Sejak pembukaan perdagangan, IHSG langsung bergerak di zona merah dan gagal keluar dari tekanan hingga penutupan sesi. Indeks sempat menyentuh level terendah harian di posisi 5.841,996 setelah dibuka pada level 6.207,102.

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Lesu, Tapi Dua Saham Ini Malah Tembus Kenaikan Tinggi

Nasib serupa dialami saham PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) yang merosot 15 persen ke level 1.615. Sementara itu, saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) juga ditutup melemah 7,64 persen ke posisi 725 meski sempat bangkit dari titik terendah intraday.

Di tengah tekanan pasar, saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) justru menunjukkan ketahanan dengan menguat 0,97 persen ke level 4.160. Adapun saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) berhasil mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 12,20 persen ke posisi 690.

Pelemahan IHSG terjadi setelah MSCI resmi mengeluarkan enam saham Indonesia dari MSCI Global Standard Index dalam peninjauan indeks periode Mei 2026. Keenam saham tersebut yakni AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT).

Selain itu, MSCI juga menghapus 13 saham Indonesia dari MSCI Small Cap Indexes. Perubahan tersebut mulai efektif berlaku sejak 1 Juni 2026.

Pelaku pasar menilai aksi rebalancing pasca-perubahan indeks MSCI menjadi salah satu faktor utama yang memicu volatilitas tinggi di pasar saham domestik. Tekanan jual dari investor asing dan institusi membuat IHSG kehilangan level psikologis 6.000 pada perdagangan kali ini.

Meski demikian, sejumlah analis menilai pergerakan saham ke depan akan lebih banyak ditentukan oleh fundamental perusahaan dibandingkan dampak teknikal akibat keluarnya emiten dari indeks global tersebut.*

(k/dh)

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengatakan setiap pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat akan menerima Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp3 juta per unit usaha.

Baca Juga:

• Sekda Aceh Apresiasi Peluncuran Buku "Polda Aceh Meutuah", Rekam Pengabdian dan Gagasan Kapolda untuk Aceh

Menurutnya, tahap pertama program tersebut akan menggunakan anggaran sekitar Rp600 miliar pada tahun 2026. Pemerintah kemudian melanjutkan program serupa pada 2027 dengan alokasi anggaran yang sama.

Maman menjelaskan bantuan diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses pembiayaan dari perbankan. Sementara UMKM yang sudah memperoleh akses kredit atau pembiayaan akan ditangani melalui skema perbankan yang tersedia.

"Yang belum mendapatkan akses perbankan dapat memperoleh bantuan Rp3 juta per usaha mikro melalui bantuan presiden," katanya.

Program ini merupakan bagian dari Rencana Induk Penanggulangan dan Rehabilitasi Ekonomi Pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Selain sektor UMKM, program tersebut juga mencakup pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga pemulihan sosial masyarakat terdampak.

Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat membantu pelaku usaha kembali menjalankan aktivitas ekonominya. Dana bantuan bisa digunakan untuk membeli peralatan produksi, modal usaha, maupun kebutuhan operasional lainnya.

"Agar mereka bisa punya napas, bisa membeli alat-alat produksi dan mengaktifkan kembali usaha kecil mereka di daerah," ungkap Maman.

Saat ini pemerintah masih melakukan proses administrasi serta koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan data penerima manfaat tepat sasaran. Realisasi bantuan ditargetkan dapat segera dilakukan dalam waktu dekat.

"Segera akan kita realisasikan. Harus segera jalan," tegasnya.*

(k/dh)

Menurut Mahfud, persoalan yang disorot bukan semata-mata terkait besarnya biaya perjalanan dinas Presiden, melainkan frekuensi kunjungan yang dinilai cukup tinggi serta perlunya transparansi mengenai hasil dan manfaat yang diperoleh bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Usai Dadan Dicopot, Kantor BGN Digeledah Kejagung, Istana Tegaskan Komitmen Bersih-Bersih Tata Kelola

Mahfud menegaskan, kritik yang disampaikan Dino Patti Djalal lebih menyoroti efektivitas kunjungan luar negeri yang telah dilakukan Presiden selama masa pemerintahannya. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui tindak lanjut dan manfaat konkret dari setiap kunjungan kenegaraan yang dilakukan.

"Yang menjadi perhatian publik bukan hanya soal anggaran, tetapi seberapa besar hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat dari kunjungan tersebut," ujar Mahfud, dikutipRabu (3/6/2026).

Ia juga menekankan bahwa kunjungan luar negeri merupakan bagian penting dari diplomasi negara dan tidak melanggar aturan. Namun demikian, pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan yang lebih terbuka terkait capaian yang dihasilkan dari setiap agenda internasional tersebut.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal mengkritik tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah mencapai puluhan kali dalam kurun waktu sekitar satu setengah tahun masa pemerintahan. Kritik itu kemudian dijawab oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menegaskan bahwa setiap kelebihan biaya perjalanan di luar anggaran negara ditanggung langsung oleh Presiden Prabowo secara pribadi.

