MEDAN - Menteri Dalam Negeri (vonline.com/tag/mendagri/" target="_blank">Mendagri) Muhammad vonline.com/tag/tito-karnavian/" target="_blank">Tito Karnavian menegaskan bahwa kualitas perencanaan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan vonline.com/tag/pembangunan/" target="_blank">pembangunan daerah.

Ia menyebut, perencanaan yang disusun secara matang dan berbasis data dapat menentukan hingga 60 persen keberhasilan program vonline.com/tag/pemerintah/" target="_blank">pemerintah.

Baca Juga:

• PLN Padamkan Listrik di Medan Selama 4 Jam Siang Ini, Berikut Wilayah yang Terdampak

Menurut Tito, vonline.com/tag/musrenbang/" target="_blank">Musrenbang tidak boleh dipandang sebagai agenda rutin tahunan atau sekadar formalitas birokrasi.

Forum tersebut, kata dia, harus menjadi fondasi utama dalam merancang arah vonline.com/tag/pembangunan/" target="_blank">pembangunan daerah yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

"Perencanaan yang matang, detail, itu menentukan 60 persen keberhasilan program," ujar Tito dalam keterangan resmi, Kamis, 23 April 2026.

Tito menekankan pentingnya proses perencanaan yang berbasis aspirasi dari bawah (bottom-up).

Pemerintah provinsi, kata dia, harus mampu menyerap kebutuhan dan usulan dari kabupaten/kota, sekaligus menyelaraskannya dengan kebijakan vonline.com/tag/pemerintah/" target="_blank">pemerintah pusat.

Ia juga mengingatkan bahwa vonline.com/tag/pemerintah/" target="_blank">pemerintah provinsi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem vonline.com/tag/pemerintah/" target="_blank">pemerintahan nasional.

Karena itu, sinkronisasi program antara daerah dan pusat menjadi hal yang tidak terelakkan.

"Tentu kepala daerah sebagai wakil vonline.com/tag/pemerintah/" target="_blank">pemerintah pusat di daerah memiliki konsep dan pemikiran tersendiri. Tapi itu harus diselaraskan dalam satu peta jalan vonline.com/tag/pembangunan/" target="_blank">pembangunan," kata Tito.

Ia menambahkan, kekuatan seorang kepala daerah tidak hanya terletak pada kewenangan, tetapi juga pada kemampuan menyusun gagasan dan strategi vonline.com/tag/pembangunan/" target="_blank">pembangunan yang jelas.

Konsep yang terarah, menurutnya, menjadi faktor penting dalam membangun dukungan dan efektivitas kebijakan.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung pentingnya ketelitian dalam memahami persoalan daerah.

Ia mengutip konsep strategi klasik Sun Tzu, yakni pentingnya memahami kekuatan diri sendiri dan kondisi yang dihadapi untuk mencapai keberhasilan.

"Know your enemy, know yourself, and you will win in thousand battles," ujarnya.

vonline.com/tag/musrenbang/" target="_blank">Musrenbang vonline.com/tag/rkpd/" target="_blank">RKPD Provinsi vonline.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara ini turut dihadiri Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Surya, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, serta para kepala daerah se-vonline.com/tag/sumatera-utara/" target="_blank">Sumatera Utara dan unsur Forkopimda.

Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk menyelaraskan arah vonline.com/tag/pembangunan/" target="_blank">pembangunan daerah tahun 2027, termasuk merumuskan prioritas program yang lebih terukur dan berbasis kebutuhan masyarakat.*

(km/ad)

MEDAN – PT PLN (Persero) akan melakukan pemadaman listrik sementara di sejumlah wilayah Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis, 23 April 2026.

Pemadaman ini dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih empat jam, mulai pukul 10.00 hingga 14.00 WIB.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Hadiri Musrenbang Sumut 2027, Terima Penghargaan Kemendagri

Pemadaman dilakukan dalam rangka pemeliharaan jaringan guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah kerja ULP Medan Baru.

Dalam kegiatan tersebut, PLN akan melakukan penggantian komponen jaringan tegangan menengah (HUTM) serta perampalan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik.

Selama proses berlangsung, pelanggan akan mengalami penurunan daya hingga pemadaman sementara.

PLN juga mengimbau masyarakat yang menggunakan genset agar memastikan instalasi listrik terpisah dari jaringan PLN demi menghindari risiko gangguan maupun kecelakaan.

Adapun sejumlah ruas jalan yang terdampak pemadaman antara lain Jalan Guru Patimpus, Jalan Kelapa, Jalan Pepaya, Jalan Rambutan, Jalan Rambung, Jalan Waringin, Jalan Bungur, Jalan Kenari, Jalan Sei Sikambing, Jalan Ketapang, Jalan Merbau, dan Meranti.

PLN menyatakan pemeliharaan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan agar sistem kelistrikan lebih andal ke depan.*

(d/ad)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di zona hijau pada perdagangan Kamis, 23 April 2026.

Penguatan terjadi di tengah sentimen kebijakan suku bunga Bank Indonesia serta perkembangan geopolitik global yang masih fluktuatif.

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp17.251 per Dolar AS, Terlemah Sepanjang Sejarah!

Secara keseluruhan, pasar mencatat 330 saham menguat, 107 saham melemah, dan 227 saham stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp13.559 triliun.

Sejumlah saham unggulan terpantau menjadi pendorong penguatan indeks. Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) melonjak 19,48 persen ke level Rp4.600 per saham.

Penguatan juga terjadi pada PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL) yang naik 2,59 persen ke Rp595.

Di sektor energi dan konstruksi, saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) menguat 0,83 persen ke Rp242, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) naik 0,88 persen ke Rp2.280, serta PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) yang naik 1,1 persen ke Rp1.375.

