JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh untuk menduduki jabatan Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.

Lembaga ini memiliki posisi khusus dalam pemerintahan karena bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Baca Juga:

• Prabowo Lantik Rocky Gerung sebagai Anggota Wantimpres, Pratikno Jadi Ketua

Keberadaan dewan yang memberikan nasihat kepada Presiden memiliki sejarah panjang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, fungsi tersebut dijalankan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Setelah DPA dihapus melalui perubahan keempat UUD 1945, konstitusi tetap mengatur keberadaan suatu dewan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Ketentuannya tercantum dalam Pasal 16 UUD 1945 dan kemudian diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

UU tersebut kemudian diubah melalui UU Nomor 64 Tahun 2024.

Kedudukan Wantimpres

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 64 Tahun 2024, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas utamanya adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Nasihat dan pertimbangan tersebut wajib diberikan, baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden.

Penyampaiannya dapat dilakukan secara perorangan ataupun sebagai satu kesatuan nasihat dari seluruh anggota.

Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres dapat memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara.

Isi Nasihat Wantimpres Bersifat Rahasia

Ada batasan yang diatur dalam undang-undang. Anggota Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangannya kepada pihak mana pun.

Atas permintaan Presiden, Wantimpres juga dapat mengikuti sidang kabinet, kunjungan kerja, maupun kunjungan kenegaraan.

Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres juga dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya.

Ketentuan tersebut membuat fungsi Wantimpres berbeda dari lembaga yang menyampaikan kebijakan atau keputusan pemerintahan.

Peran utamanya adalah memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden.

Bagaimana dengan Gaji Wantimpres?

Untuk urusan hak keuangan, aturan yang digunakan saat ini bukan lagi Perpres Nomor 15 Tahun 2007 seperti yang disebut dalam informasi sebelumnya.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Perpres tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada 27 Maret 2026.

Aturan ini menggantikan ketentuan mengenai hak keuangan dan fasilitas Wantimpres yang sebelumnya diatur dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2007.

Karena itu, rincian gaji dan tunjangan Wantimpres untuk periode pemerintahan saat ini perlu mengacu pada Perpres Nomor 15 Tahun 2026, bukan lagi angka yang tercantum dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2007.

Perpres 15 Tahun 2026 secara khusus mengatur hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Aturan tersebut mencakup ketentuan mengenai hak keuangan serta fasilitas yang diberikan kepada pejabat Wantimpres.

Dengan demikian, informasi mengenai gaji Wantimpres yang masih menggunakan rincian lama seperti Rp17,5 juta per bulan untuk anggota dan Rp18,5 juta untuk ketua perlu diperbarui agar sesuai dengan regulasi yang berlaku pada 2026.

Apa Saja Fasilitas Wantimpres?

Selain hak keuangan, aturan terbaru juga mengatur fasilitas lain yang diberikan kepada Ketua dan Anggota Wantimpres.

Perpres Nomor 15 Tahun 2026 secara resmi mengatur hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Ketentuan pelaksanaan pembayaran dan penghentian hak tersebut mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wantimpres pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi Presiden untuk memperoleh nasihat dan pertimbangan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Dengan fungsi tersebut, keberadaan Wantimpres tetap memiliki dasar konstitusional dan diatur secara khusus melalui undang-undang serta peraturan presiden.

Berikut daftar lengkap anggota Wantimpres Prabowo:

1. Pratikno (Ketua)
2. Hatta Rajasa (Wakil Ketua)
3. ⁠Muhammad Qodari (Sekretaris)
4. ⁠Shinta Nuriyah Wahid
5. ⁠Muhammad Quraish Shihab
6. Agum Gumelar
7. ⁠Chairul Tanjung
8. Said Aqil Siradj
9. Anwar Iskandar
10. ⁠Yahya Cholil Staquf
11. ⁠⁠Yusuf Wanandi
12. ⁠Budi Gunawan
13. ⁠Bambang Soesatyo
14. ⁠⁠Salim Segaf Aljufri
15. ⁠Soekarwo
16. ⁠Dato Sri Tahir
17. ⁠Rocky Gerung
18. ⁠⁠⁠Ida Bagus Purwalaksana
19. ⁠Philip Kuncoro Wijaya
20. ⁠⁠Budi Tanuwibowo
21. ⁠Anwar Usman
22. ⁠Muhammad Hatta
23. ⁠Jusuf Hamka
24. ⁠Margarito Kamis
25. ⁠Zaki Manuputty
26. ⁠Ignasius Jonan* (km/ad)

BANJARMASIN – Kasus tenggelamnya KM Virgo Transport 8 memasuki babak baru.

Penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Pulang dari Kamboja Malah Bikin Judol Polda Sumut Libas 2 Pengelola 'Nexplay88' Beromzet Rp 300 Juta

KM Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada 13 September 2026.

Hingga hari ke-20 operasi pencarian, Jumat, 2 Oktober 2026, sebanyak 57 korban masih dalam proses pencarian.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan empat tersangka terdiri atas nakhoda, pihak agen PT Virgo Karya Shipping, manajer cabang, dan manajer operasional.

"Empat tersangka ini nakhoda, pihak agen PT Virgo Karya Shipping, manajer cabang dan manajer operasional," ungkap Sigit, Jumat.

Sigit belum memerinci identitas keempat tersangka.

Perkara tersebut kini dilimpahkan ke Subdit Gakkum Korpolairud Baharkam Polri untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Dari empat tersangka, nakhoda KM Virgo Transport 8 kini telah ditahan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kalsel.

Sementara tiga tersangka lainnya telah dikirimkan surat pemanggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Pelimpahan perkara dilakukan untuk memperlancar penyidikan. Polisi perlu meminta keterangan dari sejumlah pihak yang berada di luar wilayah Kalimantan Selatan.

Di tengah proses hukum, operasi pencarian korban juga memasuki tahap evaluasi.

Tim SAR gabungan tidak melakukan penyelaman di bangkai KM Virgo Transport 8 pada hari ke-20 pencarian.

Penyelaman dihentikan sementara setelah dua hari pencarian bawah air belum menemukan korban tambahan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan pemantauan di sekitar lokasi tetap dilakukan meski penyelaman dihentikan sementara.

"Untuk besok tidak ada penyelaman di lokasi, namun dilaksanakan pemantauan dan monitoring," ujar Sudayana pada, Kamis (1/10/2026).

Pencarian korban di permukaan air tetap dilanjutkan di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.

Kantor SAR Pontianak juga melakukan operasi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban yang terbawa arus hingga perairan Kalimantan Barat.

Sudayana menjelaskan tim penyelam telah menyisir seluruh bagian dalam kapal yang dinilai masih aman untuk dimasuki.

Namun, masih terdapat sejumlah bagian kapal yang belum dapat dijangkau karena kondisi struktur bangkai kapal dan lingkungan di dalamnya berisiko bagi keselamatan penyelam.

Tim SAR akan melakukan evaluasi untuk menentukan langkah operasi berikutnya.

"Besok untuk melaksanakan evaluasi bersama terkait pelaksanaan penyelaman di badan kapal, kendalanya seperti apa," imbuhnya.

KN SAR Purworejo yang membawa tim penyelam akan ditarik menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin setelah menyelesaikan penyelaman sortie keempat.

Selama evaluasi berlangsung, sejumlah unsur laut tetap berada di sekitar lokasi kejadian untuk melakukan pemantauan.

Unsur tersebut antara lain KRI RE Martadinata, KRI Spica, KRI Bung Hatta, KP Orca, KN SAR Pacitan, dan KN SAR Kertajaya.

Berdasarkan data Basarnas, sebanyak 186 orang telah dievakuasi dari total 243 penumpang dan kru KM Virgo Transport 8.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 108 orang ditemukan selamat dan 78 orang meninggal dunia. Sementara 57 orang lainnya masih dalam proses pencarian.

Operasi pencarian tetap dilanjutkan meski penyelaman di badan kapal dihentikan sementara.

Tim SAR masih melakukan pemantauan dan pencarian di sejumlah wilayah perairan yang masuk dalam area operasi.

Selain pencarian di sekitar lokasi bangkai kapal, tim SAR juga menangani proses evakuasi empat jenazah yang sebelumnya ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah.

Sudayana mengatakan lokasi penemuan berada di kawasan yang hanya dapat dijangkau melalui jalur laut.

Tim SAR menggunakan Rigid Inflatable Boat (RIB) dan rubber boat untuk menuju lokasi tersebut.

Perjalanan dari Kumai menuju lokasi penemuan membutuhkan waktu sekitar lima jam. Karena itu, tim SAR harus bermalam di lokasi.

Keempat jenazah dijadwalkan dievakuasi melalui jalur udara pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Helikopter AR3604 telah disiagakan di Lanud Pangkalan Bun untuk mendukung proses evakuasi.

Penetapan empat tersangka membuat penanganan kasus tenggelamnya KM Virgo Transport 8 memasuki tahap penyidikan lebih lanjut.

Sementara itu, operasi pencarian korban masih berlangsung.

Tim SAR untuk sementara mengandalkan pemantauan dan pencarian di permukaan sambil mengevaluasi kemungkinan melanjutkan penyelaman di bangkai kapal.

Hingga hari ke-20 operasi pencarian, sebanyak 78 orang dinyatakan meninggal dunia, 108 orang selamat, dan 57 korban masih dicari.* (km/ad)

BANDA ACEH – Peringatan Hari Batik Nasional di SMA Negeri 7 Banda Aceh berlangsung meriah.

