JAKARTA — Sidang perdana pakar telematika Roy Suryo dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026.

Sidang tersebut menjadi agenda pokok perkara setelah Roy Suryo menjalani sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 15 September 2026.

Baca Juga:

• Minta Rp206 Juta Cuma Diganjar Rp5 Juta! Roy Suryo Menang Sebagian Praperadilan dan Janji Sumbangkan Semuanya

Menjelang sidang pokok perkara, kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, mengatakan timnya telah melakukan berbagai persiapan.

Menurut Abdul Gafur, tim kuasa hukum telah mempelajari surat dakwaan jaksa, berkas berita acara pemeriksaan, hingga keterangan saksi ahli.

"Dua hari lagi pokok perkara Mas Roy itu akan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan dan kami semua tim kuasa hukum bersama sebagian dari pendukung-pendukung kami yang ada di belakang akan melangkah dengan gagah berani ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa ada lagi rasa keraguan," ujarnya kepada awak media, Selasa (15/9/2026).

"Karena kami sudah membentuk tim kuasa hukum yang kuat, dan kami juga sudah menyiapkan nota perlawanan, drafnya juga sudah kami siapkan, kami juga sudah mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum. Semua berkas berita acara pemeriksaan, saksi ahli sudah kami sisir semua," papar Abdul Gafur.

Abdul Gafur mengatakan tim kuasa hukum Roy Suryo juga menunggu kehadiran Jokowi dalam persidangan pokok perkara tersebut.

"Insya Allah hanya satu pesan kami, kami tunggu Pak Jokowi di persidangan pokok perkara. Dan kita tunggu nanti apa yang akan terjadi di dalam persidangan pokok perkara."

Abdul Gafur juga menyinggung sejumlah pihak yang sebelumnya menyebut Roy Suryo kalah dalam proses praperadilan.

"Karena selama ini ada pendapat-pendapat dari kubu sebelah yang selalu mengatakan Roy Suryo kalah dalam praperadilan. Beberapa YouTuber juga mengatakan praperadilan yang kelima ini juga akan ditolak, akhirnya hukum berkata lain. Permohonan kami diterima, dan itu juga akan terjadi dalam pokok perkara," tambah Abdul Gafur.

Sebelumnya, Roy Suryo juga meminta Jokowi hadir secara langsung dalam persidangan perkara tersebut.

Roy Suryo menilai pelapor harus hadir sendiri dan tidak cukup hanya memberikan keterangan melalui konferensi video ataupun berita acara pemeriksaan.

"Saya selalu menegaskan, jangan hanya bilang siap, siap, siap. Buktikan nanti pada saat sidang pelapor itu harus datang sendiri," ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2026).

"Jokowi harus datang sendiri dan tidak boleh menggunakan alasan kalau misalnya nanti memang sidangnya itu ada perbedaan waktu."

"Tidak boleh mengenal alasan 'Oh itu sudah pernah hadir di sidang apa misalnya Dokter Tifa'. Kemudian dia hanya hadir dengan menggunakan Zoom, apalagi dengan hanya membacakan BAP-nya, berita acara pemeriksaannya. Enggak boleh," tegas Roy Suryo.

Menurut Roy Suryo, apabila pelapor tidak hadir secara langsung, pihaknya akan menolak persidangan tersebut.

"Harus hadir ya. Kalau tidak hadir maka seperti pada sidang Nikita Mirzani yang terjadi juga di sini, maka kami tolak dan perkara itu dinyatakan batal atau selesai," tegasnya.

Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, mengatakan kliennya berencana hadir dan menunjukkan ijazahnya di persidangan.

Menurut Rivai, Jokowi akan membawa ijazah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Kenapa Pak Jokowi ingin hadir? Pertama Pak Jokowi sendiri ingin menggunakan ini sebagai forum untuk bisa menunjukkan ijazahnya, baik ijazah SD, SMP, kuliah, maupun SMA," kata Rivai, Selasa.

Rivai mengatakan Jokowi memilih persidangan sebagai tempat untuk menunjukkan ijazah karena forum tersebut dinilai tepat untuk menguji kebenaran materiil.

"Karena menurut beliau (Jokowi) di forum inilah yang paling terhormat untuk bisa menunjukkan (ijazahnya), karena memang ini untuk menguji sebuah kebenaran material," ujar Rivai.

Menurut Rivai, Jokowi juga mempersilakan pihak-pihak dalam persidangan maupun publik untuk menguji keaslian ijazah yang ditunjukkannya.

"Dari ijazah-jazah yang ditunjukkan juga beliau memberikan kesempatan kepada persidangan yang terhormat maupun publik untuk menguji secara terbuka," tuturnya.

Rivai mengatakan Jokowi selama ini tidak ingin menunjukkan ijazahnya di sembarang tempat karena tidak ingin persoalan tersebut menjadi sekadar tontonan.

"Tidak seperti selama ini kan dinarasikan, 'Ayo tunjukkan, tunjukkan.' Mau ditunjukkan di mana? Di lapangan bola? Di depan rumahnya? Sesuatu yang seperti main-main," kata Rivai.

"Di forum ini beliau akan hadir dan membawa itu semua. Jadi beliau juga bilang selain ijazah SMA dan S1 yang sudah disita oleh jaksa, beliau pun juga akan membawa ijazah asli SD maupun SMP. Dengan izin hakim beliau akan menunjukkan ini semua," pungkasnya.

Sementara itu, dalam praperadilan jilid 5 yang digelar di PN Jakarta Selatan, hakim mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo.

Hakim menetapkan ganti rugi immateriil sebesar Rp5 juta yang harus dibayarkan kepada Roy Suryo.

Nilai tersebut jauh lebih kecil dibandingkan tuntutan ganti rugi yang diajukan, yakni Rp206 juta.

"Menetapkan ganti rugi imateriil bagi Pemohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Memerintahkan kepada Turut Termohon II untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pemohon," kata hakim, Selasa.

Roy Suryo terlihat senang setelah mendengar putusan tersebut.

Ia beberapa kali mengepalkan tangan, sementara tim kuasa hukum dan pendukungnya turut menyambut putusan hakim.

Praperadilan jilid 5 itu merupakan upaya Roy Suryo memperbaiki gugatan ganti rugi yang sebelumnya tidak dapat diterima dalam praperadilan jilid 3 pada awal Agustus 2026.

Saat itu, hakim tunggal I Ketut Darpawan menyatakan permohonan Roy Suryo tidak dapat diterima karena kurang pihak.

Kementerian Keuangan dinilai perlu turut menjadi pihak karena berkaitan dengan kewenangan pembayaran ganti rugi dari kas negara.

Dalam gugatan tersebut, Roy Suryo menuntut ganti rugi total Rp206 juta yang terdiri atas Rp106 juta kerugian materiil dan Rp100 juta kerugian immateriil.

Tuntutan itu diajukan setelah putusan praperadilan sebelumnya menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo tidak sah.

Roy Suryo sebelumnya menyatakan apabila ganti rugi tersebut dikabulkan, uangnya akan disumbangkan ke panti asuhan sebagai bentuk perlawanan moral terhadap abuse of power.

Kini, perhatian beralih ke sidang pokok perkara Roy Suryo di PN Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026.

Persidangan tersebut akan menjadi forum untuk menguji perkara melalui proses pembuktian di pengadilan.* (tb/ad)

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membuat aplikasi yang memungkinkan sekolah memberikan penilaian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan aplikasi tersebut nantinya memungkinkan kepala sekolah memberikan rating sekaligus catatan mengenai pelayanan dapur MBG.

Baca Juga:

• Puluhan Siswa SMKN 1 Merdeka Karo Sakit Usai Santap MBG, Berikut Daftar 39 Siswa yang Masih Dirawat

"Nantinya kami itu akan memberikan semacam aplikasi kepada bapak ibu kepala sekolah untuk kemudian seperti di ojek online seperti GoFood yang kemudian bapak ibu bisa memberikan bintang atau catatan terhadap si dapur itu," katanya dalam webinar bertajuk Literasi Gizi bagi Kepala Sekolah yang ditayangkan di YouTube Badan Gizi Nasional, Selasa (15/9/2026).

Selain aplikasi penilaian, BGN juga tengah mengembangkan aplikasi bernama Kurir MBG.

Aplikasi tersebut digunakan untuk memantau proses distribusi makanan dari dapur SPPG hingga sampai ke sekolah.

Sudaryono mengatakan sistem tersebut memungkinkan proses pengiriman makanan dipantau secara digital.

"Sekarang ini, kami sudah mengembangkan aplikasi seperti kurir MBG di mana MBG yang dikirimkan ke sekolah, ada prosesnya. Jadi kita bisa memonitor," ujarnya.

Menurut Sudaryono, aplikasi penilaian SPPG ditargetkan dapat digunakan oleh kepala sekolah dalam waktu satu hingga tiga minggu.

"Yang berikutnya nanti kami akan siapkan, tentu saja kami butuh waktu 1-3 minggu ini untuk bisa semua kepala sekolah bisa mengakses itu dan memberikan penilaian terhadap pelayanan MBG dari dapur yang melayani di sekolah bapak ibu kepala sekolahnya semua," sambung Sudaryono.

Aplikasi tersebut, kata dia, dibutuhkan untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima manfaat terhadap pelayanan MBG.

"Ini menjadi penting bagi kami," tuturnya.

Sudaryono juga meminta kepala sekolah tidak ragu memberikan teguran kepada SPPG apabila ditemukan pelayanan yang dinilai tidak sesuai.

Ia mengatakan kepala sekolah dapat melaporkan dapur MBG kepada BGN apabila teguran yang diberikan tidak diikuti perbaikan.

"Saya minta dan mohon untuk tidak segan-segan melaporkan (dapur MBG) itu kami. Karena kadang-kadang kalau ngomong sama dapur SPPG, udah dibilangin, kadang-kadang suka tidak melakukan perubahan."

Menurut Sudaryono, kepala sekolah terkadang tidak dapat mengambil tindakan langsung terhadap dapur MBG sehingga laporan kepada BGN diperlukan.