Mahfud berharap pemerintah dapat meningkatkan transparansi serta memperjelas hasil-hasil diplomasi yang diperoleh dari setiap kunjungan luar negeri sehingga manfaatnya dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.*

(tm/dh)

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (3/6/2026).

Baca Juga:

• Pledoi Nadiem Gegerkan Sidang Chromebook, Kuasa Hukum: Tak Ada Kerugian Negara

"Yang saya tahu, Pak Menteri Nadiem Makarim orang baik," kata Jokowi kepada awak media.

Dalam pledoinya, Nadiem diketahui menyampaikan bahwa program digitalisasi pendidikan, termasuk pengadaan perangkat Chromebook, merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang dijalankan berdasarkan arahan Presiden saat itu.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa seluruh program dan kebijakan pemerintah memang berasal dari Presiden sebagai pemegang kewenangan eksekutif tertinggi.

"Semua kebijakan, program semua dari Presiden," tegasnya.

Sebelumnya, Nadiem Makarim membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Dalam pembelaannya, Nadiem membantah adanya kerugian negara dan menegaskan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan dilakukan untuk mendukung transformasi pembelajaran nasional.

Kasus Chromebook hingga kini masih bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, termasuk tuntutan jaksa dan pembelaan terdakwa, sebelum menjatuhkan putusan.

Perkara ini menjadi perhatian publik karena melibatkan kebijakan strategis di sektor pendidikan nasional sekaligus menyeret sejumlah nama penting yang pernah berada di lingkaran pemerintahan.*

(oz/dh)

Sejumlah penyidik Kejaksaan Agung kembali memasuki area kantor BGN saat proses penggeledahan berlangsung. Rombongan penyidik datang menggunakan kendaraan operasional dan langsung menuju gedung kantor tanpa memberikan keterangan kepada awak media.

Baca Juga:

• Usai Dadan Dicopot, Kantor BGN Digeledah Kejagung, Istana Tegaskan Komitmen Bersih-Bersih Tata Kelola

Hingga sore hari, suasana di sekitar kantor BGN masih dijaga ketat oleh petugas keamanan. Akses keluar masuk kantor juga dibatasi selama proses penyidikan berlangsung.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung membenarkan adanya kegiatan penggeledahan yang dilakukan penyidik Jampidsus di kantor BGN sejak Rabu pagi.

"Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," ujar Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry, saat dikonfirmasi wartawan.

Meski demikian, Kejagung belum menjelaskan secara rinci perkara yang melatarbelakangi penggeledahan tersebut. Pihak penyidik juga belum mengungkap dokumen maupun barang bukti yang menjadi sasaran pencarian dalam kegiatan tersebut.

Informasi yang beredar menyebutkan penggeledahan telah berlangsung sejak dini hari dan masih berlanjut hingga sore. Penyidik dikabarkan masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah dokumen serta data yang berkaitan dengan proses penyelidikan yang sedang berjalan.

Penggeledahan ini menjadi perhatian publik karena dilakukan di tengah sorotan terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perubahan struktur kepemimpinan di Badan Gizi Nasional dalam beberapa hari terakhir.

Hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan resmi terkait hasil penggeledahan maupun kemungkinan adanya penyitaan barang bukti dari lokasi.*

(oz/dh)

Kuasa hukum Nadiem, Dodi S. Abdulkadir, menyatakan tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada kliennya tidak didukung fakta persidangan. Menurutnya, unsur kerugian negara sebagai syarat utama tindak pidana korupsi tidak terpenuhi.

Baca Juga:

• Pleidoi Nadiem Makarim: Chromebook Hemat Rp3,9 Triliun, Mengapa Saya Justru Dituntut?

Tim penasihat hukum juga menyoroti keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Mantan Ketua BPK yang memberikan pendapat sebagai ahli auditor negara disebut menyatakan bahwa Laporan Hasil Audit (LHA) Chromebook 2025 tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menyimpulkan adanya kerugian negara.

Selain itu, kuasa hukum menilai laporan tersebut memiliki kelemahan dari sisi metodologi perhitungan sehingga memunculkan dugaan kemahalan harga yang belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Tim pembela juga membantah tuduhan bahwa pengadaan Chromebook diatur melalui komunikasi informal yang mengarah pada konflik kepentingan. Menurut mereka, seluruh keputusan pengadaan dilakukan berdasarkan kajian teknis dan pertimbangan efisiensi anggaran.

Dalam persidangan, sejumlah saksi dari pihak Google maupun tenaga pendidik dari berbagai daerah turut memberikan keterangan. Mereka menyebut perangkat Chromebook yang diadakan telah dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah.