Tim riset Phintraco Sekuritas menyebut penguatan pasar masih dipengaruhi keputusan Bank Indonesia yang mempertahankan BI Rate di level 4,75 persen, dengan suku bunga deposit facility 3,75 persen dan lending facility 5,5 persen.

Kebijakan ini dinilai menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih tinggi.

Bank Indonesia memperkirakan inflasi tetap berada dalam target 2026–2027 sebesar 2,5 persen ±1 persen, sementara pertumbuhan ekonomi diproyeksikan di kisaran 4,9–5,7 persen pada 2026.

Dari sisi global, pasar juga dipengaruhi sentimen geopolitik Timur Tengah serta ekspektasi terhadap negosiasi damai Amerika Serikat dan Iran.

Ketidakpastian terkait jadwal perundingan membuat pelaku pasar tetap berhati-hati.

Investor juga mulai mengalihkan perhatian ke musim laporan keuangan kuartal I/2026, terutama emiten teknologi besar (big tech) yang dinilai dapat menjadi penggerak utama pasar global.*

(bi/ad)

JAKARTA - Nilai tukar rupiah kembali tertekan pada pembukaan perdagangan Kamis, 23 April 2026.

Mata uang Garuda bahkan sempat menyentuh level terlemah sepanjang sejarah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat.

Baca Juga:

• Harga Emas Antam Ambruk Lagi! Kini Rp 2,8 Juta per Gram, Saatnya Beli atau Jual?

Tak lama kemudian, pelemahan berlanjut hingga 0,44 persen ke Rp17.251 per dolar AS.

Level tersebut menjadi yang terlemah sepanjang sejarah perdagangan rupiah terhadap dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS terpantau relatif stabil di level 98,58 pada pukul 08.50 WIB.

Namun tekanan terhadap rupiah dipicu faktor eksternal lain, terutama kenaikan harga minyak mentah global.

Harga minyak Brent tercatat kembali melambung ke US$102,7 per barel, sementara WTI berada di kisaran US$97 per barel.

Kenaikan harga energi ini meningkatkan kekhawatiran inflasi global dan memperketat ruang pelonggaran kebijakan moneter di berbagai negara.

Di kawasan Asia, pergerakan mata uang berlangsung beragam. Beberapa mata uang seperti dolar Taiwan, yuan China, yen Jepang, dan dolar Hong Kong mencatat penguatan tipis.

Sebaliknya, sejumlah mata uang melemah, termasuk peso Filipina, baht Thailand, won Korea Selatan, dan ringgit Malaysia. Rupiah tercatat sebagai salah satu yang tertekan paling dalam.

Tekanan juga terjadi di pasar saham Asia.

Indeks Nikkei Jepang turun 0,53 persen, Topix melemah 0,89 persen, KOSDAQ Korea Selatan turun 0,19 persen, Hang Seng Hong Kong melemah 0,85 persen, dan FTSE Straits Times Singapura turun 0,83 persen.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia hanya turun tipis 0,03 persen.

Di pasar obligasi, aksi jual masih berlanjut dengan kenaikan imbal hasil di hampir seluruh tenor.

Obligasi tenor 10 tahun naik menjadi 6,61 persen, sementara tenor 5 tahun dan 3 tahun juga mengalami kenaikan terbatas.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) menyatakan akan terus mengoptimalkan instrumen operasi moneter untuk meredam tekanan nilai tukar, termasuk intervensi di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) offshore.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan bank sentral juga memberi ruang bagi bank untuk melakukan transaksi NDF secara langsung melalui dealer utama guna menjaga stabilitas rupiah.

Selain itu, BI memperkuat penggunaan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai instrumen penyerapan likuiditas.

Imbal hasil SRBI tenor 12 bulan tercatat naik ke 5,76 persen, level tertinggi sejak Juli tahun lalu, yang dinilai masih menarik bagi investor asing.*

(bb/ad)

JAKARTA – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali terkoreksi pada perdagangan Kamis, 23 April 2026.

Penurunan ini terjadi seiring tekanan dari pasar global yang masih diliputi ketidakpastian arah kebijakan moneter dan tensi geopolitik.

Baca Juga:

• Stigma Kanibalisme di Sumatra Utara Diduga Dibentuk Demi Kepentingan Dagang, Ini Penjelasannya

Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) juga ikut melemah Rp 30.000 menjadi Rp 2.610.000 per gram.

Penurunan harga ini mencerminkan pergerakan emas global yang cenderung stagnan.

Di pasar internasional, harga emas spot tercatat turun tipis 0,07 persen ke level US$ 4.736,38 per troy ons pada pukul 08.48 WIB.

Meski sempat mendapat sentimen positif dari perkembangan geopolitik di Timur Tengah, harga emas belum mampu menguat signifikan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran yang dimulai sejak 7 April akan terus berlangsung tanpa batas waktu.

Pernyataan ini sempat meredakan kekhawatiran pasar.

Namun demikian, pelaku pasar masih bersikap hati-hati.

Washington disebut tengah menunggu proposal damai terbaru dari Teheran, sementara Iran belum menunjukkan kesiapan untuk kembali ke meja perundingan dalam waktu dekat.

Ketegangan juga masih terasa di jalur strategis energi global. Penutupan Selat Hormuz serta blokade kapal oleh Amerika Serikat memicu lonjakan harga minyak mentah dunia.

Kenaikan harga minyak berpotensi mendorong inflasi global tetap tinggi.

