiPongi, situs pemantauan LAPAN, serta data satelit NOAA dan Terra. Pemantauan tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini agar indikasi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti.

Pengawasan juga dilakukan terhadap pemegang izin di bidang kehutanan melalui kewajiban membentuk kelompok MPA. Selain itu, petugas melakukan patroli dan pengecekan langsung atau ground check terhadap titik panas yang terpantau.

Di kawasan lahan gambut, pembangunan sekat kanal turut dilakukan untuk menjaga kondisi hidrologis lahan dan mengurangi risiko kebakaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pengelolaan lahan agar tidak mudah mengering, terutama saat kondisi cuaca meningkatkan potensi kebakaran.

Apabila kebakaran terjadi, penanganannya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur. Pihak yang terlibat antara lain kepolisian, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, kelompok MPA, polisi kehutanan, Manggala Agni, lembaga swadaya masyarakat pemerhati lingkungan, serta masyarakat sekitar kawasan hutan.

Heri mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara membakar. Warga juga diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan tanda-tanda kebakaran hutan dan lahan.

"Sinergi antara pemerintah, aparat, pemegang izin kehutanan, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan serta penanganan karhutla di Sumut," pungkasnya.* (dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Surya saat menghadiri World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Forum internasional yang berlangsung pada 21–23 Oktober 2026 itu menjadi ruang kolaborasi bagi pemerintah, pelaku industri kreatif, akademisi, kreator, dan investor untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif.

Baca Juga:

• Cetak Rekor 5 Kali Beruntun, Pemkab Asahan Boyong Predikat Tertinggi KI Award Sumut 2026

"Ekonomi kreatif tidak bergantung pada sumber daya alam semata, tetapi bertumpu pada ide, kreativitas, dan inovasi anak bangsa. Dengan berkembangnya ekonomi kreatif, kita mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus memperkuat identitas budaya," kata Surya.

Surya juga menilai Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) memiliki peran strategis dalam mempertemukan para pelaku industri kreatif dan mendorong lahirnya inovasi. Melalui sinergi pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha, potensi kreatif Sumut diharapkan berkembang serta memiliki daya saing yang lebih kuat.

WCCE 2026 mengusung tema "Inclusively Creative: Collective Continuity". Tema tersebut menekankan pentingnya kesempatan yang setara bagi individu dari berbagai latar belakang dan wilayah untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyoroti pentingnya memperluas akses dan kesempatan bagi talenta kreatif di berbagai negara. Menurutnya, potensi kreatif dapat ditemukan di mana saja, tetapi kesempatan untuk mengembangkannya belum tersedia secara merata.

"Bakat ada di mana-mana, tetapi kesempatan tidak," ujarnya.

Pesan tersebut menekankan perlunya ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, terutama bagi pelaku kreatif dari negara berkembang. Akses terhadap pembiayaan, teknologi, jejaring, dan pasar dinilai penting agar para kreator dapat mengembangkan karya serta bersaing di tingkat internasional.

Pengembangan ekonomi kreatif juga membutuhkan dukungan kebijakan dan kerja sama lintas negara. Dengan dukungan tersebut, ide dan inovasi diharapkan dapat berkembang menjadi produk maupun layanan bernilai ekonomi yang membuka peluang usaha baru.

Salah satu agenda penting WCCE 2026 adalah penyusunan Jakarta Vision on Creative Economy. Dokumen tersebut diarahkan untuk memperkuat kolaborasi internasional dan mendorong ekonomi kreatif memperoleh posisi lebih strategis dalam agenda pembangunan global, termasuk setelah berakhirnya periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030.

Melalui forum ini, Indonesia berupaya memperluas jejaring kerja sama sekaligus membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Bagi Sumut, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi daerah dan memperkuat kolaborasi dalam pengembangan industri kreatif.

Penguatan ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya menghasilkan karya dan inovasi, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan.* (dh)

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sumut, Hery Valona Bonatua Ambarita, dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

• KPK Tahan 7 Tersangka Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Sumut, Ex Kepala BBPJN Ikut Ditingkap

Hery mengatakan Dinkes Sumut telah berkoordinasi dengan dinas kesehatan di 33 kabupaten/kota untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat kualitas udara yang buruk dan perubahan cuaca. Koordinasi tersebut dilakukan untuk wilayah yang terdampak maupun yang tidak terdampak secara langsung.

