BATUBARA- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Labuhan Ruku terus memperkuat komitmennya dalam menjaga integritas dan menjaga internal.

Hal ini ditandai dengan mengikuti pelantikan dan pengukuhan Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) melalui virtual pada Senin, (6/4).

Baca Juga:

• BBM Nonsubsidi Bakal Naik? Pemerintah Masih Hitung-hitungan

Prosesi berlangsung dengan tertib dan khidmat sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan internal di lingkungan masyarakat.

Dalam pengukuhan tersebut, Kalapas mewakili Kakanwil Ditjenpas Sumut mengukuhkan secara simbolis Suriawan yang ditetapkan sebagai Ketua Satops Patnal.

Sementara itu, Denny Pebryanto, Helianto, Muhadi Cunjaya manurung, Zulfan Manurung dan Suriyo Wibowo ditetapkan sebagai anggota

Dalam sambutannya, Kakanwil Ditjenpas Sumut Yudi Suseno, menegaskan bahwa pembentukan Satops Patnal bukan sekedar formalitas, melainkan langkah nyata dalam menjaga marwah institusi pemasyarakatan.

Satops Patnal ini mempunyai peran strategis dalam memastikan seluruh jajaran sesuai aturan dan menjaga integritas.

Saya berharap tim yang telah dikukuhkan hari ini dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, bekerja profesional, dan berani bertindak terhadap setiap pelanggaran," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa penguatan pengawasan internal merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola Lapas yang bersih dan bebas dari praktik-praktik yang menyimpang.

Keberadaan tim ini harus mampu menjadi garda terdepan dalam deteksi dini serta pencegahan gangguan keamanan dan keselamatan. Kita ingin Lapas yang berada di Sumatera Utara Khususnya menjadi lingkungan yang aman, tertib, dan berintegritas," imbuhnya.

Ditempat yang sama Kalapas Labuhan Ruku Hamdi Hasibuan berharap dengan dikukuhkannya Tim Satops Patnal ini, Lapas Labuhan Ruku semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan internal, sekaligus membantu terciptanya sistem pemasyarakatan yang transparan dan akuntabel.*

(dh)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan pemotongan gaji menteri sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah langkah pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap di bawah 3 persen. Purbaya menyebut kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.

Baca Juga:

• Pemerintah Siapkan Langkah Tingkatkan Pendapatan Negara, Fokus pada Pajak dan PNBP

Ia menegaskan keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Adapun terkait kemungkinan pemotongan gaji anggota DPR, Purbaya mengaku belum mengetahui rencana tersebut.

Purbaya juga menyampaikan perkiraan besaran pemotongan gaji menteri. Menurut dia, angka yang beredar berada di kisaran 25 persen, meski belum ada pembahasan resmi.

"Sekitar 25 persen, tapi itu baru perkiraan," kata dia.

Pemerintah saat ini tengah mengkaji berbagai langkah efisiensi untuk menjaga kesehatan fiskal di tengah tekanan ekonomi global. Selain pengendalian belanja, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memastikan kesinambungan pembiayaan pembangunan nasional.

Wacana pemotongan gaji pejabat negara menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan dalam rangka memperkuat disiplin fiskal sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.*

(d/dh)

JAKARTA — Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo, menekankan pentingnya kemandirian Indonesia dalam pengelolaan data nasional. Ia mengingatkan risiko ketergantungan pada teknologi asing yang dinilai dapat memengaruhi kedaulatan data.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Informasi Geospasial di DPR, Senin, 6 April 2026.

Baca Juga:

• RUU Perampasan Aset Disorot DPR, Penyitaan Tanpa Putusan Pidana Dinilai Rawan Disalahgunakan

"Bagaimana kita bisa bersaing jika tidak memiliki data yang akurat," ujarnya.

Ia juga mengkritik penggunaan dana pinjaman luar negeri untuk pengelolaan data nasional. Menurutnya, skema tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi berupa keterbukaan data kepada pihak pemberi pinjaman.

Firman turut menyinggung ketergantungan pada platform teknologi global, seperti Google. Ia mengingatkan bahwa informasi yang disajikan tidak selalu akurat dan dapat menyesatkan jika tidak diverifikasi.

"Jangan sepenuhnya bergantung pada teknologi asing," kata dia.

Ia berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data dapat memperkuat kedaulatan data nasional dan mendorong integrasi sistem informasi yang lebih mandiri.

Isu kedaulatan data menjadi perhatian di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital serta ketergantungan pada platform global dalam pengelolaan informasi.*

(d/dh)

JAKARTA — Kementerian Perdagangan meminta pelaku usaha menjaga harga minyak goreng bersubsidi Minyakita tetap sesuai harga eceran tertinggi (HET), meski terjadi kenaikan bahan baku plastik.

Direktur Bina Usaha Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru Dwi Putra, mengatakan kenaikan harga bahan baku bijih plastik berdampak pada produk yang menggunakan kemasan, termasuk minyak goreng.