Kegiatan yang digelar Jumat, 2 Oktober 2026, itu memadukan pelestarian budaya, kreativitas, kewirausahaan, dan pembelajaran berbasis pengalaman.

Baca Juga:

• Siap Unjuk Gigi di Sumut Walkot Rico Waas Gembleng Duta Budaya Medan Kuasai Sejarah & Kuliner

Setiap kelas menghadirkan stan atau booth untuk menjajakan berbagai produk.

Puluhan jenis makanan dan minuman, pernak-pernik, hingga produk busana ditawarkan dalam kegiatan Market Day.

Kehadiran 27 booth membuat suasana sekolah semakin semarak sekaligus memberikan pengalaman langsung kepada para murid dalam mengelola kegiatan kewirausahaan.

Selain Market Day, kegiatan juga dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni.

Sejumlah murid menampilkan kesenian Rapai, tari kreasi, dan vokal solo.

Berbagai penampilan tersebut mendapat perhatian dan antusiasme dari warga sekolah yang hadir.

Kepala SMA Negeri 7 Banda Aceh, Dra. Nuriati, M.Pd., mengatakan peringatan Hari Batik Nasional tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial.

Menurut dia, momentum tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah mengenalkan dan merawat budaya Indonesia kepada generasi muda.

Nuriati mengatakan kegiatan Hari Batik yang dirangkai dengan Market Day juga menjadi bagian dari pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk memperoleh pengalaman secara langsung.

«"Melalui kegiatan Market Day ini anak-anak belajar banyak hal secara langsung, terutama belajar kolaborasi, kreativitas, kemandirian, dan berkomunikasi," ujar Nuriati.»

Menurut Nuriati, kegiatan semacam itu juga memberikan ruang bagi murid untuk mengembangkan potensi mereka sekaligus menerapkan nilai-nilai yang diperoleh selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah.

Peringatan Hari Batik Nasional di SMA Negeri 7 Banda Aceh menjadi momentum untuk menumbuhkan kecintaan murid terhadap batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia.

Di sisi lain, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa proses belajar tidak hanya berlangsung di dalam kelas.

Melalui Market Day dan pertunjukan seni, murid dapat belajar bekerja sama, berkomunikasi, mengembangkan kreativitas, serta melatih kemandirian.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para murid untuk berkarya dan berkolaborasi dalam suasana kebersamaan.

Dengan menggabungkan unsur budaya, seni, dan kewirausahaan, SMA Negeri 7 Banda Aceh menjadikan peringatan Hari Batik Nasional sebagai pengalaman belajar yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari para murid.* (ad)

JAKARTA – Ahli hukum tata negara Universitas Jayabaya, M Rullyandi, melaporkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan hakim konstitusi Arsul Sani ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Laporan tersebut dilayangkan Rullyandi setelah dirinya diminta keluar dari ruang sidang ketika hendak memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara yang mempersoalkan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:

• Hakim Saldi Pertanyakan Ijazah Gibran, Kemendikdasmen: Saat Pengajuan Tidak Ada

Ia menduga terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan Saldi Isra.

"Saya menilai bahwa tindakan dari hakim terlapor yang saya sudah laporkan hari ini adalah Profesor Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK, ini sudah diterima oleh sekretariat MKMK pada pukul 14.50 WIB. Saya melaporkan terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Wakil Ketua MK Profesor Saldi Isra ya, dalam rangka adanya tindakan yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman, yaitu semua pihak didengar di persidangan," kata Rullyandi.

Rullyandi mengatakan dirinya merupakan ahli yang diajukan oleh relawan Gibran sebagai pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Ia mempersoalkan keputusan majelis hakim yang tidak memberinya kesempatan menyampaikan keterangan secara lisan.

Menurut dia, keterangan dirinya hanya diterima secara tertulis.

"Saya adalah ahli yang sudah resmi diajukan di persidangan tapi tidak diperbolehkan untuk memberikan keterangan secara lisan, hanya keterangan secara tertulis. Ini adalah tindakan yang diskriminasi saya yang diberikan kepada saya sebagai pihak terkait yang memiliki kepentingan langsung," ujarnya.

Selain Saldi Isra, Rullyandi melaporkan Arsul Sani. Ia menilai pernyataan Arsul dalam persidangan berkaitan dengan pernyataannya di ruang publik telah mengintervensi kebebasan akademiknya.

"Jadi pernyataan saya di luar persidangan yaitu di ruang publik harus dipaksa di dalam persidangan, diintervensi kebebasan kemerdekaan saya untuk mengkritik," ujarnya.

Rullyandi juga menilai Arsul Sani menunjukkan sikap yang berat sebelah dalam persidangan.

"Saya menilai Saudara hakim terlapor terkesan berat sebelah, ya, dengan menilai hanya dari satu pihak, yaitu yang berkaitan dengan perkara ini," ujarnya.

Menurut Rullyandi, laporan terhadap Saldi Isra dan Arsul Sani telah diterima Sekretariat MKMK.

Selain Saldi Isra dan Arsul Sani, Rullyandi mengaku melaporkan Ketua MK Suhartoyo. Ia mempersoalkan keabsahan posisi Suhartoyo sebagai Ketua MK.

"Putusan PTUN telah berkekuatan hukum tetap sejak 16 Desember 2024. Oleh karena itu, maka tidak ada Ketua MK definitif setelah putusan PTUN tersebut inkrah. Nah, dalam posisi yang demikian, seharusnya Undang-Undang Dasar '45 mengamanahkan Ketua MK dipilih dari para hakim MK. Ternyata itu tidak dilakukan oleh seorang Suhartoyo. Dan dia menetapkan dirinya sebagai Ketua MK berdasarkan berita acara pleno yang sudah dibatalkan di waktu PTUN," tuturnya.

Dugaan dan penilaian tersebut merupakan pernyataan Rullyandi dalam laporan yang diajukannya ke MKMK.

Keabsahan laporan dan dugaan pelanggaran etik tersebut selanjutnya menjadi kewenangan lembaga yang berwenang memeriksa laporan etik hakim konstitusi.

Sebelumnya, majelis hakim MK meminta Rullyandi tidak memberikan keterangan secara lisan dalam sidang perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.

Peristiwa tersebut terjadi dalam persidangan di Gedung MK, Kamis, 1 Oktober 2026.

Saat itu, hakim konstitusi Arsul Sani mengatakan dirinya melihat tayangan talkshow yang menghadirkan Rullyandi.

Dalam tayangan tersebut, Rullyandi disebut menyatakan persidangan perkara terkait syarat pendidikan Gibran di MK ilegal.

"Ini saya perlu klarifikasi terlebih dahulu untuk Ahli Saudara Muhammad Rullyandi, ya. Saya kebetulan menonton melihat, ya, talkshow Anda, yang ada juga Pak Refly Harun, saya lihat di sebuah televisi, yang menyatakan bahwa persidangan perkara ini ilegal, Ketua Mahkamah Konstitusi ilegal," ujar Arsul.

Arsul kemudian meminta Rullyandi memberikan penjelasan mengenai pernyataannya tersebut.

Ia juga mempertanyakan kesediaan Rullyandi untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan yang sebelumnya disebut ilegal.

Wakil Ketua MK Saldi Isra yang memimpin persidangan kemudian meminta Rullyandi mencabut pernyataan tersebut.

Saldi mengatakan Rullyandi tidak dapat memberikan pendapat sebagai ahli apabila tidak mencabut pernyataannya.

"Sebelum menjawab, Anda harus mencabut pernyataan itu. Kalau tidak, Anda tidak bisa menggunakan keahlian kayak saudara di sini. Karena Anda tidak bisa hadir di sidang yang Anda tuduh ilegal ini," ujar Saldi.

Saldi kemudian menskors persidangan untuk berdiskusi dengan hakim konstitusi lainnya.

Setelah diskusi, Saldi menyampaikan keputusan majelis bahwa keterangan Rullyandi hanya akan diterima dalam bentuk tertulis dan tidak disampaikan secara lisan di persidangan.

"Kami memutuskan bahwa keterangan atas nama Muhammad Rullyandi kita terima secara keterangan tertulisnya dan tidak menyampaikan keterangan lisan. Terima kasih dan tidak boleh menyampaikan apa-apa lagi. Ahli yang kedua disilakan," terang Saldi.

"Anda (Rullyandi) tidak boleh, tidak boleh lagi, sudah cukup," sambung Saldi.

Perkara yang menjadi latar belakang perselisihan tersebut adalah PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan oleh Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya.

Perkara tersebut mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.* (d/ad)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik 23 tokoh dan pejabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Kepresidenan, Jumat, 2 Oktober 2026.

Salah satu nama yang dilantik adalah pengamat politik Rocky Gerung.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Pemkab Batu Bara Hapus Piutang PBB-P2 1992-2020, Ini Syaratnya

Dalam susunan Wantimpres era pemerintahan Prabowo, Pratikno ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres. Sementara Hatta Rajasa menjabat sebagai Wakil Ketua.

Setelah Pratikno dan Hatta Rajasa menandatangani berita acara pelantikan, anggota Wantimpres lainnya dipanggil satu per satu untuk melakukan penandatanganan.