Sementara itu, dukungan terhadap Nadiem juga terlihat di luar ruang sidang. Ratusan pengemudi Gojek dan sejumlah guru hadir untuk memberikan dukungan moral selama proses persidangan berlangsung.

Kasus pengadaan Chromebook menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian publik karena melibatkan kebijakan digitalisasi pendidikan nasional. Majelis hakim dijadwalkan melanjutkan proses persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Tim kuasa hukum berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara objektif dan independen dalam mengambil keputusan akhir.*

(oz/dh)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta seluruh pihak untuk memberikan ruang kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• Prabowo Terima Menlu Turki di Hambalang, Bahas Palestina hingga Pemulangan WNI

Menurut Prasetyo, setiap langkah yang dilakukan aparat penegak hukum harus dipandang sebagai bagian dari proses pembenahan sistem pemerintahan, termasuk di kementerian maupun lembaga negara.

Ia menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk terus memperbaiki tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program-program strategis nasional.

"Ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk terus memperbaiki tata kelola dan manajemen pemerintahan agar semakin baik dan profesional," katanya.

Prasetyo juga mengingatkan seluruh penyelenggara negara agar selalu menjalankan tugas sesuai aturan dan menjunjung tinggi norma hukum dalam setiap kebijakan maupun tindakan yang dilakukan.

"Mari kita semua dalam menjalankan tugas pemerintahan senantiasa menghindarkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan norma, terutama norma hukum," tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional yang diduga berkaitan dengan penyelidikan tata kelola lembaga tersebut pada periode kepemimpinan sebelumnya.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan perombakan jajaran pimpinan BGN dengan menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Presiden juga mengangkat Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.

Pemerintah berharap proses hukum yang berjalan dapat memberikan kejelasan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola lembaga negara agar lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.*

(in/dh)

Kunjungan Hakan Fidan ke Indonesia dilakukan atas undangan langsung Presiden Prabowo. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya kedua negara memperkuat komunikasi dan kerja sama di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

Baca Juga:

• Nanik Pimpin BGN, Zulhas: Prabowo Dengarkan Suara Rakyat dan Percepat Program MBG

Menurut Prabowo, dukungan Turki dalam misi tersebut mencerminkan eratnya hubungan persahabatan kedua negara sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan solidaritas internasional.

Selain membahas kerja sama bilateral, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi terkini di kawasan Timur Tengah. Isu yang menjadi perhatian utama dalam pembicaraan meliputi kondisi di Palestina dan Iran yang saat ini menjadi sorotan dunia internasional.

Indonesia dan Turki sepakat bahwa stabilitas kawasan harus terus dijaga melalui jalur diplomasi, dialog, serta penyelesaian konflik secara damai. Kedua negara juga menegaskan komitmen untuk memperkuat koordinasi dalam mendorong upaya de-eskalasi konflik yang terjadi di kawasan tersebut.

Tak hanya itu, Indonesia dan Turki kembali menegaskan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina serta pentingnya mewujudkan perdamaian yang berkeadilan di kawasan Timur Tengah.

Pertemuan antara Prabowo dan Hakan Fidan menjadi penegasan bahwa hubungan Indonesia dan Turki terus berkembang sebagai kemitraan strategis yang kuat di berbagai bidang, termasuk diplomasi, kemanusiaan, dan stabilitas kawasan.*

(in/dh)

Zulhas mengatakan pergantian kepemimpinan di BGN merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin efektif dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Baca Juga:

• Dadan Hindayana Dicopot dari BGN, Dudung Sebut Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG

Menurut Zulhas, dirinya sudah lama mengenal sosok Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN. Selain Nanik, ia juga mengenal Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang kini dipercaya menduduki posisi Wakil Kepala BGN.

Zulhas menilai ketiga pimpinan baru tersebut memiliki kapasitas dan pengalaman yang cukup untuk membawa BGN menjadi lebih baik ke depan.

"Saya meyakini ketiga beliau ini mampu membawa BGN lebih baik," katanya.

Ia berharap kepemimpinan baru BGN dapat menjadi momentum untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya di wilayah tertinggal serta lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang selama ini membutuhkan perhatian lebih.

Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana. Dalam perombakan tersebut, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono juga ditetapkan sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.

Pergantian kepemimpinan di BGN diharapkan mampu memperkuat tata kelola lembaga sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Indonesia.*

(in/dh)

Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menyebut persidangan nantinya diharapkan menjadi ruang pembuktian hukum untuk memberikan kepastian terkait polemik ijazah yang selama ini menjadi perdebatan publik.

Baca Juga:

• Kasus Ijazah Palsu Jokowi Siap Disidangkan, Roy Suryo: Saya Senyumin Dulu

Menurutnya, proses persidangan akan membuka fakta-fakta hukum terkait keabsahan ijazah Jokowi yang diperoleh dari Universitas Gadjah Mada setelah menyelesaikan pendidikan secara resmi.