Kondisi ini membuat bank sentral di berbagai negara diperkirakan menahan kebijakan suku bunga tinggi lebih lama.Situasi tersebut menjadi sentimen negatif bagi emas.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Terima Penghargaan Mendagri di Musrenbang Sumut 2027, Tegaskan Semangat Gotong Royong Antar Daerah

Sebagai aset tanpa imbal hasil (non-yielding asset), daya tarik emas cenderung melemah saat suku bunga tetap tinggi karena investor beralih ke instrumen yang memberikan return lebih kompetitif.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

0,5 gram: Rp 1.452.500
1 gram: Rp 2.805.000
2 gram: Rp 5.550.000
3 gram: Rp 8.300.000
5 gram: Rp 13.800.000
10 gram: Rp 27.545.000
25 gram: Rp 68.737.000
50 gram: Rp 137.395.000
100 gram: Rp 274.712.000
250 gram: Rp 686.515.000
500 gram: Rp 1.372.820.000
1.000 gram: Rp 2.745.600.000

Pelaku pasar kini menanti arah kebijakan global serta perkembangan geopolitik sebagai penentu pergerakan emas dalam jangka pendek.*

(bb/ad)

SOLO - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan audiensi dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo, Rabu, 22 April 2026.

Pertemuan tersebut membahas penguatan regulasi persaingan usaha serta percepatan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Baca Juga:

• Stigma Kanibalisme di Sumatra Utara Diduga Dibentuk Demi Kepentingan Dagang, Ini Penjelasannya

Regulasi tersebut dianggap penting dalam memperkuat kapasitas pengawasan persaingan usaha di Indonesia.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa bersama jajaran anggota, yakni Gopprera Panggabean dan Eugenia Mardanugraha, turut hadir dalam audiensi tersebut bersama pejabat struktural KPPU.

KPPU menilai perlunya percepatan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar mampu menjawab tantangan ekonomi modern, termasuk perkembangan sektor digital dan industri strategis seperti gas bumi dan konstruksi.

Dalam kesempatan itu, Joko Widodo menekankan pentingnya peran KPPU dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

Ia menyebut, KPPU harus berani menghadapi pelaku usaha besar yang kerap berada dalam ekosistem regulasi dan kebijakan yang kompleks.

"Keberadaan KPPU itu penting dalam mengingatkan pelaku usaha besar untuk mengutamakan efisiensi dalam berbisnis," ujar Jokowi.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap penguatan kelembagaan KPPU agar lebih adaptif menghadapi dinamika ekonomi, termasuk ekonomi digital.

Menurutnya, penguatan otoritas persaingan usaha sejalan dengan praktik di berbagai negara.

KPPU sendiri menegaskan fokus pada penguatan fungsi pencegahan dengan mendorong kebijakan pemerintah yang mendukung persaingan sehat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan efisiensi ekonomi sekaligus melindungi kepentingan konsumen.

Audiensi ini menjadi bagian dari upaya KPPU memperkuat perannya sebagai otoritas pengawas persaingan usaha dalam mendorong iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif di Indonesia.*

(bi/ad)

MEDAN - Sejarah Sumatra Utara menyimpan narasi yang selama ini jarang dibaca secara kritis, salah satunya tuduhan praktik kanibalisme yang dilekatkan pada masyarakat pedalaman.

Sejumlah kajian terbaru menyebut, stigma tersebut tidak semata fakta sejarah, melainkan bagian dari konstruksi sosial yang berkaitan dengan kepentingan perdagangan dan kolonial.

Baca Juga:

• HIMMAH dan ISARAH Batu Bara Tolak Isu Provokatif, Ajak Masyarakat Jaga Stabilitas dan Iklim Investasi

"Penyebutan masyarakat pedalaman sebagai liar, tidak beradab, dan kanibal sesungguhnya merupakan ciptaan yang dibentuk oleh pihak tertentu untuk tujuan tertentu," tulis Damanik dalam kajiannya.

Strategi Mengendalikan Jalur Dagang

Sejak abad ke-12, wilayah Sumatra bagian utara dikenal sebagai kawasan kaya komoditas seperti kapur barus, kemenyan, dan emas.

Kondisi ini menjadikannya bagian penting dalam jaringan perdagangan di kawasan Selat Malaka.

Namun, di tengah ramainya aktivitas perdagangan, muncul strategi sosial yang disebut berperan dalam pembentukan rumor tersebut.

Narasi kanibalisme diduga digunakan oleh masyarakat pesisir untuk membatasi akses langsung pedagang asing ke wilayah pedalaman.

Dalam kajian tersebut, stigma itu berfungsi sebagai alat kontrol perdagangan, di mana pedagang asing diarahkan untuk tetap bergantung pada perantara dari wilayah pesisir.

Antara Fakta dan Praktik Sosial

Meski demikian, Damanik mencatat bahwa praktik antropofagi tidak sepenuhnya dapat dihapus dari catatan sejarah. Namun, praktik tersebut tidak bersifat umum atau menjadi kebiasaan sosial.

"Tindakan tersebut dilakukan dalam konteks tertentu, seperti hukuman terhadap pelaku kejahatan, tawanan perang, atau pelanggar norma adat," demikian tertulis dalam buku tersebut.

Dengan demikian, praktik tersebut lebih tepat dipahami sebagai bagian dari sistem hukum adat pada masa lampau, bukan sebagai karakter budaya sehari-hari suatu kelompok masyarakat.

Dampak pada Identitas dan Sejarah

Narasi kanibalisme ini turut memengaruhi pembentukan identitas etnis di Sumatra Utara.

Istilah "Batak" dalam sejumlah kajian disebut merupakan konstruksi etnograf kolonial yang dilekatkan dengan konotasi negatif seperti "liar" dan "tidak beradab".

Dalam konteks tersebut, masyarakat pedalaman kerap dibedakan dari masyarakat pesisir yang dianggap lebih "teratur" karena telah terpengaruh agama dan jaringan perdagangan global.

