JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus dilakukan hingga saat ini.

KPK memastikan tidak menghentikan proses penelusuran terhadap keberadaan tersangka yang telah berstatus daftar pencarian orang (DPO) tersebut.

Baca Juga:

• Buron Kasus e-KTP Paulus Tannos Masih Tertahan di Singapura, KPK Buka Suara

"Tentunya penyidik masih terus berusaha melakukan pencarian terhadap saudara HM selaku DPO KPK," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Mei 2026.

Budi menjelaskan, KPK tidak bekerja sendiri dalam upaya penangkapan tersebut.

Lembaga antirasuah itu juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di dalam negeri serta sejumlah pihak di luar negeri.

"Dalam pencarian DPO, KPK juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di Indonesia maupun entitas di luar negeri untuk memperoleh informasi apabila yang bersangkutan terdeteksi," kata dia.

Ia menambahkan, jika ada informasi mengenai keberadaan Harun Masiku, KPK akan segera menindaklanjuti secara hukum sesuai mekanisme yang berlaku.

Harun Masiku telah menjadi buronan KPK sejak 2020 dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI.

Meski telah dilakukan berbagai upaya, keberadaannya hingga kini belum berhasil ditemukan.

KPK sebelumnya juga menegaskan bahwa proses pencarian tidak akan terpengaruh oleh perkembangan perkara lain yang berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk proses hukum terhadap pihak-pihak lain yang telah berjalan.

"Pengejaran Harun Masiku tetap dilakukan. Kami akan terus mencari dan membawa yang bersangkutan ke persidangan," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya.

Hingga saat ini, KPK masih membuka kemungkinan kerja sama internasional lebih luas untuk menelusuri jejak Harun Masiku yang diduga berada di luar negeri.*

(d/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, masih terus berjalan.

Hingga kini, Paulus Tannos masih berada di Singapura dan belum dapat dipulangkan ke Indonesia.

Baca Juga:

• KPK Temukan 8 Masalah dalam Program MBG

"Proses ekstradisi terhadap saudara PT selaku tersangka sekaligus DPO masih terus berprogres dan sampai saat ini progresnya juga positif," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Mei 2026.

KPK, kata Budi, terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum sebagai liaison officer Pemerintah Indonesia dalam proses pemulangan Paulus Tannos dari Singapura.

Selain itu, KPK juga aktif melakukan komunikasi dan korespondensi dengan otoritas Singapura yang menangani proses ekstradisi tersebut.

"Ini memang proses yang cukup panjang. Kami terus memantau dan berkoordinasi agar proses hukum dapat berjalan efektif," kata dia.

KPK berharap Paulus Tannos dapat segera dibawa kembali ke Indonesia agar proses hukum dalam perkara dugaan korupsi proyek e-KTP dapat dilanjutkan.

Sebelumnya, KPK menyebut proses ekstradisi Paulus Tannos masih berada pada tahap persidangan di Singapura.

Putusan pengadilan diperkirakan baru akan keluar dalam waktu sekitar tiga bulan sejak proses berjalan.

Meski demikian, masih terdapat kemungkinan upaya banding yang dapat memperpanjang proses hukum di negara tersebut.

KPK menegaskan seluruh dokumen permohonan ekstradisi telah diserahkan pemerintah Indonesia kepada pengadilan Singapura.

"Kami optimistis proses ini dapat berjalan lancar. Banyak dukungan dari Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, hingga KBRI Singapura," ujar Budi.

Paulus Tannos diketahui telah berstatus buron sejak 2021 sebelum akhirnya ditangkap di Singapura pada Januari 2025.

Ia merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

Hingga saat ini, Paulus Tannos masih menjalani proses hukum di Singapura sebelum diputuskan untuk diekstradisi ke Indonesia.*

(d/ad)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Kajian tersebut kini tengah ditindaklanjuti oleh BGN dengan penyusunan rencana aksi atas sejumlah temuan yang disampaikan lembaga antirasuah itu.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Ajak Perkuat Toleransi dalam Perayaan Paskah dan Pelantikan PGI-D

"Kajian ini sudah kami sampaikan ke pihak BGN, dan BGN sedang menyusun rencana tindak lanjut atas temuan-temuan KPK," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

KPK mendorong BGN sebagai leading sector program MBG untuk melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.

Menurut Budi, keterlibatan lintas sektor penting agar implementasi kebijakan berjalan sesuai desain awal pemerintah pusat.

"Sehingga hasil yang dinikmati masyarakat bisa optimal tanpa adanya penyimpangan," kata dia.

Dalam kajiannya, KPK mengidentifikasi delapan persoalan utama dalam pelaksanaan program MBG.

Berikut ini delapan temuan KPK terkait tata kelola MBG:

1. Regulasi pelaksanaan MBG belum memadai, khususnya dalam mengatur tata kelola program dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

2. Pelaksanaan MBG melalui mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) menimbulkan risiko perpanjangan rantai birokrasi, potensi rente, serta berkurangnya porsi anggaran bahan pangan akibat potongan biaya operasional dan sewa.

3. Pendekatan sentralistik dengan BGN sebagai aktor tunggal meminggirkan peran pemerintah daerah dan melemahkan mekanisme check and balances dalam penentuan mitra, lokasi dapur, dan pengawasan.

4. Tingginya potensi konflik kepentingan (CoI) dalam penentuan mitra SPPG/dapur karena kewenangan terpusat dan SOP yang belum jelas.

