Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diduga berasal dari insentif yang seharusnya menjadi hak para pegawai Bappenda.

Baca Juga:

• Dukung Penuh RUU Perampasan Aset, KPK Nilai Aturan Ini Krusial untuk Pemulihan Keuangan Negara

Budi menjelaskan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Bappenda memang memiliki hak untuk menerima insentif atas pelaksanaan tugas mereka. Namun, dalam perkara yang tengah didalami KPK, insentif tersebut diduga tidak diterima secara utuh karena adanya pemotongan.

"Nah inilah yang kemudian jadi pintu masuk KPK, untuk mendalami dugaan pemotongan yang dilakukan terhadap insentif yang seharusnya diterima full oleh para pegawai di lingkungan Bappenda," ujarnya.

"Namun karena ada pemotongan itu, artinya insentif yang diterima kemudian tidak 100 persen," sambung Budi.

KPK sebelumnya mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemotongan upah pungut di Bappenda serta dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor.

Dalam proses pengusutan, KPK telah mengamankan uang sekitar Rp1,5 miliar. Namun, hingga kini lembaga antirasuah belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Budi mengatakan proses penyidikan masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum. Artinya, penyidik masih mendalami dugaan tindak pidana serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

"Betul memang ada sejumlah uang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tersebut dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar," kata Budi pada Jumat (21/8/2026).

KPK masih terus mendalami asal-usul uang tersebut, termasuk dugaan pemotongan insentif pegawai Bappenda serta rangkaian perkara lain yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran di lingkungan Pemkab Bogor.* (oz/dh)

Zulfikar menyebut Bambang bukan dipukul oleh anggota GRIB Jaya, melainkan oleh massa pedemo. Pernyataan tersebut disampaikan melalui video yang diunggah di akun Instagram resmi GRIB Jaya.

Baca Juga:

• Jangan Asal Spekulasi! Buntut Bentrok Maut Demo 27 Agustus, Yusril Minta Publik Tenang Serahkan Kasus ke Polisi

Zulfikar menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam pengeroyokan terhadap Bambang. Dia juga mengatakan lokasi kejadian berbeda dengan tempat anggota GRIB Jaya melakukan pengamanan swakarsa pada malam kericuhan.

"Jadi ini seperti yang saya sampaikan sama ketua-ketua DPC semua, supaya dapat memahami situasi yang sebenarnya terjadi. Tidak ada. Itu yang mati dipukulin itu bukan oleh GRIB, tapi oleh pedemo sendiri," ujarnya.

Menurut Zulfikar, anggota GRIB Jaya yang melakukan pengamanan swakarsa justru menghadapi provokasi dari massa. Dia menyebut anggotanya dilempari batu saat berada di lokasi.

"Teman-teman yang Pam Swakarsa pada malam hari itu sejatinya tidak melakukan kekerasan, tapi terjadi provokasi, diprovokasi, ditantang-tantang, dan dilempari oleh batu. Jadi kita dilempari batu," katanya.

Zulfikar juga menduga batu yang digunakan untuk menyerang anggota GRIB Jaya telah dipersiapkan sebelumnya. Dia menyebut menemukan batu dengan bentuk yang serupa di sejumlah titik.

"Batu yang mereka pakai itu adalah batu cetakan dari semen, dan di setiap titik batunya modelnya sama, berarti mereka sudah menyiapkan semua itu," tuturnya.

Sementara itu, Bambang Setiyawan diketahui diduga menjadi korban pengeroyokan saat hendak mengecek lampu tokonya yang berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya.

Berdasarkan keterangan warga dan rekaman video yang beredar, Bambang disebut diseret dari kawasan gang menuju jalan raya sebelum mengalami kekerasan hingga tidak sadarkan diri.

Hingga kini, pernyataan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kematian Bambang masih menjadi bagian dari proses penelusuran. Klaim Zulfikar yang menyebut anggota GRIB Jaya tidak terlibat juga perlu dikonfirmasi dengan hasil penyelidikan aparat penegak hukum.* (in/dh)

Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting mengatakan langkah kesiapsiagaan dibahas dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karo di Ruang Rapat Matang Sitepu, Kabanjahe, Selasa (1/9/2026).

Baca Juga:

• Gunung Sinabung Erupsi, Bobby Nasution: Jika Debu Meluas, Sekolah Beralih ke PJJ

Pemkab Karo menyiapkan langkah evakuasi bagi warga Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang Empat, dan Desa Payung, Kecamatan Payung. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menyusul peningkatan aktivitas vulkanik serta perluasan zona bahaya Gunung Sinabung berdasarkan rekomendasi Badan Geologi.

Pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri dan unsur terkait juga telah menyiapkan lokasi pengungsian, pos terpadu hingga personel untuk mendukung proses evakuasi warga.

Pos terpadu ditempatkan di Kantor Koramil Simpang Empat. Sementara pos tambahan disiapkan di Simpang Tigakicat untuk mendukung penanganan warga Desa Kuta Tengah serta di Kantor Camat Payung untuk masyarakat Desa Payung.

Pemkab Karo bersama seluruh unsur terkait terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Sinabung. Koordinasi juga dilakukan untuk mengantisipasi perubahan kondisi gunung api yang dapat berdampak terhadap keselamatan masyarakat.

Pemerintah daerah kembali mengimbau warga yang berada di zona bahaya agar tidak panik dan tetap mengikuti seluruh arahan petugas. Masyarakat juga diminta mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu proses evakuasi diperlukan.

Status Gunung Sinabung dinaikkan dari Level II atau Waspada menjadi Level III atau Siaga sejak Senin (31/8/2026). Peningkatan status tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah kesiapsiagaan dan menyiapkan kemungkinan evakuasi warga di wilayah terdampak.* (mt/dh)

"Informasi mengenai dugaan delapan WNI yang direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia tentu perlu menjadi perhatian bersama. Namun, kita juga perlu berhati-hati dan tidak mengambil kesimpulan sebelum identitas, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan mereka benar-benar terverifikasi," kata Dave kepada wartawan, Selasa (1/9/2026).

Baca Juga:

• Bukan Cuma Buat Atasi Karhutla, DPR Ungkap Alasan Suku Dayak Dapat 'Privilege' Khusus Masuk TNI

Menurut Dave, proses verifikasi diperlukan untuk mengetahui bagaimana perekrutan dilakukan serta pekerjaan seperti apa yang sejak awal ditawarkan kepada para WNI tersebut.

"Hal ini perlu menjadi perhatian karena tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk merekrut WNI tanpa memberikan informasi yang utuh mengenai risiko dan konsekuensinya. Apabila dari hasil pendalaman ditemukan unsur penipuan, eksploitasi, atau jaringan perekrutan, tentu perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," ujar politikus Partai Golkar itu.

