MEDAN– Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) yang selama ini dikeluhkan wisatawan di kawasan pemandian air panas Sidebuk-Debuk, Kabupaten Karo.

Atas arahan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, personel gabungan diterjunkan untuk melakukan pengamanan selama 24 jam di jalur masuk menuju kawasan wisata tersebut.

Baca Juga:

• Sekdaprov Sumut: Pers Jadi Mitra Strategis Pemerintah dalam Mendukung Pembangunan Daerah

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumatera Utara, Dr. Moettaqien Hasrimi SSTP, M.Si, mengatakan langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke salah satu destinasi favorit di Sumatera Utara.

"Arahan Pak Gubernur untuk kami Satpol PP Sumut menjaga area jalan menuju wilayah pemandian air panas, kami kerahkan tim gabungan skala besar," kata Moettaqien kepada wartawan di Medan, Sabtu (27/6/2026).

Sebanyak 45 personel gabungan diterjunkan dalam operasi tersebut.

Rinciannya, 25 personel berasal dari Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dan 20 personel dari Satpol PP Kabupaten Karo.

Mereka ditempatkan di tiga pos strategis yang mengawasi akses menuju kawasan pemandian air panas Sidebuk-Debuk.

Kehadiran petugas ditujukan untuk menghentikan praktik pungutan liar yang selama ini disebut kerap menyasar wisatawan, terutama pada malam hari.

Pada awal pelaksanaan pengamanan, petugas sempat menghadapi situasi yang cukup menegangkan.

Sejumlah oknum masih nekat melakukan pungutan liar di tepi jalan.

Bahkan, mereka diduga melakukan aksi premanisme dengan mengintimidasi pengunjung, mengancam menggunakan senjata tajam, hingga melempari kendaraan wisatawan yang melintas.

Menghadapi kondisi tersebut, personel Satpol PP Sumut langsung mengambil tindakan tegas dengan menghentikan seluruh aktivitas pungutan liar serta memberikan peringatan kepada para pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

"Kegiatan pungutan liar berhasil dihentikan saat itu juga, kami juga memastikan kembali bahwa kegiatan pungli tidak lagi ada, dan hasilnya sudah tidak ada," ujar Moettaqien.

Hingga kini, personel gabungan masih disiagakan di seluruh pos pengamanan guna memastikan praktik pungutan liar benar-benar tidak kembali terjadi di kawasan wisata tersebut.

Menurut Moettaqien, upaya pemberantasan pungli bukan hanya memberikan rasa aman bagi wisatawan, tetapi juga menjadi bagian dari langkah meningkatkan citra pariwisata Sumatera Utara.

"Dengan tidak adanya pungli, kelas pariwisata Sumut pun akan berdampak banyak bagi masyarakat," katanya.

Pemprov Sumut berharap pengamanan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menciptakan kawasan wisata yang lebih tertib, aman, dan nyaman sehingga mampu meningkatkan kepercayaan wisatawan untuk berkunjung ke Sidebuk-Debuk maupun destinasi wisata lainnya di Sumatera Utara.* (ad)

PARAPAT – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menegaskan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan insan pers dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurutnya, di era digital, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas program, tetapi juga kemampuan menyampaikan informasi secara cepat, akurat, objektif, dan mudah dipahami masyarakat.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Apresiasi Komitmen FWP Sumut, Nilai Pers Jadi Mitra Strategis Pembangunan

"Keberadaan Forum Wartawan Pemprov Sumut memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pers bukan hanya menyampaikan berita, melainkan juga menjadi mitra dalam membangun optimisme, menjaga ruang publik yang sehat, serta mengawal jalannya pembangunan daerah," ujar Sulaiman.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus bergerak mewujudkan visi pembangunan melalui semangat Kolaborasi Sumut Berkah.

Untuk itu, sinergi seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan.

Sulaiman mengatakan, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang dipahami, dirasakan, dan mendapat dukungan dari masyarakat.

Karena itu, komunikasi publik yang baik menjadi faktor penting agar setiap program pemerintah dapat diterima dan dipahami masyarakat.

"Pemprov Sumut mengapresiasi seluruh jajaran Forum Wartawan Pemprov Sumut yang secara konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat," katanya.

Ia berharap Rapat Kerja FWP Sumut mampu menghasilkan program kerja yang adaptif terhadap perkembangan zaman, memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan profesionalisme anggota, serta mempererat hubungan kemitraan yang sehat dan produktif dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, Sulaiman juga menyambut baik pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema kemitraan strategis pemerintah dan pers dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

"Saya juga menyambut baik agenda Focus Group Discussion yang akan membahas kemitraan strategis pemerintah dan pers untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Forum ini hendaknya menjadi ruang diskusi yang konstruktif untuk melahirkan gagasan dan inovasi guna memperkuat komunikasi publik," ujarnya.

Menurut Sulaiman, berbagai rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperkuat koordinasi komunikasi pemerintahan, serta membangun pola kemitraan yang semakin profesional antara pemerintah dan insan pers.

Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Pemprov Sumut, Syaifullah Defaza, menegaskan organisasinya siap terus berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyebarluaskan informasi mengenai berbagai program pembangunan.

"Kita dapat melihat saat ini Pak Gubernur dan jajaran fokus menjalankan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), contohnya Jalan Sipiongot yang sudah berpuluh tahun rusak saat ini sudah dibangun. Pak Gubernur ingin seluruh daerah di Sumut dapat terjamah program pembangunan," kata Syaifullah.

Ia mengatakan FWP Sumut akan mendukung penyebaran informasi melalui karya jurnalistik berupa tulisan, foto, maupun video agar masyarakat dapat mengetahui berbagai capaian pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

"Nantinya kita wartawan bisa ikut serta dalam kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda sehingga wartawan bisa langsung melihat ke lapangan sehingga dapat menemukan ide ataupun angle berita yang berbeda," ujarnya.

Ketua Panitia Raker, Muhammad Said, mengatakan kegiatan tersebut dipersiapkan dalam waktu 10 hari dan diikuti 94 wartawan dari total 115 wartawan yang tercatat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara.

Rapat kerja yang berlangsung pada 27 hingga 29 Juni 2026 itu juga diisi dengan berbagai agenda, antara lain diskusi bersama General Manager Toba Caldera UNESCO Global Geopark, kunjungan ke kawasan Geopark Kaldera Toba di Sibisa, gala dinner, serta ramah tamah bersama Bupati Simalungun.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut General Manager Toba Caldera UNESCO Global Geopark Azizul Kholis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara Erwin Hotmansah Harahap, serta Kepala Bidang Informatika dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Sumut Porman Mahulae.* (ad)

PARAPAT – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi komitmen Forum Wartawan Pemprov Sumatera Utara (FWP) dalam memperkuat penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Komitmen tersebut dinilai menjadi energi baru untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan insan pers dalam mendukung pembangunan di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Video Viral Satu Kompi TNI Disebut Angkut 16 Sapi di Labuhanbatu, Pemilik Lahan Buka Suara

Dalam sambutannya, Bobby mengaku semakin optimistis melihat tekad insan pers yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan kepada masyarakat.

Menurut Bobby, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan maupun keberhasilan pelaksanaan program.

Penyampaian informasi yang cepat, utuh, akurat, dan mudah dipahami masyarakat juga menjadi faktor penting.

"Di titik inilah Bapak Gubsu melihat peran FWP menjadi semakin strategis," ujar Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara Erwin Hotmansyah Harahap serta General Manager Geopark Kaldera Toba, Azizul.