Rivai berharap sidang tersebut sekaligus dapat memulihkan nama baik Jokowi serta sejumlah institusi yang selama ini ikut terseret dalam polemik, termasuk UGM, penyelenggara pemilu, hingga instansi pendidikan tinggi.

Ia menilai selama ini masyarakat menerima berbagai informasi yang belum teruji kebenarannya sehingga diperlukan forum hukum untuk menguji seluruh dalil dan bukti yang ada secara terbuka.

"Selama ini publik disuguhkan dengan kebohongan dan hoaks, sehingga diperlukan forum hukum yang mengoreksinya dengan menyuguhkan kebenaran," katanya.

Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memastikan akan segera melakukan pelimpahan tahap dua berupa tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan kejaksaan untuk proses pelimpahan tersebut.

Dengan rampungnya proses penyidikan, perkara yang menyita perhatian publik selama beberapa tahun terakhir itu kini bersiap memasuki tahap persidangan guna menguji seluruh bukti dan keterangan yang diajukan para pihak di hadapan majelis hakim.*

(in/dh)

Pemanggilan tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah korporasi penerima manfaat izin tambang di wilayah Kukar.

Baca Juga:

• KPK OTT di Jakarta Barat! Belasan Orang Termasuk Kepala Kantor Imigrasi Diamankan, Diduga Terkait Suap Izin Tinggal WNA

"Kami menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait perkara dugaan gratifikasi penerbitan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara," ujar Budi.

Selain Japto dan Rita Widyasari, KPK turut memanggil sejumlah pihak dari unsur perusahaan dan swasta, di antaranya staf keuangan PT Alamjaya Barapratama, direktur perusahaan, advokat, hingga wiraswasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS).

Penyidik menduga terdapat praktik gratifikasi yang berkaitan dengan penerbitan izin usaha pertambangan saat Rita Widyasari menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara.

Sebelumnya, Japto Soerjosoemarno juga telah menjalani pemeriksaan oleh KPK pada 10 Maret 2026. Saat itu, penyidik mendalami sejumlah informasi terkait dugaan aliran dana dan aktivitas bisnis yang berkaitan dengan sektor pertambangan batu bara di wilayah Kutai Kartanegara.

KPK menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi.*

(in/dh)

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan stabilitas rupiah tidak dapat dijaga hanya oleh bank sentral semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dunia usaha hingga pelaku pasar.

Baca Juga:

• Rupiah Dibuka Melemah ke Rp17.887 per Dolar AS, Tekanan Geopolitik Jadi Sentimen Utama

Menurutnya, BI terus mencermati perkembangan pasar keuangan global maupun domestik yang berpotensi memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Untuk itu, berbagai langkah antisipatif disiapkan secara konsisten dan terukur.

Ramdan menegaskan, BI tetap hadir di pasar dengan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus memastikan kecukupan likuiditas valuta asing (valas) di pasar domestik.

"Bank Indonesia terus berada di pasar untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan menjaga kecukupan likuiditas valas guna mendukung stabilitas pasar keuangan," katanya.

Sebagai bagian dari kebijakan stabilisasi, BI mulai memberlakukan ketentuan ambang batas (threshold) pembelian valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying sebesar USD25 ribu per pelaku per bulan yang efektif berlaku sejak 2 Juni 2026.

Selain itu, BI juga terus mendorong perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT). Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sekaligus memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar.

Saat ini, kerja sama LCT telah dijalin Indonesia dengan sejumlah negara mitra, antara lain Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.

BI berharap berbagai langkah tersebut mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global serta memperkuat fondasi ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.*

(mt/dh)

Dudung mengaku telah menerima informasi terkait dugaan penyimpangan tersebut. Menurutnya, laporan mengenai persoalan di lingkungan BGN sebenarnya telah lama sampai kepada Presiden Prabowo Subianto dari berbagai sumber.

Baca Juga:

• KSP Dudung: Prabowo Ingin Program MBG Bebas Korupsi dan Penyimpangan

Ia menegaskan Presiden Prabowo menginginkan Program Makan Bergizi Gratis berjalan secara maksimal tanpa adanya penyimpangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Sebab, program tersebut menggunakan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada rakyat.

Menurut Dudung, langkah pencopotan Dadan Hindayana merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan perbaikan tata kelola Badan Gizi Nasional agar lebih profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

"Presiden ingin program ini berjalan sempurna tanpa ada penyimpangan sedikit pun karena ini menyangkut uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," ujarnya.

Dudung juga menegaskan Presiden tidak menginginkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan Program MBG untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan tertentu. Karena itu, evaluasi terhadap jajaran pimpinan BGN dinilai sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga integritas program prioritas nasional tersebut.

Selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, Program Makan Bergizi Gratis juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh proses pelaksanaannya berlangsung secara bersih dan transparan.

