Febrie meninggalkan Rutan KPK sekitar pukul 10.32 WIB. Dia terlihat mengenakan kemeja putih dengan rompi tahanan berwarna pink serta tangan dalam kondisi terborgol.

Baca Juga:

• Kasus TPPU Korps Adhyaksa: Hari Ini, Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Jalani Pemeriksaan di Kejagung

Mobil itu menyerupai kendaraan taktis dengan jeruji pelindung pada bagian jendela dan dilengkapi sirene. Setelah Febrie masuk, kendaraan tersebut meninggalkan halaman Rutan KPK menuju Gedung Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan.

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dipanggil penyidik Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Hari ini akan diagendakan pemeriksaan Febrie Adriansyah sebagai saksi. Jadi, di surat panggilan disebut sebagai saksi untuk penyidikan dugaan TPPU," kata Febri di Kejagung, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Febri mengatakan surat panggilan tersebut tidak menjelaskan Febrie akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka tertentu.

"Nah, tentu saja Febrie Adriansyah sesuai dengan komitmen sejak awal, beliau kooperatif ya. Dan saya dengar informasinya sedang dalam perjalanan ke sini dari Rutan KPK," ujarnya.

Pemeriksaan terhadap Febrie dilakukan di tengah proses penyidikan dugaan TPPU yang ditangani Kejagung. Sebelumnya, Febrie juga sempat menjalani pemeriksaan dalam perkara yang berkaitan dengan penyidikan tersebut.

Kuasa hukum menegaskan Febrie akan bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik selama proses hukum berlangsung.* (k/dh)

Pembersihan dilakukan di sejumlah titik, salah satunya Jalan Lau Kawar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, pada Rabu (2/9/2026). Abu vulkanik di kawasan tersebut dilaporkan cukup tebal setelah erupsi Gunung Sinabung.

Baca Juga:

• Sempat Terdampak Erupsi Gunung Sinabung, Penerbangan di Bandara Kualanamu Kembali Normal

"Kegiatan itu dilaksanakan guna membantu mengurangi debu dan abu yang berpotensi mengganggu aktivitas serta kenyamanan masyarakat yang melintas di kawasan tersebut," ujar Rendra, Rabu (2/9/2026).

Menurut Rendra, abu vulkanik memiliki karakteristik halus sehingga mudah terbawa angin dan menyebar ke berbagai wilayah. Kondisi tersebut membuat abu dapat menumpuk di jalan maupun masuk ke kawasan permukiman.

Selain mengganggu mobilitas warga, paparan abu vulkanik dalam jumlah banyak juga berpotensi mengganggu kesehatan, seperti memicu gangguan pernapasan dan iritasi mata serta menurunkan kualitas udara di sekitar wilayah terdampak.

Karena itu, pembersihan jalan dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mengurangi dampak abu vulkanik terhadap masyarakat dan pengguna jalan.

Rendra menyebut penyemprotan menggunakan AWC merupakan bagian dari upaya mitigasi bencana yang dilakukan secara terpadu bersama unsur terkait.

"Kehadiran kami di tengah masyarakat merupakan wujud pengabdian dan kepedulian," katanya.

Brimob Polda Sumut juga menyatakan akan terus membantu penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung. Dukungan diberikan tidak hanya dalam pembersihan wilayah, tetapi juga untuk mendukung proses evakuasi dan kebutuhan masyarakat terdampak.

Keterlibatan aparat kepolisian dalam kondisi bencana tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengamanan. Personel juga dikerahkan untuk menjalankan tugas kemanusiaan dan membantu masyarakat menghadapi dampak erupsi.

Sebelumnya, status Gunung Sinabung telah dinaikkan dari Level II atau Waspada menjadi Level III atau Siaga. Peningkatan status tersebut menunjukkan adanya aktivitas vulkanik yang perlu diantisipasi lebih serius.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga telah meminta percepatan evakuasi warga yang berada di zona bahaya. Pemerintah daerah bersama Forkopimda diminta memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi.

Evakuasi dari wilayah zona merah juga terus didorong untuk mengurangi risiko korban jiwa jika aktivitas Gunung Sinabung kembali mengalami peningkatan.* (k/dh)

MEDAN - Komisi XIII DPR RI terus mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator dan Pengurus. Pembahasan dilakukan untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan yang proporsional bagi profesi kurator di Indonesia.

Melalui Tim Panitia Kerja (Panja), Komisi XIII DPR RI menggelar kunjungan kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, serta sejumlah organisasi profesi kurator di Medan, Rabu (2/9/2026).

Baca Juga:

• Kasus Pailit di PN Medan Naik 60%! DPR Dorong Satu Data Kurator Nasional dan Payung Hukum untuk Cegah Kriminalisasi

Menurut Marinus, aturan terkait profesi kurator saat ini masih terbatas dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Aturan tersebut dinilai belum mengatur profesi kurator secara komprehensif.

"Bagaimana mekanisme, bagaimana tata cara, bagaimana menjaga profesionalismenya, integritasnya, tanggung jawabnya, lalu kemudian perlindungan hukumnya belum dijabarkan secara rinci," ujar Marinus.

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam penyusunan RUU tersebut adalah perlindungan hukum bagi kurator. Marinus mengakui profesi kurator memiliki risiko menghadapi persoalan hukum, terutama akibat perbedaan penafsiran ketika melaksanakan putusan Pengadilan Niaga.

Perbedaan pemahaman tersebut dapat terjadi antara kurator dengan debitur maupun kreditur dalam proses pemberesan dan pengelolaan harta pailit.

Meski demikian, Marinus menegaskan perlindungan hukum yang akan diatur dalam RUU tidak boleh menjadi perlindungan tanpa batas. Perlindungan tetap harus diberikan dengan memperhatikan etika profesi dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Perlindungan hukum yang dimaksud bukanlah perlindungan hukum yang mutlak. Tetapi perlindungan hukum dalam batasan-batasan yang tidak melanggar etik, aturan, juga batasan-batasan peraturan perundang-undangan yang sudah ada," tegasnya.