Bobby menilai komitmen yang dihasilkan dalam Rapat Kerja FWP bukan sekadar agenda internal organisasi.

Menurutnya, hasil raker tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem komunikasi publik yang dibutuhkan pemerintah daerah.

Melalui pemberitaan yang profesional, berimbang, dan bertanggung jawab, berbagai program prioritas pemerintah diharapkan semakin dikenal masyarakat sehingga mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.

Optimisme tersebut juga didukung komitmen FWP untuk memperkuat penyebarluasan informasi mengenai visi Kolaborasi Sumut Berkah, enam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), serta berbagai Program Strategis Daerah.

Bobby menilai sinergi tersebut merupakan bentuk kemitraan yang sehat antara pemerintah dan insan pers dalam membangun komunikasi publik yang efektif.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak hanya dibangun melalui kebijakan yang baik, tetapi juga melalui komunikasi yang terbuka, konsisten, dan mampu menjelaskan manfaat setiap program kepada masyarakat.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan media dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Pemprov Sumatera Utara (FWP), Syaikhullah Defaza, menegaskan organisasinya akan terus menjaga profesionalisme dan independensi jurnalistik, sekaligus memperkuat peran sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penyebarluasan informasi pembangunan.

Menurutnya, komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan program kerja yang lebih terarah, peningkatan kapasitas anggota, serta penguatan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai leading sector komunikasi publik.

Rapat Kerja FWP yang berlangsung selama tiga hari di Parapat diharapkan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta mempercepat penyampaian informasi pembangunan yang akurat dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.

Bobby menilai semangat kebersamaan yang terbangun dalam Raker FWP menjadi modal penting untuk membangun komunikasi publik yang lebih efektif.

Ia berharap kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan insan pers dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan di Sumatera Utara.* (ad)

LABUHANBATU – Video yang menarasikan satu kompi anggota TNI membawa belasan ekor sapi milik warga di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, viral di media sosial.

Video tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Tegaskan Patriot Bond dan Merah Putih Bond Bukan Pengampunan Pajak: Uang Aman, Tapi Perusahaan Tetap Diperiksa

Dalam video yang beredar, tampak sejumlah pria berjalan di lokasi yang gelap.

Perekam video menyorot menggunakan senter sambil memperlihatkan beberapa ekor sapi, sebuah truk Colt Diesel berwarna kuning, serta benda yang disebut sebagai alat bius sapi.

Perekam video, Erwin Hutabarat, menuding sapi milik ibunya diambil secara paksa oleh seorang warga dengan bantuan sejumlah orang.

"Inilah lembu mamaku, Baru Naga, yang diambil paksa oleh anggota Jefri dari lokasi dan sisanya telah dibawa naik Colt Diesel warna kuning. Inilah sisanya ditembak bius dan inilah truk yang dibawa untuk mengangkut," ujar Erwin dalam video tersebut.

Saat dikonfirmasi, Erwin mengatakan proses pengambilan sapi itu melibatkan puluhan orang yang disebutnya sebagai anggota TNI.

"Orang termasuk satu kompi. Banyaknya anggota yang dibawa termasuk 25 orang, termasuk satu kompi TNI," kata Erwin.

Ia juga mengaku sebelumnya telah ada rencana mediasi terkait persoalan tersebut.

Namun, menurutnya, mediasi yang dijadwalkan berlangsung di Polsek Labuhan Bilik tidak terlaksana.

"Semalam tanggal 16 pukul 15.00 WIB akan ada mediasi hari Rabu di Polsek Labuhan Bilik. Ternyata mereka ingkar janji, tidak menghargai aparat negara, aparat desa, bahkan masyarakat setempat," ucapnya.

Di sisi lain, Jefrey Agusutomo Ariska selaku pemilik lahan membantah tudingan telah mengambil sapi milik orang lain.

Ia juga membantah membawa 16 ekor sapi seperti yang disebut dalam video.

"Lembu yang diambil adalah lembu milik saya yang berjumlah enam ekor, tidak ada berjumlah 16 ekor," katanya.

Menurut Jefrey, keenam sapi tersebut diambil dari lahan pertaniannya sendiri pada malam hari setelah sebelumnya beberapa kali tidak kembali ke kandang.

Ia mengaku semula memiliki 32 ekor sapi. Namun, jumlah ternaknya kini tinggal 16 ekor karena diduga sering hilang.

"Lembu saya hilang terus. Dari 32 ekor kini tinggal 16 ekor saat saya hitung waktu mau saya sedekahkan untuk berkurban. Bahkan keluarga Erwin Hutabarat tahu saya beli lembu karena sebagian saudaranya bekerja di tempat saya," ujarnya.

Jefrey juga membantah adanya keterlibatan aparat TNI dalam proses pengambilan sapi tersebut.

Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan fakta yang ia ketahui.

Ia menambahkan telah melaporkan dugaan kehilangan ternaknya kepada pihak kepolisian. Hingga kini, laporan tersebut masih dalam proses penyelidikan.

Perbedaan keterangan dari kedua belah pihak membuat kasus ini masih menunggu hasil penyelidikan aparat kepolisian.

Polisi diharapkan dapat mengungkap fakta sebenarnya agar persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.* (d/ad)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang tengah disiapkan pemerintah bukan merupakan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Menurutnya, perlindungan hukum yang diberikan kepada investor hanya berlaku terhadap dana yang ditempatkan pada instrumen surat utang tersebut, bukan terhadap seluruh aset maupun kegiatan usaha yang dimiliki investor.

Baca Juga:

• Bukan Sumut, Ini 4 Daerah dengan Pemain Judol Terbanyak di Indonesia Menurut PPATK

Purbaya menjelaskan perusahaan maupun aset lain yang dimiliki investor tetap dapat diperiksa apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan atau aturan hukum lainnya.

Karena itu, menurut dia, Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak dapat disamakan dengan program tax amnesty yang pernah dijalankan pemerintah.

"Jadi nggak seperti tax amnesty. Tax amnesty kan bebas semua, ini nggak," ujarnya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut dirancang untuk menarik dana milik warga negara Indonesia yang selama ini tersimpan di luar negeri atau berada di luar sistem keuangan domestik agar kembali masuk ke dalam perekonomian nasional.

Ia menilai masuknya dana tersebut akan memperkuat likuiditas di dalam negeri, meningkatkan aktivitas ekonomi, sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

"Daripada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, memang ada loss sedikit. Menurut saya uangnya masuk ke ekonomi kita," katanya.

Pemerintah juga memberikan kesempatan selama enam bulan bagi masyarakat yang ingin menempatkan dana pada Patriot Bond maupun Merah Putih Bond.

"Jadi, kalau Anda punya uang banyak, masuk ke situ cepat-cepat. Seperti saya bilang gitu kan, 6 bulan saya kasih waktu masuk," tuturnya.

Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond diatur dalam Pasal 50A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam aturan tersebut, pembeli surat utang khusus yang diterbitkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memperoleh perlindungan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, serta gugatan perdata atas transaksi pembelian instrumen di pasar primer.

Aturan tersebut memunculkan perhatian dari sejumlah kalangan.

Beberapa pihak menilai perlindungan hukum bagi investor berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap komitmen Indonesia dalam tata kelola pemerintahan, pencegahan korupsi, dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang lintas negara.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Patriot Bond dan Merah Putih Bond tetap berada dalam koridor regulasi dan sistem pengawasan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Airlangga, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas sistem keuangan nasional sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Ia juga menilai anggapan bahwa investor memperoleh kekebalan hukum secara menyeluruh tidak sesuai dengan substansi revisi Undang-Undang P2SK.