Selain itu, Dinkes Sumut bersama Ketua TP PKK Provinsi Sumut dan Dinas Kesehatan Kota Medan telah membagikan masker kepada masyarakat di Kota Medan.

Hery menjelaskan, masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker dengan ukuran yang sesuai agar dapat menutup hidung dan mulut secara rapat. Setelah beraktivitas, warga juga diimbau mencuci tangan dan wajah untuk menjaga kebersihan.

Masyarakat turut dianjurkan menerapkan pola hidup sehat guna menjaga daya tahan tubuh. Upaya tersebut meliputi mencuci sayur, buah, dan bahan makanan lainnya sebelum dikonsumsi, minum air putih yang cukup, serta mengonsumsi makanan bergizi seimbang.

Menu sehari-hari disarankan mencakup sumber karbohidrat, sayuran, buah-buahan, serta protein dari bahan pangan seperti daging, telur, ikan, dan udang.

Dinkes Sumut juga mengajak masyarakat menyebarkan informasi mengenai langkah pencegahan tersebut kepada anggota keluarga, teman, dan lingkungan sekitar agar semakin banyak warga yang memahami pentingnya menjaga kesehatan saat kualitas udara memburuk.

"Kita bersama-sama menyampaikan informasi yang baik kepada seluruh masyarakat, terutama untuk keluarga, lingkungan, dan teman-teman sekerja," katanya.

Menurut Hery, kualitas udara dalam beberapa hari terakhir menunjukkan perbaikan. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada dan menjaga kesehatan.

Dinkes Sumut akan terus menyampaikan imbauan melalui kegiatan promosi kesehatan sebagai upaya edukasi kepada masyarakat mengenai langkah pencegahan dampak kualitas udara yang buruk.* (dh)

Dumatno, yang disebut sebagai sepupu Jokowi, dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum (JPU). Dalam persidangan, Tifa menggali keterangan saksi mengenai penampilan Jokowi saat muda, terutama penggunaan kacamata, kumis, dan gaya rambutnya.

Baca Juga:

• Sebut Keterangan Menyesatkan Soal Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Pertimbangkan Laporkan Dian Sandi

"Kan saksi tadi sampaikan bahwa sejak kecil sudah kenal, dekat, sering bertemu dalam acara-acara keluarga dengan Pak Jokowi, gitu. Nah, sebagai seorang dokter, saya curious. Kenapa ada orang yang anda kenal (waktu) kecil, remaja itu berkacamata, betul begitu? Atau sesekali saja beliau berkacamata? Atau terus-terusan berkacamata atau sesekali saja berkacamata," tanya Tifa.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Dumatno mengaku pernah melihat Jokowi menggunakan kacamata saat masih muda. Namun, ia tidak mengingat secara pasti kapan melihat Jokowi mengenakannya.

"Saya kan tidak intens, Ibu. Jadi, saya di sini saya menyampaikan bahwa saya pernah melihat beliau berkacamata," jawab Dumatno.

Dumatno juga mengatakan penggunaan kacamata dapat berkaitan dengan gaya atau penampilan seseorang. Ia mengaku tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Jokowi mengenai alasan menggunakan atau tidak menggunakan kacamata.

"Saya sendiri juga nggak menanyakan, kadang ada juga buat fashion segala macam kan bisa juga, tapi kan saya tidak menanyakan," katanya.

Selain menyoal kacamata, Tifa turut menanyakan penampilan Jokowi saat muda, termasuk apakah ia pernah memelihara kumis. Dumatno menjawab bahwa dirinya pernah melihat Jokowi berkumis dan berambut gondrong.

"Oke. Sekarang, Pak Jokowi waktu muda pakai kumis atau tidak?" tanya Tifa.

"Saya melihat beliau pernah kumisan," jawab Dumatno.

Tifa kemudian memastikan apakah Jokowi pernah tampil tanpa kumis. Dumatno kembali menjelaskan bahwa ia pernah melihat Jokowi berambut agak gondrong dan berkumis.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan saksi dalam persidangan perkara yang berkaitan dengan tudingan ijazah Jokowi. Penilaian mengenai keaslian dokumen yang dipersoalkan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keterangan tentang penampilan seseorang, melainkan harus mengacu pada keseluruhan alat bukti dan proses pembuktian di persidangan.* (in/dh)

Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Mulachela, mengatakan Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga yang terdampak kabut asap lintas batas. Ia juga menegaskan pemerintah Indonesia serius menangani karhutla di dalam negeri.