Dave juga meminta pemerintah memperkuat langkah pencegahan, terutama terhadap WNI yang mendapat tawaran pekerjaan di wilayah konflik. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang cukup mengenai risiko sebelum mengambil keputusan.

"Pada saat yang sama, upaya pencegahan juga perlu terus diperkuat. Masyarakat, khususnya WNI yang memperoleh tawaran pekerjaan di wilayah konflik, perlu mendapatkan informasi yang memadai agar dapat memahami risikonya dan mengambil keputusan secara lebih hati-hati," kata Dave.

Dia menegaskan perlindungan terhadap WNI harus menjadi prioritas pemerintah. Karena itu, koordinasi antarinstansi dinilai perlu diperkuat untuk menangani persoalan tersebut.

"Yang paling penting, perlindungan WNI tetap menjadi prioritas. Karena itu, koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, aparat penegak hukum, dan kementerian/lembaga terkait perlu terus diperkuat agar penanganannya berjalan secara terukur dan persoalan serupa dapat diantisipasi sejak awal," tambahnya.

Dave berharap Kemlu segera menyampaikan hasil pendalaman mengenai keberadaan dan status delapan WNI yang diduga direkrut menjadi tentara Rusia tersebut.

"Kita berharap pendalaman yang sedang dilakukan dapat segera memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi sebenarnya. Yang terpenting, keselamatan dan perlindungan WNI tetap menjadi prioritas, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi," ujarnya.

Informasi mengenai dugaan perekrutan delapan WNI tersebut sebelumnya disampaikan Intelijen Ukraina melalui Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU). Dalam keterangan di situs resminya, intelijen Ukraina menyebut adanya WNI yang diduga direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia.

Intelijen Ukraina menyebut sejumlah tawaran seperti bayaran tinggi, tugas non-tempur, percepatan kewarganegaraan Rusia, dan tunjangan sosial menjadi bagian dari upaya perekrutan.

"Janji berupa bayaran tinggi, tugas non-tempur, percepatan kewarganegaraan Rusia, dan tunjangan sosial menarik minat orang-orang yang-sering kali-tidak mengetahui ke mana sebenarnya mereka akan dikirim," tulis Intelijen Ukraina dalam keterangan resminya.

Sementara itu, Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut melalui perwakilan RI di Rusia.

Menurut Yvonne, Kemlu juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebut dalam informasi tersebut.

"Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut," kata Yvonne.

Dengan demikian, pemerintah masih menunggu hasil verifikasi sebelum memastikan apakah delapan WNI tersebut benar-benar direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia.* (d/dh)

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga pemerintah akan mengikuti ketentuan tersebut.

Baca Juga:

• Lahir dari Banjir Aceh-Sumut-Sumbar, Putusan MK Diharap Bikin Bantuan Bencana Tak Lagi Berbelit

Dalam putusannya, MK memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sebelumnya terdapat lima indikator yang menjadi dasar penetapan status dan tingkat bencana, yakni jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi.

MK menyatakan kelima indikator tersebut tidak harus seluruhnya terpenuhi secara kumulatif. Khusus untuk penetapan status bencana nasional, sedikitnya tiga indikator harus terpenuhi dengan jumlah korban menjadi indikator utama yang wajib dipenuhi.

"Khusus untuk penetapan status dan tingkat bencana nasional, Mahkamah menegaskan sekurang-kurangnya tiga indikator harus terpenuhi, dengan jumlah korban sebagai indikator utama yang harus dipenuhi," ujar Berton.

BNPB akan mengkaji putusan tersebut secara menyeluruh, termasuk pertimbangan hukum MK. Langkah itu dilakukan agar perubahan ketentuan tersebut dapat diterapkan secara lebih jelas dalam penanganan bencana di lapangan.

"BNPB tentu akan mendalami putusan tersebut secara menyeluruh, tidak hanya amarnya, tetapi juga seluruh pertimbangan hukum Mahkamah, agar yang diharapkan Mahkamah dan tentu saja seluruh rakyat Indonesia terkait dengan percepatan penanganan bencana bisa lebih operasional," katanya.

Berton mengatakan BNPB selanjutnya akan menyiapkan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang terdampak putusan MK. Selain itu, pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) juga akan disiapkan agar dapat dipahami oleh pemerintah daerah hingga kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

"BNPB akan menyiapkan penyesuaian dalam peraturan perundangan yang mengikuti perubahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk pedoman-pedoman dan SOP yang bisa dipahami oleh semua sektor mulai dari tingkat daerah hingga lintas K/L di tingkat nasional," ungkapnya.

BNPB juga menegaskan penanganan pemerintah pusat terhadap suatu bencana tidak bergantung pada penetapan status bencana nasional. Pemerintah pusat tetap dapat turun tangan memberikan bantuan ketika terjadi bencana di daerah.

Berton mencontohkan penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). BNPB terlibat sejak masa tanggap darurat hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

"Tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga hingga pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi nanti. Dukungan personel, peralatan, logistik, pendanaan, serta layanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak terus kami salurkan, dan pemutakhiran datanya disampaikan secara terbuka setiap hari," ujarnya.

Dia menegaskan prinsip BNPB dalam penanganan bencana tetap mengutamakan keselamatan masyarakat.

"Prinsip yang kami pegang tidak berubah. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi, dan seluruh kekuatan pemerintah bersama pemerintah daerah akan dikerahkan secara optimal untuk itu. Putusan Mahkamah Konstitusi ini kami tempatkan sebagai bagian dari penguatan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana," kata Berton.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam perkara Nomor 261/PUU-XXIII/2025.

MK menilai penggunaan lima indikator secara kumulatif berpotensi menyulitkan penetapan status bencana dan memperlambat penanganan. Sebab, kelima indikator tersebut dinilai memiliki keterkaitan dan sebagian dapat saling beririsan.

Mahkamah kemudian menetapkan bahwa tiga dari lima indikator dapat digunakan sebagai dasar penetapan status bencana, dengan jumlah korban ditempatkan sebagai indikator utama yang harus terpenuhi untuk status bencana nasional.

Dengan perubahan tersebut, pemerintah kini perlu menyesuaikan aturan teknis penanganan dan penetapan status bencana agar sejalan dengan putusan MK.* (d/dh)

Berdasarkan data Bloomberg, dolar AS dibuka di kisaran Rp17.700-an. Pada perdagangan Senin (31/8), mata uang Paman Sam tersebut ditutup di level Rp17.722.

Baca Juga:

• IHSG Hijau Pagi Ini, Naik ke Level 6.548

Pergerakan dolar AS juga bervariasi terhadap sejumlah mata uang utama dunia.

Terhadap yen Jepang (JPY), dolar AS menguat 0,05%. Penguatan juga terjadi terhadap dolar Australia (AUD) sebesar 0,06%.