Pemerintah menegaskan Patriot Bond dan Merah Putih Bond merupakan bagian dari strategi memperluas sumber pembiayaan domestik sekaligus memperkuat likuiditas pasar keuangan nasional.

Dana yang dihimpun melalui kedua instrumen tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan investasi serta berbagai proyek strategis yang memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi Indonesia.* (km/ad)

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap peta terbaru aktivitas judi online di Indonesia sepanjang 2025.

Berdasarkan data yang dipublikasikan melalui akun Instagram resmi PPATK pada Rabu (24/6/2026), konsentrasi pemain judi online terbesar masih berada di kawasan Jabodetabek.

Baca Juga:

• Luhut: Program MBG Harus Jadi Penggerak Ekonomi, Bukan Sekadar Bagi Makanan

Sebaliknya, aktivitas tersebut justru berisiko menimbulkan kerugian finansial hingga berdampak pada kondisi ekonomi keluarga.

"Judi online bukan jalan pintas mencari keuntungan. Di baliknya ada risiko kehilangan uang, terlilit utang, hingga rusaknya kondisi finansial keluarga," tulis PPATK.

Lembaga tersebut juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap praktik judi online yang kini semakin mudah diakses.

"Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang lebih bijak dan waspada terhadap praktik judi online," lanjut PPATK.

Berdasarkan data PPATK, Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Indonesia.

Kabupaten Bogor tercatat memiliki 103.092 pemain dengan total nilai deposito mencapai Rp414,4 miliar.

Posisi kedua ditempati Kota Jakarta Barat dengan 89.320 pemain dan total deposito Rp600,6 miliar.

Meski jumlah pemain lebih sedikit dibanding Kabupaten Bogor, nilai depositonya menjadi yang terbesar di antara empat wilayah teratas.

Sementara itu, Kota Jakarta Timur berada di peringkat ketiga dengan 81.750 pemain dan total deposito sebesar Rp425,9 miliar.

Adapun Kota Bandung menempati posisi keempat dengan 80.549 pemain serta nilai deposito mencapai Rp341,7 miliar.

Berikut empat wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak berdasarkan data PPATK:

- Kabupaten Bogor: 103.092 pemain, deposito Rp414,4 miliar
- Kota Jakarta Barat: 89.320 pemain, deposito Rp600,6 miliar
- Kota Jakarta Timur: 81.750 pemain, deposito Rp425,9 miliar
- Kota Bandung: 80.549 pemain, deposito Rp341,7 miliar

PPATK juga memetakan aktivitas judi online hingga tingkat kecamatan.

Hasilnya menunjukkan sebagian besar wilayah dengan konsentrasi pemain tertinggi berada di DKI Jakarta.

"Pemetaan hingga tingkat kecamatan menunjukkan adanya titik-titik dengan konsentrasi pemain judi online yang jauh lebih tinggi dibanding rata-rata wilayahnya," ungkap PPATK.

Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, menjadi wilayah dengan jumlah pemain terbanyak, disusul Cakung di Jakarta Timur.

Berikut lima kecamatan dengan pemain judi online terbanyak:

- Cengkareng: 21.497 pemain
- Cakung: 14.664 pemain
- Tanjung Priok: 13.769 pemain
- Kebayoran Lama: 9.948 pemain
- Bekasi Utara: 7.793 pemain

Menurut PPATK, data tersebut menunjukkan bahwa praktik judi online kini telah menyebar hingga ke lingkungan tempat tinggal masyarakat.

"Ini menunjukkan bahwa judi online bukan lagi fenomena yang jauh atau abstrak. Ia sudah hadir di lingkungan tempat tinggal, sekolah, kampus, tempat kerja, hingga komunitas sekitar kita," jelas PPATK.

PPATK juga mencatat kelompok usia produktif menjadi kelompok yang paling banyak terlibat dalam aktivitas judi online.

Kelompok usia 20 hingga 30 tahun menempati posisi tertinggi, disusul kelompok usia 31 hingga 40 tahun.

Selain dimainkan laki-laki, judi online juga dilakukan oleh perempuan, meski jumlah pemain laki-laki masih jauh lebih besar.

"Artinya, kelompok usia produktif yang menjadi motor ekonomi justru menjadi kelompok yang paling rentan terpapar judi online," terang PPATK.

"Yang dipertaruhkan bukan hanya uang, tetapi juga masa depan produktif," tutup PPATK.* (km/ad)

BANDAR LAMPUNG – Panitia Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XV terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan ajang olahraga insan pers tingkat nasional.

Salah satu fokus utama adalah memperketat proses verifikasi atlet melalui sistem pendaftaran berbasis digital guna memastikan seluruh peserta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Baca Juga:

• Yakin PSI Lolos Masuk Senayan pada 2029, Jokowi: Percaya Sama Saya

Pertemuan itu membahas berbagai aspek teknis penyelenggaraan, mulai dari kesiapan pertandingan, penetapan nomor lomba, hingga mekanisme pendaftaran atlet.

Ketua Komite Porwanas, Erwin Muhammad, mengatakan seluruh kartu identitas atlet maupun kontingen nantinya akan dilengkapi dengan barcode sebagai bagian dari sistem verifikasi digital.

"Seluruh identitas atlet akan menggunakan barcode sehingga proses verifikasi menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Menurut Erwin, penggunaan barcode diterapkan untuk mencegah pemalsuan dokumen sekaligus memastikan setiap atlet yang mengikuti pertandingan benar-benar memenuhi ketentuan sebagai peserta Porwanas XV.

Ia menjelaskan proses pendaftaran atlet dijadwalkan mulai dibuka pada Agustus 2026.

Setelah itu, panitia akan melakukan tahapan verifikasi hingga Desember 2026.

Daftar atlet yang dinyatakan lolos ditargetkan telah ditetapkan pada Januari 2027.

Sementara itu, Ketua Harian Porwanas, Supriyadi Alfian, meminta seluruh penanggung jawab cabang olahraga segera menyusun buku panduan pertandingan.

Menurutnya, dokumen tersebut akan menjadi pedoman resmi bagi seluruh peserta, ofisial, dan panitia dalam pelaksanaan setiap cabang olahraga selama Porwanas XV berlangsung.

Panitia berharap seluruh persiapan yang dilakukan sejak dini dapat mendukung penyelenggaraan Porwanas XV yang profesional, tertib, dan menjunjung tinggi sportivitas.

Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, Porwanas juga diharapkan mampu mempererat silaturahmi antarinsan pers dari berbagai daerah sekaligus menghadirkan kompetisi yang kredibel dan berkualitas.* (ad)

JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat.

Menurutnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu juga harus mampu menggerakkan roda perekonomian nasional melalui tata kelola yang baik serta penguatan rantai pasok.

Baca Juga:

• Kopontren Makin Moncer! Kemenkop Klaim Aset Bisa Tembus Rp1 Triliun

Pertemuan itu membahas evaluasi sekaligus penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya semakin luas bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Dewan Ekonomi Nasional juga menyerahkan hasil survei lapangan mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang sebelumnya telah dilaporkan kepada Presiden.

Kajian tersebut diharapkan menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program.

"Sesuai arahan Presiden, saya kembali mengingatkan bahwa program sebesar ini harus dikelola dengan berorientasi pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar tata kelola dan pengawasannya berjalan lebih akuntabel," tulis Luhut melalui akun Instagram resminya, Selasa (23/6/2026).