Selain perlindungan hukum, Komisi XIII juga mendorong adanya standarisasi kode etik yang berlaku secara seragam bagi seluruh profesi kurator di Indonesia.

Ke depan, Komisi XIII menginginkan tidak ada lagi perbedaan kode etik yang hanya didasarkan pada masing-masing organisasi profesi. Penyatuan kode etik dinilai penting untuk menciptakan standar integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab yang sama bagi seluruh kurator.

Penyusunan RUU Profesi Kurator dan Pengurus juga diarahkan untuk memperjelas mekanisme kerja, tata kelola profesi, standar kompetensi, serta tanggung jawab kurator dalam menjalankan tugasnya.

Melalui kunjungan kerja dan penyerapan aspirasi di Medan, Komisi XIII DPR berharap berbagai masukan dari pemerintah daerah, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan dapat memperkaya substansi RUU.

Masukan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum RUU Profesi Kurator dan Pengurus memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut di tingkat pusat.

Komisi XIII menilai keberadaan aturan khusus mengenai profesi kurator diperlukan agar pelaksanaan tugas kurator memiliki landasan hukum yang lebih jelas, sekaligus memberikan kepastian bagi debitur, kreditur, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan.* (dh)

Hal tersebut disampaikan Zulhas saat memulai secara simbolis penyaluran Bantuan Pangan Beras Periode Juli-September 2026 di Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (2/9/2026).

Baca Juga:

• Banyak Warga Pertanyakan Desil DTSEN, Dinsos Medan: Itu Kewenangan BPS, Bukan Pemko

Dalam penyaluran bantuan tersebut, sebanyak 1.800 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Malabutor mendapatkan bantuan beras. Para penerima tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1-4.

Masing-masing penerima memperoleh 30 kilogram beras untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga selama tiga bulan.

Zulhas mengatakan bantuan pangan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi, terutama bagi keluarga yang membutuhkan di tengah dinamika ekonomi dan harga pangan.

"Yang paling penting adalah masyarakat bisa merasakan langsung kehadiran pemerintah. Bantuan ini kita pastikan sampai kepada mereka yang memang membutuhkan, tepat sasaran dan tepat waktu," ujar Zulhas.

Menurutnya, pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang rentan.

Penyaluran bantuan beras tersebut juga menjadi bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bagi masyarakat di Papua Barat Daya, program bantuan pangan dinilai memiliki manfaat langsung terhadap kebutuhan rumah tangga. Bantuan beras diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga sehingga penghasilan yang dimiliki dapat digunakan untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan Perum BULOG terus memperkuat koordinasi agar proses distribusi bantuan berjalan lancar hingga tingkat masyarakat. Data penerima juga terus diperhatikan untuk memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang sesuai sasaran.

Kunjungan kerja Zulhas ke Sorong sekaligus menjadi penegasan bahwa program ketahanan pangan dan perlindungan sosial pemerintah tidak hanya menyasar wilayah perkotaan atau pusat pemerintahan. Pemerintah memastikan program pangan nasional juga menjangkau masyarakat di wilayah timur Indonesia.

Melalui penyaluran Bantuan Pangan Beras Periode Juli-September 2026, pemerintah kembali menegaskan upaya menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.* (d/dh)

Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram PLN UP 3 Medan. Pemeliharaan jaringan dilakukan di wilayah kerja ULP Medan Kota dan sekitarnya.

Baca Juga:

• Cabai Merah Tembus Rp95 Ribu, Sembako Kompak Naik, Daging Ayam Ikut Melambung ke Rp50 Ribu

Adapun wilayah yang terdampak pemeliharaan listrik hari ini meliputi:

Jalan Mandala By Pass
Jalan Pukat I-VIII
Jalan Selam I-VII
Jalan Aksara
Jalan Satria
Jalan Negara
Jalan Bambu Runcing
Jalan Pengobatan
Jalan Pahlawan
Jalan Rawa/Denai

PLN menjelaskan pemeliharaan dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keandalan jaringan listrik. Dalam kegiatan tersebut, petugas akan melakukan pemeliharaan komponen KTM serta perintisan pohon di sekitar jaringan.

Pelanggan yang berada di wilayah terdampak diimbau mempersiapkan kebutuhan sebelum listrik padam selama proses pemeliharaan berlangsung.

PLN juga mengingatkan pelanggan yang menggunakan genset selama pemadaman agar memastikan sumber listrik tersebut dipisahkan dari instalasi listrik PLN. Langkah tersebut penting untuk menghindari gangguan maupun risiko keselamatan pada saat jaringan kembali dialiri listrik.

Pasokan listrik akan kembali dinormalkan setelah pekerjaan pemeliharaan selesai. Waktu pemulihan dapat menyesuaikan kondisi pekerjaan di lapangan.* (ds/dh)

Harga cabai merah besar tercatat melonjak 87,75% menjadi Rp95.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang merah yang naik 56,05% menjadi Rp60.000 per kilogram.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp15 Ribu, Tembus Rp2,639 Juta per Gram, Cek Daftar Lengkapnya

Untuk beras medium I, harganya meningkat 12,12% menjadi Rp18.500 per kilogram. Beras medium II naik 10,43% menjadi Rp18.000 per kilogram.

Sementara itu, beras kualitas super I naik 6,44% menjadi Rp19.000 per kilogram. Beras kualitas super II juga mengalami kenaikan 9,83% menjadi Rp19.000 per kilogram.

Kenaikan paling tinggi pada kelompok cabai terjadi pada cabai merah besar yang mencapai 87,75%. Harga komoditas tersebut kini berada di level Rp95.000 per kilogram.