Selanjutnya, dolar AS menguat 0,07% terhadap dolar Kanada (CAD). Mata uang AS juga menguat terhadap franc Swiss (CHF) sebesar 0,14%.

Sementara itu, dolar AS melemah terhadap euro (EUR) sebesar 0,09%. Pelemahan juga terjadi terhadap pound sterling Inggris (GBP) sebesar 0,04%.

Pergerakan rupiah terhadap dolar AS masih menjadi perhatian pelaku pasar seiring dinamika nilai tukar dan perkembangan mata uang global sepanjang perdagangan hari ini.* (d/dh)

Berdasarkan data RTI, IHSG dibuka di level 6.538. Indeks saham kemudian bergerak pada rentang 6.535 sebagai level terendah hingga 6.569 sebagai level tertinggi.

Baca Juga:

• Setelah Dua Hari Stagnan, Emas Antam Akhirnya Turun ke Rp2.664.000 - Ini Rincian Lengkapnya

Dari keseluruhan transaksi, sebanyak 338 saham tercatat menguat. Sementara 181 saham melemah dan 206 saham lainnya bergerak stagnan.

Penguatan IHSG juga terlihat pada sejumlah periode. Secara bulanan, IHSG tercatat naik 5,01%. Dalam periode mingguan, indeks menguat 0,72%.

Sementara dalam periode tiga bulan, IHSG menguat 5,51%. Namun, apabila dihitung secara enam bulanan, IHSG masih mencatat pelemahan sebesar 17,48%.

Pergerakan IHSG sepanjang perdagangan hari ini masih akan menjadi perhatian investor, seiring dinamika pasar saham dan perubahan harga saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.* (d/dh)

Ara mengatakan dirinya dijadwalkan bertemu Prabowo pada Selasa (1/9/2026) untuk menyampaikan perkembangan program tersebut. Pemerintah sebelumnya telah melakukan uji coba produksi genteng di sejumlah daerah.

Baca Juga:

• Diserang Isu Kabinet Gemuk, Presiden Prabowo Skakmat Kritikus Lewat Perbandingan Menohok dengan Timor Leste!

Menurut Ara, uji coba produksi genteng telah dilakukan selama beberapa bulan di sejumlah daerah, antara lain Pleret, Purwakarta, serta Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat.

"Besok saya akan melaporkan kepada Presiden kesiapan-kesiapan yang sudah dilakukan selama ini. Kami sudah melakukan uji coba, berapa bulan lalu, di Pleret, di Purwakarta, dan di Jatiwangi, Majalengka," ujarnya.

Ara mengatakan pelaksanaan program gentengisasi tidak hanya mempertimbangkan jumlah produksi. Pemerintah juga akan memperhatikan kualitas, estetika, dan harga agar produk UMKM mampu memenuhi kebutuhan program sekaligus meningkatkan kapasitas usaha mereka.

"Sesudah berapa bulan ini, tentu kita, saya percaya ada proses. Proses, kualitas, ya, estetika, harga, ya, semua harus dibina sehingga UMKM kita juga bisa naik kelas," jelasnya.

Selain program gentengisasi, Ara juga melaporkan sejumlah program perumahan yang melibatkan pihak swasta kepada Kepala Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo. Program tersebut mencakup pembangunan rumah gratis dan renovasi hunian di sejumlah wilayah.

Di Tangerang, misalnya, terdapat 200 unit rumah gratis. Kemudian di Tapanuli Utara sebanyak 103 unit, renovasi rumah di Menteng Tenggulun sebanyak 152 unit, serta renovasi rumah di Johar Baru sebanyak 500 unit.

"Jadi ini langkah-langkah strategis melibatkan gotong royong dari teman-teman swasta," tutur Ara.

Pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian bagi korban bencana gempa di NTT dengan melibatkan sektor swasta. Sebanyak 500 unit rumah disebut telah disiapkan dengan nilai total pembangunan mencapai Rp5 miliar.

Sementara untuk NTB, pemerintah menyiapkan dana Rp1,5 miliar melalui skema gotong royong untuk pembangunan rumah yang mengusung unsur kebudayaan setempat.

Program gentengisasi sendiri merupakan gagasan Prabowo yang disampaikan dalam acara Taklimat Presiden RI pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul.

Saat itu, Prabowo menginginkan adanya gerakan Indonesia ASRI yang merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Salah satu perhatian Prabowo adalah penggunaan atap seng yang dinilai kurang ideal dari sisi kenyamanan dan estetika.

"Saya lihat saudara-saudara, semua kota, kecamatan, hampir semua desa kita sekarang, maaf ya, terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng," kata Prabowo dalam acara tersebut, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo kemudian mendorong penggunaan genteng berbahan tanah untuk atap rumah di Indonesia. Menurutnya, penggunaan genteng tanah dapat membuat rumah lebih sejuk dan tidak mudah berkarat.

"Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Jadi nanti ini gerakannya adalah gerakan, proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia," tegas Prabowo.

Program tersebut kini mulai dipersiapkan pemerintah melalui penguatan produksi UMKM dan uji coba di sejumlah daerah sebelum diterapkan lebih luas.* (d/dh)

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi salah satu kementerian yang mengajukan tambahan anggaran terbesar, yakni mencapai Rp157,76 triliun.

Baca Juga:

• Status Kolonel TNI Terduga Terlibat Korupsi MBG Masih Menggantung, Kejagung Kini Periksa 6 Saksi Baru

Kejaksaan Agung (Kejagung) juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,1 triliun. Selain itu, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut mengajukan tambahan anggaran.

Kemendikdasmen mengusulkan tambahan Rp157,76 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas nasional dan kementerian.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan tambahan anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk memperluas program revitalisasi 100.000 satuan pendidikan.

" Kemendikdasmen secara resmi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun untuk dukungan berbagai program prioritas nasional dan kementerian," kata Mu'ti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Dana tambahan itu juga direncanakan untuk meningkatkan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) bagi jenjang SD dan SMP. Selain itu, anggaran akan digunakan untuk penyediaan sarana dan peralatan pendidikan, bantuan beasiswa, serta pembiayaan pendidikan bagi murid.

Kemendikdasmen juga mengusulkan keberlanjutan bantuan biaya pendidikan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi hingga jenjang S1 atau D4.

Kementerian tersebut turut mengusulkan anggaran untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 mengenai penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Berdasarkan paparan Kemendikdasmen, kebutuhan anggaran untuk memenuhi putusan tersebut mencapai Rp306,51 triliun.

Di sektor pertahanan, Kemenhan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp189 triliun untuk 2027. Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyebut terdapat kenaikan sekitar Rp50 triliun dari pagu indikatif sebelumnya.