Baca Juga:

• Direktur BCA Harap Pimpinan Baru OJK Antisipatif terhadap Tekanan Global

Ia menjelaskan, dalam 10 hari terakhir pasca-Lebaran, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, termasuk minyak goreng. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 2 April 2026, harga minyak goreng premium tercatat Rp21.433 per liter, sementara minyak goreng curah Rp19.081 per liter.

Adapun Minyakita berada di kisaran Rp15.877 per liter.

Meski demikian, Nawandaru menyebut sebanyak 19 provinsi masih menjual Minyakita sesuai dengan HET, mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, sebagian Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Kementerian Perdagangan juga berupaya menstabilkan harga di kawasan Indonesia timur seperti Papua dan Maluku, yang masih menghadapi kendala distribusi.

Menurut Nawandaru, kehadiran Minyakita diharapkan dapat menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasar serta memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

"Ketersediaan Minyakita menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat," kata dia.*

(an/dh)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan sejumlah strategi pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan belanja yang meningkat.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin, 6 April 2026, Purbaya menegaskan kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat penerimaan negara tanpa mengganggu iklim investasi.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Minta Masyarakat Tenang: Harga BBM Subsidi Tidak Akan Naik Hingga Akhir 2026

Pemerintah, kata dia, akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan terintegrasi.

Selain penguatan pengawasan, kebijakan juga mencakup pemberian insentif perpajakan yang terukur serta penyempurnaan regulasi agar lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum.

Di sektor perpajakan, pemerintah menetapkan empat fokus utama, yakni implementasi sistem coretax untuk meningkatkan kepatuhan, penguatan regulasi, pemberian insentif yang tepat sasaran, serta optimalisasi penagihan dan perbaikan manajemen restitusi.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan sistem coretax mulai menunjukkan stabilitas. Pemerintah juga memperpanjang batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 30 April 2026 tanpa sanksi.

"Per 31 Maret, sekitar 410 ribu SPT masuk dalam satu hari," kata Bimo.

Selain pajak, pemerintah juga memperkuat penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai melalui pemanfaatan teknologi, termasuk penggunaan Trade AI untuk mendeteksi praktik under invoicing dan peredaran barang kena cukai ilegal.

Sementara pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah akan melakukan evaluasi tarif secara berkala, memperluas sistem digital, serta meningkatkan pengawasan melalui integrasi data dan analisis risiko.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.*

(mt/dh)

JAKARTA — Tim kuasa hukum Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, melaporkan lima pihak ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong.

Laporan tersebut menyasar Rismon Sianipar serta empat akun YouTube, yakni Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV, dan YouTuber Nusantara.

Baca Juga:

• Buron Lama! Andre “The Doctor” Pemasok Sabu Ko Erwin Ditangkap di Malaysia

"Total barang bukti sekitar tiga video," ujar Abdul di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Menurut dia, laporan ini berkaitan dengan tudingan bahwa Jusuf Kalla mendanai Roy Suryo dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Abdul menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan telah berkembang menjadi informasi yang menyesatkan di ruang publik.

Selain pencemaran nama baik, pihaknya juga menyoroti dugaan penyebaran berita bohong yang beredar melalui platform digital.

Ia menambahkan, sejumlah pernyataan dalam konten yang dilaporkan dinilai menyudutkan dan merugikan reputasi Jusuf Kalla, termasuk narasi yang dianggap tidak sesuai fakta.

Laporan ini diharapkan menjadi langkah hukum untuk menguji kebenaran informasi yang beredar sekaligus memberikan kepastian hukum terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Kasus ini menambah daftar polemik hukum yang melibatkan ruang digital, terutama terkait penyebaran informasi yang belum terverifikasi di media sosial.*

(mt/dh)

JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait temuan sejumlah tanah milik negara yang dikuasai pihak lain secara tidak sah.

Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 April 2026. Maruarar menyatakan pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut bagi kepentingan publik.

Baca Juga:

• Universitas Al-Azhar Medan Tawarkan Kuliah Terjangkau dengan Segudang Keunggulan

Ia mengungkapkan telah meninjau sejumlah lokasi strategis, termasuk kawasan Tanah Abang di Jakarta serta wilayah di Bandung bersama jajaran PT Kereta Api Indonesia.

Dari hasil peninjauan itu, ditemukan sejumlah aset negara yang dikuasai pihak lain.

Menurut Maruarar, pemerintah berencana memanfaatkan kembali lahan tersebut untuk pembangunan perumahan rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Ia juga menyebut proyek pembangunan akan segera dimulai, antara lain melalui peletakan batu pertama di Bandung.

Sejumlah lahan yang menjadi perhatian berada di kawasan strategis, termasuk di sekitar bantaran rel kereta api di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Medan.

Pemerintah menilai pengembalian aset negara menjadi bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan lahan sekaligus penyediaan hunian bagi masyarakat.

Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan hukum terkait pengelolaan aset negara dan memastikan pemanfaatannya tepat sasaran.*

(iz/dh)

BATU BARA, SUMATERA UTARA– Warga Kecamatan Talawi kini dilanda keresahan akibat sampah yang tidak kunjung diangkut oleh petugas kebersihan selama berhari-hari.