Warisan Narasi Kolonial

Sejumlah peneliti sejarah kini mulai mengkritisi kembali narasi tersebut.

Label kanibalisme dinilai sebagai bagian dari warisan kolonial yang digunakan untuk membentuk hierarki sosial sekaligus melegitimasi dominasi ekonomi dan politik pada masa lampau.

Kajian-kajian baru ini mendorong pembacaan ulang terhadap sejarah Sumatra Utara, dengan menempatkan narasi lama dalam konteks kepentingan yang melatarbelakanginya.*

(d/ad)

MEDAN - Rumah tradisional Nias yang dikenal sebagai Omo Hada bukan sekadar hunian, melainkan representasi kebudayaan, struktur sosial, dan kecanggihan arsitektur lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Bangunan ini menjadi salah satu bukti kemampuan masyarakat Nias dalam merancang konstruksi tanpa teknologi modern, namun tetap kokoh menghadapi kondisi alam.

Baca Juga:

• RUU PPRT: Jawaban atas Penantian atau Awal Tantangan Baru

Setiap rumah Omo Hada umumnya memiliki enam pilar utama, dengan empat pilar berada di ruang utama dan dua lainnya tersembunyi di balik dinding.

Dua tiang tengah disebut simalambuo, sementara dua lainnya dikenal sebagai manaba yang dibuat dari kayu keras berbentuk persegi panjang.

"Jarak antara tiang simalambuo dan tiang manaba ditentukan oleh ukuran struktur rumah. Semakin besar jarak antar tiang, semakin kuat pula posisi sosial pemilik rumah," demikian kutipan penelitian tersebut.

Selain fungsi teknis, struktur rumah juga mengandung makna simbolik.

Dimensi dan jarak antar tiang tidak hanya menunjukkan kekuatan bangunan, tetapi juga merefleksikan status sosial pemiliknya dalam masyarakat.

Status sosial tersebut juga diperkuat oleh keberadaan tugu batu di depan rumah. Semakin besar tugu batu, semakin tinggi pula status sosial pemilik Omo Hada di lingkungan masyarakat.

Dari sisi ruang, Omo Hada memiliki pembagian area yang terstruktur, mulai dari bagian bawah sebagai penopang, hingga ruang tengah yang menjadi area keluarga.

Struktur ini menunjukkan pola kehidupan masyarakat Nias yang teratur dan memiliki sistem sosial yang jelas.

Tanpa bantuan teknologi modern, masyarakat Nias telah berhasil membangun arsitektur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga sarat makna budaya dan filosofi kehidupan.*

(d/ad)

Oleh:Rosita Miladmahesi.

SELAMA lebih dari dua dekade, RUU ini hadir sebagai agenda yang berulang, tetapi tanpa penyelesaian yang pasti.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Sambut Program Perlindungan Tambahan ASN dari Taspen, Iuran Rp5 Ribu per Bulan

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan sebuah RUU dalam Prolegnas tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan politik untuk menyelesaikannya.

Di tengah stagnasi tersebut, kebutuhan akan perlindungan pekerja rumah tangga sebenarnya tidak pernah hilang. Berbagai kajian, advokasi masyarakat sipil, dan tekanan publik terus menegaskan urgensi pengaturan sektor ini.

Namun, lambatnya proses legislasi membuat jutaan pekerja rumah tangga tetap berada dalam kondisi tanpa kepastian hukum yang memadai.

Mereka bekerja, tetapi tidak sepenuhnya diakui sebagai pekerja dalam kerangka hukum yang utuh.

Mengakhiri Ketidakpastian di Ruang Domestik

Pengesahan RUU PPRT dapat dibaca sebagai upaya negara untuk mengakhiri ketidakpastian tersebut. Pekerjaan rumah tangga mulai ditempatkan sebagai bagian dari kerja yang memiliki nilai ekonomi dan karenanya membutuhkan perlindungan hukum.

Namun, langkah ini juga menandai perubahan penting: bahwa ruang domestik tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai ruang privat yang bebas dari intervensi hukum.

Meski demikian, RUU ini masih memperlihatkan pendekatan yang berusaha menyeimbangkan antara relasi sosial dan relasi kerja.

Asas kekeluargaan tetap dipertahankan sebagai bagian dari dasar pengaturan. Pendekatan ini di satu sisi mencerminkan sensitivitas terhadap realitas sosial masyarakat.

Namun di sisi lain, ia juga menyisakan pertanyaan: apakah nilai sosial tersebut dapat berjalan tanpa mengurangi kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja?

Dari sisi substansi, RUU ini telah mengatur berbagai aspek penting, seperti hak atas upah, waktu kerja, jaminan sosial, dan perlindungan dari kekerasan. Ini merupakan kemajuan yang signifikan.

Namun, sebagian pengaturan masih berbasis pada kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam relasi yang tidak selalu setara, pendekatan ini memiliki keterbatasan. Tanpa standar minimum yang tegas, perlindungan berpotensi menjadi relatif dan tidak seragam.

Menata Perantara, Menguji Pengawasan

RUU ini juga mengatur peran perusahaan penempatan pekerja rumah tangga. Pengaturan ini penting untuk memberikan legalitas dan struktur dalam proses perekrutan.

Namun, pengaturan yang masih bersifat administratif perlu diimbangi dengan pengawasan yang efektif. Tanpa itu, perantara justru berpotensi menjadi titik baru terjadinya praktik yang merugikan pekerja.

Salah satu arah kebijakan dalam RUU ini adalah penguatan pelatihan vokasi bagi pekerja rumah tangga. Upaya ini menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya dimaknai sebagai pencegahan, tetapi juga pemberdayaan.

Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada standar dan pengawasan yang jelas. Tanpa itu, pelatihan berisiko menjadi formalitas administratif yang tidak memberikan dampak signifikan.