Cabai merah keriting naik 49,53% menjadi Rp80.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah meningkat 25,08% menjadi Rp95.000 per kilogram.

Harga daging ayam ras segar juga melonjak 71,65% menjadi Rp50.000 per kilogram.

Pada komoditas gula, harga gula pasir kualitas premium naik 8,37% menjadi Rp22.000 per kilogram. Gula pasir lokal naik 4,99% menjadi Rp20.000 per kilogram.

Harga minyak goreng kemasan bermerek I meningkat 13,4% menjadi Rp27.500 per liter. Sementara minyak goreng kemasan bermerek II naik 6,38% menjadi Rp25.000 per liter.

Telur ayam ras segar juga mengalami kenaikan 14,41% menjadi Rp33.750 per kilogram.

Meski mayoritas harga pangan mengalami kenaikan, sejumlah komoditas justru mencatat penurunan.

Beras kualitas bawah II turun 1,02% menjadi Rp14.500 per kilogram. Harga cabai rawit hijau juga turun 8,1% menjadi Rp55.000 per kilogram.

Harga daging sapi kualitas I turun 4,48% menjadi Rp145.000 per kilogram. Daging sapi kualitas II turun 1,82% menjadi Rp140.000 per kilogram.

Penurunan turut terjadi pada minyak goreng curah sebesar 7,54% menjadi Rp19.000 per liter.* (in/dh)

Anggota Komisi XIII DPR RI, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, SH, MH, menyoroti peningkatan perkara tersebut saat rapat dengar pendapat tim kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI dengan Dirjen AHU/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara beserta jajaran dan organisasi profesi di Medan, Rabu (2/9/2026).

Baca Juga:

• "32 Tahun Mengabdi, Kini Dituntut 8 Tahun Penjara" - Eks Petinggi Inalum Dante Sinaga Bela Diri di Sidang Korupsi

Jumlah itu meningkat menjadi 64 perkara pada 2025, yang terdiri dari 14 perkara pailit dan 50 perkara PKPU.

Maruli mengatakan tingginya beban perkara harus diimbangi dengan kepastian hukum bagi kurator. Menurut dia, perlindungan diperlukan agar kurator tidak mudah dikriminalisasi ketika menjalankan tugas pemberesan aset.

"Perlindungan hukum harus diberikan dalam bentuk safe harbour atau perlindungan bersyarat, bukan imunitas mutlak. Ini agar profesi kurator terlindungi dari kriminalisasi, tetapi tetap menjunjung tinggi akuntabilitas," ujar Maruli.

Konsep safe harbour yang didorong tersebut mensyaratkan kurator bertindak berdasarkan undang-undang, putusan atau persetujuan pengadilan, menjalankan tugas dengan iktikad baik, bebas dari konflik kepentingan, serta memiliki audit trail yang transparan dalam setiap tindakan dan transaksi.

Lonjakan perkara juga dinilai menimbulkan persoalan dalam transparansi distribusi penunjukan kurator dan pengurus. Tanpa sistem pendataan yang terpusat, pengawasan terhadap beban kerja kurator dinilai sulit dilakukan secara objektif.

Selain itu, batas antara sengketa teknis kepailitan, pelanggaran administrasi, pelanggaran etik hingga tindak pidana dinilai kerap tidak jelas. Sejumlah tindakan kurator, seperti pengamanan aset, pengelolaan rekening boedel, dan verifikasi tagihan, disebut berpotensi berujung laporan pidana.

Secara nasional, Kementerian Hukum mencatat terdapat 2.861 kurator dan pengurus aktif. Namun, sistem pengangkatan kurator dari Pengadilan Niaga disebut belum otomatis terintegrasi dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).

Komisi XIII DPR RI kemudian mendorong agar rancangan undang-undang terkait mewajibkan pembentukan Satu Data Kurator Nasional.

Sistem tersebut diharapkan mengintegrasikan data AHU Kementerian Hukum, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Niaga, serta data organisasi profesi.

Data yang terintegrasi nantinya diharapkan mencakup status keaktifan, sertifikasi, organisasi induk, riwayat perkara, beban kerja aktif, hasil pemberesan, catatan pengaduan, sanksi, hingga rekam jejak konflik kepentingan.

Dengan integrasi data dan penerapan safe harbour, tata kelola profesi kurator diharapkan semakin transparan dan akuntabel. Langkah tersebut juga dinilai dapat mendukung kepastian hukum serta iklim investasi, khususnya di Sumatera Utara.* (dh)

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan MTN diamankan pada Selasa (1/9/2026) setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penggelapan kendaraan.

Baca Juga:

• Buntut Kelangkaan BBM di Banda Aceh, Polisi Ringkus Mobil Kia Travello Pengangkut 600 Liter Bio Solar Subsidi

Menurut polisi, perkara bermula ketika pelapor menyerahkan satu unit mobil milik Husni kepada tersangka untuk disewakan atau dirental selama 10 hari. Tarif rental disepakati sebesar Rp350 ribu per hari.

Namun, setelah masa rental berakhir, tersangka disebut tidak lagi melakukan pembayaran. Pelapor yang mencoba menghubungi tersangka juga tidak mendapatkan respons.

Pelapor kemudian melacak keberadaan mobil menggunakan perangkat GPS yang terpasang pada kendaraan. Dari penelusuran tersebut, mobil diketahui telah digadaikan kepada pihak lain tanpa seizin pemilik maupun pihak yang bertanggung jawab atas kendaraan rental tersebut.

"Mobil yang dilaporkan digelapkan tersebut merupakan Daihatsu Xenia tahun 2021 dengan nomor polisi BL 1764 ZN atas nama Husni A.MA. Kendaraan tersebut diduga digadaikan dengan nilai sekitar Rp16 juta," ujar Dizha.