Baca Juga:

• Kemenkes Catat Kasus ISPA Karhutla Melonjak Jadi 333.470, Puluhan Ribu Balita Terdampak

"Terkait dengan usulan untuk dibawa ke tingkat ASEAN, sebetulnya mekanisme ASEAN yang membahas tentang isu ini sendiri sudah established, sudah ada dan sudah berjalan," ujar Nabyl dalam konferensi pers di Gedung Kemlu RI, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Meski demikian, Indonesia tetap terbuka terhadap kerja sama dan dialog dengan negara-negara mitra untuk mempercepat penanganan karhutla. Menurut Nabyl, pelaksanaan kerja sama bilateral maupun regional perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.

Nabyl juga menjelaskan bahwa tawaran bantuan dari negara lain akan dikaji secara teknis oleh pemerintah. Bentuk bantuan yang diterima nantinya perlu disesuaikan dengan kebutuhan penanganan karhutla di Indonesia.

"Pak Menlu juga sudah menyampaikan bahwa pada intinya pemerintah melihat setiap bantuan dari negara-negara mitra ini bisa kita lihat sesuai dengan kebutuhan, yang pada tingkat teknis masih terus dilakukan pembahasannya," katanya.

Ia menambahkan, mekanisme ASEAN merupakan salah satu dari sejumlah jalur kerja sama yang dapat dimanfaatkan untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas.

"Namun untuk konteks ASEAN sendiri, itu merupakan salah satu dari sekian banyak mekanisme kerja sama yang sudah berjalan untuk mengatasi isu ini," tuturnya.

Sementara itu, pemerintah Malaysia berencana memanfaatkan pertemuan para menteri ASEAN mendatang di Filipina untuk mendorong pembentukan kerangka hukum yang lebih tegas terkait karhutla. Usulan tersebut mencakup ketentuan penegakan hukum dan konsekuensi bagi pihak yang bertanggung jawab atas polusi kabut asap lintas batas.

Dorongan Malaysia tersebut kembali menyoroti pentingnya kerja sama antarnegara di kawasan untuk menangani dampak karhutla, terutama ketika asap kebakaran meluas hingga melintasi batas negara.* (oz/dh)

Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Then Suyanti, mengatakan data tersebut mencakup kasus pada kelompok usia di bawah lima tahun dan di atas lima tahun. Selain angka kumulatif, Kemenkes mencatat 4.522 kasus harian yang masih dilaporkan di wilayah terdampak.

Baca Juga:

• Negara Luar Olok-Olok Karhutla, Prabowo Buka-bukaan: Perusahaan Mereka di Sini Dablek

Dari total kasus kumulatif tersebut, sebanyak 258.298 kasus terjadi pada kelompok usia di atas lima tahun. Sementara itu, 75.172 kasus lainnya dialami anak usia 0–5 tahun.

Then menjelaskan, asap kebakaran hutan dan lahan mengandung sejumlah polutan yang dapat mengganggu kesehatan. Kandungan tersebut antara lain partikel halus PM2,5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, serta senyawa organik lainnya.

Paparan polutan dari asap karhutla dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), hingga iritasi mata dan kulit. Anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penderita asma atau PPOK, serta pekerja yang beraktivitas di luar ruangan menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus.

Untuk mengantisipasi dampak kesehatan tersebut, Kemenkes melakukan edukasi kepada masyarakat, membagikan masker, serta memantau kualitas udara dan perkembangan penyakit di daerah terdampak. Pemantauan juga dilakukan terhadap ketersediaan obat-obatan, bahan medis habis pakai (BMHP), dan alat kesehatan.

"Kita juga melakukan pemantauan penyakit akibat kebakaran hutan ini seperti ISPA, pneumonia, asma, iritasi mata dan kulit," ujar Then.

Kemenkes menyiagakan 1.691 puskesmas di wilayah terdampak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan rumah sakit rujukan, laboratorium kesehatan masyarakat, serta layanan Public Safety Center (PSC) 119 guna mendukung penanganan pasien.