Dudung memastikan dirinya akan terus melakukan pemantauan langsung di lapangan dan tidak segan menyampaikan temuan-temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut kepada publik.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan pimpinan Badan Gizi Nasional dengan mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN. Pemerintah kemudian menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru untuk melanjutkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.*

(mt/dh)

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi sektor energi nasional di tengah upaya menjaga ketahanan energi dan meningkatkan produksi migas dalam negeri.

Baca Juga:

• Pemerintah Longgarkan Cukai Etanol, Ini Penjelasan Menkeu Purbaya

Berdasarkan data operasional per 31 Mei 2026, realisasi produksi gas bumi tercatat mencapai 6.550 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day). Produksi tertinggi terjadi pada April 2026 yang mencapai 6.807 MMSCFD.

Secara rinci, produksi gas pada Januari tercatat sebesar 6.459 MMSCFD, Februari 6.667 MMSCFD, Maret 6.659 MMSCFD, April 6.807 MMSCFD, dan Mei sebesar 6.179 MMSCFD.

SKK Migas memproyeksikan produksi gas nasional hingga akhir tahun 2026 dapat mencapai 6.787 MMSCFD atau mendekati target yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain capaian produksi, Djoko juga mengungkapkan adanya temuan gas bumi berukuran besar oleh perusahaan energi asal Italia, ENI, di Sumur Geliga-1 Blok Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur.

Temuan tersebut diperkirakan memiliki potensi sumber daya mencapai 5 triliun kaki kubik (Tcf) gas serta sekitar 300 juta barel kondensat.

Menurut Djoko, potensi temuan baru masih terbuka lebar seiring masih berlangsungnya aktivitas pengeboran eksplorasi di sejumlah wilayah kerja migas nasional.

"Sisa pengeboran eksplorasi sebanyak 34 sumur. Mudah-mudahan ini akan menghasilkan discovery gas dan minyak, terutama proyek pengeboran Bobara yang melibatkan Petronas, Total, dan Pertamina," ujarnya.

Sementara itu, produksi minyak, kondensat, dan Natural Gas Liquid (NGL) hingga Mei 2026 tercatat mencapai 576,2 ribu barel per hari.

Jumlah tersebut terdiri atas produksi minyak sebesar 491,3 ribu barel per hari (BOPD), kondensat 55,8 ribu BOPD, serta NGL sebesar 29,1 ribu barel per hari.

SKK Migas memperkirakan produksi minyak, kondensat, dan NGL hingga akhir tahun berada pada kisaran 600 hingga 610 ribu barel per hari, mendekati target APBN 2026 yang dipatok sebesar 610 ribu BOPD.

Pemerintah berharap peningkatan produksi migas dan temuan cadangan baru dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun mendatang.*

(an/dh)

Peluncuran aplikasi SRIKANDI dilakukan secara simbolis dengan menempelkan telapak tangan pada layar monitor digital. Kegiatan tersebut turut disaksikan perwakilan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Muhammad Sholihin, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat se-Kota Medan.

Baca Juga:

• Polemik Akomodasi Peserta ASEAN U-19 Memanas, Pengamat Sepak Bola Sumut: Jangan Salahkan Pemko Medan

"Sering kali kita menganggap sebuah surat atau dokumen tidak penting. Padahal, di masa mendatang dokumen tersebut bisa menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dan dicari-cari, baik untuk kepentingan hukum, ahli waris, maupun negara," ujar Rico Waas.

Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan arsip selama ini adalah proses pencarian dokumen yang masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan pelayanan publik yang menuntut kecepatan dan efisiensi.

Rico mencontohkan sulitnya mencari arsip lama yang berusia puluhan tahun apabila belum terdigitalisasi dengan baik. Selain membutuhkan waktu lama, arsip fisik juga berisiko rusak, hilang, maupun tidak dapat terbaca lagi.

Karena itu, penerapan aplikasi SRIKANDI dinilai menjadi solusi untuk menciptakan sistem penyimpanan arsip yang lebih aman, terintegrasi, dan mudah diakses kapan pun dibutuhkan.

"Di era digital saat ini, seluruh arsip dan dokumen harus terdigitalisasi agar bisa dipertanggungjawabkan dan mudah dicari di masa mendatang. Dengan sistem pencarian yang terintegrasi, data dapat ditemukan lebih cepat sebagai alat bukti maupun referensi dalam pengambilan kebijakan," katanya.

Selain mendukung pengelolaan arsip, Rico juga mengapresiasi fitur surat-menyurat digital dan disposisi elektronik yang tersedia dalam aplikasi SRIKANDI. Menurutnya, fitur tersebut dapat mempercepat proses administrasi pemerintahan sekaligus meningkatkan efektivitas kerja perangkat daerah.

Namun demikian, ia berharap sistem yang digunakan secara nasional tersebut tetap didukung dengan infrastruktur jaringan yang memadai agar penggunaannya berjalan optimal dan tidak menghambat proses pelayanan.