Tantangan terbesar dari RUU ini justru terletak pada implementasi. Pekerjaan rumah tangga berlangsung di ruang privat, yang tidak mudah dijangkau oleh mekanisme pengawasan negara.

RUU mencoba menjawab hal ini dengan melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah dan struktur sosial seperti RT/RW.

Namun, pendekatan ini memerlukan desain yang cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi efektivitas maupun perlindungan privasi.

Bukan Akhir, Melainkan Titik Awal

Setelah bertahun-tahun mandek dalam Prolegnas, pengesahan RUU PPRT pada April 2026 ini merupakan kemajuan yang patut dicatat. Namun, pengesahan bukanlah akhir dari proses.

Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa norma yang telah dirumuskan dapat dijalankan secara konsisten.

Perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada teks, tetapi harus hadir dalam praktik.

Pada akhirnya, RUU PPRT menjadi cerminan bagaimana negara memandang kerja domestik.

Apakah ia akan tetap berada di wilayah abu-abu, atau benar-benar diakui sebagai bagian dari sistem kerja yang layak mendapatkan perlindungan hukum.

Jawaban atas pertanyaan tersebut kini tidak lagi berada pada tahap perdebatan, melainkan pada tahap pelaksanaan.* (news.detik.com)

*) Penulis adalah Tenaga Ahli DPR-RI.

JAKARTA - Sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan larangan duduk di posisi yang berada di antara area panas dan teduh secara bersamaan.

Posisi tersebut digambarkan sebagai keadaan setengah tubuh terkena sinar matahari dan setengah lainnya berada di tempat teduh.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Lepas 353 Jemaah Haji Kloter 2 Embarkasi Medan Asal Langkat, Titip Pesan Khusus

"Jika salah seorang di antara kamu berada di bawah sinar matahari lalu sebagian tubuhnya terkena bayangan dan sebagian lainnya terkena matahari, maka hendaknya ia bangun," demikian sabda Nabi.

Riwayat lain juga menyebutkan bahwa posisi duduk di antara panas dan teduh disebut sebagai "majlis setan" atau tempat duduk setan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang dikutip dari Musnad Ahmad.

Dalam literatur keislaman seperti At-Taujiih wa Irsyaadun Nafsi minal Qur'anil Karim was-Sunnatin Nabawiyyah, larangan tersebut dipahami bukan sekadar kiasan, melainkan peringatan agar umat Islam menjauhi posisi atau kebiasaan yang dikaitkan dengan hal yang tidak baik.

Para ulama menjelaskan bahwa larangan ini mengandung dimensi spiritual, yakni anjuran untuk tidak menyerupai kondisi yang disimbolkan sebagai bagian dari perilaku yang tidak dianjurkan dalam ajaran Islam.

Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat membawa mudarat.

Dari sisi kesehatan, kondisi tubuh yang berada dalam dua suhu berbeda secara bersamaan dinilai tidak ideal.

Paparan panas dan teduh yang tidak seimbang dapat memengaruhi kenyamanan tubuh, bahkan berpotensi mengganggu sistem adaptasi suhu tubuh.

Perbedaan suhu yang ekstrem dalam satu waktu juga disebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan fisik hingga gangguan ringan, terutama jika terjadi dalam durasi yang cukup lama.

Islam sendiri, dalam berbagai ajarannya, tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan panduan terkait kesehatan, kebersihan, dan keselamatan hidup sehari-hari.

Larangan ini dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan dan kehati-hatian dalam beraktivitas.

Dengan demikian, anjuran untuk menghindari posisi duduk di antara panas dan teduh tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga mengandung pesan etika dan kesehatan yang relevan dalam kehidupan modern.*

(d/ad)

JAKARTA — Akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali diperluas melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan Bank Central Asia atau BCA pada 2026.

Program ini menawarkan bunga rendah dan skema cicilan fleksibel untuk mendorong daya saing pelaku usaha.

Baca Juga:

• Banyak Pelanggaran, Disnaker Sumut Minta Kemenaker Evaluasi Menyeluruh Perusahaan Outsourcing Bermasalah

Selain itu, pelaku usaha juga dapat mengakses pinjaman tanpa agunan untuk plafon tertentu.

Simulasi pinjaman sebesar Rp50 juta menunjukkan besaran cicilan yang bervariasi tergantung tenor. Untuk tenor 12 bulan, cicilan mencapai sekitar Rp4,66 juta per bulan.

Sementara tenor 24 bulan sebesar Rp2,59 juta, tenor 36 bulan sekitar Rp1,92 juta, dan tenor terpanjang 60 bulan sebesar Rp966 ribu per bulan.

Skema tenor yang fleksibel, mulai dari 12 hingga 60 bulan, memungkinkan pelaku usaha menyesuaikan angsuran dengan kemampuan arus kas bisnisnya.

Program KUR ini bertujuan meningkatkan inklusi keuangan serta memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM.

Selain itu, pembiayaan diharapkan mampu memperkuat kapasitas usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor riil.

Untuk mengajukan KUR BCA 2026, calon debitur harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Di antaranya warga negara Indonesia berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, memiliki usaha aktif minimal enam bulan, serta tidak sedang menerima fasilitas KUR di bank lain.

Dokumen yang perlu disiapkan meliputi KTP elektronik, Kartu Keluarga, serta surat keterangan usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

Untuk pinjaman di atas Rp50 juta, calon debitur juga wajib melampirkan NPWP.

Pengajuan dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi BCA maupun secara langsung di kantor cabang terdekat. B

ank akan melakukan evaluasi kelayakan usaha sebelum menyetujui pencairan dana.