5. Lemahnya transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam proses verifikasi dan validasi yayasan mitra, penentuan lokasi dapur, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

6. Banyak dapur tidak memenuhi standar teknis SPPG, yang berdampak pada kasus keracunan makanan di berbagai daerah.

7. Pengawasan keamanan pangan belum optimal, dengan minimnya keterlibatan Dinas Kesehatan dan BPOM sesuai kewenangannya.

8. Belum adanya indikator keberhasilan program MBG, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta belum dilakukan pengukuran baseline status gizi dan capaian akademik penerima manfaat.

Sebagai tindak lanjut, KPK merekomendasikan agar pemerintah menyusun regulasi setingkat Peraturan Presiden untuk memperjelas tata kelola program, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

Berikut rekomendasi KPK terkait program MBG:

• Menyusun regulasi pelaksanaan MBG yang komprehensif dan mengikat, minimal setingkat Peraturan Presiden, untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pembagian peran lintas K/L dan Pemda.

• Meninjau kembali mekanisme Bantuan Pemerintah, termasuk struktur biaya, rantai pelaksanaan, dan kewajaran komponen anggaran, agar tidak menimbulkan rente dan mengurangi kualitas layanan gizi.

• Menerapkan pendekatan kolaboratif dan desentralistik terbatas, dengan memperkuat peran pemerintah daerah dalam penentuan penerima manfaat, lokasi dapur, dan pengawasan operasional.

• Memperjelas SOP dan SLA penetapan mitra yayasan/SPPG, serta memastikan proses seleksi, verifikasi, dan validasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

• Memperkuat pengawasan keamanan pangan, melalui pelibatan aktif Dinas Kesehatan dan BPOM dalam sertifikasi, inspeksi dapur, dan pengawasan mutu makanan.

• Membangun sistem pelaporan dan verifikasi keuangan yang baku, untuk mencegah laporan fiktif, mark up, dan penyimpangan pencairan dana.

• Menetapkan indikator keberhasilan MBG yang terukur, disertai pengukuran baseline status gizi dan capaian penerima manfaat sebagai dasar evaluasi dampak program secara berkelanjutan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak sekolah.

Namun, skala besar program tersebut dinilai harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam implementasinya.*

(d/ad)

BEKASI — Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah menabrak dua gerobak pedagang di Jalan Kalimantan Raya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 12 Mei 2026.

Peristiwa itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya luka-luka.

Baca Juga:

• Dua Pekerja Timah Bekas di Medan Deli Ditemukan Tewas Tertimbun Longsor

"Untuk sopir sementara hanya luka ringan dan sudah kami amankan untuk dilakukan pendalaman," kata Gefri.

Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan.

Sejumlah langkah telah dilakukan, mulai dari olah tempat kejadian perkara (TKP), pengamanan barang bukti, hingga pemeriksaan saksi dan rekaman kamera pengawas (CCTV).

"Sementara ini kami masih mendalami. Tadi sudah dilakukan olah TKP, kemudian juga sudah mengumpulkan para saksi. Untuk CCTV juga sudah kami minta," ujarnya.

Berdasarkan keterangan awal, kendaraan melaju dari arah dapur SPPG menuju Jalan Pulau Kalimantan Raya.

Saat melewati tikungan, sopir diduga berusaha menghindari sepeda motor di depannya.

Namun kendaraan tidak sempat berhenti dan justru melaju hingga menabrak dua gerobak pedagang yang berada di pinggir jalan.

"Sopir tidak sempat menghindar dan tidak menginjak rem, tetapi justru menginjak gas. Kemudian banting setir dengan kecepatan tinggi hingga menabrak dua gerobak," kata Gefri.

Akibat kejadian itu, seorang pedagang bernama Sanoeri (41) meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di RS Siloam Sentosa Bekasi Timur.

Ia mengalami luka berat di bagian kepala.

Dua korban lainnya, yakni seorang pedagang dan kenek mobil, mengalami luka-luka dan masih dalam perawatan.

Polisi juga menyoroti dugaan bahwa kendaraan operasional tersebut kerap melaju dengan kecepatan tinggi di jalan sempit sekitar lokasi kejadian.

"Memang ada keluhan dari masyarakat terkait kendaraan ini yang sering melaju cukup kencang di jalan sempit," kata Gefri.

Saat ini, polisi juga akan memeriksa kelayakan kendaraan serta memanggil pihak pengelola SPPG untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Di sisi lain, korban tewas diketahui merupakan tulang punggung keluarga.

Ketua RW 002 Kelurahan Aren Jaya, Sri Suryani, mengatakan korban sehari-hari berjualan tahu goreng untuk menghidupi keluarga kecilnya.

"Korban masih punya anak usia empat tahun. Dia tulang punggung keluarga," ujar Sri.*

(tm/ad)

CIBINONG — Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan magister (S2) dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.

Sambo saat ini berstatus sebagai warga binaan setelah divonis dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Baca Juga:

• 71 Ribu Sekolah Bakal Direvitalisasi, KSP Dudung Ungkap Sumber Dana dari Efisiensi Anggaran dan Hasil Sitaan Korupsi

Menanggapi hal itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan bahwa setiap warga binaan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, baik melanjutkan maupun mengikuti program pembelajaran selama menjalani masa pidana.