Tumpukan sampah yang semakin menggunung menimbulkan bau menyengat dan dikhawatirkan berdampak buruk bagi kesehatan serta lingkungan sekitar, senin,6/4/2026.

Baca Juga:

• Dapatkan Modal Usaha hingga Rp500 Juta! KUR BNI 2026 Tawarkan Cicilan Fleksibel untuk UMKM

"Biasanya tidak pernah seperti ini. Sampah rutin diangkut, tapi sekarang kok lain, sudah berminggu-minggu bekas potongan kaca kami tidak diambil," ujarnya dengan nada kecewa.

Menurutnya, selama ini pihaknya telah berupaya mengelola limbah dengan baik dan aman agar tidak membahayakan lingkungan. Namun karena tidak adanya kepastian jadwal pengangkutan, limbah kaca tersebut kini menumpuk dan berpotensi membahayakan keselamatan.

Merasa tidak mendapatkan kepastian layanan, masyarakat akhirnya mengambil langkah resmi dengan menyurati Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta DPRD Kabupaten Batu Bara. Surat tersebut berisi keluhan sekaligus permintaan agar pemerintah daerah segera turun tangan dan memberikan solusi konkret terkait persoalan pengangkutan sampah ini.

Warga berharap pelayanan pengelolaan sampah dapat segera kembali normal seperti sebelumnya, mengingat persoalan ini menyangkut kepentingan umum dan kesehatan masyarakat luas.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara terkait keterlambatan pengangkutan sampah di Kecamatan Talawi.*

(dh)

JAKARTA — Pemerintah menyatakan masih mengkaji rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Hingga kini, belum ada keputusan final terkait penyesuaian harga tersebut.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Minta Masyarakat Tenang: Harga BBM Subsidi Tidak Akan Naik Hingga Akhir 2026

"Masih dalam pengkajian," ujar Airlangga saat ditemui di Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Menurut dia, pemerintah akan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada publik setelah proses evaluasi selesai.

Kebijakan ini disebut mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi global dan daya beli masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah memastikan belum akan menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, untuk periode April 2026. Keputusan itu diambil setelah koordinasi antara pemerintah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Pertamina.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Pemerintah juga memastikan ketersediaan BBM tetap aman dan harga tetap terjangkau. Pernyataan ini diharapkan dapat meredam kekhawatiran masyarakat di tengah isu kenaikan harga energi.

Kebijakan harga BBM menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah dinamika harga energi global yang fluktuatif.*

(oz/dh)

JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap buronan kasus narkotika, Andre Fernando alias "The Doctor", di Penang, Malaysia, pada Minggu, 5 April 2026.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Eko Hadi Santoso, mengatakan penangkapan dilakukan oleh tim gabungan Bareskrim dan Divisi Hubungan Internasional Polri.

Baca Juga:

• TNI AL Perkuat Kerja Sama Pertahanan dengan Malaysia Melalui Latihan PASSEX di Laut Jawa, Tingkatkan Keamanan Maritim Kawasan

"Yang bersangkutan telah diamankan dan saat ini dalam perjalanan menuju Indonesia dengan pengawalan petugas," kata Eko, Senin, 6 April 2026.

Andre diketahui berperan sebagai pemasok narkotika untuk bandar Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Dalam kasus ini, ia diduga menyediakan sabu yang kemudian diedarkan di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan penyelidikan, Ko Erwin tercatat melakukan dua kali transaksi dengan Andre pada Januari 2026. Transaksi pertama senilai Rp400 juta untuk 2 kilogram sabu, sementara transaksi kedua senilai Rp400 juta untuk 3 kilogram sabu.

Selain sabu, Andre juga diduga memasok berbagai jenis narkotika lain, termasuk cairan vape yang mengandung zat etomidate serta produk yang dikenal sebagai "happy water".

Jaringan ini disebut memiliki jalur distribusi dari Malaysia ke Indonesia melalui wilayah Dumai, Riau.

Modus pengiriman narkotika dilakukan dengan menyamarkan barang dalam paket kargo, termasuk menyembunyikan sabu di dalam boneka yang kemudian dibungkus sebagai paket hadiah.

Kasus ini juga menyeret sejumlah pihak, termasuk oknum aparat kepolisian di daerah, yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.

Penangkapan Andre menandai perkembangan terbaru dalam pengungkapan jaringan narkotika lintas negara yang melibatkan pelaku di Indonesia dan Malaysia.*

(oz/dh)

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyoroti mekanisme perampasan aset tanpa melalui putusan pidana dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi III DPR, Senin, 6 April 2026, Nasir mempertanyakan potensi penerapan skema perampasan aset melalui putusan pengadilan tanpa terlebih dahulu adanya vonis pidana terhadap pelaku.

Baca Juga:

• Hasbiallah Ilyas Kritik RUU Perampasan Aset: Tanpa Putusan Pengadilan, Ini Pelanggaran HAM!

Ia mengingatkan bahwa mekanisme tersebut berisiko membuka ruang penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power, terutama di tengah kondisi penegakan hukum yang dinilai belum optimal.