"Kami berharap sistemnya jangan sampai sering mengalami gangguan. Jangan sampai ketika hendak menandatangani dokumen secara digital justru terkendala jaringan dan akhirnya kembali ke sistem manual," ujarnya.

Rico Waas juga mengingatkan seluruh peserta bimtek agar memanfaatkan pelatihan secara maksimal sehingga implementasi aplikasi SRIKANDI dapat berjalan efektif di seluruh perangkat daerah.

Sementara itu, perwakilan ANRI Muhammad Sholihin menjelaskan bahwa aplikasi SRIKANDI merupakan bagian dari upaya nasional dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan transformasi menuju pemerintahan digital.

Menurutnya, aplikasi tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih lincah, terintegrasi, aman, serta efisien dari sisi anggaran.

"Aplikasi SRIKANDI diterapkan secara menyeluruh mulai dari kementerian, pemerintah daerah, OPD hingga tingkat sekolah dan pemerintahan desa," kata Sholihin.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan Benny Sinomba Siregar menyampaikan bahwa kegiatan bimtek berlangsung selama tiga hari dan diikuti seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Menurut Benny, implementasi aplikasi SRIKANDI diharapkan mampu meningkatkan kompetensi aparatur, menciptakan tertib arsip, mempercepat transformasi digital, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Dengan kegiatan ini, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI secara optimal sehingga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin kuat," ujarnya.

Melalui penerapan aplikasi SRIKANDI, Pemko Medan menargetkan terwujudnya sistem administrasi pemerintahan yang lebih modern, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan seluruh jejak pembangunan Kota Medan terdokumentasi dengan baik untuk generasi mendatang.*

(dh)

Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi atas terbitnya buku tersebut. Menurutnya, Polda Aceh Meutuah bukan sekadar dokumentasi perjalanan institusi kepolisian, tetapi juga menjadi catatan penting yang dapat dijadikan sumber pembelajaran bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Baca Juga:

• Jelang Piala Dunia 2026, Kapolda Aceh Ingatkan Warga Jaga Kamtibmas dan Hindari Judi

"Kami memahami bahwa konsep Polda Aceh Meutuah mencerminkan visi kepolisian yang tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dan pengayom masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan," ujar Nasir.

Ia juga berharap buku tersebut dapat menjadi warisan pengetahuan yang bermanfaat bagi berbagai kalangan, khususnya dalam memahami upaya pembangunan keamanan dan pelayanan publik di Aceh.

Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menyampaikan harapannya agar buku tersebut mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta menjadi kontribusi positif bagi pembangunan Aceh di masa depan.

"Semoga buku ini bisa bermanfaat dan menjadi sumbangsih bagi Aceh nantinya," kata Marzuki.

Peluncuran buku Polda Aceh Meutuah turut dihadiri unsur Forkopimda Aceh, anggota Komisi III DPR RI, para bupati dan wali kota, pejabat utama Polda Aceh, Kapolres se-Aceh, akademisi, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Usai peluncuran, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas isi buku serta berbagai gagasan mengenai pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh.

Kehadiran berbagai unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam acara tersebut menunjukkan tingginya perhatian terhadap penguatan sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah.*

(dh)

MEDAN – Polemik pembiayaan akomodasi peserta ASEAN U-19 Boys' Championship 2026 mendapat perhatian dari tokoh masyarakat dan pengamat sepak bola Sumatera Utara, Amiruddin.

Ia menilai persoalan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi profesionalisme penyelenggaraan turnamen internasional, bukan berkembang menjadi saling tuding antarpihak.

Baca Juga:

• KSP Dudung: Prabowo Ingin Program MBG Bebas Korupsi dan Penyimpangan

"Narasi itu bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Publik diarahkan untuk percaya bahwa biaya hotel peserta merupakan tanggung jawab Pemko Medan, padahal hingga saat ini tidak pernah ditunjukkan dasar resmi yang menyatakan hal tersebut," kata Amiruddin, Rabu, 3 Juni 2026.

Mantan Ketua DPRD Medan periode 2009-2014 itu mempertanyakan dasar hukum maupun administrasi yang menjadi landasan apabila pembiayaan hotel peserta memang dianggap sebagai kewajiban pemerintah daerah.

Menurut dia, tudingan mengenai ketidakpatuhan terhadap komitmen tidak dapat dibenarkan apabila komitmen tersebut tidak pernah dituangkan dalam kesepakatan resmi yang dapat diketahui publik.

"Sampai hari ini publik tidak pernah diperlihatkan dokumen yang menunjukkan adanya komitmen resmi Pemko Medan untuk membiayai hotel seluruh peserta. Tidak ada keputusan anggaran, tidak ada nota kesepahaman yang dipublikasikan, dan tidak ada surat pernyataan resmi yang menyebutkan hal itu," ujarnya.