"Karena mungkin gara-gara bapak ibu guru atau kepala sekolah tidak bisa menutup dapur, maka mereka terkadang tidak mengindahkan itu. Maka harus dilaporkan ke saya," tegas Sudaryono.

Selain aplikasi pemantauan dan rating SPPG, BGN juga menyiapkan marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku program MBG.

Sistem tersebut dirancang agar proses pengadaan bahan pangan lebih transparan dan mudah dilacak.

Konsepnya akan mengadopsi sistem pengadaan digital yang telah diterapkan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memantau barang yang dibeli, pemasok, hingga harga transaksi.

"Sehingga kami tahu nanti transaksinya jelas, peracakannya jelas. Termasuk quality control kan ada di situ, jadi orang-orang yang curang itu tidak bisa lagi diakomodasi," kata Sudaryono dalam video yang diunggah melalui Instagram, Senin (14/9/2026).

BGN menargetkan marketplace tersebut mulai digunakan pada akhir September atau awal Oktober 2026.

Pada tahap awal, sistem itu akan memuat enam komoditas utama yang menjadi bahan baku MBG, yakni daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.

BGN akan melibatkan asosiasi dalam proses verifikasi pemasok. Penjual yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan status sebagai verified seller.

Sudaryono mengatakan BGN juga tengah menyusun mekanisme yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan bahan pangan dari daerah setempat.

Jika komoditas yang dibutuhkan tersedia di suatu wilayah, pengadaan diupayakan dilakukan dari wilayah tersebut.

Pembelian dari daerah lain baru dilakukan apabila pasokan lokal tidak tersedia atau tidak mencukupi.

Mekanisme tersebut masih dalam tahap penyusunan.

Namun, konsepnya diarahkan agar marketplace tidak hanya menjadi tempat transaksi bahan pangan, tetapi juga mendukung rantai pasok MBG yang lebih dekat dengan produsen dan pelaku usaha di daerah.

Dengan mekanisme tersebut, anggaran MBG diharapkan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan program, tetapi juga ikut mendorong perputaran ekonomi di daerah.* (tb/ad)

JAKARTA — Seorang perwira menengah Polri berinisial Kombes F yang bertugas di lingkungan Bareskrim Polri dilaporkan oleh warga negara Malaysia berinisial S terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang emas di Sulawesi Utara.

Kombes F disebut saat ini menjabat Kepala Subdirektorat (Kasubdit) I Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri.

Baca Juga:

• Wawako Fadly Ingatkan Ancaman ‘Bencana Demografi’, Kader IPPNU Diminta Siap Jadi Pemimpin

Kuasa hukum S, Bagas Pangestu Pribadi, mengatakan pihaknya menerima pemberitahuan mengenai perkembangan penyelidikan laporan tersebut ketika mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

"Kami menerima laporan perkembangan penyelidikan atas laporan kami terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang emas yang diduga dilakukan oleh Kombes berinisial F," kata Bagas.

Menurut Bagas, penyidik telah melakukan pengecekan ke lokasi pertambangan. Penyidik juga disebut telah memeriksa pelapor dan sejumlah saksi.

Tahap berikutnya, kata Bagas, penyidik akan mendalami dokumen serta keterangan yang telah dikumpulkan, termasuk memeriksa pihak yang dilaporkan.

Bagas mengatakan S pertama kali dikenalkan kepada Kombes F melalui pihak ketiga di Gedung Bareskrim Polri pada Mei 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Kombes F disebut menawarkan investasi tambang emas kepada S.

Menurut Bagas, Kombes F menyampaikan bahwa tambang tersebut legal dan izin pertambangannya akan segera terbit.

Status Kombes F sebagai aparat penegak hukum disebut menjadi salah satu alasan S tertarik dengan tawaran investasi tersebut.

Bagas juga menyebut Kombes F menjanjikan hasil tambang hingga 100 kilogram.

Menurut Bagas, S kemudian melakukan investasi secara bertahap sejak Mei hingga Oktober 2025 dengan total dana mencapai Rp58,5 miliar.

Investasi pertama disebut sebesar Rp26 miliar pada Mei 2025.

Ketika izin pertambangan belum terbit, S kembali ditawari investasi sekitar Rp13 miliar pada Juni atau Juli 2025.

Investasi kemudian berlanjut pada Oktober 2025 sebesar Rp19,5 miliar.

Namun, menurut Bagas, S hanya menerima pengembalian dana sekitar Rp4 miliar pada Februari 2026.

"Nah, dari masa itu klien kami hanya menerima Rp4 miliar pada Februari 2026," kata Bagas.

Bagas mengatakan jumlah pengembalian tersebut tidak sesuai dengan keuntungan yang sebelumnya disebut akan diperoleh S dari investasi tersebut.

Pihak S kemudian mengirimkan dua kali somasi kepada Kombes F. Namun, Bagas mengatakan somasi tersebut tidak mendapat tanggapan.

Selain membuat laporan ke Bareskrim Polri, pihak S juga menyampaikan pengaduan masyarakat atau dumas kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Kombes F membantah tuduhan yang disampaikan pihak S terkait dugaan penipuan dan penggelapan investasi tersebut.

Ia bahkan menyatakan akan melaporkan balik S atas dugaan pencemaran nama baik serta laporan atau keadaan palsu.

"Oh, nanti sore ini akan saya laporkan yang bersangkutan (dugaan) pencemaran nama baik dan laporan atau keadaan palsu," kata Kombes F.

Kombes F juga menyebut cerita yang disampaikan pihak S tidak sesuai dengan versinya.

"Asli ceritanya enggak seperti yang disampaikan dan yang bersangkutan merupakan terlapor atas kasus penipuan investasi eurobit yang saya infokan ke cyber di bulan April dan ada korban di Bali bulan Agustus," ujarnya.

Dengan adanya laporan dari kedua pihak, penyidik masih perlu mendalami bukti, dokumen, serta keterangan para pihak untuk menentukan fakta dalam perkara tersebut.

Hingga kini, laporan S terhadap Kombes F masih dalam proses penyelidikan.

Sementara itu, Kombes F telah menyatakan bantahan dan rencana membuat laporan balik terhadap S.* (tm/ad)

Menurut Minola, Ruben merasa sedih karena perbedaan keyakinan disebut berkaitan dengan haknya untuk bertemu dan berkumpul bersama anak-anak.

Baca Juga:

• Andre Taulany Dikabarkan Akan Nikahi Amanda Rigby, KUA Kebayoran Baru Buka Suara

Minola menjelaskan, saat Ruben memutuskan memeluk agama Islam, anak-anaknya disebut berada di lokasi bersama keluarga.

Menurut dia, keberadaan anak-anak saat itu bukan untuk mempengaruhi keyakinan mereka.

Anak-anak disebut hanya menyaksikan salah satu momen penting dalam kehidupan ayahnya.

"Anak-anaknya ada kok di situ. Didampingi oleh keluarganya, ada anak-anak di situ. Ya hanya untuk agar anaknya melihat ada saksi sejarah bagaimana ayahnya pernah mengalami suatu proses yang seperti itu. Tanpa ingin mempengaruhi," ujarnya.

Minola kemudian mencontohkan hubungan Ruben dengan Betrand Peto atau Onyo yang saat ini tinggal bersamanya.

Menurut Minola, perbedaan keyakinan tidak menjadi persoalan dalam hubungan Ruben dan Onyo.

Ia mengatakan Ruben tetap menghormati keyakinan Onyo sebagai seorang Katolik.

"Karena Onyo pun diantar sama Ruben ke gereja. Enggak jadi persoalan gitu loh," kata Minola.

Atas dasar itu, Minola menilai perbedaan agama semestinya tidak menjadi alasan untuk membatasi hubungan Ruben dengan anak-anaknya.

"Jadi janganlah ayah dan anak itu dipisahkan hanya gara-gara mereka saat ini karena sesuatu dan lain hal memeluk agama yang berbeda. Karena cinta kasih itu tentu lintas keyakinan," tuturnya.

Minola mengatakan pihaknya akan memberikan jawaban terkait persoalan tersebut dalam proses persidangan.

Perkara hak asuh anak ini menjadi bagian dari proses hukum yang melibatkan Ruben Onsu dan Sarwendah.

Pihak Ruben akan menyampaikan tanggapan atas materi rekonvensi tersebut melalui persidangan.* (tb/ad)

Oleh:Firdaus Arifin

PERGANTIAN Menteri Keuangan selalu melampaui urusan administratif.

Baca Juga:

• Eks Kadisdik Langkat Ungkap Didatangi Penyidik , Diminta Akui Terima Rp50 Juta: Nanti Kami Tuntut 1,5 Tahun, Agar Divonis 1 Tahun

Karena itu, pemberhentian Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026) tidak cukup dibaca sebagai pergantian seorang pembantu Presiden.

Peristiwa tersebut mengakhiri kepemimpinan yang selama satu tahun enam hari memberi warna berbeda pada pengelolaan keuangan negara.

Warna itu dapat disebut Purbayanomics.

Bukan doktrin ekonomi yang pernah dirumuskan secara resmi, melainkan sebutan bagi corak kebijakan yang menekankan percepatan pertumbuhan, mobilisasi dana pemerintah, penggunaan instrumen likuiditas, dan komunikasi publik yang lugas.

Purbaya hadir dengan keyakinan bahwa ekonomi tidak boleh hanya ditunggu untuk bergerak. Negara harus ikut menyalakan mesinnya.

Gagasan tersebut memiliki daya tarik. Indonesia membutuhkan keberanian untuk keluar dari pertumbuhan yang terus berputar di sekitar lima persen.

Namun, keberanian fiskal selalu berhadapan dengan kenyataan bahwa uang negara bukan sekadar bahan bakar pembangunan.

Ia juga jangkar kepercayaan. Ketika jangkar itu dipersepsikan bergeser, pasar dapat menjawab melalui pergerakan rupiah, imbal hasil obligasi, arus modal, dan indeks saham.

Sebuah Corak

Tanda awal Purbayanomics terlihat segera setelah Purbaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025.

Salah satu langkah pertamanya adalah menempatkan sekitar Rp 200 triliun dana pemerintah yang sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia pada sejumlah bank milik negara.