Menurut dia, kewenangan paksa negara dalam menegakkan hukum harus diimbangi dengan prinsip kehati-hatian agar tidak melanggar hak warga negara.

Selain itu, Nasir juga menyoroti sejumlah aspek lain dalam rancangan beleid tersebut, termasuk status hukum pelaku yang meninggal dunia atau melarikan diri, serta tata kelola aset hasil perampasan yang dinilai belum sepenuhnya jelas.

Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bayu Dwi Anggono, menjelaskan bahwa rancangan undang-undang ini mengatur dua mekanisme perampasan aset.

Pertama, melalui pendekatan non-conviction based forfeiture (NCBF), yakni penyitaan tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu.

Menurut Bayu, mekanisme tersebut dapat diterapkan jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

"Artinya, perampasan aset dapat dilakukan tanpa berdasarkan putusan pidana dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur," kata Bayu.

Selain itu, terdapat mekanisme conviction based forfeiture (CBF), yakni perampasan aset yang dilakukan setelah adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana.

RUU ini juga mengatur jenis aset yang dapat dirampas negara, meliputi aset yang digunakan sebagai alat kejahatan, hasil langsung tindak pidana, serta aset lain milik pelaku yang dapat digunakan untuk mengganti kerugian negara.

Pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi sorotan karena dinilai penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Namun, sejumlah kalangan menilai pengaturannya perlu dirumuskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru.*

(k/dh)

SUMATERA UTARA — PT Hakaaston (HKA) bersama PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) mengintensifkan kegiatan operasi keselamatan berkendara di ruas Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Kutepat).

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan sekaligus menekan potensi kecelakaan lalu lintas.

Baca Juga:

• 112 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Belmera-MKTT Saat Libur Paskah 2026

Operasi ODOL difokuskan pada penindakan kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan, yang dinilai berisiko merusak infrastruktur dan membahayakan pengguna jalan.

Manager Ruas Tol Kutepat, Gilbert Maruli Hutajulu, mengatakan operasi tersebut dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait, antara lain kepolisian, Dinas Perhubungan, serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Utara.

Petugas di lapangan melakukan pemeriksaan beban kendaraan menggunakan alat timbang, mengecek kelayakan teknis seperti kondisi ban dan lampu, serta memberikan edukasi langsung kepada pengemudi.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam memberikan layanan operasional dan keselamatan berkendara yang optimal," ujar Gilbert.

Selain penindakan, HKA juga mengedepankan pendekatan persuasif melalui Operasi Microsleep dan Simpatik. Petugas memberikan imbauan kepada pengemudi terkait bahaya kelelahan saat berkendara di jalan tol.

Menurut Gilbert, operasi microsleep dilakukan selama 24 jam untuk mendeteksi dini pengemudi yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan. "Rasa kantuk sekecil apa pun berpotensi fatal, terutama di jalan tol," kata dia.

Sebagai bentuk apresiasi, petugas juga memberikan bingkisan kepada pengemudi yang tertib berlalu lintas. Langkah ini diharapkan dapat mendorong budaya berkendara yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Ruas Tol Kutepat sendiri dinilai strategis sebagai jalur penghubung pusat ekonomi baru sekaligus kawasan pariwisata di Sumatera Utara. Oleh karena itu, aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam pengelolaannya.

HKA menyatakan akan terus meningkatkan layanan operasional, termasuk kesiapsiagaan petugas selama 24 jam. Pengguna jalan yang membutuhkan bantuan darurat dapat menghubungi layanan call center yang tersedia.*

(dh)

MEDAN, SUMATERA UTARA – Kabar gembira bagi para lulusan SMA/SMK/MA sederajat. Universitas Al-Azhar Medan resmi membuka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun Akademik 2026/2027.

Kampus berbasis nilai-nilai Islam ini kembali hadir dengan berbagai program unggulan, biaya kuliah terjangkau, serta peluang besar untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

Baca Juga:

• Komisi II DPR RI Kunjungi PT Bank Sumut, Dorong Penguatan Tata Kelola BUMD di Sumut

Uang Kuliah

Kelas Reguler

- Ekonomi : Rp 8.500.000
- Teknik : Rp 8.000.000
- Hukum : Rp 8.000.000
- Pertanian : Rp 8.000.000

Keuntungan:

- Potongan 50% selama 8 semester
- Uang pangkal hanya Rp 350.000

Kelas Eksekutif (Karyawan)

Keuntungan:

- Potongan langsung Rp 3.000.000
- Uang kuliah dapat dicicil secara fleksibel bagi pekerja

Pendaftaran

Calon mahasiswa dapat mendaftar melalui:
pmb.alazhar-university.ac.id

Syarat Pendaftaran

- Siswa kelas XII atau lulusan tahun 2022 sampai dengan 2026
- Membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan
- Fotokopi ijazah yang dilegalisir (3 lembar)
- Fotokopi rapor semester 5/6 atau SKL (khusus lulusan 2026)
- Fotokopi KTP calon mahasiswa dan orang tua/wali
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran
- Pas foto ukuran 3x4 latar belakang biru (3 lembar)
- Materai Rp 10.000 (1 lembar)