Selain fasilitas pelayanan kesehatan, sebanyak 491 rumah oksigen telah disiapkan di berbagai wilayah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dukungan oksigen akibat dampak karhutla.

Kemenkes juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk memperkuat kesiapsiagaan. Surat edaran mengenai penanganan dampak kesehatan akibat karhutla telah diterbitkan kepada pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Then mengimbau masyarakat untuk memantau kualitas udara secara berkala melalui layanan Satu Sehat dan ISPU Net milik Kementerian Lingkungan Hidup.

Apabila kualitas udara masuk kategori sangat tidak sehat atau berbahaya, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jika harus keluar rumah, masyarakat disarankan menggunakan masker dan mencukupi kebutuhan air minum.

Masyarakat juga diminta mengurangi masuknya asap ke dalam rumah serta mewaspadai gejala gangguan kesehatan setelah terpapar kabut asap.

"Jadi kalau ada peningkatan gangguan kesehatan segera ke fasyankes terdekat untuk diobati segera oleh fasyankes," kata Then.* (k/dh)

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan permintaan penjelasan itu disampaikan dalam pertemuan daring yang digelar pada Senin (19/10/2026). Investor ingin mengetahui langkah konkret otoritas Indonesia dalam menanggapi perhatian MSCI terhadap pasar modal nasional.

Baca Juga:

• Ingatkan Bahaya Investasi Bodong Hingga Judol, Pemprov Sumut Minta ASN Cerdas Kelola Gaji

Hasan mengatakan OJK bersama BEI berkomitmen melanjutkan pembenahan untuk memperkuat integritas pasar modal Indonesia. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan transparansi informasi, khususnya mengenai kepemilikan saham perusahaan yang tercatat di bursa.

Menurut dia, keterbukaan informasi tersebut diharapkan memudahkan penyedia indeks global maupun investor dalam mengetahui struktur kepemilikan saham di BEI secara lebih akurat.

"Yang kita harapkan dengan begitu memudahkan seluruh pihak index provider, maupun investor dalam mengetahui secara persis sebetulnya siapa pemilik saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia," kata Hasan.

Selain transparansi kepemilikan saham, OJK juga berencana memperketat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di pasar modal. Pengawasan mencakup dugaan penyampaian informasi yang tidak benar, manipulasi pasar, perdagangan terkoordinasi, hingga keterbukaan informasi yang tidak sesuai fakta.

Hasan menegaskan penegakan aturan akan dilakukan apabila ditemukan pelanggaran. OJK juga akan menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan efek jera kepada pihak yang terbukti melanggar aturan pasar modal.

Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda reformasi untuk menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. OJK sebelumnya juga menyatakan komitmennya memperkuat transparansi, tata kelola, dan penegakan hukum sebagai tindak lanjut atas perhatian yang disampaikan MSCI.

MSCI sebelumnya mengumumkan dimulainya periode konsultasi terkait usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia. Dengan demikian, kemungkinan perubahan status menjadi standalone market masih dalam tahap pembahasan dan belum merupakan keputusan final.

Perkembangan ini menjadi perhatian pelaku pasar karena klasifikasi MSCI digunakan sebagai acuan oleh berbagai investor dalam menilai dan menentukan alokasi investasi di pasar saham global. Karena itu, langkah pembenahan yang dilakukan OJK dan BEI menjadi penting untuk menjaga transparansi, integritas, serta kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.* (d/dh)

Operasi gabungan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Binjai bersama BNNK Binjai itu menyasar sejumlah barak dan gubuk di wilayah hukum Polres Binjai serta Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• BNNK Binjai Bekali Warga Kawasan Rawan Narkoba Keterampilan Barista untuk Buka Peluang Usaha

"Hasil kegiatan di 12 lokasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial PS (48) yang diduga terlibat peredaran narkotika. Dari yang bersangkutan, diamankan 14 paket diduga ganja dengan berat bruto 123,3 gram," ujar Ismail Pane, Rabu (22/10/2026).

Selain PS, petugas turut mengamankan dua orang lainnya yang diduga sebagai pengguna narkotika. Ketiganya kini masih menjalani pemeriksaan di Markas Polres Binjai.

Dalam operasi tersebut, petugas juga menyita sejumlah barang yang ditemukan di lokasi, yakni 34 plastik klip transparan, 38 pipet skop, tujuh korek api, 18 alat isap, dan dua kaca pirek.