Berdasarkan hasil kajian Dewan Ekonomi Nasional di sekitar 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Program Makan Bergizi Gratis diperkirakan mampu menciptakan perputaran belanja pangan lebih dari Rp120 triliun setiap tahun.

Program tersebut juga berpotensi menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor.

Luhut mengatakan dampak berganda atau multiplier effect dari program ini mulai terlihat di sejumlah daerah.

Namun, manfaat ekonomi tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha di tingkat akar rumput.

Menurutnya, petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menghadapi berbagai kendala untuk masuk ke dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.

Luhut menilai tantangan utama pelaksanaan program kini bukan lagi pada pembangunan fasilitas dapur, melainkan memastikan rantai pasok berjalan kuat dan berkelanjutan.

Ketersediaan komoditas, kapasitas pemasok skala kecil, hingga tata kelola kemitraan menjadi pekerjaan yang perlu segera diperkuat.

Karena itu, ia menegaskan penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada Badan Gizi Nasional maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, diperlukan kerja sama lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, sektor perbankan, koperasi, hingga pelaku usaha agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara lebih merata.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional tersebut, Dewan Ekonomi Nasional menyatakan siap terus berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk merumuskan berbagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.

Luhut menegaskan hasil kajian yang diserahkan kepada Badan Gizi Nasional merupakan bagian dari komitmen Dewan Ekonomi Nasional untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan semakin akuntabel, efisien, dan mampu memberikan dampak ekonomi yang inklusif.

Ia berharap program tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong kesejahteraan petani, nelayan, peternak, koperasi, dan pelaku UMKM di berbagai daerah.* (ad)

JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan pangan nasional tetap dalam kondisi aman meski Indonesia diprediksi akan menghadapi musim kemarau dan potensi fenomena El Nino pada tahun ini.

Pemerintah mengklaim telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi sejak dini, mulai dari penguatan cadangan pangan hingga menjaga produksi pertanian tetap stabil.

Baca Juga:

• Kopontren Makin Moncer! Kemenkop Klaim Aset Bisa Tembus Rp1 Triliun

"Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif sejak dini. Kesiapan stok pangan Indonesia berada di status yang cukup kuat," kata Sarwo Edhy di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Sarwo, pemerintah tidak hanya mengandalkan produksi pertanian, tetapi juga memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota.

*"Memang ada prediksi El Nino dan musim kering, sehingga kita sudah antisipasi daerah-daerah yang defisit itu untuk persiapan, baik dari produksi maupun stok. Pemerintah mempunyai CPP dan CPPD yang dikelola di pemerintah pusat dan di 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota," ujarnya.

Langkah tersebut dilakukan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Juli hingga September 2026 dengan peluang munculnya fenomena El Nino.

Sementara itu, sejumlah lembaga internasional juga telah melaporkan dampak El Nino mulai dirasakan di Papua Nugini.

Meski demikian, Sarwo menegaskan hingga saat ini kondisi cuaca di Indonesia masih tergolong normal sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian.

*"Terkait dengan cuaca selama ini masih cukup normal, sehingga belum berpengaruh terhadap pertanaman. Jadi peningkatan produksi tetap dapat tercapai," katanya.

Ia menambahkan, Bapanas terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca sekaligus memberikan sosialisasi kepada petani agar menerapkan pola tanam sesuai dengan rekomendasi pemerintah.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Bapanas hingga Juni 2026, produksi beras nasional pada semester pertama diperkirakan mencapai 19,2 juta ton.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional yang diproyeksikan sebesar 15,4 juta ton selama periode Januari hingga Juni.

Dengan demikian, Indonesia diperkirakan mencatat surplus produksi beras sekitar 3,7 juta ton.

Sebagian besar surplus tersebut telah diserap Perum Bulog sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

*"Dari awal tahun sampai 26 Juni, Bulog telah melaksanakan penyerapan setara beras sebanyak 3,2 juta ton," ujar Sarwo.

Sementara itu, penyaluran Cadangan Beras Pemerintah kepada masyarakat hingga 26 Juni telah mencapai 1,07 juta ton melalui berbagai program pemerintah.

Meski penyaluran terus berjalan, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog masih mencapai sekitar 5,17 juta ton.

Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan optimistis stok beras nasional akan mencukupi hingga Mei 2027.

Menurutnya, pengalaman menghadapi El Nino pada 2023 menjadi bekal penting bagi pemerintah dalam menyusun strategi menghadapi potensi kondisi serupa tahun ini.

*"Dulu pengalaman kita (El Nino) tahun 2023. Alhamdulillah kita lolos. Stok beras kita tertinggi sepanjang sejarah. Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. Bahkan beras kita sudah sampai Mei pun cukup. Jadi tidak masalah," kata Amran.

Bapanas memperkirakan stok beras nasional pada akhir 2026 masih mencapai sekitar 16,24 juta ton.

Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama sekitar lima bulan pada 2027.

Ketersediaan beras diperkirakan akan semakin meningkat ketika memasuki musim panen raya pada Maret hingga April tahun depan.

Pemerintah berharap kesiapan stok, peningkatan produksi, serta koordinasi dengan berbagai pihak mampu menjaga ketahanan pangan nasional meski menghadapi tantangan perubahan iklim dan potensi El Nino.* (tt/ad)

JAKARTA – Proses hukum dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) masih terus bergulir di Bareskrim Polri.

Di tengah penyidikan yang berjalan, para korban berharap aparat penegak hukum tidak hanya menuntaskan perkara pidana, tetapi juga mengupayakan pemulihan kerugian yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari Rp2,5 triliun.

Baca Juga:

• Eks Klien Laporkan Pengacara ke Polda Sumut, Diduga Gelapkan Uang Pesangon Eks Karyawan PT Torganda Ratusan Juta Rupiah

Menurut dia, upaya pelacakan, penyitaan, hingga pengembalian aset perlu dioptimalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Harapan kami, setiap korban dapat memperoleh pengembalian haknya secara maksimal berdasarkan ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Achmad dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).

Achmad menjelaskan, dana yang ditempatkan para korban bukan sekadar investasi, melainkan hasil kerja keras, tabungan, dan usaha yang dikumpulkan selama bertahun-tahun.

Mereka menanamkan dana dengan keyakinan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

"Semoga keberhasilan pengungkapan perkara ini tidak hanya memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga menjadi momentum untuk menghadirkan keadilan yang nyata melalui pemulihan hak-hak para korban secara optimal sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Ia mengakui penanganan perkara dengan jumlah korban yang besar dan tingkat kompleksitas yang tinggi membutuhkan waktu, ketelitian, serta kerja keras dari aparat penegak hukum.

Karena itu, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Bareskrim Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus), yang dinilai telah bekerja secara profesional dalam mengusut dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia.

"Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bareskrim Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, atas profesionalisme, dedikasi, serta kerja keras yang telah ditunjukkan dalam menangani dugaan tindak pidana fraud PT DSI," katanya.

Menurut Achmad, langkah penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, menelusuri aset, hingga mengungkap dugaan tindak pidana tersebut menunjukkan komitmen untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat dari kejahatan ekonomi.

Ia juga berharap seluruh proses hukum berjalan secara transparan, objektif, profesional, dan berkeadilan hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

"Kami menghormati proses hukum yang saat ini masih berjalan dan berharap seluruh tahapan penanganan dilaksanakan secara transparan, objektif, profesional, dan berkeadilan hingga memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan semakin kuat apabila proses tersebut berjalan sesuai prinsip due process of law," jelasnya.