Logikanya sederhana. Dana yang mengendap di bank sentral dinilai tidak segera menggerakkan sektor produktif.

Dengan menempatkannya di perbankan, likuiditas bertambah, biaya dana diharapkan menurun, kredit meningkat, dan kegiatan ekonomi bergerak lebih cepat.

Kebijakan itu mencerminkan optimisme bahwa pertumbuhan dapat didorong dengan mengaktifkan sumber daya yang telah dimiliki negara.

Pemerintah tidak harus selalu menunggu investasi baru. Uang yang tersedia dapat digerakkan agar lebih cepat menjangkau dunia usaha.

Namun, likuiditas bukan satu-satunya penghambat kredit.

Bank dapat memiliki dana berlimpah, tetapi pengusaha belum tentu meminjam ketika daya beli melemah, permintaan tidak pasti, dan risiko usaha meningkat.

Tambahan likuiditas juga belum tentu mengalir ke sektor produktif. Ia dapat berhenti di neraca bank atau berpindah ke instrumen keuangan yang dianggap lebih aman.

Kebijakan semacam itu membutuhkan koordinasi erat dengan Bank Indonesia.

Kementerian Keuangan mengelola kebijakan fiskal, sedangkan bank sentral berwenang menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter.

Ketika instrumen fiskal semakin aktif memengaruhi likuiditas, pasar membutuhkan kepastian, koordinasi tersebut tidak mengaburkan independensi dan kewenangan Bank Indonesia.

Di sinilah Purbayanomics menghadapi ujian. Keberanian menggerakkan uang harus disertai ketepatan dalam membaca sumber persoalan.

Jika yang lemah adalah permintaan dan kepercayaan pelaku usaha, tambahan pasokan dana tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan.

Dua Mandat

Menteri Keuangan memikul dua mandat yang tidak selalu berjalan searah.

Ia harus membantu Presiden membiayai program pemerintahan, tetapi sekaligus menjaga agar keinginan politik tidak melampaui kemampuan negara.

Ia berdiri di antara pedal gas dan rem.

Hampir semua janji pemerintahan berakhir di meja Kementerian Keuangan: subsidi, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, infrastruktur, transfer ke daerah, hingga pembayaran utang.

Setiap kementerian membawa kebutuhan. Setiap program mempunyai alasan. Akan tetapi, kemampuan APBN tetap terbatas.

Dalam outlook terbaru APBN 2026, pemerintah memproyeksikan defisit sekitar Rp 734,3 triliun atau 2,85 persen dari produk domestik bruto.

Angka itu masih berada di bawah batas maksimal tiga persen, tetapi jaraknya semakin tipis.

Perubahan harga minyak, pelemahan rupiah, penurunan penerimaan, atau tambahan belanja dapat dengan cepat mempersempit ruang fiskal.

Kedekatan terhadap batas tiga persen tidak dengan sendirinya menunjukkan krisis.

Namun, ia menjadi peringatan bahwa pemerintah tidak memiliki banyak ruang untuk melakukan kesalahan.

Disiplin anggaran dalam keadaan seperti ini bukan sikap antipertumbuhan. Ia diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung lebih dari satu tahun anggaran.

Menteri Keuangan, karena itu, tidak cukup hanya menemukan sumber uang.

Ia harus menjelaskan dari mana uang diperoleh, bagaimana penggunaannya dicatat, risiko apa yang menyertainya, dan beban apa yang mungkin diwariskan kepada masa depan.

Bahasa Kebijakan

Purbaya dikenal berbicara langsung, cepat, dan terkadang tanpa lapisan bahasa birokratis. Bagi sebagian masyarakat, gaya itu menyegarkan.

Negara terdengar seperti manusia, bukan mesin yang berlindung di balik istilah teknis.

Akan tetapi, komunikasi pejabat ekonomi mempunyai konsekuensi berbeda dari percakapan politik biasa.

Sebuah kalimat mengenai defisit, pajak, dividen badan usaha milik negara, atau hubungan dengan bank sentral dapat memengaruhi keputusan pelaku pasar.

Mereka tidak hanya menilai isi kebijakan, tetapi juga konsistensi informasi dan kesatuan suara pemerintah.

Menjelang pemberhentiannya, Purbaya menyampaikan rencana penyaluran sekitar Rp 120 triliun keuntungan Danantara ke kas negara.

Pimpinan Danantara kemudian menyatakan, rencana tersebut belum dibicarakan. Perbedaan keterangan itu menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi antarlembaga.

Belum ada bukti, persoalan tersebut menjadi alasan pemberhentian Purbaya.

Menghubungkan keduanya secara langsung hanya akan mengubah kedekatan waktu menjadi kesimpulan sebab-akibat.

Namun, peristiwa itu tetap memberikan pelajaran: kebijakan fiskal tidak cukup benar secara substansi.

Ia juga harus lahir melalui proses yang jelas dan disampaikan dengan informasi yang seragam. Pasar dapat menerima keputusan yang keras.

Yang lebih sulit diterima adalah ketidakpastian mengenai siapa yang mengambil keputusan dan apakah pemerintah berbicara dengan satu suara.

Harga Risiko

Pada 14 September 2026, JISDOR Bank Indonesia tercatat Rp 17.635 per dolar AS, sedikit melemah dibandingkan Rp 17.611 pada perdagangan sebelumnya.

Pada hari sama, IHSG sempat turun sekitar 2,5 persen sebelum mempersempit pelemahannya menjadi sekitar 0,1 persen pada penutupan.

Pergerakan satu hari tentu tidak dapat digunakan untuk menghakimi seorang menteri ataupun menilai keberhasilan penggantinya.

Rupiah dan saham dipengaruhi oleh suku bunga global, harga energi, keadaan geopolitik, dan arus modal.

Data tersebut hanya memperlihatkan betapa sensitifnya pasar terhadap pergantian pejabat yang menentukan kebijakan ekonomi.

Reuters melaporkan, Fitch dan Moody's telah mengubah prospek peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, antara lain karena ketidakpastian kebijakan dan meningkatnya tekanan fiskal.

Yang berubah adalah prospeknya, bukan peringkat kredit pokok Indonesia. Perbedaan itu penting agar kekhawatiran tidak dibesar-besarkan.

Penilaian lembaga pemeringkat tersebut juga tidak dapat dibebankan kepada Purbaya seorang.

Arah fiskal merupakan hasil keputusan Presiden dan keseluruhan pemerintahan.

Menteri Keuangan tidak menentukan sendiri besarnya subsidi, pilihan program prioritas, ataupun ambisi pembangunan.

Kepercayaan memang tidak tercatat sebagai satu pos dalam APBN, tetapi memiliki harga nyata.

Ketika kepercayaan melemah, biaya pinjaman dapat meningkat, investasi menahan diri, dan ruang untuk membiayai pembangunan justru menyempit.

Hak Presiden

Dari sudut hukum tata negara, pemberhentian Purbaya tidak menyisakan persoalan kewenangan.

Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 menegaskan, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Kewenangan itu dijalankan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026, yang sekaligus menjadi dasar pengangkatan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih.

Presiden tidak memerlukan persetujuan DPR untuk mengganti menteri. Ia juga tidak harus menunggu adanya putusan pengadilan atau pelanggaran etik.

Dalam sistem presidensial, menteri merupakan pembantu Presiden yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Karena itu, istilah "dicopot" tidak boleh otomatis diartikan sebagai penghukuman.

Sampai kini, tidak ada keterangan resmi bahwa Purbaya diberhentikan karena pelanggaran hukum, kesalahan etik, atau tindakan tercela.

Pergantian tersebut harus dipahami sebagai keputusan politik-administratif dalam pengelolaan kabinet.

Namun, sahnya kewenangan tidak menghapus kebutuhan akan pertanggungjawaban publik.

Presiden memang berhak mengganti menteri tanpa mengungkap seluruh percakapan internal pemerintahan.

Masyarakat, di sisi lain, berhak mengetahui kebijakan yang akan diubah dan yang tetap dilanjutkan.

Kebutuhan akan penjelasan semakin besar ketika jabatan yang berganti adalah Menteri Keuangan.

Keputusan kementerian ini berhubungan langsung dengan pajak, utang, subsidi, transfer daerah, kekayaan negara, dan keberlanjutan program pembangunan.

Sebuah Sinyal

Pilihan Presiden terhadap Suahasil Nazara dapat dibaca sebagai pesan kesinambungan sekaligus koreksi. Suahasil bukan orang luar.

Ia menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019, pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal, serta lama berada dalam lingkungan akademik dan teknokrasi ekonomi.

Kesinambungan terlihat dari pengangkatan figur yang memahami struktur APBN, birokrasi kementerian, dan proses pengambilan kebijakan.

Risiko kekosongan kendali relatif kecil karena pengganti berasal dari dalam institusi yang sama.

Adapun sinyal koreksi tampak dari pernyataan pertamanya. Menurut Suahasil, Presiden memintanya menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang dapat dipercaya serta komitmen untuk mempertahankan defisit di bawah tiga persen.

Meski demikian, Suahasil menegaskan bahwa pengelolaan fiskal di bawah kepemimpinannya merupakan kesinambungan, bukan perubahan arah secara menyeluruh.

Belum ada keputusan resmi mengenai masa depan penempatan dana pemerintah di bank negara, setoran Danantara, transfer ke daerah, ataupun kebijakan lain yang diasosiasikan dengan Purbaya.

Yang telah berakhir adalah masa jabatan Purbaya.

Adapun nasib Purbayanomics baru dapat dinilai setelah pemerintah memperlihatkan kebijakan mana yang dipertahankan dan mana yang ditinjau kembali.

Terlalu sederhana jika pergantian ini dijadikan cerita tentang seorang menteri yang gagal dan seorang teknokrat yang datang menyelamatkan keadaan.

Menteri Keuangan memang berpengaruh, tetapi ia tidak menyusun seluruh prioritas belanja sendirian.

Jika terlalu banyak program harus dibiayai sementara penerimaan terbatas, mengganti bendahara tidak otomatis mengurangi tagihan.

Jika suatu program tidak efisien, penyelesaiannya bukan hanya mencari uang baru, tetapi juga berani mengevaluasi belanja.