Rocky Gerung kemudian mendapat giliran maju ke hadapan Prabowo. Ia menandatangani berita acara sebagai anggota Wantimpres bersama anggota lainnya.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari pembentukan jajaran Wantimpres yang akan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Selain melantik jajaran Wantimpres, Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Posisi Wakil Kepala Bakom RI dipercayakan kepada Fadli Tri Hartono.

Dengan pelantikan tersebut, pemerintahan Prabowo mulai menempatkan sejumlah tokoh pada posisi strategis di lembaga yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden serta mengelola komunikasi pemerintah.* (d/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung atau Kejagung menyita sejumlah aset dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026.

Aset yang disita penyidik berupa uang tunai sekitar Rp24,9 miliar, pesawat, helikopter, hingga sejumlah kendaraan.

Baca Juga:

• Akal-akalan Tersangka Pengadaan Motor Listrik MBG: Dilaporkan 21.800 Unit, Realisasi Hanya 2.117

Empat tersangka swasta tersebut yakni Andri Mulyono (AM), Komisaris PT YAT; YY, Direktur PT YAT; AA, Direktur PT ASE; dan GB, Direktur PT ASE.

"Dari penelusuran aset penyidik telah melakukan penyitaan, penggeledahan penyitaan, ada kurang lebih 5 unit handphone, terus 89 dokumen, dan uang yang telah disita Rp 24,970 miliar, dan benda atau asetnya yaitu satu unit pesawat Textron Aviation, satu unit helikopter Bell 505, satu unit kendaraan Hino, dua unit kendaraan BYD, satu unit kendaraan BYD Dolphin, dan satu unit Lexus LM500 tahun 2025," kata Anang kepada wartawan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026).

Anang mengatakan Budi Utomo, yang merupakan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, diduga bekerja sama dengan pihak swasta dalam mengatur proses pengadaan motor listrik untuk program MBG.

Menurut Anang, pengaturan tersebut diduga mencakup penentuan pemenang, spesifikasi barang, hingga harga perkiraan sendiri (HPS).

Dalam proses tersebut, PT YAT disebut didorong menjadi pemenang pengadaan.

"Para tersangka ini diduga bersekongkol untuk mengkondisikan proses pengadaan, mulai dari pemenangan, spesifikasi, dan HPS juga, yang akhirnya didorong untuk memenangkan PT YAT dalam pelaksanaan," jelasnya.

Kejagung juga menduga terjadi manipulasi laporan terkait realisasi pengadaan motor listrik.

Anang mengatakan jumlah motor listrik yang semula dijanjikan mencapai 25.644 unit. Namun, jumlah tersebut kemudian direvisi menjadi 21.000 unit.

Dalam pelaksanaannya, kata dia, jumlah motor yang benar-benar terealisasi hingga sekitar Maret 2026 hanya 2.117 unit.

"Yang kurang lebih kalau dijanjikan itu kan sekitar 25.644. Ternyata dalam pelaksanaan direvisi jadi 21.000, dan di akhir sekitar Maret 2026, realisasi cuma 2.117 unit, tapi dibuat seolah-olah sudah selesai sekitar 21.800 unit. Jadi tidak sesuai," katanya.

Kejagung menduga laporan tersebut dibuat seolah-olah pengadaan telah selesai meskipun realisasi di lapangan jauh lebih rendah dari jumlah yang dilaporkan.

Dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG di BGN tersebut, Kejagung telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka.

Para tersangka berasal dari unsur pejabat atau mantan petinggi BGN serta pihak swasta yang berkaitan dengan penyediaan barang untuk program MBG.

Kejagung menduga terdapat sejumlah bentuk penyimpangan dalam tata kelola program MBG.

Dugaan tersebut antara lain berkaitan dengan afiliasi para tersangka dengan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selain itu, penyidik mendalami dugaan penggelembungan atau markup dalam pengadaan sejumlah kebutuhan program MBG, termasuk motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi.

Penyitaan aset dan pemeriksaan terhadap para tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan untuk menelusuri dugaan aliran dana serta aset yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Proses hukum masih berjalan dan seluruh dugaan tersebut akan dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan.* (d/ad)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan certificate of attendance atau bukti kehadiran dan transkrip nilai saat mengajukan permohonan penyetaraan pendidikan dari luar negeri.

Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 2 Oktober 2026.

Baca Juga:

• Terungkap! Gibran Ajukan Penyetaraan Pendidikan Secara Online pada 2019

Anggota tim penilai dan verifikasi dokumen pendidikan Gibran di Kemendikdasmen, Taufiq Damarjati, mengatakan kementerian menerima certificate of attendance dari UTS Insearch, Sydney, Australia, yang kini bernama UTS College.

"Ini berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dari Insearch itu, apa saja bentuk sertifikat yang Bapak terima selain yang ada di sini? Jadi ini yang judulnya yang disebut sertifikat itu, Insearch Certificate of Attendance. Apakah ada sertifikat lain yang Bapak apa yang disampaikan ke kementerian ketika itu?" tanya hakim Konstitusi Saldi Isra.

"Terima kasih, Yang Mulia. Untuk sertifikat lain selain certificate of attendance tidak ada, Yang Mulia," jawab Taufiq.

Saldi kemudian memastikan apakah certificate of attendance merupakan satu-satunya dokumen yang memiliki bentuk sertifikat yang diterima Kemendikdasmen.

"Jadi satu-satunya yang ada judulnya sertifikat yang diterima oleh Kementerian ketika itu adalah certificate of attendance ya?" tanya hakim Saldi.

"Siap, Yang Mulia," jawab Taufiq.

Dalam persidangan yang sama, Saldi juga meminta penjelasan Yuli Rahmawati, Atase Pendidikan KBRI Australia, mengenai certificate of attendance.

Saldi bertanya apakah ada lulusan UTS Insearch yang melaporkan atau meminta keterangan kepada KBRI Australia setelah menyelesaikan pendidikan.

"Bu Yuli, yang dari Canberra. Apakah orang-orang yang ikut apa namanya pendidikan di Insearch apa ini, ada juga nggak yang melapor ke atase atau ke KBRI setelah mereka menyelesaikan pendidikan?" tanya hakim Saldi.

"Sepengetahuan arsip saya, sampai saat ini tidak ada. Tapi untuk pendidikan yang sejenis college, kami pernah menerima dari Monash College, Yang Mulia," jawab Yuli.

Saldi kemudian menanyakan apakah certificate of attendance dapat disamakan dengan ijazah.

"Untuk certificate of attendance umumnya untuk keperluan visa beberapa kali ditanyakan untuk attendance. Tapi untuk ijazah, yang tertulis biasanya yang kami terima untuk surat keterangan sekolah adalah nama, kemudian waktunya, tanggal, dan kemudian gelar yang diterima berikut informasi pendidikan," jawab Yuli.

Menurut Yuli, certificate of attendance pada umumnya berkaitan dengan persentase kehadiran seseorang selama mengikuti pendidikan.

"Kalau yang saya maknai adalah persentase kehadiran selama mengikuti perkuliahan. Jadi sering kali sertifikat itu umumnya dikeluarkan karena permintaan, bukan yang otomatis dikeluarkan oleh sebuah universitas," jawab Yuli.

Saldi selanjutnya meminta Taufiq menjelaskan proses yang dilakukan Kemendikdasmen setelah Gibran mengajukan permohonan penyetaraan pendidikan secara daring pada 6 Agustus 2019.

"Jadi untuk yang kami lakukan, tentu kami menganalisis dari sisi kronologis dan juga substantif dari dokumen-dokumen yang masuk. Mulai dari ijazah SMP/SLTP, dalam hal ini bukan ijazah ya, kalau dulu namanya STTB ya, surat tanda tamat belajar," kata Taufiq.

"Iya, surat tanda tamat belajar. Saya STTB juga dulu, Pak," ujar Saldi.

Taufiq menjelaskan, dokumen tersebut diterbitkan pada 2002.

Tim kemudian menelusuri riwayat pendidikan Gibran di Orchid Secondary School, Singapura, pada 2003-2004.

Menurut Taufiq, pendidikan tersebut dibuktikan dengan transkrip nilai atau rapor.

Gibran tercatat mengikuti pendidikan pada jenjang secondary 3 and secondary 4.

"Yang diterbitkan pada tahun 2002. Kemudian kami melihat kronologi pendidikan berikutnya, yaitu di Orchid Secondary School Singapura yang ditempuh pada tahun 2003 sampai 2004, yang dibuktikan oleh transkrip nilai ya atau rapor seperti itu, dan ada di jenjang secondary 3 and secondary 4. Kemudian dari sana hasil atau keluaran dari jenjang pendidikan Orchid Secondary School itu adalah GCE O-level certificate, jadi certificate O-level atau ordinary level," ujar Taufiq.

Setelah itu, tim Kemendikdasmen menilai pendidikan Gibran di UTS Insearch pada 2005-2006 melalui program Diploma of Business Studies.

Dokumen yang diterima antara lain certificate of attendance, transkrip nilai, dan surat keterangan enrollment.

"Untuk transkrip nilai dan juga ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan enrolled juga, apa namanya keterangan enrollment. Kemudian dari situ tentu kami menilai dari sisi mata kuliah-mata kuliah yang diambil selama 2 tahun beliau mengikuti perkuliahan," kata Taufiq.