"Intinya APBN untuk 2027 Kemhan anggarannya Rp189 triliun. Jadi ada tambahan sekitar Rp50 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp139 triliun," ujar Utut setelah rapat kerja tertutup Komisi I DPR dengan Kemenhan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan anggaran tersebut akan digunakan secara maksimal untuk menjalankan tugas pertahanan negara.

"Kepada Kementerian Pertahanan dan TNI, ini akan kita gunakan semaksimal mungkin," ujar Sjafrie.

Menurut Sjafrie, tugas Kemenhan dan TNI bersifat dinamis sehingga kebutuhan anggaran turut dipengaruhi oleh perkembangan situasi nasional.

Sementara itu, Kejagung mengusulkan tambahan anggaran Rp22,1 triliun untuk 2027. Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana mengatakan pagu Kejaksaan pada 2027 sebesar Rp21,5 triliun masih berada di bawah kebutuhan ideal yang mencapai Rp43,6 triliun.

"Usulan tambahan anggaran Kejaksaan RI tahun anggaran 2027 memperhatikan besaran alokasi pagu tahun anggaran 2027 sebesar Rp21,5 triliun dan membandingkan dengan bujet ideal riil tahun 2027 yaitu sebesar Rp43,6 triliun," ujar Asep dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senin.

Tambahan anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk meningkatkan tunjangan pegawai, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dana tambahan juga dibutuhkan untuk renovasi kantor, pemulihan aset, biaya operasional seperti listrik, air dan telepon, belanja pegawai, serta menyesuaikan kebutuhan penyidikan dan penuntutan setelah berlakunya KUHP dan KUHAP baru.

Kemensetneg juga masih mengajukan tambahan anggaran untuk 2027. Kemensetneg mendapatkan pagu sebesar Rp2,67 triliun, tetapi sebelumnya mengusulkan tambahan sebesar Rp6,626 triliun.

Dari usulan tersebut, Kemensetneg baru mendapatkan tambahan sekitar Rp2,86 miliar yang berasal dari hibah luar negeri untuk kegiatan percepatan penanganan stunting. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan tambahan anggaran sebesar Rp6,623 triliun.

"Kami harapkan dukungan dan persetujuan Komisi XIII atas RKA Kementerian Sekretariat Negara TA 2027 beserta usulan tambahan anggarannya agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara dalam memberikan layanan teknis dan administratif kepada presiden dan wakil presiden lebih optimal," ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.

Mahkamah Konstitusi juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp67 miliar. Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan mengatakan tambahan tersebut terdiri atas Rp45 miliar untuk program penanganan perkara dan Rp21,8 miliar untuk sarana dan prasarana.

Dana tersebut antara lain akan digunakan untuk kerja sama internasional bidang hukum dan konstitusi, konferensi internasional, renovasi gedung, pengadaan ambulans, serta penguatan teknologi informasi.

MK saat ini memperoleh pagu anggaran sebesar Rp360,8 miliar untuk 2027. Jika tambahan Rp67 miliar disetujui, total kebutuhan anggaran MK pada 2027 menjadi Rp427,8 miliar.

Permintaan tambahan anggaran juga datang dari KPU dan Bawaslu sebagai bagian dari persiapan tahapan Pemilu 2029.

Sekretaris Jenderal KPU RI Suryadi mengatakan pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp78,3 miliar karena pagu yang tersedia belum mencakup seluruh kebutuhan KPU pada 2027.

"Sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya rutin itu sama sekali belum dialokasikan anggarannya, sehingga pada kesempatan ini kami mengusulkan untuk ada tambahan anggaran KPU di tahun 2027 untuk anggaran program penyelenggaraan Pemilu dan juga di program dukungan manajemen sebesar Rp78,3 miliar," ujar Suryadi dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin.

KPU telah memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp4,682 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp1,429 triliun dialokasikan untuk program penyelenggaraan pemilu yang digunakan untuk tahapan Pemilu 2029 yang berlangsung pada 2027.

Bawaslu juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp772,74 miliar. Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait mengatakan sejumlah kegiatan rutin yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu belum mendapatkan alokasi anggaran.

"Sedangkan untuk usulan anggaran Bawaslu untuk anggaran tambahan, kami mengusulkan sebesar Rp772,74 miliar, yang saat ini surat sudah diberikan kepada Kementerian Sekretariat Negara dan menunggu persetujuan selanjutnya," kata Ferdinand.

Dengan demikian, total usulan tambahan anggaran KPU dan Bawaslu mencapai sekitar Rp851,04 miliar. Dana tersebut mencakup kebutuhan persiapan tahapan Pemilu 2029, mulai dari perencanaan, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pembentukan badan ad hoc, pemutakhiran data pemilih hingga pencalonan peserta pemilu.* (k/dh)

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Baca Juga:

• Kasihan Pak Prabowo Kerja Bagus tapi Dianggap Gagal! Gerindra Semprot Bakom RI Gara-gara Approval Rating Anjlok

"Pemerintah koalisi yang saya pimpin, termasuk besar. 7 partai dari 8 partai di parlemen. Dan kabinet yang saya susun pernah dikatakan kabinet gemuk, tidak efisien," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian membandingkan jumlah anggota kabinet Indonesia dengan Timor Leste. Menurutnya, Timor Leste hanya memiliki sekitar 1 juta penduduk, tetapi memiliki 28 menteri dalam kabinetnya.

"Padahal ada negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 1 juta, lebih kecil dari banyak provinsi di Indonesia. Lebih kecil dari banyak kabupaten di Indonesia. Mungkin Kabupaten Bogor jauh lebih besar dari Timor Leste," kata Prabowo.

Dia kemudian menyinggung jumlah penduduk Banyuwangi yang menurutnya sekitar 1,1 juta jiwa. Angka tersebut disebut tidak jauh berbeda dengan jumlah penduduk Timor Leste.

"Banyuwangi berapa jumlah penduduk Banyuwangi? Mereka hanya 1,1 juta, kabinetnya 28. Kabinetnya Timor Leste 28," sambungnya.

Prabowo juga menjelaskan pentingnya menghimpun berbagai kekuatan politik dalam pemerintahannya. Menurut dia, sistem demokrasi membuat dirinya perlu membangun koalisi dengan sejumlah partai politik untuk menjalankan pemerintahan.

Dia menilai Indonesia merupakan negara dengan wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar sehingga membutuhkan kerja sama berbagai kekuatan politik.

"Negara kita besar. Kita sebesar Eropa. Di Eropa itu lebih dari 27 negara. Lebih. 27 negara itu yang masuk NATO atau Uni Eropa, nanti ada lagi yang tidak masuk. Mungkin totalnya 35 juga. Kita satu negara. Kita besar sekali. Dan karena demokrasi, saya harus berkoalisi," imbuh Prabowo.

Sebagai informasi, Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo beranggotakan 109 menteri, wakil menteri, dan kepala badan ketika dilantik pada Oktober 2024.

Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan di tengah sorotan mengenai ukuran kabinet pemerintahannya. Dia menegaskan kebutuhan untuk membangun koalisi menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan pemerintahan.* (k/dh)

Mengacu data laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam hari ini turun Rp6.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di angka Rp2.670.000 per gram.

Baca Juga:

• Prakiraan Cuaca Aceh Selasa 1 September 2026: Mayoritas Wilayah Berpotensi Hujan Ringan

Berikut daftar harga emas Antam pada Selasa (1/9/2026) per pukul 08.30 WIB:

0,5 gram: Rp1.382.000
1 gram: Rp2.664.000
2 gram: Rp5.268.000
3 gram: Rp7.877.000
5 gram: Rp13.095.000
10 gram: Rp26.135.000
25 gram: Rp65.212.000
50 gram: Rp130.345.000
100 gram: Rp260.612.000
250 gram: Rp651.265.000
500 gram: Rp1.302.320.000
1.000 gram (1 kg): Rp2.604.600.000

Selain harga jual, pembelian dan penjualan kembali emas Antam juga memiliki ketentuan pajak. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Untuk pembelian emas batangan, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,45% bagi pembeli yang memiliki NPWP. Sementara pembeli tanpa NPWP dikenakan tarif sebesar 0,9%.

Setiap transaksi pembelian emas juga disertai bukti potong PPh 22 yang dapat digunakan sebagai dasar pelaporan pajak.

Sementara untuk transaksi penjualan kembali atau buyback emas Antam dengan nilai lebih dari Rp10 juta, terdapat ketentuan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP.

Bagi pemilik emas yang tidak memiliki NPWP, tarif pajak buyback yang berlaku sebesar 3%. Pajak tersebut dipotong langsung dari nilai transaksi penjualan kembali emas.

Harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB. Perubahan harga dapat terjadi mengikuti pembaruan harga emas yang berlaku.* (k/dh)

Bobby mengatakan peningkatan status Gunung Sinabung disertai sebaran abu vulkanik yang mengarah ke wilayah Berastagi. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait kesehatan dan keselamatan.

Baca Juga:

• Jangan Asal Kambing Hitamkan Peladang Panglima Jilah Pas Badan di Istana Bela Tradisi Adat Kalbar

Gunung Sinabung kembali mengalami erupsi pada Senin sekitar pukul 10.17 WIB. Erupsi tersebut memunculkan kolom abu vulkanik yang mencapai sekitar 3,5 kilometer di atas puncak gunung.

Gunung Sinabung memiliki ketinggian sekitar 2.460 meter di atas permukaan laut. Abu vulkanik kemudian terbawa angin hingga memasuki sejumlah wilayah yang berada di sekitar kawasan gunung.

Mengantisipasi dampak erupsi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan masker untuk masyarakat di wilayah terdampak. Masker tersebut dititipkan kepada Pemerintah Kabupaten Karo untuk dibagikan kepada warga.

"Kami mengimbau kepada masyarakat tentunya untuk tetap waspada dan hati-hati terutama tentang kesehatan dan keamanan. Kami juga Pemprov begitu mendengar erupsi kami sudah membawa 14 ribu masker untuk dibagikan ke masyarakat," ujar Bobby.

Bobby juga meminta Bupati Karo meningkatkan kesiapsiagaan petugas di wilayah terdampak. Petugas pemadam kebakaran diminta membantu membersihkan abu vulkanik yang menumpuk di sejumlah ruas jalan.

"Dan kami minta pak bupati untuk tetap siaga dan menurunkan petugas damkar untuk membersihkan titik-titik krusial seperti debu agar tidak terlalu mendempul di jalan," jelasnya.

Selain penanganan abu vulkanik, pemerintah mengimbau pelaku usaha pariwisata untuk menghentikan sementara kegiatan wisata di sekitar kawasan Gunung Sinabung. Langkah tersebut dilakukan demi mengutamakan keselamatan wisatawan.

"Dari kemarin sudah diberikan peringatan untuk wisatawan hingga hari ini dan ini erupsi. Otomatis untuk tempat wisata kita sudah imbau semua ditutup sementara dan sudah disampaikan dari kemarin," kata Bobby.

Erupsi Gunung Sinabung juga menyebabkan hujan abu vulkanik di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Berastagi yang berada di sisi timur dan tenggara gunung.

Abu vulkanik berwarna kelabu pekat dilaporkan menutupi permukiman, fasilitas umum hingga jalan utama. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas warga, termasuk karena jarak pandang yang menurun dan permukaan jalan yang tertutup abu.

Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk tetap mengikuti informasi resmi terkait perkembangan aktivitas Gunung Sinabung serta mengutamakan keselamatan selama kondisi gunung masih berstatus Siaga.* (k/dh)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya mendukung proses pembahasan RUU Perampasan Aset yang saat ini dilakukan pemerintah. KPK juga mencermati berbagai masukan yang disampaikan lembaga penegak hukum, akademisi, peneliti, serta masyarakat.

Baca Juga:

• KPK Duga Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru Marak di Banyak Kampus

Budi menjelaskan KPK bersama koalisi masyarakat sipil sejak awal turut mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, keberadaan aturan tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

Selain memberikan efek jera, KPK menilai pemberantasan korupsi harus diarahkan pada upaya mengembalikan aset dan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi.

"Bagaimana kemudian pemberantasan korupsi yang lebih kuat adalah tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, tapi juga bagaimana bisa sebesar-besarnya mengembalikan melalui pemulihan keuangan negara atau asset recovery," ujar Budi.

Meski mendukung pembahasan RUU tersebut, Budi belum membeberkan secara rinci poin-poin yang menjadi masukan KPK dalam rancangan aturan tersebut.

Sementara itu, DPR menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset dapat segera diselesaikan. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya mengatakan parlemen hanya memiliki waktu efektif sekitar delapan minggu masa sidang untuk menuntaskan seluruh tahapan pembahasan.

"Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR, setelah dipotong masa reses berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi," kata Habiburokhman, Selasa (25/8/2026).

Dalam waktu tersebut, Komisi III akan menjalankan sejumlah tahapan pembahasan. Prosesnya mencakup rapat dengar pendapat umum (RDPU), harmonisasi, rapat kerja bersama pemerintah, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), hingga pembahasan tingkat pertama.

Setelah pembahasan tingkat pertama selesai, RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan pengesahan tingkat kedua.

Habiburokhman menyebut Komisi III telah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat melalui 35 kali RDPU. Selain itu, DPR juga telah menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat dan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

RUU Perampasan Aset ditargetkan dapat disahkan menjadi undang-undang paling lambat pada 15 Desember 2026.