Akibat kejadian itu, korban yang bertanggung jawab atas kendaraan rental disebut mengalami kerugian sekitar Rp130 juta. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polresta Banda Aceh untuk diproses secara hukum.

Dalam pengungkapan perkara, Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi terkait keberadaan tersangka serta kendaraan yang dilaporkan.

Pada Selasa (1/9/2026) sekitar pukul 17.30 WIB, korban mengamankan MTN di kediamannya di kawasan Desa Lamjamee. Tersangka kemudian dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan.

Setelah pemeriksaan awal dan proses hukum lebih lanjut, sekitar pukul 22.00 WIB penyidik melakukan penangkapan terhadap MTN dan menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya tiga lembar bukti transfer biaya rental dan satu lembar kwitansi gadai.

Satreskrim Polresta Banda Aceh selanjutnya akan melanjutkan proses penyidikan, termasuk melengkapi administrasi penyidikan dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Polisi juga masih mendalami rangkaian peristiwa tersebut untuk memastikan seluruh fakta dan pihak yang berkaitan dengan dugaan penggelapan kendaraan dapat diketahui dalam proses penyidikan.* (dh)

Mengutip situs resmi Logam Mulia Antam, kenaikan tersebut terjadi setelah harga emas sempat mengalami tren pelemahan. Harga emas batangan ukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp1.369.500.

Baca Juga:

• Dolar AS Pagi Ini Melemah ke Rp17.698, Rupiah Kembali Menguat

Dalam sepekan terakhir, harga emas Antam bergerak di kisaran Rp2.624.000 hingga Rp2.718.000 per gram. Sedangkan dalam sebulan terakhir, pergerakannya berada pada rentang Rp2.599.000 hingga Rp2.768.000 per gram.

Harga buyback atau harga pembelian kembali emas Antam juga ikut naik Rp15.000 per gram. Harga buyback hari ini berada di level Rp2.492.000 per gram.

Buyback merupakan harga yang diberikan Antam ketika pemilik emas menjual kembali emas batangan kepada perusahaan.

Untuk pembelian emas batangan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2017, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 0,9%.

Tarif pajak tersebut dapat menjadi 0,45% apabila transaksi pembelian emas disertai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Harga emas Antam pada Kamis (3/9/2026):

0,5 gram: Rp1.369.500
1 gram: Rp2.639.000
2 gram: Rp5.218.000
3 gram: Rp7.802.000
5 gram: Rp12.970.000
10 gram: Rp25.885.000
25 gram: Rp64.587.000
50 gram: Rp129.095.000
100 gram: Rp258.112.000
250 gram: Rp645.015.000
500 gram: Rp1.289.820.000
1.000 gram: Rp2.579.600.000* (d/dh)

Mengutip data Bloomberg, dolar AS tercatat melemah 0,37% ke level Rp17.698 pada Kamis pagi.

Baca Juga:

• IHSG Sukses Rebound, Kembali Tembus Level 6.600, Mayoritas Saham Bergerak Hijau Pagi Ini

Dolar AS terhadap dolar Kanada, franc Swiss (CHF), dan dolar Hong Kong tercatat berada di posisi stagnan.

Sementara itu, dolar AS melemah 0,36% terhadap yen Jepang. Di sisi lain, dolar AS menguat 0,78% terhadap won Korea.

Pergerakan tersebut menunjukkan dolar AS berada dalam tekanan terhadap rupiah dan yen Jepang, namun masih menguat terhadap won Korea pada perdagangan pagi ini.* (dh)

Mengutip data perdagangan RTI, IHSG dibuka di level 6.632 pada pukul 09.00 WIB. Lima menit kemudian, indeks tercatat menguat 0,37% secara harian ke level 6.620.

Baca Juga:

• "Pemilu Berkualitas Hanya Terwujud Jika Kita Semua Ikut Mengawasi", Ahmad Doli Ajak Warga Binjai Berani Lapor Pelanggaran

Sebagai pembanding, pada perdagangan Rabu (2/9/2026), IHSG ditutup di zona merah pada level 6.595,77.

Mayoritas saham bergerak menguat. Tercatat 308 saham naik, sedangkan 169 saham melemah dan 212 saham lainnya stagnan.

Volume perdagangan hingga pukul 09.05 WIB mencapai 2,5 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar Rp1 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 162.076 kali.

Pergerakan IHSG pada awal perdagangan menunjukkan penguatan setelah indeks kembali berada di atas level 6.600.* (d/dh)

Google mengklaim Gemini 3.8 Flash Cyber mampu menghasilkan patch Chrome yang benar 2,6 kali lebih banyak dibandingkan model komersial besar lain yang diuji tim keamanan Chrome.

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Apresiasi Siswa Nanyang Zhi Hui, Borong Prestasi di Kompetisi Robotik Internasional

Gemini 3.8 Flash dan Gemini 3.8 Flash Cyber resmi dirilis pada 2 September 2026. Peluncuran ini hanya berjarak sekitar tiga minggu setelah Gemini 3.7 Flash dan menjadi rilis model Flash ketiga Google dalam enam minggu terakhir.

Google menyebut Gemini 3.8 Flash sebagai model reasoning dan coding paling canggih yang pernah mereka buat. Model tersebut dirancang untuk kebutuhan software engineering jangka panjang, workflow berbasis agen AI, serta pekerjaan kompleks yang membutuhkan proses reasoning dalam banyak tahapan.

Untuk harga, Gemini 3.8 Flash tetap dibanderol sama seperti generasi sebelumnya selama masa perkenalan, yakni USD 0,75 untuk satu juta input token dan USD 3,75 untuk satu juta output token.

Gemini 3.8 Flash Cyber

Gemini 3.8 Flash Cyber dikembangkan secara khusus untuk menemukan kerentanan sekaligus membuat patch keamanan secara otomatis.