Taufiq mengatakan tim kemudian memadankan mata kuliah yang ditempuh Gibran di UTS Insearch dengan struktur kurikulum pendidikan Indonesia.

"Karena kami memadankan antara mata kuliah yang beliau ambil di apa namanya UTS Insearch dengan struktur kurikulum yang ada di Indonesia pada saat itu, tahun 2018, yaitu berdasarkan Perdirjen Nomor 7 Tahun 2018. Seperti itu, Yang Mulia," ujarnya.

Dari proses tersebut, tim penilai menyatakan pendidikan Gibran memiliki kesesuaian dengan program keahlian akuntansi dan keuangan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK).

Saldi kemudian menanyakan apakah pernah ada lulusan UTS Insearch lainnya yang mengajukan penyetaraan pendidikan ke Kemendikdasmen.

"Pertanyaan saya, Pak Taufiq, pernah nggak ada yang ikut di UTS Insearch juga yang meminta penyetaraan ke Kementerian?" tanya hakim Saldi.

"Sepanjang saya menjadi tim, sebagai bagian dari anggota tim penilai, saya belum pernah mendapatkan seperti yang Saudara Gibran," jawab Taufiq.

Saldi lalu meminta Taufiq menjelaskan arti certificate of attendance jika dibandingkan dengan ijazah.

"Pertanyaan saya, bagaimana Bapak memaknai kata certificate of attendance itu apabila kita komparasi misalnya dengan ijazahlah dalam bahasa Indonesianya? Apa yang Bapak jelaskan ini?" tanya hakim Saldi.

"Iya, certificate of attendance lebih kepada keterangan bahwa yang bersangkutan mengikuti pendidikan di UTS Insearch," jawab Taufiq.

"Kehadiran, ya?" tanya hakim Saldi.

"Iya, kehadiran," jawab Taufiq.

Saldi kemudian menanyakan bagaimana Kemendikdasmen memastikan status tamat atau tidaknya pendidikan Gibran.

"Tapi tidak pada status tamat atau tidak?" tanya hakim Saldi.

"Iya, status mengenai tamat atau tidaknya kami lihat dari transkrip nilai yang kami terima," jawab Taufiq.

"Oke. Tapi tidak ada ijazahnya, kan?" tanya hakim Saldi.

"Pada saat pengajuan tidak ada, Yang Mulia," jawab Taufiq.

"Pada saat pengajuan tidak ada ijazahnya?" tanya hakim Saldi.

"Tidak ada bentuk lainnya, maksudnya," jawab Taufiq.

"Tidak ada bentuk lain dari, mohon maaf, tidak ada bentuk lain yang disampaikan ke Bapak dari pemohon, yang disampaikan hanya certificate of attendance ini, ya?" tanya hakim Saldi.

"Iya, dan juga transkrip," jawab Taufiq.

Perkara ini diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya.

Permohonan tersebut diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Para pemohon meminta agar persoalan tersebut diuji melalui persidangan pembuktian yang terbuka, transparan, imparsial, dan akuntabel.

Mereka juga menyatakan bahwa jika bukti persidangan menunjukkan Gibran memenuhi syarat pendidikan, Mahkamah dapat menegaskan keabsahan pencalonannya.

Sebaliknya, jika berdasarkan pembuktian Mahkamah menilai syarat tersebut tidak terpenuhi, para pemohon meminta agar Gibran didiskualifikasi.

KPU merupakan Termohon dalam perkara ini, sedangkan Bawaslu menjadi pihak terkait.

MK sebelumnya telah menjadwalkan pemeriksaan keterangan dari Kemendikdasmen serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia untuk mendalami persoalan pendidikan Gibran.* (ad)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan permohonan penyetaraan pendidikan dari luar negeri pada 2019.

Permohonan tersebut diajukan secara daring melalui layanan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.

Baca Juga:

• MK Tolak Permintaan Denny Indrayana Hadirkan Gibran di Persidangan

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengatakan permohonan penyetaraan tersebut kemudian diproses oleh kementerian.

"Pada tanggal 6 Agustus 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyetaraan melalui layanan daring, online ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah," kata Gogot dalam persidangan.

Gogot menjelaskan tim penilai Kemendikdasmen melakukan analisis terhadap dokumen pendidikan yang disampaikan dalam permohonan penyetaraan tersebut.

Hasil penilaian menyatakan riwayat pendidikan Gibran dinilai memiliki kesetaraan dengan jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK), khususnya program keahlian akuntansi dan keuangan.

"Dalam analisis penilaian, mata kuliah pada UTS Insearch, Australia, antara lain: Accounting, Financial Management, Business Law and Ethics, Marketing, Microeconomic, dan Management disandingkan atau setara dengan struktur pada mata pelajaran SMK bidang akuntansi dan keuangan," kata Gogot.

"Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penyandingan learning outcome atau standar kompetensi kelulusan, riwayat pendidikan tersebut dinilai mempunyai kesesuaian dengan peminatan atau program keahlian akuntansi dan keuangan pada jenjang sekolah menengah kejuruan," lanjutnya.

Anggota tim penilai dan verifikasi dokumen pendidikan Gibran di Kemendikdasmen, Taufiq Damarjati, menjelaskan Gibran sebelumnya menempuh pendidikan di Orchid Secondary School Singapura pada 2003 hingga 2004.

Menurut Taufiq, riwayat pendidikan tersebut dibuktikan dengan dokumen berupa transkrip nilai atau rapor.

"Ada di jenjang secondary 3 and secondary 4. Kemudian dari sana hasil atau keluaran dari jenjang pendidikan Orchid Secondary School itu adalah GCE O-level certificate, jadi certificate O-level atau ordinary level," ujar Taufiq.

Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, Gibran melanjutkan pendidikan di UTS Insearch, Australia, pada 2005 hingga 2006.

Ia mengikuti program Diploma of Business Studies.

Taufiq mengatakan dokumen yang diterima dalam proses penilaian antara lain certificate of attendance, transkrip nilai, dan surat keterangan enrollment.

"Untuk transkrip nilai dan juga ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan enrolled juga, apa namanya keterangan enrollment. Kemudian dari situ tentu kami menilai dari sisi mata kuliah-mata kuliah yang diambil selama 2 tahun beliau mengikuti perkuliahan," kata Taufiq.

Dalam persidangan yang sama, Kemendikdasmen juga membantah memberikan usulan atau masukan terkait Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal tersebut mengatur pengecualian dokumen bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan keterangan tersebut setelah sebelumnya mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut adanya masukan dari Kementerian Pendidikan dalam perubahan norma tersebut.

"Begini, mengapa ini saya tanyakan, karena menurut saksi dari KPU, Pak Hasyim, pada waktu kemarin, itu menyampaikan bahwa terjadinya perubahan norma Pasal 18, adanya Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 itu karena salah satunya masukan dari Kementerian Pendidikan. Nah, ini yang kemudian, diapa, diubahlah, atau ditambahkan, disisipkan, bahkan Bawaslu mengatakan kemarin, itu nggak ada itu awalnya pada waktu di, apa, RDP dengan DPR sisipan itu, ya," kata hakim Enny.

"Itu baru muncul pada waktu harmonisasi, itu Bawaslu yang menyampaikan begitu. Nah, ini informasi atau yang disampaikan kesaksian dari Pak Hasyim itu mengatakan ini karena masukan dari kementerian," lanjutnya.

Enny kemudian mempertanyakan alasan norma pengecualian tersebut hanya dicantumkan dalam PKPU pencalonan presiden dan wakil presiden, bukan dalam aturan pencalonan anggota legislatif ataupun kepala daerah.

"Pertanyaan saya, mengapa masukan Kementerian itu hanya untuk Pasal 18 ayat (3) untuk PKPU-nya pilpres, tidak sekaligus untuk PKPU-nya pileg maupun pilkada? Kenapa? Karena toh, sampai hari ini, syarat umumnya pendidikan itu tidak berubah, yaitu tamat SLTA atau sederajat dengan hal itu," kata hakim Enny.

Gogot membantah Kemendikdasmen memberikan masukan atau mengusulkan perubahan norma tersebut.

"Dari Ibu Enny tadi menanyakan terkait dengan masukan dari Kementerian. Kami terus terang tidak ada informasi, Bu, bahwa Kementerian Pendidikan Menengah memberikan atau usulan terkait dengan pasal yang ada di PKPU. Ya kami nggak ada informasi itu," kata Gogot.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya.

Permohonan tersebut tercatat di MK pada September 2026 dan mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Data MK mencatat perkara tersebut sebagai PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran.

Mereka meminta persoalan tersebut diperiksa melalui persidangan pembuktian.

"Para Pemohon hanya memohon kesempatan yang adil agar kebenaran yuridis mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden, dapat diuji melalui persidangan pembuktian yang terbuka, imparsial, transparan, dan akuntabel," ujar pemohon.

Rangkaian persidangan perkara tersebut telah memasuki tahap pembuktian.

MK mencatat sidang pada 30 September 2026 merupakan agenda pembuktian pemohon, sedangkan pada 1 Oktober 2026 digelar pembuktian dari termohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

Pada Jumat, 2 Oktober 2026, MK menjadwalkan sidang untuk mendengarkan keterangan dari Kemendikdasmen, Atase Pendidikan KBRI Singapura, dan Atase Pendidikan KBRI Australia.