"Hak untuk mendapatkan pendidikan atau melanjutkan pendidikan itu dilindungi oleh undang-undang sebagai bagian dari hak warga binaan," ujar Kasubdit Kerja Sama Ditjen PAS, Rika Aprianti, Selasa, 12 Mei 2026.

Rika menjelaskan, program pendidikan di lingkungan lembaga pemasyarakatan bukan hal baru.

Sejumlah lapas di Indonesia telah bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk membuka akses pembelajaran bagi narapidana, termasuk tingkat sarjana.

"Bukan hanya di satu tempat. Di beberapa lapas juga sudah ada program pendidikan S1 yang berjalan sejak beberapa tahun lalu," katanya.

Selain isu pendidikan, Ferdy Sambo juga diketahui terlibat dalam kegiatan pembinaan kepribadian di dalam lapas, termasuk kegiatan kerohanian yang rutin digelar untuk warga binaan.

Sebelumnya, publik sempat menyoroti kemunculan Sambo dalam kegiatan ibadah di Gereja Oikumene Terang Dunia di lingkungan Lapas Cibinong.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan spiritual yang digelar pihak lapas.

Hingga kini, belum ada penjelasan rinci dari pihak Lapas Cibinong maupun Ditjen PAS mengenai status resmi program pendidikan yang dikabarkan diikuti Sambo, termasuk kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi yang dimaksud.*

(tm/ad)

ASAHAN – Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu dan 1.500 cartridge vape berisi zat narkotika di Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Satu pelaku lainnya berinisial A berhasil melarikan diri saat penangkapan berlangsung.

Baca Juga:

• Ibu Hamil Ditandu 30 Km di Tapteng, Bobby Nasution Percepat Puskesmas Rawat Inap di Daerah Terpencil Sumut

"Mendapat informasi tersebut, Satresnarkoba langsung bergerak menuju lokasi dan melakukan penyekatan di beberapa titik," kata Gunawan dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Saat dilakukan penghadangan, petugas menemukan dua pria berboncengan sepeda motor di Desa Pertahanan.

Keduanya kemudian sempat berusaha melarikan diri hingga terjatuh bersama barang bawaan mereka. Namun, satu pelaku berhasil kabur, sementara SA berhasil diamankan.

Dari tas dan karung goni yang dibawa tersangka, polisi menemukan 10 bungkus plastik teh China merek Qing Shan berisi sabu dengan total berat 10 kilogram, serta 1.500 cartridge vape yang mengandung zat etomidate.

"Dari hasil interogasi, tersangka mengaku diajak rekannya berinisial A untuk menjemput barang tersebut di Sei Kepayang dengan imbalan Rp25 juta jika berhasil mengantarkannya," ujar Gunawan.

Ia menambahkan, narkotika tersebut rencananya akan dikirim ke Pulau Jawa untuk diedarkan lebih lanjut. Barang haram itu disebut berasal dari jaringan pengedar di Tanjungbalai.

"Modusnya karena faktor ekonomi untuk menambah penghasilan," kata dia.

Polisi masih memburu pelaku berinisial A yang melarikan diri. Sementara SA telah ditahan dan dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara.*

(d/ad)

LABUSEL – Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat kebersamaan dalam kehidupan beragama.

Pesan itu disampaikan saat menghadiri Perayaan Paskah sekaligus Pelantikan Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Daerah (PGI-D) Labuhanbatu Selatan periode 2026–2031 di Gedung Santun Berkata Bijak Berkarya (SBBK), Kotapinang.

Baca Juga:

• Ibu Hamil Ditandu 30 Km di Tapteng, Bobby Nasution Percepat Puskesmas Rawat Inap di Daerah Terpencil Sumut

Dalam sambutannya, Fery menyampaikan ucapan selamat Paskah kepada umat Kristiani di Labusel, termasuk ASN Nasrani dan para pendeta yang tergabung dalam PGI-D.

Ia menekankan bahwa Paskah merupakan momentum spiritual yang merefleksikan harapan, kebangkitan, dan semangat pembaruan.

"Semoga Paskah membawa kedamaian, keberkahan, dan semangat baru bagi kita semua," ujar Fery.

Ia juga menilai nilai-nilai Paskah dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat solidaritas sosial serta mempererat hubungan antarumat beragama di daerah.

Menurutnya, keberagaman harus menjadi kekuatan dalam membangun daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fery juga mengajak ASN Kristiani menjadikan Paskah sebagai momentum memperkuat etos kerja, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan pentingnya menjaga kerukunan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

Selain perayaan Paskah, acara tersebut dirangkai dengan pelantikan pengurus PGI-D Labuhanbatu Selatan periode 2026–2031.

Ia berharap organisasi tersebut dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kerukunan umat beragama.

"Dengan kehadiran PGI-D Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diharapkan dapat mempererat kebersamaan antar gereja dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman," kata Fery.

Ia menutup sambutannya dengan ajakan untuk terus menjaga harmoni sosial dan mendukung pembangunan daerah.*

(ad)

MEDAN - Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—terus menunjukkan kemajuan signifikan.

Akses jalan, jembatan, hingga jalur logistik kini mulai kembali berfungsi dan menopang aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Baca Juga:

• Ibu Hamil Ditandu 30 Km di Tapteng, Bobby Nasution Percepat Puskesmas Rawat Inap di Daerah Terpencil Sumut

Selain itu, sekitar 67 persen dari 1.181 jembatan daerah terdampak juga sudah dapat digunakan kembali.