Sebanyak 12 lokasi yang menjadi sasaran penertiban tersebar di enam kecamatan. Rinciannya, tiga lokasi berada di Kecamatan Binjai Utara, tiga lokasi di Kecamatan Selesai, satu lokasi di Kecamatan Binjai Selatan, dua lokasi di Kecamatan Sei Bingai, dua lokasi di Kecamatan Binjai Kota, dan satu lokasi di Kecamatan Binjai Timur.

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda mengatakan penertiban tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian bersama BNN dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

"Kami terus berkomitmen melakukan penindakan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini akan terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman," kata Bimo.

Ia juga mengimbau masyarakat agar berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian melalui saluran resmi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungannya.* (dh)

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan tujuh tersangka yang hadir pada Kamis (22/10/2026) langsung menjalani penahanan. Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 22 Oktober hingga 10 November 2026.

Baca Juga:

• HGU Telantar Harus Hapus Demi Hukum! Rakyat 30 Tahun Lebih Berhak dari PTPN dan Investor

Ketujuh tersangka tersebut yakni mantan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Rahmad Parulian, serta mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Satker PJN Wilayah I, Munson Ponter Paulus Hutauruk, Faisal, dan Heri Handoko.

Dua tersangka lainnya adalah mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut T. Rahmatsyah Putra dan mantan PPK pada Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut Manaek Manalu.

Achmad Taufik menyebut ketujuh tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Mereka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana disampaikan KPK dalam pengumuman penahanan.

Sementara itu, Dicky Erlangga belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan penyidik pada Kamis ini. KPK berencana melayangkan pemanggilan kedua kepada Dicky pada Senin (26/10/2026).

"Terhadap yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan hukum acara (KUHAP), akan dilakukan pemanggilan kedua pada Senin, 26 Oktober 2026," ujar Achmad Taufik.

Pengembangan perkara ini merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut serta Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.

Dalam perkara awal, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Sumut saat itu, Topan Obaja Putra Ginting; pejabat pembuat komitmen pada UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, Rasuli Efendi Siregar; PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, Heliyanto; Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group, Muhammad Akhirun; serta Direktur PT Rona Na Mora, Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.

Perkara awal tersebut terbagi dalam dua klaster. Klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua menyangkut dua proyek di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut. Total nilai enam proyek yang menjadi objek perkara mencapai sekitar Rp231,8 miliar.

KPK kemudian mengembangkan penyidikan dan menerbitkan surat perintah penyidikan umum pada 5 Mei 2026. Pada September 2026, penyidik menetapkan delapan tersangka baru yang identitasnya diumumkan pada 13 Oktober 2026.

Penahanan tujuh tersangka ini menjadi bagian dari proses penyidikan lebih lanjut. Adapun dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.* (an/dh)

Rencana pelaporan tersebut disampaikan Tifa seusai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (22/10/2026). Menurut dia, keterangan Dian perlu dipersoalkan karena dinilai telah membuat masyarakat percaya bahwa foto ijazah tersebut merupakan dokumen asli yang diperolehnya secara langsung.

Baca Juga:

• Bikin Kaget di Sidang Dokter Tifa! Saksi Pengunggah Ijazah Jokowi Ngaku Tak Pernah Lihat Dokumen Asli

Tifa mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan pasal-pasal yang dinilai berkaitan dengan persoalan tersebut. Dengan demikian, pelaporan itu belum dapat disebut telah resmi diajukan berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam pemberitaan tersebut.

Tifa juga menyoroti hubungan Dian Sandi dengan Jokowi. Ia menyebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dipelajarinya, Dian mengaku baru mengenal Jokowi sejak 2022. Namun, Tifa menilai pernyataan Dian dalam sebuah wawancara pada 1 Mei 2025 menunjukkan kesan seolah-olah keduanya memiliki hubungan yang dekat.

Selain itu, Tifa menyinggung keterangan mengenai nama Purwoko yang dikaitkan dengan Jokowi. Menurut Tifa, dalam persidangan Dian menyebut informasi tersebut diperolehnya dari salah seorang anggota keluarga Jokowi yang tidak bersedia mengungkapkan identitasnya.