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu TA selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT DSI, MY selaku mantan direktur dan pemegang saham, ARL selaku komisaris dan pemegang saham, AS selaku pendiri PT DSI, serta FH yang ditetapkan sebagai tersangka baru atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana penipuan dan pencucian uang.

Berkas perkara tiga tersangka, yakni TA, MY, dan ARL, beserta barang bukti telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada 9 Juni 2026.

Sementara itu, berkas perkara untuk tersangka AS, FH, dan tersangka korporasi masih diproses secara terpisah melalui mekanisme splitsing.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, sebelumnya menegaskan penyidik akan terus mengintensifkan penelusuran aset dengan berkoordinasi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai instansi terkait.

"Tim Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri akan terus mengoptimalkan dan mengintensifkan penelusuran aset, berkoordinasi dengan PPATK dan OJK serta lembaga/instansi terkait lainnya dalam rangka mengoptimalkan pemulihan kerugian para korban (asset recovery)," kata Ade Safri.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan aset sehingga kerugian yang dialami ribuan korban dapat dikembalikan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.* (oz/ad)

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga menyatakan telah meningkatkan penyaluran sekaligus memperkuat distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah yang mengalami lonjakan permintaan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Baca Juga:

• Supervisor SPBU di Medan Ditangkap, Diduga Bersekongkol Isi Tangki Dexlite dengan Solar Selama 9 Bulan

"Pertamina Patra Niaga terus memonitor kondisi pasokan dan distribusi BBM secara real time di seluruh wilayah operasional. Secara nasional stok dalam kondisi tersedia, dan penyaluran terus kami optimalkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujar Kitty dalam keterangan resmi, Sabtu (27/6/2026).

Kitty menjelaskan, antrean yang terjadi di beberapa daerah bukan disebabkan oleh keterbatasan stok BBM.

Menurut dia, pasokan secara nasional masih berada dalam kondisi aman.

Ia menyebutkan, Pertamina Patra Niaga bahkan telah menyalurkan BBM jenis gasoline maupun gasoil di atas rata-rata kebutuhan di sejumlah wilayah.

Untuk mengantisipasi peningkatan permintaan di beberapa daerah seperti Sumatera, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya, perusahaan melakukan sejumlah langkah operasional.

Salah satunya dengan mengoperasikan Fuel Terminal selama 24 jam di wilayah dengan permintaan tinggi.

Langkah ini dilakukan agar proses penerimaan, penyiapan, hingga penyaluran BBM dapat berjalan tanpa henti.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga menambah armada mobil tangki di wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan guna mempercepat distribusi ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Perusahaan juga mengatur pola pengiriman agar armada mobil tangki dapat beroperasi lebih awal, sehingga pasokan BBM sudah tersedia di SPBU sebelum aktivitas masyarakat dimulai pada pagi hari.

Di tingkat SPBU, pengaturan jalur masuk kendaraan juga dilakukan bersama pengelola SPBU dan aparat setempat untuk menjaga kelancaran layanan serta mengurangi potensi kemacetan.

Pertamina Patra Niaga turut menerapkan pola suplai Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

Di samping itu, perusahaan mengimbau masyarakat agar tetap menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan.

"Kami akan terus mengoptimalkan distribusi di seluruh wilayah, khususnya pada daerah yang mengalami peningkatan kebutuhan. Kami mengajak masyarakat tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, dan bersama-sama mendukung penyaluran BBM yang tepat sasaran agar kebutuhan energi seluruh masyarakat dapat terus terpenuhi," tutur Kitty.* (km/ad)

JAKARTA – Perubahan situasi keamanan global yang semakin kompleks dinilai membuat konsep lama profesionalisme militer tidak lagi sepenuhnya memadai.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) disebut perlu beradaptasi dengan berbagai jenis ancaman yang kini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga mencakup isu nonmiliter seperti serangan siber, bencana alam, pandemi, hingga krisis pangan dan energi.

Baca Juga:

• Jumlah Penduduk Indonesia Tembus 290 Juta Jiwa, Gen Z Jadi Generasi Terbanyak

Dalam tulisan itu, ia menilai perubahan karakter ancaman global telah menggeser cara pandang terhadap peran militer modern.

"Apakah militer yang profesional hanya berfokus pada perang dan pertahanan eksternal, atau justru militer yang mampu menjawab berbagai kebutuhan strategis bangsa?" tulis Budhi dalam pengantar analisisnya.

Ia menjelaskan, konsep profesionalisme militer klasik yang diperkenalkan ilmuwan politik Samuel P. Huntington menekankan tiga hal utama, yakni keahlian, tanggung jawab, dan semangat korps.

Dalam konsep ini, militer diposisikan fokus pada pertahanan negara dan berada di bawah kendali sipil.

Namun, menurut Budhi, perkembangan ancaman global membuat pendekatan tersebut perlu diperluas.

Ia merujuk pada konsep new professionalism yang dikembangkan Alfred Stepan, yang menempatkan militer tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai aktor yang dapat membantu menghadapi ancaman internal dan mendukung pembangunan negara.

Ia menyebut, batas antara ancaman militer dan nonmiliter kini semakin kabur.

"Karena itu profesionalisme militer modern harus mampu beroperasi secara multidomain," tulisnya.

Budhi mencontohkan sejumlah negara seperti India, Brasil, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat yang telah memperluas peran militernya, termasuk dalam penanganan bencana, keamanan siber, hingga dukungan logistik nasional.

Dalam konteks Indonesia, ia menilai tantangan yang dihadapi lebih kompleks sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis global.

Ancaman yang muncul tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga mencakup keamanan maritim, serangan siber, dan bencana alam.

Ia menilai, Undang-Undang TNI sebenarnya telah mengatur peran tersebut melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk penanggulangan bencana, pemberantasan terorisme, hingga bantuan kemanusiaan.

Menurutnya, pengalaman TNI selama pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana peran tersebut dijalankan, mulai dari distribusi logistik hingga dukungan layanan kesehatan.

Meski demikian, Budhi menegaskan bahwa perluasan peran militer tidak boleh membuka ruang bagi keterlibatan dalam politik praktis.

Semua tugas TNI tetap harus berada dalam koridor demokrasi dan supremasi sipil.

Ia juga menilai, profesionalisme militer modern menuntut prajurit yang tidak hanya kuat secara tempur, tetapi juga menguasai teknologi, mampu beradaptasi lintas domain, dan memahami kebutuhan pembangunan nasional.

Budhi berpendapat, konsep Huntington dan Stepan tidak perlu dipertentangkan, melainkan saling melengkapi dalam konteks Indonesia.

"Profesionalisme militer Indonesia bukan semata mengelola kekuatan bersenjata, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan menjaga keberlangsungan pembangunan bangsa," tulisnya.

Ia menegaskan, TNI di era saat ini dituntut menjadi kekuatan pertahanan sekaligus penjaga ketahanan nasional.* (ad)

MALANG – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyebut Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan berpotensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di Indonesia.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, perkembangan koperasi pesantren dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif, baik dari sisi jumlah koperasi, volume usaha, maupun jumlah anggota.

Baca Juga:

• Jelang Demo 1 Juli soal MBG dan Koperasi Merah Putih, Zulhas: Ayo Dialog, Tapi Jangan Diusir

Ferry menyebut hingga akhir 2025 terdapat sekitar 763 Kopontren yang beroperasi di berbagai daerah dengan total volume usaha mencapai Rp3,5 triliun serta melibatkan sekitar 156 ribu anggota.