Dengan dukungan KPK dan target waktu yang telah ditetapkan DPR, pembahasan RUU Perampasan Aset kini memasuki tahap penting. Aturan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus meningkatkan pemulihan aset hasil tindak pidana.* (k/dh)

"Penyesuaian rekrutmen bagi masyarakat Dayak bukan kebijakan khusus untuk menangani karhutla," kata Dave, Senin (31/8/2026) malam.

Baca Juga:

• Menhut Raja Juli Tegaskan Hukum Karhutla Tak Boleh Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Meski demikian, Dave menegaskan penyesuaian syarat tidak berarti menurunkan standar dasar seorang prajurit TNI.

"Kondisi geografis dan akses di wilayah pedalaman memang berbeda, sehingga penyesuaian persyaratan dapat dilakukan secara proporsional tanpa mengurangi standar kemampuan, kesehatan, integritas, disiplin, dan kesiapan prajurit," ujarnya.

Menurut Dave, kebijakan tersebut justru menjadi langkah positif untuk memperluas kesempatan bagi putra-putri Dayak pedalaman yang ingin mengabdi kepada negara.

Dia menilai keberadaan lebih banyak masyarakat dari berbagai latar belakang daerah di tubuh TNI dapat memperkuat keberagaman sekaligus kedekatan TNI dengan masyarakat di wilayah pedalaman.

"Putra-putri Dayak yang memahami karakter wilayah dan masyarakatnya dapat menjadi bagian dari kekuatan pertahanan sekaligus memperkuat kedekatan TNI dengan masyarakat pedalaman," kata Dave.

Dave juga menyebut kesempatan tersebut dapat menjadi ruang bagi generasi muda Dayak untuk berkontribusi dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Bagi masyarakat Dayak, kesempatan ini menjadi ruang untuk ikut menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk berkembang dan membangun karakter melalui pengabdian di TNI," ujarnya.

Menhan Ungkap Ada Penyesuaian Syarat

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan masyarakat Dayak pedalaman mendapat peluang khusus dalam proses rekrutmen prajurit TNI. Salah satu penyesuaian yang disebutnya berkaitan dengan postur tubuh.

"Oh ya, suku Dayak pedalaman dimintakan peluang untuk bisa masuk TNI, yang pendek-pendek kasih sedikit privilege lah," ujar Sjafrie di Gedung DPR RI, Senin (31/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie ketika menjelaskan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah pejabat di Hambalang, Bogor, pada Sabtu (29/8/2026).

Dalam pertemuan itu, penyesuaian syarat rekrutmen masyarakat Dayak pedalaman menjadi salah satu hal yang dibahas. Pertemuan juga membahas penanganan sejumlah bencana, termasuk gempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi serta karhutla di Kalimantan dan Sumatera.

Dave menilai kebijakan penyesuaian rekrutmen tersebut tetap berpotensi memberikan manfaat dalam penanganan kebencanaan. Namun, dia kembali menegaskan kebijakan tersebut bukan dibuat secara khusus untuk menangani karhutla.

KSAD: Tato Adat Tak Jadi Masalah

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan calon prajurit yang memiliki tato karena tradisi tidak menjadi persoalan dalam proses masuk TNI.

Menurut Maruli, ketentuan mengenai tato yang berkaitan dengan tradisi sebenarnya telah diperbolehkan sejak lama, termasuk bagi masyarakat Dayak.

"Ya memang dari dulu juga sudah boleh, memang enggak ada masalah itu, dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan, tapi sejauh ini memang belum ada yang mendaftar yang seperti itu, nanti kami akan cari lagi," ujar Maruli di Gedung DPR RI, Senin.

Maruli mengatakan TNI juga membutuhkan keterwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, terutama seiring adanya rencana penambahan personel.

"Karena kita juga senang kalau ada semua perwakilan daerah seluruh Indonesia, apalagi kita sekarang menambah personel, kalau bisa lebih banyak, lebih bagus," katanya.* (k/dh)

BUENOS AIRES - Lioneel Messi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional bersama tim nasional Argentina. Keputusan tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada Senin (31/8/2026).

Messi mengatakan keputusan meninggalkan tim nasional merupakan langkah yang berat. Namun, dia merasa saat ini menjadi waktu yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada generasi pemain berikutnya.

Baca Juga:

• Era Sang Legenda Berakhir, Lionel Messi Resmi Pensiun dari Timnas Argentina di Usia 39 Tahun

Pemain berusia 39 tahun itu mengatakan selama membela Argentina dirinya selalu memberikan seluruh kemampuan untuk tim nasional. Menurutnya, pengabdian tersebut bukan hanya terjadi ketika Argentina mulai meraih berbagai gelar dalam beberapa tahun terakhir.

"Saya selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan saya untuk seragam ini," lanjut Messi.

Messi juga menyampaikan bahwa sejumlah pemain muda Argentina yang berbakat sudah siap mengambil alih peran di tim nasional.

"Saya telah memberikan semua yang saya miliki, saya tidak punya lagi yang bisa diberikan. Selain itu, ada sejumlah pemain muda yang sangat berbakat yang datang dari belakang dan layak berada di sana," katanya.

Dia pun mengucapkan terima kasih kepada para pendukung yang selama ini terus memberikan dukungan. Setelah pensiun dari tim nasional, Messi mengatakan dirinya akan tetap mendukung Argentina dari luar lapangan.

"Kini saya akan menjadi salah satu dari kalian, bersorak dan memberikan dukungan dari luar," ujarnya.

"Saya pergi dengan hati yang tenang dan rasa bangga karena telah memberikan bersama rekan-rekan setim saya, momen-momen yang dulu hanya sebatas impian," tutup Messi.

Selama memperkuat Argentina, Messi berhasil mempersembahkan sejumlah trofi bergengsi. Salah satunya adalah Piala Dunia 2022 setelah Argentina mengalahkan Prancis melalui adu penalti.

Messi juga membawa Argentina meraih dua gelar Copa America, masing-masing pada 2021 dan 2024.

21 Tahun Bersama Argentina

Messi pertama kali dipanggil ke tim nasional senior Argentina pada 2005 oleh pelatih Jose Nestor Pekerman. Saat itu, dia baru berusia 18 tahun.

Selama 21 tahun memperkuat Argentina, Messi mencatatkan 207 penampilan dan menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah tim nasional dengan koleksi 125 gol.

Perjalanan Messi bersama Argentina tidak selalu berlangsung mulus. Sebelum meraih kesuksesan pada periode akhir kariernya, dia sempat mendapat tekanan besar dari publik Argentina akibat sejumlah kegagalan bersama tim nasional.

Situasi tersebut berubah setelah Messi membantu Argentina menjuarai Copa America 2021, Piala Dunia 2022 dan Copa America 2024.

Messi sendiri pindah ke Catalonia, Spanyol, saat berusia 13 tahun untuk bergabung dengan Barcelona. Dia sempat memiliki peluang membela tim nasional Spanyol, tetapi akhirnya memilih Argentina.