Sementara itu, infrastruktur jalan dan jembatan nasional dilaporkan telah 100 persen berfungsi, sehingga distribusi logistik dan mobilitas masyarakat kembali berjalan normal.

Juru Bicara Satgas PRR Amran mengatakan proses pemulihan di lapangan menunjukkan progres yang cukup cepat, termasuk pembersihan material lumpur yang sebelumnya menutup drainase dan irigasi di sekitar infrastruktur terdampak.

"Kondisi di lapangan sudah menunjukkan progres signifikan dan hampir tuntas. Untuk akses jalan nasional bahkan sudah 100 persen terhubung. Saat ini tinggal pembersihan drainase yang tertutup lumpur," kata Amran, Rabu (6/5/2026).

Ia menjelaskan, sebagian jembatan yang telah difungsikan saat ini masih bersifat sementara, seperti jembatan bailey.

Pembangunan jembatan permanen masih terus dilakukan sebagai bagian dari tahap rekonstruksi jangka panjang.

"Dari sisi fungsional, hampir seluruh akses sudah dapat digunakan kembali. Namun untuk kondisi permanen seperti sebelum bencana tentu membutuhkan waktu lebih panjang," ujarnya.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan percepatan pemulihan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah agar aktivitas masyarakat segera kembali normal.

"Penanganan infrastruktur pascabencana menjadi prioritas kami agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman," kata Dody.

Pemerintah menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut dapat selesai secara bertahap, dengan standar infrastruktur yang lebih kuat dan tahan terhadap potensi bencana di masa mendatang.*

(ad)

MEDAN – pemerintah/" target="_blank">Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap di wilayah terpencil.

Kebijakan ini menyusul kasus seorang ibu hamil di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang harus ditandu sejauh 30 kilometer selama sekitar enam jam akibat minimnya akses jalan dan jauhnya fasilitas kesehatan.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Bangun Infrastruktur, Bupati Tapteng Dorong Penataan Ekosistem Usai Banjir Bandang dan Longsor

Ia menegaskan bahwa kondisi layanan kesehatan di daerah terpencil harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah.

"Kami dari provinsi menyampaikan belasungkawa atas kejadian ini. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat lebih mudah dijangkau," kata Bobby Nasution di Medan, Selasa (12/5/2026).

Menurut Bobby, persoalan utama di wilayah terpencil tidak hanya terbatas pada ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga akses infrastruktur menuju layanan tersebut yang masih terbatas.

Karena itu, Pemprov Sumut mendorong percepatan peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap, terutama di wilayah dengan jarak lebih dari 30 kilometer dari rumah sakit rujukan.

"Puskesmas yang jaraknya lebih dari 30 kilometer dari rumah sakit kita dorong menjadi Puskesmas rawat inap. Program ini sudah kita siapkan dan dipercepat mulai tahun ini," ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemprov Sumut telah meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan pengecekan terhadap standar fasilitas Puskesmas di wilayah masing-masing.

Jika memenuhi kriteria, pemerintah provinsi akan memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan layanan.

"Standarnya sudah ada. Ketika sudah memenuhi standar, pemerintah/" target="_blank">Pemerintah Provinsi akan membantu agar Puskesmas tersebut bisa menjadi Puskesmas rawat inap," kata Bobby Nasution.

Program ini sebelumnya direncanakan mulai pada 2027. Namun, pelaksanaannya dipercepat tahun ini setelah adanya dukungan dari pemerintah pusat.

Selain peningkatan layanan kesehatan, Pemprov Sumut juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan menuju daerah terpencil.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi lebih cepat dan merata.

"Kita bukan hanya mendorong programnya, tetapi juga menyiapkan dukungan keuangannya. Tinggal bagaimana kabupaten dan kota mengajukan sesuai kebutuhan daerahnya," ujar Bobby Nasution.*

(ad)

TAPTENG– Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wilayah pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah kawasan di daerah tersebut.

Penegasan itu disampaikan Masinton usai mengikuti workshop yang digelar masyarakat sipil bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan sejumlah instansi terkait di Tapanuli Tengah, Selasa (12/5/2026).

Baca Juga:

• Pemkot Tanjungbalai Percepat Pembangunan Gerai KDMP/KKMP, Ini Targetnya

Menurut dia, peristiwa banjir bandang dan longsor yang terjadi menjadi peringatan bahwa penataan wilayah hulu, daerah aliran sungai, hingga permukiman perlu dilakukan secara lebih terintegrasi dengan pendekatan berbasis lingkungan.

Masinton juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mempertahankan Tapanuli Tengah dalam kawasan Ekosistem Batangtoru.

Kebijakan itu, kata dia, menjadi dasar penting bagi pembangunan daerah yang tetap memperhatikan aspek konservasi.

"Hal ini menjadi modal krusial untuk membangun Tapanuli Tengah berbasis lingkungan hidup, terutama di kawasan hulu perbukitan," ujar Masinton.

Ia menjelaskan, karakter geografis Tapanuli Tengah yang terdiri dari perbukitan, hutan, dan aliran sungai membuat kerusakan di wilayah hulu berdampak langsung terhadap kawasan hilir.

Karena itu, pemerintah daerah mulai mendorong pendekatan agroforestry sebagai strategi jangka panjang.

Skema tersebut, kata dia, diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekologi sekaligus membuka peluang ekonomi masyarakat melalui penanaman tanaman produktif seperti aren, durian, dan tanaman endemik lainnya.

"Pendekatan di hulu harus memberi manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan," kata Masinton.