Kesehatan APBN merupakan tanggung jawab Presiden dan seluruh kabinet.

Menteri Keuangan yang paling berhati-hati sekalipun tidak akan mampu mempertahankan disiplin jika setiap permintaan anggaran harus diterima.

Sebaliknya, bendahara yang hanya menjaga angka tanpa memahami kebutuhan masyarakat dapat membuat APBN kehilangan fungsi sosialnya.

Persoalan sebenarnya bukan memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian.

Negara memerlukan keberanian untuk membangun sekaligus kedisiplinan agar pembangunan tidak dibiayai dengan risiko yang disembunyikan.

Warisan Purbaya

Purbaya meninggalkan pelajaran penting.

Ia mengingatkan bahwa uang negara tidak semestinya sekadar mengendap, birokrasi perlu diuji melalui hasil, dan perekonomian membutuhkan tindakan aktif.

Keberaniannya menggugat kenyamanan teknokrasi layak dicatat.

Namun, pengalamannya juga menunjukkan bahwa terobosan ekonomi membutuhkan bantalan institusional.

Setiap percepatan memerlukan diagnosis yang tepat. Setiap perpindahan dana membutuhkan koordinasi.

Setiap pernyataan pejabat harus memperhitungkan pengaruhnya terhadap harapan masyarakat dan perilaku pasar.

Kini Suahasil menghadapi ruang fiskal yang terbatas, nilai tukar yang rentan, program prioritas yang mahal, dan pelaku usaha yang menunggu kepastian.

Tugasnya bukan menghapus seluruh jejak pendahulunya. Ia harus memilah keberanian yang layak diteruskan dan risiko yang harus dikendalikan.

The end of Purbayanomics, dengan demikian, bukan kepastian bahwa semua kebijakan Purbaya telah tamat.

Ia terutama menandai berakhirnya corak kepemimpinan dan komunikasi fiskal yang dilekatkan kepadanya.

Arah berikutnya bergantung pada Suahasil dan, terutama, pilihan fiskal Presiden. Purbaya telah meninggalkan kursi Menteri Keuangan.

Namun, pertanyaan yang diwariskannya tetap tinggal: sejauh mana negara boleh menggerakkan uang publik untuk mengejar pertumbuhan?

Jawabannya tidak ditemukan hanya pada pedal gas atau rem.

Ia terletak pada kemampuan pemerintah untuk mengetahui kapan harus mempercepat, kapan harus menahan diri, dan kapan harus jujur bahwa tidak semua ambisi dapat dibiayai sekaligus.*(money.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB).

Adrianto langsung ditahan KPK setelah sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor.

Baca Juga:

• KPK Tahan Fahd A Rafiq Usai Terjaring OTT BPN Bogor, Jadi Tersangka untuk Ketiga Kalinya

Adrianto tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol.

Ia kemudian keluar dari gedung KPK dengan dikawal petugas dan langsung masuk ke mobil tahanan.

Selain Adrianto, KPK menetapkan tujuh orang lainnya sebagai tersangka dan menahan mereka. Mereka adalah:

- Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
- Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
- Rizal Pahlefi.
- Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen.
- Fahd A Rafiq, Ketua DPP Golkar.
- Erwin.
- Muhammad Fakhry.

Adrianto merupakan salah satu pihak yang diamankan dalam OTT KPK di kantor BPN Kabupaten Bogor.

Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan HGB.

Dalam operasi itu, KPK juga mengamankan puluhan boks hingga koper yang berisi uang. Barang bukti tersebut terdiri atas mata uang rupiah dan valuta asing.

Namun, KPK belum mengungkap secara rinci jumlah uang yang diamankan maupun konstruksi lengkap perkara tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perkara tersebut telah diputuskan naik ke tahap penyidikan setelah dilakukan gelar perkara di tingkat pimpinan.

"KPK telah melakukan gelar perkara di tingkat pimpinan, dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan," jelas Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (15/9).

Hingga kini, KPK belum menjelaskan secara rinci peran masing-masing tersangka dalam dugaan suap pengurusan HGB tersebut.

KPK menyatakan konstruksi perkara dan barang bukti yang telah diamankan akan disampaikan dalam konferensi pers.

Penetapan tersangka terhadap Adrianto menambah daftar pihak yang diproses KPK dalam OTT di BPN Kabupaten Bogor.

Penyidik masih mendalami dugaan pemberian dan penerimaan suap dalam proses pengurusan hak guna bangunan tersebut.* (d/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq setelah politikus Partai Golkar itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor.

Pantauan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 15 September 2026, Fahd keluar dari ruang pemeriksaan di lantai dua sekitar pukul 17.30 WIB.

Baca Juga:

• Kejagung Sita 38 Aset dalam Kasus Dugaan TPPU Febrie Adriansyah, Nilainya Capai Rp846 Miliar

Fahd kemudian dikawal petugas menuju mobil tahanan. Ia langsung masuk ke dalam kendaraan tersebut untuk menjalani masa penahanan.

Penahanan ini menjadi kali ketiga Fahd ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang ditangani KPK.

Fahd merupakan salah satu dari 17 orang yang diamankan KPK dalam OTT di kantor BPN Kabupaten Bogor.

Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB).

Selain Fahd, KPK mengamankan sejumlah pejabat dan pihak swasta. Mereka antara lain:

- Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
- Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
- Tardi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang.
- Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen.
- Adrianto Pitojo Adhi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.

Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan puluhan boks hingga koper yang berisi uang.

Uang yang ditemukan tidak hanya dalam pecahan rupiah, tetapi juga mata uang asing.

Namun, KPK belum mengungkap secara rinci jumlah uang yang diamankan dalam operasi tersebut.

Nilai barang bukti itu akan disampaikan dalam konferensi pers resmi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan setelah dilakukan gelar perkara di tingkat pimpinan.

"KPK telah melakukan gelar perkara di tingkat pimpinan, dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan," jelas jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (15/9).

Dengan naiknya perkara ke tahap penyidikan, KPK selanjutnya akan mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka sekaligus menjelaskan konstruksi perkara dan barang bukti yang telah diamankan.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan HGB. KPK masih melakukan pendalaman terhadap peran masing-masing pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.* (d/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 38 obyek aset berupa tanah dan bangunan dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Kejagung menyebut nilai 38 obyek aset yang disita tersebut ditaksir mencapai sekitar Rp846 miliar.

Baca Juga:

• Kejagung Ungkap Tindak Pidana Asal Kasus TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) sekaligus Ketua Tim 9, Rudi Margono, mengatakan penyitaan aset dilakukan selama proses penyidikan perkara.

"Terkait dengan progres penyitaan, dari tahap penyidikan kemarin, telah disita eh kurang lebih 38 obyek aset tanah dan/atau bangunan," kata Rudi Margono di Kejagung, Jakarta, Selasa, 15 September 2026.

"Kemudian dugaan dari 38 obyek aset ditaksir kurang lebih senilai Rp 846 miliar," tambah dia.

Rudi mengatakan nilai Rp846 miliar tersebut belum mencakup aset berupa rumah di kawasan Sentul dan sejumlah aset lain yang sebelumnya digeledah oleh Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya.

Selain tanah dan bangunan, penyidik juga menyita 27 lembar saham perusahaan, barang bukti berupa valuta asing dan emas, serta 1.150 lembar dokumen.

Penyitaan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan perkara dugaan pemerasan dan TPPU yang menjerat Febrie bersama dua tersangka lainnya.

Rudi mengatakan proses penyidikan perkara tersebut telah selesai dilakukan oleh Tim 9.

Saat ini, penyidik masih menunggu jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara lengkap atau P-21.

"Iya, jadi perkaranya dari teknis penyidikan, menurut Tim 9, dianggap sudah selesai," kata dia.

Rudi mengatakan perkara tersebut belum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan selaku jaksa penuntut umum.

Penyidik masih melakukan finalisasi sebelum masuk ke tahap berikutnya, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti.

"Jadi, perkaranya belum dilimpahkan (ke Kejari). Tapi proses finalisasi untuk penyelesaian yang nanti akan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti," kata dia.

Setelah proses penuntutan selesai, Febrie disebut akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Perampungan penyidikan tersebut disepakati setelah Kejagung menggelar rapat koordinasi bersama Polri, KPK, dan Komisi Kejaksaan pada Selasa, 15 September 2026.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU dengan tindak pidana asal berupa dugaan korupsi.

Setelah menjalani pemeriksaan, Febrie langsung ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Jakarta Timur.

Kejagung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan ketika Febrie menjabat sebagai jaksa maupun pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan.

"Modus secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat, mengabdikan diri di kejaksaan," ujar Rudi Margono saat ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta, 24 Juli 2026 lalu.

Namun, Rudi saat itu belum menjelaskan secara rinci konstruksi maupun modus perkara.

Menurut dia, penjelasan lebih detail berkaitan dengan kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan.

"Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Kalau kita sampaikan akan menyulitkan kita ke depannya," kata dia.

Selain Febrie, Kejagung juga menetapkan Don Ritto dan Nurman Herin sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Berbeda dengan Febrie, Don Ritto dan Nurman Herin disangkakan dengan pasal TPPU.

Kejagung hingga kini masih memproses tahapan hukum perkara tersebut.

Kepemilikan 38 aset yang telah disita serta keterkaitannya dengan masing-masing tersangka akan menjadi bagian dari proses pembuktian dalam perkara tersebut.* (km/ad)

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan tindak pidana asal yang mendasari perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Kejagung menyebut dugaan pemerasan menjadi tindak pidana asal dalam perkara yang menjerat Febrie.

Baca Juga:

• Eks Kadisdik Langkat Ungkap Didatangi Penyidik , Diminta Akui Terima Rp50 Juta: Nanti Kami Tuntut 1,5 Tahun, Agar Divonis 1 Tahun

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), Rudi Margono, seusai rapat koordinasi bersama Kortas Tipikor Polri, KPK, Polda Metro Jaya, dan Komisi Kejaksaan (Komjak) di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan.

"Dari hasil rapat koordinasi disepakati bahwa perkara ini akan disangkakan dengan sangkaan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana korupsi dan TPPU dengan tersangka FA, DR, dan NH," kata Rudi dalam konferensi pers.

