JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan telah memeriksa seorang warga negara asing (WNA) dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

WNA tersebut diperiksa sebagai saksi yang meringankan tersangka Don Ritto (DR).

Baca Juga:

• Praperadilan Rampung, Kubu Pastikan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Hormati Proses Hukum TPPU di Kejagung

"Memang terjadwal kemarin ada pemeriksaan saksi yang warga negara asing, tapi itu saksi yang dihadirkan meringankan dari pihak tersangka DR," kata Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna kepada wartawan di Gedung Utama Kejagung RI, Jakarta Selatan, Kamis, 3 September 2026.

Anang juga membantah informasi yang menyebut WNA tersebut diperiksa berkaitan dengan dugaan transaksi kripto yang dilakukan Febrie.

"Tidak," ucap Anang.

Pada Kamis, 3 September 2026, Febrie kembali diperiksa oleh Tim 9 Kejagung RI terkait perkara TPPU yang menjeratnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Febrie diperiksa bersama enam saksi lainnya.

Sejumlah saksi yang diperiksa berasal dari pihak perbankan.

Pemeriksaan terhadap pihak perbankan dilakukan untuk menelusuri alur transaksi yang berkaitan dengan Febrie.

"Tentunya (pemeriksaan) bagian dari TPPU-nya juga. Apakah ini ada transaksi-transaksi, seperti itu, terhadap pihak-pihak lain yang diduga ada kaitannya dengan perkara ini," kata Anang.

Menurut Anang, pemeriksaan saksi juga berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan penyidik.

Namun, ia mengaku belum mengetahui secara rinci bukti apa saja yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan tersebut.

Anang juga belum dapat memastikan apakah terdapat rekening milik Febrie yang telah disita penyidik.

"Saya tidak tahu persis, yang jelas dokumen yang terkait dengan dugaan dalam perkaranya itu," imbuhnya.

Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah perkara.

Kasus yang menjerat mantan Jampidsus tersebut pada awalnya ditangani oleh Polri sebelum penanganannya diserahkan kepada Kejagung.

Salah satu perkara yang menjerat Febrie adalah dugaan korupsi dan TPPU terkait kasus ASABRI.

Dalam perkara tersebut, Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama pengusaha Don Ritto.

Febrie kemudian kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU terkait temuan barang bukti berupa 74 kilogram emas dan uang tunai ratusan miliar rupiah.

Dalam perkara ini, Kejagung juga menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka.

Selain perkara tersebut, penyidikan lain yang berkaitan dengan Febrie masih berjalan.

Penyidikan itu mencakup dugaan korupsi di PT Krakatau Steel serta pengadaan batu bara untuk PLTU yang disebut mengakibatkan blackout.

Pemeriksaan terhadap Febrie dan para saksi masih dilakukan untuk mendalami dugaan aliran transaksi serta keterkaitannya dengan perkara TPPU yang sedang ditangani Kejagung.* (d/ad)

JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan permohonan maaf atas kasus keracunan massal setelah ratusan siswa dan santri mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo, Jawa Timur.

Sudaryono menyampaikan permintaan maaf tersebut saat memberikan pengarahan kepada jajaran BGN.

Baca Juga:

• BGN Usulkan Anggaran MBG 2027 Capai Rp232,5 Triliun, Ini Rinciannya

"Saya juga menyampaikan di tempat ini, keracunan makanan yang terjadi di Sidoarjo kemarin, permohonan maaf saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atas kelalaian dan hal-hal yang kemudian menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan di Sidoarjo, di pondok pesantren yang sampai saat ini datanya terekap di tempat kami," ujar Sudaryono saat memberikan pengarahan ke jajaran BGN seperti dalam video yang diunggah di Instagram resminya, Kamis (3/9/2026).

Sudaryono mengatakan BGN masih memantau perkembangan jumlah korban.

Ia meminta jajaran BGN terus melakukan pendataan terhadap seluruh siswa dan santri yang telah mengonsumsi makanan dari program MBG tersebut.

Dalam penelusuran sementara, Sudaryono menyebut terdapat persoalan pada pelabelan ompreng atau wadah makanan yang digunakan untuk mendistribusikan MBG.

"Kasus keracunan di Sidoarjo, kita sudah cek kronologis, sudah cek juga di Radar MBG, bahwa ternyata ahli gizi dan kepala dapur itu kemudian tidak melabeli semua omprengnya, hanya dikasih label satu untuk satu PIC. Jadi dia ngirim, misalnya 400 itu labelnya satu," ujar dia.

Menurut Sudaryono, setiap ompreng seharusnya mencantumkan informasi mengenai waktu makanan dimasak dan batas maksimal makanan tersebut dikonsumsi.

Ia mengatakan penelusuran sementara menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara waktu makanan matang, waktu pengiriman, dan waktu makanan dikonsumsi oleh siswa.

"Penelusuran sementara, itu makanan matang jam 5, makanya harus dikonsumsi sebelum jam 9, namun di labeling itu ditulis, dilaporkan jam 8.00 dan dimakan maksimal jam 10 di labelnya, dan labelnya itu tidak semua ompreng. Hanya satu ompreng kemudian difoto, dimasukkan ke dalam POP, kemudian di-capture oleh Radar MBG," ucap dia.

Sudaryono mengatakan makanan tersebut diduga baru dikirim ke sekolah setelah melewati waktu yang seharusnya. Makanan kemudian dikonsumsi siswa pada siang hari.

"Yang menjadi kenyataannya di lapangannya, itu ompreng yang dimakan sebelum jam 10, dikirim ke sekolah di atas jam 11, kalau tidak salah 11.30 atau 11.40, baru dimakan di atas jam 12 oleh para siswa itu sehingga keracunan massal terjadi di sekolah, di mana omprengmu kau kasih jam 10, tapi kalau kasih di atas jam 11 dan dimakan di atas jam 12," imbuhnya.

Sudaryono menilai persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan teknis.

Ia menyebutnya sebagai kelalaian yang disengaja karena aturan dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan MBG telah diberikan kepada petugas.

"Berarti ini adalah kelalaian yang disengaja, saya ulangi, ini kelalaian yang disengaja. Aturan sudah diberikan, juklak juknis sudah diberikan, cara sudah diberikan tapi Anda lalai dalam melaksanakan ini, namanya kelalaian yang disengaja," tegasnya.

Sudaryono menegaskan akan ada sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan kelalaian.

Ia juga meminta agar dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut diusut secara tuntas.

"Bukan hanya dicopot, bukan hanya dipecat, kalau diidentifikasi ada kelalaian dan ada unsur pidana, mohon maaf, kami tidak bisa bantu," ucap dia.

Kasus keracunan MBG tersebut terjadi setelah ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan pelajar di sejumlah sekolah di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, mengonsumsi menu MBG dari SPPG Kalitengah pada Selasa, 1 September 2026.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo melaporkan jumlah korban mencapai 664 orang.

Dari jumlah tersebut, 77 orang masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Kepala Dinkes Sidoarjo, dr Lakhsmie Herawati Yuwantina, mengatakan sebagian besar korban telah diperbolehkan pulang.

"Total 664 pasien, MRS 77 pasien, KRS 581 pasien, observasi 6 pasien. Secara umum (kondisi pasien yang masih menjalani perawatan) stabil," ujar Lakhsmie, Kamis (3/9).

BGN menyatakan masih melakukan pemantauan dan penelusuran terhadap kasus tersebut, termasuk mengevaluasi pelaksanaan distribusi makanan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.* (d/ad)

JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri membongkar praktik perjudian online atau judol jaringan internasional.

Nilai transaksi jaringan tersebut mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Baca Juga:

• Dituntut 16 Tahun Penjara, Dirut PT PASU Sebut Kasus Inalum Hanya Sengketa Perdata

Jaringan ini mengoperasikan sejumlah situs perjudian online, yakni 1XBET, AJ8KEREN, dan EMPIRE88.

"Website perjudian online ini beroperasi secara nasional maupun internasional," kata Brigjen Adex dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 3 September 2026.

Menurut Adex, pusat kendali operasional situs-situs tersebut berada di luar negeri.

Sindikat itu diduga memanfaatkan perusahaan jasa pembayaran di Indonesia untuk mengelola dana deposit para pemain.

Berdasarkan hasil penyidikan, nilai transaksi jaringan tersebut pada periode yang disebut penyidik mencapai Rp1.037.790.052.498.

Nilai itu disebut setara dengan sekitar Rp260 miliar per bulan atau Rp8,6 miliar per hari.

"Estimasi perolehan keuntungan berdasarkan fakta transaksi periode Januari sampai dengan 2026 tercatat transaksi sebesar Rp 1.037.790.052.498. Atau setara Rp 260 miliar per bulan atau setara Rp 8,6 miliar per hari," ujarnya.

Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Mereka diduga menggunakan perusahaan fiktif bernama PT Ultra Payment Terpercaya (PT UPT) untuk menampung dana deposit.

Berikut identitas dan peran masing-masing tersangka:

- APU, ditangkap di Semarang pada 15 Juli 2026. Ia berperan sebagai penghubung sekaligus mencari direktur fiktif perusahaan.
- MAY, ditangkap di Semarang pada 15 Juli 2026. Ia berperan sebagai Direktur PT UPT atau direktur fiktif yang menampung uang deposit.
- R, ditangkap di Tangerang Selatan pada 13 Juli 2026. Ia berperan memerintahkan pencarian direktur fiktif dan pembukaan rekening bank.
- GG, ditangkap di Jakarta Timur pada 13 Juli 2026. Ia berperan membuat legalitas perusahaan PT UPT.
- TS, ditangkap di Tangerang Selatan pada 20 Juli 2026. Ia berperan mengatur transaksi keuangan dari perusahaan fiktif tersebut.

Selain lima tersangka, penyidik masih memburu seorang berinisial FP yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO).

FP diduga berperan memberikan perintah kepada tersangka lain sekaligus mengendalikan operasional transaksi perjudian daring tersebut.

"Adapun peran DPO FP sebagai orang yang memerintahkan tersangka R, GG, dan S dengan tugas masing-masing sebagaimana dijelaskan di atas dan memudahkan jalan operasional transaksi perjudian daring tersebut," ujarnya.

Dalam pengungkapan kasus ini, Bareskrim Polri juga membekukan aliran dana yang diduga berkaitan dengan jaringan perjudian online tersebut.

Dana yang dibekukan berada pada lima penyelenggara jasa pembayaran. Nilai totalnya mencapai Rp51.991.693.314.

"Bareskrim Polri berhasil melakukan pembekuan dana yang ada pada lima penyelenggara jasa pembayaran di antaranya adalah PT KPG, PT HST, PT UPB, dan PT BPR serta PT K dengan total nilai sejumlah Rp 51.991.693.314," jelas Adex.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya delapan unit telepon seluler, 17 token bank, buku tabungan, kartu ATM, serta bundel cek bank.

Bareskrim Polri juga telah mengajukan permohonan pemutusan akses atau take down terhadap seluruh situs perjudian online tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Kami telah secara resmi mengajukan permohonan pemutusan akses atau take down kepada Kominfo terhadap seluruh situs tersebut agar tidak lagi dapat diakses oleh publik," tegasnya.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 26 ayat (1) dan/atau Pasal 82 dan/atau Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana.

Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 607 serta ketentuan penyertaan Pasal 20 huruf C dan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ancaman hukuman maksimal yang dikenakan kepada para tersangka dalam perkara tersebut adalah 15 tahun penjara.* (d/ad)

MEDAN — Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (PT PASU), Djoko Sutrisno, 78 tahun, meminta majelis hakim membebaskannya dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi transaksi aluminium dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum).

Permintaan itu disampaikan Djoko saat membacakan nota pembelaan atau pledoi pribadi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 2 September 2026.

Baca Juga:

• Dirut PT PASU Minta Dibebaskan dari Kasus Dugaan Korupsi Inalum, Ini Alasannya

Dalam pembelaannya, Djoko menilai persoalan gagal bayar PT PASU bukan tindak pidana korupsi, melainkan sengketa perdata yang terjadi akibat krisis ekonomi dan keadaan memaksa atau force majeure.

Djoko menjelaskan hubungan bisnis antara PT PASU dan PT Inalum telah berlangsung sejak 2018.

Menurut dia, kerja sama tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan jual beli perdata yang sah.

Salah satu skema pembayaran yang dipersoalkan jaksa adalah Documents Against Acceptance (D/A) 180 hari.

Djoko menyebut skema tersebut berasal dari penawaran pihak Inalum pada Agustus 2019.

Menurut dia, skema pembayaran itu juga telah melalui mekanisme rapat direksi internal dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Inalum secara berturut-turut pada periode 2020–2024.

Selama tujuh tahun kerja sama, yakni 2018 hingga 2024, terdapat 146 transaksi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 117 transaksi atau sekitar 80 persen telah dilunasi.

Djoko mengatakan pembayaran berlangsung lancar selama empat tahun pertama, sejak 2018 hingga Agustus 2021.

Adapun persoalan pembayaran terhadap sekitar 20 persen transaksi lainnya, menurut dia, muncul setelah terjadi krisis ekonomi global dan dampak pandemi COVID-19.

Ia juga merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Keadaan Kahar.

"Apabila sejak awal terdapat niat jahat (mens rea), tidak mungkin pembayaran berjalan lancar selama bertahun-tahun dan 80 persen transaksi lunas," kata Djoko dalam nota pembelaannya.

Djoko juga menyebut PT PASU masih melakukan pembayaran angsuran hingga 20 hari sebelum Pengadilan Niaga Surabaya menjatuhkan putusan pailit pada 29 Februari 2024.

Dalam pledoinya, Djoko turut mempersoalkan dasar penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan JPU.

Menurut dia, audit yang menjadi dasar tuntutan jaksa dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) swasta atas penugasan penyidik.

Djoko menilai audit tersebut berbeda dengan audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Ia juga menilai audit KAP tersebut bermasalah secara prosedural karena menggunakan data dari penyidik tanpa melakukan klarifikasi dua arah kepada PT PASU maupun kurator.

Selain itu, Djoko menyoroti adanya perbedaan angka antara hasil audit KAP dan laporan hasil pemeriksaan BPK.

Audit KAP disebut mencatat angka sekitar USD 9,04 juta. Sementara itu, LHP BPK Nomor 19/LHP/XX/01/2025 tertanggal 30 Januari 2025 mencatat saldo sekitar USD 8,95 juta.

Dalam pledoinya, Djoko mengutip keterangan Ahli Audit Kerugian Keuangan Negara, Sudirman, dan Ahli Hukum Pidana, Dr. Mahmud Mulyadi.

Keduanya dihadirkan dalam persidangan pada 22 Juli 2026.

Menurut Djoko, para ahli tersebut menilai LHP BPK mengklasifikasikan saldo piutang sebagai risiko dagang korporasi atau potensi kerugian perusahaan, bukan kerugian negara yang bersifat aktual (actual loss).

Djoko juga mengatakan persoalan utang-piutang antara PT PASU dan PT Inalum sebelumnya telah melalui mekanisme hukum perdata.

Ia menyebut proses tersebut mencakup restrukturisasi utang pada 2022, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), hingga penetapan status pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya.

Menurut Djoko, PT Inalum juga telah mendaftarkan tagihannya dan masuk dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Karena itu, ia menilai penyelesaian piutang tersebut menjadi kewenangan kurator melalui proses pemberesan boedel pailit.

Djoko berpendapat penggunaan jalur pidana dalam persoalan yang telah berjalan melalui mekanisme perdata bertentangan dengan asas ultimum remedium, yakni pidana sebagai upaya terakhir.

Atas dasar fakta yang menurutnya terungkap dalam persidangan, Djoko menolak tuntutan pidana penjara selama 16 tahun dan tuntutan uang pengganti sebesar Rp141.041.775.880,13 yang dibebankan kepadanya secara pribadi.

Ia juga menilai tuntutan tersebut tidak mempertimbangkan asas proporsionalitas dan kemanusiaan karena usianya telah mencapai 78 tahun.

Dalam permohonan akhirnya, Djoko meminta majelis hakim mengabulkan seluruh pledoinya.

Ia meminta majelis menyatakan tuntutan JPU cacat hukum dan batal demi hukum, serta membebaskannya dari seluruh tuntutan hukum (vrijspraak).

Djoko juga meminta tuntutan uang pengganti dinyatakan tidak dapat diterima karena piutang tersebut berada dalam ranah boedel pailit yang menjadi kewenangan kurator.

Selain itu, ia memohon agar harkat dan martabatnya dipulihkan serta dirinya dibebaskan dari tahanan.* (ad)

VLADIVOSTOK – Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia siap memperluas kerja sama dengan Rusia di berbagai bidang.

Kerja sama itu mencakup energi, ketahanan pangan, industrialisasi, hingga pendidikan dan transportasi.

Baca Juga:

• Di Hadapan Putin, Prabowo Tegaskan Indonesia Non-Blok: Kami Ingin Bekerja Sama dengan Semua Negara

Menurut dia, kedua negara memiliki peluang untuk membangun kerja sama yang lebih luas dan saling menguntungkan.

"Kerja sama kita di masa depan dapat jauh lebih besar daripada perdagangan barang," kata Prabowo dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis, 3 September 2026.

Di sektor energi, Prabowo mengatakan Indonesia menyambut kerja sama dengan Rusia untuk meningkatkan produktivitas eksplorasi, produksi, serta pengolahan minyak dan gas.