Google mengklaim model tersebut mengungguli Gemini 3.5 Flash Cyber serta sejumlah model AI frontier yang lebih besar dalam benchmark CyberGym.

Pengujian juga dilakukan terhadap basis kode yang mencakup 20 bahasa pemrograman. Hasilnya, Gemini 3.8 Flash Cyber diklaim memiliki tingkat keberhasilan menemukan kerentanan di atas 70%.

Tim Chrome Security Google kemudian menemukan model tersebut mampu menghasilkan 2,6 kali lebih banyak patch yang benar untuk kerentanan Chrome dibandingkan model komersial besar lain yang mereka uji.

Sementara itu, tim Cloud Vulnerability Research Google menggunakan Gemini 3.8 Flash Cyber untuk menemukan satu kerentanan kritis dalam waktu kurang dari dua jam.

Perusahaan keamanan siber Wiz juga menguji model tersebut. Berdasarkan pengujian itu, Gemini 3.8 Flash Cyber dilaporkan mencatat recall 7,5% hingga 9,7% lebih tinggi dengan biaya 2,3 hingga 5,2 kali lebih murah dibandingkan sejumlah model frontier terkemuka lainnya.

Google menegaskan Gemini 3.8 Flash Cyber lebih diarahkan untuk kebutuhan pertahanan siber, terutama menemukan dan memperbaiki kerentanan, bukan untuk menyerang atau mengeksploitasi celah keamanan.

Akses Gemini 3.8 Flash Cyber Dibatasi

Berbeda dengan Gemini 3.8 Flash reguler, versi Cyber tidak tersedia secara bebas untuk publik. Google membatasi aksesnya melalui Fairwind Program.

Program tersebut ditujukan bagi lembaga pemerintah dan otoritas keamanan siber nasional, operator infrastruktur kritis, penyedia platform teknologi inti, serta tim keamanan yang telah diverifikasi Google.

Sementara Gemini 3.8 Flash reguler sudah tersedia untuk developer melalui Gemini API, Google AI Studio, Android Studio, dan Antigravity. Model tersebut juga tersedia bagi pelanggan perusahaan melalui Gemini Enterprise.

Pengguna Google AI Pro dan Ultra juga dapat mengakses Gemini 3.8 Flash melalui aplikasi Gemini, AI Mode di Google Search, serta Gemini di Google Sheets.* (dn/dh)

Sjafrie mengatakan pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan Indonesia dan Rusia sekaligus membahas sejumlah langkah konkret untuk meningkatkan kerja sama pertahanan kedua negara.

Baca Juga:

• Rebutan Duit Negara! Kemendikdasmen hingga Kemenhan 'Ngantre' Tambahan Anggaran Jumbo Tembus Ratusan Triliun

Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah rencana kunjungan kerja Sjafrie ke Rusia. Kedua pihak juga membahas peningkatan dialog pertahanan serta rencana latihan bersama antarmatra.

Selain itu, kerja sama pasukan khusus turut menjadi perhatian. Indonesia dan Rusia juga membahas bidang pendidikan dan pelatihan personel serta pengembangan kapasitas di sektor kedokteran militer.

Menurut Sjafrie, Indonesia memandang Rusia sebagai salah satu mitra penting dalam membangun hubungan pertahanan yang saling menguntungkan.

"Indonesia memandang Rusia sebagai salah satu mitra penting dalam membangun kerja sama pertahanan yang dilandasi prinsip saling menghormati, saling percaya, kepentingan bersama, serta penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara," ujarnya.

Pertemuan antara Sjafrie dan Sergei Tolchenov berlangsung di tengah upaya kedua negara memperkuat komunikasi dan kerja sama pertahanan. Sejumlah agenda lanjutan, termasuk kunjungan kerja dan latihan bersama, akan menjadi bagian dari pengembangan hubungan bilateral Indonesia-Rusia.* (d/dh)

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan terdapat ketidakdisiplinan dalam proses pendistribusian makanan MBG. Makanan disebut dibagikan melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP).

Baca Juga:

• "Katanya Aman, Kok Bisa Keracunan?" Kepala SPPG Kalitengah Bingung sekaligus Minta Maaf, BGN Copot Jabatannya

Menurut Ketut, makanan MBG tidak menggunakan bahan pengawet sehingga lebih mudah basi dan menjadi tempat berkembangnya bakteri apabila terlalu lama berada di luar batas waktu distribusi.

"Nah itulah yang menyebabkan keracunan, karena MBG ini kan nggak pakai pengawet. Jadi mudah dia basi. Mudah bakterinya cepat berkembang," ujarnya.

Ketut menjelaskan BGN sebenarnya telah memiliki mekanisme pengawasan rutin terhadap pelaksanaan program MBG. Pengawasan dilakukan dua kali sehari pada waktu yang dianggap krusial.

"Kita setiap hari, dua kali sehari kita melakukan apel kesiagaan MBG, mulai dari jam 2 malam terus jam 5 sore. Karena waktu-waktu itu waktu krusial pemilihan bahan, kalau jam 5 kan sampai, masak jam 2 pagi," jelasnya.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan petugas, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), petugas penanggung jawab atau PIC hingga sejumlah sekolah yang tidak mematuhi ketentuan waktu distribusi.

"Kenyataannya masih ada di beberapa daerah orang-orang ini, anak-anak kita ini, kepala-kepala SPPG ini, termasuk PIC-PIC, termasuk ada juga sekolah-sekolah yang tidak tepat waktu dalam membagikan MBG melebihi batas waktu yang ditetapkan," kata Ketut.

Kasus dugaan keracunan tersebut terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo. BGN mencatat total korban yang terdampak mencapai 512 santri.

"Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang," ujar Ketut dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 santri masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara 312 santri telah diperbolehkan pulang dan dinyatakan sembuh.