Rudi menjelaskan tindak pidana asal dalam perkara TPPU tersebut berupa dugaan tindak pidana korupsi pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Menurut dia, dugaan pemerasan itu berkaitan dengan penanganan perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI.

"Perkaranya tindak pidana asal dengan TPPU. Pemerasan, dugaan pemerasan (Pasal) 12e (dalam penanganan perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI)," ujar Rudi menjawab pertanyaan wartawan.

Dalam perkara tersebut, Febrie disebut dijerat dugaan korupsi berupa pemerasan sebagai tindak pidana asal sekaligus TPPU.

Sementara dua tersangka lainnya, yakni Don Ritto dan Nurman Herin, disangkakan dengan pasal TPPU.

Rudi mengatakan proses penyidikan perkara tersebut telah rampung. Selanjutnya, penyidik akan mempersiapkan pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum.

"Perkara ini segera dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses penanganan perkara ini," ujarnya.

Rudi belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara. Ia mengatakan detail perkara nantinya akan terbuka dalam proses persidangan.

"Itu kan teknis. Jadi kami memahami betul jangan sampai sangkaan atau dakwaan belum dibacakan sudah bergulir dipublikasi, karena ini menjunjung asas praduga tak bersalah. Pastinya dalam waktu dekat perkara ini apabila dilimpahkan akan sangat terbuka untuk kita semua," ujar Rudi.

Rudi menyebut rangkaian penyidikan yang dilakukan Tim 9 telah selesai. Namun, pelimpahan tahap dua masih menunggu kelengkapan dari jaksa penuntut umum.

"Dari teknis penyidikan menurut Tim 9 dianggap sudah selesai. Kita menunggu pernyataan lengkap, P-21 dari penuntut umum," ujarnya.

Kejagung belum menjelaskan secara pasti kapan pelimpahan tahap dua perkara tersebut akan dilakukan.

Proses selanjutnya akan menentukan apakah perkara tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan dan kemudian disidangkan.

Perkara ini masih berada dalam proses hukum.

Karena itu, dugaan pemerasan dan TPPU yang disangkakan kepada para tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses persidangan.* (d/ad)

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan wacana penerapan pemilihan secara elektronik atau e-voting dalam pemilu.

Tito mengatakan rencana tersebut masih sebatas wacana dan perlu dibahas bersama DPR serta lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan partai politik.

Baca Juga:

• Mendagri Tito: Lahan yang Tak Dimanfaatkan Dapat Diambil Negara dan Didistribusikan kepada Masyarakat

"Ya, ada, ada wacana itu (e-voting). Tapi itu kan harus dibicarakan pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, ya, partai-partai politik, apakah mereka setuju atau tidak dengan wacana e-voting," kata Tito.

Tito mengatakan pemerintah juga memiliki wacana melakukan studi banding ke negara yang telah menerapkan sistem pemungutan suara elektronik.

Salah satu negara yang disebut adalah India.

Menurut Tito, India dapat menjadi salah satu bahan pembelajaran karena memiliki jumlah penduduk yang besar dan telah menggunakan sistem e-voting.

"Boleh saja, ada juga rencana, ada wacana ya, untuk studi banding misalnya di India. India itu juga sama negara besar, penduduknya banyak tapi juga melakukan e-voting," katanya.

Tito mengatakan penggunaan e-voting sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya baru di Indonesia.

Sistem tersebut telah diterapkan dalam pemilihan dengan skala terbatas di sejumlah desa.

"Kemudian, sebetulnya e-voting juga dilaksanakan di Indonesia sudah ada di beberapa tingkat desa, ya. Tapi dalam skala yang kecil," sambungnya.

Tito mengatakan KPU sebelumnya telah menyampaikan sejumlah keuntungan dari penerapan e-voting.

Salah satunya adalah proses penghitungan suara yang lebih cepat.

Selain itu, sistem elektronik dinilai berpotensi menekan biaya penyelenggaraan pemilu.

Pemilih juga dimungkinkan memberikan suara tanpa harus datang langsung ke tempat pemungutan suara (TPS), apabila sistem yang diterapkan memungkinkan pemungutan suara secara daring.

"Dari KPU pernah menyampaikan juga, pernah saya tahu, ada pro-kontra. Di antaranya mereka menyampaikan bahwa keuntungan dari e-voting itu kekuatannya adalah cepat dan biayanya pasti lebih murah, ya. Karena cepat, orang bisa melakukan tanpa harus ke TPS misalnya ya, dengan sistem online," jelasnya.

Meski memiliki sejumlah kelebihan, Tito mengatakan penerapan e-voting juga memiliki risiko.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah keamanan sistem dari kemungkinan peretasan atau hacking.

"Tapi kelemahannya, yang dikhawatirkan di antaranya takut adanya hacking. Kemudian ditembus sistem apa namanya itu, e-voting-nya diganggu misalnya. Kemudian kalau manual, itu bisa dilihat banyak orang jumlahnya ya, suaranya dihitung bertahap," paparnya.

Menurut Tito, potensi kecurangan atau moral hazard juga perlu menjadi pertimbangan.

Dalam sistem pemungutan suara manual, proses penghitungan dilakukan secara bertahap sehingga dapat disaksikan oleh banyak pihak.

"Kalau e-voting kan langsung dia, tanpa melalui perhitungan itu tingkat secara bertingkat. Sehingga mungkin akan ada terdapat kelemahan moral hazard misalnya, takut ada kecurangan misalnya, ya. Nah, tapi kita harus belajar. Dari kita mau melakukan apa, melihatlah, praktik di negara-negara yang melakukan itu," ungkapnya.

Tito menegaskan penerapan e-voting dalam pemilu Indonesia belum menjadi keputusan.

Pemerintah masih perlu mempelajari pengalaman negara-negara yang telah menerapkan sistem tersebut, termasuk negara yang memilih tetap menggunakan sistem pemungutan suara manual.

"Ada juga negara-negara yang nggak melakukan itu, negara-negara modern juga, negara maju ada juga yang nggak melakukan e-voting. Kenapa juga alasannya gitu kan? Jadi kira-kira seperti itulah. Ini masih sebatas wacana. Intinya adalah sebatas wacana baru. Kita mau belajar dulu beberapa," tuturnya.

Dengan demikian, wacana e-voting masih berada pada tahap kajian awal.

Pemerintah perlu berkoordinasi dengan DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, serta partai politik sebelum menentukan apakah sistem pemungutan suara elektronik dapat diterapkan dalam pemilu mendatang.* (d/ad)

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masih adanya penguasaan tanah secara dominan oleh pihak tertentu.

Menurut Tito, lahan yang tidak dimanfaatkan dapat diambil kembali oleh negara untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Karhutla di HGU PT Nafasindo Diselidiki, Polda Aceh Turun Langsung ke TKP

Dalam rapat tersebut, Tito menjelaskan pentingnya reformasi agraria untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.

"Kalau kita melihat bahwa reformasi agraria ini memang disampaikan filosofinya adalah untuk keadilan dan juga untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, sehingga tidak ada penguasaan tanah secara dominan oleh satu pihak. Tapi terutama untuk kepentingan rakyat," kata Tito.

Tito mengatakan dalam praktiknya masih ditemukan penguasaan tanah secara dominan oleh pihak tertentu.

Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi memicu konflik dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Karena itu, pemerintah berencana melakukan revisi terhadap Undang-Undang Agraria.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) yang belum dimanfaatkan secara penuh serta HGU dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dalam kondisi tidak digunakan atau idle.

"Oleh karena itu dilakukan revisi, akan lakukan revisi Undang-Undang Agraria. Dan kemudian salah satunya juga adalah bagaimana untuk penyelesaian masalah HGU yang belum dikelola penuh, HGU yang idle, HGB yang idle, dan lain-lain," jelasnya.

Menurut Tito, lahan yang tidak digunakan tersebut dapat menjadi perhatian dalam kebijakan reforma agraria

Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan gagasan agar lahan yang tidak dimanfaatkan dapat diambil kembali oleh negara dan didistribusikan kepada masyarakat.

"Kalau saya tidak salah, Bapak Presiden juga sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan, yang idle tidak digunakan dan dipakai, diambil kembali oleh negara dan kemudian didistribusikan kepada rakyat," katanya.

Tito mengatakan gagasan tersebut menjadi salah satu dasar pemikiran pemerintah dalam menyusun revisi Undang-Undang Agraria.

Menurut dia, revisi aturan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap persoalan lahan yang dikuasai pihak tertentu dalam area yang luas, tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal.

"Nah, dari keinginan Bapak Presiden ini kami mikir salah satu yang membuat kemudian lahirnya ide gagasan untuk melakukan revisi undang-undang tentang agraria ini. Kami kira niatnya baik," ujarnya.

"Jadi kalau memang ada nanti akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh rekan-rekan gubernur tadi kepala daerah, ada HGU yang dikuasai oleh pihak tertentu yang luas mungkin, tapi digunakan hanya beberapa, yang lainnya idle, akhirnya tidak produktif," sambungnya.

Pemerintah melalui revisi aturan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pertanahan, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memastikan lahan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.* (d/ad)

MEDAN — Mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saipul Abdi, mengungkapkan adanya dugaan permintaan dari seorang penyidik kejaksaan saat dirinya masih ditahan di Rutan Tanjung Gusta, Kota Medan.

Hal tersebut disampaikan Saipul saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard atau papan tulis interaktif di Dinas Pendidikan Langkat.

Baca Juga:

• Karhutla di HGU PT Nafasindo Diselidiki, Polda Aceh Turun Langsung ke TKP

Menurut Saipul, penyidik tersebut memintanya mengakui menerima uang Rp50 juta.

Ia mengklaim pengakuan itu disebut dapat membuat tuntutan hukum terhadapnya menjadi lebih ringan.

"Saat sidang belum dimulai, penyidik menjumpai saya ke rutan. Ia mengatakan, 'bapak tolong mengakui menerima Rp 50 juta, supaya kami tuntut nanti selama 1,5 tahun nantinya bisa divonis 1 tahun penjara," ujar Saipul dalam persidangan dengan agenda pleidoi.