Program Studi (S1)

- Hukum
- Agroteknologi
- Manajemen
- Akuntansi
- Teknik Mesin
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Sipil

Mitra Kerjasama

Universitas Al-Azhar Medan telah menjalin kerja sama dengan berbagai institusi, di antaranya:

- Universiti Malaysia Perlis
- Universiti Teknikal Malaysia Melaka
- Prince of Songkla University Thailand
- Multimedia University Malaysia
- BUMN dan BUMD
- Lembaga pemerintahan dan swasta
- Perusahaan nasional dan internasional

Lembaga dan Pusat Studi

- Lembaga Pengembangan Ilmu Agama (LPIA)
- LPPM (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)
- Satuan Penjamin Mutu (SPM)
- Pusat Studi Akuntansi dan Perpajakan
- Lembaga Studi Perbankan Syariah
- Klinik Hukum / Peradilan Semu
- Lembaga Bantuan Hukum
- UPT Layanan Karier dan Tracer Study
- Pusat Studi Lingkungan
- Relawan Bencana Universitas

Lokasi Kampus

- Kampus Utama:
- Jl. Pintu Air IV No. 214, Kwala Bekala, Medan
- Kampus Marelan:
- Jl. Veteran Pasar 8, Desa Manunggal, Labuhan Deli, Deli Serdang

Visi dan Misi

Universitas Al-Azhar Medan memiliki visi menjadi kampus unggul berbasis nilai Islam yang mengintegrasikan prinsip syariah dalam pengembangan sains, teknologi, dan kewirausahaan.

Dengan misi menghadirkan pendidikan inovatif, penelitian berkualitas, pengabdian kepada masyarakat, serta mencetak lulusan berjiwa entrepreneur islami, kampus ini optimistis menjadi pilihan utama generasi muda.

Ayo daftar sekarang dan menjadi bagian dari generasi unggul berkarakter islami.*

(dh)

JAKARTA - Tiga anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) didakwa melakukan pembunuhan berencana dalam kasus kematian Mohamad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank yang ditemukan tewas setelah diculik oleh ketiganya.

Dakwaan ini dibacakan dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (6/4/2026).

Baca Juga:

• Sahroni Soroti Kasus Amsal Sitepu, Minta Kejagung Telusuri Tahanan Lain yang Ditangani Kejari Karo

Oditur Militer, Mayor (Chk) Wasinton Marpaung, menyebutkan bahwa ketiganya telah melakukan tindakan yang tidak pantas bagi prajurit TNI.

Mereka diduga terlibat dalam pemaksaan terhadap korban, yang berujung pada pemukulan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

"Perbuatan para terdakwa yang membawa secara paksa almarhum Mohamad Ilham Pradipta hingga melakukan pemukulan yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan tindakan yang sangat tidak pantas bagi prajurit TNI," ungkap Wasinton Marpaung saat membacakan surat dakwaan di pengadilan.

Dalam dakwaan primer, ketiga terdakwa dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yang membawa ancaman hukuman berat.

Namun, jika dakwaan primer ini tidak dapat dibuktikan, terdapat juga dakwaan subsidi yang lebih ringan, termasuk dakwaan atas penganiayaan yang menyebabkan kematian korban.

Selain itu, ada dakwaan alternatif terkait perampasan kemerdekaan yang mengakibatkan kematian.

Terkait dengan terdakwa Serka Mochamad Nasir, terdapat dakwaan tambahan mengenai penyembunyian atau penghilangan mayat, yang semakin memperburuk situasi hukum para terdakwa.

"Para terdakwa didakwa dengan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan primer. Jika dakwaan tersebut tidak terbukti, kami siapkan dakwaan subsider, mulai dari Pasal 338 KUHP hingga Pasal 351 ayat (3) KUHP, bahkan alternatif seperti Pasal 333 ayat (3) KUHP," jelas Wasinton Marpaung.

Berikut adalah rincian dakwaan yang dibacakan untuk masing-masing terdakwa:

Serka Mochamad Nasir (Terdakwa 1)
Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana)
Pasal 338 KUHP (Subsider)
Pasal 351 ayat (3) KUHP (Lebih Subsider)
Pasal 333 ayat (3) KUHP (Alternatif)
Pasal 181 KUHP (Penyembunyian/Penghilangan Mayat)

Kopda Feri Herianto (Terdakwa 2)
Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana)
Pasal 338 KUHP (Subsider)
Pasal 351 ayat (3) KUHP (Lebih Subsider)
Pasal 333 ayat (3) KUHP (Alternatif)

Serka Frengky Yaru (Terdakwa 3)
Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana)
Pasal 338 KUHP (Subsider)
Pasal 351 ayat (3) KUHP (Lebih Subsider)
Pasal 333 ayat (3) KUHP (Alternatif)

Kasus ini mengguncang masyarakat, terutama karena ketiga terdakwa merupakan anggota Kopassus, satuan elite militer Indonesia yang dikenal dengan tanggung jawab dan profesionalismenya.