Dengan skema bunga rendah dan proses yang relatif mudah, KUR BCA 2026 diharapkan menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat permodalan UMKM di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.*

(di/ad)

LABUSEL - Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang digelar di Medan, Rabu, 22 April 2026.

Kehadiran Fery mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Lepas 353 Jemaah Haji Kloter 2 Embarkasi Medan Asal Langkat, Titip Pesan Khusus

Dalam kesempatan itu, Fery Sahputra Simatupang juga menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas kontribusi pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan keuangan kepada Kabupaten Aceh Tengah.

Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung penanganan dan pemulihan pascabencana alam yang terjadi pada 2026.

Musrenbang tersebut dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Surya, unsur Forkopimda, serta seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara.

Dalam arahannya, Tito Karnavian menyoroti capaian pembangunan di Sumatera Utara yang menunjukkan tren positif.

Namun ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan rinci hingga tingkat desa sebagai dasar perumusan kebijakan.

Menurutnya, ketepatan data sangat menentukan efektivitas program pembangunan agar tepat sasaran.

Musrenbang RKPD ini menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan secara terintegrasi, sekaligus menyerap aspirasi daerah dalam satu kerangka kebijakan yang selaras antara pusat dan daerah.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa Musrenbang merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Utara.*

(ad)

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melepas keberangkatan 353 jemaah haji Kelompok Terbang (Kloter) 2 Embarkasi Medan di Asrama Haji Medan, Jalan AH Nasution, Selasa malam, 22 April 2026.

Kloter tersebut seluruhnya merupakan jemaah asal Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Wali Kota Mahyaruddin Salim Buka MTQ Tanjungbalai ke-58, Tekankan Lahirnya Generasi Qur’ani

"Ibadah di Tanah Suci memerlukan ketahanan fisik. Yang muda harus bisa mendampingi yang lebih tua, saling menjaga dan menjaga kekompakan," ujar Bobby Nasution sebelum mengantarkan jemaah ke bus keberangkatan.

Ia juga berpesan agar para jemaah tidak hanya fokus beribadah, tetapi turut mendoakan Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Langkat, agar senantiasa dijauhkan dari bencana.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan rasa syukur atas keberangkatan jemaah haji tahun ini.

Ia menilai, pelayanan haji ke depan akan semakin baik seiring dengan penguatan kelembagaan melalui pembentukan kementerian khusus yang menangani haji dan umrah.

"Harusnya lebih baik karena fokusnya lebih khusus mengurus haji dan umrah," ujarnya.

Acara pelepasan turut dihadiri unsur Forkopimda Sumut, Kepala Kanwil Kementerian Haji, jajaran imigrasi, Bupati Langkat Syah Afandin, serta sejumlah pejabat Pemprov Sumut dan tokoh agama.*

(ad)

BATU BARA – Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PC HIMMAH) bersama Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH) Kabupaten Batu Bara menyatakan sikap tegas menolak berbagai narasi yang dinilai tendensius dan berpotensi memecah belah.

Sikap ini ditanggapi khususnya terkait isu yang berkembang mengenai dugaan penutupan alur Sungai Badak Mati oleh pihak perusahaan.

Ketua PC HIMMAH Batu Bara, Muhammad Yassir Pratama, menegaskan bahwa masyarakat harus bijak menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu utuh kebenarannya.

"Kami mengajak seluruh masyarakat agar tidak mudah tergiring oleh opini yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme yang tepat dan berlandaskan data akurat, bukan justru memperkeruh suasana," ujar Yassir dalam rilis persnya.

Senada dengan itu, Ketua ISARAH Batu Bara, Feri, menilai bahwa pendekatan yang mengedepankan agitasi publik justru berisiko besar memperburuk iklim investasi yang selama ini sedang dibangun di Kabupaten Batu Bara.

"Kita harus melihat persoalan ini secara komprehensif. Batu Bara saat ini sedang dalam fase pembangunan dan membutuhkan kepercayaan dari para investor. Jika isu-isu negatif terus digoreng tanpa dasar yang kuat, dampaknya bisa menghambat masuknya investasi baru," ungkapnya.

Kedua organisasi ini sepakat menekankan pentingnya peran investor dalam roda ekonomi daerah.

Baca Juga:

• Kementerian Lingkungan Hidup Evaluasi Pengelolaan Sampah di Tanjungbalai, Dorong Sistem Lebih Berkelanjutan

Jika situasi daerah tidak kondusif akibat narasi yang tidak bertanggung jawab, maka yang paling dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat dan pekerja itu sendiri.

"Jika investor takut dan mengurangi investasinya, maka lapangan kerja akan menyempit. Jangan sampai karena isu yang tidak jelas, nasib ribuan pekerja justru menjadi taruhan," tegasnya.

HIMMAH dan ISARAH mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan mendukung langkah pemerintah daerah dalam menyelesaikan setiap persoalan secara bijaksana serta berkeadilan.

"Kami percaya pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Mari kita kawal bersama dengan cara yang elegan, objektif, dan tetap menjaga kondusivitas," tutup Yassir.*

(ad)

TANJUNGBALAI - Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-58 tingkat Kota Tanjungbalai resmi dibuka oleh Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Selasa malam, 21 April 2026.

Pembukaan ditandai dengan penekanan tombol sirine bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina.

Baca Juga:

• Kementerian Lingkungan Hidup Evaluasi Pengelolaan Sampah di Tanjungbalai, Dorong Sistem Lebih Berkelanjutan

Turut hadir unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua DPRD Tanjungbalai Tengku Eswin, Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman Feri, perwakilan TNI AL dan TNI AD, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Agama, serta Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung.