Bahkan, sejumlah koperasi pesantren disebut sudah memiliki aset yang menembus lebih dari Rp1 triliun.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan peran pesantren tidak lagi terbatas pada bidang pendidikan dan dakwah, tetapi juga mulai menguat di sektor ekonomi kerakyatan.

Dalam forum tersebut, Ferry juga mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah dan Majelis Pesantren Dakwah Indonesia (MPDI) untuk memperluas jejaring dan kapasitas koperasi pesantren.

"MPDI dapat menjadi wadah kolaborasi yang memperkuat pertukaran pengalaman, jejaring usaha, dan kerja sama antarkoperasi pesantren sehingga tumbuh semakin kuat," katanya.

Ia menambahkan, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi salah satu kanal pemasaran bagi produk-produk koperasi pesantren dan UMKM lokal.

Pemerintah, kata dia, juga akan memperkuat akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi.

"Prioritas utama kami adalah produk UMKM lokal, khususnya yang berasal dari lingkungan pesantren," ujar Ferry.

Ketua Umum MPDI Ayi Abdul Rosyid mengatakan koperasi sekunder MPDI dibentuk untuk menghubungkan potensi ekonomi pesantren di seluruh Indonesia.

Ia menyebut konsep tersebut berbasis pada semangat gotong royong dan pemberdayaan umat.

"Koperasi ini menjadi wadah yang menghubungkan kekuatan ekonomi pesantren dari Sabang sampai Merauke," kata Ayi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai koperasi merupakan model yang sesuai untuk penguatan ekonomi pesantren karena berbasis kekeluargaan.

Ia optimistis Jawa Timur dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan koperasi pesantren nasional.* (ad)

CARACAS – Kisah pilu datang dari Venezuela setelah dua gempa besar mengguncang negara tersebut pada Rabu (24/6/2026).

Seorang ibu bernama Andrea dilaporkan meninggal dunia setelah berusaha menyelamatkan putrinya yang masih balita saat bangunan tempat mereka berada runtuh.

Baca Juga:

• Jumlah Penduduk Indonesia Tembus 290 Juta Jiwa, Gen Z Jadi Generasi Terbanyak

Dalam unggahannya, Bello mengenang istrinya sebagai sosok yang mengorbankan nyawa demi menyelamatkan anak mereka.

"Aku akan menceritakan kisah bagaimana kau menyelamatkannya, cintaku, bagaimana kau mengorbankan nyawamu untuk putri kita, bagaimana kau adalah wanita pemberani yang tidak pernah meninggalkannya, bahkan saat kau menghembuskan napas terakhirmu," tulis Bello, Sabtu (27/6/2026).

Setelah gempa terjadi, Bello dilaporkan langsung menuju Caracas untuk menemui putrinya yang kini dirawat di rumah sakit.

Dalam unggahan lainnya, ia menyampaikan kondisi anaknya dan anggota keluarga lain yang selamat masih memerlukan perawatan medis.

"Putri saya dan bibinya baik-baik saja, mereka tidak akan dipulangkan hari ini, mereka masih di rumah sakit. Terima kasih banyak atas dukungan Anda selama masa-masa sulit ini," tulisnya.

Bello juga mengungkapkan kesedihan mendalam karena harus menjelaskan kepada putrinya kelak bahwa sang ibu meninggal dunia saat menyelamatkannya.

"Bagaimana saya menjelaskan kepada putri saya bahwa ibunya kehilangan nyawa untuk menyelamatkan nyawanya, dan bahwa saya tidak ada di sana untuk melakukan apa pun? Bagaimana saya menjelaskannya? Beri saya kekuatan sekarang," tulisnya.

Organisasi sepak bola lokal Cumaná de Campeones turut mengonfirmasi bahwa Andrea ditemukan tewas di reruntuhan bangunan akibat gempa.

"Dengan sedih kami melaporkan bahwa pasangan dari pesepakbola Héctor Bello 'Kike' yang berasal dari Cumaná ditemukan tewas di reruntuhan setelah gempa bumi yang melanda negara itu," tulis organisasi tersebut.

Sementara itu, putri pasangan tersebut dilaporkan selamat meski mengalami luka dan masih dirawat di rumah sakit.

Bencana gempa di Venezuela juga menelan korban dari kalangan lain, termasuk pesepakbola muda.

Klub Caracas Fútbol Club mengumumkan pemain U-18 mereka, Razan Sijaa, meninggal bersama keluarganya setelah rumah mereka runtuh di La Guaira.

Klub lain, Club Sport San Agustín, juga melaporkan kematian pemainnya, Victor Palacios, yang disebut meninggalkan "jejak yang tak terhapuskan" di akademi mereka.

Federasi Sepak Bola Venezuela (FVF) turut menyampaikan duka atas wafatnya Victor, yang disebut pernah membela Marítimo de La Guaira.

Selain itu, mantan Miss Venezuela, Giselle Reyes, juga mengumumkan bahwa ibunya meninggal dunia akibat runtuhnya bangunan setelah gempa.

Ia menyebut sang ibu mengalami serangan jantung akibat guncangan kuat.

Hingga kini, tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di antara puing-puing bangunan.

Dua gempa besar yang mengguncang dekat ibu kota Caracas dilaporkan menewaskan sedikitnya 920 orang dan melukai lebih dari 3.000 orang.

Otoritas setempat menyebut jumlah korban masih berpotensi bertambah karena banyak warga masih dinyatakan hilang.* (km/ad)

SEMARANG – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku menerima informasi akan adanya rencana demonstrasi pada 1 Juli 2026.

Aksi tersebut disebut akan mengangkat isu Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Baca Juga:

• Kepuasan Publik terhadap Kinerja Wapres Gibran Turun Jadi 43,8 Persen

"Demonstrasi itu hak warga, silakan. Mahasiswa memang harus kritis, kalau tidak kritis bukan mahasiswa namanya," kata Zulkifli usai acara penandatanganan surat dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia-DPP Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia, Sabtu (27/6/2026).

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah terbuka untuk berdialog dengan mahasiswa maupun pihak mana pun yang ingin menyampaikan aspirasi.

"Dialog ya siap, ayo aja. Tapi jangan diusir," kata dia di Lapangan Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.

Terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Zulkifli menyebut saat ini pemerintah masih melakukan perbaikan tata kelola dalam pelaksanaannya.

"Itu kan manajemen diganti, karena itu dalam satu hingga dua bulan ini fokus ke perbaikan," ujarnya.

Sementara mengenai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Zulkifli mengatakan program tersebut masih dalam tahap pembangunan dan pengembangan.

"Koperasi kan memang belum ada, semua sedang dibangun," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa koperasi desa yang dimaksud bukanlah lembaga komersial seperti ritel modern, melainkan bagian dari infrastruktur pemerintah yang memiliki fungsi sosial.

"Koperasi ini kan bukan supermarket, ini bagian dari infrastruktur pemerintah. Bisa untuk baksos, sehingga beda dengan Alfamart atau Indomart," kata Zulkifli.* (km/ad)

JAKARTA – Hasil Survei Nasional Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengalami penurunan.

Dalam survei yang dilakukan pada 18–26 Mei 2026, tingkat kepuasan publik tercatat sebesar 43,8 persen.