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh prajurit TNI ini dianggap sangat mencoreng nama baik institusi militer yang selama ini diharapkan menjadi contoh disiplin dan pengabdian kepada negara.

Selain itu, sorotan publik juga tertuju pada fakta bahwa pengadilan militer menangani kasus ini.

Banyak pihak berharap agar proses peradilan berjalan dengan transparansi dan keadilan, mengingat kasus ini melibatkan pihak yang memiliki kewenangan yang sangat besar.

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga keadilan, publik berharap agar pihak pengadilan, baik pengadilan militer maupun lembaga lainnya, dapat mengungkapkan kebenaran dengan objektif.

Proses hukum yang transparan dan akuntabel akan memberikan kepercayaan kembali kepada masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya di lingkungan militer.*

(oz/ad)

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memulai penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2026–2030.

Agenda ini ditandai dengan konsultasi publik yang digelar di Hotel Adimulia Medan, Senin, 6 April 2026.

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan One Day No Car Bukan Hanya Gerakan Simbolis, Tapi Transformasi Budaya ASN

Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan kontribusi sektor swasta dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Peluncuran dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap. Ia menegaskan, dokumen RAD SDGs tidak sekadar menjadi kelengkapan administratif, melainkan instrumen perencanaan berbasis data dan kebijakan berbasis bukti.

"Penyusunan dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan evidence-based policy agar pembangunan lebih inklusif dan adaptif," ujar Sulaiman.

Pemerintah daerah juga mendorong penerapan konsep Build Forward Better sebagai strategi memperkuat ketahanan wilayah, terutama dalam menghadapi risiko bencana dan penguatan infrastruktur.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Sumut, Dikky Anugerah, memaparkan sejumlah target makro dalam dokumen tersebut. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7,6 persen, dengan pendapatan per kapita Rp115,3 juta.

Tingkat kemiskinan diproyeksikan turun ke kisaran 2,82–3,82 persen, sementara pengangguran terbuka ditekan menjadi 4,75 persen.

Menurut Dikky, SDGs kini menjadi kerangka utama dalam perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan dokumen jangka panjang dan menengah pemerintah.

Peluncuran BRS merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sumut, Universitas Sumatera Utara melalui SDGs Center, serta Japan International Cooperation Agency.

Hingga saat ini, tercatat 199 pelaku usaha telah terdaftar dalam sistem tersebut, dengan target mencapai 500 usaha mikro, kecil, dan menengah pada 2026.

Konsultan proyek JICA SDGs, Hisaaki Mitsui, menilai inisiatif ini berpotensi menjadi model replikasi bagi daerah lain. "Sistem ini dapat memperkuat kemitraan sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Langkah Sumatera Utara ini menandai upaya pemerintah daerah dalam mengarusutamakan prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan ekonomi, sekaligus membuka ruang partisipasi dunia usaha secara lebih terukur.*

(dh)

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan agar sistem verifikasi biometrik, seperti sidik jari hingga retina mata, diterapkan dalam pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg) untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

Langkah ini dianggap penting untuk menghindari kebocoran subsidi yang selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

Baca Juga:

• Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas Solusi Hunian Layak di Bantaran Rel Kereta Api di Tanah Abang, Bandung, dan Medan

Dalam usulannya, ia menekankan bahwa diperlukan sistem verifikasi berlapis untuk memastikan bahwa elpiji 3 kg yang disubsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak.

"Yang diperlukan justru adalah subsidi Elpiji 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted," ujar Said saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurut Said, penerapan sistem verifikasi biometrik seperti sidik jari atau retina mata akan menjadi langkah yang efektif untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan subsidi yang diberikan tepat.

"Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tetapi juga lakukanlah verifikasi berulang kali dengan menggunakan biometrik bagi orang yang berhak mendapatkan tabung elpiji 3 kg," lanjutnya.

Perhitungan Banggar menunjukkan bahwa jumlah penerima subsidi elpiji 3 kg yang benar-benar layak jauh lebih kecil dibandingkan dengan total pagu yang ada saat ini.

Dengan menerapkan sistem verifikasi biometrik, diharapkan distribusi elpiji subsidi dapat lebih efisien dan anggaran yang dikeluarkan tidak terbuang sia-sia.

"Karena hitungan kami, jika subsidi ini tepat sasaran, hanya 5,4 juta orang yang membutuhkan dari 8,6 juta yang ada dalam pagu," kata Said.

Selain itu, Said juga menegaskan penolakan terhadap usulan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), yang disarankan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.

Said berpendapat bahwa untuk menekan defisit APBN, penyesuaian harga BBM sebaiknya dilakukan pada jenis BBM non-subsidi, dengan tetap memperhatikan dampak inflasi yang bisa ditimbulkan.

"Kalau subsidi BBM dikurangi kami enggak setuju. Yang paling masuk akal adalah penyesuaian harga untuk BBM non-subsidi, karena ini lebih sesuai dengan mekanisme pasar," ujar Said, menambahkan bahwa harga BBM subsidi harus dipertahankan agar tidak memberatkan masyarakat yang sudah terimbas gejolak harga energi global.