Dalam sambutannya, Mahyaruddin menegaskan bahwa MTQ merupakan agenda rutin nasional yang tidak hanya menjadi ajang lomba, tetapi juga sarana memperkuat nilai-nilai keagamaan dan ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

"MTQ ini bagian dari proses meningkatkan ketakwaan sekaligus mempererat persaudaraan umat," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi seluruh panitia, dewan hakim, dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan MTQ ke-58.

Menurutnya, keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak.

Mahyaruddin turut menekankan pentingnya profesionalitas dewan hakim dalam memberikan penilaian yang objektif dan adil kepada para peserta.

Ia juga memberikan penghargaan khusus berupa dua tiket umrah sebagai bentuk apresiasi dalam pelaksanaan MTQ tahun ini.

Sementara itu, Ketua Panitia MTQ yang juga Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti kafilah dari enam kecamatan di Kota Tanjungbalai, dengan jumlah peserta terbanyak berasal dari Kecamatan Teluk Nibung.

MTQ tahun ini mempertandingkan 22 cabang lomba yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai 22 hingga 24 April 2026, di sejumlah lokasi seperti Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Masjid Saksi, SMP Negeri 1, SMA Negeri 1, MTsN, dan MAN Tanjungbalai.

Nurmalini menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an di tengah masyarakat.

Para pemenang nantinya akan mewakili Tanjungbalai pada MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara pada Juni 2026.

MTQ ke-58 tahun ini mengusung tema "Bangun Generasi Qur'ani yang tangguh menjadi garda terdepan menuju Tanjungbalai Emas".*

(ad)

TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima kunjungan tim monitoring dan evaluasi (monev) dari Direktorat Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (PSDAB) Kementerian Lingkungan Hidup untuk membahas penguatan sistem pengelolaan sampah di daerah tersebut.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wali Kota Tanjungbalai, Jumat, 17 April 2026.

Baca Juga:

• Pemko Tanjungbalai Sambut Program Perlindungan Tambahan ASN dari Taspen, Iuran Rp5 Ribu per Bulan

Tim monev dipimpin Direktur PSDAB Hariani Samal, didampingi pejabat teknis kementerian, antara lain Dadang Edi Rochaedi dan Yehezkiel Bunga.

Kunjungan tersebut bertujuan melakukan evaluasi, pembinaan, serta penyamaan persepsi terkait strategi pengelolaan sampah di Kota Tanjungbalai.

Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah isu krusial mulai dari pengurangan timbulan sampah, penanganan di tingkat daerah, hingga peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi lingkungan.

Mahyaruddin menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.

Ia menyambut baik pendampingan dari pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat sistem yang ada.

"Pengelolaan sampah harus melibatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim PSDAB dan berharap hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai.

Sementara itu, Direktur PSDAB Hariani Samal memaparkan sejumlah rekomendasi, termasuk peningkatan layanan pengelolaan sampah, perbaikan sistem tempat pembuangan akhir (TPA) menuju standar ramah lingkungan, serta penguatan kebijakan dan rencana strategis daerah.

Menurut Hariani, kunjungan ini merupakan bagian dari konsolidasi awal untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Riau.

"Kami melakukan pendampingan di 11 kabupaten/kota untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih efektif dan berkelanjutan," ujarnya.

Adapun daerah yang menjadi sasaran pendampingan meliputi Kabupaten Toba, Samosir, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Asahan, Batu Bara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Kota Tanjungbalai, dan Kabupaten Rokan Hilir.

Hariani menekankan pentingnya sistem pengelolaan yang transparan dan efisien agar program persampahan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Melalui evaluasi ini, pemerintah pusat berharap Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat memperkuat langkah konkret menuju pengelolaan sampah yang lebih modern, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat.*

(ad)

TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota Tanjungbalai menyatakan menyambut baik tawaran kerja sama dari PT Taspen Cabang Medan terkait program perlindungan tambahan bagi aparatur sipil negara (ASN) di luar jam kerja.

Skema perlindungan tersebut akan ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman (MoU) antara kedua pihak.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Terima Penghargaan Mendagri di Musrenbang Sumut 2027, Tegaskan Semangat Gotong Royong Antar Daerah

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota didampingi sejumlah pejabat daerah, termasuk Asisten Umum dan Administrasi, Kepala BKPSDM, serta Kepala BPKPD Kota Tanjungbalai.

Mahyaruddin mengatakan, program perlindungan tambahan dari PT Taspen melalui skema personal accident (PA) dinilai dapat memberikan rasa aman bagi ASN, terutama yang memiliki mobilitas kerja tinggi di luar jam kantor. Iuran program tersebut ditawarkan sebesar Rp5.000 per bulan.

"Intinya bagaimana ASN memahami apa yang mereka bayarkan dan manfaat yang diterima. Karena ada pemotongan walaupun kecil, harus jelas agar tidak menimbulkan kebingungan," ujarnya.

Ia menambahkan, sebagian ASN memiliki tugas yang menuntut aktivitas di luar jam kerja normal, sehingga perlindungan tambahan dinilai relevan untuk meningkatkan rasa aman dalam bekerja.

Namun demikian, Mahyaruddin menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sebelum program dijalankan, agar ASN memahami mekanisme dan manfaatnya secara utuh.

"Ini program yang bagus, tapi perlu penjelasan yang komprehensif agar tidak terjadi salah persepsi di lapangan," katanya.

Sementara itu, Branch Manager PT Taspen Cabang Medan, Toni Eko Sucahyo, menjelaskan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus penjajakan kerja sama dengan Pemko Tanjungbalai.

Saat ini, skema Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) telah berjalan, dan program tambahan yang ditawarkan bersifat opsional.

Ia menyebutkan, manfaat program tersebut mencakup santunan hingga Rp60 juta bagi ahli waris ASN yang meninggal dunia akibat kecelakaan saat berangkat atau pulang kerja.