Saipul mengatakan dirinya tidak memenuhi permintaan tersebut meski tawaran itu dinilai menggiurkan.

Ia menegaskan tidak pernah menerima uang Rp50 juta seperti yang disebutkan dalam permintaan tersebut.

Ia juga tidak merinci identitas penyidik yang menurut pengakuannya datang menemuinya di Rutan Tanjung Gusta.

"Saya tidak mau mengakui menerima Rp 50 juta itu karena saya memang tidak ada menerimanya," ujar Saipul.

Saipul kemudian menceritakan bahwa sebelum ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard, dirinya pernah diperiksa sebagai saksi.

Dalam pemeriksaan tersebut, Saipul mengaku ada pernyataan penyidik yang hingga kini masih mengganjal pikirannya.

"Penyidik mengatakan 'bapak tidak menjadi target kami'. Target kami sudah diketahui pemainnya karena semua saksi sudah diperiksa, pelaku utamanya Faisal dan Bahrun," pungkas Saipul di persidangan.

Nama Faisal yang disebut Saipul merupakan mantan Pejabat (Pj) Bupati Langkat yang bertugas pada 2024.

Saat ini, Faisal menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara.

Sementara Bahrun merupakan seorang ASN dari Aceh Jaya yang disebut sebagai orang dekat Faisal.

Pernyataan mengenai Faisal dan Bahrun tersebut merupakan bagian dari pembelaan Saipul dalam persidangan.

Keterkaitan dan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard tersebut, Saipul Abdi dituntut jaksa dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari.

Jaksa menilai perbuatan Saipul telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyebabkan kerugian keuangan negara.

Selain pidana penjara dan denda, Saipul juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2 miliar.

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Saipul dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Apabila harta bendanya tidak mencukupi, jaksa meminta uang pengganti tersebut diganti dengan pidana selama tujuh tahun penjara.

Dalam perkara yang sama, terdapat dua terdakwa lainnya.

Mereka adalah mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Langkat sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Supriadi, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa selaku pihak rekanan atau penyedia proyek.

Supriadi dituntut 11 tahun penjara, sedangkan Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa dituntut 13 tahun penjara.

Jaksa mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

Perkara ini berkaitan dengan pengadaan smartboard atau papan tulis interaktif di Kabupaten Langkat pada 2024.

Saipul Abdi didakwa bersama Supriadi dan Budi Pranoto Seputra melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.

Nilai anggaran pengadaan smartboard Langkat pada 2024 mencapai Rp49,916 miliar.

Berdasarkan dakwaan jaksa, perkara tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp29,588 miliar.

Saipul kini masih menjalani proses persidangan.

Pernyataan yang disampaikannya mengenai dugaan permintaan untuk mengakui penerimaan Rp50 juta menjadi bagian dari pembelaan yang akan dinilai dalam proses persidangan.* (tm/ad)

BANDA ACEH — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh turun langsung ke Kabupaten Aceh Singkil untuk mengasistensi penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di lokasi Hak Guna Usaha (HGU) PT Nafasindo.

Asistensi dilakukan pada Senin, 14 September 2026, dengan memeriksa kondisi di lapangan, mencocokkan keterangan para pihak, serta mendalami penyebab kebakaran.

Baca Juga:

• 13 Rumah dan Sejumlah Kendaraan Rusak dalam Penyerangan di Humbahas, Polda Sumut Amankan 8 Orang

Sebelum turun ke lokasi, tim melakukan analisis dan evaluasi atau anev terhadap penanganan perkara yang dilakukan Satreskrim Polres Aceh Singkil.

Evaluasi tersebut bertujuan melihat perkembangan penyelidikan sekaligus menentukan langkah pendalaman berikutnya.

Setelah anev, tim Ditreskrimsus bersama Kasatreskrim dan Kanit Reskrim turun langsung ke tempat kejadian perkara (TKP).

Pemeriksaan dilakukan untuk mencocokkan hasil evaluasi dengan kondisi faktual di lapangan.

Penyidik juga menggali informasi dari sejumlah pihak yang mengetahui peristiwa kebakaran tersebut.

Dalam proses pendalaman, penyidik meminta keterangan dari pemilik kandang sapi, Sahidin; petugas pemadam api perusahaan, Indra Lesmana; serta Askep Taufik.

Dari keterangan salah satu pihak, sumber api diduga berasal dari bagian dalam lahan kebun, bukan dari sisi luar atau pinggir perkebunan.

Namun, keterangan tersebut belum menjadi kesimpulan penyebab kebakaran.

Penyidik masih mencocokkannya dengan kondisi TKP, keterangan saksi lainnya, serta alat bukti yang diperoleh.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan fakta dan penyebab kebakaran secara objektif.

Kabidhumas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan asistensi tersebut menunjukkan keseriusan Polda Aceh dalam menangani perkara Karhutla secara cermat dan profesional.

Menurut dia, proses penanganan perkara juga dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

"Dirreskrimsus juga memerintahkan Kasatreskrim Polres Aceh Singkil bersama Kanit 1 Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh untuk kembali mendalami fakta dan keterangan dari para pihak," kata Joko dalam rilisnya, Selasa, 15 September 2026.

Joko menegaskan penyelidikan dan penyidikan akan terus dilakukan berdasarkan fakta serta alat bukti yang diperoleh secara sah.

Polda Aceh menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengungkap penyebab Karhutla secara terang, memastikan proses hukum berjalan objektif, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.* (ad)

KARO — Dugaan keracunan setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Sebanyak 44 siswa SMK Negeri 1 Merdeka, Desa Jaranguda, Kecamatan Merdeka, mengalami berbagai keluhan kesehatan setelah menyantap makanan MBG pada Senin, 14 September 2026 sore.

Baca Juga:

• 13 Rumah dan Sejumlah Kendaraan Rusak dalam Penyerangan di Humbahas, Polda Sumut Amankan 8 Orang

Sementara lima siswa lainnya telah diperbolehkan menjalani rawat jalan.Data tersebut disampaikan Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara, Zulkarnain Barus.

Data itu diperolehnya dari pihak sekolah.

"Daftar nama korban beserta keluhan sakitnya secara global kami terima dari pihak sekolah dan sudah dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo," ujar Zulkarnain.

Keluhan yang dialami para siswa cukup beragam.

Di antaranya pusing, mual, lemas, sakit perut, sesak napas, gatal-gatal, muntah, sakit kepala hingga kebas pada bagian tubuh.

Sejumlah siswa mengalami lebih dari satu keluhan secara bersamaan.

Ada yang mengalami sesak disertai mual dan pusing, sakit perut disertai mual dan pusing, hingga gatal-gatal yang disertai mual serta muntah.

Dari 39 siswa yang masih menjalani rawat inap, mayoritas merupakan perempuan.

Sementara lima siswa yang telah diperbolehkan menjalani rawat jalan tercatat atas nama M. Hafishi, Emiya Riski Ramadani, Siati Clara, Ryan Mutuah dan Sadri Aprilia.

Hingga Selasa sore, 15 September 2026, sebanyak 39 siswa masih mendapatkan penanganan medis di RS Amanda Berastagi.

Berikut daftar siswa yang masih menjalani rawat inap beserta keluhan yang dialami:

Baca Juga:

• 20 Siswa Sekolah Rakyat Deli Serdang Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

Nikita – pusing dan kebas.
Meylanai – mual, pusing dan lemas.
Sri Wulandari – sesak, gatal-gatal, sakit perut dan pusing.
Putri Sisilia – gatal-gatal, pening dan sesak.
Uniodela – sesak, gatal-gatal, sakit perut dan pusing.
Filling – sakit perut, mual dan pusing.
Sabarina – pusing, sesak dan mual.
Irani Ramandani – pusing dan sesak.
Mikha Erbuen – sesak, sakit kepala dan sakit perut.
Brage S. Brahmana – mual, sesak dan pusing.
Aisyah – sakit kepala.
Chievo – pusing dan sesak.
Alfira Salsalina – pusing dan sakit perut.
Agita Gina – sakit perut, mual dan pusing.
Sonya Silitonga – sesak napas.
Revalina Cantika – pusing dan gatal-gatal.
Mujiati – sesak, pusing dan mual.
Hazza Nur Sahada – sesak, pusing dan mual.
Melati Regina Putri – pusing dan mual.
Sifa Nabiliya – pening dan mual.
Caca Br Pandiangan – sesak dan gatal-gatal.
Puttri Aritonang – sesak, mual dan gatal-gatal.
Maria Prisilia – sesak, lidah kebas dan pusing.
Ica Salsalibna – sesak, mual dan pusing.
Teta Br Ginting – pusing, mual dan sakit perut.
Tasya Hairunisa – sesak dan mual.
Jesika Kamelia – sesak dan muntah-muntah.
Genesis Bangun – gatal-gatal, mual dan muntah.
Helno Vawel – pening, sakit perut dan kaki kebas.
May Nevayona – nyeri menelan dan sesak.
Anggun Br Ginting – sesak, mual, gatal-gatal, sakit perut dan lidah kebas.
Sylfia – gatal-gatal dan sakit perut.
Pernandes Mikael – mual dan muntah.
Cehsea Eka Pindi – sakit perut, pusing, mual dan gatal-gatal.
Brema Gurusinga – sakit perut.
Parid Joel Sagala – mual, muntah dan sakit kepala.
Kristian Amonangan – mual, lemas, sakit kepala dan gatal-gatal.
Reh Malemna – lemas, mual dan kepala pusing.
Yoel Simarmata – sesak dan sulit bernapas.

Hingga kini, penyebab pasti munculnya berbagai keluhan kesehatan yang dialami para siswa belum diketahui.

Pihak sekolah dan instansi terkait masih melakukan penanganan serta menunggu pemeriksaan lebih lanjut.

Para siswa yang masih dirawat terus mendapatkan penanganan medis di RS Amanda Berastagi.

Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan penyebab keluhan yang dialami para siswa setelah mengonsumsi makanan MBG.