Adapun 120 santri lainnya masih menjalani observasi untuk memastikan kondisi kesehatan mereka.

"Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit dan dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang, namun demikian kita juga masih melakukan observasi sebanyak 120 orang," tuturnya.

BGN bersama dinas kesehatan terkait juga telah melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh faktor yang menyebabkan gangguan kesehatan pada penerima MBG.

Sebagai langkah penanganan, BGN menjatuhkan sanksi suspend kategori berat terhadap SPPG yang memasok makanan MBG kepada para santri.

"Kemudian kami juga melakukan suspend dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo, Talang Angin," kata Ketut.

BGN memastikan hasil investigasi bersama dinas kesehatan nantinya akan diumumkan untuk menjelaskan penyebab kasus keracunan secara lebih lengkap.

Penanganan terhadap para santri yang terdampak juga tetap menjadi prioritas, termasuk pemantauan terhadap mereka yang masih menjalani perawatan maupun observasi.* (d/dh)

Desakan tersebut disampaikan karena karhutla meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap dan polusi udara.

Baca Juga:

• Korban Dugaan Keracunan MBG di Sidoarjo Terus Bertambah, BGN Buka Suara

Netty meminta pemerintah memperkuat sistem peringatan dini terhadap dampak kesehatan akibat karhutla. Menurutnya, data kualitas udara perlu diintegrasikan dengan informasi wilayah terdampak, kepadatan penduduk serta tren penyakit, khususnya gangguan pernapasan.

"Jangan hanya menghitung berapa hektare yang terbakar. Kita juga harus menghitung berapa banyak masyarakat yang terpapar asap dan berapa banyak yang kemudian membutuhkan pelayanan kesehatan," ujarnya.

Selain memperkuat sistem peringatan dini, Netty mendorong pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan di daerah yang rawan karhutla.

Kesiapan tersebut mencakup puskesmas dan rumah sakit, termasuk ketersediaan obat, tenaga kesehatan, alat kesehatan hingga mekanisme pelayanan khusus bagi kelompok rentan.

"Respons kesehatan jangan hanya bersifat reaktif ketika pasien sudah berdatangan ke puskesmas. Harus ada kesiapsiagaan sebelum, saat, dan setelah karhutla," kata Netty.

Dampak kesehatan akibat karhutla juga tercermin dari data Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sejak Juli hingga Agustus 2026, tercatat 50.891 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah yang terdampak karhutla.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Andi Saguni mengatakan pemantauan tersebut dilakukan melalui sistem surveilans sejak Juli 2026, ketika aktivitas karhutla mulai meningkat.

"Terkumpul total kumulatif kasus ISPA sejak bulan Juli-Agustus itu sebanyak 50.891 kasus. Dan kasus ISPA pada hari ini itu sebanyak 451," kata Andi dalam konferensi pers bersama BNPB, Selasa (1/9/2026).

Dari total tersebut, sebanyak 12.600 kasus ISPA terjadi pada anak usia di bawah lima tahun. Sementara 38.291 kasus lainnya terjadi pada kelompok usia di atas lima tahun.

Andi menjelaskan peningkatan kasus ISPA tidak selalu hanya terjadi di daerah dengan indeks standar pencemar udara (ISPU) tinggi atau wilayah yang terdapat titik karhutla.

Asap akibat kebakaran dapat terbawa angin ke wilayah lain. Karena itu, masyarakat di daerah yang tidak memiliki titik api sekalipun dapat terdampak kualitas udara buruk dan mengalami gangguan pernapasan.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah dinilai perlu memperkuat kesiapsiagaan kesehatan bersamaan dengan upaya pemadaman dan pencegahan karhutla.

Perlindungan kelompok rentan menjadi perhatian khusus agar dampak paparan asap dapat ditekan, terutama terhadap anak-anak, ibu hamil dan lansia.* (k/dh)

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, membenarkan kliennya akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Baca Juga:

• Pengungkapan Kematian Sutrimo Dinilai Lamban, Pengamat Desak Polisi Telusuri Bukti Digital hingga Transaksi Rp5 Juta

Febri mengatakan surat pemanggilan yang diterima pihaknya tidak mencantumkan nama tersangka yang terkait dengan pemeriksaan Febrie.

Meski demikian, Febrie dipastikan akan memenuhi panggilan penyidik. Ia disebut akan bersikap kooperatif dan menjalani pemeriksaan dengan didampingi tim kuasa hukum.

"Pak FA akan hadir dan kooperatif menjalankan proses hukum dengan didampingi advokat. Rencana pemeriksaan dilakukan di kantor Kejaksaan Agung," jelasnya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU. Setelah menjalani pemeriksaan, Febrie kemudian ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Jakarta Timur.

Kejagung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan TPPU yang dilakukan ketika Febrie menjalankan tugas sebagai jaksa maupun pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono sebelumnya mengatakan dugaan tersebut berkaitan dengan aktivitas selama yang bersangkutan menjalankan jabatan di Korps Adhyaksa.

"Modus secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat, mengabdikan diri di kejaksaan," ujar Rudi di Gedung Kejagung, Jakarta, 24 Juli 2026.

Namun, Rudi belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara maupun modus dugaan TPPU tersebut. Menurutnya, informasi lebih detail masih berkaitan dengan kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan.

"Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Kalau kita sampaikan akan menyulitkan kita ke depannya," katanya.

Pemeriksaan Febrie hari ini menjadi bagian dari proses penyidikan yang masih berjalan. Keterangan Febrie sebagai saksi diharapkan membantu penyidik mendalami perkara dugaan TPPU yang menjeratnya.