"Ini juga berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan keluarga ASN. Harapannya dapat memberikan rasa aman yang lebih luas," ujar Toni.

PT Taspen berharap kerja sama ini dapat berlanjut dalam bentuk MoU resmi, sehingga program perlindungan tambahan melalui Taspen Life dapat diikuti ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.*

(ad)

MEDAN - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan alih daya (outsourcing) yang beroperasi di wilayah tersebut.

Langkah ini diambil menyusul temuan berbagai pelanggaran ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Terima Penghargaan Mendagri di Musrenbang Sumut 2027, Tegaskan Semangat Gotong Royong Antar Daerah

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Sumatera Utara serta sejumlah pihak terkait.

"Kami sudah menyurati secara resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI agar dapat mengevaluasi perusahaan-perusahaan alih daya di Sumut yang bermasalah, dan berharap pemerintah pusat dapat segera memberikan petunjuk serta langkah evaluasi," ujar Yuliani, Rabu, 22 April 2026.

Dalam surat bernomor 500.15.12.14 595-6/DISNAKER/IV/2026 itu, Disnaker Sumut menyebutkan bahwa hasil pengawasan ketenagakerjaan menunjukkan mayoritas kasus pelanggaran di daerah tersebut terjadi pada perusahaan outsourcing.

Yuliani menyebut, berbagai pelanggaran ditemukan mulai dari aspek administrasi hingga hak normatif pekerja.

Di antaranya, perusahaan tidak melaporkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pelanggaran ketentuan upah minimum, tidak membayarkan jaminan sosial, hingga tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR).

Selain itu, Disnaker juga mencatat adanya ketidakjelasan status kerja akibat pergantian vendor yang tidak disertai perlindungan hukum bagi pekerja.

Sejumlah perusahaan bahkan diduga tidak memiliki kantor operasional yang jelas serta tidak membayarkan pesangon kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Salah satu perusahaan yang turut disebut dalam laporan tersebut adalah PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS), yang diduga melakukan pelanggaran terkait status hubungan kerja serta kewajiban pembayaran pesangon.

Disnaker Sumut menegaskan bahwa langkah ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

"Evaluasi ini penting untuk memastikan setiap perusahaan alih daya di Sumatera Utara mematuhi hukum dan memberikan perlindungan serta hak yang layak bagi tenaga kerja," kata Yuliani.*

(ad)

MEDAN – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027.

Acara bergengsi ini digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra, pada Rabu (22/04/2026) mulai pukul 09.00 WIB.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asahan menerima piagam penghargaan langsung dari Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Sampaikan LKPJ 2025 dan Nota Ranperda

Ia menegaskan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Asahan dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta memperkuat semangat solidaritas dan gotong royong antar daerah di Indonesia.

"Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi juga milik seluruh masyarakat Asahan yang telah menunjukkan kepedulian tinggi terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Semoga bantuan ini dapat mempercepat proses pemulihan dan kembali bangkitnya Kabupaten Bireuen," ujar Taufik.

Lebih lanjut, ia berharap forum Musrenbang ini dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, memaparkan arah pembangunan daerah tahun 2027 yang akan difokuskan pada enam prioritas utama.

Keenam fokus tersebut meliputi: akselerasi pertumbuhan ekonomi berkualitas, peningkatan produktivitas, penguatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, peningkatan daya saing, serta pemulihan pascabencana.

Ia menjelaskan bahwa tahun 2027 merupakan fase ekspansi dari program pembangunan yang telah dimulai sejak 2025, dengan harapan memberikan dampak berkelanjutan hingga tahun 2029.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menilai bahwa indikator pembangunan di Sumatera Utara secara umum menunjukkan tren yang positif, meskipun aspek pemerataan masih perlu ditingkatkan.

Ia menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara yang telah mencapai angka 76,47, angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 75,90.

"Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Utara relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional, baik dilihat dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun aspek kehidupan lainnya," jelas Mendagri.

Kegiatan Musrenbang ini berlangsung sangat meriah dan khidmat, dirangkaikan dengan berbagai agenda mulai dari penyanyian lagu Indonesia Raya, doa bersama, hingga atraksi budaya seperti tarian kolosal dan atraksi lompat batu yang memukau hadirin.

Acara juga dimeriahkan dengan pemutaran video capaian pembangunan, pidato kenegaraan, penyerahan penghargaan, hingga pemukulan gondang sebagai simbol pembukaan resmi.

Seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar, aman, dan sukses, serta ditutup pada pukul 14.30 WIB.*

(ad)

BATU BARA - Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H. M.Si., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Selasa (21/4/2026).

Rapat paripurna tersebut meliputi dua agenda utama, yakni penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batu Bara Tahun Anggaran 2025, beserta pembacaan rekomendasi.

Baca Juga:

• Pekerja Proyek Tewas, Pemko Medan Kawal Santunan Rp208 Juta ke Ahli Waris

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Batu Bara didampingi Plh. Sekretaris Daerah, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian, serta para camat.

Dalam sambutannya, Bupati Baharuddin Siagian menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pansus LKPJ Tahun Anggaran 2025 yang telah bekerja secara optimal dalam membahas dan meneliti LKPJ, hingga menghasilkan rekomendasi yang konstruktif.

"Rekomendasi yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja ke depan," ujar Bupati Baharuddin.

Ia menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif guna memperkuat fondasi pembangunan daerah agar tetap kokoh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan nota Ranperda terkait perubahan bentuk badan hukum PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perseroan Daerah.

Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme perusahaan daerah dalam mendukung pembangunan serta peningkatan pendapatan asli daerah.

Bupati Baharuddin Siagian berharap proses perubahan badan hukum tersebut dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

(ad)