Persoalan lain yang disorot Tifa adalah asal-usul foto ijazah yang diunggah Dian melalui media sosial X pada April 2025. Tifa menyebut Dian tidak mengambil foto dokumen tersebut secara langsung dan memperoleh gambar digital itu dari akun X bernama @hyperpoison, yang menurutnya kini sudah tidak tersedia.

Tifa menilai pengunggahan ulang gambar tersebut dengan keterangan yang menyebutnya sebagai ijazah asli berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia juga mengaku telah mengantongi tangkapan layar komunikasi antara Dian dan akun tersebut tertanggal 27 April 2025.

Menurut Tifa, bukti itu akan dipertimbangkan sebagai dasar untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Meski demikian, penilaian Tifa mengenai adanya dugaan keterangan palsu maupun pengelabuan merupakan pernyataannya sebagai terdakwa dan belum dengan sendirinya menjadi kesimpulan hukum.

Sementara itu, Dian Sandi menyatakan tidak takut menghadapi persoalan tersebut, pada Kamis (22/10/2026), Dian mengatakan dirinya siap menghadapi ancaman hukuman yang disebutnya muncul dalam persidangan.

"Di persidangan tadi saya diancam 7 tahun penjara oleh pihak dr Tifa namun saya menjawab seumur hidup pun saya sanggup," tegas Dian.

Perkara yang menjerat Dokter Tifa masih bergulir di PN Jakarta Timur. Keterangan para saksi dan bukti yang diajukan dalam persidangan akan menjadi bagian dari proses pembuktian perkara tersebut.* (fj/dh)

Dalam persidangan tersebut, Dian menjelaskan asal-usul foto ijazah yang pernah diunggah melalui akun X miliknya, @diansandiu. Ia mengaku memperoleh gambar tersebut dari kolom komentar pada utas yang dibuatnya sebelumnya.

Baca Juga:

• Sidang Vonis Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Dijadwalkan Berlangsung 5 November 2026

"Saya men-download dan memposting sesuai dengan yang dikirim lewat komentar aslinya dari akun @hyperpoison," kata Dian di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU).

Dian menyatakan pengunggahan ulang tersebut dilakukan tanpa penyuntingan gambar. Ia mengunggah foto itu pada 1 April 2025, saat perdebatan mengenai riwayat pendidikan Jokowi ramai dibicarakan di media sosial.

Dalam keterangan unggahannya saat itu, Dian menggunakan kalimat yang menyebut foto tersebut sebagai ijazah asli Jokowi.

"Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada utas, biar kalian tenang lebarannya ini saya upload yang asli," demikian tulisan dalam unggahan tersebut.

Namun, saat memberikan keterangan di persidangan, Dian mengaku tidak pernah melihat secara langsung dokumen fisik ijazah Jokowi. Ia menjelaskan bahwa gambar yang diunggahnya berasal dari akun lain di media sosial.

Dian juga mengungkapkan bahwa keyakinannya mengenai riwayat pendidikan Jokowi diperoleh dari cerita mantan rekan kerjanya di Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Barat (NTB), Andi Pramaria.

Menurut Dian, Andi mengaku pernah menjadi teman satu angkatan Jokowi saat menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Cerita tersebut, kata Dian, telah didengarnya sejak 2018.

"Andi menceritakan pengalamannya kuliah bersama Pak Jokowi. Katanya, mereka masuk kuliah dan lulus pada tahun yang sama, yakni tahun 1985," ungkap Dian.

Selain berdasarkan cerita tersebut, Dian mengatakan keyakinannya turut dipengaruhi oleh pernyataan dan klarifikasi pihak rektorat UGM yang pernah ditontonnya melalui tayangan YouTube dalam kegiatan reuni UGM pada 2022.

Keterangan Dian menjadi bagian dari pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Jokowi. Persidangan tersebut menghadirkan saksi untuk menjelaskan asal-usul materi digital yang beredar dan kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa.

Meski demikian, keterangan mengenai sumber foto, proses pengunggahan, dan pengalaman Dian yang tidak pernah melihat dokumen fisik secara langsung tidak dengan sendirinya membuktikan keaslian ataupun ketidakaslian ijazah yang dipersoalkan. Penilaian terhadap keterangan saksi dan bukti lain tetap menjadi kewenangan majelis hakim dalam proses persidangan.* (fj/dh)