Keputusan tersebut kembali dikenang Angel Di Maria, mantan rekan setim Messi di Argentina dan bagian dari skuad juara Piala Dunia 2022.

"Kami akan selamanya berterima kasih kepada Anda karena menjadi orang Argentina dan telah membawa Argentina ke puncak dunia," kata Di Maria.

Pengumuman pensiun Messi juga mendapat penghormatan dari sejumlah tokoh sepak bola dan pemerintahan.

Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut Messi sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki sepak bola dunia dan mengapresiasi kebahagiaan yang telah diberikan kepada jutaan penggemar.

Presiden Argentina Javier Milei juga memberikan penghormatan melalui media sosial dengan menulis, "terima kasih banyak, manusia luar biasa."

Pensiunnya Messi menandai berakhirnya salah satu era terpenting dalam sejarah tim nasional Argentina setelah lebih dari dua dekade membela negaranya.* (k/dh)

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengaku belum menerima informasi maupun laporan mengenai delapan warga negara Indonesia (WNI) yang disebut direkrut menjadi tentara Rusia untuk berperang melawan Ukraina.

"Tidak ada. Saya tidak menerima laporan ini. Tidak ada informasi," kata Sjafrie di DPR RI, Selasa (1/9/2026).

Baca Juga:

• Menhan Sjafrie: Penanganan Karhutla Tak Bisa Hanya Andalkan Pemerintah

Dalam publikasinya, FISU menampilkan identitas delapan WNI yang disebut berada dalam jajaran pasukan Rusia dan terlibat dalam perang melawan Ukraina.

Berdasarkan data yang dipublikasikan FISU, sebagian besar WNI tersebut disebut memperoleh visa Rusia untuk masuk ke negara tersebut. Sementara satu orang disebut masuk melalui Belarusia. Perekrutan itu disebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.

FISU mempublikasikan delapan nama WNI yang disebut direkrut menjadi tentara Rusia, yakni Yuda Putra Pratama, Haryanto Dwi Kencana, Erwanda, Ngangun Hudri Fadli, Muhammad Syaripudin, M Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar dan Helmi Nuraha Hakim.

Data yang dirilis tersebut mencantumkan tanggal kelahiran masing-masing individu.

Meski demikian, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan menyatakan belum menerima laporan mengenai delapan WNI yang dimaksud.

Sjafrie menegaskan dirinya belum mendapatkan informasi terkait dugaan keterlibatan warga negara Indonesia dalam konflik Rusia-Ukraina tersebut.

Hingga saat ini, berdasarkan informasi dalam laporan yang menjadi dasar pemberitaan, belum terdapat penjelasan lebih lanjut dari pemerintah Indonesia mengenai status maupun keberadaan delapan WNI yang disebut oleh FISU tersebut.* (dw/dh)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penetapan tersangka merupakan hasil verifikasi dan sinkronisasi data terbaru dari 322 orang yang sebelumnya diamankan polisi saat aksi tersebut.

Baca Juga:

• Misteri Kematian Sutrimo, Keluarga Desak Polisi Temukan HP Korban yang Hilang

Dari total 322 orang yang diamankan, sebanyak 273 orang telah dipulangkan setelah menjalani proses pemeriksaan dan verifikasi oleh kepolisian.

Budi juga menjelaskan adanya rincian terkait tiga orang yang kedapatan membawa senjata tajam. Ia menegaskan data tersebut merupakan bagian dari uraian peran para tersangka, bukan penambahan jumlah tersangka baru di luar total 49 orang.

Dengan demikian, data terbaru yang menjadi rujukan penyidikan Polda Metro Jaya adalah 49 tersangka dari total 322 orang yang diamankan saat kerusuhan.

Sebelumnya, polisi menetapkan 45 orang sebagai tersangka dalam perkara kerusuhan usai aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imannudin sebelumnya mengatakan penyidik memetakan pihak-pihak yang diamankan ke dalam enam klaster berdasarkan peran masing-masing.

Klaster pertama terdiri dari kelompok anak di bawah umur yang berjumlah 153 orang. Mereka kemudian diserahkan ke Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk pendalaman lebih lanjut.

Kelompok tersebut terdiri atas anak putus sekolah serta anak berusia 12 hingga 18 tahun. Tercatat pula tiga orang di antaranya merupakan perempuan.

Klaster kedua terdiri dari 91 orang dewasa yang masuk kategori perusuh biasa.

Selanjutnya, klaster ketiga mencakup 71 orang yang diduga melakukan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan setelah aksi unjuk rasa. Dari jumlah tersebut, 45 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Klaster keempat terdiri dari tiga orang yang kedapatan membawa senjata tajam saat kerusuhan. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain empat klaster tersebut, penyidik juga menemukan klaster kelima yang diduga berperan sebagai penggerak dan penyandang dana. Sementara klaster keenam merupakan kelompok yang diduga bertugas merekrut massa untuk menciptakan kerusuhan.

Polda Metro Jaya masih melanjutkan proses penyidikan untuk mendalami peran masing-masing pihak dalam rangkaian kerusuhan yang terjadi setelah aksi unjuk rasa 27 Agustus 2026.* (an/dh)

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim PT DKI Jakarta di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).

Baca Juga:

• Nadiem Heran Masih Harus Bela Diri, Apresiasi Hakim Banding yang Terbuka Dengar Fakta

Vonis tersebut lebih berat dibandingkan putusan tingkat pertama. Sebelumnya, Ibam dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta dengan ketentuan subsider 120 hari kurungan.

Dalam putusan banding, hakim juga membebankan uang pengganti sebesar Rp5 miliar kepada Ibam.

"Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5 miliar," kata hakim.

Apabila denda Rp500 juta tidak dibayar, hukuman tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 140 hari.

Sementara untuk uang pengganti, apabila tidak dibayarkan, harta benda Ibam akan dirampas untuk dilelang. Jika harta benda yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Ibam sebelumnya mengajukan banding karena tidak menerima putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara.

Perkara tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management yang turut menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim.

Dalam perkara itu, kerugian negara disebut mencapai Rp2,1 triliun.

Alasan Uang Pengganti Rp5 Miliar

Majelis hakim PT DKI Jakarta menjelaskan pemberian uang pengganti merupakan bagian penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hukuman dalam perkara korupsi, menurut hakim, tidak hanya bertujuan memberikan pidana badan, tetapi juga memulihkan kerugian negara.

"Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terlebih dahulu perlu ditegaskan bahwa sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya bertujuan menjatuhkan pidana badan pada pelaku, tetapi juga bertujuan mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi," ujar Ketua Majelis Hakim Catur Iriantoro.