Selain aspek penghijauan, pemerintah daerah juga menyoroti kebutuhan infrastruktur pengendali banjir.

Pembangunan sabo dam dan penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) disebut menjadi prioritas untuk mengurangi risiko banjir bandang yang berulang saat curah hujan tinggi.

Masinton menyebut Kementerian Pekerjaan Umum telah merencanakan pembangunan tiga unit sabo dam di wilayah Tukka untuk menahan material lumpur, batu, dan kayu dari hulu agar tidak langsung menghantam permukiman warga.

Ia menegaskan penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir agar persoalan banjir tidak terus berulang setiap musim hujan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga masih melanjutkan proses pemulihan sosial melalui pendataan korban dan penyaluran bantuan.

Saat ini, bantuan stimulan rumah dari BNPB serta jaminan hidup dari Kementerian Sosial mulai disalurkan kepada warga terdampak.

Masinton menyebut pemerintah daerah tengah mengusulkan tambahan pendataan untuk lebih dari 20.000 rumah rusak agar bantuan dapat diperluas pada tahap berikutnya.

Sebagai bagian dari relokasi, pemerintah juga membangun 118 unit hunian tetap di Padang Sugi serta menyiapkan lokasi baru di Tukka yang diproyeksikan mampu menampung sekitar 400 kepala keluarga.*

(km/ad)

TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai mempercepat pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis desa dan kelurahan.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina memimpin langsung rapat koordinasi percepatan pembangunan tersebut di ruang kerjanya, Selasa (12/5/2026).

Baca Juga:

• Sekda Aceh Lantik Pejabat Baru, Gubernur Tekankan Birokrasi Harus Lebih Responsif dan Profesional

Agenda rapat difokuskan pada percepatan pembangunan fisik gerai serta penataan aset daerah yang akan dimanfaatkan sebagai basis pengembangan koperasi.

Program ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai dan pergudangan koperasi, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dan aset desa.

Dalam paparannya, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM menyebut terdapat 31 koperasi desa dan kelurahan yang telah berbadan hukum.

Dari jumlah tersebut, delapan lokasi saat ini telah memasuki tahap pembangunan fisik gerai yang tersebar di Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, Sei Tualang Raso, dan Teluk Nibung.

Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menegaskan bahwa percepatan pembangunan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Ia menekankan perlunya sinergi lintas sektor agar program berjalan sesuai regulasi dan tepat sasaran.

"Sinergi antara pemerintah daerah, unsur pengamanan, dan perangkat hukum sangat penting agar proses pengadaan lahan dan pembangunan berjalan tertib administrasi," ujar Fadly.

Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait kebutuhan biaya pematangan lahan (cut and fill) serta pengadaan lahan baru di beberapa titik strategis.

Pemerintah kota, kata Fadly, berkomitmen memfasilitasi perizinan, memastikan kesiapan lahan, serta mengalokasikan dukungan anggaran sesuai kewenangan daerah.

Selain itu, ia meminta camat dan unsur TNI di tingkat kewilayahan untuk memperkuat koordinasi dalam pendataan potensi ekonomi lokal serta penyusunan proposal bisnis KDMP/KKMP agar koperasi dapat berjalan lebih produktif dan berkelanjutan.*

(ad)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materiil terkait kebijakan kuota internet hangus tidak dapat diterima karena dinilai tidak jelas atau obscuur.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara nomor 87/PUU-XXIV/2026, Selasa (12/5/2026).

Baca Juga:

• Polsek Medan Baru Tangkap Dua Remaja Pelaku Curanmor Motor Trail, Diduga Sudah 5 Kali Beraksi

Dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim konstitusi memutuskan permohonan tidak memenuhi syarat formil untuk diproses lebih lanjut.

Dalam pertimbangannya, MK menguraikan sedikitnya tiga alasan utama yang membuat permohonan tersebut dinilai kabur.

Pertama, pemohon tidak menjelaskan secara memadai dasar kewenangan MK dalam menguji Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

MK menilai pemohon hanya menyebut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tanpa argumentasi yang utuh.

Kedua, terkait kedudukan hukum (legal standing), MK menyebut pemohon hanya mencantumkan unsur kerugian konstitusional secara umum.

Namun, uraian tersebut tidak dihubungkan secara jelas dengan substansi perkara yang diajukan.

"Kelima poin tersebut tidak dikaitkan dengan substansi yang seharusnya diuraikan mengenai syarat-syarat kerugian hak konstitusional," tulis MK.

Ketiga, MK menilai pemohon tidak menguraikan secara memadai pertentangan norma yang diuji dengan UUD 1945.

Hal ini membuat majelis kesulitan menilai adanya dugaan inkonstitusionalitas dalam pasal yang dipersoalkan.

Meski demikian, MK menegaskan terdapat dua perkara serupa yang masih berlanjut, yakni perkara nomor 33/PUU-XXIV/2026 dan 273/PUU-XXIII/2025, yang masih dalam tahap mendengarkan keterangan ahli.*

(km/ad)

KUPANG — Sebanyak sembilan orang telah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) terkait dugaan pemerasan yang menyeret Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Ridwan Sujana Angsar, terhadap seorang kontraktor bernama Hironimus Sonbay alias Roni.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT, Anak Agung Raka Putra Dharmana, mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh Asisten Pengawas (Aswas) Kejati NTT.