Sementara itu, proses hukum terhadap Febrie masih berlanjut setelah permohonan praperadilan yang diajukannya terkait penetapan tersangka disebut telah ditolak, sehingga Kejagung melanjutkan penyidikan perkara tersebut.* (k/dh)

Para santri tersebut menerima makanan MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin. Menu yang dibagikan terdiri dari nasi putih, telur orak-arik, tempe bumbu bali, tumis buncis baby corn dan apel.

Baca Juga:

• "Dapurnya Sendiri-sendiri", PVMBG Jelaskan Fenomena Langka Enam Gunung Api Meletus Bersamaan

"Hari ini yang dievakuasi ke rumah sakit 431. Ya kondisi kekuatan fisik masing-masing santri beda-beda," kata Abdul Wachid, Rabu (2/9/2026).

Kepala SPPG Kalitengah, Rafli Ridho, menyampaikan permintaan maaf kepada para santri dan pihak yang terdampak. Ia juga mengaku menyesal atas kejadian tersebut.

"Mohon maaf ya, saya menyesal," kata Rafli kepada wartawan.

Rafli menjelaskan proses pengolahan makanan dimulai sekitar pukul 05.30 WIB sebelum didistribusikan kepada penerima pada pukul 11.00 WIB. Menurutnya, makanan tersebut memiliki ketahanan sekitar empat jam.

Ia mengatakan setiap makanan yang akan disalurkan sebelumnya menjalani penilaian organoleptik oleh PIC dari pihak sekolah atau penerima. Berdasarkan informasi yang diterimanya, makanan tersebut dinyatakan aman sebelum dikonsumsi.

"Di situ kan ada organoleptik. Jadi setiap ke sekolahan itu ada uji yang nantinya itu dicicipi oleh PIC pihak sekolah. Nah, setelah saya tanya, katanya aman, enggak ada masalah di makanan itu. Tapi kenapa kok keracunanlah itu yang saya tidak tahu," ungkap Rafli.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai adanya belatung dalam makanan MBG.

Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo memastikan kabar tersebut tidak benar berdasarkan verifikasi internal BGN bersama Koordinator Wilayah Sidoarjo.

"Terkait yang viral di media sosial katanya ada belatung, itu tidak ada. Tidak benar. Tidak benar yang itu," kata Teguh.

Meski membantah rumor tersebut, BGN tetap mengambil langkah tegas terkait kasus gangguan kesehatan yang dialami para penerima MBG.

Tim investigasi dari BGN Pusat yang dipimpin Direktur Pengawasan Wilayah 2 BGN Brigjen Doni diterjunkan ke Sidoarjo untuk menyelidiki kasus tersebut dan menentukan tingkat pelanggaran.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumeda mengatakan operasional SPPG yang menjadi sumber pasokan makanan tersebut dihentikan sementara selama 30 hari.

"Kami juga melakukan suspend berat, dengan kategori berat, selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo, Tanggulangin," ujar Ketut dalam keterangan pers, Rabu (2/9/2026).

BGN juga mengusulkan agar kepala SPPG tersebut dicopot dan segera dicari penggantinya. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan penanganan kesehatan para siswa dan santri yang terdampak.

Ketut menegaskan keselamatan dan kesehatan para korban menjadi prioritas utama pemerintah. BGN juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

"Hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan," kata Ketut.

Pemerintah memastikan penanganan terhadap para korban terus dikawal, termasuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan di sejumlah rumah sakit.

Sementara penyebab pasti keracunan masih dalam proses investigasi. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan terhadap SPPG Kalitengah serta pihak-pihak terkait.* (k/dh)

Angka 64,2 persen merupakan estimasi Bank Dunia untuk 2026 dengan menggunakan garis kemiskinan internasional sebesar US$8,30 per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021.

Baca Juga:

• Banyak Warga Pertanyakan Desil DTSEN, Dinsos Medan: Itu Kewenangan BPS, Bukan Pemko

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M. Nashrul Wajdi menegaskan kedua angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung karena memiliki tujuan dan indikator yang berbeda.

"Angka 64,2 persen merupakan perkiraan penduduk Indonesia yang pengeluarannya berada di bawah 8,30 dolar AS per kapita per hari menurut Bank Dunia. Garis kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan standar yang ditetapkan World Bank, bukan garis kemiskinan nasional yang digunakan di Indonesia," kata Nashrul dalam keterangan resmi, Kamis (3/9/2026).

Menurut Nashrul, Bank Dunia menggunakan sejumlah garis kemiskinan internasional sebagai alat pembanding tingkat kesejahteraan antarnegara. Dalam pembaruan terbarunya, batas kemiskinan ekstrem ditetapkan sebesar US$3 per kapita per hari.

Adapun batas US$4,20 per kapita per hari digunakan untuk kelompok negara berpendapatan menengah bawah, sedangkan US$8,30 per kapita per hari digunakan untuk negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle income countries (UMIC).

Angka US$8,30 tersebut tidak dihitung menggunakan kurs pasar rupiah terhadap dolar AS. Bank Dunia menggunakan metode Purchasing Power Parity (PPP) untuk menyesuaikan perbedaan daya beli riil masyarakat di setiap negara.

Dengan standar tersebut, estimasi 64,2 persen menunjukkan proporsi penduduk Indonesia yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan internasional Bank Dunia.

Bank Dunia juga menyebut statistik kemiskinan dan garis kemiskinan resmi BPS lebih tepat digunakan untuk pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan domestik Indonesia.

Indonesia saat ini masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas. Namun, posisi Indonesia masih relatif dekat dengan batas bawah kelompok tersebut.

Kondisi itu turut memengaruhi tingginya estimasi kemiskinan ketika standar US$8,30 per kapita per hari diterapkan terhadap masyarakat Indonesia.

Sementara itu, BPS menggunakan pendekatan Cost of Basic Needs (CBN) untuk mengukur kemiskinan nasional. Metode ini menghitung nilai minimum pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Garis kemiskinan BPS terdiri dari komponen makanan dan nonmakanan. Untuk komponen makanan, penghitungan menggunakan standar kebutuhan energi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari.

Kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan berbagai komoditas yang umum dikonsumsi masyarakat, seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng dan sayuran.

Sedangkan kebutuhan nonmakanan mencakup tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian dan transportasi.

Penetapan garis kemiskinan BPS bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menggambarkan pengeluaran dan pola konsumsi riil masyarakat.

Data Susenas digunakan untuk menghasilkan angka kemiskinan secara berkala sekaligus memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Pengukuran kemiskinan BPS juga disajikan secara lebih rinci hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta membedakan wilayah perkotaan dan perdesaan.

Berdasarkan hasil pengukuran Maret 2026, persentase penduduk miskin Indonesia tercatat 8,07 persen atau sebanyak 22,93 juta orang.

Besaran garis kemiskinan juga berbeda antarwilayah karena menyesuaikan tingkat harga lokal, pola konsumsi masyarakat serta karakteristik rumah tangga.

Secara rata-rata nasional, garis kemiskinan yang digunakan BPS untuk satu rumah tangga tercatat sekitar Rp3.091.866 per bulan.

Dengan demikian, angka 64,2 persen dari Bank Dunia dan 8,07 persen dari BPS tidak menunjukkan adanya pertentangan data. Keduanya merupakan hasil pengukuran dengan standar berbeda untuk tujuan yang juga berbeda.* (in/dh)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penyalahgunaan identitas dapat membuat masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria justru terindikasi tidak layak menerima bansos.

Baca Juga:

• Pendataan Perlinsos Medan Baru 37 Persen, Rico Waas Harap Masa Pendataan Diperpanjang

Menurut dia, kondisi tersebut dapat merugikan masyarakat miskin yang menjadi penerima bansos. Data mereka bisa terbaca memiliki aktivitas tertentu yang sebenarnya dilakukan oleh pihak lain.

"Ada misalnya keluarga yang tidak mampu, tertolak (bansos) karena KTP-nya dimanfaatkan oleh orang lain. Kedua ada juga fenomena yang main judol itu bukan orang tuanya, tapi anaknya atau keluarganya," ujarnya.

Kemensos kini melakukan pendalaman dan verifikasi terhadap data penerima bansos untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan tidak kehilangan hak bantuan akibat penyalahgunaan identitas.

"Jadi kalau ada lansia, kemudian mungkin keluarga yang sangat tidak mampu, tapi tidak menerima bansos karena terindikasi judol. Itu mungkin dimanfaatkan oleh keluarganya atau oleh orang lain. Untuk yang seperti ini sedang kita perbaiki, sedang kita dalami," kata Saifullah.

Kasus tersebut sebelumnya menyorot pasangan lansia Dayat (77) dan Darmi (63), warga Dukuh Kayunan Barat, Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Keduanya disebut tidak lagi menerima bansos setelah data mereka terindikasi terkait aktivitas judi online. Padahal, Dayat dan Darmi mengaku tidak memiliki telepon seluler.

Sebelumnya, pasangan tersebut tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan menerima bantuan sebesar Rp600 ribu setiap tiga bulan. Namun, sejak awal 2026, bantuan tersebut terhenti setelah nama keduanya tidak lagi tercantum sebagai penerima.

Kemensos memastikan persoalan seperti ini akan ditelusuri agar kesalahan atau penyalahgunaan data tidak membuat kelompok masyarakat yang membutuhkan kehilangan bantuan.

Pemerintah juga terus melakukan perbaikan data untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran sekaligus mencegah identitas penerima dimanfaatkan untuk aktivitas yang dilakukan pihak lain.* (in/dh)

Fadli mengaku hingga kini belum menerima nama Sumitro Djojohadikusumo dalam daftar usulan yang masuk ke Dewan Gelar. Sumitro diketahui merupakan ayah Presiden Prabowo Subianto, sedangkan RM Margono Djojohadikusumo merupakan kakek Prabowo sekaligus pendiri Bank Nasional Indonesia (BNI).

Baca Juga:

• Kibarkan Merah Putih di Rusia! Tiba di Vladivostok Sebagai Tamu Kehormatan EEF, Prabowo Disambut Antusias Haru Diaspora Mahasiswa

Fadli menjelaskan pengusulan gelar Pahlawan Nasional memiliki mekanisme yang harus dilalui secara bertahap. Proses tersebut dimulai dari tingkat daerah sebelum diteruskan ke tingkat pusat.

Pada tahap awal, usulan diteliti dan dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Setelah proses di daerah selesai, usulan kemudian diteruskan kepada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di bawah Kementerian Sosial untuk kembali dilakukan penelitian dan pengkajian.

"Baru kemudian akan diserahkan kepada dewan gelar tanda jasa tanda kehormatan untuk kita kaji lagi dan nanti diserahkan kepada Presiden. Nanti pengumumannya biasanya pada saat Hari Pahlawan (10 November)," ujar Fadli.

Menurut Fadli, hingga saat ini Dewan Gelar belum menerima daftar nama yang telah selesai melalui seluruh tahapan penelitian dan pengkajian, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Ia menegaskan proses pengusulan masih berlangsung sehingga belum ada daftar final calon penerima gelar Pahlawan Nasional yang diterima pihaknya.

"Kami belum terima. Belum terima. Jadi sekarang ini masih banyak proses juga, masih di dalam proses," pungkasnya.

Dengan demikian, kabar mengenai Sumitro Djojohadikusumo dan RM Margono Djojohadikusumo sebagai calon Pahlawan Nasional masih berada pada tahap informasi dan proses pengusulan. Penetapan gelar nantinya menjadi kewenangan Presiden setelah seluruh mekanisme dan kajian selesai dilakukan.* (in/dh)