Indonesia juga terbuka terhadap kerja sama dalam pengembangan energi terbarukan dan teknologi lainnya, termasuk tenaga nuklir untuk tujuan damai.

"Kami mencari pengetahuan dan investasi dalam energi terbarukan, jaringan pintar, dan tenaga nuklir damai, termasuk teknologi modular dan skala penuh, di bawah standar keselamatan tertinggi dan pengamanan internasional," ujarnya.

Selain energi, Prabowo mendorong penguatan kerja sama di bidang ketahanan pangan.

Ia melihat sejumlah peluang kerja sama antara Indonesia dan Rusia dalam sektor pertanian dan peternakan.

Bidang yang disebut antara lain teknologi pertanian, benih unggul, peternakan, mekanisasi pertanian, pengolahan makanan, serta produksi pupuk bersama.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan kemampuan produksi kedua negara.

Indonesia mendorong pengolahan berbagai komoditas agar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

Menurut Prabowo, kerja sama hilirisasi dapat memberikan manfaat bagi Indonesia dan Rusia sekaligus menghasilkan produk yang digunakan masyarakat sehari-hari.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Minta Garuda Indonesia Buka Kembali Rute Kualanamu-Nias, Bidik Pertumbuhan Wisata dan Investasi

"Kita harus menemukan nilai bersama. Indonesia menyambut baik kemitraan dalam pengolahan hilir dan barang-barang yang digunakan warga negara kita setiap hari, makanan, produk rumah tangga, pakaian, furnitur, farmasi, elektronik konsumen," katanya.

Prabowo mengatakan pemerintahannya juga terbuka terhadap kerja sama dengan Rusia di bidang antariksa, pendidikan tinggi, dan transportasi.

Dalam forum tersebut, Prabowo turut mengajak perusahaan swasta Rusia untuk berinvestasi dan membangun produksi bersama di Indonesia.

Ia juga mendorong agar kerja sama tersebut tidak berhenti di pasar Indonesia, tetapi dapat diperluas ke kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik.

"Oleh karena itu, saya katakan langsung kepada perusahaan-perusahaan Rusia, datanglah ke Indonesia. Bekerja samalah dengan kami, berproduksilah bersama kami. Mari kita bangun industri bersama, mari kita ciptakan nilai bersama. Dan dari Indonesia, mari kita bersama-sama menjangkau pasar ASEAN dan Indo-Pasifik yang lebih luas," katanya.* (d/ad)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan anggaran sebesar Rp232,5 triliun untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027.

Usulan tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2026.

Baca Juga:

• 20 Siswa SMAN 1 Lubuk Pakam Keluhkan Sakit Perut, Sampel Menu MBG Diperiksa

Dalam rapat itu, Sudaryono menjelaskan total anggaran BGN untuk 2027 berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SPBA) Menteri Keuangan Nomor S483/MK.03/2026 dan Menteri PPN T-767/D.9/PP.04.12/08/2026 tanggal 5 Agustus 2026 mencapai Rp240.201.499.678.000.

"Pada tanggal 9 Agustus 2026 menjadi Rp240 T atau lebih tepatnya Rp 240.201.499.678.000," kata Sudaryono saat rapat.

Menurut Sudaryono, anggaran tersebut menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran BGN.

Anggaran itu terbagi dalam dua program, yakni pemenuhan gizi nasional dan dukungan manajemen.

"Rp 240,2 untuk 2 program, satu untuk pemenuhan gizi nasional itu sebesar Rp 232,876 atau sebanyak 96,25% dan kedua dukungan manajemen sebesar Rp 7,3 T atau sebesar 3,05%," beber Sudaryono.

Sudaryono kemudian membagi anggaran untuk pemenuhan gizi nasional menjadi dua bagian, yakni program MBG dan kegiatan teknis non-MBG.

Dari alokasi tersebut, anggaran khusus untuk program Makan Bergizi Gratis mencapai Rp232.503.133.201.000.

Sementara itu, berdasarkan rincian yang disampaikan BGN, total anggaran pemenuhan gizi nasional sebesar Rp232.876.433.184.000 terdiri atas:

- Program MBG: Rp232.503.133.201.000 atau 99,84 persen.
- Kegiatan teknis non-MBG: Rp373.299.993.000 atau 0,16 persen.

Dengan demikian, hampir seluruh anggaran pemenuhan gizi nasional yang diusulkan BGN untuk 2027 dialokasikan untuk pelaksanaan program MBG.

Usulan anggaran tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan Komisi IX DPR bersama BGN dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga untuk tahun anggaran 2027.* (d/ad)

VLADIVOSTOK – Presiden Prabowo Subianto menegaskan prinsip politik luar negeri Indonesia tetap berpegang pada sikap non-blok.

Indonesia, kata Prabowo, ingin menjaga hubungan baik dengan seluruh negara dan berbagai kekuatan besar dunia.

Baca Juga:

• Prabowo Undang Putin ke Indonesia di EEF Vladivostok: Ingin Balas Keramahan Presiden Rusia

Forum tersebut dibuka oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam sesi tanya jawab bersama moderator, Prabowo mengatakan Indonesia selama puluhan tahun telah terbuka mengenai kebijakan luar negerinya.

"Indonesia telah sangat terbuka selama berpuluh-puluh tahun. Kami terbuka mengenai kebijakan kami. Kami selalu mengatakan bahwa kami ingin memiliki hubungan terbaik dengan semua negara, dengan semua kekuatan besar," kata Prabowo dalam sesi tanya-jawab bersama moderator.

Prabowo mengatakan Indonesia tidak tergabung dalam aliansi militer maupun pakta pertahanan dengan negara atau kelompok tertentu.

Menurut dia, Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri secara independen.

Mantan Menteri Pertahanan itu juga menegaskan Indonesia memiliki sikap terbuka dalam hubungan ekonomi dan ingin memperluas kerja sama dengan berbagai negara.

"Secara tradisi, kami adalah negara non-blok. Seperti yang saya katakan, kami tidak tergabung dalam aliansi militer apa pun. Kami menghormati semua kekuatan besar. Secara ekonomi, kami juga mandiri dan kami ingin bekerja sama dengan semua sahabat kami, kami ingin bekerja sama dengan semua negara," ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah Indonesia terbuka terhadap berbagai bentuk negosiasi dengan negara lain.

Namun, kerja sama tersebut harus dilakukan secara adil dan tidak diarahkan untuk menghadapi atau merugikan pihak tertentu.

"Hal ini sudah sangat terbuka sejak hari pertama dalam semua negosiasi kami dengan semua mitra kami, mereka mengetahui hal ini. Dan kami menawarkan perdagangan yang adil. Jadi, kami tidak melihat adanya masalah nyata bagi kami," kata Prabowo.

Ia kembali menegaskan Indonesia tidak akan bekerja sama dengan satu kelompok untuk menghadapi kelompok lainnya.

Indonesia, kata dia, akan memperlakukan semua pihak secara adil.

"Namun seperti yang saya katakan, karena kami sangat terbuka, semua orang tahu, semua pihak tahu bahwa kami tidak akan bekerja sama dengan satu kelompok untuk melawan kepentingan kelompok lain. Kami akan memperlakukan, dan kami akan memperlakukan semua orang yang ingin datang ke Indonesia secara adil," kata dia.* (d/ad)

MEDAN – Video yang memuat pengakuan keluarga Winda Lorenza, mantan istri seorang anggota polisi yang diduga meninggal dunia karena bunuh diri, beredar di media sosial.

Dalam video tersebut, keluarga menyampaikan sejumlah informasi yang disebut pernah disampaikan Winda semasa hidupnya.

Baca Juga:

• Wagub Sumut Minta Garuda Indonesia Buka Kembali Rute Kualanamu-Nias, Bidik Pertumbuhan Wisata dan Investasi

Dalam video itu, keluarga menyebut atasan tersebut saat itu disebut menjabat sebagai Wakapolda sekitar 2020-2021.

"Dia mulai hancur itu , sejak Imam (mantan suami/anggota Polisi) menjual ke atasannya, kalau tidak salah saat itu jabatannya wakapolda sekitar tahun 2020-2021," ujar pihak keluarga dalam video tersebut.

Keluarga juga menyampaikan bahwa Winda pernah mengaku dirinya "dijual" kepada atasan mantan suaminya tersebut.

Menurut keluarga, sosok yang dimaksud kemudian pindah ke Jakarta dan disebut kini menjabat sebagai kapolda di salah satu provinsi di Indonesia.

"Saya sudah dijual sama Imam, sama atasan saya yang jabatannya wakapolda. Tidak lama dia cerita itu, Bapak itu pindah ke Jakarta, kalau tidak salah jabatannya sekarang kapolda. Dan itu bukan sekali dua kali Imam ini menjual Loren," ucap orang yang ada di dalam video menirukan ucapan korban kepada keluarganya saat masih hidup.