Sementara itu, mengenai Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, ketentuan tersebut menjadi salah satu bagian yang dibahas dalam persidangan karena berkaitan dengan dokumen persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Perdebatan mengenai syarat pendidikan tersebut masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan perkara di MK.

Keputusan akhir berada pada Mahkamah setelah seluruh keterangan dan bukti dalam persidangan dipertimbangkan.* (d/ad)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permintaan Denny Indrayana dan para pemohon perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 untuk menghadirkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam persidangan.

Permintaan tersebut berkaitan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat pencalonan sebagai wakil presiden.

Baca Juga:

• Usai Puluhan Siswa Diduga Keracunan, MBG di SMKN 1 Merdeka Dihentikan Sementara

Menurut dia, Mahkamah tidak menerima permintaan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak yang disebut dalam surat tersebut.

"Pertama, surat-surat yang masuk ke kami, terutama dari pemohon untuk menghadirkan segala macam, termasuk yang ada tadi sekitar pukul 15.43 WIB. Dan kami sudah bahas terakhir, karena kami tadi pagi sudah membahas semuanya, kami tidak menerima, apa namanya, usulan atau permintaan dari pemohon berkenaan dengan menghadirkan pihak-pihak yang dimaksudkan di kedua surat itu," kata Saldi dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).

Saldi menjelaskan, Mahkamah hanya menghadirkan pihak-pihak yang dinilai diperlukan untuk memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan perkara.

"Itu pihak yang menurut Mahkamah diperlukan oleh Mahkamah. Bukan untuk kepentingan pemohon. Pak Denny bisa dipahami ya, Pak Refly? Oke," tutur Saldi.

Sebelumnya, kuasa hukum pemohon Bambang Widjojanto meminta MK memanggil Gibran untuk memberikan keterangan dalam tahap pembuktian.

Permintaan itu disampaikan melalui surat kepada Ketua MK tertanggal 28 September 2026.

Selain Gibran, pemohon juga meminta MK menghadirkan Menteri Pendidikan dan Menteri Hukum.

"Izin Majelis, ada satu hal. Kami sudah mengajukan surat permohonan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Jakarta 28 September, permohonan pemanggilan pihak untuk didengar keterangannya dalam tahap pembuktian. Ada Saudara Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pendidikan, dan Menteri Hukum. Itu suratnya sudah kami kirim, mohon untuk dipertimbangkan untuk dipanggil," kata Bambang Widjojanto.

Saat itu, Saldi mengatakan surat tersebut telah diterima Mahkamah dan akan dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Iya, kami sudah terima surat itu tetapi belum dibahas. Nanti akan dibahas dalam RPH yang terpisah. Jadi barang-barang berat kayak begini ini harus dicicil, Pak Bambang. Enggak boleh sekaligus diselesaikan semua," ujar Saldi Isra.

Bambang kemudian kembali memastikan apakah permintaan tersebut telah dibahas oleh majelis.

"Saya takut itu kelupaan, sudah ada rapat musyawarah tetapi belum disampaikan kepada kami," jawab Bambang.

"Sudah dibahas tetapi belum selesai," ujar Saldi.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya.

Permohonan tersebut diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi MK pada 17 September 2026.

Data resmi MK mencatat perkara tersebut sebagai PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Sebanyak 12 orang tercatat sebagai pemohon, yakni Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, drg. Moeryono, H.M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Dra. Tiurma M.S. Sihombing.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

MK telah menggelar rangkaian persidangan perkara tersebut, mulai dari pemeriksaan pendahuluan pada 21 September, pemeriksaan persidangan pada 23 September, hingga agenda pembuktian pemohon pada 30 September 2026.

Pada 1 Oktober 2026, MK juga menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pihak termohon, pihak terkait, serta Bawaslu.

Para pemohon mendalilkan adanya persoalan terkait syarat pendidikan Gibran saat pencalonan sebagai wakil presiden.

Mereka meminta Mahkamah menguji persoalan tersebut melalui persidangan pembuktian.

Dalam permohonannya, pemohon menyatakan apabila bukti persidangan menunjukkan Gibran memenuhi syarat pendidikan, Mahkamah dapat menegaskan keabsahan pencalonannya.

Sebaliknya, apabila bukti menunjukkan syarat tersebut tidak terpenuhi, pemohon meminta Mahkamah menjatuhkan diskualifikasi.

"Para Pemohon hanya memohon kesempatan yang adil agar kebenaran yuridis mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden dapat diuji melalui persidangan pembuktian yang terbuka, imparsial, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.

Sementara itu, dalam persidangan sebelumnya, KPU sebagai termohon menyampaikan pandangannya mengenai perkara tersebut.

MK juga telah mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi dan ahli dalam rangkaian pemeriksaan perkara.* (d/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan tiga tersangka baru tersebut masuk dalam klaster pengadaan motor listrik.

Baca Juga:

• Terus Bertambah! Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Korupsi Tata Kelola MBG

Dalam klaster pengadaan motor listrik ini, Kejagung sebelumnya telah menetapkan dua tersangka, yakni Kolonel Cpl Budi Utomo (BU) selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN serta Andri Mulyono (AM), Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal.

Berdasarkan hasil penyidikan, kelima tersangka diduga bersekongkol untuk mengondisikan proses pengadaan motor listrik dengan nilai anggaran sekitar Rp1,2 triliun.

"Mulai dari pemenangan, spesifikasi, dan HPS juga, yang akhirnya didorong untuk memenangkan PT YAT dalam pelaksanaan. Nilai anggarannya kurang lebih Rp 1,2 triliun," ungkap Anang di Kejagung, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Andri Mulyono ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Juni 2026. Selanjutnya, Kolonel Cpl Budi Utomo ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2026.

Sementara GB ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Agustus 2026, sedangkan AA dan YY ditetapkan sebagai tersangka pada 1 September 2026.

Kelima tersangka telah ditahan di lokasi berbeda. Budi Utomo ditahan di Pomdam Jaya, Andri Mulyono di Rutan Salemba, YY di Rutan Pondok Bambu, sedangkan AA dan GB ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam pengadaan tersebut, BGN di bawah kendali Kolonel Cpl Budi Utomo semula berencana membeli 25.644 unit motor listrik.

Namun, jumlah pengadaan kemudian direvisi menjadi 21.000 unit. Dalam pelaksanaannya, hingga Maret 2026, realisasi pengadaan disebut hanya mencapai 2.117 unit.

Anang mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan laporan yang dibuat seolah-olah pengadaan telah mencapai sekitar 21.800 unit.

"Ternyata dalam pelaksanaan direvisi jadi 21.000, dan di akhir sekitar Maret 2026, realisasi cuma 2.117 unit, tapi dibuat seolah-olah sudah selesai sekitar 21.800 unit. Jadi tidak sesuai," jelas dia.

Kejagung belum mengungkap nilai kerugian negara dalam klaster pengadaan motor listrik tersebut. Anang mengatakan penghitungan kerugian negara masih berlangsung.

Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kasus pengadaan motor listrik tersebut merupakan salah satu klaster dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG di lingkungan BGN periode 2025-2026.

Sebelumnya, Kejagung juga telah melimpahkan sejumlah tersangka dari klaster lain dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Pelimpahan tersebut dilakukan pada 29 September 2026.

Mereka yang telah dilimpahkan antara lain mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung.

Tiga tersangka lainnya adalah Lalu Muhammad Iwan selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Glory Harimas Sihombing selaku Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, serta Asep Yusuf Somantri yang disebut sebagai orang dekat Sony.

Dengan penetapan tiga tersangka baru tersebut, penyidikan Kejagung terhadap dugaan penyimpangan tata kelola program MBG masih terus berjalan.

Penghitungan kerugian negara dalam klaster pengadaan motor listrik juga masih dilakukan oleh penyidik.* (km/ad)

JAKARTA – Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketiganya berasal dari pihak swasta.

Baca Juga:

• Usai Puluhan Siswa Diduga Keracunan, MBG di SMKN 1 Merdeka Dihentikan Sementara

Tiga tersangka baru itu masing-masing berinisial YY selaku Direktur PT YAT, AA selaku Direktur PT ASE, dan GB selaku Direktur PT ASE.

"Yaitu kalau untuk dari PPK-nya inisialnya BU (Budi Utomo), dan dari pihak swasta kurang lebih ada empat orang. Inisial AM (Andri Mulyono), inisial YY. AM ini selaku Komisaris PT ASE dan Komisaris PT YAT. Terus YY, ini perempuan. Terus AA, Direktur PT ASE. GB, selaku Direktur PT ASE. Yang tadi YY itu Direktur PT YAT," kata Anang kepada wartawan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026).

Anang mengatakan kelima tersangka dalam perkara tersebut telah ditahan.

Budi Utomo ditahan di Pomdam Jaya, sedangkan empat tersangka lainnya ditahan di sejumlah rumah tahanan.

"Dari lima tersangka ini, satu ditahan di Pomdam Jaya untuk BU. Kalau untuk AM ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Terus yang YY di Rutan Pondok Bambu. Kalau yang AA dan YB ditahan di Rutan Kejari Jakarta Selatan," jelasnya.

Dalam penyidikan sementara, Kejagung menduga Budi Utomo yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengondisikan proses pengadaan.

"Perannya kan kebetulan BU ini selaku PPK-nya, bekerja sama, bersekongkol dengan pihak dari pihak swasta, yaitu beberapa dari PT YAT dan PT ASE dikondisikan untuk memenangkan itu," jelasnya.