Baca Juga:

• Polsek Medan Baru Tangkap Dua Remaja Pelaku Curanmor Motor Trail, Diduga Sudah 5 Kali Beraksi

"Hingga saat ini, Aswas Kejati NTT telah memeriksa sembilan orang sebagai saksi," kata Raka, Selasa, 12 Mei 2026.

Selain Ridwan Sujana Angsar dan Koordinator Pidana Umum Kejati NTT Noven Verderikus Bulan, saksi lain yang diperiksa termasuk kontraktor Roni Sonbay serta kuasa hukumnya, Fransisco Bessi.

Fransisco tercatat telah dua kali dimintai keterangan pada 4 Mei dan 11 Mei 2026.

Menurut Raka, seluruh hasil pemeriksaan akan dihimpun dan dilaporkan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengawasan internal.

Di sisi lain, Kepala Kejati NTT, Roh Adi Wibowo, menyatakan bahwa proses penanganan perkara masih berjalan.

"Sedang berproses tindak lanjutnya. Mohon ditunggu," ujarnya singkat.

Kuasa hukum Roni, Fransisco Bessi, menyebut pemeriksaan berfokus pada pendalaman bukti percakapan dan dokumen yang diserahkan pihaknya.

Ia mengklaim seluruh data yang diberikan telah dicocokkan dengan isi percakapan dalam perangkat komunikasi milik kliennya.

"Semua data yang kami serahkan cocok dengan isi percakapan di dalam dua HP ini," kata Fransisco.

Ia juga meminta agar kasus ini diusut secara terbuka dan berjenjang hingga Kejaksaan Agung, termasuk melibatkan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dan Intelijen (Jamintel).

Menurutnya, transparansi diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

"Ini penting sebagai langkah pembenahan untuk menindak oknum jaksa yang nakal," ujarnya.

Sebelumnya, nama Ridwan Sujana Angsar yang kini menjabat Kajari Medan disebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang.

Ia diduga menerima uang Rp 40 juta dari kontraktor Roni saat masih menjabat di Kejari Kupang terkait perkara dugaan korupsi proyek renovasi sekolah.*

(km/ad)

JAKARTA — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada mantan konsultan eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim, Ibrahim Arief alias Ibam, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Namun, putusan tersebut tidak bulat karena dua dari lima hakim menyampaikan dissenting opinion atau perbedaan pendapat.

Baca Juga:

• Hakim Ungkap Kerugian Negara Kasus Chromebook Capai Rp 5,2 Triliun, Lebih Besar dari Tuntutan Jaksa

Dalam dissenting opinion-nya, Hakim Andi Saputra menilai Ibrahim Arief tidak memenuhi unsur dakwaan jaksa penuntut umum sehingga seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan.

"Sehingga haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan. Kepadanya juga melekat pemulihan harkat dan martabat termasuk hak untuk dilupakan," ujar Andi Saputra di persidangan.

Kedua hakim tersebut berpendapat Ibrahim Arief hanya memberikan masukan teknis secara umum sebagai konsultan teknologi informasi, tanpa mengarahkan pemilihan merek tertentu. Mereka juga menilai masukan tersebut justru mengalami perubahan oleh tim teknis di Kementerian Pendidikan.

"Masukan terdakwa dipotong atau dipelintir oleh tim teknis dari Kemendikbud," ujar hakim dalam pertimbangannya.

Hakim yang berbeda pendapat juga menyebut tidak ditemukan bukti adanya persekongkolan, niat jahat, maupun penerimaan keuntungan dari pengadaan tersebut. Mereka menilai pertemuan Ibrahim dengan pihak Google dilakukan secara terbuka dan atas arahan pejabat kementerian.

Selain itu, pendapatan dan kenaikan aset Ibrahim Arief disebut berasal dari sumber lain yang tidak berkaitan dengan perkara, termasuk penjualan saham Bukalapak, bukan dari proyek pengadaan Chromebook.

"Tidak ada mens rea atau niat jahat dalam pengadaan ini," demikian pertimbangan dissenting opinion.

Meski demikian, mayoritas hakim tetap menyatakan Ibrahim Arief bersalah dan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider 120 hari kurungan.

Putusan ini jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta hukuman 15 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, serta uang pengganti Rp 16,92 miliar subsider 7 tahun 6 bulan penjara.

Hakim menyatakan Ibrahim terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto KUHP baru dalam kasus pengadaan Chromebook dan CDM di Kemendikbudristek.*

(d/ad)

JAKARTA — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) era Menteri Nadiem Makarim menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp 5,2 triliun.

Putusan tersebut disampaikan hakim anggota Sunoto saat membacakan amar vonis terhadap mantan konsultan kementerian, Ibrahim Arief alias Ibam, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

Baca Juga:

• Hakim Sebut Ibrahim Arief Tak Nikmati Aliran Dana Korupsi Chromebook, Namun Tetap Divonis 4 Tahun Penjara

"Yang secara langsung membuktikan keterlibatan operasional terdakwa dalam aktivasi Chrome Device Management yakni instrumen utama yang menyebabkan kerugian negara USD 44.054.426 yang setara dengan Rp 621.387.678.730," ujar hakim dalam persidangan.

Hakim juga menyebut adanya penyimpangan dalam proses pengadaan yang melibatkan peran teknis terdakwa sebagai bagian dari tim engineer leader.

Dalam pertimbangannya, majelis menilai posisi tersebut digunakan untuk memfasilitasi proses pengadaan yang merugikan negara.