Selain tuduhan tersebut, keluarga menyebut Winda juga pernah mengaku "dijual" ke luar negeri oleh mantan suaminya.

"Loren ini juga pernah dijual ke luar negeri oleh Imam (mantan suaminya). Biar orang-orang jangan melakukan framing korban sebagai pelacur," ujarnya.

Pernyataan keluarga tersebut kemudian mendapat perhatian karena menyangkut dugaan perlakuan terhadap Winda sebelum meninggal dunia.

Namun, informasi yang disampaikan dalam video tersebut belum dapat menjadi kesimpulan mengenai kebenaran tuduhan.

Polda Sumut mengatakan akan mendalami informasi tersebut dengan memeriksa pihak yang menyampaikannya.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan kepolisian akan memeriksa pihak yang memberikan informasi dalam video tersebut.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan.

"Begini, itu keterangannya. Itu keterangan daripada yang bersangkutan. Maka kami akan melakukan pemeriksaan juga terhadap yang memberikan informasi," kata Ferry pada Kamis (3/9/2026).

Ferry mengatakan polisi tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa informasi tersebut benar hanya berdasarkan satu keterangan atau satu alat bukti.

"Kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya dari satu bukti, dari satu alat bukti, kita bisa menentukan bahwa itu benar. Jadi, kami harus mengecek dulu kebenaran daripada informasi tersebut," jelasnya.

Menurut Ferry, salah satu hal yang akan didalami adalah sumber informasi yang disampaikan keluarga.

Sebab, keluarga menyebut informasi tersebut berasal dari Winda yang kini telah meninggal dunia.

"Yang jadi masalahnya satu, bahwa informasi itu diinformasikan bahwa dia mendapatkan dari almarhum. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran dari almarhum yang sudah meninggal?" ujarnya.

Karena itu, polisi akan mencari bukti lain untuk menguji informasi yang disampaikan keluarga Winda.

"Jadi, kami akan mencari dari bukti-bukti yang ada. Karena satu bukti saja tidak menguatkan untuk menjadi alat bukti," pungkasnya.

Polda Sumut kini masih melakukan pendalaman terhadap informasi yang beredar.

Polisi akan mencari bukti pendukung sebelum menarik kesimpulan mengenai tuduhan yang disampaikan keluarga Winda Lorenza.* (d/ad)

MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendorong Garuda Indonesia membuka kembali penerbangan langsung dari Bandara Internasional Kualanamu menuju Bandara Binaka, Gunungsitoli, Nias.

Menurut Surya, pembukaan kembali rute tersebut dapat memperkuat konektivitas transportasi udara menuju Kepulauan Nias.

Baca Juga:

• Gallery Mustika Deli Catat Omzet Rp509 Juta, UMKM Medan Makin Naik Kelas

Hal itu disampaikan Surya saat menerima kunjungan Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Oentoro beserta jajaran di ruang kerjanya, Lantai 9 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (3/9/2026).

Surya mengatakan akses transportasi udara merupakan salah satu indikator penting dalam mendorong perkembangan suatu daerah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumut ingin meningkatkan konektivitas ke wilayah yang masih membutuhkan dukungan pembangunan.

"Kalau bisa ada penerbangan Kualanamu-Nias. Kita ingin mengangkat daerah-daerah yang masih tertinggal. Salah satu indikatornya adalah bertambahnya penerbangan ke daerah tersebut," kata Surya.

Surya mengatakan Kepulauan Nias masih menghadapi sejumlah persoalan pembangunan, termasuk kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Pemerintah Provinsi Sumut menargetkan persoalan tersebut dapat ditekan melalui pembangunan yang lebih terarah dan merata.

"Kita ingin pembangunan difokuskan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Harapannya pada 2027-2028 di Sumatera Utara tidak ada lagi daerah yang tertinggal," ujarnya.

Menurut Surya, penerbangan langsung Kualanamu-Nias bukan hanya berkaitan dengan kemudahan mobilitas masyarakat.

Rute tersebut juga dapat menjadi salah satu penggerak kegiatan ekonomi.

Dengan akses udara yang lebih mudah, wisatawan diharapkan semakin tertarik berkunjung ke Nias.

Di sisi lain, investor juga akan memiliki akses yang lebih baik menuju wilayah tersebut.

"Penambahan rute dari Medan ke daerah-daerah di Indonesia akan berdampak pada investasi. Sumut akan semakin banyak memiliki peluang investasi di luar Jawa," katanya.

Selain meminta pembukaan kembali rute Kualanamu-Nias, Surya berharap Garuda Indonesia turut membantu mempromosikan potensi Sumatera Utara melalui layanan penerbangan.

Menurut dia, kekayaan kuliner dan seni budaya Sumatera Utara masih dapat diperkenalkan secara lebih luas kepada masyarakat.

Salah satunya melalui musik dan makanan daerah yang dapat hadir dalam layanan penerbangan.

Surya mencontohkan pengalaman penumpang yang dapat mengenal budaya daerah tertentu melalui musik dan sajian makanan ketika melakukan perjalanan menggunakan pesawat.

"Kita ingin musik Batak dan musik khas daerah Sumatera Utara bisa lebih diperkenalkan. Begitu juga makanan daerah. Ini bisa menjadi bagian dari promosi produk daerah," ujarnya.

Surya berharap kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumut dan Garuda Indonesia terus diperkuat.

Menurutnya, sinergi tersebut dapat membantu meningkatkan konektivitas sekaligus mempermudah mobilitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas ke berbagai wilayah.

Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Oentoro menyambut positif masukan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sumut.

Thomas mengatakan Garuda Indonesia siap mendukung pengembangan konektivitas penerbangan dari Sumatera Utara.

Saat ini, Garuda Indonesia melayani tujuh penerbangan dari Medan. Sementara itu, Citilink juga melayani sejumlah rute dari Medan menuju berbagai daerah.

Namun, pengembangan jaringan penerbangan masih menghadapi kendala keterbatasan armada.

Dari sekitar 140 pesawat yang dimiliki Garuda Indonesia, sebagian di antaranya masih menjalani proses perawatan dan perbaikan.

"Masukan-masukan yang disampaikan menjadi bahan bagi kami. Bersama tim, kami akan mencari solusi untuk pengembangan rute dan konektivitas dari Medan," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, turut mendampingi Wagub Sumut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumut Nubaiti Harahap, Sekretaris Dinas Perhubungan Sumut Rochani Litiloly, serta Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumut Dedi Arian Rizki Siregar.

Hadir pula Strategic Management Office Expert for JKTDU Makiyah Rachmawati, General Manager Garuda Indonesia Medan Bobby Pratama Saragih, serta jajaran Garuda Indonesia Medan.* (ad)

MEDAN – Gallery Mustika Deli mencatat perkembangan positif sejak diresmikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas pada Agustus 2026.

Galeri yang menjadi pusat penjualan produk unggulan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Dekranasda Kota Medan itu mencatat omzet hingga Rp509.997.000.

Baca Juga:

• Dirut PT PASU Minta Dibebaskan dari Kasus Dugaan Korupsi Inalum, Ini Alasannya

Gallery tersebut berada di area Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan. Kehadirannya sekaligus menjadi ruang pemasaran bagi berbagai produk UMKM lokal.

Menurut Yulita, sejumlah produk yang paling banyak diminati masyarakat antara lain produk kriya, fashion, serta makanan ringan atau snack.

"Pengunjung paling ramai biasanya saat ada event tertentu dan layanan publik harian di MPP Kota Medan. Terutama pada hari Rabu dan Jumat, pada saat adanya Job Fair di lantai 1" ujar Yulita Dewi.

Capaian omzet hampir Rp510 juta tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap produk UMKM yang dipasarkan melalui Gallery Mustika Deli.

Lokasi galeri yang berada di kawasan MPP Kota Medan membuat produk UMKM lebih mudah dijangkau masyarakat.

Pengunjung yang datang untuk mengurus berbagai layanan publik juga dapat melihat sekaligus membeli produk lokal yang tersedia.

Kehadiran galeri ini tidak hanya menjadi sarana penjualan, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk mereka.

Upaya mendorong UMKM agar berkembang tidak hanya dilakukan melalui pemasaran di Gallery Mustika Deli.

Ketua Dekranasda Kota Medan Ny. Airin Rico Waas juga disebut mendorong produk-produk unggulan UMKM binaan agar masuk ke pasar ritel yang lebih luas.

Salah satunya dengan mendorong produk UMKM binaan menembus ritel internasional seperti UNIQLO.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pemasaran sekaligus meningkatkan kualitas produk UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih besar.