Baca Juga:

• Bakom: Belum Pernah Sejak Indonesia Merdeka, Baru di Era Prabowo-Gibran, 100 Juta Warga Nikmati Cek Kesehatan Gratis

"Tercatat sebesar 43,8 persen, turun dibanding Agustus 2025 yang mencapai 52,9 persen," ungkap Chamad Hojin di Hotel AONE, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).

Di sisi lain, tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan mengalami peningkatan.

Jika pada Agustus 2025 berada di angka 42,9 persen, kini meningkat menjadi 51,1 persen.

Survei tersebut juga mencatat adanya penurunan keyakinan masyarakat terhadap masa depan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Chamad, pada Agustus 2025 sebanyak 80,4 persen responden meyakini pemerintahan Prabowo-Gibran akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Namun pada Mei 2026, angka tersebut turun menjadi 53,2 persen.

"Dari 80,4 persen di Agustus 2025, menjadi 53,2 persen pada Mei 2026," kata Chamad.

Sementara itu, masyarakat yang menyatakan tidak yakin terhadap arah pemerintahan meningkat cukup tajam, dari 15,8 persen menjadi 43,1 persen.

Meski demikian, mayoritas responden masih menilai Indonesia bergerak ke arah yang benar.

"51,7 persen publik menyatakan bahwa saat ini Indonesia berjalan ke arah yang benar. 34 persen menyatakan menuju ke arah yang salah," kata Chamad.

Ia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran belum mengalami krisis legitimasi karena tingkat kepuasan terhadap Presiden masih berada pada level mayoritas.

Namun, pemerintah dinilai perlu memberikan hasil nyata agar kepercayaan masyarakat kembali meningkat.

"Ini merupakan tekanan terhadap legitimasi berbasis kinerja yang perlu dijawab dengan hasil kebijakan yang nyata, bukan sekadar penguatan narasi komunikasi," kata dia.

Chamad menambahkan, hasil survei tersebut seharusnya menjadi peringatan dini bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi sebelum tekanan ekonomi berkembang menjadi ketidakpuasan politik yang lebih luas.

Menurutnya, pemerintah perlu membaca data tersebut sebagai peluang untuk memperbaiki berbagai kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat.

Survei Puspoll Indonesia dilakukan pada 18–26 Mei 2026 dengan melibatkan 2.400 responden di seluruh Indonesia.

Penelitian menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur.

Responden berusia minimal 17 tahun atau telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Puspoll juga melakukan quality control terhadap 20 persen hasil wawancara yang dipilih secara acak.* (km/ad)

JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Hariqo Wibawa Satria, menyatakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan program pemeriksaan kesehatan preventif pertama yang dilakukan secara nasional sejak Indonesia merdeka.

Pernyataan tersebut disampaikan Hariqo dalam sebuah acara di Hotel AONE, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Makan Gratis, Gerindra Sebut MBG Ciptakan 1,3 Juta Lapangan Kerja

Menurut Hariqo, program CKG dirancang untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia tanpa dipungut biaya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak hanya memberikan layanan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menyiapkan pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Bukan hanya cek kesehatannya gratis, pengobatan gratis pada 15 hari pertama," ucapnya.

Ia menjelaskan, masyarakat yang diketahui mengalami gangguan kesehatan setelah menjalani pemeriksaan akan mendapatkan penanganan lanjutan melalui layanan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kemudian setelah itu lanjutkan dengan BPJS gratis. Sehingga sekarang kalau ada teman-teman kita misalnya kalau dia sakit, tiba-tiba dia nunggak iuran, sebaiknya bisa juga kita sarankan, aktifkan saja BPJS-nya," tuturnya.

Hariqo menambahkan, selama peserta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, biaya pengobatan dapat ditanggung melalui program BPJS Kesehatan.

"Itu kan ditanggung pengobatannya. Asal mengikuti semua prosedur-prosedur," jelasnya.

Selain membahas program Cek Kesehatan Gratis, Hariqo juga menyinggung kebijakan pemerintah terkait pelabelan kandungan gizi pada produk pangan siap saji atau Nutri Level.

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan membantu masyarakat, khususnya anak-anak, agar lebih mudah mengetahui kandungan gula, garam, dan lemak dalam makanan maupun minuman yang dikonsumsi.

"Jadi nanti ada A, B, C, D. Sehingga enggak ada lagi anak-anak ini yang cuci darah, ginjalnya rusak, karena kelebihan gula, garam, dan lemak. Mana ada? Itu perhatian pemerintah sampai Presiden segitu," kata Hariqo.

Diketahui, program Cek Kesehatan Gratis merupakan salah satu program Kementerian Kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan preventif bagi seluruh kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia.

Sementara itu, pemerintah juga telah menerbitkan aturan mengenai pencantuman label gizi Nutri Level pada pangan siap saji, khususnya minuman berpemanis, melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026.* (km/ad)

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan berbagai stimulus di sektor transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah 2026 serta periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026–2027.

Program ini diharapkan membuat biaya perjalanan lebih terjangkau sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga:

• Ini Alasan Apple Naikkan Harga Produknya!

Menurut Dudy, kebijakan itu bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bepergian sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi melalui pergerakan orang dan barang.

"Kemenhub menyiapkan sejumlah stimulus transportasi, meliputi semua moda transportasi, baik darat, laut, udara, dan kereta api. Diharapkan dengan pemberlakuan stimulus ini, masyarakat bisa memanfaatkannya," kata Dudy dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).

Ia menambahkan, masyarakat diharapkan bisa menikmati tiket perjalanan dengan harga yang lebih terjangkau.

"Sehingga bisa mendapatkan tiket dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik selama liburan sekolah," lanjutnya.

Diskon Kereta Api hingga 30 Persen

Pada periode libur sekolah, Kemenhub memberikan diskon tiket kereta api kelas ekonomi sebesar 30 persen yang ditujukan kepada sekitar 1,17 juta penumpang.

Potongan harga tersebut berlaku untuk seluruh kereta api komersial kelas ekonomi, mencakup 150 perjalanan reguler dan 26 perjalanan tambahan di berbagai lintas pelayanan di Pulau Jawa dan Sumatera Utara.

Tarif Kapal Laut dan Penyeberangan Ikut Dipangkas

Selain kereta api, pemerintah juga memberikan potongan tarif angkutan laut sebesar 30 persen dari tarif dasar bagi sekitar 693.690 penumpang.

Diskon berlaku untuk seluruh penumpang kabin ekonomi pada berbagai trayek kapal penumpang.

Sementara itu, pada layanan penyeberangan, pemerintah membebaskan 100 persen tarif jasa kepelabuhanan bagi sekitar 164.087 penumpang dan 377.334 kendaraan.

Program tersebut berlaku untuk penumpang pejalan kaki serta kendaraan Golongan II dan Golongan IV A di 14 pelabuhan dan tujuh lintasan penyeberangan.

Tiket Pesawat Dapat Insentif Pajak

Untuk moda transportasi udara, pemerintah memberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 100 persen dari tarif dasar penerbangan bagi sekitar 2,3 juta penumpang.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh penerbangan domestik selama periode stimulus.

Stimulus Berlanjut Saat Natal dan Tahun Baru

Kemenhub memastikan program stimulus transportasi tidak hanya berlaku saat libur sekolah, tetapi juga akan diterapkan pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2026–2027.

Pada periode tersebut, pemerintah kembali menyiapkan berbagai insentif berupa diskon tiket kereta api ekonomi, angkutan laut, dan layanan penyeberangan.