Selain itu, hakim menyatakan terdapat praktik mark-up harga dalam pengadaan Chromebook hingga tiga kali lipat dari harga pasar.

Selisih harga tersebut disebut mencapai sekitar Rp 4 juta per unit.

"Yang apabila dikalikan dengan jumlah pengadaan sebanyak 1.159.327 unit Chromebook setara dengan kerugian Rp 4 triliun lebih," kata hakim.

Dengan demikian, majelis hakim merinci total kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 5.258.695.678.730.

Angka tersebut terdiri dari kerugian CDM sebesar Rp 621,3 miliar dan kemahalan Chromebook sekitar Rp 4,6 triliun.

Hakim juga menyebut angka tersebut lebih besar dibandingkan perhitungan awal auditor negara yang menjadi dasar dakwaan jaksa.

Dalam perkara ini, Ibrahim Arief alias Ibam dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 120 hari kurungan.

Majelis hakim menyatakan Ibam terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Putusan tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut 15 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, serta uang pengganti Rp 16,92 miliar.*

(d/ad)

BANDA ACEH — Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, atas nama Gubernur Aceh, melantik sejumlah pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa, 12 Mei 2026.

Pelantikan tersebut dihadiri para pejabat struktural, mulai dari asisten Sekda, staf ahli gubernur, hingga kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Baca Juga:

• Harga Minyakita di Medan Tembus Rp22 Ribu! DPRD Desak Pemko Sidak Pasar

Ia juga menekankan pentingnya penguatan birokrasi yang lebih responsif dan profesional dalam menjawab kebutuhan publik.

"Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas birokrasi agar semakin responsif, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat," demikian bunyi sambutan Gubernur Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman atau Ampon Man, menyebut pelantikan ini merupakan bagian dari strategi percepatan kinerja pemerintahan di berbagai sektor.

Ia berharap pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dan bekerja efektif di unit masing-masing.

Menurut Ampon Man, Pemerintah Aceh saat ini tengah mendorong percepatan realisasi program dan anggaran.

Hingga 11 Mei 2026, realisasi keuangan tercatat 26,09 persen, sementara realisasi fisik mencapai 29,09 persen.

Target akhir Mei 2026 ditetapkan masing-masing 29,23 persen untuk keuangan dan 32,23 persen untuk fisik.

"Para pejabat yang baru dilantik diharapkan menjadi motor penggerak percepatan kinerja, memperkuat koordinasi, dan menyelesaikan hambatan program secara cepat," ujar Ampon Man.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti percepatan penyerapan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk pemulihan pascabencana agar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Gubernur juga meminta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2026 dipercepat dengan tenggat 30 Juni 2026, dengan fokus pada belanja prioritas, termasuk penguatan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).*

(ad)

MEDAN – Unit Reskrim Polsek Medan Baru mengungkap kasus pencurian sepeda motor (curanmor) yang menyasar kendaraan jenis trail di wilayah hukum Medan Baru, Kota Medan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua pelaku yang masih di bawah umur.

Baca Juga:

• Harga Minyakita di Medan Tembus Rp22 Ribu! DPRD Desak Pemko Sidak Pasar

Penangkapan dilakukan setelah penyelidikan terhadap sejumlah laporan kehilangan kendaraan di kawasan tersebut.

Kapolsek Medan Baru, Kompol Bambang G Hutabarat, mengatakan dari tangan pelaku pihaknya mengamankan satu unit sepeda motor yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian, serta sejumlah barang bukti lain berupa pakaian, sandal, dan kunci T.

"Para tersangka ini anak di bawah umur yang sudah putus sekolah. Kami juga mengamankan barang bukti sepeda motor dan alat yang digunakan untuk melakukan aksinya," kata Bambang, Selasa, 12 Mei 2026.

Bambang mengungkapkan, para pelaku mengaku telah melakukan aksi pencurian sebanyak lima kali di wilayah Medan Baru.

Dari rangkaian aksi tersebut, mereka berhasil membawa kabur tiga unit Honda CRF dan dua unit Honda Beat.

"Sudah lima kali mereka beraksi, dengan hasil tiga motor CRF dan dua Honda Beat," ujarnya.

Salah satu korban diketahui merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, yang kehilangan sepeda motornya saat diparkir di rumah kos.

Polisi juga menduga kelompok ini tidak bergerak sendiri, melainkan bagian dari jaringan yang lebih terorganisir yang melibatkan anak di bawah umur.

Saat ini, satu pelaku lain masih dalam pengejaran petugas. Polisi mengimbau pelaku segera menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan tegas.

"Kami tidak memberikan ruang bagi pelaku kejahatan jalanan," kata Bambang.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman hingga tujuh tahun penjara.*

(ad)

MEDAN – Harga minyak goreng bersubsidi Minyakita di Kota Medan mengalami lonjakan signifikan hingga memicu keresahan masyarakat.

Produk yang semestinya dijual terjangkau untuk warga berpenghasilan menengah ke bawah kini dipasarkan di kisaran Rp20.000 hingga Rp22.000 per liter, jauh di atas harga sebelumnya sekitar Rp15.700.

Baca Juga:

• Camat Medan Polonia Turun Tangan, Sengketa Akses Jalan Pekong Dimediasi

Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Sri Rezeki, mendesak Pemerintah Kota Medan melalui organisasi perangkat daerah terkait untuk segera turun ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar.