Kasus ini menjadi perhatian karena sebelumnya dugaan gangguan kesehatan setelah pelaksanaan program MBG juga terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Karo.* (sp/ad)

HUMBAHAS — Polda Sumatera Utara masih mendalami keterlibatan delapan orang yang diamankan terkait penyerangan di Desa Matiti, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Penyerangan tersebut terjadi pada Sabtu, 12 September 2026.

Baca Juga:

• 20 Siswa Sekolah Rakyat Deli Serdang Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan delapan orang yang diamankan telah dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Betul, masih dalam pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, Selasa, 15 September 2026.

Peristiwa tersebut diduga dipicu konflik lahan antara dua kelompok keluarga, yakni kelompok RBM dan OPM.

Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Adi Nugroho mengatakan delapan orang dari kelompok OPM mengalami luka dalam insiden tersebut.

Polisi kemudian menangkap delapan orang yang diduga terlibat penyerangan dari kelompok RBM.

Untuk mencegah terjadinya bentrokan susulan, polisi memperketat pengamanan di lokasi. Patroli gabungan juga dilakukan secara rutin di sekitar tempat kejadian.

"Kami sengaja menempatkan personel pengamanan di lokasi guna mencegah dan mengantisipasi adanya konflik lanjutan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat," kata Adi dalam keterangan persnya, Selasa, 15 September 2026.

Adi juga meminta kedua pihak yang terlibat konflik menahan diri dan tidak mudah terprovokasi.

Ia memastikan penanganan perkara dilakukan sesuai proses hukum.

"Kami menghimbau kepada seluruh pihak untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, serta mempercayakan penanganan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Mari bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif," tutupnya.

Kasat Reskrim Polres Humbahas AKP Hitler Hutagalung mengatakan penyelidikan perkara tersebut dilakukan dengan bantuan Polda Sumut.

Menurut dia, delapan orang yang diduga berkaitan dengan penyerangan telah diamankan dan dibawa ke Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kedelapan orang tersebut masing-masing berinisial MS (60), PS (49), TB (42), HS (65), TG (66), IS (43), SS (38), dan TS.

Dari delapan orang tersebut, tujuh orang diamankan karena diduga terlibat dalam penyerangan.

Satu orang lainnya diamankan karena diduga melakukan perlawanan terhadap petugas ketika proses pembubaran berlangsung.

Polisi masih mendalami peran masing-masing orang yang diamankan serta rangkaian peristiwa yang menyebabkan kerusakan rumah dan kendaraan di Desa Matiti.

Pengamanan di lokasi juga tetap diperketat untuk mencegah terjadinya konflik lanjutan antara kedua kelompok.* (tm/ad)

LANGKAT — Tersangka penganiayaan berinisial RI alias KD (27) yang ditangkap Satreskrim Polres Langkat disebut merupakan adik dari seorang anggota DPRD Langkat.

RI alias KD diketahui berdomisili di Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

• Viral Siswa Terobos Sungai Deras Demi Sekolah, DPRD Sumut Minta Infrastruktur Nias Dibenahi

"Saat penangkapan pihak kepolisian tidak ada ada sampaikan ke kades. Informasinya memang adik anggota dewan. Tapi tidak saya dalami sampai saat ini," ujar Alfin, Selasa (15/9/2026).

Alfin mengatakan informasi tersebut juga sesuai dengan pemberitaan yang beredar mengenai identitas tersangka.

"Sesuai nama yang diberitakan itu memang adiknya. Tapi saya tidak pernah lihat langsung saat penangkapan," ucap Alfin.

Satreskrim Polres Langkat sebelumnya telah menangkap dua tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan yang terjadi di kawasan Kantor Bupati Langkat.

Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Ghulam Yanuar Lutfi mengatakan tersangka pertama berinisial FM ditangkap di Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, pada 11 Agustus 2026.

Dari penangkapan FM, polisi memperoleh informasi baru yang kemudian dikembangkan hingga mengarah kepada RI alias KD.

"Tersangka pertama berinisial FM yang ditangkap di Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Langkat pada Selasa 11 Agustus 2026. Dari tersangka ini, didapati petunjuk baru yang kemudian dilakukan pengembangan dan hasilnya, RI alias KD yang kami amankan," ujar Ghulam, Senin (14/8/2026).

Menurut Ghulam, RI alias KD ditangkap di sebuah gubuk yang berada tidak jauh dari kediamannya.

Saat hendak diamankan, tersangka disebut sempat melakukan perlawanan.

"Peran RI alias KD, memukul bagian belakang kepala korban," ucap Ghulam.

Ghulam mengatakan proses penangkapan sempat terkendala karena keluarga tersangka menghalangi petugas.

Polisi kemudian mengerahkan personel tambahan hingga RI alias KD berhasil diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kasus dugaan penganiayaan tersebut bermula saat korban berinisial FR bersama dua rekannya, AA dan MS, diduga dihadang sekelompok orang ketika mengikuti proses pembuktian berkas proyek tender Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Peristiwa itu terjadi di kawasan Kantor Bupati Langkat, tepatnya di depan Kantor Bappeda, pada Rabu, 8 Juli 2026.

Ketiga korban disebut mengalami kekerasan di sejumlah bagian tubuh, antara lain kepala, pundak, dan dada.

Merasa keberatan atas kejadian tersebut, korban kemudian melaporkan dugaan penganiayaan itu ke Polres Langkat.

Laporan tersebut ditindaklanjuti Satreskrim Polres Langkat melalui proses penyelidikan.

Menurut Ghulam, kelompok korban sempat berupaya melerai keributan. Namun, proses pembuktian proyek tetap berlangsung hingga batas waktu yang telah ditentukan.

"Akan tetapi, jadwal pembuktian terakhir tutup pukul 16.00 WIB, sehingga pelapor dan saksi mendatangi Polres Langkat melaporkan kejadian itu untuk proses hukum selanjutnya," kata Ghulam.

RI alias KD kini dijerat Pasal 262 ayat (1) KUHPidana, subsider Pasal 466 ayat (1) KUHPidana.

Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor B/419/VII/2026/SPKT/Satreskrim/Polres Langkat/Polda Sumut tertanggal 8 Juli 2026.

Polres Langkat masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam keributan yang terjadi di kawasan Kantor Bupati Langkat tersebut.

Polisi juga menyatakan proses hukum akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat.

"Pengungkapan ini merupakan komitmen Satreskrim Polres Langkat dalam menindaklanjuti setiap laporan," ucap Ghulam.* (tm/ad)

DELI SERDANG — Sekitar 20 siswa Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dilaporkan mengundurkan diri setelah beberapa pekan mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah tersebut.

Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang mencatat sejumlah alasan yang membuat siswa memilih meninggalkan Sekolah Rakyat.

Baca Juga:

• Viral Siswa Terobos Sungai Deras Demi Sekolah, DPRD Sumut Minta Infrastruktur Nias Dibenahi

Padahal, seluruh kebutuhan hidup siswa selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat ditanggung secara gratis.

Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, Khairuddin Hariman Siregar, mengatakan sebagian siswa merasa tidak betah karena harus tinggal jauh dari keluarga.

Dalam beberapa kasus, orang tua bahkan datang menjemput anak mereka.

"Ya kita tanya ada yang memang nggak bisa nggak dekat sama orang tua ada juga yang malah orang tuanya jemput karena nggak bisa jauh sama anaknya. Ada sekitar 20 orang juga itu yang sudah keluar sampai sekarang," ujar Khairuddin Hariman Siregar, Selasa, 15 September 2026.

Khairuddin yang akrab disapa Rudi mengatakan faktor lingkungan pertemanan di kampung juga menjadi salah satu alasan siswa memilih keluar dari Sekolah Rakyat.

Menurut dia, siswa yang mengundurkan diri tidak hanya berasal dari jenjang sekolah dasar. Kondisi serupa juga terjadi pada siswa jenjang SMP dan SMA.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan mencari siswa pengganti untuk mengisi kursi yang ditinggalkan peserta didik yang mengundurkan diri.

Rudi mengatakan proses pencarian calon siswa pengganti akan dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah instansi terkait.

"Ini saya mau ke Hamparan Perak ini (ke Sekolah Rakyat) cek pengganti. Ya kan ada cadangan juga dan mau dibuat rapat pleno. Untuk penggantinya ini akan diplenokan bersama BPS, Kemensos, Inspektorat dan Dinsos Provinsi," kata Rudi.

Ia mengatakan calon siswa pengganti akan dicari melalui aplikasi SETARA milik Kementerian Sosial.

Aplikasi tersebut digunakan untuk melihat jangkauan dan data calon penerima program.

Calon siswa yang diprioritaskan untuk masuk Sekolah Rakyat berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, terutama yang masuk kategori desil 1 dan 2.

Sekolah Rakyat di Kabupaten Deli Serdang berada di kawasan Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak.

Lokasi sekolah tersebut cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam.

Para siswa mulai menjalani kegiatan di lokasi sekolah tersebut sejak 30 Juli 2026.

Hingga 15 September 2026, para siswa tercatat baru sekitar 50 hari berada dan menjalani aktivitas pendidikan di sekolah tersebut.

Mereka mulai masuk lebih lambat dibandingkan siswa di sekolah lain.

Hal itu karena gedung Sekolah Rakyat yang dibangun untuk tahun ajaran baru belum sepenuhnya rampung ketika kegiatan pendidikan dimulai.

Meski seluruh kebutuhan hidup siswa ditanggung, persoalan adaptasi dengan lingkungan baru dan jarak dari keluarga menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Deli Serdang.* (tm/ad)

MEDAN — Video yang memperlihatkan sejumlah siswa menyeberangi sungai saat hendak berangkat maupun pulang sekolah viral di media sosial.

Kondisi tersebut mendapat sorotan dari anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), khususnya terkait akses pendidikan dan infrastruktur di Kepulauan Nias.

Baca Juga:

• Institut Amalia Bogor Buka Tahun Akademik Baru, Siapkan Generasi Unggul untuk Hadapi Tantangan Global dan SDGs 2030

Dalam salah satu video yang beredar di media sosial, seorang siswa laki-laki mengenakan seragam SMA terlihat menyeberangi sungai bersama dua adik perempuannya.

Salah satu adiknya mengenakan seragam SMP, sementara yang lainnya mengenakan pakaian biasa.