Anang mengatakan penyidik menduga proses pengadaan tersebut dikondisikan sejak tahap pemenangan hingga penentuan spesifikasi dan harga perkiraan sendiri (HPS).

"Penyidikan sementara para tersangka ini diduga bersekongkol untuk mengondisikan proses pengadaan, mulai dari pemenangan, spesifikasi, dan HPS juga, yang akhirnya didorong untuk memenangkan PT YAT dalam pelaksanaan. Nilai anggarannya kurang lebih 1,2 triliun, dan saat ini sedang dalam tahap penghitungan untuk kerugian negaranya," imbuh dia.

Selain menetapkan dan menahan tersangka, penyidik Kejagung juga melakukan penelusuran aset.

Sejumlah barang dan aset telah disita dalam proses penyidikan.

"Penelusuran aset penyidik telah melakukan penyitaan, penggeledahan penyitaan, ada kurang lebih 5 unit handphone, terus 89 dokumen, dan uang yang telah disita 24,970 miliar, dan benda atau asetnya yaitu satu unit pesawat Textron Aviation, satu unit helikopter Bell 505, satu unit kendaraan Hino, dua unit kendaraan BYD, satu unit kendaraan BYD Dolphin, dan satu unit Lexus LM500 tahun 2025," ungkapnya.

Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli untuk mendalami perkara tersebut.

"Kurang lebih pemeriksaan saksi yang sudah dilakukan sampai saat ini sudah 63 saksi, 8 ahli," imbuhnya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG di BGN tahun 2025-2026.

Enam tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk proses persidangan.

Pelimpahan tersebut sebelumnya juga diberitakan Kejaksaan melalui proses tahap II.

Enam tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, Glory Harimas Sihombing selaku Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), serta Lalu Muhammad Iwan selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.

Sementara Andri Mulyono selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal disebut belum dilimpahkan dalam proses tahap dua.

Dalam perkara tersebut, Kejagung menduga terdapat penyimpangan dalam tata kelola program MBG, termasuk dugaan afiliasi dengan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta dugaan penggelembungan harga dalam sejumlah pengadaan.

Kejagung sebelumnya juga menyebut perkara tata kelola MBG BGN periode 2025-2026 sebagai perkara dugaan tindak pidana korupsi yang masih dalam proses penyidikan.

Adapun dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut ditaksir mencapai Rp10 triliun berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Proses hukum terhadap para tersangka masih berjalan. Seluruh dugaan tindak pidana tersebut nantinya akan dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.* (d/ad)

KARO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 1 Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dihentikan sementara setelah puluhan siswa mengalami keluhan kesehatan usai menyantap makanan program tersebut.

Penghentian sementara dilakukan setelah kejadian pada 16 September 2026.

Baca Juga:

• Desa Ledong Barat Raih Predikat Istimewa dalam Penilaian Desa Antikorupsi 2026, Bupati Asahan: Ini Bukan Akhir

Kepala SMKN 1 Merdeka, Mbina Bangun, mengatakan keputusan menghentikan sementara distribusi MBG di sekolah diambil setelah muncul dugaan keracunan yang dialami para siswa.

"Untuk sementara MBG kita stop ke sekolah," kata Mbina.

Menurut Mbina, pihak sekolah dalam waktu dekat akan menggelar rapat bersama orangtua siswa.

Pertemuan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan sebelum sekolah menentukan apakah program MBG akan kembali diterima.

"Dalam waktu dekat, kita akan menggelar rapat dengan para orangtua siswa," ujarnya.

Selama program MBG dihentikan, aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung normal.

Untuk memastikan kebutuhan makan siswa selama berada di sekolah tetap terpenuhi, pihak sekolah meminta siswa membawa bekal dari rumah.

"Semua siswa kita sarankan bawa bontot dari rumah," tegas Mbina.

Kondisi siswa yang sebelumnya mendapat perawatan medis kini telah membaik.

Sebanyak 47 siswa sempat mendapat penanganan di RS Amanda Berastagi. Dua siswa di antaranya kemudian dirujuk ke rumah sakit di Medan.

"Semua siswa sudah sembuh dan telah kembali bersekolah," kata Mbina.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 16 September 2026.

Puluhan siswa SMKN 1 Merdeka, Kecamatan Merdeka, mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Para siswa kemudian dievakuasi ke RS Amanda Berastagi untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan medis.

Makanan MBG yang dikonsumsi para siswa diketahui disuplai oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cinta Rakyat.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara, Zulkarnain Barus, sebelumnya mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo untuk memastikan seluruh siswa yang terdampak mendapatkan penanganan.

"Kita berkoordinasi dengan Dinkes Karo untuk memastikan murid kita mendapat penanganan medis. Untuk pembelajaran, kita sampaikan ke sekolah agar anak-anak diperhatikan dan akan dibantu secara baik," ujarnya.

Zulkarnain juga berharap kondisi para siswa segera pulih dan dapat kembali mengikuti kegiatan belajar seperti biasa.

Penghentian sementara program MBG di SMKN 1 Merdeka tidak hanya berkaitan dengan penanganan pascakejadian.

Sebagian siswa disebut masih mengalami trauma dan khawatir kembali mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan yang akan dibahas pihak sekolah bersama orangtua siswa.

Sekolah kini masih menunggu hasil pembicaraan tersebut sebelum menentukan kelanjutan program MBG.

Sementara itu, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dan kebutuhan makan siswa untuk sementara dipenuhi melalui bekal dari rumah.

Dengan seluruh siswa yang sebelumnya dirawat telah kembali ke sekolah, perhatian selanjutnya tertuju pada hasil evaluasi serta keputusan bersama mengenai keberlanjutan program MBG di SMKN 1 Merdeka.* (sp/ad)

BATU BARA – Pemerintah Kabupaten Batu Bara memberikan kebijakan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah kedaluwarsa.

Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga:

• Sasar Hotel Hingga Karaoke Wali Kota Tanjungbalai Pimpin Razia Narkoba, 27 Orang Diangkut

Kebijakan ini diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan.

Melalui program tersebut, piutang PBB-P2 untuk tahun pajak 1992 sampai dengan 2020 dapat dihapuskan.

Namun, wajib pajak harus terlebih dahulu melunasi PBB-P2 untuk tahun pajak 2021 sampai dengan 2026.

Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A. mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

Selain meringankan beban piutang pajak masa lalu, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Pemkab Batu Bara mengingatkan masyarakat untuk segera mengecek status kewajiban PBB-P2 masing-masing dan menyelesaikan pembayaran sesuai ketentuan.

Jangan menunggu sampai batas akhir. Segera lunasi PBB-P2 tahun pajak 2021 sampai dengan 2026 dan manfaatkan kesempatan penghapusan piutang PBB-P2 kedaluwarsa tahun pajak 1992 sampai dengan 2020.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai program tersebut, masyarakat dapat menghubungi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara.* (ad)

ASAHAN – Desa Ledong Barat, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, meraih nilai 95 dalam penilaian calon Desa Perluasan Percontohan Antikorupsi Tahun 2026. Capaian tersebut menempatkan Desa Ledong Barat dalam kategori istimewa.

Hasil penilaian itu disampaikan dalam kegiatan Monitoring Pemenuhan Capaian 20 Tim Program Kabupaten Anti Korupsi yang dihadiri Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Dari Energi Air ke Pasar Dunia, INALUM Perkenalkan Low Carbon Aluminium Indonesia

Ia mengatakan seluruh tahapan persiapan telah dilakukan untuk menjadikan Desa Ledong Barat sebagai desa percontohan antikorupsi.

"Apa yang kita lakukan diharapkan manfaatnya dirasakan masyarakat. Semoga Asahan semakin baik, dari administrasi hingga pelaksanaan kegiatan. Ini menjadi motivasi bagi desa-desa di Asahan dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Program Kabupaten Anti Korupsi Firlana Ismayadin menyampaikan hasil penilaian Desa Ledong Barat.

"Alhamdulillah, penilaian selesai. Desa Ledong Barat mendapat nilai 95, masuk kategori istimewa. Ini buah kerja keras semua pihak. Ini bukan akhir, melainkan titik awal seluruh mata akan tertuju ke Desa Ledong Barat, agar benar-benar menjadi teladan bagi desa-desa lain di Asahan," ungkap Firlana.

Menurut Firlana, capaian tersebut menjadi awal bagi Desa Ledong Barat untuk menunjukkan penerapan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan dapat menjadi contoh bagi desa lainnya.

Setelah penyampaian hasil penilaian, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan ke UPTD SDN 015821 Kedai Ledang dan UPTD SMPN 7 Kisaran oleh Koordinator Tim Program Kabupaten Anti Korupsi bersama rombongan.

Capaian nilai 95 dan kategori istimewa tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Asahan untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan, transparansi, serta pelaksanaan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.* (ad)

Pembagian masker berlangsung di depan Markas Polres Tanjab Timur pada Jumat (2/10/2026) mulai pukul 08.30 WIB. Sasaran kegiatan adalah masyarakat yang melintas menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, terutama pengguna jalan yang belum mengenakan masker.

Baca Juga:

• Gang hingga Jalan Utama Makin Terang, Rico Waas Mulai Bangun 1.000 Titik LPJU di Medan

Turut hadir Wakapolres Tanjab Timur Kompol Muhammad Ridha, para kabag, kasat dan kasi, perwira serta personel Polres Tanjab Timur, bersama Pengurus Bhayangkari Cabang Polres Tanjab Timur.