Ia menilai selisih harga yang terlalu jauh membuka ruang bagi praktik spekulasi yang merugikan masyarakat.

"Saran saya, Pemko Medan segera melakukan peninjauan ke pasar-pasar. Jika selisih harganya sudah terlalu jauh, ini sangat berisiko disusupi spekulan," ujar Sri Rezeki, Selasa, 12 Mei 2026.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap reaktif dan menunggu viralnya persoalan di media sosial sebelum bertindak.

Menurut dia, pemerintah harus segera mengidentifikasi penyebab kenaikan harga komoditas pokok agar tidak membebani masyarakat lebih jauh.

"Jangan tunggu viral dulu baru bergerak. Kondisi ekonomi masyarakat sedang terjepit," kata dia.

Sri Rezeki menambahkan, kenaikan harga minyak goreng berpotensi memicu efek berantai terhadap harga bahan pangan lainnya, terutama produk olahan rumah tangga yang menggunakan minyak goreng.

"Kalau harga minyak naik, tentu bahan makanan lain juga ikut naik. Semua saling berkaitan," ujarnya.

Selain Minyakita, sejumlah komoditas lain di Medan juga mengalami kenaikan, di antaranya cabai rawit yang sempat menyentuh Rp80.000–Rp90.000 per kilogram, serta bawang merah dan bawang putih di kisaran Rp40.000–Rp50.000 per kilogram.

Untuk meredam gejolak harga, DPRD Medan mendorong pemerintah segera menggelar operasi pasar atau pasar murah guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi daerah.*

(ss/ad)

MEDAN – Pemerintah Kecamatan Medan Polonia bergerak cepat menindaklanjuti polemik penutupan akses tembok di Jalan Pekong, Kelurahan Polonia, Kota Medan, yang sempat viral di media sosial.

Mediasi digelar di Kantor Kecamatan Medan Polonia, Selasa, 12 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Camat Medan Polonia, Noor Alfi Pane, dengan melibatkan unsur Muspika, pihak kelurahan, kuasa hukum perusahaan, serta perwakilan warga.

Baca Juga:

• Kolaborasi Pemko dan PWPM Dorong Medan Jadi Destinasi Wisata Unggulan

Dalam forum mediasi, pihak warga melalui kuasa hukumnya mengakui bahwa terdapat akses jalan lain di lokasi tersebut.

Namun mereka tetap meminta agar tembok yang menutup akses pintu rumah dibuka sementara, dengan alasan lahan yang dimaksud belum digunakan oleh pihak perusahaan.

Camat Medan Polonia, Noor Alfi Pane, mengatakan pemerintah hadir sebagai fasilitator untuk menjaga ketertiban dan mencegah konflik berkepanjangan di masyarakat, sesuai arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

"Alhamdulillah, kedua belah pihak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Mereka sepakat menempuh musyawarah dan akan ada pertemuan lanjutan," kata Noor.

Ia menegaskan, langkah mediasi diambil untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap terjaga serta tidak menimbulkan konflik horizontal di wilayah tersebut.

Hasil pertemuan tersebut telah dituangkan dalam berita acara sebagai dasar tindak lanjut penyelesaian antara kedua pihak.*

(ad)

MEDAN – Pemerintah Kota Medan mempercepat transformasi sektor pariwisata untuk mengubah posisi kota dari sekadar daerah transit menjadi destinasi wisata unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Pengurus Koordinator Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) dengan Dinas Pariwisata Kota Medan, Selasa, 12 Mei 2026.

Baca Juga:

• Prabowo Panggil AHY hingga Rosan, Ini yang Dibahas

"Kami ingin menjual kekuatan wisata sejarah, budaya, dan kuliner Kota Medan melalui konten kreatif yang mampu menarik wisatawan datang langsung ke Medan," kata Odi.

Ia menyebut saat ini Pemko Medan tengah melakukan berbagai pembenahan infrastruktur dan kawasan wisata, termasuk revitalisasi Lapangan Merdeka dan Gedung Warenhuis sebagai ikon kota.

Sementara itu, Ketua PWPM, Muhammad Edison Ginting, menyatakan pihaknya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas promosi destinasi wisata Medan melalui publikasi media.

"Kami ingin membangun kolaborasi yang kuat dengan Dinas Pariwisata untuk memperkenalkan potensi wisata Kota Medan lebih luas lagi," ujar Edison.

Ia menambahkan, kolaborasi tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas agar organisasi profesi ikut berperan dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam pertemuan itu, Dispar Medan juga memaparkan pengembangan sejumlah kawasan strategis pariwisata, termasuk kawasan Kesawan, Lapangan Merdeka, Istana Maimun, Masjid Raya, hingga wilayah wisata bahari di Medan bagian utara.

Selain itu, program Car Free Night (CFN) di kawasan Kota Lama Kesawan disebut semakin meningkatkan daya tarik wisata perkotaan, dengan tingginya kunjungan masyarakat setiap pekan.

PWPM juga mengusulkan lomba karya tulis jurnalistik bertema pariwisata untuk memperkuat promosi destinasi Kota Medan

. Usulan tersebut disambut positif dan akan dibahas lebih lanjut sebagai bagian dari strategi promosi daerah.

Pemerintah Kota Medan optimistis, dengan kolaborasi lintas sektor, tingkat kunjungan wisatawan dan okupansi hotel akan terus meningkat, sekaligus memperkuat posisi Medan sebagai destinasi wisata berdaya saing global.*

(ad)