Said menilai kebijakan pemotongan subsidi BBM akan berdampak langsung pada peningkatan biaya hidup masyarakat.

"Kalau harga BBM naik terus, yang lebih berbahaya adalah peningkatan utang negara yang terus membengkak," tegasnya.

Namun, Said juga mengingatkan bahwa meski kebijakan subsidi BBM bersubsidi harus tetap dipertahankan, pemerintah perlu lebih bijak dalam mengelola subsidi agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang justru merugikan negara.*

(d/ad)

JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan kenaikan harga avtur di dalam negeri masih berada pada level kompetitif dibandingkan negara lain, meski terjadi lonjakan signifikan sepanjang April 2026.

Kenaikan harga bahan bakar pesawat ini dipicu oleh tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang berdampak pada pasar energi global.

Baca Juga:

• Dugaan Penyimpangan Proyek Rehab SLB Batu Bara Rp1,7 Miliar Dilaporkan ke Kejari

"Memang ada kenaikan dari Pertamina, tetapi jika dibandingkan dengan negara tetangga, harga kita masih jauh lebih kompetitif," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Bahlil menjelaskan, harga avtur mengikuti mekanisme pasar global. Selain melayani penerbangan domestik, distribusi avtur di Indonesia juga mencakup pesawat asing yang melakukan pengisian bahan bakar di bandara nasional.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat harga avtur tidak dapat dilepaskan dari dinamika internasional. "Ini bagian dari sistem pasar global yang tidak bisa dihindari," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, mendesak pemerintah segera menyesuaikan kebijakan sektor penerbangan. Ia meminta kenaikan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) serta penyesuaian Tarif Batas Atas (TBA) tiket domestik.

Denon menilai lonjakan harga avtur berpotensi menekan kinerja maskapai. Ia menyebut komponen bahan bakar menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional penerbangan.

"Penyesuaian perlu segera dilakukan agar industri tetap bertahan di tengah tekanan biaya yang meningkat," kata Denon dalam pernyataan tertulis.

Kenaikan harga avtur ini menjadi tantangan baru bagi industri penerbangan nasional, yang masih berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan keterjangkauan tarif bagi penumpang.*

(d/dh)

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan untuk membahas solusi hunian bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api, Senin (6/4/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet serta pimpinan perusahaan milik negara (BUMN), termasuk Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasidin, Direktur Utama PT Pindad Sigit Puji Santosa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Brian Yuliarto, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Minta Masyarakat Tenang: Harga BBM Subsidi Tidak Akan Naik Hingga Akhir 2026

Ara menekankan bahwa negara perlu mengambil langkah tegas untuk menertibkan pengelolaan lahan tersebut agar dapat digunakan demi kepentingan masyarakat luas.

"Di Tanah Abang itu lahan negara sangat strategis, di Bandung sangat strategis, di Medan sangat strategis," ujar Maruarar Sirait.

"Kita harus punya nyali untuk menegakkan kebenaran. Negara harus hadir dalam urusan ini," tambahnya.

Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam menyediakan hunian bagi warga yang tinggal di kawasan strategis tersebut.

Menurut Ara, upaya ini bukan hanya soal penataan wilayah, tetapi juga tentang bagaimana negara berperan aktif untuk menghadirkan ruang hunian yang layak bagi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Brian Yuliarto menyatakan kesiapan kementeriannya untuk mendukung kebijakan tersebut.

Menurut Brian, pihaknya akan melakukan kajian serta menggunakan teknologi untuk mendesain hunian yang efisien dan berkelanjutan.

Kemendikti akan mengoptimalkan potensi perguruan tinggi dalam melakukan riset dan pengembangan terkait pembangunan hunian bagi warga bantaran rel.

"Kami dari perguruan tinggi siap membackup kajian dan penelitiannya, serta penggunaan teknologi yang lebih efisien," ujarnya.

Brian berjanji akan memberikan laporan lebih lanjut setelah rapat ini.

Isu hunian di bantaran rel kereta api menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat banyaknya warga yang tinggal di kawasan yang selama ini dianggap ilegal.

Di sisi lain, pemerintah melihat potensi besar dalam pemanfaatan lahan tersebut untuk kepentingan publik, baik untuk hunian layak, infrastruktur, maupun ruang terbuka hijau.

Pemerintah, melalui rapat ini, bertekad untuk mengambil langkah tegas dan terukur dalam menertibkan penggunaan lahan di bantaran rel kereta api.

Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga yang selama ini hidup di kawasan kumuh serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di kawasan-kawasan strategis.*

(d/ad)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, seperti Pertalite dan Solar, tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Senin, 6 April 2026.

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Tegaskan One Day No Car Bukan Hanya Gerakan Simbolis, Tapi Transformasi Budaya ASN

Ia menjelaskan bahwa meskipun gejolak geopolitik dunia mempengaruhi harga minyak mentah, APBN Indonesia masih dalam kondisi aman.