Amiruddin juga menyoroti munculnya anggapan bahwa pihak penyelenggara harus mengambil alih pembiayaan karena pemerintah daerah tidak memberikan dukungan sebagaimana yang diharapkan.

Menurutnya, fokus utama yang perlu dievaluasi justru menyangkut aspek perencanaan dan penganggaran kegiatan sejak awal.

"Jika akomodasi peserta merupakan kebutuhan mendasar dalam sebuah turnamen internasional, mengapa persoalan itu baru menjadi polemik menjelang atau saat pelaksanaan? Bukankah aspek tersebut seharusnya menjadi salah satu komponen pertama yang dipastikan oleh penyelenggara?" katanya.

Ia menilai persoalan yang muncul menjelang atau saat turnamen berlangsung menunjukkan perlunya evaluasi terhadap proses perencanaan, mitigasi risiko, serta koordinasi antarpemangku kepentingan.

Amiruddin mengingatkan bahwa dukungan pemerintah daerah tidak dapat diartikan sebagai pengalihan seluruh tanggung jawab penyelenggaraan kepada pemerintah daerah.

Menurut Amiruddin, Pemerintah Kota Medan sejauh ini telah memberikan berbagai dukungan untuk penyelenggaraan ASEAN U-19 Boys' Championship 2026, termasuk pembenahan Stadion Teladan sebagai venue pertandingan, peningkatan fasilitas pendukung, serta koordinasi lintas instansi yang diperlukan selama turnamen berlangsung.

Karena itu, ia menilai polemik yang berkembang seharusnya tidak mengaburkan kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung suksesnya pelaksanaan ajang sepak bola kelompok umur tersebut.

Baca Juga:

• Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Batasi Usia Siswa, Siap Tampung Anak yang Belum Pernah Sekolah

Amiruddin meminta seluruh pihak menjadikan persoalan tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan kompetisi olahraga di masa mendatang.

Ia juga mendorong adanya keterbukaan kepada publik terkait pembagian tanggung jawab, skema pembiayaan, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan turnamen.

"Jika ada kekurangan dalam perencanaan akomodasi, akui dan perbaiki. Jika terjadi miskomunikasi, jelaskan secara terbuka. Jika ada perbedaan persepsi mengenai pembiayaan, buka seluruh dokumen dan kesepakatan kepada publik. Transparansi jauh lebih terhormat daripada membangun opini," katanya.

Menurut Amiruddin, kemajuan sepak bola tidak hanya ditentukan oleh prestasi di lapangan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola organisasi dan profesionalisme penyelenggaraan kompetisi.

"Kemajuan sepak bola tidak pernah lahir dari budaya saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengakui kekurangan dan kesungguhan untuk memperbaikinya," ujarnya.*

(ad)

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menegaskan Presiden Prabowo Subianto menginginkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi maupun penyimpangan.

Pernyataan itu disampaikan menyusul pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dilakukan Presiden sebagai bagian dari evaluasi terhadap program strategis nasional tersebut.

Baca Juga:

• KPK OTT di Jakarta Barat! Belasan Orang Termasuk Kepala Kantor Imigrasi Diamankan, Diduga Terkait Suap Izin Tinggal WNA

"Keinginan Bapak Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal. Tidak ada terjadinya korupsi, tidak ada penyimpangan, tidak ada menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan, tetapi benar-benar untuk kepentingan rakyat," kata Dudung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.

Menurut Dudung, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Karena itu, tata kelola program harus dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menilai pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat tata kelola lembaga sekaligus memastikan program berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan pemerintah.

"Saya yakin langkah ini untuk perbaikan ke depan sehingga BGN semakin transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.

Dudung juga menyebut Presiden telah melakukan pemantauan dan menerima berbagai masukan sebelum mengambil keputusan melakukan perubahan struktur pimpinan di Badan Gizi Nasional.

"Saya rasa Presiden sudah mendapatkan berbagai masukan sebelum mengambil keputusan tersebut," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengganti jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut selama sekitar satu setengah tahun terakhir.

Dalam keputusan tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana diberhentikan dari jabatannya bersama dua wakil kepala BGN, yakni Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN untuk memimpin lembaga tersebut.

Nanik akan didampingi dua wakil kepala baru, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan keputusan pergantian pimpinan BGN diambil setelah Presiden melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program-program yang berada di bawah koordinasi lembaga tersebut.

"Selama kurang lebih hampir satu setengah tahun melakukan monitoring dan evaluasi, Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih sehat dan produktif.*

(km/ad)

BOGOR – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak membatasi usia peserta didik dan tetap membuka kesempatan bagi anak-anak yang belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan open house Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 3 Juni 2026.

Baca Juga:

• Peringati Hari Lansia Nasional, Rico Waas Luncurkan PKH Medan Makmur untuk 10.000 Lansia

Selain meninjau kesiapan sekolah, ia juga berdialog langsung dengan calon siswa dan orang tua untuk mendengarkan berbagai aspirasi terkait akses pendidikan.