Gallery Mustika Deli pun diharapkan dapat terus menjadi salah satu pusat pemasaran produk lokal Medan sekaligus membantu pelaku UMKM meningkatkan omzet dan mengembangkan usahanya.

Dengan capaian omzet Rp509.997.000 sejak dibuka, keberadaan galeri tersebut menunjukkan bahwa fasilitas pemasaran yang dekat dengan masyarakat dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi UMKM di Kota Medan.* (ad)

Pihak sekolah langsung memberikan pertolongan pertama dan memulangkan siswa yang mengalami keluhan.

Baca Juga:

• Kebakaran Hebat Landa Pabrik PT Evyap di Sei Mangkei, Tiga Pekerja Meninggal

Menurut dia, para siswa mulai mengeluhkan sakit perut dan mendapat penanganan di Usaha Kesehatan Siswa (UKS).

"Anak-anak tadi di UKS. Sudah kami tangani lewat perawat kami. Kami tanya apa keluhannya? Sakit perut katanya malam hari (Rabu) jam 02.30 WIB. Maka kami melakukan penanganan," ungkap Fazli, Kamis (3/9/2026).

Fazli mengatakan sebagian besar siswa yang mengalami keluhan merupakan siswa kelas 12.

Sekitar 20 siswa mengeluhkan sakit perut, tetapi tidak ada yang mengalami muntah.

"Siswa satu persatu masuk UKS sekitar pukul 9 sampai 10 pagi. Pada jam tersebut mereka belum diberi Makan Bergizi Gratis (MBG)," katanya.

Pihak sekolah belum dapat memastikan penyebab sakit perut yang dialami para siswa.

Fazli juga menegaskan penyaluran MBG pada hari kejadian dinyatakan aman.

Menurut dia, siswa yang mengalami keluhan belum diketahui mengonsumsi makanan atau minuman apa sebelum mengalami sakit perut.

"Kita kan tidak tahu mereka makan apa semalam. Karena situasi yang tidak memungkinkan untuk lanjut belajar, sebanyak 20 siswa kami suruh orangtuanya menjemput. Sudah kami tangani, karena takut juga kami dehidrasi dan sebagainya," rinci Fazli.

Untuk memastikan penyebabnya, pihak sekolah kemudian memanggil pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan MBG ke SMA Negeri 1 Lubuk Pakam.

Fazli mengatakan pihak SPPG telah datang ke sekolah dan menyatakan bersedia melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel makanan.

"Sudah dikoordinasikan. Kami panggil ke sekolah pihak SPPG. Mereka datang, dan mau uji lab untuk memastikan," jelas Fazli.

Kepala SPPG Haru Raya 1 dan 2, Heriyanto, mengatakan pihaknya bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan siswa yang menjalani perawatan di klinik.

Ia juga mengatakan sampel makanan telah dikirim untuk diperiksa di laboratorium.

"9 sekolah menunya sama, nasi putih ayam gulai. Tapi yang jelas kita bertanggung jawab. Kalau untuk sampel, sudah kita kirim dan kita tunggu apa hasilnya," kata Heriyanto.

Heriyanto mengatakan makanan dengan menu yang sama juga disalurkan ke delapan sekolah lainnya.

Namun, menurut dia, tidak ada keluhan serupa dari siswa di sekolah-sekolah tersebut.

Hingga Kamis, 3 September 2026, masih terdapat tujuh siswa SMA Negeri 1 Lubuk Pakam yang mengeluhkan sakit perut.

SMA Negeri 1 Lubuk Pakam diketahui memiliki sekitar 1.200 penerima manfaat program MBG.

Makanan biasanya tiba di sekolah sekitar pukul 09.00 WIB.

Pada hari kejadian, MBG tetap dibagikan setelah pihak sekolah melakukan pengecekan dan memastikan makanan tersebut aman.

"Kami cek tadi pagi aman saja. Imbauan untuk anak-anak ya mereka kan belum terdeteksi keseluruhan, jaga dirilah. Lingkungan sekarang kan wabah penyakit banyak. Siapa tahu penyakitnya dari lingkungan," ujar Fazli.

Pihak sekolah bersama SPPG masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

Hasil pengujian tersebut diharapkan dapat membantu memastikan penyebab sakit perut yang dialami para siswa.* (it/ad)

ACEH – Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) menutup sementara seluruh jalur pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

Penutupan berlaku mulai 1 September 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Baca Juga:

• Kebakaran Hebat Landa Pabrik PT Evyap di Sei Mangkei, Tiga Pekerja Meninggal

Kepala BBTNGL, Subhan, mengatakan penutupan berlaku untuk seluruh jalur pendakian di kawasan TNGL.

"Seluruh jalur pendakian di Taman Nasional Gunung Leuser ditutup sementara mulai tanggal 1 September 2026 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan," kata Subhan, Rabu (2/9/2026).

Menurut Subhan, penutupan tersebut berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor SE.4/KSDAE/SKSDAE/KSA.02.02/B/082026 tertanggal 31 Agustus 2026.

Surat edaran itu mengatur penutupan sementara serta pembukaan secara terbatas kegiatan wisata pendakian gunung di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan.

Subhan mengatakan keputusan menutup jalur pendakian juga mempertimbangkan kondisi musim kemarau 2026 serta kejadian kebakaran hutan di sejumlah wilayah Indonesia.

"Serta memperhatikan musim kemarau tahun 2026 akibat fenomena Godzilla El Nino dan bencana kebakaran hutan yang terjadi saat ini di beberapa provinsi di Indonesia," ujarnya.

Penutupan dilakukan untuk mengurangi aktivitas manusia di kawasan konservasi yang berpotensi menjadi pemicu kebakaran.

BBTNGL juga meminta calon pendaki yang telah memiliki rencana perjalanan untuk melakukan penjadwalan ulang atau reschedule hingga jalur pendakian kembali dibuka.

Belum ada kepastian mengenai kapan seluruh jalur pendakian akan kembali dibuka. Pembukaan nantinya akan menyesuaikan kondisi dan kebijakan pengelola kawasan.

BBTNGL mengimbau masyarakat, pengunjung, penyedia jasa wisata pendakian, serta pihak terkait mematuhi kebijakan penutupan sementara tersebut.

Subhan meminta masyarakat dan calon pendaki tidak memaksakan diri memasuki kawasan TNGL selama penutupan masih berlaku.

Petugas akan memberikan sanksi kepada warga yang tetap melakukan pendakian selama masa penutupan. Besarnya sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.

"Jenis sanksinya ringan sampai sedang tergantung kesalahannya," ujar Subhan.

Penutupan jalur pendakian ini menjadi salah satu langkah BBTNGL untuk menekan risiko kebakaran sekaligus menjaga kelestarian kawasan Taman Nasional Gunung Leuser selama kondisi musim kemarau.* (it/ad)

MEDAN – Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (PT PASU), Djoko Sutrisno, 78 tahun, membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam persidangan kasus dugaan korupsi transaksi aluminium dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Rabu malam, 2 September 2026.

Dalam perkara Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn tersebut, Djoko meminta majelis hakim membebaskannya dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor: Setiap Rupiah APBD Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Ia membantah persoalan tersebut merupakan tindak pidana korupsi.

"Persoalan gagal bayar yang dialami perusahaan murni merupakan sengketa perdata akibat krisis ekonomi dan kadaan memaksa (force majeure), bukan tindak pidana korupsi," katanya dalam pembelaannya.

Dalam pledoinya, Djoko menjelaskan hubungan bisnis antara PT PASU dan PT Inalum telah berlangsung sejak 2018.

Menurut dia, kerja sama tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan jual beli perdata yang sah.

Djoko mengatakan fasilitas pembayaran dengan skema Documents Against Acceptance (D/A) 180 hari yang dipersoalkan JPU berasal dari penawaran aktif pihak Inalum pada Agustus 2019.

Skema pembayaran tersebut, kata Djoko, kemudian disahkan melalui mekanisme rapat direksi internal dan mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Inalum secara berturut-turut pada periode 2020 hingga 2024.

"Selama 7 tahun bekerja sama (2018–2024), dari total 146 transaksi, sebanyak 117 transaksi atau 80 persen di antaranya telah dilunasi," sebutnya.

Menurut Djoko, pembayaran berjalan lancar selama empat tahun pertama, yakni sejak 2018 hingga Agustus 2021.

Kesulitan pembayaran terhadap 20 persen transaksi yang tersisa baru muncul setelah terjadi krisis ekonomi global dan dampak pandemi Covid-19.

Ia menyebut kondisi tersebut telah diakui negara melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Keadaan Kahar.

"Apabila sejak awal terdapat niat jahat (mens rea), tidak mungkin pembayaran berjalan lancar selama bertahun-tahun dan 80 persen transaksi lunas," kata Djoko.