Kapolres bersama jajaran membagikan masker secara langsung kepada pengguna jalan yang melintas di depan Mako Polres. Selain membagikan masker, petugas juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan perlindungan diri selama kabut asap masih terjadi.

"Saya mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Tanjab Timur agar selalu menggunakan masker di luar ruangan dikarenakan saat ini kabut asap masih sangat tebal, khususnya di Kabupaten Tanjab Timur," ujar Ade Candra.

Dia juga menyampaikan pemerintah tengah melakukan upaya modifikasi cuaca dengan penaburan garam sebagai salah satu langkah untuk mendorong terjadinya hujan.

"Kita sama-sama berdoa agar dalam waktu dekat ini hujan dapat kembali turun," katanya.

Polres Tanjab Timur juga berencana menginstruksikan seluruh Polsek jajaran untuk melakukan pembagian masker di wilayah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan membuat bantuan masker menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Tanjab Timur.

Kondisi kabut asap dapat menurunkan kualitas udara dan membuat masyarakat terpapar partikel halus maupun polutan. Paparan tersebut dapat memicu iritasi pada mata, hidung dan tenggorokan, batuk, sesak atau rasa tidak nyaman saat bernapas, serta memperburuk keluhan pada orang yang memiliki gangguan pernapasan.

Kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih antara lain anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit seperti asma, penyakit paru-paru, atau gangguan jantung.

Masyarakat juga dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama aktivitas fisik berat, ketika kondisi kabut asap sedang pekat. Penggunaan masker dan pemantauan informasi kualitas udara juga menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan.

Warga dapat menutup pintu dan jendela rumah ketika kondisi udara di luar memburuk serta menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Anak-anak dan kelompok rentan juga diimbau tidak terlalu lama beraktivitas di luar rumah.

Apabila mengalami keluhan seperti sesak napas berat, nyeri dada, atau kondisi kesehatan yang memburuk, masyarakat dianjurkan segera mencari pertolongan medis.

Pembagian masker oleh Polres Tanjab Timur diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi kondisi kabut asap sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan di tengah kualitas udara yang kurang baik.* (dh)

Pelimpahan tahap II tersebut dilakukan pada Rabu (30/9/2026). Dengan proses tersebut, penyidikan perkara dinyatakan telah lengkap dan penanganan selanjutnya beralih ke tahap penuntutan.

Baca Juga:

• Sidang Ijazah Memanas Kubu Dokter Tifa Ngotot Desak JPU Hadirkan Jokowi di Persidangan

"Terkait dengan perkara Imigrasi, yaitu dengan sangkaan Pasal Pemerasan 12e dan juga penerimaan lainnya atau gratifikasi Pasal 12B, bahwa pada hari kemarin, penyidik dan jaksa penuntut umum KPK melakukan tahap dua," kata Budi, Jumat (2/10/2026).

Budi menjelaskan JPU memiliki waktu 14 hari untuk mempersiapkan surat dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan.

"Artinya penyidikan perkara ini sudah dipandang lengkap, sehingga dalam waktu 14 hari ke depan JPU akan fokus untuk menyusun surat dakwaan, sehingga nanti akan segera beralih ke tahap persidangan untuk proses pembuktian," ujarnya.

Silmy Karim sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama tujuh orang lainnya dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian. Penetapan tersangka dilakukan KPK pada 4 Juni 2026 setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada 3 Juni 2026.

Kedelapan tersangka tersebut yakni Silmy Karim, yang pernah menjabat Wamen Imipas periode 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024; Saffar Muhammad Godam selaku Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025; serta Jaya Saputra, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi.

Kemudian Tessar Bayu Setyaji sebagai Kasubdit Alih Status Izin Tinggal pada Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi; Bagus Bramantyo sebagai Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal; Ronald Arman Abdullah yang pernah menjabat Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat; Juniadi Sri Priambudi sebagai Ketua Tim Alih Status ITAS; serta Gusti Benardiansyah sebagai Staf Subdit Izin Tinggal.

Dalam perkara tersebut, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dengan dilakukannya pelimpahan tahap II, tanggung jawab penanganan perkara selanjutnya berada pada tim JPU untuk mempersiapkan dakwaan dan proses persidangan. Pembuktian mengenai dugaan tindak pidana tersebut nantinya akan berlangsung dalam persidangan di pengadilan.* (oz/dh)

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan penilaian dilakukan berdasarkan penyandingan hasil belajar atau standar kompetensi kelulusan dari riwayat pendidikan Gibran.

Baca Juga:

• Bikin Hakim MK 'Puyeng' Arsul Sani Cecar Dokumen Gibran: Cuma Setara Pengetahuan, Bukan Ijazah

Gogot menjelaskan permohonan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran diajukan secara daring pada 6 Agustus 2019. Dalam permohonan tersebut, Gibran melampirkan dokumen riwayat pendidikan dari SLTP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School di Singapura, serta UTS Insearch di Australia.

Setelah permohonan diterima, tim layanan penyetaraan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kemendikdasmen melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

Dokumen yang dilampirkan dalam permohonan tersebut antara lain pas foto, paspor, surat keterangan dari perwakilan RI atau sekolah asal di luar negeri, ijazah atau diploma atau sertifikat, transkrip nilai, struktur program kurikulum, akta kelahiran, serta rapor.

Berkas kemudian dibahas oleh tim penilai untuk dilakukan verifikasi dan penilaian terhadap substansi hasil belajar.

Menurut Gogot, penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan riwayat pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School Singapura dan UTS Insearch Australia.

"Berdasarkan penyandingan mata pelajaran dan standar kompetensi lulusan, riwayat pendidikan Gibran memiliki kesesuaian dengan peminatan/program keahlian Akuntansi dan Keuangan pada jenjang SMK," jelasnya.

Setelah proses penilaian selesai, hasilnya dikembalikan kepada tim layanan penyetaraan untuk diproses lebih lanjut. Kemendikdasmen kemudian menerbitkan surat keterangan penyetaraan pada 6 Agustus 2019.

Surat tersebut tercatat dengan Nomor 9149/D/D1/KS/2019 dan ditandatangani Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Gogot menjelaskan pokok isi surat keterangan tersebut menyatakan riwayat pendidikan Gibran memiliki kesetaraan dengan peminatan Akuntansi dan Keuangan pada jenjang SMK.

Dalam persidangan, penjelasan Kemendikdasmen mengenai objek penyetaraan ini menjadi bagian dari materi yang didalami majelis hakim. Sebelumnya, Hakim Konstitusi Arsul Sani juga mempertanyakan perbedaan substansi dokumen penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian yang menangani pendidikan dasar dan menengah dengan dokumen penyetaraan pendidikan tinggi.

Perkara tersebut diajukan sejumlah pemohon, termasuk Denny Indrayana, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menguji persoalan tersebut melalui proses persidangan. Salah satu petitum yang diajukan adalah permintaan agar Gibran didiskualifikasi apabila majelis menyatakan syarat pendidikan tersebut tidak terpenuhi. Permintaan tersebut merupakan dalil dan petitum para pemohon, bukan putusan MK.

Riwayat pendidikan Gibran yang menjadi bahan pembahasan mencakup pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School hingga jenjang O Level, kemudian program pathway di UTS Insearch Australia, sebelum melanjutkan pendidikan ke Management Development Institute of Singapore (MDIS).

Sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 masih berlangsung dan keterangan Kemendikdasmen menjadi bagian dari proses pendalaman majelis hakim terhadap dokumen serta riwayat pendidikan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.* (k/dh)

Hal itu disampaikan Arsul saat bertanya kepada pihak Kemendikdasmen dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Perkara tersebut membahas dalil mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Baca Juga:

• Drama Sidang MK Ahli Relawan Gibran Diusir Saldi Isra Usai Tuding Sidang Ilegal

"Di tangan saya ini ada 2 dokumen yang merupakan dokumen penyetaraan, yang pertama yang diterbitkan oleh institusi bapak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah dan yang kedua adalah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Ini tadi malam disampaikan oleh saksi dari KPU, nah di sinilah problemnya Pak," kata Arsul.

Arsul kemudian membandingkan substansi kedua dokumen tersebut. Dia menilai surat dari Kemendikdasmen lebih sulit dipahami karena menyebut Gibran memiliki pengetahuan yang setara dengan tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK).

"Di mana agak bersayapnya? Karena yang bapak setarakan itu adalah pengetahuan, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan, ini makanya KPU agak puyeng ini jadinya," ujarnya.

Arsul kemudian merujuk Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 yang mendefinisikan surat keterangan penyetaraan sebagai dokumen yang menerangkan kesetaraan ijazah, sertifikat, atau diploma yang diperoleh dari satuan pendidikan dengan kurikulum internasional atau negara lain dengan ijazah atau STTB dalam sistem pendidikan nasional.

Dia mempertanyakan alasan dokumen yang diterbitkan Kemendikdasmen berbentuk surat keterangan dengan substansi mengenai kesetaraan pengetahuan, sementara aturan yang dia bacakan mengatur kesetaraan dokumen kelulusan.