"Dengan asumsi harga minyak dunia rata-rata 100 dolar AS per barel sepanjang tahun 2026, kondisi APBN kita aman. Kami sudah melakukan perhitungan yang matang," ujar Purbaya di depan anggota Komisi XI DPR.

Purbaya menambahkan bahwa pemerintah memiliki "bantalan" yang cukup untuk mengatasi fluktuasi harga minyak.

Salah satu bantalan tersebut adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp 420 triliun.

Bantalan ini akan digunakan jika terjadi lonjakan harga minyak yang lebih tinggi dari asumsi 100 dolar AS per barel.

"Saya ingin menegaskan, meskipun harga minyak mentah dunia naik lebih tinggi dari 100 dolar AS per barel, kami masih bisa mengendalikan APBN dengan baik," ungkap Purbaya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun, juga memastikan bahwa masyarakat dapat merasa tenang mengenai kenaikan harga BBM.

Misbakhun meminta Purbaya untuk memberikan jaminan bahwa harga BBM subsidi, yang menjadi perhatian utama masyarakat, tidak akan naik sampai akhir tahun ini.

"Pernyataan Bapak sangat penting untuk diketahui masyarakat, bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik sampai akhir tahun 2026. Ini harus diketahui publik," ujar Misbakhun.

Purbaya pun menegaskan kembali bahwa kebijakan ini berlaku khusus untuk BBM bersubsidi.

"Kami siap untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun ini, tetapi untuk BBM non-subsidi, bukan merupakan bagian dari perhitungan APBN," kata Purbaya.

Purbaya juga menyebutkan bahwa pemerintah akan terus mengelola anggaran secara hati-hati dan bijaksana, termasuk dalam mengatur penggunaan SAL untuk memastikan keberlanjutan anggaran negara.

"Kami akan terus bekerja sama dengan Komisi XI untuk mengelola dana anggaran agar dapat bertahan jika harga minyak dunia melonjak," kata Purbaya.

Dengan adanya kebijakan ini, Purbaya optimis bahwa Indonesia dapat menjaga kestabilan ekonomi meskipun menghadapi tantangan dari fluktuasi harga minyak global.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah akan tetap memprioritaskan kebijakan yang pro-rakyat, terutama dalam menjaga harga barang pokok, termasuk BBM.*

(tm/ad)

MEDAN — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa kebijakan One Day No Car (ODNC) yang diterapkan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah sekadar gerakan simbolis, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja ASN yang lebih efisien dan bertanggung jawab.

Pernyataan ini disampaikan Sulaiman dalam Webinar Sesi III Tahun 2026 bertema Transformasi Budaya Kerja ASN Melalui Penerapan One Day No Car, yang berlangsung di Ruang Rapat Sekdaprov Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, pada Senin (6/4/2026).

Baca Juga:

• Sahroni Soroti Kasus Amsal Sitepu, Minta Kejagung Telusuri Tahanan Lain yang Ditangani Kejari Karo

Menurutnya, perubahan budaya kerja ASN tidak hanya melibatkan perubahan dalam cara berpikir, cara melayani, dan berkoordinasi, tetapi juga mencakup perilaku keseharian aparatur yang harus lebih efisien, tertib, dan bertanggung jawab.

"Budaya kerja ASN harus tercermin dalam sikap hidup yang lebih efisien, lebih tertib, dan lebih bertanggung jawab. Konsep One Day No Car bukan hanya ajakan untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi pada satu hari, tetapi juga sebagai instrumen edukasi dan keteladanan birokrasi," ujar Sulaiman.

Lebih lanjut, Sulaiman menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

ODNC memiliki manfaat strategis, seperti mendukung program penghematan energi, mengurangi polusi udara, serta mengurangi kemacetan lalu lintas, terutama di pusat pemerintahan dan kawasan perkotaan.

"Ini juga sebagai langkah untuk membangun budaya pemanfaatan transportasi publik yang lebih baik, sekaligus sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN yang disiplin, adaptif, dan berwawasan lingkungan," kata Sulaiman.

Pj Sekdaprov Sumut itu juga menegaskan bahwa ODNC tidak boleh dipandang sebagai kebijakan seremonial.

Pemprov Sumut berharap kebijakan ini dapat mendorong perubahan cara pandang aparatur agar lebih efisien dan bertanggung jawab dalam mobilitas kerja.

"Setiap kebiasaan birokrasi, sekecil apa pun, memiliki dampak terhadap konsumsi energi, kualitas udara, ketertiban lalu lintas, dan citra pemerintah di mata masyarakat," tambahnya.

Sulaiman juga mengingatkan bahwa pelaksanaan ODNC perlu dilakukan secara bertahap dan terukur.

Implementasinya harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan pelayanan publik di setiap daerah.

"Pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta kebutuhan pelayanan publik," jelasnya.

Webinar Sesi III Tahun 2026 ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan diikuti oleh ASN di lingkungan Pemprov Sumut, akademisi, serta pengamat transportasi perkotaan.

Webinar tersebut membahas bagaimana kebijakan One Day No Car dapat diterapkan dengan efektif untuk mencapai transformasi budaya kerja ASN yang lebih baik.*

(ad)