Djoko juga menyebut PT PASU masih melakukan pembayaran angsuran hingga 20 hari sebelum Pengadilan Niaga Surabaya menjatuhkan putusan pailit terhadap perusahaan pada 29 Februari 2024.

Dalam pembelaannya, Djoko turut mempersoalkan dasar penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan JPU.

Menurut dia, audit yang menjadi dasar tuntutan JPU berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) swasta yang ditugaskan penyidik.

Audit tersebut, kata Djoko, bukan merupakan audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Djoko menilai audit KAP tersebut bermasalah secara prosedural karena menggunakan data dari penyidik tanpa melakukan klarifikasi dua arah kepada PT PASU maupun kurator.

"Angka yang dihasilkan KAP (sekitar USD 9,04 juta) berbeda dengan LHP BPK No 19/LHP/XX/01/2025 tertanggal 30 Januari 2025 yang mencatat saldo sekitar USD 8,95 juta," ungkapnya.

Djoko juga mengutip keterangan Ahli Audit Kerugian Keuangan Negara, Sudirman, dan Ahli Hukum Pidana, Dr. Mahmud Mulyadi, yang hadir dalam persidangan pada 22 Juli 2026.

Menurut Djoko, para ahli menilai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mengklasifikasikan saldo piutang tersebut sebagai risiko dagang korporasi atau potensi kerugian perusahaan, bukan kerugian negara yang bersifat aktual atau actual loss.

Djoko mengatakan tuduhan korupsi juga mengabaikan proses hukum yang telah ditempuh dalam penyelesaian persoalan utang-piutang antara PT PASU dan PT Inalum.

Menurut dia, sengketa tersebut telah melalui restrukturisasi utang pada 2022, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), hingga penetapan status pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya.

PT Inalum, kata Djoko, juga telah mendaftarkan tagihannya dan masuk dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Karena itu, Djoko menilai proses penyelesaian piutang tersebut menjadi kewenangan kurator dalam pemberesan boedel pailit.

Ia menilai penggunaan jalur pidana ketika proses hukum perdata masih berjalan bertentangan dengan asas ultimum remedium, yakni pidana sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan fakta yang menurutnya terungkap dalam persidangan, Djoko menolak tuntutan pidana penjara selama 16 tahun yang diajukan JPU.

Ia juga menolak tuntutan pembayaran uang pengganti sebesar Rp141.041.775.880,13 yang dibebankan secara pribadi kepadanya.

Djoko menilai tuntutan tersebut tidak proporsional dan mengabaikan aspek kemanusiaan karena usianya telah mencapai 78 tahun.

Dalam pledoinya, Djoko kemudian meminta majelis hakim mengabulkan seluruh pembelaannya.

Ia meminta majelis menyatakan tuntutan JPU cacat hukum dan batal demi hukum, serta membebaskannya dari seluruh tuntutan hukum atau vrijspraak.

Djoko juga meminta tuntutan uang pengganti dinyatakan tidak dapat diterima karena piutang tersebut berada dalam ranah boedel pailit yang menjadi kewenangan kurator.

Selain itu, ia meminta harkat dan martabatnya dipulihkan serta dibebaskan dari tahanan.* (sp/ad)

SIMALUNGUN – Pabrik sabun milik PT Evyap di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, terbakar pada Kamis, 3 September 2026.

Tiga orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tersebut.

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor: Setiap Rupiah APBD Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

"Iya ditemukan sejauh ini 3 orang meninggal dunia," kata Jhon, Kamis (3/9/2026).

Menurut informasi sementara yang diterima BPBD, ketiga korban diduga meninggal setelah melompat dari bangunan yang terbakar.

Mereka disebut merupakan pekerja pabrik.

"Iya pekerja, lompat dari gedung katanya," ucapnya.

Jhon mengatakan BPBD belum dapat memastikan jumlah korban luka maupun kemungkinan adanya korban meninggal lainnya.

Petugas masih berfokus melakukan pemadaman di lokasi.

"Belum tahu (soal korban luka-luka), ini masih fokus pemadaman," tuturnya.

Kebakaran pabrik PT Evyap tersebut terjadi pada Kamis. Video kejadian kemudian beredar di media sosial.

Dalam video yang beredar, terlihat api berkobar cukup besar dari area pabrik. Sejumlah bagian bangunan tampak mengalami kerusakan.

Sejumlah orang juga terlihat berada di sekitar lokasi, sementara petugas pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api.

"Terjadi kebakaran pabrik PT Evyap di Sei Mangkei saat ini," demikian narasi dalam unggahan video tersebut.

Kapolsek Bosar Maligas Iptu Sonni Silalahi mengatakan kepolisian telah menerima informasi mengenai kebakaran tersebut.

"Ya, kami sudah dapat informasi," kata Sonni.

Sonni belum memberikan keterangan lebih rinci mengenai penyebab maupun kondisi terkini di lokasi.

Ia mengatakan sedang menuju tempat kejadian untuk melakukan pengecekan.

Pabrik PT Evyap di KEK Sei Mangkei tersebut diketahui baru melakukan grand opening pada 2 Juli 2026.

Hingga Kamis, 3 September 2026, petugas masih melakukan proses pemadaman.

Data mengenai jumlah korban luka dan kemungkinan adanya korban tambahan masih dalam pendataan.

Penyebab kebakaran juga belum diketahui dan masih menunggu hasil pengecekan petugas di lokasi.* (d/ad)

MEDAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor menekankan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk membiayai program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Timur, setiap rupiah dalam APBD harus memiliki tujuan yang jelas dan mendukung sasaran pembangunan daerah.

Baca Juga:

• Jangan Tunggu Harga Naik, Rico Waas Minta TPID Medan Bergerak Lebih Dini Kendalikan Inflasi

Hal tersebut disampaikan Timur saat membuka Webinar Sesi XIV Tahun 2026 bertema "APBD Cerdas: Belanja Efektif, Dampak Maksimal" di Ruang Rapat Sekda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (3/9/2026).

Webinar yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut secara daring itu diikuti sekitar 1.400 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut, pemerintah kabupaten dan kota, serta sejumlah instansi vertikal.

Dalam arahannya, Timur mengatakan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen keuangan pemerintah daerah.

APBD merupakan salah satu instrumen utama untuk menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, keberhasilan APBD tidak cukup dilihat dari seberapa besar anggaran yang terserap.

Hal yang lebih penting adalah hasil dari belanja tersebut, mulai dari output, outcome, hingga dampaknya bagi masyarakat.

"Tema APBD CERDAS mengingatkan kita bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki arah yang jelas, mendukung prioritas pembangunan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kita perlu mengubah paradigma dari berapa anggaran yang terserap menjadi apa hasil dan manfaat yang dihasilkan," ucapnya.

Timur kemudian menyampaikan sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan penggunaan APBD.

Pertama, belanja daerah harus sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Dengan begitu, program pemerintah dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memiliki hubungan yang jelas dengan target pembangunan.

Kedua, proses perencanaan dan penganggaran harus semakin menggunakan data dan bukti.

Menurut Timur, keputusan mengenai anggaran harus berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, bukan hanya mengikuti pola atau rutinitas setiap tahun.

Ketiga, efisiensi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintah.

Setiap perangkat daerah diminta mengidentifikasi pengeluaran yang kurang memberikan manfaat dan mengalihkan sumber daya untuk program yang memiliki dampak lebih besar.

Keempat, pengawasan perlu dilakukan sejak awal.

Timur mengatakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya bertugas menemukan kesalahan, tetapi juga membantu mencegah risiko, mengurangi inefisiensi, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ikuti paparan dengan sungguh-sungguh, manfaatkan sesi diskusi, dan terjemahkan pengetahuan yang diperoleh menjadi perbaikan nyata di lingkungan kerja masing-masing," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Sumut Agustinus Panjaitan mengatakan webinar tersebut diikuti 1.400 peserta.

BPSDM Sumut, kata dia, terus menyediakan wadah bagi ASN untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi.

Menurut Agustinus, peningkatan kompetensi ASN saat ini tidak lagi sekadar kewajiban administratif.

Pengembangan kemampuan menjadi kebutuhan agar ASN mampu mengikuti tuntutan organisasi dan perubahan zaman.

Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus dilakukan secara berkelanjutan.

Agustinus mengatakan webinar tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan dan pemahaman ASN dalam menyusun program kerja yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan ASN dalam menganalisis anggaran.

Dengan demikian, penggunaan APBD tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.

Webinar itu juga menjadi sarana bagi ASN untuk belajar menyusun anggaran berdasarkan prioritas daerah dan kebutuhan nyata masyarakat.

Di sisi lain, kegiatan tersebut diharapkan mendorong keterbukaan informasi dalam setiap tahapan penggunaan APBD.