Program itu diperkirakan akan memberikan manfaat kepada sekitar 1.647.435 penumpang dan 467.118 kendaraan.

Menurut Dudy, rangkaian stimulus tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan transportasi yang lebih murah, mudah diakses, dan saling terhubung di seluruh Indonesia.

"Melalui rangkaian stimulus dan pembangunan infrastruktur transportasi tersebut, Kemenhub menegaskan komitmennya untuk menghadirkan transportasi yang lebih inklusif, terjangkau, dan terkoneksi," tegas Menhub.* (km/ad)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menanggapi santai anggapan yang menyebut PAN sebagai "Partai Artis Nasional".

Menurutnya, PAN terbuka bagi siapa saja yang memiliki semangat mengabdi kepada bangsa, termasuk kalangan artis.

Baca Juga:

• Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli dan 1,3 Juta Anggota ORI Mundur, Ada Apa?

"Ya, Partai PAN itu kadang-kadang diplesetkan Partai Artis Nasional, ya. Nah, kami tidak membeda-bedakan siapapun yang cinta terhadap bangsa kita, cinta tanah air, bergabung sama kita, apalagi artis," kata Zulhas kepada wartawan.

Menurut Zulhas, para artis yang memilih bergabung ke PAN memiliki kemampuan dan potensi yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Ia menilai banyak dari mereka memiliki kecerdasan, kreativitas, dan produktivitas tinggi.

"Artis itu punya talenta-talenta yang luar biasa, cerdas-cerdas, ya, seperti Eko Patrio, Uya Kuya, gitu. Tadi kan teman-teman lihat betapa mereka kreatif, kerjanya sangat produktif, cerdas-cerdas," tuturnya.

Zulhas juga mencontohkan Ketua DPW PAN DKI Jakarta yang baru dilantik, Surya Utama atau Uya Kuya.

Ia mengatakan Uya memiliki latar belakang pendidikan ilmu politik dari Universitas Indonesia.

"Dan Uya Kuya itu lulusan UI, ya, FISIP UI. Studinya memang politik, gitu," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Zulhas turut memberikan apresiasi kepada Eko Patrio yang sebelumnya memimpin PAN DKI Jakarta.

Ia menilai Eko berhasil meningkatkan perolehan kursi PAN di DPRD DKI Jakarta.

Menurut Zulhas, capaian tersebut menjadi bukti bahwa latar belakang sebagai seniman tidak menjadi penghalang untuk berprestasi di dunia politik.

"Jadi, kinerja Ketua PAN dulu Eko Patrio dari 2 jadi 10 (kursi). Yang dulu ditertawakan, 'Oh, tukang lawak kok jadi ketua partai?', gitu ya kan? Tapi dari 2 jadi 10 (kursi diraih PAN di DPRD). RI-nya jadi 3, gitu ya," jelasnya.

Ia juga memuji pelaksanaan pelantikan pengurus PAN DKI Jakarta yang dipimpin Uya Kuya.

"Begitu juga Uya, tadi lihat acaranya luar biasa. Saya kira begitu," pungkasnya.

Dalam acara tersebut, Zulhas secara resmi melantik kepengurusan DPW PAN DKI Jakarta periode 2024–2029 dengan Surya Utama atau Uya Kuya sebagai ketua.

"Saya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, pada hari ini Sabtu, 27 Juni 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta, melantik dan mengukuhkan saudara-saudaraku sekalian sebagai pengurus DPW PAN DKI Jakarta dan DPD-DPD seluruh DKI Jakarta periode 2024-2029," ujar Zulhas.

Ia berharap kepengurusan baru mampu menjalankan amanah dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta bangsa.

"Teriring doa semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk, bimbingan, tuntunan, hidayah, dan rida-Nya. Memberikan kekuatan dan kemudahan untuk memberikan pengabdian terbaik kita kepada bangsa dan negara," tutupnya.

Susunan Pengurus DPW PAN DKI Jakarta Periode 2024–2029:

Ketua: Surya Utama (Uya Kuya)
Sekretaris: Alwi Moehamad Ali
Bendahara: Syahroni

Ketua DPD PAN se-DKI Jakarta:
Kabupaten Kepulauan Seribu: Oman Rohman Rakinda
Jakarta Timur: H. Ismail
Jakarta Utara: Bebizie Sri Mulyati
Jakarta Barat: H. Lukmanul Hakim
Jakarta Pusat: Utji Sanusi
Jakarta Selatan: Habib Muhamad bin Salim Alatas* (d/ad)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferri Nuzarli menyatakan mengundurkan diri dari partai tersebut pada Jumat, 26 Juni 2026.

Keputusan itu tidak diambil sendiri.

Baca Juga:

• Yakin PSI Lolos Masuk Senayan pada 2029, Jokowi: Percaya Sama Saya

Dalam konferensi pers, Ferri mengatakan keputusan tersebut telah melalui berbagai pertimbangan dan evaluasi yang panjang.

"Keputusan ini bukan hal yang mudah. Namun setelah berbagai pertimbangan dan evaluasi, kami melihat sudah ada perbedaan pandangan, sikap, serta arah perjuangan yang semakin mendasar," ujar Ferri.

Ferri menjelaskan, ORI merupakan sayap politik Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang dipimpin Andi Gani.

Organisasi tersebut berdiri sejak 2013 dan menjadi salah satu dari 11 organisasi yang menginisiasi berdirinya Partai Buruh pada Kongres I Oktober 2021.

Menurut Ferri, mulai Jumat, sekitar 1,3 juta anggota ORI di berbagai daerah resmi menarik diri dari Partai Buruh.

"Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, ORI yang beranggotakan sekitar 1,3 juta orang memutuskan mulai Jumat mengundurkan diri," katanya.

Meski memilih mundur, Ferri menegaskan langkah tersebut dilakukan secara baik-baik dan tetap menjaga hubungan persaudaraan dengan Partai Buruh.

Ia juga menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang masih menjabat dalam struktur Partai Buruh, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri sebagai syarat administratif.

"Hari ini kami instruksikan seluruh jajaran ORI dan KSPSI Andi Gani yang menjadi pengurus Partai Buruh untuk segera membuat surat pengunduran diri sebagai syarat administrasi," ujarnya.

Ferri menyebut pengurus yang mengikuti langkah tersebut tersebar di berbagai wilayah, antara lain Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua.

Ia mengibaratkan hubungan ORI dengan Partai Buruh seperti rumah tangga yang menghadapi persoalan berkepanjangan.

Berbagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan, kata dia, tidak membuahkan hasil.

"Masalah internal sebenarnya sudah lama kami coba selesaikan secara kekeluargaan, tetapi persoalannya terus bertambah hingga akhirnya, berdasarkan evaluasi dan masukan dari seluruh daerah, kami memutuskan cukup sampai di sini," katanya.

Ferri juga menilai keluarnya ORI akan memberikan dampak besar terhadap kekuatan Partai Buruh.

Menurutnya, ORI bersama KSPSI merupakan organisasi inisiator terbesar dalam pembentukan partai tersebut.

"Kalau ditanya berapa persen pengaruhnya, ya otomatis separuhnya," ujarnya.

Ia menambahkan, Presiden Partai Buruh Said Iqbal telah mengetahui rencana pengunduran dirinya sejak Kamis malam, 25 Juni 2026.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Partai Buruh Said Iqbal maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh terkait pengunduran diri Ferri Nuzarli beserta klaim keluarnya sekitar 1,3 juta anggota ORI dari partai tersebut.* (cn/ad)