Menurut hakim, pidana tambahan berupa uang pengganti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemberantasan korupsi. Besaran uang pengganti dapat dibebankan berdasarkan hubungan antara perbuatan terdakwa, manfaat ekonomi yang timbul dan bagian pertanggungjawaban yang terbukti secara hukum.

"Oleh karena itu, penilaian mengenai uang pengganti harus memperhatikan keseluruhan rangkaian tindak pidana yang telah terbukti serta kontribusi nyata masing-masing pelaku terhadap timbulnya kerugian negara," tutur Catur.

Majelis hakim juga menyatakan sependapat dengan pengadilan tingkat pertama bahwa Ibam terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pengadaan digitalisasi pendidikan tahun 2020 dan 2021 di Kemendikbudristek.

Menurut hakim, kerugian negara tersebut berkaitan dengan pengadaan Chromebook yang dilakukan sesuai dengan peran masing-masing pihak yang terlibat.

"Maka dengan demikian terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan timbulnya kerugian keuangan negara yang menjadi objek pemulihan melalui mekanisme pidana tambahan," ujar hakim.

Dengan putusan banding tersebut, hukuman Ibam bertambah dari 4 tahun menjadi 5 tahun penjara dan kini disertai kewajiban membayar uang pengganti Rp5 miliar.* (d/dh)

Fakta tersebut terungkap saat awak media bersama Andrean, Sekretaris Nasional Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA) sekaligus pelapor, mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Langkat pada Senin 31/8/2026.

Baca Juga:

• Diduga Gelapkan Mobil Dinas, Ketua KPU Langkat Diberhentikan Sementara

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa surat undangan penerima bantuan diduga baru diterima Herna Wati pada hari keempat pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.

Di Kantor Inspektorat, awak media bersama Andrean bertemu dengan Devi Yendrianof, petugas Bidang Teknis. Dalam pertemuan tersebut, Andrean menyampaikan bahwa sejak laporan diajukan dirinya belum pernah dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai pelapor.

Dari komunikasi itu, awak media memperoleh keterangan bahwa persoalan yang dilaporkan disebut telah diselesaikan di tingkat Kecamatan Hinai bersama Camat Hinai.

Untuk memastikan informasi tersebut, awak media kemudian menghubungi Camat Hinai Bahrum, S.E., M.AP., melalui telepon WhatsApp.

Camat Hinai menyampaikan bahwa hingga saat dikonfirmasi, pihak Inspektorat Kabupaten Langkat belum melakukan koordinasi dengannya terkait persoalan yang dilaporkan Andrean.

Perbedaan keterangan tersebut menjadi temuan penting dalam penelusuran. Informasi mengenai penyelesaian di tingkat kecamatan tidak sejalan dengan keterangan Camat Hinai yang menyatakan belum adanya koordinasi dari Inspektorat.

Dalam pertemuan yang sama, diketahui pula bahwa laporan Andrean berada dalam penanganan petugas Inspektur Pembantu (IRBAN) Irban Lima, Pak Syaiful. Namun petugas tersebut sedang menjalankan ibadah umrah.

Awak media bersama Andrean kemudian diminta kembali ke Kantor Inspektorat pada Senin berikutnya untuk bertemu dengan Pak Syaiful untuk memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penanganan laporan.

Kondisi tersebut membuat pelapor hingga saat ini belum memperoleh penjelasan langsung dari pejabat yang menangani laporan mengenai tahapan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Andrean menilai pemanggilan pelapor dan pihak yang dilaporkan diperlukan agar dugaan persoalan pelayanan bantuan sosial tersebut dapat diperiksa berdasarkan keterangan seluruh pihak serta dokumen yang relevan.

Ia menegaskan kedatangannya bukan untuk mengambil alih kewenangan Inspektorat, melainkan untuk memastikan pengaduan masyarakat yang telah disampaikan melalui jalur resmi memperoleh tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Menurut Andrean, persoalan pelayanan bantuan sosial menyangkut kepentingan masyarakat sehingga proses pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif, transparan dan memberikan kepastian kepada pihak yang mengadu.

Sementara itu diwaktu yang sama, Devi Yendrianof selaku petugas Bidang Teknis Inspektorat Kabupaten Langkat, ketika diwawancarai awak media meminta waktu beberapa hari kedepan untuk melakukan pemanggilan terhadap pelapor maupun pihak yang dilaporkan. Devi menyampaikan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan persoalan tersebut akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.* (dh)

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan putusan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban bencana.

Baca Juga:

• Menhan Sjafrie: Penanganan Karhutla Tak Bisa Hanya Andalkan Pemerintah

Dalam putusannya, MK memaknai penetapan status dan tingkat bencana nasional maupun daerah dapat dilakukan dengan memenuhi sedikitnya tiga dari lima indikator yang telah ditentukan. Jumlah korban menjadi parameter utama yang wajib dipenuhi.

Lima indikator tersebut meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terdampak serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Dengan ketentuan tersebut, penetapan status bencana tidak lagi harus memenuhi seluruh lima indikator secara kumulatif. Sedikitnya tiga indikator harus terpenuhi, dengan jumlah korban tetap menjadi salah satu indikator yang wajib dipenuhi.

HNW menilai kejelasan indikator tersebut dapat membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih objektif, transparan dan terukur dalam menangani bencana.

"Bencana tidak hanya merupakan persoalan teknis dan administratif, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Negara wajib memastikan setiap korban bencana secepatnya bisa mendapatkan kejelasan perlindungan, bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan, dukungan psikososial, serta pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi secara memadai," ujarnya.

Menurut HNW, putusan tersebut harus dipandang sebagai upaya untuk memperkuat kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

"Karena itu, putusan MK ini perlu dimaknai sebagai upaya memperkuat kehadiran negara dalam melindungi rakyat," sambungnya.

HNW yang juga anggota Komisi VIII DPR mengapresiasi langkah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang akan mempelajari putusan MK tersebut. Menurutnya, respons tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana nasional.

"Hal tersebut penting segera direalisasikan karena menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memastikan sistem penanggulangan bencana nasional semakin baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Apalagi, di tengah masih berlangsungnya berbagai bencana di Indonesia," katanya.

MK sebelumnya mengabulkan sebagian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Permohonan tersebut diajukan sejumlah pemohon setelah bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan perkara Nomor 261/PUU-XXIII/2025 dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Suhartoyo.

MK juga menyatakan Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Sebelumnya, Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana mengatur lima indikator yang dimuat dalam penetapan status dan tingkat bencana nasional maupun daerah. Melalui putusan terbaru, indikator tersebut tidak harus seluruhnya terpenuhi secara bersamaan.

Dengan adanya putusan tersebut, penetapan status bencana nasional maupun daerah diharapkan memiliki dasar yang lebih jelas sehingga penanganan korban, pemberian bantuan dan proses pemulihan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terukur.* (k/dh)