Salah satu calon siswa yang menjadi perhatian adalah Muhammad Revaldi, remaja kelahiran 2008 yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam acara tersebut, ayah Revaldi bekerja sebagai pengemudi ojek dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan, sementara ibunya tidak memiliki pekerjaan tetap.

Dalam dialog yang berlangsung hangat, Gus Ipul menanyakan semangat Revaldi untuk melanjutkan pendidikan.

"Kamu masih semangat sekolah? Masih ingin sekolah?" tanya Gus Ipul.

"Masih," jawab Revaldi.

Ketika ditanya mengenai cita-citanya, Revaldi mengaku ingin menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Gus Ipul kemudian berbincang dengan ibunda Revaldi, Iis Anggel, yang menyampaikan harapannya agar putranya dapat memperoleh pendidikan yang layak dan memiliki masa depan yang lebih baik.

"Harapan saya anak saya ke depan sukses. Dari kecil sudah susah, mudah-mudahan setelah mendapatkan pendidikan bisa lebih baik," ujar Iis.

Ia mengungkapkan bahwa selama ini Revaldi turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga karena kondisi ekonomi yang terbatas.

Menanggapi berbagai kondisi yang dialami calon peserta didik, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada seluruh anak, termasuk mereka yang terlambat mengakses sekolah atau bahkan belum pernah bersekolah sama sekali.

Menurut dia, peserta didik yang belum pernah mengenyam pendidikan akan mendapatkan program penyetaraan dan pendampingan khusus agar mampu mengejar ketertinggalan akademik sesuai kemampuan masing-masing.

"Di Sekolah Rakyat memang tidak mengenal batas usia. Jadi meskipun sudah berusia 15 tahun dan belum pernah sekolah, tetap bisa diterima. Nanti akan ada program penyetaraan dan percepatan pembelajaran sesuai kemampuan siswa," kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan bahwa para siswa akan didampingi oleh tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus untuk membantu proses adaptasi dan pembelajaran sehingga mereka dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dengan lebih cepat apabila menunjukkan perkembangan yang baik.

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan yang selama ini menghadapi hambatan untuk memperoleh pendidikan formal.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi, usia, maupun faktor sosial lainnya.*

(d/ad)

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Medan Makmur yang ditujukan bagi lanjut usia (lansia) di Kota Medan.

Program tersebut diperkenalkan bertepatan dengan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-30 tingkat Kota Medan yang digelar di halaman Kantor Camat Medan Petisah, Rabu, 3 Juni 2026.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Gandeng RS Mata Cicendo, Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Mata di Sumut

Dalam sambutannya, Rico Waas mengatakan kehadiran PKH Medan Makmur merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan keadilan sosial dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk para lansia.

"Banyak lansia kita yang kehidupannya sangat susah. Ada yang keluarganya jauh, bahkan sudah tidak ada, atau anaknya tidak memperhatikan. Bagaimana mereka mau menjalani kehidupan? Pemerintah harus hadir memberikan keadilan tersebut, dari anak-anak, dewasa, hingga lansia. Itulah kewajiban kami," kata Rico.

Menurut dia, program tersebut diharapkan dapat membantu para lansia menjalani masa tua dengan lebih layak dan sejahtera.

Pemerintah Kota Medan, kata Rico, ingin memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan sosial yang memadai.

"Inilah kebijakan yang kami ambil. Mudah-mudahan itu bisa bermakna untuk kita semuanya," ujarnya.

Selain memperkenalkan program baru, Rico juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap para lansia.

Ia mengingatkan bahwa setiap orang pada akhirnya akan memasuki usia lanjut sehingga penghormatan dan perhatian kepada lansia menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat.

"Maka maknailah hidup kita pada saat ini di waktu kita masih prima dan sehat. Ternyata suatu saat kita akan menjadi lansia. Maka dari itu, sayangilah lansia-lansia kita semuanya," katanya.

Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 di Kota Medan diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan para lansia, mulai dari senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan elektrokardiogram (EKG), hingga penyerahan paket nutrisi secara simbolis.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Henny Savitri, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kualitas hidup lansia melalui pendekatan promotif dan preventif yang terintegrasi dengan layanan kesehatan primer di puskesmas.

Menurut Henny, Kecamatan Medan Petisah dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan karena menjadi wilayah pertama yang memiliki sekolah lansia di Kota Medan.

"Kesuksesan Kecamatan Medan Petisah diharapkan menjadi pemicu bagi kecamatan lain yang belum memiliki sekolah lansia untuk mengembangkan program serupa. Tujuannya agar pembinaan dan pemberdayaan lansia dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan di seluruh Kota Medan," ujarnya.

Pemerintah Kota Medan berharap peluncuran PKH Medan Makmur dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat perlindungan sosial bagi lansia sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka melalui berbagai program pemberdayaan dan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.*

(ad)