"Jadi pertanyaan saya Pak Dirjen, kalau Permendikbudnya mendefinisikan surat keterangan penyetaraan itu demikian, mengapa kemudian keluarnya adalah surat keterangan, bukan surat keputusan, saya tidak mengatakan judulnya, tapi surat keterangan di mana yang disetarakan itu adalah pengetahuannya, dinilai memiliki pengetahuan setara dengan tamat sekolah, ini agak abstrak Pak," kata Arsul.

Menurut Arsul, perbedaan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu didalami dalam perkara yang sedang diperiksa MK.

"Kalau ini barangkali, saya tidak tahu ya dokumen, karena saya belum lihat, yang dibawa kepada Kementerian Dikbud ini adalah misalnya ni ya sertifikat atau diploma atau apapun award atau apapun dari UTS Insearch barangkali ini lebih mudah kemudian menyelesaikan perkara ini. Tapi karena bunyinya adalah itu tadi memiliki pengetahuan setara ini, kami ini harus mengerenyutkan dahi ini Pak Dirjen, mungkin juga harus istikharah dulu ini apa itu ya makna dari ini," tutur Arsul.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana dan pemohon lainnya, yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Permohonan tersebut telah diregistrasi MK dan memasuki tahap pemeriksaan persidangan.

Dalam perkara tersebut, para pemohon mendalilkan adanya persoalan terkait dokumen pendidikan Gibran dan meminta MK menguji pemenuhan syarat pendidikan tersebut melalui persidangan. Sementara itu, pihak KPU dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan telah menyampaikan pandangan masing-masing mengenai ketentuan serta dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan.

Sidang pada Jumat (2/10/2026) menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan perkara yang masih berlangsung. MK sebelumnya menjadwalkan agenda untuk mendengarkan keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Atase Pendidikan KBRI Australia.* (d/dh)

Dalam khutbah tersebut, Tgk Musliadi mengangkat lima perkara yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai bagian dari kebahagiaan seseorang. Kelima perkara itu meliputi pasangan yang sejalan, anak-anak yang berbakti, saudara atau sahabat yang baik, tetangga yang saleh, serta rezeki di negeri sendiri.

Baca Juga:

• "Jangan Biarkan Dosa Jadi Belenggu Sampai Mati," Ulama Aceh Besar Ajak Umat Renungkan Makna Merdeka Sejati

Menurut Tgk Musliadi, lima perkara tersebut tidak harus dipahami sebagai ukuran mutlak seseorang bahagia atau tidak. Pesan itu lebih menekankan pentingnya keluarga, hubungan sosial, lingkungan, dan sumber penghidupan dalam membangun kehidupan yang tenteram.

Perkara pertama adalah pasangan hidup yang sejalan. Menurutnya, sejalan bukan berarti suami dan istri harus selalu memiliki pendapat yang sama karena perbedaan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar.

Yang lebih penting, pasangan memiliki arah yang sama dalam nilai kehidupan, saling memahami, menjaga kehormatan, dan bersama-sama membawa keluarga menuju kebaikan.

Pesan tersebut disebut sejalan dengan Surah Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan tentang pasangan sebagai tempat memperoleh ketenteraman serta tumbuhnya mawaddah dan rahmah.

Karena itu, kebahagiaan rumah tangga tidak semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya rumah, kendaraan, atau jumlah harta. Ketenteraman juga muncul ketika seseorang memiliki keluarga yang menjadi tempat merasa aman, dihargai, dan diterima.

Perkara kedua adalah memiliki anak yang berbakti. Anak tidak hanya dipandang sebagai penerus keluarga, tetapi juga amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Tgk Musliadi mengingatkan banyaknya anak bukan menjadi satu-satunya ukuran kebahagiaan orang tua. Kebahagiaan justru tumbuh ketika anak memiliki iman, akhlak, ilmu, kemandirian, serta kepedulian kepada sesama.

Menurutnya, orang tua bukan hanya perlu mewariskan rumah dan harta kepada anak, tetapi juga iman, ilmu, adab, dan keteladanan.

Pendidikan tersebut bermula dari lingkungan keluarga. Anak tidak hanya belajar dari nasihat, tetapi juga dari perilaku yang mereka lihat setiap hari. Orang tua yang ingin anak mencintai salat, kejujuran, dan kebaikan perlu memberikan teladan terlebih dahulu.

Perkara ketiga adalah memiliki saudara dan sahabat yang baik. Menurut Tgk Musliadi, perkembangan media sosial membuat seseorang dapat memiliki banyak teman secara virtual, tetapi tetap merasa kesepian.

Sahabat yang baik, kata dia, bukan hanya orang yang hadir untuk tertawa bersama, tetapi juga berani mengingatkan ketika seseorang mulai berada di jalan yang salah.

Karena itu, kualitas persahabatan tidak hanya diukur dari seberapa sering bertemu, tetapi juga dari sejauh mana hubungan tersebut membawa seseorang kepada kebaikan.

Perkara keempat berkaitan dengan tetangga. Lingkungan tempat tinggal disebut turut memengaruhi ketenteraman hidup seseorang.

Rumah yang bagus belum tentu membuat penghuninya bahagia apabila hubungan dengan tetangga dipenuhi konflik. Sebaliknya, rumah sederhana dapat menghadirkan ketenangan ketika warga saling menjaga, membantu, dan menghormati.

Hal tersebut sekaligus menjadi pengingat agar seseorang tidak hanya menilai apakah tetangganya sudah baik, tetapi juga melihat dirinya sendiri sebagai tetangga.

Sementara perkara kelima adalah rezeki di negeri sendiri. Tgk Musliadi menekankan bahwa hal tersebut bukan berarti Islam melarang seseorang merantau.

Sejak dahulu, manusia bepergian untuk mencari ilmu, berdagang, maupun mendapatkan penghidupan. Pesan tersebut lebih tepat dipahami sebagai gambaran kenyamanan ketika seseorang memperoleh rezeki tanpa kehilangan hubungan dengan keluarga, lingkungan, dan kampung halaman.

Bagi mereka yang harus merantau, hubungan dengan keluarga tetap dapat dijaga melalui komunikasi, kepulangan secara berkala, dan perhatian yang tidak terputus.

Tgk Musliadi kemudian mengingatkan kebahagiaan bukan hanya tentang jumlah harta atau seberapa jauh seseorang pergi mencari penghidupan.

"Kebahagiaan juga tumbuh dari pasangan yang saling menguatkan, anak yang berbakti, sahabat yang baik, tetangga yang saleh, dan rezeki yang halal serta berkah," ungkapnya.

Dia juga mengingatkan agar seseorang tidak kehilangan hal-hal penting dalam hidup ketika mengejar penghasilan.

"Jangan sampai mencari rezeki membuat seseorang kehilangan keluarga, nilai, identitas, ibadah, dan hubungan baik dengan kampung halaman," ujarnya.

Lima perkara tersebut pada akhirnya menjadi pengingat bahwa kebahagiaan tidak selalu berada di tempat yang jauh. Kebahagiaan bisa hadir dari keluarga, lingkungan sekitar, persahabatan, maupun rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal dan penuh keberkahan.* (dh)

Dalam peninjauan tersebut, Mahyaruddin didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tanjungbalai Tety Juliani Siregar. Mereka melihat langsung perkembangan pekerjaan jembatan yang pembangunannya bersumber dari APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026.

Baca Juga:

• Gak Mau Ada Masalah Wali Kota Tanjungbalai Turun Gunung Cek Higienitas Makanan MBG Prabowo

Jembatan tersebut menjadi salah satu akses penting bagi warga, khususnya masyarakat yang tinggal di Lingkungan I dan Lingkungan III Kelurahan Pulo Simardan.

Dalam kesempatan itu, warga sekitar menyampaikan kondisi jembatan sebelum direhabilitasi. Mereka mengatakan konstruksi jembatan sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah dan sejumlah bagian mengalami kondisi keropos.

Mendengar keluhan tersebut, Mahyaruddin menyampaikan apresiasi atas terlaksananya rehabilitasi jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat.

Wali Kota juga berdialog langsung dengan warga sekitar lokasi. Masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Pemko Tanjungbalai atas perhatian terhadap perbaikan infrastruktur di wilayah Pulo Simardan.

Rehabilitasi jembatan diharapkan dapat memperbaiki konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung aktivitas masyarakat. Perbaikan tersebut juga diharapkan memperlancar mobilitas warga di Pulo Simardan dan wilayah sekitarnya.

Pemko Tanjungbalai menyatakan pembangunan infrastruktur terus didorong secara berkelanjutan, termasuk di wilayah pinggiran kota. Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain perbaikan jalan, peningkatan drainase, dan pembangunan maupun rehabilitasi jembatan.

Mahyaruddin menegaskan pengawasan terhadap proyek pembangunan akan terus dilakukan untuk memastikan pekerjaan memenuhi standar dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

"Khusus untuk rehabilitasi jembatan ini, saya berharap kontraktor dalam pengerjaannya dapat menyelesaikan tepat waktu di bulan Desember tahun ini sesuai target penyelesaian yang ditetapkan," kata Mahyaruddin.

Dia juga menekankan pembangunan infrastruktur tidak hanya mengejar kecepatan penyelesaian, tetapi juga kualitas hasil pekerjaan.

"Kami ingin pembangunan di Kota Tanjungbalai tidak hanya cepat selesai, tetapi juga kuat dan tahan lama. Semua ini demi pelayanan terbaik untuk warga," pungkasnya.* (dh)