"Melalui webinar ini selain meningkatkan budaya belajar ASN juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif, serta memastikan APBD berfungsi sebagai stimulus penggerak ekonomi daerah secara cerdas dan berkelanjutan," pungkasnya.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Medan bergerak lebih dini dalam mengendalikan inflasi dan deflasi.

Ia mengingatkan agar pengendalian harga tidak dilakukan setelah harga naik dan masyarakat mulai mengeluh.

Baca Juga:

• Rico Waas Dorong KPRI Pemko Medan Jadi Koperasi yang Kuat, Modern dan Berkelanjutan

Pesan tersebut disampaikan Rico melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pj. Sekda Medan Erfin Fahrurrazi saat membuka kegiatan Capacity Building Anggota TPID Kota Medan untuk Meningkatkan Pemahaman dan Tanggung Jawab dalam Pengendalian Inflasi dan Deflasi Kota Medan di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Kamis, 3 September 2026.

Rico mengatakan persoalan harga memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Karena itu, anggota TPID perlu memahami kondisi inflasi dan deflasi, termasuk penyebab serta dampaknya.

Data dan informasi terkini, kata dia, harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pengendalian harga.

Inflasi yang terlalu tinggi dapat menekan daya beli masyarakat.

Sementara itu, deflasi yang terjadi secara luas dan terus-menerus juga perlu mendapat perhatian karena dapat menjadi tanda melemahnya permintaan dan aktivitas ekonomi.

"Jangan sampai kita baru bergerak ketika harga sudah naik dan masyarakat sudah mengeluh," kata Rico Waas.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Rico meminta TPID memperkuat empat aspek utama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Potensi kekurangan pasokan harus diantisipasi sejak awal.

Gangguan distribusi juga perlu segera dicari penyebabnya agar pergerakan harga dapat direspons dengan cepat.

Rico juga meminta data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan digunakan sebagai bahan analisis dalam merumuskan kebijakan strategis.

Kebijakan tersebut selanjutnya diharapkan dapat dituangkan dalam program daerah yang berkaitan dengan pengendalian inflasi dan deflasi.

Rico menegaskan pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak.

Diperlukan sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan perekonomian Kota Medan.

Pemko Medan, kata dia, perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah lain, Bank Indonesia, BPS, Perum Bulog, pelaku usaha, Kadin, dunia akademik, serta pemangku kepentingan lainnya.

"Jangan kita bekerja sendiri-sendiri karena data harus tersambung, informasi harus cepat, dan ketika ada persoalan di lapangan kita harus tahu siapa yang bisa langsung bergerak," ujarnya.

Ia berharap kegiatan capacity building tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan anggota TPID.

Pengetahuan tersebut harus dilanjutkan dengan komitmen dan tindakan nyata di lapangan.

Rico meminta anggota TPID semakin peka membaca pergerakan harga, cepat mengantisipasi berbagai risiko, serta memperkuat koordinasi untuk menjaga kestabilan perekonomian Kota Medan.

"Pada akhirnya, yang kita jaga bukan sekadar angka inflasi, tetapi daya beli, ketenangan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan semangat Medan Untuk Semua dan Semua Untuk Medan," pungkasnya.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Setda Medan Reza Hanafi mengatakan kegiatan capacity building digelar untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota TPID mengenai dinamika inflasi dan deflasi.

Selain itu, kegiatan tersebut membahas berbagai faktor yang memengaruhi perubahan harga serta strategi yang dapat diterapkan di lapangan.

Menurut Reza, stabilitas harga penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan iklim perekonomian yang kondusif.

Kegiatan tersebut mengusung tema "Penguatan Sinergi dan Kapasitas Anggota TPID Kota Medan dalam Pengendalian Inflasi dan Antisipasi Deflasi untuk Menjaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Masyarakat".

Capacity building menghadirkan Kepala BPS Kota Medan Hafsyah Aprillia dengan materi "Menjaga Stabilitas, Menguatkan Ekonomi: Analisis Inflasi dan Kondisi Perekonomian Kota Medan".

Selain itu, Dr. Ade Gunawan, S.E., M.S., membawakan materi "Strategi Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Inflasi dan Antisipasi Deflasi, Studi Kasus: Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara."

Tutut Tiana juga memberikan materi mengenai Capacity Building TPID.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, BPS Kota Medan, akademisi, jajaran pimpinan perangkat daerah, serta unsur dunia usaha.

Melalui kegiatan tersebut, Pemko Medan berharap kapasitas TPID semakin kuat sehingga mampu membaca potensi perubahan harga lebih cepat dan mengambil langkah antisipasi sebelum berdampak besar terhadap daya beli masyarakat.* (ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong Koperasi Konsumen KPRI Pemerintah Kota Medan memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan partisipasi anggota, serta mengembangkan usaha secara profesional.

Dorongan itu disampaikan agar KPRI Pemko Medan dapat tumbuh menjadi koperasi yang semakin kuat, modern, dan berkelanjutan.

Baca Juga:

• P-APBD 2026 Disepakati, Bupati Fery Dorong Anggaran 2027 Fokus pada Pembangunan dan Pelayanan Publik

RAT tersebut dihadiri Pengurus Koperasi KPRI Pemko Medan, di antaranya Ketua I KPRI Pemko Medan Ferry Ichsan, Kepala DPMPTSP Muhammad Rasyid Ridho Nasution, Kadis UKM Koperindag Hendra Ridho Siregar, Ketua Koperasi Pegawai RI Yunus Lubis, serta seluruh anggota Koperasi KPRI Pemko Medan.

Menurut Rico Waas, RAT tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan. Forum tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi dalam koperasi.

Melalui RAT, pengurus menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada anggota.

Forum tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi tantangan dan peluang ke depan.

"Keberhasilan sebuah koperasi tidak hanya ditentukan oleh besar aset atau keuntungan yang diperoleh, tetapi juga tingkat partisipasi anggota, kualitas tata kelola organisasi, serta kepercayaan yang terus dipelihara di antara seluruh unsur anggota koperasi", ujar Citra membacakan sambutan Wali Kota Medan Rico Waas.

Karena itu, Rico mengajak seluruh anggota KPRI Pemko Medan meningkatkan partisipasi aktif dalam setiap kegiatan koperasi.

Anggota diharapkan tidak hanya menggunakan layanan koperasi, tetapi juga memberikan gagasan konstruktif dan membangun rasa memiliki terhadap organisasi tersebut.

Pada RAT yang mengusung tema "Koperasi Konsumen: Bersatu, Berdaya, dan Berkelanjutan", Rico juga mengimbau anggota mengoptimalkan pemanfaatan jasa usaha yang tersedia pada unit-unit usaha KPRI Pemko Medan.

Ia juga mendorong unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang memiliki kegiatan atau program yang memungkinkan untuk dikerjasamakan agar melibatkan KPRI Pemko Medan.

"Sekiranya pada unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Medan terdapat kegiatan dan pelaksanaan yang memungkinkan bekerja sama dengan KPRI Pemko Medan, agar KPRI Pemko Medan dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan tersebut," katanya.

Rico meminta jajaran pengurus dan pengawas tidak hanya berorientasi pada peningkatan usaha, tetapi juga memperkuat fungsi sosial koperasi.

Pengurus dan pengawas juga diminta menjalankan amanah dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.

Hal itu dinilai penting untuk menjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan anggota.

Rico turut mengapresiasi kerja keras pengurus dan pengawas KPRI Pemko Medan selama ini.

Menurut dia, pengurus telah berupaya menjalankan tugas dan memberikan capaian positif bagi perkembangan koperasi.

"Saya merasa puas dengan kinerja pengurus selama ini, namun masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan demi kemajuan bersama," ucapnya.

Pemko Medan, kata Rico, berkomitmen memberikan dukungan terhadap koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian daerah.

Karena itu, hasil RAT diharapkan menghasilkan keputusan yang bijaksana, objektif, dan berorientasi pada kemajuan koperasi.

"Jadikan forum ini sebagai momentum evaluasi, konsolidasi, serta penyusunan strategi agar koperasi semakin kuat, semakin modern, dan mampu memberikan pelayanan kepada seluruh anggotanya", pesannya.

Sebelumnya, Ketua I KPRI Pemko Medan Ferry Ichsan menyampaikan pentingnya komitmen bersama dalam memajukan koperasi.

Ia mengatakan RAT kali ini mengusung tema strategis, yaitu "Koperasi untuk Semua: Bersatu, Berdaya, dan Bertumbuh".

Menurut Ferry, tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan menjadi arah pergerakan organisasi ke depan.

Ferry menjelaskan empat pilar dalam tema tersebut.

Pertama, Koperasi untuk Semua yang menekankan bahwa koperasi lahir dari, oleh, dan untuk anggota tanpa sekat atau kasta sosial.

Kedua, Bersatu, yang menyoroti kekuatan utama koperasi pada persatuan dan solidaritas anggota dalam menghadapi tantangan ekonomi global, bukan sekadar besarnya modal.