Arus sungai dalam video tersebut terlihat cukup deras. Siswa laki-laki itu bahkan menggendong adiknya yang paling kecil di pundak saat menyeberangi sungai.

"Perjuangan kami anak sekolah di pedalaman kalau hujan deras pastinya banjir, jalan yang sering kami lewati longsor. Halo kakak abangku semua Yahobu, hari ini pulang sekolah sudah dalam keadaan banjir, kami sudah menunggu dua jam, dan airnya mulai surut kami pun ambil risiko untuk melewati banjir,"ucap seorang siswa dalam video tersebut.

Video tersebut kemudian mendapat perhatian publik.

Kondisi siswa yang harus melewati sungai untuk mengakses sekolah juga memunculkan pertanyaan mengenai kondisi infrastruktur dan perhatian pemerintah terhadap akses pendidikan di Kepulauan Nias.

Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Kepulauan Nias, Megawati Zebua, mengaku prihatin melihat kondisi yang harus dilalui para siswa untuk mendapatkan pendidikan.

"Kita merasa terenyuh sekali dengan keadaan-keadaan anak-anak di Kepulauan Nias untuk menempuh pendidikan," jelasnya, Selasa (15/9/2026).

Megawati mengatakan persoalan siswa yang harus menyeberangi sungai saat menuju sekolah masih terjadi di sejumlah wilayah Kepulauan Nias.

"Memang itu kalau sudah yang namanya banjir, terkadang anak-anak sekolah ini tidak bisa ke sekolah. Dan kalaupun mereka melintasinya saat banjir, tentunya mereka terkadang basah-basah. kalau dari data, masih banyak sekali kasus (siswa sebrangi sungai) di Kepulauan Nias," jelasnya.

Menurut Megawati, pembangunan jembatan untuk akses siswa menuju sekolah perlu menjadi perhatian pemerintah.

Ia mengatakan pihaknya terus menyuarakan pembangunan infrastruktur tersebut agar akses pendidikan anak-anak di Kepulauan Nias lebih aman.

"Kita pun sedang berusaha ini, dan ini pun upaya Pak Gubernur bagaimana di Kepulauan Nias itu bisa secepatnya infrastruktur itu bisa terbenahi," katanya.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah dapat membangun jembatan gantung sebagai solusi sementara sembari menunggu pembangunan jembatan permanen dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

"Tapi kita tahu pemerintah setempat juga bergantung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masing-masing. Karena bukan hanya itu juga yang mereka pikirkan, gaji pegawai P3K dan lain-lain. Jadi harapan kita, harapan mereka juga dari kabupaten/kota ini kan ada bantuan baik dari provinsi atau dari pusat," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu membantah video viral yang beredar dari akun Instagram @isi.Sumut tersebut berasal dari wilayah Nias Utara.

"Ya, izin, Ibu ya. Saya tahu itu yang viral itu, yang di posting itu bukan di Nias Utara," jelasnya, Selasa (15/8/2026).

Meski membantah lokasi video tersebut berada di Nias Utara, Amizaro mengakui persoalan siswa yang harus menyeberangi sungai untuk bersekolah masih ditemukan di wilayahnya.

"Ya tapi yang jelas masih ada kita di Nias Utara (siswa sebrangi sungai saat hendak ke sekolah). Dan kita sedang upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut," jelasnya.

Amizaro mengatakan pemerintah Kabupaten Nias Utara menargetkan pembangunan sejumlah jembatan untuk mendukung akses siswa menuju sekolah dapat direalisasikan pada 2027.

"Lalu memang kita sedang berupaya ya, berupaya termasuk kita berkoordinasi dengan TNI, menulis-nulis surat, ini kepada pemerintah pusat dan provinsi," ucapnya.

Menurut dia, pembangunan jembatan belum dapat dilakukan pada 2025-2026 karena keterbatasan fiskal daerah.

"Cuman kita belum ada mengerjakan (pembangunan jembatan) karena keterbatasan fiskal 2025–2026. Jadi pembangunan ini menjadi atensi di tahun 2027 dan juga kita terus membangun koordinasi dengan kementerian, termasuk TNI,"ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Nias Utara, kata Amizaro, telah merencanakan pembangunan tiga jembatan permanen untuk memudahkan akses masyarakat, termasuk para siswa menuju sekolah.

"Kita rencanakan dulu tiga yang permanen yang besar, tapi ini masih rencana ya kita kaji di anggaran nanti ini," ucapnya.

Untuk jembatan gantung, Amizaro mengatakan sebagian sudah dibangun di sejumlah lokasi.

Beberapa di antaranya nantinya akan ditingkatkan menjadi jembatan permanen.

"Ada yang posisi jembatan gantung sekarang kita akan jadi permanen. Ya, ada juga yang langsung kita buat permanen. Saat ini sudah ada puluhan jembatan gantung yang telah kita bangun," jelasnya.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diketahui telah berkantor selama sekitar satu bulan di Kepulauan Nias.

Selama berkantor di Kepulauan Nias, Bobby Nasution memfokuskan perhatian pada sejumlah persoalan, di antaranya perbaikan jalan, penguatan ekonomi, pengembangan pariwisata, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Persoalan akses siswa menuju sekolah menjadi salah satu bagian dari kebutuhan infrastruktur yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah di Kepulauan Nias.* (tm/ad)

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Medan Erwin Saleh tidak akan kembali menduduki jabatan lamanya setelah divonis bebas dalam perkara dugaan korupsi Medan Fashion Festival (MFF).

Rico mengatakan Pemkot Medan telah berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai status dan penempatan Erwin Saleh setelah putusan bebas tersebut.

Baca Juga:

• Nama Menteri Nusron Wahid Disebut dalam OTT KPK, Ada Temuan 20 Koper Berisi Uang

Menurut Rico, Erwin tetap dapat ditempatkan pada jabatan dengan tingkatan yang sama seperti posisi sebelumnya, yakni eselon II.

Berdasarkan komunikasi dengan BKN, Wali Kota memiliki kewenangan untuk menempatkan Erwin pada jabatan eselon II yang masih kosong, termasuk di luar Dinas Perhubungan.

"Jadi dipersilakan kepada pemimpin daerah untuk bisa mengisi jabatan yang kosong tersebut," imbuhnya.

Rico mengatakan proses penempatan kembali Erwin sebagai aparatur sipil negara masih berlangsung.

Pemerintah Kota Medan, kata dia, akan menyesuaikan penempatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

"Sedang dalam proses ya, karena kami sudah bertemu, sudah disampaikan bahwasanya hak-hak yang mereka dapatkan secara aturan insyaallah mudah-mudahan harus kita jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Selain persoalan penempatan jabatan, Rico memastikan hak-hak kepegawaian Erwin akan dikembalikan sesuai ketentuan setelah dirinya dinyatakan bebas oleh pengadilan.

"Hak-haknya akan dikembalikan, kita sesuaikan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," pungkas Rico.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menjatuhkan vonis bebas kepada Erwin Saleh dalam perkara dugaan korupsi Medan Fashion Festival.

Ketua Majelis Hakim Sulhanuddin menyatakan Erwin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Erwin Saleh tidak terbukti secara sah dan bersalah dalam tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu dan kedua, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum, memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan, memulihkan hak - hak dan martabat terdakwa," kata Sulhanuddin saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu, 26 Agustus 2026.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan Erwin tidak terbukti memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi.

Hakim juga menyatakan Erwin tidak terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Setelah amar putusan dibacakan, hakim kembali menegaskan bahwa Erwin Saleh dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari dakwaan penuntut umum.

Erwin tampak tertunduk dan menangis haru setelah mendengar putusan tersebut. Ia juga sempat bersujud di lantai di hadapan majelis hakim.

Putusan bebas itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Medan.

Sebelumnya, jaksa menuntut Erwin dengan hukuman dua tahun penjara serta denda Rp50 juta subsider 30 hari kurungan.

Dalam perkara dugaan korupsi MFF tersebut, terdapat tiga terdakwa lain.

Mereka adalah mantan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Medan Benny Iskandar Nasution, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus Kabid Koperasi UKM Anwar Syarif, serta Mhd Hamdani selaku Direktur CV Global Mandiri sebagai pelaksana kegiatan.* (d/ad)

BOGOR — Institut Amalia Bogor resmi membuka tahun akademik baru melalui kegiatan Kuliah Perdana dan Pembukaan Studi, Senin, 14 September 2026.

Kegiatan tersebut menghadirkan Prof. Dr. Indira Santi Kertabudi, M.Sc., Ph.D. sebagai pembicara utama atau keynote speaker.

Baca Juga:

• Seluruh Fraksi DPRD Batu Bara Setujui KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026, Wabup: Jadi Landasan Pembangunan

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Institut Amalia dalam menyiapkan mahasiswa menghadapi berbagai tantangan global sekaligus mendukung percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Dalam paparannya, Prof. Indira mengatakan pencapaian SDGs membutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki integritas.

Menurut dia, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi yang dapat menjadi penggerak pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

"Pencapaian SDGs 2030, khususnya Pendidikan Berkualitas (SDG 4) dan Kelembagaan yang Kuat (SDG 16), tidak akan berhasil tanpa generasi yang unggul dan berintegritas. Kita butuh lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara karakter, memiliki kesadaran keberlanjutan, dan siap bersaing di panggung global," tegas Prof. Indira di hadapan civitas akademika Institut Amalia.

Ia mengatakan tantangan global, seperti krisis iklim, kesenjangan digital, dan perkembangan teknologi yang semakin cepat, menuntut adanya perubahan dalam sistem pendidikan tinggi.

Perguruan tinggi, kata dia, tidak cukup hanya berperan sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan.

Kampus juga perlu membentuk mahasiswa agar mampu menjadi agen perubahan di tengah berbagai persoalan global.

Pimpinan Institut Amalia menyambut baik pandangan tersebut.

Kampus menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan nilai-nilai SDGs ke dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"Kuliah perdana ini menjadi komitmen kami dalam menyiapkan SDM unggul untuk mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030," ujarnya.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan Piagam Penghargaan kepada Prof. Dr. Indira Santi Kertabudi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan pemikirannya dalam kegiatan tersebut.* (ad)