"Berdaya artinya Mendorong penguatan kapasitas anggota dan pemanfaatan teknologi agar koperasi dapat memberikan nilai tambah serta menjadikan anggotanya pelaku ekonomi mandiri. Sedangkan Bertumbuh memiliki makna menargetkan pertumbuhan organisasi yang berkelanjutan melalui peningkatan aset dan perluasan unit usaha baru yang relevan dengan perkembangan zaman", jelas Ferry Ichsan.

Menurut Ferry, RAT juga menjadi wadah strategis untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus, rencana kerja, serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK).

Pengurus, kata dia, terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun dari anggota.

Hal tersebut diperlukan untuk menciptakan tata kelola koperasi yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan DPRD Labusel menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat paripurna DPRD Labusel yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Labusel, Rabu, 2 September 2026 malam.

Baca Juga:

• Harlah Kejaksaan RI ke-81, Bupati Labusel: Sinergi Pemkab dan Kejaksaan Penting Dukung Pembangunan serta Kepastian Hukum

Dua agenda tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan kebijakan anggaran daerah.

Pemerintah dan DPRD Labusel memastikan arah anggaran tetap disesuaikan dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat.

Dalam penyampaian Nota Pengantar Rancangan APBD 2027, Bupati Fery menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Labusel atas perhatian dan dukungan yang diberikan sehingga rancangan APBD 2027 dapat diajukan untuk dibahas bersama.

Menurut Fery, APBD menjadi salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan, membiayai pelayanan publik, sekaligus mengarahkan pembangunan daerah.

"APBD pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik," ujar Fery.

Ia mengatakan penyusunan APBD 2027 tetap berpedoman pada prinsip anggaran yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Proses tersebut juga harus dilakukan secara tertib, transparan, partisipatif, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Penyusunan APBD 2027 juga diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal nasional serta prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bupati Fery mengatakan Pemkab Labusel berupaya menyelaraskan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Labusel melalui RKPD yang kemudian diterjemahkan ke dalam APBD 2027.

Karena itu, ia mengajak DPRD Labusel mencermati, membahas, dan menyempurnakan rancangan APBD 2027 secara bersama-sama.

"Kami menyadari bahwa rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan ini masih belum sempurna dan belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan dan kebutuhan semua pihak. Untuk itu diperlukan adanya pengkajian dan pembahasan bersama dengan dewan yang terhormat," katanya.

Pada agenda berikutnya, rapat paripurna membahas laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Labusel atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rancangan tersebut telah melalui rangkaian pembahasan, penyampaian pandangan fraksi, serta pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Labusel.

Setelah seluruh tahapan pembahasan dilakukan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Labusel dan DPRD Labusel.

Bupati Fery menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Labusel yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran selama proses pembahasan.

Menurut dia, pembahasan secara intensif merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan kebijakan anggaran dapat mendukung pembangunan Kabupaten Labusel.

"Alhamdulillah pada hari ini, berita acara persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 antara Bupati Labuhanbatu Selatan dengan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditandatangani," ujar Bupati Fery.

Ia menilai proses pembahasan mulai dari penyampaian pandangan fraksi, pembahasan melalui Badan Anggaran hingga pendapat akhir fraksi merupakan bagian penting dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah.

Dalam proses tersebut, Badan Anggaran DPRD Labusel menyampaikan sejumlah catatan, pertanyaan, dan koreksi terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah daerah.

Bupati Fery menyebut masukan tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi sekaligus bentuk tanggung jawab bersama untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan pembangunan daerah.

"Semua saran dan pendapat yang disampaikan oleh dewan yang terhormat adalah dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026," katanya.

Setelah persetujuan bersama ditandatangani, tahapan selanjutnya adalah evaluasi oleh Gubernur Sumatera Utara.

Setelah proses evaluasi selesai, Perubahan APBD 2026 dapat diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Fery berharap seluruh tahapan tersebut berjalan lancar sehingga kebijakan perubahan anggaran yang telah disepakati dapat segera mendukung program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Labusel.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Labusel Ari Winata, Wakil Ketua DPRD Labusel M. Romadon Nasution dan Irmayanti Siregar, para anggota DPRD Labusel, Sekda Labusel M. Reza Pahlevi Nasution, Danramil 11 Kotapinang Mayor Inf Hendra Gunawan, Wakapolres Labusel Kompol Moch Pryantoko, para asisten dan staf ahli Bupati, pimpinan OPD, para kepala bagian, para camat, serta insan pers.* (ad)

LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Labusel, Rabu, 2 September 2026.

Kehadiran Bupati Fery Sahputra menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Labusel dengan jajaran Kejaksaan.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Tutup Turnamen SSB U-15, Dorong Lahirnya Atlet Muda Berprestasi

Dalam kesempatan itu, Bupati Fery Sahputra menyampaikan ucapan selamat Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81 kepada seluruh jajaran Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Labusel.

Ia berharap momentum tersebut dapat memperkuat komitmen jajaran Kejaksaan dalam memberikan pelayanan hukum dan menjalankan tugas serta kewenangannya secara profesional, berintegritas, dan berkeadilan.

"Selamat Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Kejaksaan semakin profesional, berintegritas dan terus memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pembangunan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,"ujar Bupati Fery.

Menurut Fery, pemerintah daerah membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kejaksaan.

Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan yang berkelanjutan.

Bupati juga mengapresiasi hubungan baik yang selama ini terjalin antara Pemkab Labusel dan Kejari Labusel.

Ia berharap kerja sama tersebut terus diperkuat, terutama untuk mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Semoga sinergi dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus kita tingkatkan. Bersama-sama kita menjaga Labuhanbatu Selatan agar semakin maju, aman dan sejahtera," tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Fery hadir didampingi Sekretaris Daerah Labusel M. Reza Pahlevi Nasution, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Ketua TP PKK Labusel Ny. Indah Fery Simatupang, Ketua DWP Labusel Ny. dr. Dwi Kartika Reza Pahlevi, serta sejumlah undangan lainnya.

Peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81 berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga supremasi hukum dan mendukung pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pemerintah Kabupaten Labusel berharap sinergi dengan jajaran Kejaksaan dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menciptakan pemerintahan yang tertib, transparan, serta memberikan kepastian hukum.* (ad)

ASAHAN – Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, bersama Wakil Ketua TP Posyandu Kabupaten Asahan, Ny. Juniar S. Pane, menghadiri kegiatan tracing Tuberkulosis (TBC) yang terintegrasi dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Rabu, 2 September 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Camat Simpang Empat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Simpang Empat, Ketua TP Posyandu Kecamatan Simpang Empat, Pengurus TP PKK Kabupaten Asahan, serta sejumlah tamu undangan.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Tutup Turnamen SSB U-15, Dorong Lahirnya Atlet Muda Berprestasi

Melalui kegiatan ini, masyarakat juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara rutin.

Dalam kegiatan tersebut, dr. Dinia Tina Ropika Tambunan, Sp.P, memberikan penjelasan mengenai tracing TBC yang terintegrasi dengan CKG.

Ia menjelaskan, salah satu fokus utama kegiatan adalah deteksi dini.

Pemeriksaan dilakukan untuk menemukan kasus atau potensi penularan TBC sejak awal, baik di lingkungan keluarga pasien maupun masyarakat secara umum.

Selain menemukan kasus, tracing juga dilakukan untuk memutus mata rantai penularan.

Hal itu dilakukan dengan mencegah penyebaran bakteri TBC dari penderita kepada orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang memiliki kontak erat.

Penanganan dan pengobatan secara cepat juga menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian TBC.

Pasien yang ditemukan memiliki indikasi atau terdiagnosis TBC diharapkan segera mendapatkan penanganan agar dapat sembuh secara optimal sekaligus mencegah penularan kepada orang lain.

Edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian dari kegiatan tersebut.

Masyarakat didorong untuk memahami pentingnya skrining TBC, tidak takut melakukan pemeriksaan, serta segera mencari penanganan apabila mengalami gejala atau memiliki indikasi TBC.

Ketua TP Posyandu Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tracing TBC terintegrasi CKG.

Ia berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan mendeteksi TBC sejak dini.

"Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Kita berharap melalui tracing TBC yang terintegrasi dengan CKG, masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dan tidak ragu untuk melakukan pemeriksaan. Dengan deteksi dini, penanganan dapat dilakukan lebih cepat sehingga penularan TBC di masyarakat dapat ditekan," ujarnya.

Kegiatan tracing TBC dan CKG di Kecamatan Simpang Empat menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran kesehatan.

Deteksi lebih awal diharapkan dapat mempercepat penanganan sekaligus membantu menekan risiko penularan TBC di Kabupaten Asahan.* (ad)